## Wajah Hukum, 3(1), 74-80
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.57
Mhd. Ansori

## Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia
Mhd. Ansori 1

## Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Abstrak. Perwujudan  demokrasi  di  Indonesia  salah  satunya  dilakukan  Pemilihan  Umum,  hal  ini  merupakan  suatu kontestasi  politik  yang  tidak  jarang  menghadirkan  sengketa.  Terdapat  suatu  pemahaman  umum  bahwa  proses  dan mekanisme  penyelesaian  sengketa  pemilu  yang  efektif  merupakan  suatu sine  qua  non bagi  pemilu  yang  jujur  dan adil.Sebaik-baik  sistem  penyelenggaraan  pemilihan  umum  dirancang  di  dalamnya  selalu  ada  kemungkinan  terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilihan umum, untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilihan umum,  di  dalamnya  senantiasa  tersedia  mekanisme  kelembagaan  terpercaya  untuk  menyelesaikan  berbagai  jenis keberatan  dan  sengketa  pemilihan  umum.Sengketa  atau  perselisihan  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  (1)  sengketa dalam  proses  pemilihan  umum  (khususnya  yang  terjadi  antar-peserta  pemilihan  umum  atau  antar  kandidat)  yang selama  ini  ditangani  panitia  pengawas  pemilihan  umum;  dan  (2)  sengketa  atau  perselisihan  hasil  pemilihan umum.Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penyelesaian  sengketa  pemilihan  umum  di Indonesia.Tipepenelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif,penelitian  ini  menggunakan ”pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah.
Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Pemilihan Umum
Abstract.  The  realization  of  democracy  in  Indonesia  is  one  of  which  is  carried  out  by  general  elections,  this  is  a political  contestation  which  often  present  disputes.There  is  a  general  understanding  that  effective  electoral  dispute resolution mechanisms and processes are a “sine qua non” for fair and fair elections.As well as the implementation of the  general  election  system  is  designed  in  there  is  alwayas  a  possibility  of  violations  that  can  reduce  the  quality  of general elections, for that as well as the implementation of the general election system, within it is always available a trusted  istitutional  mechanism  to  resolve  various  types  of  general  election  objections  and  disputes.Disputes  or disputes  can  be  divided  into  two,  that  is  (1)  disputes  in  the  electoral  process  (especially  those  that  occur  between participants  in  the  general  election  or  between  candidates)  which  have  been  handled  by  the  election  supervisory committee and election results disputes or disputes. This paper aims to find out and analyze the dispute resolution of elections  in  Indonesia.The  type  of  research  used  is  normative  juridical  research,  using  conceptual  approach, legislation approach, and historical approach.
Keyword : settlement, dispute, general election

## PENDAHULUAN
Perwujudan  demokrasi  di  Indonesia  salah  satunya  dilakukan  Pemilihan  Umum,  hal  ini  merupakan suatu  kontestasi  politik  yang  tidak  jarang  menghadirkan  sengketa.  Sebaik-baik  sistem  penyelenggaraan pemilu  dirancang  di  dalamnya  selalu  ada  kemungkinan  terjadi  pelanggaran  yang  dapat  mereduksi  kualitas pemilu,  untuk  itu  sebaik-baik  sistem  penyelenggaraan  pemilu,  di  dalamnya  senantiasa  tersedia mekanisme kelembagaan  terpercaya  untuk  menyelesaikan  berbagai  jenis  keberatan  dan  sengketa  pemilu. 2 Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. 3 Pertama, pelaksanaan pemilu di negara kita masih diiringi oleh berbagai sengketa maupun pelanggaran yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak.  Kedua,  lahirnya  Undang-Undang  Pemilu  baru  melahirkan perubahan  penyelesaian  sengketa  sehingga  perlu  dipahami  oleh  berbagai  pihakyang  terlibat  dalam pemilu.  Ketiga,  beberapa  putusan  peradilan  dan  praktik  dalam  pemilu  ikutmewarnai  penyelesaian
1 Mhd.Ansori, Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Firdaus,  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  dan  Memperkuat  Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014,  Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 209
3 Firdaus,  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  dan  Memperkuat  Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 209
sengketa sehingga perlu diulas.Salah satu hal baru dalam dua kali pemilu terakhir di Indonesia adalah dalam hal disediakannya mekanisme gugatan keberatan terhadap hasil pemilu. 4
Terkait  gugatan  keberatan  terhadap  hasil  pemilu  menjadi  kewenangan  lembaga  negara  yaitu Mahkamah  Konstitusi,  sebagaimana  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menentukan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan  umum.  Hal  demikian  sesuai  dengan  pendapat  Herma  yanti  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi. 5 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  dapat  diketahui  bahwa:  pertama,  munculnya keberadaan  lembaga  negara  baru,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  struktur  ketatanegaraan Indonesia;  kedua,  salah  satu  wewenang  MK  adalah  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilu.  Dengan demikian,  MK  dalam  penyelenggaraan  pemilu  memiliki  kedudukan  strategis  karena  kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya  yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilu. 6
Berbagai  lembaga  mengemukakan  standar-standar  pemilu  demokratis.Salah  satunya  IDEA  yang menyebut  15  unsur,  yaitu:  (1)  structuring  the  legalframework;  (2)  the  electoral  system:  (3)  boundary delimitation,  districting  ordefining  boundaries  of  electoral  units:  (4)  the  right  to  vote  and  to  be  elected; (5)electoral  management  bodies;  (6)  voter  registration  and  voter  registers;  (7)  ballotaccess  for  political parties and candidates; (8) democratic electoral campaigns; (9)media access and freedom of expression; (10) campaigns  finance  and  expenditure;(11)    balloting;  (12)  votes  counting  and  tabulating;  (13)  role  of  the representativesof the parties and candidates; (14) electoral observers; dan (15) compliance andenforcement of  electoral  law.Berkaitan  dengan  unsur  ke-15  di  atas,  sesuai  standar  internasional  suatukerangka  hukum mestilah:
“... provide that every voter, candidate and political party has the right tolodge a complaint with the competent electoral management bodies (EMB)or court when an infringement of electoral rights is alleged to have occurred.The law must require that the appropriate EMB or court render a promptdecision to avoid aggrieved party losing his/her electoral right. The law mustprovide a right of appeal to an appropriate higher level of EMB or court withauthority to review and exercise final jurisdiction in the matter. The decisionof the court of last resort must be issued promptly.” 7
Dari  uraian  tulisan  diatas  maka  penulis  merumuskan  masalah  yang  terbatas  pada  “Bagaimanakah penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia?”
Dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  penyelesaian  sengketa  pemilihan  umum  di Indonesia.
Teori penyelesaian sengketa pemilu Teori sistem hukum ( legal s ystem theory) juga  digunakan untuk menganalisis permasalahan, menurut Lawrence  M.Friedman,  dikatakannya  dalam  sistem  hukum  mengandung  3  (tiga)  komponen  yaitu  struktur hukum (legal structure), subtansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) . 8
Komponen  struktur  hukum  dalam  hal  ini  mencakup  berbagai  institusi  yang  diciptakan  oleh  sistem hukum  dengan  berbagai  macam  fungsinya  dalam  rangka  mendukung  bekerjanya  sistem  hukum tersebut, salah satu institusi tersebut adalah Badan/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwas) yang
4 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 1
5 Herma  Yanti, Gagasan  constitutional  Complaint Sebagai  kewenangan  Baru  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perlindungan Hak Konstitusional , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), Hal. 186
6 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 1
7 International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, h. 93-94.
8 Lawrence  M.Friedman, The  Legal  System  :  A.Social  Science  Perspektive, Russel  Sage  Foundation , New  York,  1969, hal.16.
menjalankan  fungsinya  sebagai  struktur  hukum  kemudian  komponen  struktur  hukum (legal structure) ini  relevan  untuk  membahas  permasalahan,  yang  menekankan  pada  upaya  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  dengan  substansi  hukum meliputi  aturan-aturan  hukum,  norma-norma  dan  pola  perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam sistem  itu  termasuk  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam  sistem  hukum    itu, mencakup  keputusan-keputusan  yang  mereka  keluarkan  atau  aturan  baru  yang  mereka  susun, sementara budaya hukum yang dimaksud adalah keadaan budaya ( culture ) masyarakat hukum dalam penyelesaian  masalah    ini  antara  lain  Bawaslu/Panwas,  KPU,  DKPP  dan  Pasangan  Calon/Partai Politik  pengusung  dalam  memberi  respon  terhadap  norma  atau  aturan  hukum  perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa pemilihan. 9
Menurut  Gustav  Radbruch  dari  tiga  tujuan  hukum  (yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum),  keadilan  harus  menempati  posisi  yang  pertama  dan  utama  dari  pada  kepastian  dan  kemanfaatan. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. 10

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,Penelitian  ini  menggunakan ”pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah” 11 .
Bahan-bahan hukum  yang telah diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Identifikasi bahan hukum baik primer, sekunder,  maupun  tertier  dilakukan  secara  kritis,  logis,  dan  sistematis,  dikumpulkan  berdasarkan  sistem kartu  ( card  system ),  “yang  memuat  sumber  yang  tepat  dari  mana  catatan  itu  diambil,  informasi  atau pendapat  yang  digunakan,  pokok  masalah  serta  kartu  yang  digunakan  adalah  kartu  kutipan,  kartu  ulasan, kartu  ikhtisar” 12 hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses  pengolahan  data  hukum  tersebut,  dengan demikian bahan hukum akan disusun dan digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti:UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,dan lain-lain.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti:rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks komulatif,dan lain-lain Kemudian dianalisa dengan cara :
a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  penyelenggaraan  pemilu  yang  baik  bukan  saja  karena  kesuksesan  memungut  suara.  Cukup banyak model penataan kelembagaan penyelesaian keberatan dan sengketa pemilu yang berkembang dalam praktek  negara-negara  di  dunia,  Robert  Dahl  dan  Michael  Clegg  mengidentikasi  masalah-masalah  pokok dan  aspek  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  membangun  sistem  pemeriksaan  kebertan  dan  sengketa  di antaranya :
a. Kejelasan  kompetensi  lembaga  yang  harus  menerima,  memeriksa,  dan  menyelesaikan  keberatan  dan sengketa pemiludari tingkat pertama hingga tingkat banding;
9 Herdi Munte dkk, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hal. 159
10 Herdi Munte dkk, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hal. 160
11 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung:Mandar Maju,2008), hlm. 92.
12 Ibid., hal. 106.
b. Mekanisme  dan  prosedur  mengenai  kapan,  di  mana,  bagaimana  dan  dalam  bentuk  apa  keberatan  atau permohonan harus diajukan, termasuk syarat pembuktian, tenggang waktu  yang rasional, dan  ketat baik pengadu maupun badan yang menangani perkara;
c. Persyartan, format permohonan, dan formulir yang mudah didapatkan;
d. Menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan dan sengketa;
e. Prinsip  transparansi,  meliputi  pertimbangan  hukum  dan  bukti-bukti  penunjang  yang  jelas  serta  putusan yang terpublikasi dengan baik;
f. Diseminasi  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan masyarakat dalam mengajukan permohonan keberatan dan gugatan guna memulihkan kembali kesalahan yang dapat mereduksi wibawa pemilu;
g. Kejelasan kategori pelanggaran beserta kejelasan jenis dan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kesalahan, kelalaian, kesengajaan dan perilaku berulang. 13
Sengketa  atau  perselisihan  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  (1)  sengketa  dalam  proses  pemilu (khususnya  yang  terjadi  antar-peserta  pemilu  atau  antar  kandidat)  yang  selama  ini  ditangani  panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan  UU  MK;  wewenang  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilu  beradadi  tangan  Mahkamah  Konstitusi. Sebenarnya ada lagi sengketa yang ketiga, yang tidak diatur di dalam UU, yakni: (3) sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU atau KPUD. Sejumlah masalah terjadi dalam pemilu dan pilkada terjadi  sebagai  akibat  kekurangan  aturan  main  yang  perlu  diperbaiki  pada  masa  mendatang.  Salah  satu masalah yang kerap muncul adalah keputusan penyelenggara pemilu mengenai peserta pemilu dan kandidat presiden  (serta  kandidat  kepala  daerah).  Gagalnya  calon  peserta  pemilu  serta  bakal  kandidat  presiden  dan kepala daerah akibat keputusan penyelenggara pemilu masih terus terjadi. 14
Untuk mengetahui permasalahan yang diungkapkan dalam penulisan ini digunakan teori sistem hukum yang didukung oleh teori kepastian hukum dan teori negara hukum “Pancasila”. Teori besarnya adalah teori negara  hukum  yang  dikembangkan  oleh  JJ.  Rosseau 15 ,  dimana  prinsipnya  apabila  dalam  pelaksanaan kewenangannya,  pemerintah  melanggar  hak-hak  warga  negara  harus  ada  pengadilan  administrasi  yang menyelesaiakannya.  Pemikiran  ini  diperkuat  dengan  konsep  negara  hukum  Pancasila  yang  diperkenalkan oleh  Mochtar  Kusuma  Atmaja  dimana  di  dalam  masyarakat  diperlukan  berbagai  peraturan  yang  mengatur segala  tindak  tanduk  manusia  sampai  sedetail-detailnya  demi  kelancaran  hidup  masyarakat  dan  untuk mencegah hambatan-hambatan atau ketidakadilan. 16
Teori sistem hukum ( legal s ystem theory) juga  digunakan untuk menganalisis permasalahan. Menurut Lawrence  M.Friedman,  dikatakannya  dalam  sistem  hukum  mengandung  3  (tiga)  komponen  yaitu  struktur hukum (legal structure), subtansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) . 17 Komponen struktur  hukum  dalam  hal  ini  mencakup  berbagai  institusi  yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum  dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu institusi tersebut  adalah  Badan/Panitia  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu/Panwas)  yang  menjalankan  fungsinya  sebagai struktur  hukum.  Komponen  struktur  hukum (legal  structure) ini  relevan  untuk  membahas  permasalahan, yang  menekankan  pada  upaya  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala daerah.Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada  dalam  sistem  itu  termasuk  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam  sistem  hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Sementara budaya  hukum  yang  dimaksud  dalam  tesis  ini  adalah  keadaan  budaya  ( culture )  masyarakat  hukum  dalam
13 Firdaus,  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  dan  Memperkuat  Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 216
14 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 3
15 Dwi  Rezki  Sri  Astarini, Mediasi  Pengadilan  :  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  AsasPeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Alumni, 2013, hal. 16
16 CFG. Sunaryati, Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Binacipta, 1988, hal. 20
17 Lawrence  M.Friedman, The  Legal  System  :  A.Social  Science  Perspektive, Russel  Sage  Foundation , New  York,1969, hal.16.
penyelesaian  masalah    ini  antara  lain  Bawaslu/Panwas,  KPU,  DKPP  dan  Pasangan  Calon/Partai  Politik pengusung  dalam  memberi  respon  terhadap  norma  atau  aturan  hukum  perundang-undangan  terkait penyelesaian sengketa pemilihan.
Teori  kepastian  hukum  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound. 18 Teori  kepastian  hukum  mengandung  2 (dua) pengertian yaitu pertama , adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan  dan kedua ,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terhadap individu.
Dikaitkan  dengan  fungsi  Bawaslu/Panwaslu  dalam  penyelesaian  sengketa  pemilu  atau  sengketa pemilihan  adalah  tergambar  jelas  berfungsi  sebagai  peradilan  semu  ( adjudikasi )  dalam  memutuskan sengketa.  Dalam  konteks  peradilan  semu  ( bukan  peradilan  murni )  berlaku  prinsip rechtmatigheid dan doelmatigheid . Istilah rechtmatigheid dan doelmatigheid merupakan istilah yang berasal dari  ranah hukum administrasi negara.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  ada  beberapa  hal terkait sengketa proses pemilu, diantaranya :
Pasal 466 sengketa  proses  pemilu  meliputi  sengketa  yang  terjadi  antar-peserta  pemilu  dan  sengketa  peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten/kota.

## Pasal 470
Ayat  1  sengketa  proses  pemilu  melalui  pengadilan  tata  usaha  negara  meliputi  sengketa  yang  timbul dalam  bidang  tata  usaha  negara  Pemilu  antara  calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  kepuitusan  KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
Mengenai  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  di  Bawaslu,  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  tata  cara  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  melalui  Pengadilan  Tata Usaha  Negara,  Majelis  Khusus  Tata  Usaha  Negara  Pemilu  termuat  dalam  Pasal  467  sampai  dengan  Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Perselisihan  hasil  pemilu  meliputi  perselisihan  antara  KPU  dan  Peserta  Pemilu  mengenai  penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kemudian tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu termuat dalam Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Sengketa  yang  seringkali  disebut  sama  dengan  konflik yang  menurut  Ali  Achmat berpendapat “sengketa adalah pertentangan antara dua belah  pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yangberbeda  tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum bagikeduanya”. 19
Berdasarkan dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain : 1) adanya  dua  pihak  atau  lebih;  2)adanya  hubungan  atau  kepentingan  yang  sama  terhadap  objek  tertentu; 3)adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan 4) adanya akibat hukum.
Namun secara sfesifik, defenisi sengketa pemilihan berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 tentang  tata  cara  penyelesaian  sengketa  pemilihan  gubernur,  bupati  dan  walikota,  pasal  2  ayat  2), mendefenisikan  penyelesaian  sengketa  dilakukan  karena  adanyasengketa  yang  timbul  karena  :  perbedaan penafsiran  atau  suatu  ketidakjelasan  tertentu  mengenai  suatu  masalah  kegiatan  dan/atau  peristiwa  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  Pemilihan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  keadaaan  dimana  terdapat  pengakuan  yang  berbeda  dan/atau  penolakan  penghindaran
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Prenada Media Group 2008, hal. 158
19 Herdi Munte dkk, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hal.160
antarpeserta Pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Namun dari kedua defenisi umum dan sfesifik tersebut, tetap ada kesamanaan unsurnya yaitu  : adanya dua pihak atau lebih, adanya hubungan dengan masalah atau objek tertentu, adanya pertentangan/pengakuan berbeda/penolakan/penghindaran dan adanya akibat hukum.
Dalam  pemahaman  yang  lama,  dasar  gugatan  dalam  perselisihan  hasilpemilu  cukup  terbatas,  yaitu adanya  kesalahan  dalam  keputusan  mengenaihasil  pemilu  yang  dikeluarkan  oleh  KPU.  Dasar  gugatan  ini pada  akhirnyamenentukan  sejauh  mana  pengadilan  akan  memutuskan  kasus  tersebutapakah  hanya pembatalan  penghitungan  dan  perintah  untuk  menghitungulang,  atau  menyatakan  batal  suatu  hasil  pemilu dan  perintah  dilakukanpemilihan  ulang,  Pada  perkembangannya,  MK  mengubah  pemahaman  lama  ini karena MK kemudian memberi putusan yang lebih luas, termasuk memberi putusan  pemungutan ulang atau penghitungan ulang. Masalah yang menjadi pokok persoalan gugatan juga lebih luas, bukan hanya persoalan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai pelanggaran dalam proses,bahkan persyaratan kandidat. 20
Pemohon keberatan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu “3 kali 24 jam sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional”. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh:
a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau nama yang sejenisnya dari Partai Politik Peserta Pemilu atau kuasanya.
b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya.
c. Calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya.
d. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau kuasanya.
Luasnya wilayah Indonesia dapat menjadi  kendala sendiri dalam memenuhi tenggat waktu “3 kali 24 jam” di atas akan tetapi dengan adanya mekanisme permohonan secara online atau alat lainnya (faksimili) sangat membantu, dalam hal ini permohonan yang diajukan calon anggota DPD dan/atau partai. 21
Jadi,  perselisihan  yang  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalahperselisihan  mengenai penetapan  hasil  pemilihan  umum  yang  dilakukansecara  nasional  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  yang memengaruhi:  terpilihnyacalon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah;  penentuan  pasangan  calon  yangmasuk pada putaran kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presidenserta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan perolehankursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. 22 Ada tiga jenis putusan MK untuk perkara perselisihan hasil Pemilu 2004, yaitu: (1) permohonan tidak dapat  diterima;  (2)  permohonan  ditolak;  dan  (3)  permohonan  dikabulkan.  Permohonan  dinyatakan  tidak diterima  adalah  permohonan  yang  gugur  di  luar  substansi,  dengan  berbagai  kemungkinan  penyebab,  yaitu karena  permohonan  tidak  memenuhi  persyaratan  administratif;  bukan  merupakan  kewenangan  MK;  atau karena  tidak  signifikan  pengaruhnya  terhadap  posisi  perolehan  kursi  yang  ada.  Permohonan  dinyatakan ditolak apabila permohonan memenuhi persyaratan administratif, perkaranya merupakan kewenangan MK, dan  pengaruhnya  signifikan  terhadap  posisi  perolehan  kursi  yang  ada,  namun  dalil  yang  diajukan  tidak terbukti.  Sedangkan  permohonan  dinyatakan  dikabulkan  apabila  permohonan  yang  diajukan  memenuhi persyaratan  administratif,  merupakan  kewenangan  MK,  pengaruhnya  signifikan  terhadap  posisi  perolehan kursi  yang  ada,  dan  dalil  yang  diajukan  terbukti. 23 Pada  Pemilu  2009,  jumlah  perkara  untuk  Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD sebanyak 42 perkara, yakni dari seluruh partai politik peserta pemilu dengan kasus  sebanyak  627  kasus.  Dari  jumlah  ini  68  dikabulkan,  398  ditolak,107  tidak  diterima,  dan  27  ditarik
20 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 6
21 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 9
22 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 18
23 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 19
kembali.  Juga  terdapat  enam  putusan  perhitungan  suara  ulang  dan  dua  pemungutan  suara  ulang.  Untuk Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  terdapat  dua  kasus,  sedangkan  Pemilu  Anggota  DPD  terdapat  28 kasus. 24
Terdapat suatu pemahaman umum bahwa proses dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif (effective electoral dispute resolution mechanisms and processes) merupakan suatu sine qua non bagi pemilu  yang  jujur  dan  adil,  Ada  tiga  isu  fundamental  dalam  penyelesaian  sengketa  pemilu,  yaitu:  (1) Validitas  hasil,  dan  dengan  demikian  hak  untuk  menguji  atau  menggugat  hasil  pemilu;  (2)  Tindakan administratif  dari  para  penyeneggara  pemilu  untuk  memperbaiki  atau  menyelesaikan  suatu  masalah,  yang dipersoalkan  oleh  para  pencari  keadilan  yang  hak-hak  pemilu  dilanggar;  dan  (3)  Tuntutan  pidana  bagi mereka yang melakukan tindak pidana pada proses pemilu. 25

## SIMPULAN
Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan  Peradilan Tata Usaha Negara, lain halnya dengan  sengketa hasil pemilihan umum dapat diselesaikan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung:Mandar Maju,2008), hlm. 92. CFG. Sunaryati, Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Binacipta, 1988. Dwi  Rezki  Sri  Astarini, Mediasi  Pengadilan  :  Salah  Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan AsasPeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Alumni, 2013. Lawrence  M.Friedman, The  Legal  System  :  A.Social  Science  Perspektive, Russel  Sage  Foundation , New York, 1969.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum ,  Prenada Media Group 2008.
Ramlan  Surbakti  dkk,  Seri  Demokrasi  Elektoral  Buku  16  Penanganan  Sengketa  Pemilu,  Kemitraan  Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

## Jurnal
Herdi  Munte  dkk,  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota, USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017).
Herma  Yanti, Gagasan  constitutional  Complaint  Sebagai  kewenangan  Baru  Mahkamah  Konstitusi  dalam Perlindungan Hak Konstitusional , Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018) Firdaus,  Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  dan  Memperkuat Legitimasi  Pemerintahan  Demokrasi,  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.8  No.2  Tahun  2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
International  IDEA,  International  Electoral  Standards,  Guidelines  for  Reviewing  the  Legal  Frameworkof Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
24 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 20
25 Ramlan Surbakti dkk, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal. 21