## Jurnal Maksipreneur:
Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship Vol. 10  No. 2 Juni  2021 hal.  196 – 210

## Revitalisasi pada Koperasi Unit Desa Berstatus Tidak Aktif: Studi Kasus di Kabupaten Pati

## Jatmiko Wahyudi
Aeda Ernawati Siti Qorrotu Aini Litbang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, Indonesia Korespondensi penulis: jatmiko.mil@gmail.com
Abstract .  Revitalization  is  one  of  the  government  programs  to  re-empower  rural cooperative  (KUD)  in  Indonesia.  Revitalization  for  inactive  KUD  has  the  purpose  to reactivate KUD although the outcome is highly dependent on the conditions of the KUD as  well  as  the  internal  support  of  the  KUD.  This  study  was  conducted  in  two  inactive KUDs  in  Pati  Regency,  Central  Java  namely  KUD  Sedyo  Rukun  Juwana  and  KUD Sukolilo. The research uses a qualitative approach with a case study design. Interviews and  focus  group  discussion  (FGD)  was  performed  to  collect  data.  The  study  aims  to describe  the  conditions  and  the  implementation  of  a  revitalization  program  in  both KUD. The results showed that both KUDs do not play a role as cooperative anymore. One of  the indicators is  that  both  KUDs  has not carried out  annual  member meetings (RAT)  for  more  than  three  years.  Revitalization  of  KUD  Sedyo  Rukun  Juwana  was conducted by reorganizing and strengthening institutions through RAT. Conversely, the activation  of  KUD  Sukolilo  is  nearly  possible  due  to  the  complexity  of  the  problem within the KUD. Liquidation of KUD Sukolilo can be an option to make clear the status of KUD. However, from a legal perspective, KUD Sukolilo cannot be dissolved because they experienced an inability to pay bad credit from the government.
Keywords : Rural cooperative; Revitalization; Inactive cooperative .
Abstrak .  Revitalisasi  koperasi  merupakan  program  pemerintah  untuk  membangkitkan kembali  eksistensi  koperasi  unit  desa  (KUD).  Revitalisasi  koperasi  pada  KUD  tidak aktif diarahkan agar KUD tersebut dapat aktif kembali meskipun hasil akhir revitalisasi sangat  tergantung  pada  kondisi  KUD  dan  dukungan  internalnya.  Penelitian  ini  dilaku- kan pada dua KUD yang berstatus tidak aktif di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yaitu KUD Sedyo Rukun Juwana dan KUD Sukolilo. Penelitian ini menggu- nakan  pendekatan  kualitatif  dengan  disain  studi  kasus.  Data  diperoleh  dengan  meng- gunakan  metode  wawancara  dan  diskusi  kelompok  terfokus  (FGD).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  kondisi  KUD  tidak  aktif  yang  menjadi  obyek penelitian  ini  dan  pelaksanaan  revitalisasi  pada  KUD  tersebut.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  secara  kelembagaan  kedua  KUD  tersebut  tidak  menunjukkan eksistensi  sebagai  sebuah  koperasi.  Salah  satu  indikasinya  adalah  kedua  KUD  tidak
melaksanakan  rapat  anggota  tahunan  (RAT)  lebih  dari  tiga  tahun.  Revitalisasi  KUD Sedyo  Rukun  Juwana  dilakukan  dengan  reorganisasi,  penguatan  kelembagaan,  dan keanggotaan  melalui  pelaksanaan  RAT.  Sebaliknya,  pengaktifan  KUD  Sukolilo  sulit dilakukan karena kompleksitas permasalahan pada KUD tersebut. Secara teoretis, KUD Sukolilo  layak  dibubarkan  agar  status  KUD  menjadi  jelas  secara  hokum.  Namun, pembubaran KUD Sukolilo belum dapat dilakukan, karena KUD tersebut masih memili- ki tunggakan kredit usaha tani.
Kata kunci : Koperasi Unit Desa (KUD); Revitalisasi; Koperasi tidak aktif.

## Article Info:
Received: July 24, 2020               Accepted: November 5, 2020           Available online: February 16, 2021 DOI: http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v10i2.724

## LATAR BELAKANG
Koperasi  Unit  Desa  (KUD)  memainkan  peranan  penting  dalam  pengembangan ekonomi  perdesaan,  khususnya  di  sektor  pertanian  terutama  di  era  pemerintahan  orde baru. Catatan sejarah menunjukkan bahwa KUD mengalami masa kejayaan pada kurun waktu  tahun 1973-1997  (Suradisastra, 2006). Saat  itu,  KUD menjadi mitra pemerintah dan  mitra  petani.  Keberadaan  KUD  menjadi  solusi  bagi  petani  agar  mereka  terhindar dari  permainan  harga  para  tengkulak  maupun  kredit  dengan  bunga  tinggi  (Wiguna  & Sukadana,  2018).  Sistem  pengelolaan  koperasi  yang  berasaskan  kekeluargaan,  gotong royong, dan menjunjung tinggi prinsip de m okrasi sangat sesuai untuk dikembangkan di perdesaan.
Tumbangnya  pemerintahan  orde  baru  memberikan  dampak  negatif  bagi  perkem- bangan  KUD.  Jumlah  KUD  mengalami  penurunan  secara  signifikan  dan  berdampak pada penurunan kontribusi KUD di sektor pertanian (Suradisastra, 2006). Kemunduran KUD  patut  disayangkan,  karena  pada  dasarnya  KUD  memiliki  peran  yang  sangat penting sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan. KUD yang berkinerja baik terbukti mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan anggota (Yolandika, Lestari & Situmorang, 2015).
Pada umumnya, fenomena kemunduran KUD terjadi di Indonesia dan di Kabupa- ten  Pati  pada  khususnya.  Saat  ini,  hanya  sedikit  KUD  yang  mampu  bertahan  dan menunjukkan  kinerja  keuangan  yang  baik.  KUD  mengalami  kesulitan  untuk  bersaing dengan  kompetitor  bermodal  kuat  dan  mengalami  hambatan  untuk  mengakses  kredit bank  guna  memperkuat  permodalan  mereka  (Suyono,  Rusmana  &  Riswan,  2019). Sebagai  contohnya,  dari  23  KUD  pangan  di  Kabupaten  Pati,  hanya  satu  KUD  yang masih  mampu  menjalankan  fungsinya  sebagai  distributor  pupuk  bersubsidi  (Wahyudi, 2017).
Kemunduran  maupun  ketidakaktifan  KUD  berpotensi  memberikan  akibat  buruk pada kesejahteraan petani. Sulitnya memperoleh  akses pada kredit permodalan dengan syarat  yang mudah dan bunga ringan merupakan salah satu akibat negatif kemunduran KUD.  Petani  rentan  terperangkap  pada  jeratan  hutang  dari  rentenir  maupun  lembaga keuangan  yang  memberikan  pinjaman  dengan  bunga  tinggi.  Fungsi  KUD  yang digantikan oleh individu maupun badan usaha dengan modal lebih kuat juga berpotensi
menyebabkan  terjadinya  permainan  harga  sarana  produksi  pertanian  maupun  produk pasca  panen  yang  merugikan  petani  (Wahyudi,  2017).  Koperasi,  khususnya  KUD, didirikan sebagai bentuk perlawanan pada sistem ekonomi kapitalis yang condong pada pemodal kuat. KUD merupakan suatu usaha bersama dengan ciri khas dual identity bagi anggotanya,  yaitu  anggota  koperasi  merupakan  pemilik  sekaligus  pelanggan  koperasi tersebut.  Dengan  konsep  ini,  anggota  KUD  memiliki  kontrol  agar  KUD  tidak  hanya berorientasi  memaksimalkam  keuntungan  dalam  usahanya,  tetapi  KUD  juga  harus memperhatikan kemampuan anggotanya sebagai pelanggan.
Revitalisasi  merupakan  sebuah upaya pemerintah untuk  membangkitkan kembali sektor koperasi pada umumnya dan KUD pada khususnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  Nomor  25/Per/ M.KUKM/IX/2015.  Tujuan  revitalisasi  adalah  mengaktifkan  kembali  koperasi  yang tidak  aktif  dan  mengembangkan  koperasi  aktif  menjadi  koperasi  yang  lebih  besar (Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  2015).  Revitalisasi  koperasi  yang  aktif  berbeda pendekatannya dengan koperasi yang tidak aktif. Hal ini disebabkan kondisi pada kedua kategori  koperasi  tersebut  berbeda.  Namun,  secara  prinsip  konsep  revitalisasi  mene- kankan  bahwa  koperasi  merupakan  sasaran  sekaligus  sebagai  pelaku  revitalisasi. Dengan kata lain, berkembang tidaknya atau bahkan hidup matinya koperasi tergantung pada kemauan dan semangat internal koperasi.
Penelitian  dengan  mengambil  obyek  kajian  KUD  aktif  telah  banyak  dilakukan. Beberapa  penelitian-penelitian  tersebut  antara  lain  oleh  Batubara,  Iskandar,  dan  Rianti (2018);  Eliyawati,  Sutjipta,  dan  Putra  (2016);  dan  Yolandika,  Lestari,  dan  Situmorang (2015).  Namun,  penelitian  mengenai  KUD  yang  tidak  aktif  belum  banyak  dilakukan. Dalam  penelitiannya,  Putra  dan  Warsono  (2016)  menganalisis  koperasi  tidak  aktif, tetapi  mereka  tidak  membahas  KUD  secara  khusus,  sehingga  hasil  penelitian  tersebut tidak  memberikan  gambaran  dan  permasalahan  yang  terjadi  pada  KUD  tidak  aktif. Secara  legal  formal,  koperasi  dinyatakan  tidak  aktif  apabila  tidak  melaksanakan  rapat anggota  tahunan  (RAT)  selama  tiga  tahun  dan  atau  tidak  menjalankan  usahanya (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015).
Tidak  dilaksanakannya  RAT  oleh  KUD  dapat  disebabkan  oleh  alasan  yang  ber- beda-beda  terkait  dengan  kondisi  dan  kompleksitas  permasalahan  pada  KUD-KUD yang  juga  berbeda.  Oleh  karena  itu,  penelitian  mengenai  KUD  yang  tidak  aktif  perlu dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran  riil  tentang  KUD  tersebut  sebagai  titik  awal revitalisasi  oleh  pihak  terkait.  Dari  uraian  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendiskripsikan kondisi KUD-KUD yang tidak aktif di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, serta menganalisis pelaksanaan revitalisasi pada KUD-KUD tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

## Sejarah KUD
Sebelum munculnya KUD, di wilayah perdesaan sudah tumbuh koperasi-koperasi tani (Koptan) maupun koperasi-koperasi desa (Kopdes). Pembentukan KUD tidak lepas dari  kebijakan  pemerintah  di  sektor  pertanian  dalam  rangka  stabilitas  pengadaan  dan harga pangan  atau  beras  (Hermawan, 2016 ). Di  Indonesia, beras bukan  hanya menjadi komoditas  pertanian,  tetapi  beras  juga  berperan  besar  dalam  mendukung  kestabilan sosial dan politik. Untuk menjamin terlaksananya program peningkatan produksi perta-
nian, khususnya produksi pangan (beras) secara efektif dan efisien, Presiden menerbit- kan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4/1973 tentang unit desa. Menurut Inpres nomor 4/1973  tersebut,  unit  desa  merupakan  suatu  kesatuan  agro  ekonomis  dari  masyarakat desa dalam suatu wilayah yang didefinisikan sebagai satu kesatuan sawah dengan irigasi teknis  yang meliputi areal 600-1000 Ha. Pada wilayah unit desa harus dibentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD)/Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan salah satu unsur unit desa yang bertugas melaksanakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian.
Melalui Inpres Nomor 2/1978, pemerintah berupaya untuk mengembangkan KUD dengan cara mengubah KUD dari koperasi pertanian ( single-purpose ) menjadi koperasi serba usaha ( multi-purposes ). Berdasarkan Inpres tersebut, KUD memiliki fungsi antara lain:  (a)  perkreditan;  (b)  penyediaan  dan  penyaluran  sarana-sarana  produksi,  barang- barang keperluan sehari-hari, dan jasa-jasa lainnya; (c) pengolahan dan pemasaran hasil produksi;  dan  (d)  kegiatan  perekonomian  lainnya.  Perubahan  fungsi  KUD  menjadi koperasi  serba  usaha  merupakan  konsekuensi  logis  dari  meleburnya  berbagai  koperasi di  perdesaan  sekaligus  mengakomodasi  beragamnya  kebutuhan  masyarakat.  Periode tahun  1973-1978  merupakan  periode  dengan  perkembangan  KUD  tertinggi,  yaitu tingkat  pertumbuhan  sebesar  88,23%.  Kondisi  tersebut  berbanding  terbalik  dengan jumlah  koperasi  non-KUD  yang  mengalami  penurunan  sebesar  26,27%  (Suradisastra, 2006).  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  proses  peleburan/amalgasi  koperasi- koperasi di perdesaan menjadi KUD.
Sejak  kemunculannya  pada  tahun  1973,  jumlah  KUD  terus  mengalami  pening- katan dari tahun ke tahun hingga mencapai titik balik pada tahun 1997. Terjadinya krisis ekonomi  pada  tahun  1997  dianggap  sebagai  penyebab  terjadinya  penurunan  jumlah KUD  untuk  pertama  kalinya,  yaitu  dari  9.635  KUD  pada  tahun  1997  menjadi  9.216 KUD pada tahun 1998 (Suradisastra, 2006). Jumlah KUD semakin mengalami penurun- an terutama setelah diterapkannya kebijakan pencabutan subsidi dan liberalisasi ekono- mi yang menjadi syarat untuk mendapatkan pinjaman siaga ( stand-by credit ) dari Inter- national Monetary Fund (IMF).
Salah  satu  dampak  kerjasama  dengan  IMF  adalah  diterbitkannya  Inpres  nomor 18/1998  yang  memberi  keleluasaan  kepada  masyarakat  untuk  mendirikan  koperasi sesuai aspirasi dan kebutuhan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Sejak saat itu, KUD  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  koperasi  di  perdesaan.  Pemberlakuan  Inpres nomor  18/1998  berdampak  pada  pesatnya  peningkatan  jumlah  koperasi  non-KUD  dan penurunan  jumlah  KUD.  Jumlah  koperasi  non-KUD  meningkat  hampir  dua  kali  lipat hanya dalam waktu sekitar dua tahun (1998-2000), sedangkan jumlah KUD mengalami penurunan sekitar 25% (Suradisastra, 2006).
Pencabutan  subsidi  dan  liberalisasi  ekonomi  menyebabkan  KUD  tidak  dapat bertahan  dalam  persaingan  bebas  dan  mengalami  kesulitan  dalam  menjalankan  usaha- nya. Penyusutan fasilitas dari pemerintah berupa dana kredit untuk pangan, pupuk, dan bibit  merupakan  dampak  terberat  yang  dirasakan  KUD-KUD  pasca  keluarnya  regulasi yang mencabut hak monopoli KUD (Wahyudi, 2017). Tidak adanya fasilitas kredit bagi KUD,  misalnya  dalam  distribusi  pupuk,  menyebabkan  KUD  kalah  bersaing  dengan distributor non-KUD yang bermodal lebih kuat. KUD kehilangan pendapatan utamanya yang  berasal  dari  distribusi  pupuk  akibat  tidak  mampu  mempertahankan  posisinya sebagai distributor pupuk dan hanya mampu bertindak sebagai pengecer.

## Revitalisasi Koperasi
Menurunnya  kontribusi  koperasi,  khususnya  KUD,  telah  lama  menjadi  perhatian pemerintah.  Pada  era  pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  pemerintah melalui  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permen Koperasi dan  UKM)  nomor  01/PER/M.KUKM/I/2013  tentang  pedoman  revitalisasi  koperasi. Terbitnya  peraturan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  terhadap  langkah- langkah  yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait revitalisasi  koperasi.  Peraturan Menteri (Permen) yang terbit sekitar satu tahun sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  berakhir  tersebut  menyebabkan  implementasi  peraturan  ini  tidak  berjalan efektif.
Pada tahun 2015, satu tahun sejak berjalannya Kabinet Kerja di bawah kepemim- pinan Presiden Joko Widodo, Permen Koperasi dan UKM nomor 25/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang revitalisasi koperasi diterbitkan dan sekaligus mencabut Permen Koperasi dan UKM nomor 01/PER/M.KUKM/I/2013 sebelumnya. Beberapa perbedaan substansi kedua  Peraturan  Menteri  tersebut  menunjukkan  bahwa  kedua  pemerintahan  memiliki cara pandang yang berbeda terhadap keberadaan koperasi. Perbedaan tersebut meliputi: (1)  penempatan  internal  koperasi  sebagai  aktor  utama  revitalisasi  sebagaimana  tercer- min  dalam  definisi  revitalisasi  koperasi;  (2)  proses  revitalisasi  meliputi  identifikasi awal,  langkah-langkah,  dan  evaluasi;  dan  (3)  peran  pemerintah  pada  proses  revitali- sasinya.
Menurut  Suryaningsum,  Effendi,  dan  Gusaptono  (2017),  revitalisasi  merupakan upaya  untuk  memberdayakan  atau  memajukan  kembali  sesuatu  yang  mengalami kemunduran. Hal  ini  berarti  revitalisasi  koperasi  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk memberdayakan  atau  memajukan  kembali  suatu  koperasi  yang  saat  ini  mengalami kemunduran.  Sementara  itu,  Permen  Koperasi  dan  UKM  nomor  01/PER/M.KUKM/I/ 2013 mendefinisikan revitalisasi koperasi sebagai rangkaian kegiatan  yang diselengga- rakan oleh pemangku kepentingan terkait untuk  menata kelembagaan dan  memperkuat usaha  koperasi.  Peraturan  terbaru  terkait  hal  itu  adalah  Permen  Koperasi  dan  UKM nomor  25/Per/M.KUKM/IX/2015  yang  mendefinisikan  revitalisasi  koperasi  dengan lebih  sederhana  sebagai  rangkaian  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  koperasi  yang mengupayakan  agar  koperasi  tidak  aktif  dapat  diaktifkan  kembali  dan  koperasi  yang aktif menjadi lebih besar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015).
Regulasi tentang revitalisasi koperasi yang berlaku saat ini menempatkan koperasi tidak  hanya  berfungsi  sebagai  obyek  revitalisasi,  tetapi  koperasi  juga  menjadi  subyek (aktor)  revitalisasi.  Pemerintah  meyakini  bahwa  permasalahan  ada  di  dalam  koperasi. Oleh karena itu, pihak internal koperasi  yang meliputi pengurus, pengawas, karyawan, dan  anggota  merupakan  pihak  yang  mampu  menyelesaikan  masalah  tersebut  sendiri. Kebijakan  yang  diambil  pemerintah  saat  ini  adalah  menegaskan  revitalisasi  koperasi bersifat bottom  up .  Artinya,  revitalisasi  koperasi  harus  dilakukan  oleh  masyarakat sendiri,  yaitu  pihak  internal  koperasi.  Pemerintah  berperan  mendukung  kegiatan revitalisasi  dalam  bentuk  pemberian  fasilitasi,  konsultasi,  pendampingan, monitoring , dan evaluasi terhadap koperasi yang mengupayakannya.

## Tahapan Revitalisasi
Berdasarkan  Permen  Koperasi  dan  UKM  nomor  25/Per/M.KUKM/IX/2015, revitalisasi  koperasi  dilaksanakan  melalui  tahapan-tahapan  sebagai  berikut:  (1)  mem-
bentuk  tim  revitalisasi  internal  koperasi;  (2)  mengidentifikasi  kondisi  koperasi;  (3) menyusun rencana strategis; dan (4) menyusun rencana aksi (Kementerian Koperasi dan UKM,  2015).  Untuk  memudahkan  proses  revitalisasi  koperasi,  pemerintah  mengelom- pokkan  ribuan  koperasi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  koperasi  aktif  dan  koperasi  tidak aktif. Namun, koperasi-koperasi pada kategori yang sama sesungguhnya juga memiliki kondisi yang berbeda-beda pula.
Sebagian  KUD  yang  tidak  aktif  masih  menjalankan  usaha  (Dewi,  Lestari,& Adawiyah, 2017), sedangkan sebagian lain sudah tidak menjalankan usaha sama sekali (Riswan,  Suyono,  &  Mafudi,  2017).  Kompleksitas  masalah  dan  keterbatasan  sumber daya pada KUD  yang tidak aktif menyebabkan proses pengaktifan kembali tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Tahapan revitalisasi yang telah diatur pemerintah dilakukan secara bertahap  dengan memperhatikan kondisi  riil  koperasi  dan melibatkan dukungan pihak eksternal (Herawati, 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian berupa studi kasus, yaitu studi untuk menganalisis suatu kasus yang terjadi pada waktu tertentu secara  mendalam  dengan  cara  mengumpulkan  data  secara  lengkap  dengan  berbagai teknik  pengumpulan  data  (Creswell,  2016).  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan September-November  2019 . Obyek  penelitian  ini  adalah dua  KUD  di  Kabupaten  Pati, Jawa  Tengah  yang  berstatus  tidak  aktif,  yaitu  KUD  Sukolilo  dan  KUD  Sedyo  Rukun Juwana. Obyek penelitian ditentukan setelah memperoleh informasi dari Dinas Kopera- si  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (Dinkop  UMKM)  Kabupaten  Pati  yang  me- nyatakan  bahwa  dari  23  KUD  pangan  di  Kabupaten  Pati  terdapat  21  KUD  berstatus aktif,  sedangkan  dua  KUD  berstatus  tidak  aktif,  yaitu  KUD  Sukolilo  dan  KUD  Sedyo Rukun Juwana.
Data  yang  diperoleh  berupa  data  primer  dengan  metode  pengumpulan  data  me- lalui teknik wawancara kualitatif ( qualitative interview ) yang terdiri atas teknik wawan- cara  langsung  atau  berhadap-hadapan  ( face-to-face  interview )  dan  wawancara  dalam kelompok  tertentu  ( focus  group  interview/discussion ).  Pertanyaan-pertanyaan  dalam wawancara berupa pertanyaan tidak terstruktur dan bersifat terbuka dengan maksud agar peneliti dapat mengekplorasi opini dari informan secara mendalam. Teknik wawancara kualitatif  dianggap  tepat  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  dengan  cara  tersebut, partisipan  ( interviewee )  dapat  memberikan  informasi  yang  terjadi  pada  masa  lalu  dan peneliti  dapat  mengontrol  alur  pertanyaan  (Creswell,  2016).  Penelitian  ini  seharusnya didukung  data  sekunder  mengenai  kondisi  KUD  yang  biasa  dilaporkan  dalam  RAT, misalnya  kondisi  keuangan,  keanggotaan,  dan  kegiatan  operasionalnya.  Namun,  data tersebut  tidak  dapat  diperoleh,  karena  KUD  yang  menjadi  obyek  penelitian  sebagai KUD tidak aktif tidak pernah menyelenggarakan RAT lebih dari lima tahun.
Semua informasi dalam penelitian ini didasarkan pada proses wawancara, sehing- ga  kualitas  informasi  sangat  dipengaruhi  oleh  daya  ingat,  keterbukaan,  dan  kejujuran informan. Peran dan kualitas informan dalam proses pengumpulan data bagi penelitian kualitatif  sangat  penting.  Oleh  karena  itu,  informan  yang  dipilih  harus  menguasai permasalahan  yang  diteliti  atau  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  pada  hal-hal  yang ditanyakan tersebut. Informan yang diwawancarai secara face-to-face adalah perwakilan pengurus  KUD,  yaitu  ketua  dan  sekretaris  KUD.  Data  yang  terkait  dengan  kebijakan
dan  peran  pemerintah  daerah  diperoleh  melalui  wawancara  dalam  kelompok  tertentu (FGD). Pelaksanaan FGD diikuti oleh perwakilan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok  dan  fungsi  terkait  KUD,  khususnya  program  revitalisasi  KUD  meliputi  Dinas Koperasi  dan  UKM,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Pertanian  Tanaman Pangan  dan  Peternakan,  serta  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  Pelaksanaan FGD  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  wawancara  dengan  perwakilan  pengurus  KUD. Kegiatan  FGD  awal  (sebelum  wawancara)  berfungsi  sebagai  studi  pendahuluan  untuk mengetahui  gambaran  umum  kondisi  KUD-KUD  tidak  aktif  di  Kabupaten  Pati. Kegiatan  FGD  akhir  (sesudah  wawancara)  berfungsi  untuk  mengkonfirmasi  dan mendiskusikan  hasil-hasil  temuan  di  lapangan.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara diskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran KUD Tidak Aktif
Pada  bagian  ini,  informasi  mengenai  profil  dan  keberlangsungan  hidup  KUD sejak  dulu  hingga  sekarang  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  dengan  perwakilan pengurus KUD. Informasi ini selanjutnya menjadi bahan diskusi dan wawancara dengan dinas terkait  untuk melengkapi serta mengkonfirmasi informasi tersebut. Sebagaimana KUD-KUD lain di Indonesia, KUD Sedyo Rukun dan KUD Sukolilo didirikan sebagai bentuk  implementasi  Inpres  nomor  4  tahun  1973.  Sebagai  lembaga  sosial  ekonomi  di perdesaan,  KUD  Sedyo  Rukun  dan  KUD  Sukolilo  menjadi  mitra  pemerintah  untuk menjalankan program-program pertanian dan turut berkontribusi pada kemajuan sektor pertanian.  Pada  masa  kejayaannya,  KUD  Sedyo  Rukun  dan  KUD  Sukolilo  memiliki usaha  yang  beraneka  ragam,  antara  lain distributor pupuk,  bibit,  dan  mengelola  kredit bagi petani. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan awal kemunduran  KUD.  Krisis  ekonomi  menyebabkan  daya  beli  masyarakat  menurun  dan ongkos produksi pertanian mengalami kenaikan, sehingga petani mengalami penurunan kesejahteraan.  Kemampuan  petani  dalam  menyelesaikan  kredit  usaha  tani  (KUT)  juga mengalami permasalahan yang berujung pada kredit macet. Menurut penjelasan Kepala Bidang  Koperasi  Dinkop  UMKM  Kabupaten  Pati,  hingga  saat  ini  KUD  Sukolilo tercatat sebagai KUD dengan nilai tunggakan KUT tertinggi di Kabupaten Pati. Hal ini disebabkan KUD  yang  memiliki wilayah layanan dengan luas lahan pertanian terbesar di Kabupaten Pati.
Penerapan  liberalisasi  di  sektor  koperasi  yang  merupakan  tindak  lanjut  kesepa- katan  pemerintah  dengan  IMF  membuat  KUD  semakin  terpuruk.  Pencabutan  hak monopoli dan subsidi dari pemerintah telah memukul hampir semua sektor usaha KUD. Pencabutan hak monopoli menyebabkan  munculnya badan-badan usaha  baru di  perde- saan, termasuk diantaranya koperasi dan usaha dagang lainnya. Kehadiran badan-badan usaha  baru  di  Kecamatan  Sukolilo  dan  Kecamatan  Juwana  meningkat  secara  tajam. Badan-badan  usaha  baru  tersebut  sebagian  dimiliki  oleh  masyarakat  lokal  (kecamatan setempat)  dan  sebagian  dimiliki  pemodal  kuat  dari  luar  kecamatan,  bahkan  dari  luar Kabupaten Pati.
Pencabutan subsidi menjadikan koperasi harus menjalankan usaha dengan kekuat- an  modal  sendiri  tanpa  dukungan  pemerintah.  Lemahnya  manajemen  dan  kondisi keuangan KUD langsung dapat dirasakan pada saat itu. Posisi KUD sebagai distributor pupuk yang diambil alih oleh badan usaha lain dikarenakan KUD tersebut dinilai tidak
memiliki  kemampuan  finansial  untuk  berperan  sebagai distributor pupuk.  Posisi  KUD Sedyo  Rukun  dan  KUD  Sukolilo  sebagai distributor pupuk  bersubsidi  di  Kecamatan Juwana  dan  Sukolilo  digantikan  oleh  badan  usaha  lainnya.  Upaya  KUD  untuk meningkatkan  permodalan  dengan  mengajukan  kredit  ke  bank  tidak  dapat  dilakukan, karena KUD tersebut masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia akibat tunggakan KUT. Upaya  meningkatkan  permodalan  dari  internal  anggota  maupun  sisa  usaha  juga  tidak memberikan hasil yang menggembirakan.
Berdasarkan kondisi tersebut, keberhasilan KUD sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan bukan disebabkan kekuatan organisasi dan keandalan pengurusnya,tetapi hal itu  lebih  disebabkan  oleh  kehadiran  pemerintah  sebagai  tiang  penyangga  utama.Oleh karena itu, ketika pemerintah tidak dapat mendukung KUD seperti dahulu, maka kinerja KUD  langsung  mengalami  penurunan.  Posisi  KUD  sebagai  pemain  utama  perekono- mian perdesaan mulai digantikan oleh lembaga ekonomi lain. Satu per satu usaha KUD mengalami  penurunan  dan  akhirnya  ditutup,  karena  KUD  gagal  berkompetisi  dengan pemain-pemain  baru  yang  bermodal  lebih  kuat  dengan  manajemen  yang  lebih  andal. Tabel 1 menunjukkan gambaran umum KUD yang tidak aktif di Kabupaten Pati.

## Tabel 1. Gambaran KUD Tidak Aktif
Indikator KUD Sedyo Rukun KUD Sukolilo Kelembagaan  Tidak melaksanakan RAT.  Keanggotaan tidak jelas.
 Kantor berlokasi tetap.
 Tidak melaksanakan RAT.
 Keanggotaan tidak jelas.  Kantor tidak berlokasi tetap. Usaha Jasa pembayaran listrik. Tidak menjalankan usaha. Keuangan Keuangan jasa listrik. Tidak ada.
Sumber: Hasil pengolahan data (2019).
Ketika penghasilan KUD mengalami penurunan drastis,mereka tidak lagi mampu membayar  pegawai,  memberikan  keuntungan  pada  anggota,  maupun  memupuk  modal KUD. Saat ini, KUD Sedyo Rukun hanya menjalankan usaha jasa pembayaran rekening listrik.  Status  badan hukum  yang dimilikinya  dimanfaatkan untuk  bekerjasama dengan pihak  lain,  yaitu  PT  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara).  Meskipun  melakukan  aktivitas ekonomi  yaitu  jasa  pembayaran  listrik,  keuntungan  usaha  tersebut  digunakan  untuk membayar gaji pengelola jasa pembayaran listrik dan biaya operasional, misalnya biaya listrik,  perawatan  gedung,  dan  administrasi.  Keuntungan  usaha  tidak  ditempatkan sebagai  keuntungan  koperasi  untuk  dibagikan  kepada  anggota  maupun  pemupukan modal.
Kondisi  lebih  memprihatinkan  dialami  oleh  KUD  Sukolilo  yang  tidak  menjalan- kan usaha apa pun. KUD Sukolilo tidak menempati lokasi yang permanen, karena KUD tidak  mendapatkan  penghasilan  untuk  memiliki  atau  menyewa  gedung.  Identitas  KUD Sukolilo  hanya  tinggal  papan  nama  saja  yang  berpindah  dari  satu  rumah  warga  ke rumah  warga  lainnya.  Meskipun  tidak  ada  aktivitas  kelembagaan  maupun  ekonomi, keputusan  untuk  tetap  mempertahankan  papan  nama  KUD  lebih  didasari  oleh  harapan akan  adanya  kebijakan  pemerintah  seperti  di  masa  lalu,  sehingga  roda  organisasi  dan usaha KUD tersebut dapat dijalankan kembali.
Berdasarkan aspek administrasi, kedua KUD obyek penelitian ini dapat dikatakan berada  pada  kondisi  yang  sama.  Salah  satu  dampak  dari  tidak  terselenggaranya  RAT
adalah tidak adanya laporan keuangan yang memaparkan kondisi keuangan, aset, hutang piutang,keanggotaan, dan kepengurusan. Laporan keuangan terkini  yang dimiliki KUD Sedyo Rukun hanya berisi kondisi pengelolaan usaha jasa pembayaran listrik. Berdasar- kan  aspek  keanggotaan,  tidak  ada  data  yang  pasti  mengenai  jumlah,  mutasi,  dan distribusi anggota di setiap desa yang menjadi wilayah layanan KUD. Data keanggotaan yang disampaikan informan merupakan data di masa lalu dan akurasinya sangat tergan- tung pada daya ingat mereka. Data terbaru mengenai jumlah anggota yang masih hidup, telah  meninggal,  dan  berpindah  domisili  tidak  diperoleh.  Pada  koperasi-koperasi  yang sehat,  anggota  yang  tidak  membayar  simpanan  wajib  dapat  diberhentikan  sebagai anggota  koperasi.  Namun,  pemberhentian  anggota  pada  KUD  terutama  KUD-KUD bermasalah  bukanlah  persoalan  yang  sederhana.  Memberhentikan  anggota  berarti memutus  hubungan  antara  anggota  dengan  KUD,  padahal  anggota  yang  bersangkutan memiliki tunggakan KUT yang tidak jelas bagaimana penyelesaiannya.
Pada  dasarnya,  anggota  KUD  merupakan  tulang  punggung  organisasi,tetapi kondisi  KUD  saat  ini  menyebabkan  masyarakat  tidak  tertarik  untuk  bertahan  menjadi anggota  KUD  atau  pun  mendaftar  menjadi  anggota  baru  KUD.  Tingkat  kepercayaan masyarakat,  baik  anggota  maupun  calon  anggota  untuk  bergabung  sangat  rendah. Keputusan  masyarakat  untuk  memilih  menggunakan  jasa  pembayaran  listrik  di  KUD Sedyo Rukun  lebih didasari pada faktor kedekatan lokasi.  Para pelanggan pembayaran listrik enggan menjadi anggota KUD, karena mereka merasa tidak adanya manfaat yang jelas  dengan  bergabungnya  mereka  menjadi  anggota  KUD,  misalnya  fasilitas discount pembayaran  listrik  maupun  pembagian  sisa  hasil  usaha  (SHU).  Sebaliknya,  KUD kesulitan  memberikan  keuntungan  bagi  anggotanya,  karena  KUD  hanya  menjalankan satu  jenis  usaha dengan  pendapatan  yang kecil.  Selain itu, ketidakjelasan status  ribuan orang yang pernah tercatat sebagai anggota KUD juga menjadi kendala yang lain.

## Revitalisasi
Upaya  untuk  menyelamatkan  KUD  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  strategi revitalisasi  KUD  telah  lama  menjadi  perhatian  Pemerintah  Kabupaten  Pati.Uraian  di bagian  ini  menjelaskan  pelaksanaan  strategi  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  untuk merevitalisasi  KUD  Sedyo  Rukun  dan  KUD  Sukolilo.  Selanjutnya,  pembahasan difokuskan  pada  upaya  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  merevitalisasi  KUD- KUD yang tidak aktif tersebut.

## 1. Pelaksanaan Revitalisasi
Revitalisasi koperasi merupakan kebijakan pemerintah, sehingga informasi pelak- sanaan  revitalisasi  banyak  dimunculkan  saat  FGD.  Pelaksanaan  FGD  pada  saat  awal penelitian  menghasilkan  informasi  terkait  kondisi  KUD  terkini  serta  pelaksanaan revitalisasi yang telah berlangsung dan rencana masa datang.  Informasi  yang diperoleh dari  FGD  menjadi  dasar  pertanyaan  saat  wawancara  dengan  pengurus  KUD  mengenai revitalisasi yang terjadi di KUD mereka dan peran dari pemerintah.
Pelaksanaan revitalisasi koperasi di Kabupaten Pati mengacu pada peraturan yang berlaku  termasuk  di  antaranya  pelaksanaan  revitalisasi  melalui  empat  tahapan revitalisasi.  Revitalisasi  pada  koperasi  tidak  aktif  diarahkan  agar  koperasi  tidak  aktif menjadi  koperasi  yang  aktif.  Berdasarkan  regulasi,  koperasi  dinyatakan  aktif  apabila koperasi  melaksanakan  rapat  anggota  tahunan  (RAT)  dan  atau  menjalankan  usahanya. Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  upaya  pembenahan  pada  tahap  awal  diarahkan  untuk mencukupi  kebutuhan  agar  RAT  dapat  dilaksanakan.  Dinas  Koperasi  dan  UMKM
Kabupaten  Pati  melaksanakan  tahapan  pertama  revitalisasi,  yaitu  membentuk  tim revitalisasi di internal KUD untuk mempersiapkan pelaksanaan RAT.
Revitalisasi  tahap  kedua  adalah  mengidentifikasi  kondisi  koperasi.  Identifikasi koperasi  dilakukan  oleh  dinas  terkait  dan  dilanjutkan  oleh  tim  revitalisasi.  Proses identifikasi  dilakukan  dengan  melaksanakan  kegiatan  bimbingan  teknis  (bimtek)  dan pengawasan  ( monitoring ).  Kegiatan monitoring dilakukan  dengan  cara  mendatangi KUD  secara  langsung  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kondisi  KUD  sebagai  deteksi awal  permasalahan  pada  KUD  tersebut.  Kegiatan  bimbingan  teknis  dilakukan  dengan mengumpulkan perwakilan seluruh KUD. Kegiatan bimtek bertujuan untuk menguatkan KUD.  Selain  itu,  kegiatan  mengumpulkan  KUD  dimaksudkan  agar  terjadi sharing pengalaman dari KUD yang berkinerja baik.
Hasil identifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait menunjukkan dua KUD tidak aktif memiliki keterbatasan terutama pendanaan untuk melaksanakan RAT. Solusi yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pati  adalah  dengan  memfasilitasi  pelaksanaan RAT  dengan  beberapa  syarat. Pertama ,  pengurus  KUD  bersedia  untuk  melaksanakan acara  tersebut. Kedua ,  pengurus  mampu  merekrut  calon  pengurus  dan  calon  anggota baru. Ketiga , pengurus melakukan penataan aset dan keuangan dengan baik.
Syarat  pertama  dan  kedua  erat  kaitannya  dengan  pembentukan  tim  revitalisasi (tahapan  pertama  revitalisasi),  sedangkan  syarat  ketiga  merupakan  bentuk  identifikasi kondisi yang dilakukan oleh tim revitalisasi (tahapan kedua revitalisasi). Tahapan revi- talisasi  ketiga  dan  keempat,  yaitu  penyusunan  rencana  strategis  dan  rencana  aksi direncanakan untuk direalisasi setelah pelaksanaan RAT. Pelaksanaan tahapan revitali- sasi ketiga dan keempat diharapkan dapat dilaksanakan oleh kepengurusan baru dengan pendampingan pemerintah daerah.
Pelaksanaan  revitalisasi  pada tahapan pertama dan kedua dapat  berjalan di  KUD Sedyo  Rukun.  Para  pihak  terkait  meyakini  bahwa  target  jangka  pendek,  yaitu  pelak- sanaan  RAT  dapat  terealisasi,  sehingga  status  KUD  aktif  dapat  diperoleh.  Pengurus KUD  Sedyo  Rukun  memberikan  respon  positif  terhadap  rencana  fasilitasi  RAT  oleh pemerintah.  Kondisi riil  di  KUD Sedyo Rukun adalah keberadaan anggota KUD tidak jelas  dan  beberapa  pengurus  KUD  sudah  tidak  aktif  lagi.  Oleh  karena  itu,  tahapan pembentukan  tim  revitalisasi  dimulai  dengan  rekrutmen  calon  pengurus  maupun  calon anggota  KUD  sebagai  cikal  bakal  tim  revitalisasi  KUD.  Langkah  yang  dilakukan pengurus  lama  adalah  merekrut  pegawai  jasa  pembayaran  listrik  sebagai  calon  pengu- rus.  Para  pelanggan  jasa  pembayaran  listrik  akan  direkrut  sebagai  anggota  baru  KUD Sedyo Rukun. Tahapan identifikasi kondisi koperasi menjadi sasaran yang harus dilak- sanakan  sampai  dengan  pelaksanaan  RAT  meskipun  identifikasi  dilakukan  secara bertahap  sesuai  dengan  kemampuan  internal  KUD  Sedyo  Rukun  yang  terbatas  jumlah personelnya.
Revitalisasi  KUD  Sukolilo  tidak  dapat  berjalan,  karena  KUD  tersebut  tidak  me- miliki  aktivitas  sama  sekali,  tidak  memiliki  kantor  yang  tetap,  serta  pengurus  maupun anggota sudah tidak jelas keberadaannya. Revitalisasi KUD dari Pemerintah Kabupaten Pati  tidak  diarahkan  untuk  memberikan  anggaran  bagi  KUD  sebagai  modal  usaha maupun  biaya  operasional  kantor.  Penetrasi/bantuan  pemerintah  terhadap  KUD-KUD yang  tidak  aktif  harus  terukur  dan  sesuai  regulasi.  Pembentukan  tim  revitalisasi  tidak dapat  dilakukan,  sehingga otomatis tahapan-tahapan revitalisasi  berikutnya tidak dapat dilakukan.
Berdasarkan  Permenkop  dan  UKM  nomor  25/Per/M.KUKM/IX/2015,  koperasi tidak aktif yang gagal melakukan revitalisasi diarahkan untuk dibubarkan. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan berdasarkan  keputusan  pengadilan.  Putusan  pailit  dari  pengadilan  dapat  menjadi  dasar bagi  pemerintah  untuk  membubarkan  koperasi.  Namun,  kewenangan  membubarkan koperasi  dimiliki  oleh  pemerintah  melalui  Menteri  Koperasi  dan  UKM.  Pada  praktik- nya,  KUD  Sukolilo  sebenarnya  layak  untuk  dibubarkan,  tetapi  pemerintah  mengambil kebijakan  bahwa  KUD  hanya  dapat  dibubarkan  setelah  menyelesaikan  semua  hutang KUD kepada pemerintah (KUT). Menurut penuturan perwakilan Dinkop UMKM Kabu- paten  Pati  bahwa  upaya  pemutihan  hutang  KUT  pernah  diusulkan  agar  permasalahan hutang  KUT beserta  dampaknya dapat  diselesaikan, tetapi usulan tersebut  ditolak oleh pemerintah  pusat.  Kebijakan  nasional  ini  menjadi  pedoman  bagi  pemerintah  daerah dalam  menyikapi  keberadaan  KUD  yang  tidak  dapat  diselamatkan  lagi.  Pemerintah Kabupaten Pati menempatkan KUD Sukolilo pada status quo yang berarti KUD tersebut dibiarkan  sebagaimana  kondisi  sekarang.  Pembiaran  KUD  Sukolilo  tidak  diartikan bahwa  pemerintah  abai  dan  pasif,  tetapi  kebijakan  tersebut  berdasarkan  kondisi  riil koperasi  yang  tidak  mungkin  diselamatkan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  tidak memungkinkan untuk membubarkan koperasi.
Regenerasi  dan  reorganisasi  menjadi  kunci  dalam  revitalisasi  KUD  yang  tidak aktif. Revitalisasi  organisasi  KUD hanya  akan berjalan apabila masyarakat,  khususnya pengurus  dan  anggota  KUD,  telah  direvitalisasi  (Rufaidah,  2017).  Regenerasi  anggota adalah keanggotaan lama KUD yang mencapai ribuan anggota dan tidak jelas keberada- annya  akan  digolongkan  sebagai  anggota  pasif  yang  tidak  dikenakan  hak  maupun kewajiban. KUD  yang direvitalisasi  diharapkan mampu merekrut anggota baru dengan hak  dan  kewajiban  yang  jelas.  Dukungan  dari  anggota  merupakan  faktor  penting  bagi eksistensi  KUD,  ketika  kredit  bank  dan  bantuan  dana  dari  pemerintah  sulit  diperoleh. Pembelajaran  yang  diperoleh  dari  keberhasilan  KUD  Bahagia  sebagai  KUD  terbaik  di Kabupaten  Pati  adalah  kemampuan  KUD  tersebut  untuk  menghimpun  dana  anggota. Seperti  halnya  KUD  lain,  KUD  Bahagia  juga  kesulitan  untuk  mengakses  kredit  bank karena tunggakan KUT, tetapi kinerja KUD yang baik menyebabkan masyarakat berse- dia melakukan investasi pada KUD Bahagia (Wahyudi, 2017).
Regenerasi  pengurus  dimaksudkan  untuk  mengganti  pengurus  KUD  lama  yang tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pengurus yang disebabkan oleh faktor usia dan faktor lainnya.  Reorganisasi diartikan bahwa KUD tampil sebagai organisasi yang menjalankan usaha dengan cara merespon tatanan masyarakat maupun tatanan ekonomi yang  berbeda  dengan  KUD  di  masa  lalu.  Kemajuan  teknologi,  khususnya  teknologi informasi,  dapat  menjadi  faktor  penting  untuk  mengelola  keterlibatan  banyak  pihak guna  menunjang  kegiatan  revitalisasi  koperasi  (Suryaningsum,  Effendi  &  Gusaptono, 2017). Penguasaan teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting  yang harus dimiliki oleh pengurus baru. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi merupakan salah  satu  ciri  perusahaan  modern  dan  dengan  penerapan  teknologi  informasi  diharap- kan memberikan dampak pada efektifitas, transparansi, dan efisiensi pada operasionali- sasi KUD (Suyono, Rusmana & Riswan, 2019).

## 2. Kendala Revitalisasi
Secara garis besar, kendala yang dihadapi dalam merevitalisasi KUD berasal dari dua  faktor,  yaitu  pemerintah  dan  internal  koperasi.  Kendala  yang  berasal  dari  peme- rintah  sendiri,  antara  lain  mencakup  keterbatasan  sumber  daya,  regulasi,  dan  ego sektoral  antarinstansi.  Keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah  meliputi sumber daya manusia dan anggaran, karena saat ini jumlah koperasi mengalami pening- katan. Peningkatan jumlah koperasi tersebut tidak hanya menyebabkan semakin bertam- bahnya obyek pembinaan dan pengawasan, tetapi juga penyimpangan dan penyeleweng- an  yang  dilakukan  oleh  oknum  pengurus  koperasi  semakin  sering  terjadi.  Menurut penuturan  Kepala  Bidang  Koperasi  Dinkop  UMKM  Kabupaten  Pati,  kasus  hilangnya uang  anggota  koperasi  karena  dibawa  lari  oleh  pengurusnya  juga  pernah  terjadi  di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, anggaran dan sumber daya manusia pemerintah tidak tepat hanya difokuskan pada KUD-KUD saja, tetapi juga koperasi-koperasi lainnya.
Regulasi yang berlaku mendorong instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk  mengembangkan  lembaga  sosial  ekonomi  perdesaan  sendiri-sendiri.  Anggaran pembangunan desa terbagi-bagi ke berbagai lembaga binaan pemerintah. Hal ini berbe- da dengan kondisi pada masa orde baru yang hanya menempatkan KUD sebagai badan usaha tunggal di perdesaan dan mewajibkan semua kementerian yang memiliki program dengan  sasaran  perdesaan  untuk  menggunakan  KUD  saja.  Pengembangan  koperasi termasuk  revitalisasi  KUD  cenderung  hanya  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian Koperasi  dan  UKM  beserta  perangkat  daerah  di  bawahnya.  Besarnya  perhatian  peme- rintah  pada  pembangunan  perdesaan  tidak  serta  merta  berdampak  positif  terhadap perkembangan KUD.
Saat ini, lembaga sosial ekonomi perdesaan banyak dikembangkan oleh perangkat daerah  sebagai  kepanjangan  tangan  program  yang  dijalankan  kementerian  vertikal, misalnya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  kelompok  tani  (Poktan),  dan  perkum- pulan petani pemakai air (P3A). Pada gilirannya, perangkat daerah maupun kementerian terkait fokus pada penggunaan anggarannya untuk memperkuat lembaga sosial ekonomi yang menjadi binaannya. Lembaga sosial ekonomi perdesaan seperti BUMDes memiliki fungsi  untuk  menjalankan  usaha  yang  sama  dengan  KUD.  Dalam  kurun  waktu  yang relatif singkat, BUMDes di setiap desa atau 401 desa telah berdiri di Kabupaten Pati dan pengembangannya  diperkuat  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Pada  awal- nya,  lembaga-lembaga  perdesaan  lain,  seperti  Poktan  dan  P3A,  didisain untuk  mendu- kung  peran  teknis,  tetapi  faktanya  lembaga-lembaga  tersebut  didorong  pula  untuk menjalankan usaha dalam rangka kemandirian dan kesejahteraan anggotanya.
Selain  hambatan  yang  berasal  dari  eksternal  KUD,  pelaksanaan  revitalisasi  juga menemui  kendala  yang  berasal  dari  internal  KUD  meliputi  kompleksitas  masalah terutama  akibat  tunggakan  KUT,  motivasi  pengurus,  dan  regenerasi.  Pelaksanaan revitalisasi  membutuhkan  ketersediaan  infrastruktur  dan  anggaran  yang  mencukupi untuk  operasional  organisasi  maupun  menggerakkan  usahanya.  Tunggakan  KUT menyebabkan  KUD  ditempatkan  di  dalam  daftar  hitam  Bank  Indonesia,  sehingga kondisi  tersebut  berdampak  pada  sulitnya  KUD  memperoleh  modal  dari  pihak  luar (bank). Keterbatasan modal menyebabkan KUD kesulitan untuk mengembangkan usaha maupun  menjalankan  roda  organisasinya.  Bantuan  pemerintah  daerah  dalam  bentuk hibah maupun dana bergulir juga tidak dapat disalurkan kepada KUD tidak aktif.
Kendala revitalisasi berikutnya yang berasal dari internal KUD adalah rendahnya motivasi  pengurus  untuk membangkitkan KUD kembali. Kedua  KUD tidak aktif  yang menjadi obyek penelitian dapat dikatakan tidak lagi memiliki anggota riil. Oleh karena itu,  eksistensi  pengurus  menjadi  hal  penting  untuk  menggerakkan  KUD  maupun menjalankan revitalisasi. Salah satu indikasi rendahnya motivasi pengurus KUD adalah tidak aktifnya pengurus KUD Sedyo Rukun dan KUD Sukolilo pada kegiatan-kegiatan perkoperasian  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Rendahnya  motivasi  pengurus KUD  Sedyo  Rukun  dan  KUD  Sukolilo  diduga  karena  mereka  telah  berusia  lanjut  dan kompleksnya  permasalahan  yang  mereka  hadapi.  Proses  regenerasi  pengurus  maupun penambahan anggota baru relatif tidak berjalan. Generasi muda cenderung lebih memi- lih  bergabung  dengan  koperasi  maupun  lembaga  sosial  ekonomi  perdesaan  lain  yang dirasakan lebih prospektif dan memberikan manfaat yang jelas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Keberhasilan revitalisasi KUD tidak aktif sangat ditentukan oleh kondisi internal KUD. Penelitian ini menunjukkan perbedaan kondisi dua KUD tidak aktif obyek pene- litian  ini  yang  berakibat  pada  proses  revitalisasi  pada  KUD  tersebut.  Berbeda  dengan KUD Sukolilo, KUD Sedyo Rukun masih memiliki infrastruktur yang memadai, masih menjalankan  usaha,  dan  memiliki  SDM  yang  menjalankan  usahanya.  Oleh  karena  itu, proses revitalisasi di KUD Sedyo Rukun dapat dilaksanakan sesuai tahapannya, sedang- kan  proses  revitalisasi  di  KUD  Sukolilo  praktis  sulit  dijalankan.  Regenerasi  pengurus dan  anggota  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan.  Anggota  KUD  sebagai pemilik  sekaligus  pelanggan  KUD  ( dual  identity )  menjadi  tulang  punggung  utama keberlangsungan  kegiatan  KUD.  Secara  realistis,  KUD  Sukolilo  layak  untuk  dibubar- kan, karena KUD Sukolilo tidak dapat diharapkan keberlangsungan hidupnya.  Namun, kebijakan  pemerintah  yang  mensyaratkan  pelunasan  KUT  menyebabkan  KUD  tidak mungkin  untuk  dibubarkan  dan  tetap  dicatat  dengan  kondisi status  quo , karena  KUD tersebut tidak memiliki aktivitas sama sekali.

## Saran
Kemajuan proses revitalisasi di KUD Sedyo Rukun perlu mendapatkan dukungan dan pendampingan Pemerintah Kabupaten Pati. Status aktif dapat segera direalisasikan melalui mekanisme RAT. Kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh KUD Sedyo Rukun sebagai KUD tidak aktif, misalnya kualitas SDM maupun minimnya permodalan perlu  segera  diatasi  dengan  bantuan  pemerintah.  Pemerintah  perlu  melakukan  bim- bingan  teknis  maupun  mengikutsertakan  KUD  Sedyo  Rukun  untuk  melakukan  studi banding  ke  KUD-KUD  yang  kinerjanya  lebih  baik.  Bantuan  permodalan  maupun pengembangan  usaha  perlu  diupayakan  melalui  kerja  sama  dengan  perangkat  daerah lain maupun badan usaha lainnya.

## DAFTAR REFERENSI
Batubara, M. M., Iskandar, S., & Rianti, R. (2018). Peranan Koperasi Unit Desa (KUD)
Kumbang Jaya dalam Membantu Perekonomian Petani Kelapa Sawit di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Societa: Jurnal Ilmu - Ilmu Agribisnis , VII (1), 9–16. https://doi.org/10.32502/jsct.v7i1.1129.
Creswell, R. J. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Depkop (2020). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di
http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566784877_uu_1992_25_perkoperasi an.pdf.
Dewi, V. S., Lestari, D. A. H., & Adawiyah, R. (2017). Kinerja, Kesejahteraan Anggota, dan Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis , 5 (1), 76–83. http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v5i1.%25p.
Eliyawati, W., Sutjipta, N., & Putra, S. A. (2016). Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepuasan Anggota Koperasi Unit Desa Suraberata Kecamatan Selemadeg Barat. Jurnal Manajemen Agribisnis , 4 (1), 68–80. https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/21477>.
Herawati, N. R. (2016). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Sebagai Upaya Pemerintah Mengembalikan Kejayaan Petani. EKOMAKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi , 5 (2), 58–64.
Hermawan, I. (2016). Kebijakan Perberasan Indonesia dan Solidaritas Pangan ASEAN. Politica, 7 (1), 102–120.
BKPM (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/InPres_4_1973.pdf.
BKPM (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/InPres_2_1978.pdf
BKPM (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/front/form/14825.
Kementerian Koperasi dan UKM (2013). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_2013_01_01_pedoman_revi talisasi_koperasi_lampiran.pdf.
Kementerian Koperasi dan UKM (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_25_tahun_20 15_tentang_revitalisasi_koperasi.pdf.
Putra, A. H. P & Warsono, H. (2016). Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Koperasi Tidak Aktif di Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Management Review , 5 (2), 527–542. https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.11110.
Riswan, R., Suyono, E., Mafudi, M. (2017). Revitalization Model for Village Unit Cooperative in Indonesia. European Research Studies Journal , XX (4A), 102–123. https://doi.org/10.35808/ersj/822.
Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam , 22 (02), 361–374. https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.824.
Suradisastra, K. (2006). Agricultural Cooperative in Indonesia. FFTC-NACF International Seminar on Agricultural Cooperatives in Asia: Innovations and
Opportunities in the 21st Century . Seoul, Korea, 11-15 September, 06-1–16. Suryaningsum, S., Effendi, M. I., Gusaptono, R. H. (2017). Revitalisasi Koperasi.
Yogyakarta: LPPM UPN ”Veteran” Diakses tanggal 8 Oktober 2020 di http://eprints.upnyk.ac.id/13625/2/3. Revitalisasi Koperasi.pdf.
Suyono, E., Rusmana, O. & Riswan, R. (2019). Integrated Information System to Revitalize the Cooperatives in Banyumas. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 255 , 1–11. https://doi.org/10.1088/1755-
1315/255/1/012046.
Wahyudi, J. (2017). Kontribusi Koperasi dalam Upaya Pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati).
Proceeding-the 6th University Research Colloquium: Seri Humaniora, Sosial, dan Agama, Universitas Muhammadiyah Magelang, 9–16.
Wiguna, P. A. & Sukadana, I. W. (2018). Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Indonesia (Analisis Data Mikro). E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 7 (1), 30–57. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/35843.
Yolandika, C., Lestari, D. A. H., Situmorang, S. (2015). Keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pendekatan Tripartite. Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis , 3 (4), 385–392. http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v3i4.%25p.