Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2016 VOL. 16, NO. 2, 153-168
PERAN PEREMPUAN ACEH PADA PENDIDIKAN DAN POLITIK: Studi kasus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh

## Nurul Jeumpa
Universitas Muhammadiyah Aceh nurul.jeumpa@gmail.com

## Abstract
The demand of equal rights of women in different spheres of life is one of the important agenda which voiced loudly today. Women’s achievements and skills in various aspects of life indicates that there is no difference between women and men. The results of this study show that women's participation in education at the University of Muhammadiyah is very good.  It  can  be  seen  from  the  active  participation  of  women  in  various  educational programs in order to succeed teaching and learning process. While the impact of political existence in the university environment Aceh still shows a very little impact. It can be seen from the role of two  women in the field of politics at  the University of Muhammadiyah Aceh.  Basically,  Islam  never  distinguish  between  women  and  men.  Islam  permits women’s role in politics.
Kata Kunci : Education; Women; Politics

## Abstrak
Tuntutan  persamaan  hak  perempuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  merupakan salah satu agenda penting yang banyak disuarakan dewasa ini. Prestasi dan keterampilan yang  ditunjukkan  kaum  perempuan  selama  ini  sudah  memunculkan  anggapan  bahwa antara  perempuan  dan  laki-laki  tidak  banyak  terdapat  perbedaan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah sangat baik  dan aktif ditunjukkan dengan ikut  sertanya perempuan di berbagai  program  dalam  pendidikan  guna  kemajuan  dalam  proses  belajar  mengajar. Sedangkan  dampak  keberadaan  politik  di  lingkungan  universitas  Aceh  masih menunjukkan angka yang sangat sedikit. Hal ini dibuktikan oleh peran perempuan yang hanya  berjumlah  dua  orang  di  bidang  politik  pada  lingkungan  Universitas Muhammadiyah  Aceh.  Begitu  juga  dengan  kiprah  politik  perempuan  dalam  perspektif Islam. Secara prinsipil Islam tidak pernah membedakan perempuan dan laki-laki, bahkan terkait  kiprah  perempuan  dalam  dunia politik,  Islam  memandangnya  sebagai  hal  yang diperbolehkan.
Keywords: Pendidikan; Perempuan; Politik

## PENDAHULUAN
Membincangkan perempuan tidak akan pernah menemukan titik akhirnya. Perempuan  ,  menurut  sebagian  pengamat  adalah  keajaiban  kedelapan  setelah tujuh keajaiban dunia. Sejak keberadaannya, pembahasan tentang perempuan telah mengahabiskan  jutaan  lembar  kertas  kerja  dan  jurnal-jurnal  ilmiah,  baik  dari bacaan  ringan  semacam  novel  sampai  pembahasan  yang  serius  di  meja  seminar. Zaman  terus  berubah,  musim  silih  berganti.  Abad  ke-20  datang  terlihat  dengan bangkitnya  semangat  pengkajian  terhadap  eksistensi  seorang  perempuan. Tuntutan-tuntutan  berubah  sebagai  suatu  akibat  yang  dikenal  dengan  emanspasi perempuan.
Emansipasi  perempuan  tidak  luput  dalam  bidang  politik.  Hal  ini merupakan  tantangan  bagi  para  perempuan  untuk  berpartisipasi  di  dalamnya. Sekaligus merupakan peluang untuk menerjemahkan konsep-konsep Islam secara riil  ke  dalam    bidang-bidang  kehidupan.  Bagaimana  sebuah  kebijakan  yang  lahir nantinya  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam,  mampu  mengangkat  aspirasi  dan kepentingan  kaum  perempuan  yang  tertindas  adalah  harapan  yang  muncul  dari tampilannya perempuan di dalam lembaga-lembaga semacam parlemen.
Kran  demokrasi  memberi  kesempatan  kepada  siapa  saja  untuk  berperan aktif  mewujudkan  tatanan  kehidupan  sosial  yang  dinamis,  semua  mempunyai peluang  yang  sama  untuk  mengaplikasikan  amal  shaleh  dengan  pemahaman masyarakat  Aceh  yang  berbasis  “ religius ”  bahwa  kesempurnaan  Islam  mencakup berbagai  aspek  kehidupan.  Idiologi,  politik,  ekonomi,  hukum,  sosial  budaya, pertahanan  dan  keamanan  merupakan  sinergisitas  dari  integralnya  syariat  Islam. Laki-laki  dan  perempuan  adalah  mitra  yang  sama  dalam  mewujudkan  tatanan kehidupan  sosial  yang  dinamis  tersebut  sebagai  buah  dari  amal  shaleh  yang  akan melahirkan energi yang besar bagi sebuah perubahan, pencerahan, dan perbaikan sistem tatanan kehidupan, khususnya di Provinsi Aceh. 1
Politik  pada  dasarnya  merupakan  prilaku  lahiriah  manusia  yang  menjadi sunnatullah eksisitensinya di dunia.  Secara  fundamental, dalam khazanah doktrin Islam  disebut  bahwa  manusia  adalah  makhluk  Allah  Swt.  yang  dikirim  ke  muka bumi  ini  sebagai  khalifah  yang  mengembankan  tugas  “memakmurkan  bumi” ( isti`m ā r  al-ar ḍ )  dengan  syariat-Nya.  Kalau  khalifah  diartikan  sebagai  kekuasaan,
1 Intan  Quratul  Aini,  dkk, Dinamika  Peran  Perempuan  Aceh  Dalam  Lintas ,  Banda  Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007, hal. 68.
maka  untuk  mencapai  kekuasaan  tidak  mungkin  apabila  politik  itu  dinihilkan. Maknanya,  manusia  adalah  satu-satunya  makhluk  yang  berpolitik,  karena  Allah Swt.  tidak  mengirim  atau  membebankan  amanah  sebagai  khalifah-Nya  kepada selain  manusia.  Oleh  karena  itu,  sifat  politik  merupakan  kekhususan  manusia. Setiap  manusia  adalah  politisi.  Sebagai  politisi,  pada  umumnya  kiprah  politik perempuan  masih  sangat  rendah.  Yang  dimaksud  dengan  kiprah  politik  adalah keterlibatan  perempuan  dalam  proses  politik  baik  pada  tingkat  makro  maupun mikro,  secara wacana maupun praktis, nasional maupun  lokal. Misal, keterlibatan perempuan dalam proses penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, politik perwakilan dan sebagainya.
Berpolitik  merupakan  sarana  menuju  keteraturan  dan  sebuah  cara  untuk menuju  peradaban.  Kiprah  perempuan  dalam  politik  adalah  salah  satu  sarana untuk mempermudah dan mempercepat proses perubahan kearah kebaikan umat. Setiap  perempuan  hendaknya  mampu  menjadi  politisi  dakwah,  dapat  berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Apalagi perempuan Aceh yang identik dengan  keperempuanannya  seyogianya  harus  lebih  pro  aktif  dan  berada  di  garda terdepan  dalam  setiap  perjuangan,  sebagaimana  yang  telah  diukir  dalam  sejarah perempuan Aceh tempo dulu.
Begitu  pula  dengan  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  bagi kehidupan  manusia,  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  Swt.  yang  terbaik  dalam mengembangkan  potensi  yang  dimilikinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah dalam surat al-T ī n ayat 4 yaitu:

## ﻢﯾﻮﻘﺗ ﻦﺴﺣأ ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻹا ﺎﻨﻘﻠﺧ ﺪﻘﻟ
Artinya :  Sesungguhnya  kami  telah  menciptakan  manusia  itu  dengan  sebaik-baik bentuk. (al-T ī n : 4).
Pendidikan  bagi  kehidupan  manusia  merupakan  kebutuhan  mutlak  yang harus  dipenuhi  sepanjang  hayat.  Tanpa  pendidikan,  mustahil  suatu  kelompok manusia  dapat  hidup  berkembang  sejalan  dengan  aspirasi  (cita-cita)  untuk  maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 2
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  peneliti  dalam  tulisan  ini mengkaji lebih lanjut peran dan kontribusi perempuan Aceh pada pendidikan dan
2 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 2.
politik. Hal ini terdorong oleh fakta sejarah yang mencatat bahwa perempuan Aceh mempunyai peran nyata dalam kontribusi politik. Islam mengarahkan bagaimana posisi  perempuan  secara  bijak  dengan  asumsi  sejarah  para  sahabat  yang  menjadi teladan. Saat ini dapat dilihat bahwa menjamurnya politisi perempuan, munculnya partai  lokal  maupun  partai  nasional  di  Provinsi  Aceh  yang  dikomandoi  oleh perempuan.
Penelitian  ini  mengkaji  masalah  peran  perempuan  Aceh  pada  pendidikan dan  politik  di  lingkungan  Universitas  Muhammadiyah  Aceh  mengingat  ada sebagian  dari  perempuan  di  lingkungan  Universitas  Muhammadiyah  Aceh berkecimpung di dunia pendidikan dan politik khususnya. Oleh karena itu penulis ingin  melihat  sejauh  mana  eksistensi  perempuan  pada  dunia  pendidikan  dan politik khususnya.

## PEMBAHASAN

## Peran Perempuan Aceh Pada Pendidikan dan Politik
Perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, mereka  mempunyai  peranan  yang  sama  dalam  berbagai  bidang  termasuk  politik agar terciptanya suatu bangsa yang berkepribadian dan bermartabat. Keikutsertaan perempuan  dalam  perpolitikan  dianggap  penting  karena  sebagai  manifestasi  dari tanggung  jawab  sosial  bahkan  kewajiban  bagi  setiap  orang  tanpa  membedakan gender  untuk  memperbaiki  keadaan  masyarakat.  Perempuan  identik  memiliki kelebihan  sifat  dan  karakter  yang  halus,  lembut,  berperasaan  dan  peka  nuraninya yang  tentu  saja  dalam  konteks  politik  kebijakan  akan  bermanfaat  menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif dan pro masyarakat.
Hak  berpolitik  artinya  hak  untuk  berpendapat,  di  sini  mempunyai  makna bahwa  ketika  perempuan  sudah  terjun  ke  dunia  politik  maka  mempunyai kesempatan  untuk  menjadi  anggota  lembaga  perwakilan,  memperoleh  kekuasaan seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan presiden. Hak-hak politik perempuan  tentunya  akan  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  secara  umum.  Hak asasi  ini  dimiliki  tanpa  membedakan  dasar  bangsa,  ras,  agama  dan  juga  jenis kelamin,  karena  dasar  hak  asasi  adalah  bahwa  manusia  memperoleh  kesempatan untuk  berkembang  sesuai  dengan  bakat  dan  cita-citanya.  Di  Indonesia,  persoalan hak  asasi  manusia  terangkum  dalam  UUD  1945  yang  menyangkut  hak  atas
kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  kebebasan  berkumpul,  berserikat,  kebebasan beragama dan hak atas kehidupan layak.
Dalam  pembahasan  politik  nilai  yang  paling  dominan  adalah  nilai kekuasaan.  Orang  atau  kelompok  yang  ingin  mencapai  kekuasaan  mutlak setidaknya  harus  memiliki  ketentuan  dan  penguasaan  atas  kemampuan  ( ability ), kecakapan  ( capacity ),  kesanggupan  ( faculty )  dan  kepandaian  ( skill ).  Ketika perempuan  terjun  memperjuangkan  nasib  negara,  logikanya  perempuan  harus memiliki  dasar  argument  kuat  yang  membuat  perempuan  melakukan  aksi. Penguasaan  dan  pemahaman  materi  yang  komprehensif  atas  sebuah  isu  dapat memperkuat motivasi aksi lebih dari sekedar ikut arus.
Politik  adalah  napas  dinamika  ummat,  sehubungan  dengan  tugas  yang diemban  setiap  muslim  yaitu  untuk  menegakkan  sistem  Ilahiah  di  bumi  serta menjalankan  syariat  Allah  Swt.  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Para  ilmuan  Barat juga memberi pengakuan bahwa politik adalah sesuatu  yang inheren dalam islam dan dalam kehidupan muslim. 3
Legitimasi seorang perempuan agar bisa terjun dalam kancah politik antara lain:
1. Manusia sebagai hamba Allah Swt. yang memiliki kewajiban untuk menaati hukum Allah.
2. Manusia adalah khalifah di muka bumi. 4
Karena  sebabnya  itulah  para  perempuan  harus  selalu  berkontribusi  aktif dalam  perpolitikan.  Partisipasi  politik  bukanlah  barang  asing  bagi  seorang perempuan.  Karena  para  sahabat  telah  banyak  melakukan  aktivitas  politik  yang sangat  berani  dan  revolusioner  dalam  rangka  menyebarluaskan  dan  menegakkan syariat  Islam.  Saat  ini  para  perempuan  dalam  dimensi  ruang  dan  waktu  yang berbeda  disadari  atau  tidak,  sebenarnya  telah  melakukan  kegiatan  partisipasi politik. Bentuk aktivitas politik yang paling sederhana dan sangat mudah dilakukan adalah  ikut  serta  dan  PEMILU  dan  Pemungutan  Suara.  Secara  minimal  seorang perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik sebaiknya mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia politik. Pengetahuan  ini diperlukan agar para
3 Amatullah  Shafiyyah  dan  Haryati  Soeripno, Kiprah  Politik  Muslimah  :  Konsep  dan Implementasinya ,  hal. 20.
4 Divisi Muslimah Ikhwanul Muslimin: Mahmud Muhammad Al Jauhari, hal. 29.
perempuan  nantinya  tidak  dijadikan  pion  oleh  segelintir  orang  dalam  memenuhi kepentingannya.
Kesempatan  perempuan  untuk  masuk  dalam  bidang  politik  sebenarnya ada  dan  memungkinkan,  namun  karena  berbagai  faktor  itu  jarang  sekali  terjadi. Faktor  utamanya  adalah  stereotip  bahwa  dunia  politik  adalah  dunia  publik,  dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan  pikiran-pikiran  cerdas,  yang  kesemuanya  itu  diasumsikan  milik laki-laki  bukan  milik  perempuan.  Perempuan  tidak  pantas  berpolitik  karena perempuan  adalah  “penghuni”  dapur/domestik,  tidak  bisa  berpikir  rasional  dan, kurang  berani  mengambil  risiko.  Akibatnya,  baik  perempuan  atau  laki-laki  dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.5
Faktor  lain  adalah  ketimpangan-ketimpangan  gender  yang  berakar  dari sosial  budaya  mengakibatkan  jumlah  perempuan  yang  mencapai  jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai  pengetahuan  yang  memadai  dan  tidak  bisa  berkiprah  dalam  dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat  dunia  politik  adalah  “milik  laki-laki”,  maka  masyarakat  memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan.
Kemajuan  zaman  telah  banyak  mengubah  pandangan  tentang perempuan.  Mulai  dari  pandangan  yang  menyebutkan  bahwa  perempuan  hanya berhak mengurus rumah dan selalu dirumah. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada diluar rumah. Kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan  emansipasi  menyebabkan  perempuan  memperoleh  hak  yang  sama  dengan laki-laki.
Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA kartini.  Walaupun  banyak  perempuan  -perempuan  lain  di  Indonesia  memiliki perjuangan  yang  sama.  Tetapi  perjuangan  merupakan  cita-cita  agar  perempuan memiliki  pemikiran  dan  tindakan  yang  modern.  Dengan  demikian,  adanya persamaan  hak  dengan  berbagai  bidang  kehidupan  telah  menggeser  pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma sebagai berikut:
5 Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Citra Perempuan Dalam Politik ”, Jurnal Studi Gender , vol 3 no 1 Jan-Jun 2008 .
Perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  tempatnya  masing-masing  didalam kehidupan  kemasyarakatan,  dan  kedua  jenis  manusia  tersebut  dapat menempati  tempatnya  masing-masing  tanpa  menjadi  kurang  hak-sama, karena fikiran, kecerdasan menentukan nilai yang sama antara laki- laki dan perempuan.  Memang  banyak  pekerjaan  yang  dikerjakan  oleh  laki-laki  dan perempuan  dengan  tidak  meninggalkan  sifat-sifat  asli  perempuan  ,  malah menjadi  kepala  jabatan  atau  presiden  pun  tidak  akan  meninggalkan  sifat- sifat  keperempuan  an  tadi.  Karena  jabatan-jabatan  ini  kecerdasan  dan fikiran yang memegang peranan banyak. 6
Tuntutan  persamaan  hak  perempuan,  tentunya  didasarkan  pada  beberapa anggapan,  bahwa  diantara  perempuan  dan  laki-laki  tidak  banyak  terdapat perbedaan,  sebagaimana  dikemukakan  Presiden  pertama  Republik  Indonesia, Sukarno:
Ini  tidak  menjadi  bukti  bahwa  kwaliteit  otak  perempuan  ini  kurang  dari kwaliteit  otak  kaum  laki-laki,  atau  ketajaman  otak  kaum  perempuan  kalah dengan  ketajaman  otak  kaum  laki-laki  kwaliteitnya  sama,  ketajamannya sama  hanya  kesempatan  bekerjanya  yang  tidak  sama  dan  kesempatan berkembangnya  yang  tidak  sama.  Maka  oleh  karena  itu,  justru  dengan alasan  kurang  dikasih  kesempatan  oleh  masyarakat  sekarang  pada  kaum perempuan,  maka  kita  wajib  berikhtiar  membongkar  ketidak  adilan masyarakat terhadap kaum perempuan itu. 7
Jelas  sekali  pendapat  diatas  bahwa  kaum  perempuan  menadapat kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanyua saja budaya masyarakat yang  menganggap  bahwa  perempuan  harus  berada  di  rumah  mengurus  rumah tangga.  Akan  tetapi  dengan  adanya  kemajuan  zaman  maka  perempuan  dan  laki- laki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa perempuan  perlu  mendapat  kesempatan  untuk  menunjukkan  kemampuannya dalam  mengisis  pembangunan  sesuai  dengan  yang  dicita-cita  bersama.  Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo:
Kemampuan  perempuan  memang  makin  kelihatan  dalam  berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada pekerjaan yang tidak bias dilakukan  oleh  perempuan  seperti  dikerjakan  oleh  pria,  kecuali  kalau pekerjaan  tersebut  menuntut  tenaga  fisik  yang  besar,  seperti  pekerjaan
6 Nilakusuma S., Perempuan di dalam dan di luar Rumah, Bukit Tinggi, NV Nusantara, 1960, hal. 151-152.
7 Sarinah, Kewajiban  Perempuan  dalam  Perjoeangan  Republik  Indonesia, Jakarta:  Buku-buku karangan Presiden Sukarno, 1963, hal. 30.
buruh  pelabuhan.  Sebaliknya  ada  pekerjaan  yang  lebih  tepat  dilakukan perempuan karena lebih menuntut sifat-sifat keperempuanannya. 8
Kemajuan dan karier yang dicapai seorang perempuan tidak dapat begitu saja  diberikan  atas  dasar  belas  kasihan,  melainkan  melalui  perjuangan  tanpa adanya  perbedaan  atau  diskriminasi  gender,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hall sebagai berikut:
Kaum perempuan sendiri harus  bekerja keras dengan bekerja sama untu menjamin agar suara mereka didengan dan prespektif mereka dibeberkan dimeja  tempat  pengambil  keputusan.  Perempuan  harus  mempersiapkan diri  untuk  menghadapi  tantangan  baru,  termasuk  tugas  mengambil keputusan  ditangan  sendiri.  Hal  ini  khususnya  berlaku  di  bidang    ilmu pengetahuan,  perekayasaan,  matematika  dan  teknologi  jika  ingin  anak perempuan kami tidak ketinggalan kereta. 9
Kesejajaran  perempuan  dengan  laki-laki  sebagai  suatu  usaha  yang  tidak sia-sia apabila perempuan itu  sendiri berusaha dengan kemampuannya. Sehingga dengan  kemampuan  yang  sama  akan  sanggup  bersaing  di  kehidupan  ini  dengan kaum  laki-laki  sesuai  dengan  sifat  keperempuanannya.  Persamaan  hak  yang dimiliki oleh kaum perempuan Indonesia termasuk kepemimpinan dan partisipasi di bidang  politik. Walaupun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki bukan berarti yang bersangkutan harus meninggalkan tugas-tugas keperempuanannya sebagai seorang ibu.

## Signifikansi Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan
Salah  satu  hak  kemanusiaan  adalah  menuntut  ilmu.  Demikian  juga perempuan  akan  berpengaruh  besar  pada  lemahnya  umat  Islam  baik  dari  segi budaya, politik, hukum dan sebagainya. Peran perempuan yang demikian besar itu telah dicatat oleh sejarah. Dimana peran pendidikan itulah yang menjadi kekuatan besar  dalam  mengembangkan  peradaban  umat.  Dengan  ini  bisa  dikatakan  bahwa emansipasi  sudah  berjalan  dalam  Islam  sejak  lama.  Di  Indonesia  sendiri,  fakta yang  menunjukkan  pendidikan  agama  bagi  perempuan  Indonesia  sudah  dimulai sejak  1920-an.  Bahkan,  fenomena  perempuan  yang  berpartisipasi  dalam  berbagai
8 Sayidiman Suryohadiprojo, Menghadapi Tantangan Masa Depan, Jakarta: PT. Gramedia,1987, hal. 237.
9 Melly Tan (ed), Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 105.
aspek, seperti pembacaan al-Qur’an, menjadi pegawai pemerintah, atau pendidikan keagamaan tampak lebih nyata di Indonesia daripada di Mesir.
Fenomena  di  atas  masih  berlangsung  hingga  kini  bahkan  terus berkembang.  Perempuan  di  Indonesia  secara  positif  berkompetisi  dalam pembangunan kebudayaan, pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam. Lebih- lebih,  perempuan  saat  ini  tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  terhadap pendidikannya  terus  meningkat.  Situasi  ini  memungkinkan  perempuan  berperan lebih  besar  dalam  membangun  dan  mengembangkan  peradaban  umat  Islam bahkan global.

## Partisipasi  Perempuan  Aceh  dalam  Pendidikan  di  Universitas  Muhammadiyah Aceh
Perempuan akan berpengaruh besar pada lemahnya umat Islam baik dari segi budaya,  politik,  hukum  dan  sebagainya.  Peran  perempuan  yang  demikian besar itu telah dicatat oleh sejarah. Dimana peran pendidikan itulah yang menjadi kekuatan  besar  dalam  mengembangkan  peradaban  umat.  Dengan  ini  bisa dikatakan bahwa emansipasi sudah berjalan dalam Islam sejak lama. Di Indonesia sendiri,  fakta  yang  menunjukkan  pendidikan  agama  bagi  perempuan  Indonesia sudah  dimulai  sejak  1920-an.  Bahkan,  fenomena  perempuan  yang  berpartisipasi dalam  budaya  tinggi  Islam,  seperti  pembacaan  Al-Quran,  menjadi  pegawai pemerintah,  aktif  di  berbagai  organisasi,  pendidikan  kegamaan  tampak  lebih nyata. 10
Fenomena  tersebut  bertahan  hingga  kini  bahkan  terus  berkembang. Perempuan  secara  positif  berkompetisi  dalam  pembangunan  kebudayaan, pendidikan  dan  sosial  dalam  masyarakat  Islam.  Lebih-lebih,  perempuan  saat  ini tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  terhadap  pendidikannya  terus  meningkat. Dibuktikan  banyaknya  perempuan  di  Universitas  Muhammadiyah  Aceh  yang sudah  mengantongi  ijazah  Srata  Dua  (S2)  bahkan  ada  yang  sudah  Doktor  dan banyak  pula  perempuan  di  Universitas  Muhammadiyah  Aceh  yang  sedang menempuh  pendidikan  Doktor  di  berbagai  Universitas  yang  ada  di  Indonesia bahkan di luar Indonesia. 11
10 Wawancara  dengan  salah  satu  dosen Fakultas  Tarbiyah Universitas  Muhammadiyah  Aceh universitas Muhammadiyah Aceh tanggal 11 September 2014. .
11 Wawancara  dengan  dosen  serta  karyawan  Fisioterapi  pada  tanggal  15  dan  17  September 2014. .
Situasi  ini  memungkinkan  perempuan  berperan  lebih  besar  dalam membangun dan mengembangkan peradaban umat Islam bahkan global. Namun ada hal yang paradoks dalam pembicaraan mengenai pendidikan dan perempuan. Di satu sisi,  peran pendidik sering diidentikkan dengan perempuan, sementara di sisi  lain  akses  kaum  perempuan  ke  dunia  pendidikan  masih  merupakan  masalah besar.
Pengajar  atau  guru  sering  diidentikkan  dengan  perempuan,  karena pekerjaan ini lebih mengutamakan kesabaran, ketelatenan dan kepedulian. Hal-hal tersebut  identik  dengan  sikap  feminin  yang  dimiliki  oleh  kaum  perempuan. Bahkan dalam Islam juga diajarkan bahwa sekolah pertama bagi anak-anak adalah ibunya (perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dunia pendidikan sesungguhnya sudah berlangsung sejak sangat lama. Peran perempuan sebagai  pengajar  atau  guru  ternyata  seringkali  tidak  sebanding  dengan  tingkat partisipasi  perempuan  sebagai  peserta  didik.  Pada  umumnya,  akses  kaum perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan  formal,  terutama  di  negara-negara berkembang belum sebesar kaum laki-laki.
Kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri dari UU No. 20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  menyebutkan  bahwa kesempatan  pendidikan  pada  setiap  satuan  pendidikan  tidak  membedakan  jenis kelamin,  agama,  suku,  ras,  kedudukan  sosial,  dan  tingkat  kemampuan  ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (Pasal 7).  Selanjutnya  Undang-undang  tersebut  direspon  oleh  pemerintah  untuk membuat  kebijakan  yang  megakomodir  isu  gender  dalam  pendidikan  berupa Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Gender  Dalam  Pembangunan Nasional.  Instruksi  Presiden  tersebut  kemudian  juga  dijabarkan  oleh  Menteri Pendidikan  Nasional  dengan  melahirkan  kebijakan  berupa  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  nomor  84  tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengarusutamaan  Gender  Bidang  Pendidikan  yang  menekankan  kepada  setiap satuan  unit  kerja  bidang  pendidikan  yang  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh  kebijakan,  dan  program  pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.
Meskipun  kebijakan  nasional  di  bidang  pendidikan  seperti  dipaparkan  di atas  sudah  cukup  memadai  untuk  dijadikan  acuan  pembangunan  pendidikan Sejumlah  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  diskriminasi  pada  perempuan
bukan  diakibatkan  oleh  satu  faktor  tunggal,  melainkan  terdapat  sejumlah  faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni: faktor  akses,  kontrol,  partisipasi  dan  benefit.  Faktor  akses  terlihat  nyata  dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki- laki.
Dalam  kedua  proses  ini  harus  diakui  proporsi  laki-laki  sangat  dominan. Indikasinya dapat dilihat pada penulis buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang studi  yang  mayoritas  adalah  laki-laki  (85%).  Perempuan  cenderung  memiliki kesempatan  pendidikan  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  laki-laki.  Semakin tinggi  jenjang  pendidikan,  semakin  lebar  kesenjangannya.  Kesenjangan  ini  pada gilirannya  membawa  kepada  berbedanya  rata-rata  penghasilan  laki-laki  dan perempuan. 12
Salah satu kegagalan yang sangat serius di dunia pendidikan dalam upaya global  mengejar  tujuan  pembangunan  millenium  ( Millenium  Development  Goals adalah  akses  kaum  perempuan  di  dunia  pendidikan.  Lebih  dari  100  juta  anak  di dunia  tidak  memiliki  akses  ke  sekolah,  dan  59%  dari  mereka  adalah  anak-anak perempuan.  Lebih  dari  itu  lebih  dari  satu  juta  orang  dewasa  tidak  bisa  baca-tulis, dan dua pertiganya adalah perempuan. Banyak persoalan sosial di berbagai belahan dunia yang dapat dipecahkan atau dikurangi jika anak-anak memiliki kemampuan baca-tulis yang memadai. 13
Rendahnya  akses  kaum  perempuan  ke  dunia  pendidikan  formal  antara lain  disebabkan  oleh  masih  berkembangnya  anggapan  bahwa  laki-laki  adalah tulang punggung keluarga, dan karenanya merekalah yang lebih perlu memperoleh pendidikan agar kelak mendapat pekerjaan yang layak. Sementara perempuan tidak memiliki  tanggung  jawab  sebesar  laki-laki  dalam  hal  memperoleh  pekerjaan  dan memberikan nafkah kepada keluarga.
Partisipasi  perempuan  Aceh  yang  terlihat  dan  terukur  di  Universitas Muhammadiyah  Aceh  yaitu  banyaknya  perempuan  yang  terlibat  dan  aktif diberbagai  bidang  di  antaranya  baik  di  bidang    pengajaran,  akademik,  aktif  di
12 Hasil observasi pada tanggal 26 Agustus 2014.
13 Hasil  wawancara  dengan  dosen Fakultas  Tarbiyah Universitas  Muhammadiyah  Aceh  dan Fisioterapi pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2014.
berbagai kegiatan yang diadakan di kampus, aktif di kegiatan  sosial maupun aktif di kegiatan pengabdian masyarakat dan penunjang dosen lainnya. 14
Teknologi  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  bidang pendidikan antara lain:
1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah pendidik bukannya satu- satunya sumber ilmu pengetahuan.
2. Munculnya  metode-metode  pembelajaran  baru,  yang  memudahkan mahasiswa  dan  dosen  dalam  proses  pembelajaran.  Dengan  kemajuan Teknologi  terciptalah  metode-metode  baru  yang  membuat  mahasiswa mampu  memahami  materi-materi  yang  abstrak,  karena  materi  tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak.
3. Sistem  pembelajaran  tidak  harus  melalui  tatap  muka.  Dengan  kemajuan teknologi  proses  pembelajaran  tidak  harus  mempertemukan  mahasiswa dengan  dosen,  tetapi  bisa  juga  menggunakan  jasa  pos  internet  dan  lain- lain. 15
Dibuktikan  dengan  adanya  fasilitas  belajar  dengan  jarak  jauh  dan  audio visual yang telah dikembangkan di Universitas Muhammadiyah Aceh serta adanya pembekalan atau pelatihan-pelatihan untuk dosen-dosen Universitas Muhammadiyah  Aceh  dengan  mendatangkan  langsung  fasilitator  dari  Jakarta sehingga  semangat  para  dosen  untuk  mengemban  tugas  mengajarnya  menjadi sangat berarti. 16

## Dampak Keberadaan Politik Perempuan di Universitas Muhammadiyah Aceh
Sekarang  ini,  kehidupan  masyarakat  manusia  sedang  menuju  pada tuntutan-tuntutan demokratisasi, keadilan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Semua  tema  ini  meniscayakan  adanya  kesetaraan  manusia.  Kesemuanya merupakan  nilai-nilai  yang  tetap  diinginkan  oleh  kebudayaan  manusia  di  segala tempat  dan  zaman.  Tuhan  juga  tentu  menghendaki  semua  nilai  terwujud  dalam kebudayaan  manusia.  Oleh  karena  itu,  nilai-nilai  tersebut  seharusnya  menjadi
14 Hasil  wawancara  dengan  dosen Fakultas  Tarbiyah Universitas  Muhammadiyah  Aceh  dan dosen fisitrapi pada tanggal 20 dan 22 Agustus 2014.
15 Hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  dosen  Fakultas  Tarbiyah  Universitas Muhammadiyah Aceh pada tanggal 16 Agustus 2014. .
16 Dokumentasi dan observasi pada tanggal 15 Agustus 2014.
landasan  bagi  semua  kepentingan  wacana-wacana  kebudayaan,  ekonomi,  hukum dan politik.
Dengan begitu, dalam wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan-pernyataan  yang  memberi  peluang  bagi  terciptanya  sistem  kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarjinalkan manusia, siapapun orangnya dan apapun  jenis  kelaminnya,  laki-laki  ataupun  pendidikan.  Bahwa  pendidikan perempuan  dalam  ajaran  Islam  termasuk  kewajiban  agama  karena  pengetahuan merupakan  suatu  kebutuhan  bagi  manusia.  Pendidikan  bagi  perempuan  tidak terbatas  pada  pendidikan  agama  saja  tetapi  meliputi  juga  pendidikan  rumah tangga, (cara mendidik dan membesarkan anak), pendidikan sosial kemasyarakatan dan pendidikan intelektual.
Adanya  dampak  dan  kendala-kendala  partisipasi  politik  perempuan tergambar dari hasil wawancara dan observasi penulis. Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan yang  dicapai  sekarang  ini  terbentuk  oleh  adanya  kendala  yang  menghambat partisipasi politiknya.  Kendala pokok yang seringkali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. 17
Hambatan  internal  berupa  keengganan  besar  perempuan  untuk  terlibat dalam  kegiatan  politik.  Keengganan  ini  dikarenakan  soso-kultural  mereka  yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya  di  bidang  politik.  Aktivitas  dianggap  tidak  layak  bagi  perempuan, karena  sifat-sifatnya  yang  jauh  dari  citra  perempuan.  Dunia  politik  dianggap “keras”, “kotor”, dan penuh dengan muslihat sehingga dianggap tidak cocok untuk citra perempuan. 18
Lingkungan  sosial  budaya  yang  kurang  mendukung  pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasan orangtua, adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan system penddidikan yang diskriminatif.  Masih  lekatnya  budaya  tradisional  dan  kecilnya  akses  perempuan
17 Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  dosen  Fakultas  Tarbiyah  Universitas  Muhammadiyah Aceh dan dosen Fisioterapi pada tanggal 11 samapai 15 September 2014.
18 Hasil wawancara dengan dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh pada tanggal 24 Agustus 2014.
pada  penguasaan  factor  sosial  ekonomi  menyebabkan  terbentuknya  image  dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang pria.
Kendala  eksternal  dari  birokrasi  yang  paternalistis,  pola  pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala  pokok  lemahnya  partisipasi  politik  perempuan  antara  lain  berada  pada lingkungan  sosial  budaya  yang  kurang  mendukung  pengembangan  potensi perempuan.  Selain  itu  dapat  pula  bersumber  dari  kebijaksanaan  pembangunan politik yang kurang memadai serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi  politik  perempuan  dapat  diupayakan  antara  lain  dengan  melalui pendidikan  politik  yang  mampu  menciptakan  kemampuan  dan  kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik.
Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik. Laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan  aturan-aturan  permainan  politik  dan  mendefinisikan  standar untuk evaluasi. Lebih jauh, kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma- norma dan nilai-nilai laki-laki. Dalam beberapa kasus, bahkan menurut gaya hidup laki-laki.  Sebagai  contoh,  model  politik  didasarkan  pada  ide  “pemenang  dan pecundang”,  kompetisi  dan  konfrontasi,  bukan  atas  dasar  saling  menghormati, kolaborasi dan penciptaan konsensus. 19
Lingkungan ini sering bertentangan dengan perempuan. Keberadaan dari model  yang  didominasi  laki-laki  ini  menyebabkan  perempuan  menolak  politik secara  keseluruhan  atau  menolak  politik  gaya  laki-laki.  Jadi,  ketika  perempuan berpartisipasi dalam politik, mereka cenderung melakukannya dalam jumlah kecil.
Di antara kendala-kendala politik yang dihadapi perempuan adalah:
1. Kelaziman  “model  maskulin”  mengenai  kehidupan  politik  dan  badan- badan pemerintahan hasil pemilihan.
2. Kurangnya  dukungan  partai,  seperti  terbatasnya  dukungan  dana  bagi kandidat  perempuan;  terbatasnya  akses  untuk  jaringan  politik,  dan meratanya standar ganda.
3. Kurangnya  hubungan  dan  kerja  sama  dengan  organisasi  publik  lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan.
19 Hasil wawancara dengan Dosen Fisioterapi pada tanggal 17 dan 23 Agustus 2014.
4. Tiadanya  sistem  pelatihan  dan  pendidikan  yang  dibangun  dengan  baik, baik  bagi  kepemimpinan  perempuan  pada  umumnya,  maupun  bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.
5. Hakikat  sistem  pemilihan,  yang  barangkali  atau  tidak  mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan. 20

## SIMPULAN
Perempuan  pada  hakikatnya  merupakan  seseorang  yang  mahir  untuk berkiprah dalam urusan rumah tangga tapi kini profesi tersebut seakan terlupakan eksistensi  mereka  dalam  berperan  di  level  negara.  Keterlibatan  perempuan dalam urusan politik pada masa kini sangat berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu.  Perbedaan  itu  bisa  karena  kondisi  sosio-kultural  maupun  perkembangan zaman.
Partisipasi  perempuan  di  bidang    politik  pada  masa  reformasi  kini mengalami  perluasan  peran  menjadi  anggota  parlemen.  Partisipasi  perempuan dalam pemilu legislatif menunjukan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya  partisipatoris  dan  tentu  saja  hal  ini  membuat  kaum  perempuan  lebih kaya  akan  pemenuhan  haknya.  Dengan  adanya  keterwakilan  perempuan  di Parlemen  diharapkan  berbagai  aspirasi  yang  berkaitan  tentang  masalah-masalah perempuan bisa diejawantahkan melalui berbagai produk politik yang dibuat.
Keterwakilan  perempuan  menjadi  wakil  rakyat  adalah  sebuah  ikhtiar untuk  memperjuangkan  kepentingan  kaum  perempuan  dalam  arena  legislasi. Dengan kedudukan mereka di parlemen diharapkan kepentingan para kaum hawa dapat terwakili. Akan tetapi, partisipasi kaum perempuan yang terlibat di parlemen tidak  sebatas  pemenuhan  kuota  belaka.  Mereka  tidak  sekedar  kuantitas  tapi  juga harus  memiliki  kualitas  yang  menunjukan  kemampuan  dirinya  sebagai  penyalur aspirasi rakyat. Partai politik sebagai industri yang mencetak kader-kadernya untuk menjadi  pemimpin,  harus  melakukan  pendidikan  politik  sejak  dini  kepada  para perempuan sebelum mereka dipercaya untuk menjadi seorang legislator. Akhirnya, melihat  perjuangan  kaum  perempuan  diberbagai  bidang  kehidupan  termasuk bidang  politik  patut  kita  hargai  dan  hormati  selama  itu  berada  pada  batas  yang wajar dan tidak menyalahi aturan agama dan norma sosial.
20 Hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  dosen  Fakultas  Tarbiyah  Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen Fisioterapi pada tanggal 10 dan 13 Agustus 2014.
Partisipasi perempuan di Universitas Muhammadiyah Aceh terlihat positif meski masih memerlukan perhatian yang besar. Di kampus ini banyak perempuan di kalangan dosen yang terlibat dan aktif di berbagai bidang di internal Universitas Muhammadiyah  baik  pengajaran,  akademik,  maupun  berbagai  kegiatan  yang diadakan  di  kampus.  Selain  itu  para  dosen  perempuan  Universitas Muhammadiyah  Aceh  juga  aktif  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan  sosial kemasyarakatan.  Meski  demikian,  ditinjau  dari  aspek  politik,  keterlibatan perempuan Universitas Muhammadiyah Aceh masih terlihat minim. Hal ini antara lain disebabkan oleh kendala internal dan kendala eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  Intan  Quratul,  dkk, Dinamika  Peran  Perempuan  Aceh  dalam  Lintas ,  Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.
Astuti, Tri Marhaeni Pudji, “Citra Perempuan Dalam Politik ”, Jurnal Studi Gender , vol 3 no 1 Jan-Jun 2008 .
Divisi Muslimah Ikhwanul Muslimin: Mahmud Muhammad Al Jauhari.
Ihsan,  Fuad, Dasar-Dasar  Kependidikan  Komponen  MKDK, Jakarta:  Rineka  Cipta, 2001.
Nilakusuma,  S., Perempuan  di  dalam  dan  di  luar  Rumah, Bukit  Tinggi,  NV Nusantara, 1960.
Sarinah, Kewajiban Perempuan dalam Perjoeangan Republik Indonesia, Jakarta: Buku- buku karangan Presiden Sukarno, 1963.
Shafiyyah,  Amatullah  dan  Haryati  Soeripno, Kiprah  Politik  Muslimah:  Konsep  dan Implementasinya , t.t.
Suryohadiprojo,  Sayidiman, Menghadapi  Tantangan  Masa  Depan, Jakarta:  PT. Gramedia,1987.
Tan, Melly (ed), Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.