Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 45-50| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2795.45-50

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HOKI CLEAN SHOES DALAM PERJANJIAN WARALABA
Dwi Purnawan Dodik Saputra, Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dodiksaputra033@gmailcom , johannesibrahim@rocketmailcom , arinidesak1966@gmailcom

## Abstrak
Bisnis waralaba merupakan salah satu kegiatan bisnis yang menunjang perekonomian. Oleha karena itu, dalam penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan pada klausula-klausula perjanjian waralaba antara pewaralaba dan terwaralaba  dan  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  Hoki  Clean  Shoes  apabila  terjadinya  wanprestasi  yang dilakukan  pihak franchisee .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris  dengan  menggunakan  studi  dokumen dan  studi  lapangan  dan  analisis  data  dengan  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perjanjian waralaba Hoki Clean Shoes telah memenuhi klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian waralaba  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  telah memenuhi asas-asas perjanjian dan berlaku di Indonesia. Hambatan yang dihadapi Hoki Clean Shoes selama ini adalah berhubungan dengan franchise karena ini di bidang jasa jadi omset yang didapatkan oleh pihak franchise setiap bulannya susah untuk kami ketahui karna manajemen keuangan yang kami lakukan berbeda dengan fakta dilapangan Perjanjian kerjasama waralaba seperti ini juga rentan dengan terjadinya wanprestasi.
Kata kunci : perlindungan hukum, perjanjian waralaba franchisee

## Abstract
Franchising is one of the business activities that support the economy. Therefore, in this study, this study analyzes the implementation of the franchise agreement clauses between franchisees and franchisees and knows the legal protection for Hockey Clean Shoes in case of default by the franchisee. This research uses empirical methods using document studies and field studies and data analysis using descriptive qualitative. The results show that the Hoki Clean Shoes franchise agreement has met the minimum clauses that must exist in the franchise agreement as  stipulated  in  Government  Regulation  Number  42  of  2007  concerning  Franchising  and  has  fulfilled  the principles of the agreement and is applicable in Indonesia. The obstacles faced by Hockey Clean Shoes so far are related to franchises because this is in the service sector so the turnover obtained by the franchisee every month is difficult for us to know because the financial management we do is different from the facts in the field. Franchise cooperation agreements like this are also vulnerable to default.
Keywords: legal protection, franchisee, franchise agreement

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah  sebuah  proses  yang  melibatkan  berbagai  lini  kehidupan  masyarakat.  Proses pembangunan  terjadi  pada  berbagai  bidang  yaitu  di  sisi  ekonomi  politik  hukum  sosial  dan  bidang lainnya.  Pembangunan  yang  tepat  dan  terarah  akan  membawa  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi masyarakat. Pembangunan dikatakan berhasil apabila tidak menyebabkan terjadinya kesenjangan antar masyarakat.  Pembangunan  ekonomi  merupakan  salah  satu  bidang  pembangunan  dalam  menunjang kehidupan bernegara dan berbanga.
Pembangunan ekonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 33 ayat (1) (2) dan (3) menentukan: Ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2): cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh  Negara.  Ayat (3): menyatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ayat (4): perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan.  Ayat  (5):  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.
Dalam hal ini, bisnis waralaba adalah salah satu kegiatan bisnis yang mendukung perekonomian. Isaac  Singer  adalah  orang  pertama  yang  memperkenalkan  bisnis  waralaba  di  Amerika  Serikat  pada tahun 1851 sekitar 1 abad yang lalu ketika perusahaan mesin jahit penyanyi mulai memperkenalkan
konsep tersebut sebagai cara untuk mengembangkan distribusi produk-produknya di Indonesia. Bisnis waralaba adalah kegiatan bisnis menjual barang eceran ke masyarakat luas. Kegiatan bisnis ini sangat populer sehingga berkembang pesat dan mencakup berbagai jenis bidang bisnis. Pada tahun 1950 bisnis waralaba masuk ke Indonesia dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian secara lisensi Tahun 1970 sistem waralaba mulai meningkat dengan berkembangnya pembelian lisensi plus dimana pemilik waralaba bukan hanya sebagai distributor tetapi juga memiliki hak untuk memproduksi produknya.  Dalam  upaya  memberikan  perlindungan  demi  lancarnya  proses  pembelian  lisensi  dalam bisnis waralaba maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur mengenai  praktek  waralaba  dalam  hukum  dagang.  Berbagai  peraturan  ini  dibuat  untuk  menghindari terjadinya  permasalahan  di  masa  mendatang.  Berikut  ini  adalah  peraturan  yang  mengatur  mengenai bisnis waralaba di Indonesia:
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba
• Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 31/M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
• Undang-undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten.
• Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
• Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Bisnis waralaba di Indonesia berkembang dengan pesat, maka berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah supaya bisnis waralaba memberikan dampak positif bagi perekonomian dan membawa perkembangan  baru  bagi  bagi  dunia  usaha.  Bisnis  waralaba  akan  memberikan  dampak  besar  bagi industri  perdagangan  modern.  Para  pelaku  usaha  dapat  memanfaatkan  waralaba  untuk  memulai usahanya,  Pengusaha  akan  mendapatkan  keuntungan  dan  manfaat  dari  bisnis  waralaba.  Popularitas usaha waralaba akan membantu pewaralaba untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal.
Perserikatan  waralaba  adalah  perjanjian  khusus  karena  tidak  ditemukan  dalam  Hukum  Perdata Kode  Sipil)  ( Fuady,  1999 ).  Perjanjian  ini  dapat  diterima  secara  hukum  karena  dalam  KUH  Perdata ditemukan.  Namun,  sistem  dalam  Buku  III  KUHPerdata  menganut  sistem  terbuka  sehingga  dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Salah satu pasal yang mendukung implementasi dimaksud adalah adanya kebebasan kontrak. Pasal 1338 (1) KUHP menentukan sahnya atas perjanjian yang telah dibuat antara  pihak  bagi  itu  pewaralaba  ataupun  terwaralaba  menjadi  suatu  Undang-Undang  yang  sah  dan memiliki kekuatan secara hukum. Menurut Meilani & Witasari (2019) bahwa perjanjian-perjanjian itu penting dan tentunya dilakukan dalam suatu kontrak atau kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain,  baik  perjanjian  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Begitu  halnya  dengan  usaha  waralaba  yang diselenggarakan  berdasarkan  perjanjian  tertulis  yang  memuat  kumpulan  persyaratan,  ketentuan,  dan komitmen  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  pihak  franchisor  dan  pihak  franchisee  ( Rahmadany  & Tjukup, 2013 ).
Perjanjian  waralaba  merupakan  salah  satu  aspek  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  dari perbuatan merugikan pihak lain ( Hanim, 2011 ). Dalam perjanjian waralaba memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, baik pihak pewaralaba maupun yang terwaralaba. Segala hak dan kewajiban yang telah disepakati harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam pasal- pasal yang telah tertuang dalam perjanjian ( Sumardi, 1995 ). Dalam perjanjian tersebut secara harfiah telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  mengikat  para  pihak  Artinya  ketika  terjadi penyimpangan maka para pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai yang telah disepakati  sebelumnya  dalam  perjanjian  Selain  itu  adanya  perjanjian  yang  telah  disetujui  dan ditandatangani oleh kedua pihak juga dapat meminimalisasi terjadinya wanprestasi.
Terjadinya  penyimpangan  atas  kewajiban  yang  tercantum  dalam  perjanjian  adalah  awal  yang memunculkan  wanprestasi.  Hal  ini  tentunya  akan  membawa  dampak  yang  kurang  baik  dan menimbulkan  terjadinya  pelanggaran  atas  hal  yang  telah  disepakati.  Terlebih  lagi,  pelanggaran wanprestasi dalam bisnis waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  259  /  MPP  /  Kep  /  7/1997  tanggal  30  Juli  1997  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha  Waralaba  dan  Peraturan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Republik Indonesia No31 / M-DAG / PER / 8/2008 tentang Waralaba. Selain itu, perlindungan yang dilakukan sebelum penerbitan Peraturan Pemerintah masih digunakan sampai sekarang yaitu Buku III
KUHPerdata yang mengadopsi sistem terbuka yang berarti memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk  masuk  ke  dalam  perjanjian  yang  berisi  apa  saja  asalkan  dilakukan  tidak  bertentangan  dengan Hukum ketertiban umum dan moralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
Seperti bisnis pada umumnya, kewajiban dalam kontrak waralaba sangat potensial memiliki celah untuk dilanggar atau diabaikan oleh pihak kedua. Dari sudut pandang pemilik waralaba kelalaian dan penipuan waralaba sering terjadi kelalaian membayar barang/royalti setiap bulan dan kelalaian untuk mematuhi  sistem  yang  ditetapkan  dalam  kontrak  waralaba  Secara  keseluruhan  pelanggaran  terjadi ketika pemegang waralaba ditemukan tidak mematuhi apa yang telah disepakati.
Sehubungan dengan penjelasan di atas, Hoki Clean Shoes mendapatkan beberapa kasus tersebut pihak  kedua  selalu  mengalami  keterlambatan  dalam  memberikan  laporan  keuangan  secara  tertulis kepada pihak pertama. Namun, di sisi lain penipuan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama tidak memesan cairan pembersih sepatu sesuai dengan isi perjanjian waralaba. Shoes Cleaning merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya dalam jasa laundry sepatu. Pelayanan  yang  dilakukan  perusahaan  ini  mencakupi  pencucian  sepatu,  repaint  sepatu,  unyellowing sepatu ( Yulisar, 2019 ).
Studi  relevan  dengan  penelitian  sekarang  telah  banyak  dilakukan  akan  tetapi  tidak  mengkaji rumusan  yang  sama  dengan  penelitian  ini.  Pertama,  perlindungan  hukum  bagi  franchise  (waralaba) dalam perjanjian bisnis di Indonesia ( Supit, 2016 ). Kedua tentang perlindungan hukum franchisor dan franchisee  dalam  perjanjian  waralaba  “soto  segeer  mbok  giyem”  Boyolali  ( Annisa  &  Sulistiyono, 2016 ). Terakhir mengenai perlindungan hukum haki dalam perjanjian waralaba ( Adilman & Santoso, 2010 ).
Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mencoba menganalisis lebih dalam tentang franchise dari Clean  Shoes  Hoki  yang  berbasis  di  Denpasar-Bali.  Dalam  perjanjian  waralaba  antara  Clean  Shoes Hockey dan franchisee ada beberapa klausa yang telah dilanggar oleh franchisee yaitu keterlambatan dalam memberikan laporan keuangan bulanan dan keterlambatan pembayaran biaya royalti 10% dari laba (laba bersih) setiap bulan. Tidak hanya itu, franchisee juga secara diam-diam membeli bahan habis pakai (cairan pembersih sepatu) dari distributor lain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian baru  ini  bertujuan  untuk menganalisis  penerapan  klausul  perjanjian  waralaba  antara  pewaralaba  dan terwaralaba dan mengetahui erlindungan hukum bagi Hoki Clean Shoes apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak terwaralaba.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  empiris  Pendekatan  masalah  dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum konseptual dan faktual Bahan hukum primer dan sekunder dijadikan sebagai bahan hukum utama dalam penyelesaian studi empiris yang dilakukan Studi dokumen dan studi lapangan adalah cara pengumpulan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang ada Data yang telah dikumpulkan diselesaikan secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dalam bentuk kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  informan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas  sehingga  kesimpulan dapat diambil.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Klausula-Klausula Perjanjian Waralaba antara Pewaralaba dan Terwaralaba
Implementasi  bisnis  waralaba  berdasarkan  perjanjian  waralaba  harus  dibuat  secara  tertulis  antara pemilik  waralaba  dan  pemilik  waralaba  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  42/2007  tentang Waralaba  ( Naihasy,  2010 ).  Perjanjian  waralaba  berisi  kewajiban  dan  hak  para  pihak  termasuk penyelesaian  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  waralaba  jika  pemilik  waralaba  sebagai pemilik bisnis melakukan wanprestasi. Dalam hukum perjanjian berlaku prinsip yang disebut prinsip konsensualisme. Kata- kata ini berasal dari konsensus Latin yang berarti setuju. Prinsip konsensualisme bukan berarti bahwa suatu perjanjian memerlukan suatu persetujuan. Perjanjian juga disebut perjanjian yang berarti bahwa dua pihak telah menyetujui atau menyepakati sesuatu. Prinsip konsensualisme dapat dilihat dari kondisi pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata ( Subekti, 2003 ). Untuk validitas perjanjian tersebut ada empat persyaratan yang diperlukan, yakni:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Suatu  perjanjian  dibuat  haruslah  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  ( Komariah,  2009 ).  Perjanjian waralaba yang dibuat didasarkan pada pemahaman dan juga pengertian dari para pihak yang ada. Perlu diketahui  bahwa  tidak  ada  perjanjian  yang  dapat  memenuhi  keinginan  para  pihak  seratus  persen. Perjanjian  yang  baik  adalah  perjanjian  yang  dapat  memenuhi  dan  mewakili  kepentingan  para  pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, perjanjian yang baik adalah perjanjian yang tidak berat sebelah.  Hal ini  dilakukan untuk menghindari terjadinya  konflik  antar  para  pihak di  kemudian hari.
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  beberapa  untuk  kelancaran  roda  perekonomian khususnya mengenai bisnis waralaba. Meskipun demikian, para pihak harusnya lebih teliti dan lebih hati-hati dalam menandatangani usaha yang ada. Para pihak tidak boleh melanggar aturan yang telah dibuat  karena  aturan  itu  telah  didasarkan  pada  regulasi  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  dan  memiliki payung hukum yang jelas. Tidak ada jalan yang lebih baik selain memahami dan mematuhi aturan yang ada dengan jelas. Bagi pihak yang pewaralaba ataupun pihak yang terwaralaba sebaiknya menyatukan persepsi atau dengan kata lain memiliki persepsi yang sama.
Bisnis waralaba adalah bisnis modern yang sedang berkembang pesat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bisnis waralaba berkembang dengan pesat karena adanya dukungan dari pelaku usaha.  Terciptanya  iklim  usaha  yang  baik  adalah  didasarkan  pada  keterbukaan  atas  akses  informasi yang ada. Suatu usaha akan dapat bertahan dan menjadi kuat dengan didasarkan pada aturan hukum jelas  yang  mengaturnya.  Dalam  bisnis  waralaba  seperti  yang  telah  dijelaskan  telah  diatur  dalam peraturan yang ada. Dengan demikian, jelas bahwa dalam melakukan usaha bisnis akan dapat berjalan dengan  baik  ketika  para  pihak  mematuhi  kewajiban  dan  hak  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian yang ada. Intinya adalah bisnis waralaba akan menjadi maju ketika terbangun korelasi usaha yang baik antara pewaralaba atapun pihak terwaralaba. Tidak akan ada hambatan apabila para pihak baik pihak pewaralaba ataupun pihak terwaralaba menyetujui dan menjalankan semua sesuai dengan aturan yang ada.
Bisnis  waralaba  akan  menjadi  bisnis  yang  potensial  berkembang,  khususnya,  pihak-pihak  akan sama-sama memperoleh  keuntungan  apabila mereka menyadari kewajiban  dan hak  yang  ada.  Bisnis yang  baik  adalah  bisnis  yang  berjalan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  etika  bisnis  dan  juga  tetap berlandaskan pada aturan hukum yang sesuai. Artinya, tidak ada usaha yang tidak berjalan dengan baik ketika  kedua  hal  tersebut  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh  para  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  harus menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah dalam peraturan yang ada termasuk dalam bisnis waralaba. Dalam hal ini, Hoki Shoes telah memenuhi segala klausa dan pasal-pasal yang telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan telah memenuhi prinsip- prinsip perjanjian dan berlaku di Indonesia. Perjanjian ini terdiri dari 12 Pasal dimana Pasal 1 mengatur mengenai syarat-syarat Pasal 2 mengenai franchise fee dan royalty, Pasal 3 memuat hak dan kewajiban para  pihak,  Pasal  4  mengatur  wilayah  usaha,  Pasal  5  memuat  perubahan  system,  Pasal  6  mengatur jangka waktu perjanjian, Pasal 7 mengatur laporan, Pasal 8 memuat rahasia dagang, Pasal 9 mengenai wan prestasi, Pasal 10 mengatur pembatalan perjanjian, Pasal 11 mengatur penyelesaian perselisihan dan Pasal 12 membuat bagian penutup.

## 2. Perlindungan  Hukum  bagi  Hoki  Clean  Shoes  apabila  Terjadi  Wanprestasi  yang  Dilakukan Pihak Franchisee
Di Indonesia, saat ini, tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur kontrak bisnis waralaba. Ini dilakukan oleh pemilik waralaba dan pemegang waralaba berdasarkan prinsip  kebebasan kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Bagi para pihak pewaralaba ataupun terwaralaba sebaiknya  memahami  atas isi  perjanjian  yang  telah  dibuat  yang  telah  dituangkan  dalam  pasal-  pasal ataupun  ditulis  dalam  bentuk  klausa-klausa  hukum.  Dalam  perjanjian  akan  memuat  mengenai kewajiban dan juga hak-hak para pihak. Artinya, para pihak dapat memenuhi semua perjanjian yang ada  dengan  sebaik-baiknya  dan  menghindari  terjadinya  wanprestasi.  Sebenarnya  wanprestasi  itu muncul karena terjadinya beda tafsir antara para pihak dengan isi perjanjian yang dituangkan dalam pasal-pasal  atau  klausa  yang  telah  disepakati.  Pemahaman  akan  pasal-pasal  yang  termuat  dalam perjanjian sebenarnya menjadi kunci utama untuk menghindari konflik antar para pihak.
Dalam  hukum  dagang,  terjadinya  penyimpangan  atas  perjanjian  dikenal  dengan  istilah wanprestasi.  Terjadinya  wanprestasi  dalam  perjanjian  waralaba  Hoki  Clean  Shoes  yaitu  adanya franchisee  yang  tidak  menjalankan  atau  mematuhi  isi  dari  perjanjian  yang  awalnya  telah  mereka sepakati. Pelanggaran yang dilakukan oleh franchise Hoki Clean Shoes adalah franchise yang dimiliki oleh Anak Agung Ngurah Yadnya Wirya Rahmadi Putra (Gung Wah Anyo) yang berlokasi di Jl Bukit Tunggal Nomor 18 Denpasar Barat Denpasar. Sedangkan, Gung Wah Anyo tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian dimana pemegang waralaba tidak membeli 1500000 barang habis pakai standarnya tidak dilakukan karena pemegang waralaba membeli barang habis pakai (sabun pembersih sepatu) di tempat lain. Pemilik waralaba tidak melaporkan hasil keuangan kepada pemilik waralaba setiap bulan. Setelah  mendapat  teguran  3  kali  dari  pemilik  waralaba  maka  waralaba  melaporkan  secara  finansial setiap bulan yang kami terima setiap 6 bulan, sehingga tindakan itu melanggar Pasal yang tercantum dalam perjanjian waralaba Hoki Clean Shoes

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Hasil  analisis  menemukan  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  dan  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Perjanjian yang dibuat Holi Clean Shoes sesuai dengan pasal-pasal yang harusnya dimuat dalam perjanjian waralaba dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan telah memenuhi asas-asas perjanjian dan berlaku di Indonesia. Perjanjian ini terdiri dari 12 Pasal dimana Pasal 1 mengatur mengenai syarat-syarat Pasal 2 mengenai franchise fee dan royalty, Pasal 3 memuat hak dan kewajiban para pihak, Pasal 4 mengatur wilayah usaha, Pasal 5  memuat  perubahan  system,  Pasal  6  mengatur  jangka  waktu  perjanjian,  Pasal  7  mengatur  laporan, Pasal  8  memuat  rahasia  dagang,  Pasal  9  mengenai  wan  prestasi,  Pasal  10  mengatur  pembatalan perjanjian, Pasal 11 mengatur penyelesaian perselisihan dan Pasal 12 membuat bagian penutup.
Kemudian,  2)  Perlindungan  hukum  bagi  hoki  clean  shoes  apabila  terjadinya  wanprestasi  yang dilakukan  pihak  franchisee  Praktek  kontrak  bisnis  franchise  tertulis  kontrak  kerja  sama  Dalam perjanjian yang dibuat dengan sistem kontrak kerja harus berdasarkan sistem kehati-hatian dan harus teliti  dengan  apa  yang  tertulis  dalam  kontrak  Dalam  perjian  yang  dibuat  Hoki  Clens  Shoes  terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian diatur di Pasal 11 dimana apabila terjadi wanprestasi maka  pihak-pihak  yang  ada  dalam  perjanjian  akan  menyelesaikannya  dengan  musyawarah  mufakat Apabila  pemrasalahannya  semakin  tajam  dan  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  baik-baik  maka penyelesaiannya dapat melalui jalur hukum di pengadilan.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk segera membuat peraturan yang lebih pasti dan  melakukan  pembenahan  terhadap  peraturan-peraturan  yang  ada  Hal  ini  untuk  menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merupakan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba Artinya setiap pihak yang terlibat memiliki payung hukum yang jelas Adapun yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas aturan dan juga regulasi yang ada Dengan jelasnya aturan dan regulasi yang mengatur tentang bisnis waralaba maka baik bagi pihak pewaralaba maupun pihak yang terwaralaba dapat lebih merasa aman secara hukum dan bisnis yang dijalankan juga akan menjadi lebih berkembang.
Selain itu, diharapkan kepada para pihak baik pihak pewaralaba maupun pihak yang terwaralaba, sebaiknya,  hati-hati  dalam  menuangkan  pasal-pasal  atau  klausa-klausa  yang  ada  dalam  perjanjian. Artinya,  para  pihak  sebaiknya  lebih  memperhatikan  sebelum  menyetujui  dan  menandatangani perjanjian yang dibuat Suatu perjanjian akan menjadi kuat dimata hukum setelah para pihak setuju dan tanda tangan. Jadi, sebelum perjanjian disepakati sebaiknya para pihak benar-benar paham dan mengerti dengan isi klausa-klausa yang ditulis. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang mungkin  dapat  terjadi  kedepannya  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  baik  itu  pewaralaba  ataupun terwaralaba akibat salah pengertian dengan klausa yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adilman,  A.,  &  Santoso,  B.  (2010). Perlindungan  Hukum  HAKI  dalam  Perjanjian  Waralaba (Universitas Diponegoro Semarang).
Annisa,  R.  N.,  &  Sulistiyono,  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Franchisor  dan  Franchisee  dalam  Perjanjian Waralaba “Soto Segeer Mbok Giyem” Boyolali. Privat Law , IV (01), 95.
Fuady, M. (1999). Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hanim, L. (2011). Perlindungan Hukum HAKI dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula , 2 , 571–589. Komariah. (2009). Hukum Perdata . Malang: Universitas Muhammadiyah.
Meilani, S. P. I., & Witasari, A. (2019). The Legal Protection Of Workers’ Rights Fulfillment of the Homeworker in the Industrial Relations Court Semarang. Jurnal Daulat Hukum , 2 (2), 231–238. Naihasy, S. (2010). Hukum Bisnis (Business Law) . Yogyakarta: Mida Pustaka.
Rahmadany,  T.  F.,  &  Tjukup,  I.  K.  (2013).  Perlindungan  Hukum  bagi  Franchisee  Terkait  Pendirian  Usaha  di Bidang  yang  Serupa  Setelah  Berakhirnya  Perjanjian  Waralaba. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum , 01 (09), 1–13. Subekti, R. (2003). Hukum Perjanjian . Jakarta: Citra Aditya Bakti. Sumardi, J. (1995). Aspek-Aspek Hukum Franchise Perusahaan Transnasional .
Supit,  I.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Franchise  (Waralaba)  Dalam  Perjanjian  Bisnis  Di  Indonesia. Lex Administratum , IV (4), 92–100. Yulisar,  A.  A.  (2019). Sistem  Informasi  Pelayanan  Jasa  Laundry  Sepatu  pada  Shoes  Cleaning  Majalengka (Universitas Komputer Indonesi).