## PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP
PIHAK KETIGA (PASCA PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015)

## Oleh
Ahmad Royani

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## Abstrak
Perjanjian  kawin  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  atas  permintaan  dari  sepasang calon suami istri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing. Yang mana perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami istri adalah  untuk  menyimpang  peraturan  tentang  bergabungnya  harta  kekayaan  dalam perkawinan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  yang  membawa perspektif  baru  tentang  kesepakatan  perkawinan  dimana  perjanjian  kawin  dapat  dilakukan selama dalam ikatan perkawinan. Yang memiliki dampak positif dan juga berdampak negatif terhadap pihak ketiga yang terkait.
Kata Kunci : Perjanjian kawin, Pihak ketiga.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perjanjian  kawin  atau  yang  pada umumnya disebut perjanjian pra nikah adalah  perjanjian  kawin  yang  dibuat oleh calon suami dan istri, yang dibuat secara  otentik  di  hadapan  notaris  atau yang menyatakan bahwa mereka telah saling  setuju  dan  mufakat  untuk membuat  pemisahan  harta  benda kekayaan mereka masing-masing.
Perkawinan  menurut  pasal  1  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  disebutkan  perkawinan sebagai  ikatan  lahir  bathin  antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian  kawin  tersebut  adalah perjanjian  yang  dikenal  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.
Dalam ketentuan Pasal 139
KUHPerdata dinyatakan bahwa :
“Dengan mengadakan
perjanjian  perkawinan,  kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan  dari  peraturan undang-undang sekitar
persatuan  harta  kekayaan,  asal perjanjian  itu  tidak  menyalahi tata  susila  yang  baik  atau  tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan”
Yang  intinya  perjanjian  kawin adalah  perjanjian  mengenahi  harta benda  suami  istri  selama  perkawinan mereka,  yang  menyimpang  dari  azas atau  pola  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. Demikian pula dengan  hutang-hutang  dari  masing- masing  pihak  tersebut  akan  tetap menjadi  tanggungjawab  dari  pihak yang memiliki hutang tersebut.
Selanjutnya  dalam  pasal  147  juncto 149  KUHPerdata  dinyatakan  bahwa perjanjian kawin tersebut harus dibuat dengan akta Notaris sebelum
dilangsungkannya perkawinan, perjanjian  mana  mulai  berlaku  sejak saat  perkawinan  dilangsungkan  dan tidak  boleh  ditarik  kembali  atau diubah  dengan  cara  bagaimanapun selama berlangsungnya perkawinan.
Diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 29, yang
menentukan bahwa :
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak  atas  persetujuan  bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai  pencatat  perkawinan,
setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut.
2. Perjanjian  tersebut  tidak  dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas  hukum,  agama,  dan kesusilaan.
3. Perjanjian  tersebut  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama  perkawinan  berlangsung perjanjian  tersebut  tidak  dapat dirubah,  kecuali  bila  dari  kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah  dan  perubahan  tidak merugikan pihak ketiga.
Dari  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  29  Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan jelas telah diatur bahwa perjanjian kawin tersebut harus  dilaksanakan  pada  waktu  atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan, hal  serupa  juga  diatur  didalam  Pasal 147  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa  perjanjian  kawin  haruslah dibuat  dengan  akta  Notaris  dan  harus dibuat
sebelum
perkawinan
dilangsungkan.
Ditengah dinamika perkembangan
masyarakat  dan  perkembangan  di berbagai  sektor  kehidupan,  kebutuhan untuk memisahkan harta benda kekayaan  dalam  perkawinan  menjadi suatu  hal  yang  biasa  dan  berkembang
sejalan  dengan  pembaruan  hukum  di berbagai bidang.
Salah  satunya  adalah  Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015  yang  mengubah beberapa  ketentuan  yang  sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan antara lain bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum,  pada  saat  dalam  selama dalam  ikatan  perkawinan.  Ketentuan tersebut  mengesampingkan  ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian  kawin  hanya  dapat  dibuat sebelum  dan  pada  saat  perkawinan dilangsungkan.
Ditegaskan  pula  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan  atau  Notaris.  Ketentuan ini  mempertegas  siapa  saja  yang berwenang  mengesahkan  perjanjian kawin tersebut.
Dapat dilihat pula bahwa perjanjian  kawin  tersebut  berlaku sejak perkawinan dilangsungkan apabila perjanjian kawin dibuat selama  perkawinan  atau  sejak  waktu yang  ditentukan  dalam  perjanjian apabila  dibuat  selam  dalam  ikatan perkawinan. Dan yang terakhir mengenai Putusan Mahkamah
Konstitusi ini adalah adanya ketentuan bahwa  perjanjian  kawin  dapat  diubah atau  dicabut  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  perjanjian  kawin  hanya dapat  diubah  saja  tetapi  tidak  dapat dicabut.
Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut satu sisi membawa dampak  positif  bagi  pihak-pihak  yang pada  saat  perkawinan  dilangsungkan tidak  membuat  perjanjian  perkawinan dan kemudian baru menyadari perlunya  perjanjian  kawin  dalam
perkawinan mereka. Disisi lain berdampak  negatif  bagi  pihak  ketiga yang  dirugikan  akibat  perjanjian kawin  yang  dapat  dibuat  setelah perkawinan atau dalam ikatan perkawinan  berlangsung.  Dalam  hal ini  perjanjian  kredit,  yang  mana perjanjian kredit dibuat terlebih dahulu  sebelum  dibuatnya  perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan akan  cenderung  merugikan  pihak kreditur terkait bagaimana cara pelunasan  hutang  yang  telah  ada ataupun bagaimana perlindungan hukum  bagi  kreditur  akibat  adanya perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah perkawinan  tersebut  apabila  terjadi wanprestasi.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  tersebut  diatas  penulis tertarik mengalisa bagaimana kedudukan  hukum  perjanjian  kawin yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga.

## B. Tujuan Penelitian
Dalam menentukan tujuan penelitian  yang  hendak  dicapai,  maka berdasarkan  latar  belakang  masalah, perumusan  masalah,  maka  tujuan  dari penelitian adalah sebagai berikut :
a. Untuk  mengetahui  kedudukan hukum  perjanjian  kawin  yang dibuat  setelah  perkawinan  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.
b. Untuk  mengetahui  akibat  hukum perjanjian  kawin  yang  dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga pacsa Putusan Mahkamah Kostitusi nomor
69/PUU-XIII/2015.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Perjanjian
Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Perjanjian  Kawin  atau  perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang
dibuat  oleh  suami  istri  sebelum  atau pada  saat  pernikahan  dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan  terhadap  harta  kekayaan mereka.  Pada  umumnya  perjanjian kawin ini dibuat :
1. Bilamana  terdapat  sejumlah  harta kekayaan  yang  lebih  besar  pada salah  satu  pihak  daripada  pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing- masing membawa masukan (aanbrengst) yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikan salah  satu  jatuh  “failiet”,  yang lain tidak tersangkut.
4. Atas  hutang-hutang  yang  mereka buat  sebelum  kawin,  masing- masing  akan  bertanggunggugat sendiri-sendiri.
Maksud  pembuatan  perjanjian kawin  ini  adalah  untuk  mengadakan penyimpangan  terhadap  ketentuan- ketentuan  tentang  harta  kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal  119  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :
“Mulai saat perkawinan
dilangsungkan, demi hukum
berlakunya  persatuan  bulat  antara harta  kekayaan  suami  dan  istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin  tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang  perkawinan  tak  boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”.
Para pihak bebas untuk menentukan  bwntuk  hukum  yang dikehendakinya  atas  harta  kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka dapat saja  menentukan,  bahwa  di  dalam perkawinan  mereka  sama  sekali  tidak akan  terdapat  kebersamaan  harta
kekayaan  atau  kebersamaan  harta kekayaan yang terbatas. 1 Sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami istri masih dapat  mengubah  perjanjian  kawin yang dibuatnya. Akan tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan akta  notaris.  Sedangkan  orang  yang dahulu  ikut  serta  sebagai  pihak  dalam mewujudkan  perjanjian  kawin  itu harus  dikutsertakan  lagi.  Bilamana orang-orang itu tidak menyukai, maka tindakan dapat diadakan perubahan. Perubahan  harus  mendapatkan
pengesahan oleh pengadilan, bertujuan untuk  menjamin,  agar  orang  tidak gegabah melakukan perubahan.
Pengesahan  itu  harus  ditolak,  bila pengesahan itu tidak mempunyai dasar yang  wajar  atau menimbulkan  bahaya bagi  pihak  ketiga.  Dalam  pembuatan perjanjian  kawin  adakalanya  pihak ketiga  dapat  juga  ikut  serta,  sebab pihak ketiga dapat memberikan
hadiah-hadiah dalam perkawinan kedua belah pihak itu dengan ketentuan  tidak  akan  jatuh  ke  dalam kebersamaan harta mereka. 2
Dalam  pasal  29 ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  menyebutkan, bahwa  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah  pihak  atas  persetujuan  bersama dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pada  umumnya  atau  sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengenal perjanjian  kawin.  Lembaga  tersebut diperkenalkan  pada  waktu  itu  melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  sedangkan  mengenai  waktu pembuatan perjanjian kawin, Undang-
1 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op.cit, hlm. 58 2 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op.cit, hlm. 60
undang  memberikan  dua  macam waktu,  yaitu  sebelum  atau  pada  saat perkawinan dilangsungkan. 3
Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan menyatakan, untuk  pengesahannya  yang  diberi wewenang oleh undang-undang adalah  pegawai  pencatat  perkawinan. Pengesahan  hanya  diberikan,  bila tidak  melanggar  batas-batas  hukum, agama  dan  kesusilaan.  Adapun  yang dimaksud  tidak  melanggar  hukum, agama dan kesusilaan adalah :
1. Hukum
Kaedah  hukum  adalah  segala peraturan  yang  ada  yang  telah dibuat secara resmi oleh pemegeng kekuasaan, yang sifatnya  mengikat  setiap  orang dan  pemberlakuannya  merupakan paksaan  yang  harus  ditaati  dan apabila  telah  terjadi  pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu.
2. Agama Kaedah agama ditujukan kepada  kehidupan  beriman  dan terhadap kewajiban manusia kepada  tuhan  dan  dirinya  sendiri yang  berasal  dari  ajaran-ajaran kepercayaan  atau  agama  ayang dianut manusia. Kaedah ini bertujuan  untuk  penyempurnaan manusia  oleh  karena  kaedah  ini ditujukan  kepada  umat  manusia dan  melarang  manusia  untuk berbuat  jahat.  Kaedah  ini  bukan hanya  ditujukan  kepada  sikap lahir,  tetapi  juga  kepada  sifat bathin  manusia.  Diharapkan  dari manusia  bahwa  sikap  bathinnya sesuai dengan agama dan kepercayaan.
3. Kesusilaan Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena
3 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op.cit, hlm. 61
menyangkut  kehidupan  pribadi manusia. Sebagai pendukung kaedah  kesusilaan  adalah  nurani individu  dan  bukan  manusia sebagai  makhluk  sosial  atau sebagai  anggota  masyarakat  yang terorganisir.  Kaedah  ini  dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi mencegah kegelisahan  diri  sendiri.  Kaedah kesusilaan  ini  ditujukan  kepada umat  manusia  agar  terbentuk kebaikan  akhlak  pribadi  guna penyempurnaan manusia dan melarang  manusia  untuk  berbuat jahat. 4
Dalam Pasal 29 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan menyatakan juga perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
berlangsung,  artinya  tidak  boleh ditentukan  waktu  lain.  Hal  ini  sama dengan  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Sebaliknya perjanjian  kawin  menjadi  gugur  bila perkawinan itu tidak dilangsungkan.
Dan  dalam  Pasal  29  ayat  (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menyatakan,
bahwa selama perkawinan berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah  dan  perubahannya  tidak merugikan pihak ketiga.
Lahirnya Putusan Mahkamah Kostitusi  nomor  69/PUU-XIII/2015 tentunya  di  dasari  oleh  adanya  hak konstitusional Warga Negara
Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan  bahwa  perjanjian  kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan  dilangsungkan.  Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah beberapa  ketentuan  yang  sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undnag-Undang
4 http://scholar.unand.ac.id/22473/2/BAB%20I.pdf
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan antara lain bahwa perjanjian kawin boleh dibuat sebelum,  pada  saat  dan  selama  dalam ikatan perkawinan. Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya  bahwa  perjanjian  kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.
Ditegaskan  pula  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencacat perkawinan  atau  Notaris.  Ketentuan ini  mempertegas  siapa  saja  yang berwenang  mengesahkan  perjanjian kawin  tersebut.  Sebelumnya  hanya disebutkan  bahwa  perjanjian  kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan  namun  sejak  berlakunya
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penegesahan perjanjian kawin juga dapat dilakukan dihadapan Notaris.
Dapat dilihat pula bahwa perjanjian  kawin  tersebut  berlaku sejak perkawinan dilangsungkan apabila perjanjian kawin dibuat sebelum  perkawinan atau  sejak  waktu yang  ditentukan  dalam  perjanjian apabila  dibuat  selama  dalam  ikatan perkawinan. Dan yang terakhir mengenai Putusan Mahkamah
Kostitusi ini adalah kesepakatan kedua belah  pihak,  selama  hal  tersebut  tidak merugikan  pihak  ketiga.  Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini  perjanjian  kawin  hanya  dapat diubah saja tetapi tidak dapat dicabut.
Hadirnya Putusan Mahkamah Konstisusi  tersebut  di  satu  sisi membawa  dampak  positif  bagi  pihak- pihak  yang  sudah  terikat  dalam perkawinan namun pada saat perkawinan dilaksanakan tidak membuat perjanjian kawin dan kemudian  baru  menyadari  perlunya dibuat perjanjian kawin dalam perjanjian  kawin  yang  dibuat  selama perkawinan berlangsung.
B. Akibat  Hukum  Perjanjian  Kawin
Yang  Dibuat  Setelah  Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga
Perakawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri  untuk  hidup  bersama,  dan  tentu saja mengakibatkan hak dan kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak. Setiap  suami  mempunyai  hak  dalam keluarga,  begitu  juga  seorang  wanita yang  mengikatkan  diri  menjadi  istri dalam suatu perkawinan memiliki hak sebagai  istri,  yang  dimaksud  dengan hak  tidak  lain  adalah  suatu  yang merupakan  milik  atau  dapat  dimiliki oleh  suami  istri  yang  diperoleh  dari hasil  perkawinan.  Hak  ini  juga  dapat dihapus  apabila  yang  berhak  rela haknya  tidak  dipenuhi  atau  dibayar oleh  pihak  lain.  Dalam  Pasal  30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan
dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang  lahir  untuk  menegakkan  rumah tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari susunan masyarakat.
Akibat  dari  perkawinan  yang berkaitan  dengan  harta  benda  dalam perkawinan  diatur  dalam  Pasal  35 sampai  dengan  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  yang  intinya menetapkan sebagai berikut : 5
1. Harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  menjadi milik bersama, sedangkan :
a) Harta  bawaan  dari  masing- masing suami istri.
b) Harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  suami  istri sebagai hadiah.
c) Warisan.
Adalah dibawah pengusaan  masing-masing, sepanjang  tidak  ditentukan
5 Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hlm. 55
lain oleh suami istri. Apabila kemudian
ditentukan  oleh  suami  istri, maka  harta  bawaan  suami istri  menjadi  harta  bersama. Untuk  menentukan  agar harta  bawaan  suami  istri atau  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  atau tidak menjadi harta bersama,  maka  suami  istri tersebut harus membuat perjanjian  kawin  terlebih dahulu. Perjanjian  kawin  harus dibuat  secara  tertulis  dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
sebelum  atau  pada  saat perkawinan  dilangsungkan.
Perjanjian  kawin  adalah perjanjian yang dibuat calon suami  istri  untuk  mengatur akibat-akibat
perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.
Perjanjian  kawin  diatur di  dalam  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan, yang menetapkan :
a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak  atas  persetujuan bersama dapat mengadakan  Perjanjian Kawin  yang  disahkan oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan, dimana isinya berlaku juga terhadap  pihak  ketiga,
sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.
b. Perjanjian tersebut tidak  dapat  disahkan, jika  melanggar  batas- batas hukum agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. d. Selama perkawinan berlangsung  perjanjian tersebut  tidak dapat diubah,  kecuali  bila dari  kedua  belah  pihak ada  persetujuan  untuk merubah asalkan perubahan  mana  tidak merugikan pihak ketiga. 2. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Sedangkan mengenai harta bawaan  masing-masing,  suami istri mempunyai hak sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  mengenai harta  bendanya.  Adapun  hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan  kedua  belah  pihak secara timbal balik atau sewajarnya,  mengingkat  hak dan  kedudukan  suami  maupun istri  dalam  kehidupan  rumah tangga dan bermasyarakat,
dimana  masing-masing  pihak berhak  melakukan  perbuatan hukum.
3. Bila  perkawinan  putus  karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut  penjelasan  Pasal  37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian  Perkawinan,  yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa  perjanjian  kawin  harus  dibuat dengan akta Notaris. Yang diatur pula dalam  Pasal  147  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Perjanjian kawin  tersebut  wajib  didaftarkan  ke Kantor  Catatan  Sipil,  hal  tersebut diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  jo  Pasal 152  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Yang mana tujuan didaftarkannya perjanjian kawin tersebut adalah untuk menunjukan  kepada  pihak  ketiga bahwa adanya perjanjian kawin terhadap  perkawinan  tersebut  yang juga  berlaku  terhadapnya  (pihak ketiga)  yang  terkait  terhitung  sejak didaftarkannya perjanjian kawin tersebut.
Sebagaimana  akibat  hukum  dari perkawinan yang sah, maka perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan  juga  sudah  pasti  akan menimbulkan  akibat  hukum  baik terhadap  pihak  yang  membuatnya, terhadap harta benda, maupun terhadap pihak ketiga yang terkait :
1. Akibat  hukum  terhadap  pihak yang membuatnya Pembuatan perjanjian
perkawinan  setelah  perkawinan adalah  merupakan  persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak  suami  istri  untuk  membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini berlaku dan mengikat  bagi  kedua  belah  pihak yang membuat perjanjian tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Pasal  1338 KHUPerdata  yang  berbunya  : “semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian kawin setelah perkawinan  ini  terbentuk  karena adanya persetujuan dan
tercapainya  kata  sepakat  antara para  pihak  yang  membuatnya. Yang  dalam  hal  ini  adalah  para pemohon atau suami istri,
sehingga dengan sendirinya perjanjian  perkawinan  ini  juga mengikat secara hukum bagi para pihak  yang  membuatnya  saat keduanya sepakat tentang perjanjian  perkawinan  tersebut untuk memenuhi kesepakatan yang  terdapat  dalam  perjanjian perkawinan tersebut.
2. Akibat  hukum  terhadap  harta benda kekayaan Setelah  adanya  perjanjian perkawinan  maka  harta  benda masing-masing  pihak  suami  istri akan  menjadi  semakin  kuat  pula secara  hukum.  Masing-masing pihak  suami  maupun  istri  harus mematuhi  segala  isi  perjanjian perkawinan  tersebut  sebab  segala hal  yang  menyangkut  pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap  harta-harta  lain  yang kemudian  hari  timbul  setelah tanggal  perjanjian  tersebut  tetap terpisah satu dengan yang lainnya,  sehingga  tidak  ada  lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana  yang  dinyatakan dalam  Pasal  164  KUHPerdata bahwa  apabila  dijanjikan  suatu persatuan  hasil  dari  pedapatan, mata  tidak  akan  terjadi  persatuan harta  kekayaan  secara  bulat  dan persatuan untung rugi.
Demikian juga halnya dengan hutang  piutang  yang  ditimbulkan akibat  perbuatan  hukum  dari pasangan hidupnya yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan  menjadi  tanggung jawab  dari  pasangan  hidupnya.
Sehingga adanya perjanjian perkawinan  ini  dapat  melindungi secara hukum harta benda
kekayaan  yang  dimiliki  oleh masing-masing pihak suami istri.
3. Akibat  hukum  terhadap  pihak ketiga Berlakunya perjanjian
perkawinan  juga  akan  berakibat hukum  terhadap  pihak  ketiga yang  berkaitan  dengannya,  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  147 juncto  Pasal  157  KUHPerdata bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan  hanya  berlaku  bagi para  pihak  yang  membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan  perjanjian  perkawinan baru  berlaku  terhadap  pihak ketinga  sejak  didaftarkan  di Pegawai  Pencatat  Perkawinan atau Kantor Catatan Sipil.
Pembuatan perjanjian perkawinan  yang  hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku
sejak tanggal didaftarkannya  ke  Kantor  Catata
Sipil  atau  Pegawai  Pencatat Perkawinan. Sehingga pihak ketiga  dalam  hal  ini  tidak dirugikan  jika  terjadi  sesuatu dikemudian  hari,  karena  sudah ada  kesepakatan  pemisahan  harta sebelumnya.  Namun  jika  pihak ketiga (kreditur) bisa
membuktikan bahwa yang
dijadikan  jaminan  hutang  atau diperjanjikan  sebagai  jaminan dalam  bentuk  apapun  diperoleh sebelum didaftarkannya ke pegawai pencatat perkawinan maka pihak ketiga dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama  suami  istri.  Sedangkan utang  yang  dibuat  oleh  salah  satu pihak  suami  atau  istri  setelah dicatat  oleh  pegawai  pencatat perkawinan  tersebut  maka  pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap  pihak  suami  atau  pihak istri yang berhutang. 6
6 https://media.neliti.com/media/publications/1 3982-ID-perjanjian-perkawinan-yang-dibuat-
Dari  penjelasan  diatas,  diketahui bahwa  akibat  dari  perjanjian  kawin yang  dibuat  setelah  perkawinan  atau dalam  ikatan  perkawinan  mempunyai akibat  yang  sangat  besar  terhadap harta  benda  kekayaan  dari  masing- masing  suami  istri.  Yang  dapat mengubah  status  hukum  harta  benda yang  diperoleh  didalam  perkawinan tersebut,  yang  pada  mulanya  sebelum adanya  perjanjian  kawin  harta  benda tersebut adalah berstatus harta bersama  dalam  perkawinan,  namun adanya  perjanjian  kawin  tersebut terjadi perubahan menjadi harta pribadi  dari  masing-masing  suami istri. Sehingga dapat membuat kerugian  bagi  pihak  ketiga  yang terakait. Dalam hal ini untuk melindungi  kepentingan  pihak  ketiga tersebut  sudah  seharusnya  terdapat tata  cara  yang  harus  ditempuh  agar pihak  ketiga  tidak  dirugikan  akibat adanya perjanjian kawin tersebut.
Sebagaimana yang telah dijelaskan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  bahwa  perjanjian  kawin yang  dibuat  harus  didaftarkan  ke Kantor  Catatan  Sipil  sesuai  dengan penjelasan  diatas.  Dengan  tujuan  agar pihak  ketiga  mengetahui  adanya perjanjian  kawin  yang  juga  berlaku terhadapnya.
Namun haruslah
dipahami  apabila  perjanjian  kawin yang dibuat setelah perkawinan tersebut  tidak  berhubungan  dengan pihak ketiga maka berlakunya perjanjian  kawin  tersebut  adalah terhitung pada saat perkawinan dilangsungkan
apabila tidak ditentukan lain. Dan dalam hubungannya  dengan  pihak  ketiga perjanjian  kawin  tersebut  berlaku sejak didaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil.
setelah-perkawinan-ditinjau-dari-kitab-undang- undang-hukum-perdata
Apabila perjanjian kawin tersebut dibuat  sesudah  adanya  perjanjian dengan pihak ketiga, maka harus pula memperhatikan  hak  yang  dimiliki pihak ketiga. Dan apabila pihak ketiga (kreditur)  merasa  dirugikan  adanya perjanjian  kawin  yang  dibuat  setelah perkawinan  tersebut,  kreditur  dapat melakukan  gugatan  atas  dasar  Asas Actio  Pauliana .  Meskipun  perjanjian kawin  dibuat  dan  berlaku  bagi  pihak- pihak  didalamnya,  namun  dalam  hal ini  kreditur  merasa  dirugikan  atas dibuatnya  perjanjian  kawin  dalam waktu perkawinan .
Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal  1341  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  merupakan  suatu upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh  pihak  ketiga  yang  merasa dirugikan  atas  suatu  perjanjian  yang dibuat  oleh  pihak-pihak  lain,  untuk minta  dibatalkan  ke  Pengadilan. Apabila  gugat  yang  diajukan  pihak ketiga tersebut dikabulkan oleh hakim, maka perjanjian kawin yang bersangkutan  dinyatakan  batal. 7 Yang mana kreditur dapat melakukan tuntuan  pembatalan  pada  saat  debitur melakukan  tindakan  yang  merugikan kreditur  dengan  hak  kreditur  menjadi Asas Actio Pauliana.
Dengan adanya ketentuan tersebut dapat membatasi tindakan hukum dari debitur.  Meskipun  seorang  debitur bebas  untuk  melakukan  tindakan  apa saja  atas  hak  kepemilikan  atas kebendaan miliknya namun dalam hal ini  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  juga  membatasi  tindakan  dari debitur apabila tindakan tersebut akan merugikan kreditur nantinya.
7 Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 152

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Perjanjian  kawin  yang  dibuat setelah perkawinan dilangsungkan adalah  untuk  mengatur  akibat perkawinan terhadap harta kekayaan  perkawinan.  Dengan perjanjian  kawin  yang  dibuat setelah  perkawinan  tersebut  ada perubahan  status  harta  kekayaan perkawinan, yang semula merupakan  harta  bersama,  karena terjadi  persatuan  harta,  menjadi harta pribadi sesuai kepemilikannya  masing-masing, karena  telah  diadakan  pemisahan harta berdasarkan perjanjian kawin  tersebut.  Perjanjian  kawin yang  dibuat  setelah  perkawinan berlangsung  adalah  sah  menurut hukum yang berlaku di Indonesia, karena lahirnya Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015.
2. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015, berlakunya pula perjanjian  kawin  yang  dibuat setelah perkawinan, dalam hubungan  antara  pihak  istri  yang membuatnya apabila tidak diperjanjikan  lain  terhitung  sejak perkawinan,  namun  berlakunya bagi pihak ketiga adalah terhitung sejak didaftarkan dan tidak berlaku  surut.  Pihak  ketiga  yang dirugikan akibat adanya perjanjian  kawin  tersebut  dapat mengajukan  gugatan  pembatalan atas dasar asas Actio Paulina.

## B. Saran
1. Melihat  pesatnya  perkembangan jaman  modern  sekarang  ini  dan
munculnya masalah-masalah dalam perkawinan, terutama
dalam hal harta kekayaan perkawinan  ataupun  harta  milik pribadi sebelum perkawinan. Perlu
diadakan sosialisasi
pembuatan perjanjian kawin secara  otentik,  yaitu  sosialisasi bahwa  perjanjian  kawin  harus dibuat  secara  noatriil.  Pembuatan akta  kepada  Notaris  juga  harus disosialisasikan,  karena  dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu  orang  yang  harus  paham benar  akan  hukum  dan  dapat merumuskan akta dengan memenuhi  syarat-syarat  dan  hati- hati,  karena  perubahan  perjanjian perkawinan  setelah  perkawinan bukanlah  hal  yang  mudah  untuk dilakukan.
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengubah  ketentuan  Pasal  29
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Yang mana  perjanjian  kawin  dapat dibuat  oleh  suami  istri  dalam keadaan sebelum pernikahan, pada  saat  pernikahan,  dan  dalam ikatan pernikahan, dapat membuat peluang  kerugian  pihak  ketiga, untuk  itu  Notaris  harus  teliti dalam penerapan obyek perjanjian kawin setelah perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA A. Artikel
http://scholar.unand.ac.id/22473/2/BAB %20I.pdf
https://media.neliti.com/media/publicati ons/13982-ID-perjanjian- perkawinan-yang-dibuat-setelah- perkawinan-ditinjau-dari-kitab- undang-undang-hukum-perdata

## B. Literatur
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  Prenamedia Group, 2005

## R.
Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga  University
Press, Surabaya, 2012
Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
Moch.  Isnaeni, Pijar  Pendar  Hukum Perdata ,  Revka  Petra  Media, Surabaya, 2016

## C. Perundang-Undangan

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , Bandung : Citra Umbara, 2012
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta : Balai Pustaka, 2004
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015