## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Suhardi mashardy@gmail.com Universitas Bangka Belitung

## Abstract
This research examines the perception of financial statement user of local  government  to  state  audit  board  (BPK)  of  auditor independence.  With  confirmation  seven  independence  determinants a)  the duration  assignation  of  audit,  b)  independence  in  budget audit, c) the limited assignation time and resources provided by  for auditor  BPK,  d)  existence  of  family  relationship,  e)  existence  of tendency to side, because political confidence or social, f) Access to information  without  resistance,  g)  freedom  to  determine  matter  and time reports and freedom to publish and dissemination of inspection reports
The sampling technique applied is purposive sampling and research data  is  primary  data  collected  from  users  of  financial  statement  of local government that is local government officer, member of  Local Parliament (DPRD), Academician, and public users in Jogjakarta.
Examination of hypothesis done by using proportion test, chi square and Analysis of Variance (ANOVA). Result of research indicates that in  general  financial  statement  users  of  local  government  assumes auditor  BPK  has  not  independent  in  executing  inspection,  seven independence  determinants  in  general  will  have  an  effects  or  can destroy  independence  of  auditor  BPK,  although  some  group  have differs in opinion to some factors
Key Words:  Perception, Independence, Local Government Financial Statements, State Audit Board.

## I. PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG
Terjadinya  reformasi  tahun  1998,  telah  mengubah kebijakan  baru pemerintah  Indonesia  dengan  mereformasi  berbagai  hal,  termasuk  pengelolaan keuangan  daerah  (Abdul  Halim,  2007).  Tentunya  hal  ini  memberikan  perubahan yang  besar  terhadap  perkembangan  sektor  publik  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara,  termasuk  juga  di  dalamnya  reformasi  pemeriksaan  dan pengelolaan tanggungjawab keuangan Negara.
Pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah  mengemban  amanat  untuk menjalankan  tugas  pemerintahan  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Untuk

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
penyelenggaraan pemerintahan dimaksud, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat, kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini  kedudukan  pemerintah  adalah  sebagai  agen  dari  rakyat,  sedangkan  rakyat sebagai  prinsipalnya.  Sebagai  agen,  pemerintah  wajib  mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD.
Dalam  pola  hubungan  antara  Pemerintah  sebagai  agen  dan  DPR  sebagai wakil  dari  prinsipal,  terdapat  ketidakseimbangan  pemilikan  informasi  (asimetry information).  Lembaga  perwakilan  tidak  mempunyai  informasi  secara  penuh apakah  laporan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  dari eksekutif  telah  mencerminkan  kondisi  yang  sesungguhnya;  atau  apakah pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  telah  sesuai  semua  peraturan  perundang- undangan; atau apakah pengelolaan telah menerapkan sistem pengendalian intern secara  memadai  dan  pengungkapan  secara  paripurna.  Oleh  karena  itu  diperlukan pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut.  Lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  pemeriksaan  atas  laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Audit sektor publik atau pemeriksaan keuangan  entitas publik merupakan proses  penilaian  kolektif  oleh stakeholders atas  semua  aspek  aktivitas  dan program  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi  atau  kelompok.  Tujuan pemeriksaan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari rerangka institusional untuk mendukung tercapainya good public governance (GPG). Tidak seperti pada sektor privat, investor, kreditor, dan pemerintah sangat menuntut adanya audit.
Dalam  audit  pemerintah  atau  audit  sektor  publik  muncul  karena adanya tuntutan  hukum  dan  peraturan  (Zimmerman,  1997),  kelompok  masyarakat  yang berkepentingan  (Rubin,  1987).  Dengan  demikian,  laporan  keuangan  pemerintah yang  diaudit  mencerminkan  kepatuhan  suatu  lembaga  pemerintah  terhadap peraturan  perundangan  yang  berlaku  dan  menyediakan  informasi  yang  berguna untuk  publik. Dalam  auditnya,  akuntan  pemerintah  menilai  apakah  penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan prinsip  akuntansi  pemerintahan  yang  berlaku  umum.  Sebagai  hasil  auditnya, akuntan  pemerintah  memberikan  pendapat  akuntan  atas  kewajaran  laporan keuangan.  Pendapat  akuntan  pemerintah  ini  disajikan  dalam  “Laporan  Auditor Independen”.
Kualitas audit penting untuk pihak internal dan eksternal, kepuasan auditee merupakan  pusat  dari  profesi  akuntansi  (Bhattacharya,  2001, 14).  Pemakai laporan  menaruh  harapan  besar  atas  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  auditor pemerintah. Pemeriksaan  yang  baik  akan  memberikan  keyakinan  kepada  publik terhadap  aktivitas  dan  program  yang  dilakukan  pemerintah  telah  sesuai  dengan dengan harapan dan memenuhi Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,  dan  manfaat  untuk  masyarakat  serta  tentunya  bebas  dari penyimpangan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh John  E.  McEnroe  dan  Stanley  C.  Martens menemukan  bahwa  masih  terdapat  “ expectation  gap ”  antara  persepsi  akuntan publik  dengan  investor. Investors  have  higher  expectations  for  various  facets

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
and/or  assurances  of  the  audit  than  do  auditors".  (McEnroe  and  Martens  2001). Adanya  “ expectation  gap ”  ini  menunjukkan  bahwa  investor  sebagai  salah  satu pemakai  laporan  keuangan  memiliki  harapan  yang  lebih  atas  pekerjaan  yang dilakukan oleh akuntan publik.
Knapp  (1985)  mengatakan  bahwa  yang  memengaruhi  pemberian  opini audit  adalah  kemampuan  auditor  untuk  tetap  bersikap  independen  meskipun  ada tekanan  dari  pihak  manajemen.  Hasil  penelitian Bennink  dan  Spoletra  (1979), serta  Bernbasat  dan  Dexter  (1982)  dalam  Chow  dan  Rice  (1987)  mengatakan bahwa independensi merupakan faktor yang memengaruhi opini auditor.
Beberapa  penitian  seperti  yang  dilakukan  oleh  Messier  dan  Schneider (1988),  Knechel  dan  Messier  (1990),  Joyce  dan  Biddle  (1981),  Broen  (1983), Supriyono  (1988)  menyimpulkan  bahwa  akuntan  publik  sangat  sensitif  terhadap permasalahan  independensi.  Mautz  dan  Sharaf  (1961)  juga  menyatakan  bahwa praktisi  secara  individu  harus  mempertahankan  kejujuran  untuk  tidak  menaruh kepentingan  dalam  merumuskan  dan  menggambarkan  pendapatnya,  yang  berarti menggunakan  pertimbangan  yang  tidak  memihak  dan  objektif  terhadap  fakta- fakta sebagai penentu pendapatnya.
Auditor mempunyai peran yang sangat strategis dan tanggung jawab yang sangat  penting.  Pandapat  yang  dinyatakan  auditor  akan  berguna  bagi  pihak pemakai laporan keuangan hasil auditan untuk membuat keputusan ekonomi. Guy dan  Sullivan  (1988)  menyatakan  bahwa  masyarakat  dan  para  pemakai  laporan keuangan yakin bahwa auditor seharusnya bersikap:
1. Lebih  bertanggungjawab  dalam  mendeteksi  dan  melaporkan  kecurangan (fraud) dan tindakan-tindakan ilegal (illegal act).
2. Meningkatkan  efektivitas  audit  yaitu  meningkatkan  deteksi  terhadap kekeliruan yang material.
3. Mengkomunikasikan  kepada  para  pemakai  laporan  keuangan  informasi  yang lebih  bermanfaat  tentang  sifat  dan  hasil  dari  suatu  proses  audit,  termasuk peringatan dini mengenai kegagalan bisnis (business failure).
4. Berkomunikasi  secara  jelas  dengan  komite  atau  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan atau bertanggungjawab terhadap reliabilitas laporan keuangan.
Auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dalam  melaksanakan  audit bukan  semata  hanya  untuk  kepentingan  klien  tetapi  juga  pihak  yang berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan  auditan.  Mardiasmo  (2002) mengidentifikasi  sepuluh  pemakai  laporan  keuangan  pemerintah,  yaitu:  (1) pembayar pajak (tax payer), (2) pemberi dana bantuan (grantors), (3) investor, (4) pengguna  jasa  (fee-paying  service  recipients),  (5)  Karyawan/  pegawai,  (6) pemasok (vendors), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (voters), (10) badan pengawas (oversight bodies).
Menurut  SAP  (Standar  Akuntansi  Pemerintahan)  tahun  2005,  terdapat beberapa  kelompok  utama  pengguna  laporan  keuangan  pemerintah,  namun  tidak terbatas  pada:  (1)  Masyarakat;  (2)  Para  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas,  dan lembaga pemeriksa; (3)  Pihak  yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (4) Pemerintah.
Menurut Shoulders dan Freeman (2003), Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (State and Local Government):

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(1)  To  whom  government  is  primarily  accountabilities  citizens,  (2)  who  directly represent the citizens legislatif and oversight bodies, (3) who finance government or  who  participate  in  the  financing  process  taxpayers,  other  governments, investors, creditors, underwriters and analysis, (4) government administrators are also users of financial report; whether they are considered primary users depends on whether they have ready access to internal information.
Halim  (2004)  secara  spesifik  mengemukakan  pihak-pihak  eksternal Pemerintah Daerah sebagai pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah: (1)  DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah),  (2)  Badan  Pengawas Keuangan, (3)  Investor,  Kreditor,  dan  Donatur,  (4)  Analis  Ekonomi  dan  Pemerhati Pemerintah  Daerah,  (5)  Rakyat,  (6)  Pemerintah  Pusat,  (7)  Pemerintah  Daerah Lain.
Pemakai utama laporan  keuangan daerah di  Indonesia adalah masyarakat,
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  Badan  Pengawas/Pemeriksa, komponen  yang  berpartisipasi  dalam  proses  pendanaan  pemerintah  daerah  yaitu pembayar  pajak  dan  pemerintah  lain  (pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah lain).  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  disebutkan  “laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna”. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak  yang memberi atau  berperan  dalam  proses  donasi,  investasi,  dan  pinjaman,  serta  pemerintah. Underwriters mungkin  tidak  umum  terdengar,  tetapi  lain  halnya  untuk kepentingan para analis.
Analis  dan  lembaga  penelitian  menggunakan  laporan  keuangan  daerah untuk  menurunkan  laporan  hasil  penelitian  mereka  berkaitan  dengan perkembangan ekonomi makro nasional. Laporan keuangan daerah yang memiliki keterbandingan  dari  tahun  ke  tahun  dapat  menghasilkan  statistik  keuangan  yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal daerah dan nasional.
Pemakai laporan keuangan yang lain adalah kreditor dan investor. Kreditor berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan  daerah  karena  memberikan  pinjaman daerah  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  mengenai  pinjaman  daerah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 200 4 pasal 169 menjelaskan “untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah  dapat  melakukan pinjaman  yang  bersumber  dari  pemerintah,  pemerintah  daerah  lain,  lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat”.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  akuntan  pemerintah  memiliki posisi  yang  strategis  di  mata  pemakai  laporan  keuangan. Dengan  demikian, Kepercayaan  yang  besar  pemakai  laporan  keuangan  auditan  akhirnya mengharuskan  akuntan  pemerintah  memperhatikan  kualitas  audit  yang dilakukannya. Karena kualitas menunjukkan kepercayaan publik atas pemerintahan.  Kualitas  audit  ditentukan  oleh  dua  hal  yaitu  kompetensi  dan independensi  (Christiawan,  2002).  Mardiasmo  (2002),  juga  menyatakan  bahwa salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proses audit kinerja pada  organisasi  sektor  publik  (pemerintahan)  adalah  independensi  antara auditor dan auditee. Penelitian  ini  akan  menguji  apakah  menurut  persepsi  masyarakat pemakai  laporan  keuangan,  auditor  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas auditnya telah bersikap independen.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## 1.2 Perumusan Masalah
Penelitian  mengenai  independensi  telah  banyak  dilakukan  dalam  sektor privat,  namun  independensi  dalam  sektor  publik  terutama  di  Indonesia  masih sedikit dilakukan. Penelitian yang dilakukan Suharyani (2002) mengenai pendapat anggota-anggota  DPR  mengenai  independensi  auditor  negara  (BPK-RI)  hanya terbatas pada mengekplorasi pendapat anggota-anggota DPR tentang independensi auditor BPK.
Penelitian ini akan memperbaiki instrumen penelitian sehingga mencakup dimensi-dimensi  maupun  faktor-faktor  yang  memengaruhi  independensi  auditor badan  pemeriksa  keuangan  secara  lebih  lengkap,  serta  memperluas  objek penelitian dengan menambah responden pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti mencoba merumuskan masalah dengan:
1. Menginvestigasi  faktor-faktor  apa  saja  yang  dipersepsikan  oleh  pemakai laporan  keuangan  memengaruhi  independensi  penampilan  auditor  BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya.
2. Menginvestigasi  apakah  terdapat  perbedaan  persepsi  antar  masing-masing kelompok  pemakai  laporan  keuangan  pemerintah  terhadap  independensi penampilan auditor BPK

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk memperoleh  bukti  empiris  mengenai  persepsi  pemakai  laporan  keuangan pemerintah daerah terhadap independensi auditor pemerintah dengan menginvestigasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi independensi penampilan auditor  BPK.  Pasca  reformasi  audit  sektor  di  Indonesia,  belum  banyak  kajian- kajian mengenai publik audit, bertambahnya penelitian dan kajian-kajian tentunya sangat  membantu  dalam  memperkaya  jumlah  literatur  audit  sektor  publik  di Indonesia.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  diharapkan  dapat  pula  memberikan sumbangan yang dapat menjadi referensi terhadap pengembangan auditing sektor publik  di  Indonesia. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  berbagai manfaat sebagai berikut:
1. Dapat  memberikan  deskripsi  empiris  mengenai  persepsi  pemakai  laporan keuangan  pemerintah  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi independensi auditor BPK.
2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  khasanah  pemikiran, pemahaman dan pengkajian tentang audit sektor publik di Indonesia.
3. Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi regulator untuk mengevaluasi aturan – aturan atau regulasi pada audit publik di Indonesia.

## 2. METODA PENELITIAN

## 2.1 Metoda Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  dengan  menggunakan  metoda  survai, informasi  dikumpulkan  dari  responden  dengan  menggunakan seperangkat kuesioner, kuesioner  berbentuk  pernyataan  tertutup.  Persepsi  yang  diungkap melalui daftar pertanyaan diukur dengan skala ordinal. Responden diminta untuk

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
memberikan  jawaban  tentang  persepsi  atribut  independensi  guna  menangkap faktor-faktor  yang memengaruhi independensi auditor BPK dengan skala 1 =  ya, dan  2  =  Tidak.  Pertimbangan  penggunaan  skala  ini  adalah  didasarkan  pada banyaknya  variasi  pemahaman  yang  dimiliki  masing-masing  responden  dalam penelitian ini yang dapat berbeda secara signifikan.

## 2.2 Populasi  dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  pemakai  laporan  keuangan  pemerintah daerah  yang  menjadi stakeholders sektor  publik  dengan  lokasi  penelitian  di Jogjakarta.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  metoda penyampelan purposive  sampling, yang  dilakukan  dengan  mengambil  sampel berdasarkan  suatu  kriteria  tertentu,  dalam  metoda  ini  peneliti  memilih  sampel secara subyektif.
Asumsi  yang  menjadi  pelandas  bahwa  para  pemakai  laporan  keuangan pemerintah  daerah  ini  memiliki  pemahaman  dan informasi  yang  dibutuhkan sehubungan  dengan  independensi  auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Dengan demikian peneliti menentukan kriteria-kriteria  yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel, adapun kriteria penyampelannya:
1. Pejabat  pemerintah  daerah  selaku  pemakai  internal  dan  penyusun  laporan keuangan, sampel akan diambil dari dinas-dinas, badan, dan biro.
2. Anggota  DPRD  selaku  pemakai  yang  akan  menilai  dan  mengawasi  kinerja pemerintah.  Anggota  DPRD  yang  diambil  menjadi  sampel  tentunya  yang berhubungan secara langsung dengan informasi keuangan seperti komisi atau panitia kerja (panja) yang terwakilkan dalam fraksi-fraksi dan partai politik.
3. Akademisi,  selaku  analis  eksternal  yang  berkepentingan  dengan  penelitian, kritisi  kebijakan  dan  kajian  akademik.  Sampel  akan  diambil  pada  dosen pengampu  matakuliah  akuntansi  lebih  khususnya  pengampu  matakuliah akuntansi  pemerintahan  atau  akuntansi  sektor  publik,  serta  mahasiswa pascasarjana  (S2)  khususnya  konsentrasi  Akuntansi  sektor  publik  atau  telah mengambil matakuliah akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.
4. Tokoh masyarakat LSM, jurnalis keuangan, analis ekonomi, NGO, pengusaha selaku  pihak  eksternal  yang  berkepentingan  dengan  akuntabilitas  kinerja keuangan pemerintah.

## 2.3 Operasionalisasi Variabel-variabel Penelitian
Persepsi  dalam  penelitian  ini  adalah  kemampuan  responden  dalam mengorganisasikan  dan  menginterpretasikan  laporan  keuangan  auditan  Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga responden menyadari, mengerti tentang  apa  yang diinderakannya.  Persepsi resonden  tentang  independensi  akuntan  pemerintah adalah  kemampuan  responden  dalam  mengorganisasikan  pendapat  mereka terhadap pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor pemerintah  atas  laporan  keuangan  serta  menginterpretasikannya apa  yang  dilihat dan diinderanya sesuai dengan kesadaran logis.

## 2.4 Metoda Analisis Data
Sebelum  data  diolah,  terlebih  dahulu  data  yang  terkumpul  diuji  validitas dan realibilitasnya. Validitas merupakan suatu ukuran  yang menunjukkan tingkat

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
kesahihan  suatu  instrumen.  Dikatakan  valid  jika  mampu  mengukur  apa  yang diinginkan.  Dalam  pengujian  validitas,  masing-masing  pertanyaan  diuji  apakah sudah terklasifikasi pada variabel-variabel  yang ditentukan. Dalam penelitian ini, pengujian validitas menggunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item  pernyataan  dengan  skor  faktor  (hasil  penjumlahan  seluruh  skor  item pernyataan). Teknik korelasinya memakai Pearson Correlation, korelasi dihitung menggunakan perangkat lunak SPSS versi 15 dan Microsoft Excel.
Pernyataan  dikatakan  valid  jika  memenuhi  dua  syarat,  yakni;  (1)  skor pernyataan berkorelasi positif dengan skor faktor, (2) peluang ralat (p) maksimum 0,05  (one  tailed). Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  hasil pengukuran  tetap  konsisten  apabila  pengukuran  terhadap  gejala  yang  sama dilakukan dua kali atau lebih dengan menggunakan alat ukur yang sama. Dengan kata  lain,  uji  reliabilitas  menunjukkan  konsistensi  suatu  alat  ukur  di  dalam mengukur gejala yang sama yang menunjukkan stabilitas internal.
Uji  realibilitas  ini  dilakukan  dengan  menghitung Cronbach  Alpha dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Nunaly, 1967).
Selanjutnya, data tersebut disusun dalam bentuk tabel kontijensi agar dapat dianalisis dengan teknik statistika chi square dan analisis of variance. Chi square test dipilih sebagai alat pengolahan data kearena beberapa alasan, pertama teknik ini  dapat  menggolongkan  secara  independen  setiap  variabel  yang  merupakan faktor  yang  berhubungan  dengan  persepsi  independensi,  kedua  teknik  ini  dapat digunakan  untuk  penelitian  dengan  sampel  kecil,  dan  ketiga  teknik  ini  dapat digunakan  untuk  nilai-nilai  yang  tidak  membentuk  distribusi  normal  (Dayan, 1974).
ANOVA  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  alat  tersebut  dapat menguji perbedaan pengaruh setiap faktor terhadap persepsi independensi auditor BPK, Karena  diantara  masing-masing  kelompok  responden  yang  diuji  tersebut saling independen,  maka  pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  analisa analysis of variance (ANOVA).

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisis Setiap Faktor Penentu Independensi
Di  dalam  kuesioner  penelitian  ini  dikumpulkan  pendapat  responden terhadap  13  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  atribut  independensi penampilan  auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Reponden  diminta  menjawab ”ya”  atau  ”tidak”,  terhadap  pertanyaan  yang  ada.  Jik a  responden  ingin memberikan komentarnya, diharapkan menuliskannya pada kolom komentar yang sudah disediakan.
Pada  bagian  ini  akan  dianalisis  hasil  penelitian  pada  setiap  pertanyaan tersebut,  ada  7  faktor  penentu  independensi  yang  akan  dikonfirmasi  terhadap responden  yaitu  a)  Lamanya  Penugasan  Audit,  b)  Independensi  dalam  Biaya Pemeriksaan, c) Terbatasnya Waktu Penugasan dan Sumberdaya yang disediakan Bagi Auditor BPK, d) Hubungan Kekeluargaan, e) Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, f) Akses terhadap informasi tanpa hambatan,  g)  Kebebasan  menentukan  sendiri  materi  laporan  dan  waktu melaporkan  serta  kebebasan  menerbitkan  dan  menyebarluaskan  laporan-laporan

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
pemeriksaan.  Untuk  menganalisis  setiap  faktor  yang  memengaruhi  independensi digunakan dua teknik yaitu analisis proporsi dan analisis chi-square.

## 3.1.1 Lamanya Penugasan Audit
Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui  bahwa  hanya  33% responden yang menyatakan bahwa faktor ini merusak independensi auditor BPK. Responden yang menyatakan faktor ini tidak merusak independensi sebesar 67%. Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyataakan  bahwa  faktor  ini  tidak merusak  independensi  penampilan  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan analisis chi-square terhadap kelompok responden Pemda, DPRD, Akademisi, dan Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar  2.567  dengan probabilitas signifikansi 0.463.
Oleh  karena  nilai  signifikansi  jauh  berada  di  atas  0.005,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada  perbedaan  proporsi  jawaban  yang diberikan  oleh  keempat  kelompok  responden  tersebut. Semua  kelompok responden mempersepsikan bahwa lamanya penugasan audit lebih dari lima tahun akan  berpengaruh  (merusak)  independensi  penampilan  auditor  BPK. Perbedaan antar  elemen  faktor  tidak  signifikan.  Sebaliknya,  semua  kelompok  responden mempersepsikan  bahwa  lamanya  penugasan  audit  kurang  dari  lima  tahun  tidak berpengaruh  terhadap  independensi  auditor  BPK. Perbedaan  antar  elemen  faktor tidak signifikan.

## 3.1.2 Independensi dalam Biaya Pemeriksaan
Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui  bahwa  34%  responden menyatakan  bahwa  faktor  ini  merusak  independensi  auditor  BPK.  Responden yang menyatakan faktor ini tidak merusak penampilan auditor BPK sebesar 64%. Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  faktor  Anggaran BPK  yang bersumber dari APBN tidak merusak independensi auditor BPK. Atas dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden Pemda, DPRD, Akademisi, dan Masyarakat umum diketahui bahwa besarnya nilai chi-square sebesar 4.400 dengan probabilitas signifikansi 0.221.
Oleh  karena  nilai  signifikansi  berada  di  atas  0.005,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada  perbedaan  proporsi  jawaban  yang diberikan  oleh  keempat  kelompok  responden  tersebut. Semua  kelompok responden  tersebut  menyatakan  bahwa  Anggaran  BPK  yang  bersumber  dari APBN  tidak  akan  merusak  independensi  auditor  BPK. Perbedaan  antar  elemen faktor signifikan.

## 3.1.3 Terbatasnya Waktu Penugasan dan Sumberdaya yang disediakan Bagi Auditor BPK
Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui  bahwa  hanya  62% responden yang menyatakan bahwa faktor ini dapat merusak independensi auditor BPK.  Responden  yang  menyatakan  faktor  keterbatasan  sumber  daya  yang disediakan  bagi  auditor  BPK  tidak  merusak  independensi  sebesar  38%.  Dengan demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa faktor  ini  dapat  merusak independensi  penampilan  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden  Pemda,  DPRD,  Akademisi,  dan

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar  1.736  dengan probabilitas signifikansi 0.629.
Oleh  karena  nilai  signifikansi  jauh  berada  di  atas  0.005,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada  perbedaan  proporsi  jawaban  yang diberikan  oleh  keempat  kelompok  responden  tersebut.  Semua  kelompok responden  menyatakan  keterbatasan  sumber  daya  yang  disediakan  bagi  auditor BPK  akan  merusak  independensi  auditor  BPK. Perbedaan  antar  elemen  faktor signifikan
Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui  bahwa  hanya  55% responden yang menyatakan bahwa faktor keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan  penugasan  audit  merusak  independensi  auditor  BPK.  Responden yang  menyatakan  faktor  ini  tidak  merusak  independensi  sebesar  45%.  Dengan demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat  merusak independensi  penampilan  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden  Pemda,  DPRD,  Akademisi,  dan Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar  3.978  dengan probabilitas signifikansi 0.264.
Oleh  karena  nilai  signifikansi  jauh  berada  di  atas  0.005,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada  perbedaan  proporsi  jawaban  yang diberikan  oleh  keempat  kelompok  responden  tersebut. Sebagian  besar  kelompok responden  tersebut  menyatakan  bahwa  keterbatasan  waktu  yang  tersedia  untuk menyelesaikan  penugasan  audit  akan  merusak  independensi  auditor  BPK,  hanya kelompok  akademisi  yang  berpendapat  berbeda. Perbedaan  antar  elemen  faktor signifikan.

## 3.1.4 Hubungan Kekeluargaan
Semua  kelompok  menyatakan  bahwa  memiliki  hubungan  pertalian  darah atau  semenda  dengan  jajaran  manajemen  entitas  akan  merusak  independensi auditor BPK. Perbedaan antar elemen faktor tidak signifikan. Atas dasar proporsi jawaban  responden  diketahui  bahwa  hanya  82%  responden  yang  menyatakan bahwa  faktor  ini  merusak  independensi  auditor  BPK.  Responden  yang menyatakan faktor ini tidak merusak independensi sebesar 18%.
Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  faktor  ini dapat  merusak  independensi  penampilan  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden  Pemda,  DPRD, Akademisi,  dan  Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar 10.402 dengan probabilitas signifikansi 0.015. Oleh karena nilai signifikansi jauh berada  di  atas  0.005,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada perbedaan  proporsi  jawaban  yang  diberikan  oleh  keempat  kelompok  responden tersebut.
Semua  kelompok  responden  mempunyai  pendapat  bahwa  faktor  Pernah bekerja  atau  memberikan  jasa  kepada  entitas  atau  program  yang  diperiksa berpengaruh  terhadap  independensi  BPK,  kecuali  kelompok  pemda.  Kelompok Anggota  DPRD  dan  Akademisi  menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat  merusak independensi  Auditor  BPK,  sedangkan  kelompok  Pemda/PNS  50%  menyatakan bahwa  faktor  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK,  sedangkan  50%  lagi berpendapat  faktor  ini  tidak  akan  merusak  independensi  auditor  BPK,  pendapat

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
yang  agak  berbeda  dinyatakan  oleh  masyarakat  umum,  menurut  kelompok  ini 70%  menyatakan  faktor  ini  tidak  merusak  indepedensi  auditor  BPK,  sedangkan 30%  menyatakan  faktor  ini  akan  merusak  independensi  auditor  BPK. Perbedaan antar elemen faktor tidak signifikan.
Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui  bahwa  hanya  60% responden yang menyatakan bahwa faktor ini merusak independensi auditor BPK. Responden yang menyatakan faktor ini tidak merusak independensi sebesar 40%. Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat merusak  independensi  penampilan  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan analisis chi-square terhadap kelompok responden Pemda, DPRD, Akademisi, dan Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar  28.469  dengan probabilitas  signifikansi  0.000.  Oleh  karena  nilai  signifikansi  jauh  berada  di  atas 0.005,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  total  terdapat  perbedaan  proporsi jawaban yang diberikan oleh keempat kelompok responden tersebut
Analisis terhadap setiap  kelompok responden menunjukkan bahwa semua kelompok  responden  mempunyai  pendapat  yang  sama  bahwa  faktor memiliki kepentingan  keuangan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada  program atau entitas yang diperiksa merusak independensi.
Namun,  proporsi  perbedaan  dalam  kelompok  agak  variatif,  Anggota DPRD  100%  menyatakan  faktor  ini  dapat  merusak  indepedensi  auditor  BPK, sedangkan  kelompok  Akademisi  94%  menyatakan  bahwa  faktor  ini  merusak independensi  Auditor  BPK,  dan  hanya  6%  yang  menyatakan  faktor  ini  tidak merusak  independensi  auditor  BPK,  sedangkan  kelompok  Pemda/PNS  57% menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK, sedangkan  43%  lagi  berpendapat  faktor  ini  tidak  akan  merusak  independensi auditor  BPK,  pendapat  yang  agak  berbeda  dinyatakan  oleh  masyarakat  umum, menurut  kelompok  ini  33%  menyatakan  faktor  ini  tidak  merusak  indepedensi auditor  BPK,  sedangkan  67%  menyatakan  faktor  ini  akan  merusak  independensi auditor BPK.
Perbedaan  antar  elemen  faktor  signifikan.  Atas  dasar  proporsi  jawaban responden diketahui bahwa hanya 74% responden yang menyatakan bahwa faktor ini  merusak  independensi  auditor  BPK.  Responden  yang  menyatakan  faktor  ini tidak  merusak  independensi  sebesar  26%.  Dengan  demikian,  sebagian  besar jawaban  menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat  merusak  independensi  penampilan auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap kelompok responden Pemda, DPRD, Akademisi, dan Masyarakat umum diketahui bahwa  nilai chi-square sebesar  13.413  dengan  probabilitas  signifikansi  0.004. Oleh karena nilai signifikansi jauh berada di atas 0.005, maka dapat disimpulkan bahwa  secara  total  terdapat  perbedaan  proporsi  jawaban  yang  diberikan  oleh keempat kelompok responden tersebut.
Semua  kelompok  tersebut  menyatakan  bahwa  Adanya  kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial akan merusak independensi auditor BPK. Perbedaan antar elemen faktor tidak signifikan. Atas dasar proporsi jawaban  responden  diketahui  bahwa  hanya  89%  responden  yang  menyatakan bahwa  faktor  ini  merusak  independensi  auditor  BPK.  Responden  yang menyatakan faktor ini tidak merusak independensi sebesar 11%.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  faktor  ini dapat  merusak  independensi  penampilan  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden  Pemda,  DPRD, Akademisi,  dan  Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar 3.592  dengan  probabilitas  signifikansi  0.309.  Oleh  karena  nilai  signifikansi  jauh berada  di  atas  0.005,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada perbedaan  proporsi  jawaban  yang  diberikan  oleh  keempat  kelompok  responden tersebut.

## 3.1.5 Akses terhadap informasi tanpa hambatan
Semua  kelompok  tersebut  menyatakan  bahwa  campur  tangan  atau pengaruh  pihak  ekstern  yang  membatasi  atau  mengubah  lingkup  pemeriksaan secara  tidak  semestinya  dapat  memengaruhi  independensi  auditor  BPK. Perbedaan antar elemen faktor signifikan. Atas dasar proporsi jawaban responden diketahui bahwa 75% responden menyatakan bahwa campur tangan atau pengaruh pihak  ekstern  yang  membatasi  atau  mengubah  lingkup  pemeriksaan  secara  tidak semestinya  dapat  memengaruhi  independensi  auditor  BPK.  Responden  yang menyatakan  bahwa  faktor  ini  tidak  memengaruhi  independensi  auditor  BPK sebesar 25%.
Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  campur tangan  atau  pengaruh  pihak  ekstern  yang  membatasi  atau  mengubah  lingkup pemeriksaan  secara  tidak  semestinya  dapat  memengaruhi  independensi  auditor BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok responden  Pemda,  DPRD,  Akademisi,  dan  Masyarakat  umum  diketahui  bahwa nilai chi-square sebesar  12.133  dengan  probabilitas  signifikansi  0.007.  Oleh karena  nilai  signifikansi  berada  di  atas  0.005,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara  total  tidak  ada  perbedaan  proporsi  jawaban  yang  diberikan  oleh  keempat kelompok responden tersebut.
Semua  kelompok  tersebut  menyatakan  bahwa  Campur  tangan  pihak ekstern  terhadap  pemilihan  dan  penerapan  prosedur  pemeriksaan  atau  pemilihan sampel  pemeriksaan  dapat  memengaruhi  independensi  auditor  BPK. Perbedaan antar  elemen  faktor  signifikan.  Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui bahwa 74% responden menyatakan bahwa Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan  dan  penerapan  prosedur  pemeriksaan  atau  pemilihan  sampel pemeriksaan, dapat memengaruhi independensi auditor BPK.
Responden  yang  menyatakan  bahwa  faktor  ini tidak  memengaruhi independensi  auditor  BPK  sebesar  24%.  Dengan  demikian,  sebagian  besar jawaban menyatakan bahwa Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan  prosedur  pemeriksaan  atau  pemilihan  sampel  pemeriksaan  dapat memengaruhi  independensi  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden  Pemda,  DPRD,  Akademisi,  dan Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar  9.661  dengan probabilitas signifikansi 0.022. Oleh karena nilai signifikansi berada di atas 0.005, maka dapat disimpulkan bahwa secara total tidak ada perbedaan proporsi jawaban yang diberikan oleh keempat kelompok responden tersebut

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
3.1.6 Kebebasan menentukan sendiri materi laporan dan waktu melaporkan serta  kebebasan  menerbitkan  dan  menyebarluaskan  laporan-laporan pemeriksaan
Semua  kelompok  tersebut  menyatakan  bahwa  wewenang  untuk  menolak atau  memengaruhi  pertimbangan  pemeriksa  terhadap  isi  suatu  laporan  hasil pemeriksaan  dapat  memengaruhi  independensi  auditor  BPK. Perbedaan  antar elemen faktor signifikan. Atas dasar proporsi jawaban responden diketahui bahwa 79% responden menyatakan bahwa wewenang untuk menolak atau memengaruhi pertimbangan  pemeriksa  terhadap  isi  suatu  laporan  hasil  pemeriksaan,  dapat memengaruhi independensi auditor BPK.
Responden  yang  menyatakan  bahwa  faktor  ini  tidak  memengaruhi independensi  auditor  BPK  sebesar  21%.  Dengan  demikian,  sebagian  besar jawaban  menyatakan  bahwa  wewenang  untuk  menolak  atau  memengaruhi pertimbangan  pemeriksa  terhadap  isi  suatu  laporan  hasil  pemeriksaan  dapat memengaruhi  independensi  auditor  BPK.  Atas  dasar  uji  proporsi  dengan  analisis chi-square terhadap  kelompok  responden  Pemda,  DPRD,  Akademisi,  dan Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar  10.168  dengan probabilitas signifikansi 0.017.
Oleh  karena  nilai  signifikansi  berada  di  atas  0.005,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  total  tidak  ada  perbedaan  proporsi  jawaban  yang diberikan oleh keempat kelompok responden tersebut.
Secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  Adanya  ancaman  penggantian petugas  pemeriksa  atas  ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan  hasil  pemeriksaan, simpulan  pemeriksa,  atau  penerapan  suatu  prinsip  akuntansi  atau  kriteria  lainnya dapat  memengaruhi  independensi  auditor  BPK. Perbedaan  antar  elemen  faktor signifikan.
Atas  dasar  proporsi  jawaban  responden  diketahui  bahwa  74%  responden menyatakan  bahwa  Adanya  ancaman  penggantian  petugas  pemeriksa  atas ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan  hasil  pemeriksaan,  simpulan  pemeriksa,  atau penerapan  suatu  prinsip  akuntansi  atau  kriteria  lainnya,  dapat  memengaruhi independensi  auditor  BPK.  Responden  yang  menyatakan  bahwa  faktor  ini  tidak memengaruhi independensi auditor BPK sebesar 26%.
Dengan  demikian,  sebagian  besar  jawaban  menyatakan  bahwa  Adanya ancaman  penggantian  petugas  pemeriksa  atas  ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan hasil  pemeriksaan,  simpulan  pemeriksa,  atau  penerapan  suatu  prinsip  akuntansi atau kriteria lainnya dapat memengaruhi independensi auditor BPK. Atas dasar uji proporsi dengan analisis chi-square terhadap kelompok responden Pemda, DPRD, Akademisi,  dan  Masyarakat  umum  diketahui  bahwa  nilai chi-square sebesar 12.803 dengan probabilitas signifikansi 0.005.
Oleh  karena  nilai  signifikansi  berada  di  0.005,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  secara  total  terdapat  perbedaan  proporsi  jawaban  yang  diberikan  oleh keempat  kelompok  responden  tersebut.  Atas  dasar  analisis  pada  setiap  faktor penentu independensi di atas, dapat disusun suatu ringkasan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.15 berikut:

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tabel 4.15

## Ringkasan Hasil Penelitian dan Analisis setiap Faktor penentu Independensi
Faktor Nomor X 2 0 Konsensus Jawaban Pemda Anggota DPRD Akademisi Masy. Umum 1 a b 14.297 2.567 Y T Y T Y T Y T Y T 2 a 4.400 T T T T T 3 a b 1.736 3.978 Y Y Y T Y Y Y Y/T Y Y 4 a b c 10.402 28.468 13.413 Y Y Y Y Y/T Y Y Y Y Y Y Y Y T Y 5 a 3.592 Y Y Y Y Y 6 a b 12.133 9.661 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 7 a b 10.168 12.803 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y X 2 0,05 = 9.81723 Keterangan Tabel: Y = Ya merusak independensi penampilan auditor BPK T = Tidak merusak independensi penampilan auditor BPK

## 4. ANALISIS PERBEDAAN ANTAR ELEMEN SETIAP FAKTOR
Analisis  ini  digunakan  untuk  menguji  perbedaan  antara  elemen  setiap faktor  yang  memengaruhi  independensi  penampilan  auditor  BPK. Untuk mengetahui perbedaan elemen pada setiap faktor yang memengaruhi independensi digunakan teknik Anova dengan cara mengukur:
1. Besarnya degree  of  freedom (DF), sum  square (SS), mean  square (MS) untuk antar perlakuan, error, dan totalnya serta menentukan besarnya rasio F setiap faktor yang memengaruhi independensi penampilan auditor BPK.
2. Perbedaan  antara  mean  setiap  elemen  faktor  dengan highly  significance defference (HSD).  Pengukuran  ini  digunakan  untuk  mengetahui signifikansi  perbedaan  antar  elemen  yang  ada  pada  setiap  faktor  yang memengaruhi independensi penampilan auditor BPK.

## 4.1 Lamanya Penugasan Audit
Berdasarkan  hasil  tes  untuk  pertanyaan  Jika  lamanya  penugasan  audit tersebut sudah lebih dari lima tahun, apakah hal ini merusak independensi auditor BPK?  Dari  hasil  tes  di atas  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  3.486  dengan probabilitas  0.065.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.005  atau  persepsi  ke  empat kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD,  Akademisi,  dan  masyarakat  umum) terhadap  pernyataan  lamanya  penugasan  audit  tersebut  sudah lebih  dari  lima tahun, apakah hal ini merusak independensi auditor BPK tidak berbeda nyata.
Sedangkan  untuk  pertanyaan  Jika  lamanya  penugasan  audit  tersebut  lima tahun  atau  kurang,  apakah  hal  ini  merusak  independensi  auditor  BPK?  Hasil  tes mengkonfirmasi bahwa  F  hitung  adalah  0.023  dengan  probabilitas  0.880.  Oleh karena  probabilitas  >  0.005  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  persepsi  ke empat  kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD,  Akademisi,  dan  masyarakat umum)  terhadap  pernyataan,  Jika  lamanya  penugasan  audit  tersebut  lima  tahun

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
atau  kurang,  apakah  hal  ini  merusak  independensi  auditor  BPK  tidak  berbeda secara nyata.
Tabel 4.17 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable:RespdCateg Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 6.218 a 3 2.073 1.328 .271 Intercept 283.405 1 283.405 181.633 .000 masakuranglimatahun .036 1 .036 .023 .880 masalebihlimatahun 5.439 1 5.439 3.486 .065 masakuranglimatahun*masalebihl imatahun .036 1 .036 .023 .880 Error 129.506 83 1.560 Total 672.000 87 Corrected Total 135.724 86 a. R Squared = .046 (Adjusted R Squared = .011) Tabel 4.18 Tabel Anova 1 Sumber variasi DF SS MS F Antarvarietas 3 6.218 a 2.073 .271 Error 83 129.506 1.560 Total 87 135.724
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  anova  untuk  interaksi  dua  faktor,  tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua  faktor,  yang  dalam  kasus  ini  akan  diuji  apakah  ada  interaksi  antara  persepsi lamanya  penugasan  lebih dari  lima  tahun  atau  kurang  dari  lima  tahun  akan berpengaruh  terhadap  independensi  auditor  BPK.  Dari  tabel  terlihat  bahwa  F hitung  adalah  0.023  dengan  probabilitas  0.880.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.05, maka dapat dikatakan tidak ada interaksi antara persepsi lamanya penugasan lebih dari  lima  tahun  atau  kurang  dari  lima  tahun  akan  berpengaruh  terhadap independensi  auditor  BPK.  Dengan  membandingkan corrected  model dengan corrected total, terlihat bahwa 0,046 dari jumlah sum of squares dapat dijelaskan oleh model, dengan demikian sudah cukup memadai untuk menjelaskan rata-rata persepsi terhadap lamanya penugasan berpengaruh terhadap independensi auditor BPK.

## 4.2  Independensi dalam Biaya Pemeriksaan
Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke empat kategori responden berasal  dari  populasi  yang  sama  dengan  asumsi  varian  masing-masing  adalah sama.  Dari  pengujian  terlihat  bahwa  levene  tes  hitung  adalah  0,006  dengan  nilai probabilitas  0.938.  oleh  karena  probabilitasnya  >  0.05  maka  dapat  dikatakan terdapat  kesamaan  varians  pada  keempat  sampel,  dengan  demikian  asumsi kesamaan varians terpenuhi.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tabel 4.19

## Test of Homogeneity of Variances
RespdCateg Levene Statistic df1 df2 Sig. .006 1 85 .938
Pada  pengujian  anova  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah 2.965  dengan probabilitas  0.089.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.05,  maka  dapat  dikatakan  rata- rata  mean  sampel  adalah  sama,  artinya  terdapat  kesamaan  persepsi  antar kelompok  responden  terhadap  pernyataan  keterbatasan  anggaran  BPK  yang bersumber dari APBN, tidak berpengaruh terhadap independensi auditor BPK.
Tabel 4.20 ANOVA RespdCateg Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 4.575 1 4.575 2.965 .089 Within Groups 131.149 85 1.543 Total 135.724 86
Hasil  ini  mengkonfirmasi pendapat  masing-masing  kelompok  responden bahwa faktor independensi dalam hal anggaran tidak berpengaruh terhadap sikap independensi  auditor  BPK  dalam  melaksanakan  tugas  pemeriksaan.  Responden berpendapat bahwa pengajuan secara langsung anggaran BPK dari sumber APBN akan lebih baik, karena tidak akan berpengaruh terhadap independensi BPK dalam melaksanakan  tugas  pemeriksaan.  Namun,  anggaran  BPK  yang  proporsional dengan  lingkup  pemeriksaan  tentunya  akan  menjadi  pertimbangan  penting  agar independensi BPK tidak terpengaruh.

## 4.3  Terbatasnya  Waktu  Penugasan  dan  Sumberdaya  yang  disediakan  Bagi Auditor BPK
Berdasarkan  hasil  tes  untuk  pertanyaan  jika  keterbatasan  sumber  daya yang  disediakan  bagi  auditor  BPK,  apakah  hal  ini  merusak  independensi  auditor BPK?  Dari hasil  tes  di  atas  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  1.987  dengan probabilitas  0.162.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.005  atau  persepsi  ke  empat kelompok  (pegawai  pemda,  anggota  DPRD,  akademisi,  dan  masyarakat  umum) terhadap  pernyataan  Keterbatasan  sumber  daya  yang  disediakan  bagi  auditor BPK, apakah hal ini merusak independensi auditor BPK tidak berbeda nyata.
Sedangkan  untuk  pertanyaan  Keterbatasan  waktu  yang  tersedia  untuk menyelesaikan  penugasan  audit,  apakah  hal  ini  merusak  independensi  auditor BPK? Hasil tes mengkonfirmasi bahwa F hitung adalah 3.855 dengan probabilitas 0.053.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.005  dengan  demikian  dapat  disimpulkan persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD,  Akademisi,  dan masyarakat umum) terhadap pernyataan, Keterbatasan waktu  yang tersedia untuk menyelesaikan  penugasan  audit,  apakah  hal  ini  merusak  independensi  auditor BPK tidak berbeda secara nyata.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## Tabel 4.21 Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:RespdCateg
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 8.234 a 3 2.745 1.787 .156 Intercept 504.253 1 504.253 328.284 .000 waktuterbatas 5.921 1 5.921 3.855 .053 sumberdayaterbts 3.052 1 3.052 1.987 .162 waktuterbatas * sumberdayaterbts 1.522 1 1.522 .991 .322 Error 127.490 83 1.536 Total 672.000 87 Corrected Total 135.724 86 a. R Squared = .061 (Adjusted R Squared = .027) Tabel 4.22 Tabel Anova 1 Sumber variasi DF SS MS F Antarvarietas 3 8.234 a 2.745 0.156 Error 83 127.490 1.536 Total 86 135.724
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  anova  untuk  interaksi  dua  faktor,  tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua  faktor,  yang  dalam  kasus  ini  akan  diuji  apakah  ada  interaksi  antara  persepsi Keterbatasan  sumber daya  yang  disediakan  bagi  auditor  BPK  dan  Keterbatasan waktu  yang  tersedia  untuk  menyelesaikan  penugasan  audit.  Dari  tabel  terlihat bahwa F hitung adalah 0.991 dengan probabilitas 0.322. Oleh karena probabilitas >  0.05,  maka  dapat  dikatakan  tidak  ada  interaksi  antara  persepsi  Keterbatasan sumber  daya  yang  disediakan  bagi  auditor  BPK  dan  Keterbatasan  waktu  yang tersedia untuk menyelesaikan penugasan audit.
Dengan  membandingkan corrected  model dengan corrected  total,  terlihat bahwa  0,061  dari  jumlah sum  of squares dapat  dijelaskan  oleh  model,  dengan demikian sudah cukup memadai untuk menjelaskan rata-rata persepsi terbatasnya waktu  penugasan  dan  sumberdaya  yang  disediakan  bagi  auditor BPK  terhadap independensi auditor BPK.

## 4.4  Hubungan Kekeluargaan
Berdasarkan  hasil  tes  untuk  pertanyaan  jika memiliki  kepentingan keuangan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada  program  atau  entitas yang  diperiksa, apakah  hal  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK?  Dari hasil tes di atas terlihat bahwa F hitung adalah 11.178 dengan probabilitas 0.001. Oleh  karena  probabilitas  <  0.005  atau  persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai pemda,  anggota  DPRD,  Akademisi,  dan  masyarakat  umum)  terhadap  pernyataan memiliki  kepentingan  keuangan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada program atau entitas yang diperiksa, apakah hal ini merusak independensi auditor BPK berbeda secara nyata.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Sedangkan untuk pertanyaan pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas  atau  program  yang  diperiksa,  apakah  hal  ini  dapat  merusak  independensi auditor  BPK?  Hasil  tes  mengkonfirmasi  bahwa  F  hitung  adalah  2.229  dengan probabilitas  0.130.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.005  dengan  demikian  dapat disimpulkan  persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD, Akademisi,  dan  masyarakat  umum)  terhadap  pernyataan,  pernah  bekerja  atau memberikan  jasa  kepada  entitas  atau  program  yang  diperiksa,  apakah  hal  ini merusak independensi auditor BPK tidak berbeda secara nyata.
Terhadap  pertanyaan  memiliki  hubungan  pertalian  darah  atau  semenda dengan jajaran  manajemen  entitas,  apakah  hal  ini  merusak  independensi  auditor BPK  tersebut?  Hasil  tes  mengkonfirmasi  bahwa  F  hitung  adalah  0.450  dengan probabilitas  0.504.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.005  dengan  demikian  dapat disimpulkan  persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD, Akademisi,  dan  masyarakat  umum)  terhadap  pernyataan,  memiliki  hubungan pertalian  darah  atau  semenda  dengan  jajaran  manajemen  entitas,  apakah  hal  ini merusak independensi auditor BPK tidak berbeda secara nyata.
Tabel 4.23 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable:RespdCateg Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 34.829 a 6 5.805 4.603 .000 Intercept 115.021 1 115.021 91.201 .000 pertliandarah .568 1 .568 .450 .504 pernahbkrjapdentits 2.812 1 2.812 2.229 .139 kepentgnkeugan 14.097 1 14.097 11.178 .001 pertliandarah * pernahbkrjapdentits 1.736 1 1.736 1.376 .244 pertliandarah * kepentgnkeugan 22.077 1 22.077 17.505 .000 pernahbkrjapdentits * kepentgnkeugan 15.646 1 15.646 12.406 .001 pertliandarah * pernahbkrjapdentits * kepentgnkeugan .000 0 . . . Error 100.895 80 1.261 Total 672.000 87 Corrected Total 135.724 86
a. R Squared = .257 (Adjusted R Squared = .201)

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tabel 4.24 Tabel Anova 1 Sumber variasi DF SS MS F Antarvarietas 6 34.829 a 5.805 4.603 Error 80 100.895 1.261 Total 86 135.724
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  anova  untuk  interaksi  dua  faktor,  tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua  faktor,  yang  dalam  kasus  ini  akan  diuji  apakah  ada  interaksi  antara  persepsi memiliki  kepentingan  keuangan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada program  atau  entitas  yang  diperiksa  dan pernah  bekerja  atau  memberikan  jasa kepada entitas atau program yang diperiksa.
Dari  tabel  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  12.406  dengan  probabilitas 0.001. Oleh karena probabilitas < 0.05, maka dapat dikatakan ada interaksi antara persepsi memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung atau tidak langsung pada  program  atau  entitas  yang  diperiksa  dan pernah  bekerja  atau  memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa.
Pengujian anova untuk interaksi dua faktor, tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui  apakah  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  dua  faktor,  yang  dalam kasus  ini  akan  diuji  apakah  ada  interaksi  antara  persepsi memiliki  kepentingan keuangan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada  program  atau  entitas yang  diperiksa  dan memiliki  hubungan  pertalian  darah  atau  semenda  dengan jajaran manajemen entitas.
Dari  tabel  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  17.505  dengan  probabilitas 0.000. Oleh karena probabilitas < 0.05, maka dapat dikatakan ada interaksi antara persepsi memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung atau tidak langsung pada  program  atau  entitas  yang  diperiksa  dan pernah  bekerja  atau  memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa. Pengujian anova untuk interaksi dua faktor, tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua faktor, yang dalam kasus ini akan diuji apakah ada interaksi antara persepsi pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang  diperiksa  dan  memiliki  hubungan  pertalian  darah  atau  semenda  dengan jajaran manajemen entitas.
Dari tabel terlihat bahwa F hitung adalah 1.376 dengan probabilitas 0.244. Oleh  karena  probabilitas  >  0.05,  maka  dapat  dikatakan  tidak  ada  interaksi  antara persepsi  pernah  bekerja  atau  memberikan  jasa  kepada  entitas  atau  program  yang diperiksa  dan  memiliki  hubungan  pertalian  darah  atau  semenda  dengan  jajaran manajemen  entitas.  Hal  ini  mengindikasikan  persepsi  masing-masing  kelompok responden adalah sama terhadap faktor tersebut dalam memengaruhi independensi auditor BPK.
Dengan  membandingkan corrected  model dengan corrected  total,  terlihat bahwa  0,257  dari  jumlah sum  of  squares dapat  dijelaskan  oleh  model,  dengan demikian  sudah  cukup  memadai  untuk  menjelaskan  rata-rata  persepsi hubungan kekeluargaan terhadap independensi auditor BPK.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
4.5  Adanya  kecenderungan  untuk  memihak,  karena  keyakinan  politik  atau sosial
Pengujian ini ingin melihat, apakah rata-rata ke empat kategori responden berasal  dari  populasi  yang  sama  dengan  asumsi  varian  masing-masing  adalah sama.  Dari  pengujian  terlihat  bahwa  levene  tes  hitung  adalah  2,158  dengan  nilai probabilitas  0.146.  oleh  karena  probabilitasnya  >0.05  maka  dapat  dikatakan terdapat  kesamaan  varians  pada  keempat  sampel,  dengan  demikian  asumsi kesamaan varians terpenuhi.

## Tabel 4.25 Test of Homogeneity of
Variances RespdCateg Levene Statistic df1 df2 Sig. 2.158 1 85 .146
Pada  pengujian  anova  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  0.331  dengan probabilitas  0.564.  Oleh  karena  probabilitas  >  0.05,  maka  dapat  dikatakan  rata- rata  mean  sampel  adalah  sama,  artinya  terdapat  kesamaan  persepsi  antar kelompok responden terhadap pernyataan adanya kecenderungan untuk memihak, karena  keyakinan  politik  atau  sosial  akan  berpengaruh  terhadap  independensi auditor BPK.
Tabel 4.26 ANOVA RespdCateg Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups .533 1 .533 .335 .564 Within Groups 135.191 85 1.590 Total 135.724 86
Hasil  ini  mengkonfirmasi  pendapat  masing-masing  kelompok  responden bahwa faktor kecenderungan keberpihakan terhadap keyakinan politik atau sosial dari  auditor  BPK  akan  berpengaruh  terhadap  sikap  independensinya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

## 4.6 Akses terhadap informasi tanpa hambatan
Berdasarkan  hasil  tes  untuk  pertanyaan  campur  tangan  atau  pengaruh pihak  ekstern  yang  membatasi  atau  mengubah  lingkup  pemeriksaan  secara  tidak semestinya,  apakah  hal  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK?  Dari  hasil tes  di  atas  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  2.792  dengan  probabilitas  0.098.  Oleh karena  probabilitas  >  0.005  atau  persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai  pemda, anggota  DPRD,  Akademisi,  dan  masyarakat  umum)  terhadap  pernyataan  campur tangan  atau  pengaruh  pihak  ekstern  yang  membatasi  atau  mengubah  lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya tidak berbeda nyata.
Sedangkan  untuk  pertanyaan  campur  tangan  pihak  ekstern  terhadap pemilihan  dan  penerapan  prosedur  pemeriksaan  atau  pemilihan  sampel pemeriksaan,  apakah  hal  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK?  Hasil  tes

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
mengkonfirmasi  bahwa  F  hitung  adalah  2.279  dengan  probabilitas  0.135.  Oleh karena  probabilitas  >  0.005  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  persepsi  ke empat  kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD,  Akademisi,  dan  masyarakat umum) terhadap pernyataan, campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan, apakah hal ini merusak independensi auditor BPK tidak berbeda secara nyata.

## Tabel 4.27 Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:RespdCateg Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 4.526 a 3 1.509 .954 .418 Intercept 56.381 1 56.381 35.668 .000 camprtanganbatasilingkp 4.414 1 4.414 2.792 .098 camprtnganpilihprosedraudit 3.602 1 3.602 2.279 .135 camprtanganbatasilingkp * camprtnganpilihprosedraudit .097 1 .097 .061 .805 Error 131.198 83 1.581 Total 672.000 87 Corrected Total 135.724 86 a. R Squared = .033 (Adjusted R Squared = -.002) Tabel 4.28 Tabel Anova 1 Sumber variasi DF SS MS F Antarvarietas 3 4.526 a 1.509 .954 Error 83 131.198 1.581 Total 86 135.724
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  anova  untuk  interaksi  dua  faktor,  tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua  faktor,  yang  dalam  kasus  ini  akan  diuji  apakah  ada  interaksi  antara  persepsi campur  tangan  atau  pengaruh  pihak  eksternal  yang  membatasi  atau  mengubah lingkup  pemeriksaan  secara  tidak  semestinya  dan  campur  tangan  pihak  eksternal terhadap  pemilihan  dan  penerapan  prosedur  pemeriksaan  atau  pemilihan  sampel pemeriksaan.
Dari tabel terlihat bahwa F hitung adalah 0.061 dengan probabilitas 0.805. Oleh  karena  probabilitas  >  0.05,  maka  dapat  dikatakan  tidak  ada  interaksi  antara persepsi  campur  tangan  atau  pengaruh  pihak  ekstern  yang  membatasi  atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya dan campur tangan pihak eksternal terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
Dengan  membandingkan corrected  model dengan corrected  total,  terlihat bahwa  0,033  dari  jumlah sum  of  squares dapat  dijelaskan  oleh  model,  dengan demikian sudah cukup memadai untuk menjelaskan rata-rata persepsi terbatasnya

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
waktu  penugasan  dan  sumberdaya  yang  disediakan  bagi  auditor BPK terhadap independensi auditor BPK.
4.7  Kebebasan  menentukan  sendiri  materi laporan  dan  waktu  melaporkan serta  kebebasan  menerbitkan  dan  menyebarluaskan  laporan-laporan pemeriksaan
Berdasarkan  hasil  tes  untuk  pertanyaan  wewenang  untuk  menolak  atau memengaruhi  pertimbangan  pemeriksa  terhadap  isi  suatu  laporan  hasil pemeriksaan, apakah hal ini dapat merusak independensi auditor BPK? Dari hasil tes  di  atas  terlihat  bahwa  F  hitung  adalah  3.501  dengan  probabilitas  0.065.  Oleh karena  probabilitas  >  0.005  atau  persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai  pemda, anggota  DPRD,  Akademisi,  dan  masyarakat  umum)  terhadap  pernyataan wewenang  untuk  menolak  atau  memengaruhi  pertimbangan  pemeriksa  terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan tidak berbeda nyata.
Sedangkan  untuk  pertanyaan  adanya  ancaman  penggantian  petugas pemeriksa  atas  ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan  hasil  pemeriksaan,  simpulan pemeriksa,  atau  penerapan  suatu  prinsip  akuntansi  atau  kriteria  lainnya,  apakah hal  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK?  Hasil  tes  mengkonfirmasi bahwa F hitung adalah 2.257 dengan probabilitas 0.137.
Oleh  karena  probabilitas  >  0.005  dengan  demikian  dapat  disimpulkan persepsi  ke  empat  kelompok  (Pegawai  pemda,  anggota  DPRD,  Akademisi,  dan masyarakat  umum)  terhadap  pernyataan  adanya  ancaman  penggantian  petugas pemeriksa  atas  ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan  hasil  pemeriksaan,  simpulan pemeriksa,  atau  penerapan  suatu  prinsip  akuntansi  atau  kriteria  lainnya,  apakah hal ini merusak independensi auditor BPK tidak berbeda secara nyata

## Tabel 4.29 Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:RespdCateg Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 5.476 a 2 2.738 1.766 .177 Intercept 301.703 1 301.703 194.574 .000 wewenangmenolak 5.428 1 5.428 3.501 .065 ancamanpergantian 3.500 1 3.500 2.257 .137 wewenangmenolak * ancamanpergantian .000 0 . . . Error 130.249 84 1.551 Total 672.000 87 Corrected Total 135.724 86 a. R Squared = .040 (Adjusted R Squared = .017)

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tabel 4.30 Tabel Anova 1 Sumber variasi DF SS MS F Antarvarietas 2 5.476 a 2.738 .177 Error 84 130.249 1.581 Total 86 135.724
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  anova  untuk  interaksi  dua  faktor,  tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua  faktor,  yang  dalam  kasus  ini  akan  diuji  apakah  ada  interaksi  antara  persepsi wewenang  untuk  menolak atau  memengaruhi  pertimbangan  pemeriksa  terhadap isi  suatu  laporan  hasil  pemeriksaan  dan  adanya  ancaman  penggantian  petugas pemeriksa  atas  ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan  hasil  pemeriksaan,  simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
Dari  tabel  terlihat  bahwa  nilai  sum  squares  sebesar  0.000  dengan probabilitas  0.000.  Oleh  karena  probabilitas  <  0.05,  maka  dapat  dikatakan  ada interaksi  antara  persepsi  wewenang  untuk  menolak  atau  memengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan dan adanya ancaman  penggantian  petugas  pemeriksa  atas  ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan hasil  pemeriksaan,  simpulan  pemeriksa,  atau  penerapan  suatu  prinsip  akuntansi atau kriteria lainnya.
Ringkasan  yang  ada  pada  setiap  perbedaan  faktor  antar  elemen  dari  hasil pengujian di atas disajikan pada Tabel 4.31
Tabel 4.31

## Ringkasan Hasil Analisis Anova dan Signifikansi Perbedaan Antar Faktor
Faktor Nomor Keterangan Beda Mean Beda HSD Kesimpulan Perbedaan 1 a a vs b -5.403 0.815 Tidak signifikan 2 a 4.575 .089 Signifikan 3 a vs b 2.869 -0.109 Signifikan 4 a vs b a vs c b vs c -20.341 -13.91 6.431 0.244 0.243 -0.001 Tidak signifikan Tidak signifikan Signifikan 5 a 0.533 0.564 Tidak signifikan 6 a a vs b 0.812 -0.037 Signifikan 7 a vs b 1.928 -0.072 Signifikan Keterangan Tabel: Jika:
Beda Mean < Beda HSD Beda antar elemen faktor tidak signifikan Beda Mean > Beda HSD Beda antar elemen faktor signifikan

## 5. KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 5.1 Kesimpulan
Simpulan yang dapat diambil atas dasar pengujian yang telah dilakukan di atas  adalah  sebagai  berikut,  secara  umum  pemakai  informasi  (laporan)  keuangan mempersepsikan  bahwa  auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam melaksanakan  tugas  pemeriksaannya  belum  independen.  Hal  ini  menjadi tantangan  terhadap  institusi  BPK  dalam  melakukan  pembenahan  kelembagaan,

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
reformasi  kelembagaan  yang  baik  dan  pengadaan  staf  auditor  yang  berdedikasi tinggi  tentunya  dapat  mengubah  citra  BPK  menjadi  lebih  baik. Simpulan  secara khusus terhadap penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Lamanya penugasan audit
Rotasi  terhadap  auditor  perlu  dilakukan  BPK  secara  berkala,  lamanya penugasan audit berpengaruh terhadap independensi auditor BPK.
Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa,  pemakai  laporan  keuangan mempersepsikan  bahwa  lamanya  penugasan  audit  lebih  dari  lima  tahun  akan berpengaruh  atau  dapat  merusak  independensi  penampilan  auditor  BPK. Sedangkan  lamanya  penugasan  audit  kurang  yang  kurang  dari  lima  tahun  tidak berpengaruh terhadap independensi auditor BPK.
b. Independensi dalam Biaya Pemeriksaan
Alokasi anggaran  yang  minim dan berada di tangan pemerintah dan DPR menjadi salah satu penghambat independensi BPK. Pada masa orde baru, sebagian biaya  pemeriksaan  bersumber  dari  pihak  yang  diaudit. Namun  setelah  reformasi, anggaran pemeriksaan BPK dialokasikan langsung dari APBN.
Pemakai informasi keuangan mempersepsikan bahwa Anggaran BPK yang bersumber  dari  APBN  tidak  akan  merusak  independensi  auditor  BPK.  Reposisi anggaran  ini  berpengaruh  baik  terhadap  aspek  independensi  BPK,  walaupun sebenarnya  anggaran  tersebut  masih  relatif  minim  bila  dibandingkan  dengan lingkup pemeriksaan yang cukup luas.
c. Terbatasnya Waktu Penugasan dan Sumberdaya yang disediakan Bagi

## Auditor BPK
Pemenuhan  terhadap  fasilitas  yang  maksimal  guna  mendukung  auditor BPK  dalam  melaksanakan  tugas  pemeriksaan  penting  diperhatikan.  Tersedianya fasilitas  yang  baik  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  auditor  BPK.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemakai  informasi  keuangan  mempersepsikan keterbatasan  sumber  daya  yang  disediakan  bagi  auditor  BPK  akan  merusak independensi auditor BPK. Sedangkan, sebagian besar pemakai laporan keuangan menyatakan  bahwa  keterbatasan  waktu  yang  tersedia  untuk  menyelesaikan penugasan  audit  akan  merusak  independensi  auditor  BPK,  hanya  kelompok akademisi yang berpendapat berbeda.

## d. Hubungan Kekeluargaan
Pemakai  laporan  keuangan  menyatakan  bahwa  memiliki  hubungan pertalian  darah  atau  semenda  dengan  jajaran  manajemen  entitas akan  merusak independensi  auditor  BPK.  Pemakai  laporan  keuangan  mempunyai  pendapat bahwa  faktor  Pernah  bekerja  atau  memberikan  jasa  kepada  entitas  atau  program yang  diperiksa  berpengaruh  terhadap  independensi  BPK,  kecuali  kelompok pemda.
Kelompok  Anggota DPRD  dan  Akademisi  menyatakan  bahwa  faktor  ini dapat merusak independensi Auditor BPK, sedangkan kelompok Pemda/PNS 50% menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK, sedangkan  50%  lagi  berpendapat  faktor  ini  tidak  akan  merusak  independensi auditor  BPK,  pendapat  yang  agak  berbeda  dinyatakan  oleh  masyarakat  umum, menurut  kelompok  ini  70%  menyatakan  faktor  ini  tidak  merusak  indepedensi auditor  BPK,  sedangkan  30%  menyatakan  faktor  ini  akan  merusak  independensi auditor BPK.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Analisis terhadap setiap  kelompok responden menunjukkan bahwa semua pemakai  laporan  keuangan  mempunyai  pendapat  yang  sama  bahwa  faktor memiliki  kepentingan  keuangan  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  pada program atau entitas yang diperiksa merusak independensi.
Namun,  proporsi  perbedaan  dalam  kelompok  agak  variatif,  Anggota DPRD  100%  menyatakan  faktor  ini  dapat  merusak  indepedensi  auditor  BPK, sedangkan  kelompok  Akademisi  94%  menyatakan  bahwa  faktor  ini  merusak independensi  Auditor  BPK,  dan  hanya  6%  yang  menyatakan  faktor  ini  tidak merusak  independensi  auditor  BPK,  sedangkan  kelompok  Pemda/PNS  57% menyatakan  bahwa  faktor  ini  dapat  merusak  independensi  auditor  BPK, sedangkan  43%  lagi  berpendapat  faktor  ini  tidak  akan  merusak  independensi auditor  BPK,  pendapat  yang  agak  berbeda  dinyatakan  oleh  masyarakat  umum, menurut  kelompok  ini  33%  menyatakan  faktor  ini  tidak  merusak  indepedensi auditor  BPK,  sedangkan  67%  menyatakan  faktor  ini  akan  merusak  independensi auditor BPK.
e.  Adanya  kecenderungan  untuk  memihak,  karena keyakinan  politik  atau sosial
Pemakai  laporan  keuangan  menyatakan  bahwa  Adanya  kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial akan merusak independensi auditor BPK.

## f. Akses terhadap informasi tanpa hambatan
Pemakai  laporan  keuangan  menyatakan  bahwa  campur  tangan  atau pengaruh  pihak  eksternal  yang  membatasi  atau  mengubah  lingkup  pemeriksaan secara  tidak  semestinya  dapat  memengaruhi  independensi  auditor  BPK.  Pemakai laporan  keuangan  menyatakan  bahwa  Campur  tangan  pihak  ekstern  terhadap pemilihan  dan  penerapan  prosedur  pemeriksaan  atau  pemilihan  sampel pemeriksaan dapat memengaruhi independensi auditor BPK.
g.  Kebebasan  menentukan  sendiri  materi  laporan  dan  waktu  melaporkan serta  kebebasan  menerbitkan  dan  menyebarluaskan  laporan-laporan pemeriksaan
Pemakai  laporan  keuangan  menyatakan  bahwa  wewenang  untuk  menolak atau  memengaruhi  pertimbangan  pemeriksa  terhadap  isi  suatu  laporan  hasil pemeriksaan dapat memengaruhi independensi  auditor BPK. Secara umum dapat disimpulkan  bahwa  Adanya  ancaman  penggantian  petugas  pemeriksa  atas ketidaksetujuan  dengan  isi  laporan  hasil  pemeriksaan,  simpulan  pemeriksa,  atau penerapan  suatu  prinsip  akuntansi  atau  kriteria  lainnya  dapat  memengaruhi independensi auditor BPK.

## 5.2 Saran
Atas dasar simpulan tersebut di atas, penulis mengusulkan beberapa saran berikut:
1. Rotasi terhadap auditor BPK diperlukan dengan tujuan untuk memperkuat independensi.  Rotasi  dapat  dilakukan  antar  provinsi  atau  wilayah,  atau dapat  juga  rotasi  terhadap  auditor  yang  melaksanakan  penugasan dalam suatu pemerintah daerah. Pertimbangan pelaksanaan rotasi sebaiknya tidak lebih dari dua tahun atau dua periode penugasan.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2. Adanya  mata  anggaran  BPK  tersediri  yang  bersumber  dari  APBN  perlu dipertahankan,  namun  perlu  dipertimbangkan  alokasi  yang  proporsional terhadap  anggaran  pemeriksaan  ini,  anggaran  pemeriksaan  masih  relatif kecil dibandingkan dengan lingkup dan wilayah pemeriksaan.
3. Waktu  penugasan  sudah  relatif  cukup  untuk  melaksanakan  pemeriksaan, namun  proporsi  keterbatasan  staf  dengan  lingkup  dan wilayah pemeriksaan masih menjadi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan.

## 5.3 Keterbatasan
Penelitian  ini  merupakan  permulaan  yang  dapat  memberikan  dasar penelitian  lanjutan.  Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  keterbatasan-keterbatasan yang  diharapkan dapat  di  atasi  pada  penelitian  selanjutnya.  Keterbatasan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Penelitian  ini  menggunakan  metoda  survai  yang  dilaksanakan  dengan pertanyaan  tertulis  sehingga  simpulan  didasarkan  pada  jawaban  yang diberikan  responden  secara  tertulis.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  persepsi yang berbeda dari responden dengan keadaan sesungguhnya.
2) Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  satu  waktu.  Teori  keperilakuan mengatakan  perilaku  individu  selalu  berubah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai kondisi  lingkungannya.  Oleh  karena  itu  memerlukan  penelitian  dengan jangka waktu yang lebih panjang.
3) Penambahan  jumlah  Sampel  dan  dengan  daerah  sebaran  yang  lebih  luas tentu akan membuat penelitian ini lebih dapat digeneralisasi.
4) Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  faktor  lain  yang  berkontribusi terhadap  independensi  penampilan  auditor  BPK.  Alat  statisik  dan pengujian  yang  lebih  dipercanggih  tentunya  akan  dapat  menambah kontribusi yang lebih besar.

## 5.4 Implikasi
Terlepas  dari  berbagai  keterbatasan  yang  dimiliki,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dalam  pengembangan  praktik  akuntansi sektor  publik  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini,  diharapkan  bisa  memberikan sumbangan  terhadap  pengembangan  literatur  akuntansi  sektor  publik  khususnya publik  auditing di  Indonesia,  paling  tidak  hasil  penelitian  ini  dapat  menambah referensi  dan  mendorong  dilakukannya  penelitan-penelitian  lebih  lanjut  di  masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agaser, G.M., and T. S. Doupnik, 1991. “Perceptions Of Auditor Independence:
A Cross –cultural  Study”,  International  Journal  of  Accounting. 6:  220 – 237.
Antle,  R.  1984. Auditor  Independence. Journal  of  Accounting  Research.  Spring. p. 1-20.
Arens,  Alvin  A.,  dan  Loebbecke,  James  K.  2001. Auditing  an  Integrated Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
AICPA,  Ad  Hoc  Committee  on  Independence,  “ Final  Report”,  Journal  of

## Accountancy, Dec.1969
Badan  Pemeriksa  Keuangan. Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Bartlett,  R.W.  1993. “A  Scale  of  Perceived  Independence:  New  Evidence  on  an Old  Concept”,  Accounting,  Auditing  and  Accountability  Journal .  62:  52- 67.
Bhattacharya,  U.,  H.  Daouk,  and  M.  Welker.  2003. The  world  price  of  earnings opacity. The Accounting Review 78 (3): 641-678.
Bazerman,  M.  H.,  K.  P.  Morgan  and  G.  Loewenstein.  1997. The  impossibility  of auditor independence. Sloan Management Review summer: 89-94.
Beattie  V.,  R.  Brandt.,  and  s.  Fernley,  1999. “Perceptions  of  Auditor Independence:  UK  Evidence”,  J ournal  of  International  Accounting, Auditing & Taxation, 8 1: 67- 107.
Bonner,  S.E.  dan  B.L.  Lewis. 1990. Determinants  of  Auditor  Expertise. Journal Accounting Research Supplement. p 1-28.
Boynton,  W.C.,  Johnson,  R.N.,  &  Kell,  W.G..  1992. Modern  Auditing, 5 th Edition, John Wiley & Sons Inc. Carmichael, D.R. 1999. “In Saerch of Auditor Independence”, The CPA Journal,
Vol. Lxix, No. 5, p.p. 38 – 43. Carey,  J.  1970. “The  Rise  of  the  Accounting  profession:  To  Responsibility  and Auythority” , 1937- 1969, New York.
Chyekon  H.  and  E.  Woo,  spring  2001. “Factors  Associated  With  Auditor changes: A Singapore Study”, Accounting and Business Research, Vol 31 2.
Crasewell,  A.,D.  Stokes  and  J.  Laughton,  2002. ”Auditor  Independence  and  fee Dependence”Journal of Accounting a nd Economics. 33253- 275.
Choo, F. dan K.T. Trotman. 1991. The Relationship between Knowledge Structure and  Judgments  for  Experienced  and  Inexperienced  Auditors. The Accounting Review. Juli. p. 464-485.
Christiawan,  Y.J.  2002. Kompetensi  dan  Independensi Akuntan  Publik:  Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Journal Directory: Kumpulan Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unika Petra. Vol. 4 / No. 2.
Chow, C., and Rice, S. 1982, “Qualified Audit Opinions and Auditor Switching”,
The Accounting Review, Vol 57 No. 2, pp. 326-335.
Dajan, Anto. 1986. Pengantar Metode Statistik. Jakarta: LP3ES. De  Angelo,  L.E.  1981. Auditor  Independence,  “Low  Balling”,  and  Disclosure Regulation. Journal of Accounting and Economics 3. Agustus. p. 113-127.
Deis,  D.R.  dan  G.A.  Groux.  1992. Determinants  of  Audit  Quality  in  The  Public Sector. The Accounting Review. Juli. p. 462-479.
Elliottt, R.K. and P.D. Jacobson, 1998. ” Audit Independence concepts“, The CPA Journal, Vol LXVIII, No. 12: P.P. 30-34, 36-37.
Funnell,  W  1994, Independence  and the  public  sector  auditor:  constitutional Keystone or refined imaginary, Abacus, pp 175-95

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Fatturahman,  Agam. 1999. Pengawasan  keuangan  Negara:  Studi  tentang Independensi  Bepeka  dalam  memberantas  korupsi  1993-1998. Skripsi. Yogyakarta: FE UGM tidak dipublikasikan.
Fahrojih,  Ikhwan  dan  Najih,  M.  2008. Menggugat  Peran  DPR  dan  BPK  dalam
Reformasi Keuangan Negara. In-TRANS Publishing. Malang.
Farmer, T. A.,  L. E. Rittenberg,  and G.  M. Trompeter. 1987. An Investigation  of the  Impact  of  Economic  and  Organizational  Factors  on  Auditor Independence. Auditing: A Journal of Practice & Theory 7 1:1-14.
Firth,  M.  1980. “Perceptions  of  Auditor  Independence  and  Official  Ethical Guidelines “. The Accounting Review , 553 ,P.P.451 – 466. Falk,  H.,  Lynn,  B.,  Mastelnan, S.  &  Skehata  M.  1999 auditor  Independece,  self interested  behavior  and  ethics:  some  experimental  evidence.  Journal  of Accountancy and public policy 18, 395-428.
Gendron, Y., Cooper, D.J. and Townley, B. 2001, “In the name of accountability
– state auditing, independence and new public management”, Accounting, Auditing & Accountability, Vol. 14 No. 3, pp. 278-310.
Ghozalie,  I.  2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.
Gibson, James LJ, M. Ivancevich, dan James H. Donelly Jr. 1997. Organizatuion. Terjemahan, Binarupa Aksara. Edisi 8, Jilid 2.
Guy, D. and S. Zeff 2002, ‘How Independent?’ Accountancy March, pp. 134-3
Guy.  Dan.  M  &  Jerry.  D.  Sullivan.  1988. The  Expectation  gap  Auditing
Standards. The Journal of Accountancy. April. p. 36 – 46.
Gul  F.A.  1989. “Bankers,  Perceptions  of  Factors  Affecting  Auditor Independence”,  Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal,  23, P.P.40-51
Guthrie,  J.  and  English,  L.  1997, “Guarding  the  Independence  of  the  Victorian Auditor- General and the Public Interest”, Australian Accounting Review, Vol. 7, No. 1, pp. 12-15.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi  3,  Jakarta:  Penerbit Salemba Empat.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  Kompartemen  Akuntan  Publik,  Januari  2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Imhoff,  E.A.  1978, ‘Employment  Effects  on  Auditor  Independence’, The Accounting Review, Vol. LIII, No. 4 October, pp. 869 – 81
Johnstone, K., M. Sutton and T. Warfield. 2001. Antecedents and consequences of independence  risk:  framework  for  analysis.  Accounting  horizons 15 march: 1-18.
Jappesen,  K.K.  1988 Reinventing  auditing,  redefining  consultating  and independence. The European accounting Policy 7 3, 517-539.
Jones, P.C. dan J.G.Bates. 1990. Public Sector Auditing-Practical techniques  for an integrated approach. Edisi 1. TJ Press Ltd., Padstow, Cornwall.
Jones,  R.  dan  Maurice,  P.  2000. Public  Sector  Accounting. 5th  edition,  London. Pitman Publishing.
Kinney W.R.Jr 1999. “Auditor Independence: A Lourdensome Constraint or Care Value? “Accounting Horizons . 13 March, P.P 69-75.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kleinman,  G.,  Palmon,  D.  and  Anandarajan,  A.  1998, “Auditor  independence:  a synthesis  of  theory  and  empirical  research”,  Research  in  Accounting Regulation, Vol. 12, pp. 3-42.
Knapp, M.C., 1985. “Audit Conflict: An Emprical Study of the Perceived Ability of Auditors to Resist Management Pressure”, The Accounting Review. Vol 60 2. April
Lavin, D. 1976. Perception of The Independence of The Auditor. The Accounting Review. Januari. p. 41-50.
Mcgee,  R.P,  and  M.  Tseng,  1990. “Audit  pricing  and  Independence”,  The Accounting Review, Vol 65, 315 – 326.
McEnroe,  John  E  and.  Martens,  Stanley  C  December  2001,  “ Auditors’  and Investors’  Perceptions  of  the  “Expectation  Gab ”, Accounting Horizons Vol. 15 No. 4, hal 345-358
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mayangsari,  S.  2003. Pengaruh  Keahlian  Audit  dan  Independensi  terhadap Pendapat  Audit:  Sebuah  Kuasi  eksperiman. Jurnal  Riset  Akuntansi Indonesia. Vol. 6. No. 1. Januari. p. 1-22.
Mayangsari,  S.  2003. Analisis  Pengaruh  Independensi,  Kualitas  Audit,  serta Mekanisme Corporate  Governance terhadap  Integritas  Laporan Keuangan. SNA VI Surabaya. p. 1255-1269.
Mautz, R. and Sharaf, H. 1961, The Philosophy of Auditing, American Accounting Association, New York, NY.
Morris  Charles  G.  1976. Psychology:  an  Introduction. Second  Edition.  New Jersey. Prentice-Hall Inc.
Nadirsyah.  1993.  Persepsi  Pemakai  Informasi,  Akuntan  Dan  Masyarakat  Umum Terhadap  Independensi Akuntan  Publik.  Tesis. Yogyakarta:  Program Paskasarjana. Tidak dipublikasikan.
Nasution.  2006. Perbaikan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah di Indonesia. Makalah seminar.
Nunally. 1967. Psychometric Methods, McGraw-Hill, New York.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  2005    tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Pany, K dan M.J. Reckers. 1980. The Effect of Gifts, Discounts, and Client Size on Perceived  Auditor  Independence. The  Accounting  Review. Januari.  p.  50- 61.
Park.  S.H.,  1990. “Competition,  Independence  and  Audit  Quality:  The  Korean Experience”, the International of Accounting , 25: 71- 86. Parlin, C.J. and R.W. Bartlett 1994, ‘Prior Employment Effects and Independence in Fact’, Business and Professional Ethics Journal, Vol. 13, No. 1&2, pp. 185 – 202
Patel,  C.  &  Psaros,  J.  2000 perceptions  of  external  auditor’s  independence:  the cross-cultural evidence. British accounting review 32, 311-338.
Rahamat,  Jalaludin.  1991. “Psikologi  Komunikasi”. Bandung.  PT.  Remaja Rosdakarya.

## PERSEPSI PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Rosenstein, S. and J.G. Wyatt 1990, ‘Outside Directors, Board Independence, and Shareholder  Wealth’, Journal of  Financial  Economics,  Vol.  26,  pp.  175 – 91.
Rebele,  J.,  J.  Heintz  and  G.  Briden  1988, ‘Independent  Auditor  Sensitivity  to Evidence Reliability’, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 8, No. 1 Fall, pp. 43 – 52. Schleifer,  L.T.  and  R.A.  Shockley  1990, ‘Policies  to  Promote  Auditor Independence:  More  Evidence  on  the  Perception  Gap’, The  Journal  of Applied Business Research, Vol. 2, pp. 10 – 17.
Shoulders,  Craig  D.  dan  Robert  J.  F.  2003. Governmental  and  Non  Profit Accounting  Theory  and  Practice. Seventh  Edition.  New  Jersey.  Pearson Education-Prentice Hall.
Schuetze  W.P.  1994. Perceptions  of  Auditors  Independence:  An  Empirical Analysis, The Accounting Review, Oct, P.P. 785-800.
Shockley,  R.  1981. Perceptions  of  Auditors  Independen:  An  Empirical  Analysis. The Accounting Review. Oktober. p. 785-800.
Shockley  R.  and  S.  Shceifler.  1984. “perception  of  Auditors  Independence:  An Emprial Analysis.” The Accounting Review. Oct. P.P. 785 – 800.
Sucher,  P.  and  Bychkova,  S.  2001, “Auditor  independence  in  economies in transition: a study of Russia”, European Accounting Review, Vol. 10 No. 4, pp. 817-41.
Supriyono, R.A. 1988. Pemeriksaan Akuntan: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik: Suatu Hasil Penelitian Empiris di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Teoh  H.Y.,  and  Ch.  Lim,  1994. “Perceptions  of  Auditor  Independence:  A Malaysian  Study,  “Report  Prepared  for  the  Malaysian  Institute  of Accounts, April.
Thoha,  Miftah.  2003. Perilaku  Organisasi:  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya.  PT Raja Grafindo.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang  republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara.
Vivek Ramkumar and Warren Krafchik. The Role of Civil Society Organizations in Auditing and Public Finance Management. Working Paper. 2005.
Walgito, Bimo. 1997. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
Wati,  C  dan  B.  Subroto.  2003. Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Independensi Penampilan  Akuntan  Publik  Survei  pada  Kantor  Akuntan  Publik  dan Pemakai Laporan Keuangan di Surabaya. Tema. Volume IV. Nomor 2. p. 85-101