Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959

## Pengaruh Peran Komisi A, B, dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal
1) Winda Sari*, 2) Rafika Zhafirah, 3) Ilham Panggabean, 4) Henny Sumaiga, 5) Tondini Alief Harahap 1,2,3,4,5) Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: rafikazafira@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
APBD DPRD Masyarakat Kumuh Peran Pembangunan Ekonomi
Tujuan dari pembahasan ini adalah mengetaui peran dan wewenang komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa komisi A, B dan E DPRD Provinsi Sumut perihal pemakaian dan pertanggungjawaban penggunaan  dana APBD sudah berjalan baik  sesuai  dengan  ketetapan  Permendagri  tentang  pedoman  teknis  pengelolaan  keuangan daerah.  Penggunaan  dana  APBD,  terdiri  dari  kunjungan  kerja  dan  mengadakan  rapat dipertanggungjawabkan  dengan  melengkapi dokumen  fisik  berupa bukti  transaksi,  SPT dan SPPD yang telah diotorisasi, notulen dan foto, serta nota dinas yang ditandatangani dan absensi rapat. Dengan adanya peran sesuai dengan fungsinya tersebut, maka peran pemerintah daerah provinsi  sumatera  utara  dalam  menopang  pembangunan  berkelanjutan  di  indonesia  dengan memperkuat  ketahanan  ekonomi  untuk  pertumbuhan  yang  berkualitas  dan  berkeadilan, mengembangkan  wilayah  untuk  mengurangi  kesenjangan  dan  menjamin  pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

## ABSTRACT
Keywords: APBD DPRD Slum Society Role Economic Development
The purpose of this discussion is to understand the role and authority of commissions A, B and E  of  the  Regional  People's  Representative  Council  (DPRD)  of  North  Sumatra  province  in encouraging local economic development. Procedures carried out The results  of the research show that commissions A, B and E of the DPRD of North Sumatra Province regarding the use and accountability for the use of APBD funds have been running well in accordance with the provisions  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  concerning  technical  guidelines  for regional financial management. The use of APBD funds, consisting of work visits and holding meetings,  is  accounted  for  by  completing  physical  documents  in  the  form  of  proof  of transactions, authorized SPT and SPPD, minutes and photos, as well as signed official notes and meeting attendance. With this role in accordance with its function, the role of the North Sumatra  provincial  government  is  in  supporting  sustainable  development  in  Indonesia  by strengthening  economic  resilience  for  quality  and  equitable  growth,  developing  regions  to reduce disparities and ensuring equality, increasing quality and competitive human resources, mental revolution and cultural development.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sangat  sentral  dalam  membangun  Indonesia  sentris. Sebagai  lembaga  legislatif,  DPRD  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  pemerintahan  daerah  dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan Pembangunan (Hasbi, 2021).
Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan peran secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959
peraturan  daerah.  Tujuannya  agar  terwujudnya  pemerintahan  daerah  yang  efisien,  bersih,  berwibawa  dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Hafizah, 2022).
Pasal  18  (d)  dan  19  (d)  UU Nomor  32  Tahun  2004  mengatur kewenangan DPRD  dalam  menjalankan fungsi  perundang-undangan.  Fungsi  lain  DPRD  adalah  menetapkan  kebijaksanaan  keuangan.  Dalam  UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD (Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, n.d.). Hak anggaran  memberi  kewenangan  kepada  DPRD  untuk  ikut  menetapkan  atau  merumuskan  kebijakan  daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Dewi, 2024).
Pembangunan  ekonomi  pada  dasarnya  merupakan  usaha  masyarakat  dalam  mengembangkan  kegiatan ekonomi  dan  meningkatkan  produktivitasnya  (Rahmah  &  Marliyah,  2021).  Pertumbuhan  ekonomi  dengan meningkatkan  produktivitas  ekonomi  memang  merupakan  bentuk  pembangunan  ekonomi  yang  dianalisis secara meluas (Anggi Pratiwi Sitorus, Bambang Lesmono, Nurul Aulia Dewi, Ami Nullah Marlis Tanjung, Dewi Sundari Tanjung, Nurul Hasana Syah, Aswin Fahmi D, 2024). Dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi  didapatkan  dari  hasil  peningkatan  semua  modal  ekonomi  yang  dapat  mencakup  infrastruktur transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya (Seri Wahyuni Harahap et al., 2023).
Komisi  A,  B  dan  E  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  provinsi  Sumatera  Utara  mempunyai kegiatan  dan  tugas  yang  rutin  dilaksanakan  dalam  kesehariannya  yang  bergerak  dalam  bidang:  komisis  A meliputi pemerintahan  umum,  kepegawaian/aparatur,  ketentraman  dan  ketertiban,  hukum/perundang- undangan, perijinan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik, organisasi dan tata laksana, kepala daerah dan kerjasama luar negeri, tata  pemerintahan,  perlindungan  masyarakat,  pendidikan  dan  pelatihan  pegawai,  kewilayahan,  komunikasi, informatika dan kehumasan (Ma’ruf, 2019).
Komisi  B  meliputi  perindustrian  dan  energi,  kelautan  dan  pertanian,  koperasi,  usaha  mikro,  kecil  dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah (Gunawijaya, 2017).
Sedangkan  komisis  E meliputi  sosial,  pendidikan,  kesehatan,  olahraga  dan  pemuda,  pemberdayaan masyarakat  dan  perempuan, perlindungan  anak,  keluarga  berencana,  perpustakaan  dan  arsip  daerah,  RSUD dan RSKD, mental dan spiritual. Kegiatan dan tugas KomisiA, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya Komisi  tersebut  diberikan  sarana  dan  anggaran  berupa  batas  maksimal  penggunaan  dana  sesuai  dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD, melalui APBD Komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Sumatera  Utara  dapat  melaksanakan  fungsi  anggaran  yang  dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran.
Tujuan dari pembahasan ini adalah Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal di Sumatera Utara dengan mengikut sertakan peran aktif dan wewenang komisi A, B dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumatera Utara.

## II. MASALAH
Masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah ketika telah terjadi pembangunan fisik atau peningkatan kualitas  lingkungan  permukiman  masyarakat,  maka diharapkan  aspek  non  fisik  seperti  aspek  ekonomi  juga terbangun menjadi lebih baik. Namun secara aspek ekonomi sebagai faktor tidak langsung yang menyebabkan pendapatan  masyarakat,  pekerjaan  masyarakat,  serta  terbangunnya  rumah  tidak  permanen.  Pertumbuhan penduduk  merupakan  faktor  utama  yang  mendorong  pertumbuhan  permukiman.  Sedangkan  kondisi  sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman masayarakat yang kurang baik atau kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan  kurangnya  pemerintah  dalam  mengendalikan  pertumbuhan  dan  menyediakan  pelayanan  kota  yang memadai.
Hal tersebut dapat dilihat dari gambar pemukiman kumuh atau kurang layaknya pemukiman di daerah Sumatera Utara masi tersisa 306 Hektar:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959
Gambar 1. Kondisi lingkungan di Medan Belawan dan Kondisi lingkungan di pinggiran Kota Medan

## III. METODE
Tahapan Pengabdian ini dimulai dengan permohonan ijin lokasi pelaksanaan kegiatan di  Kantor DPRD Sumatera Utara. Setelah surat ijin diterima dan diberikan jawaban dari pihak Kantor DPRD Sumatera Utara, maka kami melakukan observasi awal, baik observasi fisik untuk penentuan lokasi dalam penelitian ini.
Observasi  Lingkungan  kumuh  di  Sumatera  Utara  dan  dilanjutkan  dengan  observasi  kegiatan  anggota DPRD Sumatera Utara pada komisi A, B dan E tentang Pembangunan ekonomi yang ada di Sumatera Utara. Kemudia kami ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan anggota komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara dalam  kegiatan  Pembangunan  ekonomi.  Selain  itu  pada  kegiatan  pengabdian  ini  bukan  hanya  fokus  pada kegiatan  DPRD,  namun  juga  memperhatikan  masalah  produk  pertumbuhan  penduduk  kemiskinan  dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.
Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode (Bhaskara, 2019):
1. Observasi
Melakukan observasi dengan mengangkat masalah-masalah lingkungan yang merupakan masalah utama dalam Pembangunan ekonomi local (Rangkuti, 2016).
2. Partisipasi
Melakukan pastisipasi dengan ikut serta selama satu bulan di kantor DPRD dalam mengulik  masalah Pembangunan ekonomi local (Hardani, 2020).
3. Evaluasi
Melakukan  evaluasi  kegiatan  rutin  seperti  yang biasa  dilakukan  komisi  A, B dan E  DPRD  Sumatera Utara dalam memecahkan masalah di Masyarakat (Simanjuntak, 2005).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Miradhia et al., 2023).
Peran  dari  DPRD  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  cukup  besar  serta  dominan.  Dimulai  dari pembuatan  Peraturan  Daerah  mengenai  pola  dasar  pembangunan daerah.  Kemudian program  tahunan  yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih  dahulu.  Sebuah  proyek  tidak  akan  bisa  masuk  ke  APBD  jika  DPRD  merasa  keberatan.  Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah.
Kepala  Daerah  serta  DPRD  sebagai  pengarah  dalam  pembangunan  serta  sebagai  pelaksana  dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, harus mengejawantahkan perannya lewat penggalian, pembinaan, serta pengembangan  2  segenap  potensi  di  daerahnya  agar  bisa  membuatnya  sebagai  modal  dasar  serta memperhitungkannya dalam penentuan strategi serta arah pembangunan daerah.
Selain  berperan  besar  dalam  perencanaan  daerah,  DPRD  juga  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006  tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959
Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan,  evaluasi  adalah  rangkaian  kegiatan  untuk  membandingkan  realisasi masukan  atau  input,  keluaran  atau  output,  serta  hasil  atau  outcome  pada  rencana  serta  standar  yang  sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan (Peraturan  Pemerintah  No.  39  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan, n.d.).
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  peran  DPRD  di bidang pembangunan  atau  peran pada  bagian Komisi A, B dan E yang berada di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun peranan masing-masing komisi tersebut adalah (Ma’ruf, 2019):
1. Komisi A: Bidang Pemerintahan
2. Komisi B: Bidang Perekonomian
3. Komisi E: Bidang Kesra
Peran Komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Adapun kegiatan dan tugas yang rutin dilaksanakan dalam  keseharian dari masing-masing komisi A, B dan E, yaitu:
1. Komisi A: Bidang Pemerintahan
Meliputi pemerintahan  umum,  kepegawaian/aparatur,  ketentraman  dan  ketertiban,  hukum/perundang- undangan,  perijinan,  pertanahan,  kependudukan  dan  catatan  sipil,  pemadam  kebakaran  dan penanggulangan  bencana,  kesatuan  bangsa  dan  politik,  organisasi  dan  tata  laksana,  kepala  daerah  dan kerjasama  luar  negeri,  tata  pemerintahan,  perlindungan  masyarakat,  pendidikan  dan  pelatihan  pegawai, kewilayahan, komunikasi, informatika dan kehumasan.
2. Komisi B: Bidang Perekonomian
Meliputi perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, penanaman modal dan promosi, ketahanan pangan, perhubungan, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemberdayaan aset/kekayaan daerah, perusahaan daerah.
3. Komisi E: Bidang Kesra
Meliputi sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan  anak,  keluarga  berencana,  perpustakaan  dan  arsip  daerah,  RSUD  dan  RSKD,  mental  dan spiritual.
Kegiatan  dan  tugas  yang dimaksud  diatas  merupakan bagian  dari  pelaksanaan  APBD,  sehingga dalam pelaksanaannya Komisi A, B dan E diberikan sarana dan anggaran berupa batas maksimal penggunaan dana sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  memperhatikan  kemampuan  APBD,  maksudnya  adalah  input  dan  output harus sebanding. Dengan demikian dana yang digunakan Komisi tersebut terjadi pada saat pelaksanaan tugas dan kegiatan terkhususnya pada pelaksanaan kunjungan kerja dan mengadakan rapat, yaitu dengan memenuhi kebutuhan kegiatan seperti membayarkan biaya yang ditimbulkan.
1. Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja dilakukan untuk menjalankan fungsinya baik berupa pengawasan kinerja dan pemantauan mitra kerja secara langsung kelapangan, adanya rapat luar daerah, dan lainnya. Dalam sebulan Komisi A,B dan E melakukan kunjungan kerja sebanyak 3 kali yang terdiri dari dua kali perjalanan kedalam daerah dan satu kali ke luar daerah dengan biaya yang ditimbulkan berupa:
a. Tiket transportasi, jika dilaksanakan ditingkat provinsi atau diluar provinsi.
b. Biaya minyak kendaraan jika dilaksanakan ditingkat daerah atau berada didalam daerah provinsi.
c. Biaya refresentatif.
d. Biaya penginapan/hotel.
e. Biaya lumpsum atau biaya harian.
2. Pengadaan Rapat
Rapat yang diadakan Komisi A, B dan E meliputi rapat internal yang bertujuan mengkaji dan mengevaluasi program kerja yang berhubungan dengan rencana kerja dan wajib dilakukan satu kali dalam setahun dan rapat dengar pendapat yang bertujuan menanggapi atau menindaklanjuti surat masuk yang datang dari suatu lembaga  atau  mitra  kerja  maupun  pengaduan  dari  masyarakat  dengan  memberikan  surat  balasan  yang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959
berisikan  penjadwalan  pertemuan  dan  ditandatangani  oleh  Ketua  DPRD  Prov  Sumut.  Biaya  yang ditimbulkan dari kegiatan mengadakan rapat, yaitu konsumsi rapat berupa snack.
3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD oleh Komisi A, B dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam  menjalankan  kunjungan  kerja,  biaya  yang  dikeluarkan  didahulukan  oleh  dewan  dan  staf  yang melakukan  kunjungan  kerja.  Hal  ini  dilakukan  karena  setiap  dewan  ataupun  staf  Komisi  tidak  semua mengikuti  kunjungan  kerja,  sehingga  pengeluarannya  tergantung  pada  setiap  individu  yang  pergi kunjungan bukan dihitung dari jumlah dewan dan staf yang ada di Komisi masing-masing. Pengeluarannya tidak  boleh  melebihi  anggaran  kas  yang  telah  disusun  sebelumnya  atau  harus  mengikuti  Peraturan Gubernur. Setelah Kunjungan kerja terealisasi barulah pengeluaran dibebankan kepada Sekretariat DPRD PROVSU, artinya pengeluaran yang didahulukan akan diganti dengan memenuhi prosedur dan berkas yang dibutuhkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban terealisasinya kunjungan kerja, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi, yakni:
a. SPT  dan  SPPD  yang  sudah  diisi,  distempel,  dan  ditandatangani  lembaga  yang  dikunjungi  kemudian disatukan kedalam satu map disertai dengan notulen dan foto selama kunjungan kerja.
b. SPT dan SPPD yang telah disatukan, dibawa ke bagian per Undang- Undangan untuk meminta stempel paraf dan paraf.
c. Setelah dari per Undang-Undangan, dibawa lagi ke bagian Persidangan selaku pembuat jadwal kegiatan untuk meminta paraf.
d. Setelah mendapat paraf dari Persidangan kemudian diberikan ke Ketua DPRD untuk diteken.
e. Setelah diteken oleh Ketua DPRD lalu meminta tandatangan ke Sekwan selaku PA.
f. Setelah ditandatangani Sekwan, barulah SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Keuangan (PPTK) dibagian per Undang-Undangan, dengan begitu kunjungan kerja telah terbukti terealisasi
Untuk  menggantikan  biaya  yang  telah  didahulukan  semasa  kunjungan  kerja  agar  dibebankan  kepada Bendahara  Pengeluaran,  ada  beberapa  langkah  yang  harus  dipenuhi  adalah  mencetak  kwitansi  dibagian Keuangan  dengan  melengkapi  berkas-berkas  yang  dibutuhkan,  seperti  bukti  penginapan,  tiket pesawat/boarding, bon minyak, SPT dan SPPD yang sudah ditandatangani PPTK.

## Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi  Oleh  Komisi  A,  B  dan  E  DPRD  Sumatera  Utara  Terhadap Pengelolaan APBD
1. Faktor Dana
Dalam menjalankan suatu anggaran terhadap suatu dana sering terjadi kekurangan dana, apabila dilihat dari pendapatan  daerah  dapat  dikatakan  pendapatan  dengan  kegiatan  tidak  sesuai  atau  tidak  seimbang. Banyaknya kegiatan membuat dana pendapatan daerah harus dibagi merata sehingga setiap kegiatan dapat berpotensi kekurangan dana.
2. Faktor Kehadiran
Tingkat kehadiran Anggota Badan Anggaran dalam rapat-rapat, baik itu rapat yang sifatnya internal, Badan Anggaran  bersama  dengan  TAPD  Provinsi  Sumatera  Utara,  sedangkan  dari  sisi  eksternal,  rapat  sering terkendala  akibat  pihak  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  tidak  melengkapi  paparan  dengan  sumber data-data pendukung dalam proses pembahasan dengan jelas.
3. Faktor Pemahaman Anggota Komisi A, B dan E Terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan APBD Adanya  peraturan,  prosedur  dan  kebijakan  tentang  kuangan  daerah  ditujukan  untuk  membantu  anggota komisi  E  dalam  melaksanakan  perannya  dalam  hal  ini  yaitu  melakukan  pengawasan  keuangan  daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakaj ini berfungsi senagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Adanya  undang-undang  berpengaruh  terhadap  perilaku  organisasi  dan  hal  tersebut  berhubungan  dengan kegiatan harian dalam rangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah.
Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
2. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antar  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan daerah.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959
3. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  majelis  permusyawaratan  rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Kepada Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Peran Komisi A, B dan E DPRD Sumatera Utara Dalam Melaksanakan Fungsinya dalam  menopang Ekonomi Pembangunan Lokal
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan  inovasi  dan  kualitas  Investasi  merupakan  modal  utama  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  tinggi,  berkelanjutan  dan  mensejahterakan  secara  adil  dan  merata.  Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan  Wilayah  untuk  Mengurangi  Kesenjangan  dan  Menjamin  Pemerataan  Pengembangan wilayah  ditujukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemenuhan  pelayanan  dasar  dengan harmonisasi  rencana  pembangunan  dan  pemanfaatan  ruang.  Pengembangan  wilayah  yang  mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah.
b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang.
c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah.
d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  Berkualitas  dan  Berdaya  Saing  Manusia  merupakan  modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social.
c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
f. Pengentasan kemiskinan.
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi  mental  sebagai  gerakan  kebudayaan  memiliki  kedudukan  penting  dan  berperan  sentral  dalam pembangunan  untuk  mengubah  cara  pandang,  sikap,  perilaku  yang  berorientasi  pada  kemajuan  dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
c. Moderasi beragama.
d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

## V. KESIMPULAN
Prosedur  yang  dijalankan  Komisi  A,  B  dan  E  DPRD  Provinsi  Sumut  perihal  pemakaian  dan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  APBD  sudah  berjalan  baik  sesuai  dengan  ketetapan  Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan dana APBD, terdiri dari kunjungan kerja
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1170-1176 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959
dan mengadakan rapat dipertanggungjawabkan dengan melengkapi dokumen fisik berupa bukti transaksi, SPT dan SPPD yang telah diotorisasi, notulen dan foto, serta nota dinas yang ditandatangani dan absensi rapat. Dengan adanya peran sesuai dengan fungsinya tersebut, maka peran pemerintah daerah provinsi sumatera utara dalam  menopang  pembangunan  berkelanjutan  di  indonesia  dengan  memperkuat  ketahanan  ekonomi  untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin  pemerataan,  meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berdaya  saing,  revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 2006.
Anggi  Pratiwi  Sitorus,  Bambang  Lesmono,  Nurul  Aulia  Dewi,  Ami  Nullah  Marlis  Tanjung,  Dewi  Sundari Tanjung,  Nurul  Hasana  Syah,  Aswin  Fahmi  D,  S.  W.  (2024). PENGANTAR  EKONOMI  SYARIAH . Barokah Publisher. Bhaskara, G. I. (2019). Penggunaan Metedologi Studi Kasus; Filosofi, Metodelogi Dan Metode . Dewi,  N.  A.  (2024).  Dinamika  Pemikiran  Ekonomi :  Konstruksi  Pemikiran  Sistem  Ekonomi  Abad  Klasik Pertengahan  dan  Kontemporer. Indonesian  Journal  of  Multidisciplinary  Scientific  Studies  (IJOMSS) , 2 (1), 72–83.
Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. Al- Maslahah , 13 (1), 56–76.
Hafizah,  N.  (2022). Peran  Dan  Wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Dalam  Pelaksanaan Fungsi  Anggaran  Terhadap  Apbd Provinsi  Sumatera  Utara. VISA:  Journal of Vision and Ideas , 3 (1), 106–113. https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1240 Hardani, N. A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Pustaka Ilmu.
Hasbi, M. Z. N. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi Portrait Of Economic Life In The Age Of The Prophet. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan , 3 (1), 1–8.
Ma’ruf,  M.  F.  (2019).  Kompetensi  Anggota  DPRD  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. JAKP (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik) , IV (1), 55– 66. http://jakp.fisip.unand.ac.id Miradhia,  D.,  Padjadjaran,  U., Sandriana,  N.,  Padjadjaran,  U., Sahaya, T., Nurmayana, P.,  Padjadjaran,  U., Kurniawan, C., & Padjadjaran, U. (2023). Analisis Peran DPRD dalam Mengendalikan Pembangunan Daerah . June , 0–9.
Rahmah,  D.  C.,  &  Marliyah.  (2021).  Peran  DPRD  terhadap  Program  Peningkatan  Kualitas  Kawasan Permukiman Kumuh Masyarat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (3), 8712–8722. Rangkuti, A. N. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan . Citapustaka Media Perintis.
Seri Wahyuni Harahap, Rifki Nand Putra Lubis, Nadya Haryanti, & Purnama Ramadani Silalahi. (2023). Peran Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menopang Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. PESHUM :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan  Humaniora , 2 (3), 354–360. https://doi.org/10.56799/peshum.v2i3.1496 Simanjuntak, P. J. (2005). Manajemen dan Evaluasi Kerja . Lembaga Penerbit FEUI.