## MEDIASI MELALUI ISHLAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Efektivitas Mediasi di Lombok Timur)
Haeratun E-mail: boharihaeratun@gmail.com (Penulis Korespondensi) Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Seno Wibowo Gumbira
E-mail: seno@ecampus.ut.ac.id (Penulis Korespondensi)
Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

## Universitas Terbuka
Article Information

## Abstract
Keywords: Alternative  Dispute
Resolution ; Conflict  Resolution Ishlah ; Mediation.
Kata Kunci: Alternatif Penye- lesaian Sengketa; Mediasi; Resolusi Konflik Islah.
The purpose of this scientific writing was to determine and analyze the  model  of  settlement  of  divorce  cases  through  ishlah  in  the Religious Courts and to determine the level of success and failure of the settlement of divorce cases through ishlah in the Religious Courts. The research method includes the type of empirical research/ socio legal research, while the approach used is a socio legal approach (socio legal approach). The results of this study are that there are several  models  of  settlement  of  divorce  cases  through  ishlah  in the Religious Courts such as; Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation and Transformative Mediation and also related to the success rate of mediation for divorce cases at the Selong Religious Court and the Taliwang Religious Court is still very low because there are still many mediator judges in the Religious Courts who are not certified so they do not have skills in in seeking peace for the parties, in addition to the inadequate facilities and i nfrastructure and not having long-distance audio- visual equipment.

## Abstrak
Tujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama. Metode penelitian meliputi tipe penelitian empiris/ socio legal research , sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal ( socio legal approach) . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa model penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama seperti; Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation dan Transformative Mediation dan juga terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang masih rendah sekali karena masih banyak hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama tersebut yang belum bersertifikat
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 3 54
sehingga tidak memiliki skill di dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak, disamping faktor sarana dan prasarananya yang belum memadai serta tidak memiliki audio visual jarak jauh.

## A. Pendahuluan
Alternatif upaya penyelesaian perkara melalui ADR tidaklah menutup kemungkinan penyelesaian perkara secara litigasi, alternatif ini hanyalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan menguntungkan ( win-win solution ) bagi para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi juga menjunjung tinggi pelaksanaan asas dalam beracara, khususnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Damai dalam bahasa Arab disebut “al-Sulhu”, perdamaian disebut dengan “Islah” (J.T.C, Simorangkir dkk, 2009:45).  Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka tahap pertama yang harus dilaksanakan adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan  itu  adalah  suatu  bentuk  penyelesaian  perkara  tanpa  konflik, penyelesaian secara efektif dan efisien serta berakhir dengan kesepakatan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan sama-sama menang ( win-win solution ) tidak ada pihak merasa dikalahkan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. (Abdul Manan, 2016:151).
Di lingkungan Peradilan Agama, upaya mendamaikan para pihak dipandang sebagai cara yang menunjukkan adanya rasa adil dalam mengakhiri suatu masalah, sebab mendamaikan para pihak itu tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah (Yusna Zaidah, Mutia Ramadhania Normas, 2021:335). Hal tersebut tentu merupakan kewajiban hakim peradilan agama dalam mendamaikan para pihak yang berperkara, sejalan dengan tuntunan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian ( islah ). Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan jalan berdamai jauh lebih baik untuk kedua belah pihak yang berselisih dibanding dengan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Bahwa kewajiban hakim ( qadli ) menurut Umar bin Khattab, yaitu berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana dikatakan bahwa: “Kembalikanlah penyelesaian perkara, di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak”. (Sudikno Mertokusumo, 2018:24).
Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi merupakan suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia

## 3
55 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022)
Mediasi Melalui Ishlah sebagai...
(tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaian perselisihan, mediasi memberikan nilai-nilai positif seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, keadilan, kehormatan, kejujuran, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Selanjutnya dicounter oleh beberapa nilai sebagai sistem yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendali oleh pengacara dan perintah otoritatif peraturan (Marian Robert, 2008:2). Mediasi hadir di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi penumpukan perkara yang terus meningkat setiap tahunnya melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Diah Rahma Kusumaningrum, Pujiyono, 2021:54)  dan  tentu  mengacu  pada  Pancasila  sebagai  dasar  filosofi  kehidupan bermasyarakatnya, telah menginsyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan sila kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, maka Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya tersebut menyadari perlunya: a) selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat; b) tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; c) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; d) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; e) dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; f) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; g) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Kesepakatan damai ( islah ) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Angka perceraian di Pengadilan Agama paling banyak didominasi oleh perkara cerai gugat yaitu rata-rata angkanya sebanyak 90% dibanding cerai talak yang angkanya rata-ratanya sebanyak 10%. Jika dilihat angka keberhasilan mediasi setiap tahun, maka angkanya disetiap Pengadilan Agama mengalami kenaikan dan penurunan tapi angkanya dibawah 10%. Sedangkan angka kegagalan mediasi pada perkara perceraian tersebut baik cerai talak dan cerai gugat angkanya 90% keatas. Maka hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya penerapan mediasi yang bertujuan untuk menekan angka perceraian sebagaimana yang disebutkan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perceraian adalah suatu pilihan yang paling menyakitkan bagi setiap pasangan suami isteri, namun perceraian tersebut bisa menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dalam rumah tangga jikalau sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi kebaikan suami isteri tersebut. Meskipun
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 3 5 6
Allah SWT menghalalkan perceraian/fasakh, namun merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Apabila perdamain dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Oleh karena itulah usaha mendamaikan para pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan tersebut dapat berakhir dengan win-win  solution sehingga terwujudnya suatu kekeluargaan dan kerukunan (Abdul Manan, 2006:151).
Pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaan mediasi sangat jarang dijumpai putusan perdamaian pada beberapa pengadilan yang ada. Produk yang dihasilkan di beberapa pengadilan agama dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning  or  losing). Di samping itu juga jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, maka kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan dapat dikatakan minim keberhasilannya, akibatnya keberadaan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati (M.Yahya Harahap, 2008:241).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas berbagai pembahasan diantaranya mengenai bagaimana Model Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Ishlah Di Pengadilan Agama dan bagaimana Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Ishlah Di Pengadilan Agama.

## B.  Metode Penelitian
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau socio legal. Adapun pendekatan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan socio legal approach . Pendekatan socio legal approach dimaksudkan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji gejala hukum dengan perspektif ilmu-ilmu sosial. Melalui pendekatan socio legal ini maka dalam penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah di Pengadilan Agama ditempatkan sebagai hukum yang bersifat empiris ( law  in  action ) dan bukan sebagai hukum yang tertulis ( law in books ). Sesuai dengan karakteristik kajian socio legal (Sulistyowati Irianto, dkk, 2012:3).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Upaya  mencari  resolusi  konflik  dalam  perspektif  Islam,  yang  dikaji  ialah sumber primer (al-Qur’an) dan juga Hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam al- Qur’an,  konsep  perdamaian  atau  resolusi  konflik  memang  secara  langsung tidak  menggunakan  istilah  perdamaian  ataupun  resolusi  konflik.  Namun, pesan tersebut teraktualisasikan dalam banyak ayat yang mengajarkan berbagai kesalehan individu dan sosial (Imam Taufik. 2016:202). Elaborasi konsep yang ditawarkan al-Qur’an dalam rangka menggali spirit Qur’ani yang berkaitan dengan perdamaian dan resolusi konflik.
3 57 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai...
Al-Qur’an sebagai sumber tertinggi dalam Islam sangat layak untuk dijadikan  rujukan  dalam  melakukan  resolusi  konflik.  Al-Qur’an  sebagai syifa’ (penawar, obat dan solusi) bagi berbagai problem, baik psikologis maupun problem sosial keagamaan masyarakat, termasuk masalah konflik. Spirit ayat- ayat al-Qur’an yang relevan untuk dijadikan inspirasi bagi resolusi konflik serta terwujudnya perdamaian diantaranya anjuran untuk tabayyun (klarifikasi) Q.S. al-Hujurat (49):6, tahkim (mediasi) Q.S. an-Nisa (4): 35, Musyawarah Q.S. Ali Imran (3): 158, saling memaafkan, Q.S. al-Baqarah (2): 237, Ishlah (berdamai) dan ihsan (berbuat baik),  Q.S. al-Baqarah (2): 208, berlaku adil, Q.S. al-Maidah (5): 8 dan jaminan kebebasan, Q.S. al-Baqarah (2): 256 dan al-Kahfi (18): 19. Ayat- ayat tersebut barangkali bukanlah sebagai sebuah teori resolusi konflik, namun kandungannya terlihat jelas mengacu pada upaya yang mengarah pada resolusi konflik dan membangun damai ( peace building ) (Abdul Mustaqim, 2014:168-172). Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki peran yang besar dalam mengakhiri persengketaan karena memberikan keadilan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak jika terjadi sengketa. Di Indonesia mediasi sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara. Prinsip dasar ( basic principle ) adalah landasan filosofis  dari  diselenggarakannya  kegiatan  mediasi.  Prinsip  atau  filosofi  ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan  mediasi  tidak  keluar  dari  arah  filosofi  yang  melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini  dikenal  dengan  lima  dasar  filsafat  mediasi.  Kelima  prinsip  tersebut  yaitu berupa: Prinsip kerahasiaan ( confidentiality ); Prinsip sukarela ( volunteer ); Prinsip pemberdayaan ( empowerment ); Prinsip netralitas ( neutrality ); Prinsip solusi yang unik ( a unique solution ) (John Michael Hoynes, Cretchen L, Heynes dan Larry Sun Fang, 2004:16).
Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan ( court connected mediation ) sebagai berikut: Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi; Otonomi para pihak, Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi; Menempuh mediasi dengan iktikad baik, Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh iktikad untuk menyelesaikan sengketa; Efisiensi waktu, Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara; Sertifikasi mediator, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator professional; Tugas dan tanggung jawab mediator, mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif; Prinsip Kerahasiaan, Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada asasnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain; Pembiayaan, Pembiayaan yang berkaitan dengan
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 35 8
proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan beberapa ruang untuk mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke beberapa pertemuan atau sesi-sesi mediasi; Pengulangan Mediasi; Kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan ( court connected mediation ).
Asas musyawarah adalah suatu bentuk untuk menumbuhkembangkan kearifan lokal melalui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi ( tahkim ) dijelaskan dalam Al-Qur’an di dalam surat an-Nisa ayat 35, ayat 128 dan juga dalam surat al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10, dalam perselisihan suami isteri ( siqaq dan nusyuz ). Dalam perkembangannya mengenai teori hukum adat yang dikemukakan oleh Hazairin bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam tiada lain adalah hukum Islam itu sendiri yang telah dipraktekkan selama beberapa abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia (Siti Juwairiyah, 2016). Selain tetap mengadopsi sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan ( court connected mediation ) dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga mengembangkan lebih lanjut pengaturan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 atau memasukkan hal-hal baru. Kesepuluh pengaturan pokok dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang tetap dipertahankan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah: 1). Penggunaan mediasi secara wajib pada pengadilan negeri dan pengadilan agama; 2). Pengakuan atas otonomi para pihak; 3). Pemberlakuan bermediasi dengan iktikad baik; 4). Efisiensi waktu; 5). Sertifikasi mediator; 6). Tanggung jawab mediator; 7). Kerahasiaan; 8). Pembiayaan mediasi; 9). Mediasi sukarela dan; 10). Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Asas musyawarah dalam hal ini terdapat beberapa tipologi model mediasi melalui ishlah diantaranya Settlement Mediation, Facilitative Mediation, Evaluative Mediation, Transformative Mediation.
Berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, baik yang berhasil, tidak berhasil, berhasil sebagian dan berhasil dengan pencabutan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya mediator membuat perjanjian perdamaian dan dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut, maka pada sidang berikutnya para pihak (dalam hal ini penggugat/pemohon) mencabut perkara perceraian tersebut. Selanjutnya mediator membuat dan menyampaikan laporan mediasi kepada Majelis Hakim bahwa mediasi berhasil.
2.  Apabila kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan atas seluruhnya, maka mediator kemudian membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tidak berhasil.
3.  Apabila kedua belah pihak tidak berhasil damai dalam perceraian, mediator dapat menawarkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi terhadap
3 59 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022)
Mediasi Melalui Ishlah sebagai...
hal-hal lain (pemenuhan hak dan kewajiban) dari akibat adanya perkara perceraian tersebut.
4.  Kebanyakan yang dicabut perkara waris, perkara kebendaan dllnya. Untuk perkara perceraian hanya sebagian yang dicabut yaitu tuntutannya/perkara ikutan/accesoir seperti hak asuh anak, harta gono-gini.  hampir 99% untuk perkara utamanya/pokok perkaranya tidak berhasil dicabut.
5.  Apabila menurut mediator perkara ini ternyata tidak memenuhi syarat untuk dimediasi, maka mediator membuat dan menyampaikan laporan mediasi kepada Majelis Hakim bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.
Proses mediasi di pengadilan merupakan suatu bentuk proses penegakan hukum yaitu penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi berdasarkan analisa data yang dianalisa proses mediasi di Pengadilan Agama melalui beberapa faktor. Adapun faktor itu dapat menjadi penunjang suatu keberhasilan proses mediasi dan bahkan menyebabkan kurang berhasilnya proses mediasi. Ada beberapa faktor yang dimaksud, diantaranya pertama yakni faktor Hukum. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki peraturan perundang-undangan jelas diakui keabsahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang berakibat pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di pengadilan agama mengenai penyelesaian perkara perceraian melalui ishlah dan menurut beberapa hakim yang ada di pengadilan agama tersebut bahwa sejauh ini mediasi yang di upayakan hanyalah formalitas belaka, karena sesuai dengan pengalaman dari beberapa hakim yang telah memediasi para pihak khususnya perkara perceraian, mediasi biasanya telah dilakukan namun tidak mencapai kata sepakat dan mediasi itu dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Itulah yang menjadi penyebab gagalnya mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan seringkali menganggap mediasi yang di upayakan di pengadilan agama sebagai formalitas belaka, sehingga jarang sekali perkara yang ditangani di pengadilan berakhir dengan kesepakatan damai pada tahapan mediasi, seperti kebanyakan para pihak yang berperkara sudah lama bercerai secara agama dan sudah mempunyai pasangan masing-masing (sudah menikah sirri), sehingga untuk melegalkan perceraiannya akhirnya mengajukan surat gugatan/surat permohonan ke pengadilan agama.
Kemudian, dalam faktor penegak hukum. Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan bukan hanya ditentukan oleh substansi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, selain itu juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan peraturan yang terdapat di dalam PERMA itu. Adapun faktor penegak hukum
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 36 0
berkaitan dengan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan aturan yang terdapat dalam PERMA mediasi. Adapun yang termasuk penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal mediasi di pengadilan, para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, pengacara, mediator. Yang dapat menjadi mediator di pengadilan adalah hakim/aparatur peradilan yang memiliki sertifikat mediator, hakim (meskipun tidak memiliki sertifikat) dan pihak lain (selain pegawai pengadilan) yang memiliki sertifikat mediator, dan mempunyai keahlian khusus. Sebagai sampel yakni pada Pengadilan Agama Selong memiliki 8 (delapan) hakim dan hanya memiliki 1 (satu) hakim mediator yaitu Ketua Pengadilan Agama, sedangkan sisanya yakni 7 (tujuh) hakim itu belum mengikuti  pelatihan  sertifikasi  yang  diselenggarakan  oleh  Pusdiklat  Teknis Mahkamah Agung. Sedangkan  Pengadilan Agama Taliwang memiliki  6 (enam) orang hakim dan sebanyak 2 (dua) orang yang sudah memiliki sertifikat mediator yang mengikuti pelatihan sertifikasi yang di selenggarakan oleh balai Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung, sedangkan sisanya yang 4 (empat) orang hakim belum  mengikuti  Pusdiklat  Sertifikasi  hakim  mediator  yang  diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Minimnya jumlah hakim mediator di pengadilan agama yang ada di  Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang yang sudah mengikuti pelatihan sertifikasi yang di selenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI seperti yang diuraikan diatas, merupakan salah satu hambatan yang ditemui dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Dengan skills dan kemampuan yang masih rendah tersebut para mediator hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian para pihak dengan teknis dan trik-trik tertentu, maka untuk meningkatkan kemampuan dalam memediasi perkara perceraian harus mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Mediator tersebut.
Selanjutnya pada faktor sarana dan prasarana Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang dilangsungkan di ruangan mediasi yang tersedia di kantor pengadilan masing-masing. Pada kenyataannya, pengadilan agama Selong belum mempunyai ruang mediasi yang nyaman dan memadai sehingga membuat para pihak merasa tidak nyaman saat di ruang mediasi atau selama ini mediasi dan kaukus dilakukan diruangan yang cukup kecil yaitu berukuran 3x4 yang masih dikatakan belum cukup memadai dengan keterbatasan fasilitas yang ada.
Sedangkan pada Faktor Masyarakat pada masyarakat di Pulau Lombok adalah masyarakat yang majemuk. Adapun kesadaran hukum bagi masyarakat di Lombok Timur dan Taliwang bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum tersebut telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di Lombok pada umumnya. Masyarakat Lombok Timur dan Taliwang (Sumbawa Barat) sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli lombok timur dan taliwang (sumbawa barat). Akan tetapi disisi yang lain, selain memiliki ketaatan terhadap hukum, ada juga sebagian masyarakat Lombok timur dan taliwang yang tidak taat terhadap
36 1 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022)
Mediasi Melalui Ishlah sebagai...
peraturan yang ada. Terkait dengan mediasi perkara perceraian yang ada di Lombok timur dan taliwang, dari segi kehidupan sosial masyarakat tersebut, menurut kebiasaannya, sebelum ke pengadilan kebanyakan sudah bercerai secara hukum Islam (talak 1 atau talak 2 atau talak 3) dan sudah mempunyai pasangan masing-masing serta mempunyai keturunan, sehingga pada saat di mediasi maka harapan untuk rukun kembali sudah tidak ada lagi, baik dibawa kelembaga mediasi maupun diupayakan mediasi diruang sidang serta hanya untuk mendapatkan bukti/legalitas saja bahwa mereka sudah bercerai. Dengan demikian faktor masyarakat dalam pembahasan ini dapat dikatakan sebagai faktor kurang berhasilnya proses mediasi.
Yang terakhir adalah faktor kebudayaan, berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan observasi proses mediasi di pengadilan agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang, selain beberapa faktor kurang berhasilnya proses mediasi, penulis juga melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Taliwang, diantaranya Faktor para pihak yang bersengketa. Para pihak yang dimediasi jika memiliki iktikad baik dan kerelaan dengan sepenuh hati untuk bersedia di mediasi, sehingga mereka melakukan mediasi bukan hanya karena untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di pengadilan agama. Namun para pihak yang berperkara harus memiliki visi yang sama untuk berdamai serta harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan untuk diadakannya mediasi. Selain itu juga, yang harus dilihat yaitu keadaan psikologis para pihak, sebab jikalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan Kembali. Adapun Implementasi Mediasi Melalui Ishlah di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Agama Praya adalah sebagai berikut:
No Bulan Perkara di Terima Tahun Jumlah Perkara Perceraian Tidak Ber- hasil Berhasil Berhasil Seba- gian Berhasil dengan Pencabutan 1 Januari s/d Desember 2017 Cerai Thalak 235 Perkara dan Cerai Gugat 803 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 1038 Perkara 805 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat 225 Perkara 3 Perkara 5 Perkara 2 Januari s/d Desember 2018 Cerai Thalak 194 Perkara dan Cerai Gugat 879 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 1073 Perkara 822 Perkara 246 Perkara 2 Perkara 3 Perkara 3 Januari s/d Desember 2019 Cerai Thalak 264 Perkara dan Cerai Gugat 1202 Perkara dan Jum- lahnya Menjadi 1466 Perkara 1328 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat 122 Perkara 4 Perkara 12 Perkara
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 36 2
4 Januari s/d Desember 2020 Cerai Thalak 208 Perkara dan Cerai Gugat 1006 Perkara dan Jum- lahnya Menjadi 1214 Perkara 1108 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat 100 Perkara 2 Perkara 6 Perkara 5 Januari s/d Desember 2021 Cerai Thalak 159 Perkara dan Cerai Gugat 587 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 746 Perkara 566 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat 165 Perkara 4 Perkara 11 Perkara
Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat terlihat bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1B Selong dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jika dilihat dari perkara perceraian yang masuk adalah sebanyak 5537 perkara baik cerai thalak maupun cerai gugat. Dari jumlah perkara tersebut yang terbanyak adalah cerai gugat sebanyak 4477 perkara dan cerai thalak sebanyak 1060 perkara. Diantara perkara tersebut, maka tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 858 perkara untuk yang berhasil, sedangkan yang berhasil sebagian sebanya 15 perkara dan yang berhasil dengan pencabutan 37 sebanyak perkara. Adapun yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 4629 perkara baik perkara cerai thalak maupun cerai gugat. Sedangkan pada implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II Taliwang yakni sebagai berikut:
No Bulan Perkara Tahun Jumlah Perkara Perceraian Tidak Berhasil Berhasil Berhasil Sebagian Berhasil dengan Pencabutan 1 Januari s/d Desember 2017 Cerai Thalak 20 Perkara dan Cerai Gugat 44 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 64 Perkara 64 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat - - - 2 Januari s/d Desember 2018 Cerai Thalak 23 Perkara dan Cerai Gugat 50 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 73 Perkara 72 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat - - - 3 Januari s/d Desember 2019 Cerai Thalak 29 Perkara dan Cerai Gugat 40 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 69 Perkara 69 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat - - - 4 Januari s/d Desember 2020 Cerai Thalak 23 Perkara dan Cerai Gugat 50 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 73 Perkara 71 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat - - 2 Perkara Cerai Gugat 5 Januari s/d Desember 2021 Cerai Thalak 22 Perkara dan Cerai Gugat 40 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 62 Perkara 51 Perkara Ce- rai Thalak dan Cerai Gugat - - 10 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat

## 3
63 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai...
Berdasarkan  tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas II Taliwang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jika dilihat dari perkara perceraian yang masuk adalah sebanyak 341 perkara baik cerai thalak maupun cerai gugat. Dari jumlah perkara tersebut yang terbanyak adalah cerai gugat sebanyak 224 perkara dan cerai thalak sebanyak 117 perkara. Diantara perkara tersebut maka tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 0 perkara untuk yang berhasil, sedangkan yang berhasil sebagian sebanyak 0 perkara dan yang berhasil dengan pencabutan 12 sebanyak perkara. Adapun yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 327 perkara baik cerai thalak maupun cerai gugat.

## D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik konklusi sebagai jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut:
1.  Ishlah  dapat  digunakan  sebagai  transisi  penyelesaian  konflik  di  peradilan agama. Ishlah telah digunakan dengan menggunakan konsep mediasi sebagai sebuah penyelesaian sengketa yang secara prinsip mengandung kesamaan dengan ishlah yang pelaksanaannya terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan. Spirit ayat-ayat al-Qur’an yang relevan untuk dijadikan inspirasi bagi  resolusi  konflik  serta  terwujudnya  perdamaian  diantaranya  anjuran untuk tabayyun (klarifikasi) Q.S. al-Hujurat (49):6, tahkim (mediasi) Q.S. an- Nisa (4): 35, Musyawarah Q.S. Ali Imran (3): 158, saling memaafkan, Q.S. al- Baqarah (2): 237, Ishlah (berdamai) dan ihsan (berbuat baik),  Q.S. al-Baqarah (2): 208, berlaku adil, Q.S. al-Maidah (5): 8 dan jaminan kebebasan, Q.S. al- Baqarah (2): 256 dan al-Kahfi (18): 19. Ayat-ayat tersebut barangkali bukanlah sebagai  sebuah  teori  resolusi  konflik,  namun  kandungannya  terlihat  jelas mengacu pada upaya yang mengarah pada resolusi konflik dan membangun damai ( peace building ).
2. Adapun hambatan optimalisasi keberhasilan mediasi dalam hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah minimnya jumlah hakim yang bertindak sebagai mediator di peradilan agama dan kurangnya skills dan kemampuan yang masih rendah tersebut para mediator hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian para pihak dengan teknis dan trik- trik tertentu, kemudian banyaknya perkara yang ditangani mediator hakim sehingga kekurangan waktu luang dan tergesa-gesa (kurang) maksimal dalam pelaksanaan mediasi, disamping sarana dan prasarana yang ada seperti ruang mediasi dan kaukus yang kurang memadai dan peralatan audio visual jarak jauh yang belum ada.

## E. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat berikan saran sebagai berikut:
1.  Guna mengoptimalisasikan Mediasi dalam penyelesaian perkara di peradilan yang berada dalam naungan Mahkamah Agung RI khususnya peradilan
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli - Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 3 64
agama maka perlu proses transplantasi hukum pada mediasi di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada peradilan agama seperti settlement mediation, facilitative mediation, evaluative mediation dan transformative mediation . Hal tersebut agar mengoptimalisasi mediasi dalam penyelesaian keperdataan secara umum menjadi lebih efektif lagi guna mencapai keadilan yang bersifat multifacet semua pihak yang berperkara di dalamnya dan tentunya hal ini juga dapat mengurangi beban perkara dioeradilan.
2.  Perlunya peningkatan kemampuan para hakim dalam proses mediasi khususnya dengan teknis dan trik-trik tertentu, maka untuk meningkatkan kemampuan dalam memediasi perkara perceraian harus mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Mediator tersebut.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Abdul Manan. 2006. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama . Kencana. Jakarta.
____________. 2016. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet.6. Kencana. Jakarta
Imam Taufiq. 2016. Al-Qur’an Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis al-Qur’an. Cet ke-2. Bentang Pustaka. Yogyakarta
J.T.C.Simorangkir, at dkk. 1998. Kamus Hukum . Aksara Baru. Jakarta
John Michael Hoynes, Cretchen L, Haynes, Larry and Sun Fang. 2004. Mediation: Positive Conflict Management . SUNY Press. New York
M.Yahya Harahap. 2001. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 . Jakarta. Penerbit Sinar Grafika
Marian Roberts. 2008. Mediation in Family Disputes: Principles and Practice . (Thirtd Edition). Ashgate Publisting Ltd
Sudikno Mertokusumo. 2018. Hukum Acara Perdata Indonesia . Edisi Revisi. Liberty. Yogyakarta
Sulistiyowati Irianto, dkk. 2009. Memperkenalkan  Studi  Socio  Legal  dan  Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi . Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
Abdul  Mustaqim.  2014.  “Konflik  Teologis  Dan  Kekerasan  Agama  Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur’an”. Epitseme Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman . Vol. 9. No. 1.  Tulungagung: LP2M Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University.
3 65 Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli - Des 2022)
Mediasi Melalui Ishlah sebagai...

## Diah Rahma Kusumaningrum dan Pujiyono. 2021. “Alasan Mediasi Belum
Menjadi Model Utama Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”. Privat  Law  Journal . Vol 9 No 1. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret.
Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas. 2021. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi”. Journal Of Islamic And Law Studies . Vol. 5 No. 3. Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari.

## Internet
Siti Juwairiyah, Potret Mediasi dalam Islam, www.badilag.net, diakses pada tanggal 25 Maret 2016
Privat Law Volume 10 Nomor 2 ( Juli -Des 2022) Mediasi Melalui Ishlah sebagai... 3 66