## MAHKAMAH SYAR‘IYYAH DI KESULTANAN BIMA: WUJUD DIALEKTIKA HUKUM ANTARA ISLAM DAN ADAT
Muh. Salahuddin
___________________________________________________________
Judul: Peradilan Agama dalam Pemerintahan Islam di Kesultanan Bima
Penulis: Abdul Ghani Abdullah
Penerbit: Yayasan Lengge, Mataram, 2004 Tebal: 387 Halaman _______________

## D
IALEKTIKA Islam  dengan  adat-istiadat  Nusantara  menghasilkan  berbagai ragam  corak,  warna,  dan  peradaban  masyarakat  di  kawasan  ini.  Dalam konteks itu sulit dibedakan secara tegas ( clear-cut ) mana yang hukum adat dan mana  pula  yang  hukum  Islam.  Maka,  tak  mengherankan,  bila  penyatuan dialektik antara hukum adat dan hukum Islam sejauh itu telah memunculkan kearifan  lokal,  seperti  pepatah  masyhur  Melayu  yang  berbunyi  “ adat bersendikan  syara’  syara’  bersendikan  kitabullah ”  (adat  berasaskan  pada  hukum syara’ dan syara’ berasal dari kitabullah), juga pepatah Bugis, “ adat hula-hula to syara’ , syara’ hula-hula to adati ” (adat bersendikan syara’ , dan syara’ bersendikan adat) . Dua  pepatah  tersebut  adalah  gambaran  bahwa  ada  penerimaan  dan pengakuan terhadap hukum Islam yang diadaptasikan ke dalam sistem adat. 1 Pepatah  tersebut  di  atas  juga  sebuah  penegasan  bahwa  pola  penyelesaian perkara  hukum  dalam  masyarakat  Islam  pada  zaman  kesultanan  Islam Nusantara  selalu  merujuk  dan  tunduk  pada  ketentuan  hukum  adat  yang berlaku dan diakui (kebolehannya) oleh hukum Islam. Dalam banyak kasus, terkadang  banyak  sulit  untuk  memastikan  mana  hukum  adat  (tradisi)  dan mana  hukum  Islam.  Dalam  pada  itu  hukum  adat  seakan  telah  menyatu dengan dan menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. 2
1 Sebagaimana  diakui  Soepomo  bahwa  hukum  adat  di  sebagian  Nusantara  adalah hukum non-statutair yang berasal dari adat-kebiasaan dan sebagian hukum Islam. Lihat R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 3.
2 Sebagaimana diungkap Cak  Nur bahwa bagi banyak orang sulit memisahkan agama dan  budaya.  Menurutnya,  agama  dan  tradisi  memang  tidak  dapat  dibedakan,  tetapi sebenarnya dapat dipisahkan. Agama bersifat mutlak dan primer, sedangkan budaya adalah
Muh. Salahuddin, Mahkamah Syar‘iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat ______________________________________________________________________
Problem  hukum  itulah  yang  kemudian  menuntut  adanya  suatu  lembaga perangkat  pemerintahan  berupa  institusi  peradilan  yang  bertugas  untuk menyelesaikan  perkara  bagi  anggota  masyarakat  yang  bersengketa.  Dalam sejarah  Indonesia,  ada  beragam  nama  lembaga  peradilan  Islam.  Di  Aceh, misalnya, lembaga peradilan Islam dikenal dengan Mahkamah Syar’iyyah. Di Kerajaan  Mataram  dikenal  dengan  istilah  pengadilan  serambi (surambi) .  Di Sulawesi  dikenal  dengan  lembaga Qadli .  Sementara  di  Kalimantan  Selatan dikenal dengan istilah Mahkamah Syara’ dan di Bima dikenal dengan sebutan Mahkamah  Syar’iyyah. 3 Lembaga-lembaga  tersebut,  walau  berbeda  nama, tapi  tugasnya  sama,  yakni:  menyelesaikan  perkara  yang  berkaitan  dalam masalah  perkawinan,  perceraian,  kewarisan,  hibah,  wakaf,  zakat,  sadaqah, dan lain semacamnya.
Di  sebagian  wilayah  Nusantara,  seperti  kerajaan  Islam  Aceh  dan kesultanan  Islam  Bima,  wewenang  lembaga  peradilan  Islam  tidak  hanya sebatas  perkara  keperdataan  belaka,  melainkan  juga  perkara  pidana,  seperti pencurian,  pembunuhan,  pemerkosaan,  penganiayaan,  penghinaan, penipuan, pemukulan,  dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam sejarah nasional Indonesia,  Aceh  dan  Bima  dikenal  sebagai  kerajaan  Islam  yang  pernah memberlakukan hukum Islam secara penuh (pidana-perdata).
Bertolak dari realitas histroris seperti digambarkan di atas, Abdul Ghani Abdullah  (selanjutnya  disingkat  AGhA),  sang  penulis  buku  “Peradilan Agama  dalam  Pemerintahan  Islam  di  Kesultanan  Bima  (1947-1957)” 4 yang hendak  diulas  ini,  merasa  tertantang  untuk  menelusup  dan  menguak  lebih dalam  guna  mengkaji  seluk-beluk  lembaga  peradilan  Islam  pada  masa kesultanan Bima. Ketertarikan AGhA untuk menulis, sebagaimana diakuinya
sub-ordinate dari  agama  dan  bersifat  skunder.  Lihat  Nurcholish  Madjid, Islam  Agama Kemusiaan (Jakarta: Paramadina, 1995), 36.
3 Keseluruhan lembaga peradilan tersebut adalah lembaga peradilan yang didirikan pada masa  kekuasaan  kesultanan  Islam  di  Indonesia.  Di  Aceh,  sultan  adalah  pemegang keputusan  hukum  tertinggi. Al-Qâdlî  al-Mâlik  al-‘Âdil adalah  gelar  sultan  sebagai  hakim tertinggi. Pada awalnya, pengadilan surambi di kerajaan Mataram adalah lembaga peradilan perdata  yang  kemudian  pada  masa  kesultanan  dijadikan  sebagai  lembaga  peradilan  Islam yang  berwenang  untuk  memutus  perkara  dalam  bidang  perkawinan,  perceraian,  dan kewarisan  serta  memberi  masukan (fatwâ) kepada  sultan  tentang  hal-hal  yang  berkaitan dengan hukum Islam. Lembaga peradilan Islam di Banjar dibentuk pada tahun 1778 di era pemerintahan  Sultan  Tahmidillah.  Di  kesultanan  Bima, Mahkamah  Syar‘iyyah tidak  hanya mengurusi  lembaga  peradilan,  tapi  juga  mencakup  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pendidikan, politik, penerangan (masyarakat), dan lain-lain.
4 Diterbitkan Yayasan Lengge Mataram tahun 2004.
191
sendiri, selain latar belakang intelektual dan disiplin keilmuan yang ia tekuni, juga didorong oleh faktor “subjektivitas”-nya sebagai orang asli Bima. 5

## Latar Sosial dan Intelektual Penulis 6
AGhA  dilahirkan  di  desa  Ngali,  25  km  arah  selatan  kota  Bima  dalam sebuah  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat  yang  religius.  Masa  kecilnya dihabiskan  di  Ngali  dengan  bermain  dan  mengaji  di  rumah  guru  ngaji, sebagaimana layaknya anak-anak kecil Bima kala itu. Sesekali AGhA pergi ke sawah membantu kedua orangtuanya.
Pendidikan formalnya diawali dari Sekolah Rakyat (SR) di Bima. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAAN) di Mataram dan tamat tahun 1966. Tidak puas dengan itu, AGhA merantau ke Jakarta untuk mencari kerja dan melanjutkan studi. Di ibukota, ia pernah mengajar di beberapa sekolah, baik pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah mengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA). Tahun 1971, ia meraih gelar sarjana dari fakultas Hukum Universitas Islam  Jakarta  dalam  bidang  hukum  dan  ilmu  pengetahuan  kemasyarakatan dengan prestasi cum laude.
Gelar  sarjana  yang  disandangnya  tak  menghentikan  minatnya  untuk meningkatkan pengetahuan dan melanjutkan studi. Ia pun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam spesialisasi  yang sama: ilmu hukum. Seusai  itu, ia meneruskan lagi  studinya pada  tingkat  doktoral  di  IAIN  Syarif  Hidayatullah  dengan  spesialisasi Hukum Islam. Gelar doktor pun diraihnya pada tahun 1987.
Sementara  itu,  pendidikan  non-gelar  dalam  peningkatan  mutu  bahasa Inggris pernah ia ikuti di Canberra College of Advance Education Canberra University.  Dari  sinilah  kemudian  ia  mengenal  tokoh  intelektual  Australia seperti  Henry  Chambert  Soebardi  dan  Mitsuo  Nakamura,  keduanya  guru besar  di  Australian  National  University  (ANU),  yang  banyak  membantu AGhA,  baik  secara  personal  maupun  intelektual.  Termasuk  juga  dalam proses penyelesaian disertasi ini.
5 Lihat  Abdul  Ghani  Abdullah, Peradilan  Agama  dalam  Pemerintahan  Islam  di  Kesultanan Bima (1947-1957) (Mataram: Lengge, 2004), 2.
6 Riwayat hidup AGhA di bagian ini dikutip dari buku yang ia tulis dan juga berdasar penuturan  beberapa  kawan  Bima  yang  ada  di  Mataram  yang  pernah  hidup  bersamanya selama sekolah, baik di Bima maupun di Mataram.
Muh. Salahuddin, Mahkamah Syar‘iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat ______________________________________________________________________
Sebagai intelektual dan akademisi, ia mengabdikan ilmu dan keahliannya di  bidang  hukum  pada  beberapa  perguruan  tinggi  di  Jakarta  dan  Bandung. Antara  lain,  pada  Program  Magister  IAIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung, Program  Magister  Hukum  Universitas  Indonesia,  Program  Pascasarjana IAIN  Syarif  Hidayatullah,  Program  Magister  Hukum  Universitas  Jayabaya Jakarta,  dan  Program  Magister  Hukum  di  Universitas  Muhammadiyah Jakarta.  Pada  institusi  terakhir,  selain  sebagai  ketua  jurusan  pada  Program Magister Hukum, ia juga merangkap sebagai direktur Program Pascasarjana. Pada  IAIN  Sunan  Gunug  Djati  Bandung  dan  IAIN  Syarif  Hidayatullah, AGhA diangkat sebagai guru besar tetap dalam bidang hukum. Dalam dunia tulis-menulis,  ada  dua  karya  AGhA  dalam  bentuk  buku  yang  telah diterbitkan. 7 Selain  aktif  dalam  kegiatan  akademik  di  kampus,  ia  juga  aktif dalam  berbagai  seminar  dan  konfrensi  internasional  tentang  hukum, terorisme, dan money laundering.
Di  luar  itu,  sejak  tahun  2000  ia  dipercaya  memegangi  jabatan  sebagai Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Hak  Asasi  Manusia Departemen Kehakiman. Dalam penentuan susunan kabinet SBY-Kalla yang lalu,  namanya  sempat  mencuat  sebagai  calon  kuat  menteri  Kehakiman  dan HAM, walau akhirnya ia kandas.
Satu  yang  pasti  bahwa  AGhA  adalah  sosok  yang  konsisten  menekuni ilmu  hukum  sebagai  bidang  spesialisasi  keilmuan.  Segala  kesempatan, amanah,  dan  penghargaan  yang  diberikan  padanya  selalu  terkait  dengan spesialisasi ilmu yang selama ini ia tekuni itu.

## Dinamika Peradilan Islam di Bima
Buku  ini  pada  awalnya  adalah  sebuah  disertasi  yang  diujikan  pada program  pascasarjana  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  tahun  1987.  Secara garis  besar,  penelitian  yang  dilakukan  AGhA  adalah  sebuah  kajian  historis- eksploratif tentang lembaga peradilan Islam di Bima. Sebagai kajian historis, tentu  penelitian  ini  merujuk  pada  bukti  dan  pelaku  sejarah  yang  masih  ada saat  itu.  Untuk  referensi  utama  adalah  kitab  BO,  yaitu  catatan  sejarah kerajaan Bima. 8 Sementara pelaku sejarah, seperti mantan pejabat kesultanan,
7 Selain buku yang di- review ini, buku lain karya AGhA berjudul Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1992).
8 Dari  segi  isinya,  BO  dapat  dibedakan  menjadi  4  macam,  yaitu  BO sangajikai , BO bicarakai ,  BO bumi  luma dan  BO qadi. Dari  kelima  naskah  tersebut  BO sangajikai adalah naskah yang terpenting, karena di dalamnya berisi tentang putusan dan peristiwa penting
193
lebena’e , dan cepelebe adalah  sumber  hidup  dalam  penelitian  ini. 9 Selain  itu, arsip-arsip yang masih tersimpan di istana kesultanan dan pengadilan adalah alat lain untuk memperkuat hasil penelitian.
AGhA berusaha mencari jawab atas pertanyaan seputar sistem peradilan Islam pada masa kesultanan Bima. Hal itu mencakup struktur dan susunan organisasi, wewenang hukum, sumber pengambilan hukum, sistem beracara dalam peradilan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Selain itu, dia juga memotret setting sosial-politik  masyarakat  Bima  dalam  kaitannya  dengan evolusi perubahan sistem dan fungsi lembaga peradilan Islam di kesultanan Bima. Dua pokok masalah tersebut adalah inti dari penelitiannya.
Mengawali kajiannya, AGhA mengulas sejarah awal munculnya peradilan agama  Islam  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  sebagai  bahan  perbandingan lembaga  peradilan  yang  ada  di  kesultanan  Bima.  Paparan  AGhA  lebih memusat  pada  masalah  peradilan  Islam  dan  campur-tangan  politik  Hindia Belanda  dalam  mengatur  kehidupan  hukum  masyarakat  Indonesia.  Adanya lembaga peradilan Islam di Nusantara tidak terlepas dari kepentingan politik internal  kesultanan  dan  jaringan  internasional  Islam  (intelektual,  politik, perdagangan)  yang  saat  itu  hampir  menguasai  dua  per  tiga  wilayah  dunia. Karena itu, sistem administrasi dan struktur organisasi peradilan agama dari satu  tempat  dan  tempat  lainnya  sangat  berbeda.  Pada  sebagian  kesultanan Islam  di  Nusantara,  lembaga  peradilan  agama include dalam  sistem pemerintahan,  dan  pada  sebagian  lainnya  berkedudukan  sebagai  lembaga external yang berdiri sendiri di luar sistem pemerintahan. 10
kerajaan/kesultanan.  BO bicarakai adalah  naskah  yang  berisi  tentang  tata  pemerintahan. BO bumi  luma adalah  kumpulan  tentang  adat-istiadat  Bima  dan  lembaga  peradilan  Bima. Sementara  BO qadi adalah  inventarisasi  tentang  kumpulan  yurisprudensi  hukum  para hakim di kesultanan Bima, kegiatan dakwah, dan penyiaran Islam di Bima.
9 Dalam struktur organisasi kesultanan Bima, Majelis Paruga Suba adalah majelis tertinggi yang membawahi tiga majelis, yakni majelis hadat , majelis tureli , dan majelis Islam (syar’iyyah). Majelis  Syar’iyyah dipimpin  oleh  seorang  Qadli/Imam  yang  beranggotakan  17  orang lebe. Lihat  Abdullah  Tajib, Sejarah  Bima  Dana  Mbojo (Jakarta:  Harapan  Masa,  1995),  186. Sedangkan Loir mengatakan, pejabat lebe terdiri dari 18 orang. lihat Henry Chambert Loir dan  Siti  Maryam  R.  Salahuddin, BO’  Sangaji  Kai  Catatan  Kerajaan  Bima (Jakarta:  Yayasan Obor, 2000), 616. Lebe itu sendiri berasal dari bahasa Melayu Lebai. Dalam istilah Bima lebe dipahami sebagai pegawai agama dan sekaligus pegawai pemerintahan. Ibid. , 632 . Lebena’e adalah  pegawai  agama  pada  tingkat kejenelian (kecamatan).  Sedangkan cepelebe adalah wakil/pengganti lebena’e yang bertugas pada tingkat desa atau dusun.
10 Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  di  Indonesia (Jakarta:  Intermasa,  1986),  3.  Di Kesultanan  Mataram,  pejabat  agama  yang  terdiri  dari modin , penghulu  naib , penghulu , dan
Muh. Salahuddin, Mahkamah Syar‘iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat ______________________________________________________________________
Ulumuna , Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005
Sejauh itu, paparan AGhA seputar sejarah peradilan agama di Indonesia tersbut  belum  mampu  memotret  dengan  baik-utuh-holistik  tentang keterkaitan  lembaga  politik  (kesultanan),  jaringan  Islam  internasional,  dan agama  dalam  proses  pembentukan  lembaga  peradilan  Islam.  Dari  titik  ini pulalah  seharusnya  AGhA  memulai  eksplorasinya  tentang  sejarah kedatangan  Islam  ke  Bima  dan  pemberlakuan  hukum  Islam  di  kesultanan Bima.
Kehadiran Islam sendiri di Bima melalui dua arah, yakni timur dan barat. Dari  arah  barat,  Islam  diperkenalkan  oleh  Sayyid  Murtolo,  putra  syekh Maulana Ibrahim Asmara dan Candra Welan (Putri Campa). Di Gresik, Jawa timur, ia dikenal dengan sebutan Raden Santri, sedangkan di Bima ia dikenal dengan  Raja  Pandita  Bima.  Sayyid  Murtolo  adalah  adik  kandung  Sunan Ampel  Surabaya,  salah  seorang  Wali  Songo.  Tesis  ini  senada  dengan  apa yang  dikemukan  Syamsu  tentang  proses  islamisasi  daerah  bagian  timur Indonesia, khususnya pulau Sumbawa. 11
Kedatangan Islam  di  Bima  dari arah  barat diawali  dengan  perdagangan. Komunikasi  yang  lancar  antarsesama  pedagang  ternyata  mengundang ketertarikan  para  pedagang  Bima  untuk  mengetahui  dan  menganut  agama Islam.  Dari  hubungan  yang  erat  tersebut,  banyak  masyarakat  Bima  yang masuk Islam, khususnya para pedagang dan masyarakat pesisir. Namun, misi penyebaran  Islam  Sayyid  Murtolo  tak  cukup  banyak  mengkonversi masyarakat  Bima  ke  Islam,  kecuali  sekelompok  kecil  masyarakat  pedagang dan pesisir saja.
Kegagalan  misi  Sayyid  Murtolo  dalam  mengemban  tugas  untuk menyebarkan  agama  Islam  di  Bima,  menurut  Tajib,  adalah  karena  Islam
penghulu  ageng masuk  dalam  sistem/struktur  organisasi  pemerintahan.  Artinya,  lembaga peradilan  pun masuk  dalam  pengawasan  pemerintah.  Demikian  pula  di  Aceh,  pejabat peradilan  agama  masuk  dalam  sistem  pemerintahan  dengan  masing-masing  jabatan  dan tingkatan  jenjang  penyelesaian  perkara Keucik pada  tingkat  desa, oeloebalang pada  tingkat kecamatan, panglima sagi pada tingkat kabupaten, dan malikun adil (mahkamah agung) pada tingkat pusat. Lihat Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo,  2002),  42.  Bisri  memetakan  bahwa  beberapa  kerajaan/kesultanan  di Sumatera  Utara,  Sulawesi  Utara,  dan  Sumatera  Selatan  tidak  memasukkan  lembaga peradilan  agama  dalam  sistem  pemerintahan.  Sedangkan  di  kesultanan  Tallo  dan  Goa (Sulawesi Selatan), Ternate, Kalimantan Selatan, Cirebon, Kalimantan Timur, dan lain-lain memasukkan  lembaga  peradilan  dalam  sistem/struktur  pemerintahan.  Lihat  Cik  Hasan Bisri, Perdilan Agama di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), 115.
11 Muhammad  Syamsu  As. Ulama’  Pembawa  Islam  di  Indonesia  dan  Sekitarnya (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 117.
195
disebarkan  dengan  kekerasan. 12 Ada  misi  dan  keinginan  yang  berkaitan dengan kekuasaan politik; penaklukan. Aspek itulah yang menjadi alasan kuat masyarakat dan raja Bima saat itu untuk menolak Islam yang disebarkan oleh Sayyid  Murtolo.  Namun,  bagaimanapun,  yang  pasti  Bima  telah  mengenal Islam  sejak  abad  XV  melalui  pedagang  yang  datang  dari  Jawa.  Dan,  itu merupakan cikal-bakal bagi perkembangan Islam selanjutnya di daerah Bima.
Sementara dari arah timur, Islam dikenal melalui pedagang dan saudagar yang berasal dari  Goa, Tallo, Luwu, Bone,  dan Ternate. 13 Selain hubungan dagang, hubungan dan kepentingan politik sangat kental dalam penyebaran Islam di Bima. Dalam pada itu, pengaruh Islam Goa lebih banyak mewarnai corak Islam yang berkembang di Bima. 14 Sebagian tradisi dan budaya yang berkembang di Goa menjadi tradisi dan budaya Bima yang dimodifikasi. Ada banyak  kemiripan,  baik  dari  segi  tata  pemerintahan,  mode  pakaian,  rumah, bentuk ritual, dan aliran Islam yang dikembangkan.
Dalam  hal  tata  laksana  pemerintahan  pada  kesultanan  Bima,  pengaruh kerajaan  Goa  tampak  cukup  dominan.  Doktrin  yang  diberikan  Sultan  Goa dan  para muballigh yang  ia  tugasi  untuk  mengajarkan  Islam  pada  La  Kai (Abdul Kahir), Raja Bima yang pertama kali masuk Islam, dalam banyak hal sangat  berpengaruh  pada  sistem  pemerintahan  di  kesultanan  Bima. Termasuk  dalam  hal  itu  adalah  upaya  dan  bentuk-bentuk  pemberlakuan hukum Islam di wilayah kesultanan Bima.
Pengakuan  kesultanan  Bima  terhadap  keberlakuan  hukum  Islam  dan hukum  adat  secara  bersamaan  di  wilayah  kesultanan  Bima  tampak  dalam lambang kerajaan Bima yang berbentuk Burung Garuda berkepala dua, dua sayap  dan  ekor  yang  terbentang. 15 Kepala  yang  sebelah  kiri  melambangkan sistem  adat  (pemerintahan)  dan  kepala  kanan  adalah  simbol  pemberlakuan hukum  Islam. 16 Pendek  kata,  pmberlakuan  hukum  Islam  mendapat
12 Tajib, Sejarah... , 106. 13 Abdullah, Peradilan ...., 83.
14 Konflik  politik  internal  dalam  pemerintahan  Bima  berupa  perebutan  kekuasaan memaksa pemangku jabatan sah (La Kai) tahta kerajaan bersama 3 orang pengikut setianya melarikan  diri  ke  Makassar.  Di  sana  mereka  belajar  Islam,  meminta  dukungan  politik kerajaan Goa dan menyusun kekuatan untuk merebut kembali kerajaan. Lengkapnya lihat Tajib, Sejarah ….
15 Selengkapnya  tentang  makna  simbol  kesultanan  Bima,  lihat  Abdullah, Peradilan ...., 134.
16 Aplikasi  lambang  tersebut  dalam  sistem  pemerintahan  diulas  AGhA  pada  halaman 131-5.
Muh. Salahuddin, Mahkamah Syar‘iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat ______________________________________________________________________
dukungan kuat dari pemerintahan kesultanan Bima. Lembaga eksekutif dan yudikatif  berseiring-jalan  dalam  pelaksanaan  hukum  Islam  di  wilayah kesultanan Bima.
Di  Bima,  lembaga  peradilan  Islam  tersebut  dikenal  dengan  nama Mahkamah  Syar’iyyah.  Penggunaan  istilah  Mahkamah  Syar’iyyah  bagi lembaga  peradilan  Islam  di  Bima  tersebut  dimulai  sejak  14  Agustus  1788 M. 17 Selain sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyyah juga berfungsi sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  menitikberatkan  aktivitasnya  pada masalah  pencatatan  perkawinan,  perceraian,  pendidikan,  kewarisan,  wakaf, dakwah, penentuan hari besar Islam, pelaksana kegiatan-kegiatan keagamaan, dan mengurus keberangkatan dan kepulangan jama’ah haji yang berasal dari Bima. 18 Untuk hal terakhir, biasanya para calon jama’ah haji dikumpulkan di istana  untuk  bertemu  Sultan,  lalu  mereka  diiring  ke  pelabuhan  untuk diberangkatkan.
Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyyah menerima, memproses, dan  memutuskan  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Terlebih lagi  dalam  kasus  pidana.  Besarnya  sanksi  hukum  yang  diganjarkan  kepada pelaku  tindak  pidana  menjadi  kewenangan  hakim  dalam  mengambil keputusan hukum. 19
Belakangan,  tepatnya  tahun  1908,  Mahkamah  Syar’iyyah  dilikuidasi. Akibatnya,  untuk  beberapa  tahun,  kesultanan  Bima  mengalami  kevakuman hukum. Hal itu terjadi  karena besarnya campur-tangan pemerintah Belanda dalam sistem hukum dan pemerintahan di kesultanan Bima. Salah satu wujud konkrit  dari  intervensi  itu  adalah  digantinya  Mahkamah  Syar’iyyah  dengan sistem peradilan Belanda (landraad). 20
17 Ibid. , 134.
18 Ibid. ,  155.  Fungsi  Mahkamah  Syar’iyyah  sebagai  lembaga  pemerintahan  pada  masa kesultanan  Bima  mungkin  dapat  disamakan  dengan  fungsi  Departemen  Agama  sekarang ini.
19 Rincian  detail  tentang  kitab  fiqh  yang  menjadi  referensi  para  hakim  tersebut  lihat ibid. ,  183-94.  Masing-masing  hakim  mempunyai  kitab  fiqh  lebih  dari  7  kitab  berbahasa Arab.
20 Hal  ini  terjadi  sebagai  buntut  dari  kekalahan  kesultanan  Goa  dalam  beberapa  kali pertempuran  melawan  Belanda.  Akibatnya,  beberapa  sekutu  kerajaan  Gowa,  seperti Ternate,  Tidore,  Bone,  Luwu,  Bacan,  Sopeeng,  Bima,  dan  lain-lain  harus  tunduk  pada perjanjian  Bongaya  antara  Sultan  Hasanuddin  (kesultanan  Goa)  dan  Cornelis  Speelman (pemerintah  Belanda)  yang  isinya  adalah  perjanjian  perdamaian,  persekutuan,  dan persahabatan  antarkedua  belah  pihak.  Dalam  beberapa  pasal  perjanjian  tersebut,  ada  4 pasal yang secara langsung menyebut nama kesultanan Bima. Ibid. , 84-5.
Tindakan  sewenang-wenang  pemerintah  Belanda  terhadap  kesultanan Bima  tentu  saja  mendapat  perlawanan  dari  rakyat  Bima.  Perang  Ngali  dan banjir  darah  di  Soriutu  adalah  bukti  sejarah  heroisme  masyarakat  Bima melawan  penjajah  itu.  Perjuangan  rakyat  Bima  sendiri  bertujuan  untuk kembali  memberlakukan  sistem  hukum  dan  peradilan  Islam  di  wilayah kesultanan  Bima. 21 Puncak  dari  perjuangan  rakyat  Bima  itu  adalah pembentukan Komite Aksi Penangkapan Belanda (KAPB) pada bulan Maret 1942 sebagai wadah mobilisasi massa. Berita seputar kekalahan Belanda oleh tentara  Jepang,  semakin  memperkuat  KAPB  melakukan  perlawanan terhadap Belanda. Hasilnya, pada tanggal 15 April 1942, rakyat Bima berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari daerah Bima. Sejak saat itu, secara de facto dan de  jure ,  kesultanan  Bima  mulai  menjalankan  secara  penuh  roda pemerintahannya  sendiri  dan  memfungsikan  kembali  Mahkamah  Syar’iyyah dengan  nama  baru:  Badan  Hukum  Syara’. 22 Seiring  dengan  dinamika perkembangan  masyarakat,  modernisasi  terhadapnya  dilakukan  oleh kesultanan Bima sebagaimana tertuang dalam beslit (surat keputusan) No. 42 tanggal  4  Mei  1947.  Dalam beslit tersebut  juga  ditunjuk  7  orang  anggota Badan Hukum Syara’ dengan masing-masing jabatan tertentu. 23
Badan Hukum Syara’ kesultanan Bima juga tidak hanya mengambil peran sebatas  lembaga  peradilan,  tetapi  juga  menangani  masalah  pendidikan  dan dakwah. 24 Sebagai  lembaga  peradilan  pun,  Badan  Hukum  Syara’  hanya
21 Ibid. , 87.
22 Ibid. , 87.
23 Ibid. ,  166-9.  Ketujuh  orang  pejabat  Badan  Hukum  Syara’  tersebut  adalah  Haji Abdurrahman  Idris  sebagai Imam ,  Haji  Ishaq  Abdul  Kadir  sebagai penghulu ,  Haji  Yasin sebagai lebedala ,  Haji  Usman  Abidin  sebagai khatib tua ,  Haji  Abu  Bakar  Husein  sebagai khatib  karoto ,  Haji  Muhammad  Saleh  Abdul  Qadir  sebagai khatib  lawili dan  Haji  Abdul Malik  Sulaiman  sebagai khatib  to’i .  Kesemua  anggota  Badan  Hukum  Syara’  itu  adalah mereka yang belajar dan lama bermukim di Makkah dan Madinah. Kedatangan mereka ke Bima adalah atas panggilan Sultan Bima untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam di Bima. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kualifikasi keilmuan para hakim tersebut  tidak  dapat  diragukan.  Penguasaan  mereka  terhadap  referensi  Arab  tidak  dapat disangkal.  Mengenai  sejarah  hidup  dan  pendidikan  para  anggota  Badan  Hukum  Syara’ tersebut  lihat ibid. ,  184-95.  Adapun  tugas  dan  wewenang  masing-masing  anggota  Badan Hukum Syara’ termaktub dalam Instruksi Sultan Bima tanggal 4 Mei 1947. Ibid. , 172-73. Struktur organisasi Badan Hukum Syara dapat dilihat Ibid., 170.
24 AGhA mencatat 13 peran dan fungsi Badan Hukum Syara pada masa itu, antara lain sebagai imam pada acara keagamaan, melakukan hisâb dan ru’yat , menetapkan arah kiblat masjid,  mengawasi  penggunaan  dan  pemeliharaan  masjid,  mengurus  keberangkatan  haji,
Muh. Salahuddin, Mahkamah Syar‘iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat ______________________________________________________________________
menangani  kasus  perkara  perdata.  Di  sinilah  mungkin  letak  perbedaan mendasar  dari  Mahkamah  Syar’iyyah  kesultanan  Bima  sebelum  tahun  1908 dengan Badan Hukum Syara’ tahun 1947.
Selanjutnya,  pengakuan  dan  penggabungan  diri  kesultanan  Bima  ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memaksa dilakukannya pemisahan  antara  lembaga  peradilan  dan  non-peradilan  yang  ada  dalam tubuh organisasi Badan Hukum Syara’ kesultanan Bima. UU No. 32 tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1946 di daerah luar Jawa dan Madura  telah  memaksa  Badan  Hukum  Syara’  untuk  mau  tidak  mau  segera mengadaptasikan diri dengan pemberlakuan undang-undang tersebut. 25 Tak pelak, perubahan itu membuat fungsi, status, dan wewenang Badan Hukum Syara’  kesultanan  Bima  menjadi  menyempit,  dan  hanya  mengurus  perkara keperdataan sebagaimana lembaga peradilan agama saat ini. Dalam pada itu, Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyyah  (PAMASYA)  ditetapkan  sebagai nama pengganti Badan Hukum Syara’ dan Haji Ishaq Abdul Qadir ditunjuk sebagai ketua berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964.
Sementara  itu,  tugas  pengembangan  dakwah,  pendidikan,  dan pengurusan  harta  wakaf  di  Bima  kemudian  diserahkan  ke  Yayasan  Islam Bima  sebagai  “jelmaan”  dari  wewenang  dan  fungsi  Badan  Hukum  Syara’ yang  bersifat non-judicial. Eksistensi  Yayasan  Islam  Bima  sebagai  pengganti Badan  Hukum  Syara’  tertuang  dalam  surat  keputusan  Bupati  Bima  No. Pem./I/1/A.16/SPKS/21 tanggal 16 Maret 1968. 26
Akhirnya, ringkas kata, lembaga peradilan Islam di Bima melewati sejarah yang  cukup  panjang.  Tarik-ulur  kepentingan  politik  berlangsung  mewarnai eksistensinya,  mulai  sejak  zaman  sebelum  kemerdekaan,  zaman  penjajahan, masa  kemerdekaan  hingga  ke  masa  pasca-pengakuan  diri  kesultanan  Bima sebagai  bagian  dari  Republik  Indonesia.  Penyebutan  nama  lembaga  pun berganti  silih,  mulai  Mahkamah  Syar’iyyah,  Badan  Hukum  Syara’,  dan kemudian  sekarang  menjadi  Yayasan  Islam  Bima.  Kini,  lembaga  peradilan pelaksana kegiatan dakwah, membina khatib dan juru dakwah, mengurus zakat, pelaksana administrasi  wakaf  dan  baitul  mal,  pemeliharaan  anak  yatim,  mengawasi  dan  membina pejabat di lingkungan Badan Hukum Syara’, dan mengurus tanah pekuburan. Ibid. , 197-9.
25 Tarik-ulur seputar proses perubahan wewenang dan fungsi Badan Hukum Syara’ ini dibahas AGhA dalam Bab VI (289-307).
26 Untuk uraian tentang wewenang dan fungsi Yayasan Islam Bima, lihat ibid. , 307-14. Pada  halaman  itu  juga  dapat  dilihat  perkembangan  yayasan  tersebut  dalam  mengemban fungsi dan wewenangnya.
199
kesultanan  Bima  itu  menjadi  lembaga  sosial  yang  bergerak  dalam  bidang pengembangan dan penyiaran Islam (dakwah), pendidikan, dan pengelolaan harta wakaf.

## Rekonstruksi Sejarah Tanpa Konteks Sejarah?
Kajian  AGhA  adalah  sebuah  kajian  historis  tentang  lembaga  peradilan Islam  di  kesultanan  Bima.  Kajian  ini  adalah  topik  yang  cukup  menarik, karena  penelusuran  komprehensif-holistik  tentang  lembaga  peradilan  Islam pada  tingkat  lokal  daerah  sangatlah  jarang  dilakukan.  Sajian  informasi tentang  sejarah  lembaga  peradilan  Islam  di  Indonesia  umumnya  dilakukan secara  parsial  dan  biasanya  dikaitkan  dengan  campur-tangan  politik pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  pembentukan  pengadilan  agama  Islam. Alhasil,  pengungkapan  sejarah  seputar  lembaga  peradilan  Islam  sejauh  ini bisa dikata tidak utuh-mendalam.
Catatan  penting  yang  perlu  digarisbawahi  dalam  buku  ini  adalah  bahwa penulisan sejarah Islam lokal di Indonesia mau tak mau harus terikat dengan konteks sejarah nasional dan Internasional. Dan untuk itu perlu pendekatan multidimensi  dalam  menguak  sejarah  Islam  lokal.  Keniscayaan  tersebut sebagaimana  diungkap  J.C.  Van  Leur  bahwa  sumber  sejarah  daerah  di Indonesia  tersebar  di  berbagai  negara,  seperti  Malaysia,  Singapura,  China, Belanda,  Prancis,  Portugis,  Spanyol,  dan  lain-lain. 27 Untuk  itu  dibutuhkan sedikit kearifan untuk memahami sejarah Islam lokal.
Penelusuran sejarah Islam lokal adalah upaya memahami peristiwa masa lalu dalam konteks kekinian. Artinya, penulisan sejarah bukan hanya sekedar “merekam”  ulang  sebuah  peristiwa,  tetapi  sekaligus  memaknai  peristiwa tersebut  sesuai  dengan  realitas  perkembangan  budaya,  sosial,  hukum,  dan teknologi  yang  ada  dalam  masyarakat.  Terkait  dengan  buku  ini,  AGhA tampaknya sekedar merekam sejarah sebagai bahan untuk “membangkitkan rasa  bangga”  masyarakat  Bima  yang  memiliki  “kekayaan”  peradaban  yang sangat  maju.  Tentu  sangatlah  disayangkan,  sebab―sebagaimana  diingatkan Mansur―penulisan  sejarah  Islam  lokal  seyogyanya  tidak  dilepaskan  dari domain  sejarah  nasional,  tidak  menggambarkan  perkembangan  yang  putus, dan  penulisan  sejarah  Islam  lokal  bukan  berarti  menumbuhkan  rasa etnosentrisme dan penciptaan demarkasi  wilayah. 28 Terkait teguran Mansur
27 Dikutip oleh Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1996), 69.
28 Ibid., 70.
Muh. Salahuddin, Mahkamah Syar‘iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat ______________________________________________________________________
itu, tulisan AGhA perlu dikritisi dalam hal kebermaknaannya dalam konteks kekinian  dan  pilihannya  untuk  tidak  mengkaitkan  bahasannya  ke  dalam domain sejarah nasional Indonesia. Akibatnya, penelusuran dan deskripsinya tentang  lembaga  peradilan  Islam  di  kesultanan  Bima  seakan-akan  tidak dipengaruhi oleh kesultanan/kerajaan Islam lainnya di Nusantara.
Penerapan  hukum  Islam  di  Bima  pada  masa  kesultanan  adalah  upaya kreatif  ulama  dan  para  pemimpin  Bima  saat  itu  untuk  memberlakukan hukum  Islam  dalam  penyelesaian  perkara  hukum  yang  timbul  dalam masyarakat. Dengan kata lain, penerapan hukum Islam di Bima adalah upaya nyata  positivisasi  fiqh  (formalisasi  syari’at)  ke  dalam  aturan  hukum pemerintah/negara.  Penerapan  dan  pemberlakuan  aturan  hukum  semacam itu, jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka akan sangat memungkinkan berlakunya  kembali  hukum  Islam  di  wilayah  Bima  dan  sekitarnya.  Namun, yang  perlu  diingat,  penerapan  hukum  perlu  menggali  aspirasi  mayoritas masyarakat. Di situ, keputusan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam sungguh-sungguh berdasar atas kesadaran dan bukan karena adanya paksaan dari penguasa. Dengan demikian, hukum Islam (melalui formalisasi syari’at) akan tampil sebagai hukum yang demokratis. 29
Untuk  menuju  terwujudnya  hukum  Islam  yang  demokratis  tersebut, dibutuhkan  kerangka  metodologi  yang  berpijak  pada  perkembangan keilmuan  mutakhir.  Dalam  hal  itu,  perangkat ijtihâd harus  dioptimalkan untuk  merespons  setiap  perubahan  yang  ada  dalam  masyarakat.  At-Turaby menuliskan  bahwa  kelemahan  berfikir (ijtihâd) umat  Islam  sekarang  ini disebabkan  oleh  tidak  digunakannya  ilmu  pengetahuan  yang  rasional (al- ma‘ârif  al-‘aqliyyah) sebagai  perangkat  dan  tidak  adanya  upaya  menyesuaikan diri dengan realitas sosial kemasyarakatan dan hanya berkutat pada masalah- masalah pemikiran belaka. 30 Oleh karena itu, ijtihâd perlu diorientasikan pada nilai  kemaslahatan,  meringankan  beban  dan  aturan  antisipatif  bagi keburukan. Slogan al-Islâm shâlih li kulli zamân wa makân , Islâm rahmatan li al- ‘âlamîn , ummatan  wasathan , dan  lain  sebagainya  tidak  hanya  sekedar  jargon kosong  dalam  lembaran  kitab  suci.  Diperlukan  selalu  pemaknaan  dan
29 Jika  dikaitkan  dengan  tesis  Mahfud  bahwa  pemerintah  yang  demokratis  akan menciptakan  produk  hukum  yang  demokratis  dan  pemerintah  yang  otoriter  akan menciptakan  produk  hukum  yang  otoriter,  maka  prosedur  sebagaimana  di  atas  dapat dikategorikan  sebagai  proses  pembuatan  aturan  hukum  yang  demokratis:  menjaring aspirasi  dari  bawah.  Moh.  Mahfud  MD., Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1998), 1-27.
30 Hasan At-Turaby, Fiqh Demokratis (Bandung: Arasy, 2003), 14.
201
penafsiran  yang  dikaitkan  dengan  realitas  perkembangan  dan  kondisi masyarakat guna mewujudkan hukum Islam yang demokratis.
Hal lain yang juga perlu disoroti dalam tulisan AGhA adalah keterkaitan historis  lembaga  peradilan  agama  pada  masa  kesultanan  Bima  dengan lembaga-lembaga  peradilan  sejenis  di  belahan  lain  Nusantara.  Azra,  dalam penelitiannya yang merujuk pada dokumen Timur Tengah mengungkapkan bahwa ada keterkaitan antara ulama Timur Tengah dan kesultanan yang ada di wilayah Nusantara. Saling mempengaruhi antara ulama Timur Tengah dan ulama di beberapa kesultanan di Nusantara (Aceh, Goa, Banten, Bima, dan lain-lain) berlangsung sangat intim pada abad awal XVII. 31 Lebih jauh Azra menegaskan  bahwa  jaringan  intelektual  yang  terbentuk  melalui  satu  jalur, khususnya  yang  berkait  dalam  masalah  sufisme.  Para  tokoh,  seperti  Ar- Raniri,  As-Sinkili,  dan  Al-Maqassari  adalah  ulama  Nusantara  yang  hidup sezaman  dan  memberikan  warna  baru  bagi  gerak  pembaruan  Islam  di kawasan Nusantara.
Masa  di  rentang  awal  abad  XVII  itu  juga  sekaligus  merupakan  awal perkembangan  lembaga  peradilan  agama  di  Nusantara.  Artinya,  tidak menutup  kemungkinan  adanya  pengaruh  ulama  Nusantara  yang, sebagaimana dikatakan Azra, terkait dalam jaringan ulama. Inilah yang luput dari “pantauan” AGhA ketika menyajikan sejarah panjang lembaga peradilan agama di kesultanan Bima.
Namun,  apapun,  buku  yang  ditulis  AGhA  ini  adalah  sebuah  eksplorasi awal yang menarik tentang tumbuh-kembang-surut lembaga peradilan Islam di  Bima.  Menarik,  setidaknya  hal  itu  mengingatkan  banyak  orang  tentang betapa  dinamika  peradilan  Islam  kesultanan  Bima  itu  menjadi  salah  satu penegas  fakta  bahwa  selalu  ada  kelindan  dialogis  yang  niscaya  antara universalitas hukum Islam dan lokalitas adat. Dan apa yang dilakukan AGhA dapat disebut sebagai ikhtiar untuk mengetengahkan kembali kekayaan lokal yang  hampir  tenggelam  dan  dilupakan  oleh  orang  Bima  sendiri.  Adapun kekurangan yang tak terhindarkan pada buku AGhA, sebagaimana yang coba dikritisi  dalam review ini,  adalah  wajar  saja  sebagai  sebuah  karya  ilmiah, terlebih  ia  karya  rintisan.  Dan  itu  artinya  tantangan  bagi  siapapun  untuk melanjutkan, melengkapi, apa yang telah dirintisnya itu.●
31 Saling  mempengaruhi  tersebut  terjadi  dalam  bidang  sufisme  dan  syari’ah.  Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Tinur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XII dan XVIII: Melacak Akar Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia (Bandung: Mizan, 1995), 105.