## REALISASI POLITIK ETIS DI BOJONEGORO PADA AWAL ABAD XX : KAJIAN SOSIAL EKONOMI
Oleh: Mudji Hartono. M.Hum. 1

## Abstrak
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Kemerosotan  kesejahteraan  Penduduk  pribumi Pulau Jawa melatarbelakangi lahirnya Politik Etis. Ratu Wihelmina, dalam pidao pembukaan di parlemen Belanda mengatakan bahwa Pemerintah kolonial Belan- da di penghujung era Sistem Liberal. Memiliki tugas Moral, di dalam pidato ter- sebut tersirat pengakuan bahwa Pmerintah Belanda memiliki Hutang Budi (Ere- schuld)  yang  merupakan  tujuan  utama,  yaitu  memperbaiki  ekonomi  koloni  dan penduduk  Pribumi  dengan  melaksanakan  pembangunan  Irigasi,  Edukasi,  dan Emigrasi.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengungkap  seberapa  jauh  politik Etis  dilaksanakan  di  Bojonegoro?  Kiranya  permasalahan  ini  sampai  saat  seka- rang  masih  relevan  untuk  diungkapkan,  karena  dari  zaman  kolonial  Belanda hingga kini terdapat pola bencana yang sama dan berkelanjutan. Selain itu tuli- san ini bermaksud untuk mensintesis fakta-fakta tentang Realisasi Kebijaksanaan Etis di Bojonegoro. Dalam mengungkap permasalahan tersebut di atas pendeka- tan sosiologi turut menerangkan seberapa jauh politik etis dilaksanakan di Bojo- negoro.
Kata kunci : Realisasi, Politik Etis, Bojonegoro

## A. Pendahuluan
Kabupaten  Bojonegoro  berada  di  wilayah  Propinsi  Jawa  Timur.  Namun pada  masa  kolonial  Belanda,  Bojonegoro  berada  di  wilayah  Jawa  Tengah,  Letak Bojonegoro  berhampiran  dengan  Sungai  Bengawan  Solo,  Bojonegoro  terletak  di sebelah  timur bagian Jawa Tengah bagian utara. Pada tahun 1900 wilayah Bojo- negoro merupakkan bagian dari Residensi Rembang, tetapi pada 1 juli 1928 Bojo- negoro  dipisahkan  dari  Residensi  Rembang,  dan  menjadi  Residensi  tersendiri dengan nama Residensi Bojonegoro,  yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bojo- negoro dan Kabupaten Tuban. Kemudian tahun 1931 Bojonegoro dimasukan da- lam Wilayah Residensi  Gresik. 2 Sebelumnya, Secara   yuridis  Bojonegoro adalah
1 Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY
2 Penders,  C.L.M Bojonegoro  1900-1942.  A.Story  of  EndemicPoverty  in.
North East Java Indonesia. Singapura:Gunung Agung, 1984.hlm. 32.
wilayah Kasultanan Yogyakarta, yaitu yang disebut bagian Mancanegara (wilayah luar) yang secara prinsipiil sampai tahun 1810. Selanjutnya pada tahun 1811-1816 Mancanegara di bawah kontrol langsung pemerintah Batavia, sementara itu Bojo- negoro diserahkan Inggris kepada seorang putra Noto Kusumo (yang bernama Pa- ku Alam).
Perlu diketahui bahwa Bojonegoro dipilih sebagai wilayah fokus Studi. Ini karena Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang secara sosial-ekonomi san- gat  terpuruk,  karena  setiap  tahun  dilanda  bencana  banjir  dan  kekeringan  yang mengakibatkan  produktifitas  pertanian  sangat  rendah  dan  akibatnya  sering  kali penduduknya  mengalami  kemiskinan  yang  endemis  serta  kelaparan. 3 Masalah Kemerosotan  kemakmuran  penduduk  Bojonegoro  bersifat  endemik  Kemiskinan terjadi secara kronis. Berdasarkan data-data yang diketemukan keadaan seperti itu sudah  terjadi  pada  tahun  1888,  1889,  1890  dan  1891 4 ,  Kehancuran  Bojonegoro tahun 1890 disebabkan oleh bencana banjir Sungai Bengawan Solo (bulan Februa- ri).  Bencana  banjir  itu  menghanyutkan  rumah-rumah  penduduk,  jalan-jalan  dan jembatan  serta  merusakan  tanaman  pangan. 5 Banjir  dan  kemarau  mengakibatkan kegagalan panen, gagal panen yang terjadi berturut-turut, seperti tahun 1904 hing- ga 1906, mengakibatkan kekurangan bahan makanan dan selanjutnya terjadi kela- paran.  Keadaan  seperti  itu  pernah  dilaporkan  oleh  Residen  Rembang,  Fraenkel. Kepada  Gubernur  Jenderal  pada  tahun  1906,  namun  Pemerintah  pusat  mengang- gap belum begitu mengkhawatirkan. 6 Sehinga Pemerintah Residensi segera men- gambil langkah-langkah yang berkaitan dengan pengadaan persediaan bahan pan- gan.  Kemudian  langkah  untuk  kepentingan  jangka  panjang  baru  di  programkan pada  waktu  berikutnya,  seperti  perbaikan  sistem  irigasi,  memajukan  pendidikan dan transmigrasi.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mensintesiskan  fakta-fakta sejarah ten- tang  pelaksanaan  Politik  Etis  di  Bojonegoro  dan  sekaligus  untuk  menunjukkan sebuah bukti, bahwa sejarah Indonesia pada masa kolonial tidak saja melulu berisi
3 Ibid ., hlm. 34
4 AVRR. 1891. 5 Ibid.
6 Mudji Hartono , Tesis .hlm. 181-182.
tentang  eksploatasi    Pemerintah    Hindia    Belanda    terhadap    penduduk    Pribumi dan  koloninya, melainkan  juga adanya usaha-usaha Pemerintah kolonial Belanda dalam  memperbaiki  ekonomi    rakyat,  khususnya  di  Bojonegoro.  Memang Eksploatasi Pemerintah Hindia Belanda terhadap koloni merupakan fakta historis yang sulit terbantahkan. Namun tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan  Politik  Etis di  Bojonegoro  juga  merupakan  fakta  historis  yang  amat kuat. Selain itu juga untuk membuktikan bahwa Politik Etis direalisasikan dengan serius di Bojonegoro. Perlu diketahui bahwa penulisan ini tidak bermaksud mem- berikan penilaian tentang berhasil tidaknya pelaksanaan Politik Etis di Bojonego- ro.  Sehingga  berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Penders  dalam  karyanya yang berjudul : Bojonegoro 1900-1942. A.Story of EndemicPoverty in. North East Java  Indonesia . Singapura:  Gunung  Agung,1984.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  ba- gian Epilognya, dalam bagian terakhir tulisannya itu Penders menilai bahwa seca- ra substansial Politik Etis gagal meningkatkan standar hidup penduduk Bojonego- ro.
Dengan demikian tulisan ini tidak memiliki prasangka buruk terhadap Pe- merintah  kolonial  Belanda,  yang  mungkin  berbeda  dengan    kebanyakan  tulisan yang mempunyai Stigma buruk terhadap pemerintah Kolonial Belanda.  Permasa- lahan  tersebut      masih  relevan  untuk  diungkapkan,  karena  pada  saat  sekarang  di Bojonegoro terdapat pola bencana yang sama dan berkelanjutan seperti terjadi pa- da zaman kolonial Belanda. Bagaimanapun Bojonegoro merupakan wilayah fokus Studi ini.
Pada  tahun  1900  wilayah  Bojonegoro  merupakan  bagian  dari  Residensi Rembang,  tetapi  sejak  tanggal  1  juli  1928  Bojonegoro  dipisahkan  dari  Residensi Rembang, dan menjadi  Residensi  tersendiri  dengan nama Residensi  Bojonegoro, yang  wilayahnya  meliputi  Kabupaten  Bojonegoro  dan  Kabupaten  Tuban.  Kemu- dian  tahun  1931  Bojonegoro  dimasukan  dalam  Wilayah  Residensi  Gresik.  Sebe- lumnya,  Secara  yuridis  Bojonegoro adalah wilayah  kasultanan Yogyakarta,  yaitu yang  disebut  bagian Mancanegara (wilayah  luar)  yang  secara  prinsipiil  sampai tahun  1810.  Selanjutnya  pada  tahun  1811-1816 Mancanegara dibawah  kontrol langsung pemerintah Batavia, sementara itu Bojonegoro diserahkan Inggris kepa-
da  seorang  putra  Noto  Kusumo  (yang  bernama  Paku  Alam). 7 Perlu  diketahui bahwa  Bojonegoro  dipilih  sebagai  wilayah  fokus  Studi.  Ini  karena  Bojonegoro disebut-sebut sebagai daerah yang sangat terpuruk, sering kali penduduknya men- galami kelaparan. 8 Sehubungan dengan itu Penders menyatakan bahwa Bojonego- ro  sebagai  daerah  di  wilayah  karesidenan  Rembang  yang  termiskin,  terbelakang dalam soal sosial-ekonominya. 9 sedangkan Prof de Vries menyebutnya Bojonego- ro sebagai daerah yang menuju ”kematian”. Sama Seperti daerah Cirebon Selatan dan  PekalonganSelatan. 10 Walaupun  demikian  Bojonegoro  merupakan  sumber pendapatan  tambahan    Pemerintah  Kolonial  Belanda,  yaitu  dari  produk  kayu  ja- tinya  yang berkualitas tinggi. Berdasarkan pernyataan Penders dan de Vries   ter- sebut  serta  laporan  Residen  Rembang,  Fraenkel  kepada  gubernur  Jendral  maka dapat  diketahui  bahwa  kondisi  ekonomi  Bojonegoro  sangat  buruk.  Sudah  tentu kondisi Bojonegoro yang mengkhawatirkan ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah  kolonial  Belanda  yang  komitmen  dengan  perbaikan  kesejahteraan. Melalui  Kebijaksanaan  Etiknya.  Hal  ini  mengacu  pada  pidato  Ratu  Wihelmina, dalam pembukaan di parlemen Belanda  yang mengatakan bahwa Pemerintah ko- lonial Belanda di penghujung era Sistem Liberal. Memiliki tugas Moral, yang me- rupakan tujuan utama, yaitu memperbaiki ekonomi koloni dan penduduk Pribumi. Dalam pidato itu disebut juga Ereschuld ( hutang budi), Utang Budi itu didasarkan pada fakta bahwa selama abad ke-19 koloni Hindia Belanda telah mengumpulkan pajak yang kemudian dikirimkan ke Negeri Belanda guna membantu neraca ang- garan belanja. Bagi Hindia Belanda pengakuan tentang Utang Budi dari Ratu Be- landa tersebut penting artinya karena sebelumnya dana yang dikirimkan dari dae- rah  ke pusat tidak ada yang kembali tetapi sejak politik Etis diterapkan pemerin- tah memberikan bantuan kepada Hindia Belanda. Kedua, Belanda melihat adanya pemerintah di Hindia Belanda yang mengurus kemakmuran rakyat. Berarti peme- rintah aktif menaikkan taraf hidup rakyat. Resep Politik Etis ada dalam semboyan
7 Penders, C.L.M. . loc.cit.
8 Ibid ., hlm. 3.
9 MudjiHartono. op.cit., ,hlm.47.
10 Vries  de  E. Masalah-masalah  Petani  Jawa. Jakarta:  Bhratara,  1972., hlm.19.
tiga program,  yaitu: pembangunan  Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi. Gubernur Jen- deral  Idenburg,  yang  diangkat  (1916-1921).  dari  partai  politik  kristen.  memiliki tugas  utama  melaksanakan  Politik  Etis  karena  kebijaksanaan  sebelumnya  telah menyebabkan  kekurangan  kemakmuran  di  Hindia  Belanda.  Selain  itu  Perbaikan kesejahteraan penduduk Jawa juga dibicarakan oleh Roseboom, Gubernur Jender- al dengan Menteri Tanah Jajahan, Idenburg 11 dalam Surat menyuratnya. 12 Adapun inti  pembicaraannya  adalah  tentang  apa  saja  yang  harus  mendapatkan  perhatian untuk memperbaiki ekonomi penduduk Jawa  perhatian diutamakan pada soal Iri- gasi, edukasi, emigrasi, pertanian, perbaikan jalan-jalan, kredit pertanian dan me- majukan peningkatan Indstri. 13

## B. Perbaikan Sistem Pertanian
Perbaikan  Sistem  Pertanian  sebagai  bagian  dari  Pelaksanaan  Politik  Etis, karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Program Peningka- tan  Pertanian  merupakan  dukungan  terhadap  soal  sosial  ekonomi  dari  pembaha- ruan sistem Etikal. Langkah pertama dalam memperbaiki sistem pertanian adalah perbaikan  sistem  irigasi.  Namun  pihak  Departemen  Pertanian  di  Bogor  pesimis dengan langkah itu, dan lebih setuju dengan pembangunan Sekolah Pertanian desa ( Desa Lanbouwscholen ).
Pada  September  1899  Direktur  Institut  Penelitian  Botanical  Nasional  di Bogor diarahkan oleh pemerintah kolonial untuk menyusun dan mengurus bidang- bidang tanah yang dialokasikan untuk percobaan tanaman 1907-1910. Di Bojone- goro  digunakan  untuk  Percobaan  tanaman  padi,  kopi,  dan  randu.  Secara  keselu- ruan percobaan itu mengalami kegagalan karena sulit merubah pembawaan petani yang  konservatif  dan  memakai  metode  tradisional, 14 namun  percobaan  tanaman padi di Bojonegoro dapat dikatakan berhasil, akan tetapi petani tidak dapat melak- sanakan hasil percobaan tersebut karean terbentur pada masalah dana untuk mem- beli  bibit  yang  baik,  dan  pupuk  kimia.  Upaya  pemerintah  yang  lain  adalah  Pe-
11 Mudji Hartono, op.cit.., hlm.2-3. 12 Ibid. 13 Ibid.
14 Penders. op.cit .,hlm.49.
ningkatan hasil penduduk yang dimulai pada akhir tahun 1936, Bojonegoro men- dapat  perhatian khusus,  yaitu diputuskan untuk mendapatkan “perawatan istime- wa”  dan  usaha  sistematis  serta  bantuan  pemerintah  untuk  meningkatkan  hasil penduduk. Ide baru muncul: pertama, pinjaman kredit tidak perlu dibayar jika pa- nen  gagal,  tetapi  digunakan  untuk  irigasi  pada  tanah  dan  kebun  yang  digunakan untuk  penanaman  dan  pesemaian  benih,  kedua,    pemerintah  menyediakan  lapan- gan  kerja  di  perusahaan  keramik  di  Ngandong  dan  proyek  kaca  dan  semen  jika panen gagal. 15

## C. Perbaikan Sistem Irigasi
Kemerosotan  kesejahteraan  penduduk  Bojonegoro  berkaitan  erat  dengan masalah  pertanian  penduduk,  seperti  Sistem  irigasi,  pemilihan  bibit,  pemupukan dsb. Sebelum tahun 1905 penanganan masalah perbaikan pertanian ditangani oleh Institut  Botani  Nasional  di  Bogor,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena Supervisor Jawa ( mantri ) tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, sehigga tak men- getahui metode modern dan diversivikasi program. 16 Menurut Treub, keberhasilan dalam  memperbaiki  produksi  pertanian  perlu  didirikan Desa  landbouw  scholen (sekolah  pertanian  desa),  kursus-kursus  pertanian,  dan  penyuluhan-penyuluhan pertanian. 17 Pada tahun 1900 Irigasi Teknik dan saluran pembuangan air di Bojo- negoro  masih  sangat  kurang.  Irigasi ya ng  ada  pada  saat  itu  hanya  bisa  mengairi 12%  dari  79.000  bau  sawah.  Tingkat  kesuburan  tanah  di  Bojonegoro  tergolong rendah.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  Irigasi  di  seluruh  Jawa  pada  abad  ke-19 yang tersedia hanya ada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Sedangkan daerah yang tidak subur tidak disediakan irigasi teknik oleh pemerintah. Oleh sebab itu- lah hasil produksi padi termasuk rendah,  dan  di  daerah-daerah yang tidak subur seperti Bojonegoro kekurangan air irigasi disebut-sebut sebagai penyebab kegaga-
15 Penders, baca bagian Epilog.
16 Penders, hlm.75.
17 MSJ., hlm. LXX.
lan panen. 18 Kegagalan panen mnjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Pada tahun 1922-1927 rata-rata hasil padi kering adalah 15,80 pikol/ ha atau 10,31 ku gabah/ ha. 19 Hasil produksi itu dapat dikatakan tidak tinggi, Kategori ini tentu kalau dibandingkan dengan daerah lain  yang hasil produksinya sangat tinggi dan sangat rendah, Hasil tertinggi padi kering ialah 19.66 pikol/ha dan terendah adalah 11,37 ku/ha. Sedangkan apabila berbentuk gabah tertinggi adalah 12,83 dan teren- dah  adalah  7,42 ku/ha. 20 Apabila dibandingkan dengan daerah lain untuk  tingkat kabupaten, Bojonegoro termasuk paling rendah, yaitu 124,84 kg/orang/tahun, Blo- ra: 138,09 kg. Rembang: 137,81 kg, Tuban: 127,31 kg/orang/tahun. 21
Perbaikan sistem irigasi di Bojonegoro merupakan perhatian utama peme- rintah setempat. Ketika itu waduk yang sudah ada berjumlah lebih dari tujuh buah, yaitu:  waduk  Tlogo  Haji,  Koedoer,  Plesoengan,  Pacak,  Panjang,  Pasiman,  Ka- rangdinojo,  dan  waduk  Metaunan,  serta  waduk  kerjo.  Pemilihan  bibit,  gagal  pa- nen,  kesuburan  tanah  dsb.  Hambatan  perbaikan  pertanian  di  Karesidenan  Rem- bang umumnya dan Bojonegoro khususnya sebagaimana hasil pengamatan pihak Lanbouw  Consullen  (Penyuluh  Pertanian) adalah  pertama  karena  Irigasi  teknis sangat  kurang,  dan  kedua  Tidak  adanya  kerjasama  antara  pihak  Dinas  Prtanian dan  Pangreh  Praja. 22 Menurut  Treub,  Direktur  Departemen  Pertanian  di  Bogor, untuk  memperbaiki  pertanian  perlu  didirikan  Desa  Lanbouw  Scholen.  Sekolah Pertanian Desa, karena tenaga pertanian lulusan Bogor sangat sedikit  yang dapat diangkat pada tahun 1908. Yang dimaksud Treub Sekolah itu adalah  Desa Land- bouw  Shcolen,  kemudian  kursus-kursus  dan  penyuluhan-penyuluhan  pertanian. 23 Sekolah Umum  dianjurkan memasukkan mata pelajaran  yang bersifat  praktis se- perti: bertani, pertukangan dan kerajinan tangan Departemen Pertanian di Bogor. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa Tamatan sekolah desa yang men-
18 Baudet&  Brugmans,I.J . Politik  Etis  dan    Revolusi  Kemerdekaan ,  ( Ja- karta: Yayasan Obor, 1987)., hlm.307.
19 Sayogya,  dan  Cdollier.  W.  L . Budi  daya    PADI    DI  Jawa . Jakarta: Gramedia1986, hlm.180 20 Ibid. 21 Ibid. 22 Mudji Hartono, Tesis, hlm. 92.
23 ANRI, Memorie Serah Jabatan 1921-1930, Jawa Tengah , LXX.
jadi  petani  sangat  sedikit. Dari  537  tamatan  pada  tahun  1917  hanya  101  orang yang terjun ke bidang pertanian 23 orang bekerja membantu sekolah itu 35% be- kerja di penerangan pertanian pada Dinas Pertanian dan sisanya bekerja di tempat lain.  Akibatnya  adalah  sekolah  tersebut  tidak  diminati  oleh  anak-anak.  Maka fungsinya sebagai penyalur informasi digantikan oleh Kursus Guru Sekolah Desa yang ada di Bojonegoro. Harapannya adalah setelah selesaimengikuti pelajaran di kursus  Guru-guru  sekolah  Desa,  kemudian  melanjutkan  kursus  selama  2  tahun serta praktek Lapangan dan yang terakhir mereka kemudian mengajarkan kepada para  tamatan  sekolah  dasar. 24 Perbaikan  sistem  Irigasi  teknis  merupakan  bagian dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan. 25
Perbaikan sistem Irigasi teknis merupakan bagian dari pelaksanaan kebija- kan  kesejahteraan  atau  Politik  Etis. 26 Pemerintah  Karesidenan  Rembang  sangat memperhatikan  pembangunan  sistem  irigasi  teknis  di  Bojonegoro  sebab  Bojone- goro  merupakan  daerah  yang  rawan  banjir.  Setiap  tahunnya  Bojonegoro  dilanda bencana  Banjir  dan  kekeringan.  Maka  Pemerintah  mengeluarkan  Keputusan  No. 36 tanggal 8 Oktober 1902 tentang perbaikan sistem waduk. Semua waduk yang ada  diperdalam,  kecuali  waduk  Pajang  yang  belum  lama  berselang  diperbaiki dengan menghabiskan dana sebesar 5.728 gulden. 27
Ketika itu waduk yang sudah ada berjumlah lebih dari 7 buah, yakni: wa- duk Tlogo Haji, Koedoer, pasinan, Blongsong, Karangdinojo, Metaunan Plesoen- gan, Pacal,  Kerjo,  Pengantin dan waduk Balong  Soembak. 28 Meskipun demikian Luas  sawah  yang  dapat  diairi  masih  sedikit,  yaitu  3.227  bau. 29 Perbaikan  sistem irigasi masih sangat diperlukan di Bojonegoro.
Pada tahun 1900 Irigasi Teknik dan saluran pembuangan air di Bojonegoro masih sangat kurang Irigasi yang ada pada saat itu hanya bisa mengairi 12% dari
24 Mudji Hartono. op.cit .,2002,hlm.193.
25 J. Linblad, J.Thomas. (ed). Sejarah Ekonomi Modern Indonesia. Berba- gai  Tantangan  Baru .    Terjemahan  M.Arief  dan  Bambang  Purwanto,  (Jakarta,
LP3ES 1998), hlm.235-237
26 Ibid.
27 Penders, op.cit .,hlm.32., lihat juga Baudet. loc.cit.
28 Penders, ibid , hlm . 33.
29 Penders, loc.cit.
79.000 bau sawah. Ketika itu waduk yang sudah ada berjumlah tujuh buah, yaitu waduk  Tlogo  Haji,  Koedoer,  Pirang,  Plesoengan,  Pacal,  Kerjo,  dan  waduk  Pan- jang sendiri. Namun demikian luas sawah yang dapat diairi baru berjumlah 3227 bau pengairan ini berasal dari sumber air S. Solo. Perbaikan sistem Irigasi teknis terbentur  pada  masalah Solo  Valley. Pada  tahun  1893  Parlemen  Belanda  telah menerima  rencana  proyek  Solo  valley  Proyek  itu,  yaitu  tanah  yang  tidak  subur, sungai  dengan  sifat  alami  sulit  dikontrol. 30 Dengan  adanya  proyek  lembah  solo, maka daerah-daerah di  Bojonegoro seperti  distrik Pelem dan Baureno  mempero- leh  tambahan air  pengairan  Solo  Valley  merupakan  proyek besar  Tujuan  utama proyek raksasa itu adalah untuk menghentikan timbunan pasir wegast. Mengubah Jalan  laut  kecil  agar  dapat  dilalui  perahu-perahu  ke  pelabuhan  Surabaya.  Proyek itu  meliputi:  pertama  mengubah  mulut  sungai  Solo,  dan  kedua  penggalian  kanal untuk  irigasi.  Untuk  proyek  Solo  Valley  Semula  Pemerintah  menganganggarkan dana  sebesar  19  milyar  gulden,  akan  tetapi  kemudian  membengkak  menjadi  38 milyar  gulden,  karena  proyek  itu  bertambah  dengan  pembangunan  kanal-kanal untuk irigasi di daerah-daerah yang ada di lembah Sungai Solo. Khususnya di Bo- jonegoro, karena petani Bojonegoro tidak bisa menggunakan air irigasi dari kanal yang  ada  di  desa  Ngablak,  14  km  dari  kota  Bojonegoro.  Kanal  itu  hanya  dapat mengairi sawah-sawah petani di Surabaya bagian utara saja.
Hingga tahun 1925 kebutuhan air irigasi penduduk Bojonegoro dirasa ma- sih sangat kurang. Hal ini diakui oleh Residen Rembang J.F. Hildering dalam la- porannya Sebelum tahun 1925. 31 Waktu pengerjaannya pun bertambah lama tidak seperti diperkirakan semula, yaitu selesai sekitar 7-8 tahun ternyata menjadi lebih lama lagi.
Pembangunan irigasi solo valley tidak berdiri sendiri melainkan terintegra- si dengan pembuatan infrastruktur irigas yang lain, yakni waduk Dam,  dan  kanal, Pembangunan  infrastuktur    itu  dimulai  pada  tahun  1905  beberapa  waduk,  yang dibangun saat itu  adalah Waduk Tlogo Haji, waduk Pajang, waduk koedoer, Ke-
30 Mudji Hartono, op.cit, hlm.,101.
31 .L.M. Penders, Bojonegoro 1900-1942. A.Story of  EndemicPoverty in.
North East Java Indonesia., hlm.29-30.
tiga waduk itu disediakan dana sebesar 17.728 gulden, waduk yang lain yang di- bangun  di  Bojonegoro  adalah  waduk  Pengantin,  Balong  Soembak,  Pirang,  Ple- soengan, Pacak,  waduk  kerjo,  Khusus  waduk Pacak dirancang selesai  4-5 tahun dengan  dana  sebesar  1,2  milyar  gulden.  Sedangkan  pembangunan  dam  seperti dam  Sokosewu  yang  ada  di  desa  klepek  disediakan  biaya  sebesar  3  milyar  gul- den. 32
Sebelum tahun 1925 infrastruktur irigasi yang telah selesai dibangun selain waduk,  juga  berupa  saluran  irigasi  yang  utamanya  untuk  mengalirkan  air  dari sumber mata air Pirang dan Dunder, serta bangunan irigasi pada sungai Pacal, kali Kerjo, Kali Keduang, kali Cawak (kali ini merupakan anak sungai selatan Sungai Solo  dan  sekaligus  merupakan  batas  antara  wilayah  Bojonegoro  dan  Gresik  dan juga batas antara seksi pengairan Bojonegoro dan Lamongan dari Dinas Pengairan lembah  Solo.  Perlu  diketahui  bahwa  antara  kali  Cawak  dan  Kali  Kerjo  terdapat 1800  bau  sawah  yang  telah  dapat  diairi,  berkat  bangunan  irigasi  teknis  tersebut, maka  luas  areal  sawah  yang  dapat  diairi  bertambah  menjadi  2500  bau,  dan  kali Tidu. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1927 bangunan waduk yang dapat diselesai- kan pembangunannya adalah waduk Pacal yang terletak di desa Tretes (Onder dis- trik Sugihkuranang di sebelah selatan S. Pacal Waduk itu diperkirakan dapat me- nampungair  40  milyar  meter  kibek  dan  dapat  dipakai  untuk  mengairi  lebih  dari 20.000 bau sawah di distrik Palem dan Bojonegoro. Di samping itu juga dapat di- pakai untuk menampung kelebihan air dari bagian selatan distrik Baureno. 33
Setelah  pembangunan  infrastruktur  pertanian  di  Bojonegoro,  maka  hasil produksi padi mengalami kenaikan pada tahun 1930-an. 34 Meskipun demikian  di Bojonegoro masih  sering muncul fenomena keresahan penduduk dan kekhawati- ran  kekurangan  pangan  serta  mempertahankan  hidup  keluarga  sebagaimana  dila- porkan bahwa kegagalan panen menambah angka kriminalitas. 35 Kegagalan panen di Bojonegoro tahun 1904-1906 mengakibatkan kelaparan di berbagai distrik. Hal ini telah dilaporkan oleh Residen,  Fraenkekel  kepada Ggubernur Jenderal. Lapo-
32 Ibid .hlm.33.
33 Penders, ibid. ,hlm.34.
34 Mudji Hartono, op.cit ., hlm.11.
35 SMJ. H. LXX.
ran dari Residen Fraenkel tahun 1904 menjadi suatu pertanda kekhawatiran peme- rintah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan dana sebesar 30.000 gulden un- tuk membeli bibit jagung. 36

## D. Edukasi
Pendidikan modern merupakan satu aspek penting dari Politik Etis. Opini Mayoritas  di  kalangan  pembuat  kebijaksanaan  itu  mengatakan  bagaimanapun  di lapisan  atas  masyarakat  memerlukan  standar  pendidikan  yang  ekuivalen  dengan pendidikan Belanda. Sedangkan lapisan masyarakat yang lain hanya memerlukan instruksi ringkas yaitu 3 R.
Pemerintah  selain  melakukan  Pembanguan  sektor  pertanian,  khususnya Irigasi  juga melaksanakan pembangunan sektor pendidikan sementara itu perha- tian  pemerintah  terhadap  program  emigrasi  terlihat  tidak  dapat  berjalan  dengan baik. Pada tahun 1930,  dari jumlah penduduk 483791 jiwa, yang bersedia mengi- kuti program Transmigrasi ke luar Jawa hanya ada 24385 orang.  Jumlah itu lebih kecil  dibandingkan  Orang  Bojonegoro  yang  pindah  ke  Semarang  untuk  mencari nafkah,  yaitu ada 29.525 orang  Orang. 37 Kebanyakan orang  Bojonegoro  enggan pergi jauh meninggalkan tanah kelahirannya, mereka hanya bersedia pergi ke dae- rah  terdekat  dan  mereka  kebanyakan  memiliki  anggapan    bahwa  tanah  miliknya yang sempit masih bisa memberikan kehidupan.seluruh keluarganya. 38 Oleh kare- na  itu  walaupun  ada  daya  tarik  yang  berupa  pemberian  tanah  secara  gratis  dari pemerintah  Hindia  Belanda,  Penduduk  Bojonegoro  rupanya  tidak  terarik  untuk berangkat  transmigrasi  ke  luar  Jawa.  Penduduk  Bojonegoro  pergi  untuk  mencari nafkah  ke  daerah  terdekat  yang  menjadi  tujuan  orang-orang  Bojonegoro  antara lain adalah Kudus, Ngawi, Madiun, Kediri,  Pati, dan Semarang serta Surabaya. 39
Pelaksanaan program pembangunan Edukasi di Bojonegoro sebagai wujud keseriusan  Pemerintah  kolonial  Belanda  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pen- duduk  setempat.  memajukan  pendidikan  di  Bojonegoro  terlihat  pada  banyaknya
36 Penders, o p.cit .,hlm.25.
37 Mudji Hartono, op.cit . ,hlm.47
38 Mudji Hartono, ibid.
39 Ibid .,hlm.118.
sekolah yang didirikan oleh Pemerintah. Pada tahun 1920 terdapat pengembangan pendidikan di Bojonegoro, ada 140 buah Sekolah Desa. 51 buah sekolah Tweede klasse Schoolen Pada tahun 1927 jumlah sekolah di Bojonegoro meningkat men- jadi 148, dan 182 buah sekolah Desa, 2 buah diantaranya Sekolah Khusus wanita yang  mengajarkan  bidang  ekonomi,  menjahit,  pekerjaan  tangan,  18  buah  dianta- ranya ialah sekolah Tweede klasse Scholen di seluruh Residensi Rembang terdapat sekolahan Vervolgscholen sama halnya di daerah lain di jawa. Sistem Persekola- han di Bojonegoro bersifat dualistik, artinya ada pembedaan dua sistem perseko- lahan, di satu pihak terdapat Sekolahan dengan Pengantar bahasa Belanda, dan di pihak lain ada pendidikan yang vernakuler, 40 atau pendidikan dengan unsur baha- sa  daerah.  Pendidikan  modern  merupakan  satu  aspek  penting  dari  Politik  Etis. Opini  mayoritas  di  kalangan  pembuat  kebijaksanaan  menyatakan  bagaimanapun pada lapisan atas masyarakat  yang memerlukan standar pendidikan  yang ekuiva- len dengan  Sekolah  Belanda.  Mayoritas  masyarakat  yang  lain  hanya  instruksi ringkas yang diperlukan, yakni 3R sebagai hasil dari struktur pendidikan yang du- alistik.  Pendidikan  yang  tampak  adalah  sebagian  dari  pendidikan  tersebut  mem- punyai sistem pendidikan berbahasa Belanda, yang lain merupakan sistem sekolah Vernakuler (berunsurkan  bahasa  daerah).  Perhatian  utama  pemerintah  kolonial Belanda adalah untuk menggalakkan masuknya anak-anak golongan atas Indone- sia  ke  sekolah  yang  berbahasa  Belanda.  Namun    ternyata  dijumpai  juga  banyak anak dari golongan menengah dan bahkan kelas bawah  yang berhasrat masuk ke sekolah tersebut. Orang tua mereka menyangupi soal pembiayaan. Pejabat inquiri pada tahun 1926 menemukan dari 52.600 anak di sekolah pribumi Belanda, 66% di antaranya  tidak memenuhi norma pendaftaran asli. 41
Tujuan utama anak-anak pribumi masuk ke sekolah Belanda adalah untuk mendapatkan  pekerjaan  sebagai  pejabat  sipil  kolonial  yang  memiliki  prestise.  Di tingkat  Kabupaten  kebutuhan  tenaga  yang  berpendidikan  terdapat  untuk  menem- pati jabatan sebagai Kliwon , Menteri, dan juru tulis, sedangkan di tingkat  distrik tenaga  terdidik  ditempatkan  sebagai Menteri  Ari , Jogorekso ( pesuruh), Menteri
40 Penders, op.cit . hlm.35.
41 Penders., ibid.
Sambong (pengairan Mantri polisi serta pembantu-pembantu nya). Di Bojonegoro juga  terdapat Landbouw  Consulent yang  juga  memerlukan  tenaga  terdidik  Bojo- negoro dijadikan Distrik Hutan karena itu memerlukan tenaga terdidik. Selain itu di Bojonegoro juga ada berbagai dinas, seperti Dinas Kehutanan, Kesehatan, Per- tanian, dan  Dinas Pekerjaan Umum. Di dalam lembaga tersebut Pemerintah me- nempatkan tenaga-tenaga yang berijazah di bidang teknik dan  keahlian. Apabila mereka gagal maka alternatifnya menjadi sekretaris, mandor, dan  atau sekretaris desa. Hal ini menunjukkan sifat pendidikan kolonial yang dkenal dengan sebutan : Utiliteit  Onderwijs . 42 Kiranya hal inilah yang menjadi motifator yang sangat kuat bagi masyarakat. Menjelang tahun 1920-an mereka yang berbekal pendidikan Be- landa  jumlahnya  telah  melebihi  target  yang  ditentukan  pemerintah  kolonial  se- hingga Komisi  Khusus membatasi anak-anak yang memasuki sekolah berbahasa Belanda,  adapun  yang  diperbolehkan  memasuki  sekolah  berbahasa  Belanda  ada- lah hanya dari kalangan atas  dan sebagian yang telah diterima dialihkan ke seko- lah Vernakuler dan berbagai sekolah teknik yang lain. Meskipun Sekolah Verna- kuler mendapat kritik karena sistem sekolah itu gagal untuk memberikan berbagai ajaran  yang  luas  sebagai  objek  mayor.  Pejabat  pemerintah  sering  menggunakan paksaan, “perintah halus” agar penduduk Desa bersedia mendirikan sekolahan un- tuk komunitasnya.
Sangat  menarik  untuk  diperhatikan  adalah  bahwa  di  Bojonegoro  ada  fe- nomena    yang  berupa  tuntutan  belajar  dan  pengetahuan  bahasa  Belanda  modern yang amat kuat. Hal ini mendorong berdirinya ELS (Eruropeese Logere School ) dan HIS ( Holands Inlandsche School) . Adapun siswa yang bisa memasuki seko- lah HIS dan ELS adalah anak-anak orang Belanda, Eurasians, dan anak-anak pri- bumi dari kelas atas. 43 Di kota Bojonegoro hingga tahun 1906 terdapat sekolahan Vernakuler ,  yakni Eerste  klasse  School yang  lama  belajarnya  5  tahun.  Selain  itu terdapat pula sekolah Tweede Klasse School dan sekolah swasta non subsidi Khu- sus untuk golongan atas yang mengajarkan 3R, Geografi, Sejarah, dan ilmu alam, menggambar dan meneliti disamping itu di luar kota juga ditemukan adanya seko-
42 Hatta., hlm. 98.
43 Penders., loc.cit.
lah seperti di kota, di distrik Pelem ada sekolah Tweede Klasse School, di Baureno telah  didirikan  sekolah  swasta  bersubsidi,  dan  di  Tambakrejo  terdapat  sekolah swasta  tidak  bersubsidi.  Pada  umumnya  pelajar  berasal  dari  anak-anak  Priyayi, Kepala Desa, Pedagang, dan dari lingkungan keluarga  yang memiliki kedudukan Sosial tinggi di kampung. 44
Sejak  awal  tahun  1920-an  Pemerintah  kolonial  Belanda  berusaha  keras menyebarkan Sekolah Desa, untuk itu pemerintah menyediakan dana dan penga- komodasiannya  dilakukan  tahun  1940-an.  Jumlah  anak  di  Sekolah  Desa  ada  15 197  anak  dan  2766  anak  diantaranya  adalah  anak  perempuan. 45 Dalam  tahun 1929-1930  Pemerintah  masih  merencanakan  untuk  menambah  15  buah  sekolah per tahunnya dan dana yang dianggarkan sebesar 10 juta gulden. Pemerintah me- nargetkan dalam waktu 4 tahun di Bojonegoro terdapat 250 buah sekolahan. 40% anak  Usia  6-9  tahun  dimasukkan  ke  sekolah Vernakuler. 46 Meskipun  Sekolah Vernakuler berkembang secara spektakuler, namun Sekolah Vernakuler itu dikri- tik  oleh  orang-orang  Belanda  karena  keluar  dari  kebiasaan  hidup  kaum  pribumi, seperti  Hari  Libur  sekolah  yang  tidak  cocok  karena  tidak  memperhitungkan  mu- sim tanam, hari-hari besar agama, dan festival. Kurikulum dinilai terlalu intelek- tual. Persiapan untuk pendidik kurang baik karena tidak sesuai dengan kehidupan riil.  Karakter  Barat  mendominasi  sekolah  vernakuler , maka  sekolah  vernakuler gagal mengajarkan kehidupan yang nyata dan penting bagi penduduk pribumi.

## E. Bojonegoro pada Akhir Pemerintahan Hindia Belanda
Situasi Bojonegoro pada akhir tahun 1930-an belum mengalami perubahan yang  signifikan  dalam  arti  belum  terjadi  perbaikan  kemakmuran.  Berbagai  Pers Belanda memuat berita-berita tentang masalah-masalah  yang terdapat  di  Bojone- goro, seperti soal penurunan produksi pertanian, soal gagal panen, kelaparan, wa- bah penyakit, kekurangan gizi dan berita itu beredar di lingkungan Parlemen Be- landa  Kegagalan  panen  di  Bojonegoro  tidak  saja  terjadi  pada  tanaman  padi  me-
44 Ibid. ,,hlm.70.
45 Ibid .,hlm.47.
46 Ibid.
lainkan juga pada tanaman kedua, seperti jagung dan tembakau. Kegagalan panen itu sudah dialami oleh petani Bojonegoro sejak tahun 1888, Gagal panen saat itu berlanjut  pada  tahun-tahun  berikutnya,  seperti  tahun  1889  sampai  dengan  1891 dan tahun 1904-1906. Adapun sebab-sebab kegagalan panen tersebut adalah keku- rangan air di musim penghujan, wabah penyakit tanaman, tanah-tanah diberokan 47 dan musim tidak stabil. Tidak adanya solusi telah menimbulkan perdebatan di ka- langan  pejabat  kolonial,  Sehubungan  dengan  itu  Van  Mook  memerintahkan mengkaji masalah Bojonegoro dengan cara membentuk tim yang terdiri dari peja- bat Departemen Hubungan Ekonomi, pejabat Departemen Transpotasi dan air, dan pejabat Propinsi. Tugas tim ini adalah untuk mengeluarkan Bojonegoro dari ben- cana ekonomi yang kronik. Untuk mengatasi kegagalan panen di Bojonegoro da- lam tahun 1936-1938. Pemerintah menerapkan kebijakan, yaitu pertama Pinjaman kredit pertanian dihapuskan jika petani gagal panen, anngsuran kredit tersebut di- alihkan untuk keperluan irigasi, kedu pemerintah menyediakan lapangan kerja ba- ru,  yaitu  mendirikan pabrik keramik di  Ngandong, pabrik  kaca di  Teben  dan pa- brik semen di Gresik, dan pabrik rokok serta cerutu   digalakkan sebagai industri rumah tangga Gresik. Disamping itu pemerintah menggalakkan program transmi- grasi.

## F. Penutup
Kabupaten Bojonegoro terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur yang terus menerus atau hampir setiap tahun dilanda bencana banjir. Daerah itu sudah sejak tahun 1888  menjadi langganan banjir dari meluapnya sungai Solo. Memang dae- rah itu merupakan daerah rawan banjir. Selain itu Bojonegoro sering kali dilanda kekurangan  bahan  pangan  sebagai  akibat  gagal  panen  yang  kronis.  Pada  masa Pemerintah  Hindia  Belanda,  di  Bojonegoro  kerap  kali  terjadi  kemunduran  perta- nian. Oleh karena itu Perbaikan sistem pertanian menjadi  tujuan utama pemerin- tah.  Realisasinya  adalah  dengan  memperbaiki  sistem  irigasi,  Penyuluhan- penyuluhan  pertanian.  Pembangunan  infrastruktur  irigasi  dapat  dikatakan  sangat banyak, yaitu lebih dari 17 buah bangunan, yang berupa waduk, bendungan, salu-
47 Algemen van Resident Rembang,1889, 1890,18
ran  air,  dan  kanal.  Anggaran  yang  dikeluarkan  pemerintah  sangat  besar.  Jumlah areal tanam yang dapat diairi bertambah luas. Dalam tahun 1930-an diketahui ter- jadi  kenaikan  produksi  beras  di  Bojonegoro.  Dalam  sektor  pendidikan  banyak bangunan sekolah didirikan, direncanakan sebanyak 250 buah sekolahan dibangun untuk  kepentingan  rakyat.  Meskipun  anak-anak  dari  golongan  bawah  belum  me- miliki kesempatan yang sama dengan golongan elit.
Perbaikan kesejahtereaan penduduk dilakukan juga dengan cara perbaikan sistem pendidikan, bagaimanapun dalam pelaksanaan pendidikan terdapat  diskri- minasi,  sehingga  golongan bawah tidak memiliki kesempatan  yang sama  dengan golongan  elit,  menggiatkan  program  transmigrasi,  dan  membuka  lapangan  kerja baru.  Hal  ini  mengakibatkan  kemerosotan  kesejahteraan  penduduk.  Sejalan  den- gan program Politik Etis, maka Pemerintah Kolonial Belanda merealisasikan pro- gram itu dengan serius. Dalam upaya meningkatkan standar hidup penduduk Pe- merintah  mengutamakan  perbaikan  sistem  pertanian,  Pemerintah  memfokuskan pada perbaikan sistem irigasi, sebanyak lebih dari 17 buah bangunan infrastruktur irigasi  dibangun  sejak  awal  abad  ke-20,  yakni  berupa:  bangunan  waduk,  dam, kanal, dan saluran air irigasi. Pembangunan infrastruktur itu didasarkan pada pen- dapat-pendapat,  bahwa penyebab kegagalan panen karena kekurangan  air di  mu- sim penghujan.
Sesudah Perbaikan sistem irigasi dilakukan, kemudian dari Pihak departe- men pertanian di Bogor masih pesimis, mereka berpendapat bahwa perbaikan per- tanian  akan    berhasil  jika  penduduk  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang pertanian,  karena  itu  langkah  selanjutnya  perlu  didirikan  sekolah  pertanian  desa ( Desa Lanbouw scholen ).
Pelaksanaan Politik Etis di Bojonegoro merupakan bukti keseriusan Peme- rintah kolonial Belanda dalam upaya meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Perbaikan sistem irigasi di Bojonegoro merupakan suatu bagian dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur irigasi dan  perbaikan sistem irigasi  teknis  di  Bojonegoro  jumlahnya  cukup  banyak  dan  biayanya  pun  sangat besar. Jumlah bangunan  infrastruktur irigasi, seperti: waduk, dam, dan kanal  ada sekitar  17  buah  lebih.  Jumlah  ini  menunjukkan  bahwa  perbaikan  sistem  irigasi
teknis lebih banyak jumlahnya dari pada daerah lain di wilayah karesidenan Rem- bang. Di Blora misalnya, hanya dibangun 2 buah waduk, yaitu waduk Geneng dan waduk Tempuran. Begitu pula di Kabupaten Rembang, menurut laporan Residen J.Habemma dalam Memorie Van Overgave bangunan irigasi teknis masih sangat kurang. 48 Tentang Pendidikan, Pemerintah Hindia Belanda sangat memperhatikan bidang  pendidikan  untuk  semua  lapisan  masyarakat.  Pengembangan  pendidikan ditandai oleh banyaknya sekolahan yang didirikan pemerintah di Bojonegoro. Se- dangkan  untuk  program  transmigrasi,  tampaknya  mengalami  hambatan,  karena penduduk  Bojonegoro  tidak  merespon  dengan  positif.  Orang-orang  Bojonegoro tidak  berminat  meninggalkan  tanah  kelahirannya  untuk  pergi  jauh  ke  luar  Jawa. Mereka  hanya  bersedia  pindah  ke  daerah  terdekat  untuk  mencari  nafkah,  seperti ke daerah Ngawi, Pati, Kediri, Madiun, Surabaya, dan paling banyak di Semarang.

## DAFTAR  PUSTAKA
Algemen van Resident Rembang ,1889, 1890,1891.
ANRI. Memorie Serah  Jabatan ( 1921 - 1930 ) Jawa  Tengah). Jakarta : ANRI, 1977.
Baudet& Brugmans,I.J. Politik Etis dan  Revolusi Kemerdekaan . Jakarta:  Yaya- san Obor, 1987.
Hatta. Kumpulan Karangan . Djakarta:Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1954. Linblad, J.Thomas. ( ed ). Sejarah  Ekonomi Modern Indonesia:  Berbagai Tan- tangan    Baru .    Terjemahan  M.Arief  dan  Bambang  Purwanto,  Jakarta:
LP3ES, 1998
48 MVO, J.Habemma,hlm.22.
Penders, C.L.M. Bojonegoro 1900-1942. A.Story  of  Endemic Poverty  in . North East Java  Indonesia . Singapura : Gunung  Agung, 1984.
Mudji Hartono,  “Pertanian  Tanaman  Pangan di  Karesidenan  Rembang  1900- 1928”, Tesis .  Tidak  diterbitkan  Pada  Universitas  Gadjah  Mada,  2002. MVO, Residen Rembang, J .  Habbema.
Sayogya , dan  Cdollier.  W. L. Budidaya  Padi  di  Jawa .  Jakarta  :  Gramedia , 1986).
Vries,  Egbert , de . Masalah-Masalah  Petani  Jawa .   Jakarta :  Bhratara, 1972. _______________ Pertanian dan Kemiskinan di Jawa, Jakarta : Obor, 1985.