INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 790-800 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Indo Permana Tarigan 1 ✉ , Syaiful Asmi Hasibuan 2
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Email: indounpab@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Penelitian  hukum  sebagai  suatu  aktivitas  ilmiah  senantiasa  harus  dikaitkan dengan  arti  yang  dapat  diberikan  pada  hukum,  yang  berkaitan  dengan  metode  pendekatan  yang digunakan. Sumber data suatu penelitian ialah suatu data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder  (secondary  data)  dan  data  primer  (primary  data).    Keseluruhan  rangkaian  kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasiladan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Kata Kunci: Peran Penyidik, Penyelesaian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Abstract
This research aims to analyze the role of investigators in resolving crimes of domestic violence. Legal research as a scientific activity must always be linked to the meaning that can be given to law, which is related to the method of approach used. The data sources for a study are primary data and secondary data. Because this research is normative legal research, the sources studied are secondary data sources. The data obtained will be presented systematically, the data required in this research is secondary data and primary data. The entire series of activities for organizing/maintaining the balance of rights and obligations of community members in accordance with human dignity and accountability as well as their respective responsibilities in accordance with their functions in a fair and equitable manner with legal rules,  legal  regulations  and  legislation  (in  the  field  of  criminal  law)  which  are  the  embodiment  of Pancasila and the Constitution -The 1945 Basic Law of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia).
Keywords: The Role of Investigators, Resolution, Crime, Domestic Violence

## PENDAHULUAN
Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian  dalam  pergaulan  hidup  sehari-hari  guna  mencapai  tujuan  Negara  Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagai  upaya  dalam menanggulangi  pelanggaran  norma-norma  hukum  telah  dirumuskan  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rizqian, 2021).
Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan  bagi  si  pelanggar.  Persoalan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tapi sebetulnya menunjukan  fakta  yang  valid  (Tukinah,  2020).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) banyak terjadi dikalangan keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawah ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  adalah  persoalan  yang  sifatntya  sangat  pribadi  dan  hanya diselesaikan dalam lingkungan keluarga atau melalui proses Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan (Ni Putu Gita Padmayani et al., 2022).
Pada hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  yang  ditangani  oleh  Penyidik,  dimana  terdapat  56  laporan  peristiwa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan yang dinyatakan selesai sebanyak 49 kasus, sudah termasuk didalamnya yang diselesaikan melalui proses Alternative Dispute Resolution (ADR) (Martseniuk, 2022) . Sementara menurut pandangan Teguh Prasetyo, bahwa : “Tujuan hukum  pidana  ini  sebenarnya  mengandung  makna  pencegahan  terhadap  gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hokum pidana, ialah ketentuan-kletentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum, akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusi yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu (Feliks, 2022).
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas (Sepud, 2020). Karena itu, peranan hukum pidana  sebagai  alat  rekayasa  sosial  terwujud  dalam  pengaturan  hukum  pidana  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  baik  itu  hukum  pidana  itu  sendiri maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Sania & Utari, 2020). Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan sebutan (KDRT) (Mahendra & Harefa, 2020).  Kekerasan dalam rumah tangga sebenanya bukan merupakan hal yang baru, namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban itu sendiri, (E. Y. Sinaga, 2016) .  Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini dalam penulisan proposal dengan judul “Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” .

## METODE PENELITIAN
Peter R. Senn,  berpendapat metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu  dengan  menggunakan  langkah-langkah  yang  sistematis.  Sedangkan,  Wolman mengartikan  metode  sebagai  teknik  dan  prosedur  pengamatan  dan  percobaan  yang menyelidiki  alam  yang  digunakan  oleh  ilmuwan  untuk  mengolah  fakta-fakta,  data  dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu (Balla, 2022).
Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, seperti yang dikemukakan oleh Descartes tentang metodologis. Bahwa memiliki pemikiran yang jelas saja tidaklah cukup, poin yang paling penting  adalah  mengaplikasikannya  dan  menerapkannya  secara  metodologis  (Prasetyo, 2020).
Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang  dapat  diberikan  pada  hukum,  yang  berkaitan  dengan  metode  pendekatan  yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal tersebut meliputi:
1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan)
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum dalam arti kaidah dan norma
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti petugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai

## Spesifikasi
Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini  merupakan  masalah    peran  penyidikan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif (S. M. Sinaga & Lubis, 2010).
Pendekatan yuridis-normatif dapat  juga digunakan  bersama-sama  dengan  metode pendekatan lain .
Lokasi, Populasi, dan Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Kepolisian,  dengan  sesuai  studi  literatur  di Perpustakaan Universitas Panca Budi dan Universitas Sumatera Utara (Ardianto, 2013).
Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data
Sumber  data  suatu  penelitian  ialah  suatu  data  primer  dan  data  sekunder.  Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder (Pribadi, 2018).
Bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  penelitian  digolongkan  sebagai data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  mempunyai  ruang  lingkup  yang  sangat  luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah .
Adapun data-data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).
b. Bentuk  maupun  isi  data  sekunder  telah  dibentuk  dan  diisi  oleh  peneliti-peneliti
terdahulu.
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Data sekunder tersebut di atas dari sudut mengikatnya dapat dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Bahan  atau  sumber  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum (Saputra & Miswarik, 2021).
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  kamus  (hukum), ensiklopedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  serta  yurisprudensi,  dan  bahan  hukum sekunder berupa konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Ghoni & Pujiyono, 2020).
Data  yang  diperoleh  akan  disajikan  secara  sistematis,  data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau suatu dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.  Sedangkan yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Fatoni, 2023).
Selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif  dan  preskriptif.  Penentuan  metode  analisis  demikian  dilandasi  oleh  pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Analisis data dilakukan setelah diadakan  pengumpulan  bahan-bahan,  lalu  kemudian  melakukan  pengelompokan kemudian data yang diperoleh diolah untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.  Kemudian, data yang diperoleh dari hasil temuan lapangan baik pengumpulan peraturan-peraturan serta hasil wawancara dengan informan, akan diolah guna melihat bagaiman pelaksanaan penyidikan dalam penyelesaian kdrt (Syafi’i & Chaosa, 2021) .
Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  serta  efektif.  Pendekatan  atau metode  kualitatif  adalah  metode  yang  mengungkapkan  fakta-fakta  secara  mendalam
berdasar  karakteristik  ilmiah  dari  individu  atau  kelompok  untuk  memahami  dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena (Khairillah et al., 2019).  Akhir dari penelitian adalah dengan  menarik  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  logika  berpikir  induktif.  Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  diketahui  serta diperoleh  kesimpulan  induktif,  yaitu  cara  berpikir  dalam  mengambil  kesimpulan  secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerangka Teori
Kerangka  Teori  adalah  kerangka  pemikiran  atau  butir-butir  pendapat,  teori,  tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.  Kerangka  teori  bertujuan  untuk  menyajikan  cara-cara  untuk  bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelitian,  kerangka  teori  adalah  konsep  yang  merupakan  abstraksi  dari  hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi- dimensi  sosial  yang  dianggap  relevan.  Secara  umum,  diartikan  bahwa  kerangka  teori merupakan  garis  besar  dari  suatu  rancangan  atas  dasar  pendapat  yang  dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa (Rahmawati, 2020).
Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, Teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) suatu gejala.  Sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisaasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.
Kerangka  teori  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  penipuan  bisnis  online,  faktor-faktor penghambat  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  penipuan  bisnis online.  Pengertian  penegakan  hukum  pidana  dapat  disamakan  pengertian  dengan penanganan dan penindakan (Saifuddin & Misbayanti, 2020).
Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:
1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban  warga  masyarakat  sesuai  harkat  dan  martabat  manusia  serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan (di bidang hukum
pidana)  yang  merupakan  perwujudan  Pancasiladan  Undang-Undang  Dsar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang- Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
3. Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana (Fiana, 2018).
Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:
a. Tahap Formulasi
Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang- undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi  masa  kini  dan  yang  akan  datang,  kemudian  merumuskannya  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang  paling  baik  dalam  arti  memenuhi  syarat keadilan dan daya guna.
b. Tahap Aplikasi
Adalah  tahap  penegakan  hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum,  mulai  dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.
c. Tahap Eksekusi
Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat- aparat  pelaksana  pidana  pada  tahap  ini  aparat  penegak  hukum  pelaksana  pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk  undang-undang  melalui  penerapan  pidana  yang  ditetapkan  oleh pengadilan (Fajari Yulianto & Mutimatun, 2019).
Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam penegakan hukum, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri
Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum
Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpentig dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai
tindakan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  sehingga  menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas
Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor saran atau  fasilitas.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai  dan keuangan yang cukup (Pratiwi et al., 2022).
4. Faktor masyarakat
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat.  Bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

## 5. Faktor kebudayaan
Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka  memahami  dan  berupaya  untuk  menerapkannya  secara  baik  demi kepentingan  bersama.  Kebudayaan  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang nerupakan konsepsi abstrak menegani apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

## Kerangka Konseptual
Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang  khusus,  yang  disebut  operasional.  Konsepsi  merupakan  konstruksi  konsep  secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.
Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.  Berikut  akan  dibahas  mengenai  konsep  atau  arti  dari  beberapa  istilah  yang digunakan:
a. Peran  adalah  aspek  dinamis  kedudukan.  Ketika  seseorang  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain.
b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
c. Penyelesaian adalah suatu pemecahan dalam usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
d. Kekerasan  Dalam Rumah Tangga adalah memberikan penderitaan baik  secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu  rumah  ;  seperti  terhadap  pasangan  hidup,  anak,  atau  orang  tua  ;  dan  tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

## Keaslian Penelitian
Berdasarkan data yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi  (UNPAB)  Medan,  sampai  dengan  saat  penulis  membuat  Proposal  dan  menyusun penelitian ini untuk bisa menempuh akhir dari pendidikan sarjana di lembaga pendidikan UNPAB belum ditemukan judul yang sama atau ada judul yang mirip dengan penelitian yang  berjudul “ Peran Penyidikan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga  “ dengan permasalahan Bagaimanakah pengaturan hukum dalam peran penyidikan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kendala yang dihadapi penyidikan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga .Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah asli karya penulis.

## SIMPULAN
1. Keseluruhan  rangkaian  kegiatan  penyelenggara/pemeliharaan  keseimbangan  hak dan  kewajiban  warga  masyarakat  sesuai  harkat  dan  martabat  manusia  serta pertanggungjawaban  masing-masing  sesuai  dengan  fungsinya  secara  adil  dan merata  dengan  aturan  hukum,  peraturan  hukum  dan  perundang-undangan  (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasiladan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Keseluruhan  kegiatan  dari  para  aparat/pelaksana  penegak  hukum  kearah penegaknya  hukum,  keadilan,  dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
3. Pengertian praktis: proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.
DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum,  4(1). Https://Doi.Org/10.30652/Jih.V3i1.1041
Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88
Fajari Yulianto, R., & Mutimatun, N. (2019). Perceraian Pasangan Muda (Studi Putusan Perceraian  Di  Pengadilan  Agama).  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta.
Http://Eprints.Ums.Ac.Id/Id/Eprint/79174
Fatoni, F. (2023). Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini  Dalam  Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara). Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Feliks, D. (2022). Legal Protection Of Policyholders Due To Bankruptcy Of Bumi Asih Jaya Insurance. Khazanah Hukum, 4(2), 80 – 91. Https://Doi.Org/10.15575/Kh.V4i2.18100
Fiana, W. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Saksi Keluarga. Iain Ponorogo.
Ghoni,  M.  R.,  &  Pujiyono,  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di  Indonesia. Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331 – 342. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342
Khairillah, K., Jazari, I., & Faisol, A. (2019). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata  (Studi  Kasis  Masyarakat  Sasak  Desa  Labuan Tereng Lombok Barat). Jurnal Hikmatina, 1(2), 131 – 137.
Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Kertha Semaya, 8(10), 1629 – 1649.
Martseniuk,  O.  (2022).  Current  Trends  And  Problems  Of  The  Market  Of  Civil  Liability Insurance  Of  Vehicle  Owners  And  Ways  To  Solve  It. Publishing  House  “Baltija Publishing.”
Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiartha, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Bagi  Pengguna  Kosmetik  Ilegal  Yang Diiklankan  Influencer  Di  Media  Sosial. Jurnal  Preferensi  Hukum,  3(2),  312 – 317.
Https://Doi.Org/10.55637/Jph.3.2.4936.312-317
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan: Jurnal
Ilmu Hukum, 9(1), 51. Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V9i1.1054
Pratiwi,  B.  L.,  Haliyah,  D.,  &  Wibowo,  A.  (2022).  Aspek  Yuridis  Penyebab  Gugatan Perceraian Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Ketapang Kelas Ii (Studi Kasus Tahun 2020).
Al-Usroh, 2(2), 336 – 346.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V1i1.178
Pribadi,  D.  (2018).  Perlindungan  Terhadap  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110
Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum  Positif). Syaksia :  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam,  21(1),  85 – 110. Https://Doi.Org/10.37035/Syakhsia.V22i1.2918
Rizqian,  I.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51.
Saifuddin, S., & Misbayanti, M. (2020). Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Polewali  Tahun  2019). J-Alif :  Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Budaya  Islam,  5(2),  59. Https://Doi.Org/10.35329/Jalif.V5i2.1846
Sania,  G.  A.  T.,  &  Utari,  A.  A.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(3), 1 – 15.
Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University.
Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Syafi’i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 94 – 114.
Tukinah, U. (2020). Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi  Onlineshop  (E-Commerce)  Berbasis  Nilai  Keadilan  Bermartabat.
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.