## Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasniati *

## Abstrak
Dana desa ini merupakan kebijakan yang relatif  baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas.  Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses.  Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditu- gaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibat - kan masyarakat.
Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa

## Abstract
The village fund is a relatively new policy in Indonesia which may faces some challenges in implementa- tion process, particularly accountability issues.   This research aims to develop an accountability model of village fund management that can be referenced by the village government in utilizing  village funds to be more accountable to all stakeholders. The results showed that the village fund management, including planning, implementation, and reporting of activities in compliance with the principle of accountability. The model was developed based on the results of this study are named Model Accountability Process. Ac- countability process in the management of village fund is the willingness of the village fund managers to accept responsibility for what was assigned to him in an efficient, effective, equitable, and implemented in a transparent manner with community participation
Key Words: Village Fund, Accountability, Village Government, Participation, Transparency
*Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin hasniati@unhas.ac.id

## Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik

## I. Pendahuluan
Keberadaan Undang-Undang No- mor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemu- dian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pe- merintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Angga- ran Pendapatan dan Belanja Negara, ber- tujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan ter-
kait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan ba- gian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi
dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharap- kan desa dapat berkembang secara lebih op- timal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015), untuk men- dukung pencapaian target RPJMN 2015- 2019 dalam membangun Desa Mandiri.
Pada tahun 2016, Direktorat Pem- bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prior- itas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan pri- oritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan  pe- meliharaan  infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, terma - suk  ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pe- meliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengem- bangan dan    pemeliharaan    sarana    dan prasarana pendidikan, sosial dan kebu- dayaan; (d) pengembangan  usaha  ekonomi masyarakat,  meliputi  pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi ter- barukan serta kegiatan pelestarian lingkun- gan hidup.
Dalam Peraturan Menteri Desa ten- tang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas
yang dituangkan kedalam dokumen RKP- Desa dan APBDesa, melainkan memberi- kan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.
Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa be- lum mengikuti standar dan rawan manip- ulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pen- gawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efek- tivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuan- gan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Pramesti, 2015).
Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan pe- runtukannya.  Setelah digulirkannya alokasi dana desa, desa sekarang menjadi sangat “seksi”.  Ini terbukti dengan banyaknya daerah yang mengusulkan pemekaran desa, dan pada tahun 2015 terdapat 1.800 usulan pemekaran desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia (Liputan 6.com, terse-
dia tanggal 20 April 2016).  Ke-“seksi”an lainnnya dapat dilihat dari proses pemilihan kepada desa yang sangat ketat.
Artikel ini adalah hasil penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.   Bagian awal artikel ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan akuntabil- itas birokrasi yang dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam pengelolaan dana desa.  Selanjutnya penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan pada bagian akhir tulisan mem- bahas hasil penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam perenca- naan, pelaksanaan, dan pelaporan penggu- naan dana desa, dan juga model akuntabili- tas pengelolaan dana desa yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara dana desa.

## II. Kajian Literatur
Akuntabilitas Birokrasi Good Governance merupakan se- buah paradigma yang berorientasi kepada hubungan yang sinergik dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.  Di Indonesia, kon- sep good governance mulai mengemuka sejak tahun 1990-an dan dan semakin pop- uler pada era 2000-an yakni sejak lembaga donor seperti IMF mempersyaratkan tata kelola kepemerintahan yang baik bagi neg- ara-negara yang akan dibantu.  Dalam good governance , akuntabilitas birokrasi merupa- kan elemen penting dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan aparatur sipil
negara.
Akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.  Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (target group) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran (Carlitz, 2013).
Dalam kaitan akuntabilitas penge- lolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawa- ban secara periodik.

## Model Akuntabilitas Birokrasi
Polidano (1998) membedakan akuntabilitas menjadi dua yaitu akunt- abilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban ke- pada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkai- tan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.
Ferlie et al (1997;202-216) dalam Kumorotomo (2005) membedakan bebera- pa model akuntabilitas yakni (1) akuntabil- itas ke atas; (2) akuntabilitas kepada staff;
(3) akuntabilitas ke bawah; (4) akuntabil- itas berbasis pasar; dan (5) akuntabilitas pada diri sendiri.  Akuntabilitas ke atas dan akuntabilitas ke bawah menekankan
pada konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Akuntabilitas ke bawah, berkaitan dengan konsep partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif antara rakyat dengan wakilnya (legislatif).  Akunt- abilitas berbasis pasar mengutamakan kom- petisi dan mekanisme pasar.  Pada model akuntabilitas ini, rakyat memiliki pilihan (choice) atas kualitas pelayanan publik yang dikehendaki. Sehingga perlu diperbanyak penyedia alternatif alternatif pelayanan pub- lik disamping memperluas informasi dan menetapkan standar pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas diri sendiri menguta- makan pada penghayatan nilai-nilai moral dan etika pejabat dalam menjalankan tugas kepelayanan. Dwivedi dan Jabbra (1989) menguraikan akuntabilitas pelayanan pub- lik  yang mencakup lima elemen sebagai berikut:pertama, Akuntabilitas Adminis- tratif/Organisasional (Administrative/Or- ganizational Accountability) , Akuntabilitas ini menuntut pemangkasan hubungan bi- rokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan; kedua, Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability) , berhubun- gan dengan tindakan dalam domain publik untuk memperkuat proses legislatif dan yudikatif. Ketika kekuatan legislatif dan yudikatif untuk menghukum administrasi baik tidak dengan cepat maupun tidak luas, akuntabilitas hukum dapat diterapkan, ce- pat atau lambat, atau hukum akan diubah; ketiga, Akuntabilitas Politik (Political Ac- countability) Akuntabilitas politik dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas
administrasi atau organisasi, terutama kare- na politisi terpilih menganggap tanggung jawab baik politik maupun hukum untuk mencapai hasil pekerjaan; keempat, Akunt- abilitas Profesi (Profesional Accountability) menuntut PNS profesional untuk menye- imbangkan antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat. Sekali waktu, keduanya tidak dapat berjalan bersamaan dan kadang-kadang juga sejajar atau bersaing untuk didahulukan; kelima, Akuntabilitas Moral (Moral Accountability) Aktivitas pejabat publik harus berakar pada prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi dan hukum, dan diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial.
Gambar 1. Akuntabilitas Pelayanan Publik (diadop- si dari Jabbra dan Dwivedi, 1989).
Pola akuntabilitas memiliki dua di- mensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Moncieffe (2001), yakni (1) ex-post facto accountability , dan (2) ex-ante account- ability. Ex-post facto pada intinya meng- haruskan pejabat dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka (answering for the use of authority) melalui norma hukum, monitor-
ing sistem, mekanisme penilaian (appraisal mechanism) melalui lembaga publik lain yang independen (seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh birokrasi.
Sedangkan dalam perspektif ex-ante (positive) accountability pada intinya meng- haruskan pejabat publik untuk selalu merep- resentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil. Mereka harus selalu mengkonsultasikan secara terus menerus setiap tindakan pada publik, memberikan alternatif pilihan atau solusi, memberikan informasi atau penjela- san yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta merevisinya bila dipan- dang perlu.
Dalam perspektif ini, akuntabili- tas tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal menurut dokumentasi laporan dan pemenuhan prosedur administrasi, melain- kan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan dan tindakan birokrasi secara etik, moral, dan material telah memenuhi kehendak rakyat yang membayar mereka melalui pajak dan memberikan kewenan- gan pada mereka untuk mengelola negara (Paselle, 2013).

## Prinsip Akuntabilitas Birokrasi
Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau
norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan den- gan pelayanan tersebut.  Dalam kaitan ini, United Nations Development Programme (UNDP) mengembangkan sebuah metode atau cara untuk mengukur akuntabilitas birokrasi yang dapat dilihat dari 5 (lima) prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi (keterbukaan), liability (kewajiban), con- trollability (keterkendalian), responsibili- ty (tanggung jawab), dan responsiveness (ketanggapan).

## Tabel 1.  Prinsip  Dasar Akuntabilitas
Prinsip Akuntabil- itas Pertanyaan Kunci Transparansi Apakah organisasi yang ber- sangkutan mampu menge- mukakan fakta-fakta tentang kinerjanya? Kewajiban Apakah organisasi yang ber- sangkutan menghadapi kon- sekuensinya atas kinerjanya Keterkendalian Apakah organisasi yang ber- sangkutan melakukan apa yang diinginkan oleh pihak yang memberikan tugas? Tanggung Jawab Apakah organisasi yang ber- sangkutan memiliki tanggung jawab standar kinerja yang ada? Ketanggapan Apakah organisasi yang ber- sangkutan telah memenuhi harapan nyata dari pemangku kepentingan?

## Sumber:  UNDP, 1997
Sementara itu, Humanitarian Forum Indonesia (HFI) bersama dengan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) didukung oleh Ford Foundation, bersama juga dengan organisasi kemanu- siaan lainnya, berupaya bersama untuk merumuskan suatu panduan atau pegangan akuntabilitas, yang diberi nama “Panduan
Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Ke- manusiaan di Indonesia” (Sinandang dan Maria, 2011).  Panduan ini memuat tiga belas prinsip akuntabilitas beserta dengan indikator-indikatornya, cara verifikasi, dan juga tools apabila organisasi kemanusiaan ada yang ingin menilai akuntabilitas or- ganisasinya. Panduan ini cocok digunakan untuk kondisi Indonesia yang sangat be- ragam, dapat digunakan oleh organisasi itu sendiri jika ingin menilai akuntabilitasnya, dan dapat menjadi alat bantu untuk pening- katan kapasitas organisasi dalam hal akunt- abilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan termasuk didalamnya adalah bantuan dana operasional sekolah.  Di dalam pedoman ini, disepakati dan dirumuskan sejumlah 13 (tiga belas) prinsip dan penjelasannya yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal terkait akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. Ketigabelas prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (1) independen- si, (2) komitmen organisasi, (3) kompe- tensi, (4) non-diskriminasi, (5) partisipasi, (6) transparansi, (7) koordinasi, (8) pem- belajaran dan perbaikan, (9) kemitraan, (10) non-proselitis, (11) mekanisme ump- an-balik, (12) kemandirian, dan (13) keber- pihakan terhadap kelompok rentan.
Dari beberapa prinsip akuntabilitas yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, dan kompetensi dalam penge- lolaan dana desa.
III. Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di desa pesisir pantai yaitu Desa Sampulungan Ke- camatan Galesong Utara Kabupaten Taka-
lar, sekitar bulan September sampai Oktober 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara mendalam digunakan untuk mengekplorasi penera- pan prinsip-prinsip akuntabilitas.  Adapun informan adalah Anggota Tim Pengelola Kegiatan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat.
Sedangkan FGD dilakukan untuk membahas issu terkait dengan model akunt- abilitas pengelolaan dana desa yang dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa.  Dalam FGD ini telah  mengundang Camat, Kepala Desa, Tim Pelaksana Program Dana Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta 3 orang perwakilan tokoh masyarakat. Jadi jumlah peserta FGD adalah kurang lebih 10 orang.  Pembatasan jumlah peserta FGD ini dilakukan dengan tujuan agar para peserta memiliki kesempatan untuk menge- mukakan pendapat masing-masing.  Dari kegiatan FGD ini telah diperoleh sejumlah informasi dan masukan terkait model akunt- abilitas pengelolaan dana desa.  Melalui teknik FGD ini,  peneliti dapat memahami apa yang diinginkan oleh para pengelo- la dana desa dan juga masyarakat terkait penggunaan dana desa dan pengelolaan- nya.  Metode analisis data adalah analisis kualititif dengan mengacu kepada Miles dan Huberman (1984) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penerapan Prinsip Akuntabilitas: Parti- sipasi
Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa.  Masyarakat desa tel- ah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP- JMDes). Untuk memahami lebih menda- lam bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana desa, maka berikut ini akan diuraikan proses penyusunan RPJM- Des, yang mana didalamnya terlihat dengan jelas bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai kepada musyawarah di tingkat desa. Taha- pan dalam penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
•   Musyawarah Dusun
Musyawarah Dusun difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota dari BPD adalah perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan dari setiap dusun.  Anggota BPD dipilih oleh warga dusun.  Tidak semua desa memiliki jumlah anggota BPD yang sama, hal ini tergantung dari jumlah penduduk dan luar wilayah. Jumlah an- ggota BPD adalah 5 – 11 orang.  BPD berperan sebagai mitra kepala desa dan juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangu- nan yang ada di desa.
Musyawarah dusun dihadiri oleh semua warga dusun untuk membicarakan pro-
gram pembangunan yang dibutuhkan untuk 6 tahun ke depan (sesuai den- gan masa jabatan kepala desa). Dalam musyawarah dusun ini, warga dusun menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka.
•  Musyawarah Desa
Musyawarah Desa difasilitasi oleh Badan Permuswaratan Desa. Musy- awarah desa membahas program pem- bangunan yang telah dibuat oleh setiap dusun, dan melalui musyarawah desa ini,  Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa menyepakati prioritas program pembangunan.  Hasil kesepakatan da- lam musyawarah desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menen- gah Desa (RPJMDes).  RPJMDes ini dijadikan sebagai acuan dalam meny- usun rencana tahunan berupa RKP-De- sa.
Dalam proses penyusunan RKP-De- sa, Pemerintah Desa mengundang:
1)  Ketua dan Anggota BPD Desa Sampu- lungan
2)  Ketua dan Anggota LPM Desa Sampu- lungan
3)  Ketua Tim Penggerak PKK Sampulun- gan
4)  Imam/Pembantu Penghulu Desa Sam- pulungan
5)  Para Kepala/Imam Dusun se-Desa Sampulungan,
6)  Kepala Postu Sampulungan
7)  Para Kepala SD-SDI/TK se-Desa Sam- pulungan,
8)  Ketua KTI dan Kelompok Tani se-Desa
Sampulungan,
9)  Ketua Lembaga Kemasyarakatan/ Ekonomi Desa, dan 10) Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda se-Desa Sampulungan.
Berdasarkan uraian diatas dapat di- simpulkan bahwa proses perencanaan dana desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas yakni partisipasi, karena didalam menentu- kan jenis program kegiatan yang akan dilak- sanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Per- musyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat.  Dengan demikian, maka seyogyanya program yang disepakati adalah betul-betul menjadi pri- oritas kebutuhan masyarakat yang perlu segera diselesaikan.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan
Untuk tahun anggaran 2016, program dana desa yang diselenggarakan di Desa Sam- pulungan mencakup tiga (3) bidang, yakni: 1)  Bidang Pembangunan Infrastruktur
Desa:
2)  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan
3)  Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Bidang pembangunan infrastruktur desa meliputi: pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pembangunan drainase, pem- bangunan talur, perintisan jalan baru, pem- bangunan jalan paving block , pemeliharaan lapangan sepak bola, dan pembangunan tempat sampah.  Bidang pembinaan kemas-
yarakatan, mencakup: pembayaran insentif parewa/ponggawa, pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembinaan keag- amaan, pembinaan sosial budaya, pembi- naan pemuda dan olah raga, dan pemberian peralatan pelampung bagi para nelayan.  Se- dangkan bidang pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa kegiatan seperti: pela- tihan aplikasi keuangan desa, pelatihan peningkatan kapasitas petani, bimbingan teknik penguatan kader desa, pelatihan peningkatan kesadaran hukum, pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pengadaan perpustakaan desa, dan pelatihan aparatur pemerintah desa.
Perencanaan program pembangu- nan infrastruktur dituangkan dalam RAB. Proses penyusunannya difasilitasi oleh tena- ga pendamping.  Hal ini dilakukan karena tidak semua kegiatan pembangunan infras- truktur diketahui oleh masyarakat, sehingga memerlukan pendamping yang mengetahui secara teknis kegiatan tersebut, termasuk dalam hal anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kegiatan tersebut.
Pelaksana kegiatan adalah Tim Pen- gelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa.  Anggota TPK adalah mas- yarakat dusun dimana kegiatan pembangu- nan infrastruktur itu dilaksanakan.  TPK ter- diri atas: Ketua, Bendahara, dan Anggota. Jumlah TPK antara 9 – 10 orang.   Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bertanggung jawab kepada Kapala Urusan Pembangu- nan Kantor Desa, dan Kaur Pembangunan Kantor Desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa.
Berdasarkan uraian di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa aspek partisipasi dari segi pelaksanaan kegiatan telah dapat berjalan dengan baik di Desa Sampulun- gan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.  Dengan demikian maka hal ini telah memenuhi prinsip partisipasi.

## Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Pengawasan Kegiatan
Sesuai dengan Undang-undang No- mor 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 angka 4, menyebutkan bahwa Badan Per- musyawaratan Desa (BPD) adalah lem- baga yang melaksanakan fungsi pemer- intahan.  Dan lebih lanjut dalam pasal 55 pada Undang-Undang tersebut dengan tegas dikemukakan fungsi BPD sebagai berikut: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi mas- yarakat desa, (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.  Fungsi terakhir inilah yang dikaitkan dengan monitoring dan pen- gawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa.
Berdasarkan ketentuan dalam Un- dang-undang Desa di atas, setiap desa harus membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan monitoring dan penga- wasan terhadap jalannya kegiatan pemba- ngunan yang dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.  Aspek monitoring dan penga- wasan tidak kalah pentingnya dibandingkan aspek perencanaan.  Karena tanpa monitor- ing dan pengawasan yang baik, maka pro- gram kegiatan bisa saja tidak sesuai dengan standar perencanaan yang telah ditetapkan.
Dalam pengelolaan dana desa ini, Kepala Desa telah membentuk sebuah BPD yang anggotanya adalah perwakilan tokoh masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Sampulungan.  Sebagai representa- si dari masyarakat desa, BPD diharapkan dapat memperjuangkan dan mengakomo- dasi berbagai kepentingan masyarakat, sehingga seyogyanya wakil-wakil tokoh masyarakat ini adalah mereka sumber daya manusia yang professional, kapabel, serta mampu untuk menyuarakan aspirasi mas- yarakat dan mampu mengawal program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.
Kedudukan BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan di tingkat desa, yang bertugas untuk menyusun rancangan pera- turan desa sehingga diharapkan bahwa ke- bijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.  Harapan mas- yarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu mem- berikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan Desa Sampulungan sangatlah besar.  Masyarakat Desa Sampulungan telah mempercayakan kepada wakil mereka di BPD untuk menentukan nasib mereka.
Terwujudnya peran dan fungsi BPD secara optimal tidak lepas dari peran Kepala Desa Sampulungan yang kooperatif dan terbuka kepada BPD untuk turut bersa- ma-sama dalam menyusun dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan program kegiatan pem- bangunan dan pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya.  Hal ini diakui pula oleh
Kepala Desa Sampulungan bahwa pihak- nya senantiasa membuka kerjasama yang kooperatif dengan pihak BPD agar selalu bersinergi dalam mengawal pelaksanaan program dana desa yang diadakan di desa ini.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan program dana desa mengacu kepada rencana awal pro- gram dengan pelaksanaan program serta re- alisasinya.  Fokus yang menjadi aspek mon- itoring dan pengawasan adalah spesifikasi pekerjaan dan juga besarnya dana yang di- gunakan.  Sepanjang pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.  Berikut ini petikan wawancara dengan anggota BPD Bapak AT:
“selama ini semua program kegiatan baik itu program pembangunan infrastruktur maupun program pembinaan dan pember- dayaan masyarakat telah berjalan sesuai dengan rencana.  Dan untuk saat ini ma- sih ada beberapa program yang sementa- ra berjalan seperti perintisan jalan baru dekat pesisir pantai Sampulungan  berupa jalan beton dan diperkirakan akan rampung hingga akhir tahun ini.  Ini selalu kami pantau pengerjaannya agar sesuai dengan standar kerja yang diharapkan”.
Pengawasan yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada RAP setiap kegia- tan, untuk memastikan terlaksananya ke- giatan sesuai dengan rencana dan besa- ran anggaran yang telah ditetapkan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam monitoring
dan pengawasan program kegiatan telah berjalan dengan baik melalui perwakilannya di lembaga BPD.  Dengan demikian maka aspek monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa juga telah berlangsung dengan efektif.
Beberapa hal menarik yang menjadi temuan penelitian adalah secara umum mas- yarakat tidak mengharapkan insentif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kebanyakan masyarakat rela mengorbankan sebagian miliknya untuk kepentingan bersama.  Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum dapat berpartisipasi dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor. antara lain:
1)  Masalah kesibukan dalam pekerjaann-
ya,
2)  Masyarakat kurang memiliki inisiatif dalam proses partisipasi karena kap- asitas masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan yang rendah, keter- ampilan teknis terkait program kegiatan yang dilakukan, dan juga terkait mas- alah informasi.
3)  Masyarakat juga kurang terorganisir dalam partisipasi dilihat dari kurangnya masyarakat yang mengetahui metode dan teknik partisipasi.

## Penerapan Prinsip Akuntabilitas: Trans- paransi
Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh infor- masi terkait dana desa.  Pada dasarnya ke- tika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otom- atis pemerintah desa juga telah transparan
kepada masyarakatnya. Dalam beberapa dekade terakhir, transparansi anggaran telah menjadi pilar akuntabilitas (Carlitz, 2013). Dengan partisipasi, masyarakat dapat men- getahui jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah desa, jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan juga bentuk pertanggung- jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Namun tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelo- laan dana desa, hanya mereka yang terlibat dalam TPK dan anggota BPD yang dapat mengetahui besaran dana yang dikelola oleh Desa. Sedangkan masyarakat secara umum belum tentu dapat mengetahui infor- masi terkait jumlah dana dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh Desa.  Oleh karenanya, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya cukup bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana desa saja, akan tetapi juga masyarakat secara luas yang ada di desa tersebut.
Terkait dengan transparansi ini, in- formasi terkait dengan dana desa telah dis- ampaikan kepada masyarakat berupa papan pengumuman yang ada di kantor desa, na- mun kadang masyarakat tidak menyadarin- ya, sehingga sering ada yang mengatakan bahwa kami tidak terbuka terhadap mas- yarakat (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa).
Sementara itu, hasil wawancara dengan warga masyarakat secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menilai bahwa pemerintah desa telah cuk- up transparan dalam mengelola dana desa, karena telah mengumumkan kegiatan dan
anggaran dana desa di kantor desa.  Namun masyarakat juga mengharapkan agar pem- berian informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, misalnya dengan memasang pengumuman ditempat-tempat umum seh- ingga mudah dilihat oleh masyarakat ban- yak, seperti di tempat ibadah dan pos ronda.

## Penerapan Prinsip Akuntabilitas : Kom- petensi
Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengelola dana desa, seperti anggota TPK, anggota BPD, dan Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa.  Kemampuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Sedangkan keter- ampilan dapat dilihat dari indikator jenis pelatihan yang pernah diikuti dan pengala- man dalam mengelola dana desa.  Apratur desa yang memiliki kompetensi dibidang kepengelolaan dana desa akan dapat melak- sanakan tugas dan kewajibannya secara akuntabel.
Dari segi tingkat pendidikan, ra- ta-rata pengelola dana desa berpendidikan SLTA, namun beberapa diantaranya adalah sarjana.   Sedangkan dari segi keterampilan, semua pengelola dana desa telah memper- oleh pelatihan dalam mengelola dana desa. Jenis pelatihan yang pernah diikuti selama kurun waktu dua tahun terakhir adalah: (1) pelatihan pengelolaan keuangan desa, (2) pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, (3) Bimtek penguatan kader desa, (4) pelatihan peningkatan sadar hukum, dan (5) pelatihan aplikasi keuangan desa (Sis- KeuDes).  Khusus untuk pelatihan aplikasi SisKeudes, masih dirasakan belum maksi-
mal, sehingga belum dapat diaplikasikan tahun 2016.  Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa terungkap bahwa mereka masih sangat membutuhkan pendampingan yang lebih intens sampai mereka memaha- mi dengan baik system tersebut.  Terlebih lagi karena terkendala dengan faktor skill penggunaan teknologi komputer yang ma- sih rendah dan juga fasilitas yang masih belum memadai.

## Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Untuk mendapatkan model akunt- abilitas pengelolaan dana desa, peneliti menggunakan teknik Fokus Group Dis- cussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan dana desa, mulai dari kepala desa, aparat desa, anggota BPD, tokoh mas- yarakat.  Berdasarlam hasil FGD peneliti mencoba mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa ber- dasarkan informasi dan data yang diperoleh selama penelitian.  Model yang dikembang- kan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses.
Akuntabilitas proses dalam pengelo- laan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tang- gung jawab atas apa yang ditugaskan ke- padanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.  Da- lam hal pelibatan masyarakat, temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa se- bagian besar masyarakat belum memahami dengan baik teknik-teknik untuk melakukan partisipasi.  Hal ini disebabkan oleh karena
tingkat pendidikan masyarakat yang ada di pesisir pantai umumnya masih rendah, sehingga kemampuan mereka untuk ber- partisipasi juga rendah.   Berikut ini model akuntabilitas proses berdasarkan hasil pe- nelitian:

## Gambar 1. Model Akuntabilitas Proses Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Hasil Penelitian, 2016
Model di atas menunjukkan bahwa masyarakat menjadi pusat (central) dari sebuah program pembangunan.  Hal ini se- jalan dengan Teori Democratic Citizenship dari Denhardt and Denhard (2003) yang memandang warga negara bukan sebagai entitas dan obyek dari system hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewa- jiban legal, akan tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan aktif untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentin- gannya. Democratic Citizenship dapat kita wujudkan dalam program dana desa yang memang mempersyaratkan pelibatan mas- yarakat mulai dari perencanaan kegiatan, mulai musyawarah dusun sampai musy- awarah desa, akan memberikan rasa memi-
liki (sense of belonging) yang tinggi kepada setiap warga desa, dan akan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi  penting dan lembaga-lembaga publik akuntabel (Rob- erts, 2004).

## V. Penutup
Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meski- pun masih ada beberapa hal yang memer- lukan peningkatan seperti kemampuan pe- manfaatan aplikasi SisKeuDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan open government, yang memungkinkan mas- yarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
Kesuksesan sebuah program pembangu- nan sangat tergantung dari partisipasi mas- yarakat.  Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu memba- ngun modal sosial masyarakat, diantaranya
adalah menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan pro- gram pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga mas- yarakat tidak menjadi apatis.  Ketika keper- cayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpanggil un- tuk berpartisipasi dan turut menjaga suk- sesnya program pembangunan.
Partisipasi dan transparansi bagai dua sisi mata uang.  Ketika masyarakat terlibat (ber- partisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi.  Ke- berhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua stakehold- er dapat berpartisipasi mulai penyusunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program.  Dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi, kare- na salah satu prasyarat untuk berpartisipasi adalah harus punyai kompetensi akan apa yang akan dilakukannya.

## Daftar Pustaka
Arianti, Fiki. 2016.  Muncul Usulan 1800 Desa Baru Untuk Terima Dana Rp 1 Milyar. Liputan 6.com, tersedia 20 April 2016.
Carlitz, Ruth. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process:
An Assessment of Recent Initiatives. Development Policy Review . Volume 31 (51) pg 549-567.
Denhardt, Janet  V, and Robert B. Denhardt. 2003. The New Public Service : Serving Not Steering. Armonk, N.Y : M.E.Sharpe.
Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Penerbit: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar,
Jogyakarta.
O.P. Dwivedi, J.G. Jabra, 1989. Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press, Hartford, CT.
Pahlevi, Indra. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Da- lam Negeri. Vol. VII No. 17  September 2015.
Paselle, Enos.  2013.  Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda. Disertasi. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fisip Unhas.
Polidano, C. 1998. Why Bureaucrats Can’t Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. Public Policy and Administration. Vol. 13 No. 1, spring 1998, p. 38
Pramesti, Sisi (2015). KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Sin- donews.com. Tanggal 12 Juni 2015.
Miles, M.B. and Huberman, M.A. 1984.  Qualitative Data Analysis, Londok: Sage Pub- lication.
Moncrieff, J. 2001.  Accountability: Idea, Ideals, Constraints. Democracy , Vol. 8 No. 3, pp. 26-50.
Roberts, Nancy.  2004.  Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. American Review of Public Administration , Vol. 34 No. 4, December 2004, pg 315- 353
Sinandang, Kristanto, dan Maria R. Nindia Radyati. 2011. Pedoman Akuntabilitas Penge- lolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center Humanitarian Forum Indonesia. Penerbit: Piramedia, Depok.

## Dokumen:
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor 2015 ten- tang Pembagian Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.
Dokumen APB-Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara, 2016.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UNDP, 1997.  Governance for Sustainable Human Development. UNDP Policy Paper, New York: UNDP