Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER (MDMC) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR

## MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER (MDMC) IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT IN MAKASSAR CITY
Hardianto Hawing Universitas Muhammadiyah Makassar E-mail: hardiantohawing@unismuh.ac.id

## ABSTRACT
This article aims to find out how the management of the Muhammadiyah Disaster Management  Center  (MDMC)  in  flood  disaster  management  in  Makassar  City  in 2019 and also to find out what factors are hindering the Muhammadiyah Disaster Management  Center  (MDMC)  in  flood  disaster  management  in  Makassar  City  in 2019. Type of research which is used is a qualitative research method and the type of  research  is  descriptive.  The  results  showed  the  Muhammadiyah  Disaster Management  Center  (MDMC)  in  flood  disaster  management  in  Makassar  City  in 2019 from four indicators, namely Mitigation, where mitigation in this case is the effort made in the process of disaster management. In terms of mitigation, MDMC is not well realized because it is the responsibility of the government. Preparedness, in terms of preparedness MDMC is always ready to handle flood disasters in the city of Makassar. This can be seen from the level of seriousness of MDMC in handling flood  disasters  in  the  city  of  Makassar.  Emergency  response,  MDMC  is  always responsive  to  disasters  that  will  occur,  prepare  whatever  is  needed  during  the implementation and so on. Rehabilitation, in this case MDMC provides assistance in the  form  of  health,  education,  helping  the  community,  in  this  case  mothers  and children, to relieve their sense of comfort after a disaster. In disaster management, everything did not go smoothly according to what was thought. There were several obstacles  faced  by  MDMC,  including  the  lack  of  resources  (human  resources, equipment used, and financial resources), the next obstacle was the lack of public awareness.

## Keywords: disaster management; natural disasters; flood

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan Muhammadiyah  Disaster  Management  Center  (MDMC)  dalam  penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar tahun 2019 dan juga untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menghambat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam  penanggulangan bencana banjir di kota Makassar Tahun  2019. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dan  jenis
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
penelitiannya deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Muhammadiyah Disaster Management  Center  (MDMC)  dalam  penanggulangan  bencana  banjir  di  Kota Makassar tahun 2019 dari empat indikator yaitu Mitigasi, dimana mitigasi dalam hal  ini  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dalam  proses  penanggulangan bencana. Dari sisi mitigasi, MDMC belum terealisasi dengan baik karena menjadi tanggung  jawab  pemerintah.  Kesiapsiagaan,  dari  segi  kesiapsiagaan  MDMC selalu  siap  menangani  bencana  banjir  di  Kota  Makassar.  Hal  ini  terlihat  dari tingkat  keseriusan  MDMC  dalam  menangani  bencana  banjir  di  Kota  Makassar. Tanggap  darurat,  MDMC  selalu  tanggap  terhadap  bencana  yang  akan  terjadi, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan selama pelaksanaan dan sebagainya. Rehabilitasi,  dalam  hal  ini  MDMC  memberikan  bantuan  berupa  kesehatan, pendidikan,  membantu  masyarakat  dalam  hal  ini  ibu  dan  anak  untuk meringankan  rasa  nyamannya  pascabencana.  Dalam  penanggulangan  bencana, semuanya  tidak  berjalan  mulus  sesuai  dengan  yang  dipikirkan.  Ada  beberapa kendala yang dihadapi oleh MDMC antara lain kurangnya sumber daya (sumber daya manusia, peralatan yang digunakan, dan sumber daya keuangan), kendala berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat.

## Kata kunci: manajemen bencana; bencana alam; banjir

## PENDAHULUAN
Bencana  di  Indonesia  menjadi  perhatian  penting  pemerintah,  utamanya setelah  terjadinya Gempa  dan Tsunami di Aceh (Srikandini, Hilhorst, & Voorst, 2018).  Dalam  Undang-Undang  No  24  tahun  2007  Pasal  1  tentang penanggulangan bencana, telah dikemukakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat,  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerug ian harta benda, dan dampak psikologis” (Kusumasari, 2019). Terdapat tiga jenis bencana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor  24  tahun  2007  yaitu,  bencana  alam,  bencana  non  alam,  dan  bencana sosial. Bencana alam merupakan kejadian atau peristiwa yang berasal dari alam, seperti  gempa  bumi,  tsunami,  banjir,  dan  tanah  longsor.  Bencana  non  alam merupakan  kejadian  atau  peristiwa  yang  meliputi  kegagalan  teknologi  dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dibuat atau  berasal  dari  masyarakat  itu  sendiri,  seperti  teror  atau  konflik  antar
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
kelompok.  Bencana  terjadi  tidak  hanya  sekali  tetapi  berulang  kali,    maka penanganan bencana menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian dan tugas kita  bersama.  Pengurangan  risiko  bencana  dan  dampak  akibat  bencana  yang terjadi bisa diminimalisir dengan manajemen yang baik (Kusumasari, 2019).
Dalam  manajemen  risiko  bencana  dikenal  juga  dasar  pendekatan  dan proses-proses  manajemen  seperti  ketidakpastian,  penilaian  terhadap kemungkinan  terjadinya  bencana,  besaran  bahaya,  dampak  yang  disesbabkan, evaluasi dan bagaimana bahaya tersebut dikelola sejak sebelum, pada saat, dan setelah  bencana  (Couch,  2008).  Dalam  pelaksanaan  mitigasi  dan penanggulangan  bencana,  tidak  hanya  sekedar  pemerintah  yang  dapat melakukan tindakan. Gerakan sosial yang fokus pada masalah kebencanaan pun diberi  hak  dan  kesempatan  untuk  melakukan  tindakan  tersebut  (Ginanjar  & Mubarrok, 2020).
Meskipun  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  merupakan lembaga  pemerintah  yang  bertugas  menangani  tentang  kebencanaan,  tidak menutup kemungkinan untuk gerakan sosial lain dapat bermitra untuk tindakan cepat pada kejadian-kejadian luar biasa yang bersifat kebencanaan. Pemerintah merupakan penanggung jawab inti dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan  gerakan  sosial  kebencanaan  merupakan  kekuatan  luar  biasa  dalam pelaksanaan penanggulangan dan mitigasi bencana.
Salah satu organisasi kemanusiaan nasional di bawah naungan organisasi sosial  yang  sampai  saat  ini  masih  eksis  serta  memiliki  andil  dalam penanggulangan  bencana  yaitu  MDMC  ( Muhamadiyah  Disaster  Management Center ) (Baidhawy, 2015). Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mengambil bagian sebagai lembaga penanggulangan bencana untuk membantu masyarakat  mulai  dari  pra  bencana,  tanggap  darurat  dan  pasca  bencana. Di dalam  penanganan  bencana  terdapat  beberapa  aspek  yaitu  aspek  mitigasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
bencana  (pencegahan),  kegawatdaruratan  saat  terjadinya  bencana,  dan  aspek rehabilitasi (Baidhawy, 2015).
Penanganan kegawatdaruratan targetnya adalah penyelamatan sehingga resiko  tereliminir.  Sedangkan  rehabilitasi  merupakan  upaya  mengembalikan pada kondisi normal kembali. Di Sulawesi Selatan sering terjadi bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya adalah bencana banjir namun banjir sulawesi selatan terparah dalam satu dekade terakhir yang terjadi adalah pada  tahun  2019.  .  Bencana  alam  ini  terjadi  pada  musim  hujan,  akibat  dari bencana ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya, seperti halnya  akses  perekonomian  terhambat,  pendidikan  terganggu,  kesehatan menurun, dan akibat bencana alam tersebut terkadang melahirkan korban jiwa bahkan  sampai  mengakibatkan  kematian.  Salah  satu  daerah  yang  merupakan langganan setiap tahunnya terjadi bencana ini adalah Kota Makassar yang juga merupakan ibukota dari provinsi tersebut.
Salah  satu  organisasi  masyarakat  yang  merespon  bencana  alam  salah satunya  bencana  banjir  adalah  Organisasi  Muhammadiyah  yaitu  lembaga tersebut  dinamakan Muhammadiyah  Disaster  Management  Center atau  yang disingkat MDMC. Kehadiran lembaga ini merupakan respon terhadap kepedulian organisasi  Muhammadiyah  kepada  masyarakat  atas  peristiwa-peristiwa  yang mengganggu  kehidupan  masyarakat  akibat  dampak  yang  terjadi  diakibatkan oleh  faktor  Alam.  Berdasarkan  paparan  tersebut  maka    tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisa  peran Muhammadiyh  Disaster  Managemen  Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di kota Makassar tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yakni  suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif berkaitan dengan objek penelitian tentang Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC).
Sumber  data , data  primer,  yaitu  data  hasil  penelitian  yang  diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti. data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber lain, dari dokumen dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian (Moleong, 2010).

## HASIL DAN DISKUSI
Lembaga  Penanggulangan  Bencana  Muhammadiyah  atau  yang  dikenal dengan Muhammadiyah MDMC Indonesia berdiri pada tahun 2007 dengan nama pusat  penanggulangan  bencana,  yang  kemudian  dikukuhkan  menjadi  lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pasca Muktamar tahun  2010  (Hilman,  2018).  MDMC  mengembang  misi  pengurangan  resiko bencana dengan empat aspek yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi,  serta    mengembangkan  basis  kesiapsiagaan  di  tingkat  komunitas, sekolah, dan rumah sakit sebagai basis gerakan Muhammadiyah (Rokib, 2012).
Kota  Makassar  adalah  salah  satu  wilayah  di  sulawesi  selatan  dengan potensi indeks rawan banjir (Haslinda B. Anriani, Ansar Arifin, Harifuddin Halim, Rasyidah  Zainuddin,  &  Abdul  Malik  Iskandar,  2019).  Di  setiap  tahunya  saat musim  hujan  terjadi,  banjir  semakin meningkat  di  wilayah-wilayah  tertentu  di daerah makassar (Muh. Iqbal Latief, Sultan Djibe, & Arsyad Genda, 2019). Salah satu  organisasi  masyarakat  yang  merespon  benncana  alam  salah  satunya bencana  banjir  adalah  organisasi  Muhammadiyah  yaitu  lembaga  yang  di namakan Muhammadiyah  Disaster  Management  Center (MDMC).  Kehadiran lembaga ini merupakan respon terhadap kepedulian organisasi Muhammadiyah kepada  masyarakat  atas  peristiwa-peristiwa  yang  mengganggu  kehidupan masyarakat  akibat  dampak  yang  terjadi  yang  di  akibatkan  oleh  faktor  alam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
untuk  meninjau  dan  mengetahui  lebih  lanjut  peran Muhammadiyah  disaster Management Centre dalam penanggulangan bencna banjir di kota Makassar telah melakukan  tahap-tahap  di  antaranya  adalah  mitigasi,  kontinjensi,  operasi, pemulihan.

## Mitigasi
Mitigasi  merupakan  sesuatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengurangi dan  menghapus  kerugian  dan  korban  yang  mungkin  terjadi  akibat  bencana (Kusumastuti,  Viverita,  Husodo,  Suardi,  &  Danarsari,  2014).  Hal  ini  sangat  di perlukan  dalam  lembaga  atau  organisasi  dalam  manajemen  penanggulangan bencana,  adapun  tujuan  dari  mitigasi  itu  sendiri  yaitu  untuk  mengurangi kerugian-kerugian  pada  saat  terjadinya  bahaya  pada  masa  yang  akan  datang dengan  mengurangi  risiko  kematian  dan  cedera  terhadap  penduduk  serta pengurangan  infrastruktur  dan  sektor  publik  (Adi,  2014).  Mitigasi  bencana merupakan  suatu  serangkaian  upaya  untuk  mengurangi  resiko  bencana,  baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana, sehingga jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Adapun salah satu contoh tugas  dari  pemerintah  yaitu,  membuat  tanggul  untuk  mencegah  naiknya  air di permukaan, serta memasang sistem pemantauan dan peringatan dini didaerah rawan  banjir,  sedangkan  contoh  dari  MDMC  yaitu,  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  untuk  menjaga  lingkungan,  pendekatan  kepada  masyarakat  serta memberikan pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat,

## Kontinjensi (Kesiapsiagaan)
Kontinjensi merupakan tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi bencana  dilakukan  penyusunan  rencana  kesiapsiagaan  untuk  meghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadadapi bencana tertentu ( single  hasard )  maka  disusun  satu  rencana  yang  disebut  rencana  kontinjensi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
( Contigenty  plan )  (Khaerah,  Harakan,  &  Junaedi,  2019).  kesiap  siagaan  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengantisipasi  bencana  melalui pengorganisasiam  serta  melalui  langkah  yang  tepat  guna  dan  berdaya  guna (Sugiyanto,  2009).  Kesiapsiagaan  adalah  tahapan  yang  paling  strategis  karena sangat  menentukan  ketahanan  anggota  masyarakat  dalam  menghadapi datangnya  suatu  bencana  (Sugiyanto,  2009).  Adapun  salah  satu  contoh  tugas dari  pemerintah  yaitu  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari ancaman  bencana,  mengingatkan  seluruh  aparatur  pemerintah  daerah  dan mengkoordinasikan dengan TNI, Polri, Institusi vertikal di daerah dan relawan siaga,  membentuk  posko  kesiapsiagaan  pemerintah  daerah  dan  melakukan pemantaun dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini, sedangkan contoh dari MDMC  yaitu,  memberikan  peringatan  langsumg  kepada  masyarakat, memberikan sosialisasi tentang hal apa yang akan dilakukan dalam bersiapsaiga ketika  aka  terjadi  bencana,  melakukan  perlombaan  tentang  cerdas  tanggap bencana.

## Operasi (Tanggap Darurat)
Operasi  pada  saat  tanggap  darurat  dilakukan    rencana  operasi ( operational  plan )  yang  merupakan  operasionalisasi  atau  aktifasi  dari  rencana kedaruratan atau rencana kontijensi yang telah disusun sebelumnya (Muh. Iqbal Latief  et  al., 2019). Namun, pada dasarnya konsep dan muatan antara rencana kontinjensi  dan  operasi  adalah  sama.  Hal  yang  membedakan  antara  dua perencanaan  tersebut,  yaitu  waktu  penyusunan.  Rencana  kontinjensis  disusun menjelang dan sebelum terjadi bencana sehingga rencana disusun berdasarkan asumsi dan skenario.
Tanggap  darurat  bencana  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk  yang  di  timbulkan,  yang  meliputi  kegiatan  penyelamatan  dan  evakuasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
korban,  harta  benda,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  perlindungan,  pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Adapun salah satu contoh tugas dari pemerintah yaitu, mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga  (BTT)  yang  cukup  dan  siap  di  gunakan  setiap  saat  dalam  keadaan darurat  bencana,  penyelamatan  dan  evaluasi  apabila  terjadi  kondisi  darurat serta  mengaktifkan  rencana  kontinjensi  yang  disusun  jika  terjadi  tanggap darurat, sedangkan contoh dari MDMC yaitu, melakukan pengkajian secara cepat dan  tepat  terhadap  lokasi,  kerusakan,  kerugian  dan  sumberdaya, Menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat yang terkena bencana.

## Rehabilitasi
Setelah  penanganan  kejadian  bencana,  tahap  pengelolaan  bencana selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi mengacu kearah pemulihan sarana dan  prasanan  masyarakat  yang  rusak  sehingga  dapat  di  fungsikan  kembali. Pemulihan pada tahap ini dilakukan penyususnan rencana pemulihan ( recovery plan )  yang  meliputi  rencana  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  yang  dilakukan pascabencana.  Sedangkan  jika  bencana  belum  terjadi,  untuk  mengantisipasi kejadian bencana pada masa mendatan dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman  maupun  mekanisme  penanggulangan  pasca  bencana (Suleman  &  Apsari,  2017). Adapun  salah  satu  contoh  tugas  dari  pemerintah yaitu,  perbaikan  lingkungan  daerah,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  umum, pemulihan  ekonomi,  sosial  dan  budaya,  sedangkan  contoh  dari  MDMC  yaitu, pemulihan  trauma  yang  terjadi  pada  orang  tua  dan  anak-anak,  memberikan bantuan pelayanan kesehatan, Memberikan pendidikan.
Dalam  pelaksanaan  penanggulangan  bencana,  banyak  faktor-faktor menjadi  penghambat  sehingga  peroses  pelaksanaan  penanggulangan  bencana itu  tidak  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Dalam  pelaksanaannya, MDMC juga mengalami banyak hambatan sehingga dalam peroses pelaksanaan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
pengendalian  bencana  tidak  berjalan  sesuai  dengan  mestinya.  Faktor-faktor yang penghambat dalam pelaksanaannya adalah :
1. Terbatasnya sumber daya, Sumber daya yang di maksud adalah sumber daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  dan  juga  sumber  daya  uang (pendanaan).  Sarana  dan  prasarana  yang  ada  sangat  terbatas,  selain  itu keseluruhan  pendanaan  yang  digunakan  hanya  berasal  dari  sumbangan dan juga uang pribadi
2. Rendahnya kesadaran dari masyarakat, meskipun sebagaian masyarakat sadar  akan  pentingny  pencegahan  sebelum  terjadinya  bencana,  tetapi masih  banyak  masyarakat  yang  kurang  menyadari  pentingnya pencegahan bencana sebelum terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dengan  judul muhammadiyah  disaster  management  center  (mdmc) dalam  penanggulangan bencana  banjir  di  kota  makassar  tahun  2019  ada  beberapa  hal  yang  menjadi kesimpulan  yaitu Muhammadiyah  disaster  management  center  (mdmc) dalam penanggulangan  bencana  banjir  di  kota  makassar  tahun  2019  dari  ke  empat indikator yaitu:
1. Mitigasi  yakni  bagaimana  MDMC  berperan  dalam  penanganan  bencana, meskipun pada indikator ini MDMC tidak terlalu terlibat langsung karna itu menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah.
2. Kesiapsiagaan,  dalam  indikator  ini MDMC  siap  siaga  dalam  penanganan bencana banjir, baik pada sebelum terjadinya banjir dan saat terjadi dan pada saat setelah terjadinya banjir.
3. Tanggap  Darurat,  pada  tahapan  ini,  MDMC  berperan  aktif  dalam penanganan  bencana,  sebelum  terjadinya  bencana  dan  telah  ada  tanda- tanda akan terjadi bencana MDMC telah memberikan himbauan lansung
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
kepada masyarakat. Dan pada saat bencana terjadi MDMC turut lansung dalam  peroses  pengevakuasian  korban  bencana.  (4)  Rehabilitasi,  pada tahapan  ini  MDMC  memberikan  bantuan  kemanusian  kepada  korban bencana,  baik  berupa  bantuan  kesehatan,  pendidikan,  tempat pengunsian, dan lain-lain.
Meskipun dalam tahapan ini, MDMC tidak mampu memberikan bantuan sesuai dengan penjelasan dari Indikator Rehabilitasi karena itu memang bukan ranah dari MDMC tetapi menjadi tugas dari pemerintah  pusat dan  pemerintah daerah  yakni  memperbaiki  kembali  gedung-gedung  atau  bagunan-bangunan pelanyanan masyarakat yang tertimpah banjir.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  S.  (2014).  KARAKTERISASI  BENCANA  BANJIR  BANDANG  DI  INDONESIA.
Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia , 15 (1). https://doi.org/10.29122/jsti.v15i1.938
Baidhawy, Z. (2015). The role of faith-based organization in coping with disaster management  and  mitigation  Muhammadiyah’s  experience. Journal  of Indonesian Islam . https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.2.167-194
Couch, S. R. (2008). Handbook of Disaster Research. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews , 37 (2), 146 – 147. https://doi.org/10.1177/009430610803700227
Ginanjar, W. R., & Mubarrok, A. Z. (2020). Civil Society and Global Governance: The Indirect Participation of Extinction Rebellion in Global Governance on Climate Change. Journal of Contemporary Governance and Public Policy , 1 (1),
41 – 52. https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.8
Haslinda  B.  Anriani,  Ansar  Arifin,  Harifuddin  Halim,  Rasyidah  Zainuddin,  &
Abdul Malik Iskandar. (2019). Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan Perumahan  Di  Kota  Makassar. Talenta  Conference  Series:  Local  Wisdom,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Social, and Arts (LWSA) , 2 (1), 1 – 7. https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.599 Hilman, Y. A. (2018). Disaster Management Concept of Muhammadiyah Disaster Management  Centre  in  Ponorogo,  Indonesia. Otoritas :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 8 (1), 65. https://doi.org/10.26618/ojip.v8i1.807
Khaerah, N., Harakan, A., & Junaedi, J. (2019). Call Centre Brigade Siaga Bencana Sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng. JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) , 2 (1), 51 – 64. https://doi.org/10.36341/jdp.v2i1.736
Kusumasari,  B.  (2019).  Natural  Hazards  Governance  in  Indonesia. Oxford Research  Encyclopedia  of  Natural  Hazard  Science .  Oxford  University  Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.234
Kusumastuti, R. D., Viverita, Husodo, Z. A., Suardi, L., & Danarsari, D. N. (2014).
Developing  a  resilience  index  towards  natural  disasters  in  Indonesia. International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction , 10 ,  327 – 340. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.10.007
Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi  penelitian  kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Muh.  Iqbal  Latief,  Sultan  Djibe,  &  Arsyad  Genda.  (2019).  Manajemen  Risiko Berbasis Kelompok Sadar Bencana di Sulawesi Selatan. Talenta Conference Series:  Local  Wisdom,  Social,  and  Arts  (LWSA) , 2 (1),  1 – 6. https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.611
Rokib,  M.  (2012).  The  Importance  of  Faith-Based  Organization  in  Shaping Natural  Disaster :  Case  Study  of  Muhammadiyah. SALAM  Jurnal  Study Masyarakat Islam , 15 (2).
Srikandini, A. G., Hilhorst, D., & Voorst, R. Van. (2018). Disaster Risk Governance in  Indonesia  and  Myanmar:  The  Practice  of  Co-Governance. Politics  and Governance . Cogitatio. https://doi.org/10.17645/pag.v6i3.1598
Sugiyanto,  S.  (2009).  KESIAP-SIAGAAN  MASYARAKAT  DALAM  PENGELOLAAN
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
BENCANA ALAM  - Kasus di Si Tellu Tali Urang Jehe. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 14 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.733
Suleman,  S.  A.,  &  Apsari,  N.  C.  (2017).  PERAN  STAKEHOLDER  DALAM MANAJEMEN  BENCANA  BANJIR. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada Masyarakat . https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14210