## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung
Andri Irawan
Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke e-mail : andwan20@gmail.com

## Edy Sunandar

## Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke
Received: 25 September 2020; Revised: 10 Oktober 2020; Accepted : 15 November 2020; Published : December 2020; Available online : December 2020.

## Abstract
Community  participation  is  a  component  that  plays  a  very  important  role  in implementing  development  in  the  village,  because  community  involvement  will  have  an impact  on  the  benefits  of  development  results  for  the  village  community,  starting  from planning,  implementing,  and  utilizing  the  results  of  development  in  the  village.  The  results showed  that  the  coverage  indicators  were  not  implemented  properly.  Village  development programs were only discussed by a few elements and did not involve all elements of society. Then  there  is  still  minimal  space  given  by  the  village  government  to  the  community.  In addition,  the  livelihoods  of  local  people  who  require  going  to  fields  and  forests  make  it difficult for the village government to empower them so that indicators of empowerment are still not visible there. Obstacles to participation in the community related to the development of  Kampung  Kamangi  include  the  lack  of  public  awareness  of  the  importance  of  being involved  in  any  development  in  the  village,  and  the  lack  of  space  provided  by  the  village government to the people who will participate.

## Keywords: Community Participation, Village Development

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang  disebut  dengan  nama  lain  (untuk wilayah  Papua  disebut  kampung),  pada Pasal  1  Ayat  ke  8  menyebutkan  bahwa
pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa.  Untuk mewujudkan ketentuan Peraturan perundang-undangan  tersebut  perlu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
peran  aktif  dari  pemerintah  serta melibatkan  masyarakat  dalam  setiap proses pembangunan.
Oleh  karena  itu,  keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh  komponen  masyarakat  juga mempengaruhi  keberhasilan  dari  suatu pembangunan, peran pemerintah saat ini hanya  sebagai  fasilitator,  regulator, motivator  dalam  penyediaan  prasarana publik.  Masyarakatlah  sebagai  pelaku utama pembangunan, dimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang dianggap  dapat  mengatasi  kesenjangan pembangunan  yang  terjadi,  namun terkadang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah  daerah  tidak  seiring  dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.
Pembangunan  dalam  sebuah kampung terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.
Pembanguan  fisik  yaitu  terdiri  dari infrastruktur seperti pembangunan rumah  bantuan,  perbaikan  sumur  Bor, MCK,  pembangunan  fasilitas  air  bersih, pembuatan  jalan/  jalan  sawah,  dan fasilitas listrik. Sedangkan  pembangunan non fisik seperti pembentukan kelompok-kelompok  peramu  kebun, kelompok  usaha  peternak  ayam,  dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sehingga,  agar  tujuan  pembangunan tersebut  dapat  terwujud  maka  peran serta  dan  kerja  sama  dari  seluruh masyarakat  yang  ada  sangat  diperlukan sekali,  karena  salah  satu  faktor  yang menentukan  dalam  terlaksananya  suatu pembangunan  adalah  faktor  manusia  itu sendiri.
Dalam pelaksanaan pembangunan,  partisipasi  masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan  yang  dimulai  dari  tahap perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Melalui pembangunan  yang  berbasis  partisipasi masyarakat  ini  akan  dapat  dilaksanakan pembangunan  daerah  yang  benar-benar sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.
Seperti  yang  dikatakan  oleh (Irawan,  2019)  bahwa  partisipasi masyarakat  merupakan  satu  komponen yang  memegang  peranan  sangat  penting dalam  melaksanakan  pembangunan  di kampung,  sebab  dengan  pelibatan masyarakat yang murni akan berdampak pada  kemanfaatan  hasil  pembangunan terhadap  masyarakat  kampung  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pemanfaatan  hasil  pembangunan  di kampung.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Lebih jauh, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaaan masyarakat secara sukarela yang didasari  oleh determinan  dan  kesadaran diri  masyarakat  itu  sendiri  dalam program pembangunan.
Begitu pentingnya peningkatan  partisipasi  masyarakat  di kampung, membuat peneliti tertarik dan ingin mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung, kendala-
kendala  apa  yang  dihadapi  pemerintah kampung dalam meningkatkan partisipasi  masyarakat  serta  upaya  apa yang dilakukan oleh pemerintah
kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Kamangi Kabupaten Merauke. Metode Penelitian Jenis  penelitian  ini  adalah
deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh melalui  informan  kunci  yang  ditentukan secara  bertujuan  ( purposive ).  Ada  pun yang  ditetapkan  sebagai  informan  kunci adalah  Kepala  Kampung  dan  aparat Pemerintahan Kampung, pengurus Program  Pembangunan  Kampung  serta beberapa tokoh masyarakat yang ditentukan  secara snow  ball. Disamping itu, studi dokumentasi dan observasi juga digunakan  untuk  menjaring  data  yang
relevan.  Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini menggunakan tiga aktifitas dalam  analisis  data  yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Drawing and Verifying Conclusions (Miles, Huberman, and Saldana : 2014) .
Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Kamangi Distrik Tanah Miring. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena Kampung Kamangi merupakan Kampung yang baru di mekarkan pada akhir tahun 2015  sehingga  masih  perlu  perhatian, bagaimana dan seperti apa kondisi warga dan  pembangunannya.  Serta  kehidupan warga  yang  masih  sangat  tergantung dengan  bantuan-bantuan  pemerintah daerah  dan  pekerjaan  warganya  yang bersifat tradisional seperti mencari hasil hutan, berburu dan mencari ikan (tradisi meramu).

## Konsep Partisipasi Masyarakat
Sumaryadi, (2010: 46) mengatakan  bahwa  partisipasi  berarti peran  serta  seseorang  atau  kelompok masyarakat  dalam  proses  pembangunan baik  dalam  bentuk  pernyataan  maupun dalam  bentuk  kegiatan  dengan  memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian,  modal  dan  atau  materi,  serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil  pembangunan.  Sedangkan  Cohen dan  Uphoff  dalam  Astuti  (2011:  61-63) membedakan  patisipasi  menjadi  empat

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
jenis,  yaitu  pertama,  partisipasi  dalam pengambilan
keputusan.
Kedua, partisipasi  dalam  pelaksanaan.  Ketiga,
partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan.  Dan  Keempat,  partisipasi dalam evaluasi. Conyer dalam Soetomo
(2008), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaaan masyarakat secara sukarela yang didasari  oleh determinan  dan  kesadaran diri  masyarakat  itu  sendiri  dalam program  pembangunan.  Ada  lima  cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat  yaitu:  1)  Survei  dan konsultasi  lokal  untuk  memperoleh  data dan  informasi  yang  diperlukan.  2) Memanfaatkan  petugas  lapangan,  agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu  juga  menyerap  berbagai informasi  yang  dibutuhkan  dalam perencanaan.  3)  Perencanaan  yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan  peluang  yang  semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.  4)  Perencanaan  melalui pemerintah  lokal.  5)  Menggunakan strategi pembangunan komunitas ( community development ).
Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara  perseorangan  atau  berkelompok
dalam  suatu  kegiatan.  Dalam  rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan  oleh  Mikkelsen  (2011:56) bahwa  dibutuhkan  pendekatan  yang mensinergikan potensi masyarakat.
Pendekatan ini memerlukan perencanaan  matang  yang  mendorong peran  serta  aktif  masyarakat.  Lebih lanjut Mikkelsen mengartikan partisipasi, antara  lain  : “(a)  partisipasi  adalah kontribusi  sukarela  dari  masyarakat kepada  proyek  tanpa  ikut  serta  dalam pengambilan  keputusan.  (b)  partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi
proyekproyek pembangunan. (c) partisipasi  adalah  suatu  proses  yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau  kelompok  yang  terkait,  mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk  melakukan  hal  itu.  (d)  partisipasi adalah  pemantapan  dialog  antara masyarakat  setempat  dengan  para  staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks  lokal,  dan  dampak-dampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan  yang  ditentukan  sendiri.  (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan  diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.”

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Secara umum partisipasi dapat  dilihat  dari  bentuk  keikutertaan masyarakat  yang  dapat  dilihat  dari bentuk  nyata  maupun  tidak  nyata.
Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat/kelompok terdapat beberapa  wujud  dari  partisipasi.  Seperti yang  diungkapkan  oleh  Isbandi  (2007) bahwa  partisipasi  masyarakat  adalah keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses pengidentifikasian  masalah  dan  potensi yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untukmenangani masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi masalah,  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  mengevaluasi  perubahan yang terjadi.
Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  merupakan  hal  yang sangat  penting  ketika  diletakkan  atas dasar  keyakinan  bahwa  masyarakatlah yang  paling  tahu  apa  yang  mereka butuhkan  dan  masyarakat  jugalah permasalahan  yang  mereka  hadapi. Namun  kenyataan  yang  masih  terlihat bahwa di setiap program pembangunan, partisipasi  masyarakat  belum  terlihat secara keseluruhan.
Luigi Bobbio (2018) mengartikan bahwa partisipasi adalah di mana  warga  negara  terlibat  di  dalam proses desain suatu kebijakan.
Partisipasi  publik  dengan  demikian merupakan alat prosedural yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk  memasukkan  aktor  baru  (yaitu warga negara) dalam jaringan kebijakan dan  mempercayakan  beberapa  kepada mereka.
Slamet  (2003)  menyatakan bahwa  tumbuh  dan  berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan,  sangat  ditentukan  oleh tiga  unsur  pokokyaitu:  (a)  Adanya kesempatan  yang  di  berikan  kepada masyarakat,  untuk  berpartisipasi.  (b) Adanya  kemauan  masyarakat  untuk berpartisipasi  (c)  Adanya  kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
Selain  itu,  ada  tiga  prinsip dasar  dalam  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  kampung  agar  ikut  serta dalam  pembangunan:  (1)  Learning proces  (learning  by  doing);  proses kegiatan  dengan  melakukan  aktifitas proyek  dan  sekaligus  mengamati, menganalisa  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat.
(2) Institusional
development; melakukan kegiatan melalui  pengembangan  pranata  sosial yang  sudah  ada  dalam  masyarakat. Karna  institusi  atau  pranata  sosial masyarakat  merupakan  daya  tamping dan daya dukung sosial. (3)
Participatory; cara ini merupakan suatu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
pendekatan    yang  umum  dilakukan untuk  dapat  mengali  need  yang  ada dalam masyarakat.
Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan  Kampung  Kamangi Distrik  Tanah  Miring  Kabupaten Merauke
Seperti  dalam  prinsip-prinsip partisipasi  sebagaimana  tertuang  dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipasi yang disusun oleh Department For  International  Development (DFID)
(dalam  Monique,  2004:  106-107)  maka hasil  yang  didapat  dari  hasil  penelitian yaitu sebagai berikut :

## Cakupan
Cakupan adalah semua orang atau wakil-wakil  dari  semua  kelompok  yang terkena  dampak  dari  hasil-hasil  suatu keputusan atau proses
proyek
pembangunan.
Pembangunan dikampung  kamangi  dimulai  pada  tahun 2016 melalui Musyawarah kampung atau Muskam,  Dari  hasil  wawancara  dengan kepala  kampung  Kamangi  menjelaskan program  pembangunan  rumah  bantuan swadaya kampung merupakan keputusan masayarakat melalui Muskam, hal  ini  berbeda  dengan  keterangan  dari hasil  wawancara  dengan  ketua  RW  01 bapak  Andreas  Dinggon  demikian keterangan informan.
Dengan  demikian  jelas  bahwa prinsip  cakupan  untuk  peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan  belum  ada,  perioritas rumah  bantuan  ADD  masih  didominasi oleh  satu  suku  tertentu.  Keterwakilan suku-suku  perintis/  penghuni  kampung kamangi  belum  merata  dirasakan sehingga  upaya  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  prinsip  cakupan belum terwujud.
Kesetaraan dan kemitraan (Equal

## Partnership)
Pada  dasarnya  setiap  orang mempunyai  keterampilan,  kemampuan dan  prakarsa  serta  mempunyai  hak untuk  menggunakan  prakarsa  tersebut terlibat  dalam  setiap  proses  guna membangun dialog tanpa memperhitungkan  jenjang  dan  struktur masing-masing pihak.
Dari  hasil  penelitian  didapat bahwa masyarakat setempat sebenarnya ikut  aktif  dalam  program  pembangunan, akan tetapi pemerintah tidak
memberikan ruang bagi mereka.
Contohnya adalah ketika proses pembangunan  rumah  bantuan  bagi masyarakat, harusnya mereka minta agar tenaga  kerja  yang  digunakan  untuk membangun  rumah  tersebut  adalah warga setempat sendiri. Akan tetapi yang terjadi  justru  yang  mengerjakan  adalah

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
orang  dari  luar  kampung.  hal  ini  yang membuat  masyarakat  merasa  apatis terhadap pemerintah karena secara tidak langsung artinya mereka tidak
dipercayakan untuk melaksanakan pembangunan di kampungnya sendiri.
Pemberian ruang terhadap masyarakat  untuk  turut  andil  dalam pembangunan  di  kampung  adalah sebuah  elemen  yang  penting  dalam terciptanya rasa memiliki oleh masyarakat  terhadap  segala  asset  yang ada  di  kampung.  Kesetaraan  yang dimaksud  bukan  berarti  masyarakat setempat  serta  merta    diberikan kewenangan  untuk  membuat  semua bangunan rumah bantuan tersebut, akan tetapi  mereka  diberikan  porsi  sesuai kompetensi mereka.
Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan bahwa indikator kesetaraan dan  kemitraan  belum  terwujud  dalam pembangunan  kampung  di  Kampung Kamangi.

## Transparansi
Semua  pihak  harus  dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim  berkomunikasi  terbuka  dan kondusif  sehingga  menimbulkan dialog .
Dari  hasil  penelitian  menjelaskan  Tidak adanya transparansi pemerintah kampung  dengan  pihak  pengelola pertanian  atau  Gapoktan  serta  dinas
terkait  selama  ini  merupakan  gambaran pemerintahan  yang  kurang  terbuka, akibatnya kampung tidak bisa mendapat bantuan  alat  pertanian.  Hal  serupa  juga terjadi  pada  saat  proses  pembangunan infrastruktur di kampung tersebut. Tidak adanya  transparansi  komunikasi  yang baik antara pemerintah kampung dengan masyarakat  mengakibatkan  masyarakat jadi  enggan  untuk  berpartisipasi  dalam setiap pembangunan kampung.
Dengan  demikian  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  selama  ini  tidak  ada dialog  ataupun  komunikasi  antara kelompok  tani  dengan  pemerintah kampung  Kamangi  sehingga  tidak  ada laporan  seperti  yang  di  sampaikan kepala kampung.
Kesetaraan  Kewenangan  ( Sharing Power/Equal Powership )
Berbagai  pihak  yang  terlibat harus  dapat  menyeimbangkan  distribusi kewenangan  dan  kekuasaan  untuk menghindari  terjadinya  dominasi.  Akan tetapi, yang terjadi di Kampung Kamangi adalah segala kewenangan ada di kepala kampung.  Hal  ini  terbukti  dengan penjelasan  bendahara  kampung  bahwa ketika  dana  kampung  keluar  dana  itu dalam tangan kepala kampung, bendahara cuma tanda tangan saja untuk dana  keluar,  dana  kepala  kampung  yang atur,  rekening  kepala  kampung  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
pegang  bendahara  tanda  tangan  saja, dana-dana kepala kampung yang atur.
Artinya fungsi kesetaraan kewenangan  tidak  ada  untuk  bendahara kampung, kepercayaan terhadap bendahara kampung belum ada, seharusnya  masalah  perbendaharaan sepenuhnya  tanggungjawab  jabatan, sehingga  jelas  dominasi  terjadi  dalam bidang  keuangan.  Dalam  pengambilan keputusan yang  tidak melibatkan anggotanya  juga  terjadi  dalam  lembaga kampung khususnya Bamuskam demikian  penjelasan  hasil  diskusi kelompok  seperti  pernyataan  tokoh agama  sekaligus  tokoh  pendidikan  yang ditujukan  kepada  ketua  Bamuskam dalam menjawab perntanyaan moderator  diskusi,  demikian  penjelasan tokoh agama.
Hal  ini  menjelaskan  bagaimana antara sesama anggota Bamuskam belum memiliki  kesetaraan  kewenangan  yang sama dalam mengambil suatu keputusan. Prosedur  usulan  tidak  selalu  tepat adanya dominasi keputusan sepihak oleh Bamuskam  menjadi  masalah  utama partisipasi  pada  prinsip  kesetaraan dalam  perencanaan  dan  pengambilan keputusan Kampung.
Kesetaraan  Tanggung  Jawab ( Sharing Responsibility )
Berbagai pihak mempunyai tanggung  jawab  yang  jelas  dalam  setiap proses  karena  adanya  kesetaraan kewenangan  ( sharing  power )  dan keterlibatannya dalam proses pengambilan  keputusan  dan  langkah- langkah  selanjutnya.  Indikator  ini  pun juga  belum  dilaksanakan  dengan  baik oleh Pemerintah Kampung Kamangi. Hal ini  dapat  kita  lihat  dari  Keterangan singkat  Informan  selaku  Kaur  Kesra Kampung Kamangi yang belum mendapat kesempatan penuh atas rekan- rekan aparat lainnya bahkan pemerintah kampung  dalam  menyusun  programnya, sehingga  program  bidang  Kesejahteraan rakyat tidak pernah mendapat tanggapan bahkan  masuk  dalam  program  tahunan kampung  sejak  2  tahun  berdirinya kampung Kamangi. Ini menunjukan salah satu  prinsip  partisipasi  dalam  fungsi kesetaraan tanggungjawab belum terlaksana dengan baik.
Kemampuan sumber daya manusia  merupakan  kendala  utama dalam berpartisipasi untuk pembangunan  kampung,  apakah  itu melalui  rencana  atau  program  yang sudah  di  konsep.  Pernyataan  tersebut jelas  tidak  sesuai  lagi  dengan  prinsip- prinsip Partisipasi kesetaraan Masyarakat dalam pembangunan Kampung  Kamangi.  Intinya  bahwa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
partisipasi itu dimana partisipasi masyarakat kelompok, masyarakat pendidikan,  masyarakat  rohani  sampai sekarang  kan  pemerintahan  kampung, bagaimana peranan partisipasi pemerintah kampung mengayomi masyarakat  ketiga  kelompok  ini  untuk menuju kepada masyarakat yang modern masyarakat  yang  bisa  melindungi  diri sendiri mendukung pemerintahan disegala  sektor  pembangunan,  jadi intinya bahwa partisipasi mendapat satu bentuk  kebersamaan  untuk  menuju masyarakat yang bisa mandiri,
bertanggung jawab dimana kita berkelompok.
Pemberdayaan (Empowerment)
Keterlibatan  berbagai  pihak tidak  lepas  dari  segala  kekuatan  dan kelemahan  yang  dimiliki  setiap  pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap  proses  kegiatan,  terjadi  proses saling belajar dan saling memberdayakan satu  sama  lain.  Pemberdayaan  di Kampung  Kamangi  sebenarnya  telah dicanangkan oleh pihak bamuskam  yaitu untuk  mengelola  20  hektar  lebih  lahan pertanian  yang  tidak  beroperasi  di Kampung Kamangi.
Upaya  ketua  Bamuskam  untuk mengelola lahan tidur seluas 21 hektar di lingkungan  Kamangi  merupakan  upaya pemberdayaan  untuk  mensejahterakan
masyarakat  agar  sumber  ekonomi masyarakat  tidak  tergantung  pada  alam namun  sejauh  ini  belum  mendapat dukungan dari pemerintah kampung.
Keinginan  ketua  Gapoktan  agar pemerintah kampung mendukung ekonomi pertanian masyarakat kampung Kamangi  dengan  memberikan  suport berupa  dana  kelola  pertanian  namun harapan  ketua  Gapoktan  tidak  terwujud sementara  dana  pemberdayaan  ada. Pemerintah  kampung  mendapat  protes dari  Satgas  dana  desa  dari  Pusat.  Akibat pembangunan rumah yang menggunakan ADD,  dan  tidak  mempergunakan  untuk kegiatan  padat  karya  seperti  pembuatan jalan dan gorong-gorong, belum berpihak pada kepentingan orang banyak. Menurut  kepala  seksi  pelayanan  bahwa pemberdayaan  merupakan  bagian  dari tugas  bidang  3  yaitu  pemberdayaan Kampung.
Menurut  kepala  seksi  pelayanan bahwa  dana  pemberdayaan  sebagian  di lempar  ke  pembangunan  perumahan kamasyarakat,  ini  merupakan  kebijakan kepala kampung yang memperrtimbangkan keinginan masyarakat yang meminta untuk pemenuhan  perumahan  agar  lebih  di utamakan  demikian  penjelasan  sataf aparatur kampung bidang pelayanan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Harapan  dan  keinginan  ketua Bamuskam  yang  fokus  pada  sektor pertanian  pendidikan  dan  kerohanian kesehatan mengajak pemerintah kampung  agar  lebih  memperhatikan kedepannya lebih memperdayakan sektor-sektor  tersebut  sehingga  dapat berguna untuk masyarakat kampung.

## Kerjasama
Diperlukan  adanya  kerja  sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi  kelebihan  guna  mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang  berkaitan  dengan  kemampuan sumber  daya  manusia.  Akan  tetapi, kemampuan aparatur kampung khususnya  pelayanan  masih  sangat terbatas yang berkaitan dengan kemampuan SDM aparatur, namun upaya untuk  mendapat  pembinaan-pembinaan masih terus diupayakan dari pemerintah Kampung.
Disisi lain pelayanan Administrasi terus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan  keterbatasan  kemampuan  SDM aparat.  Salah  satu  hasil  wawancara dengan  sekertaris  kampung  dalam partisipasi pelayanan administrasi kampung.
Kemampuan sumber daya
manusia  masih  menjadi  kendala  dan hambatan dalam pelayanan yang maksimal,  namun  sebagai  sekertaris
kampung  tetap  memberikan  pelayanan dengan baik, walaupun tenaga teknis ada mendapat  bantuan  dari  kepala  seksi pelayanan  Berikut  keterangan  kepala seksi pelayanan.
Salah  satu  tugas  pelayanan administrasi  umum  adalah  pencatatan dan  pendataan  KK,  KTP  dan  surat keterangan  lain.  Upaya  pelayanan administrasi adalah bagian dari partisipasi pembangunan bidang pelayanan kampung. Peran
pemerintahan  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  harus  tetap  berjalan  dan dan  memperhatikan  kualitas  pelayanan guna tercapainya masyarakat yang tertib administrasi  dan  sejahtera.  kepala kampung  mempekerjakan  tenaga  teknis sebagai  tenaga  pendamping  kampung yang  sekaligus  memberikan  pelatihan pengetahuan komputer Aparatur Kampung.
Pihak  pemerintah  kampung melakukan  kontrak  kerja  kepada  tenaga pendamping untuk membantu
berpartisipasi dalam pelayanan kampung khususnya  administrasi  kantor.  Tenaga pendamping kampung bertugas membuat  laporan  pertanggungjawaban (LPJ), kampung yang seharusnya menjadi tanggungjawab  Kaur  kuangan  kampung. Selain itu, tugas lain tenaga teknis seperti

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
yang  disampaikan  sekertaris  kampung berikut keterangannya.
Prinsip  partisipasi  kerjasama merupakan  dasar  kekuatan  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan.  Pandangan  ketua  RT  02/ RW  01  bapak  Kansius  Ukurop  tentang pelayanan administrasi. Pandangan masyarakat  tentang  administrasi  masih kurang  baik  dalam  pelayanan.  Penataan administrasi  terkesan  begitu-begitu  saja tidak  ada  perubahan  selama  kampung berdiri  sendiri.  Walaupun  ada  rasa kekhawatiran  namun  informan  harus jujur mengakui tentang hal itu.
Memang  harus  di  akui  wujud dari partisipasi adalah sebuah kerjasama antara lembaga dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan individu  bahkan  inidividu  dengan individu.  Yang  menjadi  masalah  di Kampung  Kamangi  adalah  tidak  adanya kerjasama di dalam mengelola pemerintahan  Kampung,  baik  dari  sisi apparat  kampung  dengan  kelompok masyarakat, ataupun dengan masyarakat itu sendiri. Bahkan perhatian pemerintah terhadap  ekonomi  pertanian  tidak  ada selama ini, pembangunan tanpa kerjasama  tidak  akan  berjalan  baik.
Dukungan masyarakat
dalam pembangunan  akan  merupakan  unjuk tombak  dari  sebuah  partisipasi  aktif
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kendala-Kendala  Partisipasi  dalam Pembangunan Kampung Kamangi
Beberapa  kendala  partisipasi yang  ada  dan  dihadapi  masyarakat Kampung  Kamangi  dalam  pembangunan selama ini antara lain :
Tingkat Pendidikan
Dikatakan bahwa kondisi Kampung Kamangi adalah kampung baru yang  memang  banyak  kendala  dalam merintis  kampung  tersebut,  kendala yang  ada  selama  ini  seperti  masalah tingkat  pendidikan,  pendidikan  para pejabat  Aparatur  Kampung  rata-rata Sekolah  Dasar  sehingga  mengalami kesulitan  dalam  mengelolah  anggaran Kampung,  sebagai  Bendahara  tetap optimis  dalam  menjalankan  fungsinya. Memang  disadari  fasilitas  perkantoran masih  terbatas  namun  pelayanan  dan administrasi  tetap  harus  dijalankan karna  Dikatakan  sebagai  salah  satu syarat  mutlak  untuk  berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi  sikap  hidup  seseorang terhadap  lingkungannya,  suatu  sikap yang  diperlukan  bagi  peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

## Pekerjaan dan penghasilan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan satu  sama  lain  karena  pekerjaan seseorang  akan  menentukan  berapa penghasilan  yang  akan  diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi  dalam  suatu  kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.  Sedangkan  mayoritas  masyakat Kampung Kamangi adalah berkebun dan berburu  yang  mana  penghasilan  yang didapat tidak menentu. Hal ini membuat mereka  lebih  banyak  menghabisakn waktu saat siang hari dihutan dan lading dari pada turut serta dalam pembangunan kampung.
Kesadaran Masyarakat
Masyarakat  kampung  memiliki karakteristik  masyarakat  yang  berbeda- beda,  salah  satunya  adalah  perbedaan generasi  (usia)  sangat  menentukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
program masyarakat.  Kesadaran  masyarakat  di Kampung  Kamangi  masih  banyak  yang merasa mencari kebutuhan untuk makan sehari-hari  dihutan  dan  di  ladang  lebih penting  dari  pada  turut  serta  dalam pembangunan  kampung.  Salah  satunya adalah sulitnya mengumpulkan
masyarakat untuk melakukan musyawarah  kampung  sebagai  bahan untuk  pengambilan  keputusan.  Padahal di  ruang  tersebutlah  masyarakat  dapat menyampaikan aspirasi dan
kebutuhannya.
Tidak Adanya Akses
Kegiatan pemerintahan di Kampung  Kamangi  saat  ini  tidak kerjasama  yang  baik  antara  sesama  RT, RW  Bamuskam  bahkan  pemerintah Kampung  dan  aparatnya,  pernyataan  itu dipertegas  ketika  kegiatan  diskusi kelompok  bahwa    kerjasama  dan dukungan  dari  pemerintah  tidak  ada sama  sekali,  harapan  ketua  RT  002 tersebut  kirannya  ada  kerjasama  yang baik  dalam  membangun  Kampung  baik secara  fisik  maupun  pikiran  dan  saran, harus ada duduk bersama antara sesama RT dengan pemerintah kampung membahas rencana pembangunan kedepan.  Karna  informasi  dan  masukan yang  bersifat  mufakat  akan  sangat berguna  dalam  partisipasi  masyarakat untuk  membangun  Kampung,  sesuai hasil  musyawarah  tersebut  diharapakan memunculkan ide dan gagasan baru yang cemerlang  untuk  masayarakat  banyak sehingga  tidak  terkesan  individual  atau kepentingan  oknum  tertentu  maupun kelompok  tertentu  bahkan  di  sinyalir menjadi  kepentingan  kepala  Kampung,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
disimpulkan dalam kategori pelanggaran tipe prinsip-prinsip
partisipasi
khususnya Kesetaraan Kewenangan
( Sharing  Power/Equal  Powership )  : Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan  kekuasaan  untuk  menghindari terjadinya  dominasi.  Artinya  antara  RT, RW Bamuskam dan pemegang kekuasaan  harus  seimbang  dalam menyalurkan  wewenang  dan  kekuasaan dilingkungannya  sehingga  tidak  terjadi dominasi  tunggal  pengambil  kebijakan dalam hal ini Bamuskam atau Pemerintah Kampung.
Upaya  peningkatan  partisipasi  dalam pembangunan Kampung Kamangi
Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan  partisipasi  masyarakat Kampung  agar  ikut  serta  dalam pembangunan  (Marzali,  2003  dalam Sahidu, 1998) :
Learning Proces (learning by doing);
Learning  Proces  yaitu  proses kegiatan  dengan  melakukan  aktifitas proyek  dan  sekaligus  mengamati, menganalisa  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat. Dari hasil penelitian didapat bahwa  proses  pembelajaran  memang harus  dimulai  dari  sebuah  kekurangan, kelemahan  bahkan  kesalahan  yang  telah terjadi  dimasa  lalu  dan  sekarang,  ini
merupakan  awal  proses  belajar  dari sebuah  kekurangan.  Mendengar  aspirasi dan keinginan masyarakat juga merupakan  sebuah proses  pembelajaran seperti yang di katakan kepala Kampung bahwa masyarakat ingin agar pembangunan  rumah  masuk  dalam program  kerja  pemerintah  Kampung, tentu  ini  juga  merupakan  suatu keinginan  yang  kuat  dari  masyarakat, entah  kenapa  masyarakat  selalu  ingin memasukan  program  pembangunan rumah  setiap  tahunnya  tentunya  dapat disimpulkan  bahwa  memang  kebutuhan utama  masyarakat  Kamangi  saat  ini adalah perumahan layak huni. Kemudian keinginan pemerintah kampung khususnya  kepala  urusan  perencanaan untuk  segera  mewujudkan  program perumahan memang cukup kuat, bahkan beliau  mengajak  masyarakat  agar menyampaikan aspirasi melalui
Bamuskam tidak secara individu, prosedur penyampaian dikatakan masyarakat  harus  mengundang  ketua Bamuskam  untuk  duduk  bersama membahas  apa  keinginan  masyarakat kedepan.
Dari kedua pernyataan informan tersebut  jelas  dikatakan  sangat  erat kaitannya  dengan  sebuah  teori  yang sudah  di  sampaikan  oleh  Marzali,  2003. Artinya  teori  ini  sangat  relevan  dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
pernyataan dari kedua tokoh Pemerintah Kampung Kamangi.
Institusional Development;
Institusional Development adalah  melakukan  kegiatan  melalui pengembangan  pranata  sosial  yang sudah  ada  dalam  masyarakat.  Karna institusi  atau  pranata  sosial  masyarakat merupakan  daya  tampung  dan  daya dukung sosial.
Institusi merupakan wadah organisasi  yang  cukup  kuat  dalam sebuah  kelompok.  Kelompok  tanpa sebuah institusi bagaikan keluarga tanpa rumah  artinya  setiap  kelompok  orang dan  komunitas  perlu  sebuah  institusi yang  melindungi,  mewadahi  bahwan mengatur segala sesuatunya.
Pemerintah  Kampung  Kamangi telah memiliki beberapa institusi yang di akui  keberadaannya,  seperti  keberadaan lembaga  RT,  RW,  Bamuskam  bahkan kelompok  tani,  dan  kelompok  peramu. Mengapa  kelompok  oranisasi  kecil  ini dikatakan  sebuah  institusi  atau  pranata sosial,  karna  institusi  inilah  yang  paling dekat dengan masyarakat dan merupakan  tangga  pertama  sebuah aspirasi  bisa  sampai  ke  pemerintahan pusat.  Institusi  RT,  RW  Bamuskam  dan Gapoktan  merupakan  sarana  dan  bahan dalam  mencetuskan  sebuah  pemikiran dari tingkat bawah, fungsi pranata sosial
ini  memberikan  ruang  dan  kekuatan dalam  memberikan  sebuah  ide  bahkan keinginan  yang  tulus  dari  seorang masyarakat ditingkat bawah.
Sehingga  dalam  proses  diskusi kelompok  para  tokoh  agama,  adat, masyarakat bahkan pemerintah Kampung  menekankan  agar  setiap informasi  dan  program  dari  pusat  atau pemerintah Kampung agar di sampaikan melalui RT sehingga pemerintah Kampung tidak langsung menuju masayarakat  tetapi  melaui  RT.  Ini merupakan cermin bahwa RT mempunyai kekuatan lembaga di tingkat bawah. Senada dengan ketua Bamuskam juga  mengingatkan  agar  yang  namanya RT  agar  membantu  pemerintah  dan kelompok  tani  yang  ada  di  Kampung, contonhnya RT harus mengajak masayarakat  agar  mendukung  program pertanian  Kampung  hal  ini  disampaikan oleh ketua Bamuskam Kampung Kamangi  bapa  Robertus  Kandemu  saat beliau  memberikan  kesimpulan  akhir tentang harapan dan keinginan masyarakat  terhadap  pembangunan Kampung  kedepan.  Pernyataan  tersebut disampaikan  di  tengah-tengah  diskusi kelompok. Pendapat serupa juga disampaikan  oleh  bapak  RW  001
Andreas
Dinggon bahwa fungsi pemerintah  adalah  mengatur  semua

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
institusi  yang  ada  di  Kampung, bagaimana  hubungan  dan  kerjasama antara  RT  dengan  kepala  Kampung, kepala  Kampung  dengan  Bamuskam harus  selalu  di  tingkatkan  demi peningkatan  partisipasi  pembangunan Kampung  kedepan  yang  lebih  baik. Ketiga pernyataan ini tentunya mendapat  dukungan  secara  teori  dari Marzali  2003,  bahwa  pengembangan pranata  yang  sudah  ada  di  masyarakat merupakan  kekuatan  sosial  yang  cukup tinggi,  artinya  dukungan  bagi  sebuah institusi pranata sosial merupakan syarat mutlak  dalam  peningkatan  partisipasi masyarakat.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung Kamangi dilihat dari  indikator  prinsip-prinsip  partisipasi masyarakat  yaitu;  cakupan,  kesetaraan dan  kemitraan,  kesetaraan  kewenangan, kesetaraan
tanggung
jawab,
pemberdayaan,
dan
kerjasama mendapatkan  hasil  yang  masih  belum baik.
Hal ini ditandai dengan indicator cakupan masih belum terlaksana dengan baik. Yaitu penyusunan program pembangunan  kampung  hanya  dibahas oleh  beberapa  oknum  saja  dan  tidak melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat.
Kemudian  masih  minimnya  ruang  yang diberikan  oleh  pemerintah  kampung kepada  masyarakat.  Selain  itu,  mata pencaharian  masyarakat  setempat  yang mengharuskan pergi ke ladang dan hutan membuat  pemerintah  kampung  sulit memberdayakan mereka sehingga indikator  pemberdayaan  juga  masih belum terlihat disana.
Kendala  partisipasi  yang  ada  di masyarakat  kaitannya  pembangunan Kampung  Kamangi  diantaranya  adalah masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  terlibat  dalam  setiap pembangunan  di  kampung,  sehingga mereka  lebih  memilih  untuk  mencari kebutuhan  hidup  mereka  masuk  ke hutan  dari  pada  ikut  dalam  program- program pembangunan kampung. Kendala  yang  berikutnya  adalah  masih minimnya  ruang  yang  diberikan  oleh pemerintah kampung kepada masyarakat yang akan ikut
berpartisipasi.
Dengan  melihat  hasil  penelitian di  atas,  maka  yang  dapat  penulis sarankan  adalah  emerintah  kampung memberi ruang untuk melibatkan semua pihak dalam penyelenggaraan perencanaan  kampung  mulai  tokoh- tokoh  adat,  tokoh  agama,  RT,  RW Bamuskam  dan  aparatur  kampung  serta semua  elemen  masyarakat  terutama

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
dalam  penyusunan  program  perioritas dalam  pembangunan  kampung  hinga pelaksanaanya.
Selain  itu,  perlunya  peningkatan kapasitas Lembaga-Lembaga Masyarakat yang  ada  seperti  :  Lembaga  Adat, Lembaga  Agama,  Kelompok-Kelompok Tani,  Kelompok  Peramu,  sehingga aspirasi  mudah  terwadahi.  Peningkatan keningkatan  kesadaran  masyarakat  juga menjadi  tanggung  jawab  pemerintah kampung  demi  tercapainya  sebuah pelibatan  diri  disetiap  pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Anggraeni,  L.  2009.  Factors  influencing
participation and credit constraints  of  a  financial  self- help group in remote rural area: The case of ROSCA and ASCRA in Kemang  Village  West  Java. Journal  of  Applied  Sciences, 1:  1- 11.
Irawan, A. (2019). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke, 5 (1),
40 – 60. Retrieved from http://ejournal.umm.ac.id/index .php/sospol/article/view/6990
Luigi  Bobbio.  2018.  Designing  effective public  participation.  Policy  and Society.  Published  by  Informa. https://doi.org/10.1080/14494 035.2018.1511193
Mathew B. Miles, A. Michael Huberman. & Saldana  Johnny. Qualitative  data analysis:  a  methods  sourcebook, Third  Edition. 2014.  United
States of America: SAGE
Publications
Mikkelsen,  B.  2011. Metode  Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan .  Yayasan  Obor Indonesia: Jakarta
Murray  G.  Ross  with  B.W. Lappin Community organization : theory, principles, and practice. Harper &
Row : New York.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun
2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pemerintahan Daerah. Pratchett,  Lawrence.  Gerry,  Stocker.
Vivien, Lowndes.
2009. Empowering  communities  to influence local decision making (A systematic review of the evidence).
University Southampton : United Kingdom.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 12 No 3 (2020) : Desember 2020
Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Quick,  Kathryn  S.  Feldman,  Martha  S.
2011. Distinguishing participation and inclusion.
Journal  of  Planning  Education and Research
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa
Slamet, M. 2003. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi.  Surakarta  :  Sebelas Maret University Press Sumampouw, Monique. (2004). “Perencanaan  Darat -Laut  yang Terintegrasi dengan
Menggunakan  Informasi  Spasial yang  Partisipatif.”  Jacub  Rais, et al . Menata  Ruang  Laut  Terpadu .
Jakarta:  Pradnya  Paramita.  91-
117.
Isbandi,
R.A. 2007, perencanaan
partisipatorisberbasis asset komunitas: dari
pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press.