F A K U L T A S
EKONOMI DAN BISNIS Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

## SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI DPMPTSP KOTA PALOPO

## Muh. Ginanjar 1
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo., Palopo, Indonesia Email: muh_ginanjar@iainpalopo.ac.id

## A R T I C L E   I N F O A B S T R A C T
Article History: Received: 26 January 2021 Revised: 09 May 2021 Accepted: 24 May 2021
Keywords : Sistem Pelaporan Keuangan;
Implementasi  Kebijakan  Pelaporan Keuangan; Akuntansi Berbasis Akrual; Sistem Akuntansi Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis implementasi  sistem  pelaporan  keuangan  berbasis  akrual  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota Palopo.  Konsep  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu;  Sistem  Pelaporan Akuntansi Berbasis Akrual dan Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (Edward George III). Teknik pengumpulan data penelitian ini  menggunakan  metode  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  dari lima orang informan. Metode analisis data penelitian menggunakan Model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari:  (1) reduksi data; (2) pengumpulan  data;  (3)  penyajian  data;  dan  (4)  penarikan  atau  verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi  berbasis  akrual  di  DPMPTSP  Kota  Palopo  sudah  dilakukan dengan sangat memuaskan dan mendapatkan nilai  implementasi akuntansi berbasis  akrual  sebesar  94.22%.  Sedangkan  untuk  kualitas  pelaporan keuangan  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang lebih  dipercaya,  lebih  akurat,  komprehensif,  dan  relevan  untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

## 1.  Pendahuluan
Pemerintah  mengeluarkan  PP  24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  setelah  dua  tahun  UU  17  Tahun  2003 diundangkan,. SAP tersebut merupakan standar  akuntansi  pemerintahan  pada  masa transisi  dari  basis  kas  menuju  basis  akrual yang dinamakan cash toward accrual . Namun hingga  akhir  tahun  2008,  lima  tahun  setelah amanat UU 17 Tahun 2003, pemerintah masih belum  dapat  menerapkan  akuntansi  berbasis akrual secara penuh (Kusmanadji, 2014). Baru pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan PP 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  yang  meliputi  SAP  berbasis akrual  dan  SAP  berbasis  kas  menuju  akrual. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebagaimana
amanat  dari  undang-undang  nomor  71  tahun 2010  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan, bahwa  setiap  entitas  pelaporan  dan  entitas akuntansi  pada  pemerintah  pusat  harus menerapkan  basis  akrual  untuk  penyusunan laporan  keuangan  pemerintah,  mau  tak  mau semua  pengelolaan  keuangan  pada  satuan kerja pemerintah pusat harus mampu daerah untuk menerapkan basis akrual. Dalam menyikapi  hal  tersebut  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kota  Palopo  harus  melakukan peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur pengelola  keuangan  agar  mampu  beradaptasi dan  menjalankan  dengan  perubahan  tersebut, mampu menjalankan tugas secara professional, memegang  teguh  etika  birokrasi  dan  mampu
menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam rangka memberikan informasi  yang  benar,  baik  kepada  atasan maupun kepada masyarakat Kota Palopo.
Pemerintah  Daerah  dan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  sebagai  entitas pelaporan  dan  entitas  akuntansi  berkewajiban menyelenggarakan  sistem  akuntansi  untuk memenuhi  amanat  PP  Nomor  71  tahun  2010 sehingga  akan  menimbulkan  kebutuhan  untuk menyesuaikan  sistem  akuntansi  berbasis  kas menuju akrual yang sedang diterapkan saat ini ke  sistem  akuntansi  berbasis  akrual.  Dengan adanya  penyesuaian  tersebut  akan  berdampak pada  perubahan  atau  penyesuaian  sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai. PP  No  71  tahun  2010  mengamanatkan  bahwa penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  secara penuh  harus  di  terapkan  pada  tahun  anggaran 2015.  Pada  tahun  2015  adalah  tahun  yang sangat  krusial  dalam  bidang  pelaporan keuangan  pemerintahan,  baik  pemerintahan pusat  maupun  pemerintahan  daerah,  tidak terkecuali  pada  seluruh  pemerintah  sulawesi selatan. Hal tersebut adalah karena pada tahun 2015  terjadi  perubahan  basis  akuntansi  pada pemerintah  provinsi  dan  seluruh  pemerintah kabupaten/kota  di  wilayah  sulawesi  selatan, dari  yang  sebelumnya  mengunakan  sistem akuntansi  berbasis  kas  menuju akrual  menjadi menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual ( accrual  basis), dan  kemudian  Permendagri nomor  31  tahun  2016  tentang  pedoman penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah tahun anggaran 2017.
Akhir-akhir  ini,  organisasi  sektor  public dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan  dalam  pengelolaan  sumber  daya publik  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan yang berkualitas. Tata kelola pemerintah yang baik  atau good  governance merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien. Lemahnya tata kelola pemerintah yang baik  ( good  governace )  diistansi  pemerintahan ditandai  dengan  tidak  efektifnya  organisasi dan  birokrasi,  rendahnya  kualitas  pelayanan terhadap publik, sulitnya pemberantasan korupsi,  kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  serta
kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  (Sulaeman et  al. 2015). Sejalan dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Sedarmayanti  (2013)  bahwa good  governance pada  sektor  publik  diartikan  sebagai  suatu proses  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, dengan  melibatkan stakeholders ,  terhadap berbagai kegiatan perekonomian, social politik,  dan  pemanfaatan  beragam  sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia  bagi  kepentingan  yang  dilaksanakan dengan  menganut  asas:  keadilan,  pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Maka dari itu, Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kota  Palopo  terus  melakuan pengevaluasian  terhadap  sumber  daya  dalam pemerintahanya  agar  lebih  efektif  dan  efesien dalam pelaporannya.
Kementerian  keuangan  menyelenggarakan permulaan (kick  off) implementasi  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  pada  tanggal  4 Maret  2015,  bertempat  di  Aula  Mezzanine Gedung  Djuanda  I  Kementerian  Keuangan. Penyelenggaraan  acara kick  off implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual ditujukan untuk menciptakan momentum awal penerapan
implementasi akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  serta  guna menciptakan  semangat  dan  komitmen  kuat pada  pimpinan  Kementerian  Negara/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis  akrual  dengan  tetap mempertahankan peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan (Kementerian  Keuangan,  2015).  Namun  pada tanggal  30  Oktober  2015,  Direktur  Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan menerbitkan surat nomor S-9180/PB/ mnj2015 tentang Penyusunan Pseudo
Laporan
Keuangan  Tahun  2015  yang  menyatakan bahwa  masih  terdapat  berbagai  permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian  Lembaga  (LKKL)  Semester  I Tahun  2015  berkenaan  dengan  implementasi akuntansi  berbasis  akrual.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  evaluasi  dan  penelitian mendalam  atas  penerapan  akuntansi  berbasis akrual di DPMPTSP Kota Palopo.

## 2.   Tinjauan Pustaka
2.1  Penerapan  Sistem  Laporan  Keuangan Berbasis Akrual
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP),  Komponen-komponen  yang  terdapat dalam  satu  set  laporan  keuangan  berbasis akrual  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan anggaran (budgetary  reports) dan  laporan finansial.  Laporan  pelaksanaan  anggaran adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  dan Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih, sedangkan  yang  termasuk  laporan  finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan  Ekuitas,  Neraca  dan  Laporan  Arus Kas.  Komponen-komponen  laporan  keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali  Laporan  Arus  Kas  yang  hanya disajikan  oleh  entitas  yang  mempunyai  fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  yang  hanya disajikan  oleh  Bendahara  Umum  Negara  dan entitas  pelaporan  yang  menyusun  laporan keuangan konsolidasinya.

## 2.2 Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan
Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang  dikembangkan  oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model  implementasi  kebijakan  publiknya dengan Direct and  Indirect  Impact  on Implementation .  Dalam  pendekatan  teori  ini terdapat  empat  variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan impelementasi  suatu  kebijakan, yaitu:  1.  Komunikasi;  2. Sumberdaya;  3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi (George C. Edward III, 1990).
1) Komunikasi
Variabel  pertama  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan menurut  Goerge  C.  Edward  III (dalam Agustino),  adalah  komunikasi.  Komunikasi, menurutnya sangat  menentukan  keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.  Implementasi  yang  efektif  terjadi apabila  para  pembuat  keputusan  sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Pengetahuan  atas  apa  yang  akan  mereka kerjakan  dapat berjalan  apabila  komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan impelementasi  harus ditansmisikan  (atau dikomunikasikan)  kepada  bagian  personalia yang  tepat.  Selain  itu,  kebijakan  yang dikomunikasikan  pun  harus tepat,  akurat,  dan
konsisten.  Komunikasi  (atau  pentransmisian informasi)  diperlukan  agar  para  pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat.
Menurut  Usman  (2006),  terdapat  tiga indikator  yang  dapat  dipakai  dalam  mengukur keberhasilan  variabel  komunikasi  yaitu  :  a) Transmisi; penyaluran  komunikasi  yang  baik akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi yang  baik  pula.  Seringkali  yang  terjadi  dalam penyaluran  komunikasi  adalah  adanya  salah pengertian (misscommunication) . b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas  dan  tidak  membingungkan  (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan
kebijakan tidak selalu mengahalangi impelementasi,  pada  tataran  tertentu,  para pelaksana  membutuhkan  fleksibelitas  dalam melaksanakan kebijakan.  Tetapi  pada  tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan  tujuan  yang  hendak  dicapai oleh  kebijakan  yang telah  ditetapkan.  c) Konsistensi;  perintah  yang  diberikan  dalam melaksanakan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten  dan  jelas untuk  diterapkan  atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat menimbulkan kebingungan  bagi  pelaksana  di lapangan.
2) Sumber Daya Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan adalah  sumber  daya.  Sumber  daya merupakan hal penting lainnya dalam
mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2010).
Fattah  (2008),  indikator  sumber  daya terdiri  dari  beberapa  elemen,  yaitu: a)  Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah  staf.  Kegagalan  yang  sering terjadi  dalam  implementasi kebijakan  salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di  bidangnya. Penambahan  jumlah  staf  dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan  juga  kecukupan  staf  dengan keahlian  dan  kemampuan yang  diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau
melaksanakan  tugas  yang diinginkan  oleh kebijakan  itu  sendiri.  b)  Informasi;  dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua  bentuk,  yaitu pertama  informasi  yang berhubungan  dengan  cara  melaksanakan kebijakan.  Implementor  harus  mengetahui  apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah.  Kedua,  informasi  mengenai data kepatuhan  dari  para  pelaksana  terhadap peraturan  dan  regulasi pemerintah  yang  telah ditetapkan.  Implementer  harus  mengetahui apakah  orang yang  terlibat  di  dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.  c)  Wewenang;  pada  umumnya kewenangan  harus  bersifat  formal  agar perintah  dapat dilaksanakan.  Kewenangan merupakan  otoritas  atau  legitimasi bagi  para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan  secara  politik.  Ketika  wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik  tidak  terlegitimasi,  sehingga  dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi  dalam konteks  yang  lain,  ketika wewenang  formal  tersebut  ada,  maka sering terjadi  kesalahan  dalam  melihat  efektivitas kewenangan.  Disatu  pihak,  efektivitas  akan menyurut  manakala  wewenang diselewengkan oleh  para  pelaksana  demi  kepentingannya sendiri atau  demi  kepentingan  kelompoknya. d)  Fasilitas;  fasilitas  fisik juga  merupakan faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan. Implementor  mungkin  memiliki  staf  yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan  dan  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  tugasnya,  tetapi  tanpa  adanya fasilitas  pendukung (sarana  dan  prasarana) maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak akan berhasil.
3) Disposisi
Variabel  ketiga  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan  adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada  variabel  disposisi,  menurut  Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2010), adalah : a)  Pengangkatan  birokrat;  disposisi atau  sikap pelaksana  akan  menimbulkan  hambatan- hambatan  yang nyata  terhadap  implementasi kebijakan  apabila  personil  yang  ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.  Karena itu,  pemilihan  dan  pengangkatan personil pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang
yang  memiliki dedikasi  pada  kebijakan  yang telah ditetapkan. b) Insentif; Edward menyatakan  bahwa  salah  satu  teknik  yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan  para  pelaksana  adalah  dengan memanipulasi  insentif.  Oleh  karena  itu,  pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif  oleh  para  pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana  kebijakan.  Dengan  cara  menambah keuntungan  atau  biaya tertentu  mungkin  akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana  kebijakan  melaksanakan  perintah dengan baik.
4) Struktur birokrasi Keberhasilan implementasi kebijakan publik  adalah  struktur birokrasi.  Walaupun sumber  daya  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan  tersedia,  atau  para  pelaksana kebijakan  mengetahui  apa yang  seharusnya dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  kemungkinan kebijakan  tersebut tidak  dapat  dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang  begitu kompleks  menuntut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  stuktur birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang tersedia,  maka  hal  ini akan  menyebabkan sumber  daya-sumber  daya  menjadi  tidak efektif dan  menghambat  jalannya  kebijakan. Birokrasi  sebagai  pelaksana sebuah  kebijakan harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah diputuskan  secara  politik  dengan  jalan melakukan  koordinasi  dengan baik. Dua karakteristik,  menurut  Edward  III,  yang  dapat mendongkrak  kinerja  struktur  birokrasi/organisasi kearah  yang  lebih  baik,  yaitu  dengan  melakukan: a) standar  operating  prosedures (SOPs);  adalah suatu  kegiatan  rutin  yang  memungkinkan  para pegawai (atau pelaksana kebijakan / administrator / birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan  b)  Fragmentasi;  adalah  upaya  penyebaran tanggungjawab  kegiatan  kegiatan  atau  aktivitas- aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## 3.  Metode Penelitian
Metode  analisis  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Analisis  data penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  observasi
dokumentasi  dan  wawancara  yang  didapatkan dari beberapa informan. Adapun informan dari penelitian  ini  terdiri  dari  lima  orang  dari bagian  keuangan  yang  memiliki  jabatan sebagai Kepala  Divisi, Kepala  bagian, Programer,  Bendahara  dan  Staff.  Adapun proses atau prosedur wawancara yang dilakukan yaitu (1) mengidentifikasi partisipan berdasarkan  prosedur  sampling  yang  dipilih (2)  menentukan  jenis  wawancara  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan jenis wawancara berstruktur. (3) merekam dan menulis pembicaraan selama peroses wawancara.  (4)  memberikan  pertanyaan  yang sudah disiapkan oleh informan.
Analisis  data dilakukan  dengan  cara mengorganisasi  data  yang  diperoleh  kedalam sebuah kategori,  menjabarkan  data  kedalam unit-unit,  menganalisis  data  yang  penting, menyusun  atau  menyajikan  data  yang  sesuai dengan  masalah  penelitian  dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di  atas,  maka  peneliti  menggunakan  model interaktif  dari  Miles  dan  Huberman  untuk menganalisis  data  hasil  penelitian. Aktivitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan berlangsung  secara  terus- menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Adapun  komponen  dari  model interaktif  yang  digunakan  yaitu,  1)  reduksi data 2) pengumpulan data 3) penyajian data 4) penarikan atau verifikasi kesimpulan. Menurut Sugiono  (2012)  mengatakan  bahwa  uji keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif meliputi  uji credibility (Validitas  internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas),  dan confirmability (objektivitas). Pada  penelitian  ini  digunakan uji kredibilitas  untuk menguji keabsahan data. Uji  kredibilitas  yang  dilakukan  dengan triangulasi. Triangulasi dalam keabsahan data, yaitu  triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik, dan  triangulasi  waktu.  Pada  penelitian  ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik.

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1 Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual
Implementasi  SAP  berbasis  akrual  dinilai dengan  membandingkan  antara  kebijakan akuntansi  yang  tertuang  dalam  PMK  219
Tahun  2013  dan  penerapannya.  Tabel  1 menunjukkan nilai implementasi SAP berbasis akrual.
Berdasarkan  tabel  1  diketahui  bahwa DPMPTSP  mendapatkan  nilai  hasil  akhir implementasi  sebesar  94,22%.  Berdasarkan pedoman  umum  evaluasi  yang  diatur  dalam Permenpan-RB  Nomor  12  Tahun  2015,  nilai implementasi  sebesar  94.22%  masuk  dalam kategori  AA  dengan  interpretasi  Sangat Memuaskan. Di satu sisi, nilai sebesar 94,22% menunjukkan  penerapan  yang  sangat  baik, namun  di  sisi  lain  nilai  tersebut  menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan.
Tabel 1. Nilai Penerapan SAP Berbasis
Akrual Akun Skor Kas di Bendahara Pengeluaran 100.00% Kas Lainnya dan Setara Kas 100.00% Beban Dibayar di Muka 100.00% Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 100.00% Persediaan 80.00% Aset Tetap 88.50% Aset Tidak Berwujud 80.00% Aset Lain-lain 100.00% Utang Kepada Pihak Ketiga 85.00% Uang Muka dari KPPN 100.00% Utang Jangka Pendek Lainnya 100.00% Ekuitas 100.00% Pendapatan Bukan Pajak-LO 100.00% Beban Pegawai 100.00% Beban Persediaan 90.00% Beban Barang dan Jasa 90.00% Beban Pemeliharaan 88.30% Nilai Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 94.22%
Sumber: Data Diolah (2019)

## 4.2 Persediaan
Berdasarkan  hasil  observasi,  DPMPTSP baru  mengakui  dan  mencatat  Persediaan setelah  terjadi  pengeluaran  kas  dengan  SP2D sebagai  dokumen  sumber.  Ketidaksesuaian antara  praktik  dengan  PMK  219  Tahun  2013 pada  akun  Persediaan  terjadi  dalam  proses pengakuan. DPMPTSP juga melakukan pencatatan  persediaan  secara  periodik  setiap akhir  bulan.  Berdasarkan  PMK  219  Tahun 2013,  Persediaan  seharusnya  dicatat  pada  saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh  dan  mempunyai  nilai  atau  biaya yang  dapat  diukur  dengan  andal  yang didukung  oleh  bukti/dokumen  yang  dapat diverifikasi  dan  di  dalamnya  terdapat  elemen harga  barang  persediaan  sehingga  biaya
tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral, atau pada saat diterima  atau  hak  kepemilikannya  dan/atau kepenguasaannya  berpindah  dengan  dokumen sumber  yang  digunakan  sebagai  pengakuan perolehan  persediaan  adalah  faktur,  kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Menurut  HM “Ketidaktepatan  waktu pengakuan  Persediaan  terjadi  karena  tidak terintegerasinya  aplikasi  yang  digunakan.  Di satu  sisi,  aplikasi  SAIBA  yang  digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mengakui Persediaan setelah terjadi pengeluaran  kas  dengan  dokumen  sumber berupa SP2D. Di sisi lain, aplikasi Persediaan yang digunakan dalam pengelolaan persediaan seharusnya sudah dapat melakukan  pencatatan  pada  saat  persediaan tersebut diterima”.
Menurut JM “Tidak terintegrasinya kedua aplikasi  tersebut  disebabkan  karena  kedua aplikasi tersebut dikembangkan oleh pengembang  yang  berbeda.  Keterlambatan pengakuan  tersebut  akan  menimbulkan  risiko tidak tercatatnya sebagian aset pemerintah”.

## 4.3 Aset Tetap
Hal yang menjadi Permasalahan pada akun Aset  Tetap  terjadi  pada  tahap  pengakuan. Sebagaimana akun Persediaan, ketidak- sesuaian  proses  pengakuan  pada  akun  Aset Tetap terjadi karena pencatatan baru dilakukan setelah  diterbitkannya  SP2D.  Selain  itu, terdapat  hal-hal  yang  belum  diungkapkan dalam  CaLK.  Sebagaimana  yang  terjadi  pada akun  Persediaan,  keterlambatan  pengakuan disebabkan  oleh  tidak  terintegrasinya  aplikasi SIMAK  BMN  dengan  aplikasi  SAIBA. Keterlambatan  pengakuan  tersebut  juga  akan membuat informasi Aset Tetap yang disajikan tidak  akurat.  Sementara  itu,  dalam  proses penyajian  dan  pengungkapan  pada  akun  Aset Tetap,  PMK  219  Tahun  2013  mensyaratkan adanya  hal  lain  yang  perlu  diungkapkan.  Hal lain  yang  perlu  diungkapkan  tersebut  adalah eksistensi  dan  batasan  hak  milik  Aset  Tetap dan  jumlah  komitmen  untuk  akuisisi  Aset Tetap. Dalam laporan keuangannya, DPMPTSP tidak mengungkapkan hal tersebut. Tidak  diungkapkannya  suatu  hal  yang  perlu diungkapkan  dapat  terjadi  karena  komunikasi yang  kurang  efektif.  Seharusnya  terdapat
peraturan  atau  pedoman  yang  mengatur  lebih rinci mengenai hal lain yang perlu diungkapkan dalam CaLK.

## 4.4 Aset Tak Berwujud
Permasalahan  pada  akun  Aset  Tak Berwujud  juga  terjadi  pada  tahap  pengakuan. Sebagaimana  yang  terjadi  pada  akun  Aset Tetap,  keterlambatan  pengakuan  disebabkan oleh  tidak  terintegrasinya  aplikasi  SIMAK BMN  dengan  aplikasi  SAIBA.  Keterlambatan pengakuan  tersebut  juga  akan  membuat informasi  Aset  Tak  Berwujud  yang  disajikan tidak  akurat.  Sementara  itu,  dalam  proses penyajian  dan  pengungkapan  pada  akun  Aset Tak  Berwujud,  PMK  219  Tahun  2013 mensyaratkan  diungkapkannya  masa  manfaat tiap  aset  tak  berwujud  beserta  metode amortisasi yang digunakan, nilai tercatat bruto, jumlah  amortisasi  yang  telah  dilakukan  dan nilai buku aset tak berwujud, serta pengungkapan mengenai penambahan maupun penurunan  nilai  pada  awal  dan  akhir  periode, termasuk  penghentian  dan  pelepasan  aset  tak berwujud.  Namun,  peraturan  tersebut  tidak mengatur  lebih  jelas  mengenai  metode amortisasi dan cara perhitungannya sebagaimana pada bagian Aset Tetap. Akibatnya, terdapat hal yang tidak diungkapkan  dan  tidak  menggambarkan  nilai Aset Tak Berwujud yang sebenarnya.

## 4.5. Utang Kepada Pihak Ketiga
Menurut  PMK  219  Tahun  2013,  Utang Kepada  Pihak  Ketiga  diakui  pada  saat Pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang  telah  menjadi  haknya.  Namun  dalam praktiknya  hal  itu  tidak  dapat  di  lakukan. Utang  Kepada  Pihak  Ketiga  baru  dicatat pada akhir  periode  pelaporan  dengan  menyusun jurnal  penyesuaian  akrual  untuk  mengakui adanya  kewajiban  dan  beban.  Dalam  rangka menyusun  jurnal  penyesuaian,  penyusun laporan  keuangan  harus  mengidentifikasi  dan menginventarisir  barang/jasa  yang  belum dibayarkan  sampai  dengan  akhir  periode pelaporan. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  menyatakan  dalam  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  Kinerja  Atas Pengendalian  Internal  Terhadap  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Berbasis  Akrual, hal  itu  dapat  meningkatkan  risiko  tidak tercatatnya  seluruh  hak  dan  kewajiban
pemerintah  yang  layak  diakui  sebagai  beban/ pendapatan dalam satu periode pelaporan.
Praktik  tersebut  diakibatkan  oleh  aplikasi SAIBA  yang  belum  memadai  dan  tidak  dapat mengakomodir  pencatatan  transaksi  pada  saat diterimanya  hak  atau  timbulnya  kewajiban. Selain  itu,  BPK  juga  menyatakan  bahwa Menteri  Keuangan  belum  membuat  aturan yang  jelas  mengenai  dokumen  sumber pendukung  sebagai  dasar  pencatatan  jurnal penyesuaian.  PMK  219  Tahun  2013  tidak mengatur  secara  rinci  dokumen  sumber  yang digunakan.
4.6 Beban Operasional
Sebagaimana  permasalahan  pada  akun- akun  sebelumnya,  permasalahan  dalam  tahap pengakuan  pada  sebagian  besar  akun  beban operasional  terjadi  karena  aplikasi  SAIBA yang  belum  memadai  dan  tidak  dapat mengakomodir  pencatatan  transaksi  pada  saat diterimanya  hak  atau  timbulnya  kewajiban. Keterlambatan  tersebut  dapat  meningkatkan risiko tidak tercatatnya kewajiban pemerintah.
Sementara itu, untuk akun Beban Persediaan,  ketidaksesuaian  proses  pengakuan terjadi karena kurangnya SDM. Menurut PMK 219  Tahun  2013,  beban  diakui  saat  terjadinya konsumsi  aset  non  kas  dalam  kegiatan operasional. Artinya, Beban Persediaan seharusnya  dicatat  pada  saat  terjadi  mutasi keluar,  atau  penggunaan  barang  persediaan berdasarkan  Surat  Perintah  Mengeluarkan Barang (SPMB).
Menurut  FH “lima  laporan  yang  belum sepenuhnya  menggunakan  sistem  berbasis akrual  di  karenakan  kurangnya  SDM  yang kompeten dibidang akuntansi”
Hal ini sesuai dengan penelitian Herwiyanti et  al. (2017)  yang  mengatakan bahwa  penerapan  sistem  akuntansi  akrual  di Itjen  Kemenkeu  sudah  dilakukan  dengan sangat  memuaskan,  yang  ditunjukkan  dengan nilai  sebesar  93,40%.  Meskipun  penerapan sistem  pelaporan  keuanan  berbasis  akrual dilakukan  dengan  baik,  namun  masih  terdapat kendala-kendala  yang  dihadapi.  Hal  ini  pula sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan Dollah et al. (2017).
4.7  Berdasarkan  Implementasi  Kebijakan (George C. Edward III).
-     Aspek Komunikasi
Dalam  menerapkan  akuntansi  berbasis akrual,  DPMPTSP  berpedoman  pada  SAP berbasis  akrual  yang  ditetapkan  dalam  bentuk peraturan  pemerintah.  Agar  peraturan  tersebut dapat  diketahui  dan  dilaksanakan,  maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh penyusun laporan  keuangan.  Seluruh  informan  dan dokumentasi mengakui bahwa sosialisasi SAP berbasis  akrual  telah  dilakukan.  Sosialisasi tersebut  dilakukan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
“Menurut  FH  sosialisasi  secara  langsung dilakukan  pada  level  pimpinan  dalam  skala nasional. Sementara itu, pada tataran teknis di tingkat pelaksana, sosialisasi dilakukan secara tidak langsung. Menurut para pelaksana yang menjadi  informan  dalam  penelitian  ini, sosialisasi  tidak  langsung  dilakukan  melalui surat.  Namun  untuk  mempercepat  proses sosialisasi,  surat  tersebut  di-scan  dan  dikirim via  email  kepada  masing-masing  satuan kerja”.
Sejauh ini, seluruh peraturan dan pedoman yang telah diterbitkan dalam rangka penerapan akuntansi  berbasis  akrual  sudah  dianggap memadai  oleh  sebagian  besar  informan. Mereka  menilai  peraturan  dan  pedoman tersebut mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Peraturan dan pedoman tersebut biasanya  dilampirkan  dengan  petunjuk  teknis yang  sangat  rinci  sehingga  para  pelaksana tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja.
Peraturan  dan  pedoman  yang  dilengkapi dengan  petunjuk  teknis  yang  sangat  rinci tersebut  dapat  menghemat  waktu  dan  dana para  penyusun  kebijakan  sehingga  tidak  perlu dilakukan  sosialisasi  khusus  untuk  setiap pedoman  dan  peraturan  yang  diterbitkan. Bahkan  Informan  4  mengatakan  bahwa  untuk peraturan  yang  pelaksanaannya  menggunakan aplikasi  atau  sistem  informasi,  pelaksanaan aturan tersebut biasanya sudah dimasukkan ke dalam  sistem  sehingga  para  pelaksana  hanya diminta untuk update aplikasinya.
“Menurut  MS  salah  satu  kekurangan sosialisasi  tidak  langsung  adalah  komunikasi yang  dilakukan  satu  arah.  Untuk  mengatasi hal  itu,  apabila  ada  pertanyaan  atau ketidakpahaman  mengenai  peraturan  dan pedoman yang disosialisasikan, maka pelaksana  kebijakan  dapat  berkomunikasi langsung dengan programer”
Di  luar  aturan  main  dan  pedoman  teknis untuk  menerapkan  SAP  Akrual,  hampir seluruh  informan  sepakat  bahwa  kebijakan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan saat ini  belum  mencerminkan  praktik  akuntansi berbasis  akrual.  Mereka  mengatakan  bahwa pengakuan  dan  pencatatan  atas  Pendapatan Laporan  Operasional  (LO),  Beban,  dan  Aset dilakukan  pada  saat  terjadi  penerimaan  dan pengeluaran ke dan dari kas negara. Pelaksanaan akrual hanya dilakukan pada saat pelaporan dengan melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
Pelaksanaan  akuntansi  berbasis  akrual yang  dianggap  belum  akrual  tersebut  ternyata menjadi  temuan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP).  Menurut  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK),  praktik  tersebut  dapat  menimbulkan risiko  tidak  tercatatnya  seluruh  hak  dan kewajiban  Pemerintah  yang  layak  diakui sebagai  aset,  pendapatan,  dan  beban  dalam satu periode akuntansi.

## 4.8 Aspek Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor penting  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan.  Peran  sumber  daya  manusia  dan aplikasi  pendukung  menjadi  faktor  penting dalam  mengimplementasikan  SAP  berbasis akrual  dalam  penyusunan  laporan  keuangan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan basis  akuntansi  akrual  dengan  kualitas informasi  yang  baik.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menemukan  2  (dua)  kendala  yang berkaitan  dengan  sumber  daya  yaitu  belum cukup memadainya SDM pengelola keuangan, dan  banyaknya  aplikasi  yang  datanya  belum terintegrasi satu dengan yang lainnya.
Pertama, kendala  berkaitan  dengan  SDM yang  belum  cukup  memadai  baik  secara kualitas  dan  kuantitas,  baik  yang  ada  pada entitas  pelaporan  yaitu  SKPKD  dan  entitas akuntansi  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah. Kedua, kendala yang berkaitan dengan sumber daya  manusia  pengelola  aset  yang  ada  pada SKPD  yang  sering  berganti-ganti  sehingga pengelola  aset  tersebut  tidak mengetahui aset- aset apa saja yang dimiliki oleh SKPD tersebut dan aset-aset mana saja yang telah dicatat dan belum  dicatat  pada  aplikasi  Simda  Barang Milik  Daerah  menjadi  salah  satu  kendala
dalam  implementasi  SAP  berbasis  akrual dalam penyusunan laporan keuangan.
Sumber  daya  merupakan  faktor  penting yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan, SDM  yang  belum  memadai  dari  sisi  jumlah dan kemampuan akan mengakibatkan implementasi  suatu  kebijakan  tidak  akan berjalan  dengan  baik,  begitupun  dengan aplikasi pendukung implementasi suatu kebijakan dimana aplikasi yang ada seharusnya bisa membantu proses pelaksanaan implementasi kebijakan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memerlukan  suatu  manajemen  sumber  daya manusia  yang  baik  dan  kemudahan  didalam pemanfaatan  aplikasi  untuk  memudahkan suatu pekerjaan.
Kedua ,  Berdasarkan database kepegawai- an,  seluruh  pelaksana  kebijakan  SAP  berbasis akrual  belum  pernah  mengikuti  diklat  terkait pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Namun, menurut FH yang merupakan  salah  satu  pelaksana  kebijakan mengaku  pernah  mengikuti workshop yang diadakan  oleh  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan. Sementara itu, pelaksana lainnya yang belum pernah mengikuti diklat mengaku dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena diajarkan oleh  pelaksana  sebelumnya.  Walaupun  belum pernah  mengikuti  diklat  khusus  SAP  berbasis akrual.
“Meurut  FH  menganggap  para  pelaksana telah  kompeten  dan  dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat tentang pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan”
Dalam  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual, DPMPTSP  telah  menggunakan  teknologi informasi sebagaimana dikatakan oleh seluruh informan. Aplikasi tersebut terdiri dari aplikasi Sistem  Akuntansi  Basis  Akrual  (SAIBA), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem
Informasi  Manajemen      dan  Akuntansi (SIMAK  BMN),  Persediaan,  e-Rekon,  dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Dari keenam aplikasi tersebut, tiga diantaranya  merupakan  aplikasi  yang  baru digunakan  pada  tahun  2015,  yaitu  SAIBA,  e-
Rekon,  dan  OM  SPAN.  Sementara,  aplikasi lainnya telah digunakan sebelum diterapkannya  SAP  Akrual.  Walaupun  telah digunakan lebih dari tiga tahun, namun hampir seluruh informan menganggap bahwa aplikasi- aplikasi  tersebut  masih  memiliki  beberapa kendala.  Kendala  tersebut  diantaranya  adalah ketidakakuratan  nilai  Barang  Milik  Negara (BMN)  yang  disajikan  dalam  SIMAK  BMN dan  kelemahan  pengendalian  dalam  aplikasi Persediaan.
Banyaknya  aplikasi  yang  digunakan  untuk mendukung  penyusunan  laporan  keuangan menyebabkan  proses  implementasi  akuntansi berbasis  akrual  menjadi  tidak  efisien.  Selain itu  juga  dapat  meningkatkan  risiko  salah  saji. Oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan  suatu aplikasi  penyusun  laporan  keuangan  yang terintegrasi.  Baik  terintegrasi  secara  internal, maupun  secara  eksternal  dengan  Bendahara Umum Negara.
“Menurut JM percaya bahwa permasalahan terkait aplikasi yang digunakan saat  ini  dapat  diselesaikan  dengan  aplikasi terintegrasi. Sampai saat ini, aplikasi terintegrasi  yang  dinamakan  SAKTI  sudah dalam tahap piloting (tahap percontohan), dan dapat  digunakan  setelah  tahapan  piloting berhasil dilaksanakan. Terkait dengan sumber daya  keuangan,  penerapan  SAP  berbasis akrual  tidak  memberikan  dampak  yang signifikan dalam anggaran DPMPTSP.”
“Menurut  HM  hal  itu  disebabkan  oleh transaksi  yang  tidak  terlalu  rumit  dan kompetensi  SDM  yang  memadai.  Kenaikan biaya  dalam  rangka  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  hanya  disebabkan  oleh penambahan  jadwal  konsolidasi  yang  semula hanya dilakukan semesteran, pada tahun 2015 dilakukan  triwulanan  dan  ditambah  dengan adanya kebijakan penyusunan prosedur laporan  keuangan  mulai  bulan  Oktober sampai dengan akhir periode pelaporan”
Dalam  rangka  mendukung  penerapan  SAP berbasis  akrual,  para  informan  mengatakan bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan sudah  cukup.  Berdasarkan  hasil  observasi, sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  antara lain  1  buah  meja,  kursi  dan  perangkat komputer  yang  memadai  untuk  setiap  staf,  1 buah  laptop,  1  buah  alat scanner ,  dan  satu buah printer.

## 4.9 Aspek Komitmen Organisasi
Mulai  dari  penyusun  sampai  dengan pelaksana
kebijakan, keberhasilan implementasi  SAP  berbasis  akrual  sangat ditentukan  oleh  besarnya  dukungan  dan komitmen  dari  seluruh  pihak.  DJPB  sebagai penyusun  dan  penanggung  jawab  kebijakan telah  melakukan  penguatan  komitmen  dengan para  pengambil  keputusan  tertinggi  pada masing-masing  instansi  kementerian  negara/ lembaga dan pemerintah daerah, serta stakeholder kunci lainnya. Rangkaian kegiatan yang  telah  dilakukan  dalam  rangka  penguatan komitmen  ini  adalah high  level  stakeholder meeting ,  deklarasi  implementasi  akuntansi berbasis akrual, dan sosialisasi kebijakan.
Penguatan  komitmen  tersebut  berjalan dengan  efektif  di  Kementerian  Keuangan. Rocankeu  sebagai  pembina  dan  pengambil keputusan  tertinggi  terkait  dengan  akuntansi dan pelaporan di Kementerian Keuangan telah menunjukkan langkah konkret dalam mendukung  penerapan  SAP  berbasis  akrual. Langkah  dukungan  yang  telah  dilakukan adalah penerbitan buku-buku dan surat edaran sebagai pedoman dan petunjuk penerapan, dan helpdesk perencanaan  dan  keuangan  untuk meningkatkan  komunikasi  dan  koordinasi dengan  pelaksana  kebijakan.  Sementara  itu, DPMPTSP  sebagai  pelaksana  kebijakan  telah menyatakan dukungannya sebagaimana dikatakan  oleh  hampir  seluruh  informan. Sebagian  dari  mereka  menganggap  bahwa basis  akrual  merupakan  basis  akuntansi  yang lebih  baik  dari  basis  akuntansi  kas  yang digunakan  selama  ini,  sedangkan  sebagian yang lain menganggap hal itu merupakan salah satu  upaya  dalam  mewujudkan  kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
4.10 Aspek Struktur Birokrasi
Salah  satu  aspek  struktural  yang  paling dasar  dari  suatu  organisasi  adalah  prosedur kerja standar (SOP). DPMPTSP telah memutakhirkan  SOP  dalam  rangka  penerapan SAP  berbasis  akrual  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Informan  1dan  Informan  5. Penuturan  dari  Informan  2  dan  Informan  3 didukung  oleh  bukti  dokumen.  Dokumen berupa  SOP  yang  didapatkan  dari  Bagian Organisasi  dan  Analisis  Hasil  Pemeriksaan (BOAHP)  yang  berwenang  menerbitkan  SOP masih tertanggal 27 Desember 2013 dan masih
menggunakan  basis cash  toward  accrual . Walaupun  begitu,  SOP  tersebut  tidak  menjadi penghambat dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh  dalam  pelaksanaan  kebijakan adalah  fragmentasi  organisasi.  Tanggung jawab  atas  suatu  kebijakan  sering  kali  dipisah dan  tersebar  diantara  beberapa  unit  dalam organisasi.  Pemisahan  fungsi  dan  wewenang juga merupakan prosedur yang direkomendasikan oleh pengendalian internal.
“Menurut  MD  yang  masih  aktif  di Subbagian Akuntansi dan Perpajakan, koordinasi
dengan subbagian Perbendaharaan dapat dikatakan baik, meskipun  ada  sebagian  laporan  yang  belum menggunakan  sistem  berbasis  akrual.  Hal  itu disebabkan oleh kurangnya SDM. Namun, hal itu pula membuat hubungan semakin baik dan salin bahu-membahu antar bagian”.
Berdasarkan dari pembahasan implementasi kebijakan George C. Edward III dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut  mampu  dijadikan  sebagai  pedoman dalam  penerapan  sistem  pelaporan  keuangan berbassis akrual.
Hal ini juga serupa dengan penelitian oleh Surepno  (2015)  yang  menyatakan  bahwa Keberhasilan  penerapan  akuntansi  akrual pemerintah  Semarang  didukung  oleh  empat strategi  utama,  yaitu  komitmen  manajemen, pengembangan peraturan, pengembangan sistem  informasi  dan  pengembangan  sumber daya manusia. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan  dari  para  pelaksana  menunjukkan bahwa  akuntansi  akrual  memiliki  peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan .

## 5.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Penerapan  sistem akuntansi akrual di DPMPTSP sudah dilakukan  dengan  sangat  memuaskan  dan mendapatkan  nilai  sebesar  94.22%.  meskipun demikian  masih  ada  komponen  yang  belum menggunakan  sistem  pelaporan  angkuntasi berbasi  akrual  yaitu  persedian,  aset  tetap,  aset tidak berwujud, utang kepada pihak ketiga dan beban operasional.
Implementasi  sistem  akuntansi  pemerin- tahan  berbasis  akrual  dalam  meningkatkan
kualitas  pelaporan  pemerintahan  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kota  Palopo,  peneliti  menyimpul- kan  bahwa  kualitas  pelaporan  di  kantor DPMPTSP  Kota  Palopo  sudah  sesuai  dengan aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah yang  dimana  pemerintah  bertujuan  untuk menghasilkan  laporan  keuangan  yang  lebih dipercaya,  lebih  akurat,  komprehensif,  dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini di dukung dengan  adanya  bukti  nyata  bahwa  DPMPTSP Kota  Palopo  telah  antusias  mengimplemen- tasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan  kualitas  pelaporan  pemerinta- han  sebagiamana  yang  peneliti  dapatkan dilapangan  dan  didukung  rincian  anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini

## Daftar Pustaka
Agustino.  (2010). Implementasi  Kebijakan Publik  Model  Van  Meter  dan  Van Horn. Jakarta: Rajawali Press. Dollah, K., Saerang, D.P.E., dan Manossoh , H.
(2017).  Analisis  Implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”. Vol. 8, No.1.
Edward  III,  George  C  (edited)  (1990). Public Policy  Implementing .  Jai  Press  Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. Herwiyanti,  E.,  Sukirman,  dan  Aziz,  F.S. (2017).  Analisis  Implementasi  Akuntansi Berbasis  Akrual  pada  Inspektorat  Jenderal Kementerian  Keuangan. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1.
International  Financial  Reporting  Standard.
(2015).  Sebuah  Tinjauan  Etika  Profetik. Departemen  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Kanjuruhan. Malang.
Kusmanadji.  (2014).  Penerapan  Basis  Akrual untuk  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah: Perkembangan  Global  dan  Perjalanan Indonesia Menuju Penerapan Basis Akrual Penuh  pada  2015 .  Jurnal  Informasi Keuangan dan Akuntansi Infoartha , 3 (12), 1-12
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara . Tambahan  Lembaran  Negara  RI
Tahun  2003  Nomor  4286.  Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Tahun 2005  Nomor  4503.  Sekretariat  Negara.
Jakarta.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Tahun 2010  Nomor  5165. Sekretariat  Negara.
Jakarta.
Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan  RI  Nomor  219/PMK.05/2013 tanggal  31  Desember  2013  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  RI  Nomor  12  Tahun 2005 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,
Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 986.
Jakarta. Sedarmayanti.  (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan  Prima  dan  Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama Bandung.
Sugiono. (2012). Metode Penelitian Pendidikn Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulaeman,  Hamid,  A.,  dan  Yunus,  M.  (2015).
Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate Governance  Terhadap  Kinerja  Pegawai Dan  Dampaknya  Terhadap  Kinerja  Dinas Pertanian  Dan  Peternakan  Kabupaten Bireuen. Jurnal  Manajemen  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala . 4 (4). 112-121. Surepno.  (2015).  The  Key  Success  And Strategic Role Of Accrual Based Accounting  Implementation. Journal  The WINNERS 16(2). 142-151.