Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 178-183| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAKS SERTA UJARAN KEBENCIAN DENGAN MEMAKAI AKUN ANONYM
I Wayan Denny Syaputra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kejahatan  di  dunia  maya  adalah  kejahatan  dengan  teknologi  komputer  terutama  internet.  Salah  satu contohnya adalah penyebaran berita bohong (hoaks) serta ujaran kebencian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  pengaturan  penyebaran  ujaran  kebencian  berdasarkan  hukum  positif,  akibat  hukum  yang ditimbulkan apabila seseorang terbukti meyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong, dan upaya serta langkah yang diambil guna mencegah penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian agar tidak menyebar  dimasyarakat.  Penelitian  ini  termasuk  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan penyebaran berita hoaks serta ujaran kebencian berdasarkan hukum positif telah secara tegas diatur didalam KUHP yaitu terdapat pada Pasal 154 KUHP, pasal 154a, pasal 156, pasal 156a, Serta pasal 157 ayat (1) dan ayat (2). Selain diatur didalam KUHP ujaran kebencian diatur diluar KUHP diantaranya terdapat didalam  UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu terdapat pada Pasal 16, , Serta diatur juga di dalam UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Pembaharuan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga telah mengatur mengenai melakukan penyebaran ujaran kebencian melalui dunia maya yaitu yang terdapat dalam pasal 27, Pasal 28 ayat (1) serta ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) akibat hukum yang ditimbulkan apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong hoaks serta ujaran kebencian bisa dipenjara 2 tahun, 3 tahun bahkan hingga 10 tahun.
Kata Kunci: Berita Hoks; Ujaran Kebencian; Sanksi Pidana; Akun Anonym

## Abstract
Crime in cyberspace is a crime with computer technology, especially the internet. One example is the spread of  hoaxes  and  expressions  of  hatred.  This  research  was  conducted  to  determine  the  arrangements  for spreading  hate  speech  based on  positive  law,  the  legal  consequences  arising  when  someone  is  proven  to spread hate speech and spread hoaxes, and efforts and steps taken to prevent the spread of hoax news and hate speech so as not to spread in the community. This research is a type of normative legal research with a statutory  approach  and  conceptual  approach.  Arrangements  for  the  dissemination  of  hoax  news  and expressions of hatred based on positive law have been explicitly regulated in the Criminal Code, which is found in Article 154 of the Criminal Code, Article 154a, Article 156, Article 156a, and Article 157 paragraph (1) and paragraph (2). Besides being regulated in the Criminal Code utterances of hate are regulated outside of  the  Criminal  Code,  including  in  Law  No.40  of  2008  concerning  the  Elimination  of  Racial  and  Ethnic Discrimination, which is contained in Article 16, and is also regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Renewal of Law No. 11 of 2008 concerning ITE has also regulated the distribution of hate speech through cyberspace,  which  is  contained  in  article  27,  article  28  paragraph  (1)  and  paragraph  (2),  article  40 paragraph (2) and article 45 paragraph (2) due to the law incurred if someone is proven to have committed a crime of spreading hoax hoaxes and expressions of hatred can be jailed for 2 years, 3 years and even up to 10 years.
Keywords: Hoax News, Hate Speech, Criminal Sanctions, Anonymous Account

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan sosial media memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan sosial media adalah semakin mudahnya informasi dapat diakses dan dibagikan, semakin luasnya jejaring yang  dapat  diciptakan,  semakin  mudahnya  pembentukan  komunitas-komunitas  yang  berdampak positif bagi masyarakat, maraknya aktifitas crowdfunding dan crowdsourcing, dan banyak dampak
positif  lainnya.  Di  samping  dampak  positif  yang  ditimbulkan,  penggunaan  internet  oleh  pihak- pihak yang tidak beratanggung jawab (khususnya sosial media) juga dapat menimbulkan dampak negatif.  Berbagai  kejahatan  dapat  terjadi  di  dunia  maya  yang  saat  ini  dikenal  dengan  istilah Kejahatan cyber.
Salah  satu  upaya  untuk  membentuk  masyarakat  demokratif  secara  lebih  efektif  adalah dibentuknya  Undang-undang  berkaitan  dengan  media  massa  dan  lembaga  media/penyiaran. Seringkali  ditemui  bahwa  suatu  pemerintahan  berusaha  membangun  sistem  media  yang  efektif untuk mendorong demokrasi tanpa memahami berbagai aspek hukum yang mempengaruhi proses dimaksud.
Perlu dipahami terlebih dahulu untuk mengidentifikasi variabel-variabel proses hukum yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang memungkinkan media mendorong tercapainya tujuan  yang  demokratis.  Di  temui  beberapa  faktor  yang  menginindikasikan  dimungkinkan  atau tidaknya  media  yang  bebas  dan  dan  independen  dapat  berkembang.  Faktor-faktor  dimaksud misalnya  tingkat  melek  huruf,  kepemimpinan  politik,  stabilitas,  dan  sifat  lembaga  yang memungkinkan dihasilkan dan didistribusikannya informasi.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komuditas penting dalam kebutuhan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sanksi  pidana  ujaran  kebencian  dan  penyebaran  berita  hoax  sudah  banyak  diteliti,  salah satunya  menganalisis  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  Menurut  Hukum  Pidana Islam  (Studi  Kasus  di  Subdit  V/Siber  Ditreskrimsus  Polda  Jawa  Tengah).  Hasil  menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2013  (Rudin,  2019). Analisis  serupa  tentang  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  pelaku tindakan penyebaran berita hoax yang menimbulkan kebencian (studi putusan pengadilan negeri Blambangan  Umpu  Nomor  101/Pid.Sus/2018/PN  Bbu),  mengungkapkan  bahwa  dasar pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  putusan  terhadap  tindak  pidana  penyebaran  berita  hoax yang  menimbulkan  kebencian  Nomor:  101/Pid.Sus/2018.  PN.Bbu  adalah  terpenuhinya  minimal dua alat bukti dalam persidangan. Hakim juga mempertimbangkan halhal yang meringankan dari perbuatan terdakwa (Alfiah, 2020).
Berdasarkan uraian latarbelakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah penelitian ini  adalah  bagaimana  pengaturan  penyebaran  berita  hoaks  serta  ujaran  kebencian  berdasarkan hukum positif? Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) serta ujaran kebencian? Dan apasaja upaya serta langkah  yang  diambil  guna  mencegah  penyebaran  berita hoaks  dan ujaran  kebencian agar  tidak menyebar dimasyarakat? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan hukum positif, akibat hukum yang ditimbulkan apabila seseorang terbukti meyebarkan  ujaran  kebencian  dan  menyebarkan  berita  bohong,  dan  upaya  serta  langkah  yang diambil  guna  mencegah  penyebaran  berita  hoaks  dan  ujaran  kebencian  agar  tidak  menyebar dimasyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Mengacu  pada rumusan  masalah,  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  adalah  penelitian normatif.  Penelitian  hukum  normatif  tentu  haruslah  mempergunakan  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach),  pendekatan  konsep  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus (Case Approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian sekaligus tema suatu penelitian, dan pendekatan penelitian yang  menunjuk  pada  pada  hal-hal  umum  atau  objek-objek  yang  menarik  perhatian  dari  sudut pandang praktis dan sudut pandang ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum.
Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  yang  termasuk  bahan  hukum  primer yaitu: UUD NRI 1945, UU No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, UU No  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan
Transaksi  Elektronik  (ITE),  UU  No.40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan Etnis, serta peraturan lainnya yg mempunyai korelasi dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian  ini.  Sumber  bahan  hukum  sekunder  diambil  dari  literatur,  buku-buku  hukum,  jurnal karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, serta sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang didapat dari penelusuran internet atau website yang bisa digunakan untuk mencari atau memecahkan masalah di dalam penelitian ini.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi dokumen atau juga yang biasa disebut sebagai teknik pengumpulan bahan hukum yang dilihat dari undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  selain  undang  undang  yang  terkait  dengan permasalahan  yangada  dalam  penelitian,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  kepustakaan  yang mempulkan bahan dengan cara mengambil pada literatur, buku-buku, dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dan juga studi intrnet yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari internet atau sosial media yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
Metode  yang  pergunakan  dalam  pengolahan  maupun  di  dalam  analisis  bahan  hukum digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif. Di dalam penelitian hukum normatif, biasanya  dipergunakan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  literatur-literatur,  catatan  perkuliahan, peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum dan pendapat dari para sarjana hukum terdahulu sehingga akan memuaskan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan penyebaran berita hoaks serta ujaran kebencian berdasarkan hukum positif Alexander Tseis  menyebut  ujaran  kebencian  yang  meliputi  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong sebagai sesat  informasi  yang  disebarkan  dalam  bentuk  orasi  kampanye,  spanduk,  jejaring  media  sosial, penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  ceramah  keagamaan,  media  massa  cetak  maupun elektronik, sampai pamflet dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget (Mahyuddin, 2019).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, menerangkan orang yang menebarkan berita palsu atau hoaks di internet akan dikenakan hukuman berdasarkan aturan yang berlaku, hukum positif adalah hukum yang aktif di negara republik Indonesia (Muludi, 2018).
Perkembangan teknologi yang terjadi memberikan dampak positif serta dampak negatif, dan untuk mencegah dampak negatif yang akan terjadi akibat dari perkembangan teknologi, Indonesia perlu  membuat  atau  merancang  aturan  yang  mengatur  mengenai  teknologi  informasi  khususnya larangan mengenai ujaran kebencian serta penyebaran berita hoaks karena bila kita melihat KUHP pasal  1  ayat  1  menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undanganpidana yang telah ada.
Pengaturan mengenai penyebaran ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoaks) bila  ditinjau  dari  hukum  positif  yaitu  diatur  di  dalam  serta  diluar  kitab  undang-undang  hukum pidana  (KUHP)  didalam  KUHP,bagi  pelaku  penebar  berita  hoaks  dan  ujaran  kebencian  akan dikenakan (KUHP) yakni Pasal 154 KUHP, pasal 154a, pasal 156, pasal 156a, Serta pasal 157 ayt (1) dan ayt (2).
Entah  berkat  kesimpulan  perbuatannya  terlarang  yang  sama  tetapi  objeknya  berbeda, maupun  karena  sejarahnya  yang  tidak  “menguntungkan”  kehadiran  pasal  tersebut,  Perumusan tindakannya yang terlarang ialah “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan peremehan. Objek yang dimaksud yaitu terdapat pada Pasal 154 dan pasal 154a adalah Pemerintah, Sedangkan pada Pasal 156 serta pasal 156a adalah rakyat.
Pasal  tersebut  dikenal  sebagai  “pasal  penaburan  kebencian”  (Haatzaai-artikelen),  yang paling  dihindari  oleh  orang  yang  mengharapkan  keadilan  atau  paling  tidak  oleh  mereka  yang hendak  meluruskan  sesuatu  yang  dipandang  menyimpang.  Berikut  ini  uraian  dari  pasal-pasal didalam KUHP yang mengatur mengenai ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks)
Pasal 154 KUHP yang  menyebutkan “Barang siapa di muka umum  menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Pasal 154a menyebutkan “Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan  lambang  negara  Republik  Indonesia,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama  -  lamanya empat tahun atau denda setinggi - tingginya tiga ribu rupiah.”
Pasal  156  KUHP  yang  menyebutkan"Barang  siapa  di  muka  umum  menyatakan  perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” pasal 157 KUHP:
1. “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling  lama  dua  tahun  enam  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  rupiah  lima ratus rupiah.”
2. “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatanya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak putusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatannya.”
Selain  pasal-pasal  yang  terdapat  didalam  KUHP  diatas  pengaturan  mengenai  penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian diatur juga didalam UU No. 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana yg terdapat pada pasal 14 ayat 1 dan ayt (2) serta juga terdapat pada pasal 15 yang mengatur mengenai ujaran kebencian dan berita hoaks
Selain diatur didalam KUHP atauran mengenai ujaran kebencian juga diatur diluar KUHP Selain diatur juga didalam KUHP atauran mengenai perkataan yg tidak menyenangkan juga diatur diluar  KUHP  diantaranya  terdapat  didalam  UU  No.  40  Th  2008  mengenai  Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu terdapat pada Pasal 16, yaitu untuk di klausulkan, Serta diatur juga di dalam UU No. 19 Th 2016 mengenai Pembaharuan dari UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE  yg  telah  mengatur  mengenai  melakukan  penyebaran  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial yaitu yang terdapat pada pasal 27, Pasal 28 ayat (1) serta ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2).
Jika menggunakan pasal 14 dan 15 UU no. 1 tahun 1946, maka tidak diperlukan klausul lain, karena  ia  murni  memberikan  kabar  palsu  serta  ujaran  kebencian,  sang  pelaku  tindak  pidana penyebaran berita berita hoaks dapat dikenakan sanksi pidana 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun.
Sanksi  pidana  juga  diterapkan  khusus  di  jajaran  ASN,  yaitu  mengenai  penyebaran  berita hoaks yg mengandung perkataan yg tidk pantas, jenis sanksi hukuman yg akan diterapkan kepada pelaku ASN ini meliputi sanksi ringan dan sanksi berat sebagaimana diatur dlm pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tidak hanya sekadar oknum ASN yang membagikan berita hoaks bernada kebencian, bahkan ASN yang menunjukan pendapat dengan melakukan like, dislike atau berpendapat pada postingan yang bernada kebencian tersebut juga dapat dikenakan hukuman ringan.

## 1. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Seseorang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Serta Ujaran Kebencian
Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delict) ialah tindakan atau berbagai tindakan yg bisa diberi hukuman pidana, sebagai peristiwa pidana jika memenuhi faktor-faktor pidananya yg terbagi dari faktor obyektif yaitu tindakan (perbuatan) yg tidak sesuai dengan hukum serta faktor subjektif yaitu perbuatan yg bertentangan dengan aturan atau undang-undang (Prasetyo, 2012).
Adapun  penarapan  hukuman  pidana  yg  ada  dalam  UU  No.  1  Tahun  1946  tentang  KUHP yaitu pasal 14 dan/atau 15 dapat dicermati dari contoh kasus dibawah ini. Kasus Penyebaran Berita Bohong  (Hoaks)  Serta  Ujaran  Kebencian  bila  di  cermati  didalam  KUHP/UU  no.  1  Tahun  1946 mengenai KUHP yg terdapat pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta juga terdapat pada pasal 15 yaitu ancaman  pidana  penjara  serendah-rendahnya  dua  tahun  dan  maksimal  pidana  penjara  selama sepuluh tahun seperti yang menimpa pelaku penyebar berita hoaks Ratna sarumpaed.
Selain kasus dari ratna sarumpaet masih terdapat kasus saracen: Pesan kebencian dan hoaks di  media  sosial  pada  hari  rabu  (23/8),  Kepolisian  Indonesia  mengungkapkan  penangkapan  tiga pimpinan  sindikat  Saracen  yang  diduga  berada  di  balik  sejumlah  berita  bohong  dan  provokatif bernuansa SARA di media sosial.
Penerapan sanksi pidana dari UU No 19 Tahun 2016 mengenai pembaharuan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE dapat dicermati juga dari contoh kasus dibawah ini.
Polisi  juga  menyampaikan  dari  hasil  investigasi  forensik  digital,  terungkap  kelompok  ini memanfaatkan  grup  Facebook–antara  lain  Saracen  News,  Saracen  Cyber  Team,  serta Saracennews.com  untuk  berikutnya  pelaku  mengunggah  konten  provokatif  bernuansa  SARA dengan mengikuti perkembangan tren di jagad maya.
Caranya,  kelompok  yg  melakukan  aksinya  dari  November  2015  tersebut  mengirimkan proposal  kepada  beberapa  pihak,  setelah  itu  kelompok  tersebut  menjual  jasa  mengumumkan perkataan kebencian mengandung SARA di jagad maya. Tiga tersangka yg ditangkap yakni MFT, 43,  yang  berperan  membidangi  media  dan  informasi  situs  Saracennews.com,  SRN,  32,  yang berperan sebagai koordinator grup wilayah, dan JAS, 32, yang berperan sebagai ketua.
Dari tersangka JAS, polisi menahan barang bukti 50 kartu sim berbagai operator, 5 hardisk CPU dan 1 harddisk komputer jinjing, 4 ponsel, 5 flashdisk, serta 2 kartu memori. Sedangkan dari dua  tersangka  lain  didapat  antara  lain  ponsel,  kartu  memori,  flash  disk,  komputer  jinjing,  dan harddisk.
Terhadap dua tersangka, yakni MFT dan SRN, disangkakan Pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat  (2)  UU  no  19  tahun  2016  mengenai  perubahan  UU  ITE  dengan  pidana  kurungan  6  tahun penjara dan atau pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana kurungan 4 tahun penjara. Sedangkan kepada pemimpin kelompok dijerat tindak pidana akses ilegal Pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) dan atau pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) UU ITE no 11 tahun 2008 dengan pidana kurungan 7 tahun penjara.
2. Upaya  serta  langkah  yang  diambil  guna  mencegah  penyebaran  berita  hoaks  dan  ujaran kebencian agar tidak menyebar di masyarakat
Dalam  melawan  hoaks  dan  mencegah  meluasnya  dampak  negatif  hoaks  Berbagai  cara  telah dilakukan  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  yang  peduli  terhadap  maraknya  hoaks  di kehidupan masyarakat, pemerintah telah membuat payung hukum yang memadai guna mencegah meluasnya  dampak  negatif  dari  berita  hoaks  yaitu  dengan  terbentuknya  norma  yg  mengatur mengenai  hal  tersebut  serta  memblok  alamat  situs  yang  menyebarkan  hoaks  dan  menangkap kelompok penyebar hoaks hingga membentuk organisasi siberkrasi yg berfoksus dlm memberantas hoaks (Aditiawarman, 2009).
Aparat  penegak  hukum  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menegakkan  aturan-aturan  yang telah  ada  serta  berlaku  selain  itu  aparat  penegak  juga  memiliki  tanggungjawab  untuk mensosialisaikan aturan-aturan tersebut kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati- hati didalam menanggapi suatu berita serta, agar masyarakat mencari tau kebenaran dari sebuah berita sebelum mempercayainya dan menyebarluaskannya.
Selain  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  masyarakat  terutama  generasi  muda  juga memiliki tanggungjawab untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif dari meluasnya penyebaran berita hoaks.
Beberapa  kelompok  masyarakat  dengan  suka  rela  bergabung  kedalam  kelompok  maupun komunitas,  seperti  masyarakat  anti fitnah  indonesia  (mafindo),  dan  forum  anti  fitnah,  hasut  dan hoaks  (FAFHH).  Kedua  kelompok  tersebut  sebagai  kelompok  penekan  dan  pengontrol  hoaks secara virtual.
Masyarakat  harus  dapat  menanggapi  segala  sesuatunya  dengan  bijak,  cermat,  serta  lebih berhati-hati saat menerima ataupun menyebarluaskan suatu informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang belum pasti kebenarannya.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam menanggulangi dampak negatif dari  penyebaran  berita  hoaks  adalah  setiap  menerima  informasi  perlu  melakukan  pengecekan terhadap  pembuat  berita,  tidak  disarankan  untuk  membagikan  tautan  yang  berisi  berita sensasional,bila  informasi  terkait  dengan  isu-isu  yang  memicu  emosi  disarankan  untuk  berhati- hati,  melacak  berita  dengan  aplikasi  di  media  sosial  seperti  FB,  twitter,  dan  sebagainya (Simarmatama, Iqbal, Hasibuan, Limbong, & Wahyuddinalbra, 2019).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  Penyebaran  berita  hoaks  serta Ujaran Kebencian Berdasarkan Hukum Positif diatur pada KUHP pasal 154 KUHP, pasal 154a, pasal  156,  pasal  156  a,  Serta  pasal  157  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dalam  UU  No.  40  Tahun  2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terdapat pada Pasal 16, di dalam UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Pembaharuan dari UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE juga telah diatur mengenai penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial yang terdapat pada pasal 27, Pasal 28 ayat (1) serta ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2).
Akibat  Hukum  Yang  ditimbulkan  apabila  seseorang  terbukti  melakukan  tindak  pidana penyebaran berita bohong (hoaks) serta ujaran kebencian bila di cermati didalam KUHP/UU No.1 Tahun  1946  yaitu  ancaman  pidana  serendah-rendahnya  2  tahun  dan  maksimal  pidana  penjara selama 10 tahun. Selain itu terdapat juga aturan pada UU No 19 Tahun 2016 pembaharuan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang terdapat pada pasal 27, Pasal 28 ayat (1) serta ayat (2), pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) serta UU No.40 Tahun 2008 dengan sanksi pidana empat tahun hingga tujuh tahun penjara.
Upaya  serta  langkah  yang  diambil  guna  mencegah  penyebaran  berita  hoaks  dan  ujaran kebencian  agar  tidak  menyebar  dimasyarakat  yaitu  dengan  membentuknya  norma  yg  mengatur mengenai hal itu serta memblok alamat situs yang menyebarkan hoaks dan menangkap kelompok penyebar hoaks.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  berbagai  saran  positif  disampaikan  diantaranya  bagi  pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi yang berupa penyuluhan memalui media masa ataupun media sosial  kepada  masyarakat  khususnya  para  generesi  muda  yang  aktif  dimedia  soaial  mengenai aturan-aturan yang berlaku.
Bagi  penegak  hukum  agar  lebih  tegas  didalam  menindak  para  pelaku  yang  melakukan kejahatan dibidang informasi transaksi dan elektronik khususnya dalam tindak pidana penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian serta memberi informasi mengenai apa yang dimaksud dengan hal tersebut.
Bagi masyarakat sebaiknya harus lebih bijak didalam menerima informasi berita agar tidak mudah  terpengaruh  oleh  informasi  berita  yang  belum  pasti  kebenarannya  serta  mencari  tau kebenaran dari informasi berita tersebut sebelum menyebarluaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditiawarman,  M.  (2009). Hoax  dan  hate  speech  didunia  maya .  lembaga  kajian  aset  budaya indonesia tonggak tuo.
Alfiah,  Y.  P.  N.  (2020). Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Putusan Terhadap Pelaku Tindakan Penyebaran Berita Hoax Yang Menimbulkan Kebencian (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Blambangan  Umpu  Nomor  101/Pid.Sus/2018/PN  Bbu) (Universitas  Lampung  Bandar).  Retrieved  from  http://digilib.unila.ac.id/61391/3/skripsi tanpa bab pembahasan.pdf
Mahyuddin.  (2019). Sosiologi  komunikasi  Dinamika  relasi  sosial  didalam  Era  Virtualitas . Makasar: Penerbit shovia - CV. Loe.
Muludi, S. (2018). Awas Hoaks Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoaks . Jakarta: PT. Alex Media Kompurindo. Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana . Jakarta: Rajagrafindo Persada. Rudin, M. I. (2019). Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Menurut Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Kasus  di  Subdit  V/Siber  Ditreskrimsus  Polda  Jawa  Tengah)
(Universitas Islam Negeri Walisongo). Retrieved from
http://eprints.walisongo.ac.id/10726/1/1402026066.pdf
Simarmatama, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Wahyuddinalbra. (2019). Hoaks Dan
Media Sosial Saring Sebelum Sharing . Yayasan kita menulis.