## PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN 1

## Tri Budiyono
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga trbuuksw61@yahoo.com

## Abstract
The business world has been exposed to the Covid-19 pandemic. For entrepreneurs who have an obligation to pay debts, they can file for bankruptcy which in general will result in the cessation of business activities. To avoid bankruptcy, debtors can look for other formulas as a way out of the problem. The purpose of this study is to explore (the possibility of) the use of PKPU during the  Covid-19  period,  including  the  weaknesses  faced  by  business  actors.  This  research  is  a normative  juridical  law  research,  with  a  philosophical  approach  and  a  conceptual  approach. The  findings  of  this  study  are  that  the  connecting  point  between  PKPU  and  bankruptcy  is  a solution but contains potential pitfalls that can be fatal for debtors. Therefore, the debtor must be careful in choosing the pattern of debt settlement that has the least risk. Restructuring credit or financing has a low risk for debtors, while PKPU is better positioned as a last resort.
Keywords: Debt; PKPU; Bankruptcy; Credit Restructuring; Covid-19.

## Abstrak
Dunia  Bisnis  terpapar  oleh  pandemi  Covid-19.  Bagi  pengusaha  yang  memiliki  kewajiban membayar  hutang,  dapat  dimohonkan  pailit  yang    pada  umumnya  akan  mengakibatkan terhentinya  kegiatan  usaha.  Untuk  menghindari  kebangkrutan,  debitur  dapat  mencari  formula lain  sebagai  jalan  keluar  dari  masalah  itu. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengeksplorasi (kemungkinan) pemanfaatan PKPU dalam  masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis  dan  pendekatan  konseptual. Temuan  penelitian  ini  adalah  bahwa  titik  penghubung antara  PKPU  dan  kepailitan  menjadi  solusi  namun  mengandung  potensi  jebakan  yang  dapat berakibat  fatal  bagi  debitur.  Oleh  karena  itu,  debitur  harus  cermat  dalam  memilih  pola penyelesaian  utang  yang  memiliki  risiko  paling  kecil.  Restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan memiliki  risiko  rendah  bagi  debitur,  sedang  PKPU  lebih  baik  diposisikan  sebagai  pilihan terakhir.
Kata Kunci : Hutang; PKPU; Kepailitan; Restrukturisasi Kredit; Covid-19.
1 Artikel hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2020.

## A. Pendahuluan
Corona  Virus  Diseases 2019  (Covid- 19) telah menjadi pandemi yang dialami dan berdampak terhadap seluruh negara. Dampak  Covid-19,  selain  telah  berdampak pada kesehatan, juga telah memberikan efek domino pada bidang sosial, bidang ekonomi, dan  bidang  keuangan,  dll.  Selain  telah mengakibatkan  104.432  orang  positif terpapar  Covid-19,  pandemi  ini  telah mengakibatkan  4.975  orang  meninggal dunia.  Mencermati  tren  perkembangan, pandemi  Covid-19  belum  memberi  signal tanda-tanda akan mereda. Secara global, 215 negara  menghadapi  darurat  kesehatan  dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman  Covid-19. European  Centre  for Diseases Prevention and Control ,
melaporkan sejak 31 Desember 2019 sampai dengan  29  Juli  2020,  dilaporkan  telah  ada 16.708.920  orang  yang  positif  terpapar Covid-19,  dan  660.123  orang  meninggal (Congressional  Research  Service,  2020).
Selain dampak Covid-19 terhadap kesehatan,  dampak  yang  dikategorikan  luar biasa  adalah  terhadap sektor  perekonomian. Secara  global,  lembaga-lembaga  ekonomi internasional  seperti  International  Monetary Fund (IMF), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan The  World  Bank  telah  merevisi  prediksi pertumbuhan ekonomi. IMF telah memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi  pada  akhir  2019  sampai  dengan bulan  juni  2020  dari  3,4%  menjadi  -4,9%, untuk periode yang sama OECD memprediksi  pertumbuhan  ekonomi  turun dari  2,9%  menjadi  -6,0%  -  7,6%,  World Bank  memprediksi  pertumbuhan  ekonomi turun dari 2,9% menjadi -5,2% (Congressional  Research  Service,  2020). Para  ekonom  memprediksi  pandemi  Covid- 19 dapat memicu terjadi resesi global dalam skala great  depression .  Secara  ekonomi (hampir)  semua  negara  di  seluruh  dunia telah  menderita  mandeg  dan  terbatasnya aktivitas kehidupan manusia karena kebijakan social  distancing , physical distancing bahkan lockdown . Jepang diprediksi  akan  mencatat  kinerja  ekonomi
terburuk  sejak  perang  dunia,  Jerman  dan Perancis  mengumumkan  mengalami  resesi, sementara  Amerika  Serikat  mencatat penurunan  kinerja  ekonomi  paling  tajam sejak depresi besar (Great Depression) pada 1930-an (BBC News Indonesia, 2020).
Pemerintah Indonesia merasakan dampak  Covid-19  yang  boleh  dikatakan masih  terus  berkepanjangan  dan  belum  ada kepastian  akan  keadaan  ini  akan  berakhir. Pesimisme pemerintah menghadapi pandemi Covid-19  terungkap  melalui warning yang diucapkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo melalui ungkapan (Roziki, 2020) : “Pandemi Covid-19  di Indonesia  masih jauh  dari  kata berakhir.” Bahkan, kemungkinan meredanya pandemi  Covid-19,  berpotensi  disusul dengan second  wave  Covid-19 .    Bertitik tolak  dari  UU  No.  6  Tahun  2018  tentang Karantina  Kesehatan,  pemerintah  telah mengambil kebijakan dalam rangka mitigasi faktor  resiko  di  wilayah  pada  situasi kedaruratan  kesehatan  masyarkat  dengan melakukan  tindakan  karantina  rumah, karantina  wilayah,  karantina  rumah  sakit, atau  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  Penerapan  kebijakan  ini,  telah berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian  masyarakat  (Lidwina,  2020; Yusuf,  2020).  Pilihan  sulit  yang  dihadapi pemerintah adalah mendahulukan kesehatan atau  ekonomi  (Prasetyo,  2020).  Idealnya, keduanya  berjalan  seiring.  Mengorbankan salah  satunya  sama-sama  akan  berakibat fatal bagi masyarakat.
Menteri keuangan, Sri Mulyani, memprediksi  pertumbuhan  ekonomi  akan mengalami pelambatan secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia diperkirakan  baru  akan  pulih  pada  tahun 2022 (Supriyanto, 2020). Dampak Covid-19 terhadap ekonomi dapat diidentifikasi antara lain  (Santoso,  2020):    1)  Pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  yang  cukup  massif pada berbagai sektor industri; 2) Purchasing Managers  Index  (PMI)  Indonesia  berada  di bawah  50,  yakni  45,3  pada  bulan  Maret 2020;  3)  Industri  penerbangan  dan transportasi  secara  umum  mengalami kelumpuhan  seiring  dengan  penutupan
(hampir) pada semua bandara; 4)
Lumpuhnya  industri  pariwisata  dan  hotel akibat  pembatasan  gerak  individu  melalui kebijakan social  distancing,  physical distancing , dan lockdown ; dan 5)
Meningkatnya  kredit  macet  yang  menimpa pada hampir semua industri keuangan. Prediksi  pemerintah  bahwa  dampak Covid-19  terhadap  kemampuan  membayar debitur  (Kornelis  &  Amboro,  2020)  akan sangat  menurun,  dan  pada  saat  yang bersamaan  wanprestasi  akan  semakin meningkat.  Oleh  karena  itu,  sejak  awal pandemi  Covid-19  pemerintah  melalui Presiden Jokowi telah memberikan instruksi penundaan  cicilan  kredit.  Namun  demikian instruksi  ini  sejatinya  tidak  lebih  dari  pada sebagai  himbauan.  Instruksi  ini  tidak memiliki pumpunan legalitas yang memadai, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran  penafsiran  di  masyarakat. Dalam  bidang  perbankan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  mengeluarkan  Peraturan OJK  (POJK)  No.  11/POJK.03/2020  tentang Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019. POJK  ini  dikenal  dengan  nama  POJK Stimulus Dampak Covid-19. Cara restrukturisasi  kredit/pembiayaan  (Hariyadi, 2020)  dilakukan  antara  lain  melalui:  1. Penurunan  suku  bunga;  2.  Perpanjangan jangka  waktu;  3.  Pengurangan  tunggakan pokok; 4. Pengurangan tunggakan bunga; 5. Penambahan  fasilitas  kredit/pembiayaan, dan/atau;  6.  Konversi  kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  (Perppu  No.  1 tahun  2020)  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini  kemudian  disahkan  menjadi  UU  oleh DPR RI.
Selain  penyelesaian  utang  piutang melalui kerangka kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, sejatinya pola penyelesaian  utang  piutang  sebagaimana diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat
dipergunakan (E. D. Ginting, 2010). Tulisan ini  akan  difokuskan  pada  penyelesaian utang-piutang  (Amboro,  2020)  dalam  masa Covid-19. Masalah yang dapat dikemukakan dalam kajian ini adalah: apakah penggunaan lembaga  PKPU  dapat  menjadi  solusi ataukah  justru  menjadi  jebakan  ( trap )  bagi debitur?    Apakah  kerangka  penyelesaian utang  piutang  yang  disediakan  pemerintah menjadi pilihan yang lebih baik? Tulisan ini akan difokuskan untuk menganalisis pilihan debitur  menyelesaikan  hutang  (Mariny  & Asri,  2013).  Pilihan  mana  yang  lebih menguntungkan  bagi  kelanjutan  usaha debitur,  antara  PKPU  atau  restrukturisasi hutang.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis  normatif.  Menurut  Johnny  Ibrahim (Efendi & Ibrahim, 2016), penelitian hukum normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah  untuk  menumupakan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi normatifnya . Penelitian  hukum  normatif tidak hanya mengkaji hukum positifnya saja tetapi juga menemukan kebenaran koherensi yaitu  apakah  aturan  hukum  sesuai  dengan norma  hukum  dan  apakah  norma  hukum yang  berisi  mengenai  kewajiban  dan  sanksi tersebut  sesuai  dengan  prinsip  hukum apakah  tindakan  sesorang  sesuai  dengan norma  hukum  atau  prinsip  hukum. Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konsep.  Bahan hukum  yang  akan  diteliti  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan PKPU  dan  norma  yang  diberlakukan aparatur  negara  untuk  memberi  jalan  bagi penyelesaian  debitur  dan  kreditur  misalnya dalam POJK No. 11/POJK.03/2020. Dokumen  yang  diakses  dari  berbagai
Pengadilan Niaga terkait dengan
permohonan  PKPU  termasuk  didalamnya data  permohonan  PKPU  menjadi  bahan hukum pelengkap dalam analisis ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
Secara  konseptual,  PKPU  merupakan pranata  yang  disediakan  oleh  Negara  untuk memberi  kesempatan  debitur  memperbaiki keadaan  kemampuan  membayar  terutama atas  dasar  keadaan  yang  sifatnya  temporer (Nugroho, 2018). Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan:
(1) “Debitor  yang  tidak  dapat  atau memperkirakan  tidak  akan  dapat melanjutkan membayar utang- utangnya  yang  sudah  jatuh  waktu  dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan  kewajiban  pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
Alasan  dari  permohonan  PKPU  adalah debitur tidak dapat ( existing conditions ) atau memperkirakan  tidak akan  dapat  membayar ( prediction )  hutang-hutangnya  yang  sudah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Sedang tujuan  dari  PKPU  adalah  mengajukan rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang kepada  Kreditor  (E.  R.  Ginting,  2018). Covid-19  telah  mengakibatkan  berbagai kesulitan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur. Artinya, kondisi  finansial  debitur  telah  tidak memungkinkan  untuk  membayar  hutang- hutangnya  pada  saat  Covid-19,  karena (hampir) semua aktivitas ekonomi terganggu kalau  tidak  mau  dikatakan  mandeg  (Serlika Aprita,  2019).  Salah  satu  indikator  yang dapat  dilacak  adalah  besarnya  jumlah debitur  yang  mengajukan  permohonan PKPU pada hampir semua Pengadilan Niaga
di Indonesia. Data permohonan PKPU dapat dilihat pada Tabel 1.
Bagi  pelaku  usaha,  tidak  ada  jaminan bahwa  kondisi  ekonomi  baik  secara  makro maupun mikro akan senantiasa baik. Artinya pasang surut usaha sejatinya adalah hal yang jamak.  Bertolak  dari  indikator  penggunaan pranata PKPU sebagai instrumen penyelesaian  utang  piutang, sebelum pandemi  Covid-19  sejatinya  telah  banyak debitur maupun kreditur yang mempergunakan  pranata  ini.  Dalam  kurun waktu 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Juli 2019,  diperoleh  data  permohonan  PKPU pada  PN  Jakarta  101  permohonan,  PN Semarang 15, PN Surabaya 22, PN Makasar 3, dan PN Medan 7. Kalau data year to year (y  to  y)  tahun  2019  dibandingkan  dengan data  tahun  2020  memang  ada  yang  jumlah permohonan  PKPU  menurun,  yaitu  PN Makasar turun 66 % (3-1), tetapi pengadilan lain mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu  PN  Medan  naik  242%  (16-7),  PN Jakarta  Pusat  naik  66%  (144-152),  PN Surabaya naik 71% (22-31). Penurunan yang landai dapat ditemukan pada PN Semarang, yaitu  turun  7%  (15-14).  Sekalipun  harus diakui  bahwa  fluktuasi  permohonan  PKPU tidak  mampu  menggambarkan  kondisi ekonomi  negara  secara  makro,  namun kecenderungan kenaikan permohonan PKPU setidaknya  dapat  menjadi  tengara  dampak Covid-19  terhadap  dunia  usaha.  Di  Jakarta sebagai barometer ekonomi nasional menunjukkan  benang  merah  antara  dampak Covid-19 dengan meningkatnya permohonan PKPU. Kalau dibandingkan
dengan permohonan pailit, data yang diperoleh SIPP pada  Pengadilan  Negeri  yang  memiliki kamar  Pengadilan  Niaga,  dapat  ditafsirkan bahwa  PKPU  menjadi  pilihan  utama  dalam menyelesaikan  utang  piutang,  sedang kepailitan  menjadi  pilihan  kedua.  Tengara terhadap  persoalan  ini  dapat  dicermati  dari Grafik 1.
Tabel 1.

## Permohonan PKPU
1 Maret – 30 Juli 2019 dan 1 Maret – 30 Juli 2020 Pengadilan Niaga Permohonan PKPU Pailit 2020 2019 2020 2019 Jakarta 152 101 23 25 Semarang 14 15 13 8 Surabaya 31 22 5 14 Makassar 1 3 2 1 Medan 16 7 1 3 Jumlah 214 149 44 51
Diolah dari informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada PN yang memiliki kamar Peradilan Niaga .
Grafik 1. Perbandingan PKPU dan Kepailitan Maret-Juli 2019 dan Maret-Juli 2020
Diolah dari data yang disajikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan.
PKPU  sejatinya  merupakan  pranata yang dapat dipergunakan untuk
memperbaiki kondisi bisnis debitur setidaknya  untuk  jangka  waktu  tertentu tanpa  “diganggu”  dengan  tagihan  dari  para krediturnya. Politik hukum dibalik pengaturan  ini  adalah  agar  pelaku  usaha (yang  biasanya  juga  menjadi  debitur)  dapat lebih  berkonsentrasi  untuk  memperbaiki keadaan  bisnisnya.  Asumsinya  adalah, ketika  debitur  dapat  memulihkan  kegiatan
bisnisnya akan lebih mampu menyelesaikan kewajibannya  untuk  membayar  hutang- hutangnya  kepada  para  kreditur.  Secara umum, hubungan antara debitur dan kreditur dalam  dunia  bisnis  adalah  hubungan  yang seharusnya  bersifat  mutualistik,  yaitu hubungan  yang  saling  menguntungkan. Ketika  bisnis  debitur  berkembang,  akan meningkatkan kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada para krediturnya. Pada titik  inilah,  keterhubungan  yang  mutualistik
PKPU 2019 PKPU 2020 KEPAILITAN 2019 KEPAILITAN 2020 0 20 40 60 80 100 120 140 160 PN Jakarta Pusat PN Semarang PN Surabaya PN Makasar PN Medan Chart Title PKPU 2019 PKPU 2020 KEPAILITAN 2019 KEPAILITAN 2020
dapat dipahami oleh semua pihak (Sriwijiastuti, 2010).
Dalam  UU  No.  37  tahun  2004,
pengkaidahan terhadap PKPU dapat
ditemukan melalui Pasal 222 sampai dengan Pasal  298.  PKPU  menyediakan  pranata (sekalipun sifatnya temporer) untuk memperbaiki keadaan  bisnis debitur. Keunggulan terhadap pilihan pranata PKPU bagi debitur untuk mencari jalan keluar dari kesulitan bisnis adalah sebagai berikut:
1. PKPU  adalah  proses  peradilan  yang pasti dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Permohonan PKPU dapat diinisiasi oleh  debitur  maupun  oleh  kreditur. Dalam hal diinisiasi oleh debitur, PKPU sejatinya  adalah  permohonan  untuk untuk  mencari format  jalan  keluar  agar debitur bisa menyelesaikan kewajibannya membayar hutang kepada para  kreditur.  Sedang,  apabila  PKPU diinisiasi  oleh  kreditur,  ini  berarti kreditur  memahami  kesulitan  yang dihadapi debitur dan memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan sambal mencari format
penyelesaian  hutang  terhadap  para kreditur.  Setiap  permohonan  PKPU, demi  hukum  akan  dikabulkan  oleh Majelis  Hakim.  Pasal  225  ayat  (2)  dan (3) UU No. 37 tahun 2004 menyatakan:
(2) Dalam  hal  permohonan  diajukan oleh  Debitor,  Pengadilan  dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak  tanggal  didaftarkannya surat  permohonan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  224  ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus  menunjuk  seorang  Hakim
Pengawas  dari hakim  pengadilan serta  mengangkat  1  (satu)  atau lebih  pengurus  yang  bersama dengan  Debitor  mengurus  harta Debitor.
(3) Dalam  hal  permohonan  diajukan oleh  Kreditor,  Pengadilan  dalam waktu  paling  lambat  20  (dua
puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas  dari hakim pengadilan serta  mengangkat  1  (satu)  atau lebih  pengurus  yang  bersama dengan  Debitor  mengurus  harta Debitor.
Dengan  pumpunan  kaidah  ini, PKPU memberi kepastian hukum untuk menata  aktivitas  bisnisnya,  tanpa adanya  (kemungkinan)  dituntut  untuk membayar hutangnya-hutangnya selama masa  PKPU.  Hak  kreditur  untuk menagih  piutangnya,  demi  hukum ditunda ( suspension of payment ).
2. Tujuan  utama  dari  PKPU  adalah menawarkan perdamaian.
Bertitik  tolak  dari  konsep  PKPU, dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  utama dari  PKPU  adalah  untuk  menawarkan perdamaian  (Harsono  &  Prananingtyas, 2019;  Rahmadiyanti,  2015).  Pasal  222 ayat  (2)  UU  No.  37  tahun  2004 menyatakan :
(2) Debitor  yang  tidak  dapat  atau memperkirakan  tidak  akan  dapat melanjutkan  membayar  utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon  penundaan  kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi  tawaran  pembayaran sebagian  atau  seluruh  utang kepada Kreditor.
Dalam  tahap  perdamaian  ini, sejatinya  terbuka  kesempatan  bagi debitur  dan  para  kreditur  untuk membicarakan  (ulang)  hutang-piutang yang  ada  diantara  mereka.  Dari  pasal tersebut di atas, bahkan pembentuk UU memberikan sinyal  (kemungkinan)
pembayaran  sebagian  kepada  kreditur. Perdamaian  sejatinya  adalah  perjanjian yang  memposisikan  kesepakatan  antara debitur  dan  kreditur  sebagai  hukum yang  tertinggi.  Salah  satu  kesepakatan yang  dapat  ditawarkan  oleh  debitur misalnya adalah program debt to equity swap . (Chatterji & Hedges, 2001)
3. Relaksasi  pembayaran  hutang  kepada para debitur.
UU  menjamin  bahwa  permohonan PKPU  pasti  dikabulkan.  Hakim  harus mengabulkan permohonan PKPU melalui persidangan yang harus
diselenggarakan  dalam  tenggat  waktu paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak permohonan  didaftarkan  dalam  hal permohonan  PKPU  diajukan  oleh debitur atau dalam tenggat waktu paling lambat  20  (dua  puluh)  hari  sejak permohonan  didaftarkan  dalam  hal pemohon  adalah  kreditur.  Dalam PKPU,  dikenal  2  (dua)  macam penundaan,  yaitu  penundaan  sementara yang  diberikan  oleh  hakim  pada  saat sidang  (pertama)  permohonan  PKPU dan  penundaan  tetap  sebagai  hasil perundingan antara debitur dengan para kreditur  pada  saat  Rapat  Kreditur. Dengan  konstruksi  yang  demikian, sejatinya  putusan  Majelis  Hakim  untuk memberi  penundaan  sementara  adalah jembatan untuk mempertemukan debitur dan (para) kreditur
membicarakan  (kemungkinan)  adanya perdamaian  diantara  mereka  atau kemungkinan  penundaan  tetap  (Fauzi, 2019).  Secara  asali,  yang  memiliki kewenangan untuk memberi penundaan terhadap  kewajiban  debitur  membayar hutang adalah kreditur. Secara filosofis, hanya  orang  yang  memiliki  hak  yang dapat memberikan haknya kepada orang lain.  Bertitik  tolak  dari  hal  ini,  pemilik asli  hak  untuk  memberikan  penundaan pembayaran  ada  pada  kreditur.  Hak Majelis  Hakim  untuk  memberikan penundaan pembayaran sejatinya adalah hak  derivatif.  Apabila  diakumulasikan
antara penudaan sementara (hak Makelis  Hakim)  dan  penundaan  tetap (hak  kreditur)  paling  lama  adalah  290 hari. Artinya relaksasi terhadap kewajiban membayar debitur
maksimum  adalah  290  hari.  Apabila covid-19  berlangsung  dalam  jangka waktu  yang  lebih  lama,  maka  relaksasi terhadap  kewajiban  debitur  bisa  tidak memberikan hasil yang optimal.
4. PKPU  lebih  diutamakan  ketimbang Pailit
Sekalipun permohonan PKPU dapat  diajukan  bersamaan  dengan permohonan  pailit,  tetapi  pembentuk UU (dengan sengaja) mendesain PKPU lebih  diutamakan  dari  pada  kepailitan. Pasal  229  UU  No.  37  tahun  2004 menyatakan:  “Apabila  permohonan pernyataan  pailit  dan  permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang  diperiksa  pada  saat  yang bersamaan,  permohonan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  harus diputuskan terlebih dahulu. ” Hubungan antara  pranata  PKPU  dan  pranata kepailitan  dapat  diibaratkan  sebagai tindakan  pencegahan  (preventif)  dan kuratif.
Pembentuk UU lebih mengutakan tindakan preventif
ketimbang  kuratif  untuk  kepentingan yang lebih besar.
5. PKPU  menekankan  pada  kepastian hukum. Selain PKPU memberikan kepastian  hukum  (Ishak,  2016)  karena pasti
dikabulkan, PKPU juga memberikan  kepastian  hukum  karena putusan  Majelis  Hakim  tidak  dapat dilakukan  upaya  hukum,  baik  upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.  Pasal  235  ayat  (1)  UU  No.  37 tahun  2004  menyatakan:  “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran  utang  tidak  dapat  diajukan upaya  hukum  apapun.”  Kaidah  yang lahir dari pasal ini sejatinya
menunjukkan  keberpihakan  pembentuk
UU  terhadap  kepentingan  debitur dengan mengurangi atau menghilangkan  hak  kreditur.  Perikatan yang  lahir  dari  kebebasan  berkontrak atau  dari  UU,  diintervensi  oleh  negara berinstrumenkan  peraturan  perundang- undangan.  Tujuannya,  sejatinya  dapat dicerna  dari  perspektif  kepentingan ekonomi  yang  bisa  berdampak  secara mikro maupun makro.
Sekalipun  PKPU  memiliki  keunggulan pilihan  yang  dapat  dipergunakan  oleh debitur,  bukan  berarti  PKPU  tidak mengandung  kelemahan  (Serlita  Aprita, 2017).  PKPU  hanya  akan  melahirkan  3 (tiga) pilihan muara, yaitu : (a) perdamaian, (b)  pembayaran  hutang  secara  penuh,  atau (c)  kepailitan.  Sekali  pilihan  ditentukan yaitu  PKPU,  maka  tidak  ada  pilihan  lain selain  3  (tiga)  muara  tersebut.  Dalam strategi pilihan model penyelesaian sengketa,  PKPU  acapkali  menjadi  cara untuk  menghindari  kepailitan.  Strategi  ini
bisa  jadi  berhasil  tetapi  bisa  jadi  tidak berhasil  dan  debitur  masuk  dalam  jebakan ( trap )  kepailitan.  Mengapa  demikian?
Jawabannya  adalah  PKPU  merupakan pranata  yang  memiliki  titik  taut  dengan kepailitan.  Titik  taut  antara  pranata  PKPU dengan pranata kepailitan dapat
digambarkan pada Bagan 1.
Dari bagan tersebut dapat dibaca bahwa antara  PKPU  dan  kepailitan  memiliki  3 (tiga)  titik  taut,  dalam  arti  PKPU  yang berada  dalam  penundaan  otomatis  akan menjadi  debitur  pailit  karena  3  (tiga)  bara, yaitu:  1)  Apabila  debitur  tidak  hadir  dalam rapat pertama para kreditur; 2) Apabila tidak ditawarkan perdamaian, ditawarkan perdamaian  tetapi  tidak  setujui  (para) kreditor,  ditawarkan  perdamaian dan disetujui  (para)  kreditur  tetapi  tidak dihomologasi  oleh  pengadilan;  3)  Jangka waktu penundaan sementara dan penundaan tetap  (maksimum  270  hari)  telah  terlampoi dan  debitur  tidak  membayar  lunas  hutang- hutanya kepada (para) kreditur.

## Bagan 1.

## Titik Taut antara PKPU dan Kepailitan
Bagan diolah dari UU N0. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
PERMOHONAN PKPU PUTUSAN PKPU PENGUMUMAN DI SURAT KABAR
RAPAT KREDITOR PERTAMA BATAS AKHIR PENGAJUAN TAGIHAN RAPAT VERIFIKASI & PENCOCOKAN UTANG PERDAMAIAN PKPU TETAP DITOLAK PKPU TETAP BERAKHIR WAKTU PKPU PAILIT DITOLAK DITERIMA
Dengan  memumpunkan  pada  analisis yang  telah  dipaparkan  tersebut,  baik  PKPU dan  kepailitan  memiliki  karakter  sebagai pilihan  yang  memiliki  sifat  “ no  return .” Sekali pilihan dijatuhkan, maka harus selesai atau  dipaksa  selesai  melalui  insolvensi (Damlah, 2017). Jika PKPU berakhir dengan kepailitan  dan  diikuti  dengan  insolvensi, maka keadaan ini ibarat “kiamat kecil” bagi debitur.  Dalam  hal  yang  dipailitkan  adalah Perseroan  Terbatas  (PT),  hampir  dapat dikatakan  akan  berujung  pada  “kematian” entitas hukum. Ini berarti, PT dibubarkan. Berangkat  dari  kelemahan  pranata PKPU  dan  Kepailitan  yang  berpotensi menjadi jebakan (trap), apakah ada alternatif lain  yang  dapat  dipilih  oleh  debitur mengatasi  dampak  covid-19?  terhadap persoalan  ini,  menurut  hemat  penulis kerangka  hukum  yang  disediakan  oleh pemerintah yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease  2019  bisa  menjadi pilihan.  Politik  hukum  dari  POJK  No. 11/POJK.03/2020 adalah sebagai
countercyclical dampak  penyebaran  Covid- 19  dalam  rangka  mendorong  optimalisasi fungsi  intermediasi  perbankan,  menjaga stabilitas  sistem  keuangan,  dan  mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu alasannya adalah  karena  penyebaran  coronavirus disease  2019  (COVID-19)  secara  global berdampak  terhadap  peningkatan  risiko kredit  perbankan  akibat  penurunan  kinerja dan  kapasitas  debitur  dalam  memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.
Adresat  dari  pemberlakuan  POJK  No. 11/  POJK.03/2020  adalah  debitur  yang terkena dampak Covid-19. Dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Debitur yang terkena dampak penyebaran  coronavirus  disease  2019 (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah”  adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi  kewajiban  pada  Bank  karena debitur  atau  usaha  debitur  terdampak
dari  penyebaran  coronavirus  disease 2019  (COVID-19)  baik  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  pada  sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi,  perhotelan,  perdagangan, pengolahan, pertanian, dan
pertambangan.”
POJK ini memiliki keterbatasan jangkauan,  yaitu  hanya  berlaku  bagi  Bank Umum  Konvensional  (BUK),  Bank  Umum Syariah (BUS),  Unit  Usaha  Syarian (UUS), Bank  Prekreditan  Rakyat  (BPR)  maupun Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS). Sementara diluar debitur bank tersebut tidak dapat menggunakan 11/POJK.03/2020 sebagai dasar untuk melakukan restrukturisasi finansial. Bentuk restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dimungkinkan  berdasar  POJK  tersebut adalah:  1.  penurunan  suku  bunga;  2. perpanjangan jangka waktu; 3. pengurangan tunggakan pokok; 4. pengurangan tunggakan  bunga;  5.  penambahan  fasilitas kredit/pembiayaan;  dan/atau  6.  konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Untuk  mengawasi  pelaksanaan  POJK No.  11/POJK.03/2020  ini,  OJK  melakukan monitoring  dengan  mewajibkan  bank  untuk menyampaikan  laporan  secara  berkala terhitung  akhir  bulan  April  2020.  Per tanggal  26  Mei  2020,  Perbankan  yang berpartisipasi ada sebanyak 96 Bank Umum Konvensional  termasuk  Bank  Umum Syariah.  Terdapat  5,33  Juta  Debitur  senilai Rp.  517,2  Triliun,  dan  4,55  Juta  Debitur UMKM  senilai  Rp.  250,65  Triliun.  Tidak hanya perbankan, partisipan Industri Keuangan  Non  Bank  per  tanggal  31  Mei 2020,  terdapat  183  Perusahaan  Pembiayaan dengan 2,4 Juta Kontrak Pembiayaan senilai Rp. 75,08 T. (Syahada, 2020)
Apabila  dibandingkan  dengan  pola penyelesaian  hutang  piutang  sebagaimana diatur  dalam  POJK  No.  11/POJK.03/2020 jauh  lebih  menguntungkan  bagi  debitur, karena  restrukturisasi  finansial  diintervensi oleh  negara  dengan  memberikan  subsidi bunga  terhadap  debitur  yang  termasuk
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, Halaman 232-243
dalam  kualifikasi  UMKM. Subsidi  Bunga akan  diberikan  kepada  UMKM  selama  6 bulan  pada  Perbankan  dan  Perusahaan Pembiayaan serta Lembaga Penyalur Kredit Program  Pemerintah.  Kredit  UMKM  pada Perbankan  dan  Perusahaan  Pembiayaan menerapkan besaran untuk pinjaman sampai dengan  Rp.  500  juta  mendapat  subsidi sebesar  6%  pada  3  bulan  pertama  dan  3% pada  3  bulan  kedua.  Sedangkan  untuk pinjaman  sebesar  Rp.  500  juta  sampai dengan  Rp.  10  miliar,  diberikan  subsidi sebesar  3%  untuk  3  bulan  pertama  dan  2% untuk 3 bulan kedua (Syahada, 2020). Memang  ada  persyaratan  yang  harus dipenuhi  bagi  debitur  UMKM  agar  bisa mendapat  subsidi  bunga  kredit,  yaitu:  (a) Debitur tidak masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional, Debitur harus
memiliki performing  loan  lancer ,  (b)  Debitur  harus memiliki  NPWP  atau  mendaftar  untuk NPWP, (c) Debitur dengan kredit kumulatif di  atas  Rp.  500  juta  sampai  dengan  Rp.  10 miliar harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur  kredit,  (d)  Debitur  yang  memiliki plafon  kredit  diatas  Rp.  10  miliar  tidak berhak  memperoleh  subsidi  bunga,  (e) Debitur  koperasi  juga  harus  memenuhi kriteria  yang  diatur  Kementerian  Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (f) Debitur memberikan  kuasa  ke  penyalur  untuk mendebit  rekening  VA (Virtual  Account ) miliknya.
Bertitik  tolak  dari  analisis  tersebut, sejatinya  penyelesaian  utang  piutang  yang terdampak Covid-19 dapat bersifat komplementer melalui pranata restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  POJK  No.  11/POJK.03/2020 dan  melalui  pranata  PKPU.  Karena  pranata PKPU mengandung potensi jebakan kepailitan  (Hartini,  2015),  maka  untuk memitigasi  resiko  (terutama  bagi  debitur) akan  lebih  menguntungkan  menggunakan pranata  PKPU  sebagai  pilihan  terakhir setelah  model  restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan  telah  dimanfaatkan  terlebih dahulu. Ini berarti, restrukturisasi kredit atau pembiayaan  berdasarkan  pola  POJK  No. 11/POJK.03/2020  (bagi  debitur  yang
memenuhi  syarat)  diposisikan  sebagai pilihan utama dan pertama. Sedang, pranata PKPU dapat dipilih ketika pilihan penyelesaian  lain  (dalam  relasi  kontraktual B  to  B)  sudah  tidak  tersedia.  Pilihan  ini menjadi penting untuk semaksimal mungkin menghindarkan terjadinya kepailitan sebagai “kiamat kecil” bagi dunia usaha (Pramono & Sularto, 2017).

## D. Simpulan dan Saran
Pandemi  Covid-19  berpengaruh  besar terhadap  perekonomian  Indonesia.  Secara mikro,  kondisi  ini  telah  mengakibatkan menurunnya  kemampuan  membayar  hutang debitur.  Dampak  ikutan  selanjutnya  adalah banyak  debitur  yang  menggunakan  pranata PKPU untuk mendapatkan relaksasi  menata kondisi  ekonomi  agar  pada  saatnya  debitur dapat  memenuhi  kewajiban  berprestasi dengan membayar hutang-hutang yang telah jatuh  tempo.  Keadaan  ini  didukung  dengan indicator  meningkatkan  permohonan  PKPU secara signifikan.
Sekalipun  PKPU  merupakan  pranata yang  disediakan  oleh  negara  untuk melakukan  relaksasi  yang  dapat  digunakan oleh setiap debitur, namun PKPU mengandung  potensi  berakhir  dengan kepailitan.  Ada  3  (tiga)  titik  taut  antara PKPU  dengan  kepailitan.  Dalam  arti,  ada tiga  cara  bagaimana  permohonan  PKPU akan berubah menjadi kepailitan. Perubahan PKPU  menjadi  Kepailitan  berpotensi menjadi jebakan (trap) yang tidak diprediksi debitur sebelumnya.
Bagi debitur, yang mengalami kesulitan ekonomi sejatinya terbuka untuk melakukan restrukturisasi  hutang  berdasarkan  POJK No. 11/POJK.03/2020. Pilihan ini memberikan  keunggulan  karena  terbuka  6 (enam)  kanalisasi  restrukrisasi,  bahkan dimungkinkan  mendapat  fasilitas  (subsidi) penurunan  suku  bunga.  Namun  demikian. Restrukturisasi  di  bawah  paying  POJK  ini mengandung  kelemahan  karena  hanya berlaku  pada  dunia  perbankan.  Diluar nasabah bank, tidak bisa menggunakan pola ini.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, Halaman 232-243
Bertitik  tolak  dari  keunggulan  dan sekaligus kelemahan dari pilihan ini, penulis meromendasikan  untuk  mempergunakan restrukturisasi kredit dibawah payung POJK (sepanjang  memenuhi  syarat)  sebagai pilihan  utama  dan  pertama.  PKPU  akan lebih  tepat  dijadikan  alternatif  pilihan terakhir,  agar  debitur  tidak  terjebak  pada penyelesaian utang piutang dengan Kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amboro,  F.  Y.  P.  (2020).  Restrukturisasi Utang  Terhadap  Perusahaan  Go  Public dalam  Kepailitan  dan  PKPU. Masalah- Masalah Hukum , 49 (1), 109.
Aprita, S. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum bagi Debitur pailit sehubungan  Tidak  Adanya  Insolvensi Test  dalam  Penyelesaian  Kepailitan.
Nurani , 17 (2), 155.
Aprita,  S.  (2019). Penerapan  Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan  Resstrukturitatif  bagi  Debitor Pailit  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan . Jember: Pustaka Abadi.
BBC  News  Indonesia.  (2020).  Dampak wabah Covid-19: Jepang kembali alami resesi dan akan catat “kinerja terburuk”, bagaimana  negara  ini  bisa  bangkit  dari keterpurukan?  Retrieved  August  3,
2020, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 52706881
Chatterji,  S.,  &  Hedges,  P.  (2001). Loan Workouts  And  Debt  for  Equity  Swaps . England: John Wiley & Sons, Ltd.
Congressional  Research  Service.  (2020).
Global Economic Effects of COVID-19 . Congressional Research Service.
Damlah,  J.  (2017).  Akibat  Hukum  Putusan Pailit  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran Hutang
berdasarkan
Undang-Undang  No.  37  tahun  2004. Lex Crimen , 6 (2), 93.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris . Depok: Prenada Media Group.
Fauzi,  M.  (2019). Lembaga  Kepailitan Diantara  Dua  Kutub  Kepentingan . Yogyakarta: Leutika Prio.
Ginting,  E.  D.  (2010). Analisis  ukum Mengenai  Pengaturan  Reorganisasi Perusahaan  dalam  Kepailitan .  Medan: USU Press.
Ginting,  E.  R.  (2018). Hukum  Kepailitan, Teori Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Hariyadi, H. (2020).  Restrukturisasi Hutang sebagai  Upaya  Pencegahan  Kepailitan pada  Perseroan  Terbatas. SIGn  Jurnal
Hukum , 1 (2), 123. http://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61
Harsono,  I.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019).
Analisis  Perdamaian  dalam  PKPU  dan
Pembatalan  Perdamaian  pada  Kasus Kepailitan PT Nyonya Meneer. Notarius , 12 (2), 1069.
Hartini, R. (2015). UUK dan PKPU No. 37
Th. 2004 Mengesampingkan Keberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Yustitia Jurnal Hukum , 4 (2),
94.
Ishak,  I.  (2016).  Perdamaian  antara  Debitur dan Kreditur Konkuren dalam Kepailitan. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
18 (1), 150.
Kornelis,  Y.,  &  Amboro,  F.  Y.  P.  (2020). Implementasi  Restrukturisasi  dalam Proses  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Hutang. Jurnal Selat , 7 (2), 263.
Lidwina,  A.  (2020).  Simalakama  Mitigasi Covid-19,  Kesehatan  atau  Ekonomi? Retrieved  June  30,  2020,  from https://katadata.co.id/timdatajournalism/ analisisdata/5f12658719721/simalakam
a-mitigasi-covid-19-kesehatan-atau-
ekonomi
Mariny,  M.,  &  Asri,  M.  (2013). Pilihan Alternatif Restrukturisasi Hutang Bermasalah . Universitas Gadjah Mada.
Nugroho, S. A. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktik serta  Penerapan  Hukumnya .  Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
Pramono,  N.,  &  Sularto,  S.  (2017). Hukum Kepailitan  dan  Keadilan  Pancasila, Kajian  Filsafat  atas  Kepailitan  Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia . Yogyakarta: Andi.
Prasetyo, A. (2020, June 30). Lagi Presiden Tegaskan  Kesehatan  dan  Ekonomi Harus  Beriringan. Media  Indonesia . Retrieved from https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/324242/lagi-presiden-tegaskan-
kesehatan-dan-ekonomi-harus- beriringan
Rahmadiyanti, R. A. (2015). Akibat Hukum Penalakan Rencana Perdamaian Debitur oleh  Kreditur  dalam  Proses  PKPU. Notarius , 8 (2), 254–255.
Roziki,  Y.  I.  (2020,  July  21).  Pandemi
Belum  Berakhir,  Jokowi  Bubarkan Gugus  Tugas  Covid-19,  Bagaimana Nasib Penanganan Corona? TribunBanyumas.Com .  Retrieved  from https://banyumas.tribunnews.com/2020/
07/21/pandemi-belum-berakhir-jokowi- bubarkan-gugus-tugas-covid-19-
bagaimana-nasib-penanganan-corona Santoso, Y. I.  (2020, April 19). Ini  delapan dampak  negatif  bagi  perekonomian Indonesia  akibat  wabah  virus  corona. Kontan.Co.Id . Retrieved
from https://nasional.kontan.co.id/news/ini- delapan-dampak-negatif-bagi- perekonomian-indonesia-akibat-wabah- virus-corona
Sriwijiastuti,  S.  (2010). Lembaga  PKPU sebagai  Sarana  Restrukturisasi  Utang bagi  Debitur  terhadap  para  Kreditur . Universitas Diponegoro.
Supriyanto,  B.  (2020,  April  27).  Dampak Pandemi  Covid-19,  Ekonomi  Indonesia Diperkirakan  Pulih  2022. Bisnis.Com . Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/202004 27/9/1233454/dampak-pandemi-covid-
19-ekonomi-indonesia-diperkirakan- pulih-2022
Syahada,  A.  T.  P.  (2020).  Kebijakan
Restrukturisasi  Kredit  Selama  Pandemi Covid-19. Jurnal Media Indonesia.Com . Retrieved from http://www.jurnalmediaindonesia.com/2
020/07/kebijakan-restrukturisasi-kredit- selama.html
Yusuf,  A.  A.  (2020).  Mengukur  Ongkos Ekonomi “Sesungguhnya” dari Pandemi Covid-19.  Retrieved  August  2,  2020, from http://sdgcenter.unpad.ac.id/mengukur- ongkos-ekonomi-sesungguhnya-dari- wabah-covid-19/