## PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DAN SANKSI PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK
Surya Rumiang Pasaribu 1)* , Hasyim 2)
1) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: srumiang@gmail.com
2) Fakultas, Perguruan Tinggi Email: mashasyim4@gmail.com

## Abstrak
Beberapa  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  merek  dan  sanksi  pelanggaran  pengunaan  merek  menurut  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang  Merek  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  merek-merek  terdaftar.  Adanya perlindungan  hukum  bagi  pemilik  merek  yang  sah  dimaksudkan  untuk  memberikan  hak  yang  sifatnya eksklusif (khusus)  bagi  pemilik  merek  (exclusive  right) agar  pihak  lain tidak  dapat  menggunakan  tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dan merek  juga  sangat  memungkinkan  konsumen  untuk  mengatur  dengan  lebih  baik  pengalaman  tempat belanja  mereka  membantu  mereka  mencari  dan  menemukan  keterangan  produk.  Adapun  fungsi  merek adalah  untuk  membedakan  kepentingan  perusahaan,  penawaran  dari  semuanya.  Telah  diaturnya  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  si  pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
Keywords: Merk Dagang, Sanksi Pelanggaran, Hukum

## PENDAHULUAN
Dalam memproduksi sebuah produk/jasa, penjual  pasti  membutuhkan  sebuah  merek. Merek  adalah  nama  atau  simbol  yang  bersifat membedakan logo, cap/kemasan untuk mengidentifikasikan  barang/jasa  dari  seorang penjual/kelompok  penjual  tertentu  (David  A. Aaker). Produk/jasa dapat menggunakan sebuah merek,  apabila  sudah  terdaftar  dan  memiliki perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  di  berikan  agar mencegah  penggunaan  merek  yang  sama  atau mirip  dalam  kegiatan  perdagangan  oleh  pihak ketiga  yang  tanpa  izin  menggunakannya. Berthon,  Hulbert  dan  Pitt  (1999)  menyatakan, fungsi  identifikasi  dari  merek  adalah  untuk membedakan  produk  yang  dapat  memenuhi kepuasan konsumen dengan yang tidak. Perbedaan  ini  berguna  bagi  konsumen  karena akan  membantu  mengenali  suatu  produk, mengurangi  search  cost  dan  menjamin  suatu kualitas  tertentu  dari  produk  yang  dibelinya. Sedangkan  dari  segi  produsen,  perbedaan  ini memfasilitasi  upaya  promosi,  segmentasi  pasar, introduksi  produk  baru,  brand  loyalty  dan pembelian kembali dari produk yang ditawarkan produsen.
Pada  dekade  ini perlindungan  hukum  di Indonesia  ditandai  dengan  peningkatan  gerakan perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Milik Intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan  hukum  dan  pembinaan  di  bidang hak  milik  intelektual,  termasuk  hak  atas  merek, hak cipta dan hak paten.
Berdasarkan  pada  hal  di  atas,  maka permasalahan  utama  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  dirumuskan  sebagai  berikut  : Bagaimanakah upaya perlindungan bagi pemegang  merek  menurut  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek Serta  Bagaimanakah  sanksi  bagi  pelanggaran Merek..

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Merek 1.  Ketentuan  TRIPs  Dalam  Undang-Undang Merek
Penjelasan  mengenai  merek  tentu  tidak dapat  lepas  dari  produk  barang  maupun  jasa dalam komoditi perdagangan. Komoditi perdagangan yang ditandai dengan adanya suatu merek  tentu  memupunyai  nilai  jual  yang  secara ekonomis dapat membantu pendapatan
masyarakat,  individu  ataupun  badan  hukum dalam  memperoleh  keuntungan.  Merek  yang diperdagangkan  mempunyai  berbagai  macam bentuk  dan  keunggulan  agar  dapat  menarik konsumen tertarik untuk membelinya. Persaingan  dalam  dunia  perdagangan  melalui merek  di  Indonesia  tentunya  telah  diatur  dalam Undang-Undang Merek yang telah beberapa kali mengalami  perubahan,  yaitu  berawal  dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek  Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan  yang kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1997  tentang  Merek dan  terakhir  diubah  menjadi  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek. Perubahan  Undang-Undang  Merek  di  Indonesia dari  waktu  ke  waktu  disesuaikan  dengan konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual  yang  berhubungan  dengan  Merek, yaitu  Trademark  Law  Treaty  Tahun  1995. Trademark Law Treaty dalam perkembangannya dibumbui  dengan  adanya  TRIPs  (Trade-Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights),  TRIPs merupakan  instrument  hukum  internasional (Achmad  Zen  Umar,  2005  :  21),  namun  TRIPs bukanlah  titik  awal  tumbuhnya  konsep  hak kekayaan intelektual. Berbagai Konvensi Internasional  telah  sejak  lama  dilahirkan,  dan telah beberapa kali diubah. Yang signifikan dan menjadi  dasar  utama  dari  konsep  Industrial Property  adalah  Paris  Convention  for  the Protection of Industrial Property (Paris Convention), sedangkan untuk bidang copyright adalah  Berne  Convention  for  the  Protection  of Literaty and Artistic Works (Berne Convention) (Achmad  Zen  Umar,  2005  :  21).  Tampak  dari dua  konvensi  tersebut,  secara  tradisional  hak kekayaan  intelektual  terbagi  atas  :industrial property,  meliputi  antara  lain  paten,  merek  dan desain  industri;  serta  copyright  and  related rights.  Prof.  Michael  Blakeney  (Achamad  Zen Umar,  2005  :  22),  menguraikan  cakupan  hak kekayaan  intelektual  sebagai  berikut  :  a. Literaty, artisticand scientific works; b. Performances of performing artists, phonograms and  broadcasts;  c.  Inventions  in  all  fileds  of human  endeavour;  d.  Scientific  discoveries;  e. Industrial designs; f. Trademarks, service marks and  commercial  namesand  designations;  g. Protection against unfair competition.
Hakikatnya  TRIPs  mengandung  empat kelompok pengaturan.Pertama, yang mengaitkan hak  kekayaan  intelektual  dengan  konsep
perdagangan internasional.Kedua, yang
mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Paris Convention.Ketiga, menetapkan aturan  atau  ketentuan  sendiri.  Keempat,  yang merupakan  ketentuan  atas  hal-hal  yang  secara umum  termasuk  upaya  penegakan  hukum  yang terdapat  dalam  legislasi  negaranegara  anggota. Undang-Undang  Merek  terbaru  Indonesia,  yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek  sebagai  pengubah  dari  Undang-Undang Merek  lama  (Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1992  tentang  Merek  yang  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek)  telah  mengadopsi  ketentuan-ketentuan dari  TRIPs.  Ketentuan-ketentuan  dari  TRIPs yang  dituangkan  ke  dalam  isi  dari  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek adalah  sebagai  berikut  (Achmad  Zen  Umar, 2005 : 71-75) :
a. Lingkup  Merek  dagang  adalah  setiap  tanda atau  kombinasi  dari  tanda  yang  mampu membedakan  barang  atau  jasa  dari  satu badan  ke  badan  usaha  lain.  Tanda  tersebut meliputi kata, termasuk nama perseorangan, surat,  angka,  unsur-unsur  figuratif  dan kombinasi  warna,  juga  kombinasi  tanda. Negaranegara anggota juga dapat
menetapkan pendaftaran berdasarkan
perbedaan  melalui  penggunaan  dalam  hal tanda-tanda tersebut tidak cukup
menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Bahkan negara-negara anggota dapat  mensyaratkan  bahwa  tanda-tanda tersebut “be virtually perceptible”.
Ketentuan ini menyebabkan dimungkinkannya pendaftaran bentuk
(shapes),  bahkan  aroma  (smells)  sebagai merek dagang.
b. Penggunaan Aktual Negara dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan
penggunaan  aktual,  namun  penggunaan aktual  merek  dagang  tidak  boleh  digunakan sebagai kondisi bagi pengajuan pendaftaran,
dengan ungkapan lain permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak semata-mata karena penggunaan yang direncanakan tidak terlaksana  sebelum  berakhirnya  jangka waktu  tiga  tahun  dari  tanggal  permohonan. Inilah  yang  menjadi  dasar  pengaturan nasional,  termasuk  Indonesia  mengenai dapatnya  hak  atas  merek  dihapuskan  jika tidak dipergunakan tiga tahun terus menerus.
c. Sifat  Produk  Sifat  produk,  barang  atau  jasa tidak  boleh  menjadi  alasan  penolakan pendaftaran merek.
d. Pengumuman Negara mengatur agar sebelum didaftar, merek dagang dipublikasikan sehingga member
kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan  keberatan  atas  permohonan pendaftaran  merek  tersebut.  Ketentuan  ini merupakan  pelaksanaanprinsip  keterbukaan, sebagai  penyeimbang  hak  eksklusif  yang dinikmati pemegang hak.
e. Hak yang diberikan Seperti pada bidang hak kekayaan  intelektual  yang  lain,  pemilik merek  memiliki  hak-hak  eksklusif  guna mencegah  pihak  lain,  tanpa  seizinnyauntuk menggunakan merek yang identik (identical) atau mirip (similar) bagi keperluan perdagangan,  dan  dalam  hal  demikian  a likehood  confudion  shall  be  presumed,  jadi kuncinya  adalah  identical,  similar,  dan likehood of confusion.
f. Merek  Terkenal  TRIPs,  Art.  6bis  Paris Convention  mengenai  merek  terkenal  (well known marks) diberlakukan terhadap barang atau  jasa  yang  tidak  sama  dengan  barang yang mereknya didaftarkan dengan ketentuan bahwa penggunaaan merek dagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa  tersebut  menunjukan  adanya  hubungan antara  barang  atau  jasa  tersebut  dengan barang yang  merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu.
Kategori  untuk  menetapkan  apakah suatu  merek  well-known,  harus  diperhitungkan pengetahuan  akan  merek  terkenal  di  sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota  sebagai  akibat  promosi  merek  dagang tersebut.  Weel-known  marks  masih  merupakan topik  yang  terus  diperbincangkan  sebab  sampai saat  ini  belum  ada  definisi  tentang  well-known marks dan terpulang pada negara-negara anggota masing-masing.
Namun,  telah  ada  guidelines  yang dikeluarkan oleh WIPO yang sarinya menyangkut
faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau  tidak.  Pihak  yang  berwenang  harus mempertimbangkan antarta lain hal-hal di bawah ini (Achmad Zen Umar, 2005 : 71-75):
a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai  merek  tersebut  dalam  sektor publik yang bersangkutan;
b) Masa,  jangkauan  dan  daerah  geografis  dari penggunaan merek;
c) Masa,  jangkauan  dan  daerah  geografis  dari promosi  merek,  termasuk  pengiklanan  dan publisitas  serta  presentasi  pada  pameran barantg-barang atau jasa merek tersebut;
d) Masa  dan  daerah  geografis  dari  setiap pendaftaran  dan  setiap  aplikasi  pendaftaran samapai  pada  suatu  timngkat  sehingga merefleksikan  penggunaan  atau  pengakuan merek;
e) Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas  hak  yang  melekat  pada  merek  sampai pada  suatu  tingkat  di  mana  merek  tersebut diakui  sebagai  merek  terkenal  oleh  pejabat yang berwenang;
f) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.
g) Masa Perlindungan Pendaftaran pertama dan tiap  pengajuan  masing-masing  tidak  boleh kurang  dari  7  tahun  dan  dapat  diperpanjang tanpa batas jumlah perpanjangan.
h) Persyaratan  Penggunaan  Jika  suatu  negara mensyaratkan  penggunaan  sebagai  daftar pendaftaran, pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah periode paling kurang tiga tahun  secara  tidak  terputus,  kecuali  adanya alasan halangan penggunaan yang ditunjukan oleh pemilik merek dagang.
i) Lisensi  dan  Pengalihan  Negara  dapat menetapkan persyaratan pemberi lisensi dan pengalihan  merek  dagang,  namun  lisensi wajib tidak dibenarkan.Lisensi wajib pernah terjadi  di  Amerika  Serikat  dalam  kasus  Rea Lemon  dalam  kaitan  dengan  kebijakan persaingan usaha.Perusahaan tergugat adalah satu perusahaan yang memiliki merek yang  terkenal  dan  menguasai  75%  pasaran untuk  produk  tersebut.  Memparalelkan dengan  lisensi  wajib  pada  paten,  dan  agar tercapai  persainagn  yang  sehat  di  bidang pemesanan  lemon  juice,  Federal  Trade Comission  (FTC)  mewajibkan  perusahaan itu  untuk  memberikan  merek  ReaLemon selama  sepuluh  tahun  kepada  pihak  lain dengan  penawaran  terbuka  bagi  pihak  yang berminat.  FTC  menetapkan  royaliti  sebesar 1½%.  Lepas  dari  lisensi  wajib  ini,  WTO tidak  menerima  konsep  tersebut  (Michael Blakeny, 1996 : 67).
Merek dalam penggunaannya digunakan sebagai  daya  pembeda  barang  atau  jasa perusahaan  dengan  perusahaan  lainnya  yang sejenis.  Dengan  demikian  merek  adalah  tanda pengenal  barang  atau  jasa  yang  berasal  dari
produsen  yang  bersangkutan,  dengan  demikian merek secara tidak langsung juga menggambarkan  reputasi  suatu  barang  dan  jasa dari  si  pemilik  merek  tersebut  saat  barang  atau jasanya diperdagangkan.
Fungsi  merek  dapat  dilihat  dari  sudut produsen,  pedagang  dan  konsumen  .dari  pihak produsen  merek  digunakan  untuk  jaminan  nlai produksinya,  khususnya  mengenai  kualitas, kemudaian pemakaiannnya. Dari pihak pedagang,  merek  digunakan  untuk  promosi barang-barang  dagangannya  guna  mencari  dan meluaskan  pasarannya.  Sedangkan  dari  pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan  barang  yang  akan  dibeli.  Jadi  merek memberikan  jaminan  nilai  atau  kualitas  dari barang dan jasa yang bersangkutan .Hal ini tidak hanya  berguna  bagi  produsen  pemilik  merek tersebut,  tetapi  juga  memberikan  perlindungan dan  jaminan  mutu  barang  kepada  produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi  bagi  produsen  atau  pedagang  atau pengusaha-pengusaha yang ingin menjual barang atau jasa yang bersangkutan.
Dengan  adanya  merek  para  pedagang memperluas  jaringan  pemasarannya  dan  juga dapat memepertahankan pasar tersebut.Selain itu merek  juga  dapat  merangsang  munculnya pertumbuhan indistri dan perdaganganyang sehat dan menguntungkan semua pihak.
Tuntutan  pidana  atas  sengketa  merek berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Merek  menyatakan  bahwa,  “Barang  siapa dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan merek  terdaftar  milik  orang  lain  untuk  barang dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).
Dimaksud  dengan  kata  tanpa  hak  dalam Pasal  90  tersebut  adalah  merek  yang  digunakan tidak  terdaftar  dan  sama  pada  keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis sedangkan yang dimaksudkan  dengan  barang  atau  jasa  sejenis dalam  Pasal  90  dijelaskan  bahwa  kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan  dalam  sifat,  cara  pembuatan,  dan tujuan  penggunaannya.  Seorang  pemilik  merek atau  penerima  lisensi  (licensee)  atas  sebuah merek  dapat  menuntut  seseorang  yang  tanpa izin,  telah  menggunakan  merek  yang  memiliki persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  orang
lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama.
Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kasus merek maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  selain tuntutan  secara  perdata  dan  pidana  yang dikarenakan  kegagalan  dalam  proses  mencapai suatu  kesepakatan.  Agar  terciptanya  proses penyelesaian  suatu  sengketa  yang  efektif, prasyarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah pihak  harus  bersama-sama  memperhatikan  atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk  di  dengar.Ada  3  (tiga)  faktor  utama  yang mempengaruhi  proses  penyelesaian  sengketa, yaitu  :  a.  Kepentingan  (interest);  b.  Hak  -hak (rights); dan c. Status kekuasaan (power)..

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan  sebagai  cara-cara  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan  dengan  menggunakan  prosedur yang  reliabel  dan  terpercaya.  Dalam  penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan  penelitian  sehingga  di  dapat  data  yang  di butuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merek  merupakan  salah  satu  wujud karya intelektual seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang  Merek  di  Indonesia.  Merek merupakan  tanda  yang  berupa  gambar,  nama, kata,  huruf,  angkaangka,  susunan  warna,  atau kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  sebagai identitas  dari  suatu  produk  (meliputi  ruang lingkup,  atribut,  kualitas,  dan  penggunaan) kepada konsumen yang memiliki daya pembeda, yaitu  membedakan  sebuah  produk  barang  atau jasa  yang  dihasilkan  pihak  yang  satu  dengan pihak yang lain (kompetitor) dengan kriteriakriteria  yang  ada  di  dalamnya.  Merek tersebut lama- kelamaan dapat menjadi asset dari suatu perusahaan.
Menurut Suteti (2009: 98) Perlindungan Merek adalah salah satu bentuk kepastian hokum yang  dibutuhkan  investor,  baik  dalam  maupun luar  negeri.  Setelah  Indonesia  meratifikasi Konvensi  tentang  Pembentukan  Organisasi
Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) guna mengesahkan Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan
Persetujuan Pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau  Agreement Establishing  the  WTO,  dilakukan  pembenahan dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Turut-sertanya  Indonesia  dalam  era globalisasi  menimbulkan  tingkat  persaingan yang  semakin  meninggi.  Dalam  persaingan usaha  yang  cukup  ketat,  timbul  banyak kecurangan-  kecurangan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  untuk  menjatuhkan  kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan  merek  atau  pemakaian  merek  milik orang  lain  secara  tanpa  izin.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya  apabila  kualitas  yang  dijual  tidak sama  dengan  kualitas  yang  asli.  Selain  itu  juga menimbulkan  kebingungan  bagi  masyarakat luas.
Pengertian  merek  dagang  diatur  dalam Pasal  1  angka  2  Undang-  undang  Nomor  15 Tahun 200 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut  “Merek  Dagang  adalah  Merek  yang digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan  dengan  barang-barang  sejenis lainnya”  Hukum  merek  Indonesia  menganut sistem  ”first  to  file”,  sehingga  yang mendaftarkan  pertama  kali  adalah  yang  berhak atas  kepemilikan  suatu  merek.  Agar  merek- merek tersebut dapat dilindungi hukum, khususnya  hukum  merek  di  Indonesia,  maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  sehingga terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  dan pemilik  merek  yang  sebenarnya  akan  mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek dagang produk. Bila tidak,  maka  pemilik  merek  yang  sebenarnya akan  sulit  membuktikan  haknya  apabila  suatu ketika merek tersebut digunakan pihak lain atau digugat  oleh  pihak  lain.  Mengenai  hak  atas merek  tersebut  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  berbunyi sebagai  berikut.  Hak  atas  Merek  adalah  hak ekslusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada pemilik  Merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan  menggunakan  sendiri  Merek  tersebut
atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya.
Di dalam rangka memberikan perlindungan  hukum  kepada  pemilik  terdaftar, hakim pengadilan negeri/pengadilan niaga dapat menetapkan  penetapan  sementara  pengadilan. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan  bahwa  berdasarkan  bukti  yang cukup  pihak  yang  haknya  dirugikan  dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang : a.  Pencegahan  masuknya  barang  yang  berkaitan dengan  pelanggran  hak  merek.  Ketentuan  ini dimaksudkan  untuk  mencegah  kerugian  yang lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya  dilanggar, sehingga  pengadilan  niaga  diberi  kewenangan untuk  menerbitkan  kewenangan  sementara  guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya  barang  yang  diduga  melanggar  hak atas merek ke jalur perdagangan termasuktindakan  importisasi.  b.  Penyimpanan alat  bukti  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran merek  tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk mencegah  pihak  pelanggar  menghilangkan barang  bukti  Permohonan  penetapan  sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Melampirkan bukti kepemilikan merek yaitu sertifikat  merek  atau  surat  pencacatan perjanjian  lisensi  bila  pemohon  penetapan adalah penerima lisensinya
b. Melampirkan  bukti  adanya  petunjuk  awal yang kuat atas pelanggaran merek
c. Keterngan yang jelas mengenai jenis barang dan  atau  dokumen  yang  diminta,  dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian
d. Adanya  kekhawatiran  bahwa  pihak  yang diduga  melakuka  pelanggarnan  merek  akan dapat dengan mudah  menghilangkan barang bukti
e. Membayar  jaminan  berupa  uang  tunai  atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.
Disamping  ada  gugatan  perdata  dalam  hal pelanggaran  merek  dan  persaingan  curang, menurut  Soenandar,  Taryana  (2007:  92) hukum mengancam barangsiapa yang melakukan  kebohongan  atau  memberikan informasi  bohong,  atau  pernyataan  bohong, baik secara lisan maupun secara tertulis, atau bentuk kebohongan lainnya sehingga mendapat  izin  dari  Kantor  Paten  untuk
mendaftarkan  merek  dan  nama  perusahaan atau  menyatakan  dirinya  sebagai  pemilik dari  merek  atau  nama  perniagaan  itu,  atau menggunakan merek-merek tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Didalam perlindungan merek merupakan  upaya  yang  dapat  menjamin  adanya kepastian  hukum,  sehingga  dapat  memberikan perlindungan  hukum  yang  bersangkutan  atau yang  melakukan  tindakan  hukum.  Pelaksanaan perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek,  khususnya  Pasal  3,  yaitu  mengenai pemberian  hak  eksklusif  oleh  negara  kepada pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar Umum  Merek  terhadap  produk  makanan  belum dapat terlaksana dengan efektif.
Bagi  mereka  yang  sudah  memiliki  sertifikat merek  mengatakan  bahwa  mereka  merasa  lebih tenang  dalam  menjalankan  usahanya  ke  depan. Selain  itu,  dengan  adanya  sertifikat  merek, mereka  merasa  lebih  mudah  membuktikan  hak atas  kepemilikan  merek  yang  mereka  gunakan, sehingga dalam usahanya tidak lagi mencemaskan  apabila  suatu  ketika  ada  yang menggugat  merek  yang  mereka  gunakan.  Justru bagi mereka, sertifikat merek yang dimiliki bisa dijadikan  alat  untuk  menggugat  pihak  lain  yang dengan  tanpa  izin  memproduksi  dan  menjual dengan  merek  yang  sama  sehingga  merugikan konsumen yang sudah menjadi langganan.
Sertifikat  merek  merupakan  tanda  bukti bahwa  merek  tersebut  telah  didaftarkan  dalam Daftar  Umum  Merek.  Undang-undang  Nomor 15  Tahun  2001  tentang  Merek  memberikan  hak ekslusif  kepada  pemiliknya.  Hak  ekslusif  ini memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  atas merek  yang  mereka  gunakan.  Hak  ekslusif  ini melarang  produsen  lain  menggunakan  merek dengan  tulisan  ataupun  gambar  yang  sama  pada kemasannya.  Akan  tetapi  hak  tersebut  tidak diberikan  kepada  para  produsen  yang  belum memiliki  sertifikat  merek.  Dalam  kelanjutan usahanya,  merek  yang  mereka  gunakan  bisa digunakan oleh orang lain. Didalam penyelesaian  sengketa  Undang-Undang  Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek telah menyediakan 2 (dua) sarana hukum,  yang dapat dipergunakan  sekaligus  untuk  menindak  pelaku pelanggaran  terhadap  hak  merek,  yakni  sarana hukum  Pidana  dan  hukum  Perdata.  Selaian adanya  pidana  dan  perdata  juga  penyelesaian dibidang  hak  merek  dapat  di  lakukan  diluar
pengadilan  melalui  arbitrase  atau  altermative penyelesaian sengketa.
Terhadap  pelanggaran  hak  merek  si pelanggaran selain dikenakan sanksi pidana juga secara keperdataannyadapat dituntut oleh pemilik  hak  merek  dan/atau  pemegang  hak merekyang  haknya  di  langgar.  Mereka  dapat mengajukan  gugatan  untuk  menuntut  ganti  rugi kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, sehingga hak untuk mengajukan gugatan perdata sama  sekali  tidak  mengurangi  hak  Negara sehingga  untuk  melakukan  upaya  penuntutan pidana atas pelanggaran Merek tersebut.

## REFERENSI
Tim  Lindsey  (eds.).  2002.  Hak  Kekayaan Intelektual  –  Suatu  Pengantar.  Bandung: PT. Alumni.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 2003. Jakarta : Sinar Grafika.
Undang-undang Perlindungan Hak Atas
Kekayaan  Intelektual.  2004.  Jakarta  : Citra Aditya Bakti.
Usman,  Rachmadi.  2003.  Hukum  Hak  atas
Kekayaan  Intelektual  –  Perlindungan  dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia.
Bandung : PT. Alumni.
Wahyuni,  Erna,  dkk.  2004.  Kebijakan  dan Manajemen  Hukum  Merek.  Yogyakarta  : Penerbit YPAPI.