## STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK NELAYAN SEBAGAI KELEMBAGAAN PENGELOLA WADUK DI PERAIRAN WADUK WADAS LINTANG, KABUPATEN WONOSOBO
Oleh 1
2 Fatriyandi Nur Priyatna  dan Kunto Purnomo

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari kelembagaan lokal yang ada di Waduk Wadas Lintang dan peluang serta upaya pengembangannya menjadi kelembagaan pengelola waduk. Penelitian dilakukan di empat desa di Kecamatan Wadas Lintang, Waduk Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah  pada  bulan  Agustus  -  Oktober  tahun  2006.  Pemilihan  ini  didasari  pertimbangan  mengenai konsentrasi nelayan, sifat kelembagaan nelayan yang sudah ada dan aksesibilitas lokasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan studi kasus intrinsik, yaitu penetapan tujuan penelitian dilakukan berdasarkan ketertarikan suatu fenomena kelembagaan nelayan di perairan waduk. Data primer yang  dikumpulkan  terkait  dengan  kelembagaan  lokal  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  status pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dan pengumpulan data menggunakan  teknik  wawancara  mendalam,  diskusi  kelompok  dan  pengamatan.  Analisis  data menggunakan pendekatan model interaksi dengan alat analisis data berupa pendekatan kelembagaan dan prinsip-prinsip  co-management.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kelembagaan  yang  ada  adalah kelembagaan  formal  dan  kelembagaan  informal  dan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  faktor penerimaan anggota terhadap keberadaan dan fungsi kelembagaan lokal serta tingkat partisipasi anggota yang  lebih  tinggi  pada  kelembagaan  formal.  Pilihan  strategi  fasilitasi  dapat  diterapkan  oleh  pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan kelompok nelayan dengan melalui tahapan pembentukan dan penyusunan kelembagaan; penguatan; dan pengembangan kelompok nelayan menggunakan pendekatan partisipasi dan “ learning process ” dalam semua proses pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Waduk Wadas Lintang, Kelembagaan Lokal, Kelompok Nelayan, Strategi Fasilitasi
Abstract : Strategy for Local Fisheries Local Institution Development as Reservoir Management Authority  at  the  Wadas  Lintang  Reservoir  of  Wonosobo  District.  By  Fatriyandi  Nur Priyatna and Kunto Purnomo
The objectives of this research were to study local institution at the Wadas Lintang reservoir and its opportunity to be promoted as a reservoir management authority. The research was conducted in August to October  2006  using  qualitative  and  intrinsic  case  study  at  four  villages  of  Wadas  Lintang  Sub  District, Wonosobo  District,  Central  Java  Province  considering  fishers  concentration  sites,  current  local  fishers institution and also sites' accessibility. Primary data were mostly related to current local fishers institution and resource  utilization  perception  which  were  collected  using  in  depth  interview,  group  discussion  and observation  from  informants  which  were  selected  using  purposive  technique.  Data  were  analyzed descriptively  using  interaction  model  technique  with  institutional  theory  and  co-management  principles. Results indicated that there were formal and informal local institution which is significantly influenced to the members' acceptance of institution existence and roles and also the level of member's participation which is higher  at  formal  institution.  Facilitating  strategy  could  be  chosen  by  local  government  as  fishers  local institution development strategy following the stage of initiating, developing and empowering local institution with participation and learning process approach on each stages.
Key words :  Wadas Lintang Reservoir, Local Institution, Fishers Institution, Facilitating Strategy
1 Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP-DKP. Jl. KS TUBUN Petamburan VI Slipi Jakarta 10260. Telp. (021) 53650162
2 Peneliti Pada Loka Riset Pemacuan Stock Ikan, Pusat Riset Perikanan Tangkap, BRKP-DKP
PENDAHULUAN
Dengan demikian, sebenarnya terdapat hubungan  yang  erat  antara  konsep Rezim  pemerintahan  yang  memiliki desentralisasi  dengan  konsep  pengelolaan semangat  desentralisasi  diamanatkan  dalam sumberdaya  berbasis co-management .  Jika UU  No  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi dilihat  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam Daerah yang dalam perjalanannya mengalami i m p l e m e n t a s i c o - m a n a g e m e n t p a d a penyempurnaan-penyempurnaan  hingga pengelolaan  sumberdaya  perikanan  maka akhirnya  dikeluarkan  UU  No  32  Tahun  2004 searah  dengan  semangat  dari  desentralisasi tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi y a i t u   m e n c i p t a k a n   d e m o k r a s i   d a n dapat  diartikan  sebagai  pendelegasian pemberdayaan  masyarakat.  Sementara  itu, kewenangan dan tanggungjawab atas fungsi- laporan  USAID  pada  tahun  1983  (Uphoff, fungsi  publik  dari  pemerintah  pusat  kepada 1986),  menyebutkan  bahwa  kelembagaan daerah  atau  lembaga  pemerintah  semi- publik yang efektif merupakan hal yang sangat independen  atau  juga  kepada  swasta  dan esensial  bagi  suatu  negara  dan  mampu lembaga  masyarakat  (Cohen  and  Peterson, memberikan  solusi  mandiri  bagi  banyak 1999;  Rondinelli,  1999;  Smith,  1985  dalam m a s a l a h   y a n g   m u n c u l   d a l a m   s u a t u Satria  and  Matsida,  2004).  Dengan p e m b a n g u n a n .   L e b i h   l a n j u t   U p h o f f d i k e l u a r k a n n y a   p a y u n g   h u k u m   a t a s menyebutkan  bahwa  pembangunan  dan d e s e n t r a l i s a s i ,   m a k a   d i m u n g k i n k a n p e n g e m b a n g a n   k e l e m b a g a a n   d a p a t pemerintah daerah beserta masyarakat untuk dipandang  sebagai  suatu  jenis  investasi mengoptimalkan  sumberdaya  yang  ada jangka panjang dan harus memberikan porsi sebagai  sebuah  bagian  dari  strategi yang  seimbang  bagi  pengembangan pembangunan berkelanjutan.
kelembagaan lokal. Penelitian yang dilakukan
Salah  satu  wacana  yang  berkembang dalam tulisan ini bertujuan untuk mempelajari terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kelembagaan lokal yang ada di Waduk Wadas sumberdaya  perikanan  yang  selaras  dengan L i n t a n g   d a n   p e l u a n g   s e r t a   u p a y a pembangunan  berkelanjutan  adalah  konsep pengembangannya  menjadi  kelembagaan co-management .  Secara  sederhana, co- pengelola waduk. management merupakan  sebuah  konsep pengelolaan  sumberdaya  yang  dilakukan METODE secara  bersama-sama  antara  pemerintah dengan  masyarakat  (Pomeroy  and  Berkes, Metode Penelitian 1997; Jentoft et al , 1998). Konsep pengelolaan
Metodologi  yang  digunakan  dalam
secara bersama-sama antara pemerintah dan penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu masyarakat  dalam  arti  yang  berbeda  juga melibatkan  interpretasi  dan  juga  pendekatan mensyaratkan  adanya  pembagian  atau naturalistik  terhadap  subjek  penelitian,  serta pendelegasian  kewenangan  dari  otoritas tidak  jarang  menggunakan  berbagai  metode tertinggi  kepada  masyarakat  (Jentoft et  al , atau  pendekatan  pada  satu  fokus  kajian 1998). Dalam hal ini salah satu tujuan dari co- (Denzin  and  Lincoln,  1994).  Sementara  itu, management termasuk  di  dalamnya  adalah studi kasus digunakan untuk membatasi fokus menciptakan  keikutsertaan  yang  jauh  lebih dan subjek penelitian pada hal-hal atau kasus besar  bagi  masyarakat  dalam  proses yang  terkait  dengan  kelembagaan  nelayan. p e n g e l o l a a n   s u m b e r d a y a   p e r i k a n a n , Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Stake  (1994) kemandirian  kelembagaan  lokal  dan  juga bahwa  studi  kasus  bukanlah  sebuah  pilihan peran  serta  aktif  dalam  proses  pengambilan metodologi  penelitian,  namun  hanya  sebuah keputusan  terkait  kebijakan  pembangunan pilihan  untuk  meneliti  objek  atau  subjek perikanan (Pomeroy and Berkes, 1997).
penelitian.  Studi  kasus  yang  digunakan
bersifat  studi  kasus  intrinsik,  yaitu  didorong masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan oleh suatu ketertarikan pada suatu fenomena sumberdaya  perairan.  Sementara  data tertentu  dan  bukan  sebagai  upaya  untuk sekunder yang digunakan dalam penelitian ini membangun  suatu  teori,  walaupun  tidak adalah laporan-laporan statistik perikanan dari d i b a t a s i   u n t u k   s a m a   s e k a l i   t i d a k Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten diperkenankan  membangun  suatu  teori Wonosobo  serta  hasil-hasil  penelitian  yang (Stake,  1994).  Hal  yang  mendasari dilakukan  oleh  PRPT    terkait  dengan penggunaan  studi  kasus  intrinsik  adalah pemanfaatan perairan. adanya  keinginan  untuk  mempelajari  dan mengeksplorasi  fenomena  kelembagaan M e t o d e   P e m i l i h a n   I n f o r m a n   d a n nelayan yang ada di lokasi penelitian berikut Pengumpulan Data
peluang pengembangannya. Pemilihan  informan  dilakukan  secara disengaja bagi informan-informan kunci yaitu Lokasi dan Waktu Penelitian
ketua  kelompok  nelayan  dan  atau  pengurus,
Penelitian  dilakukan  pada  empat  desa anggota  kelompok  nelayan  dan  petugas di Kecamatan Wadas Lintang, Waduk Wadas penyuluhan.  Sementara  pengumpulan  data Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa primer  dilakukan  melalui  dua  teknik,  yaitu Tengah pada Bulan Agustus   Oktober Tahun t e k n i k   w a w a n c a r a   m e n d a l a m   d a n 2006.  Keempat  desa  tersebut  adalah  Desa p e n g a m a t a n .   Wa w a n c a r a   m e n d a l a m Wadas  Lintang,  Sumberrejo,  Elorejo  dan dilakukan  dengan  menggunakan  cara  dan K a l i g o w o n g .   K e e m p a t   d e s a   d i p i l i h suasana  yang  berbeda  bagi  setiap  informan berdasarkan hasil analisis data sekunder yaitu disesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan yang ada. Kondisi dan keterbatasan tersebut sebelumnya  dan  diskusi  dengan  Dinas meliputi ketersediaan waktu, tempat dan alat Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten bantu  pengumpulan  data.  Informan  adalah Wonosobo.  Selain  itu,  pertimbangan o r a n g - o r a n g   y a n g   d i a n g g a p   b a n y a k pemilihan  empat  desa  juga  melihat  dari mengetahui  dan  terlibat  langsung  dalam konsentrasi  nelayan  yang  lebih  banyak permasalahan atau kasus yang ada di lokasi tersebar  di  keempat  desa  tersebut,  sifat penelitian. Pengumpulan data di Desa Wadas kelembagaan  nelayan  baik  formal  dalam Lintang  dan  Kali  Gowong  juga  dilakukan bentuk  unit  koperasi  dan  non-formal  dalam dengan teknik diskusi oleh kelompok.
bentuk  kelompok  nelayan  yang  sudah  ada serta aksesibilitas lokasi. Kerangka  Pendekatan  Studi  dan  Metode Analisis Data Sumber Data Kelembagaan lokal dan keterkaitannya Data  primer  didapatkan  dari  para dengan  pola  pengelolaan  dan  pemanfaatan informan  yang  terdiri  dari  petugas  Dinas sumberdaya  perikanan  merupakan  elemen Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten kunci di dalam upaya-upaya memberdayakan Wonosobo  dan  masyarakat  nelayan.  Data masyarakat  untuk  mengelola  secara primer  yang  dikumpulkan  terkait  dengan bertanggungjawab  sumberdaya  yang  ada kelembagaan  lokal  yang  ada  di  masyarakat, sesuai  dengan  semangat  desentralisasi. seperti  sejarah,  inisiasi  dan  tujuan Terkait  dengan  tujuan  penelitian  yang p e m b e n t u k a n ,   f u n g s i   d a n   p e r a n mempelajari kelembagaan lokal di masyarakat kelembagaan.  Data  terkait  persepsi nelayan  perairan  waduk  dan  upaya-upaya masyarakat  terhadap  status  pemanfaatan pengembangannya,  maka  hal-hal  seperti sumberdaya  perikanan  juga  dikumpulkan faktor dan tujuan pembentukan kelembagaan u n t u k   m e l i h a t   s e j a u h m a n a   p e r s e p s i lokal,  representasi  keanggotaan,  tingkat
penerimaan  anggota,  tingkat  partisipasi mendapatkan  gambaran  status  dan  peranan anggota  dalam  pengambilan  keputusan, kelembagaan  lokal  dalam  kehidupan fungsi kelembagaan lokal sebagai parameter pemanfaatan  sumberdaya  perikanan. yang  diamati.  Sementara  itu,  Uphoff  (1986), K e m u d i a n   t e r k a i t   p i l i h a n   s t r a t e g i menyebutkan  bahwa  terdapat  tiga  strategi p e n g e m b a n g a n   k e l e m b a g a a n   o l e h yang  berbeda  yang  mampu  dijalankan  oleh pemerintah  akan  dianalisis  menggunakan pemerintah  terkait  dengan  peranan  yang pendekatan yang dikembangkan oleh Uphoff dijalankannya.  Ketiga  pilihan  strategi  ini (1986), yaitu pilihan strategi promosi, fasilitasi mewakili  tingkatan  yang  berbeda  dari dan  asistensi.  Analisis  pengembangan keterlibatan “pihak luar” dalam permasalahan kelembagaan  didasarkan  pada  kondisi  dan kelembagaan  lokal  (kelompok),  serta  juga status kelembagaan lokal yang ada dan pilihan
mewakili dari tingkat dan pola hubungan yang strategi yang diperoleh. dikembangkan.  Namun  demikian,  Uphoff (1986) memberikan penekanan bahwa pilihan strategi  yang  akan  digunakan  sangat bergantung kepada potensi kelembagaan apa yang  telah  ada  dan  asal  insiasi  perubahan yang  mungkin  terjadi.  Pendekatan  “ learning process ” merupakan pendekatan yang efektif dalam  upaya  pengembangan  kelembagaan lokal di masyarakat.
A n a l i s i s   d a t a   m e n g g u n a k a n pendekatan model interaksi, yaitu melibatkan tiga  sub  proses  kegiatan  yang  saling  terkait yaitu  reduksi  data,  penampilan  data  dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Gambar 1 ) .   A n a l i s i s   d a t a   d i m u l a i   d e n g a n mengidentifikasi kelembagaan lokal yang ada d i   l o k a s i   p e n e l i t i a n   y a n g   b e r t u j u a n

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kelembagaan Lokal Nelayan di Perairan Waduk Wadas Lintang
Kelembagaan  yang  ada  di  Waduk Wadas  Lintang,  secara  umum  dapat d i k e l o m p o k k a n   m e n j a d i   d u a ,   y a i t u kelembagaan  formal  dan  kelembagaan informal.    Pengelompokkan  ini  didasarkan pada  perbedaan  status  perkembangan kelompok  yang  telah  berbadan  hukum  dan tidak. Perbedaan status ini memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  berjalannya kelembagaan  tersebut.  Pada  kelembagaan kelompok  nelayan  yang  formal,  anggota merasa  sangat  memiliki  kelembagaan
Gambar 1.  Skema Analisis Data : Model InteraksiMiles and Huberman, 1994) Figure 1. Schematic Analytical Data : An Interaction Model (Miles and Huberman, 1994)
Pengumpulan
Data/ Data Collection Penampilan Data / Data Display Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan / Conclusion Drawing and Verifying Reduksi Data-Analisis
Data/ Data
Reduction-
Data Analysis
tersebut  dan  menjadikan  kelembagaan urusan  mereka  sendiri  dan  tidak  berdampak kelompok  nelayan  tersebut  sebagai  wadah bagi  pihak  lain.  Implikasinya  adalah  ketika menyalurkan  aspirasi.  Tingkat  partisipasi dihadapkan  pada  suatu  permasalahan, anggota  kelembagaan  kelompok  nelayan mereka  mengambil  sikap  “pasrah”  dan  atau formal  terhadap  kegiatan  kelembagaan b e r g e r a k   s e n d i r i - s e n d i r i   s e r t a   t i d a k secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan terkoordinasi.    Namun  demikian,  pada dengan  kelembagaan  informal.  Tingkat umumnya  mereka  tetap  memberikan partisipasi ini dilihat pada antusiasme anggota perhatian  yang  cukup  bagi  setiap  petugas kelompok  untuk  menghadiri  dan  berperan dinas  pemerintah  yang  mendatangi  dan serta  dalam  segala  aktifitas  yang  ada  di m e m b e r i k a n   p e n y u l u h a n .   S t a t u s kelembagaan tersebut.
kelembagaan lokal yang ada di Wadas Lintang
Sementara  itu,  pada  kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 1. k e l o m p o k   n e l a y a n   b e r s i f a t   i n f o r m a l keberadaan kelompok tidak dirasakan sangat penting.  Hal  ini  diindikasikan  dari  hasil wawancara  yaitu  sebagian  besar  anggota merasa  keberadaan  kelompok  hanya ditujukan untuk mendapatkan bantuan kredit, jika  tidak  ada  maka  tidak  perlu  atau  sulit berpartisipasi  dalam  kelompok.  Sebagian besar dari anggota tersebut belum menyadari tujuan  dan  manfaat  dari  keberadaan kelompok.  Pada  akhirnya,  dirasakan  sangat sulit  untuk  mengkoordinasikan  seluruh nelayan yang ada pada desa tersebut dalam hal  pengembangan  pengelolaan  waduk secara  bersama.  Hal  ini  muncul  karena masing-masing  nelayan  pada  desa  tersebut berpikir  bahwa  kegiatan  usaha  dan  teknik penangkapan  yang  mereka  lakukan  adalah
Pada  kelembagaan  kelompok  nelayan formal dalam perkembangannya telah berhasil berperan  sebagai  kelembagaan  jaminan sosial  yang  memberikan  perlindungan  bagi k e l a n g s u n g a n   u s a h a   a n g g o t a n y a . Berdasarkan  aturan  yang  dibuat  secara b e r s a m a - s a m a ,   u m u m n y a   s e t i a p kelembagaan  kelompok  nelayan  memiliki iuran yang wajib dibayar oleh anggota dengan besaran  yang  telah  ditentukan  secara bersama-sama.  Besaran iuran wajib tersebut berbeda  diantara  kelompok-kelompok nelayan  formal  lainnya,  bergantung  dari kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing anggota.  Iuran  yang  disetorkan  kepada koperasi  berupa  iuran  wajib  dan  retribusi. Uang  retribusi  ini  digunakan  untuk  biaya

## Tabel 1.  Status  Kelembagaan  Lokal  Kelompok  Nelayan  di  Waduk  Wadas  Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2006
Tabel 1.  Local Fishers Institution Status at Wadas Lintang Reservoir, Wonosobo District, Central Java Province, 2006.
Sumber: Data Primer Diolah / Source : Primary Data Processed No Desa /
Village Jumlah Anggota / Members Sifat Kelembagaan / Institution Form Keterangan / Notes 1 Wadas Lintang 59 Formal Koperasi/ cooperation 2 Sumberrejo 20 Formal Koperasi/ cooperation 3 Sumbersari 13 Informal Kelompok/ group 4 Kaligowong 14 Informal Kelompok/ group 5 Plunjaran 16 Informal Kelompok/ group 6 Elorejo 14 Informal Kelompok/ group 7 Karanganyar 20 Formal Koperasi/ cooperation 8 Keumejing 25 Formal Koperasi/ cooperation
penebaran benih ikan yang dikolektifkan oleh pemahaman  tentang  pihak-pihak  yang Dinas  Peternakan  dan  Perikanan  Kabupaten mampu  menjadi  inisiator,  fasilitator  dan Wonosobo  setiap  bulan  sekali.  Sementara akselerator dalam masyarakat. uang  hasil  iuran  wajib  digunakan  untuk
Hasil  identifikasi  di  atas  digunakan
simpan-pinjam bagi anggota dan kepentingan- untuk  menentukan  strategi  yang  akan kepentingan  sosial  lainnya  yang  terkait d i g u n a k a n   o l e h   p e m e r i n t a h   d a l a m dengan anggota.
m e n g u a t k a n   d a n   m e n g e m b a n g k a n
Selain  itu,  tingkat  pengembalian kelembagaan  yang  ada.  Berdasarkan pinjaman  anggota  pada  kelembagan  formal, pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Uphoff baik  pada  kasus  simpan  pinjam  maupun (1986),  maka  strategi  tersebut  memiliki bantuan  kredit  dari  pemerintah,  sangatlah beberapa kondisi yang berbeda-beda. Strategi tinggi.   Tingkat pengembalian ini disebabkan p r o m o s i   d i a m b i l   p a d a   s a a t   k o n d i s i karena  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  dari kelembagaan  lokal  yang  ada  belum anggota  kelompok.  Prioritas  penerima berkembang atau tidak ada dan tidak mampu pinjaman  ditentukan  dan  diputuskan  secara menangani permasalahan yang dihadapi dan musyawarah  dengan  pertimbangan  siapa tidak  memiliki  inisiatif  untuk  memecahkan yang  lebih  membutuhkan.  Skema  yang kendala  yang  dihadapi.  Strategi  promosi berjalan  adalah  ”perguliran”,  yaitu  pelunasan ditujukan  untuk  re-orientasi  dan  penguatan dari  satu  anggota  akan  digunakan  sebagai kelembagaan  yang  sudah  ada  agar  mampu pinjaman  bagi  anggota  lainnya.  Masing- mengatasi  kendala-kendala  yang  ada,  atau masing anggota akan menjadi pengawas dari bahkan membentuk kelembagaan lokal yang proses  ”perguliran  pinjaman”  tersebut.  Hal sama  sekali  baru  untuk  mencapai  tujuan. lainnya  berdasarkan  hasil  wawancara Strategi  promosi  masih  melibatkan  peran diperoleh  bahwa  tingkat  kesadaran  anggota pemerintah  yang  besar  dengan  program- terhadap  kelestarian  sumberdaya  perikanan p r o g r a m   p e n y u l u h a n ,   p e l a t i h a n   d a n waduk  juga  sangat  tinggi.  Dalam  praktek pendampingan yang sangat intensif. keseharian,  masing-masing  anggota  juga
Strategi  fasilitasi  dilakukan  pada  saat
berperan  sebagai  pengawas  dari  anggota k e l e m b a g a a n   l o k a l   s u d a h   a d a   d a n lainnya  dari  penggunaan  teknik-teknik berkembang  namun  belum  cukup  mampu penangkapan yang merugikan.
untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  ada, terutama  terkait  dengan  tingkat  inisiatif
Pilihan  Strategi  dan  Peranan  Pemerintah penyusunan program aksi yang masih rendah. dalam Pengembangan Kelembagaan Lokal Pada  kondisi  ini,  pemerintah  dapat  berperan N e l a y a n   S e b a g a i   K e l e m b a g a a n dengan  memfasilitasi  pendampingan  dalam Pengelolaan Waduk
penyusunan  rencana-rencana  aksi,  namun
Kata  kunci  dari  penerapan  konsep co- pengambilan  keputusan  sepenuhnya  berada management adalah  adanya  partisipasi  aktif di pihak kelembagaan lokal. dan  representasi  dari stakeholders yang Strategi  asistensi  dilakukan  pada  saat
terlibat,  serta  bersifat  adaptif.  Langkah  awal kondisi  kelembagaan  lokal  yang  ada  telah dengan  mengidentifikasi  potensi-potensi sangat  berkembang  sehingga  telah  mampu sosial budaya dan kelembagaan yang ada di untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala masing-masing  lokasi.  Identifikasi  ini  juga yang  sedang  dan  akan  dihadapi.  Berkat terkait dengan pemahaman tentang jenis-jenis inisiatif  dari  kelembagaan  lokal  juga  sangat stakeholders yang  terlibat  dalam  kegiatan tinggi  terkait  dengan  penyusunan  rencana- usaha  perikanan.  Tujuannya  adalah  untuk rencana  aksi  pemecahan  kendala  yang mendapatkan  gambaran  kesiapan  dan dihadapi. Pada kondisi ini, pemerintah hanya
berperan  memonitor  dan  memberikan mereka berada. bantuan  hanya  pada  saat  diminta  oleh
D e n g a n   a d a n y a   p e l u a n g
kelembagaan lokal. Gambaran pilihan strategi pengembangan  tersebut  maka  sebenarnya p e n g e m b a n g a n   k e l e m b a g a a n   l o k a l masyarakat  nelayan  secara  keseluruhan  di berdasarkan pendekatan Uphoff (1986) dapat Waduk  Wadas  Lintang  dapat  berpeluang dilihat pada Gambar 2.
dikembangkan  menjadi  kelembagaan
S e m e n t a r a   b e r d a s a r k a n   h a s i l pengelola  waduk  bersama-sama  dengan identifikasi keadaan kelembagaan lokal yang pemerintah  daerah  setempat.  Hal  terpenting ada  di  di  perairan  Waduk  Wadas  Lintang, lainnya  adalah  kelembagaan  penyuluhan maka  pilihan  strategi  fasilitasi  dapat memegang  peranan  yang  sangat  besar  dari diterapkan  oleh  pemerintah  dalam  upaya strategi  pengembangan  kelembagaan pengembangan  kelembagaan  kelompok kelompok  nelayan.  Keberadaan  penyuluh nelayan  di  Waduk  Wadas  Lintang.  Hal  ini selama  ini  benar-benar  dirasakan  dan d i d a s a r k a n   a t a s   g a m b a r a n   p e r a n a n berperan  sebagai  pembina  dari  segala kelembagaan lokal yang ada di Waduk Wadas aktifitas  kegiatan  nelayan  di  Waduk  Wadas Lintang  maka  terlihat  bahwa  sebagian  besar Lintang.  Tingkat  penerimaan,  dukungan  dan nelayan telah mampu mengorganisir diri dan apresiasi  masyarakat  nelayan  juga  sangat m e m a h a m i   p e n t i n g n y a   k e b e r a d a a n tinggi dari keberadaan penyuluh. Hal ini juga kelembagaan  kelompok  nelayan.  Walaupun merupakan  modal  bagi  pengembangan masih  ada  nelayan  lainnya  yang  belum kelembagaan kelompok nelayan sebagai satu memiliki  kesadaran  akan  pentingnya bagian  terpenting  dari  strategi  pengelolaan keberadaan kelembagaan kelompok nelayan, waduk secara keseluruhan. n a m u n   m a s i h   m e m i l i k i   p e l u a n g pengembangan  melalui  skema  penyuluhan Tahapan  Pengembangan  Kelembagaan yang  terstruktur  dan  reguler.  Hal  tersebut Kelompok  Nelayan  di  Waduk  Wadas didasarkan  atas  faktor  penerimaan  yang Lintang cukup besar dari adanya kunjungan penyuluh
Berdasarkan  uraian  pilihan  strategi
atau  petugas  pemerintah  ke  desa  tempat
pengembangan  kelembagaan  lokal  yaitu
Gambar 2. Pilihan  Strategi  Pengembangan  Kelembagaan  Lokal  Berdasarkan  Peranan Pemerintah dan Kelompok Lokal (sumber : diadaptasi dari Uphoff, 1986)
Figure 2. Local  Institutional  Development  Strategy Alternatives  Based  on  Government  and Local Community Roles (source : adapted from Uphoff, 1986)
strategi  fasilitasi,  maka  terdapat  beberapa Keterwakilan  setiap  komponen stakeholders langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menjadi syarat mutlak pada setiap kelompok u p a y a   p e n g e m b a n g a n   k e l e m b a g a a n y a n g   t e r b e n t u k   d e n g a n   t e t a p kelompok nelayan. Langkah-langkah tersebut mempertimbangkan kepentingan kemudahan dapat  dibagi  menjadi  tahapan  pembentukan berkoordinasi. dan  penyusunan  kelembagaan  kelompok
Tahapan  penguatan  kelembagaan
nelayan,  tahapan  penguatan  kelembagaan kelompok  nelayan  dilakukan  sebagai  tahap k e l o m p o k   n e l a y a n   d a n   t a h a p a n lanjutan  atau  bagi  lokasi  yang  telah  memiliki pengembangan  kelompok  nelayan.  Masing- kelembagaan  lokal.  Pada  tahapan  ini masing  tahapan  menggunakan  pendekatan dilakukan dengan cara pendampingan secara partisipasi  dan  “ learning  process ”  dalam langsung  kepada  kelompok-kelompok  yang semua proses pengambilan keputusan.
sudah ada. Pertemuan-pertemuan rutin yang Ta h a p a n   p e m b e n t u k a n   d a n   juga  diisi  dengan  berbagai  jenis  pelatihan- penyusunan kelembagaan kelompok nelayan pelatihan  dan  atau  penyuluhan  terkait dilakukan  pada  lokasi-lokasi  yang  belum pemahaman  untuk  menanamkan  pentingnya memiliki kelembagaan lokal. Pada tahapan ini, keberlanjutan  usaha  dan  lingkungan  pada inisiasi umumnya dapat dilakukan oleh “pihak saat  bersamaan,  penggunaan  teknologi luar” yaitu melalui pemerintah, akademisi  atau ramah  lingkungan,  manajemen  usaha, pun  LSM.  Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan kepemimpinan dan keorganisasian. dalam  penyusunan  dan  pembentukan
Tahapan pengembangan kelembagaan
kelembagaan lokal adalah aspek representasi kelompok  nelayan  dilakukan  sebagai  tahap dan  adaptif.  Proses  penyusunannya lanjutan  dengan  menggunakan  teknik melibatkan  secara  langsung  seluruh monitoring  -  umpan  balik.  Pada  tahapan  ini stakeholders yang ada di lokasi. Keseluruhan mengikuti  alur  bahwa  awalnya  manajemen stakeholders tersebut  diberikan  kesempatan kelembagaan  dilakukan  secara  sederhana untuk  menyamakan  persepsi  tentang sehingga  mudah  dipahami.  Namun,  pihak p e n t i n g n y a   k e b e r l a n g s u n g a n   u s a h a pengelola  kelembagaan  kelompok  nelayan penangkapan  ikan  sekaligus  sumberdaya- harus  selalu  terbuka  menerima  pendapat- sumberdaya pendukungnya.
pendapat  baru  tentang  pengelolaan  serta
Upaya  penyamaan  persepsi  ini  dapat m a m p u   m e m o d i f i k a s i   a t u r a n - a t u r a n dilakukan dengan menggunakan teknik Focus b e r d a s a r k a n   h a s i l   p e n g a m a t a n   d a n Group  Discussion (FGD)  dalam Participatory pengalaman  tentang  kegiatan  perikanan Rural  Appraisal (PRA),  yaitu  setiap  pihak s e t e m p a t   a t a u   s e k i t a r n y a .   P e r a n membuat assessment terhadap  peluang  dan kelembagaan  kelompok  nelayan  semakin k e n d a l a   y a n g   a d a   d a l a m   k e g i a t a n diperluas  dengan  peran  pihak  luar  sebagai penangkapan  ikan  dengan  dibimbing  oleh penyedia  informasi  dan  pelayanan.    Proses fasilitator-fasilitator. Dengan demikian masing- monitoring    umpan  balik  dapat  dilakukan masing  pihak  secara  bersama-sama secara  bersama-sama  dengan  pemerintah, memahami kekuatan potensi dan kelemahan a k a d e m i s i   d a n   a t a u   L S M .   P r o s e s yang  ada,  sehingga  secara  bersama-sama pengembangan  jejaring  antara  kelembagaan dapat  menyusun  prioritasi  aksi  yang  dapat kelompok  nelayan  dengan  kelembagaan dilakukan.  Pada  tahapan  ini  seluruh kelompok lainnya difasilitasi oleh pemerintah. stakeholders juga  menyusun  segala Hal  ini  mengingat  kegiatan  perikanan perangkat  aturan  yang  diperlukan  dalam penangkapan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh k e l e m b a g a a n   k e l o m p o k   t e r s e b u t . kegiatan di luar perikanan.
KESIMPULAN
semua proses pengambilan keputusan.
Kelembagaan  yang  ada  di  Waduk UCAPAN TERIMAKASIH
Wadas  Lintang,  secara  umum  dapat d i k e l o m p o k k a n   m e n j a d i   d u a ,   y a i t u
Penulis  mengucapkan  terimakasih
kelembagaan  formal  dan  kelembagaan kepada  seluruh  tim  yang  terlibat  dalam informal.    Pengelompokkan  ini  didasarkan penelitian  :  “Strategi  Pengelolaan  Perikanan pada  perbedaan  status  perkembangan Perairan Waduk di Pulau Jawa” yang dibiayai kelompok  yang  telah  memiliki  berbadan oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap, BRKP- hukum  dan  tidak.  Perbedaan  status  ini DKP  dan  telah  banyak  membantu  dalam memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pengumpulan data-data primer dan sekunder. berjalannya  kelembagaan  tersebut,  seperti faktor  penerimaan  anggota  terhadap DAFTAR PUSTAKA keberadaan  dan  fungsi  kelembagaan  lokal serta  tingkat  partisipasi  anggota  terhadap Cohen,  J.  M.  and  Peterson,  S.  B.  1999. kegiatan  kelembagaan  pada  kelembagaan
Administrative  Decentralization:
formal  secara  keseluruhan  lebih  tinggi
Strategies  For  Developing  Countries.
dibandingkan dengan kelembagaan informal.
Bloomfield, CT: Kumarian Press.
Pilihan strategi fasilitasi dapat diterapkan oleh Jentoft, S., McCay, B. J and Wilson, D.C. 1998. pemerintah  dalam  upaya  pengembangan
Social  Theory  And  Fisheries  Co-
kelembagaan  kelompok  nelayan  di  Waduk
Management. Marine Policy, 22(4-5), p
Wadas  Lintang.  Hal  ini  didasarkan  atas
423-436.
gambaran  peranan  kelembagaan  lokal  yang Pomeroy, S. R and   Berkes, F. 1997. Two To ada  di  Waduk  Wadas  Lintang  maka  terlihat
Tango:  The  Role  Of  Government  In
bahwa sebagian besar nelayan telah mampu
Fisheries  Comanagement.  Marine
mengorganisir diri dan memahami pentingnya
Policy, 21(5), p 465-480.
keberadaan kelembagaan kelompok nelayan. Rondinelli, D. 1999. What Is Decentralization? Walaupun  masih  ada  nelayan  lainnya  yang
In  J.  Litvack  and  J.  Seddon  (Eds.),
belum  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya
Decentralization: Briefing Notes. World
keberadaan kelembagaan kelompok nelayan,
Bank Institute. Washington, D.C. p. 2-5.
n a m u n   m a s i h   m e m i l i k i   p e l u a n g S a t r i a ,   A   a n d   Y.   M a t s i d a .   2 0 0 4 . pengembangan  melalui  skema  penyuluhan
Decentralization Policy: An Opportunity
yang  terstruktur  dan  reguler.  Hal  tersebut
f o r   S t r e n g t h e n i n g   F i s h e r i e s
didasarkan  atas  faktor  penerimaan  yang
Management  System?.  Journal  of
cukup besar dari adanya kunjungan penyuluh
Environment and Development, Vol. 13,
atau  petugas  pemerintah  ke  desa  tempat
No. 2,   Sage Publications.
mereka  berada.  Sementara  langkah-langkah Stake, R. E. 1994. Case Studies in Denzin, N.K y a n g   d a p a t   d i t e m p u h   d a l a m   u p a y a
and Lincoln, Y.S [Eds]. 1994. Handbook pengembangan  kelembagaan  kelompok of    Qualitative  Research .  Sage n e l a y a n   t e r b a g i   m e n j a d i   t a h a p a n
Publications, Inc. USA. 236-247 p.
pembentukan dan penyusunan kelembagaan Uphoff,  N.  1986. Local  Institutional
kelompok  nelayan,  tahapan  penguatan
D e v e l o p m e n t :   A n   A n a l y t i c a l kelembagaan kelompok nelayan dan tahapan
Sourcebook  With  Cases .  Rural pengembangan  kelompok  nelayan.  Masing-
Development  Committee.  Cornell
masing  tahapan  menggunakan  pendekatan
University. Kumarian Press.US.421 p
partisipasi  dan  “ learning  process ”  dalam