## POLITIK ISLAM PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH

## Maimunah
IAIN Palangka Raya, Indonesia maybaimhendry@gmail.com

## ABSTRACT
It was begin from the issue that often become a discourse in the midst of society that some feel that the political system in Indonesia more in accordance with the style of the Caliphate with a reason to enforce the Shari'a in this country. This is certainly will cause a reaction from some other people who feel unhappy if it is realized because notabene those who are non-Muslims, so in  this  research the author want to express  the importance of  Islamic political  thought viewed from the perspective of Maqâshid al-syarî'ah, then the problem in this study is whether politics exists  in  Islam  and  how  the  existence  of  Islamic  politics  in  the  State  of  Indonesia  in  the perspective of Maqâshid al-syarî'ah. The purpose of this study, is to determine the existence of political  in  Islam  and  possible  application  of  Islamic  politics  in  Indonesia  on  Maqâshid  al- syarî'ah  perspective.  This  research  is  using  library  research  method  which  use  deductive  and descriptive analysis. The reference analysis techniques used are content analysis techniques, fikh approach and historical approach. The results of this study show: first, politics in Islam or better known  by  the  name  siyasah  has  existed  and  developed  since  the  beginning  of  Islam  and continues  to  grow  until  now.  Second,  the  application  of  Islamic  politics in  Indonesia  by  value and  principle  has  existed  in  the  foundations  of  the  State  of  Indonesia,  although  not  fully applicable, due to the pluralism of the Indonesian nation both religiously and culturally. This is because  the  hifz  ummah  as  the  development  idea  of  Maqâshid  al-syarî'ah  is  considered  more important to maintain the of the Republic of Indonesia . Keywords : Islamic Politic , Maqâshid al- syarî’ah , hifz al-ummah

## ABSTRAK
Beranjak  dari  permasalahan  yang  sering  menjadi  wacana  di  tengah-tengah  masyarakat  yang sebagian  merasakan  bahwa  sistem  politik  di  Indonesia  lebih  sesuai  dengan  corak  kekhalifahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan  menimbulkan  reaksi  dari  sebagian  masyarakat  yang  lain  yang  merasa  tidak  senang  kalau hal  tersebut  diwujudkan  karena notabene mereka  yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini  penulis  ingin  mengungkapkan  pentingnya  pemikiran  politik  Islam  ditinjau  dari  perspektif Maqâshid al-syarî ’ ah , maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan  bagaimana  eksistensi  politik  Islam  di  Negara  Indonesia  dalam  perspektif Maqâshid  al- syarî ’ ah .  Tujuan  penelitian  ini,  yaitu  untuk  mengetahui  keberadaan  eksistensi  politik  dalam Islam  dan  kemungkinan  penerapan  politik  Islam  di  Negara  Indonesia  perspektif Maqâshid  al- syarî’ah .  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research) yang  menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik  dalam  Islam  atau  lebih  dikenal  dengan  nama siyasah telah  ada  dan  berkembang  sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia
secara  nilai  dan  prinsip  telah  ada  dalam  dasar-dasar  Negara  Indonesia  walaupun  tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi  agama  maupun  budaya.  Hal  ini  disebabkan  karena hifz  ummah sebagai  gagasan perkembangan  dari Maqâshid  al- syarî’ah dipandang  lebih  utama  untuk  menjaga  keutuhan  dan kesatuan negara republik Indonesia.
Kata Kunci : Politik Islam, Maqâshid al- syarî’ah , hifz al-ummah

## A. Pendahuluan
Perkembangan Islam dewasa ini tidak bisa terlepas dari perkembangan politik yang ada di dalamnya. Fikih politik atau fikih siyâsah syar’iyyah menurut perspektif syariat merupakan salah satu dari beberapa aspek fikih Islam yang luas, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Fikih siyâsah  syar’iyyah termasuk  dalam  upaya  menjamin  hak-hak  setiap  manusia,  tak  bisa dipungkiri  hal  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  hak-hak  politik,Karena  setiap  manusia  yang hendak mendapatkan atau mewujudkan tujuan atau keinginan pribadi  dan bersama, maka pasti akan  melakukan  upaya  politik  tersebut  baik  lewat  partisipasi  politik  maupun  pemikiran- pemikiran politik.
Politik  itu  sendiri  adalah  usaha  menggapai  kehidupan  yang  baik, 1 dengan  demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya,  seperti  yang  disebut  Peter  Merk: “Politik  dalam  bentuk  yang  paling  baik  adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Politics, at its best is a noble quest  for  a  good  order  and  justice) 2 merupakan  tujuan  dari  kegiatan  politik ”.  Ibn  Taimiyah, dalam Majmû’  Fatâwâ mengatakan;  “Tidak  ada  manusia  yang  mampu  meraih  kesejahteraan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan ( ijtimâ’i ), mewujudkan kerja sama dan tolong- menolong.” Kerja sama dan tolong– menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apa pun yang membahayakan mereka. 3 Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syariat Allah yang terkandung dalam kitab Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib  membentuk  seluruh  hidup  dan  kehidupannya  berdasarkan  syariat  yang  termaktub  dalam Alquran dan As-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, syariat Ilahi yang tertuang dalam Alquran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan-idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup. 4
Pengejewantahan syariat Islam atas dua sumber utama dan pertama syariat  Islam dewasa ini  tidaklah  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Era  mekanisasi  dan  modernisasi  telah menempatkan  manusia  menjadi  bagian  dari  perkembangan  yang  penuh  dengan  kontroversi, tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang  tidak  lagi  sekedar  sederhana.  Eksistensi  syariat  Islam  yang  konsisten  pada  prinsip  dan
1 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1988), cet. XI, hal. 15.
2 Antara  Fikih  Syasah  dan  Benturan Pemikiran, http://risalaty.multiply.com/journal/item/  62 ,  online tanggal 18 mei 2011.
3 Ibid . 4 Yusuf Qardhawi, Malamih al-Mujtama al-Muslim Alladzi Nansyuduhu , (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 151.
asasnya  tidaklah  harus  statis,  tetapi  justru  harus  fleksibel  dan  dapat  mereduksi  perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia.
Gagasan  tentang  relasi  Islam  dan  Negara  selalu  menjadi  wacana  aktual  di  Indonesia meskipun  telah  diperdebatkan  beberapa  tahun  yang  lalu,  dan  mengalami fluctuative  discourse dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen  ini  merupakan  kesempatan  besar  bagi  semua  golongan  yang  ingin  memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.
Sejak pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno,  pancasila  menjadi  bagian  perdebatan  politik  yang  tak  terelakan  oleh  Politikus  dan Agamawan,  khususnya  Islam.  Pada  tahun  1950-1955  melahirkan  sistem  multipartai,  ini merupakan  kesempatan  besar  bagi  Partai  Islam  untuk  memperjuangkan  Islam  sebagai  asas Negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yang sama terjadi pada 1999 tahun lalu yang menggunakan sistem multipartai dan lagi-lagi Islam belum  cukup  kuat  untuk  meletakkan  ideologi  Islam  sebagai  dasar  negara.  Berhubung  partai politik  merupakan  salah  satu  alat  untuk  mewujudkan  cita-cita  dan  gagasan,  tidak  menutup kemungkinan bahwa pemilu-pemilu selanjutnya juga akan muncul polemik sistem negara apalagi Islam formalis masih berada di ujung kekalahan.
Sebelumnya pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi pancasila yang diinstruksikan oleh  Soeharto,  dan  kemudian  menimbulkan  perdebatan  yang  luar  biasa  di  kalangan  tokoh  dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri  ini,  yakni  mengenai  perdebatan  ideologi.  Sebagaimana  dibahasakan  Hasan  Bisri,  hal tersebut  merupakan  kegiatan  reaktualisasi  Islam,  di  mana  secara  garis  besarnya  adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan me-reinterpretasi sumber hukum Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasi, dan kondisi dewasa ini sebagai paradigmanya. 5
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  orang  Islam  khususnya  para  intelektual  muslim dituntut  untuk  dapat  melakukan  rekonstruksi  terhadap  khazanah  hukum  Islam  secara  inovatif melalui  media  ijtihad.  Kajian  soal  ijtihad  akan  selalu  aktual,  mengingat  kedudukan  dan  fungsi ijtihad  dalam  yurisprudensi  Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  produk-produk  fikih  yang senantiasa  fleksibel  dan  perkembangannya  berbanding  lurus  dengan  kehidupan  dan  kebutuhan manusia.
Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syariat Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasa up to date dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan umat  bukan berarti atau dimaksudkan ajaran  Islam, terutama  fikih (hukum) nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Alquran dan Sunah sesuai kebutuhan hidup manusia sehingga  aktualisasi  hukum  Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat  menggeser ke- qath ’ i -an  Alquran  dan  Sunah  hanya  untuk  memberikan  legitimasi  kepentingan  manusia,  baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya dengan dalih tuntutan humanisme.
Begitu pula halnya dalam masalah politik dan penegakannya, tentunya tidak akan pernah terlepas dari kedua sumber dalam Islam yakni Alquran dan sunnah, juga peran para intelektual
5 Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. Vii.
Islam dalam perkembangannya. Sehingga segala perbuatan politik yang dilakukan selalu sesuai dengan syariat Islam. Terlepas dari itu, seiring dengan perkembangan politik dewasa ini, muncul pendapat  yang  mengatakan  bahwa  politik  dalam  Islam  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam nash baik  Alquran  maupun  hadis.  Dengan  kata  lain  politik  Islam  dalam  nash  hanya  bersifat  umum. Sehingga  diperlukan  interpretasi  lebih  lanjut  yang  digunakan  untuk  penegakan  politik selanjutnya yang tentunya tidak boleh terlepas dari maqâshid al- syarî’ah.
Selain  itu,  di  Indonesia  sendiri  dengan  sistem  pemerintahan  yang  bercorak  demokrasi, terkadang  menimbulkan  reaksi  di  sebagian  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  sistem pemerintahan tersebut  tidak pantas diterapkan di  Indonesia. Mereka berpendapat  bahwa sistem kekhalifahan  sebagaimana  pada  zaman  Rasulullah  lebih  tepat  diterapkan  apabila  ingin menegakkan  syariat  Islam  di  Indonesia.  Permasalahan  selanjutnya  akan  muncul  bagi  mereka yang non muslim merasa tidak setuju dengan sistem pemerintahan khalifah tersebut. Sehingga, dikhawatirkan  akan  menimbulkan mudharat yang  lebih  besar,  karena  mengancam  keutuhan negara.  Tentunya  hal  ini  bukanlah  yang  diinginkan  dalam  agama  Islam.  Ajaran  Islam  sendiri selain  bersumber  pada  Alquran  dan  sunnah,  ada Maqâshid  al-syarî ’ ah yang  menjadi  sandaran dalam  hukum  Islam  termasuk  politik  di  dalamnya.  Politik  dalam  Islam  tidak  ada nash yang secara jelas memaparkannya, sehingga dapat digunakan Maqâshid al-syarî ’ ah agar tujuan syariat dapat tercapai.

## B. Pembahasan
1. Gagasan hifzh al-ummah sebagai Bagian Maqashid al-syariah Sebagaimana diketahui, terdapat lima maqashid asy-syariah yang telah dikemukakan oleh para  ulama,  yaitu: hifz  al-din,  hifz  al-nafs,  hifz  al- ‘aql,  hifz  al -mal,  dan  hifz  al-nasl. 6 Kelima tujuan  syariat  ini  harus  terjaga  eksistensinya,  dengan  memperkuat  dan  meperkokoh  berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga maqashid tidak hilang dari proses kehidupan yang terus berubah. Selain rambu-rambu syariah  yang  tertuang  dalam  fikih  ibadah, ahwal  al-syakhsiyyah dan  muamalah,  juga  terdapat fikih jinayah yang tidak hanya mencakup konsep amar ma’ruf namun juga nahi munkar .
Lapisan  ketiga,  kata  umat  berarti  satu  komunitas  manusia,  dalam  lapisan  ini  baru  bisa dibedakan antara umat Islam dan non Islam.
                                                                   
“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, m aka sembahlah aku.” (QS. Al-Anbiya: 92)
Di dalam kata umat terselip makna-makna yang dalam. Ia mengandung arti gerak dinamis, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup untuk maju ke satu arah harus jelas jalannya, serta  harus  bergerak  maju  dengan  gaya  dan  cara  tertentu  serta  membutuhkan  waktu  untuk mencapainya. 7
Pembentukan  suatu  umat  dimulai  dari  pembentukan  pribadi-pribadi  yang  berkualitas, memiliki keyakinan yang kokoh dan akhlak mulia, serta penyerahan diri total kepada kehendak
6 Abu Ishaq al-Syatibi, Al- muwafaqat fi Ushul al-Syariah , Maktabah Tijariyah, tt., hlm. 71-77.
7 Sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam ibid .
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Allah, seperti tergambar dalam sejarah Nabi pada periode Mekah. Secara singkat dapat dikatakan pribadi-pribadi pembentuk umat adalah pribadi yang muthmainnah .
Pada tahapan yang kedua adalah pembentukan rumah tangga yang sakinah, sebagai unsur terkecil  dalam  pembentukan  umat.  Dalam  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  tercermin keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  istri.  Dalam  Alquran,  hal  ini  disimbolkan sebagai ‘pakaian’; istri pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri:
                                                                                                 … 
“Dihalalkan  bagi  kamu  pada  malam  hari  bulan  puasa  bercampur  dengan  isteri -isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka…” (QS. Al- baqarah: 187)
Perhatian Islam dalam pembentukan rumah tangga yang sakinah sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan jumlah ayat mengenai pembinaan rumah tangga yang lebih banyak setelah  ibadah,  dibandingkan  dengan  bidang-bidang  kehidupan  lainnya. 8 Pembentukan  rumah tangga semacam itu, idealnya akan sampai pada komunitas muslim yang memiliki sifat immatan wahidatan, ummmatan wasatha, dan khairu ummah.
Dalam  interaksi  antara  umat  yang  berbeda  agama,  muslim  menjalin ukhuwah insaniyah secara moral  yang diwujudkan dalam ta’awun insani dalam menghadapi  masalah bersama atas dasar persamaan kemanusiaan. Dengan cara ini, rujukan tempat kembalinya adalah kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi. Hal ini tercermin antara lain dalam Piagam Madinah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sekalipun dari banyak suku, muslim merupakan suatu komunitas keumatan yang kuat.
2. Hubungan muslim dan non muslim; (a) bertetangga baik; (b) saling membantu menghadapi musuh bersama; (c) membela yang teraniaya; (d) saling menghormati agama; dan (e) saling menasihati.
3. Mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pemutus setiap perselisihan.
4. Keadilan dan persamaan di hadapan hukum ditegakkan serta perlindungan terhadap rakyat dilaksanakan, dalam tahapan ini, diharapkan tewujudnya baldah thayyibah . 9
Hubungan  kasih  sayang  secara  moral  antara  sesama  manusia  di  muka  bumi  akan menghasilkan  suatu  keharmonisan  dan  kesetaraan  dalam  kehidupan  sehingga  dapat  mampu menciptakan keluarga sakinah dalam ruang lingkup terkecil ummah wahidah dalam satu lingkup kesamaan agama dan baldah thayyibah dalam lingkup lebih besar seperti negara.
Umat dalam tinjauan hukum diawali dengan unsur terkecil dari umat, yaitu rumah tangga, yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan ahwal  al-syakhsiyyah dan  mencakup;  perkawinan,  waris, wasiat , wakaf, dan hibah. Ahwal al-syakhsiyyah berlaku di dunia Islam, bahkan juga diterapkan oleh umat Islam di negara-negara non muslim yang mengadopsi hukum Islam.
Adapun  hubungan  atau  interaksi  antar-agama  dalam  muamalah  dianggap  sah  sepanjang didasarkan pada prinsip saling ridha dan objeknya halal bagi muslim, seperti jual beli, kontrak, dan  kegiatan-kegiatan  ekonomi  lainnya.  Umat  dalam  ruang  lingkup  manusia,  dibentuk berdasarkan kesamaan di antara manusia. Oleh karena itu, dilarang untuk mengganggu jiwa dan
8 Abdul Wahhab Khlaaf, Ilmu Ushul al-Fiqh , Dar al Quwaitya, Mesir. 1998
9 Sebagaimana dikutip dalam A. Djazuli dalam opcit ., hlm. 262.
harta,  kehormatan  manusia  tanpa  adanya  landasan  hukum  yang  sah,  barang  siapa  yang mengganggunya,  maka  akan  mendapatkan  sanksi  dan  dimintai  pertanggungjawabannya. Tawanan perang sekalipun, harus diperlakukan sebagai manusia karena ia merupakan bagian dari umat manusia.
Terciptanya kehidupan yang damai di kalangan umat manusia adalah dharuriyyah , hajjiyah adalah upaya penyelesaian konflik, semacam perjanjian-perjanjian yang merupakan kesepakatan bersama  dan  harus  ditaati  bersama  pula.  Adapaun tahsiniyah nya  adalah  perbuatan-perbuatan yang merupakan akhlak yang baik ( akhlaq al karimah ) terhadap sesama manusia.
Adapun ruang lingkup umat yang paling luas adalah seluruh makhluk Allah di muka bumi. Selain manusia, cakupan umat disyariatkan kepada seluruh makhluk yang ada di  muka bumi ini baik  yang  berkaitan  dengan  hewan  maupun  tumbuhan.  hal  yang dharuriyyah adalah keseimbangan hidup di antara makluk Allah di muka bumi. Hajjiyah adalah pemanfaatan alam dengan tidak merusaknya, dan tahsiniyah adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik di antara unsur umat, maka ditarik kepada tata  nilai  yang  lebih  tinggi.  Konflik  intern  umat  beragama  misalnya  harus  diingatkan  pada kenyataan bahwa kedua paham keagamaan tersebut menganut agama yang sama. Konflik yang terjadi  antar-umat  beragama  harus  diingatkan  pada  kenyatan  bahwa  kedua  belah  pihak  adalah sama-sama manusia yang beragama.
Memecahkan  persoalan-persoalan  keumatan  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  lingkup negara harus diselesaikan dengan merujuk pada undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tentunya untuk menghindari terjadinya konflik antar-umat beragama menurut A.  Djazuli  dalam  kaitannya  hal  fikih siyasah ini  diperlukan  adanya hifz  ummah yang  mampu menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam suatu negara. 10
Hamka Haq mengemukakan bahwa selain lima hal yang menjadi dasar dalam maqashidu asy-syariah dalam hal kehidupan bernegara diperlukan adanya hifz ummah (kesatuan umat) yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Hal ini berdasar pada pendapat  Ibn Taimiyyah  yang dikutip  oleh  Hamka  Haq  bahwa  negara  adalah  kekuatan  yang  dapat  menyelenggarakan  dan sekaligus  mengatur  kehidupan  masyarakat  dalam  segala  aspeknya.  Sejahat-jahatnya  pimpinan suatu  negara,  tentu  masih  terdapat  kemaslahatan  yang  dapat  terlaksana  olehnya,  apalagi  jika pemimpin yang bersangkutan dapat menegakkan jihad, melaksanakan keadilan, mengurus ibadah haji dan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, dan menolong kaum yang lemah. 11
Dalam  kehidupan  bernegara  secara dharury cara  hidup  berjamaah  lah  yang  diutamakan, karena itu, syariat mengharuskan mengorbankan jiwanya demi membela bangsa dan negaranya. Kebutuhan  pembentukan  suatu  negara  itu  mencakup  para  pemimpin  dan  lembaga-lembaga negara  lainnya.  Namun,  kedudukan  lembaga  negara  itu  mencakup  pemimpin  tidak  bersifat dharury ,  tetapi  hanya  bersifat hajjiyah ,  karena  diperlukan  guna  memudahkan  terselenggaranya suatu jamaah dengan baik. Tanpa institusi-institusi itu, negara tidak dapat terselenggara dengan baik.  Namun, karena sifatnya hanya hajjiyah , maka syariat  tidak membenarkan  adanya korban jiwa demi mempertahankan kedudukan seorang pemimpin. 12
Politik adalah perbuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan, serta dilaksanakan dan diawai untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi umat manusia di satu sisi dan di
10 Ibid . 11 Ibn Taimiyyah dalam Hamka Haq, Al-Syatibi , jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 102-103.
12 Ibid ., hlm 106.
sisi  lainnya  menjauhkannya  dari  kemaudaratan.  Maka  dari  itu,    segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan kenegaraan dan politik haruslah dijaga kemaslahatannya sebisa mungkin agar terhindar dari kerusakan. Wajib dalam hal politik dalam suatu negara adalah hifz ummah (kesatuan umat nya untuk menghindari perpecahan dan menciptakan suatu baldah thayyibah ,
2. Politik Islam di Negara Indonesia Persfektif Maqashid al- Syari’ah .
Gagasan  tentang  relasi  Islam  dan  Negara  selalu  menjadi  wacana  aktual  di  Indonesia meskipun  telah  diperdebatkan  beberapa  tahun  yang  lalu,  dan  mengalami fluctuative  discourse dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen  ini  merupakan  kesempatan  besar  bagi  semua  golongan  yang  ingin  memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.
Dalam  Pancasila,  termaktub sila  pertama,  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  dari perspektif Maqasid Syariah jelas sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang mendukung seluruh warga negara khususnya Ummat Islam dalam memeluk agama Islam, yaitu memelihara agama (hifd al-din ). Bahkan, dapat ditafsirkan sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang sesuai  dengan  nilai  Ketauhidan  dalam  Islam,  karena  Maha  Esa  adalah  Maha  Tunggal  ( Ahad ) yang berarti hanya dapat ditujukan kepada Allah.
Sedangkan  dalam  sila  kedua  (Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab),  ketiga  (Persatuan Indonesia),  keempat  (Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan,Dalam Permusyawaratan Perwakilan) dapat merangkum atas kebutuhan jiwa ( hifd al-nafs ), akal ( hifd al- aql ), dan keturunan ( hifd al-nasl ), kemudian memelihara harta benda ( hifd al-mal ) dapat tercapai dari sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
Kebutuhan  Hajiyyah adalah  ialah  kebutuhan  sekunder,  dimana  dalam  tingkatan  ini  bila kebutuhan  tersebut  tidak  dapat  diwujudkan  tidak  sampai  mengancam  keselamatannya,  namun akan mengalami hambatan dan kesulitan. hal tersebut contohnya, dalm hal melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya masjid, tanpa adanya masjid tujuan untuk memelihara agama ( hifd al-din ) tidaklah gagal atau rusak secara total tetapi akan  mengalami  berbagai  kesulitan.  Berangkat  dari  sila  pertama,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, maka  pemerintah  wajib  mengusahakan  dan  membuat  kebijakan  untuk  pembangunan  rumah- rumah ibadah.
Kebutuhan Tahsiniyyah, ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  hal  pokok  tadi  dan  tidak  menimbulkan  kesulitan. Tingkatan  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan  pelengkap  atau  tersier.  Menurut  Imam  as-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat.  Sebagai  contoh  dalam  tingkatan  kebutuhan  ini  adalah  apakah  masjid  yang  dibutuhkan dalam  rangka  mewujudkan  kebutuhan daruriyyah yakni  memelihara  agama  melalui  ibadah shalat, dalam bentuk arsitekturnya baik dalam design eksterior atau interior itu akan diperindah sesuai  dengan  taraf  perkembagan  kebudayaan  lokal.  Dalam  hal  ini,  jelaslah  bahwa  dengan prinsip Maqasid  Syariah ,  bagaimana  nilai-nilai  yang  terkandung  (substansi)  dari  Pancasila sejalan dengan syariat islam dengan mengutamakan azas kemaslahatan yang merangkul seluruh warga negara.
Masalah  yang  selalu  hangat  dibicarakan  menyangkut  umat  beragama  di  Indonesia  ialah hubungan  timbal  balik  antara  agama  dan  Pancasila.   Pengamalan  Pancasila  sebagai  ideologi negara merupakan kewajiban konstitusional.   Namun, dalam konteks ini,  Pancasila harus pula
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
dipandang  sebagai  bahagian  dari  ajaran  luhur  semua  agama,  karena  Pancasila  itu  sendiri  telah mengandung  nilai-nilai  agama.   Walaupun  selama  ini  ada  slogan  bahwa  Pancasila  tidak  bisa diagamakan dan agama tidak boleh dipancasilakan.
Pada hakikatnya kandungan Pancasila  yang bermuatan religius,  dan keterlibatan manusia hanya  sebatas  merumuskan  kalimat-kalimatnya. Hal  tersebut  terlihat  dari  teks  Pancasila  yang dirumuskan  oleh  pendiri  Republik,  yang  berawal  dari  pidato  Bung  Karno  pada  tanggal  1  Juni 1945 di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Namun, jika  direnungkan  secara  mendalam,  Pancasila  mengandung  nilai-nilai  yang  bersifat transendental. Sebut  saja  kalimat  yang  berbunyi:  “Ketuhanan  Yang  Mahaesa”,  adalah mengandung  keharusan  bangsa  Indonesia  untuk  beriman  kepada  Tuhan.   Siapakah  yang mensyariahkan  iman  kepada  Tuhan?  Siapa  pula  yang  menciptakan  naluri  manusia  untuk mengakui adanya Tuhan?  Dalam agama-agama monoteis, diajarkan bahwa manusia diciptakan bersama  nalurinya  untuk  beriman,  kemudian  Tuhan  menurunkan  agama  sebagai  pedoman beriman pada-Nya.  Jadi jelas, beriman kepada Tuhan bukanlah hasil renungan bangsa Indonesia, atau hasil kontemplasi   pemikiran filosof manapun, melainkan berasal  dari syariat  Tuhan.  Hal ini  dapat  diartikan,  nilai-nilai  yang  dikandung  Pancasila  tumbuh  dari  dan  membudaya  dalam kehidupan religius manusia (bangsa) Indonesia, jauh sebelum dirumuskannya teks Pancasila itu sendiri.
Karena itu, Pancasila adalah bagian dari ajaran agama-agama, dan merupakan pengamalan agama  dalam  konteks  bernegara  dan  bermasyarakat  di  Indonesia.   Sebaliknya,  mengamalkan nilai universal agama dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara keindonesiaan berarti telah mengamalkan cara hidup ber-Pancasila.   Maka, untuk mengamalkan Pancasila  secara  utuh  dan  konsekuen,  mustahil  tanpa  memandangnya  sebagai  bagian  dari  nilai luhur agama yang dianut bangsa Indonesia.
Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi  Pancasila  bukan  pula  produk  pemikiran  sekulerisme  yang  bertentangan  dengan  budaya religius  Indonesia.   Pancasila  adalah  anak  kandung  dari  budaya  Indonesia  yang  sudah  sejak dahulu  kala  telah  menjadikan  agama  sebagai  etosnya.   Karena  itu,  tak  ada  jalan  untuk melepaskan Pancasila menjadi sekuler, sebab hal itu berarti memisahkan manusia Indonesia dari jati diri religiusnya.   Sebaliknya pula, tak ada jalan untuk memformalkan agama tertentu dalam memaknai Pancasila, apalagi menggantikannya, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap keragaman agama, etnis dan budaya yang sudah menjadi jati diri kendonesiaan kita.
Pancasila  diawali  dengan  sila  Ketuhanan,  maka  ia  diakhiri  dengan  sila  Keadilan  Sosial. Dua  sila  tersebut  diantarai  dengan  tiga  sila  lainnya,  yakni:  sila  Kemanusiaan,  sila  Persatuan (kebangsaan)  dan  sila  Kerakyatan  (demokrasi).   Semua  itu  berarti  bahwa  sila  Ketuhanan menghendaki  pangamalan  nilai  agama  yang  menitik  beratkan  pada  terwujudnya  persaudaraan kebangsaan,  keadilan  dan  kemakmuran  rakyat.   Hal  ini  mustahil  dicapai  jika  setiap  umat beragama bersikap egois, untuk kepentingan eksklusif agamanya sendiri.  Umat beragama harus bersikap  inklusifistis,  dengan  mengamalkan  nilai-nilai  universal  agamanya  yang  toleran  pada agama lain.
Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan  Nabi  Muhammad  SAW,  dengan  mengutamakan  nilai  universal  Islami  ketimbang simbol  tekstual,  demi  perdamaian  bagi  masyarakat  yang  beragam.   Coba  ingat,  ketika  Nabi Muhammad SAW melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Mekah pada tahun 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah.  Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
terhadap  Basmalah  ( Bismillahi  Rahmani  Rahim )  yang  tertulis  pada  awal  naskah  perdamaian. Pastilah,  tak  ada  sahabat  Nabi  yang  berani  menghapus  Basmalah,  karena  sudah  merupakan simbol  Islam  yang amat sakral.   Namun, Nabi  Muhammad SAW mementingkan solusi damai ketimbang  simbol  formal;  maka  beliau  pun  meminta  tulisan  Basmalah  diganti  dengan  kalimat yang lebih singkat Bismika Allahumma, yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam  penghadapan  dengan  kekuasaan  dan  negara,  politik  Islam  di  Indonesia  sering berada pada posisi  delematis.  Dilema  yang dihadapi  menyangkut  tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan  pada  beberapa  pilihan  strategis  yang  masing-masing  mengandung  konsekuensi dalam dirinya. Pertama , strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara  yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan "garis  keras"  umat  Islam. Kedua ,  strategi  isolatif-oposisional,  yaitu  menolak  dan  memisahkan diri  dari  kekuasaan  negara  untuk  membangun  kekuatn  sendiri,  dengan  konsekuensi  kehilangan faktor  pendukungnya,  yaitu  kekuatan  negara  itu  sendiri,  yang  kemudian  dikuasai  dan dimanfaatkan  oleh  pihak  lain. Ketiga ,  strategi  integratif-kritis,  yaitu  mengintegrasikan  diri  ke dalam  kekuasaan  negara,  tetapi  tetap  kritis  terhadap  penyelewengan  kekuasaan  dalam  suatu perjuangan  dari  dalam.  Namun,  strategi  ini  sering  berhadapan  dengan  hegemoni  negara  itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.
Salah  satu  isu  politik  yang  sering  menempatkan  kelompok  Islam  pada  posisi  dilematis yang  sering  dihadapi  politik  Islam  adalah  pemosisian  Islam  vis  a  vis  negara  yang  berdasarkan Pancasila. Walaupun umat Islam mempunyai andil yang sangat besar dalam menegakkan negara melalui  perjuangan  yang  panjang  dalam  melawan  penjajahan  dan  menegakkan  kemerdekaan, namun  untuk  mengisi  negara  merdeka  kelompok  Islam  tidak  selalu  pada  posisi  yang menentukan. Pada awal kemerdekaan, kelompok Islam yang mempunyai andil yang sangat besar dalam mengganyang PKI dan menegakkan Orde Baru tidak terwakili secara proporsional pada BPUPKI atau PPKI dan karenanya tidak memperoleh kesempatan untuk ikut menyelenggarakan roda pemerinthan. Mereka bagaikan "orang yang mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan mereka ditinggal di belakang".
Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik  tokoh  Islam maupun mahasiswa  Islam  dalam mendorong  gerakan reformasi  sangat besar.  Namun,  pada  perkembangan  selanjutnya,  gerakan  reformasi  tidak  selalu  berada  dalam pengendalian kelompok Islam. Pengendali reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada pada pihak atau kelompok kepentingan politik yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik. Pada  masa  modern  sekarang  ini  sumber-sumber  kekuatan  politik  tidak  hanya  bertumpu  pada masa , tetapi juga pada materi, ide , dan informasi. Kelompok politik Islam mungkin mempunyai kekuatan pada masa atau ide, tetapi kurang pada materi dan informasi. Dua yang terakhir justru dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan politik lain.
Situasi  dilematis  politik Islam sering diperburuk  oleh ketidakmampuan untuk  keluar dari dilema itu sendiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurang adanya pemaduan antara semangat politik  dan  pengetahuan  politik.  Semangat  politik  yang  tinggi  yang  tidak  disertai  oleh pengetahuan  yang  luas  dan  mendalam  tentang  perkembangan  politik  sering  mengakibatkan terabainya  penguatan  taktik  dan  strategi  politik.  Dua  hal  yang  sangat  diperlukan  dalam  politik praktis dan permainan politik.
Dilema politik  Islam berpangkal pada masih adanya problem mendasar dalam kehidupan politik umat Islam. Problema tersebut ada yang bersifat teologis, seperti menyangkut hubungan agama  dan  politik  dalam  Islam.  Tetapi,  ada  yang  bersifat  murni  politik,  yaitu  menyangkut strategi  perjuangan  politik  itu  sendiri  dalam  latar  kehidupan  politik  Indonesia  yang  kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan politik majemuk.
Pluralisme politik Islam merupakan refleksi dari pluralisme masyarakat Islam, sedangkan pluralisme  masyarakat  Islam  itu  sendiri  merupakan  kensekuensi  logis  dari  proses  islamisasi  di sebuah  negara  kepulauan,  yang  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  berbeda  intensitasnya. Dalam  konteks  hubungan  antardaerah  yang  tidak  mudah  di  masa  lampau,  maka  terbuka kemungkinan  bagi  berkembang  kelompok  atau  organisasi  Islam  yang  mempunyai  ciri-ciri  dan jati diri masing-masing. Kelompok yang kemudian mengkristal menjadi berbagai organisasi ini, selain  mempunyai  titik  temu  pandangan,  juga  mempunyai  dimensi  kultural  tertentu  yang membedakan  dengan  kelompok  umat  Islam  lain.  Pada  tingkat  tertentu,  komitmen  kultural  ini telah mengembangkan rasa solidaritas kelompok di kalangan umat Islam yang mengalahkan rasa solidaritas keagamaan mereka.
Dalam bahasa siyasah , sering para ulama menggunakan kaidah:
بجاو وهف هب لاإ بجاو ىلع متي لاام “Sesuatu  hal  yang  tidak  sempurna  pelaksanaan  kewajiban  kecuali  dengan  menyertakan sesuatu tadi, maka hal tersebut hukumnya wajib ” Dalam  hal siyasah penerapan  politik  Islam  secara  sempurna  bukanlah  suatu  kewajiban, mengingat  kemajemukan  agama  dan  budaya  yang  dimiliki  oleh  negara  Indonesia.  Sehingga apabila dipaksakan penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, karena yang utama di sisni adalah menjaga keutuhan umat sebagai suatu negara sehingga mampu terciptanya baldah thayyibah . Hal ini juga didasarkan pada kaidah yang berbunyi:
ملسلا ةقلعلا ىف لص لأا
“ Hukum asal di dalam berbagai jenis hubungan adalah kedamaian”
Dengan  demikian,  menjaga  kedamaian  adalah  hal  yang  paling  diutamakan  dalam kehidupan bernegara. Untuk  menghindari  adanya perpecahan dalam negara, diperlukan adanya keharmonisan  hidup  dan  aturan-aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  dan  manusia  serta seluruh alam sehingga tercipta keseimbangan di antara semuanya.
Penerapan  politik  Islam  di  Indonesia  walaupun  tidak  dapat  dilaksanakan  secara kaffah, karena keragaman agama dan budaya yang dimiliki, namun tidak menutup kemungkinan untuk nantinya  diterapkan  secara  sempurna  dengan  syarat  penerapan  politik  itu  tidak  menimbulkan pertikaian  yang  dapat  mengahncurkan  keutuhan  suatu  negara,  karena  yang  terpenting  adalah aturan-aturan yang ada dan politik yang telah diterapkan di negara Indonesia tidak bertentangan dengan maqashidu  asy-syariah .  Dengan  kata  lain, maqashidu  asy-syariah tetap  dapat  tercapai dengan baik keutuhan umat juga dapat terjaga dengan baik

## C. Kesimpulan
Penerapan  politik  Islam  di  Negara  Indonesia  sendiri  pada  dasarnya  sudah  diterapkan semenjak rumusan pancasila di buat, namun pada perkembangannya nilai-nilai keIslaman yang pada  awalnya  sangat  tampak  jelas  dalam  rumusan  pancasila  tersebut,  sedikit  bergeser  karena penyesuaian  akan  kemajemukan  yang  dimiliki  oleh  Negara  Indonesia.  Dalam  semboyannya Negara  Indonesia  “ Bhinneka  tunggal  ika ”,  tidak  dapat  dipungkiri,  kemajemukan  akan  selalu
menyertai kehidupan bangsa Indonesia sampai kapanpun juga. Sehingga, untuk penerapan politik Islam secara sempurna, belum bias diterapkan sepenuhnya.
Melihat fakta sejarah yang ada, bahwa penerapan nilai-nilai politik Islam yang telah ada  semenjak  Negara  Indonesia  merdeka,  tidak  menutup  kemungkinan  nantinya  akan mampu  diterapkan  sepenuhnya,  walaupun  hanya  berawal  dari  nilai-nilai  yang  terus dipertahankan sehingga tidak pudar. Gagasan hifz ummah dalam maqashidu asy-syariah dianggap  perlu  demi  terciptanya  keutuhan  dalam  suatu  negara.  Karena  dalam  suatu negara  yang  majemuk  baik  dari  segi  agama  maupun  budaya  yang  dimiliki  tidak dipungkiri  memungkinkan  terjadinya  riak-riak  pemberontakan  apabila  dalam  penerapan politik  dianggap  terlalu  mengutamakan  suatu  agama  di  atas  agama  yang  lain.  Sehingga hifz ummah perlu dijaga agar keutuhan suatu negara terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, Muchtar, 1971, Ilmu-ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung.
Al-Syatibi,  Abu  Ishak,  t.th., al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syariah, Maktabah  Tijariyah, Mesir.
Al-Qaradhawi, Yusuf , 1998, al-Siyasah al- Syar’iyyah, Maktabah wahbah, Kairo.
Al- Qusyaīri  an - Naiysabūri,  Al - Imam  Abū  Husain  Muslim  Ibn  al -Hajjaj,  1993, Sahih Muslim vol. II , Dar El Fikr, Beirut, Lebanon.
Anwar,  M.  Syafii,  1995, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia,  Sebuah  Kajian  Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru , Paramadina, Jakarta.
Az-Zuhaili, Wahbah, 1997, Konsep Darurat dalam Hukum Islam , Gaya Media Pratama, Jakarta.
Bisri, Cik Hasan, 1997, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi , Ulul Albab Press, Bandung.
--------------, 2003, Model Penelitian Fiqh Jilid I, Kencana, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
Djazuli, 1996, Ushul Fikih , Gilang Aditya Press, Jakarta.
-------------,  Fikih  Siayasah  (Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-rambu Syariah) , Jakarta: Kencana, 2003.
____________, 1993, Tarjamah Shahih  Muslim jilid II , terj.  KH. Adib  Bisri  Musthofa, Asy. Syifa, Semarang.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Departemen  Agama  RI,  2004, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya, Ditjen  Bimas  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
Depdikbud, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Efendi, M. Zein Satria, 2008, Ushul Fiqh ,  Kencana, Jakarta.
Effendi, Bakhtiar, 1998, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia , cet. I, Paramadina, Jakarta.
Hamid, Tijani  Abd.  Qadir,  2011, Pemikiran  Politik  Dalam  Al-Quran ,  Gema  Insani, Jakarta.
Ibnu  Syarif,  Muzar  dan  Khamami  Zada,  2011, Fiqh  Siyasah  (Doktrin  dan  Pemikiran Politik Islam) , Erlangga, Jakarta.
Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi , Cet. I , Mizan, Bandung.
Khalaf, Abdul Wahab, 1994, Politik Hukum Islam , Tiara Wacana, Yogyakarta.
M.  Deden  Irawan  (ed.),  2001, Tradisi  Baru  Penelitian  Agama  Islam  (Tinjauan AntarDisiplin Ilmu), Nuansa, Bandung.
Malik, Dedy Djamaluddin, & Idi Subandi Ibrahim, 1998, Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik , Cet.I, Zaman Wacana Mulia, Bandung.
Noer,Deliar, 1982, Pemikiran Politik di Negara Barat, Rajawali, Jakarta.
Pulungan, dan. J. Suyuthi, 2002, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Rush,  Michael  dan  Phillip    Althoff,  2005, Pengantar  Sosiologi  Politik ,  terj,  Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Salim,  Abdul  Muin,  2002, Fiqh  Siyasah  (Konsepsi  Kekuasaan  Politik  dalam  Alquran) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Shihab, M. Quraish, 1996, wawasan al- Qur’an, Mizan, Bandung.
Soenggono, Bambang, 1990, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sumitro, Aqib, 1985, Politik Islam Hindia Belanda , dari Bernard HM Vlekke, The Story of Duch East Indie, Cet. I, LP3ES, Jakarta.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Syadjali,  Munawir,  2008, Islam  dan  Tata  Negara  (Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran) ,  UI Press, Jakarta.
Uman, Khairul, Dan Achyar Amitudin, 1998, Ushul Fiqh II , Pustaka Setia, Bandung.
Yafie, ali, 1994, Menggagas Fiqh Sosial, Mizan, Bandun