INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5739-5750 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Hukum Pengobatan Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Kesehatan Pasien
Aulia Azriyani 1 🖂 , Suhendro 2 , Yetti 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: Aulia889988@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Di  Indonesia  dikenal  dua  sistem  pengobatan,  yaitu  pengobatan  modern  (medis)  dan  pengobatan tradisional (alternatif). Pengobatan medis adalah suatu bentuk pengobatan yang menggunakan alat, metode dan bahan modern serta berbahan dasar bahan kimia yang sesuai dengan standar kedokteran modern.  Sementara  pengobatan  alternatif  adalah  upaya  kesehatan  tradisional  dan  menggunakan bahan-bahan  alami,  sistem  pengobatannya  sangat  berbeda  dengan  pengobatan  dalam  ilmu kedokteran. Cara pengobatan tradisional di Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum pengobatan modern lahir. Masyarakat Indonesia telah menggunakan obat tradisional secara  turun  temurun  untuk  menyembuhkan  berbagai  macam  penyakit,  begitu  pula  dengan  obat tradisional yang dibuat sendiri  dengan bahan-bahan alami. Tidak  hanya Indonesia, Namun karena belum  memiliki  standarisasi  yang  jelas  dan  tegas,  pengobatan  tradisional  dianggap  masih  sering menimbulkan kerugian terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil  penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang  tanggung  jawab  hukum  pengobatan  tradisional  akibat adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pasien.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pengobatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan.
Abstract
In Indonesia, two systems of medicine are known, namely modern medicine (medical) and traditional medicine (alternative). Medical treatment is a form of treatment that uses modern tools, methods and materials  and  is  chemical-based  in  accordance  with  modern  medical  standards.  While  alternative medicine is a traditional health effort and uses natural ingredients, the system of treatment is very different from medicine in medicine. Traditional medicine methods in Indonesia have been used by Indonesian  people  long  before  modern  medicine  was  born.  Indonesian  people  have  been  using traditional medicines for generations to cure various kinds of diseases, as well as traditional medicines made by themselves using natural ingredients. Not only Indonesia, but because they do not yet have clear and firm standardization, traditional medicine is considered to still often cause harm to patients. This study uses a type of juridical normative research. The results of this study will examine the legal responsibilities  of  traditional  medicine  due  to  negligence  in  the  implementation  of  patient  health services.
Keywords: Legal Responsibility, Traditional Medicine, Health Services.

## PENDAHULUAN
Metode  pengobatan  tradisional  di  Indonesia  sudah  digunakan  oleh  masyarakat Indonesia sejak sebelum adanya pengobatan modern. Masyarakat Indonesia yang secara turun  temurun  menggunakan  pengobatan  tradisional  untuk  menyembuhkan  berbagai penyakit,  disamping  juga  menggunakan  obat  tradisional  yang  diracik  sendiri  dengan bahan-bahan alami. Tidak hanya Indonesia, Dalam rangka masyarakat mencari pelayanan kesehatan,  beberapa  orang  tidak  semata  mata  hanya  percaya  terhadap  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  dokter  seperti  pada  umumnya.  Adapun  juga  sebagian masyarakat  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih  mempercayakan  kesembuhan  dari penyakit  yang  di  dritanya  dengan  pengobatan  tradisonal  yang  masih  dipercayai  oleh segelintir  masyarakat  seperti  orang  pintar,  tabib,  dukun  Patah  dan  beragam  sebutan lainnya.  Meskipun  fasilitas  kesehatan  modern  dewasa  ini  sudah  kian  berkembang  di Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi minat segelintir masyarakat memilih pengobatan  tradisional  seperti  pijat,  patah  tulang,  tabib  beranak,  ahli  gigi  dan  lain sbagainya yang terbukti masih tetap diminati.
Apabila dilakukan survei terhadap praktik pengobatan tradisional, terdapat banyak kerugikan  yang  dialami  pasien  atas  adanya  kelalaian  pengobatan  tradisional,  baik  dari kerugian materi, hingga kecacatan fisik, dan sebagainya.
Anehnya  Pasien  atau  masyarakat  setempat  tidak  pernah  merasa  dirugikan  atau tidak ada beranggapan bahwa pengobatan tradisional ini salah atau malpraktek menurut
UU atau Hukum di Indonesia.
Pihak  pembuka  Jasa  Pengobatan  tradisional  juga  membutuhkan  perlindungan hukum  yang  telah  mengakibatkan  kerugian  atau  penderitaan  lebih  lanjut  pada  pasien. Namun,  pada  saat  ini  tidak  ada  undang-undang  khusus  yang  mengatur  permasalahan mengenai kelalaian yang dilakukan oleh pengobatan tradisional dari segi hukum pidana sehingga pengaturan memgenai pertanggung jawaban Hukum pengobat tradisional masih menggunakan KUHP.  Seiring masih digunakan dan dicarinya metode layanan kesehatan tradisional sampai saat ini oleh sebagian masyarakat, sudah tentu sebaiknya disertai dengan dilakukannya kajian lebih lanjut terkait penguatan dari segi aturan hukum yang sudah ada agar  tercipta  regulasi  yang  jelas  terhadapnya.  Peran  seseorang  pengobat  tradisional sebagai  salah  satu  tenaga  kesehatan  dengan  metode  tradisional  sangat  perlu  dijamin legalitasnya.  Hal  tersebut  diperlukan  agar  masyarakat  yang  notabene  sebagai  pasien sekaligus konsumen  bisa terlindungi hak-haknya. Selain  itu adanya penguatan dari  segi aturan  hukum  terhadap  pengobatan  tradisional  ini  akan  menampik  isu-isu  menyangkut keselaatan dan keamanan pasien, dan juga dari sisi pengobat tradisional akan memperoleh kepastian  akan  perlindungan  hukum  terhadap  profesinya5.  Pada  kenyataannya,  praktek pengobatan tradisional ini tidak selamanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang di  mana  pasien  sendiri  justru  menjadi  korban  yang  tidak  diinginkan  dari  hasil  praktek pengobatan  tradisional  itu  sendiri.  Tentu  timbul  suatu  polemik,  tentang  bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien tentang pengobatan tradisional itu sendiri.
Sebelumnya, pada penelitian yang menjelaskan kepada pasien bahwa mereka tidak perlu  menunjukkan/mengungkapkan  proses  terjadinya  kelalaian,  hanya  menunjukkan akibat yang telah mereka derita. Mengingat pasien merupakan orang yang awam dalam dunia ilmu kedokteran. Maka sangat berlawanan dengan asas keadilan apabila pasien yang menjadi korban suatu perbuatan kelalaianjuga wajib dapat menunjukan adanya kelalaian, walaupun  pasien  tidak  mengetahui  proses  terjadinya  kelalaian  tersebut  terjadi,  karena pasien menitipkan kehidupan dan kesehatannya. Dalam hal terjadi sengketa, solusi terbaik yang  kerap  ditempuh  biasanya  dengan  melakukan  mediasi  menggunakan  Alternatif Dispute  Resolution  (ADR).  Sementara  itu,  perjanjian  mediasi  atau  perjanjian  ganti  rugi malpraktek belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kesehatan. Dari uraian latar Belakang  Masalah  ini  penulis  sangat  ingin  membahas  masalah  yang  sebenarnya  bisa dianggap fenomena pada masyarakat dengan pertanyaan kenapa sulit sekali membawa kasus  kelalaian  dari  pengobatan  tradisonal.  Apakah  perangkat  hukum  dan  peraturan perundangan  yang  ada  tidak  cukup  untuk  menganggap  persoalan  ini  malpraktik pengobatan  tradisional  ke  ranah  hukum  terutama  hukum  pidana.  Perlu  dikaji  kembali
mengenai  kebijakan  formulasi  yang  ada  saat  ini  dalam  menanggulangi  tindak  pidana kelalain pengobatan tradisional.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kajian  Terhadap  Dasar  Hukum  Pengaturan  Tentang  Kelalaian  Yang  Dilakukan  Oleh Pengobat Tradisional Dari Segi Hukum
Sejauh  ini  Indonesia  belum  merancang  UU  Kesehatan  yang  berkaitan  dengan Regulasi  Perlindungan  terhadap  Kelalaian  Pengobat  Tradisional,  hal  ini  mungkin  saja dikarenakan sejauh ini pengobatan ini masih bersifat kekeluargaan dan sangat jarang sekali penjasa pengobatan tradisional mengurus  izin  resmi dengan Plak  spanduk  dan no Izin, selain itu pengobatan tradisional sifatnya turun temurun tanpa melalui literature jenjang Pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sama sekali mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh  pengobat tradisional. Akan tetapi Hukum positif Indonesia yang  berkaitan dengan tindak pidanan kelalaian yang dilakukan oleh pengbat tradisional adalah Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana,  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Zainal Abidin, 1995).
Dalam  ketiga  undang-undang  tersebut  diatur  menegenai  pertanggung  jawabn  pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya hingga merugika pasien sebagai berikut:
(1) KUHP mengatur kelalaian yang mengakibatkan orang luka berat atau mati di dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut: ” Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan oraang mati, di pidana dengan pidana penjara  selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan  selama lamanya satu tahun.” Pasal 360 mengatur 2 jenis tindak pidana. Masing -masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
(2)  Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Barang  siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka- luka  sedemikian  rupa  sehingga  timhul  penyakit  atau    halangan  menjalankan  pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi  empat  ribu  lima  ratus  rupiah.  Sedangkan  pasal  361  menerangkan  bahwa  “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian,  maka  pidana  ditamhah  dengan  sepertiga  dan  yang  bersalah  dapat  dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan  supaya  putusannya  diumumkan.”  Undang -undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sama sekali mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian yang mengakibat luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional (Erdianto Effendi, 2011).
Salah satu instrumen pelaksana dari undang-undang ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan  Tradisional.  Dalam  pasal  35  Keputusan  Menteri  Kesehatan  tersebut menerangkan  bahwa  “Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pidana  sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang  Nomor  23  Tahun  19 92  tentang  Kesehatan”  Dengan  tidak  adanya  pengaturan mengenai  kelalaian  yang  menyebabkan  kematian  atau  luka  berat  yang  dilakukan  oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berku ada lex generlis yaitu
KUHP. 3. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dari ayat (3) dapat  diketahui  bahwa  KUHP  digunakan  untuk  mengatur  setiap  tindakan  pelaku  usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Selain itu dalam ayat ini juga tidak diketahui sikap batin pelanggar sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat. sedangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah cenderung mengambil upaya lain  yaitu  dengan  berobat  pada  praktek  pengobatan  tradisional.  Sebetulnya  praktek  ini dilegalkan  di  Negara  Indonesia  dan  juga  memiliki  aturan  hukum  yang  jelas.  Praktik pengobatan  tradisional  terdapat  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  No.  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat Undang – Undang Kesehatan) yang menggantikan  UndangUndang  Nomor  No  23  tahun  1992.  Terhadap  pengobatan tradisional,  hanya  saja  saat  ini  didalam  nya  tidak  terdapat  pengaturan  mengenai pemidanaan  terhadap  pengobatan  tradisional  yang  melakukan  kesalahan  sehingga menyebabkan  kerugian  bagi  korban.  Dalam  prakteknya  pada  dasarnya  memerlukan pertanggung jawaban dari pelaku pengobatan tradisional terhadap pasien yang dirugikan, Salah  satu  instrumen  pelaksana  dari  undang-undang  ini  adalah  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan  Tradisional.  Dalam  pasal  35  Keputusan  Menteri  Kesehatan  tersebut menerangkan bahwa  “Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pidana  sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan”  Dengan  tidak  adanya  pengaturan mengenai  kelalaian  yang  menyebabkan  kematian  atau  luka  berat  yang  dilakukan  oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berku ada lex generlis yaitu KUHP. 3. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Dari  ayat  (3)  dapat  diketahui  bahwa  KUHP  digunakan  untuk  mengatur  setiap tindakan  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat,  cacat  tetap  atau kematian.  Selain  itu  dalam  ayat  ini  juga  tidak  diketahui  sikap  batin  pelanggar  sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat. sedangkan kalangan masyarakat menengah ke bawah cenderung mengambil upaya lain yaitu dengan berobat pada praktek pengobatan tradisional. Sebetulnya praktek ini dilegalkan di Negara Indonesia dan juga memiliki aturan
hukum  yang  jelas.  Praktik  pengobatan  tradisional  terdapat  dan  diatur  dalam  Undang- Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat Undang – Undang  Kesehatan)  yang  menggantikan  UndangUndang  Nomor  No  23  tahun  1992. Terhadap  pengobatan  tradisional,  hanya  saja  saat  ini  didalam  nya  tidak  terdapat pengaturan  mengenai  pemidanaan  terhadap  pengobatan  tradisional  yang  melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam prakteknya pada dasarnya memerlukan  pertanggung  jawaban  dari  pelaku  pengobatan  tradisional  terhadap  pasien yang dirugikan. namun secara umumnya terhadap suatu kelalaian telah diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP, namun hal ini hanya diatur secara umum. Berdasarkan hal tersebut ketika seorang pelaku pengobatan tradisional lalai ketika melaksanakan pekerjaanya maka pasien saat menuntut pertanggung jawaban kepada pelaku pengobatan tradisional belum dapat  dimintai  secara  jelas,  karena  dalam  KUHP  itu  sendiri  tidak  dicantumkan  yang melakukan kelalaian itu adalah seorang dalam menjalankan profesi yang sudah diakui dan mendapat izin dari pemerintah atau ditujukan untuk orang yang tidak memiliki keahlian atau orang yang memiliki keahlian melakukan suatu pengobatan tradisional tanpa izin atau dapat  dikatakan  melakukan  suatu  pengobatan  tanpa  izin  namun  dalam  hal  ini  pelaku pengobatan  tradisiol,  memiliki  niat  yang  baik  untuk  melakukan  pengobatan  yang  pada dasarnya  perbuatan  kelalaian  tersebut  tidak  dilakukan  dengan  sengaja  yang  akibatnya memang  benar  tidak  disadari,  meskipun  tidak  berdasarkan  melakukan  proses  praktik pekerjaan sesuai dengan  Standar Oprasional Kerja (SOP).
Berdasarkan  ketentuan  aturan  pada  Psal  1  angka  (16)  UU  Kesehatan  disebutkan bahwasanya yang dimaksud pengobatan tradisional adalah “pengobata n atau perawatan dengan cara menggunakan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang di peroleh turun temurun secara empiris yang bisa dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Merujuk dari ketentuan aturan pada Psal 39 PP No. 103 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “pelayanan kesehatan tradisional empiris memiliki  kewajiban  untuk  mendaftarkan  pelayanannya  dan  memiliki  Surat  Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)”. Sedangkan pada Pasal 43 disebutkan bahwasanya “pelayanan kesehatan tradisional komplementer  memiliki  kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)”.  Mekanisme  pendaftaran  yang  dilaksanakan  oleh  pengobat  tra disional  tidak menjamin  keamanan  hukum  masyarakat  dan  juga  tidak  melindungi  masyarakat  yang menggunakan  pelayanan  kesehatan  tradisional.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  hanya mengotorisasi  keberadaan  pelayanan  kesehatan  tradisional  tersebut  dalam  sistem registrasi,  sedangkan  sistem  perizinan  memberikan  unsur  pengakuan  dan  pemberian
negara oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan tradisional.
Pelayanan kesehatan tradisional  ini  dijelaskan kembali di dalam Pasal 59 hingga Pasal 61 yang pokoknya menjelaskan yaitu :
a. Pembagian pelayanan kesehatan secara tradisional berdasarkan cara pengobatannya yaitu :
1) Pelayanan kesehatan tradisional dengan keterampilan.
2) Pelayanan kesehatan tradisional dengan ramuan
b. Pelayanan kesehatan tradisional digalakkan dan diawasi oleh pemerintah agar dapat diperhatikan  manfaat  dan  keamanannya  serta  tidak  bertentangan  dengan  norma agama.
c. Setiap orang yang memberikan pelayanan medis tradisional dengan menggunakan alat dan teknologi harus mendapatkan izin dari fasilitas kesehatan yang sesuai.
d. Penggunaan alat dan teknologi perawatan kesehatan tradisional harus bertanggung jawab atas manfaat dan keamanannya serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat.
e. Masyarakat  diberi  kesempatan  yang  sebesar-besarnya  untuk  mengembangkan, meningkatkan,  dan  memanfaatkan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  dapat dijamin manfaat dan keamanannya.
f. Pemerintah meregulasi dan mengawal segala bentuk pelayana  kesehatan tradisional atas dasar adanya keamanan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Selain diatur dalam Undang – Undang Kesehatan, praktek pengobatan tradisional ini secara spesifik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun2014  Tentang  Pelayanan  KesehatanTradisional.  Peraturan  Pemerintah  ini  pada dasarnya  dibentuk  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Praktek pengobatan tradisional ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 Tentang  Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional  yang  diklompokan  ke  dalam ketranpilan, pendekatan keagamaan, ramuan dan supranatural.
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pengobat Tradisional
Masyarakat semakin berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam  masyarakat,  maka  hukum  dengan  tujuan  utama  untuk  mencapai  kedamaian, ketertiban, kemakmuran,  kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan  perkembangan  masyarakat  agar  hukum  dapat  mencapai  tujuannya.A-Z.  Abidin
menyatakan  sebagai  berikut  :  “Pesatnya  perkembangan  dan  pembangunan  masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkannya, menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum  pidana. KUHP yang ada sekarang sudah  jauh  ketinggalan  dan  kebutuhan  baru  yang  timbul  akibat  perkembangan  dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena  itu perlu segera untuk dapat diperbaharui. Pernyataan  A.Z  Abidin  diatas  mengandung  kebenaran  bahwa  KUHP  telah  “ketinggalan jaman”  mengingat  perubahan  pola  hidup  masyarakat  Indonesia  dan  kesadaran  hukum masyarakat yang semakin meningkat. Dalam mengejar ketinggalan dibidang hukum pidana dari  perkembangan  masyarakat  dan  teknologi,  maka  perubahan  terhadap  Kitab UndangUndang  Hukum  Pidana  terutama  sistem  sanksinya  sangatlah  dibutuhkan  dalam rangka penegakan hukum pidana. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu :
(1)   Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
(2)  Pembaruan  perundang-undangan  pidana  yang  maksudnya  mengubah,  menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.
Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia  adalah  mengkonsepkan  KUHP  baru  yang  dinilai  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan pandangan hidup masayarakat Indonesia.
Menurut Barda Nawawi Arief, adanya pidana minimum khusus untuk delik – delik tertentu mempunyai landasan antara lain :

## a. Untuk mengurangi adanya disparitas pidana
b. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang objektif  untuk  delik – delik  yang  sangat  dicela  dan  merugikan  atau  membahayakan masyarakat/negara.
c. Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention) Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan dan melengkapi KUHP salah satunya dengan membentuk Undang- undang pidana khusus yang telah lazim dilakukan (Barda Nawawi Arief, 2002).
Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana menjelaskan mengenai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diterapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Didasarkan pada teori yang dikemukakan Sudarto diatas maka penulis menilai bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus di bidang kesehatan khususnya yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka  berat atau kematian sangatlah diperlukan mengingat
hal-hal berikut:
a. Pengakuan  terhadap  pengobatan  tradisional  sebagai  salah  satu  jasa  pelayanan kesehatan.
b. Pengobatan  tradisional  merupakan  salah  satu  profesi  di  bidang  kesehatan  yang dikembangkan, dibina dan diawasi oleh pemerintah.
c. Dengan  undang-undang  khusus  maka  akan  terdapat  harmonisasi  antara  undang  - undang kesehatan dan undang - undang perlindungan konsumen yang mempunyai hukum acara tersendiri.
d. Pemberatan pidana dengan sistem pidana minimum khusus Faktafakta tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana khususnya peraturan-peraturan pidana  yang  berkaitan  erat  dengan  hukum  kesehatan  dan  perlindungan  konsumen seperti kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional (Sudarto, 2006).
Secara  normatif,  telah  diterbitkan  pengaturan  mengenai  penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional yakni dalam Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
Penertiban  ijin  pengadaan  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tradsional. Secara  admisnistratif  ini  merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap  para  pengguna  dari suatu pusat pelayanan kesehatan tradisional.
Pasal 1 Kemenkes No.1076 Tahun 2003 memuat tentang pengertian dari masing- masing unsur pelayanan kesehatan tradisional yang mencakup pengertian dari Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang  mengacu  kepada  pengalaman,  ketrampilan  turun  temurun,  dan/atau pendidikan/pelatihan,  dan  diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Obat  tradisional  adalah  bahan  atau  ramuan  bahan  yang  berupa  bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut  yang  secara  turun  temurun  telah  digunakan  untuk  pengobatan  berdasarkan pengalaman, Pasal 5,6,7,8 Kemenkes No.1076 Tahun 2003 meyebutkan tentang Tata cara memperoleh STPT yang seharusnya ini dipatuhi dan dilaksananya sesuai aturan oleh setiap pemilik atau pelaksana dari tempat pelayanan pengobatan tradisional. Penulis berpendapat pasal ini memuat adanya asas perlindungan hukum dengan adanya campur tangan dari pemerintah. Dimana untuk pendapatkan STPT pusat pelayanan kesehatan tradisional wajib mentaati  tata  cara  memperoleh  STPT  yaitu:  Pengobat  tradisional  harus  mengajukan permohonan dengan disertai  kelengkapan  pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dimana pengobat tradisional berupa Kelengkapan pendaftaran.

## SIMPULAN
Pada dasarnya, masyarakat Indonesia mengenal 2 sistem Pengobatan antara lain pengobatan  Tradisional  dan  pengobatan  Modren/Medis.  Meski  demikian  masyarakat ygang hidup dipedesaan bahkan sampai ke pelosok primitive kebanyakan masih memakai pengobatan Alternatif. Hal ini karena Kepercayaan turun temurun, dan Tradisi suatu suku yang  masih  melekat  dan  perekonomian  yang  menengah  ke  bawah  kebanyakan menggunakan pengobatan tradisi ini.
Belum ada UU yang Resmi mengatur Pengobatan tradisional, Meski sudah ada tercantum dalam KUHP hanya saja Hukum yang membidangi baik dalam perlindungan maupun dalam hukuman Pelanggaran pengobatan tradisional belum ada Regulasi nya.
Terdapat beberapa poin penting dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  diberikan  harus  memenuhi  hukum  dan menghindari terjadinya kelalaian oleh praktisinya.
b. Pasien dari pengobatan tradisonal harus memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen asa medis.
c. Pemerintah  harus  melakukan  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap  setiap pelayanan kesehatan tradisional yang ada demi tercapai suatu perlindungan hukum.
d. Perlu adanya suatu kesepakatan standar pelayanan kesehatan tradisional baik itu pelayanan  kesehatan  dengan  keterampilan  maupun  ramuan  yang  terstandarisasi dan sosialisasi nya jelas serta dilakukan berkala oleh dinas terkait.
e. Sosialisasi peraturan dan perundangan mengenai pelayanan kesehatan tradisional harus digalakkan

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Alumni Citra Adiya Bakti.
Erdianto Effendi. (2011). Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian  Kualitatif  dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Sudarto. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni Press.
Zainal Abidin. (1995). Hukum Pidana. Sinar Grafika.