## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MERESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KOTA PALEMBANG
Imran Syarif Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya Koresponding Email: imransyarif62@gmail.com

## ABSTRAK
Penataan  organisasi  Perangkat  Daerah  yang  dilakukan  oleh  seluruh  pemerintah  daerah berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016  membuat  pemerintah  daerah mengambil  kebijakan  berupa  adanya  perubahan  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja  di  Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi restrukturisasi di dalam dunia  struktur  dan  tatanan  birokrasi  di  kota  Palembang.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, pemerintah kota Palembang tidak mengalami  perubahan  struktur  organisasi  secara  signifikan,  akan  tetapi  hanya  merubah  di bidang secretariat yang sebelumnya belum memiliki tugas dan fungsi secara jelas dan teraarah. Selain  itu,  restrukturasi  di  kota  Palembang,  terjadi  pada  perubahan  nama  dinas,  dan  lebih mengitegrasikan  kepada  satu  dinas.  Oleh  karena  itu,  implementasi  PP.  No.  18  tahun  2016, implementasi terhadap perampingan struktur pada bidang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada kenyataan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Justru, pemerintah kota Palembang hanya  merubah  nama  dinas  daerah  kota  saja.  Disamping  itu,  upaya  pemerintah  melalui restrukturisasi  OPD,  bertujuan  dalam  mewujudkan  sebuah  birokrasi  “miskin  struktur,  kaya fungsi”.  Hal  ini  sesuai  dengan  paradigma  rasionalisme  kritis  dalam  mewujudkan  sebuah tatanan birokrasi yang ramping, mini namun dihuni oleh tingkat efektifitas dan profesionalisme yang tinggi.
Kata  Kunci:  Rasionalimse  Kritis,  PP  Pemerintah  Nomor  18/2016,  Restrukturisasi, Birokrasi

## ABSTRACT
The  restructuring  of  Regional  Agencies  conducted  by  all  regional  governments  based  on Government Regulation Number 18 of 2016 led the regional government to adopt a policy in the form of changes to the Organizational Structure in Palembang City. The purpose of this research is to determine the implementation of restructuring within the world of organizational structure  and  bureaucracy  in  Palembang  city.  Based  on  the  research  results,  post- implementation of Government Regulation Number 18 of 2016, the Palembang city government did not experience significant changes in organizational structure, but only made changes in the secretariat sector which previously did not have clear and targeted tasks and functions. Additionally, restructuring in Palembang city occurred in changes of department names, and more  integration  into  a  single  department.  Therefore,  the  implementation  of  Government Regulation Number 18 of 2016, the implementation of streamlining the structure in the OPD sector, in reality does not have significant changes. Instead, the Palembang city government
only  changed  the  names  of  city  regional  departments.  In  addition,  the  government's  efforts through OPD restructuring aim to realize a bureaucracy of "poor structure, rich function". This is in line with the critical rationalism paradigm in realizing a lean bureaucracy, mini but inhabited by high levels of effectiveness and professionalism.
Keywords:  Critical  Rationalism,  Government  Regulation  No.  18/2016,  Restructuring, Bureaucracy.

## PENDAHULUAN
Reformasi,  restrukturisasi,  dan  refungsionalisasi  pada  dunia  birokrasi  bukanlah penomena baru dan telah menjadi common sense yang menjadi pemandangan umum dalam tradisi tatakelola pemerintahan di setiap negara manapun di dunia, termasuk Indonesia. Pada umumnya,  ragam  gejolak  dan  dinamika kehidupan  sosial  dan  politik,  perkembangan  zaman menuntut  untuk  menyesuaikan  perubahan  zaman  selalu  menjadi  alasan  utama  terjadi phenomena diatas. Tahun 1998, menjadi titik sejarah penting dalam konteks reformasi tatanan pemerintahan  Indonesia,  yang  bukan  hanya  sebagai  pembukaan  kran  demokrasi  sebesar- besarnya, agar terlepas dari cengkraman, pengaruh dan gaya politik regim Soeharto, melainkan juga menjadi titik penting dalam merubah kekuasaan yang begitu sentralistik agar keputusan politik tidak selalu di monopoli pemerintah pusat, namun juga harus didesentralisasikan kepada pemerintah lokal untuk mengatur daerah masing-masing sebagai babak baru perjalanan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam rangka melegitimatekan tujuan itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang  yang  secara  legal  untuk  membagi  kekuasaan  dengan  daerah-daerah  di Indonesia.  Dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut  menjadi  salah  satu  strategi  pemerintah dalam  menyelenggarakan  roda  pemerintahan,  pembangunan,  kewenangan  yang  penuh  dan utuh dalam mengatur dan mengurus urusan daerah masing-masing. Dengan kata lain, otonomi daerah dan desentralisasi manjadi strategi pertama dalam memberi/kan ruang bagi masyarakat di daerah berpartisipasi secara langsung di daerah masing-masing.
Kendati  demikian,  cita-cita  awal  reformasi  tatanan  pemerintahan  melalui  Otonomi Daerah  dan  Desentralisasi  bukanlah  cita-cita  yang  mudah  digapai.  Implementasi  Undang- Undang ini, memiliki kelemahan yang pada akhirnya melahirkan problematika-problematikan baru  yang  begitu  kompleks  serta  memerlukan  langkah  dan  strategi  baru  dalam menyelesaikannya dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah merevisi Undang-Undang tentang dengan menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi  Perangkat  Daerah.  Melalui  revisi  Peraturan  pemerintah  tersebut,  merumuskan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah).
Seiring bergulirnya masa dan bergantinya waktu, Peraturan Pemerintah tersebut banyak mengalami  distorsi  dalam  implementasinya.  Justru  yang  lebih  terlihat  adalah  terjadinya
pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan. Hal ini tentu berpengaruh besar  pada  inefisiensi  alokasi  anggaran  yang  tersedia  pada  masing-masing  daerah  sehingga kepentingan publik kurang mendapat perhatian yang proporsional. Dalam merestrukturasi dan mereformasi birokrasi di Indonesia, menjadi lebih baik dengan menyesuaikan perkembangan zaman  dan  menghadapi  tantangan  yang  terjadi.  Pemerintah  mrevisi  Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.  Arah  dan  tujuan  lahirnya  peraturan  pemerintah  pelaksanaan  memiliki  prinsip  dasar dalam mengarahkan serta menjadi pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing- masing  serta  adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  simplikasi  serta  komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Dalam  pengertian  itu,  setiap  pemerintahan  dari  pusat  hingga  daerah  di  Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan dan merestrukturasi instansi dan Lembaga organisasi pemerintah  dengan  ketentuan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  daerah  di  Indonesia, adalah provinsi Sumatera Selatan. Pengalaman Inspektoral Provinsi Sumatera Selatan dalam merampingkan struktur Organisasi Perangkat Daerah menyetujui kebijakan penerapan struktur organisasi dua lapis merupakan kebutuhan mewujudkan birokrasi profesional yang didukung optimalisasi  jabatan  fungsional.  Tujuan  restrukturisasi  oleh  pemerintah  kota  Palembang tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu peranmpingan struktur organisasi yang “miskin struktur, namun kaya fungsi.
Dalam  tulisan  ini,  penulis  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  tentang sejauhmana  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  merestrukturisasi  OPD  di  tingkat pemerintah  Kota  Palembang.  Hal  ini  sangat  perlu  dianalisis  mengingat  tentang  prestasi- peristasi  yang  didapatkan  oleh  Walikota  Harnojoyo  dalam  memotorori  dan  menakhodai struktur-struktur pemerintah kota Palembang. dalam mengalisis implementasi tersebut, peneliti berangkat  dari  ketetapan  dan  aturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  2016  tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sangat perlu dan urgen untuk direstrukturisasi.
Dalam menjawab pertanyaan peneliti diatas, peneliti menggolongkan tulisan ini dalam 5  sub-bab.  Pertama,  peneliti  menguraikan  tentang  paradigma  rasionalisme  kritis  sebagai landasan berfikir dalam melihat aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi pada restrukturisasi OPD terhadap kebijakan pemerintah melalui Peraturan pemerintah. Kedua, peneliti menjelaska dan menjabarkan tentang isi dan ketentuan PP Nomor 41/2007 dan PP Nomor 18/2016. Kedua PP  tersebut  menjadi  titik  tolak  dalam  melihat  implemetasi  restrukturasi  OPD  di  kota Palembang.  Ketiga,  penelitian  menjelaskan,  menggambarkan  tentang  sejauh  mana implementasi restrukturisasi OPD di kota Palembang, serta perbandingannya dengan kota/kab di  Sumatera  Selatan  dan  di  Indonesia.  Hal  ini  penting  dijelaskan,  untuk  melihat  perbedaan struktur  OPD  kota  Palembang  dengan  kota  dan  kabupaten  lain  di  Indonesia.  Terakhir,
interpretasi  tentang  implementasi  restrukturisasi  OPD  dengan  menggunakan  paradigma rasionalisme kritis.

## METODE
Penelitian  ini  sangat  bersifat  kualitatif-deskriptif  (Anggito  &  Setiawan,  2018),  yang mengkolaborasikan  dengan  paradigma  rasionalisme  kritis.  Dengan  penggunaan  kualitatif, penelitian ini dapat menghasilkan pengungkapakan, analisis dan hasil yang intensif, terperinci dan konprehensif terhadap objek kajian yang dianalisis. Disaa yang sama, konsep penelitian ini juga dilakukan dalam rangka menghasilkan suatu gambaran yang lebih objektif terhadap implementasi restrukturasi Organisasi Perangka Daerah di Kota Palembang, yang berlandaskan pada ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018.
Dalam proses analisis, pertama-tama kami menyusun paradigma yang relevan dengan restrukturisasi  organisasi  perangkat  daerah.  Tujuan  adanya  paradigm  ini  dilakukan  sebagai landasan berfikir yang dipadukan dengan realitas terhadap implementasi restrukturasi birokrasi di kota Palembang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Selain itu, kami juga mengamati bahwa perampingan birokrasi harus dilakukan  dalam  menyesuaikan  dengan  konteks  perubahan  zaman,  serta  permasalahan- permasalahan  yang  masih  menghambatkan  terimplementasinya  dunia  birokrasi  kelas  dunia secara signifikan, terutama di tingkat pemerintah kota Palembang.
Selanjutnya dalam analisis data, kami melakukan pendekatan analisis kualitatif dengan merekam  fenomena,  mengumpulkan  data,  memilih  data,  mereduksi  data,  dan  mensintesis dengan  landasan  teori  yang  ada.  Dalam  hal  ini  kami  melakukan  beberapa  tahapan  yaitu Dokumen  Naskah  Akademik  dan  Perda  Nomor  3  Tahun  Tahun  2014  tentang  Organisasi Perangkat Daerah, Perwali Nomor 20 Tahun 2019, Perwali Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pembentukan  Dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kota  Palembang.  Selain  itu,  kami  juga mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, dan publikasi dari website media mainstream dan media sosial. Selanjutnya, kami memilih data yang disesuaikan dengan penelitian. Akhirnya, kami  menyimpulkan  semua  analisis  data  yang  dipadukan  dengan  teori  dan  fenomena demokrasi di Indonesia sebagai langkah verifikasi dan konfigurasi penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Paradigm Rasionalisme Kritis
Robbins (1994:98) mengemukakan bahwa semakin besar organisasi maka kurang pula keefektivan  organisasi.  Pembengkakan  birokrasi  telah  terjadi  penumpukan  pegawai  dengan tugas yang tidak jelas  sehingga menimbulkan pemborosan dalam pengelolaan birokrasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Islamy (2001:22) yang mengatakan bahwa pembengkakan birokrasi,  perkembangan  tugas-tugas  pemerintahan  yang  begitu  pesat  telah  menyebabkan
pembengkakan birokrasi yang tidak terencana dengan baik sehingga bisa menjadi penghalang pengembangan  akuntabilitas  di  kalangan  aparatur  pemerintah,  situasi  seperti  ini  juga mengakibatkan pengawasan, pengendalian dan koordinasi sangat sulit dilaksanakan yang pada gilirannya  menimbulkan  penumpukan  pegawai  tanpa  tujuan  yang  jelas,  garis  pertangung jawaban yang tidak jelas dan sangat sedikit pegawai yang profesional.
Prinsip  utama  yang  perlu  dikembangkan  oleh  pemerintah  dalam  merealisasikan kebijakan  rasionalisasi  adalah  dengan  menggunakan  prinsip  “ small  is  beautiful” (kecil  itu indah).  Artinya,  lembaga  birokrasi “miskin  struktur  dan  kaya  fungsi.” Maksudnya  bahwa dalam  tubuh  birokrasi  tidak  memerlukan  struktur  dan  pegawai  yang  sangat  banyak  tetapi fungsinya tidak jelas, melainkan memiliki struktur dan pegawai yang sedikit tetapi memiliki fungsi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sjafari, 2003).
Untuk merealisasikan prinsip tersebut di atas, proses rasionalisasi perlu dimulai dengan adanya  restrukturisasi  dan  perampingan  organisasi.  Hal  ini  juga  diajarkan  dalam  prinsip "Banishing  Bureaucracy" oleh  Geabler  &  Plastrick  (2000).  Tindakan-tindakan  yang  perlu dilakukan  dalam  restrukturisasi  dan  perampingan  tersebut,  antara  lain  memangkas  struktur organisasi  yang  tidak  efektif  dan  pemborosan,  melakukan  pensiun  dini  PNS  yang  tidak produktif, serta perlu melakukan reposisi jabatan-jabatan birokrasi. Seperti yang dialami saat ini  dan  bukan  suatu  rahasia  umum  lagi,  bahwa  birokrasi  kita  dikenal  sebagai high  cost bureaucracy , yaitu suatu birokrasi yang memungut biaya besar dalam pengurusan izin-izin dan pelayanan-pelayanan.
Bennis dan Mische (1995) mengemukakan bahwa ada sejumlah perubahan besar yang tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula yang  melanda dunia saat ini. Perubahan-perubahan itu menetapkan kembali cara orang-orang bekerja dan saling berinteraksi. Pada kenyataannya, perubahan itu terjadi begitu cepatnya dimana para pemimpin organisasi swasta dan pemerintah menemukan  bahwa  mereka  berhadapan  dengan  serentetan  tantangan  yang  membingungkan yang terus-menerus terjadi. Memenuhi tantangan tersebut dengan sukses akan membutuhkan metode baru, keterampilan baru, struktur baru – pendek kata, organisasi yang baru.
Robbins (1994:98) mengemukakan bahwa semakin besar organisasi maka kurang pula keefektivan  organisasi.  Pembengkakan  birokrasi  telah  terjadi  penumpukan  pegawai  dengan tugas yang tidak jelas sehingga menimbulkan pemborosan dalam pengelolaan birokrasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Islamy (2001:22) yang mengatakan bahwa pembengkakan birokrasi,  perkembangan  tugas-tugas  pemerintahan  yang  begitu  pesat  telah  menyebabkan pembengkakan birokrasi yang tidak terencana dengan baik sehingga bisa menjadi penghalang pengembangan  akuntabilitas  di  kalangan  aparatur  pemerintah,  situasi  seperti  ini  juga mengakibatkan pengawasan, pengendalian dan koordinasi sangat sulit dilaksanakan yang pada gilirannya  menimbulkan  penumpukan  pegawai  tanpa  tujuan  yang  jelas,  garis  pertangung jawaban yang tidak jelas dan sangat sedikit pegawai yang profesional.

## B. Dasar Kebijakan Restrukturisasi OPD di Indonesia
Lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  juga  kembali  direviu  melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah,  lahirnya  peraturan pemerintah  pelaksanaan  tersebut  pada  prinsipnya  dimaksudkan  untuk memberikan  arah  dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  daerah  masing-masing  serta  adanya  koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  ditetapkan  batasan  jumlah  organisasi  perangkat daerah yang boleh dibentuk oleh satu daerah. Pembatasan tersebut didasarkan pada parameter yang  jelas  dengan  ditetapkan  adanya  kriteria  untuk  menentukan  jumlah  besaran  organisasi perangkat  daerah  pada  masing-masing  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  variabel umum jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  dan  variabel  teknis.  Selain  itu,  mengamati  penataan  organisasi  perangkat  daerah dewasa  ini  ada  beberapa  alasan  untuk  dilakukan  restrukturisasi  kelembagaan  yaitu  selama pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  yang  menganut  prinsip perumpunan, telah banyak respons dari Kementerian/Lembaga yang memaksa setiap daerah membentuk  perangkat  daerah  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya,  perumpunan mengakibatkan  banyaknya  urusan  yang  tergabung  dalam  satu organisasi perangkat daerah sehingga sulit menentukan standar kompetensi kepala organisasi perangkat  daerah,  level  perangkat  daerah  (eselon)  yang  seragam  (uniformity)  antardaerah mengakibatkan tidak seimbangnya beban kerja, daerah kecil cenderung membuat organisasi yang besar juga, daerah cenderung membuat organisasi dengan kurang memperhatikan beban urusan yang nyata ada di daerah tersebut, tidak tegas pengelompokan antar elemen organisasi, urusan bisa jadi badan, dan penunjang bisa jadi dinas, dan kantor sebagai lembga teknis daerah dianggap untuk menampung fungsi pemerintahan yang berskala kecil.
Konsekuensi  dari  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah  mewajibkan  bagi  seluruh  daerah  otonom  yang  ada  untuk  melakukan penataan,  restrukturisasi  kelembagaan  organisasi,  dan  menyesuaikan  dengan  regulasi  yang baru.  Oleh  karena  itu,  Kota  Palembang  adalah  salah  satu  daerah  otonom  yang  wajib  untuk mengimplementasikan  pedoman  dan  peraturan  baru  tersebut  dalam  rangka  tidak  hanya melaksanakan  kewajiban  pembentukan  peraturan  daerah,  akan  tetapi  untuk  membentuk organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional, serta memenuhi prinsip-prinsip good  governance ,  miskin  struktur  dan  kaya  akan  fungsi,  lahirnya  kelembagaan  pemerintah daerah yang ramping, serta pada akhirnya menerapkan prinsip the right man on the right place , akan  tetapi  tujuan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  kondisi  perilaku  aparatur  birokrasi  dalam mengemban amanah sebagai abdi negara.
Terbentuknya  organisasi  perangkat  daerah  yang  besar  mengakibatkan  terjadinya tumpang tindih implementasi tugas pokok dan fungsi antarorganisasi yang ada. Ada berbagai keragaman  organisasi  perangkat  daerah  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah menciptakan potensi  terjadinya  duplikasi  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi.  Kondisi  tersebut  selain menciptakan  sulitnya  koordinasi  dan  konsultasi  pada  tataran  implementasi  kebijakan  publik juga berakibat pada pemborosan penggunaan sumber daya yang ada di daerah, baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial (anggaran) daerah. Banyaknya keragaman organisasi yang dibangun juga menciptakan semakin banyak kemungkinan terciptanya garis konflik di antara  organisasi  perangkat  daerah  itu  sendiri.  Konflik  antar  organisasi  perangkat  daerah diakibatkan  oleh  adanya  rebutan  tugas,  sinyalemen  ini  selain  akan  menyebabkan  inefisiensi dan inefektifitas terhadap organisasi juga berakibat terbengkalainya pelayanan publik.
Untuk  mencegah  adanya  inefisiensi  dan  inektifitas  didalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dioptimalkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan negara. Muchsan berpendapat bahwa, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menetapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai rencana. Selain itu pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto , sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengertian dari pengendalian menurut Usry dan Hammer, berpendapat bahwa: “Control is management’s systematic effort to achieve objectives by comparing performances to plan and  taking  appropriate  action  to  correct  important  differences”. Pengendalian  merupakan usaha sistematik perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting”
Dalam aspek itu, sebagaiman diuraikan dalam Peraturan Pemerintah tentang restrukturasi Organisasi  Perangkat  Daerah  di    Indonesia,  bahwa  telah  diberikan  ketetapan  dan  ketentuan dalam  melakukan  restrukturasi  oleh  seluruh  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  di Indonesia.
Tabel 1. Perbedaan Peraturan Pemerintah 41/2007 dan Peraturan Pemerintah 18/2018
No Karakteristik PP 41/2007 PP 18/2016 1 Penyebutan/ istilah Organisasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah 2 Susunan perangkat daerah Dibedakan secara jelas perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota. 1. Provinsi:
a. Sekretariat daerah
b. Sekretariat DPRD
Dibedakan secara jelas perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota.
1. Provinsi:
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Dinas daerah d. Lembaga teknis daerah. 2. Kab/Kota: a. Sekretariat daerah b. Sekretariat DPRD c. Dinas daerah d. Lembaga teknis daerah. e. Kecamatan c. Inspektorat
d. Dinas
e. Badan.
2. Kab/Kota:
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat
d. Dinas
e. Badan
f. Kecamatan
3 Lembaga Teknis Daerah 1. Unsur  pendukung  tugas kepala daerah 2. Bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan daerah bersifat spesifik 3. Bentuk  :  badan,  kantor dan rumah sakit 4. Badan pengawasan daerah  yang  disebut inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten dan inspektorat kota. 1. Tidak  ada  lagi  istilah  lembaga  teknis daerah
2. Badan dan inspektorat berdiri sendiri
3. Rumah sakit menjadi UPT.
4 Jumlah Perangkat Daerah 1. Jumlah perangkat daerah  dibatasi,  namun di  luar  jumlah  yang sudah  dibatasi  masih dapat menambah perangkat  daerah  jika ada  perintah  peraturan perundang-undangan. 2. Jumlah  bidang  antara  4 sampai 7. 1. Jumlah perangkat Daerah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah  Struktur  Perangkat  Daerah
Secara  Keseluruhan  Akan  Berkurang Karena  Adanya  Perbedaan  Jumlah Bidang dan Kasi  pada setiap Perangkat Daerah.
2. Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4.
3. Tidak  dapat  menambah  perangkat daerah  lain  di  luar  yang  sudah ditentukan.
4. Untuk  memperkecil  struktur  Birokrasi, Pemerintah  Daerah  Dapat  menurunkan tipe perangkat daerah. 5 Urusan pemerintahan (pemetaan urusan) 1. Tidak  ada  pemetaan beban  masing  urusan, fungsi  penunjang  dan
pendukung.
2. Pemetaan dilakukan terhadap Daerah. 1. Pembentukan perangkat daerah ditentukan  berdasarkan  hasil  pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung.
2. Hasil  pemetaan  bersifat  makro  (beban urusan)  yang  dapat  juga  digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. 6 Tipelogi perangkat daerah
1. Pembentukan perangkat Daerah  dibatasi  dan Pembentukan  perangkat  Derah  sesuai  dengan jumlah  fungsi  pendukung,  urusan  pemerintahan
diwajibkan dilakukan perumpunan. 2. Tidak ada tipologi perangkat  daerah,  yang ada hanya tipologi daerah. 3. Daerah  dikelompokkan menjadi: a. Daerah Kecil (Nilai 70) -Setda,  terdiri  dari paling  banyak  4 (empat) asisten -Sekretariat DPRD -Dinas paling banyak 18 (delapan belas) -Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (duabelas). dan fungsi penunjang. Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan
dikelompokkan menjadi:
1. Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A.
2. Fungsi  atau  Urusan  dengan  beban sedang, diwadahi perangkat daerah tipe B
3. Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C
4. Fungsi  atau  Urusan  dengan  beban sangat  kecil,  tidak  menjadi  perangkat namun  bisa  berupa  Bidang,  atau  Seksi/
Subbidang.

## C. Implementasi Restrukturasi OPD Kota Palembang
Saat ini implementasi Peraturan Pemerintah tentang perampingan, penyederhaaan serta restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD), terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Kota, Badan Daerah atauun lembaga teknis daerah (badan, kantor rumah sakit), kecamatan dan kelurahan. Kesemuanya berjumlah 62 OPD (1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 1 Sekretaris DPRD, 16 Dinas, 15 lembaga teknis daerah, 12 Kecamatan, dan 14 Kelurahan). Organisasi Perangkat daerah Kota Palembang.
Khusus  untuk  Kota  Yogyakarta,  permasalahannya  bertambah  ketika  kondisi existing terdapat  beberapa  OPD  yang  merupakan  inovasi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  antara  lain Dinas Perizinan, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Nomenklatur kelembagaan  yang  dibiarkan  tanpa  penyesuaian  ini,  nantinya  akan  menghambat urusankoordinasi dengan pusat pemerintah baik dalam berbagi informasi, kerja sama jaringan, maupun fasilitas sumber daya dan pendanaan. Tetapi pada saat yang sama ada kebutuhan dan konteks  lokal  daerah  Kota  Yogyakarta  yang  memiliki  kekhasan,  sehingga  “kepatuhan” terhadap regulasi pusat memang tidak dapat menjadi satu-satunya rujukan dalam penataan dan penguatan  kelembagaan  perangkat  daerah.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sudah tidak lagi mencerminkan inovasi kelembagaan yang pernah dilakukan pada tahun 200.
Dalam rangka menuju organisasi perangkat daerah yang lebih ramping, miskin struktur dan  kaya  fungsi  (sesuai  amanat  PP  41/2007),  maka  perlu    dilakukan  rasionalisasi  dan restrukturisasi. Hasil rasionalisasi dan restrukturisasi tersebut dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:
Table 2: OPD kota Palembang
Tipe Jenis OPD No Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41/2007 Organisasi Daerah Berdasarkan PP 18/2016 Restrukturasi A Sekretariat Daerah
1 Asisten Pemerintah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ada
-Bagian Pemerintah Umum -Bagian  Hukum,  Organisasi dan Tatalaksana -Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah -Bagian Masyarakat dan Protokol -Bagian Tatanan Pemerintahan -Bagian Kesejahteraan Rakyat -Bagian Hukum -Bagian Kerjasama 2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan -Bagian Perekonomian -Bagian Pembangunan -Bagian Perekonomian -Bagian  Administrasi  dan Pembangunan -Bagian  Pengadaan  Barang dan Jasa -Bagian Sumber Daya Manusia 3 Asisten Administrasi Umum Asisten Administrasi Umum -Bagian  Umum  dan  Rumah Tangga -Bagian  Perlengkapan  dan Pengelolaan Aset Daerah -Bagian Keuangan -Bagian Umum -Bagian Organisasi -Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan -Bagian  Perencanaan  dan Keuangan 4 Asisten Kesejahteraan Rakyat
Staff Ahli (3) Bagian Sosial Kemasyarakatan -Bagian Kesejahteraan Rakyat -Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan -Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi -Bidang Keuangan, Pendapatan  Daerah,  Hukum dan Hak Asasi Manusia Staf Ahli 4 (orang) -Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM
-Bidang Perekonomian -Bidang Keuangan dan
Pendapatan Daerah -Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia Sekretariat DPRD
1 Bagian Umum Bagian Umum Tidak Ada 2 Bagian Persidangan dan RIsalah
Bagian Keuangan 3 Bagian Keuangan Bagian Legislasi 4 Bagian Informasi dan Protokol Bagian Human dan Protokol Inspektorat Inspektorat Inspektorat Tidak Ada B Dinas Daerah Kota -Dinas Pendidikan -Dinas Kesehatan -Dinas Sosial -Dinas  Pekerjaan  Umum  dan
Tata Ruang
-Dinas  Pemadam  Kebakaran dan Penanggulangan Bencana -Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil -Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -Dinas Perhubungan -Dinas Komunikasi dan Informatika -Dinas  Koperasi  dan  Usaha kecil dan Menengah -Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -Dinas Kepemudaan dan Olahraga -Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat -Dinas Kebudayaan -Dinas Kearsipan dan Perpustakaan -Dinas Ketenagakerjaan -Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pendidikan -Dinas Kesehatan
-Dinas Sosial -Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kebakaran -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana -Dinas Perhubungan
-Dinas Komunikasi dan Informatika -Dinas  Koperasi  dan  Usaha Kecil Menengah -Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu -Dinas Kepemudaan dan Olahraga -Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
anak dan Pemberdayaan Masyarakat -Dinas Kebudayaan -Dinas Kearsipan dan Perpustakaan -Dinas Ketenagakerjaan
Tidak Ada
-Dinas Perikanan
-Dinas Pariwisata -Dinas Perdanganan -Dinas Perindustrian -Satuan Polisi Pamong Praja -Dinas Pertanian dan Ketanahanan Pangan -Dinas Perikanan -Dinas Pariwisata -Dinas Perdagangan -Dinas Perindustrian -Satuan Polisi Pamong Praja C. Badan Daerah -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -
Badan Pengelolaan Pajak Daerah -Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia -Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah -Badan Pengelolaan Pajak
Daerah
-Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia -Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak Ada D. Kecamatan Tidak Berubah E. Kelurahan Tidak Berubah
Sumber: diolah oleh Penulis, 2022
Berdasarkan  data-data  diatas,  ada  pemandangan  yang  unik  yang  dapat  dilihat  dari implementasi  restrukturasi  OPD  di  kota  Palembang.  Pertama,  Semula  Sekretariat  Daerah terdiri  atas  3  (tiga)  Asisten  I,  Asisten  II  dan  Asisten  III,  kemudian  mengalami  perubahan menjadi  3  Asisten  (Asisten  Pemerintahan  dan  Kesejahteraan  Rakyat,  Asisten  Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Uumu) dan 3 staff ahli. Berdasarkan ketetapan dan ketentuan  yang  telah  diberlakukan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  18  Tahun  2016,  dalam rangka efisiensi dan efektifitas, maka dari 3 (tiga) Asisten lebih memiliki fokus bidang kerja dan fungsi serta adanya penambahan staff ahli walikota yang tidak jauh berbeda dengan fungsi dan tugas Asisten ke-tiga. Kedua, adanya perubahan nama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Begitu juga dengan Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebakaran,  semula  adalah  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Penanggulangan Bencana. Kedua perubahan dinas tersebut disesuikan dengan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan luas wilayah serta APBD (yang masih sangat besar untuk porsi belanja pegawai), maka dalam rangka penghematan, efisiensi, efektivitas dan rasionalitas, serta sesuai dengan  perumpunan  urusan  menurut  PP  No.  41/2007  Pasal  22  ayat  (4),  maka  kedua  dinas tersebut dapat dimerger. Ketiga, dalam bidang Lembaga Teknis (Badan Daerah), pemerintah kota Palembang, tetap mempertahankan struktur OPD tersebut tanpa tidak adanya perubahan
baik nama dan fungsinya. Dengan kata lain, adanya perubahan dan penambahan fungsi kerja yang  lebih  jelas,  serta  adanya  penggabungan  dan  integrasi  pada  bagian  dinas  daerah  kota. Secara keseluruhan, terjadi pengurangan 7 organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan  ketentuan  dan  ketetapan  yang  diberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektiftas birokrasi pemerintah daerah, restrukturasi OPD merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya otonomi daerah, sebab kehadirannya dapat memacu percepatan laju perjalanan otonomi daerah.
Tabel.3: Perbandingan Restrukturisasi kota Palembang dengan kota-kota Lain di
Indonesia Sesuai dengan PP Tahun 2016 kota Sekretarian Daerah Dinas Lembaga Teknis Palembang 6 24 5 Yogyakarta 3 21 7 Kutai Timur 3 15 6 Kabupaten Karo 3 15 10 Kabupaten Sinjai 3 16 8 Sumber: diolah oleh Peneliti, 2022
Dilihat  dari  data-data  diatas,  implementasi  restrukturasi  yang  dilakukan  oleh  kota Palembang  dibandingkan  dengan  kota/kabupaten lain  di  Indoneesia,  bahwa  kota  Palembang lebih banyak memiliki jumlah OPD terutama pada bagian Sekretariat Daerah dan Dinas. Disaat yang sama, restrukturisasi di kota Palembang juga terutama di bidang dinas, sangat gemuk. Hal ini juga berkaitan dengan PP tahun 2007 dengan PP tahun 2018 yang dapat dikatakan, tanpa adanya perumbahan dinas ataupun penghapusan, merger dengan dinas-dinas lain.
Disamping  itu,  perbandingan  restrukturasi  di  tingkat  kota  dan  kabupaten  di  provinsi Sumatera  Selatan,  juga  menunjukkan  tentang  implementasi  restrukturisasi  OPD  di  kota Palembang. Kendati demikian, setiap perubahan dari perampingan-perampingan struktur OPD, memiliki  perbedaan  yang  disesuikan  pada  konteks  wilayah  dan  ketersediaan  Sumber  Daya Manusia.
Tabel 4. Perbandingan Struktur Organisasi kota Palembang, Kabupaten OKU dan Kabupaten
Muaraenim Kab/kota Sekretarian Daerah Dinas Badan Kota Palembang 6 24 5 Kab. OKU 8 16 9 Kab. Muara enim 9 14 5 Kab. Musi Banyuasin 5 24 5 Kab. Lahat 6 23 5 Kota Lubuk Linggau 7 23 4 Kota Prabumulih 5 21 5

## Sumber: diolah oleh Peneliti, 2022
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  dilihat  bahwa  dari  jumlah  OPD  yang  dimiliki,  Kota Palembang  memiliki6  Sekretariat  Daerah,  24  Dinas,  5  Badan,  total  35  OPD  (organisasi perangkat  daerah).  Sedangkan  Kabupaten  Muara  Enim  memiliki  14  Dinas,  5  Badan  dan  10 Kantor, total 29 SKPD. Sementara, kabupaten OKU, memiliki 8 Sekretariat, 16 dinas dan 9 Badan  dan  3  Kantor  sehingga  memiliki  total  36  OPD.  Dilihat  dari  jumlah  SKPD,  kota Palembang,  kendati  memiliki  jumlah  OPD  lebih  sedikit  dengan  kabupaten  OKU,  namun sebagai  ibukota  provinsi  dengan  akses  public  serta  insfrastuktur,  sarana  dan  prasana  lebih memadai  dibandingan  dengan  kabupaten  OKU,  yang  memiliki  jumlah  Dinas  lebih  banyak, bahkan bidang secretariat Daerah, tidak jauh berbeda, yang hanya pada bentuk/jenis fungsinya. Dengan  kata  lain,  restrukturasi  OPD  kota  Palembang  memiliki  Dinas  Daerah  kota  lebih banyak, dibandingan dengan kabupaten Muara Enim.

## D. Rasionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi
Pada  prinsipnya,  tujuan    utama  diberlakukan  Peraturan  pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016,  bukan  hanya  untuk  menguatkan  tentang  Perangkat  Daerah  yang  mengalami ketidaktepatan dan ketidakefektifan sesuai dengan cita-cita pembentukannya. Akan tetapi juga, tujuan  dari  pemberlakuan  tersebut  adalah  bertujuan  dalam  mengembangkan  cita-cita demokrasi yang lebih effisien dane efektif. Disaat yang sama, pemerintah juga mengerti dan faham tentang dinamika perubahan konteks zaman dan percepatan masa yang terkadang tidak terprediksi. Pun demikian, permasalah-permasalahan yang masih membebani dunia birokrasi pemerintah  di  tingkat  daerah  yang  belum  terseleaikan  oleh  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan kebijakan untuk mewujudkan tatanan birokrasi yang berkelas. Oleh karena itu, lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  merupakan  hasil  akumulasi  dari pergumulan  permasalahan  demi  permasalahan  terhadap  realitas  yang  ada.  Dalam  hal  itu, tentunya perlu direspon dengan peraturan kebijakan dari hasil analisis rasionalisasi yang sangat kritis  yang  disusun  atas  berbagai  pengalaman-pengalaman  dan  hasil  kajian  ilmiah  oleh pemerintah Indonesia.
Dengan adanya PP tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan utamanya adalah mewujudkan sebuah dunia birokrasi yang berprinsip “ small is beautiful” (kecil itu indah). Dengan kata lain, lembaga  birokrasi  pemerintah  pada  esensinya “miskin  struktur,  namun  kaya  akan  fungsi.” Tatanan  dan  segala  struktur  yang  ada  dalam  tubuh  birokrasi  tidak memerlukan  struktur  dan pegawai yang sangat banyak, akan tetapi tidak  memiliki fokus dan fungsi yang jelas. Justru, tatanan  dan  struktur  dalam  sebuah  dunia  birokrasi  dan  melainkan  memiliki  struktur  dan pegawai yang sedikit tetapi memiliki fungsi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sjafari, 2003).
Untuk merealisasikan prinsip tersebut di atas, proses rasionalisasi perlu dimulai dengan adanya  restrukturisasi  dan  perampingan  organisasi.  Hal  ini  juga  diajarkan  dalam  prinsip
"Banishing  Bureaucracy" oleh  Geabler  &  Plastrick  (2000).  Tindakan-tindakan  yang  perlu dilakukan  dalam  restrukturisasi  dan  perampingan  tersebut,  antara  lain  memangkas  struktur organisasi  yang  tidak  efektif  dan  pemborosan,  melakukan  pensiun  dini  PNS  yang  tidak produktif, serta perlu melakukan reposisi jabatan-jabatan birokrasi. Seperti yang dialami saat ini  dan  bukan  suatu  rahasia  umum  lagi,  bahwa  birokrasi  kita  dikenal  sebagai high  cost bureaucracy , yaitu suatu birokrasi yang memungut biaya besar dalam pengurusan izin-izin dan pelayanan-pelayanan.
Bennis dan Mische (1995) mengemukakan bahwa ada sejumlah perubahan besar yang tidak  dapat  dikembalikan  pada  keadaan  semula  yang    melanda  dunia  saat  ini.  Perubahan- perubahan  itu  menetapkan  kembali  cara  orang-orang  bekerja  dan  saling  berinteraksi.  Pada kenyataannya, perubahan itu terjadi begitu cepatnya dimana para pemimpin organisasi swasta dan  pemerintah  menemukan  bahwa  mereka  berhadapan  dengan  serentetan  tantangan  yang membingungkan    yang  terus-menerus  terjadi.  Memenuhi  tantangan  tersebut  dengan  sukses akan membutuhkan metode baru, keterampilan baru, struktur baru – pendek kata, organisasi yang baru.

## KESIMPULAN
Kegiatan  penataan  kelembagaan  pada  hakikatnya  berkaitan  dengan  masalah  desain organisasi sebagai “kegiatan membagi-bagi tugas ke dalam kelompok kerja atau departemen, kemudian  mengkoordinasikan  kelompok-kelompok  tersebut  secara  terpisah  dengan  tujuan untuk  mencapai  efektifitas  organisasi  secara  umum  yang  mencakup  strategi  atau  sasaran keputusan  dan  mekanisme  pengintegrasian  setiap  anggota  ke  dalam  organisasi”.  Dengan demikian restrukturisasi organisasi diarahkan untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan inovatif berbasis professionalisme SDM yang tinggi.
Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah kota Palembang telah terimplementasikan sesuai  dengan  ketetapan  dan  ketentuan  pada  PP  18/2016  dengan  baik  dalam  rangka  untuk mencapai  tingkat  birokrasi  pemerintah  kota  Palembang  lebih  efektif,  efisien  dan  inovatif. Disaat  yang  sama,  ditetapkannya  PP  Nomor  18  Tahun  2016  tersebut,  bertujuan  untuk mendorong organisasi pemerintah daerah tampil efisien, efektif dan inovatif, meskipun masih terdapat beberapa kekurang dalam penyusunannya. Oleh karena itu, berangkat dari fakta itu, bahwa pemerintah kota Palembang dalam merestrukturasi OPD dengan berbagai perubahan, penambahan  dan  penetapan  fungsi  lebih  jelas  dan  terarah  searah  dengan  paradigma rasionalisme kritis yang mana sebuah organisasi harus “miskin struktur, kaya fungsi”, dapat juga dikatakan sebagai organisasi yang ramping tetapi memiliki fungsi yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aljurida, A. A. (2019). Restrukturisasi nomenklatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Pranata Edu , 1 (1), 27-38.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018).  Metodologi  penelitian  kualitatif.  CV  Jejak  (Jejak Publisher).Anitasari,  P.  H.  D.  (2017).  IMPLIKASI  PENERAPAN  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. Jurnal Analis Kebijakan , 1 (1).
Bennis,  Warren  &  Michael  Mische.  1995. Organisasi  Abad  21  (Reinventing    melalui Reengineering). Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo
Hardiyansyah,  H.  (2011).  ANALISIS  RASIONALISASI  DAN  RESTRUKTURISASI ORGANISASI  PERANGKAT  DAERAH  (Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Kabupaten Ogan  Komering  Ulu,  Sumatera  Selatan). SPIRIT  PUBLIK  Jurnal  Ilmu  Administrasi , (1), 97-120.
Islamy, M. Irfan. 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara . Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada FIA UNIBRAW, Malang.
Iswahyudi,  F.  (2008).  Urgensi  Perubahan  Karir  Pns  Menuju  Penyelenggaraan  Tata Kepemerintahan yang Baik. Jurnal Borneo Administrator , 4 (3).
Kepwako, kota Palembang (2020). Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang. Diakses pada 28/11/2022. file:///C:/Users/USER/Downloads/KEPWAKO-118-2020.pdf
Mora, P. (2013). Pelaksanaan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Doctoral dissertation, UAJY).
Pemerintah Pusat (2004). Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Diakses pada 27/11/2022. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf
Pemerintah  Pusat  (2007).  Peraturan  Pemerintah  nomor  41  tahun  2007  Tentang  Perangkat Daerah.  Diakses  pada  27/11/2022. https://arsip.usu.ac.id/images/pdf/PP-Nomor-41- Tahun-2007-Tentang-Organisasi-Perangkat-Daerah.pdf
Pemerintah  Pusta  (2016).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Organisasi
Perangkat Daerah. Diakses pada 27/11/2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016
Peraturan Daerah (PERDA) (2016). Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Diakses
pada 27/11/2022.
file:///C:/Users/USER/Downloads/NOMOR%209- PERUBAHAN%20KETIGA%20ATAS%20PERATURAN%20DAERAH%20NOM OR%209%20TAHUN%202016%20TENTANG%20PEMBENTUKAN%20DAN%2

## 0SUSUNAN%20PERANGKAT%20DAERAH%20KABUPATEN%20MUSI%20BA NYUASIN.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) (2019). Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat. Diakses pada 28/11/2022. file:///C:/Users/USER/Downloads/Perda%20Nomor%204.pdf
Peraturan  Daerah  (PERDA)  (2021).  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Kota Lubuklinggau  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi Perangkat
Daerah Kota Lubuklinggau. Diakses pada 28/11/2022. file:///C:/Users/USER/Downloads/Perda%20Nomor%2012%20Tahun%202021.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) (2021). Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Diakses pada 28/11/2022.
Perda kota Palembang, (2019). Peraturan Daerah Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Palembang. Diakses pada 28/11/2022. Perda Kota Palembang No 9 tahun 2019 s.pdf
Perda,  (2008).  Peraturan  Daerah  Walikota  Palembang  Nomor  8  Tahun  2008  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah kota Palembang, Sekretariat DPRD kota Palembang dan Staf Ahli Walikota. Diakses pada 28/11/2022. file:///C:/Users/USER/Downloads/PERDA-8-2008.pdf
Perwako,  Palembang  (2016).  Pearturan  Walikota  Nomor  78  Tahun  2016  tentang  Bagan Struktur  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan  Ruang  Lingkup  Koordinasi  Asisten
Sekretaris Daerah Kota Palembang. Diakses pada 27/11/2022.
file:///C:/Users/USER/Downloads/PERWAKO-78-2016.pdf
Perwali, (2009). Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok,
Fungsi  Dan  Uraian  Tugas  Lembaga  Teknis  Daerah  Kota  Palembang.  Diakses  pada 28/11/2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/32373/perwali-kota-palembang- no-51-tahun-2009
Perwali, (2016). Perwali kota Palembang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Inspektorat Kota Palembang. Diakses pada 28/11/2022. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/28190
Syafari, A. (2003). Urgensi Rasionalisasi PNS . Suara Karya, 1 September 2003
Usry dan Milithon F, (1994). Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Kemerdekaan