## EFEKTIFITAS  PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA  DAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMIS PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI  KOTA BANJAR)

## Maman Sulaeman
Politeknik Triguna Tasikmalaya Email: mamansulaeman93@gmail.com
Abstract Poverty  is still  a  big  and  complex  problem  caused  by  social,  cultural,  political  and  economic conditions and interactions. Therefore, poverty reduction strategies and programs require an integrated approach, and their implementation is done gradually, planned and sustainable. The specific purpose of this  research  is  to  know  the  effectiveness  of  business  skill  training  and  stimulant  aid  of  productive economic  effort  in  poverty  alleviation  in  Banjar  City.  This  research  uses  survey  method  with  sample number 94. Partial test result and simultaneous training of effort skill and economic effort productively effective in poverty alleviation.
Keywords: poverty, skill, stimulant aid, economical
Abstrak Kemiskinan masih merupakan masalah besar dan kompleks yang ditimbulkan oleh kondisi dan interaksi  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi.  Oleh  karenanya  strategi  dan  program  penanggulangan kemiskinan  memerlukan  pendekatan  yang  terpadu,  dan  pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap, terencana  dan  berkesinambungan.  Tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui efektifitas pelatihan  keterampilan  berusaha  dan  bantuan  stimulan  usaha  ekonomis  produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah sampel 94. Hasil pengujian  secara  parsial  dan  simultan  pelatihan  keterampilan  berusaha  dan  bantuan  usaha  ekonomis produktif efektif dalam pengentasan kemiskinan.
Kata Kunci: kemiskinan, keterampilan, bantuan stimulan, ekonomi

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang  selalu  dihadapi  oleh  manusia.  Kemiskinan sebagai suatu permasalahan sosial ekonomi tidak hanya  dialami  oleh  negara-negara  yang  sedang berkembang  (developing  countries)  saja,  tetapi juga  negara-negara  maju  (developed  countries) seperti  Amerika  Serikat  dan    Inggris.  Inggris mengalami  kemiskinan  di  penghujung  tahun 1700-an  pada  era  kebangkitan  revolusi  yang muncul  di  Eropa. Persoalan  kemiskinan  menarik untuk  disimak  dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek sosial,  ekonomi,  psikologi  dan  politik.  Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan  penguasaan  informasi.  Aspek  ekonomi  akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah  kecil,  daya  tawar  rendah,  tabungan  nihil, lemah  mengantisipasi  peluang.  Dari  aspek psikologi  adalah  rasa  rendah  diri,  fatalisme, malas,  dan  rasa  terisolir.  Sedangkan  dari  aspek politik  berkaitan  dengan  kecilnya  akses  terhadap berbagai  fasilitas  dan  kesempatan,  diskriminasi, posisi lemah dalam proses pengambilan
keputusan.  Sebagian  kalangan  yang  melihat sebagai isu politik, bahwa kemiskinan disebabkan  karena  kebijakan  politik  yang  salah yang  melahirkan  ketidakadilan  sosial  dan lemahnya  kesempatan  memperoleh  pendidikan (Schumacher dalam Sadu Wasistiono, 2006:3).
Di  Indonesia  angka  garis  kemiskinan ditetapkan  melalui  indikator  ekonomi,  yaitu  dari ukuran  rata-rata  kemampuan  masyarakat  untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  minimumnya. Melalui  pendekatan  sosial  masih  sulit  mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator  ekonomi  secara  teoritis  dapat  dihitung dengan  menggunakan  tiga  pendekatan,  yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.  Sementara  ini  yang  dilakukan  oleh BPS  untuk  mengukur  garis  kemiskinan  adalah pendekatan pengeluaran.
Kemiskinan  harus  segera  ditanggulangi karena  merupakan  kewajiban  moral,  sosial, hukum  maupun  politik  bagi  bangsa  Indonesia bahkan  sudah  merupakan  komitmen  antara pemerintah  Indonesia  dan  188  negara  lainnya  di
dunia  dalam  Deklarasi  Millenium  Persatuan Bangsa-Bangsa    yang  dikenal  dengan  Millenium Development  Goals  (MDGs),  dimana  salah satunya  adalah  “menanggulangi  kemiskinan  dan kelaparan”  dengan  target    menurunkan  proporsi penduduk  yang  tingkat  pendapatannya  di  bawah USD  1/hari  menjadi  setengahnya  antara  tahun 1990-2015,  dan  menurunkan  proporsi  penduduk yang  menderita  kelaparan  menjadi  setengahnya antara tahun 1990-2015.
Penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia telah  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui berbagai program dan kegiatan dengan melibatkan berbagai departemen/lembaga
pemerintah.
Bahkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2005  tentang  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Program-program
dimaksud,
diantaranya
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan kelanjutan dari P2KP  dan  PPK,  Program  Keluarga Harapan (PKH),  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  Tabungan Keluarga  Sejahtera  (TAKESRA),  Kredit  Usaha Keluarga  Sejahtera  (KUKESRA),  Asuransi Kesehatan  Keluarga  Miskin  (Askeskin)  yang dilanjutkan dengan Jaminan Kesehatan
Masyarakat  (Jamkesmas)  dan  oleh    pemerintah daerah ditindaklanjuti menjadi Jaminan Kesehatan  Daerah  (Jamkesda),  Bantuan  Siswa Miskin  (BSM)  di  bidang  pendidikan  dan program-program lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ada pula program yang menjadi kontroversi, yaitu program cash assistant,  yaitu  Bantuan  Langsung  Tunal  (BLT). Namun  demikian  upaya-upaya  yang  dilakukan pemerintah  tersebut  belum  membuahkan  hasil sebagaimana yang diharapkan, kemiskinan masih menyisakan  berbagai  persoalan  yang  perlu  terus difikirkan dan diupayakan
Upaya  pengentasan kemiskinan  di  Kota Banjar  sempat  terhambat  dengan  meningkatnya penduduk  miskin  sebagai  akibat  kenaikan  bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun  2005,  dimana  berdampak  cukup  serius terhadap merosotnya tingkat kesejahteraan
masyarakat  lapisan  bawah.    Menurut  Irawan (1998),  penurunan  tajam  pada  pendapatan  telah menyebabkan  banyak  rumah  tangga  miskin makin nestapa karena mengalami kesulitan untuk membeli makanan (BPS, 2008:3).
Sesuai tujuannya, kegiatan pelatihan keterampilan  berusaha  dan  bantuan  stimulan usaha  ekonomis  produktif  bagi  keluarga  miskin diduga  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap pengentasan  kemiskinan  di  Kota  Banjar.  Namun demikian untuk menunjang pengembangan program/kegiatan tersebut dalam rangka penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Banjar, masih perlu dilakukan upaya-upaya pembaharuan baik  model  maupun  strateginya  sehingga diharapkan pada masa yang akan datang keluarga fakir miskin di Kota Banjar dapat mengentas.

## METODE PELAKSANAAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode penelitian survey dengan disain korelasional,  yaitu    mencari  hubungan  antara varabel bebas dan variabel terikat, dimana semua variabel yang dipelajari terlebih dahulu dideskripsikan  dan  selanjutnya  dikorelasikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:
Pelatihan  keterampilan  berusaha  adalah kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  praktis  berusaha  yang  disesuaikan dengan minat dan ketrampilan KBS  serta kondisi wilayah,  termasuk  kemungkinan  pemasaran  dan pengembangan hasil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri KBS untuk mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  dan  memperbaiki kondisi kehidupannya
Bantuan stimulan UEP adalah modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan KBS dan kondisi setempat. Bantuan ini  merupakan  hibah  (bukan  pinjaman  atau kredit)  akan  tetapi  diharapkan  bagi  KBS penerima  bantuan  untuk  mengembangkan  dan menggulirkan  kepada  warga  masyarakat  lain yang perlu dibantu.
Kemiskinan    mencakup  antara  lain ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar (sandang,  pangan,  papan);  tidak  memiliki  akses terhadap  kebutuhan  kesehatan;  pendidikan, sanitasi  air  bersih;  tidak  adanya  jaminan  masa depan;  kerentanan  terhadap  gonjangan    yang sifatnya  individual  maupun  massal;  rendahnya sumberdaya  alam;  tidak  adanya  akses  terhadap lapangan  kerja  dan  mata  pencaharian  yang berkesinambungan.
Untuk  mengetahui  hubungan  fungsional antara  variabel  digunakan  metode  regresi. Regresi  yang  digunakan  yaitu  Regresi  Linier Sederhana dan Regresi Linier Ganda
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Efektifitas Pelatihan Keterampilan
Berusaha dalam Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  linier nilai  R  (korelasi)  dan  koefisien  determinasi  (R 2 ) yang digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk menunjukkan  besarnya  kontribusi  dari  variabel independent  (X 1 )  dapat  menjelaskan  variabel dependent  (Y)  diperoleh  nilai  R  sebesar  0,905 yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh yang  kuat program  pelatihan  keterampilan berusaha bagi keluarga miskin terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjar. Selanjutnya  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 ) sebesar  0,820 hal  ini  berarti 82 % variabel pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh program  pelatihan  keterampilan  berusaha  bagi keluarga miskin.
Secara  umum  pelatihan  merupakan  bagian dari  pendidikan  yang  menggambarkan  suatu proses  dalam  pengembangan  organisasi  maupun masyarakat. Pendidikan dengan pelatihan merupakan  suatu  rangkaian  yang  tak  dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumberdaya  manusia,  yang  di  dalamnya  terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia.
Dalam proses pengembangannya diupayakan  agar  sumberdaya  manusia  dapat diberdayakan  secara  maksimal,  sehingga  apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi kebutuhan
hidup manusia tersebut dapat terpenuhi. Moekijat (1993:3)  juga  menyatakan  bahwa  “pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan  yang  berlaku,  dalam  waktu  yang relatif  singkat  dan  dengan  metode  yang  lebih mengutamakan praktek daripada teori”. Pernyataan  ini  didukung  Yoder  (1962:368)  yang mendefinisikan  kalau  kegiatan  pelatihan  sebagai upaya  mendidik  dalam  arti  sempit,  terutama dilakukan  dengan  cara  instruksi,  berlatih,  dan sikap  disiplin.    Antara  pendidikan  dengan pelatihan sulit untuk menarik batasan yang tegas, karena baik pendidikan umum  maupun pelatihan merupakan  suatu  proses  kegiatan  pembelajaran yang  mentransfer  pengetahuan  dan  keterampilan dari sumber kepada penerima.
Dengan pelatihan juga dapat menimbulkan perubahan  dalam  kebiasaan-kebiasaan  bekerja masyarakat, perubahan sikap terhadap pekerjaan, serta  dalam  informasi  dan  pengetahuan  yang mereka terapkan dalam pekerjaannya sehari-hari. Kegiatan pelatihan dapat terjadi apabila seseorang  atau  masyarakat  menyadari  perlunya mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  dalam memenuhi kebutuhan maupun kepuasan hidupnya,  oleh  sebab  itu  diperlukan  kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan  menunjuk  kepada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok    yang kurang  beruntung,  rentan  dan  lemah  sehingga mereka  memiliki  kekuasaan  dan  kemampuan dalam:  (1)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  dalam  arti bebas  dari  ketidakberdayaan,  kelaparan  dan kesakitan,  dan (2)  menjangkau  sumber-sumber produktif  yang  memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  mereka perlukan serta berperanserta dalam pembangunan. Pemberdayaan  dapat  dimaknai sebagai  upaya  melepaskan  belenggu  kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan keterbelakangan  melalui  pendidikan.  Kegiatan pemberdayaan  yang  dilakukan  melalui  pelatihan bertujuan  untuk  memperkuat  posisi  seseorang
melalui  penumbuhan  kesadaran  dan  kemampuan individu  yang  bersangkutan, mengidentifikasi persoalan  yang  dihadapi  dan  memikirkan langkah-langkah mengatasinya.
Dengan demikian, kegiatan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan, keahlian/  keterampilan (skill), pengalaman,  dan sikap  peserta  pelatihan  tentang  bagaimana melaksanakan  aktivitas  atau  pekerjaan  tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Henry Simamora (1995:287)  yang  menjelaskan  bahwa  “pelatihan merupakan  serangkaian  aktivitas  yang  dirancang untuk  meningkatkan  keahlian,  pengetahuan, pengalaman  ataupun  perubahan  sikap  seorang individu atau kelompok dalam menjalankan tugas tertentu.”Pengertian pelatihan antara satu rumusan  dengan  rumusan  lain  pada  umumnya tidak  bertentangan,  melainkan  memiliki  ciri  atau unsur  yang  sama.  Dalam  suatu  pelatihan memiliki  beberapa ciri,  yaitu:  (a)  direncanakan dengan  sengaja,  (b)  adanya  tujuan  yang  hendak dicapai,  (c)  ada  peserta  (kelompok  sasaran)  dan pelatihan,  (d)  ada  kegiatan  pembelajaran  secara praktis,  (e)  isi  belajar  dan  berlatih  menekankan pada  keahlian  atau  keterampilan  suatu  pekerjaan tertentu,  (f)  dilaksanakan  dalam  waktu  relatif singkat,  dan  (g)  ada  tempat  belajar  dan  berlatih. Berdasarkan beberapa ungkapan tentang pengertian  dan  tujuan  pelatihan  serta  ciri-ciri yang  digambarkan  dalam  suatu  pelatihan tersebut,  maka  pelatihan  dapat  diartikan  sebagai suatu  upaya  melalui  proses  pembelajaran  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang atau sekelompok  orang  dalam  suatu  tugas  pekerjaan tertentu  dan  dilaksanakan  dalam  waktu  relatif singkat pada tempat tertentu.
Pelatihan keterampilan usaha dalam pembelajarannya  lebih  berorientasi  pada  praktek atau  aplikasi  praktis,  memiliki  kecenderungan yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Apalagi dalam pelatihan keterampilan usaha yang menekankan keterlibatan peserta pelatihan dalam belajarnya, maka akan membuat peserta pelatihan secara  aktif  terlibat  dalam  proses  pembelajaran dan  dalam  pengambilan  keputusan.  Keterlibatan
warga  belajar  dalam  setiap  proses  kegiatan belajar sesuai dengan ungkapan Knowles (1980), bahwa  peserta  belajar  terutama  bagi  orang dewasa,  proses  belajarnya  harus  dilaksanakan dengan  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  warga belajarnya.  Pendekatan  semacam  ini  akan menjadikan  suatu  pengalaman  yang  berarti  bagi peserta atau warga belajar itu sendiri. Sebagaimana  dikemukakan  John  Dewey  dengan konsep “Learning  by  doing - nya” yang  dalam salah  satu  isi  pembelajarannya  mengutamakan bidang  keterampilan  yang  dirasa  berguna  dalam kehidupan  dan  langsung  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.
Pelatihan keterampilan usaha dapat dipandang  sebagai  upaya  memperbaiki  kualitas atau meningkatkan kemampuan warga masyarakat  dalam  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  terutama  dalam  rangka mengimbangi  dampak  sosial  akibat  berbagai kebijakan yang mempersempit lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pelatihan
ketrampilan berusaha,
dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kemampuan praktis  berusaha  yang  disesuaikan  dengan  minat dan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan  sosial  (PMKS)  serta  kondisi wilayah,  termasuk  kemungkinan  pemasaran  dan pengembangan hasil usahanya.
Mempertahankan  kerjasama  yang  sudah terbangun  antara  para  anggota  organisasi sehingga  dalam  program  yang  dijalankan mendapat  suatu  dampak  positif  bagi  masyarakat guna terwujutnya program pengentasan kemiskinan yang ada pada masyarakat Indonesia. Profesionalisme para anggota organisasi sangat di pentingkan guna memperlancar kinerja organisasi,  dalam  mengurus  serta  mengelola KUBE  perlu  memiliki  catatan  atau  administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi,  kegiatan,  keuangan,  pembukuan  dan lain  sebagainya  agar  dalam  mementukan  tujuan dari program tersebut tepat pada sasaran.
2. Efektifitas Bantuan Stimulan Usaha
Ekonomis Produktif Dalam Pengentasan
Regresi  linier  nilai  R  (korelasi)  dan koefisien  determinasi  (R 2 )  yang  digunakan sebagai alat analisis untuk menunjukkan besarnya kontribusi  dari  variabel  independent  (X 2 )  dapat menjelaskan  variabel  dependent  (Y)  diperoleh nilai  R  sebesar  0,908 yang  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  yang  kuat program  bantuan stimulan usaha ekonomis produktif bagi keluarga miskin terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjar.  Selanjutnya  nilai  koefisien  determinasi (R 2 ) sebesar 0,824 hal ini berarti 82,4 % variabel pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh program  bantuan  stimulan  usaha  ekonomi produktif bagi keluarga miskin.
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan  tersebut  perlu  adanya  program  yang efektif,  efisien,  terpadu  dan  berorientasi  pada kemandirian  dan  berkelanjutan.  Karena  adopsi sistem  penanggulangan  kemiskinan  secara  statis, melalui  program  kompensasi;    bantuan  langsung pangan, voucher pelayanan  minimum  kesehatan dan  pendidikan,  hanya  dapat  memecahkan persoalan  kemiskinan  jangka  pendek  (World Development  Report,  2004).  Mengingat  ketika program telah berakhir, masyarakat miskin masih tetap  memerlukannya.  Masih  tingginya  jumlah penduduk miskin dewasa ini membuat Pemerintah  terpaksa  harus  bekerja  keras  untuk mewujudkan  target  tersebut.  Apalagi  dalam situasi inflasi sekarang yang mengakibatkan daya beli masyarakat cenderung turun, upaya pengentasan kemiskinan menjadi suatu pekerjaan yang  bersifat  urgen  dan    harus  segera dilaksanakan.
Kemiskinan  merupakan  suatu  masalah yang  ada  sudah  sejak  lama  dan  hampir  bisa dikatakan  akan  tetap  menjadi  “kenyataan  abadi” dalam  kehidupan.  Pengertian  kemiskinan  sendiri sebagai  suatu  konsep  ilmiah  yang  lahir  sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan,  maka  pembahasan  kemiskinan mendapatkan  tempat  yang  cukup  penting.  Pada tahap  ini,  kemiskinan  dipandang  sebagai  bagian dari masalah dalam pembangunan yang keberadaannya ditandai oleh adanya
pengangguran,  keterbelakangan,  yang  kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Secara bersamaan,  kenyataan  tersebut  bukan  saja menimbulkan  tantangan  tersendiri,  tetapi  juga memperlihatkan  adanya  suatu  mekanisme  dan proses yang tidak beres dalam pembangunan.
Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan  berusaha  dan  terbatas  aksesnya kepada  kegiatan  ekonomi,  sehingga  tertinggal jauh  dari  masyarakat  lainnya  yang  mempunyai potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena  adanya  sekelompok  anggota  masyarakat yang  secara  struktural  tidak  mempunyai  peluang dan  kemampuan  yang  memadai  untuk  mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat  lainnya  dalam  persaingan  mencari nafkah  dan  pemilikan  aset  produksi  sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.
Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomis  produktif  pada  hakekatnya  merupakan bantuan  modal  kerja  sebagai  sarana/prasarana pendukung  usaha  (modal  usaha)  bagi  keluarga miskin dalam  melaksanakan  aktivitasnya  untuk meningkatkan  taraf  kehidupannya. Pemberian bantuan  pada  dasarnya  ini  disesuaikan  dengan keterampilan  penyandang  masalah  kesejahteraan sosial (PMKS) dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan  hibah  (bukan  pinjaman  atau  kredit) akan  tetapi  diaharapkan  bagi  penyandang masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS)  penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan  kepada  warga  masyarakat  lain yang  perlu  dibantu  karena  masih  banyak masyarakat  yang  sangat  membutuhkan  bantuan serta kinerja dari organisasi yang tujuannya untuk memberantas  kemiskinan  dan  bisa  keluar  dari keterpurukan yang di alami oleh masyarakat.
3. Efektifitas Pelatihan Keterampilan Berusaha dan  Bantuan  Stimulan  Usaha Ekonomis  Produktif  Dalam  Pengentasan Kemiskinan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  linier nilai  R  (korelasi)  dan  koefisien  determinasi  (R 2 )
yang  digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk menunjukkan  besarnya  kontribusi  dari  variabel independent  (X 1 dan  X 2 )  dapat  menjelaskan variabel  dependent (Y)  diperoleh  nilai  R sebesar 0,943  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh yang kuat program pelatihan keterampilan  berusaha  dan  bantuan  stimulan usaha  ekonomis  produktif  bagi  keluarga  miskin terhadap  pengentasan  kemiskinan.  Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,889 hal ini  berarti 88,9 %  variasi  dari pengentasan kemiskinan dipengaruhi  oleh program pelatihan keterampilan  berusaha  dan  bantuan  stimulan usaha ekonomis produktif bagi keluarga miskin.
Peran lembaga keuangan dalam pengembangan  dan  pelestarian  bantuan  adalah  ; pertama,  mempersiapkan  terciptanya  akses  atau kesempatan  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh bantuan. Kedua,  mempersiapkan  masyarakat lapisan  bawah  untuk  dapat  mendayagunakan bantuan  tersebut  sehingga  dapat  menjadi  modal bagi  kegiatan  usaha. Ketiga,  menanamkan pengertian  bahwa  bantuan  yang  diberikan  harus dapat  menciptakan  akumulasi  modal  dari  suplus yang diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi.
Unit Pengelola Keuangan (UPK) di tingkat desa  maupun  kecamatan  perlu  dibentuk  untuk mengoptimalkan  pengelolaan  dana  bantuan. Pengelolaannya  dapat  dilakukan  sendiri  oleh anggota  masyarakat.  UPK  yang sudah  ada  dan berkembang  dalam  Program  Pengembangan Kecamatan (PPK) perlu dipertajam dan diperluas fungsi  dan  perannya.  Fungsi  UPK  tidak  hanya sebagai  lembaga  pengepul  dana  bantuan  tetapi harus  dapat  benar-benar  berfungsi  sebagai lembaga yang dapat mengelola keuangan dengan memberikan  bantuan  stimulan  dana  sebagai modal  yang  dapat  bergulir  kepada  kelompok masyarakat. Sehingga apabila program pembangunan  tersebut  selesai  maka  lembaga UPK  itu  tetap  terus  berfungsi  menggulirkan dananya kepada pokmas yang lain.
UPK  ini  berperan  sebagai  lembaga keuangan milik masyarakat yang dapat menampung  dan  mengelola  berbagai  program pembangunan  yang  masuk  ke  daerah.  Sehingga
berbagai  program  pembangunan  yang  masuk  ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan demikian  kebocoran-kebocoran  dana  bantuan program  pembangunan  dapat  diminimalisir bahkan  dapat  dihilangkan.  Kontrol  Publik  ini merupakan  upaya  yang  sangat  efektif  dalam mengantisipasi  segala  kemungkinan  kebocoran dalam pengelolaan program-program pembangunan di daerah.
UPK  ini  dapat  berkembang  menjadi lembaga  keuangan  alternatif  milik  masyarakat yang  tumbuh  dari  masyarakat  sendiri.  Lembaga keuangan  ini  dapat  menjadi  embrio  lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip perbankan yang pelaksanaannya  dengan  menerapkan  prinsip- prinsip kebersamaan (kooperatif). Dalam perkembangan selanjutnya lembaga keuangan ini dapat berbadan hukum misalnya seperti koperasi. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat  ini  diprioritaskan  pada  masyarakat miskin di desa tertinggal, yaitu berupa peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya  dengan  kegiatan  pelatihan  yang terintegrasi  sejak  dari  kegiatan  penghimpunan modal,  penguasaan  teknik  produksi,  pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Kegiatan ini perlu  diarahkan  agar  bantuan  dana  yang diberikan  kepada  daerah  khususnya  masyarakat miskin  di  desa  tertinggal  dapat  meningkatkan kapasitas  masyarakat  melalui  pemupukan  modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan yang pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dalam kerangka perencanaan
pembangunan, upaya penanggulangan kemiskinan  perlu  dikaitkan  dengan  peningkatan kapasitas  masyarakat  sebagai  dasar  pemupukan modal.  Peningkatan  kapasitas  masyarakat  dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana secara stimulan  sebagai  modal  usaha,  pelatihan  yang tepat, penerapan teknologi tepat guna, pembangunan  prasarana  pendukung,  penyediaan sarana  penunjang,  dan  penguatan  kelembagaan sebagai wadah  usaha masyarakat. Dalam
34 Jurnal Terapan Abdimas, Volume 3, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 28-38
kerangka  pemupukan  modal,  berbagai  bantuan baik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat  yang  sudah  maju,  perlu  ditempatkan sebagai pemacu proses perubahan dalam kegiatan sosial  ekonomi  masyarakat  menuju  pada  suatu kehidupan yang lebih maju.
Pemupukan modal merupakan dasar pengembangan  ekonomi  rakyat  dalam  proses transformasi  struktural  menuju  pada  masyarakat maju  dan  berkembang.  Pemahaman  tentang aspek  keuangan  yang  benar  perlu  ditanamkan kepada  setiap pelaku  ekonomi  di  setiap  lini tingkatan.  Pemahaman  tentang  pengelolaan keuangan  merupakan  dasar  dari  pemupukan modal ekonomi rakyat. Unit Pengelola Keuangan yang diperkenalkan melalui Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) perlu dipertajam sebagai upaya penaggulangan kemiskinan.  UPK  ini  harus  benar-benar  dapat berfungsi mengelola bantuan dengan memutarkan  dananya  ke  masyarakat  dengan memberikan  modal  usaha  secara  stimulan  untuk dapat mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Kontrol publik dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan mengoptimalkan UPK sebagai lembaga keuangan milik masyarakat untuk menampung dan mengelola  bantuan  dana  dari  berbagai  program pembangunan  yang  masuk  ke  desa  maupun kecamatan  sehingga  penggunaan  bantuan  dana pembangunan dilakukan  secara  transparan  dan bertanggung jawab. Terwujudnya lembaga keuangan yang muncul dari prakarsa masyarakat, dikelola  oleh  masyarakat  dan  hasilnya  dinikmati oleh  masyarakat  sendiri  tentu  keberhasilannya dapat  dilestarikan  dan  ditumbuhkembangkan  di daerah  lain.  Peran  pemerintah  diharapkan  dapat menciptakan peluang dan kesempatan usaha yang lebih  besar  bagi  masyarakat  miskin.  Dalam tataran  mikro,  model  pemberdayaan  sebagai dasar  penanggulangan  kemiskinan  yang  telah dikembangkan  oleh  kalangan  lembaga swadaya masyarakat,  perguruan  tinggi,  dan  organisasi kemasyarakatan, sangat efektif untuk menjembatani  upaya  yang  dilakukan  melalui berbagai program pembangunan. Dimensi
kemiskinan  yang  begitu  luas  mengharuskan setiap  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dalam tataran  makro  perlu  dilakukan  secara  terpadu yang  meliputi  berbagai  program  pembangunan baik  sektoral  maupun  regional.  Dalam  hal  ini yang  diperlukan  penajaman  program  dan kegiatan  sehingga  hasilnya  lebih  optimal  dan dampaknya  langsung  dapat  dirasakan  oleh masyarakat miskin.
4. Model atau strategi yang dapat dikembangkan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banjar
Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan  secara  bertahap,  terus  menerus  dan terpadu  yang  didasarkan  pada  kemandirian  yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin  untuk  menolong  diri  mereka  sendiri.  Hal ini berarti  pemberian  kesempatan  yang  luas  bagi penduduk  miskin  untuk  melakukan  kegiatan sosial  ekonomi  yang  produktif  sehingga  mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemberian kesempatan dan peningkatan kemampuan penduduk  miskin  menyangkut  kemudahan  untuk memperoleh  sumber  daya,  mendayagunakan kemajuan  teknologi,  memanfaatkan  pasar  secara terus  menerus,  serta  mendapatkan  layanan  dari berbagai sumber pembiayaan.
Kemiskinan  yang  harus  ditanggulangi mencakup permasalahan pembangunan di berbagai  bidang  yang  mencakup  banyak  aspek. Pemilikan  sumber  daya  yang  tidak  merata, kemampuan  masyarakat  yang  tidak  seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam menghasilkan akan  menyebabkan  keikutsertaan dalam  pembangunan  tidak  merata.  Ini  semua pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan  tidak  seimbang,  dan  kemudian, menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan  struktur  masyarakat  yang  telah ikutserta  dalam  proses  pembangunan  dengan yang  masih  tertinggal  menyebabkan  keadaan kesenjangan atau kemiskinan struktural. Permasalahan  itu  harus  dapat  ditangani  secara menyeluruh,  seksama,  dan  bertahap  agar  tidak menjurus  pada  kecemburuan  dan  gejolak  sosial
Sulaeman, Efektifitas  Pelatihan Keterampilan Berusaha … 35 yang dapat mengganggu kelancaran dan kessinambungan pembangunan.
Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia  telah  dilakukan  dan  menempatkan penanggulangan  kemiskinan  sebagai  prioritas utama kebijakan pembangunan nasional.
Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  2004-2009  dan  dijabarkan  lebih  rinci dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  setiap tahun  serta  digunakan  sebagai  acuan  bagi kementrian,  lembaga  dan  pemerintah  daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai  wujud  gerakan  bersama  dalam mengatasi  kemiskinan  dan  mencapai  Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui  proses  partisipatif  dengan  melibatkan seluruh  stakeholders  pembangunan  di  Indonesia. Selain  itu,  sekitar  60  %  pemerintah  kabupaten/ kota  telah  membentuk  Tim Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  (TPKD)  dan  menyusun Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (SPKD) sebagai dasar utama dalam penanggulangan  kemiskinan  di  daerah  dan mendorong  gerakan  sosial  dalam  mengatasi kemiskinan.
Adapun  langkah  jangka  pendek  yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut: a. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan;
(i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan  sanitasi  dasar  terutama  daerah-daerah langka  sumber  air  bersih.  (ii)  pembangunan jalan,  jembatan,  dan  dermaga  daerah-daerah tertinggal.  (iii)  redistribusi  sumber  dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan  rendah  dengan  instrumen  Dana Alokasi Khusus (DAK) .
b. Perluasan  kesempatan  kerja  dan  berusaha dilakukan  melalui  bantuan  dana  stimulan untuk  modal  usaha, disamping pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi serta revitalisasi industri.
c. Dalam pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin  diberikan pelayanan  antara  lain  (i)
pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan  kesehatan  gratis  bagi  penduduk miskin  di  puskesmas  dan  rumah  sakit  kelas tiga.
d. Khusus guna menunjang program yang sudah ada  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  di Kota Banjar, disamping melaksanakan strategi pemberdayaan  masyarakat  berupa  program pelatihan  keterampilan  berusaha  dan  bantuan stimulan  usaha  ekonomis  produktif,  juga dapat  dikembangkan strategi  lain  berupa pengembangan jejaring kerjasama (kemitraan),  baik  dengan  instansi  terkait, dunia  usaha  maupun  pelaku-pelaku  usaha lainnya. Hal  ini  dilaksanakan  melalui  pola
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  dimana anggota-anggotanya adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan  keterampilan  berusaha dan  bantuan  stimulan  usaha  ekonomis produktif.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian pengaruh program pelatihan keterampilan berusaha  dan  bantuan  usaha  ekonomis  produktif bagi  keluarga  miskin  terhadap  pengentasan kemiskinan  (studi  pada  program  pemerintah dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Banjar),  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Hasil pengujian secara parsial yang dilakukan ternyata program pelatihan keterampilan  berusaha  bagi  keluarga  miskin berpengaruh secara nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut berdasarkan  kriteria  pengujian  diperoleh kesimpulan  adanya taraf signifikansi.
2. Hasil pengujian secara parsial yang dilakukan  ternyata  program  bantuan  usaha ekonomis  produktif  bagi  keluarga  miskin berpengaruh secara nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut
berdasarkan  kriteria  pengujian  diperoleh kesimpulan  adanya taraf signifikansi. 3. Hasil pengujian secara parsial yang dilakukan ternyata program pelatihan keterampilan  berusaha  dan  bantuan  usaha ekonomis  produktif  bagi  keluarga  miskin berpengaruh secara nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut berdasarkan  kriteria  pengujian  diperoleh kesimpulan adanya taraf signifikansi.
4. Dalam  pengentasan kemiskinan,  pemerintah telah  menggulirkan  beberapa  program  dan kebijakan terutama dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, diantaranya pendidikan gratis sebagai penuntasan program  belajar  9  tahun  termasuk  tunjangan bagi  murid  yang  kurang  mampu,  jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin  di  puskesmas  dan  rumah  sakit  kelas tiga.  Salah  salah  satu  kebijakan    Pemerintah Kota  Banjar  dalam  pemberdayaan  keluarga miskin  adalah  melalui  program  pelatihan keterampilan  berusaha  dan  bantuan  stimulan usaha  ekonomis  produktif  (UEP).  Guna mendukung  dan    kesimbungan  program  ini perlu  dikembangkan  terus  model/strategi dalam  pengentasan  kemiskinan  sehingga pada  gilirannya  mereka  dapat  menjadi masyarakat  yang  mandiri.  dan  terentas  dari kemiskinan.
S a r a n Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakam  serta  permasalahan-permasalahan yang  ditemukan,  maka  peneliti  menyampaikan beberapa saran, diantaranya:
1. Upaya    penanggulangan    kemiskinan  di  era otonomi  daerah,  maka  perlu  diberikan peluang  dan  kesempatan    yang  sebesar- besarnya  bagi  keluarga  fakir  miskin    untuk bisa  berdaya  dan  belajar dalam mengatasi masalahnya  secara  mandiri  sesuai  motto pekerjaan sosial “ to help people to help them selves”.
2. Dalam  pemberdayaan  keluarga  fakir  miskin, pendamping sosial mempunyai peranan yang cukup  penting  dan  strategis  sebagai    ujung
tombak bagi keberhasilan program pengentasan  kemiskinan,  untuk  itu  agar mereka  dapat  menjalankan  peran  dan fungsinya  secara  optimal,    disamping penguasaan dan pemahaman tentang masalah kemiskin,  perlu  juga  dibekali  pengetahuan dan  keterampilan    dalam  pengeloaan  usaha ekonomis  produktif  dan  pembekalan  dengan menggunakan praktek magang pada
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Pemberdayaan  Fakir  Miskin  yang  sudah maju.
3. Untuk melihat perkembangan mereka
(keluarga fakir miskin) yang telah memperoleh program  pelatihan keterampilan berusaha dari Pemerintah Kota Banjar, maka perlu dilaksanakan monitoring secara koninue yang dilaksanakan secara berjenjang dalam rangka penguatan sosial bagi keluarga binaan  socias (KBS)  yang  telah  memperoleh pelatihan keterampilan berusaha dan bantuan stimulant  usaha  ekonomis  produktif  dari Pemerintah KotaBanjar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Natsir.  2008. Analisis  Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Masalah Kemiskinan,
Jakarta .  SINAR - Departemen Sosial. Ala, Andre Bayo. 2001. Kemiskinan dan Strategi Memerangi  Kemiskinan,  Yogyakarta. Liberty. Arief, Saeful, 2000. Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.
Arikunto,  Suharsimi.  2004. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek,  Jakarta. Rineka Cipta.
BPS  dan  Departemen    Sosial.  2002. Penduduk
Fakir  Miskin  Indonesia, Jakarta.  Badan Pusat Statistik
BPS  dan  Bapeda  Kota  Banjar.  2009. Penduduk Miskin dan Indeks Kemahalan Kontruksi Kota Banjar Tahun 2008, Banjar.  Badan Pusat Statistik.
Bapeda-BPS  Kota  Banjar.  2009. Banjar  Dalam
Angk, Banjar. Bapeda-BPS.
Departemen  Sosial.  1997. Pedoman  Pembinaan dan  Penumbuhan  Kelompok  Usaha Bersama (KUBE), Jakarta. Depsos.
Dewanta, Awan Setya, Editor. 1995. Kemiskinan dan Kesejagan di Indonesia, Yogyakarta. Aditya Media.
Hadwigeno  dan  Pahpahan.  1993. Identifikasi
Wilayah  Miskin  di  Indonesia  Primus
(3), Jakarta.  LP3ES.
Ismaun. 2003. Peran Lembaga Mikro,
Yogyakarta. IIEB FE UGM.
Juoro,  Imam.  1985. Masalah  Terdepan  Dalam Pembangunan  Indonesia, Bandung.
Alumni.
Kartasasmita,  Ginjanr,  1996. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta.  CIDES.
Kuncoro,  Mudrajad.  2000. Ekonomi  Pandangan,
Teori Masalah dan Kebijakan,
Yogyakarta . UPP AMP YKPN.
Lembaga  Administrasi  Negara  RI.  2007. Kajian
kebijakan Publik, Jakarta. LAN RI.
Lfe,  Jim.  1995. Community  Development: Creating    Community  Alternatrives, Vision,  Analysis  and  Practice, Australia.
.Longman.
Moekijat.  1993. Evaluasi  Pelatihan  Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas,
Bandung.  Mandar Majau.
Nasution.  1995. Azas-Azas  Kurikulum  Edisi  , Jakarta.  Bina Aksara.
Nazir,  Moh.  1998. Metode  Penelitian, Jakarta.
Ghalia Indonesia.
Poerwadarminta, JS.1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
Salim,  Emil, 1984. Perencanaan  Pembangunan
dan Pemerataan Pendapatan,
Jakarta.  Inti Idayu Press.
Setyawan,  Anton  Agus.  2001. Kemiskinan  di
Dunia Ketiga Perspektif Ekonomi Politik
Indonesia,    Surakarta.  Balai  Penelitian dan Pengembangan FE UMS.
SMERU, 2000. Laporan Hasil Kajian Kemiskinan Partisipatif, Jakarta
SMERU.
Soetrisno,  R,  2001. Pemberdayaan  Masyarakat
dan Upaya Pembebasan Kemiskinan,
Yogyakarta.  Kanisius.
Sudjana.  1992. Metode  Statistika,    Bandung.
Itarsito.
Sugiyono.  2000. Statistik  Untuk  Penelitian, Bandung. Alfabeta. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, KebijakanSosial  dan  Pekerjaan  Sosial, Bandung LSP-STKS. ---------, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan  Masyarakat, Bandung
PT. Refika Aditama.
---------,    2007. Meretas  Kebijakan  Pro  Poor: Mengagas  Pelayanan    Sosial  Yang Berkeadilan, Bandung  Sekolah  Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS).
Sumardjan,  Selo,  1980. Kemiskinan  Struktural dan  Pembangunan  Kata  Pengantar dalam  Alfian  (at.  Al),  Kemiskinan Struktural,  Suatu  Bunga  Rampai, Jakarta, YIIS.
Sumodinsingrat,  Gunawan.  1997. Pembangunan
Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.  PT. Bina Rena Pariwara. -------------, 2001. Responsi Terhadap Kesejangan Ekonomi, Jakarta. Perpod.
-------------,  2008. Kemitraan  Kunci  Menuju Rakyat  Sejahtera, Jakarta.  SINAR- Departemen Sosial.
Suparlan, Parsudi, Penyunting. 1995. Kemiskinan
Di  Perkotaan, Jakarta.  Yayasan  Obor Indonesia.
Surakhman,  Wardiman.  1995. Pengentasan
Penelitian Ilmiah, Bandung.Tarsito. Suryana,  2003. Kewirausahaan, Jakarta. Salemba Empat. Suwondo, Kutu,  1998. Struktur  Sosial  dan
Kemiskinan,  Salatiga.  Yayasan  Bina Dharma.
38 Jurnal Terapan Abdimas, Volume 3, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 28-38
Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah  (Editor),  2008.
Metode  Penelitian  Sosial: Berbagai Alternatif  Pendekatan,  Jakarta,  Kencana Perdana Group. Syahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta.  Yayasan  Obor Indonesia.
Syahyuti.  2006. 30  Konsep  Penting  dalam
Pembangunan Perdesaan
dan
Perkotaan, Jakarta.  Bina Perwira.
Tilaar,  H.A.R.  1997. Pengembangan  Sumber
Daya  Manusia  Di  Era  Globalisasai.
Jakarta. Grisindo.

## Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa, Bandung. Fokus Media.

## Word  Bank,  2000. Word  Development  Report
2000
Yoder.  1962. Personal  Principle  and  Policies. Printing  Hall,  New  York.  Maurez Company Ltd.

## Peraturan-Peraturan
Undang-Undang  Dasar  1945  ,  Amandemen  I – IV
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2002  tentang Pembentukan  Kota  Banjar  di  Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  1981
tentang    Pelayanan  Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Surat  Keputusan  Walikota  Banjar Nomor: 460/Kpts.131-Huk/VII/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banjar