## TERITORIALISASI DAN KONFLIK NELAYAN DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

## Territorialization and Fisher’s Conflict at The National Parks of West Bali
* Amir Mahmud 1 Arif Satria 2 dan Rilus A. Kinseng 2
1 Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia, Sajogyo Institut, Indonesia
2 Institut Pertanian Bogor, Indonesia Diterima tanggal: 27 Juli 2015 Diterima setelah perbaikan: 8 Maret 2016 Disetujui terbit: 6 Juni 2016
* email: mahmudamir1003@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan membahas proses teritorialisasi taman nasional dan faktor penyebab konflik nelayan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terutama kawasan laut. Teritorialisasi berakibat pada pembatasan akses dan konflik. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dan dengan studi kasus di konflik nelayan. Hasilnya, teritorialisasi perairan laut di TNBB dengan perubahan rezim open access menjadi state property dan pembagian zona-zona TNBB. Pembentukan Taman Nasional dan zonasinya merupakan salah satu langkah teritorialisasi negara terhadap kawasan tertentu. Teritorialisasi tersebut berdampak pada pembatasan akses, dan menimbulkan konflik. Konflik antara nelayan dengan Balai TNBB  disebabkan  faktor  kepemilikan  sumberdaya  dan  faktor  pengelolaan  sumberdaya  sedangkan faktor pengelolaan sumberdaya berakibat munculnya konflik nelayan dengan perusahaan pariwisata.
Kata Kunci: teritorialisasi, konflik, nelayan, Taman Nasional Bali Barat

## ABSTRACT
The research aims to analyze territorialization processes of national park and factors caused of fishers’ conflict at The National Parks of West Bali (NPBB) especially in the marine area. As consequence of territorialization is access restriction and conflict. Research method used qualititave approach, and fishers’ conflict as a case study. The result are marine territorialization processes at NPBB with changing property  right  from  open  access  to  state  property,  and  dividing  area  of  NPBB  into  separate  parts  of zones. National park and its zoning were established as one of the steps of  state territorialization for some  sites.  The  territorialization  drove  of  access  restrictions  and  raising  conflicts.  Conflicts  between fishers and NPBB caused by some factors such as resources property right and management, while resource management factor create fihers conflict with tourist bussiness.
Keywords: territorialization, conflict, fishers, The National Parks of West Bali

## PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  laut  Indonesia berjumlah 131 buah dengan luas 15.764.210,85 ha pada tahun 2013 (http://kkji.kp3k.kkp.go.id). Target kawasan  konservasi  laut  ke  depan  sebesar  10% dari total seluruh teritorial laut Indonesia atau seluas 310 juta ha. Mulai tahun 2006-2020 direncanakan mencapai 20 juta ha kawasan konservasi (Susanto, 2011:  23).  Pembentukan Coral  Triangle  Initiative (CTI) yang melibatkan perairan laut enam negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini,  dan  Pulau  Solomon)  tahun  2006  di  Brazil
(Fidelman et al ., 2012) dan pembentukan kawasan konservasi  di  beberapa  daerah    merupakan salah satu cara untuk mencapai target tersebut.
Namun keberadaan kawasan konservasi memunculkan perdebatan antara para pendukung dan  penentangnya  (Boersma  and  Parrish,  1999: 293)  dan  dipersepsikan  hanya  menguntungkan pengguna pariwisata dan kelompok konservasionis namun  membatasi  akses  nelayan  (Mangi  dan Austen, 2008: 278).
Christie  (2004)  menyebutkan  bahwa pengelolaan  konservasi  di  Filipina  dan  Indonesia
Korespodensi Penulis: Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia, Sajogyo Institut, Indonesia
dinyatakan gagal secara sosial karena tidak adanya  mekanisme  resolusi  konflik  sekalipun sukses secara biologi karena berlimpahnya keanekaragaman  hayati.  Kajian  ini  menggunakan kriteria biologi (berlimpahnya ikan dan biodiversity , serta  membaiknya  habitat)  dan  kriteria  sosial (partisipasi  para  pihak,  pembagian  keuntungan ekonomi  dan  mekanisme  resolusi  konflik). Konflik  di  kawasan  konservasi  tidak  hanya membatasi strategi nafkah penduduk pesisir yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya (Bavinck  dan  Vivekanandan,  2011)  tapi  juga konflik  antara  penduduk  dan  pengelola  kawasan konservasi  menyebabkan  pemindahan  penduduk (Mombeshora dan Bel, 2009: 2620)
Potensi  konflik  pada  konservasi  dimulai sejak dalam pembentukan kawasan konservasi dan praktik  pengelolaan  sistem  zonasinya. Pertama , dalam konteks pandangan bahwa manusia dianggap tidak ramah terhadap lingkungan/ alam, penetapan suatu  wilayah  sebagai  kawasan  konservasi mensyaratkan kawasan tersebut harus “steril” dari aktivitas  manusia.  Misalnya,  dalam  pembuatan daerah  konservasi  dilakukan  melalui  mekanisme enclosure dan dispossession yang disertai dengan tindakan kekerasan untuk mengontrol lingkungan dan sumberdaya (Kelly, 2011). Menanggapi hal itu, Kinseng  (2013)  mengungkapkan  bahwa,  adanya proses  eksklusi  merupakan  suatu  potensi  konflik yang  signifikan. Kedua ,  pengelolaan  konservasi dengan penerapan sistem zonasi ditegaskan oleh Satria et al . (2006a; 2006b; Satria, 2009b) bahwa konservasi  berakibat  pada  konflik  karena  terjadi pembatasan mata pencaharian dan marjinalisasi nelayan  seperti  melalui  sistem  zonasi  yang menutup akses wilayah tangkapan ( fishing ground ) nelayan.  Sistem  zonasi  ini  mengatur  kegiatan yang  diperbolehkan,  diizinkan  dan  dilarang  yang berakibat pada pembatasan akses masyarakat setempat. Secara sederhana, praktek penetapan konservasi dan penerapan sistem zonasi tersebut menyerupai proses teritorialisasi.
Sebelum  menjadi  kawasan  konservasi Taman  Nasional  Bali  Barat  (TNBB),  perairan laut Bali Barat dan Pulau Menjangan serta laut sekitarnya direncanakan sebagai cagar alam laut ( Marine  Nature  Reserves )  atau  taman  nasional laut  ( Marine  National  Park )  (Polunin et al .,  1983; Robinson et  al., 1981).  Dalam  perencanaan  itu, telah  diprediksi  mengenai  potensi  konflik  nelayan di Teluk Terima, sekitar Pulau Menjangan dan Teluk Kotal  (Polunin et al .,  1983).  Tulisan  ini  hendak menunjukkan proses teritorialisasi dan munculnya
konflik di kawasan pesisir dan perairan laut. Tulisan bagian dari tesis ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  proses teritorialisasi dilakukan dalam pembentukan kawasan  TNBB  khusus  perairan  laut? Apa  faktor penyebab  konflik  nelayan  di  kawasan  konservasi di  perairan  laut  TNBB?  Tujuan  penelitian  ini yaitu  (1)  berupaya  menggambarkan  teritorialisasi pembentukan kawasan konservasi di perairan laut TNBB dan, (2) menggambarkan dan menjelaskan konflik akses nelayan di kawasan konservasi TNBB.

## METODOLOGI

## Kerangka Teoritis dan Pemikiran
Terjadinya teritorialisasi melalui tiga tahapan yaitu: (1) semua tanah “tak bertuan” atau “bukan milik siapa-siapa” sebagai milik negara. (2) Pembuatan batas  yang  jelas  seperti  antara  “kawasan  hutan” dan non-hutan, untuk mengendalikan penguasaaan negara atas suatu wilayah sehingga perlu izin untuk mengakses  wilayah  tersebut.  (3)  “Teritorialisasi fungsional”  dengan  pembagian  fungsi-fungsi kawasan berdasarkan kriteria ilmiah seperti hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam. Dalam konteks  taman  nasional,  misalnya  zonasi  dan pembagiannya dibentuk mengacu pada fungsi tiap zona (seperti inti, rimba dan pemanfaatan) dengan kriteria  ilmiah  (Vandergeest,  1996;  Vandergeest dan Peluso, 1995). Teritorialisasi didefinisikan oleh Vandergeest  (1996)  sebagai  proses  yang  dibuat negara untuk mengontrol orang dan tindakannya dengan menarik batas di sekeliling sebuah ruang geografis, yang melarang beberapa kategori orang masuk ke dalam ruang tersebut, dan membolehkan atau  melarang  kegiatan-kegiatan  tertentu  dalam batas  tersebut.  Kajian  teritorialisasi  di  atas  terjadi di kehutanan tapi pada tulisan ini konsep tersebut digunakan  dalam  menganalisis  kawasan  perairan laut. Berbeda dengan di darat/ hutan, teritorialisasi di perairan laut terutama terjadi melalui penarikan batas wilayah berdasarkan rezim kepemilikan dan pengaturan  kawasan  sesuai  fungsi-fungsinya. Misalnya,  dari  rezim  kepemilikan open access berubah menjadi state property , dan dari daerah bukan-konservasi  menjadi  daerah  laut  konservasi serta pembagian sistem zonasinya.
Penarikan batas keduanya di atas berdampak  pada  tipe  hak  kepemilikan  ( property right  type )  dan  pembatasan  akses  masyarakat kecuali  mendapatkan  izin.  Akses  dimaknai  Ribot dan Peluso (2003:154) sebagai “kemampuan untuk memperoleh  manfaat  dari  sesuatu”.  Mekanisme
akses,  menurut  Ribot  dan  Peluso  (2003),  yaitu sistem legal dan struktural dan relasional. Akses berbeda dengan hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau  konsep  properti  ( property  right )  merupakan “produk  dari  aturan  kepemilikan  dan  aturan kepemilikan terletak di dalam sistem legal” (Barnes, 2009:22)  seperti  peraturan  perundang-undangan. Tipe-tipe  hak  kepemilikan  versi  Schlager  dan Ostrom  (1992)  sebagai  berikut:  1.  Hak  akses ; 2. Hak  pemanfaatan;  3.  Hak  pengelolaan;  4.  Hak ekslusi 5. Hak pengalihan. Oleh karena itu, akses dalam  definisi  Ribot  dan  Peluso  mengandung makna lebih luas daripada konsep kepemilikan Schlager & Ostrom.
Dengan begitu kontestasi hak kepemilikan (Agrawal  dan  Ostrom,  2001:  488)  seringkali muncul akibat perebutan klaim untuk mendapatkan sumberdaya tertentu, termasuk kontestasi untuk mendapatkan keadilan akses dan pendapatan (Jentoft et  al. ,  2007:  619).  Bahkan  pembatasan akses  menyebabkan  timbulnya  konflik.  Konflik dimaknai oleh Fisher et al. (2000) sebagai hubungan antara  dua  orang/kelompok  yang  memiliki  tujuan yang berbeda. Merujuk pada penjelaskan Satria et al . dalam Satria (2009a) terdapat tujuh tipe konflik nelayan yaitu: 1) konflik kelas; 2) konflik kepemilikan sumberdaya;  3)  konflik  pengelolaan  sumberdaya; 4)  konflik  cara  produksi  atau  alat  tangkap;  5) konflik lingkungan; 6) konflik usaha; dan 7) konflik primordial. Tujuh tipologi konflik berdasarkan faktor- faktor penyebabnya ini mengacu pada tipologi konflik nelayan yang disusun oleh Charles (2001), dan dielaborasi lagi secara rinci.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai teritorialisasi kawasan laut dan perubahan kawasan  menjadi  TNBB.  Teritorialisasi  tersebut berdampak pada pembatasan akses nelayan. Begitu pula menganalisis faktor munculnya konflik nelayan dengan TNBB dan perusahaan pariwisata. Untuk itu, strategi penelitian yang digunakan adalah studi  kasus  terhadap  konflik  nelayan  di  kawasan konservasi.  Konflik  difokuskan  pada  faktor-faktor penyebab  konflik  dan  bentuk-bentuk  perlawanan nelayan. Penggunaan pendekatan deskriptif dalam penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  atau  daerah tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Sumberklampok dan  Desa  Pejarakan  Kecamatan  Gerokgak
Kabupaten  Buleleng  Provinsi  Bali.  Lokasi  ini sengaja  dipilih  karena;  a)  Sumberklampok termasuk  desa  daerah  kantong  ( enclave) dan Pejarakan  sebagai  desa  penyangga  di  kawasan konservasi  TNBB;  b)  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Kehutanan  No.  493/  Kpts-II/  1995, TNBB ditetapkan yang meliputi laut dan darat/ hutan. Laut dan  darat/  hutan  dikelola  melalui  sistem  zonasi. Zonasi ini sering kali dianggap membatasi akses nelayan terhadap laut. Sebelum digabungkan dan ditetapkan  dengan  TNBB,  laut  tersebut  bersifat open access bagi  nelayan  (Bali  dan  Jawa).;  c) Berkembangnya pariwisata di kawasan TNBB dan munculnya perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata;  d)  nelayan  di  dua  desa  bersifat  skala kecil khususnya di Teluk Terima (Sumberklampok) dan  Teluk  Banyuwedang  (Pejarakan).  Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan awal  Maret  2013,  dan  pertengahan  bulan  Juni sampai dengan akhir Juli 2013.

## Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan melalui teknik wawancara mendalam, dan diskusi kelompok dengan pihak Balai TNBB. Pengumpulan data primer meliputi sejarah pembentukan TNBB, penerapan  sistem  zonasi,  akses  nelayan  dan konflik  (nelayan,  Balai  TNBB  dan  perusahaan). Wawancara  berlangsung  secara  bertatap  muka sekitar 1 jam dengan alat bantu pedoman wawancara terhadap informan yang diambil melalui teknik snow  ball . Informan berjumlah 32 orang di antaranya berasal dari nelayan, Balai TNBB, desa dinas  (Sumberklampok  dan  Pejarakan),  desa adat/  pakraman,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan Kabupaten Buleleng, Balai Besar Riset Perikanan Budidaya  Laut  Gondol,  perusahaan  pariwisata, Kelompok  Nelayan,  Kelompok  Masyarakat Pengawas  (Pokmaswas),  Forum  Komunikasi Masyarakat  Peduli  Pesisir  (FKMPP)  dan  LSM Pilang. Pengamatan dilaksanakan di pesisir dan perairan laut kawasan konservasi untuk memeriksa tanda  batas  zonasi,  aktivitas  penangkapan  ikan dan pariwisata. Selain data primer, data sekunder juga dikumpulkan seperti laporan, arsip, buku, tesis,  jurnal,  situs  internet  ( website) dan data lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder  yang  relevan  terkait  dengan  peraturan pembentukan  dan  penetapan  TNBB  dan  sistem zonasi, laporan tahunan TNBB, profil TNBB, tesis dan jurnal, dan lain sebagainya.

## Analisis Data
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis melalui tiga alur secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  dan Hubermen,  1992).  Teknik  analisis  data  tersebut berlangsung secara terus menerus dan dilakukan sejak perencanaan penelitian, tahap di lapang sampai tahap pembuatan laporan penelitian. Untuk menguji  validitas  data,  digunakan  triangulasi  data berupa  metode  (interview,  diskusi,  pengamatan, dan  data  primer)  dan  sumber  informan  (nelayan, petugas  TNBB  dan  pihak  perusahaan).  Dengan analisis data tersebut, untuk menggambarkan dan menjelaskan  proses  teritorialisasi  kawasan  dan faktor munculnya konflik nelayan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teritorialisasi Kawasan Laut di Bali Barat.
Secara historis, daerah Bali Barat mengalami perubahan  status  disertai  fungsi  kawasan.  Mulai dari  bukan  kawasan  Suaka  Margasatwa  menjadi Suaka  Margasatwa  sampai  Taman  Nasional. Perubahan status kawasan tersebut seperti terlihat dalam Tabel 1.
Pada awalnya Suaka Margasatwa Bali Barat didirikan  pada  tahun  1947  oleh  Dewan  Raja-raja di  Bali  melalui  keputusan  E/1/4/5  dengan  luas
20.600  ha.  Luas  kawasan  tersebut  berkurang menjadi  19.365  ha  setelah  diukur  kembali  oleh Brigade Planologi Kehutanan Nusa Tenggara tahun 1969.  Pada  tahun  1978  luas  Suaka  Margasatwa bertambah  + 193  ha  dengan  bergabungnya  Pulau Menjangan,  Pulau  Kalong,  Pulau  Burung  dan Pulau  Gadung  berdasarkan  SK  Mentan  No.  169/ Kpts/Um/3/1978. Kawasan ini selanjutnya berubah menjadi  Taman  Nasional  Bali  Barat  dengan  SK Menhut  No.  096/Kpts-II/1984  seluas  77.727  ha (darat/hutan  71.507  ha  dan  laut  6.220  ha)  yang meliputi  Suaka  Margasatwa  Bali  Barat,  Suaka Margasatwa  Pulau  Menjangan  dan  sekitarnya (laut)  dan  Hutan  Lindung  Bali  Barat.  Luas  TNBB selanjutnya menyusut menjadi 19.002,89 ha (darat/ hutan  15.587,89  ha  dan  laut  3.415  ha)  menyusul perubahan fungsi kawasan berdasarkan Keputusan Menhut No. 493/Kpts-II/1995.
Sebelum  bergabung  dengan  kawasan TNBB,  laut  di  sekitar  empat  pulau  (Menjangan, Kalong,  Burung  dan  Gadung)  tersebut  bersifat open access bagi perikanan tangkap (skala kecil). Sebagai sumberdaya yang bersifat open access pada mulanya nelayan dari Bali maupun dari Jawa dapat memanfaatkan laut untuk perikanan. Untuk itu  sejak  dulu,  kawasan  laut  ini  sangat  mudah diakses  oleh  nelayan  dari  Teluk  Banyuwedang dan  Jawa  Timur  (Polunin et  al. ,  1983).  Selain penangkapan ikan untuk konsumsi, laut tersebut juga untuk penangkapan ikan hias dan pernah
Tabel 1. Perubahan Kawasan Konservasi di TNBB. Table 1. Protected Area Changes at TNBB.
Aspek/ Aspect Orde Lama (1945- 1966)/ Old Order Orde Baru (1967-1983) / New Order Orde Baru (1984- 1998) / New Order Era Reformasi (1999 - sekarang) / Reform period-now Status kawasan darat hutan / Terrestrial/ forest area status SM SM TN TN Status kawasan laut/ Marine area status Tidak masuk SM/ Not include SM Tidak Masuk SM/ Not include SM TN TN Rezim pengelolaan laut/ Marine management regime Akses terbuka/ Open access Akses terbuka/ open access  Hak milik negara/ State property Hak milik negara/ State property Hak milik negara/ State property Otoritas pengelolaan/ Management authority Pemerintah/ State (Departemen Pertanian/ Agricultural departement Dinas Kelautan Prov. Bali/ Marine services at Bali Province Pemerintah/ State (Kemenhut/ Ministry of forestry ) Pemerintah/ State
(Kemenhut/ Ministry of forestry )
Konflik/ Conflict Tidak Ada/ No Ada/ Yes Ada/ Yes Ada/ Yes
Keterangan/ Notes : SM = Suaka Margasatwa/ Wildlife Reserve ; TN = Taman Nasional/ National Park ; Kemenhut = Kementerian Kehutanan/ Ministry Of Forestry
menjadi lokasi pengambilan terumbu karang. Di pesisir pantai itu pula dijadikan lokasi penangkapan bibit  ikan  bandeng  alam  ( nyotok nener )  melalui pengkavlingan  wilayah  tangkap  di  pesisir  Desa Sumberklampok dan Desa Pejarakan. Pesisir laut dikavling oleh nelayan sebagai lokasi penangkapan masing-masing  nelayan.  Penangkapan  nener ini  biasanya  dilakukan  pada  bulan-bulan  tertentu seperti bulan kasanga dan bulan kapat dalam kalender Bali (atau sekitar bulan Maret dan bulan September-Oktober  dalam  kalender  Masehi). Pada  tahun  1970-an  Dinas  Perikanan  Provinsi Bali  menerbitkan  perizinan  bagi  nelayan nyotok nener ini sehingga tiap kavling dilakukan nelayan kelompok.
Namun  rezim open access tersebut perlahan berubah menjadi state property ketika Dinas  Kelautan  Propinsi  Bali  menertibkan  dan menerbitkan izin nyotok nener. Ditertibkan melalui pembuatan kelompok dan anggotanya. Begitu pula keberadaan rezim state property semakin tampak jelas  ketika  terjadi  penetapan  perairan  laut  (yang saat  ini  kawasan  TNBB  seluas  3.415  ha  dan terletak di Selat Bali dan Laut Bali di sekitar Pulau Menjangan, Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Gadung) menjadi bagian dari kawasan TNBB serta pembentukan  zonasi  TNBB.  Kawasan  laut  yang ‘tidak  dikelola’  ( open access )  menjadi  ‘dikelola’ negara  ( state property )  merupakan  babak  awal dalam menarik batas yang jelas antara daerah laut milik negara dengan daerah bukan milik negara. Sementara pembagian dan penetapan fungsi sebuah  daerah  antara  kawasan  konservasi  dan bukan konservasi menunjukkan babak selanjutnya dalam  manarik  batas  sebuah  kawasan.  Selain keduanya,  di  dalam  kawasan  konservasi  pun dibuat  batasan-batasan  kegiatan  pemanfaatan yang diperbolehkan dan yang dilarang melalui pembagian  zonasi  taman  nasional.  Penarikan batas berdasarkan rezim property dan fungsi dari sebuah  kawasan  merupakan  proses  teritorialisasi yang terjadi di perairan laut.
Penarikan batas kawasan melalui
teritorialisasi perairan laut berakibat pada akses nelayan. Perubahan dari open access menjadi state property disertai dengan penetapan kawasan konservasi TNBB mengurangi bahkan membatasi akses nelayan terhadap laut di TNBB. Pembatasan akses terjadi, terutama setelah penetapan taman nasional, karena pengelolaan kawasan konservasi bertujuan (Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/ 2011 Pasal  2)  atau  difungsikan  (Peraturan  Pemerintah
(PP)  No.  68/  1998  Pasal  4)  untuk  pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Secara umum pemanfaatan taman nasional untuk kegiatan: (a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; (c) penyimpanan dan/atau  penyerapan  karbon,  pemanfaatan  air serta  energi  air,  panas,  dan  angin  serta  wisata alam;  (d)  pemanfaatan  tumbuhan  dan  satwa liar;  (e)  pemanfaatan  sumber  plasma  nutfah untuk  penunjang  budidaya;  dan  (f)  pemanfaatan tradisional  oleh  masyarakat  setempat  (PP  No 28/  2011).  Kegiatan  pemanfaatan  itu  selanjutnya dikelola  berdasarkan  penerapan  sistem  zonasi sehingga tidak semua kegiatan termasuk perikanan diperbolehkan  kecuali  terdapat  zona  untuk perikanan  atau  kegiatan  tersebut  diizinkan.  Bila mengacu pada Vandergeest dan Peluso (1995), dan Vandergeest  (1996),  teritorialisasi  terhadap  suatu kawasan  untuk  tujuan  konservasi  dan  zonasinya sebagai upaya negara menguasai sumberdaya sehingga membatasi dan menghalangi akses masyarakat terhadap sumberdaya. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang tidak netral secara politik (Jentoft et al ., 2012: 195), konservasi berimplikasi pada distribusi akses dan pendapatan di antara kelompok pengguna (Jentoft et al ., 2007: 619).
Secara  umum  sistem  zonasi  diperuntukkan guna  menentukan  zona  terlarang  dan  zona  yang dapat dimanfaatkan. Secara garis besar, sistem zonasi  terdiri  atas  zona  inti,  zona  pemanfaatan dan  zona  lainnya.  Zonasi  pertama  kali  dibuat  di TNBB pada tahun 1987, dan berturut-turut terjadi perubahan menjadi zonasi 1996, zonasi 1999 dan terakhir  zonasi  2010.  Perubahan  zonasi  secara berturut-turut  tersebut  untuk  mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan seperti kebutuhan konservasi sendiri, pengembangan pariwisata dan tuntutan nelayan. Perubahan zonasi yang menarik adalah  zonasi  2010.  Zona  tradisional  sebagai lokasi penangkapan ikan bagi nelayan pertama kali muncul dalam zonasi 2010. Padahal sebelum TNBB  didirikan  dan  zonasi  pertama  kali  dibuat, aktivitas nelayan tradisional telah dilakukan.
Sekalipun  berubah  menjadi  kawasan konservasi,  aktivitas  perikanan  tangkap  termasuk penangkapan ikan hias dan pengambilan terumbu karang masih saja ditemui dengan risiko tertangkap tangan sebagai pelanggaran oleh pihak Balai TNBB.  Berdasarkan  Laporan  Tahunan  Kegiatan Penyidikan  dan  Perlindungan  Hutan  TNBB  2011 dan 2012 menyebutkan, 1 orang ditemukan
menangkap ikan hias dengan menggunakan cairan potassium pada tahun 2011, dan mendapat vonis 4 bulan penjara dan denda Rp 300.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan  hukum  kurungan  selama  1  (satu)  bulan (Taman  Nasional  Bali  Barat,  2012) . Sementara pada tahun 2012, 14 orang terbukti mencari dan menangkap biota laut seperti gurita, ikan hias dan  karang  hidup,  dan  dikenakan  sanksi  (Taman Nasional Bali Barat, 2013).

## Konflik Nelayan

## Konflik Nelayan-TNBB
Tipologi konflik nelayan dengan Balai TNBB disebabkan dua hal yaitu faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya. Konflik kepemilikan sumberdaya berkaitan dengan kepemilikan laut yang bersifat open access menjadi laut yang state property .  Di  bawah  rezim open access , sumberdaya laut dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja dan dengan alat tangkap apa saja. Perubahan laut dari open access menjadi state property tidak hanya pergantian status rezim  tapi  juga  berdampak  pada  akses  terhadap sumberdaya laut dan mata pencaharian nelayan. Secara  sosio-historis  laut  dapat  diakses  secara terbuka sebelumnya, namun laut menjadi terbatas bagi nelayan sejak menjadi state property yang diperuntukkan bagi daerah perlindungan ekosistem atau  kawasan  konservasi.  Pembatasan  akses nelayan terhadap sumberdaya laut berpengaruh pada  lokasi  penangkapan  ikan  ( fishing  ground ), mata pencaharian serta besarnya biaya dan tenaga yang dikeluarkan di lokasi penangkapan baru dan lebih jauh dari tempat penangkapan sebelumnya.
Faktor  konflik  pengelolaan  sumberdaya berkaitan  dengan  pemanfaatan  kawasan  antara tujuan konservasi dengan tujuan perikanan. Konflik ini terjadi, menurut Satria et  al. (2006a)  karena pendekatan konservasi identik dengan perlindungan kawasan  sedangkan  perikanan  identik  dengan eksploitasi sekalipun perikanan juga memiliki ukuran  ‘konservasi’  seperti Maximum  Sustainable Yield . Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan sedangkan kawasan konservasi terutama dikelola oleh  Balai  TNBB  dan  Kementerian  Kehutanan. Konflik  muncul  ketika  daerah  penangkapan  ikan ditetapkan  sebagai  kawasan  konservasi,  dan nelayan dilarang memanfaatkan untuk perikanan. Pembatasan akses melalui pengaturan laut berdasarkan sistem zonasi yang melarang aktivitas perikanan.  Sejalan  dengan  itu,  praktis  wilayah
tangkap nelayan dimasukkan daerah terlarang bagi perikanan. Daerah konservasi yang terlarang bagi perikanan tidak diperbolehkan bagi nelayan kecuali mendapatkan izin atau diakomodasi dalam zonasi. Misalnya, nelayan nyotok nener diperbolehkan menangkap ikan dengan Surat Izin Masuk Kawasan yang  dikeluarkan  oleh  TNBB.  Surat  Izin  Masuk Kawasan  tersebut  berisi  aturan  yang  dibolehkan dan dilarang selama nyotok nener . Pengkavlingan pesisir laut oleh nyotok nener memiliki izin dari Dinas Perikanan  Provinsi  Bali,  dan  telah  berlangsung sebelum terbentuknya TNBB.
Konflik  pengelolaan  dimulai  sejak  awal berdirinya kawasan konservasi TNBB tahun 1984. Salah  satu  konflik  yang  muncul  ke  permukaan berbentuk pembakaran gubuk milik salah satu nelayan nyotok nener oleh petugas TNBB. Gubuk biasanya digunakan sebagai tempat berteduh dan menyimpan peralatan menangkap bibit ikan bandeng. Akibat pembakaran itu nelayan pemilik gubuk mengalami kerugian besar secara ekonomi. Konflik  ini  selanjutnya  diikuti  dengan  munculnya respon  balasan  oleh  nelayan  terhadap  kawasan konservasi TNBB.  Sebuah  aksi  gangguan  seperti pencurian Jalak Bali milik TNBB.
Sepanjang pembatasan akses terhadap laut, konfllik  muncul  ke  permukaan  dalam  sejumlah peristiwa  seperti  pencabutan  peralatan  budidaya rumput laut. Usaha rumput laut ini dihentikan dengan  paksa  oleh  petugas  TNBB  setelah berjalan selama enam bulan sekitar tahun 2006. Tidak hanya budidaya keramba ikan yang dilarang dan dipindahkan ke lokasi di luar kawasan TNBB tapi terumbu karang buatan juga dilarang ditanam di laut TNBB. Padahal beberapa program berasal dari bantuan pemerintah baik dari pusat maupun dari  daerah.  Pembatasan  akses  dan  konflik  yang terjadi diikuti dengan tanggapan balik oleh nelayan seperti  bentuk-bentuk  perlawanan.  Dari  konflik akses ini selanjutnya memunculkan salah satunya zona  tradisional  bagi  nelayan  dalam  zonasi TNBB 2010.

## Konflik Nelayan-Perusahaan Wisata
Selain bertujuan perlindungan ekosistem, kawasan  konservasi  juga  dapat  dimanfaatkan untuk wisata alam. Sebelum masuknya perusahaan pariwisata atau swasta, kawasan konservasi telah dimanfaatkan  untuk  wisata  alam.  Koperasi  Wana Sakti  yang  berada  di  bawah  TNBB  menggarap Labuan Lalang untuk penyeberangan ke arah Pulau Menjangan. Penyeberangan ini salah satunya
bertujuan untuk menggali potensi wisata alam yang ada di TNBB. Pengembangan pariwisata di dalam kawasan  konservasi  untuk  menggenjot  salah satu  tujuan  pemanfaatan  kawasan  konservasi yaitu  rekreasi  dan  pariwisata.  Pengembangan wisata  semakin  intensif  dengan  masuknya  tiga perusahaan  swasta  yang  bergerak  di  bidang pariwisata  sekitar  tahun  1997-1998.  Keterlibatan swasta  dalam  pembangunan  dan  pengembangan sektor  pariwisata  di  kawasan  TNBB  melalui Izin  Pengusahaan  Pariwisata  Alam  (IPPA).  Tiga perusahaan  yang  memiliki  IPPA  yaitu  SBW,  TSS dan DKP.
Konflik  nelayan  dengan  pihak  perusahaan pariwisata  disebabkan  faktor  konflik  pengelolaan kawasan  konservasi.  Pengelolaan  kawasan konservasi  tidak  hanya  dimanfaatkan  untuk kegiatan  pariwisata  tapi  kenyataannya  terdapat aktivitas  perikanan  tradisional.  Konflik  ini  terjadi pada dua lokasi yaitu pertama antara lokasi kegiatan pariwisata ( diving atau snorkeling ) dengan tempat penangkapan  ikan  ( fishing  ground )  dan  kedua, antara lokasi penambatan sampan/ perahu dengan tempat bangunan resort atau hotel. Selain di darat dan  hutan,  pesisir  dan  bawah  laut  merupakan lokasi  wisata  alam.  Konflik  terjadi  ketika  perairan laut  tidak  hanya  sebagai  objek  wisata  alam  bagi wisatawan  tapi  juga  lokasi  pencarian  ikan  bagi nelayan terutama di sekitar Pulau Menjangan. Laut  sekitar  Pulau  Menjangan  merupakan  lokasi utama wisata alam bawah laut dan menjadi lokasi penting untuk penangkapan ikan bagi nelayan. Konflik  pemanfaatan  laut  lain  tampak  nyata dengan  pengkavlingan  laut  di  Teluk  Terima  dan Tanjung  Kotal  dengan  menggunakan  bola-bola yang mengambang. Salah satu perusahaan mengembangkan  wisata  bahari  dengan  minat khusus  yaitu  tiram  mutiara.  Tanda  bola-bola  ini untuk menunjukkan lokasi wisata pembuatan tiram mutiara. Pengkavlingan ini tidak hanya membatasi aktivitas  nelayan  tapi  juga  dapat  merusak  jaring nelayan  tradisional  saat  menjaring  ikan.  Namun
konflik  akses  ini  kemudian  diatasi  melalui pembagian  waktu  aktivitas  antara  pariwisata  dan nelayan.  Misalnya,  aktivitas  pariwisata  dilakukan dari pagi sampai sore sedangkan nelayan dari sore sampai malam. Atau aktivitas keduanya tidak berada di lokasi yang sama.
Lokasi-lokasi  tertentu  di  pesisir  menjadi konflik  pemanfaatan  antara  lokasi  penambatan sampan/  perahu  dengan  lokasi  bangunan  milik perusahaan. Sebagian besar lokasi bangunan perusahaan (seperti resort / hotel/ kantor) tersebut terlihat jelas berada di dekat pantai baik di dalam  maupun  di  sekitar  penyangga  kawasan konservasi.  Sebelum  berdirinya  bangunan resort dan  hotel,  lokasi  pesisir  tertentu  seperti  di  Teluk Terima (Sumberklampok) dan Teluk Banyuwedang (Pejarakan)  telah  menjadi  lokasi  penambatan sampan nelayan. Bangunan ( resort / hotel/ kantor) didirikan dengan menggeser atau mempersempit lokasi penambatan sampan nelayan baik di Teluk Terima  maupun  di  Teluk  Banyuwedang.  Di  Teluk Terima penambatan sampan nelayan tergeser, dan di Teluk Banyuwedang semakin menyempit.
Adanya  konflik  antara  nelayan  dengan perusahaan dalam perkembangannya mendorong (salah  satunya)  terbentuknya  Forum  Komunikasi Masyarakat  Peduli  Pesisir  (FKMPP).  Sebuah forum yang di dalamnya tergabung di antaranya kelompok  nelayan,  pengusaha  pariwisata  dan desa  (dinas  dan  adat/  pakraman).  Dalam  wadah FKMPP  mereka  bekerjasama,  dan  terkadang bermitra dengan TNBB dan Dinas Perikanan dan Keluatan untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi. Namun forum tersebut saat ini mati suri karena salah satunya tidak adanya kegiatan dan minimnya dana untuk kegiatan.

## Bentuk Perlawanan Nelayan
Bentuk perlawanan  nelayan  ada  dua  yaitu secara  sembunyi-sembunyi  atau  sehari-hari  dan terang-terangan.  Dalam  situasi  pemerintahan

## Tabel 2. Tiga Perusahaan Pariwisata di TNBB.
Table 2. Three Tourist Entreprises at TNBB.
Pengelola/ Management Lokasi/ Location Luas/ Area (ha) PT SBW Labuhan Lalang, Tanjung Kotal, dan Gilimanuk; 251.50 PT TSS Tanjung Gelap dan Banyuwedang; 284.00 PT DKB Teluk Terima, Tanjung Kotal dan Cekik; 40.05 Sumber: TNBB (2005)/ Source: TNBB (2005)
nasional seperti di masa Orde Baru bentuk perlawanan secara sembunyi-sembunyi sedangkan pada  masa  reformasi  lebih  dipilih  perlawanan secara  terang-terangan  dan  bersifat  terbuka seperti protes langsung secara lisan atau tulisan, negosiasi  untuk  mencapai  kompromi.  Bentuk- bentuk  perlawanan  yang  dipilih  dan  masa  atau situasi tersebut tidak berlaku terlalu kaku dan ketat. Jika  ditelisik  persoalan  konflik  nelayan  di  atas, munculnya  konflik  disebabkan  pembatasan  atau hilangnya akses nelayan dengan pemberlakuan kawasan  konservasi  dan  zonasinya.  Munculnya gerakan protes atau perlawanan petani akibat dari hilangnya jaminan keamanan subsistensi minimum (Scott, 1989) sehingga bentuk perlawanan sehari- hari untuk menghindari risiko yang lebih besar (Scott, 2000).
Dalam kondisi tidak berdaya, bentuk perlawanan  yang  digunakan  dan  menjadi  pilihan adalah  perlawanan  sehari-hari  atau  secara diam-diam untuk menghindari konfrontasi langsung dan kerugian yang lebih besar. Adanya relasi kuasa yang  tidak  setara  membuat  konflik  disalurkan melalui perlawanan sehari-hari. Bentuk perlawanan berupa gangguan dan pencurian spesies Jalak Bali yang menjadi ikon TNBB. Perlawanan ini, menurut Scott  (2000),  dicirikan pertama ,  watak  dan  sifat perlawanan dipengaruhi oleh bentuk, kepercayaan dan risiko balasan yang diterima; kedua , perlawanan tidak diarahkan pada sumber langsung. Misalnya, sebagai  ikon  TNBB  dan  spesies  yang  dilindungi, Jalak Bali di penangkaran diganggu dan dicuri di  Tegal  Bunder  Sementara  itu,  kehidupan  Jalak Bali di alam bebas pun semakin sedikit jumlahnya. Pencurian  Jalak  Bali  secara  sembunyi-sembunyi dan berkelompok ini dalam rangka menurunkan kredibilitas  TNBB  agar  dianggap  tidak  berhasil melakukan  perlindungan  terhadap  satwa  liar tersebut. Jalak Bali yang ditangkap ini dijual ke  luar  Bali  (seperti  Surabaya).  Peristiwa  ini berlangsung mulai tahun 1980-an sampai dengan tahun  1990-an.  Lokasi  konflik  yang  semula ada  di  pesisir  berdampak  pada  satwa  liar  di darat  /hutan  atau    di  penangkaran  TNBB.  Pada peristiwa  ini,  Santoso  (2004)  mengungkapkan, perlawanan  bukan  sebuah  episode  dramatis dan konfrontatif karena mempertimbangkan kepentingan bersama dan risiko yang akan dihadapi.
Perlawanan  lainnya  dari  nelayan  adalah berbentuk  pura-pura  tidak  tahu  dengan  cara tidak menghiraukan aturan. Secara de jure
kawasan  konservasi  laut  dan  darat/  hutan  TNBB termasuk ke dalam rezim state property di bawah kewenangan  negara.  Sejak  berdirinya  TNBB, sebagian laut di Selat Bali dan Laut Bali berganti dari open access menjadi state property .  Namun secara de  facto, rezim open access juga masih berlangsung dan bekerja. Memang laut terlarang tapi masih dimanfaatkan oleh nelayan meskipun dengan risiko tertangkap tangan oleh petugas Balai  TNBB.  Upaya  perlindungan  terhadap kawasan  konservasi  dengan  patroli  pengamanan laut dan penegakan aturan tidak membuat nelayan berhenti memanfaatkan laut. Adanya fenomena itu menunjukkan ketidakpedulian nelayan pada aturan. Selain sebagai bentuk perlawanan sehari- hari, secara sosio-historis penangkapan ikan telah dilakukan  sebelum  hadirnya  TNBB,  dan  untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Isu atau rumor seputar keterlibatan ‘pihak dalam’ atau petugas dalam gangguan terhadap spesies Jalak Bali, dan petugas mudah ‘dipengaruhi’ oleh materi dalam penegakan aturan, disebarkan. Hembusan rumor ini merupakan bentuk-bentuk dari aksi  perlawanan  sehari-hari  dengan  menghindari konfrontasi  dan  saling  berhadap-hadapan. Serangan dari belakang, seperti tak terencana, sembunyi-sembunyi  dan  tak  terduga  ini  bisa berjalan  efektif  untuk  melawan  pihak  yang  lebih kuat pengaruhnya.
Bentuk-bentuk  perlawanan  nelayan  secara tersembungyi pada umumnya berlangsung pada masa orde baru sampai dengan awal tahun 2000. Begitu  pula  konteks  perlawanan  tersembunyi tersebut  terjadi  ketika  kawasan  konservasi dikelola secara terpusat disertai kecenderungan preservasionism  yang  mengutamakan  kontrol yang kuat terhadap sumberdaya alam. Bahkan, sebuah desa enclave (daerah  kantong)  di  TNBB direncanakan dipindahkan agar tidak mengganggu kawasan  konservasi.  Namun  pada  era  reformasi terutama  tahun  2000,  perlawanan  relatif  lebih terbuka  melalui  protes  (lisan  dan  tulisan). Misalnya, protes keras dalam sebuah pertemuan atau forum yang dihadiri oleh petugas TNBB.  Jalur  negosiasi  juga  dilakukan  untuk mendapatkan  akses  dan  manfaat  dari  kawasan konservasi.  Pada  awal  tahun  2000,  masyarakat adat dan kelompok nelayan mendapatkan manfaat ekonomi  dengan  mengembangkan  pariwisata. Sepuluh tahun kemudian kepentingan nelayan diakomodasi  melalui  zona  tradisional  yang disediakan dalam sistem zonasi TNBB.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah pembentukan  TNBB  dan  zonasinya  merupakan bentuk  teritorialisasi  di  sebuah  kawasan  perairan laut.  Teritorialisasi  dilakukan  melalui  tiga  tahap yaitu:  1)  perubahan  rezim  kepemilikan,  dari open access menjadi state property , 2) penetapan fungsi kawasan,  antara  kawasan  konservasi  dan  bukan konservasi,  dan  3)  penetapan  fungsi  kawasan konservasi  berdasarkan  zonasi,  antara  kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dan yang dilarang.  Teritorialisasi  tersebut  berdampak  pada pembatasan atau hilangnya akses nelayan.
Konflik  akses  nelayan  dimulai  dari pembatasan  akses  tersebut.  Konflik  akses  terjadi antara  nelayan  dengan  TNBB  dan  perusahaan pariwisata.  Konflik  akses  antara  nelayan  dengan TNBB disebabkan faktor kepemilikan sumberdaya dan faktor pengelolaan sumberdaya sedangkan konflik  akses  antara  nelayan  dengan  perusahaan pariwisata disebabkan faktor pengelolaan sumberdaya. Bentuk konflik antara nelayan dengan TNBB  berupa  perlawanan  sehari-hari  terutama pada awal pembentukan TNBB di masa Orde Baru. Dalam kondisi tak berdaya dan relasi kuasa yang timpang, perlawanan sehari-hari seperti pencurian, penyebaran isu atau rumor dan ketidakpatuhan pada  aturan  konservasi  merupakan  langkah yang  ditempuh  oleh  nelayan.  Namun  pada  masa reformasi  khususnya  tahun  2000-an,  perlawanan secara tersembunyi relatif jarang ditemui karena dapat dilakukan melalui protes secara langsung atau terbuka dengan Balai TNBB.
Melalui penelitian ini, desain dan pengelolaan kawasan  konservasi  perlu  responsif  dan memperhatikan aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat  sekitar  kawasan  konservasi  selain bertujuan  biologi-ekologi  semata.  Pengelolaan perlu juga mengembangkan resolusi konflik seperti pengelolaan kolaboratif dengan meningkatkan level partisipasi  masyarakat  (melalui  keputusan  publik) sehingga terjadi kesetaraan dalam pengelolaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terma  kasih  disampaikan  kepada  warga Desa  dan  Adat  (Sumberklampok  dan  Pejarakan, Gerokgak,  Buleleng,  Bali)  khususnya  Bapak Jatim dan Ibu Ni Made Indrawati, Petugas TNBB, Kelompok Nelayan (Bunga Indah dan Banyumandi), dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  A.  and  E.  Ostrom.  2001.  Collective  action, property rights, and decentralization in resource use  in  India  and  Nepal. Politics  &  Society ,  Vol. 29 No. 4, 485-514.
Barnes, R. 2009. Property Rights and Natural Resources . Kanada: Hart Publishing.
Bavinck, M. and V. Vivekanandan. 2011. Conservation, conflict  and  the  governance  of  fisher  wellbeing: analysis of the establishment of the gulf of mannar  national  park  and  biosphere  reserve. Environmental Management , 47:593–602.
Boersma, P. D. and J.K. Parrish. 1999. Limiting abuse:
Marine protected areas, a limited solution.
Ecological Economics Vol. 31, 287-304.
Charles,    A.  T.  2001.  Fishery  conflicts,  A  unified framework, Marine Policy , September: 379-393.
Christie,  P.  2004.  Marine  protected  areas  as  biological successes and social failures in Southeast Asia. American  fisheries  society  symposium,  Vol. 42:155–164,
Fidelman, P., L. Evans, M. Fabinyi, S. Foale, J. Cinner and  F.  Rosen.  2012.  Governing  large-scale marine  commons:  Contextual  challenges in the coral triangle. Marine  Policy ,  Vol.  36  (1): 42-53.
Fisher,  S.,    D.  I.  Andi,    J.  Ludin,    R.  Sminth,    St.
Williams dan S. Williams. 2000. Mengelola Konflik  – Keterampilan  dan  Strategi  Untuk Bertindak. The British Council Indonesia.
Jentoft, S., J. J. Pascual-Fernandez, R. D. l. C. Modino,
M.  Gonzalez-Ramallal  and  R.  Chuenpagdee. 2012. What stakeholders think about marine protected  areas:  Case  studies  from  Spain. Hum Ecol, Vol. 40:185–197.
Jentoft, S., T.  C. v. Son and M. Bjorkan. 2007. Marine protected  area:  a  governance  system  analysis.
Human Ecology , Vol. 35:611-622.
Kelly,  A.  B.  2011.  Conservation  practice  as  primitive accumulation, The  Journal  of  Peasant  Studies , Vol. 38, No. 4, 683–701
Kinseng,  R. A.  2013.  Identifikasi  Potensi, Analisis,  dan Resolusi Konflik. Di dalam Nikijuluw, V.PH, dkk,
Coral Governance . Bogor: IPB Press. Direktorat  Jenderal  Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2014. Capaian 2013: Pengelolaan Efektif  KKP-3K  Capai  3,647  juta  Hektar, luasan  KKP-3K  bertambah  689  ribu  hektar (09  Januari  2014)  diakses  pada  tanggal  18
November  2014  dari  http://kkji  kp3k.kkp.go.id/ index.php/beritab  ru/186-capaian-2013-penge- lolaan-efektif-kkp-3k-capai-3,647-juta-hektar,- luasan-kkp-3k-bertambah-689-ribu-hektar
Mangi,  S.  C.  and  M.  C.  Austen  2008.  Perceptions  of stakeholders  towards  objectives  and  zoning of  marine-protected  areas  in  southern  Europe. Journal  for  Nature  Conservation, Vol.  16, 271—280.
Miles,  M.  B.  and A.  M.  Hubermen.  1992. Analisis  data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru , Jakarta: UI Press.
Mombeshora,  S.  and  S.  L.    Bel.  2009.  Parks-people conflicts: the case of Gonarezhou National Park and the Chitsa community in south-east Zimbabwe, Biodivers  Conserv,  Vol.  18:2601–2623.  DOI 10.1007/s10531-009-9676-5.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  68 tahun  1998  tentang  Kawasan  Suaka Alam  dan Kawasan Pelestarian Alam
Polunin, N. V. C., M. K. Halim  and K. Kvalvtgnaes. 1983.
Bali Barat: An Indonesian marine protected area and its resources. Biological  Conservation,  Vol.
25, 171-191
Ribot, J. C. and N. L. Peluso. 2003. A theory of access. Rural Sociology , Vol. 68 No 2, pp. 153-181.
Robinson, A., N. Polunin, K. Knut and M. Halim. 1981. Progress  in  creating  a  marine  reserve  system in Inonesia. Bulletin  of  Marine  Scienc ,  31  (3):
774-785.
Santoso,  H.  2004. Perlawanan  di  Simpang  Jalan . Yogyakarta: Penerbit Damar.
Satria,  A.  2009a. Ekologi  Politik  Nelayan . Yogyakarta:
LKiS.
Satria,  A.  2009b. Pesisir  dan  Laut  untuk  Rakyat .  Cet. Ke-2. Bogor: IPB Press
Satria,  A.,  M.  Sano  and  H.  Shima.  2006a.  Politics of  marine  conservation  area  in  Indonesia: From  a  centralized  to  a  decentralized  system.
Environment and Sustainable Development . Vol.
5, No. 3, 240-261.
Satria, A., Y. Matsuda and M. Sano. 2006b. Questioning community based coral reef management systems: Case Study of Awig-awig in Gili Indah,
Indonesia. Environment,  Development  and Sustainability, Vol. 8: 99–118.
Schlager,  E.  and  E.  Ostrom.  1992.  Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis author(s). Land Economics . Vol. 68, No. 3, 249-262.
Scott, J. C. 1989. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara . Cet. Ke-3. Jakarta: LP3ES. Terjemahan dari: Scott J.C. (1976). The Moral  Economy  of  the  Peasant:  Rebellion  and Subsistence  in  Southeast  Asia .  London:  Yale Univ. Press.
Scott, J. C. 2000. Senjatanya Orang-orang yang Kalah.
Zainuddin AR, Sayogjo, Joebhaar M, penerjemah; Soetrisno L, Pengantar. Jakarta: YOI. Terjemahan dari: Weapon  of  the  Weak:  Everyday  Forms  of Peasant Resistance .
Susanto,  H.  A.  2011. Progres  Pengembangan  Sistem Kawasan  Konservasi  Perairan  Indonesia . Jakarta:  The  Coral  Triangle  Initiative  On  Coral Reefs, Fisheries, And Food Security (CTI-CFF)
Taman  Nasional  Bali  Barat.  2013. Laporan  Tahunan Kegiatan  Penyidikan  dan  Perlindungan  Hutan BTNBB 2012 . Bali: Taman Nasional Bali Barat.
Taman  Nasional  Bali  Barat.  2012. Laporan  Tahunan Kegiatan  Penyidikan  dan  Perlindungan  Hutan 2011 . Bali: Taman Nasional Bali Barat
Taman  Nasional  Bali  Barat.  2005.  Pengembangan Pariwisata  Alam  di  Taman  Nasional  Bali  Barat. Bali: Taman Nasional Bali Barat.
Vandergeest,  P.  1996.  Mapping  nature:  Territorial- ization  of  forest  rights  in  Thailand, Society  & Natural Resources , Vol. 9, No. 2, 159-175, DOI: 10.1080/08941929609380962.
Vandergeest, P. and N. L. Peluso. 1995. Territorialization and state power in Thailand, Theory and Society,
Vol. 24: 385-426.