PENENTUAN KADAR NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PASCA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP
Mutmainna, 1 Kasjim Salenda, 2 Hamzah Hasan 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : mutmainnaikbal6@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penentuan kadar nafkah iddah dan nafkah mut’ah  pasca  perceraian  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Pengadilan  Agama  Sidrap  (studi kasus  putusan  no.  251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap).  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian lapangan  dengan  pendekatan  hukum.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pandangan hukum Islam tentang nafkah iddah dan mut'ah melihat dari landasan pasal 149 huruf a dan b dan  pasal  151  Kompilasi  Hukum  Islam.  Selain  itu,  hakim  dalam  menentukan  kadar  iddah, mut'ah  dan  anak,  hakim  telah  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dengan memeriksa kemampuan ekonomi laki-laki dan fakta kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.
Kata Kunci : Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Perceraian Masa Pandemi Covid-19.

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  how  to  determine  the  levels  of  iddah  and  mut'ah maintenance after divorce during the Covid-19 pandemic at the Sidrap Religious Court (case study on decision no. 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap). This research is a type of field research with a legal approach. The results of this study indicate that the view of Islamic law regarding iddah and mut'ah maintenance is seen on the basis of  articles 149, letters a and b, and 151 of the Compilation  of  Islamic  Law.  In  addition,  in  determining  the  levels  of  iddah,  mut'ah,  and children, the judge has considered the sense of justice and propriety by examining the economic capacity of men and the facts of the basic needs of his wife and children.
Keywords: Iddah income, Mut'ah income, Divorce during the Covid-19 pandemic

## A. Pendahuluan
Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Baik itu manusia, hewan dan bahkan tumbuhan harus melakukan apa yang disebut pernikahan. Semuanya sebagian besar terdiri dari  dua  pasangan  yang  harus  saling  melengkapi  dan  bahkan  saling  memahami. 1
1 Heradin, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, QaḍāuNā : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2019): h. 21
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 dalam Pasal  1 disebutkan: “Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 2
Perkawinan  merupakan  perbuatan  hukum  sehingga  dapat  menimbulkan  akibat  hukum yang mungkin timbul. Keabsahan suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif yang  merupakan  hukum  positif  dalam  bidang  perkawinan  di  Indonesia  yaitu  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jadi sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan undang-undang tersebut. . Sebagaimana Pasal 2(1) UU No. 1 Tahun 1974: 3 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
Perkawinan mempunyai  arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan, yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, karena perkawinan dapat membentuk suatu  ikatan  hubungan  sosial  antara  orang-orang  yang  berlainan  jenis  kelamin,  secara resmi dalam ikatan suami istri dalam satu kesatuan. keluarga. 4
Dalam  common  law  (Hukum  Adat),  perkawinan  diartikan  sebagai  penyatuan  antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan menurut adat  dan  agama  dengan  melibatkan  keluarga  kedua  belah  pihak.  Menurut  Islam, pernikahan adalah ibadah dan sunnatullah. Artinya menurut qudrat dan iradat Allah pada saat penciptaan dunia ini sedangkan sunnah rasul adalah tradisi yang ditetapkan oleh rasul untuk dirinya dan ummatnya. 5
2 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPRRI)  “Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan” dalam Tim Redaksi BIP (Jakarta:Bhuana Ilmu populer, 2017) h. 1.
3 Rahma Amir, Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qadau Vol. 6 Nomor 1 Juni (2019): h. 101
4 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2 no. 1, (2015): h.15
5 Kurnia  Munir  dan  Zulfahmi  Alwi,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengaruh  Perkawinan  Dengan Pertimbangan    Strata  Sosial  Pada  Masyarakat    Sulawesi  Selatan    (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Soppeng  Riaja Kabupaten Barru), Qadauna Vol. 2 Nomor 3, (2021): h. 491.
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
Hubungan  manusia  antara  laki-laki  dan  perempuan  ditentukan  berdasarkan  rasa ketaqwaan kepada Tuhan sebagai Al Khaliq dan ketaqwaan terhadap kemanusiaan untuk menjalankan  jenis  kehidupannya.  Perkawinan  dilangsungkan  atas  dasar  kerelaan  para pihak yang dicerminkan dalam ketentuan-ketentuan usul sebelumnya  kawin dan ijabkabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). 6
Perkawinan,  Jika  dilakukan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  benar  dan sesuai  dengan syariat  Islam,  maka akan tercipta  keluarga yang sakinah,  mawaddah dan warahmah. 7 Pernikahan  menurut  islam  adalah  perkawinan  yang  merupakan  akad    yang sangat kuat atau mizvah ghalizan untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah adalah ibadah.  Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawadah dan warahmah. 8
Perceraian  adalah  bagian  dari  perkawinan,  karena  tidak  ada  perceraian  tanpa  adanya perkawinan  sebelumnyaSuami  istri  mempunyai  hak  yang  sama  yaitu  suami  dapat menceraikan istrinya melalui suami yang mengajukan cerai kepada istrinya di pengadilan agama, dan istri juga dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan agama.
Perceraian adalah putusnya ikatan keluarga yang disebabkan oleh satu atau dua pasangan memutuskan  untuk  meninggalkan  satu  sama  lain,  menghalangi  suami  dan  istri  untuk memenuhi  perannya  dalam  rumah  tangga,  termasuk  dalam  kekacauan  rumah  tangga.. Perceraian  ini  di  atur  dalam  undang-undang  No.  7  Tahun  1989  (selanjutnya  disebut UUPA) dan pasal 115 KHI. 9
6 Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 2, (2015): h. 198
7 Hamzah Hasan, “Pernikahan Dibawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)”, Al-Daulah 6, no. 1 (2017): h. 89.
8 Abd.  Qadir  Gasing,  “Implementasi  Asas  Dispensasi  Kawin  di  Wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah”, Jurnal Diskursus Islam 6, no. 2  (2018): h. 202
9 Marwah Khumaerah, dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel(Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, Qadauna vol 1 Edisi Khusus Oktober ,(2020): h. 122-123
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri dengan syarat dalam keadaan darurat dan itu alasan yang tepat. Perceraian yang diajukan oleh suami biasa disebut dengan cerai talak sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri biasa disebut dengan gugat cerai. 10
Apabila suami  istri berpisah secara sah di  pengadilan agama, mereka tetap mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sebagai  akibat  hukum  perceraian.  Khususnya kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk mencari nafkah, termasuk iddah dan mut'ah, karena kewajiban memberi nafkah merupakan hak penuh istri.
Perceraian bukanlah larangan dalam islam tetapi pintu terakhir rumah tangga ketika tidak ada  jalan  keluar.  Perceraian  harus  dihindari  sebisa  mungkin.  Namun  dalam  Harus  ada upaya untuk mencapai penyelesaian yang layak, tetapi ketika kedua belah pihak tidak lagi rukun  untuk  berdamai,  maka  cara  terbaik  untuk  menyelesaikannya  adalah  melalui perceraian. 11
Akibat perceraian, wanita mengalami masa iddah, yaitu masa menunggu dan menghindari pernikahan setelah cerai  hidup dan cerai mati. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang wanita yang diceraikan atau dipisahkan dari mantan suaminya. Wanita yang diceraikan harus diberi nafkah iddah hidup sampai waktunya habis. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi wanita yang diceraikan selama dia masih dalam keadaan Iddah. Ketika masa iddah berakhir, maka siap memberikan rezeki, pakaian dan tempat tinggal.
Dalam  perceraian,  secara  hukum  diatur  tentang  hak  dan  kewajiban  masing-masing pasangsn. Pada suami diwajibkan untuk memberikan nafkah sesuai dengan aturan hukum dan agama yang berlaku pada keyakinan masing-masing pasangan. Pasangan yang putus karena  kecemburuan  yang  awalnya  bermula  dari  penggunaan  media  social.  Fenomena perceraian  melalui  penggunaan  media  social  tentu  tidak  bisa  dianggap  remeh,  namun nyatanya media lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. 12
10 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 6.
11 Ananda Abdi, dan Lomba Sultan. “ Penyelesian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No.50/Pdt.G/2018/P.A.Batg)”. Qadauna 1 edisi Khusus Oktober (2020): h. 292
12 Sohrah,  “Media  social  dan  dampaknya  terhadap  Perceraian”, Al-Risalah:  Jurnal  Ilmu  Syariah  dan Hukum 19 no. 2  (2019): h. 293.
Pasal  149  huruf  a  dan  b  dalam  kompilasi  hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  suami berkewajiban untuk memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa  uang/benda,  kecuali  bekas  istri  tersebut  qobla  dhukhul.  memberikan  nafkah, memberi  makan  dan  kiswa  kepada  bekas  istri  selama  iddah,  kecuali  bekas  istri  telah dijatuhi hukuman talak bain/nusyuz dan tidak hamil Pasal 151 Mantan istri selama iddah wajib menjaga dirinya, bukan menerima lamaran dan tidak menikah dengan pria lain. 13
Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  hakim  dalam  putusannya  tidak  memberikan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum islam  tersebut dengan alasan pandemi covid-19.
Adapun ketentuan tunjangan iddah dan mut'ah, setiap laki-laki yang hendak menceraikan istrinya wajib memberikan jumlah nominal yang berbeda karena hukum Islam dan hukum positif tidak mengatur jumlah nominal yang harus dikeluarkan laki-laki untuk pengeluaran tersebut. Oleh karena itu, hakim dapat menentukan berapa banyak tunjangan yang harus dibayar  pasangan.  Hakim  adalah  juru  sita  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang- undang untuk menyelesaikan suatu perkara dan melakukan proses penegakan hukum. 14
Dalam latar belakang masalah di atas peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang kadar nafkah iddah dan nafkah mut’ah pasca perceraian masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama  Sidrap,  karena  dalam  masa  pandemic  banyak  masyarakat  yang  kehilangan pekerjaan  dan  ekonominya  juga  menurun,  sehingga  banyak  kasus  perceraian  di  masa pandemi  yang  membuat  suami  kehilangan  pekerjaan,  dan  susah  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  dalam  kasus  perceraian  yang  akan  diteliti,  kami  mau  mengetahui pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  kadar  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  pasca perceraian di masa pandemi covid-19 ini.
13 Presiden  Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam,  lihat  dalam  Abdurrahman,  “Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia” , Edisi  I  (Cet.  V;Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2016) h.148.
14 Andi Suherman, “ Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, SIGn: Jurnal Hukum 1, no. 1, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), h. 4.
Penentuan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan manusia.  Penelitian  ini  versifat  deskriptif  artinya  dalam  penelitian  ini  di  selidiki  suatu objek, kondisi dan bagaimana suatu system pemikiran diciptakan dalam masyarakat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap  dalam  Menentukan  Kadar  Nafkah  Iddah  dan Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  selain  hukum positif  dan  hukum  adat.  Hukum  Islam  dapat  menjadi  tolak  ukur  dalam  menyelesaikan suatu  kasus,  termasuk  kasus  perceraian  seperti  perceraian.  Talak  cerai  adalah  gugatan yang diajukan oleh pemohon untuk memisahkan suami istri karena suatu masalah dalam rumah tangganya dimana tidak lagi tercipta keharmonisan antara keduanya.
Perspektif  hukum  Islam  tentang  kehidupan  mut'ah  cukup  dipahami  dalam  dua  bab sebelumnya. Nafkah iddah yang wajib diberikan selama masa iddah selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri sedangkan mut’ah sebagai pemberian wajib dari bekas suami yang melakukan talak kepada isterinya baik berupa benda atau uang terkadang istri yang di  talak  tidak  mengharapkan  perceraian  terjadi  dan  tidak  mau  membiarkan  suaminya menceraikannya.  Dalam  kondisi  ini,  hati  seorang  wanita  pasti  terguncang  dan  sedih dengan perceraian yang tidak diinginkannya. Oleh karena itu, suami wajib memberikan mut'ah, baik berupa uang, rumah, sebidang tanah atau harta lain yang bermanfaat, dengan memenuhi syarat-syarat  seperti tidak ada mahar baginya, atau ketika terjadi perceraian, pria itu bahkan tidak pernah menyentuhnya (qabla). al-dukhul).
Dalam  memutuskan  perkara  nafkah  pasca  perceraian  dimasa  pandemi  jika  dilihat  dari pertimbangan  hakim,  hakim  memutuskan  suatu  perkara  berdasarkan  hukum  islam sebagaimana  dalam  putusan  No.251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap  yang  mana  pertimbangan
hukumnya  berdasarkan  KHI  Pasal  149  huruf  a  dan  b  dalam  kompilasi  hukum  Islam dijelaskan  bahwa  suami  berkewajiban  untuk  memberikan  nafkah  mut’ah  yang  layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dhukhul. memberikan  nafkah,  makanan  dan  kiswah  kepada  mantan  istri  selama  masa  iddahnya, kecuali mantan istri tersebut telah dijatuhi hukuman talak bain/nusyuz dan tidak hamil. Pasal 151 Bekas istri wajib selama iddahnya mengurus dirinya sendiri, tidak menerima pinangan dan tidak kawin dengan laki-laki lain.
Hal ini senada dengan apa yang telah dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama Sidrap, ia  berpendapat  bahwa  wajib  bagi  suami  untuk  berbelanja  bagi  istrinya  yang  taat,  baik dalam  hal  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal  sesuai  dengan  kondisi  di  masing-masing. tempat dan tingkat pasangan, jumlah sesuai dengan maksud dan kebiasaan yang berlaku di  negara,  tempat  masing-masing,  dengan  mempertimbangkan  tingkat  dan  kondisi pasangan. Maksudnya adalah ukuran seberapa besar rezeki adalah kemampuan laki-laki itu. Dan hakim juga bisa mengetahui penghasilan bulanan pria itu melalui barang bukti yang dihadirkan di persidangan. 15
2. Proses dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut’ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap
Majelis hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada Al-Qur'an, hadits, dan  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tidak  hanya  itu,  hakim  juga mempertimbangkan  beberapa  hal  berdasarkan  fakta  atau  bukti  di  persidangan  saat memutus suatu perkara.
Dalam mengadili perkara, hakim tidak boleh memihak, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus diutamakan keadilan dan efisiensi, sehingga hakim boleh mempertimbangkan syarat-syarat  tersebut.  Dalam  praktiknya,  ada  beberapa  putusan  hakim  di  pengadilan agama  yang  menggunakan  hak  ex  officio  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  pasca
15 Heru Fachrivizal (30 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara , Sidrap, 24 Februari 2022.
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
perceraian, termasuk dalam menentukan besaran iddah dan mut'ah hidup. 16
Hak ex officio hakim adalah wewenang, kemerdekaan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan  negara  kepada  hakim  yang  mengadili  perkara  dengan  memanfaatkan  sebaik- baiknya segala kemungkinan yang ada di dalamnya dan dengan proporsional menjalankan semua  kekuasaan  yang  melekat.  dalam  fungsinya  untuk  mengambil  tindakan  nyata. tindakan hukum di pengadilan ketika menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan kasus tanpa permintaan. 17
Pada  dasarnya  tingkat  penghidupan  seperti  apa  yang  harus  diberikan  seorang  suami kepada  istrinya  agar  dapat  memenuhi  kebutuhannya  secara  adil,  kata  ma'ruf  yang digunakan  dalam  al-Qur'an  dan  hadits  untuk  menafkahi  taraf  hidup  berarti  pendapatan yang adil (sedang, cukup, sedang). ) diberikan, tidak kurang dari yang diperlukan, tetapi tidak  terlalu  banyak),  sesuai  dengan  kehidupan  dan  kondisi  wanita  dan  kekayaan  pria. Termasuk  ma'ruf bagi suami berpangkat  tinggi  yang berbeda dengan suami berpangkat rendah  dan  sebagainya.  Selain  itu,  kata  ma'ruf  juga  bisa  berarti  hal-hal  yang  memang dialami sebagai kebutuhan hidup, seperti peralatan rumah tangga, alat kebersihan busana yang tidak melebihi batas, bahkan termasuk perhiasan bila perlu jika suami mampu. , hal- hal dapat mencakup -Hal-hal yang harus dipertimbangkan pasangan. 18
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehidupan setelah perceraian pada  masa  pandemi  COVID-19  yang  meliputi  kehidupan  iddah,  kehidupan  mut'ah, merupakan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi jika ikatan perkawinan antara pria dan  wanita  putus.  Mata  pencaharian  suami  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  dan  kebutuhan  mantan  istri  dan  anak-anaknya.  Penghidupan  mantan  istri  berlaku selama masa tunggu bagi istri yang menceraikan suaminya sebelum istri menikah lagi dan sampai  dengan  berakhirnya  masa  iddah,  tujuannya  untuk  mengetahui  kebersihan
16 Ibrahim Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no 2,  (t.k: UIN ar-Raniry, 2017): h. 460.
17 Mukti  Arto,  Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan:  Penerapan  Penemuan  Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.
18 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), h. 115.
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
kandungan istri. Adapun tunjangan anak berlaku sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri.
Proses  dan  pertimbangan  seorang  hakim  dalam  menentukan  kadar  nafkah  iddah  dan nafkah mut’ah pasca perceraian dimasa pandemic covid-19, adapun Prosesnya dilihat dari beberapa faktor: 19
a. Usia pernikahan
Dalam kasus putusan No.251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap , bahwa Pemohon adalah suami sah  dari Termohon  menikah  pada  hari  Kamis  tanggal  31  Oktober  1996 M  /  18 Jumadil  Akhir  1417  H,  berdasarkan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 249/19/VIII/1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Dua  Pitue,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  tertanggal  01  Agustus 1997.
Bahwa  setelah  perkawinan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  bersama sebagai  suami  istri  selama  kurang  lebih  23  tahun  dikediaman  bersama di Jalan Bampeng, RT. 001, RW, 003, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 01 Agustus 1997. dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
1) Anti binti Mustamin, umur 23 tahun
2) Imarhani binti Mustamin, umur 21 tahun
3) Indo Ina binti Mustamin, umur 18 tahun
4) Muhammad Aidan bin Mustamin, umur 8 tahun
b. Alasan menceraikan istri
Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  pernah  terjadi  perselisihan dalam rumah tangga, namun Termohon sudah tidak dapat lagi melayani hasrat Pemohon untuk  berhubungan  suami  istri. Bahwa  sejak  Oktober  2020  Pemohon  pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tingal selama kurang lebih 4 bulan.
c. Dilihat dari kemampuan suami
19 Heru Fachrivizal (30 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sidrap, Wawancara , Sidrap, 24 Februari 2022.
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
1) Bahwa  Pemohon  memiliki  kebun  jeruk  dengan  penghasilan  sekitar  5  (lima) juta setiap panen.
2) Bahwa  Pemohon  juga  memiliki  sawah  dengan  penghasilan  sekitar  20  (dua puluh) juta setiap panen.
Pada  kasus  putusan  ini  terjadi  pada  tahun  2021  dimana  kita  ketahui  indonesia  sudah berdampingan  dengan  virus  corona  tersebut  sejak  tahun  2020.  Akan  tetapi    besaran penghasilan yang ada diputusan tersebut  dilihat dari penghasilan yang ada waktu itu, besar penghasilan sebelum atau sesudah pandemic tidak berpengaruh pada kondisi si pemohon tersebut  dan  ada  juga  beberapa  pertimbangan  yang  lain  untuk  menentukan  biaya pembenan si suami seperti standar minimal layak hidup di kabupaten sidrap dilihat dari data  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)    berapa  pendapatan  per  kapitanya  atau  berapa pengeluaran per kapita pertahunnya di kabupaten sidrap itulah yang di perhitungkan.
Ada  2  hal  penting  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  beban  hidup, yaitu  dalam  hal  perempuan  tidak  termasuk  dalam  kategori  nusyuz  dan  imbalannya didasarkan pada penghasilan laki-laki. Semua ini dianggap jika kedua belah pihak tidak setuju, baik itu keinginan wanita atau pria yang tidak mau menuruti permintaan wanita. Setelah mengetahui penghasilan pasangan, hakim mempertimbangkan kebutuhan masing- masing pihak. Kebutuhan yang dimaksud adalah berupa pengeluaran yang wajar dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya selama jangka waktu tertentu dan  tempat  tinggal  bagi  wanita  selama  masa  idahnya.  Kebutuhan  pasangan  juga  harus diperhatikan  karena  dikhawatirkan  jika  keputusan  hakim  dibuat  dalam  jumlah  besar, pasangan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  setelah  memenuhi  penghidupan yang  dimaksudkan  karena  habis  untuk  beban  suami.  hidup,  maka  putusan  hakim  dapat dikatakan  tidak  adil  terhadap  suami  sendiri.  Jadi  hakim  umumnya  memutuskan  bahwa besarnya  nafkah  ditentukan  berdasarkan  pendapatan  masing-masing  pihak  dikurangi kebutuhan, dan diharapkan putusan apapun dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak. 20
20 Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” Jurisprudentie No. 2, Vol. 6 (Desember 2019), h. 259.

## D. Penutup
Menentukan kadar nafkah iddah dan nafkah mut’ah pasca perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sidrap berlandaskan ditinjau dari hukum Islam. Landasan hukum  Islam  digunakan  oleh  Pengadilan  Agama  Sidrap  dalam  menetapkan  putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut’ah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Landasan dalil yang digunakan dijelaskan dalam Q.S. Al- Baqarah  02:26  dan  Q.S.  Al-Baqarah  02:241.  Kedua,  Proses  dan  pertimbangan  hakim dalam  putusan,  hakim  dalam  menentukan  tingkat  penghasilan  Iddah  dan  Mut'ah  pasca perceraian  selama  pandemi  COVID-19  di  Pengadilan  Agama  Sidrap.  Tidak  ada  aturan khusus  yang  mengatur  mengenai  batas  minimal  dan  maksimal  penghasilan  pasca perceraian di masa pandemi COVID-19 yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan  istri  dan  anak,  baik  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  maupun  dalam  KHI, namun  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  kesopanan  dan  kemampuan  suami.Akan tetapi  besaran penghasilan yang ada diputusan tersebut  dilihat dari penghasilan yang ada waktu  itu,  besar  penghasilan  sebelum  atau  sesudah  pandemic  tidak  berpengaruh  pada kondisi  si  pemohon  tersebut  dan  ada  juga  beberapa  pertimbangan  yang  lain  untuk menentukan biaya pembenan si suami seperti standar minimal layak hidup di kabupaten sidrap dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) berapa pendapatan per kapitanya atau berapa  pengeluaran  per  kapita  pertahunnya  di  kabupaten  sidrap  itulah  yang  di perhitungkan.  Dalam  prosesnya  hakim  melihat  juga  beberapa  faktor  seperti  :  a.  Usia Pernikahan; b. Alasan dia menceraikan istrinya; c. Dilihat dari kemampuan suami.

## Daftar Pustaka
Abdi, Ananda, dan Lomba Sultan. “ Penyelesian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan
Agama Bantaeng
Kelas II (Studi Kasus Putusan
No.50/Pdt.G/2018/P.A.Batg)”. Qadauna 1 edisi Khusus Oktober (2020): h. 292
Amir,  Rahma,  “  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam, Al-Qadau Vol.6, No. 1 2019.
Arto,  Mukti,  Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan:  Penerapan  Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.
Mutmainna, Kasjim Salenda, Hamzah Hasan
Asni, Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender), Jurnal Ahkam , (2014): h. 3.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan”  dalam Tim  Redaksi  BIP (Jakarta:Bhuana  Ilmu  populer, 2017) h. 1.
Gasing,  Abd.  Qadir,  “Implementasi  Asas  Dispensasi  Kawin  di  Wilayah  hukum  Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah”, Jurnal Diskursus Islam 6, no. 2  (2018): h. 202
Hasan,  Hamzah,  “Pernikahan  Dibawah  Umur  (Analisis  tentang  Konsekuensi  Pemidanaan)”,
Al-Daulah 6, no. 1 (2017): h. 89.
Heradin,  Lomba  Sultan,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi  Hiburan  Dalam  Pesta Perkawinan  (Walimah  Al-Urs)  Di  Kecamatan  Bontomarannu  Kabupaten  Gowa”, QaḍāuNā : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2019): h. 21
Heru  Fachrivizal  (30  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sidrap, Wawancara ,  Sidrap,  24 Februari 2022.
Kalsum,  Ummu,  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Nafkah  Istri  Dalam  Kasus  Cerai  Talak  Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” Jurisprudentie No. 2, Vol. 6 (Desember 2019), h. 259.
Khumaerah,  Marwah  dan  Lomba  Sultan,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembinaan  Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel(Studi Kasus Tahun 2017- 2019)”, Qadauna vol 1 Edisi Khusus Oktober ,(2020): h. 122-123
Munir, Kurnia dan Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan  Strata  Sosial  Pada  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  (Studi  Kasus  di Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru)”,  Jurnal  Al-Qadauna  Vol.  2  No  3 September (2021): h. 490.
Presiden  Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam, lihat dalam Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” , Edisi I (Cet. V;Banjarmasin: Akademika Pressindo, 2016) h.148.
Ridwan,  Muhammad  Saleh,  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini)”, Jurnal  Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 2 no. 1, (2015): h.15
Sabir, Muhammad, “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadau Vol 2 Nomor 2 (2015): h 198.
Sarong, Hamid, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), h. 115.
Sohrah, “Media social dan dampaknya terhadap Perceraian”, Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 19 no. 2  (2019): h. 293.
Suherman,  Andi, “ Implementasi  Independendi  Hakim  Dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman”, SIGn: Jurnal Hukum 1, no. 1, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), h. 4.