This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Peran Tim lnvestigasi Terhadap Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum

## Muh Yasser Arafat Supardi, Ahmadi Miru, Wiwie Heryani
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: muhyasserarafatsupardi@gmail.com , ahmadimiru.sh@gmail.com ,  & wiwieheryani00@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  sering  melaporkan  Notaris  terkait  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya  baik  melalui majelis  pengawas  maupun  melalui  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Berdasarkan  peningkatan  permasalahan  hukum  yang  melibatkan  Notaris  maka  kemenkumham membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini memiliki kesamaan tugas dan kewenangan yang dimiliki Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang Jabatan Notaris. Untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tim  investigasi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Wilayah  Sulawesi Selatan  dan  mengetahui  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi  oleh  Majelis Pengawas  Notaris  (MPN). penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  dengan  menggunakan pendekatan empiris. adapun hasil pemeriksaan  dari tim investigasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat  6 (enam) kantor Notaris  yang berada di kabupaten Gowa  tidak  beroperasi/aktif  lagi  dan  tidak  menjalankan  tugas  dan  Jabatannya  sebagaimana    ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, jika hasil sidang pemeriksaan menyatakan Notaris terbukti melakukan pelanggaran  Jabatan  dan  kode  etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  maka  Notaris  yang  bersangkutan menempuh  upaya  hukum  dalam  bentuk  pembelaan  diri  dan  dapat  mengajukan  banding  administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) bersifat final.
Kata Kunci: Pengawasan Peran Tim Investigasi; Upaya Hukum Notaris

## Abstract
The public often reported to Notary regarding to the implementation of their duties and authorities either through  the  supervisory  board  or  through  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of Indonesia.  Based  on  the  increasing  of  legal  issues  that  involving  notaries,  the  Ministry  of  Law  and Human Rights formed an investigation team. This investigation team has the same duties and authorities as  the  Notary  Supervisory  Council  (MPN)  as  stipulated  in  the  laws  and  regulations  regarding  to  the Notary Position. For this reason, the purposed of this studied was to determine the implementation of the supervision  of  the  investigation  team  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of Indonesia South Sulawesi Region and to find out the legal remedies that can be taken by Notaries who had been sanctioned by the Notary Supervisory Council (MPN). This research was a normative legal research by using an empirical approach. As for  the results, the  investigation  team of the Regional Office of  the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia examined that there are 6 (six) Notary offices in Gowa  Regency that are no  longer  operating or active  and do not carried out  their  duties  and positions as stipulated in the Law on the Position of Notary, if the results of the trial examination states that  the  Notary  was  proven  to  have  violated  the  position  and  ethics  code  of  the  Indonesian  Notary Association  (INI),  the  Notary  concerned  takes  legal  action  in  the  formed  of  self-defense  and  can  file  an administrative appeal against the decision of the Notary Regional Supervisory Council (MPWN) to the Central Supervisory Council (MPP) and the decision The Central Supervisory Council (MPP) was final.
Keywords: Supervision; Investigation Team Role; Notary Law Efforts

## A. PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk  memajukan  “kesejahteraan  umum”  dan  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Amanat  tersebut  mengandung  makna  negara  berkewajiban  memenuhi  kebutuhan setiap warga negara melalui  suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan  administratif. 1 Badan  hukum  terdiri  dari  badan  hukum  publik  ( publiek rechtspersoon )  dan  badan  hukum  privat  ( privaat  rechtspersoon ).  Badan  hukum  publik adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  negara  untuk  kepentingan  publik  atau negara,  dan  diatur  dalam  perundang-undangan,  misalnya  negara, pemerintah daerah, Bank  Sentral, BUMN,  dan  sebagainya.  Sedangkan  badan  hukum  privat  adalah  badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu dengan tujuan tertentu dan sesuai hukum  yang  berlaku  secara  sah,  mislanya  Perseroan  Terbatas,  Firma,  Persekutuan Komanditer,  Perbankan,  Koperasi,  Partai  Politik,  Ormas,  Yayasan,  dan  sebagainya (P.N.H Simanjuntak,  2015: 29). Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil (2002: 10- 13),  badan  hukum  publik  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum publik  atau  yang  menyangkut  kepentingan  publik  atau  orang  banyak  atau  negara umumnya.  Sedangkan  badan  hukum  privat  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan  hukum  sipil  atau  perdata  yang  menyangkut  kepentingan  pribadi  orang dalam  badan  hukum  tersebut.  Badan  hukum  privat  merupakan  badan  swasta  yang
1 Penjelasan Undang-Undang No. 37 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
didirikan  oleh  orang  pribadi  untuk  tujuan  tertentu  seperti,  mencari  keuntungan, pendidikan, sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya, menurut hukum yang berlaku secara sah. Pembagian antara badan hukum publik dan privat secara kategoris memang relevan  dalam  kaidah  keperdataan.  Akan  tetapi,  sebagaimana  telah  disinggung sebelumnya  bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  selalu  didasarkan  pada pembagian  tersebut.  Dalam  kenyataannya  terdapat  sebuah  badan  hukum  privat  yang melakukan tindakan-tindakan publik, sebaliknya, ada pula badan hukum publik yang melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Lebih konkret lagi, pemerintah yang pada dasarnya berkedudukan sebagai organ pemerintahan ( bestuurorgan ), juga berkedudukan sebagai  badan  hukum  ( rechtspersoon ). 2 Dalam  pada  itu,  tindakan  pemerintahan  selalu atas  dan  atau  dengan  nama  pemerintah  ketika  melakukan  tindakan  atau  perbuatan hukum baik dari segi publik maupun privat. 3 Menurut Aminuddin Ilmar (2012:152-153), dalam kajian ilmu hukum, pembedaan badan hukum publik dan privat  memang sering tidak  terlalu  dipermasalahkan. Pembedaan keduanya hanya digunakan sebatas untuk memperjelas kedudukan suatu kasus, yakni tujuan hukum publik adalah  menyangkut kepentingan    umum,  sementara    hukum    privat    menyangkut    kepentingan perseorangan.  Lebih  lanjut  menurut  Aminuddin  Ilmar,  perbedaan  seperti  itu  tidak menghasilkan  suatu  perbedaan  yang  jelas,  sehingga  masih  diperlukan  kriteria  lain untuk membedakan kedua jenis hukum tersebut. 4 Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2009). Jabatan notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan notaris sangat
2 Alwiyah  Sakt i  Ramdhon.  (2020).  “Rechtspositie  Badan  Hukum  Privat  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan”. Vol. 6 No. 1, hlm 3.
3 https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian- hukum/
4 https://www.researchgate.net/publication/338862286_Rechtspositie_Badan_Hukum_Privat_Dala m_Penyelenggaraan_Pemerintahan
penting  bagi  lalu  lintas  kehidupan  masyarakat,  maka  perilaku  dan  perbuatan  notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang notaris (Thamrin, 2010). Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena  mempunyai kewenangan atau autohority yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  yang diberikan  undang-undang  kepada  notaris,  terlihat  bahwa  notaris  merupakan  suatu pekerjaan  dengan  keahlian  khusus  yang  menuntut  pengetahuan  luas  serta  tanggung jawab  yang  berat  untuk  melayani  kepentingan  umum,  karena  dari  inti  tugas  notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara  mufakat  meminta  jasa  notaris.  Sehingga  tidak  jarang  berbagai  hal  dalam peraturan  perundang-undangan  mewajibkan  perbuatan  hukum  tertentu dibuat  dalam akta  otentik,  seperti  pendirian  perseroan  terbatas,  koperasi,  akta  jaminan  fidusia  dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. 5
Peran lembaga Notaris sangat dibutuhkan agar permasalahan tersebut tidak terus terjadi. Ada 2 (dua) lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan fungsi  pengawasan  dan  pembinaan  pada  profesi  Notaris,  yaitu  Majelis  Pengawas Notaris  (selanjutnya  disebut  MPN)  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris  (selanjutnya disebut  (MKN).  MPN  yaitu  untuk  mengawasi  ketaatan  dan  kepatuhan  Notaris  dalam menjalankan  UUJN.  Sedangkan,  MKN  adalah  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap Notaris terkait pelaksanaan tugas jabatannya serta memberikan persetujuan atau tidak terhadap  pemeriksaan  yang  akan  dilakukan  oleh  penyidik.  Kedua  lembaga  ini, mempunyai  tujuan  untuk  melakukan  pembinaan  dan  menjaga  keseluruhan  martabat dan  jabatan  Notaris.  Adapun  untuk  mewujudkan  tujuan  ini,  MPN  mempunyai kewenangan  yang  diatur  di  dalam  UUJN  dan  UUJN-P,sedangkan  MKN  mempunyai tugas  dan  fungsi  yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. 6 Suatu tim investigasi  yang dibentuk oleh pemerintah ini akan mengemban suatu tugas
5 Arfian Nanda Yogi Pratama . (2019). “Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) D alam Pembatalan Sertifikat Karena Adanya Unsur Pemalsuan”. Vol. 12. No. 1. Hlm 1.
6 Maha  Wikantha.  ’’Peran  Majelis  Pengawas  Dan  Kehormatan  Terhadap  Notaris  Yang  Membuat Akta Perjanjian Nominee.’’ Jurnal Cakrawala Hukum , Vol.8, No.2 Desember 2017, Hlm. 181 – 190.
dan punya kewenangan yang secara tidak langsung serupa dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN)  yang juga dibentuk oleh Menteri.  Seolah  terjadilah  tumpang  tindih  kewenangan  antara  dua  lembaga/pihak tersebut  dengan  kemunculan  tim  investigasi  ini. 7 Tim  ini  dibentuk  dikarenakan banyaknya  pengaduan  masyarakat  terkait  perilaku  Notaris  yang  menimbulkan permaslahan  hukum,  sehingga  merugikan  masyarakat.  selain  itu, tim  ini  juga melakukan  investigasi  terhadap   permasalahan  Notaris  yang  disampaikan  oleh masyarakat. 8 Notaris adalah pejabat umum yang secara profesi diangkat oleh Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Menkumham)  dan  mendapat  kewenangan  secara atribusi  berdasarkan  Undang-Undang  dan  bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat. Berdasarkan  pengamatan  peneliti  yang  dilakukan  bahwa  mana  mungkin  ada  laporan dan  aduan  dari  masyarakat  jika  tidak  ada  permasalahan  Notaris  yang  melakukan pelanggaran-pelanggaran  yang  menyimpan  dari  ketentuan  UUJN.  Contoh  nyata  dari pelanggaran  tersebut  adalah  berdasarkan  hasil  pemeriksaan    dari  Tim  Investigasi Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di kota Makassar terdapat  6 (enam) kantor Notaris  yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif  lagi  dan  tidak  menjalankan  tugas  dan  Jabatannya  sebagaimana ketentuan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dan  kasus  berikutnya  adalah  berdasarkan adanya  laporan  dan  temuan  terhadap  salah  seorang  anggota  Notaris  yang  berada  di kota  Makassar  diminta  untuk  menyerahkan  Protokol  Notarisnya  untuk  diminta keterangan  apabila  terdapat  permasalahan  terkait  protokol  yang  ada  dalam penguasaannya,  karena  merupakan  salahsatu  tanggungjawab  penerima  protokol Notaris. Walaupun dalam kenyataannya Notaris penerima protokol tidak tahu-menahu mengenai kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi, tetap  saja  pihak  yang  berwenang  akan  memanggil  Notaris  penerima  protokol  untuk diminta keterangan. Notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut.
7 Imam  Suyudi  Pimpin  Rapat  Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  Wilayah, https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3519-imam-suyudi-pimpin-rapat-tim- investigasi-permasalahan-Notaris-wilayah, diakses  Pada Tanggal 17 Juli 2020. `
8 Setiawati,  N.  K.,  Sarjana,  I.  M.,  &  Dharmadha,  I.  N.  2018, Pelaksanaan Pengawasan  Notaris  Oleh Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Notaris Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali), Kertha Wicara, Vol.07, No.1, Hal. 2.
Disinilah  muncul  peranan  MKN  untuk  memberikan  perlindungan  berupa  ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Sehinga Tim Investigasi dari  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Wilayah Sulawesi  Selatan  beserta  MPD,MPW,MPP  menindaklanjuti  hal  tersebut  sesuai  dengan Undang-Undang  Jabatan  Notaris. 9 Pengawas  dengan  jumlah  Notaris  yang  ada  di daerah  tersebut,  dan  hal  itu  sudah  pula  disebut  dalam  ketentuan  UUJN  yang  dapat diatasi  dengan  pembentukan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  gabungan  untuk beberapa  Kabupaten  atau  Kota. 10 Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dibentuk  di Kabupaten  atau  kota,  keanggotaan  Majelis  Pengawas  Daerah  terdiri  dari  unsur pemerintah,  Organisasi  Notaris  dan  ahli  atau  akademisi.  Untuk  memudahkan koordinasi dalam menjalankan Pengawasan MPD Membentuk Ketua dan Wakil Ketua Majelis. 11 Selanjutnya  bila  dikaitkan  dengan  ketentuan  dalam  UUJN  yang  merupakan dasar  hukum  utama  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  juga  terdapat  beberapa larangan,  yang  salah  satunya  adalah  terkait  dengan  larangan  Notaris  untuk menjalankan  atau  melaksanakan  jabatannya  di  luar  wilayah  jabatannya  yaitu  dalam Pasal  17  ayat  (1)  UUJN.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  tersebut  maka  dapat  diketahui bahwa secara argumentum a contrario atau penafsiran terbalik dapat dipahami bahwa seorang  Notaris  diperbolehkan  untuk  menjalankan  kewenangan  berdasarkan  jabatan yang  dimilikinya  terkait  dengan  pembuatan  akta  sepanjang  hal  tersebut  dilakukan dalam  wilayah  jabatannya.  Notaris  dalam  hal  ini  mempunyai  wilayah  jabatan  yang mencakup seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris itu sendiri, hal ini di  atur  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  Notaris mempunyai  wilayah  jabatan  yaitu  mencakup  semua  wilayah  provinsi  dari  tempat
9 Hasil Wawancara Dengan A. Fachruddin, Sh, Mh., Dilakukan Pada Tanggal 17 Juli 2020  Di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan  Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 (90223) Makassar Tlp. 0411 – 854731 Fax 0411 – 871160.
10 Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 5491.
11 Bayu  Nir wana  Sari,  “Pelaksanaan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Notaris  oleh  Majelis  Pengawas Notaris  di  Kabupaten  Tangerang, Tesis ,  Universitas  Indonesia  Fakultas  Hukum,  Program  Magister Kenotariatan, 2012, hlm 2-3.
kedudukan  Notaris  tersebut.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  tempat  kedudukan adalah di daerah kabupaten atau kota. 12
Notaris  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  tugas-tugas  negara  dalam  membantu masyarakat  dalam  hal  pembuatan  akta  autentik  sehingga  Notaris  sangat  diperlukan untuk kepastian legalitas maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam  hal  Ini  penulis  merasa  tertarik  untuk  menganalisis  lebih  jauh  mengenai kehadiran  pengawasan  tim  investigasi    permasalahan  Notaris  dalam  ruang  linkup Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Wilayah  Sulawesi Selatan  dan  peranannya  nanti  bagi  rutinitas  profesi  Notaris  dalam  menjalankan  tugas dan kewajibannya, karena pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris pun pada akhirnya akan  terkena  dampak  dari  akibat  hukum  yang  timbul  dari  temuan  pengawasan  tim investigasi  yang menjalankan fungsi pengawasannya tersebut. Hal inilah yang menjadi isu yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan menjawab permasalahan  bagaimana  pelaksanaan  pengawasan  tim  investigasi  dalam  ruang lingkup  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Wilayah Sulawesi  Selatan  terhadap  Notaris  yang  ada  di  kota  Makassar  dan  bagaimana  upaya hukum  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  dalam pengawasan  Notaris  di  kota  Makassar.  Untuk  itu  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah Untuk mengetahui  pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Wilayah  Sulawesi  Selatan  dan  mengetahui upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi  oleh  Majelis Pengawas Notaris (MPN).

## B.      METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau  penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. 13 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum
12 Ajeng  Fitrah  Ramadhan.  (2019).  “Makna  Alasan -Alasan  Tertentu  Dalam  Kode  Etik  Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya” Vol. 4. No. 1. Hlm 15 -28. 13 Suharsimi  Arikunto.  (2012),  Prosedur  Penelitiaan  Suatu  Pendekatan  Praktek,  Jakarta,  Rineka Cipta, hlm. 126
mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  yang  terjadi dalam  masyarakat. 14 Penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  yang terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 15 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi  di  lapangan  melalui  wawancara  terhadap  sampel  penelitian.  pengumpulan data  dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling  dengan  mengunakan  metode wawancara terstruktur pada sampel. 16

## C.      HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan  majelis  pengawas  notaris Sejak  kehadiran  institusi  Notaris  di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintahan.  Tujuan  dari  pengawasan  ini  adalah  agar  para  Notaris  ketika menjalangkan  tugas  dan  Jabatannya  memenuhi  semua  persyaratan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  Jabatan  Notaris,  demi  untuk  pengamanan  kepentingan masyarakat yang dilayaninya, Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis  Pengawas  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Majelis  Pengawas  adalah  suatu badan  yang  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  Notaris. 17 Tujuan  lain  dari  pengawasan  Notaris,  bahwa Notaris  dihadirkan  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat  yang  membutuhkan  alat bukti  berupa  akta  autentik,  sehingga  tampa  adanya  masyarakat  yang  membutuhkan Notaris  maka  Notaris  tidak  ada  gunanya.  Meskipun  demikian  tidak  berarti  dengan bergantinya  instansi  yang  melakukan  pengawasan  Notaris  tidak  akan  terjadi pelanggaran-pelanggaran,  karena  betapapun  ketatnya  pengawasan  Notaris,  tidak mudah melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dan
14 Abdulkadir Muhammad. (2004), Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
15 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15 16 Tesis Muh Yasser Arafat Supardi. (2020).  Analisis Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Profesi  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Di  Kota  Makassar,  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 50.
17 Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris
peran serta masyarakat untuk melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. 18 Pasal 67 angka (1) Undang-Undang Jabatan  Notaris  menentukan  bahwa  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris dilakukan  oleh  menteri.  Dalam  melaksanakan  pengawasan  tersebut  Menteri membentuk  Majelis  Pengawas,  Pasal  67  angka  (2)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Pasal  67  angka  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menentukan  Majelis  Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur: 19
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.
Pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas  yang  didalamnya  ada  unsur  Notaris,  dengan  demikian  setidaknya  Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya  anggota  Majelis  Pengawas  dari  Notaris  merupakan  pengawasan  internal artinya  dilakukan  oleh  sesama  Notaris  yang  memahami  dunia  Notaris  luar  dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintahan dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan  dilakukan  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  para  Notaris dalam  melakukan  tugas  Jabatannya  tidak  menyimpang  dari  Undang-Undang  Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal. 20 Dalam Pasal 3 angka (1), Pasal 4 angka  (1),  dan  Pasal  5  angka  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja,  Dan  Tata Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris,  menentukan  pengusulan  Anggota  Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan: 21
18 Habib  Adjie,  2011 ,  Majelis  Pengawas  Notaris  Sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  Refika  Aditama , Bandung, hlm 3.
19 Lihat Pasal 67 angka 1, Pasal 67 angka 2, Pasal 67 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. 20 Habib Adjie V, Op. Cit , hlm 5.
21 Lihat Pasal 3 angka (1), Pasal 4 angka (1), Pasal 5 angka (1) peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.
a) Unsur  pemerintahan  oleh  kepala  Divisi  Pelayanan  Hukum  Kantor Wilayah;
b) Unsur  organisasi  Notaris  oleh  Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris Indonesia;
c) Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.
Pasal 4 angka (1) mengatur pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:
a) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
b) Unsur  organisasi  Notaris  oleh  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris Indonesia;
c) Unsur  ahli/akademisi  oleh  pimpinan  fakultas  hukum  atau  perguruan tinggi setempat.
Pasal  5  angka  (1)  mengatur  pengusulan  Anggota  Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP) dengan ketentuan:
a) Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
b) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
c) Unsur  ahli/akademisi  oleh  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.
Berdasarkan  Pasal  68  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  bahwa  Majelis  Pengawas Notaris terdiri atas:
a) Majelis Pengawas Daerah;
b) Majelis Pengawas Wilayah;
c) Majelis Pengawas Pusat.
Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dibentuk  dan  berkedudukan  di  kabupaten  atau kota (Pasal 69 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibu kota propinsi (Pasal 72 angka (1) Undang- Undang  Jabatan  Notaris),  dan  Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP)  dibentuk  dan berkedudukan  di  ibu  kota  Negara  (Pasal  76  angka  (1)  Undang-Undang  Jabatan
Notaris. 22 Majelis  Pengawas  Notaris  tidak  hanya  melakukan  pengawasan  dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan  Notaris. 23 Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  satu-satunya  instansi  yang berwenang  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  menjatuhkan  sanksi  terhadap Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.  Wewenang  Majelis  Pengawas  Daerah  diatur  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris,  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan:
a. Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris yang berwenang;
b. Mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat/surat  yang  dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
c. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta  atau  surat-surat  sebagaimana  dimaksud  pada angka (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat permintaan  persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  (1)  wajib  memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Wewenang MPW di samping diatur  dalam  UUJN,  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02,PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.  39-PW.07.10  Tahun 2004. Dalam Pasal 73 angka (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan  menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas laporan  masyarakat  yang  disampaikan  melalui  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atas  laporan  sebagaimana
22 Lihat Pasal 69 angka (1),Pasal 72 angka (1),Pasal 76 angka  (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
23 Ibid , hlm 130.
dimaksud pada huruf a memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun  serta  memeriksa  dan  memutus  atas  keputusan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang, memberikan  sanksi  berupa  teguran  lisan  atau  tertulis  dan  mengusulkan  pemberian sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  berupa  pemberhentian sementara  3  (tiga)  bulan  sampai  dengan  6  (enam)  bulan,  atau  pemberhentian  dengan tidak  hormat  dan  membuat  berita  acara  atas  setiap  keputusan  penjatuhan  sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f. Menurut Pasal 73 angka (2) UUJN. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara Pasal 73 angka (3) UUJN. 24 Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.02,PR.08.10  Tahun  2004,  berkaitan  dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil  pemeriksaan  Majelis  Pemeriksa  Daerah,  majelis  Pemeriksa  Wilayah  mulai melakukan  pemeriksaan  terhadap  hasil  pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kalender  sejak  berkas  diterima,  Majelis Pemeriksa  Wilayah  berwenang  memanggil  pelapor  dan  terlapor  untuk  didengar keterangannya  serta  Putusan  diucapkan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.  39-PW.07.10  Tahun 2004,  mengenai  Tugas  Majelis  Pengawas  menegaskan  bahwa  MPW  berwenang  untuk menjatuhkan  sanksi  yang  tersebut  dalam  Pasal  73,  85  UUJN,  dan  Pasal  26  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02,PR.08.10 Tahun  2004,  kemudian  angka  2  butir  2  keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.  39-PW.07.10  Tahun  2004  mengatur  pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:
1) Mengusulkan  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  pemberian  sanksi  pemberhentian dengan hormat;
24 lihat Pasal 73 angka (2), Pasal 73 angka (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.
2) Memeriksa  dan  memutus  keberatan  atas  putusan  penolakan  cuti  oleh  Majelis Pengawas Daerah; 25
3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4) Melaporkan  kepada  instansi  yang  berwenang  adanya  dugaan  unsur  pidana  yang diberitahukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah.  Atas  laporan  tersebut,  setelah dilakukan  pemeriksaan  oleh  Majelis  Pemeriksa  Wilayah  hasilnya  disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan februari;
b. Laporan  insidentil  paling  lambat  15  (lima  belas)  hari  setelah  putusan  Majelis Pemeriksa.
Apabila  masyarakat  melaporkan  terjadi  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPDN), berdasarkan Pasal 71 huruf e UU  Jabatan  Notaris,  maka  MPDN  memeriksa  laporan  itu  dan  menyampaikan  hasil pemeriksaan  kepada  MPWN.  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  (MPWN)  memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi bagi Notaris yang melanggar kode  etik Notaris, berdasarkan  Pasal  73  angka  (1)  huruf  e  UU  Jabatan  Notaris  sanksi  tersebut  meliputi sanksi  teguran  lisan  atau  tertulis,  apabila  Notaris  mengulangi  perbuatannya  yaitu melanggar  kode  etik  Notaris  dengan  berat.  Suatu  contoh,  melanggar  kode  etik  berat yaitu melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris,  maka  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  (MPWN)  dapat  mengusulkan pemberian  sanksi  terhadap  Notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (MPPN) berupa sanksi pemberhentian sementara kisaran waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan  MPPN  mengusulkan  kepada  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  untuk menjatuhkan  sanksi  pemberhentian  secara  tidak  hormat  kepada  Notaris  yang melanggar  kode  etik  Notaris  yang  kategorinya  kode  etik  berat  berdasarkan  Pasal  77 huruf  d  UU  Jabatan  Notaris. 26 Wewenang  (atau  sering  pula  ditulis  dengan  istilah
25 Keberatan  adalah  banding  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  31  angka  (3) dan  Pasal  71 huruf f UUJN.
26 Lihat  Pasal  71  huruf  e,  Pasal  73  angka  (1)  huruf  e,    Pasal  77  huruf  d  Undang-Undang  Jabatan Notaris.
Kewenangan)  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  diatur  dan  diberikan  kepada suatu  Jabatan  berdasarkan  peraturan  perUndang-Undangan  yang  berlaku  yang mengatur  Jabatan  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  setiap  wewenang  ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengaturnya.  Wewenang  Notaris  terbatas  sebagaimana  peraturan  perUndang- Undangan  yang  mengatur  Jabatan  pejabat  yang  bersangkutan.  Wewenang  yang diperoleh  suatu  Jabatan  mempunyai  sumber  asalnya.  Dalam  hukum  administrasi wewenang  bisa  diperoleh  secara Atribusi , Delegasi ,  atau Mandat. 27 Dalam  hukum administrasi Negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu Jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber, yakni atribusi, delegasi, dan mandat yang dijelaskan sebagai berikut: 28
1. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu Jabatan berdasarkan suatu Undang-Undang  formal. 29 Menurut  Lutfi  Effendi,  kewenangan  atribusi  atau kewenangan asli ialah kewenangan yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun, kewenangan atribusi pelaksanaanya dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut dan memiliki  peraturan  dasar  yang  sudah  ada.  Mengenai  tanggung  jawab  dan tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut sebagaimana yang telah tertera di aturan dasarnya. 30
2. Delegasi  adalah  kewenangan  yang  lahir  dari  pemindahan/pengalihan  suatu kewenangan  yang  sudah  ada.  Pada  delegasi  tanggung  jawab  beralih  kepada penerima delegasi. 31
3. Mandat  adalah  kewenangan  yang  diperoleh  dari  janji-janji  kerja  interen  antara atasan  dengan  pegawai.  Dalam  hal-hal  tertentu  seorang  pegawai  memperoleh kewenangan  untuk  atas  nama  atasannya  untuk  mengambil  keputusan  tertentu
27 Herlien Budiono, 2007, Kumpulan tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,Citra aditya bakti, Bandung, hlm 58.
28 Philipus  M.  Hadjon,  dkk., Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  to  the  Indonesia Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm 134.
29 Ibid, Hlm 125.
30 Lutfi Effendi, 2003, Pokok-pokok Hukum Administrasi , Bayu Media Publishing, Hlm 77.
31 Philipus M. Hadjon, dkk., Op.Cit., Hlm 125.
dan/atau  menandatangani  keputusan,  dengan  tanggung  jawab  tetap  berada pada pemberi mandat. 32
Otensitas  akta  Notaris  bukan  pada  kertasnya,  akan  tetapi  akta  yang  dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan  perkataan  lain  akta  yang  dibuat  Notaris  mempunyai  sifat  autentik,  bukan karena  Undang-Undang  menetapkan  sedemikian,  akan  tetapi  oleh  karena  akta  itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti  yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. 33 Melalui  pengertian  Notaris  tersebut  terlihat  bahwa  tugas  seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik.  Sedangkan  akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang  bentuknya  ditentukan  oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk  itu  ditempatkan  di  mana  akta  itu  dibuatnya.  Akta  Notaris  sebagai  akta  otentik dibuat  menurut  bentuk  dan tata  cara  yang  ditetapkan  UUJN. 34 Beberapa  karakteristik dari  Notaris,  selain  merupakan  suatu  konsep  Jabatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  sengaja  dibuat  oleh  aturan  hukum  untuk keperluan  dan  fungsi  tertentu  serta  bersifat  berkesinambungan  sebagai  suatu  lingkup pekerjaan tetapi juga memiliki karakteristik yang lain, antara lain adalah : 35
a. Kewenangan tertentu Notaris.
Kewenangan  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  diperoleh  langsung  dari kekuasaan  tertinggi  yaitu  negara.  Dalam  sistem  Hukum  Indonesia,  pejabat umum  tidak  dibawah  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  atau  eksekutif  atau pejabat tata usaha negara. Dikarenakan diantaranya masing-masing merupakan organ  negara  dengan  kewenangan  tertentu  dan  berbeda  bidangnya  yang  satu dalam bidang hukum privat dan yang satunya dalam bidang hukum publik. 36 Secara teoritis telah dijelaskan sumber kewenangan yang diperoleh berdasarkan
32 Ibid, Hlm 126.
33 G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit .,hlm 51
34 Lihat Pasal 38-39 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
35 Habib  Adjie,  2009, Meneropong  Khzanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia  (Kumpulan  Tulisan  Tentang Notaris dan PPAT) , PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15
36 Sjaifurrachman,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  pembuatan  akta ,  Mandar  Maju, Bandung, hlm 54.
peraturan perUndang-Undangan melalui tiga cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat. 37 Setiap  wewenang  yang  diberikan  kepada  Jabatan  harus  ada  aturan hukumnya.  Jabatan  Notaris  adalah  Jabatan  dengan  kewenangan  untuk membuat  akta  otentik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris sehingga  tidak  menjadikannya  sebagai  Jabatan  struktural  dalam  organisasi pemerintahan,  tetapi  merupakan  kewenangan  atribusi  yang  bersumber  dari Undang-Undang Jabatan Notaris.
b. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh pemerintah.
Dalam  ketentuan  pasal  2  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dinyatakan  bahwa pengangkatan  dan  pemberhentian  Notaris  dilakukan  oleh  menteri,  yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
c. Honorarium bukan gaji.
Notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  menteri,  Notaris  sebagai  pejabat umum untuk menjalankan sebagian fungsi negara tidak di gaji oleh pemerintah dikarenakan  dalam  menjalankan  tugas  Jabatannya  yag  bukan  merupakan subordinasi  dari  pemerintah.  Akan  tetapi  Notaris  menerima  honorarium  dari setiap jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 36 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.
d. Akuntabilitas.
Tanggung  jawab  yang  dimiliki  Notaris  untuk  melayani  keperluan  masyarakat dalam  bidang  hukum  perdata  terkhusus  pada  hukum  pembuktian  yang memerlukan dokumen-dokumen hukum (Akta) yang  sifatnya otentik. Apabila di  kemudian  hari  dokumen-dokumen  (Akta)  tersebut  dinyatakan  dan dibuktikan  tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku,  maka Notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab dapat digugat secara perdata. 38
Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (1) Jabatan
37 Ridwan HR, 2007, Hukum administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 104.
38 Op.cit , Habib Adjie, hlm 20
Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat  autentik  mengenai  keadaan  peristiwa  atau  perbuatan  hukum. 39 Notaris  tidak berarti  apa-apa  jika  masyarakat  tidak  memerlukan  kehadirannya,  dengan  demikian Notaris merupakan suatu Jabatan publik. 40 Sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan  dari  masyarakat  terhadap  Notaris  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangannya  sehingga  dikeluarkanlah  Surat  tentang  Keputusan  Menteri  Hukum dan  HAM  RI  Nomor  M-HH-01.AH.02.07  Tahun  2018  serta  tim  investigasi  wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018, Kepala Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah  Sulawesi  Selatan  mengeluarkan  Keputusan  Nomor:  W23-  .AH.02.01  Tahun 2019  Tentang  Pembentukan  Kesekretariatan  Wilayah  Tim  Investigasi  Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Tugas Kesekretariatan Wilayah Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  Wilayah  Provinsi  sulawesi  selatan  antara  lain sebagai berikut: 41
a. Menindaklanjuti  laporan  dari  masyarakat  terkait  pelanggaran  Jabatan  Notaris yang  belum  diselesaikan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah/Majelis  Pengawas Wilayah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;
b. Melakukan  koordinasi  dengan  Mahkamah  Agung  melalui  pengadilan  setempat guna mendapatkan data-data Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  agar  selanjutnya  dapat  diproses  oleh  Majelis Pengawas;
c. Melakukan  koordinasi  dengan  Majelis  Kehormatan  Notaris,  Kepolisian  dan Kejaksaan agar diperoleh data Notaris yang sedang dalam proses penyidikan;
d. Menerima  pengaduan  masyarakat  yang  langsung  disampaikan  kepada  Kantor Wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut;
39 Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN.
40 Habib Adjie, 2007, Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Refika Aditama, Bandung, Hlm 32. (Selanjutnya disebut Habib Adjie II)
41 Hasil  Wawancara  Dengan  Syaiful  Gazali,  Sh., Dilakukan  Pada  Tanggal  15  Juli  2020   Di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan  Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 (90223) Makassar Tlp. 0411 – 854731 Fax 0411 – 871160.
e. Mengusulkan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Cq.  Direktur Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  untuk  menutup  sementara  akses  akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang berindikasi Tindak Pidana;
f. Melaporkan  hasil  investigasi  secara  berkala  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Menindaklanjuti  dari  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang  tim investigasi, Kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan  Nomor:  W23-.AH.02.01  TAHUN  2019.  Tentang  Pembentukan Kesekretariatan  Wilayah  Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  Wilayah  Sulawesi Selatan  Tahun  2019,  Tugas  Kesekretariatan  Wilayah  Tim  Investigasi  Permasalahan Notaris  Provinsi  Sulawesi  selatan  dalam  hal  ini,  Membantu  kelancaran  proses administrasi  Tim  investigasi  serta  Menyusun  jadwal  kegiatan  tim  investigasi  dan menerima  pengaduan  masyarakat  dan  membantu  proses  pemeriksaan  pengaduan tersebut,  membantu  berkoordinasi  dengan  MPDN,  MPWN,  MPPN,  Kepolisian, Kejaksaan,  dan  Pengadilan  setempat  terkait  dengan  proses  pemeriksaan  maupun penyidikan Notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana dan menyusun  laporan hasil    investigasi    kepada    Menteri  Hukum  dan  HAM  RI.  Adapun  Susunan  Tim investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi  Selatan  Membantu  kelancaran  tugas  dan  fungsi  Majelis  Pengawas  Notaris (MPN)  dan  memiliki  keanggotaan  yang  terdiri  dari  pemerintah  yaitu  Drs.  Harun Sulianto,  Bc.Ip,.  Sh.  sebagai  ketua/kepala  kantor  wilayah  sulawesi  selatan  dan  Sri Yuliani  Sh,.  Mh.  sebagai  sekretaris  kepala  divisi  pelayanan  hukum  dan  hak  asasi manusia  dan  memiliki  beberapa  aggota  yaitu  Jean  Henry  Patu  Sh.Mh.,  Kepala  Sub Bidang  Pelayanan  Administrasi  Hukum  Umum,  Syaiful  Gazali  Sh.,  penyusun  laporan dan  hasil  evaluasi,  A.  Fachruddin  Sh.Mh., Perancang  Peraturan  PerUndang- Undangan . 42 Kehadiran  tim  investigasi  ini  sebenarnya  sangat  membantu  Majelis Pengawas Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam pasal 68 UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :
42 Hasil Wawancara Dengan A. Fachruddin, Sh, Mh., dilakukan pada tanggal 17 juli 2020 di kantor kementerian  hukum  dan  hak  asasi  manusia  republik  indonesia  wilayah  sulawesi  selatan   jalan  sultan alauddin nomor 102 (90223) makassar Tlp. 0411 – 854731 Fax 0411 – 871160.
a) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) bertempat di Kabupaten/Kota;
b) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) bertempat di Provinsi dan;
c) Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) bertempat di Ibukota Negara.
Majelis Pengawas Notaris memiliki anggota yang tergabungan dari kemenkumham, ahli  Akademisi,  serta  INI  (Ikatan  Notaris  Indonesia).  Pengawasan  serta  pemeriksaan adalah  beberapa  tugas  dari  Majelis  pengawas.  Kewenangan  Tim  investigasi  tidak dilengkapi  dengan  kewenangan  untuk  mengeluarkan  suatu  putusan  atau  penjatuhan sanksi, namun hanya sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menutup sementara  akses  akun  Notaris  yang  sedang  dalam  proses  investigasi  untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian, sedangkan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN)  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada  Notaris  yang  telah  terbukti  melakukan pelanggaran  pada  saat  menjalankan  tugas  sebagai  Notaris  tersebut  wewenang  dari Majelis  Pengawas  Notaris  berdasarkan  UUJN.  Tim  Investigasi  ini  terbentuk  karena banyaknya pengaduan dari masyarakat mengenai Permasalahan Notaris. Atas dasar hal tersebut,  pada  tahun  2018  dibentuklah  tim  investigasi  pusat  berdasarkan  Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M-HH-01.AH.02.07  Tahun  2018  serta  tim investigasi wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 03.UM.01.01 Tahun 2018,Tim investigasi ini juga dibentuk guna membantu kelancaran tugas  dan  fungsi  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  meningkatkan  pembinaan  serta pengawasan  terhadap  Notaris. 43 Pengawasan  atau  kontrol  terhadap tindakan  aparatur pemerintah  diperlukan  agar  pelaksanaan  tugas  yang  telah  ditetapkan  dapat  mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. 44
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  selama  penelitian  baik  contoh  kasus  yang diberikan  Kemenkumham  RI  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  maupun  hasil wawancara, diketahui sejumlah 6 (enam) pelanggaran selama tahun 2018  sampai 2020 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Tahun 2018-2020
43 Kemenkumham  Tingkatkan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Notaris  Demi  Profesionalitas, https://www.ini.id/post/kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi- profesionalitas , diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
44 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara , Glora Madani Press, 2004, hal.127.
No.                 Bentuk Pelanggaran                                                          Jumlah 1. Meninggalkan Wilayah Tempat Kerja                                                  5
2. Berkaitan Dengan Isi Akta Yayasan                                                      1
Jumlah                                                                              6 Sumber: Hasil Penelitian di Kesekretariatan Kemenkumham RI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2020.
Dalam  perkembangan  tahun  terakhir  ini  banyaknya  kasus  hukum  yang dilakukan  oleh  Notaris  dan  perlu  adanya  suatu  kebutuhan  lebih  dari  fungsi pengawasan  dan  pembinaan  yang  tidak  hanya  berdasarkan  aduan  melainkan  juga berdasarkan  temuan  atau  hasil  investigasi,  maka  Menteri  Hukum  dan  HAM membentuk  Tim  Investigasi  Permasalahan  Hukum  Notaris.  Tim  Investigasi Permasalahan  Notaris  pada  intinya  memiliki  persamaan  dengan  tim  yang  membantu untuk  pencarian  fakta.  Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  ini  adalah  suatu  organ yang  dibentuk  dengan  tujuan  mempercepat  untuk  mencari  inti  permasalahan  dari laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan yang dilaporkan masyarakat. 45
Tim investigasi tidak memiliki produk putusan berupa sanksi apapun, sehingga mekanisme  Penjatuhan  sanksi  tetap  yang  berwenang  Majelis  Pengawas  Notaris berdasarkan UUJN. 46
Pada  hakekatnya  masyarakat  dapat  ditelaah  dengan  dua  sudut,  yakni  sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial  yakni,  keseluruhan  antara  jalinan  unsurunsur  sosial  yang  pokok  yakni,  kaidah- kaidah sosial, pranata sosial, kelompok atau lapisan sosial, sedangkan yang dimaksud dengan  dinamika  masyarakat  adalah  apa  yang  disebut  proses  dan  perubahan  sosial. Sedangkan  secara  garis  besar,  mengemukakan  bahwa  objek  utama  dari  kajian  hukum adalah: 47
45 Budiono,  B.  2019. Tugas  Dan  Kewenangan  Tim  Investigasi Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Berkaitan  Dengan Pembinaan  Dan Pengawasan  Notaris . Indonesian  Notary ,  Vol.1, No . 002. Hlm 9. 46 Sari,  D.  R.,  2016. Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  Mengenai  Sanksi  Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris . Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.1, No.1, hal 70.
47 Achmad  Ali dan  Wiwie Heryani,  2012,  Menjelajahi  Kajian Empiris  Terhadap  Hukum,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal.19.
a. Mengkaji  hukum  dalam  wujudnya  sebagai  government  social  control,  Dalam kaitanya  sosiologi  hukum  mengkaji  hukum  sebagai  seperangkat  kaidah  khusus yang  berlaku  serta  dibutuhkan  guna  menegakkan  ketertiban  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam  hal  ini  hukum  dipandang  sebagai  dasar  rujukan  oleh pemerintah  disaat  melakukan  pengendalian  terhadap  perilaku  warga masyarakatnya.  Olehnya  itu  sosiologi  hukum  dikaji  dalam  kaitanya  dengan pengendalian  sosial  dan  sanksi  eksternal  (yakni  sanksi  yang  dipaksakan  oleh pemerintah melalui alat Negara).
b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tesebut oleh sosiologi hukum  dikaji dalam kaitanya dengan sosialisasi, yakni suatu proses yang berusaha membentuk warga  masyarakat  sebagai  mahluk  sosial  yang  menyadari  eksistensi  sebagai kaidah  sosial  yang  ada  didalam  masyarakatnya,  mencakup  kaidah  hukum, kaidah  sosial,  kaidah  moral,  kaidah  agama  dan  lainya,  dengan  kesadaran tersebut diharapkan masyarakat mentaatinya.
c. Obyek  utama  dari  sosiologi  hukum  lainya  adalah  stratifikasi.  Perlu  diketahui bahwa  stratifikasi  yang  menjadi  obyek  bahasan  sosiologi  hukum  bukanlah stratifikasi  hukum  seperti  yang  dikemukakan  Hans  Kelsen  dengan  grundnorm teorinya,  melainkan  stratifikasi  yang  dapat  ditemukan  dalam  suatu  sistem kemasyarakatan  dimana  yang  dibahas  adalah  dampak  dari  pada  adanya stratifikasi  sosial  itu  sendiri  terhadap  hukum  bagaimana  pelaksanaan  dari hukum itu sendiri.
Sesuai apa yang telah disebut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  25  Tahun  2014  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  62  Tahun  2016  bahwa  Majelis Pengawas Pusat (MPP) adalah badan berwenang dan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di tingkat nasional, Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi  pengawasan  secara  komprehensif  terhadap  kegiatan  kenotariatan  yang dilakukan  oleh  seorang  Notaris.  Pengawasan  seharusnya  bersifat  berkala,  regular  dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  kesalahan  dan  kealpaan  dalam  praktik yang  dilakukan  oleh  Notaris. 48 Tugas  pengawasan  dan  pembinaan  yang  tidak  hanya berdasarkan  dari  aduan  melainkan  juga  berdasarkan  temuan  atau  hasil  investigasi diharapkan  akan  memberikan  proses  edukasi  lebih  menyeluruh  kepada  masyarakat, sehingga masyarakat pun lebih paham mengenai batasan-batasan pertanggung jawaban
48 Jurnal Brenda Budiono, Tugas Dan Kewenangan Tim Investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris, Vol 1, No 002, ISSN: 2684-7310. http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/198
yang bisa dituntut dari seorang Notaris dan tidak dengan mudah mengadukan Notaris dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak menjadi kesalahan Notaris atau bahkan sama  sekali  tidak  ada  hubungannya  dengan  apa  yang  Notaris  lakukan,  yang  bisa berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris terkait. Notaris memiliki tujuan  untuk  melakukan  tugas-tugas  Negara  dalam  membantu  masyarakat  dalam  hal pembuatan akta autentik sehingga Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. 49 Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris.  Kalaupun  terdapat  kesalahan  atau  ketidakpahaman  dalam  praktik kenotariatan,  maka  Majelis  Pengawas  berwenang  untuk  memberitahu  dan mengingatkan  sesuai  asas,  prinsip  dan  ilmu  kenotariatan  yang  benar.  Fungsi pengawasan  dilakukan  secara  garis  besar  adalah  untuk  mencegah  timbulnya permasalahan  hukum,  sifatnya  adalah  preventif,  namun  menjadi  suatu  pertanyaan baru,  yakni  bagaimana  mungkin  ada  aduan  dari  masyarakat  jika  tidak  terjadi  suatu permasalahan  hukum.  Adanya  permasalahan  hukum  itu  menandakan  fungsi pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris  tidak  atau  belum  dijalankan  secara optimal.  Pemerintah  beranggapan  seharusnya  tidak  selalu  harus  menunggu  aduan datang disampaikan dan masalah hukum sudah terlanjur menjadi besar dan rumit.

## D.     PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  lain  dengan berlakunya  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Kantor  Wilayah  Sulawesi  Selatan  Nomor:  W23-.AH.02.01  TAHUN  2019 tetaplah harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk pembacaan putusan  dan  penjatuhan  sanksi  yang  tepat  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang terbukti  dilakukan  oleh  Notaris.  Sejauh  ini,  pembatasan  berupa  penutupan  sementara akun  Notaris  atas  usulan  tim  investigasi    inilah  yang  menjadi  akibat  hukum  dari temuan  tim  investigasi    yang  terkait  langsung  dengan  kewenangan  Notaris  sebagai
49 Setiawati,  N.  K.,  Sarjana,  I.  M.,  &  Dharmadha,  I.  N.  2018, Pelaksanaan Pengawasan  Notaris  Oleh Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Notaris Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali), Kertha Wicara, Vol.07, No.1, Hal. 2.
penyedia jasa pembuatan akta autentik bagi masyarakat dan Pelaksanaan upaya hukum bagi  Notaris  yang  dikenai  sanksi  jabatan  di  wilayah  Makassar  yang  berupa  teguran lisan, teguran tertulis dan diberhentiakan sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan  dengan  tidak  hormat  Notaris  dapat  melakukan  upaya  hukum  dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif, Notaris yang dikenai sanksi jabatan tidak mendapatkan perlindungan Hukum dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  hanya  bertugas  sebagai  pengawas  dan pemeriksa, tetapi bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat mengajukan banding administratif  terhadap  putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  (MPWN)  kepada Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP)  dan  putusan  Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP)  bersifat final.  Notaris  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  Organisasi  Notaris  Ikatan Notaris Indonesia (INI) selama Notaris tersebut masih aktif menjadi anggota Organisasi.
Perlu  proses  sosialisasi  yang  lebih  sering  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah untuk lebih mengenalkan tim investigasi  permasalahan Notaris ini dikalangan Notaris- Notaris  seluruh  Indonesia,  selama  proses  evaluasi  fungsi  pengawasan  dilakukan,  dan belum  ada  kebijakan  atau  peraturan  terbaru  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut, sehingga  para  Notaris  lebih  mengenal  dan  memahami  maksud  dan  tujuan pembentukan  tim  investigasi    permasalahan  Notaris  ini  adalah  pada  intinya  untuk membantu  kelancaran  tugas  dan  fungsi  majelis  pengawas,  beserta  perlu  dibentuk perpaduan  keanggotaan  majelis  majelis  pengawas  dan    tim  investigasi    diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan  dilakukan  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  para  Notaris dalam  melakukan  tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari  UUJN  karena  diawasi secara  internal  dan  eksternal  agar  pelaksanaan  penjatuhan  sanksi  kepada  seorang Notaris perlu di perhatikan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam  kewenangan  maupun  sanksi  pada  saat  penyelidikan  baik  ketika  Notaris diperiksa  saksi  dalam  perkara  pidana  maupun  tersangka  atau  terdakwa  berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  (2012). Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Habib  Adjie.  (2007). Sanksi  Perdata  Dan  Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama.
------------------------- .  (2011 ).  Majelis  Pengawas  Notaris  Sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara. Bandung: Refika Aditama.
------------------------- .  (2009). Meneropong  Khzanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia  (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hirmawan, Arie. (2019). Kwenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap  Jabatan  Notaris  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris . Diss. FAKULTAS HUKUM UNPAS.
Herlien  Budiono.  (2007) Kumpulan  tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan. Bandung: PT. Citra aditya bakti.
G.H.S. Lumban Tobing. (1992). Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga.
Lutfi Effendi. (2003). Pokok-pokok Hukum Administrasi , Jakarta: Bayu Media Publishing.
Philipus M. Hadjon, dkk. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ridwan HR. (2007). Hukum dministrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Saiful  Anwar  (2004). Sendi-Sendi  Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  Glora  Madani Press.
Sjaifurachman,  Habib  Adjie, Aspek  pertanggunjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta , 2011, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 53,54.
Jurnal:
Ajeng  Fitrah  Ramadhan.  (2019) .  “Makna  Alasan -Alasan  Tertentu  Dalam  Kode  Etik Notaris  Terkait  Kewajiban  Menjalankan Jabatan  Notaris  Di  Kantornya”  Vol.  4.
No. 1. Hlm 15-28.
Alwiyah  Sakti  Ramdhon.  (2020).  “Rechtspositie  Badan  Hukum  Privat  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Vol. 6 No. 1, hlm 3.
Arfian  Nanda  Yogi  Pratama.  (2019).  “Pertanggungjawaban  Notaris/Pejabat  Pemb uat Akta  Tanah  (Ppat)  Dalam  Pembatalan  Sertifikat  Karena  Adanya  Unsur Pemalsuan”. Vol. 12. No. 1. Hlm 1.
Bayu  Nirwana  Sari.  (2012).  Pelaksanaan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Notaris  oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Tangerang. Tesis .  Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Program Magister Kenotariatan.
Brenda  Budiono,  Tugas  Dan  Kewenangan  Tim  Investigasi  Kementerian  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Berkaitan  Dengan  Pembinaan  Dan
Pengawasan Notaris, Vol 1, No 002, ISSN: 2684-7310.
http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/198
Maha  Wikantha.  (2017).  Peran  Majelis  Pengawas  Dan  Kehormatan  Terhadap  Notaris Yang Membuat Akta Perjanjian Nominee. Jurnal Cakrawala Hukum . Vol.8, No.2.
Sari,  D.  R.  (2016). Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  Mengenai  Sanksi Terhadap  Pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris .  Lambung  Mangkurat  Law  Journal. Vol.1. No.1.
Setiawati,  N.  K.,  Sarjana,  I.  M.,  &  Dharmadha,  I.  N.  (2018). Pelaksanaan Pengawasan Notaris  Oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  (Mpd)  Notaris  Di  Kabupaten  Badung  (Studi Kasus  Pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  Ham  Bali). Kertha  Wicara, Vol.07.  No.1.
Website:
Imam  Suyudi  Pimpin  Rapat  Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  Wilayah, https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3519-imam-
suyudi-pimpin-rapat-tim-investigasi-permasalahan-Notaris-wilayah, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.
Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas, https://www.ini.id/post/kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan- pengawasan-Notaris-demi-profesionalitas , diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
Rapat  Evaluasi  dan  Investigasi  Notaris:  Sudirman  rekomendasikan  Pemecatan  Bagi Notaris Yang Terbukti Bermasalah Dengan Hukum,
https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3727-rapat- evaluasi-dan-investigasi-Notaris-sudirman-rekomendasikan-pemecatan-bagi- Notaris-yang-terbukti-bermasalah-dengan-hukum, diakses  pada  tanggal  02 Agustus 2020.
http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/198https://www.ini.id/post/ke menkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-Notaris-demi- profesionalitas, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.
Menganalisa  Kembali  Untuk  Apa    Dibentuk  Tim  Investigasi  Notaris, https://metrobali.com/menganalisa-kembali-untuk-apa-dibentuk-tim- investigasi-Notaris , diakses pada tanggal 17 Juli 2020 .
Narasumber  Webinar  Nasional,  07-JULI-2020. PENGURUS  WILAYAH  SULAWESI SELATAN  IKATAN  NOTARIS  INDONESIA  (IPPAT)  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.SURAT  KEPUTUSAN  MENTERI  HUKUM  DAN  HAM  REPUBLIK Nomor:  AHU-03.UM.01.01  TAHUN  2018  TENTANG  Tim  Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KEPUTUSAN  KANTOR  WILAYAH  KEMENTERIAN  HUKUM  DAN  HAM MAKASSAR  Nomor:  W23-.AH.02.01  TAHUN  2019.  Tentang  Pembentukan Kesekretariatan  Wilayah  Tim  Investigasi  Permasalahan  Notaris  Wilayah  Provinsi sulawesi selatan Tahun 2019.