Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (1), 2023: 96-117 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.7613
email correspondence: intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Implementasi Prudential Banking Principles pada Akad
Mudharabah di Perbankan Syariah
Inti Ulfi Sholichah Amelisah Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Indonesia
Abstrak:
Kontrak  atau akad merupakan  bentuk  perjanjian  yang digunakan  dalam  memberikan  pembiayaan  di  perbankan syariah.  Salah  satu  bentuk akad yang  digunakan  dalam pembiayaan  di  perbankan  syariah  adalah akad  mudharabah muqayyadah .  Dalam  menyalurkan  pembiayaan  perbankan syariah  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudential banking  principles )  jika  tidak,  maka  berpotensi  menimbulkan masalah  persengketaan akad pembiayaan  antar  para  pihak. Kasus  ini  terjadi  antara  Bank  Syariah  Mandiri  dengan  Dana Pensiun  Angkasa  Pura  II  dan  PT  Sari  Indo  Prima.  Fokus penelitian  ini  adalah  mengenai  sengketa  kontrak akad mudharabah muqayyadah yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses  pengajuan  dana  serta  pelaksanaan  pembiayaan akad mudharabah  muqayyadah yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan ini menunjukkan  bahwa  penerapan prudential  banking  principles dalam  proses  pengajuan  dana  dan  pelaksanaan  pembiayaan menggunakan akad  mudharabah  muqayyadah belum  diterapkan sehingga  menimbulkan  akibat  hukum . (A  contract  or  contract is a form of agreement used in providing financing in Islamic banking.  One  form  of  contract  used  in  financing  in  Islamic banking  is  the  mudharabah  muqayyadah  contract.  In channeling Islamic banking financing, it must apply prudential banking  principles,  otherwise,  it  has  the  potential  to  cause problems  in  financing  contract  disputes  between  the  parties. This  case  occurred  between  Bank  Syariah  Mandiri  and  the Pension Fund of Angkasa Pura II and PT Sari Indo Prima. The focus of this research is on mudharabah muqayyadah contract disputes caused by indiscipline in the application of prudential principles  in  the  process  of  applying  for  funds  and  the implementation  of  mudharabah  muqayyadah  contract
Akad Mudharabah di Perbankan Syariah
financing carried out by Bank Syariah Mandiri. This research is a  normative  legal  research  using  qualitative  methods.  The results  of  this  discussion  show  that  the  application  of prudential  banking  principles  in  the  process  of  applying  for funds  and  implementing  financing  using  mudharabah muqayyadah  contracts  has  not  been  implemented,  causing legal consequences.).
Kata Kunci :
Implementasi, Prudential Banking, Akad Mudharabah, Perbankan Syariah
Pendahuluan
Keberadaan  perbankan  syariah  menunjukkan  perkembangan yang  sangat  pesat  dan  semakin  menguat  sejak  ditetapkannya peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 1 Kegiatan  utama  dalam  perbankan  adalah  menyerap  dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa sistem industri perbankan di Indonesia berlaku sistem perbankan  ganda  atau dual  banking  system yaitu  memperbolehkan bank  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  yaitu berbasis  bunga  dan  melakukan  kegiatan  usaha  berdasar  prinsip syariah yaitu berbasis non bunga atau biasa disebut bagi hasil dengan menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah yaitu Bank Syariah.
Akad  atau  kontrak  dalam  hukum  Islam  sama  halnya  dengan perjanjian,  keduanya  identik  dengan  istilah  akad.  Pada  pelaksanaan hukum kontrak perjanjian dalam transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah, terdapat tiga faktor kontrak perjanjian diantaranya Terdapat persetujuan  atau  kesepakatan  mengenai  fakta  antar  para  pihak, Adanya  kesepakatan  secara  tertulis,  dan  Terdapat  para  pihak  yang berkewajiban  dan  berhak  membuat  persetujuan/kesepakatan  secara tertulis. 2
1 Abdurrauf,  “Penerapan  Teori  Akad  Pada  Perbankan  Syariah,” Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics
4, no. 1 (October 2015): 15,
https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2081.
2 Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di Lembaga Keuangan Syariah , Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 12.

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Problematika  kontrak  muncul  ketika  pihak-pihak  secara  sadar berpotensi  adanya  ketidakcocokan,  pada  tiap-tiap  pihak  mengharap menduduki  posisi  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  pihak lainnya, 3 baik  disebabkan  oleh  wanprestasi  ataupun  akibat  dari kontrak  perjanjian  yang  tidak  terikat  dalam  kontrak  pada  pihak ketiga. Secara istilah kontrak dikenal sebagai teori Facta Sunt Servada yang  berarti  mengikat. 4 Dalam  hukum  perdata  Kontrak  atau perjanjian  didefinisikan  sebagai  kegiatan  untuk  mendapatkan  dan juga  memindahkan  kekayaan,  sehingga  fokus  objek  kontrak  adalah pada  tiap  benda  yang  bisa  dikomersialkan  dan  memiliki value ekonomi. 5 Terjadinya  sengketa  pada  umumnya  disebabkan wanprestasi  maupun  unsur  penipuan.  Adapun  ingkar  janji  bisa terjadi  jika:  (1)  satu  pihak  atau  berbagai  pihak  tidak  memenuhi perjanjian  kontrak  yang  telah  disepakati  untuk  diimplementasikan; (2)  satu  pihak  atau  berbagai  pihak  telah  melakukan  kesepakatan, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian; (3) para pihak atau  satu  pihak  terlambat  memenuhi  perjanjian;  (4)  para  pihak  atau salah satu pihak melanggar aturan pada suatu perjanjian. 6
Berdasar kajian hukum bisnis, ada dua cara dalam penyelesaian suatu  sengketa,  yaitu  menempuh  jalur  pengadilan  (litigasi)  dan  di luar pengadilan atau disebut juga non litigasi. Jalur litigasi yaitu suatu metode  penyelesaian  kasus  persengketaan  melalui  pengadilan, sedang jalur non-litigasi yaitu cara menyelesaikan sengketa dilakukan di  luar  pengadilan. 7 Adapun  perbedaan  karakter  antar  kedua lembaga  ini  yaitu  lembaga  pengadilan  dan  lembaga  di  luar pengadilan  dalam  penyelesaian  suatu  masalah  atau  perkara menyebabkan  hasil  akhir  yang  dicapai  akan  kontradiktif
3 I  Made  Widayana, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dan  Arbitrase (Jakarta: Fikahati Naeska, 2014), 27.
4 Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) , 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 99.
5 Saptono,  “Teori-Teori  Hukum  Kontrak  Bersumber  Dari  Paham Individualisme,” Jurnal Repertorium 1 (2014): 68–73.
6 Hasbi Hasan, Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).
7 Christopher W. Moore, The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict (San Francisco: Jossey-Bass, 2008).
(bertentangan),  sehingga  penyelesaian  konflik  antar  para  pihak melalui jalur litigasi menggunakan jalan win win solution . 8
Penerapan prudential  banking  principle adalah  suatu  kewajiban yang  diterapkan  oleh  seluruh  lembaga  bank  syariah,  pastinya disebabkan oleh prinsip tersebut yang merupakan kewajiban hukum yang  harus  dijalankan  dalam  melakukan  aktifitas  kegiatan  usaha yang mana pembinaan dan pengawasannya pada BI (bank Indonesia) melalui direktorat Bank I dan II. Hal tersebut terdapat regulasi bahwa BI  dapat  memberikan  sanksi  administrative  pada  bank  yang  tidak memenuhi  kewajibannya  dan  BI  dapat  mencabut  izin  usahanya. 9 Oleh  sebab  itu,  kebijakan  yang  sudah  diatur  dalam  regulasi  berlaku pada  seluruh  perbankan  di  Indonesia  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip  tersebut  adalah  sebuah  keharusan  demi  menjaga  kestabilan ekonomi  nasional  dan  menjaga  kesehatan  bank.  Hal  demikian  yang penulis  rasa  menarik  untuk  diteliti  untuk  mengetahui  penerapan prudential banking principles di bank syariah.

## Metode
Tulisan  ini  dibangun  di  atas  jenis  penelitian  hukum  normatif atau  Pustaka  yang  bertumpu  pada  sumber  data  sekunder  sebagai bahan  hukum  untuk  dianalisis.  Bahan  hukum  primer  dalam penelitian  ini  adalah  dokumen  perjanjian  akad mudharabah antara
Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari  Indo  Prima.  Bahan  hukum  primer  didukung  dengan  bahan hukum  sekunder  berupa  jurnal  dan  karya  ilmiah  lain  yang  relevan dengan  topik  penelitian.  Sebagai  penunjang,  penulis  juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Arab. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus.
Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  naratif-deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  teknik  pengumpulan  data penelitian kualitatif diperoleh melalui  beberapa  tahapan diantaranya (1)  mereduksi  data/memfokuskan  data  yang  sudah  diperoleh dengan  menyesuaikan  data  dengan  objek  penelitian.  Kedua, menyajikan  data  dalam  bentuk  narasi  deskripsi,  sehingga  data  yang
8 Suyud  Margono,  Akhria  Nazwar,  and  Sofwan  Mansyur, ADR  Alternative Dispute  Resolution  &  Arbitrase :  Proses  Pelembagaan  Dan  Aspek  Hukum (Ciawi:  Ghalia Indonesia, 2002), 23.
9 A. Umar Najib, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2008).

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
sudah  difokuskan  memberikan  data  yang  mudah  dipahami  dan tentunya memiliki makna. Ketiga, mengambil benang merah sebagai intisari  yang  mengungkapkan  sebuah  kesimpulan  berupa  fakta  dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 10
Konsep Akad Mudharabah Muqayyadah di Perbankan Syariah Akad Mudharabah muqayyadah adalah sebuah produk jasa pada perbankan  syariah  yang  ditawarkan  kepada  nasabah  dengan mempertemukan pada pemilik dana dan menginvestasikan dananya pada  pengelola  yang  mempunyai  usaha  layak,    pastinya  terlebih dahulu  melakukan  analisa  bisnis.  Adapun  pihak  yang  menjadi perantara  atau  arranger  atau  penghubung  antar  keduanya  akan mendapatkan  fee  atas  jasanya  sebagai  penghubung  dan melaksanakan  pembuatan  administrasi  atas  pemberian  margin  bagi hasil ataupun pengembalian dana kepada pemilik dana atau shahibul maal berdasar kesepakatan pada akad mudharabah muqayyadah .
Hubungan  kerjasama  antara  pengelola  dengan  pemilik  modal dalam suatu akad mudharabah muqayyadah yaitu hubungan perjanjian mudharabah dengan para pihak atas bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh. 11 Dalam  hal  ini,  mengenai  konsep  hutang-piutang perbankan  syariah  tidak  menerapkannya  melainkan  malah menggunakan  konsep  akad mudharabah  muqayyadah .  Dalam  akad  ini memiliki unsur mitra kerjasama dalam usaha, dimana pemilik modal memberikan dananya kepada pengelola untuk dikelola usahanya atas dasar  saling  percaya  dengan  profit  keuntungan  tersebut  selaras dengan bagi hasil yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dengan demikian terjadi direct investment antar mudharib sebagai deficit unit dengan shahibul maal sebagai surplus unit. 12
Pada  umumnya  praktek  akad mudharabah antara mudharib dengan shahibul  m aal  bersifat  individual,  langsung  dan  atas  asas kepercayaan  satu  sama  lain.  Sebaiknya shahibul  m aal  menyerahkan modal  hanya  pada  orang  yang  dikenalnya  saja,  baik  secara  karakter
10 Matthew  B.  Miles,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook , 3rd ed. (California: Sage, 2014), 31–33. 11 Cut  Meutia  Hanoun,  “Telaah  Terhadap  Akad  (Kontrak)  Al-Mudharabah Muqayyadah Dan Pelaksanaanya Pada Bank Syariah” (Universitas Indonesia, 2001), 86–93.
12 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.), 125.
maupun  secara  professional. 13 Namun  demikian,  keberadaan  bank syariah  telah  merubah  sifat  itu,  sehingga  akad mudharabah yang sifatnya  individual,  direct,  saling  mengenal  dan  saling  kepercayaan sudah  tak  efektif  lagi  dan  kemungkinan  sangat  kecil  untuk diimplementasikan.  Adapun  posisi  perbankan  syariah  sebagai penghubung  mempertemukan  mudharib  dengan  shah ibul  maal akan mengakibatkan skema yang awalnya direct financing berubah menjadi indirect  financing . Shahibul  m aal  memberikan  dananya  kepada perbankan  syariah  berupa  dana  pihak  ketiga  dan  dikelola  dalam bentuk simpanan atau deposit menggunakan akad mudharabah dalam kurun waktu yang bermacam-macam, setelah itu bank menyalurkan dananya  kembali  dengan  berbagai  macam  bentuk  pembiayaan  yang menguntungkan.  Penyaluran  pembiayaan  yang  berdasar  pada keuntungan yang demikian ini nantinya akan dibagi untuk bank dan pemilik  dana  pihak  ketiga. 14 Dengan  demikian,  dalam  akad mudharabah terdapat  tiga  pihak  yang  terlibat,  yaitu: 15 pihak  depositor atau  penyimpan  dana,  pihak  debitur  atau  yang  membutuhkan  dana (pengusaha), bank Syariah sebagai penghubung yang
mempertemukan mudharib dengan pemilik modal.
Skema Pembiayaan Akad Mudharabah M uqayyadah:
13 Karim Adiwarman A, Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan , 5th ed. (Raja Grafindo Persada, 2017), 210.
14 Adiwarman A, Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan .
15 Elias  G  Kazarian, Islamic  Versus  Traditional  Banking :  Financial  Innovation  in Egypt (Boulder: Westview Press, 1993), 61–62.
PENYALURAN DANA

## PENGHIMPUNAN DANA
Profit Sharing BANK SYARIAH Intermediasi keuangan Bank selaku agen Profit Sharing Mudharib Pelaksana Usaha Shahibul
Maal
dana dana

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
102
Berdasarkan  skema  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  proses penghimpunan dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah posisi customer adalah  sebagai  pemilik  modal  dan  pihak  perbankan syariah  selaku mudharib .  Dalam  proses  penyaluran  dana  posisi perbankan  syariah  adalah  sebagai  penghubung  sedangkan  posisi mudharib adalah  sebagai shahibul  maal dan  masabah  pembiayaan. Dalam  akad mudharabah  muqayyadah kedudukan  perbankan  syariah juga  sebagai  agen,  yaitu  bank  syariah  bertindak  sebagai  penyedia atau  sebagai  fasilitator  dengan  dipertemukannya shahibul maal dan mudharib .
Ketiga  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  sengketa  tersebut adalah bank syariah, mudharib dan shahibul maal . Posisi bank syariah mempunyai  multi  fungsi,  yaitu  sebagai mudharib sekaligus  pemilik modal  atau shahibul  maal .  Ketika  dana  nasabah  dikelola  perbankan syariah  maka  posisi  perbankan  sebagai mudharib dan  ketika  dana nasabah  disalurkan  bank  syariah  pada  pengusaha  yang menginginkan untuk mengelola sebagai usaha yang menguntungkan yaitu sebagai shahibul maal . Berdasarkan peran bank syariah terdapat dua  macam  akad mudharabah muqayyadah ,  pertama  bank  syariah sebagai shahibul  maal ketika  bank  syariah  memakai  akad mudharabah muqayyadah dan sebagai wakil atau agen ketika bank syariah memakai akad mudharabah muqayyadah . 16 Sebagai shahibul  maal ,  akad mudharabah muqayyadah hanya diperlukan  untuk  mengatur  keterikatan mudharib dengan shahibul maal ,  disamping  akad mudharabah muqayyadah juga  dibutuhkan  akad wakalah 17 untuk  mengatur  hubungan shahibul  maal dengan mudharib ketika  posisi  bank  syariah  sebagai  wakil.  Tertuang  pada  Psl  19  (1) Huruf  b  dan  c  pada  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan. Senyatanya  pada  implementasi  pembiayaan mudharabah  muqayyadah peran perbankan syariah sebatas sebagai intermediary antara mudharib dengan shahibul  maal ,  jadi  perbankan  syariah  tidak  mendapatkan profit  sharing namun  hanya  mendapatkan fee atas  jasa  yang diberikan. 18 Akad mudharabah  muqayyadah digunakan  sebagai  pembiayaa  n dan dapat diklasifikasikan jadi dua macam, yaitu off balance sheet dan
16 Adiwarman A, Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan .
17 Adiwarman A. 18 Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia .
on balance sheet . Mudharabah on balance sheet merupakan kucuran dana yang  berasal  dari  satu  pemodal  pada  sekelompok  pengusaha  dalam berbagai  bidang  tertentu,  sebagai  contoh  pertanian,  industri  dan pelayanan,  kucuran  dana  dicatat  di  neraca  bank  syariah  yang  juga turut  andil  pada  penyertaan  modal,  maka  dari  itu,  bank  syariah mendapatkan suatu produk berupa jasa yang mempertemukan antara mudharib dengan shahibul  maal dan profit  sharing dari  modal  yang disertakan  pada  pembiayaan.  Alur  demikian  disebut mudharabah executing . 19 Sedangkan mudharabah  muqayyadah  off  balance  sheet merupakan  kucuran  dana  yang  diberikan  kepada  satu customer pembiayaan  dari  satu customer investor  dimana  perbankan  syariah selaku  agen.  Pendataan  transaksi  pada  bank  syariah  dibuat  dengan cara off  balance  sheet disebabkan  transaksi  tidak  didata  dineraca perbankan  syariah,  tetapi  hanya  ditulis  pada  rekening  administrasi. Nisbah profit  sharing diberikan  hanya  kepada  nasabah  pembiayaan dan nasabah investor, adapun besar kecilnyanya prosentase bagi hasil disesuaikan  dengan  persetujuan  bersama  dan  bank  syariah  hanya mendapatkan fee sebagai arranger . Berdasarkan kontek tersebut dalam skema  akad mudharabah  muqayyadah yang  demikian  ini  disebut dengan mudharabah muqayyadah chanelling . 20 Dengan demikian, status posisi  bank  syariah  dalam  transaksi mudharabah  muqayyadah adalah selaku mudharib pada aktifitas dalam menghimpun dana masyarakat dan  pada  aktifitas  menyalurkan  dana  masyarakat  selaku shahibul maal ,  sedangkan  selaku  agen  atau  penghubung  antara  nasabah pembiayaan  sebagai mudharib dengan  nasabah  investor  sebagai shahibul maal .
Implementasi Prudential  Banking  Prinsiple Pada  Perjanjian Pembiayaan Menggunakan Akad Mudharabah Muqayyadhah Lembaga intermediary sebagai  sistem  perekonomian  dalam menjalankan fungsinya bank syariah dalam melaksnakan operasional senantiasa wajib mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, diuraikan bahwa di Indonesia perbankan syariah dalam  menjalankan  usaha  berdasarkan  asas economic  democracy dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Sehingga  jelas  bahwa peraturan  tentang  prinsip  kehati-kehatian  diberlakukan  pada  semua
19 Anshori. 20 Adiwarman A, Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan .

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
perbankan di Indonesia, baik bank konvensional ataupun perbankan syariah.
Kegiatan  bermuamalah  dalam  Islam  telah  menerapkan  prinsip kehati-hatian.  Demikian  ini  dilakukan  semata  menyangkut  hak kepemilikan  atau  harta  kekayaan  orang  lain. 21 Apalagi  dalam  hal menjalankan  operasional  usaha  seharusnya  bank  syariah  memegang teguh  prinsip-prinsip  syariah  dengan  menghindari  unsur  riba  yaitu sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman ketika melakukan pelunasan, Transaksi yang menggantung pada  situasi  yang  sifatnya  keberuntungan  dan  tidak  pasti  ( Maisir ), Kegiatan  transaksi  dimana  objek  tidak  diketahui  dengan  jelas,  tidak diketahui tempatnya, tidak dimiliki, atau tidak bisa diberikan ketika melakukan  transaksi  kecuali  ada  aturan  lain  dalam  Islam  ( Gharar ), Aktifitas transaksi yang dengan jelas objeknya dilarang dalam hukum Islam (Haram), dan Kegiatan transaksi yang menyebabkan pihak lain mendapatkan ketidakadilan ( Zhalim ). 22
Dalam perbankan prudential banking adalah suatu metode yang mempunyai  komponen  sikap,  standar  kebijakan,  prinsip  dan  teknik manajemen  risiko  perbankan,  dengan  demikian  bisa  mencegah kerugian  nasabah  maupun  bank  dengan  tujuan  menjaga  kestabilan sistem  perbankan,  kesehatan,  dan  keamanan.  Sehingga,  asas  kehati- hatian  dalam  bank  juga  merupakan  suatu  prinsip  yang  diterapkan dalam penyaluan kredit akan lebih berhati-hati  untuk  menentukan nasabah  yang  layak untuk diberikan pinjaman. 23
Dalam  melaksanakan  asas  kehati-hatian  terdapat  aturan  yang menjadi landasan yuridis berlakukannya asas prudential banking , yaitu UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No. 7 Tahun  1992,  dan  dalam  UU  Perbankan  Syariah  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Selain  itu  juga  tertuang  dalam  Undang- Undang  No.  24  Tahun  1999  tentang  Lalu  Lintas  Devisa  dan  Sistem Nilai  Tukar  bahwa  asas  kehati-hatian  menjadi    cara    untuk
21 Hirsanudin,  “Kemitraan  Dalam  Bisnis:  Perpestif  Hukum  Islam  (Studi Terhadap  Pelaksanaan  Pembiayaan  Bisnis  Dengan  Prinsip  Mudharabah  Di Perbankan Syariah)” (Universitas Indonesia, 2005), 170.
22 Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Jakarta, 2008).
23 Sudarsono  and  Edilius, Kamus  Ekonomi,  Uang  Dan  Bank ,  Cet.  1  (Jakarta:
PT.Rineka Cipta, 1994), 225.
meminimalisir    risiko  usaha  dimanagemen  perbankan,  baik  melalui ketetapan Bank Indonesia maupun intern bank yang bersangkutan. 24 Berdasar  pada  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan, diuraikan secara jelas bahwa Bank adalah suatu badan usaha dengan mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan selanjutnya  disalurkan  pada  masyarakat  berupa  kredit  maupun dalam  bentuk  lainnya  semata  untuk  memajukan  kesejahteraan masyarakat. 25 Prinsip prudential  banking dalam  penerapannya dicatatkan dalam petunjuk kesehatan bank atau biasa disebut dengan prudential standard , jadi perbankan selaku lembaga penghimpun dana masyarakat  dapat  disalurkan  lagi  pada  masyarakat  yang membutuhkan  dana  dan  bisa  menjalankan  aktifitas  usaha  secara aman  sehingga  bank  juga  senantiasa  menjaga  kestabilannya  supaya tetap  dalam  kondisi  sehat.  Dalam  mengukur  bank  yang  sehat  maka harus memenuhi tiga unsur yaitu (1) kepentingan masyarakat dapat terpelihara  dengan  baik,  (2)  tumbuh  sewajarnya,  dan  (3)  memberi manfaat  untuk  perekonomian  Indonesia. 26 Ketentuan  dalam  hukum Islam telah memuat banyak asas kehati- hatian untuk memiliki etika keislaman  yang  wajib  diadopsi  dan  diberlakukan  dalam  praktik dibank  syariah,  antara  lain  ketentuan  yang  diterdapat  dalam  QS.  Al Maidah [5]: 49
ﻭَﺍَ ﻥِ ﺍﺣْ ﻜُ ﻢْ ﺑَﻴْﻨَ ﻬُ ﻢْ ﺑِﻤَ ﺎ ﺍَﻧْﺰَ ﻝَ ﺍﻟﻠّٰ ﻪُ ﻭَﻟَ ﺎ ﺗَﺘﱠﺒِ ﻊْ ﺍَﻫْ ﻮَﺍۤ ءَﻫُ ﻢْ ﻭَﺍ ﺣْ ﺬَ ﺭْ ﻫُ ﻢْ ﺍَﻥْ ﻳﱠﻔْﺘِ ﻨُﻮْ ﻙَ ﻋَ ﻦْ ﺑَﻌْ ﺾ ِ ﻣَﺎ ﺍَﻧْﺰَ ﻝَ ﺍﻟﻠّٰ ﻪُ ﺍِﻟَﻴْ ﻚَ ◌ۗ ﻓَﺎِ ﻥْ ﺗَﻮَ ﻟﱠﻮْﺍ ﻓَﺎ ﻋْﻠَ ﻢْ ﺍَﻧﱠ ﻤَﺎ ﻳُﺮِ ﻳْﺪُ ﺍﻟﻠّٰ ﻪُ ﺍَﻥْ ﻳﱡ ﺼِ ﻴْﺒَ ﻬُ ﻢْ ﺑِﺒَﻌْ ﺾ ِ ﺫُﻧُ ﻮْﺑِ ﻬِ ﻢْ ◌ۗ ﻭَﺍِ ﻥﱠ ﻛَﺜِ ﻴْﺮًﺍ ﻣﱢ ﻦَ ﺍﻟﻨﱠ ﺎ ﺱِ ﻟَﻔٰ ﺴِ ﻘُﻮْ ﻥَ
“ Dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara  mereka (menurut apa yang diturunkan Allah) dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka  tidak  memalingkan  kamu  dari  sebagian  apa  yang  telah diturunkan Allah kepadamu .” (Al Maidah: 5 ayat 49)
Prinsip-prinsip  kehati-hatian  itu  menjadi  lebih  sempurna apabila  pada  prakteknya  selaras  dengan  prinsip-prinsip  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadits.  Jika  prinsip  tersebut  dilakukan  dengan  baik,
24 Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Dengan” (j, 1999).
25 Peraturan Pemerintah RI. 26 Peraturan Pemerintah RI.

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
maka  dapat  menghindari  resiko  yang  sifatnya  merugikan. Berdasarkan penerapan ketentuan tersebut secara konstan membawa dan menjamin eksistensi perbankan syariah, sehingga menumbuhkan kepercayaan  masyarakat  pada  sistem  perbankan  syariah  yang semakin kokoh dan kuat.
Implementasi  Akad
Mudharabah  Muqayyadhah di  Perbankan Syariah
Terdapat dua macam akad dalam perbankan syariah mengenai Implementasi  pembiayaan Mudharabah ,  diantaranya  yaitu;  akad mudharabah  muthlaqah dan  akad mudharabah  muqayyadah. Akad mudharabah  muthlaqah adalah  akad  transaksi  yang  mana mudharib diberi kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan modal yang tidak terbatas,  baik  berkenaan  dengan  tempat,  tujuan  dan  jenis  usaha ( general  investment ).  Sementara  akad Mudharabah  muqayyadah adalah dimana shahibul maal menetapkan syarat-syarat yang telah ditentukan dan  wajib  ditaati mudharib ,  baik  berkenaan  dengan  tujuan,  tempat ataupun jenis usaha. Adapun skema ini mudharib tidak diperbolehkan menyatukan dana dengan modal lainnya, hal ini disebut juga dengan ( spesial investment ). 27
Dalam  kasus  penerapan  akad mudharabah  muqayyadhah Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo  Prima,  pada  28  Januari  Tahun  2004  No.  108  bahwa  hubungan hak  dan  kewajiban  antar  berbagai  pihak  telah  diatur  dalam  surat perjanjian yang berisi diantaranya pada pasal 1 menerangkan bahwa sebagai penyandang dana disebut dengan pihak I yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II bersedia menyiapkan plafond dengan batasan dana sebesar  10  Milyar  yang  nantinya  akan  menerima  margin  sebesar 13,5% per-annum efektif dan paling lambat diterima pada Tanggal 23 pada  tiap  bulannya.  Hal  ini  berlansung  selama  tiga  bulan  sejak tanggal 23 Januari Tahun 2004 hingga Tanggal 23 Januari Tahun 2007. Selain itu, berdasar pada keputusan yang telah dikesepakati bersama bahwa  pihak  I  dan  pihak  II  yaitu  PT  Sari  Indo  Prima  bahwa  di  tiap tahunnya terdapat penurunan plafond.
27 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)” (Jakarta, 2000).
Akad Mudharabah di Perbankan Syariah
Dijelaskan pada pasal 2 bahwa pihak kedua yaitu PT Sari Indo Prima  plafond  tersebut  akan  digunakan  untuk  membeli  mesin  dan penambahan  modal  usaha,  dan  margin  sebesar  13,5%  akan dibayarkan  pada  tiap  bulan  pada  pihak  I  secara  proporsional  per- annum  efektif  difasilitasi  oleh  Bank  Syariah  Mandiri  selaku  pihak ketiga.  Disamping  itu  juga  akan  menjamin  ketersediaan  dana  untuk pembayaran  margin  dan  membayar  membayar  pokok  plafond dengan  ketentuan  pada  akhir  tahun  pertama  sekurang-kurangnya 10%  dari  sisa  jumlah  plafond,  akhir  tahun  kedua  sekurangnya  20% dari  jumlah  plafond  dan  tahun  ketiga  merupakan  akhir  dari  jangka waktu yang ditentukan akan dibayarkan dari keseluruhan sisa jumlah plafond yang belum dibayarkan.
Pada  Pasal  3  (1)  juncto  Pasal  8  (1)  dan  ayat  (5)  berdasarkan kesepakatan  bahwa  pada  akad  pembiayaan mudharabah  muqayyadah off  balance  sheet ,  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri  selaku booking officer/fasilitator (perantara),  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  selaku shahibul  maal ,  dan  PT.  Sari  Indo  Prima  selaku mudharib .  Adapun skema  pembiayaan mudharabah  off  balance  sheet yang  digunakan  ini mengakibatkan modal yang berasal dari shahibul maal diberikan pada mudharib tidak tercatat di neraca kas keuangan Bank Syariah Mandiri, tapi hanya didata pada rekening administrasi.
Bank Syariah Mandiri selaku penghubung dalam hal prudential banking  principles tidak  diterapkan  pada  akad  tersebut  sehingga  bisa mem- protect kepentingan  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  selaku nasabah  yang  sudah  memberikan  modal.  Akad  pembiayaan mudharabah  muqayyadah pada  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  yang telah dibuat sebelumnya, seharusnya dilakukan sebuah analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan dari PT. Sari Indo Prima yang dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri.  Dalam  menganalisa pembiayaan, Bank Syariah Mandiri tidak melakukan analisa kejelasan status  pembiayaan  PT.  Sari  Indo  Prima  macet  atau  tidaknya. Sebelumnya, telah dilakukan pembiayaan murabahah pada pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT. Sari Indo Prima, selain itu juga dilakukan pembiayaan mudharabah  muqayyadah antara  Bank  Syariah  Mandiri,
dengan  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II,  dan  PT.  Sari  Indo  Prima, sehingga  aset  PT.  Sari  Indo  Prima  pada  pembiayaan mudharabah muqayyadah tersebut sebelumnya telah dijaminkan oleh Bank Syariah Mandiri.

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Berdasarkan  kasus  ini,  dari  awal  tidak  disampaikan  secara transparan pada Dana Pensiun Angkasa Pura II prosedur pembiayaan yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri sebelum terjadinya akad pembiayaan mudharabah  muqayyadah antara  Bank  Syariah  Mandiri dengan  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II,  dan  PT.  Sari  Indo  Prima, dijelaskan  bahwa  Bank  Syariah  Mandiri  telah  memberikan pembiayaan  pada  PT.  Sari  Indo  Prima  berjumlah  Rp.  6,5  Juta  sesuai pada akad No. 5/123/017/AKAD/MRBH dan No. 5/124/017/AKAD.  Namun  demikian,  dalam  akad  pembiayaan  No. 108  dijelaskan  jika  PT.  Sari  Indo  Prima  tidak  mempunyai  hutang  ke pihak  manapun.  Dalam  konteks  tersebut  sangat  bertolak  belakang dengan  prinsip-prinsip  dalam prudential  banking dimana  perbankan syariah diwajibkan untuk memberikan informasi pada customer secara transparan, jelas, jujur, lengkap dan benar.
Disamping  itu,  PT.  Sari  Indo  Prima  sebelumnya  terlebih  dulu mendapat  pembiayaan musyarakah dan murabahah dari  Bank  Syariah Mandiri  yaitu  pada  21  Oktober  Tahun  2003.  Berdasarkan  kasus  ini, seharusnya  terlebih  dahulu  harus  menjadi  nasabah  pembiayaan murabahah sebelum  menjadi  nasabah  pada  pembiayaan mudharabah , apabila  mempunyai  itikad  baik.  Berdasarkan  prosedur  demikian, bank  syariah  bisa  mengetahui  itikad  nasabah,  maka  tindakan kecurangan bisa diminimalisir sebab pihak perbankan syariah sudah mengetahui    rekam  jejak  calon customer pembiayaan mudharabah . 28 berdasar  kasus  yang  terjadi,  seharusnya  PT.  Sari  Indo  Prima  tidak pantas  untuk  naik  level  menjadi customer pembiayaan mudharabah muqayyadah karena  baru  tiga  bulan  menjalankan  transaksi pembiayaan murabahah dan musyarakah . Sebenarnya, untuk mencapai pada  status  kelayakan  PT.  Sari  Indo  Prima  yang  mendapatkan pembiayaan akad mudharabah , pastinya perlu dilakukan analisis pada jangka waktu yang cukup supaya masalah ini tidak bertele-tele. Jika jangka waktu pembiayaan yang diberikan dalam waktu yang cukup singkat,  maka  hal  ini  bisa  diindikasikan  bahwa  evaluasi  terhadap nasabah  pembiayaan  atas  kemauan  dan  kemampuan  untuk membayarkan  kembali  fasilitas  pembiayaan  tidak  dianalisa  secara mendalam oleh perbankan syariah. 29
28 Adiwarman A, Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan .
29 Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah (Bandung: Alumni, 2009), 124.
Hal demikian terbukti adanya kasus PT. Sari Indo Prima tidak menjalankan kewajibannya membayar cicilan pokok dan margin profit sharing sebesar  13,5%  disetiap  bulannya  sejak  bulan  Agustus  2004 setelah tujuh bulan akad pembiayaan tersebut berlangsung. Kasus  yang  terjadi  antara  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II
dengan  PT.  Sari  Indo  Prima  dalam  akad  pembiayaan mudharabah muqayyadah ,  selaku  penghubung  Bank  Syariah  Mandiri  selaku mudharib tidak menjalankan pengikatan barang jaminan PT. Sari Indo Prima  serta  mengawasan  pada  pemanfaatan  dana  sebagai  jaminan dari Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku shahibul maal secara baik. Demikian  ini  menyebabkan  terjadinya side  streaming 30 pada  PT.  Sari Indo Prima selaku mudharib .
Implementasi
Prudential  Banking  Principles pada  Akad
Mudharabah di Perbankan Syariah Kontrak  atau  Perjanjian  yang  ideal  adalah  kontrak  atau perjanjian  yang  kaku  dan  tidak  multi  tafsir  ( multi  interpretable )  yang memuat  klausula  sehingga  bisa  mengurangi  adanya  perselisihan kemudian  hari.  Prinsip  kehati-hatian  yang  diterapkan  oleh  bank syariah dapat menimbulkan beragam masalah yang berpotensi pada praktik  yang  terjadi  antara  perbankan  syariah  dengan customer .
Terjadinya  persengketaan  pada  umumnya  berupa  komplain  yang disebabkan  oleh  ketidakcocokan  antara  realita  dengan  yang ditawarkan,  sistem  akad  dan  aplikasinya,  tidak  sejalan  dengan rules yang  dijanjikan,  pelayanan  serta  alur  birokrasi  tidak  dimasukkan skema akad, dan keluhan pada proses pelayanan kinerjanya. 31
Akad mudharabah  muqayyadah No.  108  yang  telah  disepakati antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan  PT.  Sari  Indo  Prima  menyebabkan  adanya  hak  dan  kewajiban para pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari segi hukum syariah, jika rukun  dan  syarat  dalam  suatu  kontrak  akad  sudah  terpenuhi,  maka kontrak  tersebut  bersifat  mengikat  dan  harus  dipenuhi  sebagai hukum. Dapat dikatakan bahwa adanya kontrak akan menyebabkan akibat hukum yang harus dilakukan yang telah disepakati oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan.  Demikian  halnya  juga  diberlakukan  pada ketentuan hukum perdata.
30 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001).
31 Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia .

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Pada  Pasal  1338  (1)  KUHP  dijelaskan  jika  semua  kontrak perjanjian  yang  telah  dibuat  secara  resmi  diberlakukan  sebagai  UU untuk  mereka  yang  membuatnya.  Berdasarkan  KUHP  Psl  1338  (2) disebutkan:
“ Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang- undang dinyatakan cukup untuk itu .”
Dengan  demikian  suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali atau dibatalkan kecuali telah disepakati antar para pihak. Kewajiban pemenuhan atas kesepakatan dalam akad telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat (1):
ﻳٰﺎَﻳﱡ ﻬَﺎ ﺍﻟﱠ ﺬِﻳْ ﻦَ ﺍٰﻣَﻨُ ﻮْﺍ ﺍَﻭْ ﻓُﻮْ ﺍ ﺑِﺎﻟْ ﻌُﻘُ ﻮْﺩِ ◌ۗ ﺍُ ﺣِ ﻠﱠ ﺖ ْ ﻟَﻜُ ﻢْ ﺑَﻬِ ﻴْﻤَ ﺔُ ﺍﻟْﺎَ ﻧْﻌَﺎ ﻡِ ﺍِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﻳُﺘْﻠٰ ﻰ ﻋَﻠَ ﻴْﻜُ ﻢْ ﻏَﻴْ ﺮَ ﻣُ ﺤِ ﻠﱢﻰ ﺍﻟ ﺼﱠ ﻴْﺪِ ﻭَﺍَﻧْ ﺘُﻢْ ﺣُ ﺮُﻡٌ ◌ۗ ﺍِﻥﱠ ﺍﻟﻠّٰ ﻪَ ﻳَ ﺤْ ﻜُ ﻢُ ﻣَﺎ ﻳُﺮِ ﻳْﺪُ “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya .” (Surah Al-Maidah: 5 ayat 1) Bank  Syariah  Mandiri  telah  melakukan  pelanggaran  pada prinsip  kehati-hatian  pada  akad mudharabah  muqayyadah disebabkan kewajiban  yang  seharusnya  dilakukan  sesuai  dalam  akad  tidak dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, hal ini dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah [283] yang berbunyi:
ﻭَﺍِ ﻥْ ﻛُﻨْ ﺘُﻢْ ﻋَﻠٰ ﻰ ﺳَ ﻔَﺮٍ ﻭﱠﻟَ ﻢْ ﺗَ ﺠِ ﺪُ ﻭْﺍ ﻛَﺎ ﺗِﺒًﺎ ﻓَﺮِ ﻫٰ ﻦٌ ﻣﱠﻘْ ﺒُﻮْ ﺿَ ﺔٌ ◌ۗ ﻓَﺎِ ﻥْ ﺍَﻣِ ﻦَ ﺑَﻌْ ﻀُ ﻜُ ﻢْ ﺑَﻌْ ﻀً ﺎ ﻓَﻠْﻴُ ﺆَﺩﱢ ﺍﻟﱠ ﺬِ ﻯ ﺍﺅْﺗُ ﻤِ ﻦَ ﺍَﻣَ ﺎﻧَﺘَ ﻪ ◌ٗ ﻭَﻟْ ﻴَﺘﱠ ﻖِ ﺍﻟﻠّٰ ﻪَ ﺭَﺑﱠ ﻪ ◌ۗ ﻭَﻟَ ﺎ ﺗَﻜْ ﺘُﻤُ ﻮﺍ ﺍﻟ ﺸﱠ ﻬَﺎ ﺩَﺓَ ◌ۗ ﻭَﻣَ ﻦْ ﻳﱠﻜْ ﺘُﻤْ ﻬَﺎ ﻓَﺎِﻧﱠ ﻪ ◌ٓ ﺍٰﺛِ ﻢٌ ﻗَﻠْﺒُ ﻪ ◌ۗ ﻭَﺍﻟ ﻠّٰﻪُ ﺑِﻤَ ﺎ ﺗَﻌْ ﻤَﻠُ ﻮْ ﻥَ ﻋَﻠِ ﻴْﻢٌ “ Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan  hendaklah  ia bertaqwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan .” (QS. Al-Baqarah ayat 283)
Akad Mudharabah di Perbankan Syariah
Berdasarkan hukum perjanjian Islam pembatalan akad kontrak disebut iqalah , yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak secara sepakat bersama-sama ingin menutup akad kontrak perjanjian serta  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dihapuskan,  maka  status pihak-pihak  yang  terkait  kembali  seperti  semula  ketika  akad  yang telah diputuskan belum terjadi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa akibat  hukum  dari  pembatalan  akad  kontrak  berlaku  ketika dilakukan  pemutusan  sekaligus  ketika  dibuatnya  akad  pembatalan tersebut  dan  memiliki  akibat  hukum  berlaku  surut. 32 Sehingga setoran  modal  yang  telah  diterima  para  pihak  harus  dikembalikan. Berdasarkan  hal  tersebut,  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  selaku shahibul maal yang telah menerima profit sharing mulai bulan Agustus Tahun  2004  modal  yang  sudah  diterima  harus  dikembalikan  dan setoran  modal  yang  telah  diterima  oleh  PT.  Sari  Indo  Prima  selaku mudharib juga  harus  dikembalikan.  Demikian  juga  selaku penghubung, upah ( fee ) yang telah diterima juga harus dikembalikan oleh Bank Syariah Mandiri.
Awal  mula  munculnya  kasus  tersebut,  bermula  ketika  Bank
Syariah  Mandiri  menawarkan  sebuah  kerjasama  kepada  Dana
Pensiun  Angkasa  Pura  II  sebagai  calon  pemilik  modal  dan  PT.  Sari Indo  Prima  sebagai mudharib dengan  akad  pembiayaan  yang digunakan adalah mudharabah muqayyadah dan Bank Syariah Mandiri selaku  penyedia  atau booking  office atau arranger .  Adapun  kronologi kasus yang terjadi adalah PT Sari Indo Prima sedang membutuhkan modal  sebesar  Rp  10  Milyar  dengan  rincian  untuk  pembelian  mesin sebesar Rp 8 Milyar dan pembiayaan modal kerja usaha sebesar Rp 2 Milyar.  Berdasar  pada  pengajuan  modal  yang  dibutuhkan  PT.  Sari Indo  Prima  telah  dibuat  kesepakatan  kerjasama  (MoU)  antara  Bank Syariah Mandiri dan Dana Pensiun Angkasa Pura II pada 23 Januari 2004  No.  006/MOU/DPAP  II/2004-No.103/0110/MOU-SIP/I/2004 No.  005/1393/017  yang  mengatur  hubungan  antar  pihak  terkait, yaitu  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  selaku  pihak  I  sekaligus funder menyediakan plafond limit sebesar Rp 10 Milyar.
32 Muhammad  Shobirin,  “Tanggung  Jawab  Bank  Syariah  Dalam  Akad Pembiayaan  Mudharabah  Muqayyadah  Dalam  Hal  Mudharib  Wanprestasi:  Studi Kasus Putusan Atas Permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II Melawan PT Bank Syariah  Mandiri  Dan  PT  Sari  Indo  Prima  Di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasi” (Universitas Indonesia, 2009), 179.

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  selaku  penyedia  dana  dengan nominal  Rp  10  Milyar  yang  akan  diberikan  sesuai  perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Dari penyediaan dana yang diberikan Dana Pensiun Angkasa Pura II oleh pihak I, dan margin sebesar 13,5% akan diterima oleh pihak pertama pertahun  efektif  paling  lambat  pada  23  setiap  bulan.  Sementara terhitung  sejak  pembiayaan mudharabah  muqayyadah masih  berjalan ( outstanding )  Bank  Syariah  Mandiri  mendapatkan fee sebesar  1%
pertahun.  Sesuai  kesepakatan  bersama  bahwa  terhitung  pada  23
Januari  2004  sampai  23  Januari  2007  artinya  kerjasama  ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun.
Dalam  hal  ini  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  menempatkan dananya  kepada  Bank  Syariah  Mandiri  dalam  bentuk  deposito  dan sekaligus  memperoleh return .  Kemudian  pada  16  Desember  2003 Bank Syariah Mandiri mengajukan penawaran kerjasama pembiayaan dengan  menggunakan  akad mudharabah  muqayyadah pada  Dana
Pensiun  Angkasa  Pura  II  yang  tertulis  pada  surat  No.05/1323/017 tentang  penawaran  kerjasama  pembiayaan mudharabah  muqayyadah yang ditujukan pada PT. Sari Indo Prima.
Selanjutnya Dana Pensiun Angkasa Pura II mengirimkan surat pada  Bank  Syariah  Mandiri  tentang  penerbitan  Deposito  pada  23 Januari  2004  dengan  jumlah  dana  sebesar  Rp  5  Milyar,  dan  pada  27
Februari 2004 dengan dana yang sama sebesar Rp 5 Milyar. Pada 28
Januari  2004  melakukan  akad mudharabah  muqayyadah No.108  dan disepakati  bersama  antara  Bank  Syariah  Mandiri,  Dana  Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima sejumlah dana sebesar Rp 10  Milyar  dalam  jangka  waktu  tiga  tahun.  Setelah  kontrak  akad mudharabah muqayyadah disepakati antara Bank Syariah Mandiri, Dana
Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, pada Agustus 2004
Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku shahibul maal pada kenyatannya tidak  memperoleh  nisbah  bagi  hasil  disebabkan  PT.  Sari  Indo  Prima dan  Bank  Mandiri  Syariah  tidak  membayar  angsuran  yang  wajib dibayar,  baik  itu  kewajiban  pokok  maupun  marginnya.  Berdasarkan kesepakatan  yang  tertuang  pada  akad Mudharabah  Muqayyadah yang telah  dibuat  PT.  Sari  Indo  Prima  dianggap  telah  melakukan wanprestasi.
Dapat  diketahui  bahwa  sejak  awal  proses  pembiayaan  akad
Mudharabah  Muqayyadah ,  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  menilai adanya  ketidaktransparannya  Bank  Syariah  Mandiri  dan  PT.  Sari
Indo Prima. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan akad Mudharabah
Muqayyadah yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri  kepada  PT.  Sari  Indo  Prima  sebesar  Rp  6,5  Milyar  pada Oktober  2003,  sebelum  dibuat  akad mudharabah  muqayyadah antara Bank  Syariah  Mandiri,  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II,  dan  PT.  Sari Indo Prima. Pada akad pembiayaan akad mudharabah muqayyadah No. 108  dijelaskan  jika  PT.  Sari  Indo  Prima  tidak  dalam  keadaan berhutang  pada  pihak  lain,  sehingga  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II menilai  Bank  Syariah  Mandiri  tidak  menjalankan prudential  banking principles baik  pada  saat  proses  permohoan  maupun  ketika dilaksanakannya pembiayaan, disamping itu juga tidak disampaikan informasi  pada  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  dengan  jelas,  jujur,
benar, dan lengkap.
Berdasarkan  hal  itu,  Bank  Syariah  Mandiri  dinilai  tidak menjalankan  kewajiban  dengan  baik  terhadap  pengikatan  barang jaminan dan memonitor dana sebagai pembayaran margin bagi hasil pada  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II,  sehingga  PT.  Sari  Indo  Prima mengangsur  atau  membayar  hutang  pada  Bank  Syariah  Mandiri.
Pada akhirnya, Dana Pensiun Angkasa Pura II membawa kasus ini ke Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dan  diadakan persidangan-persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Arbitrer yaitu  Hj.  Fatimah  A.,  S.H.,  dan  selaku  anggota  Majelis  Arbiter  yaitu Prof.  H.  Bismar  Siregar,  S.H,  dan  H.  Hidayat  Achyar,  S.H.,  Pada  21 Agustus 2008 telah diputus gugatan tersebut yang dihadiri oleh Dana
Pensiun  Angkasa  Pura  II  selaku  Pemohon,  kuasa  hukum  Pemohon, Bank Syariah Mandiri sebagai Termohon I, kuasa hukum Termohon I, serta  PT.  Sari  Indo  Prima  selaku  Termohon  II.  Adapun  isi  dari putusan disebutkan “Dalam eksepsi: Menolak permohonan eksepsi”. Dalam  Pokok  Perkara  terdapat  7  (tujuh)  point  diantaranya  adalah: Mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk  sebagian,  Termohon  I dan  Termohon  II  telah  melakukan  ingkar  janji,  Pembatalan  Akad Pembiayaan Mudharabah  Muqayyadah No.  108  pada  28  Januari  2004 dan kesepakatan yang terkait sebelumnya, Menghukum Termohon I dan  Termohon  II  secara  tanggung  renteng  membayar  jumlah  pokok pembiayaan  berupa  uang  tunai  sebesar  Rp.  10  Miliar  kepada Pemohon  paling  lambat  tiga  puluh  hari  sejak  putusan  disahkan, putusan  bersifat  final  dan  mengikat  sehingga  memiliki  kekuatan hukum  yang  tetap,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Pemohon, Termohon  I,  dan  Termohon  II  masing-masing  1/3  bagian,  menolak

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
permohonan Pemohon selanjutnya memerintahkan kepada sekretaris sidang  untuk  mendaftarkan  turunan  resmi  Putusan  Arbitrase  ini  di Kepaniteraan Pengadilan Negeri masing-masing dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Berdasarkan  kasus  pembiayaan mudharabah  muqayyadah tersebut,  maka  pembuatan  akad  dikembalikan  pada  Bank  Syariah Mandiri berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan akad mudharabah  muqayyadah adalah  Fatwa  DSN  No.  07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan mudharabah ( qiradh )  dan  UU  No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Bank Syariah Mandiri dalam membuat nota analisa pembiayaan secara baik dan benar, serta transparan sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan  Psl  8  (1)  dan  (2),  maka  resiko  pada  pembiayaan tersebut  seharusnya  tidak  terjadi  disebabkan  Dana  Pensiun  Angsa Pura  II  pasti  akan  mempertimbangkan  untuk  menjadi  nasabah pembiayaan  akad mudharabah  muqayyadah ,  maka  dalam  hal  tersebut Bank  Syariah  Mandiri  sudah  melakukan  perbuatan  yang  tidak kompeten  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam  perbankan  syariah  telah dilanggar  pada  pembentukan  akad  pembiayaan mudharabah muqayyadah .  Disamping  itu,  dalam  Psl  8  (1)  UU  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  dijelaskan  untuk  memperoleh  suatu  keyakinan yang  berdasar  pada  analisis  secara  mendalam  terhadap  itikad, kesanggupan  dan  kemampuan  debitur  supaya  hutangnya  dilunasi,
maka pihak perbankan syariah harus melaksanakan penilaian secara seksama  atas  kemampuan,  watak,  agunan,  modal,  serta  peluang usaha debitur.
Pada  dasarnya  pembiayaan  pada  akad mudharabah  muqayyadah
yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  dengan  menganalisa  kredit terlebih  dahulu,  semata-mata  untuk  mempermudah  perbankan syariah  memberikan  keputusan  diterima  atau  tidaknya  permohonan yang  telah  diajukan  oleh  calon  debitur.  Dengan  demikian,  setiap kredit  pembiayaan  yang  dianalisis  perbankan  syariah  wajib memenuhi  unsur  evaluasi  secara  sempurna  dan  lengkap  sehingga bisa  dipertanggungjawabkan  berdasar  pada  aturan-aturan  intern bank  serta  regulasi  yang  lainnya.  Maka  dari  itu,  perbankan  syariah dalam  fungsinya  selaku  perantara mudharib pada  pembiayaan  yang
telah diberikan, maka harus berlaku ketika dilakukannya pemutusan, namun  ketika  pembatalan  akad  dibuat  akibat  hukum  akan  berlaku surut.
Berdasarkan  keputusan  BASYARNAS  bahwa  permasalahan kasus  ini  sudah  selesai.  Namun  demikian,  Dana  Pensiun  Angkasa Pura  II  juga  mengajukan  perkara  tersebut  ke  Pengadilan  Agama Jakarta  Pusat  namun  hanya  sampai  pada  pendaftaran  disebabkan Bank  Syariah  Mandiri  bersedia  untuk  mengembalikan  dananya kepada  Dana  Pensiun  Angkasa  Pura  II  berdasarkan  kesepakatan bersama.  Secara  tegas  BASYARNAS  menyatakan  bahwa  apabila perkara  ini  masih  menjadi  perdebatan  bahkan  dikatakan  belum selesai  sampai  sekarang,  hal  ini  tidak  dibenarkan  dan  Selaku pemangku  jabatan  di  BASYARNAS  yaitu  Dra  Hj.  Euis  Nurhasanah, SH memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008 perkara sengketa akad Mudharabah  Muqayyadah antara  Bank  Syariah  Mandiri  dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dinyatakan berakhir dan Bank Syariah
Mandiri  berdasarkan  kesepakatan  bersedia  bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut.

## Penutup
Kasus  yang  terjadi  pada  Bank  Syariah  Mandiri  dengan  Dana Pensiun  Angkasa  Pura  II  dan  PT.  Sari  Indo  Prima  mengenai penerapan  akad Mudharabah  Muqayyadah tidak  selaras  dengan  akad kontrak  perjanjian  sesuai  kesepakatan  bersama  yaitu  Bank  Syariah Mandiri  menjanjikan  memberi profit keuntungan  kepada  Dana Pensiun  Angkasa  Pura  II  sesuai  kontrak  perjanjian  yang  dibuat. Namun  demikian,  pada  kenyataannya  PT  Sari  Indo  Prima  tidak mengembalikan margin keuntungan profit sharing maupun kewajiban pokok sesuai kontrak kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sehingga merasa  dirugikan.  Berdasarkan  hal  tersebut  yaitu  kesepakatan  pada akad mudharabah  muqayyadah bahwa  PT  Sari  Indo  Prima  dianggap sudah melakukan wanprestasi .
Berdasarkan keputusan BASYARNAS pada kasus penyelesaian sengketa antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura  II  dan  PT.  Sari  Indo  Prima  pada  akad mudharabah  muqayyadah bahwa kontrak perjanjian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri telah dibatalkan disebabkan oleh ketidak transparansinya pada Dana Pensiun  Angkasa  Pura  II  yaitu  PT  Sari  Indo  Prima  telah  memiliki ikatan  kemitraan  kerjasama  dalam  hal  peminjaman  modal  terhadap

## Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Bank  Syariah  Mandiri  dengan  jumlah  Rp  6  Milyar,  kasus  akad kontrak ini telah berakhir di BASYARNAS, meski demikian, gugatan juga diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II tetapi ditarik kembali sebab pihak dari Bank Syariah Mandiri  menyadari  telah  melakukan  wanprestasi  dan  bersedia tanggungjawab  membayarkan  dana  pokok  kewajiban  yang  harus dipenuhi.
Daftar Pustaka (MUI),  Majelis  Ulama  Indonesia.  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).” Jakarta, 2000. Abdurrauf.  “Penerapan  Teori  Akad  Pada  Perbankan  Syariah.” Al-
Iqtishad: Journal of Islamic Economics 4, no. 1 (October 2015): 15–36. https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2081.
Adiwarman A, Karim. Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan . 5th ed. Raja Grafindo Persada, 2017.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Perbankan  Syariah  Di  Indonesia .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.
Christopher  W.  Moore. The  Mediation  Process  Practical  Strategies  for
Resolving Conflict . San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah . Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Fuady,  Munir. Teori-Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory) .  1st  ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Hanoun,  Cut  Meutia.  “Telaah  Terhadap  Akad  (Kontrak)  Al- Mudharabah  Muqayyadah  Dan  Pelaksanaanya  Pada  Bank Syariah.” Universitas Indonesia, 2001.
Hasan, Hasbi. Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer . Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
Hirsanudin. “Kemitraan Dalam Bisnis: Perpestif Hukum Islam (Studi
Terhadap  Pelaksanaan  Pembiayaan  Bisnis  Dengan  Prinsip Mudharabah  Di  Perbankan  Syariah).”  Universitas  Indonesia, 2005.
Akad Mudharabah di Perbankan Syariah
Kazarian,  Elias  G. Islamic  Versus  Traditional  Banking :  Financial
Innovation in Egypt . Boulder: Westview Press, 1993.
Margono,  Suyud,  Akhria  Nazwar,  and  Sofwan  Mansyur. ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum . Ciawi: Ghalia Indonesia, 2002.
Miles,  Matthew  B.,  A.  Michael  Huberman,  and  Johnny  Saldana. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . 3rd ed. California: Sage, 2014.
Muhammad  Syafi’i  Antonio. Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek . Jakarta: Gemas Insani Press, 2001.
Najib,  A.  Umar.  “Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pembiayaan  Di  Bank Syariah.” Universitas Islam Indonesia, 2008.
Peraturan  Pemerintah  RI.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah.”  Jakarta,
2008.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Dengan.” j, 1999.
Saptono.  “Teori-Teori  Hukum  Kontrak  Bersumber  Dari  Paham Individualisme.” Jurnal Repertorium 1 (2014): 68–73.
Shobirin,  Muhammad.  “Tanggung  Jawab  Bank  Syariah  Dalam  Akad
Pembiayaan  Mudharabah  Muqayyadah  Dalam  Hal  Mudharib Wanprestasi:  Studi  Kasus  Putusan  Atas  Permohonan  Dana Pensiun Angkasa Pura II Melawan PT Bank Syariah Mandiri Dan PT  Sari  Indo  Prima  Di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasi.”
Universitas Indonesia, 2009.
Sihombing,  Jonker. Tanggung  Jawab  Yuridis  Bankir  Atas  Kredit  Macet Nasabah . Bandung: Alumni, 2009.
Sudarsono,  and  Edilius. Kamus  Ekonomi,  Uang  Dan  Bank .  Cet.  1. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
Widayana,  I  Made. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dan  Arbitrase . Jakarta: Fikahati Naeska, 2014.