## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)

## Oleh : Ibsaini & Mahdi Syahbandir
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111 Email : ibs.janthoi@yahoo.com

## Abstract
This  research  examines a  corporation  responsibility  in  the  corruption  of governmental goods and services procurements. This research applies juridical empirical approach. In accordance with the Act of Corruption Suppression, the liability  of  the corruption  cases  of  corporation  is  also  involves  its  corporation regarding  the  corruption.  Pursuant  to  Article  20  (1)  in  terms  of  the  corruption committed by and over the name of a corporation, the charges and sentences can be impose toward the corporation and its administrators. However,  at the Court for Corruption in Aceh (2013-2017), there are 36 cases of corruptions committed by  the  corporations  that  have  never  been  held  liable  on  them,  meaning  that  the corporation  has  never  been  convicted  due  to  the  commission.  This  research  is purposed to know the forms of corruption committed by corporations at the Court for Corruption in Banda Aceh, reasons for not being held the corporations liable for  the  corruption,  and  legal  impact  that  might  rise  if  the  corporations  are  not held liable for corruption.
Keywords: Criminal Liability, Corruption by Corporation

## PENDAHULUAN
Pencantuman  korporasi  sebagai  subyek  hukum  menunjukkan  bahwa Indonesia  mulai  mengadopsi  adanya  pertanggungjawaban  pidana  terhadap korporasi  dan  mengakui  bahwa  subjek  hukum  bukan  hanya  manusia  (Naturlijk Persoon). Ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sejalan  dengan  itu,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengatur  tata cara  penanganan  perkara  tindak  pidana  oleh  korporasi  dengan  menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016  yang semakin mempertegas bahwa  korporasi  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan ketentuan  dalam  undang-undang  tentang  korporasi.  Meskipun  Indonesia  telah menganut  sistem  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi,  namun  hingga saat  ini  masih  sedikit  korporasi  yang  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa  dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi. 1
Pada  Pengadaan  barang/Jasa,  terdapat  dua  subjek  hukum  yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang sama, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Pertama,  Pengguna  barang/Jasa  yang  merupakan  negara  yang diwakili  oleh  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran/Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)/Pejabat  Pengadaan  atau  ULP  sebagai individu/pribadi. Kedua,  Penyedia  Barang/Jasa  adalah  orang  atau  badan hukum (privat).
Ditinjau dari  sisi  Pengguna  barang/Jasa  pada  hakikatnya  adalah upaya  pengguna  barang/jasa  untuk  mendapatkan  kebutuhannya  dengan menggunakan  metode  dan  proses  tertentu  agar  dicapai  kesepakatan  tepat harga,  kualitas  (spesifikasi),  kuantitas  (volume),  waktu,  tempat,  dan kesepakatan lainnya. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau  orang  perorangan  yang  menyediakan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya.
1 Hasbullah  F.Sjawie, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 8
Pengadaan  tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  jika pihak  pengguna  maupun  penyedia  berpedoman  pada  etika  dan  norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan  yang  baik  (sound  practices).  Untuk  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap  dan  mengikat  bagi  para  pihak  yang  terlibat,  maka hubungan  hukum  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  kontrak,  yaitu perjanjian  kerja  tertulis  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dengan Penyedia Barang/Jasa. 2
Pada  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  di  Provinsi  Aceh,  fakta lapangan  menunjukkan  bahwa  banyak  terjadi  kasus  korupsi,  baik Pengguna  Barang/Jasa  maupun  Penyedia  Barang/Jasa.  Hal  ini  disebabkan karena  terjadinya  perbuatan/tindakan  melawan  hukum  pada  pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir kontrak yang tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  antaranya ialah  penggelembungan  anggaran,  rencana  pengadaan  yang  diarahkan, penunjukan  pemenang  lelang,  pelaksanaan pekerjaan  tidak  sesuai spesifikasi  serta  penyerahan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  yang ditentukan dalam kontrak baik, kualitas maupun kuantitas.
Sejauh  ini  (2013-2017),  terdapat  36  kasus  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  oleh  korporasi  terkait  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  di  Provinsi  Aceh  yang  masuk  ke  pengadilan  Tipikor. Meskipun  telah  ditegaskan  secara  normatif  bahwa  korporasi  adalah  salah satu  subjek  hukum  dan  dapat  diminta  pertanggungjawaban  dalam  tindak pidana korupsi, namun korporasi belum pernah dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta dipidana.
Tidak  ditetapkannya korporasi  yang  dijadikan  tersangka  atau  terdakwa dalam kasus korupsi ini menarik untuk dikaji dan dibahas. Terlebih jika berpedoman pada UUPTPK Pasal  20  ayat  (1 ) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  oleh  atau  atas nama  suatu  korporasi,  maka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal ini menjelaskan bahwa korporasi
2 Ibid, hlm. 15
secara  normatif  dalam  tindak  pidana  korupsi  khususnya  telah  disebut  sebagai subjek hukum. Alasan lainnya adalah bahwa sebagian ahli hukum masih ada yang tetap  memegang  teguh  doktrin universitas  delinquere  non  potest atau societas delinquere  non  potest (badan  hukum/korporasi  tidak  dapat  melakukan  tindak pidana).  Menurutnya  keberadaan  korporasi  dalam  hukum  pidana  hanyalah  fiksi hukum,  sehingga  unsur  kesalahan  (mens  rea)  tidak  ada  pada  korporasi  seperti pada orang perorangan.  Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (mens rea) selain adanya perbuatan (actus reus).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  yang  mendeskripsikan secara terperinci permasalahan yang menyangkut dengan pertanggungjawaban  korporasi  pada  tindak  pidana  korupsi  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  di  Aceh.  Soerjono  Soekanto  menyatakan bahwa  penelitian  deskriptif  memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 3 Pendekatan dilakukan secara yuridis  sosiologis,  yaitu  menelaah  prosedur  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan dan kemudian dipadukan dengan fakta-fakta empirik terkait dengan masalah dalam penelitian. 4 Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Adapun yang  menjadi  populasi  penelitian  ini  adalah  pejabat  Kejaksaan  Tinggi Aceh, Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus,  Anggota  Satgassus  Kejati Aceh,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tipikor  Banda  Aceh,  Penyidik Reskrimsus  Polresta  Banda  Aceh,  Panitera  Muda  Tipikor  Banda  Aceh, serta pihak  terkait  lainnya. Sedangkan  sampel  di  ambil  menggunakan teknik purposive  sampling,  yaitu  dengan  cara  mengambil  subyek  yang didasarkan pada tujuan tertentu.
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 9-10
4 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30
Metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dalam  penulisan ini  adalah  dengan  metode  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan penelitian  lapangan  (field  research).  Metode  penelitian  kepustakaan  yaitu mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  penulis  dengan menelaah  buku,  majalah,  peraturan  perundang-undangan  dan  sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Sesuai  dengan  sifat  penelitian  ini  yang  bersifat  deskriftif  analistis, maka  setelah  diperoleh  data  sekunder,  dilakukan  pengelompokan  data yang  sama  sesuai  dengan  kategori  yang  ditentukan,  penelusuran  data dalam  penelitian  ini  mulai  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai  pertanggungjawaban  korporasi  pada  tindak  pidana  korupsi pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  di  Aceh.  Data  kemudian  diuji  dan dianalisis  dengan  teori  hukum  yang  ada  serta  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN
a. Korporasi sebagai subjek hukum
Pengertian  subjek  hukum  pada  pokoknya  adalah  manusia  dan  segala sesuatu  yang  berdasarkan  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  yang  oleh  hukum diakui  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  (badan  hukum/korporasi). Mengenai  konsep  “badan  hukum”  sebena rnya  konsep  ini  bermula  timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil.
Korporasi  berasal  dari  kata  (corporatie ”  Belanda), corporation (Inggris), corporation (Jerman),  yang  semuanya  berasal  dari  kata
“ corporatio ”  dalam  bahasa  latin.  Seperti  halnya  dengan  kata -kata  lain  yang berakhir  dengan  “ tio ”,  “ corporatio ”  sebagai  kata  benda  ( substantivumm) berasal  dari  kata  kerja  “ corporare ”  yang  banyak  dipakai  orang  pada zaman abad  pertengahan.  “ Corporare ”  sendiri  berasal  dari  kata  kerja  ” corpus ” (badan)  yang  berarti  memberikan  badan  atau  membadankan.  Dengan
demikian  “ corporatio ”  berasal  dari  hasil  pekerjaan  membadankan.  Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia yang terjadi menurut alam. 5
Dalam  diskusi  yang  dilakukan  oleh  para  sarjana  tentang  korporasi berkembang  2  (dua)  pendapat.  Pendapat pertama, menyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang  yang berbadan hukum. Jadi  dibatasi  bahwa  korporasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara pidana  adalah  korporasi  yang  telah  berbadan  hukum.  Alasannya  adalah bahwa  dengan  berbadan  hukum,  telah  jelas  susunan  pengurus  serta  sejauh mana  hak  dan  kewajiban  dalam  korporasi  tersebut.  Pendapat kedua lebih bersifat  luas,  bahwa  korporasi  tidak  perlu  harus  berbadan  hukum,  setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 6
Mengenai  korporasi  yang  berbadan  hukum,  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Sedangkan korporasi  yang  bukan  badan  hukum,  pengaturannya  masih  tersebar  dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2001 tentang  Yayasan, sedangkan  korporasi  lain  yang  non  badan  hukum  selain yayasan,  seperti  firma  ataupun  bentuk  lainnya,  sampai  saat  ini  belum  ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Karakteristik  suatu  badan  hukum  yaitu  memiliki  kekayaan  serta  hak dan  kewajiban  yang  terpisah  dari  anggota-anggotanya,  sehingga  anggota hanya  bertanggung  jawab  sebatas  modal  yang  disetor  sesuai  akta  pendirian atau  anggaran  dasar  perusahaan,  artinya  jika  korporasi  dikenakan  pidana denda dan tidak dibayar maka yang disita adalah aset korporasinya dan tidak sampai  pada  harta  kekayaan  pribadi  anggotanya.  Berbeda  halnya  dengan badan  usaha  yang  tidak  berbadan  hukum  secara  yuridis  lebih  merupakan
5 Mahrus  Ali, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Korporasi,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2013, hlm. 1
6 Loebby  Loqman, Kapita  Selekta  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Perekonomian ,  Jakarta, Datacom, 2002., Hlm 32.
fungsi  pengikat  bagi  para  mitra  atau  sekutu  daripada  makna  yuridis  karena bentuk  usaha  ini  bukan  subjek  hukum  sehingga  tidak  dapat  melakukan perbuatan hukum, tidak dapat menuntut dan tidak dapat dituntut.
Seiring  dengan  semakin  besar  peranan  korporasi  dalam  berbagai bidang, khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan  dalam  mencapai  tujuannya,  maka  kini  telah  terjadi  pergeseran pandangan  bahwa  korporasi  juga  merupakan  subjek  hukum  pidana  di samping  manusia  alamiah.  Perkembangan  pemikiran  bahwa  suatu  korporasi sebagai  subyek  hukum  pidana  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara pidana dilandaskan pada pemikiran abstraksi-logis merujuk pada pengalaman empiris ketika korporasi telah digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan suatu tindak  pidana  atau  digunakan  sebagai  sarana  untuk menampung  hasil suatu  tindak  pidana  dan  korporasi  dianggap  telah  memperoleh  keuntungan dari tindak pidana tersebut.
Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere  non  potest (badan  hukum  tidak  bisa  melakukan  tindak  pidana) sudah  mengalami  perubahan  dengan  menerima  konsep  pelaku  fungsional meskipun hanya berlaku dalam sejumlah perundang-undangan khusus di luar Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Desain  hukum  pidana Indonesia  juga  mengadopsi  dan  mengakui  korporasi  sebagai subjek  hukum pidana,  sebagaimana  yang  ada  di  KUHP  yang  telah  memasukkan  korporasi sebagai subjek hukum pidana.
b. Bentuk  dan  keterlibatan  korporasi  dalam  tindak  pidana  korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Kejahatan  korporasi  tidak  hanya  merugikan negara,  tetapi  juga  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Kejahatan  korporasi  merupakan  salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Praktek-praktek bisnis  yang  curang  seperti  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat, pemberian informasi  yang  tidak  benar  kepada  konsumen,  manipulasi  pajak, pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya alam, dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Kejahatan  korporasi (corporate  crime) timbul  karena  semakin  maju kegiatan di bidang ekonomi dan teknologi. Berkaitan dengan dampak negatif dari  kegiatan  korporasi  inilah  maka  sering  menimbulkan  kerugian  dan mengancam  sendi-sendi  perekonomian  masyarakat  sehingga  korporasi  harus dapat  dipertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  pidana.  Kejahatan korporasi  mungkin  tidak  terlalu  sering  ada  dalam  pemberitaan-pemberitaan kriminal  di  media.  Aparat  penegak  hukum,  seperti  kepolisian  juga  pada umumnya  lebih  sering  menindak  aksi-aksi  kejahatan  konvensional  yang secara nyata dan faktual terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
Seperti  dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang laksanakan  oleh  korporasi,  pengadaan  barang/jasa  oleh  pemerintah merupakan  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  tugas  pemerintah  dalam mewujudkan  pembangunan  nasional  yang pembiayaannya  menggunakan anggaran  negara  dalam  hal  ini  APBN  dan  APBD  serta  pembiayaan  dari pinjaman  dan  bantuan  asing  (negara  maupun  lembaga  keuangan).  Untuk  itu pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien  sehingga  hasilnya  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  dari  segi  fisik, keuangan  dan  manfaatnya  bagi  kelancaran  tugas  pemerintah  dan  pelayanan masyarakat.
Namun  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sering kali  tidak  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme  pengadaan  barang/jasa  yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan  berupa  perbuatan  korupsi  yang  menyebabkan  kerugian keuangan dan perekonomian negara.
Pola  penyimpangan  yang  terjadi  pada  pengadaan  barang  dan  jasa dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Pola  penyimpangan  yang  terjadi  pada  tahap  persiapan,  adalah penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi  biaya.  Gejala  ini  dapat  terdeteksi  dari unit-price yang  tidak  realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.
2. Rencana  pengadaan  diarahkan  untuk  kepentingan  produk  atau  penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu  produk  dan  penyedia  barang  dan  jasa  tertentu  (yang  tidak  mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
3. Perencanaan  yang  tidak  realistis,  terutama  dari  sudut  waktu  pelaksanaan. Waktu  pelaksanaan  ditentukan  menjadi  sangat  singkat  sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka  telah  mempersiapkan  diri  lebih  awal.  Hal  tersebut  dapat  terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat di peroleh lebih awal dari pada peserta lain.
4. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
5. Gambaran  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  ditutup-tutupi  padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
6. Harga dasar tidak standar.
7. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
8. Dokumen lelang tidak standar.
9. Dokumen lelang yang tidak lengkap. 7
Sedangkan  pola  penyimpangan  yang  sering  terjadi  pada  tahapan proses di antaranya :
1. Jangka waktu pengumuman singkat.
2. Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (ambigious).
3. Penyebaran dokumen tender yang cacat.
4. Pembatasan  informasi  oleh  panitia agar  hanya  kelompok  tertentu  saja yang memperoleh informasi lengkap.
5. Aanwijzing diubah menjadi tanya jawab.
6. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya.
7 Andrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya,  Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hlm. 126-29
7. Penggantian  dokumen  dilakukan  dengan  cara  menyisipkan  revisi dokumen di dalam dokumen awal.
8. Panitia bekerja secara tertutup.
9. Pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu.
10. Surat  penetapan  sengaja  ditunda  pengeluarannya,  tujuannya  agar mendapatkan uang pelicin. 8
Pola  penyimpangan  yang  terjadi  pada  tahap  penyusunan  dan penandatanganan  kontrak,  adalah  penandatanganan  kontrak  yang  tidak dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung  atau  dokumen  fiktif  dan penandatanganan  kontrak  yang  ditunda-tunda,  karena  jaminan  pelaksanaan yang  belum  ada.  Kemudian,  Pola  penyimpangan  yang  terjadi  pada  tahap pelaksanaan  kontrak  dan  penyerahan  barang  dan  jasa,  adalah  barang  yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan penandatanganan  berita  acara  serah  terima  padahal  pekerjaan  belum  selesai, biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran.
Berdasarkan hal di atas, maka dapat diidentifikasi pola korupsi dalam pengadaan  barang  dan  jasa  adalah  (a)  penyalahgunaan wewenang,  (b)  suap yang  dilakukan  oleh  penyedia  barang  dan  jasa,  (c)  kolusi,  baik  yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa.
c. Bentuk  Pertanggungjawaban  korporasi  pada  tindak  pidana  korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Tipikor Aceh
Dalam  pertanggungjawaban  pidana  oleh  korporasi  terdapat  beberapa sistem, yaitu :

## 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab
Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum  pidana  tahap  I.  Para  penyusun  KUHP,  masih  menerima  asas “ societas/universitas  delinquere  non  potest ”  (badan  hukum  tidak  dapat melakukan  tindak  pidana).  Asas  ini  sebetulnya  berlaku  pada  abad  yang lalu pada seluruh sistem hukum Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan
8 Ibid., hlm. 130-134
pendapat-pendapat  hukum  pidana  individual  dari  aliran  klasik  yang berlaku  pada  waktu  itu  dan  kemudian  juga  dari  aliran  modern  dalam hukum pidana. Bahwasanya  yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (MvT ) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. 9
Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (fiction theory), di mana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum  pidana,  karena  pemerintah  Belanda  pada  waktu  itu  tidak  bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Menurutnya : “badan  hukum  itu  semata -mata  buatan  negara  saja.  Sebetulnya  menurut alam,  hanya  manusia  sajalah  sebagai  subyek  hukum,  badan  hukum  itu hanya  suatu  fiksi  saja,  yaitu  sesuatu  yang  sesungguhnya  tidak  ada,  tetapi orang  menciptakan  dalam  bayangannya  suatu  pelaku  hukum  (badan hukum)  sebagai  subyek  hukum  diperhitungkan  sama  dengan  manusia”. Teori  fiksi  (fiction  theory)  disebut  juga  teori  kesatuan  semu  (artificial entity theory). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan  manusia,  dan  dianggap  oleh  manusia.  Jadi,  tidak  terjadi  secara alamiah.  Badan  hukum  hanyalah  sebagai  makhluk  yang  diciptakan  oleh hukum (creatur of law). 10
Di  dalam  KUHP,  sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  Pasal  169 KUHP,  turut  serta  dalam  perkumpulan  yang  terlarang,  Pasal  398  KUHP dan  Pasal  399  KUHP;  tindak  pidana  yang  menyangkut  pengurus  atau komisaris  Perseroan  Terbatas  dan  sebagainya  yang  dalam  keadaan  pailit merugikan perseroannya.

## 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab
Dalam  model  ini,  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus bertanggung  jawab,  maka  ditegaskan  bahwa  korporasi  mungkin  sebagai pembuat, pengurus ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab,  yang dipandang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh  alat
9 Rony  Saputra,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Cita Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol II No 2, 2015., hlm. 276
10 Ibid., hlm. 277
perlengkapan  korporasi  menurut  wewenang  berdasarkan  anggaran dasarnya.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  tindak pidana  yang dilakukan oleh seorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum  tersebut.  Sifat  dari  perbuatan  yang  menjadikan  tindak  pidana  itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.
3. Korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  sebagai  yang  bertanggung jawab.
Dalam  sistem  pertanggung  jawaban  telah  terjadi  pergeseran pandangan,  bahwa  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai pembuat,  di  samping  manusia  alamiah  (natuurlijke  persoon).  Jadi penolakan  pemidanaan  korporasi  berdasarkan  doktrin universitas delinquere  non  potest, sudah  mengalami  perubahan  dengan  menerima konsep  pelaku  fungsional  (functioneel  daderschap).  Sehingga  dalam sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.
Dijadikannya Korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggung  jawabkan  tindak  pidana  di  samping  manusia  alamiah merupakan  pergeseran  dari  doktrin societas/universitas  delinquere  non protest, dan  penerimaan  terhadap konsep  pelaku  fungsional  (fungtional daderschap). 11
Diterimanya  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan  dapat mempertanggung  jawabkan  tindak  pidana  yang  dilakukan  memuncul beberapa doktrin tentang pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain :
1. Identification  theory atau direct  corporate  criminal liability merupakan  salah  satu  doktrin  pertanggungjawaban  pidana  korporasi yang  berasal  dari  negara-negara  Anglo  Saxon,  seperti  Inggris  dan Amerika. 12 Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan
11 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2010., hal 16.
12 Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003., hlm. 233-238
legal  maupun  ilegal  yang  dilakukan  oleh high  level  manager atau direktur  yang  diidentifikasikan  sebagai  tindakan  korporasi.  Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada  kenyataannya  korporasi  bukanlah  sesuatu  yang  dapat  berbuat sendiri  dan  tidak  mungkin  memiliki mens  rea karena  tidak  memiliki kalbu. 13
2. Doktrin vicarious  liability merupakan  doktrin  pertanggungjawaban pidana  korporasi  lainnya  yang  diadopsi  dari  hukum  perdata.  Dalam hukum perdata terdapat doctrine of respondeat superior, di mana ada hubungan  antara employee dengan employer atau principal dengan agents, dan berlaku maxim yang berbunyi qui facit per alium facit per se, yang  berarti  seseorang  yang  berbuat  melalui  orang  lain  dianggap dia  sendiri  yang  melakukan  perbuatannya.  Doktrin  ini  biasanya diterapkan  terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum  (the  law  of tort). 14
3. Teori  lain  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari  negara  Eropa  Kontinental.  Teori  pelaku  fungsional  atau functioneel daderschap pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya  di  bawah  putusan Hoge  Raad tanggal  31  Januari  dan  21 Februari 1950. Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 Wet Economische Delicten, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat. 15
Pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam rentang tahun 2013-2016, terdapat 36 kasus  yang  diadili terkait dengan perkara korupsi oleh korporasi dalam pengadaan barang/jasa. Di antaranya kasus dengan Nomor 20/Pid.Sus-
13 Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Grafiti  Pers,  Jakarta 2006., hlm. 100
14 ICJR, Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, ICJR, Jakarta 2015., hlm. 19
15 Ibid., 24
TPK/2016/PN  Bna  tahun  2016,  dalam  kasus  tersebut  diduga  adanya  tindak pidana  korupsi  korporasi  dalam  hal  pembangunan  jembatan  gantung  rangka baja  di  Gampong  Pange  Kecamatan  Pirak  Timu  Kabupaten  Aceh  Utara. Pembangunan melibatkan PT Putra Aroensa  yang terdaftar milik H.  Ibrahim bin  Hanafiah,  sedangkan  pelaksana  pembangunan  adalah  oleh  M.  Yasir  dan Rustam  dengan  memakai  korporasi  milik  H.  Ibrahim  (PT  Putra  Aroensa) dengan  menjanjikan  keuntungan  sebesar  2%.  Ternyata  terdapat  tindakan korupsi yang diperkirakan merugikan negara sebesar 421 juta rupiah, karena jembatan  tersebut  tidak  bisa  dipakai  setelah  pelaksanaan  selesai,  hal  ini dikarenakan adanya tiang pancang yang miring dan tidak sesuai dengan tahap rencana  serta  laporan  akhir.  Dalam  kasus  tersebut,  M.  Yasir  dan  Rustam mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  di  muka  hukum.  Sedangkan  PT. Putra Aroensa tidak mendapatkan sanksi apapun dari pengadilan.
Kemudian  kasus  korupsi  dalam  Pembangunan  Gedung  Kantor Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur,  berdasarkan hasil pelelangan  atas  kegiatan  Pembangunan  Gedung  Kantor  Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur  PPK  menunjuk  PT.  Haka Utama  dengan  direktur  cabangnya  yakni  T.  Iskandar  untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur  tersebut,  kemudian  PPK menandatangani  surat  perjanjian  kerja  dengan  T.  Iskandar  selaku Direktur Cabang PT. Haka Utama untuk melaksanakan Pembangunan Gedung  Kantor  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur  dengan jangka  waktu  pelaksanaan  selama  29  (dua  puluh  sembilan)  hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
Pada  akhir  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  PT.  Haka Utama hanya dapat menyelesaikan kewajibannya sebesar 85%. Namun PT. Haka Utama membuat laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% dan hal ini disepakati oleh PPTK. Dengan demikian, PT. Haka Utama
menerima  pembayaran  nilai  pekerjaan  sebesar  100%  sehingga  telah menguntungkan PT. Haka Utama.
Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PT.  Haka  Utama, penyidik    hanya  menjerat    T.  Iskandar  bin  T.  M.  Djafar  Oebit  selaku Direktur Cabang yang bertindak atas nama PT. Haka Utama.
Sedangkan  pada  kasus  lainnya,  kasus  korupsi  pada  korporasi juga  melibatkan  perusahaan  rekanan,  yaitu  dengan  pelaksana  proyek merupakan pihak ketiga yang bergerak atas nama pihak kedua. Seperti pada  kasus  pembangunan  jembatan  di Desa  Pulo  Ie Kecamatan  Kuala Kabupaten  Nagan  Raya  yang  terdaftar  di  Tipikor  Banda  Aceh  dengan Nomor :  58/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.  Kasus  ini  melibatkan  CV.  Nagan Berlian  yang  di  miliki  oleh  Sofyan  Bin  Budiman.  Namun  di  pakai  oleh Muslim  Umar  Bin  Alm.  Kheucik  Umar  dan  kawan-kawannya  untuk memenangkan  tender  pembangunan  jembatan  dengan  perjanjian  Sofyan memperoleh  keuntungan  2%.  Sampai  akhir  pelaksanaan  pekerjaan,  banyak terjadi  kecurangan  yang  tidak  sesuai  dengan  laporan,  hanya  saja  pada  kasus ini masih menyeret pelaksana saja.
Selain itu, kasus perkara tindak korupsi  yang dilakukan oleh Mahfud bin  Abdul  Majid    selaku    PT  Rah  Rah  Red  Wana  Bhakti  dan  Zulfadli  alias Dedek bin Jamaluddin sebagai pihak kedua yang menggunakan korporasi (PT Rah  Rah  Red  wana  bhakti),  sebagai  kontraktor  pelaksana  pekerjaan konstruksi  Pembangunan  Instalasi  Pengolaan  Air  (IPA)/  Water  Treatment Plant kapasitas 20 liter perdetik di Aneuk Laot Kota Sabang. Dalam perkara tersebut,  terdapat  tindakan  memperkaya  korporasi  (korupsi)  dengan melaksanakan  pembangunan  tidak  dengan  semestinya  tercantum  dalam rencana.  Pada  perkara  itu  juga  pertanggung  jawaban  dibebankan  kepada pengurus dan pelaksana di peradilan, sedangkan korporasi tidak memperoleh sanksi apapun.
Dari  beberapa  kasus  yang  dipaparkan  di  atas,  mengenai  pertanggung jawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  korupsi  hanya  dibebankan  pada pengurus dan pelaksana saja, sedangkan korporasi tidak mendapatkan sanksi
apapun.  Dalam  rumusan Pasal 20  U ndang-undang Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi, pada  penjabaran mengenai  bentuk  pertanggungjawaban Korporasi  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  antaranya  adalah  1).  Dalam  hal tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu  korporasi,  maka tuntutan dan penjatuhan  pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.  Namun,  dalam  praktek  lapangan  di  Tipikor  Banda  Aceh, pembebanan  tanggung  jawab  hanya  kepada  pengurus  dan  pelaksana  saja, sehingga  dapat  diartikan  bahwa  penegakan  hukum  dalam  hal  pertanggung jawaban  korporasi  pada  tindak  pidana  korupsi  belum  berjalan  secara semestinya.
d. Alasan  penegak  hukum  belum  membebankan  pertanggungjawaban pidana pada korporasi terkait tindak pidana korupsi
Penolakan  pemidanaan  korporasi  berdasarkan  doktrin universitas delinquere  non  potest (badan  hukum  tidak  bisa  melakukan  tindak  pidana) sudah  mengalami  perubahan  dengan  menerima  konsep  pelaku  fungsional meskipun hanya berlaku dalam sejumlah perundang-undangan khusus di luar Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Desain  hukum  pidana Indonesia  juga  mengadopsi  dan  mengakui korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana,  sebagaimana  yang  ada  di  KUHP  yang  telah  memasukkan  korporasi sebagai subjek hukum pidana, salah satunya dalam undang-undang korupsi.
Meskipun korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda  dengan  ketentuan  maksimum  dan  dapat  ditambah  1/3,  perampasan barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  barang  tidak bergerak  yang  digunakan  untuk  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, termasuk perusahaan tempat tindak pidana korupsi dilakukan, serta penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (vide Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  dan  c).  Namun  sebenarnya  korporasi  sudah mempertanggungjawabkan  perbuatan  tersebut  dengan  memperhatikan  Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Iwan  Wahyudi  selaku  Penyidik  Reskrim  pada  Polresta  Banda  Aceh menyatakan  alasan  penyidik  tidak  mencantumkan  korporasi  sebagai  pihak
yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa  adalah  karena  belum  dapat  menentukan  kapan  suatu  perbuatan  dapat  di bebankan  kepada  korporasi  dan  kapan  suatu  perbuatan  tidak  dapat dibebankan  kepada  korporasi  sehingga    untuk  menarik  pertanggug  jawaban pidana korporasi masih sulit.  Iwan juga menjelaskan bahwa  Undang-undang Korupsi  belum  menyatakan  secara  tegas  mengenai  batasan-batasan  kapan korporasi  dapat  dipidanakan. Iwan  menambahkan  belum  adanya  kejelasan mengenai  batasan  dalam  menentukan  perbuatan  seseorang  yang  tidak  punya kewenangan  mengambil  keputusan  namun  dapat  mengendalikan  atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau pengurus.
Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus  pada  Kejaksaan  Negeri  Banda Aceh,  Hamka  Nasution  juga  berpendapat  bahwa  alasan  penegak  hukum belum  membebankan  pertanggung  jawaban  pidana  korupsi  pada korporasi adalah  karena  kurangnya  pemahaman/pengetahuan  dari  penegak  hukum mengenai  kedudukan  dan  pertanggung  jawaban  korporasi  dalam  hukum pidana  serta  hukum  acara  pidana,  sehingga  menimbulkan  multi  tafsir  dan pemikiran  yang  saling  berbeda  di  antara  penegak  hukum  untuk mencantumkan  korporasi  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
Kemudian,  Hamka  Nasution  juga  menambahkan  bahwa  penegak hukum  sampai  saat  ini  masih  berpegang  kepada  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  yang  fokus  pemidanaan  hanya  dibebankan  kepada pelaku/pengurusnya  (perseorangan)  saja.  Padahal  secara  fakta  tidak  sedikit korporasi  digunakan  untuk  mempermudah  dalam  menjalankan  sebuah sindikat tindak pidana.
Selain  itu,  Zainur  Yanda  selaku  Penyidik  Reskrim  pada  Polresta Banda Aceh juga berpendapat bahwa tidak semua bentuk pelanggaran hukum yang  dilakukan  oleh  pimpinan  perusahaan  bisa  dijadikan  dasar  menerapkan pemidanaan  terhadap  korporasi.  Alasannya  adalah  bahwa  penyimpangan sering  kali  terjadi  di  lingkup  pimpinan  perusahaan  saja,  sehingga  pelaksana hanya  mengikuti  petunjuk  dan  kebijakan  pimpinan  tanpa  mengetahui
memperhatikan kebijakan terlebih dahulu., ataupun sebaliknya, penyimpangan  terjadi  pada  pelaksanaan  oleh  pelaksana  di  lapangan  tanpa sepengetahuan pengurus lain dari korporasi tersebut. Artinya, penyimpangan terjadi  tanpa  adanya  laporan  kepada  pimpinan  korporasi,  hanya  merupakan kebijakan dari pelaksana di lapangan saja.
Davindra selaku Anggota Satgassus pada Kejaksaan Tinggi Aceh ikut berpendapat  bahwa  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  korporasi  cukup hanya  memidanakan  para  pengurus  perusahaannya  saja,  kalau  perusahaan juga  di  jerat  secara  kemanusiaan  akan  memberatkan  pengurus  karena penjatuhan  pidana  terhadap  perusahaan  juga  menjadi tanggung  jawab pengurus.
Kepala  Kejaksaan  Negeri  Banda  Aceh  Husni  Thamrin  mengatakan Proses  hukum  akan  terhambat  karena  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  belum  mengatur  secara  khusus  cara  penyidikan  dan  penuntutan  atas korporasi.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai  landasan hukum  dalam  penindakan  dan  penuntutan  hanya  mengatur  mengenai  subjek hukum berupa orang. Penyidik khawatir jika landasan hukumnya belum jelas, meskipun korporasi di tuntut maka akan berpotensi dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Tipikor.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Tipikor  Banda  Aceh  Hamidi  mengatakan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum enggan atau tidak berani melimpahkan perkara  kejahatan  korporasi  ke  pengadilan  lantaran  kesulitan  merumuskan surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi.
e. Akibat  hukum  jika  korporasi  tidak  dibebankan  pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi
Akibat  hukum  merupakan  segala  akibat  yang  terjadi  dari  segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau  akibat-akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian-kejadian  tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.  Artinya,  akibat  hukum  merupakan  gejala  yang  timbul  dari  suatu peristiwa hukum.
Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi,  akibat  yang  ditimbulkan  adalah kerugian  yang  diderita  negara  dan  sanksi  yang  dibebankan  kepada  pelaku sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  atas  perbuatan  yang dilakukannya.  Selain  itu,  dalam  hal  korporasi  berdasarkan  Undang-undang Korupsi  Nomor  20 Tahun  2001  Pasal  18,  seharusnya  korporasi  memperoleh akibat  yang  signifikan,  di  antaranya  pembebanan  denda  dan  bisa  dinaikkan 1/3,  perampasan  hak  milik/  aset  perusahaan,  pencabutan  izin  dan  lain sebagainya.
Sedangkan akibat yang ditimbulkan ketika korporasi tidak dibebankan pertanggung  jawaban  pidana  korupsi  di  antaranya  adalah  tidak  berjalannya penegakan  hukum  sebagaimana  mestinya,  kemudian  bagi  korporasi  itu sendiri juga menimbulkan keuntungan, di antaranya adalah perusahaan dapat melaksanakan  proyek  lain karena  masih  memenuhi  syarat  dan  ketentuan sebagai  penerima  proyek  pekerjaan,  serta  tidak  tertutup  kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi pada proyek lainnya.
Hakim  Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh  Muhifuddin  berpendapat bahwa  akibat  tidak  dibebankan  pemidanaan  terhadap  korporasi  adalah  tidak memberikan  keadilan  dan  kesamaan  di  hadapan  hukum  karena  pemidanaan dianggap boleh tebang pilih.
Selain  itu,  Muhifuddin  menyatakan  bahwa  akibatnya  korporasi  akan menjadi  sarana  tindak  pidana  korupsi,  baik  dalam  menyembunyikan  hasil kejahatan  dan  mendapatkan  keuntungan  dari  tindak  pidana  korupsi,  karena selama  ini  di  Aceh  tidak  tersentuh  proses  hukum  dalam  hal  pertanggung jawaban pidana.
Ismiyadi  selaku  Anggota  Satgassus  pada  Kejaksaan  Tinggi  Aceh menekankan bahwa tidak membebankan pertanggung jawaban pidana korupsi pada  korporasi  akan  berdampak  pada  perusahaan.  Pengusaha  tidak  bersikap bersih  dan  profesional  dalam  menjalankan  usaha  yang  dibidanginya. Sehingga,  ketika  perusahaan  dilibatkan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintahan akan cenderung melakukan penyelewengan.
Hamidi  selaku  Hakim  Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh  menitik beratkan  pendapatnya  pada  akibat  bagi  perusahaan  ketika  tidak  dibebankan pertanggung  jawaban  pidana  korupsi.  Hamidi  mengatakan  bahwa akibat perusahaan  yang  tidak  dijatuhi  hukuman,  perusahaan  tersebut  masih  dapat menjalankan  perusahaannya  dan  masih  mendapatkan  hak-haknya  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  pada  instansi  pemerintah,  serta  perusahaan  akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
Hamidi  kemudian  juga  menambahkan  bahwa,  dengan  tidak dipidanakan  korporasi  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  perbuatannya, korporasi  akan  dapat  melakukan  tindak  pidana  korupsi  pada  pekerjaan  lain yang  melibatkannya  dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa,  sehingga  akan menjadi contoh  yang tidak baik bagi korporasi lain dalam melakukan tindak pidana yang sama.
Denny  Syahputra  selaku  Hakim  Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh menyebutkan  dengan  ditetapkannya  pengurus  saja  sebagai  yang  dapat dipidana  rupanya  tidak  cukup.  Dalam  delik-delik  ekonomi  bukan  mustahil denda  yang  dijatuhkan  sebagai  hukuman  kepada  pengurus  di  bandingan dengan  keuntungan  yang  diterima  oleh  korporasi  dengan melakukan perbuatan  itu  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  masyarakat  atau  diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak  memberi  jaminan  yang cukup  bahwa  korporasi  tidak  akan  mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
Dengan demikian, ketika korporasi tidak dipidana untuk mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang  dilakukan  akan  berdampak signifikan, baik bagi korporasi tersebut sebagai keuntungan, maupun kerugian bagi  negara  pada  masa  yang  akan  datang.  Dengan  tidak  membebankan pertanggung  jawaban  pidana  pada  korporasi,  penegak  hukum  dinilai  cacat karena  tidak  menjalankan  peraturan  perundang-undang  sebagaimana mestinya.  Ditakutkan  nantinya  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  negara
ketika  melibatkan  korporasi  yang  sama  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah yang lainnya, serta juga di khawatirkan akan menjadi contoh yang tidak bagi korporasi lainnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara deskriptif sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  bagi  korporasi  pada tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh lebih menitik  beratkan  pembebanan  tanggung  jawab  pidana  pada pengurus  dan  pelaksana.  Sejauh  ini,  pertanggung  jawaban  pidana berdasarkan  putusan  Pengadilan  Tipikor  Banda  Aceh  lebih  di arahkan  pada  pengurus  dan  pelaksana,  sehingga  korporasi  masih bebas memperoleh pekerjaan lainnya.
2. Alasan  korporasi  tidak  dibebankan  pertanggung  jawaban  pidana adalah  karena  praktisi  hukum  di  Aceh  menilai  bahwa  peraturan perundang-undangan  dalam  memidanakan  korporasi  tidak  jelas,  di antaranya  kapan  dan  sejauh  mana  korporasi  dapat  dibebankan pertanggung jawaban pidana. Selain itu, ketidakmampuan (kurangnya  pengetahuan/keilmuan)  praktisi  hukum  juga  menjadi alasan  korporasi  selama  ini  belum  dibebani  pertanggung  jawaban pidana.  Alasan  lain  adalah  bahwa  kejaksaan/penuntut  kesulitan dalam  merumuskan  surat  dakwaannya,  serta  selama  ini  praktisi hukum lebih  menitik  beratkan pembebanan tanggung jawab pidana kepada person,  dengan  anggapan  bahwa  korporasi  sudah  tercakup di dalamnya.
3. Akibat  hukum  jika  korporasi  tidak  dibebankan  pertanggung jawaban  pidana  di  antaranya  adalah  asas  penegakan  hukum  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya  sesuai  peraturan  perundang-
undangan  dan  hukum  dianggap  dapat  tebang  pilih,  sehingga keadilan  tidak  akan  merata  dalam  masyarakat.  Selain  itu  bagi korporasi merupakan keuntungan karena akan berjalan seperti biasa, bagi pengurus dapat dijadikan lahan untuk melakukan tindak pidana korupsi  karena  tidak  tersentuh  hukum.  Kekhawatiran  kemudian adalah akan menjadi contoh buruk bagi korporasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Mahrus, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Korporasi,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Arief,  Barda  Nawawi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003.
F.Sjawie,  Hasbullah, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
ICJR, Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, ICJR, Jakarta 2015.
Loqman,  Loebby, Kapita  Selekta  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Perekonomian ,
Jakarta, Datacom, 2002
Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Kencana, Jakarta, 2010.
Pangaribuan,  Emmy, Perusahaan  Kelompok.  Seri  Hukum  Dagang  Fak.  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994
Ramli,  Samsul, Bacaan  Wajib  Para  Praktisi  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, Visi Media, Jakarta, 2013
Rido, Ali, Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Alumni, Bandung. 2004
Setiyono, H, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban
Korporasi,  Dalam  Hukum  Pidana, Edisi  kedua  Cetakan  Pertama,
Malang, Banyumedia Publishing 2003
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Grafiti  Pers, Jakarta 2006
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian  Hukum,  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta, 1996,
Sutedi,  Andrian, Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya,  Sinar Grafika, Jakarta, 2008

## Jurnal
Ermanto  Fahamsyah  dan  I  Gede  Widhiana  Suarda,  “Implementasi  Teori Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Kaitannya  dengan  Kejahatan Korporasi” ,  Jurnal  Mimbar  Hukum, Fakultas  Hukum  UGM,  Vol.18, No.2, Juni, 2006.
Fauzan,  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  di  Lembaga Pemerintahan (Suatu  Tinjauan  Analisis  Preventif), Jurnal  Mizani,  Vol. 24 No. 2 Institut Islam Negeri Bengkulu, 2014.
I  Gusti  Ketut  Ariawan,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi”, Jurnal Ilmu Hukum  Kertha  Wicaksana, Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa Denpasar, Vol.15, No.1, Januari, 2009.
Rony  Saputra,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol II No 2, 2015