## ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN,
SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN REMBANG)
Rosa Nikmatul Fajri , Djumali, Sri Hartono Universitas Islam Batik Surakarta

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  Analysis  of  the  Effect  of  the  Implementation  of  the  Financial Information  System,  the  Adherent  Supervision  System  and  the  Transparency  Principle  on  the Management  of  Regional  Budget  and  Expenditure  (APBD)  which  will  be  carried  out  in  the Rembang  Regional  Representative  Council (DPRD) Secretariat.  In  this  study aims  to  determine the direction of budget realization at the Secretariat, knowing the effectiveness and efficiency of the  inherent  supervision  system  and  proving  that  the  principle  of  transparency  is  optimal  in  its implementation. Sources of data and data collection methods The main research needed is to use primary data, namely data sources obtained from respondents through surveys, questionnaires and purposive  sampling.  Data  analysis  using  Smart  Partial  Least  Square  (SmartPLS).  In  this  study concluded  that  1)  t  statistics>  from  t  table  is  significant  at  0.05  (t  statistics>  t  table  1.96).  This means that Hypothesis 1 (H1) which states that "The application of regional financial information systems  has  a  positive  effect  on  the  accountability  of  APBD  management",  2)  the  effect  of  the inherent  supervision  system  on  the  accountability  of  APBD  management  has  a  statistic  of 3,150699. So t statistic> from t table is significant at 0.05 (t statistic> t table 1.96), this means that Hypothesis  2  (H2)  states  that  "The  inherent  supervision  system  has  a  positive  effect  on  the accountability  of  APBD  management.",  And  3)  influence  the  principle  of  transparency  towards accountability  of  APBD  management  has  t  statistics  of  7,270543.  So  t  statistic>  from  t  table  is significant at 0.05 (t statistics> t table 1.96), this means that Hypothesis 3 (H3) states that "The application of the principle of transparency has a positive effect on the accountability of APBD management".
Keywords :  Regional  Financial  Information  System,  Adhering  Supervision  System, Transparency  Principle,  Accountability  for  Management  of  Regional Budget (APBD) Correspondence to
: rosanikmatulfajri@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah realisasi  anggaran  pada  Sekretariat,  mengetahui  keefektifan  dan  keefesiensian  dari  system pengawasan  melekat  dan  membuktikan  bahwa  prinsip  transparansi  sudah  optimal  dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner  dan  purposive  sampling.  Analisis  data  menggunakan  Smart  Partial  Least  Square (SmartPLS). Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05  (t  statistik    >  t  tabel  1,96).  Ini  berarti  bahwa  Hipotesis1  (H 1 )  yang  menyatakan  bahwa “Penerapan  sistem  informasi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  APBD”,  2)  pengaruh  sistem  pengawasan  melekat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan APBD mempunyai t statistik sebesar 3,150699.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik>  t  tabel  1,96),  ini  berarti  bahwa  Hipotesis2  (H 2 )  yang  menyatakan  bahwa    “Sistem pengawasan  melekat  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  APBD.”  ,  dan  3) pengaruh  prinsip  transparansi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  APBD  mempunyai  t  statistik sebesar 7,270543.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96), ini berarti  bahwa  Hipotesis3  (H 3 )  yang  menyatakan  bahwa    “Penerapan    prinsip  transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD”.
Kata kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat, Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Korespondensi : rosanikmatulfajri@mail.ugm.ac.id PENDAHULUAN / INTRODUCTION Menurut UNDP (United Nation Development Program), akuntabilitas merupakan  salah  satu  prinsip  dari good
governance , yang menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
kinerjanya.
Sedangkan menurut Turner dan Hulme (1997), bahwa  akuntabilitas  merupakan  konsep  yang komplek  yang  lebih  sulit  mewujudkannya daripada  memberantas  korupsi.  Akuntabilitas adalah  keharusan  lembaga-lembaga  sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban  horizontal  (masyarakat) bukan  hanya  pertanggungjawaban  vertikal (otoritas  yang  lebih  tinggi).  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  prinsip
akuntabilitas  sangat  penting  dan  perlu diperhatikan  untuk  dilaksanakan  karena prinsip ini dapat membantu badan atau instansi pemerintahan  dalam  pertanggungjawaban kepada  publik,  baik  segi  hasil  maupun  segi finansial melalui pemeriksaan keuangan yang digunakan  penilaian  atas  kinerja  yang diperoleh. Akuntabilitas hasil tersebut sebenarnya  tidak  melihat  dari  segi  input maupun  output  melainkan  melihat  dari  segi outcome -nya. Sedangkan akuntabilitas finansial  melihat  penggunaan  dana  secara efektif  dan  efesien  serta  tidaknya  kebocoran dana  tersebut.  Dan  juga  bahwa  prinsip akuntabilitas ini dianggap sangat menguntungkan apabila prinsip ini diterapkan untuk proses pengelolaan keuangan, terutama
keuangan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada instansi-instansi pemerintahan daerah.
Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan  yang  bersumber  dari  APBD  pada instansi-instansi  pemerintahan  daerah,  UU Nomor  32  Tahun  2004  dalam  Pasal  156 menjelaskan  bahwa  kepala  daerah    adalah pemegang  kekuasaan    pengelolaan  keuangan daerah.  Dalam  melaksanakan  kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau  seluruh  kekuasaannya  yang  berupa perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  serta pengawasan  keuangan  daerah  kepada  para pejabat  perangkat  daerah.  Dengan  demikian, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan  yang  bersumber  dari  APBD dilaksanakan  oleh  para  pejabat  daerah  dalam hal ini para kepala instansi pemeintah daerah, yang  selnjutnya  dilaporkan  kembali  hasil pelaksanaan tersebut kepada pelimpah kekuasaan  keuangan  dalam  hal  ini  adalah kepala daerah.
Dengan keadaan yang demikian itu maka pemerintah  mengeluarkan  UU  Nomor  33 Tahun  2004  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem informasi keuangan daerah menurut Departemen Keuangan RI (2006) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,  mengadministrasikan, mengelola data pengelolaan keuangan daerah, data  terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang disajikan  kepada  masyarakat  sebagai  bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan pertanggungjawaban pemerintah.
Untuk  mewujudkan  pertanggungjawaban pemerintah  terhadap  publik  salah  satu  cara dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip transparansi  (keterbukaan).  Menurut  Forum dosen  akuntansi  sektor  publik  (2006)  bahwa transparansi  berarti  keterbukaan (opennsess ) pemerintah dalam memberikan informasi yang
terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  seumber daya  publik  kepada  pihak  –  pihak  yang membutuhkan
informasi. Untuk mempermudah  proses  pengelolaan  APBD, pemerintah  daerah  berusaha  menggalakkan penerapan  sistem  informasi  yang  dapat membantunya untuk mempertanggungjawabkan  keuangan  daerah dalam jangka periode tertentu kepada publik. Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Mardiasmo (2002) bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal  accountability antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakatnya sehingga  tercipta  pemerintahan  daerah  yang bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan responsif  terhadap  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat.
Demi mendukung pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBD maka sebuah sistem  informasi  keuangan  daerah  yang menganut  prinsip  transparansi  tersebut  harus disertai  dengan  sistem  pengendalian,  karena fungsi  sistem  pengendalian  merupakan  alat untuk  menjaga  asas  transparansi  yaitu  asas yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat untuk  memperoleh  informasi  yang  benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Dalam  pemerintahan,  digunakan  istilah sistem pengawasan untuk mengacu penggunaan  istilah  sistem  pengendalian karena secara formal hanya bersifat memberikan  saran  dan  secara  murni  tidak memiliki  hak  untuk  melakukan  koreksi. Menurut  Anthony  dan  Govindrajan  (2011) bahwa  sistem  merupakan  suatu  cara  tertentu dan  biasanya  bersifat  pengulangan  untuk melakukan  sekelompok  aktivitas.  Namun, berbeda  dengan  pendapat  Krismiaji  (2005) bahwa sistem ini dapat didefinisikan serangkaian  komponen  yang  dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara Republik  Indonesia  (LAN  RI)  (2003) disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pengawasan  adalah  sustu  kegiatan  untuk memperoleh  kepastian  dari  pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan sesuai  dengan  rencana  semula.  Sedangkan menurut  Baswir  (1995  dalam  Ulum  MD 2009),  pengawasan  adalah  suatu  proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau  berkesinambungan  untuk  mengamati, memahami  dan  menilai  setiap  pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara Republik Indonesia (LAN RI) (2003), bahwa bentuk-bentuk  pengawasan  adalah  sebagai berikut:
1. Pengawasan Fungsional
Pengawasan  fungsional  adalah  setiap upaya  pengawasan  yang  dilaksanakan oleh  aparat  yang  ditunjuk  khusus  untuk melakukan  audit  secara  independen terhadap obyek yang diawasinya.
2. Pengawasan Melekat Menurut  Instruksi  Presiden  Nomor  1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat  disebutkan  bahwa  pengawasan melekat  merupakan  serangkaian  kegiatan yang  bersifat  sebagai  pengendalian  yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif  agar  pelaksanaan  tugas  bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai  dengan  rencana  kegiatan  dan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem  pengawasan  melekat  di  instansi pemerintah  pada  hakikatnya  hanya  untuk menghindari  adanya  tindak  penyelewengan atau  penyimpangan  atas  tujuan  yang  akan dicapai.  Melalui  sistem  pengawasan  melekat diharapkan  dapat  membantu  melaksanakan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  untuk
mencapai  tujuan  yang  telah  direncanakan secara efektif dan efisien.
Penelitian  yang  diangkat  ini  mengacu pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Widyaningsih,  Triantoro  dan  Wiyantoro (2011)  yang  meneliti  mengenai  hubungan efektifitas  sistem  akuntansi  keuangan  dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas  keuangan:  kualitas  informasi laporan keuangan sebagai variable intervening.  Dengan  merepelikasi  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  Widyaningsih, Triantoro  dan  Wiyantoro  (2011),  penulis hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari  hasil  penelitian  terdahulu  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan  saat  ini  di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan  sampel  yang  berbeda  dan terdapat  perubahan  variabel  dari  penelitian sebelumnya.  Variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  sistem  informasi keuangan  daerah,  pengawasan  melekat  dan prinsip  transparansi  sedangkan  variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Adapun  pemilihan  lokasi  penelitian  di DPRD  Kabupaten  Rembang  diambil  dengan alasan-alasan  sebagai  berikut:  1)  DPRD merupakan  unsur  pemerintahan  daerah  yang pembiayaan pelaksanaan tugasnya bersumber dari  APBD  yang  sudah  barang  tentu  harus dipertanggungjawabkan  secara  akuntabel;  2) Untuk  saat  ini,  DPR  dan  DPRD  menjadi sorotan  publik  baik  yang  menyangkut kinerjanya  maupun  anggarannya,  sehingga menarik untuk diteliti; 3) Penulis berasal dari Kabupaten  Rembang,  sehingga  akan  lebih memudahkan  pengambilan  data-data  yang diperlukan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul ”Analisis Pengaruh Penerapan Sistem
Informasi  Keuangan  Daerah,  Pengawasan
Melekat  dan  Prinsip  Transparansi  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
Tujuan  dari  penelitian  ini  dapat  adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan sistem  informasi  keuangan  daerah  secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD) 2. Untuk  mengetahui  pengaruh  sistem pengawasan  melekat  secara  signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah
(APBD)
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  prinsip transparansi  secara  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kerangka Teoritik Aribowo  (2007  dalam  Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro 2011) mengemukakan bahwa akuntabilitas menunjukkan  kewajiban  untuk  melaporkan secara  akurat  dan  tepat  waktu  tentang informasi
yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan. Selain itu,
menurut  Sulistoni  (2003  dalam  Sopanah  dan
Wahyudi 2010), pemerintahan yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
(1) mampu menyajikan
informasi penyelenggaraan  pemerintah  secara  terbuka,
cepat,  dan  tepat  kepada  masyarakat;  (2)
mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk terlibat  dalam  proses  pembangunan  dan pemerintahan;  (4)  mampu  menjelaskan  dan mempertanggungjawabkan  setiap  kebijakan publik  secara  proporsional;  dan  (5)  adanya sarana  bagi  publik  untuk  menilai  kinerja pemerintah.  Melalui  pertanggungjawaban publik,  masyarakat  dapat  menilai  derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan
pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  suatu  kegitan  dikatakan memiliki  akuntabilitas  apabila  kegiatan tersebut  dapat  dilaporkan  hasilnya  secara akurat,  tepat  waktu  dan  terbuka  bagi masyarakat  luas  dan  pihak  pihak  yang berkepentingn. Dengan kata lain, accountable berarti memiliki kemampuan melaporkan hasil secara akurat dan tepat waktu dan terbuka.
Sistem Informasi Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Akuntabilitas

## Pengelolaan APBD
Menurut  Mardiyanto  (2009),  Sistem Informasi  Keuangan  /  Finansial  merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada  seluruh  manager  keuangan  yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan.  Aktifitas-aktifitas  keluaran  dari sistem  informasi  keuangan  yaitu  peramalan tren  perekonomian  masa  depan,  mengelola aliran  dana  yang  melalui  perusahaan  dan mengendalikan keuangan perusahaan.
Menurut  Pasal  3  UU  Nomor  33  Tahun 2004,  informasi  keuangan  yang  disampaikan harus  memenuhi  prinsip-prinsip:  1)  akurat adalah  suatu  tindakan  yang  mencerminkan ketelitian,  kecermatan  dan  ketepatan;  2) relevan  adalah  suatu  keadaan  yang  sesuai dengan  kondisi  obyektif  sekarang  dan  masa datang;  dan  3)  dapat  dipertanggungjawabkan adalah  suatu  kondisi  atau  fakta  yang  dapat diperbandingkan  secara  angka  nominal  dan matematis.
Menurut  Kharisma  (2012),  fungsi  utama dari sistem informasi keuangan daerah adalah: 1)  membantu  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban;  2)  menyusun  laporan keuangan  yang  lebih  efektif  dan  akurat;  3) menyimpan  data  keuangan  untuk  keperluan manajemen  lainnya;  dan  4)  menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan.
Dikaitkan  dengan  uraian  mengenai akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan  sistem  informasi  keuangan  yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan  keuangan  yang  akurat juga, sehingga
hasilnya dapat dipertangungjawabkan.  Dengan  adanya  hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka  penerapan  sistem  informasi  keuangan dapat  berperan  positif  dalam  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

## Pengaruh  Sistem  Pengawasan  Melekat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD
Nawawi  (1989  dalam  Deutary  2012) mengemukakan  bahwa  pengawasan  melekat adalah  proses  pemantauan,  pemeriksaan  dan evaluasi  atasan  langsung  terhadap  pekerjaan dan hasil kerja bawahan agar dapat mencegah terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan,  dan  kebijakan-kebijakan yang  telah  ditetapkan.  Fungsi  pengawasan melekat  merupakan  proses  atau  usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada.  Sedangkan  menurut  Nawawi  (1998), tujuan  dari  pengawasan  melakat  untuk mewujudkan daya guna, hasil guna, dan tepat guna  dalam  upaya  mencapai  sasaran-sasaran di dalam program-program pemerintahan.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sasaran  akhir dari pengawasan melekat adalah menjaga agar tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan maksimal  dan  terhindar  dari  penyimpangan- penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian kegiatan  yang  dikawal  dengan  pengawasan melekat  yang  dilakukan  terus  menerus  oleh atasan  secara  langsung  dapat  menghasilkan keluaran  yang  akurat,  karena  terhindar  dari penyimpangan  penyimpangan,  dan  dapat
dipertanggungjawabkan  karena  lebih  efektif dan  efisien  terhadap  pencapaian  tujuan kegiatan.
Apabila  pelaksanaan  pengawasan melakat  tersebut  dapat  membawa  hasil  yang lebih akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat atas pengelolaan  keuangan  berkontribusi  positif terhadap
terwujudnya akuntabilitas
pengelolaan  APBD.  Dengan  kata  lain pengawasan  melekat  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.
Prinsip Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD Menurut Badan Pertimbangan Pendidikan
Nasional  (BPPN)  dan  Departemen  Dalam Negeri (2002) mengemukakan bahwa transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan  transparansi  menurut  Mardiasmo (2002)  yaitu  keterbukaan  pemerintah  dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
Menurut  Krina  (2003)  indikator- indikator  dari  transparansi  adalah  sebagai berikut:  1)  penyediaan  informasi  yang  jelas tentang  prosedur-prosedur,  biaya-biaya  dan tanggung  jawab;  2)  kemudahan  akses informasi;  3)  menyusun  suatu  mekanisme pengaduan jika  ada  peraturan  yang  dilanggar atau  permintaan  untuk  membayar  uang  suap; dan  4)  meningkatkan  arus  informasi  melalui kerjasama  dengan  media  massa  dan  lembaga non pemerintah.
Menurut  Silviana  (2012)  dua  elemen penting  dalam  transparasi  pemerintahan:  1) adanya  akses,  kemungkinan  seseorang  untuk mendapatkan  informasi  terhadap  aktivitas
pejabat  pemerintahan;  2)  adanya  akurasi informasi, artinya informasi yang disampaikan sesuai  dengan  kenyataan  atau  valid.  Dan tujuan  transparasi  dalam  pemerintahan:  1) mengurangi  apatisme  masyarakat  terhadap pribadi  pejabat  pemerintah;  2)  memudahkan pelaksanaan  audit  atau  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintah; 3) meminimalisasikan konflik kepentingan
antara  rakyat  dengan  pejabat  pemerintah  dan antar pejabat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka skema  berpikir  tentang  pengaruh  sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengawasan  melekat  dan  penerapan  prinsip transparansi terhadap terciptanya akuntabiitas pengelolaan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:
X1 X2 X3 Y Keterangan:
X1 adalah penerapan sistem  informasi keuangan;
X2 adalah sistem  pengawasan melekat;
X3 adalah prinsip transparansi atas keuangan;
Y adalah akuntabilitas pengelolaan APBD.
Pengujian Hipotesis Pengaruh  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas

## Pengelolaan APBD
Pemerintah  Daerah  selaku  pengelola dana  publik  harus  mampu  menyediakan informasi  keuangan  yang  diperlukan  secara akurat,  relevan,  tepat  waktu,  dan  dapat dipercaya.  Maka  Pemerintah  Daerah  dituntut memiliki  sistem  informasi  yang  andal.  Jika sistem  informasi  akuntansi  yang  dimiliki masih  lemah,  kualitas  informasi  yang dihasilkan  dari  sistem  tersebut  juga  kurang andal.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah  mulai  memikirkan  investasi  untuk pengembangan  sistem  informasi  akuntansi,
Wahyundaru (2001 dalam penelitian
Atarwaman 2008). Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:
H1:Penerapan  sistem  informasi  keuangan daerah  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

## Pengaruh  Sistem  Pengawasan  Melekat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD
Menurut  Sulistoni  (2003  dalam penelitian  Sopanah  dan  Wahyudi  2010), pemerintah  yang  accountable  memiliki  ciri– ciri  sebagai  berikut:  1)  mampu  menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka,  cepat  dan  tepat  kepada  masyarakat; 2)  mampu  memberikan  pelayanan  yang memuaskan bagi publik; 3) mampu memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk terlibat  dalam  proses  pembangunan  dan pemerintahan; 4) mampu menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan  setiap  kebijakan publik  secara  proporsional;  dan  5)  adanya sarana  bagi  publik  untuk  menilai  kinerja pemerintah.  Melalui  pertanggungjawaban publik,  masyarakat  dapat  menilai  derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Akuntabilitas  publik  akan  tercapai jika  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Hal ini juga  di  dukung  oleh  pendapatnya  Rubin (1996)  yang  menyatakan  bahwa  untuk menciptakan  akuntabilitas  kepada  publik diperlukan  partisipasi  pimpinan  instansi  dan warga  masyarakat  dalam  penyusunan  dan pengawasan  keuangan  daerah  (APBD). Sehingga  akuntabilitas  publik  yang  tinggi akan  dipengaruhi  oleh  fungsi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  dewan,  sehingga hipotesis  utamanya  dirumuskan  sebagai berikut:
H2:Sistem  pengawasan  melekat  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan
APBD.

## Pengaruh  Prinsip  Transparansi  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD
Transparansi terkandung juga
didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan  dan  juga  laporan  akhir  yang berupa  laporan  keuangan  anggaran-anggaran yang  dibutuhkan  dan  juga  digunakan  oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat  luas  dapat  ikut  mengetahuinya. Hal ini diperkuat adanya pendapat Mardiasmo (2002)  menyebutkan  bahwa  transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  pada  akhirnya akan  menciptakan  horizontal  accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta
pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif, efisien,  akuntabel,  dan  responsive  terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Sehingga  hipotesis  utamanya  dirumuskan sebagai berikut:
H3:Penerapan
prinsip transparansi berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan APBD.

## METODE PENELITIAN / METHODS Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan kelompok  yang  terdiri  dari  orang,  peristiwa atau  sesuatu  yang  ingin  diteliti  penulis. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  DPRD Kabupaten  Rembang  karena  objek  ini  dapat mewakili dari seluruh keuangan di Kabupaten Rembang.  Sampel  adalah  bagian  dari populasi.  Menurut  Widjaja  (2005)  bahwa administrasi  diacukan  sebagai  kegiatan  yang bersifat  tulis-menulis  tentang  segala  sesuatu yang  terjadi  dalam  organisasi  atau  usaha. Kegiatan-kegiatan administrasi meliputi mengetik,  mengirim  surat,  mencatat  keluar dan masuknya, penyimpanan arsip, pekerjaan secretariat lainnya (proses pelayanan), kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Maka dari itu, penelitian  ini  mengambil  sampel  bagian sekretariat  DPRD  kabupaten  Rembang  yang terdiri  dari  60  pegawai  sehingga  data  yang diperoleh  lebih  akurat  atau  tidak  ada  bias dalam  mencapai  hasil  yang  lebih  besar. Dengan  adanya  60  pegawai  maka  penulis menyebarkan  kuesioner  penelitian  sebanyak 60 kuesioner. Namun yang kembali hanya 14 kuesioner.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  primer  ini terdiri dari beberapa cara yaitu metode survei, metode purposive  sampling dan  kuesioner. Metode  pengumpulan  data  yang  ditempuh dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  survei,  metode purposive  sampling dan penyebaran kuesioner. Menurut
Indriantoro  dan  Supomo  (1999  dalam proposal  Andriyani  2012),  metode  survei
merupakan metode pengumpulan data primer yang  menggunakan  pertanyaan  lisan  dan tertulis.  Metode  ini  memerlukan  adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden penelitian untuk  memperoleh data yang diperlukan.
Penyebaran kuesioner dilakukan untuk  memperoleh  data  diri  responden  dan penilaian pengaruh penerapan sistem
informasi keuangan daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model Skala  Likert  yaitu  mengukur  sikap  dengan menyatakan  setuju  atau  tidaksetujuannya terhadap  pernyataan  yang  diajukan  dengan skor  1  (STS=Sangat  Tidak  Setuju),  2 (TS=Tidak  Setuju),  3  (ATS=Agak  Tidak Setuju),  4  (AS=Agak  Setuju),  5  (S=Setuju) dan 6 (SS=Sangat Setuju).

## Analisis Data
Peneliti lebih cenderung menggunakan  SmartPLS  ketimbang  dengan
SPSS karena menurut Ghozali (2011) dengan SmartPLS merupakan metode yang powerfull dalam  tidak  mengasumsikan  data  harus dengan pengukuran skala tertentu namun bisa dengan  jumlah  sampel  yang  relatif  kecil. Selain  itu,  dapat  memberikan  definisi  yang pasti dari komponen skor. Maka analisis data dilakukan  dalam  penilitian  ini  menggunakan alat statistik yaitu SmartPLS dengan melakukan  uji  regresi  berganda  ( multiple regression ),  karena  dimaksudkan  untuk mengetahui pengaruh langsung antar konstruk berdasarkan hipotesis.

## Uji Statistik Deskriptif
Menurut Grahita (2017) tujuan dilakukan  uji  statistik  deskriptif  adalah menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasilnya berupa tabel mean, deviasi  standar,  maksimum  dan  minimum yang diikuti dengan penjelasan berupa narasi
yang menjelaskan interpretasi isi tabel berupa nama variabel yang diobeservasi.

## Uji Asumsi Klasik
Menurut  Grahita  (2017),  uji  asumsi klasik  ada  empat  uji  yang  dilakukan.  Uji tersebut adalah sebagai berikut

## Uji Normalitas Data
Distribusi  normal  dalam  bentuknya mengikuti  fungsi  Gauss  dikatakan  simetris apabila  68%  nilai standardized  residuals terletak  antara  -1  dan  +1;  98%  nilai standardized  residuals terletak  antara  -2  dan +2  dan  99%  nilai standardized  residuals terletak antara -3 dan +3.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  ini  hanya  menguji  apakah  dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan  varian  nilai  residual  dari pengamatan  satu  ke  pengamatan  yang  lain tetap  (homokedastisidas)  dan  apabila  terjadi perbedaan varian (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas).

## Uji Autokorelasi
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji model  regresi  terdapat  korelasi  kesalahan pada priode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya  dengan  signifikansi  5%  (batas atas 1.681 dan kurang dari 4) dikatakan tidak terjadi korelasi.

## Uji Multikolinearitas
Uji ini batas tolerance 0.100 jika nilai tolerance kurang dari 0.100 maka tidak terjadi multikolineritas, batas coefficient kurang dari 5  maka  dapat  disimpulkan  model  regresi  ini baik karena tidak terjadi multikolineritas dan batas coefficient  correlation memiliki  batas 95%  jika  kurang  dari  95%  masih  dapat dikatakan tidak terjadi multikolineritas.

## Uji F
Menurut  Grahita  (2017),  Uji  F dikatakan signifikan didalam regresi berganda jika hasil analisis menunjukkan nilai p ≤ 0.05 maka  model  persamaan  regresi  signifikan pada level alfa 5% (dikatakan sudah tepat).
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Menurut  Grahita  (2017),  uji  R 2 besaran  proporsi  variasi  variabel  independen yang  mampu  menjelaskan  variasi  variabel dependen. Jika hasil R 2 diestimasikan sebesar 0.63  maka  variasi  variabel  independen diformulasikan  dalam  model  riset  mampu menjelaskan  variasi  variabel  dependen  63%, namun  jika  hanya  37%  dijelaskan  variabel independen lain yang tidak dimasukan dalam model riset.

## Uji Signifikasi Variabel (Uji T)
Menurut  Grahita  (2017)  uji  T merupakan  uji  yang  dilakukan  setelah  uji  F dinyatakan signifikan. Dengan demikian hasil yang  signifikan  dari  uji  T  adalah  p  ≤  0.05 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen  signifikan  secara  statistif pada level alfa 5%.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI / RESULTS AND DISCUSSION
Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan  software  PLS  versi  3.0. Statistik deskriptif digunakan untuk peringkasan data  dan penyajian hasil peringkasan  data  tersebut.  Berikut  tabel kategori  yang  digunakan  untuk  menilai  per variabel dalam penelitian  ini. Tabel 6.1 Kategori Interval Kategori 1,00 s/d 1,82 Sangat Buruk 1,83 s/d 2,66 Buruk 2,67 s/d 3,49 Kurang Baik 3,50 s/d 4,32 Cukup Baik 4,33 s/d 5,16 Baik 5,17 s/d 6,00 Sangat Baik
Untuk  mengukur  gejala  pusat  dan variasi  kelompok  serta  varians  data  dapat digunakan  minimum,  maksimum, mean, dan
standar  deviation .  Hasil  deskriptif  variabel penelitian  ini  dapat  ditunjukkan  pada  tabel berikut : Tabel 6.2 Deskriptif Variabel Penelitian N Minim um Maxi mum Mean Std. Deviation X1.1 14 2,00 6,00 5,000 0 ,96077 X1.2 14 1,00 6,00 4,500 0 1,28602 X1.3 14 2,00 6,00 4,571 4 1,01635 X1.4 14 2,00 6,00 4,714 3 ,99449 X1.5 14 2,00 6,00 4,642 9 1,00821 X1.6 14 2,00 6,00 4,500 0 1,09193 X1.7 14 2,00 6,00 4,642 9 1,00821
X1.8 14 2,00 6,00 4,785 7 ,97496 X1.9 14 1,00 6,00 4,500 0 1,28602 X1.10 14 1,00 6,00 4,428 6 1,28388 X1.11 14 2,00 6,00 4,642 9 1,00821 X1.12 14 2,00 6,00 4,571 4 1,01635 X1.13 14 1,00 6,00 4,357 1 1,39268 X1.14 14 2,00 6,00 4,500 0 1,01905 X1.15 14 2,00 6,00 4,714 3 ,99449 X1.16 14 2,00 6,00 4,714 3 ,99449 X1.17 14 1,00 6,00 4,642 9 1,21574 X1.18 14 1,00 6,00 4,500 0 1,28602 X1.19 14 2,00 6,00 4,571 4 1,01635 X1.20 14 2,00 6,00 4,785 7 ,97496 X1.21 14 1,00 6,00 4,285 7 1,26665 X1.22 14 2,00 6,00 4,285 7 1,06904 X1.23 14 2,00 6,00 4,714 3 ,99449 X1.24 14 2,00 6,00 4,642 9 1,00821 X1.25 14 2,00 6,00 4,571 4 1,01635 X1.26 14 1,00 6,00 4,428 6 1,22250 X1.27 14 2,00 6,00 4,500 0 1,01905 X1.28 14 2,00 6,00 4,714 3 ,99449 X1 14 1,71 6,00 4,586 4 1,00020 X2.1 14 3,00 6,00 4,714 3 1,20439 X2.2 14 3,00 6,00 4,571 4 1,28388 X2.3 14 2,00 6,00 4,071 4 1,68543 X2.4 14 2,00 6,00 4,214 3 1,57766 X2.5 14 2,00 6,00 4,357 1 1,64584 X2.6 14 3,00 6,00 4,500 0 1,22474
X2.7 14 3,00 6,00 4,571 4 1,15787 X2.8 14 3,00 6,00 4,642 9 1,15073 X2.9 14 3,00 6,00 4,642 9 1,15073 X2.10 14 3,00 6,00 4,785 7 1,25137 X2.11 14 3,00 6,00 4,571 4 1,28388 X2.12 14 3,00 6,00 4,714 3 1,20439 X2.13 14 3,00 6,00 4,642 9 1,21574 X2.14 14 3,00 6,00 4,642 9 1,15073 X2 14 2,79 6,00 4,547 1 1,25342 X3.1 14 1,00 6,00 4,714 3 1,26665 X3.2 14 1,00 6,00 4,857 1 1,16732 X3.3 14 2,00 6,00 3,857 1 1,46009 X3.4 14 1,00 6,00 4,642 9 1,21574 X3.5 14 2,00 6,00 3,785 7 1,47693 X3.6 14 2,00 6,00 4,642 9 1,00821 X3.7 14 2,00 6,00 3,928 6 1,49174 X3.8 14 1,00 6,00 4,785 7 1,25137 X3.9 14 2,00 6,00 3,785 7 1,52812 X3.10 14 2,00 6,00 4,785 7 ,97496 X3.11 14 1,00 6,00 3,857 1 1,65748 X3.12 14 2,00 6,00 4,642 9 1,08182 X3 14 1,58 6,00 4,356 4 1,10787 Y1.1 14 1,00 6,00 3,642 9 1,69193 Y1.2 14 2,00 6,00 5,000 0 ,96077 Y1.3 14 2,00 6,00 4,857 1 ,94926 Y1.4 14 1,00 6,00 3,714 3 1,63747 Y1.5 14 2,00 6,00 4,928 6 ,99725 Y1.6 14 2,00 6,00 4,857 1 ,94926
Y1.7 14 2,00 6,00 4,714 3 ,99449 Y1.8 14 1,00 6,00 4,642 9 1,21574 Y1.9 14 1,00 6,00 3,785 7 1,57766 Y1.10 14 1,00 6,00 4,785 7 1,25137 Y 14 1,50 6,00 4,492 9 1,07379 Valid N (listwise) 14
Hasil  deskriptif  pada  sistem  informasi keuangan  daerah  (X1)  diperoleh  nilai minimum 2,00, nilai maksimal 6,00; rata-rata sebesar  5,00  dan  standar  deviasi  sebesar 1,39268. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai  tengah  antara  1  dan  6),  menunjukkan bahwa  sistem  informasi  keuangan  daerah  di Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang  baik,  sehingga  sistem  informasi  ini mampu memberikan informasi kepada seluruh manager  keuangan  yang  berkaitan  dengan aktivitas  keuangan  organisasi,  yang  dapat digunakan untuk peramalan tren perekonomian  masa  depan,  mengelola  aliran dana yang melalui organisasi dan mengendalikan keuangan pemerintah daerah.
Hasil deskriptif pada pengawasan melekat (X2)  diperoleh  nilai  minimum  2,79,  nilai maksimal 6.00 , rata-rata sebesar 4,8571 dan standar  deviasi  sebesar  1,28388.  Jika  dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengan antara 1 dan 6), menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan daerah termasuk dalam kriteria  yang  baik,  sehingga  usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, dirasakan telah efektif dan mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada.
Untuk  variabel  prinsip  transparasi  (X3) diperoleh nilai minimum 2,00, nilai maksimal 6,00,  rata-rata  sebesar  4,8571  dan  standar deviasi sebesar 1,65748 . Jika dilihat nilai rata-
rata  diatas  3,5  (nilai  tengah  antara  1  dan  6), menunjukkan prinsip transparasi yang dilakukan  pemerintah  daerah  Kabupaten Rembang  dapat  dikategorikan  baik.  Artinya informasi  yang  disampaikan  anggota  DPRD Kabupaten  Rembang  kepada  publik  telah transparan,  mudah  diakses,  dan  disampaikan tepat  waktu.  Dengan  demikian  masyarakat akan mengetahui informasi tentang kebijakan, proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil yang telah dicapai.
Hasil deskriptif pada akuntabilitas pengelolaan  APBD  (Y)  diperoleh  nilai minimum  2,00  nilai  maksimal  6,00,  rata-rata sebesar  4,4929  dan  standar  deviasi  sebesar 1,07379, menunjukkan bahwa akuntansibilitas pengelolaan APBD di Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang  baik.  Artinya  dalam  penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten  Rembang  mampu  menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; mampu memberikan ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam proses  pembangunan  dan  pemerintahan; mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan  setiap  kebijakan publik secara proporsional; dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

## Uji Normalitas Data
Distribusi  normal  dalam  bentuknya mengikuti  fungsi  Gauss  dikatakan  simetris apabila  68%  nilai standardized  residuals terletak  antara  -1  dan  +1;  98%  nilai standardized  residuals terletak  antara  -2  dan +2  dan  99%  nilai standardized  residuals terletak  antara  -3  dan  +3.  Berikut  tabel  uji normalitas  data. Distribusi  normal  dalam
bentuknya mengikuti fungsi Gauss dikatakan simetris  apabila  68%  nilai standardized residuals terletak antara -1 dan +1; 98% nilai standardized  residuals terletak  antara  -2  dan +2  dan  99%  nilai standardized  residuals terletak  antara  -3  dan  +3.  Berikut  tabel  uji normalitas data.
Tabel 6.3 Residuals Statistics
Minim um Maxim um Mean Std. Deviation N Predicted Value 1.5000 6.0000 4.4929 1.07379 14 Residual .00000 .00000 .00000 .00000 14 Std. Predicted Value -2.787 1.404 .000 1.000 14 Std. Residual .000 .000 .000 .000 14 a. Dependent Variable: Y
Hasil  perhitungan  diketahui  bahwa nilai standar residual terletak antara nilai min 0.000  dan  nilai  maksimal  0.000  maka  dapat dikatakan  bahwa  variabel  X1,  X2  dan  X3 terhadap Y memiliki distribusi normal dalam bentuknya mengikuti fungsi Gauss dikatakan simetris  apabila  68%  nilai standardized residuals terletak antara -1 dan +1.
Uji Heteroskedastisitas
Uji  ini  hanya  menguji  apakah  dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan  varian  nilai  residual  dari pengamatan  satu  ke  pengamatan  yang  lain tetap  (homokedastisidas)  dan  apabila  terjadi perbedaan varian (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas).

## Tabel 6.4 ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 14.989 12 1.249 . . a Residual .000 1 .000 Total 14.989 13
a.  Predictors:  (Constant),  X3,  X2.10,  X1.28,  X2.3,  X3.8,  X1.2,  X1.3,  X2.6,  X1.23,  X3.12, X3.2, X1.13
b. Dependent Variable: Y
Hasil  perhitungan  nilai  residual  berada pada  nilai  0.000  yang  berarti  bahwa  model regresi  terjadi  atau  terdapat  ketidaksamaan varian nilai residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain atau model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (homokedastisitas).

## Uji Autokorelasi
Model  regresi  terdapat  korelasi kesalahan  pada  priode  t  dengan  kesalahan pada periode sebelumnya dengan signifikansi diatas 5% (batas atas 1.681 dan kurang dari 4) dikatakan tidak terjadi korelasi.
Tabel 6.5 Autokorelasi
X1 X2 X3 Y X1 1,000000 X2 0,652027 1,000000 X3 0,934225 0,563379 1,000000 Y 0,969595 0,529147 0,962288 1,000000 Variable SKID (X1), sistem pengawasan melekat  (X2)  dan  prinsip  transparansi  (X3) memiliki  tingkatan  signifikansi  yang  tinggi karena memiliki s ignificancy di atas 0.5.

## Uji multikoloniaritas
Hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y, memiliki bartas coefficient correlation memiliki batas 95% jika kurang dari 95% maka dapat disimpulkan model regresi ini
baik karena tidak terjadi multikolineritas dan batas. Selain itu, batas tolerance 0.100 jika nilai tolerance kurang dari 0.100 dari setiap variabel baik X1, X2 dan X3 maka tidak
terjadi multikolineritas. Hal ini terlihat pada tabel berikut.
Uji F
Uji R 2
Untuk  menilai  pengaruh  variabel
laten  independen  terhadap  variabel  laten dependen  apakah  mempunyai  pengaruh substantive . Berikut adalah tabel pengaruhnya: Tabel 6.7 R Square
Dalam  perhitungan  R 2 sebesar  0.977239 maka variasi variabel independen diformulasikan  dalam  model  riset  mampu menjelaskan  variasi  variabel  dependen  97%, namun  jika  hanya  3%  dijelaskan  variabel R Square Cronbachs Alpha X1 0,993372 X2 0,994807 X3 0,967516 Y 0,977439 0,971326 ANOVA b 14,575 3 4,858 117,247 ,000 a ,414 10 ,041 14,989 13 Regression Residual Total Model
1 Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X3, X2, X1 a.
Dependent Variable: Y b.
independen lain yang tidak dimasukan dalam model riset.
Uji Signifikasi Variabel (Uji T) Setelah  mengetahui  dan  melakukan berbagai uji yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapatkan hasil pengujian hipotesis. Berikut adalah hasil uji hipotesis. Tabel 6.8 T-statistic T Statistics (|O/STERR|) X1 -> Y 9,237760 X2 -> Y 3,150699 X3 -> Y 7,270543
Hasil  tersebut  dapat  dibaca  dengan melakukan  uji  t  statistik  yaitu  dengan membandingkan  antara  hasil  t  hitung  (t statistik) dengan t tabel. Dalam hal ini t tabel
ditentukan  signifikan  pada  0,05  (t  hitung/T- statistics>  daripada  t  tabel  1,96).  Dengan adanya tabel 4.12 tersebut diatas, maka dapat disajikan seperti gambar 4.1 berikut ini
SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN SIMPULAN Pengaruh  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBD Setelah melakukan pengujian terhadap  data  maka  didapatkan  hasil  bahwa
pengaruh  sistem  informasi  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD, terbukti dari hasil Inner  Model mempunyai  t  statistik sebesar 9,237760.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik  > t tabel 1,96). Ini  berarti  bahwa  Hipotesis1  (H 1 )  yang menyatakan  bahwa    “ Penerapan  sistem informasi  keuangan  daerah  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan APBD ”
Semakin  baik  penerapan  sistem informasi  keuangan  daerah  maka  sistem  ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak seperti  membantu  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; menyusun laporan keuangan  yang  lebih  efektif  dan  akurat; menyimpan  data  keuangan  untuk  keperluan manajemen lainnya; dan menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan. Dengan adanya hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan  maka  “ penerapan sistem  informasi  keuangan  dapat  berperan positif  dalam  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan APBD” .
Pengaruh  Sistem  Pengawasan  Melakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD Setelah melakukan pengujian
terhadap  data  maka  didapatkan  hasil  bahwa pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  APBD mempunyai t statistik sebesar 3,150699.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik>  t  tabel  1,96),  ini  berarti  bahwa Hipotesis2  (H 2 )  yang  menyatakan  bahwa “ Sistem  pengawasan  melekat  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan APBD. ” Menurut Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi  pimpinan  instansi  dan  warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan  keuangan  daerah  (APBD). Sehingga  akuntabilitas  publik  yang  tinggi akan  dipengaruhi  oleh  fungsi  pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena itu,
pemerintah  dikatakan  memiliki  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  yang  baik  jika pemerintah  tersebut  mampu  menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka,  cepat  dan  tepat  kepada  masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; mampu memberikan ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam proses  pembangunan  dan  pemerintahan; mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan  setiap  kebijakan publik secara proporsional; dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat  dapat  menilai  derajat  pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif.
Pengaruh  Prinsip  Transparansi  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD
Setelah melakukan pengujian
terhadap  data  maka  didapatkan  hasil  bahwa pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas  pengelolaan APBD  mempunyai t statistik sebesar 7,270543.  Jadi t statistik > dari t tabel signifikan pada 0,05 (t statistik > t tabel 1,96), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H 3 ) yang menyatakan bahwa  “ Penerapan  prinsip transparansi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD ”.
Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan  daerah  pada  akhirnya  akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah  daerah  dengan  masyarakatnya sehingga  tercipta  pemerintahan  daerah  yang bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penerapan prinsip  transparansi  di  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pelaporan  pelaksanaan kegiatan  memberikan  keleluasan  kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
berkepentingan  dalam  mendapatkan  akses informasi  yang  diperlukan  dengan  berbagai media yang dimungkinkan. Dengan demikian penerapan  prinsip  transparansi  terhadap pengelolaan  keuangan  akan  mendorong terciptanya keterbukaan publik atas pengelolan keuangan. Mengingat keterbukaan publik  atau  kemudahan  masyarakat  dalam mendapatkan  informasi  yang  diperlukan menjadi  bagian  penting  dari  akuntabilitas, maka penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan  keuangan  akan  mendorong terciptanya  akuntabilitas  pengelolaan  APBD. Dengan kata lain penerapan prinsip transparansi  atas  pengelolaan  keuangan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolan APBD.

## SARAN
1. Bagi sekretariat DPRD kabupaten Rembang, hendaknya dalam meningkatkan  kinerja  sistem  informasi keuangan  daerah,  yang  relevan,  akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain  itu  fungsi  pengawasan  pada anggota Dewan hendaknya dapat berjalan  dengan  baik  sehingga  proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang  dilakukan  oleh  setiap  unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga  dirasakan  lebih  efektif  untuk mampu  menjangkau  semua  lini  dalam unit  kerja  yang  ada.  Selain  itu  proses penyusunan  APBD  ini  hendaknya  lebih transparan kepada publik dengan menyediakan  berbagai  akses  informasi yang mudah.
2.    Penelitian  ini  mengambil  obyek  yang terbatas  yakni  pada  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Rembang.  Pada  peneliti berikutnya  perlu  dilakukan  pengamatan dengan  obyek  yang  lebih luas,  sehingga lebih  dapat  dijadikan  acuan  bagi kepentingan generalisasi permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY
Andriyani, Nurulita. 2012. Pengaruh Kecerdasan Emosional  dan  Kecerdasan  Intelekrual terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Proposal-S1.
Fakultas
Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Anthony, Robert N and Govindarajan, Vijay. 2011.
Sistem  Pengendalian  Manajemen. Edisi
12. Karisma Publishing Group. Tangerang. Atarwaman,  Rita  J.  D.  2008. Pengaruh  Struktur Kewenangan, Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Perilaku Manajer terhadap Cost
Consciousness. Tesis  S-2.  Universitas Diponegoro. Semarang.
Bastian, Indra. 2001. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah  Daerah. Edisi  Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Cooper, Donald R dan Schinder, Pamela S. 2006.
Metode  Riset  Bisni, Edisi  Sembilan.  PT Media Global Edukasi. Jakarta. Departemen  Keuangan  RI.  2006. Kumpulan Peraturan  Pemerintah  Pelaksana  UU Nomor  33  Tahun  2004 .  Cetakan  I. Pusat Pengkajian  Ekonomi  dan  Keuangan Daerah.
Deutari,  Cindy.  2012. Pengaruh  Pengawasan Melekat  dan  Fungsi  Anggaran  terhadap Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Pemerintah Kota
Tasikmalay. skripsi  S-1.  Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik.  2006.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Telaah Kritis  PP  Nomor  24  Tahun  2005. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi 5. Semarang: Universitas
Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  2011. Structural  Equaling Modeling  Metode  Alternatif  dengan Partial  Least  Square  (PLS) .  Edisi  3. Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Grahita. 2017. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Salemba Empat. Jakarta. Krina,  Loina  Lalolo.  2003. Indikator  dan  Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan  Partisipasi. Skretariat  Good  Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Krismiaji. 2005. Sistem Informasi Akuntansi . Edisi kedua.  Unit  Penerbit  dan  Percetakan
Akademik Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.  2003. Sistem  Administrasi Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
(SANKRI) .  Cetakan  Pertama.  Perum Percetakan Negara RI. Jakarta. Malichah,  Hikmah  Nurul.  2010. Pengaruh Kejelasan dan Sasaran Anggaran, Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah Yogyakarta. Skripsi S-1. Fakultas
Ekonomi.  Universitas  Ahmad  Dahlan.
Yogyakarta.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Andi. Yogyakarta.
Mardiyanto, Handono. 2009. Inti sari manajemen keuangan . Jakarta. Grasindo.
Martani, Dwi dan Zaelani, Fazri. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi S-1.
Universitas  Syiah  Kuala  Banda  Aceh. Aceh.
Morissan.  2012. Metode  Penelitian  Survei .
Cetakan  Ke-1.  Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Rahmanurrasjid,  Amin.  2008. Akuntabilitas  dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah  untuk  Mewujudkan  Pemerintah yang  Baik  Di  Daerah .  Tesis  S-2. Universitas Diponegoro. Semarang.
Santoso,  Pandji.  2008. Administrasi  Publik  Teori dan  Aplikasi  Good  Governanc. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama. Bandung.
Solikhah,  Bangdiyatus,  Rohman,  dan  Meiranto. 2010. Implikasi  Intellectual  Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplitic Specification. Tesis S-2.  Universitas  Jenderal  Soedirman.
Purwokerto.
Sopanah  dan  Wahyudi,  Isa.  2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi
Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik  Terhadap  Hubungan  Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) .
Skripsi  S-1.  Universitas  Widya  Gama Malang. Malang.
Suhanda  Wati,  Sinta.  2007. Analisis  atas Pengawasan  Fungsional  Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung . Skripsi S-1. Universitas Komputer Indonesia. Jakarta. Sulistoni.  2003. Fiqh  Korupsi:  Amanah  Vs Kekuasaan. Somasi.  Nusa  Tenggara Barat.
Ulum MD, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Cetakan  Pertama.  PT  Bumi Aksara. Jakarta.
Ulum,  Ihyaul,  Imam  Ghozali  dan  Anis  Chariri. 2010. Intellectual  Capital  dan  Kinerja Keuangan  Perusahaan;  Suatu  Analisis Pendekatan  Partial  Least  Squar. Paper. Universitas Diponegoro. Semarang,
Widayaningsih,  Aristanti,  Triantoro,  Alvian,  dan Wiyantoro, Lili Sugeng. 2011. Hubungan
Efektifitas  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan:
Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan sebagai  Variabel  Intervening .  Skripsi  S- 1.  Universitas  Syiah  Kuala  Banda  Aceh. Aceh.
Widjaja, H.A.W. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di  Indonesia  dalam  Rangka  Sosialisasi UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah. Edisi  1.  PT Raja Grafido Persada. Jakarta.