Palita: Journal of Social Religion Research
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v5i1.1196

## Multikulturalisme
(Toleransi Dalam Pandangan Masyarakat Tionghoa Kota Makassar)
1 Anggriani Alamsyah, 2 Burhanuddin Yusuf
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: anggriani.alamsyah@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
This  paper  focus  on  understanding  the  tolerance  that  exists  in  our  Chinese  ethnic  relatives, especially those in Makassar City, which aims to find out the forms of tolerance of the Chinese Ethnic  Makassar  City.  This paper  uses  a  qualitative  design  approach,  where  data  is obtained from  interviews,  observations  and  documents.  The  Ethnic  Chinese  view  of  tolerance  is represented in terms of cognitive, affective, and conative.
Keywords : Chinese Ethnic; Makassar City; Tolerance

## Abstrak
Tulisan ini memfokuskan diri pada pemahaman toleransi yang ada pada saudara-saudara kita Etnis  Tionghoa,  khususnya  yang  ada  di  Kota  Makassar,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui bentuk toleransi Etnis Tionghoa Kota Makassar. Tulisan ini menggunakan desain pendekatan kualitatif,  di  mana  datanya  diperoleh  dari  wawancara,  observasi  dan  dokumen.  Pandangan Etnis Tionghoa mengenai toleransi tergambarkan dari sisi kognitif, afektif, dan konatif.
Kata Kunci ,:  Etnis Tionghoa; Kota Makassar; Toleransi

## Pendahuluan
Multicultural pada  hakikatnya  berasal  dari  dua  kata  yakni  multi  dan cultural.  Secara  bebas  multi  berarti  banyak  dan  kultural  diartikan  budaya, banyak  budaya,  bisa  diartikan  kumpulan  orang-orang  dengan  budaya  yang berbeda, yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Keragaman menjadi ciri utama  multikulturalisme,  keragaman  bisa  diartikan  jenis  kelamin,  suku, agama, budaya, kemampuan fisik, tempat lahir dan lain-lain.
Amerika  Serikat  adalah  salah  satu  bentuk  multikutural  yang  paling nyata,  negara  ini  walaupun  punya  penduduk  asli,  namun  kenyataannya negara tersebut menjadi negara adidaya bukan semata atas upaya penduduk aslinya,  sebaliknya  oleh  para  pendatang  yang  telah  beranak  pinak  dan membangun  negara  tersebut.  Para  pendatang  ini  tidak  semata  datang  dari Inggris  Raya,  tetapi  juga  wilayah  dunia  lainnya  baik  dari  Eropa,  Afrika maupun  Asia.  Pertanyaannya  sekarang  adalah  apa  yang  membentuk
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
Amerika?  Bagi  banyak  orang  yang  tinggal  di  Amerika  Serikat,  yang  muncul dalam  pikiran  untuk  memvisualisasikan  seperti  apa  orang  Amerika,  adalah tipe  Eropa  Utara,  blonde  dan  bermata  biru.  Mereka  yang  secara  visual berbeda  dari  apa  yang  dianggap  orang  Amerika,  mengalami  penolakan. Banyak  dari  mereka  tidak  dianggap  orang  Amerika  karena  warna  kulit mereka. 1
Eduardo  Seda  Bonilla  dalam  Rosado  menyatakan  bahwa:  Selalu  ada “dua  cara”  adaptasi  bagi  kelompok  minoritas  di  Amerika  Serikat.  Cara pertama  didesain  bagi  etnik  atau  “budaya” minoritas,  imigran  dari  negara yang  berbeda. Cara  lainnya  adalah  minoritas “rasial”.Untuk  yang  pertama  – Irlandia,  Jerman,  Italia,  Yahudi,  dan  lain-lain. – semua  semata-mata  harus berasimilasi  dan  diterima  untuk  mengubah  identifikasi  etnik  mereka, mengesampingkan  budaya  mereka.  Sekali  identitas  budaya  mereka terpinggirkan  di  bawah  identitas  budaya  Amerika,  yang  intinya  adalah Inggris,  pintu  “kediaman”  atau  dunia  tidak  terlihat  secara sosial  dari  kaum mayoritas,  terbuka  lebar;  karena  mereka  “putih.”  Bagi  kel ompok  minoritas tipe kedua, diidentifikasi berdasarkan stigma “rasial”, isunya lebih kompleks, biologis  dan  sebagai  hasilnya  penumpahan  budaya  tidak  membuat perbedaan  dalam  penerimaan  mereka.  Mereka  tidak  pernah  terlihat,  tidak juga  tidak  dianggap  orang  Am erika  “asli”,  hanya  ditulis  dengan  tanda penghubung Amerika: Amerika-Asli, Africa-Amerika, Hispanik-Amerika, Asia – Amerika dan lain-lain. Implikasinya adalah mereka belum terlalu Amerika, tidak juga akan menjadi orang Amerika karena perbedaan fenotif tadi. 2
Akan  halnya  Indonesia  mempunyai  penduduk  sebesar  262  juta  jiwa, enam  agama  yang  diakui  negara,  pada  35  provinsi  menempat  2.342  pulau dari  17.504  pulau  yang  dimiliki  Indonesia.  Indonesia  memiliki  1.340    suku bangsa  menurut  sensus  BPS  tahun  2010.  Jumlah  suku  bangsa  yang  sangat banyak ini di satu sisi menguntungkan, tetapi di pihak lain bisa menjadi hal yang merugikan. Menguntungkan karena keragaman etnik adalah kekayaan bangsa  yang  tidak  ternilai  harganya,  apalagi  bila  keragaman  etnik  dan budaya  tersebut  bisa  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  bidang  pariwisata negara  kita.  Sisi  merugikanya  adalah  keragaman  etnik  dan  agama  maka kerawanan akan terjadinya pergesekan juga semakin besar.
Salah  satu  inti  dari  paham multicultural adalah  pengakuan  dan perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  etnik,  agama,  jenis  kelamin  dalam semua  negara.  Pengakuan  dan  perlakuan  yang  sama  bukanlah  hal  yang mudah, karena pengukurannya bisa sangat subyektif. Jika rasa ketidakpuasan akan pengakuan dan perlakukan yang sama dimanfaatkan oleh  pihak-pihak
1 Caleb Rosado, “Toward a Definition of Multiculturalism,” Retrieved From , 1996, 7.
2 Rosado, 7.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
tertentu  untuk  keuntungan  mereka,  maka  perpecahanlah  yang  akan terejawantah. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana isu etnik dan agama “dimanfaatkan” untuk kepentingan politik. Dimana Ahok (Mantan Gubernur Jakarta  yang  juga  petahana  yang  mencalonkan  diri  kembali  pada  Pilgub Jakarta  2017)  yang  notabene  adalah  keturunan  Tionghoa  dan  seorang Nasrani  dipenjara  karena  dianggap  melecehkan  Agama  Islam.  Ahok merupakan  keturunan  kesekian  dari  nenek  moyangnya  yang  berasal  dari Tiongkok.
Orang Tionghoa telah ada di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka,  mereka  pun  banyak  memberikan  sumbangsih  bagi  kemenangan dan  kemajuan  bangsa  Indonesia.    Pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  orang  Tionghoa yang  berkewarganegaraan  Indonesia  digolongkan  sebagai  salah  satu  suku dalam  lingkup  nasional  Indonesia.  Paham  multicultural  nyatanya  telah meresap  dalam  nilai-nilai  kebangsaan  kita  baik  secara  formal  maupun  non formal.
Etnis  Tionghoa  yang  ada  di  Indonesia,  meskipun  telah  melakukan asimilasi  budaya  dengan  budaya  asli  Indonesia,  mereka  tetap  memelihara budaya dari negeri asal mereka. Selain asimilasi budaya, agama yang mereka anut  pun  juga  beragam,  menganut  agama-agama  yang  diakui  oleh Pemerintah Indonesia. Meskipun begitu, bagi mayoritas penduduk Indonesia,
Etnis  Tionghoa  tetap  dianggap  berada  pada  “kelas sosial tertentu” dikarenakan  kemampuan  dan  keterampilan  mereka  dalam  perdagangan. Kelebihan  mereka  dalam  bidang  ekonomi,  tidak  sedikit  menimbulkan kecurigaan bahkan kecemburuan bagi warga negara lainnya. Jika ini “disulut” maka  bukan  hal  yang  tidak  mungkin  akan  banyak  memakan  korban,  yang sebenarnya  juga  sesama  warga  negara  Indonesia.  Namun  yang  lebih disayangkan  jika  perpecahan  ini  ditunggangi  oleh  kepentingan  politik semata, yang bertujuan memuaskan nafsu kekuasaan dengan cara-cara tidak terpuji.
Sebuah  artikel  membahas  jauh  lebih  detil  daripada  sekadar multikulturalisme, artikel ini menggambarkan bagaimana multikulturalisme memengaruhi agama dan agama perubahan budaya di komunitas Muslim di Swedia dan Norwegia, khususnya dengan referensi ke gender dan hubungan gender.  Meskipun  kedua  masyarakat  memiliki  beberapa  kebijakan multikultural, wacana tentang multikulturalisme masih menyebabkan  klaim untuk pluralisme hukum.Namun, tampaknya ada perubahan yang nyata dari
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
sikap  seperti  klaim  antara  imigran  Muslim  generasi  pertama  dan  mereka keturunan, generasi kedua Norwegia dan Swedia Muslim. 3
Artikel lain  oleh Chuka Umunna MP dalam Opinium Research berjudul “ Rebuilding  Our  Devided  Nation ”  menemukan bahwa  Inggris  Raya  yang selama  ini  menghormati  dan  mempertahankan  keragamannya,  belakangan ini terlihat terpecah sejak terjadinya referendum yang mengharuskan warga Negara  Inggris  Raya  untuk  tetap  atau  keluar  dari  Uni  Eropa.  Hasilnya referendum tersebut adalah keluar dari Inggris Raya, meskipun sebenarnya tidak  sedkit  yang  menginginkan  agar  Negara  mereka  tetap  menyatu  dalam Uni  Eropa.  Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  kaum  minoritas  di  Inggris Raya  menganggap  Negara  tersebut  kurang  pantas  menjadi  tempat  untuk mencari  kehidupan,  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  insiden-insiden yang berbasis rasisme, belum lagi di media sosial dan internet. 4
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  telah  memberikan  pengakuan  atas  enam  agama  yang  bisa hidup dan berkembang di Indonesia, dan baru-baru ini pengakuan terhadap aliran kepercayaan telah mulai berlaku, dimana penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk  enam  agama  lainnya,  dalam  memperoleh  hal  terkait  administrasi kependudukan. Toleransi beragam sebenarnya telah tercermin dalam dasar Negara  kita  yakni  Pancasila  yang  mencetuskan  bahwa  manusia  Indonesia yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  artinya  siapapun  dia,  apapun  latar belakangnya, selama dia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, maka dia berhak hidup dan mencari kehidupan di bumi Indonesia, termasuk tentu saja saudara-saudara kita Etnis Tionghoa.
Adapun  pembeda  utama  pada  penulisan  ini  adalah,  fokus  penulis mengarah  pada  pemahaman  tentang  bentuk  toleransi  beragama  Etnis Tionghoa di Kota Makassar.
Pemahaman  tentang  toleransi  tidak  semata  kewajiban  etnis,  agama, atau  suku  tertentu,  namun    kewajiban  seluruh  warga  Negara  Kesatian Republik Indonesia. Penulisan ini ingin memfokuskan diri pada pemahaman toleransi  yang  ada  pada  saudara-saudara  kita  Etnis  Tionghoa,  khususnya yang  ada  di  Kota  Makassar.  Penulis  ingin  mengetahui  Bentuk  Toleransi Beragama  Etnis  Tionghoa  Kota  Makassar,  yang  datanya  diperoleh  dari
3 Anne Sofie Roald, “The Discourse of Multiculturalism: An Obstacle to Cultural Change?,” Tidsskrift for Islamforskning; 1 8 (2014): 248.
4 Chuka Umunna Mp, “REBUILDING OUR DIVIDED NATION,” Opinium Research , 2017,
20.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
wawancara dengan beberapa tokoh Tionghoa Kota Makassar, observasi serta dokumen  pendukungnya.  Karena  tulisan  ini  bertujuan  menggambarkan bentuk  toleransi  Etnis  Tionghoa  di  Kota  Makassar,  maka  toleransi  itu digambarkan  dari  tiga  dimensi  yakni  kognitif,  afektif  dan  konatif,  toleransi yang berada pada aras pemahaman, sikap dan perilaku.

## Metode
Paper  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data  bersifat  induktif  dan  hasil  penulisan  lebih  menekankan  dari generalisasi. 5 Metode ini digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi di lapangan yang menyangkut toleransi oleh Etnik Tionghoa, terutama toleransi beragama.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Kota  Makassar,  selain  sebagai  ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dengan penduduk Etnis Tionghoa yang cukup besar jauh sebelum Indonesia Merdeka.
Penulis mewawancarai beberapa warga Tionghoa dari berbagai agama yang dianut mereka,  untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pemahaman dan implementasi toleransi beragama.

## Hasil dan Diskusi
Reformasi demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan  Tionghoa  untuk  ikut  berbaur  serta  berpartisipasi  dalam kehidupan  sosial  politiknya.  Meski  dari  segi  kehidupan  sosial  terjadi beberapa  kerusuhan  yang  melibatkan  etnis  Tionghoa  yaitu,  (1)  Peristiwa G30S  pada  tahun  1965  terjadi,  maka  kenangan  kerukunan  dan  kedamaian menjadi  hilang.  Mereka  seakan  kembali  dari  zaman  kegelapan,  mereka menggunakan  lagi  prinsip  jaman  jahiliah sikanre  jukuki  tauwwa (manusia bagaikan binatang yang saling memangsa). Orang-orang dari etnis Tionghoa diganyang,  dilempari,  dibunuh,  diteror,  dan  dibakar  karena  hal-hal  yang bersifat sepele.
Pada  tahun  1965,  orang-orang  dari  etnis  Tionghoa  diganyang  karena kampanye-kampaye  sadis  pemerintahan  Orde  Baru  yang  memberikan pernyataan bahwa orang-orang Tionghoa itu identik dengan Partai Komunis Indonesia  (PKI).  Sejak  saat  itu  pemerintah  melegalkan  suatu  budaya  amuk atau pengganyangan serta megeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengebiri hak-hak etnis Tionghoa. Letupan kedua terjadi pada tahun 1980.
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 11.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
Tahun  1996  Etnis  Tionghoa  kembali  diganyang,  disebabkan  karena seorang  Laki-laki  yang  kebetulan  berasal  dari  etnis  Tionghoa  menghamili pembantunya,  seorang  gadis  dari  Toraja,  gadis  ini  kemudian  meminta pertanggungjawaban  dari  tuannya,  ia  ingin  dinikahi.  Tapi  tuannya  ini  salah satu  pemilik  tokoh  LA,  toko  yang  terbesar  di  Makassar  waktu  itu,  malah membunuh  dengan  sadis  pembantunya  tersebut.  Akibatnya  warga  pribumi mengamuk mengganyang etnis Tionghoa, ribuan bangunan ludes dilalap api, ratusan  kendaraan  bermotor  pun  demikian  dan  puluhan  nyawa  melayang, dan  Pada  tahun  1997  dipenghujung  Orde  Baru,  orang-orang  dari  Etnis Tionghoa  kembali  diganyang,  penyebabnya  karena  seorang  yang  kelainan jiwa yang kebetulan beretnis Tionghoa, dengan kalap menebas seorang anak kecil  yang  berumur  9  tahun  sampai  mati.  Akibatnya  Makassar  kembali lumpuh dan menelan banyak korban. Meskipun di Makassar beberapa tahun terakhir  ini  tidak  terjadi  konflik  yang  besar  seperti  sebelumnya  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Namun  satu  hal  penting  yang  tidak  bisa dipungkiri  adalah  masyarakat  etnis  tionghoa  merupakan  etnis  yang minoritas  yang  selalu  berada  dalam  posisi  dilematis  yang  sewaktu-waktu dapat terancam bila terjadi kerusuhan sosial maupun kerusuhan politik. 6
Etnis  Tionghoa  di  Kota  Makassar  dengan  segala  kisah  suka  dukanya, sejatinya  adalah  Warga  Negara  Indonesia  juga,  mereka  punyak  hak  untuk hidup dan berpenghidupan di negeri ini. Dalam bernegara kita sudah punya aturan  sendiri  tentang  toleransi,  namun  bagaimana  pemahaman  toleransi dalam pandangan Etnis Tionghoa, akan kita lihat dari sisi kognitif, afektif dan konatif.
1. Kognitif
Dalam Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi:  Hak  berpikir  dan  mengeluarkan  pendapat,  Hak  memilih  sesuatu, Hak  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran,  Hak  menganut  aliran kepercayaan  dan  agama,  Hak  untuk  hidup,  Hak  untuk  memperoleh  nama baik,  Hak  untuk  memperoleh  pekerjaan,  Hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum.
Ditinjau  dari  berbagai  bidang,  HAM  meliputi  :  a)  Hak  azasi  pribadi ( Personal Rights ), contoh: hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama; b) Hak azasi politik ( Political Rights ), contoh: memilih dan dipilih, hak berserikat dan berkumpul, hak berkumpul; c) Hak azasi ekonomi ( Property  Rights ),  contoh:  hak  memiliki  sesuatu,  hak  mengarahkan perjanjian,  hak  bekerja  dan  hak  mendapat  hidup  layak;  d)  Hak  azasi  sosial
6 Ety Gustin Merdeka Waty, “Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar” (Makassar,
Universitas Hasanuddin, 2016), 62 – 69.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
dan  kebudayaan  ( Sosial  and  Cultural  Rights ),  contoh:  hak  mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berekspresi; e) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( Rights of Legal Equality ).
Dari uraian di atas nampak jelas bahwa hak beragama merupakan hak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, yang melekat padanya sebagai seorang manusia.Hak  ini  tidak  dapat  dicabut  atau  diganggu  gugat  oleh  siapapun bahkan  oleh  negara  sekalipun.  Meskipun  demikian  Indonesia  punya pandangan sendiri tentang hak beragama, jika di beberapa negara, semisal di Jerman  dan  Korea  Selatan,  orang  boleh  tidak  beragama,  maka  di  Indonesia hanya  enam  agama  yang  diakui,  dan  setiap  warga  negara  harus  menganut salah satu dari enam agama yang diakui negara. Tidak satupun warga negara Indonesia yang diijinkan untuk tidak memiliki agama, terlepas dari apakah ia menjalankan ajaran agamanya dengan taat atau tidak.
Salah satu ciri negara modern adalah sadar akan batas kekuasaan dan hak-haknya.  Negara  menganggap  dirinya  secara  esensial  adalah  komunitas legal dan politik. Negara menyerahkan klaimnya untuk mendominasi agama dan ibadah dan meninggalkan keduanya ke gereja dan individu. Di Indonesia hal-hal yang menyangkut ibadah dan syariah diserahkan kepada agama yang bersangkutan.  Namun,  selebihnya  menjadi  urusan  negara,  semisal penanganan haji dan umroh sebagian besar ditangani oleh negara, karena ini menyangkut  hak  hidup  orang  banyak.  Demikian  pula  menyangkut pendidikan,  komunitas  agama  boleh  mendirikan  sekolah  yang  berbasis agama,  namun  kurikulumnya  harus  mengacu  kepada  kurikulum  yang  telah ditetapkan  oleh  negara.  Hal  lainnya  menyangkut  organisasi  agama,  jika  di negara Jerman misalnya, organisasi agama boleh punya azas apapun, namun di Indonesia, setiap organisasi termasuk organisasi agama, harus berazaskan Pancasila.
Indonesia  adalah  negara  multikultural,  beragam  suku,  budaya,  agama, bahasa,  dan  kebiasaan  didalamnya.Pulau-pulaunya  yang  terbentang  dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rotte, merawat budaya yang dikandungnya.  Multikulturalisme  setidaknya  dapat  dipahami  dari  tiga perspektif; 7 a)  Multikulturalisme  sebagai  ideologi;  b)  Multikulturalisme sebagai isu sosial; c) Studi akademik multikulturalisme. Jika melihat ciri dan pengertian  dari  ketiganya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia memandang  multikulturalisme  sebagai  ideologi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan tulisan yang berada di kaki Burung Garuda “Bhinneka Tunggal Ika”, berb eda-
7 Malory Nye, “The Challenges of Multiculturalism,” Culture and Religion 8, no. 2 (July 1, 2007): 111 – 13, https://doi.org/10.1080/14755610701458915.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
beda  tetapi  satu  jua.  Multikulturalisme  sebagai  ideologi  dipandang  sebagai sebuah  upaya  untuk  menciptakan  (memaksakan)  serangkaian  hubungan sosial  antar  kelompok-kelompok  tertentu,  seringkali  bertujuan  untuk membangun tingkat persamaan sosial dan keadilan sosial.
Perbedaan  nampaknya  mempunyai  sisi  positifnya  sendiri,  karena keanekaragaman  sesungguhnya  adalah  kekayaan  sebuah  negara.  Namun, perbedaan  juga  sangat  berisiko  tinggi  untuk  terpecah  belah.  Siapa  yang pernah menyangka negara sebesar Uni Soviet akan terpecah-pecah menjadi negara-negara  kecil,  demikian  pula  Yugoslavia  yang  juga  terberai  menjadi beberapa  negara,  didahului  dengan  peristiwa  mengenaskan  karena  ada upaya penghancuran etnis Bosnia oleh Etnis Serbia, perang saudara tak dapat dihindari.  Perang  ini  sering  dianggap  perang  paling  mematikan  setelah Perang Dunia II. Pemimpin ekstrimis garis keras Serbia, Slobodan Milosevic, ditetapkan  sebagai  penjahat  perang  atas  kelakuannya  dan  akhirnya meninggal di sel tahanannya pada tahun 2006.
Seperti  diceritakan  sejarah,  penghancuran  etnis  yang  dilakukan  pihak Serbia kepada etnis Boznia yang mayoritas muslim. Mereka membunuh para lelaki dan memperkosa perempuan-perempuan dengan tujuan tidak ada lagi etnis  Bosnia  yang  murni/orisinil.  Tergambar  jelas  bahwa  keragaman  etnis, jika tidak pandai-pandai dipelihara maka akan menjadi pemicu yang empuk untuk  bercerai  berai.  Konflik-konflik  horizontal  biasanya  terjadi  jika  satu etnis  ‘terlihat’ lebih  dominan  dari  lainnya.  Isu  agama,  ekonomi  merupakan
‘bahan mentah’ sebuah konflik horizontal.
Informan  Penulisan  umumnya  menyadari  bahwa  Indonesia  adalah negara  yang  multikultural,  yang  majemuk  yang  harus  dijaga  keutuhannya. Mereka menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan warga negara  bebas  memilih  agama,  selama  agama  tersebut  memang  diakui  oleh negara.  Hal  ini  tertuang  dalam  wawancara  Penulis  dengan  Bapak  Ir.  Hans Hartono (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia):
“ Indonesia  adalah  negara  kesatuan  dan  gugusan  kepulauan  seluruh penjuru  yang  dulu  bernama  dari  sabang  sampai  marauke,  begitupun indonesia  adalah  negara  yang  majemuk  yang  harus  dijaga keutuhannya. ”
Demikian  halnya  yang  dikatakan  oleh  Karl  Howard  Lalamentik  SH., M.Km: Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, ras dan agama, dan dikenal sebagai negara yang toleransinya tinggi dari segi teori.
Menurut  Steven  M.  Chaffe  menguraikan  bahwa  respon  kognitif berkaitan  dengan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  informasi  seseorang mengenai sesuatu. Dari wawancara di atas, nampak bahwa saudara kita dari Etnis  Tionghoa  telah  paham  bahwa  Indonesia  adalah  sebuah  negara
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
majemuk  dengan  beragam  suku  bangsa  dan  agama.  Namun,  mereka  juga sadar  bahwa  Indonesia  adalah  tanah  kelahiran  mereka,  di  mana  mereka hidup  dan  berkehidupan  di  dalamnya.  Indonesia  adalah  negara  yang berdaulat dan menganut azas demokrasi. Meskipun dalam kehidupan bangsa yang majemuk, persinggungan antar etnis kadang tidak dapat dihindari.
Beberapa tahun yang lalu di Kota Makassar, ketika seorang anak dosen di  sebuah  universitas  Islam  ternama,  dibunuh  oleh  oknum  Etnis  Tionghoa yang  sebenarnya  ‘kurang  normal’.  Hal  ini  memicu  konflik  yang  sangat dramatis,  sehingga  banyak  menimbulkan  kerugian  di  kalangan  etnis Tionghoa.
Di  bawah  ini  tulisan  seorang  warga  Etnis  Tionghoa  dalam  blognya 8 mengenai kerusuhan tersebut:
Pemicunya  adalah  Benny  yang  terkenal  temperamen  sering mengancam-ancam golok kepada pribumi yang tidak dia senangi. Tanggal 15 September  1997,  dia  keluar  rumah  membawa  pedang  sambil  mengancam seorang pedagang tahu. Pedagang itu  kemudian dikejarnya. Tepat di  taman Air  Mancur  Veteran  Selatan,  dia  mengancam  siapa  saja  yang  melintas.  Dan nasib  malang  menimpa  seorang  bocah  perempuan  berusia  9  tahun.  Anni ditebas  hingga  tewas  oleh  Benny.  Benny  yang  terkenal  temperamen  itu kemudian pulang setelah membunuh Anny.
Namun,  warga  sadar  diri,  sehingga  walaupun  ketika  itu  mengganggu Cina dikala itu sama saja bunuh diri. Itu disebabkan saking dekatnya warga Cina yang kaya raya dengan aparat kepolisian.Namun kasus pembacokan itu menyebar  malam  itu  juga.  Berita  berhembus  sampai  ke  Gowa,  pusat  suku Makassar.  Kasus  pembacokan  juga  bocor  lewat  radio  hingga  ke Maros.Tersentuhlah sentimen kesukuan pribumi.
Apalagi pembacokan tidak ada tindakan hukum oleh aparat. Malam itu juga  sekitar  pukul  00.00,  massa  pribumi  merangsek  ke  Jl.  Kumala.  Benny rupanya punya juga rekan-rekan Cina yang merupakan geng Cina di Veteran Selatan.  Namun  apa  daya,  massa  pribumi  lebih  besar.  Malam  itu  Benny terbunuh,  500  orang  lebih  warga  Cina  geng  Benny  terluka.  Jutaan  massa mulai  melakukan  perusakan  rumah-rumah  dan  toko-toko  warga  keturunan di  Jalan  Kumala,  Ratulangi,  dan  sekitarnya.  Massa  kemudian  bergerak  ke Jalan Veteran, Penghibur, Nusantara, Timor, Sulawesi, Ahmad Yani dan Jalan Wahidin  Sudirohusodo  sambil  melakukan  pengrusakan,  pelemparan  dan
8 Unknown, “Hot News 2017: Tragedi Kerusuhan Makasar 1997 Disebabkan 1 Orang Etnis Cina,” Hot News 2017 (blog), Minggu,   Mei 2017, http://berita86hot.blogspot.com/2017/05/tragedi-kerusuhan-makasar-1997.html.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
pembakaran terhadap kendaraan dan rumah penduduk Cina. Hampir seluruh rumah penduduk Cina habis terbakar.
Aparat  yang  menjaga  rumah-rumah  dan  pusat  pertokoan  Cina  tidak luput  dari  amuk  massa.  Mereka  juga  ikut  diserang  karena  dianggap  ingin membela kelompok Cina. Malam itu Makassar menjadi lautan Api.
Keesokan  harinya  beredar  selebaran  bertuliskan  lontara  ;  "Mana  siri kita?, Mana Pabbulo Sibatangta?, Accera Sitongka-tongka?, Mana barambang bete-beteta?".  Emosi warga semakin tersulut.Kerusuhan pun meletus selama 1 minggu. Polisi dan tentara tidak sanggup meredakan emosi massa.
Beberapa  rumah  yang  takut  dijarah  dan  dirusak  memasang  tulisan "milik  pribumi"  atau  sajadah  yang  ditempel  di  kaca  jendela  menjadi pemandangan baru di sana. Bahkan, hotel milik Yusuf Kalla, bos Kalla Grup, memajang tulisan besar "Hotel Ini Milik Haji Kalla". Ada juga yang ini: "Hotel Ini  Milik  Tanri  Abeng/Pemda".  Adalagi  sebuah  tempat  karaoke bertuliskan"Ini Milik Kodam".
Kodam 7 Wirabuana meminta tambahan pasukan dari Jakarta. Namun pasukan tambahan cuma bisa mencegah Matahari Departemen Store belaka menjadi  sasaran  amuk  massa.  Hari  itu  menjadi  sangat  panas,  bantuan pasukan  TNI  dari  Jawa  justru  memicu  nyali  warga  Bugis  Makassar  untuk semakinamuk.Perintah  tembak  di  tempat  ditanggapi  panas  oleh  warga. Warga  menantang  tentara,  waktu  itu  beredar  semboyan  ;  "1  orang  Bugis Makassar  ditembak,  4  tentara  mati!".  Ini  semakin  kisruh.Akhirnya  pasukan ditarik ke Jl. Jenderal Sudirman saja mengamankan aset-aset pemerintahan.
Akhirnya  waktu  itu  jalan  terbaik  meredakan  masalah  dan  kerusuhan adalah  lewat  dialog.  Warga  Bugis  Makassar  adalah  warga  yang  sebenarnya mudah diajak negosiasi. Bencana ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 117, 5  milyar,  2000  rumah  dan  toko  hancur,  80  mobil  rusak,  150  sepeda  motor ludes,  lima  orang  tewas,  13  mahasiswa  mengalami  luka  tembak.  Kamis  18 September 1997, Pukul 08.00. Warga pribumi dan warga Cina berkumpul di Mapoltabes  Ujungpandang.  Sementara  Panglima  Kodam  VII  Wirabuana Mayor Jenderal  Agum Gumelar dan Walikota Ujungpandang Malik B. Masry memberikan  pengarahan  di  depan  ratusan  warga  keturunan  di  Jalan Penghibur  dan  Jalan  Sulawesi.  Acara  ini  berlangsung  di  bawah  penjagaan ketat.
Blogger tersebut mengakhiri tulisannya dengan pesan berikut “ Catatan di  atas  semoga  membawa  manfaat  terutama  untuk  kelompok  minoritas (etnis Cina) di seluruh Indonesia agar pandai-pandailah membawa diri sebab sekalipun  kalian  dekat  dengan  aparat  namun  jika  pribumi  sudah  hilang kesabaran maka yang tersisa pasti hanyalah  penyesalan. Jadikanlah catatan ini  sebagai  renungan  agar  kalian  disenangi  oleh  pribumi  nusantara. Percayalah,  pribumi  itu  orang  yang  beradab  selama  mereka  tidak  merasa
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
disakiti  yakinlah  malah  merekalah  yang  akan  melindungi  kalian.  Tapi sebaliknya jika kalian arogan, sombong itu sama saja kalian ingin bunuh diri.” Beberapa hal yang menarik dari catatan di atas adalah:
a) Pemicu,  setiap  konflik,  kecil  atau  besar  tentu  ada  pemicunya.
Konflik ini bisa dalam bentuk vertikal dan horizontal. Konflik yang terjadi  di atas adalah konflik horizontal yang dipicu oleh sebuah pembunuhan. Selama ini terlihat bahwa Etnis Bugis Makassar dan Etnis Cina telah berbagi “peran” dan  tempat.  Etnis  pribumi  (walaupun  istilah  ini  tidak  sepenuhnya  benar) kebanyakan bekerja di pemerintahan dan Etnis Tionghoa bergerak di bisnis. Meskipun demikian, banyak juga etnis Bugis Makassar yang memasuki dunia bisnis,  yang  biasanya  hanya  dilakukan  oleh  Etnis  Tionghoa.  Tapi  sangat jarang  terlihat  Etnis  Tionghoa  yang  menduduki  jabatan-jabatan pemerintahan.  Ahok  adalah  salah  satu  contohnya.  Makassar  termasuk wilayah  di  mana  Etnis  Cina  dan  Pribumi  hidup  dengan  tentram,  namun pembunuhan  ini  seperti  membangkitkan  “aroma  persaingan”  antara  etnis - etnis tersebut yang selama ini tersimpan bagai api dalam sekam. Sedikit saja pemicunya, maka hal yang diceritakan di atas terjadi.
b) Kedekatan  Etnis  Tionghoa  dengan  aparat.  Kedekatan  Etnis Tionghoa  dengan  aparat  sudah  terjalin  sejak  lama.  Salah  satu  yang  bisa diidentifikasi  adalah  di  masa  pemerintahan  Soeharto,  di  masanya  Suharto mengandalkan  saran  dan  dukungan  dari  sekelompok  kecil  orang kepercayaan di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari tiga kategori: (1) para teknokrat yang dilatih di Amerika Serikat ( USA-trained technocrats) , (2) para nasionalis  ekonomi  (yang  mendukung  gagasan  peranan  besar  pemerintah dalam perekonomian) dan (3) para kroni kapitalis (yang terdiri dari anggota keluarga dan beberapa konglomerat etnis Cina kaya). Kadang-kadang, semua kategori tersebut dituduh korup namun sebagian besar penekanan mengarah ke  lingkaran  kecil  kroni  kapitalis  (terutama  anak-anak  Suharto)  yang merupakan  penerima  manfaat  utama  dari  skema  privatisasi  negara -  maka mereka tidak disukai oleh pengusaha nasional dan masyarakat  - dan sering menjalankan  monopoli  bisnis  besar  yang  beroperasi  dengan  sedikit pengawasan atau pemantauan. 9 Soeharto adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI).  Siapapun  yang  dekat  dengan Soeharto, akan selalu mendapat dukungan dari ABRI. “Kedekatan” ini berlaku hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Tulisan  di  atas  dibuat  oleh  warga  Etnis  Tionghoa  yang  paham  betul akan  prinsip-prinsip  hidup  Etnis  Bugis  Makassar: Siri  na  pacce , abbulo
9 “Investing in Indonesia | Indonesia Investments,” accessed Agustus 1, 2018, https://www.indonesia-investments.com/.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
sibatang , accera  sitongka-tongka , barambang  bete-bete .  Nilai-nilai Siri’  na Pacce terdapat  nilai-nilai  etis  meliputi  teguh  pendirian,  setia,  tahu  diri, berkata  jujur,  merendah,  sopan,  cinta  kepada  ibu,  empati. A’bulo  sibatang a’bannang  kebo  a’cera  sitongka  tongka (musyawarah  mufakat  untuk menyatukan pendapat yang terbaik dan tidak bisa diingkari) A’bulo sibatang a’bannang  kebo  a’cera  sitongka  tongka (musyawarah  mufakat  untuk menyatukan  pendapat  yang  terbaik  dan  tidak  bisa  dingkari).Sayangnya ketika peristiwa ini terjadi, kearifan lokal ini berubah menjadi semboyan: 1 orang  Bugis  Makassar  ditembak,  4  tentara  mati.  Semboyan  yang  sangat bertentangan dengan nilai-nilai etis Bugis Makassar.
c) Negosiasi warga Etnis Cina dan warga Etnis Bugis Makassar. Salah satu  bentuk  penanganan  konflik  adalah  melalui  jalan  kompromi,  tentu  saja ini  tidak  akan  memuaskan  semua  pihak.  Tiap  kelompok  dituntut  untuk “mundur  selangkah”  dari  apa  yang  diinginkannya.  Kesepakatan  akhirnya dicapai  meskipun  sebelumnya  telah  terjadi  “kejadian  luar  biasa”  yang  telah “melukai”  kebersamaan  yang  selama  ini  terbangun.  Kedua pihak  akhirnya menyadari kesalahannya dan sepakat untuk berdamai.
d) Hal  yang  menarik  dari  tulisan  di  atas  adalah,  penulis  berusaha meyakinkan  bahwa  kedekatan  dengan  aparat  tidak  akan  ada  artinya  jika mereka (Etnis Tionghoa) berada di pihak yang salah. Bahwa Etnis Tionghoa sadar bahwa Etnis Bugis Makassar adalah suku bangsa beradab, yang tidak akan  menyakiti  bila  tak  disakiti.    Senegatif  apapun  sebuah  konflik,  bisa dipastikan ada sisi positifnya. Masing-masing pihak lebih berhati-hati dalam bersikap,  berbicara,  dan  bertindak,  yang  dapat  memicu  konflik  dikemudian hari, adalah salah satu sisi positifnya.
Kejadian  di  atas  merupakan  pelajaran  toleransi  yang  besar,  yang diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Realitas yang terbentuk dalam pikiran kita, sebelum, selama dan terjadinya konflik, membentuk citra dalam kepala kita. Akhir kata menyangkut bentuk kognitif toleransi bahwa masing- masing  pihak  punya  dan  tahu  “gambaran  toleransi”  yang  ada  dalam  kepala masing-masing. Diantaranya  kesadaran  akan  Indonesia  yang  majemuk,  dari Sabang  sampai  Merauke,  Miangas  Sampai  Rotte.  Namun  kemajemukan  itu harus  dipahami  sebagai  suatu  kekayaan,  bukan  bara  api  yang  tersembunyi dalam sekam, yang sewaktu- waktu dapat “disulut” kembali.
Meskipun  telah  terjadi  peristiwa  yang  sedemikian  menyayat  bagi kedua pihak, informan kami cenderung beranggapan bahwa Kota Makassar termasuk  kota  yang  aman,  sampai  sekarang  ini  masih  kondusif,  bagus  dan persaudaraan terhadap masyarakat masih kental walaupun beda suku, ujar bapak  RR  (Penggiat  Kelenteng  Budha).  Bapak  Pendeta  HT  (Majelis  Agama Budha Theravada Indonesia) membenarkan hal ini, untuk beberapa tahun ini
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
termasuk  aman,  damai  dan  terkendali.  Namun  adapula  yang  berpendapat sebaliknya,  menurut  beliau  Makassar  itu  kurang  aman  dikarenakan banyaknya kriminalisasi, banyak pelanggaran hukum dan penegakan hukum masih kurang.
Dari  dua  puluh  informan  yang  kami  wawancarai,  hanya  satu  yang menganggap bahwa Makassar belum kondusif, meskipun demikian ini tidak bisa  diabaikan,  karena  satu  informan  dapat  saja  mewakili  banyak  orang lainnya.
Hal  terpenting  sudah  diperoleh  dari  Penulisan  ini,  yakni  warga masyarakat  telah  tahu  dan  paham  akan  hak  dan  kewajiban  mereka menyangkut  bidang  keagamaan.  Pengetahuan  dan  pemahaman  ini merupakan modal awal toleransi beragama.
2. Afektif
Politik dan agama adalah dua entitas yang berbeda, setidaknya itulah gambaran  makro  yang  Penulis  simpulkan  ketika  menanyakan  pendapat informan  menyangkut  kandidat  pemimpin  yang  “menjual”  sentimen  agama sebagai bahan kampanye.
Pada  Kuliah  Umum  Prof.  Franz  Magnis  Suseno  di  UGM  Yogyakarta pada  Senin  27  Agustus  2007, 10 dijelaskan  bahwa  salah  satu  prinsip  dasar etika  politik  kontemporer  adalah  pluralisme,  yakni  kesediaan  untuk  hidup secara  positif,  damai,  toleran  dan  biasa  /  normal  bersama  warga  negara masyarakat  yang  berbeda  pandangan  hidup,  agama,  budaya  dan  adat. Mengaplikan  pengakuan  terhadap  kebebasan,  beragama,  berpikir,  mencari informasi dan toleransi.Memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan kelompok  orang,  yang  terungkap  dalam  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang menyatakan  bahwa  di  Indonesia  tidak  ada  orang  yang  boleh didiskriminasikan  karena  keyakinan  religiusnya.  Sikap  ini  adalah  bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa. Artinya setiap orang sama  kedudukannya  dalam  pandangan  negara,  termasuk  dalam  bidang politik.  Keagamaan  seseorang  tidak  seharusnya  dipelintir  untuk kepentingan-kepentingan politik praktis.
Salah  satu  peristiwa  yang  paling  mencolok  mengenai  hal  ini  adalah pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta dimana salah satu calonnya adalah Basuki  Tjahaya  Purnama,  seorang  keturunan  Etnis  Tionghoa.Kasus  ini mencuat dengan tema penistaan agama.Pada suatu kunjungan kerja Ahok di Pulau Seribu tepatnya di Pulau Pramuka, Ahok sempat melontarkan kalimat “jangan mau dibohongi pakai Al - Maidah 51”.
10 Anggriani Alamsyah, Etika Politik (UIN Alauddin University Press, 2013), 11.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
Jika menilik sedikit ke belakang tentang Ahok, beliau adalah politikus partai dari Etnis Tionghoa yang berhasil menjadi anggota legisilatif. Beberapa waktu  kemudian,  beliau  mencalonkan  diri  sebagai  Bupati  Bangka  Belitung dan  berhasil  memajukan  wilayah  tersebut.  Akhirnya  namanya  semakin dikenal bersama dengan sifatnya yang tegas dan lugas jika ada bawahannya yang  tidak  menaati  aturan  yang  berlaku.  Ketika  mencalonkan  diri  menjadi Gubernur  Jakarta,  Joko  Widodo  meminta  Ahok  untuk  menjadi  calon  wakil gubernurnya. Meskipun keduanya bukan penduduk asli Jakarta, tapi karena mereka  sudah  membuktikan  kinerjanya  di  daerah  masing-masing,  maka pemilih  Jakarta  yang  umumnya  adalah  pemilih  rasional,  memenangkan pasangan  Jokowi-Ahok  untuk  menjadi  Gubernur  -  Wakil  Gubernur  DKI Jakarta periode 2012 - 2017. Ketika Jokowi terpilih sebagai Presiden RI maka otomatis  Ahok  naik  menjadi  Gubernur  Jakarta  dan  dipilihlah  Saiful  Djarot sebagai  wakilnya.  Sifat  Ahok  yang  tegas  dan  lugas,  tidak  pandang  bulu membuat  sebagian  oran g  yang  merasa  terganggu  “gerah”,  namun  mereka belum  mampu  menampakannya  secara  nyata.  Barulah,  ketika  peristiwa ‘Pulau Pramuka’ pihak -pihak tersebut menampakkan dirinya.
Kejadian  ini  semakin  menjadi  ‘gorengan’  yang  lezat  karena settingannya  adalah  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta. Pihak-pihak  yang  tidak  senang  pada  Ahok  mengkonstruksi  peristiwa  ini sedemikian  rupa,  sehingga  menimbulkan  sentimen  agama  yang  berujung pada dipenjaranya Ahok dan terpilihnya Anies - Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 - 2022.
Beberapa  informan  kami  menyatakan  bahwa  agama  bukanlah ‘dagangan’  politik  yang  bisa  diputar -putar  sedemikian  rupa  sehingga  akan menguntungkan  satu  pihak  dan  merugikan  pihak  lainnya.  Nilai-nilai  agama jauh lebih mulia daripada sekedar memenangkan kursi kekuasaan. Beberapa hasil wawancara kami menyatakan hal serupa:
“ Bahwa  itu  terlalu  ambisi  untuk  menduduki  suatu  jabatan  tertentu, menghalalkan segala cara dan itu menyalahi nilai-nilai keagamaan ” 11
Pendapat lainnya mengatakan bahwa itu tidak baik, sebenarnya agama tidak  boleh  dihubungkan  dengan  politik.Lain  pula  pernyataan  bapak  IY, seorang  tokoh  Budha  yang  menyorot  tidak  adanya  hukum  untuk  melarang orang  yang  menjual  agama  untuk  kepentingan  politik.Menurutnya,  menjual agama demi kepentingan politik itu merendahkan martabat agama.
Di  jaman  yang  serba  instan  ini,  realitas  yang  nampak  bukan  lagi realitas yang sebenarnya, realitas yang tersaji adalah hasil konstruksi pihak- pihak  yang  berkepentingan  atas  sebuah  peristiwa.  Mereka  akan  selalu
11 Wawancara dengan Bapak HH seorang tokoh Konghucu tanggal 15 September 2018.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
membuat  konstruksi  demi  konstruksi  yang  akan  memberikan  keuntungan bagi  kelompok  mereka.  Konstruksi  tidak  selamanya  buruk  sepanjang  dia menimbulkan  keinginan  untuk  berbuat  baik,  misalnya  upaya  para  ulama untuk  meyakinkan  umat  Islam,  bahwa  jika  mereka  berbuat  baik,  maka ganjarannya kelak adalah surga.
Jalaluddin  Rakhmat 12 menamakan  realitas  hasil  konstruksi  sebagai realitas tangan kedua ( second hand reality ), semisal televisi memilih tokoh- tokoh tertentu  untuk ditampilkan dan  mengesampingkan tokoh-tokoh yang lain. Ketika Amin Rais akhirnya datang ke Polda Metro Jaya setelah mangkir karena  salah  nama,  menyatakan  bahwa  tidak  ditempatkannya  kata Muhammad  di  depan  namanya.  Tanyanya  apakah  kepolisian  alergi  dengan nama Muhammad? Terlihat lagi konstruksi yang ingin dibentuk disini, Amien Rais  nampak  ingin  membentuk  opini  dengan  mengkonstruk  pertanyaan sedemikian  rupa,  demi  menggambarkan  bahwa  kepolisian  RI  alergi  dengan segala yang berbau Islam.
Di  Indonesia,  ibadah  dan  syariah  sama  sekali  tidak  dicampuri  oleh negara, pelaksanaan haji dan umroh berada dalam pengaturan negara karena ini menyangkut hubungan dengan negara lain, namun ritual haji dan umrah diluar urusan negara. Kurikulum perguruan tinggi agama juga harus merujuk ke  kurikulum  pendidikan  negara  dan  mengitegrasikannya  dengan  basis keagamaan  masing-masing.  Untuk  hal-hal  yang  disebutkan  di  atas,  warga negara sama sekali tidak berkeberatan, yang keliru adalah ketika sentimen- sentimen  agama  dimanfaatkan  untuk  memperoleh  kekuasaan  dan  nikmat- nikmat duniawi lainnya.
Tiap-tiap  tokoh  agama  hendaknya  terus-menerus  memperingatkan umatnya  masing-masing,  agar  tidak  mudah  terpancing  dengan  konstruksi- konstruksi sosial negatif yang memakai agama sebagai dasar pijakannya.
Akan halnya  ketika masalah toleransi berpindah ke pertanyaan sikap informan ketika ada kerabat dekat mereka yang pindah agama. Jawaban yang diperoleh nyaris mirip bahwa itu adalah hak tiap-tiap individu untuk memilih agama  yang  akan  mereka  yakini.  Meskipun  ada  yang  mungkin  kecewa,  tapi mereka  tidak  menghalanginya.  Seorang  penganut  Budha  bapak  AW, mengatakan  bahwa  tidak  apa-apa  bahkan  salah  besar  jika  menghalanginya. Pernyataan  serupa  dilontarkan  oleh  bapak  SG  tokoh  Muslim  Tionghoa, silahkan  saja  asalkan  bukan  atas  dasar  paksaan,  tetapi  keinginan  sendiri. Aktivis Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, bapak JA mempunyai pendapat
12 Jalaluddin Rakhmad, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 224.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
yang berbeda akan hal ini, melarang pindah agama karena di  dalam agama Islam orang tua diminta pertanggung jawabkan terhadap keluarganya.
Sikap  tidak  menghalangi  keinginan  orang  lain,  meskipun  kerabat dekat,  untuk  berpindah  agama,  merupakan  salah  satu  bentuk  toleransi. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan hal ini, itu sepenuhnya hak mereka. Toleransi beragama tidak berarti seseorang melihat agama orang lain sama benarnya,  tetapi  menjunjung  tinggi  hak  orang  lain  untuk  mempraktekkan keyakinan  mereka. 13 Agama  merupakan  wilayah  privasi  yang  dilindungi undang-undang,  UUD  1945  pada  pasal  29  dengan  jelas  menyatakan  bahwa (1)  Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Setiap warga  negara  memiliki  agamanya  dan  kepercayaannya  sendiri  tanpa  ada unsur  paksaan  dari  pihak  manapun.  Tidak  ada  yang  bisa  melarang  orang untuk memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam.
3. Konatif
Kejadian di tahun 1997 di atas, tidak membuat warga Etnis Tionghoa untuk melakukan eksodus, beramai-ramai meninggalkan Kota Makassar.Mereka  lahir  dan  besar  di  Makassar,  itu  sudah  membuat  mereka selalu cinta pada Makassar, dan menjadi bagian dari Makassar. Selain karena mereka  lahir  di  kota  ini,  kecintaan  akan  Kota  Makassar  didasari  oleh  rasa aman yang mereka peroleh dan tentu saja kuliner Kota Makassar yang nyaris tiada banding.
Karena  kota  ini  adalah  tempat  mereka  mencari  hidup  aka  tentu mereka  harus  menjalin  hubungan  dengan  Etnis-etnis  dan  penganut  agama lain di Kota Makassar. Adalah kebiasaan di kota ini untuk mengadakan acara- acara  keagamaan  dengan  mengundang  penganut-penganut  agama  lain. Bukan untuk menghadiri ritualnya, tetapi silaturrahim setelah acara tersebut.
Tidak  jarang  kita  lihat  sekelompok  orang  dari  agama  berbeda  membantu agama  lain  untuk  mempersiapkan  keperluan  ibadahnya,  tetapi  tentu  tidak ikut ritualnya.
Beberapa  waktu  yang  lalu  ketika  acara  Natal  disebuah  gereja,  maka sekelompok  Muslim  membantu  pengamanan  mereka,  karena  belakangan banyak  terjadi  perusakan  ataupun  teror  ketika  akan  dilakukan  misa  natal. Hal  nyata  lainnya  adalah  Masjid  Istiqlal  dan  Gereja  Katedral  yang  saling berseberangan, jika Shalat Jumat dilakukan dan parkiran Masjid Istiqlal tidak
13 A hmad Tarmizi Talib and Sarjit S. Gill, “Socio -Religious Tolerance: A Comparative Study Between Malaysia and Thailand,” Global Journal of Human Sosial Science XII, no. VII (2012): 5.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
muat, maka kendaraan dapat diparkir di Gereja Katedral. Jika pada hari Ahad parkiran gereja penuh, maka kendaraan dapat diparkirkan di Masjid Istiqlal.
Pemerintah  harus  melakukan  beragam  usaha  agar  toleransi  tetap terpelihara,  karena  menegakkan  toleransi  berarti  memelihara  stabilitas politik  atau  yang  dinamakan  eratianisme. 14 Salah  satu  usaha  itu  adalah membuat  organisasi  yang  dinamakan  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama. Organisasi  ini  berada  di  bawah  Badan  Kesatuan  Bangsa  baik  di  tingkat provinsi  dan  kota/kabupaten.  Organisasi  ini  berisi  para  pemuka-pemuka agama  dan  banyak  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  menyatukan  umat- umat beragama. Jika umat-umat beragama sering berada dalam satu kegiatan yang  sama,  maka  mereka  akan  lebih  saling  mengenal  sehingga  gesekan- gesekan akan semakin dikurangi.
Usaha-usaha  semacam  ini  tidak  hanya  bersifat top-down ,  namun masyarakat  juga  melakukan  beragam  usaha  untuk  saling  merekatkan  diri antar  etnis.  Di  Makassar  ada  China  Town,  setiap  akhir  pekan  ada  semacam festival kuliner di wilayah tersebut. Pembeli yang datang bukan hanya Etnis Tionghoa, karena makanan yang dijual ada makanan-makanan halal.
Salah satu bentuk asimilasi yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa adalah sebagian besar mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Hal ini  dilakukan  agar  anak- anak  mereka  bisa  ‘mengenal’  dan  akrab  dengan anak-anak etnis yang berbeda.
Setelah  pengakuan  Konghucu  menjadi  agama  yang  diakui  negara, maka  budaya-budayanya  pun  dapat  dijumpai  lebih  terbuka.Salah  satunya adalah pertunjukan barongsai yang menjadi tontonan warga Kota Makassar setiap tahunnya.Setiap etnis yang ada di Makassar lebur menonton barongsai yang sedang beraksi.
Beberapa tahun belakangan ini, nampak jelas beberapa Etnis Tionghoa lebih  “kelihatan”  pada  bidang  yang  tidak  biasa  mereka  jalani,  bukan  aliran mainstream mereka.  Misalnya  ada  Daniel  Mananta  yang  awalnya  seorang video  jockey  (VJ)  MTv  berada  di  dunia  hiburan,  namun  akhirnya  terjun  ke bisnis.Sampai  disini  ceritanya  biasa  saja.Teristimewa  dari  bisnisnya  adalah tag  line yang  selalu  tertulis  di  setiap  produknya  “ Damn  I  Love  Indonesia ”. Produknya  mulai  dari  sticker  hingga  t-shirt  dan  lainnya.  Bisnis  ini  muncul dan  tumbuh  dikarenakan  kecintaaannya  akan  Indonesia,  ide  ini  muncul ketika  Daniel  yang  sedang berlibur  ke  Australia,  tempat  dia  menimba  ilmu, tetiba sangat rindu pada Indonesia. Setibanya di Indonesia, Daniel langsung mewujudkan  rasa  rindu  tersebut  menjadi  bisnis  yang  sangat  maju  hingga hari  ini.  Intinya  Etnis  Tionghoa  yang  umumnya  dianggap  hanya  “memeras”
14 Ahmad Tarmizi Talib and Gill, 5.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
kekayaan Indonesia, bisa menunjukkan cintanya pada Indonesia, dengan cara yang tidak biasa.
Beberapa  waktu  belakangan  ini  juga  muncul  film-film  yang menceritakan  seorang  tokoh  yang  selama  ini  telah  menunjukkan  kecintaan yang  besar  kepada  bangsa  Indonesia  walaupun  mereka  adalah  warga  Etnis Tionghoa. Seperti I Man Called Ahok, Merry Riana “Mimpi Sejuta Dollar”, S oe Hok  Gie,  Susi  Susanti adalah  nama-nama  tokoh  yang  telah  memberikan  hal- hal besar bagi Bangsa Indonesia.
Toleransi akan menghasilkan harmonisasi, toleransi yang baik berjalan secara alamiah. Pemerintah diharapkan menjadi fasilitator yang mendorong harmonisasi  itu  terjadi.  Jika  harmonisasi  terjadi,  maka  akan  tercipta  suatu kondisi yang damai, yang memungkinkan pemerintahan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

## Kesimpulan
Bentuk toleransi Etnis Tionghoa di Makassar dapat dikelompokkan ke dalam  tiga  bentuk:  1)  Kognitif,  Salah  satu  ciri  negara  modern  adalah  sadar akan  batas  kekuasaan  dan  hak-haknya.  Negara  menganggap  dirinya  secara esensial  adalah  komunitas  legal  dan  politik.Negara  menyerahkan  klaimnya untuk  mendominasi  agama  dan  ibadah  dan  meninggalkan  keduanya  ke gereja  dan  individu.Di  Indonesia  hal-hal  yang  menyangkut  ibadah  dan syariah  diserahkan  kepada  agama  yang  bersangkutan.Namun,  selebihnya menjadi urusan negara, semisal penanganan haji dan umroh sebagian besar ditangani  oleh  negara,  karena  ini  menyangkut  hak  hidup  orang banyak.Demikian  pula  menyangkut  pendidikan,  komunitas  agama  boleh mendirikan  sekolah  yang  berbasis  agama,  namun  kurikulumnya  harus mengacu  kepada  kurikulum  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara.  Hal  lainnya menyangkut  organisasi  agama,  jika  di  negara  Jerman  misalnya,  organisasi agama  boleh  punya  azas  apapun,  namun  di  Indonesia,  setiap  organisasi termasuk  organisasi  agama,  harus  berazaskan  Pancasila;  2)  Afektif,  Politik dan  agama  adalah  dua  entitas  yang  berbeda,  setidaknya  itulah  gambaran makro  yang  Penulis  simpulkan  ketika  menanyakan  pendapat  informan menyangkut  kandidat  pemimpin  yang  “menjual”  sentimen  agama  sebagai bahan  kampanye.  Agama  merupakan  wilayah  privasi  yang  dilindungi undang-undang,  UUD  1945  pada  pasal  29;  3)  Konatif,  Pemerintah  harus melakukan  beragam  usaha  agar  toleransi  tetap  terpelihara,  karena menegakkan  toleransi  berarti  memelihara  stabilitas  politik  atau  yang dinamakan  eratianisme.  Salah  satu  usaha  itu  adalah  membuat  organisasi yang  dinamakan  Forum  Komunikasi  Umat  Beragama.  Organisasi  ini  berada
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
dibawah  Badan  Kesatuan  Bangsa  baik  di  tingkat  provinsi  dan kota/kabupaten.  Organisasi  ini  berisi  para  pemuka-pemuka  agama  dan banyak  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  menyatukan  umat-umat beragama. Jika umat-umat beragama sering berada dalam satu kegiatan yang sama,  maka  mereka  akan  lebih  saling  mengenal  sehingga  gesekan-gesekan akan semakin dikurangi. Usaha-usaha semacam ini tidak hanya bersifat top- down ,  namun  masyarakat  juga  melakukan  beragam  usaha  untuk  saling merekatkan diri antar etnis. Di Makassar ada China Town, setiap akhir pekan ada semacam festival kuliner di wilayah tersebut. Pembeli yang datang bukan hanya  Etnis  Tionghoa,  karena  makanan  yang  dijual  ada  makanan-makanan halal. Salah satu bentuk asimilasi yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa adalah sebagian besar mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Hal ini  dilakukan  agar  anak- anak  mereka  bisa  ‘mengenal’  dan  akrab  dengan anak-anak etnis yang berbeda.
Penulisan  ini  setidaknya  memberikan  implikasi  pengetahuan,  bahwa Etnis  Tionghoa  yang  selama  ini,  bagi  sebagian  orang,  mungkin  nampak arogan,  sebenarnya  memiliki  dan  menghormati  nilai-nilai  toleransi  yang memang telah ada dan dipelihara oleh Bangsa Indonesia. Multikulturalisme adalah  kekayaan  yang  kita  miliki.  Toleransi  hadir  untuk  memelihara kekayaan  tersebut.  Toleransi  yang  ditunjukkan  oleh  saudara  kita  Etnis Tionghoa menciptakan sinergi bagi kita warga Kota Makassar.

## Daftar Pustaka
Ahmad Tarmizi Talib, and Sarjit S. Gill. “Socio -Religious Tolerance: A Comparative Study Between Malaysia and Thailand.” Global Journal of Human Sosial Science XII, no. VII (2012).
Anggriani Alamsyah. Etika Politik . UIN Alauddin University Press, 2013.
Ety Gustin Merdeka Waty. “Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin, 2016.
“Investing in Indonesia | Indonesia Investments.” Accessed April 22, 2020. https://www.indonesia-investments.com/.
Jalaluddin Rakhmad. Psikologi Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000.
Mp, Chuka Umunna. “REBUILDING OUR DIVIDED NATION.” Opinium Research , 2017, 20.
Anggriani Alamsyah, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2020, Vol.5, No.1, hal.29-48
Nye, Malory. “The Challenges of Multiculturalism.” Culture and Religion 8, no.
2 (July 1, 2007): 109 – 23. https://doi.org/10.1080/14755610701458915.
Roald, Anne Sofie. “The Discourse of Multiculturalism: An Obstacle to Cultural Change?” Tidsskrift for Islamforskning; 1 8 (2014).
Rosado, Caleb. “Toward a Definition of Multiculturalism.” Retrieved From ,
1996.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2008.
Unknown. “Hot News 2017: Tragedi Kerusuhan Makasar 1997 Disebabkan 1 Orang Etnis Cina.” Hot News 2017 (blog), Minggu,   Mei 2017. http://berita86hot.blogspot.com/2017/05/tragedi-kerusuhan- makasar-1997.html.
Wawancara  dengan  Bapak  HH  seorang  tokoh  Konghucu  tanggal  15 September 2018.