## Paradiplomasi Jawa Barat Melalui Kerja Sama
Sister Province antara Jawa Barat dan Souss- Massa

## Mochamad Alvin Faishal dan Dina Yulianti
Universitas Padjadjaran

## Abstrak
Kerja sama luar negeri merupakan bagian integral dari suatu hubungan antarnegara di seluruh dunia. Bentuk dari kerja sama luar negeri yang dikenal adalah paradiplomasi. Di Indonesia, praktik paradiplomasi mulai berkembang pasca tahun 1998, pemerintah pusat pun mendukung hubungan kerja sama dalam praktik diplomasi tersebut dengan mengeluarkan beberapa regulasi- regulasi demi kelancaran paradiplomasi. Praktik paradiplomasi di Indonesia terdapat dua bentuk kerja sama yaitu sister city dan sister province. Artikel ini mendeskripsikan proses dan bentuk paradiplomasi antara Jawa Barat dan Sous-Massa (Maroko) yang telah menjalin sister province sejak 2017 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, melalui studi literatur yang didapatkan dari website, jurnal, dan dokumen resmi dengan fokus pada telaah pokok bahasan secara rinci dan komprehensif. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman pentingnya paradiplomasi dan soft power dalam membentuk hubungan internasional, serta potensi peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Maroko di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Paradiplomasi; sister province ; Jawa Barat; Souss-Massa .

## Abstract
Foreign cooperation is an integral part of relations between countries around the world. A well-known form of foreign cooperation is paradiplomacy. In Indonesia, the practice of paradiplomacy began to develop after 1998, the central government also supported cooperative relations in the practice of diplomacy by issuing several regulations for the smooth running of paradiplomacy. The practice of paradiplomacy in Indonesia has two forms of cooperation, namely sister city and sister province. This article describes the process and form of paradiplomacy between West Java and Sous-Massa (Morocco) which has established a sister province since 2017 until now. This research uses a qualitative descriptive method to collect and analyze data, through literature studies obtained from websites, journals, and official documents with a focus on examining the subject matter in detail and comprehensively. The findings of this research contribute to the understanding of the importance of paradiplomacy and soft power in shaping international relations, as well as the potential for increasing bilateral cooperation between Indonesia and Morocco in the future.
Keywords: Paradiplomacy ; sister province ; West Java , Souss-Massa .
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024

## Pendahuluan
Seiring berkembangnya zaman, pemerintah daerah semakin terlibat dalam kebijakan luar negeri dan hubungan luar negeri. Kendali pemerintah pusat terhadap kebijakan luar negeri telah diterapkan melalui berbagai cara, terutama melalui globalisasi dan glokalisasi. Globalisasi diartikan sebagai proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar negara melalui pertukaran barang, jasa, dan ide serta menekankan perspektif global dan homogenisasi. Sementara glokalisasi mengacu pada adaptasi produk dan strategi global ke pasar dan budaya lokal, glokalisasi juga melibatkan pertimbangan perspektif global dan lokal dan memungkinkan adanya keragaman budaya. Pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998, paradiplomasi di Indonesia mulai berkembang. Untuk mendukung kerja sama dalam diplomasi, pemerintah pusat juga memberlakukan regulasi untuk memudahkan paradiplomasi Mulai dari UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (DPR RI) hingga Peraturan Kementerian Dalam Negeri  Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Lembaga Di Luar Negeri (BPK 2020) . Praktik paradiplomasi di Indonesia telah berkembang berkat dukungan kebijakan pemerintah pusat yang pro-paradiplomasi. Namun demikian, perkembangan paradiplomasi di Indonesia tidak sebanyak di negara-negara federal pada umumnya, karena dalam melakukan hubungan paradiplomasi, setiap kepala daerah di Indonesia harus mendapatkan surat kuasa yang dibuat oleh pemerintah pusat bernama “ Full Power Letter. ” Tanpa adanya surat kuasa ini, kepala daerah tidak memiliki wewenang dalam melakukan hubungan luar negeri serta melakukan kerja sama internasional (Dadang 2022).
Kerja sama paradiplomasi di Indonesia terdapat dua bentuk yaitu sister city dan sister province . Sister city merupakan kerja sama dengan jangka waktu yang panjang yang dilakukan antara dua kota di dua negara berbe- da. Kerja sama ini secara resmi dilakukan dan diakui setelah kedua pihak menandatangani perjanjian yang disebut dengan MoU (Memorandum of Understanding) . Kerja sama s ister city bersifat independen yang dilatar belakangi untuk membangun hubungan kerja sama dengan negara lain se- hingga dapat saling menguntungkan bagi kedua belah negara. Kerja sama s ister city pada umumnya terjalin antara dua wilayah kota yang memiliki persamaan  sejarah,  geografis,  demografis,  dan  isu-isu  lain  yang  serupa. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, bentuk jerkasama lain yang dilakukan s ister city diantaranya adalah industri, investasi, pendidikan, pariwisata, bahkan kebudayaan, yang kemudian bentuk-bentuk kerja sama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Hampir sama dengan kerja sama luar negeri sister city yang melibatkan aktor sub-negara dari dua negara yang berbeda, kerja sama sister province merupakan kerja sama yang
dilakukan oleh dua provinsi dari dua negara yang berbeda. Salah satu contoh keberhasilan kerja sama paradiplomasi terlihat adalah kerja sama sister province antara Jawa Barat, Indonesia, dan Souss-Massa, Maroko, yang telah terjalin sejak tahun 2017. Hubungan ini menawarkan sebuah studi kasus menarik untuk memahami bagaimana entitas subnasional dapat memainkan peran signifikan dalam kerja sama internasional.
Kerja sama sister province antara Jawa Barat dan Souss-Massa mencerminkan komitmen konkret untuk membangun hubungan erat antara dua entitas subnasional yang mungkin terletak di belahan dunia yang berbeda, namun saling berbagi pengalaman dan sumber daya. Fenomena ini tidak terbatas pada pertukaran budaya atau pariwisata saja, tetapi juga melibatkan sektor-sektor yang bersifat lebih teknis, seperti pendidikan, ekonomi, dan pertanian. Selain itu, Kerja sama sister province antara Jawa Barat dan Souss-Massa juga mencerminkan penguatan otonomi daerah yang semakin kuat. Melalui kerja sama bilateral seperti sister province , provinsi-provinsi dapat membangun jaringan yang kuat, menjalin hubungan diplomatik yang mendukung kepentingan bersama.

## Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini difokuskan pada pemahaman suatu fenomena dengan memeriksa karakteristiknya dan menghasilkan penjelasan yang kaya dan rinci tentang pokok bahasannya. Menurut Miles (2014) penggunaan metode kualitatif dibutuhkan untuk memberikan penjelasan dengan proses yang lengkap beserta kajian kronologisnya, konsekuensi, dan rincian penjelasan yang lebih mendalam. Selain itu melalui data kualitatif, pembaca dapat lebih mendapat penggambaran yang konkret atas fenomena.
Penelitian yang menggunakan metode kualitatif memiliki kelebihan dalam Exploring, Describing, Ordering, Explaining, dan Predicting . Metode ini cocok digunakan untuk mengeksplorasi fenomena dan konteks tertentu, seperti interaksi sosial, pengalaman manusia, dan praktik kerja sama. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat fleksibel dan eksploratif yang membutuhkan penjelasan mendalam mengenai Paradiplomasi Indonesia di Afrika melalui Kerja sama Sister Province Jawa Barat dengan Souss-Massa.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian, karena dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid pula. Menurut Cresswell (2018) bahwa setidaknya empat pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Mereka termasuk wawancara, observasi, studi literatur, dan audio visual . Peneliti menggunakan studi literatur yang menggunakan metode pengambilan data dengan mengakses literatur yang
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024 125
relevan, literatur yang digunakan berupa buku, dokumen instansi terkait, berita dengan sumber yang terpercaya, laporan, jurnal, dan sebagainya dan dilakukan dengan analisis secara dalam melalui website, buku elektronik, berita elektronik, dan sebagainya. Selain itu observasi terhadap perkembangan hubungan kerja sama antara Jawa Barat dan Souss-Massa dan paradiplomasi Jawa Barat dengan Souss-Massa memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap dampaknya dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut.

## Landasan Konseptual

## Soft Power
Max  Weber  memberi  definisi power yang  paling  signifikan  dalam  ilmu sosial. Dia mendefinisikan kekuatan sebagai kemungkinan seorang aktor dalam hubungan sosial untuk melakukan kehendaknya sendiri meskipun ada penentangan. Power , menurut Weber, adalah bentuk zero-sum game yang berasal dari kemampuan, kualitas, dan sumber daya satu aktor. Tidak ada teori atau pemahaman yang pasti tentang kekuatan dalam konteks hubungan internasional yang kompleks dan beragam (Beetham 2018). Power dalam hubungan internasional, para ahli menganggap kekuatan sebagai  kemampuan.  Dalam  hal  ini,  kapasitas  didefinisikan  sebagai atribut atau kepemilikan negara, seperti pendapatan per kapita, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Karena itu, definisi ini juga disebut sebagai kekuatan asional. Salah satu contohnya adalah penggolongan hierarkis dalam sistem internasional, yang memetakan negara-negara yang ada berdasarkan kepemilikan barang yang dapat diukur. Hal ini membuat negara dikategorikan sebagai great powers, superpowers, middling powers, regional powers, dan sebagainya (Heywood 2014). Dengan perkembangan bidang hubungan internasional, pengertian konvensional tentang power mulai berubah. Menurut Baldwin (2013), peran kekuatan non-militer telah diremehkan, sementara pentingnya kekuatan militer telah ditingkatkan.
Joseph Nye (1990) mengatakan bahwa pergeseran kerangka internasional telah menarik perhatian kembali pada penggunaan kekuatan yang tidak berwujud,  seperti  budaya,  ideologi,  dan  lembaga.  Nye  mendefinisikan kekuatan sebagai hard (keras) dan soft (lembut). Kemampuan untuk mencapai tujuan melalui paksaan atau ancaman, yang dikenal sebagai " carrots " dan " sticks " politik global, dikenal sebagai hard power . Sepanjang sejarah,  faktor-faktor  seperti  populasi,  wilayah,  geografi,  sumber  daya alam, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi telah digunakan untuk mengukur hard power .
Sementara itu Dalam bukunya " Soft Power: The Means to Success in World Politics ", Joseph S. Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dengan memunculkan adanya ketertarikan ( attraction ) dari pihak luar terhadap budaya, ide politik, dan kebijakan suatu negara daripada dengan pemaksaan ( coercion ) dan pembayaran ( payment ). Nye berpendapat bahwa dengan menciptakan persepsi yang baik tentang suatu negara bahwa budayanya, politiknya, dan kebijakannya yang benar, orang di luar akan lebih cenderung untuk tidak berusaha menghalangi upaya untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut (Nye 2004). Sebuah negara memiliki soft power jika memiliki budaya yang universal dan memiliki kemampuan untuk membuat aturan, peraturan, dan sistem untuk mengontrol perilaku negara lain. Soft power menurut Nye adalah kekuatan yang lebih dari persuasi atau persuasi. Kemampuan untuk memikat orang lain juga merupakan soft power . Soft power dianggap berlangsung jika seseorang aktor dipaksa untuk mengikuti rencana atau tujuan aktor lain tanpa adanya paksaan atau transaksi (Nye 2004).

## Paradiplomasi
Perkembangan praktik hubungan internasional pada saat ini melibatkan aktor non-negara dan tidak hanya negara sebagai aktor tunggal. Pemerintah daerah, sebagai aktor sub-nasional, adalah salah satu aktor non-negara yang paling banyak mengubah pembicaraan hubungan internasional. Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari negara dapat melakukan hubungan luar negeri secara mandiri mewakili daerah mereka sendiri tanpa melibatkan negara. Dengan banyaknya negara yang menerapkan sistem desentralisasi di seluruh dunia, hal ini semakin didukung. Pemerintah daerah akan semakin termotivasi untuk bekerja sama dengan luar negeri dalam memajukan pembangunan mereka sendiri karena mereka merupakan entitas sub-nasional yang berpartisipasi dalam kerja sama internasional. Interaksi atau aktivitas hubungan luar negeri yang di lakukan aktor sub-nasional di dalam hubungan internasional biasa dikenal dengan istilah paradiplomasi.
Menurut Soldatos, paradiplomasi adalah perwakilan langsung dari sub- entitas suatu negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas internasional. Paradiplomasi  juga  didefinisikan  sebagai  upaya  oleh  aktor  subnasional untuk mencapai kepentingannya melalui hubungan luar negeri dengan negara lain atau entitas konstituen lainnya. Aktor subnasional atau publik global termasuk dalam kategori ini (Lequesne & Paquin 2017). Aktivitas ekstra-jurisdiksi adalah aktivitas yang melampaui yurisdiksi de jure suatu entitas atau memberikan kekuatan de facto . Ini terjadi karena masalah ekonomi atau perkembangan seperti teknologi, pendidikan, dan budaya yang dihadapi oleh penduduk negara tersebut. Dalam melakukan hubungan luar negeri dengan aktor subnasional di negara lain, biasanya
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024
terdapat representasi dari aktor subnasional di wilayah tujuan, tujuan perdagangan, negosiasi dan penandatanganan perjanjian, partisipasi dalam organisasi regional atau internasional, dan pembentukan hubungan bilateral antara keduanya (Lecours 2002).
Setelah adanya Perjanjian Westphalia, yang merupakan cikal bakal terbentuknya nation state, studi HI berfokus pada negara dalam sistem internasional, di mana hal tersebut mengakibatkan terbentuknya hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui kebijakan luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, pada saat ini, hubungan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara serta desakan dari sistem internasional yang menuntut suatu negara untuk mengambil kebijakan (Yami & Darmawan 2014). Selain itu, ketika kesempatan, kekayaan, dan harmoni tidak seimbang dalam suatu negara, desentralisasi muncul. Tujuan desentralisasi adalah untuk memastikan bahwa peran suatu daerah dalam pembangunan negara.
Selain itu, paradiplomasi model arena tersebar di seluruh dunia. Paradiplomasi global mencakup paradiplomasi dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, industri swasta, kelompok kepentingan, publik global, dan lainnya. Ini memungkinkan pemerintah negara tersebut melakukan kontak dengan pusat perdagangan, industri, atau budaya di wilayah subnasional negara tersebut, serta dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta di negara tersebut. Paradiplomasi global mencakup hubungan politik-fungsial yang terjadi di wilayah subnasional negara lain, yang memungkinkan pemerintah untuk berhubungan dengan pusat perdagangan, industri, atau budaya di wilayah subnasional tersebut, serta dengan lembaga pemerintah asing (Aguirre 2013). Paradiplomasi global dilakukan oleh unit konstituen dengan tujuan kebijakan atau tindakan di luar paradiplomasi. Ini dapat ditujukan terhadap publik global, organisasi internasional, atau afiliasi dengan subpemerintah nasional atau federal, seperti organisasi yang didirikan oleh kementerian di subnasional negara lain untuk mencapai tujuan tertentu (Aguirre 2013).

## Sister Province
Tidak dapat dipungkiri bahwa sister province atau hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas sub nasional adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam diplomasi dan hubungan luar negeri suatu negara. Pelaksanaan hubungan luar negeri ini dapat memperkuat demokrasi di negara yang memiliki kultur dan keberagaman karena dapat memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut (Lecours 2008). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat peraturan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan hubungan luar negeri, baik di tingkat kota maupun provinsi ( Sister City/Sister Province ). Dengan demikian, meskipun perbedaan jenis antara kota dan
provinsi, keduanya tetap dianggap sebagai tindakan paradiplomasi yang dilakukan oleh entitas subnasional. Kedua kota dan provinsi tetap melakukan koordinasi dan pelaporan serta mengikuti peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Plano & Olton (1998), kebijakan luar negeri adalah kumpulan tindakan yang dibuat dan dibuat oleh para pembuat keputusan sebagai tanggapan terhadap pihak-pihak dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dari penjelasan ini, paradiplomasi berbeda dari politik luar negeri karena tujuan paradiplomasi hanya untuk mencapai kepentingan daerah yang difasilitasi pemerintah pusat. Akibatnya, cakupannya lebih terbatas daripada praktik politik luar negeri yang dilakukan pemerintah pusat.

## Hasil dan Diskusi
Paradiplomasi Indonesia di Afrika melalui Kerja sama Sister Province Jawa Barat dengan Souss-Massa
Souss-Massa adalah salah satu dari 12 wilayah di Maroko. Wilayah ini memiliki luas 51.642 km² dan berpenduduk 2.676.847 jiwa pada tahun 2014. Ibu kotanya adalah Agadir. Souss-Massa memiliki potensi ekonomi yang  signifikan  dari  sektor  sumber  daya  alam,  pertanian,  perikanan, dan pariwisata. Wilayah ini juga fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memiliki potensi pertumbuhan sosial ekonomi. Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai kerja sama sister province dengan Pemerintah Souss-Massa, Maroko. Kerja sama antara kedua wilayah didasari oleh penunjukan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko kepada Provinsi Jawa Barat untuk membuat hubungan kerja sama bersaudara dengan salah satu Provinsi di Maroko yaitu Souss-Massa. Kerja sama penunjukan Jawa Barat dan Souss-Massa juga berdasarkan akan kesamaan karakteristik wilayah yang dimiliki oleh kedua Provinsi tersebut. Kerja sama ini lalu ditindaklanjuti dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Souss-Massa, Maroko. Sejak saat itu, berbagai kerja sama di bidang pengembangan ekonomi, pertanian, dan peningkatan pendidikan lainnya dilaksanakan. Dalam periode tersebut, berdasarkan Buku Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri (2020), terdapat 11 action plan, 3 rencana kerja sama terlaksana, 8 rencana kerja sama yang belum terlaksana. Setelah adanya evaluasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Souss-Massa melihat bahwa kerja sama ini memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak dan berencana akan memperpanjang kerja samanya pada tahun 2024.
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024
Berdasarkan tiga program yang telah dijalankan, faktor pendorong yang membuat rencana kerja sama terlaksana karena didorong oleh keterlibatan aktif pemerintah daerah dari Jawa Barat dan Souss Massa, kedua wilayah telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menggerakkan dan mendukung implementasi program-program tersebut. Adanya keterlibatan langsung pemerintah daerah menjadi fondasi kuat yang memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program, serta keselarasan antara kebutuhan pasar Souss- Massa dan keunggulan komoditi dari Jawa Barat menciptakan dasar yang solid untuk program Business Matching. Selain itu kesadaran akan saling menguntungkan dalam kerja sama ini memperkuat motivasi dan komitmen dari kedua belah pihak. Dalam ketiga program yang telah terlaksana ini juga, peran intermediary atau perantara menjadi faktor pendorong kesuksesan. Keberadaan perusahaan atau lembaga yang memiliki pemahaman mendalam tentang kedua pasar, regulasi bisnis, dan kebijakan pemerintah, memberikan kontribusi besar dalam menjembatani kesenjangan informasi dan mengurangi hambatan administratif. Secara garis besar keberhasilan program-program ini didasarkan pada kerja sama yang erat, pemahaman bersama, dan kesadaran akan kepentingan bersama dalam mewujudkan kerja sama yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kedua daerah tersebut.
Beberapa di antara action plan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Souss-Massa sejak tahun 2017 hingga saat ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Action plan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Souss-Massa
Sumber: Buku Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri (2020)
Sementara itu, berdasarkankan Draft work plan MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Souss-Massa terdapat beberapa program yang belum terlaksana hingga saat ini, terdiri dari kerja sama dalam bidang kebudayan, pendidikan, dan bidang lainnya. Beberapa bentuk kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Souss-Massa yang belum terlaksana adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Project Activity Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Souss-Massa
Sumber: Buku Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri (2020)
Sementara itu, terdapat pula tantangan dan hambatan yang muncul dan menjadi faktor penghambat berlangsungnya rencana kerja sama. Implementasi dari rencana kerja sama ini dihadapkan pada sejumlah kendala yang dapat menghambat kelancaran proyek-proyek tersebut. Tantangan utama muncul dalam program capacity building di bidang perikanan, dimana perbedaan sistem pendidikan menjadi hambatan potensial untuk efektivitas pelatihan. Pembukaan pabrik di Souss Massa dihadapkan pada kendala regulasi dan izin yang memerlukan pemahaman mendalam dan kesesuaian. Pengiriman mahasiswa dari Maroko ke Jawa Barat menemui tantangan keuangan, yang dapat membatasi partisipasi mahasiswa dalam program pertukaran. Pelatihan untuk standar ekspor internasional dan sertifikasi halal di Maroko perlu memperhatikan
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024 131
kesesuaian dengan kebijakan lokal. Pertukaran dosen/ahli menemui kendala perbedaan bahasa dan budaya, memerlukan strategi adaptasi. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam sharing of knowledge terkait proyek smart province, sementara kesulitan mempertahankan program secara berkelanjutan mungkin muncul akibat keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konteks lokal, koordinasi yang baik, dan strategi adaptasi akan menjadi kunci untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memastikan keberhasilan implementasi rencana kerja sama ini.
Secara kualitatif, setelah terlaksanakannya beberapa program, dampak yang diberikan dari kedua program selalu positif, baik itu untuk pengembangan perdagangan dan investasi, pengembangan pariwisata, hingga pengembangan pertanian. Sebagai contoh, adanya business matching mengenai pendistribusian komoditi unggulan Jawa Barat ke Souss-Massa dan Maroko dalam hal ini mendistribusikan Kopi Java Preanger memiliki dampak positif terhadap perdagangan Jawa Barat karena bisa membuka koneksi dagang antar kedua daerah dan pengembangan pasar terhadap produk dan komoditas potensial lainnya ke Maroko. Hal ini kemudian didapatkan oleh para pengusaha UKM yang mengikuti program tersebut.
Ada pun dampak positif lain dapat dilihat melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Souss-Massa pada bidang pariwisata melalui promosi wisata dua arah di bidang wisata maritim dan wisata halal. Ada pun antusiasme peserta yang meningkat setiap tahunnya berarti feedback dan testimonial yang positif dari peserta yang mengikuti program kerja sama.Meskipun konsep sister province menawarkan potensi besar untuk kerja sama internasional yang berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kapasitas antara provinsi-provinsi yang terlibat, baik dalam hal sumber daya manusia maupun teknologi. Selain itu, perbedaan budaya dan sistem pemerintahan dapat menjadi hambatan dalam implementasi kerja sama ini. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

## Kesimpulan
Hubungan kerja sama antara Jawa Barat, Indonesia, dan Souss Massa, Maroko, yang melibatkan aktivitas paradiplomasi memungkinkan pemerintah provinsi untuk terlibat langsung dalam kerja sama internasional. Hubungan paradiplomasi ini mencakup bidang kerja sama luas seperti politik, ekonomi, keamanan, dan antarmanusia. Diplomasi adalah alat utama untuk memengaruhi keputusan pemerintah melalui dialog. Paradiplomasi, melibatkan entitas non- pusat, dapat memperkuat hubungan internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan. Diplomasi budaya, melalui pertukaran budaya, membangun pemahaman positif dan dapat membantu menyelesaikan konflik. Secara holistik, kombinasi diplomasi dan paradiplomasi penting untuk menciptakan hubungan internasional yang harmonis dan kooperatif. Adanya kerja sama sister province antara Jawa Barat dan Souss Massa menjadi contoh sukses dari penyelenggaraan paradiplomasi di indonesia. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi tantangan ekonomi lokal juga menjadi pendorong utama, memotivasi entitas subnasional untuk menjalankan kerja sama yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, perdagangan dan investasi, hingga pertanian. Oleh karena itu, paradiplomasi antara Jawa Barat dan Souss Massa bukan hanya sekadar langkah diplomatis, tetapi juga menjadi respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat hubungan antarprovinsi dan antarwilayah, menciptakan kesempatan baru dan mendinamisasi pembangunan lokal.
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.17, No. 1, Januari - Juni 2024

## Referensi

## Buku atau Artikel dalam Buku
Aguirre, 2013. Making sense of paradiplomacy? An intertextual enquiry about a concept in search of a definition. London: Routledge.
Baldwin, David A., 2013. Power and international relations: A Conceptu- al Approach . Princeton: Princeton University Press.
Beetham, D., 2018. Max Weber and the theory of modern politics. New York: John Wiley & Sons.
Heywood, 2014. Global Politics. New York: Bloomsbury Publishing.
Lecours, Andre, 2008. Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World .  The Hague: Netherlands Institute of Inter- national Relations.
Miles, M., 2014. Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 3rd. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Nye, Joseph S., 2004. Soft power: The means to success in world poli- tics . New York: Public Affairs .
Plano, J. C., & Olton, R., 1998. The international relations dictionary .
Portland: Book News Inc.
Yami, M., & Darmawan, A., 2014. “Paradiplomacy and The Future of Co- operation Between Regions. In M. Yami, & A. Darmawan.”, dalam International Conference on Public Management. Atlantis Press.

## Artikel Jurnal
Cresswell, M., 2018. “Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report.”, American Psychologist , 73(1): 26.
Lecours, Andre, 2002. “Paradiplomacy: Reflections on the foreign policy and international relations of regions.”, International negotiation , 7(1): 91-114.
Lequesne, C., & Paquin, S., 2017. “Federalism, paradiplomacy and for- eign policy: A case of mutual neglect.”, International negotiation , 22(2): 183-204.
Nye, Joseph S., 1990. “Soft Power.”, Foreign policy , 80: 153-171.

## Dokumen Resmi
Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Barat. (2020). Buku Rapat Koordinasi Sink- ronisasi Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri 2020. Bandung: Pe- merintah Provinsi Jawa Barat.

## Publikasi Daring
BPK, 2020. “PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020”, dalam https://per- aturan.bpk.go.id/Home/Details/143323/permendagri-no-25-ta- hun-2020
Dadang, M., 2022. “Mengenal Paradiplomasi: Sejarah dan Implemen- tasinya di Indonesia.”, dalam https://nasional.kompas.com/ read/2022/07/21/16385771/mengenal-paradiplomasi-seja- rah-dan-implementasinya-di-indonesia?page=all
DPR RI, n.d. “UU Hublu No. 37 tahun 1999”, dalam https://www.dpr. go.id/dokjdih/document/uu/438.pdf
Kementerian Luar Negeri., n.d. “Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961.”, dalamhttps://perpustakaan.kemlu.go.id/ index.php?p=show_detail&id=1215&keywords=#:~:text=Kon- vensi%20WINA%201961%20menetapkan%20prinsip,cara%20 pengangkatan%20dan%20penarikan%20diplomat.