Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia

## Probability of Implementation of the Right of Inquiry on General Elections in Indonesia
Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611118@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the role of the right of inquiry in the Parliament's oversight function juridically and the  probability  of  using  the  right  of  inquiry  in  elections  in  Indonesia.  The  demand  for  stronger  election oversight can be seen from the survey results, which stated that 62.2% of respondents agreed to  use the right of inquiry to investigate allegations of election fraud. However, the House of Representatives' right of inquiry proposal  has  generated  pros  and  cons  from  various  circles.  The  existence  of  several  shortcomings  in  the regulation  of  the  right  of  inquiry  has  the  potential  to  cause  legal  uncertainty  and  new  legal  problems. Therefore, research is needed to determine the juridical position of the right of inquiry and the probability of its use in future elections. This normative law research uses statutory and conceptual approaches. Based on the research conducted, it is known that based on their duties and authorities, the independent institutions of KPU and Bawaslu are included in the executive branch of power so that they are not immune from the right of inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry for elections can be exercised by improving the regulation  of  the  right  of  inquiry  to  be  more  specific.  Investigations  in  the  right  of  inquiry  include constitutional  actions  whose  results  are  in  the  form  of  proposals  regarding  the  formulation  of  policies regarding elections (both forming and improving laws) or as one of the supporting materials in the evidence of election disputes at the Constitutional Court.  This study focuses on the probability of Parliament using its authority to conduct investigations in elections in Indonesia and its use in the constitutional system.
Keywords: Elections; Right of Inquiry; Surveillance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  hak  angket  dalam  fungsi  pengawasan  DPR  secara  yuridis serta probabilitas penggunaan hak angket dalam Pemilu di Indonesia. Desakan akan pengawasan Pemilu yang lebih  kuat  terlihat  dari  hasil  survey  yang  menyatakan  sebanyak  62,2%  responden  setuju  penggunaan  hak angket  dilakukan  guna  menyelidiki  dugaan  kecurangan  Pemilu.  Akan  tetapi,  usulan  hak  angket  DPR menimbulkan  pro  dan  kontra  dari  berbagai  kalangan.  Terdapatnya  beberapa  kekurangan  dalam  regulasi  hak angket berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan hukum baru.  Diperlukan penelitian guna  mengetahui  kedudukan  hak  angket  secara  yuridis  serta  probabilitas  penggunaannya  dalam  pemilihan umum  (pemilu)  ke  depannya.  Penelitian  ini  hukum  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa berdasarkan tugas dan wewenangnya  lembaga  independent  KPU  maupun  Bawaslu  termasuk  ke  dalam  cabang  kekuasaan  eksekutif sehingga  tidak  kebal  dari  hak  angket  DPR.  Hak  angket  Pemilu  dalam  dilakukan  namun  dengan  melakukan perbaikan  regulasi  hak  angket  lebih  spesifik.  Penyelidikan  dalam  hak  angket  termasuk  tindakan ketatanegaraan  yang  hasilnya  berupa  usulan  mengenai  perumusan  kebijakan  mengenai  pemilu  (baik membentuk maupun memperbaiki undang-undang) ataupun sebagai salah satu bahan pendukung dalam bukti sengketa pemilu di MK. Probabilitas DPR menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan dalam Pemilu di Indonesia dan penggunaannya dalam sistem ketatanegaraan merupakan fokus penelitian ini.
Kata kunci: Hak Angket; Pemilu; Pengawasan
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Demokrasi  dalam  suatu  negara  diartikan  sebagai  sistem  pemerintah  yang menggunakan  kedaulatan  rakyat  sebagai  kekuasaan  tertingginya.  Hal  tersebut  diartikan bahwa  kekuasaan  tertinggi  berasal  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Walaupun kedaulatan  rakyat  menjadi  dasar  utama  dalam  demokrasi,  namun  implementasinya  dalam setiap  demokrasi  berbeda-beda. 1 Pendefinisian  kekuasaan  rakyat  pun  tidak  dapat  diartikan sebagai  kekuasaan  yang  bersifat  mutlak  karena  tentunya  ada  pembatasan  dari  konstitusi yang  sudah  disepakati  bersama  oleh  rakyat.  Konstitusi  berfungsi  sebagai  pemberi  batasan dan regulator mengenai mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di  negara  demokrasi.  Antara  kedaulatan  rakyat  (demokrasi)  dan  kedaulatan  hukum (konstitusi)  saling  bergantung  dan  dialektis  satu  sama  lain.  Keduanya  harus  dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.
Penggunaan  mekanisme  demokrasi  perwakilan (representative  government) ditindak lanjuti  dengan  adanya  pembagian  kekuasaan  negara  berdasarkan  fungsinya  sebagaimana teori  pembagian  kekuasaan  yang  dicetuskan  oleh  Montesquieu.  Kekuasaan  pemerintah dibagi  ke  dalam  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Pembagian  kekuasaan  ini dilakukan  karena  kedaulatan  rakyat  hanya  dapat  terwujud  apabila  tidak  adanya  sifat absolut. 2 Kepentingan  rakyat  tetap  dijadikan  sebagai  dasar  pelaksanaan  seluruh  fungsi kekuasaan. Rakyat juga memiliki peran dan otoritas tertinggi dalam setiap kekuasaan negara tersebut.  Diantara  ketiga  kekuasaan  tersebut,  legislatif  menjadi  kekuasaan  yang  paling kental dengan kedaulatan rakyat karena peran dan fungsinya sebagai representatif rakyat.
Berdasarkan  pembagian  kekuasaan  yang  diatur  dalam  konstitusi,  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  menjadi  salah  satu  lembaga  legislatif  yang  memiliki  peran  kontrol pemerintahan  dalam  hal  demokrasi  berkelanjutan. 3 DPR  memiliki  tiga  fungsi  utama  yakni mengenai  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan.  Fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  DPR diberikan guna memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dilakukan secara efektif. Hal tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan dari adanya prinsip check and balances dalam teori pembagian kekuasaan. Dalam perwujudannya, hak angket,  hak  interpelasi,  dan  hak  menyatakan  pendapat  menjadi  kewenangan  DPR  dalam menjalankan fungsi tersebut.
Perwujudan fungsi pengawasan DPR lebih dalam dilakukan melalui pelaksanaan hak angket. Melalui hak angket, parlemen memiliki otoritas untuk menyelidiki secara mendalam terhadap  kebijakan,  tindakan,  atau  keputusan  pemerintah.  Secara  konstitusi,  hak  angket diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 Ayat (3)
1 Tri Astuti dkk., “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang  Bermutu  dan  Berintegritas,”  Jurnal  USM  Law  Review  3,  no.  1  (18  Mei  2020):  528-539, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551.
2 Eduardus Marius Bo, Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat, ed. oleh Diah Imaningrum Susanti (Malang: Setara Press, 2019).
3 Adesandra dan Andini Marshanda, “Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara  Demokrasi  Indonesia  (Perspektif  Ilmu  Negara),” Jurnal  Sultan:  Riset  Hukum  Tata  Negara 1,  no.  1  (15  April 2022): 27–36, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
UU  No.  17  Tahun  2014  tentang  MD3  serta  peraturan  turunan  lainnya.  Keberadaan  hak angket  diharapkan  dapat  menjadi  penjaga  akuntabilitas  pemerintah  serta  meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, tidak terkecuali dalam urusan Pemilu.
Sebagaimana laporan International Commission of Jurist pada tahun 1965, salah satu bentuk  mekanime  praktis  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  juga  satu  dari  enam  pilar demokrasi  adalah  adanya  Pemilu  yang  bebas  dan  berbasis  hukum. 4 Pemilu  pun  dianggap sebagai  proses  demokrasi  paling  baik  bagi  rakyat  dalam  memilih  para  wakil  mereka  yang akan  menjalankan  pemerintahan. 5 Legitimasi  terhadap  pemerintah  karena  dipilih  dan didukung  oleh  mayoritas  rakyat  sebagaimana  prinsip  kedaulatan  rakyat  tercerminkan melalui  proses  Pemilu.  Sehingga  Pemilu  merupakan  titik  temu  antara  gagasan  kedaulatan rakyat dan pelaksanaan wewenang oleh segelintir orang, berakar pada ideologi demokrasi. 6 Pemilu  yang  merupakan  salah  satu  indikator  demokrasi  di  suatu  negara  sudah  seharusnya terlaksana sesuai dengan asas dan norma hukum yang ada.
Nyatanya  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia  sendiri  selalu  meghadapi  berbagai permasalahan  yang  membuat  pelaksanaannya  seringkali  tidak  berlangsung  sesuai  dengan asas  Pemilu  itu  sendiri.  Seperti  halnya  dalam  Pemilu  2024,  berdasarkan  hasil  survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasca pemungutan suara, hanya 76,4 persen orang menilai pelaksanaan  Pemilu  2024  jujur  dan  adil,  sementara  sebelum  pemungutan  suara,  angkanya mencapai  94,3  persen. 7 Hasil  tersebut  menunjukkan  penurunan  kepercayaan  masyarakat akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang drastis akibat maraknya dugaan kecurangan Pemilu.
Usulan  penggunaan  hak  angket  guna  membuktikan  kecurangan  pada  Pemilu  2024 muncul  karena  disinyalir  dihiasi  oleh  kecurangan  dan  ketidaknetralan  khususnya  dalam Pilpres. 8 Hal  ini  dianggap  melanggar  asas  Pemilu  yakni  jujur  dan  adil  serta  ketentuan hukum Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak angket  diharapkan  menjadi  salah  satu  jalan  penyelesaian  permasalahan  pemilu  disamping penyelesaian secara hukum. Usulan tersebut didukung dengan survei Litbang Kompas yang menyatakan  sebanyak  62,2%  peserta  setuju  penggunaan  hak  angket  dilakukan  guna menyelidiki  dugaan  kecurangan  Pilpres. 9 Hak  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat
4 Ady Supryadi, “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan,”
Jurnal Ganec Swara 18, no. 1 (Maret 2024): 491–95,
https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785.
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, edisi satu (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
6 Zainal  Arifin  Hoesein,  Hukum  Acara  Perselisihan  Hasil  Pemilu  (Jakarta:  Lembaga  Pengemabngan  Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 2019).
7 Vitorio  Mantalean  dan  Novianti  Setuningsih,  “Suveri  LSI:  Tingkat  Keyakinan  Masyarakat  Pemilu  2024  Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan,”
Kompas.com, 25 Februari 2024,
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/15415871/survei-lsi-tingkat-keyakinan-masyarakat-pemilu-2024-jurdil- turun-drastis.
8 Fitria  Chusna  Farisa,  “Survei  Indikator:  34,8%  Masyarakat  Tak  Percaya  Pemilu  2024  Bebas  Intervensi Pemerintah,”  kompas.com, 2024.  Survei  Indikator:  34,8  Persen  Masyarakat  Tak  Percaya  Pemilu  2024  Bebas  Intervensi Pemerintah (kompas.com)
9 Nicholas Ryan Aditya dan Novianti Setuningsih, “Survei Litbang ‘Kompas’: 62,2 Persen Responden Setuju Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres,” Kompas.com, 4 Maret 2024. Survei Litbang "Kompas": 62,2 Persen Responden Setuju Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
kebutuhan  mendesak  untuk  mekanisme  pengawasan  yang  lebih  kuat.  Peran  DPR  sebagai lembaga  representatif  rakyat  dalam  pemerintahan  turut  mendorong  hak  angket  untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak akan pengawasan tersebut.
Hak  angket  yang  memiliki  mekanisme  politik  yang  kompleks  serta  ketidak  jelasan mengenai  hasil  hak  angket  juga  dikhawatirkan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  atas proses  hukum  Pemilu  yang  ada.  Di  sisi  lain,  pengaturan  regulasi  mengenai  Pemilu  sudah cukup  lengkap  diatur  dalam  konstitusi.  Berbagai  hal  tersebut  menjadi  sebuah  pertanyaan besar  akan  probabilitas  dan  urgensi  dari  penggunaan  hak  angket  DPR  dalam  penyelesaian permasalahan  Pemilu  di  Indonesia.  Ancaman  intervensi  politik  yang  dapat  menodai independensi  proses  Pemilu  melalui  hak  angket  DPR  ini  jelas  bukan  hal  yang  dapat diabaikan. Terlebih  dengan regulasi hak angket  DPR yang masih bersifat  umum dan tidak spesifik membuat tidak adanya ruang batasan dalam penggunaannya.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  urgensi  pelaksanaan  hak  angket  DPR  dalam menyelidiki  dugaan  kecurangan  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Supryadi  (2024) mengemukakan  bahwa  pelaksanaan  hak  angket  dalam  dugaan  hasil  kecurangan  pemilu dapat  dilakukan  guna  meminta  keterangan  dan  penjelasan  atas  penyelenggaraan  pemilu bukan untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden/wakil presiden. 10 Penelitian tersebut melakukan  analisis  terhadap  regulasi  hukum  mengenai  hak  angket  itu  dalam  menemukan urgensitas dan hasil dari hak angket DPR dalam Pemilu.
Hidayati  (2024)  dalam  penelitiannya  yakni  analisis  yuridis  hak  angket  DPR  dalam lingkup pemilu mengemukakan bahwa adanya potensi pertentangan antara hak angket DPR, kewenangan  Bawaslu  dan  MK  dapat  diatasi  dengan  membuat  aturan  mendalam  mengenai penggunaan  hak  angket  dalam  konteks  pemilu  serta  didukung  dengan  koordinasi  antar lembaga  penyelesai  sengketa  pemilu. 11 Penelitian  ini  secara  singkat  menganalisis kedudukan hak angket DPR dari segi peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada konsep pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi.
Sedangkan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rabiah  (2024)  menjelaskan  bahwa berdasarkan  ketentuan  hukum  dan  melihat  kepada  historis  hak  angket  sendiri  penggunaan hak  angket  dalam  penyelesaian  sengketa  pemilu  dapat  dilakukan  selama  memenuhi  syarat dan ketentuan yang ada. 12 Penelitian tersebut menjelaskan mengenai mekanisme umum hak angket sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif.
Penelitian  ini  memiliki  fokus  penelitian  berbeda  dengan  beberapa  penelitian sebelumnya  yang  tidak  secara  mendetail  menganalisa  kekurangan  dari  regulasi  hukum angket  itu  sendiri.  Analisa  tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  pertimbangan  probabilitas dan mekanisme hak angket terhadap Pemilu ke depannya. Analisis mengenai legalitas hak
10 Ady Supryadi, “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan.” Jurnal Ganec Swara 18, no. 1 (2024): 491-495. https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785.
11 Dian  Ayu  dkk.,  “Analisis  Yuridis  Hak  Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Lingkup  Sengketa  Pemilu,” Jurnal Relasi Publik 2, no. 2 (2024): 216–23, https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188.
12 Salwa Rabiah, Hezkia Nalom Nathanael, dan Nabilah Putri Fauzyyah, “Peran Hak Angket DPR Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu,” Jurnal Batavia 1, no. 2 (Maret 2024): 89–95, https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/33.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
angket  terhadap  lembaga  independen  juga  dilakukan  secara  lebih  mendalam  dengan menggunakan  analisa  terhadap  kasus  serupa  yakni  kasus  hak  angket  KPK.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  tunjuan  untuk  menganalisis  mengenai  peran  hak  angket  dalam  fungsi pengawasan  DPR  serta  probabilitas  penggunaannya  dalam  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, dengan melakukan kajian normatif  dari  peraturan  perundang-undangan,  teori,  asas,  dan  norma  hukum  yang  didapat dari  data  primer  maupun  sekunder. 13 Menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yakni Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  UU  No.  17  Tahun  2014; UU No. 7/2023; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai data primer,  penelitian  ini  mengkaji  penggunaan  hak  angket  DPR  dalam  pemilu  melalui  kaca mata  perundang-undangan.  Sumber  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari berbagai  tinjauan  pustaka  seperti  buku,  jurnal,  hasil  diskusi  ilmiah  hukum  mengenai  hak angket  dan  hukum  Pemilu.  Penelitian  ini  menggunakan  pengolahan  dan  analisis  data menggunakan  metodologi  kualitatif  dalam  mengkaji  sumber  dan  bahan  hukum  khususnya yang berasal dari ketentuan perundang-undangan. 14 Analisa terhadap peraturan perundang- undangan  atau  pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  atas  isu  hukum  yang  dijadikan objek  penelitian  nantinya  akan  menghasilkan  hipotesis  awal  yang  kemudian  akan  lebih diperkuat  dengan  melakukan  analisa  lanjutan  yang  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual.  Analisa  lanjutan  terhadap  hipotesis  awal  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  konspetual  yang  merujuk  kepada  teori-teori,  asas-asas,  serta norma  hukum  yang  berlaku  sehingga  dapat  menghasilkan  hipotesis  yang  lebih  kuat. Hipotesis  tersebut  kemudian  dilengkapi  lagi  dengan  melakukan  pendekatan  kasus  atas  isu hukum  yang  belum  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  dengan  mempertimbangan konsep-konsep  hukum  yang  ada  sehingga  menghasilkan  analisa  penelitian  yang  sistematis dan kuat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Peran Hak Angket dalam Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuatan rakyat atau sebuah pemerintahan dengan kedaulatan  milik  rakyat. 15 Instrumen  kedaulatan  rakyat  menjadi  salah  satu  elemen  penting sebagai tolak ukur kualitas demokrasi dalam kehidupan bernegara. Teori kedaulatan rakyat yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara selaras dengan prinsip  dan  asas  demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan.  Peran  dan  kekuasaan rakyat tersebut membuat keduanya menjadi elemen yang saling berkaitan. Teori kedaulatan
13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. oleh Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
14 Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
15 Daniel  Panggabean,  “Implementasi  Hak  Agket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam  Melakukan  Kontrol  Atas Kebijakan  Pemerintah,” Nommensen  Journal  of  Legal  Opinion  (NJLO) 02,  no.  01  (2022):  31–44, https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
rakyat  memberikan  sebuah  dasar  legitimasi  bagi  sistem  demokrasi,  sedangkan  demokrasi menyediakan mekanisme praktis untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Mekanisme  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam  negara  demokrasi  umumnya dilakukan  dengan  sistem  demokrasi  perwakilan.  Sistem  ini  menjawab  ketidakmungkinan akan  keterlibatan  seluruh  elemen  rakyat  dalam  tatanan  pemerintahan.  Dalam pelaksanaannya,  kedaulatan  rakyat  tersebut  dijalankan  oleh  para  wakil  rakyat  yang menjabat  sebagai  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat  atau  parlemen. 16 Lembaga  ini  yang kemudian  dalam  teori  pembagian  kekuasaan  dikenal  dengan  lembaga  legislatif.  Lembaga legislatif  memiliki  peran  layaknya  tulang  punggung  dalam  suatu  negara  demokrasi. 17 Hal tersebut  tidak  lain  karena  kedudukan  lembaga  legislatif  sebagai  representatif  rakyat  dan demokrasi  diartikan  sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  menjadikan  rakyat  sebagai kekuasaan  tertinggi  dalam  menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  aturan  hukum  yang ada. 18
Aspek  kedaulatan  rakyat  yang  kuat  dalam  negara  demokrasi  juga  diterapkan  dalam konstitusi  bangsa  Indonesia  yakni  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menunjukan bahwa antara kedaulatan rakyat juga memiliki keterkaitan dengan  kedaulatan  hukum.  Keterkaitan  tersebut  tergambarkan  dari  peran  keduanya  yang merupakan  pilar  penting  yang  saling  menguatkan  dalam  sistem  demokrasi.  Kedaulatan rakyat  memberikan  legitimasi  serta  kontol  terhadap  pemerintah,  sedangkan  kedaulatan hukum memberikan kerangka kerja dan batasan agar pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.
Selain  sebagai  representatif  rakyat,  lembaga  legislatif  juga  memiliki  peran  penting dalam pembuatan undang-undang dan/atau anggaran serta pengawasan eksekutif. Beberapa wewenang  tersebut  diberikan  kepada  lembaga  legislatif  tidak  lain  guna  menjamin kedaulatan  rakyat  melalui  penguatan  lembaga  representatifnya.  Hal  tersebut  mulai dilakukan  pasca  amandemen  UUD  1945.  Pasca  amandemen,  kewajiban  terlaksananya kedaulatan  rakyat  bukan  hanya  tugas  MPR  melainkan  seluruh  lembaga  negara  yang memiliki  tanggung  jawab  dalam  pemerintahan  negara. 19 Salah  satu  bentuk  perubahan tersebut  adalah  penguatan  peran  pengawasan  pemerintah  yang  diberikan  kepada  lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penguatan peran pengawasan yang dimiliki DPR dilakukan dengan tujuan  menjamin adanya  proses check  and  balances antar  lembaga  kekuasaan.  Dalam  menjalankan  peran
16 M Alpi Syahrin dan Imelda Sapitri, “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan,” Jurnal Eksekusi 2, no. 2 (Desember 2020): 146–65, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i2.10767.
17 Satriya  Nugraha,  “Legislatif  dan  Demokratisasi:  Peranan  Legislatif  Dalam  Membangun  Demokrasi  Di Indonesia,” Morality: Jurnal Ilmu Hukum
9,
no. 2 (31 Desember
2023): 353–61, https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.487.
18 Giovanni Cornelia, Tabitha Roulina Anastasya, dan Jedyzha Azzariel Priliska, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 295-302, https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139.
19 Waisol  Qoroni  dan  Indien  Winarwati,  “Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konteks  Demokrasi  Di  Indonesia,” Journal Inicio Legis 2, no. 1 (2021): 51-65, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
pengawasan  tersebut,  DPR  diberikan  kewenangan  berupa  tiga  hak  utamanya  yakni  hak interpelasi,  hak  angket,  serta  hak  menyatakan  pendapat.  Ketiga  hak  tersebut  berhubungan satu sama lain, tetapi dalam hal pengawasan lebih mendalam DPR dapat menggunakan hak angket dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan hak angket dapat dikatakan sebagai  sebuah  wewenang  DPR  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  pemerintan. 20 Meskipun  peran  penyelidikan  tersebut  terbatas  pada  tindakan  tatanegara  namun kewenangannya  dapat  dilakukan  untuk  melaksanakan  peran  pengawasan  yang  lebih mendalam.
Pemberian  kewenangan  hak  angket  kepada  DPR  ini  berkaitan  erat  dengan  perannya sebagai  lembaga  representatif  rakyat  yang  berkaitan  erat  dengan  teori  kedaulatan  rakyat. Melalui  hak  angket  memberikan  ruang  bagi  rakyat  untuk  mengambil  bagian  dalam  proses pengawasan  pemerintah  meskipun  secara  tidak  langsung.  Representasi  rakyat  pun  dapat terwujud  melalui  hak  angket  karena  DPR  dapat  memastikan  isu-isu  publik  yang  berkaitan dengan  rakyat  dapat  ditindaklanjuti  dan  diselesaikan.  Hadirnya  mekanisme  pengawasan DPR  melalui  hak  angket  juga  memastikan  tindakan  atau  kebijakan  pemerintah  sesuai dengan kepentingan dan kehendak rakyat.
Usulan  penggunaan  hak  angket  memang  mungkin  saja  menjawab  kebutuhan mendesak  tersebut.  Akan  tetapi  sampai  saat  ini  usulan  tersebut  masih  memunculkan berbagai  pro  dan  kontra  khususnya  dari  kalangan  hukum  maupun  politik. 21 Secara  hukum memang  hak  angket  ini  sudah  diatur  di  dalam  konstitusi,  akan  tetapi  masih  banyak kekurangan  dalam  ketentuan  hukum  tersebut.  Salah  satunya  adalah  kekurangan  dalam regulasi  hak  angket  yang  belum  secara  eksplisit  menyebutkan  atau  mengatur  mengenai lembaga  negara.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  masyarakat  yang  terus  berubah.  Pada  saat tertentu,  undang-undang  mempunyai  potensi  untuk  berubah,  setidaknya  secara  teori.  Para pembuat undang-undang dan penegak hukum harus merancang dan melaksanakan undang- undang  dengan  mempertimbangkan  kejadian-kejadian  baru-baru  ini. 22 Hal  tersebut  dapat menimbulkan  ketidakjelasan  dan  potensi  penyalahgunaan.  Kurangnya  pengaturan  lebih lanjut  tersebut  membuat  penggunaan  hak  angket  masih  akan  mendatangkan  problematika, tidak terkecuali dalam ranah Pemilu.
Pemberian kewenangan hak angket kepada DPR juga memiliki relevansi dengan teori pembagian  kekuasaan  yang  juga  diterapkan  dalam  negara  demokrasi.  Peran  pengawasan yang  dimiliki  oleh  lembaga  legislatif  memungkinkan  DPR  untuk  melakukan  penyelidikan terhadap  tindakan  atau  kebijakan  pemerintah.  Hak  angket  juga  merupakan  instrumen penting  dalam  sistem check  and  balances guna  memastikan  kekuasaan  yang  seimbang dengan  tidak  adanya  kekuasaan  absolut  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pemerintah.
20 Arshinta Fitri Diyani, Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017., ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).
21 Hendrik  Khoirul  Nurhadi,  “Soal  Hak  Angket  Kecurangan  Pemilu  2024,  Apa  Kata  Para  Pakar  Hukum  Tata Negara?,”  tempo.com,  23  Februari  2024,  https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu- 2024-apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara.
22 Andreas M. D. Ratuanak, ““‘Justitia Semper Reformanda Est.": A Philosophical Reflection on the Law and Its Change”,” Dialogia Iuridica 15, no. 1 (30 November 2023): 156–79, https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  hak  angket  ini  sebagai  fungsi co-administration yang kemudian dikenal dengan hak konfirmasi DPR kepada penyelenggara negara. 23 Hak angket diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan pun dapat meningkat.
Pemberian  kewenangan  hak  angket  kepada  DPR  secara  konstitusi  memiliki  legalitas yang  jelas.  Pasal  20A  UUD  1945  mengatur  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan diberikan  kepada  DPR.  Ketentuan  mengenai  hak  angket  pun  diatur  lebih  lanjut  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MD3.  Pasal  79  UU  MD3  menjelaskan bahwa  hak  angket  merupakan  hak  DPR  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan  pemerintah. Ketentuan  mengenai  prosedur pelaksanaan hak angket pun diatur lebih lanjut dalam Pasal 199 hingga Pasal 205 UU MD3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga turut mengatur lebih lanjut  mengenai  mekanisme  penggunaan  hak  angket  DPR.  Secara  yuridis  memang  hak angket memiliki dasar dan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan pelaksanaannya di  Indonesia.  Akan  tetapi  pengaturan  hukum  tersebut  masih  tergolong  umum. 24 Beberapa aspek  dalam  regulasi  tersebut  memiliki  urgensi  perbaikan  agar  tidak  menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas hukum.
Menurut  Pasal  79  Ayat  (3),  hak  angket  adalah  hak  DPR  untuk  menyelidiki pelaksanaan  undang-undang  dan/atau  kebijakan  pemerintah  yang  penting,  strategis,  dan berdampak  luas  pada  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  yang  dianggap bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan. 25 Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan bahwa  DPR  diberi  kewenangan  untuk  menyelidiki  pelaksanaan  undang-undang  dan kebijakan  pemerintah.  Akan  tetapi  belum  secara  spesifisik  menyebutkan  lembaga  negara apa saja yang bisa menjadi subjek hak angket. Selain itu, kalimat “hal penting, strategis, dan berdampak luas” yang berkaitan dengan objek hak angket dalam pasal ini masih memiliki kekurangan  dalam  hal  pendefinisiannya  secara  spesifik.  Beberapa  permasalahan  tersebut dapat  mengakibatkan  adanya  interpretasi  yang  luas  sehingga  menimbulkan  potensi penyalahgunaan hak angket itu sendiri. 26
Dalam  Pasal  201  Ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  DPR  dapat  memutuskan  untuk menerima  atau  menolak  usulan  hak  angket  dalam  rapat  paripurna. 27 Dalam  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa  proses  pengambilan  keputusan  dalam  mekanisme  hak  angket  dilakukan
23 Armila Novilistiana dan Agus Riwanto, “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (Studi  Kasus  Hak  Angket  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi),” Res  Publica 4,  no.  2  (2020):  130–46, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45704.
24 Ayu dkk., “Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu.” Jurnal Relasi Publik 2, no. 2 (2024): 216-223, https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188
25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarakat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26 Sri  Amlinawaty  Muin,  “Kedudukan  Hak  Angket  sebagai  Fungsi  Pengawasan  terhadap  Penyelenggaraan Negara,” Kalabbirang Law Journal 2, no. 2 (2020):
113–22, https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang134.
27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarakat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
dalam forum  rapat  paripurna yang mana dinamika politik serta kekuatan  dari mayoritas  di DPR  dapat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  tersebut.  Hal  ini  dapat  menyebabkan objektivitas serta independensi dari penyelidikan hak angket tersebut berkurang. Pengaturan yang  lebih  mendetail  mengenai  hal  ini  akan  lebih  maksimal  apabila  didukung  dengan elaborasi yang baik antar internal anggota DPR tersebut.
Dalam  Pasal  202  yang  mengatur  mengenai  pembentukan  dan  penetapan  panitia angket  berdasarkan  keputusan  DPR  dan  diumumkan  dalam  Berita  Negara. 28 Pembentukan dan  penetapan  panitia  angket  seperti  yang  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut  masih  kurang jelas.  Belum  adanya  ketentuan  yang  jelas  mengenai  independensi  dan  transparansi  Panitia Angket  yang  akan  melakukan  penyelidikan.  Diperlukan  adanya  kriteria  dan  batasan  bagi anggota  legislatif  yang  akan  menjadi  panitia  angket.  Pertimbangan  akan  keikutsertaan kembali  dalam  Pemilu  Legislatif  patut  menjadi  pertimbangan  penting  untuk  lebih  lanjut diatur  dalam  kriteria  tersebut.  Ketentuan  ini  perlu  diatur  lebih  rinci  agar  tidak  berpotensi adanya  konflik  kepentingan  yang  dapat  menimbulkan  keraguan  atas  objektivitas  serta keadilan dalam proses penyelidikan.
Dalam Pasal 205 Ayat (1) menjelaskan bahwa panitia angket berhak unutuk meminta keterangan  dari  pejabat,  negara,  pejabat  pemerintah,  badan  hukum,  atau  warga masyarakat. 29 Pasal  ini  memang  mengatur  kewenangan  luas  DPR  untuk  dapat  memanggil berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  proses  penyelidikan.  Akan  tetapi,  ketentuan  mengenai mekanisme  serta  batasan  dalam  kewenangan  pemanggilan  ini  tidak  diatur  secara  lebih lanjut. 30 Hal  ini  dapat  membuat  kewenangan  pemanggilan  tersebut  disalah  gunakan  demi kepentingan politis semata ataupun tidak dilakukan secara adil.
Secara garis besar, prosedur yang kurang jelas, mulai dari batasan dan cakupan, serta kurangnya  pengaturan  mengenai  mekanisme  pengawasan  dan  pelaksanaan  mengenai  hasil hak  angket  tersebut  menjadi  beberapa  kekurangan  yang  signifikan  dari  regulasi  mengenai hak  angket.  Berbagai  kekurangan  tersebut  akan  berpotensi  menimbulkan  problematika  ke depannya.  Regulasi  yang kurang jelas tersebut  akan membuat  proses pengawasan menjadi kurang  efektif  karena  transparansi  pemerintah  yang  seharusnya  dapat  diawasi  melalui  hak angket bisa saja terlewatkan atau tidak diselidiki dengan benar. 31 Pengawasan yang kurang efektif  itu  juga  akan  membuat  rendahnya  rasa  pertanggungjawaban  yang  mengarah  pada penyalahgunaan  kekuasaan  dari  para  pemangku  kebijakan.  Hal  ini  nantinya  dapat menyebabkan  ketidakpastian  hukum  yang  akan  menghambat  proses  demokrasi  baik  mulai dari  rendahnya  kepercayaan  rakyat  dalam  proses  pemerintahan  sampai  kepada berkurangnya partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah.
28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarakat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
30 Ayu dkk., “Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu.” Jurnal Relasi Publik 2, no. 2 (2024): 216-223, https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188
31 Kristiawanto,  “Hak  Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Sebagai  Fungsi  Pengawasan Lembaga Negara,” Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Jayabaya 14, no. 1 (2020): 1–14.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
Dari segi tata negara, pengawasan yang kurang efektif sebagai akibat dari kekurangan regulasi  hak  angket  tersebut  nantinya  akan  dapat  mengganggu  keseimbangan  kekuasaan serta  efektivitas  penegakan  hukum.  Hak  angket  yang  diharapkan  dapat  menjadi  sebuah kunci  dalam  proses check  and  balances dalam  setiap  ketentuan  hukum  atau  kebijakan pemerintah akan sulit mengimbangi dengan permasalahan yang beragam. Kasus hak angket terhadap  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menjadi  salah  satu  contoh  permalahan tersebut. Dalam kasus tersebut banyak pihak yang menilai bahwa hak angket tersebut tidak dijalankan dengan prosedur yang jelas dan transparan.
Dalam  kontekstasi  Pemilu  hak  angket  juga  mengalami  permasalahan.  Regulasi  hak angket  yang  masih  memiliki  kekurangan  tersebut  menjadi  salah  satu  permasalahan  usulan penggunaan  hak  angket  dalam  Pemilu.  Hak  angket  yang  diharapkan  dapat  menjadi  solusi baru  untuk  mengungkapkan  dugaan  kecurangan  Pemilu  justru  memunculkan  pertanyaan besar  akan  urgensitasnya  dalam  Pemilu.  Ketidak  jelasan  mengenai  legalitas  hak  angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, durasi hak angket, serta hasil dari hak angket itu sendiri  berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  Pemilu.  Hal  ini  menjadi pertanyaan  besar  di  masyarakat  mengenai  kemungkinan  penggunaan  hak  angket  dalam penyelesaian permasalahan Pemilu serta efektivitasnya dalam fungsi pengawasan Pemilu.
3.2 Probabilitas  Penggunaan  Hak  Angket  Dalam  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  di Indonesia
Pemilu digambarkan sebagai bentuk pengakuan atas hak warga negara dalam negara demokrasi. 32 Dalam  penyelenggaraannya,  Pemilu  kerap  dihiasi  dengan  berbagai pelanggaran hukum di setiap tahapannya baik pelanggaran dalam bentuk administrasi, kode etik sampai pidana. 33 Usulan penggunaan hak angket DPR mulai digaungkan sebagai solusi dalam  menyelesaian  permasalahan  tersebut.  Meskipun  nyatanya  hak  angket  DPR  juga masih  memiliki  permasalahan  hukum.  Dari  segi  hukum,  regulasi  yang  belum  spesifik mengatur  mengenai  hak  angket  menimbulkan  beberapa  masalah  utama  apabila  diterapkan dalam proses Pemilu. Regulasi hukum mengenai hak angket tidak secara spesifik mengatur mengenai  batasan  dan  cakupan  dalam  penerapannya.  Kewenangan  penyelenggaraan  serta permasalahan  Pemilu  yang  kompleks  tidak  selaras  dengan  regulasi  hak  angket  yang terbilang umum. Batasan mengenai  otoritas  DPR dalam penggunaan hak angket  pun tidak diatur  secara  jelas.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  adanya  ketidakpastian  hukum  dalam proses penyelesaian permasalahan Pemilu.
Independensi lembaga penyelenggara Pemilu harus turut menjadi pertimbangan dalam probabilitas  penggunaan  hak  angket  Pemilu.  Hal  ini  berkaitan  dengan  subjek  hukum  hak angket DPR itu sendiri. Apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (3) UU MD3
32 Sukimin  Sukimin,  “Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Residen  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,”  Jurnal  USM  Law  Review  3,  no.  1  (18  Mei  2020):  112, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
33 Hadi  Jumhadi,  Panitia  Pengawas,  dan  Pemilu  Kecamatan  Warungkondang,  “Optimalisasi  Penegakan  Hukum Pidana  Pemilu  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  Serentak,”  Journal  Justiciabellen  01,  no.  01 (2021): 31–50, https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1114.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
lembaga  negara  yang  dapat  dikenakan  hak  angket  adalah  lembaga  eksekutif.  Sedangkan berdasarkan  UU  Pemilu,  lembaga  negara  yang  berwenang  secara  langsung  dalam penyelenggaraan Pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga eksekutif dalam pembagian kekuasaan negara.
Menurut  Pasal  22E  Ayat  (5)  UUD  1945,  penyelenggaraan  pemilu  bersifat  otonom. Independensi lembaga penyelenggara Pemilu pun lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) UU  Pemilu  yang  menyatakan  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  badan nasional, tetap, dan otonom yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Kedudukan lembaga independen tidak diatur oleh teori trias politica , yang membagi kekuasaan menjadi tiga  bagian:  legislative,  ekekutif,  yudikatif.  Konsep  tersebut  pun  dirasa  perlu  dilakukan penyesuaian  dengan  keadaan  hukum  saat  ini.  Teori  pemisahan  kekuasaan  baru (the  new separation  of  power) serta  teori  cabang  kekuasaan  keempat (the  fourth  branch  of government) mulai diterapkan dalam penyesuaian tersebut. 34
Pasca amandemen UUD 1945,  struktur lembaga  negara menjadi lebih kompleks dan diklasifikasikan  ke  dalam  beberapa  kelompok  yakni  lembaga  besar,  lembaga  utama, lembaga  bawahan,  atau  lembaga  pendukung, 35 KPU  dan  Bawaslu  tergolong  lembaga  atau komisi  negara  pendukung  bersifat  independen  yang  memiliki constitutional  importance. 36
Independensi  dari  kedua  lembaga  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelaksanaan Pemilu, sehingga akan sangat riskan apabila hal-hal di luar kewenangan Pemilu untuk turut andil.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  pertimbangan  ketika  usulan  mengenai  penggunaan  hak angket  terhadap  Pemilu  dicetuskan.  Kekosongan  regulasi  hukum  mengenai  hal  ini  tidak membuat  urgensitas  hak  angket  DPR  menjadi  kurang.  Regulasi  dalam  hukum  Pemilu saat ini sudah termasuk lengkap mengatur segala ketentuan dan mekanisme dari segi hukumnya. Berbeda dengan regulasi hak angket DPR yang masih memerlukan spesifikasi.
Kekosongan hukum mengenai pengaturan lembaga yang berhak dikenakan hak angket dapat diatasi dengan pengimplementasian yuridprudensi hakim dengan kasus serupa. 37 Pada tahun  2017,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pernah  mengeluarkan  putusan  berkaitan  dengan kasus  hak  angket  terhadap  KPK.  Penggunaan  hak  angket  terhadap  lembaga  independent KPK tercetus ketika DPR menggunakan hak nya dalam kasus e-ktp . Kasus ini menimbulkan berbagai  respon  terlebih  setelah  keluarnya  Putusan  MK  Nomor  36/PUU-XV/2017. Meskipun begitu Putusan MK harus tetap dilaksanakan karena pertimbangan hakim dalam
34 Heru  Novan  Saputra  dan  Achmad  Edi  Subiyanto,  “Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017,” JCA of Law 1, no. 1 (2020): 128–36.
35 Arshinta Fitri Diyani, Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017 . ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).
36 Juwita Rahayu Manurung dan Irwansyah Irwansyah, “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasah Dusturiya,” Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (5 Agustus 2023): 507–13, https://doi.org/10.29210/1202323078.
37 Holili Holili, M. Yunus, dan Winarto Winarto, “Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai  Penganut  Sistem  Civil  Law,” Comserva:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat 3,  no.  09  (23  Januari 2024): 3718–26, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
memustuskan  suatu  perkara  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  baru  yang  bersifat final  and binding . 38
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa KPK bagian dari cabang kekuasaan  eksekutif  berkaca  pada  tugas  dan  wewenangnya.  Tugas  dan  wewenang  KPK dalam  hak  pelaksanaan  fungsi  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  korupsi  sejatinya merupakan salah satu peran cabang kekuasaan eksekutif. Pertimbangan tersebut menjadikan pemberlakuan hak angket KPK dapat dilakukan dengan beberapa catatan. Hak angket dapat dilakukan  terbatas  kepada  aspek  kelembagaan,  aspek  kewenangan,  aspek  anggaran,  dan aspek  tata  kelola  SDM.  Hal  ini  dilakukan  guna  menjaga  independensi  kelembagaan  KPK yang  meskipun  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  cabang  kekuasaan  eksekutif  namun memiliki kekuatan hukum yang melarang adanya intervensi dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Pemberlakuan  hak  angket  terhadap  KPK  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  36/PUU- XV/2017  membuka peluang penetapan hak  angket  terhadap lembaga independent  lainnya, termasuk  dalam  kasus  Pemilu.  Klasifikasi  lembaga  negara  menunjukkan  bahwa  lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu mempunyai kesamaan dengan KPK. Ketiga lembaga  tersebut  merupakan  lembaga  negara  yang  didirikan  berdasarkan  undang-undang dan  mempunyai  fungsi  strategis  ( constitutional  importance )  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Lebih  khusus  melihat  dari  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPU dalam  penyelenggaraan  dan  pengawasan  Pemilu  maka  secara  tidak  langsung  keduanya berada  di  bawah  cabang  kekuasaan  eksekutif. 39 Hal  ini  membuktikan  bahwa  meskipun bersifat independen tidak membuat kedua lembaga ini kebal dari peran pengawasan DPR.
Kewenangan  besar  akan  peran  dan  fungsi  pengawasan  Pemilu  sudah  dimiliki  oleh Bawaslu. 40 Bahkan guna mengoptimalkan pengawasan Pemilu dalam ranah pidana dibentuk unit kerja yang melibatkan lembaga penegak hukum lainnya yang terhimpun dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Berdasarkan Pasal 486 UU Pemilu,  unit kerja tersebut merupakan kolaborasi antara tiga lembaga negara yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan  RI. 41 Meskipun  secara  hukum,  sistem  penyelenggaraan  Pemilu  telah  diatur dengan  baik  akan  tetapi  tetap  rentan  terhadap  pelanggaran. 42 Penggunaan  hak  angket terhadap KPU dan Bawaslu dapat dilakukan sebagai upaya menjaga integritas pelaksanaan Pemilu sehingga transparansi dan akuntabilitasnya tetap terjamin.
38 Arief Rachman Hakim dkk., “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (25 Februari 2023): 15–33, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853.
39 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
40 Ali Imran Nasution dkk., “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan  Kampanye  Pemilu  Serentak  2024,” Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  2  (28  Desember  2023):  229–56, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666.
41 Daud  M.  Liando,  “The  Effectiveness  of  an  Integrated  Law  Enforcement  Center  (GAKKUMDU)  Policy  on Handling  2019  Election  Criminal  Violations  in  North  Sulawesi,” Journal  of  Asian  Multicultural  Research  for  Social Sciences Study 4, no. 2 (4 Juli 2023): 26–33, https://doi.org/10.47616/jamrsss.v4i2.392.
42 Fahri Bachmid, “Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024,” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (1 Januari 2024): 59–69, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7841.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
Dari  segi  legalitas  kelembagaan  independen  memang  terbuka  peluang  untuk dilakukan hak angket. Namun harus tetap mempertimbangkan aspek  lainnya. Potensi akan konflik kepentingan dalam penggunaan hak angket DPR. Dinamika politik yang kuat dalam lembaga  legislatif  membuat  pelaksanaan  hak  angket  ini  dapat  dianggap  sebagai  upaya intervensi  politik  terhadap  pelaksanaan  Pemilu  yang  independen.  Hal  ini  didasarkan  pada para anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik yang memiliki kepentingan langsung  dalam  hasil  Pemilu.  Objektivitas  dan  integritas  dalam  proses  hak  angket  yang seharusnya  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya  akan  turut  ternodai.  Hal  ini  jelas  akan bertentangan dengan asas Pemilu yang bebas dari intervensi kepentingan manapun.
Prosedur penyelidikan hak angket DPR juga harus menjadi pertimbangan. Hak angket yang  memiliki  prosedur  panjang  akan  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Hal  ini  berpotensi menghambat  proses  penyelesaian  permasalahan  Pemilu  yang  membutuhkan  respon  cepat. Berbagai  bukti  yang  nantinya  ditemukan  dalam  proses  penyelidikan  hak  angket  yang penting akan menjadi sia-sia karena tidak relevan lagi. Keterbatasan sumber daya baik dari segi  personel  maupun  anggaran  pun  akan  turut  mempengaruhi  kualitas  dan  ketepatan investigasi dari hak angket DPR itu sendiri.
Hasil  dari  penyelidikan  hak  angket  Pemilu  pun  perlu  diatur  lebih  lanjut.  Hasil  dari proses penyelidikan hak angket pada dasarnya bukan untuk pemakzulan terhadap Presiden dan/atau  Wakil  Presiden.  Meskipun  berdasarkan  hasil  hak  angket  eksekutif  terbukti bersalah,  tidak  bisa  serta  merta  dilakukan  pemakzulan  karena  hasil  hak  angket  harus ditindak lanjuti dengan  proses  hak interpelasi serta mekanisme yang ada dalam konstitusi. Pemakzulan tersebut memiliki mekanisme yang panjang dan kompleks dengan melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MK, serta MPR. 43 Hasil dari hak angket Pemilu ini hanya dapat  menjadi  barang  bukti  persidangan  di  MK  atau  rekomendasi  perbaikan  terhadap regulasi hukum yang ada.
Probabilitas mengenai penggunaan hak angket Pemilu dari segi legalitasnya dapat saja dilakukan. Hal ini dilakukan tidak lain sebagai bentuk mekanisme check and balances antar lembaga  sebagaimana  teori  pembagian  kekuasaan  dalam  negara  hukum.  Melalui kewenangan  hak  angket  yang  luas  tersebut  investigasi  dalam  dugaan  kecurangan  atau pelanggaran  Pemilu  dapat  dilakukan  secara  lebih  mendalam  dan  komprehensif.  Kendati demikian, perlu menjadi catatan penting bahwa berbagai permasalahan lainnya harus diatasi dengan  perbaikan  regulasi  dari  hak  angket  itu  sendiri.  Kekurangan  dalam  regulasi  hak angket  dapat  menimbulkan  resiko  yang  cukup  besar  bagi  stabilitas  demokrasi  serta  tata negara Indonesia. Tanpa adanya perbaikan regulasi tersebut, potensi akan intervensi politik, pelemahan independensi lembaga lain, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan akan tetap menjadi  kekhawatiran  usulan  ini.  Efektivitas  penggunaan  hak  angket  Pemilu  ini  pun  tidak akan bisa maksimal tanpa adanya ketentuan hukum yang mengatur.
43 Hadi Karyono, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan, “Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,” Jurnal  Hukum  dan  Dinamika  Masyarakat 22,  no.  1  (2024):  52–64, https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105

## 4. PENUTUP
Secara hukum, hak angket DPR dalam pemilihan umum di Indonesia dapat dilakukan terhadap  lembaga  penyelenggara  Pemilu  dengan  tujuan  mengungkap  dugaan  kecurangan Pemilu.  Penggunaan  hak  angket  DPR  tersebut  tidak  lain  sebagai  upaya  menunjang  fungsi pengawasan  tersebut  terbatas  pada  meminta  keterangan  atas  penyelenggaraan  pemilu kepada  pihak  terkait  baik  pihak  eksekutif  maupun  lembaga  negara  independen  yang berwenang.  Penyelidikan  dalam  hak  angket  yang  merupakan  bentuk  tindakan ketatanegaraan  membuat  hasil  dari  hak  angket  tersebut  terbatas  kepada  pemberian rekomendasi  peraturan  pemilu  yang  baru  (termasuk  perbaikan  undang-undang  yang  sudah ada) atau menjadi  bukti dalam sengketa hasil pemilu  di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penggunaan  hak  angket  guna  melakukan  pemakzulan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden sangat  kecil untuk  terjadi.  Penggunaan hak angket  DPR  memiliki probabilitas yang  cukup dengan catatan dilakukan perbaikan regulasi hak angket DPR secara spesifik guna mencapai kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan check  and  balances dalam pemerintahan, salah satunya dalam bidang pemilu. Optimalisasi pengawasan ini akan lebih baik lagi apabila hak angket Pemilu turut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adesandra,  dan  Andini  Marshanda.  “Refleksi  Konstitusi  Terhadap  Peranan  Lembaga Perwakilan  dalam  Bingkai  Negara  Demokrasi  Indonesia  (Perspektif  Ilmu  Negara).” Jurnal  Sultan:  Riset  Hukum  Tata  Negara 1,  no.  1  (15  April  2022):  27–36. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186.
Aditya, Nicholas Ryan, dan Novianti Setuningsih. “Survei Litbang ‘Kompas’: 62,2 Persen Responden  Setuju  Hak  Angket  untuk  Selidiki  Dugaan  Kecurangan  Pilpres.”
Kompas.com, 4 Maret 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/11193931/survei-litbang-kompas-622- persen-responden-setuju-hak-angket-untuk-selidiki.
Ali,  Zainuddin. Metode Penelitian  Hukum .  Disunting  oleh  Leny  Wulandari.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2021.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Kontitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
———. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Edisi satu. Jakarta: Rajawali Press, 2010. Astuti,  Tri,  Nurika  Falah  Ilmania,  Muhammad  Muhibbin,  dan  Suratman  Suratman. “Representasi  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2024  dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas.” Jurnal USM Law Review 7, no. 2 (18 Mei 2024): 528–39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551. Ayu, Dian, Wahyu Nurhidayati, Wahyu Nurhidayati, Keisya Oktavia, Afida Denna, Najwa Aulia  Widyaningrum,  Putri  Aulia,  Rosita  Adelia  Putri,  Theo  Galih  Prayudha,  dan Kuswan  Hadji 7 .  “Analisis  Yuridis  Hak  Angket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Lingkup  Sengketa  Pemilu.” Jurnal  Relasi  Publik 2,  no.  2  (2024):  216–23. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
Bachmid,  Fahri.  “Implikasi  Hukum  Putusan  Nomor  757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst  tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024.” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (1 Januari 2024):
59–69. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7841.
Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Gema  Keadilan 7,  no.  1  (1  April 2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
Cornelia,  Giovanni,  Tabitha  Roulina  Anastasya,  dan  Jedyzha  Azzariel  Priliska. “Implementasi  Prinsip  Demokrasi  dalam  Hukum  Tata  Negara:  Tinjauan  Terhadap Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia.” Jurnal  Kewarganegaraan 8,  no.  1  (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139.
Diyani,  Arshinta  Fitri. Politik  Hukum  Hak  Angket  DPR:  Pasca-Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  36/PUU-XV/2017. Disunting  oleh  Yayat  Sri  Hayati.  Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.
Farisa,  Fitria  Chusna.  “Survei  Indikator:  34,8%  Masyarakat  Tak  Percaya  Pemilu  2024
Bebas Intervensi Pemerintah.” kompas.com, 29 Februari 2024.
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/14011571/survei-indikator-348-persen- masyarakat-tak-percaya-pemilu-2024-bebas.
Hakim,  Arief  Rachman,  Yulita  Dwi  Pratiwi,  Syahrir  Syahrir,  Wahyu  Aliansa,  dan  Aisyah Anudya  Palupi.  “Kekuatan  Hukum  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Konstitusi Mengenai  Penjabat  Kepala  Daerah.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (25  Februari 2023): 15–33. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853.
Hoesein,  Zainal  Arifin. Hukum  Acara  Perselisihan  Hasil  Pemilu .  Jakarta:  Lembaga Pengemabngan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 20919.
Holili, Holili, M. Yunus, dan Winarto Winarto. “Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum  di  Indonesia  sebagai  Penganut  Sistem  Civil  Law.” Comserva:  Jurnal Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat 3,  no.  09  (23  Januari  2024):  3718–26. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140.
Jumhadi,  Hadi.  “Optimalisasi  Penegakan Hukum Pidana Pemilu  Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak.” Journal Justiciabellen 01, no. 01 (2021): 31–50. https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1114.
Karyono,  Hadi,  Mahmudah  Pancawisma,  dan  Benny  Bambang  Irawan.  “Urgensi  Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum dan Dinamika
Masyarakat
22, no. 1 (2024): 52–64. https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.
Kristiawanto. “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan  Lembaga  Negara.” Legalitas:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Universitas Jayabaya 14, no. 1 (2020): 1–14.
Liando,  Daud  M.  “The  Effectiveness  of  an  Integrated  Law  Enforcement  Center (GAKKUMDU)  Policy  on  Handling  2019  Election  Criminal  Violations  in  North Sulawesi.” Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study 4, no. 2 (4 Juli 2023): 26–33. https://doi.org/10.47616/jamrsss.v4i2.392.
Mantalean, Vitorio, dan Novianti Setuningsih. “Suveri LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu  2024  Jurdil  Turun  Drastis  Sepekan  sejak  Pencoblosan.”  Kompas.com,  25 Februari  2024.  https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/15415871/survei-lsi- tingkat-keyakinan-masyarakat-pemilu-2024-jurdil-turun-drastis.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105

## Manurung, Juwita Rahayu, dan Irwansyah Irwansyah. “Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya.”
Jurnal  Educatio:  Jurnal  Pendidikan  Indonesia 9,  no.  1  (5  Agustus  2023):  507–13. https://doi.org/10.29210/1202323078.
Marius  Bo,  Eduardus. Teori  Negara  Hukum  dan  Kedaulatan  Rakyat .  Disunting  oleh  Diah Imaningrum Susanti. Malang: Setara Press, 2019.
Muin,  Sri  Amlinawaty.  “Kedudukan  Hak  Angket  sebagai  Fungsi  Pengawasan  terhadap Penyelenggaraan  Negara.” Kalabbirang  Law  Journal 2,  no.  2  (2020):  113–22. https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang134.
Nasution,  Ali  Imran,  Davilla  Prawidya  Azaria,  Muhammad  Fauzan,  Fikri  Rafi  Musyaffa Abidin,  dan  Tiara  Alfarissa.  “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Bawaslu  Republik Indonesia  dalam  Penyelenggaraan  Tahapan  Kampanye  Pemilu  Serentak  2024.” Ajudikas :  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  2  (28  Desember  2023):  229–56. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666.
Novilistiana,  Armila,  dan  Agus  Riwanto.  “Pelaksanaan  Fungsi  Hak  Angket  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (Studi  Kasus  Hak  Angket  Tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi).” Res Publica 4, no. 2 (2020): 130–46. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45704.
Nugraha,  Satriya.  “Legislatif  dan  Demokratisasi:  Peranan  Legislatif  Dalam  Membangun Demokrasi Di Indonesia.” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (31 Desember 2023):
353–61. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.487.
Nurhadi,  Hendrik  Khoirul.  “Soal  Hak  Angket  Kecurangan  Pemilu  2024,  Apa  Kata  Para
Pakar Hukum Tata Negara?” tempo.com, 23 Februari 2024.
https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu-2024- apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara.
Panggabean,  Daniel.  “Implementasi  Hak  Agket  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dalam Melakukan  Kontrol  Atas  Kebijakan  Pemerintah.” Nommensen  Journal  of  Legal Opinion (NJLO) 02, no. 01 (2022): 31–44. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609.
Qoroni, Waisol, dan Indien Winarwati. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di
Indonesia.” Journal Inicio Legis 2, no. 1 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079.
Rabiah, Salwa, Hezkia Nalom Nathanael, dan Nabilah Putri Fauzyyah. “Peran Hak Angket Dpr  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilu.” Jurnal  Batavia 1,  no.  2
(Maret 2024): 89–95. https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/33.
Ratuanak, Andreas M. D. ““‘Justitia Semper Reformanda Est.": A Philosophical Reflection on the Law and Its Change”.” Dialogia Iuridica 15, no. 1 (30 November 2023): 156– 79. https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565.
Saputra,  Heru  Novan,  dan  Achmad  Edi  Subiyanto.  “Kedudukan  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Dalam  Sistem  Kelembagaan  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 36/PUU-XV/2017.” JCA of Law 1, no. 1 (2020): 128–36.
Sukimin, Sukimin.  “Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM Law Review 3, no. 1 (18 Mei 2020): 112–34. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi
e-ISSN: 2621-4105
Supryadi, Ady. “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan.” Jurnal Ganec Swara 18, no. 1 (Maret 2024): 491– 95. https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785.
Syahrin, M Alpi, dan Imelda Sapitri. “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan.”
Desember 2, no. 2 (Desember 2020): 146–65.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i2.10767.