Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 2297-2311
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad ‘Ariyah dalam Pembagian Software
Trenggi Naswatie 1) ,  Ach. Yasin 2) 1, 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya Email korespondensi: ach.yasin@unesa.ac.id

## Abstract
The purpose of this study was to determine the implementation of the distribution of software from lecturers to students,  whether  there  were  copyrights  that  were  violated,  and  review  from  copyright  and  fiqh  muamalah perspective.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a  phenomenology  approach.  Data  collection  was carried  out  through  interviews  with  informants.  The  result  of  this  research  is  that  there  are  three  softwares distributed by lecturers. According to copyright, only Scene Builder is allowed to be duplicated. According to fiqh muamalah, the contract used in software distribution is the 'ariyah contract. The terms and pillars of the 'ariyah contract in the distribution of software have met the sharia except SQLyog and Matlab which  do not meet the requirements as the owner of the loan item or has permission to duplicate the loan item from the owner. At the end of the 'ariyah contract, the students do not return the software to the lecturer who makes the 'ariyah contract not expire. According to fiqh experts, the contract used in software distribution is not an 'ariyah. Because the 'ariyah contract is a loan agreement whose goods must be returned to mu’ir. This distribution is more appropriate when using benefit hibah contract.

## Keywords : Ariyah Contract, Copyright, Software, Students
Saran sitasi : Naswatie, T., & Yasin, A. 2022. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad ‘Ariyah dalam Pembagian Software. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 2297-2311. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  jaman  diikuti  pula  peningkatan penggunaan  perangkat  teknologi  dalam  kehidupan sehari-hari. Komputer dan laptop adalah satu diantara beberapa teknologi yang banyak digunakan masyarakat  karena  dianggap  multifungsi.  Salah  satu bidang  yang  mempergunakan  komputer  adalah pendidikan.  Data  dari  sebuah  survei  Kementerian Komunikasi  dan  Informasi  pada  tahun  2017  yang mengambil  751  responden  dari  sebelas  profesi berbeda yang telah memiliki komputer menunjukkan bahwa  mahasiswa/pelajar  menempati  urutan  kelima atau  8,91  persen  dari  survei  tersebut.  Begitupun dengan kepemilikan laptop, mahasiswa/pelajar memenuhi  22,32  persen  dari  2012  responden  yang memiliki  laptop  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  2017).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa banyak  mahasiswa/pelajar  yang  memiliki  komputer dan  menggunakannya  dalam  kegiatan  belajar mengajar. Salah satu program studi di universitas yang membutuhkan komputer adalah S1 Teknik informatika.  Mahasiswa  di  program  studi  ini  secara
rutin  menggunakan  komputer  beserta  beberapa software dalam  kegiatan  perkuliahannya.  Misalnya Microsoft  Windows  yang  biasa  digunakan  sebagai sistem  operasi  di  komputer  mahasiswa;  Microsoft office  merupakan software program  aplikasi  yang dapat digunakan untuk pengerjaan tugas, laporan, dan presentasi;  program  pembantu  antivirus  yang digunakan  untuk  menjaga  komputer  dari  virus-virus; serta software bahasa pemrograman yang dibutuhkan mahasiswa  sebagai tool saat  melakukan  praktik coding .  Pada  program  studi  Teknik  informatika, praktik  coding  merupakan  salah  satu  praktik  yang sering  dilakukan  guna  menguasai  cara  membangun atau mengembangkan program komputer. Praktik ini membuat  mahasiswa  harus  memiliki software - software yang dibutuhkan dalam praktik coding.
Beberapa  jenis software pemrograman  yang dibutuhkan untuk praktik coding diantaranya Sublime Text, Visual Code Studio, Emacs, Anaconda, Matlab, dan  lain  sebagainya.  Dalam  praktik  coding  tersebut pihak  UNESA  tidak  menyediakan  fasilitas software kepada  mahasiswa  TI.  Sehingga  mahasiswa  harus
memperoleh software dengan  caranya  sendiri.  Cara pertama  bisa  dengan  membeli  langsung  pada perusahaan  pengembang  atau  distributor  untuk software berbayar.  Kedua,  mengunduh  di  website yang menyediakan download software gratis (misal di 4shared.com).  Dan  cara  ketiga  dengan  dosen membagikan  software  yang  dibutuhkan  kepada mahasiswa dengan memperbanyak atau menggandakan software coding yang dimiliki dosen. Dari ketiga cara tersebut, cara ketiga merupakan salah satu  cara  yang  pernah  dilakukan  oleh  mahasiswa Teknik  Informatika  UNESA  angkatan  2017.  Bentuk software berupa  file  membuat  penggandaan  bisa dilakukan  dengan  flashdisk  sebagai  media  menyalin file software sehingga  cukup  mudah  dan  ekonomis bagi mahasiswa.
Software sebagai  bagian  dari  bidang  ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki hak eksklusif untuk  pencipta  yang  melindungi  dari  pihak  lain sehingga  tidak  dapat  memanfaatkan software tanpa adanya  izin  pencipta  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).  Hak  tersebut  disebut  dengan  hak  cipta.  Salah satu  tindakan  yang  melanggar  hak  cipta software adalah menggandakan atau menyalin software dalam segala  bentuk  tanpa  izin  dari  pemilik  hak  cipta software ,  apalagi  diperbanyak  dan  didistribusikan kepada pihak lain dengan tujuan mencari keuntungan (Rauf dkk., 2021). Perbuatan tersebut dalam hak cipta dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindakan  pembajakan karya  cipta.  Walaupun  sudah  ada  hak  cipta  yang melindungi software ,  pembajakan  dalam  dunia komputer  masih sering  dilakukan  di  Indonesia.  BSA ( Business Software Alliance ) dalam laporan tahunannya  pada  2018  mencatat  tingkat  pembajakan software di  Indonesia  mencapai  83%  yang  membuat Indonesia  termasuk  dalam  peringkat  tertinggi  di kawasan  Asia  Pasifik  yang  hanya  memiliki  rata-rata 57%  saja  (CNN  Indonesia,  2019).  Tingginya  tingkat pembajakan software ini diperparah dengan penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia yang masih  belum  maksimal.  Sehingga  diperlukan kesadaran  diri  dari  pengguna software untuk menghindari penggunaan software ilegal dan memilih untuk  mendapatkan software resmi  dari  pihak pengembang software langsung. Penggandaan software yang  dilakukan  oleh  dosen  dan  mahasiswa juga harus dilakukan dengan adanya izin dari pencipta atau  pengembang software walaupun  hanya  untuk kepentingan  pendidikan.  Hal  ini  menghindari
terjadinya  kemungkinan  pelanggaran  hak  cipta  yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Apalagi dengan kemungkinan  adanya  akad  muamalah  seperti  akad ‘ariyah yang  dilakukan  saat  terjadinya  penyerahan penggandaan software dari  dosen  kepada  para mahasiswa  S1  Teknik  Informatika  angkatan  2017. Akad ‘ariyah dapat  diaplikasikan  dalam  pembagian software karena  dosen  membagikan  file software hanya  untuk  diambil  kegunaannya  oleh  mahasiswa atau  dengan  kata  lain  pembagian  tersebut  dilakukan hanya memberikan software untuk dipinjamkan, tanpa memindahkan  hak  kepemilikan software kepada mahasiswa.  Hal  ini  membuat  akad ‘ariyah dapat digunakan  dalam  pembagian software karena  yang diambil  dari software hanya  manfaat  tanpa memindahkan  kepemilikan software dan  tidak  ada imbalan yang diberikan kepada dosen.
Software merupakan  karya  cipta  yang  bisa dijadikan  objek  dalam  akad,  sehingga  mahasiswa harus  memastikan  apakah  dalam  proses  pelaksanaan pembagian software yang  dilakukan  dosen  ada  hak cipta yang dilanggar atau tidak. Karena jika software yang  diakadkan  adalah software ilegal  yang melanggar  hak  cipta,  maka software tersebut  tidak boleh  dijadikan  objek  akad,  karena  tidak  sesuai dengan syariah. Maka dari itu diperlukan  penjabaran pelaksanaan  pembagian software dari  dosen  ke mahasiswa  mahasiswa  S1  Teknik  Informatika UNESA  dan  analisis  yang  dapat  menjawab  apakah dalam pembagian tersebut terdapat hak cipta software yang dilanggar.
Adanya  keterlibatan  akad  muamalah  dalam pembagian software membuat diperlukannya analisis mengenai pengaplikasian akad ‘ariyah pada pembagian software dengan  ditinjau  dari  pandangan fiqh muamalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian software sesuai prinsip syariah atau tidak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian lain yang membahas  mengenai  akad ‘ariyah dengan  musta’ar atau objek yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh Siti Aminah pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum  Islam  tentang  Tuntutan  Fasilitas  Barang (Studi  pada  Rumah  Kost  Muslimah  Ulul  Albab Kelurahan  Sukarame  Bandar  Lampung).”  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai  peminjaman  fasilitas  kos  yaitu  kulkas. Peminjaman  ini  bermasalah  ketika  terjadi  kerusakan pada  kulkas  dikarenakan  jarang  digunakan,  sudah usang,  dan  tegangan  listrik  yang  tinggi.  Kerusakan tersebut  membuat  para  penghuni  kos  dituntut  untuk
mengganti  kulkas  yang  rusak.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  hukum  islam  karena  sebelumnya  tidak  ada perjanjian  penyewa  kost  untuk  mengganti    fasilitas yang  rusak.  Namun  menurut  hukum  pinjam meminjam  barang  atau  akad ‘ariyah berlaku  yad dhamanah,  yang  artinya  penyewa  kos  wajib bertanggung  jawab  untuk  mengganti  kulkas  sebagai barang pinjaman,  walaupun rusaknya barang pinjaman  bukan  disebabkan  oleh  kelalaian  penyewa kos (Aminah, 2020). Sedangkan pada penelitian yang ditulis  oleh  Imel  Febriyanti  pada  tahun  2017  yang berjudul  “ Al - ’ariyah Menurut  Hukum  Ekonomi Syariah  (Studi  Kasus  pada  Petani  Singkong  di  Desa Labuhan  Ratu  IX,  Labuhan  Ratu,  Lampung  Timur)” terdapat permasalahan pada tujuan dilakukannya akad ‘ariyah pada  peminjaman  pupuk.  Peminjaman  ini yang seharusnya dilakukan tanpa imbalan hanya untuk membantu  para  petani  singkong  namun  untuk kepentingan  tengkulak  sendiri.  Hal  ini  menandakan bahwa ‘ariyah harus dilakukan dengan pinjaman atau pemberian  manfaat  barang  tanpa  adanya  imbalan karena jika ada imbalan bukanlah ‘ariyah (Febriyanti, 2017).  Berdasarkan  uraian  tersebut,  menimbulkan pertanyaan  apakah  dalam  pelaksanaan  akad ‘ariyah pada pembagian software terdapat masalah atau suatu hal yang melenceng dari tujuan atau niat serta rukun dan  syarat  yang  ditentukan  dalam  fiqh  muamalah. Maka  dari  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  mencari tahu pelaksanaan pembagian software yang terjadi di lapangan. Untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta,  peneliti  akan  melakukan  analisis  menurut tinjauan hak cipta baik dalam hukum maupun islam. Selain  itu,  untuk  mahasiswa  yang  beragama  islam akan dilakukan analisis dalam tinjauan fiqh muamalah guna mengetahui apakah dalam pelaksanaan pembagian software terdapat hal mudharat yang dapat membuat pembagian software haram dalam islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Peneliti ingin  mengetahui  secara  jelas  dan  nyata  bagaimana praktik  akad  ariyah  dalam  pembagian software yang dilakukan  oleh  mahasiswa  dan  dosen.  Pendekatan fenomenologi  didasari  atas  pengalaman  subjek penelitian melalui deskripsi dari orang yang menjadi informan sehingga peneliti dapat memahami pengalaman  dari  informan  tersebut  (Abdullah  & Saebani, 2014). Pendekatan fenomenologi diterapkan pada pengalaman mahasiswa S1 Teknologi Informasi
UNESA  dalam  pembagian software coding melalui akad ariyah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam penelitian  ini  didapat  dengan  melakukan  wawancara kepada  tiga  informan  yaitu  mahasiswa,  ahli  ilmu teknologi  atau IT  dan ahli fiqh. Informan  ditentukan dengan  teknik  purposive  sampling  yang  didasarkan pada pemahaman mengenai informasi yang berhubungan  dengan  praktik  akad  ‘ariyah  dalam pembagian  software.  Peneliti  menetapkan  beberapa kriteria  kepada  informan  mahasiswa,  yaitu  informan merupakan  mahasiswa  S1  TI  UNESA,  pernah menerima  software  dari  dosen,  dan  secara  sukarela berpartisipasi  dalam  penelitian.  Ahli  ilmu  teknologi dibutuhkan  untuk  mengumpulkan  data  tentang software yang digunakan mahasiswa. Sedangkan ahli fiqh dibutuhkan untuk mengumpulkan data mengenai akad  ‘ariyah  dalam  pandangan  ahli  fiqh  muamalah. Sedangkan  data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  buku  dan  artikel  yang berhubungan  dengan  software  dan  akad  ‘ariyah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih  mendalam  mengenai  bagaimana  informan menggambarkan praktik akad ‘ariyah dalam pembagian software .  Pedoman  wawancara  akan digunakan  peneliti  saat  mewawancarai  informan untuk membantu proses wawancara berlangsung.
Uji  validitas  yang  peneliti  gunakan  adalah triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teori.  Triangulasi sumber  berguna  untuk  menguji  kredibilitas  data dengan  cara  mengecek  dan  memeriksa  data  yang diperoleh melalui beberapa sumber data yang berbeda, sedangkan    triangulasi  teori  digunakan  untuk mengecek keabsahan data dilihat dari perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan- permasalahan  yang  dikaji,  sehingga  menghindari kemungkinan  adanya  kebiasan  dari  peneliti  (Sutopo, 2006).  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini bersifat induktif yang berarti simpulan-simpulan yang nantinya  dibuat  hingga  teori  yang  mungkin  dapat dikembangkan  berasal  dari  data  yang  telah  berhasil ditemukan  dan  dikumpulkan  di  lapangan  (Sutopo, 2006).  Artinya,  mengemukakan  hasil  penelitian pembagian software yang  menerapkan  akad ‘ariyah tanpa  melanggar  hak  cipta  dari software ,  kemudian dianalisis  menggunakan  teori-teori  dan  dalil-dalil mengenai akad ariyah dan hak cipta software sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Berikut  ini  beberapa  poin-poin  yang  didapat setelah  melakukan  wawancara  dengan  narasumber mahasiswa  jurusan  S1  Teknik  Informatika  UNESA angkatan  2017  mengenai  pelaksanaan  pembagian software :
Niat Untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan software yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, dosen membagikan beberapa software kepada  mahasiswa.  Pembagian software dari  dosen merupakan  salah  satu  cara  alternatif  yang  dilakukan mahasiswa  guna  mendapatkan software yang diperlukan  dalam  perkuliahan.  Maksud  atau  niat dosen  membagikan software adalah  murni  untuk membantu  mahasiswanya  tanpa  meminta  imbalan apapun.  Hal  tersebut  dikatakan  mahasiswa  dalam wawancara:  “Tidak  ada,  dosen  memberikan  secara gratis. Membantu para mahasiswa mendapat software agar  tidak  memberatkan  para  mahasiswa”  (Ika  Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

## Pelaku
Pelaksanaan  pembagian software di  program studi  Teknik  Informatika  UNESA  merupakan  suatu hal  yang  cukup  lumrah  dilakukan.  Salah  satunya sering dilakukan antara mahasiswa angkatan 2017 dan dosen yang mengajar di beberapa mata kuliah tertentu.

## Barang
Tidak  banyak software yang  didapatkan  dengan cara ini. Setidaknya ada tiga software yaitu SQLyog, Matlab,  dan  Scene  Builder. Software - software ini merupakan software jenis bahasa pemrograman yang dibutuhkan  mahasiswa  dalam  praktek  coding  atau pemrograman  dengan  fungsi  yang  berbeda-beda. Berkaitan dengan fungsi ketiga software , ahli IT yang penulis  wawancarai  menyatakan  bahwa  “SQLyog digunakan  untuk  database  pemrograman.  Matlab untuk  membuat  atau  mengembangkan  sistem pemrograman. Dan Scene Builder untuk membuat UI dari  sebuah  aplikasi”  (Wildan  M.Y.  (ahli  IT), wawancara    26  Juni  2021).  Selain  berbeda  fungsi, ketiga software juga  memiliki  lisensi  yang  berbeda. Menurut  ahli  IT  yang  dijadikan  narasumber,  jenis lisensi  yang  digunakan  mahasiswa  adalah  “SQLyog itu  trial software .  Matlab  itu  trial Software .  Scene Builder gratis (Open Source)” (Wildan M.Y. (ahli IT), wawancara  26 Juni 2021).

## Pelaksanaan
Pembagian software antara mahasiswa dan dosen ini  dilakukan  dengan  beberapa  proses  yang  cukup sederhana. Beberapa proses tersebut dapat dirangkum dalam tiga poin berikut:
a. Dosen  memberikan  penjelasan  mengenai  jenis software yang  akan  digunakan  dalam  praktik coding  yaitu  berupa  pengetahuan  mengenai kegunaan  serta  instruksi  penggunaan software tersebut; serta pemilihan software yang tepat atau compatible  untuk  laptop  mahasiswa  yaitu software yang ringan dan tidak berat memorinya bagi  laptop  mahasiswa.  Karena  ada  beberapa software yang memiliki kegunaan yang sama. “Dosen  memberikan  pengetahuan  tentang software yang akan digunakan untuk perkuliahan. Seperti software apa itu dan bisa digunakan buat apa  aja.  Beberapa  dosen  sebelum  memulai perkuliahan  akan  mengadakan  diskusi  dengan mahasiswa  untuk  menentukan software yang digunakan.  Karena  ada  beberapa software memiliki fungsi sama, jadi disarankan oleh dosen menggunakan software yang  ringan  dan  tidak berat  memorinya  bagi  laptop  mahasiswa.”  (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).
b. Dosen memberikan penawaran kepada mahasiswa untuk  memberikan  duplikat software yang dimilikinya  yang  nantinya  akan  digunakan  saat praktik. Hal tersebut disampaikan oleh
narasumber sebagai berikut: “Kemudian mahasiswa  dianjurkan  untuk  mendownload software yang akan digunakan tersebut, selain itu dosen  juga  langsung  memberikan  copy  paste software ”, “Menggunakan ucapan yaitu penawaran  kepada  mahasiswa  yang  ingin diberikan software ” (Ika Putri Arisanti
(mahasiswa  TI  UNESA),  wawancara,  23  Juni 2021).
c. Mahasiswa  meminta software kepada  dosen dengan memberikan flashdisk setelah mata kuliah berlangsung. Flashdisk ini  yang  akan  digunakan sebagai media tempat penggandaan software yang disampaikan sebagai berikut: “Untuk mahasiswa yang  memilih  untuk  mendapatkan software dari dosen,  setelah  mata  kuliah  berakhir  mahasiswa akan  disuruh  menyerahkan  flashdisk  dan  dosen akan meng- copy langsung software ke flashdisk- flashdisk mahasiswa”  (Ika  Putri  Arisanti
(mahasiswa  TI  UNESA),  wawancara,  23  Juni 2021).

## Persyaratan dan Pengembalian Barang
Pada  pembagian software dari  dosen  ke mahasiswa  tidak  ada  persyaratan  khusus  yang  harus diikuti  mahasiswa.  Baik  untuk  tempat  dan  waktu penggunaan software serta  siapa  saja  yang  bisa menggunakan software , untuk mahasiswa sendiri atau meminjamkan kepada orang lain.
“Tidak  ada  batasan  pengguna,  waktu,  maupun tempat untuk menggunakan software , mahasiswa dibebaskan  untuk  menggunakan software yang diberikan  diluar  mata  kuliah  yang  diajar  oleh dosen.  Untuk  cara  pemanfaatan  juga  tidak  ada batasan,  karena  masing-masing software sudah memiliki  fungsinya  sendiri-sendiri.”  (Ika  Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).
Selain  itu,  dosen  juga  tidak  meminta  para mahasiswanya  yang  mendapat  duplikat software untuk  mengembalikan  maupun  menghapus software dari  komputernya  walaupun  praktik coding telah selesai  dilaksanakan.  Hanya  saja  ada  beberapa software yang  telah  diinstal  oleh  mahasiswa membutuhkan  pembaharuan  saat  masa  kadaluarsa atau  batas  waktunya  sudah  habis.  Sedangkan  itu, untuk melakukan pembaharuan mahasiswa membutuhkan sejumlah biaya.
“Apakah software dikembalikan  kepada  dosen? Tidak.
Jika iya, apakah ada batas waktu pemakaian dari software yang  diperoleh?  Sebagian  ada  dan sebagian tidak ada, beberapa software .ada batas kadaluarsanya. Jadi harus diperbaharui jika ingin menggunakannya  lagi.  Karena  itu  dosen  juga akan menyarankan untuk menggunakan software gratis  atau  tidak  berbayar.  Jadi  tidak  perlu memperbaharui  lagi.”  (Ika  Putri  Arisanti (mahasiswa  TI  UNESA),  wawancara,  23  Juni 2021).

## 3.2. Pembahasan

## Pandangan Hak Cipta terhadap Pelaksanaan Pembagian Software dari Dosen
Sebelum  membahas  mengenai  pandangan  fiqh muamalah  terhadap  pembagian software ,  perlu dianalisis  terlebih  dahulu  mengenai software dalam pandangan  hak  cipta  baik  secara  hukum  maupun agama. Hal tersebut penting untuk dibahas karena jika
dalam  pembagian software terdapat  hak  cipta  yang dilanggar  maka  pelaksanaan  pembagian  terhadap software tersebut tidak boleh dilakukan.
Software memiliki bentuk soft file ekstensi ( exe) yang hanya bisa diakses di komputer. Bentuk software ini  membuat  pengguna  komputer  dapat  menyalinnya ke komputer lain. Flashdisk merupakan salah satu alat yang  dapat  digunakan  untuk  menyalin  satu software menjadi software - software lain  yang  sama  persis bentuk  dan  kegunaannya.  Hal  ini  membuat  kasus pembajakan  atau  penggandaan software tak  berizin dapat terjadi dengan mudah. Maka dari itu dibutuhkan suatu perlindungan terhadap software yang dinamakan  hak  cipta.  Hak  cipta  sendiri  memiliki pengertian  sebagai  “hak  eksklusif  pencipta  yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan”  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta, 2014).
Menurut  Handiwiyanto  &  Dewanto  (2020), software dapat  dikatakan  memiliki  hak  cipta  karena telah  mencukupi  tuntutan  sebagai  karya  ciptaan  asli dari  pihak  pengembang software dan  terlepas  dari bentuknya  tetap  masuk  dalam  cakupan  karya  sastra dan karya seni yang perlu untuk dilindungi. Pendapat tersebut  diperkuat  dengan  salah  satu  bahasan  dalam Konverensi  Bern  yaitu software dilindungi  hak  cipta karena  dikategorikan  sebagai  hasil  karya  berbasis tulisan seperti karya cipta lainnya yang pembuatannya membutuhkan  kesabaran,  keahlian  dan  pengetahuan yang memadai dalam metode dan bahasa pemrograman,  sehingga  bisa  menghasilkan  kode sumber  dalam  bentuk  teks  yang  dapat  dimengerti komputer dan ahlinya (Turkamun, 2017). Oleh karena itu,  dalam  pandangan  hukum  software  termasuk bagian  dari  ciptaan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, seni,  dan  sastra  yang  harus  dilindungi  hak  cipta (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).
Di Indonesia, masalah hak cipta telah dibahas dan diberi  perlindungan  melalui  penurunan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  atau  sering  disingkat  UUHC. Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa  karya cipta  yang  memiliki  hak  cipta  terkandung  dua  hak, yaitu  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak  moral merupakan hak yang menempel pada diri pencipta dan hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan ( right
to  publish atau right  to  perform )  dan  hak  untuk melipatgandakan ( right to copy atau mechanical right ) karya cipta  (Permana, dkk, 2018). Menurut Permana dkk  (2018),  pemegang  hak  cipta  memiliki  hak eksklusif  yang  berlaku  untuk software yang  telah mereka rilis diantaranya:
a. Hak  menggandakan software dalam  wujud material, termasuk memperbanyak sebuah software dalam hardisk atau flashdisk dari komputer  dan  menuliskan  kode  sumber  dari software . Yang berarti pemegang hak cipta dalam hal ini pengembang software memiliki hak untuk mengizinkan  dan  melarang  orang  lain  untuk memperbanyak suatu software yang dalam UUHC disebut dengan lisensi.
b. Hak mengumumkan software kepada masyarakat luar.
c. Hak  untuk  membikin  adaptasi  dari software ,
termasuk  menciptakan  tipe  lain  dari software tersebut.
Selain melindungi hak dari pemegang cipta, hak eksklusif  juga  berpotensi  menutup  dilakukannya penggandaan software tanpa  izin  (Shoib,  2019). Namun,  tertutupnya  kesempatan  tersebut  akan menjalar  ke  masalah  lain  yaitu  timbulnya  monopoli software yang terlalu menguntungkan pemegang hak cipta  dengan  tidak  memperdulikan  kebutuhan masyarakat  luas  seperti  para  mahasiswa  dan akademisi terhadap software tersebut. Untuk menghindari  masalah  tersebut,  maka  dibuatlah  suatu batasan  dan  pengecualian  yang  diaplikasikan  pada situasi dan kondisi tertentu.
Di  Indonesia,  pembatasan  dan  pengecualian software diatur  dalam  UUHC  Pasal  45  ayat  (1). Diperbolehkan  untuk  menyalin software sebanyak satu kali salinan dan sah digunakan tanpa adanya izin pemegang  hak  cipta  jika  digunakan  untuk  penelitian dan  pengembangan software tersebut;  dan  arsip  atau cadangan  atas software yang  diperoleh  secara  sah untuk  mencegah  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak dapat  dioperasikan.  Ketika  tujuan  dari  penyalinan tersebut  sudah  selesai,  maka  program  komputer tersebut harus dimusnahkan (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak  Cipta,  2014).  Aturan  UUHC  tersebut  khusus dirumuskan  untuk  jenis  ciptaan software guna memudahkan  pengguna software dalam  mengetahui batasan  penggunaan software tanpa  melakukan pelanggaran hak cipta (Akasih, 2017).
Dalam  kasus  perolehan software dari  dosen,
mahasiswa TI UNESA dalam perkuliahan memerlukan software yang membuat dosen melakukan  pembagian  salinan software yang dimilikinya  melalui  flashdisk  milik  mahasiswa. Mahasiswa  mendapatkan  tiga software diantaranya Matlab,  Scene  Builder,  dan  SQLyog.  Proses pembagian  ketiga software ini  harus  memenuhi standar  pembatasan  dan  pengecualian  hak  cipta. Sedangkan  itu,  penggunaan  program  komputer  oleh mahasiswa  TI  UNESA  digunakan  untuk  kebutuhan perkuliahan atau digunakan sebagai alat praktik untuk mengaplikasikan  materi  yang  telah  diberikan  oleh dosen selama mata kuliah dan bukan untuk penelitian dan  pengembangan  ketiga software maupun  untuk arsip  cadangan  file software .  Artinya  perbanyakan software yang  dilakukan  dosen  untuk  dibagikan kepada  mahasiswa  TI  UNESA  tidak  memenuhi pembatasan  dan  pengecualian  hak  cipta software . “Dosen  memberikan  pengetahuan  tentang software yang  akan  digunakan  untuk  perkuliahan.…… mengadakan  diskusi  dengan  mahasiswa  untuk menentukan software yang digunakan saat praktik…” (Ika  Putri  Arisanti  (mahasiswa  TI  UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).
Selain bisa didapat dari dosen, menurut pendapat ahli  TI  ketiga software tersebut  juga  dapat  diakses langsung lewat internet dengan langsung mengunduh di  website  resmi,  “SQLyog,  Matlab,  Scene  Builder bisa didownload di internet” (Wildan M.Y. (ahli IT), wawancara,  26 Juni 2021). Menurut Handiwiyanto & Dewanto (2020), software dalam dunia internet dibagi menjadi free version bisa langsung digunakan dan full version yang  setelah  pemasangan software dan  juga ada  yang  membutuhkan  kode serial  number untuk mengaktivasi  versi  lengkap. Software free Version didapat  dengan  bebas  dari  website,  namun  ada batasan-batasan  dari  aspek  kegunaan  maupun  fitur dari yang ditawarkan pengembang, selain itu software free  version juga  dilarang  untuk  pemakaian  secara profitable dan  hanya  digunakan  secara  pribadi  dan tidak boleh dibagi ke orang lain. Untuk menggunakan fitur software secara  maksimal  membutuhkan  serial number yang selanjutnya akan merubah software free version menjadi full  version .  Biasanya  pihak pengembang  akan  menagih  biaya  kepada  pengguna komputer  untuk  bisa  mendapatkan  serial  number, password,  kode  rahasia.  Biaya-biaya  ini  yang  akan menjadi royalti pengembang software atau keuntungan  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  penjualan komersial software . Serial number bisa menjadi bukti
sebagai  pertanggung  jawaban  bahwa  pengembang software memberikan  izin  kepada  pembeli  serial number  untuk  menggunakan software nya,  sehingga tidak  ada  pelanggaran  yang  terjadi  karena  telah memperoleh  ijjin  untuk  menggunakan software . Perolehan izin ini dalam UUHC disebut dengan lisensi yang menjadi bentuk dari hak eksklusif pemegang hak cipta  untuk  mengizinkan  dan  melarang  orang  lain untuk memperbanyak suatu software (Permana  dkk., 2018).  Dari  ketiga software yang  diberikan  dosen, menurut  ahli  IT  jenis  lisensi  yang  digunakan  adalah “SQLyog itu trial software , harus beli. Matlab itu trial software ,  harus  beli.  Scene  Builder  Gratis  ( Open Source )” (Wawancara dengan narasumber ahli IT, 26 Juni 2021, Pukul 09.30).
Lisensi trial software yang melekat pada Matlab dan  SQLyog  memiliki  konsep  yang  sama  dengan software menurut  Handiwiyanto  &  Dewanto  yaitu software yang berawal dari free version dapat berubah menjadi full  version ketika  memasukkan  serial number,  password,  kode  rahasia  ke software Matlab dan  SQLyog.  Dalam  kasus  mahasiswa  TI  UNESA, penggunaan software Matlab  dan  SQLyog  tidak disertai  dengan  pembelian  serial  number,  password atau kode rahasia. Hal ini dibuktikan dari pengakuan mahasiswa saat diwawancarai bahwa mahasiswa tidak mengeluarkan  biaya  apapun  untuk  mendapatkan  dan menjalankan software yang  didapat  dari  dosen. Padahal untuk menjalankan Matlab dan SQLyog yang diberikan  dosen  membutuhkan  serial  number, password atau kode rahasia sebelum mengoperasikan software dengan  maksimal.  Berarti  mahasiswa mendapat serial number, password atau kode rahasia dari  dosen  secara  gratis,  bukan  membeli  kepada pengembang kedua software tersebut maupun melalui dosen.  Hal  ini  dikemukakan  oleh  mahasiswa  dalam wawancara  yaitu  “Tidak  ada,  dosen  memberikan secara  gratis”  (Ika  Putri  Arisanti  (mahasiswa  TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).
Maka  pembagian  yang  dilakukan  dosen  dan penggunaan  Matlab  dan  SQLyog  bagi  mahasiswa sama  seperti  tidak  mendapat  izin  dari  pengembang software sebagai  pemegang  hak  cipta.  Berarti  dosen dan  mahasiswa  telah  melanggar  hak  cipta  kedua software tersebut  terutama  dalam  hak  ekonomi. Karena pengembang tidak mendapatkan royalti yang seharusnya  diterima  dari  para  mahasiswa  yang  telah menggunakan full  version dari  Matlab  dan  SQLyog. Dan  untuk software Scene  Builder  yang  berlisensi open  source  tidak  akan  dikenai  biaya,  jika  ingin
menggunakan  fitur  lengkap  karena  tidak  perlu memasukkan  serial  number,  password  atau  kode rahasia. Software dengan lisensi ini juga memungkinkan  penggunanya  untuk  menjalankan, menyalin,  mendistribusikan,  meneliti,  memodifikasi, dan meningkatkan kinerja software tersebut (Pratama, 2018).  Oleh  karena  itu,  bagi  dosen,  mahasiswa  atau siapapun yang ingin menggunakan Scene Builder bisa secara  bebas  mendapatkannya  dari  website  resmi milik pengembang serta dibolehkan untuk melakukan pelipatgandaan  dan  penyebarluasan  Scene  Builder. Karena  sudah  mendapatkan  izin  dari  pengembang yaitu  lewat  lisensi  open  source  yang  melekat bersamaan  dengan  perilisan  Scene  Builder.  Maka dapat  dipahami  bahwa  pembagian  atau  pemberian software Scene Builder yang diberikan dosen kepada mahasiswa boleh dilakukan dan tidak melanggar hak eksklusif dari hak cipta Scene Builder.
Dalam  islam  juga  terdapat  hak  cipta,  walaupun tidak pernah dibahas pada masa fiqh klasik dan tidak ada dalil Al-Qur’an atau hadits yang mengatur khusus mengenai  masalah  hak  cipta  (Supeno,  2018).  Hak cipta  baru  dibahas  pada  masa  islam  kontemporer dengan  istilah  haq  ibtikar.yang  secara  terminologi berarti hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan  (Suryana, 2017). Menurut pandangan Wahbah  al-Zuhaili,  landasan  yang  dapat  digunakan sebagai  penetapan  hak  cipta  adalah  dalil  maslahah mursalah.  Artinya,  apabila  hak  cipta  sesuai  dengan tujuan  syariat  islam  yang  memiliki  nilai  untuk membuat orang menghindari mudharat dan mendatangkan  maslahat,  maka  hak  cipta  tersebut harus  dilakukan  dan  ditegakkan  walaupun  tidak terdapat dalil eksplisitnya (Triana, 2018).
Kehadiran  hak  cipta  yang  merupakan  masalah baru  dalam  islam  yang  memunculkan  pro  kontra  di antara  para  ulama.  Beberapa  ulama  Hanafiyah menyampaikan bahwa hak cipta tidak bisa dikategorikan  sebagai  harta  karena  tidak  memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai harta. Karena harta menurut  ulama  Hanafiyah  memiliki  dua  tolak  ukur. Pertama, harta harus bisa diakui dan dikuasai. Kedua, orang bisa memanfaatkan harta secara tradisi. Maka, hak  cipta tidak  masuk  kedalam  harta menurut  ulama Hanafiyah karena hanya berupa ide dari akal manusia yang tidak memiliki wujud dan hanya bisa dirasakan manfaatnya  saja.  Kecuali  dalam  akad  terdapat perjanjian  mengenai  pengganti  atas  manfaat  yang dapat  dipakai,  misalnya  dalam  ijarah  atau  sewa- menyewa.  Sehingga  ulama  Hanafiyah  berpendapat
hak  cipta  tidak  harus  dilindungi,  namun  sebaiknya tetap  dibiarkan  bebas  untuk  diakses  oleh  orang  lain tanpa adanya kompensasi uang.
Hal  berbeda  dikatakan  oleh  Ibnu  Urfah  yang berpendapat, meskipun hak cipta merupakan ide yang berasal  dari  akal  manusia  dan  tidak  memiliki  wujud secara  nyata,  tetapi  hak  cipta  tetap  dianggap  harta karena  memiliki  nilai  harta  yang  besar  apabila  telah diwujudkan  dalam  sebuah  media  yang  bahkan  dapat melewati nilai harta material lainnya. Selain itu dalam sumber  lainnya,  (Triana,  2018)  juga  menyebutkan beberapa  perbedaan  pendapat  dari  ulama-ulama lainnya  mengenai  hak  cipta.  Begitupun  dengan jumhur  ulama  madzhab  Maliki,  Hambali  dan  Syafi'i yang  juga  berpendapat  bahwa    hak  cipta  termasuk dalam  harta  yang  wajib  dilindungi  seperti  hak-hak yang lain. Jumhur fuqaha mempercayai bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai merupakan harta, baik itu benda maupun manfaat (Triana, 2018).
Dari  pandangan  Ibnu  Urfah  dan  ulama  jumhur fuqaha (ulama Maliki, Hambali dan Syafi’i), software termasuk  dalam  harta  meskipun  bentuk software berupa  soft  file  yang tidak  memiliki  wujud fisik  dan hanya bisa dirasakan manfaatnya saja. Software dalam islam juga membutuhkan perlindungan dari tindakan- tindakan  yang  merugikan  pemilik  atau  pengembang dari software .  Mengamini  semua  ulama  yang menyetujui  diperlukan  perlindungan  hak  cipta, Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  perwakilan  para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia mengeluarkan  fatwa  tentang  status  hukum  Islam mengenai  hak  cipta  untuk  dijadikan  pedoman  bagi umat  Islam  yang  termaktub  dalam  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor:  1/Munas  Vii/Mui/5/2005 Tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI).  Dalam  fatwa  tersebut  disebutkan  bahwa  hak cipta  merupakan  bagian  dari  HKI  yang  perlu  diberi perlindungan  dalam  hukum  islam.  Salah  satu pedoman  pembentukan  fatwa  ini  menyebutkan tentang hak cipta, yaitu dalam Keputusan Majma’ al- Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu’tamar V tahun 1409 H/1988  M  tentang  al-Huquq  al-Ma’nawiyyah  yang menyatakan  “Ketiga:  hak  cipta,  karang-mengarang dan  hak  cipta  lainnya  dilindungi  oleh  syara’.
Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak  boleh  dilanggar”  (Dewan  Syariah  Nasional, 2005).  Fatwa  ini  juga  berlaku  bagi software yang merupakan  bagian  dari  hak  cipta  yang  tidak  boleh dilanggar,  termasuk  namun  tidak  terbatas  untuk penggunaan,  pengungkapan,  pembuatan,  pemakaian,
penjualan,  pengimporan,  pengeksporan,  pengedaran, pembagian,  penyediaan,  pengumuman,  perbanyakan, penjiplakan,  pemalsuan,  pembajakan software tanpa adanya  izin  pengembang software merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.
Maka  pembagian software Matlab  dan  SQLyog yang sudah dibahas sebelumnya bukan hanya dilarang dalam hukum negara, namun juga dalam hukum islam karena  tidak  memiliki  izin  dari  pengembang  kedua software yaitu  dengan  menggunakan  kedua software secara full  version tanpa  membeli  serial  number, password,  atau  kode  rahasia  dari software tersebut. Tindakan tersebut sama saja seperti mencuri hak-hak dari  pengembang software yang  dalam  agama  Islam terdapat larangan untuk segala bentuk kezaliman dan tindakan  yang  merugikan  orang  lain.  Maka  tindakan mahasiswa S1 TI dan dosen yang membagi software dengan  melakukan  penggandaan software termasuk hal  yang  merugikan  orang  lain  yaitu  pengembang software .  Dan  dalam  syariat  islam,  merugikan  orang lain termasuk hal yang haram dilakukan. Hal ini telah ditegaskan  dalam  Surah  Asy-Syu’ara  (26):  183 sebagai  berikut  (Kementerian  Agama  Republik Indonesia, 2017):
ۚ  َنْي ِد ِس ْ ف ُم  ِ ض ْر َ ا ْ لا ىِف ا ْو َث ْعَت اَلَو ْم ُهَءۤاَي ْشَا  َساَّنلا او ُس َخْبَت اَلَو - ١٨٣
Artinya: “Dan  janganlah  kamu  merugikan  manusia dengan  mengurangi  hak-haknya  dan  janganlah membuat kerusakan di bumi.”
Selain  itu,  larangan  merugikan  orang  lain  juga tertera  dalam  Hadis  Nabi  riwayat  Ibnu  Majah  dari ‘Ubadah  bin  Shamit,  riwayat  Ahmad  dari  Ibnu ‘Abbas,  dan  Malik  dari  Yahya  (Dewan  Syariah Nasional, 2005):
َرا َر ِضا َ ل َو َر َر َضا َ ل Artinya: “Tidak  boleh  membahayakan  (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” [HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas].
Pandangan Fiqh Muamalah terhadap
Pelaksanaan  Akad  ‘Ariyah  dalam  Pembagian

## Software
Jumhur  fuqaha  telah  sepakat  bahwa software yang termasuk dalam hak cipta termasuk dalam harta. Software merupakan harta yang tidak memiliki wujud, namun  tetap  bisa  dirasakan  manfaatnya  jika digunakan  dalam  komputer.  Dan  menurut  pendapat
ulama  Malikiyah,  Hambali  dan  Syafi’iyah,  manfaat dari  suatu  benda  termasuk  dalam  harta  karena memiliki  nilai  material  (Triana,  2018).  Pendapat  ini juga didukung oleh MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor:  1/Munas  Vii/Mui/5/2005  tentang Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang menyatakan  bahwa software dalam  hukum  islam dilihat sebagai huquq maliyah (hak kekayaan). Hal ini menjadikan software dapat dijadikan objek akad ( al- ma’qud  ‘alaih ),  baik  akad mu’awadhah (komersial) maupun  akad tabarru’ (non  komersial)  (Dewan Syariah  Nasional,  2005).  Berikut  analisis  dari beberapa  poin  yang  telah  dijabarkan  dalam  bagian hasil penelitian:

## Niat atau Tujuan
Dalam  islam,  untuk  memperoleh  suatu  harta dilakukan dengan akad atau kontrak. Akad juga terjadi saat  pembagian software antara  mahasiswa  TI UNESA  dan  dosen.  Karena  pembagian software termasuk  dalam  cara  mahasiswa  memperoleh  harta yang dalam hal ini adalah software . Akad dalam islam secara  umum  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  akad tijarah dan akad tabarru’ , yang membedakan antara dua akad tersebut  adalah  niat  atau  tujuan  dalam  melakukan akad.  Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa tujuan  atau  niat  dosen  dalam  melakukan  pembagian software adalah  murni  untuk  menolong  mahasiswa untuk mendapatkan software yang dibutuhkan. Ketika software dibagikan,  dosen  juga  tidak  mensyaratkan mahasiswa  untuk  memberikan  imbalan  apapun kepada dosen baik uang maupun imbalan lainnya atau gratis.  Dalam  fiqh  muamalah,  pembagian software tersebut bisa dikategorikan dalam akad tabarru’ .
Akad tabarru’ adalah  semua  perjanjian  yang melibatkan transaksi nirlaba (not-for profit transaction) yang  dilakukan  dengan  tujuan  saling membantu  dan  saling  menguntungkan  dalam  rangka berbuat kebaikan (Rafsanjani, 2016). Akad-akad yang termasuk  dalam  kategori  akan  ini  adalah ‘ariyah , hibah,  wakaf,  wasiat,  ibra’,  wakalah,  kafalah, hawalah,  rahn,  dan  qardh .  Tujuan  akad tabarru’ ini sesuai  dengan  Q.S  Al-Maidah  ayat  2  yang  berisi perintah Allah kepada umat-Nya untuk saling  tolong menolong dalam hal kebaikan:
ُدْي ِد َش َ ه للّٰا َّ ن ِاۗ َ ه للّٰا او ُ قَّتا َوۖ ِنا َو ْد ُعْلاَو  ِمْث ِاْلا ىَلَع اْوُنَوا َعَت اَلَو
ِبا َ ق ِع ْ لا - ٢
Artinya: “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”
Walaupun software telah dibagikan kepada para mahasiswa, dosen masih tetap memiliki file software di  komputer/laptopnya.  Pada  penggunaan software , mahasiswa  hanya  mengambil  manfaatnya  tanpa  ada perpindahan kepemilikan software kepada mahasiswa.  Kepemilikan software masih  dipegang oleh pengembang software sebagai pemilik hak cipta yang membuat pelaksanaan pembagian software dapat dikategorikan dalam akad ‘ariyah . Hal ini dikarenakan  pembagian software sesuai  dengan deskripsi  akad ‘ariyah menurut  Wahbah  al-Zuhaili (dalam Mubarok, 2019), yaitu akad yang menimbulkan  perpindahan  kepemilikan  manfaat barang tanpa adanya perpindahan kepemilikan barang. Akad ‘ariyah adalah akad yang memungkinkan orang lain  untuk  memanfaatkan  harta  halal  tanpa  merusak zat  dari  harta  agar  bisa  dikembalikan  kepada pemiliknya (Jamaluddin, 2018).
Di  Indonesia  sendiri  masih  belum  ada  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  memberikan penjelasan secara khusus mengenai pelaksanaan akad ‘ariyah .  Sedangkan  itu,  menurut  fiqh  muamalah terdapat  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  ketika pelaksanaan akad ‘ariyah sehingga bisa dikatakan sah yaitu  rukun  dan  syarat  yang  terdiri  dari mu’ir, musta’ir, musta’ar, dan shighat (ijab qabul).
Rukun dan Syarat a. Mu’ir dan Musta’ir (Pelaku akad)
Mu’ir  dan  Musta’ir  adalah  pelaku  utama akad ‘ariyah . Mu’ir adalah  sebutan  untuk  orang yang  meminjamkan,  sedangkan musta’ir adalah orang yang dipinjami. Pada pembagian software , dosen  berperan  sebagai mu’ir dan  mahasiswa  TI UNESA  sebagai musta’ir .  Syarat  seorang mu’ir adalah  tidak  terpaksa,  pemilik  barang  pinjaman atau  telah  memiliki  izin  pemilik  barang,  dan ahliyah .  Sedangkan  syarat musta’ir adalah ahliyah  serta  harus  jelas  orang  siapa  yang meminjam (Yaqin, 2018).
Dosen  melakukan  pembagian software atas inisiatifnya  sendiri  dan  tidak  dipaksa  oleh  pihak manapun.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan pengakuan  dari  mahasiswa  bahwa  sebelum dilakukan pembagian software , dosen melakukan penawaran  kepada  mahasiswa:  “Menggunakan ucapan yaitu penawaran kepada mahasiswa yang
ingin  diberikan software …”  (Ika  Putri  Arisanti (mahasiswa  TI  UNESA),  wawancara,  23  Juni 2021). Penawaran ini dapat dijadikan bukti bahwa dosen secara sadar membagikan software kepada mahasiswa  atau  atas  inisiatifnya  sendiri.  Dosen juga  harus  pemilik  dari  barang  pinjaman  atau memiliki izin untuk menduplikat barang pinjaman yang  dapat  dilihat  dari  jenis  lisensi software . Sebelumnya telah dibahas bahwa dosen mendapatkan Matlab, SQLyog dan Scene Builder dengan mengunduh di website milik pengembang software , yang kemudian dibagikan ke mahasiswanya  dengan  cara  menggandakan  atau menyalin  soft  file software dengan  media flashdisk. Artinya, pengembang software merupakan pemilik asli software dan dosen harus mendapatkan izin dari pengembang untuk dinilai sah membagikan software kepada mahasiswa. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  ahli  fiqh  yang  telah diwawancarai  penulis  yang  berpendapat  bahwa “Boleh, karena sudah memiliki izin dari pencipta yaitu  dari  lisensi  yang  dikeluarkan  dengan software nya”  (Pak  Musyafak  (ahli  fiqh), wawancara, 29 Juni 2021)
SQLyog dan Matlab berlisensi trial software yang membutuhkan serial number atau password untuk  bisa  menggunakan  fitur-fiturnya  secara maksimal.  Untuk  mendapatkan serial  number harus  membayar  royalti  kepada  pengembang software . Sedangkan itu, mahasiswa mengoperasikan  SQLyog  dan  Matlab  dengan mendapatkan serial  number dari  dosen  secara gratis  atau  tanpa  membayar  sejumlah  biaya kepada pengembang software . Perbuatan ini dapat merugikan pihak pengembang yaitu terdapat hak ekonomi  yang  dilanggar  mahasiswa  dan  dosen. Sedangkan  dalam  islam  tidak  diperbolehkan merugikan  orang  lain  dengan  memakan  harta mereka  dengan  jalan  bathil  seperti  firman  Allah SWT. yang tercantum dalam Q.S al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:
ْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َن ْم ُ كِب َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا آْ ْو ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ۗ ْم ُ كْن ِ م  ٍ ضا َرَت  ْن َع ًة َرا َج ِت اًمْي ِح َر -

## ٢٩
Artinya  :  “Wahai  orang-orang  yang  beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha Penyayang kepadamu.”
Sedangkan  untuk  Scene  Builder  yang berlisensi open source dibolehkan untuk dibagikan  secara  bebas  karena  lisensi  ini membebaskan  pengguna  untuk  memperbanyak software tanpa adanya bayaran apapun. Sehingga berdasarkan  syarat  adanya  izin  pemilik  dari barang, dosen sebagai mu’ir tidak diperbolehkan melakukan  akad ‘ariyah pada  SQLyog  dan Matlab,  sedangkan  yang  diperbolehkan  hanya Scene Builder.
Syarat  lain mu’ir adalah ahliyah yang  juga sama  dengan  salah  satu  syarat musta’ir . Ahliyah adalah  orang  atau  pihak  yang  berakal  dan  cakap bertindak hukum. Maka dari itu, anak kecil, orang gila,  dan  orang  dungu  tidak  dibolehkan melakukan  transaksi ‘ariyah (Mubarok,  2019). Dosen  dan  mahasiswa  yang  melakukan  akad ‘ariyah merupakan bagian dari dunia pendidikan. Dosen  sebagai  tenaga  pendidik  profesional  yang mengajar  di  Universitas  Negeri  Surabaya  dan mahasiswa  sebagai  pelajar  yang  menempuh pendidikan  tinggi.  Maka  dari  itu,  UNESA  saat melaksanakan  penerimaan  mahasiswa  dan  dosen baru harus menuruti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi  serta  peraturan  internal  UNESA.  Begitu halnya  menurut  persyaratan  yang  tertera  dalam website  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi Wilayah  VIII  disebutkan  bahwa  pendaftaran dosen  memiliki  beberapa  persyaratan  yang memenuhi syarat ahliyah seperti pembagian surat keterangan  sehat  rohani  dan  jasmani,  bebas narkotika dan lain-lain (LLDKTI8, 2019). Begitu juga  dengan  mahasiswa,  dimana  UNESA  dalam pengumuman  mengenai  seleksi  penerimaan mahasiswa  baru  juga  mensyaratkan  calon mahasiswa  barunya  untuk  sehat  secara  jasmani dan  rohani  serta  telah  lulus  dari  SMA  sederajat (Universitas Negeri Surabaya, 2021). Dan syarat terakhir musta’ir adalah  orang  yang  meminjam software dan memanfaatkannya harus jelas yaitu mahasiswa jurusan TI UNESA angkatan 2017. b. Musta’ar (Barang)
Musta'ar adalah  objek  atau  barang  yang dijadikan  pinjaman.  Objek  pinjaman  harus termasuk  dalam  barang isti'mali atau  bukan
barang  konsumtif  yang  jika  diambil  manfaatnya tidak  rusak  atau  tidak  habis  zatnya  (Mubarok, 2019;  36).  Menurut  pendapat  beberapa  ahli  fiqh yang telah penulis wawancarai, software termasuk dalam  barang  isti'mali  karena  bentuk software yang tidak berwujud atau berbentuk file komputer sehingga  walaupun  diambil  manfaatnya  berapa kali pun wujud file software tidak akan berkurang yaitu  tetap  berupa  file  komputer.  Hal  tersebut dikemukakan  sebagai  berikut:  “Bisa,  walaupun tidak memiliki bentuk secara nyata software bisa dijadikan harta istimali karena software juga tidak berkurang  nilainya”  (Bu  Salim  (ahli  fiqh), wawancara, 30 Juni 2021). Pendapat tersebut juga didukung  dengan  salah  satu  argumen  jumhur ulama  mengenai  hak  cipta.  Mereka  berpendapat bahwa software yang merupakan bagian dari hak cipta  memiliki  hak-hak al-isti’mal ,  karena    hak cipta termasuk harta dalam hukum islam (Triana, 2018).
Manfaat software sebagai objek akad ‘ariyah digunakan  untuk  tujuan  yang  bermanfaat  dalam pandangan syara’ (Ghazaly  dkk.,  2010).  Tujuan penggunaan software untuk  praktik coding atau dengan  kata  lain  digunakan  untuk  pendidikan. Pendidikan sendiri dalam islam merupakan suatu hal  yang  sangat  dianjurkan  dan  tidak  melanggar aturan  islam.  Dan  syarat  terakhir, musta’ar merupakan  benda  yang  bisa  diambil  manfaatnya (Yaqin, 2018). Software memenuhi syarat tersebut karena software merupakan  jenis  benda  yang berbentuk file komputer, sehingga dapat langsung digunakan  dan  dimanfaatkan  setelah  diinstal  ke komputer atau perangkat sejenisnya.
c. Shigat
Shigat atau  ijab  qabul  dijadikan  penetapan untuk menunjukkan keridhaan dalam memanfaatkan barang, baik dalam bentuk ucapan, isyarat,  tulisan,  perbuatan  atau  saling  memberi (Syafe’i,  2001).  Al  Kasani  (dalam  Djuwaini,
2015) menyebutkan bahwa ulama fiqh menetapkan beberapa syarat ijab qabul. Pertama, kejelasan  maksud  dari  kedua  pihak.  Ijab  qabul yang ada dalam perolehan software ini dilakukan tanpa  perjanjian  lisan,  namun  langsung  dengan perbuatan yaitu berupa menyalin file software dari laptop  dosen  ke  flashdisk  mahasiswa.  Saat dilakukan  pembagian  file software tersebut  baik dosen  maupun  mahasiswa  mengerti  maksud  dan tujuan  dari  transaksi  adalah  pembagian software
murni  untuk  membantu  para  mahasiswa.  Kedua, kesesuaian  antara  ijab  dan  qabul.  Pada  setiap pembagian, dosen dan mahasiswa saling mengerti dan  sepakat  mengenai software apa  yang  akan ditransaksikan  karena  sebelumnya  dosen  telah memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai software dengan “mengadakan diskusi dengan  mahasiswa  untuk  menentukan software yang  digunakan ” (Ika  Putri  Arisanti  (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021). Dan yang ketiga,  ijab  dan  qabul  dilakukan  dalam  satu majelis.  Untuk  pembagian software dilakukan setelah  mata  kuliah  berakhir  yaitu  di  kelas.    Hal tersebut  dapat  dibuktikan  dari  hasil  wawancara bahwa  “…,  setelah  mata  kuliah  berakhir mahasiswa akan disuruh menyerahkan flashdisk …”  (Ika  Putri  Arisanti  (mahasiswa  TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

## Persyaratan
Selain  rukun  dan  syarat  terdapat  ketentuan  lain mengenai  akad ‘ariyah yaitu  penggunaan  barang pinjaman  yang  nantinya  akan  menentukan  jenis ‘ariyah yang  dilakukan  dalam  pembagian software . Mahasiswa  harus  menggunakan software sesuai dengan ketentuan dari dosen baik dalam cara, waktu, dan  tempat  pemanfaatan  kecuali  jika  tidak  ada ketentuan  yang  diberikan  dosen,  maka  mahasiswa bebas memanfaatkannya (Mubarok, 2019). Dari hasil penelitian, dosen membagikan software tidak disertai persyaratan  apapun  yang  harus  dipatuhi  mahasiswa kecuali  tata  cara  mengoperasionalkan  Matlab, SQLyog dan Scene Builder yang memang sudah ada prosedur  tetapnya.  Dosen  tidak  menetapkan  adanya tempat  dan  waktu  penggunaan software ,  tempat penyimpanannya dan juga tidak ada ketentuan apakah mahasiswa  hanya  boleh  menggunakan software sendiri  atau  meminjamkan  kepada  pihak  lian.  Maka dari itu, mahasiswa bisa menggunakan ketiga software yang  dibagikan  dosen  dengan  leluasa. ‘Ariyah yang pemiliknya  tidak  memberikan  pembatasan  disebut ‘ariyah mutlaq atau tidak terbatas.
Ketika  seseorang  meminjam  barang  sedangkan pemiliknya  tidak  memberikan  batasan-batasan  atau ketentuan  tertentu  dalam  pemakaiannya,  maka peminjam  boleh  memakai  barang  tersebut  untuk keperluan  apa  pun  yang  dibenarkan  secara  ‘ urf (kebiasaan).  Dengan  kata  lain,  peminjam  bebas menggunakannya  untuk  tujuan  apa  pun  selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Hal ini senada dengan kaidah fiqih:

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 2300
ً اطرش طورشملاك ً افرع فورعملا
Artinya: “Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat.”

## Berakhirnya Akad
Pembagian software dikatakan  telah  memenuhi kriteria  sebagai  akad ‘ariyah karena  yang  dilakukan mahasiswa hanya mengambil manfaat software tanpa mengambil  hak  milik software .  Maka  sebagai pengakhir  dari  akad ‘ariyah ,  mahasiswa  diwajibkan mengembalikan software kepada  dosen.  Hal  ini dikarenakan  hakekat  dari  akad ‘ariyah yang merupakan akad pinjam meminjam terhadap manfaat barang dan setelah barang selesai dimanfaatkan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw. dalam salah satu riwayat hadits: “ Bal ‘ariyah mu’addah” (tidak, tetapi pinjaman yang akan dikembalikan). Kata mu’adah dalam hal ini diartikan sebagai  benda  pinjaman  yang  harus  dikembalikan kepada pemiliknya dengan bentuk bendanya sebagaimana  semula  dipinjamkan  serta  tidak  diganti dengan  benda  lain  (Mubarok,  2019).  Namun  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  pembagian software tidak sesuai dengan aturan akad ‘ariyah , karena mahasiswa tidak  melakukan  pengembalian software ataupun menghapus software dari  komputer  yang  bisa dijadikan  sebagai  wujud  mahasiswa  sudah  tidak memiliki  salinan  dari  ketiga software tersebut.  Dari pihak  dosen  pun  juga  tidak  ada  tindakan  meminta kembali software kepada  mahasiswa.  Hal  ini menandakan  bahwa  akad ‘ariyah antara  dosen  dan mahasiswa masih belum berakhir.
Akan  tetapi  menurut  ahli  fiqh  yang  penulis wawancarai  menyatakan  bahwa  akad ‘ariyah yang dilakukan  pada  pembagian software bukanlah  akad ‘ariyah karena  dalam  pembagian software tersebut tidak ada pengembalian barang pinjaman. Hal tersebut diungkapkan  ahli  fiqh  sebagai  berikut:  “Tidak  bisa, karena  dalam  akad ‘ariyah harus  ada  pengembalian barang pinjaman yang dalam hal ini mahasiswa harus mengembalikan software pada dosen maka baru dapat dikatakan  akad ‘ariyah ”  (Pak  Musyafak  (ahli  fiqh), wawancara, 29 Juni 2021).
Selain  itu,  ahli  fiqh  tersebut  juga  berpendapat bahwa  niat  atau  maksud  dosen  saat  membagikan software bukan peminjaman seperti yang diungkapkan  peneliti,  namun  berniat  pemberian kepada  mahasiswa.  Karena software yang  berbentuk file komputer membuat dosen tetap memiliki software
di  komputernya  walaupun  telah  dibagikan  kepada mahasiswa dan dosen pun bisa menggunakan software yang dibagikannya tanpa harus melakukan permintaan kembali kepada mahasiswa. Hal tersebut diungkapkan beberapa pendapat ahli fiqh sebagai berikut:
“..pemberian software itu  jatuhnya  bukan peminjaman tapi pemberian” (Siti Maryam (ahli fiqh), wawancara, 28 Juni 2021). “…Sedangkan dalam  kasus  ini  sedikit  berbeda,  dimana perolehan  ini  lebih  cenderung  pemberian  file software dari  dosen  ke  mahasiswa…  Apalagi dengan software yang tidak memiliki fisik maka sudah lumrah tidak  dilakukan  pengembalian…” (Pak  Musyafak  (ahli  fiqh),  wawancara,  29  Juni 2021).
Niat  dalam  suatu  kegiatan  merupakan  suatu  hal yang  cukup  penting.  Ini  didasarkan  pada  sebuah Hadits Riwayat Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907 yang berbunyi:
ىَوَن ام  ٍءيرما  ِ ل ُ كِل امَّنِإو  ِتاَّيِ نلاب لاَمعألا اَمَّنإ
Artinya: “Sesungguhnya  setiap  amalan  tergantung pada  niatnya.  Setiap  orang  akan  mendapatkan apa yang ia niatkan.”
Dengan adanya niat jugalah kita bisa membedakan antara akad yang satu dengan akad yang lain  dan  jika  terjadi  kekeliruan  niat  maka  akad  dan hukumnya  berbeda  pula  (Fikriyah,  2021).  Hal  ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:
ٌ لِتْب ُم ِةْيِف ُ ا َطَخ ْ ل ا َ ف  ُنْي ِي ْع َتلْا ِةْيِف  ٌط َرَت ْشُي اَم
Artinya: “Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya.”
Maka,  akad  yang  berlaku  dalam  pembagian software antara  dosen  dan  mahasiswa  adalah  akad pemberian bukan akad ‘ariyah . Akad pemberian yang sesuai  dengan  niat  transaksi  tersebut  adalah  akad hibah  manfaat.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  ahli fiqh  yang  penulis  wawancarai  yang  semuanya berpendapat  bahwa  akad  yang  berlaku  adalah  akad hibah  manfaat.  Akad ‘ariyah dan hibah manfaat hampir mirip karena sama-sama memberikan manfaat dari suatu barang serta dilakukan secara cuma-cuma, hanya  saja  dalam  akad ‘ariyah barang  harus dikembalikan.  Dalam  hibah  manfaat  terdapat pemberian barang kepada pihak lain agar
dimanfaatkan,  namun  materi  barang  tersebut  tetap menjadi  milik  pemberi  hibah.  Artinya,  dalam  hibah manfaat  ini  si  penerima  hibah  hanya  memiliki  hak guna  atau  hak  pakai  saja.  Hal  ini  sama  dengan perolehan software ,  dimana  perolehan  ini  lebih cenderung  pemberian  file software dari  dosen  ke mahasiswa  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan manfaat  tanpa  bermaksud  mengambil  alih  hak  cipta software atau  mahasiswa  hanya  mengambil  manfaat dari software itu  sendiri  tanpa  perlu  mengembalikan software kepada  dosen  karena  dosen  juga  masih memiliki software tersebut.
“Hibah  manfaat.  Karena  hibah  manfaat  hampir sama  dengan  akad ‘ariyah yaitu  sama-sama mengambil manfaat. Sedangkan dalam kasus ini sedikit  berbeda,  dimana  perolehan  ini  lebih cenderung pemberian file software dari dosen ke mahasiswa  dimaksudkan  untuk  memberikan manfaat  tanpa  bermaksud  mengambil  alih  hak cipta, hanya mengambil manfaat dari software itu sendiri.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hibah manfaat.  Namun  tidak  sesuai  dengan  akad ‘ariyah dimana  dalam  pemberian  tersebut  tidak dilakukan pengembalian software .” (Wawancara dengan narasumber ahli fiqh, Pak Musyafak, 29 Juni 2021, Pukul 08.300 – 09.00)
Ibnu  Rusyd  dalam  kitabnya  berjudul  Bidayatul Mujtahid  Jilid  2  yang  ditakhrijkan  Ahmad  Abu  Al Majdi  menyebutkan  bahwa  hibah  manfaat  dibagi menjadi  tiga  yaitu  hibah  manfaat  jatuh  tempo  atau jatuh  tempo  ( ‘ariyah ),  minhah  (pemberian/  hadiah), hibah ‘umra (hibah seumur hidup) (Rusyd, 2000). Jika melihat  pembagian hibah manfaat  menurut  Ibnu Rusyd, maka pembagian software dapat dikategorikan dalam hibah manfaat minhah .  Karena  tidak  sesuai dengan ‘ariyah yang  memiliki  jatuh  tempo  maupun hibah ‘ umra yang    disyaratkan  dimanfaatkan  selama orang yang diberikan hibah masih hidup.
Dari beberapa penjelasan diatas, jika ditinjau dari fiqh  muamalah  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan pembagian software awalnya  masuk  deskripsi  akad ‘ariyah menurut  Wahbah  al-Zuhaili.  Karena  dalam pembagian software yang diberikan kepada mahasiswa  hanya  file software atau  manfaat  dari software- nya saja tanpa ikut memindahkan kepemilikan software .  Namun  hal  tersebut  berbeda dengan  pendapat  para  ahli  fiqh  yang  peneliti wawancarai. Para ahli fiqh berpendapat kendati tidak ada  perpindahan  kepemilikan software ,  pembagian
software tidak  termasuk  dalam  akad ‘ariyah atau pinjam  meminjam.  Karena  dalam  pelaksanaannya tidak  diakhiri  dengan  pengembalian software yang menandakan dosen membagi software bukan dengan niat  atau  tujuan  meminjamkan software ,  namun memberikan file software atau tepatnya manfaat dari software sehingga  mahasiswa  dapat  menggunakan software tanpa mengambil hak kepemilikan software . Walaupun  begitu  yang  dibolehkan  hanya  satu software yaitu  Scene  Builder.  Karena  sesuai  dengan lisensi  yang  digunakan  SQLyog  dan  Matlab,  kedua software tersebut  tidak  boleh  digunakan  karena mahasiswa  tidak  mendapat  izin  dari  pengembang software yaitu  mahasiswa  mengakses  serial  number tidak  mendapat  langsung  dari  pengembang software yang menjadikan mahasiswa melanggar hak cipta dari software .

## 4. KESIMPULAN
SQLyog, Matlab, dan Scene Builder merupakan software  yang  didapat  dari  pembagian  software  dari dosen.  Dalam  pembagian  tersebut  ada  penggandaan tanpa izin dari penciptanya yang tidak diperbolehkan baik  dalam  perspektif  hukum  negara  maupun  islam. Dari  ketiga  software,  pengggandaan  Matlab  dan SQLyog  melanggar  hak  ekonomi  software  yang membuat tidak diperbolehkannya tindakan penggandaan  kedua  software  secara  hukum  negara. Hal tersebut juga dilarang dalam islam karena sejalur dengan Fatwa MUI Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan  bahwa  penggandaan  software tanpa  izin dari  pengembang  software  haram  dilakukan  dan termasuk  dalam  kezaliman  antar  sesama.  Dalam pembagian  software  terdapat  akad  peminjaman software  untuk  diambil  manfaatnya  tanpa  imbalan yang disebut dengan akad ‘ariyah. Dari segi syarat dan rukun ada yang memenuhi dan ada yang tidak, karena dari  tiga  software  yang  ditransaksikan  Matlab  dan SQLyog haram untuk dijadikan objek transaksi karena didapat dengan cara yang ilegal dan tidak memenuhi syarat  mu’ir.  Sehingga  dalam  akad  ‘ariyah  ini  yang dibolehkan  dalam  fiqh  muamalah  adalah  transaksi pada software Scene Builder. Selain itu, pengembalian barang  merupakan  hal  yang  penting  dalam  akad ‘ariyah,  namun  dalam  pelaksanaannya  mahasiswa tidak  mengembalikan  software  kepada  dosen. Sehingga dalam pembagian software antara dosen dan mahasiswa  tidak  menggunakan  akad  ‘ariyah,  namun akad pemberian atau akad hibah manfaat.
5. REFERENSI
Abdullah,  B.,  &  Saebani,  B.  A.  (2014). Metode Penelitian  Ekonomi  Islam  (Muamalah) .  CV Pustaka Setia.
Akasih,  P.  Y.  D.  (2017). Pembatasan  Dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer  Di  Indonesia .  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta. Aminah,  S.  (2020). Tinjauan  Hukum  Islam  tentang Tuntutan  Fasilitas  Barang  (Studi  pada  Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar  Lampung) [Universitas  Islam  Negeri
Raden Intan Lampung].
https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stab ility-of- colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/file s/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahtt p://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss. com/sites/dm- book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Aht tps://www.n CNN  Indonesia.  (2019). 83  Persen  Perusahaan Indonesia  Pakai  Software  Bajakan .  CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191 024124924-185-442522/83-persen-perusahaan- indonesia-pakai-software-bajakan Dewan  Syariah  Nasional.  (2005). Fatwa  Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .
Djuwaini,  D.  (2015). Pengantar  Fiqh  Muamalah . Pustaka Pelajar. Febriyanti,  I.  (2017). Al-Ariyah  Menurut  Hukum Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Petani Singkong  di  Desa  Labuhan  Ratu  IX,Labuhan Ratu,  Lampung  Timur) .  Institusi  Agama  Islam Negeri (IAIN) Metro.
Fikriyah,  K.  (2021).  Al-Umuru  Bimaqasidiha: Bagaimana  Implementasinya  dalam  Muamalah? Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation , 1 (2).
https://journal.inspirasi.or.id/index.php/nomicpe dia Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh Muamalat . Kencana Prenada Media.
Handiwiyanto,  B.,  &  Dewanto,  W.  A.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa  Hak  Di  Cyber  Space  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16(1) . Jamaluddin, J. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam  Fiqh  Muamalah  Maliyah  Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’ah. Qawãnïn: Journal
of Economic Syaria Law , 2 (2).
https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Al- Qur’an dan Terjemahan .
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2017).
Survey  Penggunaan  TIK  Serta  Implikasinya Terhadap  Sosial  Budaya  Masyarakat .  Pusat
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika  dan  Informasi  dan  Komunikasi Publik  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (2014). LLDKTI8.  (2019). Persyaratan  Registrasi  Dosen Baru .  Media  Informasi  Lembaga  Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VIII. https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/14/persy aratan-registrasi-dosen-baru/
Mubarok,  J.  dan  H.  (2019). Fikih  Mu’amalah Maliyyah  Akad  Tabarru’ .  Simbiosa  Rekatama Media.
Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G.  S.  (2018).  Implementasi  Undang-Undang Nomor.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta Terhadap  Perlindungan  Karya  Cipta  Program Komputer  (Software)  Di  Pertokoan  Rimo Denpasar. Jurusan  Ilmu  Hukum  (Volume , 1 (1). https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28660 Pratama, F. A. (2018). Etika Profesi Sistem Informasi Akuntansi . K-Media.
Rafsanjani, H. (2016). Akas Tabarru’ dalam Transaksi
Bisnis. Jurnal Perbankan Syariah , 1 (1).
Rauf,  A.,  Annah,  &  Hardi.  (2021).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Desa  di  Indonesia. SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi , 10 (2). https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22932
Rusyd,  I.  (2000).  Bidayatul  Mujtahid  Jilid  2.  In Terjemahan  Abu  Ahmad  Al  Majdi .  Pustaka Azzam.
Shoib,  N.  (2019).  Hak  Cipta  dalam  Pandangan  Kiai Pesantren:  Respons  dan  Pendapat  tentang  Hak Eksklusif  dalam  Penggunaan  Ciptaan. Undang:
Jurnal Hukum , 2 (2), 293–321. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.293-321
Siyoto,  S.,  Kes,  M.,  &  Sodik,  M.  A.  (2015). Dasar Metodologi  Penelitian (Yogyakarta).  Literasi Media Publishing.
Supeno. (2018).  Hak Cipta  dalam  Perspektif  Hukum Islam. Wajah Hukum , 2 (1).
Suryana,  A.  (2017).  Hak  Cipta  Perspektif  Hukum Islam. Al-Mashlahah  Jurnal  Hukum  Islam  dan Pranata Sosial , 3 (05). Sutopo,  H.  B.  (2006). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Universitas Sebelas Maret. Syafe’i, R. (2001). Fiqh Muamalah . CV Pustaka Setia. Triana,  N.  (2018).  Menggagas  Hak  Kekayaan Intelektual  Perspektif  Hukum  Islam  Ke  Dalam Hukum  Nasional. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian Hukum Islam , XII (2).
Turkamun.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Dalam Pelanggaran  Hak  Cipta  Software  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Sekretari , 4 (2). Universitas Negeri Surabaya. (2021). Seleksi Penerimaan  Mahasiswa  Baru  (Spmb)  Program Sarjana  (S1)  Dan  Sarjana  Terapan  Universitas Negeri  Surabaya  Tahun  Akademik  2021/2022 . https://drive.google.com/file/d/1kXh- 5ZvJThYgxvdiZJ97TCMiWatMrfSl/view?usp= sharing
Yaqin,  A.  (2018). Fiqh  Muamalah:  Kajian Komprehensif  Ekonomi  Islam .  Duta  Media Publishing.