## Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) di Daerah Istimewa Yogyakarta
Amin Subargus 1 , Arita Murwani 2 , Hadi Ashar 3 , Juda Julia 4
Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 1
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta 2
Badan Riset dan Inovasi Nasional 3 STIKES Guna Bangsa Yogyakarta 4

## Abstract
The dual role borne by women must be protected and maintained for their rights in order to guarantee health for future generations of the nation. In today's world of work, women have an important role for the progress of development. The number of female workforce in Indonesia in 2020 has reached 50.70 million, and in Yogyakarta the female workforce in 2020 has reached 1,028. 129. Women workers are in the reproductive period which is vulnerable to health problems, including iron deficiency anemia. Another problem is the education level of female workers/laborers is still low. The method used in this study is a systematic, explicit and reproducible literature review, by identifying, evaluating the synthesis of the results of the research that has been done. The data in this study were obtained from scientific journals, eboks, opinions, articles and theses related to GP2SP. The results showed that the Healthy and Productive Women Worker's Movement was carried out through collaboration with companies to ensure  women's  work  safety,  counseling  services,  nutritional  intake,  breastfeeding  facilities,  and control of the work environment. This is done as an effort to protect women workers, guarantee their rights, and can increase productivity at work.
Keywords: Women Worker's Movement, Healthy, Productive

## Abstrak
Peran ganda yang dipikul oleh perempuan harus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan haknya agar  dapat  menjamin  kesehatan  bagi  generasi  bangsa  kedepannya. Dalam  dunia  pekerjaan  saat  ini perempuan  memiliki  peran  yang  penting  bagi  kemajuan  pembangunan.    Jumlah  angkatan  kerja perempuan  di  Indonesia  tahun  2020  sudah  mencapai  50,70  juta,  dan  di  Yogyakarta  angkatan  kerja perempuan tahun 2020 mencapai 1.028.129. Pekerjaan perempuan berada dalam masa reproduksi yang memiliki kerentanan terhadap permasalahan kesehatan, diantaranya anemia, kurang gizi, dan zat besi. Permasalahan lainnya adalah tingkat pendidikan pekerja/buruh perempuan masih rendah. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  literatur  review  dengan  sistematis,  eksplisit  dan  reprodusibel, dengan, melakukan identifikasi, evalusasi sintesis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Data dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah,  ebook,  opini,  artikel  dan  skripsi  yang  berkaitan  dengan GP2SP.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Gerakan  Pekerja  Perempuan  Sehat  dan  Produktif dilakukan  dengan  adanya  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  menjamin  keselamatan kerja para perempuan, pelayanan konseling, pemenuhan asupan gizi, fasilitas tempat pemberian ASI, serta  pengendalian  lingkungan  kerja.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  suatu  upaya  untuk  melindungi pekerja perempuan, menjamin haknya, serta dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan.
Kata Kunci : Gerakan Pekerja Perempuan, Sehat, Produktif

## Pendahuluan
Pekerja  perempuan  di  Yogyakarta  sangat  pesat  sesuai  dengan  tuntutan  ekonomi  dan tuntutan gaya hidup, akan tetapi perkembangan industri saat ini membuat resiko yang tinggi bagi  kesehatan  para  pekerja  khususnya  perempuan.  Hampir  disemua  sektor  sebanyak  30%
2 nursearita@gmail.com
didominasi oleh perempuan. Pekerja perempuan memiliki peran ganda yang harus dijalankan yang dimana selain mereka mengurus pekerjaan rumah tangga mereka juga harus produktif dalam dunia kerja melaksankan tugas ditempat kerja.
Seiring berkembangnya zaman, angkatan kerja di Indonesia mulai mengalami perubahan, salah satunya keterlibatan perempuan dalam dunia kerjaan yang dimana saat ini perempuan sudah ikut berpartisipasi dalam dunia kerja. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja sudah menjadi suatu fenomena. Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja memunculkan suatu konsekuensi  yang dimana perempuan tersebut harus memikul peran ganda, selain perannya sebagai ibu rumah tangga perempuan juga berperan dalam angkatan kerja (Muslim, 2020).
Peran  ganda  yang  dijalankan  oleh  pekerja  perempuan  tentunya  harus  memperoleh perlindungan  kesehatan,  yang  dimana  hampir  disemu  sektor  pekerjaan,    terdapat  tenaga perempuan.  Dimana  pekerja  perempuan  memiliki  peran  yang  penting  dan  mempunyai  hak yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan, hal ini tentunya dilakukan agar para perempuan ikut serta dalam melakukan pembangunan. Program MDGs butir 3 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan  millenium  salah  satunya  adalah  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan perempuan (Dinkes Solo, 2023)
Jumlah angkatan kerja perempuan di Indonesia berdasarkan data BPS  dari tahun 2019 mencapai 49,40 juta penduduk dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 50,70 juta  penduduk  peningkatan  tersebut  menunjukan  bahwa  perempuan  semakin  aktif  dan berpartisifasi  dalam  dunia  pekerjaan  (Pusat  Data  Ekonomi  dan  Bisnis,  2021).  Akan  tetapi dengan semakin berkembangnya dunia industri pekerjaan perempuan maupun laki-laki sering terpapar  oleh berbagai resiko yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi . Dilihat  dari segi biologis dan sterotif masyarakat bahwa perempuan dianggap fisiknya lebih lemah dari pada  laki-laki  serta  memiliki  siklus  haid,  kehamilan,  dan  meyusui  serta  adanya  kewajiban seorang  perempuan  untuk  menjalankan  perannya  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  harus mengurus  anak  dan  suaminnya,  menyebabkan  perempuan  mempunyai  potensi  yang  lebih rentan  terhadap resiko terkena penyakit (Dinkes 2019).
Pedoman  perlindungan  bagi  kesehatan  reproduksi  pekerja  perempuan  di  tempat  kerja bahwa salah satu faktor resiko kesehatan reproduksi adalah faktor resiko okupasi yaitu faktor yang muncul dari proses pekerjaan dan lingkungan kerja. Terjadinya gangguan reproduksi ini dapat mengakibatkan anemia yang berdampak terhadap resiko mudah terkena penyakit bahkan kelahiran  anak  dengan  berat  badan  lahir  rendah.  Gangguan  kesehatan  reproduksi  yang ditimbulkan  dapat  menyebabkan  turunya  produktivitas  kerja,  yang  akan  berakibat  pada semakin tingginya absensi, sehingga menurunkan produktivitas dan nilai kerja.  Dari hasil riset kesehatan daerah menunjukkan proporsi anemia kelompok umur 15-64 tahun berkisar antara 16,9-25%  pada  tahun  2018.  Pekerja  perempuan  yang  mengalami  anemia  memiliki produktivitas yang rendah yaitu 20%, dengan waktu kerja perminggu 6.5 jam lebeih sedikit dibandingkan dengan pekerja perempuan yang tidak mengalami animea. Dari hasil riset yang telah  dilakukan  ditemukan  bahwa  rata-rata  pendidikan  pekerja  perempuan  terlibang  sangat rendah, Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa 43,43 % berpendidikan sekolah dasar. Hal ini akan berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Serta lingkungan yang kurang mendukung sehingga pekerja perempuan tersebut kurang mendaptkan perhatian dari perusahaan (Muhdang & Arsad, 2020)
Berbagai  permasalahan  yang  ditimbulkan  bagi  para  pekerja  perempuan  membuat Pemerintah Daerah DIY, melakukan berbagai upaya agar dapat melindungi serta meningkatkan kesehatan  para  pekerja/buruh  perempuan  yang  sudah  digalakan  sejak  tahun  1997  tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dan dilakukannya perubahan menjadi Gerakan  Pekerja/Buruh  Perempuan  Sehat  Produktif  (GP2SP)  pada  tahun  2012.  Gerakan tersebut disepakati dan ditanda tangani oleh 4 Menteri pada tahun 2017, diantaranya Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia,  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  Menteri Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia,  dan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017; Nomor 119/207A/SJ;  Nomor  1/KB/MEN/I/2017;  Nomor  1/MPPPA/1/2017  tentang  Gerakan Pekerja/Buruh  Perempuan  Sehat  Produktif  (GP2SP)  (Shinning,  2021).  Penelitian  ini  telah secara  konsisten  menunjukkan  bahwa  karakteristik  lingkungan  kantor  dapat  memiliki berpengaruh signifikan terhadap perilaku, persepsi, dan produktivitas pekerja. Tempat kerja, sering diasumsikan bahwa karyawan lebih puas dengan fisiknya dan lingkungan sehingga lebih mungkin untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Kepuasan pengguna diakui sebagai faktor  penting  dalam  keberhasilan  suatu  organisasi  dan  dianggap  sebagai  indikator  utama kinerja. Ini didasarkan pada alasan bahwa tingkat kepuasan yang lebih tinggi meningkatkan moral  dan  mengurangi  pergantian  sukarela.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  suatu  studi  yang komprehensif yang dapat mengurai benang merah untuk dapat di temukan faktor Produktivitas Pekerja Wanita (Iswari, 2018)
Data dari laporan pengaduan ketenagakerjaan, kasus pekerja perempuan hamil yang tidak mendapatkan perlindungan hal dapat dilihat dari adanya kasus kekerasan verbal pada pekerja perempuan, tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan khusus bagi pekerja perempuan yang rentan  dalam  laporan  P2K3  yang  tiap  triwulan  dan  masih  rendahnya  pemahaman  pengurus perusahaan dalam memahami program GP2SP di DIY (Disnakertrans DIY, 2020)

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  literatur  review  dengan  sistematis eksplisit  untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan sintesis dari hasil  penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Data dari penelitian ini diperoleh dari Jurnal, ebook artikel, skripsi serta opini yang berkaitan dengan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif. Peneliti  memfokuskan  pada  kajian  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  pemerintah, demografi serta partisipasi pekerja perempuan. Peraturan serta perundang-undangan yang telah ditetapkan  dan  dibuat  oleh  pemerintah  dijalankan  oleh  seluruh  masyarakat  yang  dimana undang-undang  dan  peraturan  tersebut  menjadi  suatu  kajian  apakah  berhasil  atau  tidaknya aturan yang telah dibuat untuk untuk menjamin hak dan kesehatan perempuan dalam pekerjaan, yang dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi para pekerja perempuan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pekerja Perempuan dan Permasalahannya
Hasil referensi dari berbgai kajian dan opini  ditemukan pada pekerja perempuan adalah sebagai berikut : 1) kurangnya keterlibatan lintas sektor, 2) Jumlah perusahaan yg mendapatkan sosialisasi baru sekitar 90 perusahaan di Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, 3) Belum semua OPD, khususnya Disnakertrans DIY, Kabupaten/Kota, Dinkes Kabupaten/Kota, Dinas
Pemberdayaan  Kabupaten/Kota,  mengalokasikan  anggaran  untuk  kegiatan  GP2SP.  Serta tatangan  keistimewaan  dan  isu-isu  kontemporer  terkait  alokasi  dana  keistimewaan,  yaitu prioritas penanganan stunting. Maka program GP2SP adalah salah satu upaya pencegahan dan penanganannya pada perempuan pekerja di tempat kerja baik di perusahaan atau badan usaha.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi  dalam  bidang  pembangunan  ketenagakerjaan  memiliki  peran  strategis  dalam implementasi Program GP2SP ini. Dalam melaksanakan GP2SP tentunya ibutuhkan kerjasama antara  perusahaan  dan  juga  para  pekerja,  dan  tentunya  juga  melibatkan  pihak  terkait  agar GP2SP ini dapat terlaksana. Tentunya dalam pelaksanaan program ini ada penanggung jawab yang melaksanakan tugas dan kewajibanya agar dapat terlaksana, dimana P2K3 merupakan penanggung jawab sekaligus pelaksana dalam GP2SP.
Selanjutnya adalah pendampingan teknis untuk pembentukan Tim GP2SP di masing2 Kabupaten/Kota (yg sudah ada Surat Keputusan nya adalah Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul (dalam proses), termasuk SK Tim GP2SP tingkat provinsi (Ratnaningrum & Darmastuti, 2021)
B. Policy Brief dalam Gerakan Pekerja Perempuan.
Policy  Brief yang  diambil  dalam  artikel  ini  adalah  dengan  mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan  antar  OPD  terkait  untuk  mengoptimalkan  kolaborasi  dan  sinergisitias antara stakeholder OPD  terkait  penganggarannya. leading -nya  adalah  Biro  Pemdes  Setda Pemda DIY, GP2SP dapat berjalan dengan adanya P2K3, yang merupakan tim keselamatan dan kesehatan kerja atau sebutan lain di tempat kerja sesuai Permenaker RI No. 4 tahun 1987 tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  kelembagaan  P2K3  (panitia  pembina  keselamatan  dan kesehatan kerja) di tempat kerja,Perlu disusun rencana program kerja implementasi GP2SP di tempat kerja melalui Kelembagaan P2K3 di Tempat Kerja/Perusahaan.
GP2SP merupakan salah Satu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak para pekerja perempuan sekaligus upaya dalam meningkatkan kesehatan yang baik bagi para perempuan di tempat kerja, yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dimana kegiatan GP2SP ini dapat memberikan  kenyamana  dan  menjamin  keselamatan  kerja  bagi  para  perempuan  serta melindungi hak para perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pototu, 2020).

## C. Konseling Kesehatan Reproduksi Pekerja/Buruh Perempuan Hamil
Konseling sangat dibutuhan bagi para pekerja perempuan hamil, dimana dalam konseling ini  pekerja  perempuan  hamil  akan  diberikan  pemahan  terkait  dengan  kesehatan  reproduksi. Konseling dilakukan untuk  menambah pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, dan memberikan  edukasi  dalam  menjaga  kesehatan  dan  memecahkan  permasalahan  kesehatan yang dialami. Konseling ini  dilakukan dengan pembelajaran tatap muka serta pembentukan kelompok pekerja yang hamil dari beberapa perusahaan yang terdata oleh Tim GP2SP pada daerah kawasan berikat. Setiap kelompok berjumlah 10 orang, yang dimana diharapkan bagi pekerja perempuan hamil agar dapat mengajak suami untuk  ikut dalam pembelajaran saat ada materi penting,  agar dapat memahami hal yang perlu dipersiapkan untuk kelahiran anaknya (Kemenkes RI, 2018).
Kegiatan  konseling  ini  dapat  melibatkan  1  kader    disetiap  kelompok  untuk menyampaikan materi. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan gizi, Hemoglobin/hb yang dilakukan  4 bulan sekali  sekaligus pemberian obat penambah darah dan jika ditemuakan Ada dari para pekerja yang terkena anemia maka akan dilakukan pemeriksaan 1 bulan sekali dan terus melakukan pemantauan penyebab menurunya kesehatan  pekerja,  selain  itu    juga  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  IVA  (Inspeksi  Visual dengan Asam Asetat), Pap Smear, SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis). Hal ini dilakukan agar para pekerja secepatnya memperoleh pengobatan dan penangana dari dokter ahli  agar kesehatanya bisa membaik dan terus  dijaga. Pelayanan  yang  akan  diberikan    dapat  menjaga  kesehatan  para  pekerja  perempuan  hamil sehingga mereka akan lebih produktif  dalam melaksanakan pekerjaannya.

## D. Pemberian Asupan Gizi Pada Pekerja/Buruh Perempuan.
Gizi merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para pekerja dan tentunya juga perusahaan tempat bekerja yang dimana gizi adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan Oleh para pekerja untuk memberikan semangat kerja yang tinggi. Menurut Utami,(2014) asupan gizi kerja yang bagus  dapat meberikan peningkatan produkstivitas kerja para karyawan yang akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan.
Pemberian asupan gizi bagi para pekerja sangat penting dilakukan,  dengan menyediakan jaminan makanan setiap hari kepada para pekerja. Dilakukanya pengecekan status gizi dengan mengukur berat badan pekerja setiap 1 bulan sekali secara rutin (Risaldi, 2017). Pengecekan ini dilakukan untuk  mengetahui kebutuhan gizi pekerja serta tindakan yang akan dilakukan, dengan mengatur pemberian makanan kepada para pekerja untuk memenuhi kebutuhan gizi selama bekerja. Serta khususnya bagi perempuan hamil agar asupan gizi  yang diberikan dapat disesuaikan dengan gizi bagi perkembangan janin dan  daya tahan tubuh selama melaksanakan pekerjaannya (Rokom, 2012).
Gizi kerja dapat dikaitkan dengan pendidikan, pengadaan ruang makan, penilaian dan perbaiakn  kebutuhan  kalori.  Selain  memenuhi  kebutuhan  kalori  pekerja,  juga  masih  perlu dipenuhi kualitas makanan bagi tenaga kerja (Widiastuti & Dieny, 2015).

## E. Penyediaan Fasilitas Pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Tempat Kerja
Pekerjaan bagi seorang ibu bukanlah alasan untuk tidak memberikan  ASI. Pemberian ASI adalah hak bagi para pekerja buruh perempuan dalam meningaktakan kesehatan bagi ibu dan anak. ASI merupakan hal yang sangat penting yang diberikan Ibu kepada anaknya, dimana ASI memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan Ibu dan anak,  akan tetapi para ibu yang bekerja tidak memiliki kesempatan untuk dapat memberiakan  ekslusif bagi anaknya dengan Jam kerja mereka selama  8 jam membuat para Ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan ASI. Apalagi di tempat kerja sangat minim waktu para Ibu untuk memerah ASI Karena tidak adanya ruang khusus yang disediakan.

## F. Pengendalian Lingkungan Kerja pada Pekerja/Buruh Perempuan Yang Hamil dan Menyusui.
Pekerjaan  bagi  seorang  ibu  bukanlah  alasan  untuk  tidak  memberikan  ASI.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 bahwa pemberian ASI adalah hak bagi para pekerja buruh perempuan dalam meningaktakan kesehatan bagi ibu dan anak. ASI  merupakan  hal  yang  sangat  penting  yang  diberikan  Ibu  kepada  anaknya,  dimana  ASI memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan Ibu dan anak, akan tetapi para ibu yang bekerja tidak memiliki kesempatan untuk dapat memberikan  ekslusif bagi anaknya dengan jam kerja mereka selama  8 jam membuat para ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan ASI. Apalagi di tempat kerja sangat minim waktu para ibu untuk memerah ASI Karena tidak adanya ruang khusus yang disediakan.
Pemberian ASI sangatlah memiliki banyak manfaat oleh karena itu tentun dengan adanya pemberian program ASI ekslusif foremost kerja dengan menyediakan ruangan khusus bagi para ibu serta menyediakan perlengkapan sesuai dengan Permenkes No. 15 tahun 2013 merupakan suatu terobosan.

## Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini  menunjukan bahwa Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif  dilakukan  dengan  adanya  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk menjamin keselamatan kerja para perempuan, pelayanan konseling, pemenuhan asupan gizi, fasilitas tempat pemberian ASI, serta pengendalian lingkungan kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai  suatu  upaya  untuk  melindungi  pekerja  perempuan,  menjamin  haknya,  serta  dapat meningkatkan  produktivitas  dalam  pekerjaan.Pekerja  perempuan  mengalami  banyak permasalahan. Dalam hal ini pemerintah pada umumnya dan OPD terkait Dinas Tenaga Kerja pada khususnya perlu memperhatikan pekerja perempuan. Gerakan Pekerja Perempuan perlu di tindak lanjuti untuk melindungi dan mensejahterakan para pekerja perempuan.

## Daftar Pustaka
Aruan, R. Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam  Mengatasi  Masalah  Penyelesaian  Perselisihan  Berkaitan  Perjanjian  Kerja Bersama. Syiar Huk.  J. Ilmu Huk. (2020) doi:10.29313/shjih.v18i2.6830.
Dinas  Kesehatan  Solo.  2023.  Gerakan  Pekerja  Perempuan  Sehat  Produktif  (GP2SP). https://dinkes.solokkota.go.id/gerakan-pekerja-perempuan-sehat-produktif-gp2sp/
Dinkes. 2019. GP2SP. Upaya Kesehatan Pekerja Perempuan. Perempuan.https://dinkes.kalbarprov.go.id/gp2sp-upaya-kesehatan-pekerja- perempuan/
Disnakertrans DIY. 2020. Laporan Tahunan Unit Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
Iswari,  R,I  &  Pradhanawati.  2018.  Pengaruh  Peran  Ganda,  Stres  Kerja  dan  Motivasi  Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perempuan. Jurnal Administrasi Bisnis
Kemenker RI. 2017. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Upah Minim.
Kemenkes  RI.  2018. Pedoman  Gerakan  Pekerja  Perempuan  Sehat  Produktif  (GP2SP) . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemenkes RI. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah  Air  Susu  Ibu. Peraturan. Menteri Kesehatan.

## Kementerian  Kesehatan  RI.  2012.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  Tentang Pemberian ASI Eksklusif.
Muhdang,  P,  A  &  Arsad,N.  2020.  Pengaruh  lingkungan  Kerja  Fisik  Terhadap  Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan. Jambura Journal . Vol 4. No 3.  Hal 869-879
Muslim, B. 2020. Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003. J. Panor. Huk. doi:10.21067/jph.v5i1.4019.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang.  2015.GP2SP  dan  Meningkatnya  Pola  Hidup Sehat.https://subang.go.id/public/berita/gp2sp-dan-meningkatnya-pola-hidup-sehat
Pusat Data Ekonomi dan Bisnis.2021.
Potutu, S. 2020. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
(GP2SP).https://dinkes.gorontaloprov.go.id/gerakan-pekerja-perempuan-sehat- produktif-gp2sp/
Ratnaningrum,  D  &  Darmastuti,  M.  2021.  Analisis  Ketenaga  Kerjaan  Kota Yogyakarta.https://dinkominfosan.jogjakota.go.id/assets/instansi/dinkominfosan/files/ analisis-ketenagakerjaan-kota-yogyakarta-tahun-2021-10651.pdf . Diakses pada tgl 20 Juni 2023

## Disnakertrans DIY. 2023. Rencana Kerja
Risaldi. 2017. Hubungan status Gizi dengan tingkat Produktivitas Pekerja Perempuan di PT. Idec Abadi Wood Industries Tarakan. Jurnal Kesehatan. Vol 5. No1
Rokom.  2012  Peningkatan  Status  Kesehatan  Gizi  dan  Produktivitas  Kerja  Para    Pekerja
Perempuan  melalui  GP2SP. Pusat  Komunikasi  Publik,  Sekretariat  Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis\media/20121128/436452/peningkatan- status-kesehatan-gizi-dan-produktivitas-kerja-para-pekerja-perempuan-melalui-gp2sp/ (2012).
Shining,  V,A.  2021.  Perempuan  Indonesia  Paling  Banyak  Bekerja  Sebagai  Tenaga  Usaha Penjual. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/perempuan-indonesia- paling-banyak-bekerja-sebagai-tenaga-usaha-penjualan
Sistem Informasi Gender dan Anak. https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/74-jumlah- angkatan-kerja-berdasarkan-tingkat-pendidikan-jenis-kelamin
Utami,  S,  R.  2014.  Hubungan  antara  Status  Gizi  dan  Tingkat  Kebugaran  jasmani  dan produktivitas kerja Pada Tenaga kerja Perempuan Unit Spining 1Bagian PT. Apac Inti Corpora Bawen. Unnesa Journal Of Public Health.
UUD RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia 36 Tahun 2009. tentang Kesehatan.
Widiastuti,S  &  Dieny,  F.  2015.  Fakor  Determinan  Produktivitas  Kerja  Pada  Pekerja Perempuan. Jurnal Gizi Indonesia . Vol 4 No 1