Kajian ‘Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat
Salma
(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Padang, Email: salmaalfaris1970@gmail.com)
Burhanuddin
(Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Padang, Email: burhanuddin045@gmail.com)

## Abstrak:
Masyarakat matrilineal Minangkabau adalah komunitas Muslim yang unik  di  Sumatera  Barat.  Islam  yang  kebanyakannya  mengusung  ide patrilineal  bertemu/berhadapan  dengan  adat  Minang  yang mengusung ide matrilineal. Pada awal abad ke-19, para peneliti telah memprediksi bahwa komunitas masyarakat matrilineal Minangkabau akan  mengalami  perubahan  mendasar  dan  bahkan  ada  yang mengatakan  punah  seiring  perkembangan  zaman.  Setelah  hampir satu  abad  berlalu,  masyarakat  matrilineal  Minangkabau,  meskipun mengalami  perubahan  dan  pergeseran  tetapi  komunitas  itu  masih tetap ada di tengah masyarakat dalam tradisi-tradisi matriarkhal yang hidup  dan  terus  berkembang  seperti  tradisi rompak  paga di  Luhak Lima  Puluh  Kota.  Dalam  tradisi  ini,  setiap  laki-laki  dari  luar  nagari atau  luhak  yang  ingin  menikahi  perempuan  di  Luhak  Lima  Puluh Kota harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lain kepada ninik  mamak perempuan  atas nama  adat.  Pada  satu  sisi,  adat rompak  paga dilaksanakan  untuk  memelihara  eksistensi  kuasa/ kewenangan mamak terhadap kemenakan perempuannya di samping mengukuhkan  identitas  lelaki  pendatang  di  dalam  keluarga  besar calon isterinya. Pada sisi lain, ‘urf memandang rompak paga itu sebagai tradisi yang hidup dan tidak menyalahi ketentuan syari’at, logis, telah berlangsung sangat lama dan terus-menerus, serta dipraktekkan oleh umumnya masyarakat Luhak Lima Puluh Kota.
Kata Kunci: Adat, Syari`at Islam, Minangkabau, Rompak Paga, ‘Urf

## Salma dan Burhanuddin

## Abstract:
The  people  of  matriliny  Minangkabau  is  an  unique  Muslim community in West Sumatera. Islam carrying the  idea of patriliny is facing  with  Minangkabau  custom  carrying  the  idea  of  matriliny.  In the  earlier  of  19  century,  many  researchers  have  predicted  that  the community  of  matriliny  Minangkabau  would  be  basically  changed and  even  being  extinct  pass  through  the  new  era.  More  than  ten decades  passed  away,  the  community  of  matriliny  Minangkabau, although  had  been  changing  in  several  way  but  still  going  forward and  keeping  the  traditions  of  matriarchal  which  are  living  and growing such as tradition of rompak paga in Luhak Lima Puluh Kota. In  the  tradition,  every  man  who  comes  from  out  of  the  nagari  or Luhak Lima Puluh  Kota and wants to marry a woman in the Luhak has to pay some money, gold or other property to ninik mamak (leader of the clan) of the woman in the name of adat (custom). The tradition of rompak  paga is  applying  to  keep  the  existence  of  ninik  mamak authority to his nieces, beside to strengthen the identity of outsider to the  big  family  of  the  bride.  On  the  other  hand, ‘urf appraised  the tradition  of rompak  paga as  a  living  tradition  and  not  be  in contradiction with Islamic sharia, logic and on going continually.
Keywords:
Custom, Islamic Sharia, Minangkabau, Rompak Paga, ‘Urf
Pendahuluan
‘Urf adalah salah satu dalil hukum ( adillat al-ahkâm ) atas suatu perbuatan yang tidak dijelaskan ketentuannya secara terperinci dalam al-Qur`an dan  Sunnah. Berdasarkan hal  itu, ‘urf adalah metode atau cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam dalam  kebiasaan-kebiasaan  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat secara  terus-menerus.  Ketika  ajaran  Islam  sudah  semakin  meluas, maka ajaran Islam dihadapkan pada beragam kebiasaan masyarakat yang sebelumnya tidak dikenal pada masa Nabi, sehingga diperlukan upaya  sungguh-sungguh  dari  para  ulama  untuk  mendudukkan hukumnya  agar  masyarakat  bisa  membedakan  mana  di  antara kebiasaan  itu  yang  dapat  dilestarikan  dan  yang  harus  ditinggalkan. Kebiasaan  masyarakat  itu  di  antaranya  berhubungan  dengan perkawinan. Aturan  agama,  negara,  dan  adat  seringkali  menyatu  dalam tata penyelenggaraan perkawinan, termasuk di wilayah
Minangkabau Sumatera Barat. Wilayah ini adalah salah satu provinsi di  Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk  yang  beragama  Islam. 1 Menyatunya  nilai  agama,  Negara,  dan  adat  dalam  perkawinan  di Minangkabau  membawa  konsekuensi  tersendiri.  Apabila  ada pelanggaran  terhadap  salah  satu  ketentuan  adat  maupun  ketentuan agama  Islam  khususnya  dalam  masalah  perkawinan,  maka  pelaku dan keluarganya akan menerima akibat dan sangsi seumur hidupnya dan  berlanjut  sampai  pada  anak  keturunannya.  Sangsi  itu  disebut dibuang sepanjang adat . 2
Hukuman buang adat yang  dijatuhkan  masyarakat  dulunya tidak  tertulis  namun  di  zaman  modern  telah  ditetapkan  dalam berbagai peraturan daerah dan peraturan nagari. 3 Jenis hukuman adat
1 Minangkabau  adalah  suatu  lingkungan  adat  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dan sekitarnya. Pengertian Minangkabau tidak persis sama dengan pengertian Sumatera Barat.  Hal  ini  disebabkan  karena  kata  Minangkabau  lebih  banyak  mengandung makna  sosio-kultural,  sedangkan  kata  Sumatera  Barat  lebih  mengandung  makna geografis  administratif.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa,  Minangkabau terletak  dalam  daerah  geografis  administratif  Sumatera  Barat  dan  juga  menjangkau ke luar daerah Sumatera Barat yaitu ke sabagian barat daerah geografis administratif Provinsi Riau dan sebagian barat daerah geografis Provinsi Jambi. Kedua wilayah ini masuk ke dalam lingkungan sosio-kultural Minangkabau karena mereka secara sosial budaya  pada  umumya  sama  dengan  masyarakat  yang  berada  di  Sumatera  Barat. Lihat  Helmy  Panuh, Pengelolaan  Tanah  Ulayat  Nagari  pada  Era  Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 15.
2 Hukuman buang sepanjang adat telah  dilaksanakan  masyarakat  Minangkabau sejak lama. Dalam dokumentasi Nagari Koto Gadang di Bukittinggi ditemukan Keputusan Kerapatan Nagari Koto Gadang Nomor 40 tanggal 23 April 1920 yang berisi tentang penetapan hukuman buang sepanjang adat . Dalam putusan itu disebut dengan istilah buang tikarang pada seorang perempuan Minang berinisial D yang kawin lari dengan laki-laki dari pulau Jawa berinisial P. Putusan buang tikarang itu menegaskan bahwa perempuan itu dikeluarkan sepanjang adat dalam Nagari Koto Gadang, keluar dari anak buah penghulu nan 24 suku di Koto Gadang, tidak sehina semulia, tidak sesakit sesenang, dan tidak seadat sepusaka dengan orang Koto Gadang lagi. Jika ada ninik mamak atau kaum keluarganya yang menerima D dengan baik ketika datang ke Koto Gadang,  maka  mereka  turut dibuang  sepanjang  adat seperti  yang  diterima  D.  Lihat Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 147. 3 Sudah banyak daerah dan nagari yang menuliskan aturan-aturan adat ini ke dalam peraturan  daerah  atau  peraturan  nagari  di  antaranya  adalah  peraturan-peraturan adat  di  Kecamatan  IV  Angkek  Canduang.  Nagari-nagari  di  wilayah  kecamatan  ini telah  menuliskan  peraturan-peraturan  adatnya  termasuk  peraturan  dan  sanksi pelanggaran perkawinan dalam beragam nama seperti Buek Taguah Ganggaman Arek

## Salma dan Burhanuddin
ini  bisa  jauh  lebih  berat  dari  hukuman  yang  ditetapkan  oleh negara/pengadilan.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  Minangkabau berupaya  keras  untuk  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  yang ditetapkan adat, walaupun banyak dari syarat itu  memberatkan dan tidak diatur oleh agama.
Masyarakat  Luhak  Lima  Puluh  Kota  memiliki  tradisi tersendiri  dalam  penyelenggaraan  perkawinan.  Ada  beberapa tahapan  yang  harus  dilalui  ketika  akan  dilangsungkan  perkawinan. Pertama ,  pihak  keluarga  laki-laki  melakukan  kegiatan marosok yaitu datang  berkunjung  ke  rumah  keluarga  perempuan  untuk  saling mengenal  dan  menemukan  kesesuaian  di  antara  kedua  keluarga. Kedua ,  pihak  keluarga  laki-laki  mengutus dubalang pegawai 4 untuk meminang  perempuan  dengan  membawa carano yang  berisi siriah longkok . 5 Ketiga ,  setelah  keluarga  perempuan  menerimia siriah pinangan, maka mereka memanggil  keluarga dekat utamanya niniak mamak (kepala suku) untuk bermusyawarah membicarakan pinangan dalam acara mangombang siriah . Dalam kegiatan magombang siriah ini
dibicarakan  banyak  hal  tentang  pinangan  yang  datang  mulai  dari penjelasan  tentang  sosok  dan  kepribadian  laki-laki  yang  meminang, asal usul daerahnya sampai pada kewajiban-kewajiban agama, negara dan  adat  yang  harus  dipenuhi  oleh  laki-laki  yang  meminang.  Di antara kewajiban adat itu adalah memenuhi adat sasuduk. 6
di Jorong Koto Hilalang, Buek Arek Satian Taguah di Jorong Tigo Jorong, dan Buek Arek
Parik Putuih di Kenagarian Ampang Gadang.
4 Ada  empat  orang/jabatan  di  Minangkabau  yang  berfungsi  sebagai  pemimpin dengan  hak  dan  kewajiban  yang jelas  dan  terukur  yaitu penghulu , manti , malim dan dubalang . Penghulu bertugas  menghukum  sepanjang  adat  (teguh  pada  adat), malim menghukum sepanjang syarak (teguh pada agama Islam), malim menghukum silang selisih  (teguh  dalam  peradilan)  dan dubalang menghukum  ketika  ada  tumbuh perkelahian  dan  peperangan (teguh  dalam  urusan  nagari).  Lihat  M.  Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau. (Jakarta: Pasaman, 1957), 134.
5 Siriah longkok adalah salah satu simbol yang digunakan dalam banyak kegiatan adat di  Minangkabau.  Biasanya siriah longkok ini  terkumpul  dalam  wadah  yang  disebut uncang dan  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  daun  sirih  yang  tersusun  rapi,  kapur ( sadah ), gambir, pinang muda, tembakau. Keempat benda terakhir adalah pelengkap untuk  memakan  sirih.  Lihat  Amir  M.S., Adat  Minangkabau  Pola  dan  Tujuan  Hidup Orang Minang. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), 29.
6 Pimpinan  Sembilan  suku  di  Kecamatan  Lampasi  Tigo  Nagari  menjelaskan  bahwa pembayaran  biaya sasuduk digunakan  pihak  perempuan  untuk  membeli  peralatan kamar seperti tempat tidur, kasur, selimut lemari, alas kasur ( bed cover ) dan pakaian
Apabila  perkawinan  itu  terjadi  antara  pasangan  berbeda wilayah  dan  laki-laki  berasal  dari  wilayah  di  luar  nagari  calon mempelai perempuan atau luar Luhak Lima Puluh Kota, maka pihak laki-laki  dibebani  kewajiban  adat  lain  untuk  membayar  sejumlah uang/emas.  Bayaran  ini  disebut  dengan  istilah rompak paga . Pembayaran rompak paga ini  telah  ditetapkan  oleh  pemegang kekuasaan adat yaitu ninik mamak (kepala suku). Uang ini dibayarkan bersamaan  dengan  pemberian sasuduk yang  telah  ditetapkan  dalam kegiatan mangombang siriah (musyawarah  pinangan).  Besaran  nilai uang rompak paga tidak sama antar keluarga. 7 Jumlah ini bergantung kepada  hasil  musyawarah ninik mamak dan  keluarga  perempuan untuk  menentukan  besarannya.  Dalam  studi  pendahuluan  yang dilakukan pada bulan Desember 2016 diketahui bahwa tradisi rompak paga ini dan akibat pengabaiannya masih terjadi di Luhak.
Sejauh  ini,  belum  ditemukan  hasil  penelitian  tentang rompak paga di  Luhak  Lima  Puluh  Kota  tetapi  telah  banyak  hasil  penelitan yang  mengungkapkan  sisi-sisi  berbeda  tentang  adat  Minangkabau. Para  peneliti  ranah  Minangkabau  lebih  terfokus  pada  aspek  yang lebih  umum  seperti  pemerintahan  nagari  dan  eksistensi  matrilineal dalam  menyongsong  perubahan  zaman. Adapun  tradisi rompak  paga merupakan salah satu tradisi yang ada dalam komunitas masyarakat Luhak  Lima  Puluh  Kota  yang  notabene  bagian  dari  wilayah matrilineal Minangkabau.
Persentuhan  antara  agama  dan  adat  Minangkabau  telah banyak didiskusikan dan diteliti oleh para peneliti baik para peneliti Indonesia  maupun  peneliti  dari  berbagai  penjuru  dunia.  Ciri  utama
mempelai  perempuan sapatogak (sepatu,  rok,  baju dan  jilbab).  Besaran  uang sasuduk bergantung  pada  hasil  musyawarah ninik mamak keluarga  perempuan  dan kesanggupan calon mempelai laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh Ir Datuak Tuluh, Ninik Mamak Suku Jambak (Pimpina Sembilan Suku) di Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, wawancara, 26 Maret 2017.
7 Dalam  studi  pendahuluan  pada  bulan  Desember  tahun  2016  ditemukan  beberapa pasangan  yang  menikah  di  Kota  Payakumbuh  dimana  mempelai  laki-laki  berasal dari  luar  Luhak  Lima  Puluh  Kota.  Seorang  mempelai  laki-laki  yang  berasal  dari Luhak  Tanah  Datar  telah  membayar  uang rompak paga sebesar  Rp.  600.000,-  (enam ratus  ribu  rupiah)  untuk  perkawinannya  dengan  perempuan  yang  berasal  dari Kecamatan  Lampasi  Tigo  Nagari.  Mempelai  laki-laki  lainnya  berasal  dari  Luhak Agam membayar uang rompak paga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perkawinannya deng perempuan dari Kecamatan Payakumbuh Timur.

## Salma dan Burhanuddin
budaya Minangkabau adalah masyarakat muslim matrilineal terbesar di dunia. Hadler menegaskan bahwa penelitian tentang Minangkabau memperhatikan  suatu  pertentangan  penting  yang  diungkapkannya dengan kata “pertikaian berdarah” antara adat dan Islam. 8
Dalam review- nya, Chuzaifah mengatakan bahwa kedatangan Islam  di  Minangkabau  yang  sarat  dengan  nilai-nilai patriarchal , menjadi  tandingan  sistem matriarchy dalam  etnik  terbesar  penganut
Islam  di  Nusantara. 9 Dalam  adat  Minangkabau,  afiliasi  utama seseoang adalah terhadap rumah gadang dan kampung suku atau klan maternal.  Laki-laki  menikah  dengan  anggota  keluarga  besar  tetapi tetap  terikat  pada  rumah  ibu  mereka.  Mereka  pulang  ke  rumah  ibu mereka  setiap hari  untuk  mengolah  sawah  ladang,  memulihkan  diri ketika  sakit,  dan  akhirnya  dimakamkan  di  perkuburan  keluarga maternal.  Seorang  suami  dan  ayah  adalah  sosok  yang  datang  dan pergi (diibaratkan seperti langau di ekor kerbau atau seperti abu di atas tunggul , angin kencang abu melayang). Menurut adat, mamak kepala suku (saudara lelaki ibu) menjadi otoritas laki-laki dalam kehidupan anak-anak.
Terjadinya  perubahan  dan  pergeseran  adat  Minangkabau seperti  yang  diungkapkan  oleh  Syarifuddin 10 di  atas  juga  banyak dijelaskan  oleh  para  peneliti  lain.  Hanya  saja  perdebatan  ini  terus berlangsung  sampai  saat  ini  dengan  dua  pilihan  kesimpulan  antara adat  Minangkabau  yang  mengalami  pergeseran  di  berbagai  sisi substansi dengan adat Minangkabau yang berangsur punah dan tidak mampu  bertahan  dalam  dunia  modern.  Ada  di  antara  mereka  yang memprediksi  bahwa  akan  terjadi  perubahan  drastis  dan  kejatuhan adat  Minangkabau  seperti  kekerabatan mamak - kemenakan ( mother’s brother-sister’s children ) sebagai inti matrilineal Minangkabau.  Seperti diungkapkan  oleh Evers, Schrieke menyebut prediksi kepunahan ini dengan  istilah an  agrarian  revolution  and  a  breakdown  of  communal
8 Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau, Judul asli: Muslim and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia Through Jihad  and  Colonialism, Penerjemah,  Samsudin  Berlian.  (Jakarta:  Freedom  Institute,
2010), 3.
9 Yuniyanti  Chuzaifah,  “Dekonstruksi  Makna  Kuasa  dalam  Matriarchy”, Studia Islamika, Vol. 9, Nomor 2. 2002, 172.
10 Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 332.
landownership (1960), Muhammad Yamin dengan ungkapan revolution of  adat  Minang (1952),  Sa’danoer  dengan  ungkapan the  communal matrilineal system of inheritance is fading away (1971).
Menanggapi prediksi para peneliti itu, Evers mengatakan adat Minangkabau  masih  kuat.  Terdapat  setidaknya  tiga  aspek  yang membuat  adat  Minangkabau  dapat  tetap  bertahan. Pertama , penyelesaian  konflik  adat  dan  agama  Islam.    Taufik  Abdullah menjawab  bagaimana  masyarakat  Minangkabau  menjembatani paradoks  yang  ada.  Dia  menjelaskan  bagaimana matriarchy bisa bertahan  karena  kemampuan  Minangkabau  dalam  mensintesiskan kontradiksi tersebut secara harmonis.
11 Kedua , merantau ( the system of voluntary  migration ). Ketiga ,  pemilikan  harta  pusaka  secara  bersama- sama ( the communal ownership of land ). 12
Harta  pusaka  tidak  dimiliki  secara  perorangan.  Kadang- kadang  harta  pusaka  dikelola  secara  bersama  antara  penghulu  dan kemenakan  dan hasilnya  dibagi  bersama.  Situasi  ini  dikenal  dengan ungkapan pasiduoan (dibagi  dua)  di  beberapa  wilayah  nagari  di
Minangkabau  dan isi adat di  nagari  lainnya. 13 Di  sisi  lain,  kaum perempuan  tetap  memelihara  rumah  pusaka  dan  menjaga  harta pusaka  serta  tradisi  Minangkabau  lainnya.  Pada  zaman  sekarang (mulai tahun 80an), perempuan Minang juga pergi merantau, untuk meneruskan pendidikan, bekerja atau ikut suami. Perantau urban ini tetap dekat dengan keluarga di kampungnya. Baik di kota atau desa, mereka  yang  telah  terhimpun  dalam nuclear family ini  tetap menjalankan fungsinya sebagai keluarga besar ( extended family ). Pola ini  meningkat  secara  signifikan  dan  membantu  ketahanan  adaptasi matrilineal Minangkabau dalam dunia modern. 14
Berdasarkan latar belakang  yang  dikemukakan di  atas,  maka fokus penelitian ini adalah: pertama, apakah makna tradisi rompak paga dalam  komunitas  adat  masyarakat  Luhak  Lima  Puluh  kota; kedua, bagaimanakah  latar  belakang  dan  tujuan  pembayaran rompak paga
11 Yuniyanti Chuzaifah, “Dekonstruksi…, 172.
12 Hans Dieter Evers, “Changing Patterns of Minangkabau Urban Land-Ownership”, Bijdragen tot de Taal, Vol. 131, Nomor 1. (1975), 87.
13 J.S.Kahn, “Traditio, Matriliny and Change among the Minangkabau of Indonesia”, Bijdragen tot de Taal, Vol. 132, No. 1. (1976), 87-88. 14 Nancy  Makepiece  Tanner,  “The  Nuclear  Family  in  Minangkabau  Matriliny:  The
Mirror of Disputes”, Bijdragen tot de Taal, Vol. 138, No.1. (1982), 130.

## Salma dan Burhanuddin
dalam perkawinan di Luhak Lima Puluh Kota; ketiga, apakah akibat hukum  keengganan  pembayaran rompak paga;  keempat, adakah  nilai- nilai ‘urf dalam tradisi rompak paga di Luhak Lima Puluh Kota.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  lapangan  dengan pendekatan kualitatif. Data  yang digunakan adalah data primer dan sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi prosesi  penetapan rompak  paga ,  wawancara  dengan ninik  mamak ,  ibu calon  mempelai  perempuan,  (saudara  laki-laki  dari  ibu  calon pengantin  perempuan),  calon  pengantin  laki-laki  dan  perempuan, Ketua  KUA  dan  lain-lain  serta  studi  dokumentasi.  Data  yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

## Kajian Teori
‘ Urf dan Adat dalam Perkawinan
‘Urf merupakan salah satu cara atau metode yang dirumuskan oleh  ahli  ushul  fikih  untuk  menetapkan  dalil hukum  satu  kebiasaan masyarakat. ‘Urf menjadi kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu  perkataan  atau  perbuatan.  Berdasarkan  hal  itu,  maka ‘urf itu bisa dalam bentuk perbuatan dan bisa juga dalam bentuk perkataan, bersifat umum atau khusus dan bisa juga berbentuk shahîh atau fâsid . 15
Pembagian dari sisi perkataan dan perbuatan bisa juga berbentuk ‘urf shahîh dan fâsid . ‘Urf  shahîh merupakan  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak bertentangan  dengan  al-Qur`an  dan  Sunnah,  mengandung  kebaikan dan  tidak  memberi  kemudaratan  seperti  kebiasaan  masyarakat menjamu orang-orang yang telah selesai shalat idul fitri. Sebaliknya, ‘urf fâsid merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan nash  al-Qur`an  dan  Sunnah,  mengandung  kemudaratan,  dan  tidak memberi  kebaikan  seperti  kebiasaan  banyak  orang  berpakaian  yang tidak menutupi auratnya. 16
15 Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, Jilid II. (Beirût: Dâr al-Fikr, 1986), 828- 829.
16 Ali Hasbullah, Ushûl al-Tasyrî’ al-Islâmî, (Mesir: Dâr al-Ma’ârif, 1971), 311.
‘Urf dipandang shahîh ketika  kebiasaan  masyarakat  itu  tidak menghalalkan  hal-hal  yang  diharamkan  dan  tidak  mengharamkan hal-hal  yang  dihalalkan  seperti  penentuan  mahar  yang  ditunaikan sebelum akad perkawinan dan mahar yang diangsur pembayarannya. Sementara  itu `urf  fâsid merupakan  kebiasaan  masyarakat  yang menghalalkan  hal-hal  yang  diharamkan  dan  mengharamkan  hal-hal yang dihalalkan seperti kebiasaan orang mengkonsumsi khamr secara terbuka, melakukan aktivitas riba dan lain-lain.
Sebagian  ulama  ushul  fikih  mengatakan  bahwa  ‘ urf adalah salah satu dalil penetapan hukum syara`. Pandangan ini berdasar atas Q.S al-A’raf (7): 199. Pendapat di atas juga berdasar pada ungkapan Ibnu  Mas’ud  bahwa  sesuatu  yang  dpandang  baik  oleh  orang  Islam maka  hal  itu  baik  di  sisi  Allah  dan  sesuatu  yang  dipandang  buruk oleh orang Islam maka hal itu juga buruk di sisi Allah. 17 Ayat di atas bisa dijadikan dalil oleh ulama ushul karena lafal فرعلا dalam ayat di atas  menurut  bahasa  artinya  adalah  hal-hal  baik  yang  dikerjakan berulang dan terus-menerus.
Dalam  ungkapan  Ibnu  Mas’ud  dijelaskan  bahwa  jika  suatu perbuatan dipandang baik oleh umat Islam, maka perbuatan itu bisa menjadi satu hukum yang dipatuhi. Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa ‘urf bisa menjadi dalil untuk menetapkan hukum syarak  dan  kebiasaan-kebiasaan  baik  itu  pada  akhirnya  menjadi hukum  ( ةمكحملا  ةداعلا ) 18 yang  terungkap  dalam  penjelasannya  bahwa proses pembentukan ‘urf  menempati tempat syarat dalam akad-akad dalam kaidahnya صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلا 19 dengan makna sesuatu yang telah  tetap  karena  ‘urf  maka  hal  itu  seperti  ditetapkan  berdasarkan nash al-Qur`an  dan  Sunnah.  Ulama  lain  mengatakan  bahwa  segala sesuatu  yang  tidak  ditentukan  dalam  al-Qur`an  dan  Sunnah,  tidak dijelaskan  dalam  dalil-dalil  lain  dan  tidak  juga  dalam  ungkapan bahasa, maka hal itu dikembalikan pada ‘ urf . 20
17 Al-Sarakhsî, Kitâb al-Mabsûth, Juz XII. (Beirût: Dâr al-Fikr, 1999), 138.
18 Ibnu  Qayyim  al-Jawziyyah, I’lâm  al-Muwaqi’în, Jilid  II.  (Kairo:  Dâr  al-‘Urûbah,
1998), 89.
19 Sekelompok Syafi’iyah berbeda pandangan dengan kaidah ini. Mereka mengatakan bahwa  hal  itu  tidak  bisa  menjadi  syarat.  Lihat  al-Suyûthî, al-Asybâh  wa  al-Nazhâir.
(Beirût: Dâr al-Fikr, 1989), 86.
20 Al-Syâthibî, al-I’tishâm. (Beirût: Dâr al-Fikr, 2007), 62.

## Salma dan Burhanuddin
Misalnya ‘urf (kebiasaan  masyarakat)  menentukan  ukuran terpelihara  ( زرحلا )  pada  harta  yang  dicuri.  Ulama  ushul  fiqh membedakan  antara ‘urf dan  adat  dalam  membahas  kedudukannya sebagai  salah satu  dalil penetapan hukum  syara’.    Di  antara  mereka ada  yang  mengatakan  bahwa  adat  merupakan  kebiasaan  terus- menerus  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  khusus  untuk  dirinya sendiri. Ketika kebiasaan itu dilakukan oleh orang banyak maka hal ini disebut ‘urf .

## Mahar dalam Perkawinan
Di  antara  kewajiban  suami  terhadap  isterinya  adalah memberikan  materi  berupa  mahar,  nafkah,  dan  tempat  tinggal  dan sesuatu  yang  bersifat  immateri  seperti  keadilan,  perlakuan  baik  dan penuh  hormat.  Pemberian  yang  bersifat  materi  ini  terdiri  dari  tiga bagian yaitu pemberian sebelum/ketika akad perkawinan, pemberian dalam  perkawinan,  dan  pemberian  ketika  terjadi  perceraian. Pemberian  sebelum  akad  perkawinan  dikenal  dengan  istilah  mahar. Mahar adalah harta yang menjadi hak isteri karena akad perkawinan atau karena telah terjadi hubungan seksual. Tujuan pemberian mahar ini  adalah  untuk  menghalalkan  hubungan  biologis. 21 Kewajiban untuk membayar mahar ini didasarkan kepada Q.S al-Nisa` (4): 4, 24- 25.  Menurut  ahli  hukum  Islam,  mahar  tidak  termasuk  rukun  dan tidak juga syarat dalam perkawinan tetapi mahar adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya perkawinan. 22
Batas  minimal  kuantitas  sebuah  mahar  senilai  dengan  nisab potong tangan dan cincin besi merupakan batas minimal nilai mahar yang  disegerakan. 23 Pada  masyarakat  Muslim  Suku  Dani  di  Papua, babi digunakan sebagai mahar untuk syarat perkawinan. 24 Di wilayah Batak  Toba,  mahar  disebut sinamot yang  terdiri  dari  uang,  benda
21 Muhammad  Khatîb  al-Syarbinî, Mughni  al-Muhtâj, Jilid  III.  (Beirût:  Dâr  al-  Fikr, 1997), 220.
22 al-Fairuzzabadi al-Syirâzî, al-Muhazzab, Jilid II. (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1989),
55.
23 al-Syawkânî, Nayl  al-Awthâr, Jilid  VI.  (Kairo:  Dâr  al-Hadîs,  2010),  168Bambang Sugianto,  “Kualitas  dan  Kuantitas  Mahar  dalam  Perkawinan  (Kasus  Wanita  yang Menyerahkan  Diri  kepada  Nabi  SAW,” Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum,
Volume 45, Nomor II. (Juli-Desember 2011), 1357.
24 Umar Yelepele dan Moh. Hefni, “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua, al- Ihkam, Vol. 7, No.1, Juni 2012, 17.
berharga  dan  kekayaan  lainnya  dengan  makna  mengganti kerelaannya  keluar  dari  marga  ayahnya  menuju  marga  calon suaminya. 25
Di  wilayah  Bugis,  pemberian  mahar  disebut  dengan sompa mahar yaitu dalam bentuk perhiasan dengan ukuran kati atau ringgit dan  ditambah dengan belanja pesta. Di wilayah Bugis yang berbeda biasanya  pihak  perempuan  meminta sompa mahar  dalam  bentuk sebidang  tanah. 26 Masyarakat  di  wilayah  Bantaeng  Sulawesi  Selatan menjadikan  lahan  budidaya  rumput  laut  sebagai  mahar  dalam perkawinan. 27
Masyarakat muslim suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah melaksanakan adat pisuka yang jauh lebih kompleks daripada mahar. Pisuka mempunyai  kekuatan  yang  bisa  saja  memperberat  jalannya perkawinan,  serta  menunda  terlaksananya  akad  nikah.  Sementara pisuka tidak  dikenal  di  dalam  Islam.  Kewajiban  dari  calon  suami kepada  calon  isterinya  hanyalah  berupa  mahar.  Pemberian pisuka yang hanya merupakan kepantasan adat tidak mempunyai kekuatan dan  akibat  hukum  untuk  membuat  suatu  proses  akad  perkawinan rumit  dan  tertunda,  karena pisuka tidak  dikenal  dalam  Islam  serta praktik  pisuka  yang  terjadi  di  kelurahan  Ampenan  Tengah  tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 28 Dari beberapa contoh di atas dapat  disimpulkan bahwa  bentuk,  ukuran  dan nilai  mahar  memang berbeda-beda di setiap komunitas masyarakat Indonesia. Misalnya masyarakat Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya menganggap bahwa uang panaik adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Uang panaik digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan  pemberian  uang panaik adalah  untuk  menghargai  atau
25 Jhonson  Pardosi,  ”Makna  Simbolik Umpasa , Sinamot dan Ulos Pada  Adat Perkawinan Batak Toba,” Logat Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, Volume IV, Nomor 2.
(Oktober 2008), 105.
26 Ismail  Suardi  Wekke,  “Islam  dan  Adat  dalam  Pernikahan  Masyarakat  Bugis  di Papua Barat,” Thaqafiyyat, Volume 13, No. 2, (Desember 2012), 317.
27 Sri Susyanti Nur dan Abrar Saleng, “Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut Sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan,” Prosiding Akuakultur Indonesia, (2013), 343.
28 Ulfa Ufi Azmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pisuka Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat, Thesis. (UIN Sunan Kalijaga, 2012)

## Salma dan Burhanuddin
menghormati  perempuan  yang  ingin  dinikahinya  dengan memberikan  pesta  yang  megah  untuk  pernikahannya  melalui  uang panaik tersebut.  Kedudukan  uang panaik dalam  perkawinan  adat tersebut  adalah  sebagai  salah  satu  pra  syarat,  karena  jika  tidak  ada uang panaik maka  tidak  ada  perkawinan.  Pemberian  uang panaik dalam  perkawinan  adat  Bugis  Makassar  di  wilayah  ini  tidak  diatur dalam  hukum  Islam.  Hukum  Islam  hanya  mewajibkan  calon mempelai  laki  laki  membayarkan  mahar  kepada  calon  mempelai perempuan  dan  itupun  dianjurkan  kepada  pihak  perempuan  agar tidak meminta mahar berlebihan. 29
Masyarakat  Desa  Legok  melakukan  tradisi  pembayaran  uang pelangkah  perkawinan.  Adat  tradisi  pembayaran  uang  pelangkah dapat  dilestarikan  karena  adat  tradisi  pembayaran  uang  pelangkah ini  sebagai  simbol  identitas  suatu  daerah,  dan  dapat  juga  sebagai suatu bentuk penghormatan kepada kakak yang akan dilangkahi dan sebagai  penjaga  hubungan  baik  keluarga. 30 Adat  ini  menjadi  jalan keluar  bagi  seorang  adik  yang  mendahului  kakak  perempuannya untuk menikah.

## Hasil Penelitian Demografi Luhak Lima Puluh Kota
Sumatera  Barat  terdiri  dari  beberapa  kabupaten  dan  kota  di antaranya  adalah  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota.  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  pada  dasarnya  adalah  Luhak  Lima  Puluh  Kota  sebagai wilayah asli Minangkabau yang terpecah menjadi Kota Payakumbuh dan  Kabupaten Lima Puluh  Kota. Wilayah ini  berjarak lebih kurang 130 km dari Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat dan bisa dicapai dalam waktu 3.5 jam perjalanan darat. Kabupaten Lima Puluh Kota  memiliki  tradisi  yang  berbeda  dalam  penyelenggaraan perkawinan dengan luhak dan rantau Minangkabau lainnya. 31
29 Moh. Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panaik (Uang Belanja) Dalam Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Makassar  Kelurahan  Untia  Kecamatan  Biringkanaya Kota Makassar,” Thesis. (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).
30 Muhammad  Ilman,  ”Tradisi  Pembayaran  Uang  Pelangkah  dalam  Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang,” Skripsi. (UIN Jakarta, 2016).
31 Rantau  Minangkabau  adalah  wilayah  luar Luhak Nan Tigo .  Asal  atau  sejarah terbentuknya  rantau  adalah  dengan  melihat  hukum-hukum  adat  yang  berlaku  di
Tidak  ditemukan  perbedaan  pendapat  tentang  fakta  bahwa
Luhak Nan Tigo adalah  inti  dari  tanah  Minangkabau.  Awalnya  dari taratak yang berkembang menjadi dusun , dusun menjadi nagari , nagari berkembang jadi koto (kota) dan koto menjadi Luhak. Daerah seputar gunung  Marapi,  Singgalang,  Tandikat,  dan  Sago  di  darat  kemudian dibagi menjadi Tiga Luhak: Luhak Tanah Datar, luhak tertua (sekitar Batusangkar), Luhak Agam, yang di tengah (sekitar Bukittinggi), dan Luhak  Limapuluh  Kota,  yang  termuda  (sekitar  Payakumbuh). Semuanya disebut dengan Luhak Nan Tigo atau Darek (darat). 32 Luhak Lima Puluh Kota adalah luhak termuda di antara dua luhak (Luhak Tanah Datar dan Luhak Agam) yang lain. Secara administratif Luhak Lima  Puluh  Kota  Kota  terdiri  dari  dua  daerah  tingkat  dua  yaitu Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dan  Kota  Payakumbuh.  Kota Payakumbuh  sendiri  terletak  di  tengah-tengah  wilayah  Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa dilepaskan dari sejarah  Minangkabau.  Wilayah  inti  Minangkabau  yang  dikenal sebagai Luhak  Nan  Tigo salah  satunya  adalah Luhak  Lima  Puluh  Kota yang dikenal juga dengan nama Luhak Nan Bungsu . Sejarah mencatat pada zaman Paderi 33 secara administratif Kabupaten Lima Puluh Kota
tengah  masyarakat  yaitu  organisasi  sosial,  sistem  kekerabatan,  hukum  perkawinan, harta pusaka dan tanah dan sebagainya. Sekalipun hukum-hukum adat tersebut telah mengalami  perubahan  di  rantau  tetapi  masih  keras  berbau  Minangkabau.  C.  Van Vollenhoven  mengemukakan  dalam Het  Adatrecht  van  Ned.  Indie, Jilid  I,  246-272 seperti  yang  dikutip  oleh  Mochtar  Naim  bahwa  rantau-rantau  yang  termasuk  ke dalam  wilayah  hukum  ( rechtskring )  Minangkabau  adalah  wilayah  Siak,  Kampar,
Kuantan  Indragiri,  Tembesi  Ulu/Jambi,  Muko-muko,  Kerinci,  Natal,  Barus,  Singkel, Tapak  Tuan,  Meulaboh,  Naning  (Melaka),  Negeri  Sembilan,  Sebagian  Kedah  dan Madagaskar. Lihat Mochtar Naim, Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), 369.
32 Mochtar Naim, Merantau…, 65. 33 Gerakan  Padri  adalah  salah  satu  bentuk  persentuhan  terbesar  antara  adat Minangkabau (matriarkat) dengan syariat Islam. Gerakan Padri adalah satu gerakan yang  berupaya  untuk  mengembalikan  dan  memurnikan  ajaran  Islam  di  wilayah Minangkabau sesuai dengan pedoman dasar dalam al-Qur`an dan Sunnah. Gerakan ini  diusung  dan  dikembangkan  oleh  orang-orang  (utamanya  ulama)  yang bersemangat  tinggi  memajukan  agama  Islam  utamanya  setelah  kepulangan  tiga orang haji dari Mekah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Pimpinan gerakan padri ini dikenal dengan istilah harimau nan salapan. Oleh karena itu gerakan ini  sering  bertentangan  dengan  kaum  adat  Minangkabau  dan  penjajah  Belanda. Gerakan  ini  sangat  mengemuka  ketika  dipimpin  oleh  Tuanku Imam  Bonjol.  Perang

## Salma dan Burhanuddin
masih  berdasarkan  persekutuan  hukum  adat  yang  terdiri  dari limo puluah  koto (50  kota). 34 Wilayah limo  puluah  koto ini  berkembang menjadi  lima  puluh  nagari  adat.  Kabupaten  ini  terletak  antara 0025º28,71  LU  dan  0022º14,52  LS  serta  antara  100015º44,10- 100050º47,80 BT. Kabupaten ini juga diapit oleh empat kabupaten dan satu  propinsi  yaitu  Kabupaten  Agama,  Kabupaten  Tanah  Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman dan Provinsi Riau. 35
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  pada  tahun 2015 sebanyak 368.985 jiwa. 36 Agama yang dianut masyarakat sesuai data  tahun  2012  adalah  agama  Islam,  Kristen  Katolik  dan  Protestan dengan perbandingan 337.266 jiwa beragama Islam, 90 jiwa beragama Katolik  dan  136  jiwa  beragama  Kristen  Protestan.  Etnis  masyarakat didominasi  oleh  suku  Minangkabau,  sedangkan  Jawa  dan  Batak menjadi etnis minoritas. Ketiga etnis ini hidup secara berdampingan dengan aman dan damai. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, 79 nagari dan 401 jorong. Luhak Lima Puluh Kota secara adat  diungkapkan  dengan  pepatah buminyo  sajuak,  aianyo  janiah, ikannyo  jinak .  Artinya,  meskipun  masyarakatnya  homogen  tetapi penuh dengan suasana kerukunan serta memiliki ketenangan dalam berfikir. 37
Padri berlangsung dari tahun 1821-1837. Ada juga yang menyebutkan bahwa perang ini berlangsung pada tahun 1803-1838. Gerakan ini dikenal juga dengan istilah Pedir , Pideri dan Pidari yang  diambil  dari  nama  tempat  di  pesisir  Barat  Sumatera.  Tempat itu dulunya menjadi lokasi keberangkatan jemaah haji. Lebih jauh lihat Rusli Amran, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang . (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 385.
34 Menurut tambo kata limo puluah kota diambil dari peristiwa kedatangan lima puluh rombongan yang datang dari Pariangan Padang Panjang untuk mencari pemukiman baru  di  kaki  Gunung  Sago.  Dalam  perjalanan,  rombongan  itu  menemukan  sebuah padang ribu-ribu yang luas di sekitar Piladang dan Situjuh dan mereka memutuskan untuk  bermalam  di  daerah  itu.  Pada  hari-hari  selanjutnya  rombongan  ini  terpisah- pisah  menuju  berbagai  wilayah  di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dan  setiap  tempat yang  mereka  singgahi  diberi  nama  sesuai  dengan  keadaan  ketika  bertemu  atau berpisah  dengan  rombongan  asalnya.  Lihat  Sutan  M.  Taufiq  (red.), Direktori Minangkabau  2012. (Batusangkar:  Badan  Pekerja  Pucuak  Adat  Alam  Minangkabau (BP-PAAM)  Istano  Silinduang  Bulan  Pagaruyuang–Batusangkar  dan  Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, 2012), 977. 35 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2016. 36 Ibid., 53.
37 Sutan M. Taufiq (red.), Direktori…, 977.
Adapun  Kota  Payakumbuh  juga  tidak  bisa  dipisahkan  dari sejarah limo  puluah  koto sebagai  persekutuan  hukum  dalam masyarakat Minangkabau. 38 Wilayah ini  terdiri  dari  5 kecamatan, 76 kelurahan, 8 nagari dan 73 jorong. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 00º10 sampai dengan 00º17 LS dan 100º35 sampai dengan  100º45  BT. 39 Pada  tahun  2014  jumlah  penduduk  Kota Payakumbuh 125.690 jiwa. 40
Makna Rompak Paga dalam  Komunitas  Adat  Masyarakat  Luhak Lima Puluh Kota Dalam bahasa Minangkabau, rompak paga terdiri dari dua kata yaitu rompak dan paga. Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata rompak memiliki  makna  merampok  atau  menyamun  di  laut  tetapi  ada  juga dengan makna merobohkan atau merusakkan. 41 Sedangkan kata paga bermakna  pagar  dalam  bahasa  Indonesia.  Ketika  kedua  kata  ini digabungkan  maka  dapat  dimaknai  sebagai  satu  tindakan  merusak atau  merobohkan  pagar.  Tradisi rompak paga  yang  dimaksud  oleh masyarakat Luhak Lima Puluh Kota sepertinya mengacu pada kedua makna  terakhir  ini  sebagai  kiasan  dari  tindakan  seseorang  yang memasuki  wilayah  orang  lain  dengan  cara  yang  lebih  sulit (melompat)  untuk  mendapatkan/mengawini  perempuan  yang berada  dalam  wilayah  yang  dimasukinya.  Secara  mendasar, perkawinan  di  Luhak  Lima  Puluh  Kota  dilaksanakan  sesuai  dengan ajaran  (syari’at)  Islam  dan  aturan-aturan  negara  tetapi  dalam
38 Masyarakat Luhak Lima Puluh Kota hidup dalam susunan kemasyarakatan yang berbentuk  persekutuan-persekutuan  dalam  suasana  hukum  adat.  Persekutuan- persekutuan  hukum  adat  ini  terhimpun  dalam  nagari-nagari  dengan  anggota kesatuan yang saling terikat dan terhubung erat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan  kepentingan  persekutuan  hukum  tersebut  selalu  dijumpai  orang-orang  yang berkuasa  dan  bertindak  atas  nama  persekutuan  itu.  Unsur  pengikat  anggota persekutuan  terdiri  dari  unsur  teritorial  (wilayah)  dan  unsur  genealogi  (pertalian darah yang mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu). Oleh karena itu,  satu  nagari  adalah  persekutuan  hukum  yang  tersusun  berdasarkan  faktor genealogi dan faktor teritorial. Lihat Chairul Anwar, Hukum…, 7-9. 39 Badan  Pusat  Statistik, Payakumbuh  Dalam  Angka. (Payakumbuh:  BPS  Kota Payakumbuh, 2015), 3.
40 Ibid., 63. 41 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus…, h. 1181.

## Salma dan Burhanuddin
pelaksanaannya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  tradisi  masyarakat  yang sudah ada sejak lama.
Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  tradisi rompak paga ini terlihat  kekuasaaan  dan  hubungan  yang  masih  terjaga  kuat  antara saudara  laki-laki  ibu  ( mamak )  dengan  ibu  dan  anak  perempuannya ( extended family ). Para pemuka adat mengatakan bahwa tradisi rompak paga adalah  sejumlah  uang  atau  benda  lain  (emas  dan  semen)  yang harus dikeluarkan oleh seorang calon pengantin laki-laki yang berasal dari  luar  wilayah  adat  calon  pengantin  perempuan  dan  diserahkan kepada  nagari  atau ninik mamak calon  pengantin  perempuan. 42 Luar wilayah adat calon pengantin perempuan mencakup wilayah terdekat yaitu  luar  dari  nagari  tempat  tinggal  perempuan  dan  wilayah  yang lebih  jauh  yaitu  luar  luhak  Lima  Puluh  Kota  baik  antara kota/kabupaten, provinsi maupun luar negeri (warga negara asing). 43
Pada  umumnya  nagari-nagari  di  Luhak  Lima  Puluh  Kota menerapkan pembayaran rompak paga tetapi dengan nama yang agak berbeda.  Kata rompak paga diucapkan  oleh  masyarakat  yang  berasal dari  Nagari  Lampasi  dan  sekitarnya. 44 Masyarakat  Nagari  Situjuah menyebut  ungkapan rompak paga dengan  nama lompek paga 45 dan masyarakat  Nagari  Tujuah  Koto  Talago  Kecamatan  Guguak  serta nagari  di  sekitarnya  menyebut/mengucapkannya  dengan  istilah lompek page dan  dalam  beberapa  peraturan  nagari  ditulis  dengan istilah rompak  paga . 46 Kata  ini  dituangkan  dalam  peraturan  nagari tetapi disebut dengan bahasa asli dalam komunikasi sehari-hari.
Semua  ungkapan  tersebut  memiliki  makna  yang  sama sekalipun  dengan  dialek  yang  berbeda  dan  beberapa  nagari menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah lompat pagar.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tradisi rompak  paga memiliki makna yang menggambarkan usaha keras seorang laki-laki
42 Yuhar Datuak Gindo Rajo Nan Sati, Ninik Mamak Suku Picancang Suku Sambilan, wawancara, (Lamposi, 12 Agustus 2017).
43 Datuak Tan Marajo, Datuak Don Vesky, dan Datuak Sayiah Malano, Ninik Mamak beberapa suku di Nagari Situjuah Batua, wawancara, (23 Juli 2017).
44 Z.A.  Datuak  Tuluh,  Pamuncak  Adat  Suku  Ompek  Niniak  Sungai  Durian,
wawancara, (12 Agustus 2017)
45 Datuak  Darius,  Ninik  Mamak  suku  di  Nagari  Situjuah  Batua, wawancara, (23  Juli 2017) 46 Perubahan  Peraturan  Nagari  Guguak  VII  Koto  Talago  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Iuaran Jasa Pelayanan Administrasi Pasal 1.
untuk mengawini seorang perempuan dengan cara memenuhi syarat- syarat  adat  yang  ditetapkan  kepala  suku,  sehingga  tidak  mudah baginya  untuk  mendapatkan  perempuan  tersebut.  Usahanya  ini dikiaskan  pada  kata rompak  paga atau  merobohkan/meruntuhkan pagar  untuk  dapat  masuk  dan  tidak  masuk  dengan  mudah  melalui sebuah pintu.
Dalam  konteks  kekinian, rompak paga telah  dicantumkan dalam  sebuah  peraturan  nagari  yang  semakin  mengukuhkan pelaksanaannya.  Upaya  pemuka  adat  untuk  mencantumkan  tradisi rompak paga dalam peraturan-peraturan nagari adalah sebagai upaya memelihara  tradisi  dan  adat  Minangkabau  yang  berangsur  hilang. Upaya  ini  disambut  baik  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Dukungan pemerintah daerah ini terlihat  pada  legalisasi  dokumen-dokumen  peraturan  nagari  yang salah satu isinya menetapkan aturan pembayaran rompak paga . Dalam beberapa  peraturan  adat salingka (sekitar)  nagari  yang  telah dilegalisasi oleh pemerintah daerah disebutkan:
Biaya  administrasi  dan  uang  adat  adalah  biaya  yang  dipungut  oleh  ninik mamak  (petinggi  adat)  terhadap  anak  kemenakannya  yang  akan melangsungkan  pernikahan.  Terhadap  sumando  (laki-laki  yang  berasal  dari luar  Nagari  Sungai  Beringin)  dipungut  biaya  lompat  pagar  sebesar Rp.500.000.-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  belum  termasuk  biaya  untuk perempuan. 47 Dalam  Keputusan  KAN  Nagari  Batu  Balang  Kecamatan Harau  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  ditetapkan  besaran  uang  rompak  paga sebanyak  RP.  250.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah). 48 Dalam Peraturan Nagari Durian Godang Kecamatan Payakumbuh ditetapkan emas senilai 1,5 mas (lebih kurang 3.75 gram mas) untuk bayaran rompak paga. 49
Berdasarkan  pengertian  yang  dituangkan  dalam  peraturan nagari  di  atas  dipahami  bahwa rompak paga adalah  uang  adat  yang diambil oleh ninik mamak dari calon suami kemenakan perempuannya yang berasal dari luar nagari untuk dan atas nama adat.
47 Peraturan  Adat  Salingka  Nagari  Di  Lingkungan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) Kenagarian  Sungai  Baringin  Kecamatan  Payakumbuh  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Pasal 4 dan 5.
48 Berita  Acara  Rapat  Koordinasi  antara  Pemerintahan  Nagari  dengan  Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Batu Balang Tanggal 03 Februari 2015.
49 Peraturan Nagari Durian Gadang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pungutan Nagari Pasal
21 . Hal ini dikuatkan oleh Datuak Ghambai, Niniak Mamak suku di Nagari Durian Godang, wawancara, (23 Juli 2017).

## Salma dan Burhanuddin
Latar Belakang dan Tujuan Pembayaran Rompak Paga
Pada  dasarnya  setiap ninik mamak yang  diwawancarai  di beberapa nagari/wilayah Luhak Lima Puluh Kota tidak mengetahui secara pasti latar belakang sejarah adanya bayaran rompak paga . Secara umum  mereka  mengatakan  bahwa  ketika  mereka  diangkat  menjadi penghulu,  mereka  telah  mendapati  adanya  ketentuan  pembayaran rompak paga ini  dengan  tidak  mengetahui  asal-usulnya.  Hanya  saja mereka  mengatakan  bahwa  dulunya  (lebih  kurang  dua  dekade sebelumnya) rompak paga ini  dibayar  dengan  benda-benda  tertentu seperti emas di sebagian besar wilayah Lima Puluh Kota di antaranya wilayah  Kecamatan  Payakumbuh,  Kecamatan  Akabiluru,  Taram, Situjuah serta semen, batu bata dan atap seng di wilayah Kecamatan Lampasi Tigo Nagari. 50 Di nagari tertentu, emas dicantumkan dalam peraturan  nagari  sebagai  alat  ukur rompak paga tetapi ditunaikan/dibayarkan  dengan  uang.
51 Menururt  para ninik mamak ,
pembayaran  dengan  uang  lebih  mudah  dan  praktis  serta  nilainya sama dengan emas yang pernah dijadikan sebagai patokan pada masa dulu.  Sekarang  ini  emas  tidak  bisa  langsung  digunakan  untuk mengurus  urusan  administrasi  perkawinan,  sehingga  pembayaran dengan uang jauh lebih efektif dan mudah untuk dimanfaatkan.
Kewajiban  pembayaran rompak paga bagi  para  lelaki pendatang  di  luhak  ini  memiliki  tujuan  tertentu.  Pada  dasarnya tujuan-tujuan  pembayaran  ini  terlihat  tidak  sama  antara  satu  nagari dengan  nagari  yang  lain.  Ada ninik mamak nagari  yang  mengatakan bahwa  tujuan  pembayaran rompak paga adalah  untuk  kepentingan
50 Datuak Tuluh, Niniak Mamak suku Jambak di Sungai Durian, wawancara, (29 Juli 2017).
51 Dalam  tiap  nagari  di  Luhak  Lima  Puluh  Kota  ada  empat  kelompok  komunitas matrilineal dengan nama Kaampek Suku . Di Nagari Sungai Durian Kaampek Sukunya adalah (1) Suku Sambilan yang di dalamnya ada 9 suku dengan 9 ninik mamak (kepala suku). (2) Suku Ompek Niniak yang di dalamnya ada 4 suku dengan 4 ninik mamak . (3)
Suku Ompek Umpuak yang di dalamnya ada 4 suku dengan empat ninik mamak dan (4)
Bodi Nan Onam yang  di  dalamnya  ada  6  suku  dengan  6 ninik mamak .  Keempat komunitas  matrilineal  ini  mempunyai  gelar  kebesaran  sesuai  dengan  fungsinya masing-masing  yaitu Rajo Adat untuk  Suku Sambilan , Pamuncak Adat untuk Ompek Niniak , Rajo Ibadat untuk Ompek Umpuak dan Peti Bunian Adat untuk Bodi Nan Onam.
Yuhar  Datuak  Gindo  Rajo  Nan  Sati,  Ninik  Mamak  Suku Picancang  Suku Sambilan, wawancara, (Lamposi, 12 Agustus 2017).
adat  di  nagari  tersebut.  Uang rompak paga diserahkan  kepada peti bunian (pemuka adat yang bertugas dan berwenang mengurus urusan uang dan administrasi adat) yang ada di tiap nagari 52 dan digunakan untuk  memperbaiki  balai  adat  serta  masjid.  Di  nagari-nagari  lain, uang rompak paga diperutukkan tidak hanya untuk kepentingan adat semata  tetapi  juga  diberikan  kepada  pribadi ninik mamak atas  nama jabatannya  sebagai  penghulu  untuk  mengurus  urusan  perkawinan kemenakan  perempuannya.  Di  Nagari  Durian  Godang  bayaran rompak paga senilai 1.5 mas (sekitar Rp. 1.600.000,-) dibagi dua antara kepentingan  adat  dan  untuk  pribadi  ninik  mamak. 53 Khusus  di Nagari  Batu  Bolang,  jika  banyak ninik mamak yang  hadir  dalam musyawarah manaiak an siriah (istilah  untuk  lamaran/pertunangan) dalam  rangka  membicarakan  pelaksanaan  perkawinan  kemenakan mereka,  maka  semakin  banyak  biaya rompak  paga yang  harus dikeluarkan  untuk ninik mamak tersebut  oleh  calon  mempelai  laki- laki. 54
Di  nagari  tertentu,  peruntukan  ini  diatur  secara  jelas  dan  di nagari  lain  sesuai  dengan  kesepakatan  antara ninik mamak saja.  Di
Nagari  Sungai  Baringin  misalnya, ninik mamak yang  bersangkutan mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tuanku adat 2
(dua)  orang  Rp.  40.000,-  (empat  puluh  ribu  rupiah),  kas  Kerapatan Adat  Nagari  (KAN)  Rp.80.000,-  (delapan  puluh  ribu  rupiah),  Pucuk Adat  Nagari  (PAN)  Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah), pembangunan  masjid  Rp.80.000,-  (delapan  puluh  ribu  rupiah), pegawai adat 2 (dua) orang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pengurusan  administrasi  calon  pengantin  perempuan  Rp.250.000,- (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah). 55 Di  wilayah  Tujuah  Koto  dan Balai  Talang  dibagi  dua  antara ninik mamak dan  kas nagari. 56 Dalam peraturan nagari dicantumkan jumlah bayaran rompak paga sebanyak
52 Maizar Datuak Nadi, Niniak Mamak Suku Caniago Nagari Lamposi (Peti Bunian Adat), wawancara, (13 Agustus 2017).
53 Datuak  Ghambai,  Niniak  Mamak  suku di  Nagari  Durian Godang, wawancara, (23 Juli 2017).
54 Herisman Datuak Damuanso Nan Itam, Niniak Mamak Suku Melayu Madailiang, wawancara, (Batu Bolang, 30 Juni 2017). 55 Peraturan  Adat  Salingka  Nagari  Di  Lingkungan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)
Kenagarian Sungai Baringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 6 56 H.Muklis  Datuak  Rajo  Mangkuto  Panjang  Lidah, wawancara, (Balai  Talang,  6
Agustus 2017)

## Salma dan Burhanuddin
Rp.200.000,-  tetapi  dalam  wawancara  dengan  beberapa ninik mamak ditemukan  jika  jumlahnya  kadang-kadang  lebih  banyak  dari  yang dicantumkan dalam peraturan nagari.
Pada  satu  sisi,  pola  ini  seolah-olah  menggambarkan  keadaan yang  kurang  baik  yaitu  adanya  pungutan-pungutan  tak  resmi  pada pendatang  laki-laki  di  wilayah  Luhak  Lima  Puluh  Kota.  Hanya  saja pungutan-pungutan ini tidak sepenuhnya bernilai negatif. Sekalipun ninik  mamak mendapatkan  bagian  dari  bayaran rompak  paga, tetapi uang  itu  umumnya  digunakan  untuk  mengurus  urusan  perkawinan kemenakan  perempuannya  mulai  dari  biaya  perjalanan  pengurusan, akomodasi,  foto  copy  surat-menyurat  dan  lain-lain.  Menurut beberapa ninik mamak di Luhak Lima Puluh Kota, keberadaan mereka sebagai kepala suku ( mamak penghulu ) semestinya disertai/didampingi  oleh  harta  pusaka  yang  produktif  untuk melancarkan-urusan-urusan  adat.  Akan  tetapi,  harta  pusaka  ini semakin lama semakin habis dan gelar kepala suku masih tetap ada serta  kewajiban-kewajiban  yang  melekat  padanya  dan  kewajiban- kewajiban  itu  memerlukan  dukungan  biaya  dalam  pelaksanaannya. Oleh  karena  itu,  tradisi  bayaran rompak  paga menjadi  satu  alternatif yang  membantu  kemudahan  pelaksanaan  tugas-tugas  pemuka  adat. Artinya, ninik mamak mengambil/menerima bayaran rompak paga atas nama  dirinya  tetapi  diperuntukkan  untuk  urusan  adat  yang diembannya.
Akibat Hukum Keengganan Pembayaran Rompak Paga Pada dasarnya daya paksa satu aturan terletak pada ancaman hukuman yang dicantumkan pada peraturan itu dan kemauan pihak berwenang  untuk  melaksanakan  ancaman  tersebut.  Hal  yang  sama juga  berlaku  dalam  aturan  adat  dan  hukumnya.  Setiap  aturan  adat yang dibuat dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh masyarakat biasanya  memiliki  daya  paksa  yang  termaktub  dalam  ancaman hukumannya.  Kadang-kadang  ancaman  dan  hukuman  yang  ada dalam masyarakat adat tertentu lebih berat dari aturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara sekalipun tidak dalam bentuk tertulis.
Oleh  karena  itu,  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan adat  terlihat  lebih  tinggi  di  tengah  masyarakat.  Di  antara  indikator tingginya  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  adat  adalah informasi nagari tentang rendahnya pelanggaran-pelanggaran adat di
nagari-nagari  ini  dibanding  pelanggaran-pelanggaran  aturan hukum/negara.  Para ninik mamak memiliki  peran  penting  dan strategis  dalam  menjaga  dan  memelihara  anak  kemenakan  mereka masing-masing  di  antaranya  dengan  menerapkan  peraturan- peraturan adat ini. Utamanya pemahaman menyangkut hukuman/sanksi adat yang berat ketika dilanggar.
Dalam  adat  Minangkabau  termasuk  adat  dalam  lingkungan Luhak  Lima  Puluh  Kota  dikenal  hukuman dibuang  sepanjang  adat . 57 Hukuman  ini  menjadi  hukuman  utama  dalam  berbagai  jenis pelanggaran adat di  Sumatera Barat termasuk di Luhak Lima Puluh Kota. Hukuman dibuang sepanjang adat ini juga diterapkan pada orang yang enggan membayar biaya rompak paga yang telah ditetapkan oleh kerapatan adat. Nagari-nagari di lingkungan Luhak Lima Puluh Kota menyebut hukuman buang ini dengan ungkapan adat yang berbeda- beda.
Misalnya  Nagari  Batu  Bolang  menyebutnya  dengan  istilah ditulak  abih  dari  kampuang , 58 Nagari  Sungai  Baringin  menyebutnya dengan  ungkapan indak  dipanggia  dalam  pemakaian  adat , 59 Nagari Lamposi  menyebut  hukuman  ini  dengan  ungkapan indak  dibao  soto dalam  adat . 60 Selain  hukuman dibuang  sepanjang  adat ,  kepada  calon (suami) dari luar nagari dan pada keluarga pasangannya yang enggan patuh ini diberikan hukuman moral lainnya seperti dicela dan dicap sebagai  orang  yang  tidak  memiliki  sopan  santun  sebagai  pendatang baru,  egois  dan  tidak  pandai  menghargai  orang  lain.  Tidak  cukup sampai  di  situ,  biasanya ninik mamak memperbincangkan  hal  ini
57 Ahli hukum adat Belanda Ter Haar pernah mengatakan bahwa is dan zijn besliissing: dit  optreden  va  het  volkshoofd  is  geoorloofd,  dan  kristalliseert  in  en  door  zijn  beslissing  de regei  van  adat  recht,  die dewederrrechtelijkheid  opheft (adapun tindakan  atau keputusan wali  nagari/ninik  mamak/kepala  desa  tersebut  adalah  sah,  karena  telah  sesuai dengan  ketentuan  dalam  hukum  adat,  yang  karenanya  keputusan  tersebut memiliki/menimbulkan  kekuatan  hukum  langsung)  terhadap  keputusan  Raad  van Justitie  Padang  tanggal  3  Desember  1936  yang  memutuskan  hukuman dibuang sepanjang adat kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan Minang yang kawin lari. Lihat Chairul Anwar, Hukum..., 150.
58 Efrizal Datuak Rajo Penghulu Nan Gomuak, Niniak Mamak Suku Bodi Sipanjang,
wawancara, (Batu Bolang, 31 Juli 2017).
59 Peraturan  Adat  Salingka  Nagari  Di  Lingkungan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) Kenagarian Sungai Baringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
60 Datuak  Damuanso,  Ninik  Mamak  Suku  Jambak  Nagari  Parambahan, wawancara, (29 Juli 2017).

## Salma dan Burhanuddin
dalam  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dan  KAN  sebagai  pemegang keputusan  tertinggi  adat  merekomendasikan  kepada ninik mamak sukunya agar rompak paga ini ditunaikan.
Bentuk  pengabaian  secara  adat  terhadap  orang  (keluarga) yang enggan  membayar biaya rompak paga terlihat berbeda di setiap wilayah  nagari.  Misalnya  tidak  diundang  dalam  kegiatan-kegiatan adat seperti pesta perkawinan (dalam bahasa Minang disebut dengan
baralek ), sunatan, dan khatam al-Qur`an di wilayah nagari.
Berdasarkan isi pasal dalam peraturan nagari dan wawancara dengan ninik mamak di  atas  diketahui  bahwa  hukuman buang sepanjang adat atas keengganan membayar biaya rompak paga memang masih diberlakukan di nagari-nagari Luhak Lima Puluh Kota. Bahkan hukuman  adat  itu  “merembet”  pada  masalah-masalah  lain  di  luar adat  seperti  yang  tercantum  dalam  peraturan  nagari.  Hal  ini  bisa dipahami  karena  tradisi rompak  paga telah  dilegalisasi  pemerintah daerah  dalam  peraturan  nagari.  Selain  itu,  alasan ninik mamak
suku/nagari  memberikan  hukuman dibuang  sepanjang  adat kepada kemenakannya (keluarga adik/kakak perempuannya) diperkuat oleh negara  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor Kw.03/5/Pw.01/615/2016  tentang  Antisipasi  Gerakan  LGBT (Lesbian Gay Biseksual dan Transgender) yang mengatur penglibatan ninik mamak dalam  memastikan  jenis  kelamin  kemenakannya  dalam satu surat pernyataan. 61
Nilai-nilai ‘Urf yang Terkandung dalam Tradisi Rompak Paga Secara  faktual,  nilai-nilai  matrilineal  Minangkabau  memang telah  mengalami  perubahan  di  berbagai  sisi  tetapi  secara  substansi perubahan  itu  tidak  mengikis  habis  nilai-nilai matriarchat Minangkabau itu sendiri. Di setiap sudut nagari Minangkabau masih terjaga berbagai ragam adat Minangkabau yang mencerminkan nilai- nilai  keutuhan  kekerabatan  matrilineal  baik  dalam  perkawinan maupun  aktifitas  adat  lainnya.  Nilai-nilai  itu  terus  berkembang  dan disemarakkan kembali dalam berbagai bentuk. Upara
61 Dokumen  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  tentang  Edaran  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Tentang  Antisipasi  Gerakan  LGBT  di  Sumatera  Barat  poin  1 yang berbunyi “diketahui mamak kaum yang bersangkutan.”
menyemarakkan  nilai-nilai  adat  di  antaranya  ditemukan  dalam tradisi rompak paga di Luhak Lima Puluh Kota. Dalam hal ini, secara internal  kekuasaan mamak kaum/suku  ditunjukkan  pada  laki-laki pendatang (calon suami) sebagai pemberitahuan bahwa dia (mereka) masih  terikat,  menjaga  dan  memelihara  kemenakan  perempuannya. Di  antara bentuk  jagaan  itu  adalah  dengan  turun  tangan membantu kemudahan  pengurusan  administrasi  dan  penyelenggaraan perkawinannya.  Di  antara  biayanya  diperoleh  dari  bayaran rompak paga. Secara  eksternal,  dengan  kekuasaannya mamak  penghulu memberitahukan  kepada  masyarakat  nagari  tentang  anggota  atau pendatang baru yang memasuki sukunya.
Pada  sisi  lain,  komunitas  masyarakat  Minangkabau  sebagai extended family hidup  dengan  tatanan  sosial  yang  tinggi.  Kesopanan dan  kesantunan  pendatang  baru  dari  luar  suku/nagari/luhak diperlukan  untuk  menjaga  dan  memelihara  hubungan  baik  antara ninik mamak suku  dengan  kemenakannya.  Seorang  pendatang  baru perlu  untuk  menunjukkan  penghargaan  terhadap  adat  orang  lain dengan  ungkapan/pepatah dima bumi  dipijak  di situ  langik  dijunjuang dengan makna di mana saja seseorang berada, dia harus patuh pada aturan  yang  berlaku  di  wilayah  tersebut.  Secara  logika,  dimanapun seseorang  berada,  maka  sudah  sewajarnya  dia  mengetahui, memahami dan melaksanakan semua aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Pola ini mengukuhkan identitasnya sebagai lelaki pendatang dalam  komunitas  matrilineal  keluarga  calon  isterinya.  Sehingga kedatangannya  disambut  baik  dan  diterima  secara  terbuka. Penerimaan masyarakat secara terbuka pada pembayaran rompak paga ini  menjadi  alasan  yang  kuat  bagi ninik  mamak suku  untuk memeliharanya  menjadi  sebuah  adat  dan  kebudayaan  lokal  yang berkelanjutan.
‘Urf sebagai dalil hukum memainkan peranan penting dalam pengembangan  Islam  di  nusantara  yang  sarat  dengan  khazanah budaya. Di sisi lain, ‘urf bisa menjadi peredam orang-orang yang anti pada  tradisi  lokal. 62 Tradisi rompak paga sudah  ada  sejak  lama  dan ninik mamak tidak  mengetahui  kapan  tradisi  itu  dimulai  karena  saat ini  mereka  hanya  mendapati  dan  menjalankan  apa  yang  sudah  ada
62 Ach.  Maimun,  “Memperkuat  ‘Urf  dalam  Pengembangan  Hukum  Islam,” al-Ihkam, Vol. 12, No. 1, (Juni 2017), 23

## Salma dan Burhanuddin
dan  mereka  terima  secara  turun-temurun.  Dalam  konsep  ‘urf, kebiasaan turun-temurun dan terus berlangsung sampai hari ini bisa menjadi  salah  satu  alasan  untuk  menetapkan  hukum  bahwa perbuatan  itu  boleh  untuk  terus  dilakukan.  Di  samping  itu, masyarakat  secara  umum  mematuhinya  sekalipun  ada  beberapa (jumlah  yang  sangat  kecil)  yang  tidak  mematuhinya  dengan  alasan ekonomi  yang tidak memadai.  Dalam beberapa kasus yang ditemui, ketika  calon  mempelai  laki-laki  dari  luar  Luhak  Lima  Puluh  Kota tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya rompak paga , maka  biayanya  dibayar  sendiri  oleh  keluarga  perempuan  atau ninik mamak yang  bersangkutan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  harga  diri keluarga perempuan utamanya ninik mamak di hadapan adat. Pada  dasarnya  pelaksanaan rompak paga ini  tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam sekalipun hal ini tidak  diatur  secara  jelas  dalam  al-Qur`an  dan  Sunnah.  Pelaksanaan pembayaran rompak paga memiliki  nilai  kemaslahatan  (kebaikan) seperti  menjalin  dan  mengukuhkan  kembali  hubungan  silaturrahim antar  anggota  kerabat  suku  (ibu,  saudara  lelaki,  kemenakan). Menjalin hubungan silaturrahim adalah suatu keharusan dalam Islam dan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturrahim di antara mereka  dipandang  bercela  dan  dapat  mempengaruhi  nilai-nilai transenden (ibadah) mereka kepada Tuhan.

## Penutup
Adat  dan  budaya  satu  kelompok  masyarakat  senantiasa mengalami  perubahan  seiring  dengan  perubahan  pada  diri masyarakat  itu  sendiri.  Perubahan  itu  terjadi  di  banyak  sisi  tetapi belum  mengubah  substansi  matrilineal  yang  selama  ini  banyak diprediksi. Bagi masyarakat Minang yang pergi merantau, perubahan itu  mungkin  saja  terjadi  karena  jarak  antara  rantau  dengan  tanah asalnya sangat jauh dan ada kesukaran tersendiri dalam memelihara adat  di  wilayah  perantauan  tetapi  perubahan  itu  tidak  terlihat  jelas pada para perantau urban.
Perubahan  substantif  tidak  sepenuhnya  terjadi  di  tanah Minangkabau.  Masyarakat  di  setiap  luhak  (Tanah  Datar,  Agam  dan juga  Luhak  Lima  Puluh  Kota)  masih  terikat  dengan  kuatnya hubungan kekerabatan antara ibu, anak-anaknya serta saudara lelaki ibu  ( mamak ).  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  adat  perkawinan  yang
menampakkan eksistensi kewenangan mamak terhadap kemenakannya.  Di  antara  kewenangan  itu  adalah  keharusan membayar  uang  adat rompak  paga atau  uang  atas  nama  adat  bagi seorang  laki-laki  luar  nagari  atau  luar  luhak  jika  ingin  menikah dengan  kemenakannya  yang  ada  di  Luhak  Lima  Puluh  Kota. Meskipun secara nominal jumlah uang adat rompak paga yang diminta tidak terlalu berat (min. Rp.100.000,- mak. Rp.1.600.000,-) tetapi akibat pengabaiannya memberi akibat yang berat secara adat dan akibat itu tidak  hanya  ditanggung  secara  pribadi  oleh  keluarga  tetapi ditanggung juga oleh ninik mamak di hadapan adat. Oleh karena itu, nilai  kepatuhan  membayar  sedikit/kecilnya  biaya rompak paga menunjukkan  besarnya  kewenangan  adat  ( ninik  mamak )  terhadap kemenakan perempuannya.
Dalam  hukum  Islam,  setiap  orang  dikenali  berdasarkan identitas  keagamaan  yang  dimilikinya.  Sementara  itu  dalam  adat Luhak  Lima  Puluh  Kota  dan  Minangkabau  umumnya,  identitas masyarakat adalah adatnya dan adatnya itu adalah peraturan hidup sehari-hari  yang  sudah  berlangsung  lama  dan  tetap  terpelihara sampai  hari  ini.  Bagi  masyarakat  Luhak  Lima  Puluh  Kota,  ketika hidup tanpa mematuhi aturan artinya tidak beradat. Padahal adat itu yang menjadi pakaiannya sehari-hari yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (adat sendi (dasar)nya adalah syarak (syari’at Islam)
dan syarak dasarnya adalah al-Qur`an). Oleh karena itu, rompak paga sebagai  adat  sudah  menjadi  pakaian  sehari-hari  masyarakat  Luhak Lima  Puluh  Kota  karena  nilai  yang  dikandung  pelaksanaan  adat rompak paga ini  tidak  hanya  sekedar  pengukuhan  identitas  lelaki pendatang  dalam  komunitas  suku  isterinya  tetapi  menampakkan kekuasaan/kewenangan mamak dalam  menjaga  eksistensi  adat umumnya  dan  menjaga  kemenakan  serta  hubungan silaturrahim dalam keluarga besarnya.

## Daftar Pustaka Artikel
Azmi,  Ulfa  Ufi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Pisuka Pada  Perkawinan  Adat  Masyarakat  Muslim  Suku  Sasak  Di Kelurahan  Ampenan  Tengah  Lombok  Barat, Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

## Salma dan Burhanuddin
Chuzaifah,  Yuniyanti,  “Dekonstruksi  Makna  Kuasa  dalam Matriarchy”, Studia Islamika, Vol. 9, Nomor 2, 2002. Evers, Hans Dieter, “Changing Patterns of Minangkabau Urban Land- Ownership”, Bijdragen tot de Taal, Vol. 131, Nomor 1, 1975. Ilman,  Muhammad,  ”Tradisi  Pembayaran  Uang  Pelangkah  dalam Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Desa  Legok,  Kecamatan  Legok Kabupaten Tangerang,” Skripsi, UIN Jakarta, 2016. Iqbal,  Moh.,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Uang  Panaik  (Uang Belanja)  Dalam  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Makassar Kelurahan  Untia  Kecamatan  Biringkanaya  Kota  Makassar,”
Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. Kahn,  J.S.,  “Tradition”,  Matriliny  and  Change  among  the Minangkabau of Indonesia”, Bijdragen tot de Taal, Vol. 132, No. 1, 1976.
Maimun,  Ach,  “Memperkuat  ‘Urf  dalam  Pengembangan  Hukum Islam,” al-Ihkam, Vol. 12, No. 1, 2017.
Nur,  Sri  Susyanti  dan  Abrar  Saleng,  “Aspek  Sosioyuridis  Lahan
Budidaya  Rumput  Laut  Sebagai  Mahar  Perkawinan  di Kabupaten  Bantaeng  Sulawesi  Selatan,” Prosiding  Akuakultur Indonesia, 2013. Pardosi,  Jhonson,  ”Makna  Simbolik Umpasa , Sinamot dan Ulos Pada
Adat  Perkawinan  Batak  Toba,” Logat  Jurnal  Ilmiah  Bahasa  dan Sastra, Volume IV, Nomor 2, Oktober 2008. Sugianto,  Bambang,  “Kualitas  dan  Kuantitas  Mahar  dalam Perkawinan  (Kasus  Wanita  yang  Menyerahkan  Diri  kepada Nabi  SAW,” Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum,
Volume 45, Nomor II, Juli-Desember 2011.
Tanner,  Nancy  Makepiece,  “The  Nuclear  Family  in  Minangkabau Matriliny:  The  Mirror  of  Disputes”, Bijdragen  tot  de  Taal, Vol.
138, Nomor 1, 1982.
Wekke, Ismail Suardi, “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat
Bugis  di  Papua  Barat,” Thaqafiyyat, Volume  13,  Nomor  2, Desember 2012.
Yelepele  dan  Moh.  Hefni,  “Perkawinan  Adat  Muslim  Suku  Dani  di
Papua, al-Ihkam, Vol. 7, No.1, 2012.
Dokumen
Berita  Acara  Rapat  Koordinasi  antara  Pemerintahan  Nagari  dengan Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  Nagari  Batu  Balang  Tanggal  03 Februari 2015.
Dokumen  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  tentang  Edaran  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Tentang Antisipasi Gerakan LGBT di Sumatera Barat.
Peraturan  Adat  Salingka  Nagari  Di  Lingkungan  Kerapatan  Adat  Nagari
(KAN)  Kenagarian  Sungai  Baringin  Kecamatan  Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
Peraturan  Nagari  Durian  Gadang  Nomor  04  Tahun  2009  Tentang Pungutan Nagari .
Perubahan Peraturan Nagari Guguak VII Koto Talago Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Iuaran Jasa Pelayanan Administrasi.
Buku Amran,  Rusli, Sumatera  Barat  Hingga  Plakat  Panjang ,  Jakarta:  Sinar
Harapan, 1985.
Anwar,  Chairul, Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2016.
Badan  Pusat  Statistik, Payakumbuh  Dalam  Angka, Payakumbuh:  BPS Kota Payakumbuh, 2015.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Jakarta: Gramedia, 2011. Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau, Judul asli: Muslim and Matriarchs: Cultural  Resilience  in  Indonesia  Through  Jihad  and  Colonialism, Penerjemah,  Samsudin  Berlian,  Jakarta:  Freedom  Institute, 2010.
Hasabullah, Ali, Ushûl al-Tasyrî’ al-Islâmî, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971. al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, I’lâm al-Muwaqi’în, Jilid II, Kairo: Dâr al- ‘Urûbah, 1998. al-Kasânî,  Ibnu  Mas’ûd, Badâi’  al-Shanâi’  fi  Tartîb  al-Syarâi’, Jilid  II,
Beirât: Dâr al-Fikr, 2008.
M.S.,  Amir, Adat  Minangkabau  Pola  dan  Tujuan  Hidup  Orang  Minang,
Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003.

## Salma dan Burhanuddin
Naim,  Mochtar, Merantau  Pola  Migrasi  Suku  Minangkabau, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Nasroen, M, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Jakarta: Pasaman, 1957. Panuh, Helmy, Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada Era Desentralisasi
Pemerintahan di Sumatera Barat, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Qudâmah, Ibnu, al-Mughnî , Beirût: Dâr al-Fikr, 2011.
Sarakhsî al-. Kitâb al-Mabsûth , Beirût: Dâr al-Fikr, 1999.
Shan’ânî,  Muhammad  ibn  Ismâ’il  al-Kahlanî  al-. Subul  al-Salâm , Beirût: Dâr al-Fikr, 2004.
Suyûthî al-. al-Asybâh wa al-Nazhâir. Beirût: Dâr al-Fikr, 1989. Syarbinî,  Muhammad  Khatîb  al-. Mughnî  al-Muhtâj. Jilid  III,  Beirût: Dâr al- Fikr, 1997.
Syarifuddin,  Amir,
Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam
Lingkungan Adat Minangkabau , Jakarta: Gunung Agung, 1984. Syâthibî al-. al-I’tishâm. Beirût: Dâr al-Fikr, 2007.
Syawkânî al-. Nayl al-Awthâr , Kairo: Dar al-Hadis, 2010. Syirazî,  al-Fayruzzabadî  al-. al-Muhazzab ,  Beirût:  Muassasah  al- Risâlah, 1989.
Taufiq,  Sutan  M,  (red.), Direktori  Minangkabau  2012, Batusangkar: Badan  Pekerja  Pucuak  Adat  Alam  Minangkabau  (BP-PAAM) Istano  Silinduang  Bulan  Pagaruyuang–Batusangkar  dan Lembaga  Kerapatan  Adat  Alam  Minangkabau  (LKAAM)
Provinsi Sumatera Barat
Zahrah, Abu, al-Ahwâl al-Syakhshiyyah. Beirût: Dâr al-Fikr, 2009.
Zaydan, Abd al-Karim, al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh. Beirût: Muassasah al- Risâlah, 2009. Zuhaylî, Wahbah al-. Ushûl al-Fiqh al-Islâmî , Beirût: Dâr al-Fikr, 1986.