## TINJAUAN KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYELENGGARA PLATFORM EQUITY CROWDFUNDING DALAM APLIKASI LANDX
¹Astrid Athina Indradewi, ²Carissa Amanda Siswanto, ³Jeffrey Hadi Soejono,
⁴Leonardo Caesar Haryono, ⁵Meyfa Angelita Elisabeth Mangkang
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Correspondent email : astridathina@hotmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted
| Copyedits Approved
: :
: : 19 April 2022
6 Juni 2022 7 Juni 2022 8 Juni 2022

## Abstract
The presence of internet technology has provided many benefits and conveniences in human life. Technological advancements in the financial sector are also inevitable. One of the digital financial innovations in the financial services sector is crowdfunding. Equity crowdfunding is an  activity  to  raise  funds  from  the  public  using  the  internet  as  the  media.  Equity Crowdfunding or Information Technology-Based Crowdfunding Service has been regulated in POJK  Number  57/POJK.04/2020  concerning  Crowdfunding  Services  Through  Information Technology-Based  Stock  Offerings.  This  mechanism  provides  opportunities  and  alternatives for  entrepreneurs  to  obtain  funding  for  their  businesses.  One  of  the  providers  of  equity crowdfunding  platforms  in  Indonesia  is  PT.  Numex  Technology  Indonesia  is  a  legal  entity because it has fulfilled the requirements  of  POJK Number 57/POJK.04/2020 and registered with the Ministry of Communication and Information through the LandX application as well as  is  licensed  and  supervised  by  OJK  and  the  Ministry  of  Communication  and  Information with  the  list  number  001199.01/DJAI.PSE/07/2021.  Through  the  LandX  application,  the financier and the property developer can meet in civil legal relations to buy and sell shares. When  it  can  be  proved  that  the  organizer  violated  the  financier's  rights,  then  the  organizer can also be liable based on default or tort law as stipulated in the Indonesian Civil Code. The high enthusiasm of Indonesian citizens for investment supported by the ongoing national and global  economic  recovery  must  inevitably  be  supported  by  protection  for  the  risks  that  may arise. This research aims to analyze the mechanism of use, obligations, and legal protections by  equity  crowdfunding  platform  providers  in  LandX  applications.  This  research  uses normative juridical methods with a statutory approach and a conceptual approach . Keywords: Equity Crowdfunding; Legal Obligations; Legal Protections; Legal Relations.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  zaman  yang  didukung  dengan  majunya  teknologi  telah memberikan  banyak  sekali  peluang  serta  manfaat  bagi  keberlangsungan  hidup  manusia. Revolusi industri generasi keempat atau dikenal sebagai Industry 4.0 yang saat ini terjadi dapat  dipahami  sebagai  upaya  transformasi  yang  mengintegrasikan  sistem  cerdas  dan otomasi  produksi  di  bidang  industri  dengan  menggunakan  internet  sebagai  penopang utama. 1 Hadirnya  teknologi  internet  juga  memudahkan  setiap  manusia  untuk  selalu terhubung  secara  daring  satu  sama  lain.  Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, kata  "daring" merupakan akronim dari "dalam jaringan"  yang dapat  diartikan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. 2
Keberadaan  teknologi  juga  berdampak  pada  berbagai  kemudahan  dalam  sektor jasa keuangan.  Pemerintah pun mengeluarkan peraturan beserta kebijakan mengenai  hal tersebut .  Fintech atau  teknologi  finansial  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memiliki makna  sebagai  “penggunaan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  yang  menghasilkan produk  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru  serta  berdampak  pada  stabilitas moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan keandalan  sistem  pembayaran”.  Dapat  dipahami  juga  bahwa  pada  dasarnya  teknologi finansial  ini  memanfaatkan  teknologi software, internet,  komunikasi  dan  komputasi terkini  untuk  meningkatkan  layanan  jasa  perbankan  dan  keuangan. 3 Teknologi  telah menciptakan  inklusifitas  layanan  keuangan  sehingga  akses  atas  produk  maupun  layanan keuangan  menjadi  sangat  beragam. 4 Hal  ini  selaras  dengan  Peraturan  Presiden  No.  82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif bahwa sistem keuangan inklusif diwujudkan  melalui  akses  masyarakat  terhadap  layanan  keuangan  sehingga  dapat meningkatkan  kemampuan  ekonomi  dan  membuka  jalan  untuk  keluar  dari  kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya peraturan tersebut kegiatan urun dana  atau crowdfounding pun  juga  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  No.  57/POJK.04/2020  tentang  Penawaran  Efek  Melalui  Layanan Urun  Dana  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  mana  mengubah  peraturan  sebelumnya yakni, POJK No. 37/POJK.04/2018.
Perubahan  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  Usaha  Kecil  Menengah untuk  bisa  memanfaatkan  layanan  urun  dana  sebagai  alah  satu  sumber  pendanaan  di
1 Kominfo.go.id, “Apa Itu Industri 4.0 Dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya,” accessed January 17, 2022, https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia- menyongsongnya/0/sorotan_media.
2 kbbi.kemdikbud.go.id, “KBBI Daring,” accessed January 17, 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring.
3 Glenda  Sakina  Gilang,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemodal  Terhadap  Risiko  Likuiditas  Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi,” 2020.
4 Ratna  Hartanto,  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): hlm 153.
dalam  Pasar  Modal  yang  dimana  perluasan  instrument  efek  yang  ditawarkan  pada kegiatan urun dana atau crowdfunding tidak hanya berbentuk saham yang bersifat ekuitas akan tetapi juga berupa efek yang bersifat utang atau sukuk. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan ditentukan pada bagian penjelasan Pasal 3 bahwa salah satu cakupannya adalah crowdfunding atau  urun  dana.  Lalu  dijelaskan  bahwa  pada  dasarnya  Kegiatan  Layanan Urun  Dana  atau  dalam  bahasa  Inggrisnya  dikenal  dengan  istilah equity  crowdfunding merupakan  kegiatan  jasa  keuangan  disektor  pasar  modal.  Tujuan  dari crowdfunding adalah  kegiatan  untuk  mengumpulkan  dana  dari  khalayak  umum  dengan  menggunakan media  internet.  Jadi  dengan  mekanisme  ini  memberikan  kesempatan  dan  alternatif  bagi pengusaha  ataupun project-owner untuk  memperoleh  pendanaan,  khususnya  bagi pengusaha  yang  memiliki  ide  dan  kreatifitas  namun  memiliki  keterbatasan  pendanaan dapat  memperoleh  pendanaan  atas project -nya  tanpa  mengajukan  pinjaman  ke  bank. 5
Kemajuan  teknologi  memungkinkan  khalayak  umum  yang  ingin  menjadi  investor maupun pengusaha untuk dapat saling bertemu serta menjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan.  Melalui  aplikasi  urun  dana,  calon  investor  juga  dapat  melihat  detil ataupun porftolio bisnis  yang  ditawarkan  oleh  pihak  pengusaha.  Selain  dari  pada  itu, crowdfunding juga  dapat  dijadikan  salah  satu  strategi  para  pengusaha  untuk memperkenalkan  atau  memasarkan  produk  tersebut. 6 Pengusaha  dapat  dengan  mudah mempromosikan usahanya melalui teknologi yang ada tanpa mengenal batas.
PT.  Numex  Teknologi  Indonesia  (LandX)  merupakan  salah  satu  penyelenggara equity crowdfunding dalam bidang perumahan. LandX bertujuan untuk  mempertemukan pihak pemodal dan pihak pengembang properti dalam hubungan perdata jual beli saham. Melalui  LandX,  pemodal  yang  juga  berkedudukan  sebagai  investor  dibebaskan  untuk menentukan pilihan bisnis sesuai dengan profil investasinya. Sejalannya waktu, pemodal dapat menerima keuntungan sesuai dengan kinerja perusahaan yang dipilihnya atau bunga sesuai  dengan  kesepakatan  di  awal.  Untuk  mendapatkan  keuntungan capital  gain, pemodal bisa meraih keuntungan dari kenaikan harga saham ketika dijual. 7 Sebagai salah satu  penyelenggara equity  crowdfunding ,  LandX  hanya  melakukan  penawaran  saham dibawah  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Tercatat  jumlah  investor  terdaftar  di LandX  telah  mencapai  lebih  dari  73.042  investor  sedangkan  perusahaan  yang  sudah listing berjumlah  27  (dua  puluh  tujuh)  perusahaan. 8 Sejak  berdiri  pada  tahun  2019  lalu, LandX  telah  berhasil  menyalurkan  dana  hingga  lebih  dari  Rp  20,000,000,000,-  (dua
5 Ibid ., hlm 152
6 Armin Schwienbacher and Benjamin Larralde, Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures , Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Forthcoming , 2010.
7 “Https://Landx.Id,” n.d.
8 Ridwan  Mulyana,  “Numex  Teknologi  Indonesia  (LandX.Id)  Salurkan  Hingga  Rp  158  Miliar  Ke  UKM  Pada 2021,”  accessed  January  18,  2022,  https://peluangusaha.kontan.co.id/news/numex-teknologi-indonesia- landxid-salurkan-hingga-rp-158-miliar-ke-ukm-pada-2021.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
puluh  miliar  rupiah)  dan  membagikan  dividen  sebesar  Rp  1,300,000,000,-  (satu  miliar tiga ratus juta rupiah) kepada para investornya. 9
Tingginya  antusiasme  masyarakat  Indonesia  dalam  berinvestasi  yang  didukung oleh  pemulihan  ekonomi  nasional  dan  global  yang  masih  berlangsung 10 tersebut  mau tidak  mau  harus  didukung  dengan  perlindungan  atas  resiko-resiko  yang  mungkin  akan timbul  seiring  dengan  perkembangan financial  technology (selanjutnya  disebut  dengan fintech )  di  Indonesia.  Pesatnya  pertumbuhan fintech diiringi  dengan  beberapa problematika  yang  timbul  dalam  investasi  melalui fintech .  Problematika  yang  sering muncul  akibat  investasi  dalam fintech di  Indonesia  adalah  kurangnya  kualitas penyelenggara.  Peran  penyelenggara    yang  mempertemukan  investor  dengan  pengusaha sangatlah  vital,  sebab  apabila  penyelenggara  melakukan  kesalahan  dalam  pengolahan data  atau  kelalaian  suatu  hal  lainnya  maka  tentunya  akan  merugikan  pihak  investor. Permasalahan lainnya yang mungkin terjadi adalah para investor yang berinvestasi dapat menghadapi  resiko  apabila  terjadi  penunggakan  pembayaran  keuntungan  maupun kegagalan usaha yang diinvestasikan. Permasalahan bisa menjadi cukup runyam terutama jika usaha tersebut  tidak memiliki aset  yang bernilai  untuk  kemudian dilikuidasi.  Selain itu, menurut Thomas Dewaranu dari Center for Indonesian Policy (CIPS), masih banyak fintech illegal yang beroprasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari fintech yang  terdaftar  untuk  menarik  perhatian  calon  konsumen. 11 Pada  sisi  lain,  resiko terkait rentannya pelanggaran terhadap data pribadi para investor. Mengingat hingga saat ini, Indonesia tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  telah  mengumumkan  terdapat  1.773 fintech illegal sejak tahun 2018 sampai 31 Oktober 2019. 12 Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah.  Maraknya  entitas  bodong  ini  berbanding  lurus  dengan  banyaknya  aduan masyarakat  terkait  layanan fintech. Dalam  hal  ini  maka  perlu  diperhatikan  meskipun keuntungan yang dapat diperoleh melalui investasi jenis ini nilainya tinggi namun resiko- resiko  yang mungkin  terjadi juga tidak boleh dihiraukan oleh para  pihak  terkait. Seperti yang  telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  sektor  ini  tergolong  baru  berkembang, pengaturan  dan  pengawasan  eksistensi  dari equity  crowdfunding perlu  dilakukan  oleh
9 Danielisa Putriadita, “LandX Kumpulkan  Total Pendaan Hingga Rp 6,69 Miliar,” accessed January 18, 2022, https://investasi.kontan.co.id/news/landx-kumpulkan-total-pendaan-hingga-rp-669-miliar.
10 Retno  Wulandhari,  “BEI:  Masyarakat  Antusias  Berinvestasi  Di  Pasar  Modal,”  accessed  January  18,  2022, https://www.republika.co.id/berita/r0yunk457/bei-masyarakat-antusias-berinvestasi-di-pasar-modal.
11 Andika Primasiwi, “Permasalahan Fintech Ilegal: Moratorium Tidak Menyelesaikan, Perlu Literasi,” accessed June 4, 2022, https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-041717981/permasalahan-fintech-ilegal- moratorium-tidak-menyelesaikan-perlu-literasi#:~:text=beroperasi dengan cara meniru dan menggunakan logo dan nama dari fintech yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen%2C”.
12 PROKAL.CO,  “Temukan  Kembali  297  Fintech  Ilegal,  Ini  Ciri-Ciri  Fintech  Ilegal,”  accessed  June  1,  2022, https://kaltim.prokal.co/read/news/362957-temukan-kembali-297-fintech-ilegal-ini-ciri-ciri-fintech- ilegal#:~:text=Sementara  total  yang  telah  ditangani  Satgas  sejak  tahun,dari  otoritas  yang  berwenang  dan berpotensi merugikan masyarakat.
Otoritas  Jasa  Keuangan  secara  matang.  Hukum  dalam  hal  ini  memiliki  peran  penting untuk  mengatasi  dinamika  yang  terjadi  mengingat  majunya  teknologi  tersebut  tentu memiliki  potensi  resiko  tersendiri.  Hal  ini  diperlukan  guna  mewujudkan  kepastian  dan memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  berinvestasi  melalui equity crowdfunding. Oleh  sebab  itu,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  mengenai  tinjauan kewajiban  dan  perlindungan  hukum  oleh  penyelenggara platform  equity  crowdfunding dalam aplikasi landx.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 13 Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dogmatik,  yaitu penelitian  yang  mensinkronisasikan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam perlindungan  hukum  terhadap  norma-norma  atau  peraturan-peraturan  hukum  lainnya dengan  kaitannya  dalam  penerapan  peraturan-peraturan  hukum. 14 Adapun  jenis pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan cara  menganalisa  aturan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  tersebut. 15 Pendekatan  konseptual  merupakan  jenis  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang memberikan  sudut  pandang  analisa  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum dilihat  dari  aspek  konsep-konsep  hukum  yang  melatarbelakanginya. 16 Adapun  alasan pemilihan  kedua  jenis  pendekatan  itu  didasari  oleh  pandangan  yang  berkembang  dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan bahan-bahan  yang terdiri  dari bahan hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder  yang  mana  keseluruhan  dari  bahan  tersebut  dirangkai  dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. LandX Sebagai Platform Equity Crowdfunding
Belakangan ini, marak bermunculan badan usaha yang bergerak pada bidang
Equity  Crowdfunding. Diantaranya  sebut  saja  PT.  Santara  Daya  Inspiratama,  PT. Investasi  Digital  Nusantara,  PT.  Crowddana  Teknologi  Indonusa,  dan  PT.  Numex
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , First edit (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
14 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Cet.3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
15 Marzuki, Penelitian Hukum .
16 S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Teknologi Indonesia. 17 Pada periode yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut  OJK)  mencatat  setidaknya  terdapat  16  calon  penyelenggara  dalam  proses perizinan. 18 Equity adalah istilah yang sering digunakan dalam bisnis dan keuangan yang  merujuk  pada  hak  kepemilikan  usaha  berdasarkan  modal  yang  diberikan,  atau yang lebih  dikenal  dengan istilah saham.  Sedangkan Crowdfunding adalah kegiatan urun dana/patungan. “Crowdfunding is defined as an open call over the Internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online  payment  systems  to  facilitate  transactions  between  creators  (people  who request funds) and funders (people who give money). 19
Equity Crowdfunding atau Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 57/POJK.04/2020  tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi  Informasi  (selanjutnya  disebut  PJOK  No.57/2020)  adalah  layanan penawaran  efek  yang  dilakukan  oleh  penerbit  yang  secara  langsung  menjual  efek kepada  investor  melalui  jaringan  sistem  elektronik  terbuka. Equity  crowdfunding juga  dikenal  sebagai crowd-investing atau crowdfunding investasi,  metode penggalangan modal yang digunakan oleh perusahaan rintisan dan perusahaan tahap awal.  Pada  dasarnya, crowdfunding ekuitas  menawarkan  sekuritas  perusahaan kepada  banyak  calon  investor  dengan  imbalan  pembiayaan.  Setiap  investor  berhak atas  bagian  perusahaan  sesuai  dengan  investasi  mereka. Equity  Crowdfunding berbasis  pada  perjanjian  kerjasama  usaha  dengan  sistem  bagi  hasil  yang diperuntukkan  khusus  bagi  perusahaan start-up atau Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (selanjutnya  disebut  UMKM)  yang  bukan  tergolong  perusahaan  publik, yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara. Penerbit hanya dapat menjual saham  secara  langsung  kepada  pemodal  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh Penyelenggara situs. Saham hanya dapat  diperjualbelikan,  dialihkan  di  satu  situs  saja  dan  tidak  dapat  dialihkan  antar situs  apalagi  ke  publik.  Sehingga  tampak  jelas  bahwa  penawaran  saham  dalam Equity  Crowdfunding tidak  tergolong  dalam  penawaran  umum  seperti  yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
Equity  Crowdfunding dapat  memberikan  manfaat  bagi  beberapa  pihak.  Bagi entrepreneurs atau kalangan wirausahawan hadirnya Equity Crowdfunding ini dapat
17 Sulaeman,  “OJK  Catat  4  Perusahaan  Kantongi  Izin  Usaha  Equity  Crowdfunding,”  accessed  March  2,  2022, https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-4-perusahaan-kantongi-izin-usaha-equity-crowdfunding.html.
18 Ibid.
19 Frank Kleemann, G Günter Voß, and Kerstin Rieder, “Un (Der) Paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing,” Science, Technology & Innovation Studies 4, no. 1 (2008): hlm 26.
memberikan  suntikan  modal  bagi  usahanya,  terutama  pembiayaan  pada  sektor UMKM.   Sedangkan  manfaat  bagi  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  berperan  sebagai pemodal  atau investor memiliki  instrumen  alternatif  untuk  ikut  andil  dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 20 Pada umumnya, pelaksanaan crowdfunding terdapat  3  (tiga)  pihak  utama  yaitu:  penerbit,  penyelenggara,  dan pemodal. Hubungan hukum antara para pihak dalam equity crowdfunding merupakan hubungan  hukum  antara  tiga  pihak  ( triangular  relationship ). 21 Penyelenggara Platform  Crowdfunding dalam  hal  ini  berperan  sebagai  perantara  atau  penghubung yang mencarikan pendanaan dari pemodal melalui internet.  Penyelenggara platform juga  meninjau  materi  promosi  penggalangan  dana  hingga  proses  legalitas  terhadap proyek  yang  akan  ditawarkan  oleh  pihak  wirausahawan.  Selain  itu,  penyelenggara platform biasanya  menawarkan  jasa  dalam  mempersiapkan  rencana  usaha  dengan proyeksi keuangan sebagai pertimbangan dari kegiatan penggalangan dana tersebut. 22
Beberapa  pihak  yang  terlibat  sebagaimana  Pasal  1  PJOK  No.57/2020 dijelaskan sebagai berikut:
1) Penerbit  adalah  badan  usaha  Indonesia  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun  badan  usaha  lainnya  yang  menerbitkan  Efek  melalui  Layanan  Urun Dana. Penerbit menawarkan sebagian saham bisnisnya untuk dibeli.
2) Penyelenggara  Layanan  Urun  Dana  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan  Layanan  Urun  Dana. Penyelenggara  bertugas  sebagai  mediator  yang  memfasilitasi  kerjasama Equity Crowdfunding antara Penerbit dan Pemodal.
3) Pemodal  adalah  pihak  yang  melakukan  pembelian  Efek  Penerbit  melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.
Penggunaan  aplikasi  LandX  ini  sangatlah  mudah  untuk  digunakan  oleh masyarakat pada umumnya. Cara kerja aplikasi LandX ini awalnya pengguna sebagai pemodal  akan  disuguhi  berbagai  pilihan  bisnis  yang  telah  terdaftar  di  aplikasi tersebut.  Tentunya  setiap  pilihan  yang  ada  akan  diberikan  informasi  tentang perusahaan, portfolio ,  laporan  keuangan,  informasi  tentang  manajemen  perusahaan, serta  informasi-informasi  lainnya.  Hal  itu  tentu  akan  memudahkan  pemodal  untuk dapat menentukan bisnis mana yang menarik bagi mereka untuk berinvestasi. Setelah pemodal  memilih  bisnis  yang  sesuai  dengan  pilihannya,  maka  tahapan  selanjutnya pemodal akan membeli saham, obligasi, atau sukuk dari proyek pendanaan tersebut. Ketika  transaksi  telah  dilakukan  tentunya  pengguna  telah  memiliki  kepemilikan
20 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/,  “EQUITY  CROWDFUNDING  JADI  ALTERNATIF  PERMODALAN,” accessed March 2, 2022, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569.
21 Hartanto,  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi.”
22 Fatichatur  Rachmaniyah  and  Arief  Yuswanto  Nugroho,  “Fenomena  Perkembangan  Crowdfunding  Di Indonesia,” Ekonika 4, no. 1 (2019).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
bisnis  tersebut.  Tahapan  selanjutnya  pemodal  akan  menerima  keuntungan  atau dividen  sesuai  kinerja  perusahaan  yang  pengguna  miliki,  atau  bunga  sesuai kesepakatan awal. Keuntungan lain didapatkan pengguna dari kenaikan harga saham ketika dijual.
Dalam  hal  ini  lahir  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  dan  pemodal berdasarkan  perjanjian  penyelenggaraan  Layanan  Urun  Dana.  Perjanjian  tersebut diadakan  antar  para  pihak  dalam  bentuk  perjanjian  baku.  Mengikatnya  perjanjian tersebut terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana. Perjanjian tersebut dapat memuat ketentuan mengenai  pemberian  kuasa  kepada  penyelenggara  untuk  mewakili  pemodal  sebagai pemegang  saham  penerbit  termasuk  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. 23
Pemodal  yang  ingin  menggunakan  aplikasi  ini  tentu  harus  mengetahui terlebih  dahulu  mengapa  aplikasi  LandX  ini  dapat  digunakan  dan  berbeda  dari aplikasi  investasi  lainnya.  Dalam  investasi  secara online (melalui  aplikasi)  maupun offline tentu  banyak  timbul  rasa  cemas  akan  banyak  hal,  namun  dengan  aplikasi LandX  akan  meminimalisir  risiko  atau  kegelisahan  akan  hal-hal  yang  sering  terjadi dalam investasi. Risiko yang pertama adalah risiko usaha, risiko ini tentu akan selalu ada  dalam  semua  bisnis  yang  dijalani.  Risiko  yang  dapat  terjadi  di  LandX  yaitu usaha  properti  yang  tidak  atau  belum  dapat  menghasilkan  penghasilan  sewa, kenaikan  harga  properti  di  bawah  perkiraan,  dan/atau  kinerja  perusahaan  di  bawah perkiraan.  Namun  dalam  aplikasi  LandX  juga  meminimalisir  terjadinya  hal demikian,  karena  aplikasi  ini  bekerja  sama  dengan  perusahaan  pengelola  properti yang  memiliki track  record yang  baik  menurut  standar  LandX,  dan  LandX  hanya menerima  properti  yang  sudah  memiliki  penghasilan  sewa  (menghasilkan cash flow ). Risiko  yang  kedua  adalah  risiko  kerugian.  Hal  ini  juga  pasti  dikhawatirkan bagi  para  investor,  namun  dalam  aplikasi  LandX  hal  ini  diminimalisir  dengan menyeleksi  properti  yang  menghasilkan  keuntungan  sewa  sehingga  Pemodal  dapat tetap  berpotensi  menghasilkan  keuntungan  disaat  penurunan  harga  pada  pasar properti.
Risiko ketiga yaitu risiko likuiditas, dalam hal ini LandX akan memfasilitasi penjualan dan pembelian saham Pemodal setelah pasar sekunder ( secondary market ) diluncurkan  dan  juga  LandX  akan  menyediakan  harga  properti  dari  hasil appraisal sebagai  patokan  untuk  transaksi  jual-beli  di  pasar  sekunder.  Risiko  keempat  yaitu tidak adanya dividen.  LandX dalam hal  ini menyeleksi perusahaan Penerbit dengan track  record yang  baik  sebagai  upaya  agar  proses  pembagian  dividen  selalu  lancar
23 Hartanto,  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi.”
dan tepat waktu dan juga tentunya akan terus berkomunikasi dengan Penerbit untuk menyediakan  laporan  keuangan  hasil  audit  yang  transparan  dan  akuntabel. Risiko kelima  yaitu  dilusi.  Pada  Aplikasi  LandX  pemodal  tidak  perlu  khawatir  akan  hal tersebut.  Jika Penerbit  merasa perlu untuk  melakukan penerbitan saham  baru, maka LandX  akan  melakukan  penawaran rights  issue ,  yaitu  menawarkan  terlebih  dahulu kepada  Pemodal  saham  tersebut  sebelumnya  supaya  jumlah  dan  persentase kepemilikan  saham  tetap  sama.  Namun  jika  masih  ada  sisa  saham  maka  saham tersebutlah  yang  akan  ditawarkan  melalui crowdsale pada platform LandX. Risiko keenam  yaitu  kegagalan  sistem  elektronik.  Jika  investasi  dilakukan  secara online melalui  aplikasi,  maka  risiko  ini  tentu  akan  muncul  namun  aplikasi.  LandX  telah mencoba meminimalisir terjadinya hal demikian dengan cara menggunakan beberapa server,  baik  utama  maupun  backup  untuk  meminimalisir  risiko  gangguan  sistem elektronik.
Berdasarkan perjanjian antara penyelenggara dan pemodal, pemodal membeli saham  milik  penerbit  yang  ditawarkan  melalui  penyelenggara  dengan  menyetorkan sejumlah dana pada escrow account sebagaimana tercantum pada Pasal 37 POJK No. 54/POJK.04/2020. Adapun yang dimaksud dengan Escrow Account adalah rekening yang  dibuka  secara  khusus  untuk  tujuan  tertentu  guna  menampung  dana  yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian  tertulis. 24 Tujuan  penggunaan escrow  account dalam  hal  ini  yaitu melarang  penyelenggara  melakukan  penghimpunan  dana  masyarakat  melalui rekening  penyelenggara.  Guna  mendukung  penggunaan virtual  account dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.
Penyelenggara wajib mendistribusikan saham kepada pemodal paling lambat
2  (dua)  hari  kerja  setelah  penyerahan  dana  kepada  Penerbit  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  40  POJK  No.  54/POJK.04/2020.  Pendistribusian  tersebut  dapat dilakukan  secara  elektronik  melalui  penitipan  kolektif  pada  kustodian  atau pendistribusian  secara  fisik  melalui  pengiriman  sertifikat  saham.  Pada  distribusi saham  secara  elektronik  melalui  penitipan  kolektif  pada  kustodian,  penerbit  wajib terlebih  dahulu  melakukan  perjanjian  dengan  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian  dan  pemodal  telah  memiliki  rekening  Efek  pada  kustodian.  Adapun yang dimaksud dengan kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan  harta  lain  yang  berkaitan  dengan  Efek  serta  jasa  lain,  termasuk  menerima dividen,  bunga,  dan  hak-hak  lain,  menyelesaikan  transaksi  Efek,  dan  mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 25 Aplikasi LandX ini terbentuk dalam rangka  mendukung  program  pemerintah  untuk  membangun  dan  mengembangkan
24 Ibid.
25 Ibid. hlm 161
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
UMKM di Indonesia, yang dimana fungsi dari platform LandX agar bisa membantu para  Wirausahawan  atau  pengusaha  UMKM  untuk  mendapatkan  modal  dalam mengambangkan  usaha  bisnisnya  yang  dimana  seluruh  masyarakat  Indonesia  bisa menjadi Pemodal atau investor dengan sangat mudah dengan cara berinvestasi secara online dalam aplikasi LandX.
LandX  sebagai  Penyelenggara platform mencari  usaha-usaha  bisnis  yang menarik  dan  dianggap  dapat  menguntungkan  yang  mungkin  sebelumnya  belum pernah  diakses  sama  sekali  oleh  publik  dan  apabila  pun  publik  pernah  mengakses usaha-usaha  bisnis  tersebut  bisa  saja  Pemodal  atau  investor  membutuhkan  modal yang  bisa  terbilang  sangat  besar  seperti  ratusan  juta  hingga  puluhan  milyar,  yang dimana aplikasi  LandX membawa masuk usaha-usaha bisnis tersebut dan dilakukan listing  atau  dicatat  pada  aplikasi  LandX  dengan  melewati  seleksi  yang  ketat  agar dapat diinvestasikan oleh Pemodal atau para investor dengan modal yang lebih kecil. Pemodal  atau  para  investor  tidak  perlu  kesusahan  untuk  mengurus  keseluruhan operasional  dan  marketing  dikarenakan  hal  tersebut  akan  diurus  seluruhnya  oleh wirausahawan atau pengusaha tersebut. Jadi pemodal atau para investor hanya akan menerima deviden dan laporan keuangan secara rutin.
Bukti  kepemilikan  yang  diberikan  kepada  pemodal  atau  para  investor merupakan  saham  elektronik  yang  dimana  secara  legalitas  semua  saham  pada aplikasi LandX itu akan tercatat pada Indonesian Central Securities Depository atau Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (selanjutnya  disebut  KSEI)  yang  merupakan tempat  pencatatan  saham  seluruh  perusahaan  publik  yang  ada  di  Indonesia,  seluruh saham-saham pemodal atau para investor juga akan tercatat dalam platform aplikasi LandX.  Saham  merupakan  bukti  kepemilikan  atau  sejumlah  modal  dalam  suatu perseroan  terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Berdasarkan  Pasal  510  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham termasuk dalam benda bergerak. 26
Bentuk badan hukum Penyelenggara wajib berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sesuai dengan Pasal 8 PJOK No.57/2020. Peraturan ini memberikan ruang bagi  Perseroan  Terbatas  asing  untuk  menjadi  pemegang  saham  yang  melaksanakan operasi Equity  Crowdfunding. Batas  maksimum  untuk  investasi  asing  langsung maupun  tidak  langsung  adalah  sebesar  49%  (empat  puluh  sembilan  persen)  dan modal minimum  yang diperlukan adalah senilai  Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus  juta  rupiah).  Mengingat Equity  Crowdfunding berbasis  teknologi,  maka
26 Rugun  Maylinda  Simanjuntak,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK. 04/2018,” 2019.
perusahaan  calon  Penyelenggara  harus  memiliki  2  izin,  yaitu:  izin  menjadi Penyelenggara Equity Crowdfunding dan izin Penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut sebagai Kemenkominfo).  Setelah  Penyelenggara  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh PJOK No.57/2020 dan terdaftar pada Kemenkominfo, Penyelenggara mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha dari OJK sebagaimana yang telah  tercantum  dalam  Pasal  14  PJOK  No.57/2020.  Lalu  untuk  pengajuan  izin Penyelenggara sistem elektronik sebagai prasyarat untuk memohonkan izin menjadi Penyelenggara Equity  Crowdfunding, perusahaan  harus  memohonkan  kepada Kemenkominfo melalui OSS ( Online Single Submission ). Ketentuan ini juga berlaku bagi  perusahaan  asing  yang  memberikan  layanan,  melakukan  usaha,  atau  sistem elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di dalam wilayah Indonesia.
Aplikasi  LandX  berizin  dan  diawasi  oleh  OJK  dan  terdaftar  di Kemenkominfo  dengan  nomor  tanda  daftar  001199.01/DJAI.PSE/07/2021.  LandX telah  resmi  menjadi  Penyelenggara Equity  Crowdfunding melalui  Keputusan Anggota  Dewan  Komisioner  OJK  No  KEP-68/D.04/2020  tentang  Pemberian  Izin Usaha Penyelenggara Layanan Equity Crowdfunding per tanggal 23 Desember 2020. Aplikasi ini juga telah memiliki sertifikasi ISO 27001 dan telah menjadi member dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).
2. Tinjauan  Kewajiban  Dan  Perlindungan  Hukum  Oleh  Penyelenggara Platform Equity  Crowdfunding Dalam  Aplikasi  LandX  Berdasarkan  Peraturan  di Indonesia
Pada dasarnya, instrumen investasi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari  bisnis.  Umumnya,  masyarakat  memilih  instrumen  ini  agar  mendapatkan keuntungan.  Tidak  terkecuali  pada  bidang  layanan  urun  dana  melalui  penawaran saham  berbasis  teknologi  informasi.  Dalam  bidang  tersebut  dapat  mempertemukan pihak  yang  membutuhkan  dana  untuk  keperluan  pengembangan  bisnis  serta  pihak yang  ingin  menyalurkan  dananya.  Namun,  dalam  melakukan  investasi  tidak  selalu akan  mendapatkan  keuntungan  tetapi  dapat  pula  terjadi  kerugian.  Meskipun  OJK telah  memberikan  rambu-rambu  bagi  para  pihak  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  resiko-resiko.  Terdapat  lima  resiko  yang  dihadapi  oleh  pemodal  dalam kegiatan investasi, yaitu: 27
1) Interest  rate  risk ,  variasi  dalam  pendapatan  yang  disebabkan  oleh  adanya perubahan dalam tingkat suku bunga pasar. Jenis resiko ini biasanya muncul dalam  investasi  menghasilkan  current  income,  yaitu  bunga  obligasi  dan
27 Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009): hlm 17.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dividen  saham.  Nilai  relatif  dari  jenis-jenis  pendapatan  tersebut  akan bervariasi dengan pergerakan yang timbul dalam tingkat suku bunga pasar;
2) Liquidity  risk ,  merupakan  resiko  yang  berhubungan  dengan  menjadi  uang kas;
3) Purchasing power risk , merupakan resiko  yang berhubungan dengan adanya inflasi.  Dengan  adanya  inflasi  maka  nilai  secara  riil  akan  lebih  kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya;
4) Business  risk ,  merupakan  resiko  yang  berhubungan  dengan  prospek  bisnis dari  emiten  yang  mengeluarkan  saham.  Keberhasilan  perusahaan  tergantung pda  kemampuan  manajemen  untuk  mengendalikan  perusahaan  dalam lingkungan  yang  terus  berubah  sehingga  kalau  misalnya  perusahaan  gagal dalam bisnisnya, pemodal akan ikut merasakan dampaknya; dan
5) Investment  risk ,  merupakan  resiko  yang  berhubungan  dengan  dinamika permintaan  dan  penarawan  sekuritas,  fluktuasi  harga  sekuritas,  dan harapannya terhadap prospek perusahaan.
Mengingat dalam kegiatan Equity Crowdfunding juga terdapat kemungkinan terjadinya resiko-resiko bisnis maka dalam hal ini OJK sebagai regulator 28 memiliki peran  dan  kewenangan  dalam  transaksi  jasa  keuangan  untuk  melakukan  upaya preventif  yang  dituangkan  dalam  POJK.  Adanya  respon  positif  dari  masyarakat perihal Equity  Crowdfunding tersebut  didukung  dengan  dikeluarkannya  PJOK  No. 57/2020.  POJK  tersebut  memperbaharui  aturan  lama  yang  tertuang  pada  POJK  No. 37/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfundin g). POJK menjadi wadah dan instrumen hukum yang tentunya  akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pelaku  bisnis  khususnya dalam kegiatan penawaran saham  yang dilakukan secara  elektronik. 29 Pembaharuan peraturan  tersebut  juga  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih optimal kepada pemodal.
Kewajiban  Penyelenggara Equity  Crowdfunding tercantum  dalam  Pasal  16 PJOK No.57/2020, yaitu:
1) Melakukan penelaahan terhadap penerbit;
2) Mengunggah  dokumen  dan/atau  informasi  secara  daring  melalui  situs  web penyelenggara;
3) Memastikan  pelaksanaan  penawaran  efek  melalui Equity  Crowdfunding sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban pengguna;
28 Viodi Childnadi Widodo and Dona Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam  Transaksi  Layanan  Urunan  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity- Based Crowdfunding),” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): hlm 231.
29 Suriyadi  Mamma,  “Perlindungan  Hukum  Pengguna  Layanan  Urunan  Dana  Melalui  Penawaran  Saham Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 2 (2020): hlm 164.
4) Melaporkan  pelanggaran  yang  dilakukan  Penerbit  selama  masa  penawaran dan  pelanggaran  atas  kewajiban  Penerbit  yang  berkaitan  langsung  dengan berakhirnya masa penawaran kepada OJK;
5) Melakukan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi pengguna;
6) Menyimpan  dokumen  dan/atau  informasi  yang  disampaikan  Penerbit  dalam jangka waktu penyimpanan dokumen;
7) Memastikan  batas  penghimpunan  dana  melalui Equity  Crowdfunding oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
8) Menyediakan  fasilitas  komunikasi  secara  daring  antara  Pemodal  dengan Penerbit;
9) Memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai resiko;
10) Memastikan  Pemodal  yang  akan  berinvestasi  melalui Equity  Crowdfunding telah  memiliki  rekening  Efek  yang  khusus  untuk  menyimpan  efek  dan/atau dana melalui Equity Crowdfunding;
11) Memiliki  sistem  untuk  memastikan  hanya  Pemodal  yang  telah  memberikan konfirmasi  mengenai  pemenuhan  persyaratan  Pemodal  yang  dapat berinvestasi melalui Equity Crowdfunding;
12) Menggunakan nama domain Indonesia;
13) Menyediakan  layanan  penanganan  pengaduan  sesuai  dengan  Peraturan  OJK mengenai layanan pengaduan;
14) Memuat  dalam  situs  web  Penyelenggara  mengenai  biaya  dan  pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna;
15) Mempunyai  mekanisme  pengembalian  dana  dalam  hal  penawaran  Efek melalui Equity Crowdfunding batal demi hukum;
16) Menggunakan  gedung kantor atau ruangan kantor baik  yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan.
Dalam  penyelenggaraan Equity  Crowdfunding, Penyelenggara  wajib melakukan:
a) Perjanjian penyelenggaraan Equity Crowdfunding dengan penerbit
b) Selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dengan penerbit;
c) Perjanjian penyelenggaraan Equity Crowdfunding dengan pemodal.
Meskipun OJK telah memberikan rambu-rambu isi perjanjian antara penerbit dan  penyelenggara,  namun  belum  terdapat  standar  baku  perjanjian  antara  penerbit dan  penyelenggara equity  crowdfunding di  Indonesia,  bahkan  bentuk  perjanjiannya pun  dapat  berupa  akta  otentik  maupun  akta  di  bawah  tangan.  Oleh  karenanya, perjanjian  antara  penerbit  dan  penyelenggara equity  crowdfunding satu  dengan lainnya  dapat  memiliki  isi  perjanjian  yang  berbeda  asalkan  memuat  ketentuan
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
minimal yang diatur dalam Pasal 44 POJK No. 37 /POJK.04/2018. Isi dari perjanjian antara penerbit dan penyelenggara tentu akan berdampak pada pemodal, pihak yang tidak  terlibat  sebagai  pihak  dalam  perjanjian  antara  penerbit  dan  penyelenggara namun menjadi pihak yang akan menerima dampak dari perjanjian tersebut. 30
Di  sisi  lain,  bentuk  perjanjian  baku  antara  penyelenggara  dan  pemodal memberikan  konsekuensi  hukum  bahwa  pemodal  tidak  memiliki  kesempatan  untuk melakukan negosiasi atas ketentuan dalam perjanjian melainkan hanya memiliki opsi untuk  menerima  atau  menolak  isi  perjanjian  ( take  it  or  leave  it ).  Jika  pemodal memutuskan  untuk  menerima  ketentuan  dalam  perjanjian  baku  tersebut,  pemodal cukup  melakukan  klik  setuju  pada  tombol  tertentu  yang  telah  disediakan  oleh penyelenggara pada sistem yang dimiliki. Bentuk bakunya perjanjian antara pemodal dan penyelenggara tersebut  dapat  memberikan peluang besar kepada penyelenggara untuk  mencantumkan  ketentuan  bahwa  penyelenggara  memiliki  hak  atas  inisiatif penyelenggara  sendiri,  untuk  menambah  atau  mengganti  ketentuan  apapun  dalam perjanjian  atau  mengubah,  menunda,  maupun  memberhentikan  layanan  sewaktu- waktu. 31
Penyelenggara  juga  wajib  menjaga  kerahasiaan,  keutuhan  dan  ketersediaan data  pribadi,  data  keuangan  dan  data  transaksi  yang  dikelolanya  sejak  data  tersebut diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. 32 Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 72  POJK  No.57/2020  dikatakan  bahwa  Penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip dasar perlindungan Pengguna dalam berupa:
a) Transparansi;
b) Perlakuan adil;
c) Keandalan;
d) Kerahasiaan data dan keamanan; dan,
e) Penyelesaian sengketa Pengguna sederhana, cepat, dan terjangkau. Dilanjutkan  dengan  Pasal  73  (1)  POJK  No.57/2020  bahwa  "Penyelenggara wajib  memberikan  dan/atau  menyampaikan  informasi  terkini  mengenai  rincian". Lalu  informasi  yang  dimaksud  harus  ditepatkan  pada  situs  web  Penyelenggara. Maksud  perlindungan  hukum  di  dalam  peraturan  OJK  adalah  merupakan  proteksi terhadap  dana  pemodal  agar  pelaku  usaha  sektor  jasa  keuangan  tidak  melakukan tindakan- tindakan curang ataupun tindakan lainnya yang merugikan pemodal untuk keuntungan  pelaku  usaha  sehingga  bentuk  perlindungan  tidak  termasuk  mengenai
30 Hartanto,  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi”, hlm 165
31 Ibid. hlm 165
32 “Aspek Hukum Equity Crowdfunding Sebagai Sumber Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,” accessed March  2,  2022,  https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar-aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai- sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi.
resiko  bisnis  yang  bisa  untung  maupun  rugi.  Pasal  50  (1)  POJK  No.  57/2020 menyatakan  bahwa  "Penerbit  yang  melakukan  penerbitan  Efek  bersifat  ekuitas berupa  saham,  wajib  menyampaikan  laporan  tahunan  kepada  Penyelenggara  paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir."
Selain  menetapkan  tentang  tanggung  jawab  dari  Penyelenggara  pada dasarnya  OJK  juga  menetapkan  larangan  yang  wajib  ditaati  sebagaimana  tertulis pada  Pasal  21  POJK  No.  57/2020.  Terdapat  konsekuensi  apabila  penyelenggara dianggap  lalai.  Sanksi  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  melakukan  pelanggaran akan  dikenakan  oleh  OJK.  Sanksi  administratif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85 (2), (3), (4), POJK No. 57/2020, berupa:
a) teguran tertulis;
b) denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
c) pembatasan kegiatan usaha;
d) penghentian kegiatan usaha;
e) pembatan persetujuan; dan/atau;
f) pembatalan pendaftaran.
Penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang ditimbulkan karena  kesalahan  atau  kelalaian  direksi,  pegawai,  dan/atau  pihak  lain  yang  bekerja untuk  penyelenggara.  Berangkat  dari  hal  tersebut  maka  penyelenggara  mempunyai tanggung  jawab  yang  lebih  besar  karena  bertanggung  jawab  terhadap  pemodal  dan penerbit  yang  merupakan  pengguna  dalam  kegiatan equity  crowdfunding .  Akan tetapi  kerugian  yang  terjadi  karena  resiko  bisnis  akibat  kesalahan  spekulasi  yang bukan  merupakan  kesalahan  atau  kelalaian  akibat  tindakan  pelanggaran  atau  tindak pidana tidak serta merta  membuat  penyelenggara bertanggung jawab akan kerugian tersebut.  Perlu  diingat  juga  bahwa  penyelenggara  adalah  pihak  yang  menyediakan sistem  elektronik  yang  dimaksud,  ia  bertindak  hanya  sebagai  perantara  karena kegiatan  urun  dana  yang  dilakukan  oleh  pemodal  adalah  milik  masing-masing pemodal.
Apabila  dikaitkan  dengan  pelanggaran  hak  pemodal,  maka  penyelenggara dapat juga bertanggung gugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 33 Dapat dikatakan wanprestasi  apabila penyelenggara melakukan pelanggaran dalam perjanjian tertulis yang  dibuat  diantara  penyelenggara  dan  pemodal.  Pemodal  berhak  menuntut penyelenggara  atas  biaya,  rugi,  dan  bunga  terhadap  dasar  gugatan  wanprestasi.  Di sisi  lain,  dalam  ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang
33 Daniel Kuntjoro Budiman, “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Dalam Penyelenggaraan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)” (2020).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mengakibatkan  kerugian  wajib  mengganti  kerugian  sehingga  berdasarkan  ketentuan tersebut  perlu  ditelusuri  lebih  mendalam  mengenai  tindakan-tindakan  yang mengakibatkan kerugian apabila dikaitkan dengan equity crowdfunding , meskipun di dalam  Pasal  60  POJK  37/2018  menyebutkan  tanggung  jawab  ada  pada penyelenggara  apabila  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian  organ-organ  ataupun  pihak yang  bekerja  untuk  penyelenggara  yang  merugikan  pengguna.  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  menekankan  bahwa  yang  diwajibkan  untuk mengganti  kerugian  adalah  pelaku  yang  melakukan  kesalahan  atau  kelalaian sedangkan  di  dalam  Pasal  60  POJK  37/2018  disebutkan  bahwa  yang  bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai dan orang yang bekerja untuk penyelenggara adalah penyelenggara sendiri yang bertanggung jawab.

## D. KESIMPULAN
Dari  beberapa  uraian  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
1) Kewajiban  oleh  pihak  penyelenggara Platform  Equity  Crowdfunding dalam aplikasi LandX tercantum dalam Pasal 16 POJK Nomor 57/POJK.04.2020. Selain daripada  itu  pihak  penyelenggara  juga  diwajibkan  untuk  melakukan  beberapa perjanjian  terhadap  pihak  penerbit  dan  pemodal.  Penyelenggara  juga  wajib menjaga  kerahasiaan,  keutuhan  dan  ketersediaan  data  pribadi,  data  keuangan  dan data transaksi yang dikelolanya sejak data tersebut diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2) Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  yang  wajib  diterapkan  oleh  pihak penyelenggara  tercantum  pada  Pasal  72  POJK  Nomor  57/POJK.04/2020  yang terdapat  5  (lima)  prinsip  dasar,  yaitu:  transparansi,  perlakuan  adil,  keandalan, kerahasiaan  data  dan  keamanan,  dan  penyelesaian  sengketa  secara  sederhana, cepat,  dan  terjangkau.  Penyelenggara  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengguna yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain  yang  bekerja  untuk  penyelenggara.  Apabila  dapat  dibuktikan  penyelenggara melakukan  pelanggaran  terkait  hak  pemodal,  maka  penyelenggara  dapat  juga bertanggung  gugat  atas  dasar  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Cet.3. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
“‘Aspek  Hukum  Equity  Crowdfunding  Sebagai  Sumber  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi.’”  Accessed  March  2,  2022.  https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar- aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai-sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi- informasi.
Budiman,  Daniel  Kuntjoro.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemodal  Dalam  Penyelenggaraan Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity Crowdfunding).” UNKNOWN, 2020.
Gilang,  Glenda  Sakina.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemodal  Terhadap  Risiko  Likuiditas Dalam  Penyelenggaraan  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi,” 2020.
Hartanto,  Ratna.  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 27, no. 1 (2020): 153.
Jonaedi  Efendi,  S  H  I,  S  H  Johnny  Ibrahim,  and  M  M  Se. Metode  Penelitian  Hukum: Normatif Dan Empiris . Prenada Media, 2018.
Kleemann,  Frank,  G  Günter  Voß,  and  Kerstin  Rieder.  “Un  (Der)  Paid  Innovators:  The Commercial  Utilization  of  Consumer  Work  through  Crowdsourcing.” Science, Technology & Innovation Studies 4, no. 1 (2008): 5–26.
Mamma,  Suriyadi.  “Perlindungan  Hukum  Pengguna  Layanan  Urunan  Dana  Melalui Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi.” Jurnal  Panorama  Hukum 5,  no.  2 (2020): 164.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  First  edit.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2005.
Rachmaniyah,  Fatichatur,  and  Arief  Yuswanto  Nugroho.  “Fenomena  Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia.” Ekonika 4, no. 1 (2019).
Schwienbacher,  Armin,  and  Benjamin  Larralde. Crowdfunding  of  Small  Entrepreneurial Ventures . Handbook of Entrepreneurial Finance, Oxford University Press, Forthcoming , 2010.
Sutedi, Adrian. Segi-Segi Hukum Pasar Modal . Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
Widodo,  Viodi  Childnadi,  and  Dona  Budi  Kharisma.  “Problematika  Perlindungan  Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding).” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020): 231.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Jurnal
Kleemann,  Frank,  G  Günter  Voß,  and  Kerstin  Rieder.  “Un  (Der)  Paid  Innovators:  The Commercial  Utilization  of  Consumer  Work  through  Crowdsourcing.” Science, Technology & Innovation Studies 4, no. 1 (2008): 5–26.
Mamma,  Suriyadi.  “Perlindungan  Hukum  Pengguna  Layanan  Urunan  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 2 (2020): 164.
Nugroho,  Arief  Yuswanto,  and  Fatichatur  Rachmaniyah.  “Fenomena  Perkembangan Crowdfunding  Di  Indonesia.” Ekonika :  Jurnal  Ekonomi  Universitas  Kadiri 4,  no.  1 (2019): 34. https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254.
Hartanto,  Ratna.  “Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 153.
Widodo,  Viodi  Childnadi,  and  Dona  Budi  Kharisma.  “Problematika  Perlindungan  Hukum Terhadap  Para  Pihak  Dalam  Transaksi  Layanan  Urunan  Dana  Melalui  Penawaran Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity-Based  Crowdfunding).” Jurnal  Privat Law 8, no. 2 (2020): 231.

## Skripsi
Gilang,  Glenda  Sakina.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemodal  Terhadap  Risiko  Likuiditas Dalam  Penyelenggaraan  Layanan  Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis Teknologi Informasi,” 2020.
Simanjuntak,  Rugun  Maylinda.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Layanan  Urun Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity  Crowdfunding) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK. 04/2018,” 2019.

## Thesis
Budiman,  Daniel  Kuntjoro.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemodal  Dalam  Penyelenggaraan Urun  Dana  Melalui  Penawaran  Saham  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Equity Crowdfunding).” 2020.

## Internet
Andika  Primasiwi.  “Permasalahan  Fintech  Ilegal:  Moratorium  Tidak  Menyelesaikan,  Perlu Literasi.”  Accessed  June  4,  2022.  https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr- 041717981/permasalahan-fintech-ilegal-moratorium-tidak-menyelesaikan-perlu-
literasi#:~:text=beroperasi  dengan  cara  meniru  dan  menggunakan  logo  dan  nama  dari fintech yang terdaftar untuk menarik perhatian calon konsumen%2C”.
“Temukan Kembali 297 Fintech  Ilegal,  Ini Ciri-Ciri Fintech  Ilegal”, accessed June 1, 2022, https://kaltim.prokal.co/read/news/362957-temukan-kembali-297-fintech-ilegal-ini-ciri- ciri-fintech-ilegal#:~:text=Sementara%20total%20yang%20telah%20ditangani%
20Satgas%20sejak%20tahun,dari%20otoritas%20yang%20berwenang%20dan%20berpot ensi%20merugikan%20masyarakat.
“Aspek  Hukum  Equity  Crowdfunding  Sebagai  Sumber  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  I nformasi.”  Accessed  March  2,  2022.  https://www.pphbi.com/rangkuman-webinar- aspek-hukum-equity-crowdfunding-sebagai-sumber-pembiayaan-berbasis-teknologi- informasi.
“Https://Landx.Id,” Accessed January 17, 2022 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/.  “EQUITY  CROWDFUNDING  JADI  ALTERNATIF
PERMODALAN.” Accessed March 2, 2022. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569. kbbi.kemdikbud.go.id. “KBBI Daring.” Accessed
January 17, 2022. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring.
Kominfo.go.id.  “Apa  Itu  Industri  4.0  Dan  Bagaimana  Indonesia  Menyongsongnya.”
Accessed  January  17,  2022.  https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu- industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media.
Mulyana, Ridwan. “Numex Teknologi Indonesia (LandX.Id) Salurkan Hingga Rp 158 Miliar
Ke UKM Pada 2021.” Accessed January 18, 2022.
https://peluangusaha.kontan.co.id/news/numex-teknologi-indonesia-landxid-salurkan- hingga-rp-158-miliar-ke-ukm-pada-2021.
Putriadita, Danielisa. “LandX Kumpulkan Total Pendaan Hingga Rp 6,69 Miliar.” Accessed
January  18,  2022.  https://investasi.kontan.co.id/news/landx-kumpulkan-totalpendaan- hingga- rp-669-miliar.
PROKAL.CO. “Temukan Kembali 297 Fintech Ilegal, Ini Ciri-Ciri Fintech Ilegal.” Accessed June  1,  2022.  https://kaltim.prokal.co/read/news/362957-temukan-kembali-297-fintech- ilegal-ini-ciri-ciri-fintech-ilegal#:~:text=Sementara  total  yang  telah  ditangani  Satgas sejak tahun,dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Sulaeman. “OJK Catat 4 Perusahaan Kantongi Izin Usaha Equity Crowdfunding.” Accessed March  2,  2022.  https://www.merdeka.com/uang/ojk-catat-4-perusahaan-kantongiizin- usaha-equity-crowdfunding.html
Wulandhari,  Retno.  “BEI:  Masyarakat  Antusias  Berinvestasi  Di  Pasar  Modal.”  Accessed January  18,  2022.  https://www.republika.co.id/berita/r0yunk457/bei-masyarakat- antusias-berinvestasi-di-pasar-modal.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022. Hlm. 105-124 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi
Finansial.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.04/2020  tentang  Layanan  Urun  Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.