Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 Email:  harunosa@yahoo.com.

## POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 1, 2020 doi: 10.14710/politika.11.1.2020.18-30
Membedah  Diskursus  Modal  Sosial  dan  Gerakan Sosial: Kasus Penolakan Pabrik Semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati
Priyatno Harsasto Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: 21 Februari 2020 Revised: 15 April 2020 Published: 29 April 2020
Keywords: gerakan sosial; modal sosial; jejaring horizontal, dan jejaring vertikal

## Pendahuluan
roses desentralisasi yang demokratis seringkali melibatkan bargaining politik yang  intensif  dan  pembuatan  koalisi  diantara  elit  dari  berbagai  level pemerintahan. Desentralisasi diharapkan meningkatkan tidak saja efisiensi birokrasi  tetapi  juga  akuntabilitas  pemerintah.  Namun  apabila  kita  memperhatikan desentralisasi  dari  pandangan  pemerintah  lokal,  desentralisasi  memiliki  makna  yang berlawanan.  Dengan  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar,  pemerintah  lokal  bebas untuk  melakukan  apa  yang  mereka  pandang  lebih  sesuai  dengan  kondisi  lokal.  Proses desentralisasi memang dapat mentransformasikan peran pemerintah lokal dan regional, namun  kekuatan  sentralistis  yang  telah  membelenggu  di  masa  lalu  tidak  mudah ditinggalkan  dan  masih  menjadi  cara  kerja  elit.  Lebih  lanjut,  pada  wilayah  lain pemerintahan sub-nasional, desentralisasi telah memperkuat dan meghidupkan struktur kekuasaan  oligarkis  lokal  yang  sebetulnya  didesain  untuk  disingkirkan  (Aspinall,  2014; Fealy,  2013).    Media  massa  banyak  melaporkan  kasus-kasus  korupsi,  intimidasi,  dan

## P

## Abstrak:
Modal  sosial  adalah  hasil  dari  gerakan  sosial  dan  sebaliknya.  Teori  gerakan  sosial seperti  model  mobilisasi  sumber  daya  mencoba  menjelaskan  anatomi  aksi  kolektif dalam  konteks  sistem  politik  modern  di  Barat.  Teori  ini  dapat  digunakan  untuk mengurai aksi kolektif secara umum tetapi mungkin tidak cukup untuk menjelaskan gerakan sosial di pedesaan di Indonesia di bawah rezim politik demokrasi transisional.
Dalam politik pedesaan Indonesia kekinian, gerakan sosial yang melibatkan kelompok petani seringkali kandas di tengah jalan.  Gerakan petani di desa Maitan, Pati, Jawa
Tengah menggambarkan bagaimana  jejaring sosial membentuk aksi kolektif. Tetapi, jejaring  horizontal  di  antara  para  penolak  sendiri  tidak  cukup  berhasil  untuk memperkuat jejaring vertikal. Sementara, keberhasilan advokasi seringkali tidak bisa mengabaikan hubungan yang kuat dengan para birokrat pengambil keputusan.
politik uang pada pemerintah lokal, yang menobatkan kepala daerah sebagai tokoh yang sangat kuat secara politik (raja kecil).
Kombinasi reformasi yang berorientasi pasar dan desentralisasi nampaknya telah mendorong  pemerintah  lokal  untuk  berperilaku  yang  berorientasi  kepentingan  sempit yang diwujudkan dengan eksploitasi sumberdaya lokal yang berlebihan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Inilah yang menyebabkan munculnya perlawanan dari masyarakat untuk mempertahankan kepentingan ataupun hak mereka. Kasus perlawanan masyarakat di Banyumas yang berkaitan dengan penambangan pasir besi  (Alfirdaus,  2011),  perlawanan  masyarakat  Rembang  menentang  penambangan  di wilayah resapan air (Suharko, 2013), dan perlawanan masyarakat Tabanan menentang reklamasi  (Hapsari,2014),  hanya  beberapa  kasus  yang  disebutkan  di  sini.  Gerakan- gerakan  ini  tidak  sama  dengan    reformasi  politik  1998  yang  merupakan  gerakan demokratisasi,  perlawanan  akar  rumput  terutama  ditujukan  kepada  pemerintah  lokal atau  perusahaan  yang  beroperasi  di  wilayah  tersebut,  dan  mereka  lebih  memusatkan perhatian kepada masalah ekonomi atau sosial tertentu daripada tuntutan politik yang abstrak.
Penelitian ini merupakan upaya untuk memahami gerakan sosial petani kecil di Desa  Maitan  Pati.  Seperti  penelitian-penelitian  gerakan  akar  rumput  sebelumnya, penelitian  ini  juga  membahas  mengenai  perlawanan  masyarakat  desa  terhadap pelanggaran terhadap hak-hak hakiki mereka. Suatu gerakan sosial yang pada dasarnya merupakan  upaya  menghadirkan  proses  partisipatoris  dalam  pengambilan  keputusan. Dalam  penelitian  ini  gerakan  sosial  tidak  dilihat  sebagai  organisasi,  tetapi  dipahami sebagai  mobilisasi network .  Dengan  menggunakan  metode  studi  kasus,  penelitian  ini dengan  hati-hati  berusaha  menyingkap  bahwa  suatu  gerakan  sosial  terjadi  dalam lingkungan  sosial  tertentu,  menciptakan  kerangka  umum  gerakan  dan  mempengaruhi kemungkinan munculnya tindakan kolektif. Mengikuti pendapat Stake (1994: 237) studi kasus merupakan proses belajar sekaligus produk hasil belajar yang dilakukan peneliti. Makin spesifik, unik dan khusus obyek studi, makin besar manfaat yang didapat.
Desa Maitan merupakan salah satu desa di Pati yang wilayahnya akan didirikan pabrik semen. Masyarakat tidak menginginkan desa mereka menjadi wilayah pendirian pabrik  semen  dengan  banyak  alasan.  Apalagi  Bupati  Haryanto  dalam  kunjungannya selalu  mengatakan  bahwa  tidak  akan  ada  pendirian  pabrik  semen  di  Maitan.  Janji  ini tidak  dipenuhi  oleh  Bupati  Haryanto  dan  ia  selalu  mengelak  ketika  masyarakat menanyakan  tentang  janjinya  tersebut.  Ketidaksetujuan  terhadap  pendirian  pabrik semen yang semula hanya berupa gunjingan berubah menjadi protes yang dilakukan oleh sekelompok  kecil  masyarakat.  Gerakan  protes  ini  kemudian  membesar  ketika  mulai melibatkan kekuatan anti pabrik semen dari luar desa Maitan. Bagaimana perlawanan sosial digalang menjadi gerakan sosial akar rumput di Desa Maitan? Bagaimana mereka menjalankan tindakan kolektif melalui hubungan-hubungan horisontal maupun vertikal dengan  orang  ataupun  organisasi  lain?  Strategi  apakah  yang  digunakan  dalam mengkonsolidasikan gerakan untuk memperluas cakupan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kelembagaan gerakan?

## Kajian Gerakan Sosial dan Perlawanan Kolektif
Pada dasarnya teori-teori gerakan sosial pada umumnya merupakan upaya untuk menjelaskan  bagaimana  suatu  perlawanan  kolektif  dilakukan.  Pada  sisi  yang  lain munculnya    teori  gerakan  sosial  baru  merupakan  bagian  dari  kebangkitan  perspektif budaya  dalam  ilmu  sosial  (McAdam,  1996:  27).  Teori-teori  ini  dibangun  berdasarkan
refleksi  atas  konteks  sistem  politik  liberal  negara-negara  Eropa  dan  Amerika;  masih diragukan  memiliki  kemampuan  eksplanasi  yang  mencukupi  untuk  menjelaskan fenomena perlawanan sosial di Indonesia yang terjadi dalam konteks kekuatan oligarki lokal. Di kawasan perdesaan Indonesia saat ini, gerakan sosial akar rumput dilakukan untuk  mempertahankan  hak-hak  kolektif  yang  dilakukan  oleh  kelompok  petani. Karakteristik  gerakan  sosial  akar  rumput  semacam  ini  berbeda  dengan  karakteristik gerakan sosial di Eropa dan Amerika. Gerakan sosial di barat dapat diklasifikasikan ke dalam 4 model: gerakan transormatif, gerakan reformatif, gerakan redemtif, dan gerakan alternatif (Giddens, 1998: 511-513). Semua model tersebut merupakan tindakan kolektif yang  berupaya  menggeser  norma-norma,  sikap  dan  perilaku  masyarakat    pada  level makro ataupun perbaikan mikro pada level individual. Sebaliknya apa yang terjadi di Indonesia saat ini lebih merupakan upaya kolektif warga untuk  mempertahankan hak- hak sipil mereka  atau menemukan solusi masalah sosial pada tingkatan kelompok.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfirdaus  (2011,  2014)  mendapatkan  temuan penting dari kajian terhadap tiga kasus di tiga daerah yang berbeda tentang kebutuhan bagi  gerakan  sosial  akar  rumput  untuk  lebih  menekankan  advokasi  diri  ( self-advocades ) dengan  memiliki  kemampuan  berorganisasi  serta  kemampuan  untuk  kritis  terhadap lingkungan  sosial  politik  mereka.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  Alfirdaus  (2020) memetakan  peran  perempuan,  ibu  rumah  tangga  dan  petani  perempuan,  dalam menggalang gerakan perlindungan lingkungan. Dalam kajian perlawanan akar rumput di Indonesia yang dilakukan dalam rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di sejumlah lokasi pertambangan seperti Rembang dan Pati di Jawa Tengah, Kotawaringin Barat,  Lamandau  dan  Palangkaraya  di  Kalimantan  Tengah,  Belitung  Timur  di Kepulauan Bangka Belitung dan Balikpapan di Kalimantan Timur tersebut, Alfirdaus menemukan bahwa garda depan perlawanan dilakukan oleh perempuan petani dan ibu rumah tangga.
Temuan utama dari penelitian ini adalah adanya dua faktor utama yang memiliki sumbangan  terhadap  efektivitas  gerakan,  yaitu  penggunaan  jejaring  dan  kreativitas gerakan.  Jejaring  organisasi  tingkat  desa  seperti  PKK,  Posyandu  dan  pengajian  telah membentuk kemampuan berorganisasi para perempuan petani dan ibu rumah tangga ini. Aktivitas organisasi  korporatis perempuan yang muncul di era Orde Baru ini bahkan kemudian  menjadi  ajang  konsolidasi  yang  determinan.  Efektivitas  gerakan  juga ditentukan  oleh  kreativitas  bentuk  gerakan  yang  dilakukan.  Salah  satu  contoh  yang terkenal adalah apa yang dilakukan oleh Aleta Baun yang membawa alat tenun mereka ke tengah-tengah lokasi penambangan marmer di Nusa Tenggara Timur, dan melakukan aktivitas  menenun  di  situ.  Studi  tentang  penambangan  batu  kapur  dan  lempung  di Pegunungan  Kendenga  Utara  juga  dilakukan  oleh  Suharko  (2013).  Kajian  yang menggunakan  data  sekunder  ini  bertujuan  untuk  memetakan  konflik  yang  terjadi diantara PT. SMS dan komunitas sedulur sikep. Menurut Suharko berlum adanya upaya resolusi  konflik  yang  baik  menyebabkan  belum  terselesaikannya  masalah  ini.Suharko tidak  menemukan  strategi  efektif  yang  bisa  digunakan  oleh  gerakan  anti  semen. Pandangan serupa juga dikemukakan dalam penelitian tentang reklamasi di Teluk Benoa Bali (Hapsari, 2015).
Menurut Tilly (1977) kita bisa membedakan dua jenis gerakan akar rumput, yaitu gerakan proaktif yang bertujuan untuk menuntut hak-hak baru yang sebelumnya tidak mereka  miliki,  dan  gerakan  reaktif  yang  bertujuan  untuk  melawan  agen  negara  demi mempertahankan hak-hak kelompok. Dinamika gerakan sosial akar rumput akhir-akhir ini  tidak  sepenuhnya  dipahami.  Kajian  terhadap  gerakan  ini  pada  umumnya
mengkategorikannya sebagai gerakan reaktif, dimana struktur kesempatan politik terjadi karena  longgarnya  pengawasan  dari  pemerintah.  Oleh  karenannya  solusi  yang  perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki perundangan terkait untuk memastikan adanya kepastian hukum.  Namun cara pandang seperti ini tidak cukup menjelaskan mengapa kelompok masyarakat di suatu daerah lebih aktif dibandingkan daerah lain yang memiliki persoalan  yang  serupa.  Kajian  yang  dilakukan  Alfirdaus  (2011,  2014,  2020)  memang mulai memberikan perhatian kepada faktor internal gerakan, yaitu jejaring dan strategi gerakan. Kajian seperti ini perlu diperdalam dengan melihat aspek strategis dari jejaring itu  sendiri.  Kajian  gerakan  komunitas  akar  rumput  menemukan  bahwa  jejaring  sosial memiliki peranan determinan dalam mobilisasi tindakan kolektif (Opp & Gern, 1993) . Dalam kajian ini jejaring horisontal diantara kelompok akar rumput memiliki peran yang penting.  Kajian  lain  menunjukkan  bahwa  jejaring  vertikal  diantara  kelompok  akar rumput  dan  pejabat  pemerintah  seringkali  juga  merupakan  faktor  penting  (Walder, 1986).

## Modal Sosial sebagai Dasar Gerakan Sosial
Dalam pandangan Putnam, Leonardi, & Nanetti (1994) seperti juga (Coleman, 1988),  Bourdieu  (1986)    mendefinisikan  modal  sosial  memakai  dua  komponen  utama yaitu social network dan trust . Modal sosial merupakan wadah hubungan dan kegiatan sosial dari  sebuah  kelompok  masyarakat.    Modal  sosial  meliputi trust (kepercayaan), network (jejaring)  dan norms (norma)  sebagai  pijakan  hubungan  diantara  anggota  masyarakat sehari-hari  yang  berkembang  di  dalam  kelompok  masyarakat  sebagai  bagian  proses interaksi  sosial  yang  terjadi.  Elemen-elemen  dalam  modal  sosial  inilah  yang  menjadi sumber  kekuatan  bagi  individu  dalam  suatu  kelompok.  Kekuatan  modal  sosial merupakan  representasi  elemen-elemen  yang  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan  dalam struktur  sosial  kelompok.  Dari  sinilah  suatu  tindakan  kolektif  masyarakat  bisa  terjadi dalam suatu gerakan sosial.
Sebagai suatu lembaga sosial yang dibentuk dari adanya jejaring, norma-norma dan  rasa  saling  percaya  diantara  individu  dalam  komunitas,  modal  sosial  merupakan kekuatan   untuk terjadinya kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) dalam komunitas. Untuk bisa menelisik lebih jauh ke dalam mekanisme kerja lembaga sosial ini, kita dapat memisahkan  dua  kategori  yang  saling  berhubungan  dalam  modal  sosial  yaitu,  (a) struktural  dan  (b)  kognitif.  Pada  level  struktural  modal  sosial  berhubungan  dengan berbagai  bentuk  organisasi  sosial  diantaranya role,  rule,  precedence,  dan  procedure ,  maupun network ,  yang  memiliki  kontribusi  terhadap  terjadinya  kerjasama,  utamanya  collective action  yang  memiliki  manfaat  bersama  ( mutually  beneficial  collective  action ).  Pada  tataran kognitif  proses  mental  dan  pemikiran  yang  dihasilkan,  diperkuat  oleh  budaya  dan ideologi, menimbulkan tindakan kolektif  untuk mencapai tujuan bersama (Nahapiet & Ghoshal, 1998: 242).
Elemen organisasi sosial kategori pertama membuat biaya transaksi lebih rendah karena  pola  interaksi  telah  terbentuk  sehingga  hasil  produktif  yang  didapatkan  dari kerjasama  lebih  mudah  diprediksi  dan  tentu  saja  sangat  bermanfaat.  Pemikiran  pada kategori yang kedua mengkondisikan orang-orang terhadap tindakan kolektif, sebagian disebabkan ide yang telah dipamahi bersama ( shared ) sehingga membuat kerjasama sangat mungkin dilakukan. Rasionalisasi dari tindakan kolektif tersebut didapatkan dari nilai- nilai,  sikap,  norma,  dan  kepercayaan  yang  merupakan  elemen  modal  sosial  kognitif (Nahapiet & Ghoshal, 1998: 242)
Dua kategori modal sosial ini secara intrinsik terhubung karena meskipun jejaring bersama-sama dengan peran, nilai, sikap, preseden dan prosedur dapat dipahami dan bekerja  secara  mandiri,  pada  dasarnya  elemen-elemen  ini  berasal  dari  proses  kognitif. Aset-aset  modal  sosial  kapital  struktural  dapat  diobservasi,  sedangkan  aset-aset  modal sosial kognitif tidak demikian.Dalam praktik sehari-hari kedua elemen ini terhubung oleh fenomena perilaku subyektif yang menjadi alasan bertindak yaitu harapan.
Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang modal sosial ilmuwan sosial membuat kategori yang sifatnya kontinyu terhadap modal sosial, yaitu  bonding, bridging, dan linking. Modal sosial dalam kategori bonding dan bridging merupakan modal sosial yang  didasarkan  hubungan  horisontal  diantara  orang-orang  dengan  status  sosial  dan politik yang sama (Putnam et al., 1994). Dalam pandangan Putnam hubungan horisontal tidak saja menghasilkan sesuatu yang memang diinginkan ( desirable ) tetapi  juga hasil yang tidak  diinginkan  ( undesirable ).  Modal  sosial linking ,  merujuk  kepada  hubungan  vertikal diantara  orang-orang  yang  berinteraksi  dalam  struktur  kewenangan  dan  kelembagaan dalam masyarakat (Szreter & Woolcock, 2004: 6) Modal sosial bonding merupakan jenis modal sosial berupa hubungan horisontal diantara individu dalam satu kelompok modal sosial yang sama. Modal sosial bonding ini terjadi dalam interaksi masyarakat setempat, dimana orang yang satu kenal dengan  yang lain.Oleh  karenanya  masing-masing  anggota  memiliki  akses  kepada  aset  jejaring  yang sama sehingga menimbulkan tingkat solidaritas yang tinggi. Dalam modal sosial bonding para  anggotanya  dipersatukan  oleh  norma-norma,  adat  kebiasaaan  dan  kepercayaan yang sama.
Modal sosial bridging merujuk kepada hubungan horisontal diantara individu dari satu modal sosial dengan modal sosial lain. Masing-masing bisa memanfaatkan sumber daya jejaring yang ada melalui struktur hirarki sosial yang ada. Dalam hubungan bridging ini tidak banyak norma-norma bersama. Lebih banyak melibatkan hubungan timbal balik yang terkait dengan kepercayaan yang tinggi diantara partisipan. Hubungan modal sosial bridging dapat memberikan akses individu kepada sumber daya di luar jejaring mereka sehingga manfaat yang didapat sangat signifikan.
Modal  sosial linking berbeda  dengan  modal  sosial bridging pada  perbedaan kekuasaan  diantara  mitra.  Kalau  modal  sosial bridging mengembangkan  kepercayaan horisontal diantara kelompok-kelompok yang tidak sama, modal sosial linking melibatkan hubungan klasik seperti hubungan patron-client atau mentor-mentree . Jadi dalam modal sosial linking hubungan  yang  terjadi  diantara  individu  atau  kelompok  dan  kelompok  atau individu  yang  berbeda  strata  sosialnya  dalam  suatu  hirarki  dimana  kekuasaan,  status sosial dan kesejahteraan diakses oleh berbagai kelompok modal sosial. Dengan demikian modal sosial ini terjadi pada individu yang membangun hubungan dengan lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan atas dirinya (menyediakan akses pelayanan, pekerjaan atau  sumberdaya).  Hubungan linking juga  melibatkan  pola  saling  menguntungkan diantara  pihak  yang  terlibat.  Misalnya,  pemberi  pinjaman  berharap  pelayanan  yang efektif  serta  berkualitas  bagi  bantuan  yang  mereka  dapatkan,  dan  mentor  berharap individu yang bekerja dengan mereka mengingat jasa yang telah mereka terima dengan hidup dengan layak atau menyediakan bantuan serupa untuk orang lain.
Modal  sosial linking memiliki  manfaat  yang  tidak  langsung,  misalnya menghubungkan  pejabat  pemerintah  dengan  individu-individu  yang  memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugasnya. Modal sosial linking sangat penting  untuk  peningkatan  kesejahteraan  terutama  di  negara-negara  dan  komunitas miskin, dimana bank seringkali mematok tingkat bunga yang tinggi, polisi korup, guru
membolos  mengajar.  Modal  sosial  jenis  ini  membuka  kesempatan  yang  besar  bagi kelompok yang terpinggirkan atau kelompok marjinal (Szreter & Woolcock, 2004).

## Mobilisasi Perlawanan: Bagaimana Kesadaran Kolektif Muncul
PT  Sahabat  Mulai  Sakti  (SMS)  merencanakan  pendirian  pabrik  semen  di Kecamatan Tambakromo dan Kayen pada tahun 2010. Ada 11 desa yang rencananya bakal terkena dampak pendirian pabrik semen di Kecamatan Tambakromo dan Kayen. Desa-desa  itu  adalah  Brati,  Karangawen,  Larangan,  Pakis,  Purwokerto,  Sumbersari, Mojomulyo,  Keben,  Wukirsari,  Tambakromo  dan  Maitan.  Luas  penambangan  jika pabrik semen didirikan yaitu untuk batu gamping 2000 hektar, tanah liat 600 hektar dan luas pabrik sendiri 180 hektar. Pada kondisi lapangan, ada 64 goa dan ada 125 sumber mata air yang harus dilindungi di kawasan Pegunungan Kendeng. Sedangkan dampak terhadap lahan pertanian warga di Tambakromo ada seluas 4,56 hektar  atau 80% yang terkena dampaknya. Jumlah pemilik lahan yang tanahnya akan digunakan untuk pabrik semen sebanyak 569 orang, dengan rincian 129 pemilik di Mojomulyo, 151 pemilik lahan di  Karangawen dan di Larangan sebanyak 154 orang.  Desa Maitan sendiri, setidaknya akan ada 6.000 sekian jiwa ini akan merasakan dampak dari pembangunan pabrik semen. Belum lagi nantinya Maitan terkena dampak akibat lokasi tapak pabrik semen. Pabrik tersebut juga akan menggusur setidaknya 300 hingga 400 kepala keluarga. (Wawancara dengan S, 17 Februari 2018)
Proyek  ini  sangat  merisaukan  warga  Maitan  yang  akan  terganggu  kedamaian kehidupan perdesaan mereka. Di samping itu pabrik tersebut juga akan memakan lahan yang  luas  yang  tentu  saja  akan  mengurangi  wiayah  pertanian  Desa  Maitan.  Dengan adanya permasalahan tersebut, banyak dari warga Maitan yang tergugah hatinya untuk ikut memperjuangkan tolak pabrik semen. Sebut saja Pak Bagio, Pak Sakijan, Yu Patmen, Pak Sudam, Pak Wahyu, dan lainnya. Orang-orang tersebut kemudian berusaha untuk menggalang  kekuatan  dengan  mengumpulkan  persetujuan  masyarakat  Desa  Maitan untuk bersama-sama melakukan protes agar pendirian pabrik semen dibatalkan. Banyak dari warga Maitan yang ikut bergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang bertujuan untuk menjaga Kendeng tetap lestari dan menolak keras pendirian pabrik semen.
Setiap anggota gerakan yang mempunyai kesadaran cinta lingkungan mempunyai tugas  yang  sama,  yaitu  menjaga  kelestarian  lingkungan  atau  alam.  Namun,  sebuah gerakan anti pabrik semen juga sadar bahwa adanya pemimpin sangat penting dalam tercapainya  tujuan  perlawanan.    Maka  disepakati  untuk  menunjuk  Gunretno  sebagai pimpinan  JMPPK  yang  dikenal  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  dan kemampuan  yang  mumpuni  dari  masyarakat  (wawancara  dengan  bp.S,17  Februari 2018).  Gunretno  adalah  tokoh  Sedulur  Sikep  (Samin)  yang  berprofesi  sebagai  petani, tinggal di Dusun Bombong Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Para aktivis pergerakan anti pabrik semen percaya bahwa  Gunretno merupakan seorang  pemimpin  yang  memadai  untuk  memimpin  perlawanan  terhadap  pendirian pabrik  semen.  Gunretno  memiliki  hubungan  yang  luas  dengan  masyarakat  maupun orang-orang  di  jajaran  pemerintahan  yang  akan  sangat  berguna  dalam  meningkatkan posisi  tawar  pergerakan  ini  di  masa  depan.  Jaringan  tersebut  mulai  dari  awal  berdiri hingga  saat  ini  sudah  menyebar  di  seluruh  wilayah  Pegunungan  Kendeng  (Pati, Rembang,Purwodadi,Blora). Di Kabupaten Pati sendiri, sebagian besar anggota JMPPK berasal dari wilayah Pati Selatan, seperti Kayen, Tambakromo dan Sukolilo.
Masyarakat yang melawan pendirian pabrik semen menggugat surat keputusan Bupati Pati nomor 660.1/4767 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen dan  Penambangan  Batu  Gamping  dan  Batu  Lempung  di  Kabupaten  Pati  oleh  PT. Sahabat Mulia Saksi (SMS). Proyek pendirian pabrik semen tidak sesuai dengan Undang- undang  No.26/2007  tentang  Penataan  Ruang,  Peraturan  Pemerintah  No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri ESDM No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan bertentangan dengan gagasan good governance.
Masyarakat yang menolak pendirian pabrik semen, khususnya yang  ada di Desa Maitan,  percaya bahwa jika mereka bisa menemukan bukti yang memperkuat bahwa pihak pabrik semen telah melanggar peraturan tersebut dan nantinya akan menyebabkan kerusakan alam di Desa Maitan, mereka bersama-sama dengan anggota Peduli Kendeng lainnya  bisa mendesak pemerintah (dengan menggunakan koneksi di pemda/pemprov) untuk menghentikan proyek tersebut. Oleh karena itu para pegiat Peduli Kendeng yang ada di Maitan  berusaha untuk mengumpulkan bukti yang kuat dengan menggunakan jejaring personal yang mereka miliki. Mereka juga berupaya menggunakan koneksinya yang  luas  untuk  bergabung  dengan  gerakan  kontra  pendirian  pabrik  semen  untuk membentuk kekuatan kolektif yang lebih besar. Dua hal yang penting bagi suatu gerakan akar rumput dengan demikian adalah pemahaman tentang regulasi yang berhubungan dengan  masalah  yang  sedang  dihadapi  dan  kemampuan  relasi  publik  yang  baik. Meskipun sebenarnya, regulasi bagi kelompok perlawanan ini hanya digunakan sebagai pijakan  legitimasi  gerakan  mereka  dan  untuk  menekan  pemerintah,  sedangkan  modal sosial menjadi alat utama bagi mereka dalam membangun kelompok perlawanan.
Melihat pergerakan jaringan yang masif, banyak masyarakat Maitan yang ikut sadar  dan  tergerak  untuk  bersama-sama  melawan  pendirian  pabrik  semen.  Karena, nantinya  mereka  sendiri  pula  yang  ikut  terkena  dampak  dari  pendirian  pabrik  semen tersebut. Banyak warga Maitan bersedia bergabung dengan gerakan anti pabrik semen dan menjadi pendukung loyal selama gerakan ini berjalan. Di samping itu, ada pejabat pemerintah  yang    memberikan  cetak  biru  pengembangan  wilayah  kepada  kelompok warga  Maitan  dengan  diam-diam.  Berdasarkan  cetak  biru  tersebut  Desa  Maitan termasuk dalam wilayah konservasi yang tidak boleh ditambang.

## Membangun Tindakan Kolektif: Belajar dari Kegagalan
Sejak awal PT SMS mengadakan sosialisasi  pembangunan  pabrik semen pada tahun  2010,  masyarakat  Maitan  secara  tegas  menyatakan  menolak  pendirian  pabrik semen.  Dengan  didukung  JMPPK  masyarakat  Desa  Maitan  meminta  dengan  keras kepada Bupati untuk mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT SMS. Mereka juga menghalang-halangi proses penyusunan AMDAL yang dilakukan PT.SMS dengan cara menutup akses tim penyusun AMDAL di lapangan. Tentu saja upaya penolakan ini sangat menyulitkan PT.SMS untuk dapat segera menyusun AMDAL sebagai dasar untuk mendapatkan izin lingkungan dari pemerintah.
Dari  dokumen  AMDAL  yang  dihasilkan  dapat  diketahui  bahwa  masyarakat menolak  pendirian  pabrik  semen.  Bambang  Sutikno  salah  satu  aktivits  JMPPK mengatakan bahwa  AMDAL seharusnya dibatalkan, karena dalam dokumen AMDAL tersebut dikatakan bahwa 67 % anggota masyarakat menolak pabrik semen. Hanya 20% yang  menyatakan  setuju,  sedangkan  sisanya  tidak  menentukan  sikap.  Namun  komisi penilai  AMDAL  tidak  mempermasalahkan  penolakan  masyarakat  tersebut  dan  setuju
dengan  kesimpulan  dokumen  AMDAL    bahwa  keberadaan  pabrik  semen  yang direncanakan tersebut telah memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan. Dengan dasar pertimbangan tersebut diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) No 660.1/4766 tahun 2014 berikut rekomendasi bernomor 660.1/012/XII/Amdal/2014. Dua surat keputusan ini menjadi acuan bagi Bupati untuk menerbitkan izin lingkungan pendirian pabrik semen oleh PT SMS.
Terbitnya  izin  lingkungan  ini  merupakan  kekalahan  yang  menyakitkan  bagi masyarakat  penolak  pendirian  pabrik  semen.  Aksi  yang  lebih  masif  dilakukan  yang dikoordinasikan  oleh  JMPPK.  Aksi  ini  dilakukan  pada  3  Oktober  2004.  Pada  aksi  ini masyarakat melakukan rembug warga sehari penuh yang membahas kedaulatan pangan. Untuk memberikan penekanan yang lebih kuat pada rembug warga tersebut juga diikuti ritual lamporan (Wawancara dengan bp.BJ  tg 2 April 2018). Ritual lamporan secara adat dilakukan  masyarakat  untuk  mengusir  lampor  yang  merupakan  personifikasi  dari kekuatan  hitam.  Kekuatan  hitam  ini  dipercayai  muncul  dalam  bentuk  hama  yang merusak  tanaman  serta  berbagai  penyakit  yang  mengancam  kehidupan  masyarakat (wawancara  dengan  bp.J  tg  2  April  2018).  Jelas  sekali  lamporan  kali  ini mempersonifikasikan pabrik semen sebagai kekuatan hitam yang mengancam kehidupan mereka.
Masyarakat yang hadir dalam lamporan tersebut mayoritas petani dari kawasan Pegunungan Kendeng Utara (Pati, Purwodadi, Blora, Rembang). Gema perlawanan ini terbukti telah sampai ke telinga banyak orang di luar Pati terbukti dengan hadirnya warga yang datang dari kawasan karst Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. Laki-laki, perempuan, anak-anak hingga dewasa, antusias mengikuti ritual tersebut (wawancara dengan bp.J tg 2  April  2018).  Keragaman  pendukung  kelompok  penolak  pabrik  semen  tampak  dari penampilan  mereka  yang  sangat  beragam.  Nampak  hadir  wanita-wanita  yang mengenakan hijab, wanita dengan kebaya tradisional, pria bercelana cekak berkopiah, pria berkopiah dan bersarung, pria yang mengenakan surjan hitam bercelana komprang dan memakai ikat kepala udeng. Perhelatan ini juga mampu menarik perhatian sejumlah tokoh nasional seperti Alissa Wahid (putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid) dan Bondan Gunawan (mantan Mensesneg).
Meskipun begitu besar penolakan pendirian pabrik semen yang juga didukung tokoh tokoh nasional, tetap saja Bupati menerbitkan SK izin lingkungan. Pada Desember 2014, terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor: 660.1/4767/2014 yang memuat izin lingkungan pabrik semen dan penambangan batu gamping dan batu lempung kepada PT SMS. SK ini merupakan tahap akhir dari proses penyusunan dokumen AMDAL yang sudah dilakukan sejak 2011. Berdasar pemberian izin lingkungan ini , secara hukum, PT SMS diperkenankan untuk melakukan pendirian konstruksi pabrik semen. Makna dari keluarnya izin lingkungan ini adalah kekalahan masyarakat Kendeng dan JMPPK dari PT.SMS
Kegagalan  menghalangi  terbitkanya  surat  ijin  lingkungan  direspon  dengan pendekatan  legal.  Pada  tahun  2015  sekelompok  masyarakat  Kendeng,  Jasmo,  Warjo, Paini, Samiun dan Sarjudi mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Tuntutan mereka adalah pembatalan SK Bupati Pati No: 660.1/4767 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batu lempung oleh PT SMS. Mereka mendaftarkan Gugatan ini didaftarkan ke PTUN pada 4 Maret 2015. Proses persidangan terhambat pelaksanaanya karena adanya beberapa perbaikan yang berkaitan dengan kronologis munculnya surat izin lingkungan Bupati. Sambil menunggu pelaksanaan sidang beberapa warga Pati menghadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Mereka mengeluhkan Bupati Pati yang mereka anggap tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat tentang pendirian pabrik semen di daerah Kendeng Utara. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng diharapkan mau berkunjung ke desa-desa yang menjadi tapak pendirian pabrik semen. Mereka ingin Gubernur Ganjar mengetahui kondisi desa-desa yang menjadi tapak pendirian pabrik semen.
Ratusan  warga  dari  daerah  yang  menolak  pendirian  pabrik  semen  di  wilayah Pegunungan Kendeng Utara berjalan kaki dari Sukolilo Kabupaten Pati sampai PTUN Semarang,  sepanjang  122  KM,  menjelang  sidang  PTUN.  Long  March  protest  ini dilakukan setelah mengikuti Lamporan pada Minggu malam tanggal 15 November. Long March  ini  terkenal  dengan  sebutan  “Kendeng  Menjemput  Keadilan”.  Aksi  ini  diikuti dengan aksi  di media sosial, melalui berbagai tagar, salah satunya adalah #Menjemput Keadilan. Warganet dengan demikian ikut serta mendukung aksi JMPPK melalui media sosial.  Melalui  Twitter,  Path  hingga  Facebook  masyarakat  yang  bersimpati  kepada gerakan  ini  dengan  mudah  bisa  bergabung  dalam  mendukung  aksi  yang  dilakukan masyarakat Kendeng dan JMPPK.  Keputusan Hakim PUTN dibacakan pada tanggal 17  November  2015.  Hasil  putusan  PUTN      mengabulkan  gugatan  warga.  Dengan demikian SK Bupati Pati Nomor 660.1/4767/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen dan Penambangan Batu Gamping dan Lempung  oleh  PT  SMS  dibatalkan.  Pertimbangan  Hakim  PUTN  Hakim  dalam mengambil keputusan adalah kesesuaian lokasi pabrik semen dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) dan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.  Hakim  juga  berpendapat  bahwa  proses  AMDAL  seharusnya  melibatkan masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan pabrik semen tersebut. Itu tidak dilakukan. Sayang sekali keputusan yang memenangkan masyarakat Kendeng ini pada akhirnya dipatahkan melalui keputusan pengadilan banding PTTUN Surabaya. Putusan hakim  PTTUN  Surabaya  tertanggal  1  Juli  2016  dan  dibacakan  pada  14  Juli  2016 memenangkan  banding  PT  SMS  dan  Bupati  Pati.  Dengan  demikian  putusan  PTUN Semarang bernomor register 015/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 17 November 2015, yang memenangkan gugatan masyarakat Kendeng yang menolak Izin Lingkungan yang diberikan kepada PT SMS oleh Bupati Pati, dibatalkan.

## Tumbuhnya Modal Sosial dan Upaya Mempermalukan Bupati
Pada pertengahan Desember 2017, ratusan massa JMPPK melakukan aksi unjuk rasa  didepan  halaman  kantor  Bupati  Pati.  Mereka  mununtut  agar  pemerintah  tidak menyetujui  perpanjangan  ijin  PT.  SMS  karena  ijinnnya  sudah  habis  terhitung  mulai tanggal 8 Desember 2017. Setidaknya,  dalam setahun  masyarakat Maitan dan warga Kendeng lainnya  tidak lagi diresahkan oleh adanya upaya pendirian pabrik semen.
Fase  pertama  dari  gerakan  masyarakat  ini  sangat  berpengaruh  terhadap hubungan sosial diantara masyarakat Maitan. Pertama, keberhasilan perlawanan kolektif meningkatkan  rasa  saling  percaya  diantara  anggota  masyarakat.  Gunretno  sebagai pemimpin yang sukses membangun perlawanan kolektif juga mendapatkan kepercayaan yang  tinggi  dari  masyarakat.  Gerakan  perlawanan  juga  meningkatkan  interaksi  yang terjadi diantara warga masyarakat dan sekaligus rasa saling percaya diantara mereka yang terlibat dalam gerakan tersebut. Kedua, dalam proses perlawanan ini, jejaring informal diantara para aktivis gerakan mulai muncul dalam komunitas Maitan.
Hampir  di  setiap  dusun  terdapat  aktivis  dari  berbagai  kalangan,  gender,  dan identitas  politik.  Jejaring  informal  ini  memudahkan  memobilisai  masyarakat  untuk melakukan gerakan kolektif. Pada tahun 2008 dibentuk organisasi resmi yang menaungi
kegiatan  kemasyarakatan  kelompok  perlawanan  ini.  Ketiga,  seringnya  perlawanan kolektif dilakukan telah mendorong terbentuknya norma-norma partisipasi. Keberhasilan gerakan  perlawanan  meyakinkan  anggota  masyarakat  lain  bahwa  perlawanan  kolektif tidak  membahayakan  hidup  mereka.  Ini  menjadi  ingatan  kolektif  dari  masyarakat Maitan.  Tradisi  untuk  mempertahankan  hak-hak  hidup  mereka  berdasarkan  hukum yang berlaku mulai dibangun. Sejajar dengan itu mayoritas warga mulai menganggap berpartisipasi dalam gerakan perlawanan membela hak-hak hidup mereka merupakan tugas  mulia.  Utamanya,  Gunretno  melalui  berbagai  jalur  berhasil  mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari media massa dan pejabat tinggi di kabupaten/provinsi, dan pada gilirannya ia mulai membangun hubungan personal dengan beberapa pejabat dan wartawan.
Dengan  demikian  perlawanan  kolektif  yang  berlangsung  secara  terus  menerus telah  memberikan  kontribusi  terhadap  peningkatan  modal  sosial  individual  dan pemimpin  gerakan,  serta  modal  sosial  kolektif  dalam  masyarakat  Maitan.  Ini  pada gilirannya menjadi dasar dari kerjasama antar warga di masa mendatang. Rasa saling percaya  dan  jejaring  diantara  warga  masyarakat,  serta  norma  partisipasi  dalam masyarakat  merupakan  modal  sosial  bonding,  sedangkan  hubungan  vertikal  diantara aktivis perlawanan dan pejabat kabupaten/provinsi serta wartawan dan aktivis di level yang lebih tinggi ini merupakan modal sosial linking.
Perlawanan yang terjadi disadari oleh para aktivis akan sangat berbeda dengan perlawanan terhadap pabrik semen. Kali ini yang mereka hadapi adalah kekuasaan yang kuat  dari  kabupaten.  Namun  demikian,  secara  simbolik  masyarakat  ingin mempermalukan kekuatan kekuasaaan dan uang dari kabupaten. Untuk menghilangkan rasa takut dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka kepada bupati petahana, para aktivis secara komrpehensif menjelaskan hak-hak warga untuk tidak mendukung bupati yang tidak memberikan kebijakan yang pro rakyat.
Bupati Pati kebijakannya dianggap tidak pro-lingkungan dan masyarakat kecil. Masyarakat  menilai  bahwa  Bupati  Haryanto  mengingkari  janjinya  dalam  kampanye Pilkada  2012,  yaitu  janji  untuk  tidak  memberi  ijin  pendirian  pabrik  semen.  Janji  itu diingkari dengan terbitnya surat keputusan Bupati Pati nomor 660.1/4767 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen dan Penambangan Batu Gamping dan Batu Lempung di Kabupaten Pati oleh PT. SMS.
Pilkada  Kabupaten  Pati  2017  hanya  diikuti  oleh  satu  pasangan  calon,  yaitu Haryanto yang sebagai petahana berpasangan dengan Saiful Arifin.  Dalam menjawab kritikan  terhadap  kebijakanya  tentang  pendirian  pabrik  semen,  pasangan  Haryanto- Saiful Arifin menekankan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki aspek pro dan kontra. Dalam  setiap  kebijakan  pembangunan  selalu  ada  korban  yang  harus  direlakan  demik terwujudnya pembangunan untuk kebaikan masyarakat Pati secara keseluruhan.Ia selalu menghindar  konfrontasi  secara  langsung  dengan  JMPPK.  Dengan  demikian  dialog antara calon Petahana dan masyarakat tidak pernah terjadi.
Untuk  memuluskan  pencalonannya,  bupati  petahana  memobilisasi  segala sumberdaya untuk mendapatkan dukungan 8 partai politik, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PKS, Gerindra, PPP, Demokrat, dan Hanura. Dengan dukungan yang mayoritas partai politik tersebut, bupati petahana merasa aman meski ada perlawanan dari masyarakat yang tidak menginginkannya untuk  terpilih kembali.
Sebagai upaya untuk menghalang-halangi terpilihnya Bupati Petahana Haryanto terpilih kembali masyarakat Pati Selatan, khususnya desa Maitan berbondong-bondong
mendeklarasikan  diri  untuk  menolak  bupati  petahana.  Masyarakat  menilai  petahana tidak layak untuk melanjutkan kepemimpinannya yang tidak pro rakyat.
Pada masa menjelang pilkada Kabupaten Pati, sebuah organisasi masyarakat sipil terbentuk. AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat Desa Maitan, yaitu tidak menginginkan Haryanto untuk berkuasa kembali. Alasan AKDPP untuk menggusur bupati petahana didasarkan pada pendapat bahwa calon tunggal tidak sesuai dengan asas kompetisi dalam proses demokrasi. AKDPP menganggap  bahwa    partai  politik  telah  gagal  melakukan  kaderisasi  dan  pendidikan politik. Upaya bupati petahana untuk menjadi calon tunggal dengan cara memobilisasi dukungan dari semua partai politik yang ada, merupakan upaya yang mengingkari etika demokrasi. Oleh karenanya harus ditolak untuk berkuasa kembali. Untuk memperoleh dukungan  dari  masyarakat,  AKDPP  menggunakan  media  sosial,  terutama  facebook. AKDPP mempunyai grup dengan nama “Relawan Kotak Kosong Pati Bumi Mina Tani” yang memiki anggota 4,3 ribu dan “Relawan Kotak Pati” yang memiliki jumlah anggota 4,5 ribu. Banyak dari masyarakat yang menyuarakan keluh kesah maupun penilaiannya terhadap kepemimpinan Haryanto. Melalui grup facebook ini pula banyak masyarakat Pati  yang  mengunggah  gambar  amplop  berisikan  uang  dugaan  hasil  money  politics. AKDPP juga mengadakan musyawarah terbuka, memberikan bantuan kepada korban bencana di Pati, dan menyelenggarakan pentas kesenian, dan  sekaligus  mengajak warga memilih kotak kosong.
Kesamaan  tujuan  ini  yang  membuat  masyarakat  Desa  Maitan  menggbungkan diri  dengan  AKDPP.  Dengan  mengadakan  aliansi  dengan  AKDPP  masyarakat  Desa Maitan  dan  Kendeng  Utara    berupaya  untuk  memperluas  jangkauan  kampanye  anti bupati  petahana.  Namun  demikian,  sebetulnya  tindakan  untuk  bergabung  dengan AKDPP menodai kemurnian gerakan anti pabrik semen di Maitan. Dengan bergabung dengan  gerakan  politik  maka  kekuatan  moral  gerakan  anti  pabrik  semen  menjadi melemah. Kredo gerakan yang membawa aspirasi rakyat untuk mempertahankan hak- hak  komunal  mereka  menjadi  tidak  sekuat  pad  awal  gerakan.  Ini  yang  menyebabkan melemahnya trust diantara peserta gerakan anti pabrik semen.

## Penutup
Penelitian ini berusaha untuk menerapkan teori-teori modal sosial dalam upaya untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam proses gerakan perlawanan masyarakat Desa Maitan Kabupaten Pati terhadap pembangunan pabrik semen. Teori-teori gerakan sosial yang biasa digunakan seperti teori mobilisasi sumberdaya dan proses politik tidak cukup dapat menerangkan bagaimana masyarakat Desa Maitan yang merupakan masyarakat petani bisa menjadi militan dan mampu memenangkan perlawanan terhadap korporasi. Persoalan  ketidakcocokan  teori-teori  ini  lebih  disebabkan  konteks  sosial  poltik  yang berbeda diantara masyarakat liberal barat dan masyarakat pertanian di Indonesia yang sedang  mengalami  proses  demokratisasi.  Kasus  di  Kabupaten  Pati,  terutama  Desa Maitan, mengingatkan peneliti untuk lebih jeli dalam mengamati dan melakukan analisis sosial  politik.  Gerakan  protes  petani  terhadap  pemerintah  dan  pabrik  semen  di  Desa Maitan bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep modal sosial. Jejaring sosial sangat bermanfaat dalam mendorong terjadinya mobilisasi tindakan kolektif. Peran modal sosial horisontal diantara para petani dan masyarakat sekitar tidak akan terlalu berhasil kalau tidak didukung jejaring vertikal yang didapatkan melalui dukungan pejabat di birokrasi pemda,  Pati  maupun  Jateng.  Namun,  kemurnian  gerakan  menjadi  terganggu  dengan bergabungnya gerakan anti pabrik semen dengan AKDPP.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  mahasiswa  Ilmu  Pemerintahan  yang  telah  turut  terlibat  dalam penelitian lapangan.

## Pendanaan
Penulis  mendapat bantuan pembiayaan untuk penelitian dari dana DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2018.

## Daftar Pustaka
Alfirdaus, L. K. (2011). Ekonomi Politik Konflik Negara Versus Masyarakat (Studi Kasus  Kebumen  Selatan  Paska  2005). Penelitian  Dipa  Fisip  Undip  Tidak Dipublikasikan .
Alfirdaus, L. K. (2014). To Be Self Advocates: How Southeast Asian Coutries Can learn from Three Indonesian Areas’ Experiences in Dealing with Extractive Industries.  In  E.  Fitrian,  F.  Seda,  &  M.  Yesi  (Eds.), Governance  of  Extractive Industries:Assesing National Experiences to Informs Regional Cooperation in South East Asia . UI Press:Institute for Social Service Reforms.
Alfirdaus, L. K. (2020). Ibu Rumah Tangga dan Petani Perempuan Berperan Vital Dalam Pergerakan Lingkungan Indonesia . The Conversation bulan Maret. Aspinall, E. (2014). Indonesia’s 2014 Elections: Parliament and Patronage. Journal of Democracy , 25 (4), 96–110.
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Coleman, J. S. (1988). Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology , 94 , S95–S120.
Fealy,  G.  (2013).  Indonesian  Politics  in  2012:  Graft,  Intolerance,  and  Hope  of Change  in  the  Late  Yudhoyono  Period. Southeast  Asian  Affairs ,  103–120. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/23471139
Giddens,  A.  (1998). Conversations  With  Anthony  Giddens.  Making  Sense  of  Modernity . Stanford University Press.
Hapsari,  N.  K.  A.  I.  (2015).  Regulasi  Tanpa  Basic  SumberDaya  Alam  dan Lingkungan Sosial (Studi Penerapan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  45  Tahun  2011 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Perkotaan  Denpasar,  Badung, Gianyar, dan T. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1).
McAdam, D. (1996). Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions. Comparative  Perspectives  on  Social  Movements:  Political  Opportunities,  Mobilizing Structures, and Cultural Framings , 23–40.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and The Organizational Advantage. Academy of Management Review , 23 (2), 242–266.
Opp,  K.-D.,  &  Gern,  C.  (1993).  Dissident  Groups,  Personal  Networks,  and Spontaneous Cooperation: The East German Revolution of 1989. American Sociological Review , 659–680. Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy . Princeton university press.
Stake, R. E. (1994). “Case Studies” dalam Norman K.Denzin dan Yvonna S.Lincoln (eds.), Handbook or Qualitative Research . London: Sage Publication.
Suharko, S. (2013). Karst: Ditambang atau Dilestarikan, Konflik Sosial Rencana Pembangunan  Pabrik  Semen  di  Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 17 (2), 163–179.
Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). Health By Association? Social Capital, Social Theory, and The Political Economy of Public Health. International Journal of Epidemiology , 33 (4), 650–667.
Tilly, C. (1977). From Mobilization to Revolution. Walder,  A.  G.  (1986). Communist  Neo-Traditionalism:  Work  and  Authority  in  Chinese Industry . Univ of California Press.

## Tentang Penulis
Priyatno Harsasto adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, memiliki area riset di bidang bisnis dan politik, komunikasi politik, modal sosial  dan gerakan sosial.