## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PERATURAN  PEMERINTAH PENGGANTI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  2  TAHUN  2022  TENTANG CIPTA KERJA

## Edy Suasono, Erwin
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura E-mail: edy.suasono@hukum.untan.ac.id , erwin@hukum.untan.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Constitution, Constitutional Court, Government  Regulation Substitute for Law The  title  of  this  research  is  "Judicial  Analysis  of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation". The research problem is  "What  is  the  Juridical  Analysis  of  Government Regulations  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2022 concerning Job Creation?". Meanwhile, the aim of this research  is  "to  find  out  the  Juridical  Analysis  of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022  concerning  Job  Creation".  The  results  of  this research  contain  basic  conclusions  from  the beginning of the process of forming Law no. 11/2020 is not in accordance with the principles, procedures, methods,  processes  and  mechanisms  for  forming statutory  regulations.  The  things  mentioned  above are  directly  proportional  to  the  issuance  of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, giving rise to further controversy.  With  the  issuance  of  Government Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2022 concerning Job Creation, there are subjective reasons from the law makers, not objective ones. Shortly after the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, a number of  Petitioners  submitted  requests  for  formal  and material review of the Perppu to the Constitutional Court  (MK).  The  initial  hearing  was  to  examine petitions  Number  5/PUU-XIX/2023  and  Number 6/PUU-XIX/2023  in  the  case  of  reviewing  Perppu 2/2022 concerning Job Creation.
Abstrak Kata kunci: Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Perppu
Corresponding Author: Edy Suasono , e-mail :
edy.suasono@hukum.untan.ac.i d
Judul  penelitian  ini “Analisis  Yuridis  Terhadap Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja”. Adapun masalah penelitian “Bagaimanakah Analisis Yuridis
Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Cipta  Kerja?”.  Sedangkan  tujuan  dalam  penelitian ini  “untuk  mengetahui  Analisis  Yuridis  Terhadap Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja”. Hasil penelitan ini terdapat kesimpulan yang pokok sejak awal  proses  pembentukan  UU  No.  11/2020  tidak sesuai  dengan  asas,  tata  cara,  metode,  proses  dan mekanisme  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Hal-hal  tersebut  diatas,  justru berbanding lurus dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja,  menimbulkan kontroversi  berikutnya.  Diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja,  terdapat  alasan yang  bersifat  subjektif  dari  pembentuk  UU  bukan yang  objektif.  Sesaat  setelah  diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sejumlah Pemohon  mengajukan  permohonan  pengujian formil  dan  materil  perppu  tersebut  ke  Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana untuk memeriksa permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Nomor 6/PUU-XIX/2023 dalam  perkara pengujian
Perppu 2/2022 Tentang Cipta Kerja.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Konsepsi  Negara  Indonesia  dalam  hal  penegasan  sebagai  Negara  Hukum telah diatur. Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Konsep negara hukum  tidak  terpisahkan  dari  pilarnya  sendiri  yaitu  paham  kedaulatan  hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum  atau  tidak  ada  kekuasaan  lain  apapun,  kecuali  hukum  semata 1 .  Ciri-ciri
1 Sobirin Malian, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945 , FH UII Press : Yogyakarta, hlm.36-37.
negara hukum yang demokratis yaitu rakyat memegang peran kunci dan kedudukan sentral dalam menentukan arah kebijakan.
Penggunaan  prinsip  “Negara  Hukum”  di  Indonesia  terlepas  dari  apakah prinsip  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  sama  dengan  konsep  dari  makna Rechtsstaat -nya. Eropa Kontinental; atau rule of law nya Anglo Saxon, akan tetapi Indonesia  sudah  menetapkan  prinsip  menjalankan  kehidupan  bernegaranya didasarkan  atas  hukum.  Suatu  prinsip  bernegara,  yang  idealnya  tentu  saja  tidak hanya didasarkan pada produk hukum tetapi juga dinilai dari kualitas penegakan hukumnya. 2
Berdasarkan  prinsip  negara  hukum  yaitu  pemerintahan  diselenggarakan berdasarkan undang-undang, maka dalam menjalankan suatu pemerintahan harus mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  pedoman penyelengaraan suatu negara yang berlandaskan keinginan rakyat. Konstitusi yang merupakan pedoman dalam bernegara dan kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan  yang  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  peraturan  perundang- undangan  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakharmonisan  suatu peraturan  perundang-undangan  dengan  peraturan  lain baik  yang  setingkat  maupun  berada  pada  tingkatan  yang  berbeda,  akan menimbulkan  suatu  permasalahan  yang  kompleks.  Akibatnya  peraturan  tersebut dapat  dibatalkan  karena  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  konstitusi  maupun peraturan perundang-undangan diatasnya. 3
Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Berkenaan  dengan  norma  hukum,  Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum  dari  suatu  negara  itu  juga  berkelompok-kelompok,  dan  pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 (empat) kelompok besar, yaitu: a.  Kelompok I staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara).
b.  Kelompok II staatsgrundgesetz (aturan dasar negara/aturan pokok negara). c.  Kelompok III Formell gesetz (Undang-Undang formal).
d.  Kelompok IV` Verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). 4
Berdasarkan ketentuan  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua
2 Ibid
3 M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 1 - Maret 2022: 1-11
4 Maria Farida Indrati S, 2013, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan , Kanisius : Yogyakarta, hlm 44-45.
atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada  tahun  2020,  Presiden  (Pemerintah)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat mulai  membahas  RUU  Cipta  Kerja.  RUU  Cipta  kerja  merupakan  Undang-Undang yang menerapkan konsep omnibus law dengan tujuan melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang ke dalam 1 (satu) UU Cipta Kerja yang terbagi atas 11 klaster. Sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja telah menimbulkan pro dan kontra yang massif dari berbagai  elemen masyarakat.
Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Pemerintah)  telah  menyetujui  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja menjadi  Undang-Undang  dengan  draf  RUU  Cipta  Kerja  sebanyak  905  halaman. Namun  terjadi  beberapa  kali  perubahan  jumlah  halaman  UU  Cipta  Kerja  sejak disahkan. Berbagai pihak menyatakan adanya perubahan substansi terhadap suatu RUU  yang  telah  disetujui  bersama  DPR  dan  Presiden  adalah  melanggar  tahapan pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Apabila  ada  perubahan  substansi suatu RUU maka harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, kemudian perubahan itu disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Atas  dasar  sejumlah  pihak  melakukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi (MK), dalam hal ini Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)  pada  15  Oktober  2020,  berdasarkan  Akta  Penerimaan  Berkas Permohonan Nomor 203/PAN.MK/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 27 Oktober 2020  dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki  oleh  para  Pemohon  dengan  perbaikan  permohonan  bertanggal  24 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 24 November 2020.
Terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus pada tanggal 25 November 2020, sebagai berikut :
1.  Pembentukan  UU  No.  11/2020  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”;
2.  UU  No.  11/2020  masih  tetap  berlaku  sampai  dengan  dilakukannya  perbaikan pembentukan  sesuai  dengan  tenggang  waktu  sebagaimana  telah  ditentukan dalam putusan ini;
3.  Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam  jangka  waktu  paling  lama  dua  tahun  sejak  putusan  ini  diucapkan  dan
apabila  dalam  tenggang  waktu  itu  tidak  dilakukan  perbaikan,  maka  UU  No. 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen;
4.  Apabila  dalam  tenggang  waktu  dua  tahun  pembentuk  undang-undang  tidak dapat  menyelesaikan  perbaikan  UU  No.  11/2020,  maka  undang-undang  atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU No. 11/2020 dinyatakan berlaku kembali; dan
5.  Menangguhkan  segala  tindakan  atau  kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan UU No. 11/2020.
Mengacu  hasil  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  pendapat  ahli  dan berbagai pihak mengatakan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus membahas  ulang  proses  RUU  Cipta  Kerja.  Namun  alih-alih  membahas  ulang, Presiden  (Pemerintah)  Eksekutif,  pada  tanggal  30  Desember  2022  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Cipta  Kerja.  Atas  dasar  pertimbangan  situasi  dan  kondisi  yang  bagaimana  Perpu Cipta  Kerja  tersebut  diterbitkan,  bukankah  seharusnya  Presiden  dan  Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan ulang baik secara lingkup materi dan prosedur  RUU  Cipta  Kerja,  sebelumnya  terdapat  beberapa  pelanggaran  terhadap asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya,  asas  kejelasan tujuan,  asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  asas  kejelasan  rumusan,  dan  asas keterbukaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia,  nomenklatur (istilah) “perundang - undangan”  diartikan  dengan  segala  sesuatu  yang  bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya ceramah mengenai perundang-undangan  pers  nasional,  falsafah  negara  itu  di  lihat  pula  dari  sistem perundang-undangannya 5 . Menurut  Bagir  Manan 6 peraturan  perundang-undangan  adalah  setiap putusan  tertulis  yang  dibuat,  ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh  lembaga  dan  atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara  yang  berlaku.  Pengertian  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan adalah  pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mencakup  tahapan perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan 7 .  Undang-Undang  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat  dengan persetujuan bersama Presiden 8 .
5 W.J.S.   Poerwadarminta, 1982, Kamus   Umum   Bahasa   Indonesia , diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka : Jakarta, hlm.990.
6 Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional , Armico : Bandung, hlm.13
7 Menurut  UU  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8 Pasal 1 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Menurut  Bagir  Manan,  materi  muatan  undang-undang  dapat  ditentukan berdasarkan tolok ukur umumnya sebagai berikut: 9 1.  Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;
2.  Ditetapkan dalam Undang-Undang terdahulu;
3.  Ditetapkan  dalam  rangka  mencabut,  menambah,  atau  mengganti  undang- undang yang lama;
4.  Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi; dan
5.  Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.
Mengacu  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan undang-undang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pembentukan  peraturan perundangan-undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanan,  penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Berdasarkan ketentuan  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hal di atas, bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yakni  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang.  Namun  dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan pertimbangan dan keadaan  tertentu,  dalam  hal  ini  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Sejak  awal  latar  belakang  hal  yang  mendasari  munculnya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan respon pemerintah atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial  review terhadap  UU  No.  11/2020  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945. Meski demikian, perlu dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta membatalkan keberlakuan UU No. 11/2020. Sebab, adanya frasa “ tidak dilakukan  perbaikan  dalam  waktu  dua  tahun  sejak  putusan  ini  diucapkan ” menunjukkan bahwa UU No. 11/2020 masih memiliki  kekuatan  hukum  mengikat hingga dua tahun kedepan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (yang selanjutnya disebut dengan UU P3) bahwa mekanisme preview (Peninjauan) tersebut sebenarnya sudah dilakukan mulai pada tahap perencanaan yang  mencakup  hipotesa  awal  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-
9 Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , Jakarta : Ind Hill Co, 1992), hlm. 37, dalam Buku Bayu Dwi Anggono, 2014, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia , Konstitusi Press : Jakarta, hlm.65.
undangan, Pasal 19 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 mengharuskan dalam membentuk perencanaan  peraturan  perundang-undangan  maka  harus  memperhatikan  latar belakang  dan  tujuan  penyusunan,  sasaran  yang  ingin  diwujudkan  dan  jangkauan dan  arah  pengaturan.  Penelaahan  tersebut  juga  terdapat  dalam  tahapan penyusunan yang usul penyusunan melalui naskah akademik yang memuat alasan filosofis, yuridis dan empiris yang kemudian akan diharmonisasikan, pembulatan, dan  pemantapan  konsepsi  Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal  dari  DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi bila usul dari pemerintah maka harmonisasi pembulatan, dan pemantapan konsepsi melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Selain melalui preview (Peninjauan) dalam pembentukannya, pembenahan peraturan  perundang-undangan  sebenarnya  dapat  dilakukan  melalui  Peninjauan Kembali/peninjauan kembali peraturan perundang- undangan yang sudah dibuat dengan  melihat  efektifitas  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  UU  tersebut,  yaitu dengan  Peninjauan  secara  berkala  yang  dilakukan  oleh  pembentuk/pembuatnya sendiri  yaitu  oleh  DPR  untuk  undang-undang  (biasa  disebut  dengan  istilah legislative review ) 10 . Manfaat dilakukannya legislative review adalah untuk:
a. Mewujudkan manajemen produksi Undang-Undang yang lebih baik. Hasil Peninjauan  Kembali  akan  menginformasikan  apakah  tujuan  dibentuknya suatu undang-undang telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari  pelaksanaan  undang-undang.  Informasi  yang  diperoleh  dari hasil  Peninjauan  Kembali  akan  menjadi  bahan  yang  sangat  diperlukan dalam proses perencanaan berikutnya;
b.  Konsekuensi  terjadinya  hubungan  antara  hukum  dan  perubahan  sosial, maka  untuk  mempertahankan  koherensi  sistem  yang  berlaku  peraturan- peraturan yang lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru; 11
c.  Menjawab  keterbatasan-keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  j udicial  review yaitu judicial review bersifat pasif; dan
d.  Konsekuensi  logis  dari  dianutnya  asas  hierarki  norma  dan  hierarki peraturan  perundang-undangan,  yaitu  untuk  menyesuaikan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  apabila  terjadi  perubahan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yang  menjadi  sumber berlakunya.  Bila  pola preview (Peninjauan)  dan review (Peninjauan Kembali) tersebut sudah dilakukan dengan baik tentunya tidak akan  ada lagi  penolakan  Undang-Undang  yang  menyebabkan  kontroversi  di masyarakat.
Kriteria Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dditinjau dari Aspek Materil dan Formil yakni
10 Menurut Jimly Asshiddiqie Legislative Review adalah peninjauan atau pengujian oleh lembaga legislatif terhadap Undang-Undang. Sedangkan Executive Review adalah peninjauan atau pengujian kembali terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jimly Asshiddiqie dalam Hak Menguji ( Toetsingsrecht ) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2006, hlm. ix.
11 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman- Pengalaman Di Indonesia , Genta Publishing : Yogyakarta, hlm. 35.
1.  Memperhatikan  Asas  Materil  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan
Secara  prinsip,  materi  muatan  suatu  undang-undang  harus memperhatikan  asas-asas  umum  pembentukan  peraturan  perundang- undangan. Antara lain, Asas keadilan ( Rechtgerechtigheids ), Asas Kepastian Hukum ( Rechtzekerheids ), Asas Tidak Berlaku Surut ( Nonretroactive ), Asas Aturan  yang  Tinggi  Mengenyampingkan  Aturan  yang  Lebih  Rendah  ( Lex Superiore  Derogat  Lex  Inferiore ),  Asas  Aturan  yang  Baru Mengenyampingkan  Aturan  yang  Lama  ( Lex  Posteriore  Derogat  Lex Apriore ).
Di Indonesia, asas khusus ini telah tersarikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun asas materil tersebut yaitu sebagai berikut: a)  Asas  Pengayoman,  b) Asas  Kemanusiaan,  c)  Asas  Kebangsaan,  d) Asas Kekeluargaan, e) Asas Kenusantaraan, f) Asas Bhinneka Tunggal Ika, g) Asas Keadilan, h) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, i) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum ( Rechtsorde en rechrs zekerheid ),
j) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.
2.  Memperhatikan  Asas  Formil  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  asas  formil  pembentukan perundang-undangan yang perlu diperhatikan meliputi: 1) Asas Kejelasan Tujuan; 2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, 3) Asas Kesesuaian  Antara  Jenis,  Hierarki,  dan  Materi  Muatan,  4)  Asas  Dapat Dilaksanakan  ( Applicable ),  5)  Asas  Kedayagunaan  dan  Kehasilgunaan (Efisiensi  dan  Efektivitas),  6)  Asas  Kejelasan  Rumusan,  7)  Asas Keterbukaan ( Transparancy ).
3.  Memperhatikan Asas Khusus Terhadap Obyek yang Diatur
4.  Adanya Keterlibatan Publik
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  terdapat  3  (tiga) metode yang digunakan, yaitu konsep modifikasi, omnibus law dan kodifikasi. 1) Modifikasi
Modifikasi  adalah  pembentukan  norma  hukum  oleh  pihak  penguasa,  yang akan menghasilkan norma-norma baru dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. 12 Modifikasi yang cenderung visioner dan dinamis akan  mengarahkan  masyarakat  ke  arah perkembangan  yang  diinginkan. 13 Van der  Vlies  menyatakan  bahwa  undang-undang  kini  tidak  lagi  memiliki  fungsi utama  untuk  memberi  bentuk  kristalisasi  kepada  nilai-nilai  yang  hidup  dalam
12 A. Hamid S. Attamimi, 1988, Mana Yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau Modifikasi ?, Kompas : IV
13 Ibid
masyarakat,  melainkan  membentuk  tindakan  politik  yang  menentukan  arah perkembangan nilai-nilai tertentu. Undang-undang bertujuan untuk mengubah pendapat  hukum  yang  berlaku  dan  peraturan  perundang-undangan  yang mengubah hubungan-hubungan sosial. 14
Metode  modikasi  dilakukan  ketika  situasi-situasi  terjadi  dalam  masyarakat khususnya  bersifat  darurat,  karena  tujuan  dari  modifikasi  adalah  responsif terhadap  dinamika  sosial.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  hukum  responsif  yang dinyatakan  oleh  Nonet  dan  Selznick,  bahwa  hukum  itu  harus  bersifat  tanggap atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat agar dapat menjadi solusi. Hal ini  dipandang  sebagai  fasilitator  respons  atau  sarana  tanggapan  terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial kemasyarakatan.
Dalam  modifikasi,  arah  perkembangan  masyarakat  dapat  ditentukan  sesuai dengan norma hukum yang dibuat. Hal ini sesuai dengan konsepsi bahwa hukum adalah  alat  rekayasa  sosial  atau law  as  a  tools  of  social  engineering yang dinyatakan  Roscoe  Pound 15 .  Mengacu  pada  pendapat  Pound  tersebut  di  atas, modifikasi lebih fleksibel dan lebih visioner jika dibandingkan dengan kodifikasi.
Kelemahan  dari  metode  modifikasi  ini  yaitu,  besarnya  potensi  disharmoni antara  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  suatu  undang-undang  terhadap undang-undang  lainnya,  maupun  terhadap  peraturan  perundang-undangan lainnya  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  pembentukan  undang-undang  melalui  modifikasi  terfokus  pada suatu permasalahan tertentu, seda ngkan dalam pelaksanaannya, permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah lainnya.
2) Omnibus Law
Omnibus  law adalah  metode  pembentukan  undang-undang  melalui penyederhanaan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  ilmu  perundang- undangan konsep Omnibus Law memiliki  persamaan dengan konsep kompilasi yang  memadukan  undang-undang  yang  ada  sebelumnya  dalam  format  buku dengan  menghapus  bagian-bagian  yang  telah  dicabut  dan  penggantian  dari perubahan  dengan  susunan  yang  didesain  untuk  memfasilitasi  pemakaian. Pelaksanaan  kompilasi  digunakan  terhadap  berbagai  aturan  yang  sudah  ada sebelumnya dengan menjelaskan bagian mana dalam ketentuan tersebut yang sudah  dicabut  berikut substitusinya. 16
Secara  teori, Omnibus  Law terdiri  dari Omnibus  Legislation,  Omnibus Regulation dan Omnibus Implementation . Omnibus Legislation merupakan jenis pembentukan  undang  undang  yang  paling  tidak  ortodoks dan mungkin dikenal sebagai  jenis yang paling  umum  dari sistem  yang tidak lazim. 17 Terkait  dengan omnibus  law  atau  undang-undang Omnibus ,  juga  banyak  lembaga  yang  secara bersama-sama dapat diberi tanggung jawab untuk melaksanakan satu undang-
14 I.C. Van der Vlies, 1987, Handboek Wetgeving , Zwole, Tjeenk Willink, hlm. 9
15 Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing : Yogyakarta, hlm.80.
16 PBHI, Konsep Omnibus Law dalam Ilmu Perundang-Undangan, https://www.bantuanhukumdanham.online/2020/03/konsep-omnibus-law-dalam-ilmu.html, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.
17 Jimly Asshiddiqie, 2020, Omnibus Law , Konstitusi Press : Jakarta.
undang yang demikian panjang dan tebal mengatur semua hal yang saling terkait ( jointly  responsible  for  implementing  a  single  piece  of  very  long  legislation ).” Implementasi undang-undang secara bersama-sama ini dapat pula menyebabkan munculnya  kebutuhan  untuk  menerbitkan  peraturan  pelaksanaan  secara bersama-sama pula, atau setidaknya, terbitnya satu peraturan oleh satu instansi perlu  diikuti  oleh  instansi  untuk  juga  menerbitkan  peraturan  lain  yang  tidak saling bertentangan. 18
3) Kodifikasi
Kodifikasi hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang  sama 19 .  Tujuan  dari  kodifikasi  hukum  adalah  agar  didapat  suatu rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu rechts-zakerheid (kepastian hukum) 20 . Jika dibandingkan dengan metode modifikasi dan omnibus law, kodifikasi tentu lebih  baik  karena semua materi muatannya mengatur secara lengkap mulai dari norma  hukum  umum  ( general  norm) sampai  dengan  norma  hukum  yang semestinya diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan demikian, maka akan terbentuk harmonisasi norma hukum,  karena  pembahasannya  dilaksanakan  dalam  satu  undang-undang. Kodifikasi  menjadikan  peraturan-peraturan  dalam suatu bidang tertentu, yang tersebar,  terhimpun  dalam  suatu  kitab  yang  terstruktur  sehingga  mudah ditemukan.  Bentuk  hukumnya  diperbaharui  namun  isinya  diambilkan  dari hukum  yang  sudah  ada  atau  yang  masih  berlaku.  Kodifikasi  ini  berkembang terlebih  dahulu  di  wilayah  Eropa  Kontinental  yang  memang  saat  itu  sedang berkembang  teori  hukum  positif  (legisme)  yang  lebih  mengutamakan  hukum bentukan pemerintah. 21
Seringkali  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, proses  politik  elit  yang  mendominasi  tahapan  proses  legislasi.  Dalam  proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya dimiliki oleh institusi politik, maka kekuatan politik yang duduk dan menguasai institusi tersebut sangat menentukan 22 , sejumlah problematik tarik-menarik kepentingan membuat suatu pembentukan peraturan
perundang-undangan
menjadi menyimpang/disorientasi.  Disorientasi  tersebut  seperti  kurang  pasal  pesanan, gratifikasi, maupun kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat. Secara garis besar proses pembentukan UU pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap  pra  legislative  yang  meliputi  Penelitian,  Pengajuan  Usul  Inisiatif, Perancangan,  Pengajuan  RUU,  tahap  legislative  yang  meliputi  Pembahasan, penetapan  RUU  menjadi  UU,  Pengesahan  dan  tahap post  legislative meliputi Pengundangan, Pemberlakuan, Penegakan UU 23 .
18 Ibid
19 R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika : Jakarta, hlm.77
20 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.92.
21 Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia , Mandar Maju : Bandung, hlm.13
22 Merdi Hajiji, 2013, Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia : Rechtsvinding , hlm. 368.
23 Jufrina Rizal, 1988/1998, Sosiologi Perundang-Undangan , Makalah yang disajikan dalam Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja merupakan respon pemerintah atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review terhadap UU No. 11/2020 yang bertentangan dengan UUD 1945.
2.  Bahwa saat itu UU No. 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan  pembentukan  sesuai  dengan  tenggang  waktu  sebagaimana  telah ditentukan dalam putusan ini.
3.  Bahwa putusan MK Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU No. 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen.
4.  Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja,  terdapat  kekhawatiran  UU  No.  11/2020 menjadi  inkonstitusional  secara  permanen  sebagaimana  dimaksud,  sedangkan UU No.11/2020 merangkum menjadi “omnibus” 78 ketentuan UU.
5.  Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, terdapat alasan yang bersifat subjektif dari pembentuk UU bukan yang objektif.
6.  Bahwa  sejak  awal  proses  pembentukan  UU  No.  11/2020  tidak  sesuai  dengan asas,  tata  cara,  metode,  proses  dan  mekanisme  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Hal-hal  tersebut  diatas,  justru  berbanding  lurus  dengan diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menimbulkan kontroversi berikutnya.
7.  Bahwa sesaat setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja,  sejumlah  Pemohon mengajukan  permohonan  pengujian  formil  dan  materil  perpu  tersebut  ke Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Sidang  perdana  untuk  memeriksa  permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Nomor 6/PUU-XIX/2023 dalam perkara  pengujian  Perpu 2/2022 Tentang Cipta Kerja.
8.  Permohonan  Nomor  5/PUU-XIX/2023  diajukan  oleh  Hasrul  Buamona  (Dosen Hukum Kesehatan/Pemohon I), Siti Badriyah (Pengurus Migrant Care/Pemohon II),  Harseto  Setyadi  Rajah  (Konsultan  Hukum/Pemohon  III),  Jati  Puji  Santoro (Wiraswasta/Pemohon  IV),  Syaloom  Mega  G.  Matitaputty  (Mahasiswa  FH Usahid/Pemohon  V),  dan  Ananda  Luthfia  Rahmadhani  (Mahasiswa  FH Usahid/Pemohon VI). Sedangkan permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2023 diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

## Saran
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  bertujuan  mewujudkan kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Untuk mewujudkan  cita-cita  tersebut  dibutuhkan  kebijakan  berupa  produk  legislasi. Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan Pemerintah  dalam  proses  membentuk  undang-undang  seharusnya  melibatkan
partisipasi  masyarakat,  begitupun  pada  saat  implementasi  dan  pengawasan undang-undang  tersebut.  Dengan  demikian  hendaknya  s ejak  awal  proses pembentukan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  haruslah  sesuai  dengan asas, tata cara, metode, proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang- undangan agar pada suatu saat waktu tertentu tidak menimbulkan permasalahan gugatan, kontroversial dan efektivitas pemberlakuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie , Jimly, 2020, Omnibus Law , Konstitusi Press : Jakarta. Attamimi, A. Hamid S, 1988, Mana Yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau Modifikasi ?, Kompas : IV.
Hajiji, Merdi 2013, Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia : Rechtsvinding.
Indrati S, Maria Farida, 2013, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan , Kanisius : Yogyakarta.
Malian, Sobirin 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945 , FH UII Press : Yogyakarta. Manan, Bagir 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional , Armico : Bandung.
M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 19 No. 1 - Maret 2022: 1-11.
Poerwadarminta, W.J.S, 1982, Kamus   Umum   Bahasa   Indonesia , diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka : Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti : Bandung.
----------------------, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia , Genta Publishing : Yogyakarta. Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia , Mandar Maju : Bandung. Rizal, Jufrina, 1988/1998, Sosiologi Perundang-Undangan , Makalah yang disajikan dalam Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
Soeroso,  R. 2011, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika : Jakarta. Tanya, Bernard L, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing : Yogyakarta.
Vlies, I.C. Van der, 1987, Handboek Wetgeving , Zwole, Tjeenk Willink. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
PBHI, Konsep Omnibus Law dalam Ilmu Perundang-Undangan, https://www.bantuanhukumdanham.online/2020/03/konsep-omnibus-law- dalam-ilmu.html