Implementasi Self Determination Rights dan Kedaulatan Negara di Indonesia
Maryati B *1
1 Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia. *Email korespondensi:  marunaya91@gmail.com 1

## Diterima 2 Maret 2018; Disetujui 5 April 2018; Dipublikasi 30 April 2018
Abstract: The success of the rights to self determination affects state sovereignty, in contrast to the successful use of the rights of self determination. This study collects literature  materials through the study of textbooks and  access  the  internet  to  obtain  data  and  use  qualitative  descriptive  methods  to  analyze  data  and penguliisannya. The question is: Can self-determination rights, especially rights to self-determination, be used at  any  time  or  in  any  country  at  the  present  moment,  after  colonialism  is  almost  erased  on  earth?  After Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic,  Social  and  Cultural  Rights  in  December  2005,  are  the  Indonesian  people  free  to  use  self- determination rights, both of which are rights to self determinants or rights of self determination? The rights of  self-determination  are  also  common,  but  in  Indonesia  it  failed  to  transform  the  unitary  state  into  a federation  in  1999.  With  the  ratification  of  the  two  Covenants,  the  people  of  Indonesia  are  not  free  to  use rights  to  self-determination  as  well  as  the  rights  of  self-determination  because  in both ratifying  laws  ,  Law Number  11  Year  2005  and  Law  Number  12  Year  2005  stipulated  that  the  first  article  of  the  Covenant  was declaration  in  the  sense  of  exclusion  of  its  ratification  including  the  right  to  regulate  all  its  resources  and resources, so that ratified only other articles other than article  1 If there is also the use of the right to self- determination, there is no legal basis or legality in Indonesia.
Keywords: self determinatioan rights, state sovereignty , legality
Abstrak: Keberhasilan rights  to  self  determinatioan berpangaruh  kepada  kedaulatan  negara,  sebaliknya dengan  keberhasilan  penggunaan rights  of  self  determination .  Penelitian  ini  mengumpulkan  bahan kepustakaan  melalui  pengkajian  buku-buku  teks  dan  mengakses  internet  untuk  mendapat  data  dan menggunakan metoda deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dan penulisannya. Yang dipermasalahkan adalah : Apakah self determination rights terutama rights to self determination dapat digunakan  kapan saja atau di negara mana saja pada saat sekarang ini, setelah kolonialisme nyaris terhapus di muka bumi? Setelah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial  dan  Budaya  pada  Desember  2005,    apakah  rakyat  Indonesia  bebas  menggunakan self  determination rights ,  baik  yang  bersifat rights  to  self  determinstion maupun rights  of  self  determination ?. Rights  of  self determination juga  kerap  berlangsung,  tapi  di  Indonesia  gagal  merubah  negara  kesatuan  menjadi  federasi pada tahun 1999. Dengan adanya ratifikasi kedua Kovenan, rakyat Indonesia tidak bebas menggunakan rights to  self  determination dan  juga rights  of  self  determinatioan, karena  dalam kedua  undang-undang  ratifikasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dicantumkan bahwa pasal 1  kedua  Kovenan  dideklarasikan    dalam  arti  dikecualikan  pengesahannya    termasuk  ke  dalamnya  hak mengatur segala kekayaan dan sumber alamnya, sehingga yang diratifikasi hanya pasal-pasal yang lain selain pasal 1. Kalau  terjadi juga  penggunaan  hak   menentukan  nasib  sendiri,  berarti tidak ada  dasar hukum atau legalitasnya di  Indonesia.
Kata kunci : self determinatioan rights, kedaulatan negara, legalitas
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, April 2018 : 19-28
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 19-28 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Self determination rights atau hak menentukan nasib  sendiri  merupakan  hak  asasi  yang  utama dalam percaturan hak asasi manusia secara universal. Hak  ini  terfokus  pada  hak  untuk  memperjuangkan kemerdekaan  atau  hak  untuk  merdeka  serta  hak untuk  menentukan  status  politik  dan  melaksanakan pembangunan  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  1 Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik    ( The International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights ), yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  tahun  1966.  Pasal  1  ayat  2  Kovenan menegaskan  tentang  hak  dan  kebebasan  mengatur kekayaan dan sumber alam.  Hak menentukan nasib sendiri  juga  tercantum  dalam  pasal  1  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya ( The International Covenant on Economical,  Social  and  Cultural  Rights ),  dengan bunyi  yang  sama,    yang  juga  disahkan  PBB  tahun 1966  dan  lebih  awal  dari  Kovenan  Hak  Sipil  dan Politik.
Dibawah pengganti Suharto: BJ Habibie, HAM mulai  menggema  di  Indonesia,  dimulai  dengan diberlakukannya  UU  Hak Asasi  Manusia,  UU  No. 39 tahun 1999.  Begitu perjanjian damai Republik Indonesia  (RI)  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM) terwujud di Helsinki-Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, ratifikasi terhadap kedua Kovenan Internasional itupun segera dilaksanakan pada bulan Desember  2005.  Mengapa  hal  itu  terjadi,  tak  lain karena  MoU  itu  menetapkan  bahwa    Pemerintah Indonesia  akan  menghormati  hak-hak  yang  ada dalam  kedua  Kovenan  Internasional  tersebut, sebagaimana  dicantumkan  dalam  poin  2.1  MoU Helsinki.
Kedaulatan hanya ada pada suatu negara yang
merdeka,  tidak  pada  negara  terjajah.  Kedaulatan berarti  “kekuasaan  tertinggi”  atau sovereinty .  Hak menentukan  nasib  sendiri  ini  terkait  erat  dengan kedaulatan  negara,  sebab  jika rights  to  self determination yang  dperjuangkan  atau  dituntut berhasil, akan terjadi perubahan kedaulatan  negara. Lain  halnya  jika rights  of  self  determination yang jika  diperjuangkan  atau  dituntut,  tidak  akan berpengaruh  pada  perubahan  kedaulatan  negara karena ini merupakan  hak menentukan nasib sendiri yang bersifat intern.
Salah satu dari unsur pokok status kenegaraan adalah  penguasaan  suatu  wilayah  teritorial  sebagai tempat  berlakunya  hukum  di  negara  tersebut, sementara  otoritas  tertinggi  berada  pada  negara bersangkutan  sebagaimana  dikemukakan  Starke (Starke J.G.: Pengantar  Hukum Internasional Ediasi 10  hal  210).  Jika  hak  menentukan  nasib  sendiri digunakan  untuk  memerdekakan    suatu  wilayah, maka  kedaulatan  negara  berkurang  atau  hilang  di wilayah  tersebut.  Sehingga  antara  hak  menentukan nasib  sendiri  dan  kedaulatan  negara  menjadi kontroversi, suatu yang berlawanan atau bertentangan.  Akan  tetapi  hal  itu  kerap  terjadi  di banyak  negara  di  dunia  ini  hingga  saat  ini.  Baik melalui  cara-cara  kekerasan  atau  perjuangan bersenjata seperti terjadi di Bangladesh,  Timor Leste dan  Sudan  Selatan,  maupun  dengan  cara  damai seperti    pada  terbelahnya  negara  Singapura  dari Malaysia  setelah  memperoleh  kemerdekaan  dari Inggris.  Atau  bseperti  tergabungnya  Alaska  yang semula  wilayah  negara  Rusia    menjadi  bagian  dari kedaulatan  Amerika  Serikat  sebagai  salah  satu negara bagian.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  yang menjadi  permasalahan  adalah  :  Apakah  hak
menentukan  nasib  sendiri  terutama  terkait  dengan rights  to  self  determination dapat  digunakan  kapan saja atau di negara mana saja pada saat sekarang ini, setelah kolonialisme nyaris terhapus di muka bumi? Selain  itu  setelah  Indonesia  meratifikasi  Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  dan  Kovenan Internasional  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya masing-masing dengan UU No. 12 Tahun 2005 dan UU  No.  11  Tahun  2005,  apakah  rakyat  Indonesia bebas mempergunakan hak-hak-tersebut, baik yang bersifat rights to self determinstion maupun rights of self determination.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  mengumpulkan  bahan  hukum dengan  menggunakan  metoda library  research , melalui  kajian buku-buku teks yang ada hubungan dengan  judul  penelitian,  media  sosial  yaitu mengakses  data  melalui  internet  terutama  Geogle serta menggunakan bahan yang terdapat di berbagai media  cetak,  terutama  koran  dan tabloid,  serta  dari berita  media  elektronik,  yaitu  televisi  dan  radio. Bahan  yang  telah  terkumpul  dianalisis  dengan menggunakan  metoda  deskriptif  dan  kemudian dituang  kedalam  tulisan  dengan  pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Self  Determination  Rights, Hubungannya Dengan  Kedaulatan  Negara  dan  Suksesi Negara 1. Self determination rights
Self determination rights atau hak menentukan nasib  sendiri adalah  suatu  terminologi  yang  secara yuridis terdapat dalam pasal 1 ayat (1) International
Covenant on Civil and Political Rights dan Pasal 1 ayat (1) International Covenant on Economical, Social  and  Cultural  Rights, . Kedua  kovenan merupakan  penjabaran  langsung  dari  Kontitusi HAM dunia : The Universal Declaration on Human Rights Pasal 1 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik itu berbunyi : “Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mareka bebas  menentukan  status  politik  dan  bebas    untuk melaksanakan  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan budaya mareka.”
Self  determination  rights ini  terbagi  atasdua jenis  yaitu rights  to  self  determination (hak  untuk membentuk negara, asosiasi, integrasi) dan rights of self determination. (hak untuk  menentukan bentuk negara  (republik  atau  kerajaan,  kesatuan  atau federasi)  dan  hak  untuk  menentukan  sistem pemerintahan  (presidensl  atau  parlementer),  hak untuk  menentukan  sistem  ekonomi  (liberal  atau terkontrol)  atau  sistem  budaya  tertentu  yang kesemuanya bersifat urusan dalam suatu negara. Hal ini  merupakan  pemikiran  Prof.  Leo  Gross  dari Fletcher  School  of  Law  &  Diplomacy  ( Hasan Wirayuda: Indegenous  People  and  Internal  Self Determination dalam Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab  Negara  Peran  Intitusi  Nasional  dan Masyarakat , hal. 118-132).

## 2. Kedaulatan Negara
Kedaulatan  negara  dapat  terbagi  atas kedaulatan teritorial, kedaulatan di ruang udara dan kedaulatan  yang  terkait  erat  dengan  yurisdiksi (kewenangan) termasuk kedaulatan hukum. Kedaulatan  teritorial  diperoleh  melaui  okupasi, aneksasi,  akresi  (penambahan  wilayah),  preskripsi
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 19-28 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dan  penyerahan  (Starke  J.G,  hal.  212),  Sementara kedaulatan  di  ruang  udara  mengikuti  kedaulatan teritorial pada ketinggian yang disepakati, yakni dari dua usulan (300 mil dan 110 km) disepakati 110 km, sehingga  dengan  demikian  teori usque  ad  coelum yang menyatakan bahwa kedaulatan negara di ruang udara  tidak  terbatas  yang  diadopsi  Konvensi  Paris 1919 (Starke, J.G., hal. 224), buyar sudah.
Menurut  Boer  Mauna,  kedaulatan  adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk  secara  bebas  melakukan  berbagai  kegiatan sesuai  kepentingannya  asal  saja  kegiatan  tersebut tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Internasional (Boer  Mauna,  Hukum  Internasional,  hal.  27). Kedaulatan negara dapat bertambah dan juga dapat berkurang sesuai dengan cara bertambahnya.
Kedaulatan negara mutlak harus dipertahankan agar  tidak  terjadi  pengurangan  atau  ada  bagian wilayah  negara  yang  hilang,  yang  dapat  menjadi potensi  goyah  atau  leburnya  negara.  Seperti  juga sebuah  negara  tidak  sepatutnya  mencaplok kedaulatannya sebuah negara lain. Atau mencaplok wilayah  yang  baru  ditinggalkan  penjajah  seperti Indonesia  pernah  menginvasi  Timor  Timur  yang baru  lepas  dari  penjajahan  Portugal  kemudian menganeksasi  menjadi  propinsi  ke-  27,  sehingga Majlis  Umum  dan  Dewan  Keamanan  PBB mengeluarkan resolusi tentang penolakan intervensi Indonesia atas Timor Timur itu (diakses dari Google April 2018).
Ruang  angkasa  dan  laut  lepas  merupakan common heritage of mindkind atau warisan bersama ummat  manusia,  Demikian  juga  halnya  dengan wilayah  kutub  utara  dan  kutub    selatan  bumi. Wilayah  teritorial  tersebut    tidak  datpat  diduduki oleh  negara  manapun  dan  tiada  hak  untuk
membentuk  negara  di  wilayah  tersebut  di  samping tak mungkin dihuni atau diduduki.
3.  Suksesi  negara  dan  kaitannya  dengan kedaulatan negara
Suksesi negara berarti penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab  bagi  hubungan-hubungan  internasional  di wilayah  itu. Ada  dua  macam  pola  pengalihan  hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang  terjadi  karena penggantian itu, yaitu :
1.  Pengalihan  karena  perubahan  kedaulatan  atas wilayah  oleh  sebab-sebab ekstern atau  suksesi negara  ( state  succession )  yang  menyebabkan hilangnya  kedaulatan  atas  sebagian  atau keseluruhan wilayah negara
2.  Pengalihan    karena  perubahan  kedaulatan  oleh sebab-sebab intern tanpa  memperhatikan adanya  perubahan  teritorial,  atau  suksesi pemerintahan ( succession of government), yang tidak  mengakibatkan  hilangnya  kedaulatan negara.
Suksesi  negara  seperti  no.  1  diatas    menurut  J.G. Starke  (hal. 433) ada 6 model, yaitu :
1.  Sebagian  wilayah  negara  dimasukkan  ke  dalam sebuah  negara  lain  atau  ke  dalam  beberapa negara,
2.  Sebagian  wilayah  sebuah  negara  dijadikan  basis sebuah negara baru,
3. Seluruh dari wilayah sebuah negara menjadi basis beberapa  negara  baru  sehingga  negara  tersebut lenyap,
4.  Seluruh  wilayah  sebuah  negara  dimasukkan  ke dalam negara lain sehingga negara itu lenyap,
5.  seluruh  wilayah  sebuah  negara  dibagi-bagi  di antara  beberapa  negara  lain  sehingga  negara
tersebut lenyap, dan 6.    Seluruh  wilayah  sebuah  negara  menjadi  bagian dari  wilayah  sebuah  negara  baru  yang mengakibatkan  lenyapnya negara tersebut.
Dari  keenam  model  suksesi  negara  yang mengakibatkan bertambahnya teritorial dan kedaulatan  negara  hanya  model  no.1,  semenntara model  lain  mengakibatkan  sebagian  kedaulatan (model  2)  atau  seluruhnya  (model  3-6)  menjadi hilang.  Sementara  itu  ada  model  lain  lagi  yang mengakibatkan  bertambahnya  wilayah  teritorial negara,  yaitu  dua  negara  bergabung  menjadi  satu negara seperti halnya panggabungan kembali Jerman Timur  dan  Jerman  barat  pada  tanggal  3  Oktober 1990.  Atau  ketika  penggabungan  negara-negara menjadi  Uni Soviet pada tahun 1922.
Suksesi negara dapat terjadi dengan cara damai baik suksesi karena penggabungan maupun suksesi karena pemisahan dan dapat pula terjadi dengan cara kekerasan  atau  perang  memisahkan  diri  atau aneksasi  oleh  suatu  negara  terhadap  negara  atau wilayah negara lain.
Bukan  hanya  perubahan  kedaulatan  yang terjadi  pada  suksesi  negara,  akan  tetapi  yang  tak kalah  penting  adalah  terjadinya  peralihan  hak-hak dan  kewajiban  dari  negara  yang  digantikan ( predesessor  state )  ke  negara  pengganti (successor state) . Yaitu suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban perjanjian  internasional,  terhadap  kontraktuan  non keuangan, juga   terhadap kontrak-kontrak konsesi, terhadap  utang-utang  negara,  terhadap  hak-hak hukum  perdata  dan  hukum  nasional,  terhadap tuntutan  atas  perbuatan  melawan  hukum  dan perbuatan  pidana,  terhadap  dana-dana  umum  dan harta  benda  milik  umum,  terhadap  arsip-arsip
negara, terhadap nasionalitas, dan terhadap hak-hak kebiasaan  berkenaan  dengan  wilayah.(Starke  J.G. hal. 435-449).
Suksesi pemerintahan yang tidak mengakibatkan  perubahan  kedaulatan  teritorial negara  memang  terjadi  juga  pengalihan  hak  dan kewajiban.  Akan  tetapi  tidak  ada  pembahasan bagaimana  jika  perubahan  yang  bersifat  intern  itu terjadi  pada  perubahan  bentuk  negara  atau  sistem pemerintahan,  juga  pada  perubahan  bentuk pemerintahan. Yang jelas suksesi negara dapat terjadi karena self  determination  rights, meskipun  dapat juga  terjadi  karena  kemauan  penguasa.    Suksesi negara  diatur  oleh  2  Konvensi,  yaitu  :  Konvensi Wina  1978  tentang  Suksesi  Negara  Dalam  Kaitan Dengan  Traktat-Trakta,  dan  Konvensi  Wina  1983 tentang Suksesi Negara Dalam Kaitan Dengan Harta Benda, Arsip-Arsip, dan Utang-Utang Negara.
B.  Penggunaan Self  Determination  Rights di Negara-Negara Dunia
1. Self determination rights dan kemerdekaan negara baru : Rights to self determination
Perjuangan  kemerdekaan  suatu  bangsa  untuk merdeka  dari  tangan  penjajaahan  negara-negara Barat adalah perjuaangaan dalam rangka menentukan nasib sendiri dalam bentuk rights to self determinatioan .
Ada  yang  mengatakan  bahwa rigts  to  self determination bersifat sekali sementara rights of self determination dapat  digunakan  berulang-ulang.
Akan  tetapi,        dalam  kenyataannya  dari  praktek internasional, rights  to  self  determination itu digunakan berulang sesuai dengan rumusan pasal 1 Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  yang
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 19-28 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
tidak membuat pembatasan berulang atau tidak dan terjadi setelah kovenan tersebut berlaku tahun 1976 sesuai ketentuan.
Berulangnya  penggunaan rights  to  self determination .dapat  dilihat  pada  munculnya negara-negara baru yang merupakan pecahan negara induknya  sebelum  atau  setelah  Kovenan  Hak  Sipil dan  Politik  diberlakukan,  atau  bergabungnya  suatu wilayah  dengan  suatu  negara  merdeka.  Sebelum diberlakukan  tetapi  setelah  Kovenan  itu  lahir contohnya  kelahiran  Negara  Bangladesh  (1971) yang merupakan pecahan dari negara Pakistan yang dulu dikenal sebagai Pakistan Timur, dan Singapura (1965).    Setelah  Kovenan  itu  diberlakukan, contohnya  Timor  Leste  (1999  diadakan  jajak pendapat,  diakui  dunia  internasional  2002),  Sudan Selatan  (2011).  Selain  itu  yang  urgen  adalah munculnya  15  negara  baru  (Armenia,  Arzebaijan, Belarus,  Estonia,  Georgia,  Kazakhstan,  Kirgistan, Latvia,  Lithuania,  Moldova,  Rusia,  Tajkistan, Turkmenistan,    Ukraina    dan  Uzbekistan)  sebagai suksesi pola ke-3 di atas  dari bubarnya negara Uni Sovyet tahun 1991, serta munculnya 6 negara baru (Bosnia  Herzegovina,  Kroasia,  Serbia,  Slovenia, Makedonia  dan  Montenegro)    dari  pecahan  dari bubarnya  negara  Yugoslavia  yang  dimulai  tahun 1991 s/d 1995 (diakses dari Google tanggal 20 April 2018).
Munculnya  negara-negara  baru  tersebut adakalanya terjadi dengan cara damai, tanpa perang. Akan  tetapi  adakalanya  terjadi  lewat  prerang  yang berlarut-larut  melawan  negara  induk    sampai diperoleh  kemerdekaan.  Contoh  terjadinya  suksesi negara  dalam  rangka rights  to  determination tanpa perang, adalah pembentukan negara Singapura tahun 1965  dan  terbentuknya  15  negara  di  bekas  Uni
Soviet  tahun  1991,  dll.  Sementara  suksesi  negara atau terbentuknya negara karena penggunaan rights to  self  determinatioan  melalui  perang  atau  konflik berlarut-larut  adalah  negara  Bangladesh  (1971), negara-negara  eks  Yugoslavia  (1991-1995),  negara Timor  Leste  (1999)  dan  negara  Sudan Sealatan( 2011), dll.
2.  Penggunaan self  determination  rights oleh negara-negara dunia
Siapa yang paling berkompeten menggunakan rights  to  self  determination apakah successor  state ataukah predecessor  state ,  dapat dilihat  case  by  case.  Pada  pemisahan  negara  yang berakibat  hilangnya  kedaulatan  negara  sebagian seperti  kasus  negara  suksesor  Bangladesh  adalah rakyat Pakistan Timur, di mana mareka mengangkat senjata  melawan  induk  negaranya  Pakistan  yang terpusah  nan  jauh  di  sebelah  barat  diselingi  oleh negara  India  yang  begitu  luas,  sehingga  merdeka Pakistan  Timur  dengan  nama  Bangladesh Munculnya  negara  Timor  Leste  yang  berkeinginan merdeka  adalah  rakyat  Timor  Timur.  Munculnya negara  Sudan  Selatan,  yang  berkeingian  merdeka adalah  rakyat  Sudan  Selatan  yang  berbeda  agama dengn rakyat Sudan
Munculnya 6 negara suksesor di bekas wilayah Yugoslavia  adalah  rakyat  dari  negara-negara suksesor  itu.  Bosnia  Herzegovina  yang  paling belakangan merdeka, setelah lima tahun mengangkat senjata melawan negara induknya baru lahir sebagai negara baru pada tahun 1995.
Lantas  siapa  yang  berkeinginan  besar  dari lahirnya  15  negara  suksesor  dari  pecahnya  negara Uni  Soviet  yang  berakibat  lenyapnya  negara  yang telah  mendapat  julukan      adi  daya  di    samping
Amerika  Serikat  itu?.    Dibawah  Presiden  Mikhail Gorbachev yang mulai memerintah Uni Soviet tahun 1980    dilakukan  strukturisasi  dengan  Glassnot  dan Perestorika.  Dipenghujung  dekade  1980-an  terjadi kudeta,  namun  gagal.  Setelah  kegagalan  itu terjadilah  suksesi  negara  dan  pecahlah  Uni  Soviet kepada  15  negara  seperti  negara  asalnya  sebelum negara-negara  itu  tergabung  ke  dalam  Uni  Soviet tahun  1922  di  bawah  Vladimir  Lenin.  Kemauan siapakah ini? Yang jelas suksesi negara dan rights to self determination ini tidak melaui peperangan .
Bergabungnya  sebuah  wilayah  ke  dalam negara  lain  dengan  cara  damai  juga  dapat  dilihat pada  penggabungan  semenanjung  Alaska  dengan negara Amerika Serikat di tahun 1867. Rusia sebagai pemilik  semenanjung  itu  menjual  Alaska  kepada Amerika  Serikat.  Hilangnya  sebagian  wilayah negara  Rusia  itu  menyebabkan  bertambahnya kedaulatan  teritorial  Amerika  Serikat.  Model sebagian wilayah suatu negara digabungkan dengan negara  lain  (model  nomor    1).  Tanpa  mengalami pergolakan  perang,  Singapura  juga  dilepaskan  dari Malaysia tanggal 7 Agustus tahun 1965 dan hal ini menunjukkan kemauan penguasa Malaysialah yang berinisiatif lahirnya negara baru Singapura (diakses dar Google 24 April 2018). Ini juga rights  to self determination lewat  jalan  damai,  yang  telah merubah  kedaulatan  teritorial  Kerajaan  Malaysia, sebagian menjadi hilang,
Rakyat  Catalonia,  sebuah  wilayah  di  negara Spanyol  tanggal  1  Oktober  2017  menggelar referendum  untuk  memisahkan  wilayah  itu  dari Spanyol.  Sembilan  puluh  persen  peserta  dari referendum  yang dilakukan oleh 42,3 persen jumlah penduduk  memilih  opsi  “merdeka”.  Kemudian
tanggal 27 Oktober 2017 Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun negara Spanyol, dan dunia internasional  tidak  mengakui  negara  yang  baru diproklamirkan  ini,  Mayoritas  anggota  parlemen regional meloloskan kemerdekaan Catalonia ini, tapi kemudian  Perdana  Mentri  Spanyol  membubarkan Parlemen  Catalonia  tersebut.  Setelah  itu  Presiden Catalonia  yang  baru  ditetapkan    melarikan  diri  ke luar negeri karena merasa terancam.

## C.  Penggunaan  Self  Determination  Rights Bagi Rakyat Indonesia
Bagaimana  penggunaan self  determination rights terutama  berkenaan  dengan rights  to  self determinatioan di Indonesia, dapat dilihat dari fakta yang  ada  selama  ini.  Kalau  di    Timor  Leste penggunaan hak itu membawa hasil dalam arti telah merdekanya  wilayah  yang  digabung  ke  dalan wilayah  RI  di  tahun  1999  dengan  berhasilnya  opsi merdeka  sebesar  68  persen  dari  referendum  yang diadakan di sana. Kalau Sudan Selatan telah berhasil merdeka,  dan  Catalonia  telah  memproklamasikan kemerdekaan setelah hasil referendum mencapai 90 persen  mendukung  merdeka,  dan  Indonesia  telah pula  meratifikasi  Kovenan  Internasional  Hak  Spil dan  Politik  dengan  UU  No.  12  Tahun  2005  dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya  dengan  UU  No.  11  Tahun  2005, bagaimana  pula  peluang  Indonesaia  menggunakan hak  yangbtertuang  dalam  pasal  1  kedua  Kovenan tersebut.  Meratifikasi  berarti  mensahkan  Peraturan Internsaional  itu  menjadi  peraturan  nasional, sehingga wajib mentaatinya dan memiliki kekuatan mengkat  seperti  undang-undang Indonesia sendiri.
Berdasarkan pengertian ratifikasi, berarti rakyat
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 19-28 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Indonesia  sah  menggunakan  hak  yang  tercantum dalam pasal 1 ayat (1)   kedua  Kovenan   dalam arti berhak menentukan nasib sendiri. Apa yang pernah dilakukan  di Aceh  dengan  Gerakan Aceh  Merdeka (GAM)    dan  yang  sedang  berlangsung  di  Papua dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kalau  ditilik  dari  bunyi  pasal  tersebut  merupakan gerakan yang sah. Artinya ada dasar hukumnya yang telah disahkan dan diakui Indonesia.
Gerakan  Aceh  Merdeka  yang  semula dianggap  Gerakan  Pengacau  Keamanan  yang dideklarasikan    tanggan  4  Desember  tahun  1976, secara  organisatoris  dan  perjuangan  bersenjata memang  telah  mencapai  banyak  dimensis  sebagai sebuah gerakan kemerdekaan di bandingkan dengan gerakan  yang  ada  di  Papua.  Gerakan  di  Aceh sebanding dengan gerakan yang ada di Timor Timur. Perbedaannya, di samping cara tergabungnya Aceh dan  Timor  Timur  ke  dalam  negara  Republik Indonesia,  juga  pengakuan  pihak  Internasional. Kalau  PBB  lewat  Majlis  Umum  dan  Dewan Keamanan menolak aneksaai Timor Timur ke dalam negra  RI  setelah  intervensi  militer,  hal  itu  tidak terjadi  di  Aceh.  Sehingga  ketika  PBB  via  Dewan keamanan  turut  mendukung  gerakan  pembebasan Timor  Leste  justru  di  Aceh  hal  seperti  itu  tidak terjadi.  Bahkan  orang  asing  dan  organ-organ  PBB dilarang  memasuki  Aceh,  sehingga  jika  ingin menyampaikan situasi kritis di Aceh, aktivis Acehlah yang  menjumpai  pihak  PBB  di  masa  konflik. Keterbukaan  Aceh  baru  terjadi  setelah  Aceh diterjang  maha  musibah  tsunami  tanggal  26 Desember  2004  yang  menewaskan  sekitar  180.000 rakyat  Aceh.  Pihak  negara  luar  dan  PBB  beserta organ-organnya  diizinkan  memasuki  Aceh  dalam rangka memberi bantuan, mengadvokasi korban, dll.
Dampak  dari  bencana  alam  dahsyat  itu  telah mendorong  pihak  GAM  untuk  kembali  ke  meja perundingan  yang  diadakan  di  Helsinki  Finlandia, diinisiasi lembaga Consultatif Management Inisiatif (CMI)  di  bawah  pimpinan  mantan  Presiden Finlandia Maarti Ahtisari. Perundingan itu akhirnya menghasilkan  perdamaian  RI  dan  GAM  dengan ditandatanganinya    MoU  Helsinki  pada  tanggal  15 Agustus 2005 yang salah satu butirnya mendorong RI untuk mengakui kedua Kovenan tersebut di atas dan Indonesiapun segera meratifikasinya pada bulan Desember tahun itu juga.
Dengan  diratifikasi  kedua  Kovenan  bukan berarti  rakyat  indonesia  memiliki  legalitas  untuk menggunakan hak menentukan nasib sendiri, apalagi yang  bersifat rights  to  self  determination. Hal  ini disebabkan  karena  pihak  penyusun  undang-undang ratifikasi baik UU No, 12 tahun 2005 maupun UU No,  11  tahun  2005,  mencantumkan  “Pernyataan” atau  “Deklarasi”  terhadap  pasal  1  kedua  Undang- undang tersebut.  Hal ini tercantum pada bunyi pasal 1  ayat  (2)  UU  No.  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and Political Rights sbb :
“Salinan naskah asli International Covenant on Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional tentang Hak–hak Sipil dan Politik) dan Declaration (Pernyataan) terhadap pasal 1 dalam bahasa Inggris dan  terjemahannya  dalam  bahasa  Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”
Sementara itu Menteri Luar Negeri RI periode itu (Hasan Wirayuda) menetapkan :
Pernyataan  terhadap  pasal  1  Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik  :
“Merujuk  Pasal  1  Kovenan  Internasional  Hak
Sipil  dan  Politik,  Pemerintah  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa,  sejalan  dengan  Deklarasi mengenai      Pemberian  Kemerdekaan  Kepada Negara  dan Rakyat Terjajah, dan Deklarasi Tentang Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional  Mengenai Hubungan  Persahabatan  dan  Kerja  Sama  Antar Negara,  serta  pasal-pasal  terkait  dari  Deklarasi  dan Program  Aksi  Wina  1993,  istilah  “hak  untuk menentukan  nasib  sendiri”  sebagaimana  yang tercantum pada pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka  yang berdaulat dan  tidak  dapat  diartikan  sebagai  mensahkan  atau mendorong  tindakan-tindakan  yang  akan  memecah belah  atau  merusak,  seluruh  atau  sebagian,  dari integritas wilayah atau kesatuan politik.”
Pada  kedua  Kovenan  “Pernyataan” terhadap  pasal  1  Kovenan    dicantumkan.  Dengan adanya  “Pernyataan”  itu  artinya  pasal  1    kedua Kovenan  tidak  berlaku  di  Indonesia.  Atau  tidak memiliki  legalitas.  Baik  terhadap rights  to  self determination maupun  terhadap rights  of determination .  Kalau  terjadi  juga  gerakan  atau menggunaan  hak  menentukan  nasib  sendiri  berarti itu  adalah  tindakan  yang  tidak  memiliki  legalitas. Lalu  mengapa  juga  hal  itu  masih  terjadi  di  dunia internasional  dan  berhassil  serta  didukung  seperti yang  terjadi  di  Sudan  yang  melahirkan  negara soksesor  Sudan  Selatan?  Kemungkinan  besar ratifikasi  terhadap  Kovenan  Internasional  itu  tidak ada”  Pernyataan”  terhadap  pasal  1  kedua  Kovenan di negara-negara terkait atau karena ada alasan lain.
Yang  disayangkan  dan  perlu  diperdebatkan adalah mengapa dilakukan pernyataan juga terhadap pasal  1  ayat  (2),    padahal  ayat  (2)  ini  sebuah landasan kedaulatan ekonomi suatu bangsa, apakah dengan  ini  pula  Indonesia  nyaris  membenarkan
penjajahan ekonomi di era milenial ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Saat ini rights to self determination digunakan di berbagai  negara  dan  telah  pula  melahirkan negara-negara  baru  karena  penggunaannya  oleh negara  bersangkutan  yang  telah  meratifikasi kedua  Kovenan  secara  utuh,  seperti  lahirnya negara  kota  Singapura  tahun  1965,  Sudan Selatan  tahun  2011,  Timor  Leste  tahun  1999 (sebelum Indonesia meratifikasi kedua Kovenan),  6  negara  di  bekas  Yugoslavia  dari 1990-1995, 15 negara di bekas Uni Soviet 1990, serta Catalonia di Spanyol diproklamirkan tahun 2017 yang kemudian tidak diakui negara induk, dan  internasional. Rights  of  self  determination juga  kerap  berlangsung,  tapi  di  Indonesia  gagal merubah negara kesatuan menjadi federasi  pada tahun 1999.
2. Dengan adanya ratifikasi kedua Kovenan, rakyat Indonesia tidak bebas menggunakan rights to self determination dan  juga rights  of  self determinatioan, karena  dalam kedua  undang- undang      ratifikasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun  2005  dan  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2005  dicantumkan  bahwa  pasal  1  kedua Kovenan dideklarasikan  dalam arti dikecualikan pengesahannya    termasuk  ke  dalamnya  hak mengatur segala kekayaan dan sumber alamnya, sehingga yang diratifikasi hanya pasal-pasal yang lain  selain  pasal  1.  Kalau    terjadi  juga penggunaan  hak    menentukan  nasib  sendiri, berarti tidak ada dasar hukum atau legalitasnya di Indonesia.
Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018 : 19-28 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## DAFTAR PUSTAKA
Brownlie,  Ian.  (1985). Dokumen-Dokumen Pokok  Mengenai  Hak  Asasi  Manusia, Edisi kedua. London: Oxford University.
Boer  Mauna.  (1987). Hukum  Intrnasional.
Jakarta:  Pusat  Pendidikan  dan  Latihan Departemen Luar Negeri.
Budi  Lazardi,  Syahmin  A.K.  (1986). Suksesi
Negara  Dalam  Hubungannya  Dengan
Perjanjian Internasional.
Bandung:
Remadja RK Karya CV.
Cassese, Antonio. (1999). Hak Asasi Manusia di
Dunia  yang  Berubah. Jakarta:  Yayasan
Obor.
Chris  Sidoti.  (1999). Memperkenalkan  Empat
Buah  Dokumen  Hak  Asasi  Manusia Internasional Utama Yang Akan Diratifikasi  Oleh  Pemerintah  Republik
Indonesia. Jakarta:  Komisi  Nasional  Hak
Asasi Manusia .
De  Rover.  C.  (1988). To  Serve  &  To  Protect, Acuan  Unversal  Penegakan  HAM, Geneve:  International  Committee  of  the Red Crosss.
Hassan  Wirayudha.  (1999). Indigenous  People
Internal  Self  Determination. Jakarta:
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manausia
(Komnas HAM).
Mochtar  Kusumaatmadja.  (1999). Pengantar Hukum  Internasional, Jakarta:  Putra  A.
Bardin.
Starke,  J.G.  (1992). Pengantar  Hukum Internasional, Buku  1  dan  2,  edisi  ke sepuluh, terjemahan  Bambang  Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
Syahmin  A.K.  (1985). Hukum  Perjanjian Internasional  (Menurut  Konvensi  Wina 1969). Bandung: Armico.
 How to cite this paper :
Maryati B. (2018). Implementasi Self Determination  Rights dan  Kedaulatan Negara  di  Indonesia. Jurnal  Humaniora , 2 (1), 19–28.