## ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN OLEH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
Zulkifli Sulistiyono 1* , Agustina Prativi Nugraheni 2 1,2 Universitas Tidar E-mail: 1) sulistiyonozulkifli@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  memimpin  pemerintahan,  aspirasi  rakyat  sangatlah  dibutuhkan  untuk  melaksanakan pembangunan.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  adalah  badan  pemerintah  yang  dapat mendengar tentang permasalahan rakyat didalam suatu daerah. Dalam menjalankan pembangunan daerah, DPRD dan Pemerintah memilki peran penting dalam proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan  anggaran  yang  efektif  dan  efisien  dapat  membuahkan  anggaran  yang  selaras  dengan kebutuhan pada periode yang bersangkutan. Penyusunan anggaran ialah sistem yang penting untuk mencapai anggaran yang efektif serta efisien saat dalam pelaksanaannya. Tujuan dari studi ini adalah untuk  menganalisis  proses  penyusunan  anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran  di  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Jepara.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  melalui  observasi  dan wawancara. Sekretariat DPRD merupakan satuan kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada  Pimpinan  DPRD  secara  operasional  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  dalam  hal administratif.  Dalam  proses  penyusunan  anggaran,  Pemerintah  dan  DPRD  sepakat  menyusun anggaran  berbasis  pada  kinerja.  Anggaran  berbasis  kinerja  memprioritaskan  pada  output  dari pelaksanaan  kegiatan  yang  dicapai  berhubungan  dengan  penggunaan  anggaran  yang  sudah direncanakan.
Kata Kunci: Penyusunan, Pelaksanaan, APBD, Berbasis Kinerja.

## ABSTRACT
In leading the government, the aspirations of the people are needed to carry out development. The Regional People's Representative Council (DPRD) is a government body that can hear about the problems of the people in an area. In carrying out regional development, the DPRD and the Government have an important role in the budgeting process. The process of preparing an effective and efficient budget can produce a budget that is in line with the needs in the period concerned. Budgeting  is  an  important  system  to  achieve  an  effective  and  efficient  budget  when  in  its implementation.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  process  of  budgeting  and  budget implementation  in  the  Secretariat  of  the  Jepara  Regency  DPRD.  This  research  method  uses descriptive analysis through observation and interviews. The DPRD Secretariat is a regional device performance unit that is responsible to the Dprd Leadership operationally and is responsible to the Regent in administrative matters. In the process of budgeting, the Government and dprd agreed to draw up a budget based on performance. Performance-based budgets prioritize on the output of the implementation of activities achieved related to the use of planned budgets.
Keywords: Drafting, Implementation, APBD, Performance-Based.

## 1. PENDAHULUAN
Sekretariat  DPRD  merupakan  lembaga  pemerintah  daerah  yang  memiliki  peran sebagai perangkat pendukung pelayanan administrative bagi DPRD, hal tersebut tertuang dalam  UU  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  yang  menafsirkan  bahwa  dalam menjalankan  tugas  tersebut  Sekretariat  DPRD  secara  operasional  bertanggungjawab terhadap  pimpinan  DPRD  sedangkan  secara  administratif  bertanggungjawab  terhadap Bupati.  Sebagai  setuan  kinerja  perangkat  daerah  yang  membantu  DPRD  dalam  hal operasional, Sekretariat DPRD juga berperan dalam pendampingan keputusan DPRD dalam hal  penyusunan  APBD  dalam  suatu  daerah.  Penyusunan  APBD  didasarkan  berdasarkan penyusunan anggaran berbasis kinerja, hal ini diperkuat dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa system penganggaran yang telah berubah dari traditional budget menjadi anggaran berbasis kinerja. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  dan  beberapa  peraturan  pemerintah  lainnya  yang  berfungsi  sebagai  pilar  dalam menjalankan anggaran. Peraturan ini mengubah tata cara struktur penganggaran dari yang semula  menggunakan  sistem dual  budgeting diubah unified  budgeting ,  penganggaran berbasis  masukan  berubah  menjadi  penganggaran  berbasis  kinerja,  serta  penganggaran jangka menengah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja memperhitungkan biaya kerja serta unit  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  hal  ini  dikarenakan  anggaran  berbasis  kinerja  bukan sekedar  berorientasi  pada output saja  akan  tetapi  juga  pada outcome,  benefit dan impact sehingga setiap pekerjaan harus menetapkan tujuan yang jelas terlebih dahulu.
Pengalokasian  dana  yang  efektif    memiliki  arti  bahwa  dalam  setiap  pengeluaran pemerintah  menuju  pada  sasaran  dan  tujuan  strategis  yang  telah  dimuat  dalam  dokumen perencanaan  strategis.  Sedangkan,  pengalokasian  dana  yang  efisien  memiliki  arti  bahwa dalam setiap pengeluaran dapat mencapai sasaran dan tujuan strategis dengan penggunaan sumber daya yang minimal dengan kualitas optimal. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan  efisien  dapat  diterapkan  melalui performance-based  budgeting dalam  penyusunan anggaran  pemerintah. Performance-based  budgeting bertujuan  untuk  meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran belanja dengan cara pencapaian penggunaan informasi kinerja secara sistematis dari setiap organisasi sektor publik (Robinson dan Last (2019)).

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Pengertian dan Fungsi Anggaran
Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), yang berarti sebuah tas kecil sebelumnya dari  kata  bougette  (Perancis).  Menurut  Indra  Bastian,  definisi  anggaran  (budget)  adalah rencana  operasi  keuangan,  yang  mencakup  estimasi  pengeluaran  yang  diusulkan,  dan sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk  membiayainya  dalam  periode  waktu  tertentu, berdasarkan The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang sekarang telah  berganti  menjadi Governmental  Accounting  Standards  Board  (GASB). Anggaran negara adalah rencana keuangan pemerintah untuk periode satu tahun yang akan datang yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan bernegara dalam segala bidang.
Anggaran  mempunyai  tiga  tujuan  utama  yang  saling  terkait,  yaitu  stabilitas  fiskal makro, alokasi sumber daya yang sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan  efisien.  Instrumen  kebijakan  ekonomi  anggaran  berfungsi  untuk  mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan, sebagai instrumen
kebijakan  ekonomi  anggaran.  Selain  itu  anggaran  negara  juga  berfungsi  sebagai  media perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan.
Anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan dalam arti kata asalnya. Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, anggaran perlu disusun secara efektif dan efisien. Disebabkan oleh jumlah dana yang terbatas, alokasi diperlukan sesuai dengan jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Hariadi,  Yanuar,  and  Icuk  (2010:7)  mendefinisikan anggaran  sebagai  perkiraan  apa  yang  akan  terjadi  selama  periode  waktu  tertentu  yang ditentukan berdasarkan keuangan suatu negara. Mardiasmo (2013:63) menyebutkan terdapat beberapa jenis fungsi anggaran yang berbeda dalam manajemen sektor publik.
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi.

## 2.2 Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan APBD didasarkan pada anggaran yang berbasis kinerja atau prestasi kerja. Anggaran  berbasis  kinerja  adalah  pendekatan  penganggaran  yang  mengutamakan  hasil kegiatan yang akan atau telah dicapai sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditentukan serta kuantitas dan kualitas yang terukur. Setiap dana yang dikeluarkan untuk menjalankan program harus terukur secara jelas indicator kinerja yang di representasikan sehingga dapat memenuhi  tolok  ukur  sasaran.  Selain  itu  dalam  menyusun  APBD  diorientasikan  pada penyusunan  anggaran  secara  terpadu (unified  budget), dimana  semua  belanja  pemerintah didasarkan pada prinsip efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

## 2.3 Penyusunan Anggaran
Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  menyusun APBD, adalah :
1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  bersama  Panitia  Anggaran  DPRD menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan  RAPBD  tahun  berikutnya.  Rancangan  KUA  berisi  tentang  program menurut  usulan  pemerintah,  organisasi,  sasaran  dan  target  kinerja  serta  pagu anggaran indikatif
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kepala Daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD, berdasarkan KUA yang telah disepakati. Rancangan PPAS berisi tentang urutan prioritas program dan kegiatan, sasaran, dan kinerja target masing-masing program.
3. Penyusunan  dan  Penyampaian  Surat  Edaran  Kepala  Daerah  tentang  Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Penyusunan RKA-SKPD dalam Nota Kesepakatan PPA antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam Nota Kesepakatan PPA antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Substansi surat edaran Kepala Daerah tersebut meliputi:
a. PPA yang disalurkan untuk kegiatan SKPD, terhadap rencana pendapatan dan pembiayaan
b. Penyelarasan program serta kegiatan SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan yang ditetapkan.
c. Batas waktu RKA-SKPD menyampaian kepada PPKD.
d. Hal  yang  perlu  dijadikan  perhatian  khusus  dari  SKPD  berkaitan  dengan efektifitas,  efisiensi,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyusunan  anggaran dalam hal tercapainya prestasi kerja
e. Dokumen  yang  dijadikan  lampiran  terdiri  dari  KUA,  PPA,  kode  rekening APBD, format RKA-SKPD, Analisa standar belanja dan standar satuan harga.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Rancangan  APBD  yang  dituangkan  dalam  masing-masing  Rencana  Kegiatan  dan Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  merupakan  agregasi  dari  usulan-usulan yang telah disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun Satuan Kerja  Perangkat  (RKA-SKPD).  Usulan  tersebut  dimaksud  dapat  menjadi  jumlah anggaran pendapatan, belanja setiap program dan kegiatan, serta pembiayaan yang hendak dilaksanakan dalam tahun anggaran selanjutnya.
5. Penyampaian  dan  Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

## 3. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  kualitatif  merupakan  tipe  penelitian  yang  memiliki  sifat  deskriptif, penelitian  ini  lebih  mengutamakan  analisis  dalam  pembahasannya.  Karena  lebih mengutamakan  analisis  dalam  pembahasannya,  peneliti  menggali  data  dari  observasi  dan wawancara  selama  magang/praktik  kerja  lapangan  saat  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Jepara.  Selain  itu  peneliti  juga  ingin  menggambarkan  tentang  cara  penyusunan  dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kantor  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Jepara,  dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 5 Agustus hingga 6 September 2021.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan  studi  dokumentasi selama  penulis  melaksanakan  magang/praktik  kerja  lapangan  di  Sekretariat  DPRD Kabupaten Jepara. Observasi (pengamatan) dilakukan penulis dengan  cara  melihat laporan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Rekapitulasi  SKPD  Sekretariat  DPRD Penyesuaian  Hasil  Evaluasi  APBD  2021.  Kemudian  melakukan  wawancara  terhadap karyawan  di  Sekretrariat  DPRD  Kabupaten  Jepara  terhadap  pelaksanaan  anggaran  yang telah direncanakan pada tahun 2021.

## Tujuan Penelitian dan Manfaat
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  tentang  cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
Manfaat penelitian dalam hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis Manfaat  teoretis  merupakan  manfaat  yang  memiliki  lingkup  tentang pengembangan  ilmu,  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  pengembangan ilmu mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
2. Manfaat Praktis Manfaat  praktis  adalah  manfaat  yang  dapat  diambil  oleh  penulis  dan pembaca  dari  penulisan  artikel  ini.  Artikel  ini  diharapkan  dapat  menambah kontribusi  terhadap  pembaca  mengenai  pentingnya  penyusunan  dan pelaksanaan anggaran oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Susunan  organisasi  satuan  kinerja  perangkat  daerah  Sekretariat  DPRD Kabupaten Jepara
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jepara  No.  16  Tahun  2010 berkaitan  dengan  organisasi  dan  tata  kerja  Sekretariat  Daerah  serta  Sekretariat  DPRD Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa sesuai kedudukannya Sekretariat DPRD merupakan satuan  kinerja  perangkat  daerah  yang  berperan  memberikan  pelayanan  terhadap  aktifitas DPRD,  dipimpin  oleh  Sekretaris  yang  bertanggung  jawab  kepada  pimpinan  DPRD  dan secara  administratif  dibina  oleh  Sekretariat  Daerah.  Berikut  adalah  susunan  organisasi, beserta tugas pokok dan fungsi :
• Susunan Organisasi
1) Sekretaris DPRD
2) Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
a. Kasubbag Perundang-undangan, Humas dan Publikasi.
b. Kasubag Persidangan, Risalah, dan Protokol.
3) Kabag Pengganggaran dan Pengawasan.
a. Kasubbag Penganggaran
b. Kasubbag Pengawasan, Kerjasama, dan Aspirasi.
4) Kabag Umum
a. Kasubbag TU/Kepegawaian
b. Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
5) Kabag Program dan Keuangan
a. Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran
b. Kasubbag Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan.

## 4.2 Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 5 BELANJA 5 1 Belanja Operasi Rp60.890.133.000 5 1 1       Belanja Pegawai Rp30.390.300.000 5 1 2       Belanja Barang dan Jasa Rp30.499.833.000 5 2 Belanja Modal Rp537.700.000 5 2 2       Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Rp537.700.000 Jumlah Belanja Rp 61.427.833.000 Gambar 1:

## Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Sekretariat DPRD
Sumber: Ringkasan DPA APBD Satuan Kinerja Perangkat Daerah 2021
Penyusunan  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (DPA-SKPD) dan anggaran kas oleh SKPD yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan APBD, penatausahaan dan proses akuntansi keuangan daerah. Pasal 122 Permendagri nomor 13 tahun 2006 terkait pelaksanaan APBD sebagai berikut:
1. Penerimaan dan pengeluaran daerah dikelola oleh APBD dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Setiap  SKPD  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pemungutan  dan  penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Penerimaan SKPD akan langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Uang  dan  cek  yang  diterima  oleh  SKPD  wajib  disetorkan  ke  rekening  kas  umum daerah paling lama satu hari kerja.
5. Jumlah  total  belanja  dalam  APBD  adalah  estimasi  tertinggi  untuk  pengeluaran belanja
6. Pengeluaran  tidak  dibebankan  pada  anggaran  belanja  jika  pengeluaran  ini  tidak cukup tersedia dalam APBD. Pengeluaran ini dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat,  yang  diusulkan  melalui  rancangan  perubahan  APBD  atau  disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
7. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran melebihi beban anggaran daerah yang telah ditetapkan APBD
8. Belanja daerah berpedoman hemat, efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang- undangan
DPA-SKPD  (Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  SKPD)  merupakan  dokumen  yang berisi  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  yang  digunakan  oleh  pengguna
anggaran/pengguna barang sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan APBD terbagi menjadi tiga pembahasan, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
A. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah merupakan kegiatan pemungutan pendapatan  daerah.  Pendapatan  daerah  merupakan  hak  pemerintah  daerah  yang diakui sebagai penambah ekuitas dana lancar pada tahun bersangkutan.
B. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
Pelaksanaan  anggaran  belanja  daerah  merupakan  penggunaan  kas  yang digunakan  untuk  mengurangi  ekuitas  dana  lancar  pada  tahun  bersangkutan,  serta pembayarannya tidak diperbolehkan kembali kepada pemerintah.
C. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah ialah semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran  bersangkutan  maupun  tahun  anggaran  lain,    hal  ini  digunakan  untuk menutup defisit serta memanfaatkan surplus anggaran.

## 5. KESIMPULAN
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  merupakan  anggaran  yang digunakan  pemerintah  untuk  menjalankan  pemerintahan  daerah  dalam  kurun  waktu  satu tahun berlangsung. Anggaran tersebut dibuat oleh pemerintah dan dibahas dengan DPRD. Sekretariat  DPRD  merupakan  lembaga  pemerintah  yang  secara  operasional  bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam  proses  penyusunan  anggaran,  APBD  dibuat  sebelum  tahun  anggaran  berlangsung atau sering disebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah RAPBD disetujui oleh Pemerintah dan DPRD maka akan menjadi APBD dalam tahun yang bersangkutan  dan  digunakan  untuk  periode  waktu  satu  tahun.  Selama  mengelola  APBD, lembaga pemerintah yang menggunakan APBD diharuskan untuk menggunakan anggaran berbasis  kinerja  agar  output  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  rencana  yang  diharapkan sebelumnya. Selain itu juga hal ini dapat digunakan untuk menuju pada prinsip hemat, efektif dan  efisien.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  proses  penyusunan  serta pelaksanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Jepara.  Dalam membuat  artikel  ini,  penulis  menggunakan  data  sekunder,  seperti  halnya;  buku,  artikel ilmiah, maupun laporan keuangan.
Saran  dari  penulis  mengenai  artikel  ini  adalah  kurangnya  data  mengenai  kegiatan pelaksanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Jepara.  Hal  ini karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun anggaran berlangsung sehingga kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  selama  tahun  berlangsung  tidak  dapat  dituliskan  satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Avitta Kurnia Dewi, R. W. (2021). Tugas Dan Wewenang Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran  Terhadap  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (Apbd)  Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Edukasi , 5-10.
DPA Rekapitulasi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. (2021). Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara.
Haryanto,  S.  (2008). Perencanaan  Dan  Penganggaran  Daerah  Pendekatan  Kinerja. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Haryanto,  S.  A.  (2007). Akuntansi  Sektor  Publik. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Neni Rahmawati, A. M. (t.thn.). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Malang  Berdasar  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2018.
Ningsih,  K.  (2020).  Pelaksanaan  Perencanaan,  Evaluasi,  Dan  Pelaporan  Pada  Sekretariat Dprd Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Paradigma Multi Disipliner . Novi Ardhia Cahyani, S. N. (2021). Penerapan Koreksi Kesalahan Pada Laporan Keuangan Unaudited Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Edukasi , 11-18.
Rinni Oike Rorong, L. K. (2007). Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kota Manado). Jurnal EMBA , 2331- 2340.
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara . (t.thn.). Diambil kembali dari setwan.jepara.go.id.: https://setwan.jepara.go.id/