Hak Kebutuhan Informasi Sebagai Sumber Belajar Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros
Nasrullah 1
1 Jurusan  Ilmu Perpustakaan  UIN Alauddin Makassar Correspondence  email: nasrullah.nasir@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  explore  the  role  of  officers  at  the  Maros  Regency  Special  Child Development  Institute  (LPKA)  in meeting  the  information  needs  of assisted  children  and identify  the  obstacles  they  face  in  this  endeavor.  The  research  was  conducted  using  a structured  interview  method  with  three  informants  who  were  LPKA  Maros  officers. Additionally,  field  observations  were  carried  out  to  gain  a  better  understanding  of  how officers  implement  their role  as information access  facilitators.  The research  results  indicate that LPKA  Maros  officers  act  as facilitators  for  information  access.  They  provide  learning resources,  such  as  libraries,  conduct  language  learning  activities,  and  engage  in  Al-Qur'an script  activities.  Furthermore,  they  also serve  as  mentors  in the  learning  process,  offering guidance,  explaining concepts, and assisting the target children in understanding education al materials.  However, this research  also identified several  obstacles faced by officers,  including inadequate  facilities  and  infrastructure,  limited  expertise  among  officers,  and  a  lack  of awareness  among  the  assisted  children.  These  obstacles  have  an  adverse  impact  on  the effectiveness  of officers  in meeting  the information needs of assisted children. This research holds  significant  implications  for  the  context  of  educational  development  at  LPKA  and similar  institutions.
Keywords: Information Needs, Learning  Resources,  Assisted Children

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  untuk menggali peran  petugas di Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dalam memberikan  hak kebutuhan  informasi kepada  anak binaan serta  mengidentifikasi  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  upaya  ini. Penelitian  dilakukan dengan  menggunakan  metode  wawancara  terstruktur  terhadap  tiga  informan  yang merupakan  petugas  LPKA  Maros.  Selain  itu,  observasi  lapangan  juga  dilakukan  untuk memahami  implementasi  dari peran  fasilitator akses  informasi yang  dilakukan  oleh petugas. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa petugas LPKA Maros  berperan  sebagai fasilitator akses informasi.  Mereka  menyediakan  sumber  belajar  seperti  perpustakaan,  mengadakan  kegiatan belajar  bahasa, dan kegiatan  aksara  Al-Qur'an.  Selain  itu, mereka  juga  menjadi  pendamping dalam  proses  pembelajaran,  memberikan  bimbingan,  menjelaskan  konsep-konsep,  dan membantu  anak  binaan  dalam  memahami  materi  pendidikan.Namun,  penelitian  ini  juga mengidentifikasi  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  petugas,  termasuk  sarana  dan prasarana  kurang  memadai,  terbatasnya  keahlian  petugas,  dan  kurangnya  kesadaran  anak binaan. Kendala-kendala  ini mempengaruhi  efektivitas  dari peran petugas dalam memberikan hak kebutuhan informasi kepada anak binaan. Penelitian  ini memiliki  implikasi penting dalam konteks pengembangan pendidikan di LPKA dan lembaga  serupa.
Kata Kunci: Kebutuhan Informasi, Sumber  Belajar,  Anak Binaan

## A. Pendahuluan
Informasi saat ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan umat manusia di era teknologi  informasi.  Informasi  merupakan  hasil  pengolahan  data  yang  dapat bermanfaat untuk semua orang (Mulyadi, 2018). Informasi layaknya sudah menjadi kebutuhan  pokok seperti  makanan dan  pakaian,  tanpa  informasi manusia akan kesulitan  dalam  mengembangkan  pengetahuan  dan  kreatifitasnya.  Pada  era kompetitif saat ini, masyarakat yang mempunyai banyak informasilah yang mampu bersaing (Rodin, 2013). Hal  tersebut membuat lahirnya konsep istilah masyarakat informasi  atau information  society ,  dimana  masyarakat  tersebut  lebih  condong menggunakaan informasi dalam kegiatan sehari-harinya seperti pekerjaan, hubungan sosial dan hiburan. Menurut Usman Noor (2019) masyarakat informasi secara garis besar yaitu  masyarakat yang menggunakan informasi sebagai motor utama dalam menjalankan kehidupannya dengan ciri utama yang masyarakatnya sudah peka oleh penggunaan informasi, baik itu  mengenai akses dan penerapan kehidupan sehari- hari.
Sumber informasi di era Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah banyak  disediakan,  seperti  di  internet.  Masyarakat  dapat  menemukan  sumber informasi yang tersebar luas di internet  apabila menggunakan smartphone, selain sumber  informasi digital  tentu  sumber informasi tercetak  juga  bisa  didapatkan melalui  tercetak  seperti  buku,  majalah,  surat  kabar  dan  ensiklopedia.  Sumber informasi tersebut bisa dimanfaatkan secara bebas dan kapan saja  sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber informasi memberi kebebasan, kemudahan masyarakat informasi dalam menulusuri sumber-sumber informasi dan dan sumber informasi internet antara lain  Online Public  Access Catalog, repository, e-journal, e-book dan data video sharing (Makmur, 2019).
Mendapatkan informasi dan ilmu pengetahun merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali  karena  hak  pemenuhan informasi merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia yang menjadi wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Negara telah menjamin secara tertulis  dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa:
“Setiap  orang  berhak  berkomunikasi  dan  mempero leh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki  dan  menyimpan  informasi  dengan menggunakan segala  jenis  saluran  yang  tersedia”.(Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F).
Berdasarkan  isi  Undang-undang  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  mengakses informasi merupakan hak warga negara siapapun tanpa memandang profesi, agama,
ras, suku,  jenis  kelamin  dan warna  kulit.  Termasuk yang berhak mengakses dan mempunyai  layanan  informasi  adalah  warga  binaan  yang  ada  lembaga pemasyarakatan.
Warga binaan dalam hal ini  para narapidana yang menjalani proses hukum tentu memiliki akses terbatas dalam mendapatkan hak informasi karena didalam lembaga pemasyarakatan tersebut ada aturan yang berlaku. Menurut Aryasatya (2017) warga binaan merupakan orang yang terpidana yang sebagian kemerdekannya hilang dan harus menjalani masa hukumannya sesuai dengan ketetapan hukum yang tetap dan ditempatkan lembaga pemasayarakatan agar dibina dan dididik menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di masyarakat. Warga binaan di lembaga pemasyarakatan tentunya berbeda-beda ada yang khusus pria dewasa, Wanita dan anak/remaja. Pada penelitian ini akan berfokus pada warga binaan khusus anak/remaja karena peneliti tertarik  untuk  melihat  hak pemenuhan informasi yang diberikan sebagai sumber belajar untuk bekal hidipnya setelah keluar lembaga pemasyarakatan.
Hak mendapatkan pendidikan bagi anak dan remaja merupakan hal yang diatur oleh Und ang Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 60 ayat 1 yakni “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”(Indonesia). Hak pendidikan tentu juga harus didapatkan oleh warga binaan khusus anak karena sangat penting bagi kehidupannya kelak jika sudah keluar dari lembaga pembinaan (Widari, 2012), oleh karena itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus punya cara untuk memberikan hak kebutuhan informasi sebagai sumber belajar bagi anak di lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat bagi anak atau remaja yang tersandung kasus hukum dan menjalani masa pidana. Warga binaan anak disini masih di bawah umur yang artinya belum genap usia 18 tahun. Pada  usia  dibawah umur  ini  tentunya  masih sangat membutuhkan pengetahuan untuk bekal kelak dimasa dewasanya.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros merupakan lembaga pembinaan narapidana anak yang berada di Jalan Raya Kariango Mandai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi  Selatan.  Lembaga ini membina warga binaan anak yang tersandung kasus diberbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Lembaga ini melarang adanya handphone di dalam lembaga sehingga tidak adanya akses informasi bagi warga binaan anak untuk mendapatkan informasi diluar sana. Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Kabupaten  Maros  tentu  mempunyai  program  dalam memberikan akses informasi kepada warga binaan anak untuk bekalnya kelak.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang bagaimana hak kebutuhan informasi sebagai sumber belajar bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros. Penelitian ini akan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA)  Kabupaten  Maros dalam memberikan hak  pemenuhan informasi sebagaimana dalam  Undang-undang  1945 pasal  28  F  tentang  hak  memperoleh
informasi dan Undang Undang-undang 1999 pasal 60 ayat 1 tentang hak pendidikan anak.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,  Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami obyek yang akan  diteliti  secara  mendalam kemudian merumuskan konsep dengan pemikiran induktif  dan  menerangkan fakta  kemudian  melakukan  penelusuran  teori  yang berkaitan dengan obyek tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 1 Maret 2023-31 Agustus 2023. Pengumpulan data melalui  wawancara kepada 3 petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta melakukan observasi dan dokumnetasi.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Peran petugas lembaga dalam memberikan hak kebutuhan informasi bagi anak  binaan  di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak (LPKA) Kabupaten
Maros
a) Fasilitator akses informasi
Fasilitator akses informasi adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan  bahwa  individu  atau  kelompok  memiliki  akses  yang  memadai  ke berbagai  jenis  informasi  yang  relevan  dan  bermanfaat.  Peran  fasilitator  akses informasi adalah untuk memfasilitasi dan memungkinkan individu atau  kelompok untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dengan baik.
Dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau  lembaga serupa, fasilitator akses informasi adalah petugas atau staf yang bekerja untuk memastikan bahwa anak binaan memiliki hak untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk pendidikan,  rehabilitasi,  dan  persiapan  untuk  reintegrasi  sosial.  Tugas  mereka mencakup penyediaan sumber belajar, penilaian kebutuhan individu, pengembangan program pendidikan, memfasilitasi akses ke teknologi, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, evaluasi perkembangan, dan memberikan dukungan psikososial jika diperlukan.
Fasilitator  akses informasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dari individu  atau  kelompok  yang  mereka  layani,  dan  mereka  berperan  dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung. Tujuan akhir dari peran ini  adalah untuk  memastikan bahwa individu atau  kelompok tersebut memiliki peluang yang adil dan setara untuk mengakses informasi dan pendidikan yang  dapat membantu mereka  dalam  meningkatkan kualitas  hidup mereka  atau mencapai tujuan tertentu.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bulan Mei 2023 dari ketiga informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya petugas lembaga dalam menyediakan hak kebutuhan  informasi  bagi  anak  binaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
(LKPA)  Maros  tentu  menjadi  fasilitator  akses  informasi  dengan  menyediakan sumber belajar  kepada anak binaan yang dapat memberikan bekal dalam dirinya dengan menyediakan beberapa sumber akses informasi diantaranya  menyiapkan perpustakaan, mengadakan kegiatan belajar bahasa dan kegiatan aksara Al Q ura’an. Fasilitator  akses informasi ini  bekerja  dengan tekun untuk  memberikan berbagai sumber belajar yang esensial bagi perkembangan dan pendidikan anak binaan. Salah satu  bentuk upaya  konkret yang dilakukan  adalah dengan menyediakan berbagai sumber akses informasi.
Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan yakni :
a. Penyedian Perpustakaan
Petugas  telah  berusaha  menyediakan  perpustakaan  yang  memadai  di  dalam LPKA. Perpustakaan ini berfungsi sebagai sarana yang berisikan beragam jenis buku, materi bacaan, dan sumber daya pendidikan lainnya yang dapat diakses oleh anak  binaan.  Hal  ini  memberikan  akses  kepada  mereka  untuk  menggali pengetahuan dari berbagai bidang, memperluas wawasan, dan mengembangkan keterampilan literasi.
Gambar 1 : Perpustakaan Jeruji LPKA Maros
LPKA Maros menyediakan perpustakaan didalam lembaga yakni Pustaka Jeruji LPKA  Maros  dan  juga  menyediakan  perpustakaan  keliling  dari  Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros yang hadir setiap 2 bulan sekali.
Gambar 2 : Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros b. Kegiatan Belajar Bahasa
Kegiatan  belajar  bahasa  yang  diselenggarakan  oleh  petugas  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros memiliki dampak yang signifikan dalam memfasilitasi akses informasi bagi anak binaan. Melalui kegiatan ini, anak binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih  baik,  memahami  bahasa tertentu  secara  lebih  mendalam,  dan  meraih pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai jenis informasi yang tertulis dalam bahasa tersebut.
Dengan meningkatnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tertentu, anak binaan  dapat  lebih  efektif  berinteraksi  dengan  berbagai  sumber  informasi, termasuk  buku,  materi  bacaan,  dan  materi  pendidikan  dalam  bahasa  yang digunakan. Ini  membuka pintu  bagi  mereka  untuk  mengakses lebih  banyak informasi yang  relevan,  mendalami pemahaman tentang  topik  tertentu,  dan meningkatkan keterampilan literasi dalam bahasa tersebut.
Selain itu,  kegiatan belajar bahasa juga memberikan manfaat lainnya. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri anak binaan dalam berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi  juga dalam interaksi sehari-hari. Kemampuan berkomunikasi yang  lebih  baik  dapat membantu mereka  dalam berinteraksi dengan staf LPKA, sesama anak binaan, dan orang lain di lingkungan mereka.
Selanjutnya, pemahaman bahasa yang lebih baik juga dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan. Dalam banyak kasus, kemampuan berbicara dan menulis dengan baik dalam bahasa tertentu  adalah keterampilan yang sangat dicari dalam dunia kerja, dan ini dapat menjadi modal berharga bagi mereka setelah pembebasan
Dengan demikian, kegiatan belajar bahasa yang diberikan oleh petugas di LPKA Maros  memiliki  dampak  yang  luas,  tidak  hanya  dalam  memfasilitasi  akses informasi, tetapi juga dalam mempersiapkan anak binaan untuk masa depan yang lebih  baik.  Ini  adalah  contoh  konkret  dari  peran  penting  petugas  sebagai fasilitator akses informasi dalam lingkungan LPKA.
Gambar 3 : Proses Belajar Bahasa Inggris
Gambar 4 : Proses Belajar Bahasa Arab
c. Kegiatan Aksara Al Qura’an
Kegiatan memfasilitasi aksara Al-Qur'an yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros memiliki dampak yang sangat positif
dan  komprehensif bagi  anak  binaan.  Langkah  ini  tidak  hanya  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  ajaran  agama  mereka,  tetapi  juga mengembangkan kemampuan membaca dan menulis dalam skrip tertentu.
Kegiatan  aksara  Al-Qur'an memberikan kesempatan bagi  anak  binaan untuk lebih  mendalam memahami ajaran dan nilai-nilai  agama Islam. Mereka dapat memahami  teks-teks  suci  Al-Qur'an  secara  langsung,  membantu  mereka memperoleh perspektif yang lebih kaya tentang ajaran-ajaran Islam yang dapat membimbing perilaku mereka dan memberikan makna dalam kehidupan mereka.
Kegiatan aksara Al-Qur'an ini,  juga bukan hanya tentang agama semata, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan yang holistik yang mencakup aspek agama, bahasa, budaya, dan kognitif. Hal ini juga mengilhami mereka  untuk menjalani kehidupan yang  lebih  baik  dengan dasar  yang  lebih  kuat  dalam  agama  dan keterampilan yang dapat digunakan dalam berbagai konteks setelah pembebasan. Dengan demikian, ini adalah contoh konkret dari peran petugas LPKA sebagai fasilitator akses informasi yang mendukung perkembangan yang komprehensif bagi anak binaan.
Gambar 5 : Kegiatan Aksara Al Qur’an.

## b) Pendamping pembelajaran
Peran petugas sebagai pendamping dalam proses pembelajaran anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros menggambarkan kehadiran yang sangat  penting  dalam  mendukung  perkembangan  pendidikan  mereka. Pendampingan  ini  mencakup  serangkaian  aktivitas  dan  tanggung  jawab  yang melibatkan interaksi langsung dengan anak-anak binaan dengan tujuan  membantu mereka  meraih pemahaman yang lebih  baik  tentang materi  pendidikan. Petugas berupaya  memberikan bimbingan yang sesuai  dengan kebutuhan individu  setiap
anak binaan. Mereka mengenali bahwa setiap anak memiliki tingkat pemahaman dan kecepatan  belajar  yang berbeda, sehingga pendampingan ini  disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kemampuan masing-masing anak.
Petugas  juga  mendorong diskusi  dan  interaksi  aktif  dengan  anak-anak  binaan. Mereka  menciptakan  lingkungan  yang  memungkinkan  pertanyaan,  diskusi kelompok, dan pertukaran ide. Ini membantu anak-anak binaan untuk berpikir kritis, berbagi perspektif, dan mendekati pembelajaran dengan cara  yang lebih  terlibat. Selama proses pembelajaran, petugas secara berkala menilai pemahaman anak-anak binaan. Mereka menggunakan berbagai metode, seperti ujian, tugas, dan percakapan individu,  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  binaan  menguasai  materi  yang diajarkan.
Dalam  keseluruhan,  peran  petugas  sebagai  pendamping  adalah  kunci  dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif,  peduli,  dan efektif  di  dalam LPKA  Maros.  Pendampingan  ini  tidak  hanya  mencakup  pemahaman  materi pendidikan, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi dan kemandirian anak- anak binaan. Hal ini membantu mereka untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan mereka dan persiapan untuk masa depan yang lebih baik.
Berdasarkan hasil wawancara kami dengan informan yang dilakukan bulan Mei 2023 yaitu  dalam  upaya  memberikan  hak  kebutuhan  informasi  bagi  anak  binaan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros para petugas lembaga dan pembina memberikan pendampingan dalam proses pembelajaran baik berupa pelatihan  ,  workshop atau  seminar.  Pendampingan ini  dilakukan  bukan  hanya sekadar  pada  saat  menerima  materi  tetapi  mendampingi  anak  binaan  hingga memahami materi  atau  informasi yang  telah  didapatkan. Pendampingan petugas lembaga  dapat  dilihat  dari  berbagai  kegiatan  seperti  aksara  fungsional,  sekolah formal, pelatihan minat bakat dan lain sebagiainya.

## c) Mengundang tamu ahli atau komunitas
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros telah mengadopsi berbagai upaya yang inovatif dalam memberikan hak kebutuhan informasi bagi anak binaan. Salah satu upaya yang sangat efektif adalah dengan mengundang tamu ahli, komunitas,  dan  mahasiswa.  Kehadiran  mereka  menciptakan  lingkungan pembelajaran yang dinamis dan beragam di dalam LPKA.
Tamu ahli yang diundang adalah individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam berbagai bidang seperti ilmu  pengetahuan, seni, budaya, atau keterampilan praktis. Mereka hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan anak  binaan.  Dalam  sesi-sesi  ini,  anak  binaan  memiliki  kesempatan  untuk mendengarkan presentasi,  berdiskusi,  dan  bertanya  kepada  tamu  ahli  tentang berbagai topik  yang mungkin tidak  tersedia  dalam kurikulum  pendidikan formal LPKA.
Selain tamu ahli, LPKA juga menjalin kemitraan dengan komunitas lokal. Kolaborasi ini  membuka  pintu  bagi  anak  binaan  untuk  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan komunitas,  seperti  kegiatan  sosial,  kebersihan  lingkungan, atau  bahkan proyek-
proyek kreatif.  Ini tidak  hanya memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga memungkinkan anak binaan untuk membangun koneksi dengan masyarakat di luar LPKA.
Selain itu, kerjasama dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga menjadi bagian  integral  dari  upaya  ini.  Mahasiswa  seringkali  memberikan  mata  kuliah tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler kepada anak binaan. Mereka membantu anak binaan  dalam  berbagai  aspek  pendidikan,  termasuk  mata  pelajaran  tertentu, keterampilan kreatif, atau bahkan membantu dalam pengembangan rencana karier.
Kehadiran  tamu  ahli,  komunitas,  dan  mahasiswa  memberikan  anak  binaan kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih luas dan mendalam di luar kurikulum pendidikan rutin. Ini membantu mereka untuk menggali minat dan bakat mereka yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya. Selain itu, ini juga membuka wawasan mereka tentang berbagai peluang di dunia luar ketika mereka kelak kembali ke masyarakat setelah pembebasan.
Melalui  keterlibatan  tamu  ahli,  komunitas,  dan  mahasiswa,  LPKA  Maros berkomitmen  untuk  memenuhi  hak  kebutuhan  informasi  anak  binaan  dan memberikan mereka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Hal ini juga membuktikan bahwa pendidikan di dalam LPKA tidak terbatas pada ruang kelas saja, tetapi juga melibatkan interaksi dengan dunia luar yang lebih luas.
2. Kendala yang dihadapi petugas lembaga dalam upaya memberikan hak kebutuhan informasi bagi anak binaan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros
a) Sarana dan prasarana kurang memadai
Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Lapas  sebagai  institusi  yang  menampung  dan melakukan  pembinaan  terhadap  para  pelaku  kejahatan  (narapidana).  Sehingga Lembaga Pemasyarakatan  dalam  melakukan  pembinaan terhadap  warga  binaan harus  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Secara  umum Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memilki masalah yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan yang tergolong anak-anak. Melakukan pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan bukanlah hal  yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu  ke  waktu  setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi  yang  sangat  berperan  penting  dalam  memasyarakatkan  kembali  para narapidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan Mei 2023 dari informan dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh petugas LPKA Maros dalam upaya memberikan hak kebutuhan informasi bagi anak binaan adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di dalam lembaga ini. Dengan fasilitas perpustakaan yang terbatas dan minimnya akses komunikasi modern, anak
binaan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk pendidikan dan pengembangan diri mereka.
Fasilitas perpustakaan yang terbatas ini seringkali memiliki koleksi buku yang kurang memadai, sehingga pilihan literatur yang tersedia untuk anak binaan terbatas. Hal ini bisa  menghambat proses  pembelajaran  mereka,  terutama  jika  mereka  mencari sumber daya tertentu untuk mengejar minat atau studi mereka.  Kurangnya sarana dan  prasarana  yang  memadai  juga  menciptakan  tantangan  dalam  pelaksanaan program-program pendidikan tambahan, seperti pelatihan minat dan bakat. Ruang terbatas untuk kegiatan-kegiatan ini bisa menghambat partisipasi anak binaan, serta ketersediaan peralatan yang diperlukan untuk program-program tersebut.
Kendala ini  bukan hanya masalah fisik,  tetapi  juga  berdampak pada kesempatan pendidikan dan  perkembangan anak binaan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi kendala  ini,  perlu  dipertimbangkan  peningkatan  investasi  dalam  infrastruktur, penambahan koleksi perpustakaan yang relevan, serta perluasan akses ke teknologi informasi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa anak binaan di LPKA Maros memiliki  akses yang lebih  baik  terhadap informasi dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik.

## b) Terbatasnya keahlian petugas
Petugas  Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan  narapidana  anak.  Namun  secara  umum  jumlah  petugas  Lapas  di Indonesia yang masih kurang menjadi permasalahan tersendiri disetiap Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang juga terjadi di  LPKA  Maros hal  ini  menyebabkan tidak  seimbangnya dengan jumlah  warga binaan yang menghuni Lapas.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan Mei 2023 dari beberapa informan dapat  disimpulkan bahwa  terbatasnya  keahlian  petugas  LPKA  Maros adalah salah satu kendala yang signifikan dalam upaya memberikan hak kebutuhan informasi bagi  anak binaan. Meskipun petugas  LPKA memiliki  tekad  yang kuat untuk  mendukung perkembangan anak  binaan, terdapat  tantangan nyata  terkait dengan kekurangan keahlian tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program- program pendidikan tambahan, terutama dalam pelatihan minat dan bakat seperti musik, kerajinan tangan, dan berkebun.
Keahlian  ini  mencakup  pemahaman mendalam tentang  teknik  dan  metodologi pembelajaran dalam bidang musik atau kerajinan tangan, serta pengetahuan yang luas tentang berkebun dan pertanian. Terbatasnya keahlian ini bisa menjadi penghambat dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan yang efektif.
Selain  itu,  terdapat  kebutuhan  untuk  keahlian  tambahan dalam  mengidentifikasi minat  dan  bakat  unik  yang dimiliki  oleh  setiap  anak  binaan, sehingga program pelatihan  dapat  disesuaikan  secara  individual.  Keahlian  ini  juga  relevan  dalam membimbing anak binaan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sesuai dengan potensi masing-masing.
Selain itu, kekurangan keahlian mungkin juga berdampak pada evaluasi yang akurat terhadap  kemajuan  anak  binaan  dalam  program  pelatihan  ini.  Diperlukan pemahaman yang kuat  tentang  cara  mengukur dan mengevaluasi perkembangan mereka dalam bidang minat dan bakat yang dipilih.
Untuk  mengatasi kendala  terbatasnya  keahlian  petugas,  diperlukan  upaya  untuk memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan kepada petugas LPKA Maros. Ini dapat mencakup pelatihan  khusus dalam  bidang-bidang tertentu,  serta  pelatihan tentang bagaimana mengidentifikasi, mengarahkan, dan mendukung minat dan bakat anak binaan. Dengan meningkatnya keahlian petugas, kualitas pelaksanaan program pendidikan tambahan dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan anak binaan dalam LPKA Maros.

## c) Kurangnya Kesadaran Anak Binaan
Anak binaan adalah istilah yang merujuk kepada individu di bawah umur yang berada di bawah pengawasan dan pemantauan lembaga atau organisasi tertentu,  biasanya dalam  konteks  hukum  atau  rehabilitasi.  Mereka  dapat  menjadi  anak-anak  yang terlibat dalam masalah hukum, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, atau  individu  yang  ditempatkan  di  lembaga  pembinaan atau  rehabilitasi  seperti Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  untuk  berbagai  tujuan,  termasuk pemulihan, pendidikan, dan perbaikan perilaku.
Anak binaan sering kali  berada dalam situasi  yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan rehabilitasi agar dapat membantu mereka kembali  ke  masyarakat  sebagai  individu  yang  lebih  baik  dan  lebih  siap  untuk menghadapi masa depan yang lebih  positif. Dalam konteks LPKA atau  lembaga serupa, anak  binaan juga  memiliki  hak atas  pendidikan, perawatan,  dan hak-hak lainnya,  sambil  diawasi  dan  dibimbing  oleh  petugas  atau  pembina  yang berpengalaman.
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang dilakukan pada bulan Mei 2023 dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran anak binaan di LPKA Maros merupakan  salah  satu  kendala  yang  signifikan  dalam  upaya  memberikan  hak kebutuhan informasi kepada mereka.  Kendala ini  merujuk  pada situasi  di  mana sebagian  anak  binaan  mungkin  belum  sepenuhnya  menyadari  pentingnya pendidikan, pembelajaran, dan akses terhadap informasi sebagai alat yang kuat untuk pemulihan dan pengembangan diri mereka.
Beberapa  anak  binaan mungkin  telah  mengalami  perjalanan  hidup  yang  penuh tantangan sebelumnya, yang mungkin telah mengganggu pendidikan formal mereka. Ini  bisa  mencakup  pengalaman kriminal,  masalah keluarga,  atau  ketidakstabilan sosial.  Akibatnya,  mereka  mungkin telah  kehilangan motivasi  dalam belajar  dan mengembangkan minat dalam pengetahuan baru.
Selain itu, kurangnya kesadaran bisa menjadi dampak dari pengalaman masa lalu yang mungkin  telah  membatasi  pemahaman anak  binaan  tentang  nilai  dan  manfaat pendidikan. Ini bisa membuat mereka cenderung skeptis terhadap program-program
pendidikan tambahan atau mungkin merasa sulit untuk melihat bagaimana informasi dan keterampilan tambahan dapat mengubah masa depan mereka.
Kurangnya  kesadaran juga  bisa  berdampak pada  partisipasi  anak  binaan  dalam program-program yang ditawarkan oleh LPKA  Maros. Mereka mungkin kurang termotivasi untuk mengambil bagian aktif dalam kegiatan pendidikan tambahan atau program pelatihan  minat  dan bakat  karena  kurangnya pemahaman tentang nilai tambah yang dapat diperoleh dari partisipasi tersebut.
Untuk  mengatasi  kendala  ini,  pendekatan  yang  holistik  dan  mendalam  perlu diterapkan.  Ini  mencakup  program-program yang  merangsang kesadaran  anak binaan tentang pentingnya pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan diri. Ini juga  melibatkan  pembinaan  emosional  dan  sosial  untuk  membantu  mereka mengatasi pengalaman masa lalu  yang  mungkin mempengaruhi persepsi mereka terhadap pendidikan. Dalam hal  ini,  pendampingan yang baik  oleh  petugas dan pembina sangat penting untuk membantu anak binaan memahami potensi mereka dan  menginspirasi  mereka  untuk  mencari  pengetahuan  yang  dapat  membawa perubahan positif dalam hidup mereka.

## D. Kesimpulan
Petugas  LPKA Maros memiliki  peran yang krusial  sebagai penyedia akses informasi  dan  pendidikan  bagi  anak-anak  binaan  mereka.  Peran  ini  meliputi penyediaan sumber belajar, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, serta bimbingan dan pendampingan dalam proses pembelajaran. Hal  ini  menunjukkan komitmen petugas untuk memastikan bahwa hak anak binaan untuk mendapatkan pendidikan dan  informasi terpenuhi.  Namun, penelitian  ini  juga  mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat  menghambat  efektivitas  petugas  dalam  memberikan  akses  informasi. Ketersediaan fasilitas seperti perpustakaan yang lebih baik dan teknologi pendukung pembelajaran perlu diperhatikan. Kedua, terbatasnya keahlian petugas menunjukkan perlunya pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mereka dapat memberikan bimbingan yang  lebih  berkualitas.  Terakhir,  kurangnya  kesadaran  anak  binaan tentang pentingnya pendidikan dan akses informasi adalah masalah yang juga perlu dicermati.
Kendala-kendala  ini  mempengaruhi  efektivitas  peran  petugas  sebagai fasilitator akses informasi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pengembangan pendidikan di LPKA dan lembaga serupa. Dengan memahami kendala-kendala ini, langkah-langkah perbaikan dapat diambil. Ini  termasuk  perbaikan  infrastruktur,  pelatihan  petugas,  serta  upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  anak  binaan  tentang  pentingnya  pendidikan.  Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam memenuhi hak anak binaan terhadap akses informasi dan pendidikan.  Dengan  memperbaiki  praktik-praktik  pendidikan  yang  ada  dan mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi, diharapkan anak binaan dapat
mendapatkan akses  yang  lebih  baik  ke  pendidikan  dan  informasi  yang  dapat membantu mereka dalam rehabilitasi dan pemulihan.

## Daftar Pustaka
Aryasatya, A. B. A. (2017). I mplementasi  Manajemen  Koleksi Bahan Pustaka Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Yogyakarta (Berdasarkan Guidelines For Library Service To Prisoners Oleh IFLA) . Jurnal Pustaka Ilmiah , 3 (2). Daryanto. (2016). Belajar dan Mengajar . Yrama Widya.
Eleanora, F.  N.,  & Mastri, E.  (2018).  Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Kajian  Ilmiah  Universitas  Bhayangkara  Jakarta Raya , 18 (3).
Hamda, F. (2019). Peran Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Medan . Universitas Sumatera Utara. Handoko, A. T. (2016). Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Pemenuhan Hak dalam Mendapatkan Pendidikan  Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Tahanan Negara . Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Islami, T., & Anwar, U. (2022). Efektifitas Penyiapan Bahan Bacaan bagi Wawasan Pengetahuan  Narapidana dan  Tahanan Negara di  Rutan  Kelas  II  Sungai Penuh. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa , 10 (2), 75 – 82. Kartiwa, M. B. K. P. (2021). Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana di Lapas Kelas I Tangerang. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (4), 557 – 564. Makmur, T. (2019). Revolusi sumber-sumber informasi di internet dan hubungannya dengan masyarakat informasi. Al-Kuttab : Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan , 1 (1), 46 – 55. https://doi.org/10.24952/ktb.v1i1.1593 Mulyadi.  (2018).  Transisi  data  dan  informasi  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan. Pustaka  Karya:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Perpustakaan  Dan  Informasi , 10 (1). Noor,  M.  U.  (2019).  Inisiasi  Masyarakat  Informasi  di  Indonesia  Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan , 7 (1), 11. https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2 Pawit, M. Y., & Subekti, P. (2010). Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval) . Kencana Prenada Media Group.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak, (2012).
Rodin,  R.  (2013).  Transisi  Masyarakat Indonesia Menuju  Masyarakat Informasi. Jurnal Palimpsest , 4 (2), 1 – 8. Teguh,  M.  (2005). Metodologi  Penelitian  Ekonomi:  Teori  dan  Aplikasinya .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jurnal Ilmu Hukum , 8 (15). Yana, M. (2019). Hak Akses Informasi Bagi Anak Didik di Lembaga Pembinaan  Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.