## KORUPSI DAN  PEMBANGUNAN  PENDIDIKAN DI INDONESIA
Titik Handayani*

## Abstract
The right of education for all, in Indonesia has been mandated in some articles of the Indonesian constitutions. To  fulfill  this mandate, the Indonesian government emphasis that 20%  budget have  to  be  allocated  for  the  development  of education.  Through those  high budgets, education in Indonesia is expected to increase its quality. But that goal has not been achieved as  fully  as expected.  Some people, especially which came from poor family  and isolated area,  still  having the  obstacles  of education  accessibility.  The budget leaking the education sector, influence the quality of education services for poor people. The aim of this article is to discuss the problems of education development achievement and the implication of corruptions  in education sector~ In reality,  the institutions of education are facing many corruption problems, but actually this institution is a strategic media to internalization values of anticorruption to fight against the corruption. Students which will become the successor of this country should be taught and forced to have a nerve to fight against the corruption. For those  reasons  above,  the  education's  substances  of anticorruption  need  to  be  given for students earlier.  Moreover,  the improvement of governance in education sector need to be done,  through  opening  the  public's  participation  to  encourage  the  transparency  and accountability ofbudget control, and also formulate the education policy in order to avoid the misappropriation of education budget.
Key words : Development of education, corruption and regional autonomy
Pendidikan  merupakan  hak asasi  individu yang  telah  diamanahkan  dalam  berbagai perundangan. Untuk itu pemerintah telah menggariskan bahwa 20% anggaran dialokasikan untuk pembangunan pendidikan.  Melalui besamya dukungan anggaran tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, namun, harapan tersebut masih belum terwujud sepenuhnya.  Sebagian  masyarakat,  khususnya  kelompok  miskin masih  dihadapkan  pada persoalan  akses  terhadap  pendidikan.  Adanya  kebocoran  anggaran  di  sektor  pendidikan merupakan salah satu sebab kurang maksimalnya layanan pendidikan terhadap kelompok miskin. Tulisan  ini  bertujuan  mendiskusikan  pencapaian  pembangunan  pendidikan  dan permasalahannY.a  serta bagaimana  korupsi  di  sektor  pendidikan  berimplikasi  terhadap pembangunan pendidikan. Meskipun dalam  realitasnya,  institusi  pendidikan tidak terlepas
• Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E- mail: titikhp@Jlahoo.com
dari persoalan korupsi, namun lembaga ini rnerupakan media strategis untuk menanamkan nilai - nilai moral tennasuk antikorupsi.  S iswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang sejak dini harus dididik untuk menjauhi dan memerangi praktek korupsi. Untuk itu substansi pendidikan antikorupsi perlu diberikan pada siswa sejak dini. Selain itu perbaikan tata kelola di sektor pendidikan perlu dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya guna mendorong tranparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan anggaran dan  perumusan  kebijakan  pendidikan  sehingga  dapat  menghindari  penyimpangan  dan penyelewengan pada anggaran pendidikan.
Kata kunci : Pembangunan pendidikan, korupsi dan otonomi daerah

## 1. PENDAHULUAN
Tanggung jawab negara atas pendidikan bagi  warganya sudah dijamin dalam berbagai  peraturan  perundangan  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, dalam  menjalankan peran tersebut negara menghadapi  berbagai kendala,  termasuk adanya kasus korupsi atau kebocoran anggaran di  sektor pendidikan.  Sebagaimana dikemukakan  Cf.  Hallak  (2003)  bahwa  "di  negara-negara  berkembang,  termasuk Indonesia korupsi sering kali merupakan masalah endemik seluruh masyarakat. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk kategori rentan terhadap korupsi, karena relatif besarnya anggaran pendidikan, sehingga cenderung memberi peluang untuk praktik korupsi yang semakin besar pula"
Pennasalahan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, hampir setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik. Berbagai langkah kongkret dalam upaya memerangi korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak bergulirnya era refonnasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR- RI Nomor XI/MPR/1998. Langkah-langkah tersebut dikembangkan melalui strategi memerangi korupsi  dengan pendekatan Tiga Pilar Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yaitu Strategi Preventif, Strategi Investigatif, dan Strategi Edukatif. (http://www.bpkp.go.id/index.php?idpage=597 &idunit= 17). Akan tetapi, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini belum membuahkan basil sebagaimana yang diharapkan. K~mpleksitas pennasalahan korupsi di Indonesia temyata tidak cukup ditanggulangi hanya dengan mengandalkan strategi investigatif, yang hanya berfokus pada koruptor.  Pemberantasan KKN meme~lukan upaya-upaya multi disiplin, dan strategis yang bersifat preventifyang dapat dilakukan dengan melibatkan sektor pendidikan formal.
Institusi pendidikan merupakan tern pat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai  antikorupsi.  Siswa dan  mahasiswa yang akan  menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk
melawan  serta  menjauhi  praktek  korupsi.  Bahkan  diharapkan  dapat  turut  aktif memeranginya, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Untuk itu, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan .manusia Indonesia untuk  menjadi  insan  yang  beriman  dan  bertakwa  serta  berakhlak mulia.  Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  Bahkan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  perkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cak:ap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dengan demikian, pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana upaya prefentif dan antisipatif dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dapat diperoleh nilai-nilai kebenaran, iman, ak:hlak mulia, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas sebagai warga negara yang bertanggungjawab, sehingga dapat  berupaya  menghindarkan  diri dari perilaku  korupsi.  Persoalannya  institusi pendidikan termasuk Dinas Pendidikan di tingkat daerah maupun pusat yang diharapkan dapat berperan dalam memerangi korupsi, justru merupak:an salah satu lembaga yang didalamnya terdapat kasus-kasus kebocoran yang telah menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, serta meningkatkan be ban biaya yang harus ditanggung masyarakat dan turunnya kualitas layanan pendidikan. Bahkan dahim beberapa kasus, korupsi pendidikan telah membahayak:an  keselamatan  peserta didik dalam bentuk robohnya gedung sekolah.
Tulisan ini bertujuan mengemukak:an bahasan tentang capaian dan permasalahan pembangunan pendidikan pada umumnya, dan persoalan korupsi dibidang pendidikan · serta akan dibahas pula peran pendidikan dalam memerangi korupsi. Diharapkan melalui pendidikan di  sekolah mampu melahirkan generasi-generasi yang berakhlak untuk memerangi korupsi. Tulisan ini juga ak:an diakhiri dengan penutup yang berisi alternatif- altematif bagi  rumusan  kebijakan.  Sumber data yang  digunakan  dalam  tulisan ini terutama berasal dari Depdiknas dan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta tulisan, kajian lain yang relevan.

## 2. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN  PERMASALAHANNYA
Pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia, diantaranya berkaitan dengan tiga pilar pembangunan pendidikan, sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional)  2004-2009  yaitu  1)  perluasan  dan  pemerataan  akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; 3) penguatan
tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.  Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh raky~t banyak. Pilar pertama perluasan dan pemerataan akses pendidikan diukur dari indikator angka partisipasi mumi dan kasar (APM danAPK) di tingkat SO dan yang sederajat sampai perguruan tinggi. Indikator lain adalah jumlah penduduk kurang dari  15 tahun yang buta aksara. Sedangkan pemerataan akses pendidikan diuk:ur dari disparitas angka partisipasi di tingkat  SO  sederajat sampai perguruan tinggi antara kabupaten dan kota serta antar gender. Pilar kedua yaitu peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S 1 dan 0-IV. Dosen yang memenuhi kualifikasi S2 dan S3  serta pendidik yang memiliki sertifikat dan jumlah program studi PTyang masuk dalam 100 besar Asia, 500 besar dunia atau berakreditasi taraf OECD (pengukuran kualitatif). Sementara itu pilar ketiga adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan diantaranya dilihat dari opini  BPK atas laporan keuangan serta persentase temuan penyimpangan BPK dan ltjen. (Oepdiknas, 2008).
Berdasarkan  indikator-indikator tersebut, pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini dapat dilihat dari data dalam Tabel berikut .
Tabel  1.  Capaian  Pembangunan Pendidikan Tahun  2005-2007
Pilar Kondisi Realisasi Realisasi 2007 No. Indikator Awal Kebijakan (2004) 2005 2006 Target Realisasi Perluasan I. APKPAUD 39,09",{, 42,34% 45,63% 48,07% 48,32% Akses 2. APM SDIMI/Paket A 94,12% 94,30% 94,48% 94,66% 94,90% 3. APK SMPIMTs/ 81,22% 85,22% 88,68% 91,75% 92,52% PaketB 4. APK 49,01% 52,20% 56,22% 60,20% 60,51% SMA/SMKIMA/ PaketC 5. APKPT 14.62% 15.00% 1670% 16,38% 17.25% 6. Buta Aksara > 1 5 th 10.21% 9,55% 8,07% 7.33% 7,20% Pemerataan 7. Disparitas APK 6,04% 5,42% 4,37% 4,22% 4,20% Akses PAUD antara kab. dankota 8. Disparitas APK 2,49",{, 2,49% 2,43% 2,30% 2,40% SDIMIJPaket A antara kab. dan kota 9. Disparitas APK 25,14% 25,14% 23,44% 19,00% 23,00% SMPIMTs/Paket B antara kab. dan kota 10. Disparitas APK 33,13% 33,13% 31,44% 29,00% 31,20%
SMAIMAJSMK/Pake t C antara kab. dan kota
II. Disparitas APK antar 6,16% 6,07% 5,5% 5,89% 5,45% gender di jenjang pendidikan menen~ 12. Disparitas APK antar 9,90% 9,62% 0,17% 9,05% 0,59%
gender di jenjang pendidikan tinp,gi
Peningkatan 13 Rata-rata nilai UN 5,26 6,28 7,05 6,72 7,02 Mutudan SMPIMTs DayaSaing 14 Rata-rata nilai UN 5,31 6,52 7,33 6,84 7,14 Pendidikan SMA/SMKIMA 15 Guru yg memenuhi 30% 30% 35,6% 34% 41,7% kualifikasi S 1/D-IV 16 Pendidik yang - - - 5% 5,88% memiliki sertifikat pendidik Penguatan Opini BPK atas OpiniBPK Opini Disclaimer W.ajar Belumada Tata Ketola, Laporan Keuangan bel urn BPK tanpa opini, Akuntabilitas diterapkan bel urn syarat audit dan Citra
diterapkan
belum Publik selesai Persentase temuan 0,7% 0,49010 0,36% <  AuditSmt penyimpangan (BPK) 0,50%  112007 bel urn selesai Persentase temuan 0,30% 0,10% 0,30% <0,50%· 0,17% penyimpanaan Cltien)
Sunnber:I>epdll(nas,2007
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dikemukakan  bahwa  untuk perluasan  akses pendidikan dasar, secara umum telah menunjukkan pencapaian sesuai target, bahkan terdapat beberapa indikator yang realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, untuk indikator pemerataan akses, masih terdapat kesenjangan yang relatif tinggi. Hal itu terlihat dari besarnya angka disparitas terutama di tingkat SMP/MTs/Paket B dan  sederajat antara kabupaten dan kota.  Bahkan untuk tingkat SMAIMA/Paket  C dan  yang  sederajat,  disparitas  antar kabupaten  dan  kota masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan.  Hal ini berarti pembangunan pendidikan pada jenjang  SMA  sederajat  harus  lebih  ditingkatkan  pada kecamatan-kecamatan  sulit dijangkau pada wilayah kabupaten.
Berkaitan  dengan  peningkatan  mutu  dan  relevansi  pendidikan,  masih  perlu ditingkatkan karena lembaga pendidikan dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten. Masalah mutu dan relevansi  sangat dipengaruhi  oleh (I) ketersediaan pendidik berkualitas  belum  . memadai  dan  persebaran pendidik yang belum merata, (2) kesejahteraan  pendidik yang masih terbatas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran yang belum mencukupi, ( 4) dukungan penyediaan biaya operasional pendidikan yang belum memadai.  Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalamjumlah yang mencukupi, serta distribusi yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus  dipenuhi.  Berdasarkan data Depdiknas  tahun  2007  masih  banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4 seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Umumnya tenaga pendidik padajenjang SD dan sederajat adalah berpendidikan Diploma 1-3, bahkan ada pula yang hanya lulusan pendidikan menengah seperti Sekolah Pendidikan Guru, Pendidikan Guru Agama,  Sekolah Guru Olahraga,  dan  SMA,  Rata-rata kualifikasi
pendidikan  guru  SD  sederajat  sampai  dengan  SMA  sederajat baik negeri  maupun swasta yang memiliki  ijazah D-4 atau satjana (S-1},  masih kurang dari separuhnya ( 41,7% ).  Masalah rendahnya jumlah guru yang sudah memiliki kualiftkasi minimal tersebut akan diperparah dengan adanya ketidaksesuaian antara latar belakang bidang keilmuan tenaga pendidik dengan bidang yang diajarkan. Adanya kasus guru dengan latar belakang ilmu sosial yang terpaksa mengajar mata pelajaran eksakta (Biologi), karena keterbatasan guru lulusan eksakta.
Permasalahan lainnya yang menyangkut tenaga pendidikan dan kependidikan adalah  persebarannya yang  tidak merata,  walaupun  secara kuantitatif jumlah guru sudah cukup  memadai. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan guru di sebagian sekolah, utamanya pada sekolah-sekolah di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau. Sebaliknya, terjadi kelebihan guru di sebagian sekolah lainnya, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, pemberian tunjangan profesi  dan  tunjangan  khusus  sebagai  bentuk  dari  keseriusan  pemerintah  dalam meningkatkan komitmen dan kesejahteran guru, belum sepenuhnya dapatdilaksanakan sesuai  dengan  amanat UU No.  14 Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen.  Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dalam rangka menunjang terjadinya proses bela jar mengajar yang kondusif juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Be tum semua satuan pendidikan memiliki fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan peralatan peraga pendidikan.
Saat ini,  ban yak gedung SD/MI yang dibangun secara masif melalui  Program Inpres SD pada tahun  1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an  mengalami  rusak  berat  dan  ringan.  Semen tara  itu,  ketersediaan · biaya perawatan  dan  perbaikan  yang  terbatas  menyebabkan  kerusakan  gedung  semakin lama semakin parah. Sampai dengan tahun 2007, rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dan SMP/MTs belum dapat dituntaskan. Pada akhir tahun 2006 misalnya, dari 889.427 ruang kelas SD negeri dan swasta, sekitar 226.721  (25,6%) dalam kondisi rusak berat. Pada tingkat SMP, sekitar 20% ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat. Satu tahun berikutnya (akhir tahun 2007) dari sejumlah 929.066 sekolah yang kondisinya mengalami rusak berat telah sedikit menurun (223.693) atau sekitar 24,37%. Tetapi untuk tingkat SMP dan sederajat belum mengalami perubahan yang signifikan, masih terdapat 20 persen lebih ruang kelas dalam kondisi  rusak ringan dan berat dari sebanyak 23 7. 792 ruang kelas negeri dan swasta.
Pencapaian pembangunan pendidikan  dilihat dari pilar ke tiga, dari data yang ada menunjukkan bahwa masih ditemui adanya penyimpangan atas dasar audit dari BPK maupun ltjen. Hal yang perlu dicermati adalah target capaian  pada tahun 2007 dari kedua indikator yaitu sebesar 0,5%. Padahal temuan pada tahun sebelumnya (th 2006) hanya ditemukan sebanyak 0,3%. Dalam pilar ketiga ini sangat relevan dikaitkan dengan masalah korupsi di bidang pendidikan. Berdasarkan data yang ada sebagaimana terlihat  pada Tabel  1,  relatif tidak  menunjukkan  permasalahan  berarti.  Meskipun demikian,  berbagai kajian yang dilakukan oleh ICW,  bahwa korupsi  pendidikan di Indonesia  cukup  memprihatinkan.  Korupsi  merupakan  suatu  masalah  yang  sudah
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
membudaya  dalam  masyarakat  dan  kebiasaan  korupsi  terus  berlangsung.  Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi, karenajenis kegiatan dan besamya anggaran yang dikelola sektor ini.
Di samping itu, persoalan pembangunan pendidikan di Indonesia, adalah adanya kecenderungan pembentukan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, tetapi kurang  menciptakan  karakter  budi  pekerti.  Orientasi  pendidikan yang · sekadar memenuhi tuntutan dunla kerja telah mengesampingkan penanaman nilai spiritualitas dan moralitas yang seharusnya menjadi rub para intelektual, karena pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Persoalan mendasar lain dalam proses pendidika~ selama ini adalah adanya kesenjangan yang terus melebar antara "ideal values" yaitu nilai-nilai yang dijunjung dengan "actual values" yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Dengan demikian,  pendidikan karakter sangat mendesak untuk diimplementasikan.

## 3. KORUPSI DI SEKTOR PENDIDIKAN
Fen omena korupsi  di  sektor pendidikan  dapat  berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah diharapkan memiliki peran besar dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai moral termasukpemberantasan korupsi. Walaupun menjadi tempat 'menyemai' harapan, realitas yang terjadi  sektor pendidikanjuga tidak terlepas dari permasalahan korupsi dari tingkat terendah mulai dari sekolah sampai pada tingkat birokrasi tinggi. Sebagaimana temuan ICW menyatakan, korupsi di sektor pendidikan di tanah air dilakukan secara berjamaah dan sistemik. Tindakan korupsi sistemik itu diantaranya adalah dalam strategi pembiayaan yang didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis,jumlah dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara. Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS, temyata masili terjadi seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang dan uang perpisahan muric:l, guru dan kepala sekolah. (http://www.antara.eo.id/ arc/2008/2/6/icw )
Adanya  kebocoran  anggaran  pada sektor  pendidikan,  semakin  menambah kekhawatirkan bila terdapat penambahan anggaran pendidikan dalam APBN.Seperti diketahui, angg~ran pendidikan sebesar 20% sudah mulai diperlakukan sejak tahun anggaran  2009.  Harapannya,  tentu  dapat  dimanfaatkan  sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Persoalan lainnya adalah,. kenaikan anggaran itu diikuti . dengan semakin memberigkaknya pihjaman negara. Menurut Menteri Keuangan.Sri Mulyani,  terjadinya kenaikan  anggaran pendidikan  menyebabkan  defisit  anggaran meningkat dari .1,5%  menjadi  1,9% pada tahun  anggaran  2009.  Untuk menc~pi kebutuhan dana tahun 2009, menurut Kepala Pusat Pengelolaan Utang, Departemen
Vol. I'V, No. 2,  2009
Keuangan, pemerintah akan menerbitkan obligasi negara untuk tahun 2009 sebesar Rp 112,5 triliun. Padahal, rencana semula hanya Rp 94,7 triliun. Berarti ada kenaikan sebanyak Rp 17,8 triliun. ( http://www.inilah.com/berita/politik/2008/08/30/46920/hantu- korupsi-intai-pendidikan/)
Temuan  dari  kajian pemetaan korupsi pendidikan oleh  ICW pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sektor yang relatif cukup rawan korupsi. Banyak  obyek  korupsi  yang  terdapat  disektor  pendidikan  seperti  dana  untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, operasional satuan pendidikan, gaji dan  honor guru,  aset pendidikan serta kegiatan pendidikan lainnya. Institusi dengan kewenangan yang tinggi dan didukung oleh anggaran yang besar berpeluang paling besar melakukan penyelewengan. Dengan dasar ini, maka peluang  korupsi  terbesar  dalam  sektor  pendidikan  terletak  pada  Depdiknas (Departemen  Pendidikan  Nasional)  yang  saat  ini  telah  berganti  nama  dengan Kementerian Pendidikan Nasional. lnstitusi ini memiliki ban yak kewenangan dalam penyelenggaraan  pendidikan  yang  berpengaruh  pada  seluruh  sektor  pendidikan Indonesia. Selain itu, kewenangan ini juga didukung oleh anggaran besar. Kementerian Pendidikan  Nasional  merupakan  Kementerian/Lembaga  yang  mengelola  anggaran paling besar setiap tahunnya dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya.
DPR  memiliki  kewenangan  atas  kebijakan  pendidikan  yang  disusun  oleh Kementerian  Pendidikan Nasional,  begitu pula  dengan  anggaran  pendidikan  yang dike lola oleh Kementerian Pendidikan Nasional juga harus mendapat persetujuan DPR dalam  pengalokasian  dan  implementasinya.  Akan  tetapi  kewenangan  DPR juga membuka  celah  terjadinya  penyelewengan  anggaran  pendidikan.  DPR  akan memberikan  persetujuan  anggaran  kalau  ada  imbal  batik  terhadap  diri  atau konstituennya dari  anggaran pendidikan.  Sebagai contoh adalah kebijakan voucher pendidikan yang distribusinya melibatkan anggota DPR. Hal ini dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan distribusi  voucher oleh Depdiknas dan anggota DPR. Dilain pihak, Kementerian Pendidikan Nasional membutuhkan DPR untuk memberikan persetujuan anggaran yang disampaikannya. Anggaran pendidikan tidak dapat dikelola tanpa persetujuan DPR.  Oleh karena itu, permintaan DPR akan disetujui walaupun terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Korupsi ditingkat internal Kementerian Pendidikan Nasional juga dapat terjadi. Program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional merupakan obyek yang cukup rawan. Hal ini kemungkinan terkait dengan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  yang semakin meningkatkan potensi korupsi dilembaga ini. Selain korupsi ditingkat pusat, korupsi pendidikan juga dapat terjadi ditingkat dinas pendidikan daerah.  Otonomi daerah telah mengalihkan sebagian besar kewenangan pendidikan dari  pemerintah pusat ke  pemerintah daerah.  Sayangnya,  desentralisasi kewenangan tersebut tidak disertai dengan  kontrol  yang  memadai  ditingkat daerah dan cenderung tanpa ada kontrol yang berarti dalam mengelola pendidikan. Akibatnya, perbaikan  akses  dan mutu pendidikan tidak kunjung terwujud meski  desentralisasi
sudah diberikan ke pe mer intah  daerah. Kebijakan dan anggaran pendidikan tetap beresiko diselewengkan se belum sarnpai pada sasaran y a ng ditargetkan. Korupsi pendidikan daerah merupakan paling raw an terjadi saat ini. Ban y~ obyek yang dapat dikorup s i seperti dana r ehabil it asi dan pengadaan sarana dan prasarana seko lah, dana operasional seko lah , dana honor guru , dana program dinas pendidikan dan dana lainnya. Pelakunya bis a dari  pejabat dinas dina s pendidikan itu se ndiri atau bis a dari DPRD atau ata san dina s pendidikan. Motif penyelewengan  bisa beragam  dari  untuk memperkaya diri se ndiri a tau orang lain bisa juga untuk membangun, mempertahankan dan memperluas kekuasaan da l am kompetisi politik daerah.  Se l ain itu, kewenangan kepala dinas pendidikan untuk perencanaan dan pen g anggaran pendidikan daerah serta m e ngangkat dan memberhentikan kepala sekolah d a pat memicu korupsi pendidikan .
~ l I I I TOTAL S5Z  7 L l 815 & Perryimpangan Pangalolaan Ant Tidak TepatSasaran 10.5 Tanpa Bulnl Pll!rtancgungawaban 1 6.8 Pll!mbamsan 6 . 9 Ken.~rian Ne;ara 2.8 Dandil Belum Dipu1lg\lt 0,1 . 0 200 400 600 800 1000
Sumber: Diolah dari l apo ran BPK Semester I dan ll Tahun 2004-2008 (Dalam Laporan I CW,20 09). .
Gam bar 1 . Temuan BPK terhadap Depdikn as s/ d Semes t er ll - 2007 ( d a l am miliar )
Korupsi pendidikan juga dapat tetjadi ditingkat sekol ah yang dilakukan oleh kepa la s ek o lah , g uru , komite seko lah ata u rekanan seko lah y ang telah ditunjuk oleh Dinas P e ndidikan. Korup s i  d alam pengelol aan  dana operasional seko la h teij adi me l alui p e n gge l apan dan a opera s io nal ter s ebut. Nam un  d e mikian , ka r e na s ekolah berada diba wah p e n garuh birokr asi Dina s Pendidikan daer a h , m aka dimungkinkan ko rupsi seko lah te tjadi karena adan ya tekanan dari ata s. Sebagai contoh adalah k o rup si d ala m pen ga daan sa rana dan pr asa rana sekolah s epert i meb e ler , buku , a l a t p e r aga dan l a in se bagainy a . Pihak  sekolah b iasa nya  m ener im a bar a n g ini dari  rekanan lang s ung .
Vol. IV, No. 2,  2009 23
Mereka tidak melakukan pengadaan sendiri walaupun mereka berhak melakukan hal tersebut.  Namun,  mereka mengikuti  kemauan  Dinas  Pendidikan yang menetapkan perusahaan mana saja yang menjadi supplier sarpras atau kontraktor pembangunan dan rehab sekolah.
Berdasarkan audit BPK terhadap Depdiknas/K.ementerian Pendidikan Nasional sampai semester II tahun 2007 terlihat bahwa penyimpangan pengelolaan aset mencapai Rp815,6  miliar,  tidak  tepat  sasaran  sebesar  Rp  10,5  miliar,  tanpa  bukti pertanggungjawaban (Rp  16,8 miliar), dan pemborosan sekitar Rp 6,9 miliar. Daftar penyelewengan diatas terjadi karena buruknya pengelolaan dana di Depdiknas yang diikuti juga buruk dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.
Selain pengelolaan dana ditingkat pusat, program dan kegiatan nasional seperti BOS  dan DAK juga rawan  dikorupsi.  Berdasarkan audit BPK diperoleh bahwa "6 dari  10  sekolah (SD  dan SMP) melakukan penyimpangan dana BOS" dengan rata- rata penyimpangan sebesar Rp 13,7 juta persekolah. Sementara itu 2 dari 10 kabupaten/ kota  mengelola  DAK  tidak  secara  swakelola.  Pekerjaan  fisik  yang  didanai  DAK pendidikan  dilakukan  oleh  pihak ketiga.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  adanya  kwitansi pembayaran atas jasa pihak ketiga terse but. Total nilai pekerjaan yang tidak swakelola sebesar Rp 37,3 miliar. Selain itu, 3 dari 10 Dinas Pendidikan mengarahkan pekerjaan DAK pendidikan pada pihak atau rekanan tertentu. Nilai proyek dalam kategori adalah sebesar Rp  59,4 miliar.  Pengarahan pekerjaan ini berpotensi korupsi  di mana pihak ketiga baik pemborong atau supplier bisa saja memberikan imbalan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. Karakteristik korupsi pendidikan  yang berhasil dipantau oleh ICW dan koalisi NGO antikorupsi diantaranya dapat dipetakan sebagai berikut.

## Korupsi Pendidikan  Menurut  Tahun  dan  Ohyek yang Dikorupsi
Korupsi pendidikan sangat dipengaruhi oleh anggaran pendidikan. Semakin besar anggaran pendidikan maka semakin besar pula potensi korupsi yang terjadi. Namun demikian, kenaikan anggaran seringkali tidak disertai dengan meningkatnya penindakan atas  kasus  korupsi.  Hal  ini  terlihat dari  banyaknya kasus  korupsi  pendidikan yang diusut  kejaksaan,  kepolisian  dan  KPK  setiap  tahunnya.  Pola  penindakan  korupsi pendidikan seperti ini masih menyisakan pertanyaan, mengapajumlah kasus yang diusut masih belum sebanding dengan potensi korupsi setiap tahunnya ? Selain itu, fluktuasi jumlah kasus  yang  ditindak  setiap  tahunnya  tidak  proporsional  dengan  kenaikan anggaran pendidikan.
. Tabell. Jumlah Kasus Korupsi Pendidikan dan Kasus yang Ditindak setiap tahun dan Besamya Kerugian.
Tahun Jumlah Kasus · Kasus yang Kerugian (Dalam ditindak MilliarRp) 2004 25 - 60,7 2005 11 6 5,5 2006 27 1· 11,3 2007 65 15 136,3 2008 14 6 30,4 2009 45 - 67,7
Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW),  2009.
Menurut obyek yang dikorupsi, data dalam Tabel3 memperlihatkan bahwa dana rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana mempunyai kasus tertinggi dengan kerugian negara paling besar pula. Hal ini terkait dengan besarnya dana yang digunakan untuk pengadaan sehingga banyak celah korupsi dalam pengelolaan dana ini, seperti pengurangan  atau  perubahan  spesifikasi  rehabilitasi.  Pengadaan  sarana  prasarana terjadi melalui penunjukan langsung. Padahal sesuai petunjtik teknis Guknis) bahwa pengelolaan sarana prasarana  untuk. dana DAK. harus dilakukan secara swakelola.
Tabell. Korupsi Pendidikan menurut Obyek yang Dikorupsi
Keruglan No Obyek Korupsi (10 besar) Kasm negara (RpMiliar) 1. Dana rehabilitasi dan pengadaan sarp-as 47 115,9 sekolah/madrasah 2. Dana q>erasional sekolah/madrasah 33 12,8 3. Dana hmor /tunjangan guru 12 11,0 4. Dana pembangunanlpembongkamn c 12 10,9 sekolah/madrasah 5. Dana buku ajarlbuku paket 10 43,3 6. Dana block grant 5 7,2 7. Dana beasiswa 5 3.5 8. Dana· operasional Perguruan Tinggi 2 6,4 9. Dana kegiatan ~ndidikan daerah 2 2,7 (Por5elli,pelatihan guru) 10. Pajak gaji dan uang kesejahteraan guru 1 23,0
Sumber: Indonesian Corruption Watch (JCW), 2009.
Vol.  IV, No.2,  2009 25
Sedangkan dana operasional seringkali dikorupsi karena buruknya rnanajemen pengelolaan keuangan  ditingkat  sekolah  seperti  perencanaan,  penganggaraan  dan pencatatan keuangan.  Tiga aspek ini dikelola kurang transparan,  akuntabel apalagi partisipatif.  Seringkali  orang tua murid dan  publik kesulitan mengakses  dokumen keuangan sekolah. Bahkan, pihak sekolah menyatakan hal tersebut bukanlah domain orang tua, akan tetapi  kerahasiaan  kepala  sekolah yang  harus  dijaga.  Selain  dana operasional dua obyek korupsi penting lainnya adalah dana pengadaan buku di tingkat kabupaten/kota. Pengadaan buku telah menjadi obyek korupsi antara dinas pendidikan dan penerbit buku. Anggaran yang besar telah menarik perhatian penerbit buku untuk meraup keuntungan besar dalam pengadaanya.

## Korupsi  Pendidikan  Menurut lnstitusi Tempat Korupsi
Institusi pendidikan mana paling sering melakukan korupsi? Pertanyaan ini penting karena  akan  menentukan  fokus  pemberantasan  korupsi  disektor  pendidikan. Sebagaimana · diketahui  pendidikan  memiliki  berbagai  institusi  penyelenggaran pendidikan. Institusi tersebut dapat memiliki berbagai kewenangan seperti regulator, operator, riset dan lainnya. Korupsi regulator terjadi karena adanya distorsi kebijakan pendidikan sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu seperti bisrus, keluarga atau 1ainnya yang dapat merugikan keuangan negara. Termasuk bagian korupsi kebijakan adalah penerapan kebijakan pendidikan, izin, kontrak pendidikan dan lainnya. Namun demikian, meski potensi korupsi dalam bagian ini akan tetapi sulit diusut. Korupsi kebijakan seringkali meh"batkan obyek dan modus lebih canggih. Oleh karena itu,juga membutuhkan pembuktian lebih canggih pula.
Keragian No IDstitasi Tempat Korupsi. Kasas negara lRDMiliar) I. Dinas Pendidikan (Pro~ 70 204,3 I{ alvHM~~• .. n.Kota) 2. Sekolah/Madrasah 46 4,1 3. p Tir~Mi 7 12,1 4. Sekretariat Daerah 6 8,0 s. Kanwil Depag s 1,8 6. Del1Ciiknas 2 6~ 7. Badan Negara 1 2,6 8. DPRD 1 1,6 9. LSM 1 1,0 10. Organisasi Guru 1 1,0 11. Onnas 1 0,5 12. Perpustakaan daerah 1 0,0 13. Total 142. 243,3
Somber: Indonesian Corruption Watch (ICW),  2009.
Jurnal Kependudukan  Indonesia
Berdasarkan data eli  atas, diperoleh gambaran bahwa dinas penelidikan tingkat provinsi, kabupaten dan kota merupakan institusi paling sering ban yak melakukan korupsi. Dari  142 kasus korupsi, 70 diantaranya terjaeli di Dinas Penelidikan dengan kerugian negara mencapai  Rp  204,3  miliar.  Maraknya praktek korupsi  di  Dinas Penelidikan dapat dipahami  karena adanya desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Kewenangan  yang  besar disertai  dengan  kontrol  yang  rendah  telah  menyebabkan dinas pendidikan leluasa melakukan praktik korupsi. Kenaikan anggaran serta kebutuhan dana  lainya telah menyebabkan  pejabat  dinas  penelidikan  melakukan korupsi  baik dengan melakukan kecurangan dalam proses pengadaan diinternal elinas penelidikan ataupun pemotongan anggaran terhadap dana yang dielistribusikan kesatuan penelidikan paling rendah. Selain elinas pendidikan, institusi  tempat korupsi lain adalah sekolah, sebanyak 46 kasus korupsi telah terjadi dan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 4,6 miliar. Hal ini membuktikan praktek korupsi elisekolah bukanlah isapan jempol tapi juga marak terjadi.  Maraknya korupsi elisekolah disebabkan karena banyaknya intervensi dinas penelidikan, buruknya sumberdaya manusia sekolah, serta buruknya perencanaan, penganggaran dan pencatatan keuangan sekolah.

## Korupsi Pendidikan Menurut Lokasi
Berdasarkan  lokasi  kejaelian  korupsi,  maka  Provinsi  Jawa  Barat merupakan provinsi yang paling sering terjadi korupsi pendidikan. Di provinsi ini dalam kurun waktu 2004-2009 telah terjadi sebanyak 21  kasus. Selain itu, provinsi ini juga kasus I tersangka yang paling ban yak eliantara provinsi lainnya yakni sebanyak 44 tersangka. Posisi kedua ditempat oleh Provinsi Jawa Tengah denganjumlah sebanyak 17 kasus dan  43  tersangka,  dan  diikuti  oleh  Sumatera  Utara  sebanyak  12  kasus  dengan  23 tersangka. Total kerugian negara dua provinsi terakhir ini berturut-turut adalah sebesar Rp 45,1  miliar dan Rp  14,5 miliar. Namun demikian, jika perbandingan elidasarkan pada kerugian  negara maka korupsi  eli  Provinsi Banten menempati posisi  pertama dengan total kerugian sebesar Rp 93,7 miliar. Kemudian diikuti oleh Provinsi Jateng dan DKI Jakarta dengan kerugian masing-masing sebesar Rp 45, 1 miliar dan Rp 29,4 miliar Banyaknyajumlah kasus korupsi eli Provinsi Jabar menunjukkan bahwa provinsi ini  merupakan  daerah  paling rawan  terhadap  korupsi  penelidikan.  Dengan  banyak anggaran pendidikan untuk proyek dan operasional pendidikan telah menjadikan daerah ini paling kontroversial. Beberapa korupsi pendidikan bahkan ban yak tetjadi eli ibukota provinsi seperti Bandung. Di Bandung, korupsi dana honor guru dan operasional sekolah merupakan sekian dari korupsi pendidikan yang terjadi. Gambaran korupsi elisektor pendidikan sebagaimana dikemukakan, memerlukan perbaikan tata kelola yang lebih baik,  dengan  membuka  ruang  partisipasi  publik  seluas-luasnya  guna  mendorong tranparansi dan  akuritabilitas dalam pengelolaan anggaran dan perumusan kebijakan pendidikan sehingga bisa menghindari penyimp~gan dan penyelewengan.

## 4. PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN KoRUPSI
Upaya pemberantasan  korupsi  yang  selama  ini  dilakukan,  temyata  belum menunjukkan basil seperti yang kita harapkan. Korupsi bahkan telah menjadi penyakit kronis.  Pemberantasan korupsi kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  telah menjadi  agenda utama  gerakan  reformasi  yang  bergulir  sejak tahun  1998,  dan  telah  ada  beberapa perangkat huk:um yang mengatur soal pemberantasan KKN. Perangkat huk:um terse but diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih  dan  Be bas  KKN.  Ketetapan  ini  an tara  lain  menyatakan  bahwa  upaya pemberantasan korupsi  harus  dilakukan  secara tegas  dengan  melaksanakan  secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  ·
Untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  KKN, Presiden selak:u Kepala Negara mengeluarkan Keputusan Presiden Nom or 127 Tahun 1999 dan membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, sebagai lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugasnya be bas dari pengaruh kekuasaan eksekutit: Iegislatif dan  yudikatif.  Keanggotaan  komisi  ini  terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat; dan terdiri dari subkomisi eksekutif, legislatif, yudikatif dan BUMN/BUMD. Hasil-hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Di era pemerintahan SBY, upaya pemberantasan korupsi telah dicanangkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, sampai saat ini kita masih menyaksikan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih bel urn tuntas dan praktik korupsi masih terjadi di negeri kita.
lnstitusi  pendidikan  merupakan  lembaga  terbaik  untuk  menyebarkan  dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Karena, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Peserta didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang sejak  dini  harus  dididik  untuk menjauhi  bahkan  memerangi  praktek korupsi  dan diharapkan dapat turut aktif memeranginya. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nom or 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal4, diantaranya mengemukakan bahwa  pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Memerangi korupsi melalui pendidikan dapat dilakukan baik melaluijalur formal maupun informal. Padajalur pendidikan fonnal dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum  maupun  kegiatan  ekstrakurikuler.  Pada jalur pendidikan  informal  dapat dilakukan melalui beragai  inisiatif seperti kampanye masyarakat, maupun program- program  pembentukan  forum  seperti  seminar  mahasiswa  dan  acara  lainnya  yang melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  mulai  dari  KPK,  kepolisian,  kejaksaan,
kementerian Pendidikan Nasional hingga kalangan masyarakat madani seperti LSM, ormas-onnas, dan lain sebagainya.  Untuk pendidikan fonnal yang diimplementasikan  . melalui kurikulum, tidak harus diwujudkan dalam suatu mata pelajaran khusus,  tetapi dapat diintegrasikan dalam pelajaran yang relevan, yaitu pelajaran agama, dan PPKN. Penerapan kurikulum ini tentu saja menuntut kreativitas yang lebih dari para guru dan harus  mampu mengaitkan persoalan korupsi,  kolusi dan nepotisme (KKN) dengan tema-tema atau materi pelajaran.
Muatan  substansi  yang  perlu  diberikan  pada  peserta  didik  diantaranya  dapat berupa  sosialisasi  bentuk-bentuk korupsi,  cara  pencegahan  dan  pelaporan  serta - pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat ditanamkan secara terj,adu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan  secara  sistemik  pada  semua jenjang pendidikan,  diharapkan  akan memperbaiki pola pikir dan persepsi masyarakat  tentang korupsi. Dalam realitasnya, selama ini, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang wajar dan dianggap bukan merupakan korupsi, termasuk hal-hal kecil. Misalnya, terlambat masuk kantor dan lain sebagainya yang termasuk salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah dianggap menjadi hal  biasa.  Demikian  pula  adanya  kebiasaan  tidak  mau  repot  ketika  melakukan pelanggaran aturan lalu lintas dan tidak mau repot untuk sidang di pengadilan, sehingga melakukan penyelesaian "damai" dengan polisi lalu lintas. Hal ini secara tidak langsung ~emberikan kesempatan kepada polisi untuk korupsi. Kebiasaan lain yang berpotensi membuka peluang korupsi  bagi aparat adalah adanya kebiasaan menyelesaikan urusan- urusan  yang tidak mengikuti prosedur, karena ingin cepat  atau alasan lain dengan memberikan imbalan. Substansi pendidikan anti korupsi menurut Ulonu (2006) dapat diberikan melalui pemberian topik-topik kunci seperti konsep korupsi, dampak yang timbul akibat korupsi terkait dengan pembangunan sosial, ekonomi, politik maupun moral serta strategi dan program memerangi korupsi, problem dalam memerangi korupsi maupun integrasi program dalam pendidikan anti korupsi. Hal yang lebih penting dalam pendidikan anti korupsi adalah keteladanan. Keteladanan dapat dimulai dari lingkup kecil seperti rumah tangga dan sekolah.
· Pendidikan anti korupsi dalam lembaga pendidikan formal juga sejalan dengan
"pendidikan karakter'' yang telah dicanangkan pemerintah dan rencananya akan selesai diterapkan di seluruh sekolah pada tahun 2014 (http://www.kemdiknas.go.id). Meskipun, pendidikan karakter bangsa bukan semata-mata tanggung jawab guru dan sekolah, akan  tetapi juga merupakan  tanggung jawab  seluruh  komponen  masyarakat dan lingkungan keluarga.
Tujuan yang akan· dicapai dari pendidikan karakter dan khususnya pendidikan anti  korupsi,  pertama untuk menanamkan  semangat anti  korupsi  pada setiap  anak didik. Melalui pendidikan  diharapkan semangat anti korupsi akan diresapi oleh setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka  setiap  pekerjaan  membangun  bangsa  akan  maksimal.  Tujuan  kedua  adalah,
menyadari  bahwa  pemberantasan  korupsi  bukan  hanya  tanggung jawab  lembaga penegak hukum  seperti KPK,  kepolisian dan kejaksaan agung,  melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenallebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi  yang akan  diterima kalau melakukan korupsi.  Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tabu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral dan sosial bagi koruptor. Hal ini akan menjadi gerakan bersama anti korupsi dan sekaligus akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK  sehingga  lebih  bersemangat  dalam  menjalankan  tugasnya  (http:// www.berrydevanda.com/20 I 0/02/kurik.ulum-pendidikan-anti-korupsi.html).
Di sam ping strategi internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam proses pendidikan perlu dilak.ukan praktik di  lapangan melalui kantin kejujuran serta keteladanan dari para guru. Selama ini sudah diterapkan kantin kejujuran di beberapa sekolah yang ide awalnya berasal dari KPK. Menurut data Depdiknas (2008),jumlah total kantin kejujW'an sudah mencapai lebih dari 1.000 buah, yang tersebar secara merata di seluruh pelosok negeri.  Jumlah kantin kejujuran terus meningkat pesar. Data pada bulan Mei  tahun 2010  menunjukkan  bahwa  kantin  kejujuran  telah  meningkat  menjadi I 1.000. Sebagaimana diberitakan oleh harlan Kompas pada 11  Mei 2010 bahwa  JaksaAgung Hendarman Supandji meresmikan kantin kejujuran ke 11.000 yang berlokasi di SMA 1 Kota  Bogor.  Ada  beberapa  keuntungan  yang  bisa  dipetik dari keberadaan  kantin kejujuran di sekolah-sekolah. Pertama, menjadi media yang tepat untuk menanamkan sifat-sifat luhur bagi anak didik semenjak dini. Dalam kantin kejujuran tidak ada penjaga yang mengawasi, serta tidak ada yang akan menerima dan menghitung uang kembalian. Artinya,  semua dilak.ukan sendiri. Sehingga kejujuran siswa/pembeli benar-benar diuji. Kedua,  kantin kejujuran sejalan dengan Pasal  30 UU Nomor  16ffahun 2004,  serta strategi Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi yaitu preventif, represif, dan edukatif. Langkah edukatif, misalnya, dengan menumbuhkembangkan kantin kejujuran di sekolah, sebagai manifestasi kewajiban kejaksaan meningkatkan kesadaran hukum bagi kawula muda dan masyarakat pada umumnya. Meskipun belakangan ini, beberapa kantin kejujuran di sekolah ditengerai mengalami kebangkrutan yang mengindikasikan adanya  siswa  yang  tidak jujur dalam  membayar atau berkaitan  dengan  persoalan moralitas. Dengan demikian, hal itu semakin memperkuat pentingnya pendidikan moral yang tidak hanya diajarkan kepada siswa secara teoritis, tapijuga diaplikasikan dalam kehidupan  sehari-hari.  Dengan  demikian,  disaat  institusi  lain  kurang  maksimal melakukan  perlawanan  terhadap  budaya  korupsi,  maka  institusi  pendidikan  dapat dijadikan sebagai institusi yang strategis dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu nilai-nilai kejujuran, menjalankan amanah, transparan dan bertanggungjawab. Pendidikan  harus dijadikan sebagai pilar paling depan untuk mencegah korupsi dengan
menciptakan  pemerintah  yang  bersih  serta  kepemerintahan  yang  baik.  (http:// www.bpkp.go.id/index.php?idpage=597 &idunit=17)

## 5. PENUTUP
Pemberantasan tindak pidana korupsi  yang  dilakukan  oleh pemerintah belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia ternyata tidak cukup ditanggulangi hanya dengan mengandalkan strategi preventif, dan investigatif, tetapi juga diperlukan strategi edukatif. Pemberantasan KKN memerlukan upaya-upaya multi disiplin, strategis, komprehensif, dan simultan. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi  adalah  dengan  melibatkan  sektor pendidikan  formal.  Meskipun  demikian, terdapat tantangan bahwa selama ini, sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaannya telah diracuni unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebagai satu sistem yang tertutup maka sangat mudah terjadi parktek-praktek korupsi baik yang bersifat material  dan  nonmaterial.  Praktek  KKN  yang  juga terjadi  dalam  tubuh  sistem pendidikan nasional,  dengan  sendirinya telah merosotkan mutu dan cita-cita luhur pendidikan, oleh karena sumber-sumber dana yang terbatas tidak dinikmati manfaatnya oleh orang banyak  (Tilaar, 1998:27).
Korupsi  di  sektor  pendidikan  telah  menyebabkan  kenaikan  anggaran  kurang berdampak  signifikan  terhadap  layanan  pendidikan,  karena  penyimpangan  dan kebocoran  anggaran.  Kenaikan  anggaran  pendidikan justru meningkatkan  potensi korupsi  disektor pendidikan,  hal  ini  terjadi  karena  buruknya  tata kelola,  sehingga masyarakat terutama dari kelompok miskin harus menanggung beban berkurangnya dana  pendidikan.  Korupsi  juga terjadi  akibat  rendahnya  partisipasi  publik  dalam penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan anggaran pendidikan. Desentralisasi pendidikan  yang  seharusnya  mendekatkan  pelayanan  pada  masyarakat  dan meningkatkan partisipasi masyarakat, bahkan telah memunculkan aktor-aktor korupsi pendidikan yang baru terutama pada tingkatan Pemd~, Bupati/walikota. Kepala Dinas Pendidikan, pegawai Dinas Pendidikan dan kepala sekolah.Dengan demikian, perlu dilakukan rekontrstruksi dalam lembaga pendidikan formal yang merupakan institusi strategis  dalam  pemberantasan  korupsi.  Hal  itu  dapat  dilakukan  secara  paralel bersamaan dengan masuknya muatan- materi pendidikan karakter, anti korupsi dalam kurikulum.
Pencegahan korupsi dalam lembaga pendidikan formal dapat digunakan melalui dua  pendekatan.  Pertama,  menjadikan  peserta  didik  sebagai  target  dalam  bentuk peningkatan moral  dan  kepribadian  peserta  didik,  sehingga tidak hanya mencetak manusia  yang  cerdas  secara  intelektual,  tetapi juga  baik  secara  moral.  Kedua, menggunakan peserta didik untuk menekan lingkungan agartidak permissive dan mudah melakukan  korupsi,  dengan  memberikan  materi-materi  pengayaan  yang  dapat
Vol. IY, No. 2,  2009
mendorong peserta didik untuk menjadi pelaku pencegahan korupsi.  Dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik dalam kurikulum 1994 maupun dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) belum dimuat materi mengenai pennasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Kurikulum pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung yaitu dengan mengkaitkan materi pembelajaran dengan pesan- pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi atau diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada. Wacana pembuatan mata pelajaran khusus di sektor pendidikan formal kurang tepat, karena kurikulum yang ada sudah sangat padat dan materi korupsi dapat dibahas dalam berbagai sudut keilmuan. Untuk itu materi pendidikan karakter dan anti korupsi perlu dikemas secara menarik serta dilakukan kerja sama dengan Pusat Kurikulum - Kementerian Pendidikan Nasional.  Sementara pendidik berperan sebagai penyampai materi kurikulum termasuk didalamnya nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Hal itu akan lebih efektif apabila disertai dengan keteladanan karena merupakan  contoh  langsung yang  dapat diserap.  Persoalannya, pendidik di Indonesia saat ini bel urn berperan, karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai materi pencegahan korupsi. Pemahaman pendidik terhadap permasalahan korupsi hanya sebatas informasi umum  yang dapat diperolehnya dari media massa, sehingga mereka perlu mempunyai pengetahuan berkaitan dengan masalah korupsi, maka diperlukan pelatihan khusus.
Peran pendidikan (formal) untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi juga semakin strategis, karena saat ini telah mendapat dukungan pemerintah. sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi,  semua  Departemen/Lembaga  Negara  mempunyai  tanggung jawab untuk melaksanakan  percepatan  pemberantasan  korupsi.  Tugas  khusus  yang  menjadi tanggungjawab Departemen Pendidikan Nasional adalah menyelenggarakan pendidikan yang  berisikan penanaman semangat anti  korupsi  pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan yang  berisikan  semangat anti  korupsi  pada semua jenjang pendidikan, meliputi tersedianya naskah akademik tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi untuk pendidikan formal dan nonformal, tersedianya desain pendidikan anti korupsi sesuai dengan usia, jenjang, tingkat pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik dan masyarakat,  terlaksananya sosialisasi  naskah akademik dan desain pendidikan anti korupsi  dalam  rangka  mendapat  masukan,  tersedianya  peraturan  pelaksanaan pendidikan  anti  korupsi  yaitu  ditetapkannya  Permendiknas  tentang  pelaksanaan pendidikan  anti  korupsi.  (http://itjen.depdiknas.go.id/index.php?option=com content&task=view&id=29&Itemid=53).
Selain melalui pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal maupun informal yaitu  dalam  keluarga juga merupakan  institusi  yang  tidak.  kalah  penting  dalam pemberantasan korupsi. Kesadaran masyarakat harus dijadikan modal dan momentum untuk pemberantasan  korupsi.  Masyarakat harus  terus  didorong  dan  diberdayakan untuk berpartisipasi menangkal korupsi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing.Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya pemerintahan
yang baik (good governance), dengan sasaran pokok terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, bersih dan be bas KKN; peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh  wilayah  negara.  Mengingat  bahwa  korupsi  bukan  hal  yang  mudah  untuk dihapuskan dari karakter bangsa Indonesia, karena sudah  sangat mendarah daging, maka, perubahan Iaten yang diharapkan perlu diawali dengan langkah kecil, namun tersistematis, dan pendidikan merupakan jawaban. Pendidikan antikorupsi semestinya sejak kecil ditanamkan, baik di lingkung~keluarga maupun lembaga pendidikan formal, terutama juga dari lingkungan masyarakat. Apabila semua elemen seperti keluarga, masyarakat,  pelaku  pendidikan,  dan  pemegang  kebijakan  menyadari  pentingnya pendidikan antikorupsi, maka bukan hal mustahil persoalan  korupsi dapat diberantas dari negara kita.

## DAFrAR PusrAKA
Chapman,  David.  2002.  Corruption  and  the  Education  Sector.  Sectoral  Perspectives  on Corruption. Prepared by MSI. Sponsored by USAID, DCHAIDG
Depdiknas. 2008. Indonesia Educational Statistics in Brief2007/2008.
Federal Minister for Economic Coperation and Development. 2004. Preventing Corruption in the Education System, A Practical Guide.
Hallak, J~ ~:Poisson, M.  2005. Ethics and corruption in education: an overview. Journal of education for International Development,  l(l). Retrieved Month Date, Year, from http://equip 123.net/JEID/articles/1/1-3 .pdf
Klitgaard, Robert dkk, f00S~ 1\muntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah. Jakarta: Vayasan Obor Indonesia.
Pope, Jeremy. 2002. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tilam-, Ji,A,R! 19~8~ BeberapaAgenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif A bad
21. Magelang: Yayasan Tera Indonesia.
Transparency International, 4007.  Working Paper No.04/2007: Corruption in the Education ii~ctor.

## Website
http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/23/16083841/korupsi.pengadaan. barang.di.depdiknas.rp.20.miliar
http://www.antara.eo.id/arc/2008/2/6/icw-korupsi-pendidikan-dilakukan-berjamaah-sistemik/ http://antikorupsi.org/docs/petakorupsipendidikan.pdf
[online] :http://www.u8aid.gov/our _work/democracy _and _governance/publications/ac/ sector/education.doc
http://www.u4.no/themes/procurement/procurementineducation.efm http://www.berrydevanda.com/20 I 0/02/kurikulum-pendidikan-anti-korupsi.html http://itjen.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=53.