Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 9, Number 1, Juni 2023, pp. 81-91 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Perempuan
dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan  Gender  pada  pengelolaan  Objek  Wisata  Tukad Bindu di Kota Denpasar
I Putu Adi Permana Putra 1*
1 Universitas Warmadewa, Indonesia

## A B S T R A K
Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  merupakan  sebuah  strategi  yang dibangun  untuk  mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral dalam  kegiatan  pembangunan  di  Daerah.  Kesetaraan  gender  perlu diwujudkan  pada  berbagai  sektor  dan  salah  satunya  adalah  pariwisata. Sebuah  fenomena  ditemukan  bahwa  keberhasilan  penataan  Tukad  Bindu belum  tampak  representasi  kaum  perempuan  secara  administratif. Padahal  dalam  praktik  lapangan, kaum  perempuan  berperan  dan  terlibat aktif dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  kebijakan  pengarusutamaan gender  dalam  menjawab  fenomena  yang  terjadi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  penentuan informan  yang  dipilih  yaitu  purposive  sampling.  Adapun  metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  observasi  non  partisipatif, wawancara terstuktur dan bebas, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui analisis data  kualitatif  manual,  diantaranya  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Kemudian  melakukan  uji  keabsahan  data  melalui  triangulasi  data.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengarusutamaan  gender  pada  pengelolaan  objek  wisata Tukad  Bindu  telah  dilaksanakan  namun  belum  optimal.  Ketidakoptimalnya  implementasi  kebijakan terlihat  dari  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  standar  dan  sasaran  kebijakan  pengarusutamaan gender, keterbatasan sumber anggaran, dan kondisi pandemi Covid-19.

## A B S T R A C T
The  policy  of  gender  equality  is a  strategy constructed  to  integrate  gender  into  one  integral  dimension  of development  activities  in  the  region.  Gender  equality  needs  to  be  realized  in  various  sectors,  including tourism. A phenomenon has been discovered that the success of tourism management in Tukad Bindu has yet to show the representation of women based on administration. Whereas in field practice, the participation of women  in  the  tourism  management  of  Tukad  Bindu  is  active.  Therefore,  the  study  aims  to  determine  and analyze the implementation of gender mainstreaming policies in answering the phenomena. The study uses a qualitative descriptive approach using the selected informants by  purposive sampling technique — the data collection  methods  through  non-participative  observations,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis techniques  are  used  through  manual  qualitative  data  analysis,  among  them  data  collection,  reduction, presentation, and conclusion. Then, the validity of the data is through data triangulation. The results of this study suggest that implementing a gender equality policy in the management of the Tukad Bindu has been implemented but has not been optimal. The inefficiency of policy implementation is seen in societies that are unknown of the standards and purposes of gender equality policy, the limitations of budgetary resources, and the Covid-19 pandemic conditions.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: diegho.permana@gmail.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 08 February 2023 Accepted 23 April 2023 Available online 30 June 2023
Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender; Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Objek Wisata
Keywords: Gender Mainstreaming; Policy Implementation; Tourism Management

## 1. Pendahuluan
Kebijakan merupakan sebuah pilihan lembaga otoratif yang ditujukan kepada publik, tanpa terkecuali  dan  harus  dipatuhi.  Sejatinya,  kebijakan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk  mengatasai  persoalan-persoalan  publik  (Lester  dan  Stewart,  2000)  dalam (Kusumanegara, 2010: 4). Berbagai persoalan publik yang timbul dalam masyarakat seperti isu sosial  dan  budaya  memberikan  dampak  dalam  bermasyarakat.  Isu  publik  yang  muncul  harus mampu diredam dan diatasi melalui kebijakan publik, salah satunya adalah isu gender.
Gender merupakan salah satu isu sosial yang hangat diperbincangkan dunia terkait peran, hak, dan keterlibatan perempuan dalam struktur sosial. Seperti diketahui bahwa baik kaum laki- laki maupun kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan haknya sebagai  manusia  tanpa  perbedaan.  Muncul  berbagai  penafsiran  dan  pemahaman  masyarakat terkait  gender,  karena melihat  kedudukan  kaum  perempuan  berada di  bawah  kekuasaan  laki- laki  (subordinasi)  dalam  tatanan  masyarakat  (Sumar,  2015).  Fenomena  masa  lalu menggambarkan  bahwa  kaum  perempuan  tidak  memiliki  ruang  dan  waktu  untuk  berperan sebagaimana kaum laki-laki. Hal itu dapat membatasi kemerdekaan bagi kaum perempuan dan sebagai konsekuensinya terjadi ketimpangan gender.
Riant Nugroho (2011) mengungkapkan bahwa ketimpangan gender tampak pada berbagai aktivitas.  Ketidakadilan  ini  telah  mengakar  dalam  keyakinan  masyarakat  dan  menjadi  alasan kuat berbagai bentuk bias gender. Berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti marginalisasi, subordinasi, dan stereotip terhadap suatu kelompok atau jenis kelamin tertentu menunjukkan perbedaan  gender  yang  bermuara  pada  ketidakadilan.  Bias  gender  yang  terjadi  ini  adalah realitas kehidupan yang memberikan gambaran akan perlakuan terhadap kelompok perempuan dengan  tidak  menggembirakan  atau  dapat  dikatakan  buram  (Nugroho  R.  ,  2011:  41).  Potret keadaan gender Indonesia menurut Riant Nugroho (2011) menggambarkan bahwa fakta-fakta yang terlihat terkait gender menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang menyebabkan kaum perempuan berada di bawah dominasi kaum laki-laki.
Memahami  ketidakseimbangan  yang  terjadi  di  Indonesia,  pemerintah  telah  berupaya optimal  dalam  mengatasinya.  Berbagai  kebijakan  telah  lahir  untuk  mendukung  keberadaan perempuan,  di  antaranya  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  mana  telah  tertuang  dengan  jelas menjamin warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum sebagai acuan pokok untuk meningkatkan kedudukan perempuan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;  Undang-Undang  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; serta Kebijakan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender (PUG).  Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  merupakan  sebuah  strategi  yang  dibangun untuk  mengintegrasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  integral  dari  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.  Salah  satu  wujud  afirmatif  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengoptimalkan kebijakan  kesetaraan  gender  ialah  memberikan  kesempatan  kaum  perempuan  berpartisipasi dalam lingkup publik. Upaya ini terlihat pada bidang politik dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun  2003  tentang  Pemilu  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, yang diperkuat pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%”. Akan tetapi kenyataanya, kuota  30%  secara  umum  tidak  pernah  terisi  penuh.  Tidak  hanya  pada  sektor  kelembagaan, gender juga telah diupayakan dalam sektor pendidikan serta sektor lainnya dalam mendukung pembangunan nasional, salah satunya adalah sektor pariwisata.
Perkembangan  pariwisata  di  Indonesia  begitu  pesat  ditandai  dengan  kemajuan  dan kontribusi yang diberikan kepada perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi yang  signifikan  dalam  menyumbang  pertumbuhan  ekonomi,  devisa,  Produk  Domestik  Bruto (PDB) dan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian (Haslinda, 2017) menyatakan
perkembangan pariwisata yang pesat membuat banyaknya angkatan kerja dibidang pariwisata, tidak  menutup  kemungkinan  banyaknya  keikutsertaan  kaum  perempuan  bekerja  di  sektor pariwisata.  Hasil  penelitian  Iqbal  (1994)  dalam  (Haslinda,  2017)  Menegaskan  secara  teoritis, peningkatan peran perempuan telah banyak mencapai hasil dan keberhasilan tetapi pengakuan tersebut  masih  bersifat  umum.  Sejatinya  sektor  pariwisata  telah  mampu  menciptakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat berbagai jenis usaha kepariwisataan, namun perempuan  selalu  terbatasi  di  ranah  publik.  Salah  satu  Objek  wisata  yang  menjadi  daya  tarik untuk  diteliti  dalam  konteks  kesetaraan  gender  adalah  Tukad  Bindu  di  Kelurahan  Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
Situs ini dikenal sebagai objek wisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Ciri khas wujud  ekowisata  juga  terlihat  dari  keadaan  alam  Tukad  Bindu,  kemudian  juga  diindikasikan dengan  pemanfaatan  sungai  dan  bantarannya  yang  dikelola  secara  maksimal.  Dari  hasil penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Putra,  2020)  terkait  Implementasi  Program  Kali Bersih  menunjukkan  hasil  implementasi  program  telah  efektif  dilaksanakan.  Dampak  dan manfaat  yang  dihasilkan  memberikan  perubahan  pada  pola  kehidupan  masyarakat yang  lebih peduli  terhadap  lingkungan  khususnya  sungai.  Dibalik  keberhasilan  implementasi  program tersebut,  ditemukan  bahwa  belum  terepresentasikannya  kaum  perempuan  dalam  struktur organisasi.  Apakah  keberhasilan  implementasi  program  Kali  Bersih  dalam  pengelolaan  Tukad Bindu  telah  mengintegrasikan  kesetaraan  gender  pada  pengelolaannya.  Dari  hasil  observasi yang  telah  dilakukan  di  Tukad  Bindu,  menunjukkan  bahwa  di  lapangan  ternyata  kaum perempuan  telah  terlibat  pada  pengelolaan  Tukad  Bindu  seperti  halnya  kegiatan  bercocok tanam,  pengembangan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  masyarakat  di  bantaran  sungai dan  kegiatan  seni  budaya.  Mengapa  kaum  perempuan  belum  tampak  secara  administratif, padahal  telah  hadir  kebijakan  tentang  Pengarusutamaan Gender  yang  menjadi  payung  hukum penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kota juga telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota  Denpasar  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  yang  pelaksanaannya  dimaksudkan  untuk  memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender pada pembangunan di daerah.
Penelitian  ini  terfokus  pada  studi  Implementasi  Kebijakan  Publik  menurut  Purwanto  dan Sulistyastuti (2015: 18) bahwa subject matter implementasi kebijakan adalah untuk memahami fenomena  kebijakan  publik  terkait  keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi  kebijakan, perbandingan  jenis  kebijakan,  perbedaan  kelompok  sasaran  kebijakan  yang  mempengaruhi keberhasilan  kebijakan  Publik.  Dapat  dipahami,  Implementasi  Kebijakan  Publik  adalah serangkaian  proses  kebijakan  untuk  melihat  bagaimana  proses  pelaksanaannya  serta  melihat fenomena  kebijakan  terkait  melihat  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  publik. Guna  menjawab  fenomena  yang  terjadi,  tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan mengenalisis  implementasi  kebijakan  pengarusutamaan  gender  dalam  pengelolaan  objek wisata.  Kajian  ini  diharapkan  dapat  menjabarkan  dan  menganalisis  realitas  terkait  responsif gender  dalam  pembangunan  sosial,  khususnya  pada  pembangunan  pariwisata  berbasis masyarakat.
2. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, guna menggambarkan suatu kenyataan  dari  keadaan  yang  diteliti.  Menurut  Narbuko  &  Achmadi  (2012:  44)  Pendekatam deskriptif  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan  masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan data, penyajian data, menganalisis data, dan menginterpretasikan. Teknik penentuan informan dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling,  memilih  sampel  yang  memiliki pemahaman dan pengetahuan akan objek penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang diantaranya: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Kota  Denpasar;  Camat Denpasar Timur; Lurah Kesiman Kota Denpasar; Ketua Yayasan Tukad Bindu; Anggota Yayasan Tukad  Bindu; Ketua  PKK  (Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga)  Dusun  Ujung Kesiman; dan Masyarakat di bantaran Tukad Bindu sebanyak 6 orang.
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  melalui  observasi  non-partisipatif,  wawancara terstruktur  dan  bebas,  serta  dokumentasi.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  data  sekunder berupa  buku,  artikel  jurnal,  dokumen  kebijakan  dan  peraturan  daerah  mengenai pengarusutamaan  gender  yang  digunakan  sebagai  bahan  analisis  dan  menguatkan  penemuan data  primer  di  lapangan.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  melalui  analisis  data kualitatif  yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  (Sugiyono,  2015:  330)  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  data  jenuh  dan  tuntas.  Sesuai focus  penelitian  terkait  implementasi  kebijakan,  analisis  data  melalui  teori  implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam  dalam (Subarsono, 2016: 99-101) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik terdapat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dan (6) dispoisis. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi data, membandigkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, mengecek derajat kepercayaan  temuan  hasil  dengan  berbagai  teknik  pengumpulan  data,  membandingkan  hasil pengamatan  dan  wawancara  denga  nisi  dokumen  yang  berkaitan,  serta  membandingkan  hasil wawancara antar kelompok informan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donal S. Van Meter dan Carl. E. Van Horn. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dipilih untuk menjelaskan  bahwa  kinerja  suatu  kebijakan  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  yang  saling berkaitan satu sama lainnya. Teori yang dipilih juga diintegrasikan dengan indikator yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Penjabaran hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut.

## 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
Indikator  standar  dan  sasaran  kebijakan  dalam  proses  implementasi  harus  jelas  dan terukur.  Hal  ini  dikarenakan,  agar  realisasinya  dapat  mencapai  keberhasilan  dari  suatu kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan  kebijakan dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya multiinterpretasi  serta  konflik  antar  implementor.  Karenanya,  standar  dan  sasaran  kebijakan merupakan  pedoman  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Adapun  hasil  wawancara menunjukkan bahwa:
“Kebijakan  Peng arusutamaan  Gender  tentu  ditujukan  kepada  masyarakat  sebagai  sasaran  guna terciptanya  keadilan  dan  kesetaraan  gender  di  Kota  Denpasar.  Selain  masyarakat,  tentu  perangkat daerah  perlu  paham  mulai  dari  perencanaan  hingga  pelaksanaan  harus  memperhatikan  responsif gender.  Jadi  dengan  adanya  perda  ini,  perangkat  daerah  dapat  merancang  perencanaan  anggaran responsif  gender  dalam  menyusun  program  maupun  kegiatanya  (wawancara  bersama  perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar, 2021 )”
“Ya  tentu  kami  mengetahui terkait  kebijakan  ini,  kemarin  kami  sudah  mendapatakan  pembinaan  dari Dinas  Pemberdayaan  Perempuan.  Kami  juga  diminta  untuk  selalu  menggandeng  perempuan  dalam berbagai kegiatan (wawancara bersama lurah Kesiman Kota Denpasar, 2021)
Jika ditinjau dari isi kebijakan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  telah  memiliki  standar  dan  sasaran  kebijakan.  Hal  ini tertuang  dengan  jelas,  bahwa  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  tertuang  pada  BAB  I  mengenai ketentuan  umum  yang  di  dalamnya  menjabarkan  landasan,  indikator,  serta  target  dan  tujuan dari kebijakan. Selain tersedianya standar dan sasaran dari suatu kebijakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman aktor dalam implementasinya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa  aktor  pemerintah  hingga  perangkat  daerah  telah  mengetahui  dan  memahami  isi kebijakan.  Sehingga  perangkat  daerah  dapat  merancang  perencanaan  hingga  pelaksanaan
kegiatan maupun program yang responsif gender. Akan tetapi terdapat beberapa temuan dari hasil wawancara bersama kelompok masyarakat.
“Saya kurang begitu tau dik terkait kebijakan ini (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)” “Saya belum tau terkait kebijakannya (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  kelompok  masyarakat  menunjukkan  bahwa  kelompok masyarakat  belum  mengetahui  hadirnya  kebijakan  pengarusutamaan  gender.  Padahal  dalam implementasi  kebijakan,  seluruh  aktor  pelaksana  perlu  memahami  standar  dan  isi  kebijakan. Secara keseluruhan aktor pemerintah telah menunjukkan komitmennya mengenai ukuran dan standar  kebijakan  melalui  program  kesetaraan  gender.  Kegiatan  yang  dilakukan  seperti pelatihan kepada calon legislatif perempuan dan kegiatan sosialiasi kesetaraan gender di Kota Denpasar  adalah  wujud  integrasi  kebijakan  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan.  Maka  perlu diperhatikan,  bahwa  keseluruhan  elemen  dalam  proses  implementasi  kebijakan  harus mengetahui dan memahami ukuran dan tujuan kebijakan. Karena pemahaman dan pengetahuan para  implementor  sangat  penting  dalam  proses  implementasi  kebijakan.  Pentingnya pemahaman  terkait  dengan  standar  dan  sasaran  kebijakan,  bertujan  agar  indikator  kebijakan dapat  diintegrasikan  guna  mencapai  tujuan  kebijakan.  Karena  standar  dan  sasaran  kebijakan merupakan  acuan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pembangunan  di  Daerah  agar  responsif dan atensi terhadap gender.

## 2) Sumber daya
Berhasilnya  sebuah  kebijakan  perlu  adanya  sumber  daya  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan  yang  dilaksanakan.  Tertuang  dalam  isi  kebijakan,  bahwa  sumber  daya  yang dibutuhkan  dalam  implementasi  Pengarusutamaan  Gender  ialah  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  anggaran.  Proses  implementasi  kebijakan  perlu  mendapat  dukungan  dari pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki,  baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya bukan manusia.
“Sumber  daya  manusia  menjadi  hal  utama  yang  paling  dibutuhkan.  Hal  ini  berkaitan  dengan pemahamannya terlebih dahulu mengenai gender. Walaupun pengarusutamaan gender sudah ada lama tapi masih banyak orang yang belum paham. Jadi tugas kami disini harus terus mensosialisasikan. Untuk dapat  melaksanakan  kebijakan  ini  kami  saling  bekerjasama.  Kami  memiliki  tim  atau  dikenal  dengan istilah driver PUG ada BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat dan kami sendiri di DP3AP2KB. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya juga sangat dibutuhkan salah satunya adalah anggaran, namun karena kondisi  pandemi  covid-19  anggaran  direfocusing  dalam  penanganan  pandemi.  Akan  tetapi  kami  tetap berusaha melakukan kegiatan dan advokasi. Jadi sumber daya manusia dalam pelaksanaan sudah cukup tersedia (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar , 2021)”.
“Dalam  pengelolaan  disini  kami  telah memiliki  sumber  daya  manusia  dalam  melaksanakan  program- program. Kemudian kami juga memiliki relawan kali bersih yang turut bersama-sama saling membantu dan menjaga dalam penataan sungai (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021) ”.
Berdasarkan penjabaran temuan data dan informasi dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa telah tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang dibutuhkan dalam implementasi  kebijakan  publik  maupun  pada  pengelolaan  di  Tukad  Bindu.  Ketersediaan sumberdaya  manusia  terlihat  dari  terbentuknya  Pokja  PUG,  adanya driver PUG  (Bappeda, BPKAD,  DP3AP2KB  dan  Inspektorat)  yang  saling  bersinergi,  serta  masyarakat  yang  terlibat dalam  program  dan  kegiatan  berbasis  kesetaraan  gender.  Ketersediaan  sumberdaya  manusia juga telah terlihat pada pengelolaan Tukad Bindu, dimana Kelurahan Kesiman, Yayasan Tukad Bindu,  Kepala  Lingkungan  dan  Kelompok  masyarakat  setempat  saling  bersinergi  dalam pengelolaan  dan  pelaksanaan  kegiatan.  Terkait  dengan  Implementasi  Kebijakan Pengarusutamaan  Gender,  sumber  daya  manusia  menjadi  elemen  penting  dalam  pelaksanaan
kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia dibutuhkan tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga  kualitas  terkait  perlu  pemahaman  dan  pengetahuan  pentingnya  kesetaraan  gender. Mewujudkan  kesetaraan  perlu  kesiapan  sumber  daya  manusia  untuk  atensi  dan  responsif terhadap gender. Kecakapan pengetahuan juga dibutuhkan agar mampu memahami standar dan sasaran kebijakan Pengarusutamaan Gender. Dalam hal lain, bahwa pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia.
Sesuai  dengan  isi  kebijakan,  selain  sumber  daya  manusia  juga  dibutuhkan  sumber  daya non-manusia  dalam  proses  implementasi  kebijakan  yaitu  anggaran.  Temuan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  anggaran  dalam  implementasi  kebijakan  hampir  tidak  tersedia.  Hasil wawancara menjelaskan bahwa, anggaran kegiatan di sektor pemerintah dialihfungsikan dalam penanganan  pandemi  covid-19.  Hal  ini  juga  termasuk  anggaran  dalam  implementasi pengarusutamaan gender. Keterbatasan anggaran yang tidak menyurutkan kegiatan sosialisasi dan  implementasi  kebijakan  pengarusutamaan  gender,  akan  tetapi  minimnya  anggaran membuat  proses  implementasi  menjadi  tidak  optimal.  Anggaran  menjadi  penunjang keberhasilan kebijakan, namun keterbatasan anggaran menyebabkan keterbatasan pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  berkait  dengan  proses  implementasi  kebijakan  sehingga  ini mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan kebijakan.

## 3) Komunikasi antar organisasi
Pelaksanaan  sebuah  program  atau  kebijakan  membutuhkan  komunikasi  dan  koordinasi baik antar institusi, organisasi, maupun personal. Komunikasi menjadi faktor pendukung proses implementasi  kebijakan.  Hal  ini  bertujuan,  melalui  jalinan  komunikasi  yang  baik  antar implementor  memberikan  kemudahan  dalam  mencapai  keberhasilan  serta  tujuan  dari  suatu kebijakan atau program.
“Komunikasi  yang  kami  lakukan  rutin.  Kami  mengadakan  rapat  pokja  PUG  terkait  dengan  program - program apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di Kota Denpasar. Kemudian kami menyusun renja, melaksanakan hingga mengevaluasinya. Komunikasi juga kami lakukan memalui pemanfaatan media sosial, namun karena pandemi covid-19 beberapa kegiatan sosialisasi kami sempat terhenti sementara (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar , 2021)” .
“Komunikasi  yang  dilakukan  selama  ini  terkait  dengan  kesetaraan  gender  melalui  sosialisasi.  Ibu Walikota  pernah  melakukan  sosialisasi  kepada  kami  untuk  perempuan  baik  di  kestra  maupun kesejahteraan sosial. Biasanya kami juga mendapat binaan dari Dinas untuk mendampingi, melakukan kunjungan, dan evaluasi  terkait dengan kesetaraan gender. Jadi komunikasi baik, kami lakukan dalam bentuk rapat, sosialisasi, kunjungan serta pembinaan (wawancara bersama lurah kesiman, 2021)”.
“Setiap  kegiatan  kami  selalu  berk omunikasi  dan  berkoordinasi  dengan  lurah,  kepada  dusun,  maupun kelompok  wanita  tani.  Komunikasi  kami  lakukan  baik  melalui  surat  maupun  pemanfaatan  aplikasi whatsapp  untuk  memudahkan  kami  berkoordinasi.  Terkait  dengan  hadirnya  kebijakan pengasurutamaan  gender  kami  belum  tau  dan  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi  terkait  hal  ini (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)”.
“Kalau  terkait  kegiatan  yang  kami  lakukan  di  Tukad  Bindu  biasanya  akan  diinfokan  lewat ketua  PKK maupun  kepala  dusun.  Komunikasi  juga  biasanya  melalui  surat  undangan.  Namun  tentang kesetaraan gender,  belum  ada  sosialisasi  kepada  kami.  Jadi  tentang  aturan  ini  saya  belum  tau  mengenai  isinya (wawancara bersama kelompok masyarakat, 2021)”.
Berdasarkan  penjabaran  data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  dari  hasil  wawancara, menunjukkan bahwa alur komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan telah sistematis secara top-down .  Proses  komunikasi  yang  berlangsung  dalam  implementasi  kebijakan Pengarusutamaan  Gender  di  Kota  Denpasar  dilakukan  antar  organisasi  satu  dan  lainnya. Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan melalui surat, rapat bersama OPD, pemantauan dan evaluasi  terkait  dengan  pelaksanaan  kebijakan.  Namun  temuan  di  lapangan  menunjukkan bahwa  komunikasi  mengenai  kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  belum  diperoleh  oleh masyarakat di bantaran Tukad Bindu. Masyarakat mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi mengenai  hal  ini  dan  menyebabkan  ketidakpahaman  masyarakat  dengan  standar  dan  sasaran
kebijakan.  Hal  ini  telah  terjawab  bahwa  karena  pandemi  covid-19  proses  kegiatan  terhenti sementara.  Jika  mengenai  proses  komunikasi  dalam  dalam  pengelolaan  Tukad  Bindu  dari temuan lapangan, telah dilakukan dengan saling berkoordinasi kepada Lurah Kesiman, Kepala Lingkungan,  Kelompok  PKK,  dan  kelompok  masyarakat  lainnya  melalui  surat,  rapat,  maupun komunikasi  melalui  group whatsapps .  Apapun  kegiatan  yang  akan  berlangsung  selalu disampaikan dan dikomunikasikan. Temuan data dan informasi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi  dalam  pengelolaan  Tukad  Bindu  telah  dijalankan  dengan  baik.  Komunikasi  juga berlangsung melalui pemanfaatan media sosial, media cetak maupun media elektronik lainnya. Jalinan  komunikasi  yang  telah  terjadi  selama  ini  dalam  implementasi  kebijakan Pengarusutamaan  Gender  di  Kota  Denpasar  menunjukkan  bentuk  komunikasi  yang  baik  dan efektif. Pada pengelolaan Tukad Bindu komunikasi telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan koordinasi Lurah, Kepala Lingkungan, Pihak Yayasan Tukad Bindu, Kelompok PKK serta masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang diberlangsungkan di Tukad Bindu. Secara keseluruhan  temuan  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  dan  pengelolaan  di  Tukad Bindu  termasuk  dalam  bentuk  komunikasi  kelompok,  dan  komunikasi  interpersonal. Berdasarkan  temuan  penelitan,  proses  komunikasi  yang  berlangsung  merupakan  fungsi komunikasi  sosial.  Menurut  William  I.  Gorden  (1993)  dalam  (Karyaningsih,  Ilmu  Komunikasi, 2018: 6-8) komunikasi sosial adalah suatu mekanisme mensosialisasikan norma-norma kepada masyarakat  baik secara vertikal  maupun horizontal  guna  mencapai tujuan  bersama.  Selain  itu juga  terlihat  bentuk-bentuk  komunikasi  yang  berlangsung,  diantaranya  komunikasi antarpribadi, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Menurut Karyaningsih (2018: 29- 31) Kategori komunikasi ini dilihat dari keterlibatan jumlah komunikan.
Terdapat  temuan  lain  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan  kelompok masyarakat,  bahwa  masyarakat  belum  mengetahui  hadirnya  kebijakan  Pengarusutamaan Gender  di  Kota  Denpasar.  Berbagai  respon  disampaikan  bahwa  belum  memperolehnya informasi  dan  sosialisasi  dari  pemerintah  setempat  terkait  kebijakan  ini.  Adapula  respon masyarakat yang menyatakan bahwa sudah mengetahui tentang gender dan penting kesetaraan gender,  namun  informasi  terkait  kebijakan  Pengarusutaman  Gender  di  Daerah  masih  belum pernah  diperolehnya.  Hal  ini  ditanggapi  oleh  informan  dari  kelompok  pemerintah  bahwa, kondisi  pandemi  membuat  ketidakmampuan  melaksanakan  sosialisasi  secara  langsung  dan bertemu dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara daring atau virtual kadang tidak efektif  dilakukan  untuk  penyampaian  informasi  pengarusutamaan  gender.  Kondisi  ini merupakan  kendala  sekaligus  tantangan  dalam  proses  implementasi  kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar.

## 4) Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik  implementor  yang  dimaksudkan  dalam  proses  implementasi  kebijakan mencakup  struktur  birokrasi,  norma,  dan  pola  hubungan  yang  terjalin  dalam  birokrasi. Keseluruhan  hal  tersebut  menjadi  elemen  terkait  kinerja  kebijakan  dalam  mencapai  tujuan kebijakan  maupun  program.  Proses  implementasi  kebijakan  publik  juga  perlu  memperhatikan karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini, karakteristik pelaksana dapat dilihat dari struktur birokrasi.  Untuk  dapat  memahami  terkait  karakteristik  agen  pelaksana  kebijakan Pengarusutamaan  Gender  di  Kota  Denpasar  ditinjau  dari  pola  hubungan  yang  terjadi  dalam badan  eksekutif  saat  menjalankan  kebijakan,  koordinasi  antar  agen,  maupun  instansi  serta peran  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Ditinjau  dari  isi  Perda  Pengarusutamaan  Gender  di  Kota Denpasar, bahwa karakteristik agen pelaksana dapat diintegrasikan pada indikator PUG poin (c) kelembagaan.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  proses  implementasi  kebijakan  Pengarusutamaan Gender,  perlu  melihat  bagaimana  kelembagaan  yang  terbentuk  dan  hubungan  yang  terjalin. Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari kebijakan.
“Pelaksanaan  Perda  ini  kami  lakukan  dengan memberikan  pendampingan  kepada  OPD  untuk  mulai merancang  kegiatan  dan  perencanaan  yang  responsif  gender.  Kami  juga  memiliki  driver  kebijakan, dimana  terdapat  pembagian  tugas  dalam  mendukung  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar , 2021)”.
“Sesungguhnya  kami  telah  melaksanakan  kesetaraan  gender  di  kelurahan,  seperti  adanya  pembagian tugas  dan  melibatkan  baik  perempuan  maupun  laki-laki  untuk  bekerja  sama  dalam  teamwork (wawancara bersama lurah Kesim an, 2021)”.
“Pelaksanaan kegiatan di Tukad Bindu selalu dibentuk tim -tim dan adanya pembagian tugas. Kami juga mengundang  kelompok  ibu-ibu  dalam  berbagai  kegiatan.  Kami  juga  memberikan  kesempatan  kepada kelompok  ibu-ibu  dalam  pengelolaan  sampah  plastik  dan  kelompok  wanita  tani  (KWT)  (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)”.
“Ada pembagian tugas sesuai dengan bidnagnya, kegiatan yang berlangsung di Tukas Bindu selalu ada koordinasi  dengan  pihak  Yayasan,  kepala  lingkungan,  dan  kelurahan  sehingga  terjalin  koordinasi  satu dengan  lainnya.  Jadi  apa  dan  bagaimana  kegiatanya  indoemasinya  akan  nyambung  (wawancara bersama kelompok tani, 2021)”.
Hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  karakteristik  agen  pelaksana  terlihat  dari jalinan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi yang dibangun dalam Pengarusutamaan Gender di  Kota  Denpasar.  Koordinasi  yang  terjalin  antar  instansi  menunjukkan  adanya  integrasi  dan pembagian tugas yang baik. Hal ini didukung dari upaya yang dilakukan oleh OPD  Teknis dan Pelaksana  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  Kota  Denpasar  melalui  berbagai  program  dan kegiatan  yang  responsif  gender.  Karakteristik  agen  pelaksana  juga  terlihat  dari  kelembagaan para drivers kebijakan Pengarusutamaan Gender terdiri atas Bappeda, BPKAD, DP3AP2KB dan Inspektorat memiliki peran dan tugas dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Denpasar. Adanya  pembagian  tugas  dari  sektor  pemerintah,  telah  sesuai  dengan  isi  Perda  PUG  di  Kota Denpasar  juga  memuat  bahwasanya  telah  terbentuknya  Kelompok  Kerja  Pengarusutamaan Gender  yang  disebut  sebagai  Pokja  PUG.  Kelompok  ini  merupakan  wadah  konsultasi  bagi pelaksana  dan  penggerak  pengarusutamaan  gender  dari  berbagai  instansi  atau  lembaga  di Daerah.  Selain  itu  Pemerintah  Daerah  juga  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  menyusun kebijakan,  strategi  dan  pedoman  tentang  pelaksanaan  PUG  yang  diintegrasikan  pada  program dan  kegiatan  di  Daerah.  Penjabaran  temuan  data  di  lapangan  dan  isi  kebijakan,  menunjukkan bahwasanya adanya kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Karakteristik agen  pelaksana  secara  keseluruhan  telah  membangun  koordinasi  yang  baik  serta mengintegrasikan  kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  pada  program  dan  kegiatan  di  Daerah. Hal  yang  sama  juga  terlihat  jelas  dalam  pengelolaan  objek  wisata  Tukad  Bindu,  bahwa koordinasi  yang  terjalin  antar  pihak  Yayasan  Tukad  Bindu,  Kepala  Lingkungan  di  bantaran Tukad Bindu, dan masyarakat menjalin koordinasi yang baik dan komunikatif. Akan tetapi, perlu adanya integrasi dalam pengelolaan Tukad Bindu dan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Ini dimaksudkan  agar  optimalnya  upaya  mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  pada pembangunan Daerah khususnya pembangunan sosial.
Berdasarkan  pada  penjabaran  temuan,  informasi  dan  data  di  lapangan  menunjukkan adanya  bentuk-bentuk  karakteristik  agen  pelaksana  kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  dan pengelolaan  Tukad  Bindu.  Karakteristik  dari  agen  pelaksana  atau  implementor  menunjukkan dukungan melalui berbagai upaya kegiatan yang dilakukan. Sistem koordinasi dan komunikasi yang terjalin sejauh ini telah menunjukkan adanya integrasi dan hubungan yang baik satu sama lain. Terkait implementasi kebijakan, upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kota Denpasar dilakukan  melalui  kegiatan-kegiatan  yang  responsif  gender  kepada  seluruh  perangkat  daerah. Sedangkan  untuk  pengelolaan  di  Tukad  Bindu  karakteristik  agen  juga  terlihat  melalui  jalinan koordinasi dan sistem hubungan dalam pelaksanaan kegiatan yang responsif gender.

## 5) Disposisi
Disposisi  dalam  hal  ini  juga  dapat  disebut  sebagai  sikap  implementor.  Dijelaskan  pada teori  Implementasi  kebijakan  menurut  Donal  S.  Van  Meter  dan  Carl.  E.  Van  Horn,  bahwa keberhasilan  implementasi  kebijakan  membutuhkan  sikap  dari  para  implementor.  Poin  yang dicakup  dalam  disposisi  implementor  sebagai  berikut:  (1)  respon  implementor  terhadap kebijakan yang mempengaruhinya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi atau pemahaman terhadap kebijakan; (3) intensitas disposisi implementator berupa preferensi nilai yang dimiliki
oleh  implementator.  Sikap  yang  dimaksudkan  adalah  penerimaan  maupun  penolakan  terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan. Jika ditinjau dari isi Perda Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar, disposisi atau sikap ini diartikan serupa dengan indikator PUG pada pasal 6 poin (a) komitmen; dan (f) metode dan tool. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui disposisi dari  implementor,  maka  dapat  pula  mengetahui  bagaimana  metode  ataupun  upaya  yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
“Tentu kami akan berupaya optimal dalam menciptakan kesetaran gender di Kota Denpasar.  Berbagai kegiatan  kami  laksanakan  dalam  mewujudkan  sebuah  kesetaraan.  Kami  juga  mendorong  kelompok perempuan untuk berani tampil dan berencana kedepannya akan mencangkan program Desa Kelurahan ramah  Perempuan  peduli  anak.  Hal  ini  kami  lakukan  guna  memberikan  ruang  dan  wadah  untuk perempuan (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar , 2021)”.
“Saya  mendukung  pastinya,  apalagi  saya  selaku  perempuan  Bali.  Sesungguhnya  upaya  kesetaraan gender  telah  kami  upayakan  di  kelurahan  seperti  melibatkan  perempuan  dalam  satuan  tugas penanganan covid-19, melibakan perempuan dalam berbagai kegiatan di kelurahan, serta menggandeng perempuan (wawancara bersama lurah kesiman, 2021)”.
“Ya  saya  mendukung  hadirnya  keb ijakan  ini  apalagi  dalam  kegiatan  sosial.  Sebenarnya  kami  telah menerapkan  kesetaraan  dengan  mengajak  kelompok  ibu-ibu  pkk  untuk  terlibat  dan  bergabung  dalam pengelolaan di Tukad Bindu (wawancara bersama pengelola tukad bindu, 2021)”.
“Saya tentu mendukung sekali adanya kesetaraan gender. Walaupun saya belum tau mengenai kebijakan tersebut. Namun kesetaraan itu sangat penting (wawancara bersama kelompok masyarakat , 2021)”.
Berdasarkan  pada  hasil  temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  para implementor  baik  Pemerintah,  pihak  Pengelola  Objek  Wisata  Tukad  Bindu  dan  Masyarakat menerima  dan  dukung  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Pengarusutamaan  Gender.  Wujud  dukungan  yang  diberikan  yaitu,  pemerintah  telah mencanangkan  program  “Desa  Kelurahan  Ramah  Perempuan  Peduli  Anak”  yang  akan  mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kaum perempuan. Dukungan lain juga tergambar jelas dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Denpasar Timur dan Lurah Kesiman Kota Denpasar yang berkomitmen mengintegrasikan unsur  gender  dalam  berbagai  program  dan  kegiatan,  pelibatan  kaum  perempuan  pada  Satgas Covid-19,  serta  pembentukkan  tim  kerja  yang  responsif  gender  baik  di  tingkat  Kecamatan maupun Kelurahan.
Disposisi  dari  Pengelola  Tukad  Bindu  dan  Masyarakat  juga  tergambar  jelas  melalui dukungan dan penerimaan kebijakan Pengarusutamaan Gender. Pengelola objek wisata Tukad Bindu  dan  masyarakat  menyadari  bahwa  perlu  dan  pentingnya  sebuah  kesetaraan  gender. Berbagai  upaya  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  kesetaraan,  khususnya  pada  pengelolaan Tukad  Bindu  seperti  memberikan  kesempatan  dan  ruang  kepada  kelompok  perempuan  yaitu, PKK, Kelompok Wanita Tani dan UMKM dalam pengelolaan di Tukad Bindu. Adanya pembagian tugas  dalam  kegiatan  yang  berlangsung,  seperti  bersih-berish  sungai,  kunjungan  pemerintah, maupun kegiatan sosial budaya lainnya.
Dapat  dipahami  melalui  temuan  data  di  lapangan,  bahwa  disposisi  implementor menunjukkan adanya dukungan dan komitmen mewujudkan kesetaraan gender. Terkait metode dan  tool,  juga  terlihat  melalui  upaya  yang  dilakukan  dalam  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah khusunya di Tukad Bindu. Sikap dari para aktor kebijakan  juga  menunjukkan  adanya  peran  dan  kemandirian  lembaga  dalam  pemberdayaan kaum  perempuan,  melalui  program  dan  kegiatan  di  sektor  pemerintah,  masyarakat  maupun dalam  pengelolaan  Tukad  Bindu.  Melalui  dukungan  yang  diberikan  oleh  para  aktor implementasi kebijakan, akan mempercepat pembangunan di Daerah yang responsif gender dan mengoptimalkan upaya mewujudkan kesetaraan gender.

## 6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
Mencapai keberhasilan kinerja kebijakan perlu memperhatikan lingkungan sebagai objek pelaksanaan kegiatan atau program. Kondisi sosial setempat, sumber daya ekonomi, dan politik masyaratkat  dapat  mendukung  maupun  menghambat  keberhasilan  implementasi  kebijakan. Selain itu, dukungan dari kelompok kepentingan, karakteristik partisipan, opini publik, serta elit politik  menjadi  unsur  dalam  proses  implementasi  kebijakan.  Kondisi  lingkungan  internal  dan eksternal  dapat  menjadi  pendukung  maupun  penghambat  dalam  mecapai  tujuan  kebijakan. Ditinjau  dari  isi  kebijakan  pada  Perda  Kota  Denpasar  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Pengarusutamaan Gender, terdapat indikator PUG pada pasal 6 poin (g) peran serta masyarakat. Untuk dapat mengetahui keterlibatan masyarakat, indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara  tidak  langsung  dapat  diintegrasikan  dalam  menjawab  keterlibatan  masyarakat  pada implementasi Pengarusutamaan Gender maupun pengelolaan objek wisata Tukad Bindu.
“Sampai  saat  ini  kondisi  lingkungan  cukup  kondusif,  kami  bisa  berkoordinasi  untuk mengimplementasikan perda PUG ini dengan dukungan dari organisasi perempuan, LSM, serta dukungan dan kerjasama. Namun tantangan sekarang adalah pandemi covid-19 yang perlu adanya jarak sehingga kondisi ini menjadi terhambat (wawancara bersama perwakilan DP3AP2KB Kota Denpasar , 2021)”.
“Ya saat ini kondisi so sial yang menjadi hambatan dan kendala dalam melaksanakan program maupun perda PUG ini. Karena pandemi covid-19 banyak aktivitas tidak dapat terlaksana, akan tetapi kami tetap akan mencoba dan saling berkoordinasi (wawancara bersama perwakilan camat Denpasar timur, 2021)
“ Tantangan  yang  kami  hadapi  dari  segi  kegiatan  atau  pelaksanaan.  Kita  harus  bisa  membagi  waktu kalau memang ada kegiatan. Karena kita juga harus bekerja, mengurus kegiatan di rumah, adat, serta upacara adat (wawancara bersama kelompok masayarakat, 2021)”.
Berdasarkan pada penjabaran hasil temuan penelitian melalui wawancara, keseluruhan kondisi Kota Denpasar sangat kondusif dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender. Hal ini dipertegas hasil wawancara bahwa, perangkat daerah telah siap mendukung dan mewujudkan keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Akan  tetapi,  kondisi  lingkungan  Kota  Denpasar  di  tengah pandemi covid-19 memberikan tantangan para aktor pemerintah dalam melaksanakan program, kegiatan,  dan  sosilasasi  terkait  kesetaraan  gender.  Hal  ini  juga  mempengaruhi  tingkat keterlibatan  masyarakat,  karena  pembatasan  jumlah  partisipan  guna  mematuhi  aturan social distancing . Temuan data lainnya juga diperoleh, bahwa peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  setempat.  Kondisi  sosial  mempengaruhi  peran  serta masyarakat,  kaum  perempuan  juga  memiliki  banyak  tanggungjawab  seperti  kegiatan  rumah tangga,  pekerjaan,  kegiatan  upacara  adat  dan  kegiatan  kemasyarakatan  lainnya.  Tidak  hanya prihal  implementasi  kebijakan,  kondisi  sosial  juga  berpengaruh  pada  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  Tukad  Bindu.  Disamping  kondisi  sosial,  kondisi  ekonomi  masyarakat  juga memiliki  pengaruh.  Karena  masyarakat  harus  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, sedangkan kegiatan di Tukad Bindu merupakan kegiatan sosial. Maka hal ini tidak mewajibkan keterlibatan  masyarakat  secara  penuh.  Dari  keseluruhan  penjabaran,  dapat  dipahami  bahwa Kota  Denpasar  memiliki  kondisi  yang  kondusif  dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender.  Akan tetapi,  masih  perlu  penyesuaian  dengan  kondisi  masyarakat  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  dan budaya.  Disamping  itu  pula,  kondisi  pandemi  covid-19  juga  menjadi  tantangan  baik  dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

## 4. Simpulan dan saran
Kebijkan  Pengarusutamaan  Gender  menjadi  sebuah  pedoman  dalam  mewujudkan kesetaraan  gender  pada  pembangunan  daerah  khususnya  pembangunan  sosial.  Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dijabarkan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi  Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  pengelolaan  Objek  Wisata  Tukad Bindu telah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Wujud implementasi kebijakan yang telah  dilakukan  yaitu:  (1)  standar  dan  sasaran  kebijakan  telah  tertuang  jelas  dalam  dokumen kebijakan, akan tetapi perlu adanya pemahaman aktor dalam mengintegrasikan kebijakan dalam
kegiatan  dan  pengelolaan  objek  wisata;  (2)  ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam pengelolaan objek wisata Tukad Bindu telah memadai, akan tetapi sumber daya anggaran dalam implementasi  kebijakan  terbatas,  hal  ini  dikarenakan refocusing anggaran  dalam  menghadapi pandemi  covid-19;  (3)  komunikasi  yang  berlangsung  dalam  pengelolaan  objek  wisata  Tukad Bindu  telah  berlangsung  dengan  baik,  namun  masih  terdapat  masyarakat  yang  belum mengetahui kebijakan pengarusutamaan gender; (4) karakteristik agen pelaksana dalam proses implementasi  kebijakan  telah  terlihat  dari  pola  hubungan  yang  terjadi,  terbentuknya kelembagaan, serta  koordinasi  antar  aktor  dalam  pengelolaan  Tukad  Bindu;  (5) disposisi  atau sikap  implementor  telah  menunjukkan  dukungan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan pengarusutamaan  gender  dalam  pengelolaan  Tukad  Bindu;  (6)  kondisi  Kota  Denpasar  dalam implementasi  kebijakan  PUG  sangat  kondusif,  akan  tetapi  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  politik masyarakat  setempat  berpengaruh  terhadap  partisipasi  dalam  implementasi  kebijakan  dan pengelolaan  objek  wisata  Tukad  Bindu.  Untuk  dapat  mencapai  keberhasilan  implementasi kebijakan,  diperlukan  upaya  terkait  pemahaman  aktor  mengenai  kebijakan,  sosialisasi kebijakan, mengintegrasikan kebijakan dalam sebuah kegiatan, serta penyesuaian pelaksanaan dengan  kondisi  lingkungan,  sehingga  hal  ini  dapat  meningkatkan  kinerja  kebijakan  dalam mencapai tujuan pembangunan sosial di daerah yang responsif gender.

## Daftar Rujukan
Haslinda. (2017). Partisipasi Perempuan dalam Dunia Pariwisata. ANNISA, Volume 10 (1) , 92-98. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Isdarmanto.  (2017). Dasar-Dasar  Kepariwisataan  dan  Pengelolaan  Destinasi  Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Galang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta. Karyaningsih, R. P. (2018). Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Samudra Biru. Kusumanegara,  S.  (2010). Model  dan  Aktor  dalam  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gava Media.
Martiany, D. (2011). Implementasi pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan  Gender  (Studi  di  provinsi  Sumatera  Utara  dan  jawa  Tengah). Aspirasi,  2  (2) , 121-136.
Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2012). Metodelogi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho, R. (2011). Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Purwanto, E. &. (2015: 18). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Putra,  I.  P.  (2020). Efektivitas  Implementasi  Program  Kali  Bersih  (PROKASIH)  di  Sungai  Bindu Kesiman Kota Denpasar. Denpasar: Universitas Warmadewa.
Rohman, A. (2017). Dasar-Dasar Manajemen. Malang: Inteligensia Media.
Santoso,  W.  M.  (2014).  Problematika  Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender  dalam  Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 16 (3) , 411-426. Solichin Abdul Wahab, H. (2016). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Subarsono,  A.  (2016). Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Cv Alfabeta.
Sumar, W. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. MASUWA: 7(1) , 158-182.
Terry, G. R. (2013). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita.
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan DPRD.