## EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS
(Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)

## Uly Purnama Nasution

## Ulypurnama0357@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

## Abstrak
Melindungi  serta  menjamin  kesehatan  setiap  warga  negara  menjadi  hal  yang  sangat  penting  yang harus diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut secara implisit terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 seringkali setiap tindakan yang di laksankan belum mampu menjawab amanah konstitusi tersebut dari adanya tindakan yang membehasan keselamatan pasien. tidakan tersebut sering dilaksankan uapaya mediasi akan tetapi Efetivitas mediasi sering tidak dapat di terapkan sebgaimana mestinya mengingat berbagai kendala antara lain meliputi hasil laboratorium yang  sering  tidak  transparan  sehingga  pasien  yang  sehat  dapat  di  covid  kan  dan  serta  dokter melakukan  tindakan  tidak  sesuai  dengan informed  consent sehingga  sering  kali  keluarga  korban  lebih memilih  jalur  hukum  ketimbang  mediasi  mengingat  sudah  menimbulkan  korban  dan  nyawa  tidak dapat di gantikan
Kata Kunci: Mediasi, Medis

## A. PENDAHULUAN
Masalah  Kesehatan  adalah  hal  utama  bagi  seluruh  negara,  tidak  heran  jika  setiap  negara memiliki  fasilitas  kedokteran  yang  maju  serta  berlomba-lomba  untuk  mengembangkan  berbagai penemuan  medis.  Melindungi  serta  menjamin  kesehatan  setiap  warga  negara  menjadi  hal  yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut secara implisit terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya dalam bidang  kesehatan  pemerintah  Indonesia  memfasilitasi  jaminan  kesehatan  dengan  membuat program  kartu  penjamin  kesehatan  yang  disebut  dengan  kartu  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial. Hal ini di lakukan dalam menjawab amanah konstitusi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  jelas  menekankan  bahwa  setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  maka  kesehatan  sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara. dan dalam Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  pasal  4  bahwa  setiap  orang berhak  atas  kesehatan,  pasal  5  ayat  (1)  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 1 Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai pemberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana penyelengaraan Kesehatan. 2
Berbicara mengenai dunia kesehatan, tentu saja memerlukan tenaga medis dengan perannya masing- masing. Dalam menjalankan praktik kesehatan terdapat peran yang mesti harus ada yaitu rumah  sakit,  dokter  dan  pasien.  Rumah  sakit,  dokter  dan  pasien  tersebut  merupakan  subjek hukum  yang  terkait  dalam  bidang  pemeliharaan  kesehatan  dan  melahirkan  hubungan  medik maupun  hubungan  hukum 3 .  Dokter  atau  rumah  sakit  dengan  pasien  memiliki  hubungan  yang khusus yaitu  dokter  atau rumah  sakit  berkedudukan  sebagai  pihak yang  memberikan  pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan.
Menurut  Dr.  M.  Nasser  SpKK.  D.,  hubungan  hukum  antara  pasien  dan  dokter  dalam pelayanan  kesehatan  yaitu  hubungan  karena  terjadi  kontrak  terapeutik 4 dan  hubungan  karena adanya  peraturan-peraturan.  Hubungan  hukum  yang  terjadi  secara  kontrak  terapeutik  diawali dengan perjanjian (tidak tertulis) sehingga kedua belah pihak diasumsikan terakomodasi pada saat kesepakatan  tercapai.  Kesepakatan  yang  dapat  dicapai  antara  lain  berupa  persetujuan  tindakan medis  atau  penolakan  pada  sebuah  rencana  tindakan  medis.  Hubungan  karena  perundang undangan biasanya muncul karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter karena profesi nya tanpa perlu dimintakan persetujuan pasien. 5
Dokter  sebagai  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  bidang  perawatan  kesehatan  mempunyai hubungan kerja dengan rumah sakit sebagai tempat untuk menyelenggarakan profesinya. Dokter yang  bekerja  di  salah  satu  rumah  sakit  memiliki  hubungan  administratif  yang  dapat mempengaruhi hak dan kewajiban diantara kedua pihak dan tanggung jawab kepada pihak ketiga
1 Irfan  Iqbal  Muthahhari, Kumpulan  Undang-Undang  tentang,  Praktik  Kedokteran,  Rumah  Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika . Prestasi Pustaka, Jakarta 2011, Cetakan 1, Hal 151
2 Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto, Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid  19  Di  Tinjau  Dalam  Perpektif  Negara  Kesatuan ,  Adil  Indonesia  Jurnal,  Volume  2  Nomor  2  Juli  2020, Universitas Ngudi Waluyo, Hal 38.
3 Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Bandung: Mandar Maju, hal.1.
4 Kontrak  terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien,  berupa  hubungan  hukum  yang melahirkan hal dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
5 Hj.  Ukilah  Supriyanti,  Hubungan  Hukum  Antara  Pasien  Dengan  Tenaga  Medis  (Dokter)  Dalam Pelayanan Kesehatan, www.jurnal.unigal.ac.id , diakses pada 27 maret  2020.
(Budi  Sampurna,  2007:  15).  Hubungan  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  yaitu  pasien  sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran  standar  perawatan  kesehatan.  Dokter,  pasien  dan  rumah  sakit  pada  zaman  dahulu mempunyai  hubungan  yang  hanya  didasarkan  pada  kepercayaan  membuat  anggapan  bahwa dokter dapat menyembuhkan penyakit yang diderita pasien dan akan melakukan hal yang terbaik bagi  pasien.  Pola  pemikiran  tersebut  berubah  seiring  perkembangan  zaman,  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang dapat mempengaruhi alam pikiran manusia.
Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dapat terjadi konflik dalam berbagai bidang. Konflik yang timbul yaitu antara dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang telah dianggap sebagai penyebab kerugiannya.  Hubungan  antara  dokter  dan  pasien  yang  berdasarkan  kepercayaan  tersebut mempunyai kelemahan yaitu kurang jelasnya penyelesaian sengketa dan tidak memiliki instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa.
Berdasarkan  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan sengketa medis secara implisit adalah sengketa yang terjadi karena kepentingan pasien yang dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik  kedokteran,  dengan  demikian  maka  sengketa  medis  merupakan  sengketa  yang  terjadi antara pasien dan dokter beserta sarana kesehatan. Menurut Dr. M. Nasser SpKK. D., sengketa medis  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara  pasien  atau  keluarga  pasien  dengan  tenaga  kesehatan atau  antara  pasien  dengan  rumah  sakit/fasilitas  kesehatan.  Masalah  yang  dipersengketakan merupakan  hasil  atau  hasil  akhir  pelayanan  kesehatan  dengan  tidak  memperhatikan  atau mengabaikan  prosesnya. 6 Menurut  Safitri  Hariyani,  ciri-ciri  sengketa  medis  yang  terjadi  antara dokter dengan pasien yaitu: 7
1.  Sengketa terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien;
2.  Obyek  sengketa  adalah  upaya  penyembuhan  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap pasien;
6 Hj. Ukilah Supriyanti, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, www.jurnal.unigal.ac.id , diakses pada 27 maret  2020.
7 Safitri  Hariyani,  2005, Sengketa  Medik  (Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Dokter  dengan Pasien) , Jakarta: Diadit Media, hlm.58.
3.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dalam  sengketa  medis  adalah  pasien,  baik  kerugian berupa luka, cacat atau kematian;
4.   Kerugian  yang  diderita  pasien  disebabkan  oleh  adanya  dugaan  kelainan  atau kesalahan medis dari dokter yang sering disebut malpraktik medis.
Penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui mekanisme pengadilan  ( litigasi )  dan  diluar  pengadilan  ( non  litigasi ).  Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan dengan jalur litigasi membutuhkan banyak biaya, waktu yang lama dan sering menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain yang kalah dianggap terlalu padat, lambat dan membuang- buang waktu. Berdasarkan hal tersebut muncul ide untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara win-win solution yang salah satu caranya adalah menggunakan mediasi.
Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1990  tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui  alternatif  penyeleseian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi.  Penyelesaian  perkara  dengan  cara  perdamaian merupakan  suatu  cara  penyelesaian  yang  lebih  baik  dan  bijaksana  daripada  diselesaikan  dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu,  biaya  dan  tenaga  yang  digunakan 8 .  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  dalam  hal  tenaga  medis  diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Efetivitas  mediasi  sering  tidak  dapat  di  terapkan  sebgaimana  mestinya  mengingat  berbagai kendala antara lain meliputi hasil laboratorium yang sering tidak transparan sehingga pasien yang sehat dapat di covid kan dan serta dokter melakukan tindakan tidak sesuai dengan informed consent sehingga  sering  kali  keluarga  korban  lebih  memilih  jalur  hukum  ketimbang  mediasi  mengingat sudah menimbulkan korban dan nyawa tidak dapat di gantikan.

## B. METODE PENELITIAN HUKUM
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis empiris,  yaitu  cara  pandang  dengan  melihat  permasalahan  hukum  dari  aspek  ketentuan  atau peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
8 Ridwan Syahrani, 2000, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata ,  Bandung: PT. Citra Aditya Baktim, hal. 66.
0l Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Segi yuridis dalam penelitian ini adalah meninjau  dan  melihat  serta  menganalisa  suatu  masalah  menggunakan  prinsi-  prinsip  dan  asas- asas  hukum.  Dalam  penelitian  ini  yuridisnya  mengenai  peraturan  perundang-  undangan  yang menjadi  dasar  hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi. 9

## C. TELAAH KONSEP
Efektivitas  dapat  perjalan  dengan  baik  apabila  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Pasien Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam  Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya. 10 Hak  pasien  untuk  dimintai  persetujuannya  bebas oleh  dokter  dalam  melakukan  tindakan  medis  pada  pasien,  lebih  khusus  dalam  tindakan  medis tersebut kemungkinan mengandung resiko yang akan ditangung oleh pasien itu sendiri. Pada pasal 28  F  Undang-Undang  Dasar  1945  setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia. 11 Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar 1945  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 12

## D. PEMBAHASAN

## 1. Konsep pemenuhan hak pasien dalam kesehatan
Hak pasien merupakan kunci utama dalam melakukan proses mediasi dapat berjalan dengan baik apa tidak mengingat mendiasi menjadi gagal seringkali di karenakan hak pasien yang terlalu banyak di langgar sehingga proses mediasi seringkali gagal.
Jika berbicara Hak pasien merupakan hak asasi dan bersumber dari hak individual, hak untuk menentukan  nasib  sendiri  lebih  dekat  artinya  dengan  hak  pribadi,  yaitu  hak  atas  keamanan
9 Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.15.
10 Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945.
11 Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.
12 Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945.
pribadi yang berkaitan erat dengan hidup, bagian tubuh, kesehatan, kehormatan, serta hak atas kebebasan pribadi.
Pasien  selalu  ikut  apa  yang  akan  dikatakan  oleh  dokter  tanpa  bertanya  apapun,  sekarang dokter adalah patner pasien dan keduanya memiliki kedudukan yang sama sacara hukum, sering kali  pasien  menurunkan  derajat  dirinya  sebagai  objek  bagi  suatu  yang  seharusnya  diputuskan berdasarkan alasan-alasan yang kuat tanpa menyadarai apa motif dan konsekuensi dari keputusan itu, pasien seharusnya mendapat informasi yang cukup untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. 13
Pasien bila berhubungan dengan dokter benar-benar harus mempercayakan nasibnya kepada dokter tersebut. Dalam arti bila terjadi suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, pasien hanya bisa pasrah, tanpa dapat menggugat, karena tidak ada landasarn hukum. Isi pasal hak-hak pasien di undang-undang tersebut hamper sama, hanya terdapat perbedaan, yaitu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak disebutkan hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi. Tahun 2009 disahkan juga Undang-Undang Rumah Sakit, yang dalamnya juga mengatur tentang hak  pasien.  Berikut  adalah  table  perbandingan  hak-hak  pasien  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Ksehatan, Undang-Undang Praktik kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit. 14

## Tabel 1
Perbandingan Hak Pasien yang diatur dalam Undang-Undang kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Rumah Sakit. 15
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit 1. Hak atas kesehatan,termasuk juga didalam akses untuk mendapatkan sumber daya dibanding kesehatan; memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, mutu, dan terjangkau; dan menentukan sendiri Pasal 52 menyebutkan: a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal  45 ayat (3)
Setiap pasien mempunyai hak;
a. Memperoleh infomasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
c. Memperoleh pelayanan yang
13 Ari yunanto dan helmi, Hukum pidana malpraktik medic , Yogyakarta, 2010, hlm 18
14 Eka  Julianti  Wahjoepramono, Konsekuensi  Hukum  Dalam  Profesi  Medik, Karya  Putra  Darwati, Bandung, cetakan 1, 2013. hlm 183
15 Ibid.
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri.
2. Lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
3. Hak atas informasi dan edukasi tentang kesehatanyang seimbang dan bertanggungjawab termasuk informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 4. Hak atas pendapat kedua
5. Hak atas rahasia kedokteran.
6. Hak untuk memberikan persetujuan dan menolak tindakan medis.
7. Hak atas ganti rugi apa bila ia dirugikan karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan.
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis d.menolak tindakan medis e.Mendapatkan isi rekam medis. manusiawi, asil, jujur dantanpa diskriminasitentang hak adan kewajiban pasien. d. Memperoleh layanan kesehatan yang mutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosfesi dan standar memperoleh palayanan e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
f. Mengajukan pengaduan atas kualita pelayanan yang didapatkan
g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin Prkatiktinya dalam maupun diluar Rumah Sakit.
i. Mengeluhkan pelayanan rumah sakityang tidak sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan berbagai perbandingan diatas maka dapat di simpulkan bahwa  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sakit dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah  sertab Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dibentuk demi menjadin memenuhi kebutuhan hukum masayarakat akan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan  cita – cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang  - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan .

## 2. Mediasi medis di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Gamping
Penyelenggaraan  dalam  pelayanan  kesehatan  melibatkan  dokter,  pasien  dan  rumah  sakit. Rumah sakit,  dokter  dan pasien  tersebut  merupakan  subyek  hukum  yang  terkait  dalam  bidang
pemeliharaan  kesehatan  dan  melahirkan  hubungan  medik  maupun  hubungan  hukum. 16
Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional dan dapat diterima oleh pasien merupakan tujuan  utama  pelayanan  rumah  sakit,  meskipun  rumah  sakit  telah  dilengkapi  dengan  tenaga medis,  perawat  dan sarana  penunjang  lengkap,  masih  terdengar  ketidakpuasan  pasien  terhadap pelayanan kesehatan yang diterima.
Sengketa  mengandung  pengertian  tentang  adanya  perbedaan  kepentingan  diantara  kedua pihak  atau  lebih.  Kepentingan  yang  menjadi  sumber  dari  suatu  sengketa  tidak  hanya  terbatas pada kepentingan yang bersifat material seperti kerugian atau keuntungan berupa sejumlah uang yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan orang lain, melainkan dapat juga kepentingan yang bersifat immaterial seperti pencemaran nama baik atau penetapan status.
Ciri-ciri  sengketa  medis  yang  terjadi  antara  dokter  dengan  pasien  menurut  Safitri  Hariani yaitu:
1. Sengketa terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien;
2. Obyek  sengketa  adalah  upaya  penyembuhan  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap pasien;
3. Pihak yang dirugikan dalam sengketa medis adalah pasien baik kerugian berupa luka, cacat atau kematian;
4. Kerugian yang diderita pasien disebabkan oleh adanya dugaan kelainan atau kesalahan medis dari dokter yang sering disebut malpraktek medis. 17
5. Pelayanan  kesehatan  tidak  selalu  dapat  memberikan  hasil  seperti  yang  sebagaimana yang  diharapkan  oleh  pasien  maupun  keluarga  pasien,  kesenjangan  inilah  yang menjadikan  ketidakpuasan  sehingga  timbul  sengketa  kesehatan.  Sengketa  kesehatan dapat  muncul  saat  pra  perawatan,  perawatan  maupun  pasca  perawatan  dan  dapat muncul pada ranah kode etik, disiplin kedokteran maupun ranah yuridis.
Penyebab  terjadinya  sengketa  antara  dokter  dan  pasien  adalah  jika  timbul  ketidakpuasan pasien  terhadap  dokter  dalam  melaksanakan  upaya  pengobatan  atau  melaksanakan  tindakan medik.  Ketidakpuasan  tersebut  dikarenakan  adanya  dugaan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam melaksanakan  profesi  kedokteran  yang  menyebabkan  pihak  pasien  dimana  hal  tersebut  terjadi
16 Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Bandung: Mandar Maju, hal.4.
17 Safitri Hariyani, 2005, Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien ), Jakarta: Diadit Media, hal. 58
apabila  ada  isi  transaksi  terapeutik  tidak  terpenuhi  atau  dilanggar.  Menurut  Safitri  Hariyani, penyebab terjadinya sengketa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 18
1. Isi  informasi  (tentang  penyakit  yang  diderita  alternatif  terapi  yang  dipilih  tidak disampaikan lengkap;
2. Kapan  informasi  itu  disampaikan  (oleh  dokter  kepada  pasien  apakah  pada  waktu sebelum  terapi  yang  berupa  tindakan  tertentu  itu  dilaksanakan  dan  informasi  harus diberikan dokter kepada pasien baik diminta atau tidak sebelum terapi dilakukan, lebih- lebih jika informasi tersebut berkaitan dengan kemungkinan perluasan terapi;
3. Cara penyampaian informasi harus lisan dan lengkap serta diberikan secara jujur dan benar,  kecuali  bila  menurut  penilaian  dokter  penyampaian  informasi  akan  merugikan pasien, demikian pula informasi yang harus diberikan kepada dokter maupun pasien;
4. Yang  berhak  atas  informasi  ialah  pasien  yang  bersangkutan  dan  keluarga  terdekat apabila menurut penilaian dokter informasi yang diberikan akan merugikan pasien atau bila  ada  perluasan  terapi  yang  tidak  dapat  diduga  sebelumnya  yang  harus  dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien;
5. Yang  berhak  memberikan  informasi  ialah  dokter  yang  menangani  atau  dokter  lain dengan petunjuk dokter yang menangani.
Sengketa  medis  yang  terjadi  di  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  disebabkan oleh: 19
1. Ketidakpuasan  pasien  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Gamping  terhadap  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter, perawat maupun pelayanan kesehatan;
2. Tindakan medis yang diluar harapan pasien;
3. Kejadian  yang  tidak  diinginkan  maupun  resiko  yang  timbul  setelah  adanya  tindakan medis  yang  telah  dilakukan  oleh  tenaga  medis  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Gamping.
Menurut M Nasser, dokter dan pasien merupakan subyek hukum yang terkait dalam Hukurn Kedokteran,  keduanya  mempunyai  hubungan  yang  baik  dalam  hubungan  medis  maupun hubungan  hukum.  Hubungan  medis  dan  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  adalah
18 Safitri Hariyani, 2005. Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien , Jakarta: Diadit Media, hal. 76-77
19 Wawancara dengan Bapak Eka Budy Santoso, S.Sos, M.Pd. Mediator.
hubungan  yang  obyeknya  merupakan  pemeliharaan  kesehatan  pada  umumnya  dan  pelayanan kesehatan pada khususnya 20 .
Pasien  memiliki  hak  untuk  menerima  atau  menolak  apa  yang  dilakukan  oleh  dokter  atau rumah  sakit  terhadap  dirinya.  Pasien  juga  berhak  atas  informasi  yang  lengkap,  luas  dan  benar tentang penyakit yang dideritanya, serta rencana-rencana dokter yang akan dilakukan. Kewajiban rumah  sakit  berdasarkan  pasal  29  butir  (m)  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit  adalah  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  pasien.  Berdasarkan  Pasal  50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hak pasien yaitu;
1. Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter;
2. Dapat meminta pendapat dokter lain (second opinion);
3. Mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan;
4. Dapat menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter apabila ada keraguan;
5. Bisa mendapatkan informasi rekam medis.
Hubungan  antara  dokter  dengan  pasien  adakalanya  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik. Harapan pasien untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya tidak terpenuhi atau  dapat  memperparah  kondisi  tubuhnya  sampai  menimbulkan  kematian.  Pasien  kemudian menganggap  bahwa  dokter  telah  melakukan  kelalaian  dalam  medis.  Pasien  yang  beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dokter dalam memeriksa atau menangani pasien dengan hasil  akhir  dari  pemeriksaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  pasien,  maka pasien  akan  melakukan  komplain  terhadap  dokter  tersebut  sehingga  pasien  seolah-olah menyalahkan dokter bahwa dokter telah melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan medis.
Sengketa  medis  yang  muncul  dalam  instansi  rumah  sakit  memberikan  kewajiban  bahwa Rumah  Sakit  berkewajiban  untuk  melindungi  dan  memberikan  bantuan  hukum  bagi  semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 29 huruf (s) Undang-undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  salah  satunya  adalah  dengan  menyelesaikan sengketa medis melalui jalur mediasi. Jenis-jenis sengketa medis yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta yaitu 21 :
1. Pasien yang meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping;
2. Pasien yang terkena infeksi setelah operasi;
20 www.kebijakankesehatanindonesia.net , diakses pada tanggal 19  maret 2020.
21 Wawancara dengan Bapak Eka Budy Santoso, S.Sos, M.Pd. Mediator pada tanggal 8 maret  2020.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan human eror atas peralatan medis yang dipergunakan;
4. Terdapat hal yang lain yang kemudian pihak yang merasa dirugikan melakukan komplain terhadap manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
Jenis-jenis  sengketa  yang  berhasil  diselesaikan  dengan  cara  mediasi  di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Gamping  dapat  memberikan  penjelasan  bahwa  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah  Gamping  telah  mewujudkan  salah  satu  kewajiban  rumah  sakit  untuk  tidak melakukan  diskriminasi  terhadap  pasien  maupun  obyek  yang  menjadi  sengketa  sehingga  dapat menyelesaikan sengketa secara efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme pengadilan  ( litigasi )  dan  diluar  pengadilan  ( non  litigasi ).  Berdasarkan  Pasal  29  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dalam  hal  tenaga  medis  yang  diduga  melakukan kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui mediasi.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sengketa medis yang muncul di Rumah Sakit PKU  Muhammadiyah  Gamping  diselesaikan  dengan  cara  mediasi,  sesuai  dengan  pasal  29 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dalam  hal  tenaga  medis  diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Proses mediasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping berlangsung selama 7 (tujuh) hari,  berikut  merupakan  gambar  bagan  proses  mediasi  medis  di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Gamping.

## PROSES MEDIASI
Litigasi Non Litigasi - Konsultasi - Negosiasi - Mediasi
- Konsiliasi - Perdamaian - Kontrakdiktur Komplain Pasien Manajemen RS Tenaga Medis / RS Mediator Mediasi Kesepakatan 7 . 8 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 9.
Keterangan:
1. Ada  rasa  ketidakpuasan  pasien  terhadap  pelayanan  maupun  tindakan  medis.Pihak  yang bersengketa  merupakan  pasien  maupun  keluarga  pasien  yang  merasa  dirugikan  terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis maupun pelayanan medis yang diberikan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
2. Penyampaian  rasa  ketidakpuasan  pasien  kepada  manajemen  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Gamping.
3. Pasien  yang  merasa  dirugikan  oleh  tenaga  medis  maupun  pelayanan  yang  diberikan  oleh Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  datang  ke  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Gamping untuk menyampaikan rasa ketidakpuasannya kepada manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
4. Manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping menerima komplain pasien.
5. Pihak  manajemen  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  setelah  mendapatkan komplain  dari  pasien  yang  merasa  dirugikan  kemudian  pihak  manajemen  rumah  sakit menerima  komplain  pasien  dan  akan  menyampaikan  komplain  terhadap  pihak  yang bersangkutan.
6. Penyampaian komplain pasien terhadap pihak yang bersangkutan.
7. Pihak  manajemen  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  yang  telah  menerima komplain  dari  pasien  yang  merasa  dirugikan  kemudian  menyampaikan  komplain  tersebut kepada yang bersangkutan, misalkan pasien komplain terhadap dokter bedah di rumah sakit kemudian pihak manajemen menyampaikan kepada dokter bedah bahwa ada pihak pasien yang merasa tidak puas terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter bedah.
8. Menunjuk mediator untuk melakukan mediasi.
9. Pihak  Manajemen  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  setelah  menerima komplain  dan  telah  menyampaikan  kepada  yang  bersangkutan,  selanjutnya  pihak manajemen rumah sakit menunjuk mediator untuk melakukan mediasi.
10. Pertemuan para pihak oleh Mediator
11. Pasien  yang  melakukan  komplain,  misal  kepada  dokter  bedah  maka  mediator  akan memanggil dokter bedah dan mempertemukan dengan pasien yang merasa dirugikan untuk melakukan  mediasi,  kemudian  dokter  bedah  memberikan  penjelasan  terhadap  tindakan medis yang telah dilakukan misalnya resiko yang akan dialami oleh pasien bahkan sampai ke hal-hal yang tidak diinginkan, apabila pasien belum menerima penjelasan dari dokter bedah
tersebut  maka  mediator  memanggil  komite  etik  atau  komite  medik  untuk  memanggil seluruh  dokter spesialis maupun  dokter senior,  pihak  manajemen  rumah sakit  dan  pasien untuk  memberikan  penjelasan  terhadap  pelayanan  medik  maupun  tindakan  medik  yang telah dilakukan oleh rumah sakit.
12. Damai
13. Pasien  yang  paham  dan  menerima  penjelasan  yang  diberikan  oleh  pihak  tenaga  medis berarti  menyepakati  bahwa  sengketa  medis  yang  dialami  telah  selesai  atau  telah  mencapai kesepakatan.  Para  pihak yang  telah  mencapai  kesepakatan  perdamaian  menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah  pihak,  sebelum  ditandatangani  oleh  para  pihak,  mediator  wajib  memeriksa  isi  dari kesepakatan  perdamaian  tersebut  agar  tidak  ada  kesepakatan  yang  meringankan  maupun memberatkan salah satu pihak.
14. Jalur Litigasi
15. Proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  dan  para  pihak  apabila  tidak  menemukan kesepakatan  damai  akan  menempuh  jalur  litigasi  dan  memulai  perkara  dari  awal. Berdasarkan  wawancara  dengan  mediator,  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping yang  menangani  kasus  sengketa  medis,  para  pihak  belum  pernah  mengajukan  sengketa medis  di  pengadilan  negeri.  Artinya  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  telah  sepakat dengan hasil akhir dari proses mediasi.
16. Model  penyelesaian  alternatif  penyelesaian  sengketa  yaitu  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
17. Model  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  yaitu  proses  perdamaian  dan  proses penyelesaian sengketa secara kontradiktur. Hasil dari proses perdamaian di pengadilan yaitu putusan damai.
Berdasarkan  pasal  16  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1990  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  penandatanganan.  Proses  mediasi  yang  telah dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa apabila tidak menemukan kesepakatan, maka mediasi dianggap gagal dan harus dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Hal-hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  mediator  saat  melakukan  mediasi  yaitu  mediator tidak boleh memihak salah satu pihak yang sedang bersengketa, artinya bahwa mediator ketika sedang  melakukan  mediasi  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  harus  bersifat  netral  sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif dan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan damai sangat  besar.  Hambatan-hambatan  yang  dialami  mediator  ketika  sedang  melakukan  proses mediasi  di  rumah  sakit  yaitu  adanya  pihak  yang  tidak  kooperatif  baik  dari  pihak  tenaga  medis maupun dari pihak pasien sehingga mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian serta mediator  akan  kesulitan  untuk  memberikan  solusi  terhadap  sengketa  yang  sedang dipersengketakan.
Mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ketika sedang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu  pihak.  Berakhirnya  sengketa  medis  melaui  mediasi  dengan  adanya  perjanjian  perdamaian yang  telah  disetujui  oleh  para  pihak  tidak  membuat  hubungan  dengan  para  pihak  yang  telah bersengketa  menjadi  buruk,  hal  tersebut  telah  diungkapkan  oleh  Bapak  Eka  Budy  Santoso, S.Sos,M.Pd,Mediator  pada  tanggal  07  Agustus  2020  yaitu  bahwa  hubungan  antara  para  pihak yang dahulu mempunyai permasalahan setelah adanya mediasi hubungan tersebut kembali baik, bahkan  ketika  ada  keluarga  pasien  ataupun  pasien  yang  dahulu  pernah  mengalami  problem dengan  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  Yogyakarta  masih  tetap  melakukan pengobatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta.
Tanggapan  yang  diberikan  oleh  pasien  maupun  keluarga  pasien  terhadap  pelayanan kesehatan  yang  dilakukan  oleh  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  yaitu  berupa tanggapan  yang  bersifat  positif  maupun  negatif  yang  berhubungan  dengan  perkembangan Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  untuk  menjadi  lebih  baik  di  masa  yang  akan datang.  Memaknai  tanggapan  yang  diberikan  oleh  pihak  pasien  maupun  keluarga  pasien  tidak selamanya  secara  negatif  maupun  positif  yang  selanjutnya  akan  melengkapi  sehingga  dapat menciptakan  perkembangan  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  menjadi  lebih  baik sebelum  adanya  konflik  dalam  pelayanan  maupun  tindakan  medis  maupun  sesudah  adanya konflik dalam pelayanan maupun tindakan medis.
Mediasi  yang  berhasil  dilakukan  oleh  mediator  di  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah Gamping  dapat  memberikan  pengertian  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  telah  menyetujui bahwa sengketa yang terjadi aatara para pihak telah  selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis
persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Herdasarkan pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30  Tahun  1990  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  disebutkan  bahwa  kesepakatan penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  secara  tertulis  adalah  final  dan  mengikat  para  pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2008  Pasal  17  ayat  (5)  para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta  perdamaian,  kemudian  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2008 Pasal  17  ayat  (6)  jika  para  pihak  tidak  menghendaki  kesepakatan  perdamaian  dikuatkan  dalam bentuk  akta  perdamaian,  kesepakatan  perdamaian  harus  memuat  klausula  pencabutan  gugatan dan  atau  klausula  yang  menyatakan  perkara  telah  selesai.  Berdasarkan  kedua  ayat  tersebut menegaskan bahwa akta perdamaian dapat dimintakan kepada hakim atas kehendak para pihak yang  bersengketa  yang  berarti  tidak  setiap  sengketa  melalui  mediasi  memiliki  akta  perdamaian, tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa.
Produk hukum dari suatu proses mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang berbentuk kesepakatan perdamaian. Perjanjian yang menjadi produk dari mediasi tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan damai. Kedudukan putusan damai adalah;
a.  Bersifat inkraht van gewijsde ;
b.   Memiliki kekuatan eksekutorial.
Kesepakatan damai yang telah dikukuhkan menjadi putusan damai maka sejak saat itu akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap dan klausul-klausul dalam akta perdamaian akan menjadi dasar bagi proses eksekusi seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Putusan  hakim  dalam  akta  perdamaian  mengandung  sifat  perintah/penghukuman  yang  wajib dilaksanakan oleh para pihak. 22
Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala bagian Humas Rumah Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  Bapak  Eka  Budy  Santoso,  S.Sos,M.Pd,Mediator  pada tanggal  07  agustus  2020,  para  pihak  yang  telah  menyepakati  adanya  perdamaian  terhadap sengketa  yang  sedang  dipersengketakan,  maka  para  pihak  wajib  menyatakan  secara  tertulis persetujuan  atas  kesepakatan  yang  dicapai.  Kekuatan  hukum  hasil  mediasi  sengketa  medis  di Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  bersifat  mengikat  terhadap  para  pihak  yang bersengketa dan bersifat eksekutorial. Bersifat eksekutorial menurut Bapak Eka Budy Santoso,
22 Witanto, 2012, Hukum Acara Mediasi . Bandung: Alfabeta, hal. 47
S.Sos,M.Pd,Mediator  yaitu  apabila  dalam  melakukan  mediasi  yang  menghasilkan  kesepakatan perdamaian tersebut ada salah satu pihak yang menghendaki adanya ganti rugi, maka pihak yang dimintai ganti rugi tersebut akan memberikan ganti rugi, sedangkan menurut ilmu hukum bahwa yang  dimaksud  dengan  kesepakatan  perdamaian  dapat  bersifat  eksekutorial  adalah  bahwa kesepakatan perdamaian tersebut harus dikukuhkan menjadi akta perdamaian terlebih dahulu di Pengadilan Negeri yang berwenang. Penggantian ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan yang tercantum  dalam  kesepakatan  perdamaian  tersebut  hanya  merupakan  sebuah  itikad  baik  dari pihak yang dimintai ganti rugi.
Pembuatan  perjanjian  perdamaian  di  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping didasarkan  pada  kesepakatan  yang  telah  dikehendaki  oleh  para  pihak  dengan  menggunakan materai  dan  dibubuhi  tanda  tangan  para  pihak.  Kesepakatan  perdamaian  yang  berhasil  dibuat dalam proses mediasi di luar pengadilan tidak semua didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang.  Kesepakatan  perdamaian  yang  tidak  didaftarkan  pada  Pengadilan  Negeri  yang berwenang membuat kesepakatan perdamaian tersebut seperti halnya suatu perjanjian biasa yang mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata jo asas pacta sunt servanda .
Mediasi di luar pengadilan hasilnya adalah berbentuk suatu kontrak (perjanjian) baik kontrak yang  baru  maupun  dalam  bentuk  revisi.  Salah  satu  pihak  yang  gagal  memenuhi  kewajibannya sebagaimana  tersebut  didalam  kontrak  (perjanjian)  yang  telah  disepakati  dan  dibuat  bersama, maka  pihak  yang  lain  harus  melakukan  gugatan  hukum  untuk  pelaksanaan  kontrak  tersebut. Sasaran  dan  prosedur  mediasi  di  pengadilan  dan  mediasi  di  luar  pengadilan  mempunyai persamaan. 23
Mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  di  Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping adalah  untuk  mencapai win-win  solution dan  mengakhiri  sengketa  medis  dengan  baik.  Sengketa medis  apabila  tidak  berhasil  di  mediasi  dengan  baik  akan  di  tempuh  melalui  jalur  litigasi  dan kembali ke awal kasus yang disengketakan.

## 3. Factor  factor  yang  menjadi  kendala  dalam  Mediasi  di  Rumah  Sakit  PKU Muhammadiyah Gamping
Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan perkara dengan cara damai. Perkara yang diselesaiakan dengan jalan mediasi diharapkan dapat cepat selesai, terlaksana dengan baik dan tidak banyak mengeluarkan
23 I Made Widyana, 2009, Alternatif Pgnyelesaian Sengketa (ADR) . Jakarta: PT. Fikahati Aneska, hal.145.
biaya. Mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Upaya  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak yang  bersengketa  apabila  mencapai  kesepakatan  maka  hasil  kesepakatan  ini  disebut  sebagai kesepakatan perdamaian.
Mediasi  sebagai  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  nyatanya  tidak  selalu  berjalan mulus,  terdapat  beberapa  kendala  ketika  proses  mediasi  berlangsung.  Pertama,  bahwa  mediasi hanya  dapat  diselenggarakan  secara  efektif  jika  para  pihak  memiliki  kemauan  atau  keinginan untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  konsensus.  Jika  hanya  salah  satu  pihak  saja  memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika terlaksana tidak akan berjalan efektif.
Kedua,  apabila  para  pihak  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  maka  memanfaatkan  proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan  lawan.  Beberapa  sengketa  yag  diselesaikan  secara  mediasi  terkadang  mengalami kendala karena salah satu pihak tidak berkomitmen dalam mengikuti prosedur sehingga proses mediasi menjadi lebih lambat dibanding dengan biasanya.

## E. KESIMPULAN
1. Konsep  hak  kesehatan  merupakan  hak  di  dijamin  oleh  undang-undang  dasar  serta  di laksanakan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  Sakit  dan  Undang-Undang  Nomor  44  tentang  Rumah    sertab  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dibentuk  demi  menjadin  memenuhi kebutuhan  hukum  masayarakat  akan  pelayanan  kesehatan.  Kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang  -  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Perwujudan  hak  asasi  tersebut  kemudian  diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan
2. mediasi dalam sengketa medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping adalah pasien yang  merasa  dirugikan  oleh  tenaga  medis  maupun  pelayanan  yang  diberikan  datang  ke Rumah  Sakit  PKU  Muhammadiyah  Gamping  untuk  menyampaikan  komplain  kepada manajemen Rumah Sakit, kemudian pihak manajemen menunjuk mediator untuk memediasi perkara.  Mediator  selanjutnya  memanggil  pihak  yang  berperkara  dan  melakukan  mediasi.
Mediasi  yang  berhasil  kemudian  akan  dibuatkan  perjanjian  secara  tertulis  yang  akan ditandatangi oleh para pihak dan apabila mediasi tidak berhasil maka sengketa medis tersebut akan diselesaikan melalui jalur litigasi. Proses mediasi sengketa medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping berlangsung selama 7 (tujuh) hari.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi sengketa medis adalah bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  konsensus.  Jika  hanya  salah  satu  pihak  saja  memiliki keinginan  menempuh  mediasi,  sedangkan  pihak  lawannya  tidak  memiliki  keinginan  yang sama, seringkali pihak korban (pasien) keberatan melakukan mediasi.  Kedua, mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar  untuk  memperoleh  informasi  tentang  kelemahan  lawan.  Beberapa  sengketa  yag diselesaikan  secara  mediasi  terkadang  mengalami  kendala  karena  salah  satu  pihak  tidak berkomitmen  dalam  mengikuti  prosedur  sehingga  proses  mediasi  menjadi  lebih  lambat dibanding dengan biasanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Irfan Iqbal Muthahhari, Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika . Prestasi Pustaka, Jakarta 2011, Cetakan 1 Witanto, 2012, Hukum Acara Mediasi . Bandung: Alfabeta, I Made Widyana, 2009, Alternatif Pgnyelesaian Sengketa (ADR) . Jakarta: PT. Fikahati Aneska, Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Bandung: Mandar Maju, Ridwan Syahrani, 2000, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata ,  Bandung: PT. Citra Aditya Baktim. Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ari yunanto dan helmi, Hukum pidana malpraktik medic , Yogyakarta, 2010 Eka  Julianti  Wahjoepramono, Konsekuensi  Hukum  Dalam  Profesi  Medik, Karya  Putra  Darwati,
Bandung, cetakan 1, 2013.
Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Bandung: Mandar Maju, Safitri  Hariyani,  2005, Sengketa  Medik  (Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Dokter  dengan  Pasien ), Jakarta: Diadit Media,
Roni  Sulistyanto  Luhukay,  Hartanto, Urgensi  Penerapan  Local  Lockdown  Guna  Pencegahan  Penyebaran Covid 19 Di Tinjau Dalam Perpektif Negara Kesatuan , Adil Indonesia Jurnal, Volume 2 Nomor 2 Juli 2020, Universitas Ngudi Waluyo
Hj.  Ukilah  Supriyanti,  Hubungan  Hukum  Antara  Pasien  Dengan  Tenaga  Medis  (Dokter)  Dalam Pelayanan Kesehatan, www.jurnal.unigal.ac.id , diakses pada 27 maret  2020..
Safitri  Hariyani,  2005, Sengketa  Medik  (Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Dokter  dengan  Pasien) , Jakarta: Diadit Media, hlm.58.
Wawancara dengan Bapak Eka Budy Santoso, S.Sos, M.Pd. Mediator. www.kebijakankesehatanindonesia.net , diakses pada tanggal 19  maret 2020.
1 Wawancara dengan Bapak Eka Budy Santoso, S.Sos, M.Pd. Mediator pada tanggal 8 maret  2020 .