SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id

## ANALISIS PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL DI DESA TETE BATU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT
Anwar 1 , Arief Budi Witarto 2 , Mega Trishuta Pathiassana 3
1*2 Pascasarjana Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa
3* Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa *Corresponding Author email: mega.trishuta@uts.ac.id, arifwitarto@gmail.com

## Diterima :
Bulan Juni  2020
Diterbitkan :
Bulan Juli  2020 Keyword :
Pariwisata, Halal, Tete Batu

## Abstrak
Terpilihnya  NTB  sebagai  salah  satu  destinasi  pariwisata  halal  di  Indonesia menyebabkan disahkannya Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di  NTB. Implikasi  dari  peraturan  daerah  inipun  sudah  banyak  dilakukan.  Salah  satunya  dengan banyak  munculnya  Desa  wisata  halal  khususnya  di  pulau  Lombok.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui secara detail pengelolaan pariwisata Desa wisata halal Tete Batu di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu destinasi pariwisata halal NTB. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dimana  sampel dipilih dengan purposive sampling . Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  tiga  jalur  yakni  reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung.  Keabsahan  data  diuji  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  Desa  wisata  halal  Tete  Batu  meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 1) Perencanaan dalam proses pengelolaan pariwisata di Desa Tete Batu seakan-akan tidak tampak, terlebih lagi untuk pengelolaan pariwisata yang notabene sudah dilaksanakan oleh masyarakat sudah sejak  lama  dimana  konsep  halal  sudah  sangat  kental  dengan  kehidupan  masyarakat Lombok. 2) Pelaksanaan pengelolaan terfokus pada upaya-upaya yang dilakukan pihak pengelola dalam menciptakan brand image halal yang memang sudah melekat baik dari segi  fasilitas  penunjang  ibadah,  menyediakan  makanan  halal,  pengelolaan  penginapan dengan konsep  halal, dan peran serta  masyarakat dalam pengelolaan  sudah cukup  baik walaupun  masih  banyak  terdapat  kekurangan  yang  harus  dibenahi.    3)  Pengawasan dilaksanakan dalam  bentuk  monitoring  dan evaluasi.  Fokus pengawasan terletak pada terlaksananya standarisasi pariwisata halal dan lebih jauh lagi pada evaluasi pencapaian tujuan brand  image pariwisata  halal  adalah  untuk  meningkatkan  jumlah  kunjungan wisatawan di NTB dan lebih khusus lagi di Desa Tete Batu. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan  pariwisata  hala  di  Desa  Tete  Batu  antara  lain  kurangnya  anggaran  dan SDM yang menunjang pengembangan pariwisata halal.

## PENDAHULUAN
Indonesia terkenal akan keindahan alamnya dan juga  merupakan  salah  satu  destinasi  wisata  yang sangat  diminati  oleh  wisatawan  dari  dalam  negeri, maupun luar negeri. Indonesia juga dikenal sebagai negara  yang  sangat  luas,  yang  terdiri  atas  ribuan pulau  besar  dan  kecil,  Indonesia  memiliki hamparan  pantai  yang  panjang  dan  indah  sebagai tempat  wisatawan  melakukan  aktivitas  wisata. Indonesia juga memiliki pegunungan yang keasriannya  masih  terjaga  dan  dengan  kondisi iklim  yang  mendapat  sinar  matahari  sepanjang tahun  sehingga  aktivitas  kepariwisataan  tidak berpengaruh  oleh  pergantian  musim  seperti  negara lainnya (Maswarti, 2019).
Pariwisata  saat  ini  merupakan  salah  satu penghasil devisa negara. Meningkatmya kunjungan wisatawan  baik  wisatawan  dalam  negeri  dan mancanegara  akan  mampu  mendorong  berbagai mata rantai aktifias  positif  dalam upaya  membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  mnegurangi kemiskinan  dan    pengangguran  (Tim  Kementrian Pariwisata,  2018).  Menurut  Djakfar  dalam  Zaini (2019),  bermacam-macam  model  pengembangan pariwisata  diperkenalkan  di  seluruh  dunia,  salah satunya  ialah  konsep pariwisata halal.  Lebih  lanjut lagi dijelaskan bahwa faktorr-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam sektor pariwisata  ini tidak  hanya karena  faktor iptek saja, tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  psikologis
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
manusia  yang  cenderung  menyukai  sesuatu  yang baru.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk Muslim  terbesar  di  dunia  diharapkan  mampu menjadi destinasi Pariwisata Syariah.  Pada tanggal 17  November  2013,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  mendeklarasikan  Gerakan  Ekonomi Syariah  (GERS)  yang  diikuti  oleh  Program Pariwisata  Syariah  oleh  Kementerian  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Pariwisata juga menyatakan  bahwa  pengembangan  wisata  syariah harus  lebih  optimal.  Pemerintah  menetapkan  tiga provinsi  sebagai  prioritas  pengembangan,  yakni Sumatera  Barat,  Nusa  Tenggara  Barat  dan Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Tim  Kementrian Pariwisata, 2018).
Konsep  pariwisata  halal  telah  menjadi  tren dalam  ekonomi  global  baik  itu  untuk  produk makanan,  minuman,  keuangan,  dan  gaya  hidup. Produk  wisata  halal  banyak  diperkenalkan  di berbagai  negara,  bahkan  di  negara-negara  yang mayioritas  penduduknya  bukan  muslim  seperti Jepang,  Australia,  Thailand,  Selandia  Baru,  dan sebagainya.  Istilah  wisata  halal  di  berbagai  negara juga  berbeda-beda.  Mulai  dari  istilah Islamic Tourism , Halal  Friendly  Tourism  Destination , Halal Travel, Muslim-Friendly Travel
Destinations ,  dan Halal  lifestyle .    Bahkan  di Indonesia  istilah  wisata  halal  juga  belum  jelas. Menurut  pakar  pariwisata,  mengungkapkan  bahwa wisata  syariah  merupakan  produk  pelengkap  dari pariwisata konvensional. Pariwisata halal merupakan  cara  baru  untuk  mengembangkan pariwisata  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi budaya  dan  nilai-nilai  islami  tanpa  menghilangkan keunikan  dan  orisinalitas  daerah  (Tim  Kementrian Pariwisata, 2018).
Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata  dengan  destinasi  dan  industri  pariwisata yang  menyiapkan  fasilitas  produk,  pelayanan,  dan pengelolaan  pariwisata  yang  memenuhi  syari’ah. Dalam konteks pariwisata halal, pemerintah daerah Provinsi  NTB  mengeluarkan  Peraturan  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Pariwisata  Halal.  Dalam  Perda tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan  pariwisata  halal  meliputi  destinasi, pemasaran  dan  promosi,  industri,  kelembagaan, pembinaan  dan  pengawasan  dan  pembiayaan. Perda  tersebut  mewajibkan  kepada  pengelola industri  pariwisata  konvensional  untuk  mengelola kegiatan  pariwisatanya  dengan  memenuhi  konsep syari’ah.  Adapun  industri  pariwisata  halal  adalah usaha-usaha  wisata  yang  menjual  jasa  dan  produk kepariwisataan  yang  berpatokan  pada  prinsip- prinsip  syari’ah  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (Jaelani, 2018).
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  memiliki jumlah penduduk 4.955.678 jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Nusa Tenggara Barat dikenal  dengan  beragam  kebudayaan  dan  tempat wisata  yang  sangat  indah  karena  memiliki hamparan pantai dan pegunungan yang keasriannya masih  terjaga.  Dan  juga  terdapat  beberapa kelengkapan  penunjang  pengembangan  wisata berbasis syariah seperti hotel syariah, bank syariah, dan pegadaian syariah. Penerapkan dan pengembangkan  pariwisata  halal  diharapkan  dapat meningkatkan minat wisatawan lokal maupun asing terhadap objek wisata di NTB, agar perekonomian masyarakat  dapat  meningkat  melalui  aktivitas pariwisata  ataupun  wisata  syariah,  serta  dapat mencapai  target  yang  sudah  ditentukan  oleh Menteri  Pariwisata  yaitu  20  juta  orang  pada  tahun 2019 (Maswarti, 2019).
Berdasarkan  data  kunjungan  wisatawan  lima tahun terakhir, perkembangan kunjungan wisatawan  ke  Nusa  Tenggara  Barat  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dibandingkan  dengan Provinsi Bali. Perkembangan kunjungan wisatawan dari  tahun  ke  tahun,  baik  wisatawan  mancanegara maupun  wisatawan  nusantara  pada  periode  tahun 2012-2016, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 29,84% (Disbudpar NTB, 2019).
Peningkatan  data  tersebut  menurut  Burhan  Bungin disebabkan  oleh brand yang  dilihat  wisatawan. Lebih  jauh  Burhan  Bungin  berpendapat  bahwa brand akan merangsang terciptanya pembelian dan perbedaan  kunjungan  wisatawan  di  kedua  provinsi disebabkan  karena brand di  kedua  provinsi  ini dikonstruksi  secara  berbeda  sehingga  memberi rangsangan  yang  berbeda  pula  kepada  wisatawan yang  mengunjunginya.  (Bungin,  2015).  Jumlah wisatawan  ke  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahunnya.  Akan  tetapi jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  ke  Provinsi Nusa  Tenggara  barat  mengalami  penurunan  ada tahun  2018.  Hal  tersebut  terjadi  karena  pada tanggal  5  Agustus  2018  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat,  yakni  Pulau  Lombok  mengalami  musibah yang  berupa  terjadinya  gempa  bumi  (Disbudpar NTB, 2019).
Menurut  Maswarti  (2019),  Kabupaten  Lombok Timur  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  berada di pulau  lombok dan  memiliki  20 kecamatan  yang tidak kalah dengan Kabupaten lainnya yang berada di  Provinsi  Nusa  tenggara  Barat.  Kabupaten Lombok  Timur  merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki begitu banyak keindahan, baik pegunungan,  air  terjun,  pantai,  danau,  makam pahlawan dan masih banyak tempat wisata lainnya. Kabupaten  Lombok  Timur  memiliki  potensi  untuk mengembangkan  wisata  maupun  budaya  yang  ada di  daerah  tersebut.  Daerah  tersebut  juga  memiliki 99,92%  masyarakatnya  mayoritas  muslim  yang
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
menjadi pendukung utama dalam peroses penerapan halal  tourism. Di  antara  tempat  wisata yang  berada  di  Kabupaten  Lombok  Timur  adalah wisata  Sembalun,  Tete  Batu  dan  Gunung  Rinjani, wisata tersebut sudah  masuk sebagai halal tourism di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa tempat wisata  tersebut  memiliki banyak  potensi,  akan tetapi masih banyak kekurangan seperti perlengkapan  di  setiap tempat  wisata  yang  masih kurang  memadai  sehingga  masih  perlu  diperbaiki agar dapat memuaskan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan  setiap  tahunnya.  Pada  penelitian  ini, peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam tentang  pengelolaan  pariwisata  halal  di  Desa  Tete Batu.
Tetebatu  merupakan  Desa  yang  berada  di kawasan kaki Gunung Rinjani yang juga merupakan  salah  satu  jalur  pendakian  tidak  resmi menuju ke Rinjani. Bagi para wisatawan yang ingin melakukan  pendakian  ke  Gunung  Rinjani  dengan pemandangan  yang  berbeda,  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  jalur  ini.  Akan  tetapi,  jalur yang terdapat di Tetebatu  ini tidak  memungkinkan pendakian  hingga  ke  puncak  gunung.  Desa  Tete Batu  menyuguhkan  atraksi  alam  dan  kegiatan perDesaan  misalnya kegiatan sehari  menjadi orang Lombok, dan atraksi wisata lainnya. Desa Tetebatu ini  identik  dengan  daerah  persawahan  dan  pagi yang  menghampar  luas  sejauh  mata  memandang. Hal ini sesungguhnya  karena  wilayah ini merupakan daerah penanaman padi bagi masyarakat  Lombok  Timur.  Penggunaan  wilayah ini  sebagai  lahan  padi  dikarenakan  tanahnya  subur dengan air yang melimpah. Daerah wisata Tetebatu Lombok  Timur  ini  merupakan  salah  satu  destinasi wisata  yang  menarik  bagi  para  wisatawan mancanegara.  Hal  ini  dikarenakan  aktivitas menanam  padi  dan  kegiatan  yang  dilakukan  di perwasahan  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi wisatawan asing. Lingkungan yang ada di Tetebatu masih sangat tradisional dengan nuansa perkampungan yang masih sangat kental. Kegiatan lainnya  yang  dapat  dilakukan  di  Tetebatu  yaitu melakukan trekking untuk  mengunjungi  air  terjun yang terkenal di Taman Wisata Tetebatu, yaitu Air Terjun  Jukut.  Untuk  dapat  menempuh  lokasi  air tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa guide sebagai pendamping dengan biaya sekitar Rp 150.000,-  per  guide.  Hal  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  keamanan  dan  juga  turut  serta membantu  perekonomian  masyarakat  setempat (Anonim, 2019).
Dalam penelitian ini, fokus kajian terletak pada analisis  pengelolaan  pariwisata  halal  di  Desa  Tete Batu  sebagai  implementasi  dari  Peraturan  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Pariwisata  Halal.  Kajian  serupa
pernah  dilakukan  dalam  beberapa  penelitian. Penelitian  Zaini  (2019)  tentang  pengembangan pariwisata  halal  berbasis  masyarakat  di  Desa Sembalun  yang  fokus  penelitiannya  terletak  pada strategi  pengembangan  pariwisata  dan  dampaknya bagi  masyarakat.  Penelitian  Ahyak  (2018)  tentang strategi  pengelolaan  pariwisata  halal  di  kota Surabaya  yang  fokus  kajiaanya  terletak  pada strategi  pengelolaan,  hambatan,  dan  daya  dukung pariwisata halal di Makam Sunan Ampel.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang  pengelolaan pariwisata  halal  di  Desa  Tete  Batu  sebagai implikasi  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pariwisata  Halal  baik  dari  segi  manajemen,  daya dukung, dan hambatan.

## LANDASAN TEORI Analisis Pengelolaan
Menurut
Komaruddin (2001), analisis merupakan  kegiatan  berpikir  untuk  menguraikan suatu  keseluruhan  menjadi  komponen  sehinga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya  satu  sama  lain  dan  fungsi  masing- masing  dalam  satu  keseluruhan  yang  terpadu.  Hal senada juga disampaikan oleh Harahap (2004) yang menyatakan bahwa analisis merupakan suatu upaya untuk  memecahkan  atau  menguraikan  sesuatu  unit menjadi  berbagai  unit  terkecil.  Berdasarkan  uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan  kegiatan  berpikir  untuk  menguraikan suatu  pokok  menjadi  bagian  atau  komponen sehingga  dapat  diketahui  ciri  atau  tanda  di  setiap tiap  bagian  atau  komponen,  hubungannya  satu sama lain hingga fungsi masing-masingnya.
Pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola,  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Kontemporer karangan  Peter  Salim  dan  Yenny  Salim  (2002), berarti  memimpin,  mengendalikan,  mengatur,  dan mengusahakan  supaya  lebih  baik,  lebih  maju  dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu  merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  dan  pencapaian  tujuan. Menurut  Handayaningrat  (2003)  pengelolaan  juga bisa  diartikan  penyelenggaraan  suatu  kegiatan. Pengelolaan  bisa diartikan  manajemen,  yaitu suatu proses  kegiatan  yang  di  mulai  dari  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi  lainnya agar  mencapai tujuan organisasi yang  telah  ditentukan.  Tujuan  pengelolaan  adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya  manusia,  peralatan  atau  sarana  yang  ada
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa,  sehingga  dapat  menghindarkan  dari  segenap pemborosan  waktu,  tenaga  dan  materi  guna mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Pengelolaan dibutuhkan  dalam  semua  organisasi,  karena  tanpa adanya  pengelolan  atau  manajemen  semua  usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.
Menurut  Henry  Fayol  dalam  Handoko  (2012) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan  pemberian  fasilitas  kerja  kepada  orang  yang diorganisasikan  dalam  kelompok  formal  untuk mencapai  tujuan.  Lebh  lanjut  lagi  dikemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian),
Commanding (Pemberian  perintah),  Coordinating (Pengkoordinasian), dan Controlling (Pengawasan).  Pengelolaan  yang  baik  merupakan elemen  penting  untuk  memastikan  organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut  Terry  (2006  )  menjelaskan  bahwa pengelolaan yang baik meliputi : 1. Perencanaan ( Planning ) adalah pemilihan fakta- fakta  dan  usaha  menghubungkan  fakta  satu dengan  lainnya,  kemudian  membuat  perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan  untuk  masa  yang  akan  datang  yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian ( Organizing ) diartikan sebagai  kegiatan  mengaplikasikan  seluruh kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  antara kelompok  kerja  dan  menetapkan  wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud  kesatuan  usaha  dalam  pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan  ( Actuating )  adalah  menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara  sadar untuk  mencapai suatu tujuan  yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan  ( Controlling )  diartikan  sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi  terhadap  aktivitas  pelaksanaan  dan bilamana  perlu  mengambil  tindakan  korektif terhadap  aktivitas  pelaksanaan  dapat  berjalan menurut rencana.
Berdasarkan uraian di atas, konsep pengelolaan dapat disederhanakan menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

## Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat
Wisata  halal  atau  yang  dahulu  sering  disebut sebagai pariwisata berbasis syariah telah diperkenalkan  sejak  tahun  2000  dari  pembahasan pertemuan  OKI.  Pariwisata  syariah  merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu,
pariwisata  syariah  merupakan  pariwisata  yang fleksibel,  rasional,  sederhana  dan  seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk  mendapatkan  kebahagiaan  dan  berkat  dari Allah  (Tim  Kementrian  Pariwisata,  2018)  . Karakteristik pariwisata syariah meliputi:
1. Pelayanan  kepada  wisatawan  harus  cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan,
2. Pemandu  dan  staf  harus  memiliki  disiplin  dan menghormati prinsip-prinsip Islam,
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam,
4. Bangunan  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Islam,
5. Restoran  harus  mengikuti  standar  internasional pelayanan halal,
6. Layanan  transportasi  harus  memiliki  keamanan sistem proteksi,
7. Ada  tempat-tempat  yang  disediakan  untuk semua  wisatawan  muslim  melakukan  kegiatan keagamaan, dan
8. Bepergian  ke  tempat-tempat yang  tidak bertentangan dengan prinsip Islam Provinsi  NTB  merupakan  salah  satu  dari beberapa  destinasi  prioritas  untuk  wisata  halal  di Indonesia,  yang  mana  industri  pariwisata  Provinsi NTB  terus  mengalami  kemajuan  yang  cukup  baik. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya keterbukaan masyarakat wilayah Provinsi NTB. Dalam konteks pariwisata  halal  sendiri,  pariwisata  NTB  telah memiliki  beberapa  prestasi.    Provinsi  NTB mendapatkan  3  (tiga)  penghargaan  di  ajang The World  Halal  Tourism  Awards 2016.  Pemerintah kemudian  menunjuk  NTB  sebagai  salah  satu destinasi  wisata  halal  nasional  dan  sebagai  salah satu  dari  10  (sepuluh)  destinasi  prioritas  yang memiliki  visi  “ World’s  Best  Halal  Tourism  and Cruise
Destination ”. Pemerintah Daerah
mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2016  tentang Pariwisata  Halal.  Dalam  Peraturan  Daerah  No.  2 Tahun  2016,  ruang  lingkup  pengaturan  Pariwisata Halal  meliputi  destinasi,  pemasaran  dan  promosi, industri, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.
Di NTB banyak terdapat destinasi wisata, salah satunya  adalah  Desa  wisata  Tete  Batu.  Menurut Khafid  (2019)  dalam  Lombok  News  menjelaskan bahwa  Tete  Batu  adalah  Desa  wisata  sejak  zaman Belanda  dahulu  kala.  Lokasinya  di  bawah  gunung Rinjani.  Desa  Wisata  Tete  Batu  ini  menjadi  salah satu  tempat  untuk  menikmati  pesona  keindahan pemandangan di kaki selatan gunung Rinjani, yang memiliki  pesona  keindahan  panorama  pegunungan dan  persawahan,  kontur tanah  di  Tete  Batu  seperti anak  tangga  yang  membentuk  persawahan  subur nan  hijau.  Dilokasi  ini  juga  sering  menjadi  buruan
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
para  pecinta  fotografer  khususnya  mereka  yang ingin  mengambil  keindahan sunsrise yang  sangat menawan,  dan  di  kala  senja  datang,  wisatawan akan  merasakan  seolah-olah  menyatu  dengan keadaan alam yang begitu tenang, sunyi, dan sejuk. Di  tambah  dengan  pemandangan  langit  yang bewarna merah  keemasan, berpadu  dengan kokohnya  puncak  Gunung  Rinjani.  Di  Desa  Tete Batu menyuguhkan berbagai macam atraksi wisata. Namun  yang  lebih  dominan  dan  terkenal  di kalangan  wisatawan  adalah  keindahan  atraksi wisata  alamnya.  Atraksi  wisata  alam  yang disuguhkan berkaitan dengan atraksi wisata alam di Desa  Tete  Batu  dan  Desa  Tete  Batu  Selatan. Adapun atraksi wisata alam yang disuguhkan Desa Tete  Batu  antara  lain  Lembah  Ulem-ulem,  kebun holtikultura,  kawasan  hutan  kera,  perkebunan tembakau, dan air terjun.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah suatu  penelitian  yang  perlu  dilakukan  yang  sesuai dengan  masalah  yang  diteliti  (Maleong,  2007). Ada  juga  yang  mengartikan  suatu  prosedur  yang menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang bisa  diamati.  Penelitian  kualitatif  cenderung berkembang  dan  banyak  digunakan  dalam  ilmu- ilmu  sosial  yang  berhubungan  dengan  perilaku sosial/manusia,  dengan berbagai  argumentasi tentunya (Sudrajat, 2005).
Waktu  pelaksanaan  penelitian  dari  bulan Agustus  2019  sampai  dengan  Januari  2020 bertempat  di  Desa  Tete  Batu  Kabupaten  Lombok Timur  NTB.  Pemilihan  sumber  data  dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,  2013).Untuk  mendapatkan  data  yang komprehensif,  maka  informan  tidak  hanya  berasal dari  kalangan  dinas,  tetapi  juga  melibatkan pemerintah Desa, pokdarwis, tokoh masyarakat dan masyarakat pelaku wisata.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  ,  wawancara dan  dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  digunakan metode interview bebas terpimpin yang merupakan kombinasi  interview  bebas  dengan  interview terpimpin, dimana pewawancara membawa pedoman  yang  hanya  merupakan  garis  besar tentang hal-hal yang ditanyakan. Sebagai instrumen adalah interview guidance atau pedoman wawancara.  Dokumentasi merupakan  catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya monumental.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh dokumen  dalam  bentuk  tulisan  berapa  peraturan dan kebijakan terkait pariwisata halal.
Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden  wawancara  lebih  dari  satu  responden. Selain  teknik  triangulasi,  keabsahan  data  dalam penelitian  juga  dicek  dengan  mendiskusikan  dan menyeminarkan  dengan  pakar  atau  orang  yang lebih  ahli  termasuk  koreksi  di  bawah  bimbingan dosen  pembimbing.  Dimana  dengan  hal  itu  dapat membicarakan  dan  menanyakan  berbagai  hal termasuk  metode  yang  digunakan,  kesimpulan- kesimpulan sementara yang diperoleh peneliti serta adanya  bias  yang  disebabkan  oleh  peneliti. Sehingga  kita  bisa  mendapat  kritik  dan  memberi masukan segala macam proses penelitian. Sehingga terjadi interaksi yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik.
Menurut Miles dan Huberman  dalam Sugiyono (2013),  bahwa  analisis  data  penelitian  kualitatif dapat  dilakukan  melalui  tiga  jalur  kegiatan  yang terjadi  secara  bersamaan  yaitu:  (1)  reduksi  data ( data reduction ), (2) penyajian data ( data displays ), dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi ( conclusion drawing  /  ver iffication).  Analisis  data dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung  dan  setelah  selesai pengumpulan  data.  Pada  saat  wawancara,  peneliti sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  yang diwawancarai.  Bila  jawaban  yang  diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan  pertanyaan  lagi  sampai  tahap  tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis  Pengelolaan  Pariwisata  Hala  di  Desa Tete Batu Kabupaten Lombok Timur NTB
Di  Desa  Tete  Batu  menyuguhkan  berbagai macam atraksi wisata. Namun  yang  lebih dominan dan  terkenal  di  kalangan  wisatawan  adalah keindahan  atraksi  wisata  alamnya.  Atraksi  wisata alam  yang  disuguhkan  berkaitan  dengan  atraksi wisata  alam  di  Desa  Tetebatu  dan  Desa  Tete  Batu Selatan.
Pengelolaan pariwisata halal di Desa Tete Batu terbagi  menjadi  3  aspek  yaitu  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Proses  perencanaan pada  pengelolaan  konsep  pariwisata  halal  di  Desa Tete  Batu  tidak  mengalami  banyak  hambatan.  Hal ini  disebabkan  secara  keseluruhan  penduduk  Desa Tete  Batu  beragama  Islam  sehingga  standarisasi pariwisata  halal  sudah  banyak  dilakukan.  Selain karena  penduduk  yang  seluruhnya  muslim,  faktor penting dalam kemudahan dalam proses perencanaan  adalah  karena  pengelolaan  wisata  di Desa  Tete  Batu  sudah  ada  bahkan  dari  zaman Belanda.  Dokumentasi  dari  Khafid  (2019)  dalam Lombok  News  menjelaskan  bahwa  Tete  Batu
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
adalah  Desa  wisata  sejak  zaman  Belanda  dahulu kala.  Sejak  zaman  Belanda  Desa  Tete  Batu  ini dikenal  sebagai  tempat  beristirahat  yang  sejuk  dan tenang. Seorang dokter pertama ahli malaria, lepra, kusta  yang  bertugas di  Kabupaten  Lombok Timur, almarhum dr.Raden Soedjono, sekitar 1925  – 1930 menjadikannya sebagai tempat beristirahat di akhir pekan  karena  ketenangan  dan  kesejukan  di  Desa Tete  Batu.  Setelah  meninggal,  1944,  Wisma Sudjono  ditempati  dan  dikelola  oleh  kerabat  dan keturunannya.  Wisma  inilah  yang  menjadi  cikal- bakal  pariwisata  di  Desa  Tete  Batu.  Pengalaman pengelolaan  yang  sudah  cukup  lama  dimana standar  pengelolaannya  sudah  disesuaikan  dengan agama  dan  kebiasaan  masyarakat  di  Desa  Tete Batu.
Perencanaan dalam proses pengelolaan pariwisata  di  Desa  Tete  Batu  seakan-akan  tidak tampak,  terlebih  lagi  untuk  pengelolaan  pariwisata halal  yang  notabene  sudah  dilaksanakan  oleh masyarakat  sudah  sejak  lama.  Apalagi  lombok terkenal  dengan  sebutan  “Pulau  Seribu  Masjid” yang  mengindikasikan  konsep  halal  sudah  sangat kental dengan kehidupan masyarakat Lombok. Hal inilah  yang  menyebabkan  kemudahan  dalam perencanaan dan hampir tidak tampak dalam proses pengelolaan  pariwisata  halal  di  Desa  Tete  Batu. Berdasarkan hasil wawancara juga dapat dijelaskan bahwa  tidak  ada  perencanaan  khusus  terkait pariwisata  halal,  baik  oleh  dinas  terkait  maupun lembaga non-pemerintah lainnya.
Tahap perencanaan pada pengelolaan pariwisata halal di Desa Tete Batu tidak begitu tampak karena standarisasi  wisata  halal  sebagian  besar  sudah melekat  pada  kehidupan  masyarakat  Desa  Tete Batu.  Perencanaan  lain  yang  dilakukan  adalah perencanaan  yang  menunjang  keberlangsungan proses  pariwisata  di  Desa  Tete  Batu.  Perencanaan tersebut  antara  lain  perencanaan  dalam  membuat spot-spot baru, promosi, dan akomodasi.
Dalam  proses  pelaksanaan,  strategi  mendasar dalam  pengelolaan  pariwisata  di  Desa  Tete  Batu adalah adanya kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Lembaga pemerintah  seperti  Dinas  Pariwisata  telah  banyak melakukan intervensi terkait pengelolaan pariwisata  halal  di  Desa  Tete  Batu  terutama menyangkut  akses  dan  standarisasi  SDM.  Ada beberapa  item,  yakni  intervensi  di  bidang  SDM, penyiapan SDM, sertifikasi tenaga kerja atau guide 40  orang.  Dari  segi  infrastruktur,  dinas  juga  telah mengintervensi beberapa produk seperti pembangunan  jalan  untuk  akses  beberapa  jalan. Pemerintah  sudah  mulai  bergegas  memperbaiki segala  sesuatu  terkait  wisata  halal. Market atau promosi,  dinas  pariwisata  ada  3  bidang,  yaitu pengembangan destinasi, kapasitas, dan pemasaran
atau promosi. 3 bidang membangun 1 sistem untuk mem- blow up satu produk wisata.
Selain  dinas  terkait,  pemerintah  Desa  juga memberikan  kerjasama  yang  sudah  cukup  baik. Untuk mengembangkan pariwisata halal, pemerintah  Desa  mendukung  kegiatan-kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  provinsi  dan daerah.  Sebagai  wujud  peran  pemerintah  Desa adalah  dengan  membentuk  kelompok-kelompok dari  Desa  yang  akan  dikelola  oleh  masyarakat. Memberikan kemudahan masyarakat untuk meminta bantuan dana. Misalnya, masyarakat ingin membuat  fasilitas  wisata  dapat  mengajukan proposal  dan  diberikan  kemudahan.  Adanya realisasi bantuan kementerian 1 unit  bungalow dan realisasi  pelatihan  jdari  kementerian  tentang pariwisata halal.
Dari  segi  konsep  halal,  pengelolaan  pariwisata Desa  Tete  Batu  sudah  banyak  yang  sesuai standarisasi  konsep  pariwisata  halal  sesuai  Perda No.  2  tahun  2016.  Terdapatnya  fasilitas  umum yang  memudahkan  untuk  tempat  beribadah  bagi yang  muslim.  Tempat  ibadah  seperti  masjid  sudah terdapat  di  kawasan  Desa  Tete  Batu.  Masjid memiliki  tempat  untuk  bersuci.  Untuk home  stay yang dikelola langsung oleh masyarakat juga sudah mulai  mengarah  ke  standarisasi  pariwasata  halal, bahkan  tamu  yang  datang  berpasangan  harus menunjukkan  buku  nikah  sebelum  memasuki kawasan atau menginap.  Berdasarkan hasil wawancara  dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan makanan dan minuman 100% halal. Hal ini karena pengolahan  makanan  dan  minuman  langsung dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Tete  Batu  yang notabene seluruhnya beragama islam. Hal ini dapat mengindikasikan  halalnya  pelayanan  makanan  dan minuman  di  Desa  Tete  Batu.  Konsep  halal  sudah melekat  pada  kehidupan  masyarakat  Desa  Tete Batu  sehingga  pariwisatanya  pun  sekiranya  dapat dikategorikan  pariwisata  halal.  Namun  sekiranya perlu  juga  sertifikasi-sertifikasi  halal  dari  Dewan Syari’ah  Nasioan  Majellis  Ulama  Indomensia (DSN-MUI) guna mempertegas kehalalan pelayanan pariwisata di Desa Tete Batu.
Selain  tersedianya  tempat  ibadah  bagi  yang muslim  dan  makanan  yang  halal,  pengelolaan destinasi  pariwisata  halal juga menyangkut peningkatan  kapasitas  dan  peran  serta  masyarakat dalam proses pengelolaan usaha wisata halal. Peran serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata halal  Desa  Tete  Batu  sangat  jelas  terlihat.  Sistem pengelolaan  pariwisata  di  Desa  Tete  Batu  adalah sistem  pengelolaan  yang  dikelola  oleh  masyarakat setempat.  Dimana  rumah  masyarakat  sendiri dijadikan  sebagai homestay .  Penginapan  dikelola oleh  masyarakat  setempat  meskipun  dengan  lahan yang  sempit  namun  dengan  konsep homestay ini jika  ada  tamu  yang  menginap,  maka  yang
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
disediakan  oleh  masyarakat  bukan  hanya  tempat tidur tapi juga makanan dan lain-lain dalam bentuk paket  penginapan.  Biasanya  banyak  turis  yang tinggal  atau  menginap  lama  karena  mereka biasanya  tertarik  untuk  mengetahui  pola  kebiasaan yang  ada  di  masyarakat  yang  tidak  mereka  temui di  negeranya  seperti  keramahtamahan  masyarakat, gotong royong, kearifan lokal yang ada. Selain itu, promosi  tete  batu  melalui  buku  atau  media  sosial tidaklah  berbeda  dengan  kenyataannya,  dan  inilah salah satu alasan  juga kenapa tamu atau turis tetap datang ke Tete Batu.
Masyarakat  juga  dilibatkan  langsung  dalam atrakasi  wisata  budatya  misalnya  kegiatan  budaya dimana mengumpulkan semua kalangan masyarakat agar masyarakat dapat membuat pentas yang  akan  ditampilkan.  Dimana  dalam  pentas masyarakat bergabung dalam suatu komunitas yang dinamakan komunitas entries Tete Batu.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pariwisata  halal juga  telah  diatur  dalam  Perda  No.  2  Tahun  2016. Dalam  Perda  disebutkan  bahwa  pemberdayaan masyarakat  melalui  pariwisata  halal  meliputi penguatan  kesadaran  masyarakat,  peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha,  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat. Penguatan  kesadaran  masyarakat  dilakukan  dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata  halal.  Peningkatan  kapasitas  dan  peran masyarakat  meliputi,  meningkatkan  pemahaman, dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal, meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata  halal, dan  melibatkan  masyarakat  dalam  perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan  halal.  Peningkatan  pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal meliputi menciptakan  kesempatan  berusaha  dalam  aktivitas kepariwisataan halal memberikan insentif.
Peningkatan  pendapatan  masyarakat  melaui  usaha pariwisata  halal  sudah  lama  dilakukan  dalam pengelolaan  wisata  halal  di  Desa  Tete  Batu sehingga dikatakan pengelolaan berbasis masyarakat. Hasli penelitian Zaini (2019) menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi objek  tetapi  menjadi  subjek  yang  terlibat  aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bahkan  juga  sebagai  produsen  dalam proses pariwisata. Dengan model ini, memungkinkan  untuk  meningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan  pengelolaan  terfokus  pada  upaya- upaya atau hal-hal yang dilakukan pihak pengelola dalam  menciptakan brand  image halal  yang memang  sudah  melekat  baik  dari  segi  fasilitas umum  penunjang  ibadah,  menyediakan  makanan halal,  pengelolaan  penginapan  dengan  konsep
halal, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan.  Walaupun  belum  diperoleh  data terkait  standarisasi  berupa  sertifikat  halal  dari DSN-MUI,  namun  berdasarkan  hasil  wawancara dan  temuan  di  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  pariwisata  hala  di  Desa  Tete  Batu sudah cukup baik walaupun masih banyak terdapat kekurangan yang harus dibenahi.
Pengawasan dalam pengelolaan pariwisata halal Desa  Tete  Batu  dirasa  masih  kurang  maksimal karena  tidak  ada  data  yang  menunjukkan  adanya pengawasan  oleh  Dinas  dan  dapat  melibatkan DSN-MUI  (Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia),  PHRI  (Perhimpunan  Hotel  dan Restoran  Indonesia),  ASITA (Association  of  The Indonesian  Tours  and  Travel  Agencies ),  HPI (Himpunan  Pramuwisata  Indonesia),  FKD  (Forum Kepariwisataan  Daerah),  dan  BPPD  (Badan Promosi Pariwisata Daerah). Pengawasan dilaksanakan  dalam  bentuk  monitoring    dan evaluasi  sesuai  dengan  Perda  No.  2  Tahun  2016. Dari  konteks  pengawasan,  fokusnya  terletak  pada pelaksanaan  standarisasi pariwisata  halal dan  lebih jauh  lagi  pada  evaluasi  pencapaian  tujuan brand pariwisata halal adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di NTB dan lebih khusus lagi di Desa Tete Batu. Dengan adanya pariwisata halal kunjungan  wisatawan  meningkat.  Pariwisata  Tete Batu  masuk  dalam  domain  wisata  Sembalun  yang pernah mendapat penghargaan The Best Pariwisata. Zonasi    banyak  untuk  kawasan  kuliner,  pantai,  air terjun,  agrowisata.  Secara  tidak  langsung  pelaku pariwisata  sudah  membangun  jaringan  sendiri (zonasi)  yang  saling  mendukung.  Adanya  jaringan dan brand halal  ini  yang  mendukung  peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
Peningkatan  wisatawan  tejadi,  namun  masih terfokus  pada  wisatawan  yang  berasal  dari Amerika,  Eropa,  dan  Autralia,  Belum  banyak menyentuh wisatawan Asia terlebih lagi wisatawan timur  tengah.  Hal  ini  sekiranya  disebabkan  oleh kebutuhan  wisata  dari  wisatawan  timur  tengah yang  lebih  banyak  ke  wisata  religi,  pantai,  hotel berbintang, dan restoran mewah. Hal ini merupakan  tantangan  bagi  pihak  pengelola  baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk lebih  mengembangkan  destinasi  pariwisata  halal secara umum untuk dapat menarik pasar wisatawan di seluruh benua.
Analisis Hambatan Dalam Pengelolaan Pariwisata  Hala  di  Desa  Tete  Batu  Kabupaten Lombok Timur NTB
Pariwisata  Desa  Tete  Batu  pernah  jaya  pada masanya.  Seiring  berjalannya  waktu  banyak fasilitas  pariwisata  yang  rusak  menyebabkan pariwisata Desa Tete Batu mengalami kemunduran. Ditambah  lagi  dengan  adanya  destinasi-destinasi
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
wisata  lainnya  di  pulau  Lombok. Brand  Image pariwisata  halal  yang  disematkan  kepada  provinsi NTB ditindaklajuti dengan terbitnya Pergub No.51 Tahun  2015  dan  Perda  No.  2  Tahun  2016. Brand Image halal  diharapkan  dapat  mengdongkrak kembali  pariwisata  di  NTB  terlebih  lagi  untuk pariwisata  di  Desa  Tete  Batu  yang  pernah  jaya pada  masanya.  Pengelolaan  pariwisata  halal  trus digaungkan  pemerintah.  Tidak  terlepas  juga  di Desa Tete Batu yang diharapkan dapat mengangkat kembali kegiatan pariwisatanya.
Dalam  proses  pengelolaan  pariwisata  halal  di Desa  Tete  Batu  tentunya  terdapat  hambatan. Hambatan utama yang dirasakan dalam pengelolaan  adalah  anggaran.  Karena  membangun suatu tempat wisata itu butuh anggaran yang besar. Bukan  hanya  membangun  spot  wisata  kemudian selesai. Anggaran perkembangan kapasitas. Anggaran dapat digunakan untuk membangun spot wisata  baru  untuk  menanmbah  daya  tarik wisatawan ke Desa Tete Batu. Anggaran juga dapat digunakan  untuk  sarana  prasarana  penting  lainnya yang  dapat mendukung  proses  pengelolaan pariwisata.  Misalnya  sarana  jalan  menuju  ke destinasi wisata yang memadai. Di Desa Tete Batu, atraksi  wisata  alamnya  lebih  dominan  dapat dikunjungi  dengan  menyusuri  persawahan  dan hutan.  Tentu  saja  dengan  adanya  akses  jalan  yang baik akan dapat meningkatkan minat kunjungan ke Desa  Tete  Batu.  Walaupun  dengan  menyusuri persawahan  dan  hutan  para  wisatawan  juga  dapat menikmati  keindahan  panorama  Desa  Tete  Batu. Jika akses jalan memadai, maka sarana pendukung pariwisata  halal  seperti  tempat  ibadah  dapat dibangun  lebih  banyak  di  pinggir  jalan  untuk meningkatkan image halal di Desa Tete Batu.
Menurut  Perda  No.  2  tahun  2016  tentang pariwisata  halal,  pembiayaan  atas  pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari  dianggarkan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak  mengikat.  Sumber  lain  yang  tidak  mengikat bisa  dari  sumbangan  atau  swadaya  masyarakat. Namun  tentunya  untuk  pembiayaan  yang  besar swadaya  masyarakat  tidak  akan  mencukupi, terlebih  lagi  masyarakat  Desa  Tete  Batu  sebagian besar  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  petani. Sehingga  pembiayaan  utama  masih  tergantung pada pemerintah daerah.
Selain  hambatan  dari  segi  anggaran,  hambatan lainnya  yang  dirasakan  adalah  kurangnya  SDM yang memadai. Peningkatan SDM dalam pengelolaan  pariwisata  terutama  untuk brand pariwisata  halal  tidak  hanya  terfokus  pada  bahasa, tetapi juga pada standarisasi pengelolaan pariwisata halal.  Peningkatan  SDM  dapat  dilakukan  melalui pembinaan oleh Dinas Pariwisata. Pembinaan harus melibatkan  DSN-MUI  (Dewan  Syari’ah  Nasional
Majelis  Ulama  Indonesia).  Selain  itu  pembinaan dapat melibatkan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah),  PHRI  (Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran Indonesia), ASITA (Association of The Indonesian Tours  and  Travel  Agencies ),  FKD  (Forum Kepariwisataan  Daerah),  dan  HPI  (Himpunan Pramuwisata  Indonesia).  Pembinaan    dilakukan dalam  bentuk  sosialisasi,  stimulasi  dan  bimbingan dan pelatihan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengelolaan pariwisata halal di Desa Tete Batu terbagi  menjadi  3  aspek  yaitu  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan.  1)  Perencanaan dalam  proses  pengelolaan  pariwisata  di  Desa Tete  Batu  seakan-akan  tidak  tampak,  terlebih lagi  untuk  pengelolaan  pariwisata  halal  yang notabene  sudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat sudah  sejak  lama.  Apalagi  lombok  terkenal dengan  sebutan  “Pulau  Seribu  Masjid”  yang mengindikasikan  konsep  halal  sudah  sangat kental  dengan  kehidupan  masyarakat  Lombok. 2)  Pelaksanaan  pengelolaan  terfokus  pada upaya-upaya atau hal-hal  yang dilakukan pihak pengelola  dalam  menciptakan brand  image halal  yang  memang  sudah  melekat  baik  dari segi fasilitas umum penunjang ibadah, menyediakan  makanan  halal,  pengelolaan penginapan  dengan  konsep  halal,  dan  peran serta masyarakat dalam pengelolaan.  Walaupun belum diperoleh data terkait standarisasi berupa sertifikat halal dari DSN-MUI, namun berdasarkan  hasil  wawancara  dan  temuan  di lapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata hala di  Desa Tete Batu sudah cukup baik walaupun masih banyak terdapat kekurangan yang harus dibenahi. 3) Pengawasan dalam pengelolaan pariwisata halal Desa  Tete  Batu  dirasa  masih  kurang  maksimal karena  tidak  ada  data  yang  menunjukkan adanya  pengawasan  oleh  Dinas  dan  dapat melibatkan  DSN-MUI,  PHRI,  ASITA,  HPI FKD,  dan  BPPD.  Pengawasan  dilaksanakan dalam  bentuk  monitoring    dan  evaluasi  sesuai dengan  Perda  No.  2  Tahun  2016.  Dari  konteks pengawasan, fokusnya terletak pada pelaksanaan  standarisasi  pariwisata  halal  dan lebih jauh lagi pada evaluasi pencapaian tujuan brand pariwisata halal adalah untuk meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisatawan  di NTB dan lebih khusus lagi di Desa Tete Batu.
2. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan pariwisata hala di Desa Tete batu
a. Hambatan  utama  yang  dirasakan  dalam pengelolaan  adalah  anggaran.  Menurut
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
Perda  No.  2  tahun  2016  tentang  pariwisata halal, pembiayaan atas pengelolaan pariwisata  halal  oleh  Pemerintah  Daerah bersumber dari dianggarkan pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan/atau sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat. Sumber  lain  yang  tidak  mengikat  bisa  dari sumbangan atau swadaya masyarakat. Namun  tentunya  untuk  pembiayaan  yang besar  swadaya  masyarakat  tidak  akan mencukupi,  terlebih  lagi  masyarakat  Desa Tete  Batu  sebagian  besar  memiliki  mata pencaharian sebagai petani. Sehingga pembiayaan  utama  masih  tergantung  pada pemerintah daerah.
b. Kurangnya SDM yang memadai.
Peningkatan SDM dalam pengelolaan pariwisata  terutama  untuk brand pariwisata halal  tidak  hanya  terfokus  pada  bahasa, tetapi  juga  pada  standarisasi  pengelolaan pariwisata  halal.  Peningkatan  SDM  dapat dilakukan  melalui  pembinaan  oleh  Dinas Pariwisata.  Pembinaan  harus  melibatkan DSN-MUI (Dewan  Syari’ah  Nasional
Majelis  Ulama  Indonesia).  Selain  itu pembinaan  dapat  melibatkan  BPPD  (Badan Promosi Pariwisata Daerah), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia),  ASITA (Association  of  The
Indonesian  Tours  and  Travel  Agencies ), FKD  (Forum  Kepariwisataan  Daerah),  dan HPI  (Himpunan  Pramuwisata  Indonesia). Pembinaan    dilakukan  dalam  bentuk sosialisasi,  stimulasi  dan  bimbingan  dan pelatihan.

## REFERENSI
Buku, Laporan, Jurnal, dan Tesis Ahyak. 2018. Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Wisata Makam Sunan Ampel) . Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya Bappenas. 2013. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat. Jakarta. Bappenas. Bungin, Burhan 2015. Komunikasi Pariwisata: Pemasaran dan Brand Destinasi. Kencana. Jakarta. Djakfar, Muhammad. 2017. Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Wisata Halal Indonesia . Malang : UIN Maliki Press Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali. (2017). Laporan Kinerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali. Denpasar : Dispar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2017). Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat . Mataram: Dispar Handayaningrat, Soewarno. 2003. Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta : Gunung Agung Handoko , T. Hani. 2012 . Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : BPFE Harahap , Sofyan Syarif. 2004 . Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan .  Jakarta :  PT Raja Grafindo Persada Jaelani, Abdul Kadir. 2018. Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat . Jurnal Pariwisata Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018 Komarudin . 2001 . Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX .  Jakarta : Bumi Aksara Maleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : PT. RemajaRosdakarya. Maswarti, Sri. 2019. Penerapan Halal Tourism Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Lombok Timur . Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta Sudrajat, M Subana . 2005. Dasar- dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka setia
Terry, George R. 2006 . Prinsip-prinsip Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara Tim Kementrian Pariwisata. 2018. Desain Strategi Rencana Aksi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat . Mataram : Kementrian Pariwisata Indonesia Zaini. 2019. Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus di Desa Sembalun Lawang Lombok Timur) . Tesis Program Magister Ekonomi Syariah UIN Malik Ibrahim Malang
SPECIAL ISSUE JURNAL TAMBORA VOL. 4 NO. 2A JULI 2020 http://jurnal.uts.ac.id
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal

## Internet
Anonim. 2019. Desa Wisata Tete Batu Lombok . https://gotripina.com/blog/Desa-wisata- tetebatu-lombok. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 13.00 WITA Khafid, Soepriyanto. 2019. Tete Batu Tempat Berlibur Sejak Zaman Dahulu . https://lomboknews.id/tete-batu-tempat- berlibur-sejak-zaman-dulu/. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 13.30 WITA