Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826

## Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak
Budi Riyanti 1* , Erna Sudarmawanti 2
STIE AMA Salatiga budiriyanti@stieama.ac.id , erna.sudarmawanti@stieama.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 5 April 2022 Disetujui : 17 April 2022 Dipublikasi
: 17 April 2022

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  has  put  tremendous  pressure  on  people,  resulting  in  a  decrease  in people's purchasing power and a decrease in their ability to fulfill their tax obligations, including the MSME sector. In the context of PEN, the government provides various policies for MSMEs, namely by providing DTP tax incentives, it is hoped that by providing tax incentives, MSMEs can still survive during the pandemic so that in the new normal era, MSME financial conditions will become more stable and can fulfill their tax obligations. However, without being based on high tax awareness, even though financial conditions are stable, MSME taxpayer compliance will be difficult  to  realize.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  how  the  effect  of  providing  tax incentives,  financial  conditions  and  tax  awareness  on  MSME  taxpayer  compliance  in  the  new normal  era.  This  study  uses  a  population  of  MSMEs  in  Salatiga  City  with  a  sample  of  100 MSMEs  that  have  taken  advantage  of  tax  incentives.  Purposive  sampling  method  was  used  to determine  respondents.  The  data  used  is  primary  data  with  quantitative  analysis  techniques. Hypothesis testing using multiple regression analysis. The data is processed with the help of the statistical package for social science (SPSS) for windows. The results of the study show that tax incentives  and  tax  awareness  have  a  positive  effect  on  MSME  taxpayer  compliance,  while financial  conditions  have  no  effect  on  MSME  taxpayer  compliance  in  the  new  normal  era. Although tax incentives have not been able to improve the financial condition of MSMEs in the new normal era, but tax incentives are considered quite effective in supporting the PEN program launched by the government of their tax obligation.
Keywords :  Tax  Incentives;  Financial  Condition;  Tax  Awareness;  Taxpayer  Compliance;  New Normal Era

## PENDAHULUAN
Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dana untuk penanggulangan Covid-19 sangat besar yaitu mencapai 405,1 triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan 75 triliun untuk belanja di sektor kesehatan, 70,1 triliun untuk stimulus fiskal dan stimulus kredit usaha rakyat dan sisanya 110  dialokasikan  untuk  perlindungan  sosial.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perppu) tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi Covid-19 (Hakim,  2020).  Besarnya  anggaran  tersebut  harus  diimbangi  dengan  jumlah  penerimaan  pajak mengingat 82,5 persen dari total penerimaan negara dalam APBN 2019 berasal dari sektor pajak (Nurisdiyanto, 2020).
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  dari  warga  Negara  maupun  badan  usaha  (Rahma  et  al., 2022).  Namun  sayangnya  meningkatnya  target  penerimaan  pajak  tersebut  belum  diimbangi dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Tingkat  kepatuhan  masyarakat  untuk  membayar  pajak belum sesuai  harapan, hal ini terlihat dari rendahnya tax ratio Indonesia yang hanya 11,5 persen pada tahun  2018  Artinya, porsi  pajak  yang  dipungut negara  hanya  11  persen  dari total  kegiatan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
ekonomi Indonesia (Nurisdiyanto, 2020).
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak maret 2020 semakin memperendah tingkat kepatuhan wajib  pajak.    Tercatat  pada  bulan  Mei  2020  penerimaan  pajak  menurun  sebesar  10,82  persen (Budiman,  2020).  Hal  tersebut  disinyalir  karena  tekanan  yang  luar  biasa  pada  perekonomian Indonesia  pada  saat  pandemi,  semua  sektor  ekonomi  menurun  dan  mengakibatkan  penurunan daya  beli  masyarakat  serta  penurunan  kemampuan  mereka  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Dalam  rangka  Pengentasan  Ekonomi  Nasional  (PEN),  pemerintah  memberikan berbagai kebijakan, terutama bagi sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Perhatian yang  besar  di  berikan  pemerintah  pada  sektor  UMKM  supaya  UMKM  dapat survive di  masa pandemi  mengingat  UMKM  cukup  berperan  penting  dalam  perekonomian  Indonesia dibandingkan  Usaha  Besar.  Data  yang  didapatkan  tahun  2018  dari  Kementerian  Koperasi  dan UKM, Tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97% dari jumlah tenaga kerja, lapangan kerja yang  dapat  diserap  mencapai  hingga  99%  dari  jumlah  lapangan  kerja,  berperan  dalam  PDB nasional sebesar 61,07% dari jumlah PDB nasional, exspor mencapai 14,37% dari jumlah ekspor, dan  nilai  investasi  60,42%  dari  jumlah  investasi  apabila  diperbandingkan  dengan  Usaha  Besar (Riyadi,  2020).  Dengan  alasan  tersebut,  maka  sudah  sepantasnya  apabila  UMKM  mempunyai skala prioritas dalam PEN.
Keberpihakan pemerintah pada UMKM dalam program PEN tercermin dari Perppu tentang stabilitas  perekonimian  dimasa  pandemi  Covid-19,  dimana  pemerintah  mengalokasikan  dana sebesar 70,1 triliun bagi UMKM dalam bentuk stimulus fiskal dan stimulus kredit usaha rakyat. Kebijakan  tersebut  di  tindak  lanjuti  dengan  menerbitkan  PMK-44/PMK.03/2020  tentang pemberian stimulus fiskal berupa insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19.  Dengan  peraturan  tersebut  PPh  Final  0,5  persen  yang  seharusnya  dibayar  pelaku UMKM ditanggung oleh pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Insentif diberikan untuk masa pajak April  hingga  September  2020  (Riyadi,  2020).  Namun  karena  pandemi  Covid-19  belum  mereda insentif pajak PPh Final DTP diperpanjang dengan PMK-86/PMK.03/2020 disusul dengan PMK- 9/PMK.03/2021  dan  yang  terakhit  PMK  82/PMK.03/2021  untuk  insentif  pajak  juli  sampai desember  2021.  Dengan  pemberian  insentif  tersebut  diharapkan  UMKM  mampu  bertahan sehingga pada saat new normal wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak (Rachmawati & Ramayanti, 2016).
UMKM  yang  mampu  bertahan  dari  pandemi  Covid-19,  pada  era new  normal ,  kondisi keuangan  UMKM  yang  sebelumnya  mengalami  penurunan  akibat  pandemi  Covid-19,  perlahan- lahan akan kembali normal, dan diharapkan UMKM mampu mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin  baik  keadaan  keuangan  UMKM  yang  tercermin  dari  omset  yang  dihasilkan,  maka semakin  tinggi  pula  kepatuhan  UMKM  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Budiman, 2020).  Walaupun  telah  diberikan  insentif  pajak  serta  kondisi  keuangan  UMKM  baik,  namun tanpa didasari kesadaran yang baik akan perpajakan, diduga wajib pajak juga kurang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sunaryo, Malikah, and Junaidi (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.
Mengingat  urgennya  kebutuhan  pemerintah  untuk  membiayai  penanganan  pandemi  Covid- 19  maka  urgent  pula  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Penerimaan  pajak  erat  kaitannya  dengan kepatuhan  wajib  pajak.  Melihat  fenomena  tersebut  maka  penting  dilakukan  kajian  tentang kepatuhan  wajib  pajak  terutama  UMKM,  karena  sektor  UMKM  diharapkan  menjadi  tulang punggung  penerimaan  pajak  pada  masa  yang  akan  datang  (Setiawan,  2020).  Apabila  kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat maka diharapkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak sesuai dengan  target  yang  diharapkan  sehingga  pemerintah  mampu  mendanai  kebutuhan  untuk penanganan  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  mendasari  peneliti  melakukan  kajian  lebih  lanjut tentang kepatuhan wajib pajak UMKM pada era new normal.
Permasalahan  yang  akan  dikaji  adalah  apakah  pemberian  insentif  pajak,  kondisi  keuangan dan  kesadaran  pajak  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  pada  era new  normal. Tujuan  dalam  kajian  ini  berusaha  menganalisis  bagaimana  pengaruh  pemberian  insentif  pajak,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
kondisi keuangan serta kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Salatiga, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan regulasi yang tepat dalam hal perpajakan untuk UMKM dimasa yang akan datang.

## STUDI LITERATUR

## Teori Atribusi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  berkaitan  langsung dengan  teori  atribusi.  Teori  atribusi  merupakan  teori  yang  muncul  akibat  pengamatan  dari pemberian  stimulus  bagi  lingkungan  sekitarnya,  stimulus  tersebut  menimbulkan  respon  positif dari  diri  atau  individu  tersebut  untuk  menirunya  (Heider,  1958).  Teori  artribusi  sering dihubungkan  dengan  karakter  atau  perilaku  seseorang,  bagaimana  wajib  pajak  dapat  mematuhi pajak  karena  dorongan dari  diri  sendiri  seperti  kesadaran pajak  dari  wajib  pajak itu  sendiri  atau lingkungan  sekitarnya  misalnya  pemberian  insentif  pajak  dan  kondisi  keuangan  wajib  pajak tersebut.

## Teori Pembelajaran Sosial
Neil Miller dan  John  Dollard  (1941)  dalam  (Budiman,  2020)  mengemukakan  bahwa  teori pembelajaran  sosial  adalah  hasil  dari  pengamatan  dan  pengalaman  individu  yang  memotivasi mereka untuk belajar atau meniru dari suatu model. Apa yang telah dilakukan harus berdampak positif bagi lingkungan. Teori ini mengambil pendekatan merespon dan meniru. Wajib pajak akan mematuhi  pajak  berdasarkan  pengalaman  pribadi  dan  pengamatan  langsung  dari  wajib  pajak  di daerah  di  mana  hasil  pungutan  pajak  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pembangunan  daerah.  Pengalaman  pribadi  wajib  pajak  yang  menerima  manfaat  insentif  pajak memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  mengacu  pada  tindakan  yang  mengikuti  peraturan  perpajakan.  Peraturan menteri nomor 39/PMK.03/2018 mengatur tentang kriteria kepatuhan atau ketaatan wajib  pajak seperti  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT),  tidak  memiliki tunggakan  pajak,  laporan  keuangan  diperiksa  oleh  KAP  atau  BPKP  selama  tiga  tahun  berturut- turut  dan  memperoleh  penilaian  wajar  tanpa  pengecualian,  dalam  jangka  waktu  lima  tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana dalam hal perpajakan, penyampaian SPT  masa  yang  terlambat  tidak  lebih  dari tiga  hari  masa  pajak  selama  satu tahun  terakhir,  SPT masa  yang  terlambat  tidak  boleh  lewat  batas  waktu  penyampaian  SPT  masa  pajak  berikutnya (Sunaryo  et  al.,  2020).  Penelitian  (Yin  &  Cheng,  2004)  dan  (Rohman  et  al.,  2011)  menemukan bahwa  peraturan  pemerintah  yang    diberlakukan  melalui  undang-undang  perpajakan  memiliki pengaruh  terhadap  perilaku  Wajib  Pajak.  Masalah  regulasi  ekonomi  yang  ditetapkan    oleh pemerintah juga harus bisa mendorong tingkat ketaatan wajib pajaknya (Torgler, 2003)

## Insentif Pajak
April  2020,  pemerintah  mengumumkan  kebijakan  baru,  PMK-44/PMK.03/2020,  tentang pemberian  insentif  pajak  bagi  wajib  pajak  terimbas  pandemi  Covid-19,  salah  satu  Insentif  yang dimaksudkan  dalam  permen  tersebut  berupa  PPh  Final  yang  di  tanggung  pemerintah  (DTP). UMKM  yang  menerima  insentif  pajak  PPh  final  DTP  adalah  UMKM  dengan jumlah  peredaran usaha  tidak  melebihi  Rp  4.800.000.000  untuk  satu  tahun,  sesuai  aturan  dalam  PP  No  23  tahun 2018. Tarif  pajak  final adalah  0,5  persen  dari  omset yang  diperoleh.  PPh  final akan  ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan PMK, dan wajib pajak tidak berkewajiban untuk membayarnya. (Riyadi, 2020).
Syarat bagi UMKM agar dapat menerima insentif pajak yaitu wajib pajak harus mempunyai suket  berdasarkan  PMK-44/PMK.03/2020  melalui www.pajak.go.id .  Syarat  selanjutnya  adalah wajib  pajak  harus  membuat  laporan  realisasi  PPh  final  DTP  maksimal  tanggal  20  masa  pajak berikutnya.  PPh  Final  DTP  diberikan  untuk  masa  pajak  april  sampai  dengan  September  2020 2020  (Riyadi,  2020).  Namun  karena  pandemi  Covid-19  belum  mereda  insentif  pajak  PPh  Final DTP  diperpanjang  dengan  PMK-86/PMK.03/2020  disusul  dengan  PMK-9/PMK.03/2021  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
yang terakhir PMK 82/PMK.03/2021 untuk insentif pajak juli sampai desember 2021.

## Kondisi Keuangan
Kondisi  keuangan  menunjukkan  keadaan  keuangan  sesungguhnya  sebuah  usaha.  Kondisi keuangan  yang  baik  adalah  kondisi  keuangan  yang  sehat,  yang  dapat  tercermin  dari  kepuasan omset,  laba,  atau  dari  kelancaran  arus  kas.  Kemauan  seseorang  dalam  memenuhi  kewajiban perpajaknnya dapat dipengaruhi oleh keadaan keuangannya (Vio et al., 2019). Kondisi keuangan juga  merupakan  variabel  yang  berpotensi  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  (Junpath,  2013). Wajib pajak dengan kondisi keuangan sehat lebih cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## Kesadaran Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  menggambarkan  tindakan  mengerti  atau  mengetahui,  Wajib  Pajak dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya  didasari  akan  pengetahuan  tentang  perpajakan, seperti  mengetahui  arti,  fungsi  dan  peranan  pajak  dalam  sebuah  negara,  mengerti  hak  serta kewajiban  wajib  pajak.  Menurut  (Widyanti  &  Nurlis,  2010),  kesadaran  pajak  meliputi pemahaman  bahwa  pajak  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  dalam  merangsang pembangunan  negara,  pemahaman  bahwa  menunda  pembayaran  pajak  akan  merugikan  negara, dan pemahaman bahwa pajak dikenakan oleh undang-undang dan dapat dpaksakan. Wajib pajak yang lebih sadar akan pentingnya membayar pajaknya cenderung lebih patuh pada hukum.

## Era New Normal
Pada  16  April  2020,  istilah new  normal pertama  kali  digunakan  dalam  protokol  panduan WHO  bagi  negara-negara  yang  ingin  melonggarkan  kebijakan  dalam  menangani  Covid-19 (Chryshna,  2020). New  normal merupakan  tatanan  kehidupan  baru  dimana  manusia berdampingan dengan Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan . New normal ditempuh pemerintah  dalam  skema  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Memulihkan  aktivitas  masyarakat  agar kondisi perekonomian normal kembali setelah sebelumnya penurunan akibat pandemi Covid-19.

## Pengembangan Hipotesis
Insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Ketaatan wajib pajak adalah salah satu faktor penting untuk mewujudkan penerimaan pajak pasca  pandemi  covid-19,  terutama  UMKM  karena  sektor  UMKM  diharapkan  menjadi  tulang punggung  penerimaan  pajak  pada  masa  yang  akan  datang  (Setiawan,  2020),  Namun  akibat pandemi  covid-19  UMKM  mengalami  keterpurukan  dan  disinyalir  kesulitan  untuk  memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam upaya PEN pada umumnya dan membantu UMKM pada khususnya pemerintah membuat kebijakan memberikan berbagai stimulus, salah satunya insentif pajak bagi UMKM dalam bentuk PPh final DTP.
Insentif  pajak  merupakan  rangsangan  yang  diberikan  untuk  wajib  pajak  untuk  mendorong mereka mematuhi undang-undang perpajakan (Raharja & Sandra, 2013). Selain itu insentif pajak dapat  membantu  mendukung  program  yang  dicanangkan  pemerintah  dengan  cara  menurunkan atau  menghilangkan  pajak  tertentu  Sitohang  and  Sinabutar  (2020),  dalam  hal  ini  mendukung program  pemerintah  PEN.  Pemberian  insentif  PPh  final  DTP  bagi  UMKM  dimaksudkan  agar UMKM  yang  menerima  insentif  pajak  dapat  segera  bangkit  dan  pulih  kembali  kondisinya  pada era new normal , sehingga harapannya pada era new normal dan pasca pandemi covid-19 UMKM mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih mentaati peraturan perpajakan.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Saputra  et  al.  2020;  Jawa,  Afifudin,  and  Anwar  2021).  Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :
H 1 : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
UMKM  yang  menerima  insentif  pajak  PPh  final  DTP  maka  UMKM  tersebut  tidak mempunyai  kewajiban  membayar  pajak  PPh  final.  Hal  tersebut  dapat  mengurangi  biaya  yang harus  di  keluarkan  oleh  UMKM,  harapannya  dengan  adanya  pengurangan  biaya  maka  keadaan keuangan  yang  sesungguhnya  UMKM  pada era  new  normal menjadi  lebih  baik  sehingga meningkatkan  kondidi  keuangan  UMKM.  Keadaan  keuangan  dapat  mempengaruhi  kemauan seseorang  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajaknnya  (Vio  et  al.,  2019).  Keadaan  keuangan seseorang  merupakan  faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  pajak  (Junpath,  2013). Wajib  pajak  yang  berada  dalam  posisi  keuangan  yang  baik  lebih  memungkinkan  untuk menjalankan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Hasil  kajian  mengungkapkan  bahwa  kondisi keuangan  berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  (Hendrawati  et  al.,  2021; Nurvita, 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan adalah :
H 2 : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Setelah menerima insentif pajak, diharapkan keadaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga wajib  pajak  terdorong  untuk  lebih  taat  pada  kewajiban  perpajakannya  pada era  new  normal , namun tanpa di dasari adanya kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak, dimana wajib pajak mengerti  dan  mengetahui  tentang  fungsi  dan  peranan  pajak  dalam  sebuah  negara,  mengerti  hak serta  kewajiban  wajib  pajak,  serta  menyadari  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam mendorong  pembangunan  negara,  maka  diduga  wajib  pajak  kurang  mematuhi  atau  mentaati kewajiban  perpajakannya.  Terutama  pada era  new  norma l  dimana  wajib  pajak  dapat  membuat berbagai alasan untuk tidak taat pajak. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  (Tambun  &  Riris,  2019;  Yulia  et  al.,  2020). Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:
H 3 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .

## METODE

## Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Salatiga  dengan  mengambil  populasi  UMKM  di  Kota Salatiga  yang  menurut  data  BPS  Kota  Salatiga  tahun  2020  berjumlah  1.969  unit  (Badan  Pusat Statistik,  2019),  sedangkan  UMKM  yang  memanfaatkan  insentif  pajak  pph  final  DTP  per  31 Agustus  2021  menurut  data  dari  KPP  Pratama  Salatiga  adalah  493  UMKM.  Dari  populasi tersebut jumlah sampel penelitian dihitung dengan rumus slovin sebesar 100 responden. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan responden dengan karakteristik sebagai berikut: 1)  Perorangan  dan  Badan  Usaha  yang  bukan  merupakan  BUT  2)  Memperoleh  pendapatan  atas usaha  yang  omzetnya  tidak  melebihi  Rp  4.800.000.000,00  dalam  satu  tahun  pajak,  pendapatan bukan  termasuk  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas.  3)  Menerima  insentif  pajak  pph final DTP.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini ialah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah ada kemudian mengolah serta menyajikan dalam  bentuk  tabel,  grafik,  serta  dibuat  analisis  agar  dapat  ditarik  kesimpulan  menjadi  dasar pengambilan  keputusan  (Ghozali,  2018).  Dalam  riset  ini,  pengolahan  data  dilakukan  dengan bantuan  rencana statistical  package  for  social  science (SPSS) for  windows. Data  Primer  yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis alat ukur analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda.

## Definisi Konsep dan Operasional

## Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel  ini  menggunakan  indikator  yang  mengacu  pada  penelitian  Sunaryo  et  al.  (2020) yaitu 1) Pajak penghasilan disampaikan tepat waktu dan benar 2) Besarnya pajak yang terutang di hitung dengan benar 3) Tepat waktu dalam melaporkan SPT ke kantor pajak 4) Pajak dibayarkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
sesuai  dengan  besaran  pajak  yang  terutang  serta  tepat  waktu.  Pengukuran  variabel  ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh  Noviana et al, (2020), yaitu mengembangkan setiap indikator menjadi 2 pertanyaan, sehingga didapat 8 pertanyaan pada kuesioner.

## Insentif Pajak
Indikator yang digunakan dalam variabel ini 1) mengetahui insentif pajak PPh Final DTP 2) Menerima insentif pajak PPh Final DTP 3) Tujuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak 4) Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak 5) Insentif pajak dapat membantu UMKM dan pemerintah dalam Pengentasan Ekonomi Nasional. Setiap satu indikator di buat satu pertanyaan sehingga terdapat 5 pertanyaan untuk variabel ini pada kuesioner

## Kondisi Keuangan
Indikator yang digunakan dalam variabel ini mengacu pada penelitian Budiman (2020) dan Ardayani, (2019) yaitu: 1) Omzet  yang dihasilkan 2) Memperoleh laba 3) Kondisi kas dan arus kas.  Salah  satu  indikator  kemudian  dikembangkan  menjadi  2  pertanyaan  sehingga  didapatkan  4 pertanyaan untuk variabel ini pada kuesioner

## Kesadaran Perpajakan
Indikator  yang  dipakai  dalam  variabel  ini  mengacu  pada  penelitian  (Sunaryo  et  al.,  2020) yaitu : 1) Pembayaran pajak yang tertunda dapat merugikan Negara 2) Dorongan dari diri sendiri 3)  Sumber  penerimaan  suatu  negara  berasal  dari  pajak  4)  Pembangunan  negara  diperoleh  dari pembayaran  pajak.  2  indikator  kemudian  dikembangkan  menjadi  masing-masing  2  pertanyaan, sehingga terdapat 6 pertanyaan untuk variabel ini pada kuesioner.

## Model Penelitian
Dalam  kajian  ini,  model  yang  digunakan  yakni  menggunakan  tiga  variabel  bebas  yaitu insentif pajak, kondisi keuangan, kesadaran pajak dan satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.  Dari  empat  variabel  tersebut  akan  menghasilkan  tiga  hipotesis.  Secara  umum  model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Model penelitian

## HASIL
Analisis Data
Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM r hitung r tabel Signifikan Keterangan No Indikator Pertanyaan 1  Indikator 1 0,689 0,1966 0,000 Valid 2  Indikator 2 0,860 0,1966 0,000 Valid 3  Indikator 3 0,806 0,1966 0,000 Valid 4  Indikator 4 0,882 0,1966 0,000 Valid
Insentif Pajak X 1 Kesadaran Pajak X 3 Kondisi Keuangan X 2 Kepatuhan Wajib Pajak Y 1 H 2 (+)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
5  Indikator 5 0,876 0,1966 0,000 Valid 6  Indikator 6 0,807 0,1966 0,000 Valid 7  Indikator 7 0,770 0,1966 0,000 Valid 8  Indikator 8 0,834 0,1966 0,000 Valid Insentif Pajak r hitung r tabel Signifikan Keterangan No Indikator Pertanyaan 1  Indikator 1 0,809 0,1966 0,000 Valid 2  Indikator 2 0,906 0,1966 0,000 Valid 3  Indikator 3 0,908 0,1966 0,000 Valid 4  Indikator 4 0,841 0,1966 0,000 Valid 5  Indikator 5 0,772 0,1966 0,000 Valid Kondisi Keuangan r hitung r tabel Signifikan Keterangan No Indikator Pertanyaan 1  Indikator 1 0,970 0,1966 0,000 Valid 2  Indikator 2 0,975 0,1966 0,000 Valid 3  Indikator 3 0,958 0,1966 0,000 Valid 4  Indikator 4 0,953 0,1966 0,000 Valid Kesadaran Pajak r hitung r tabel Signifikan Keterangan No Indikator Pertanyaan 1  Indikator 1 0,798 0,1966 0,000 Valid 2  Indikator 2 0,895 0,1966 0,000 Valid 3  Indikator 3 0,913 0,1966 0,000 Valid 4  Indikator 4 0,876 0,1966 0,000 Valid 5  Indikator 5 0,813 0,1966 0,000 Valid 6  Indikator 6 0,821 0,1966 0,000 Valid
Sumber : Data primer diolah, 2021
Korelasi  masing-masing  indikator  terhadap  total  skor  kontruk  (pertanyaan)  menunjukkan temuan yang signifikan, dan r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), Berdasarkan hasil uji  validitas  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  insentif  pajak,  kondisi  keuangan  dan  kesadaran pajak. Hasilnya, setiap indikator dapat disimpulkan valid.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ketentuan Cronbach Alpha Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM > 0,700 0,927 Reliabel Insentif Pajak > 0,700 0,899 Reliabel Kondisi Keuangan > 0,700 0,974 Reliabel Kesadaran Pajak > 0,700 0,924 Reliabel Sumber : Data Primer diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  koefisien Cronbach‟s  Alpha pada  variabel kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  sebesar  0,927  variabel  insentif  pajak  sebesar  0,899  variabel kondisi  keuangan  sebesar  0,974.  dan  variabel  kesadaran  perpajakan  sebesar  0,924.  Nilai Cronbach‟s  Alpha pada  variabel-variabel  tersebut  lebih  dari  0,700  hal  ini  menunjulkan  bahwa variabel-variabel tersebut reliabel.

## Analisis Regresi
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  penelitian  ini memiliki  satu  variabel  dependen  dan  lebih  dari  satu  variabel  independent.  Berikut  adalah  hasil dari uji regresi linier berganda:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 7,025 1,740 4,038 0,000 Insentif Pajak 0,269 0,094 0,195 2,875 0,005 Kondisi Keuangan 0,022 0,086 0,001 0,257 0,798 Kesadaran Pajak 0,849 0,082 0,070  10,313 0,000
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber : Data Primer diolah, 2021
Hasil estimasi model yang di tunjukkan pada tabel 3 adalah sebagai berikut : Y = 7,025 + 0,269 X 1 + 0,022 X 2 + 0,849 X 3 + ε
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  model  regresi  dapat  dilihat  pada  gambar  2,  nampak  pada  gambar  2,  dimana distribusi  data  berpusat  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  diagonal  menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Uji Heterokedastisitas
Gambar 3 menampakkan grafik scatterplots, grafik tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik terdistribusi secara  random  dan  menyebar  baik  dibawah  maupun  diatas  angka  0 pada  sumbu  Y. Maka model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas .
Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Insentif Pajak 0,692 1,445 Kondisi Keuangan 0,905 1,105 Kesadaran Pajak 0,676 1,479 Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber : Data Primer diolah, 2021
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826

## Uji Multikolonieritas
Hasil uji multikolonieritas karena semua variabel independent memiliki nilai tolerance lebih dari (>0,1) dan nilai VIF kurang dari (<10) pada model ini, maka tidak ada satupun variabel yang menunjukkan  multikolinieritas.  Sehingga  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  multikolineritas  atau bebas multikolinieritas dari ketiga variabel tersebut.
Uji Kebaikan Model ( Goodness of Fit )
Uji  kebaikan  model  secara  statistik  dapat  diukur  dari  nilai  statistik  F  dan  nilai  koefisien determinasi (Ghozali, 2018)
Uji Kelayakan Model (Uji F)
Tabel 5. Hasil Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 1370,268 3 456,756  73,051 0,000 a Residual 600,242 96 6,253 Total 1970,510 99
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Kondisi Keuangan, Insentif
Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber : Data Primer diolah, 2021
Uji  statistik  F  diperoleh  hasil  sebesar  73,051,  dengan  nilai  signifikansi  0,000.  Karena nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  atau  (0,000  <  0,05)  maka  dapat  diasumsikan  bahwa persamaan  variabel  independen  yaitu  insentif  pajak,  kondisi  keuangan,  dan  kesadaran  pajak, secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji statistik (F) menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini baik.
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Est. 1 0,834 a 0,695 0,686 2,501
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Perpajakan, Kondisi Keuangan, Insentif Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber : Data Primer diolah, 2021
Nilai koefisien determinasi (R2) tersebut menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,686. Hal tersebut  berarti  bahwa  variabel  terikat  (dependent)  yaitu  Kepatuhan  atau  ketaatan  Wajib  Pajak UMKM  dapat  diterangkan  oleh  variabel  bebas  (independent)  yang  terdiri  dari  insentif  pajak, kondisi  atau  keadaan  keuangan  dan  kesadaran  perpajakan  68,6%  sedangkan  sisanya  31,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar variabel yang diteliti.

## Uji Hipotesis Uji Statistik t
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  t  pada  tabel  3  diatas  memperlihatkan  bahwa  variabel insentif  pajak  memiliki  koefisien  regresi  positif  yaitu  sebesar  0,269  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,005.  Nilai  signifikansi  sebesar  0,005  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  dengan demikian  hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM DITERIMA .  Selanjutnya  variabel  kondisi  keuangan  memiliki koefisien  regresi  positif  yaitu  sebesar  0,022  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,798.  Nilai
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
signifikansi  0,798  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  0,05  dengan  demikian  hipotesis  2  yang menyatakan  bahwa  kondisi  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM tidak didukung secara statistik. Untuk variabel kesadaran perpajakan koefisien regresi positif sebesar 0,849 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari  taraf  signifikansi  0,05  maka  hipotesis  3  yang  menyatakan  kondisi  keuangan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM DITERIMA.

## PEMBAHASAN
Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM pada era new normal . Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak keringan pajak  yang  ditawarkan  pemerintah,  semakin  banyak  pula  wajib  pajak  UMKM yang  akan  patuh. Temuan  ini  mendukung  hipotesis  yang  diajukan  dalam  kajian  ini.  Temuan  dalam  kajian mengkonfirmasi temuan Saputra and Meivira (2020) serta Jawa et al. (2021) bahwa insentif pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak UMKM, namun bertentangan dengan temuan (Syanti et al., 2020) yang berpendapat sebaliknya.
Dalam upaya PEN, pemerintah berupaya membantu UMKM yang terimbas pandemi covid- 19,  pemerintah  berupaya  memberikan  berbagai  stimulus  untuk  UMKM.  Stimulus  yang diluncurkan  pertama  kali  bagi  UMKM  adalah  stimulus  fiskal  berupa  insentif  pajak  PPh  Final Ditanggung  Pemerintah  (DTP).  Insentif  pajak  berupa  pengurangan  atau  pembebasan  pajak tertentu  diberikan  pemerintah  guna  menarik  individu  atau  badan  tertentu  untuk  mendukung program  atau  kegiatan  pemerintah    Sitohang  and  Sinabutar  (2020),  dalam  hal  ini  mendukung program  pemerintah  PEN.  Dengan  adanya  insentif  pajak  PPh  final  DTP  maka  UMKM dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  PPh  final  karena  pajak  sudah  di  tanggung  pemerintah. Wajib pajak hanya perlu membuat dan melaporkan laporan realisasi pemanfaatan PPh final DTP. Pembebasan  pembayaran  PPh  final  tersebut  mendorong  wajib  pajak  untuk  lebih  patuh  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Insentif  pajak  merupakan  rangsangan  yang  diberikan kepada wajib pajak dengan harapan wajib pajak terdorong untuk mematuhi peraturan perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh Raharja and Sandra (2013).
Insentif pajak diberikan mulai April 2020 dan beberapa kali mengalami perpanjangan hingga perpanjangan  terakhir  bulan  juli  -  desember  2021.  Perpanjangan  insentif  pajak  semakin memperbesar insentif pajak yang diterima UMKM sehingga wajib pajak UMKM semakin patuh pula  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  temuan  pada kajian ini yaitu semakin banyak keringanan pajak yang diberikan kepada UMKM maka semakin besar  pula  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dari  hasil  kuesioner  terungkap  bahwa  UMKM memanfaatkan insentif pajak agar dapat memperbaiki keadaan keuangan, dengan memanfaatkan insentif  pajak  maka  pelaku  UMKM  tidak  perlu  membayar  pajak  PPh  Final,  sehingga  dapat mengurangi  jumlah  biaya  yang  seharusnya  dikeluarkan.  Semakin  kecil  biaya  yang  dikeluarkan maka  semakin  patuh  pula  wajib  pajak.  Hasil  kuesioner  juga  mengungkapkan  bahwa  responden setuju  bahwa insentif  pajak  dapat  membantu  UMKM  dan  dapat  membantu  program  pemerintah PEN,  dengan  demikian  insentif  pajak  dinilai  cukup  efektif  dalam  mendukung  PEN  yang programkan pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

## Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil  uji  hipotesis  mengungkapkan  bahwa  pada era  new  normal ,  kondisi  atau  keadaan keuangan  secara  statistik  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  ketaatan  wajib  pajak UMKM.  Temuan  pada  kajian  ini  mendukung  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  kajian  ini. Temuan  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  Hendrawati  et  al.  (2021)  tetapi  mendukung penelitian  Budiman  (2020)  yang  mengklaim  bahwa  kondisi  keuangan  tidak  memiliki  dampak substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Kondisi  keuangan  menggambarkan  keadaan  keuangan  sesungguhnya  sebuah  usaha. Berdasarkan  hasil  kuesioner  terungkap  arus  kas  dan  kondisi  kas  tahun  pajak  terakhir  kurang memuaskan, Hasil kuesioner juga mengungkapkan bahwa omset dan laba sebelum pajak UMKM pada  tahun  pajak  terakhir  juga  kurang  memuaskan.  Pemberian  insentif  pajak  PPh  final  DTP
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
diduga  kurang  dapat  meningkatkan  keadaan  keuangan  UMKM  pada  era  new  normal,  namun demikian  UMKM  tetap  mematuhi  kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena dengan pemanfaatan insentif pajak PPh Final DTP, UMKM tidak perlu mengeluarkan kas untuk membayar  pajak  dan  UMKM  tidak  merasa  terbebani  dengan  biaya  pajak,  sehingga  meskipun keadaan  keuangan  UMKM  kurang  memuaskan,  UMKM  tetap  patuh  terhadap  kewajiban perpajakannya.

## Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Temuan menunjukkan bahwa pada era new normal, kesadaran perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada era new normal . Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak UMKM maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM.  Hasil  penelitian  sesuai  dengan  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini.  Temuan kajian  ini  mendukung  teori  yang  diajukan  dalam  penelitian.  Temuan  kajian  ini  mendukung temuan Tambun and Riris (2019) serta Yulia et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa kesadaran pajak  berdampak  positif  terhadap  ketaatan  wajib  pajak  UMKM,  namun  bertentangan  dengan temuan Hapsari and Kholis (2020) yang menemukan hal sebaliknya.
Hasil  kuesioner  mengungkapkan  bahwa  responden  membayar  dan  melaporkan  pajak  atas kesadaran  diri  sendiri  oleh  karena  itu  responden  juga  dengan  senang  hati  membayar  dan melaporkan  SPTnya.  Responden  menyadari  bahwa  pajak  merupakan  tanggung  jawab  warga negara  khususnya  bagi  mereka  yang  sudah  memiliki  NPWP  untuk  dimanfaatkan  dalam pembangunan  negara,  dan  apabila  apabila  pajak  yang  dibayarkan  tidak  sesuai  dengan  jumlah yang  diperhitungkan  dapat  merugikan  negara  oleh  karena  itu  responden  memilih  untuk  selalu membayar pajak tepat waktu. UMKM yang merupakan responden dalam penelitian ini memiliki kesadaran  perpajakan  yang  tinggi  oleh  karena  itu  tinggi  pula  kepatuhannya  terhadap  kewajiban perpajakannya. Meskipun keadaan keuangan UMKM kurang memuaskan, namun karena UMKM mempunyai  kesadaran  perpajakan  tinggi  maka  UMKM  berusaha  untuk  selalu  patuh  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  besar  kesadaran  wajib  pajak,  semakin  tinggi tingkat kepatuhannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  :  Insentif  pajak dan  kesadaran  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM, sedangkan  kondisi  keuangan  secara  statistik  tidak  berpengaruh  terhadap  UMKM  pada era  new normal. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keadaan keuangan UMKM pada era new normal kurang memuaskan, Pemberian insentif pajak PPh final DTP diduga kurang dapat meningkatkan keadaan  keuangan  UMKM  pada era  new  normal .  Maka  disarankan  kepada  pembuat  regulasi untuk  dapat  terus  memperpanjang  pemberian  insentif  pajak  PPh  final  DTP  selama  pandemi Covid-19  belum  selesai  dan  bila  dimungkinkan  sampai  kondisi  UMKM  dapat  pulih  kembali. Selain alasan tersebut, perlunya perpanjangan pemberian insentif pajak PPh final DPT karena dari hasil penelitian ini insentif pajak juga terbukti efektif dalam membantu program pemerintah PEN serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan perpanjangan insentif pajak maka dapat meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap pemerintah, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM paska pandemi covid-19 juga semakin meningkat.
Mengingat  ketaatan  wajib  pajak  merupakan  satu  faktor  penting  untuk  mewujudkan penerimaan pajak, utamanya paska pandemi covid-19, maka penelitian tentang kepatuhan wajib pajak  masih  sangat  luas  untuk  diteliti.  Saran  bagi  penelitian  selanjutnya  adalah  menambahkan variabel  lain  yang  belum  digunakan  dalam  kajian  ini,  seperti  kualitas  layanan  sistem,  kualitas pelayanan  petugas  pajak  dan  lain  sebagainya.  Penelitian  ini  juga  menemukan  baru  493  yang memanfaatkan  insentif  pajak  PPh  final  DTP  dari  total  1.969  UMKM  yang  tercatat  pada  BPS Salatiga.  Maka  penelitian  selanjutnya  juga  dapat  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi pemanfaatan insentif pajak atau efektifitas pemanfaatan insentif pajak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kemen  Ristek  Brin  yang  telah  mendanai penelitian ini dengan perjanjian kontrak nomor 067/E4.1/AK.04.PT/2021, 59/LL6/PG/SP2H/TD/2021,  3/063022/PG/SP2H/TD/2021.  Selanjutnya  ucapan  terima  penulis haturkan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), KPP Pratama Salatiga, KESBANGPOL Salatiga, dan Dinas Koperasi dan UMKM Salatiga yang telah memberikan perijinan dan data-data terkait penelitian. Tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap sivitas akademika STIE AMA  Salatiga  dan  pihak-pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu  yang  telah membantu penelitian ini

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik. (2019). Kota Salatiga dalam angka 2019. Badan Pusat Statistik , 1–351. Budiman, N. A. (2020). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. Jurnal Profita , 11 (2), 218. https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005 Chryshna, M. (2020). Melacak Sejarah Istilah “New Normal.” https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/melacak-sejarah-istilah-new-normal Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25 . UNDIP. Hakim, R. N. (2020). Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya . https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/18253871/jokowi-gelontorkan-rp-4051- triliun-untuk-atasi-covid-19-ini-rinciannya
Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 4 (1), 56–67. https://doi.org/10.18196/rab.040153 Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. London: Lawrence Erlbaum Associates .
Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 04 No 01 . https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20 Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
E-Jra , 10 No. 02 . Junpath, S. V. I. R. (2013). Multiple tax amnesties and compliance in South Africa. (Unpablish master thesis), Durban University of Technology. March .
Nurisdiyanto, W. E. (2020). Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara . https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal- kehidupan-berbangsa-dan-bernegara
Nurvita, M. (2016). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013. (Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UKM pada KPP Pr. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , 46 . http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6378/NASKAH PUBLIKASI.pdf?sequence=1
Rachmawati, N., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis , 4 (2), 176–185. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75
Raharja, N., & Sandra, A. (2013). Pengaruh Pajak dan Faktor Nonpajak Terhadap Konservatisme akuntansi Perisahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 .
Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak  Pada Perusahaan Manufaktur. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi , 6 (1), 677–689.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826
https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I1.637 Riyadi, S. (2020). Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di- masa-dan-usulan-pasca-pandemi/
Rohman, H. A., Zulaikha, Rahardjo, S. N., & Harto, P. (2011). KAJIAI\ TERIIADAP KAPABILITAS PEMBUKUAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MENDUKUNG PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnol Akuntonsi/ , XV , No. 03 , 327–343.
Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 8 (4), 1059–1068. https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31308 Setiawan, D. A. (2020). Dinilai „Tahan Banting‟, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik . https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik- 19020?page_y=880
Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid- 19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi , 13 (3), 14–25.
Sunaryo, R. D. P., Malikah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. E-Jra , 09 (05), 47–57.
Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 108–124.
Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan , 4 (1), 1O.
http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4203/1652# Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. PhD Thesis , 1–668.
Vio, P., Ardayani, N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26 (3), 1741–1768.
Widyanti & Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal SNA XIII . Yin, Q. J., & Cheng, C. S. A. (2004). Earnings management of profit firms and loss firms in response to tax rate reductions. Review of Accounting & Finance , 3 , 67 – 93 . Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG . 1 (4), 305–310. https://doi.org/10.31933/JEMSI