## SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
Nanda Utama 1* , Rahmi Murniwati 2 , Tasman 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Emai: 1 nandaoetama@gmail.com , 2 rahmimurniwati168@gmail.com
*Corresponding Author: Nanda Utama 1
Abstract: Dispute resolution can carried out through court institutions or litigation and can also  be  resolved  outside  the  court  institutions  or  non-litigation.  Non-litigation  dispute resolution  is  better  known as  Alternative Disputes Resolution  (ADR). Non-litigation dispute resolution  was  born  due  to  several  weaknesses  in  litigation  dispute  resolution.  Birth  of Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari provides legal reform for the people of West Sumatra, especially in Tanah Datar where originally the settlement of sako and pusako disputes was resolved through the KAN turning to Peradilan Adat Nagari Judicial institution formed by KAN. Based on this problem the formulation of the research problem is: 1) How is the settlement of sako disputes through mediation by the customary court of Tanah Datar based on Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari? 2) What is the role of Peradilan Adat  in  Tanah  Datar  Regency  in  resolving  sako  disputes?  This  study  uses  a  sociological juridical  research  type,  analytical  descriptive,  and  qualitative  data  analysis.  The  research results formulate: 1). Settlement of sako disputes by the Peradilan Adat Nagari in Tanah Datar Regency based on Regional Regulation no. 7 of 2018 concerning Nagari, it is carried out based on the applicable customary provisions, namely bajanjang naiak, Batanggo turun. 2). The role of  Peradilan  Adat  Nagari  Tanah  Datar  in  resolving  sako  disputes  can  be  seen  from  the  3 Nagari, namely Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, and Nagari Sumani, namely they did not play a role because it was known that the KAN of the 3 Nagari had not yet formed Peradilan Adat  Nagari  as  mandated  in  Article  15  of  Regional  Regulation  No.  7  of  2018  concerning Nagari so that the settlement of sako disputes is still carried out by deliberation for consensus by the KAN in Nagari.

## Keywords: Dispute Resolution; Sako; Peradilan Adat Nagari
Abstrak: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan (litigasi)  dan dapat  juga  diselesaikan  diluar  lembaga  pengadilan  (non  litigasi).  Penyelesain  sengketa  non litigas lebih dikenal dengan Alternative  Disputes Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa secara  non  litigasi  lahir  karena  beberapa  kelemahan  dalam  penyelesaian  sengketa  secara litigasi. Lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan pembaruan hukum bagi masyarakat  Sumatera  Barat    khususnya  pada  Kabupaten  Tanah  Datar  dimana  semula penyelesaian  sengketa  sako  maupun  pusako  diselesaikan  melalui  Kerapatan  Adat  Nagari beralih kepada lembaga Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh KAN. Berdasarkan hal ini maka  rumusan  masalah  penelitian  yaitu:  1)  Bagaimana  penyelesaian  sengketa  sako  melalui mediasi  oleh  peradilan  adat  Kabupaten  Tanah  Datar  berdasarkan  Perda  No.  7  Tahun  2018
tentang  Nagari?  2)  Bagaimana  peran  peradilan  Adat  di  Kabupaten  Tanah  Datar  dalam penyelesaian  sengketa  sako?  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1). Penyelesaian  sengketa  sako  di  oleh  peradilan  adat  nagari  di  Kabupaten  Tanah  Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. 2)  . Peran Peradilan Adat  di  Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3  Nagari  tersebut  belum  mebentuk  Peradilan  Adat  Nagari  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa; Sako; Peradilan Adat Nagari

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  karena  pada dasarnya manusia saling mmebutuhkan satu sama lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk  sosial  yang  saling  berinteraksi  dan  hidup  secara  berkelompok  (Mertokusumo,  1, 2005). Manusia diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan yang maha esa untuk berpikir, menjaga, dan mengelola fasilitas- fasilitas yang di berikan untuk melanjutkan hidup kedepannya. Pada daerah Sumatera Barat  Khususnya Minangkabau yang menganut  sistem matrilineal (Sistem garis keturunan ibu) para nenek moyang dahulunya telah berpikir kedepan untuk anak cucunya dengan mewariskan harta berupa sako dan pusako.
Sejarah  tradisional  Minagkabau  menyebutkan  bahwa  dengan  garis  keturunan  ibu ( matriachaat ),  satu  payung,  satu  nenek,  satu  perut,  nenek  moyang  dahulu  membuka  tanah dengan cara “mencancang melateh, membuka kampung  dan halaman” dan dengan semakin banyak  jumlah  anak  keturunan  maka  nagari  pun  diperluas  (bakalebaran).  Sejak  itu  muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan sako (gelar kesukuan). Sako sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang  dan  kelestarian  Adat  Minang.  Untuk  menjamin  kehidupan  anak  sukunya  mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip milikan komunal.
Sako  ialah  gelar  kebesaran  adat  atau  seumpamanya  yang  diberikan  kepada  keturunan mengikut  tali  darah  matrilineal.  Ungkapan  adat  menyebutkan  “adat  sako  turun  temurun”. Menurut Amir M.S sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut  sebagai  hak.  Sako  merupakan  gelar  penghulu  yang  diwariskan  (dipusakakan/ diturunkan) kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralih nya disebabkan kematian.
Dalam  ungkapan  lain  disebutkan  hak  bapunyo,  harato  bamilik,  ganggam  bauntuak. Pemegang  gelar  kebesaran  adat  (sako)  akan  diserahkan  amanat  untuk  menjaga  dan mempertahankan kutuhan dan sifat komunalistik harta pusako untuk selamanya, terus menerus, turun  temurun  yang  diistilahkan  dengan  pusako  bersalin.  Dalam  berbagai  buku  banyak dituliskan bahwa sako ini adalah gelar pusako.
Dalam  kehidupan  mengenai  sako  banyak  terjadi  permasalahan  yang  menimbulkan sengketa khususnya pada Kabupaten Tanah Datar. Kabupatren Tanah Datar merupakan salah
satu  daerah  di  Sumatera  Barat  yang  memiliki  system  penyelesaian  sengekta  melalui kekeluargaan, musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat ini dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi terbagi dua jenis yaitu mediasi yang dilakukan di dalam  pengadilan  dan  diluar  pengadilan.  Pada  wilayah  Minangkabau  sengeketa  sako  dapat diselesaikan  secara  kekeluargaan,  sengketa  akan  dimusyawarahkan  antar  keluarga.  Apabila tidak mendapatkan kesepakatan maka akan dilanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, berkembang ketas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Sako tersebut.
Pada  daerah  Kabupaten  Tanah  Datar  khususnya  pada  Nagari  Balimbiang,  Sungayang, dan Sumani terdapat sengketa mengenai pewarisan sako dari mamak kepada kemenakan. Pada awalnya penyelesaian sengketa dilakukan oleh KAN namun sejak diberlakukannya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa penyelesaian sengketa sako dilakukan secara bajanjang naiak batanggo turun dan selanjutnya dapat dilakukan penyelesaiannya oleh Peradilan Adat yang dibentuk oleh KAN.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan hukum  sosiologis,  yakni  penelitian  dengan  mengkaji  norma  hukum  yang  berlaku  dan dihubungkan  dengan  fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  penelitian.  Apabila  hukum  sebagai social  yang  sifatnya  empiris,  kajian  ini  merupakan  kajian  hukum  sosiologis  (socio  legal research).  Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  pada  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini bersifat  deskriptif  analitis.  Dikatakan  deskriptif  karena  penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana, kondisi mengenai Sengketa Sako dan Penyelesainnya oleh Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian  sengketa  sako  oleh  peradilan  adat  nigari  di  Kabupaten  Tanah  Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari
Penyelesaian  suatu  sengketa  dapat  dilaksanakan  melalui  jalur  litigasi  maupun  non litigasi, selanjutnya mengenai sengketa sako dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat yang dibentuk oleh Kerapatan Adat Nagari. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang diutamakan adalah perdamaian, bukan kalah dan menang sehingga pola yang diutamakan adalan non litigasi melalui jalur musyawarah dan mufakat, negosiasi, mediasi, demi mencapai perdamaian.
Pada  daerah  Sumatera  Barat  yaitu  Minagkabau  jika  terjadi  suatu  sengketa  adat  sako maupun  pusako  maka  akan  diselesaikan  melalui  kekeluargaan,  sengketa  akan dimusyawarahkan  antara  keluarga.  Jika  tidak  mendapatkan  kesepakatan  selanjutnya  akan  di lanjutkan  penyelesaian  sengketa  kepada  mamak,  kemudian  berkembang  keatas  kepada penghulu,  kemudian  berpucuk  kepada  kerapatan  adat,  yaitu  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Selanjutnya, lokasi penelitian pertama penulis di Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Balimbiang  Kecamatan  Rambatan  yang  berbatasan  dengan  Kenagarian  Rambatan  dan kenagarian Padang Magek.
Dt.  Tunaro  (bodi  chaniago)  sekaligus  sebagai  ketua  KAN  mengatakan:  Kenagarian Balimbiang memiliki luas daerah sekitar 2422 Ha dimana pusat pemerintahan berada di jorong Kinawai, terdiri dari 52 orang ninik mamak, pada dasarnya untuk penyelesaian sengketa sako dilaksanakan  secara  musyawarah  mufakat,  bajanjang  naiak  batanggo  turun,  penyelesaian sengketa dilaksanakan dimulai dari keluarga, niniak mamak, mamak kapalo suku, dan apabila tidak mendapatkan solusi permasalahan maka akan dilanjutkan pada KAN.
Pada  lokasi  penelitian  kedua  yaitu  Nagari  Sungayang  Kecamatan  Sungayang.  Nagari Sungayang memiliki luas 905 Ha yang berbatasan dengan 4 nagari di Kecamatan Sungayang, sebelah  utara  berbatasan  dengan  Nagari  Sungai  Patai,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Nagari  Minangkabau,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Nagari  Tanjung,  dan  sebelah  barat berbatasan  dengan  Nagari  Sungai  Tarab.  Nagari  Sungayang  memiliki  penduduk  sebanyak 5.839 jiwa. Selanjutnya Dt. Mudo Mangkuto (bodi chaniago) mengatakan: Nagari sungayang terdiri dari 16 orang pemangku bidang adat dako dan pusako, 13 orang pemangku adat salingka nagari.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  sako,  juga  diselesaikan  secara  musyawarah  dan mufakat, bajanjang naiak batanggo turun, pertama diselesaikan secara kekeluargaan bersama mamak kaum, apabila tidak kunjung menemukan titik cerah, maka akan diseleseaikan bersama mamak kepala suku, apabila tidak juga selesai akan diselesaikan oleh KAN yang terdiri dari urang nan ampek jinih .
Urang  ampek  jini  panghulu  andiko  adalah  fungsional  adat  dalam  sebuah  kaum  pada setiap nagari, fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang, dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan pada sistem Bodi Caniago tidak turun temurun atau disebut dengan gadang balega
Lokasi penelitian yang ketiga yaitu Nagari Sumanik kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar yang luas Nagari Sumanik 10,50 kilometer persegi  atau 17,25 persen dari luas wilayah Kecamatan Salimpaung. Pada Nagari Sumanik, penulis menemui Dt. Sipapar Alam dan Dt. Naro Anso yang mengatakan:  Kabupaten Tanah datar terdiri  dari  75 Nagari dan 14 Kecamatan salah satunya yaitu Nagari Sumanik. Pada penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, bajanjang naiak batanggo turun, penyelesaian diselesaikan di kaum, mamak kepala suku, dan dilanjutkan kepada KAN. Hasil yang diharapkan berupa perdamaian sehingga tidak memerlukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. KAN Nagari Sumanik belum  membentuk  peradilan  adat  sehingga  penyelesaian  sengketa  sako  masih  dilakukan  di KAN.
Berdasarkan pemaparan narasumber terhadap 3 Nagari di Kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari  Balimbiang,  Sungayang,  dan  Sumani  maka  dapat  dipahami  bahwa  penyelesaian sengketa sako di Kabupaten Tanah datar dilakukan dengan musyawarah Mufakat, dilakukan dalam rumpun terkecil dahulu yaitu musyawarah kaum dipimpin oleh mamak kaum.
Mamak  di  Minangkabau  berfungsi  membimbing  kemenakan,  memelihara  dan mengembangkan  harta  pusaka,  mewakili  keluarga  dalam  urusan  keluar  kaum,  dan  menjadi penengah  ketika  terjadi  perkara  antara  kaumnya.  Kemenakan  akan  mewarisi  sako  dari mamaknya. Mamak berkewajiban membimbing kemenakan nya seperti digambarkan pepatah
berikut: Kaluak  paku  kacang  balimbiang,  Daun  bakuang  lenggang-lenggangkan,  Anak dipangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan
Pewarisan  gelar  berupa  sako  diturunkan  dari  mamak  kepada  kemenakan.  Hubungan mamak dengan kemenakan di Minangkabau dibagi sebagai berikut: 1. Kamanakan dibawah daguak (kemenakan dibawah dagu), yaitu kemenakan yang berhubungan darah baik yang dekat maupun  yang  jauh  dengan  mamak.  Menurut  mamangan  jaraknya  dikatakan  dengan  nan sajangka, nan saeto,  nan sadopo. 2. Kamanakan  dibawah dado (kemenakan dibawah dada), yaitu kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, namun penghulunya berbeda. 3. Kamanakan  dibawah  pusek (kemenakan  dibawah  pusar),  maksudnya  kemenakan  yang  ada hubungan karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asalnya. 4. Kamanakan dibawah lutuik (kemenakan  dibawah  lutut),  yaitu  orang  lain  yang  berbeda  suku  dan  berbeda  nagari  namun minta perlindungan kepada tempat yang ia tempati sekarang.
Apabila sengketa sako tidak dapat diselesaikan di dalam kaum maka akan dilanjutkan kepada suku dimana akan dipimpin oleh mamak kepala suku. Selanjutnya apabila tidak juga menemukan titik perdamaian maka akan dilanjutkan kepada Kerapatan adat Nagari (KAN).
Lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari  atau  KAN  merupakan  himpunan  dari  niniak  mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya, dan dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari  setempat  (Becmann,  2,  2000).  Lembaga  Kerapatan  Adat  Nagari  atau  KAN  ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik mamak  atau  penghulu  yang  terhimpun  dalam  lembaga  ini  mempunyai  kedudukan  dan wewenang  serta  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menentukan  hidup  dan  perkembangan hukum adat.
Mamak  dan  penghulu  merupakan  pimpinan  dalam  kaum,  namun  mereka  selalu mengambil  putusan  berdasarkan  mufakat  melalui  musyawarah  kerapatan,  terutama  yang menyangkut  struktur  keluar  dari  rumah  gadang  nya  atau  sukunya,  seorang  penghulu  akan mewakili sukunya dalam nagari. Mufakat mereka untuk meminpin diambil dalam rapat adat nagari yang dinamakan  Kerapata Adat  Nagari. Kerapatan Adat  Nagari ini merupak institusi rapat  yang  dihadiri  oleh  kepala  suku  yang  sudah  berdiri  (batagak  penghulu)  dalam  nagari. Mereka merupaka perutusan suku/ mereka masing- masing (Panuh, 65, 2005)
Dalam struktur kedalam Kerapatan Adat Nagari, musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh tuo rapek (tua rapat) dan secara batin dipimpin oleh bana (benar) yang diperoleh melalui kata mufakat, kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat,  mufakat  kambali  ka  nan  bana (kemenakan  beraja  ke  mamak,  mamak  beraja  ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat kembali kepada yang benar).
Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa:1) Kerapatan Adat Nagari  mempunyai  tugas:  a)  Mengurus  dan  mengelola  hal-  hal  yang  berkaitan  dengan  adat sehubungan  dengan  sako  dan  pusakob)  Menyelesaikan  perkara-  perkara  adat  dan  istiadat  c) Menggunakan  perdamaian  dan  memberikan  kekuatan  hukum  terhadap  anggota  masyarakat yang  bersengketa,  serta  memberikan  kekuatan  hukum  terhadap  sesuatu  hal  dan  pembuktian lainnya  sepanjang  adat.  d)  Mengembangkan  kebudayaan  masyarakat  Nagari  dalam  upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional. (2) Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut: a) memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat; b) menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari; d) meminta
pertanggungjawaban  pelaksanaan  Pemerintahan  Nagari  kepada  Kapalo  Nagari;  dan  e) melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.
Setelah lahirnya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, sengketa sako di Minangkabau yang  dahulunya  wewenang  KAN  dalam  proses  penyelesaiannya  sekarang  berubah  menjadi wenang  peradilan  adat  yang  dibentuk  oleh  KAN  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  Perda  Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan: 1)  Pada setiap Nagari, Kerapatan  Adat  Nagari  membentuk  Peradilan  Adat  Nagari  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa  masyarakat  tertinggi  di  Nagari  sesuai  adat  salingka  nagari.  2)  Sebelum  sengketa sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1)  diselesaikan  oleh  Peradilan  Adat  nagari,  harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum,  420iding420u suku secara bajanjang naiak batanggo turun. 3)Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai  tugas  sebagai  berikut:  a.  Menyelesaikan  sengketa  sako  dan  pusako  secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses  perdamaian.  b. Penyelesaian perkara perdata adat  melalui  musyawarah  dan  mufakat  berdasarkan  kesepakatan  dalam  sidang  majelis Kerapatan  Adat  Nagari  yang  merupakan  kato  putuih  untuk  dipedomani  oleh  lembaga peradilan; dan c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

## Peran Peradilan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar dalam Penyelesaian sengketa Sako
Pengaturan mengenai peradilan adat nagari terdapat dalam Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari,  Peradilan  Adat  Nagari  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga penyelesaian sengketa masyarakat  di  Nagari berdasarkan  adat  salingka Nagari yang bersifat mediasi. Berdasarkan Pasal 15 Perda No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, Peradilan Adat Nagari dibentuk Oleh Kerapatan Adat  Nagari, selanjutnya mengenai peradilan adat nagari Pasal 16 Perda No. 7 Tahun 2018:  (1) Peradilan Adat  Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15 ayat  (1)  dipimpin  oleh  seorang  ketua  dan  dibantu  oleh  seorang  manti,  dan  beberapa  orang hakim peradilan Adat Nagari. (2)  Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Setelah  dilakukannya  penelitian,  ternyata  pada  Nagari  Balimbiang,  Sungayang,  dan Sumani, belum adanya Lembaga Peradilan Adat sehingga penyelesaian sengekta sako masih dilakukan nelalui Kerapatan Adat Nagari masing-masing. Selanjutnya untuk LKAAAM tanah datar  sebagai  lembaga  administratif  yang  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  penyelesaian sengketa baik sengketa sako maupun pusako di suatu nagari.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  sako  di  oleh  peradilan  adat  nagari  di  Kabupaten  Tanah  Datar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku yaitu bajanjang naiak batanggo turun. Berdasarkan keterangan oleh Narasumber di tiga Nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumanik, penyelesaian sengketa  sako  dilaksanakan  dengan  musyawarah  mufakat  yang  dilaksanakan  dimulai  dari rumpun  terkecil  yaitu  kaum,  suku,  selanjutnya  dapat  diselesaikan  melalui  Kerapatan  Adat Nagari.  Penyelesaian  sengketa  sako  melalui  Kerapatan  Adat  Nagari  dilaksanakan  sebagai
bentuk  penyelesaian  sengketa  Non  litigasi  yaitu  mediasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui mediasi diharapkan mencapai perdamaian dengan sistem win-win solution sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah dan KAN berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa dengan harapan perdamaian. Peran Peradilan Adat di Kabupaten Tanah Datar dalam penyelesaian sengketa sako dilihat dari 3 nagari yaitu Nagari Balimbiang, Nagari Sungayang, dan Nagari Sumani yaitu tidak berperan karena diketahui bahwa KAN dari 3 Nagari tersebut belum mebentuk Peradilan Adat Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sehingga penyelesaian sengketa sako masih dilakukan secara musyawarah mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Anso. (2022). Wawancara pada tanggal 3 November 2022 pukul 12.00 WIB Beckmann, Keebet Vo (2000), Goyahnya tangga menuju Mufakat : Grasindo Mangkuto. (2022). Wawancara pada tanggal 3 November 2022 pukul 11.30 WIB Mertokusumo, Sudikno. (2005), Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar : Liberty Panuh,  Helmi.  (2012). Pengelolaan  tanah  Ulayat  Nagari  pada  era  Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat : Raja Grafindo
Tunaro. (2022). Wawancara pada tanggal 3 November 2022 pukul 11.00 WIB