## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Penegakan Hukum
Abstract Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan)

## Oleh
Syarifuddin 1 syarifali1983@gmail.com
The  purpose  of  law  enforcement  is  to harmonize the relationship of the values that are outlined in the rules, and to create, maintain and preserve  peace  in  social  life.  Women  and children are very vulnerable to becoming victims in all forms of violence or criminal acts, including violence  in  the  domestic  sphere.  This  research is  descriptive  analysis  because  it  only  explains about  legal  arrangements,  law  enforcement,  as well as barriers and efforts to enforce the law by Medan  Police  against  perpetrators  of  criminal acts  of  domestic  violence  (Research  Study  at Medan Police).
The  regulation  of  domestic  violence  law is  contained  in  the  Article  4  of  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  23  of  2004 concerning Domestic Violence which states that the  purpose  of  domestic  violence  is  to  prevent all  forms  of  domestic  violence,  protect  victims, take  action  against  perpetrators,  and  maintain the integrity of the household. The application of the law by the police against the perpetrators of criminal  acts  of  domestic  violence  prioritizes prevention, protection of victims, and maintaining  household  integrity.  Barriers  and efforts  in  law  enforcement  are  that  the regulations  contained  in  PKDRT  Law  have  not been  integrated  with  other  statutory  regulations for  law  enforcement  against  criminal  acts  of domestic  violence,  so  that  the  police  strive  to deal  with  restorative  justice  in  order  to  improve and  maintain  the  integrity  of  the  households  of the people dealing with the law.
Keywords : Law Enforcement, Perpetrator, Criminal Acts, Domestic Violence.

## Abstrak
Tujuan penegakan hukum untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, serta menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup.  Perempuan  dan anak  sangat  rentan  menjadi  korban  dalam segala  bentuk  kekerasan  atau  tindak  pidana, tidak  terkecuali  juga  kekerasan  dalam  lingkup rumah  tangga.  Penelitian  bersifat  deskriptif analisis  karena  hanya  menjelaskan  tentang pengaturan  hukum,  penegakan  hukum,  serta hambatan  dan  upaya  penegakan  hukum  oleh Kepolisian  Polrestabes  Medan  terhadap  pelaku tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan).
Pengaturan  hukum  kekerasan  dalam rumah  tangga  terdapat  pada  Pasal  4  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  menyebutkan  tujuan  KDRT  adalah untuk mencegah semua bentuk KDRT, melindungi  korban,  menindak  pelaku,  serta memelihara keutuhan rumah tangga. Penerapan hukum  oleh  kepolisian  terhadap  pelaku  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih mengutamakan pencegahan, perlindungan korban, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga.
Hambatan dan upaya penegakan hukum adalah belum terintegrasi peraturan yang terdapat  dalam  UU  PKDRT  dengan  peraturan perundang-undangan  lainnya  untuk  penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepolisian mengupayakan  penanganan  dengan  keadilan restorative  justice  demi  memperbaiki  serta mempertahankan keutuhan rumah tangga masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
Kata Kunci : Penegakan hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Tujuan  dari  suatu  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  sebagaimana  Amanah  Pasal  1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Kekerasaan Dalam  Rumah  Tangga  atau  KDRT  bukanlah sesuatu  yang  asing  untuk  didengar  akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di  tanah  air.  Menurut  Pasal  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Penyebab  utama  terjadinya  KDRT bertitik  tolak  pada  kurangnya  kesadaran  dan pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  antara suami dan  isteri, sehingga  menimbulkan ketidak-setaraan dalam keluarga yang berakibat munculnya  keegoisan  Pelaku  KDRT.  Meskipun penyebabnya  tidak  dapat  digeneralisir  karena jenjang  pendidikan  yang  tinggi maupun  rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga  dapat  menjadi  penyebab  atau  seringnya kekerasan  dalam  rumah  tangga,  selanjutnya status  ekonomi  maupun  sosial  juga  dapat berpengaruh  untuk memicu KDRT. Dari pejabat sampai  rakyat  semua  berpotensi  untuk  dapat
melakukan  KDRT,  kemudian  agama,  suku  dan ras juga dapat dijadikan sebagai pemicu KDRT 2 . Akibat  dari  KDRT  yang  pada  umumnya dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  perempuan, sering  sekali  memaksa  perempuan  yang menjadi korban KDRT untuk berdiam diri/menerima  keadaan,  konsekuensi  ini  dipilih oleh  perempuan  sebagai  korban  KDRT  adalah untuk melindungi nama baik keluarga.  Berbagai sebab perempuan terpaksa mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah  berlaku  berabad-  abad  bahwa  istri  harus patuh,  taat  dan  mengabdi,  serta  tunduk  pada suami.  Pengorbanan  seperti  itu  seringkali  tidak mendapat  imbalan  berupa  penghargaan  yang setimpal.  Memang  ironis  bahwa  dalam  rumah tangga, dimana perempuan memberikan tenaga,  pikiran,  cinta  dan  kasih  sayang  untuk mengurus  dan  merawat  semua  anggota  yang terdapat dalam rumah tangga, justru mendapatkan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh orang  terdekat  bahkan  dari  orang  yang  dicintai dan  disayangi  mereka.  Tindak  kekerasaan dominan  yang  dialami  oleh  perempuan  adalah penganiayaan,  perkosaan,  pelecehan,  atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.
Mengatasi berbagai persoalan kekerasan  dalam  keluarga  atau  rumah  tangga itu  sendiri,  negara  telah  berupaya  memberikan perlindungan dan keadilan dari berbagai bentuk kekerasan  yang  khususnya  dilakukan  suami dalam  lingkup  rumah  tangga  melalui  UU PKDRT.  Lahirnya  UU  PKDRT  ini,  merupakan reaksi  dari  gejala  sosial  yang  tidak  wajar  dan terus  menerus  berulang.  Undang-undang  ini diharapkan  mampu  menimbulkan  pencegahan dan  penindakan  kepada  mereka  yang  selalu melakukan  tindakan  kekerasan  dalam  lingkup
2 Badriyah  Khaleed, Penyelesaian  Hukum  KDRT, Pustaka Yustisia, Jakarta, Cet ,I, 2015, hal. 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rumah  tangga  atau  dengan  kata  lain  bahwa undang-undang  ini  diharapkan  dapat  menjadi perlindungan  serta  payung  hukum  bagi  seluruh anggota  keluarga  dalam  rumah  tangga  itu sendiri.
Uraian diatas menegaskan bahwa semua  pihak  yang  ada  dalam  lingkup  rumah tangga  tersebut  dapat  berpotensi  menjadi pelaku  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga, sebaliknya  juga  dapat  berpotensi  menjadi korban.  Saat  ini  dimasyarakat  sudah  terbangun suatu  pandangan  bahwa  ketika  mendengar kekerasan  dalam  rumah  tangga  maka  yang menjadi  sorotan  yaitu  kekerasan  suami  kepada isteri  atau  suami  istri  kepada  anak.  Pandangan ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  suami  itu secara  fisik  lebih  kuat  dari  pada  isteri  atau suami isteri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari  persentasenya  maka  sebagian  besar korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang terjadi di Medan adalah kaum perempuan (isteri) dan  pelakunya  adalah  suami,  walaupun  ada juga  suami  yang  menjadi  korban,  sesuai  data yang  diperoleh  dari  pra  penelitian  di  Kepolisian Resort  Kota  Besar  Medan,  bahwa  pada  Tahun 2018 terdapat sebanyak 91 kasus KDRT, Tahun 2019  terdapat  sebanyak  107  kasus  KDRT,  dan Tahun  2020  sampai  dengan  bulan  Juli  terdapat 44  kasus  KDRT.  Terkait  penegakan  hukum terhadap  kasus  KDRT,  ada  beberapa  pelaku tindak  pidana  KDRT yang  tidak  bisa  dilanjutkan dari  proses  penyelidikan  ke  proses  penyidikan karena  terkendala  dengan  bukti  yang  autentik (masalah  alat  bukti  memang  menjadi  kendala dalam  penanganan  kasus  KDRT).  Misalnya untuk  membuktikan  kekerasan  fisik  harus  ada visum  padahal,  seringkali  terjadi  hasil  visum hanya  menunjukkan  kekerasan  yang  terakhir dilakukan,  dimana  yang  kelihatan  hanyalah lecet,  padahal  kenyataannya  korban  telah
dipukuli tiga bulan berturut-turut, sebagian besar kekerasan  yang  terjadi  pada  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  kekerasan  psikis. Persoalannya  adalah  pembuktian  kekerasan psikis  itu  tidak  mudah,  satu-satunya  cara  untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan  dari  psikolog.  Selain  hal  tersebut diatas,  aparat  penegak  hukum  sangat  hati-hati untuk  memproses  kasus  KDRT  disebabkan hubungan  anatar  pelaku  dengan  korban,  yang pada umumnya adalah suami isteri.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu upaya negara untuk dapat memberikan keadilan terhadap  setiap  orang  yang  diduga  melakukan atau  terlibat  dalam  tindak  pidana,  serta memberikan  perlindungan  dan  keadilan  bagi korban  tindak  pidana,  khususnya  perempuan dan anak.
Data  diatas  memberikan  gambaran bahwa  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah tangga,  sebahagian  besar  berujung  pada penganiayaan terhadap isteri (domestic violence), meskipun  pasal  yang  terdapat  dalam
Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana memberikan  pemberatan  hukuman  bagi  pelaku penganiayaan  yaitu  pada  Pasal  351,  352,  353, 354,  355  KUHP,  namun  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Pidana  tidak  mengaturnya  dalam  bab atau  pasal  yang  tersendiri  atau  spesifik.  Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui  kekerasan  fisik  sebagai  bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasaan psikis ataupun seksual 3 .
Terdapat  beberapa  teori-teori  dalam kriminologi  yang  relevan  dengan  kekerasan dalam  rumah  tangga,  menurut  teori  Richard L.Davis:
3 Moerdati  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  dalam  Persfektif  Yuridis  Viktimologi, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2011, hal. 6.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a. Biological Positivism , kejahatan atau penyimpangan  perilaku  dipengaruhi  oleh faktor  biologis.  Agresivitas  adalah  sifat yang  dibawah  individu  sejak  lahir  (faktor internal).  Kekerasan  yang  terjadi  sebagai akibat dari sifat agresif tersebut, dipandang sebagai bentuk individual pathology.
Namun,  dengan  pendekatan  bio-social pandangan  tersebut  dikoreksi,  kemudian dikemukakan  sifat  agresif  saja  tidak  akan melahirkan kekerasan/kejahatan tanpa adanya  tekanan  dari  luar  diri  pelaku. Sehingga  dengan  kata  lain  individu  yang memiliki agresif atau pembawa gen agresif, tidak  akan  melakukan  kekerasan  tanpa adanya  tekanan  dari  lingkungan,  seperti konflik,  tekanan  sosial,  tekanan  ekonomi, provokasi korban, dan lainnya.
b. Perspektif Teori Control
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat sebagai  bentuk  penyimpangan  perilaku yang  terjadi  terutama  akibat  lemanya kontrol  individu  (pelaku)  serta  ketiadaan kontrol  eksternal  (masyarakat).  Tetapi, lemahnya  kontrol  individu  saja  tidak  akan menghasilkan  kejahatan  apabila  tidak  ada kesempatan atau peluang untuk itu.
c. Learning Theory Kejahatan atau ketimpangan perilaku sebagai  hasil  proses  belajar  dalam  relasi yang intim.
Berdasarkan  pemikiran  diatas,  penulis menganggap  perlu  melakukan  penelitian  yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (Studi  Penelitian  Pada Polrestabes Medan)”.
B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang
dapat  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  kepolisian polrestabes  medan  terhadap  pelaku  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2.  Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga ?
3.  Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah yang akan diteliti.
Jenis  penelitian  ini  adalah  adalah penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  dan kenyataan  yang  ada  mengenai  hal-hal  yang bersifat  yuridis.  Penelitian  hukum  empiris  atau penelitian  sosiologis  yaitu  penelitian  hukum yang  menggunakan  data  primer.  Menurut pendekatan  empiris  pengetahuan  didasarkan atas  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian dan observasi 4 .
II.  Hasil dan Penelitian
A.  Pengaturan Hukum Kepolisian
Polrestabes  Medan  Terhadap  Pelaku
Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam rumah Tangga
Pembagian  tugas  dan  kewenangan aparat penegak hukum bertujuan agar pelaksanaan  tugas  penegakan  hukum  dapat
4 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetr i,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2009,  hal. 10

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjadi  fokus,  sehingga  tidak  terjadi  duplikasi kewenangan,  namun  tetap  terintegrasi  karena antara  institusi  penegak  hukum  yang  satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan  sedemikian  rupa  didalam  proses penyelesaian  perkara  pidana,  dikenal  juga dengan integrated  criminal  justice  system (sistem  peradilan  pidana  terpadu).  Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan  pidana  yang  benar-benar  bekerja dengan  baik  serta  memberikan  perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem  peradilan  pidana  yang  meskipun  secara garis  besar  hampir  sama,  namun  memiliki karakter  tersendiri  yang  disesuaikan  dengan kondisi  sosial  masyarakat,  budaya,  dan  politik yang dianut 5 . Secara sederhana sistem peradilan  pidana  adalah  proses  yang  dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar  hukum  pidana.  Sebagaimana  yang diungkapkan  Cavadino  dan  Dignan  bahwa siste m peradilan pidana adalah ” A term covering all  those  institution  which  respond  officially  to the  commission  of  offences,  notably  the  police, prosecution authorities and the court ” 6 .
Sistem  peradilan  pidana  yang  dianut oleh  KUHAP  terdiri  dari  sub  sistem  yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian  perkara,  sub  sistem  penyidikan dilaksanakan  oleh  kepolisian,  sub  sistem penuntutan  dilaksanakan  oleh  kejaksaan,  sub sistem  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan dilaksanakan  oleh  pengadilan,  dan  sub  sistem
5 Eddy,  O.S  Hiariej, Criminal  Justice  System  in Indonesia,  Between  Theory  and  Reality ,  Asia  Law  Review Vol.  2, No. 2 December 2005, Korean  Legislation Research Institute, 2005, hal. 25.
6 Michael Cavadino dan James Dignan, The Penal Sistem An Introduction , SAGE Publication Ltd, 1997, hal. 1.
pelaksanaan  putusan  pengadilan  dilaksanakan oleh  kejaksaan  dan  lembaga  pemasyarakatan. Untuk  pelaksanaan  penegakan  hukum  dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu ( integrated  criminal  justice  system ),  keempat institusi  pelaksana  dalam  sistem  peradilan pidana  tersebut  lazimnya  lebih  mengutamakan kebersamaan  serta  semangat  kerja  yang  tulus dan ikhlas serta positif antara aparatur penegak hukum 7 .
Proses  dalam  Hukum  Acara  Pidana secara  garis  besar  dapat  dibagi  menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidik/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan  sudah  terkumpul  bukti-bukti  yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas  acara  pemeriksaan)  kepada  kejaksaan untuk  kemudian  kejaksaan  menunjuk  penuntut umum  yang  kemudian membuat  surat  dakwaan dan  selanjutnya  melimpahkan  ke  pengadilan negeri.  Ketua  pengadilan  membentuk  majelis hakim  yang  bertugas  memanggil  terdakwa, kemudian  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  hingga  akhirnya menghasilkan putusan pengadilan 8 .
Tahap  yang  mengawali  proses  Hukum Acara Pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana  (delik).  Perkara  pidana  disebut  ada  jika diketahui  adanya  tindak  pidana  atau  peristiwa pidana  atau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang.  Berbeda dengan  perkara  perdata,  ketika  inisiatif  untuk mengajukan  perkara  diambil  oleh  orang-orang
7 Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak  Hukum  Melawan Kejahatan) ,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal. 84.
8 M.  Taufik  Makarao  dan  Suhasril, Hukum  Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 24.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  merasa  dirugikan  maka  dalam  perkara pidana,  inisiatif  untuk  mengajukan  perkara pidana  diambil  oleh  negara.  Mengajukan perkara  pidana  di  pengadilan  karena  adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu:
a. Tertangkap  tangan  (Pasal  1  Angka  19 KUHAP);
b. Laporan (Pasal 1 Angka 24 KUHAP);
c. Pengaduan (Pasal 1 Angka 25 KUHAP);
d. Diketahui  sendiri  atau  pemberitahuan  atau cara  lain  sehingga  penyidik  mengetahui
terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar  di  radio,  dengar  orang  bercerita, dan lain-lain 9 .
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  sebagai  hukum formiil, memiliki  sepuluh asas, yaitu:
a. Perlakuan yang sama di muka hukum;
b. Praduga tidak bersalah;
c. Hak  untuk  memperoleh  kompensasi  (ganti rugi) dan rehabilitasi;
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
f. Peradilan  yang  bebas,  dan  dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
h. Pelanggaran  atas  hak-hak  warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus
dilakukan
berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
i. Hak  tersangka  untuk  diberitahu  tentang persangkaan
dan pendakwaan
terhadapnya;
9 Ibid , hal. 11.
j. Kewajiban pengadilan untuk
mengendalikan pelaksanaan putusannya.
Berdasarkan  sepuluh  asas  tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut due  process  of  law (proses  hukum  yang  adil atau layak). Suatu proses hukum yang adil pada intinya  adalah  hak  seorang  tersangka  dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa berhak didampingi  oleh  penasihat  hukum,  mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan  kesalahannya  di  muka  suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak. Jika dilihat dari sudut kriminologi dan  viktimologi  sejak  penangkapan  tersangka, proses  stigmatisasi  dan  viktimisasi  struktural sudah berjalan. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan  perlindungan  kepentingan,  baik kepentingan  negara,  kepentingan  masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan  korban kejahatan.  Menurut  Muladi,  makna integrated criminal  justice  system ini  adalah  sinkronisasi dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:
a. Sinkronisasi
struktural ( structural syncronization ),  yaitu  keserampakan  dan keselarasan  dalam  kerangka  hubungan antara lembaga penegak hukum.
b. Sinkronisasi substansial ( substantial syncronization ),  yaitu  keserampakan  dan keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan horisontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum positif.
Sinkronisasi kultural ( cultural syncronization ), yaitu keserampakan dan keselarasan  dalam  menghayati  pandangan- pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara  menyeluruh  mendasari  jalannya  sistem peradilan pidana 10 .
Mengamati  tugas  yuridis  kepolisian yang  sangat  luas,  jelas merupakan  beban  yang sangat berat, terlebih ditegaskan bahwa didalam menjalankan  tugasnya,  kepolisian  harus  selalu menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  rakyat  dan hukum Negara, khususnya dalam
melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan,  ditegaskan  pula  agar  senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan,  kesopanan  dan  kesusilaan. Beban  tugas  yang  demikian  berat  dan  ideal  itu tentunya  harus  didukung  pula  oleh  aparat penegak  hukum  yang  berkualitas,  profesional dan berdedikasi tinggi 11 .
Berdasarkan  tugas  dan  wewenang kepolisian  yang  telah  ditegaskan  dalam  UU Kepolisian serta diuraikan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan  hukum,  yaitu  penegakan  hukum  di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan  penegakan  hukum  dengan  sarana  non penal.  Tugas  penegakan  hukum  di  bidang peradilan  (dengan  sarana  penal)  sebenarnya hanya  merupakan  salah  satu  atau  bagian  kecil saja  dari  tugas  Kepolisian.  Sebagian  besar tugas Kepolisian justru terletak diluar penegakan  hukum  pidana  (non  penal).  Tugas Kepolisian  di  bidang  peradilan  pidana  hanya terbatas  di  bidang  penyelidikan  dan  penyidikan. Tugas  lainnya  tidak  secara  langsung  berkaitan dengan  penegakan  hukum  pidana,  walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya.
Misalnya
tugas memelihara
10 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  pidana (Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme) ,  Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 44.
11 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.
ketertiban  dan  keamanan  umum,  mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan,  perlindungan  dan  pertolongan kepada  masyarakat,  mengusahakan  ketaatan hukum  warga  masyarakat  tentunya  merupakan tugas  yang  lebih  luas  dari  yang  sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana
(kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan
hukum  pidana  positif  yang  berlaku.  Dari  uraian diatas diungkapkan bahwa tugas dan wewenang  kepolisian  yang  lebih  berorientasi pada  aspek  sosial  atau  aspek  kemasyarakatan (yang  bersifat  pelayanan  dan  pengabdian) sebenarnya  lebih  banyak  dari  pada  tugas yuridisnya  sebagai  penegak  hukum  di  bidang peradilan  pidana.  Dengan  demikian  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian  sebenarnya  berperan  ganda  baik sebagai  penegak  hukum  maupun  sebagai pelindung  masyarakat  untuk  menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke- 5  ( Prevention  of  Crime  and  The  Treatment  of Offenders ) pernah menggunakan istilah “ Service oriented  task “  dan  “ Law  enforcement  duties” . Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya jelas diatur dalam UU Kepolisian. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi sesuai dengan perundang-undangan. Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu  kenyataan  bahwa  tugas-tugas  yang diemban  oleh  polisi  sangat  komplek  dan  rumit sekali  terutama  dalam  bertindak  sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.
Berdasarkan uraian diatas, tugas kepolisian  yang  dinilai  paling  efektif  untuk menanggulangi  terjadinya  kejahatan  dalam penanggulangan  dan  pengungkapan  suatu tindak  pidana  adalah  tugas  preventif  karena

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tugas  yang  luas  hampir  tanpa  batas,  dengan begitu  tugas  yang  digunakan  adalah  dengan mengedepankan  asas  oportunitas,  utilitas  dan asas  kewajiban.  Preventif  itu  dilakukan  dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (disebut juga TURJAWALI).  Patroli merupakan  kegiatan  yang dominan  dilakukan,  karena  berfungsi  untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan  agar  tidak  terjadi  gangguan Kamtibmas/pelanggaran  hukum  dalam  rangka upaya  memelihara/meningkatkan  tertib  hukum serta  upaya  membina  ketentraman  masyarakat guna  mewujudkan/menjamin  Kamtibmas,  hal ini diperlukan  pengetahuan  tentang  bagaimana kejahatan  tersebut  terjadi,  bagaimana  keadaan lingkungan  yang  dipengaruhi  oleh  keadaan sosial,  budaya  dan  kultur  sehingga  dalam penanggulangan  dan  pengungkapan  suatu tindak  kejahatan  diperlukan  personel  yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya. Fungsi patroli polisi sangat diharapkan  sebagai  salah  satu  ujung  tombak dari  POLRI  yang  bergerak  dibidang  refresif yustisiil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan  penjahat  yang  semakin  hari  juga semakin meningkat.
Tugas  pokok  polisi  dalam  peraturan perundang-undangan,  diantaranya  memberikan kewenangan  kepada  polisi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 16 UU Kepolisian, yaitu melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana  dan  peraturan  perundang –undangan lainnya.  Penyelidikan  dan  penyidikan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  diatur  pada  Pasal  4  sampai  dengan
Pasal  11.  Proses  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  oleh  Polri  melibatkan  beberapa elemen  utama  di  Polri  dan  unsur  utama  di  Polri adalah Satuan Reserse Kriminal Polri (Reskrim). Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6  tahun  2019  Tentang  Penyidikan  Tindak Pidana  (PERKAP  Penyidikan  Tindak  Pidana), sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. Apabila para Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan  tidak  mengacu  kepada  PERKAP Penyidikan Tindak Pidana yang dijelaskan pada Pasal  42,  atau  para  Penyidik  melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan  oleh  atasan  penyidik,  pengawas penyidikan  atau  pejabat  atasan  pengawas penyidikan  dan  apabila  hasil  pemeriksaan pendahuluan  telah  ditemukan  petunjuk  diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri pemeriksaan selanjutnya  diserahkan  kepada  fungsi  Propam dan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu  dalam  proses penyidikan maka proses penyidikannya diserahan  kepada  fungsi  Reskrim.  Oleh  karena itu  Kaur  Bin  Ops  (KBO)  Satreskrim  mempunyai tugas  pengawasan  untuk  menciptakan  proses penyidikan  secara  transparan  dan  akuntabel. Pada kenyataannnya banyak proses penyidikan yang  tidak  dilakukan  dengan  transparan  dan akuntabel  yang  ditunjukkan  dengan  banyak pelanggaran  terhadap  aturan  penyidikan  dan juga  banyaknya  penyiksaan  dan  tindakan  tidak manusiawi selama proses penyidikan.
Uraian  Pasal  3  Ayat  (5)  PERKAP Penyidikan  Tindak  Pidana  menegaskan  bahwa polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan tugasnya, tidak menjadi penghalang untuk melakukan proses

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penegakan hukum yang merupakan delik biasa, apabila warga masyarakat tidak berkenan untuk membuat  laporan  atau  pengaduan,  karena ketentuan  diatas  memberikan  amanah  kepada polisi  untuk  dapat  mengambil  alih  peran masyarakat  dalam  membuat  laporan  polisi model  A  atau  laporan  polisi  model  B.  Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh polisi berdasarkan  Pasal  6  PERKAP  Penyidikan Tindak  Pidana,  beberapa  kasus  tindak  pidana tidak  harus  sampai  proses  persidangan,  tetapi dapat  dilakukan  penyelesaian  dengan  cara restorative justice system atau keadilan restoratif,  artinya  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Penanganan itu menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula,  dan  bukan  pembalasan.  Hal  tersebut yang  menjadi  salah  satu  semangat  lahirnya PERKAP  Penyidikan  Tindak  Pidana,  sehingga penanganan suatu tindak pidana wajib melakukan  mediasi  antara  korban  dan  pelaku, dan penyelesaian perkara melalui cara keadilan restoratif  harus  memenuhi  ketentuan  Pasal  12 PERKAP Penyidikan Tindak Pidana, yakni tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, dan tidak berdampak konflik sosial, serta  adanya  pernyataan  semua  pihak  yang terlibat untuk tidak keberatan, sehingga PERKAP Penyidikan Tindak Pidana
memaksimalkan  penegakan  hukum  kearah kemanfaatan dari pada kepastian hukum.
B.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku
Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam rumah Tangga .
Perlindungan  yang  dijanjikan  oleh  UU PKDRT merupakan  ide  abstrak,  dan  tidak  akan pernah  menjadi  nyata  apabila  hukum  dibiarkan
hanya  sebatas  tersusun  di  lembaran  naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada  masyarakat.  Maka,  untuk  mewujudkan gagasan  dan  rancangan  yang  diidealkan menjadi  kenyataan  diperlukan  suatu  upaya  dan proses  penyelarasan.  Proses  itulah  yang disebut  penegakan  hukum 12 .  Dalam  penegakan hukum  dikenal  mekanisme  dengan  tujuan  dan cara  yang  ingin  dicapai  adalah  kepastian. Pelanggaran  terhadap  UU  PKDRT  dalam lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5  huruf  a  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda  paling  banyak  Rp15.000.000,-.  Hukum dalam  praktiknya  memiliki  logika  sendiri,  yakni logika  sosial  yang  kompleks  yang  sangat tergantung  konteks  dimana  masyarakat  itu berada.  Mewujudkan  hukum  dalam  kenyataan tidak  sama  dengan  menciptakan  suatu  produk yang  sudah  didesain  dan  dibuat  cetakannya. Perspektif  sosiologis  mengandaikan  penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah  dengan  prinsip  logika  matematis  yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma  normatif  positivistik  yang  telah dikemukakan diatas. Penegakan hukum, karena melibatkan  manusia  dan  masyarakat  yang kompleks  diyakini  juga  akan  menghasilkan pengalaman  dan  praktik  yang  kompleks  pula, selalu  membuka  kemungkinan  dan  pilihan. Belum  tentu  satu  pasal  undang-undang  yang sama  ketika  dilanggar  oleh  dua  orang  yang berbeda  akan  ditegakkan  dengan  cara  yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula.
Selaras  dengan  pendapat  Satjipto  dan Friedman,  Surjono  Sukanto  menyebutkan  lima
12 Munir  Fuady, Paradigma  Ketidakberdayaan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 39.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
faktor  yang  menentukan  efektivitas  penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum,  aparat  hukum,  kesadaran  masyarakat dan  budaya  hukum.  Dalam  rangka  melihat penegakan hukum KDRT di Indonesia, penelitian ini memilih komponen yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto sebagai alat analisis, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan  hukum,  aparat  hukum,  kesadaran masyarakat dan budaya hukum 13 .
Upaya  kepolisian  terhadap  penegakan hukum  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  yaitu  polisi  sebagai  aparat  penegak hukum  dalam  menangani  kasus  KDRT  melalui pendekatan  secara  non  penal  yaitu  upaya mediasi, pertimbangannya dengan mengupayakan  dan  mengutamakan  keutuhan rumah tangga korban dan pelaku, terlebih ketika sudah  ada  anak  dari  hasil  perkawinan  para pihak. Namun, jika memang tidak ada titik temu dan  kesepakatan  dari  korban  dan  pelaku, terlebih lagi ketika korban berkeras untuk proses hukum,  maka  kita  lanjutkan  ke  penegakan hukum 14 .
Selanjutnya dasar hukum yang digunakan  kepolisian  dalam  penegakan  hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggaterdapat pada Pasal 12 PERKAP Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana,  yang  pada intinya  menyebutkan,  dalam  proses  penyidikan dapat  dilakukan  keadilan  restoratif,  apabila terpenuhi  syarat  materiel,    dan  syarat  formil. Syarat  materiel  meliputi  tindak  pidana  tidak menimbulkan  keresahan  masyarakat  atau  tidak ada  penolakan  masyarakat,  tidak  berdampak konflik  sosial,  adanya  pernyataan  dari  semua
13 Mohammad  Hatta, Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu , Galang Presss, Yogyakarta, 2008, hal. 4.
14 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.
pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan melepaskan  hak  menuntutnya  di  hadapan hukum,  serta  prinsip  pembatas  pada  pelaku bahwa  tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan,  dan  pelaku  bukan  residivis, selanjutnya  pada  tindak  pidana  sebelum  SPDP dikirim  ke  Penuntut  Umum.  Sedangkan  syarat formil  meliputi  surat  permohonan  perdamaian kedua  belah  pihak  (pelapor  dan  terlapor),  surat pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga 15 .
Sedangkan penegakan hukum terhadap tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga hampir  tidak  terdapat  perbedaan  ,  sebab kejahatan  tersebut  dibedakan  menjadi  empat jenis, terutama yang lebih muda untuk dideteksi tindak  pidananya  adalah  kekerasan fisik  karena hanya  dengan  visum  et  repertum  sudah  dapat dibuktikan tindak pidana kekerasan fisik tersebut, namun dalam hal penanganan terhadap kekerasan psikis dan penelantaran kita rujuk  ke  psikiater,  dan  dilakukan  tiga  kali pertemuan, sekaligus kalau ada ditemukan oleh dokter  ada  mengalami  tekanan  psikis  sekaligus untuk  pemulihannya,  biasanya  dengan  dokter psikiater  yang  ada  di  Rs.  Pirngadi  atau  Rs. Bhayangkara. Sebenarnya pendekatan emosional  itu  lebih  kepada  korban  kekerasan psikis,  kalau  seksual  jarang,  mungkin  korban malu  melaporkan  hal  tersebut,  selama  saya tugas  disini  belum  ada  dalam  data  kami temukan, mungkin korbannya malu dan menganggap sudah kewajibannya untuk melayani  suami,  meskipun  sebenarnyadidalam
15 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undang-undang diatur bagi wanita yang  sedang haid atau sakit berhak untuk menolak berhubungan  suami  istri,  tapi  kemungkinan korban  memilih  diam  karena  takut  jika  hal  ini diungkapkan  justru  menjadi  masalah  besar dalam  rumah  tangga,  menurut  korban  ini  aib dan menjadi pemicu untuk terjadinya kekerasan fisik dan psikis 16 .
C.  Hambatan  dan  Upaya  Kepolisian Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga .
Terkait dengan hambatan yang dihadapi aparat  penegak  hukum  di  tingkat  kepolisian adalah  belum  adanya  pengaturan  dalam  UU
PKDRT
ataupun SOP POLRI yang menyebutkan secara tegas bahwa penelantaran secara  ekonomi  baru  dapat  di  proses  apabila isteri  tidak  dinafkahi  selama  tiga  bulan  secara berturut-turut  oleh  suami,  sehingga  dalam prakteknya,  penyidik  selalu  meminta  saksi  ahli dari  departemen  agama,  karena  hal  tersebut dalam taklik talak ada diatur, jika tidak dinafkahi selama  tiga  bulan  berturut-turut,  hal  inilah  yang menjadi dasar polisi untuk memproses pengaduan dari pelapor 17 .
Hambatan  berikutnya  yang  dihadapi oleh  penegak  hukum  khususnya  polisi  adalah ketika  pelapor  beragama  non  muslim,  sebab taklik talak tersebut hanya dijumpai pengaturannya  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam yang  hanya  diberlakukan  bagi  pemeluk  agama islam,  namun  kenyataannya  hal  ini  dijadikan polisi sebagai rujukan dalam penegakan hukum untuk memproses pelaku tindak pidana
16 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.
17 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.
kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sehingga terjadi  disintegrasi  pengaturan  dan  penerapan dalam  penegakan  hukum  terfhadap  pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 18 . Selain hal tersebut, hambatan berikutnya adalah suami    yang  tidak  punya  pekerjaan,  tapi  kasus penelantarannya tetap diproses dan diajukan P- 21,  yang  jadi  pertimbangan  APH  adalah  upaya yang  dilakukan  dari  terlapor  apa,  ada  tidak upayanya  untuk  mencari  pekerjaan,  karena kalau  dari  faktor  kemalasan  saja  dijadikan alasan  terlapor  tidak  bekerja,  makanya  pada waktu  pengambilan  keterangan  harus  benar- benar  dipertajam, karena  jika  hanya  kemalasan dari  Terlapor  dijadikan  alasan  tidak  punya pekerjaan  dan  tidak  dapat  menafkahi  istrinya, hal ini tidak dapat dijadikan alasan 19 .
Upaya  yang  dilakukan  polisi  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah membantu  Pelapor  dan  Terlapor  untuk  dapat duduk  bersama  dalam  menyelesaikan  konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak dengan melibatkan  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, serta  pihak  lain  yang  dianggap  berkopeten dalam  menyelesaikan  konflik  kekerasan  dalam rumah tangga, sebab tujuannya agar para pihak dapat  kembali  lagi  bersatu  menjalani  rumah tangga  dengan  tidak  melihat  kepada  kesalahan masing-masing, namun lebih kepada pemulihan para  pihak  ke  kondisi  semula  sebelum terjadinya tindak pidana.
Selain hal tersebut, harapannya dipertegas  UU  PKDRT  melalui  revisi  UU ataupun  dibentuk  SOP  dalam  penegakan
18 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.
19 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  sebagai  payung  hukum  polisi,  agar aparat  penegak  hukum  hanya  melaksanakan UU  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  karena menjadi  dilema  bagi  aparat  penegak  hukum, sebab  kurang  tajam  dan  mengambang,  tidak jelas pagar-pagarnya (batasannya) 20 .
III.  Penutup A.  Kesimpulan
Memperhatikan pengaturan hukum terkait  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga terdapat  pada  KUHAP,  UU  Kepolisian,  dan secara lex spesialis diatur mulai Pasal 4 sampai dengan  Pasal  55  UU  PKDRT.  Penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pada penjatuhan  sanksi  pidana  semata  berupa hukuman  badan  dijadikan  sebagai  ultimum remedium,  disebabkan  pertimbangan  sosiologis untuk  memperbaiki  serta  mempertahankan keutuhan  rumah  tangga,  terlebih  ketika  ada anak dari hasil perkawinan, sehingga meminimalisir
pelanggaran-pelanggaran
terhadap  hak  anak.  Hambatan  yang  dihadapi polisi  dalam  penegakan  hukum  adalah  belum terdapat  sinkronisasi  dan  belum  terintegrasinya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait  penegakan  hukum  pelaku  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## B.  Saran
Saran  penulis  agar  pengaturan  hukum terkait  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di sinkronisasikan,  supaya  terciptanya  kepastian hukum  dalam  penegakan  hukumnya,  sebab banyaknya kasus KDRT mengindikasikan
bahwa penangkapan, penahanan dan
20 Hasil  Wawancara  dengan  AKP.  Madianta  Br. Ginting  selaku  Kanit  PPA  Polrestabes  Medan,  tanggal  22 Juni 2020, pukul 10.00 Wib.
penghukuman/  pemenjaraan  terhadap  pelaku dengan  hukum  bukan  lagi  merupakan  upaya yang  terakhir  ( ultimum  remidium) dalam  proses penegakan hukum. Negara harus tetap mengupdate peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat demi tercipatanya keadilan, kepastian dan
kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Badriyah  Khaleed, Penyelesaian  Hukum  KDRT, Pustaka Yustisia, Jakarta, Cet. I, 2015.
Eddy,  O.S  Hiariej, Criminal  Justice  System  in Indonesia, Between Theory and Reality , Asia  Law  Review  Vol.  2,  No.  2 December  2005,  Korean  Legislation Research Institute, 2005.
Mardjono  Reksodipoetro, Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia  (Peran  Penegak Hukum  Melawan  Kejahatan) ,  Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
Michael  Cavadino  dan  James  Dignan, The Penal  Sistem  An  Introduction ,  SAGE Publication Ltd, 1997.
Munir  Fuady, Paradigma  Ketidakberdayaan Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2003.
M.  Taufik  Makarao  dan  Suhasril, Hukum  Acara Pidana  Dalam  Teori  Dan  Praktek , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Mohammad  Hatta, Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu ,  Galang  Presss,  Yogyakarta, 2008.
Moerdati  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  dalam Rumah Tangga dalam   Persfektif Yuridis Viktimologi, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2011. Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  pidana (Perspektif Eksistensialisme dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Abolisionisme) ,  Mandar  Maju, Bandung, 1996.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
Tahun  2004  Tentang  Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana.
C.  Jurnal
https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article /view/299/184,  diakses  pada  tanggal  22 Juni 2020, pukul 22.00 Wib.