## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN DATA MEDIS PASIEN DI RUMAH SAKIT X SURABAYA

## LEGAL PROTECTION ON PRIVACY RIGHTS AND PATIENT MEDICAL DATA IN HOSPITAL X SURABAYA
Indah Susilowati, Wisnaningsih Surjoseputro, Dika Silviawati
Info Artikel
Abstrak
Latar belakang : Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan  data  dan  informasi  tentang  pasien  wajib  menyimpan  rahasia kedokteran,  sebagai  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pasien. Tujuan: Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya. Metode: Penelitian   deskriptif,  dengan teknik simple random sampling dan  lembar observasi pasien  sebanyak 98. Hasil  : Menunjukkan   hak privasi dan data  medis  pasien  tidak  terlindungi,  sebab  belum  ada  Standar  Prosedur Operasional  yang  mengatur  secara  khusus,  sarana  belum  memadai  untuk melindungi  privasi  saat  pemeriksaan.    Persepsi  pasien  rawat  jalan  tentang  hak privasinya  56  pasien  (63%)  terlindungi,  42  pasien  (37%)  tidak  terlindungi.  Data dari  lembar  persetujuan  umum  pasien  rawat  jalan  62  (63%)  terisi  dan  36  (37%) tidak terisi. Simpulan: Rumah Sakit X Surabaya belum memiliki Standar Prosedur Operasional  terkait  hak  privasi  pasien,  sarana  belum  menjamin  perlindungan hukum  terhadap  privasi  dan  data  medis  pasien,  dan  petugas  belum  memenuhi kewajibannya untuk  memberikan  informasi dan penjelasan pada  beberapa pasien. Saran : Rumah Sakit dihimbau membuat Standar Prosedur Operasional terkait hak privasi  pasien,  serta  melakukan  pembinaan,  pengaturan,  pengawasan  yang menunjang pelayanan kesehatan yang  profesional.
Sejarah Artikel : Diterima : 3 Januari
2018
Disetujui  : 1 Juni 2018
Dipublikasikan 16 Juni
2018
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Rahasia kedokteran, Hak pasien, Privasi.
Keywords: Legal Protection, Secret Medicine,
patient rights, privacy

## Abstract
Background: All  parties  involved  in  medical  services  and  /  or  using  data  and information about patients  must keep the secret of  medicine, as a guarantee of legal certainty for passien. Objectives : To know the legal protection to the right of  privacy  and  medical  data  of  patient  in  Hospital  X  Surabaya. Methods: Method:  Descriptive  research,  with  simple  random  sampling  technique  and patient  observation  sheet  as  much  as  98. Results: Demonstrate  the  right  of privacy  and  medical  data  of  the  patient  unprotected,  because  there  is  no Standard  Operating  Procedures  that  set  specifically,  not  enough  facilities  to protect  the  privacy  when  examination.  Outpatient  perception  of  privacy  rights, 56  (63%)  were  protected  and  42  (37%)  were  unprotected.  Data  from  general outpatient  approval  sheets,62  (63%)  were  filled  and  36  (37%)  were unfilled. Conclusion: Surabaya X Hospital does not have a Standard Operating Procedure on legal protection of the patient's privacy rights, not yet appropriate means  to  ensure  legal  protection  against  privacy  patient,  and  officers  do  not fulfill their obligation to provide information and explanation to some patients. Suggestion: Hospitals  are  encouraged  to  make  Standard  Operating  Procedures on  legal  protection  of  privacy  rights,  as  well  as  conducting  guidance, arrangement, supervision that support professional health services.
Indah Susilowati | Perlindungan  Hukum Terhadap Hak, Jurnal Wiyata, Vol 5.  No 1.  Tahun 2018

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  kedokteran  dan  semua  kecanggihan  tekhnologinya  dalam  bidang kesehatan  telah  mempengaruhi  pelayanan  kesehatan  yang  semakin  dibutuhkan  oleh  pasien. Upaya  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  penuh  tanggungjawab  merupakan  harapan  semua orang  dan  tentunya  wajib  dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan.  Pelaksanaan  tindakan  medis yang  bermutu  dan    aman  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  segala kemungkinan kelalaian yang terjadi terutama difasilitas kesehatan yang sering menjadi rujukan utama pasien  yaitu rumah sakit. Karena, dari berbagai pelayanan kesehatan, rumah sakit yang memberikan  pelayanan  yang  menyeluruh  dan  paling  kompleks  dari  pada  fasilitas  pelayanan kesehatan lainnya (Budi, 2011).
Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  salah  satu  fungsi  rumah  sakit  adalah  menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Setiap  tindakan  medis  yang  akan  diberikan  kepada  pasien  haruslah  mendapat  ijin  dan persetujuan,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Kegiatan  pencatatan,  perekaman  yang kemudian  di  dokumentasikan  dalam  satu file khusus  merupakan  bentuk  fisik  dari  bukti  yang bisa  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  apabila  terjadi  masalah  dikemudian  hari  terkait ketidaksesuaian  yang  dialami  oleh  pasien.  Ragam  bentuk  catatan  tindakan  medis  yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan itulah yang disebut dengan rekam medis.
Mengenai  rekam  medis  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  269/MENKES/PER/III/2008  tentang  Rekam  Medis  yang  disebutkan  bahwa  rekam medis  adalah  berkas  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada  pasien. Rekam  Medis  harus  diisikan  lengkap  sesuai  data  yang  ada  pada  pasien,  agar  pasien  dapat diidentifikasi  dengan  benar.  Informasi  yang  ada  dalam  berkas  rekam  medis  harus  jelas  dan
rinci agar menjadi data yang berkualitas untuk menunjang pelayanan kesehatan.
Rekam medis diisi oleh tenaga kesehatan yang melakukan perawatan serta tindakan medis terhadap pasien sesegera mungkin agar tidak  menjadi lupa, dan sesuai dengan keadaan pasien yang  sebenarnya.  Isi  dalam  rekam  medis  adalah  milik  pasien  dan  merupakan  rahasia  yang harus  dijaga.  Semua  petugas  kesehatan  wajib  menyimpan  rahasia  kedokteran,  hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Permenkes  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2012  Tentang Rahasia  Kedokteran  pada  Pasal  4  disebutkan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pelayanan  kedokteran  dan/atau  menggunakan  data  dan  informasi  tentang  pasien  wajib menyimpan  rahasia  kedokteran.  Jaminan  terhadap  kepastian  hukum  dalam  memberikan perlindungan  kepada  pasien  dapat  mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan kesehatan.  Fakta  yang  terjadi,  seringkali  data  pasien  satu  dengan  lainnya  terbuka kerahasiaannya  baik  dengan  sengaja  maupun  tidak  sengaja,  misalnya  saat  pasien  diperiksa, riwayat  kesehatan  pasien  yang  diungkapkan  oleh  dokter  maupun  tenaga  kesehatan  yang mendampingi,  terdengar  oleh  pasien  lain  ataupun  keluarga  yang  tidak  berhak  mengetahuinya, terutama  saat  bersama  -  sama  menunggu  giliran  untuk  pemeriksaan  dokter  karena  tempatnya yang sangat berdekatan.
Meninjau  pentingnya  hak  privasi  pasien  atas  kerahasiaan  data  medis  dan  informasi terhadap  layanan  yang  diberikan,  maka  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  dalam  tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya”.

## Tujuan Umum
Secara  umum  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  tentang  perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya.
Tujuan Khusus
a. Mengetahui  kebijakan  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  hak  privasi  dan  data  medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya;
b. Mengetahui  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  yang  berkaitan  dengan  hak  privasi  data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya;
c. Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dan  studi  yang  digunakan  adalah cross  sectional  ( Notoatmodjo ,  2010)  dengan  teknik simple  random  sampling, yaitu pengambilan  sampel  secara  acak  sederhana,  artinya  bahwa  setiap  anggota  atau  unit  dari populasi  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  diseleksi  sebagai  sampel  ( Notoatmodjo , 2010) . .  Variabel  yang  digunakan  adalah  pasien  rawat  jalan.  Populasinya  seluruh  pasien  rawat jalan,  dengan  sampel  sebagian  pasien  rawat  jalan  yang  berjumlah  98  pasien . Teknik pengumpulan  data  dengan  metode  angket  dan  observasi.  Instrumen  pengumpulan  data penelitian ini adalah lembar angket dan lembar observasi.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Rumah  Sakit  X  Surabaya  tentang  Pemberlakuan Buku  Pedoman  Manajemen  Administrasi  Medis  (Buku  Pedoman  Penyelenggaraan  Rekam Medis)  Revisi  IV  di  lingkungan  Rumah  Sakit  X,  hak  privasi  pasien  sudah  tercantum  dalam lembar persetujuan umum ( general consent) pasien rawat jalan.
Saat  ini  Rumah  Sakit  X  Surabaya  belum  memiliki  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) tentang  perlindungan  privasi  pasien  yang  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menjaga  privasi informasi dan data medis pasien. Hasil observasi terhadap sarana prasarana di Rumah Sakit X
Surabaya  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  hak  privasi  dan  data  medis  pasien  yang dilakukan  di  poliklinik  KIA,  bedah,  dan  penyakit  dalam,  diketahui  privasi  pasien  yang  tidak terlindungi  tampak  saat  pemantauan  pemeriksaan  dipoliklinik  bedah  dan  penyakit  dalam, dimana  terlihat  jelas  saat  pemeriksaan,  pintu  ruangan  dalam  keadaan  terbuka,  sehingga  bisa terlihat oleh orang lain yang lewat maupun yang sedang menunggu.
Data  penelitian  yang  diperoleh  pada  pembagian  angket  kepada  98  pasien  rawat  jalan  di Rumah Sakit X Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Persepsi Pasien Tentang Hak Privasi
No. Uraian Jumlah (%) 1. Terlindungi 56 (57%) 2.  Tidak Terlindungi 42 (43%) Jumlah 98 (100%)
Berdasarkan  tabel,  disimpulkan  bahwa  persepsi  pasien  terhadap  hak  privasi  yang terlindungi  mencapai  57%  (56 pasien)  dan  yang  tidak  terlindungi  mencapai  43%  (42 pasien), dimana  pasien  tersebut  merasa  tidak  mendapatkan  penjelasan  mengenai  privasi  dari  petugas kesehatan yang sebenarnya sudah ada pada lembar persetujuan umum pasien.
Gambar 1. Diagram Persepsi Pasien Tentang Hak Privasi
Data penelitian terhadap lembar persetujuan umum pasien rawat jalan sebanyak 98 pasien
di Rumah Sakit X Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 2. Keterisian Lembar Persetujuan Umum Pasien
Menurut  data  tersebut,  diketahui  bahwa keterisian lembar persetujuan umum pasien rawat jalan sebesar 63% (62 pasien) terisi dan yang tidak terisi mencapai 37%(36 pasien), hal ini dikarenakan pada lembar persetujuan umum tidak terdapat  tanda  tangan  petugas  yang  memberikan  penjelasan  dan  dari  pasien  itu  sendiri.  Bukti yang  ada  menunjukkan  beberapa  lembar  persetujuan  umum  pasien  rawat  jalan  masih  dalam keadaan kosong.
Gambar 2. Diagram Keterisian Lembar Persetujuan Umum Pasien

## PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  keputusan  Kepala  Rumah  Sakit  X  Surabaya  yang  telah  disahkan  Tentang Kebijakan  Pemberian  Hak  Pasien  dan  Keluarga  didapatkan  hak  pasien  dan  sudah  tercantum pada lembar persetujuan umum ( general consent ), dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 pada butir (i)  yang  berisi  hak-hak  pasien  termasuk  hak  mendapatkan  privasi  dan  kerahasiaan  penyakit yang  diderita  beserta  data-data  medisnya.  Ketika  datang  pertama  kali  pasien  yang  berobat
No. Uraian Jumlah(%) 1. Terisi 62 (63%) 2. Tidak Terisi 36 (37%) Jumlah 98 (100%)
dipoliklinik,    sudah  diberikan  informasi  mengenai  persetujuan  umum  ( general  consent )  yang berisi  hak  dan  kewajiban  pasien,  persetujuan  pelayanan  kesehatan,  pembukaan  rahasia kedokteran, rahasia kedokteran, privasi pasien, persetujuan pelepasan informasi.
Ketersediaan  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia    Nomor  1438/MENKES/PER/IX/2010  Tentang  Standar Pelayanan Kedokteran Bab IV yaitu Standar Prosedur Operasional Pasal 10  dinyatakan bahwa Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  wajib  memprakarsai  penyusunan    Standar  Prosedur Operasional  (SPO)  sesuai  dengan  jenis  dan  strata  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dipimpinnya.  Akan  tetapi  saat  ini  di  Rumah  Sakit  X  Surabaya  belum  memiliki  Standar Prosedur  Operasional  (SPO)  tentang  perlindungan  privasi  dan  data  medis  pasien  rawat  jalan. Jelas  disini,  bahwa  hak  pasien  tidak  terlindungi  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  pada Pasal  32  butir  (d)  yang  disebutkan  bahwa  setiap  pasien  mempunyai  hak  memperoleh  layanan kesehatan  yang  bermutu  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional. Penjelasan  aturan  lain  ditetapkan  pula  secara  tegas  dalam  Undang  -  Undang  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  pada  Pasal  51  Ayat  1  yang disebutkan  Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  mempunyai kewajiban  memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional  serta  kebutuhan  medis  pasien.  Oleh  sebab  belum  adanya  Standar  Prosedur Operasional  (SPO),  tenaga  kesehatan  tidak  mempunyai  acuan  dasar  untuk  melaksanakan layanan kesehatan sesuai standar.
Perlindungan  hukum  terhadap    kesesuaian  sarana  dan  prasarana  diatur  dalam  Permenkes Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Persyaratan  Teknis  dan  Bangunan  dan Prasarana Rumah Sakit yaitu terkait desain ruangan pemeriksaan pada ruang rawat jalan harus dapat  menjamin  privasi  pasien.  Berdasarkan  pengamatan  yang  didukung  dengan  lembar
observasi    saat  dilakukan  pemeriksaan  didalam  poliklinik,  desain  ruangan  di  dalam  poliklinik KIA,  penyakit  dalam,  dan  bedah  belum  menjamin  privasi  pasien.  Tampak  didalam  ruang poliklinik  terdapat  3  sampai  4  tempat  tidur  pasien  berdekatan  dan  hanya  dibatasi  dengan gorden, sehingga pembicaraan antara pasien, dokter maupun tenaga kesehatan tentang riwayat penyakit  secara  sengaja  bisa  didengarkan  dengan  jelas  oleh  pasien  lain.  Selanjutnya,  hasil pengamatan privasi pasien di poliklinik KIA sudah terlindungi, dan untuk poliklinik bedah dan penyakit dalam, privasi pasien dan data medisnya tidak terlindungi yaitu  karena penyampaian informasi  mengenai  riwayat  penyakit  pasien  bisa  didengar  oleh  orang  lain,  sebab  didalam ruang  poliklinik    masih  terdapat  beberapa  pasien  lain  yang  antri  periksa  dan  pintu  ruangan depan  poliklinik  dalam  keadaan  terbuka,  sehingga  semua  tindakan  medis  berupa  pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan juga  bisa diketahui serta  terlihat  oleh  pasien  lain  yang  sedang  menunggu.  Aspek  hukum  terpenting  dari penggunaan  informasi  medik  adalah  terkait  kewajiban  menyimpan  rahasia  kedokteran,  yang merupakan hak pasien yang wajib dihormati.   Peraturan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2012  Tentang  Rahasia  Kedokteran  Pasal  3  menyatakan  bahwa  informasi identitas pasien, informasi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik atau tindakan kedokteran lainnya merupakan  informasi  medis  yang  harus  dijaga.  Sebenarnya,  tak  hanya  dokter  yang  harus menjaga rahasia kedoteran, tetapi oleh semua tenaga kesehatan baik medik maupun non medik, antara lain meliputi semua tenaga kesehatan, semua mahasiswa kedokteran, semua murid yang bertugas  dalam  lapangan  pemeriksaan,  pengobatan  atau  perawatan,  dan  orang  orang  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan.  Sebagai  contoh  salah  satu  tanggung  jawab  profesional MIK  antara  lain  adalah  memastikan  bahwa  privasi  dan  kerahasiaan  informasi  pasien terlindungi  serta  melakukan  pengamanan  data  yang  digunakan  untuk  mencegah  akses  yang tidak  sah  terhadap  informasi  tersebut  (  Sudra,  2014).  Dinyatakan  pula  di  dalam  Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 48, yaitu :
1. Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  wajib  menyimpan rahasia kedokteran;
2. Rahasia  kedokteran  dapat  dibuka  hanya  untuk  kepentingan  kesehatan  pasien,  memenuhi permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam  rangka  penegakkan  hukum,  permintaan  pasien sendiri, atau berdasar ketentuan perundang-undangan.
Informasi tentang privasi pasien berserta data medisnya hanya bisa dibenarkan bila sesuai dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  dalam  undang  -  undang,  diluar  ketentuan  tersebut,  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  pembocoran  rahasia  yang  bersifat  melanggar  hukum,  karena dapat  menimbulkan  kerugian  dipihak  pasien  baik  material  maupun  imaterial.  Informasi Terjadinya pelanggaran hukum  karena membocorkan rahasia kedokteran yang mengakibatkan kerugian dapat dikenai sanksi :
a) Perdata, yaitu Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata;
b) Pidana, yaitu Pasal 112 dan 322 KUH Pidana;
c) Administratif,  yaitu  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1966,  sanksi  administratif  tetap  diberlakukan,  meskipun  pasien  sudah  memaafkan  dan tidak mengadukan kepada yang berwajib.
Perihal beberapa lembar persetujuan umum yang belum dijelaskan oleh petugas serta yang belum terisi lengkap, bahkan masih ada yang kosong  merupakan hak pasien yang terabaikan. Penjelasan  dalam  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  yang  terdapat  pada  Pasal  5  Ayat  2  yaitu  setiap  orang  mempunyai  dalam  hak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau, dan Pasal 7 yaitu setiap orang berhak  untuk  mendapatkan  informasi  dan  edukasi  tentang  kesehatan  yang  seimbang  dan bertanggungjawab,  serta  Pasal  8  berbunyi  setiap  orang  berhak  memperoleh  informasi  tentang data  kesehatan  dirinya  termasuk  tindakan  dan  pengobatan  yang  telah  maupun  yang  akan diterimanya  dari  tenaga  kesehatan.  Senada  dengan  peraturan  yang  telah  ada,  pendapat  yang
sama  juga  diungkapkan  oleh  Veronica  Komalawati    terkait  persetujuan  tindakan  kedokteran yaitu  suatu  kesepakatan/persetujuan  pasien  atas  upaya  medis  yang  akan  dilakukan  terhadap dirinya,  setelah  mendapat  informasi  dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat  menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi (Siswati, 2013).
Ketentuan  lain  peraturan  mengenai  informasi  yang  diberikan  kepada  pasien  atas persetujuan  semua  tindakan  medis  terdapat  dalam  Permenkes  Republik  Indonesia  Nomor 290/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 2, Ayat :
1. Semua  tindakan  kedokteran  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  harus  mendapatkan persetujuan;
2. Persetujuan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada    Ayat  (1)  dapat  diberikam  secara  tertulis maupun lisan;
3. Persetujuan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  setelah  pasien  mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan.
Sedangkan  Pasal  7  Ayat  (1)  disebutkan  bahwa  penjelasan  tentang  tindakan  kedokteran  harus diberikan  langsung  kepada  pasien  dan/atau  keluarga  terdekat,  baik  diminta  maupun  tidak diminta.
Pembahasan  lain  yang  terkait,  yaitu    tercantum  dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45, Ayat :
1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan  oleh  dokter  atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
2. Persetujuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah   pasien
mendapat penjelasan secara lengkap.
Mengenai hak pasien, diatur dalam Pasal 52, Ayat :
1. Mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medis  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3;
3.Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
Selanjutnya,  dijabarkan  pula  dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 butir (k) bahwa Setiap pasien berhak memberikan persetujuan  atau  menolak  atas  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap penyakit yang dideritanya.
Menurut  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  Pasal  4  butir  (c)  yaitu  dinyatakan  bahwa  hak  konsumen  adalah  hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi  apabila  pelayanan  yang  didapatkan  tidak  sebagai  mana  mestinya,  masyarakat  sebagai konsumen    dapat  menyampaikan  keluhannya  kepada  pihak  rumah  sakit  sebagai  upaya  rumah sakit  dalam  pelayanannya  (Herlambang,  2011).  Ketidaksesuaian  pelayanan  kesehatan    dapat mengganggu proses penyembuhan pasien yang dirawat, dan bisa menimbulkan tuntutan hukum dari  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Rumah Sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan  di  rumah sakit (Triwibowo, 2014).
Upaya meminimalkan  tuntutan hukum terhadap terhadap rumah sakit beserta  tenaga kesehatan pada  dasarnya  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  risiko  berkelanjutan  yang berorientasi  pada  keselamatan  pasien.  Untuk  mendukung  upaya  tersebut,  diperlukan  perangkat hukum  kesehatan  yang  memadai,  agar  adanya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  yang menyeluruh  baik  bagi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  juga  bagi  tenaga  kesehatan  yang memberikan  pelayanan  (Riyadi  dan  Widia,  2017).  Kombinasi  adanya  hukum  dengan  hukum kesehatan  dalam  berbagai  peraturan  dalam  layanan  kesehatan  secara  khusus  mempengaruhi perilaku  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  perintah  maupun  larangan  perbuatan  yang  berlaku bagi para pihak yang saling berkaitan dalam  menunjang pelayanan  kesehatan  yang profesional dan terpercaya.

## SIMPULAN
1. Kebijakan  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  hak  privasi  pasien  di  Rumah  Sakit  X Surabaya sudah tercantum pada lembar persetujuan umum ( general consent ), berisi hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelayanan kesehatan, pembukaan rahasia kedokteran, rahasia kedokteran, privasi pasien, persetujuan pelepasan informasi;
2. Rumah  Sakit  X  Surabaya  belum  membuat  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  terkait  hak privasi dan data medis pasien untuk pasien rawat jalan;
3. Hasil penelitian dari sejumlah 98 pasien rawat jalan di Rumah Sakit X Surabaya hak privasi pasien  dan  data-data  medis  tidak  terlindungi,  karena  belum  ada  Standar  Prosedur Operasional  (SPO)  yang  ditetapkan,  selanjutnya  dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana yang  digunakan  belum  bisa  memberikan  perlindungan  terhadap  privasi  pasien  dan  data medisnya yang tampak pada saat dilakukan pemeriksaan di poliklinik, terdapat 37% lembar persetujuan  umum  yang  belum  terisi  tanda  tangan  petugas  dan  pasien,  serta  57  %  pasien tidak  terlindungi  karena  belum  mendapatkan  penjelasan  dari  petugas  mengenai  hak  privasi pasien yang terdapat dalam lembar penjelasan umum. Ditemukan pula 25 pasien yang belum diberi  penjelasan  mengenai  persetujuan  umum,  dimana  lembarnya  masih  dalam  keadaan kosong

## SARAN
1. Perlunya  ditetapkan  kebijakan  dan  peraturan  lain  yang  menunjang  untuk  jaminan perlindungan  hukum  terhadap  hak  privasi  dan  data  medis  pasien  dengan  mengacu  pada sumber  hukum  yang  telah  ada,  agar  dapat  mewujudkan  tertib  hukum  dengan  segala  aspek pertanggungjawabnnya;
2. Rumah  Sakit  X  Surabaya  sebaiknya    membuat  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  terkait hak  privasi  dan  data  medis  pasien  agar  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  pelayanan
kesehatan  mempunyai  acuan  dasar  yang  jelas  terhadap  apa  yang  menjadi  kewajibannya sesuai pedoman dalam memberikan hak pasien sesuai batas kewenangannya;
3. Perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dapat  diberikan  apabila  ada  kesinambungan  antara peraturan,  sarana  pendukung  yang  memadai  dan  kedisiplinan  tenaga  kesehatan  serta kerjasama  dari  berbagai  pihak  dalam  menjalankan  upaya  kesehatan  melalui  pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

## REFERENSI
1. Herlambang  Susatyo.  2011. Etika  Profesi  Kesehatan .    Gosyen  Publishing. Yogyakarta
2. Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata, Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie .  30 April 1847. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
3. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan . Rineka Cipta. Jakarta
4. Riyadi,  Machli  dan  Widia,  Lidia.  2017. Etika  dan  Hukum  Kebidanan. Nuha Medika. Yogyakarta
5. Siswati, Sri. 2013. Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan . Raja Grafindo Persada. Jakarta
6. Sudra, Rano Indradi, 2014, Rekam Medis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
7. Triwibowo, Cecep. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan . Nuha Medika. Yogyakarta
8. Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Jo.  Undang  -  Undang  Nomor  73  Tahun 1958.  20  September  1958.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No.  127  Tahun 1958  Tentang Peraturan  Hukum  Pidana. dan  Penjelasan  dari  Undang  -  Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. 31 Desember 1981.
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .  20  April  1999.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1999  No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
10. Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang Praktik Kedokteran .  6  Oktober  2004.  Lembaran  Negara  Tahun  2004  Nomor  116, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4431
11. Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan .14 Oktober  2009.  Lembaran  Negara  Tahun  2009  Nomor  144,    Tambahan  Lembaran Negara. Nomor 5063.
12. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 28 Oktober 1999 . Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  153  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
13. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis .
15. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan  Kedokteran .
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standart Pelayanan Kedokteran.
17. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia   Kedokteran .
18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1996  Tentang Wajib  Simpan  Rahasia Kedokteran.