## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DAGANG

## Dwi Endah Lestari
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang Email : ndalesta@gmail.com

## Abstrak
Untuk menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak  atas  merek  dagang  di  Indonesia  melalui  klausul-klausul  yang  ada didalam  akta  otentik  yang  dibuat  Notaris,  maka  selain  ketentuan mengenai bentuk umum akta otentik yang ada didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  pada  klausul  yang  ada  didalam  akta otentik harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) dengan  jelas,  maksud  dan  tujuan  didirikannya  Perseroan  Terbatas  (PT) tersebut  dituliskan  dengan  lengkap.  Jika  terjadi  perubahan  atau  peralihan hak  atas  merek  dagang  seperti  jual  beli,  maka  didalam  klausul  hak  dan kewajiban  para  pihak  dapat  ditambahkan  klausul  yang  menyatakan  bahwa pihak  pertama  selaku  penjual  dilarang  untuk  mengalihkan  hak  atas  merek dagang tersebut kepada pihak lain.
Kata kunci: perlindungan hukum, kekuatan hukum, klausul akta otentik.

## Abstract
To ensure the certainty of legal protection against the  holder of the right  to  trademark  in  Indonesia  through  the  clauses  contained  in  the authentic deed made by Notary, in addition to the provisions concerning the general  form  of  authentic  deeds  contained  in  Article  38  of  Law  no.  2  year 2014  on  the  position  of  Notary,  in  the  clauses  contained  in  the  authentic deed  must  contain  the  name  and  place  of  the  Limited  Liability  Company (PT) clearly, the purpose and objective of the establishment of the Limited Liability  Company  (PT)  is  written  completely.  If  there  is  a  change  or transfer  of  rights  to  a  trademark  such  as  a  sale  and  purchase,  then  in  the clause the rights and obligations of the parties may be added clause stating that  the  first  party  as  the  seller  is  prohibited  to  transfer  the  rights  to  the trademark to another party.
Keywords: legal protection, legal strength, authentic deed clause.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa  dengan  merek  tertentu.  Sebuah  merek  dapat  menjadi  kekayaan  yang sangat  berharga  secara  komersial.  Merek  suatu  perusahaan  seringkali  lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut. 1
Merek juga sangat berguna untuk konsumen merek membeli produk tertentu  (yang  terlihat  dari  mereknya)  karena  menurut  mereka,  merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari  merek  tersebut.  Jika  sebuah  perusahaan  menggunakan  merek perusahaan  lain,  para  konsumen  mungkin  merasa  tertipu  karena  telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah. 2
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dikatakan  bahwa  “Hak  atas  Merek adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  Negara  kepada  pemilik  merek  yang terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Singkatnya,  semua  orang  boleh  memakai  merek  apapun  tetapi  pemakai  ini disebut sebagai konsumen atau pengguna barang. Sedangkan
pemilik/pemegang  hak  atas  merek  dagang  adalah  orang  atau  badan  hukum yang  mendaftarkan  atau  mencatatkan  merek  dagangnya  di  Direktorat Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual.  Selain  mendapat  hak  penuh  atas merek  dagang  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum,  pemegang  hak  atas merek  dagang  juga  dapat  melarang  orang  lain  yang  ingin  menggunakan merek dagangnya dengan itikad tidak baik.
Perkara  merek  dagang  sering  kita  dengar  bahkan  saat  ini  kita  lihat banyaknya  barang-barang  tidak  asli  beredar  dipasaran.  Hal  ini terjadi tidak lain  karena  semakin  ketatnya  persaingan  usaha.  Membiarkan  terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap merek-merek, terutama di Negara-negara yang  sudah  berkembang,  dengan  dalih  untuk  mengejar  ketinggalan  dari Negara-negara  industri  yang  sudah  maju  adalah  suatu  impian  kosong  yang menyesatkan. 3 Hal  ini  karena  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  masih kurang  serta  ditambah  lagi  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  suatu kesesuaian  hukum  sangat  tidak  mendukung  dan  tidak  sejalan  dengan ketentuan  didalam  undang-undang  yang  dibuat.  Pemikiran  masyarakat Indonesia  adalah  bagaimana  membuat  barang  dengan  modal  kecil  tetapi memiliki  keuntungan  yang  besar.  Praktek  seperti  ini  yang  membuat
1 Tim  Lindsey, Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar, Bandung:  Asian  Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, 2013, hlm. 131.
2 Ibid, hlm. 131-132.
3 Suyud Margono, Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 49.

## AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA (Dwi Endah Lestari)
kreatifitas tidak tumbuh berkembang sesuai perkembangan zaman. Ketidak sesuain  ini  mengakibatkan  konsumen  dirugikan,  karena  kualitas  barang tidak sesuai dengan harga jual. Keadaan seperti ini jika dibiarkan maka akan sangat  menghambat  perkembangan  perdagangan  dan  membawa  pengaruh buruk terhadap imej produsen itu sendiri dan akan berakibat lain ke barang tersebut  seperti  konsumen  tidak  akan  mau  lagi  menggunakan  barang tersebut  karena  sudah  memiliki  imej  yang  buruk.  Hal  lain  yang  perlu diperhatikan  adalah  ketika  suatu  barang  memiliki  imej  buruk  maka  asal barang tersebut (Negara asal) akan ikut terkena imej buruk dan hal ini akan memberi  pengaruh  buruk  terhadap  pembangunan  ekonomi  Negara  itu sendiri.
Era  perdagangan  global  hanya  dapat  dipertahankan  jika  terdapat iklim  persaingan  usaha  yang  sehat.  Disini  merek  memegang  peran  yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. 4
Di  Indonesia  peraturan  tentang  merek  tercantum  didalam  Undang- undang  No.  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. First  to file adalah  prinsip  yang  digunakan  dalam  pendaftaran  merek. Hal  ini membuat  orang  atau  badan  hukum  yang  pertama  kali  mencatatkan  atau mendaftarkan  merek  dagangnya  pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  yang  akan  mendapatkan  hak  dan  dianggap  sebagai pemilik  merek  terdaftar  tersebut.  Persoalan  pendaftaran  merek  didukung pula dengan adanya persyaratan pernyataan  yang menyatakan bahwa benar yang  bersangkutanlah  pemilik  merek  dan  berhak  mengajukan  permohonan mendaftarkan merek tersebut. Namun sayangnya, hal-hal pendukung seperti pernyataan  tersebut  masih  dapat  digugat  pembatalan  dan  penghapusan mereknya  walaupun  merek  tersebut  telah  terdaftar.  Gugatan  ini  dapat diajukan ketika ada orang atau badan hukum lain yang dapat membuktikan bahwa merek terdaftar tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, selain itu  gugatan  juga  dapat  dilakukan  ketika  ada  orang  atau  badan  hukum  yang mengklaim bahwa merek tersebut telah tidak digunakan selamat tiga tahun berturut-turut  oleh  yang  mendaftarkan,  sehingga  merek  tersebut  dapat digunakan oleh siapa saja.
Dalam  hal  pendaftaran  merek  dagang  oleh  badan  hukum  selaku produsen  berskala  besar  seperti  Perseroan  Terbatas  (PT),  dibutuhkan  akta pendirian  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  sebagai akta  otentik.  Di  dalam  akta  tersebut  memuat  anggaran  dasar  dan  tujuan berdirinya  badan  usaha  dengan  merek  tersebut.  Untuk  itulah  akta  otentik sangat  erat  kaitannya  dalam  hal  pembuktian  jika  sewaktu-waktu  terjadi
4 Ahmadi  Miru, Hukum  Merek  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-undang Merek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
perkara  tentang  hal-hal  yang  tertuang  didalam  akta  tersebut.  Akta  yang otentik merupakan salah satu alat bukti dimuka sidang karena di dalam akta tersebut  disebutkan  tanggal  pendirian  dan  identitas  para  pihak  yang bersangkutan  serta  dibubuhkan  tandatangan  para  pihak  dan  saksi  yang semakin memperkuat status akta otentik tersebut sebagai alat bukti.
Akta  otentik  harus  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  didalam  Pasal 1868  KUHPerdata  yang  mana  didalamnya  dikatakan  bahwa  akta  otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk  yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.Jadi,  unsur-unsurnya  adalah  akta  tersebut  cara  pembuatannya  telah diatur  khusus  didalam  undang-undang  yaitu  didalam  Pasal  38  Undang- undang  No.  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Didalam  pasal  itu dijelaskan tentang bagian-bagian dari awal akta, badan akta dan akhir akta. Unsur lainnya adalah kalimat “akta dibuat oleh/atau dihadapan Notaris”, hal ini  memiliki  arti  bahwa  akta  tersebut  akan  disebut  akta relaas jika  dibuat oleh Notaris dan memiliki sebutan partij jika akta tersebut dibuat dihadapan Notaris.  Unsur  terakhir  adalah  kalimat  “pejabat  umum  yang  berwenang untuk  itu  ditempat  akta  dibuat”,  hal  ini  memiliki  arti  bahwa  tidak  semua pejabat  umum  berwenang  membuat  akta,  sesuai  dengan  ketentuan  didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan  bahwa  “otaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Jadi, dalam  pengertian  tersebut  sangat  jelas  bahwa  seorang  Notaris  berwenang membuat  akta  otentik  dan  keotentikan  akta  tersebut  juga  terkait  dengan tempat dibuatnya akta, mengingat bahwa tempat bekerjanya seorang Notaris hanya sebatas wilayah Provinsi. Jadi, Notaris tidak dapat membuat akta jika tidak  dalam  tempat  kedudukannya,  hal  ini  menjadi  alasan  sebuah  akta dikatakan tidak otentik jika dibuat tidak dalam tempat kedudukannya.
Hubungan antara pendaftaran merek dagang dan Notaris merupakan hubungan  secara  tidak  langsung,  dalam  prakteknya  banyak  orang  yang memberikan  kuasa  kepada  Notaris  untuk  mendaftarkan  merek  dagangnya. Notaris  memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  salah satu kewenangannya adalah membuatkan sebuah akta. Akta yang berkaitan dengan merek dagang adalah akta otentik mengenai hak atas merek dagang seperti  memenuhi  persyaratan  dalam  proses  pendaftarannya  sampai  proses peralihan  hak  atas  merek  dagang  tersebut.  Dalam  proses  pembuatan  akta otentik  berkaitan  dengan  merek  dagang,  Notaris  wajib  membuat  klausul- klausul  yang  melindungi  para  pihak  dari  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  karena  persaingan  usaha,  terutama  melindungi  si  pemegang  hak atas merek dagang tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data sekunder. 5 ”
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Sumber bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersumber  dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu  dengan  mengumpulkan  bahan,  mengkualifikasikan,  kemudian menghubungkan  teori  yang  berhubungan  dengan  masalah  dan  akhirnya menarik  kesimpulan  untuk  menentukan  hasil.  Dengan  demikian,  maka dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. 6 ”

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  perlu  dijelaskan  bahwa  secara  umum  yang memiliki masalah terhadap merek dagang adalah sebuah badan hukum yaitu Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  menggunakan  merek  dagang  dalam menjalankan  Perseroan  Terbatas  (PT)  nya.  Mengapa  demikian?  Karena sebuah  Perseroan  Terbatas  (PT)  dalam  menjalankan  usahanya  didukung dengan  banyak  instrumen  salah  satunya  adalah  modal  yang  besar.  Karena itu,  sebuah  Perseroan  Terbatas  (PT)  secara  tidak  langsung  dipaksa  untuk selalu  menciptakan  produk  yang  inovatif  serta  menghasilkan  keutungan yang  lebih  dari  modal  yang  dikeluarkan  oleh  Perseroan  Terbatas  (PT) tersebut.
Di  Indonesia,  merek  dagang  yang  telah  terdaftar  masih  dapat  di gugat oleh pihak lain. Untuk itu, instrumen lain atau bukti-bukti pendukung lain  harus  dimiliki  betul  oleh  si  pemegang  hak  atas  merek  dagang.  Hal  ini terkait  dengan  pembuktian  jika  terjadi  perkara.  Karena,  dengan  memiliki bukti  awal  sampai  akhir  kita  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum dengan maksimal.
Bukti  awal  yang  dapat  digunakan  adalah  akta  pendirian  Perseroan Terbatas  (PT)  tersebut.  Di  dalam  akta  pendirian  ditulis  tanggal  pendirian,
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 43.
6 Ibid, hlm. 32.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
nama  Notaris,  nama  pendiri,  nama  Perseroan  Terbatas  (PT),  maksud  dan tujuan  Perseroan  Terbatas  (PT),  anggaran  dasar,  serta  ketentuan  lain  yang dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  pendukung  jika  terjadi  sengketa  pada merek dagang tersebut.
Sebagai  contoh,  dalam  kasus  perebutan  merek  dagang  GUDANG GARAM  melawan  GUDANG  BARU  milik  H.  Ali  Khosin,  akta  pendirian digunakan sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa benar PT. GUDANG GARAM  telah  menyatakan  dalam  akta  pendiriannya  menggunakan  nama Perseroan  Terbatas  (PT)  nya  sebagai  nama  dagangnya.  Selain  kasus GUDANG GARAM melawan GUDANG BARU milik H. Ali Khosin, akta pendirian  juga  digunakan  dalam  kasus  INTER  IKEA  SYSTEM  B.V melawan  PT.  RATANIA  KHATULISTIWA  yang  menggunakan  merek dagang dengan nama yang sama yaitu IKEA.
Peran  Notaris  tidak  hanya  membuat  klausul-klausul  yang melindungi,  namun  juga  menyarankan  pendiri  Perseroan  Terbatas  (PT) untuk  mendaftarkan  merek  dagangnya  dan  hal-hal  lain  menyangkut  merek dagang  tersebut.  Seperti  menjelaskan  atau  menyarankan  tentang pencantuman  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengalihan  hak  atas  merek dagang tersebut.
Perkara  mengenai  pengalihan  hak atas  merek  dagang  menggunakan hibah  merek  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  41  Undang-undang No.  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  di  Indonesia pernah  terjadi  antara  Tuan  Efendi  melawan  Tuan  Soewardjono  mengenai merek dagang double swallow sun .
Dalam  perkara  merek  dagang  tersebut,  dapat  ditarik  sebuah hubungan  antara  kewajiban  Notaris  yaitu  Notaris  wajib  membacakan  isi akta kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf m Undang- undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban ini tidak lain bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  para  pihak  tentang  apa saja  yang  telah  tertuang  didalam  akta  sebelum  ditandatangani.  Selain  itu, membacakan  akta  merupakan  tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan sehingga  tidak  ada  kesalahpahaman  antara  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian  dengan  Notaris  yang  membuatkan  atau  menuliskan  kehendak para  pihak  kedalam  akta.  Ketika  akta  telah  ditandatangani  maka  akta tersebut  merupakan  undang-undang  ynag  harus  ditaati  oleh  para  pihak. Sehingga  sangat  penting  sekali  membacakan  akta  dihadapan  para  pihak supaya  para  pihak  mengetahui  dan  menyadari  hak  dan  kewajiban  masing- masing, jangan sampai terjadi kasus seperti perebutan merek dagang double swallow  sun antara  Tuan  Efendi  dan  Tuan  Soewardjono  terlepas  dari sengaja  atau  tidaknya  Tuan  Soewardjono  melakukan  hal  diluar  apa  yang telah diperjanjikan didalam akta hibah.

## AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA (Dwi Endah Lestari)
Selain  mengenai  hibah  maupun  jual  beli,  dalam  Pasal  41  Undang- undang  No.  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  merek dagang  dapat  dialihkan  salah  satunya  adalah  dengan  perjanjian.  Perjanjian menurut  KUHPerdata  harus  memenuhi  unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata. Salah satu bentuk perjanjian adalah lisensi dan waralaba. Dalam  hal  pembuatan  akta  tersebut,  Notaris  dapat  memasukkan  sejumlah klausul.
Secara  garis  besar,  klausul-klausul  yang  dibuat  Notaris  dalam pelaksanaan  perjanjian  baik  perjanjian  hibah  merek  dagang,  perjanjian  jual beli  merek  dagang,  perjanjian  lisensi  merek  dagang  bahkan  perjanjian waralaba merek, telah memberikan perlindungan hukum dan dapat dijadikan sebagai  dasar  seseorang  untuk  mengajukan  gugatan.  Selain  itu,  tugas Notaris tidak hanya membuatkan akta yang berisikan kehendak para pihak, namun  juga  meminimalisir  kemungkinan-kemungkinan  yang  akan  terjadi seperti  sengketa  dikemudian  hari  mengenai  hal-hal  yang  diperjanjikan didalam akta. Seorang Notaris harus memiliki pola pemikiran yang luas dan logika  berpikir  yang  kritis  supaya  dalam  menulis  klausul  didalam  akta, klausul  tersebut  dapat  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  membuat perjanjian  dan  menghindarkan  para  pihak  dari  perbuatan  pihak  lain  yang beritikad tidak baik.
Dalam  hal  pembuktian  di  persidangan,  sesuai  dengan  penjelasan mengenai  alat  bukti  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  “alat  bukti  yang  sah  dalam pengadilan pidana terbagi menjadi:
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.”
Sedangkan, alat bukti dalam KUHPerdata Pasal 1866 jenis-jenis “alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:
1) Surat;
2) Saksi;
3) Persangkaan;
4) Pengakuan;
5) Sumpah.”
Jadi, akta perjanjian merek tersebut dapat di masukan dalam kriteria “surat”, baik sebagai alat bukti menurut KUHPidana maupun KUHPerdata.
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat ini,  telah  dikenal  adanya  bukti  elektronik.  Dengan  berlakunya  Undang- undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik,  tercipta  suatu

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
pengaturan  baru  atas  bentuk  alat  bukti  yang  sah  secara  hukum.  Dengan berlakunya  hal  tersebut  diatas  maka  alat  bukti  dalam  hukum  acara  perdata maupun pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan sebelumnya namun juga termasuk alat bukti elektronik yang disebutkan jelas didalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik  yang menyatakan  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam  hukum  pembuktian  yang  berlaku  dalam  hukum  acara  di  Indonesia, sehingga  bukti  elektronik  berupa  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.”
Singkatnya  menurut  pendapat  Prof.  Sudikno  Mertokusumo  dalam bukunya  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  menyatakan  secara  tegas  “akta yang  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku merupakan  bukti  sempurna,  tentang  apa  yang  termuat  di  dalamnya  dan bahkan  tentang  yang  terdapat  dalam  akta  sebagai  penuturan  belaka,  yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan  pokok  akta.  Kalau  yang  dituturkan  dalam  akta  tersebut  tidak  ada hubungan  langsung  dengan  pokok  akta,  menurut  pasal  1871  BW  hal  itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis.” 7
Akta  otentik  merupakan  suatu  bukti  yang  sempurna,  dalam  arti bahwa  ia  sudah  tidak  memerlukan  suatu  penambahan  pembuktian.  Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. 8
Akta  Notaris  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  nilai pembuktian sebagai berikut:
1. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan  aturan  hukum  yang  sudah  ditentukan  mengenai  syarat  akta otentik,  maka  akta  tersebut  berlaku  hukum  pembuktian  sebagai  akta otentik  sampai  terbukti  sebaliknya.  Artinya  sampai  ada  yang membuktikan  bahwa  akta  tersebut  bukan  akta  otentik  secara  lahiriah maka akta tersebut tetap otantik.
2. Formal (Formale  Bewisjskracht) Akta  Notaris  harus  memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan  oleh  Notaris  atau  diterangkan  oleh  pihak-pihak  yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai  dengan
7 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 163.
8 R.  Subekti, Hukum  Pembuktian ,  Jakarta:  PT.  Pradnya  Paramitha,  2001, hlm.27

## AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA (Dwi Endah Lestari)
prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk  membuktikan  kebenaran  dan  kepastian  tentang  hari,  tanggal bulan,  tahun,  waktu  menghadap,  dan  para  pihak  yang  menghadap, saksi  dan  Notaris,  serta  membuktikan  apa  yang  dilihat,  disaksikan, didengar  oleh  Notaris  (pada  akta  berita  acara),  dan  mencatatkan keterangan  atau  pernyataan  para  pihak  atau  penghadap  (pada  akta pihak).  Jika  aspek  formal  dipermasalahkan  oleh  para  pihak,  maka harus  dibuktikan  formalitas  dari  akta,  yaitu  harus  dapat  membuktikan ketidakbenaran  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  dan  waktu  menghadap, membuktikan  ketidakbenaran  apa  yang  dilihat,  disaksikan,  dan didengar  oleh  Notaris.  Selain  itu  juga  harus  dapat  membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para  pihak  saksi  dan  Notaris  ataupun  ada  prosedur  pembuatan  akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan  akta  tersebut  harus  melakukan  pembuktian terbalik  untuk  menyangkal  aspek  formal  dari  akta  Notaris.  Jika  tidak mampu  membuktikan  ketidakbenaran  tersebut,  maka  akta  tersebut harus diterima oleh siapapun.
3. Materill (Materile  Bewijskracht) Kepastian  tentang  materi  suatu  akta sangat  penting,  bahwa  apa  yang  tersebut  dalam  akta  merupakan pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau mereka  yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum,  kecuali  ada pembuktian  sebaliknya.  Keterangan  atau  pernyataan  yang  dituangkan atau  dimuat  dalam  akta  pejabat  (atau  berita  acara),  atau  keterangan para  pihak  yang  diberikan  atau  disampaikan  di  hadapan  Notaris  dan para  pihak  harus  dinilai  benar.  Perkataan  yang  kemudian  dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata  pernyataan  atau  keterangan  para  penghadap  tersebut menjadi tidak  benar,  maka  hal  tersebut  tanggungjawab  para  pihak  sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai  yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.” 9
Kekuatan  hukum  akta  otentik  yang  dibuat  Notaris  dalam  hal pembuktian  jika  terjadi  perkara  pada  pemegang  merek  dagang  adalah memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah  dan  kuat  (alat  bukti  sempurna)  jika dibuat  sesuai  dengan  Pasal  38  Undang-undang  No.  2  tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris.  Walaupun  begitu,  sebaiknya  pemegang  merek  tetap
9 Habib Adjie , Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 27.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
mendaftarkan  mereknya  ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  supaya  alur  dari  pendaftaran  merek  serta  perlindungannya menjadi sistematis sesuai dengan prosedur yang ada. Jika hal tersebut tidak dilakukan,  maka  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  kebenaran  lain  dari akta  tersebut  akan  dapat  membuat  nilai  pembuktian  akta  tersebut  tidak sempurna.

## KESIMPULAN
Secara  yuridis  pada  klausul  yang  ada  didalam  akta  otentik  harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) dengan jelas, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituliskan dengan  lengkap.  Jika  terjadi  perubahan  atau  peralihan  hak  atas  merek dagang  seperti  jual  beli,  maka  didalam  klausul  hak  dan  kewajiban  para pihak  dapat  ditambahkan  klausul  yang  menyatakan  bahwa  pihak  pertama selaku penjual dilarang untuk mengalihkan hak atas merek dagang tersebut kepada  pihak  lain.  Tidak  lupa,  disertakan  pula  sanksi  jika  pihak  pertama selaku  penjual  melakukan  hal  tersebut.  Selain  jual  beli,  perjanjian  berbatas seperti  lisensi  dan  waralaba  ( franchise) merek  dagang,  didalam  akta perjanjiannya  harus  memuat  dengan  jelas  batas  waktu  dimulainya  sampai berakhirnya masa perjanjian tersebut.
Kekuatan  hukum  akta  otentik  yang  dibuat  Notaris  dalam  hal pembuktian  jika  terjadi  perkara  pada  pemegang  hak  atas  merek  dagang  di Indonesia  dikatakan  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sempurna  jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 38 Undang-undang No.  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Kekuatan  pembuktiannya  pun telah memenuhi syarat pembuktian secara lahir, formil, dan materiil. Karena sejatinya,  fungsi  akta  otentik  adalah  sebagai  alat  bukti  bahwa  memang pernah  terjadi  suatu  perbuatan  hukum  yang  kemudian  dituangkan  didalam sebuah akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru.  2005. Hukum  Merek,  Cara  Mudah  Mempelajari  Undang- undang Merek , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Habib  Adjie.  2008. Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama.
Lindsey , Tim. 2013. Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar , Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni.
R. Subekti. 2005. Hukum Pembuktian , Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.

## AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA (Dwi Endah Lestari)
Sudikno  Mertokusumo.  2009 .  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yokyakarta: Liberty Yogyakarta. Suyud  Margono.  2011. Hak  Milik  Industri,  Pengaturan  dan  Praktik  di
Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.