Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 264-275. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.264-275 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Evaluasi  Efektifitas  Pengawasan  dalam  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  di Pulau Menjangan, Bali
Evaluate The Effectiveness of Supervision on Management of Conservation Area in Menjangan Island, Bali
Sandra Mandika Wahyuningsih a , Sutrisno Anggoro b , Agus Hartoko b a Manajemen Sumberdaya Pantai, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang,  50275, Indonesia
b Departemen Manajemen Sumberdaya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, 50275, Indonesia
Article Info: Received: 05 - 01 - 2018 Accepted: 07 - 05 - 2018
Keywords: Zone Utilization, Conservation, Menjangan Island Bali.

## Corresponding Author:
Sandra Mandika Wahyuningsih Manajemen Sumberdaya Pantai, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Diponegoro, Kota Semarang;
Email: mandika.sandra@yahoo.com
Abstract : Problems that appear in a management of a conservation area are not  synergistic  and  not  harmonious  among  activities  in  each  zone,  or  the existence  of  overlapping  space  utilization.  It  has  a  negative  impact  on  the sustainability  of  the  ecosystem  and  the  environment,  so  it  is  necessary  to evaluate the causes of ineffectiveness and development strategy and to seek solutions. The objectives of this research are to evaluate the effectiveness of supervision  of conservation area in Menjangan Island, Bali. The method of measuring  the  effectiveness  of  supervision  was  carried  out  using  a questionnaire.  The  results  showed  that  the  effectiveness  value  was  75.6  %. The  effectiveness  level  of  conservation  area  monitoring  is  calssified  in  the "effective" category. The most crucial variable of supervision effectiveness is plan or zone regulation and the existence of coastal and marine supervision institution.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Wahyuningsih SM, Angggoro S, Hartoko A. 2019. Evaluasi Efektifitas Pengawasan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pulau Menjangan, Bali. JPSL 9 (2): 264-275. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.264-275.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Taman  Nasional  Bali  Barat  ditetapkan    sebagai  kawasan  taman    nasional  pada  tanggal  12  Mei  1984 berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri    Kehutanan  No:096/Kpts-II/1984.  Kawasan  Pulau  Menjangan merupakan  bagian  dari  Taman  Nasional  Bali  Barat,  secara  fisik  termasuk  kategori  pulau  yang  unik.  Pulau Menjangan merupakan pulau karang yang merupakan bagian dari zona pemanfaatan, dengan luas 175 Ha dan tidak berpenduduk (TNBB 2003).
Secara  kuantitatif  terdapat  80%  isu  pesisir  terjadi  akibat  interaksi  antara  manusia  yang  memanfaatkan sumberdaya  pesisir  dengan  lingkungannya  dan  akibat  tindakan  pihak  lain  Persoalan  mendasar  adalah  tidak efektifnya  pengelolaan  sumberdaya  pesisir  untuk  mengalokasikan  dan  memanfaatkan  sumberdaya  secara lestari (Rustiadi 2003).

## Gambar 1 Zonasi Taman
Nasional Bali Barat
Pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  dan  laut  erat  kaitannya  dengan  perilaku  masyarakat  pengguna sumberdaya pesisir dan laut.Perlakuan terhadap sumberdaya ini hampir selalu dilandasi oleh  kerangka pikir open  access,  sehingga  menyebabkan  tidak  seimbangnya  laju  pemanfaatan  dan  laju  pemulihan  sumberdaya tersebut.Diperlukan  suatu  upaya terpadu yang mempertimbangkan pemulihan sumberdaya bagi tabungan di masa mendatang (Nikijuluw 2002).
Kawasan konservasi laut umumnya dibentuk dengan tujuan agar aktivitas manusia dapat diatur dan untuk tujuan  konservasi.  Secara  ekologis,  kawasan  konservasi  memegang  peranan  penting  dalam    melindungi kelestarian  ekosistem,  dimana  sumberdaya  alam  mampu  menjaga  hubungan    timbal  baliknya  dan  saling ketergantungan  antara  biota  laut  dengan  lingkungan  fisiknya.  Kegiatan  pariwisata  dan  rekereasi  dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama (Salim 2012).
Air  merupakan  salah  satu  sumberdaya  alam  yang  diperlukan  bagi  kelangsungan  hidup  manusia,  yang sangat  penting  agar  dikelola  dengan  baik  (Sihotang et  al. 2012).  Tingginya  ketergantungan  manusia  pada sumberdaya dan  non hayati  yang  kaya dalam ekosistem ini menjadi penyebab utama eksploitasi berlebihan dan berbagai kerusakannya pada berbagai wilayah di Indonesia (Burke et al. 2002).
Keseimbangan lingkungan kawasan pesisir harus terus dijaga dan dilestarikan melalui pola  pengelolaan yang terpadu antar berbagai stakeholder terkait secara konsisten dengan berpedoman pada rencana tata ruang pengelolaan yang sudah ada, agar sumberdaya alam tersebut dapat dilindungi secara optimal dan dimanfaatkan secara baik bagi pemenuhan generasi mendatang.
Menurut  Asnil et  al. (2013),  terdapat  beberapa  instrument  kebijakan  yang  dapat  digunakan  untuk mengatasi permasalahan lingkungan diantaranya adalah:
a. Pendekatan negosiasi langsung antara pihak – pihak yang terlibat
b. Pendekatan perintah dan pengendalian;
c. Pendekatan mekanisme pasar.

## Rumusan Masalah
Kawasan  konservasi  laut  perlu  dievaluasi  kemampuannya  dalam  mencapai  tujuan  mengingat kompleksnya  permasalahan  yang  ada  seperti  kurangnya  jumlah  staf  pengelola,  rendahnya  anggaran  dana, logistik, kurangnya dukungan teknis, dan kurangnya informasi keilmuan, lemahnya kelembagaan, lemahnya pengambilan keputusan, dan lemahnya dukungan politik (Pomeroy et al. 2005). Masalah lain yang mungkin
muncul dalam sebuah pengelolaan suatu kawasan konservasi ialah tidak sinergis dan tidak harmonisnya antar kegiatan  di  masing-masing  zona,  atau  adanya  tumpang  tindih  pemanfaatan  ruang  sehinga  menimbulkan dampak  negatif  bagi  kelangsungan  ekosistem  dan  lingkungan.  Evaluasi  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui penyebab  ketidakefektifan  maupun  strategi  pengembangan  dan  mengupayakan  solusi  baik  berupa penyususnan skala prioritas rencana strategi, perbaikan kebijakan maupun strategi pengelolaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang terdapat di wilayah penelitian dapat dirumuskan:
1. Analisis  ketidakdisiplinan  dan  pelanggaran  dalam  pemanfaatan  ruang  yang  berakibat  pada  rusaknya lingkungan dan ekosistem Pulau Menjangan TNBB?
2. Seberapa  jauh  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  dan  implementasi  kerjasama  antar stakeholder seperti institusi pemerintah, akademisi, dan masyarakat berdampak terhadap system pengeolaan kawasan Pulau Menjangan TNBB?

## Batasan Masalah
Penelitian ini menekankan pada aspek pemanfaatan zona dan aktifitas antropogenik yang ada di kawasan konservasi  Pulau  Menjangan.  Menurut  UU  No  1/2014  pengertian  pegelolaan  adalah  koordinasi  dan perencanaan,  pengawasan,  dan  pemanfaatan,  serta  pengendalian  sumberdaya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil. Pengelolaan mengintegrasikan beberapa faktor yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendaliannya, serta aspek kajian dengan ruang lingkup yang luas. Pengawasan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan secara keseluruhan dan terintergrasi dalam pengelolaan.
Pengawasan aktifitas antropogenik merupakan rekomendasi utama untuk diterapkan secara berkala dalam perlindungan  kawasan  ekosistem  di  berbagai  kawasan  di  dunia  (Halpern et  al. 2008;  dan Leu et  al. 2008). Pertimbangan  tersebut  menjadi  dasar,  bahwa  fokus  kajian  penelitian  ini  pada  faktor  pengawasan  dan pemanfaatan zona dalam pengelolaankawasan konservasi sebagai salah satu bagian dari aspek pengelolaan.

## Tujuan
Tujuan  yang  ingin  dicapai  penelitian  ini  adalah  untuk    mengevaluasi  efektifitas  pengawasan  dan pengelolaan kawasan konservasi Pulau Menjangan, Bali.

## METODE PENELITIAN

## Kerangka Pemikiran
Pemanfaatan  kawasan  konservasi  oleh  masyarakat  cukup  beragam,  seperti  pemanfaatan  jasa-jasa  alam dan  memanfaatkan  sumberdaya  alam  di  dalamnya.  Akan  tetapi  pemanfaatan  yang  beragam  memungkinkan adanya  pemanfaatan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan    yang  akan  menimbulkan  berbagai  gesekan  antar berbagai pihak dan berdampak terhadap kondisi lingkungan.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  berberapa  cara,  diantaranya  adalah  dengan  analisis kompatibilitas yaitu untuk mengetahui kesesuaian zonasi dan pemanfaatanya secara in-situ. Untuk membantu proses  identifikasi  bentuk  pemanfaatan  ruang  kawasan  konservasi  Pulau  Menjangan  secara  eksisting digunakan media penginderaan jauh dan analisis system informasi geografis.

## Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017, bertempat di Pulau Menjangan, Taman Nasional Bali Barat, Bali. Secara geografis Pulau Menjangan terletak pada posisi antara 114º12'02''-114º14'30'' Bujur Timur  dan  8º05'20''-8º17'20''  Lintang  Selatan,  peta  lokasi  penelitian  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Lokasi Penelitian.

## Gambar 2 Lokasi Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Berikut adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Data primer
Data  primer  diperoleh  melalui  pengamatan  lapangan  dan  wawancara  langsung.  Data  yang    diperlukan berupa data lokasi, data pemanfaatan eksisting di kawasan Pulau Menjangan, dan data topologi pengunjung. Wawancara diajukan kepada tenaga ahli, dimana pada penelitian ini tenaga ahli yang dimaksud adalah pegawai TNBB, meliputi staf-staf yang memiliki tugas untuk mengelola kawasan konservasi TNBB khususnya seksi bidang  konservasi  dan  SPTN  Wilayah  III  Labuan  Lalang,  dan  mitra  yang  berpartisipasi  dalam  upaya pengawasan kawasan konservasi Pulau Menjangan, untuk mendapatkan informasi bentuk kuisioner.
Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling. Menurut  Sugiyono  (2006), purposive sampling yaitu  penentuan  sampel  dari  populasi  yang  tepat  dengan  tujuan  tertentu,  seperti stakeholder yang terdiri  atas  aparat  pemerintah,  pengunjung  dan  tokoh  masyarakat  di  Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat. Responden yang dipilih terlampir dalam Tabel 1.
Tabel 1 Daftar Responden Kuisioner dan Wawancara No Responden Jumlah 1 Kantor Balai TN 17 2 SPTN WIL. III Labuan Lalang 20 3 Polair 6 4 Pokmaswas 2 Total responden 45

## 2. Data sekunder
Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari instansi terkait sesuai atribut yang akan dikaji. Data  sekuner  tersembut  meliputi  Peta  zonasi  kawasan  Pulau  Menjangan,  Laporan  Tahunan  Balai  Taman Nasional Bali Barat yang berisi data informasi kondisi biofisik, ancaman kerusakan dan beberapa data sosial seperti jumlah  kunjungan, dan data-data penunjang  lainnya dari Balai  Taman Nasional Bali Barat, Provinsi Bali.

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Menurut  Sugiyono  (2009),  untuk  memperkuat  dan  mencocokan  serta  mengecek  validitas  data  hasil kuesioner  tersebut,  maka  dapat  dilengkapi  dengan  observasi  atau  wawancara  kepada  responden  yang  telah memberikan angket tersebut, atau orang lain yang memahami terhadap masalah yang diteliti.Instrumen/kuesioner  pada  penelitian  ini  kemudian  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  pada  saat mengawali penelitian.

## Analisis Data

## Pengukuran dan Analisis Efektifitas Pengawasan
Metode pengukuran efektifitas pengawasan dilakukan menggunakan kuesioner.  Pengukuran didasarkan pada persepsi masyarakat berdasarkan angket atau kuesioner yang disertakan dalam materi survei wawancara mendalam pada kajian ini. Variabel yang digunakan dalam pengukuran efektifitas pengawasan terdiri dari 13 (tiga belas) variable terkait,
Penilaian hasil pengukuran efektifitas pengawasan yang telah dilakukan dilakukan diwilayah studi yaitu di  Taman  Nasional  Bali  Barat,  digunakan  rumus  modifikasi  dari  model  efektifitas  pengawasan  yang dikembangkan oleh Philips (2000), sebagai berikut;
Efektifitas %  = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 x 100
Nilai  keefektifan  pada  masing-masing  variable  merupakan  hasil  kumulatif  persepsi  masyarakat  yang diperoleh  dari  rekap  hasil  survei  wawancara  mendalam.  Nilai  tersebut  menjadi  indikator  efektifitas pengawasan di kawasan konservasi dengan klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2. Indikator Efektifitas Pengawasan Kawasan Konservasi.
Tabel 2 Indikator Efektifitas Pengawasan Kawasan Konservasi No Efektifitas pengawasan Kategori 1 > 75 % Efektif 2 50.1 % - 75 % Cukup efektif 3 25 % - 50 % Kurang efektif 4 < 25 % Tidak efektif

## Aspek Kelembagaan dan  Sarana, Prasarana Pengawasan Kawasan
Aspek kelembagaan dan sarana prasarana diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif  dilakukan  dengan  mengumpulkan  informasi  tentang  kajian  yang  digali.  Metode  deskriptif  dapat digunakan secara luas sehingga dapat membantu dalam melakukan identifikasi atas variabel yang ada, dalam kajian ini variabel yang diidentifikasi adalah hasil depth interview dengan stakeholder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Zona yang terdapat di Pulau Menjangan meliputi Zona inti daratan, Zona rimba daratan,  Zona budaya dan    religi,  dan  Zona  pemanfaatan.  Aktifitas  pemanfaatan  kawasan  Pulau  Menjangan,  didominasi  oleh pengembangan  kegiatan  wisata  pantai  atau marine  tourism ,  dan  wisata  religi  pada  Zona  budaya  dan religi.Kegiatan pariwisata tersebut diantaranya adalah snorkeling dan diving, dan wisata religi.Terdapat 8 spot untuk diving dan snorkeling di wilayah perairan sekitar Pulau Menjangan, dan 2 pura pada zona budaya dan religi yang menjadi tempat wisata religi. Spot diving dan snorkeling ditunjukkan pada Gambar 2. spot diving dan snorkeling Pulau Menjangan.
Gambar  2  Spot diving dan snorkeling Pulau Menjangan (TNBB, 2016).
Ekowisata adalah perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perkembangan ekowisata mempengaruhi masyarakat pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Ekowisata   merupakan  pariwisata  yang mengedepankan aspek  konservasi ekologi.  Untuk  itu,  keberlanjutan ekowisata ditentukan oleh aspek ekologi (Hijriati, 2014).
Kegiatan pariwisata yang terdapat di kawasan konservasi Pulau Menjangan ini seluruhnya terletak pada Zona Pemanfaatan, baik kegiatan snorkeling maupun diving , sesuai dengan Permen LHK RI No P.76/Menlhk- Setjen/2015 Pasal 16  poin ke 3, yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan di zona-zona kawasan konservasi TNBB. Dimana didalam zona pemanfaatan suatu kawasan konservasi dapat dilakukan kegiatan pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam. Adapun kegiatan wisata religi terpusat pada zona budaya dan religi yang dimana hal tersebut pun sesuai dengan isi Permen LHK RI No P.76/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 16  poin ke 4.
Aktifitas pariwisata yang ada  dikawasan konservasi tentu memerlukan perhatian yang ekstra, mengingat tujuan konservasi yang harus dicapai, meskipun kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Permen LHK RI No P.76/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 16 yang mengatur kegiatan apa saja yang diperbolehkan dilakukan di zona- zona tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dan laporan tahunan TNBB kerusakan yang terjadi relatif cukup rendah dan disebabkan oleh beberapa faktor, baik akibat faktor kegiatan antropogenik maupun faktor alam.
Faktor  kerusakan  akibat  kegiatan  manusia  yang  dimaksudkan  adalah  kegiatan  pariwisata,  baik  wisata pantai, snorkeling, diving dan wisata religi. Dimana wisatawan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan  saat  berwisata,  seperti  meninggalkan  sampah  dikawasan  TNBB,  memberi  makan  ikan  dan menyentuh terumbu karang saat aktifitas snorkeling maupun diving.
Selain itu yang perlu diperhatikan pula adalah sarana tambat. Jangkar perahu yang membawa wisatawan ke  lokasi  wisata,  dapat  berakibat  fatal  apabila  penempatannya  tidak  sesuai  karena  dapat  merusak  karang. Tempat labuh perahu perlu ada di setiap pos wisata selain itu perlu disiapkan pula di setiap spot snorkeling dan diving untuk membuang jangkar, misalnya area pasir. Selain menyiapkan sarana perlu ada sosialisasi bagi para tour  guide agar  tidak  membuang  jangkar  pada  spot  yang  terdapat  terumbu  karang,  karena  tentu  akan sangat merusak.
Kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan zona adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan.  Nelayan  tersebut  menggunakan  alat  pancing  tradisional.Hal  tersebut  tentu  harus  ditindaklanjuti dengan pendekatan yang humanis agar tujuan konservasi dapat tercapai dan perekonomian masyarakat kecil terpenuhi.
Faktor  kerusakaan  akibat  alam,  diidentifikasikan  karena  adanya  hama  yaitu acanthaster  planci . Acanthaster  planci hidup  di  daerah  terumbu  karang  khususnya  jenis  acropora, Acanthasterplanci kecil memakan  algae  yang  melapisi  puing-puing  karang,  setelah  berusia  6  bulan  mereka  memakan  karang,  dan tumbuh dengan cepat.
Selain hama acanthaster planci , ancaman  kerusakan  terumbu karang yang lain adalah coral bleaching atau  pemutihan  karang. Coral  bleaching terjadi  karena  suhu  permukaan  laut  dan  tingkat  sinar  ultraviolet matahari  yang  tinggi,  sehingga  memperngaruhi  psikologi  karang  dan  menimbulkan  efek  pemutihan  yang disebut bleaching .
Penyebabnya  adalah  menghilangnya  alga  yang  bersimbiosis (zooxanthella) yang  merupakan  tempat bergantungnya polip karang untuk mendapatkan makanan. Keadaan pemutihan karang yang terlalu lama (lebih dari 10 minggu ) dapat menyebabkan kematian polip karang (Salim 2012).

## Analisis Keefektifan Pengawasan Kawasan Konservasi Pulau Menjangan
Pengawasan aktifitas antropogenik merupakan rekomendasi utama untuk diterapkan secara berkala dalam perlindungan kawasan ekosistem di berbagai kawasan di dunia ( Halpern et al. 2008; dan Leu et al. 2008). Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan,  di  Taman  Nasional  Bali  Barat  adalah  Pengelola  TNBB, Polisi  Hutan,  Pemerintah,  Polisi  air  dan  masyarakat  meliputi stakeholder ,  lembaga  masyarakat,  maupun masyarakat secara pribadi.
Berdasarkan hasil survei lapangan dan hasil wawancara diketahui bahwa keberadaan lembaga-lembaga pengawasan  tersebut  kurang  optimal,  baik  kegiatan  pengawasan,  jumlah  personil  maupun  sarana  dan prasarana.  Keberadaan  aturan  maupun  sanksi  diakui  dan  diterapkan,  namun  penegakan  hukum  dilakukan secara lunak. Hal tersebut dikarenakan beberapa pertimbangan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Misalnya perburuan  ikan  dengan  alat  pancing  yang  masih  sering  ditemukan  di  kawasan  konservasi,  yang  tidak  dapat serta merta ditangkap dan diadili. Dilema yang sering terjadi di kawasan konservasi, dimana penegakan hukum dipaksa harus beriringan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil khususnya.

## Analisis kelembagaan pengawasan kawasan
Hasil analisis penelitian menunjukkan, bahwa susunan kelembagaan pengawasan kawasan konservasi di Pulau  Menjangan  telah  terbentuk  dan  prosedur  operasional  standar  sudah  berjalan  dengan  baik.  Sistem pengawasan  telah  terkoordinasi  dengan  cukup  baik  antara  Polhut,  Peh,  dan  mitra  yang  bekerjasama  seperti Pokmaswas dan Polair. Polhut adalah polisi kehutanan yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil dilingkup Taman Nasional Bali Barat yang diberi wewenang kepolisian dibidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya oleh Undang - Undang.
Koordinasi pengawasan kawasan konservasi memberikan pedoman dan arahan bagi petugas (Polhut dan PEH) beserta mitra dalam melakukan kegiatan pengawasan.  Semua pihak yang terlibat memiliki peran dan tanggungjawab  yang  sama  dalam  pengawasan  dan  menjaga  keamanan  dan  kelestarian  kawasan  konservasi. Kerjasama  tersebut  perlu  dilakukan  agar  dapat  mengantisipasi  timbulnya  permasalahan  dan  mampu mengatasinya dengan bijaksana. Dalam kajian ini terdapat dua pokmaswas diwilayah TNBB yaitu Pokmaswas desa Sumberklampok dan Pokmaswas desa Pejarakan.

## Analisis sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi Pulau Menjangan
Sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan di kawasan Pulau Menjangan yaitu terdapat 1 resort dan 2 pos pengawasan, yaitu Resort Pulau Menjangan, yang digunakan tempat menginap petugas yang berjaga, dan  Pos I dan Pos II. 1 unit speed boat yang digunakan untuk mendukung operasional patroli dan pergantian shifting petugas  jaga  di  Pulau  Menjangan.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  kajian  ini menunjukkan  bahwa  TNBB  telah  menganggarkan  dana  operasional  untuk  pengawasan.  Berikut  ini  adalah Tabel 3. Daftar sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan di Balai Taman Nasional Bali Barat.

## Wahyuningsih SM, Angggoro S, Hartoko A
Tabel 3 Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pengelolaan di TNBB. No. Nama Barang Jumlah Kondisi 1. Pick-up 4 Baik 1 Rusak Berat 2. Sepeda motor 12 Rusak Berat 13 Baik 2 Rusak Ringan 3. Speed boat 7 Rusak Ringan 4. Senjata Api 28 Baik 2 Rusak 5. GPS 10 Baik 5 Rusak 6. Teropong 12 Baik 5 Rusak 7. Kamera Digital 15 Baik 8 Rusak 8. Laptop 15 Baik 15 Rusak 9. Komputer / PC Unit 27 Baik 12 Rusak 10. Printer 40 Baik Rusak 11. Gedung Kantor 16 Baik 8 Rusak
Sumber : Statistik TNBB (2016).
Sejauh  ini,  dalam  pengawasan  yang  dilakukan  ditemukan  beberapa  kegiatan  penangkapan  ikan  di kawasan konservasi menggunakan alat tangkap  pancing tradisional oleh nelayan kecil, dan tidak ditemukan kegiatan  penangkapan  ikan  dengan  alat  tangkap  yang  merusak.  Selain  itu  ketika  ditemukan  kegiatan penangkapan ikan dengan skala besar akan langsung ditindak oleh petugas yang berjaga di kawasan.

## Pengukuran dan Analisis Efektifitas Pengawasan
Pengukuran efektifitas pengawasan didasarkan pada persepsi masyarakat yang disertakan dalam materi survey wawancara mendalam pada kajian ini berdasarkan angket atau kuesioner. Kuisioner tersebut digunakan unutk mengukur efektifitas pengawasan dilakukan menggunakan kuesioner. Variabel yang digunakan dalam pengukuran efektifitas pengawasan terdiri dari 13 (tiga belas) variable terkait. Hasil pengolahan data tersaji dalam  Tabel  4.  Pengukuran  Efektifitas  Pengawasan  Berdasarkan  Persepsi  Masyarakat  yang  Diperoleh  dari Pengisian Kuesioner melalui Metode Wawancara Mendalam.
Penilaian hasil pengukuran efektifitas pengawasan yang telah dilakukan dilakukan di kawasan konservasi Pulau Menjangan, adalah sebagai berikut;
Efektifitas % = 3.6 5 x 100
= 72 %
Nilai  keefektifan  pada  masing-masing  variabel  merupakan  hasil  kumulatif  persepsi  masyarakat  yang diperoleh dari rekap hasil survei wawancara mendalam.Nilai tersebut menjadi indikator efektifitas pengawasan di kawasan konservasi.
Keefektifan  pengawasan  dinilai  dari  persepsi stakeholder terhadap  variabel-variabel  yang  berpengaruh dalam  pengawasan  kawasan.  Persepsi  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam (in-depth  interview)
terhadap  45  responden.  Berdasarkan  perhitungan  nilai  efektifitas  diatas  didapat  nilai  72%.  Berdasarkan indikator efektifitas pengawasan kawasan konservasi maka nilai 72% menunjukkan kategori “cukup efektif”.
Persepsi responden terhadap masing-masing variable pengawasan kawasan konservasi Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat juga dapat dilihat pada Gambar 3. Keefektifan pengawasan kawasan konservasi Pulau Menjangan, TNBB.
Tabel 4 Pengukuran Efektifitas Pengawasan Berdasarkan Persepsi Masyarakat yang Diperoleh dari Pengisian Kuesioner melalui Metode Wawancara Mendalam.
NO Variabel efektivitas Pengawasan Bobot Kriteria Nilai Persepsi Jumlah Pemilih Persepsi Responden per Kriteria (E x F) Persepsi Responden per Variabel (∑G : ∑F) SKOR Total Persepsi (B x H) A B C D E F G H I 1  Rencana dan atau Perda Zonasi 0.09 Sudah ada Zonasi dan Perda 5 0 0 3.00 0.27 Pada proses penyusunan 3 45 135 Belum ada Zonasi dan Perda 1 0 0 2  Keberadaan lembaga pengawasan wilayah pesisir dan laut 0.10 Ada dan berjalan optimal 5 7 35 3.18 0.32 Ada, tapi belum berjalan optimal 3 35 105 Belum ada 1 3 3 3  Koordinasi antar lembaga terkait pengawasan wilayah pesisir & laut 0.07 Terkoordinasi dan bersinergi optimal 5 28 140 4.15 0.29 Sudah terkoordinasi tapi belum optimal 3 15 45 Tidak terkoordinasi 1 2 2 4  Keberadaan peta wilayah pengawasan/jalur pengawasan 0.07 Sudah ada peta wilayah dan jalur pengawasan dan optimal 5 17 85 3.75 0.26 Ada peta wilayah/jalur pengawasan tetapi tidak optimal 3 28 84 Belum ada peta dan jalur pengawasan 1 0 0 5  Keberadaan sarana dan prasarana pengawasan 0.10 Ada dan berfungsi dengan baik 5 28 140 4.02 0.40 Ada, tidak berfungsi 3 12 36 Tidak ada 1 5 5 6  Lingkup wilayah pengawasan 0.06 Ada dan disepakati bersama 5 30 150 4.33 0.26 Ada dan disepakati sepihak 3 15 45 Tidak ada 1 0 0 7  Keberadaan aturan dan sanksi 0.06 Ada dan diterapkan 5 15 75 3.67 0.22 Ada tapi belum diterapkan 3 30 90 Tidak ada 1 0 0 8  Penegakan hukum 0.07 Ditegakkan sesuai dengan aturan dan sanksi 5 10 50 3.44 0.24 Ditegakkan secara lunak 3 35 105 Tidak ada 1 0 0

## Wahyuningsih SM, Angggoro S, Hartoko A
NO Variabel efektivitas Pengawasan Bobot Kriteria Nilai Persepsi Jumlah Pemilih Persepsi Responden per Kriteria (E x F) Persepsi Responden per Variabel (∑G : ∑F) SKOR Total Persepsi (B x H) A B C D E F G H I 9  Jalur pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 0.05 Berada dikawasan pulau Menjangan 5 10 50 2. 95 0.15 Dekat dengan kawasan Pulau Menjangan 3 24 72 Tidak pasti/tidak jelas 1 11 11 10  Jumlah personil pengawas terhadap wilayah yang diawasi 0.09 Ada personil dengan jumlah sesuai kebutuhan 5 18 90 3.80 0.34 Ada personil dengan jumlah terbatas 3 27 81 Belum ada personil secara khusus 1 0 0 11  Jumlah sarana dan prasarana pengawasan terhadap wilayah yang diawasi 0.09 Layak untuk operasional pengawasan yang intensif 5 10 50 3.13 0.28 Cukup untuk operasional pengawasan terbatas 3 28 84 Sangat terbatas/tidak cukup untuk operasional pengawasan 1 7 7 12  Anggaran biaya operasional pengawasan pertahun terhadap luas wilayah yang diawasi 0.10 Sudah dianggarkan dan sesuai untuk kebutuhan operasional 5 10 50 3.44 0.34 Sudah dianggarkan dengan jumlah terbatas 3 35 105 Belum dianggarkan 1 0 0 13  Sosialisasi program pengawasan kawasan pesisir dan laut 0.05 Disosialisasi secara luas dan intesif 5 22 110 4.64 0.23 Disosialisasikan tetapi terbatas 3 33 99 Belum ada program pengawasan/belum disosialisasi 1 0 0 Total 1.00 595 2139 3.6 Sumber : Hasil analisis (2017)
Gambar 3 Keefektifan pengawasan kawasan konservasi Pulau Menjangan, TNBB.
0,27 0,32
0,29
0,26 0,4 0,26 0,22 0,24 0,15 0,34 0,28 0,34 0,23 a b c d e f g h i j k l m
Keterangan :
a : Rencana dan atau perda zonasi b : Keberadaan lembaga pengawasan wilayah pesisir dan laut. c : Koordinasi antar lembaga terkait pengawasan wilayah pesisir dan laut. d : Keberadaan peta wilayah pengawasan/jalur pengawasan e : Keberadaan sarana dan prasarana pengawasan f : Lingkup wilayah pengawasan g : Keberadaan atuan dan sanksi h : Penegakan hukum i : Jalur pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil j : Jumlah personil pengawas terhadap wilayah yang diawasi k : Jumlah sarana dan prasarana pengawasan terhadap wilayah yang diawasi l : Anggaran biaya operasional pengawasan pertahun terhadap luas yang diawasi
m :
Sosialisasi program pengawasan kawasan pesisir dan laut.

## KESIMPULAN
Tingkat  efektifitas  pengawasan  kawasan  konservasi  Pulau  Menjangan  di  Taman  Nasional  Bali  Barat adalah 72%, sehingga termasuk dalam kategori “cukup efektif”.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat.  Data  penelitian  ini  didapatkan  dari  data  milik Taman Nasional Bali Barat. Terimakasih kepada Bapak Ketut Mertayase selaku staf TNBB dan pendamping lapangan atas dampingan dan bimbingan selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[TNBB]  Taman  Nasional  Bali  Barat.  2003.  Information  Kit.  Bali:  Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat, Departemen Kehutanan, Bali.
Asnil, Kooswardhono M, Soedodo H, dan Ahyar I. 2013. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Danau Berkelanjutan (Studi Kasus Danau Maninjau Sumatera Barat). Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 3(1):1- 9.
Burke L, Selig E and Spalding M. 2002. Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara . World Resources Institute, Washington, DC.
Halpern BS, Walbridge, Selkoe KA, Kappel CV, Micheli F, Agrosa CD, Bruno JF, Casey KS, Ebert C, Fox HE, Fujita R, Heinemann D, Lenihan HS, Madin EMP, Perry MT, Selig ER, Spalding M; Steneck R and Watson R. 2008. A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems . Science. Int. Journal.
319:948-952.
Hijriati,  Emma.  2014.  Community  Based  Ecotourism  influence  the  condition  of  Ecology,  Social,  and Economic Batusuhunan village, Sukabumi. Jurnal Sosiologi Pedesaan. 2(3):147-159.
Leu  M,  Hanser  SE  and  Knick  ST.  2008.  The  Human  Footprint  in  the  West:  A  large-scale  Analysis  of Anthropogenic Impacts. Ecological Applications. Int. Journal. 18:1119-1139.
Nikijuluw VPH. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan . Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
Philips A. 2000. Evaluating Evectiveness;  A  Framwork for Assessing the Manajement of Protected Areas.
Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 6. IUCN-The World Conversation Union: Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
Poremoy  RS,  Lani  MW,  John  EP  and  Gonzalo  AC.  2005.  How  is  Your  MPA  doing?  A  Methodology  for Evaluating  the  Management  Effectiveness  of  Marine  Protected  Areas. Elsevier,  Ocean  &  Coastal Management . 48:485-502.
Rustiadi  E.  2015. Potensi  Dan  Permasalahan  Kawasan  Pesisir  Berbasis  sumberdaya  Perikanan  dan  Kelautan .  dalam

## Wahyuningsih SM, Angggoro S, Hartoko A
Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham. 101.
Salim D. 2012. Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Akibat Pemutihan (Bleaching) dan Rusak. Jurnal Kelautan Trunojoyo University . 5(2):142-155.
Sihotang H, Yanuar MJP, Widiatmaka, dan Sambas B. 2012. Model Konservasi Sumberdaya Air Danau Toba. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 2(2):65-72.
Sugiyono. 2009. Statistika untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.