Volume 8 No.  2 Januari 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PROCUREMENT ATAS KEPUTUSAN TENDER LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DALAM BIDANG LOGISTIK
Muhammad Ambran Agus ambranhero@gmail.com Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
Muhammad Nadzir muhammadnadzir@uniba-bpn.ac.id Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pertanggungjawaban  Hukum Procurement atas  Larangan Praktik monopoli pada suatu perusahaan holding; bagaimanakah pencegahan larangan Praktik monopoli atas tindakan  Procurement  terhadap  penentuan  tender  demi  mengindari  lahirnya  larangan  praktik  monopoli. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah: Pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan kuesioner, logika keilmuan hukum dan tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini adalah: Procurement dapat  bertanggung  jawab  atas  larangan  Praktik  monopoli  pada  suatu  perusahaan holding  (induk)  karena  ia  merupakan  pelaku  dalam  terjadinya  Larangan  Praktik  monopoli  berupa persekongkolan dan penetapan harga dari penunjukan langsung hal ini berdasarkan dengan pendekatan Teori Pertanggungjawaban  hukum: Strict  Liability,  vicarious  liability  dan  Teory  Identify, selain  itu  dikenal  juga business Judgement rule dimana direktur tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, sedangkan pencegahan larangan Praktik monopoli atas tindakan Procurement terhadap penentuan tender  demi  mengindari  lahirnya  larangan  praktik  monopoli  dapat  dilakukan  dengan  pengawasan  pada pendekatan undang-undang dan pengawasan dengan pendekatan pada lembaga kemudian Penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kitab Undang Hukum Pidana terkait metode pendekatan mens rea dan actus reas , selain itu perlu  adanya  implementasi  terhadap  penentuan  tender  dan  penunjukan  langsung  melalui  mekanisme  atau prosedur yang jelas sehingga dapat terlaksananya pencegahan perbuatan larangan praktik monopoli.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum; Keputusan tender; Monopoli

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the    Legal  Responsibility    of  Procurement  for  the  Prohibition  of Monopoly  Practices  in  a  holding  company;  how  to  prevent  the  prohibition  of  monopoly  practices  on Procurement  actions  against  the  determination  of  tenders  in  order  to  avoid  the  birth  of  the  prohibition  of monopoly practices. The research methods used are: Empirical juridical legal research approach which is a scientific research procedure to find the truth based on questionnaires, legal scientific logic and still refers to  laws  and  regulations.  The  results  of  the  research  obtained  in  this  study  are:  Procurement  can  be responsible for the prohibition of monopoly practices in a holding company (parent) because it is an actor in the  occurrence  of  prohibitions  monopoly  practices  in  the  form  of  conspiracies  and  pricing  from  direct
appointments this is based on the approach of legal liability theory: Strict Liability, vicarious liability and Teory  Identify,  besides  that  it  is  also  known  as  business  Judgement  rule  where  the  director  cannot  be responsible for mistakes made by subordinates, while the prevention of the prohibition of monopoly practices on procurement actions against the determination of tenders in order to avoid the birth of the prohibition of monopoly practices can be carried out by supervision on the approach of legislation and supervision with an approach  to  institutions  then  Law  enforcement  through  Law  Number  5  of  1999  concerning  Prohibition  of Monopoly Practices and Competition  Unhealthy Business and the Criminal Code related to   the mens rea and  actus  reas  approach methods,  in  addition  to the  need for implementation of  tender  determination  and direct  appointment  through  clear  mechanisms  or  procedures  so  that  the  prevention  of  prohibition  of monopoly practices can be carried out.
Keywords : Legal liability; Tender decisions; Monopoly

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Perekonomian  dalam  kedudukannya  sering  disebut  sebagai  jantung  dunia  karena perekonomian  merupakan  tolak  ukur  atau  barometer  atas  kesejahteraan  suatu  negara  dan perekonomian selalu menjadi perhatian setiap tahunnya atau dari tahun ketahun hal ini juga berguna untuk  mengukur perkembangan negara atas perekonomian tersebut,  kesejahteraan juga disebutkan pada  bagian  pertama  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Negara  Republik  Indonesia yaitu “…untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum…”, pesan  tersebut  menunjukan  bahwa  leluhur  bangsa  ini  menginginkan  kesejahteraan  secara  merata dari setiap aspek kehidupan.
Perintah  disejahterakan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Negara Republik  Indonesia  Pasal  28D  ayat  (1)  yaitu:  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya setiap  warga  negara  berhak  atas  banyak  hal  dari  segala  aspek  demi  tujuan  kesejahteraan  warga negara  Indonesia,  pada  perintah  mewujudkan  kesejahteraan  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  33  ayat  (1)  yaitu  Perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan,  artinya  perekonomian  mestinya  disusun  sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dimana asas kekeluargaan merupakan asas yang melekatkan diri  sebagai  saudara  yang  tidak  diperbolehkan  untuk  berselisih  tapi  justru  bangkit  bersama  untuk perekonomian.
Kegiatan perekonomian sendiri di Indonesia dapat diwujudkan secara nyata melalui berbagai bidang  usaha  baik  dilakukan  secara  sendiri,  bersama,  atau  melalui  suatu  bentuk  badan  usaha  atau disebut perusahaan, peniliti pada tulisan ini akan menitikberatkan pada kegiatan bentuk badan usaha dimana badan usaha sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu badan usaha bebadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.
Badan  usaha  berbadan  hukum  sendiri  seperti  perseroan  terbatas,  koperasi  dan  yayasan,  ini dilandaskan  oleh  Pasal  7  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas yaitu “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.

## Jurnal de Facto
8(1) : 161-181
Mengenai  koperasi  sendiri  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang  Perkoperasian  menegaskan  bahwa  koperasi  memperoleh  status  badan  hukum  setelah  akta pendiriannya  disahkan  oleh  Pemerintah,  sedangkan  yayasan  sendiri  diatur  pada  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  jo.  Undang-Undang  Nomor  28  tahun 2004  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2001  tentang  yayasan  yaitu  yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
Mengenai  bentuk  usaha  tidak  berbadan  hukum  seperti  Firma  &  Persekutuan  Komanditer diatur  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  19  Kitab  Undang  Hukum  Dagang  atau  disingkat  KUHD,  dalam Pasal 16 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa Perseroan Firma adalah suatu perseroan  yang  didirikan  untuk  melakukan  suatu  usaha  dibawah  satu  usaha  bersama,  sedangkan Pasal 19 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga persekutuan komanditer.
Pada  bentuk  badan  usaha  tersebut  disebutkan  sebagai  cara-cara  untuk  meningkatkan perekonomian, namun pada kesempatan ini peneliti akan kembali mengkerucutkan persoalan pada bisnis  logistik  atau  Aspek  Logistik  dimana  bisnis  logistik  merupakan  jenis  kegiatan  yang  bisa masuk pada bentuk badan usaha berbadan hukum maupun non berbadan hukum.
Pada  fakta-fakta  perusahaan  yang  memiliki  akta  berbadan  hukum  dari  aspek  atau  bidang Logistik  merupakan  perusahaan  yang  siap  bersaing  pada  industri  Energi  Migas  &  Pertambangan, berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang tidak dapat bersaing dengan industri migas  hal  ini  terkait  dengan  jenis  kendaraan  atau  komoditi  pada  yang  ia  miliki  tidak  memenuhi standart  Migas  sehingga  perusahaan  yang  tidak  berbadan  hukum  hanya  siap  untuk  menjadi  relasi atau rekanan atau vendor dari perusahaan yang berbadan hukum.
Kesempatan  menjadi  rekanan  perusahaan  berbadan  hukum  tidak  mudah  sebab  diperlukan syarat-syarat khusus untuk menjadi rekanan pada perusahaan holding (induk) yaitu dimana mereka memiliki  program  meminimalisasi  jumlah  asset  atau  membatasi  asset  kendaraan  mereka  sehingga proses perekrutan akan menjadi spesifik , oleh karena itu juga sebagian perusahaan holding (induk) merperluas  jaringan  atau  rekanan  yang  berguna  untuk  membantu  kegiatan  bisnis  perusahaan tersebut,  hal  ini  didasari  berbagai  penjelasan  terkait  mengapa  harus  meminimalisasi  asset  dan diantaranya  adalah  untuk  membangun  relasi  atau  menciptakan  perekomoniman  atau  mendukung perekonomian  Indonesia  juga  menciptakan  badan  usaha-badan  usaha  yang  sejenis,  serta  demi mencegah jika terjadinya kepailitan atau memaksimalkan revenue atau pendapatan perusahaan.
Pada  persoalan  lain  adalah  perseroan  yang  besar  dan  bermodal  kuat,  mempunyai  operasi bisnis  yang  luas,  manajemen  yang  teratur  dan  terkelompok  dalam  konglomerasi,  perseroan pengakuisisi selalu berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli, sedangkan perseroan terakusisi adalah perseroan yang relative kecil dan sulit berkembang. 1 Sehingga banyak perseroan bergabung untuk menguatkan pondasi mereka mendukung kepentingan perusahaan holding (induk) agar dapat sinergi atau menerapkan system partnership .
Hal-hal  tersebut  juga  yang  menjadikan  banyak  perusahaan  tidak  berbadan  hukum mendaftarkan diri walaupun dibatasi sebagai rekanan dengan tujuan membantu kegiatan perusahaan holding (induk) tersebut, memang pada dasarnya mereka tidak bisa ikut atau siap pada aspek energi
1 Muhammad Sadi, 2016, Hukum Perusahaan di Indonesia , Jakarta: Kencana, Hal 244.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
migas  namun  perusahaan holding  (induk) bisa  masuk  pada  sektor  pertambahan  dan  perusahaan berbadan  hukum  siap  untuk  melengkapi  kebutuhan  perusahaan holding (induk)  seperti  harus melengkapi  aksesoris  tambang  pada  komiditi trucking dimana  dibutuhkan  Pesawat  radio,  ban original,  tahun  armada  mesti  dibawah  5  tahun  terakhir,  tersedia  ABS  ( Air  brake  System ),  dan kondisi bak yang safety .
Pada deskripsi tersebut merupakan syarat-syarat yang harus lengkapi oleh perusahaan holding (induk)  atau  perusahaan  badan  hukum  jika  ingin  ikut  andil  pada  tender  logistik  migas,  berbeda dengan  pertambangan  dimana  tambang  tidak  membutuhkan  banyak  syarat,  hal  ini  bukan dikarenakan  pertimbangan  keamanaan  tapi  karena  kelayakan  dan  ongkos  yang  ekonomis,  jika armada  layak  maka  diperbolehkan  ikut  serta  tender  dan  juga  jika  harga  terjangkau  atau  ekonomis maka  itupun  menjadi  pertimbangan  perusahaan  aspek  pertambangan  dan  terhadap  perusahaan logistik mereka akan me-marginkan nilai tersebut guna dijual kepada pelanggan basis tambang, hal ini  karena  komoditi  Truk  untuk  aspek  tambang  lebih  murah  dibandingkan  aspek  Migas,  hal  ini didasari standart tambang tidak serumit migas dan juga tidak semahal migas oleh karena itu adanya perbedaan yang cukup signifikn antar keduanya.
Di  kota  Balikpapan  khususnya  perusahaan  logistik  cukup  banyak  dan  mereka  rata-rata menjadi  rekanan  perusahaan-perusahaan  besar  seperti  DHL  Express  ( Courir & Logistic ),  CKB ( Logistic ),  Puninar  ( logistic ),  RPX  ( logistic & courir ),  Harmoni  ( logistic ),  &  SELOG  ( logistic ), semuanya  merupakan  perusahaan  yang  memiliki  perusahaan  induk  atau  anak  perusahaan  atau artinya  pangsa  pasar  sudah  ia  mililki  yaitu  dari  group  mereka  sendiri  seperti  CKB  bagian  dari Group  TMT  (Tiara  Marga  Trakindo)  &  ABM  Investama,  Harmoni  Group  dari  United  Tractor  & Astra, dimana mereka adalah pelanggan dari perusahaan logistik dan dari kondisi perekonomian di Indonesia yang akhir-akhir ini naik-turun baik dari sektor migas maupun pertambangan yang tidak menentu  dengan  nilai  pasarannya,  oleh  karena  itu  perusahaan  logistik  mengembangkan  sebuah gagasan dengan penerapan peminimalisasian asset dan memperluas jaringan vendor/rekanan.
Pada perusahaan logistik ini mereka tidak hanya  konsen atau fokus pada  kepentingan group saja  tetapi  mereka  sudah  melakukan  ekspansi  ke  luar group demi  menginginkan  pendapatan  yang lebih besar atau mempertahankan stabilitas pelanggan mereka sehingga merekapun masuk ke dalam non  group yaitu  dengan  metode  kerjasama  dengan  rekanan  atau  vendor  mereka,  disini  dimaksud adalah vendor dari non group, mereka mengajak bergabung supaya perusahaan logistik mengambil alih  pasar  mereka/customer  mereka  dengan  memberikan  sedikit  janji  kepentingan  yaitu  akan memberikan  muatan  dari  customer  atau  pelanggan  group  mereka  walaupun  sifatnya  hanya  janji kepentingan. 2
Peneliti  mempersoalkan  perbuatan  tersebut  karena  dibalik  itu  semua  merupakan  terjadinya kecurangan bisnis atau melahirkan Praktik monopoli bisnis pada penjaringan rekanan dan tentunya ini  akan  merugikan  perusahaan  kecil  lainnya  atau  perlu  dilakukan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  perusahaan  besar  atau  rekanan  perusahaan  logistik  baik  itu  bersifat  pencegahan  atau bagaimana cara mereka menjawab kejahatan bisnis tersebut.
Fakta  terkait  meminimalisasi  aset  akan  terhubung  dengan  penjaringan  rekanan  atau  vendor karena tujuan mereka adalah memperluas jaringan rekanan sehingga indikasi-indikasi yang muncul adalah  mereka  memiliki  berdasarkan  kepentingan  pribadi,  yaitu  para  penjaring  dari  department  di
2 Hasil wawancara dengan Jefry Wahyu Prambudi Procurement di Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2020

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
suatu  perusahaan  atau  biasa  disebut Procurement ,  pada job  description  procurment mereka ditugaskan  untuk  mem- provide vendor  dan  mem- provide harga,  itulah  tujuan  Utama  mereka  dan mengenai  cara  mem- provide vendor  dan  harga  tidak  diatur  secara  jelas  dan  baku  ke  dalam  SOP Perusahaan. 3
Peneliti  ketahui  bahwa  sudut  pandang  masyarakat  yang  terbentuk  tentang  negoisasi  yang merupakan  suatu  bakat  terpendam  adalah  sesuatu  hal  yang  tidak  dapat  dibenarkan,  justru  dengan keterampilan  dan  caralah  menentukan  hasil  dari provide vendor  dan  harga,  pada provide vendor hanya dibahas  terkait teknis  harus ada Akta Perusahaan, Surat  Izin  usaha Perdagangan, Surat  Izin Tempat Usaha Jasa Transportasi tingkat provinsi area penerbitan atau perizinannya, Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP)  Perusahaan,  Salinan  Surat  Kuasa  Faktur  Pajak,  Pengusaha  Kena  Pajak, Vendor List Form dimana disini dibahas tentang Term Of Payment , Nomor Rekening dan atas nama rekening harus perusahaan juga, serta Contact Person yang bisa dihubungi oleh Perusahaan logistik tersebut. 4
Pada teknis tersebut peneliti meyakini setiap perusahaan memiliki syarat teknis tersebut atau syarat  formil  namun  diluar  dari  itu  Tim Procurement biasanya  memiliki  rekanan  dari  aspek  lain yaitu  jumlah  armada  yang  dimiliki,  kekuatan  modal  dan  harga  jualnya,  lalu  disinilah  non  teknis yang menjadi kepentingan tim Procurement untuk menentukan harga-harga perusahaan tetapi selain tim tersebut tim operation atau yang memberi pekerjaan juga menjadi persoalan.
Pada perusahaan holding Procurement dengan Operation berbeda tugas dan kewenangannya, pada Procurement tugasnya  sempat  dituliskan  oleh  peneliti  di  atas  sedangkan  Operation  bertugas untuk  memberikan  muatan  dan  pemberian  muatan  ini  berdasarkan  kepentingan,  jika  ia  suka  atau ada kepentingan dengan  rekanan maka ia  akan memberikan muatan yang  berlimpah, tetapi  jika ia tidak ada kepentingan dengan perusahaan rekanan maka ia akan melakukan intrik atau kecurangan demi melancarkan rekanan yang diandalkan atau idolakan.
Peneliti mencoba mengilustrasikan komponen Procurement sebagai tim penyedia rekanan dan harga  saja  atau  satunya Procurement sebagai  posisi  strategis  dimana  selain  sebagai  penyedia  jasa juga  menjadi  operation  atau  yang  menentukan  vendor  mana  yang  akan  dipakai  atau  vendor  mana yang  terdapat  kepentingan  antara  keduanya,  yaitu: Procurement  (Sebagai  Penyedia  Vendor  dan Harga), dimana Poisisi Procurement lebih  rendah  atau  sering  disebut  sebagai  Support,  kemudian Procurement  (Sebagai  Penyedia  Vendor/Harga  Serta  mencakup  sebagai  operation) Posisi Procurement dan operation sejajar  sehingga operation hanya  bertindak  sebagai  eksekutor  atas penunjukan  dari  tim Procurement ,  mengenai  Para  perusahaan  holding  lainnya  tugas Procurement mencakup  sebagai operation karena  dia  yang  mencari  rekanan  dan  harga  ia  juga  yang  menunjuk rekanan  untuk  suatu  pekerjaan,  artinya  dia  memiliki  peran  penting  dalam  berkembangnya  suatu perusahaan atau justru peran tersebut munculnya monopoli pada suatu perusahaan.
Pelaku  ini  adalah  fakta-fakta  pada  bisnis  perusahaan  ditambah  lagi  sepak  terjang  dalam penentuan  tender  atau  bisa  juga  penjaringan  dari  tender,  peneliti  kembali  ke  tujuan  atau  konsep perusaahan  terkait  meminimalisasi  aset  dimana  peneliti  perhatikan  bahwa  mengurangi  aset  justru membahayakan  perusahaan  dan  menguntungkan  oknum  pribadi,  logikanya  seperti  ini  jika perusahaan  mengurangi  aset  karena  pertimbangan  perekonomian  dan  pencegahan  maka  apakah
3 Ibid.
4 Pedoman Rekanan PT Cipta Krida Bahari Ver.5 Hal 2.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
tidak  sebaliknya  dengan  memperbanyak  aset  bukan  berarti  memperbesar  revenue,  hal  ini dikarenakan harga kendaraan sendiri dengan harga milik rekanan tentunya berbeda.
Peneliti menjelaskan bahwa secara lengkap mengenai mengapa aset tidak baik untuk revenue pada perusahan yang bidang komoditi trucking karena pada logistik terdapat jenis sasaran jualannya dimulai dari Adhoc ( on the Spot ) dan juga terdapat moda rental tahunan sebagai contoh sederhana, berarti  setiap  kendaraan  yang  dirental  dengan  jangka  panjang  memiliki  keuntungan  berlipat, pertama jika ia memiliki kendaraan sendiri ia memiliki aset, misalnya Pick Up 0.5Ton dengan masa tahun armada 2019 (jika tahun ini 2019) dengan masa kontrak dari customer yaitu 3 (tiga) tahun. 5 Armada pick up tersebut tentunya akan memunculkan komponen dengan depresiasi 5 (lima) tahun,  dimana  disitu  mereka  menggunakan system margin atau mark  up ,  lengkapnya  harga  jual nantinya diambil dari harga komponen cost  yaitu bahan bakar, jumlah trip, jarak trip, prorate gaji sopir, prorate harga rental dan kemudian margin sekitar 15 – 25% atau disesuaikan dengan Term Of Payment (TOP) dari customer, jika customer membayar 30 hari dan tagihan dan dokumen tagihan lengkap  maka  dapat  dihitung  persentase  margin  jualannya  tersebut,  ditambah  lagi  masa  rental armada akan sesuai dengan leasing armada.
Saat  dijual  tentunya  harga  komponen  dari  armada  aset  atau  armada  yang  dibeli  akan  jauh lebih murah atau hemat karena Peneliti sendiri mengetahui perhitungan komponen biayanya, namun berbeda  dengan  merentalkan  armada  rekanan  dimana  pada  armada  tersebut  mereka  juga menggunakan  perhitungan  yang  sama  dan  malah  menambahkan  margin,  artinya  jika  perusahaan logistik hendak menjual ke perusahaan pertambangan atau migas mereka memarginkan cost margin, artinya margin berganda.
Tentunya  ini  akan  menjadikan  cost  jualan  tersebut  lebih  tinggi  dan  justru  mengidentifikasi kecurangan  pada  aspek  lainnya,  hal  inilah  yang  menjadi  persoalan  dan  mesti  dikaji  mengenai keputusan  meminimalisasi  asset,  apakah  untuk  meningkatkan  revenue  atau  meningkatkan keuntungan pribadi atau oknum tertentu atau justru sebagai pemicu lahirnya Praktik monopoli.
Ditambah lagi terkait penentuan pemenang apakah memang didasari dengan idealnya tender atau  hanya  sebatas  tender  praktis  dan  apakah  tender  praktis  tersebut  dapat  diterima  sesuai kesepakatan  management  perusahaan  melalui  kontrak  atau  perjanjian  atau  SOP  (Standart Operational  Prosedure),  hal  inilah yang  akan dikiritis oleh Peneliti, juga terkait pengadaan barang dan  jasa  yang  memposisikan Procurement sebagai  department  Support  dari  beberapa  perusahaan holding ,  sedangkan  persentase  perbantuan  untuk  kepentingan  perusahaan  bisa  mencapai  75% (Tujuh  Puluh  Lima  Persen)  yang  seharusnya  Posisi  tersebut  bukan  sebagai  support  tetapi  sebagai tim  inti  atau  dibawah  direksi  karena  ia  sangat  berpengaruh  akan  berkembanganya  suatu perusahaan. 6
Pada  proses  tenderpun  untuk  kepentingan  perusahaan  industri  energi  migas  dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap posisi Procurement atas Keputusan Tender Monopoli dalam bidang  Logistik  dipastikan  memiliki  syarat  dan  ketentuan  jika  ingin  mengikuti  tender  atau  ada proses  yang  harus  dilewati  baik  proses  registrasi  sampai  ke  pengumuman  tender,  Ini  juga  bagian dari  persoalan  karena  ideal  tender  tidak  semua  dimiliki  oleh  perusahaan  logistik  baik  sekelas perusahaan holding (induk),  karena  pemilihan  tender  didasari  beberapa  hal  diantaranya  adanya
5 Hasil wawancara dengan Jefry Wahyu Prambudi Procurement di Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2020
6 Hasil Wawancara dengan Wiro Hartono Procurement PT RPX pada tanggal 06 Juli 2020 di Balikpapan

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
kepentingan,  kebutuhan  pelanggan  yang  mendesak  dan  terburu-buru  sehingga  inilah  yang melahirkan adanya tender praktis, namun apakah tender praktis merupakan pemicu lahirnya pratek monopoli.
Tentunya ini adalah pemicu-pemicu atas lahirnya monopoli karena tender praktis yang tidak mencerminkan  tender,  mereka  hanya  menggunakan  cara  lewat  telepon,  WA  Chat/  pesan,  E-mail, itulah  cara-cara  yang  dilakukan  dan  setelah  3  (tiga)  atau  kurang  dari  itu  masuk  maka  akan ditentukan  secara  langsung  dari  nilai  terendah,  tapi  jika  nilai  tertinggi  diambil  dengan  men- kept nilai terendah ini juga menjadi persoalan.
Pada ruang lingkup hukum bisnis persaingan pada penentuan tender oleh Procurement sering memunculkan  kecurangan  dan  atau  persaingan  curang  seperti  contoh  tersebut  di  atas  yang merupakan suatu  hal  yang tidak dapat  dihindari oleh pelaku usaha, suatu  persaingan di  satu  pihak dapat  memberikan  keuntungan  dan  dipihak  lain  dapat  menimbulkan  kerugian,  dengan  demikian persaingan ada 2 (dua) macam, yaitu : Persaingan Jujur/sehat dan Persaingan tidak wajar/melawan hukum, sedangkan persaingan curang merupakan perbuatan melawan hukum. 7
Persaingan  curang  pada  perhatian  peneliti  adalah  bersumber  dari Procurement dalam menentukan  pemenang  ataupun  registrasi  rekanan  pada  perusahaan  tersebut  sehingga  curang menjadi menjamur karena ada banyak kepentingan di dalamnya.
Hal ini tentunya juga akan berlaku kajian Teori Keadilan mengenai kesamaan seseorang atau badan  usaha  atau  badan  hukum  supaya  terlibat  dalam  kegiatan  registrasi  rekanan  atau  ikut  serta tender  produk,  teori  ini  selain  diperlukan  sebagai  landasan  teori  untuk  mengungkap  atau mengkolaborasikan dengan kegiatan bisnis demi mencegah Monopoli.
Menurut teori Keadilan dimuat dalam catatan Teori Keadilan John Rawls yang menyimpulkan bahwa keadilan memiliki inti sebagai berikut:
1. Memaksimalkan  kemerdekaan,  pembatasan  terhadap  kemerdekaan  ini  hanya  untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
2. Kesetaraan  bagi  semua  orang,  baik  setara  dalam  kehidupan  social  maupun  kesetaraan dalam  bentuk  pemanfaatan  kekayaan  alam  ( Social  goods ),  pembatasan  dalam  hal  ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;
3. Kesetaraan  kesempatan  untuk  kejujuran,  dan  penghapusan  terhadap  ketidaksertaan berdasarkan kealahiran dan keyakinan. 8
Pada  setiap  point  dimaknakan  keadilan  seperti  itu  namun  titik  berat  pada  penelitian  di  atas lebih  kepada  point  nomor  2  (dua)  dimana Equality  before  the  law harusnya  dipahami  bahkan dipatuhi oleh setiap badan hukum terutama perusahaan Holding ( induk).
Persoalan tesrebut merupakan sebab akibat lahirnya kesepakatan atau perjanjian atau kontrak mengenai  hal  pokok  atau  unsur  esensali  dalam  kontrak 9 ,  nantinya  akan  mengarah  pada  suatu kesimpulan  kontrak  atau  perjanjian  untuk  mengunci  dan  melegalkan  proses-proses  yang  terjadi, oleh karena itu Perusahaan atau Badan Hukum Holding ( induk). tidak dapat memberikan keadilan
7 Utami Wahyu, Yogabakti Adipradana, 2017, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta: Jala Permata Aksara, hal 97.
8 https://www.academia.edu/12480793/kumpulan_teori_hukum  Di  akses  pada  tanggal  25  April  Pukul  15.38 WITA.
9 Miru Ahmadi, 2011, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak , Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 32.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
sesuai  fakta-fakta  dan  juga  terciptanya  kajahatan  korporasi  dan  semua  itu  berasal  dari  dari Procurement yang  bersifat  mandatory  atau  dilindungi  oleh  Direktur  sehingga  ditemukan  masalah hukum  dan  dari  itu  jugalah  peneliti  mengangkat  judul “ Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap Procurement atas Keputusan Tender Praktik Monopoli dalam bidang Logistik.”

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Procurement atas Larangan Praktik monopoli pada suatu perusahaan holding ?

## C. Metode Penelitian
Dalam  pendekatan  penelitian,  peneliti  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis- Empiris,  pendekatan  ini  digunakan  untuk  mengungkap  apakah  Procurement  dapat bertanggungjawab  atas  lahirnya  monopoli  atas  berkembangnya  bisnis  dimana  dept  tersebut berada  langsung  dibawah  direktur  hal  ini  nantinya  akan  berakibat  mencegah  kejahatan korporasi, dimana yuridis normative digunakan dalam rangka menemukan konsep hukum yang tepat atas perkembangan bisnis.

## D. Tinjauan Pustaka

## 1. Teori Keadilan
Teori keadilan dinyatakan sebagai teori dengan tindakan benar apabila menyentuh rasa keadilan, pemegang kekuasaan sering dihadapkan pada masa kebenaran yang adil, namun hal ini senantiasa mengandung subjektivitas, kebenaran selalu relative dan amat tergantung pada pemberi keputusan, sayangnya hal ini sering disimpangkan, hingga lahir rekayasa kebenaran. 10
Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi Praktik hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam Praktik hukum. 11
Pandangan lain tentang teori keadilan ada pada John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya A Theory of Justice bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.
Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang Equal Right dan juga Economic Equality . Dalam Equal Right dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal,
10 Endraswara, 2010, Filsafat Ilmu , Yogyakarta: CAPS, hal 9.
11 Johan Nasution, Bahder, Makalah Kajian Filosofis tentang hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern, hal 15

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. 12
Pada prinsipnya tujuan dari hukum adalah keadilan oleh karena itu segala tindak tanduk pada suatu kesepakatan yang dicapai adalah keadilan atau rasa keadilan, sifat rasa adil dianggap sebagai bagian kosnstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. 13
Pada pandangan lain Cheshire berpendapat bahwa seorang ahli hukum harus menguji dampak dari pemberlakuan aturan-aturan hukum intern yang relevan terhadap aktivitas dan harapan manusia yang wajar/normal ( normal human activities and expectations. 14

## 2. Teori Business Judgment Rule
Sepanjangan  dalam  menjalankan  tugas  pengurusannya  direksi  bertindak  dengan  itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan, maka bila ternyata perseroan menderita kerugian,  tidak  serta  merta  direksi  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  yang diderita oleh perseroan, hal ini dikarenakan dengan adanya fiduciary duty yang melekat pada dirinya, maka direksi harus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, apa yang terbaik bagi perseroan, dan bukan apa yang terbaik menurut pertimbangan pengadilan mengakui bahwa suatu keputusan yang diambil oleh direksi memiliki berbagai faktor yang sudah  dipertimbangkan  dan  dipersesuaikan,  antara  lain  faktor  hukum,  etika,  komersial, promosi, public relation, dan faktor lainnya.
Dalam perkembangan ilmu hukum dikenal business judgment rule ini yang timbul dari praktik pengadilan di negara-negara Common law , prinsip ini mengatakan bahwa bilamana direksi  telah  mengambil  keputusan  setelah  sebelumnya  didahului  dengan  pertimbangan bisnis  yang  cermat  dan  seksama,  maka  dia  akan  mendapatkan  kekebalan  dan  tidak  dapat dimintakan  pertanggung  jawab  pribadinya,  meskipun  keputusan  yang  diambilnya  ternyata tidak menguntungkan perseroan.
Substansi  dari  keputusan  yang  diambil  oleh  direksi  akan  dilindungi,  kecuali  diambil dengan  tidak  rasional,  dan  proses  pengambilan  keputusannya  akan  juga  terlindungi, sepanjang tidak ada gross negligence.
Doktrin  ini  melindungi  direksi  dengan  memungkinkan  mereka  berbuat  kesalahan, sepanjang  proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  secara  cermat  dan  teliti,  dengan  wajar dan  patut,  dan  dapat  dibuktikan.  Pemegang  saham  tidak  mungkin  bisa  berharap  bahwa direksi  tidak  akan  pernah  mengambil  suatu  keputusan  yang  tidak  tepat,  akan  tetapi
12 https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/  diakses  pada  tanggal  26  April  2019, Pukul 22:57 WITA
13 Ghofur  Anshori,  Abdul,  2006, Filsafat  Hukum,  Sejarah,  Aliran,  dan  Pemaknaan ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada Unversity. Press, hal 46.
14 Seto  Hardjowahono,  Bayu, Dasar-dasar  hukum  Perdata  International, 2013,  Bandung:  PT  Citr  Aditya Bakti, hal 253.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
pemegang  saham  mempunyai  hak  untuk  berharap  bahwa  semua  keputusan  yang  diambil dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.
Dengan demikian, business judgment rule dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab  setiap  anggota  direksi;  artinya  seorang  anggota  direksi  dianggap  tidak  bertanggung jawab,  apabila  dia  melaksanakan  tugasnya  dengan  memperhatikan  prinsip fiduciary  duties yang  ada,  sekaligus  dengan  mempunyai  berbagai  pertimbangan  yang reasonable terhadap keputusan yang diambilnya, meski demikian direksi tidak bisa berlindung di bawah prinsip ini  jika  keputusan  yang  diambilnya  mengandung  usnur-unsur fraud,  conflict  of  interes, illegality, and gross negligence.
Terdapat  setidaknya  tiga  alasan  pemberian  perlindungan  kepada  direksi  berdasarkan business  judgment  rule ini,  yaitu:  Pertama,  direksi  yang  berhak  mengurus  dan  mewakili perseroan,  sehingga  hanya  direksilah  yang  berhak  untuk  dilindungi  dan  bukan  pemegang saham. Kedua, pengadilan bukan lembaga yang mempunyai kompetensi sebagai ahli bisnis, sehingga pengadilan tidak bisa terlibat memberikan opininya terhadap keputusan yang telah diambil  direksi.  Ketiga,  karena  pengadilan  tidak  mempunyai  keinginan  memberikan  rasa takut bagi direksi dalam mengambil keputusan.
Pengertian business  judgment  rule terdiri  dari  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi  ata telah  ada  terlbih  dahulu,  baru  kemudian  substansi  kualitas  dari  putusan  direksinya  dapat diperhatikan  atau  ditinjau,  yaitu  sebagai  berikut:  Pertama,  suatu  putusan harus  dibuat.  Jika misalnya  direksi  lalai  dengan  tidak  melakukan  suatu  penelitian  yang  dibutuhkan  atau melakukan kelalaian lainnya yang sifatnya sederhana, maka hal tersebut menjadikan direksi tidak  berhak  mendapatkan  perlindungan  berdasarkan  doktrin.  Kedua,  direksi  harus mendapatkan  serta  mengumpulkan  semua  informasi  yang  diperlukan  dalam  kaitannya dengan  pengambilan  keputusan  yang  dibutuhkan,  guna  menguatkan  keyakinannya  yang wajar dan reseonable . Ketiga, keputusan harus dicapai dengan dilandasi iktikad baik, yaitu suatu  kondisi  yang  akan  tidak  terpenuhi,  jika  misalanya  antara  lain  direksi  mengetahui bahwa  keputusan  yang  diambilnya  itu  melanggar  hukum.  Keempat,  direksi  tidak mempunyai kepentingan pribadi, termasuk kepentingan keuangan, terkait dengan keputusan yang diambilnya. 15

## 3. Teori Pertanggungjawaban Hukum
Pada  pertanggungjawab  hukum  dalam  kejahatan  hukum  korporasi  ada  beberapa landasan  dalam  mempertanggungjawabkan  perbuatan  korporasi  atau  pengurus  dari korporasi, yaitu: Strict Liability, Vicarious Liability, Identification , Kultur/budaya, ke-empat hal tersebut merupakan teori atau doktrin atau ajaran dari kejahatan hukum korporasi. Pertama,  Teori  Strict  Liability  di  negara-negara common law  diartikan  sebagai kewajiban  multlak  yang  dihubungkan  dengan  ditimbulkannya  kerusakan,  salah  satu  ciri utama  tanggung  jawab  mutlak  adalah  tidak  adanya  persyaratan  tentang  kesalahan,  dalam artian  tidak  dibutuhkan  adanya proof  of  fault ,  dan  cukup  dibuktikan  bahwa  pelaku  telah melakukan actus reus , yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana, dengan
15 Sjawie,  Hasbullah,  2017, Direksi,  Perseroan  Terbatas  serta  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Jakarta: Kencana, hal 128.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
kata lain seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbutannya. 16
Menurut abidin 17 bahwa ada tiga alasan diterimanya strict liability terhadap delik-delik tertentu,  di  mana  pembuat  undang-undang  tidak  mempersyaratkan  dibuktikannya  unsur kesalahan atau mens rea , yaitu: Pertama, esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati; kedua, pembuktian mens rea terhadap  delik-delik  serupa  sangat  sulit;  dan  ketiga,  menghindari  adanya  “bahaya Sosial” yang tinggi.
Dalam kalangan yang setuju atas diterapkannya doktrin strick liability ini memberikan argumennya bahwa:
Pertama,  menghindari/mencegah  kerugian/kejahatan,  tujuan  utama  dari  hukum  pidana adalah  menghindari  atau  mencegah  adanya  aktivitas  yang  bisa  menimbulkan  kerugian, karenya adalah tidak logis untuk membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap hal itu, di mana  kosekuensi  bahaya  harus  dibarengi  dengan  keharusan  adanya mens  rea ,  untuk  itu konsekuensi  bahaya  dimaksud  harus  dicegah  dengan  cara  tidak  menghiraukan  adanya intended ataupun tidak; kedua, proteksi kepada publik terdapat banyak situasi dimana publik memerlukan  perlindungan  dari negligence dan  arena  adanya strick  liability tersebut  akan memaksa  potensial  pelaku  menjadi  lebih  hati-hati;  ketiga,  keharusan  untuk  membuktikan adanya mens  rea akan  berakhir  pada  larinya  tanggung  jawab  pidana  dari  pelaku  yang bersalah,  dan  akan  menambah  biaya  yang  sesungguhnya  tidak  perlu  bagi  penegakan criminal justice system. 18
Kedua,  Teori  Vicarious  Liability,  atau  pertanggungjawabn  pidana  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain, atau  disebut  pertanggungjawaban  pengganti,  secara  umum  tidak  dimungkinkan  adanya permintaan  pertanggungjawaban  secara  pidana  kepada  seseorang  atas  tindak  pidana  yang dilakukan orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya personal dan tidak bisa digantikan  oleh  orang  lain,  dan  seseorang  itu  pidana  akibat  dari  kesalahannya  sendiri  dan bukan akibat kesalahan orang lain.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  umumnya  hanya  dapat  terjadi  jika  pada  diri pembuatnya  ada  unsur  kesalahan  atau mens  rea dengan victorius  liability diberikan pengecualian,  dimana  seseorang  lain  bertanggung  jawab  atas  perbutannya  yang  telah dilakukan orang lain. 19
Ketiga, Teori Identifikasi yaitu terhadap doktrin bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari  hukum  yang  berlaku  terhadap  orang  alamiah,  yang  membutuhkan  penilaian  terhadap keadaan  mental  seseorang,  dalam  kaitannya  dengan  pengenaan  pertanggungjawban,  dalam hal  ini  demikian,  pengadilan  telah  mengambil  jalan  menerapkan  teori  organ  yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang salah satu organnya  adalah  pusat  pikiran  atau  otak,  teori  ii  dinamakan  teori  identifikasi  dimana
16 Ibid , Hal 305.
17 Ibid, Hal 305.
18 Ibid , hlm 306.
19 Ibid , hlm 308.

## Jurnal de Facto
8(1) : 161-181
menurut  teori  ini  korporasi  bisa  melakukan  tindak  pidana  secara  langsung  melalui  orang- orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri,  dilakukan  oleh  orang  yang  berkapasitas  atau  berwenang  untuk  itu  dilakukannya secara intra vires.
Teori identifikasi ini atau yang disebut juga alter ego theory, berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat mens rea , teori ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin vicarious liability yang bisa terjadi secara ekstrem. 20

## II. PEMBAHASAN
A. Procurement  bertanggungjawab  atas  perbuatan  persekongkolan  dan  Perjanjian  yang dilarang.
Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
Perusahaan adalah artificial person yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi hanya ada di atas kertas, perusahaan beroperasi melalui perantara manusia yang disebut direktur, wewenang para direktur dijelaskan di dalam articles sehingga merekalah yang bekerja dan memutuskan perkara atas nama perusahaan, dengan mereka memiliki wewenang yang diperlukan untuk bertindak 21
Landasan  ini  yang  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat karena ia menyebutkan pihak yang bertanggung jawab  adalah  pelaku  usaha,  namun  peneliti  mengkaji  dalam  pandangan Teori  Business  Judgment Rule yang menerangkan bahwa Direktur tidak melekat sepenuhnya dari persoalan hukum atas suatu kerugian  baik  materil  maupun  imateriil  karena  direktur  dianggap  dapat  mengambil  keputusan dengan cermat.
Pada  dasarnya  fungsi Procurement yang  hadir  merupakan  kecermatan  dari  direktur  dan memainkan  fungsi  dan  perannya  adalah  bagian  dari  tanggung  jawab  direktur  hanya  saja  direktur tidak  sepenuhnya  memahami  dengan  baik  bahwa  fungsi  dari Procurement bukan  sekedar  support akan tetapi bagian dari core Business suatu perusahaan.
Dalam  koresponden  yang  peneliti  dapatkan  bahwa Procurement sebenarnya  adalah Departement yang  masuk  kategori  inti  dari  perusahaan  karena  ia  memiliki  pengaruh  besar  dalam kepentingan  bisnis  hal  ini  sesuai  dengan  hasil  responden  dari  18 Procurement yang  menjawab bahwa Procurement merupakan departement  Support sehingga  fungsi  dan  perannya  hanya melaksanakan  perintah,  padahal  di  dalam  terdapat  kegiatan-kegiatan  atau  mekanisme  perbuatan hukum yang melanggar norma-norma. 22
20 Ibid , hlm 315.
21 Arthus Lewis, 2015, Dasar-Dasar Hukum Bisnis , Bandung: Penerbit Nusa Media, Hal 53.
22 Hasil Responden dari Procurement Nomor 11 tentang Core Business dan Support pada tanggal 05 Juli melalui Google Form

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
Selain  itu  tujuan  Perusahaan  saat  ini  adalah  meminimalisasi  Asset  untuk  memperbesar keuntungan/ profit/Revenue oleh  karena  itu  peran  dari Procurement sangat  besar  dalam  penentuan suatu perusahaan, hal ini sesuai dengan responden para procurement dimana dalam persentase 72% setuju  bahwa  meminimalisasi  asset  suatu  perusahaan  merupakan  bagian  keuntungan  karena  biaya perawatan, biaya asuransi,  biaya overhead dan biaya lainnya terkait unit yang berasal  dari vendor atau supplier. 23
Oleh karena itu Procurement merupakan jenis department yang memiliki peluang keuntungan sangat  besar,  bukan  hanya  untuk  kepentingan  perusahaan  akan  tetapi  untuk  kepentingan  pribadi, tindakan tersebut sudah menjadikan “lahirnya” kejahatan dalam larangan praktik monopoli.
Pandangan  Judgment  Rule  Bussines  menunjukan  bahwa  pelaku  usaha  mendapatkan perlindungan hukum karena menempatkan posisi Procurement dengan cermat tidak termasuk pada kejahatan  atau  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh Procurement berupa  Persekongkolan  dan Perjanjian  harga,  hal  ini  juga  dilandasi  dari  Koresponden  Peneliti  terhadap  Para  supplier/vendor yang menyampaikan kemenangan atas penunjukan langsung.
Dimana  dalam  hasil  responden  tersebut  bahwa  sebanyak  16  orang  dari  18  orang  atau  para vendor/supplier  menyatakan  hampir  semua  vendor/supplier  pernah  mendapatkan  penunjukan langsung  dan  semua  itu  berasal  dari  Procurement,  penunjukan  langsung  adalah  metode  untuk mendapatkan  kebutuhan  para  user  secara  cepat,  akan  tetapi  tidak  memperhitungkan  mitigasi  atas keputusan tender langsung.
Sehingga  praktik  penunjukan  langsung  merupakan  praktik  yang  mengakibatkan  lahirnya larangan praktik monopoli, tentu ini menjadi permasalahan hukum karena procurement merupakan department  support  sehingga  pertanggungjawabannya  dilakukan  kepada  user  atau  pihak  yang membutuhkan,  berbeda  dengan  Procurement  yang  sudah  bagian  dari Core  Business dimana  ia seharusnya dapat bertanggungjawab hal ini dikarenakan ia dapat memilih dan menentukan rekanan atau vendor.
Dalam  pandangan  teori  pertanggungjawaban  hukum  pada  korporasi  terdapat  3  (tiga) kelompok  untuk  menentukan  jenis  mana  atau  berada  dimana  pertanggungjawaban  hukum Procurement tersebut, yaitu Strict liability, Vicarious liability, Teory Identify.
Pertama ,  mengenai  strict  liability  dimana  esensinya  hanya  diperlukan  actus  reus  yaitu perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan  pidana  atau  tidak  diperlukan  pembuktian,  ketika  ia melakukan perbuatan yang dilarang maka ia dapat dikenakan pertanggungjawaban seperti tindakan Procurement dalam  meminta  agar  customer  atau  pelanggan  tidak  langsung  ke  rekanan,  ini menunjukan bentuk perbuatan yang dilarang yaitu persekongkolan, karena pada dasarnya monopoli memang sering terjadi dan yang menjadi kesalahan adalah ketika monopoli itu disengaja sehingga menyebabkan  persaingan  usaha  menjadi  tidak  sehat,  selain  itu  perbuatan  lainnya  adalah  eksekusi penunjukan langsung yang diduga sangat terbuka untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti penetapan harga berupa mark up dan margin dan Procurement merupakan pihak yang paling dekat dengan tindakan tersebut.
23 Hasil Responden dari Procurement Nomor 12 tentang Core Business dan Support pada tanggal 05 Juli melalui Google Form

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
Kedua ,  Teori Vicarious  Liability yang  merupakan  pertanggungjawaban  pengganti,  pada umumnya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada orang yang langsung berbuat, namun pada konteks teori tidak berlaku jika dibutktikan atau adanya mens rea , jika berkaitan langsung dengan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  terbatas  yang  menunjukan  bahwa direktur  bertanggung  jawab  secara  penuh  atas  kepentingan  perusahaan,  hanya  saja  teori  ini  lebih membahas  pada  persoalan  keperdataan,  akan  tetapi  jika  dibahas  tentang  pemidanaan  karena perbuatan pelangaran hukum maka dapat digunakan teori Vicarious Liability artinya Direktur atau penanggung  jawab  suatu  perusahaan,  yang  perusahaan  tersebut  diduga  telah  melakukan  larangan Praktik  monopoli  dapat  menggunakan  pendekatan  teori Vicarious  liability dimana  pemeran pengganti  adalah  karyawan  sebagai  pihak  yang  telah  melakukan  pelanggaran  dan  perbuatan melawan hukum.
Bentuk  pertanggungjawaban  hukum  itu  semula  dikenal  dengan  dalam  doktrin  “perbuatan melawan  hukum”  ( tort  of  law) atau onrechtmatige  daad. A  dapat  meminta  pertanggungjawaban kepada C atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat kesengajtaan atau kelalaian yang dilakukan B. hal ini bisa diterapkan, apabila terdapat hubungan majikan dan karyawan (Master and servant) antara C dan B dengan syarat, perbuatan yang dilakukan karyawan (B) dalam rangka pelaksanaan tugas  atau Servant  of  their  employement .  Pertanggungjawaban  yang  demikian  dikonstruksikan berdasar  asas  prinsipan  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  agen atau bawahannya atau the liability of a principal for tort of his agent. Doktrin ini telah dibakukan dalam  istilah respondeat  superior, yang  lebih  tinggi  atau  lebih  superior  harus  bertanggung  jawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya atau a master lilable for the wrong of a servant. Doktrin ini sudah diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan peruatan yang dilakukan itu dalam kerangka pelaksanaan tugas. 24
Setelah  pertama  ditemukan  unsur  kesalahan  tanpa  adanya  perlu  pembuktian  yaitu persekongkolan, penunjukan langsung dalam penetapan harga, selanjutnya adalah pihak yang dapat bertanggung  jawab  selain  direktur  adalah  karyawan  selain  direktur  yang  merupakan  pihak  yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.
Ketiga , Teory  Identify atau  teori  identifikasi  yang  mana  teori  ini  berbicara  tentang  organ- organ atau puncak dari teori identifikasi dimana oragan dalam suatu korporasi sebagai pihak yang bertanggung  jawab  seperti Procurement yang  merupakan  bagian  dari  organ,  diamana  ia  telah melakukan perbuatan hukum berupa persekongkolan dan penetapan harga dari perjanjian sehingga ia dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata, hanya saja dalam pandangan teori tersebut bahwa yang dikenakan pertanggungjawaban adalah posisi senior officer atau managerial ke atas, beberapa perusahaan  memberikan  title  pada  karyawa  dengan  job  title  Junior  Officer  dan  Senior  Officer, namun pandangan peneliti bahwa kedua job title tersebut merupakan level suatu jabatan akan tetapi bukan  dapat  diartikan  bagian  dari  managerial,  ini  juga  bisa  menjadi  perencanaan  bagi  perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada Procurement jika ia bukan bagian dari senior officer dalam hal terminologi yaitu bagian dari managerial.
24 Harahap, Yahya, Op. Cit ., Hal 133.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
Selain  itu  posisi Procurement juga  dijadikan  support  sebagai  pelindung  atas  peranannya, padahal seperti hasil koresponden tersebut menunjukan bahwa Procurement sebenarnya merupakan core business yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan.
Ketiga  teori  pertanggungjawaban  hukum  tersebut  sudah  menjawab  sesuai  dengan  fakta  atau melalui  koresponden  dari Procurement ,  jika Procurement menjadi  bagian core  business maka  ini tentunya semakin memperkuat pertanggungjawaban atas larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## B. Akibat Hukum terjadinya Larangan Praktik monopoli atas perbuatan Procurement
Procurement dalam menjalankan tugasnya memiliki dua tujuan utama yaitu Provide Cost dan Provide  Vendor, hal  ini  sesuai  dengan Job  Description yang  peneliti  dapatkan  pada  salah  satu perusahaan logistik di Balikpapan sesuai table di bawah: 25
Pada konteks Job Description untuk komoditi Trucking terdapat 3 kategori yaitu:
1. Order System & Database dimana terdapat perintah mengelolah harga;
2. Vendor/Supplier system & Database dimana penentuan vendor;
3. Trucking merupakan komoditi untuk diaplikasikan ke dalam kontrak atau perjanjian.
Artinya  fungsi Procurement pada  job  description  tersebut  untuk  kepentingan  perusahaan, Procurement mem3iliki  tugas  dan  wewenang  dalam  mewakili  perusahaan  atas  penentuan  harga maupun  penentuan  kontrak  atau  perjanjian,  sehingga  perbuatan  dari Procurement tersebut  dapat memberikan akibat hukum atas perwakilannya.
Perbuatan  dari Procurement dalam  menentukan  vendor  atau  rekanan  adalah  pemicu  atas lahirnya  larangan  praktik  monopoli  karena  selain  itu  ia  dapat  melakukan  perbuatan  melawan hukum, dalam monopoli sendiri terdapat beberapa tindakan yang dianggap terlarang dalam Undang-
25 Hasil wawancara dengan Putra Alhamda, Procurement di Balikpapan pada tanggal 01 September 2019.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat, yaitu:
Pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  membahas  seputar  perjanjian  yang  dilarang  dalam Batasan penguasaan yaitu 75%, yaitu:
Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  untuk  secara  bersama-sama  melakukan  penguasaan  produksi dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  larangan  praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Dalam  Pedoman  Rekanan  Vendor/Supplier  peneliti  menemukan  tulisan  yang  mengharuskan bahwa  perusahaan  rekanan  dilarangan  berhubungan  langsung  dengan  pelanggan,  artinya  ini merupakan  bagian  dari  perjanjian  sebab  di  bagian  akhir  pedoman  tersebut  rekanan  harus menandatangani  pernyataan  mengikuti  etika  bisnis  tersebut,  padahal  tindakan  tersebut  merupakan bagian dari perbuatan yang di larang.
Kemudian  lanjutannya  “Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  secara  bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat  (1),  apabila  2  (dua)  atau  3  (tiga)  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” Ini berkaitan dengan  perusahaan  Holding  dimana  yang  memiliki  anak  perusahaan  dan  Harmoni/Serasi  Auto Logistik  dimana  mereka  merupakan  perusahaan  yang  memiliki  hubungan  dengan  perusahaan  lain seperti  CKB  dengan  Trakindo,  Harmoni  dengan  Astra,  keduanya  merupakan  perusahaan  logistic yang  diamanatkan  oleh  perusahaan  holding,  mereka  pada  dasarnya  menganggap  bahwa  tindakan tersebut wajar karena kondisi keuangan mereka akan stabil hal karena perputaran tersebut selain itu ini dikarekana banyak anak perusahaan yang dapat membantu mencapai keuntungan.
Pada perusahaan holding yaitu PT Cipta Krida Bahari yang merupakan group dari PT ABM Investama  dan  PT  Tiara  Marga  Trakindo  dimana  keduanya  merupakan  induk  dari  beberapa perusahaan  ternama  seperti  PT  Trakindo  Utama,  PT  Cipta  Kridatama,  PT  Sewatama  dan  lainnya yang  pada  perusahaan-perusahaan  tersebut  memiliki  bidang  usaha  yang  berbeda,  hal  ini  tentunya untuk kepentingan perputaran uang.
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menyebutkan  tentang  Penetapan  Harga,  yaitu:    Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan  harga  atas  suatu barang dan atau jasa yang harus di  bayar oleh konsumen atau pelanggan  pada pasar bersangkutan yang  sama.”  Dimana  penentuan  harga  lewat  penunjukan  langsung  dan  tender  merupakan  bagian dari perjanjian, hanya saja perjanjian yang dilarang karena menetapkan harga berdasarkan kehendak tanpa menggunakan prosedur atau mekanisme penenjukan langsung atau tender.
Pada  hasil  responden  yang  dilakukan  oleh  18  Responden  yang  merupakan background Procurement pada  kuesioner  menyebutkan  bahwa  4  orang  menjawab Procurement memberikan keuntungan sebanyak 100% & 7 orang menjawab keuntungan tercapai 80%, dan masing-masing 1 orang menjawab 95%, artinya 13 orang memberikan gambaran bahwa Procurement memiliki fungsi yang sangat strategic dalam mengendalikan perusahaan.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
Jelas  ia  memiliki  fungsi  strategic  karena  ia  dapat  membantu  meningkatkan  revenue perusahaan, dapat melakukan tindakan operational dengan menerbitkan operating plan, lalu ia dapat berjualan  karena  mengetahui  komponen  biaya  atau  harga  pengeluaran,  setelah  itu  ia  dapat melakukan  improvisasi  dengan  penawaran  subsidi  silang  dengan  rekanan  lain,  yaitu  rekanan memberikan  muatan  ke  perusahaan  logistic  dan  nanti  perusahaan  logistic  akan  memberikan  atau menyewa jasa kendaraan mereka.
Berdasarkan  jumlah  group  atau  anak  perusahaan  tersebut  artinya  untuk  kebutuhkan  logistic dapat  terpenuhi  dengan  baik  untuk  menunjang  profit  atau  keuntungan  perusahaan  lalu  jika dikorelasikan  dengan  pengusaaan  75%  dari  pasar  logistic  atas  anak  perusahaan  kedua  perusahaan holding tersebut semestinya sudah terpenuhi unsur tersebut.
Hal  ini  dikarenakan  PT  Cipta  Krida  Bahari  telah  menjadi  perwakilan  perusahaan holding dalam  menentukan  rekanan  bisnis  dan  pihak  pelaksana  disini  adalah Procurement sebagai perwakilan dalam menentukan rekan bisnis perusahaan, kemudian pada Perusahaan PT Astra Group dimana  perusahaan  logistiknya  adalah  PT  Harmoni  dan  PT  Serasi  Auto  Logistik  yang pengusaannya sama yaitu melebihi 75%, berbeda dengan PT Puninar Logistik dimana ia tidak serta merta  memiliki  group  akan  tetapi  ia  menggunakan  metode  rekanan  yang  sama  karena  ketiganya merupakan jenis usaha logistic terbesar untuk saat ini di Kalimantan Timur dan Utara.
Selain itu pasal tersebut juga membahas tentang penetapan harga yang merupakan perbuatan yang  sering  ditemukan  dalam  Praktiknya  seperti  penentuan  standarisasi  harga  dimana  harga  yang ditentukan tersebut digunakan sebagai rujukan agar para rekanan menyepakatinya, dalam penentuan harga tersebut, harga akan diwujudkan dalam bentuk kontrak regular.
Dalam Pasal 17 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  merupakan  pasal  yang  membahas  atau  mengkaji tentang  Kegiatan  yang  dilarang  disini  adalah  konteks  persekongkolan  dimana  para  pihak bersengkongkol  untuk  menentukan  pemenang  tender,  yaitu:  Pasal  17  ayat  (1)  “Pelaku  usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal  17  ayat  (2)  bahwa:  “Pelaku  usaha  patut  diduga  atau  dianggap  melakukan  penguasaan atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) apabila:
a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persainganusaha barang dan atau jasa yang sama; atau
c. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50%  (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
Peneliti ketahui bahwa penentuan tender merupakan kebebasan dalam mencapai kepentingan perusahaan,  seperti  penentuan  vendor  dalam  proses  registrasi  maupun  bersepakat  harga  agar digunakan secara terus menerus dimana dalam hasil responden menyebutkan bahwa 72,2% mereka melakukan  secara  obyektif  akan  tetapi  hanya  berasarkan  pada  company  profile,  sedangkan kualifikasi  pada  penentuan  vendor/supplier  tidak  berdasarkan  company  profil  tapi  kebutuhan perusahaan yang harus disesuaikan.
Kemudian,  Pada  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan  jual rugi atau menetapkan harga yang sangat  rendah dengan  maksud  untuk  menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”
Ini terjadi dalam hasil wawancara dengan perusahaan logistik dimana dalam penentuan harga sering  kali  perusahaan  menggunakan  metode  Analisa  cost  dengan  menentukan  minimum  rate sehingga  supplier/vendor  lainnya  tidak  dapat  bersaing  akibat  penentuan  harga  minimum  rate, tentunya ini telah masuk ke dalam ranah persaingan usaha tidak sehat. 26
Pada  Pasal  22  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan  pihak  lain  untuk  mengatur  dan  atau  menentukan  pemenang  tender  sehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat”,  konteks  ini  terjadi  dalam  penentuan penunjukan  langsung  sesuai  hasil  responden  dimana  12  koresponden  atau  66.67%  menyatakan menyepakati harga dengan rekanan. 27
Sehingga  akibat  hukum  dari  perbuatan Procurement dalam  menentukan  vendor  dan  harga menyebabkan  terjadinya  Larangan  Praktik  monopoli  yaitu  berdasarkan:  Perjanjian  yang  dilarang, Penetapan  Harga,  Monopoli,  Persekongkolan  dan  tentunya  ini  akan  merusak  tatanan  bisnis  yang selama ini tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan Procurement , hal ini juga hanya dilandasi dengan  adanya  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, selain itu dalam koresponden yang diberikan tentang adanya dugaan persekongkolan adalah 83.3% atau  15  orang  menjawab  ya  atau  melarang  rekanan/supplier  ikut  serta  dalam  tender  yang  ada perusahaan logistik tersebut. 28
Dalam  pertanggungjawaban  atas  akibat  hukum  tersebut  pihak  yang  diberikan  sanksi  pidana atau perdata dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  Pelaku  Usaha,  yaitu  Direktur  sebagai  penanggung  jawab penuh atas terjadinya larangan Praktik monopoli,  undang-undang monopoli  tidak mengatur secara lengkap  terkait  pihak  lain  selaku  pelaku  sehat  karena  menurut  pandangan  peneliti  bahwa  undang- undang  larangan  Praktik  monopoli  semestinya  harus  di  lakukan  pembaharuan  demi  mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pelaku usaha.
Selain  itu  ajaran  atau  prinsip  umum general  principle yang  berlaku,  pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada:
1. Orang ( Physucal Person) secara individu, jadi yang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana  adalah  manusia  yang  disebut  sebagai human  elemen t  yakni  orang  perorangan atau  pribadi  kodrati,  itu  sebabnya  pertanggungjawaban  pidana  ( strafrecht verantwoordelikjkheid), atau criminal  responbility merupakan  pertanggungjawaban pribadi;
26 Hasil wawancara dengan Jefry Wahyu Prambudi Procurement di Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2020
27 Hasil Responden dari Procurement Nomor 17 tentang Menyepakati Harga pada tanggal 05 Juli melalui Google Form.
28 Hasil  Responden  dari  Procurement  Nomor  16  tentang  Menyapakati  Rekanan  Harga  pada  tanggal  05  Juli melalui Google Form.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
2. Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya. 29
Dalam pertanggungjawaban pidana Procurement tidak dapat dipersalahkan dari sisi perbuatan karena landasan di  atas  merujuk  pada pendepatan atau definisi pertanggungjawaban pidana  dalam Pasal  55  ayat  (1)  KUHP  (Kitab  Undang  Hukum  Pidana)  bahwa  “Dihukum  sebagai  orang  yang melakukan peristiwa pidana:
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang  yang  dengan  pemberian,  perjanjian,  salah  memakai  kekuasaan  atau  pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
Penjelasan  di  atas  adalah  orang  atau  pelaku  dengan  perbuatan  pidana  yaitu  pada  konteks larangan Praktik monopoli berupa persekongkolan tidak dapat dipisahkan, seseorang dapat dihukum karena suatu perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri, artinya tidak ada peristiwa pidana tanpa ada pelakunya atau dapat disebut criminal liability dan landasan pendekatan teori vicarious liability melalui konstruksi respondeat superior .
Meskipun Teori  Vicarious  Liability yang  menjadi  landasan  kuat  bahwa  karyawan  dapat diterima  dalam  perkara  pidana,  namun  penegakannya  tdak  seperti  perdata  dimana  bawahan  atau karyawan  dapat  dituntut  pertanggungjawabannya  kepada  majikannya  atau  direktur,  tetapi  tidak demikian  halnya  dalam  hukum  pidana  majikan  atau  pimpinan  secara  umum  tidak  bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya atau Procurement dalam hal ini. 30
Seorang  majikan  tidak  selamanya  dalam  semua  kasus  memikul  tanggung  jawab  pidana ( Criminally Responsible) atas tindakan pelanggaran hukum ( unlawful act) yang dilakukan bawahan atau karyawan, oleh karena itu, meskipun doktrin vicarious dapat  diterima di  bidang pidana, pada dasarnya  harus  tetapi  diperhatikan  prinsip  bahwa  pada  dasarnya  kesalhan  ( guilty) adalah  bersifat personal dan individual.
Penerapan  doktrin  dibidang  pidana  harus  bersifat  terbatas,  meman  tuntutan  penerapan  pada masa belakang ini dapat dihindari. Namun demikian, harus dibarengi dengan penggarisan yang rinci penerapannya  dalam  peraturan  perundang-undangan non  criminal pada  satu  segi,  tetapi  segi  lain walaupun  bidang  itu non  criminal ,  sangat  dibutuhkan  pelaksanaanya  demi  ketertiban  kehidupan masyarakat,  maka  dalam  undang-undang  yang  menyangkut  pada  bidang-bidang  tersebut,  perlu dibarengi “ancaman pidana” yang disebut pidana undang-undang atau statutory crime. 31
Pada pendekatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  sudah  seharusnya  memuat  tentang  pemidanaan  terkait kesejahteraan masyarakat dan/atau pelaku usaha.
Pada  penerapan respondeat  Superior dari  bidang  perdata  ke  bidang  pidana,  dalam  rangka penerapan vicarious  criminal  responsibility kepada  majikan,  harus  berpatokan  pada  syarat  yang
29 Harahap, Yahya, Op. Cit ., Hal 133.
30 Harahap, Yahya, Op. Cit ., Hal 138.
31 Harahap, Yahya, Op. Cit ., Hal 139.

## Jurnal de Facto 8(1) : 161-181
terbatas agar dapat mengetahui apakah bawahan dapat mendapatkan akibat hukum atau tidak, jika terpenuhi unsur majikan atau pimpinan maka bawahan dapat bertanggungjawab secara pidana dan perdata, seperti penjelasan dari Yahya Harapa di bawah:
1. Majikan memberikan izin ( consent) atau persetujuan ( approve) atas perbuatan itu, selain daripada  perbuatan  yang  dilakukan  bawahan  itu  mendapat  izin  atau  persetujuan  dari majikan, diperlukan lagi syarat:
d. Izin atau persetujuan itu dalam rangka otoritasnya;
e. Perbuatan  yang  dilakukan  bawahan  itu,  sebagai  pelaksanaan  pekerjaan  yang ditugaskan majikan kepadanya.
2. Majikan ikut berpartisipasi  atas perbuatan yang  dilakukan bawahan, majikan dianggap ikut  berpartisipasi  dalam  tindakan  pidana  yang  dilakukan  bawahan,  apabila  terpenuhi unsur “turut serta” melakukan perbuatan atau take part in crime yang digariskan Pasal 55  dan  Pasal  56  Kitab  Undang  Hukum  Pidana,  bisa  dalam  kedudukan  orang  yang menyuruh melakukan, bersama-sama melakukan atau membantu melakukan.
3. Bawahan melakukan perbuatan atas perintah ( command) majikan, mengenai bentuk ini, dapat  diterapkan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang  Hukum  Pidana,  menurut ketentuan  ini  orang  yang  menyuruh  melakukan  tindak  pidana,  ikut  bertanggung  jawab atas  perbuatan  yang  dilakukan  orang  yang  disuruh,  dalam  hal  ini  meskipun  majikan bukan melakukan sendiri perbuatan pidana, dan yang melakukan adalah bawahan, maka majikan dipandangan sebagai pelaku dan akan dihukum sebagai pelaku.
4. Berdasar  “pendelegasian”,  pelanggaran  yang  dilakukan  bawahan,  bertitik  tolak  dari pendelegasian  dari  majikan,  dalam  hal  ini  majikan  bertanggung  jawab  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  bawahan,  apabila  perbuatan  itu  dalam  kerangka pendelegasian J.C Smith Brian Hogan memberi contoh, yang dapat diringkas sebagai D menguasai kafe dan menerima keuntungan atas pelaksanaan bisnisnya meskipun bukan dia sendiri yang mengelola, tetapi diserahkan kepada karyawan yang bertindak sebagai manajer.  Mendapat  peringatan  dari  Polisi,  D  memerintahkan  manajer  tidak  boleh memberi  izin  prostitusi  kafe  tersebut.  Sebagai  control,  D  mengunjungi  kafe  satu  atau dua kali seminggu, tidak ada bukti adanya perbuatan melanggara hukum, tetapi delapan hari berturut-turut,  sejumlah perempuan telah melakukan prostitusi  atas sepengetahuan manajer, mereka kumpul di sana jam delapan malam sampai jam empat pagi, menurut jaksa,  alasan  D,  bahwa  ia  tidak  mengetahui  hal  itu,  bukan  pembelaan  diri.  Tindakan bawahan serta mens rea bawahan yang melekat pada perbuatan itu, keduanya perbuatan dan  mensrea  bertalian  atau  berhubungan  kepada  majikan.  Hal  itu  bukan  semata  -mata karena  dia  bawahan,  tetapi  disebabkan  manajemen  kafe  telah  di  delegasikan  kepada bawahan itu. 32
Keempat  argumentasi  hukum  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pimpinan  dalam  hal bertanggungjawab secara perdata dan pidana dibatasi oleh keempat hal tersebut, dan korelasi pada persoalan larangan Praktik monopoli yang dilakukan oleh department Procurement atas perbuatan persekongkolan  dan  penunjukan  langsung  yang  terdapat  penetapan  harga  dapat  dirujukan  bahwa
32 Harahap, Yahya, Op. Cit ., Hal 140.
Procurement yang  melekat  pada  diri  orang  atau  manusia  dapat  dikenakan  hukum  baik  secara keperdataan maupun pidana.
Procurement sesungguhnya adalah department penunjang atau penghasil revenue perusahaan karena  fungsi  dan  perannya  dalam  megoptimalkan  meminimalisasi  asset,  akan  tetapi  kurangnya pengawasan  di  dalamnya  menyebabkan  terjadinya  larangan  Praktik  monopoli  berupa persekongkolan, hal ini didasari karena kebutuhan cost reduction .
Oleh karena itu metode yang digunakan dalam persekongkolan agar tercapai tujuan tersebut, selain  itu  metode  lain  adalah  penunjukan  langsung  yang  mengarah  pada  penetapan  harga  baik sepihak  maupun  ada  kegiatan mark  up/margin tentunya  ini  masuk  pada  ranah  perbuatan  hukum yang dilakukan oleh bawahan
III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Procurement  dapat  bertanggung  jawab  atas  terciptanya  larangan  Praktik  monopoli  pada suatu  perusahaan holding (induk) karena ia merupakan pelaku  atas perbuatan hukum  yaitu persekongkolan dan penetapan harga dari suatu perjanjian, dalam teori pertanggung jawaban hukum  dikenal  dengan  istilah  Teory  Vicarious  Liability  dimana  Direktur  tidak  serta  merta dapat dipidana atau diberikan sanksi atas kerugian maupun perbuatan dari perusahaan atau perseroan terbatas yang dikenal juga dengan teori Business Judment Rule.

## B. Saran
Untuk  memberikan  panduan  terhadap  Procurement  agar  terhindar  dari  larangan  Praktik monopoli yang bisa disebabkan oleh ketidaksengajaan atau faktor terbiasa maupun sengaja, hal ini akan membantu mendapatkan rekanan yang sesuai dengan kebutuhan;

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Arthus Lewis, 2015, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit Nusa Media Muhammad Sadi, 2016, Hukum Perusahaan di Indonesia, Jakarta: Kencana Endraswara, 2010, Filsafat Ilmu , Yogyakarta: CAPS.
Ghofur  Anshori,  Abdul,  2006, Filsafat  Hukum,  Sejarah,  Aliran,  dan  Pemaknaan , Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity. Press.
Harahap, Yahya, 2019, Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta: Sinar Grafika.
Johan  Nasution,  Bahder, Makalah  Kajian  Filosofis  tentang  hukum  dan  Keadilan  dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern
John Rawls, 2019, A Theory of Justice Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Miru  Ahmadi,  2011, Hukum  Kontrak  Perancangan  Kontrak ,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada
Pedoman Rekanan PT Cipta Krida Bahari Versi. 5
Prasetyo  Teguh  dan  Barkatullah,  Abdul  Halim,  2012, Filsafat,  Teori  &  Ilmu  Hukum , Depok: PT RajaGrafindo Persada
Purwosusilo,  2017, Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Jakarta:  PT  Fajar Interpratama Mandiri
Saliman R, Abdullah, 2017, Hukum Bisnis  Untuk Perusahaan Teori  dan Contoh  Kasus , Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
Seto Hardjowahono, Bayu, Dasar-dasar hukum Perdata International, 2013, Bandung: PT Citr Aditya Bakti
Sjawie, Hasbullah, 2017, Direksi, Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Jakarta: Kencana
Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum , UI-Press, Jakarta, 1984 Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa Taat Putra, Suhartono, 2010 , Filsafat Ilmu , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Utami  Wahyu,  Yogabakti  Adipradana,  2017, Pengantar  Hukum  Bisnis, Jakarta:  Jala Permata Aksara
A. Media Elektronik https://www.academia.edu/12480793/kumpulan_teori_hukum Di akses pada tanggal 25 April Pukul 15.38 WITA.
https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/ diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 22:57 WITA
https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-kepercayaan-menurut-para-ahli.html diakses pada tanggal 26 April 2019 Pukul 23:22 WITA