KONTRIBUSI HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN PERBANKAN SHARIAH (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN LEGISLATIF PERBANKAN SYARI’AH)

## Kuswardani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta kuswardani@ums.ac.id
Abstrak M akalah ini mendeskripsikan kontribusi hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Tujuan UU itu adalah untuk menjamin, melindungi dan meyakinkan masyarakat khusunya nasabah Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium, yi obat terakhir pada saat sanksi hukum yang lain (seperti sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi) sudah tidak berdayaguna untuk menanggulanginya,
sehingga menjadi hal yang penting dalam UU Perbankan Syariah. Kontribusi hukum pidana diformulasikan pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Penegakan sanksi pidana ini berdasarkan dua prinsip yaitu prinsip kehati – hatian dan prinsip Good Corporate Governance.  Pengaturan itu difokuskan pada tindak pidana oleh direktur dan anggota, komisaris dan anggota dewan komisaris, pegawai bank, Pihak terafiliasi dan pemegang saham..Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai vicarious liability, yang mana mereka mewakili /representasi dari perusahaan. Tidak ada perumusan sanksi pidana untuk nasabah di UU Perbankan Shariah, ini bukan suatu masalah, karena KUHP dapat diberlakukan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Perbankan Shari’ah, Kebijakan Legislatif
Abstract
T his paper describes the contribution of criminal law in The Syariah Banking Act No. 21 of 2008. The aims of the legislation are to ensure, to protect and to reassure of the public especially for customers.  The function of criminal law is as a ultimum remidium, its mean criminal law becomes a final medicine when sanction from other law (e.g.  sanction of private law, administration law) is not usefull to cope with, so that this is important for Shariah Banking Legislation. The criminal law contribution is formulated at section XI on criminal provisions, from article 59 to article 66. This enforcement of criminal sanction based on two principles namely principle  of circumspection and good corporate governance The regulation is focused on the criminal act is carried out by director and members, commissioner and commissioners, bank clerk, Affiliated Parties, and shareholders. Therefore, criminal liability is referred to as vicarious liability, in which they represent from the corporate. There is no formulation of criminal sanction for client in Legislation of Shariah Banking, this is not a problem, because the criminal code (KUHP) can be applied for shareholders who carried out offence or crime
Keywords: Criminal Law, Shariah Banking, Legislative Policy.
Pendahuluan Dalam kehidupan bermasyarakat lapangan hukum yang ada tidak hanya hukum pidana, melainkan berbagai lapangan hukum lain pun ada, yang hidup saling berdampingan dan saling mengisi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu perlu dipahami bahwa
hukum tidak bersifat stagnan (diam), melainkan hukum berubah mengikuti arus perkembangan masyarakat.  Bidang kehidupan yang berkembang dengan cepat adalah bidang ekonomi, yang akan diikuti oleh perkembangan hukum, 84 ) dan perkembangan bidang ekonomi ini dalam fakta diwarnai dengan nilai – nilai transcendental, karena dalam praktiknya ada penerapan nilai – nilai ajaran agama (Islam) dalam pengembangan perekonomian yang lazim disebut dengan ekonomi syari’ah, dan perkembangan yang bisa dilihat bersama yaitu dalam dunia perbankan dengan lahirnya berbagai bank syari’ah baik dalam bentuk makro (yaitu bank – bank shariah yang ada seperti bank muamalat atau BNI syari’ah atau bank – bank shariah yang lain) maupun bentuk yang  mikro (seperti BMT = Baitul Mal wa Tanwil). Perkembangan dunia ekonomi (dalam hal ini perbankan syari’ah) yang ini tidak bisa dilepaskan oleh beberapa aspek seperti pertama demografi, bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 255 juta orang 85 , yang mayoritas penduduknya bergama Islam dan ini telahdiakui oleh dunia. Kedua, dilihat dari aspek psikologi bahwa manusia melakukan perbuatan itu karena adanya motif atau dorongan dan salah satu motif / dorongan itu adalah motif teogenesis 86 yaitu dorongan yang bersumber dari interaksi antara individu dengan Tuhannya, yang berarti bahwa umat Islam di Indonesia berkeinginan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta (Allah SWT).
Pengembangan nilai – nilai shariah dalam dunia perbankan dilihat dari perspektif negara hukum Indonesia tidaklah bertentangan dengan konstitusi, hal ini dapat diketahui dari Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menerapkan nilai – nilai Islam dalam sistem perekonomian (dalam hal perbankan) bagi umat pemeluknya tidaklah inkonstitusional. Bahkan dalam konstitusi itupun diatur tentang jaminan kebebasan bagi setiap penduduk  dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya, dan jika dilihat dari substansi konstitusi yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dijelaskan Pasal 33 ayat (1) bahwa Pereknomian disusun  sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Maksud asas kekeluargaan disini 87 bahwa asas ekonomi kolektif (cooperativizm) bukan family system atau kinship.
Perbankan shariah dalam operasionalisasinya didasarkan pada nilai – nilai dasar ekonomi Islam yaitu nilai tauhid, dalam nilai tauhid ini paling tidak ada tiga nilai dasar yang terkandung di dalamnya, yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain. Adapun tiga nilai dasar tersebut adalah (1) adl atau al – adalah adil, yang dalam Islam memiliki arti yang sangat luas seperti persamaan, kompensasi, persamaan hukum, moderat (= posisi tengah – tengah), dan proporsional; (2) khilafah yaitu amanah dan tanggungjawab manusia terhadap apa – apa yang telah dikuasakan kepadanya; (3) takaful, yaitu konsep penjaminan oleh masyarakat. Nilai dasar demikian ini dalam rangka menuju falah sebagai tujuan hidup umat manusia. 88 Nilia – nilai demikian ini bisa dioperasionalkan secara baik apabila para pelaku ekonomi berpilar moral – keislamaan secara benar. Penerapan nilai – nilai dasar itu dalam perbankan syari’ah 84 Hal demikian dapat dipahami, karen bidang ekonomi yang dalam teori fungsional – structural yang dikemu- kakan oleh Talcott Parson disebut sebagai subsistem ekonomi merupakan subsistem yang paling dinamis, karena subsistem ini merupukan subsitem yang akan selalu beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerja. Lihat George Ritzer, 2012, Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, alih bahasa, Saut Pasaribu dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 417 dst.
85 Biro Pusat Statistik (BPS) dalam http://www.bps.go.id , akses 30 Desember 2016.
86 Dalam teori psikhologi motif adalah hasrat / keinginan atau dorongan – dorongan yang memberikan arah dan tujuan dari berperilaku, sehingga motif sebagai sumber perilaku.   Adapun secara psikhologis motif meliputi motif biogenesis, sosiognesis dan teogenesis. Lihat Alex Sobur, 2003, Psikologi Umum, Bandung : Pustaka Setia, halaman 298.
87 Sri – Edy Suwasono, Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat, dalam www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10688 , akses 30 Desember 2016.
88 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 58 dst.
diimplementasikan dengan prinsip profit lost sharing, maksudnya pembagian bagi hasil yang didasarkan pada untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Selain itu dalam perbankan shariah ada pula prinsip  revenue sharing, maksudnya perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional untuk memperoleh pendapatan tersebut. Instrument hukum tentang perbankan shariah telah ada sejak tahun 2008 dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah, yang cakupan pengaturannya secara garis besar sudah bisa dikatakan cukup memadai. Selanjutnya dilihat dari bidang hukum bahwa masalah perbankan termasuk perbankan shariah ini masuk dalam lapangan hukum privat / hukum perdata. Meskipun demikian, dalam hal pengaturan tidaklah murni hukum perdata, namun diwarnai pula dengan masuknya bidang – bidang hukum lain (seperti masalah perizinan bidang hukum administrasi) yang saling mengisi demi bekerjanya perbankan shariah yang disatu sisi tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam dan disisi lain tidak kontradiktif dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehubungan dengan hal itu, apabila hukum pidana yang secara umum berbicara masalah kejahatan memberikan sumbangsih dalam pengaturan / kebijakan legislative di bidang perbankan shariah tidaklah sesuatu yang yang mustahil.
Hukum pidana dilihat dari aspek substansi merupakan  hukum public, mengingat  pidana mengatur hubungan warganegara dengan negara, yang memiliki fungsi dan tujuan yang lazimnya adalah, berfungsi (1) untuk mengatur dan menyelenggarakan tatanan dalam suatu masyarakat, atau dengan kata  lain bahwa fungsi umumnya adalah menjaga dan menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat; (2) melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan–perbuatan yang melanggarnya dan perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi yang berupa pidana. Adapun tujuan dari hukum pidana (1) melindungi kepentingan individu, masyarakat dan negara; (2) membuat rasa takut terhadap orang yang akan melakukan perbuatan yang melanggar atau merampas kepentingan orang lain, dengan pendek kata menakut–nakuti orang/orang–orang yang akan melakukan kejahatan/tindak pidana, yang berarti ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan; (3) mendidik orang/orang–orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dan apabila yang bersngkutan kembali ke masyarakat bisa diterima oleh masyarakat, ini berarti hukum pidana melakukan resosialisasi terhadap pelaku kejjahatan kepada masyarakat.
Oleh karena itu hukum pidana merupakan sebuah sistem pemidanaan atau sistem penagakan hukum pidana yang berpengertian secara luas dan secara sempit. Sistem pemidanaan secara luas itu meliputi hukum pidana materiil atau hukum pidana substantive, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pengertian dalam arti sempit itu hanya dilihat dari norma – norma hukum pidana substantive. Prof. Barda Nawawi Arief 89 menjelaskan sistem pemidanaan dalam arti sempit tidak hanya dikemukakan  oleh para ahli pada umumnya yang hanya meliputi tiga masalah pokok hukum pidana, tetapi sistem pemidanaan dalam arti sempit atau sistem hukum pidana itu meliputi (1) asas dan tujuan hukum pidana; (2) aturan atau pedoman pemidanaan; (3) masalah pokok hukum pidana yang terdiri dari tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan pidana.
Hukum pidana dalam arti hukum pidana substantive / hukum pidana materiil atau yang sering disebut dengan hukum pidana begitu saja, memiliki karakteristik khas hukum pidana yaitu sebagai ultimum remidium artinya bahwa hukum pidana sebagai obat terakhir apabila sanksi hukum yang lain sudah tidak berdaya lagi.  Oleh karena itu, hampir semua aturan undang -undang di dalamnya dirumuskan tentang sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak sesuai
89 Barda Nawawi Arief, 2014, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang : Pustaka Magister, halaman 2 – 5. Lihat juga Barda Nawawi Arief, 2015, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pem- baharuan dan Perbandingan Hukum Pidana), Semarang : Pustaka Magister, halaman 4 – 6.
dengan aturan tersebut,meskipun sanksi administratif atau sanksi keperdataan sudah ada, contohnya UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perbankan Shariah itu sendiri dan yang lain.  Hal demikian ini memang diperbolehkan dalam tata cara perumusan peraturan perundangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan, yang dalam Lampiran II – nya tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dalam bagian Sistemtika huruf C Batang Tubuh angka 3 disebutkan bahwa pengaturan tentang sanksi pidana diperbolehkan selama itu diperlukan dan diatur secara terpisan dengan sanksi adminitrasi dan sanksi keperdataan. Sanksi pidana yang diatur dalam rumusan undang – undang adalah sanksi pidana terhadap pelanggran atas norma yang berupa norma perintah atau norma larangan dalam peraturan itu. Sehubungan dengan fungsi, tujuan dan karakteristik yang khas (ultimum remidium), maka sangatlah penting sumbangan atau kontribusi hukum pidana nasional dalam pengaturan perbankan shariah. Kontribusi ini bisa diberikan dalam bentuk hukum pidana formil maupun hukum pidana substantive. Kontribusi dalam hukum pidana formil ini berarti tentang pengaturan secara khusus proses penyelasaian perkara pidana dalam perbankan shariah melalui peradilan pidana, sedangkan dalam hukum pidana materiil berarti pengaturan yang khususnya terkait dengan tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.  Kebijakan legislative, yang dalam hal ini adalah UU Perbankan Syariah, dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen (yaitu nasabah bank) dan juga memberikan perlindungan kepada pelaku yang dalam hal ini adalah badan hukum bank shariah yang berkelindan dengan sistem pemidanaan terutama terkait dengan tiga masalah hukum pidana ini telah dirumuskan dalam UU Perbankan Syariah sebagaimana diformulasikan dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dalam paper ini focus masalahnya pada kebijakan formulasi atau kebijakan legislative yang terkait dengan tiga masalah pokok hukum pidana, sehingga perumusan masalahnya ialah bagaimana kontribusi hukum pidana dalam UU Perbankan Syariah ?
Pembahasan
Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang kontribusi hukum pidana dalam kebijakan legislative perbankan shariah, kiranya perlu pula dipaparkan historis perbankan syariah. Pemikiran dan praktik ekonomi shariah itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, sehingga dikatakan oleh Abdul Azim Islahi 90 bahwa ekonomi Islam bukan produk abad keduapuluh, hanya saja pemikiran dan praktik itu baru menggaung sekitar abad dua puluh dan ekonomi shariah  ini dipandang sebagai solusi terbaik untuk masalah ekonomi kemanusiaan, karena operasionalisasi dari model eknonomi Islam yang tidak hanya monopoli umat Muslim. Salah satu tokoh yang masygul dalam pengembangkan ekonomi Islam adalah Sayyid Abul-a’la Mawdudi 91 , ulama besar Pakistan yang mengembangkan ekonomi Islam dengan bertumpu pada prinsip – prinsip kepemilikan pribadi, batas – batas halal dan haran, kesetaraan ekonomi , ekonomi bebas dan peran negara, yang prinsip – prinsip ini bertujuan untuk mencapai kebebasan manusia, hubungan pengembangan materi dengan moral, menegakkan keadilan, pemerataan kekayaan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan koordinasi anatara kelompok masyarakat yang berbeda.
90 Abdul Azim Islahi, In Reply to Kuran : “The Genesis of Islamic Economics “Revisited, http://cenf.uni- vparis1.fr/fileadmin/Chaire_CENF/Seminares_Islahi_The_genesis_of_Islamic_economic , akses Jum’at, 30 Desember 2016. Islahi demonstrated that “Islamic economics” is not a product of twentieth century. The term may be new but its origins go back to early period of Islam. economics of Islamic is not a product of twentieth century, This term is likely new but it derived from Islamic and carried out on early period of Islam.
91 Farooq Aziz and Muhammad Mahmud, Economis System In the Eyes of Maulana Maududi – An Analysis, Indus Journal of Management and Social Science, 3 (2) , page 45 – 50, (fall 2009), dalam http://indus.edu. pk/RePEc/iih/journl/45-50_Islamic_Economics_system.pdf , akses Jum’at 30 Desember 2016.
Pemikiran dan praktik ekonomi shariah dalam bentuk perbankan shariah berkembang pula di Indonesia yang diawali dengan adanya pemikiran K.H. Mas Mansur 92 seorang ulama, tokoh besar Muhammadiyah yang berpendapat tentang penggunaan jasa bank konvensional yang terpaksa harus dilakukan karena umat Islam belum mempunyai lembaga kekuangan yang bebas riba. Pemikirannya ini mempengaruhi beberapa tokoh Islam di Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), meskipun tidak secara langsung karena MUI berdiri jauh setelah K.H. Mas Mansur yaitu sekitar tahun 1970 – an. Upaya MUI untuk mewujudkan pengamalan Islam yang sesuai Al Quran dan Hadis khususnya di bidang muamalah pada tahun 1998 berhasil membentuk badan yang khusus menangani fatwa tentang fikih muamalah khususnya ekonomi shariah yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Upaya MUI itu dapat diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Mei 1992 yang mulai beroperasi melayani kebutuhan masyarakat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991. Kelahiran BMI ini tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan Pemerintah yang dikenal dengan sebutan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) 93 , substansi kebijakan itu antara lain membuka kembali perizinan pendirian bank swasta nasional baru yang sebelumnya telah dibekukakan dengan syarat bahwa modal yang minimal sepuluh (10) milyar rupiah dan Bank Perkreditan Rakyat dengan modal sebesar limapuluh juta  (50) juta rupiah. Keberadaan bank syariah (BMI) ini secara hukum dilihat dari kebijakan legislative tunduk pada UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dalam substansi undang – undang ini meskipun belum secara tegas menggunakan istilah shariah, namun dalam substansi telah ada pengaturan tentang pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil, yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c. Istilah “bagi hasil” ini menunjukan prinsip shariah, karena prinsip ini mengandung profit lost sharing dan revenue sharing, yang pengertian dari masing – masing istilah telah disebutkan pada subbab latar belakang masalah dari makalah ini.
Kebijakan legislative No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini mendapatkan perubahan di tahun 1998 dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perubahan UU Perbankan ini memberikan akses kepada bank umum untuk menerapakan prinsip shariah selain prinsip konvensional, sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 1 angka 3, sedangkan prinsip shariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Adapun kegiatan yang bisa dinyatakan sesuai dengan prinsip shariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Tahun 2008, disahkannya undang–undang yang secara khusus mengatur bank shariah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, baik secara kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Substansi UU ini meskipun mengatur perbankan shariah yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dalam praktik pelaksanaan kegiatan usaha, namun untuk hal – hal di luar itu seperti masalah kelembagaan perizinan bagi orang atau pihak yang akan menjalankan usaha bank shariah tetap saja tunduk aturan perizinan hukum nasional/hukum administrasi, demikian juga dalam hal peraturan 92 Darul Aqsha, 2008, Kiai Haji Mas Mansur (1896 – 1946) : Pemikiran dan Pemikirannya, Jakarta : Erlangga, halaman 105.
93 Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1983 – 1997, dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah bi/bi/Documents/25d8c7b0fbbe4d27bf24497e5a0f3d- faSejarahPerbankanPeriode19831997.pdf , akses Minggu,  1 Januari 2017.
pemidanaan tunduk pula pada ketentuan hukum pidana nasional bukan hukum pidana Islam atau fikih jinayah.
Penggunaan hukum pidana (dalam hal ini sanksi pidana) dalam substansi hukum di luar hukum pidana sangatlah diperlukan, hal ini seperti dikemukakan oleh Antonio Vercher 94 bahwa dalam masyarakat beradab peran hukum pidana lebih dari sekedar instrument manjerial tetapi lebih menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Meskipun demikian pentingnya hukum pidana ikut berkontribusi dalam bidang hukum lain, namun sifat susidiaritas dari hukum pidana harus tetap diperhatikan, sehingga penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remidium tetap harus dijaga dan dipertahankan. Selain itu dalam penggunakan hukum pidana perlu dipahami pula tentang prinsip – prinsip yang mendasari bekerjanya, antara lain prinsip individualisasi pidana.  Prinsip ini bermaksud bahwa sanksi hukum pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah, dan juga bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual atau perseorangan. Kehati- hatian dalam menggunakan hukum pidana ini dalam rangka mewujudkan fungsi hukum  pidana sebagai alat pengayoman. Hal demikian sebagaiman diungkapkan oleh Sahardjo dalam Zaidan bahwa: 95 “Sebagai alat pengayoman maka hukum melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan – perbuatan yang mengganggu tat tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu – individu lain, pemerintah sendiri (penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) maupun pemerintah asing (agresi maupun subversi yang dilakukan oleh pemerintah asing).
Sebagai alat pengayoman, hukum harus berusaha menjadikan tiap – tiap anggota masyarakat manusia yang berguna – tugas mengayomi meliputi tugas mendidik. Unsur melindungi dan mendidik itu secara sangat mencolok kelihatan dalam tugas hukum pidana. Di bawah pohon beringin pengayoman terhadap perbuatan – perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat dengan mengancam tindakan – tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud mencegah gangguan.”
Namun demikian dalam perkembangannya pada paruh abad kesembilanbelas hukum pidana mulai memperluas subjek hukumnya yang tidak hanya bertumpu pada perseorangan/ individu,  melainkan juga pada corporation (badan hukum / perusahaan) bisa menjadi subjek hukum pidana. Pemikiran korporasi sebagai subyek hukum pidana ini diawali dengan  adanya kasus Sutton’s Hospital, dan kemudian kasus Rex v Medly  yang terjadi di tahun 1834 di Inggris tentang pencemaran terhadap Sungai Thames. 96 ) Penggunaan hukum pidana (sanksi pidana) dalam corporation ini dalam rangka mengontrol atau mengendalikan perilaku orang – orang sebagai pengelola atau pelaksana dari perusahaan itu. 97 ) Bank shariah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa bank shariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip shariah, yang jenis bank shariah ini meliputi Bank Umum 94 Antonio Vecher, “The Use of Criminal Law for the Protection of the Environment in Europe : Council of Eu- rope Resolution (77) 28, Nortwestern Journal of International Law & Business, Volume 10, Issue 3 Winter, dalam http://scolarlycommons.law.nortwestern.edu/njilb .
95 M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 62.
96 James M. Anderson and Ivan Waggoner, 2014, The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corpo- rate Behavior , California: Santa Monica, halaman ix dan halaman 27 dalam http://www.rand.org/content/ dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR412/RAND_RR412.pdf , akses Minggu, 1 Januari 2017. Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa direktur bertanggungjawab secara  pidana. “The directors and employ- ees of Equitable Gas Company were indicted for polluting the Thames. The directors argued that, because they were not aware of the pollution, they could not be criminally liable. The judge rejected this claim and instructed the jury that the directors could be found criminally liable and that, “[i]f persons for their own ad- vantage employ servants to conduct works, they must be answerable for what is done by those servants. This rule was held to apply even in a context in which the owner specifically ordered his employees to comply with the law.”
97 James M. Anderson and Ivan Waggoner, 2014, Op. Cit. halaman ix dan halaman 16.
Shariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Shariah. Sedangkan pengertian Bank dalam Pasal 1 angka 2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian bank shariah ini masuk juga korporasi dan bisa masuk sebagai subjek hukum pidana sehingga bisa dikenai sanksi pidana, ketentuan tentang sanksi pidana ini diatur pula dalam kebijakan legislative UU Perbankan Syariah. Jadi dalam formulasi UU Perbankan Syariah selain ada ketentuan sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa melalui peradilan agama yang proses beracara di lingkungan peradilan itu tunduk pada hukum acara perdata, yang otomatis sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi perdata pula. Namun selain kedua sanksi itu ada pula ketentuan pidana yang dirumuskan dalam undang – undang tersebut, yaitu dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Perumusan ketentuan pidana ini menjamin eksisnya peraturan itu untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana substansi yang ada, untuk itu prinsip Good Corporate Governance 98 perlu pula dijadikan prinsip dalam penegakan hukum pidana, agar fungsi pengayoman hukum pidana bisa diwujudkan.  Adapun ketentuan pidana dalam pasal – pasal tersebut apabila dilihat subjek hukum, perbuatan, bentuk kesalahan sebagaimana paparan dibawah ini.
Subjek hukum atau pelaku dari perbuatan yang dapat dikenai pidana  menurut ketentuan pidana dalam UU Perbankan Syariah meliputi (1) setiap orang; (2) badan hukum, yang penuntutannya dilakukan terhadap orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu dan / atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan; (3) Direksi dan/ atau anggota direksi; (4) Komisaris dan / anggota dewan komisaris; (5) pegawai bank shariah; (6) pegawai bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Shariah (UUS), dan bisa juga (7) Pihak Terafiliasi, menurut Pasal 1 angka 15 Pihak Terafiliasi ini adalah (a) komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawanya; (b) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Shariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Shariah, akuntan public, penilai, dan konsultan hukum; (c) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank Shariah atau unit usaha shariah baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris dan keluarga direksi.  Selain itu bisa juga (8) Pemegang saham
Bentuk kesalahannya dapat berupa kesengajaan dan kealpaan, dalam hal kesalahan dengan kesengajaan yang diformulasikan  dengan kata “dengan sengaja”,  dapat diketahui dalam formulasi Pasal 60 ayat (2), 61, 62  63 ayat (1) s.d. 66, namun ada formulasi yang menggunakan istilah lain yaitu “tanpa izin” , dalam rumusan Pasal 59 ayat (1). Sedangkan untuk Pasal 62 ayat (2) bentuk kesalahaannya adalah kealpaan yang diformulasikan dengan kata “lalai.” Bentuk – bentuk perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 59 s.d. pasal 66, adalah :
1.  Melakukan kegiatan usaha bank shariah;
2.  Melakukan kegiatan Unit Usaha Shariah (UUS); atau
3.  Kegiatan penghipunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip shariah
Perbuatan nomor 1 s.d nomor 3 dilakukan tanpa izin, sebagaimana formulasi Pasal 59 ayat (1).
98 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah  dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 yang ditujukan kepadaBank Umum Shari’ah dan Unit Usaha Shari’ah Di Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.
4. Memaksa bank shariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikn keterangan  tanpa membawa perintah / izin sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43. --- Pasal 60 ayat (1)
5.  Memberikan keterangan yang wajiba dirahasiakan sebagaimana dimaksud Pasal 41 --- Pasal 60 ayat (2).
6.  Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 47 dan Pasal 48. ---- Pasal 61.
7.  Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan/atau
8.  Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
Bentuk perbuatan nomor 7 dan nomor 8 sebagaiman diatur dalam Pasal 62 ayat (1)
9.  Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan / atau
10.  Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 52.
Bentuk perbuatan yang disebutkan dalam nomor 9 dan 10  diatur dalam Pasal 61 ayat (2) sama dengan bentuk perbuatan dalam nomor 7 dan 8, namun untuk nomor 7 dan 8 yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan sengaja sedangkan untuk nomor 9 dan 10 dilakukan dengan kealpaan atau lalai.
11.   Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu bank shariah atau UUS.
12.   Menghilangkan atau tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank shariah atau UUS.
13.   Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Shariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

## Pebuatan dalam nomor 11 s.d. nomor 13 diatur dalam Pasal 63 ayat (1)
14.   Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
a.  mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
b.  melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
c.  memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
15.  Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.
Perbuatan dalam angka 14 dan 15 diatur dalam Pasal 63 ayat (2).
16.  Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Perbuatan nomor 16 diatur dalam Pasal 64, dan jika dicermati formulasi perbuatan ini sama dengan bentuk perbuatan nomor 15, namun dari sisi pelaku berbeda. Perbuatan sebagaimana nomor 15, pelakunya adalah anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Shariah atau bank konvesional yang memiliki UUS, namun untuk perbuatan sebagaimana normor 16 subjek hukumnya hanya Pihak Terafiliasi.
17.   Melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. ---- (Pasal 65)
18.   Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
19.   Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
20.   Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
21.   Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank d.Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku.
Perbuatan sebagaimana dalam angka 18 sampai dengan angka 21 diatur dalam Pasal 66 ayat (1).
22.   Melakukan penyalahgunaan dana Nasabah bank shariah atau UUS. --- diatur dalam Pasal 66.
Sanksi pidana yang diformulasikan dalam kebijakan legislative Perbankan Shariah ini, adalah sanksi pidana penjara yang selalu dikumulatifkan dengan pidana denda, disamping itu dalam undang – undang ditentukan pula batas minimum dan maksimun baik itu untuk pidana penjara maupun pidana denda. Namun demikian khusus Pasal 62 ayat (2) pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan yang dikumulatifkan  dengan pidana denda yang batas minimum dan maksimumnya juga telah ditentukan,  penjatuhan pidan kurungan kepada pelaku ini disebabkan bentuk kesalahan lebih ringan yaitu berupa kelalaian yang berbeda dengan bentuk kesalahan dari pasal – pasal yang lain.  Perumusan demikian ini, untuk memberikan efek jera kepada korporasi, mengingat korporsari adalah badan hukum yang tidak bisa dijatuhi hukuman fisik melainkan tetap bisa dijatuhi hukuman denda, hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh Joel Prentiss Bishop dalam James M. Anderson 99 bahwa, although a “corporation cannot be hung: yet there is no reason why it may not be fined, or suffer the loss of its franchise, for the same act which would subject an individual to the gallows. .
Berdasarkan bentuk – bentuk perbuatan tersebut di atas bahwa semua perbuatan itu berkorelasi dengan pekerjaan, sehingga subjek atau pelaku baik itu direksi, anggota direksi, dewan komisaris, pegawai bank, maupun pihak terafiliasi yang melakukan salah atau bentuk perbuatan itu dalam kaitannya hubungan kerja sebagai pemimpin, pengelola dan/atau pelaksana
99 James M. Anderson and Ivan Waggoner, 2014, Op. Cit . , halaman 20.
yang bertindak mewakili lembaga bank shariah tersebut. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan legislative perbankan shariah ini mengacu pada pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability.
Asas ini secara historis pada awalnya sebagai asas dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi oleh hukum pidana setelah adanya perkembangan bahwa corporation /badan hukum bisa sebagai subjek hukum pidana, dan ini berkembang dengan baik di negara – negara yang menggunakan sistem hukum common law. Kemudian diadopsi pula oleh negara – negara yang menggunakan sistem hukum civil law, termasuk Indonesia.  Adapun pengertian asas vicarious liability adalah Vicarious liability refers to a situation where someone is held responsible for the actions or omissions of another person. In a workplace context, an employer can be liable for the acts or omissions of its employees, provided it can be shown that they took place in the course of their employment. 100 Sumber lain menyebutkan bahwa kriteria vicarious liability meliputi  (1) harus adanya hubungan pekerjaan; (2) perbuatan yang dilakukan pekerja atau pegawai tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. 101 Hal demikian ini disebutkan dalam ajaran hukum pidana yang lebih dikenal dengan sebutan doktrin identifikasi (identification doctrine) bahwa
The identification  doctrine,  as  a  median  rule, states that the actions and mental state of the corporation will be found in the actions and state of mind  of  employees  or  officers  of the corporation  who  may  be  considered  the  directing  mind  and will of the corporation in a given sphere of the corporation’s activities.  The crucial question under this doctrine is which employees or officers of a corporation are its directing mind for the purpose of the identification doctrine.
Sehubungan dengan doktrin ini maka pertanggungjawaban pidana korporasi direpresentasi oleh pimpinan, pengurus atau pengelolanya, yang jika mengkaji lebih lanjut dari formulasi ketentuan pidana dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 UU Perbankan Syariah telah secara langsung dan tegas menyebut orang – orang yang langsung bertindak mengelola, memimpin, memberi perintah dan/ atau sebagai pelaksana (seperti direksi, dewan komisaris, anggota dewan komisaris, pegawai bank dan sebagainya). Mereka orang – orang tersebut oleh para ahli hukum pidana disebut sebagai pelaku fungsional/ functioneel daderschap.
Pengkajian lebih lanjut, bahwa dengan melihat substansi peraturan khususnya ketentuan pidana yang diatur didalam undang – undang ini semua pasal ditujukan kepada direktur, anggota direktur, komisaris, anggota dewan komisaris, pegawai dan pemegang saham serta pihak  terafiliasi  dalam  rangka  menjamin,  melindungi  dan  meyakinkan  kepada  masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan shariah, atau dengan kata lain bahwa ketentuan 100 acas – publication, Understanding what vicarious liability means for employers, dalam http://www.acas.org. uk/index.aspx?articleid=3715 , akses Rabu, 4 Januari 2016. Terjemahan bebas dari penulis bahwa vicarious liability mengacu pada sebuah situasi dimana seseorang bertanggungjawab untuk perilaku atau kesalahan orang lain. Didalam konteks tempat kerja, seorang majikan (dalam hal ini pimpinan) dapat tanggungjawab untuk perilaku / perbuatan atau kealpaan karyawannya, asalkan dapat menunjukkan bahwa mereka ber- langsung (maksudnya perbuatan mereka itu terjadi / berlangsung) dalam kaitannya dengan pekerjaan.
14) Gerry Ferguson, makalah dengan judul “ Corruption and Corporate Criminal Liability ”,  disampaikan pada  The Seminar on New Global and Canadian Standards on Corruption and Bribery in Foreign Business Transactions, February 4-5, Vancouver, British Columbia, halaman 6,  dalam http://icclr.law.ubc.ca/sites/ic- clr.law.ubc.ca/files/publications/pdfs/FergusonG.PDF , akses 27 Februari 2016.  Terjemahan bebas dari penu- lis bahwa doktrin identifikasi sebagai sebuah aturan umum, yang menyatakan bahwa tindakan dan kondisi mental korporasi akan ditemukan dalam tindakan dan keadaan pikiran tenaga kerja (karyawan) atau petugas dari korporasi yang mereka itu arah pikirannnya dapat dianggap kehendak korporasi yang diberikan dalam lingkup kegiatan korporasi. Mardjono Reksodiputro, 2014, Makalah, “Tindak Pidana Korporasi dan Per- tanggungjawabannya : Perubahan Wajah Pelaku di Indonesia”, dalam http://mardjonoreksodiputro.blogspot. co.id/2014/04/tindak-pidana-korporasi-dan.html , akses Kamis, 5 Januari 2017.
101 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan- nya, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 137.
pidana ini dirumuskan dalam rangka melindungi hak – hak masyarakat sebagai pengguna bank shariah.  Namun disatu sisi belum adanya rumusan khususnya sanksi pidana yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa bank shariah atau nasabah, apabila nasabah yang bersangkutan melakukan tindakan “nakal”, hal ini misalnya nasabah melakukan tindakan penyalahgunaan dana yang diperoleh dari bank shariah, hal demikian kemungkinan bisa terjadi, apalagi dalam dunia perbankan shariah yang berdasarkan pada prinsip – prinsip shariah, sehingga dalam hal penggunaan dana pun juga harus berorientasi pada kemaslahatan umat, kemudharatan harus dilarang.
Simpulan Bank shariah merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, meskipun demikian sebagai badan hukum ia tetap dapat bertanggungjawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana badan hukum bank syariah ini didasarkan pada doktrin identifikasi atau yang sering disebut dengan sistem pertanggungjawaban pengganti / vicarious liability, yang pertanggungjawaban itu diletakkan pada pelaku fungsional yaitu direksi, anggota direksi, komisaris, anggota dewan komisisaris, pihak terafiliasi, pemegang saham dan pegawainya yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang – undang itu.
Kontribusi hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat diketahui dengan dirumuskan ketentuan pidana dalam Bab XI dari Pasal 59 sampai dengan 66. Pasal – pasal tersebut mengatur bentuk – bentuk perbuatan berikut sanksi pidana yang bersifat kumulatif. Rumusan perbuatan dalam ketentuan UU Perbankan Syariah ini, terkait dengan bentuk bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku fungsional, sedangkan untuk perbuatan dari nasabah atau pengguna jasa dan produk bank shariah belum ada, namun bukannya nasabah yang “nakal” tidak bisa dijatuhi pidana, masih ada aturan hukum pidana yang bisa diterapkan pada si pelaku dengan mencermati perbuatan apa yang dilakukan oleh nasabh tersebut yaitu dengan KUHP.  Perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana dalam perbankan shariah ini lebih menjamin pada perlindungan hak – hak nasabah meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit.

## Daftar Pustaka Buku
Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapannya, Jakarta : Rajawali Pers..
Aqsha, Darul,  2008, Kiai Haji Mas Mansur (1896 – 1946) : Pemikiran dan Pemikirannya, Jakarta : Erlangga.
Arief, Barda Nawawi Arief, 2014, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang : Pustaka Magister.
Arief, Barda Nawawi,  2015, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana), Semarang : Pustaka Magister.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers.
Ritzer, George, 2012, Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, alih bahasa, Saut Pasaribu dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sobur,  Alex, 2003, Psikologi Umum, Bandung : Pustaka Setia, halaman 298.
Zaidan, M. Ali,  2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika,
Journal dan Internet 10688, akses 30 Desember 2016.
acas – publication, Understanding what vicarious liability means for employers, dalam http:// www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=3715, akses Rabu, 4 Januari 2016
Anderson, James M.  and Ivan Waggoner, 2014, The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior, California : Santa Monica, halaman ix dan halaman 27 dalam http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/ RR400/RR412/ RAND_RR412.pdf, akses Minggu, 1 Januari 2017
Aziz, Farooq and Muhammad Mahmud, Economis System In the Eyes of Maulana Maududi – An Analysis, Indus Journal of Management and Social Science, 3 (2) , page 45 – 50, (fall 2009), dalam http://indus.edu.pk/RePEc/iih/journl/45-50_Islamic_Economics_system. pdf , akses Jum’at 30 Desember 2016.
Biro Pusat Statistik (BPS) dalam http://www.bps.go.id , akses 30 Desember 2016.
Edy Suwasono, Sri,  Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat, dalam www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/
Gerry Ferguson, makalah dengan judul “Corruption and Corporate Criminal Liability”, disampaikan pada  The Seminar on New Global and Canadian Standards on Corruption and Bribery in Foreign Business Transactions, February 4-5, Vancouver, British Columbia, halaman  6,    dalam  http://icclr.law.ubc.ca/sites/icclr.law.ubc.ca/files/publications/pdfs/ FergusonG.PDF, akses 27 Februari 2016
Islahi, Abdu Aziz,  In Reply to Kuran : “The Genesis of Islamic Economics “Revisited,  http:// cenf.univparis1.fr/fileadmin/Chaire_CENF/Seminares_Islahi_The_genesis_of_Islamic_ economic , akses Jum’at, 30 Desember 2016
Reksodiputro, Mardjono, 2014, Makalah, “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya : Perubahan Wajah Pelaku di Indonesia”, dalam http://mardjonoreksodiputro.blogspot. co.id/2014/04/tindak-pidana-korporasi-dan.html, akses Kamis, 5 Januari 2017.
Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1983 – 1997, dalam http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah bi/bi/ Documents/25d8c7b0fbbe4d27bf24497e5a0f3dfaSejarahPerbankanPeriode19831997. pdf , akses Minggu,  1 Januari 2017
Vecher, Antonio “The Use of Criminal Law for the Protection of the Environment in Europe : Council of Europe Resolution (77) 28, Nortwestern Journal of International Law & Business, Volume 10, Issue 3 Winter, dalam http://scolarlycommons.law.nortwestern. edu/njilb

## Peraturan Hukum
UUD N RI Tahun 1945
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan