## ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA JAYAPURA
Stephanny Inagama Timisela 1 jurnalmkd@gmail.com Meinarni Asnawi 2 meinarni.asnawi@gmail.com Yundi Hafizrianda 3 hariman.andalan@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research was to acquire the information about magnitude of potential and  level  of  leakage  to  income  of  parking  retribution  in  road  side  in  Jayapura municipality.
A  sampling  tehnique  in  this  research  was  Slovin  technique  and  data  collection techniques were observation, interview and literature review. There were 2 data analysing approach  employed  such  as  quantitative  and  qualitative  approach.  The  quantitative technique was to measure growth, contribution, elasticity, and calculation of potential and level  of  leakage.  Meanwhile,  the  qualitative  technique  was  for  the  description  analysis based on research findings.
The findings of this research showed that: (a) management of parking retribution in road  side  in  Jayapura  municipality  was  not  yet  effective  to  optimise  the  potentialities  of own  source  local  revenue;  (b)  the  research  findings  revealed  that  the  perking  retribution for  Road  Side  in  Jayapura  municipality  was  IDR  914.928.000,-  per  year  with  59.13  per cent  level  of  leakage  or  equal  to  IDR  373.968.000,-  per  year;  (c)  there  were  some strategies    to  anticipate  the  issue  of  leakage  in  realisation  and  potential  optimisation  of road  side  parking  in  Jayapura  municipality  such  as  improvement  and  managing regulation, human resource, the society awareness, institutional system and procedures.

## Keywords: Own Source Local Revenue, Retribution of Road Side parking, Leakage

## PENDAHULUAN
Kota Jayapura merupakan pusat Ibu Kota Pemerintahan di Provinsi Papua, selain  itu  daerah  ini  merupakan  barometer  pembangunan  yang  mana  terlihat bahwa  kondisi  pencapaian makro  yang cukup membanggakan  di  Kota  Jayapura. Kondisi  Pembangunan  manusia  merupakan  tertinggi  di  Kota  Jayapura  yakni ditandai  dengan  pertumbuhan  yang  posif  dengan  71,88  persen  tahun  2004 mampu  didorong  hingga  pada  tahun  2013  mencapai  77,12  persen.  Hal  ini mendandakan  bahwa  Kota  Jayapura  mampu  menciptakan  kualitas  pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat yang berdomisili di Kota Jayapura.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ,UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
1 Alumni Mahasuswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Pemerintah  Daerah,  dan  Peratuan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  yang  ditindaklanjuti  Peraturan  Dalam  Negeri Peraturan  Dalam  Negeri  No  59  tahun  2007  perubahan  ke  dua  dari  Permendagri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  APBD merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  masa  1  (satu)  tahun anggaran  terdiri  atas  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan  pembiayaan daerah.
Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2014,  menyatakan  bahwa  dengan Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  dipungut  Retribusi  sebagai Pembayaran  atas  pelayanan  penyediaan  Tempat  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum. Dalam  pelaskanaan  penarikan  Retribusi  parkir,  sebagai  salah  satu  langkah  yang dilakukan  untuk  dapat  meningkatkan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Jayapura  sendiri  menghadapi  persoalan  yakni,  yaitu  keterbatasan  lahan  parkir kendaraan.  Persoalan  ini  terletak  manajemen  ruang  parkir  yang  belum  baik sehingga  memberikan  dampak  kepada  parkir  liar  di  tepian  jalan  umum.  Dengan pengaturan  tataruang  parkir  yang  baik  maka  mampu  berpotensi  sebagai  objek pendapatan  daerah.  Bertumbuhnya  jumlah  kendaraan  di  Kota  Jayapura  tidak sebanding  dengan  fasilitas  jalan  raya  dan  ketersediaan  lahan  parkir  bagi pengendara  kendaraan  roda  dua  (motor),  dan  kendaraan  roda  empat  (mini  bus, sedan, pick-up).
Fenomena yang terjadi di Kota Jayapura terkait pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah, maraknya petugas parkir  illegal (liar) dan juga petugas parkir legal  yang  menarik  retribusi  parkir  tanpa  menyerahkan  karcis  parkir.  Tetapi  jika dikaji  masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas  parkir  tepi  jalan  tidak  segan  untuk membayar  retribusi  tersebut  asalkan  petugas  parkir  tersebut  menjalankan  tugas sebagaimana mestinya (menyerahkan karcis parkir dan bukan juru parkir illegal).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  yang  dimaksud  dengan  Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak  daerah yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran yang bersangkutan.
Dan  menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud  dengan  Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak  Pemerintah  Daerah yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun bersangkutan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pengertian  pendapatan  daerah sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Jayapura
bahwa  Pendapatan  Daerah  adalah  sumber  penerimaan  ataupun  barang  yang dapat  dinilai  dengan  uang  yang  menjadi  hak  atau  milik  daerah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  penerimaan  pendapatan tersebut  harus  disetor  ke  kas  daerah  dan  selanjutnya  dikelola  untuk  membiayai pengeluaran  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan  rumah  tangga  daerah. Adapun  sumber-sumber  pendapatan  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
1.  Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
a.  Hasil Pajak Daerah ;
b.  Hasil Retribusi Daerah ;
1.  Retribusi Jasa Umum
Sumber-sumbernya adalah:
1)  Retribusi Pelayanan Kesehatan
2)  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3)  Retribusi Penggantian atau Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
4)  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5)  Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum
6)  Retribusi Pelayanan Pasar
7)  Retribusi tempat Khusus Parkir
8)  Retribusi Pemerikasaan alat pemadam Kebakaran
9)  Retribusi Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol
10)  Retribusi Pedagang Kaki Lima 11)  Retribusi Jasa Ketatausahaan
2.  Retribusi Jasa Usaha
Sumber-sumbernya berasal dari :
1)  Retribusi Rumah Potong Hewan
2)  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3)  Retribusi Terminal
4)  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5)  Retribusi Benih Ikan
3.  Retribusi Perijinan Tertentu
Sumber-sumbernya berasal dari :
1)  Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
2)  Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3)  Retribusi Ijin Gangguan
4)  Retribusi Ijin Trayek
5)  Retribusi Ijin Usaha Pariwisata
6)  Retribusi Ijin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi 7)  Retribusi Ijin Usaha Industri dan Perdagangan
8)  Retribusi Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi
9)  Retribusi Ijin Usaha Perikanan
10)  Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi
c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.  Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah.
Penerimaan lain-lain PAD yang sah, yaitu :
1)  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
2)  Jasa Giro
3)  Pendapatan Bunga;
4)  Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
5)  Komisi, Potongan Ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan Dan Atau Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Oleh Daerah;
6)  Hasil Penjualan Milik Daerah;
7)  Sumbangan Pihak Ketiga/Sisa Uudp;
8)  Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah;
9)  Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga;
10)  Denda Kelembatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah;
11)  Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor;
12)  Angsuran Cicilan Rumah Dinas;
13)  Sewa Kapal Tobi;
14)  Hasil Penjualan Bibit Ternak;
15)  Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah;
16)  Perikanan
17)  Pariwisata
18)  ST, UK, DPU.
2.  Dana Pertimbangan
Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan :
1)  Dana Bagi Hasil, Jenis Data Bagi Hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a)  Bagi Hasil Pajak,
b)  Bagi Hasil Bukan Pajak,
2)  Dana Alokasi Umum;
3)  Dana Alokasi Khusus.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Mardiasmo  (2002),  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pendapatan  Asli  Daerah  ini  mewujudkan  kemampuan  suatu  daerah dalam  menghimpun  suatu  dana  serta  memanfaatkan  keunggulan-keunggulan sumber  keuangan  daerahnya  sehingga  dapat  mendukung  pembiayaan  dan penyelenggaraan  pemerintahan  serta  pembiayaan  pembangunan  daerah  sesuai dengan  konsekuensi  dan  kedudukannya  sebagai  daerah  otonom  sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi.

## Pelayanan Publik
Istilah  publik  berasal  dari  bahasa  Inggris public yang  berarti  umum, masyarakat,  negara.  Kata  publik  sebenarnya  sudah  diterima  menjadi  Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata  yang  tepat  digunakan  adalah  praja  yang  sebenarnya  bermakna  rakyat sehingga  lahir  istilah  pamong  praja  yang  berarti  pemerintah  yang  melayani kepentingan seluruh rakyat.
Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat  dibedakan  dalam  dua  kelompok  besar  yaitu;  pertama,  pelayanan  publik yang  diberikan  tanpa  memperhatikan  orang  perseorangan,  tetapi  keperluan masyarakat  secara  umum  yang  meliputi  penyediaan  sarana  dan  prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan,  pemeliharaan  keamanan,  dan  lain  sebagainya;  kedua,  pelayanan yang  diberikan  secara  orang  perseorangan  yang  meliputi  kartu  penduduk  dan surat-surat lainnya
Menurut    pasal  1    UU  No.  25  Tahun  2009    tentang  Pelayanan  Publik mendefiniskan pelayanan publik adalah  kegiatan  atau rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan    kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga    negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## Pengertian Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  sebagaimana  halnya  pajak  daerah  merupakan  salah satu  pendapatan  asli  daerah  yang  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah,  untuk meningkatkan  dan  memeratakan  kesejahteraan  masyarakat  (Rohmat  Soemitro, 2004)
Menurut  (Rohmat  Soemitro,  2004)  mengatakan  bahwa  retribusi  daerah adalah  pembayaran  kepada  negara  yang  dilakukan  kepada  mereka  yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa  atau  karena  mendapat  pekerjaan  usaha  atau  milik  daerah  bagi  yang berkepentingan  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  daerah  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu,  setiap  pungutan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  senantiasa  berdasarkan  prestasi  dan  jasa  yang  diberikan kepada  masyarakat  sehingga  keleluasaan  retribusi  daerah  terletak  pada  yang dinikmati  oleh  masyarakat.  Jadi,  retribusi  sangat  berhubungan  erat  dengan  jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.
Munawir  (1990  :  45),  menyebutkan  definisi  retribusi  adalah  sebagai berikut.  “Retribusi  adalah  iuran  kepada  pemerintah  yang  dapat  dipaksakan  dan jasabalik  secara  langsung  dapat  ditunjuk,  paksaan  ini  bersifat  ekonomis  karena siapa  saja  yang  tidak  merasakan  jasa  balik  dari  pemerintah  ia  tidak  akan dikenakan iuran tersebut”.
Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan  retribusi  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah  pungutan Daerah  sebagai  pembayaran atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau Badan.
Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyeb utkan  definisi  retribusi  daerah  adalah  sebagai  berikut  “Retribusi  Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah u ntuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

## Retribusi Parkir
Retribusi  parkir  merupakan  salah  satu  bagian  dari  retribusi  jasa  umum, yakni  retribusi  atas  jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan kepentingan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  badan.  Objek
retribusi  umum adalah  pelayanan  yang disediakan  oleh pemerintah  daerah  untuk tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan  parkir dipinggir  jalan  yang  besarannya  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/  Kota berdasarkan  UU  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya ditetapkan  di  tingkat  Kabupaten/Kota  dengan  Peraturan  Daerah.  Untuk mengoptimalkan  pendapatan  dari  tarif  parkir  adalah  dengan  mengawasi  proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.Penetapan  tarif  parkir  merupakan  salah  satu  perangkat  yang  digunakan sebagai  alat  dalam  kebijakan manajemen  lalu  lintas  di  suatu  kawasan/kota  untuk membatasi  penggunaan  kendaraan  pribadi  menuju  ke  suatu  kawasan  tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.
Prinsip  dan  sasaran  tarif  retribusi  parkir  bisa  saja  berbeda  sesuai keputusan  pemerintah  daerah,  misalnya  dalam  penetapan  tarif  retribusi  parkir  di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi  jalan  umum  yang  kurang  rawan  kemacetan  dengan  sasaran  mengendalikan tingkat  pengguna  jasa  parkir  sehingga  tidak  menghalangi  kelancaran  lalu  lintas. Dasar  pengenaan  retribusi  parkir  adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang seharusnya  dibayar  untuk  pemakaian  tempat  parkir.  Dasar  pengenaan  pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor,  setiap  kendaraan  bermotor  yang  parkir  ditempat  parkir  diluar  badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola.
Tarif  parkir  ini  merupakan  pembayaran  yang  harus  diserahkan  oleh pengguna  tempat  parkir  untuk  pemakaian  tempat  parkir.  Tarif  parkir  yang ditetapkan  oleh  pengelola  tempat  parkir  diluar  badan  jalan  yang  memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

## Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura
(Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2007)  Masyarakat  Pengguna Tempat  Parkir  di  Jalan  Umum  mengharapkan  agar  Pemerintah  Daerah  selalu meningkatkan  pelayanan  perparkiran,  berupa  penyediaan  fasilitas  tempat  parkir dan  peningkatan  pelayanan  kebersihan,  kerapian,  keamanan  dan  ketertiban  di Tempat  Parkir  bagi  Pengguna  Tempat  Parkir,  sehingga  fungsi  tempat  Parkir  dan manfaatnya, dapat terwujud.
Atas  penyediaan  dan  pelayanan  tersubut  di  atas,  dapat  dipungut Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  yang  jenis  pungutannya
digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum, yaitu suatu pungutan dilakukan karena jasa  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan umum  berupa  penyediaan  fasilitas  dan  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
Dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum,  maka  peran  masyarakat  khususnya  pengguna  tempat  parkir  di  tepi  jalan umum telah secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan.

## METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Jayapura  Provinsi  Papua,  dimana  yang menjadi  lokasi  Objek Penelitian  yakni  Lokasi  Parkir  Tepi  Jalan  Umum pada Distrik  Abepura,  Distrik  Heram,  Distrik  Jayapura  Selatan,  dan  Distrik Jayapura Utara.

## 2. Jenis Dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  untuk  membahas  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a.  Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengunakan  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif.  Pendekatan  Kuantitatif  digunakan  dalam  menganalisis penerimaan  daerah  Kota  Jayapura  yang  bersumber  dari  Retribusi  Parkir Pinggir Jalan Umum yang mana tipe penelitian ini merupakan timeseries,
Sedangkan  pendekatan kualitatif  digunakan  dalam menganalisis  sifatnya deskriptif analitik terhadap Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka
b.  Sumber Data
Data  primer  yaitu  data  yang  dibuat  oleh  peneliti  untuk  maksud  khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari  sumber  pertama  atau tempat  objek  penelitian.  Pada  penelitian  ini  diterapkan  peneliti  pada dokumentasi/pencatatan  secara  langsung  pada  15  objek  retribusi  parkir pinggir jalan umum di Kota Jayapura.
Data  sekunder  yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk  maksud  selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan  cepat.  Pada  penelitian  ini  diterapkan  peneliti  pada  dokumentasi

## ……………..…………………… (01)
penerimaan  retribusi  parkir  pinggir  jalan  umum,  Data  Dalam  Angka  Kota Jayapura  (DDA),  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Ringkasan APBD Kota Jayapura.
3. Populasi Dan Sampel

## 1) Populasi
Dalam  kasus  penelitian  ini,  maka  objek  penelitian  yang  di  sebutkan sebagai populasi yakni seluruh area parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura.
a.  Sampel
Dalam  kasus  penelitian  ini,  maka  objek  penelitian  yang  di  sebutkan sebagai  sampel  yakni  sekelompok  area  parkir  tepi  jalan  umum berdasarkan distrik di Kota Jayapura.
b.  Teknik Penentuan Sampel
Terdapat  56  area  parkir  tepi  jalan  umum  berdasarkan  distrik  di  Kota Jayapura. Hal ini merupakan potensi kapasitas fiskal yang bersumber dari penerimaan  Retribusi  Daerah  yang  disumbangkan  dari  komponen Retribusi  Parkir  Pinggir  Jalan  Umum  di  Kota  Jayapura.  Dalam mementukan  sampel,  penulis  menggunakan  rumus Slovin sebagai  alat untuk menghitung ukuran sampel Pada kasus dalam penelitian ini.
N
Rumus Slovin n = 1 + n α- 2
Keterangan: n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
α = Margin Error
Melalui rumus Slovin, maka diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 36 lokasi parkir tepi jalan umum di Wilayah Administrasi Kota Jayapura.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  4  (empat)  distrik,  maka  perumusan pengambilan  sampel  di  masing-masing  distrik  menggunakan  teknik Stratified Random  Sampling dimana teknik ini mengambil sampel dengan memperhatikan  strata  (tingkatan)  di  dalam  stratified  data  sebelumnya dikelompokkan tingkatan-tingkatan tertentu.
Tabel 3.1 Jumlah Penentuan Sampel Stratified Random Sampling No Distrik Tingkatan stratified data AKB AKTB TAKS TAKTS Total 1 Abepura 2 3 1 10 16 2 Heram 0 0 0 3 3 3 Jayapura Selatan 9 5 1 1 16 4 Jayapura Utara 0 1 0 0 1

## Sumber : Data diolah, 2015
Berdasarkan  tabel  diatas,  dengan  demikian  untuk  wilayah  distrik  abepura terdapat  sampel  lokasi/juru  parkir  tepi  jalan  umum  sebanyak  16,  distrik  heram sebanyak  3  lokasi,  distrik  jayapura  selatan  sebanyak  16  lokasi,  dan  Distrik Jayapura  Utara  sebanyak  1  lokasi.  Dengan  tingkatan  terdapat  sampel  juru  parkir 11 juru parkir AKB (Ada Karcis dan Berseragam), 9 juru parkir AKTB (Ada Karcis dan Tidak Berseragam), 2 juru parkir TAKS (Tidak Ada Karcis dan Seragam), dan TAKTS (Tidak Ada Karcis dan Tidak Berseragam).

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Metoda  pengumpulan  data  dilapangan  yang  mana  akan  dianalisis  lebih lanjut.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  teknik  pengumpulan  data  yang  lazim digunakan  dalam  penelitian  ilmiah,  yakni  Observasi,  Wawancara  dan  Studi Kepustakaan.

## 5. Metoda Analisis Data
Untuk  menjawab  pertanyaaan  dalam  rumusan  permasalahan  pada  bab sebelumnya, maka metoda analisis data sebagai berikut:
(a) Bagaimana  penerimaan  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota Jayapura.
i. Growth Retribusi Parkir Pinggir Jalan Umum
Keterangan: Gx : Growth Retribusi Parkir X t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun Tertentu X (t-1) : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun Sebelumnya
ii. Share Retribusi Parkir Pinggir Jalan Umum terhadap Penerimaan PAD
Keterangan: Pn : Share penerimaan retribusi daerah terhadap PAD X y : Realisasi PAD X x : Realisasi Retribusi Parkir n : Tahun (periode tertentu)
iii.  Elastisitas  Retribusi  Parkir  Pinggir  Jalan  Umum  terhadap  Penerimaan
PAD
(b) Kebocoran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
Dalam penelitian ini terdapat 3 tipe perilaku yang dilakukan oleh juru parkir maupun pelanggan parkir, antara lain: (1) Tidak Terima Karcis, (2) Terima  Karcis,  (3)  Tidak  Membayar  Karcis.  Pengukuran  nilai  kebocoran retribusi parkir dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
i. Potensi Aktual : TDK + TK + TMK
Keterangan:
TDK = Tidak Menerima Karcis
TK    = Terima Karcis
TMK = Tidak Membayar Karcis
ii. Kebocoran  Retr. Parkir = Potensi Aktual – Terima Karcis x 365 hari
Kebocoran Retribusi Parkir
iii. Tingkat Kebocoran =                                                       x 100

## Potensi Retribusi Parkir
Nilai  potensi  aktual  diatas  meruapakn  nilai  aktual  /hari  sehingga untuk  mendapatkan  nilai  aktual  /bulan  ataupun  /tahun,  maka  perlu dilakukan konversi terhadap satuan bulanan maupun tahunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura
Dalam  analisis  pada  pembahasan  ini,  terdapat  tiga  analisis  pokok  yang digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi mengenai pengelolaan retribusi jasa  umum  khususnya  penerimaan  retribusi  tepi  jalan  umum  di  Kota  Jayapura secara timeseries .  Adapun  pendekatan  kuantitatif  yang  diterapakan  antara  lain analisis pertumbuhan, kontribusi, dan elastisitas.
Tabel Perkembangan Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura Tahun 2005-2015 Tahun Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum (Rp) Pertumbuhan Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum Rp % 2005 205,214,000 - - 2006 265,154,100 59,940,100 29% 2007 737,575,475 472,421,375 178% 2008 886,060,200 148,484,725 20% 2009 939,647,200 53,587,000 6% 2010 930,646,050 (9,001,150) -1% 2011 662,960,000 (267,686,050) -29% 2012 567,730,550 (95,229,450) -14% 2013 1,132,758,300 565,027,750 100% 2014 1,050,358,250 (82,400,050) -7% 2015 1,132,758,301 82,400,051 8%
Sumber: Dispenda Kota Jayapura, 2016 (Data diolah)
Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi parkir  tepi jalan umum di Kota  Jayapura  mengalami  kondisi  yang  kurang  efektif,  dimana  berdasarkan informasi  kualitatif  dari  berbagai  sumber  menunjukkan  bahwa  kondisi  realisasi penerimaan  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota  Jayapura  masih  jauh  dari  nilai penetapan  target  tahunan.  Kondisi  tidak  optimal  dalam  pengelolaan  potensi daerah  ialah  terlihat  dari  rata-rata  selama  11  tahun  (2005-2015)  hanya  sebesar Rp.773 Juta.

## Gambar Perkembangan Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum
di Kota Jayapura Tahun 2005-2015
Sumber: Dispenda Kota Jayapura, 2016 (Data diolah)
Secara  spesifik  terlihat,  perkembangan  realisasi  parkir  secara  umum mengalami  kondisi  positif,  dimana  menandakan  cukup  stabil  dalam  pertumbuhan realisasi  penerimaan.  Terkecuali,  pada  tahun  2012,  dan  tahun  2014  mengalami
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 20052006200720082009201020112012201320142015
penurunan  angka  realisasi  penerimaan  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota  Jayapura. Pertumbuhan  terbesar  dicapai  pada  tahun  2007  dan  2013  dimana  berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan angka prosentase  sama ataupun diatas 100 persen. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Jayapura, mampu merealisasikan nilai retribusi jasa parkir tepi jalan umum menempati angka Rp.1 Milyar hal ini bertahan hingga pada tahun 2015 dimana realisasi penerimaan sebesar Rp.1,132,758,301,-.

## Tabel Share Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura Tahun 2005-2015
Tahun Realisasi Parkir Tepi Jalan Umum (Rp) Share Terhadap PAD (%) Terhadap Retribusi (%) 2005 205,214,000 1% 2% 2006 265,154,100 1% 2% 2007 737,575,475 2% 6% 2008 886,060,200 2% 6% 2009 939,647,200 2% 5% 2010 930,646,050 2% 4% 2011 662,960,000 1% 3% 2012 567,730,550 1% 3% 2013 1,132,758,300 1% 4% 2014 1,050,358,250 1% 7% 2015 1,132,758,301 1% 4%
Sumber: Dispenda Kota Jayapura, 2016 (Data diolah)
Share realisasi  penerimaan  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota Jayapura,  menunjukkan  kemampuan  objek  retribusi  jasa  umum  ini  berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah. Kurun  waktu 2005-2015 rata-rata  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  Rp.64  Milyar, sedangkan  untuk  realisasi  Retribusi  Daerah  rata-rata  mampu  merealisasikan sebesar Rp. 18 Milyar.
Gambar Perkembangan Realisasi PAD dan Retribusi Daerah di Kota Jayapura Tahun 2005-2015
- 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 140,000,000,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: Dispenda Kota Jayapura, 2016 (Data diolah)
Fenomena retribusi terlihat realisasi Retribusi Daerah sepanjang tahun 2005- 2015  penerimaan  masih  berada  pada  nilai  20-40  Milyar,  sedangkan  untuk Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  tahun  2012  menunjukkan  lonjakan  yang cukup  signifikan,  dimana  pada  tahun  2015  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura mampu merealisasikan seluruh komponen PAD sebesar Rp.126 Milyar. Informasi lainnya melalui  tabel 4.6 diatas yakni kontribusi yang masih cukup kecil  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  hanya  sebesar  1  persen  sampai  dengan  2  persen, sedangkan  untuk  Retribusi  Daerah  kontribusi  parkir  tepi  jalan  umum  sebesar  2 persen  sampai  dengan  7  persen.  Berdasarkan  klasifikasi  penilaian  kontribusi penerimaan  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  terhadap  PAD  dan  Retribusi  di  Kota Jayapura sepanjang tahun 2005- 2015 tergolong prosentase kontribusi ≤ 10, hal ini menandakan  bahwa  pengelolaan  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum “sangat kurang” terkait optimalisasi penerimaan objek retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Jayapura.
Tabel Elastisitas Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura
Tahun 2006-2015 Tahun Pendapatan Asli Daerah Parkir Tepi Jalan Umum Koefisien Elastisitas Sifat Elastisitas 2006 0.10 0.29 2.89 Elastis 2007 0.37 1.78 4.77 Elastis 2008 0.23 0.20 0.86 Unitary 2009 0.19 0.06 0.32 Inelastis 2010 0.17 -0.01 -0.06 Inelastis 2011 0.20 -0.29 -1.40 Elastis 2012 0.23 -0.14 -0.62 Unitary 2013 0.32 1.00 3.07 Elastis 2014 0.21 -0.07 -0.34 Inelastis 2015 0.01 0.08 10.17 Elastis
Sumber: Data diolah, Tahun 2016
Mencermati tabel mengenai perhitungan elastisitas retribusi parkir tepi jalan umum,  dimana  situasi  perkembangan  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  cenderung  berkembang  secara  positif,  kondisi  berbeda  terjadi  pada pertumbuhan  realisasi  penerimaan  parkir  tepi  jalan  umum  yakni  terjadi pertumbuhan  negatif.  Yang  mana  memberikan  pengertian  bahwa  pada  tahun tertentu  seperti  terjadi  sepanjang  tahun  2010-2012  dan  terulang  kembali  pada tahun  2012  sebesar  -0.62  poin.  Gambaran  tahunan  mengenai  elastisitas,
menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2006-2007  dengan koefisien  elastisitas  sebesar 2.89  poin  dan  4.77  poin  dengan  tanda  E  >  1  (sifat:  elastis)  hal  ini  memberikan pengertian bahwa 2 tahun tersebut menunjukkan kepekaan yang cukup signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui  informasi  beragamnya  penilaian  elastisitas  terhadap  realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura, dan merujuk kepada hasil  analisis growth yang  berfluktuatif  sepanjang  tahun  2005-2015,  sehingga kemampuan share terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Jayapura  terlihat sangat  kecil  dimana  prosentase  kontribusi  terhadap  kapasitas  fiskal  hanya berkisar  1-2  persen  (sangat  kurang).  Melalui  hasil-hasil  temuan  studi  kuantitatif diatas,  memberikan  arah  pandangan  peneliti  bahwa  kurangnya  konsistensi  dari pemerintah  daerah  Kota  Jayapura  terkait  optimalisasi  potensi  daerah  di  Kota Jayapura. Dengan

## 2.  Potensi  Dan  Tingkat  Kebocoran  Dalam  Penerimaan  Retribusi  Parkir  Di Tepi Jalan Umum Kota Jayapura
Sesuai  dengan  konsep  kebocoran  yang  diteliti  dalam  studi  ini,  bahwa kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura yang disebabkan oleh juru  parkir.  Dimana,  berdasarkan  fenomena  yang  terungkap  bahwa,  terdapat perilaku  juru  parkir  yang  tidak  memberikan  karcis  parkir  kepada  pengguna  jasa parkir,  ataupun  maraknya  lahan  parkir  yang  didominasi  oleh  juru  parkir  liar  yang tidak  terdaftar  secara  legal  pada  instansi  teknis  terkait  pengelolaan  pendapatan daerah Kota Jayapura.

## Tabel Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum,
menurut distrik di Kota Jayapura Tahun 2015 Distrik Harga Karcis Bermotor (Rp) Harga Karcis Mini Bus/Sedan (Rp) Jenis Kendaraan Bermotor (unit) Jenis Kendaraan Mini Bus/Sedan (unit) Nilai Potensi Per Hari (Rp/hari) Jumlah Nilai Potensi Pertahun (Rp/tahun) Abepura 1,000 2,000 601,000 266,000 867,000 291,312,000 Heram 1,000 2,000 150,000 42,000 192,000 64,512,000 Jayapura Selatan 1,000 2,000 369,000 136,000 505,000 169,680,000 Jayapura Utara 1,000 2,000 693,000 466,000 1,159,000 389,424,000 Kota Jayapura 4,000 8,000 1,813,000 910,000 2,723,000 914,928,000

## Sumber: Data diolah, Tahun 2016
Berdasarkan  perolehan  besaran  kapasitas  parkir  pada  objek  lahan  parkir, disetiap distrik. Diketahui bahwa harga balas jasa layanan retribusi parkir tepi jalan umum  di  Kota  Jayapura  ialah  untuk  kendaraan  Bermotor  ialah  Rp.1.000,-  untuk kendaran  bertipe  Mini  Bus/Sedan  dengan  harga  Rp.2.000,-  dan  untuk  jenis
kendaraan  Truck/Pick-up  seharga  Rp.3.000,-  untuk  setiap  1  kendaraan  yang menggunakan  lahan  parkir.  Melalui  hal  tersebut,  maka  berdasarkan  hasil perhitungan maka diperoleh hasil potensi Penerimaan Retribusi Parkir  Tepi Jalan Umum  di  Kota  jayapura  pada  4  distrik  lokasi  penelitian.  Memberikan  gambaran potensi  jasa  parkir  setiap  tahunnya,  pada  distrik  Abepura  sebagai  salah  daerah pusat  jasa  di  Kota  Jayapura  sebesar  Rp.291.312.000  ,-/tahun,  sedangkan  untuk distrik  Heram  yang  merupakan  wilayah  yang  cukup  berdekatan  dengan  distrik abepura  berdasarkan  hasil  perhitungan  bahwa  terdapat  potensi  retirbusi  parkir sebesar Rp.64,512.000,-/tahun.. Untuk 2 (dua) distrik yakni pada distrik Jayapura selatan memiliki potensi retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp.169.680.000 ,- /tahun  dan  untuk  distrik  Jayapura  Utara  yang  notabene  merupakan  pusat  Kota Jayapura mampu memberikan potensi retribusi daerah sebesar Rp.389,424,000,- /tahun.  Sehingga  berdasarkan  potensi  pada  masing-masing  distrik  yang  memiliki areal parkir dan jumlah penduduk yang cukup padat, maka secara hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Kota  Jayapura  memiliki  potensi  retribusi  aprkir  tepi  jalan umum sebesar Rp.914,928,000,-/tahun.

## Tabel Kasus Kebocoran Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, menurut distrik di Kota Jayapura Tahun 2015
Distrik Tidak Terima Karcis Terima Karcis Tidak Membayar Karcis Jumlah Kebocoran Abepura 218,736,000 58,128,000 32,928,000 251,664,000 Heram 39,648,000 6,720,000 46,368,000 Jayapura Selatan 52,080,000 20,496,000 3,696,000 55,776,000 Jayapura Utara 165,984,000 27,888,000 21,168,000 187,152,000 Kota Jayapura 476,448,000 106,512,000 64,512,000 540,960,000

## Sumber: Data diolah, Tahun 2016
Melalui  tabulasi  data  pada  tabel  diatas,  mampu  memberikan  informasi bahwa  untuk  jenis  kasus  perilaku  juru  parkir  yang  tidak  memberikan  karcis kepada pelanggan setiap tahunnya berpotensi merugikan sebesar Rp.476,448,000,-sedangkan  jenis  kasus  kebocoran  yang  diakibatkan  oleh Tidak  Membayar  Karcis  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jasa  parkir  tepi  jalan umum  sebesar  Rp.  64,512,000,-Realisasi  penerimaan  parkir  berdasarkan potongan  karcis  resmi  (Terima  Karcis)  hanya  sebesar  Rp.106,512,000,- . Berdasarkan visualisasi data ini, secara kasat mata dan secara langsung dapat memberikan  opini  bahwa  potensi  parkir  di  Kota  Jayapura mampu memberikan kontribusi  yang  sangat  signifikan  terhadap  Kapasitas  Fiskal  daerah,  namun dengan  maraknya  kasus  kebocoran  realisasi  retribusi  parkir  hal  ini  menjadi
salah  satu  faktor  utama  mengapa  nilai  target  pemerintah  daerah  setiap tahunnya  belum  mampu  direalisasikan  100  persen,  atau  dengan  kata  lain bahwa  rendahnya  pengelolaan  retribusi  parkir  di  Kota  Jayapura  belum dilaksanakan scara efektif.
Grafik Jumlah Kebocoran Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum /tahun, menurut distrik di Kota Jayapura Tahun 2015
Sumber: Data diolah, Tahun 2016
Hal  ini,  didukung  dengan  kondisi  dimana  total  kerugian  retirbusi  Kota Jayapura sebesar Rp. 1,610,000,- /hari, dimana wilayah abepura menjadi salah satu  wilayah  dengan  kasus  cukup  tinggi  mengenai  kebocoran  retribusi  yakni sebesar  Rp.651,000,-  /hari,  hal  ini  disebabkan  kurangnya  kontrol  dari pemerintah  mengenai  perilaku  juru  parkir  di  distrik  Abepura  dan  hal  ini  juga didukung  oleh  kurangnya  respon  masyarakat  untuk  dapat  meminta  karcis  dan kurangnya  perhatian  masyarakat  (pengguna)  untuk  dapat  melaporkan  kasus- kasus  seperti  ini.  Diikuti  dengan  wilayah  distrik  Jayapura  Utara  atau  pusat jantung  Kota  Jayapura,  mampu  memebrikan  kerugian  daerah  sebesar Rp.494,000,-/hari,  sedangkan  untuk  2    wilayah  distrik  masing-masing memberikan  kontribusi  kepada  kebocoran  realisasi  parkir  tepi  jalan  umum  di Kota  Jayapura  pada  distrik  heram  Rp.118,000,-  sedangkan  pada  distrik Jayapura Selatan sebesar Rp.155,000,-.
Tabel Perhitungan Kebocoran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, menurut distrik di Kota Jayapura Tahun 2015
Distrik Perhitungan Kebocoran Retribusi Potensi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Rp) Indikasi Kebocoran (Rp) Tingkat Kebocoran % Abepura 291,312,000 251,664,000 27.51% Heram 64,512,000 46,368,000 5.07% Jayapura Selatan 169,680,000 55,776,000 6.10% Jayapura Utara 389,424,000 187,152,000 20.46%
251,664,000 187,152,000 55,776,000 46,368,000 - 100,000,000  200,000,000  300,000,000 Abepura Jayapura Utara Jayapura Selatan Heram
Kota Jayapura 914,928,000 540,960,000 59.13%
Sumber: Data diolah, Tahun 2016
Dengan  melihat  kondisi  data  dan  informasi  pada  tabel  diatas, memberikan  pemahaman  bahwa  kebijakan  optimalisasi  perlu  segera  di kerahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura, kebocoran yang terjadi dapat diindikasikan  sebagai  suatu  tindak  kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh beberapa pihak yang terlibat langsung pada lapisan bawah sebagai juru parkir, ataupun  para  lapisan  atas  seperti  para  pengambil  kebijakan,  masyarakat  pun mengambil  peran  besar  terkait  kebocoran  realisasi  penerimaan  retribusi  parkir di Kota Jayapura
Melalui  tingkat  kebocoran  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota Jayapura  pada  tahun  2015,  berdasarkan  informasi  yang  diperhatikan  melalui beberapa media (Radio, Televisi) bahwa kondisi ini telah berakar bukan hanya terjadi  pada  tahun  2015  namun  telah  berlangsung  cukup  lama.  Sehingga diindikasikan  adanya  pembiaraan  terhadap  kondisi  ini.  Dipahami  bahwa,  Kota Jayapura  sebagai  salah  satu  barometer  pembangunan  di  Provinsi  Papua sepatutnya  menjadi  sebuah  pusat  pembelajaran  terkait  seluruh  aspek pembangunan  salah  satunya  ialah  upaya-upaya,  kebijakan,  stratagi, program/kegiatan terkait perwujudan semangat Otonomi Daerah dimana sangat dituntut  mengenai  kemandirian  keuangan  daerah  suatu  Pemerintah  Daerah, dalam rangka menjalankan fungsi rumah tangga daerah.

## 3  Strategi  Optimalisasi  Dan  Mengatasi  Kebocoran  Retribusi  Parkir  Di  Tepi Jalan Umum Kota Jayapura
Dalam  menangani  suatu  persoalan  pembangunan  daerah,  salah  satu proses  yang  perlu  dilakukan  ialah  menyusun  suatu  strategi  kebijakan. Persoalan retirbusi parkir merupakan salah satu isu kapasitas fiskal yang belum optimal dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
Berdasarkan hasil temuan lapangan, identifikasi yang dilakukan terhadap juru  parkir  yang  resmi,  maka  beberapa  hal  penting  dapat  terpotret  mengenai situasi  akar  rumput  pelayanan  retribusi  parkir  di  Kota  Jayapura  mengenai beberapa  Aspek  antara  lain:  (1)  Aspek  Regulasi  Daerah,  (2)  Aspek Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi;  (3)  Aspek  Pengawasan/Pembinaan Pemungut Retribusi; (4) Aspek Pelaporan Pemungut Retribusi;
Melalui  informasi  yang  diperoleh  dari  angket  yang  diberikan  kepada  juru parkir,  maka  secara  umum  berdasarkan  parameter  dalam  angket  maka menunjukkan  bahwa  berdasarkan  respon  juru  parkir  setoran  penerimaan
retribusi  parkir  dilakukan  setiap  harinya  kepada  petugas  pengumpul,  namun terdapat  beberapa  petugas  yang  masih  mengeluh  mengenai  pendapatan bulanan yang diperoleh yang masih sangat kecil. Pada tahun 2014, pemerintah Kota Jayapura telah melakukan suatu studi mengenai evaluasi Pendapatan Asli Daerah,  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura,  terdapat beberapa hal pokok yang menjadi persoalan. Yang mana perlu tindak lajut yang bersifat penting untuk dikerjakan antara lain:
1.  Regulasi;
2.  Sumber Daya Manusia;
3.  Kesadaran Masyarakat;
4.  Kelembagaan;
5.  Sistem dan Prosedur;
Aspek-aspek yang menjadi temuan dalam hasil evaluasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  di  Kota  Jayapura  diatas,  secara  umum  merupakan  poin-poin yang  menjadi  temuan  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang dilakukan  ini,  dapat  diasumsikan  bahwa  5  aspek  ini  memiliki  pengaruh  yang berarti  terhadap  kasus-kasus  yang  terjadi  berdasarkan  hasil  penelitian  diatas. Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  analisis  mendalam  dalam  rangka  penyusunan model  atau  strategi-strategi  dalam  penanganan  persoalan  retribusi  parkir  tepi jalan umum di Kota Jayapura.
Adapun  rumusan  strategi  dalam  optimalisasi  Penerimaan  Asli  Daerah Kota  Jayapura  melalui  optimalisasi  Retribusi  Parkir  Tepi  Jalan  umum,  dan pengurangan tingkat kebocoran penerimaan retirbusi parkir sebagai berikut:

## Tabel Perumusan Strategi Optimalisasi
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dan Pengurangan Tingkat Kebocoran Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jayapura
No Aspek Kendala dan Tantangan Strategi Kebijakan 1. Aspek Regulasi a. Belum optimalnya regulasi daerah mengenai Retribusi Daerah; Meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring dan evaluasi b. Juru parkir belum memahami  secara  baik tentang regulasi daerah; Peningkatan kapasitas dan pemahaman juru parkir terhadap aturan mengenai retirbusi c.  Belum maksimalnya sosialisasi mengenai aturan  yang  berkaitan dengan  retribusi  parkir tepi jalan umum; Mendorong  adanya  publikasi dan transparansi informasi mengenai  tatakelola  retribusi parkir tepi jalan umum 2. Aspek
a.  Maraknya  juru parkir  Menata ulang melalui dan
No Aspek Kendala dan Tantangan Strategi Kebijakan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi liar; Menertibkan  juru  parkir  dengan melibatkan  beberapa  instansi terkait; b.  Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar tariff parkir; Melakukan sosialisasi & advokasi mengenai peranan retribusi  dalam  pembangunan berkelanjutan c.  Perilaku juru parkir yang kurang professional; Menerapkan  pemberian  sanksi administrasi kepada juru parkir d.  Area  parkir  yang  tidak ditata dengan baik; Penataan  area  parkir  sesuai dengan  kondisi  wilayah  dan kapasitas kendaraan e.  Keamanan  parkir  yang masih rendah; Memperketat pengawasan melalui  juru  parkir  dan  adanya papan  peringatan  pada  setiap area parkir 3. Aspek Pengawasan/ Pembinaan pemungutan retribusi a.  Tindak Lanjut hasil pengawasan/MONEV yang masih rendah; Penyediaan JUKLAK/JUKNIS mengenai  fungsi  pengawasan dan MONEV b.  Kurangnya pembinaan secara regular; Pengendalian kebocoran retribusi  parkir  melalui  kegiatan pembinaan yang dilakukan secara periodik c.  Kurangnya  peran  distrik dalam hal pengawasan Menjalin kerjasama dengan pihak  distrik  untuk  melakukan fungsi pengawasan terpadu 4. Aspek Pelaporan Pemungut Retribusi a.  Akuntabilitas & Transparansi pengelolaan retribusi daerah; Penyediaan panduan, mekanisme pelaporan dan pembagian  keuntungan  yang profesional
Sumber: Data diolah, 2016

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
a.  Pengelolaan  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota  Jayapura,  belum dilaksanakan secara efektif dalam rangka optimalisasi potensi Penerimaan Asli Daerah. Hal ini antara lain dapat ditemukan adanya kebocoran sekitar 59% pertahun.
b.  Dalam  mengantisipasi  persoalan  kebocoran  realisasi  dan  optimalisasi potensi Parkir  Tepi Jalan Umum di Kota  Jayapura, hal  ini dapat dilakukan melalui  strategi  peningkatan  maupun  penataan  Aspek  Regulasi,  Sumber Daya  Manusia,  Kesadaran  Masyarakat,  Kelembagaan,  dan  Sistem  dan Prosedur.

## 2.  Saran
a.  Dalam  rangka  menunjang  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), sebaiknya  Pemerintah  Kota  Jayapura  perlu  meningkatkan  kebijakan optimalisasi  dan  pengelolaan  yang  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  yang lebih efektif.
b.  Untuk  meminimalisir  setiap  kebocoran  realisasi  parkir  setiap  tahunnya, maka  Pemerintah  Kota  Jayapura  perlu  melakukan  pemantauan  dan pengawasan  yang  maksimal  dalam  hal  pengelolaan  potensi  yang  ada, salah  satu  langkah  yang  dapat  diterapkan  ialah  melibatkan  pihak  swasta (pihak  ketiga)  untuk  dapat  menjalankan  fungsi  pengawasan  atau memberdayakan setiap pertokoan yang merupakan area parkir untuk dapat menyediakan satu orang petugas parkir yang dapat dikontrol langsung oleh manajemen toko.
c.  Pemerintah  Daerah  perlu  segera  membangun  strategi  peningkatan maupun  penataan  aspek  Regulasi,  Sumber  Daya  Manusia,  Kesadaran Masyarakat,  Kelembagaan,  dan  Sistem  dan  Prosedur  pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi.2012, Analisis  Pengaruh  Retribusi  Parkir  Kendaraan  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Surakarta.
Baridwan,  Z.  1998. Sistem Akuntansi:  Penyusunan Prosedur dan  Metode. BPFE. Yogyakakarta.
Badan  Pusat  Statistik.  2004. Data  Dalam  Angka  Kota  Jayapura. BPS,  Kota Jayapura.
Badan  Pusat  Statistik.  2010. Data  Dalam  Angka  Kota  Jayapura. BPS,  Kota Jayapura.
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Data  Dalam  Angka  Kota  Jayapura. BPS,  Kota Jayapura.
Efendi.  2014. Mencari  Solusi  Manajemen  Dalam  Pemenuhan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Parkir. Kota Medan
Halim, A. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
Kususma.  2012. Pengawasan  Peyelenggaraan  Retribusi  Parkir  Oleh  Dinas Perhubungan , Komunikasi, dan Informatika . Kota Serang Munawir, S. 1990. Perpajakan. BPFE. Jogjakarta. Mamesah,  DJ.  1995. Sistem  administrasi  keuangan  daerah. Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.
Pasolo, 2013.. DISPENDA Akan Tambah Juru Parkir Resmi
www.bintangpapua.com ,  diakses pada,  Senin 8 Juli 2013))
Pasolo,  2013..  Potensi  Parkir  di  Kota  Jayapura  Baru  20  Persen  Tergarap bintangpapua.com ,  diakses pada, Rabu 12 Desember 2014)
Pasolo, 2014. Pemkot Jayapura Kesulitan Atasi Juru Parkir Liar. www.tabloidjubi.com ,  diakses pada, Rabu 21 Mei 2014)
Pasolo,  2014.  Parkir  Berlangganan  Akan  Diterapkan  Di  Kota  Jayapura. www.beritasatu.com , diakses pada Kamis, 4 September 2014) Prawirohardjo, Saswono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu. Jogjakarta
Peraturan Daerah Nomor 14. 2007. Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum . Kota Jayapura
Undang-Undang Nomor 17.  2003. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang Nomor 32. 2004. Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  33.  2004. Tentang  Penimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 28. 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah www.dispedapapua.com. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua www.djpk.com. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .
www.papua.go.id. Pemerintah Provinsi Papua
Yuwono,  Sony;  Dwi  Cahyo  Utomo;  H.  Suheiry  Zein;  H.  Azrafiany  A.R.  2008.
Memahami  APBD  dan  Permasalahannya:  Panduan  Pengelolaan Keuangan Daerah . Banyumedia Publishing. Malang
Zufrizen. 2013, Analisis Potensi Penerimanaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan . Kota Medan.