## KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

## Oleh: Hadi Suwignyo

## ABSTRAK
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa  setiap  akta  notaris  harus  ditanda  tangani  oleh  para  pihak,  saksi-saksi  dan  notaris.  Oleh karena  itu  tindakan  pembubuhan  tanda  tangan  merupakan  tindakan  hukum  yang  hampir  tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian,  cara dan  bentuk  tanda  tangan  dalam  suatu  akta  otentik,  belum ada  ketentuan yang mengaturnya  dengan  tegas,  sehingga  sering  timbul  penafsiran  dan  pertentangan  mengenai  hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari (cap jempol) dari para penghadap. Apakah cap  jempol  dapat  menggantikan  tanda  tangan  dalam  pembuatan  akta  otentik  dan  apakah pembubuhan cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pembubuhan  cap  jempol  tidak  memiliki kedudukan  yang  sama dengan  tanda  tangan dalam  pembuatan  akta otentik oleh  karena apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya hal tersebut harus dijelaskan dalam akta, sehingga  tidak  diperlukan  lagi  pembubuhan  cap  jempol/ibu  jari.  Namun  dalam  prakteknya  cap jempol  tetap  dibubuhkan  dalam  pembuatan  akta  otentik  sebagai  pengganti  tanda  tangan berdasarkan  kebiasaan  dalam  praktek  notaris  dan  ada  atau  tidaknya  pembubuhan  cap  jempol tidak  akan  membawa  akibat  hukum  yang  berbeda,  dalam  arti  akta  notaris  tersebut  tetap merupakan akta otentik sepanjang telah dijelaskan dalam penutup aktanya alasan dari penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya.
Kata Kunci : Tanda tangan, Cap jempol

## I. PENDAHULUAN
Untuk  menjamin  kepastian  terlaksananya  perbuatan  hukum  dengan  baik  diperlukan sarana alat bukti  yang  kuat.  Notaris merupakan salah satu pejabat umum  yang  menjalankan sebagian    kewenangan  negara  untuk  membuat  alat  bukti  bagi  para  pihak  yang berkepentingan,  oleh  karena  itu  notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  kewenangan  yang sangat besar dalam menjalankan jabatannya.
Notaris    selaku  pejabat  umum  harus  taat  asas  dalam  menjalankan  jabatannya, sehingga  setiap  notaris  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  merupakan  upaya  dari pembentuk  undang-undang  untuk  melakukan  reformasi  hukum  termasuk  dalam  dunia kenotariatan  dengan  mengganti  Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)  yang  merupakan  warisan pemerintah Kolonial Belanda yang dipandang tidak lagi sessuai dengan keadaan, tidak dapat mengikuti  perkembangan  dan  tuntutan  hukum  dalam  masyarakat  serta  cita-cita  Indonesia merdeka.
Berdasarkan  UUJN  diatur  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang ini. Selanjutnya ditentukan pula bahwa: 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai  semua  perbuatan,   perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan  grosse,  salinan dan kutipan  akta,  semuanya  itu sepanjang pembuatan  akta-akta itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan  dengan  undang-undang.  2) Notaris  berwenang  pula  mengesahkan  tanda  tangan dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus,  membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus, membuat  kopi  dari  asli  surat-surat   di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan,   melakukan pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan dengan pembuatan akta,  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau, membuat  akta  risalah  lelang.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Akta  Notaris  adalah  akta otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan.  Maka  berdasarkan  atas  uraian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  notaris  dimana  yang  dimaksud  dengan  akta notaris tersebut adalah akta otentik. 1
Akta  notaris  merupakan  suatu  akta  otentik,  di  mana  akta  otentik  adalah  akta  yang diberi  tanda  tangan,  yang  memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan, yang  dibuat sejak  semua dengan  sengaja untuk  pembuktian. 2 Jadi  untuk dapat  digolongkan sebagai  akta  suatu  surat  harus  ada  tanda  tangannya  seperti  yang  disyaratkan  dalam  Pasal 1869  KUHPerdata  bahwa  suatu  akta  yang  karena  tidak  berkuasa  atau  tidak  cakapnya pegawai   dimaksud di  atas (Pasal 1868 KUHPer)  atau karena suatu cacat dalam  bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa apa tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.
Keharusan  adanya  tanda  tangan  tidak  lain  bertujuan  untuk  membedakan  akta  yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan  penandatangan  dalam  akta  ini  adalah  membubuhkan  nama  dari  si  penanda  tangan, sehingga  membubuhkan paraf, yaitu singkatan  tanda  tangan  saja  dianggap  belum  cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri. 3 Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tugas  rutin  seorang  notaris.  Dalam  setiap  penutup  akta notaris  disebutkan  kalimat  “Setelah  saya,  notaris  membacakan  akta  ini  kepada  para penghadap  dan  para  saksi,  maka  segera  para  penghadap,  para  saksi  dan  saya,  notaris menandatangani  akta  ini”. 4 Semua  akta  notaris  harus  ditandatangani  oleh  masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu. 5
1 Blog Disriani, Latifah, 10 Januari 2009
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi Keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1993, hal.121.
3 Ibid
4 Komar Andasasmita, Notaris II , (Bandung : Sumur, 1983), hal. 150.
5 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 31.
Namun suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini belum bebas dari buta huruf, yang dengan kondisi demikian masih sering ditemukan dalam  praktek  notaris  terdapat  para  pihak  yang  tidak  bisa  membaca  dan  menulis  sehingga mereka  membubuhkan  cap  jempol/ibu  jari  sebagai  pengganti  tanda  tangannya.  Perbuatan hukum  ini  menarik  untuk  ditinjau  lebih  jauh  secara  hukum,  mengingat  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  tidak  pernah  ditemukan  rumusan pemakaian cap jempol/ibi  jari sebagai pengganti tanda  tangan.  Dengan demikian  keabsahan dari cap jempol/ibu jari tersebut menjadi rancu dalam pemahaman hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
Apakah  cap  jempol  dapat  menggantikan  tanda  tangan  dalam  pembuatan  akta  otentik,  dan apakah akibat hukum pembubuhan cap jempol dalam pembuatan suatu akta otentik
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yang  mencakup  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  sejarah hukum  dan  perbandingan  hukum. 6 Penelitian  normatif  tersebut  dilakukan  dengan meneliti bahan pustaka atau data  sekunder,  seperti: peraturan perundang-undangan, putusan  pengadilan,  teori-teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana  hukum terkemuka. 7 Sehingga  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik
Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa  di tempat akta  tersebut dibuat.  Dari penjelasan pasal  ini, akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang apabila tidak maka akta tersebut tidak  sah  atau  tidak  memenuhi  syarat  formil  sebagai  suatu  akta  otentik  sehingga  tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, akta demikian hanya berlaku sebagai akta yang mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan sepanjang ditanda tangani oleh para  pihak. 8 Dengan  demikian  maka  unsur-unsur  akta  otentik  berdasarkan  Pasal  1868 KUHPerdata adalah:
a. dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang;
b. dibuat oleh Pejabat Umum;
c. Pejabat Umum tersebut berwenang di tempat mana akta itu dibuat. Akta Notaris merupakan akta otentik, otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  No.  30  Tahun  2004,  yaitu  notaris dijadikan  sebagai  pejabat  umum,  sehingga  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.
Akta  notaris  dapat . juga  uraian,  keterangan  dan  atau  pernyataan  para  pihak  di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di
6 Ibid , hal. 51
7 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :  PT.  Radja Grafindo Persada, 1985), hal. 13
8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, ( Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hal. 566
hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris,  agar  keterangan  atau  perbuatan itu di  konstatir  oleh  notaris di dalam  suatu akta otentik. Akta ini disebut pula akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris. 9
Hubungannya dengan  apa yang diuraikan di atas,  maka secara otentik pada akta partij menjamin kepastian terhadap pihak lain, ialah :
a. Tanggal dari akta itu;
b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
c. Identitas dari orang-orang yang hadir ( Comparanten );
d. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh  para  penghadap  kepada  notaris  untuk  dicantumkan  dalam  akta  itu,  sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.
Akta yang dibuat di hadapan dan atau  oleh notaris bentuknya sudah ditentukan oleh Pasal 38 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang  terdiri dari tiga bagian, ialah :
a. Awal  akta  atau  kepala  akta,  yang  menyebutkan  nomor,  judul,  hari,  tanggal  bulan, tahun  dan  jam  pembuatan  akta  serta  nama  notaris,  dan  tempat  kedudukannya  nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak  untuk  diri  sendiri  atau  sebagai  wakil/kuasa  dari  orang  lain,  yang  harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
b. Badan  dari  Akta,  yang  memuat  isi  dari  apa  yang  ditetapkan  sebugai  ketentuan- ketentuan  yang  bersifat  otentik,  umpamanya  perjanjian,  ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat) dan lain-lain.
c. Penutup dari akta yang mempunyai rumusan tersendiri. 10
Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat di  mana  akta  itu  dibuat  dan  nama-nama,  jabatan  serta  tempat  tinggal  saksi-saksi instrumentair .  Biasanya  dalam  komparasi nama-nama saksi ini tidak disebut,  melainkan hanya  ditunjuk  kepada  nama-namanya  yang  akan  disebut  di  bagian  akhir  akta  ialah  di bagian penutup. Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu dibacakan kepada  para  penghadap  dan  saksi-saksi,  dan  sesudah  itu  ditandatangani  oleh  para penghadap, para saksi dan notaris.
Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti  formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa  yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum  dalam  menjalankan  jabatannya.  Akta  di  bawah  tangan  tidak  mempunyai kekuatan  pembuktian  formil,  terkecuali  bila  si  penanda  tangan  dari  surat/akta  itu mengakui  kebenaran  tanda  tangannya.  Kekuatan  pembuktian  materiil  bahwa  secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. 11
9 Loc. Cit
10 Habib Adjie, Op. Cit ., hal. 50.
11 Blog Disriani.Latifah, 10 Januari 2009

## Kedudukan Cap Jempol  Menggantikan Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik
Salah satu  momentum yang terpenting dalam pembuatan  akta otentik   adalah proses penandatangan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan  memang cukup sulit, karena sangat jarang  peraturan perundangan  yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.
Penanda tanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Bukti  ( evidence )  :  suatu  tanda  tangan  mengidentifikasikan  penandatangan  dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatangan membubuhkan tanda tangan dalam  bentuk  yang  khusus,  tulisan  tersebut  akan  mempunyai  hubungan  ( attribute ) dengan penandatangan.
b. Ceremony :  penandatanganan  suatu  dokumen  akan  berakibat  sipenandatangan mengetahui  bahwa  ia  telah  melakukan  perbuatan  hukum,  sehingga  akan  mengeliminasi adanya inconsiderate engagement
c. Persetujuan  ( approval )  :  tanda  tangan  melambangkan  adanya  persetujuan  atau  otorisasi terhadap
suatu tulisan.
Jadi  suatu  tulisan  yang  telah  ditandatangani  dan  dibenarkan  kebenarannya  mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik. 12
Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata  itu  atau  bahkan  pernah  pula  melakukannya,  karena  hal  ini  hampir  tidak  pernah lepas  dari  kehidupan  sehari-hari,  untuk  berbagai  urusan  pribadi  maupun  dalam  pekerjaan, baik  formal  seperti  seseorang  harus  membubuhkan  tanda  tangan  dalam  pembuatan  KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.
Tanda  tangan  dilihat  dari  asal  katanya  dalam  Bahasa  Belanda  adalah ondertekenen berarti  “membuat  tanda  di  bawah”.  Arti  kata  “menandatangani”  ( ondertekenen )  secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda ( teken ) dibawah sesuatu. 13 Ketentuan.
Pasal  44  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, menegaskan bahwa suatu akta notaris harus ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan  notaris.  Penandatangan  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan  dalam  setiap  pembuatan akta  otentik.  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, membuka  kemungkinan  terdapatnya  penghadap  yang  tidak  membubuhkan  tanda  tangannya dalam akta namun harus menyebutkan alasannya secara jelas. Hal ini menurut penulis dapat terjadi apabila:
1.   penghadap  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangannya  oleh  karena  yang  bersangkutan buta huruf ;
2.   dalam  hal  berhalangan  untuk  membubuhkan  tanda  tangannya,  sekalipun  yang bersangkutan tidak buta huruf, di dalam mana termasuk semua hal atau keadaan, di mana seseorang  karena  suatu  keadaan,  baik  yang  bersifat  tetap  maupun  bersifat  sementara, tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangannya  di bawah  akta  itu,  sekalipun  ia  mempunyai
12 Blog  Jusuf Patrianto Tjahjono, 9 Mei 2008
13 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris . Edisi Baru. (Jakarta : PT Icthiat Baru Van Hoeve. 2000), hal 187.
kemauan  untuk  menulis,  seperti  tangannya  patah  dan  atau  sakit  sehingga  tidak  dapat membubuhkan tanda tangannya.
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan pula:
1. Apabila  pada  pembuatan  pencatatan  harta  kekayaaan  atau  berita  acara  mengenai  suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
b. tidak  hadir  pada  penutupan  akta,  sedangkan penghadap belum  menandatangani  akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
2. Penolakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  harus  dinyatakan  dalam  akta dengan mengemukakan alasannya.
Dalam  hal  suatu  akta  tidak  dapat  ditandatangani  oleh  penghadap  yang  buta  huruf (tidak bisa tulis baca), maka biasanya akan dibubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan. 14
Keharusan  adanya  tanda  tangan  tidak  lain  bertujuan  untuk  membedakan  akta  yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Yang dimaksudkan dengan  penandatangan  dalam  akta  ini  adalah  membubuhkan  nama  dari  si  penanda  tangan, sehingga  membubuhkan  paraf , yaitu singkatan  tanda  tangan  saja  dianggap  belum  cukup, nama  tersebut  harus  ditulis  tangan  oleh  si  penandatangan  sendiri  atas  kehendaknya  sendiri. Dipersamakan  dengan  tanda  tangan pada suatu  akta  di  bawah  tangan  adalah  sidik  jari  (cap jari  atau  cap  jempol)  yang  dikuatkan  dengan  suatu  keterangan  yang  diberi  tanggal  oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia  mengenal  orang  yang  membubuhkan  sidik  jari  atau  orang  itu  diperkenalkan  kepadanya, dan  bahwa  isi  akta  itu  telah  dibacakan  dan  dijelaskan  kepadanya,  kemudian  sidik  jari  itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut. 15
Dengan demikian,  pasal ini  telah  memberikan kelonggaran kepada orang  yang  tidak bisa  tanda  tangan,  dengan  campur  tangan  dari  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang.  Namun  campur  tangan  pejabat  umum  tersebut hanya  sebatas  menyaksikan pembubuhan  cap  jempol dan  menjelaskan  dengan  cara  membacakan isi dari  akta dan  tidak membuat bentuk maupun menentukan kalimat-kalimatnya sehingga tidak dapat merubah akta di  bawah  tangan  tersebut  menjadi  akta  otentik.  Kegiatan  yang  demikian  itulah  dikenal dengan  istilah  legalisasi.  Jadi  dengan  kata  lain  bahwa  semua  akta  di  bawah  tangan  yang hanya  dibubuhi  cap  jempol  maka  untuk  memperkuat  pembuktian  di  depan  hakim  haruslah dilagalisasi  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang.  Walaupun  akta  dibawah  tangan  yang  di legalisasi tidak dapat mengubah status akta dibawah tangan menjadi akta otentik, akan tetapi dengan adanya legasisasi tersebut para pihak yang membubuhkan cap jempol tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan cap jempol dan isi akta itu karena seorang pejabat yang  berwenang untuk itu telah menyaksikan dan membacakan  isi akta  sebelum para  pihak membubuhkan cap jempol.
14 Endang Sri Wukiryatun, Notaris/PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara  tanggal  11 Maret 2009
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi Keempat, (Yogyakarta :  Liberty, 1993), hal.121.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  akta  dibawah  tangan  yang  dilegalisir mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  pembuktian  selayaknya  akta  otentik  baik  pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim. 16 .
Dalam  praktek  notaris  mapun  PPAT  pembubuhan  cap  jempol  atau  ibi  jari  sering dilakukan  apabila  penghadap  atau  para  pihak  tidak  bisa  membubuhkan  tanda  tangan,  oleh karena tidak pernah belajar tulis baca. Cap ibu jari/cap jempol yang dibubuhkan adalah cap jempol tangan kiri di bahagian akhir akta (tempat tanda tangan). 17
Apabila dicermati ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembubuhan cap jempol atau ibu jari menurut pemulis tidak dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris, oleh karena ketentuan tersebut di atas telah menegaskan bahwa akta notaris harus ditanda tangani dan apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus dijelaskan alasannya dengan jelas. Dalam praktek notaris keterangan tentang penandatangan ini dimuat dalam akhir akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di akhir akta tersebut dimuat frasa “ setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, kecuali penghadap..........., menurut keterangannya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena..............” dalam hal ini disebutkan alasannya secara jelas.
Dengan demikian apabila tanda tangan akan diganti dengan cap jempol menurut hemat penulis hal tersebut harus ditegaskan dalam undang-undang supaya tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda.  Oleh karena setiap sidik jari yang dimiliki orang berbeda satu sama lain dan tidak dapat dipalsukan hal ini berbeda dengan tanda tangan yang dapat dipalsukan. Hanya saja menurut penulis harus ditegaskan dalam undang-undang.
Dalam perkembangan dewasa ini telah banyak pula dikenal dan dipergunakan tanda tangan elektronis sebagai bentuk perkembangan teknologi. Agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik ,

## Akibat Hukum Pembubuhan Cap Jempol dalam Pembuatan suatu Akta Otentik
Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari (cap jempol) merupakan suatu tindakan yang penting, termasuk orang-orang yang buta huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya.
Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) disebutkan : “...  dengan  penandatanganan  sepucuk  tulisan  di  bawah  tangan  dipersamakan suatu  cap  jempol  dibubuhi  dengan  suatu  pernyataan  yang  bertanggal  dari seorang  notaris  atau  seorang  pegawai  lain  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang darimana  ternyata  bahwa  ia  mengenal  si  pembubuh  cap  jempol  atau  bahwa orang  ini  telah  diperkenalkan  kepadanya  bahwa  isinya  akta  telah  dijelaskan kepada  orang  itu  dan  bahwa  setelah  itu  cap  jempol  tersebut  dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.”
16 Blog Sujarwo, Sekilas Ttentang Aspek Yuridis dari Tanda Tangan dan Cap Jempol ,  Selasa, 12 Februari 2008
17 I Nyoman Surahatta, Notaris/PPAT di Kabupaten Grobogan, wawancara  tanggal  15 April 2009
Dalam prakteknya, sebagian notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah “membolehkan” sidik jari atau lebih sering disebut cap ibu jari/cap jempol, dipakai sebagai pengganti tanda tangan seorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, hal-hal mana sering terjadi di Indonesia. Dalam bidang hukum perdata biasanya diambil sidik jempol sehingga lebih dikenal dengan sebutan cap jempol, baik jempol tangan kiri atau tangan kanan, hal mana harus disebutkan  dengan  jelas jempol tangan yang mana yang dipakai. Keadaan tersebut dapat dilihat dalam formulir akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, misalnya akta jual beli atau akta  hibah, hanya saja di dalam akta tersebut tidak diberikan ruang kosong untuk pengisian mengenai alasan pemberian cap jempol tersebut.
Apabila  para  penghadap  menerangkan  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangannya dalam  akta  atau  berhalangan  untuk  melakukannya,  maka  keterangan  itu,  demikian  juga sebab-sebab  yang  menjadikan  halangan  itu  harus  diberitahukan  oleh  notaris  secara  tegas dalam akta itu. Di dalam hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda  tangannya  karena  tidak  pandai  menulis  atau  oleh  karena  berhalangan,  memberikan keterangan  kepada notaris,  dengan  mengatakan:  "Saya  mau menanda  tangani akta  itu,  akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu", atau juga dengan mengatakan:  "Saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu, oleh karena kedua tangan saya lumpuh".
Jadi  dalam  penafsiran  mengenai  pembubuhan  cap  ibu  jari/cap  jempol  juga  timbul berbagai pendapat, hal mana lebih kepada tidak adanya ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, meskipun dalam praktek  sering dipergunakan dalam pembuatan akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  secara  prinsip  tidak banyak melakukan perubahan dalam ketentuan  mengenai  tanda tangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28  ayat  (3)  Peraturan  Jabatan  Notaris  dengan  ketentuan  Pasal  44  Undang-Undang  tentang Jabatan Notaris. Mungkin pembuat undang-undang menganggap kita sudah mengerti arti dan maksud  dari  bunyi  pasal-pasal  tersebut.  Seharusnya  diharapkan  undang-undang  tentang Jabatan  Notaris yang baru tersebut  dapat lebih memperjelas  mengenai arti,  maksud,  bentuk atau syarat-syarat tanda tangan atau penandatangan suatu akta, agar dapat menjadi pedoman dan menghapus perbedaan yang mungkin timbul.
Akta  mempunyai dua  fungsi :  fungsi formil  ( formalitas causa ) dan  fungsi alat bukti ( probationis  causa). Formalitas  Causa artinya  akta  berfungsi  untuk  lengkapnya  atau sempurnanya  suatu perbuatan hukum,  jadi bukan  sahnya  perbuatan  hukum.  Dalam  konteks ini  akta  merupakan  syarat  formil  untuk  adanya  suatu  perbuatan  hukum. Probationis  causa berarti  akta  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  bukti,  karena  sejak  awal  akta  tersebut  dibuat dengan  sengaja untuk  pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk  akta  ini  tidak  membuat  sahnya  perjanjian  tetapi  hanyalah  agar  dapat  digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. 18
Dalam  hal  tanda  tangan  dalam  akta  tersebut  tidak  benar,  maka  dalam  Pasal  263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan :
(1) Barangsiapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak  ...  atau  yang  diperuntukan  sebagai  alat  bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
18 Loc. Cit
memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, ...
(2) Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barangsiapa  dengan  sengaja  memakai surat  palsu  atau  yang  dipalsukan  seolah-olah  sejati,  jika  pemakai  surat  itu dapat menimbulkan kerugian
Berdasarkan uraian di  atas dapat diketahui, bahwa apabila  suatu  akta  tidak dibubuhi tanda  tangan  tidak  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bahwa  akta  tersebut  kehilangan otetisitasnya  sebagai  akta  otentik  dengan  ketentuan  dijelaskan  alasannya  dalam  akhir  akta, pembubuhan  cap  jempol  dalam  pembuatan  akta  otentik  tidak  menimbulkan  akibat  hukum bahwa cap jempol/ibu jari tersebut dapat dipersamakan dengan tanda tangan

## III. KESIMPULAN
1. Pembubuhan  cap  jempol  atau  ibu  jari  dalam  pembuatan  akta  otentik  khususnya  dalam pembuatan akta notaris tidak dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan, oleh karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah ditegaskan bahwa akta notaris harus ditanda  tangani  dan  apabila  para  penghadap  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangan maka  harus  dijelaskan  alasannya  dengan  jelas,  keterangan  tentang  penandatangan  ini dimuat  dalam  akhir  akta.    Dengan  demikian  tidak  diperlukan  pembubuhan  cap  jempol. Namun dalam pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, cap jempol atau ibu jari dibubuhkan sebagai pengganti tanda tangan.
2. Suatu  akta  tidak  akan  kehilangan  otensitasnya  apabila  para  penghadap  tidak membubuhkan  tanda  tangannya,  sepanjang  keadaan  tersebut  dijelaskan  dalam  akta, sehingga  apabila  penghadap  tidak  membubuhan  cap  jempol  atau  ibu  jari  sebagai pengganti  tanda  tangan  dalam  pembuatan  akta  otentik  tidak  akan  membawa  akibat hukum  akta tersebut  kehilangan otensitasnya.  Akta  tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memilki nilai sebagai akta otentik walaupun tidak dibubuhkan cap jempol atau ibu jari sebagai pengganti tanda tangan.
3. Pembubuhan  cap  jempol  atau  ibu  jari  merupakan  suatu  realitas  yang  tidak  dapat dipungkiri  terjadi  dalam  praktek  hukum  sehari-hari  termasuk  dalam  praktek  notaris, mengingat  sampai  saat  ini bangsa  dan  negara  kita  yang  tercinta  ini  belum  bebas secara penuh  dari  buta  huruf.  Sehingga  saudara-saudara  kita  yang  tidak  bisa  membaca  dan menulis,  biasanya  akan  membubuhkan cap jempol atau ibu jari sebagai pengganti  tanda tangannya.  Namun  bukan  berarti  pembubuhan  cap  jempol  atau  ibu  jari  tersebut  dapat diartikan  sebagai  pengganti  tanda  tangan  secara  hukum  dalam  pembuatan  akta  otentik. Ketentuan  untuk  menjelaskan  bahwa  terdapatnya  penghadap  yang  tidak  dapat membubuhkan  tanda  tangan dalam pembuatan  akta  otentik harus  dijelaskan  dalam  akta harus  dipatuhi  notaris,  apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar  maka  akta  tersebut  dapat kehilangan otensitasnya.
4. Untuk tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda dalam penggunaan cap jempol atau ibu jari untuk pembuatan akta otentik, penulis menyarankan agar hal tersebut dijelaskan secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  demi  terciptanya  kepastian  hukum. Menurut  penulis  cap  jempol  apabila  telah  diatur  secara  jelas  penggunaannya  sebagai pengganti tanda tangan akan lebih baik, mengingat apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum cap jempol atau ibu jari sesungguhnya lebih memiliki kepastian oleh karena cap jempol/ibu  jari/sidik  jari  dari  setiap  orang  adalah  berbeda  sehingga  tidak  dapat dipalsukan, hal ini berbeda dengan  tanda tangan yang dapat ditiru dan berubah-ubah.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. Buku
Adjie,  Habib.  2008. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat Publik , PT Refika Aditama, Bandung.
Andasasmita, Komar. 1983. Notaris II .  Sumur. Bandung.
Dja’is,  Mochammad  dan  Koosmargono,  RMJ.  2008. Membaca  dan  Mengerti  HIR ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata, PT Sinar Grafika, Jakarta.
Kie,  Tan  Thong.  2007. Studi  Notariat,  Serba-serbi  Praktek  Notaris .  Edisi  Baru.  PT  Icthiat Baru Van Hoeve, Jakarta.
Mamuji,  Sri.  2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno. 2004. Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris , Renvoi , Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.
______. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty. Yogyakarta.
Notodisorjo, Soegondo R. 1993. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan) , Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pitlo,  A.  1986. Pembuktian  dan  Daluarsa  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Belanda, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. Kedua, Intermasa.
Thong Kie, Tan. 2000. Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris . Edisi Baru. PT Icthiat Baru Van Hoeve, Jakarta.
Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. Peraturan Jabatan Notaris , Penerbit Erlangga. Jakarta. Samudera, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata , Alumni, Bandung.
Simorangkir, J.C.T. et al , 1995. Kamus Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum, Cetakan  2,  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji,  Sri.  1985. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Soetami, A. Siti. 2001. Pengantar Tata Hukum Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung.
Subekti, R. 1986. Pokok-pokok Hukum Perdata , Cetakan XXIV. PT. Internusa. Jakarta.
______. 1987. Hukum Pembuktian , Cet. 8. Pradnya Paramith, Jakarta.
Waluyo, Bambang.  1991. Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
Yudara, N.G, 2006. Pokok-pokok Pemikiran  Diseputar  Kedudukan dan  Fungsi Notaris  serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia “, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## C. Internet
Blog Disriani, Latifah, 10 Januari 2009
Blog  Sujarwo ,  Sekilas  tentang  Aspek  Yuridis  dari  Tanda  Tangan  dan  Cap  Jempol,  Selasa, Februari 2008
Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 4 Desember 2008
http//www. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas , tanggal 13 Mei 2009
http://72legalogic.wordpress.com ,  Pergeseran  Persepsi  Mengenenai  Nilai  Kebenaran  yang Terkandung Dalam Suatu Akta Otentik, 23 Maret 2009 RSS entri, Blog WorldPress.com, tanggal 3 April 2009