## Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid -19 di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

## Dwiyana Achmad Hartanto dan Ratri Rahayu
Universitas Muria Kudus, Indonesia Penulis Korespondensi: dwiyana.achmad@umk.ac.id

## ABSTRAK
Program Pengabdian Pada Masyarakat  dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Muria Kudus dilatarbelakangi adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Gondosari  Gebog  Kudus,  yaitu:  1)  kurangnya  media  sosialisasi  pencegahan  Covid-19;  2) masyarakat kurang tertib dalam mematuhi protokol kesehatan; dan 3) kurangnya pengetahuan masyarakat akan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus. Mendasarkan pada permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa sosialisasi  Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020  dan  edukasi  pencegahan  Covid-19.  Tahapan  pengabdian  yang  dilakukan  yaitu perencanaan,  pelaksanaan, follow  up ,  simulasi,  dan  evaluasi.  Sosialisasi  dan  edukasi  yang dilakukan antara lain: 1) melakukan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan; 2) melakukan edukasi PHBS; 3) melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020; 4) membagikan masker kepada masyarakat Desa Gondosari; dan 5) memberikan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.
Kata Kunci : Sosialisasi, Edukasi, Covid-19, Desa Gondosari

## PENDAHULUAN
Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali muncul di Wuhan China. Virus ini kemudian menyebar  ke  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  Terhitung  Maret  tahun  2020,  WHO menetapkan  Covid-19  sebagai  pandemi  (Sohrabi  et  al.,  2020).  Bahaya  virus  ini  dapat mengganggu  kesehatan  hingga  berujung  pada  kematian.  Pada  kasus  COVID-19  yang  berat dapat menyebabkan pneumonia , sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Sari, 2021). Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Penyebaran virus  Corona  yang  telah  meluas  ke  berbagai  belahan  dunia  membawa  dampak  pada perekonomian  Indonesia,  baik  dari  sisi  perdagangan,  investasi  dan  pariwisata  (Sarip,  S.  & Muaz, 2020).
Berdasarkan data Satgas Nasional Penanganan Covid-19, total sebanyak 1.505.775 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 31 Maret 2021 (SatgasCovid-19, 2021). Masih tingginya angka  kasus  positif  Covid-19  di  seluruh  Indonesia  mengindikasikan  bahwa  penularan  virus corona ini masih terus berlangsung. Selain di kota-kota besar, virus corona ini juga menyebar hingga  ke  seluruh  pelosok  negeri.  Hingga  31  Maret  2021,  total  pasien  terkonfirmasi  positif Covid-19 di Kabupaten Kudus sebanyak 5.775 kasus (KudusKab, 2021).
Berikut  adalah  gambaran  umum  pada  Laporan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus per tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:
Gambar 1. Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus
Pemerintah sudah gencar dalam mensosialisasikan protokol kesehatan guna mencegah Covid- 19  semakin  meluas.  Untuk  mengatasi  minimnya  kesadaran  masyarakat,  sejumlah  kebijakan pemerintah daerah dikeluarkan dengan tujuan menekan angka peningkatan kasus positif Covid- 19.  Diantara  peraturan-peraturan  terkait  penanganan  Covid-19  telah  dikeluarkan  oleh pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Peraturan-peraturan  pada tingkat daerah yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut: Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan  Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah  Nomor  2  tahun  2020  tentang  Pedoman  bagi  Masyarakat  dalam  rangka  Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, Instruksi Bupati Kudus selaku Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  di Kabupaten  Kudus  Nomor  130/01/2020  tentang  Pengaturan  Kegiatan  Masyarakat  dan Pembentukan  “Satgas  Jogo  Tonggo”  Guna  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Desease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kudus.
Pada kesempatan kali ini, tim pengabdian pada masyarakat akan melakukan sosialisasi terkait  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  41  Tahun  2020,  mengingat  peraturan  tersebut merupakan peraturan yang sifatnya praktis dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Adanya  regulasi  di  atas  perlu  ditegakkan,  sehingga  memberikan  kepastian  dan  kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  nilai  yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Karmanta & Satyawati, 2018).
Dilihat dari cara penularannya, transmisi terjadi melalui percikan-percikan ( droplet ) dari hidung  atau  mulut  seseorang  yang  terjangkit  Covid-19  saat  bernafas  atau  batuk.  Percikan tersebut dapat masuk ke dalam tubuh secara langsung yaitu terhirupnya droplet seseorang yang terinfeksi.  Penularan  tidak  langsung  terjadi  karena  jatuhnya  percikan  dari  penderita  dan menempel  pada  permukaan  benda  di  sekitar  penderita.  Seseorang  yang  menyentuh benda/permukaan tersebut akan terjangkit apabila menyentuh mata, hidung, atau mulut. Oleh karena itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga agar tidak  tertular,  diantaranya  dengan  mencuci  tangan  dengan  benar,  menggunakan  masker, membatasi  aktivitas  di  luar  rumah,  menghindari  kerumunan,  melakukan social  distancing
diikuti  dengan  proses  belajar,  bekerja,  dan  beribadah  di  rumah  serta  melakukan  disinfeksi benda/permukaan  yang  diduga  terinfeksi  oleh  virus  corona  (Athena,  Laelasari  &  Puspita, 2020).
Minimnya  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya  virus  Covid-19  juga  terjadi  di  desa Gondosari. Kondisi ini  sangat menghawatirkan karena dapat mempercepat penyebaran virus Covid-19  di  masyarakat  dan  menambah  panjang  daftar  orang  yang  terkena  virus  ini. Masyarakat Desa Gondosari masih belum sepenuhnya sadari untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan selama masa pandemi ini. Bahkan banyak warga yang tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam memahami keadaan selama masa pandemi seperti saat ini.  Untuk itu diperlukan solusi berupa  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  cara  pencegahan  virus  corona  ini  secara  sederhana terhadap  masyarakat.  Diperlukan  media  untuk  mengedukasikan  penggunaan  masker  yang dipasang di tempat-tempat umum seperti spanduk dan poster. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk kalangan ibu rumah tangga juga dilakukan agar mereka bisa menjadi garda terdepan  pencegahan  covid  dalam  keluarga.  Selain  itu,  diperlukan  sosialisasi  menganai Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  41  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  tentang  sosialisasi  dan  edukasi  pencegahan  Covid-19 dilaksanakan  di  Desa  Gondosari  Gebog  Kudus.  geografis,  Kabupaten  Kudus  berbatasan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Desa Gondosari  berjarak  kurang  lebih  8,8  km  dari  jantung  kota  Kudus.  Tahapan  pelaksanaan kegiatan  pengabdian  masyarakat  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, follow  up ,  simulasi,  dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 adalah ceramah,  tanya  jawab,  diskusi,  simulasi,  dan  praktik.  Adapun  penjelasannya  adalah  sebagai berikut:
1. Ceramah
Metode  ceramah  digunakan  untuk  menyampaikan  materi  pelatihan,  yaitu:  mengenai protokol kesehatan dan PHBS, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus 2. Tanya jawab
Tanya  jawab  adalah  metode  penyampaian  materi  untuk  sosialisasi  dan  edukasi  yang dilakukan  dengan  tujuan  memberikan  kejelasan  suatu  informasi/pengetahuan  dan  konsep. Peserta sosialisasi dan edukasi diberikan kesempatan untuk bertanya kepada tim pengabdian untuk memperoleh kejelasan atas suatu informasi yang belum diketahui, dan juga sebaliknya 3. Diskusi
Kegiatan diskusi dilakukan dengan cara melibatkan peserta sosialisasi dan edukasi untuk membahas dan menyelesaikan tugas dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Metode diskusi bertujuan agar terjadi interaksi antara tim pengabdian dengan peserta atau antar peserta untuk bertukar pikiran terkait ide dan gagasan masing-masing.
4. Simulasi
Simulasi  penggunaan  masker  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  pada  waktu  dan tempat terbatas sebagai follow up dari teori yang telah dipaparkan.Simulasi dalam pengabdian
ini berupa kegiatan pemakaian masker yang baik dan benar dalam rangka pencegahan Covid- 19.
5. Praktik
Praktik merupakan kegiatan yang dilakukan peserta sosialisasi dan edukasi sesuai dengan arahan fasilitator. Peserta sosialisasi dan edukasi melakukan praktik dalam pemakaian masker yang baik dan benar dalam rangka pencegahan Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  dicapai  dalam  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  terdiri  atas:  1)  tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan kegiatan, 3) tahap follow up kegiatan, 4) tahap simulasi, dan 6)  tahap  evaluasi  kegiatan.  Secara  rinci  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Tahap Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan tim pengabdian pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut: a. Studi lapangan dan analisis kebutuhan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menemukan masalah berdasarkan fakta lapangan guna menentukan rancangan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Desa Gondosari. Studi pendahuluan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis kegiatan evaluasi pencegahan Covid-19,  analisis  ketersediaan  sarana  pencegahan  Covid-19,  analisis  perilaku  masyarakat dalam pencegahan Covid-19.
b. Pengumpulan sumber rujukan dan studi literatur.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai dampak Covid- 19 di Kabupaten Kudus dan Desa Gondosari khususnya, bahan rujukan mengenai Covid-19, bahan rujukan mengenai penerapan protokol kesehatan, bahan rujukan mengenai PHBS, dan bahan  rujukan  mengenai  aturan  hukum  atau  regulasi  terkait  pengendalian  dan  pencegahan Covid-19.
c. Perencanaan ipteks
Pada  tahap  perencanaan  ipteks  tim  pengabdian  menyusun  materi  praktik  dan pendampingan diperoleh dari berbagai literatur. Selain itu perlu direncanakan juga peralatan yang akan di transfer kepada masyarakat. Rancangan materi sosialisasi dan edukasi ini terdiri atas:
1) Materi mengenai protokol kesehatan.
2) Materi mengenai PHBS.
3) Materi  mengenai  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  41  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus.
4) Pembuatan desain poster dan spanduk.
d. Persiapan program.
Persiapan  program  meliputi  perizinan  kepada  Kepala  Desa  Gondosari  dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan pengabdian.

## Tahap Pelaksanaan
Pada  tahap  pelaksanaan,  tim  pengabdian  memberikan  pendampingan  berupa  sosialisasi  dan edukasi  pencegahan  Covid-19  di  Desa  Gondosari  Gebog  Kudus  dengan  kegiatan  sebagai berikut:

## a. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.
Gambar 2. Sosialisasi dan edukasi mengenai ptotokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19
b. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol PHBS.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  (PHBS) dalam pencegahan Covid-19.
Gambar 3. Sosialisasi dan edukasi mengenai PHBS
c. Sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus. Sosialisasi mengenai  peraturan  Bupati  Kudus  ini  memberikan  pemahaman  bagi  peserta  dalam penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  pencegahan  dan pengendalian  Covid-19,  dengan  menguraikan  semua  bentuk  pelanggaran  protokol dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut.
Gambar 4. Sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41
Tahun 2020
d. Pembagian masker dan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk. Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  bagi  peserta  mengenai penggunaan media dalam pencegahan Covid-19.
Gambar 5. Pembagian masker dan media edukasi pencegahan Covid-19

## Tahap Follow Up
Tahap follow  up kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  dilakukan  dalam  bentuk  pendampingan praktik  penerapan  protokol  kesehatan  dan  media  edukasi  pencegahan  Covid-19.  Adapun produk hasil sosialisasi adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan dalam penerapan protokol kesehatan dan PHBS.
b. Pengetahuan  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  41  Tahun  2020  tentang  Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Kudus.
c. Media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.

## Tahap Simulasi
Pada  tahap  simulasi,  peserta  pengabdian  melakukan  pemaparan  dan  diskusi  produk  hasil sosialisasi. Tim pengabdian bertugas mendampingi dan mengevaluasi kegiatan simulasi yang dilakukan oleh peserta.
Gambar 6. Simulasi pencegahan Covid-19

## Tahap Evaluasi
Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh masyarakat (diwakili oleh kepala Desa Gondosari) dan tim  pengabdian  berupa  kegiatan  saling  menilai,  memberi  kritik,  saran,  masukan,  dan penghargaan atas hasil penerapan protokol kesehatan, pemasangan media poster dan spanduk.

## Gambar 7. Evaluasi oleh masyarakat

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus  dapat  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  bahaya  Covid-19,  cara pencegahan berupa penerapan protokol Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan  vaksinasi.  Selain  itu,  masyarakat  Desa  Gondosari  dapat  memahami  Peraturan  Bupati Kudus  Nomor  41  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus  Disease  19 di Kabupaten  Kudus.  Masyarakat  hendaknya  mengikuti  anjuran  pemerintah  untuk  mengikuti protokol kesehatan dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 semakin menyebar.

## DAFTAR PUSTAKA
Athena,  Laelasari,  E.,  &  Puspita,  T.  (2020).  Pelaksanaan  Disinfeksi  dalam  Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia. Jurnal Ekologi Kesehatan , 19 (1), 1–20.
Karmanta, P. P. B., & Satyawati, N. G. A. D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 6 (1), 3. KudusKab.  (2021). Laporan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Kabupaten Kudus .
Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur). Jurnal AKRAB JUARA , 6 (1), 84–94.
Sarip, S., A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , 5 (1), 10– 20.
SatgasCovid-19. (2021). Situasi Covid-19 di Indonesia .
Sohrabi, C., Alsafi, Z., O’Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Aghad, R. (2020). Corrigendum to “World Health Organization declares Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19).” International Journal of Surgery , 76 (2020), 71–76. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.03.036

## Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

## Meri Yarni, Irwandi, Faizah Bafadhal , Nyimas Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa  dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan  ini  adalah  untuk  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  desa  dalam  proses pembentukan  peraturan  desa  yang  sekaligus  merupakan    tugas,  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa.  serta    menambah  pengetahuan  pemerintah  desa  dalam membentuk perundangan-undangan lainnya  yang berlaku untuk desa. Di samping itu  memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan  adalah  penyuluhan,  sosialisasi,  ceramah  dan  tanya  jawab.  Adapun  hasil  yang diharapkan  dalam  kegiatan  ini    agar  mitra    memahami  arti  pentingnya    peraturan  desa, memahami  prosedur  pembentukan  peraturan  desa,  memahami  pentingnya    keberadaan peraturan desa, mampu  melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa,  mitra  dapat  melaksanakan  pemerintahan  desa  yang  baik  melalui  peraturan  desa  dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui   peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,   Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra  dapat  memahami  tentang  pentingnya  Peraturan  Desa;  mitra  mampu  meningkatkan pemahamannya tentang tata cara   pembentukan peraturan desa;. mitra mampu merencanakan dan  merancang  serta  membentuk  rancangan    peraturan  desa  sesuai  yang  dibutuhkan    desa: mitra memahami dengan Peraturan Desa  dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan  Desa  Pemerintah  Desa  dan  BPD  memahami  dan  mengimplementasi  tugas  dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan  Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.
Kata Kunci : Urgensi, Peraturan Desa, Pemerintah Desa,

## PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 yang selanjutnya khusus tentang desa dilaksanakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masayarakat setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  system  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut bahwa desa memiliki hak otonom yang lebij dikenal dengan otonomi desa.
Pemerintahan  desa  adalah  kepala  desa  beserta  aparatnya,  kepala  desa  memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksanaanya pembangunan desa. Salah satu tugas yang paling berat adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang lazim disebut dengan Peraturan Desa. Pasal 55 Ayat (3) PP 72/2005 menyatakan  bahwa kedudukan  peraturan  desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
Dengan diundangkannya Undang-Undang  pemerintah  desa  yang baru pada tanggal 15 Januari  2014  dalam    Lembaran  Negara  Nomor  7    (tujuh)  Tahun  2014,  maka  pelaksanaan pemerintahan  desa  otomatis  mengalami  banyak  perubahan,  baik  dari    tata  cara  pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa dan peraturan perundangan yang merupakan tugas dari pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa dan keputusan lainnya yang  berhubungan  dengan  desa  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  desa. Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk  dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya  4.659  km²  dengan  populasi  374.770  jiwa.  Dengan  ibu  Kota  Kabupaten  Muara Bungo.
Batas  wilayah    kabupaten  Bungo  sebelah  Utara  dengan,  Kabupaten  Dhamas  Raya Sumatera Barat      Selatan dengan Kabupaten Merangin , sebelah  Barat dengan  Kabupaten Kerinci  dan  sebelah    Timur  dengan  Kabupaten  Tebo.  Kabupaten  Bungo  memiliki  17 kecamatan, Salah satunya kecamatan Bathin III terdiri dari 3 Kelurahan ( Keluarahan Bungo Taman  Agung,  Kelurahan  Manggis  dan  keluarahan  sungai  Binjai)  dan  5  Desa  (  Desa  Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya Secara  umum  demografi  Dusun  Purwo  Bhakti,  masuk  klasifikasi  atau  bertopologi perladangan  /  kebun  dan  sawah  dengan  kontur  tanah  berbukit,  sedikit  rawa,  serta  dataran rendah  yang  rawan  banjir.  Dusun  Purwo  Bhakti  belum  berdiri  sendiri,  karena  merupakan kawasan  pemukiman  yang  administrasinya  dahulu  masuk  kewilayah  Tanjung  Gedang  dan sebagian  masuk  wilayah  Air  Gemuruh  dalam  Marga  Bathin  III,  Kecamatan  Muara  Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung Jawa Pal Empat menjadi Kawasan Dusun Baru yang diberi nama Dusun Purwo Bhakti.
Kawasan  ini  dalam  sejarah  administrasi  pemerintahan  masuk  ke  dalam  wilayah Kecamatan  Muara  Bungo,  saat  itu  masih  dalam  Kabupaten  Bungo  Tebo  (Bute).  Seiring berajalannya  waktu,  setelah  wilayah  kecamatan  Muara  Bungo  Kabupaten  Bungo  Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara  Bungo  (Kecamatan  Induk),  Kecamatan  Bungo  Dani,  Kecamatan  Rimbo  Tengah  dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara admnistratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.
Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti  sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti    sangat  berpotensi  dari  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia.  Tetapi sebaliknya tetap ada  permasalahan  yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti  antara lain:
1. Kurangnya partisifasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya  kemampuan  SDM  dan  kemampuan  aparat  desa  dalam  hal melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai  aparat  desa  terutama  sekali  dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM  atau tidak adanya kemampu SDM dalam  penguasaan teknologi di bidang perkebunan sehingga mengakibatkan  hasil panen masih kurang maksimal.
4. Kurangnya  Sarana  infrastruktur  dasar  terutama  jalan  yang  masih  berupa  jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.
5. Kurangnya  fasilitas  perkebunan,  pendidikan,  kesehatan  serta  fasilitas  penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  Usaha  makanan  olahan  belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

## Permasalahan Mitra
Berdasarkan pada beberapa  permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Purwo Bakti di    atas,  tertutama  permasalah  yang  berhubungan  langsung  dengan  objek  kajian  ini  yaitu persamalahan Prioritas  mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya peraturan desa. Dan solusi dalam  pembentukan peraturan desa.

## TARGET DAN LUARAN
Kegiatan  ini  diharapkan  akan  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dan    kesadaran  serta kompetensi  pemerintah  desa  di  Desa  Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten Bungo.akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya dalam pemahaman akan pentingnya peraturan desa.  Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Mitra memahami arti pentingnya  peraturan desa
2. Mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa
3. Mitra memahami pentingnya  keberadaan peraturan desa
4. Mitra    dapat    meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas    tertib  administrasi  desa pemerintah  desa.  Dan  profesionalitas  pengetahuan,  pemahaman  dan  ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu  melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui   peraturan desa
8. Aparatur  pemerintah  desa  mampu  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai dengan  asas-asas  perundang-undangan  dan  teknik  perundang-undangan  yang berlaku.
Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah  adanya kemauan  dari  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  pemahaman  yang  tingggi  untuk pembentukan  peraturan  desa.  Guna  menjalankan  roda  pemerintahan  di  desa  dan  terciptanya tertib      administrasi  desa  serta      melahirkan  pemerintah  desa  yang    profesional      dalam membentuk peraturan desa.

## METODE PELAKSANAAN
Pengabdian  pada  masyarakat  ini  merupakan  kegiatan  yang      bertujuan  untuk  memberi pemahaman akan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas serta  kuantitas kinerja pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa  sesuai  perintah  undang-undang  desa.  Maka  khalayak  sasaran  kegiatan  ini  adalah
pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa    dan  aparatnya,  badan  perwakilan  desa,  dan  lembaga- lembaga yang ada di desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.

## Metode Kegiatan
Sehubungan dengan  upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum (hukum pemerintahan desa)  maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan  dengan  metode  penyuluhan  urgensi  peraturan  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa,  dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya  jawab.

## Langkah-langkah kegiatan
Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:
a. Persiapan : koordinasi dengan mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin  III    Kabupaten  Bungo),  untuk  menghimpun  persoalan  yang  dialami  dalam melaksanakan pemerintah desa. dan melaksanakan  konsultasi dengan pemerintah desa dan  Aparatur  Desa.  Penentuan  waktu  pelaksanaan,  menjalin  kerjasama  dengan  mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan.
b. Pelaksanaan  :  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  melibatkan  semua  tim pengabdian pada masyarakat dan mitra (aparatut desa dan perangkat dan lembaga BPD). Lokasi  pengabdian  dilakukan  di  Desa    Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten Bungo.  Pelaksanaannya  kegiatan  ini  dilaksanakan  di  Kantor  Desa  Purwobakti  dan diruang  pertemuan  Kantor  Desa  Purwobakti  dengan  cara  sosialisasi  dan memperkenalkan  undang-undang  pembentukan  perundang-undangan  dan      Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian memberikan penyuluhan tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
c. Evaluasi  dan  tindak  lanjut:  Evaluasi  terhadap  peningkatan  kemampuan  mitra  sebelum dan        sesudah  penyuluhan  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  pelaksanaan pemerintahan  desa.  dilakukan  dengan  tehnik  meninjau  lokasi  kegiatan  Pengabdian. Evaluasi  kegiatan  dilakukan  dengan  tanya  jawab  dan  diskusi    serta  menghimpun data yang dilakukan oleh aparatur desa atas pengetahuan dan kenyataan dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya ide dari pemerintah desa dan BPD untuk membentuk peraturan desa di  Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.

## Tahapan Pembuatan Peraturan Desa

## Tahap Inisiasi
Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebuT datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada  BPD.  artinya  keduanya  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  peraturan  desa.BPD mengadakan  rapat  yang  dihadiri  oleh  ketua-ketua  bidang  (bidang  kemasyarakatan  atau pemerintahan  dan  pembangunan)  untuk  membahas  usulan  tersebut  apabila  disepakati  perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra- rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil,  bila  disetujui  barulah  rapat  secara  lengkap  untuk  membahas  pantas  tidaknya bentuk tulisan  guna  mendapat  persetujuan  untuk  menjadi  peraturan  desa.  Setelah  kepala  desa menerima  rancangan  peraturan  desa,  kepala  desa  mengadakan  rapat  bersama  dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut  akan  dibahas  dalam  rapat  gabungan  yang  dihadiri  oleh  BPD,  kepala  desa  dan
perangkatnya.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  desa  pasal  10  ayat  (1-3), Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  pungutan,  dan penataan  ruang  yang  telah  disetujui  bersama  dengan  BPD,  sebelum  ditetapkan  oleh  Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.  Hasil  evaluasi  rancangan  Peraturan  Desa  sebagaimana  dimaksud  di  atas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan  peraturan  desa  tersebut  diterima,  maka  kepala  desa  dapat  menetapkan  rancangan peraturan desa

## Tahap Sosio Politis
Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa.. Peranan perangkat desa disini    dimaksudkan  untuk  menampung  aspires  masyarakat  sehingga  dalam  pelaksanaannya nanti  perdes  dapat  diterima.  Dalam  rapat  pembahasan  ketua  BPD  memberikan  penjelasan mengenai  latar  belakang  dan  tujuan  dibuatnya  perdes.  Selanjutnya  dalam  rapat  tersebut diadakan  sesi  Tanya  jawab  sebagai  bagian  pengumpulan  aspirasi.  Kemudian  Kepala  Desa diberi  draft  Raperdes  sebelum  diadakan  rapat  pembahasan.  Pada  waktu  rapat  pembahasan, permasalahan yang ada dalam Raperdes  dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang  menetapkan  perdes  adalah  Kepala  Desa.  Raperdes    yang  diajukan  bermula  dari  satu pendapat atau satu pandangan baik dari pihak BPD atau pihak Kepala Desa, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sehingga mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes, sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau  tidaknya  rancangan  tersebut  menjadi  sebuah  perdes.  Pengambilan  keputusan  tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

## Tahap Yuridis
Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa  maka  langkah  selanjutnya  adalah  kepala  desa  bersama  BPD  menetapkan  rancangan peraturan  desa  tersebut  menjadi  sebuah  peraturan  desa  sesuai  Pasal  83  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD  kepada  kepala  desa,  penyampaian  rancangan  peraturan  desa  dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  persetujuan  bersama  (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 pasal 84 ayat 1). Setelah aspek-aspek di atas telah terpenuhi, maka  pembuatan  kebijakan  desa  dpat  dikatakan  sudah  berjalan  sesuai  prosedur  tanpa  ada pihak-pihak  terkait  yang  tidak  terakomodir.    Demi  mendapatkan  regulasi  desa  yang  efektif, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan  permusyawaratan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Permendesa  PDTT  No.  2  Tahun  2015 Tentang  Pedoman Tata  Tertib  Dan  Mekanisme  Pengambilan  Keputusan  Musyawarah  Desa. Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Desa  juga  memuat  penjelasan  mengenai  Musdes.  ( Musyawarah Desa)  atau nama lain adalah  forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.  Hasil  musyawarah  desa  dalam  bentuk  kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BadanPermusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
Melalui program kegiatan ini penyuluhan hukum ini melibatkan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta  semua aparat desa  dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten  Bungo.  Ini  merupakan  esensi  pemberdayaan aparat  desa.  Melalui  kegiatan  ini  maka  luaran  yang  diharapkan  dapat  tercapai  yaitu:  (a) Pemerintah  Desa    Purwobakti    mampu  melaksanakan  tugasnya  sesuai  perintah  perundang- undangan.;  (b)  Badan  Permusyawaratan  Desa  Purwobakti  mampu  melaksanakan  tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (c) Semua aparat desa  dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti dapat memamahami tugas dan kewajibannya sesuai perintah perundang- undangan.; (d) Pemerintah desa Purwobakti dan BPD Purwobakti yang profesional; (e) Desa Purwobakti  yang  memiliki  administrasi  desa    sesuai  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan desa dan dapat menjadi desa yang tertib dalam mencapai dan meningkatkan pendapatan asli desa.

## Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan    hukum  dan  sosialisasi  tentang urgensi peraturan desa dalam penyelnngaraan pemerintahan desa . Setelah  adanya kesepakatan antara   Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Kepala Desa (Rio penyebutan Kepala Desa di Kabupaten Bungo tentang penentuan hari,tanggal dan waktu  kegiatan    penyuluhan.  Dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  penyuluhan hukum  dan  sosialisasi  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  penyelenngaraan  pemerintahan desa dilakukan secara bertahap : (1) Mengadakan kesepakatan  pemberian materi untuk proses pembuatan  peraturan  desa.;  (2)  Memberikan  materi  dalam  merancang  peraturan  desa  antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. ( BPD).
Pelaksanaan Pengaqbdian Pada Masyarakat ini  dilaksanakan  3 tahap oleh Tim yang Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :
1. Tahap pertama, dilaksanakan pada bulan  26 Pebruari 2021 merupakan peninjauan lokasi dan  pembuatan kerja sama sebagai mitra dalam pelaksanaan PPM.
2. Tahap kedua, Sabtu, 29 Mei  tim pengabdian mengunjungi lokasi desa Purwobakti  untuk menentukan jadwal dengan kepala desa  dan sekretaris desa untuk mengadakan diskusi tentang proses pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap  ketiga,  Kamis    tanggal  1  Juli  2021,  tim  pengabdian  melaksanakan  kegiatan penyuluhan  hukum    dalam  hal  ini    Penyampaian  materi  tentang  Peraturan  Desa, pengaturan,  lembaga,  fungsi  dan  proses  serta  mekanisme  pembuatan  peraturan  desa, diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  penyuluhan  hukum  yang    merupakan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam pelaksanaan dihadiri oleh Kepala Desa (Rio) , Sekretais Desa (sekretaris rio ), Perangkat Desa , Kepala  Dusun , Anggota  Badan  Permuyawaratan  Desa    (BPD) , Ketua  RT  dan  organisasi masyarakat ( sebanyak 16 Peserta)  Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo. Selama kegiatan ini dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD sudah merencanakan  beberapa kebijakan yang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa. Tim mendampingi mendiskusikan rencana  pembentukan  peraturan  desa  terutama  sekali  dalam  mendiskusikan    substansi  dari peraturan  desa  dan  tahap  penyusunan  peraturan  desa  mulai    dari  tahap  perencanaan  dan
penyusunan  rancangan  secara  substansi  dan  materinya  sampai  menjadi  rancangan peraturan desa.

## Harapan Peserta Penyuluhan Hukum
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi  terutama Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan  untuk memberikan imformasi  tentang  berbagai permasalahan  hukum  secara  umum  dan  khususnya tentang urgensi peraturan desa.  Harapan mereka antara lain :
1. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desadan  aparat  desa)    berharap  agar  desa  mereka  dijadikan sebagai  Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hokum.
2. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa  dan  aparat  desa)    minta  kepada  para  tim  penyuluhan hukum  agar  membantu  mereka  dalam  memotivasi  pelaksanaan  pemerintahan  desa terutama dalam pembentukan peraturan desa
3. Pemerintah  desa    meminta  bantuan  kepada  tim  penyuluhan  hukum  agar  tim  bisa membantu  mereka  dalam  merevisi  Peraturan  Desa  yang  sudah  lama  berlaku  untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa dan yang dibutuhkan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
1. Mitra  (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.)  dapat  memahami  tentang  urgensi  peraturan  desa  dalam  penyelenggaran pemerintahan desa.
2. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.) dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa
3. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.)  dapat  menigkatkan  pendapatan  asli  desa  guna  membangun  desa  dengan membentuk dan adanya peraturan desa
4. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.)  mampu  meningkatkan  pemahamannya  tentang  tata  cara      pembentukan peraturan desa.
5. Mitra (Rio dan aparanya  serta  BPD Desa  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo.) mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan  peraturan desa sesuai yang dibutuhkan  desa.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan:
1. Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang tentang urgensi peraturan desa dan  proses  pembentukan  peraturan  desa  di    Desa    Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III Kabupaten Bungo.
2. Perlu  kegiatan  lebih  lanjut  tentang  penyuluhan,  pelatihan  dan  pendampingan pembentukan peraturan desa demi lebih majunya desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali,  Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu FederalismeSebagai suatu Alternatif,
Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor  12 Tahun 2008.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor  6 Tahun 2014 -----------------------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.

## Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## Kosariza , Netty , Meri Yarni
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  dilaksanakan  di      Desa  Purwobakti  Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan  kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat  tentang  manfaat  Badan  Usaha  Milik  Desa    (BUMDES)  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Sedangkan  manfaat  yang  diharapkan  dalam  penyuluhan  ini  adalah memberikan pengetahuan kepada  pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep  Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa    serta  manfaat    Bumdes    dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan dalam mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan  penyuluhan ini  agar Mitra memahami arti pentingnya  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya  keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra  dapat  meningkatkan kualitas dan kuantitas  tertib administrasi desa  pemerintah  desa.  Dan  profesionalitas  pengetahuan,  pemahaman  dan  ketrampilan  dari pemerintah  desa,  Mitra  mampu    melaksanakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes  dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui   Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),  Dengan adanya Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  pemerintah  desa  dapat  meningkatkan  perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kesimpulan dalam kegiatan ini  adalah (a)  Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara   pembentukan Badan Usaha Milik  Desa  (Bumdes);.(3)  Mitra  mampu  merencanakan  dan  merancang  serta  membentuk rancangan  peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes):  (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa  (2) Perlu kegiatan lebih lanjut  tentang  penyuluhan    mengenai  permasalahan  dan  manfaat  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kata Kunci : Penyuluhan,  Pemerintah Desa, Bumdes

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan:  “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas  daerah  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU”. Ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Negara
Indonesia  majemuk  dengan  berbagai  keragaman  maka  disusun  suatu  ketatanegaraan  yang dirasa tepat bagi bangsa yaitu dengan nentuk Negara kesatuan di atas. Pasal di atas merupakan dasar  hukum  pembentukan  pemerintah  daerah,  menghendaki  pembagian  wilayah  Indonesia atas  dearah  provinsi  dibagi  atas  daerah  kabupaten  dan  kota  dengan  susunannya  ditetapkan dengan UU. Dalam pembentukan tersebut tetap memperhatikan hak-hak asal-usul satu daerah.
Dalam  konteks  ini,  otonomi  daerah  akan  memungkinkan  lahirnya  berbagai  prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi memudahkan proses perizinan usaha membangun berbagai infrastraktur yang menunjang perputaran ekonomi didaerahnya
Sehubungan dengan hal di atas Bagir Manan dalam Juanda menyatakan bahwa  otonomi daerah  dalam konsep ekonomi, memberi wewenang kepada daerah-daerah menggali potensi baik  potensi  alam,  ekonomi  dan  manusia  yang  mekanisme  dan  aturan  mainnya  ditetapkan melalui  peraturan  daerah  Mengingat  kenyataan  wilayah  Negara  dan  kemajemukan  yang dimiliki bangsa Indonesia tercipta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah  dan  berbagai  kesatuan  peramahan  Negara  kesatuan  Indonesia  merdeka,  perlu sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi Pemberian kewenangan tersebut dilakukan melalui asas desentralisasi    atau  melalui  otonomi  asli  sebagaimana  yang  dimiliki  oleh  Desa  dengan menggali  dan  memberdayakan  potensi  desanya  alaha  satu  cara  yang  secara  fakta  dapat berkembang adalah dengan  mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pasl 1 angka  6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud degan Badan Usaha Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa  adalah:  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Adapun  tujuan  didirikan  BUMDes  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa (PADesa). Berdasarkan sudut pandang cara  ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam  merespon  pendirian  BUMDes  dengan  mengeluarkan  pengaturannran  dalam  bentuk peraturan  menteri   (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan Usaha Milik Desa)
Psll 14 Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik  Desa  menyatakan  bahwa:  BUMDES    merupakan    suatu  lembaga  ekonomi  modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan  BUMDes  dapat  mengajukan  pinjaman  modal  kepada  pihak  luar,  seperti  dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  dipedesaan,  BUMDES    harus memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis  di  pedesaan  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat.
Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari  pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang  dilakukan  secara  kooperatif,  partisipatif, emansipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan  sustainable.  Dan  untuk  menjadikan  pengelolaan badan  usaha  tersebut  dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien,  profesional  dan  mandiri  Untuk mencapai  tujuan  BUMDES  dilakukan  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  (produktif  dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.
Peran  pemerintah  desa  dalam  pembentukan  BUMDES  sebagai  badan  hukum  yang berpijak  pada  tata  aturan  perundangan  yang  berlaku.,  pemerintah  desa  juga      merupakan penyerta  modal  terbesar  atau  sebagai  pendiri  bersama  masyarakat  diharapkan  mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).
“Kaupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk  dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² dengan populasi 374.770 jiwa. Dengan ibu Kota Kabupaten Muara Bungo.  Batas  wilayah    kabupaten  Bungo  sebelah  Utara  dengan,  Kabupaten  Dhamas  Raya Sumatera Barat      Selatan dengan Kabupaten Merangin , sebelah  Barat dengan  Kabupaten Kerinci  dan  sebelah    Timur  dengan  Kabupaten  Tebo.  Kabupaten  Bungo  memiliki  17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa  Kecamatan Bathin III merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bungo, dengan batas wilayah  sebelah Utara dengan Kabupaten Tebo  sebelah Barat  dengan    Kecamatan  Tanah  Sepenggal,  Sebelah  Timur  dengan  Kecamatan  Bathin  II Babeko dan Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kecamatan Bathin III terdiri  dari  3  Kelurahan  (  Keluarahan  Bungo  Taman  Agung,  Kelurahan  Manggis  dan keluarahan sungai Binjai) dan 5 Desa ( Desa Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya
Pada awalnya Dusun Purwo Bhakti belum berdiri sendiri, karena merupakan kawasan pemukiman  yang  administrasinya  dahulu  masuk  kewilayah  Tanjung  Gedang  dan  sebagian masuk wilayah Air Gemuruh dalam Marga Bathin III, Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung  Jawa  Pal  Empat  menjadi  Kawasan  Dusun  Baru  yang  diberi  nama  Dusun  Purwo Bhakti.  Kawasan  ini  dalam  sejarah  administrasi  pemerintahan  masuk  ke  dalam  wilayah Kecamatan  Muara  Bungo,  saat  itu  masih  dalam  Kabupaten  Bungo  Tebo  (Bute).  Seiring berajalannya  waktu,  setelah  wilayah  kecamatan  Muara  Bungo  Kabupaten  Bungo  Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara  Bungo  (Kecamatan  Induk),  Kecamatan  Bungo  Dani,  Kecamatan  Rimbo  Tengah  dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara admnistratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.
Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti  sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti    sangat  berpotensi  dari  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia.  Tetapi sebaliknya tetap ada  permasalahan  yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti  antara lain:
1. Kurangnya  partisifasi  dan  inisiatif  warga  desa  untuk  menyampaikan  buah  pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya  kemampuan  SDM  dan  kemampuan  aparat  desa  dalam  hal  melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM  atau tidak adanya kemampu SDM dalam  penguasaan  BUMDES.
4. Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  Usaha  makanan  olahan  belum  mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
5. Belum  maksimalnya  peran  dan  fungsi  kelembagaan  yang  ada,  baik  di  tingkat  Desa maupun Dusun.
Sesuai  dengan    permasalahan  yang  dihadapi  desa  Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III Kabupaten Bungo tentang  Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)   maka permasalahan dapat dirumuskan  dan  dipertanyakan  sebagai  berikut:  Bagaimana  bentuk  dan  konsep  dasar  Badan Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  masyarakat  desa  dan  Apa    manfaat  dan kegunaan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Berdasarkan latar belakang serta  pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:
1. Prioritas permasalahan mitra adalah Bagaimana bentuk dan konsep dasar Badan Usaha Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  masyarakat  desa  sosialisasi  dan  penyuluhan pentingnya peraturan desa..
2. Prioritas permasalahan mitra  adalah Apa  manfaat dan kegunaan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## TARGET DAN LUARAN
Kegiatan  ini  diharapkan  akan  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dan    kesadaran  serta kompetensi  pemerintah  Desa  Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III    Kabupaten  Bungo.    akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  dan  perundang-undangan  lainnya    yang  berlaku.  Kegiatan pengabdian  ini  secara  umum  akan  meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa  dan  mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Mitra memahami arti pentingnya  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
2. Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
3. Mitra memahami pentingnya  keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Mitra    dapat    meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas    tertib  administrasi  desa pemerintah  desa.  Dan  profesionalitas  pengetahuan,  pemahaman  dan  ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu  melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra  dapat.  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  perundang-undangan yang berlaku.
8. Mitra  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  melalui      Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)
9. Meningkatkan  pengetahuan  pemerintah  desa    tentang  permasalahan  desa  sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Aparatur  pemerintah  desa  mampu  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai dengan  asas-asas  perundang-undangan  dan  teknik  perundang-undangan  yang berlaku.
11. Dengan  adanya  pemerintah  desa  yang  terampil  dalam  melakukan  tugasnya, diharapkan  dapat  membagi  pengetahuannya  dan  ketrampilannya  dalam mengembangkan desanya terutama sekali meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menjaga kelestarian budaya yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah  adanya kemauan dari pemerintah desa  dan masyarakat desa dalam meningkatkan pemahaman yang tingggi  tentang  manfaat  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)maka    pemerintah  desa mengusulkan  untuk  merevisi    peraturan  desa  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    . Guna terciptanya tertib   administrasi desa serta   melahirkan pemerintah desa yang  profesional dalam membentuk peraturan desa dan menambahan serta meningkatkan pendapatan asli desa.

## METODE PELAKSANAAN

## Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat
Persiapan    kegiatan  ini  dimulai  melalui  penjajakan  terhadap  kemungkinan  pelaksanaan penyuluhan  hukum  disalah satu desa di Kabupaten  Bungo.  yang dinyatakan sebagai  desa mitra. Setelah observasi ke lapangan  maka tim pengabdian  memilih kegiatan ini dilaksanakan di  Desa  Purwobakti    Kecamatan  Bathin  III  Kabupaten  Bungo.  dengan  alasan  bahwa    mitra tersebut  perlu  mendapatkan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  manfaat  Bumdes    dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan  hukum setelah  adanya kesepakatan antara  penyuluh  hukum  (Tim  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas Jambi) dengan Kepala Desa  (Rio) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo tentang  penentuan  hari,tanggal  dan  waktu  penyuluhan.  Berdasarkan  kesepakatan  tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Sabtu tanggal  1  Juli 2021, Jam 14.00 – 18.30. di Ruang Pertemuan Kantor Desa Purwobakti  Kecamatan Bathin III Kabupaten.

## Metode Kegiatan
Berkaitan  dengan  upaya  untuk  menerapkan  ilmu  pengetahuan  terutama  di  bidang  hukum terkhusus hukum pemerintahan desa  maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model  penyuluhan  dengan  metode,  sosialisasi,  ceramah,  diskusi;  dan  tanya  jawab    akan pentingnya  hukum  yang  berlaku  dan    aturan  yang  dibuat  serta  yang  harus  dipatuhi  oleh masyarakat.

## Materi Pengabdian Pada Masyarakat Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud degan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  adalah:  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  didirikan antara  lain  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa).  Berangkat  dari  cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka  kondisi  itu  akan  mendorong  setiap  Pemerintah  Desa  memberikan  “goodwill”  dalam merespon pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai  suatu  lembaga  ekonomi  modal  usahanya  dibangun  atas  inisiatif  masyarakat  dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    dapat  mengajukan  pinjaman modal  kepada  pihak  luar,  seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

## Permodalan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

## Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Dampak  dari  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    Desa  Purwobakti  Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo yaitu meningkatkan kesejateraan mayarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Tujuan bagi pemerintah desa Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo yaitu meningkatkan peningkatan Pendapatan  Asli  Desa  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  desa  pemberdayaan masyarakat  desa  dan  pemberian  bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan social  dan  dana  bergulir.  Bagi  Masyarakat  Desa  bertujuan  meningkatkan  pendapatan masyarakat desa.

## Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo terdiri  atas  jenis-jenis  usaha  :Jasa,  Penyaluran  Sembilan  bahan  pokok,  Perdagangan  hasil pertanian; dan/atau, Industry kecil dan rumah tangga.

## Partisipasi Mitra
Adapun  permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  hasil pembicaraan bersama dengan pemerintah desa  (kepala desa dan aparat-aparatnya) dan Badan Perwakilan  Desa  serta  lembaga  desa  lainnya.  Dimana  selama  ini  memang  menjadi  kendala adalah  belum  maksimalnya  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUMDesa dalam menjalankan tujuannya. Karena Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  adalah merupakan  perwujudan  dari  pengelolaan ekonomi    produktif    desa    yang  dilakukan    secara  kooperatif,    partisipatif,    emansipatif, transparansi,    akuntabel,  dan    sustainable.    Oleh    karena    itu,    perlu    upaya    serius    untuk menjadikan  pengelolaan    badan    usaha    tersebut    dapat    berjalan    secara    efektif,    efisien, profesional dan mandiri.  Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang  dikelola  masyarakat  dan  Pemerintah Desa.  Pemenuhan  kebutuhan  ini diupayakan tidak  memberatkan  masyarakat,  mengingat  BUMDes  akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan  dan  tanggapan  masyarakat  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  paparan  normative sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  disampaikan  oleh  tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang  ada, baik yang mereka lihat dan didengar di  media  elektronik,  dibaca  dalam  media  cetak  maupun  yang  ada  disekitar  masyarakat  itu sendiri.
Secara  umum,  pertanyaan  dan  tangggapan  masyarakat  berkisar  pada  persoalan  pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa memahami tentang urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip  dasar  dalam  menjunjung  tinggi,  manfaat  didirikan  atau  adanya    Badan  Usaha  Milik Desa (Bumdes) dan  Khusus mngenai pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang mengatur. Dan hal ini dapat diwujudkan dan  merupakan  perwujudan  dari pengelolaan    ekonomi    produktif    desa    yang  dilakukan    secara  kooperatif,    partisipatif, emansipatif,  transparansi,  akuntabel, dan  sustainable.  Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  serius untuk    melaksanakan  roda  pemerintahan  desa      dapat    berjalan    secara    efektif,    efisien, profesional dan mandiri demi meningkatkan pendapatan asli desa.

## Harapan Peserta Penyuluhan Hukum
Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi  terutama Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi,  agar  secara  kontiniu  mengadakan  penyuluhan  untuk memberikan imformasi  tentang  berbagai permasalahan  hukum  secara  umum  dan  khususnya manfaat tentang  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Harapan mereka antara lain :
1. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desadan  aparat  desa)    berharap  agar  desa  mereka  dijadikan sebagai  Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hokum.
2. Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa  dan  aparat  desa)    minta  kepada  para  tim  penyuluhan hukum  agar  membantu  mereka  dalam  memotivasi  pelaksanaan  pemerintahan  desa terutama dalam pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  sebagai sarana dalam meningkatan pendapatan asli desa.
3. Pemerintah  desa    meminta  bantuan  kepada  tim  penyuluhan  hukum  agar  tim  bisa membantu mereka dalam merevisi Peraturan Desa yang mengatur tentang  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)   agar  sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ) adalah sebagai berikut:
a. Mitra  (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo) dapat memahami  manfaat Badan Usaha Milik Desa
b. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo) dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa
c. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo) dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
d. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo) dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar  memahami secara  mendalam  aturan  apa  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan  Badan  Usaha  Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
e. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo) dapat  mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan:
a.  Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang tentang manfaat dan tujuan pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  di  pemerintahan  desa    terkhusus  di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo
a. Perlu  kegiatan  lebih  lanjut  tentang  penyuluhan,  pelatihan  dan  pendampingan  dan pengelolaan    Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  di  pemerintahan  desa.  Purwobakti Kecamatan Bathin III  Kabupaten Bungo

## DAFTAR PUSTAKA
Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Desa Mandiri , Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta,  2007.
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002. Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999. Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu  FederalismeSebagai suatu Alternatif,
Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.
Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor  12 Tahun 2008.
-----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor  6 Tahun 2014 -----------------------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.
Strategi Pengembangan Ekowisata dan agrowisata Tanaman Jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman,
Kabupaten Kerinci.

## Johannes, Sry Rosita, Zamzami, Syahmardi Yacub, Sigit Indrawijaya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Indonesia Email korespondensi: sry_rosita@unja.ac.id , simatupangsbr@yahoo.com , zamzami.unja@gmail.com , syahmardi_yacob@unja.ac.id , sigit_indra@unja.ac.id

## ABSTRAK
Ekowisata  dan  agrowisata  di  Kecamatan  Kerman  sangat  strategis  dalam  pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi serta menambah pendapatan masyarakatnya. Namun  saat  ini  masyarakat  memiliki  beberapa  persoalan  yang  dihadapi  untuk  mewujudkan ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk,  diantaranya  yaitu  belum  terdapatnya  strategi pelaksanaan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk serta belum adanya promosi dan fasilitas pendukung  untuk  meningkatkan  ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk,  sehingga pengelolaan  ekowisata  dan  agrowisata  masih  sebatas  kepemilikan  para  pemilik  perkebunan jeruk.  Solusi  yang  ditawarkan  dalam  PPM  ini  adalah mendampingi  masyarakat  untuk  dapat merencanakan  dan  merumuskan  strategi  pelaksanaan  didalam  mewujudkan  ekowisata  dan agrowisata  tanaman  jeruk,  membantu  merencanakan  sarana  promosi  didalam  meningkatkan ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk  di  Kecamatan  Kerman,  Kabupaten  Kerinci.  Hasil pengabdian pada masyarakat berupa strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata, sarana promosi  yang  digunakan,  BUMDes  pendamping  desa  Wisata  berbasis  agrowisata  dan ekowisata.
Kata kunci : Agrowisata; ekowisata; strategi_pengembangan; tanaman_jeruk.

## PENDAHULUAN
Kerinci merupakan nama salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi, walaupun jarak yang di tempuh dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Kerinci cukup jauh yaitu kurang lebih 8 jam perjalanan  darat  namun  tidak  mengurangi  minat  para  wisatawan  untuk  berkunjung  ke Kabupaten Kerinci. Sesuai dengan slogan Kabupaten Kerinci yaitu sekepal tanah surga, kerinci memiliki  panorama  alam  yang  luar  biasa,  antara  lain  gunung  kerinci  yang  dikenal  sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatra dengan tingginya 3.805 m, serta danau kerinci dan danau gunung tujuh yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara.
Kerinci tidak hanya memiliki panorama alam yang indah namun juga hasil perkebunan yang  sudah  di  ekspor  ke  manca  Negara,  seperti  kopi  Arabika  Kerinci  Rosita,  Simatupang, Kartika,  Titinifita,  &  Hasbullah,  (2020)  yang  akan  mengirimkan  sebanyak  15,9  Ton  kopi Arabika Specialty dalam 5 varian kopi berkualitas dari organisasi milik petani dengan roaster di  kawasan  Asia  Pasifik,  Amerika,  Eropa,  Timur  Tengah,  dan  Afrika.  Tidak  hanya  kopi, kabupaten kerinci menghasilkan hasil perkebunan lainnya yang juga tak kalah popular seperti jeruk kerinci yang terdiri atas jeruk gerga dan jeruk madu.
Perkebunan  jeruk  milik  masyarakat  banyak  ditemui  di  Desa  Pasar  Kerman  /    Lolo Gedang yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci,  dimana  sebanyak    ±  70  %  masyarakat  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang memiliki perkebunan jeruk gerga dan jeruk madu kerinci, didukung kondisi alam yang sangat
mendukung yaitu berada di ketinggian ± 400 – 900 meter diatas permukaan laut menjadikan jeruk gerga dan jeruk madu kerinci dapat tumbuh subur dengan hasil yang berlimpah.
Perkebunan  jeruk  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang  memiliki  potensi  yang menjanjikan  sebagai  objek  ekowisata  dan  agrowisata  di  Kabupaten  Kerinci.  Ekowisata menurut  Damanik  (2013)  secara  konseptual  dikembangkan  oleh  masyarakat  lokal  dengan objek  dan  atraksi  bersekala  kecil  sehingga  lebih  mudah  dikoordinasikan  oleh  masyarakat, kepemilikan  dan  partisipasi  masyarakat  lokal,  keuntungan  pengelolaan  dinikmati  oleh masyarakat sebagai pengelola wisata.
Ekowisata  menurut  Hijriati  &  Mardiana  (2014)  merupakan  perjalanan  wisata  yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang didalam mengelola perkebunan jeruk merupakan potensi ekowisata karena pengetahuan alam dan budaya di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang dapat menjadi nilai jual sebagai daya tarik ekowisata yang dapat  mempengaruhi  aspek  ekologi,  sosial  dan  ekonomi.  Masyarakat  Desa  Pasar  Kerman  / Desa Lolo Gedang melakukan pengelolaan perkebunan jeruk secara swadaya, sehingga dapat dijadikan jaminan dalam proses keberlanjutan ekowisata.
Para wisatawan yang mampir ke perkebunan milik masyarakat di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang untuk membeli langsung jeruk gerga dan jeruk madu kerinci dari pohonnya dan  bisa  memanfaatkan  untuk  berselfi  dipohon  jeruk  yang  berbuah  dengan  lebatnya  serta dengan bonus boleh mencicipi jeruk yang dipetik langsung tanpa harus membayar merupakan sensasi  wisata  yang  di  tawarkan  penduduk  desa,  kondisi  seperti  ini  dapat  dijadikan  objek agrowisata.  Agrowisata  menurut  Andini  (2013)  dapat  meningkatkan  potensi  pendapatan masyarakat  karena  para  wisatawan  pada  agrowisata  langsung  melakukan  hubungan  dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan hasil perkebunan secara langsung.  Evita, Sirtha, & Sunarta, (2012) saat ini pembangunan pariwisata diarahkan pada pariwisata alternatif agar  kelestarian  lingkungan  dapat  lebih  terjaga  yaitu  dengan  menggunakan  pariwisata berkelanjutan seperti agrowisata. Agrowisata menurut  Romadi, Gunawan, & Pramita (2021) merupakan  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  wisata  dan  sekaligus  mengenal  proses produksi serta sebagai tempat untuk menikmati hasil pertanian secara langsung.
Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang membutuhkan strategi didalam pengembangan ekowisata  dan  agrowisata  sehingga  menciptakan  kehidupan  masyarakat  pedesaan yang  kuat dan  memiliki  daya  saing  untuk  mampu  berperan  aktif  dalam  menciptakan  perekonomian  di pedesaan  dan  dapat  mewujudkan  pelestarian  dan  pemanfaatan  lingkungan,  budaya, sosioekonomi di masyarakat.. Berikut kegiatan agrowisata yang dilakukan Tim PPM PKM di perkebunan jeruk milik masyarakat di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang.
Ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk diharapkan masyarakat Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kernan dapat meningkatkan pariwisata daerah dan pendapatan masyarakat. Namun  saat  ini  masyarakat  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang  memiliki  beberapa persoalan  yang  dihadapi  untuk  mewujudkan  ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk, diantaranya  yaitu  belum  terdapatnya  strategi  pengembangan  ekowisata  dan  agrowisata tanaman jeruk, belum terdapatnya organisasi yang dapat mengelola ekowisata dan agrowisata tanaman  jeruk,  serta  belum  adanya  promosi  dan  fasilitas  pendukung  untuk  meningkatkan ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk,  sehingga  pengelolaan  ekowisata  dan  agrowisata masih sebatas kepemilikan para pemilik perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang  Kabupaten  Kerinci.  Berdasarkan  uraian  pada  analisis  situasi  maka  dapat ditetapkan tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  terealisasinya  perencanaan  dalam  merumuskan  strategi pengembangan, terdapatnya promosi, dan terdapatnya fasilitas pendukung untuk mewujudkan desa wisata berbasis ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.

## METODE PELAKSANAAN
Lokasi  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas  Jambi  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang  Kecamatan  Bukit  Kerman, Kabupaten  Kerinci.  Alasan  pemilihan  lokasi  karena  Kecamatan  Bukit  Kerman  terdiri  atas beberapa  desa  penghasil  tanaman  jeruk,  dengan  persoalan  yang  dihadapi    yaitu  pembinaan didalam  merancang  strategi  pelaksanaan  ekowisata  dan  agrowisata,  melatih  sistem  promosi dan  melatih  perencanaan  fasilitas  pendukung  untuk  mewujudkan  desa  wisata  berbasis ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  melalui  observasi  lapangan,  pendampingan,  dan penyuluhan.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Strategi  pengembangan  ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk  di  Desa  Pasar Kerman/Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.
Kabupaten  Kerinci  ditentukan  sebagai  branding  wisata  di  Provinsi  Jambi.  Sebagai  branding wisata  maka  potensi  potensi  yang  dimiliki  Kabupaten  Kerinci  sebagai  destinasi  atau  desa wisata harus memiliki identitas dan karakteristik yang unik, seperti yang dimiliki oleh salah satu desa di Kabupaten kerinci yaitu Desa Pasar kerman / Desa Lolo Gedang yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai desa wisata. Panorama alam yang indah, hasil perkebunan jeruk  yang  berlimpah menjadi  identitas  sebagai  branding  wisata  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci. Para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci  akan menuju Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang sebagai penghasil perkebunan jeruk terbesar di  kabupaten  Kerinci,  dan  menjadikannya  sebagai  kunjungan  wisata  yang  tidak  boleh dilewatkan.
Gambar 1. Wisata Jeruk di Desa Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci
Sumber : PPM 2021
Potensi  wisata  yang  dimiliki  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang  adalah  dari  sektor pertanian  dan  perkebunan,  didukung  alam  yang  indah  berada  di  Kecamatan  Bukit  Kerman.
Sektor pertanian yang erat dengan potensi wisata dikenal sebagai agrowisata yang merupakan potensi wisata dengan memanfaatkan perkebunan jeruk yang saat ini menjadi primadona hasil perkebunan,  ditahun  2019  menurut  BPS  Kabupaten  Kerinci,  batang  jeruk  yang  ditanam  di Kecamatan  Bukit  Kerman  berjumlah    19.558  batang,  dan  akan  terus  bertambah.  Kegiatan wisata yang akan menjadi strategi pada agrowisata di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang adalah  dengan  memanfaatkan  kekhasan  dan  keanekaragaman  pemandangan  alam  di perkebunan jeruk.
Para  wisatawan  menikmati  rangkaian  aktivitas  perjalanan  wisata  mulai  dari  melihat pemandangan  jeruk  jeruk  yang  dijadikan  tempat  untuk  berfoto,  dilanjutkan  dengan  proses pemetikan buah jeruk yang merupakan puncak wisata dimana para wisatawan mencari buah jeruk yang besar dan masak melalui petunjuk dari pemandu yaitu menggunakan gunting buah, agar tanaman jeruk tidak rusak, kemudian jeruk jeruk yang telah dipetik ditimbang dan siap menjadi  oleh  oleh  yang  akan  dibawa  para  wisatawan  dari  desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman. Strategi pengembangan agrowisata di Desa Pasar Kerman / Desa lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman dapat meningkatkan pendapatan petani jeruk, menciptakan lapangan pekerjaan, melestarikan sumber daya, meningkatkan nilai jual komoditi pertanian, dan berkembangnya sumber sumber pendapatan lainnya.
Agrowisata  merupakan  sarana  memperkenalkan  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang sebagai  lokasi  wisata  buah  jeruk  yang  wajib  dikunjungi,  sebagai  sarana  promosi  produk pertanian dan budaya nusantara. Karena selain wisatawan dapat menikmati hasil perkebunan jeruk  secara  langsung  dari  pohonnya  para  wisatawan  juga  akan  menikmati  indahnya  wisata alam  Desa  Pasar  kerman  /  Lolo  Gedang Kabupaten  Kerinci  yang  segar  dan  alami  sehingga menjadikan kenangan yang akan di bawa hingga mereka pulang, bahkan akan menjadi cerita yang akan di sebarkan ke kerabat dan kenalan.
Disamping agro wisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kabupaten Kerinci, maka dapat pula di kembangkan ekowisata, dengan dukungan alam yang indah jika dikelola secara berkelanjutan  menciptakan  wisata  berbasis  alam.  Strategi  kawasan  ekowisata  Desa  Pasar Kerman / Lolo Gedang berdasarkan observasi dapat dijadikan asset daerah dengan menjadikan potensi  alam  sebagai  investasi.  Pemanfaatan  lahan  sebagai  agrowisata  jeruk  dapat  pula dijadikan potensi ekowisata untuk mendukung konservasi lahan secara berkelanjutan.
Gambar 2. Potensi Ekowisata Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

## Sumber: PPM 2021
Sebagai bentuk wisata berbasis alam, ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo  Gedang, Kabupaten kerinci, menyediakan kesempatan pembelajaran tentang melestarikan lingkungan alam,  dengan  menjaga  integritas  ekosistim  serta  menghasilkan    manfaat  ekonomi  yang mendorong  konservasi  alam.  Sebagai  objek  daya  tarik  wisata  yang  sangat  potensial  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui upaya pengembangan agrowisata dan ekowisata di  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang,  maka  perlu  sebuah  strategi  didalam  pengembangan ekowisata dan agrowisata, dengan meriviu potensi wisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kabupaten Kerinci, sehingga dapat ditentukan strategi didalam pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
Strategi  pengembangan  agrowisata  dan  ekowisata  yang  akan  diimplementasikan  yaitu dengan  meriviu  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang  dimiliki.  Kekuatan  yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:
1. Ekowisata dan agrowisata dibangun dengan konsep berwawasan lingkungan, maka akan mudah mendatangkan wisatawan di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
2. Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang    memiliki  panorama  yang  indah  dengan  hasil perkebunan jeruk yang menjadi daya tarik pengembangan agrowisata dan ekowisata.
3. Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang berada di Kabupaten Kerinci yang menjadi salah satu kabupaten yang ditentukan sebagai branding wisata di Provinsi Jambi.
4. Mata  pencaharian  masyarakat  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  sebagaian  besar diperoleh  dari  perkebunan  jeruk,  sehingga  pengembangan  agrowisata  dan  ekowisata akan lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Kelemahan  yang  dimiliki  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  dalam  mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:
1. Masih banyak masyarakat dan pemerintahan di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang yang belum memahami implementasi agrowisata dan ekowisata berwawasan lingkungan.
2. Masih adanya kekhawatiran dari masyarakat di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata sebagai sarana meningkatkan pendapatan.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami konsep agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
4. Kekhawatiran  masyarakat  dalam  pengelolaan  agrowisata  dan  ekowisata  tidak berlangsung lama.
5. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan agrowisata dan ekowisata belum memadai. Peluang  yang  dimiliki  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  dalam  mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:
1. Minat  wisatawan  yang  berkunjung  untuk  menikmati  pemandangan  alam  dan  hasil perkebunan jeruk merupakan langkah awal dari agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
2. Adanya  kesediaan  dari  pengembang  agrowisata  dan  ekowisata  yang  akan  membantu Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
3. Pengembangan  agrowisata  dan  ekowisata  akan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi penduduk Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
4. Peluang peluang usaha lainnya akan tumbuh di Desa Pasar Kerman seperti home stay. Ancaman  yang  dimiliki  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  dalam  mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:
1. Kehadiran wisatawan yang tidak dapat mengikuti peraturan dalam memetik buah jeruk akan merusak perkebunan agrowisata dan ekowisata.
2. Konsep  agrowisata  dan  ekowisata  berwawasan  lingkungan  belum  sepenuhnya  dapat diimplementasikan karena masyarakat masih banyak yang tidak mengerti.

## 3. Belum  adanya  Bumdes  sebagai  pengelola  agrowisata  dan  ekowisata  di  Desa  Pasar Kerman / Lolo Gedang.
Dari hasil meriviu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki maka dapat ditentukan  strategi  pengembangan  agrowisata  dan  ekowisata  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci.

## Sarana promosi agrowisata dan ekowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci.
Sarana  promosi  yang  di  tawarkan  Tim  PPM  FEB  untuk  digunakan  dalam  pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten  Kerinci,  yaitu  dengan  memperhatikan  fator  pendorong  seorang  wisatawan melakukan perjalanan. Seorang wisatawan akan terdorong melakukan perjalanan wisata karena ketertarikan yang disajikan lewat interaksi di media sosial, tentang apa yang ditawarkan dan tentang  apa  yang  menarik  bagi  seorang  wisatawan.  Media  sosial  sebagai  salah  satu  sarana promosi yang paling  tepat untuk jaman digital saat ini.
Beberapa  media  sosial  yang  dapat  di  gunakan  untuk  sarana  promosi  adalah  dengan menggunakan website resmi agrowisata maupun ekowisata Kecamatan Bukit Kerman. Dalam website resmi dapat diinformasikan lokasi wisata di Kecamatan Bukit Kerman, salah satunya adalah  agrowisata  dan  ekowisata  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  Kecamatan  Bukit Kerman,  Kabupaten  Kerinci.  Disamping  website  resmi,  beberapa  media  sosial  seperti Facebook, twitter, dan lain lain dapat juga digunakan sebagai sarana dalam penyampaian pesan promosi. Penggunaan media sosial tersebut memudahkan bagi pengelola wisata agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang untuk menemukan para wisatawan yang betul betul dapat memanfaatkan alam sebagai sarana wisata. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang perlu dipertimbangkan efektifitas untuk mencapai sasaran promosi, target yang ingin dijangkau, dana yang disediakan, frekuensi dan dampak yang mungkin ditimbulkan.  Para pengelola agrowisata dan ekowisata harus  memiliki  ilmu  pengetahuan  mengenai  motif  penggunaan  media  oleh  pengunjung, sehingga promosi agrowisata dan ekowisata akan efektif.
Para  pengelola  agrowisata  dan  ekowisata  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  harus mendisain  media  promosi  untuk  mengetahui  motif  wisatawan  yaitu  menambah  informasi, identitas,  interaksi  sosial,  dan  dampak.  Melalui  media  promosi  para  wisatawan  dapat berpartisipasi untuk mengembangkan Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, mengetahui kegiatan kegiatan  agrowisata  dan  ekowisata  sehingga  dapat  mengikuti  isi  pesan  yang  disampaikan dalam  promosi  tersebut.  Sasaran  promosi  agrowisata  dan  ekowisata  dapat  mencerminkan kegiatan  edukasi  mengenai  lingkungan,  cara  bertanam  jeruk,  cara  memanen  jeruk  dan  cara memasarkan hasil perkebunan, sehingga para wisatawan dapat mengikuti kegiatan yang sudah dirancang dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang di tampilkan dalam promosi di media sosial.  Pengelola  agrowisata  dan  ekowisata  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Lolo  Gedang  dapat menambahkan  informasi  baru  yang  diperlukan  para  wisatawan  di  media  sosial  setiap  ada kegiatan, sehingga media sosial sebagi sarana promosi dapat tepat sasaran.

## Pendamping  pembentukkan  fasilitas  pendukung  untuk  mewujudkan  desa  wisata berbasis  ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk  di  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.
Mewujudkan  desa  wisata  berbasis  ekowisata  dan  agrowisata  tanaman  jeruk  di  Desa  Pasar Kerman  /  Lolo  Gedang  Kecamatan  Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci  diperlukan  adanya pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang dapat mengembangkan potensi desa wisata. Berdasarkan peta lokasi BUMDes wisata Kerinci berikut ini menunjukkan bahwa
di  Desa  Pasar  Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang  Kecamatan  Bukit  Kerman  belum  mempunyai BUMDes sehingga perlu untuk dibentuk.
Pembentukan BUMDes di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang tersebut diharapkan dapat mendampingi  pembentukan  fasilitas  pendukung  sehingga  terujudnya  desa  Wisata  berbasis agrowisata  dan  ekowisata.    BUMDes  merupakan  program  pemerintah  didalam mengembangkan  basis  ekonomi  di  pedesaan,  melalui  pendekatan  dalam  usaha  peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Cara kerja BUMDes dengan  memetakan  kegiatan  kegiatan  agrowisata  dan  ekowisata  yang  akan  dikelola  secara profesional,  namun  tidak  meninggalkan  ciri  khas  pedesaan,  sehingga  usaha  para  petani perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang lebih produktif dan efektif.
BUMDes  yang  terbentuk  dibina  oleh  kepala  desa  yang  diawasi  oleh  badan  pengawas  desa. Pengelola  BUMDes  dapat  terdiri  atas  ketua,  sekretaris,  bendahara,  dan  beberapa  unit  kerja seperti; unit wisata, unit pertanian, unit perkebunan. Potensi yang dimiliki Desa Pasar Kerman /  Lolo  Gedang  Kecamatan  Bukit  Kerman  memiliki  potensi  yang  besar  sebagai  desa  wisata berbasis agrowisata dan ekowisata, BUMDes sebagai penampung kegiatan kegiatan ekonomi pedesaan dapat menjadi peluang komersial untuk mensejahterakan masyarakat desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata yang akan diimplementasikan yaitu dengan meriviu  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang  dimiliki,  dari  hasil  riviu  tersebut maka dapat ditentukan strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Sarana promosi yang digunakan berupa  alamat  website  resmi  agrowisata  maupun  ekowisata  Kecamatan  Bukit  Kerman,  dan beberapa  media  sosial  seperti  Facebook, twitter,  dan  lain  lain  dapat  juga  digunakan  sebagai
sarana  dalam  penyampaian  pesan  promosi.  Penggunaan  media  sosial  tersebut  memudahkan bagi pengelola wisata agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang untuk menemukan para wisatawan yang betul betul dapat memanfaatkan alam sebagai sarana wisata. BUMDes  merupakan  pendamping  didalam  pembentukan  fasilitas  pendukung  untuk mewujudkan  desa  Wisata  berbasis  agrowisata  dan  ekowisata.    Cara  kerja  BUMDes  dengan memetakan kegiatan kegiatan agrowisata dan ekowisata yang akan dikelola secara profesional, namun tidak meninggalkan ciri khas pedesaan, sehingga usaha para petani perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang lebih produktif dan efektif.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka disimpulkan bahwa untuk menciptakan Desa Pasar Kerman  /  Desa  Lolo  Gedang  sebagai  desa  ekowisata  dan  agrowisata  dapat  menciptakan kehidupan masyarakat pedesaan yang kuat dan memiliki daya saing untuk mampu berperan aktif  dalam  menciptakan  perekonomian  di  pedesaan,  untuk  itu  perlu  pendampingan  yang berkelanjutan, sehingga dapat merencanakan dan merumuskan strategi pengembangan didalam mewujudkan ekowisata dan agrowisata di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Andini, N. (2013). Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata  Studi  Kasus:  Desa  Wisata  Kembangarum,  Kabupaten  Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 24 , 173–188.
Damanik,  Janianton,  2013 “Pariwisata  Indonesia  (Antara  Peluang  Dan  Tantangan)” , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Evita, R., Sirtha, I. N., & Sunarta, I. N. (2012). Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali. Jurnal Ilmiah Pariwisata , 2 , 109–222.
Hijriati,  E.,  &  Mardiana,  R.  (2014).  Pengaruh  Ekowisata  Berbasis  Masyarakat  Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. Jurnal Sosiologi Pedesaan , 02 (03), 146–159.
Romadi, U., Gunawan, & Pramita, Y. (2021). Development Of Sustainable Agrotourism Based On Social Capital in Tourism Aware Community Groups In Pujonkidul Village, Pujon District,  Malang  Regency,  East  Java. PalArch’s  Journal  of  Archaeology  of  Egypt  / Egyptology , 18 (5), 328–342.
Rosita,  S.,  Simatupang,  J.,  Kartika,  S.,  Titinifita,  A.,  &  Hasbullah,  H.  (2020).  Menggali Keunikan Desa Mewujudkan Desa Wisata Di Desa Jernih Jaya Kabupaten Kerinci. Jurnal Karya Abdi , 4 , 426–435.