PE L AKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM
INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
(Studi Komparatif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur)
Hafizatul Ulum Dosen Fakultas Hukum UNIZAR Mataram E-mail : hafizatul.ulum19@gmail.com

## Abstract
Along  with  the  passing  Autonomous  Region,  shifted  the  paradigm  of  the  organization that  is  giving  autonomy  broadest  possible  as  stipulated  in  Law  No.  32  Year  2004  on  Regional Government,  policy  change  setting  regional  government  are  aligned  with  changes  in  policy towards  Taxes  and  Levies  as  a  foundation  for  regions  in  mobilizing  the  potential  of  local revenue,  especially  PAD,  namely  Law  No.  28  year  2009  on  regional  Taxes  and Levies  Settings local Taxes in Indonesia rooted in the constitution namely State Constitution RI 1945 Article 23A then  specifically  regulated  in  the  Act  number  28  Year  2009  on  regional  Taxes  and  Levies Daerah.Pengaturan  local  Taxes  in  Central  Lombok  and  East  Lombok  as  a  follow-up  of plaksanaan  Uu  regulation  No.  28/2009  then  ditapkanlah  areas:  Central  Lombok  District Regulation No. 14 Year 2010 on regional Taxes ; East Lombok District Regulation No. 10 Year 2010 on Regional Taxes; and East Lombok District Regulation No. 17 of 2010 Concerning Tax on  Acquisition  of Land and Buildings. But between  East Lombok District Regulation regarding Entertainment Tax Section 21 Subparagraph (e) by Act No. 28 of 2009 Article 45 Paragraph (3) there is a  conflict of norms. Comparison of Implementation of Tax Collection Areas In Central Lombok  and  East  Lombok,  Central  Lombok  District  revenues  are  Tax  terrain  is  not  intensive because it does not meet the target of tax revenue, As with the East Lombok district revenues are Tax terrain is already intensively as between the target and actual tax revenue is appropriate. Keywords : implementation, local legislation, intensification, local taxes

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring  dengan  bergulirnya  otonomi  daerah,  telah  merubah  paradigma  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  dimana  kekuasaan  yang  bersifat  sentralistik  berubah  menjadi desentralistik  dengan  memberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pengaturan  pemerintahan  daerah  tersebut  diselaraskan  dengan  adanya  perubahan  kebijakan terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan  daerah  khususnya  Pendapatan  Asli  Daerah,  yakni  Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Agar Pemerintahan Daerah mampu melaksanakan  otonominya  secara  optimal  yaitu  sebagai  instrument  demokratisasi  dan kesejahteraan di tingkat lokal maka ada tujuh elemen dasar yang membentuk Pemerintahan Daerah  sebagai  sesuatu  entitas  pemerintahan  yaitu  urusan  Pemerintahan,  Kelembagaan, Keuangan Daerah, Perwakilan Daerah, Pelayanan Publik dan Pengawasan. 1
Daerah  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberikan pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah mengeluarkan beberapa Peraturan daerah sebagai tindak  lanjut  dari    Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten  Lombok  Timur  Dan  dari  kedua  peraturan  daerah  tersebut  mempunyai  beberapa macam permasalahan yang menarik untuk dikaji
1 Riwu Kaho dalam Zainal Asikin, Op.Cit, Hlm: 3.
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V o l. 13 No. 3, Juli 2016 :  319 - 325

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan  pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia?
2. Bagaimana  Pengaturan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Lombok  Tengah  Dan  Kabupaten Lombok Timur?
3. Bagaimana  Perbandingan  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur ?
C. Tinjauan Pustaka
1. Peraturan Daerah
Peraturan  Daerah  adalah  segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  persetujuan  bersama  dengan  Kepala Daerah. 2
2. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan  Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pajak Daerah
Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  bahwa  pajak  daerah  adalah  konstribusi  wajib  kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  yang  digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Fungsi dan Asas-Asas Pajak
1. Fungsi Budgeter (Anggaran)
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
5. Hukum Pajak
Hukum  pajak  adalah  suatu  kumpulan  peraturan-peraturan  yang  mengatur  hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.
6. Intensifikasi Pajak
Intensifikasi  pajak  merupakan  salah  satu  upaya  peningkatan  keuangan  daerah,  dimana kegiatan  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  intensifikasi  terhadap  obyek  atau sumber  pendapatan  daerah  yang  sudah  ada    terutama  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi.  Dengan  melakukan  efektivitas  dan  efisiensi  sumber  atau  obyek  pendapatan daerah,  maka  akan  meningkatkan  produktivitas  Pendapatan  asli  daerah  tanpa  harus melakukan perluasan
D. Metode Penelitian
1. Jenis  Penelitian
Dalam penulisan penelitian ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan mendekati kebenaran, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris.
2. Pendekatan Masalah
Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain :
a) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
b) Pendekatan Konsep ( Conceptual Approach )
c) Pendekatan sosio legal ( Sosio legal Approach )
d) Pendekatan Perbandingan ( Comparatif Approach )
II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia
Konsep  pengaturan  pajak  daerah  secara  umum  mempunyai  dasar  pertimbangan  sebagai berikut:
2 M. Marwan dan Jimmy, P, “ Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)”, Cetakan Pertama, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm: 505.
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V o l. 13 No. 3, Juli 2016 :  319 - 325

## 1. Menurut Peraturan Perundang-undangan
Pola  perumusan  kebijakan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  sebagai  sumber  pendapatan daerah  didasarkan  pada  pola  kebijaksanaan  nasional  yang  diakomodir  dalam  peraturan Perundang-undangan yaitu:
1) Undang  Undang  Dasar  1945,  khusus  berkenaan  dengan  Pajak  secara  umum diakomodir dalam Pasal 23A.
2) Diatur  di  dalam  Pasal  157  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3) Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tetang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan  Undang-undang  terbaru  yang  mengatur  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Sebagai  tindak  lanjut    kabupaten  Lombok  tengah  dan  kabupaten  Lombok  timur menetapkan  peraturan  daerah  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dalam  pemungutan pajak.
Adapun peraturan tersebut adalah:
(1) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang Pajak Daerah ;
(2) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pajak Daerah; dan
(3) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
(4) Peraturan  pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  tentang  jenis  Pajak  Daerah  yang dipungut  berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah  atau  dibayar  sendiri  oleh  wajib Pajak.  Peraturan  pemerintah  (PP)  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang ditetapkan  oleh  Presiden  Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
5) Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  tata  cara  pemberian  dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6) untuk  menunjukkan  bahwa  perubahan  Undang-undang  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  memperlihatkan  adanya  tuntutan  dinamika  terhadap  jenis  Pajak sebagaimana tertera pada tabel berikut:
Tabel  1: Jenis Pajak Daerah Berdasarkan  UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009.
No .  Jenis Pajak UU No. 18/1997 UU No. 34/2000 UU No. 28/2009 I. Pajak Daerah Provinsi 1 . Pajak Kendaraan Bermotor √ √ √ 2. Bea Balik Nama Kendaraan √ √ √ 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan √ √ √ 4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan - √ - 5. Pajak Air Permukaan - - √ 6. Pajak Rokok - - √ II. Pajak Daerah Kabupaten/Kota UU No. 18/1997 UU No. 34/2000 UU No. 28/2009 1. Pajak Hotel dan Restoran √ √ - 2. Pajak Hiburan √ √ √ 3. Pajak Reklame √ √ √ 4. Pajak Penerangan Jalan √ √ √ 5. Pajak Pengambilan/Pengolahan Bh. Galian Golongan C  √ √ √ 6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan √ - - 7. Pajak Parkir - √ √ 8. Pajak Hotel - - √ 9. Pajak Restoran - - √ 10. Pajak Air Tanah - - √ 11. Pajak Mineral Bukan Logam - - √ 12. Pajak Sarang Burung Walet - - √ 13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - - √
Sumber  Data  Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V o l. 13 No. 3, Juli 2016 :  319 - 325
Berdasarkan tabel diatas terdapat perubahan beberapa jenis pajak menurut tahun keberlakuannya yaitu :
1. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18    tahun  1997  jenis  pajak  provinsi ditetapkan 3 jenis pajak provinsi dan 6 jenis pajak kabupaten/kota.
2. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  34    tahun  2000  jenis  pajak  provinsi ditetapkan 4 jenis pajak provinsi dan 6 jenis pajak kabupaten/kota.
3. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28    tahun  2009  jenis  pajak  provinsi ditetapkan 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

## B. Pengaturan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Lombok  Tengah  Dan  Kabupaten  Lombok Timur
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang  Pajak daerah  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  Nomor  10  Tahun  2010  Tentang Pajak  Daerah    memiliki  perbedaan  jumlah  jenis  pajak  daerah  jika  dilihat  dari  kesesuaian jenis pajak daerah sebagai  mana diatur di dalam uu no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nomor  14  Tahun  2010  Tentang Pajak    daerah  diatur  10  jenis  Pajak  Daerah  meliputi  Pajak  Hotel,Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak  Parkir,Pajak  Air  Tanah  ,Pajak  Sarang  Burung  Walet  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan  Dan    hanya  Pajak  Bumi  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  yang belum  diatur  di  dalam  Perda  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena    belum  adanya  kesiapan dari  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  dalam  melaksanakan  dan menjalankan  peraturan  daerah  mengenai  Pajak  Bumi  Bangunan  Pedesaan  Dan  Perkotaan. Sedangkan  didalam    Di  dalam  Perda  Kabupaten  Lombok  Timur  Nomor  10  Tahun  2010 Tentang  Pajak  Daerah  ditetapkan    8  (Delapan)  jenis  Pajak  meliputi    Pajak  Hotel,Pajak Restoran  ,Pajak  Hiburan,Pajak  Reklame,Pajak  Penerangan  Jalan,Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Bantuan,Pajak  Air  Tanah  ,Pajak  Sarang  Burung  Walet.  Sedangkan  Pajak Parkir, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak di atur dalam Perda tersebut, Namun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan  di atur dalam  Perda khusus  yaitu Perda Kabupaten  Lombok Timur Nomor 17  Tahun  2010  Tentang  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan.  Di  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010  tarif pengenaan pajak memberlakukan tarif maksimal sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Sedangkan  dalam  pengaturan Tarif  Pajak  yang  berkaitan  dengan  tarif  Pajak  Hiburan  terdapat  kerancuan.  Khususnya mengenai  Hiburan  Kesenian  Rakyat/Tradisional.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 45 ayat (3) di tetapkan Pajak Hiburan  kesenian  Rakyat  Tradisional  ditetapkan  paling  tinggi    sebesar  10%  sedangkan  di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 21 huruf (e) menetapkan tarif pajak yang berkaitan dengan Kesenian Rakyat/Tradisional di tetapkan sebesar 15%, jauh lebih tinggi di bandingkan dengan yang ditatapkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 . sehingga terjadi konflik norma antara  Perda mengenai tarif Pajak Hiburan Pasal 21 Huruf (e) dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat (3)  ,  Terjadi  Konflik  Norma  tersebut  berakibat  antara  norma  yang  satu  dengan  yang  lain tidak    Singkron  sehingga  perlu  dilakukannya  singkronisasi  norma  dengan  mengacu  pada asas-asas  hukum  yaitu Asas  Lex  Superior  Derogate  Legi  Imferiori ,  undang-undang  yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.
C. Perbandingan  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Di  Kabupaten  Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur
1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur
Dari  kajian  dan  analisis  terhadap  realisasi  pajak  daerah  antara  Kabupaten  Lombok Tengah  dengan  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  konteks  komparatif,  Mengenai Target  dan  Realisasi  Pajak  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan  Kabupaten
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V o l. 13 No. 3, Juli 2016 :  319 - 325
Lombok  Timur  Tahun  2015.  Kabupaten  Lombok  Tengah  penerimaaan  Pajak Daerahnya  tidak  intensif  karena  tidak  memenuhi  target  penerimaan  pajak,  sehingga dapat  dirumuskan  beberapa  faktor  penyebab  dari  kondisi  empiris  atas  realisasi penerimaan pajak daerah  yaitu:
1. Pemungut  Pajak  yang  kurang  Mental,  Pengetahuan,  pengalaman  dan  kedekatan emosional dengan wajib pajak
2. Kurangnya Data  (Dokumentasi) tentang subjek dan obyek pajak.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung pemungutan pajak
4. Kurang tegasnya Sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak
5. Persoalan Internal  yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak.
Sedangkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur    pada  Tahun  2015 antara target penerimaan pajak dan realisasinya sudah intensif hal ini disebabkan :
1. Kesiapan para Fiskus (Pemungut Pajak berpengalaman)
2. Karena  Pemungut  Pajak  menyadari  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  sehingga petugas pajak turun langsung melakukan Pemungutan Pajak.
3. Tejadinya Realisasi lebih besar dari target disebabkan juga karena tunggakan Pajak dari Tahun sebelumnya  yaitu Tahun 2014 di bayar atau dilunasi pada  tahun 2015 sehingga terjadi penambahan pendapatan Pajak Daerah dan juga disebabkan karna faktor target yang ingin di capai pada Tahun 2015.
2. Kendala Dan Upaya Dalam Mengatasi Pemungutan Pajak Di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur
a. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  Perda  Nomor  14  Tahun  2010  dalam Intensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. terdapat beberapa faktor kendala  teknis  dalam  bentuk  kesiapan  (Kuantitatif  /    Kualitatif)  para  Fiskus, dokumentasi  tentang  Subjek  dan  Obyek  Pajak,  sarana  dan  prasarana  pendukung, persoalan internal obyek pajak ( kesadaran, kesiapan waktu yang tepat). Diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai sanksi, penyesuaian tarif  dan kinerja aparat  birokrasi  yang  lemah  Serta  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam memenuhi kewajibannya disebabkan karena faktor pemahaman terhadap pajak dan kemudian  juga  disebabkan  karena  faktor  Kultur  masyarakat  selatan  yang cenderung dengan karakter cukup keras.
b. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset  (PPKA) Kabupaten  Lombok  Timur  dari  8  (Delapan)  Jenis  Pajak Daerah yaitu:
1. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Hotel Krisis  ekonomi  global,  menyebabkan  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja (PHK),  Factor  keamanan,  Masih  belum  lengkapnya  sarana  dan  prasarana pendukung,Masih  minimnya  promosi  dan  pemasaran  terhadap  objek-objek pariwisata.
2. Kendala  dalam  Pajak  Restoran,Pengusaha  Restoran,  hamper  85%  dari pengusaha warung yang ada di Lombok Timur masih menerapkan Manajemen Tradisional  dalam menjalankan usahanya.
3. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Hiburan, Pengusaha Rental, VCD, Play station banyak yang gulung tikar / menutup usahanya
4. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Reklame Penyelenggara reklame berada diluar  wilayah  kabupaten  Lombok  timur.  tidak  menyampaikan  laporan  atas pemasangan  reklame,Proses  penerbitan  ijin  pemasangan  reklame  masih terkesan berbelit dan biaaya tinggi.
5. Kendala  yang  dihadapi  di  dalam  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Dan  Batuan karna Adanya penambang yang belum memperoleh izin
6. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Sarang Burung Walet karena kurangnya Kesadaran dari Pengusaha Sarang Burung Walet dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pengusaha
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V o l. 13 No. 3, Juli 2016 :  319 - 325
c. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah    dan  Kabuapen Lombok Timur Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dalam intensifikasi pajak
a . Meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  dengan  memberikan  informasi  yang seluas-luasnya  kepada  masyarakat  melalui  sosialisasi  dan  berbagai  media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio.
b. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
c. Melakukan pendataan secara berkelanjutan
d. Memelihara base data Pajak Daerah dan.
e. Melakukan  monitoring  dan  pengawasan  serta  penagihan  kepada  wajib  pajak baik pajak Daerah maupun Retribusi Daerah serta PBB.
f. Mengupayakan adanya penegakan hukum yang tegas.
g. Memantapkan  koordinasi  dan  konsultasi  baik  sesama  unit  kerja  perangkat daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi.
h. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.
i. Mengupayakan  revisi/perubahan  terhadap  perangkat  hukum  yang  melandasi berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan adanya pungutan daerah yang baru.
III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia bersumber pada:
a. konstitusi Yakni UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 23A
b. Diatur  di  dalam  Pasal  157  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
c. Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tetang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  Tahun  2010  tentang  jenis  Pajak  Daerah  yang dipungut  berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah  atau  dibayar  sendiri  oleh  wajib Pajak.
f. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  tata  cara  pemberian  dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pengaturan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.
(a) Peraturan  Daerah    Kabupaten  Lombok  Tengah  Nomor  14  Tahun  2010  tentang Pajak Daerah.
(b) Sedangkan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
(c) Tarif  Pajak  Hiburan  di  Kabupaten  Lombok  Timur  Khususnya  mengenai  Hiburan Kesenian  Rakyat/Tradisional.  terjadi  konflik  norma  antara  Perda  Kabupaten Lombok  Timur  mengenai  Pajak  Hiburan  Pasal  21  Huruf  (e)  dengan  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat (3).
3. Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah diKabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur.
1) Kabupaten  Lombok  Tengah  penerimaaan  Pajak  Daerahnya  tidak  intensif  karena tidak terpemenuhi Target dengan Realisasinya.
2) Lain halnya dengan Kabupaten Lombok Timur penerimaaan Pajak Daerahnya sudah intensif karena terpemenuhi Target dengan Realisasinya
B. Saran-Saran
1. Sehubungan  dengan  terjadinya  dinamika  Peraturan  kebijakan  di  bidang  Perpajakan Daerah,  tentu  diperlukan  upaya  yang  serius  bagi  pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap Jenis Pajak Daerah.
2. Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Timur  perlu  menyesuaikan  tarif  pajak  khususnya  Tarif Pajak  Hiburan  antara  Perda  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2009.untuk dilakukannya singkronisasi norma dengan mengacu pada asas-asas hukum.
Jurnal
Jurnal     Valid
Valid Valid Valid V o l. 13 No. 3, Juli 2016 :  319 - 325
3. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lombok  Timur  perlu  mengadakan  Pelatihan-pelatihan  dan  sosialisasi  untuk  lebih meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Petugas Pemungut Pajak dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Abdul  Hakim  G  Nusantara  dan  Benny  K  Harman, Analisa  dan  Perbandingan  Undang-Undang Antimonopoli:  Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 1999. Amin  Widjaja  Tunggal, Pelaksanaan  Pajak  Penghasilan  Perseorangan Penerbit  Rineka  Cipta Jakarta, 1991.
Bagir Manan dan Kuntana  Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni Bandung 1997.
H.R Otje Salman, S. Anton F. Susanto, Teori Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung.  2009. H.Bohari, Pengantar Hukum Pajak ,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Khudzaifah Dimyanti, Teorisasi Hukum, Penerbit  Muhammadiyah Universitas Press. Surakarta. 2004 .
M.  Marwan  dan  Jimmy,  P, Kamus  Hukum  (Dictionary  Of  Law  Complete  Edition) ,  Cetakan Pertama, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009.
Miyasto , sistem perpajakan, penerbit PT.Liberty,Yogyakarta,1997. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional , Penerbit. PT. Bumi Aksara. 1989. Rusli  Efendi,  Et.al, Teori  Hukum ,  Hasanuddin  University,  Makasar,  1991.  Riwu  Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Riwu  Kaho, Analisa  Hubungan  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Di  Indonesia ,  Penerbit  Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Suandy Erly, Hukum Pajak , Penerbit Selemba Empat, Jakarta,2000 Sukardji Untung, pajak pertambahan nilai, penerbit PT.Raja Bratindo, Jakarta,1999. Sumadi  Surya  Brata, Metodelogi  Penelitian  Hukum ,  Penerbit  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta. 1998.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah . (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  tahun  2010  tentang  tata  cara  pemberian  dan  pemanfaatan insentif  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  Nomor  10  Tahun  2010  tentang Pajak  Daerah . (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  2010  Nomor  10,  Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Lombok Timur Nomor 3).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  Nomor  14  Tahun  2010  tentang Pajak  Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lombok  Tengah  Tahun  2010  Nomor  10,  Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2).
Peraturan  daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  nomor  17  Tahun  2010  tentang  bea  perolehan  hak atas  tanah  dan  bangunan  (Lembaran  daerah  kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  2010 Nomor