## Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik
Lina Marlina Effendi 1
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; linamarlinaeffendi@gmail.com
* Correspondence: linamarlinaeffendi@gmail.com; Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, 45363 Indonesia
Received: 16-09-2022; Accepted: 21-11-2022 ; Published: 21-11-2022
Abstrak: Perubahan organisasi merupakan kebutuhan untuk menyusuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga  tercipta  struktur  organisasi  yang  ideal  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  efektif.  Tujuan penelitian  dimaksudkan  untuk  menganalisis  perubahan  struktur  organisasi  dalam  menciptakan  kualitas pelayanan  publik,  metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  yaitu  metode  diskritif  kualitatif  yang menggambarkan  situasi  dan  kondisi  organisasi  dalam  melakukan  pelayanan  publik  dengan  melakukan pemberdayaan manajemen dalam organisasi sehingga tujuan dari lembaga tercapai secara optimal. kemudian penentuan  informan  secara  purposive,  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  menganalisis  data  mengacu  pada  teori  Stephen  P.  Robbins  dan  Mary Coulter, di mana perubahan organisasi terdiri dari tiga dimensi perubahan yaitu struktur, teknologi dan rakyat. Hasil dalam penelitian ini yaitu Kondisi penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung sudah tertata namun  saat  ini  masih  kurang  optimal  dan  terdapat  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan tangungjawab  pada  manajemen  dalam  organisasi.  Penulis  menyimpulkan  adanya  upaya  yang  dilakukan pemerintahan daearah yaitu melakukan perubahan struktur organisasi khususnya pada manajemen, agar tidak terjadi ketimpangan atau salaing mengandalkan dalam pelaksanaan tugas, dan perampingan struktur organisasi sehingga dalam melaksankan tugas dan fungsi sesuai yang dibebankan kepada masing pemegang keputusan atau pekerjaan.
Kata Kunci : Perubahan Struktur Organisasi, Kualitas Pelayanan Publik; Manajemen Pelayanan Publik
Abstract:  Organizational  change  is  a  need  to  adjust  to  the  capabilities  possessed  so  as  to  create  an  ideal organizational structure in realizing effective governance. The purpose of the study is to analyze changes in organizational  structure  in  creating  quality  public  services,  the  research  method  that  the  author  uses  is  a qualitative discriminatory method that describes the situation and condition of the organization in carrying out public  services  by  empowering  management  within  the  organization  so  that  the  goals  of  the  institution  are achieved optimally. then the determination of informants purposively, with data collection techniques used by observation, interviews and documentation. In analyzing the data refers to the theory of Stephen P. Robbins and Mary  Coulter,  where  organizational  change  consists  of  three  dimensions  of  change,  namely  structure, technology  and  people.  The  results  in  this  study  are  that  the  organizational  arrangement  for  the  Bandung Regency regional apparatus has been arranged but currently it is still not optimal and there are obstacles in the implementation of tasks, functions and responsibilities of management within the organization. The author concludes that the efforts made by the local government are to make changes to the organizational structure, especially in management,  so  that  there is  no inequality or relying on each other  in carrying out tasks, and streamlining the organizational structure so that in carrying out the duties and functions as assigned to each decision holder or job.
Keywords: Organizational Structure Change; Public Service Quality; Public Service Management

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilandasi dengan nilai-nilai demokratisasi dan yang akan sesuai dengan  amanatnya  dalam  mendukung  kualitas  pelayanan  publik  dan  pemberdayaan
organisasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  sehingga  menjadi fleksibel dalam  keputusan. Dengan demikian  dapat  membuka peluang dan tantangan bagi daerah  untuk  menunjukkan  kompetensinya  dalam  pengelolaan  kewenangan  di  bidang pemerintahan  secara  desentralisasi,  dengan  penguatan  kelembagaan  dan  masyarakat  serta pelayanan publik yang sejalan dengan paradigma demokratisasi, harapan masyarakat.
Kemajuan  zaman  yang  semakin  meningkat  mengakibatkan  kemajuan  teknologi informasi dan komunikasi, berbagai tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah adalah meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas  pelayanan  menjadi  semakin  penting.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Kabupaten Bandung  berupaya  melakukan  perubahan  struktur  organisasi  atau  kelembagaan  dalam menyikapi permasalahan manajemen sumber daya manusia yang berkompeten, maka dengan demikian organisasi pemerintah harus terus mengorganisir diri untuk menciptakan organisasi pemerintah masa depan dengan kapasitas dan komitmen untuk merangkul perubahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.
Peluang dan tantangan otonomi daerah erat kaitannya dengan upaya pencapaian tiga tujuan  desentralisasi:  politik,  administrasi,  dan  sosial  ekonomi.  Sesuai  yang  dikemukakan hal  tersebut  dapat  dijabarkan  sebagai  tujuan  yang  menjadi  peluang  dan  tantangan (Wasistiono,  2003).  Tantangan  dalam  mewujudkan  tujuan  politik  desentralisasi  adalah kesediaan semua pihak untuk berbagi dan menjalankan peran sesuai dengan kepentingannya masing-masing.  Hal  ini  mencerminkan  keinginan  pemerintah  dan  elit  politik  untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan harapan bahwa warga biasa akan berpartisipasi  aktif  dalam  proses  perumusan,  implementasi, dan  evaluasi  kebijakan  publik oleh elit politik. artinya ada tantangan lain untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut adalah ekonomi yang masih kolaps. Tanpa lingkungan bisnis yang tepat, kebijakan moneter dapat dengan mudah meyakinkan elit politik dan masyarakat umum.
Tujuan  administrasi  adalah  agar    proses-proses  administrasi,  baik  yang  dijalankan oleh sektor publik maupun sektor privat menjadi lebih efektif, efisien, adil, serta ekonomis. Peluang untuk mewujudkan tujuan administrasi dari desentralisasi sangatlah besar dengan dikembangkannya paradigma good governance oleh Bank Dunia maupun UNDP. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan administrasi tersebut terutama datang dari birokrasi yang sudah terjangkit penyakit birokrasi yaitu korupsi, kolusi, nepotisme serta lamban dan kurang kreatif. Tujuan ketiga dari desentralisasi yakni tujuan sosial ekonomi adalah membuat daerah  dan masyarakatnya menjadi lebih maju dan sejahtera. Peluang ini sudah nampak di
depan  mata  karena  daerah  telah  diberi  keleluasaan  dalam  menggunakan  kewenangan  dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki.
Kemajuan  teknologi  informasi  yang  pesat  telah  berdampak  pada  lingkungan kehidupan  masyarakat  Indonesia,  meningkatkan  kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  berbeda.  Berbagai  keluhan  masyarakat  tentang  rendahnya  kualitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  instansi  pemerintah  menunjukkan  belum  optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tantangan bagi instansi pemerintah adalah untuk terus berbenah agar dapat berfungsi lebih baik, lebih produktif, dan merespon perubahan lingkungan.
Pakar  organisasi  seperti  Gouillart  &  Kelly  (1995).  Belbin  (1996)  Mohrman  dkk. (1998); Groth (1999) berpendapat bahwa organisasi abad 21 membutuhkan lebih kecil, lebih cepat,  lebih  terbuka  dan  lebih  Saya  umumnya  setuju  bahwa  ada  karakteristik  yang  luas (Wasistiono, 2004). Keempat karakteristik ini diperlukan bagi organisasi untuk menyediakan layanan  publik  yang  memenuhi  perubahan  kebutuhan.  Jika  sebuah  organisasi  tidak  dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, maka organisasi tersebut akan mati.
Salah satu tindakan yang dapat dilakukan organisasi berdasarkan arah strategisnya untuk  bertahan  adalah  memusatkan  perhatian  pada  posisi,  misi  inti,  dan  fungsinya  dalam menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat saat ini. adalah. Salah satu arah strategis yang  dapat  ditempuh  adalah  latihan  perubahan  atau  restrukturisasi,  upaya  peningkatan efisiensi  dan  produktivitas,  yang  pada  akhirnya  menjadikan  organisasi  lebih  efisien  dan melayani serta memperkuat masyarakat. Diharapkan itu akan menjadi mungkin.
Menurut  Savage  (1996)  tuntutan  perubahan  atau  restrukturisasi  didasarkan  pada manajemen  generasi  kelima:  pembangunan  tim  yang  dinamis,  jaringan  pengetahuan, manajemen  lintas  batas  atau  off-board.  dapat  dikatakan  sebagai  perwujudan  dari  basis manajemen. dan perusahaan virtual (Sedarmayanti, 2000). Terjadi restrukturisasi organisasi dan  kualitas  pelayanan  di  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Makassar  yang  cukup  baik  (Darwis,  2020).  Hal  ini  dilihat  dari  variabel  penelitian restrukturisasi, meliputi kompleksitas sebesar 62.3, formalisasi 62.2, dan sentralisasi sebesar 61.9.  Sedangkan  variabel  kualitas  pelayanan  meliputi:  reliability  sebesar  61.26,  tangible sebesar 66.13, resvonsiveness sebesar 62.26, assurance sebesar 58.53 dan emphaty sebesar 62.4.
Semua  ini  mengarah  pada  kesadaran  bahwa  menjalankan  organisasi  saat  ini  tidak dapat hanya mengandalkan metode tradisional seperti struktur mekanis dan rantai komando yang kompleks. Di sisi lain, pengorganisasian harus dilakukan secara fleksibel dan fleksibel,
memperluas  pendelegasian  wewenang,  merangsang  peran  dan  tanggung  jawab  staf fungsional dan menghindari periode administrasi yang terlalu lama.
Organisasi akan berhasil di masa depan jika mereka dapat terus-menerus menemukan kembali diri mereka sendiri. Kegiatan reengineering dapat diartikan sebagai restrukturisasi atau  disebut  juga  alterasi  atau  rekonstruksi  (Nugroho,  2003).  Upaya  modifikasi  atau restrukturisasi  organisasi  dapat  dilakukan  melalui  upaya  manajemen,  perubahan  atau restrukturisasi  (reengineering)  sehingga  organisasi  diharapkan  mampu beradaptasi  dengan dampak perubahan lingkungan agar dapat bertahan. Implikasi berikut dari rekayasa ulang: Rekayasa ulang adalah restrukturisasi perusahaan dengan menantang doktrin, praktik, dan aktivitas  yang  ada  dan  secara  inovatif  mendistribusikan  kembali  modal  dan  sumber  daya manusia ke dalam proses lintas fungsi (Bennis & Mische, 1995). Restrukturisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan daya saing perusahaan, nilai bagi pemegang saham dan kontribusi kepada masyarakat. Sepanjang garis ini mengidentifikasi batas-batas rekayasa ulang seperti biaya, kualitas, layanan, kecepatan, dll (Hamer & Champy, 1995)
Dua  implikasi  penting  muncul  dari  pemahaman  ini  dalam  kaitannya  dengan perubahan  atau  restrukturisasi.  Pertama,  adanya  kemauan  politik  yang  positif  dari pemerintah  untuk  selalu  berupaya  menciptakan  BUMN  atau  BUMD  yang  sehat  untuk membantu  membiayai  pembangunan  nasional.  Kedua,  perubahan  atau  reorganisasi  tidak hanya  mencakup  perubahan  struktur  formal  organisasi,  tetapi  juga  aspek  yang  lebih  luas seperti  perubahan  bentuk  hukum,  organisasi  dan  struktur  modal.  Ada  lima  elemen  utama yang harus dipenuhi oleh suatu perubahan atau restrukturisasi, namun jika salah satu elemen kunci  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  ada  kegiatan  perubahan  yang  dapat  disebut perubahan  atau  restrukturisasi.  Terdapat  lima  elemen  utama  modifikasi  atau  rekonstruksi (Bennis & Mische, 1995) adalah:
1. Penglihatan yang berani
Pandangan  yang  berani  melakukan  perubahan  terhadap  masa  depan  organisasi  dan kemauan yang kuat untuk mewujudkannya.
2. Desain sistematis,
Berarti perubahan atau restrukturisasi bersifat meluas atau berdampak pada organisasi dan tidak terbatas pada satu masalah organisasi, proses, tugas, kegiatan, fungsi atau unit.  Spektrum  luas  ini  menunjukkan  bahwa  modifikasi  atau  rekonstruksi  sebagai reorganisasi dan transformasi holistik dirancang untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pandangan  ini  berlaku  untuk  semua  fungsi  organisasi  yang  berhubungan  dengan kinerja proses, bukan hanya satu atau lebih aktivitas.
3. Jelas niat dan misi,
Ini  berarti  bahwa  suatu  organisasi  harus  mulai  mengubah  atau  merestrukturisasi dengan tujuan tertentu dan menyadari bahwa hasil akhirnya akan menjadi perusahaan yang  sama  sekali  berbeda.  Selain  itu,  perubahan  atau  restrukturisasi  menciptakan
perusahaan  baru,  yang  membutuhkan  delegasi  dan  dukungan  berkelanjutan  dari manajemen puncak.
4. Metodologi tertentu,
Ini  berarti  bahwa  metodologi  khusus  penting  untuk  setiap  proses  perubahan  atau pembangunan  kembali  yang  melibatkan  berbagai  aspek.  Pemimpin  dari  setiap perubahan atau pembangunan kembali, dan orang-orang yang menerapkannya, perlu tahu persis apa yang perlu dilakukan pada setiap langkah proses. Tanpa teknik khusus, proses perubahan atau pembangunan kembali bisa menjadi kekacauan permanen.
5. Kepemimpinan yang Efektif dan Terlihat,
Ini  berarti  bahwa  pemimpin  perubahan  dan  restrukturisasi  harus  memiliki  berbagai keterampilan  dan  kompetensi,  termasuk  kreativitas,  visi  yang  berdampak, pengetahuan mendalam tentang bisnis dalam organisasi, serta karakter yang baik dan pertimbangan yang cermat.
Dari hal tersebut dimaksudkan bahwa: pertama untuk berani memandang kedepan masa depan organisasi dan kemauan yang kuat untuk mewujudkannya. Kedua mendisain secara sistimatis yang berani modifikasi atau melakukan perubahan sebagai reorganisasi dan transformasi holistik yang dirancang untuk mencapai hasil yang luar biasa. Ketiga visi dan misi yang dapat merubah kebutuhan lembaga yang sesuai dengan harapan institusi dengan organisasi  baru  yang  membutuhkan  delegasi  dari  pihak  manajemen  puncak.  Keempat menerapkan  metode  khusus  yang  melibatkan  berbagai  aspek  yang  tergantung  kepada pemimpin yang kompeten dan prefosional. Kelima mempunyai pemimpin yang prefosional yang memiliki kemampuan kompetensi, keterampilan, krreativitas yang tinggi.

## 2. Metode
Metode penelitian yang penulis gunakan berdasarkan pemasalahan adalah penelitian kualitatif  yang  menggambar  perubahan  organisasi  memerlukan  manajemen  sumber  daya manusia  yang  kompeten  dan  bermaksud  mendeskripsikan  keadaan  struktur  organisasi organisasi daerah di Kabupaten Bandung dan kemungkinan perubahan atau restrukturisasi serta upaya penguatan struktur organisasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
Penelitian kualitatif sebagai tradisi khas dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung  pada  pengamatan  manusia  baik  dalam  lingkup  maupun  terminologinya (Moleong,  2005)  sedangkan  penelitian  deskriptif  adalah  studi  terhadap  satu  atau  lebih variabel  (bebas),  tanpa  perbandingan,  untuk  menentukan  nilai  suatu  variabel  bebas,  atau menyarankan  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menghubungkan  variabel  lain (Sugiyono, 2004)  Di sisi lain, metode kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan  benda-benda  alam  sebagai  lawan  dari  eksperimen  yang  merupakan  alat  penting bagi  peneliti dengan teknik pengumpulan  data  dengan  triangulasi yang diperoleh  bersifat
deskriptif  dan  analisis  datanya  bersifat  induktif  sehingga  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan pada kepentingan daripada generalisasi (Riduwan, 2004)
Denzin  dan  Lincoln  juga  mengatakan  metode  yang  biasanya  digunakan  dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen atau dengan cara lain, penelitian kualitatif dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk menggali dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau  kelompok.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini,  daripada  menguji  hipotesis,  kami melakukan survei kualitatif dengan menggunakan "pendekatan deskriptif eksploratif", yang secara  hati-hati  mengukur  fenomena  sosial  tertentu  dengan  membangun  konsep  dan mengumpulkan fakta. Gunakan penelitian eksplorasi atau evaluasi terbuka untuk mencari kesimpulan. Oleh karena itu penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian nonhipotesis yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  keadaan  atau  keadaan  suatu  fenomena,  dimana peneliti hanya ingin mengetahui apa yang relevan dengan keadaan sesuatu (Arikunto, 1998).
Dari  beberapa  pengertian  penelitian  yang  telah  diungkapkan,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa secara khusus tujuan penelitian yaitu:
1) Meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan;
2) Menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban;
3) Menangkap opportunity atau peluang;
4) Memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada;
5) Melakukan  pengujian  terhadap  fenomena  untuk  menggugurkan,  memperkuat bahkan menemukan suatu teori yang baru.
Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini  metode  yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif  yang  mendeskritifkan  atau menggambarkan fenomena dan pakta dilapangan dengan pengumpulan data mnggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data adalah suatu informasi yang diperlukan untuk  menjawab  masalah  penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  tersebut  bersijfat  diskriptif dalam  bentuk  kata-kata  atau  gambar.  Data  tersebut  dapat  diperoleh  melalui  observasi dengan  pengamatan  langsung  dilapangan,  interview  atau  wawancara,  potret,  tape  video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi. Adapun sumber data adalah data yang  diperoleh  subyek  data  dari  27  informan  atau  orang  yang  memberi  informasi  dalam penelitian kualitatif disebut sebagai subjek penelitian, karena ia bukan saja sebagai sumber data,  melainkan  juga  aktor  yang  ikut  menentukan  berhasil  tidaknya  suatu  penelitian berdasarkan  informasi  yang  diberikan.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu: pertama,  data  primer  yang  diperoleh  secara  terjun  langsung  ke  objek  penelitian,  hal  ini
ditunjukan  untuk  memperoleh  data  secara  empiris.  Dalam  penelitian  in  data  primer diperoleh responden yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. Kedua, data  sekunder  yang  diperoleh  atau  berada  di  dalam  catatan-catatan,  arsip-arsip  dan dokumen-dokumen resmi, yang berisi informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh di lapangan yang telah ditetapkan.
Dalam  proses  pencarian  data  maka  penulis  mencari  beberapa  orang  informan. Penentuan informan yang akan di wawancarai menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2014; 316), “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu”.  Adapun  yang  dijadikan  informan  yaitu  beberapa orang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  penelitian  ini,  Secara  rinci  data  informan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Data Informan Penelitian
NO INFORMAN JUMLAH 1 Bupati sebagai Unsur Pembuat Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 1 orang 2 Skretaris Daerah sebagai koordinator seluruh satuan perangkat kerja pemerintah daerah 1 orang 3 Ketua DPRD Kabupaten Bandung 1 orang 4 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 1 orang 4 Kepala Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 orang 5 Kepala bidang pengembangan pegawai 1 orang 6 Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi 1 orang 7 Staff Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang pengembangan pegawai 2 orang 8 Perwakilan dari masing-masing Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. 16 orang Jumlah 27 orang

## 3. Hasil dan Pembahasan
Perubahan  struktur  organisasi  dengan  pandangan  kedepan  kearah  teknologi  yang mempuni, mendasain secara sistematik, visi dan misi  sesuai dengan terwujudnya tujuan dan harapan  masyarakat,  penerapan  metode  dalam  rangka  perubahan  dan  kepemimpinan  yang prefesional dengan mengedepankan dalam peningktan pengetahuan, menangkap peluang yang mengembangkan digital dengan ini manajemen sumber daya manusia yang menjadi hal pokok, dengan demikian Badan Teknis Daerah adalah unsur pelaksanaan tugas tertentu dan dipimpin oleh  pimpinan  yang  melapor  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati/Walikota  melalui
Sekretaris  Daerah.  Organisasi  teknis  daerah  menurut  sifatnya  diberi  surat  perintah  untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang tidak dicakup oleh Sekretariat Daerah. Tugas tersebut meliputi  bidang  penelitian  dan  pengembangan,  perencanaan,  pengawasan,  pendidikan  dan pelatihan,  perpustakaan,  pengarsipan  dan  dokumentasi,  kependudukan  dan  pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya,  instansi teknis daerah menyusun pedoman teknis sesuai  dengan  ruang  lingkup  tugasnya  dan  berfungsi  membantu  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaannya.  Instansi  teknis  daerah  dapat  berbentuk  instansi  daerah,  kantor,  dan  rumah sakit  sedangkan  unit  pelaksana  teknis  dapat  dibentuk  untuk  melaksanakan  sebagian  tugas badan teknis daerah dan cakupannya dapat mencakup beberapa kecamatan.

## 1. Analisis Kemungkinan Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Upaya Pemberdayaannya Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Perubahan  atau  restrukturisasi  birokrasi  merupakan  penyederhanaan  birokrasi pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  organisasi  yang  lebih  proporsional berdasarkan  kebutuhan  lokal  yang  nyata,  hierarki  pendek  yang  datar  dan  transparan  serta kewenangan  yang  terdesentralisasi.  adalah.Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan kesamaan persepsi antara  birokrat pemerintah  dan DPRD nya, serta  komitmen semua pihak untuk  menciptakan  birokrasi  yang  jauh  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Dari  hasil  wawancara dengan pejabat baik dari Pemerintah Kabupaten Bandung maupun DPRD Kabupaten Bandung terlihat  jelas bahwa organisasi perangkat  daerah di  Kabupaten Bandung masih  besar hingga saat  ini,  sehingga  sulit  untuk  mengubah  atau  memberikan  pelayanan  publik.  Hal  ini memerlukan  restrukturisasi  atau  reorganisasi  kelembagaan  daerah.  Lebih  optimal  sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  dengan  pejabat  tinggi  baik  Kabupaten  Bandung maupun  DPRD Kabupaten  Bandung  tidak  tegas  dalam  penerapannya  meski  Pemerintah  Daerah  Kabupaten sudah  menerapkan  peraturan.  Dalam  arti  dalam  membangun  organisasi  organisasi  daerah, pemerintah Kabupaten Bandung memperhitungkan kebutuhan daerah itu sendiri dan berbagai faktor  lain  yang  diperhitungkan  dalam  pembentukan  organisasi  organisasi  daerah  untuk memberikan informasi lebih lanjut. pelayanan publik yang optimal.
Kabupaten  Bandung  telah  melakukan  penataan  organisasi  sesuai  dengan  kebutuhan daerah, meskipun tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Namun demikian,  bukan  berarti  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  tidak  setuju  atau  tidak  mau melaksanakan  Peraturan  Pemerintah,  tetapi  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia khususnya  institusi  spesialis  dan  waktu.  Pembahasan  penataan  kelembagaan  ini  sebenarnya
sudah  selesai  pada  pertengahan  2004,  namun  sebelum  diterapkan.  Untuk  alasan  efisiensi sumber  daya,  Kabupaten  Bandung  dan  DPRD  Kabupaten  Bandung  sepakat  untuk  menunda pelaksanaan penataan kelembagaan hingga terbitnya Peraturan Pemerintah baru.

## 2. Analisis Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Bandung
Sehubungan  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan Daerah,  maka  ketentuan  tentang  organisasi  perangkat  daerah  kabupaten/kota  diatur  sebagai berikut:
a. Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota  terdiri  atas  Sekretaris  Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Instansi Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa (Pasal 120(1)).
b. Direktur  Wilayah  adalah  pejabat  yang  membantu  Direktur  Wilayah  dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan Kantor Wilayah dan Instansi Teknis Wilayah (Peraturan 121(2)).
c. Sekretaris  DPRD  adalah  unsur  staf  yang  membantu  pimpinan  DPRD  dalam membantu  pelaksanaan  tugas  DPRD  (Pasal  123).  Dengan  kata  lain,  kantor  daerah adalah badan pelaksana otonomi daerah (Pasal 124 Ayat 1).
d. Badan khusus daerah adalah unsur yang berupa lembaga daerah, kantor atau rumah sakit  yang  mendukung  tugas  kepala  daerah  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan daerah tertentu (Pasal 125(1)).
e. Kecamatan  adalah  daerah  kabupaten/kota  yang  selain  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  umum  juga  bertugas  melaksanakan  kewenangan  kabupaten/walikota untuk menangani beberapa masalah otonomi daerah. (Pasal 126).
f. Kerlahan  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  dalam  pelaksanaan tugasnya  mendapat  pendelegasian  dari  Bupati/Walikota  selain  melaksanakan  tugas umum pemerintahan (Pasal 127).
g. Susunan organisasi lembaga-lembaga negara ditetapkan dengan Tata Tertib dengan mengacu  pada  Tata  Tertib  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  tertentu  (Pasal  128 Ayat 1).
h. Susunan  susunan  perangkat  daerah  dan  persyaratan  jabatan  ditetapkan  dengan peraturan  kepala  daerah  dengan  berpedoman  pada  peraturan  pemerintah  (Pasal 128(2)).
i. Polisi  Pamong  Praja  dibentuk  untuk  membantu  kepala  daerah  dalam  penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
Oleh karena itu, daerah yang menerapkan struktur organisasi organisasi daerah menurut UU  No.  32  Tahun  2004  harus  menunggu  terbitnya  SK  pengganti  PP  No.  8  Tahun  2003, meskipun hingga saat ini belum ada persetujuan penggantian PP tersebut. . Oleh karena itu, penataan  organisasi  perangkat  daerah  tetap  berpedoman  pada  aturan  yang  berlaku  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.
Suatu  daerah  dapat  menentukan  satuan  kerja  yang  harus  ada  di  daerah  tersebut (Suwandi, 2005), beberapa langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Melakukan analisis kebutuhan.
2. Membangun  layanan  dasar  seperti  air,  kesehatan,  pendidikan,  lingkungan  dan keselamatan.
3. membuat keputusan strategis
4. Mempertimbangkan  privatisasi  atau  kemitraan  untuk  efisiensi  dan  efektivitas pemerintah  daerah,  maka  struktur  organisasi  daerah  sendiri  disesuaikan  dengan  isu yang diangkat.
Oleh  karena  itu,  kelembagaan  daerah  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  lokal,  mencerminkan  kekuatan  yang  benar-benar  ada  dalam  hal kebutuhan  dasar  dan  urusan  pemerintahan,  serta  sesuai  dengan  kondisi,  karakteristik,  dan potensi keunggulan lokal. meningkat.

## 3. Hasil Analisis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
Untuk membantu mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, pemerintah daerah diharapkan  dapat  menciptakan  organisasi  kelembagaan  daerah  yang  lebih  efisien  dengan menciptakan  ruang  yang  lebih  besar  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan daerah. Telah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota  Bandung  perlu  diambil  keputusan  politik  untuk  mengubah  atau  menata  kembali kelembagaan daerah sesuai dengan kemungkinan dan permasalahan yang ada di daerah.
Sehubungan hal tersebut telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan telah disepakatinya rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat  Daerah  berdasarkan  Keputusan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  188.342/Kep.DPRD-10/2018  Tentang
Persetujuan  Terhadap  6  (Enam)  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan;
Berdasarkan  sebagaimana  dimaksud  diatas  ditetapkan  Peraturan  Bupati  tentang Kebijakan  dalam  Rangka  Penataan  Perangkat  Daerah  Berdasarkan  Perubahan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Dan  Peraturan  Bupati  Nomor  66  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bupati  Nomor  57  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan  Dan  Susunan  Organisasi Sekretariat Daerah.
Mengingat struktur organisasi organisasi perangkat daerah yang ada maka pemerintah sebaiknya mengkaji ulang susunan organisasi organisasi perangkat daerah yang ada saat ini. Hal  ini  dinilai  penting  agar  Kabupaten  Bandung  siap  menyesuaikan  pedoman  baru  saat dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  untuk  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 tahun 2003 tersebut. Hal ini disarankan oleh peneliti berdasarkan:
1. Jumlah  organisasi  daerah dan struktur organisasi organisasi  daerah yang ada  belum mencerminkan efisiensi dan efektifitasnya.
2. Sebagaimana telah disebutkan, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas dan anggota DPRD, kelembagaan daerah yang ada masih membengkak dan belum optimal dalam memberikan pelayanan publik.
Setelah dilakukan perhitungan skor untuk masing-masing unsur, baik umum maupun teknis, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, organisasi perangkat  daerah  yang  dibentuk  akan  menilai  karakteristik,  potensi  dan  Sesuai  dengan kebutuhan, visi dan misi Kabupaten Bandung. Penyusunan organisasi organisasi daerah ini juga penulis susun dengan menggunakan tolok ukur urusan tugas, pemilihan dan penunjang yang diatur dalam Pasal 14 UU 32 Tahun 2004.
(1).  Di  bawah  persyaratan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  adalah  hal-hal  tingkat kabupaten/kota yang meliputi:
a. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan;
b. Perencanaan, penggunaan dan pengawasan rencana tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat;
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e. Menanggapi Bidang Kesehatan.
f. Administrasi pendidikan.
g. Mengatasi masalah sosial;
h. Rekrutmen;
i. Badan-badan pembangunan bersama, usaha kecil dan menengah.
j. pengendalian lingkungan;
k. layanan tanah;
l. Pelayanan Kependudukan dan Pendaftaran.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintah.
n. manajemen Investasi;
o. Penyediaan layanan dasar lainnya
p. Persyaratan hukum lainnya.
(2).  Urusan  kabupaten/kota  meliputi  urusan  pemerintahan  praktis  yang  berpotensi meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  karakteristik,  dan potensi baik daerah yang bersangkutan.
Uraian  di  atas  diatur  lebih  lanjut  dalam  Rancangan  Keputusan  yang  mengatur tentang  jenis-jenis  organisasi  daerah,  menggantikan  PP  Nomor  8  Tahun  2003 tentang Pedoman Organisasi Organisasi Daerah, antara lain:
a) Badan-badan daerah yang menangani tugas-tugas tersebut adalah:
1) daerah perencanaan;
2) kesehatan;
3) bidang pendidikan;
4) sektor sosial;
5) bidang sarana dan prasarana umum;
6) sektor lingkungan;
7) sektor ekonomi;
8) bidang populasi;
9) Departemen Pertanahan dan Negara.
10) Pendapatan daerah dan sektor keuangan;
11) perdamaian dan ketertiban di kawasan.
b). Instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemilu adalah:
1) sektor agrikultur;
2) sektor kelautan dan perikanan;
3) sektor pertambangan dan energi;
4) pengelolaan kehutanan dan perkebunan;
5) sektor industri dan komersial;
6) Daerah Inkarnasi.
7) wilayah pengembangan pekerjaan umum;
8) budaya dan pariwisata.
c). Kumpulan region dengan fitur pendukung yang terdiri dari:
1) bidang pengawasan;
2) departemen pendidikan dan pelatihan;
3) bidang pelayanan medis;
4) bidang R&D;
5) Wilayah persatuan nasional dan perlindungan masyarakat.
6) bidang pemberdayaan masyarakat;
7) Bidang informasi dan komunikasi, bukan hanya topik.
8) Perpustakaan;
9) catatan;
10) Bidang penyesuaian wilayah.
Berdasarkan  penjelasan  dan  hasil  analisis  di  atas,  penulis  memberikan  kontribusi kepada  organisasi  lembaga  daerah  yang  dapat  dibentuk  di  Kabupaten  Bandung  untuk memodifikasi  atau  merekonstruksi  organisasi  dan  meningkatkan  pelayanan  publik  di Kabupaten Badung. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Hasil Wawancara Mengenai Akurasi Produk Pelayanan Publik
Item Pertanyaan Alternatif Jawaban Ya Tidak Nilai (%) Dalam  memberikan  pelayanan,  aparat  sering melakukan kesalahan. 21 9 70 Dalam melengkapi persyaratan proses pelayanan sering terjadi pengulangan. 27 3 90
Sumber: Pedoman wawancara Penulis:2020
Setelah  mewawancarai  30  responden,  70%  mengatakan  petugas  sering  melakukan kesalahan  dalam  memberikan  pelayanan.  Dan  90%  respondennya  mengatakan  pengulangan diperlukan untuk memenuhi persyaratan proses layanan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  perubahan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Kabupaten Bandung dan hasil upaya penguatan organisasi kelembagaan daerah, dapat disimpulkan bahwa:
1.  Tata  letak  organisasi  Dinas  Kabupaten  Bandung  saat  ini  masih  gendut,  dengan  18 kantor, 8 lembaga, dan 4 kantor. Pendanaan dan persyaratan staf yang tinggi untuk memenuhi  kebutuhan  organisasi  mana  pun.  Dan  ini  mengarah  pada  penempatan talenta  yang  kurang  memperhatikan  kualitas  talenta.  Peralatan  daerah  belum dilengkapi  secara  optimal.  Pemerintah  belum  memberikan  perhatian  yang  cukup untuk meningkatkan keterampilan pegawainya. Mengingat masih kurangnya sumber daya  peralatan  dengan  keterampilan  yang  relevan  di  lapangan,  pemerintah  harus melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  tenaga  peralatan.  Situasi  ini berdampak pada buruknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh organisasi lokal di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan oleh hierarki dan proses layanan yang kompleks, membingungkan, dan tidak jelas serta ketepatan waktu dalam menangani masalah.
2. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung siap untuk mengubah atau menata  kembali  organisasi  perangkat  daerahnya.  Kendala  yang  ada  saat  ini  adalah
belum adanya aturan yang jelas yang dapat dijadikan acuan dalam penataan organisasi kelembagaan  daerah.  Namun,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  telah melakukan survei terhadap susunan organisasi organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk,  namun  belum  dapat  dilaksanakan  karena  menunggu  aturan  baru  yang mengatur  organisasi  organisasi  perangkat  daerah  dan  dapat  segera  disesuaikan. Disusun berdasarkan perhitungan evaluasi faktor umum dan faktor teknis lokal dari hasil  analisis  kemungkinan  perubahan  atau  reorganisasi  kelembagaan  daerah  di Kabupaten  Bandung,  dan  bersifat  wajib  dan  opsional.  dan  Organisasi  Perangkat Daerah  Kabupaten  Bandung  yang  berhak  mengajukan  penggunaan  tolak  ukur dukungan  terdiri  dari:  11)  Kantor,  6  (6)  Instansi,  4  (4)  Kantor,  1  (1)  RSUD,  4  (4) Kecamatan, 45 (45) Kelurahan.
3.  Dalam  rangka  penguatan  organisasi  lokal,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya organisasi. Inilah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung:
a. Memberikan  dukungan  finansial  yang  sesuai  kepada  karyawan  yang  berminat, memperhatikan  kualitasnya  terlebih  dahulu,  dan  memberikan  kesempatan  untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
b. Meningkatkan  kedisiplinan  pegawai  dalam  melaksanakan  dan  menyelesaikan tugas.
c. Libatkan  karyawan  Anda  dalam  berbagai  kegiatan  pelatihan,  baik  penilaian maupun pelatihan teknis.
d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti pelatihan dan jenjang pendidikan berkelanjutan
e. Langkah-langkah  strategis  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  terkait  dengan pelaksanaan  perubahan  atau  penataan  organisasi  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  dan  penguatan  kelembagaan  daerah  Kabupaten  Bandung adalah:
• Pembentukan tim atau panitia khusus untuk mengkaji pelaksanaan perubahan atau restrukturisasi organisasi.
• Menganalisis  jabatan  dan  beban  kerja  masing-masing  unit  organisasi  untuk membuat  peta  jabatan,  keterampilan  kerja,  dan  jumlah  pegawai  yang menduduki jabatan tersebut sesuai dengan beban kerja organisasi.
• Pelaksanaan sosialisasi untuk penataan dan penguatan organisasi pegawai.
• Usulan pensiun dini bagi pegawai berdasarkan ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanpa menambah jam kerja bagi pegawai yang telah mencapai usia pensiun.
• Memberikan konsep peralihan status struktural menjadi status fungsional dan menyiapkan SDM fungsional dengan mengikuti berbagai pelatihan fungsional sesuai tugas, minat dan keterampilannya.
• Bagi  mereka  yang  menduduki  jabatan  terstruktur,  lakukan  tes  bakat  untuk mengetahui minat dan keterampilan karyawan dan memastikan penempatannya sesuai dengan keterampilan karyawan.
• Preferensi  diberikan  kepada  pegawai  yang  menduduki  jabatan  tetapi  belum mengikuti pelatihan yang dipersyaratkan untuk mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.
• Mengikuti berbagai pelatihan seperti struktur, fungsi dan teknik.
• Kami  akan  memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengenyam pendidikan  tinggi  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  dengan pendanaan yang memadai, sesuai dengan kebutuhan setempat.
• Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Pelayanan.
Dalam  rangka  merubah  atau  menata  kembali  organisasi  dan  memperkuat kelembagaan daerah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik, penulis menyarankan:
1. Melakukan  penataan  kembali  dan  memperkuat  kelembagaan  daerah  Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan publik.
2. Peningkatan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
3. Penyediaan anggaran yang cukup memadai untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
4. Mengembangkan  program  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dengan mendanai  staf  penelitian  dalam  dan  luar  negeri  yang  bidang  ilmunya  disesuaikan dengan  kebutuhan  daerah.  Selain  memiliki  karyawan  yang  menghadiri  berbagai kursus pelatihan teknis seperti yang dipersyaratkan secara lokal.
5. Menentukan  Langkah  strategis  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bandung  terkait  dengan  perubahan  atau  restrukturisasi  dan  penguatan  organisasi kelembagaan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

## 5. Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsini.  (2005).  Prosedur  Penelitian  suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta  :  Aneka Kraya.hlm245
Bennis, Waren dan Mische, Michael, (1996). Reinventing Through Reenginering (Penerjemah Irma Andriani). Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo
Darwis,  Mohamad  Thahir  Haning,Nur  Indrayati  dan  Nur  Indar,2011:  Restrukturisasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan di Dinas PenanamanModal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
Gouillart  &  Kelly  Belbin  Mohrman  dkk.  Groth  dalam  Wasistiono,  (2004)  , Kapita  Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”,. Fokusmedia, Bandung, hlm. 2-3.
Kirk dan Miller dalam Moleong (2005:4), metode penelitian kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Dedy. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ndraha (2003), Budaya Organisasi , Jakarta : Rineka Cipta,
Nugroho,  Riant.  (2003).  Kebijakan  Publik  :  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi, Yogyakarta :PT. Elex Media Komputindo.
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Riduwan (2004)  metode dan teknik menyusun tesis, alfabeta:Bandung.hlm.51
Savage,  Sedarmayanti  (2000), Restrukturisasi  dn  pemberdayaan  organisasi  untuk menghadapi dinamika perubahan lngkungan . Bandung :maju Mundur. hlm.57
Sugiyono (2004). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta.hlm 11
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Organisasi Daerah.
Wasistiono  (2003). Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintahan  Daerah. Bandung:CV Fokusmadia .hlm.7-9
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).