## Peranan Pemerintah Daerah di Era Reformasi
Mhd.Ansori 1

## Abstrak
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan  memberi  kesempatan  dan keleluasaan  kepada  Daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Dengan demikian,  Otonomi  Daerah  adalah  merupakan  kebijaksanaan  yang  sangat  sesuai dengan  asas  desentalisasi  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan  kewenangan pemerintahan  di  bidang  tertentu  yang  secara  nyata  ada  dan  diperlukan  serta tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  di  daerah.  Tentunya  hal  ini  untuk  mewujudkan kemandirian, otonomi berkait erat dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang meliputi berbagai segi yaitu hubungan kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan  keuangan,  dan  lain  sebagainya.  Soewargono  dan  Djohan  menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat  kebijakan publik. Peran  pemerintah  lebih  sebagai  pelayan  masyarakat  yang  tidak  bertujuan memperoleh  keuntungan  dan  bukan  memenuhi  apa  yang  menjadi  kemauan birokrasi  itu  sendiri.  Tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui  peranan  pemerintah daerah  di  era  reformasi  kini.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian yuridis  normatif,  menggunakan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang- undangan, dan pendekatan sejarah.
Kata Kunci : Otonomi, Penyelenggara Pemerintah, Pemerintah Daerah.

## Abstract
The  republic  of  Indonesia  as  a  unitary  state  embraces  the  principle  of decentralization in the administration of goverment, by providing opportunies and freedom to the region to organize regional autonomy. Thus, regional autonomy is a  policy  that  is  in  accordance  with  the  principle  of  decentralization  within  the framework  of  the  unitary  state  of the  Indonesian  republic.  The  real  autonomy  is the  flexibility  of  the  region  to  exercise  the  authority  of  the  goverment  in  certain areas  that  are  real  and  necessary  and  growing,  living  and  developing  in  the regions. Of course this is to realize independence, autonomy is closely related to the  pattern  of  relation  between  the  central  and  regional  which  includes  various aspects of the relationship of authority, supervisory relations, financial relations, and  so  forth  traditional.  Soewargono  and  Djohan  stated  that  one  of  the  main functions of goverment is to make public policy. The role of goverment is more as a  servant  of  society  that  does  not  aim  to  gain  profit  rather  than  fulfill  what  the bureaucracy’s  own  will.  The  purpose  of  this  paper  to  know  the  role  of  local goverment in the current era of reformasi. The type of research used is normative juridical  research,  using  conceptual  approach,  legislation  approach,  and historical approach.
Keyword : Autonomy, Goverment Administration, Local Goverment
1 Mhd.Ansori, Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  menganut  asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberi kesempatan dan  keleluasaan  kepada  Daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah. 2 Prinsip  pada  negara  kesatuan  ialah  bahwa  yang  memegang  tampuk  kekuasaan tertinggi  atas  segenap  urusan  negara  ialah  pemerintah  pusat  tanpa  adanya  suatu delegasi  atau  pelimpahan  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah,  dalam  negara kesatuan  terdapat  asas  bahwa  segenap  urusan-urusan  negara  tidak  dibagi  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  lokal    sehingga  urusan-urusan  negara  dalam negara  kesatuantetap  merupakan  suatu  kebulatan  dan  pemegang  kekuasaan tertinggi  di  negara  itu  ialah  pemerintah  pusat. 3 Setelah  diamandemen,  Pasal  18 ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  :  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi atas  daerah-daerah  propinsi  dan  daerah  propinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  propinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.
Otonomi daerah atau pemerintahan daerah seharusnya mendapat perhatian yang tidak kalah penting dalam pembaharuan UUD 1945, sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebgai salah satu sendi penting penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  otonomi  daerah  diadakan  bukan  sekedar menjamin  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan,  bukan  pula  sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. 4 Dengan  demikian,  ”Otonomi  Daerah  adalah  merupakan  kebijaksanaan yang  sangat  sesuai  dengan  asas  desentalisasi  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia’. 5
Sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Baik  secara  konseptual  maupun  hukum,  pasal-pasal  baru  Pemerintahan Daerah  dalam  UUD  1945  memuat  berbagai  paradigma  baru  dan  arah  politik Pemerintahan  Daerah  yang  baru  pula,  yang  tampak  dari  prinsip  dan  ketentuan berikut :
1. Prinsip  daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah;
2 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 1.
3 Ni’matul  Huda, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Yogyakarta:Raja  Grafindo  Persada, 2005), hlm. 92.
4 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  (Yogyakarta:PSH  FH  UII,2004), hlm. 3.
5 Syaukani  HR,  “ Menatap  Harapan  Masa  Depan  Otonomi  Daerah ”  Gerakan Pengembangan Peberdayaan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kalimantan Timur, (2001): 193.
4. Prinsip  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak tradisionalnya;
5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum;
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. 6
Pemberian  kedudukan  Propinsi  sebagai  daerah  otonom  dan  sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan :
1. untuk  memelihara  hubungan  yang  serasi  antara  pusat  dan  daerah  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang  bersifat  lintas  daerah kabupaten  dan  daerah  kota  serta  melaksanakan  kewenangan  otonomi  daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.
3. Untuk  melaksankan  tugas-tugas  pemerintahan  tertentu  yang  dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. 7
Banyaknya  anggaran  belanja  daerah  yang  tidak  jelas  serta  melimpahnya permintaan fasilitas kesejahteraan para eksekutif tingkat daerah merupakan bukti yang  nyata,  karena  ternyata  di  daerah  masih  minim  staf  ahli  di  bidang  keuangan dan manajemen yang diperlukan. 8 Sikap mentalitas aparatur pemerintahan daerah merupakan  salah  satu  kunci  penting  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah, karena  merekalah  ujung  tombak  dan  eksekutor  program  tersebut.  Ada  gejala cukup  menonjol  pada  hampir  semua  pemerintah  daerah  bahwa  sikap  dan mentalitas  aparatur  eksekutif  masih  menyisakan  pengaruh  pemerintah  yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi keotonomian daerahnya, kondisi ini  sudah  tentu  tidak  menguntungkan  pelaksanaan  otonomi  daerah. 9 Untuk mencegah  politik  otonomi  daerah  yang  zig-zag  yang  cenderung  merugikan kepentingan  daerah,  perlu  ada  dasar  konsitusional  yang  lebih  kuat  dan  rinci, dalam  pembaharuan  UUD  1945  sangat  penting  memperbaharui  ketentuan mengenai pemerintahan daerah. 10
Tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui  peranan  pemerintah  daerah  di  era reformasi kini dan rencana pemecahan masalah dengan merumuskan suatu kajian yang terbatas pada “Bagaimana peranan pemerintah daerah di era reformasi ?”

## Tinjauan Pustaka
Reformasi Mei 1998 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia ;
1. sejak jatuhnya Soeharto, kita tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan.  Munculnya  pusat-pusat  kekuasaan  baru  di  luar  negara  telah menggeser  kedudukan  seorang  Presiden  RI  dari  penguasa  hegemonik  dan monopolistik  menjadi  kepala  pemerintahan  biasa,  yang  sewaktu-waktu  dapat digugat bahkan diturunkan dari kekuasaannya.
6 Ni’matul  Huda, Otonomi  Daerah  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan,  dan  Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 23.
7 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Op.Cit. hlm. 3
8 Hasan Mustafa, Op.cit. hlm. 6 9 Hasan Mustafa, “ SDM dan Otonomi Daerah ”, Palu, (2002): 5
10 Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 5.
2. Munculnya  kehidupan  politik  yang  lebih  liberal,  yang  melahirkan  proses politik yang juga liberal.
3. Reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan  yang  dibawanya  telah  memperlihatkan  kepada  publik  betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara.
4. Pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses check and  balances  antara  cabang-cabang  kekuasaan  telah  berkembang  sedemikian rupa  bahkan  melampaui  konvensi  yang  selama  ini  dipegang  yakni”asas kekeluarggaan” di dalam penyelenggaraan negara.
5. Reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elite berpengaruh dan publik  politik  Indonesia  untuk  secara  sistematik    dan  damai  melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi RI. 11
Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang  dikemukakan  Bagir  Manan,  bahwa  demokrasi  merupakan  suatu  fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan, sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :
1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan.
2. Ada kebebasan menyatakan pendapat.
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
4. Ada  kesempatan  untuk  dipilih  atau  menduduki  berbagai  jabatan  pemerintah atau negara.
5. Ada  hak  bagi  para  aktivis  politik  berkampanye  untuk  memperoleh  dukungan atau suara.
6. Terdapat berbagai sumber informasi.
7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur.
8. Semua  lembaga  yang  bertugas  merumuskan  kebijakan  pemerintah,  harus bergantung kepada keinginan rakyat. 12
Pemerintah  diartikan  sebagai  sekelompok  orang  yang  bertanggung  jawab atas penggunaan kekuasaan, Max Webber menyimpulkan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif  berhak  menggunakan  kekuatan  fisik  untuk  memaksakan  aturan- aturannya dalam suatu wilayah tertentu. 13
Teori  pembagian  kekuasaan  merupakan  salah  satu  dasar  untuk  mengkaji tentang pola hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah, karena hubungan  tersebut  merupakan  salah  satu deskripsi  adanya  pembagian  kekuasaan dalam  negara,  baik  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  maupun antara organ-organ pemerintahan yang ada di daerah. 14
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  19  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “Penyelenggara pemerintahan  daerah  adalah  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah”.  Penyelenggaraan  “fungsi  pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  optimal
11 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Op.Cit. hlm.  99.
12 Juanda, Op.Cit. hlm. 19.
13 Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan , (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008), hlm. 16.
14 Juanda, Op.Cit . hlm. 17.
bila  penyelenggaraannya  diikuti  dengan  sumber  penerimaan  yang  cukup  kepada daerah” 15 .
Perlu  digarisbawahi  bahwa  otonomi  bukan  dan  tidak  bisa  dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap keindonesiaan dan sekaligus  sebagai  pembenaran  atas  kebangkitan  dan  pemujaan  terhadap  politik kesukuan,  otonomi  daerah  merupakan  jawaban  terhadap  persoalan  kedaerahan Indonesia,  disamping  bagi  demokrasi,  keadilan  dan  juga  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 16
Otonomi  nyata  adalah  keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan kewenangan  pemerintahan  di  bidang  tertentu  yang  secara  nyata  ada  dan diperlukan  serta  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  di  daerah. 17 Namun  ada beberapa persoalan lama yang belum tuntas dan persoalan baru :
1. berkait dengan hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sering dipertanyakan dimanakah locus kekuasaan seharusnya berada.
2. Kompleksitas  persoalan  otonomi  daerah  di  Indonesia  juga  terkait  dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Banyak orang percaya bahwa dia atas segalaragam  perdebatan  lainnya,  maka  persoalan  inilah  yang  sebenarnya paling menentukan dalam hubungan pusat dan daerah di Indonesia.
3. Otonomi  daerah  di  Indonesia  juga  berhadapan  dengan  persolan ”desentralisasi  semu”  akibat  logika-logika  kepartaian  yang  masih  sangat sentralistis.
4. Sebagian  masih  berkait  dengan  poin  ketiga  di  atas,  terdapat  juga  persolan berkaitan dengan penataan politik lokal.
5. Terdapat  pula  kompleksitas  persoalan  dalam  otonomi  daerah  berkaitan dengan menguatnya ‘daerahisme’.
6. Otonomi  daerah  memerlukan  perhatian  khusus  denga  upaya  mereformat hubungan antarv ‘level’ pemerintahan di tingkat lokal.
7. Terdapat problematika hubungan antar daerah.
8. Problematika hubungan eksekutif dan legislatif di daerah.
9. Terdapat masalah hubungan antara negara dan masyarakat di tingkat lokal.
10. Permasalahan dalam implementasi otonomi dalam kaitannya dengan penataan institusi dan mekanisme lokal. 18
Soewargono  dan  Djohan  menyatakan  bahwa  salah  satu  fungsi  utama  dari pemerintah  yaitu  membuat  kebijakan  publik. 19 Bruggink  menyatakan,  “bahwa aturan  hukum  yang  dirumuskan  dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan, menjadikan  orang  dengan  kepastian  dapat  mengatakan  bahwa  ia  ditetapkan  oleh pengemban  kewenangan  hukum” 20 dari  pendapat  Bruggink  dapat  disimpulkan “bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  bagian  dari  aturan  hukum  dalam bentuk hukum tertulis, merupakan hukum positif”. 21

## METODE PENELITIAN
15 HAW.Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia, (Jakarta:Rajawali  Pers,  2005), hlm. 143.
16 Abdul  Gaffar  Karim, Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 26-28.
17 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Op.Cit. hlm. 3.
18 Abdul Gaffar Karim, Op.Cit. hlm. xxiv.
19 Muhadam Labolo, Op.Cit. hlm. 27.
20 Bruggink dalam Sukamto Satoto, Pengaturan  Eksistensi  &  Fungsi  Badan  Kepegawaian Negara , (Yogyakarta:UII Press,2006), hlm. 2.
21 Ibid, hal. 3.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif, Penelitian  ini  menggunakan  ”pendekatan  konseptual,  pendekatan  perundang- undangan, dan pendekatan sejarah” 22 .
Bahan-bahan  hukum yang  telah  diperoleh,  diinventarisasi  dan diidentifikasi  untuk  digunakan  sebagai  bahan  dalam  menganalisis  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Identifikasi  bahan  hukum  baik  primer, sekunder,  maupun  tertier  dilakukan  secara  kritis,  logis,  dan  sistematis, dikumpulkan berdasarkan sistem kartu ( card system ), “yang memuat sumber yang tepat  dari  mana  catatan  itu  diambil,  informasi  atau  pendapat  yang  digunakan, pokok  masalah  serta  kartu  yang  digunakan  adalah  kartu  kutipan,  kartu  ulasan, kartu  ikhtisar” 23 hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses  pengolahan  data hukum  tersebut,  dengan  demikian  bahan  hukum  akan  disusun  dan  digolongkan menurut  bentuk,  jenis  dan  tingkatnya.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas  seperti:  UUD  1945,  Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  baik  berbentuk  buku,  jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
c. Bahan  hukum  tertier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks komulatif,dan lain-lain Kemudian dianalisa dengan cara :
1) Menginterpretasikan  semua  peraturan  perundang-undangan  sesuai  masalah yang dibahas.
2) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3) Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembagian  kekuasaan  secara  vertikal  lazim  dikenal  sebagai  pembagian kekuasaan secara teritorial menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat  pemerintahan,  sementara  itu  pembagian  kekuasaan  secara  horizontal menunjuk pada pembagian fungsi-fungsi antara organ-organ kenegaraan, sebagai organ  yang  diberikan  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  (Kepala  Daerah  dan  DPRD)  memiliki  fungsi  dan  kewenangan  masing- masing  di  samping  pada  saat  tertentu  ada  hubungannya  satu  sama  lain. 24 Oleh karena  itu,  “hukum  merupakan  instrumen  utama  dalam  penyelenggaraan pemerintahan Indonesia”. 25
Dalam  pandangan  lain,  pemerintah  adalah  “segenap  alat  perlengkapan negara  atau  lembaga-lembaga  kenegaraan  yang  berfungsi  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  negara”  untuk  itu  pemerintah  memiliki  dua  fungsi  yaitu  fungsi
22 Bahder Johan Nasution, Metode  Penelitian Ilmu  Hukum, (Bandung:Mandar Maju,2008), hlm. 92.
23 Ibid., hal. 106.
24 Juanda, Op.Cit. hlm. 3. 25 H.Abdul Latief, Op.Cit. hlm. 21.
primer ialah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan  dan  fungsi  sekunder  ialah  fungsi  pemerintah  sebagai  provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa. 26
Fungsi  dan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  termuat  dalam  UUD  1945 Pasal  18,  Pasal  18A,  Pasal  18B  dimaksudkan  untuk  memperjelas  pembagian daerah  dalam  NKRI  yang  meliputi  daerah  provinsi  dan  dalam  daerah  provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.
Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai  efisiensi  dan  efektivitas  pemerintahan,  otonomi  adalah  sebuah  tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan administrasi negara. 27
Perubahan  posisi  antara  Kepala  Daerah  dan  DPRD  tidak  lepas  dari perbedaan  corak  atau  langgamperaturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  Pemerintahan  Daerah,  kalau  UU  No.5  Tahun  1974  bercorak  sentralistik, UU No.22 Tahun 1999 lebih menampakkan semangat desentralistiknya, meskipun masih  ada  beberapa  hal  yang  tidak  bisa  dihilangkan  begitu  saja  corak sentralistiknya. 28 Disahkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 memberikan  harapan  baru  bagi  pengembangan  otonomi  yang  sebenarnya, pengembangan  otonomi  daerah  saat  ini  diselenggarakan  dengan  memperhatikan prisip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 29
Di  dalam  UU  No.32  tahun  2004  ditegaskan,  bahwa  Pemerintah  Daerah dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  memiliki  hubungan  dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  lainnya  menimbulkan  hubungan  administrasi  dan  kewilayahan antarsusunan pemerintahan. 30
Selama  ini  dipahami  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah didasarkan tiga asas, yaitu :
1. asas  desentralisasi  definisinya  menurut  Joeniarto  desentralisasi  adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  tertentu  sebagai  urusan  rumah  tangganya sendiri  dan  menurut  Amrah  Muslimin,  mengartikan  desentralisasi  adalah pelimpahan  wewenang    pada  badan-badan  dan  golongan-golongan  dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Asas  dekonsentrasi  ialah  pelimpahan  sebagian  dari  kewenangan  pemerintah pusat  pada  alat-alat  pemerintah  pusat  yang  ada  di  daerah  menurut  Amrah Muslimin  dan  menurut  Joeniarto  dekonsentrasi  adalah  pemberian  wewenang oleh  pemerintah  pusat  kepada  alat-alat  perlengkapan  bawahan  untuk menyelenggarakan  urusan-urusannya  yang  terdapat  di  daerah.  Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu  dari segi wewenang, dari segi pembentuk pemerintah, dari segi pembagian wilayah.
26 Muhadam Labolo, Op.Cit . hlm. 26.
27 Bagir Manan, Op.Cit . hlm. 25.
28 Ni’matul  Huda, Otonomi  Daerah  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan,  dan  Problematika, Op.Cit . hlm. 189.
29 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ,(Yogyakarta:ANDI,2004), hlm. 12.
30 Ni’matul  Huda, Otonomi  Daerah  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan,  dan  Problematika,
Op.Cit. hlm.  95.
3. Asas  tugas  pembantuan,  menurut Joeniarto  tugas  pembantuan  ialah tugas  ikut melaksanakan  urusan-urusan  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  lokal  yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. 31
Pemberian  otonomi  daerah  akan  mengubah  perilaku  pemerintah  daerah untuk  lebih  efisien  dan  profesional,  untuk  meningkatkannya  pemerintah  daerah perlu  melakukan  perekayasaan  ulang  terhadap  birokrasi  yang  selama  ini dijalankan. 32
Tema  sentral  reformasi  total  adalah  mewujudkan  masyarakat  madani, terciptanya  good  governance,  dan  mengembangkan  model  pembangunan  yang berkeadilan. 33 Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :
a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
c. Asas  tugas  pembantuan  yang  dapat  dilaksanakan  di  Daerah  Propinsi,  Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa. 34
Penyelenggaraan  Pilkada  yang  berlangsung  selama  ini  telah  pula melahirkan  power  seeking  society,  gejala  ini  menunjukkan  munculnya  suatu bargaining  position  antar  berbagai  stakeholders,  selain  itu  meningkatnya  politik lokal. 35
Untuk  menjadi  Kepala  Daerah,  seseorang  diharuskan  memenuhi persyaratan  tertentu  yang  intinya  agar  Kepala  Daerah  selalu  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki  etika  dan  moral,  berpengetahuan,  dan berkemampuan  sebagai  pimpinan  pemerintahan,  berwawasan  kebangsaan,  serta mendapatkan kepercayaan rakyat. 36
Rasyid  membagi  fungsi  pemerintahan  menjadi  empat  bagian,  yaitu pelayanan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  pengaturan  bila  dijalankan  pada saat  tertentu  akan  menggambarkan  kualitas  pemerintahan  itu  sendiri,  jika pemerintah  dapat  menjalankan  fungsi  fungsinya  dengan  baik,  tugas  pokok selanjutnya  adalah  bagaimana  pelayanan  dapat  membuahkan  keadilan, pemberdayaan  yang  membuahkan  kemandirian,  serta  pembangunan  yang menciptakan kemakmuran. 37
Kewenangan  daerah  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan,  kecuali  kewenangan  dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agamadan kewenangan bidang lain. 38
Dalam  upaya  pemberdayaan  pemerintah  daerah  ini,  maka  perspektif perubahan  yang  diinginkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran daerah sebagai berikut :
1. Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  bertumpu  pada  kepentingan  publik.  Hal ini  tidak  saja  terlihat  pada  besarnya  porsi  pengalokasian  anggaran  untuk
31 Ibid. hlm. 312.
32 Mardiasmo, Op.Cit. hlm. 11.
33 Ibid. hlm. 3.
34 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Op.Cit . hlm. 6.
35 M.Zaki  Mubarak  dkk, Blue  Print  Otonomi  Daerah  Indonesia, (Jakarta:Yayasan  Harkat Bangsa, 2006), hlm. 113.
36 Deddy Supriady Bratakusumah, Op.Cit . hlm. 7.
37 Muhadam Labolo, Op.Cit . hlm. 23.
38 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Op.Cit , hlm. 10
kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan  tentang  misi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  umumnya  dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait  dalam  pengelolaan  anggaran,  seperti  DPRD,  KDH,  Sekda  dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka  hukum  dan  administrasi  bagi  pembiayaan,  investasi,  dan pengelolaan  uang  daerah  berdasarkan  kaidah  mekanisme  pasar,  value  for money, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan  tentang  bentuk  dan  struktur  anggaran,  anggaran  kinerja,  dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip  akuntansi  pemerintah  daerah,  laporan  keuangan,  peran  DPRD,  dan akuntan  publik  dalam  pengawasan,  pemberian  opini  dan  rating  kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek  pembinaan  dan  pengawasan  yang  meliputi  batasan  pembinaan,  peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan  sistem  informasi  keuangan  daerah  untuk  menyediakan informasi  anggaran  yang  akurat  dan  pengembangan  komitmen  pemerintah daerah  terhadap  penyebarluasan  informasi  sehingga  memudahkan  pelaporan dan pengendalian, serta mempermudahkan mendapatkan informasi. 39
Tentunya  hal  ini  untuk  mewujudkan  kemandirian,  otonomi  berkait  erat dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang meliputi berbagai segi yaitu hubungan  kewenangan,  hubungan  pengawasan,  hubungan  keuangan,  dan  lain sebagainya. 40
Baik  secara  konseptual  maupun  hukum,  pasal-pasal  baru  Pemerintahan Daerah  dalam  UUD  memuat  berbagai  paradigma  baru  dan  arah  politik Pemerintahan  Daerah  yang  baru  pula,  yang  tampak  dari  prinsip  dan  ketentuan berikut :
1. Prinsip  daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) );
Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  pemerintahan  daerah  adalah  suatu pemerintahan  otonom  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam pemerintahan  daerah  hanya  ada  pemerintahan  otonomi,  akibatnya  muncul penjelasan  yang  berbunyi  “daerah-daerah  itu  bersifat  otonom  atau  bersifat daerah  administrasi  belaka”.  Tidak  ada  lagi  unsur  pemerintahan  sentralisasi dalam pemerintahan daerah.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)); Kehendak melaksanakan otonomi seluas-luasnya telah ada pada saat BPUPKI menyusun  rancangan  UUD,  kehendak  ini  kemudian  ditegaskan  dalam  UUDS 1950 pasal 131 ayat (2). Pasal 18 yang baru menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya,  selain  dalam  pengertianurusan  atau  funsi  pemerintahan,
39 Mardiasmo, Op.Cit. hlm. 10
40 Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 26
otonomi luas harus tercermin pada kemandirian dan kebebasan daerah, campur tangan pusat harus dibatasi.
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A, ayat (1)); Prinsip  ini  mengandung  makna  bahwa  bentuk  dan  isi  otonomi  daerah  tidak harus  seragam.  Bentuk  dan  isi  otonomi  daerah  ditentukan  oleh  berbagai keadaan  khusus  dan  keragaman  setiap  daerah.  Inilah  aspek  penting  paham otonomi nyata, yaitu otonomi beragam.
4. Prinsip  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak-hak tradisionalnya(Pasal 18B, ayat (2));
Yang  dimaksud  masyarakat  hukum  adat  adalah  masyarakat  hukum  yang berdasarkan  hukum  adat  atau  adat  istiadat  seperti  desa,  marga,  nagari, gampong,  meunasah,  huta,  negorij  dll.  Kesatuan  masyarakat  hukum  ini  tidak hanya  diakui  tetapi  dihormati,  artinya  mempunyai  hak  hidup  yang  sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.
Selanjutnya,  hak-hak  tradisional  yang  ada  diakui  dan  dijunjung  tinggi.  Hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak memperoleh manfaat dari tanah air, atau hasil  hutan  dan  lain-lain  disekitarnya.  Dikatakan,  bahwa  pengakuan  dan penghormatan  itu  diberikan  sepanjang  masyarakat  hukum  dan  hak-hak tradisional  masih  nyata  ada  dan  berfungsi,  dan  sesuai  dengan  prinsip  negara kesatuan.
5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa(Pasal 18B ayat (1));
Undang-undanglah  yang  mengatur  hal  tersebut,  setiap  daerah  dapat  menuntut suatu  kekhususan,  semata-mata  berdasarkan  faktor-faktor  tertentu,  apalagi kekhususan  itu  mengandung  muatan  privilege  tertentu  yang  tidak  dimiliki daerah lain.
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3));
Dengan  demikian  tidak  ada  lagi  keanggotaan  DPRD  yang  diangkat.  Hal  yang sama  berlaku  juga  untuk  keanggotaan  DPR.  Tidak  demikian  mengenai gubernur, bupati, walikota, hanya disebutkan : “dipilih secara demokratis”.
7. Prinsip  hubungan  pusat  dan  daerah  harus  dilaksanakan  secara  selaras  dan adil(Pasal 18 A ayat (2)).
Meskipun  tidak  ada  satu  ukuran  tertentu  mengenai  hubungan  yang  adil  dan selaras,  prinsip  ini  menunjukkan,  bahwa  daerahberhak  memperoleh  secara wajar  segala  sumber  daya  untuk  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang mandiri dan kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan. 41
Peran  pemerintah  lebih  sebagai  pelayan  masyarakat  yang  tidak  bertujuan memperoleh  keuntungan  sehingga  haruslah”meeting  needs  of  the  customer,  not the bureaucracy”, di mana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. 42
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  tidak  semata-mata  terjadi karena ketentuan hukum yang tidak jelas, manajemen pemerintahan yang kurang baik berbagai faktor tata laksana pemerintahan lainnya, tatana politik yang berlaku
41 Ibid.
42 Muhadam Labolo, Op.Cit .hlm. 29.
dapat  mempengaruhi  bahkan  menentukan  penyelenggaraan  pemerintahan,  faktor lain yang memepengaruhi adalah ketidakpastian dalam penegakan hukum. 43
Dalam  praktik  pemerintahan,  kebanyakan  rakyat  lebih  dulu  memberikan apresiasi  atas  pelayanan  pemerintahnya  hingga  berlebihan,  tanpa  menyadari bahwa  upaya  mendorong  optimalisasi  pelayanan  yang  diharapkan  hanya  akan terwujud apabila diimbangi pula dengan pelayanan yang maksimal dari rakyatnya, kadangkala  pemerintah  harus  memberilebih  banyak  pelayanan  kepada  rakyatnya untuk  menjaga  keharmonisan,  stabilitas,  dan  integrasi  wilayahnya,  pemberian pelayanan  yang  bersifat  istimewa  terhadap  rakyat  hanyalah  dalam  konteks merangsang kreativitas, kemandirian, penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan sehingga terhindar dari perpecahan yang tidak diinginkan. 44
Usaha mewujudkan pemerintahan yang baik, dilakukan terhadap ;
1. Melanjutkan  pembaharuan  politik,  peraturan  perundang-undangan  di  bidang politik  yang  menjadi  dasar  pembentukan  pemerintahan  baru,  harus diperbaharui.  Ketentuan  mengenai  sistem  pemilu,  susunan  MPR,DPR,DPRD, KPU yang independen dan lain lain perlu ditata kembali.
2. Melanjutka  pembaharuan  UUD,  pembaharuan  ini  tidak  hanya  mengenai jabatan  kepresidenan,  tetapi  perbaikan  menyeluruh  termasuk  menyusun kembali badan perwakilan menuju sistem dua kamar. Demikian pula mengenai lembaga  negara  lain,  disamping  ketentuan-ketentuan  mengenai  hak  asasi,  dan lain sebagainya.
3. Melanjutkan  pembaharuan  kekuasaan  kehakiman  seperti  sistem  pemilihan hakim agung,  pertanggungjawaban  hakim  yang  melanggar  hukum,  wewenang menguji  tindakan  pemerintahan  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah UUD, masa jabatan hakim dan lain sebagainya.
4. Pembaharuan  administrasi  negara,  melanjutkan  pembebasan  administrasi negara  dari  segala  pengaruh  politik.  Penyusunan  kembali  organisasi administrasi  negara.  Menyiapkan  daerah  untuk  menjalankan  tatanan  otonomi baru yang meletakkan titik berat penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Ketegasan  dalam  menjalankan  prinsip  dan  ketentuan  hukum  untuk  menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum
6. Melakukan evaluasi terhadap segala produk hukum di masa lalu, dalm rangka membangun satu tertib hukumyang utuh dan harmonis satu sama lain.
7. Menata  pemerintahan  desa  agar  mampu  menjalankan  pemerintahan  yang bersentuhan langsung dengan rakyat banyak. 45

## SIMPULAN
Dengan  diamandemennya  UUD  1945  terkait  Pemerintahan  Daerah sebagaimana termuat pada Pasal 18, Pasal 18A,  Pasal 18B kemudian berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merubah posisi Pemerintah Daerah  menjadi  lebih  baik  sehingga  lebih  berperan  dalam  mensejahterakan rakyatnya, tentunya hal ini merupakan salah satu tujuan otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
43 Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 277.. 44 Muhadam Labolo, Op.Cit . hlm.  45.
45 Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 281
Asshidiqie,  Jimly, Pengantar  Ilmu  Jukum  Tata  Negara, Jakarata:Rajawali Pers,2009.
Budiardjo,  Miriam, Menggapai  Kedaulatan  untuk  Rakyat, Bandung:Mizan Pustaka,1998.
Bratakusumah  Deddy  Supriady,  Solihin  Dadang, Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002. Huda  Ni’matul, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Yogyakarta:Raja  Grafindo Persada, 2005.
Huda,  Ni’matul, Otonomi  Daerah  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan,  dan Problematika , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah , Bandung:Alumni,2004.
Karim  Abdul  Gaffar  , Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.
Labolo,  Muhadam, Memahami  Ilmu  Pemerintahan ,  Jakarta:Raja  Grafindo Persada,2008.
Latief,  H.Abdul, Hukum  dan  Peraturan  Kebijaksanaan  pada  Pemerintahan Daerah. Yogyakarta:UII Press , 2005.
Manan  Bagir, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  Yogyakarta:PSH  FH UII,2004. Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ,Yogyakarta:ANDI,2004.
Mubarak,  M.Zaki  dkk, Blue  Print  Otonomi  Daerah  Indonesia, Jakarta:Yayasan Harkat Bangsa, 2006.
Nasution  Bahder  Johan, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Bandung:Mandar Maju,2008.
Widjaja,  HAW, Penyelenggaraan  Otonomi  di  Indonesia, Jakarta:Rajawali  Pers, 2005.
Salam, Dharma Setyawan, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya , Jakarta: Djambatan,2007. Satoto,  Sukamto, Pengaturan  Eksistensi  &  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara , Yogyakarta:UII Press,2006.

## Jurnal
Mustafa, Hasan, SDM dan Otonomi Daerah”, Palu, 2002. Hartati,  “Kebijakan  Dibidang  Perencanaan  dan  Penganggaran  Daerah  serta Permasalahan  dalam  Implementasinya”,  Bahan  Kuliah,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNJA, 2009.
HR  Syaukani,  “ Menatap  Harapan  Masa  Depan  Otonomi  Daerah ”  Gerakan Pengembangan  Pemberdayaan  Kutai,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan, Kalimantan Timur,2001.