H ISTORIA : V OLUME 5 N OMOR 1, J ULI 2022 ISSN 1829 - 975X, e-ISSN 2774 – 9932 Website: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JH Halaman: 76 – 92 © Jurnal Historia/Universitas Jember (Indonesia)

## P ENGOLAHAN L IMBAH DAN P ENCEMARAN L INGKUNGAN

## TAHUN 2010 – 2018 : S TUDI K ASUS PT . P UTRA R ESTU I BU A BADI DI D ESA L AKARDOWO
Antis Sholihatul Mardhiyah; IG. Krisnadi ( SINTA ID: 6666663 ) Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember
Antis1207@gmail.com

## A BSTRACT
This  study  discusses  the  waste  treatment  by  PT.Putra  Restu  Ibu  Abadi  (PT.PRIA)  and environmental pollution in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto regency in 2010- 2018. The problem to be dealt with here are: the presence of the factory B3 waste treatment as a solution to waste problems from the growing development industry in East Java, the process of establishment and development of PT. PRIA, the influences of the establishment PT. PRIA on socio-economic and environmental conditions, as well as conflicts that arise as  a  result  of  the  influence  of  the  PT.  PRIA.  The  research  used  a  historical  method according to Louis Gottschalk which includes four stages, namely the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiography. In analyzing the problem of what happened in Lakardowo Village, the study used an environmental sociology approach from Rachmad K.Dwi  Susilo  and  Giddens'  social  movement  theory.  Environmental  pollution  had  an impact on the decline in the environmental quality of Lakardowo Village, thus affecting the social and economic conditions of the people. This situation raised a protest from the community, the response from PT. PRIA, and the government was present as a mediator from problems that occured in Lakardowo Village.
.Keywords: Pollution, Lakardowo village, B3 Waste

## P ENDAHULUAN
Isu-isu  pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup  di  Indonesia  baru  menjadi  perhatian  para ilmuwan maupun para pemangku kepentingan pada tahun 1970-an, khususnya pada periode awal  Repelita  II.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  kebijakan  dalam  bidang  ekonomi  yang dikeluarkan  Presiden  Soeharto.  Awal  kepemimpinan  Presiden  RI,  Soeharto  (1970-an) mengeluarkan  kebijakan  dalam  bidang  ekonomi  melalui  pembebasan  terhadap  penanaman modal baik dalam negeri maupun asing (PMDN/PMA) berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 untuk penanaman modal asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 untuk penanaman modal dalam negeri. (Laidin Girsang, 1979:116). Sejak dikelurkan kebijakan tersebut  pertumbuhan  industri  di  Indonesia  mencapai  6,7%  per  tahun,  kemudian  tumbuh mencapai 12% di awal 2000-an. (Aditjondro, 2003: 16).
Berkaitan dengan kebijakan penanaman modal asing, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya  mengembangkan  pembangun  berbasis  industrialisasi.  Untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Jawa  Timur,  maka  pemerintah  melakukan  Pembentukan  Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,
Sidoarjo  dan  Lamongan).  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  No.4/1996 tentang  RTRW  Provinsi  Jawa  Timur  dan  PP  No.  47/1996  tentang  RTRW  Nasional,  SWP Gerbang  Kertosusilo  mulai  ditetapkan  pada  tahun  1996  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan pemerataan pembangunan antar-daerah.
Pertumbuhan  industri  di  Jawa  Timur  yang  berkembang  secara  masif  menimbulkan permasalahan baru, dalam setiap kegiatan industri menghasilkan limbah sebagai sisa dari hasil akhir  sebuah  produk.  Tidak  adanya  tempat  pengolahan  limbah  yang  dihasilkan  dari  setiap industri  memicu  hadirnya  permasalahan  pencemaran  limbah.  Melihat  keadaan  tersebut  dan peluang yang ada, pada tahun 2010 salah satu investor dalam negeri yaitu PT.Putra Restu Ibu Abadi  (PT.PRIA)  mengajukan  izin  pendirian  sebuah  perusahaan  pengolah  limbah  di  Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. PT. PRIA merupakan anak perusahaan dari PT.Tenang Jaya Sejahtera berlokasi di Karawang Jawa Barat yang bergerak dalam bidang pengolah  dan  pemanfaatan  limbah  B3  (Bahan  Berbahaya  dan  Beracun).  PT.PRIA  didirikan berdasarkan surat pemberian izin lokasi No 188/1929/416-207.4.1/2010 dan surat izin usaha perdagangan No.510/1266/ INDAG.2/416-207.3/2010 pada tahun 2010.
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang berdirinya  PT.PRIA  sebagai  pabrik  pengolahan  limbah  di  Desa  Lakardowo  Kabupaten Mojokerto?, (2) Bagaimana proses pengolahan limbah yang dilakukan PT.PRIA dan dampak ekologis  yang  ditimbulkan?,  (3)  Bagaimana  reaksi  masyarakat,  pemerintah  dan  PT.PRIA terhadap  timbulnya  dampak  ekologis?.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan secara analitis bagaimana latar belakang berdirinya PT.PRIA sebagai pabrik pengolahan limbah di Desa Lakardowo, menganalisis secara kritis proses pengolahan limbah yang dilakukan PT.PRIA dan dampak ekologis yang ditimbulkan, dan mendeskripsikan secara analitis reaksi masyarakat, pemerintah dan PT.PRIA terhadap timbulnya dampak ekologis.
Lingkup  spasial  dalam  penelitian  ini  adalah  Desa  Lakardowo,  Kecamatan  Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan pertimbangannya bahwa di desa ini sebagai tempat berdirinya PT.PRIA  sebuah  pabrik  yang  bergerak  dalam  bidang  pengangkutan,  pengolahan  dan pemanfaatan  limbah  B3  terbesar  di  Jawa  Timur.  Peneliti  menentukan  lingkup  temporalnya mulai  tahun  2010  berdasarkan  pertimbangan  pada  tahun  ini  PT.PRIA  mendapat  surat pemberian izin lokasi, No 188/1929/416-207.4.1/2010 yang diterbitkan oleh Bupati Mojokerto dan  berdasarkan  surat  izin  usaha  perdagangan  No.510/1266/INDAG.2/416-207.3/2010  yang diterbitkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mojokerto. Munculnya PT.PRIA sebagai  pabrik  pengangkutan,  pengolahan  dan  pemanfaatan  limbah  B3  menuai  banyak permasalahan  lingkungan  dan  berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  mulai dari aspek lingkungan, kesehatan, ekonomi. Peneliti membatasi penelitian hingga tahun 2018 dengan pertimbangan tahun tersebut PT.PRIA memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh gerakan  lingkungan  Pendowo  Bangkit  atas  tuntutan  pencabutan  izin  lokasi  yang  diterbitkan Bupati Mojokerto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## M ETODE P ENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sejarah.  Menurut  Louis Gottschalk (1980: 18-19), metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman atau peninggalan masa lampau. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah meliputi  empat  tahapan,  yaitu  :  (1)  Heuristik,  yakni  langkah  awal  dalam  penelitian  yaitu mengumpulkan data, (2) Kritik sumber, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi, yakni penulisan sejarah atau tahap akhir dalam rekontruksi peristiwa sejarah .
Tahapan  Heuristik  adalah  tahapan  pengumpulan  sumber-sumber  sejarah  atau  fakta- fakta  yang  mendukung  penelitian.  Mencari  suatu  data  harus  disesuaikan  dengan  judul  atau masalah yang dibahas. Sumber sejarah diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan  sumber  skunder.  Sumber  primer  adalah  sumber  utama  yang  berkaitan  langsung  dengan peristiwa atau hadirnya orang/ benda dalam kejadian sejarah, seperti kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dokumen-dokumen, arsip, foto, rekamanan, surat kabar, dan benda arkeologi yang berkaitan dengan penelitian.
Sumber primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Mojokerto.  Data  yang  diperoleh  berupa  surat  keputusan  Kementrian  Lingkungan  Hidup tentang izin lingkungan yang diperoleh PT.PRIA, surat-surat tuntutan masyarakat Kecamatan Jetis  kepada  PT.PRIA,  AMDAL  PT.PRIA  Tahun  2010,  Adendum  RKL-RPL  Rencana Kegiatan  Industri  Pengolahan  Limbah  B3  PT.PRIA  Tahun  2013  dan  RKL-RPL  Rencana Kegiatan  Industri  Pengolahan  Limbah  B3  PT.PRIA  Tahun  2015.  Peneliti  juga  memperoleh data di Badan Statistik Kabupaten Mojokerto dalam bentuk buku yang berjudul “Mojokerto Dalam  Angka  2010”  dan  “Kecamatan  Jetis  Dalam  Angka  2011  dan  2012”.  Peneliti  juga memperoleh data Laporan Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Desa Lakardowo Tahun 2016 dari Lembaga Swadaya Masyarakat Ecoton. Peniliti juga menggunakan sumber priemer berupa surat kabar yang memberitakan tentang permasalahan di Desa Lakardowo seperti surat kabar Sindo, Radar Mojokerto, dan Surya yang diperoleh dari koleksi Perpustakaan STIKOSA AWS, Radar  Mojokerto  dan  Warta  Bromo.  Untuk  mendukung  keberadaan  dan  kebenaran  sumber tertulis, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para pelaku sejarah. Adapun beberapa para  saksi  sejarah  yang  menjadi  narasumber  dalam  penelitian  ini  antara  lain,  Muhammad Aminudin Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto,  Utomo  mantan  Kepala  Desa  Lakardowo,  Heru  Siswoyo  mantan  karyawan PT.PRIA, Sutamah Ketua Green Women dan Prgi Arisandi Direktur LSM Ecoton.
Sumber  sekunder  adalah  sumber  pendukung,  yakni  sumber  yang  tidak  berkaitan langsung dengan peristiwa sejarah, seperti kesaksiaan dari seseorang yang bukan saksi mata suatu  peristiwa  atau  saksi  kedua,  kemudian  buku,  jurnal  ,  disertasi,  tesis,  skripsi.  Sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku koleksi Fakultas Ilmu Budaya Unej, Koleksi Buku Laboratorium Ilmu Sejarah Unej, Perpustakaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
Setelah  beberapa  sumber  terkumpul  selanjutnya  dilakukan  kritik  terhadap  sumber sejarah. Tahap ini merupakan proses menguji sumber, apakah sumber yang ditemukan asli atau palsu dan apakah isinya dapat dipercaya atau tidak serta digunakan untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel. Ada dua macam kritik sumber, yakni kritik sumber ekstern dan kritik

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
sumber intern. Kritik sumber ekstern adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen,  sedangkan  kritik  sumber  intern  adalah  penentuan  dapat  atau  tidaknya  keterangan dokumen  digunakan  sebagai  fakta  sejarah.  Kritik  sumber  ekstern  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  mengecek  keaslian  tinta  dan  kertas  serta  isi  dokumen,  surat  kabar  dan sebagainya. Kritik sumber intern dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap isi dokumen, dan buku-buku referensi yang digunakan.
Setelah data dikritik secara intern maupun ekstern, selanjutnya dilakukan interpretasi. Interpretasi adalah usaha memahami data yang diambil dari data yang valid. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan perlu dipahami agar dapat dihubungkan dengan sumber yang lain, untuk  menciptakan  korelasi  yang  logis  dan  kausalitas  maka  diperluakan  prinsip  pertanyaan yang meliputi  5W+1H,  yaitu what  untuk  menanyakan apa yang terjadi di  Desa Lakardowo, where untuk menanyakan dimana terjadinya pencemaran lingkungan , who untuk menanyakan siapa pelaku terjadinya pencemaran lingkungan, when untuk menanyakan kapan pencemaran lingkungan  mulai  terjadi  di  Desa  Lakardowo,  why  untuk  mengkritisi  mengapa  dapat  terjadi pencemaran lingkungan  di  Desa Lakardowo, how untuk  menanyakan bagaimana  kronologis terjadinya  peristiwa  pencemaran  lingkungan  di  Desa  Lakardowo.  Selanjutnya  dituangkan dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  dengan  menggunakan  ragam  bahasa  ilmiah,  sehingga dihasilkan penulisan sejarah yang deskriptif- analitik.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Rencana Tata Ruang Wilayah Satuan Wilayah Gerbangkertosusila
Guna  meningkatkan  pemerataan  kesejahteraan  di  wilayah  pertumbuhan  industri,  maka pemerintah  menerbitkan  peraturan  terkait  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  Melalui PP.No  47  Tahun  1997  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional,  pemerintah  resmi mengelurkan  peraturan  yang  mengatur  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  pada  tahun  1997. Lingkup  PP.No  47  tahun  1997  mencakup  strategi  dan  arahan  kebijaksanaan  pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional sampai dengan 100 meter di bawah permukaan bumi, satu kilometer di atas permukaan bumi dan batas luar zona ekonomi eksklusif.
Menindak lanjuti peraturan pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional guna melakukan  pemerataan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  maka  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 tahun 1996 tentang RTRW Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Tahun 1997/1998 – 2011/2012 yang disahkan Menteri Dalam Negeri pada 6 Januari 1998. Berdasarkan peraturan tersebut dibentuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbang Kertosusilayang terbagi dalam 6 (enam) sub wilayah, sebagai berikut : (1) Sub-wilayah Surabaya Raya ; (2) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di  Bangkalan  ;  (3)  Sub-Wilayah  Pengaruh  Surabaya  Raya  di  Lamongan  ;  (4)  Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Mojokerto ; (5) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Sidoarjo ; (6) Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya di Gresik.
Adanya kebijakan terkait SWP berdampak pada pertumbuhan industri yang tidak terelakkan. Industri yang pada awalnya berpusat  pada ibu  kota provinsi  yaitu Surabaya, kini merambah pada  daerah  sekitarnya  terutama  wilayah  yang  tergabung  dalam  SWP  Gerbang  Kertosusila.

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Sub-wilayah Pengaruh Surabaya Raya yang salah satu arah pengembangan fungsinya adalah industri pengolahan, maka tidak heran jika Kabupaten ini mengalami pertumbuhan industri. Penataan kawasan untuk peruntukan industri berimbas pada  pembangunan  industri  di  Kabaupaten  Mojokerto.  Berikut  disajikan  tabel  banyaknya industri di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2005 hingga 2011 menurut kategori:

## Tabel 2.1 Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2011
No Tahun Banyaknya Perusahaan Industri Menurut Kategori Besar Sedang Jumlah 1 2005 54 149 203 2 2006 50 240 290 3 2009 47 166 213 4 2010 57 169 226 5 2011 61 162 223
Sumber : Mojokerto Dalam Angka 2005,2006,2012
Industri  di  Kabupaten  Mojokerto  mengalami  pasang  surut,  dapat  diketahui  dari  tahun  2005 hingga  2011  terjadi  kenaikan  jumlah  industri  terbesar  pada  tahun  2006,  dari  sebelumnya sebanyak 203 bertambah sebanyak 87 dengan demikian jumlah industri menjadi 290. Kenaikan didominasi dengan bertambahnya industri kategori sedang, sebaliknya industri kategori besar mengalami  penurunan ditahun ini dari jumlah 54 menurun menjadi  50. Tahun 2009 tercatat terjadi  penurunan  jumlah  industri  terbesar  sebanyak  77  industri  sehingga  jumlah  industri ditahun 2009 menjadi 213. Penurunan didominasi oleh industri sedang sebanyak 74, sehingga dari 240 industri sedang menjadi 166 seperti tampak dalam Tabel 2.1. Adapun industri besar tersebar di 5 Kecamatan yang meliputi Kecamatan Ngoro, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong dan Mojoanyar.
Pembangunan industri di suatu daerah berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja  buruh  pabrik,  keberadaan  industri  di  Kabupaten  Mojokerto  berlangsung  efektif  dalam memangkas pengangguran. Hal ini tentunya beriringan dengan semakin banyak limbah yang dihasilkan dari setiap produksinya. Pengolahan limbah B3 memerlukan pengelolaan khusus, secara biaya mahal dan membutuhkan izin khusus maka banyak industri yang mempercayakan pengelolaan  limbah  B3  kepada  pihak  ketiga  (perusahaan  pengelola  limbah  B3)  agar  limbah tersebut  dapat  dikelola  dengan  baik  sesuai  kaidah  yang  ada  sehingga  tidak  mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur yang memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah B3 yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi (PT.PRIA) yang berlokasi  di  Desa  Lakardowo  Kecamatan  Jetis  Kabupaten  Mojokerto,  PT.PRIA  menjadi perusahaan pengeolahan limbah B3 terbesar di Jawa Timur.

## Pemilihan Lokasi Untuk Pendirian Pabrik
Secara  administratif  pemerintahan  Desa  Lakardowo  terdiri  5  dusun  yaitu;  Dusun Sumberwuluh,  Sambigembol,  Kedung  palang,  Lakardowo,  dan  Selang.  Selain  memiliki wilayah  paling  luas  di  Kecamatan  Jetis,  Desa  Lakardowo  juga  menjadi  tempat  berdirinya pabrik  pengolah,  pemanfaat  serta  pengangkutan  limbah  B3  terbesar  di  Jawa  Timur  yaitu PT.PRIA.  Perusahaan  pengelolaan  limbah  B3  ini  didirikan  oleh  investor  dalam  negeri  yang bernama  Tulus  Widodo  dan  sebagai  Direktur  Utama  PT.PRIA.  Pemilihan  Kabupaten Mojokerto  sebagai  tempat  berdirinya  PT.PRIA  didasarkan  pada  kedekatan  biologis,  dimana Tulus  Widodo  selaku  pendirinya  merupakan  orang  asli  Mojokerto.  Selain  sebagai  Direktur Utama PT.PRIA, Tulus  Widodo  juga merupakan Direktur Utama PT.Tenang Jaya Sejahtera (PTJS)  Group.  PTJS  Grup  terdiri  atas  beberapa  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang pengelolaan limbah B3, dan daur ulang limbah, seperti PT.PRIA dan PT Tenang Jaya Sejahtera yang berlokasi di Karawang Jawa Barat (Jatim net diakses pada tanggal 6 Juni 2021)
Pemilihan  Desa  Lakardowo  sebagai  lokasi  pembangunan  pabrik  pengolahan  limbah  B3  PT. PRIA  berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  meliputi  kesesuaian  dengan  RTRW  Kabupaten Mojokerto,  bukan  daerah  berpotensi  bencana  alam,  bukan  daerah  genangan  air,  memiliki litologi  batuan  dasar,  daerah  dengan  curah  hujan  rendah,  daerah  dengan  kecepatan  angin tahunan rendah dan bukan merupakan daerah cagar alam atau suaka marga satwa.
Setelah pemilihan lokasi, tahap selanjutnya yaitu penyetoran modal awal. Modal dasar yang dimiliki  PT.PRIA  sebesar  Rp.1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah)  yang  terbagi  atas  1.000 (seribu) saham yang masing-masing saham bernilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Pada awal pendirian  PT.PRIA,  modal  awal  yang  telah  disetor  oleh  para  pendirinya  sebesar  50%  atau sejumlah 500 saham dari modal dasar. Dari jumlah tersebut 300 saham atau Rp.300.000.000 berasal dari Tulus Widodo yang bertindak sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama PT.PRIA, sedangkan 200 saham lagi atau Rp.200.000.000 dari Supatminingsih yang bertindak sebagai pendiri  sekaligus  Komisaris  PT.PRIA.  Selain  itu  terdapat  pendiri  PT.PRIA  lainnya  seperti Suyud Nugroho yang juga bertindak sebagai  Direktur  I dan Luluk  Wara  Hidayati bertindak sebagai Direktur II (Akta PT.PRIA).
Tahapan  selanjutnya  yaitu  proses  penguasaan  lahan  oleh  pihak  PT.PRIA.  Untuk mempermudah proses jual beli tanah, PT.PRIA melakukan pembentukan panitia pembebasan lahan yang terdiri dari perangkat desa. Jual beli tanah untuk pendirian pabrik dilakukan oleh Tulus Widodo sebagai Direktur Utama PT.PRIA yang bertindak untuk dan atas nama PT.PRIA. Setelah terbentuknya panitia pembebasan lahan, maka dilakukan musyawarah untuk penentuan harga tanah bersama masyarakat. Hasil dari musyawarah disepakati harga tanah sebesar Rp. 93.000/m2. Adapun tanah yang dibeli untuk dijadikan lokasi berdirinya pabrik seluas ±30.000 m2  atau  3  ha.  Tahapan  penguasaan  lahan  berjalan  dengan  lancar  karena  harga  beli  tanah berdasarkan  hasil  kesepakatan  bersama,  sehingga  tidak  terjadi  penolakan  ataupun  sengketa tanah.

## Perkembangan PT.PRIA di Desa Lakardowo
Pada  tahun  2010  PT.PRIA  telah  mendapat  izin  lokasi  dan  izin  usaha  perdagangan.  Setelah mengantongi izin tersebut, pada Juni 2010 PT.PRIA segera melakukan pembangunan pabrik dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Kondisi lokasi yang dipilih untuk pembangunan pabrik berupa sawah tegalan dengan permukaan tanah yang tidak merata bahkan curam hingga
kedalaman  20  –  25  meter,  sehingga  mengharuskan  PT.PRIA  untuk  melakukan  pemerataan tanah terlebih dahulu sampai merata.
Dalam proses pendirian bangunan pabrik, PT.PRIA juga melibatkan warga sekitar untuk ikut bekerja.  Meski  dalam  pendirian  bangunan  pabrik  menggunakan  alat  berat,  pihak  PT.PRIA masih memperdayakan warga sekitar. Setidaknya sebanyak 104 orang atau 50% dari jumlah karyawan PT.PRIA terdiri atas warga Desa Lakardowo. Selain mendirikan bangunan, PT.PRIA mulai  beroperasional  dengan  melakukan  kerjasama  dalam  kemitraan  bisnis.  Dalam  hal  ini PT.PRIA bergerak di bidang jasa pengangkutan limbah dari berbagai perusahaan yang tersebar di Jawa Timur dan Bali (Adendum PT.PRIA, 2013:IV-12).
Berdasarkan data yang ada, sampai tahun 2013 PT.PRIA telah menjalin kerja sama kemitraan bisnis  sebagai  jasa  pengangkut  limbah  dengan  9  perusahaan  yaitu  PT.Tjiwi  Kimia  yang berlokasi  Kabupaten  Sidoarjo;  PT.  Adi  Prima  Suraprinta  terletak  di  Kabupaten  Gresik;  PT. Wilmar  Indonesia  berlokasi  di  Kabupaten  Gresik;  PT.  Mount  Dream  Indonesia  berlokasi  di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto; PT. Miwon berlokasi di Kabupaten Gresik; PT. Ajinomoto berlokasi di Kabupaten Mojokerto; PT. Wings Surya berlokasi di Kota Surabaya; PT.  Chil  Jedang  Samsung  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Pasuruan;  dan  PLTU  Paiton  yang terletak di Kabupaten Probolinggo.
Dari  9  mitra  bisnis  tersebut  PT.PRIA  menerima  berbagai  limbah  B3  seperti  limbah  paper sludge,  kemasan  bekas,  thinner  bekas,  developer,  fixer,  kemasan  toner  bekas,  ink  sludge, minyak  kotor,  spent  earth,  carbon  active,  lab  waste,  solvent,  fly  ash,  Bottom  ash,  dan  glass woll. Limbah-limbah yang diterima oleh PT.PRIA kemudian diolah dengan mesin insinerator dan metode elektrokoagulasi serta beberapa dimanfaatkan kembali menjadi produk daur ulang seperti low grade dan batako( Adendum PT.PRIA, 2013:II-5.).
Selama  periode  2010  –  2013  PT.PRIA  berhasil  menjalin  kerjasama  bisnis  berupa  jasa pengangkutan limbah dengan berbagai perusahaan baik yang ada di Jawa Timur maupun luar Jawa  Timur.  Setiap  tahun  mitra  bisnis  yang  bekerjasama  dengan  PT.PRIA  terus  bertambah jumlahnya, hal ini tidak lain karena strategi pemasaran jasa pengangkut dan pengolahan limbah yang diterapkan oleh PT.PRIA. Dalam menjalin hubungan dengan mitra bisnisnya, PT.PRIA membentuk beberapa divisi seperti divisi marketing, divisi transporter, divisi invoice dan divisi treasury untuk menangani kerjasama dengan mitra bisnis (Dhea, 2020: 10)
PT.PRIA  juga  sering  ikut  andil  dalam  kegiatan  sosial  yang  berkaitan  dengan  penyelamatan lingkungan dari pencemaran lingkungan yang menjadikan hal ini nilai tambah bagi PT.PRIA dimata mitra bisnisnya. Hal tersebut juga didukung dengan sistem penjualan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah PT.PRIA yang mumpuni yaitu System Application Processing (SAP). Bagi  mitra  yang  ingin  mempercayakan  limbahnya  kepada  PT.PRIA  tinggal  mendaftarkan perusahaannya  dengan  mengisi  form  elektronik,  PT.PRIA  juga  menyiapkan  layanan  lain seperti neraca limbah yang mudah dengan kemampuan telusur yang tinggi (Dhea, 2020:13).
Strategi pemasaran jasa pengangkutan dan pengolahan limbah yang memadai membuat mitra bisnis  PT.PRIA  terus  bertambah.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  tahun  2013  hingga tahun  2018  PT.PRIA  berhasil  menambah  hubungan  kerjasama  mitra  bisnis  dengan  15 perusahaan. Adapun perusahaan yang menjalin mitra bisnis dengan PT.PRIA tersebar di Jawa
Timur dan luar pulau jawa meliputi PT. Benteng Api Technic; RSU Anna Medika Madura; RS Islam  Malang;  PT.Putra  Garam  Indonesia;  PT.  Karunia  Lumasindo;  PT.Karya  Indah  Alam Sejahtera;  PT.  Maspion;  PT.  Untung  Bersama  Sejahtera;  PT.  Suntory  Garuda  Beverage; PT.Unicharm  Indonesia;  PT.  Salim  Invomas  Pratama  Tbk;  PT.  Sinar  Sosro;  PT  Sopanusa Tissue & Packaging Sarana Sukses; PT. Suprama; RS William Booth.
Dari  mitra  bisnis  yang  menjalin  kerja  sama,  PT.PRIA  menerima  berbagai  jenis  limbah  dan memperoleh izin pengolahan 60 jenis limbah yang terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Jenis  limbah  padat  yang  diolah  oleh  PT.PRIA  yaitu  slag,  limbah  karbit,  shaving,  silcia  gel, buffing  dust,  polimer  bekas,  contaminated  material,  gypsum,  crush  glass,  zink  waste, ash/dust/dross  alumunium,  ash/dust/dross  kuningan,  ash/dust/dross  tembaga,  oil  filter, absorban,  serap  logam  terkontainasi,  drilling  mud,  tanah  terkontaminasi,  katalis  bekas, electronic waste, aki bekas, baterai bekas, mill scale, incinerator ash, used lamp, fly ash, bottom ash, glass wool, paper sludge, kemasan bekas, spent earth, carbon active, reject dan expeired material atau produk kadaluarsa, toner bekas, ink sludge, resin, limbah medis, dust casting atau grinding dan faundry sand. Sedangkan limbah cair yang diolah PT.PRIA yaitu solvent, thinner bekas, oli bekas, minyak kotor, sludge oil, slope oil, grease, coolant, larutan asam/alkali, larutan basa,  produk  kadaluarsa  cair,  bekas  pencucian,  pelarut  bekas,  lab  waste,  waste  water  dari industri lain, developer, dan fixer (RKL-RPL PT.PRIA, 2017: II-7).
Dalam  setiap  operasionalnya,  PT.PRIA  mampu  mengolah  limbah  padat  hingga  634.132 ton/hari, dengan jenis limbah paling banyak diolah Paper sludge yaitu sebanyak 175 ton/hari, sedangkan untuk jenis limbah padat yang paling sedikit diolah PT.PRIA yaitu limbah saw dust terkontaminasi dan polimer bekas sebanyak 0,1 ton/harinya. Untuk limbah cair setiap harinya PT.PRIA dapat menerima sebanyak 147,2 ton untuk diolah, dari jenis limbah cair tersebut oli bekas menjadi jenis limbah yang paling banyak diterima yaitu sebanyak 30 ton/hari, sedangkan developer  dan  fixer  menjadi  jenis  limbah  yang  palin  sedikit  diterima  yaitu  masing-masing sebanyak 0,1 ton/hari.
Pengolahan  limbah  B3  terbagi  atas  dua  model,  pengolahan  untuk  jenis  limbah  padat  diolah menggunakan  mesin  insinerator,  sedangkan  untuk  limbah  cair  diolah  menggunakan  metode elektrokoagulasi. Beberapa jenis limbah diolah untuk kemudian dimanfaatkan menjadi produk daur ulang seperti, batako, paving, kertas low grade.

## Pencemaran Lingkungan
Para industriawan seringkali mengesampingkan dampak lingkungan dari proses industrialisasi yang  mereka  lakukan.  Hal  tersebut  selalu  dikaitkan  dengan  paham  antroposentris  yang memandang bahwa alam dan seisinya merupakan alat untuk menggapai kesejahteraan manusia. Paham ini dinilai sangat instrumentalis sebab pola hubungan manusia dan alam hanya dilihat dalam  relasi  instrumentalnya  saja.  Kekayaan  di  alam  semesta  seperti  binatang,  tumbuhan, tanah,  udara,  air  dan  sebaginya  tidak  lebih  hanya  dipandang  sebagai  alat  untuk  mencapai kesejahteraan manusia. Selain itu paham ini juga sangat egoistis karena hanya mengutamakan kepentingan manusia saja (Kreaf, , 2006:34)
Seiring berjalannya waktu, air tanah yang ada di Desa Lakardowo mulai mengalami perubahan warna dan bau karena tercemar limbah B3 dari PT.PRIA. Perubahan yang terjadi pada air tanah

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
membuat warga di sekitar pabrik enggan untuk mengonsumsinya karena takut berdampak pada kesehatan. Melihat hal tersebut lantas tidak membuat warga berdiam diri. Akhirnya pada tahun 2016 dilakukan pengambilan semple air permukaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibeberapa sumur milik warga dan sumur pantau PT.PRIA, setelah warga melaporkan pencemaraan limbah di Desa Lakardowo. Pengambilan semple kualitas air tanah dilakukan pada 5 sumur masyarakat dan 4 sumur pantau di area PT.PRIA. Uji laboratorium juga dilakukan oleh LSM Ecoton (Ecological Obsevation and Wetlands Conservation) dan Tim Geofisika ITS. Berdasarkan data hasil uji lab yang dilakukan, setidaknya terdapat 60% sumur warga Desa Lakardowo memiliki kadar TDS di atas 1000mg/l, dengan kata lain angka tersebut telah melampaui baku mutu air minum, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 402 tahun 2010. Selain itu pada tahun 2016 dari 47 sumur warga yang diuji, hanya 3 sumur atau 6% yang berada di bawah baku mutu Permenkes. Meningkatnya kadar TDS sumur warga juga menyebabkan  perubahan  pada  bau  dan  warna  air  sumur.  Menurunnya  kualitas  air  membuat warga enggan menggunakan air sumur yang sudah tercemar.
Pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo mulai dirasakan dampaknya oleh warga. Tercatat pada tahun 2017 warga banyak yang terserang penyakit gatal-gatal (dermatitis). Sebanyak 342 warga dari Dusun Kedung Palang, Dusun Sambigembol dan Dusun Siderojo terserang penyakit dermatitis  dan  sebagian  besar  diderita  oleh  anak-anak.  Menurut  warga  penyakit  dermatitis mulai menyerang warga pada tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 (Koran Sindo, 14  Mei  2017).  Adanya  pencemaran  air  di  Desa  Lakardowo  membuat  warga  terpaksa  harus mengeluarkan biaya untuk membeli air yang digunakan untuk mandi, memasak dan minum. Sebelum hadirnya pabrik di Desa Lakardowo, air tanah yang dulunya dapat di konsumsi secara langsung tanpa dimasak menjadi tidak dapat dikonsumsi karena kadar TDS di atas 1000 mg/l. Dengan demikian air tanah yang ada di Desa Lakardowo sudah tidak dapat dikonsumsi lagi, sehingga  warga  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  kebutuhan  air.  Setiap  rumah  tangga mengalami  tambahan  pengeluaran  sebesar  Rp78.054  atau  4.3%  dari  pendapatan  rata-rata rumah tangga, dengan estimasi 2 dusun, yaitu dusun Kedungpalang dan dusun Sambigembol adalah Rp52.290.150/bulan (Nisfu laila, 2017: 6)
Penyakit kulit yang menyerang warga Desa Lakardowo yang tinggal di sekitar pabrik, diduga disebabkan oleh pencemaran air akibat timbunan limbah B3 di dalam lokasi PT.PRIA. Tetapi data  hasil  lab  yang  dikeluarkan  oleh  KLHK  menunjukkan  kesimpulan  lain,  bahwa  penyakit gatal-gatal  yang  diderita  warga  disebabkan  oleh  timbunan  limbah  batu  bara  yang  berada  di rumah dan pekarangan  warga. KLHK menyebutkan terdapat  kesesuaian  pola sebaran lokasi timbunan  limbah  di  rumah  penduduk  dengan  lokasi  sebaran  penyakit  kulit  non-biologis eksternal  yang  menunjukkan  bahwa  terjadinya  penyakit  kulit  non-biologis  eksternal  lebih berkolerasi  dengan  paparan  debu  dari  timbunan  limbah  di  rumah  warga  yang  belum dienkapsulasi/ditutup/dicor. Limbah abu batu bara yang dijadikan urugan rumah berasal dari karyawan PT.PRIA, limbah tersebut dijual kepada warga dengan harga murah, lebih-lebih ada yang memberikannya secara gratis. Berdasarkan penuturan dari warga, beberapa jenis limbah B3 seperti limbah bottom ash, limbah medis, paper sludge, sludge ipal dan limbah cair hanya dimasukkan  ke  dalam  lubang  penimbunan  tanpa  lapisan  pengamanan  yang  dapat  mencegah penyebaran lindi ke lingkungan sekitar. Penimbunan yang dilakukan PT.PRIA diketahui oleh warga  karena  pada  awal  operasionalnya,  pabrik  belum  memiliki  pagar  pembatas  sehingga warga secara bebas  dapat  mengetahui aktivitas di dalam pabrik. Menurunnya kualitas tanah warga di sekitar PT.PRIA berakibat pada tanaman di sekitar pabrik.

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
Penimbunan  yang  dilakukan  menimbulkan  pencemaran  pada  lingkungan  dan  berakibat turunnya kualitas lingkungan di  sekitar pabrik, salah satunya penurunan  pada kualitas tanah pertanian. Pada pertengahan tahun 2013 sawah milik Sumali yang berlokasi di belakang pabrik pabrik di Dusun Sumberwuluh mengalami gagal panen, tampak tanaman jagung milik Sumali tumbuh tetapi tidak berbuah. Selain itu tanaman cabai yang ditanam di sekitar lokasi pabrik berbuah tetapi cacat (kerdil), menurut warga hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk  membuktikan  ada  tidaknya  material  limbah  B3  yang  diduga  telah  mencemari  lahan warga,  maka  pada  tahun  2017  dilakukan  uji  laboratorium  semple  tanah  yang  diambil  dari sekitar  lokasi.  Ketika  pengambilan  semple  tanah,  ditemukan  bekas-bekas  plastik  kemasan popok bayi, serta material popok yang belum hancur. Warna dan tekstur tanah yang diambil pada  kedalaman  tertentu  menunjukkan  warna  yang  lebih  hitam,  dan  bau  yang  tidak  sedap. Selain mengambil semple tanah untuk diuji di Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan ITS Surabaya, Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo Bangkit) bersama Tim LSM Ecoton juga mengambil contoh yang sama, untuk diujikan di laboratorium Black Smith Institute, Jakarta. Berdasarkan hasil laboratorium semple tanah yang diambil di sekitar perusahaan menunjukkan ada kontaminasi logam berat timbal dan beberapa zat berbahaya. Kontaminasi lahan tersebut berdampak  penurunan  kualitas  dan  produksi  tanaman,  hal  tersebut  berpengaruh  pada  hasil panen warga. Jika biasanya warga dapat panen hingga 4 kwintal padi namun setelah adanya pencemaran  tanah  para  petani  hanya  bisa  memperoleh  hasil  panen  sebanyak  2  kwintal  saja. Pencemaran tidak hanya terjadi di sawah sekitar pabrik saja, tetapi juga terjadi di sawah milik warga yang lokasinya jauh sekitar 3 km dari pabrik. Hal ini karena timbunan limbah fly ash dan  bottom  ash  yang  tersebar  dibeberapa  titik  rumah  warga.  Diketahui  sebelum  PT.PRIA melakukan kegiatannya berupa pemanfaatan limbah B3 pada tahun 2014, limbah yang diterima berupa fly ash dan bottom dijual pihak pabrik kepada warga untuk dijadikan tanah urug (Surya, 11  April  2017).  Dampak  limbah  fly  ash  dan  bottom  ash  yang  dijadikan  sebagai  urug  jalan banyak dikeluhkan warga, ketika terjadi hujan jalan yang diberikan tanah urug menimbulkan bau busuk sehingga mengganggu aktivitas. Rembesan dari tanah urug dari limbah fly ash dan bottom ash berdampak pada penurunan kualitas tanah di sekitarnya sehingga berdampak pada rusaknya  tanaman.  Selain  itu,  warga  juga  menyatakan  ketika  melewati  jalan  yang  baru  saja diurug  dengan  limbah  tersebut  merasakan  panas  seperti  terbakar  api.  Bertambahnya  jumlah produksi yang dilakukan oleh PT.PRIA berpengaruh terhadap intensitas asap yang dihasilkan dari  pembakaran  limbah  B3.  Asap  yang  berasal  dari  pembakaran  limbah  B3  tentunya mempengaruhi kualitas udara Desa Lakardowo. Aroma dari instalasi pembakaran limbah B3 mengakibatkan  warga  mengalami  gangguan  pernapasan  dan  terserang  penyakit  ispa.  Selain berakibat pada manusia asap dari pembakaran limbah B3 juga berdampak pada tanaman warga yang berada di sekitar lokasi PT.PRIA. Selain berakibat pada manusia, asap dari pembakaran limbah  B3  juga  berdampak  pada  tanaman  warga  yang  berada  di  sekitar  lokasi  PT.PRIA. Tanaman yang ada tidak dapat tumbuh sehat dan lebat yang berdampak gagal panen.
Pencemaran  yang  terjadi  di  Desa  Lakardowo  tentunya  berdampak  pada  berbagai  bidang, seperti bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi. Selain itu, pencemaran yang terjadi di Desa Lakardowo  juga  berdampak  pada  kehidupan  sosial  warganya.  Hadirnya  PT.PRIA  yang berdampak  pada  munculnya  pencemaran  memicu  timbulnya  konflik  antara  warga  dengan pihak pabrik.

## Protes Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Upaya Penyelesainnya

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
Pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo yang ditimbulkan dari aktivitas PT.PRIA dalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3, menimbulkan reaksi dari warga sekitar pabrik, LSM, aparat  pemerintah.  Reaksi  warga  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  sebagai  berikut,  reaksi kelompok warga yang pro terhadap keberadaan PT PRIA di desanya, kelompok warga yang menolak keberadaan PT PRIA dan kelompok warga yang netral.
Kelompok  warga  pro  terdiri  dari  warga  yang  menggantungkan  hidupnya  dengan  bekerja  di PT.PRIA.  Selanjutnya  pihak  warga  yang  kontra  terhadap  keberadaan  PT.PRIA  mereka  itu adalah warga yang bermukim di sekitar pabrik di mana mereka paling banyak terkena dampak polusi  udara,  pencemaran  air  maupun  tanah  dari  aktivitas  pabrik  tersebut.  Sementara  itu kelompok ke-3 adalah mereka yang pasif biasanya terdiri dari warga yang tempat tinggalnya jauh dari pabrik di mana mereka tidak mengalami dampak langsung dari pencemaran limbah B3.  Reaksi  banyak  dilakukan  berasal  dari  kelompok  warga  yang  kontra  terhadap  kegiatan sehari-hari PT.PRIA dalam mengangkut dan mengolah limbah B3.
Usaha perjuangan warga yang menolak keberadaan PT.PRIA sudah dimulai sejak tahun 2011. Melalui perwakilannya yaitu Sumaji pada penghujung tahun 2011 mendatangi PT.PRIA untuk menanyakan  legalitas  izin  pelaksanaan  pabrik.  Pada  saat  itu,  pihak  PT.  PRIA  belum mengantongi  izin  resmi  dari  pemerintah.  Melihat  hal  tersebut,  warga  yang  diwakili  Sumaji melaporkan  permasalahan  ini  kepada  Kepala  Desa  Lakardowo,  Wahyu  Wibowo  dan  Camat Jetis  bernama  Abdullah  Muhtar.  Namun  laporan  tersebut  tidak  direspon  secara  baik  oleh Kepala  Desa  Lakardowo  maupun  Camat  Jetis.  Berkenaan  dengan  itu,  muncul  tuduhan  dari pihak  pengunjuk  rasa  bahwa  Kepala  Desa,  Wahyu  Wibowo  maupun  Camat  Jetis,  Abdullah Muhtar telah “dibeli” pihak PT.PRIA.
Merasa  cemas  dengan  kondisi  lingkungan  di  desanya,  warga  Desa  Lakardowo  mulai melaporkan  permasalahan  pada  DPRD  Kabupaten  Mojokerto  pada  19  Agustus  2013.  Tak hanya mengirimkan laporan kepada DPRD warga juga mengirimkan laporan tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto. Akhirnya pada bulan September 2013 laporan warga mendapat respon dari DPRD Kabupaten Mojokerto Komisi C yang membidangi limbah. DPRD  Kabupaten Mojokerto komisi  C merekomendasikan untuk membekukan dan menghentikan  kegiatan  PT  PRIA  karena  tidak  memiliki  izin  operasional  limbah  B3  dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (Satu Jurnal, 20 Agustus 2013.)
Warga  melakukan  aksi  protes  pada  bulan  23  Oktober  2013  di  depan  PT.PRIA.  Dalam  aksi unjuk rasa ini diikuti setidaknya 500 orang dari warga Dusun Sambigembol dan Kedungpalang. Aksi  demonstrasi  berakhir  mediasi  antara  pihak  pabrik  dan  warga.  Mediasi  dilakukan perwakilan warga dan PT.PRIA, dari pihak pabrik diwakili Luluk selaku direktur PT.PRIA dan pihak  warga  yang  diwakili  oleh  Nursalim,  Mukadi,  H.Samuji,  Mujiono  dan  Sukardi,  dan disaksikan oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Murdada dan Ketua Badan Perencanaan Desa, Siswanto.
Dari mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan yaitu pemberian kompensasi kepada dusun yang terdampak dari adanya aktivitas pabrik. Kedua, PT.PRIA segera merelokasi limbah yang sudah tertimbun agar tidak berimbas pada lingkungan sekitar. Ketiga, PT.PRIA bertanggung jawab penuh jika di kemudian hari terjadi kerusakan lingkungan akibat operasional pabrik. Keempat, PT.PRIA tidak melakukan pembuangan ataupun penimbunan limbah B3 kecuali melakukan

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
pengolahan sesuai  dengan prosedur yang berlaku. Kelima, PT.PRIA mempersilahkan warga untuk melakukan pengawasan operasional pabrik, pengawasan dilakukan oleh perwakilan dari warga (Surat Pernyataan PT.PRIA tanggal 23 Oktober 2013).
Pemberian kompensasi pada tahun 2013 ternyata tidak mengakhiri permasalahan antara warga dan pihak PT.PRIA. Sumaji sebagai salah satu penggerak aksi warga Desa Lakardowo pada tahun 2014 melayangkan gugatan kepada PT.PRIA yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN),  Surabaya.  Tetapi  sebelum  sidang  dilaksanakan,  gugatan  yang  diajukan dicabut  oleh  Sumaji.  Pencabutan  gugatan  ke  PTUN  oleh  Sumaji,  membuat  warga  yang menolak  keberadaan  PT.PRIA  sempat  menghentikan  aksinya  pada  tahun  2015.  Warga  juga menuduh Sumaji telah “dibeli” PT. PRIA. Bahkan PT. PRIA telah berhasil pula mematahkan gerakan  dengan  merekrut  pimpinan  gerakan  lainnya  selain  Sumaji  yaitu  Mujiono  sebagai Asisten Direktur di PT PRIA.
Warga  kembali  melakukan  aksi  demonstrasi  di  depan  pabrik  pada  tanggal  25  Januari  2016. Mereka  menuntut  supaya  pabrik  ditutup  secara  permanen.  Warga  berbondong-bondong memasang  spanduk  di  area  pabrik  dan  sekitar  Desa  Lakardowo  bertuliskan  tuntutan.  Aksi warga  berlanjut  dengan  mendatangi  perangkat  desa  baik  itu  Kepala  Desa,  BPD  maupun RT/RW. Respon  pasif yang ditunjukkan oleh pemerintahan Desa Lakardowo berujung pada pengunduran diri Wahyu Wibowo sebagai Kepala Desa Lakardowo secara mendadak.
Aksi protesnya tak dapat respon, warga nekat melakukan penghadangan pada truk pengangkut limbah PT.PRIA yang masuk ke Desa Lakardowo pada 19 Februari 2016. Warga yang merasa tidak  memiliki  daya  untuk  melawan  PT.PRIA,  memutuskan  mendatangi  Lembaga  Swadaya Masayarakat  (LSM)  Ecoton  untuk  melaporkan  permasalahan  yang  ada  di  desanya.  Melihat bahwa  laporan  dari  warga  benar  adanya,  akhirnya  pihak  LSM  Ecoton  bersedia  untuk mengadvokasi warga dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Lakardowo.
Setelah mendapat pendampingan dari LSM Ecoton perwakilan warga memberanikan diri lapor permasalahan  pencemaran  di  Desa  Lakardowo  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan pada 14 Maret 2016. Selain melaporkan kepada KLHK, mereka juga melaporkan permasalahan  pencemaran  lingkungan  tersebut  kepada  Komisi  VII,  DPR  RI.  Laporan  yang dilakukan warga akhirnya berbuah hasil tepat pada tanggal 22 Maret 2016, KLHK datang ke Desa Lakardowo KLHK melakukan verifikasi lapangan yang didampingi Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur dan Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Setelah melakukan verifikasi lapangan, pada 14-15 Juni 2016 KLHK menerjunkan tim untuk mengambil semple air tanah di Desa Lakardowo. Semple air yang sudah diambil kemudian diuji dan dianalisis di Lab  Kualitas  Udara  BLH  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Laboratorium  Perum  Jasa  Tirta  I  dan hasilnya menunggu beberapa bulan ke depan.
Aksi protes kembali dilakukan, kali ini protes dilakukan oleh sebagian warga yang menerima keberadaan  pabrik  berinisiatif  melakukan  unjuk  rasa  tandingan.  Mereka  dibawah  pimpinan Manager  PT.PRIA  Mujiono  dengan  mengerahkan  sekitar  200  karyawan  di  depan  Pemkab Mojokerto pada 19 Juli 2016. Aksi ini sebagai upaya menuntut pemkab Mojokerto untuk segera turun  tangan  menyelesaikan  permasalahan  di  Desa  Lakardowo  yang  antar  warganya  saling fitnah dan bermusuhan karena keberadaan pabrik pengolah limbah di Desa Lakardowo. Aksi ini juga sebagai bentuk penolakan tuntutan penutupan pabrik dengan alasan warga banyak yang

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
menggantungkan pekerjaannya di PT.PRIA (Surabya Tribunnews diakses tanggal 12 Oktober 2020).
Hasil  tes  laboratorium  dari  semple  air  tanah  di  Desa  Lakardowo  akhirnya  keluar  pada  4 Oktober 2016, dan KLHK mengumumkan hasilnya kepada warga. Melalui Kasubid Inventaris dan  Alokasi  Beban  Pencemar  Bagian  Direktur  Pengendalian  Pencemaran  Air  Dirjen Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  KLH  Budi  Kurniawan.  KLHK menyatakan PT.PRIA tidak mencemari air sumur warga dan perubahan warna air sumur warga disebabkan oleh resapan kotoran dari hewan ternak milik warga dan menyebabkan efek gatal- gatal (Surya, 5 Oktober 2016).
Berkenaan dengan pernyataan dari KLHK terkait uji laboratorium yang tidak berpihak pada warga  korban  pencemaran  limbah  B3.  Warga  Desa  Lakardowo  bersama  aktivis  lingkungan LSM Ecoton, menggelar aksi dan teaterikal di depan gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada 17 November 2016. Aksi demonstrasi yang dilakukan diikuti sebanyak 50 orang yang dipimpin Nurasim dan didampingi LSM Ecoton.
Laporan yang pernah disampaikan warga Desa Lakardowo pada DPR RI Komisi VII, akhirnya mendapatkan respon. DPR RI Komisi VII terjun ke lokasi dan menggelar sidak lapangan pada 24 November 2016. Tindak lanjut dari sidak lapangan DPR RI Komisi VII di Desa Lakardowo yaitu dengan menggelar  Rapat  Dengar Pendapat  yang dilaksanakan pada 8 Desember 2016. Hasil rapat dengar yang dilaksanakan Komisi VII DPR RI meminta KLHK mengenakan Audit Lingkungan  Hidup  Wajib  Ketidaktaatan  yang  didasarkan  atas  surat  Dirjen  Planologi Kehutanan  dan  Tata  Lingkungan  KLHK  Nomor  S1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.
Hasil  Rapat  Dengar  yang  tak  kunjung  terealisasi  warga  memutuskan  menempuh  jalan  lain untuk  menyuarakan  permasalahan  pencemaran  di  Desa  Lakardowo,  pada  akhir  tahun  2016 warga  berinisiatif  untuk  membuka  wisata  limbah  (Koran  Sindo,  15  April  2017).  Selain membuka wisata limbah warga tetap lakukan aksi  demonstrasi,  seperti yang terjadi pada 22 Maret 2017 yang digelar didepan Kantor Pemkab. Dalam aksi demonstrasi setidaknya diikuti 500 warga Desa Lakardowo. Dalam aksi demonstrasi tersebut warga dipimpin Sutamah dan Nurasim menyampaikan empat poin tuntutan. Pengaduan warga ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo, membuat Wakil Gubernur  Jawa  Timur  Syaifullah  Yusuf  pada  tanggal  12  Mei  2017  mendatangi  Desa Lakardowo untuk melihat keadaan di lapangan. Dalam kunjungan tersebut Syaifullah Yusuf juga menyerahkan bantuan kepada warga, bantuan tersebut merespon permasalahan air bersih yang selama ini dikeluhkan warga. Pada kesempatan tersebut  Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan senilai Rp125 juta. Bantuan tersebut sebagian dialokasikan untuk penelitian. Adapun rincian bantuan tersebut yakni, Rp75 juta untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan bantuan senilai  Rp50 juta untuk  penelitian, yang akan bekerja sama dengan tim  peneliti dari  Institut Teknologi  Sepuluh  November  Surabaya  (Mongabay  diakses  pada  tanggal  04  April  2020) Semakin gencarnya warga melakukan protes terhadap permasalahan pencemaran limbah dan bertaburan berita tersebut membuat beberapa mitra PT.PRIA memutus kontrak kerjasamanya, sehingga  berpengaruh  pada  omzet  PT.PRIA  (Surya,  26  April  2017).  Melihat  keadaan  yang demikian  PT.PRIA  mengancam  memperkarakan  hal  tersebut.  PT.PRIA  mengancam memperkaraan dan melakukan pelaporan balik kepada para aktivis yang mengklaim atas nama

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
warga Desa Lakardowo dan LSM yang menyebarkan berita tidak benar terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo( Koran Sindo, 26 April 2017).
Janji yang pernah diberikan Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf untuk melakukan uji laboratorium tanah di Desa Lakardowo mulai terealisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng  tim  independen  dari  Institut  Aepuluh  November  (ITS)  untuk  melakukan  uji laboratorium  tanah.  Pengambilan  semple  tanah  dilakukan  pada  28  Desember  2017, pengambilan  semple  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  dan  analisa  mengenai  dugaan adanya material yang mencemari lahan dan sumur warga.
Hasil tindak lanjut dari Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/ 12/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk dilakukannya audit lingkungan dan pengambilan semple kembali. Akhirnya KLHK melakukan audit lingkungan di  dalam  lokasi  dan  pengambilan  semple  kembali  pada  21  Agustus  2018  dan  hasilnya disosialisasikan KLHK pada 10 Oktober 2018(Laporan Kinerja, 2019: 20). Kesimpulan dari hasil  audit  lingkungan  KLHK  menyebutkan  bahwa  penyakitt  gatal-gatal  yang  dialami  oleh warga Desa Lakardowo tidak disebabkan air tercemar akibat aktivitas pengelolaan limbah B3 PT.PRIA, tetapi disebabkan oleh paparan debu abu FABA yang tertimbun dibeberapa rumah warga.  KLHK  menurunkan  surat  rekomendasi  kepada  DLH  Jawa  Timur  untuk  melakukan langkah  enkapsulasi  atas  fly  ash  dan  bottom  ash  yang  tertimbun  di  beberapa  halaman  dan rumah warga (Laporan Kinerja. 2019:21).
Merasa  tidak  mendapat  respon  baik  dari  pemerintah  warga  akhirnya  memperkarakan permasalahan  ini  melalui  jalur  hukum.  Gugatan  atas  tuduhan  pencemaran  lingkungan  resmi dilayangkan warga Desa Lakardowo yang diwakili Sutama dan Rumiyati di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 28 Juni 2018. Mereka menggugat Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan  PT.PRIA  yang  diwakili  Tulus  Widodo,  memperkarakan  Surat  Keputusan  Bupati Mojokerto  Nomor:  188/1886/KEP/416-110/2017  tertanggal  20  Oktober  2017  tentang  izin lingkungan kegiatan usaha industri batako PT.PRIA. Akhirnya pada 29 November 2018 sidang dimenangkan oleh Bupati Mojokerto dan PT.PRIA.

## K ESIMPULAN
Perkembangan  proses  pengolahan  limbah  B3  yang  dilakukan  PT.PRIA  mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, setelah memulai operasionalnya dengan jasa pemusnahan dan pengangkutan limbah B3 pada tahun 2013, PT.PRIA menambah jenis kegiatannya pada tahun  2014  dengan  melakukan  pemanfaatan  limbah  B3  menjadi  produk  daur  ulang  seperti paving block, batako, kertas low grade dan bahan bakar alternatif. Sampai tahun 2015 PT.PRIA kembali  melakukan  penambahan  kegiatan  seperti  batching  plant  dan  pembuatan  bata  merah dari  limbah  B3.  Perkembangan  proses  pengolahan  limbah  yang  dilakukan  PT.PRIA  sempat mengalami  penurunan  pada  tahun  2016  dan  2017,  ketika  itu  beberapa  mitra  memutuskan kontrak kerjasama
Keberadaan PT.PRIA di Kabupaten Mojokerto memberikan dampak positif dan negatif bagi  pemerintah  dan  masyarakat  Kabupaten  Mojokerto  khususnya  mereka  yang  tinggal disekitar  pabrik  yakni  di  Desa  Lakardowo.  Keberadaan  pabrik  tersebut  membuka  lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sehingga menambah kesejahteraan
sosial  ekonomi  masyarakat.  Namun  dampak  negatif  dari  keberadaan  PT.PRIA  yaitu pencemaran lingkungan.
Aktivitas  industri  yang  semakin  meningkat  berdampak  pada  kualitas  air  sumur masyarakat yang berada di sekitar pabrik. Setidaknya 60% sumur masyarakat Desa Lakardowo memiliki kadar TDS di atas 1000mg per liter, sehingga air yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bisa digunakan lagi. Ketika air tercemar permasalahan lain  mulai  bermunculan,  masyarkat  banyak  yang  terserang  penyakit  dermatitis  akibat menggunakan  air  sumur  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Selain  itu  pencemaran  air  berdampak pada  tidak  dapat  digunkannya  lagi  air  sumur  masyarakat,  sehingga  pemenuhan  air  untuk kehidupan  sehari-hari  masyarakat  terpaksa  mendatangkan  air  dari  daerah  lain  dan mengeluarkan biaya lebih.
Pencemaran  air  yang  terjadi  di  Desa  Lakardowo  berpengaruh  pada  kualitas  lahan pertanian, terutama lahan produktif di Dusun Sumber Wuluh dan Dusun Kedungpalang yang berada  dekat  dengan  PT.PRIA.  Masyarakat  yang  memiliki  sawah  di  sekitar  pabrik  harus mengalami gagal panen, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat yang hanya bertumpu pada hasil pertanian.
Permasalahan  lingkungan  yang  terjadi  di  Desa  Lakardowo  menimbulkan  reaksi  dari masyarakat. Reaksi muncul dari masyarakat yang menutut penutupan pabrik dan masyarakat yang  menolak  penutupan  pabrik.  Semakin  memanasnya  ketegangan  masyarakat  Desa Lakardowo  dengan  pihak  pabrik  membuat  pemerintah  turun  tangan  untuk  mengatasi permasalahan  yang  terjadi.  Pemerintah  mencoba  melakukan  mediasi  pada  masyarakat  dan PT.PRIA untuk menyelesaikan ketegangan antar-kedua belah pihak. Sampai pada tahun 2018 Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menurunkan  surat  rekomendasi  untuk melakukan upaya enkapsulasi pada beberapa titik rumah masyarakat yang terdapat timbunan limbah  fly  ash  dan  bottom  ash.  Namun,  upaya  ini  hanya  berjalan  beberapa  saat,  upaya enkapsulasi mendapat penolakan dari masyarakat.

## R EFERENSI
““KLHK Tak Tunjukkan Data Ilmiah” Surya. 5 Oktober 2016..
“Buka Wisata Kampung Limbah” Surya, 25 April 2017.
“Lakardowo Jadi Desa Wisata Limbah B3” Koran Sindo. 15 April 2017.
“Limbah B3 Cemari Tanah Warga” Surya, 11 April 2017.
“Limbah B3 Kembali Usik Warga” Koran Sindo. 25 April 2017.
“Terkait aktivitas PT.PRIA, Dewan Petisikan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putra Restu Ibu Abadi Nomor: 267. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Mojokerto.  Kabupaten  Mojokerto  Dalam  Angka  2010.
Mojokerto: Badan Pusat Statistik. 2010.

## Lingkungan tahun 2010 – 2018
Direktorat  Pencegahan  Dampak  Lingkungan  Usaha  dan  Kegiatan,  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah 2018. Jakarta: Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2019.
George Junus Aditjondro, Korban-Korban
Gotchalk, Louis. Mengerti Sejarah (trj) Nugraha Noto Susanto. Jakarta: UI Press. 1980.
Keraf, A.Sonny. Etika Lingkungan .Jakarta: Kompas, 2006.
Laidin Girsang, Indonesia Sejak Orde Baru
Laila, Nisfu, Gigih prihantono, “Kesediaan Warga
Menerima  Kompensasi  Dari  Pencemaran  limbah  B3  Di  Kabupaten  Mojokerto:  Contingen Valuation Method”. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol.10 No.2, 2017.
Mongabay.  “Respon  Masalah  Air  Bersih,  Pemprov  Jatim  Beri  Bantuan  pada  Warga  Desa Lakardowo”.  https://www.mongabay.co.id  /2017/06/16/respon-masalah-air-bersih- pemprov-jatim-beri-bantuan-pada-warga-desa-lakardowo/, diakses tanggal 4 April 2020.
Pembangunan:  Tilikan  terhadap  Beberapa  Kasus  Perusakan  Lingkungan  di  Tanah  Air (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
Pengaduan Warga?” Satu Jurnal, 20 Agustus 2013.
PT.Putra  Restu  Ibu  Abadi.  Adendum,  RKL-RPL  Rencana  Kegiatan  Industri  Pengolahan Limbah B3 PT.PRIA. Mojokerto: PT.Putra Restu Ibu Abadi, 2013.
_____,  RKL-RPL  Rencana  Kegiatan  Industri  Pengolahan  Limbah  B3  PT.PRIA.  Mojokerto: PT.Putra Restu Ibu Abadi, 2015.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100/G/LH/2018/PTUN.SBY tentang gugatan Sutamah dan Rumiati kepada Bupati Mojokerto. LSM Ecoton.
Surabaya Tribunnews “Gara-gara Limbah, Karyawan dan Warga Saling Fitnah hingga Teror Agama  dan  Pendidikan,  https://surabaya.tribunnews  .com/2016/07  /19/gara-gara- limbah-karyawan-dan-warga-saling-fitnah-hingga-teror-agama-dan-pendidikan, diakses tanggal 23 Oktober 2020.
Surat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi Nomor P2T/2/17.03/01/II/2015. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
Wawancara dengan Heru Siswoyo di Mojokerto pada tanggal 25 Juni 2020.
Wawancara dengan Muhammad Aminudin di Mojokerto pada tanggal 28 Juni 2020.
Wawancara dengan Prigi Arisnadi di Gresik pada tanggal 24 November 2020.
Wawancara dengan Sutamah di Mojokerto pada tanggal 09 Oktober 2019.