Tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga: Peran Media Sosial Instagram sebagai Wacana Protes Dinasti Politik Presiden Jokowi
Mutiara S. Hapsari 1 , Ahmad Sabiq 2 , Khairu R. Sobandi 3
123 Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Unsoed. Penulis Korespodensi: ahmad.sabiq@unsoed.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  aktivisme  digital  peran  tagar  #MosiTidakPercaya  dan #MahkamahKeluarga sebagai wacana protes publik praktik dinasti politik Presiden Jokowi.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  analisis  wacana  kritis Norman  Fairclough.  Teknik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan.  Sumber  data, yakni  data  primer  berasal  dari  tagar  di  postingan  media  sosial  Instagram @fraksirakyat_id.  Kemudian,  data  sekunder  diperoleh  dari  buku  serta  berbagai jurnal  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Hasil  penelitian  kedua  tagar  terbentuk karena protes dinasti politik tindakan nepotisme. Kekecewaan publik memunculkan #MosiTidakPercaya pada pemerintahan. Konflik kepentingan antara Anwar Usman Ketua  MK  sekaligus  Paman  dari  Gibran,  mengakibatkan  tanggapan  buruk  dari publik mengubah singkatan MK menjadi “Mahkamah Keluarga”.
Kata kunci: tagar, aktivisme digital, media sosial, analisis wacana kritis, dinasti politik

## PENDAHULUAN
Internet adalah jaringan komputer digital yang menghubungkan pengguna untuk berkomunikasi melalui audio, video, dan teks secara daring ( online ) lewat pemanfaatan teknologi digital secara mudah dan real time . Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam pemanfaatan internet. Menurut  hasil  survei  dari  Hootsuite  ( We  Are  Social ):  Indonesian  Digital  Report 2023 memperlihatkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta dari total penduduk sebesar 276,4 juta jiwa. Jumlah ini berarti terhitung sebanyak 77% penduduk di Indonesia yang sudah terhubung akses internet dari total populasinya. Sementara itu, tercatat rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet sebanyak 7  jam  42  menit  setiap  harinya.  Adanya  pertumbuhan  pesat  ini  kemudian mengakibatkan dampak lain seperti perihal meningkatkan secara aktif dan masif partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat serta kritik secara daring. Menurut  pendapat  (O’Hara  &  Stevens,  2015;  Geiger,  2009)  turut  menyatakan bahwa  internet  sebagai  forum  publik  dapat  memberikan  kebebasan  untuk mendiskusikan persoalan politik lewat cara membaca dan menulis.
Gambar 1. Rata-rata Penggunaan Waktu Internet Orang Indonesia (Sumber: Hootsuite ( We Are Social ): Indonesian Digital Report 2023)
Pemanfaatan teknologi digital pada umumnya saling berkaitan erat dengan pemanfaatan media baru yang dapat membantu untuk melakukan suatu perubahan, pergerakan,  bahkan  perlawanan  sekali  pun.  Media  ini  adalah  media  sosial  yang umum  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  luas  seperti  Instagram,  X  (Twitter),  dan Facebook. Percepatan arus teknologi informasi termasuk media sosial sendiri ikut menyediakan  sarana  yang  luas  bagi  masyarakat  supaya  dapat  mengekspresikan sikap mereka, baik itu berbentuk gerakan sosial baru maupun pengawas perilaku para politikus.
Pada  akhirnya,  di  era  perkembangan  zaman  dan  teknologi  seperti  ini membuat masyarakat turut mengembangkan suatu konsep baru tentang paradigma aksi  kolektif.  Paradigma  itu  membentuk  gerakan  sosial  yang  memanfaatkan infrastruktur  digital,  yakni  disebut  aktivisme  digital.  Perbedaan  paling  esensial untuk dapat memahami aktivisme ini dengan jenis gerakan sosial atau aktivisme biasa era klasik, yaitu aktivisme digital pasti menggunakan infrastruktur digital baik itu  berbentuk  jaringan,  perangkat  digital,  portal  (aplikasi)  sebagai  sebuah  sarana dan perantara dalam kampanye pada lingkup sosial-politik.
Penggunaan  media  sosial  dalam  aktivisme  digital  tentu  berkaitan  jika masyarakat itu memadai untuk mengakses internet dan menguasainya dengan baik. Indonesia termasuk negara yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye  dan  pemasaran  digital.  Salah  satunya  yang  berpengaruh  signifikan terhadap  aktivisme  digital  adalah  platform  Instagram.  Hal  ini  bisa  dibuktikan melalui hasil survei sebelumnya dari Hootsuite ( We Are Social ): Indonesian Digital Report 2023 perihal “Platform Media Sosial yang Banyak Digunakan di Indonesia Tahun 2023”:
1. pengguna WHATSAPP di Indonesia memperoleh hasil 92,1% dari jumlah populasi;
2. pengguna INSTAGRAM sebesar 86,5% dari jumlah populasi;
3. pengguna Facebook sejumlah 83,8% dari jumlah populasi.
Gambar 2. Instagram menjadi Platform Media Sosial ke-2 yang Banyak Digunakan (Sumber:
Hootsuite ( We Are Social ): Indonesian Digital Report 2023)
Gambar 3. Instagram Platform Kampanye Influencer Teratas di Indonesia Tahun 2023 (Sumber: Hootsuite ( We Are Social ): Indonesian Digital Report 2023)
Pembahasan mengenai politik digital era kontemporer seputar teknologi dan internet  dapat  terbilang  sebagai  kajian  baru  yang  dampaknya  begitu  besar  bagi masyarakat. Teknologi era kontemporer banyak berperan untuk mengecilkan ruang, jarak,  dan  waktu  supaya  bisa  terkoneksi  antara  satu  sama  lainnya  dalam  sebuah ruang bernama ruang siber ( cyberspace ). Ruang siber ini juga berperan pada bidang politik kerap disebut sebagai cyberpolitics yang berdampak bagi negara demokrasi sebagai  medium  dalam  menyampaikan  kebebasan  berpendapat  baik  itu  individu maupun kelompok. Adapun, kegunaan ruang siber ini berkaitan dengan informasi politik dan interaksi antar-warga negara karena dapat dibagikan secara cepat lewat platform digital berkat akses internet (Dwiyanti, et.al, 2023: Jatmiko, 2019). Secara  prinsip  terbentuknya  negara  demokratis  pun  dapat  direalisasikan melalui cyberpolitics karena  medium  digital  ini  memberikan  kebebasan  pada beberapa nilai demokrasi. Masyarakat dapat memperoleh secara luas di antaranya nilai  seperti  kesamaan  ( egalitarian ),  praktik  berjejaring  ( networking ),  dan kesukarelaan  ( voluntarism ).  Bentuk  ruang  yang  dinamis  dan  heterogen  dari cyberpolitics membagikan  pilihan  bagi  publik  untuk  menjadi  warganet  ( netizen ) dalam  menyampaikan  opini  baik  itu  secara  aktif  maupun  pasif  mendiskusikan perihal  isu  dan  tema  pilihannya.  Hal  ini  berdampak  positif  karena  dapat memunculkan  kesadaran  kritis  dari  warganet  untuk  memperdebatkan  suatu peristiwa  tertentu.  Karena  itu,  menelisik  aktivisme  digital  terkhususnya  melalui perspektif cyberpolitics menjadi suatu kebaruan menarik yang dapat menjelaskan kaitan antara bentuk aktivisme ini dalam wacana siber politik.
Opini  publik  cenderung  banyak  terbentuk  dengan  adanya  media  sosial karena  menjadi  media  penggerak  utama  produksi  berbagai  opini,  wacana,  dan kesadaran tentang kebijakan transformatif. Bentuk aktivisme digital pada umumnya menggunakan  perantara  media  sosial  sebagai  upaya  untuk  mengajak  partisipasi publik  supaya  menunjukkan  permasalahan  yang  nyata  dalam  kehidupan masyarakat. Serupa dengan itu, kegunaan media sosial dapat membangun jejaring advokasi  terhadap  berbagai  persoalan  kekinian  yang  terjadi  di  ranah  publik, terutama menyampaikan informasi secara lebih konsisten pada dukungan seseorang untuk demokrasi (Placek, 2017, h. 13).
Salah  satu  upaya  advokasi  dalam  media  sosial  adalah  dengan  melacak penggunaan tagar (tanda pagar) yang berkembang masif di masyarakat. Aktivisme digital  melalui  tagar  juga  berperan  besar  sebagai  media  propaganda  dalam menggiring berbagai isu di media sosial. Pada umumnya, marak penggunaan tagar berfungsi untuk menyimpan dan mencari suatu informasi atau berita tertentu lewat pencarian  “tagar”  tersebut.  Misalnya,  pencarian  informasi  berjudul #MosiTidakPercaya pada postingan media sosial. Tagar ini memungkinkan media sosial untuk menyediakan informasi berupa teks, foto, serta video singkat sebagai pengantar  sehingga  dapat  mengarahkannya  menuju  tautan  sumber  asli  informasi yang ada.
Salah satu contoh penggunaan tagar adalah penyebaran #MosiTidakPercaya dalam  menolak  pengesahan  Omnibus  Law,  yaitu  penolakan  revisi  RKUHP  dan upaya  pelemahan  KPK  di  tahun  2019  silam.  Kehadiran  #MosiTidakPercaya merupakan sikap tegas terhadap pergolakan di Indonesia terutama berkaitan dengan ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  DPR  serta  elite  politik.  Biarpun,  hingga  di masa kini tagar #MosiTidakPercaya kembali dipergunakan mulai bulan November- Desember 2023 oleh akun media sosial Instagram @fraksirakyat_id karena adanya keresahan masyarakat tentang praktik dinasti politik.
Kemudian,  respons  tentang  dinasti  politik  senada  dengan  menaikkan trending  #MahkamahKeluarga  sebagai  protes  kepada  Anwar  Usman,  Ketua Mahkamah Konstitusi atau selaku Paman dari Gibran dalam memudahkan aturan batas minimal usia pencalonan wakil presiden.
Pada  mulanya,  dinasti  politik  ini  berasal  dari  pelanggaran  konstitusi pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Kontroversi terjadi karena Mahkamah Konstitusi dengan mudah meluluskan aturan yang sebelumnya membatasi  usia  minimal  Calon  Presiden-Calon  Wakil  Presiden  atau  Capres- Cawapres  adalah  berumur  40  tahun.  Secara  umur  Gibran  masih  belum  bisa didaftarkan  sebagai  Cawapres  karena  tidak  genap  berusia  40  tahun.  Sedangkan, Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  sebagian  permohonan  dari  pemohon  untuk mengganti  ketentuan  menjadi  berikut:  “ berusia  paling  rendah  40  (empat  puluh) tahun  atau  pernah/sedang  menduduki  jabatan  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum  termasuk  pemilihan  kepala  daerah ”.  Pada  akhirnya,  Gibran  Rakabuming Raka  berhasil  terpilih  menjadi  Cawapres  untuk  mendampingi  Capres  Prabowo Subianto jelang Pemilu 2024.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran signifikan platform Instagram pada keberlangsungan aktivisme di Indonesia. Terutama dalam menyampaikan wacana protes dinasti politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

## TINJAUAN PUSTAKA
Terdapat  sejumlah  penelitian  terdahulu  tentang  aktivisme  digital menggunakan tagar. Misalnya, penelitian dengan  judul “Ada Apa di Balik Mosi Tidak  Percaya  pada  Media  Sosial  Indonesia?”,  Irfandi  Pratama  dan  Zuly  Qodir, 2022. Adapun, beberapa hal yang membedakan antara penelitian itu dengan artikel yang ditulis sekarang adalah karena penelitian sebelumnya menjelaskan kronologis tagar  #MosiTidakPercaya  berkaitan  dengan  isu  deforestasi  di  tahun  2021  silam. Sedangkan, peneliti membahaskan dari teori cyberpolitics berfokus pada peristiwa dinasti politik tahun 2023. Kemudian, perbedaan metode penelitian terdahulu itu menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tiga  alat  analisis:  analisis  frekuensi kata,  analisis  sentimen,  dan  analisis  pohon  kata.  Sementara  itu,  peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough dengan tiga dimensi analisis: analisis dimensi teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial. Sementara itu, aktivisme tagar sebagai demokrasi siber di Indonesia juga pernah  ada  yang  membahasnya  dengan  artikel  berjudul,  “Aktivisme  Tagar #PercumaLaporPolisi sebagai Zeitgeist Demokrasi Siber di Indonesia”, Nur Indah Wuriani, 2021. Perbedaan antara artikel sebelumnya terletak pada (1) tagar yang diteliti  adalah  #PercumaLaporPolisi  menjelaskan  performa  buruk  dari  apparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan, sedangkan artikel ini dengan tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga dalam menyuarakan protes dinasti politik Presiden Jokowi; (2) media sosial yang digunakan penelitian sebelumnya, yaitu  Twitter  melalui  pendekatan  analisis  metode  netnografi  untuk  menelaah elemen properti formal zeitgeist demokrasi siber, sedangkan peneliti menggunakan media sosial Instagram dan metode analisis wacana kritis untuk menelusuri peran tagar sebagai aktivisme digital dalam cyberpolitics .
Selanjutnya,  penelitian  menggunakan  analisis  wacana  kritis  pernah dilakukan  untuk  film  dokumenter  dengan  artikel  berjudul,  “Potret  Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter ‘Wadas Waras’ (2021): Kajian  Analisis  Wacana  Kritis  Norman  Fairclough”,  Kirana  Mahdiah  Sulaeman dan  Mustabsyirotul  Ummah  Mustofa,  2022.  Perbedaan  utama  antara  artikel sebelumnya  adalah  platform  analisis  yang  digunakan  berupa  Youtube  dari  kanal “Watchdoc”  dan  kajian  analisis  terkait  film  ini  menolak  pembahasan  wacana pembangunan di era Presiden Jokowi melalui gaya developmentalisme baru-nya. Sedangkan peneliti menggunakan media sosial Instagram akun @fraksirakyat_id untuk menganalisis wacana protes dinasti politik oleh Presiden Jokowi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan pada sub-pembahasan berikut: Pembahasan terkait aktivisme  wacana  protes  dinasti  politik  pada  tagar  #MosiTidakPercaya  dan #MahkamahKeluarga adalah tagar yang berkembang masif di Indonesia. Penelitian ini  melalui  analisis  wacana  kritis  dari  Norman  Fairclough  dengan  menilik  tiga dimensi wacana: dimensi analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana  kritis  dari  Norman  Fairclough,  penelitian  turut  menggunakan  perspektif strukturalis  serta  paradigma  konstruktivisme.  Analisis  ini  bertujuan
menghubungkan  wacana,  yakni  pemakaian  bahasa  dalam  tuturan  dan  tulisan merupakan  bagian  praktik  kekuasaan.  Bentuk  wacana  itu  sendiri  dapat  berupa tulisan,  gambar,  poster  politik,  dan  pamflet.  Pada  pembahasan  artikel  akan menggunakan tiga dimensi analisis wacana kritis:
1. Analisis teks (mikrostruktural);
2. Praktik kewacanaan (mesostruktural);
3. Praktik sosial (makrostruktural).
Peneliti  menggunakan  studi  kepustakaan  dalam mengumpulkan  data-data terkait  penelitian.  Terdapat  empat  tahapan  yang  dapat  menjelaskan  studi kepustakaan: persiapan perlengkapan alat yang diperlukan; penyusunan bibliografi kerja; pengaturan waktu dan kegiatan membaca; serta pencatatan bahan penelitian (Zed, 2004). Kemudian, peneliti mengumpulkan dua sumber data penelitian, yakni data primer berasal dari tagar yang mencuat di postingan media sosial Instagram akun  @fraksirakyat_id.  Kemudian,  data  sekunder  diperoleh  dari  buku,  literatur, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fraksi Rakyat Indonesia (@fraksirakyat_id) sebagai Media Aktivisme Digital Fraksi  Rakyat  Indonesia  (FRI)  merupakan  gabungan  dari  sejumlah organisasi/kelompok/lembaga masyarakat sipil. Suatu koalisi masyarakat sipil ini memiliki rekam jejak aktivisme digital yang tergolong sudah lama sejak tahun 2020 silam. Latar belakang FRI terbentuk adalah karena persamaan nilai dan memiliki identitas tidak hanya homogen, tetapi beragam dari kalangan buruh, aktivis, bahkan mahasiswa  sekalipun  bergabung  di  dalamnya.  Jenis  aktivisme  yang  digunakan dalam pergerakan FRI sendiri berupa aktivisme digital lewat beberapa media sosial. Terbentuknya  FRI  lewat  media  sosial  ini  bertujuan  mengisi  keterbatasan  saat pembatasan masa pandemi Covid-19 sebelumnya. Ketika itu Indonesia menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat, akibatnya kegiatan di ruang publik menjadi sangat terbatas dan tidak memungkinkan adanya aktivitas seperti demonstrasi di jalanan. Oleh karena itu, supaya dapat menyuarakan pendapat  dan  protes  masyarakat  tetap  secara  masif,  bersama  dengan  lembaga masyarakat  sipil  yang  bergabung  dalam  Fraksi  Rakyat  Indonesia  menciptakan media sosial sebagai media utama mereka.
Salah  satu  media  sosialnya  adalah  Instagram.  Akun  Instagram  Fraksi Rakyat Indonesia (@fraksirakyat_id) sudah memiliki jumlah pengikut ( followers ) sekitar 95.900, menghasilkan sebanyak 1.693 postingan, dan mengikuti ( following ) 204  akun  di  Instagram.  Akun  FRI  sendiri  sudah  dapat  digolongkan  sebagai influencer ,  yakni  menurut  Influencer  Marketing  Hub  bagian  dari  sesuatu  yang mempunyai kekuatan untuk memengaruhi keputusan orang lain. Adapun, jenis FRI tergolong bagian dari macro influencer berupa kategori dengan jumlah followers sekitar 40.000-1 juta orang (Glints, 2023). Dengan demikian, jumlah followers dari FRI  sejumlah  95.900  orang  sudah  masuk  kategori  ini  sehingga  postingan  yang diunggahnya pun dapat memengaruhi pandangan dan keputusan orang lain.
Gabungan FRI ini terdiri sekitar 50 jumlah lebih di antaranya berikut ini: 1) Konfederasi  Kongres  Aliansi  Serikat  Buruh  Indonesia  (KASBI);  2)  Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI); 3) Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN); 4)
Konfederasi Serikat Nasional (KSN); 5) Pergerakan Pelaut Indonesia; 6) Jarkom Serikat  Pekerja  Perbankan;  7)  Serikat  Pekerja  Media  dan  Industri  Kreatif  untuk Demokrasi  (SINDIKASI);  8)  Kesatuan  Perjuangan  Rakyat  (KPR);  9)  Federasi Pekerja  Pelabuhan  Indonesia;  10)  LBH  Jakarta;  11)  AEER;  12)  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); 13) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas  Kristen  Indonesia;  14)  Aksi  Kaum  Muda  Indonesia  (AKMI);  15) Federasi Pelajar Indonesia (Fijar); 16) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi- Dewan Nasional (LMND DN); 17) YLBHI; 18) ICEL; 19) JATAM; 20) WALHI; 21) KPRI; 22) Epistema Institute; 23) HUMA; 24) GREENPEACE; 25) PWYP; 26) AURIGA NUSANTARA; 27) ICW; 28) Solidaritas Perempuan; 29) KIARA; 30) Perempuan Mahardhika; 31) IGJ; 32) Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara  (PPMAN);  33)  DEMA  UIN  Jakarta;  34)  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  Pers;  35)  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN);  36)  RMI- Indonesian Institute for Forest and Environment; 37) CM; 38) Solidaritas Pekerja VIVA.co.id (SPV); 39) Pusat Studi Agraria (PSA) IPB; 40) Trend Asia; 41) Aliansi Jurnalis Independen (AJI); 42) Sajogyo Institute (SAINS); 43) BEM Universitas Indonesia; 44) KontraS; 45) PurpleCode Collective; 46) SERASI; 47) GPPI; 48) Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO); 49) Forum Peduli Literasi Masyarakat (Filem); 50) BORAK (Border Rakyat); 51) AKAR-FMK (Akademisi Kerakyatan- Federasi Mahasiswa Kerakyatan); 52)  ELSAM; 53) BEM KM IPB; 54)  BEM FH- UI.
Alasan  menggunakan  media  sosial  Instagram  @fraksirakyat_id  dalam pembahasan  wacana  protes  dinasti  politik  adalah  karena  pengaruh  dari  FRI terbilang  signifikan  dan audiens yang  sangat  luas.  Tidak  hanya  memiliki  54 lembaga  masyarakat  sipil  yang  bergabung  dalam  FRI,  tetapi  melalui  akun Instagram @fraksirakyat_id berhasil mendapatkan sekitar 95.900 pengikut. Oleh karena itu, dengan jangkauan audiens luas ini dapat memberikan banyak pandangan baru  dari  opini  publik  sehingga  bisa  memengaruhi  keputusan  orang  dalam menanggapi protes dinasti politik Presiden Jokowi.

## Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough
A. Tagar Mosi Tidak Percaya (#MosiTidakPercaya)
1. Analisis Teks
Dimensi pertama adalah Analisis Teks merupakan keterkaitan di antara teks secara verbal dengan konten visual yang terdapat dalam postingan. Terbagi menjadi 3 elemen dalam membentuk teks, yaitu representasi, relasi, dan identitas (Eriyanto, 2001). Bagian representasi teks pada umumnya digambarkan lewat visual dalam postingan Instagram. Analisis teks pada tagar #MosiTidakPercaya dari postingan memberikan  representasi  bahwa  masyarakat  menggugat  Rezim  Jokowi  atas kerusakan selama memimpin negeri ini. Postingan foto dan judul ( caption ) seperti “ Banyak sudah kerusakan yang dibuat Rezim @jokowi . Tidak hanya mengobrak abrik tatanan berbangsa dan bernegara lewat nepotisme… ”, menjelaskan berbagai bentuk kerusakan selama Jokowi berkuasa, yakni salah satunya pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi menetapkan regulasi sehingga terjadi nepotisme Gibran dapat  mencalonkan  diri  sebagai  Calon  Wakil  Presiden,  turut  mengancam keberlangsungan tatanan demokrasi di Indonesia.
Selain  itu,  program  Jokowi  juga  menyengsarakan  masyarakat  adat  yang terdampak  melalui  pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  mengancam lingkungan  sekitar.  Ambisi  berlangsungnya  PSN  ini  banyak  mengancam kelestarian  hutan  adat  yang  telah  masyarakat  rawat  sedari  turun-temurun  hingga antargenerasi. Postingan ini mendeskripsikan fotonya dengan caption : “ Kebijakan yang  dibuat  selama  rezim  ini  berkuasa  telah  menyengsarakan  rakyat  yang terdampak  pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional.  Masa  depan  generasi mendatang  juga  terancam  oleh  kerusakan  lingkungan  akibat  investasi  membabi buta. ”
Postingan dalam tagar #MosiTidakPercaya memiliki relasi atau keterkaitan dengan judul ( caption ) oleh sang pengguna Instagram, yakni dalam hal ini berarti dari  akun  @fraksirakyat_id.  Akun  ini  hendak  memperlihatkan  tuntutan  protes masyarakat kepada Jokowi. Adapun, dari foto di postingan terlihat judul “ PERIKSA JOKOWI SEGERA! ”, di sebelahnya bertambah teks “ Atas Nepotisme, Penghianat Reformasi,  Perusak  Demokrasi,  Pelanggar  Konstitusi,  Pelayan  Oligarki, Penggadai Negeri Atas Nama Investasi ”. Foto di postingan memperlihatkan tulisan besar  “ NEPOTISME ”  dengan latar  belakang  para  aktor  politik  sekaligus  kerabat Presiden  Jokowi.  Hal  ini  mengindikasikan  petunjuk  bahwa  upaya  nepotisme Presiden Jokowi selaras dengan arti kata “Nepotisme”, yakni diambil dari kata latin “nepos” yang berarti keponakan atau cucu.
Analisis  teks  terakhir  menjelaskan  identitas  dari  akun  @fraksirakyat_id adalah memperlihatkan bagian rakyat yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari  Jokowi  atas  kerusakan  tersebut.  Rakyat  menggugat  protes  kerusakan  oleh Jokowi  itu  bisa  teratasi  secara  baik  sebelum  masa  jabatannya  selesai.  Hal  ini dipertegas  dengan  kalimat  berikut: @fraksirakyat_id  (8087 likes  per  06  Januari 2024) :  “ Akankah  kita  biarkan  saja  Jokowi  turun  dan  pensiun  dengan  tenang bersama keluarga berkuasanya tanpa pertanggungjawaban yang patut? ”.
Gambar 4. Postingan Tagar #MosiTidakPercaya (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)

## 2. Praktik Kewacanaan
Dimensi kedua berupa Praktik Kewacanaan pada media sosial merupakan kaitan antara cara pekerja media sebagai produksi teks dan relasi kepada pengguna lain sebagai konsumsi teks. Wacana pada media sosial butuh diperlihatkan dalam bentuk visual supaya ketika diunggah pesan yang akan disampaikan dapat dikaitkan dengan tagar tertentu. Produksi teks dari akun @fraksirakyat_id menampilkan citra rakyat  marginal  yang  hendak  menuntut  tanggung  jawab  kepada  Jokowi  atas
kerusakannya.  Menelusuri  produsen  teks  pemilik  akun  @fraksirakyat_id  adalah sekumpulan  organisasi/kelompok/lembaga  dari  gerakan  masyarakat  sipil  yang menghimpun menjadi suatu fraksi. Perkumpulan itu terdiri sebanyak 40 jumlah di antaranya seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta,  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI),  Jaringan  Advokasi  Tambang  (JATAM),  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia  (WALHI),  GREENPEACE,  Solidaritas  Perempuan,  Perempuan Mahardhika, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan sebagainya. Posisi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) selalu mengambil sikap kritis terutama pada  pemerintahan  Jokowi.  Sejak  tahun  2020  silam  banyak  protes  demonstrasi menuntut  pembatalan  Omnibus  Law  Rancangan  UU  Ciptaker  atau  menurut  FRI disingkat  RUU  Cilaka.  Menurut  mereka  substansi  RUU  Cilaka  di  Indonesia menyamai era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sementara proses pembuatan RUU  Cilaka  sendiri  sangat  tertutup,  tidak  demokratis,  dan  melibatkan  peran pengusaha semata. Menelusuri sistem ketenagakerjaan RUU Cilaka menurut FRI mengambil konsep serupa dengan masa kolonial, yakni pekerja perkebunan hanya mendapat upah murah dan tidak mendapat perlindungan sementara pengusaha yang melanggar  aturan  hanya  mendapatkan  sanksi  denda  ringan  (Fraksi  Rakyat Indonesia, 2023). RUU Cilaka juga mengadaptasi politik pertanahan masa kolonial yang  mana  regulasinya  mempermudah  pembukaan  lahan  sebanyak-banyaknya. Namun, dengan cara menjarah hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat lokal (adat). Ada ancaman bahwa masyarakat pun dapat kehilangan hak dalam partisipasi dan jalur hukum untuk mempertahankan dan mendapatkan tanah mereka kembali. Menilik tagar #MosiTidakPercaya adalah untuk menyampaikan wacana dari masyarakat  sipil  yang  tidak  mempercayai  segala  bentuk  kekuasaan  Jokowi. Keberpihakan  produsen  teks  mewakili  masyarakat  terutama  mereka  yang terdampak  buruk  program  Jokowi  sangat  jelas  terlihat,  produksi  teks  dalam postingan ini hendak memaparkan kerusakan yang telah terjadi selama berkuasanya Jokowi.  Terlebih  dinasti  politik  yang  melibatkan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi, Anwar  Usman  sebagai  adik  ipar  Jokowi  dalam  kasus  pelanggaran  kode  etik mengabulkan  permohonan  perubahan  regulasi,  yakni  pengecualian  batas  usia minimal  Gibran  sehingga  bisa  mendaftarkan  diri  menjadi  calon  wakil  presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Selain itu, dimensi ini menganalisis konsumsi teks postingan memiliki relasi terhadap respons pengguna ketika memahami wacana yang tersedia dari produksi teks. Bentuk konsumsi teks postingan #MosiTidakPercaya oleh beberapa warganet memunculkan  beragam  pemahaman  dan  tanggapan.  Pada  komentar  teratas menanyakan  sikap  pemilik  postingan  yang  tidak mengomentari  tindakan  Jokowi sedari  dulu,  terlebih  mencemooh  pemilik  akun  dengan  menyebutnya  tidak  ada kuota  saat  itu.  Implikasinya  banyak  tanggapan  dari  komentar  ini  menganggap postingan  tersebut  sebagai  bentuk  “postingan  berbayar”  dan  “disuruh  Banteng” sehingga  skeptis  dan  kritis  terhadap  keaslian  narasinya.  Biarpun  demikian, komentar  lainnya  masih  terdapat  beberapa  warganet  yang  menunjukkan  respons mengafirmasi kebenaran dari postingan itu. Terakhir, postingan
#MosiTidakPercaya  per  6  November  2023  telah  mencatat  total  respons  sebesar
8.086 likes dan  sebanyak  373  komentar  dari  warganet.  Sedangkan,  tagar #MosiTidakPercaya  sudah  mencapai  postingan  sebesar  237.640  unggahan Instagram.
om.yho (75 likes per 06 Januari 2024): “Kenapa teriaknya baru sekarang? Pas gibran sama ucok udah menjabat kok ga se kenceng ini suaranya? Gada kuota waktu itu?”
opiyura88 (16 likes per 06 Januari 2024): “Harus d adili, jgn sampe lepas pokoknya… Tatanan  Demokrasi  bangsa  Indonesia  yg  sudah  dibangun  dgn  sudah  payah  diacak  acak  Ama kluarga ini…”
Gambar 5. Komentar Warganet Menanggapi Postingan (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)
3. Praktik Sosial
Dimensi  ketiga  adalah  Praktik  Sosial  dalam  ranah  internet  tentunya berkaitan dengan tagar hadir atas bentuk tanggapan warganet pada peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya. Terdiri menjadi 3 bentuk aspek di antaranya situasional, institusional, dan sosial.
Pertama ,  aspek  situasional  menjelaskan  awal  munculnya  tagar #MosiTidakPercaya  terjadi  pertama  kalinya  saat  penolakan  secara  masif  oleh elemen  masyarakat  terkait  Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  (Ciptaker).  Elemen masyarakat  ini  merupakan  banyak  koalisi  atau  fraksi  aliansi,  buruh,  aktivis, akademisi,  dan  mahasiswa  yang  bergabung  untuk  menyuarakan  protes  menolak pengesahan Omnibus Law RUU Ciptaker (Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang pada  tanggal  5  Oktober  2020  silam.  Mereka  menuntut  pemerintah  supaya membatalkan  pengesahan  RUU  yang  mereka  anggap  sebagai  RUU  Cilaka. Pembahasan  RUU  ini  terkesan  cepat,  cacat  formil,  dan  tidak  demokratis  karena pemerintah  tidak  menjaring  aspirasi  dari  banyak  kalangan  tentang  isu ketenagakerjaan,  terlebih  mendengarkan  pendapat  kelompok  buruh  yang  akan terdampak RUU tersebut.  RUU ini berpotensi mempekerjakan buruh dengan upah murah  serta  tidak  mendapat  perlindungan  sementara  para  pengusaha  yang melanggar ketentuan hanya mendapat sanksi ringan semata. Selain itu, Omnibus Law juga dinilai bermasalah karena banyak kritikan berkaitan dengan izin investasi dan lingkungan. Terlebih menurut Dosen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar menyatakan draft terakhir RUU Ciptaker pun tidak dibagikan, maka ketika rapat paripurna hanya berisi cek kosong sehingga kontrol akan sulit (Tirto, 2020). Akibatnya pun berbagai elemen masyarakat itu menyampaikan protes dan penolakannya kepada pemerintah baik itu demonstrasi langsung ke jalanan maupun menyebarkan tagar #MosiTidakPercaya. Makna “mosi” menurut terjemahan KBBI
adalah  keputusan  rapat,  misalnya  parlemen,  yang  menyatakan  pendapat  atau keinginan  para  anggota  rapat.  Menurut  kanal  berita  BBC,  Mosi  Tidak  Percaya merupakan  pemungutan  suara  bagi  anggota  parlemen  dari  seluruh  partai  untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan pemerintahan saat ini atau tidak. Kekuatan  mosi  ini  dapat  memicu  terjadinya  pemilu  dan  mengangkat  perdana menteri  baru.  Walaupun,  sebenarnya  anggota  parlemen  mana  pun  bisa  saja mengajukan  Mosi  Tidak  Percaya,  tetapi  masih  tidak  pasti  ada  jaminan  bahwa permintaan itu bisa dikabulkan. Tagar #MosiTidakPercaya juga turut menyebar dari bulan  Oktober  2020  hingga  saat  ini  sebagai  bentuk  ketidakpercayaan  rakyat terhadap pemerintahan Jokowi.
Selanjutnya, tagar #MosiTidakPercaya kembali mengemuka di tahun 2023.
Akun @fraksirakyat_id mengunggah postingan bertagar #MosiTidakPercaya pada tanggal  6  November  2023  saat  ini  memiliki  makna  yang  berbeda  daripada  awal terbentuknya tagar itu sendiri. Postingan dengan tagar #MosiTidakPercaya kembali hadir  tatkala  terjadi  nepotisme  oleh  Jokowi  kepada  keluarganya.  Sebelumnya, dugaan  nepotisme  terjadi  saat  anak  terakhir  Jokowi,  Kaesang  Pangarep  secara mengejutkan tampil di ranah publik untuk mengutarakan niatnya memasuki dunia politik.  Pada  hari  Sabtu,  23  September  2023  Kaesang  Pangarep  telah  resmi ditetapkan sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penyerahan kartu tanda anggota  (KTA)  Kaesang  diberikan  langsung  ke  daerah  Solo  oleh  perwakilan petinggi PSI di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan lain-lainnya. Tidak lama  berselang  tepatnya  pada  hari  Senin,  25  September  2023  dengan  resmi  PSI mengumumkan  Ketua  Umum  baru  mereka,  yakni  Kaesang  Pangarep.  Kabar  itu disiarkan saat berlangsungnya Kopdarnas PSI di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Respons Kaesang setelah mendapatkan kesempatan berpidato pertama kali sebagai ketum PSI juga menyatakan peran anak muda harus ikut serta dalam politik sebagai  cara  menyelamatkan  masa  depan  serta  melanjutkan  kinerja  orang  tua mereka. Sementara itu, ketika sesi wawancara terpisah Kaesang sendiri menyadari adanya privilese dirinya untuk mendapatkan jabatan baru ini setelah menjadi kader PSI selama 2 hari.
Pada  bulan  Oktober perubahan  regulasi  pencalonan  capres-cawapres melalui adik ipar Jokowi, Anwar Usman seorang ketua Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan batas usia atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, mempermudah  langkah  Gibran  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  wakil  presiden. Padahal,  secara  usia  pun  minimal  calon  presiden-wakil  presiden  seharusnya berumur 40 tahun atau lebih. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka saat itu bulan Oktober  2023  lalu  seharusnya  terhalang  usianya  yang  baru  berumur  36  tahun. Deretan peristiwa ini merujuk pada percobaan dinasti politik Jokowi sebelum masa jabatan presidennya selesai pada bulan Oktober 2024 nanti.
Kedua ,  aspek  institusional  menjelaskan  dari  segi  akun  @fraksirakyat_id yang menyebarkan postingan tuntutan kepada kelompok  penguasa. Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) merupakan gabungan kelompok/lembaga/organisasi dari gerakan masyarakat sipil berfokus dalam berbagai isu seperti persoalan sosial, lingkungan, dan  politik,  terutama  menyuarakan  persoalan  kelompok  marginal  di  Indonesia. Akun  FRI  sering  kali  unggahannya  banyak  menjadi  perantara  terhadap  lembaga
masyarakat  sipil  lainnya,  misalnya  dalam  menyuarakan  tuntutan  protes  kasus kriminalisasi  Fatia  dan  Haris.  Fraksi  Rakyat  Indonesia  bersama  lembaga  sejenis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyuarakan aksi solidaritas serta menuntut hakim supaya  bertindak  objektif  dengan  membebaskan  Fatia-Haris  dari  gugatan  atas pencemaran nama baik Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketiga ,  aspek  sosial  dari  postingan  ini  menuntut  protes  Presiden  Jokowi bertanggung  jawab  untuk  diadili  hukum  secara  baik  atau  patut.  Hal  ini  terkait sejumlah kerusakan terutama perihal kehancuran demokrasi yang terjadi saat era pemerintahannya.  Terlebih  nepotisme  yang  melibatkan  antara  Paman  dan Keponakannya ini sangat sesuai dengan makna arti kata “nepotisme” itu sendiri. Asal kata nepotisme adalah kata latin “nepos” artinya keponakan atau cucu. Makna kata  nepotisme  secara  lebih  umum  adalah  suatu  kegiatan  seseorang  dalam memanfaatkan jabatan ataupun posisinya untuk lebih mengutamakan baik itu teman maupun  keluarganya  di  atas  kepentingan  umum,  serta  bukan  berdasarkan  atas kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya.

## B. Tagar Mahkamah Keluarga (#MahkamahKeluarga)
1. Analisis Teks
Dimensi Analisis Teks mengaitkan antara teks secara verbal dengan konten visual yang terdapat dalam postingan. Ada sejumlah 3 elemen untuk membentuk teks,  yaitu  representasi,  relasi,  dan  identitas.  Elemen  pertama,  representasi  pada postingan  tagar  #MahkamahKeluarga  adalah  menjelaskan  gambaran  umum persoalan  kasus  antara  dua  Hakim  Konstitusi  di  Indonesia.  Judul  pada  foto menyatakan bahwa  terdapat  pemecatan  secara  “ajaib”  antara  dua  kasus  Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Persoalan kasus ini dijelaskan pada deskripsi caption : fraksirakyat_id ( 6.791 likes per 16 Januari  2024 ) “ Ada Hakim MK yang dipecat karena  ikut  memutuskan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja  (yang  menyengsarakan rakyat) inkonstitusional bersyarat ”.
Maksud  dari  hakim  yang  dipecat  adalah  Hakim  Aswanto  karena  perkara memutuskan  UU  Ciptaker  disahkan  secara  cacat  formil.  Perlakuan  tidak  adil berikutnya adalah seorang mantan Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman yang meluluskan  sebuah  regulasi  pengecualian  batas  minimal  Capres-cawapres  untuk memudahkan langkah keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Keterlibatan antara Paman dan keponakannya ini menyebabkan pelanggaran kode etik berat karena terdapat konflik kepentingan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman yang memanfaatkan jabatan strategisnya untuk keperluan kerabatnya sendiri. Terlebih tindakan Paman Gibran ini dinilai tidak ada rasa malu sama sekali, bahkan setelah keputusan pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK, Anwar  Usman  tidak  juga  mengundurkan  diri  dari  Hakim  Konstitusi.  Deskripsi berikut  ini  menunjukkan caption yang  menyindir  keterlibatan  Anwar  Usman sebagai Paman dari Gibran pada pelanggaran kode etik berat, “ Sedangkan Paman Hakim  MK  yang  melakukan  pelanggaran  berat  etik  masih  dibiarkan  menjadi Hakim Konstitusi, bahkan tanpa malu enggan mengundurkan diri ”. Kedua ,  relasi  dari  postingan  #MahkamahKeluarga  dengan  akun  yang mengunggahnya  @fraksirakyat_id  menyatakan  protes  masyarakat  karena
perlakuan tidak sewajarnya antara persoalan dua kasus dari Hakim Aswanto dan Hakim  Anwar  Usman.  Menurut  @fraksirakyat_id  antara  pemecatan  Hakim Aswanto  yang  memperjuangkan  kehendak  rakyat  dengan  memutuskan  Omnibus Law  UU  Ciptaker  inkonstitusional  bersyarat,  sedangkan  pemberhentian  Anwar Usman sebatas dari jabatan Ketua MK dan tidak dipecat sebagai Hakim Konstitusi menghasilkan  keputusan  tidak  wajar  sehingga  menunjukkan  hal  “ajaib”  terjadi indikasi  #MahkamahKeluarga.  Foto  postingan  turut  memperlihatkan  dari  sisi Anwar Usman ada tulisan menyindir tindakannya sebagai sesuatu hebat dan ajaib akibat  pelanggaran  beratnya  demi  keponakan,  “ AJAIB ”;  “ LAKUKAN PELANGGARAN  BERAT  DEMI  PONAKAN ”;  “ TIDAK  DIPECAT ”;  “ piye  hebat aku toh ? ”.
Ketiga ,  identitas  akun  @fraksirakyat_id  selalu  menunjukkan  posisi memihak  rakyat  sehingga  posisinya  berada  di  baris  oposisi  pemerintah.  Akun @fraksirakyat_id  terbentuk  ketika  isu  cacat  formil  Omnibus  Law  UU  Ciptaker disahkan  secara  mendadak  sehingga  fraksi  ini  selalu  bertentangan  dengan  rezim Presiden  Jokowi.  Postingan  #MahkamahKeluarga  ini  membandingkan  tindakan pemecatan  Hakim  Aswanto  karena  menganulir  regulasi  yang  menyengsarakan rakyat (Omnibus Law UU Ciptaker) sebagai upaya ajaib dalam proses konstitusi di Indonesia.  Penjelasan  kalimat  di  postingan  ini  turut  memperjelas  letak keberpihakan  @fraksirakyat_id  dalam  membentuk  opini  membela  Hakim Aswanto, “ Ada Hakim MK yang dipecat karena ikut memutuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja (yang menyengsarakan rakyat) inkonstitusional bersyarat ”. Padahal, terdapat seorang mantan Ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat karena konflik kepentingan melibatkan proses pencalonan keponakannya di Pemilu 2024. Publik menganggap terjadi upaya nepotisme dinasti politik karena perbedaan  tindakan  di  antara  keduanya.  Pelanggaran  ini  hanya  disikapi  dengan pemberhentian jabatan sebagai Ketua MK, tetapi tidak memecat Anwar Usman dari posisi  Hakim  Konstitusi  seperti  halnya  dilakukan  kepada  Hakim  Aswanto,
“ Sedangkan  Paman  Hakim  MK  yang  melakukan  pelanggaran  berat  etik  masih dibiarkan menjadi Hakim Konstitusi, bahkan tanpa malu enggan mengundurkan diri ”.
Gambar 6. Postingan Tagar #MahkamahKeluarga (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)
2. Praktik Kewacanaan
Dimensi  praktik  kewacanaan  mengaitkan  peran  antara  produsen  teks memiliki relasi kepada konsumen teks. Pada bagian produksi teks dari postingan tagar  #MahkamahKeluarga  adalah  sebuah  akun  bernama  @fraksirakyat_id  di
media sosial Instagram. Produsen teks ini menampilkan keresahan masyarakat yang menganggap terjadi upaya Mahkamah Konstitusi berubah menjadi kepunyaan suatu keluarga,  hingga  membuat  singkatan  MK  menjadi  Mahkamah  Keluarga. Menelusuri  produsen  teks  pemilik  akun  @fraksirakyat_id  adalah  sekumpulan organisasi/kelompok/lembaga  dari  gerakan  masyarakat  sipil  yang  menghimpun menjadi Koalisi Masyarakat Sipil.
Terbentuknya Fraksi Rakyat Indonesia adalah karena peristiwa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di penjuru wilayah Indonesia. Sejumlah lembaga masyarakat  sipil  yang  tergabung  dalam  FRI  menganggap  adanya  regulasi  ini sebagai  UU  Cilaka,  alasannya  karena  salah  satunya  proses  pembuatan  Omnibus Law  secara  mendadak  dan  terdapat  kepentingan  segelintir  pengusaha.  Hasil regulasi  ini  banyak  penolakan  terutama  masyarakat  adat  yang  dirampas  tanah adatnya. Sejumlah koalisi yang bergabung dengan Fraksi Rakyat Indonesia, seperti di  antaranya  LBH  dan  WALHI  menampilkan  narasi  keberpihakannya  terhadap rakyat  kecil  (kaum  marginal)  menuntut  dan  menyebarkan  protesnya  melalui postingan di media sosialnya.
Oleh  karena  itu,  FRI  menunjukkan  lembaga  ini  sebagai  pihak  oposisi pemerintah yang menolak regulasi menyengsarakan rakyat baik itu Omnibus Law UU  Cilaka  maupun  keputusan  MK  tentang  pengecualian  batas  usia  minimal Capres-Cawapres. Pada tanggal 10 November 2023 @fraksirakyat_id mengunggah postingan  tentang  membandingkan  antara  peristiwa  Anwar  Usman  dalam Mahkamah Keluarga dengan persoalan Hakim Aswanto karena menganulir regulasi Omnibus  Law.  Kedua  persoalan  ini  dijelaskan  oleh  FRI  sebagai  tindakan  ajaib karena  berkaitan  dengan  Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  kehebatan  Hakim  Anwar Usman yang tidak diberhentikan dari jabatan Hakim perihal pelanggaran kode etik berat. Sedangkan kasus Hakim Aswanto bisa dipecat dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi karena menolak Omnibus Law dan menyatakannya produk cacat formil. Tanggapan  dari  warganet  pada  postingan  Mahkamah  Keluarga memahaminya  dengan  beragam  komentar.  Warganet  cenderung  mengomentari tagar  #MahkamahKeluarga  berupa  mendukung  narasi  dari  FRI  tentang  dinasti politik  dalam  MK.  Situasi  masyarakat  Indonesia  sedang  khawatir  akibat  praktik nepotisme oleh dinasti politik Presiden Jokowi. Salah satu komentar dengan likes paling banyak mencantumkan sebuah kutipan tokoh yang menyindir situasi negeri sekarang.  Komentar  ini  secara  tersirat  hendak  menyampaikan  bahwa  negeri Indonesia  sedang  berada  dalam  kekuasaan  penjahat  karena  ada  seseorang  yang mengungkap  kejahatan.  Namun,  orang  tersebut  yang  justru  diperlakukan  seperti pelaku  kejahatan.  Selanjutnya,  komentar  dengan likes terbanyak  lainnya menanggapi  bahwa  aktor  politik  yang  memainkan  peran  dalam  nepotisme  ini merasa  “dirinya  paling  disakiti”,  beserta  menambahkan  emoji  tertawa  sebagai bentuk  sindiran  kepada  pihak  terkait.  Postingan  #Mahkamah  Keluarga  yang diunggah pada tanggal 10 November telah meraih perhatian publik sebanyak 6.791 likes serta respons warganet sejumlah 178 komentar per 16 Januari 2024.
sbrsan (128 likes per 16 Januari 2024): “Dan merasa paling disakiti”. indranoor  (157  likes  per  16  Januari  2024):  “‘Jika  anda  mengungkap  kejahatan  tapi
diperlakukan  layaknya  pelaku  kejahatan,  berarti  anda  sedang  berada  di  negeri  yang  dikuasai penjahat’. - Edward Snowden -”
Gambar 7. Komentar Warganet Menanggapi Postingan (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)

## 3. Praktik Sosial
Terbagi dalam 3 bentuk aspek seperti situasional, institusional, dan sosial.
Bidang  pertama,  aspek  situasional  dalam  tagar  #MahkamahKeluarga membandingkan  tindakan  terhadap  dua  Hakim  Konstitusi  pada  postingan #MahkamahKeluarga di @fraksirakyat_id. Pertama terdapat Hakim Aswanto yang menangani persoalan Omnibus Law UU Ciptaker. Hakim Aswanto ini menetapkan bahwa  UU  Ciptaker  inkonstitusional  bersyarat  (cacat  formil)  sehingga menyebabkan  pemecatan  dari  jabatan  Hakim  Konstitusi.  Alasan  pemecatannya adalah karena menganulir regulasi sehingga tidak komitmen kepada DPR sebagai pihak yang mengusulkannya dan menyulitkan pihak DPR itu sendiri. Akan  tetapi,  Anwar  Usman  sebagai  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  yang melakukan pelanggaran kode etik berat tetap bertahan dengan posisi sebagai Hakim Konstitusi. Persoalan berasal dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 permohonan untuk persyaratan capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Permohonan itu  merupakan  gugatan  dari  mahasiswa  Universitas  Surakarta  bernama  Almas Tsaqibbirru. Kontroversi terjadi karena Anwar Usman yang berperan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ternyata merupakan adik Ipar Jokowi sekaligus Paman dari Gibran  itu  sendiri.  Hal  ini  memunculkan  banyak  tanggapan  kritis  terutama  dari praktisi dan pengamat hukum Denny Indrayana menilai adanya konflik kepentingan karena  keputusannya  berkaitan  dengan  keponakannya  sendiri.  Sementara  itu, kehadiran Anwar Usman dalam menangani perkara turut melanggar UU Kekuasaan Kehakiman (Tempo, 2023).
Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi menyatakan upaya Presiden Jokowi mewujudkan dinasti politik terlihat jelas.  Terlebih  adik  iparnya  sendiri  yang  menjabat  Ketua  Mahkamah  Konstitusi, Anwar  Usman  turun  tangan  mempermudah  Gibran  ke  panggung  pemilihan (Kompas,  2023).  Anwar  Usman  seharusnya  menyikapi  permohonan  ini  dengan abstain,  tetapi  malah  ikut  serta  mengambil  keputusan  sesat,  melampaui kewenangan,  dan  cacat  konstitusional.  Oleh  karena  itu,  menurut  Hendardi menjelaskan  putusan  uji  materi  menegaskan  kekhawatiran  publik  bahwa  MK bekerja untuk keluarga tertentu, bukan untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, nama singkatan MK pun ikut berubah dari sebelumnya “Mahkamah Konstitusi” menjadi “Mahkamah Keluarga”.
Bidang kedua, aspek institusional dari Fraksi Rakyat Indonesia merupakan sebuah  Koalisi  Masyarakat  Sipil  terbentuk  saat  penolakan  Omnibus  Law  tahun
2020  silam.  Pada  awalnya  FRI  memilih  media  digital  sebagai  bentuk  aktivisme mereka  di  tahun  itu  karena  keterbatasan  berkumpul  di  ruang  publik,  salah  satu alasannya  adalah  pandemi  Covid-19  memaksa  pembatasan  masyarakat  untuk bergerak  aktivitas  di ruang  terbuka.  Karena  itu,  beberapa  tokoh  yang  bergabung dengan  lembaga  masyarakat  sipil  membentuk  Fraksi  Rakyat  Indonesia  untuk bergerak lewat aktivisme digital sebagai media utama menyuarakan aspirasi rakyat saat  itu.  Media  digital  dapat  membawakan  isu  sosial  secara  daring  kepada masyarakat  dengan  masif  tanpa  perlu  komunikasi  secara  tatap  muka  langsung. Bentuk  penyebaran  isu  dilakukan  lewat  postingan  bertagar  seperti  di  antaranya #AtasiVirusCabutOmnibus  dan  #BatalkanOmnibusLaw.  Isu  yang  dibawakan ketika tahun 2020 silam adalah penolakan Omnibus Law berupa UU Ciptaker atau sebutan lainnya adalah UU Cilaka. Kemudian, tahun 2023 akun @fraksirakyat_id kembali  menyuarakan  sebuah  tagar  #MahkamahKeluarga  untuk  menuntut  protes Hakim  Anwar  Usman  dari  Mahkamah  Konstitusi  sekaligus  adik  ipar  Jokowi. Postingan  di  akun  FRI  memberikan  suatu  gambaran  umum  keterkaitan  upaya kerusakan  demokrasi  oleh  Presiden  Jokowi.  Di  antaranya  mulai  dari  waktu pengesahan  Omnibus  Law  hingga  terjadinya  nepotisme  melalui  Paman  di Mahkamah  Konsititusi  atau  sekarang  makna  MK  berubah  menjadi  Mahkamah Keluarga.
Bidang ketiga, aspek sosial dari postingan ini memperlihatkan kekhawatiran masyarakat. Terdapat perbandingan dari ketidakadilan antara hakim yang menolak kasus  Omnibus  Law  menyengsarakan  masyarakat  berakibat  pemecatan  dirinya sedangkan  salah  satu  Hakim  Konstitusi  secara  terang-terangan  melakukan nepotisme dan tidak ada pemecatan ataupun mengundurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat menuntut protes dan khawatir terkait praktik nepotisme dari dinasti politik Presiden Jokowi.

## KESIMPULAN
Perkembangan  zaman  dan  teknologi  secara  masif  turut  mengembangkan konsep baru tentang paradigma aktivisme digital. Infrastruktur digital mendukung adanya  teknologi  untuk  mengecilkan  ruang,  jarak,  dan  waktu  supaya  bisa terkoneksi  antara  satu  sama  lainnya  dalam  sebuah  ruang  bernama  ruang  siber ( cyberspace ). Ruang siber juga berperan pada bidang politik kerap disebut sebagai cyberpolitics , dampaknya bagi negara demokrasi berfungsi sebagai medium dalam menyampaikan kebebasan berpendapat baik itu individu maupun kelompok.
Aktivisme  digital  melalui  tagar  juga  berperan  besar  sebagai  media propaganda  karena  penggunaan  tagar  berfungsi  untuk  menyimpan  dan  mencari suatu informasi atau berita tertentu lewat pencarian “tagar” tersebut. Penggunaan tagar  seperti  #MosiTidakPercaya  dan  #MahkamahKeluarga  ditelaah  dengan metode  analisis  wacana  kritis  bertujuan  untuk  menelusuri  beberapa  dimensi: analisis  teks,  praktik  kewacanaan,  dan  praktik  sosial.  Penelitian  menghasilkan temuan dari tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga sebagai berikut: Dimensi analisis teks menunjukkan bahwa akun @fraksirakyat_id memiliki narasi  untuk  memperjuangkan  serta  menyuarakan  tuntutan  protes  karena  praktik dinasti  politik.  Fraksi  Rakyat  Indonesia  dalam  menggunakan  baik  itu  tagar #MosiTidakPercaya maupun #MahkamahKeluarga menganggap dinasti politik ini
merusak tatanan berbangsa dan bernegara melalui nepotisme dan mengancam masa depan generasi oleh kerusakan lingkungan dari investasi berlebihan.
Pada dimensi praktik kewacanaan produksi teks dari akun @fraksirakyat_id memperlihatkan  bentuk  akunnya  berpihak  kepada  rakyat,  terutama  bagi  mereka kelompok  marginal  dan  rakyat  tertindas.  Konsumsi  teks  bagian  tagar #MosiTidakPercaya sebagian warganet meragukan keaslian narasi dari postingan akun  @fraksirakyat_id.  Hal  ini  terlihat  dari  komentar  warganet  menanggapi pemilik akun dengan kata “postingan berbayar” dan “disuruh Banteng”. Namun, sebagian lainnya tetap mendukung pernyataan dari postingan #MosiTidakPercaya dengan meminta supaya ada pengadilan terutama untuk Jokowi. Sedangkan tagar #MahkamahKeluarga  mendapatkan  respons  afirmasi  dari  kebanyakan  warganet menanggapi isu nepotisme dari Presiden Jokowi yang mempraktikan dinasti politik. Terakhir,  dimensi  praktik  sosial  menjelaskan  bahwa  kedua  tagar  berupa
#MosiTidakPercaya  dan  #MahkamahKeluarga  bersumber  dari  kekecewaan  dan kekhawatiran publik atas peristiwa dinasti politik Presiden Jokowi. Kedua tagar itu menuntut  protes  adanya  pertanggungjawaban  secara  patut  pada  praktik  dinasti politik yang dilakukan jelas oleh Presiden Jokowi.
Dengan  demikian,  kedua  tagar  terbentuk  karena  protes  dinasti  politik terlebih  publik  menganggap  ini  adalah  kerusakan.  Protes  ini  dianggap  sebagai tindakan  nepotisme  sehingga  publik  menuntut  protes  Jokowi  bertanggung jawab atas  semua  kerusakannya.  Upaya  dinasti  politik  ini  dibangun  Presiden  Jokowi dengan  adik  iparnya,  Anwar  Usman  selaku  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  yang mengabulkan  permohonan  batas  usia  minimal  Capres-Cawapres.  Kekecewaan publik karena kerusakan ini memunculkan #MosiTidakPercaya pada pemerintahan Presiden  Jokowi.  Selain  itu,  konflik  kepentingan  antara  Anwar  Usman  sebagai Ketua MK sekaligus Paman dari Gibran selaku anak sulung Jokowi, mengakibatkan tanggapan  buruk  dari  publik  baik  itu  bagi  Presiden  Jokowi  maupun  MK  yang akhirnya publik mengubah singkatan MK menjadi “Mahkamah Keluarga”.
Penelitian  selanjutnya  dapat  menganalisis  secara  lebih  mendalam  dan mendetail  terkait  objek  tagar  dari  akun  media  sosial  yang  lebih  beragam  di Indonesia. Selain itu, perlu diperhatikan alternatif metode pengumpulan data dan cara kerja media sosial lainnya seperti Youtube untuk mengambil ide penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Syauyiid  &  Ridwan.  2023.  Cyberpolitics  dalam  Aktivisme  Politik Digital  untuk  Menjangkau  Partisipasi  Publik. Jurnal  Analisis  Sosial  Politik . (Online), Jilid 7. No. 1: 11-24 ( https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/131, diakses 18 Januari 2024).
Eriyanto.  2001. Analisis  Wacana:  Pengantar  Analisis  Teks  Media .  Yogyakarta:
LkiS.
Fraksi  Rakyat  Indonesia.  2023,  November  6.  Periksa  Jokowi  Segera!  [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzSzaY_RDP3/?img_index=2.
Fraksi  Rakyat  Indonesia.  2020.  Omnibus  Law  RUU  Cilaka:  Aturan  Berwatak Kolonial [Dokumen Pdf], (Online), (https://igj.or.id/wp-
content/uploads/2020/01/KERTAS-POSISI-FRAKSI-RAKYAT- INDONESIA.-LENGKAP.pdf, diakses 18 Januari 2024).
George,  Jordana  J.,  &  Leidner,  D.  E.  2019.  From  clicktivism  to  hacktivism: Understanding digital activism. Information and Organization . (Online), Jilid 29. No. 3: 1-63. DOI: 10.13140/RG.2.2.16347.82726.
Guritno,  Wulan,  et.al.  2022.  Perubahan  Signifikan  Media  Habit  yang  Membuat Media Sosial menjadi Informasi Utama. JISIP-UNJA . (Online), Jilid 6. No. 1: 18-28.  DOI:  https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.15973.  (https://online- journal.unja.ac.id/jisip/article/view/15973, diakses 18 Januari 2024).
Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer . Jakarta: Salemba Humanika.
Indranoor. 2023, November 10. Re: Mahkamah Keluarga [Komentar]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzdUb1ORikG/.
Komarudin, D. R. Putra, et al. 2023. Menyonsong 25 Tahun Demokrasi Indonesia Pascareformasi . Banyumas: SIP Publishing.
Larasati,  Ayu,  Heriyanti,  &  Dina  Sudarmika.  2023.  Strategi  dan  Upaya Pemanfaatan  Media  Sosial  dalam  Budaya  Baru. Jurnal  Cahaya  Mandalika . (Online), Jilid. 3. No. 2: 921-926. DOI: https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2039.
(https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/2039,  diakses 18 Januari 2024).
Noorikhsan,  F.,  Ramdhani,  H.,  Sirait,  B.,  &  Khoerunisa,  N.  2023.  Dinamika Internet,  Media  Sosial,  dan  Politik  di  Era  Kontemporer:  Tinjauan  Relasi Negara-Masyarakat. Journal of Political Issues . (Online), Jilid 5. No. 1: 95- 109.  (https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/131,  diakses  18  Januari 2024).
Nuswantara, N. Goratama. 2019. Visualisasi Tagar dalam Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough). Jurnal Dekave . (Online), Jilid 12. No. 2: 21-34. (https://journal.isi.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/3521/1690, diakses 18
Januari 2024).
Opiyura88. 2023, November 6. Re: Periksa Jokowi Segera! [Komentar]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzSzaY_RDP3/?img_index=2.
Permita,  M.  Rizki.  2019.  Bencana  Lumpur  Lapindo:  Analisis  Wacana  Kritis Norman  Fairclough  ( Lapindo  Mud  Disaster:  Critical  Discourse  Analysis  of Norman  Fairclough ). Jalabahasa .  (Online),  Jilid  15.  No.  2:  190-202.
(http://jalabahasa.kemdikbud.go.id/index.php/jalabahasa/article/view/396/208 , diakses 18 Januari 2024).
Pratama, Irfandi & Zuly Qodir. 2022. Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media  Sosial  Indonesia?. Society .  (Online),  Jilid  10.  No.  1:  86-99. (http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3037421&val=1 3472&title=Ada%20Apa%20di%20Balik%20Mosi%20Tidak%20Percaya%2 0pada%20Media%20Sosial%20Indonesia, diakses 18 Januari 2024).
Rahmalia,  Nadiyah.  2023,  Oktober  23.  Mengenal  Influencer,  Mulai  dari  Arti, Manfaat,  hingga  Jenis-jenisnya.  Diakses  pada  18  Januari  2023,  dari https://glints.com/id/lowongan/influencer-adalah/.
Rahmawan, Detta, Jimi Narotama M., & Preciosa Alnashava Janitra. 2020. Strategi Aktivisme  Digital  di  Indonesia:  Aksesibilitas,  Visibilitas,  Popularitas,  dan Ekosistem Aktivisme. Jurnal Manajemen Komunikasi . (Online), Jilid 4. No. 2: 123-144. DOI: https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522. (https://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi/article/view/26522, diakses 18 Januari 2024).
Riyanto, Andi Dwi. 2023, April 18. Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2023 . Diakses pada 20 Oktober 2023, dari https://andi.link/hootsuite- we-are-social-indonesian-digital-report-2023/.
Sbrsan. 2023, November 10. Re: Mahkamah Keluarga Anwar Usman [Komentar]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzdUb1ORikG/.
Sulaeman,  Kirana  Mahdiah  &  Mustabsyirotul  Ummah  Mustofa.  2022.  Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter “Wadas Waras”  (2021):  Kajian  Analisis  Wacana  Kritis  Norman  Fairclough. Jurnal JISIPOL . (Online), Jilid 6. No. 2: 21-41. (https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/805/677, diakses 18 Januari 2024).
Tirto.id.  2020,  Oktober  6.  Mengenal  Mosi  Tidak  Percaya  yang  Mencuat  Usai Omnibus  Law  Disahkan.  Diakses  pada  12  Januari  2024,  dari https://tirto.id/mengenal-mosi-tidak-percaya-yang-mencuat-usai-omnibus- law-disahkan-f5DE.
Wuriani, Nur Indah. 2021. Aktivisme Tagar #PercumaLaporPolisi sebagai Zeitgeist Demokrasi  Siber  di  Indonesia. Wacana .  (Online),  Jilid  20.  No.  2:  171-183. (https://mail.journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/1702/835, diakses 18 Januari 2024).
Yho, Om. 2023, November 6. Re: Periksa Jokowi Segera! [Komentar]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzSzaY_RDP3/?img_index=2.