JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram
Vol. 6 No. 1 Maret 2018, Hal. 39-47

## Analisis Proses Formulasi Peraturan Daerah

## (Studi Pada Peran DPRD Lombok Barat Dalam Proses Formulasi Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Lombok Barat)
Mustamin H. Idris 1 , Rahmad Hidayat 2 , Mahsar 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 05-02-2018 Disetujui: 01-03-2018
Abstrak : Reformasi  dan  otonomi  daerah  telah  berjalan  di  Negara  ini  dan diharapkan  mampu  memberikan  kehidupan  yang  lebih  demokratis.  Salah satunya tuntutan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah, salahnya fungsi legislasi, proses formulasi  PERDA  (Peraturan  Daerah).  Tujuan  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengkaji  penyelenggaraan  peran  DPRD  Kabupaten  Lombok  Barat sebagai  salah  satu  aktor  Formulasi  Kebijakan  PERDA  No.  3  Tahun  2015 Tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pembangunan  Di  Kabupaten  Lombok  Barat  dan  Faktor    yang mempengaruhinya.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  DPRD  Kabupaten Lombok  Barat    sebagai  salah  satu  aktor  Formulasi  Kebijakan  PERDA  ini sudah    dilihat  dari  perannya  dalam    penyusunan  Rancangan  Peraturan Daerah,  dimana  sebagian  besar  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu mengikuti prosedur penyusunan Raperda dan penyiapan Raperda. Aktor lain yang juga terlibat yaitu Badan Keluarga Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan  (BKBPP).  Faktor  Pendukung yaitu dalam bentuk anggaran sebagai bentuk dukungan dari anggaran APBD untuk bidang pemberdayaan perempuan, sarana dan prasarana pembentukan Raperda Inisiatif DPRD. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan Raperda  Inisiatif  ini Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga  ahli  tetap  yang belum  tersedia  dalam  pembentukan  Raperda  tentang  Pengarusutamaan Gender.
Abstrack
Reform and regional autonomy are under way in the country and are expected to provide a more democratic life. One of them is the demands of the  Regional  People's  Legislative  Assembly  (DPRD)  to  carry  out  its  duties and  functions  in  the  regions,  the  wrong  function  of  legislation,  the formulation  process  of  Regional  Regulation  (PERDA).  The  purpose  of  this study is intended to examine the role of the West Lombok Regional House of Representatives as one of the actors of Policy Formulation of PERDA. 3 of 2015  on  General  Guidelines  of  Gender  Mainstreaming  in  Development  in West Lombok Regency and the Factors Affecting it.
The  method  used  in  this  research  is  qualitative  method  with descriptive approach, the data  in  this research are primary and secondary

## Kata Kunci:
1. Formulasi
2. Kebijakan
3. PERDA
4. Lombok Barat
Keyword: 1. Formulation 2. Policy 3. Regional Regulation 4. West Lombok
data in the form of observation, interview and documentation.
The  results  of  this  research  indicate  that  the  role  of  West  Lombok
Regency DPRD as one of the actors of PERDA Formulation is seen from its role  in  the  drafting  of  Local  Regulation,  where  most  have  been  run  in accordance  with  Standard  Operating  Procedures  (SOP),  following  the procedure  of  drafting  of  Raperda  and  preparing  Raperda.  Other  actors involved  are  Family  Planning  and  Women  Empowerment  (BKBPP). Supporting Factors are in the form of budget as a form of support from the budget  of  APBD  for  the  field  of  women's  empowerment,  facilities  and infrastructure  formation  Raperda  Initiative  DPRD.  While  the  inhibiting factor  in  the  formation  of  Raperda  Initiative  is  Human  Resources  (HR) Experts remain that are not yet available in the formulation of Raperda on Gender Mainstreaming.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Reformasi dan otonomi daerah telah berjalan di Negara  ini  dan  diharapkan  mampu  memberikan kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  di berbagai  sektor  kehidupan.  Adanya  ekonomi  dan desentralisasi  kekuasaan  dari  pusat  kepada  daerah untuk  mengelola  maupun  mengantur  pemerintahan didaerahnya  masing-masing,  yang  berbarengan dengan  kemampuan  masyarakat  lokal  untuk  dapat berperan  aktif  dalam  pengelolaan  daerahnya tersebut.  Peran  serta  masyarakat  setempat  sangat berpengaruh  sekali  terhadap  laju  perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di tersebut.
Dalam  UU  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  landasan  hukum  untuk menggulirkan  pemerintah  lokal  yang  otonom  dan demokratis  sangatlah  terbuka.  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pilar untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan tersebut,  yang  tentunya  berdasarkan  Pancasila. Namun sebelumnya, peran maupun fungsi eksekutif lah  yang  cukup  dominan  bahkan  fungsi  legislatif pun  diperankan  oleh  eksekutif.  Seperti  ditegaskan oleh  Miriam  Budiajo:  “telah  menjadi  gejala  umum bahwa  titik  berat  dibidang  legislatif  telah  bergeser ketangan eksekutif (Budiarjo, 1994: 299)
DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  pemerintahan. Namun  dalam  realitanya  selama  ini,  lembaga perwakilan  tersebut  menjalankan  peran  dan  fungsi sebagai  wakil  rakyat  belum  bisa  memberikan sumbangsih  yang  begitu  maksimal  terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak  memihak  tehadap  kepentingan  masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Di  era  sekarang  sekarang,  adanya  tuntutan kepada  menguatnya  peran  DPRD  saat  ini,  yang mana  peran  DPRD  sebagai  posisi  sentral  yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di  era  otonomi  daerah  ini,  merupakan  fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang  sebelumnya  mengarah  kepada  institusi lembaga  perwakilan  ini  kini  menjadi  pembahasan yang  cukup  menarik.  Pergeseran  akan  peran  dan fungsi  lembaga  legislatif  di  era  otonomi  daerah  ini di  tandai  dengan  penegasan  akan  peran  tugas  dan wewenang  DPRD,  yakni  selain  menyerap  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  menjadi  sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan.  Lebih  tegas  lagi  dinyatakan  dalam penjelasan  umum  UU  No  32  Tahun  2004,  bahwa DPRD  harus  menyatu  dengan  masyarakat  daerah dan dipisahkan dari pemerintah daerah.
Sampai  beberapa  waktu  yang  lalu,  hak  untuk berpartisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan,  untuk  memberikan  suara  atau  untuk menduduki  suatu  jabatan  pemerintah  telah  dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang. Salah satu tuntutan yang  sering  disuarakan  di  era  reformasi  dan otonomi  daerah  sampai  sekarang  ini  adalah  peran serta  atau  partisipasi  masyarakat  secara  aktif  dan nyata dalam menentukan kebijakan yang menyangkut  hajat  hidup  masyarakat  itu  sendiri. Namun  pasrtisipasi  itu  sendiri  sering  tidak mendapatkan  makna  dan  arti  sebenarnya.  Seperti yang  diungkapkan  oleh  Kumorotomo  (1996:112) sebagai  berikut:  “realita  politik  menunjukkan, bahwa  umumnya  pejabat  politik  sudah  merasa melaksanakan  kewajibannya  untuk  merangsang partisipasi masyarakat jika para warga negara sudah mengikuti  pemungutan  suara  dengan  tertib,  ikut menghadiri  rapat  umum,  atau  bersikap  harmonis
terhadap  program-program  atau  kebijakan  yang direncanakan”.
Keberadan lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan  dalam  penyelenggraraan  pemerintahan daerah melalui para wakilnya yang berada di DPRD, lebih  lanjut  Awang  (1991)  mengemukakan  sebagai berikut:  “kedalam  berperannya  anggota  DPRD untuk  menyalurkan  aspirasi  menyarakat  pada hakikat  berkenan  dengan  masalah  hubungan  antara badan  tersebut  dengan  anggota  masyarakat  yang diwakili  mereka  secara  individu,  berdasarkan kelompok  maupun  secara  keseluruhan,  sehingga secara principal setiap wakil wakil haruslah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di  dalam  batas  ruang  lingkup  perwakilan  secara keseluruhan”.
Dengan  demikian  kedudukan  serta  keberadaan lembaga  perwakilan  rakyat  mengundang  arti penting  dalam  memperhatikan  kepentingan  rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga  diharapkan  timbulnya  keterpaduan  antara kebijakan  yang  dirumuskan  dengan  partisipasi masyarakat secara aktif, nayat dan bertangungjawab. seperti  yang  dirumuskan  dalam  UU  No.  32  Tahun 2004,  dengan  kata  lain  bahwa  DPRD  merupakan lembaga  yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.
Salah  satu  perhatian  lembaga  legislatif  adalah pengarusutamaan  gender  yang  terjadi  di  lapangan. Sehingga Presiden dan lembaga legislatif merumuskan  kebijakan  PUG  untuk  memberi kesetaraan gender dan hak-hak masyarakat khususnya  perempuan  dalam  tatanan  masyarakan maupun  di  lembaga-lembaga  pemerintahan  dalam pembangunan.  Untuk  itu  pemerintah  Indonesia menyarankan  pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/kota untuk menjadikan PUG sebagai strategi pembangunan.
Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  pertamakali muncul  saat  Konferensi  PBB  untuk  Perempuan  ke IV  di  Beijing  tahun  1995.  Pada  saat  itu,  berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan  sebagai  strategi  yang  harus  diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi  yang relevan untuk  memastikan  bahwa  rencana  aksi  di  berbagai area  kritis  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif. Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi, bukan tujuan.  Strategi  ini  dirumuskan agar desain, implementasi,  monitoring,  dan  evaluasi  kebijakan dan  program  di  seluruh  ranah  politik,  ekonomi, sosial,  dan  budaya  dapat  terwujud.  Sedangkan
tujuan  utamanya  adalah  mewujudkan  keadilan gender.  Dengan  PUG  maka  semua  program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan  terhadap  program  pembangunan,  serta dengan  adanya  kendali  dan  manfaat  untuk perempuan.
Di  Indonesia,  secara  resmi  PUG  diadopsi menjadi strategi
pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan Nasional.  Dalam  inpres  tersebut  dinyatakan  tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas  kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional yang  berperspektif  gender.  Dan  strategi  PUG ditempuh  dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Dalam rangka mengintegrasikan pengaurusutamaan gender dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  pada tahun  2003  diterbitkan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  132  tahun  2003  tentang  Pedoman Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di  Daerah dan  telah  diperbaharui  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomot 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan  pada  semua  unit  pemerintah  di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan  pengarusutamaan  gender  ke dalam  perencanaan  dan  penganggaran.  Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program,  dan  kegiatan  pembangunan  berperspektif gender  dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  atau  RPJMD,  Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
Dalam  rangka  pelaksanaan  pengarusutamaan gender  dalam  perencanaan  dan  penganggaran  di daerah,  Permendagri  Nomor  15  tahun  2008  yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011  juga  mengamanatkan  kepada  kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan  Gender  (RAD  PUG).  Untuk mengimplementasikan amanat tersebut.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD  PUG)  berisi  apa  yang  harus  dilakukan  oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi pengarusutamaan gender benar-benar dapat
diimplementasikan  dalam  rangka  mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
Tujuan  Penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut: 1. Memberikan  panduan  dan  arahan  di  dalam menyusun  kebijakan,  program  dan  kegiatan dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan monitoring  evaluasi  (monev)  yang  responsif gender pada setiap tahapan pembangunan.
2. Mengefektifkan  pelaksanaan  strategi  PUG secara  lebih  konkrit  dan  terarah  untuk menjamin  agar  perempuan  dan  laki-laki memperoleh  akses,  partisipasi,  mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ditujukan  untuk  percepatan  pencapaian millenium Development  Goals (MDG),  yaitu  Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan, Mewujudkan Pendidikan  Dasar  Untuk  Semua,  Mendorong Kesetaraan Gender dan  Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kematian Anak, Meningkatkan Kesehatan Ibu, Memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya dan Pelestarian Lingkungan,  sesuai  isu  strategis  di  setiap  tujuan. Sehingga  pemerintah  Indonesia  mengadopsi  PUG untuk  memecahakan  kesetaraan  gender  diberbagai wilayah.
Jika dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap bidang  kesehatan  dimana  usia  mudah  lebih  banyak wanitanya,  dan  ternyata  banyak  diantara  mereka yang  telah  menika  dini,  maka  menjadi  perhatian khusus  bagi  pemerintah.  Maka  Ketimpangan masalah  gender  juga  turut  menjadi  salah  satu penyebab  kematian  ibu,  di  mana  banyak  di  antara ibu-ibu  meski  sedang  hamil  tetap  bekerja  seperti biasa,  padahal  normalnya  harus  mengurangi  beban kerja  dan  perbanyak  istirahat,  namun  dalam kenyataannya seringkali terlalu banyak bekerja.
Menurut  laporan  maternal  dinas  kesehatan Kabupaten  Lombok  Barat  kasus  kematian  ibu  3 tahun  terakhir  mengalami  penurunan  pada  tahun 2013  tercatat  jumlah  kematian  ibu  sebanyak  10 orang  dan  tahun  2014  menurun  menjadi  7  kasus  , terakhir tahun 2015 jumlah kasus menurun menjadi 5  kasus.  Faktor  penyebab  kematian  adalah  adalah hipertensi dalam kehamilan terutama pre ekalmpsia dan eklampsia, pendarahan dan emboli. Upaya yang dilakukan  untuk  menekan  kematian  ibu  yakni dengan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kai  di pelayanan  kesehatan  dasar  melalui  program- program diantaranya pelayanan kesehatan, meningkatkan kegiatan supervisi fasilitatif,
penguatan manajemen program kia di tingkat bidan desa, peningkatan kompetensi bidan dalam penanganan kasus berupa pelatihan-pelatihan.
Jumlah  kematian  bayi  di  Kabupaten  Lombok Barat  menurun  secara  segnifikan.  Tahun  2014 menurun  sebesar  30%    pada  tahun  2015  dengan perincian  penyebab  kematian  bayi  paling  besar adalah  berat  bayi  lahir  rendah  (BBLR)  yaitu sebanyak  12  (menurun  dari  tahun  sebelumnya  51 kasus).  untuk  kematian  ibu  dapat  di  katakan fluktuatif,  terjadi  penurunan  pada  tahun  2012  dan 2015.  Tahun  2015  terbanyak  ibu  mati  saat  bersalin (5 orang) dan semuanya pada kelompok usia 20-34 tahun.  sedangkan  untuk  tahun  2015    ini  penyebab kematian  ibu  paling  tinggi  tahun  ini  karena eklamsia/  preeklamsia  (HDK)  2  (40%),  kemudian pendarahan  2  (40%)  dan  emboli  1  (20%).    untuk data  hiv    dan  aids  pada  tahun  2015  di  Kabupaten Lombok  Barat   sebanyak 6 kasus  HIV dan 1 kasus baru  AIDS.  Maka  secara  kumulatif  di  laporkan sampai  saat  ini  di  Kabupaten  Lombok  Barat terdapat  67  orang  kasus  HIV  dan  79  kasus  aids. Sedangkan  menurut  pencatatan  tahun  2015  tidak ada kematian karena AIDS.
Kabupaten  Lombok  Barat  merupakan  satu- satunya  Kabupaten  yang  masuk  verifikasi  APE tahun  2016  ini.  Menurut  INiken  Kiswandari  jelas wanita  yang  telah  mendedikasikan  dirinya  selama 30  tahun  pada  bidang  ini.Selaku  Ketua  Tim Verifikasi  Evaluasi  mengatakan  tahun  ini  dinilai semangat  untuk  memperjuangkan  perempuan  dan perlindungan  anak  sedikit  menurun  disbanding tahun-tahun  sebelumnya.“Tahun  ini  hanya  diikuti oleh  17  Provinsi  saja,”  ujar  nya.  Melalui  penilaian APE ini kedepannya Pemerintah Daerah akan lebih memperhatikan lagi program pembangunan kaitannya  dengan  pemberdayaan  dan  perlindungan anak.  “Kurangnya  perempuan  dalam  program pembangunan  serta  kualitas  yang  rendah  akan berdampak  pada  pembangunan  bangsa  ini.  Jumlah perempuan  jumlahnya  hampir  setengah  penduduk dunia 34% nya adalah anak-anak”.
Berdasarkan  latar  belakang  hal  tersebut  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis Proses Formulasi Peraturan Daerah (Studi Pada  Peran  DPRD  Lombok  Barat  dalam  Proses Formulasi  Perda  No  3  Tahun  2015  tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat)”.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Kebijakan Publik
Udoji  seperti  dikutip  oleh  Abdul  Wahab (2012:15)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai “an  sanctioned  course  of  actions addressed  to  a  particular  problem  or  group  of related  problem  that  affect  society  at  large” ( suatu  tindakan  bersanksi  yang  mengarah  pada suatu  tujuan  tertentu  yang  diarahkan  pada  suatu masalah  atau  sekelompok  masalah  tertentu  yang saling  berkaitan  yang  mempengaruhi  sebagian besar  warga  masyarakat).  Selanjutnya,  menurut Anderson  sebagaimana  dikutip  oleh  Winarno (2002:5)  menyebutkan  bahwa  kebijakan  publik “ purposive  course  of  actions  or  inactions undertaken  by  an  actors  or  set  of  actors  in dealing  with  a  problem  or  matter  of  concern” (merupakan arah langkah tindakan yang mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  seseorang atau  sejumlah  aktor  dalam  menangani  suatu masalah atau persoalan).
2. Proses Formulasi Kebijakan
Menurut Anderson dalam (Winarno
2007:93) formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai arternatif  disepakati  untuk  masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.
Formulasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses menurut  Winarno  (1989:53),  dapat  dipandang dalam  2  (dua)  macam  kegiatan.  Kegiatan pertama  adalah  memutuskan  secara  umum  apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain  perumusan  diarahkan  untuk  memperoleh kesepakatan  tentang  suatu  alternatif  kebijakan yang  dipilih,  suatu  keputusan  yang  menyetujui adalah  hasil  dari  proses  seluruhnya.  Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat,  dalam  hal  ini  suatu  keputusan  kebijakan mencakup  tindakan  oleh  seseorang  pejabat  atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak  suatu  alternatif  kebijakan  yang  dipilih. Sejalan  dengan  pendapat  Winarno,  maka  Islamy (1991:77)  membagi  proses  formulasi  kebijakan kedalam   tahap   perumusan  masalah  kebijakan, penyusunan  agenda  pemerintah,  perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. 3. Model-Model Formulasi Kebijakan
Memahami  formulasi  kebijakan  publik berarti  juga  kita  perlu  mengetahui  model-model perumusan  kebijakan  publik  yang  telah  banyak
digunakan
selama ini oleh
Negara/lembaga/institusi dalam penetapan keputusannya.Menurut    Thomas  R.  Dye  dalam bukunya Undesrstanding  Publik  Policy (1995) setidaknya  terdapat  Enam  model  formulasi kebijakan yaitu: Model Institusional, Model Elit- massa,  Model  Kelompok,  Model  Sistem-Politik, Model Rational-Comprehensive ,  dan  Model Inkremental.
3.  Proses  dan  Tahap-Tahap  Dalam  Perumusan Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  adalah  aturan  tertulis yang  merupakan  keputusan  formal  organisasi, yang  bersifat  mengikat,  yang  mengatur  prilaku dengan tujuan untuk  menciptakan tata nilai  baru dalam masyarakat. Jones (1996)  mengemukakan tahapan-tahapan  dalam  perumusan  kebijakan publik, yaitu: Perception/definition, Aggregation, Organization,  Representation,  Agenda  Setting, Formulation, Legitimation.
4.  Aktor dalam Formulasi Kebijakan
Sesuai pendapat Lester dan Steward dalam Kusumanegara (2010:88-89), para aktor perumus kebijakan terdiri dari:
a) Agen  pemerintah:  yaitu  terdiri  dari  para birokrat  karier.  Mereka  adalah  aktor  yang mengembangkan sebagian besar usulan kebijakan (inisiator kebijakan).
b) Kantor  kepresiden;  yaitu  presiden  atau  aparat eksekutif. Keterlibatan presiden dan perumusan  kebijakan  ditunjukan  dengan pembentukan  komisi  kepresidenan, task forces dan komite antar organisasi:
c) Konggres(lembaga  legislatif):   lembaga  ini berperan  dalam  melegislasi  kebijakan  baru maupun  merevisi  kebijakan  yang  dianggap keliru.  Di  negara-negara  demokrasi,  peran legislatif dalam perumusan kebijakan didasarkan pada keberadaan mekanisme check and balances dengan pihak eksekutiff.
d) Kelompok kepentingan: di Negara demokrasi, kelompok kepentingan merupakan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan spesifik.
Pelaku  perumusan  kebijakan  publik  pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:
1. Resmi,  yang  termasuk  dalam  pelaku  ini adalah lembaga pemerintah seperti:
Birokrasi,  Presiden  (Eksekutif),  DPR/D (Legislatif)  dan  Mahkamah  Agung  beserta badan peradilan di bawahnya (Yudikatif). 2.  Tidak  resmi,  yang  termasuk  dalam  pelaku ini  adalah  Kelompok  Kepentingan,  Partai  Politik, LSM, Media Massa dan Manajemen Individu
5. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan  Pewakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat      Daerah yang  berkedudukan  sebagai  unsur  lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur pemerintahan  daerah,  DPRD  memiliki  tanggung jawab  yang  sama  dengan  pemerintahan  daerah dalam  rangka  menjalankan  roda  pemerintahan daerah.  DPRD  adalah  mitra  kerja  dan  memiliki kedudukan  yang  sejajar  dengan  Pemerintahan Daerah.  Dalam  kedudukan  tersebut,  DPRD  di lengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu:
1. Legislasi yaitu fungsi membentuk peraturan  daerah  yang  dilakukan  bersama kepala daerah.
2. Anggaran  yaitu  bersama  kepala  daerah menyusun  dan  menetapakan  Anggaran Pendapantan  dan  Belanja  (APBD)  setiap tahun.
3. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Undang-Undang,  Peraturan  Daerah  Dan Peraturan Kepala Daerah.

## 6. Prosedur Penyusunan PERDA
Penyusunan  dan  kepada  pengajuan  rancangan Perda  menurut  Undang-Undang  adalah  Haknya Kepala Daerah. Artinya, Rancangan Perda diajukan oleh  Kepala  Daerah  kepada  DPRD  dan  dibahas bersama-sama  antara  DPRD  dan  Kepala  daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Penyusunan  Rancangan  Perda  adalah  sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD. Karena  itu,  kualitas  suatu  Perda  dan  pengambilan keputusan  atas  Rancangan  Perda  menjadi  Perda sangat  ditentukan  oleh  bagaimana  dan  dengan  cara bagaimana  Perda  itu  disusun.  Setidaknya  suatu Rancangan Perda harus didahului dengan menyusun naskah  akademik.  Dengan  didahului  atau  disertai dengan  naskah  akademik,  maka  ia  sangat memudahkan  bagi  pembahasan  Rancangan  Perda untuk  ditetapkan  menjadi  Perda,  maka  tahap- tahapan  pembahasan  Perda  akan  lebih  mendalam dan  setiap  tahap  pembahasan  yang    harus  dilalui dapat berjalan dengan baik.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Narasumber  dalam  penelitian  ini  yaitu  pihak-pihah yang  terkait  dan  terlibat  dalam  proses  Formulasi Perda No 3 tahun 2015. Hal ini akan merujuk pada lokasi  penelitian  yaitu  orang-orang  atau  pejabat terkait  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  terkait formulasi  atau pembuatan Perda No. 3 tahun 2015.
Teknik  penelitian  yang  digunakan  dibedakan menjadi  tiga,  yaitu:  1.  Wawancara,  2.  Observasi  3. Dokumentasi.
Hasil dan Pembahasan 1. Analisis  Proses  Formulasi  Peraturan  Daerah (Studi  Pada  Peran  DPRD  Lombok  Barat dalam  Proses  Formulasi  Perda  No  3  Tahun 2015  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat).
Anderson dalam Winarno (2007:93) formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana  berbagai  alternatif  disepakati  untuk masalah-masalah  yang  dikembangkan  dan  siapa yang  berpartisipasi.  Dalam  studi  ini,  alasan ketertinggalan  perempuan  daripada  laki-laki,  yang mana  dihampir  semua  lini  kehidupan  (pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik dan lain sebagainya.  Hal  ini  membuat  DPRD  Kabupaten Lombok Barat berinisiatif  dalam Formulasi Kebijakan bidang gender ini . Hal ini juga mengarah pada model formulasi kebijakan institusional.
Ini  menandakan  bahwa  DPRD  Kabupaten Lombok  Barat  di  bagian  Komisi  IV  memiliki perhatian khusus dan serius terkait isu yang mereka aspirasikan dan inisiasikan. Alasan terkait mengusul PUG ini karena banyak terlihat fenomena-fenomena sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  khususnya  bagi perempuan  yang  kurang  di  perhatikan  hak-haknya dan selalu di remehkan dalam dunia kerja. Sehingga komisi  IV  menjadikan  PUG  sebagai    RAPERDA supaya  dapat  menjamin  hak  yang  sama  antara perempuan  dan  laki-laki  untuk  menikmati  hak-hak warga  Negara  di  bidang  ekonomi,  sosial  budaya, politik,  dan  hukum  sebagai  upaya  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.  Maka  DPRD  Kabupaten  Lombok Barat melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasikan  isu  terkait  pengusulan  dari Badan  Keluarga  Berencana  Dan  Pemberdayaan Perempuan  (BKBPP).  Adapun  dalam  penyusunan RAPERDA tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ini memiliki beberapa tahap untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait penyusunan  RAPERDA  tentang  Pengarusutamaan Gender  dan  beberapa  langkah-langkah  yang  harus di lakukan  sebagai berikut:
1. Langkah 1 : Identifikasi isu dan masalah DPRD  Kabupaten  Lombok  Barat  selaku perancang  Perda  perlu  membuat  Perda  atas nama  dan  untuk  kepentingan  masyarakat. Langkah  pertama  yang  harus  diambil  adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.
Permasalahan dapat mencakup banyak hal,antara  lain  degradasi  dan  deviasi  sumber daya,  konflik  pemanfaatan  antar  pihak  yang mengakibatkan  keresahan  sosial,  dan  lain-lain. Selain  mengidentifikasi  masalah,  RAPERDA harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya  masalah  (akar  masalah)  dan  pihak- pihakyang  terkena  dampak  dari  berbagai masalah tersebut.
2. Langkah 2 : Identifikasi Landasan Hukum, dan Bagaimana  PERDA  Baru  dapat  Memecahkan Masalah  Identifikasi legal  baseline juga penting  karena  meliputi  analisis  terhadap pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  dari peraturan  perundang-undangan yang  ada.
Melalui  analisis  ini,  dapat  diketahui  bagian- bagian  dari  Perda  yang  ada,  yang  telah  dan belum/tidak ditegakkan, termasuk yang mendapat  pendanaan  dalam  pelaksanaannya berikut  alasan  yang  menyertai,  dan  instansi yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan tersebut.
3. Langkah 3: Penyusunan Naskah Akademik
Dalam  penyusuan  Naska  Akademik  DPRD Kabupaten Lombok Barat bahwa selesai Naska Akademik  di  setujui  oleh  Badan  Legislasi  dan dibawah  ke  Rapat  Paripurna  dan  DPRD Kabupaten Lombok Barat mengundang tim ahli (sementara)  dari  Universitas  Mataram  dengan konsen  terhadap  pemberdayaan  ini  dengan naska  akademiknya  professor  dari  Universitas Mataram dan melakukan Publik Hearing untuk mendengar masukan dari masyarakat.
Dalam  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  68  Tahun  2005 tentang  Tata  Cara  Mempersiapkan  Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan  Peraturan  Presiden  dinyatakan bahwa  Naskah  Akademik  adalah  naskah  yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah mengenai  konsepsi  yang  berisi  latar  belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah  pengaturan  Rancangan  Undang-Undang. Dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa “Pemrakarsa  dalam  menyusun  Rancangan Undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun  Naskah  Akademik  mengenai  materi yang  akan  diatur  dalam  Rancangan  Undang- Undang.” Kata “dapat“ berarti tidak merupakan keharusan.  Sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  5
ayat  (1)  tersebut  maka  untuk  penyusunan Peraturan Daerah untuk substansi tertentu dapat juga terlebih dahulu dibuatkan Naskah Akademik.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal 5  ayat  (3)  Peraturan  Presiden  tersebut dinyatakan  bahwa  ”Naskah  Akademik  paling sedikit  memuat  dasar  filosofis,  sosiologis, yuridis,  pokok  dan  lingkup  materi  yang  akan diatur”.
Dari  aspek  proses  penyusunan  peraturan perundang-undangan,  penelitian  hukum  adalah merupakan  langkah  awal/persiapan  pada  tahap pra legislasi. Hasil penelitian merupakan bahan dasar  untuk  menunjang  tindak  lanjutnya,  yaitu penyusunan  naskah  akademik  atau  naskah rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Langkah 4: Penulisan Rancangan Perda
Pekerjaan  menyusun  peraturan  daerah  seperti halnya,  kodifikasi  hukum,  dan  rancangan peraturan perundang-undangan memiliki spesifikasi tertentu. Himpunan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan derajat  peraturan  dan  waktu  penetapannya. Sedangkan  kodifikasi  hukum  disusun  secara sistematis  menurut  rumpun  masalah  dan dikelompokkan  secara  sistematis  dalam  Buku, Bab, Bagian, Paragraf, dan Pasal-Pasal.
5. Langkah  5  :  Penyelenggaraan  Konsultasi Publik
Bahwa Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya  yang  lentur,  dan  harus  diintegrasikan  ke dalam proses penulisan rancangan Perda karena masukan  dari  lembaga  yang  terkait  dengan pengarusutamaan  gender  ini  sehingga  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  melakukan  Publik Hearing .  Proses  konsultasi  dan  penulisan bersifat interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi.  Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal  28  (Rancangan)  Peraturan  Presiden tentang  Tata  Cara  Mempersiapkan  Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dan  Pasal  140ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:
1. Masyarakat  berhak  memberikan  masukan secara  lisan  atau  tertulis  sebagai  bahan penyempurnaan  dalam  tahap  penyiapan rancangan Perda.
2. Masyarakat  dalam  memberikan  masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
3. Masukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  memuat  pokok-pokok  materi  yang diusulkan.
4. Masukan  dari  masyarakat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda. Mengidentifikasikan  masalah  itu  penting dalam  perumusan  rancangan  PERDA  karena  untuk mencari  kebenaran  terhadap  masalah-masalah  yang di  usulkan  oleh  Badan  Keluarga  Berencana  dan Pemberdayaan  Perempuan  (BKBPP).  Sehingga DPRD  Kabupaten  Lombok  Barat  dan  Pemerintah Daerah  mulai  menyusun  RAPERDA  terhadap usulan  yang  di  sampaikan  dan  beberapa  prosedur yang harus dilakukan sebagai berikut:
1. Proses Mendapatkan
Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Dalam  proses  mendapat  persetujuan  DPRD Kabupaten Lombok Barat melalui rapat paripurna untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan  keputusaan  DPRD  Kabupaten Lombok  Barat.  Rapat  paripurna  Merupakan rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  dipimpin  oleh  ketua  atau  wakil  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan  forum  tertinggi  dalam  melakukan wewenang dan tugas kedewanan.
Adapun  jadwal  dalam  pembahasan  rapat  draf RaPerda tentang Pengarusutamaan Gender bahwa:
1. Pengusul  mengajukan  draf  RaPerda  Inisiatif Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  kepada Pimpian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dari  rapat  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  menyampaikan  hasil  pembahasan  draf RaPerda  inisiatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
3. Pandangan dari fraksi-fraksi Tentang
Pengarusutamaan Gender
4. Jawaban  pengusul  atas  pandangan  fraksi-fraksi terhadap Pengarusutamaan Gender
5. Persetujuan,  penetapan    draf  RaPerda  usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Penjelasan  Banleg  terhadap  Draf  RaPerda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Pandangan Kepala Daerah
8. Jawaban fraksi atas pandangan Kepala daerah
9. Dibentuk  panitia  khusus  untuk  mengkaji  draf RaPerda  inisiatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
10. Laporan panitia khusus atas hasil pembahasanya dan  persetujuan,  penetapan  draf  RaPerda
inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pendsapat Kepala Daerah.
Pembahasan  RaPerda  di  DPRD  baik  atas inisiatif  Pemerintah  Daerah  maupun  atas  inisiatif DPRD,  dilakukan  oleh  DPRD  bersama  Bupati, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah  berada  di  Biro/Bagian  Hukum.  Tetapi biasanya  pembahasan  dilakukan  melalui  beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan  ini  dilakukan  dalam  rapat  paripurna, rapat  komisi,  rapat  gabungan  komisi,  rapat  panitia khusus  dan  diputuskan  dalam  rapat  paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik  atas  inisiatif  DPRD  ditentukan  oleh  Peraturan Tata  Tertib  DPRD  masing-masing.  Khusus  untuk RaPerda  atas  inisiatif  DPRD,  Kepala  Daerah  akan menunjuk Sekretaris Daerah atau  pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.
RaPerda inisiatif DPRD ini tentang Pengarusutamaan Gender  ditetapkan menjadi Perda pada  tanggal  24  juni  2015.  Perda  yang  telah ditetapkan akan diserahkan kepada sekertaris daerah untuk diundangkan.

## 2. Proses Pengesahan dan Pengundangan
Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda,  Sekretaris  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerahdengan  persetujuan  Pimpinan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah    dan  Kepala  Daerah dapat  menyempurnakan  teknik  penyusunan RaPerda  yang  telah  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga  terdapat  kesalahan  teknik  penyusunan setelah  diserahkan  kepada  Kepala  Daerah, Kepala  Daerah  dapat  menyempurnakan  teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah. Setelah  Perda  diundangkan  dan  masih  terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dapat  meralat kesalahan  tersebut  tanpa  merubah  substansi Perda  melalui  Lembaran  Daerah.  Pemda  wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

## 3. Lembaran Daerah dan Berita Daerah
Apabila  RaPerda  sudah  ditetapkan  menjadi Perda  akan  mempublikasikan  Perda  yang  telah di  sahkan.  Supaya  memberikan  pelayanan
kepada  masyarakat  bersifat  transparan  agar masyarakat  Kabupaten  Lombok  Baratatau bahwa telah ada Perda tentang Pengarusutamaan Gender ini.
Berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  bawa  Perda  yang  telah  disahkan  harus dipublikasikan. (1)  Agar memiliki kekuatan hukum dan  dapat  mengikat  masyarakat,  Perda  yang  telah disahkan  oleh  Kepala  Daerah  harus  diundangkan dalam  Lembaran  Daerah.  (2)  Untuk  menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya,  penjelasan  atas  Perda  tersebut dicatat  dalam  Tambahan  Lembaran  Daerah  dan ditetapkan  bersamaan  dengan  pengundangan  Perda sebagaimana  yang  diundangkan  di  atas.  Pejabat yang  berwenang  mengundangkan  Perda  tersebut adalah Sekretaris Daerah.

## Simpulan
Peran  DPRD  dalam  hal  formulasi  kebijakan Perda No. 3 Tahun 2015  Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pembangunan dapat  di  lihat  dari bagaimana DPRD Kabupaten  Lombok  Barat  mengikuti  prosedur penyusunanan  Raperda  dan  penyiapan  Raperda. Formulasi kebijakan itu dilakukan dengan langkah- langkah  sebagai  berikut:  Identifikasi  isu  dan masalah, identifikasi landasan hukum dan bagaimana Perda baru dapat memecahkan masalah, penyusunan naskah  akademik,  penulisan rancangan perda,  dan  setelah  dilakukan  langkah-langkah tersebut maka Raperda di proses untuk
mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten
Lombok  Barat  melalui  proses  pengesahan  dan pengundangan,  lembaran  daerah  dan  sampai  berita daerah.

## Saran
Adapun saran  yang bisa  diajukan adalah terkait dengan DPRD Kabupaten Lombok Barat hendaklah memperbaiki  faktor  penghambat  dalam  pembuatan rancangan  Perda  seperti  belum  adanya  Sumber Daya Manusia (SDM)  tetap yang memiliki kualitas lebih  dan  segera  merekrut  Tim  Ahli  untuk membantu pekerjaan dewan.

## Daftar Pustaka
[1] Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Alfabeta, Bandung, 2008.
[2] Ansil, Cristine, Sistem Pemerintahan Indonesia , PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
[3] Astawa,  Pantja, Hak  Angket  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia  Menurut  Undang- Undang  Dasar  1994, Disertasi  Pascasarjana Unpad, Bandung, 2000.
[4] Dunn,  W.N., Pengantar  Analisis  Kebijkan Publik Edisi  kedua ,  Gajah  Mada  Unuversity Press, Yogyakarta, 2002.
[5] Rinusu, Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pembangunan di Indonesia Teori dan Aplikasi, Kerjasama  antara  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  Republik  Indonesia  dan  United National  Development  Program  (UNDP), Jakarta, 2007.
[6] Sjafrisal, Teknik Praktis Penyusunan
Pembangunan Daerah , Baduose Media, Jakarta,
2009.
[7] Suprihatini, Amin dan Suparyanto, Yudi. 2011. Mengenal Lembaga Negara Indonesia. Klaten:Saka Mitra Kompetensi.
[8] Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005.
[9] Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema  Dan  Tantangan, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2007.
[10] Wahab,  Abdul, Analisis  Kebijakan, PT.  Bumi Aksara, Jakarta, 2012.