## Mulawarman LawReview
Volume 5 Issue 2, Desember 2020 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Menelaah Koperasi Era Omnibus Law
Herman Suryokumoro 1 , Hikmatul Ula 2
1 Faculty of Law, Brawijaya University, Malang. E-mail: hermans-fh@ub.ac.id
2 Faculty of Law, Brawijaya University, Malang. E-mail: ulahikmatul@gmail.com

## ABSTRACT
The  idea  of  cooperative  modernization  is  not  new,  this  idea  appears  along  with  the  demands  of economic globalization which demands the role of cooperatives to be able to compete in the free market struggle. However, it seems that until now the government has not found an accurate formula to boost cooperatives  in  Indonesia  to be  able  to compete.  Modernization  of cooperatives  can  be  carried  out  by referring  to  the  aspects  of  the  cooperative,  namely  in  terms  of  institution,  business,  and  cooperative capital.  Business  modernization  absolutely  must  be  accompanied  by  digitalization.  Cooperative modernization will not succeed simply by facilitating the establishment permit and cooperative business license  alone,  in  that  the  synergy  between  the  elements  related  to  the  cooperative  including  the quadruple  helix  (government,  society,  universities  and  the business  world)  must  also  grow  cooperative business. The challenge of cooperative modernization lies in the pattern of cooperative and government relations.  In  the  era  of  globalization  with  free  competition,  the  cooperative  and  government  relations phase  can  no  longer  be  in  the  officialization  phase  but  must  be  in  the  autonomous  phase.  The modernization  policies  of  the  omnibus  law  era  must  be  based  on  the  spirit  of  fostering  awareness  of cooperation with the quality of qualified human resources, the spirit of synergy of cooperative ventures with  other  business  entities  and  the  spirit  of  cooperative  autonomy  by  minimizing  political  elements  - power in cooperative development.
Keywords: Modernization; Omnibus Law; Cooperatives.

## ABSTRAK
Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya,  hingga  saat  ini  pemerintah  belum  menemukan  formula  yang  jitu  untuk  mendongkrak koperasi  di  Indonesia  agar  mampu  bersaing.  Modernisasi  koperasi  dapat  dilakukan  dengan  mengacu para  aspek-aspek  dalam  koperasi  yaitu  dalam  hal  kelembagaan,  usaha,  dan  permodalan  koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi  semata, dalam pada itu sinergitas antar  element  yang  tekait  dengan  koperasi  termasuk  didalamnya  quadruple  helix  (pemerintah, masyarakat,  perguruan  tinggi  dan  dunia  usaha)  harus  turut  menumbuhkan  usaha  usaha  koperasi. Tantangan  modernisasi  koperasi  ada  pada  pola  hubungan  koperasi  dan  pemerintah.  Dalam  era globalisasi bersaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase  officialisasi  tetapi  sudah  harus  pada  fase  otonom.  Kebijakan-kebijakan  modernisasi  era  omnibus law  harus  didasarkan  pada  semangat  menumbuhkan  kesadaran  berkoperasi  dengan  kualitas  sember daya  manusia  yang  mumpuni,  semangat  sinergitas  usaha  koperasi  dengan  entitas  bisnis  lainnya  dan semangat  otonomi  koperasi  dengan  meminimalisasi  unsur-unsur  politik  -  kekuasaan  dalam pengembangan koperasi.
Kata Kunci: Modernisasi; Omnibus Law; Koperasi.
Citation: Suryokumoro,  Herman,  and  Hikmatul  Ula.  2020.  “Menelaah  Koperasi  Era  Omnibus  Law”. Mulawarman Law Review 5 (2), 80-95. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340.

## PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  usaha  bersama  yang  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya melibatkan  seluruh  anggota  yang  ada  secara  gotong  royong  lazimnya  seperti  dalam kegiatan  suatu  keluarga.  Semangat  kebersamaan  ini  tidak  saja  dalam  bentuk  gotong royong  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  usaha  koperasi  tetapi  juga  dalam  bentuk memiliki modal bersama. 1 Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan  demokrasi  ekonomi  yang  memiliki  ciri-ciri  demokratis,  kebersamaan  dan kekeluargaan  serta  keterbukaan.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  inti  dari jati diri koperasi adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun usaha  bersama  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  konstitusi  sebagai  Demokrasi Ekonomi.  Saat  ini  koperasi  dihadapkan  pada  dua  tantangan  sekaligus  yaitu  pertama koperasi dihadapkan dengan sistem ekonomi digital (era revolusi industri 4.0) dimana koperasi  harus  mampu  meningkatkan  daya  saingnya  dan  beradapasi  dengan penggunaan  teknologi  sebagai  basis  bisnisnya.  Di  samping  itu,  koperasi  di  Indonesia dihadapkan dengan kebijakan baru dalam bidang hukum, yaitu, Omnibus Law.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Ciptaker), koperasi  dan  UMKM  menjadi  salah  satu  penyokong  penting  dalam  keberhasilan investasi,  yang  merupakan  tujuan  utama  adanya  UU  Ciptaker  melalui  omnibus  law. Menurut pemerintah, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan omnibus law: 1) Menghilangkan  tumpang  tindih  antar  peraturan  perundang-undangan;  2)  Efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. 3) Menghilangkan  ego  sektoral  yang  terkandung  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan. Dalam UU Ciptaker terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan,  2)  Persyaratan  Investasi,  3)  Ketenagakerjaan,  4)  Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.
Lebih lanjut dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut disebutkan bahwa koperasi dapat berperan dalam berbagai aktifitas ekonomi, misalnya dalam KEK, dalam bidang  penanaman  modal,  dan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik.  Dengan  demikian posisi koperasi dalam sangat strategis karna dapat berada didalam setiap aspek usaha. Oleh karena itu, koperasi harus bersiap mengadapi peluang  dan tantangan dalam era omnibus law. Pada sisi lain koperasi merupakan sebuah bentuk usaha kerakyatan yang masih menghadapi tantangan internal dalam dirinya. Hal itu membuat banyak koperasi yang tidak dapat menjalankan aktifitas usahanya sebagaimana yang diharapkan dalam Undang  Undang  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian,  maupun  sebagaimana  yang
1 R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma . ( 2001). Hukum Koperasi Indonesia, Cet. II, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 39.
dicita-citakan  dalam  jati  diri  koperasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kualitas  koperasi Indonesia yang masih diluar harapan.
Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2019 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 123.048 unit, dari jumlah tersebut 20% dinyatakan tidak aktif. Disamping itu, jenis usaha koperasi yang ada selama ini lebih banyak bergerak dibidang simpan pinjam sebanyak 72.793 unit, kopearsi jasa sebanyak 24.593 unit, koperasi jasa sebanyak  16.435,  koperasi  produsen  sebanyak  5.973  unit,  dan  yang  paling  sedikit adalah  koperasi  yang  bergerak  dibidang  usaha  pemasaran  sebanyak  3254  unit koperasi. 2
Dalam  rangka  menyongsong  pemberlakuan  UU  Ciptaker,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  berupa  strategi  nasional  pengembangan  koperasi  dan  UMKM  yang  terdiri dari 3 pilar kebijakan. 3 pilar tersebut adalah kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, dan koordinasi lintas  sektor  untuk  mendukung  ekosistem.  Tiga  pilar  tersebut  selanjutnya  dijabarkan dalam  6  strategi,  18  rencana  aksi  dan  75  kegiatan.  Di  samping  itu,  pengembangan koperasi  juga  termasuk  dalam  program  prioritas  nasional  1  -pp  5-  dalam  era pemerintahan  presiden  Joko  Widodo,  yaitu,  penguatan  kewirausahaan,  UMKM  dan koperasi. Untuk mendukung program pemerintah tersebut kementerian koperasi telah membuat  area  perubahan  dalam  kebijakan  perkoperasian  agar  koperasi  lebih  unggul dan  berdaya  saing.  Area  perubahan  kebijakan  tersebut  yaitu  integrasi  koperasi  dan UMKM dalam global value chain, scalling up koperasi dan UMKM (KUMKM naik kelas), melahirkan enterpreneur baru dan modernisasi koperasi. 3
Gagasan  modernisasi  koperasi  bukan  hal  baru,  gagasan  ini  muncul  seiring  dengan tuntutan  globalisasi  ekonomi  yang  menuntut  peran  koperasi  untuk  dapat  bersaing dalam pertarungan pasar bebas namun hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Hal ini terbukti dari  Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Ekspor Non-migas pada tahun 2018  adalah  sebesar  14,37%  atau  senilai  Rp.  293.840,9  milyar  dari  total  ekspor  non- migas  nasional  sebesar  Rp.  2.044.821,85  milyar. 4 Dapat  diasumsikan  bahwa  kualitas koperasi Indonesia tidak mampu bersaing dengan industri global. Dengan dasar inilah modernisasi  koperasi  harus  segera  dilaksanakan.  Beberapa  langkah  moderniasasi koperasi  sempat  disinggung  oleh  Menteri  Koperasi  dan  UMKM  Teten  Masduki  yang mengemukakan  bahwa  modernisasi  ekonomi  dapat  dilakukan  dengan  tiga  langkah yaitu  pertama,  memperbaiki  ekosistem  kemudahan  usaha  bagi  koperasi;  kedua, membuat kebijakan yang kolaboratif; dan ketiga, sistem pengawasan dan penjaminan simpanan  bagi  koperasi. 5 Merujuk  pada  pernyataan  tersebut,  sebenarnya  tidak  ada
2 Program  Prioritas  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Tahun  2021.  Kementerian  Koperasi  dan UKM RI pada Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur, Maret 2020.
3 Ibid.,
4 Laporan  Kinerja  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Infonesia  2018, diakses  dari:  http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602_LAKIP%20KUKM%202018.pdf tanggal 17 Juli 2020
5 Oktalia,  N.  (2020).  3  Jurus  Modernisasi  Koperasi  Indonesia  Agar  Tak  Ketinggalan  Zaman, diakses dari: https://economy.okezone.com/read/2020/07/12/320/2245053/3-jurus-modernisasi- koperasi-indonesia-agar-tak-ketinggalan-zaman pada tanggal 17 Juli 2020
terobosan  baru  yang  dilakukan  pemerintah.  Ekosistem  kemudahan,  kebijakan kolaboratif dan pengawasan pinjaman koperasi pernah dilakukan pada era orde baru. Pada  era  itu,  KUD  dengan  berbagai  keuntungan  dan  keutamaanya  menjadi  aktor utama koperasi pertanian yang menguasai berbagai lini sektor agribisnis, namun usaha memajukan  koperasi  tidak  berhasil  baik  karena  intervensi  pemerintah  terlalu  besar terhadap aktifitas koperasi. 6
Tulisan  ini  mengaji  arah  modernisasi  koperasi  saat  ini  dalam  menyongsong  era omnibus  law  dengan  UU  Ciptaker.  Arah  kebijakan  modernisasi  koperasi  diharapkan dapat  membuat  pemerintah  maupun  masyarakat  bersinergi  dalam  mengelola koperasi.  Koperasimerupakan  sokoguru  perekonomian  bangsa  dan  satu-satunya  jenis usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dalam konstitusi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan menggunakan  pendekatan  perundang  undangan  dan  politik  hukum.  Penelitian  ini bertitik  tolak  pada  adanya  kebijakan  tentang  omnibus  law  yang  didalamnya  juga memuat  tentang  koperasi  dan  fokus  kajiannya  pada  kebijakan  modernisasi  koperasi. Analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 7 Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya  dilakukan  interpretasi  atau  penafsiran  hukum  melalui  bantuan  metode atau ajaran tentang interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi sistematik dan interpretasi futuristik.

## PEMBAHASAN

## Arah Kebijakan Modernisasi Koperasi Era Omnibus Law
Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  modernisasi  adalah  proses  perubahan  dari cara-cara  tradisional  ke  cara-cara  baru  yang  lebih  maju,  dimana  dimaksudkan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8 Modernisasi merupakan bentuk perubahan yang  terarah  ( directed  change ),  berdasarkan  perencanaan  (merupakan intended atau planened-change )  yang  dinamakan  social  planning.  Modernisasi  merupakan  suatu persoalan  yang  harus  dihadapi  masyarakat  yang  bersangkutan,  karena  prosesnya meliputi  bidang  bidang  yang  sangat  luas. 9 Modernisasi  menimbulkan  perubahan  di berbagai  bidang  nilai,  sikap  dan  kepribadian.  Penting  untuk  mendifinisikan  dan memberikan  batasan  dari  apa  yang  dimaksud  modernisasi  dalam  koperasi  tersebut. Apabila  modernisasi  yang  dimaksud  adalah  menggunaan  IT  dalam  aktifitas  koperasi maka  modernisasi  mengarah  pada  digitalisasi  koperasi.  Namun  apabila  modernisasi diartikan ke arah yang lebih luas lagi menyangkut perubahan sistem nilai, maka harus
6 Tambunan, T. (2008). Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan: Masih Relevankah Koperasi didalam Era Modernisasi Ekonomi? ,Pusat Studi Industri dan UKM University of Trisakti. Diakses dari http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2927-16062008.pdf pada tanggal 17 Juli 2020, hlm. 8
7 Soejono dan Abdurrahman, (2003). Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 23.
8 Abdulsyani, (1994). Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan , Bumi Aksara, Jakart, hlm 76-177.
9 Soekanto, Soerjono. (2001) Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 384
membuat  perubahan  yang  radikal  terhadap  sistem  koperasi  tidak  hanya  pada  aspek usaha tetapi juga semua elemen dalam koperasi. Apabila melihat pada elemen-elemen atau  aspek-aspek  dalam  koperasi,  maka  modernisasi  koperasi  dapat  dilakukan  dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi.

## Modernisasi Kelembagaan Koperasi
Kelembagaan  koperasi  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  perangkat  organisasi  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian. Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  perangkat  organisasi  koperasi  di  Indonesia adalah Rapat Anggota 10 , Pengurus 11 , Pengawas 12 dan Pengelola 13 . Koperasi merupakan kumpulan  orang  yang  mempunyai  energi  untuk  melakukan  usaha  bersama  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasinya.  Energi  setiap  orang  yang  tergabung  sebagai anggota koperasi, tidak hanya berupa energi fisik dan intelektualnya, tetapi juga energi sosial-spiritual  dan  kepeduliannya  terhadap  sesama  anggota,  masyarakat  dan lingkungannya. Usaha bersama para anggota dikembangkan dalam bentuk perusahaan koperasi  untuk  menghasilkan  nilai  tambah  dan  manfaat  ekonomi,  sosial  dan  budaya dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  bersama.Sebagai  perusahaan,  koperasi membutuhkan  komitmen  para  anggota  untuk  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki dalam  mengembangkan  kreasi  dan  inovasi  agar  koperasinya  mampu  menghasilkan nilai  tambah  dan  manfaat  yang  maksimal  bagi  peningkatan  kesejahteraan  hidup anggota dan masyarakat.
Peran individu anggota dalam berkoperasi ibarat sel dalam tubuh manusia. Setiap sel mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  kualitas  hidup  manusia. Demikian juga peran anggota dalam koperasi. Semakin produktif sinergi para anggota dalam  berkoperasi,  kehidupan  koperasi  akan  semakin  sehat  dan  berkualitas  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  para  anggotanya.  Sebaliknya  semakin  banyak
10 Rapat  Anggota  dihadiri  oleh  anggota  dan  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dari koperasi.  Keputusan-keputusan  Rapat  Anggota  diambil  berdasarkan  musyawarah  untuk  mencapai mufakat.  Apabila  musyawarah  gagal  mencapai  kemufakatan  maka  pengambilan  keputusan  dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai satu hak suara.
11 Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi  dalam  Rapat  Anggota  dengan  masa  jabatan  paling  lama  5  (lima)  tahun.  Untuk  pertama  kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
12 Pengawas  adalah  perangkat  organisasi  koperasi  yang  dipilih  dari  anggota  dan  diberi  mandat untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya  roda  organisasi  dan  usaha  koperasi.  Pengawas bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  dan  pengelolaan  koperasi  dan berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
13 Pengelola  koperasi  adalah  orang-orang  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pengurus  untuk mengembangkan  usaha  koperasi  secara  profesional  dan  efisien.  Dalam  persepektif  itu,  kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi mandat dan kewenangan oleh pengurus. Konsekuensi  logisnya,  antara  koperasi  dan  pengelola  berlaku  hubungan  perikatan  dalam  bentuk perjanjian  kerja  ataupun  kontrak  kerja.  Dengan  demikian,  para  pengelola  koperasi  adalah  para profesional  yang  memiliki  kompetensi  atau  keahlian  dalam  bidang  masing-masing.  Namun,  setiap koperasi  tidak  sama  dalam  hal  model  struktur  maupun  jumlah  para  pengelola  yang  diangkat.  Hal  itu tergantung pada jenis usaha dan skala bisnis yang dikelola masing-masing koperasi.
anggota  yang  tidak  aktif  ataupun  kondisi  anggota  yang  tidak  produktif,  akan memperlemah  kekuatan  koperasi,  sehingga  kualitas  pelayanan  kepada  anggota  juga semakin  rendah.  Produktivitas  usaha  bersama  dari  para  anggota  merupakan  inti kekuatan  koperasi.  Untuk  menghasilkan  sinergi  yang  produktif  dalam  kegiatan  usaha bersama,  diperlukan  sistem  nilai  dan  prinsip  yang  mengikat  para  pemangku kepentingan,  baik  anggota, pengelola, pengurus,  pengawas,  maupun pemerintah  dan gerakan koperasi. 14
Hingga Desember 2019 tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 22.463.738 orang, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 614.997 orang 15 . Jumlah ini merupakan potensi yang  harus  dikembangkan  dalam  rangka  modernisasi  koperasi.  Modernisasi  dalam kelembagaan  koperasi  dilakukan  dengan  cara  mengoptimalkan  seluruh  peran  dan potensi yang ada pada perangkat organisasi koperasi. Pertama, dalam aspek anggota (rapat  anggota),  anggota  merupakan  aspek  sentral  dalam  koperasi  dimana karakteristik  dari  koperasi  yang  tidak  dimiliki  oleh  badan udaha  lainnya adalah peran dan fungsi dari anggota. Tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan bersama untuk seluruh  anggota.  Koperasi  modern  mendorong  partisipasi  anggota  yang  lebih  aktif, tidak  hanya  pada  saat  Rapat  Anggota  atau  pada  saat  pembagian  SHU  tetapi  anggota ikut  berperan  dalam  setiap  aktifitas  koperasi  misalnya  dalam  hal  usaha  anggota  ikut memajukan  dan  mempromosikan  koperasi  dengan  media  atau  teknologi  yang  ada, membuat aplikasi belanja daring, dan lainnya. Dalam bidang keuangan, pengurus dan pengelola  koperasi  menyediakan  sistem  keuangan  yang  dapat  diakses  oleh  anggota sehingga akuntabilitas keuangan koperasi dapat dipantau. Komunikasi antara anggota dan  organ  lainnya  (pengurus  dan  pengelola)  juga  harus  ditingkatkan  untuk memberikan informasi terkait dengan pengembangan koperasi.
Menurut  Peterson  koperasi  harus  memiliki  keunggulan-keunggulan  kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif disini didefinisikan  sebagai  suatu  kekuatan  organisasional  yang  secara  jelas  menempatkan suatu  perusahaan  di  posisi  terdepan  dibandingkan  pesaing-pesaingnya.  Menurutnya satu-satunya  keunggulan  kompetitif  sebenarnya  dari  koperasi  adalah  hubungannya dengan  anggota.  Misalnya,  di  koperasi  produksi  komoditas  pertanian,  lewat anggotanya koperasi tersebut bisa melacak bahan baku yang lebih murah, sedangkan perusahaan  non-koperasi  harus  mengeluarkan  uang  untuk  mencari  bahan  baku murah. 16
Kedua, dalam  aspek  pengurus  koperasi.  Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota yang bertugas untuk mengurus dan mengelola usaha koperasi. Pengurus koperasi harus visoner dan berjiwa enterpreneur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lawless dkk terhadap koperasi-koperasi di
14 Bernhard  Limbong.  (2010), Pengusaha  Koperasi  Memperkokoh  Fondasi  Ekonomi  Rakyat, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 67-68
15 Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur. (Maret 2020) diselenggarakan Kementerian Kopearsi dan UKM RI.
16 Peterson, Chris . (2005), Searching for a Cooperative Competitive Advantage , mimeo, Michigan State University
Amerika  Serikat,  kriteria-kriteria  kunci  untuk  memulai  suatu  koperasi  yang  berhasil adalah sebagai berikut: (1) memiliki kepemimpin an yang visioner yang bisa “membaca” kecenderungan  perkembangan  pasar,  kemajuan  teknologi,  perubahan  pola persaingan, dll.; (2) menerapkan struktur organisasi yang tepat yang merefleksikan dan mempromosikan suatu kultur terbaik yang cocok terhadap bisnis bersangkutan (antara lain  kondisi  pasar/persiangan  dan  sifat  produk  atau  proses  produksi  dari  produk bersangkutan);  (3)  kreatif  dalam  pendanaan  (jadi  tidak  hanya  tergantung  pada kontribusi  anggota,  tetapi  juga  lewat  penjualan  saham  ke  non-anggota  atau  pinjam dari bank); dan (4) mempunyai orientasi bisnis yang kuat. 17
Ketiga ,  dalam  aspek  pengawas  koperasi.  Dalam  upaya  modernisasi  koperasi  peran pengawas  juga  tidak  kalah  penting.  Pengawas  harus  dapat  memastikan  bahwa koperasi  berjalan  sesuai  dengan  tujuannya  dan  tidak  melenceng  dari  prinsip-prinsip koperasi (jati diri koperasi). Idealnya pengawasan dilakukan dengan sistem kolaboratif yaitu  pengawasan  dari  anggota  sendiri  (internal)  dan  dari  pemerintah  (eksternal). namun  dalam  upaya  optimalisasi  organ  koperasi  dalam  rangka  modernisasi  koperasi pengawasan internal harus lebih ditekankan.  Melihat pada aspek sejarah dan jati diri koperasi,  maka  pemerintah  terkait  dengan  pengawasan  koperasi  sudah  seharusnya hadir  dalam  bentuk  pengaturan.  Pengaturan  yang  dimaksud  adalah  mengatur bagaimana koperasi diawasi oleh anggota. Pengawasan oleh anggota tersebut adalah untuk mewujudkan kedaulatan anggota. Harus diakui dengan hal tersebut, pemerintah mengurangi  kehadiran  pengawasan  koperasi  secara  riil  dalam  tubuh  koperasi. Sekalipun  demikian,  dengan  melihat  pada  sejarah  UU  12/1967  yang  menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian karena dianggap terlalu jauh  mengatur  masalah  koperasi,  maka  tepat  jika  pemerintah  tidak  hadir  secara langsung dalam pengawasan koperasi namun hadir dalam bentuk pengaturan 18
Keempat, dalam aspek pengelola koperasi. Pengelola merupkan ujung tombak aktifitas koperasi,  pengelola  yang  berhubungan  langsung  dengan  konsumen  koperasi. Pengelola  koperasi  yang  modern  harus  dapat  beradaptasi  dengan  perilaku-perilaku konsumen.  Terutama  pada  era  digital  dimana  perilaku  konsumen  dipengaruhi  oleh penggunaan  teknologi  informasi.  Misalnya  konsumen  saat  ini  lebih  cenderung  untuk berbelanja  secara  online,  maka  perilaku  ini  harus  dipahami  oleh  pengelola  koperasi dan dimanfaatkan sebagai peluang usahanya dengan membuat aplikasi belanja online bagi anggota maupun konsumen koperasi secara umum. Aspek kelembagaan koperasi tersebut  merupakan  aspek  penggerak  koprasi  yang  berpengaruh  terhadap  aspek lainnya. Oleh karena itu modernsasi koperasi harus diawali dari  modernisasi lembaga
17 Lawless, Greg dan Anne Reynolds. (2004). Worker Cooperatives: Case Studies, Key Criteria & Best Practices , UWCC Staff Paper No.3, July, University of Wisconsin Center for Cooperatives, Madison.
18 Penjelasan  umum  UU  12/1967  menunjukkan  bahwa  diubahnya  UU  14/1965  adalah  untuk mengurangi  kehadiran  negara  (pemerintah).  Penjelasan  Umum  UU  12/1967  menyebutkan  bahwa  Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di  masa  yang  lampau  pada  hakekatnya  tidak  bersifat  melindungi,  bahkan  sangat  membatasi  gerak  serta pelaksanaan  strategi  dasar  perekonomian  yang  tidak  sesuai  dengan  jiwa  dan  makna  Undang-undang  Dasar 1945  pasal  33.  Hal  yang  demikian  itu  akan  menghambat  langkah  serta  membatasi  sifat-sifat  keswadayaan, keswasembadaan  serta  keswakertaan  yang  sesungguhnya  merupakan  unsur  pokok  dari  azasazas  percaya pada diri sendiri, yang gilirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.
koperasi.  Modernisasi  kelembagaan  tidak  bisa  dilakukan  misalnya  dengan memperingan  jumlah  syarat  anggota  koperasi  dari  20  menjadi  3  untuk  mendirikan koperasi 19 ,  tetapi  pada  kapasitas  dari  organ  tersebut.  Dapat  disimpulkan  bahwa modernisasi kelembagaan koperasi dapat tercapai apabila masing-masing organ dalam koperasi  mampu  menjalankan  peran  dan  fungsinya  secara  baik  dan  benar.  Untuk  itu peningkatan  kapasitas  dari  organ  koperasi  harus  dilaksanakan.  Koperasi  tidak  lagi menjadi basecamp kaum marginal yang minim skill tetapi sudah skilled up.

## Peluang dan Tantangan Modernisasi Koperasi

## Modernisasi Usaha Koperasi
Berdasarkan  data  pada  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI,  hingga  Desember  2019, jumlah  koperasi  mencapai  123.048  unit.  Dari  jumlah  tersebut,  20%  dinyatakan  tidak aktif.  Dari  seluruh  jumlah  tersebut,  jenis  usaha  koperasi  yang  paling  banyak  adalah koperasi  simpan  pinjam  sebanyak  72.793  unit,  koperasi  jasa  sebanyak  24.593  unit, koperasi  konsumen  sebanyak  16.435,  koperasi  produsen  sebanyak  5.973  unit,  dan yang paling sedikit adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha pemasaran sebanyak 3254 unit koperasi. 20 Merujuk pada profil usaha koperasi tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat  lebih  banyak  memanfaatkan  koperasi  pada  aspek  koperasi  sebagai lembaga  keuangan  non-bank.  Hal  ini  tentu  sangat  positif  mengingat  praktek masyarakat  membutuhkan  modal  (keuangan)  yang  cepat,  tanpa  agunan  dan menghindari bunga bank, meskipun pada prakteknya koperasi juga menerapkan bunga pada  setiap  simpanan  maupun  pinjamnanya  tetapi  dapat  dikembalikan  kepada anggota  dalam  bentuk  SHU.  Pada  sisi  lain,  kondisi  yang  demikian  sekaligus  menjadi tantangan  bagi  pemerintah  karena  sedikitnya  jumlah  koperasi  produsen  tidak  sesuai harapan  dikarenakan  sector  itu  seharusnya  dapat  berdampak  terhadap  peningkatan neraca keuangan negara, misalnya kontribusi koperasi dalam ekspor dari hasil produksi koperasi.
Modernisasi  usaha  dilakukan  dengan  memperhatikan  jenis  usaha  koperasi.  Setiap usaha  memiliki  treatment  dan  tantangan  modernisasinya  sendiri.  Modernisasi  usaha bertujuan agar koperasi bisa masuk dalam global value chain dan memiliki daya saing. Pertama, pada  koperasi  simpan  pinjam  (KSP),  modernisasi  KSP  dilakukan  pada  aspek pengelolaan  dana  simpanan  anggota  secara  akuntable  dan  transparan.  Banyak  kasus KSP terkait dengan gagalnya pengelolaan dana simpanan anggota yang berujung pada tindak  pidana  maupun  tuntutan  ganti  rugi  dari  anggota  kepada  pengelola  KSP  yang dianggap cidera janji dan menggelapkan uang anggota, sebut saja koperasi langit biru, koperasi  cipaganti  dll.  KSP  sebagai  lembaga  keuangan  non-bank  harus  mendapat perhatian khusus, karena yang dikelola oleh KSP adalah aset anggota, bukan semata-
19 UU Ciptaker menyatakan bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit tiga orang, dan pada ayat  (2)  juga  disebutkan  untuk  koperasi  sekunder  dibentuk  paling  sedikit  tiga  orang.  Ketentuan  ini merubah ketentuan pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana syarat untuk mendirikan koperasi adalah minimal 20 anggota. Adanya ketentuan ini tentu sangat tidak relevan dengan jati diri koperasi, dimana koperasi merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal.
20 Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021, (2020). Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur.
mata  uang  yang  dititipkan  tetapi  ada  aspek  sosial  dan  emosional  didalamnya.  Oleh karena  itu  modernisasi  KSP  dapat  dilakukan  dengan  memasukan  KSP  dalam  LPS (Lembaga  Penjamin  Simpanan) atau  jika tidak  bisa,  maka  dapat dibuat  secara  khusus LPS bagi koperasi. Dengan adanya LPS koperasi tingkat kepercayaan dan performa KSP akan semakin meningkat. KSP tidak atif atau bermasalah akan berkurang karena sistem pengawasan yang ada pada LPS juga dilaksanakan oleh KSP.
Kedua, pada  koperasi  konsumsi.  Usaha  koperasi  ini  pada  umunya  berbentuk minimarket atau toserba yang menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi anggota. Modernasi usaha koperasi konsumen dilakukan dengan cara digitalisasi usaha. Hal ini mengukuti  perkembangan  dan  perubahan  perilaku  konsumen  di  era  industri  4.0 maupun  era  new  normal,  dimana  konsumen  lebih  memilih  belanja  melalui  media online dari pada langsung. Usaha koperasi konsumen ini merupakan usaha yang paling dapat  beradaptasi  dengan  cepat  dengan  modernisasi  -  digitalisasi.  Namun  demikian perlu diperhatikan -sekali-lagi- untuk koperasi-koperasi konsumen di daerah pedesaan yang  masih  minim  teknologi  hal  ini  tentu  menjadi  tantangan  berat.  Sepanjang  akses teknologi  informasi  masih  belum  merata,  maka  digitalisasi  usaha  koperasi  akan  sulit tercapai. Ketiga ,  pada  koperasi  produksi.  Sebagaimanya  disebutkan  sebelumnya bahwa  kontribusi  koperasi  produksi  pada  nilai  ekspor  masih  rendah.  Ini  menunjukan bahwa  produk-produk  koperasi  masih  belum  bisa  bersaing  secara  global.  Perlu langkah-langkah  konkrit  untuk  mewujudkan  program  pemerintah  tentang “koperasi dan UKM Naik Kelas”. Modernisasi usaha koperasi produksi tidak bisa dilakukan sendiri oleh  koperasi  tetapi  butuh  dukungan  dari  berbagai  stakeholder  terkait  yaitu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha (quadruple helix system) .
Untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitas  produksi  koperasi  membutuhkan dukungan  inovasi  dan  teknologi  dari  perguruan  tinggi  yang  akan  diaplikasikan  oleh koperasi.  Disamping  itu,  untuk  dapat  masuk  dalam  mekanisme  pasar,  koperasi membutuhkan  industri  besar  sebagai  mitra,  sementara  itu  koperasi  membutuhkan kemudahan-kemudahan  regulasi  dari  pemerintah.  Sebagai  contoh  ilustrasi  sebuah koperasi petani singkong sebagai penyedia bahan baku sebagai menyuplai kebutuhan industri makan ringan berbahan dasar singkong. Bahan baku tersebut telah terstandar karna  telah  ditanam  menggunakan  teknologi  tertentu  yang  dihasilkan  oleh  ahli pertanian  dari  perguruan  tinggi.  Penamanan  dan  pengolahan  singkong  oleh  industri juga melibatkan masayarakat setempat. Dari ilustrasi itu, dapat dilihat peran koperasi dalam sebuah sistem rantai pasok (supply chain) yang didukung oleh stakeholders lain yang  terkait  satu  sama  lain.  Dengan  demikian  usaha  koperasi  akan  terus  bertumbuh dan  berkembang.  Dari  treatment  yang  berbeda  tersebut  terdapat  satu  point  yang sama yaitu pemanfaatkan teknologi dalam usaha koperasi. Modernisasi mutlak harus dibarengi  dengan  digitalisasi.  Digitalisasi  koperasi  sendiri  hingga  saat  ini  masih  jadi pekerjaan  rumah  bagi  koperasi,  terutama  koperasi-koperasi  desa  yang  masih menggunakan teknologi konfensional.
Hasil  penelitian  Dewan  Koperasi  Nasional  Wilayah  Jawa  Timur  tahun  2019 menunjukkan bahwa dari lima wilayah yang dijadikan sampel penelitian (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar dan Kota Kediri) sekitar 30% koperasi yang  telah  menerapkan  teknologi  informasi  dalam  usahanya,  baik  yang  sudah
menerapkan  teknologi  tinggi  maupun  teknologi  sedang,  sedangkan  70%  koperasi masih konvensional. Koperasi konvensional masih didominasi oleh koperasi pertanian dan  peternakan. 21 Modernisasi  usaha  koperasi  tidak  akan  berhasil  hanya  dengan mempermudah  izin  pendirian  dan  izin  usaha  koperasi  semata,  melainkan  dengan sinergitas antar element yang tekait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) yang dituntut terus menumbuhkan usaha usaha koperasi.

## Modernisasi Modal Koperasi
Tiga  alasan  mendasar  mengapa  koperasi  membutuhkan  modal: Pertama ,  untuk membiayai  proses  pendirian  sebuah  koperasi;  lazimnya  disebut  sebagai  biaya  pra- organisasi.  Biaya-biaya  tersebut  dikeluarkan  antara  lain  untuk  keperluan  pembuatan akta  pendirian  atau  Anggaran  Dasar,  membayar  biaya-biaya  administrasi  pengurusan izin-izin  yang  diperlukan,  mendapatkan  status  sebagai  badan  hukum,  sewa  ternpat atau  ruangan  untuk  bekerja,  ongkos-ongkos  transportasi,  dan  lain-lain.  Umumnya, biaya-biaya  tersebut  dikeluarkan  lebih  dulu  secara  pribadi  dan  perorangan  oleh  para pendiri  atau  sponsor  koperasi;  dan  akan  diperhitungkan  untuk  dikembalikan  di kemudian  hari  apabila  koperasi  sudah  berdiri.  Untuk  mendirikan  koperasi  sekunder, biasanya biaya-biaya pra-organisasi ini diberikan atau disediakan terlebih dahulu oleh para  anggota  yang  menjadi  sponsor  koperasi  koperasi  primer  yang  dikemudian  hari diperhitungkan sebagai pengeluaran dari anggota didalam neraca awal.
Kedua ,  untuk  membeli  barang-barang  modal;  seperti  antara  lain  membayar kompensasi  tempat  usaha  baik  berupa  lahan  ataupun  bangunan,  mesin-mesin,  alat- alat industri atau produksi dan lain-lain, kebutuhan jangka panjang sesuai dengan jenis usaha koperasi. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap fixed assets atau barang modal jangka panjang. Jenis dan nilainya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok dari koperasi yang bersangkutan. Biasanya, dalam koperasi sekunder, barang-barang modal ini dapat jugadiberikan oleh para  anggotanya  dalam  bentuk  inbreng  setoran  simpanan  pokok  atau  setoran  wajib. Tetapi, dapat juga dalam bentuk pinjaman sementara kepada koperasi di mana dapat diperhitungkan misalnya sebagai sewa yang tidak perlu dibayar, dan lain-laincara yang dilakukan oleh para pendiri dalam rangka mengumpulkan modal awal koperasi sesuai dengan  kebutuhan  usaha  koperasi  seperti  yang  mereka  sepakati  bersama. Ketiga , untuk  modal  kerja.  Modal  kerja  ( working  capital )  ini  biasanya  digunakan  untuk membiayai  operasional  koperasi  biaya-biaya  rutin  dalam  menjalankan  usahanya, antara  lain  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membayar:  upah,  gaji,  sewa  tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis, dan lain-lain.
Ada dua potensi sumber modal  usaha koperasi, yakni, modal yang didapatkan secara langsung  dan  modal  yang  didapat  secara  tidak  langsung.  Tidak  ada  perbedaan  dasar dalam  cara  mendapatkan  dua  modal  tersebut,  namun  dengan  cara  pertama  modal diperoleh  langsung  oleh  koperasi  dari  para  anggotanya  maupun  dari  pihak  ketiga,
21 Anang Sujoko dkk, (2019). Digitalisasi Koperasi Jawa Timur, Dewan Koperasi Nasional Indonesia Wilayah Jawa Timur
sedangkan  dengan  cara  kedua,  modal  dengan  cara  mengambil  manfaat  dari  fasilitas yang dimiliki oleh koperasi atau dengan menekan biaya-biaya operasional. 22
Modernisasi  modal  koperasi  dapat  dilakukan  dengan  mengoptimalkan  sumber pendapatan  langsung  koperasi  baik  dari  anggota  maupun  pinjaman  pihak  ketiga. Koperasi modern harus terintegrasi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan atau permodalan  lainnya.  Dalam  hal  ini  penggunaan  fintech  sangat  dimungkinkan.  Dalam hal  koperasi  memperoleh  modal  dari  fintech  dapat  dikatakan  posisi  koperasi  adalah sebagai peminjam. Secara normatif, tidak ada larangan bagi koperasi untuk menambah modal dengan cara meminjam dari pihak lain (selain anggota) termasuk fintech sebagai lembaga  keuangan,  baik  itu  melalui peer  to  peer  landing maupun crowd  funding . Namun  yang  harus  ditekankan  pada  aspek  pengawasan  kredibilitas  koperasi  sebagai peminjam -dapat juga sebagai pelaku fintech- maupun perusahaan fintech tersebut.

## Tantangan Modernisasi Koperasi
Tantangan  modernisasi  koperasi  ada  pada  pola  hubungan  koperasi  dan  pemerintah. Pola  hubungan  yang  dimaksud  disini  adalah  seberapa  besar  intervensi  pemerintah terhadap koperasi. Hubungan koperasi dan pemerintah mengalami perubahan seiring dengan  politik  hukum  pemerintah  yang  berkuasa  pada  saat  itu.  Keterlibatan pemerintah dalam koperasimelalui beberapa tahapan atau fase, yaitu fase officialisasi, de-officialisasi  dan  fase  otonom 23 .  Pada  fase  officialisasi  peran  pemerintah  dalam proses kelahiran dan pertumbuhan koperasi sangat dominan. Disini pemerintah dapat bertindak  sebagai  penyokong  dan  penyedia  dana  bagi  koperasi  dan  masuk  ke  dalam struktur  organisasi  koperasi.  Selanjutnya,  pada  fase  de-officialisasi  pemerintah  sudah mulai sedikit-demi sedikit mengurangi perannya. Pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari  struktur  organisasi  koperasi.  Dan  pada  akhirnya  pada  fase  otonom  koperasi, pemerintah  hanya  berperan  sebagai  regulator  dan  fasilitator  saja.  Pengawasan dilakukan  secara  demokratis  dan  independen  oleh  anggota  koperasi  sendiri, pemerintah hanya sebagai penyedia regulasi.
Pola hubungan koperasi dengan pemerintah juga dipengaruhi oleh sistem atau bentuk ekonomi  negara  yang  dipiih.  Di  negara-negara  maju  yang  sistem  ekonominya cenderung liberal-kapitalistik peran negara terhadap koperasi sangat rendah. Koperasi berada pada fase otonominya sehingga dan dianggap sama dengan entitas bisnis yang lain.  Peran  negara  hanya  sebagai  penyedia  regulasi  dan  koperasi  lahir  dari  semangat adanya  persaingan  dari  sistem  pasar  bebas. 24 Mempersamakan  koperasi  di  negara maju  dengan  negara  berkembang  seperti  Indonesia  memang  tidak  mungkin,  karena sejarah lahirnya koperasipun berbeda pada negara tersebut. Namun demikian, upaya modernisasi  dan  perkembangan  koperasi  di  negara  maju  patut  dicontoh.  Upaya modernisasi  koperasi  tidak  mungkin  berhasil  tanpa  diiringi  modernisasi  hubungan koperasi  dengan  pemerintah.  Terdapat  tiga  peran  pemerintah  dalam  koperasi  yang
22 Andjar  Pachta  W.,  Myra  Rosana  Bachtiar,  Nadia  Maulisa  Benemay,  2008, Hukum  Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta: hlm. 107-110.
23 Ibnoe  Soedjono,  2007, Membangun  Koperasi,  Mandiri  Dalam  Koridor  Jatidiri, LSP2I-ISC, Jakarta, h.11
24 Tulus Tambunan, Op Cit, hlm 73
dapat  dimodernisasi  yaitu  Pengawasan,  Pemberdayaan  dan  Pembinaan. Pertama, peran  pengawasan.  Untuk  menjamin  keberlangsungan  suatu  organisasi,  pengawasan penting  untuk  dilakukan.  Pengawasan  dapat  dilakukan  secara  intern  yaitu  oleh  dan dari dalam organisasi koperasi itu sendiri atau pengawasan ekstern dengan melibatkan pihak luar, dalam hal ini pemerintah.
Dasar  pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap  koperasi  adalah  bahwa pemerintah  (dalam  arti  eksekutif)  memiliki  kewenangan  untuk  mengesahkan berdirinya  koperasi  atau  memberikan  status  ke-badanhukum-an  bagi  koperasi sekaligus  mencabut  atau  membubarkannya.  Sebagai  pihak  pemberi  status  maka berwenang  untuk  mengawasi  apa  yang  telah  diberikannya.  Tentang  kewenangan membubarkan  atau  mencabut  status  badan  hukum  koperasi  juga  telah  diatur  dalam Pasal  46  UU  25/1992  yaitu:  pembubaran  koperasi  dapat  dilakukan  berdasarkan:  a) keputusan  rapat  anggota,  atau  b)  keputusan  pemerintah.  Dengan  demikian, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi merupakan kewajiban normative  pemerintah.  Pemerintah  harus  melakukan  pengawasan  terhadap  koperasi terkait  hal-hal  formal  yang  telah  diberikan  pemerintah.  Misalnya  persyaratan- persyaratan  terkait  berdirinya  koperasi,  penggunaan  status  badan  hukum  koperasi, jalannya  koperasi  sesuai  dengan  tujuan  koperasi  dan  pemerintah,  dan  sebagainya, yang  kesemuanya  itu  bermuara  pada  jati  diri  koperasi  sebagai  alat  ukur pengawasannya.
Kedua ,  peran pembinaan.  Pembinaan  adalah  suatu tindakan,  proses  atau  pernyataan menjadi  lebih  baik.  Pembinaan  merupakan  suatu  strategi  dari  suatu  system pembaharuan  dan  perubahan  yang  normative,  yaitu  menjelaskan  bagaimana perubahan  dan  pembaharuan  yang  berencana  serta  pelaksanaannya.  Tujuan pembinaan  adalah  untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  suatu  perubahan dan  pembaharuan  secara  terus  menerus. 25 Pembinaan  erat  kaitannya  dengan  fungsi pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk memfasilitasi atau menyediakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  koperasi,  pendidikan  dan  pelatihan tersebut  terkait  dengan  penyelenggaraan  organisasi  dan  usaha  koperasi.  Pemerintah melalu lembaga yang berwenang, kementerian koperasi dan UKM- dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi masyarakat.
Terkait dengan peran pembinaan, UU 25/1992 telah mengatur dalam Pasal 60 hingga 64.  Dalam  Pasal  60  Undang  Undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka pembinaan koperasi, pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang  mendorong  pertumbuhan  serta  pemasyarakatan  koperasi  dengan  memberikan bimbingan,  kemudahan  dan  perlindungan  kepada  koperasi.  Pembinaan  tersebut dilakukan agar koperasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan anggotanya.  Dalam  hal  melakukan  pembinaan  terhadap  koperasi,  tentunya pemerintah  tidak  dapat  berjalan  sendiri  mengingat  banyaknya  jumlah  koperasi sementara  anggaran  pemerintah  sangat  terbatas.  Oleh  karena  itu  upaya  pembinaan dan/atau  pemberdayaan  dilakukan  dengan  melibatkan  perguruan  tinggi  dan  swasta.
25 Miftah Thoha, 1997, Pembinaan Organisasi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 16
Peran  perguruan  tinggi  akan  sangat  bermanfaat  bagi  peningkatan  produktifitas  dan inovasi koperasi sedangkan swasta sangat dibutuhkan koperasi dalam hal pasar.
Ketiga ,  peran  pemberdayaan.  Pemberdayaan  sebagai  terjemahan  dari empowerment mengandung  dua  pengertian,  yaitu  1) to  give  power  or  authority atau  memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) to give  ability  to atau to  enable atau  usaha  untuk  memberi  kemampuan  atau keberdayaan. 26 Secara  singkat  pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk memberikan  kekuasaan  kepada  pihak  lain  agar  menjadi  mampu  atau  berdaya.  Tidak jauh  berbeda  dengan  peran  pembinaan,  peran  pemberdayaan  oleh  pemerintah kepada  koperasi  adalah  bertujuan  untuk  menjamin  keberlangsungan  koperasi ditengah-tengah system ekonomi pasar.
Pemerintah  memberikan  perhatian  yang  lebih  kepada  koperasi  sebagai sokoguru perekonomian  nasional  agar  dapat  bersaing  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya,  BUMN dan  Swasta.  Dalam  rangka  pemberdayaan  tersebut  pemerintah  dapat  memberikan kemudahan-kemudahan  akses  permodalan  dan  pengembangan  sumberdaya  manusia bagi  koperasi.  Misalnya  pemberian  modal  usaha  dengan  suku  bunga  rendah, kemudahan dalam pemasaran produk, dan sebagainya. Hal yang harus dihindari dalam modernisasi  hubungan  koperasi  dengan  pemerintah  adalah  intervensi  politik  praktis dalam  kebijakan  perkoperasian.  Politisasi  koperasi  yang  berlebihan  akan  berdampak buruk  terhadap  perkembangan  koperasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berganti-ganti-nya kebijakan koperasi seiring dengan  kampanye pemerintah yang berkuasa.  Modernisasi harus  mengacu  kepada  peta  perencanaan  yang jelas  dan dilakukan  dengan  konsisten dari fase officialisasi, de-officialisasi, menuju otonomi koperasi. Konsistensi menuntut perencanaan  ini  tetap  harus  dijalankan  sekalipun  periode  pemerintahan  terus berganti.  Koperasi  yang  tidak  siap  dengan  kebijakan  baru  akan  kehilangan  identitas, tidak dapat bersaing dan berujung tidak aktif.

## SIMPULAN
Modernisasi  koperasi  harus  dilakukan  untuk  menghadapi  globalisasi  yang  dengan persaingan bebas. Fase officialisasi hubungan koperasi dan pemerintah tak dapat lagi dipertahankan.  Hal  itu  berkonsekuensi  pada  harus  dijalankannya  fase  otonom  yang membuat  koperasi  harus  memiliki  daya  saing  sebagai  entitas  bisnis.  Modernisasi dilakukan  dengan  tetap  memertahankan  karakteristik  kekhasan  koperasi  sebagai persekutuan  orang  ( people  based  business ).  Kebijakan-kebijakan  modernisasi  era  UU Ciptaker  akan  ideal  jika  bebas  dari  unsur  kepentingan  pribadi  yang  bersifat  politis dalam pengembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abikusno  Tjokrosujoso,  (1951), Kooperasi  “Sistem  Kooperasi  Menurut  Dasar -dasar “Roch  Dale”  Maksu d  Tujuan  Cara  Bekerjanya-Perkembangannya ”, Jakarta:  NV Pustaka.
26 Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat , Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 115
Acharya,  A.  (2001), Constructing  a  Security  Community  in  Southeast  Asia, London: Routledge.
Anang  Sujoko,  dkk.  (2019), Digitalisasi  Koperasi  di  Jawa  Timur ,  Dewan  Koperasi Nasional Wilayah Jawa Timur, Surabaya.
Andjar  Pachta  W.,  Myra  Rosana  Bachtiar,  Nadia  Maulisa  Benemay,  (2008), Hukum Koperasi  Indonesia;  Pemahaman,  Regulasi,  Pendirian,  dan  Modal  Usaha, Jakarta: Kencana.
Arif Chaniago, (1984), Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung.
Arifin  Sutio  dan  Halomoan  Tamba,  (2001), Koperasi  Teori  dan  Praktik ,  Jakarta: Erlangga.
Bernhard  Limbong.  (2010), Pengusaha  Koperasi  Memperkokoh  Fondasi  Ekonomi Rakyat, Margaretha Pustaka, Jakarta
Budi Untung, (2005), Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia , Andi, Yogyakarta.
Boeke,  J.H.,  (1927), Handleiding  bij  De  Oprichting,  Het  Beheer  en  de  Control  van Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen , Weltevreden.
Bonnie Setiawan, (1999), Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Breslin, S., Hughes, C. W., Phillips, N., and Rosamond, B., eds,( 2002), New Regionalism in the Global Political Economy: Theories and Cases, Routledge, London.
Dewan Koperasi Indonesia,(1997), Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21 ,Laksmi Studio, Jakarta.
Dulfer,  E. Editor ,  (1994), International  Handbook  of  Cooperative  Organization , Vandenhoeck in Gottingen.
Gavin,  Brigid  and  Philippe  de  Lombaerde,  (2005) ,  ” Economic  Theories  of  Regional Integration”,(eds)  in  Farrel,  Mary  ,  Bjorn  Hettne  and  Luk  Van  Langenhove ,Global Politics of Regionalism: Theory and Practice , Pluto Press, London.
Hans-H Munkner, (2011_, Membangun Undang Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip- Prinsip Koperasi, Jakarta, Reka Desa, 2011
__________________, (2012), 10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi (10 Lectures of Co- operative Law), Rekadesa, Jakarta.
Hudiyanto,  (2002), Sistem  Koperasi  Ideologi  dan  Pengelolaan ,  UII  Pres  Yogyakarta, Yogyakarta.
Ibnoe  Soedjono,  (2007), Membangun  Koperasi,  Mandiri  Dalam  Koridor Jatidiri ,  LSP2I- ISC, Jakarta.
___________________,  (2003), Hubungan  Gerakan  Koperasi  dengan  Pemerintah ditinjau dari Pandangan Internasional , LSP2I, Jakarta.
_________________,  (2002), International  Co-Operative  Alliance , Jatidiri  Koperasi, LSP2I, Jakarta.
Lawless,  Greg  dan  Anne  Reynolds,  (2004), Worker  Cooperatives:  Case  Studies,  Key Criteria  &  Best  Practices ,  UWCC  Staff  Paper  No.3,  July,  University  of  Wisconsin Center for Cooperatives, Madison.
Miftah Thoha, (1997), Pembinaan Organisasi , Rineka Cipta, Jakarta.
Mohammad  Hatta,  (1983), Kumpulan  Pidato  Mohammad  Hatta  II, Inti  Idayu  Press,
Jakarta.
_____________________,  (1954), Beberapa  Fasal  Ekonomi,  Djalan  ke  Ekonomi  dan Koperasi, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, Jakarta.
Moravcsik,  A.  (1998), The  Choice  for  Europe:  Social  Purpose  and  State  Power  From Rome to Maastricht , Cornell University Press, Ithaca.
Muchsan,  (1992), Sistem  Pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan Peradilan Tata Usaha Negara di  Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Muslimin  Nasution,  (2008), Koperasi  Menjawab  Kondisi  Ekonomi  Nasional ,  Pusat Informasi Perkoperasian, Jakarta.
Paulus  Effendi  Lotulung,  (1993), Beberapa  Sistem  tentang  Kontrol  Segi  Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peterson,  Chris  .  (2005), Searching  for a  Cooperative  Competitive  Advantage ,  mimeo, Michigan State University.
R. T.  Sutantya  Rahardja  Hadikusuma ,  ( 2001), Hukum  Koperasi  Indonesia ,  Cet.  II,  Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
Rachmat Ali, (1983), Koperasi , PT Sastra Hudaya, Jakarta.
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijot, (2007), Pemberdayaan, Sebuah Pengantar  dan  Panduan  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat, Elex  Media Komputindo, Jakarta.
Shofwan Albanna C , (2016), ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Soenarto  Djojosoempeno,  (1964), Pola  Koperasi  Indonesia  dan  Perkembangannya , Sinar Asia, Yogyakarta.
Sri  Edi  Swasono,  (2010), Kembali  ke  Pasal  33  UUD  1945 – Menolak  Neoliberalisme, Yayasan Hatta, Jakarta.
Sudarsono & Edilius, (2005), Koperasi dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
Tambunan, T. (2018), Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah  Koperasi  dalam  Era  Modernisasi  Ekonomi? Pusat  Studi  Industri  dan UKM Universitas Trisakti, Jakarta.
Program  Prioritas  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Tahun  2021,  (2020)  Kementerian Kopearsi dan UKM RI pada Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur.
Laporan  Kinerja  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Infonesia 2018,
diakses
dari:
http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602_LAKIP%20KUKM%20201 8.pdf ( September 2020)
Natasha Oktalia, 3 Jurus Modernisasi Koperasi Indonesia Agar Tak Ketinggalan Zaman, diakses  dari:  https://economy.okezone.com/read/2020/07/12/320/2245053/3- jurus-modernisasi-koperasi-indonesia-agar-tak-ketinggalan-zaman (September
2020)