Journal of Feminism and Gender Studies Volume (3) Nomor 1: Januari-Juli 2023 Halaman 1-18 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index
The Resistance of Adivasi Adhikar Samiti (AAS) Againts Forest Development Corporation (FDC) in Chhattisgarh India

## Bella Yulidiningrum, Pra Adi Soelistijono
Universitas Jember notoleb24@gmail.com

## Abstract
Chhattisgarh  is  a  state  in  India  which  separated  from the  state  of  Madhya  Pradesh  in  2000.  One  part  of Chhattisgarh is Koriya District which is located in the northwest corner. The district is one of the most densely forested areas in Chhattisgarh. The prevalence of deforestation and forest conversion is a fundamental problem in India which has caused resistance from various groups in society, especially the Koriya community, who live based  on  the  forest.  One  of  the  organizations  against  illegal  logging  is  Adivasi  Adhikar  Samiti  (AAS),  an Indigenous Peoples Rights Organization that focuses on health. Using the concept of eco-feminism, this  study will  analyze  the  reasons  why  AAS  plays  a  role  in  dealing  with  the  problems  of  forest  conversion  and  illegal logging in Chhattisgarh.
Keyword s: India, Forest Development Corporation (FDC), Adivasi Adhikar Samiti (AAS), Deforestation, Eco Feminism

## PENDAHULUAN
Chhattisgarh  merupakan  sebuah  negara  bagian  di  India  yang  memisahkan  diri dari negara bagian Madhya Pradesh pada tahun 2000. Salah satu bagian dari Chhattisgarh adalah Distrik Koriya yang terletak di sudut barat laut. Distrik tersebut merupakan salah satu  daerah  yang  memiliki  hutan  terpadat  di  Chhattisgarh,  dengan  tutupan  hutan mencapai  62%  dari  total  wilayah 1 .  Dalam  Sensus  2011,  populasi  distrik  Koriya diperkirakan  658.917 2 yang  mana  69%  populasi  di  distrik  tersebut  tinggal  di  daerah pedesaan.  Distrik  ini  dibagi  menjadi  lima  unit  atau  blok  administrasi:  Manendragarh, Bharatpur,  Sonhat,  Khadgawan,  dan  Baikunthpur.  Sekitar  46%  dari  populasi  adalah Scheduled  Tribes (yaitu,  orang-orang  yang  termasuk  dalam  berbagai  komunitas  adat, termasuk Gond, Cherwas, Pandos, Agarias, Oraons, dan Baigas).
Masyarakat  adat  di  Koriya  bergantung  pada  hutan  untuk  sebagian  besar  mata pencaharianya. Hutan yang mencakup sekitar dua pertiga wilayah geografis Koriya menjadi pusat  kehidupan  dan  kelangsungan  hidup  masyarakat  adat.  Hasil  hutan  seperti  sayuran, jamur liar, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian merupakan sumber penting ketahanan pangan dan nutrisi bagi orang-orang yang tinggal di dekat dan di dalam hutan. Perempuan  adat  menggunakan  hasil  hutan  tersebut  untuk  memberi  makan  keluarga mereka.  Oleh  karena  itu,  seperti  di  kebanyakan  wilayah  adat,  hutan  memberikan ketahanan  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  adat  sementara  kerusakannya  mengarah
1 “Forest Survey of India (FSI),” 2011, 115, http://fsi.nic.in/cover_2011/chattisgarh.pdf.
2 “Directorate of Economics & Statistics Chhattisgarh,” 5AD, 14, http://www.mahaforest.gov.in/managementpdf/1441448415volume%20-I.Pdf.
pada  pemiskinan  dan  migrasi  untuk  komunitas  tersebut. 3 Hutan  juga  merupakan  pusat tradisi spiritual dan budaya masyarakat adat.
Dengan  proporsi  penduduk  adat  yang  tinggi  dan  ketergantunganya  terhadap hutan, Koriya dan Chhattisgarh menjadi salahsatu dari lima daerah yang berada di bawah Pasal 244 Konstitusi India yang kemudian disebut sebagai scheduled area . 4 Dengan statusnya sebagai scheduled area , Chhattisgarh dilindungi oleh undang-undang yang berisi ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberi manfaat bagi masyarakat adat yang tinggal di suatu daerah. Namun demikian, gagasan tentang hak-hak masyarakat adat ini  bertentangan  dengan  eksploitasi  komersial  air  dan  hutan  yang  terjadi  di  India  dalam beberapa tahun terakhir.
Di  distrik  Koriya,  terdapat  rencana  alih  guna  hutan  seluas  11.093  hektar  yang terdiri  dari  hutan  alam  dan  hutan  campuran  di  bawah  otoritas Forest  Development Corporations (FDCs) 5 . FDC merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di sebagian besar negara bagian di India dengan tujuan untuk melakukan kegiatan komersial berbasis hutan dengan fungsi yang berbeda di setiap negara bagian 6 . FDC Chhattisgarh dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan. Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi  adalah  mengganti  pohon  alami  yang  tumbuh  lambat  seperti  sal  dengan  spesies yang  tumbuh  lebih  cepat  dan  dianggap  memiliki  nilai  ekonomi  yang  lebih  tinggi  seperti jati.  Keuntungan  yang  diperoleh  FDC  sebagian  digunakan  untuk  membayar  dividen kepada  pemerintah  negara  bagian.  FDC  dapat  menghasilkan  pendapatan  yang  sangat signifikan dengan memotong dan menjual beberapa hutan alam terbaik di India. Selama bertahun-tahun, telah banyak hutan yang diserahkan oleh berbagai negara bagian kepada FDC 7 . Diperkirakan 60 persen dari total kayu India diproduksi dan dipanen oleh FDC. 8 Pada tahun 2005, Adivasi Adhikar Samiti (AAS) (Organisasi Hak-Hak Masyarakat Adat) terbentuk. Terbentuknya AAS merupakan wujud kekhawatiran dari Mitanin, sebuah organisasi  bentukan  pemerintah  yang  memiliki  fungsi  utama  untuk  fokus  pada  urusan kesehatan  yang  melihat  program  FDC  akan  berdampak  langsung  pada  kesehatan.  Pada awal  pembentukanya,  AAS  terlibat  dalam  berbagai  perjuangan,  tidak  hanya  untuk  hak kesehatan  tetapi  untuk  hak  makanan,  kesetaraan  gender,  hak  kerja  dan  pendidikan,  hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal, hak atas informasi, dan melawan kekerasan
3 “High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India (HLC),” 2014, https://ruralindiaonline.org/resources/report-of-the-high- level-committee-on-socio-economichealth-and-educational-status-of-the-tribals-of-india/.
4 “Ministry of Tribe Affairs (MoTA),” 2017, https://tribal.nic.in/declarationof5thSchedule.aspx.
5 “Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam (CRVVN),” 2004, 19, http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/comp_data2312.pdf.
6 “Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE),” 2010, http://www.icfre.org/FSRI- REPORT_English.pdf.
7 Deshpande, “The Problem of Culture,” 2004, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000944550404000208.
8 “Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE),” 130.
dalam  rumah  tangga. 9 Dalam  perkembanganya  AAS  kemudian  menjadi  basis  bagi organisasi  berbasis  perempuan  dan  kemudian  mengambil  tindakan  di  Koriya  untuk melindungi hutan alam tempat mereka dan keluarga mereka serta masyarakat bergantung.
Pada awal Januari 2006, AAS yang masih dalam masa pembentukanya melakukan perlawanan terhadap Forest Development Corporation of Chhattisgarh (FDCC) yang saat itu  telah  mulai  menebang  sejumlah  wilayah  hutan  alam  di  Koriya.  AAS  beranggapan apabila hutan sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat, sehingga, penting untuk tidak mengkomersialkan sumber daya alam. Maka dari itu  formula untuk pembangunan  manusia  yang  berkelanjutan  harus  ditemukan  di  mana  perempuan mendapatkan  suara  lebih  besar  dan  kontrol  atas  keputusan  tentang  penggunaan  sumber daya alam, dan proyek pengembangan sumber daya skala besar. Beberapa strategi kemudian dilakukan memantau dan menolak kegiatan penebangan pohon di distrik Koriya.
Penelitian  ini  menjadi  menarik  setidaknya  dikarenakan  oleh  dua  hal.  Pertama keterlibatan  AAS  dalam  memberantas  penebangan  hutan  merupakan  fenomena  yang menarik  mengingat  AAS  pada  dasarnya  merupakan  organisasi  yang  bergerak  di  bidang kesehatan.  Kedua,  perlawanan  AAS  menarik  karena  memperlihatkan  intreseksi  antara perlawanan  berbasis  identitas  sebagai  masyarakat  adat  dan  gender.  Oleh  karena  alasan tersebut  penulis  akan  menganalisis  perlawanan  AAS  dalam  tulisan  yang  berjudul Perlawanan Adivasi Adhikar Samiti terhadap Penebangan Hutan oleh Forest Development Corporations di Chhattisgarh India

## METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dan  digunakan  oleh  penulis  pada karya tulis ini adalah data sekunder ( Secondary Data ). Data sekunder merupakan  data yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  pihak  lain  dan  bukan  dengan  pengamatan  secara langsung. Hal ini membuat  penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan objek yang akan  diteliti.  Metode  ini  dapat  disebut  sebagai  studi  kepustakaan.  Untuk  mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan data dari Perpustakaan Universitas Jember dan Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan membaca berbagai macam literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Literature tersebut berupa media cetak, internet, jurnal, laporan, buku, dan buku elektronik ( e-book ). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif- kualitatif. Metode ini berfokus pada suatu masalah sehingga prosesnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mengolah data. Penulis dituntut untuk dapat meneliti, menganalisis, mengintepretasikan, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu fenomena. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis sehingga isi dari karya ilmiah yang dibuatnya dapat dipahami dan bermanfaat.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Pada  penulisan  karya  tulis  ilmiah  khususnya  skripsi,  kerangka  konseptual  dan teori  dibutuhkan  untuk  dijadikan  sebagai  instrument  yang  dibutuhkan  penulis  untuk menganalisis dan melakukan penelitian. Hasilnya penulis dapat memberikan jawaban yang tepat  dan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Sedangkan,  teori  adalah  suatu
9 Sulakshana Nandi and Helen Schneider, “Addressing the Social Determinants of Health: A Case Study from the Mitanin (Community Health Worker) Programme in India,” Health Policy and Planning 29, no. suppl_2 (September 1, 2014): 22, https://doi.org/10.1093/heapol/czu074.
himpunan  pengertian  yang  saling  berkaitan,  batasan,  dan  proporsi  yang  menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel, dan dengan tujuan untuk menjelaskan gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  Konsep Eco-Feminism, Human  Security dan  Gerakan Sosial.

## Konsep Eco-Feminism
Ekofeminisme, seperti halnya gerakan sosial lainya, merupakan sebuah aktivisme politik  dan  kritik  intelektual.  Menyatukan  feminisme  dan  lingkungan,  ekofeminisme berpendapat  bahwa  dominasi  perempuan  dan  degradasi  lingkungan  adalah  konsekuensi dari  patriarki  dan  kapitalisme.  Strategi  apapun  untuk  mengatasi  suatu  persoalan  harus memperhitungkan  dampaknya  pada  yang  lain  sehingga  tujuan  feminisme  tidak  boleh dicapai  dengan  mengorbankan  lingkungan  yang  semakin  memburuk,  dan  perbaikan lingkungan seharusnya tidak diperoleh dengan mengorbankan perempuan 10 .
Keterkaitan  feminisme  dengan  isu-isu  dan  keprihatinan  lingkungan  yang mencakup  baik  teori  sosial,  ekologi  maupun  aktivisme  politik  yang  berakar  pada kebangkitan  aktivisme  lingkungan  dan  feminis  telah  mengembalikan  aktivitas  intelektual pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ekofeminisme, feminisme lingkungan, dan feminis ekologi politik semuanya merujuk pada hubungan manusia, gender , budaya, lingkungan dan alam dengan melalui berbagai penekanan dan kerangka kerja 11 ; 12 ; 13 .
Sejak  1980-an,  keprihatinan  para  aktivis  terfokus  pada  perang  nuklir,  polusi limbah  beracun,  dan  deforestasi.  Karya-karya  ekofeminis,  yang  berupa  teks  akademik, populer, dan sastra, menekankan bahwa perempuan baik secara biologis dan sosial terkait dengan alam. Status dan subordinasi perempuan terkait dengan degradasi dan  perubahan lingkungan  sehingga  penindasan  dan  degradasi  alam  dan  lingkungan  sejajar  dengan penindasan  dan  degradasi  perempuan 14 .  Namun  demikian,  ketika  dilihat  dari  perspektif internasional, persepsi gender tentang alam serta materi gender dan hubungan sosiokultural dengan lingkungan bervariasi menurut tempat, waktu dan budaya. Di banyak masyarakat di seluruh dunia, para ilmuwan sosial telah mendokumentasikan dan menjelaskan bagaimana perubahan  kosmologi  dan  sejarah  geografis  membangun  dan  mereproduksi  biner  kunci: pria/wanita; budaya/alam; diri/lainnya.
Perempuan umumnya, walaupun tidak harus, terkait dengan alam dan kesuburan bumi dengan sifat kepasifan dan perasaan 15 , 16 . Metafora budaya ini membentuk kehidupan
10 Susan Buckingham, Ecofeminism (Amsterdam: Elsevier, 2015), 846.
11 Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution (San Francisco: Harper & Row, 1980).
12 Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature (Australia: Routledge, 1994), https://www.routledge.com/Feminism-and-the-Mastery-of- Nature/Plumwood/p/book/9780415068109.
13 Dianne Rocheleau, Barbara Thomas Slayter, and Esther Wangari, Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience (London: Routledge, 1996).
14 Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution .
15 Merchant.
16 Annette Kolodny, The Land Before Her (United States, 1984).
individu  serta  wacana  publik  misalnya  melalui  penggambaran  Ibu  Pertiwi.  Pekerjaan ekofeminis  awal  memberikan  wawasan  tentang  cara-cara  di  mana  alam  dan  lingkungan dikaitkan  dengan gender ,  dan  kemudian  menggunakan  wawasan  ini  untuk  menganalisis transformasi  lingkungan  atau  merayakan  hubungan  dalam  dimensi  spiritualnya.  Seperti halnya  pemikiran  induknya,  ekofeminis  mendefinisikan  maskulinitas  dan  femininitas sebagai kategori yang dikonstruksi secara sosial yang merugikan  manusia dan lingkungan dan terkait dengan proses sosial yang lebih besar seperti kolonialisme dan pembangunan 17 . Ekofeminisme dalam perkembanganya sadar untuk menyelaraskan manusia dan alam  dalam  suatu  gerakan  yang  melampaui  dualisme  biner.  Dalam  kritik  postruktural feminis,  maskulinitas  dan  femininitas  sebagai  mode  identitas  diperiksa  dalam  kaitannya dengan penyimpanan pengetahuan kita tentang hubungan manusia dengan alam dan cara- cara di mana alam dan lingkungan dibuat berdasarkan gender dan dibangun secara sosial. Ekofeminisme menolak dualisme dari sifat manusia dan menekankan keanekaragaman dan interkoneksi  yang  kompleks  antara  ekologi,  masyarakat,  dan  politik  dalam  pertanyaan tentang perubahan lingkungan baik jangka waktu pendek dan jangka panjang.
Ekofeminisme  juga  memberikan  perhatian  terhadap  perkembangan  ekonomi arus  utama  dan  modernisasi  pada  skala  internasional.  Para  pemikir  ekofominis mengungkapkan  bagaimana  perempuan  tidak  terlibat  dalam  inisiatif  modernisasi  serta dalam teori dan kebijakan pembangunan. Sebagai contoh, mayoritas wanita di Afrika sub- Sahara adalah produsen makanan yang bertanggung jawab atas penyediaan rumah tangga mereka. Namun, di seluruh Afrika dan di tempat lain, perempuan, dan masih, tidak dapat memperoleh akses ke sumber daya sosial, keuangan, teknis, dan alam. Ketika perempuan dimasukkan perlahan-lahan dan tidak merata ke dalam proyek modernis melalui program- program pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk dimasukkannya mereka, penelitian berikutnya mengungkapkan bagaimana bias gender dalam pembangunan dan bersarangnya ideologi  patriarkal  dapat  memperburuk  serta  mengurangi  kerentanan  khusus  mereka. Selain  itu,  penelitian  ini  menunjukkan  bagaimana  transfer  teknologi  menghambat  atau menghilangkan pekerjaan kaum perempuan kelas pekerja, dan bagaimana modernisasi dan kebijakan  dan  praktik  pembangunan  di  Afrika,  Asia,  dan  Amerika  Latin  mengubah lingkungan  pedesaan  dan  jejaring  sosial  dan  budaya  asli,  sering  kali  mereproduksi  atau memperkuat gender stereotype dan ketidaksetaraan 18 ; 19 .
Memeriksa  beragam  dimensi  pekerjaan  perempuan  dan  akses  ke  sumber  daya alam  sangat  penting  dalam  mengungkap  cara-cara  di  mana  perempuan  sebagian  besar dirugikan oleh upaya dan kebijakan modernisasi. Persimpangan dari bentuk kekuasaan dan kontrol  patriarkal  dan  adat  dapat  membatasi  akses  ke  tanah,  kredit,  teknologi,  dan pendidikan. Gerakan keadilan lingkungan dan penelitian feminis mengaitkan kemiskinan dan  degradasi  lingkungan  seperti  penggundulan  hutan  tropis,  irigasi,  dan  keracunan pestisida  dengan  hubungan gender dalam  kolonialisme  dan  kelangkaan  yang  disebabkan oleh  perkembangan.  Kerentanan  rumah  tangga,  perubahan  hak  individu,  rumah  tangga,
17 Bina Agarwal, “The Gender and Environment Debate: Lessons From India,” Feminist Studies 18, no. 1 (1992): 122, https://doi.org/10.2307/3178217.
18 Micaela di Leonardo, ed., Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era , 1991.
19 Joni Seager, Feminism, Politics and the Environment (London: Routledge, 2019), https://doi.org/10.4324/9780429200007.
regional  dan  nasional,  serta  kurangnya  demokrasi  terkait  dengan  persistensi  kemiskinan dan degradasi lingkungan.
Alternatif  untuk  pengarusutamaan  pembangunan  mengeksplorasi  agroekologi adat dan pengetahuan ekologi, organisasi dan ketahanan gerakan sosial yang terkait dengan masalah lingkungan, dan memeriksa perjuangan dan perlawanan oleh perempuan dan oleh masyarakat yang terpinggirkan dan masyarakat adat. Ekofeminisme merupakan salah satu bentuk  inklusi  dari  keterkaitan  manusia  dengan  alam.  Ekofeminisme  menolak  untuk menerima dualisme biner yang menghubungkan gender dan aktivitas dengan alam dengan menilai wanita dan/atau alam sebagai pihak yang inferior atau tidak setara 20 .
Dalam  mencapai  tujuanya,  gerakan  ekofeminisme  tentu  memiliki  metodenya sendiri.  Buckingham 21 dalam  tulisanya  yang  berjudul Ecofeminism  in  the  twenty-first  century menyebutkan  setidaknya  ada  strategi  utama  yang  saat  ini  dilakukan  oleh  gerakan ekofeminisme yaitu:
(1)  Kebijakan,  strategi  ini  dapat  dilihat  sejak  akhir  abad  ke-20  dimana  terdapat kecenderungan  pemerintah  untuk  memberi  perhatian  lebih  terhadap  masalah kesetaraan gender 22 .  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  pengarusutamaan  gender  yang dimasukan  dalam  agenda  HAM  oleh  PBB.  Konferensi  PBB  tentang  Lingkungan  dan Pembangunan  (UNCED)  pada  tahun  1992  menjadi  konferensi  PBB  pertama  yang menerima banyak masukan dari pihak  non pemerintah, yaitu Planeta  Famea . Setelah itu, perempuan  mulai  mendapat  pengakuan  dalam  berbagai  kegiatan  sebagai  bentuk  dari keterwakilan yang salah satu agendanya adalah pembangunan berkelanjutan.
(2)  Protes  untuk  menyuarakan  tujuanya.  Rai 23 mengutarakan  apabila  masyarakat  sipil (khususnya kelompok perempuan) merupakan elemen  penting dalam memperkuat upaya pemerintah  dalam  menyelesaikan  pengarusutamaan  gender.  Beberapa  gerakan  seperti Chipko Movement di India, Green Belt Movement di Kenya, hingga Akwesasne menjadi gambaran bagaimana turun ke lapangan menjadi sama pentingnya dengan merubah sistem melalui keterlibatan dalam pembuatan kebiajakan.
Dalam  artikel  ini,  ekofeminisme  digunakan  untuk  memberikan  penjelasan bagaimana terdapat hubungan antara kerusakan alam usaha mencapai kesetaraan gender. Keterkaitan antara keduanya tidak hanya sebatas pada tataran simbolis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun karena pada praktiknya penebangan hutan berdampak lebih besar  terhadap  masyarakat  adat  perempuan.  Oleh  karenanya,  ekofeminisme  kemudian digunakan  dalam  skripsi  ini  sebagai  alat  untuk  menjelaskan  pola  pergerakan  yang dilakukan oleh AAS di Chattisgarh.
20 Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature , 20.
21 Buckingham, Ecofeminism .
22 Gambhir Bhatta, “Of Geese and Ganders: Mainstreaming Gender in the Context of Sustainable Human Development,” Journal of Gender Studies 10, no. 1 (March 1, 2001): 17, doi.org/10.1080/095892301300050537.
23 Shirin Rai, Institutional Mechanisms for the Advancement of Women (New York: Routledge, 2007), https://doi.org/10.4324/9780203786680.

## Konsep Human Security
Konsep  human  security  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  United  Nations Development  Programme  (UNDP)  pada  tahun  1994.  UNDP 24 mendefinisikan  human security  sebagai ‘safety  from  such  chronic  threats  as  hunger,  disease,  and  repression’  as  well  as ‘protection  from  sudden  and  harmful  disruptions  in  the  patterns  of  daily  life’ .  Definisi  ini mencerminkan  bahwa  fokus  kajian  human  security  adalah  keamanan  manusia  (individu dan  masyarakat)  dalam  kehidupan  sehari-hari 25 .  Untuk  mewujudkan  human  security, metode  utama  yang  digunakan  adalah  perlindungan  ( protection )  dan  pemberdayaan ( empowerment )  terutama  terhadap  masyarakat  atau  individu  yang  berada  dalam  kondisi human 26 . Pada  tahun  2016, United  Nations  Trust  Fund  for  Human  Security (UNTFS) mengeluarkan Human  Security  Handbook yang  menjabarkan  tujuh  fokus human security. Pertama  yaitu  keamanan  ekonomi (economic  security) ,  yang  berusaha  mengatasi  masalah kemiskinan,  pengangguran,  dan  minimnya  akses  ke  ekonomi.  Kedua,  keamanan  pangan (food security) yang berusaha mengatasi kelaparan, akses terhadap makanan, dan kenaikan harga  pangan.  Ketiga,  keamanan  kesehatan (health  security) ,  yang  secara  umum  berusaha mengatasi  epidemi,  malnutrisi,  system  sanitasi  yang  buruk,  serta  akses  terhadap  fasilitas Kesehatan.  Keempat,  keamanan  lingkungan (environmental  security) ,  merupakan  kategori yang berfokus untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber daya, dan bencana alam. Kelima, keamanan individu (personal security) yang berfokus mengatasi segala bentuk kekerasan fisik, perdagangan manusia dan pekerja anak. Keenam, keamanan komunitas (community security) , berfokus pada penyelesaian masalah antar etnis, agama dan masalah  berbasis  identitas  lainya.  Terakhir,  keamanan  politik (political  security) yang berfokus pada resolusi masalah yang menyangkut politik seperti tekanan politik, hak asasi manusia, dan masalah lain yang berkaitan dengan hukum dan keadilan 27 .
Meskipun  human  security  memiliki  banyak  fokus,  namun  secara  garis  besar mereka memiliki memiliki tiga tujuan uta    ma, yaitu freedom from want , freedom from fear, dan freedom to live in dignity . Freedom from want yaitu  bebas  dari kemiskinan, kekurangan, dan  pengangguran  sehingga  individu  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka  baik kebutuhan pangan maupun non pangan. Freedom from fear adalah bebas dari konflik dan kekerasan. Sementara itu freedom to live in dignity dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu dapat hidup secara bermartabat, diakui eksistensinya, serta bebas dari pelanggaran hak asasi manusia.
Karena  perbedaan  kebutuhan  dan  parameter  tentang  hidup  yang  bermartabat dan bebas dari ancaman inilah kemudian yang membuat setiap masyarakat memiliki hal- hal  yang  berbeda  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  terhindar  dari human  insecurity. Bagi masyarakat  adat  di  India,  hutan  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari kehidupan  mereka.  Hutan  merupakan  sumber  kehidupan  sehingga  merebutnya  berarti
24 United Nations, “Human Development Report 1994,” Human Development Reports (United Nations, January 1, 1994), 23, https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994.
25 Nations, “Human Development Report 1994.”
26 Commission on Human Security, Human Security Now (The Commission, 2003), https://digitallibrary.un.org/record/503749.
27 Human Security Handbook (Human Security Unit, 2016), 7.
merebut  hidup  masyarakat  adat.  Dalam  tulisan  ini  penebangan  hutan  di  Chattisgarh dianggap  sebagai  bentuk  pelanggaran  hak  bagi  masyarakat  adat  dan  menempatkan masyarakat adat pada posisi yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu kegiatan penebangan hutan,  kemudian  dipercaya  telah  melanggar  prinsip  dasar  human  security  khususnya keamanan pangan, kesehatan, lingkungan, dan individu.
Dalam  tulisan  ini,  dampak  negatif  penebangan  hutan  yang  dilakukan  oleh  FDC terhadap keamanan pangan,  kesehatan, lingkungan, dan individu menjadi justifikasi bagi AAS untuk melakukan perlawanan terhadap penebangan hutan. Hal ini didukung dengan fakta apabila kerusakan hutan akan secara langsung maupun tidak akan mengganggu warga yang  bergantung  terhadapnya.  Oleh  karenanya  penting  bagi  masyarakat  atau  setidaknya kelompok kepentingan untuk melakukan aksi atas apa yang terjadi di Chhattisgarh.

## Konsep Gerakan Sosial
Gerakan sosial terdiri atas kelompok, organisasi, dan orang yang mengadvokasi dan mempromosikan suatu  tujuan atau  masalah secara kolektif. Dalam banyak kasus gerakan sosial  berusaha  menentang status  quo ,  yang  sering  kali  adalah  pemerintah  maupun kelompok-kelompok  elit.  Dalam  mencapai  tujuannya,  sebuah  gerakan  sosial  biasanya menggunakan  pendekatan  konfrontasi  baik  yang  bersifat  institusional  maupun  non- konvensional.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir  berbagai  macam  gerakan  telah  dipelajari: nasionalis,  etnis,  separatis,  antikolonial,  perdamaian,  demokrasi,  hak  asasi  manusia, lingkungan, minoritas etnis, hak sipil, hak-hak perempuan dan feminis, hak-hak binatang, buruh,  petani,  pelajar,  untuk  dan  menentang  aborsi,  perangai,  antirokok,  kebangkitan agama, fundamentalis agama, dan sebagainya. Terdapat berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya telah dihasilkan dari gerakan sosial, bahkan ketika mereka gagal dalam jangka pendek.
Teori  gerakan  sosial  membedakan  berbagai  bentuk  gerakan  berdasarkan  durasi, target,  taktik,  kekerasan,  dan  audiensnya.  Perbedaan-perbedaan  ini  menghasilkan  tiga kategori  besar  gerakan:  gerakan  kedaulatan  wilayah  yang  menuntut  otonomi  daerah, separatisme,  pemukiman  diaspora,  dan/atau  pemisahan  diri;  protes  yang  menuntut perluasan  hak-hak  sipil  dan  ekonomi  kelompok  atau  menuntut  diakhirinya  diskriminasi; serangan  kolektif  mulai  dari  genosida,  pembersihan  etnis,  dan  kekerasan  massa,  hingga ancaman  simbolik.  Studi  pergerakan  secara  tradisional  menganalisis  bentuk-bentuk  ini secara  terpisah 28 , 29 .  Misalnya,  kerusuhan  ras  dibedakan  dari  jenis  konflik  etnis  lainnya dengan  ekspresi  kekerasan  yang  mungkin  melibatkan  ratusan  atau  ribuan  orang  dalam kegiatan yang berlangsung beberapa jam atau lebih 30 , 31 . Protes untuk hak-hak sipil biasanya
28 Mardi J. Horowitz and George F. Solomon, “A Prediction of Delayed Stress Response Syndromes in Vietnam Veterans,” Journal of Social Issues 31, no. 4 (1975): 67–80, https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01012.x.
29 Michael Banton, Racial and Ethnic Competition (Cambridge University Press, 1983).
30 Seymour Spilerman, “The Causes of Racial Disturbances: A Comparison of Alternative Explanations,” American Sociological Review 35, no. 4 (1970): 627–49, https://doi.org/10.2307/2093941.
31 Michael D. Myers, “Qualitative Research in Information Systems,” MIS Quarterly 21, no. 2 (1997): 241–42, https://doi.org/10.2307/249422.
termasuk  pawai,  demonstrasi,  aksi  duduk,  dan  bentuk  taktis  serupa  lainnya 32 .  Sejauh gerakan-gerakan sosial berusaha untuk memberantas dan menggantikan batas-batas negara geografis  dan  administrasi  yang  ada,  mereka  memprovokasi  kekerasan  di  pihak pemberontak dan otoritas negara. Hal ini terutama berlaku  untuk gerakan separatis atau pemisahan diri yang menuntut penarikan formal dari otoritas politik pusat 33 .
Lebih jauh lagi, dalam studi gerakan sosial baru, terdapat dua pandangan besar yaitu Mobilisasi  Sumberdaya (Resource  Mobilization  Theory) dan  Teori  yang  berorientasi  pada Identitas ( Identity-Oriented Theory). Keduanya memiliki perbedaan mendasar yang kemudian dapat  menjawab  berbagai  fenomena  Gerakan  social  yang  bervariasi  di  seluruh  dunia. Dalam  tulisan  ini,  IOT  akan  digunakan  karena  dianggap  lebih  dapat  menjelaskan fenomena yang dikaji.
Singh 34 berpendapat  apabila Identity-Oriented  Theory dalam  gerakan  sosial kontemporer (contemporary  social  movements) menjelaskan  asumsi  dasar  sebagai  kritik terhadap  perspektif  teori  Mobilisasi  Sumberdaya.  Ia  menambahkan  apabila  basis rasionalitas  dari  teori  mobilisasi  sumberdaya  dianggap  tidak  cukup  memadai  dalam menjelaskan  gerakan  sosial  baru.  Teori  mobilisasi  sumberdaya  dianggap  gagal  dalam menjelaskan beberapa ekspresi dari Gerakan sosial baru, seperti: gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan damai, gerakan perlucutan senjata, dan gerakan kebebasan lokal 35 .
Identity-Oriented  Theory pada  awalnya  banyak  ditemui  di  Eropa,  sebagai  oposisi  atas penjelasan  rasionalitas  tentang  gerakan  sosial  kontemporer  yang  umumnya  dirumuskan dan dipraktekan oleh pakar di Amerika, khususnya eksplanasi yang digambarkan oleh teori Mobilisasi  Sumberdaya.  Dibandingkan  dengan  teori  Mobilisasi  Sumberdaya  yang memfokuskan  dan  terikat  secara  signifikan  dengan  rasionalisme  dan  materialisme ( rationalism  and  materialism ),  maka Identity-Oriented  Theory secara  umum  mempunyai  sifat- sifat non-materialistik dan ekspresif ( nonmaterialistic and expressive in nature ). Identity-Oriented Theory membahas  pertanyaan-pertanyaan  tentang  integrasi  dan  solidaritas  dari  kelompok yang  terlibat  dalam  aksi  kolektif. Identity-Oriented  Theory menolak  usaha  (dari  teori Mobilisasi  Sumberdaya)  untuk  memaksakan  model  rasionalitas  dari  neo-utilitarian  dan voluntaristik dalam menjelaskan aksi kolektif dan gerakan sosial 36 .
Para  pendukung Identity-Oriented  Theory ,  meskipun  mereka  menerima  beberapa elemen repertoar dari teori Marxist seperti gagasan tentang perjuangan ( struggle ), mobilisasi ( mobilization ), kesadaran ( consciousness ), dan solidaritas  ( solidarity ), namun mereka menolak gagasan  yang  bersifat  reduksionisme  dan  deterministik  materialisme  dan  konsep-konsep basis  materialistik  tentang  formasi  sosial.  Determinisme  Marxist,  dan  konsekuensi  yang
32 Doug McAdam, “Political Process Theory,” in The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements (John Wiley & Sons, Ltd, 2013), https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm160.
33 Michael Hechter, “The Dynamics of Secession,” Acta Sociologica 35, no. 4 (October 1, 1992): 267– 83, https://doi.org/10.1177/000169939203500401.
34 Jyotsna G. Singh, Travel Knowledge , 2001, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349- 62233-7.
35 A. Lynn Snow et al., “A Conceptual Model of Pain Assessment for Noncommunicative Persons with Dementia,” The Gerontologist 44, no. 6 (December 2004): 807–17, https://doi.org/10.1093/geront/44.6.807.
36 Snow et al.
menyangkut reduksionisme, saat ini mulai ditinggalkan karena redundansi teoritis mereka terkesan berlebih-lebihan. Formasi-formasi sosial baru ( new social formations ) dan Gerakan Sosial Baru ( New Social Movements ) seperti ekologi, feminisme, perdamaian dan mobilisasi akar  rumput  melampaui  ide  tentang  kelas  dan  melewati  batas  kondisi  material.  Para partisipan GSB menegaskan bahwa tindakan diri mereka tidak dalam rangka mengusung nilai-nilai tenaga kerja ( labour values ) akan tetapi lebih mengusung nilai-nilai kemanusiaan secara luas ( whole human ) 37 .
Dengan  demikian, teori Identitas merupakan teori yang berorientasi post-Marxism. Post-Marxism sebagai cara ( mode ) berpikir kritis adalah merupakan logika tentang bentuk- bentuk sosial dari post-materialism, post-industrialism dan post-capitalism. Bentuk-bentuk sosial  ini,  merupakan  sifat  yang  muncul  dari  refleksi  kritis  kontemporer  dan  aplikasi empirisme  ekspresif  sebagai  metode  dalam  memahami  konsepsi  tentang post-society,  post- sociology  dan  New  Social  Movements .  Merupakan  kesepakatan  umum Identity-Oriented Movements dan  tindakan  kolektif  ( collective  actions )  adalah  merupakan  ekspresi  tentang upaya  penyelidikan  tentang  identitas  ( identity ),  otonomi  ( autonomy ),  dan  pengakuan ( recognition ) manusia 38 .

## HASIL PENELITIAN
Menggunakan  konsep eco-feminism,  human  security dan  gerakan  sosial,  skripsi  ini berargumen  bahwa  perlawanan  AAS  terhadap  penebangan  hutan  di  Chhattisgarh  India dilakukan  setidaknya  melalui  dua strategi  utama.  Pertama  yaitu  melalui  advokasi  dengan menunjukan  bagaimana  aksi  penebangan  hutan  tersebut  secara  lingkungan,  budaya  dan ekonomi  masih  sangat  dipertanyakan  manfaatnya  sehingga  terdapat  celah  hukum  yang dapat  digunakan  untuk  menghentikanya.  Kedua,  melakukan  protes  dengan  membangun dukungan  masa  dan  mengumpulkan  warga  dari  desa  yang  terdampak  oleh  penebangan hutan  dalam  sebuah  forum.  Forum  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  sarana  untuk menyatukan pendapat/suara dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan terhadap kasus penebangan hutan.

## Perjuangan Berbasis Advokasi
Salah satu bentuk strategi ekofeminisme adalah perjuangan melalui kebijakan atau dapat dikatakan berbasis advokasi. Perjuangan yang seperti ini merupakan perjuangan yang bersifat non-violence atau tanpa kekerasan. Beberapa perjuangan AAS yang dapat dikatakan sebagai perjuangan berbasis advokasi antara lain:
a. Pencatatan Pelanggaran Forest Development Corporations (FDC)
Setelah dilakukan pertemuan awal pada 10 januari 2006, Adivasi Adhikar Samiti (AAS)  kemudian  memulai  perlawananya  dengan  melakukan  pencatatan  terhadap pelanggaran  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  FDC  di  Chhattisgarh  India.  Dalam melaksanakanya, AAS melakukan pengukuran luas wilayah hutan yang telah ditebang dan melakukan  pencatatan  terhadap  penebangan  pohon-pohon  yang  seharusnya  masuk kedalam  kategori  pohon  yang  tidak  boleh  ditebang  seperti  pohon  berbuah,  pohon  yang dikeramatkan, dan pohon yang terdapat darang burung di atasnya.
37 Oman Sukmana, “Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory Dan Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru,” Jurnal Sosiologi Reflektif 8, no. 1 (2013): 49.
38 Sukmana, 49.
Selama proses pencatatan, AAS menemukan banyak pelanggaran terutama terkait dengan  keberlanjutan  ( sustainability). Tewari 39 dalam  tulisanya  yang  berjudul  “ The effectiveness  of  state  forest  development  corporations  in  India:  an  institutional  analysis” menyampaikan apabila secara umum FDC memiliki „rapor merah‟ dalam pelaksanaanya. Ia menyampaikan apabila FDC memiliki kecenderungan untuk mengabaikan prinsip-prinsip sustainability guna memaksimalkan hasil yang hendak dicapai.
Nandi dan Garg 40 mengungkapkan apabila Working Plan yang dimiliki oleh FDC akan  berdampak  pada  lingkunganm  budaya,  nutrisi,  derta  ekonomi  warga  sekitarnya. Beberapa di antaranya adalah:
1. FDC  dalam  melaksanakan  operasinya  telah  menginterpretasikan  aturan  terkait jenis  hutan  secara  salah.  Peraturan  di  India  menyatakan  apabila  are  ayng  dapat ditebang  adalah  area  terbuka  yang  telah  tidak  subur,  namun  dalam  kenyataanya FDC  melakukan  penebangan  di  area  yang  masih  sangat  rimbun  dan  termasuk kedalam hutan lebat. 41
2. Rencana  kerja  mengatakan  sekitar  30.000  orang  suku  di  72  desa  akan  terkena dampak  langsung  di  Koriya;  dan  100.000  orang  di  200  desa  jika  kita memperhitungkan  ketiga  distrik  tersebut  (WP  No.  676/2006,  4).  Beberapa diantaranya adalah komunitas Baiga dan Pahadi Korwa, yang diidentifikasi sebagai kelompok  suku  yang  sangat  rentan  ( Particularly  Vulnerable  Tribal  Group/ PVTG), yang sudah menghadapi kemiskinan dan kelaparan kronis akibat perusakan mata pencaharian tradisional berbasis hutan.
3. Bersama dengan pohon sal, FDC berencana menebang pohon berbuah yang akan berdampak langsung pada makanan dan mata pencaharian masyarakat adat. Lebih dari 22.000 pohon termasuk ratusan pohon penghasil buah telah ditebang di 14 desa di Kabupaten Koriya, pada Mei 2006.
4. Penebangan tersebut juga akan menghancurkan habitat alami satwa liar yang ada. Setidaknya 27 spesies fauna di hutan yang dipilih.
Temuan-temuan  yang  didapatkan  dari  pencatatan  langsung  ke  lapangan  inilah yang digunakan oleh AAS untuk menjustifikasi aksinya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan  salah-satu  strategi  ekofeminisme  yang  mana  mempertimbangkan  jalur non-violent sebagai cara mereka mencapai agendanya.
b. Upaya Mendapatkan Dukungan dari Para Ahli Pada tanggal 29 April 2006 lebih dari 3.000 perempuan dan 1.000 pria berkumpul di  desa  Tarabehra,  blok  Manendragarh  untuk  Audiensi  Publik  tentang  masalah Penebangan Hutan. Mereka adalah perwakilan masyarakat adat dari desa-desa yang terkena dampak  memberikan  kesaksian  mereka.  Pejabat  pemerintah  meskipun  diundang,  tidak muncul. Sebuah panel independen yang terdiri dari ahli lingkungan dan hukum, bersama dengan perwakilan dan aktivis dari organisasi masyarakat adat dari seluruh Chhattisgarh, mendengarkan kesaksian dan menyatakan solidaritas atas perjuangan mereka. Orang-orang yang berkumpul pada Public Hearing tersebut kembali menegaskan tuntutan mereka untuk
39 D. D. Tewari, “The Effectiveness of State Forest Development Corporations in India: An Institutional Analysis,” Forest Policy and Economics 8, no. 3 (April 1, 2006): 279–300, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.09.002.
40 Nandi and Schneider, “Addressing the Social Determinants of Health,” 394–95.
41 “Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam (CRVVN).”
menghentikan penebangan. Masalah pembayaran tenaga kerja yang tertunda, dan perilaku kasar oleh polisi dan FDC juga dipresentasikan di hadapan panel. Majelis berjanji untuk menyelamatkan hutan mereka dengan segala cara 42 .
Dalam  pertemuan  tersebut,  para  panelis  juga  berkesempatan  untuk  menulis kepada  Mahkamah  Agung  tentang  Hak  atas  Pangan,  mendesak  intervensi  mereka  atas hilangnya  mata  pencaharian  dan  kemungkinan  kelaparan  karena  hilangnya  hutan. Menanggapi  permintaan  mereka,  Mahkamah  Agung  menulis  kepada  Pemerintah Chhattisgarh  pada  3  Februari  2006,  dengan  subjek  surat  sebagai ‘Impending  starvation  in Koriya, Sarguja and Kawardha districts due to large-scale felling of Sal trees and other NTFP bearing trees’ 43 meminta  tinjauan  segera  atas  proyek tersebut.  Anggota  Parlemen,  yang  bersimpati pada  perjuangan  tersebut,  mengeluarkan  pernyataan  ke  media  cetak  menentang penebangan tersebut.
c. Advokasi selanjutnya
Gerakan dan kemenangan melawan penebangan hutan oleh FDC di Chhattisgarh memperkuat AAS dan membangun pengetahuan dan kapasitasnya dalam menangani hak atas  hutan.  Oleh  karena  itu,  pada  Januari  2007,  ketika  Departemen  Kehutanan  Negara Bagian Chhattisgarh mulai melaksanakan Rencana Kerja sepuluh tahunnya di Koriya, yang melibatkan  rencana  penebangan  pohon  yang  sama  sekali  terpisah  di  tiga  blok (Manendragarh, Bharatpur, dan Sonhat), anggota AAS dengan cepat mengambil tindakan. Rencana ini difokuskan pada penebangan pohon sebagai bagian dari 'pengelolaan ilmiah' hutan  untuk  tujuan  'perbaikan  hutan'  yang  secara  teratur  dilakukan  oleh  Departemen Kehutanan Chhattisgarh.
Gerakan tersebut menyebar ke wilayah sekitar, Sonhat, yang belum menjadi bagian dari  perjuangan  sebelumnya.  Strategi  serupa  digunakan  seperti  pada  perjuangan sebelumnya. Para pemimpin dari Manendragarh pergi ke daerah itu untuk  melatih kaum Mitanin dan perempuan lainnya tentang prosedur untuk memeriksa dan mencatat daerah yang ditebang. Perempuan di Sonhat mengadopsi metode serupa, pertama-tama mencoba membujuk  para  pekerja  untuk  menghentikan  penebangan,  dan  kemudian  mengambil peralatan  dari  mereka  jika  mereka  tidak  berhenti.  Departemen  Kehutanan  mengajukan sejumlah  laporan  polisi  terhadap  para  pemimpin  tersebut.  Kali  ini  juga,  majelis  desa mengeluarkan  resolusi  untuk  menentang  penebangan  tersebut.  Namun,  Komite Perlindungan Hutan (FPC) tidak setuju untuk menghentikan penebangan karena mereka akan  menerima  sebagian  uang  dari  penjualan  kayu  yang  ditebang.  Organisasi menyelenggarakan acara publik di semua blok dan mempresentasikan laporan berdasarkan survei  mereka  terhadap  area  yang  ditebang  dan  tuntutan  mereka  kepada  Petugas Kehutanan Distrik (DFO). Para pemimpin membujuk DFO untuk mengunjungi beberapa desa  bersama  mereka  dan  mengamati  pohon-pohon  yang  telah  ditandai  untuk  ditebang. Ketika  DFO  mengunjungi  beberapa  desa,  dia,  bersama  dengan  para  pemimpinnya, mengidentifikasi  lebih  dari  250  pohon  yang  salah  ditandai  untuk  ditebang.  DFO
42 K Kohli, “Two Crore Trees and the Livelihood of Thousands Are at Stake,” Infochangeindia,
2009,
http://www.infochangeindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5746:two- croretrees-and-the-livelihood-of-thousands-are-at-stake&catid=150&Itemid=38.
43 N.C Saxena, “Impending Starvation in Koriya, Sarguja and Kawardha Districts Due to Large Scale Felling of Sal Trees and Other NTFP Bearing Trees,” 2006.
menyadari kesalahan tersebut dan memerintahkan semua penebangan dihentikan sampai staf hutan telah dilatih dengan baik.
Serangkaian perjuangan lainnya terjadi kemudian pada tahun 2007. Recognition of Forest  Act tahun  2006  atau  Undang-Undang  Hak  Hutan,  telah  disahkan  oleh  Parlemen India. Hal tersebut merupakan momentum penting yang memberi hak kepada masyarakat adat  di  kawasan  hutan  untuk  mendapatkan  akta  tanah  yang  memberikan  pengakuan hukum  hak  atas  tanah  yang  telah  mereka  huni  dan  garap  secara  turun-temurun.  Syarat untuk menuntut hak adalah bahwa tanah tersebut harus menjadi milik keluarga sebelum 13  Desember  2005.  Hal  ini  mendorong  Dinas  Kehutanan  di  Koriya  untuk  melakukan penanaman  di  atas  tanah  masyarakat  adat  secara  paksa  selama  musim  hujan  (Juni  – September)  tahun 2007,  untuk 'mengambil  kembali'  tanah sebelum  masyarakat  adat bisa mengajukan akta tanah.
Sejak  itu,  AAS  telah  mampu  menggagalkan  ancaman  lain  terhadap  sumber  daya alam. Pada tahun 2008, AAS berhasil menggagalkan ancaman kedua terhadap sumber daya alam di wilayahnya, berupa usulan pembangkit listrik. Pada tahun 2013, ancaman ketiga terhadap hutan ini muncul dalam bentuk proyek ekstraksi Coal-Bed-Methane. Para wanita khawatir  ekstraksi  metana  akan  menghabiskan  sumber  air  tanah  mereka,  mencemari  air minum,  dan  berdampak  buruk  pada  hutan  alam  dan  ekosistem.  Dengan  menggunakan strategi serupa seperti sebelumnya, mereka secara efektif menghentikan proyek selama tiga tahun. Namun, KLHK memberikan izin kepada perusahaan swasta pada tahun 2016 dan perjuangan masih berlanjut. Meskipun belum ada implementasi di lapangan, namun surat (tertanggal  15  April  2017)  diterima  oleh  rekan  penulis  tepat  pada  saat  pasal  ini  sedang disusun, yang menyatakan bahwa mereka akan segera memulai operasi.

## Perjuangan Berbasis Protes
Selain  melalui  perjuangan  berbasis  advokasi,  protes  juga  merupakan  strategi ekofeminisme  dalam  mencapai  tujuanya.  Protes  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk, beberapa yang dilakukan oleh AAS antara lain:
a. Membangun Dukungan Masa
Untuk  mencapai  tujuanya,  AAS  membangun  dukungan  massa,  melakukan pertemuan  di  desa-desa  yang  terkena  dampak,  dan  membangun  konsensus  di  antara penduduk  desa,  termasuk  anggota  Panchayat  dan  anggota  Komite  Perlindungan  Hutan ( Forest  Protection  Committee/ FPC)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  sebagai  bagian  dari program pengelolaan hutan bersama regulernya. Strategi ini selaras dengan identity-oriented social movement  yang  mana  mencoba  mencari common  ground dari  orang-orang  yang terdapkan  untuk  melakukan  aksi.  Selanjutnya, desa-desa  yang  terkena  dampak mengeluarkan  pernyataan  sikap,  dengan  ribuan  tanda  tangan,  menentang  operasi penebangan 44 .  FPC  di  sebagian  besar  desa  yang  terkena  dampak  mengeluarkan  resolusi serupa. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, karena pejabat kehutanan memiliki kontrol atas  FPC,  karena  merekalah  yang  membentuknya.  Para  pejabat  juga  mencoba  memecah belah  masyarakat  dengan  menjanjikan  bahwa  setiap  FPC  akan  mendapatkan  10  persen bagian  keuntungan  setelah  perkebunan  jati  yang  direncanakan  dapat  ditebang  dalam  15
44 Sulakshana Nandi and Samir Garg, “Indigenous Women‟s Struggles to Oppose State-Sponsored Deforestation in Chhattisgarh, India,” Gender & Development 25, no. 3 (September 2, 2017): 392, https://doi.org/10.1080/13552074.2017.1379781.
tahun, dan mencoba membujuk ketua FPC untuk menentang agitasi 45 . Namun, ketua FPC di sebagian besar desa tetap mengikuti pendapat masyarakat.
Pada  bulan  Maret  2006,  AAS  mengirim  perwakilan  ke  Kementerian  menuntut pencabutan  Rencana  Kerja  dengan  alasan  kerusakan  pada  mata  pencaharian  dan lingkungan mereka. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan menyoroti pelanggaran oleh FDC di Chhattisgarh terhadap Kode Rencana Kerja Nasional dan Rencana Kerja saat ini. Namun 46 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  di  India  tidak  secara  resmi mengakui telah menerima pengaduan dan tidak mengambil tindakan apa pun hingga kasus pengadilan memaksa mereka untuk campur tangan.
Melihat  besarnya  masa  yang  menolak  kegiatan  penebangan  hutan  ini,  FDC  di Chhattisgarh  kemudian  berjanji  akan  menunda  kegiatan  penebangan  hutan  di  wilayah tersebut  hingga  dapat  membuktikan  keuntungan  dari  kegiatan  penebangan  hutan  itu. Namun  demikian,  terlepas  dari  janjinya,  kegiatan  penebangan  hutan  tetap  terjadi  di berbagai wilayah.
b. Melakukan Aksi Langsung secara Kolektif
Di  desa-desa  di  mana  penebangan  terus  berlanjut  meskipun  petugas  FDC  telah diberitahu  tentang  keinginan  masyarakat  agar  penebangan  dihentikan,  perempuan menyerbu  lokasi  penebangan  dalam  jumlah  besar  dan  merampas  peralatan  penebangan dari  para  pekerja,  sehingga  menghentikan  operasi.  Setelah  melakukan  tindakan  langsung dan  menyita  alat-alat  dari  para  buruh,  para  perempuan  tersebut  akan  melapor  ke  polisi untuk  menginformasikan  kejadian  tersebut  dan  menyerahkan  daftar  alat-alat  yang  disita. Namun,  dalam  banyak  kasus,  polisi  menolak  memberikan  tanda  terima.  Pertama-tama, pada 13 Januari 2006, ketika beberapa pemimpin dari Badkabehera pergi ke kantor polisi setempat di Kelhari, polisi menolak untuk mengambil pernyataan tertulis mereka 47 .
Walaupun  demikian,  perempuan-perempuan  tersebut  kembali  pada  16  Januari 2006,  bersama  dengan  hampir  200  perempuan  lain.  Pemimpin  wanita  masuk  ke  dalam kantor  polisi  untuk  berbicara  dengan  petugas  yang  bertanggung  jawab,  dan  memberinya pernyataan  tertulis  yang  mencantumkan  alat-alat  yang  disita.  Dia  mengambil  kertas  itu tetapi tidak memberi mereka tanda terima, mengatakan bahwa dia akan mendapat masalah jika dia melakukannya. Setelah kejadian ini,  polisi tidak mengganggu mereka lebih jauh, dan para wanita tersebut mengajukan pengaduan resmi terhadap petugas polisi yang telah mengancam mereka sebelumnya.
Namun, staf FDC terus mengancam perempuan tersebut kapan pun mereka bisa. Mereka juga secara teratur meminta intervensi dari polisi dan mengajukan pengaduan di berbagai  kantor  polisi  terhadap  ratusan  Mitanin,  pemimpin  perempuan,  dan  anggota masyarakat  lainnya.  Melihat  dukungan  massa  yang  dimiliki  AAS,  dan  konsensus masyarakat menentang penebangan tersebut, polisi tidak banyak campur tangan. Fase aksi ini  terbukti  sangat  berbuah,  dan  FDC  harus  menghentikan  operasi  penebangannya  di
45 Nandi and Garg, 392.
46 Samir Garg, “Grassroot Mobilisation for Children‟s Nutrition Rights,” Economic and Political Weekly 41 (January 1, 2006): 3694–3700, https://doi.org/10.2307/4418620.
47 Manish Chandra Mishra, “Two Lakh Trees and Water Security at Stake in Buxwaha‟s Bunder Diamond Mining Project,” Mongabay-India, June 4, 2021, https://india.mongabay.com/2021/06/two-lakh-trees-and-water-security-at-stake-in-buxwahas- bunder-diamond-mining-project/.
Koriya. Setelah penebangan dihentikan, pada Februari 2006, FDCC berusaha mengangkut kayu  yang  sudah  ditebang  ke  gudang  mereka.  Tetapi  organisasi  dan  anggota  masyarakat berkeras bahwa pohon-pohon ini adalah milik majelis desa, maka Gram Sabha harus diberi tanda  terima  tentang  jumlah  dan  jenis  pohon  yang  diangkut.  Tanda  terima  diperlukan untuk mencatat jumlah pohon yang ditebang, setelah log diangkut. Para pemimpin terus mewaspadai kemungkinan pergerakan truk di area tempat terjadinya penebangan.
Contoh aksi kolektif lainnya terjadi di Badkabehera, di mana pada tanggal 15 Mei 2006,  FDC  memuat  truk  di  tengah  malam.  Namun,  para  wanita,  yang  berjaga, menghentikannya  untuk  pergi.  Sopirnya  lari  meninggalkan  truk  di  hutan.  Malam  itu hampir 25 wanita tidur di bawah langit terbuka di hutan, melindungi truk yang dimuat. Di pagi  hari,  penulis  dan  petugas  FDC,  yang  menurut  mereka  perempuan  telah  'membajak' truk, pergi ke desa. Setelah diskusi panjang, petugas setuju untuk tidak mengangkut kayu gelondongan lagi, dan memberi perempuan tanda terima kayu yang telah mereka angkut sampai hari itu 48 .
c. Aksi Perseorangan
Dalam beberapa kasus, anggota AAS mencegah pengangkutan kayu  gelondongan seorang  diri.  Dalam  satu  contoh,  Mitanin  dari  desa  Larkoda  menghentikan  truk  yang memuat  barang  dan  meminta  tanda  terima  kepada  pengemudi.  Ketika  dia  menolak,  dia berbaring di jalan di depan truk dan menantangnya untuk menabraknya. Sopir itu turun dari truk dan kabur. Keesokan harinya, dia kembali bersama polisi, yang mengancam akan menangkap  para  wanita  tersebut.  Para  wanita  tersebut  menyuruh  mereka  untuk  terlebih dahulu  mengirim  seorang  polisi  wanita  untuk  menangkap  mereka,  karena  ini  adalah hukum. Mereka juga menyuruh mereka mengatur di penjara untuk anak-anak dan ternak mereka, yang harus mereka bawa 49 .
Di desa-desa yang tidak secara langsung terkena dampak penebangan, para Mitanin dan pimpinan organisasi berkontribusi sebisa mungkin. FDC telah mulai mengembangkan daerah dekat desa Kelhari dan Manwari sebagai 'gudang kayu' mereka, untuk menyimpan kayu. Para wanita di desa-desa ini menggali parit di pintu masuk sehingga truk tidak bisa masuk ke dalam gudang. Mereka melakukan hal serupa sebanyak dua kali, setelah itu FDC menyerah  untuk  memperbaikinya.  Dalam  upaya  untuk  menciptakan  perpecahan  antara perempuan  dan  laki-laki,  FDC  menghentikan  semua  pembayaran  tenaga  kerja,  dengan mengatakan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan ketika kayu telah mencapai gudang. Setelah  beberapa  antagonisme  awal,  para  buruh  tidak  mengganggu  perempuan  dan organisasi  membantu  mereka  untuk  mengajukan  aplikasi  kepada  pemerintah  untuk menuntut upah mereka.

## KESIMPULAN
Penebangan hutan yang dilakukan oleh Forest Development Corporations (FDC) di  Chhattisgarh,  telah  menciptakan  fenomena  sosial  yang  tidak  pernah  ditemui sebelumnya. Mitanin, organisasi perempuan yang berbasis komunitas yang pada mulanya memiliki  tugas  utama  untuk  menjaga  kesehatan  masyarakat  berubah  menjadi  Adhivasi
48 Nandi and Garg, “Indigenous Women‟s Struggles to Oppose State-Sponsored Deforestation in Chhattisgarh, India,” 393.
49 C R Bijoy, “Forest Rights Strugglethe Adivasis Now Await A Settlement,” American Behavioral Scientist - AMER BEHAV SCI 51 (August 1, 2008): 1761, Https://Doi.Org/10.1177/0002764208318929.
Adikar  Samithi,  organisasi  perempuan  yang  memperjuangkan  hak-hak  masyarakat  adat terhadap hutan.
Perlawanan Adhivasi Adikar Samithi terhadap penebangan hutan di Chhattisgarh India  dilakukan  setidaknya  melalui  dua  strategi  utama.  Pertama  yaitu  melalui  advokasi dengan menunjukan bagaimana aksi penebangan hutan tersebut secara lingkungan, budaya dan ekonomi masih sangat dipertanyakan manfaatnya sehingga terdapat celah hukum yang dapat  digunakan  untuk  menghentikanya.  Kedua,  melakukan  protes  dengan  membangun dukungan  masa  dan  mengumpulkan  warga  dari  desa  yang  terdampak  oleh  penebangan hutan  dalam  sebuah  forum.  Forum  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  sarana  untuk menyatukan pendapat/suara dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan terhadap kasus penebangan hutan.

## Bibliography
Agarwal,  Bina.  “The  Gender  and  Environment  Debate:  Lessons  From  India.” Feminist Studies 18, no. 1 (1992): 119. https://doi.org/10.2307/3178217.
Banton, Michael. Racial and Ethnic Competition . Cambridge University Press, 1983.
Bhatta,  Gambhir.  “Of  Geese  and  Ganders:  Mainstreaming  Gender  in  the  Context  of Sustainable  Human  Development.” Journal  of  Gender  Studies 10,  no.  1  (March  1, 2001): 17–32. https://doi.org/10.1080/095892301300050537.
Bijoy,  C  R.  “Forest  Rights  StruggleThe  Adivasis  Now  Await  a  Settlement.” American Behavioral  Scientist  -  AMER  BEHAV  SCI 51  (August  1,  2008):  1755–73. https://doi.org/10.1177/0002764208318929.
Buckingham, Susan. Ecofeminism . Amsterdam: Elsevier, 2015. “Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam (CRVVN),” 2004. http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/comp_data2312.pd f. Deshpande. “The Problem of Culture,” 2004. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000944550404000208. “Directorate of Economics & Statistics Chhattisgarh,” 5AD. http://www.mahaforest.gov.in/managementpdf/1441448415VOLUME%20-I.pdf. “Forest Survey of India (FSI),” 2011. http://fsi.nic.in/cover_2011/chattisgarh.pdf. Garg,  Samir.  “Grassroot  Mobilisation  for  Children‟s  Nutrition  Rights.” Economic  and Political Weekly 41 (January 1, 2006): 3694–3700. https://doi.org/10.2307/4418620.
Hechter,  Michael.  “The  Dynamics  of  Secession.” Acta  Sociologica 35,  no.  4  (October  1,
1992): 267–83. https://doi.org/10.1177/000169939203500401.
“High  Level  Committee  on  Socio-Economic,  Health  and  Educational  Status  of  Tribal
Communities of India (HLC),” 2014. https://ruralindiaonline.org/resources/report-of-the-high-level-committee-on-socio- economichealth-and-educational-status-of-the-tribals-of-india/.
Horowitz,  Mardi  J.,  and  George  F.  Solomon.  “A  Prediction  of  Delayed  Stress  Response Syndromes in Vietnam Veterans.” Journal of Social Issues 31, no. 4 (1975): 67–80. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01012.x.
Human Security Handbook . Human Security Unit, 2016.
“Indian  Council  of  Forestry  Research  and  Education  (ICFRE),”  2010. http://www.icfre.org/FSRI-REPORT_English.pdf.
Kohli,  K.  “Two  Crore  Trees  and  the  Livelihood  of  Thousands  Are  at  Stake.”
Infochangeindia, 2009.
http://www.infochangeindia.org/index.php?option=com_content&view=article&i d=5746:two-croretrees-and-the-livelihood-of-thousands-are-at- stake&catid=150&Itemid=38. Kolodny, Annette. The Land Before Her . United States, 1984. Leonardo, Micaela di, ed. Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era , 1991. McAdam, Doug. “Political Process Theory.” In The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements . John Wiley & Sons, Ltd, 2013.
https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm160.
Merchant, Carolyn. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution . San Francisco: Harper & Row, 1980. “Ministry of Tribe Affairs (MoTA),” 2017. https://tribal.nic.in/declarationof5thSchedule.aspx.
Mishra,  Manish  Chandra.  “Two  Lakh  Trees  and  Water  Security  at  Stake  in  Buxwaha‟s Bunder  Diamond  Mining  Project.”  Mongabay-India,  June  4,  2021. https://india.mongabay.com/2021/06/two-lakh-trees-and-water-security-at-stake-in- buxwahas-bunder-diamond-mining-project/.
Myers, Michael D. “Qualitative Research in Information Systems.” MIS Quarterly 21, no. 2 (1997): 241–42. https://doi.org/10.2307/249422.
Nandi,  Sulakshana,  and  Samir  Garg.  “Indigenous  Women‟s  Struggles  to  Oppose  State- Sponsored Deforestation in Chhattisgarh, India.” Gender & Development 25, no. 3 (September 2, 2017): 387–403. https://doi.org/10.1080/13552074.2017.1379781.
Nandi, Sulakshana, and Helen Schneider. “Addressing the Social Determinants of Health:
A  Case  Study  from  the  Mitanin  (Community  Health  Worker)  Programme  in India.” Health  Policy  and  Planning 29,  no.  suppl_2  (September  1,  2014):  ii71–81. https://doi.org/10.1093/heapol/czu074.
Nations, United. “Human Development Report 1994.” Human Development Reports . United Nations,  January  1,  1994.  https://hdr.undp.org/content/human-development- report-1994.
Plumwood,  Val. Feminism  and  the  Mastery  of  Nature .  Australia:  Routledge,  1994. https://www.routledge.com/Feminism-and-the-Mastery-of- Nature/Plumwood/p/book/9780415068109.
Rai,  Shirin. Institutional  Mechanisms  for  the  Advancement  of  Women .  New  York:  Routledge, 2007. https://doi.org/10.4324/9780203786680.
Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas Slayter, and Esther Wangari. Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience . London: Routledge, 1996.
Saxena,  N.C.  “Impending  Starvation  in  Koriya,  Sarguja  and  Kawardha  Districts  Due  to Large Scale Felling of Sal Trees and Other NTFP Bearing Trees,” 2006.
Seager,  Joni. Feminism,  Politics  and  the  Environment .  London:  Routledge,  2019. https://doi.org/10.4324/9780429200007.
Security,  Commission  on  Human. Human  Security  Now .  The  Commission,  2003. https://digitallibrary.un.org/record/503749.
Singh, Jyotsna G. Travel Knowledge , 2001. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1- 349-62233-7.
Snow, A. Lynn, Kimberly J. O‟malley, Marisue Cody, Mark  E. Kunik, Carol M. Ashton, Cornelia Beck, Eduardo Bruera, and Diane Novy. “A Conceptual Model of Pain
Assessment for Noncommunicative Persons with Dementia.” The Gerontologist 44, no. 6 (December 2004): 807–17. https://doi.org/10.1093/geront/44.6.807.
Spilerman,  Seymour.  “The  Causes  of  Racial  Disturbances:  A  Comparison  of  Alternative Explanations.” American  Sociological  Review 35,  no.  4  (1970):  627–49. https://doi.org/10.2307/2093941.
Sukmana,  Oman.  “Konvergensi  Antara  Resource  Mobilization  Theory  Dan  Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru.” Jurnal Sosiologi Reflektif 8, no. 1 (2013): 39–62.
Tewari, D. D. “The Effectiveness of State Forest Development Corporations in India: An Institutional  Analysis.” Forest  Policy  and  Economics 8,  no.  3  (April  1,  2006):  279– 300. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.09.002.