## REVENUE DIVERSIFICATION STRATEGY TO INCREASE THE DEGREE OF FISCAL DECENTRALIZATION IN DUMAI CITY
Helly Aroza Siregar 1 , Febdwi Suryani 2 , Irawati 3 1,2,3 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Email: hellyaroza@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  examines  the  application  of  revenue  diversification  in  local  governments  of  Dumai  City  by  using descriptive quantitative method. The data analized from budget realization report from 2017 to 2021 due to certain criteria.  The  results  showed  that,  revenue  diversification  occurred  in  Dumai  City  by  looking  at  the  degree  of decentralization which is more than 20%. In addition, an increase in PAD is generally followed by an increase of Regional Taxes. This revenue diversification occurred is known from the emergence of new types of taxes. After all,  the  revenue  diversification  is  tendency  to  increase  the PAD  sourced  from  the other sources  than  Regional Taxes and Levies, where local governments invest in BUMD companies and other sources of revenue that are legalized by Regional Regulations.
Keywords: Revenue Diversification; Fiscal Decentralization; PAD; Regional Tax; Levies

## STRATEGI DIVERSIFIKASI PENDAPATAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA DUMAI

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  penerapan  diversifikasi  pendapatan  pada  pemerintah  daerah  Kota Dumai dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis adalah laporan realisasi anggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, diversifikasi pendapatan  terjadi  di  Kota  Dumai  dengan  melihat  derajat  desentralisasi  yang  lebih  dari  20%.  Selain  itu, peningkatan PAD pada umumnya juga diikuti dengan peningkatan Pajak Daerah. Diversifikasi pendapatan yang terjadi  ini  diketahui  dari  munculnya  jenis-jenis  pajak  baru.  Selain  itu,  diversifikasi  pendapatan  diperoleh  dari kecenderungan  peningkatan  PAD  yang  bersumber  dari  sumber  selain  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  dimana pemerintah  daerah  melakukan  investasi  pada  perusahaan  BUMD  dan  sumber  pendapatan  lain  yang  disahkan dengan Peraturan Daerah.
Kata Kunci : Diversifikasi Pendapatan; Desentralisasi Fiskal; PAD; Pajak Daerah; Retribusi Daerah

## PENDAHULUAN
Setelah  lebih  dari  dua  dekade  reformasi  membawa  Indonesia  pada  sistem  pemerintahan  yang  terdesentralisasi. Pada kenyataannya, kemandirian pengelolaan dan sumber keuangan daerah masih belum paripurna.   Sementara salah  satu  tujuan  dari  pelaksanaan  desentralisasi  adalah  agar  daerah  mampu  berdikari  dengan  memaksimalkan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan pembangunan di daerah.
Sebagai  produk dari  sistem  pemerintahan yang  terdesentralisasi,  desentralisasi  fiskal  merupakan  suatu keharusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.  Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan redistribusi, yang  pada  akhirnya  mengurangi  ketimpangan  ekonomi  (Digdowiseiso  et  al.,  2022).  Desentralisasi  fiskal  dapat mengurangi  ketimpangan  pendapatan  (Sepulveda  &  Martinez-Vazquez,  2011)  dan  mendorong  pembangunan ekonomi  (Pasichnyi et al., 2019). Artinya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam suatu negara.
Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 97). Desentralisasi Fiskal sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah dapat menjadi ukuran kemandirian keuangan di daerah (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021), hal ini ditunjukkan dengan besarnya kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan yang berasal dari daerah tersebut.
Kemandirian  daerah  adalah  suatu  konsep  yang  diusung  oleh  NKRI  agar  setiap  daerah  dapat memaksimalkan  sumber-sumber  keuangan  di  daerah  dan  mampu  mengelolanya  dengan  efektif  dan  efisien. Desentralisasi  fiskal  yang  menunjukkan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  merupakan  suatu  konsep  yang berpijak  pada Resource  Dependency  Theory (RDT).  Menurut  teori  tersebut,  kunci  keberlangsungan  suatu organisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan dan menjaga sumber-sumber keuangan (Pfeffer and Salancik: 1978) dalam (Froelich, 1999).
Rasio  desentralisasi  fiskal  merupakan  suatu  bentuk  proporsi  kemampuan  keuangan  daerah  jika dibandingan dengan sumber keuangan yang diperoleh dari sumber lain dalam bentuk dana perimbangan.  Grafik berikut menunjukkan rasio desentralisasi fiskal pada pemerintahan Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Riau.

## Gambar 1. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2021 (dalam Milyar Rupiah)
Berdasarkan  Gambar  1,  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum  proporsi  PAD  Pemerintahan  di  Provinsi Riau  jika  dibandingkan  dengan  Pendapatan  Daerah  masih  sangat  kecil.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  derajat desentralisasi  fiskal  masih  sangat  rendah  pada  12  Kabupaten/Kota  dan  pemerintahan  provinsi  di  Riau.  Tabel  1 menampilkan data Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF) di Provinsi Riau dalam satu dekade terakhir.
Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  secara  rata-rata  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DFF)  di Provinsi Riau dalam satu dekade terakhir berada pada angka kurang dari 50%. Angka ini dapat dikatakan dalam kategori  “baik”  (lihat  Zukhri  :  2020).  Namun  demikian,  daerah-daerah  lainnya  secara  umum  masih  berada  di bawah angka 10%, yang berada pada kategori “sangat kurang”.
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Daerah Lainnya
e-ISSN 2580-3743
Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2021
Tahun Daerah 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 2012 37.8  5.8  4.3 4.1 5.3 3.05  4.24  3.47 4.39  15.4  10.7 16.8 3.13 2013 38.9  5.8  5.2 5.2 6.9 3.76  5.34  4.24 4.34  15.3  14.5 18.6 3.83 2014 39.9  6.4  5.9 6.8 7.1 4.32  5.81  3.60 6.26  11.7  12.2 18.6 5.33 2015 50.3  9.6  7.8 6.6 10.1  5.66  8.32  6.79 5.93  19.4  16.9 23.8 6.15 2016 44.8  6.9  7.2 7.1 7.56  5.07  7.62  5.93 6.63  10.0  18.2 23.1 5.10 2017 42.5  8.4  11.9  10.9  14.3  7.99  12.4  11.2 13.2  16.1  22.4 32.1 8.45 2018 42.9  9.5  8.4 7.5 9.88  6.76  9.31  6.18 5.43  14.9  22.8 26.5 6.39 2019 40.9  5.9  7.7 7.1 9.59  5.17  9.15  5.54 9.24  11.9  21.9 29.9 6.71 2020 38.7  8.6  9.1 7.8 10.4  5.10  9.86  5.72 6.64  13.8  25.9 26.4 6.20 2021 43.2  6.6  11.5  8.1 10.8  7.07  9.98  7.10 9.68  13.9  28.5 29.3 9.30 Rata- Rata 41.9  7.4 7.9 7.1 9.19  5.39  8.20 5.97 7.17  14.2 19.4 24.5 6.06
Sumber:  Direktorat Jenderal  Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Data Diolah, 2024 *Keterangan: 1. Provinsi Riau; 2. Kab. Bengkalis; 3. Kab. Indragiri Hilir; 4. Kab. Indragiri Hulu; 5. Kab. Kampar; 6. Kab. Kuansing; 7. Kab. Pelalawan; 8. Kab. Rokan Hilir; 9. Kab. Rokan Hulu; 10. Kab. Siak; 11. Kota Dumai; 12. Kota Pekanbaru; dan 13. Kab. Kepulauan Meranti
Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF), yaitu  perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021;  Sistiana  &  Makmur,  2014).  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  yang  masih  sangat  kecil  menunjukkan  bahwa sumber-sumber keuangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah masih sangat tergantung pada sumber pendapatan lainnya, terutama Dana Perimbangan yang berasal dari Pusat.
Salah satu solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya kemandirian daerah  adalah dengan diversifikasi pendapatan. Menurut berbagai literatur, diversifikasi pendapatan banyak dilakukan di dunia perbankan di Indonesia dengan tujuan untuk memperluas bisnis (Hidayat et al., 2012), meningkatkan pendapatan (Aslam et al., 2015; Baele et al., 2007; Pertiwi, S. P., & Suhartini, 2022; Sianipar, 2015; Stiroh, 2004), menciptakan keunggulan bersaing (Lukmawijaya & Kim, 2015) dan mempengaruhi kinerja keuangan (Addai et al., 2022; Astuti & Utami, 2022; Githaiga, 2020).
Jika  diversifikasi  pendapatan  dapat  memberikan  banyak  manfaat  bagi  dunia  perbankan,  penerapan diversifikasi pendapatan pada pemerintahan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Penerapan  diversifikasi  pendapatan  telah  lama  dilakukan  pada  beberapa negara di dunia.
Liu & Wen (2016) menyebutkanbahwa berinvestasi dalam bisnis yang berbeda atau industri memiliki risiko pendapatan yang berbeda dapat melancarkan   pendapatan tahunan, mengurangi volatilitas arus kas, sehingga dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan pertahanan suatu entitas.  Ini bermakna bahwa, jika suatu entitas  melakukan  investasi  pada  berbagai  jenis usaha    maka  terdapat  kemungkinan resiko  yang diperoleh  dari investasi yang berbeda akan beragam. Sebagai contoh, jika pemerintah menyisihkan anggaran untuk berinvestasi pada  suatu  perusahaan  dalam  bentuk  BUMD,  maka  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  pemerintah  akan  lebih beragam. Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada sumber utama pendapatan, seperti misalnya pajak, maka pemerintah masih memiliki cadangan pendapatan dari investasi yang dilakukan.
Sebagai  contoh,  ketika  pandemi  Covid-19  terjadi  pada  tahun  2020-2021,  terdapat  banyak  usaha  yang terdampak  di  Indonesia,  dan  di  Provinsi  Riau  pada  khususnya,  seperti  misalnya  usaha  perhotelan.  Penurunan jumlah  pengunjung  hotel  selama  pandemic  Covid-19  menyebabkan  pendapatan  udaha  perhotelan  menurun. Dengan penurunan pendapatan, maka  berdampak pada penurunan Pajak Hotel. Namun, jika pemerintah memiliki penyertaan  modal  pada  jenis  usaha  yang  berbeda,  seperti  misalnya  bisnis  perbankan,  maka  resiko  penurunan Pendapatan Asli Daerah akan lebih kecil.
Diversifikasi pendapatan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara menghadapi resesi atau krisis fiskal dan meningkatkan belanja publik. Semakin beragam pendapatan, semakin stabil rekening pemerintah (Martiyus,  2021).  Menurut  hasil  penelitian  Yan  (2012),  diversifikasi  pendapatan  mempengaruhi  stabilitas pendapatan tergantung pada ketidakstabilan basis ekonomi suatu yurisdiksi  dan dapat mengurangi ketidakstabilan pendapatan  di  daerah.  Selain  itu,  diversifikasi  pendapatan  non-pajak  pada  pemerintahan  dapat  meningkatkan solvabilitas anggaran (Jimenez & Afonso, 2022).
Pelaksanaan diversifikasi pendapatan akan memungkinkan kota-kota untuk lebih meningkatkan kapasitas pendapatan daerah (Sjoquist, 2015). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan berkaitan dengan kinerja fiskal yang lebih baik, dimana terjadi peningkatan margin pada laporan pendapatan daerah (Suyderhoud, 1994).
Penerapan  diversifikasi  ekonomi  mulai  dilakukan  di  negara-negara  Teluk  Arab  (Gulf  Cooperation Council)  karena kondisi perekonomian yang terdampak pandemic Covid-19 dan sumber daya alam yang semakin
berkurang. Dalam hal ini pemerintahan negara GCC mulai mencari sumber-sumber pendapatan lain selain sumber pendapatan dari minyak dan gas (Kabbani & Mimoune, 2021).
Diversifikasi pendapatan pernah diteliti pada institusi sektor publik atau orgnisasi nonprofit (Abínzano et al., 2023; Berrett & Holliday, 2018; Ismail et al., 2019; Mayer et al., 2014; Park & Park, 2018; Wicker et al., 2013; J. Yan et al., 2023). Sebagai contoh, penerapan diversifikasi pada 20 universitas negeri di Malaysia, dimana hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  diversifikasi  pendapatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  keberlanjutan finansial pada universitas tersebut (Jaafar et al., 2023). Artinya, dengan penerapan diversifikasi pendapatan, maka universitas tersebut memperoleh sumber financial yang berkelanjutan.
Berdasarkan  hal  ini,  diversifikasi  pendapatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dapat  dijadikan sebagai  suatu  solusi  dalam  menstabilkan  pendapatan  daerah,  meningkatkan  solvabilitas  anggaran.  Solvabilitas anggaran  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  memiliki  kecukupan  sumber  pendapatan  untuk  membiayai anggaran. Kemudian, diversifikasi pendapatan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam menuju kemandirian keuangan di daerah.
Namun  demikian,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hung  &  Hager  (2019)  pada  organisasi  non  profit menunjukkan  bahwa  peningkatan  financial  tidak  diperngaruhi  oleh  adanya  diversifikasi  pendapatan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa,  masih  terdapat  gap  untuk  melakukan  penelitian  terkait  diversifikasi  pendapatan  pada organisasi nirlaba.
Menilik  dari  berbagai  literatur  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  besarnya pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pemerintahan  provinsi  dan  kabupaten  kota  di  Provinsi  Riau, kemudian menganalisis apakah terjadi diversifikasi pendapatan di daerah yang berdampak pada peningkatan PAD di daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Resource Dependency Theory
Resource  Dependency  Theory menyebutkan  bahwa  organisasi  melakukan  strategi  untuk  mengurangi ketidakpastian  tentang  kelangsungan  hidup  organisasi  dan  risiko  kegagalan.  Secara  khusus,  organisasi berusaha  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  lingkungan  untuk  sumber  daya  dengan  mengendalikan penggunaan sumber daya, akses ke sumber daya, atau kepemilikan sumber daya (Pfeffer & Salancik, 1978). Jika  dikaitkan  dengan  desentralisasi  fiskal  pada  pemerintahan  daerah,  maka  pemerintahan  daerah memanajemen sumber daya untuk dapat bertahan dan mengurangi ketergantungan pada organisasi di atasnya (pemerintah pusat).
Resource Dependency Theory merupakan teori yang berfokus pada kebutuhan suatu organisasi untuk mengakses sumberdaya dari organisasi lain dan menjelaskan bagaimana kelangkaan sumberdaya memaksa organisasi  untuk  melakukan  inovasi  baru  yang  menggunakan  berbagai  alternative  sumberdaya  (Pfeffer  & Salancik,  1978).  Artinya,  setiap  organisasi  pada  dasarnya  memiliki  sumber  daya  yang  terbatas  dan memerlukan organisasi lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka  kreativitas  organisasi  untuk  menciptakan  inovasi  dalam  menciptakan  sumber  daya  baru  harus dilakukan.
Menurut Resource  Dependency  Theory, untuk  meminimalkan  tingkat  ketergantungan,  organisasi non profit perlu mempertimbangkan sumber pendanaan alternatif melalui diversifikasi pendapatan (Froelich, 1999). Artinya, sebuah organisasi pasti bergantung pada organisasi lain untuk memenuhi kebutuhannya, agar ketergantungan tersebut dalam di atur dengan baik, maka organisasi tersebut harus melakukan diversifikasi pendapatan, atau membuka peluang untuk berbagai jenis pendapatan baru dalam rangka memperoleh sumber daya yang lebih.

## Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan Daerah,  2004).  Desentralisasi  merupakan  kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah untuk  mengubah  sistem pemerintahan yang sentralistik (terpusat) menjadi desentralistik.
Desentralisasi  merupakan  proses  di  mana  Pemerintah  Daerah  menjalankan  otonomi  seluas  luasnya dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum  dan  daya  saing  daerah.  Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan  dengan  urusan  politik  luar  negeri,  pertanahan,  keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fi  skal  nasional  serta agama yang menjadi kewenangan pusat (Hutagalung, 2016).
Awal  penyelenggaraan  kebijakan  desentralisasi  di  Indonesia  adalah  sejak  terjadinya  reformasi  di Indonesia  yang  menggiring  pemerintah  untuk  mengeluarkan  suatu  peraturan  baru  terkait  hubungan  antara pemerintahan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
e-ISSN 2580-3743
Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut di atas, pemerintah daerah bergeser ke era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan Daerah adalah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.  Sementara otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).
Otonomi  daerah  adalah  derivat  dari  desentralisasi  (Azhari  &  Negoro,  2019).  Otonomi  daerah  secara harfiah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah (Suharizal, 2017: 52).
Sementara menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang  memungkinkan  mereka  untuk  membuat  inisiatif  sendiri  dalam  rangka  mengelola  dan  mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda (Ani Sri Rahayu, 2018: 14).
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dengan menggunakan sumber-sumber material atau ekonomi agar fungsi dari pemerintah di daerah tersebut dapat berlangsung.
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  diselenggarakan  dengan  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal. Desentralisasi  fiskal  di  suatu  daerah  diukur  dengan  Derajat  Desentralisasi  Fiskal.    Derajat  desentralisasi  fiskal adalah  tingkat  kemandirian  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  daerahnya  sendiri  tanpa  menggantungkan  diri dengan pemerintah pusat (Syukri, 2019). Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana & Makmur, 2014; Supriyadi et al., 2013; Syukri, 2019; Wa Ode Sarlina et al., 2022). Menurut Hanafi & Laksono (2009) kategori Derajat Desentralisasi Fiskal ditentukan sesuai dengan Tabel 2.

## Tabel 2. Kriteria Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal Kriteria 0 – 10,00 Sangat kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Sedang 30,01-40,00 Cukup 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat baik
Sumber: Wa Ode Sarlina et al., (2022); Zukhri (2020)

## Struktur Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dilaksanakan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  material  yang dituangkan  dalam  bentuk  anggaran.    Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 1 ,    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintahan  Daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Menurut  peraturan  di  atas,  struktur  APBD  terdiri  dari  sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan. Sementara Pembiayaan bersumber dari: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; 2) penerimaan Pinjaman Daerah; 3) Dana Cadangan Daerah; dan 4) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan  daerah  atau peruundang-undangan  yang  berlaku.  Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peranan  yang
1 Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini kemudian diganti dengan adanya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemeritahan Daerah. Namun di dalam penelitian ini tetap menggunakan sumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 karena data yang dianalisis adalah APBD sebelum tahun 2022.
sangat  penting,  karena  melalui  sector  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017: 23).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  bersumber  dari  pajak  daerah,  restribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan;  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Sementara  Lain-lain  PAD  yang  sah  meliputi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## Diversifikasi Pendapatan
Diversifikasi  pendapatan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pola  pengalokasian  sumberdaya  tertentu  pada  berbagai aktivitas untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru  (Nisfah, 2012). Diversifikasi sumber pendapatan daerah yang seimbang diakui secara luas sebagai cara yang berpotensi signifikan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi (Kauppinen, 2021: 3).
Diversifikasi  pendapatan  telah  dianggap  sebagai  salah  satu  strategi  pendanaan  yang  penting  dalam meningkatkan  pengeluaran  publik  serta  untuk  membangun  stabilitas  pendapatan  dari  ketidakpastian  dan  risiko (Park  &  Park,  2018).  Pelaksanaan  diversifikasi  pendapatan  akan  memungkinkan  kota-kota  untuk  lebih meningkatkan  kapasitas  pendapatan  daerah  (Sjoquist,  2015).  Pelaksanaan  diversifikasi  pendapatan  berkaitan dengan  kinerja  fiskal  yang  lebih  baik,  dimana  terjadi  peningkatan  margin  pada  laporan  pendapatan  daerah (Suyderhoud, 1994).
Diversifikasi pendapatan yang lebih besar juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan pengeluaran yang lebih tinggi,  karena  berbagai  faktor  seperti  biaya  hidup  yang  lebih  tinggi,  kemiskinan  atau  tingkat  kejahatan.  Jika kebutuhan yang lebih besar membutuhkan sistem pendapatan yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan, maka kota-kota tersebut cenderung mencoba untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka (Chernick et al., 2011). Artinya, semakin banyak permasalahan publik di suatu daerah, maka pemerintah daerah akan membutuhkan sumber pendapatan yang lebih besar, salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi pendapatan.
Diversifikasi  pendapatan  melibatkan  ketergantungan  pada  sumber  pendapatan  yang  berbeda  dan menghindari  ketergantungan  pada  jenis  pajak  tertentu  atau  sumber  bukan  pajak  (Afonso,  2013;  Hendrick  & Crawford, 2014). Diversifikasi pendapatan memungkinkan pemerintah menerapkan sumber pendapatan lain selain pajak    yang  digunakan  untuk  meningkatkan  pengeluaran  publik  tanpa  perlawanan  dari  pembayar  pajak (Suyderhoud, 1994).
Ulbrich (1991) dalam (Martiyus, 2021) menyebutkan bahwa terdapat tiga manfaat dari dari diversifikasi pendapatan. Pertama, menjaga keadilan dengan mengumpulkan pendapatan dari individu yang dapat menghindari pajak  tetapi  tidak  dari  individu  yang  lain.  Kedua,  mendorong  efisiensi  dengan  mengurangi  distorsi  keputusan ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Ketiga, mempertahankan tarif pajak yang lebih rendah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dimana  Sanusi  (2014:  13)  menyatakan  bahwa,  desain  penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Adapun objek penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang  dipelajari  apa  adanya,  dan  menarik  kesimpulan  dari  fenomena  yang  dapat  diamati  dengan  menggunakan angka-angka.
Adapun  objek  penelitian  dengan  justifikasi  sebagai  berikut:  (1)  Pemerintahan  Daerah  yang  berada  di Provinsi Riau yang memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih besar dari 20% dengan kategori minimal “sedang”. Syarat ini ditentukan dengan dasar bahwa, diversifikasi pendapatan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan derajat  desentralisasi  fiskal  di  daerah.  Jika  suatu  daerah  masih  memiliki  DDF  yang  kurang  dari  20%,  hal  ini menunjukkan  bahwa  penggalian  sumber-sumber  kekayaan  daerah  masih  belum  maksimal,  sehingga  penerapan diversifikasi  pendapatan  dianggap  tidak  efektif.  (2)  Pemerintahan  Daerah  yang  berada  di  Provinsi  Riau  yang menerbitkan laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2021 secara lengkap dan dapat di akses melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
Berdasarkan kriteria di atas, maka daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kota Dumai periode 2017 sampai dengan 2021 karena hanya pada tahun-tahun tersebut DDF pada daerah tersebut berada pada proporsi lebih dari 20%.

## HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN
Kota  Dumai  merupakan  salah  satu  kota  di  Provinsi  Riau  dengan  proporsi  PAD  yang  cukup  tinggi  jika dibandingkan  dengan  sumber  Pendapatan  Daerah  secara  keseluruhan.  Pada  umumnya  pemerintahan  12 Kabupaten/Kota    di  Provinsi  Riau  memiliki  proporsi  PAD  di  bawah  10%.  Namun  di  Kota  Dumai  Derajat
e-ISSN 2580-3743
Desentralisasi  Fiskal  berada  pada  kategori  “Sedang”  dengan  besar  proporsi  PAD  jika  dibandingkan  dengan Pendapatan Daerah adalah lebih besar dari 20% pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan PAD Pemerintahan Kota Dumai dalam satu dekade terkahir.

## Gambar 2. Pertumbuhan PAD pada APBD Kota Dumai Tahun 2012-2021 (Dalam Milyar Rupiah)
Berdasarkan gambar di atas, secara umum PAD Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD ini disertai dengan peningkatan sumber-sumber PAD, terutama dari sumber Pajak Daerah dan Lain-lain  PAD  yang  Sah.  Sumber  PAD  dari  Lain-lain  PAD  yang  Sah  bahkan  menjadi  sumber  utama  dalam menyumbangkan  pendapatan  untuk  PAD  di  Kota  Dumai  melebihi  sumber  PAD  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa adanya diversifikasi dari pendapatan di Kota Dumai berhasil meningkatkan PAD, karena Lain-lain PAD yang Sah bukan merupakan sumber fiskal di daerah.
Tabel 2 menjabarkan diversifikasi PAD pada realisasi anggaran Kota Dumai yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama PAD di daerah.
Tabel 2. Diversifikasi Pendapatan dari Sumber Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Dumai
Tahun PAD (000) Pertumbuhan (%) Diversifikasi Pendapatan dari Pajak dan Retribusi 2017 265,472,760,818 37.72 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2018 279,654,914,442 5.34 Tidak Ada 2019 291,620,030,784 4.28 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 2020 378,803,807,145 29.90 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2021 366,696,884,200 -   3.20 Tidak Ada
Sumber: Hasil Data Diolah (2024)
Pada tahun 2017 terjadi peningkatan PAD yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu hampir 40%. Adapun peningkatan PAD tersebut berasal dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 22,95%, dari Retribusi Daerah sebesar 41,92%, dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 79% dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 48,89%. Pada tahun 2017 terjadi diversifikasi pendapatan dari sumber utama PAD yaitu munculnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana jenis pajak ini tidak terdapat pada tahun 2016.
Meskipun terdapat penghasilan dari sumber pajak yang baru, namun kenaikan pendapatan dari sumber PAD yang paling signifikan berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu meningkat hampir 80%. Peningkatan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan diluar sumber pendapatan utama di daerah seperti pajak dan retribusi daerah, merupakan salah satu bentuk dari diversifikasi pendapatan. Adapun pendapatan yang  diperoleh  dari  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  berasal  dari  penyertaan  modal  pada
- 100 200 300 400 500 600 700 800 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lain-lain PAD yang Sah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Retribusi Daerah
BUMD yaitu pada PT. Bank Riau, PT. Pembangunan Dumai dan PT. Pelabuhan Dumai Berseri.
Pada tahun 2018 terjadi peningkatan PAD sebesar 5,34%. Hasil peningkatan ini bersumber dari Pajak Daerah dengan peningkatan sebesar 34,71% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan peningkatan  sebesar  34,62%.  Pada  tahun  2018  tidak  terdapat  jenis  pajak  maupun  retribusi  daerah  yang  baru, sehingga tidak terjadi diversifikasi pendapatan pada sumber utama PAD.
Pada tahun 2019 terjadi peningkatan PAD sebesar 4,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini muncul jenis retribusi baru yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun kontribusi  dari  Retribusi  Izin  Tempat  Penjualan  Minuman  Beralkohol  dalam  meningkatkan  Retribusi  Daerah adalah  sebesar  5%.  Angka  ini  dianggap  tidak  signifikan,  namun  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk  diversifikasi pendapatan.  Sumber  peningkatan  PAD  yang  paling  signifikan  adalah  berasal  dari  peningkatan  Pajak  Daerah sebesar 10,3%.
Pada tahun 2020 terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan yaitu  sebesar 29,9%. Peningkatan ini berasal  dari  peningkatan  Pajak  Daerah  sebesar  17,08%,  dari  Retribusi  Daerah  sebesar  5,05%  dan  peningkatan tertinggi berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan peningkatan sebesar 53,49%. Pada tahun 2019 ini, terjadi diversifikasi pendapatan dengan munculnya sumber PAD yang baru yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun kontribusi dari jenis retribusi ini terhadap total Retribusi Daerah adalah sebesar 1,54%. Artinya, terjadi peningkatan Retribusi Daerah sebesar kurang dari dua persen dengan munculnya sumber pendapatan baru.
Adapun sumber PAD dengan peningkatan yang paling signifikan, yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana terdapat beberapa sumber penghasilan yang diperoleh, padahal tidak dianggarkan pada tahun 2020.  Beberapa  sumber  pendapatan  tersebut  adalah  1)  Hasil  Penjualan  Aset  Daerah  yang  tidak  dipisahkan,  2) Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan; 3) Fasilitas Sosial dan fasilitas Umum dan 4)  Lain-lain PAD  yang  Sah  Lainnya.  Perolehan  Pemerintah  Kota  Dumai  dari  sumber-sumber pedapatan  di  atas  merupakan bentuk diversifikasi pendapatan, karena Pemerintah Kota Dumai mampu memperoleh sumber pendapatan baru diluar pendapatan utama.
Pada tahun 2021 PAD Kota Dumai mengalami penurunan sebesar 3,20%. Meskipun terjadi penurunan PAD, namun terdapat sumber-sumber PAD yang mengalami peningkatan yaitu Pajak Daerah dengan peningkatan 12,54% dan peningkatan sebesar 13,9% dari Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun ini  tidak  terdapat  sumber  PAD  yang  baru,  namun  demikian  peningkatan  pendapatan  dari    Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan suatu bentuk diversifikasi pendapatan, karena Pemerintah Daerah memperoleh hasil dari pendapatan lain selain dari sumber pendapatan utama yaitu Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun  tambahan  penghasilan  dari  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  bersumber  dari  laba penyertaan  modal  pada  perusahaan  daerah  seperti  pada  PT.  Bank  Riau,  PT.  Pembangunan  Dumai  dan  PT. Pelabuhan Dumai Berseri.

## PENUTUP
Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah, pertama, diversifikasi pendapatan terjadi pada peningkatan PAD pada pemerintahan daerah secara umum diikuti dengan peningkatan sumber-sumber PAD yang berasal dari Pajak Daerah, dimana terjadi diversifikasi jenis pajak yang diketahui dari munculnya jenis pajak baru. Kedua,  diversifikasi  pendapatan  yang  harus  diperhitungkan  adalah  kecenderungan  peningkatan  PAD  yang bersumber dari sumber PAD selain Pajak dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah daerah  melakukan investasi atau penyertaan modal pada perusahaan BUMD maupun sumber penerimaan lainnya yang disahkan oleh Peraturan Daerah.
Implikasi  dan  saran  dari  penelitian  ini  adalah,  agar  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  investasi  dan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau investasi lainnya agar menambah dan meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan daerah pada sumber-sumber keuangan dari pusat, sehingga tujuan dari otonomi daerah tercapai. Melakukan diversfikasi pendapatan dengan berinvestasi pada perusahaan milik daerah merupakan strategi  yang  lebih  baik  daripada  membuat  jenis  pajak  ataupun  retribusi  baru  yang  lebih  berisiko  membebani masyarakat.
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menggali dan menganalisis sumber-sumber PAD lebih mendalam lagi untuk mengetahui keterkaitan antara kemandirian daerah dan diversifikasi pendapatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abínzano, I., López-Arceiz, F. J., & Zabaleta, I. (2023). Can tax regulations moderate revenue diversification and reduce  financial  distress  in  nonprofit  organizations? Annals  of  Public  and  Cooperative  Economics . https://doi.org/10.1111/apce.12370
Addai,  B.,  Tang,  W.,  &  Agyeman,  A.  S.  (2022).  Examining  the  impact  of  income  diversification  on  bank performance: Are foreign banks heterogeneous? Journal of Applied Economics . https://doi.org/10.1080/15140326.2021.2022828
Afonso, W. B. (2013). Diversificaiton toward stability? The effect of local sales taxes on own source revenue.
Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management . https://doi.org/10.1108/JPBAFM- 25-04-2013-B004 Ani Sri Rahayu. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. In Jakarta : Sinar Grafika .
Aslam,  F.,  Mehmood,  B.,  & Ali,  S.  (2015).  Diversification  in  Banking:  Is  Noninterest  Income  the  Answer  for Pakistan’s Case. Science International (Lahore) .
Astuti,  T.,  &  Utami,  K.  (2022).  PERAN  DIVERSIFIKASI  PENDAPATAN  DALAM  PENINGKATAN KINERJA  BANK  PADA  MASA  PANDEMI  COVID  19. Accounting  Profession  Journal , 4 (2),  1–11. https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.40
Azhari,  A.  K.,  &  Negoro,  A.  H.  S.  (2019).  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. In Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia . Baele, L., De Jonghe, O., & Vander Vennet, R. (2007). Does the stock market value bank diversification? Journal of Banking and Finance . https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.08.003
Berrett, J. L., & Holliday, B. S. (2018). The Effect of Revenue Diversification on Output Creation in Nonprofit Organizations:  A  Resource  Dependence  Perspective. Voluntas .  https://doi.org/10.1007/s11266-018- 00049-5
Chernick,  H.,  Langley,  A.,  &  Reschovsky,  A.  (2011).  Revenue  Diversification  And  The  Financing  Of  Large American Central Cities. In Public Finance & Management .
Digdowiseiso, K., Murshed, S. M., & Bergh, S. I. (2022). How Effective Is Fiscal Decentralization for Inequality Reduction in Developing Countries? Sustainability (Switzerland) . https://doi.org/10.3390/su14010505
Froelich,  K.  A.  (1999).  Diversification  of  Revenue  Strategies :  Evolving  Resource  Dependence  in  Nonprofit Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly , 28 (3), 246–268.
Githaiga, P. N. (2020). Human capital, income diversification and bank performance–an empirical study of East African banks. Asian Journal of Accounting Research . https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2020-0041
Hanafi,  I.  N.,  &  Laksono,  T.  (2009). Kebijakan  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Di  Indonesia .  UB Press.
Hendrick,  R.,  &  Crawford,  J.  (2014).  Municipal  fiscal  policy  space  and  fiscal  structure:  Tools  for  managing spending volatility. Public Budgeting and Finance . https://doi.org/10.1111/pbaf.12042
Hidayat,  W.  Y.,  Kakinaka,  M.,  &  Miyamoto,  H.  (2012).  Bank  risk  and  non-interest  income  activities  in  the Indonesian banking industry. Journal of Asian
Economics , 23 (4), 335–343. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2012.03.008
Hung, C. K., & Hager, M. A. (2019). The Impact of Revenue Diversification on Nonprofit Financial Health: A Meta-analysis. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly . https://doi.org/10.1177/0899764018807080
Hutagalung,  E.  (2016).  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dengan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Widya  Praja , XLII (1),  1–10. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137
Ismail, S., Ahmad, N. N. N., & Alawiahsiraj, S. (2019). Readiness to implement revenue diversification strategies by Malaysian Public Universities. Management and Accounting Review .
Jaafar, J. A., Latiff, A. R. A., Daud, Z. M., & Osman, M. N. H. (2023). Does Revenue Diversification Strategy Affect  the  Financial  Sustainability  of  Malaysian  Public  Universities?  A  Panel  Data  Analysis. Higher Education Policy . https://doi.org/10.1057/s41307-021-00247-9
Jimenez,  B.  S.,  &  Afonso,  W.  B.  (2022).  Revisiting  the  theory  of  revenue  diversification:  Insights  from  an empirical  analysis  of  municipal  budgetary  solvency. Public  Budgeting  and  Finance , 42 (2),  196–220. https://doi.org/10.1111/pbaf.12309
Kabbani,  N.,  &  Mimoune,  N.  Ben.  (2021).  Economic  diversification  in  the  Gulf:  Time  to  redouble  efforts.
Brookings , January .  https://www.brookings.edu/research/economic-diversification-in-the-gulf-time-to- redouble-efforts/
Kauppinen,  I.  (2021). The  Diversification of Local Revenue  Sources in Connecticut : User Charges and Fees . https://portal.ct.gov/-/media/ACIR/Student-Studies/Diversification-and-Current-Charges-in-CT_White- Paper_Kauppinen_FINAL.pdf
Liu,  X.,  &  Wen,  H.  (2016).  The  Influence  of  Diversification  on  Performance  of  State-owned  Enterprises.  An Empirical Study Based on Panel Threshold Model. International Conference on Judicial, Administrative and  Humanitarian  Problems  of  State  Structures  and  Economical  Subjects  (JAHP) ,  0104–0108. https://doi.org/10.2991/jahp-16.2016.24
Lukmawijaya, A., & Kim, S. S. (2015). Bank Diversification Effects on Bank Performance and Risk Profile of Bank in Indonesia. DeReMa (Development Research of Management) Jurnal Manajemen , 10 (1), 74–84. https://doi.org/10.19166/derema.v10i1.158
Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 19 (1),  118–138. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879
Martiyus, J. (2021). Tax Revenue Diversification in Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 22 (1), 48– 58. https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.7523 Mayer, W. J., Wang, H. chen, Egginton, J. F., & Flint, H. S. (2014). The Impact of Revenue Diversification on Expected Revenue and Volatility for Nonprofit Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly . https://doi.org/10.1177/0899764012464696
Nisfah,  L.  (2012). Hubungan  diversifikasi  pendapatan  dengan  ketahanan  pangan  rumah  tangga  petani  di kecamatan Welahan kabupaten Jepara [Universitas Sebelas Maret].
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/28898
Park, J. H., & Park, S. (2018). The effect of revenue diversification and form of government on public spending. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management , 30 (2),  211–229. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0012
Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development.
In Investment Management and Financial Innovations . https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04
Pertiwi, S. P., & Suhartini, D. (2022). Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, Modal Intelektual, Dan Pengungkapan Manajemen  Risiko  Terhadap  Nilai  Perusahaan:  Studi  Empiris  pada  Bank  Umum  Konvensional  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2015-2020.  Fair  Value:  ,. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan , 5 ((02)), 1082-1094.
Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective . Harper and Row.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah, (2004).
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014).
Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan , 1 (2), 120–134. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134 Sanusi, A. (2014). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. Metodologi Penelitian . Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Ghalia Indonesia. Sepulveda,  C.  F.,  &  Martinez-Vazquez,  J.  (2011).  The  consequences  of  fiscal  decentralization  on  poverty  and income equality. Environment and Planning C: Government and Policy . https://doi.org/10.1068/c1033r Sianipar, A. S. (2015). Pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank. Jurnal Siasat Bisnis , 19 (1), 27– 35. https://doi.org/10.20885/jsb.vol19.iss1.art3 Siregar,  B.  (2017). Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  keuangan  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual) .  UPP STIM YKPN.
Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 12 (4), 277–286.
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2216
Sjoquist,  D.  L.  (2015). Diversifying  Municipal  Revenue  in  Connecticut:  Version  of (Issue  December). https://cslf.gsu.edu/files/2016/04/Diversifying-Municipal-Revenue-in-Connecticut_Sjoquist-2016.pdf Stiroh, K. J. (2004). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer? Journal of Money, Credit, and Banking , 36 (5), 853–882. https://doi.org/10.1353/mcb.2004.0076
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D . Alfabeta. Suharizal, M. chaniago. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, . Thafa Media. Supriyadi,  S.,  Delis,  A.,  &  Rahmadi,  S.  (2013).  Analisis  Desentralisasi  Fiskal  di  Kabupaten  Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 1 (1), 1–10. https://doi.org/10.22437/ppd.v1i1.1336
Suyderhoud,  J.  P.  (1994).  State-local  revenue  diversification,  balance,  and  fiscal  performance. Public  Finance Review , 22 (2). https://doi.org/10.1177/109114219402200202 Syukri,  A.  U.  (2019).  Anomali  Desentralisasi  Fiskal  dan  Kinerja  Keuangan  Daerah;  Upaya  Mengakselerasi Penerimaan Daerah. EcceS (Economics, Social, and Development Studies) , 6 (1),  36. https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9542
Wa Ode Sarlina, Ishak, & Liman. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016-2020. MAMEN: Jurnal Manajemen , 1 (3), 378–383. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.685
Wicker, P., Feiler, S., & Breuer, C. (2013). Organizational mission and revenue diversification among non-profit sports clubs. International Journal of Financial Studies . https://doi.org/10.3390/ijfs1040119
Yan,  J.,  Mmbaga,  N.,  &  Gras,  D.  (2023).  In  pursuit  of  diversification  opportunities,  efficiency,  and  revenue diversification: A generalization and extension for social entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal . https://doi.org/10.1002/sej.1446 Yan, W. (2012). The impact of revenue diversification and economic base on state revenue stability. Journal of
Public  Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management .  https://doi.org/10.1108/JPBAFM-24-01- 2012-B003 Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan,  dan  Desentralisasi  Fiskal. Indonesian  Treasury  Review  Jurnal  Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (2), 143–149. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213