Tinjauan Yuridis Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

## M.E. Retno Kadarukmi
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, emelia@home.unpar.ac.id

## Abstract
With the enactment of the Law on Local Government which regulates the delegation of authority and responsibility the Central Government to Local Governments, and the emergence of the Law on Financial Balance between Central and Local Gov- ernments, are appropriately regions can develop local resources and reduce on the Local to the Central Government. but, from a variety of empirical observations show that the implementation of regional autonomy has led to distortions and high cost economy.
In this paper will try to describe and explain the fact that there are policies that can be taken to improve the financial performance of Local Government in order to achieve improvement of regional real income to finance sustainable development.
Keywords: Local government, central government, autonomy, regional real in- come, regional tax

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 1997 dan perubahannya yaitu UU Nomor 34 Ta- hun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi keleluasaan dan peluang besar untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
Dengan dasar ketentuan tersebut maka daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaannya dalam rangka meningkatkan pembangu- nan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan, kemakmuran, kemandirian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah.
Sesuai kewenangan yang dimiliki ditambah dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah terny- ata memicu dan memacu setiap daerah untuk berlomba-lomba menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai manifestasi Otonomi Daerah.
Akibat perlombaan antar daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah maka muncul berbagai masalah yang
Jurnal Administrasi Bisnis (2010), Vol.6, No.2: hal. 169–178, (ISSN:0216–1249) c 2010 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .

## M.E. Retno Kadarukmi
salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang sifatnya kontroversial, dapat bertentangan atau tumpang tindih (overlapping) dengan peraturan yang setara maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu dapat juga dipersoalkan apakah pertentangan dan tumpang tindihnya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi bertentangan juga dengan Asas Ekonomi dan Asas Non Double Taxation.
Konon IMF atau Dana Moneter Internasional meminta kepada Pemerintah In- donesia untuk segera mencabut Perda-Perda yang menghambat mobilitas barang dan jasa di daerah sebanyak 100 (seratus) Perda 1 . Mengapa dapat terjadi perten- tangan atau tumpang tindih antar berbagai peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan terhambatnya roda perekonomian dan pembangunan? Pertanyaan ini akan coba dijawab melalui tulisan ini, dan penulis mengawali uraian dari sistem pemerintahan Indonesia.
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Medebewind) yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas-asas tersebut, dibentuklah Daerah Otonom yang terbagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas Desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembi- ayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pem- biayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Tugas Pembantuan (Medebe- wind) dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pen- dapatan Asli Daerah (PAD)-lah yang lebih penting dibandingkan dengan sumber- sumber di luar PAD, karena PAD dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah; sedangkan pendapatan dalam bentuk pemberian dari Pemerintah Pusat (non PAD) sifatnya lebih mengikat.
Sesuai dengan ketentuan tentang dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah yang digariskan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tampak bahwa ketergantungan daerah akan subsidi pusat masih sangat besar.
Kenyataan tersebut menjadi masalah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ka- rena daerah masih tetap dalam posisi harus disubsidi, walaupun subsidi tersebut mungkin berasal dari daerahnya. Namun, berkenaan dengan subsidi dari Pusat yang belum mencukupi, maka Pemerintah Daerah umumnya mencari sumber peneri- maan alternatif di daerahnya, untuk meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
Langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD-nya ada- lah dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Otonomi Daerah. Salah satu
1 R. Endang Rasyid, Masalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Majah Berita Pajak Nomor 1508/Tahun XXXVI/1 Februari 2004, hlm 28.
kewenangan otonomi yang nyata bagi Pemerintah Daerah adalah pengelolaan Pen- dapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu Pemerintah Daerah menerbitkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak, retribusi dan pungutan lain. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan kebijakan di seputar kegiatan usaha, teru- tama melalui perdagangan atau pengaturan pasar. Beberapa contoh kebijakan tersebut adalah rayonisasi penjualan teh di Jawa Barat, monopoli perdagangan jeruk di Kali- mantan Barat, pemasaran hasil produk lokal melalui Koperasi Unit Desa (KUD) di Nusa Tenggara Timur dan pelarangan ekspor biji mete gelondongan dari Sulawesi Selatan 2 .
Memang secara formal tujuan berbagai kebijakan di dunia usaha tersebut adalah untuk melindungi produsen yang kebanyakan adalah petani kecil. Namun, dalam pelaksanaannya berbagai Peraturan Daerah dan kebijakan tersebut justru diarahkan pada peningkatan PAD dan secara sengaja atau tidak sengaja untuk melindungi ke- pentingan ekonomi kelompok tertentu. Pada akhirnya keadaan ini mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi yang dapat mengganggu iklim usaha, memper- lemah daya saing dan menghambat perkembangan investasi dan perkembangan perekonomian daerah juga perekonomian antar daerah.
Selain itu, sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk men- genakan pungutan baru selain yang ditetapkan UU Nomor 34 tahun 2000 jo PP Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah banyak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Dengan kewenangan tersebut, banyak daerah telah menghidupkan kembali pungutan- pungutan yang dulunya telah dihapus atau dilarang dengan UU Nomor 18 tahun 1997 3 .
Departemen Dalam Negeri, dalam hasil analisis monitoring dan evaluasi 2004 telah menjelaskan berbagai persoalan implementasi otonomi daerah. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi adalah kewenangan daerah, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan. Pada kewenangan daerah, misalnya, persoalan yang ditampilkan adalah tumpang tindihnya urusan antara kabu- paten/kota dengan provinsi, atau antara kabupaten/kota dengan departemen (pe- merintah pusat). Pada kenyataannya sejumlah masalah telah berkembang pada era desentralisasi fiskal untuk bidang kehutanan, perkebunan, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan darat, perhubungan udara dan pertambangan 4 .
Namun bila ditelaah dalam kerangka yuridis, kebijakan menaikan Pajak Daerah tidaklah dapat disalahkan karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang dia- manatkan undang-undang, tetapi hendaknya dalam menetapkan kebijakan terse- but harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat luas yang mempu- nyai tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini untuk menghindari semakin meningkatnya beban masyarakat dalam menjalani kehidupan, terlebih jika Pajak
2 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, Cetakan I, 2008, hlm.19.
3 Mohammad Khusaini, Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE UNIBRAW), Cetakan I, 2006, hlm.34.
4 Ibid, hlm.117-118.

## M.E. Retno Kadarukmi
Daerah yang ditetapkan adalah pajak yang dibebankan pada kebutuhan sehari-hari anggota masyarakat.

## 2. Dasar-Dasar Pembiayaan Pemerintah Daerah
Secara konstitusional pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) yang diamandemen dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya pasal tersebut menginginkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Keberadaan pasal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat aturan hukum berupa peraturan perpajakan.
Selama ini, berkaitan dengan pengaturan perpajakan daerah telah beberapa kali pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan daerah.
Seperti telah disebutkan di atas bahwa Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilak- sanakan bersama-sama. Untuk mewujudkan asas desentralisasi dibentuklah daerah otonom. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah, termasuk sumber keuangan- nya, maka dalam Pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
a) Hasil pajak daerah.
b) Hasil retribusi daerah.
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d) PAD lainnya yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.
Dalam Pasal 158 ayat (1)-nya ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, dan selanjutnya kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi, dengan pertimbangan bahwa
jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu, Pemerintah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang 5 .
Sedangkan sumber penerimaan daerah di samping Pendapatan Asli Daerah adalah :
− Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialoksikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
− Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari APBN yang di- alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.
− Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN yang di- alokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu atau kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
− Pinjaman Daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah terse- but dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Pinjaman daerah dapat dilakukan harus dengan persetujuan DPRD dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban pengembaliannya.
− Dana Darurat, yaitu dana yang diberikan untuk keperluan mendesak untuk daerah tertentu, yang berasal dari APBN. Sedangkan yang dimaksud keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi daerah dengan pembiayaan APBD, seperti misalnya bencana alam.
− Pembiayaan Pelaksanaan Dekonsentrasi, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang disalurkan kepada Gubernur melalui departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Dana pembiayaan ini tidak termasuk penerimaan APBD karena administrasinya dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
− Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan, yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada daerah dan desa melalui departemen atau lembaga pemerintah non de- partemen. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan.
5 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Cetakan Pertama, 2008, hlm.14.

## M.E. Retno Kadarukmi

## 3. Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Dengan Langkah Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi (Khususnya menyangkut Desentralisasi Fiskal)
Bagi beberapa daerah yang dapat dikatakan telah siap dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, otonomi daerah merupakan arena pembuktian bahwa mereka telah mampu untuk mengelola daerahnya sendiri dan mengurangi campur tangan pusat. Namun ironisnya hampir sebagian besar daerah di Indonesia belum mempunyai kesiapan tersebut, sehingga akhirnya daerah-daerah ini justru bereufo- ria dengan otonomi daerah. Banyak daerah yang membuat kebijakan yang sifatnya merugikan dan hanya demi mengejar otonomi sesuai pandangan mereka. Oleh kare- nanya peran Pemerintah Pusat dirasa masih tetap sangat diperlukan, hanya saja perlu ada penyesuaian di beberapa aspek supaya peran tersebut tetap berada di koridor hukum dan selaras dengan tujuan otonomi daerah.
Peran Pemerintah Pusat tersebut antara lain berupa penciptaan kondisi yang kon- dusif bagi perkembangan pajak dan retribusi dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang sudah disepakati bersama. Kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerin- tah Pusat dapat dibagi menjadi kebijakan dari sisi penciptaan pajak baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi serta kebijakan dari sisi penggunaannya. 6 Lebih rinci kebijakan tersebut antara lain dapat berupa :
1. Penyerahan beberapa pajak yang masih dipegang oleh Pusat kepada Daerah, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), dengan tetap memperhatikan faktor efisiensi dan kesiapan daerah untuk mengelolanya.
2. Peningkatan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan. Kebijakan ini sejalan dengan asas dalam perpajakan yaitu asas ekonomis, dimana diharapkan biaya pemungutan pajak jangan sampai lebih besar dari hasil pungutan pajak tersebut.
3. Pemberdayaan BUMD sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah. Kebijakan ini dapat ditempuh melalui beberapa langkah antara lain :
a) Reformasi misi BUMD.
b) Restrukturisasi BUMD dengan prinsip Good Corporate Governance.
c) Provitisasi BUMD.
d) Privatisasi BUMD.
Selanjutnya, sesuai amanat Pasal 5A dan Pasal 25A dari UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Menteri Dalam Negeri berwenang membatalkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang bertentangan dengan kepentingan umum
6 Joko Tri Haryanto, Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah, http://rechtboy.wordpress.com, diakses 29 April 2010.
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
Beberapa alasan yang selama ini dikemukakan oleh Menteri Keuangan dan telah dipakai oleh Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan sejumlah Peraturan Daerah tentang pajak daerah maupun retribusi daerah antara lain adalah 7 :
1. Berkaitan dengan Peraturan Daerah.
Sebagai contoh pengenaan pajak daerah atas hasil bumi, tanaman perkebunan, holtikultura dan sejenisnya harus dibatalkan berdasarkan alasan :
a) Peraturan tersebut merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor impor serta menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
b) Penerapan pungutan pajak atas hasil bumi, tanaman perkebunan, holtikul- tura dan sejenisnya tumpang tindih dengan objek pungutan pajak Pusat, contohnya tumpang tindih dengan provisi sumber daya hutan, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Berkaitan dengan Retribusi Daerah.
Sebagai contoh pengenaan retribusi daerah atas ijin, penggunaan, pemeliharaan jalan dan sejenisnya, harus dibatalkan dengan alasan :
a) Retribusi tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan yang menetapkan bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukan bagi lalu-lintas umum.
b) Retribusi tersebut bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menetapkan bahwa penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan.
c) Retribusi tersebut menyebabkan terjadinya pungutan ganda karena sistem pembayaran jalan yanag diterapkan pemerintah sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor.
Sebagai contoh berikutnya, pengenaan retribusi atas ijin usaha peternakan, kepemilikan ternak, lalu lintas ternak dan ikan , pemeriksaan ternak, pengelolaan perkebunan, pemanfaatan dan pengambilan kayu pada tanah milik, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai, bongkar muat barang, tempat pendaratan perahu dan kapal dan sejenisnya. Retribusi-retribusi tersebut harus dibatalkan dengan alasan :
1. Segala pemberian ijin usaha pada dasarnya untuk pendaftaran usaha merupakan urusan umum pemerintahan yang layak dibiayai dari penerimaan umum.
2. Pungutan yang dikaitkan dengan lalu lintas barang, pengangkutan hasil produksi akan berdampak ekonomi biaya tinggi.
7 Majalah Berita Pajak Nomor 1508 Tahun XXXVI/1 Februari 2004,Opcit, hlm 33.

## M.E. Retno Kadarukmi
3. Retribusi pemeriksaan kesehatan ternak tidak perlu dilakukan karena tidak ter- dapat cukup alasan adanya jasa pemeriksaan laboratorium yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pemanfaatan dan pengambilan kayu pada tanah milik, tanah perkebunan negara dan swasta tidak perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
5. Sama halnya dengan butir 4 di atas, Ijin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai juga tidak dapat dikenakan retribusi karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
6. Kegiatan bongkar muat barang tidak dapat digolongkan sebagai hal yang dapat dikenai retribusi perijinan tertentu karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.
7. Tempat pendaratan perahu dan kapal yang dikelola swasta tidak dapat dikenakan retribusi karena tidak ada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan uraian dan contoh-contoh yang telah dipaparkan di atas, maka tampak bahwa apa yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah dalam meningkatkan PAD-nya dengan membuat berbagai peraturan pajak daerah dan retribusi daerah ternyata telah melanggar Asas Ekonomi dan Asas Non Double Taxation.
Adapun yang dimaksud dengan Asas Ekonomi ialah ”bahwa pajak yang dipungut oleh Negara tidak boleh mengakibatkan terhambatnya kelancaran produksi dan perdagangan. Harus diusahakan supaya tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan terselenggaranya kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan tidak dihambat oleh adanya pungutan pajak.” 8 Sedangkan yang dimaksud dengan Asas Non Double

## Taxation adalah
”double taxation is imposition of two taxes on the same property during the same period and for the same purpose. The imposition of two taxes in one corporate profit. Corporate profit are taxed twice, once to the corporation when earned and once to the shareholders when the earnings are distributed as dividens. In International law; the imposition of comparable taxes in 2 (two) or more state on the same tax-payer for the same subject matter or identical guides, also termed duplicate taxation.” 9
(terjemahan oleh penulis : pajak berganda adalah pemungutan 2 (dua) pajak atas satu kekayaan dalam satu periode pemungutan yang sama dan dengan tujuan yang sama pula. Pemungutan 2 (dua) pajak pada satu keuntungan perusahaan. Keuntungan (penghasilan) perusahaan dikenakan pajak sebanyak 2 (dua) kali, satu kali pada tingkat perusahaan yaitu saat mendapatkan penghasilan, dan satu kali pada pemegang saham. Pada tingkat internasional; pemungutan pajak-pajak
8 Rochmat Soemitro, Asas-Asas Hukum Perpajakan, Binacipta, Bandung, 1991, hlm.24.
9 Black Law’s, edisi 8, hlm 1500.
sejenis oleh 2 (dua) atau lebih negara terhadap seorang wajib pajak atas satu tujuan yang sama).

## 4. Kesimpulan dan Saran
Setelah menguraikan masalah pajak daerah dan retribusi daerah, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerin- tah Daerah dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah telah mendapat dan memperoleh kewenangan yang luas dan nyata untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Dengan menggunakan kewenangan tersebut ternyata Pemerintah Daerah berlomba-lomba menggali dana yang berasal dari daerahnya untuk PAD sebagai manifestasi otonomi daerah.
3. Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ternyata banyak yang bermasalah.
4. Perda-Perda yang bermasalah tersebut harus dibatalkan karena bertentangan de- ngan kepentingan umum dan juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Dengan adanya Perda-Perda yang bermasalah tersebut menunjukan bahwa tujuan pencapaian otonomi daerah dengan mendayagunakan sumber keuangan daerah dan dukungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, belumlah tercapai bahkan dapat dikatakan menjadi hambatan.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :
1. Perlu ditingkatkan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dengan otonomi daerah bahwa otonomi daerah bukan kebebasan dan bukan instrument kekuasaan yang tidak terbatas untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstrnsifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya peningkatan PAD, dengan cara menerbitkan Perda yang bebas dari masalah melalui kegiatan :
− Meningkatkan SDM di kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang pengetahuan perpajakan melalui kegiatan pelatihan dengan nara sumber tenaga ahli perpajakan.
− Melakukan kajian-kajian terhadap setiap Perda agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan lain yang setara atau lebih tinggi.

## M.E. Retno Kadarukmi
− Membuka peluang agar setiap Pemda dapat memanfaatkan dan atau bek- erjasama dengan tenaga ahli perpajakan di daerah maupun di pusat dalam setiap pembuatan rancangan Perda.

## Daftar Rujukan
Haryanto, Joko Tri. 2010. Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah . http://rechtboy.wordpress.com. Khusaini, M. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah . Malang, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE
UNIBRAW), Cetakan I.
Rasyid, R. Endang. 2004. Majalah Berita Pajak Nomor 1588/Tahun XXXVI edisi1. Soemitro, Rochmat. 1991. Asas-Asas Hukum Perpajakan . Bandung, Binacipta. Sutedi, A. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah . Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, Cetakan I.