## KESIAPAN DESA TANJUNG TERDANA KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
Oleh:

## NURSANTY, YORRY HARDAYANI, LOESIDA ROELIANA Dosen Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Bengkulu

## ABSTRACT
This study aimed to see the readiness of Tanjung Terdana village in funds management on the Village  Fund  Allocation.  The  readiness  could  be  seen  from  four  aspects,  namely:  1)  device regulations/guidelines  for  the  implementation  readiness,  2)  Human  Resources  readiness,  3) governance  readiness,  4)  Participation  of  the  community.  The  results  showed  that  although  at  first Tanjung Terdana village did not understand about the concept of financial management in particular the  Village  Fund  Allocation  which  nominal  was  much  greater  than  before,  but  they  had  the commitment  and  progress  to  develop  the  village  by  utilizing  the  Village  Fund  Allocation.  So  even though the implementing  regulations  at  the local  level  was  slow  set  so that governance  couldn’t  be run  in  accordance  with  a  predetermined  schedule,  but  head  of  the  village  and  village  officials consulted  to  a  number  of  parties.  Their  willingness  to  learn,  correct  errors,  effort,  and  along  with community  participation  then  slowly  increased  their  readiness  on  managed  the  Village  Fund Allocation.
Keyw ords: Village Readiness, Village Fund Allocation, Tanjung Terdana

## PENDAHULUAN
Disahkannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada tanggal 15 Januari 2014 membuat pengaturan tentang desa mengalami perubahan  secara  signifikan.  Dari  sisi regulasi,  desa  tidak  lagi  menjadi  bagian dari  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Desa- desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan  pendekatan  baru  dalam  pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-Undang  tentang  Desa  memiliki visi  yang  memberikan  kewenangan  luas kepada  desa  dibidang  penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
Undang-Undang  tentang  desa  juga memberi  jaminan  yang  lebih  pasti  bahwa setiap  desa  akan  menerima  dana  dari pemerintah  melalui  anggaran  negara  dan
daerah  yang  jumlahnya  berlipat,  jauh  di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran  desa.  Kebijakan  ini  memiliki konsekuensi
terhadap proses
pengelolaannya
yang seharusnya
dilaksanakan  secara  profesional,  efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.  Pemerintah  dan  DPR  memiliki komitmen  yang  kuat  terkait  kebijakan  ini, yang  dibuktikan  dengan  telah  disetujuinya anggaran  dana  desa  sejumlah  Rp.20,7 triliun  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang  akan  disalurkan  ke  74.093  desa  di seluruh Indonesia.
Pemerintah
menargetkan  agar  anggaran  tersebut  dapat segera tersalurkan ke seluruh desa (Laporan hasil kajian pengelolaan keuangan  desa:  Dana  Desa  dan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  yang  disusun  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)
www.kpk.go.id  diakses  tanggal  2  Juli 2015).
Lebih lanjut, dalam laporan tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  selain dana  desa,  desa  juga  memperoleh  dana yang  dikenal  dengan  ADD  yang  berasal dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota. Potensi jumlah ADD yang mengalir  ke  desa  diperkirakan  sekitar Rp.40  triliun  sampai  dengan  Rp.50  triliun di  tahun  2015  ini.  Tergambar  bahwa  saat ini  desa  akan  mengelola  sekurang- kurangnya  dana  seperempat  miliar  per tahunnya.  Besaran  dana  tiap  desa  akan berbeda-beda, sesuai dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografisnya.
Anggaran  sebesar  itu  untuk  setiap desa memunculkan kekhawatiran tersendiri akan efektivitas dan transparansi penggunaannya.  Jumlah  sebesar  itu  tidak tepat  sasaran  bahkan  akan  sia-sia  tanpa kesiapan  yang  optimal  dari  tingkat  pusat hingga desa sebagai pelaksananya.
Di  provinsi  Bengkulu  terdapat 1.341  desa  yang  tersebar  di  sepuluh Kabupaten/Kota,  diantaranya  adalah  112 desa  di  Kabupaten  Bengkulu  Tengah  dan 182  desa  di  Kabupaten  Seluma.  Desa Tanjung  Terdana  merupakan  salah  satu desa di Kabupaten Bengkulu Tengah  yang delapan puluh persen penduduknya adalah suku  asli  Bengkulu,  yaitu  suku  Lembak. Jumlah  penduduknya  adalah  935  jiwa dengan  252  Kepala  Keluarga  (KK). Sebagian besar mata pencaharian masyarakat  desa  Tanjung  Terdana  adalah sebagai  petani.  Hal  ini  menjadi  salah  satu penyebab  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan  desa.  Waktu  yang  lebih banyak dihabiskan di sawah menyebabkan kurang optimalnya kegiatan jika dilakukan di  siang  hari  karena  jarangnya  masyarakat yang  ikut  serta  berpartisipasi  dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa, sedangkan  jika  dilakukan  di  malam  hari
masyarakat  sudah  lelah  karena  sudah seharian bekerja. (Aminudin, dkk. 2014)
Kondisi  tersebut  di  atas  juga menjadi  salah  satu  penyebab  kurangnya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam struktur  organisasi  pemerintahan  desa. Perangkat desa yang ada tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan  maksimal  dikarenakan  faktor kesibukan  kesehariannya.  Sehingga  yang paling  berperan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  khususnya  dalam pengelolaan  keuangan  desa  adalah  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  Bendahara Desa.  Lantas  apakah  desa  Tanjung Terdana  sudah  siap  untuk  mengelola keuangan  desa  yang  sudah  berkali  lipat jumlahnya tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini  adalah  keberhasilan  suatu  kebijakan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah satunya adalah kesiapan perangkat pelaksanaannya.  Kebijakan  ADD  akan mencapai  tujuannya  jika  diiringi  dengan kesiapan yang optimal, diantaranya adalah: kesiapan  perangkat  peraturan/pedoman pelaksanaan,  kesiapan  SDM  pelaksana, kesiapan  dalam  tata  laksana,  dan  adanya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  tehnik pengumpulan  data  dengan  cara  observasi, wawancara, Fokus  Group  Discussion (FGD), dan telaah dokumen. Data dianalisis  dengan  tehnik  analisis  interaktif berdasarkan teorinya Miles dan Huberman (dalam  Sutopo,  2002:91-93),  dimana analisisnya  melalui  tiga  tahapan  yaitu pengklasifikasian  data,  penyajian  data, penerikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesiapan Perangkat Peraturan/

## Pedoman Pelaksanaan
Kesiapan  perangkat  peraturan  atau pedoman  pelaksanaan  pengelolaan  ADD dilihat dari ketersediaan pedoman
pelaksanaan  dalam  bentuk  kebijakan petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis pengelolaan  keuangan  desa,  dimulai  dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung  jawabannya  penggunaannya. Peraturan  tersebut  adalah  peraturan  dari pemerintah  pusat  dan  atau  pemerintah daerah  yang diketahui dan digunakan oleh perangkat  desa  dalam  pengelolaan  dana ADD.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam  pengelolaan  ADD  mempunyai serangkaian  proses  ataupun  persyaratan yang  harus  dipenuhi.  Rangkaian  proses tersebut  dimulai  dari  penyusunan  rencana pembangunan
dalam Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes),  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDes), dan sumber dan pembiayaan  program  pembangunan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).  Ketiga  dokumen  tersebut menjadi rangkaian  yng harus dimiliki atau disusun dalam rangka pengelolaan keuangan  desa.  Dalam  penyusunannya harus mengacu pada peraturan perundangan  yang  telah  ditetapkan  baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah  desa  Tanjung  Terdana telah  mengetahui  paraturan  perundangan yang  menjadi  acuan  dalam  pengelolaan ADD,  dimulai  dari  peraturan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan  hingga  peraturan  tentang keuangan  desa.  Peraturan  perundangan yang dijadikan acuan oleh pemerintah desa Tanjung  Terdana  sebagaimana  dijelaskan di atas adalah:
 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa
 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  29  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pembentukan
dan Mekanisme  Penyusunan  Peraturan
Desa.
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  5  Tahun  2007  Tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  66  Tahun  2007  Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  36  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor  414.2/1408/PMD  Tanggal 31  Maret  2010  Tentang  Petunjuk Teknis  Perencanaan  Pembangunan
Desa.
 Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu  Utara  Nomor  5  Tahun
2007 Tentang Pemerintahan Desa
 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu  Utara  Nomor  6  Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2011  Tentang  Pemerintahan  Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2015.
 Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor  07  Tahun  2015  Tentang Tata  Cara  Pengalokasian  dan Penyaluran Dana Desa.
Kepala  Desa  beserta  perangkatnya memiliki dan mempelajari peraturan perundangan  tersebut  di  atas  dibarengi dengan konsultasi pada pihak-pihak tertentu  saat  mengalami  kesulitan  dalam mengartikan isi dari peraturan perundangan  tersebut. Hardcopy dari peraturan  perundangan  tersebut  disatukan dalam  satu  odner  dan  selalu  dibaca kembali saat dibutuhkan.
Peraturan  perundangan  tersebut merupakan  panduan  dalam  pengelolaan keuangan  desa  secara  keseluruhan,  mulai dari  penyusunan  rencana  pembangunan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawabannya. Tetapi  jika  dilihat  dari  isi  peraturan perundangan  tersebut  di  atas,  belum  ada peraturan  yang  secara  khusus  mengatur tentang  pengelolaan  ADD  melainkan pengelolaan Dana Desa (DD) dan keuangan desa secara keseluruhan. Peraturan  perundangan  tersebut  di  atas meliputi  aturan-aturan  tentang  hak  dan kewenangan desa sebagai konsekuensi dari Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa,  yang  kemudian  diikuti dengan  peraturan  perundangan  lainnya seperti  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Menteri,  sampai  Peraturan  Daerah.  Dalam daftar  peraturan  perundangan  di  atas  juga sudah  terdapat  peraturan  perundangan yang  berisi  tentang  aturan-aturan  dalam pengelolaan keuangan desa, aturan tentang pengelolaan DD secara  khusus  juga sudah ada,  tetapi  aturan  yang  secara  khusus mengatur tentang pengelolaan ADD belum dipunyai  oleh  Kepala  Desa  Tanjung Terdana  dan  Perangkatnya.  Selain  itu, beberapa peraturan yang digunakan merupakan  peraturan  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara,  yang merupakan kabupaten induk dari pemekaran  Kabupaten  Bengkulu  Tengah. Hal  ini  mengakibatkan  terganggunya jadwal pelaksanaan agenda lainnya karena pembuatan  peraturan  daerah  memerlukan waktu ditambah lagi waktu untuk memahami  isi  dari  peraturan  tersebut. Sebagai  contoh  adalah  digunakannya Perda  Kabupaten  Bengkulu  Utara  tentang
Keuangan Desa dalam penyusunan
APBDes, dan ditengah proses penyusunan APBDes tersebut Perda Kabupaten
Bengkulu  Tengah  tentang  Keuangan  Desa ditetapkan, sehingga hal ini mempengaruhi proses penyusunan APBDes. Selain terkait dengan  waktu penyelesaiannya yang menjadi  terhambat  juga  dari  muatan APBDes itu sendiri yang harus disesuaikan dengan  Perda  yang  baru  tersebut.  Belum lagi diperlukannya waktu untuk memahami isi dari Perda tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan  tersebut  di  atas,  pemerintah desa  Tanjung  Terdana  telah  membuat beberapa  Peraturan  Desa  (Perdes)  yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan  desa.  Perdes  yang  telah  disusun adalah  Perdes  Nomor  1  Tahun  2015 tentang RPJMDes, Perdes Nomor 2 Tahun 2015  tentang  APBDes  Tahun  Anggaran 2015. Dari kedua Perdes tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan RKPDes Desa Tanjung Terdana  tahun  2015.  Ketiga  dokumen tersebut  menjadi  syarat  dalam  pengusulan dan  pencairan  dana  pembangunan  desa termasuk dana ADD tahun bersangkutan.
Pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung  Terdana  lebih  terfokus  pada keuangan  desa  yang  bersumber  dari  DD daripada ADD. Sehingga peraturan perundangan yang dipelajari adalah peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan  DD.  Sedangkan  pemahaman tentang penggunaan ADD hanya dipahami secara umum bahwa peruntukannya adalah untuk  operasional  pemerintahan  desa. Sebagaimana diketahui bahwa DD bersumber  dari  APBN  dan  peruntukannya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek  pembangunan.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa. Sedangkan  ADD  bersumber  dari  APBD
yang peruntukannya adalah untuk operasional  pemerintahan  desa  seperti penghasilan dan tunjangan perangkat desa, operasional  perkantoran,  biaya  pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, dan pembiayaan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
(Musrenbangdes).  Dengan  kata  lain,  DD lebih diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan  fisik  sedangkan  ADD  lebih pada pembiayaan kegiatan non fisik.

## Kesiapan SDM
Kesiapan SDM dilihat dari pemahaman perangkat desa dan masyarakat  mengenai  konsep  atau  materi tentang ADD yang kemudian disebarluaskan  ke  anggota  masyarakat lainnya  sehingga  akan  memantapkan langkah  dalam  mengelola  keuangan  desa terutama dalam pemilihan program pembangunan  yang  akan  dilakukan  yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan.
SDM  dalam  pengelolaan  ADD adalah pemerintah desa yang bersangkutan,  pemerintah  desa  ini  adalah Kepala  Desa  dan  BPD,  yang  dibantu  oleh perangkatnya  yaitu  Sekretaris  Desa,  Kaur, Kasi,  dan  Kepala  Dusun  (Kadun).  Selain itu,  pada  beberapa  tahap  juga  melibatkan masyarakat,  misalnya  dalam  penetapan rencana  penggunaan  dana  yang  dilakukan melalui  Musrenbangdes.  Masing-masing pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan ADD  ini  harus  memahami  filosofi  dari ADD  itu  sendiri,  seperti  memahami  dari mana  sumber  ADD,  diperuntukkan  untuk apa,  bagaimana  cara  mendapatkan  dan menggunakannya,  dana  lain  sebagainya. Kalau  masing-masing  pihak  mempunyai satu pemahaman maka akan terhindar dari kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi.
Di  kedua  desa  Tanjung  Terdana tidak  semua  penyelenggara  pemerintah desa  berperan  dalam  pengelolaan  ADD. Peran lebih banyak dijalankan oleh Kepala Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  Bendahara (sekarang  Kaur  Keuangan).  Karena  ADD merupakan  kebijakan  baru  maka  perlu
mempelajari  konsep  kebijakan  tersebut sebelum  melaksanakannya.  Mulai  dari memahami konsep ADD, cara mencairkannya,  cara  menggunakannya, dan  cara  mempertanggung  jawabkannya. Dan semua aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tersebut dilakukan  oleh  ketiga  unsur  pemerintahan desa  sebagaimana  disebutkan  di  atas (Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan Bendahara (Kaur Keuangan), yang kemudian menyebarkan informasi-
informasinya  kepada  unsur  pemerintah desa  lainnya  termasuk  pada  masyarakat. Penyebaran  informasi  ini  dilakukan  pada saat diadakan pertemuan-pertemuan menghimpun usulan-usulan kegiatan pembangunan, sosialisasi program, maupun  pada  saat  penyusunan  rencana pembangunan atau Musrenbang.
Dalam  memahami  konsep  beserta aturan  pelaksanaannya,  pemerintah  desa tersebut  juga  berkonsultasi  dengan  pihak- pihak  terkait  yang  berwenang,  seperti pihak  Kecamatan,  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)  Kabupaten.  Konsultasi  ini dilakukan  secara  langsung  dengan  datang ke kantor atau sekretariat dinas atau badan tersebut.  Namun,  dalam  pelaksanaannya sedikit sekali  dukungan  dari  pihak kecamatan dalam memberikan pemahaman berkaitan dengan pengelolaan ADD. Selain  itu,  usulan-usulan  yang  diajukan oleh desa tidak pernah diteruskan ke pihak yang  menangani  hehingga  desa  harus berkonsultasi  langsung  ke  BPMPD  dalam hal  penyusunan  perencanaan  dan  teknis pencairan, serta pertanggungjawaban, selain itu desa juga berhubungan langsung dengan DPPKA.
Selain itu, setiap desa juga mempunyai pendamping desa yang tugasnya adalah mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya    pengelolaan  keuangan  desa. Pendamping  desa  ini  dapat  dijadikan tempat  konsultasi  bagi  pemerintah  desa
saat  mengalami  kesulitan  atau  kendala baik  dalam  hal  administrasi  maupun  hal lainnya yang berhungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun,  dikarenakan  kompetensi  dari pendamping  desa  ini  tidak  mencukupi sehingga  dalam  pelaksanaannya  kinerja pendamping desa tersebut tidak maksimal. Dimulai  dari  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman  yang  kurang  sampai  pada ketidakdisplinan pada jadwal pendampingan. Terlebih lagi, para pendamping ini umumnya berasal dari luar desa  yang  bersangkutan  bahkan  dari  luar kabupaten  sehingga  semakin  menyulitkan pemerintah desa untuk menemuinya.
Di  desa  Tanjung  Terdana  yang aktif  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan ADD  adalah  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa (sekarang Kaur Keuangan).  Di  desa  ini,  dalam  struktur organisasi  pemerintah  desa-nya  terdapat  3 (tiga) orang Kasi, dan 3 (tiga) orang Kadun serta 5 (lima) orang anggota BPD. Namun, perangkat  desa  tersebut  sudah  vakum selama 6 (enam) bulan. Hal ini disebabkan karena  pola  keseharian  penduduk  di  desa ini  didominasi  kegiatan  di  sawah  atau kebun sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas lain terbatas.
Sedangkan  dimalam  hari  kondisi  badan sudaha  lelah,  sehingga  sedikit  sekali  yang datang pada acara pemerintahan desa yang diselenggarakan  pada  malam  hari.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  di  tahun  2016  ini, kepala desa melakukan penggantian perangkat  desa  yang  dilakukan  melalui proses  rekruitmen.  Setiap  penduduk  yang memenuhi  syarat  diperbolehkan  untuk mendaftarkan  diri  sebagai  perangkat  desa. Yang nantinya akan melalui proses seleksi baik  secara  administratif,  tertulis,  dan wawancara. Dengan demikian akan diperoleh  perangkat-perangkat  desa  yang mempunyai  motivasi  dari  dirinya  untuk bekerja  sesuai  dengan  tugasnya  masing- masing.
Tetapi,  meskipun  perangkat  desa vakum, masyarakat selalu dilibatkan dalam semua proses pembangunan desa, terutama
masyarakat yang tergabung dalam anggota lembaga  kemasyarakatan  desa  seperti Karang  Taruna,  PKK,  Posyandu,  dan Risma,  dalam  proses  perumusan  rencana- rencana  pembangunan  desa  yang  disusun sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat,  sepanjang  program  tersebut rasional dan tidak menyalahi aturan.
Perangkat  desa  di  desa  ini,  kalau diihat dari tingkat pendidikannya merupakan  lulusan  Sekolah  Menengah Atas, kecuali bendahara desa yang seorang sarjana.  Tetapi  di  desa  ini  telah  banyak warga  yang lulusan sarjana, dan hal  inilah yang  dimanfaatkan  oleh  kepala  desa  dan sekretarisnya. Jadi, meskipun hanya lulusan  SMA  tetapi  kepala  desa  dan sekretaris  desa  mempunyai  kemampuan untuk  memberdayakan  warganya,  karena mereka berkomitmen untuk memenfaatkan peluang  pendanaan  pembangunan  desa guna  meningkatkan  kesejahteraan  desa bukan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi perangkat  desa.  Komitmen  inilah  yang membuat  perangkat  desa  selalu  transparan tentang  apapun  terutama  dalam  hal ketersediaan  dan  penggunaan  dana  yang pada akhirnya menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desanya.
Perangkat desa juga antusias mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  yang  diselenggarakan  oleh  BPK dengan  peserta  seluruh  Kepala  Desa  dan Perangkatnya di Provinsi Bengkulu. Perangkat desa Tanjung Terdana mengikuti  kegiatan  tersebut  hingga  akhir, sementara perangkat desa dari lain banyak yang  mengikuti  hanya  separuh  jalan. Pemerintah  desa  Tanjung  Terdana  justru merasa  masih  perlu  dilakukan  lagi  Diklat yang serupa.
Selain itu ketidak aktifan pendamping desa dalam memantau pelaksanaan pengelolaan ADD menyulitkan  bagi  aparat  desa  untuk berkonsultasi terkait dengan penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya pengelolaan    ADD.  Di  kecamatan  Pondok Kubang terdapat 4 (empat) orang
pendamping desa dimana setiap pendamping  mendampingi  3  (tiga)  desa. Dari  keempat  pendamping  tersebut  hanya satu  yang  dianggap  oleh  perangkat  desa, termasuk perangkat desa Tanjung Terdana, yang  memiliki  pemahaman  tentang  ADD dan berperan aktif melakukan pendampingan ke desa-desa. Sehingga satu pendamping desa tersebut menjadi andalan semua  perangkat  desa  dari  12  desa  di kecamatan  Pondok  Kubang,  koordinasi dan konsultasi lebih banyak ke pendamping desa yang dimaksud dari pada pendamping  desa  yang  bertugas  di desanya.
Desa Tajung Terdana, dapat memanfaatkan  jaringan  dari  kalangan akademisi  yang  menjadikan  desa  tersebut sebagai  objek  penelitian  maupun  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat,  untuk memperoleh pengetahuan secara akademik tentang  penyelenggaraan  pemerintahan desa khususnya pengelolaan ADD. Kegiatan  akademisi  yang  sudah  dilakukan adalah  pengabdian  kepada  masyarakat dalam  pembinaan  penguatan  organisasi karang  taruna,  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),  ibu-ibu  PKK,  dan  perangkat desa  yang  dilakukan  oleh  akademisi  dari FISIP  Universitas  Bengkulu.  Bahkan dalam waktu dekat akan dibentuk perpustakaan  desa,  yaitu  satu  bentuk kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat yang  dilakukan  oleh  akademisi  dari Universitas Bengkulu.

## Kesiapan Dalam Tata Laksana
Kesiapan  dalam  tata  laksana  yang dilihat dari penyusunan program pembangunan  yang  berbasis  kerakyatan, dan pembuatan laporan pertanggung jawaban.  Tata  laksana  berkaitan  dengan ketepatan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan yang diawali dengan penyusunan program dan anggarannya. Kesiapan tata laksana berkaitan  dengan  jadwal  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa  khususnya ADD  yang  harus  sesuai  dengan  yang sudah  ditentukan.  Jadwal  pelaksanaan
yang  dimaksud  adalah  jadwal  penyusunan dokumen-dokumen  pembangunan  beserta anggarannya,  meliputi  Perdes  tentang RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
Dokumen  tersebut  harus  dibuat  tepat waktu  supaya  dananya  juga  cair  tepat waktu.
Di desa Tanjung Terdana, berbagai dokumen tersebut telah disusun. Dokumen-dokumen tersebut dibuat berdasarkan aspirasi  warga desa mengenai apa  yang  mereka  butuhkan  dan  apa  yang mereka  inginkan.  Namun  dalam  tata laksananya  memang  mengalami  sedikit keterlambatan  dikarenakan  pedoman  atau peraturan pelaksanaannya di tingkat daerah terbit  setelah  proses  pencairan  dana, sehingga memerlukan waktu untuk memahami  isi  dari  peraturan  tersebut sebelum  dana  yang  sudah  ada  di  kas  desa dikelola atau digunakan.
Namun,  meskipun  demikian,  desa Tanjung  Terdana  dipilih  sebagai  sampel untuk  diaudit  pengelolaan  keuangannya oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Dengan  demikian  banyak  informasi  dan pembelajaran  yang  diperoleh  perangkat desa  tentang  pelaporan  keuangan  desa sehingga  dapat  menjadi  masukan  bagi pengelolaan keuangan di tahun berikutnya.

## Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan  desa  yang  dimaksudkan disini  adalah  partisipasi  dalam  bentuk menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat,  melibatkan  diri  pada  kegiatan diskusi  kelompok,  melibatkan  diri  pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, menggerakkan sumberdaya masyarakat,  mengambil  bagian  dalam proses pengambilan keputusan, dan memanfaatkan  hasil-hasil  yang  dicapai dari kegiatan masyarakatnya.
Di  desa  Tanjung  Terdana,  pada awalnya  tingkat  partisipasi  masyarakatnya rendah, yang dikarenakan faktor kesibukan sehari  dan  adanya  pengalaman  yang
kurang  baik  terhapat  proses  pembangunan terdahulu.  Dimana  saat  itu  mereka  sering ikut  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang  Daerah,  tetapi  karena  tidak ada  realisasinya  sehingga  lama-kelamaan rasa  kepercayaan  masyarakat  berkurang dan  mereka  tidak  mau  lagi  menghabiskan waktu untuk acara-acara yang berhubungan  dengan  pemerintahan  dan pembangunan atau tidak lagi ikut berpartisipasi  pada  setiap  pertemuan- pertemuan  yang  diselenggarakan.  Selain itu,  adanya  pandangan  masyarakat  yang menganggap bahwa setiap aktivitas pembangunan harus mendapatkan keuntungan  secara  materi,  mengakibatkan setiap  keterlibatan  atau  partisipasi  harus diperhitungkan keuntungan bagi dirinya.
Tetapi Kepala Desa sebagai pimpinan  terus  berupaya  memudarkan pemahaman tersebut dan bersama membangun komitmen untuk
meningkatkan  kesejahteraan  desa  dengan memanfaatkan  kesempatan  yang  ada melalui DD dan ADD. Dari masyarakatlah penyelenggara pengelolaa ADD mengetahui  apa  kebutuhan  dan  yang diinginkan  oleh  masyarakat  di  desanya, dan  sebisa  mungkin  kebutuhan  dan keinginan  tersebut  direalisasikan  dan dirumuskan  dalam  RPJMDes,  RKPDes dan APBDes. Kepala Desa juga memotivasi
lembaga-lembaga kemasyarakatan  Desa  untuk  merancang program sesuai bidangnya untuk kemudian diberikan  dukungan  materil  berupa  dana dan atau barang. Sehingga secara bertahap tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat.
Sejak  digulirkannya  dana  ADD, kepala  desa  berusaha  menumbuhkan kembali  kepercayaan  masyarakat  tersebut supaya  ikut  berpartisipasi  aktif  kembali dalam  semua  proses  pembangunan  desa. Caranya adalah dengan terus menyampaiakan informasi-informasi penting, benar-benar merealisasikan usulan program  pembangunan  dari  masyarakat sepanjang  usulan  tersebut  tidak  menyalahi
aturan. Cara ini cukup berhasil meningkatkan  kembali  tingkat  partsipasi masyarakat  dalam  pertemuan-pertemuan yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah desa  maupun  kegiatan  pembangunan  fisik yang  dilakukan  secara  gotong  royong. Selain  itu,  lembaga  kemasyarakatan  desa seperti  Karang  Taruna,  PKK,  Posyandu, Risma,  Kelompok  Tani,  dan  lembaga kemasyarakatan desa lainnya diberdayakan dengan diberikan kesempatan untuk mengajukan  program  kegiatan  masing- masing  organisasi  untuk  dimasukkan  ke dalam  RPKDes  tahun  yang  bersangkutan. Pemberian kesempatan ini didahului dengan pembuatan komitmen antara perangkat  desa  dan  anggota  Lembaga Kemasyarakatan  Desa,  bahwa  program yang diusulkan benar-benar akan dilaksanakan  dan  memberikan  manfaat. Dengan cara ini, perangkat desa yang baru, anggota  lembaga  kemasyarakatan  desa, dan  masyarakat  pada  umumnya  menjadi lebih bersemangat untuk membangun desa bersama-sama.

## PENUTUP Kesimpulan
Di  desa  Tanjung  Terdana  meskipun pada  awalnya  belum  memahami  tentang konsep pengelolaan keuangan desa khususnya  ADD  yang  nominalnya  jauh lebih  besar  dari  sebelumnya  tetapi  mereka mempunyai  komitmen  dan  kemajuan untuk membangun desa dengan memanfaatkan ADD. Jadi meskipun peraturan  pelaksanaan  di  tingkat  daerah lambat ditetapkan, sehingga tata laksananya  tidak  dapat  sesuai  dengan jadwal yang telah ditetapkan, tetapi Kepala Desa  dan  perangkatnya  berkonsultasi  ke beberapa  pihak  yang  berwenang.  Adanya kemauan  untuk  belajar,  memperbaiki kesalahan,  dan  usaha,  maka  perlahan kesiapan  desa  dalam  pengelolaan  ADD semakin  meningkat.  Ditambah  dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat  karena  Kepala  Desa  dan perangkatnya  memberikan  bukti  degan merealisasikan  rencana  atau  program
pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat.

## Saran
Sementara  ini,  yang  dapat  peneliti sarankan  adalah  secara  umum  perlu peningkatan  diklat  tentang  pengelolaan keuangan  desa,  dan  optimalisasi  peran pihak-pihak yang berwenang terkait
pembinaan
terhadap desa dalam pengelolaan ADD seperti pihak kecamatan dan  pendamping  desa  yang  selama  ini belum  berperan  secara  optimal  supaya desa-desa lebih siap dalam penyelenggaraan pengelolaan ADD khususnya.  Desa  Tanjung  Terdana  juga dapat  lebih  memanfaatkan  jaringan  yang sudah  terbangun  dengan  pihak  luar  desa baik  kalangan  akademisi,  maupun  pihak atau  instansi  lain  yang  telah  menaruh perhatian terhadap desa Tanjung Terdana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Creswell,  John  W.  2010. Research Desighn,  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato.  2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:
Penerbit ALFABETA. Soemantri,  Bambang  Tri  Santono.  2011. Pedoman
penyelenggaraan
Pemerintah  Desa. Bandung:  CV. Fokus Media. Soetomo.
2011.
Pemberdayaan Masyarakat,  Mungkinkah  Muncul Antitesisnya?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudarsa, Agun Gunandjar. 2013. Membangun  Indonesia  Sejahtera Langkah Nyata Menuju Visi Indonesia  2020. Jakarta:  Penerbit RMBOOKS. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D.
Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sutopo, H. B.. 2002. Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Dasar  Teori dan  Terapannya  dalam  Penelitian. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Winarno, Budi. 2013. Etika
Pembangunan. Yogyakarta:  CAPS (Center  for  Academic  Publishing Service).
Hasil Penelitian Terdahulu: Aminudin,  Ahcmad,  dkk.  2014.  Modal Sosial  dalam  Pembangunan  Desa Tanjung
Terdana
Kabupaten Bengkulu  Tengah.  Hasil  Penelitian yang  Didanai  Oleh  PNBP  FISIP Universitas Bengkulu Tahun 2014.
Peraturan Perundangan:
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2014 Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2015.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun
2015  tentang  Perubahan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Permendagri  Nomor  113  tahun  2014
Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa
Permendagri  Nomor  114  tahun  2014 Tentang Pembangunan Desa
Internet : http://www.marketrends.asia/2013/02/focu s-group-discussion-research.html
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2015. Laporan  Hasil  Kajian  Pengelolaan
Keuangan  Desa:  Alokasi  Dana Desa dan Dana Desa. www.kpk.go.id Suyatno. 2015. Menyoal Kesiapan Pemerintah Desa. www.metrotvnews.com