licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Abid Zamzami 1 , Shohib Muslim 2 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 Universitas Islam Malang, abid_zamzami@unisma.ac.id Politeknik Negeri Malang, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Indonesia  is  a  rule  of  law  country,  which  means  that  all  government administration actions must be based on law. One of the elements of a rule of law according to Friedrich Julius Stahl is the existence of Administrative Justice (PTUN) as a means of control over government actions as well as a medium for society to seek justice if the government's actions suffer losses. The existence of the State Administrative Court is a form of legal protection for the public for all legal actions carried out by the government so that it is in line with the provisions stipulated in statutory regulations and prevents the  public  from  being  exposed  to  arbitrary  actions  carried  out  by  the Government.  The  enactment  of  Law  Number  30  of  2014  concerning Government  Administration  has  expanded  the  authority  of  the  State Administrative  Court  in  examining  administrative  decisions.  With  this extension, it is not my decision that can be used as an object of dispute, but positive fictitious decisions can also be used as an object of dispute.
Manuscript History:
Received: 2023-02-22
Accepted: 2023-09-10
Corresponding Author: Abid Zamzami, abid_zamzami@unisma.ac.id
Keywords : State Administrative Court; Decision; legal protection
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum
Kepada  Masyarakat.  Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum, 6(3).

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dan ditegaskan di dalam pasal  1  ayat  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 perubahan ketiga dijelaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara Hukum” Hal ini berarti merupakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.
Negara  Hukum  ( rechtsstaat )  yang  dimaksud  oleh  Friedrich  Julius  Stahl,  menolak paham  monarki  absolut  dan  menghendaki  bentuk  Negara  menurut  hukum,  yang mengandung empat unsur yakni pertama , pengakuan hak-hak dasar manusia. K edua, adanya pembagian kekuasaan ( scheiding van macht ). Ketiga, pemerintahan yang didasarkan pada
peraturan  perundang-undangan  ( wetmatigheid  van  het  bestuur ).  Dan keempat ,    adanya peradilan administrasi. 1
Kemudian di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kemudian dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum”. 2 Pasca  amandemen  Undang-Undang  dasar  1945  yang  keempat hukum menjadi landasan atau dasar utama dalam bernegara, 3 Kedudukan hukum berada diatas kekuasaan. Secara Filosofis Yuridis, sebagaimana yang tertulis di dalam Pembukaan UUD  1945  bahwa  hukum  harus  melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia.  Arti  Nya hukum  harus  mampu  melindungi  segenap  masyarakat  untuk  mendapatkan  persamaan kedudukan,  persamaan  hak  dan  persamaan  kewajiban  tanpa  adanya  diskriminasi khususnya  dalam  hubungan  antara  masyarakat  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara.
Plato dalam bukunya Nomoi berpendapat bahwa Negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada Hukum yang baik, kemudian pendapat ini diperjelas oleh  Aristoteles  bahwa  negara  yang  baik  adalah  negara  yang  penyelenggaraannya diperintah  oleh  konstitusi  dan  berkedaulatan  Hukum.  Disini  artinya  bahwa  suatu  negara Hukum adalah dimana setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku ( wetmatigheid van bestuur ). 4
Apabila kita berkaca kepada salah satu unsur negara hukum rechtsstaat, dimana salah satunya  adalah  adanya  peradilan  administrasi,  maka  Keberadaan  peradilan  administrasi dilatarbelakangi  dari  adanya  asas  bahwa  tindakan  atau  terselenggaranya  pemerintahan harus  didasarkan  pada  hukum  yang  berlaku. 5 Maka  di  Indonesia  tujuan  dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan menghindari masyarakat untuk tidak  terkena  perbuatan  sewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah.  Disinilah peran  kekuasaan  kehakiman  di  suatu  negara  tersebut  menjadi  faktor  penting  bagaimana negara  hukum  itu  bekerja,  keberadaan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  juga  menjadi penentu baik dan buruknya suatu negara Hukum. 6
Peradilan Tata Usaha Negara yang kita tahu merupakan salah satu lembaga Yudikatif yang  memiliki  kewenangan  menjalankan  Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  yang  telah diatur  di  dalam  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  kekuasaan  kehakiman  dalam  pasal  18 disebutkan  bahwa  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Maka, peradilan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pilar kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang penting dan strategis sesuai dimaksudkan yang tertulis dalam konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan
1 Paulus Effendi Lotulung, (2013), Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta, Salemba Humanika, h.
7.
2 Undang – Undang Dasar 1945.
3 Muten  Nuna  Dkk,  (2020), kewenangan  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Terhadap  Putusan Pemberhentian tidak dengan hormat, Universitas Of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, Oktober 2020, h. 107.
4 Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan , Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.
5 Ibid.
6 Putera Astomo, juni (2014), Peran Peradilan Administrasi dalam sistem Negara Hukum Indonesia, jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, h. 44.
menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara Pemerintah dengan Masyarakat. 7
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang  diundangkan  pada  Tanggal  17  Oktober  2014  membawa  perubahan  yang  signifikan terhadap  kewenangan  PTUN.  Dari  ketentuan  yang  tersebar  dalam  pasal-  pasalnya, kewenangan PTUN diperluas. Perluasan kewenangan tersebut terkait dengan diperluasnya makna  keputusan  yang  menjadi  objek  sengketa  di  PTUN  serta  penambahan  kewenangan baru  berupa  kewenangan  mengadili  tindakan  pemerintahan,  kewenangan  pengujian  ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, kewenangan memutus permohonan atas keputusan fiktif  positif,  serta  adanya  pengalihan  kewenangan  memutus  perkara  pasca  upaya administratif  yang  sebelumnya  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Tingkat  Pertama.  Hal  ini tentunya  membuka  ruang  yang  lebih  besar  bagi  pencari  keadilan  untuk  mengajukan perkara-perkara  yang  dihadapi  sehubungan  dengan  adanya  tindakan  pemerintahan  yang dianggap merugikan, sekaligus dapat meningkatkan eksistensi PTUN sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap tindak  pejabat  pemerintahan  sekaligus  pengawasan  terhadap  tindakan-tindakan  pejabat pemerintahan yang merugikan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  saya  sampaikan  diatas,  maka  yang  menjadi rumusan  masalahnya  adalah  Apa  saja  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif
kewenangan  atau  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  PTUN  dalam  menyelesaikan  suatu sengketa  tata  usaha  negara  ada  dua  yakni  kompetensi  absolut  dan  kompetensi  relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang sesuai dengan objek, materi atau pokok sengketa. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara berdasarkan pada tempat/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada objek sengketa berada. Atau  dengan  kata  lain,  kompetensi  relatif  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pengadilan dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya (yurisdiksi) yang dimilikinya. 8
Berbicara masalah objek, materi atau pokok sengketa, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  PTUN  yang  menjadi  obyek  sengketa  dalam  PTUN  ialah keputusan tata usaha negara ( Beschikking ) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN dalam hal  ini  perbuatan  yang  bersifat  formil.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN memiliki unsur:
1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. Tindakan hukum tata usaha negara
4. Konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum.
Sedangkan KTUN menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  menyatakan  bahwa  Keputusan  Administrasi  Pemerintahan disebut  juga  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  Keputusan  Administrasi  Negara yang  selanjutnya  disebut  Keputusan  adalah  suatu  ketetapan  tertulis  yang  dibuat  dan
7 Paulus Effendi Lotulung, (2013), Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta, Salemba Humanika, h.9.
8 S. F. Marbun, (2003), Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty, h. 59.
dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  rangka  pelaksanaan penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan.  Unsur  dari  pasal  1  angka  7  Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut ialah:
1. Ketetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  pengertian  tentang  KTUN  yang  telah  diuraikan  di  atas maka pengertian KTUN menurut pasal 1 angka 9 UU PTUN lebih sempit pemaknaannya dari pada  KTUN  yang  dimaksud  oleh  pasal  1  angka  7  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan.  Kemudian  dalam  pasal  87  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan dijelaskan  bahwa  dengan  berlakunya  undang-undang  ini,  KTUN  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai berikut:
1. Penetapan secara tertulis yang didalam juga mencakup tindakan faktual
2. Keputusan  yang  ditetapkan  oleh  badan  dan/atau  pejabat  tata  usaha  negara  di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
4. Bersifat final dalam arti lebih luas
5. Keputusan yang memiliki potensi dapat menimbulkan akibat hukum dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
Saat disahkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kompetensi absolut yang dimiliki oleh PTUN tidak lagi hanya terbatas mengadili keputusan tata usaha negara saja namun juga diberikan kewenangan dalam pasal 87 UU N0. 30 Tahun 2014  Tentang  Administrasi  pemerintahan  untuk  mengadili  penetapan  tertulis  yang  juga mencakup  tindakan  nyata  yang  dilakukan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara  di  lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, perkara-perkara lain yang berkaitan  dengan  administrasi  negara  dalam  hal  apabila  keputusan  atau  tindakan pemerintah tersebut berlaku bagi masyarakat, adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penerimaan keputusan fiktif positif. 9
Dengan adanya perluasan kompetensi absolut PTUN ini berdampak pada jumlah kasus yang diajukan oleh masyarakat ke PTUN juga akan semakin banyak. Hal ini justru menambah kekhawatiran masyarakat terhadap PTUN akan adanya tekanan, intervensi, dan ikut campur tangannya dari pihak yang diluar PTUN. Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan ketidaksetaraan kedudukan antara masyarakat dan pemerintah justru akan berakibat ketidak  netralan  PTUN  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  diajukan  dan  melahirkan putusan yang tidak adil bagi masyarakat yang posisinya rentan dan lemah. 10
Kemudian  apabila  berbicara  masalah  kompetensi  relatif  ditentukan  pada  batas wilayah dimana obyek sengketa terjadi. Dalam hal ini, PTUN dapat mengadili suatu perkara yang diajukan apabila salah satu pihak berada di dalam wilayah hukum yang dimiliki PTUN sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :
Ayat  (1)  pengadilan  Tata  usaha  Negara  berkedudukan  di  ibukota Kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Ayat (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
9 Ridwa, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 25 Mei 2018, h. 343.
10 Francisca  Romana  Harijiyatni  dan  Suswoto, Implikasi  Undang-Undang  No  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 4, Vol. 24 Oktober 2017, h. 605.
Adapun yang menjadi kompetensi PTUN dalam hal ini kedudukan/domisili para pihak yang  bersengketa  (penggugat  dan  tergugat)  diatur  dalam  pasal  54  Undang-Undang  No  5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan:
(1) Gugatan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  diajukan  kepada  pengadilan  yang  berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
(2) Apabila  tergugat  lebih  dari  satu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
(3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
(4) Dalam  hal-hal  tertentu  sesuai  dengan  sifat  sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah,  gugatan  dapat  diajukan kepada  Pengadilan  yang  berwenang  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman penggugat.
(5) Apabila  penggugat  dan  tergugat  berkedudukan  atau  berada  diluar  negeri,  gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.
Dengan  demikian  gugatan  dapat  diajukan  ke  PTUN  dalam  ketentuan  sebagaimana diatas  maka  harus  berdasarkan  pada  dimana  tempat  Tergugat  berada  Sedangkan  yang sifatnya  eksepsional  di  PTUN  di  tempat  Penggugat  diatur  melalui  peraturan  pemerintah. Akan  tetapi  sampai  pada  hari  ini  peraturan  tersebut  belum  ada. 11 Pada  pasal  5  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang mengatur tentang kekuasaan hakim di lingkungan PTUN yaitu sebagai berikut:
(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
(2) Kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berpuncak  pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara Tertinggi.
Sedangkan di pasal 6 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  PTUN  yang  mengatur  tempat  kedudukan pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  berkedudukan  di  ibu  kota  provinsi,  daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Walaupun UU mengamanatkan agar membentuk PTUN disetiap ibu kota kabupaten serta PTTUN dibentuk di setiap ibu kota Provinsi, akan tetapi keberadaan PTUN justru hanya baru  bisa  dibentuk  di  ibu  kota  provinsi  yang  wilayah  hukumnya  adalah  wilayah  hukum provinsi yang bersangkutan. Sedangkan untuk PTTUN dibentuk beberapa provinsi, seperti PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Jakarta dan lain-lain. 12

## Obyek Dan Subyek
Berbicara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang bagaimana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa “ Orang
11 Achmad H Hasibuan, Op.cit.
12 Yuslim, (2015), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Padang: Penerbit SINAR GRAFIKA, h. 22.
atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi ”. Dan  ayat  (2)  menjelaskan  tentang  alasan-alasan  yang  dapat  digunakan  dalam  gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam  penjelasan  pasal  53  ayat  (1)  terdapat  kalimat  “yang  merasa  kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN” dan jika dihubungkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN  tentang  pengertian  KTUN  terdapat  kalimat  “penetapan  tertulis  dan  menimbulkan akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata”  ,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  hanya  orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  kepentingannya “terdampak oleh akibat hukum” atas dikeluarkannya KTUN tersebut dan karenanya yang bersangkutan dirugikan maka dibolehkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
Selanjutnya,  apabila  berbicara  masalah  subyek  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara maka  yang  menjadu  subyek  adalah    seseorang  atau  badan  hukum  perdata.  Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  memiliki  kewenangan  melaksanakan  urusan  Pemerintahan  dapat menjadi pihak Tergugat dalam sengketa TUN yakni sebagai berikut:
1. Instansi resmi yang dijalankan oleh pemerintah yang berada dibawah presiden sebagai kepala eksekutif.
2. Lembaga-lembaga yang mencangkup kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan-badan hukum privat yang didirikan dalam rangka tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
4. Instansi-instansi  yang  dalam  pelaksanaannya  melakukan  kerja  sama  anatara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas pemerintahan. 13
Dan yang menjadi subyek pihak penggugat dalam sengketa TUN diatur melalui pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN“ seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  keputusan  TUN  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis kepada pengadilan yang berwenang ”.

## Keputusan Tata Usaha Negara
Obyek  sengketa  TUN  adalah  suatu  keputusan  TUN  yang  tertulis,  keputusan  TUN. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “ keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisikan  tindakan  hukum  TUN  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, serta bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  atau  Badan  hukum  perdata ”.  Penetapan  tertulis  tersebut  dimaknai  sebagai  isi bukan kepada bentuk formalnya. Karena hanya untuk memudahkan dalam segi pembuktian selama hal itu dikelurkan oleh badan atau Pejabat TUN, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. 14
13 A.  Siti  Soetami,  (2005), Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Bandung  :  Penerbit  PT  Refika Aditama, h. 5.
14 Ibid, h. 7.
Adapun pengecualian keputusan yang tertulis yang diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut:
(1) Apabila  Badan  atau  Pejabat  TUN  tidak  mengeluarkan  keputusan  sedangkan  hal  itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut juga dimaknai sebagai keputusan TUN.
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktunya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
Pada  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak  ditentukan  tentang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan  keputusan  penolakan. 15 Adapun  keputusan  TUN  yang  tidak  termasuk pengertian keputusan menurut UU no. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN disebutkan dalam pasal 2, yaitu:
a. Keputusan TUN yang merupakan tindakan hukum perdata.
b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
c. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan.
d. Keputusan TUN berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan lain yang bersifat hukum pidana.
e. Keputusan  TUN  yang  dikeluarkan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
f. Keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
Dalam  pasal  49  UU  No.  5  Tahun  1986  PTUN  juga  mengatur  bahwa  PTUN  tidak berwenang memeriksa dan memutus keputusan TUN yang dikeluarkan:
a. Dalam waktu perang, keadaan yang bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang dapat membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dalam  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Syarat-Syarat Keputusan Yang Dapat Dijadikan Obyek Sengketa
Ada  dua  syarat  keputusan  bisa  dikatakan  sah  yakni  memenuhi  syarat  materiil  dan formil. Syarat formil berkaitan dengan tata cara suatu keputusan dibuat sampai dikeluarkan. Sedangkan  syarat  materiil  adalah  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah dan juga berkaitan dengan isi suatu keputusan yang dikeluarkan:
1. Syarat formil keputusan :
a. Tata cara suatu keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keduanya merupakan batu uji yang akan digunakan sebagai sah atau tidaknya keputusan tersebut.
b. Bentuk keputusan. Bentuk suatu keputusan tidak menjadi syarat mutlak karena memo bahkan nota dinas atau undangan juga dianggap sebagai keputusan.
c. Pemberitahuan keputusan. Keputusan yang dikeluarkan harus diberikan kepada pihak yang dituju agar bisa diketahui dan dilaksanakan.
2. Syarat materiil keputusan:
15 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
a. Pemerintah  yang  membuat  keputusan  harus  didasarkan  pada  kewenangan. Apabila  suatu  keputusan  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  tidak  berwenang  maka keputusan itu batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
b. Dalam  melakukan  tindakan  hukum  pemerintah  harus  dilengkapi  dengan  dasar hukum yang jelas.
c. Keputusan itu harus berbentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan baik secara lisan maupun tulisan.
d. Isi  dan  tujuan  keputusan  itu  harus  berdasarkan  isi  dan  tujuan  yang  hendak dicapai. 16
Sedangkan dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang merupakan syarat sahnya suatu keputusan yakni:
a. Dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
b. Dibuat dengan sesuai tata cara yang diatur; dan
c. Isi keputusan harus sesuai dengan objek keputusan.
Jadi keputusan sah apabila sesuai dengan yang diatur dalam pasal 52 ayat (2) UU No 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang  menyatakan  suatu  keputusan dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang PTUN yang digunakan dalam gugatan yakni “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ”. Maka oleh karena itu suatu keputusan pemerintah dianggap sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## PENUTUP
Lahirnya  Undang-Undang  No  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan, khusus  berkaitan  dengan  keputusan  yang  dapat  dijadikan  sebegai  obyek  sengketa  telah mengalami perluasan yaitu keputusan fiktif positif dapat dijadikan sebagai obyek sengketa. Dalam  pengertian  keputusan  tata  usaha  negara  dalam  UU  tersebut  juga  diperluas pemaknaanya. Perluasan ini diharapkan agar pemerintah lebih serius dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A. Siti Soetami, (2005), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung : Penerbit PT Refika Aditama, h. 5.
Ade Kosasih, John Kennedy, Imam Mahdi, (2017), Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal  Konstruksi  Baru  Hukum  Administrasi  Pasca  Terbitnya  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan, Bengkulu:  Penerbit Vanda, h. 83-85.
Paulus  Effendi  Lotulung,  (2013),  Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Kekuasaan,  Jakarta, Salemba Humanika, h. 7.
16 Ade  Kosasih,  John  Kennedy,  Imam  Mahdi,  (2017), Dinamika  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bengkulu: Penerbit Vanda, h. 83-85.
S. F. Marbun, (2003), Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty, h. 59.
Tedi  Sudrajat  dan  Endra  Wijaya,  (2020), Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan Pemerintahan , Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.
Yuslim,  (2015), Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Padang:  Penerbit  SINAR GRAFIKA, h. 22.
JURNAL : Francisca  Romana  Harijiyatni  dan  Suswoto, Implikasi  Undang-Undang  No  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 4, Vol. 24 Oktober 2017, h. 605.
Muten Nuna Dkk, (2020), kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian tidak dengan hormat, Universitas Of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, Oktober 2020, h. 107.
Putera  Astomo,  juni  (2014), Peran  Peradilan  Administrasi  dalam  sistem  Negara  Hukum Indonesia, jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, h. 44.
Ridwa, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 25 Mei 2018, h. 343.