## FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT DAN CARA MENGATASINYA
Nur Atnan email: nuratnan@telkomuniversity.ac.id

## Abstract
The  negative  effect  of  the  decentralization  policy  implemented  since  2001  is  that  corruption  too become  decentralized,  especially  in  West  Java.  This  article  discusses:  (1)  patterns  of  corruption; (2)probable causes of corruption by government officials; and (3) proposed solution. To do just that, the  author  chose  a  socio  legal  research  approach.  Empirical  data  was  collected  through  in  depth interview.  The main findings are: (1) Corruption in West Java mostly took the form of state budget misappropriation;  (2)  the  major  source  of  corruption  is  abuse  of  power,  money  politics  and  the tendency to misuse loopholes in rules and regulations.  Law enforcement should therefore focus on betterment of regulation, organizational structure and legal culture of the officers.
Keywords: corruption, corruption pattern, law enforcement institutions, and government officials.

## Abstrak
Dampak  negatif  kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  diberlakukan  sejak  2001  adalah  desentralisasi korupsi. Korupsi di daerah, khususnya Jawa Barat tidak terlepas dari persoalan sistem baik sistem pemerintahan/politik maupun sistem hukum. Tulisan ini akan menjelaskan tiga hal, yaitu (1) pola korupsi;  (2)  faktor  penyebab;  dan  (3)  solusi  yang  dapat  ditawarkan.  Tulisan  ini  menggunakan pendekatan socio legal research. Data empirik dikumpulkan melalui in-depth interview .  Temuan utama  penelitian  ini  ialah:  (1)  Mayoritas  korupsi  di  Jawa  Barat  bersumber  dari  penyalahgunaan anggaran Negara; (2) Penyebabnya adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah, politik uang dan pemanfaatan celah dalam regulasi. Penegak hukum, karena itu, harus memfokuskan diri pada pembenahan sektor regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum aparat.
Kata Kunci:
Korupsi, Pola Korupsi, Lembaga Penegak Hukum, dan Pejabat Publik

## Pendahuluan
Dampak  negatif  dari  kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  diberlakukan  sejak tahun  2001  adalah  desentralisasi  korupsi.  Kejahatan  luar  biasa  ini  tidak  hanya marak  di  pusat,  tetapi  juga  menjalar  hingga  ke  daerah.  Modus  korupsinya dilakukan  melalui mark  up belanja,  menjadi  broker  proyek  hingga  manipulasi pejalanan  dinas.  Tindakan  ini  dapat  dilakukan  oleh  pejabat  eksekutif,  legislatif, atau pihak swasta. Bahkan dimungkinkan terjadinya kolaborasi antara tiga unsur tersebut,  misalnya  antara  eksekutif  dan  legislatif,  antara  pihak  swasta  dengan eksekutif dan antara pihak swasta dengan legislatif melalui modus broker proyek.
Objek korupsi di daerah adalah dana APBD. Akhir-akhir ini, korupsi dana APBD di daerah banyak menjerat pejabat eksekutif. Sementara itu untuk pejabat legislatif  masih  sedikit  yang  terungkap.  Hanya  tahun  2009  saja  penegak  hukum banyak mengungkap kasus yang melibatkan legislatif di daerah (ICW, 2009, tren korupsi). Pasca 2009, korupsi banyak di lakukan oleh pejabat eksekutif. Fenomena ini sedikit berbeda dengan pengungkapan korupsi di pusat. Dalam perkembangan terkini, di pusat, kasus korupsi yang dibongkar kebanyakan melibatkan legislatif. Sehingga tidak heran jika hasil survey yang di rilis Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada tahun 2012 menempatkan lembaga DPR (47%) sebagai lembaga terkorup.
Tren korupsi tahun 2010 menunjukkan bahwa dana APBD menjadi sektor utama yang dikorupsi. Hasil penelitian ICW menunjukkan bahwa semester I tahun 2010,  korupsi  di  sektor  ini  menempati  urutan  pertama  dengan  38  kasus.  Pada semester  II  di  tahun  yang  sama,  terjadi  peningkatan  kasus  yakni  44  kasus. Pelakunya di dominasi oleh pejabat eksekutif. Terdapat 21 kasus yang melibatkan kepala  daerah,  70  kasus  yang  melibatkan  kepala  dinas,  dan  sisanya  86  kasus melibatkan  perangkat  lain  seperti  sekda,  asisten,  camat,  dan  perangkat lurah/desa. Hanya pada tahun 2009 tren korupsi banyak mendera anggota DPRD.
Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2011 terhadap laporan keuangan 33  provinsi  di  Indonesia,  telah  terjadi  kerugian  negara  akibat  prilaku  koruptif pejabatnya  sebesar  Rp.  4,1  Triliun.  Temuan  ini  seolah  ingin  membenarkan  hasil penelitian ICW sebelumnya bahwa keuangan daerah menjadi sektor utama yang di korup. Dari laporan audit tersebut, menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup  yakni  ada  sekitar  Rp.  721,5  Miliyar.  Daerah  terkorup  selanjutnya kebanyakan ditempati oleh daerah-daerah yang berada di luar pulau jawa. Untuk pulau jawa sendiri posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat. Sepanjang tahun 2011, diduga ada sekitar Rp. 32,4 Miliyar potensi keuangan daerah yang dikorup.
Tumbuh  suburnya  korupsi  di  daerah  termaksud  di  Jawa  Barat  tidak terlepas dari  persoalan  sistem baik  sistem pemerintahan/politik  maupun  sistem hukum.  Persoalan  sistem  pemerintahan  terkait  dengan  peran  eksekutif  dan
legislatif  daerah  khususnya  dalam  penganggaran  yang  tidak  profesional,  banyak permainan  dan  cenderung  tertutup.  Dari  pola  rekrutmen  anggota  legislatif  pun menjadi persoalan karena adanya kewajiban-kewajiban tidak tertulis yang cukup memberatkan  sehingga  mendorong  mereka  untuk  mencari  tambahan-tambahan lain  ketika  suda  duduk  di  lembaga  legislatif.  Harapan  pada  lembaga  penegak hukum  pun  seolah  sulit  karena  mereka  menghadapi  kendala  tersendiri  dalam mengungkap kasus korupsi yang khusus melibatkan pejabat publik.
Tulisan  ini  akan  membahas  beberapa  hal,  yaitu  (1)  Bagaimana  pola-pola korupsi yang melibatkan pejabat publik di Jawa Barat; (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan korupsi pejabat publik   di Jawa Barat; dan (3) Apa solusinya agar penyelesaian  kasus  korupsi  pejabat  publik  oleh  lembaga  penegak  hukum  bisa lebih efektif di Jawa Barat.
Tulisan  ini  didasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan socio legal research dengan melibatkan narasumber dari  Polda,  Kejati,  Pengadilan  Tipikor,  Tim  Anggaran  Pemda,  Banggar  DPRD, Pengurus Parpol, Akademisi, NGO, dan Media Massa di Wilayah Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan In Depth Interview . Analisis  data  dilakukan  dengan  cara data  reduction , data  display dan conclusion drawing/verification.
Terdapat  tiga  konsep  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan dalam  tulisan  ini.  Konsep-konsep  tersebut  meliputi  Korupsi,  Lembaga  Penegak Hukum, Sistem Hukum dan Penegakkan Hukum.
Dalam perspektif hukum definisi korupsi dapat dilihat dalam Encyclopedia of  Crime  and  Justice,    pengertian corruption menunjuk  pada  kata bribery yang mengandung arti :
“ the act or practice of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs in relation to a public official and derivatively, in private transaction. 1 Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary kata Corruption diartikan sebagai : “ an act  done  with  an  inten  to  give  some  advantage  inconsistence  with
1 Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice , The Free Press, 1983, hlm. 278 dan 119.
official duty and the right of others. The of an offical or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights  of  others. Dalam Blak’s  Law  Dictionary selanjutnya  juga menunjuk pada pengertian bribery atau extortion .
Korupsi  dalam  konteks  politik  dan  hukum,  pada  umumnya  dikaitkan dengan  pejabat  publik,  keuangan  negara  dan  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi  atau  orang  lain.  Menurut  Ulsaner  secara  konseptual  korupsi  amat  sulit untuk dijelaskan. Setiap definisi selalu bermasalah, karena tidak cukup mewakili kerumitan arti kata itu. Dalam penelitian digunakan pengertian korupsi dalam arti luas,  yaitu  penyalahgunaan  kekuasaan  publik    untuk  kepentingan  pribadi. Kekuasan  publik  disini  diartikan  sebagai  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  publik dan  publik  bisa  berarti  masyarakat  ataupun  organisasi-organisasi  yang  ada  di dalamnya. 2
Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi. Menurut G. Jack Bologna  korupsi disebabkan oleh 4 hal (dikenal dengan teori GONE), yaitu :
G = Greek (tamak)
O = Opportunity (kesempatan)
N = Need (dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhannya)
E = Exposure (tindakan bila koruptor ditangkap). 3
Pada awalnya di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga negara yang memiliki kewenangan  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  diantaranya  Kepolisian, Kejaksaan  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasca  reformasi  kemudian dimulai suatu agenda pemberantasan korupsi yang menghasilkan suatu lembaga baru  yakni  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  adanya  satu  cabang  baru dalam pengadilan umum, yakni pengadilan tindak pidana korupsi.
Ada beberapa tujuan hukum yang sering kita dengar di kehidupan sehari- hari,  diantaranya  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat,  memberikan  rasa
2 Reza A.A. Wattimena, Filsafat Anti Korupsi , Kanisius., hlm. 10
3 Hadi Setia Tunggal, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003, Harvarindo, 2006, hlm iii.
keadilan  dan  juga  kepastian  dalam  hukum  itu  sendiri.  Dalam  upaya  mencapai tujuan hukum tersebut, kaidah-kaidah hukum yang ada haruslah tersusun dalam sebuah  sistem.  Sebab  Jika  tidak  maka  tidak  mustahil  atau  akan  mudah  terjadi pertentangan  antar  kaidah  hukum  yang  akan  menyebabkan  keberadaan  hukum menjadi problematis dan tidak fungsional. 4
Lawrence M. Friedman seorang sosiolog hukum, dalam teori sistem hukum yang  ia  kemukakan,  sebagai  suatu  tatanan  sistem,  hukum  terdiri  atas  tiga subsistem,  diantaranya  sebagai  berikut 5 .  Pertama  adalah legal  substance (substansi  hukum),  yakni  keseluruhan  aturan-aturan,  kaidah-kaidah  atau  asas- asas hukum yang biasa disebut sebagai tata-hukum. 6 Dalam hal korupsi, terdapat beberapa  aturan  hukum  yang  berkaitan  seperti  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  Undang-Undang  no.  30    tahun    2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya.
Kedua adalah legal structure (struktur hukum), yakni unsur penggerak atau pelaksana  dari  hukum  itu  sendiri,  didalamnya  terdiri  dari  organisasi-organisasi, lembaga-lembaga  termasuk  pejabat-pejabatnya.  Dalam  konteks  korupsi  yakni lembaga-lembaga  seperti  pemerintah  (eksekutif),  legislatif  dan  yudikatif  dengan aparatnya  para  birokrat,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kepolisian,  Kejaksaan dan pengadilan termasuk pula para advokat. Ketiga adalah legal culture (budaya hukum), yakni berkaitan dengan pikiran dan kekuatan sosial mengenai bagaimana hukum  itu  digunakan  atau  disalahgunakan  baik  oleh  para  struktur  hukum
4 B. Arief Sidharta, 2011, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan penemuan hukum , dalam “ Negara  Hukum  yang  Berkeadilan”  Kumpulan  Tulisan  dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  Bagir Manan, S.H., M.CL., PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 8
5 Baca  lebih  lanjut  dalam  Lawrenca  M.  Friedman,  1975, The  legal  system:  a  social  science perspective , Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14
6 B. Arief Sidharta, 2011, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan penemuan hukum , dalam “ Negara  Hukum  yang  Berkeadilan”  Kumpulan  Tulisan  dalam  Rangka  Purnabakti  Prof.  Dr.  Bagir Manan, S.H., M.CL., PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 8
maupun  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  suatu  sistem  hukum  yang  baik,  maka ketiga komponen tersebut haruslah dikembangkan secara simultan dan integral. 7
Digunakannya  konsep  negara  hukum  di  Indonesia  yang  termaktub  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berkonsekuensi terhadap keharusan untuk  menegakkan  hukum.  Bagir  Manan  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi  perasaan  hukum,  kepuasan  hukum dan  kebutuhan  atau  keadilan hukum  masyarakat. 8 sehingga  jika  suatu  negara  hukum  memiliki  kualitas  yang buruk  dalam  penegakan  hukum  tentu  akan  menimbulkan  gejolak-gejolak  di masyarakat  karena  tidak  tercapainya  tujuan  hukum  seperti  ketertiban  dan keadilan.
Sehingga  dapat  disimpulkan  dari  perspektif  yang  sempit,  upaya  yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi termasuk kedalam upaya penegakan hukum. Namun perlu digarisbawahi  bahwa  upaya  penegakkan  hukum  sebaiknya  tidak  hanya  upaya untuk  menegakkan  peraturan  formal  yang  tertulis  saja,  namun  juga  melibatkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

## Pola-pola Korupsi yang Melibatkan Pejabat Publik di Jawa Barat
Mengacu  pada  UU  No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001,  pada dasarnya  terdapat  30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi.  Dari  30  bentuk/jenis tersebut, terbagi dalam 7 kelompok besar, yaitu (1) perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaa; dan (7)  gratifikasi.  Berikut  jumlah  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  dan melibatkan pejabat publik berdasarkan kategorisasi kelompok perbuatan korupsi:
7 Patrialis  Akbar,  2010, Peran  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Menciptakan Supremasi Hukum, Jurnal Sekretariat Negara no. 15, hlm. 19
8 Dikutip dari Rahayu prasetianingsih, negara hukum dan penegakan hukum dalam “ Negara Hukum yang Berkeadilan” Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., PSKN FH UNPAD, Bandung, hlm. 553
Grafik 1.  Klasifikasi Kelompok Kasus Korupsi Pejabat Publik yang Terjadi di Jawa Barat Januari 2013 s.d. Agustus 2013
Sumber: Diolah oleh Penulis
Berdasarkan  grafik  diatas,  terdapat  tiga  tipe  perbuatan  korupsi  di  Jawa Barat,  yaitu  (1)  Perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  negara;  (2)  Suap- menyuap;  dan  (3)  Pemerasan.  Dari  tiga  tipe  tersebut,  yang  jumlahnya  sangat signifikan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Jika diurai lebih spesifik, ada beberapa modus korupsi yang terjadi di Jawa Barat.  Modus  korupsi  bisa  berlainan  tergantung  pejabat  publik  yang  terlibat korupsi.  Menurut  Andi  Hamzah,  modus  korupsi  adalah  cara-cara  pelaku melakukan perbuatan korupsi. 9 Hampir semua pejabat pernah terlibat korupsi di Jawa barat, mulai dari gubernur, anggota DPRD provinsi, bupati/walikota, anggota DPRD kabupaten, birokrat hingga kepala desa.

## Modus Korupsi Level Gubernur/Bupati/Walikota
Sedikitnya  terdapat  sembilan  modus  korupsi  yang  bisa  dilakukan  oleh gubernur dalam posisinya sebagai kepala daerah. Pertama, korupsi melalui APBD. Kedua,  kemungkinan  kolusi  antara  penguasa  dan  pengusaha  terutama  di  bidang dunia  usaha.  Ketiga,  pengadaan  barang  yang  sering  terjadi mark-up .  Keempat, penerimaan  pajak  yang  sering  tidak  masuk  ke  khas  negara.  Kelima,  pendaftaran
9 Muhtar Haboddin dan Fatur Rahman, Gurita Korupsi Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara (2013).
pegawai  pemerintah  dengan  pungutan  yang  tidak  semestinya.  Keenam, pengurusan  izin  apapun.  Ketujuh,  pemanfaatan  bantuan  dan  program  lembaga lain. Kedelapan, melakukan kegiatan fiktif atau meminta bagian dari bantuan yang diterima masyarakat. Kesembilan, menggelapkan bantuan yang diterima. 10
Dari sembilan modus tersebut, modus korupsi yang pernah terjadi di Jawa Barat  yang  menimpa  mantan  Gubernur  adalah  mark-up  dana  proyek.  Hal  ini terjadi pada Danny Setiawan yang suda divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor  pada  tahun  2009.  Kasusnya  berupa  Korupsi  pengadaan  mobil  pemadam kebakaran, ambulans, dan stoomwalls.
Sementara  itu,  modus  korupsi  yang  pernah  menimpa  bupati/walikota adalah suap dan korupsi dana APBD. Modus suap pernah dilakukan oleh Mochtar Muhammad, mantan walikota Bekasi yang menyuap anggota DPRD senilai Rp. 1,6 miliar,  suap  piala  Adipura  Rp.  500  juta  serta  suap  BPK  senilai  Rp.  400  juta. Sedangkan  modus  korupsi  dana  APBD  pernah  dilakukan  oleh  Eep  Hidayat (mantan  Bupati  Subang)  berupa  korupsi  biaya  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) senilai Rp. 14 miliar.
Korupsi  dana  APBD  juga  pernah  dilakukan  oleh  Mochtar  Muhammad (mantan walikota Bekasi) berupa penyalahgunaan uang makan minum senilai Rp. 639 juta. Sedangkan wakil walikota Bogor pernah diproses karena modus korupsi yang  sama  yakni  korupsi  dana  APBD  tahun  2004  untuk  penunjang  kegiatan anggota senilai 6,026 miliar. Dalam perkembangan peradilan, Achmad Ru’yat pada akhirnya divonis bebas oleh MA.
Modus  lain  yang  pernah  menimpa  walikota  dilingkup  Jawa  Barat  adalah modus korupsi dana Bansos. Lebih teknis yang dilakukan berupa penyalahgunaan dana  publik  untuk  kepentingan  organisasi  tertentu.  Kasus  ini  menimpa  mantan walikota  Bandung,  Dada  Rosada.  Dalam  perkembangan  peradilan,  banyak organisasi  fiktif  yang  menerima  dana  Bansos.  Sejauh  ini,  kasus  ini  awalnya ditangani oleh kejaksaan namun diambil alih oleh KPK karena hakim tipikor yang
menangani kasus ini justru terkena suap. Hingga laporan ini dibuat, Dada Rosada sudah menjadi tersangka dan proses hukumnya masih berjalan.

## Modus Korupsi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dari hasil study PUKAT UGM, modus korupsi di DPRD terjadi pada semua lini  fungsi  yang  melekat  padanya.  Terdapat  tiga  fungsi  atau  kewenangan  DPRD, yaitu  fungsi  legislatif,  fungsi  pengawasan  dan  fungsi  anggaran.  Disetiap  level fungsi, terdapat beberapa modus korupsi.
Dari data yang ada, modus korupsi di level fungsi legislatif sejauh ini belum terjadi  di  Jawa  Barat.  Sedikitnya  ada  tiga  modus  dalam  level  ini,  yaitu komersialisasi pasal, studi banding, dan pengesahan peraturan daerah. Dalam tiga tahun terakhir, belum ada kasus terkait dengan tiga modus ini.
Anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat banyak yang  terlibat  dalam  kasus  korupsi  dana  bansos.  Beberapa  anggota  DPRD  yang terbelit korupsi dana Bansos meliputi beberapa anggota DPRD Kabupaten Garut, Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Subang,  dan  Kabupaten  Cianjur.  Korupsi  dana Bansos masuk dalam kategori modus permainan penggunaan dana-dana bantuan. Dalam  studi  PUKAT,  modus  tersebut  dilakukan  saat  DPRD  menjalankan  fungsi pengawasan.  Korupsi  ini  dilakukan  dengan  cara  menggiring  eksekutif  agar memilih organisasi tertentu untuk mendapatkan dana Bansos. Ketiga dana turun, anggota DPRD mendapatkan fee.
Modus  lain  yang  terjadi  adalah  saat  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hal  ini terjadi pada anggota DPRD Kota Cirebon. Kasusnya berupa penyelewengan dana belanja  barang  dan  jasa  senilai  Rp.  4,9  miliar  dalam  APBD  Kota  Cirebon  2004. Selain itu, terdapat modus berupa korupsi dana bencana alam. Kasus ini terjadi di Kabupaten Garut. Ada dua anggota DPRD yang terlibat, yaitu Rajab Prilyadi Syam dan  Agus  Ridwan.  Dana  bencana  yang  dikorup  adalah  dana  bencana  di  tahun anggaran 2007.

## Modus Korupsi di Birokrasi
Birokrarasi  dijalankan  oleh  birokrat  yang  merupakan  aparat  yang membantu  kepala  daerah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Terdapat sedikitnya lima modus korupsi di level ini, yaitu (1) suap; (2) manipulasi tender atau  kontrak;  (3)  pembuatan  surat  perjalanan  fiktif;  (4) mark-up pengadaan barang; dan (5) melakukan pembukuan yang tidak benar. 11
Dalam  tiga  tahun  terakhir,  sedikitnya  terdapat  tiga  modus  korupsi  yang terjadi  dalam  birokrasi  di  Jawa  Barat.  Berdasarkan  analisis  data  kasus  korupsi yang  ada,  modus  tersebut  meliputi  suap, mark-up ,  dan  pembukuan  yang  tidak benar.  Modus  suap  salah  satunya  terjadi  pada  kasus  bansos  yang  melibatkan mantan  walikota  bandung  Dada  Rosada.  Pemberi  suap  adalah  staf/pegawai pemerintah kota bandung.
Modus mark-up terjadi  pada  beberapa  kasus,  misalnya  pada  proyek pengadaan  Unit  Pengelola  Sampah  (UPS)  di  kota  Depok.  Kasus  ini  melibatkan pegawai dinas pasar, koperasi dan UKM Kota Depok dan menimbulkan kerugian negera  sebesar  Rp.  170  juta.  Selain  itu,  terdapat  pula  kasus  proyek  pengadaan peralatan  multi  media  di  Kota  Bekasi.  Kasus  ini  melibatkan  kepala  dinas  sosial Kota Bekasi.
Modus  terakhir  adalah  pembukuan  yang  tidak  benar.  Hal  ini  terjadi  di beberapa daerah di Jawa Barat. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Cianjur dalam kasus  korupsi  dana  operasional  makanan  dan  minum  sebesar  Rp  7,5  miliar. Pejabat yang terlibat adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman  dan Kepala Sub  Bagian  Rumah  Tangga  Kabupaten  Cianjur.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di Kabupaten  Ciamis  yaitu  kasus  korupsi  bantuan  dari  provinsi  Jawa  Barat  kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Ciamis senilai Rp. 3 miliar.

## Korupsi Pejabat Publik dan Faktor-Faktor Penyebabnya di Jawa Barat
Kondisi terkini terkait dengan isu korupsi adalah aktor yang terlibat makin bervariasi  dan  modus  korupsinya  makin  canggih.  Tidak  hanya  terjadi  dalam konteks  nasional,  tetapi  di  daerah  mengalami  hal  yang  sama  tidak  terkecuali  di Jawa  Barat.  Pelakunya  bukan  saja  pejabat  eksekutif  dan  legislatif,  tetapi  juga judikatif.
Provinsi  Jawa  Barat  menjadi  salah  satu  provinsi  terbesar  di  Indonesia. Tidak  hanya  jumlah  penduduknya  yang  besar,  tetapi  APBD  nya  pun  terbilang besar.  Pada  tahun  2010,  APBD  Jawa  Barat  sebesar  9,56  Triliun.  Di  tahun selanjutnya, 2010 besaran APBD mengalami peningkatan 3,81% sehingga menjadi 9,837 Triliun. Pada tahun 2012 APBD Jawa Barat melonjak naik hingga mencapai 14,626 Triliun. 12
Grafik 2. Tren Kenaikan APBD Jawa Barat 2010, 2011, dan 2012 (dalam Triliun)

## Sumber : Diolah oleh Penulis
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  APBD  merupakan  sumber  utama yang menjadi sasaran para pejabat di daerah untuk di korupsi. Hal ini diperkuat oleh  pantauan  ICW  pada  tahun  2011,  dimana  sektor  keuangan  daerah  menjadi sektor  terawan  untuk  dikorup.  Objeknya  tidak  lain  adalah  APBD.  Makin  besar dana  APBD  nya,  maka  besar  peluang  dana  yang  akan  di  korup.  Terkait  dengan korupsi  di  Jawa  Barat,  laporan  masyarakat  untuk  masalah  ini  cukup  besar.  Data
12 bisnis.news.viva.co.id, (diakses tanggal 16/9/2013)
yang terekam di institusi KPK bahwa sejak tahun 2002 hingga Juli 2005 terdapat sekitar 331 laporan korupsi di Jawa Barat atau 5,7 % dari total laporan korupsi di seluruh Indonesia 13 .
Kondisi  terkini,  per  Agustus  tahun  2013,  sedikitnya  terdapat 14 109  kasus tindak  pidana  korupsi  yang  diproses  oleh  Polda  Jawa  Barat  (akumulasi  semua kasus di seluruh Polres di Jawa Barat). Dari 109 kasus tersebut, hanya 41 kasus yang  P21.  Pada  tahun  2012,  kasus  korupsi  yang  sampai  P21  dan  ditangani  di Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  (Pengadilan  Tipikor  Bandung)  sebanyak  43  kasus. Sementara itu, untuk tahun 2011 jumlah kasus yang sampai tahap P21 sebanyak 52 kasus. 15
Tabel 1. Tabel  Jumlah  Kasus  Korupsi  yang  Sampai  P21  di  Jawa  Barat  Tahun 2011, 2012, dan 2013 No. Tahun Jumlah Kasus P21 1. 2011 53 2. 2012 43 3. Per Agustus 2013 41 Sumber : Diolah oleh Penulis
Dari  data  di  atas,  tren  kasus  korupsi  yang  ditangani  dari  tahun  ke  tahun tidak  terlalu  jauh  berbeda  jika  dilihat  dari  sisi  jumlah.  Bahkan  cenderung mengalami  penurunan.  Namun  jika  dilihat  dari  potensi  kerugian  negara  yang ditimbulkan  akibat  kasus  korupsi  di  Jawa  Barat  cenderung  mengalami peningkatan.  Untuk  tahun  2013,  per  Agustus  kerugian  negara  yang  ditimbulkan adalah Rp. 193.618.897.087,00. Jumlah ini cukup besar di bandingkan tahun 2011
13 www.antikorupsi.org., (diakses tanggal 19/9/2013)
14 Rekapitulasi  data  kasus  korupsi  selama  tahun  2013  yang  ditangani  oleh  jajaran  POLDA  Jawa Barat.
15 Laporan keadaan perkara tipikor tahun 2011 dan 2012 di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
yang  hanya  Rp.  115.817.270.770,00. 16 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  potensi kerugian  negara  akibat  korupsi  di  Jawa  Barat  dari  tahun  ke  tahun  cenderung mengalami peningkatan.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  korupsi  masih  tumbuh  subur  di daerah. Dalam konteks Jawa Barat, faktor-faktor yang relevan yang  menyebabkan mengapa pejabat publik banyak yang terlibat korupsi adalah :

## 1. Pemaknaan  yang  Salah  terhadap  Arti  Penyelenggara  Pemerintahan Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  Menyebabkan  Banyak Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi
Korupsi  pejabat  publik  yang  terjadi  sebelum  tahun  2014  di  Jawa  Barat banyak  dipicu  oleh  pemaknaan  yang  salah  terhadap  UU  Pemerintahan  Daerah. Mengacu  pada  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  secara gamblang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 huruf a, bahwa pemerintahan daerah adalah  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Konsekuensinya,  seperti  dimaksud  dalam  pasal  19  ayat  2,  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tidak  hanya  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai lembaga eksekutif, tetapi juga di jalankan oleh DPRD.
Jika  dimaknai,  hubungan  antara  pemerintah  daerah/kepala  daerah  dan DPRD adalah setara dan bersifat kemitraan. Tidak ada yang lebih tinggi diantara keduanya.  Menurut  J.  Kaloh,  setidak-tidaknya  ada  tiga  bentuk  hubungan  antara pemerintah  daerah  dan  DPRD,  yaitu  (1)  bentuk  komunikasi  dan  tukar  menukar informasi;  (2)  bentuk  kerjasama  atas  beberapa  subjek,  program,  masalah  dan pengembangan regulasi; (3) klarifikasi atas berbagai permasalahan 17 .
Menurut  Sadu  Wasistiono,  ada  beberapa  prinsip  dasar  dalam  hubungan kerja  antara  kepala  daerah  dan  DPRD.  Sekurang-kurangnya  ada  enam  aspek
16 Rekapitulasi data kasus korupsi selama tahun 2013 dan tahun 2011 yang ditangani oleh jajaran POLDA Jawa Barat.
17 J Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. PT Rineka Cipta: Jakarta.
hubungan  antara  kepala  daerah  dan  DPRD  yang  secara  nyata  terjadi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  yaitu  (1)  penyusunan  kebijakan  daerah; (2)  penyusunan  APBD;  (3)  kebijakan  strategis  kepegawaian;  (4)  kebijakan strategis  pengelolaan  barang;  (5)  laporan  keterangan  pertanggungjawaban;  dan (6)  kebijakan  pengawasan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  dan anggaran 18 .
Persoalannya  adalah  banyak  anggota  DPRD  yang  salah  memaknai hubungannya  dengan  pemerintah  daerah/kepala  daerah.  Anggota  DPRD  merasa punya  kewenangan  besar  termaksud  mencampuri  segala  urusan  pemerintahan. Celakanya,  kesalahan  pemaknaan  tersebut  berdampak  pada  korupsi  yang dilakukan  secara  bersama-sama.  Andrinof  A.  Chaniago  menyatakan  bahwa anggota  DPRD  yang  seharusnya  berperan  mengontrol  tindakan  eksekutif  justru berkembang ke arah tindakan pemerasan uang negara secara bersama-sama. 19
Apa  yang  terjadi  di  Jawa  Timur  seperti  yang  diungkap  oleh  Bambang Purwoko,  bahwa  di  daerah  muncul  anekdot  yang  sekaligus  sindiran  terhadap kinerja legislatif dan eksekutif yakni “bagi dua atau bongkar”. Maksudnya ketika legislatif menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif, maka mereka  akan  memaksa  eksekutif  untuk  membagi  rezeki  itu  atau  mengancam eksekutif akan membongkar jika keinginan mereka tidak terpenuhi. 20
Fenomena  di  Jawa  Timur  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa yang terjadi di Jawa Barat. Seperti yang terlihat pada tabel 4.1.2. tentang Pejabat Legislatif yang Terlibat Kasus Korupsi di Jawa Barat, jumlah anggota DPRD yang terlibat  korupsi  cukup  besar.  Dari  data  yang  ada,  kejadian  yang  sangat  parah terjadi di Kota Bogor yakni terdapat sebanyak 34 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi. Mereka terlibat kasus korupsi APBD dengan total kerugian negara sebesar 6,8 miliar. 21
18 Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung, 2009.
19 Supra, catatan no. 9
20 Id
21 Harian Pikiran Rakyat, edisi 4 Januari 2010.
Tumbuh  suburnya  perilaku  koruptif  di  kalangan  anggota  DPRD  di  Jawa Barat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kompleksitas pola pengambilan kebijakan  publik  yang  di  dalamnya  memberi  peluang  bagi  manipulasi  dan penyelewengan, termaksud misalnya dalam kasus masuknya agenda-agenda dari luar yang sering bertentangan dengan misi daerah.
Menurut  Budi  Budiman 22 proses  jual  beli  agenda  dari  luar  atau  proyek yang akan masuk dalam APBD terjadi jika proyek itu akan dilakukan di beberapa tempat. Misalnya ada beberapa daerah yang akan membangun stadion olah raga, sementara  yang  akan  di  danai  oleh  APBD  hanya  satu.  Maka  akan  ada  kompetisi antara  daerah.  Ketika  terjadi  kompetisi,  maka  anggota  DPRD  bisa  bermain  di wilayah  ini  dan  dengan  komitmen  tertentu  akan  membantu  menggolkan  daerah mana yang akan mendapatkan proyek itu. Dalam konteks ini, suap bisa terjadi.
Kebutuhan  partai  politik  untuk  mendanai  pemilu  juga  menjadi  pemicu maraknya korupsi di lingkaran DPRD. Seperti yang diungkap oleh Budi Budiman, bahwa  dalam  sebulan  saja  mereka  bisa  menyetor  hingga  10  juta.  Gaji  anggota DPRD  untuk  level  provinsi  bisa  mencapai  30  juta.  Belum  lagi  biaya-biaya  ketika bertemu  konstituen.  Ada  beberapa  konstituen  yang  menyodorkan  proposal bantuan  dana.  Tuntutan  biaya politik  tinggi  seperti  ini  yang  mendorong  para anggota kreatif mencari sumber pendanaan lainnya. Persoalan kemudian muncul ketika usaha kreatif itu dilakukan melalui korupsi. Apalagi konsentrasi kekuasaan sangat kuat pada lembaga DPRD dalam ikut menentukan politik anggaran.

## 2. Biaya Politik Tinggi di Jawa Barat
Kompetisi dalam pilkada atau pun pemilu di daerah menuntut cost politik yang  cukup  besar.  Untuk  menjadi  anggota  DPRD  sedikitnya  memerlukan  dana minimal kurang lebih Rp. 600 juta, bahkan bisa mencapai Rp. 6 miliar. Sementara untuk  menjadi  kepala  daerah  semisal  gubernur,  bupati  atau  walikota  dana  yang diperlukan lebih besar lagi. Sedikitnya minimal Rp. 40 miliar yang harus disiapkan jika ingin ikut kompetisi. Nilai dana tersebut biasanya digunakan untuk membayar
22 Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat
konsultan politik. Paling tidak tarif senilai Rp. 40 miliar, patokan dana dari LSI jika ingin menggunakan jasanya. Untuk bupati atau walikota minimal Rp. 20 miliar.
Fenomena cost politik  yang  besar  mendorong  banyak  kepala  daerah  dan anggota DPRD yang terdorong untuk korupsi pasca dia menjabat. Hal ini banyak terjadi  pada  mereka  yang  tidak  memiliki  penyandang  dana  untuk  kegiatan politiknya.  Akibatnya  salah  satu  cara  pintas  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan korupsi  dana  APBD.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Budi  Budiman,  bahwa  salah satu pemicu maraknya korupsi termasuk di Jawa Barat adalah politik biaya tinggi.
Biaya politik yang tinggi sebagai pemicu korupsi terjadi dalam kasus yang menimpa  mantan  Walikota  Bekasi,  Mochtar  Muhammad  dan  mantan  Bupati Subang,  Eep  Hidayat.  Biaya  politik  yang  dibutuhkan  di  dua  daerah  dalam konstelasi Pilkada  minimal  Rp. 40  Miliar.  Dana  tersebut  tidak  sebanding  dengan penghasilan  yang  mereka  terima  selama  masa  jabatannya.  Sebagai  contoh penghasilan  Walikota  Bekasi  perbulan  adalah  Rp.112.827.550,00 23 .  Selama  lima tahun  menjabat,  Walikota  Bekasi  hanya  mampu  mengumpulkan  Rp  6,7  Miliar. Masih sangat jauh dibanding biaya politik yang dibutuhkan, sehingga tidak heran jika mantan Walikota Bekasi melakukan korupsi uang makan minum dan korupsi lainnya.
Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  pada  mantan  Bupati  Subang.  Dilihat  dari penghasilan,  sudah  pasti  bahwa  penghasilan  Walikota  Bekasi  lebih  besar  dari penghasilan  Bupati  Subang.  Penghasilan  Bupati  Subang  di  bawah  Rp.  6,7  Miliar. Sementara  untuk  maju  sebagai  calon  Bupati cost nya  sekitar  40  Miliar. Ketidakseimbangan ini memicu korupsi, sehingga tidak heran jika mantan Bupati Subang,  Eep  Hidayat  terlibat  korupsi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  senilai  Rp.  14 Miliar.
Penyebab  lain  biaya  politik  tinggi  adalah  pola  rekrutmen  pejabat  politik oleh  partai  politik  yang  masih  mengedepankan  uang.  Hal  itu  terjadi  baik rekrutmen  calon  kepala  daerah  atau  pun  calon  legislatif.  Sistem  yang  berlaku
23 APBD Kota Bekasi Tahun 2012
selama  ini  adalah  untuk  mendapatkan  rekomendasi  pencalonan  dari  partai biasanya  harus  menyetor  sejumlah  uang  dulu.  Budiman  Sujatmiko 24 , mengungkapkan  bahwa  rekrutmen  politik  yang  salah  dan  tidak  transparan cenderung  mengakibatkan  semakin  suburnya  tindak  pidana  korupsi,  seperti dalam  pemilihan  kepala  daerah  atau  anggota  legislatif.  Misalnya  untuk mendapatkan rekomendasi, dia membayar berapa miliar entah itu untuk menjadi kepala daerah maupun untuk menjadi anggota legislatif. 25
Karena pola rekrutmen yang salah, maka melahirkan pejabat politik yang salah. Resiko terbesar dari pola rekrutmen seperti ini adalah melahirkan pejabat politik korup. Mereka cenderung berfikir bagaimana mengembalikan modal besar yang suda terbuang. Akibatnya muncul upaya-upaya kreatif untuk menggerogoti dana  APBD.  Bukannya  konsentrasi  mengurus  rakyat,  yang  ada  adalah  sibuk memikirkan  proyek  mana  yang  bisa  disunat.  Tidak  hanya  sekedar  untuk mengembalikan  modal,  tetapi  untuk  investasi  politik  jangka  panjang  agar  bisa maju kembali untuk periode selanjutnya.

## 3. Banyaknya  Celah  dalam  Regulasi  yang  Bisa  Dipakai  untuk Menyimpangkan Anggaran
Celah  regulasi  yang  biasa  dimanfaatkan  untuk  korupsi  adalah  adanya peraturan  perundang-undangan  tentang  pelaksanaan  APBD  yang  membenarkan penunjukan  langsung  tanpa  tender.  Hal  ini  memberi  ruang  pada  korupsi  dalam implementasi program. Seperti yang diungkap oleh Agus 26 bahwa  di Jawa Barat, peluang  korupsi  banyak  terjadi  di  tataran  implementasi  program.  Menurutnya dalam tahap perencanaan APBD jarang terjadi korupsi.
Penunjukan langsung proyek berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sektor  ini  paling  banyak  menjadi  lahan  korupsi  di  daerah  termaksud  di  Jawa Barat. Hasil penelitian litbang Kompas menyebutkan bahwa dalam rentang 2004-
24 Anggota DPR dari PDIP
25 Kompas, edisi 6 September 2013
26 Anggota Tim Anggaran Pemerintah Jawa Barat
2011,  modus  korupsi  paling  tinggi  adalah  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa. Sedikitnya  terdapat  96  modus,  sedangkan  peringkat  selanjutnya  adalah penyuapan  82  modus,  penyalagunaan  anggaran  35  modus,  pungutan  12  modus, dan perizinan 10 modus. 27
Sebagian  besar  dana  APBD  digunakan  untuk  pelayanan  publik,  sehingga tidak  heran  banyak  anggaran  yang  tersedot  melalui  pengadaan  barang  dan  jasa. Pelayanan publik salah satunya nyata dalam pengadaan barang dan jasa. Di Jawa Barat  sendiri,  korupsi  banyak  terjadi  dalam  pola  ini.  Spesifikasi  yang  sering muncul  dalam  modus  ini  adalah  mark  up  dana  proyek.  Kasus  yang  cukup menghebohkan  adalah  yang  menimpa  Dany  Setiawan,  mantan  gubernur  jawa barat  dalam  kasus  pengadaan  mobil  pemadam  kebakaran  di  lingkungan pemerintah Jawa Barat.
Kasus  lain  adalah  yang  menimpa  Suryana  yang  pernah  menjadi  anggota DPRD Kota Cirebon. Karena ada mekanisme penunjukkan langsung dengan aturan yang tidak ketat, Suryana terjerat kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai Rp. 4,9 Miliar dalam APBD Kota Cirebon Tahun 2004.

## Solusi Agar Penyelesaian Kasus Korupsi Terutama yang Melibatkan Pejabat Publik Bisa Lebih Efektif
Untuk  mengurai  solusi  berdasarkan  temuan-temuan  terkait  dengan korupsi  dan  kinerja  lembaga  penegak  hukum  dalam  pemberantasan  korupsi  di Jawa barat, maka secara umum beberapa cara untuk memaksimalkan agar peran lembaga penegak hukum bisa lebih efektif dalam memberantas korupsi, yaitu:

## 1. Diperlukan  Regulasi  terkait  Sistem  Anggaran  Penyelidikan  dan Penyidikan dengan Model At Cost
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  penyelesaian  kasus  korupsi  membutuhkan kerja ekstra dari lembaga penegak hukum dalam pengumpulan bukti-bukti. Agar
27 Kompas, 18 April 2012
para  penyidik  baik  di  kepolisian  dan  kejaksaan  bisa  lebih  maksimal  maka mestinya mereka diberi kebebasan penuh termaksud dukungan anggaran penuh. Dengan dukungan anggaran yang memadai, maka ruang gerak para penyidik bisa lebih  luas.  Para  penyidik  bisa  melakukan  berbagai  cara  untuk  mengumpulkan bukti-bukti agar sebuah kasus bisa terungkap.
Fakta  yang  terjadi  terkadang  penyidik  malas-malasan  mengumpulkan bukti  karena  anggaran  penyidikannya  minim.  Hal  ini  terjadi  karena  jatah penyidikan sudah dibatasi berdasarkan jumlah kasus. Akibatnya jika jumlah kasus yang ditangani melebihi dari jatah, maka anggarannya harus dicari terlebih dahulu kira-kira akan diambilkan dari sumber apa. Untuk mengatasi hal ini, maka sistem anggaran et  cost menjadi  penting.  Para  penyidik  bisa  melakukan  aktivitas pencarian bukti-bukti dengan anggaran berapapun dan diakhir bisa di reimburse . Dengan  demikian  penyidik  perkara  korupsi  bisa  lebih  leluasa  tanpa  dibatasi karena ketiadaan anggaran.

## 2. Perbaikan  Regulasi  tentang  Undang-undang  Kejaksaan  untuk
Mewujudkan Independensi Kejaksaan
terutama dalam
Pemberantasan Korupsi termaksud Korupsi di Daerah
Aturan tentang kejaksaan bisa ditemukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun  2004.  Dalam  regulasi  tersebut,  sesungguhnya  kejaksaan  kurang  memiliki independensi  karena  disatu  sisi  kejaksaan  menjalankan  fungsi  yudikatif,  namun disisi lain Jaksa tertinggi dalam hal ini Jaksa Agung diangkat oleh presiden tanpa melalui  mekanisme  di  DPR.  Akibatnya  Jaksa  Agung  menjadi  bawahan  presiden dan konsekuensinya harus tunduk dan patuh pada presiden.
Masalah  yang  muncul  dengan  situasi  seperti  ini  adalah  jika  ada  kepala daerah  atau  pejabat  publik  lain  di  daerah  yang  terkena  kasus  korupsi  maka intervensi  politik  bisa  saja  terjadi.  Ruang  untuk  itu  sangat  mungkin  dilakukan karena  doktrin  di  kejaksaan  bahwa  jaksa  itu  satu.  Mekanisme  penyidikan  kasus pun  melalui  izin  hingga  ke  level  paling  atas.  Proses  penyelidikan  satu  kasus
korupsi  bisa  saja  dihentikan  jika  kepala  daerah  atau  pejabat  publik  lain  yang terindikasi  korupsi  memiliki  backing  politik  dari  atas  atau  misalnya  dari  partai politik yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.
Dalam  kaitan  dengan  hal  ini,  Romli  Atmasasmita  mengemukakan  bahwa kemandirian kejaksaan tidak terkepas dari fungsi, wewenang, dan tugas kejaksaan di  satu  sisi  dan  landasan  hukum  organisasi  kejaksaan  di  sisi  lain  sebagai  bagian dari eksekutif. Peran ganda ini sangat resisten terhadap upaya mencapai keadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini sangat tergantung pada sikap dan tekad politik pemerintah.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap  aturan  tentang organisasi kejaksaan.

## 3. Membentuk  Unit  Khusus  Tipikor  yang  Terpisah  dari  Direktorat Reskrim di Lembaga Kepolisian
Selama  ini  tipikor  berada  di  bawah  Direktorat  Reserse  dan  Kriminal. Tipikor  menjadi  salah  satu  unit  khusus  yang  mekanisme  kerjanya  masih dikoordinasikan  oleh  Kepala  Bagian  Reserse  dan  Kriminal.  Disetiap  tingkatan kepolisian kondisinya seperti itu baik di Mabes Polri, Polda maupun Polres. Posisi tipikor  sebagai  unit  dirasa  kurang  maksimal  dalam  penanganan  kasus  korupsi. Kendala  panjangnya  koordinasi  dan  berjenjangnya  instruksi  pada  saat pelaksanaan tugas menjadi kendala efektivitas kerjanya. Oleh karena itu muncul wacana menjadikan unit tipikor sebagai direktorat khusus yang langsung berada di bawah Kapolri, Kapolda dan atau Kapolres.
Wacana tersebut penting untuk ditindaklanjuti. Di Polda Jawa Barat sendiri wacana  tersebut  begitu  kuat  untuk  dilaksanakan.  Pertimbangannya  adalah pengusutan  kasus  korupsi  akan  lebih  maksimal  karena  tentunya  dengan  berdiri sebagai satu direktorat sendiri, maka personilnya akan lebih diperhatikan dari sisi jumlah dan tentunya kualitas orang-oramngnya pun bisa jadi prioritas.
4. Pengadilan  Tipikor  Di  Tingkat  Provinsi  di  Perbanyak  Misalnya terdapat  Dalam  Beberapa  Area  dan  Tidak  Terpusat  di  Satu  Tempat Saja
Seperti diungkap oleh Sri Kuncoro 28 , bahwa banyak jaksa yang menangani kasus  korupsi  di  wilayah  hukum  Jawa  Barat  mengalami  kendala  teknis  dalam proses  peradilan.  Kendala  teknis  tersebut  banyak  dialami  oleh  jaksa-jaksa  yang berada jauh dari Kota Bandung. Pengadilan Tipikor di Provinsi Jawa Barat hanya ada  satu  dan  berlokasi  di  Kota  Bandung.  Akibatnya  semua  kasus  korupsi menumpuk di satu pengadilan tipikor saja.
Dampak  yang  paling  langsung  dirasakan  oleh  Jaksa  yang  cukup  jauh  dari Kota  Bandung  yang  menangani  perkara  korupsi  adalah  efektivitas  waktu  dan tenaga.  Dari  sisi  waktu  cukup  memakan  waktu  karena  perjalanan  yang  cukup panjang  ketika  proses  perkara.  Dari  sisi  tenaga  cukup  menguras  tenaga  dan berdampak pada konsentrasi jaksa saat berperkara di pengadilan.
Dampak  lain  adalah  dirasakan  oleh  para  hakim.  Jumlah  hakim  tipikor  di Kota Bandung hanya 14 orang. Jumlah ini dirasa kurang jika dibandingkan dengan kasus yang masuk. Hal ini berdampak pada kualitas putusan. Para hakim bekerja di  bawah  tekanan  waktu.  Jumlah  kasus  yang  banyak  sangat  mempengaruhi kondisi psikologis para hakim. Di satu sisi mereka dituntut untuk memperhatikan kualitas putusan namun di sisi lain mereka punya target berapa jumlah kasus yang harus  diselesaikan  dalam  periode  tertentu.  Oleh  karena  itu  agar  penyelesaian kasus korupsi bisa lebih maksimal perlu dibuat beberapa peradilan tipikor dalam satu provinsi.

## 5. Memaksimalkan  Peran  Lembaga  Penegak  Hukum  dengan  cara perbaikan legal culture
Solusi  yang  bisa  dilakukan  dengan  prespektif  ini  adalah  perubahan  cara berfikir  para  aparat  penegak  hukum  dalam  memandang  profesi  mereka.  Hal  ini
28 Koordinator Jaksa Tipikor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
akan berpengaruh pada kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi. Pola pikir yang  harus  dibangun  adalah  bahwa  profesi  penegak  hukum  merupakan  profesi mulia dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Profesi penegak hukum bukan profesi untuk memperkaya diri. Paradigma yang harus dibangun adalah menjadi aparat penegak hukum sebagai pengabdian.
Pola pikir yang benar dari aparat penegak hukum dapat menghindari suap sehingga mereka bisa bekerja secara profesional. Masyarakat juga punya peranan dalam  hal  ini,  dimana  kesadaran  masyarakat  harus  terbangun  untuk  tidak mengembangkan  budaya  suap.  Masyarakat  justru  dituntut  sebagai  kontrol  atas perilaku  aparat  penegak  hukum  yang  melenceng,  dan  bukan  sebagai  penggoda jika  berperkara  dengan  mengiming-imingi  uang  kepada  aparat  supaya  kasusnya dimenangkan.

## Penutup
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Korupsi yang terjadi di Jawa Barat mayoritas dalam bentuk Kerugian Keuangan Negara dan modus korupsinya meliputi:
a) Modus  korupsi  di  level  Kepala  Daerah  meliputi mark-up proyek,  suap, korupsi dana APBD, dan korupsi dana bansos;
b) Modus  korupsi  di  level  anggota  DPRD  meliputi  korupsi  dana  bansos, korupsi dana APBD, dan korupsi dana bencana alam;
c) Modus korupsi di level birokrasi meliputi suap, mark-up, dan pembukuan yang tidak benar.
2. Kasus korupsi di Jawa Barat yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemaknaan  yang  salah  terhadap  makna  pemerintahan  daerah,  biaya  politik tinggi, dan pemanfaatan celah dalam regulasi.
3. Untuk  mendorong  agar  kinerja  lembaga  penegak  hukum  di  Jawa  Barat  bisa lebih efektif dalam penanganan kasus korupsi maka dapat dilakukan perbaikan
dalam  tiga  sektor,  yaitu  sektor  regulasi,  sektor  struktur  kelembagaan,  dan sektor budaya hukum aparat.
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa saran, yaitu:
1. Departemen Keuangan harus menerapan sistem anggaran at cost dalam proses penyelidikan dan penyidikan di lembaga kepolisian dan kejaksaan;
2. DPR  melakukan  revisi  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang kejaksaan  yakni  lembaga  kejaksaan  posisinya  harus  lebih  kuat  sebagai lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif;
3. Kepolisian membuat Regulasi agar Jika terjadi Kasus Korupsi yang Melibatkan Kepala  Daerah  atau  Pejabat  Tinggi  lain  Di  Daerah  maka  Penyidikan  Kasus Tersebut Ditangani oleh Tingkatan Kepolisian yang Lebih Tinggi;
4. Kepolisian  membentuk  Unit  Khusus  Tipikor  yang  Terpisah  dari  Direktorat Reskrim;
5. Mahkamah  Agung  memperbanyak  Pengadilan  Tipikor  Di  Tingkat  Provinsi minimal dua.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku: Friedman,  Lawrenca  M.  1975. The  legal  system:  a  social  science  perspective .  New York: Russel Sage Foundation
Haboddin, Muhtar dan Rahman, Fathur. 2013. Gurita Korupsi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
Kadish, Sanford H. 1983. Encyclopedia of Crime and Justice . The Free Press, 1983 Wattimena, Reza A.A. 2012. Filsafat Anti Korupsi . Yogyakarta: Kanisius
Kumpulan Makalah: Akbar,  Patrialis.  2010. Peran  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Menciptakan Supremasi Hukum. Jurnal Sekretariat Negara Prasetianingsih,  Rahayu. Negara  hukum  dan  penegakan  hukum dalam  “ Negara Hukum yang Berkeadilan” Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., PSKN FH UNPAD, Bandung
Sidharta, B. Arief. 2011. Asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan penemuan hukum ,  dalam  “ Negara  Hukum  yang  Berkeadilan”  Kumpulan  Tulisan  dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., PSKN FH UNPAD
Undang-Undang: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi, 2003
Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Media Cetak dan Online: www.antikorupsi.org., diakses tanggal 19 September 2013