## History:
Received  : 25 Juni 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 25 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 876 - 887
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3558

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI “ PEER TO PEER LENDING” DI INDONESIA
Atika Sunarto 1) , Inson Putra Natal 2) , Muhammad Ali Adnan 3) , Tajuddin Noor 4)
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2,3)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia 4)
Corresponding  Author  : atikasunarto@gmail.com
1) insonpasaribu58@gmail.com
2)
aliadnansh14@gmail.com 3) , tajuddinhasy@yahoo.com 4)

## Abstrak
Fintech  dapat  dipahami  sebagai  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan seperti perbankan dan startup. Khusus untuk peer- to-peer lending, Otoritas Jasa Keuangan telah memuatnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Informasi Teknologi Layanan Berbasis Pinjaman (POJK LPUBTI). Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari  pengawasan  peer-to-peer lending,  telah  menunjuk  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Umum  Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. Walaupun penggunaan debt collector diatur dalam kode etik, namun tetap tidak  dapat  menghilangkan  masalah,  yaitu  masih  adanya  perbuatan  debt  collector  yang  tidak menyenangkan  untuk  menagih,  seperti  pada  umumnya  kira-kira  ,  kepada  suatu  jabatan  pribadi yang mengakibatkan  kerugian  material  atau  kerugian  immateriil.  Minimnya  pengaturan  mengenai penggunaan  debt  collector  di  lembaga  jasa  keuangan  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  kepastian hukum dan perlindungan hukum dari discretionary debt collector dalam pembayaran kembali. Namun di  sisi  lain,  meski  fintech  berkembang  pesat,  hal  itu  tetap  diatur  secara  jelas  dalam  undang-undang fintech. Namun dalam hal perlindungan konsumen, data dan privasi konsumen belum terlindungi dengan baik.  Meskipun  perlindungan  privasi  dan  keamanan data menjadi prioritas utama, banyak negara telah mengembangkan  dan  menetapkan  regulasi  terkait  perlindungan  hukum  bagi  fintech,  namun  Di Indonesia regulasi terkait fintech belum maksimal.

## Kata Kunci : Peer To Peer Leanding, Debt Collector, Perlindungan Konsumen

## Abstract
Fintech  can  be  understood  as  the  utilization  of  information  technology  developments  to  improve  services  in  the financial sector such as banking and startups. Specifically for peer-to- peer lending, the Financial Services Authority has  included  it  in  the  Financial  Services  Authority  Regulation  No.  77/POJK.01/2016  concerning  Information Technology Loan-Based Services (POJK LPUBTI). The Financial Services Authority, as part of peer-to-peer lending supervision, has appointed the Indonesian General Funding Fintech Association (AFPI) as a strategic partner. Even though the use of debt collectors is regulated in a code of ethics, it still cannot  eliminate  the  problem,  that  is,  there are  still  unpleasant  debt  collectors'  actions  to collect, as is generally the case, to a personal position which results in  material  or  immaterial losses.  The  lack  of  regulation  regarding  the  use  of  debt  collectors  in  financial  service institutions  raises  questions  regarding  legal  certainty  and  legal  protection  from  discretionary debt  collectors  in repayment. But on the other hand, even though fintech is growing rapidly, it is still clearly regulated in fintech laws. However,  in  terms  of  consumer  protection,  consumer  data  and  privacy  have  not  been  properly  protected.  Even
though  privacy  protection  and  data  security  are  top  priorities,  many  countries  have  developed  and  established regulations  regarding  legal  protection  for  fintech,  but  in  Indonesia  regulations  related  to  fintech  have  not been maximized .
Keywords :Peer To Peer Leanding, Debt Collector, Consumer Protection

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Era  revolusi  4.0  telah  menyebabkan  perkembangan  pesat  di  semua  industri, kehadiran revolusi ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami perkembangan  digital  (Fonna,  2019).  Industrial  dalam  keuangan  memang  sangat berkembang  pesat,  terutama  di  bidang  teknologi  dan  perbankan  digital.  Hal  ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis sistem pembayaran yang instan dan mudah seperti online banking, mobile banking, ATM dan belanja online, pemesanan pengiriman online dan financial technology semakin berkembang (Khoirunisa, 2020).
Sekarang  ini  pengaturan  serta pelaksanaan P2P  Lending di  Indonesia  menjadi  tugas pengawasan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  dua  fungsi  tugas  diantaranya adalah  mengatur  dan  mengawasi  sektor  persaingan  jasa keuangan.  Pemerintah  sangat bertekat  untuk  mengatur  seluruh  regulasi  tentang kode  etik  dalam  pelaksanaan P2P Lending yang legal, salah satu aturan kode etik tentang penggunaan pihak ketiga atau debt collector untuk menagih pinjaman konsumen  yang  telah  jatuh  tempo. Sekalipun regulasi  tentang  debt  collector  telah  diatur  dalam  kode  etik,  namun  tidak dapat dipungkiri masih terdapat  kekurangan   yaitu  masih  terdapatnya   perilaku  debt collector  yang  tidak  baik dalam  menagih  hutang  seperti  mengancam, berbicara  kasar, datang  ke  kantor  yang  menimbulkan  masalah  materil  maupun materil.  kerusakan. Selain  itu,  selalu  ada perbedaan  waktu  dalam  penggunaan lembaga  penagih  utang untuk  menagih konsumen (Ahmad  Rapianor,  2018) “ Perlindungan  Konsumen Dalam Industri  Peer  To  Peer Lending Di Indonesia”

## B. Kerangka Teori
Teori  Perlindungan  Hukum  Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam (Moertiono, 2021). Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid  Plato),  dan  Zeno  (pendiri  aliran Stoic).  Menurut  aliran  hukum  alam menyebutkan  bahwa  hukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang  bersifat  universal  dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal  dan eksternal  dari  kehidupan manusia yang diwujudkan melalui  hukum dan moral.

## C. Kerangka Konsepsi
Kerangka  konseptual  merupakan  pedoman  yang  lebih  konkrit  dari  teori,  yang
berisikan definisi-definisi  operasional  yang  menjadi  pegangan  dalam  proses  penelitian yaitu  pengumpulan,  pengelolaan,  analisis  dan  kontruksi  data  dalam  skripsi  ini  serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1) Perlindungan hukum adalah adanya  upaya melindungi kepentingankepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  kepentinganya  tersebut.  Selanjutnya dikemukakan  pula  bahwa  salah  satu  sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan  dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.
2) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3) Risiko  kredit  adalah  suatu  risiko  kerugian  yang  disebabkan  oleh  ketidak mampuan  (gagal  bayar)  dari  debitur  atas  kewajiban  pembayaran utangnya  baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
4) Peer to peer lending (P2P) ialah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada  individu  atau bisnis  dan  juga  sebaliknya mengajukan  pinjaman  kepada pemberi  pinjamanan,  yang menghubungkan  antara  pemberi  pinjamanan  dengan peminjam atau investor secara online.

## METODE PENELITIAN

## A. JENIS PENELITIAN
Menurut  Soekanto  (1998)  tulisan  semacam ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis- normatif yang merupakan pengkajian ilmu hukum. Dalam penelitian ini dilaksankaan dengan  meneliti  bahan  pustaka  dengan  menggunankan  objek  kajian  kepustakaan, seperti  buku-buku,  yurisprudensi  yang  mempunyai  kaitan  dengan  topik  bahasan dan majalah  yang  juga  memiliki  hubungan  dalam  pembahasan  permasalahannya.Oleh karena itu penulisan ini bersifat penulisan kepustakaan.

## B. SUMBER BAHAN HUKUM
Bahan  sebagai  data  kongkrit  sangat  diperlukan  dalam  tulisan  ini  yaitu berupa  data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan  Primer,  yaitu  bahan  yang  didalamnya  memiliki  sifat  mengikat  karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan.
b. Bahan  Sekunder,  merupakan  sebuah  refrensi  yang  berfungsi  untuk  menjelaskan atau  mempertegas  makna  dari  bahan  primer,  yakni  buku  literatur,  jurnal penelitian,  hasil  penelitian  terkait P2P Lending dan  karya  ilmiah  lainnya  yang berhubungan dengan penelitian ini.
c. Bahan  Tersier,  merupakan  kumpulan  bahan  yang  justru  semakin  memperjelas tujuan  dari  bahan  primer  dan  bahan  sekunder,  yaitu  terdiri  dari  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris- Indonesia.

## C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam  tulisan  ini,  penulis  melakukan  pengumpulan  bahan  bahan  sebagai  refrensi adalah  melalui  kajian  pustaka  dan  kajian dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum melalui  penelaahan,  penelitian  dan  penelaahan  jurnal,  hasil  kajian  hukum  dan penelaahan  berbagai  dokumen  resmi  kelembagaan  yakni  Undang  Undang,  catatan pengadilan dan literatur tentang hal tersebut.

## D. ANALISIS DATA
(Zainuddin  2021).  Dalam  mengedintifikasi  masalah  pada  tulisan  ini,  penulis menerapkan  metode  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Analisis  data  yang  diterapkan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Komponen P2P Lending yang ada di Indonesia
a. Pengertian Peer to Peer Lending
Pinjol pada  dasarnya  ialah  instrumen  elektonik  berbasis  aplikasi  dengan  metode pinjam  meminjam  uang  dengan  menetapkan  bunga  serta  dilakukan  secara menyeluruh  terhadap  semua  kalangan  di  tanah  air,  akan  tetapi  tak  luput  dari pengawasan  pemerintah  dalam  hal  ini  ialah OJK.  Hal  semacam  ini  justru  malah mengurangi  kegunaan  dari  intermediasi  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  bank- bank di  Indonesia.  Pada  popoknya  sistem P2P  Lending ini memiliki  kesamaan dengan  marketplace online  yang  menyediakan tempat  pertemuan  antara  pembeli dan  penjual.  (Jurnal  Islamic  Economics,  Vol.  4, Desember  2018:258).  Jadi,  bisa dikatakan P2P  Lending adalah  marketplace  untuk  pinjam  meminjam  uang. P2P Lending merupakan model kolaboratif antar pihak. Dalam  pinjaman P2P  Lending , pemberi  pinjaman  atau  investor  menawarkan  uang  langsung  kepada  peminjam tanpa  proses  dan  struktur  kelembagaan  tradisional.  Pinjaman  yang  dijamin  oleh orang  biasa  menggunakan  sistem  pinjaman P2P  Lending dan  oleh  karena  itu dikenal dengan pinjaman P2P Lending .

## B. Pihak-Pihak P2P Lending
1) Penyelenggara
Penyedia  kredit  sejawat  tertuang  dalam  Pasal  1,  Angka  (6)  POJK  mengenai Pelayanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Tehknologi Informasi. Penyelenggara peraturan  dalam  hal  ini  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan, mengelola,  dan  menyelenggarakan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis tehnologi.  Badan  hukum  yang  dapat  hadir  sebagai penyelenggara P2P  Lending ialah perusahaan saham gabungan atau koperasi yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham.  Dari  segi  legalitas,  badan hukum  sudah  pasti  lebih  baik
daripada  badan  hukum  non,  karena  badan  hukum  adalah  pemegang  hak  dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai penyelenggara.
2) Peminjam
Berdasarkan  Peraturan  Nomor  77 Tentang  POJK,  Nomor  01  tahun  2016,  pasal  1, ayat  7,  terkait  dengan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  Tehknologi  Informasi dan  pinjam  meminjam  uang,  adalah  perorangan  dan/atau  badan  hukum  yang berutang  berdasarkan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  dan  layanan  kredit berbasis  Tehnologi  Informasi.  Peminjam  yang  berpartisipasi  dalam  sistem pinjaman P2P  Lending harus  masuk  dan  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum Republik Indonesia. Peminjam dapat warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Peminjam  dalam  pengertian  peraturan  di  atas  bukanlah  orang  asing atau  badan  hukum  asing  dalam P2P  Lending .  Namun,  ketentuan  ini  tidak  cukup mengingat  ketentuan  tersebut  hanya  menyebutkan  bahwa  peminjam  adalah debitur  tanpa  menyebutkan  hutang peminjam  atau  dalam  perjanjian  pinjaman. Seolah-olah  peminjam  memiliki  perjanjian pinjaman  dengan  pemberi  pinjaman peer- to-peer, itu setara dengan bank dalam hal penerimaan dan pencairan dana.
3) Pemberi pinjaman
Kontrak  layanan  pemberi  pinjaman bermacam  macam,  ada  yang  berasal  dari dalam negri dan ada pula yang berasal dari luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, perorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing dan atau lembaga pinjaman internasional. Agar P2P Lending memberikan kepastian hukum bagi para pihak, perlu diperhatikan  sistem pemberi pinjaman yang sudah terkenal dan telah terdaftar di OJK agar baik untuk mencegah pencucian uang.
b. Cara Kerja Peer to Peer Lending
a) Penerima Pinjaman
Sebagai  pihak  peminjam,  hanya  perlu  mengunggah  semua  dokumen  yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman online, diantaranya meliputi dokumen yang  berisi  laporan  keuangan  untuk  jangka waktu  tertentu  dan  juga  tujuan pinjaman.  Tentu  saja,  pengajuan  pinjaman  dapat  diterima  atau  ditolak tergantung  dari  berbagai  faktor  berdasarkan  regulasi  masing  masing perusahaan.  Jika  permohonan  ditolak,  semua  alasan  penolakan  harus diperbaiki.  Kemudian,  jika  disetujui,  suku  bunga  pinjaman  diterapkan  dan permintaan  pinjaman dimasukkan  ke  pasar  atau  platform  yang  tersedia  untuk semua pemberi pinjaman untuk melihat permintaan pinjaman.
b) Pemberi Pinjaman Sebagai  perusahaan  pemodal,  kemudian  dapat  menelusuri  informasi  aplikasi pinjaman  menggunakan  dasbor  yang  disediakan.  Pendana  dapat  melihat informasi  tentang  setiap  pengajuan  pinjaman,  juga  tidak  terbatas  pada
informasi  penting  tentang  peminjam,  seperti  Penghasilan,  riwayat  keuangan, tujuan pinjaman (bisnis, kesehatan, pendidikan, dll)

## C. Kerangka Berpikir

## Gambar 1. Kerangka Berpikir
Bentuk  pelanggaran  terhadap  perlindungan  hak  konsumen  yang  sering  terjadi dalam pelaksanaan industri P2P Lending di Indonesia.
A. Jenis  pelanggaran  terhadap  calon  debitur  sebelum  menjadi  debitur P2P Lending dalam proses pendaftaran
a) Yang  pertama  adalah  ketika  calon   kreditur  mengunduh  aplikasi  pinjaman  P2P dari  Play  Store  atau  Apps  Store.  Sudah  dengan  aplikasi  download,  calon peminjam menghadapi kendala dengan banyaknya beredar di Play Store ataupun Apps  Store  terkait  aplikasi  pinjol  yang  ilegal  atau  belum  mendaftarkan perusahaannya  ke  OJK,  yaitu  nama  aplikasinya  sama,  namun  perusahaan pembuat aplikasinya berbeda, oleh karena itu pada tahap ini calon peminjam harus cermat  dan  teliti  memilih  perusahaan P2P  Lending mana  yang  aman  untuk digunakan serta harus memperhatikan terkait izin yang dimiliki.
b) Kedua,  aplikasi  akan  meminta  akses  ke  bagian  ponsel  calon  kreditur.  Setelah aplikasi  pinjaman P2P  Lending didownload,  baik  aplikasi  yang  terdaftar maupun tidak  di  OJK,  penyelenggara  meminta  akses  ke  ponsel  calon  peminjam.  Namun, aplikasi P2P Lending yang terdaftar atau dilisensikan oleh OJK hanya mengizinkan akses ke ponsel dan terbatas pada akses ke kamera dan mikrofon, berbeda dengan aplikasi  pinjaman P2P  Lending yang  tidak  resmi,  mereka  akan  meminta  si calon debitur  agar  menyetujui  adanya akses  yang  dapat  dimasuki  oleh  perusahaan
Hukum Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen dalam P2P Lending Lending di Indonesia Industri P2P Lending
di Indonesia
terhadap data pribadi yang ada didalam ponsel si calon debitur.
c) Ketiga, ada semacam perjanjian kontraktual antara perusahaan pemberi pinjaman P2P Lending dan calon pemberi pinjaman. Penyedia layanan pinjaman P2P Lending membuat  ketentuan  penggunaan.  Calon  pengguna aplikasi P2P  Lending memiliki dua  pilihan  yaitu  menerima  atau  menolak  tawaran  si  kreditur.  Jika  debitur menerima,  maka  debitur  dapat  menggunakan  aplikasi  dari  perusahaan  tersebut untuk melakukan peminjaman uang,  jika  debitur  menolak,  aplikasi tidak dapat digunakan. Adanya terms of use yang dibuat oleh suatu perusahaan P2P Lending sebagai  penyelenggara mewajibkan  calon  debitur  untuk  secara  tidak  langsung menyetujui semua ketentuan penyelenggara aplikasi P2P Lending , sekalipun calon debitur mengetahui  bahwa  isi  dalam  sebuah  regulasi  tersebut  melanggar  hak privasi kepada calon debitur karena semua data pribadi debitur tersedia dan dapat diakses oleh si perusahaan.

## B. Bentuk  pelanggaran  yang  sering  terjadi  ketika  sudah  menjadi  debitur    P2P Lending
a. Penentuan besarnya bunga
Berdasarkan  riset  industri,  batas  suku  bunga  yang  ditetapkan  oleh  pemberi pinjaman P2P tidak konsisten sehingga tingkatnya berbeda untuk setiap operator. Berdasarkan  pengujian  Lembaga  Bantuan  Hukum  Jakarta,  diketahui  jika  bunga minimum pada P2P Lending adalah 0,8% /hari dan kenaikan suku bunga berakhir setelah 90 hari. Meskipun suku bunga tertinggi mencapai 4%-5% per hari.
b. Proses penagihan
Dalam  proses  penagihan  dilapangan  seringkali  menimbulkan  masalah  yang berdampak  negatif  bagi  debitur  yang  tidak  dapat  membayar  tagihan.  Dalam  hal ini, cara-cara kriminal yang sering digunakan dalam proses penagihan yaitu:
a) Memberikan Ancaman
b) Penagihan kepada orang orang  terdekat
c) pengungkapan data pribadi
d) Pelecehan Seksual yang berawal dari pemberian janji janji.
Proses penagihan yang dilakukan oleh perusahaan P2P Lending tanpa izin adalah penggunaan informasi pribadi yang dilarang berdasarkan Pasal 27 UU ITE.
C. Perlindungan  dari  aspek  hukum  terhadap  calon  debitur P2P  Lending yang  tidak berizin.
Penjagaan terhadap konsumen secara hukum menjadi isu penting seiring persaingan secara  global  yang  terus meningkat.  Perlindungan  semacam  itu  sangat  diperlukan dalam  lingkungan  yang  kompetitif  dan  ada  banyak  produk  dan  layanan  yang memungkinkan konsumen melakukan hal ini. Maksud dari “perlindungan konsumen” ialah  adanya  sebuah  proteksi  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  dari  segi
yuridis. Aspek  yang  dilindungi  tidak  hanya  bersifat fisik,  tetapi  lebih  tepatnya  bersifat abstrak.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  konsumen  dalam  hal  ini  peminjam P2P Lending sebenarnya secara hukum mirip dengan perlindungan konsumen.
Diketahui bahwa konsumen memiliki 4 (empat) hak dasar, yaitu:
1) Hak atas keselamatan (right to safety)
2) Hak atas informasi (right to information)
3) Hak untuk memilih
4) Hak untuk didengar
Empat hak dasar yang disebutkan di atas mendapat pengakuan secara global.
Organisasi  kreditur  sebuah  perusahaan  yang  tergabung  dalam  International  Union of  Consumers  (IOUC)  menambahkan beberapa  hak  dalam  perkembangannya,  seperti hak atas ganti rugi, hak atas pendidikan konsumen dan hak atas lingkungan yang baik dan  sehat.  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen  menunjukkan  bahwa  perhatian mendasar  dan  utama  dari  perlindungan  konsumen  adalah  kenyamanan,  keselamatan dan keamanan konsumen. Perlindungan hukum konsumen dalam hal ini peminjam P2P adalah  melindungi  hak-hak  peminjam  itu  sendiri.  Peraturan  perundang-undangan tersebut mencakup berbagai hak konsumen sebagaimana tersebut di atas, secara umum hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak yaitu:
a. Melindungi konsumen dari kerugian, baik pribadi maupun harta benda.
b. Memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
c. Mendapatkan  solusi  yang  tepat  untuk  masalah debitur mengajukan pengaduan.
Dalam hal tersebut, OJK masih belum dapat mencegah kerugian dari peminjam P2P tanpa  izin  karena  meskipun  OJK  telah  berupaya  untuk  mencegah  agar  penyedia pinjaman  P2P  tanpa  izin  tidak  merugikan  peminjam.  Kerugian  yang  dialami  debitur adalah kerugian finansial dimana suku bunga terlalu tinggi untuk menanggung utang. Dalam  hal  kerugian  pribadi  yaitu semacam  adanya  tindakan  pencemaran  nama  baik debitur dalam rangka penagihan piutang, data pribadi disebarluaskan sedemikian rupa sehingga  debitur  merasa  dirugikan  dengan  tindakan  tersebut.  OJK  menerima pengaduan masalah pinjaman P2P Lending dalam bentuk apapun, baik melalui telepon melalui  call  center  yang disediakan  OJK  maupun  langsung  ke  kantor  OJK  di  berbagai daerah, namun apabila pengaduan disampaikan oleh peminjam P2P Lending tanpa izin OJK,  OJK  tidak  bisa  berbuat  apa  apa  selain  melakukan  pemblokiran  terhadap prusahaan  terkait  karena  OJK  masih  belum  memiliki  landasan  hukum  untuk menindaklanjuti  pengaduan.  OJK  mengimbau  debitur  untuk  hanya  melapor  ke  polisi jika peminjam pinjaman P2P yang tidak berizin dirugikan. Berbeda dengan pengaduan debitur berizin P2P, OJK langsung  bertindak  sesuai  mandatnya  saat perbedaan tindak lanjut pengaduan dari peminjam P2P, tentunya prinsip dasar mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang muncul tidak terpenuhi.
Peran  otoritas  jasa  keuangan  (  OJK  )  dan  Kemkominfo  guna  mengurangi pelanggaran- pelanggaran dalam dunia P2P Lending di Indonesia.
A. Pengawasan  terhadap  aplikasi  ilegal  yang  termasuk  dalam  industri  P2P  Lending yang tersebar di play store (android) ataupun apps store (IOS).
Sangat  perlu  untuk  menerapkan  sebuah  penanganan  yang  serius  untuk memberantas  maraknya  kasus  fintech  ilegal  saat  ini.  Departemen  Komunikasi  dan Informatika bergerak dari pendidikan ke literasi digital ke kepolisian antara 2018 hingga 17 Agustus 2021 melaluai badan atau lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses ke 3.856 platform fintech tanpa izin atau secara ilegal.
Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  berpartisipasi  melalui  gerakan  Nasional Literasi  Digital  Cybercreative  untuk  membekali  masyarakat  dengan  berbagai keterampilan  dalam  mengolah informasi  yang  benar  dan  tepat  ketika  menggunakan Internet.  Literasi  digital  dipraktikkan  di  514  kabupaten/kota  di Indonesia.  Oleh  karena itu,  negara  harus  terus  mampu  memberikan  pendidikan  yang memadai  agar  aktivitas bersama di ruang digital dapat berfungsi dengan baik.
Berbagai  regulasi  seperti  UU  ITE,  Kep  OJK  77/2016  dan  Pemen  Kominfo  Nomor  5 tahun 2020 juga telah diberlakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya ancaman siber  dan  penipuan  dalam  penyelenggaraan  layanan.  Sebuah  studi yang  dilakukan Bank  Dunia  pada  tahun  2020  menemukan  data  bahwa  risiko  keamanan siber industri fintech,  terutama  di negara  berkembang,  mencapai  19  %  lebih  tinggi  dibandingkan negara maju yang hanya 14 %.

## B. Langkah pemerintah dalam melindungi data setiap warga masyarakat Indonesia
Melalui  beberapa  kementerian  dan  lembaga,  pemerintah  bekerja  sama  dengan Kapolri,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  serta  Dirut  Perbankan  untuk meniadakan  praktik  pinjaman  online  (Pinjol)  ilegal  yang  merugikan  masyarakat  dan menghentikan  aksi-aksi  yang  terarah.  Indonesia  dan  juga  Menteri  Koperasi  dan  UKM mencapai kesepakatan, keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk membatalkan semua  kredit  ilegal. Pemerintah  memiliki  tiga  pilar  perlindungan  data  pribadi  (PDP). Langkah  ini  dilaksanakan  bekerja  sama  dengan  para  pemangku  kepentingan. Pemerintah  juga  harus  hadir  dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat,  termasuk perlindungan  data  pribadi.  Pilar  tersebut  meliputi  regulasi,  koordinasi,  dan pembangunan infrastruktur.
Bersama-sama, ketiga pilar tersebut membantu pemerintah melindungi data pribadi. Pilar  pembangunan  infrastruktur  dilaksanakan  oleh  Badan  Siber  Nasional dan  Badan Sandi  Negara  (BSSN)  untuk menyediakan  alat  untuk  mengendalikan  dan  memerangi kejahatan dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Ditjen Aptica melaksanakan  pilar  regulasi  dengan  menyusun  undang-undang PDP,  kemudian  ada pilar  kolaboratif  yang  dilaksanakan  bersama  dengan  berbagai  kementerian  atau lembaga,  asosiasi,  peneliti  dan  pemangku  kepentingan  untuk  pembahasan  guna
membahas  .  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  keterampilan  digital  untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi.
Bekerja  sama  untuk  berbagi  keterampilan  digital  adalah  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  rekayasa  sosial  masyarakat.  Berbagai  pihak  tidak  hanya  dapat memberikan  informasi  secara  masif  tentang  budaya  hukum  dan  penegakan hukum, tetapi juga memperkuat dasar pemahaman hukum publik, seperti kesadaran akan data pribadi dan risiko kebocorannya. Pilar perlindungan data pribadi ini diharapkan dapat terus  diwujudkan  dan  masyarakat  Indonesia  dapat  bersama-sama  melindungi  data pribadi.

## SIMPULAN
a. Berdasarkan  hasil  analisis  mengenai perlindungan  hukum  bagi  pemberi pinjaman ditinjau  dari  segi  pengaturan  oleh  OJK  melalui  POJK  Nomor  77  terkait  perjanjian baku  antara  Pemberi  Pinjaman  dengan  Penyelenggara  belm  di atur  secara  spesifik hanya  sekedar  menyebutkan  bentuk  perjanjian  yang  terdapat  dalam  layanan  P2P Lending, sehingga  terdapat  berbagai  klausul  yang mengesampingkan  perlindungan hukum Pemberi  Pinjaman  seperti,  klausul  eksonerasi.  OJK  selaku  Lembaga  Jasa Keuangan  merupakan  perwakilan  dari Negara  di  Industri  Jasa  Keuangan,  dengan fungsi  pengawasan  beserta pengaturannya  memberikan perlindungan  hukum  bagi Pemberi Pinjaman  selaku  pengguna/konsumen P2P  Lending  dalam  2  (dua)  bentuk yakni,  Pencegahan  (Preventif)  dan  Hukuman  (Represif).  Pencegahan  dinyatakan harus  dalam  bentuk  Regulatory  Sandbox  untuk  melihat  integritas  dan  kesiapan Penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan P2P Lending sehingga meminimalisir resiko- resiko  yang  marak  terjadi  pada  layanan  P2P  Lending  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara illegal. Sedangkan Hukuman dinyatakan dalam bentuk POJK Nomor 77, terutama Pasal 21 tentang sanksi dan Pasal 37 tentang tanggung  jawab,  bilamana terjadi  kerugian  dalam  P2P  Lending  baik  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian Penyelenggara  dan  Bawahannya  maka  ia bertanggungjawab  secara  absolut  kecuali dapat  dibuktikan  hal  tersebut  disebabkan  oleh  keadaan  memaksa  dan/atau dibuktikan  bukan  diakibatkan  oleh  kesalahan  dan/atau  kelalaiannya  sehingga Pemberi Pinjaman mendapatkan  kepastian  hukumnya  sebagai  pihak  yang posisinya berada di bawah Penyelenggara dilihat dari perjanjian di antara mereka.
b. Bentuk  pertanggungjawaban  oleh  Penyelenggara  dalam  P2P  Lending  dalam  hal timbulnya  kerugian  yang  dialami  oleh  Pemberi  Pinjaman  baik  dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara maka Penyelenggara dapat dimintakan penggantian  kerugian  atas  dasar  Ingkar  Janji  (Wanprestasi)  dan/atau  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH).  Persoalan mengenai  pertanggungjawaban Penyelenggara sebagai  pelaku  usaha P2P  Lending  dilihat  dari  hubungan hukum  yang  timbul  dari perjanjian  di  antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman.  Dalam  hal  ini,
Penyelenggara dapat  digugat  atas  dasar  Ingkar  Janji  (Wanprestasi)  jika  ia  tidak memenuhi kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian,  mengakibatkan  dapat dimintakan  penggantian  kerugian  atas  biaya,  rugi,  dan  bunga  oleh  Pemberi Pinjaman  melalui  pengadilan. Sedangkan  jika  prestasi  dalam  perjanjian tidak  dapat diukur  dan  Penyelenggara  mencantumkan  klausa  eksonerasi  atau  pengalihan tanggung  jawab  dalam  perjanjian  antara  ia  dengan  Pemberi  Pinjaman  yang dilakukan  secara  paham  dan  sadar  maka,  Penyelenggara  dapat digugat  atas  dasar PMH  dikarenakan  telah  melakukan  perbuatan  yang melanggar  Undang-Undang, dalam hal ini adalah POJK Nomor 77 mengenai perjanjian yang dilarang. Kemudian Penyelenggara  telah  melanggar  hak  sujektif  dari  Pemberi  Pinjaman  dalam hal  ini, hak-hak milik Pemberi Pinjaman yang  seharusnya  dijamin  oleh  Penyelenggara  serta tidak  menerapkan  prinsip  itikad  baik  dalam  perjanjian  layanan  P2P  Lending. Sehingga  sebagaimana  sejalan  dengan  Pasal  37  POJK  Nomor  77,  Penyelengara merupakan  pihak  yang  wajib bertanggungjawab  bilamana  dapat  terbukti  bahwa kerugian  yang  dialami  oleh  Pemberi  Pinjaman  merupakan  akibat  dari  kesalahan dan/atau  kelalaian  yang  ditimbulkan  Penyelenggara  atau  pihak  yang  berada  di bawah tanggungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sunggono,  Metodologi  Penelitian Hukum  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2016) halaman 93.
Bambang  Sunggono,  Metodologi  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2016) halaman 93
Budiyono, A.R., 2015. Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm.30
Djoni S. Gazali dan Rachmadi  Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 242
Fonna, N. (2019). Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang . Guepedia.
Iskandar, I. (2018). Islamic  Economics as A New Current of Economic Development in Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 9 (2), 150-158.
Kencana.  I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Kencana, Jakarta, 2016. hlm 143
Khoirunisa, A., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad  Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 3 (1), 29-42.
Lily  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar- Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56
Moertiono,  R.  J.  (2021).  Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  dalam  Perspektif  Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety , 1 (3),
252 – 262.
Otje  Salman  dan  F.  Susanto,  Teori Hukum, Mengingat,  Mengumpulkan  dan  Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 46
Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi  Informasi.
Pasal 19 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi  Informasi
Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
Penjelasan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  3/11/PBI/2001  tentang  Perubahan  Atas Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/24/PBI/2000  tentang  Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal. 3
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87 – 91
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  Kencana  Preneda  Media Group,  Jakarta, 2013. hlm 182.
Prastowo,  A.  (2018). Sumber  belajar  dan pusat  sumber  belajar:  Teori  dan  Aplikasinya  di Sekolah/Madrasah .
R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 126
R.soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97. Rapianor, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia
(Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
Ridwan  H.R.,  Hukum  Administrasi  Negara,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,  2006,  hal.
335
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53 Soekanto,   S.        (1998).        Sosiologi penyimpangan.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2006,, Hal.51
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63. Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana. Hlm.47