INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7708-7715 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Manajemen Strategi dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi BPHTB di Kabupaten Bekasi
Devi Syafitri
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: depisapitrii46@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terlebih dalam pelayanan pembayaran pajak BPHTB yang saat ini dialihkan menjadi pajak daerah. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang ditetapkan menjadi pajak daerah sejak Januari 2011.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  manajemen  strategi  dalam  meningkatkan pelayanan administrasi BPHTB di Kabupaten Bekasi. Penulis menggunakan teknik analisis SWOT dalam penelitian ini dengan sumber data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis. Strategi  manajemen  dipahami  sebagai  rencana  mengenai  penggunaan  sumber  daya-  sumber  daya untuk  menciptakan  suatu  posisi  yang  menguntungkan.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan memperoleh hasil bahwa masih terdapat wajib pajak yang merasa mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal dalam pembayaran pajak BPHTB ini, selain itu masih terdapatnya masyarakat yang kurang memiliki  kesadaran  akan  keharusan  membayar  pajak.  Oleh  karenanya,  dalam  penelitian  ini,  penulis memberikan saran kepada Bapenda Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi akan strategi manajemen yang  telah  diterapkan  sebelumnya  menjadi  lebih  maksimal  lagi  sehingga  mampu  memberikan pelayanan yang lebih baik dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak BPHTB akan pentingya membayar pajak. Selain itu Pihak Bapenda bisa memberikan pendidikan berupa pelatihan kepada para pegawai supaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan masyarakat mendapatkan kepuasaan akan pelayanan yang diterima.
Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pelayanan Publik, BPHTB

## Abstract
The government is making efforts to improve the quality of public services, especially in the service of paying BPHTB taxes which are currently being transferred to  regional taxes. Land and Building Right Acquistion Fee Tax (BPHTB) is a tax that has been designated as a regional tax since January 2011. The purpose of this study is to analyze strategic management in improving BPHTB administrative services in Bekasi Regency. The author uses the SWOT analysis technique un this study with data sources from interviews and obersvations conducted by the author. Management strategy is understood as a plan regarding the use of resiurces to create a profitable position. From the results of the research that has been carried out, it is found that there are still tax payers who feel they are getting less than optimal service in paying this BPHTB tax, besides that there are still people who lack awareness of having to pay taxes. Therefore, in this study, the auhors provide advice to Bapenda Bekasi Regency to evaluate the management strategy that has been implemented previously to be even more optimal so as to be able to provide better, service and conduct outreach to the public, especially to BPHTB taxpayers about the importane  of  paying  taxes.  In  addition,  Bapenda  can  provide  education  in  the  form  of  training  to employees so that in providing services to the community they can be more optimal abd the community will get satisfaction with the services received.

## Keywords: Strategy Management, Public Service, BPHTB

## PENDAHULUAN
Reformasi  yang  setiap  tahunnya  selalu  terjadi  membawa  segala  perubahan  dan menuntut  kita  untuk  bisa  beradaptasi,  sehingga  bisa  sejalan  dengan  adanya  perubahan tersebut. Termasuk dalam suatu organisasi baik pemerintahan maupun perusahaan tentu saja  harus  siap  untuk  mengikuti  segala  perkembangan  yang  terjadi  dengan  melakukan inovasi untuk bisa bertahan di setiap keadaan. Oleh karenanya, setiap organisasi di tuntut untuk  memiki  strategi  manajemen  yang  baik  sehingga  mampu  meningkatkan  efetivitas perusahaan atau organisasi pemerintah.
Sejak 1 Januari 2010 pemerintah kabupaten atau kota diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB dan BPHTB, tetapi pemerintah pusat tetap menyadari bahwa tidak semua daerah  siap  untuk  menerima  perubahan  ini.  Dengan  adanya  perubahan  tersebut pemerintah  daerah  tentu  saja  melakukan  persiapan-persiapan  dengan  matang  untuk mampu menerapkan kebijakan pengalihan ini.
Pemerintah  yang  memiliki  tugas  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan maksimal untuk segala kebutuhan masyarat, menjadikan peran pemerintah begitu penting dan  harus  benar-benar  diperhatikan  setiap  pelayanan  yang  diberikan.  Sumber  daya manusia  merupakan  hal  yang  berperan  penting  dalam  kegiatan  pelayanan  untuk masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya harus diperhatikan. Untuk menjadikan peran
sumber daya yang maksimal tentu saja harus memaksimalkan terkait strategi manajemen yang dijalankan, karena hal ini menjadi faktor utama untuk seluruh kegiatan. Ketika strategi manajemen  yang  dirancang  secara  terstruktur  dan  dijalankan  dengan  baik  sehingga hasilnya  pun akan maksimal  dan menjadikan pelayanan dalam  pengelolaan  administrasi berjalan dengan baik.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah mulai tahun 1997 memperbaiki pelayanan publik dengan mengembangkan sistem pelayanan terpadu dengen memaksimalkan strategi manajemen yang diterapkan.
Pada  struktur Penerimaan Negara, Penerimaan Perpajakan ini memiliki  peran yang sangat  strategis  dan  merupakan  komponen  terbesar,  sebab  penerimaan  pajak  ini merupakan  salah  satu  sumber  untuk  menopang  pembiayaan  penyelenggaran pemerintahan.
Strategi pada dasarnya dirancang untuk membentuk ‘respon’ akan setiap perubahan yang  terjadi  termasuk  perubahan  eksternal.  Perubahan  eksternal  tentunya  akan  dijawab dengan  memperhatikan  kemampuan  internal  dari  suatu  organisasi.  Dalam  hal  ini kemampuan  internal  bisa  dikatakan  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam segala hal termasuk  dalam pengelolaan pajak BPHTB. Sehingga dengan adanya strategi manajemen  yang  baik  sangat  berguna  untuk  menjaga,  mempertahankan,  dan meningkatkan kinerja serta keunggulan dari suatu organisasi (Pearce and Robinson, 1996).
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa suatu organisasi yang memiliki strategi yang jelas/formal, tentunya akan lebih unggul kinerjanya dibandingakan  dengan  organisasi  tanpa/tidak  terformulasi  dengan  jelas.  Dalam  hal  ini ketika suatu dinas pemerintahan pajak daerah memiliki strategi manajemen yang baik tentu saja dapat meningkatkan pengelolaan pajak BPHTB dengan hasil yang unggul.
Sistem  administrasi  perpajakan  modern  yang  ditetapkan  oleh  Ditjen  Pajak menghasilkan  ketetapan  untuk  menciptakan  aturan  atau  SOP  ( Standar  Operating Procedure)  yang  baru  atau  menyempurnakan  SOP  yang  telah  ada.  Hal  ini  menjadi tantangan  yang  besar  bagi  pemerintah  daerah,  karena  semestinya  pemerintah  daerah minimal bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Kondisi  ini  turut  dirasakan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan pajak BPHTB. Hal ini disebabkan karena proses administrasi yang dilaksanakan oleh pihak Dispenda Kabupaten Bekasi masih sangat belum optimal sistem administrasinya.
Masyarakat yang sampai saat ini masih mendambakan untuk mendapatkan pelayanan publik  yang  memuaskan  tetapi  kenyatannya  tidak  sedikit  masyarakat  yang  belum
merasakan  hal  tersebut.  Orientasi  pada  pelayanan  dari  sebagian  besar  alur  birokrasi pemerintah masih dinilai hanya melayani diri sendiri, dalam arti pelayanan tersebut hanya diarahkan untuk kepentingan birokrasi pejabat bukannya pada pemerintah.
Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti akan strategi manajemen yang dijalankan oleh Dispenda Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan pengelolaan BPHTB.

## METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi Penelitian di laksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Adapun waktu penelitian ini selama penulis melaksanakan praktek kerja lapang (PKL) selama kurung waktu 6 (enam) bulan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:224),  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari adanya penelitian itu untuk mendapatkan data yang  akurat  sangat  dibutuhkan  teknik  pengumpulan  data  untuk  menunjang  penelitian. Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, penulis juga memperoleh sumber data primer dan sekunder.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  menggunakan  Analisis SWOT  yaitu  menggunakan  Analisis  Faktor  Internal  dan  Eksternal.  Selain  itu  penulis melakukan  pencatatan  untuk  menggambarkan  atau  melukis  keadaan  objek  yang  diteliti berdasarkan fakta yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bekasi,  sejalan  dengan  adanya  pengalihan  akan penerimaan  pajak,  sehingga  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  dalam pengelolaan pajak BPHTB sehingga harus menjalankan strategi manajemen yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis saat ini pelayanan dalam pengelolaan BPHTB dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dinilai belum maksimal.
Bertitik tolak pada dasar filosofi pembangunan daerah kabupaten Bekasi, maka Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  saat  ini  melakukan  analisis  kekuatan,  kelemahan, peluang  dan  tantangan  dalam  tiga  tahun  kedepan.  Hal  ini  berlandasan  pada  rencana pembangunan  jangka  panjang  dan  aspek  potensial  yang  nantinya  mampu  berkembang selama adanya perkembangan global.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi masuk dalam misi ke lima, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel, transfaran dan professional. Sehingga dalam pembangunan daerah tentunya dapat menjalankan visi yang telah ditetapkan oleh Bapenda Bekasi.
Strategi Manajemen Berdasarkan Analisis SWOT
Berikut merupakan analisis SWOT dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, diantaranya:
1. Strenght (kekuatan)
Dibawah ini merupakan Strenght (kekuatan) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Adanya visi dan misi yang jelas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi yaitu:
1) Visi
“Prima Dalam Pelayanan, Optimal Dalam Pengelolaan Pajak”
2) Misi
a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak
b. Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya aparatur
c. Meningkatkan penerimaan pajak
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak
e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah

## 2. Weakness (kelemahan)
Dibawah  ini  merupakan Weakness  (kelemahan)  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bekasi:
1) Dalam proses pengerjaan berkas terkadang waktu yang telah diperkirakan dalam menyelesaikan hal tersebut kadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
2) Kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  proses  pemeriksaan  berkas  sehingga menjadikan proses administrasi menjadi lambat.
3) Sarana dan prasana yang dinilai masih kurang sehingga ketika proses pengarsipan atau penyimpanan berkas menjadi kurang teratur.
4) Kurangnya  sosialisasi  mengenai  segala  peraturan  atau  ketentuan  terkait  BPHTB kepada wajib pajak.
3. Opportunity (peluang)
Dibawah  ini  merupakan Opportunity  (peluang)  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bekasi:
1) Jumlah wajib pajak yang setiap saat terus bertambah.
2) Memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengurus pendapatan asli daerah dalam penerimaan BPHTB karena adanya otonomi daerah sehingga ini menjadi peluang yang bagus.
3) Didukung oleh dengan adanya peraturang yang tercantum dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Threat (ancaman)
Dibawah ini merupakan Threat (ancaman) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi:
1) Masih  terdapat  wajib  pajak  yang  kurang  memiliki  kesadaran  untuk  membayar pajak.
2) Masih terdapat wajib pajak yang kurang sadar untuk membayarkan pajak secara tepat waktu.
Berdasarkan  penjelasan  terkiat  hasil  analisis  SWOT  dari  Dinas  Pendidikan  Daerah Kabupaten Bekasi, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

## 1. Strategi S – T ( Strenght Threath Strategy)
Strategi S – T ini merupakan strategi yang berlandasan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar. Strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
1) Melakukan sosilasi kepada masyarakat setempat di daerah setempat Kabupaten Bekasi, sosialisasi tersebut berisikan informasi akan pentingnya membayar pajak, mengenai  alur  prosedur  pembayaran  pajak,  alasan  mengapa  harus  membayar pajak  sehingga  hal  ini  nantinya  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat terkhusus wajib pajak untuk mebayar pajak.

## 2. Strategi S – O ( Strenght Opportunity Strategy)
Strategi S – O ini merupakan strategi yang berlandasan yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dari peluang yang berada di lingkungan eskternal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatkan sarana dan parasana mulai dari kelengkapan tempat pemyimpanan dokumen atau berkas untuk wajib pajak BPHTB.
2) Meningkatkan kemampuan pegawai dengan memberikan pelatihan atau training untuk menunjang  pelayanan yang lebih maksimal  sehingga dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak BPHTB, serta menetapkan standar pelayanan sesuai dengan Permenpan No, 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan.
3) Memberikan  penilaian  atas  kinerja  pegawai  pajak  dengan  melakukan  evaluasi setiap  bulannya  sehingga  kedepannya  dapat  memperbaiki  apa  yang  kurang maksimal.
3. Strategi W – O ( Weakness Opportunity Strategy)
Strategi  W – O  ini  merupakan  strategi  yang  digunakan  dengan  berlandasan memperkecil kelemahan internal dan memanfaatkan peluang yang datang dari eksternal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak  dengan  cara  memberikan  meningkatkan  kemampuan  dalam  memahami terkait perpajakan khusunya pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga para  pegawai mampu memberikan informasi yang maksimal kepada wajib pajak.

## 4. Strategi W – T ( Weakness Threat Strategy)
Strategi W – T ini merupakan strategi yang dapat digunakan dengan cara memperkecil kelamahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari eksternal. Strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:
Meningkatkan  pengawasan  internal  dengan  cara  secara  langsung  maupun  tidak langsung untuk menciptakan pelayanan pajak BPHTB dapat dijalankan sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pemabahsan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait strategi manajemen dalam meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bekasi menggunakan Analisis SWOT Strategi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berkut :
1. Melakukan sosilasi kepada masyarakatat terkhusus pada wajib pajak yang berada di Kabupaten Bekasi mengenai pentingnya membayar pajak sehingga kesadaran wajib pajak dapat meningkat untuk melakukan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Memaksimalkan  pelayanan  pengelolaan  BPHTB  dengan  melengkapi  dan memperbaiki sarana dan prasanan di Bapenda Kabupaten Bekasi.
3. Memberikan  pelatihan  atau  pendidikan  kepada  para  pegawai  pajak  untuk  lebih memahami terkait tugasnya dalam memberikan pemahaman dan pelayanan kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Fikri,  M.  (2017).  ANALISIS  MANAJEMEN  STRATEGI  PENINGKATAN  PELAYANAN
PENGELOLAAN  PBB  DAN  BPHTP  PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH  KOTA PALEMBANG. Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 1 – 10.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. (2007).
Rahim,  Rahman,  H.  A.,  &  Radjab,  E.  (2017). Manajemen  strategi.  LEMBAGA
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
Rumengan, N. A., Lengkong, V. P. ., & Taroreh, R. N. (2019). PAJAK PRATAMA MANADO DEVELOPMENT STRATEGY OF WORK ACHIEVEMENT OF MANADO PRATAMA TAX SERVICE. Jurnal EMBA, 7(1), 791 – 800.
Rusli, B. (Guru B. F. U. (2006). One Stop Service : Alternatif Pelayanan Sektor Publik yang Responsif.dan Terpadu.
Silalahi,  S.,  Musadieq,  Al,  M.,  &  Nurtjahjono,  Eko,  G.  (2015).  PENGARUH  KUALITAS PELAYANAN  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPUASAN  WAJIB  PAJAK,  KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 1(1), 1 – 5.
Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. (19th ed.).
ALFABETA BANDUNG.
Wahyudin,  Wibowo,  Mulyo,  H.,  Haryadi,  A.,  &  Agi.  (2021). PELAYANAN  TERHADAP KINERJA PETUGAS PAJAK UNTUK. 4(2), 28 – 33.