## RINGKASAN DISERTASI

## REKONSTRUKSI IDENTITAS ETNIK: SEJARAH SOSIAL POLITIK ORANG PAKPAK DI SUMATERA
UTARA 1958 - 2003
Budi  Agustono,  disertasi  Jurusan  Sejarah,  dipertahankan  di  depan sidang  Tim Penguji Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada  tanggal 27 Desember 2010.

## ABSTRACT
This dissertation aims to analyze the history of the Pakpak people who have been  marginalized  politically,  economically  and  culturally  in  the  midst  of Toba Batak domination since their settlement in Pakpak between the early 20 th to early 21 st centuries. The result of the research indicates that power may not only define and revitalize identity, but it is also capable of constructing identity. The reconstruction of ethnic identity may occur because in addition to the existing definition of ethnicity, customary laws and tradition, there is an opportunity for the Pakpak elite to use their power to manipulate ethnic sentiment.
Keywords: identity, power, Pakpak, and North Sumatera

## PENDAHULUAN
Pada masa pra kolonial batas fisik geografis Tanah Pakpak menyebar di lima wilayah, yaitu Pegagan, Keppas, Simsim, Kelasen, dan Boang (L.van  Vuuren  1910).  Pada  tahun  1907,  ketika  pemerintah  kolonial Belanda melakukan ekspansi kekuasaannya dengan memasukkan dan memecah  kelima  daerah  ini  ke  wilayah  administrasi  yang  berbeda.
Pegagan, Keppas, Simsim berada di wilayah Dairi. Kelasen digabung ke Batak landen , tepatnya Parlilitan ( Encyclopaedie van Nederlandsch- Indie 1905),  sedangkan  Boang  disatukan  ke  Singkil,  Keresidenan Aceh. Pemecahan dan penggabungan Tanah Pakpak ini menyebabkan melemahnya identitas orang Pakpak yang akhirnya memengaruhi aspek politik, sosial, dan budaya orang Pakpak sebagai penduduk asli di tanah kelahirannya sendiri, yang  dianggap  sebagai tanah ulayatnya (R.H. Barnes dan  Andrew Gray1995; Jackson Preece 2005).
Setelah  meluaskan  kekuasaannya,  pemerintah  kolonial  Belanda membangun mesin birokrasinya di Tanah Pakpak. Sejalan dengan ini, sejak tahun 1905 misionaris Jerman yang mengawali  kegiatannya dari Tanah Batak Toba mulai menyebarkan agama Kristen ke Tanah Pakpak yang di masa itu penduduknya masih banyak menganut agama suku. Ekspansi kekuasaan kolonial ke Tanah Pakpak mendorong orang Batak Toba  bermigrasi  ke  daerah  ini,  terutama  karena  berkait  erat  dengan kebijakan  kolonial  yang  menarik  mereka  untuk  mengisi  birokrasi pemerintahan.
Dalam waktu relatif singkat  para migran Batak Toba  dapat menguasai sumber  daya  politik  dan  ekonomi,  sehingga  menjadikan  mereka sebagai  kelompok  etnik  yang  mendominasi  ruang  politik,  ekonomi, dan budaya  di tempat yang baru itu.  Dalam kaitannya dengan Tanah Pakpak,  dominasi  budaya,  politik,  dan  ekonomi    etnik  Batak  Toba dimulai sejak mereka bermigrasi  ke wilayah ini pada awal abad ke dua puluh sampai sekarang. Sejak itu berkali-kali orang Pakpak bermaksud melawan dominasi etnik Batak Toba dengan  merekonstruksi identitas etniknya sekaligus ingin pula menguasai kembali kontrol teritorial atas penguasaan sumber daya alam yang telah dikuasai kelompok etnik lain (Dirk Roth 2005). Keadaan itu terus berlangsung seperti yang terjadi pada awal 1990-an sampai 2003.

## METODE PENELITIAN
Sumber  tertulis  khusus  tentang  etnik  Pakpak  baik  berupa  dokumen pemerintahan  maupun  laporan  pribadi,  relatif  terbatas.  Keterbatasan sumber  tertulis  ini  disebabkan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki kelompok etnik ini, terlambat menerima akses pendidikan. Mengingat sumber  tertulis  tentang  etnik  Pakpak  relatif  terbatas,  sebagian  data
dalam penelitian ini tergantung pada sumber lisan yang merupakan hasil wawancara. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa budaya lisan orang  Pakpak  cukup  kuat  sehingga  orang  kurang  memberi  perhatian pada  pendokumentasian  tentang  masyarakatnya  sendiri.  Selain  itu kajian akademis tentang  kelompok etnik ini masih sedikit. Untuk itu diperlukan sumber lisan, yaitu wawancara dan membangkitkan kembali ingatan kolektif  informan Pakpak tentang masa lampau mereka.
Bagi  sejarawan,  ingatan, memory ,  telah  dipakai  menjadi a  tool  of research (James Fentress dan Chris Wickham 1992). Dalam kaitannya dengan ingatan ini, orang Pakpak cukup fasih melacak ulang peristiwa masa lalu yang dialami generasi tuanya. Akan tetapi, ketika ingatan itu dihubungkan dengan kepemilikan catatan-catatan tertulis, tidak satu pun orang Pakpak yang mempunyainya. Namun demikian, ingatan kolektif dari  generasi  tua  diturunkan  dan  dikomunikasikan  kepada  generasi muda Pakpak. Meski  ingatan kolektif  yang juga menjadi a social reality ini  diteruskan  ke  generasi  muda  Pakpak,  hanya  saja    karena  ingatan bukan sekumpulan dokumentasi peristiwa, tetapi menyangkut tafsiran dan emosi, maka ingatanpun diperebutkan, dinegosiasikan, dilupakan, digali, dan diperbarui kembali oleh masyarakat pendukungnya (Jacob J. Climo dan Maria G. Cattell 2002).
Berbeda dengan etnik Pakpak, pengumpulan data melalui wawancara dengan  orang  Batak  Toba,  relatif  terbuka  terutama  generasi  tuanya sepanjang mereka masih menggali  informasi mengenai asal mula  ke Tanah  Pakpak.  Namun  jika  pertanyaan  menyangkut  pemberontakan daerah  tahun  1958  dan  kekerasan  politik  yang  berdampak  terhadap etnik  Pakpak,  mereka  memilih  tidak  menjawab.  Penutur  masa-masa yang  memedihkan,  penuh  ketegangan  dan  kekerasan  politik    ada  di tangan generasi tua Batak Toba, tetapi mereka tidak ingin peristiwa itu dibongkar kembali.

## LANDASAN TEORI
Sampai saat ini kajian etnisitas dan identitas  sebagian besar dikerjakan para ahli antropologi dan sosiologi, sedangkan sejarawan masih sedikit yang  mencurahkan  perhatiannya  pada  tema  seperti  ini.  Relasi  antara etnisitas dan identitas saling berkelindan. Etnisitas dapat berubah-ubah, bergantung  dengan  siapa  ia  berinteraksi.  Identitas  etnik  merupakan
fenomena yang adaptif, ia dapat merespons situasi yang berubah-ubah batasan-batasan kolektifitas yang meluas, bahkan orang atau sebagian orang dapat keluar dan masuk dalam lebih dari satu komunitas. Dengan demikian, etnisitas merupakan suatu hal yang dinamis, tidak pasti, dan selalu berubah dalam hubungannya dengan politik dan sosial (Milton J.  Esman  1994).  Studi  ini  didasarkan  atas  kerangka  berpikir  tentang etnisitas  yang  tidak  statis,  tetapi  ia  merupakan  hasil  dari  konstruksi sosial, dan sebagai konsekuensinya etnisitas dan identitas sangat cair, situasional  (Jocelyn  Linnekin  dan    Lin  Poyer  1990).  Etnisitas  tidak muncul secara given (Urmila Phadnis dan Rajat Ganguly 2001; Virginia Horschoft 2002), tetapi lahir karena didefinisikan dan diredifinisikan, dikonstruksi  dan  direkonstruksi  oleh  para  elit  untuk  kepentingan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, etnisitas merupakan mekanisme organisasi  sosial  untuk  berkompetisi  dalam  perebutan  sumber  daya ekonomi  dan  politik  (David  Brown  1994;  Subhash  Chandra  Nayak 2001).  Secara  teoretik  rekonstruksi  identitas  dapat  terjadi  karena adanya  pendefinisian    etnisitas,  ( Paul  Brass  1991;  Cora  Govers  dan Hans  Vermeulen  1997)  adat  dan  tradisi  atau  hal-hal  yang  dianggap given dan primordial, di samping  adanya peluang elit lokal bermain dalam  kekuasaan  dan  memanipulasi  sentimen  etnisitas  (primordial) untuk tujuan politik, misalnya untuk pembentukan wilayah baru. Oleh karena  perhatian  utama  studi  ini  tentang  rekonstruksi  identitas  yang bersinggungan  dengan  konsolidasi  kesadaran  etnik,  dan  manipulasi etnisitas  untuk  tujuan  politik  dan  ekonomi,  seperti  pembentukan organisasi  komunal,  menggagas  berdirinya  gereja  etnik,  mendesak pembentukan    kabupaten  baru  berbasis  kesukuan,  maka  studi  ini memakai pendekatan instrumentalis dalam  menjelaskan rekonstruksi identitas etnik Pakpak.

## PEMINGGIRAN PEMIMPIN ADAT
Pemerintah kolonial segera setelah berkuasa di Tanah Pakpak, segera mengadakan  perubahan  administrasi  atas  wilayah  ini.  Perubahan administrasi  yang  dilakukan  pemerintah  kolonial    berakibat  pada kepemimpinan lokal masyarakat Pakpak, seperti takal aur dan pertaki . Takal  aur adalah pemimpin suak atau kesatuan adat. Orang Pakpak mempunyai  lima suak ,  yang  masing-masing  dipimpin  oleh  seorang takal aur . Pada masa itu di Tanah Pakpak ada lima takal aur , yaitu takal
aur Keppas, takal aur Pegagan, takal aur Kelasen, takal aur Boang, dan takal aur Simsim. Wilayah kekuasaan takal aur bergantung pada luas wilayah suak .
Cakupan  wilayah  otoritas  adat  seorang takal  aur sangat  luas,  dan kekuasaannya menjangkau penduduknya yang berada dalam kesatuan adat  yang    terpencar-pencar.  Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan kekuasaannya,  yang  lebih  banyak  mengambil  peran  adalah pertaki - pertaki yang berada di wilayah kesatuan adat masing-masing. Fungsi kepemimpinan takal aur yang demikian ini, bersifat simbolik. Ia lebih sebagai pemimpin  adat daripada pemimpin administratif politis. Takal aur membawahi pertaki . Pertaki adalah pemimpin kesatuan marga di wilayah  tertentu  dan  kedudukannya  terkait  dengan  pembukaan kuta atau kampung.
Pada  masa  kolonial  dilakukan  beberapa  perubahan  jabatan takal  aur dan pertaki yang  turun-temurun  semasa  tradisional  diubah  menjadi jabatan yang harus mendapat persetujuan  pemerintah Belanda. Selain itu, sebutan pertaki yang berasal dari bahasa Pakpak diganti menjadi kepala kampung , meskipun berubah nama, tetapi  fungsi tradisionalnya dapat  dipertahankan  dan  jabatan kepala  kampung tetap  diserahkan kepada orang Pakpak. Hanya saja, siapa yang diangkat menjadi kepala kampung harus  mendapat  persetujuan  pemerintah  Belanda,  masing- masing menjadi raja ikuten dan kepala kampung. Pemerintah Belanda telah mengubah jabatan tradisional  struktural takal aur dan pertaki masyarakat  menjadi jabatan politis raja ikuten , meskipun orang yang menempati jabatan tersebut tidak diubah.
Perubahan  jabatan  tradisional  menjadi  jabatan  politis  berakibat  pada keberadaan kesatuan adat dan marga semakin dilemahkan dan mengalami peminggiran.  Implikasinya,  orang  Pakpak  mengalami  disorientasi kultural sehingga tidak lagi dapat  menegakkan  sepenuhnya aturan adat, termasuk asal usulnya (geneologis). Disorientasi kultural inilah yang membuat orang Pakpak menyandar atau berpaling ke budaya kelompok etnik lain, seperti mudahnya orang Pakpak mengaitkan dirinya sebagai bagian dari marga  kelompok etnik lain.

## PEMINGGIRAN  YANG BERLANJUT
Jepang  masuk  Tanah  Pakpak  pada  tahun  1942,  kemudian  kebijakan
politik  dikeluarkan  seperti  yang  dilakukannya  di  wilayah  lain,  yang mengeksploitasi  agama  (Islam  dan  Kristen)  dan  politik  (radikal  dan konservatif) serta memanfaatkan konflik marga dan etnik di  tingkat lokal. Ketika Jepang menduduki Tanah Pakpak, Keresidenan Tapanuli, kebijakan Jepang disesuaikan dengan keadaan setempat. Oleh karena agama Kristen menjadi agama mayoritas di wilayah ini, maka Jepang di  Tapanuli    terutama  di  bagian  Utara,    merangkul  penduduk  dan pemimpin  yang  beragama  Kristen  dalam  pengelolaan  kekuasaannya. Dalam mengelola kekuasaan, Jepang menghilangkan jabatan kontrolir dan  mengubah  nama raja ikuten menjadi kepala  negeri ,  sedangkan kepala  kampung namanya  tidak  berubah.  Sebutan wedana diganti menjadi guntjo dan kepala negeri menjadi sontjo .
Meskipun jabatan di pemerintahan itu berganti nama , tetapi orang yang mengisi jabatan wedana tetap berasal dari etnik Batak Toba. Sementara itu, tempat orang Pakpak dalam struktur pemerintahan tidak berubah, mereka tetap paling tinggi  memegang jabatan kepala negeri dan kepala kampung .  Menjelang  akhir  kekuasaannya,  Jepang  memangkas  peran kepala kampung dan menjadikannya semata-mata pemimpin adat. Sama seperti  pada  masa  kolonial  Belanda,    Jepang  tetap  mendistribusikan jabatan kepala negeri dan kepala kampung kepada orang Pakpak, tetapi hanya kepada Pakpak Kristen, sedangkan Pakpak Muslim tidak diberi kesempatan menduduki jabatan  tersebut.  Pada  masa Jepang  tempat orang  Pakpak,  dalam  kekuasaan  khususnya  Pakpak  Islam  semakin mengecil.
Kemerdekaan  Indonesia  seperti  juga  pemerintahan  kolonial  Belanda dan Jepang telah mengubah  struktur pemerintahan di Tanah Pakpak. Di awal kemerdekaan, Tanah Pakpak oleh Pemerintah Republik Indonesia dimasukkan ke wilayah Keresidenan Tapanuli yang kemudian menjadi Kabupaten  Tapanuli  Utara.  Pada  awal  kemerdekaan  saat  mulai melakukan penataan administrasi kepemerintahan, termasuk mengelola pemerintahan Dairi, Republik baru ini tidak memerhatikan suara dan aspirasi  rakyatnya,  apalagi  mempertimbangkan  keberagaman    etnik dan  budaya  dalam  menentukan  batasan  fisik  wilayah.  Pertimbangan pluralitas etnik diabaikan. Hal itu semakin  jelas manakala  kelompok- kelompok  etnik kecil dalam jumlah, tidak dikenal, dan secara geografis jaraknya  jauh  dari  Jakarta,  ibukota  Republik  Indonesia.  Pengabaian atas  keanekaragaman  etnik  dan  budaya  membuat  pemerintah  pusat
sering menganggap kelompok etnik yang satu disamakan dengan  yang lain. Akibatnya Residen Tapanuli dapat mengeluarkan surat keputusan penggabungan Tanah Pakpak  ke Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 1950 tanpa perlu mendengar aspirasi  orang Pakpak setuju atau tidak atas penggabungan tersebut. Bagi Kabupaten Tapanuli Utara penyatuan itu sangat strategis, karena elit Batak Toba dapat terus melanggengkan ekspansi politik dan ekonominya di wilayah Tanah Pakpak. Sebaliknya, di mata orang Pakpak, penyatuan itu sangat menyakitkan dan sekaligus mereka  dipandang  sebagai  pelecehan  martabat  orang  Pakpak.  Hal itu berarti,  dinamika etnopolitik etnik Pakpak terus berfluktuasi dan tempatnya  semakin  menjauh  dan  terus  terpinggirkan  dari  pusaran kekuasaan lokal sepanjang masa kolonial Belanda, masa Jepang, dan awal kemerdekaan.

## TURUN NAIKNYA KESADARAN ETNIK PAKPAK
Di  tengah  dominasi  politik  dan  ekonomi  etnik  yang  kuat  di  Tanah Pakpak, hadir Jauli Manik sebagai pemegang jabatan tertinggi kekuasaan lokal pada saat pergolakan politik 1958. Ia telah membuka lembaran baru dalam kontestasi identitas di Tanah Pakpak. Pengangkatan Jauli Manik ini  mendapat dukungan masyarakat Pakpak. Ketika  ada usulan pembentukan  Kabupaten  Pakpak,  Jauli  Manik  mendukung  usulan tersebut,  bahkan  ia  aktif  terlibat  mengkampanyekan  pada  khalayak luas.  Selain  mendukung  pembentukan  kabupaten  baru,  saat  menjadi Koordinator Pemerintahan Jauli Malik telah pula meletakkan  fondasi bagi  orang  Pakpak  untuk  masuk  birokrasi  pemerintahan  sekaligus membangun  basis  politik  dengan  memanfaatkan  sentimen  kesukuan kelompok etniknya. Ia menyadari selama ini orang Pakpak tidak pernah mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintahan. Selanjutnya, ia tidak saja mulai menarik dan mengkader orang Pakpak di pemerintahan, tetapi juga menyempatkan diri memberi perhatian terhadap kebudayaan dan  kesenian  tradisional  yang  menghilang  dari  khasanah  kehidupan masyarakat Pakpak. Ia menghidupkan kembali kebudayaan dan kesenian kelompok  etniknya  dengan  cara  mendatangi  masyarakat  Pakpak  dan menampilkannya  di  depan  publik.  Dalam  kekuasaannya  yang  tidak panjang  itu,  Jauli  Manik  mencoba  melakukan  pencarian  kembali identitas Pakpak yang telah melemah tersebut. Sembari menjalankan fungsinya sebagai Koordinator pemerintahan, Ia juga mendorong agar orang Pakpak mencintai adat dan kebudayaan leluhur mereka, misalnya
dengan cara mempromosikan kembali nasi pelleng , kuliner tradisional yang nyaris dilupakan.
Upaya  membangkitkan  dan  memperkuat  simbol-simbol  identitas kelompok  etnik  Pakpak  ternyata  bukan  persoalan  mudah,  karena kesadaran  etnik  dan  identitas  Pakpak  tampak  lemah,  kalau  bukan memudar  di  tahun  1950-an.  Lebih  dari  itu,  akibat  adanya  ancaman dan  teror,  banyak  orang  Pakpak  yang  mencari  selamat  dengan  cara mengganti marganya menjadi marga Batak Toba, yang berarti perubahan identitas  kultural.    Penggantian  identitas  ini  menyebabkan  batasan etnik antara orang Pakpak dengan orang Batak Toba semakin menjadi kabur, menyusul proses serupa yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Orang Pakpak yang mengalami diskriminasi politik dan budaya,  dengan  malu-malu  mempraktikkan  kebudayaannya  sendiri, tetapi  sebaliknya  secara  terbuka  memakai    bahasa  dan  kebudayaan Batak Toba.
Upaya  Jauli  Manik  menghidupkan  kembali  kebudayaan  dan  tradisi bagaikan  penawar  dahaga  di  saat  orang  Pakpak  sedang    mengalami pengaburan  atau  pelemahan  identitasnya  sebagai  kelompok  etnik. Di  tengah  saudara-saudaranya  yang  menukar  identitas  etniknya  ke kelompok etnik lain, Jauli Manik mencoba menggali  tradisi dan cerita- cerita    rakyat  yang  pernah  hidup  di  masyarakat  mengenai  kebesaran orang Pakpak masa lampau sembari mengampanyekan keinginan untuk membentuk Kabupaten Pakpak.
Ketika kesadaran etnik Pakpak mulai naik dan mereka berharap sangat terhadap pembentukan Kabupaten Pakpak, ternyata perwujudannya ti- dak sesuai dengan harapan mereka.  Kabupaten baru  yang  dibentuk pada tahun 1964 bernama Kabupaten Dairi, bukan Kabupaten Pakpak seperti  yang  dibayangkan  semula.  Harapan  orang  Pakpak  agar  Jauli Manik, yang saat itu menjabat Koordinator Pemerintahan di Tanah Pak- pak, memimpin Kabupaten yang baru, juga tidak tercapai. Sebaliknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan seorang Batak Toba sebagai Kepala Daerah, yang tentu saja semakin memperdalam kekece- waan orang Pakpak.
Penggusuran  Jauli  Manik  membawa  implikasi  politik  dan  kesadaran etnik, serta  konsolidasi identitas Pakpak yang mulai menaik berangsur- angsur menurun kembali, karena tidak ada lagi energi kekuasaan yang mengkonsolidasinya.  Pengangkatan  etnik  Batak Toba  sebagai  Bupati
Dairi  telah  mengoyak  kembali  kesadaran  etnik  Pakpak  yang  sedang meninggi.  Orang  Pakpak  bagaikan  anak  ayam  kehilangan  induknya, karena  tidak  lagi  memiliki  patron  politik  yang  dapat  memproteksi kepentingan  dan  aspirasi  penduduk  asli  ini.  Sebaliknya,  berdirinya Kabupaten  Dairi  tanpa  dipimpin  oleh  orang  Pakpak,  menguatkan kembali dominasi Batak Toba terutama di bidang politik dan ekonomi. Di samping itu pengangkatan etnik Batak Toba sebagai Bupati Dairi semakin  mencemaskan  orang  Pakpak,  dan  mereka  membayangkan akan mengalami diskriminasi politik seperti   masa sebelumnya.
Konsolidasi  etnik  yang terus melemah ditambah lagi dengan meluasnya kecemasan akan punahnya orang Pakpak dari muka bumi ini, membuat para pemuka masyarakat pada tahun 1970  menyelenggarakan seminar tentang adat istiadat Pakpak. Setelah seminar, keinginan mempertegas identitas  Pakpak  menguat.  Hal  itu  tercermin  dari  adanya  kerinduan mengangkat  simbol-simbol  budaya  yang  sudah  lama  menghilang seperti  nama desa, sungai atau gunung yang telah beralih nama Batak Toba,  dikembalikan ke dalam bahasa Pakpak.  Sebagai tindak lanjut kembali digunakan nama desa Bintang yang berasal dari bahasa Pakpak yang  pernah  diganti  menjadi  Parsaoran  dalam  Batak  Toba    kembali digunakan.  Hal  sama  dilakukan  pada  nama-nama    desa  yang  telah diubah ke dalam bahasa Batak Toba seperti Panguan Nauli, Pandaro, dan Simbolon dikembalikan ke nama-nama desa dalam bahasa Pakpak menjadi Sitindjo, Pendaroh, dan Sibellin. Demikian pula sebutan bukit (dolok ) dan sungai ( aek ) yang sebelumnya  diganti ke dalam bahasa Batak Toba ini, dikembalikan lagi ke nama asli bahasa Pakpak menjadi delleng dan lae .

## PEMBENTUKAN ORGANISASI BERBASIS ETNIK
Selama  ini  konsolidasi  identitas  dan  pembentukan  kesadaran  etnik Pakpak  cenderung  naik  turun,  bergantung  situasi  dan  kondisi.  Naik turunnya    konsolidasi  identitas  ini    terkait  dengan  ada-tidaknya dukungan kekuasaan untuk menopang penguatan kesadaran etnik ini. Pada  tahun 1950-an, pembentukan  kesadaran etnik  Pakpak berjalan relatif    baik  karena  mendapat  dukungan  dari  kekuasaan  yang  waktu itu  direpresentasikan  oleh  sosok  Jauli  Manik.  Sesudah  Jauli  Manik tersingkir dari  kekuasaan lokal, pembentukan kesadaran  etnik  Pakpak menurun  tajam, bahkan setelah itu sampai akhir 1980-an konsolidasi etnik hampir-hampir mengalami kemandekan.
Pada  tahun  1970-an,  orang  Pakpak  yang  melanjutkan  belajar  ke lembaga-lembaga pendidikan menengah atas di Sidikalang, Kabanjahe, dan Medan, makin membesar, tetapi belum banyak yang meneruskan studinya  ke  perguruan  tinggi.  Setelah    menyelesaikan  pendidikan, sebagian  dari  mereka  ada  yang  kembali  ke  Sidikalang.  Kendati jumlahnya tidak banyak, mereka inilah yang menjadi kelompok terdidik masyarakat Pakpak. Mereka  menjadi wiraswastawan, pedagang,  dan bekerja di pemerintahan, meskipun pekerjaan yang terakhir ini  relatif sedikit dilakukan orang Pakpak. Mereka yang kembali ke Sidikalang hampir-hampir  tidak  ada  yang  memasuki    wilayah    politik,  karena memasuki  partai    pada  masa  itu  bukan  persoalan  mudah.  Dominasi Batak  Toba  menyurutkan  minat  orang  Pakpak  berkecimpung  dalam kepartaian, terutama Golkar dan PDI.
Pada tahun 1980-an, pemerintah membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan kota kecamatan dengan ibukota kabupaten, Sidikalang. Pembangunan  jalan  ini  sangat  bermanfaat  karena  membuka  akses masyarakat  dengan  dunia  luar  dan  mempercepat  mobilitas  sehingga memudahkan  orang  menjual  hasil  pertaniannya  ke  kota  lain.  Di daerah yang penduduknya dihuni mayoritas orang  Batak Toba seperti kecamatan  Sumbul, Sidikalang, Parongil, Silima Pungga Pungga dan sebagainya, pembangunan fisik  lebih maju daripada daerah Simsim. Pada tahun 1980-an, di Simsim  baru ada Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan bank swasta belum ada  dan jaringan telepon masih terbatas. Ketimpangan pembangunan antara  kecamatan-kecamatan yang  berada di sekitar Sidikalang dan daerah  Simsim  dilihat oleh kelompok terdidik Pakpak  sebagai  pengingkaran  elit  lokal  untuk  memajukan  orang Pakpak.  Dalam    pandangan  kelompok  terdidik  Pakpak,  ketimpangan pembangunan inilah yang melanggengkan kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan etnik Pakpak.
Kelompok  terdidik  menganggap  ketidakmerataan  pembangunan  ini sengaja  diciptakan agar kelompok etnik Pakpak  tetap tertinggal dan terus-menerus dapat dikuasai oleh orang  Batak Toba. Sementara itu, pada saat yang sama, orang Pakpak tidak ada yang menduduki posisi strategis di pemerintahan  kecuali beberapa orang  yang duduk di lembaga legislatif. Ketika sebagian besar anggota DPRD Dairi berasal dar luar Simsim  mereka tidak mempunyai sensitifitas terhadap keterbelakangan di wilayah ini, sekali pun mereka telah menetap puluhan tahun di Tanah
Pakpak. Bagi kalangan terdidik  Pakpak, kebijakan politik dan ekonomi yang diskriminatif ini menyebabkan penduduk asli semakin terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan.
Sejak awal kemerdekaan sampai  akhir  tahun 1950-an,  orang Pakpak mendambakan  agar  diberi  kesempatan  memimpin  di  wilayahnya sendiri. Akan tetapi, harapan itu tidak pernah terwujud, bahkan lebih dari itu, mereka mengalami  degradasi  posisi politik dan ekonominya di  tanah  kelahirannya  sendiri,  sehingga  memunculkan  rasa  frustasi. Semua ini menyebabkan orang Pakpak, meminjam istilah Ted Robert Gurr (1970) mengalami deprivasi relatif, yang apabila berkepanjangan dapat menjadi pendorong kelompok terdidik Pakpak untuk menggugat atas apa yang dialami kelompok etniknya.
Rangkaian diskusi  yang  dilakukan secara rutin disadari betul tidak akan    pernah    dapat  menjadi  kekuatan  tanpa  diikuti  upaya  kongkrit untuk  membangkitkan  kesadaran  dan  soliditas    etnik  Pakpak. Akibat tidak terakomodirnya orang  Pakpak  dalam kekuasaan lokal, diperlukan  wadah  sebagai  media  untuk  mengkonsolidasi    kesadaran dan  mempertegas  identitas  Pakpak  dalam  bentuk  kekuatan  yang terorganisir. Keinginan kelompok terdidik  Pakpak itu pada 11 Januari 1990, terwujud dengan  mendirikan Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia (IKPPI), seperti Letce Berutu, Malem Pagi Angkat, Usman Effendi Capah, Abdul Angkat, Esron Kaloko, Diko Tinambunan, dan Pandapotan  Manik.  Salah  satu  tujuan  IKPPI  seperti  yang  tercantum dalam  anggaran  dasarnya,  adalah  melestarikan  nilai-nilai  dan  norma kebudayaan Pakpak dalam kehidupan masyarakat  Pakpak.
Pada  awal  berdirinya,  IKPPI  mengajak  orang  Pakpak  di  mana  pun berada untuk  berbahasa Pakpak, baik di lingkungan keluarga maupun di  tempat  terbuka.  Di  samping  mengampanyekan  pemakaian  bahasa Pakpak,  IKPPI  juga    menganjurkan  agar  perkawinan  adat  Pakpak harus  ditampilkan.  Tradisi  dan  adat  yang  ditegakkan  diharapkan akan      menguatkan    identitas  Pakpak.  Setelah  kampanye  pemakaian bahasa  Pakpak,    orang  Pakpak  yang  tadinya  malu  untuk  memakai bahasanya sendiri,  mulai banyak yang  berbahasa Pakpak di tempat umum, meskipun awalnya ada perasaan canggung. Kampanye IKPPI ini  bagaikan  bola  salju  yang  menggelinding  cepat.  Orang  Pakpak yang memakai bahasa ibu sendiri semakin hari semakin meluas, dan rasa  canggung  atau  malu  seperti  sebelumnya,  perlahan-lahan  mulai
menghilang. Jika sebelumnya banyak keluarga Pakpak yang  berbahasa Batak  Toba,  setelah  IKPPI  mengumandangkan  pemakaian  bahasa Pakpak, orang Pakpak tumbuh dengan percaya diri dan meninggalkan bahasa Batak Toba, serta menggantinya dengan bahasa Pakpak.

## MENDEKAT KE KEKUASAAN LOKAL
Di  tengah  upaya  IKPPI  melakukan  rekonstruksi  identitas  kelompok etniknya dan memperkuat posisi tawar dengan kekuasaan lokal pada awal  tahun  1990-an,  tanpa  pernah  terbayangkan  sebelumnya,  telah terjadi perubahan pimpinan puncak kekuasaan Kabupaten Dairi, dari orang Batak Toba ke etnik campuran  Pakpak – Batak Toba. Jabatan Bupati Dairi yang  lebih dari tiga puluh tahun  dikuasai orang  Batak Toba digantikan oleh Isodorus Sihotang pada tahun 1995. Naiknya Isodorus Sihotang  sebagai  Bupati  Dairi  (1994  –  1999)    membawa  dampak politik  dan  ekonomi    bagi  orang  Pakpak,  terutama  dalam  penguatan identitas etnik Pakpak. Dalam menjalankan kekuasaan, sikap politiknya memihak, memberi kesempatan, dan dalam batas tertentu memproteksi dan memberi konsesi politik kepada orang  Pakpak.  Isodorus Sihotang tidak    hanya  semata-mata  berperan  sebagai  Bupati  Dairi,  melainkan juga  menjadi  salah  seorang  perumus  dan  pengkonstruksi    identitas Pakpak.  Sepanjang  masa  jabatannya  memimpin  Kabupaten  Dairi,  ia memberikan peluang kepada orang Pakpak untuk memasuki  birokrasi pemerintahan dan mendistribusikan posisi-posisi tertentu kepada orang Pakpak.  Di  bawah  kepemimpinan  Isodorus  Sihotang,  jabatan  camat yang  didominasi oleh orang Batak Toba, berangsur-angsur dikurangi, dan kemudian digantikan oleh orang Pakpak. Dari delapan kecamatan di  Dairi,  empat    kecamatan  diserahkan  ke  etnik  Pakpak.  Selain menyeimbangkan  jabatan  Camat,    ia  juga    melakukan    pergantian beberapa  Kepala Dinas  dan  Kepala Badan yang sebelumnya dipegang orang Batak Toba kepada etnik Pakpak.
Kebijakan  Bupati  Dairi,  Isodorus  Sihotang,  pada  waktu  itu  dapat dikatakan sebagai penataan politik keseimbangan, agar etnik Pakpak dapat  memasuki  dan  mendapat  akses  politik  dalam  kekuasaan  lokal. Politik keseimbangan yang dilakukannya didasarkan atas pertimbangan bahwa sumber daya orang Pakpak  untuk menduduki berbagai jabatan dalam birokrasi pemerintahan telah memadai. Selama ini kesempatan itu  tertimbun  oleh  diskriminasi  politik    dan  orang  Pakpak  yang
termarginalisasi dalam kekuasaan lokal. Isodorus Sihotang menyadari bahwa  politik  keseimbangan    ini  secara  diam-diam  mendapat  reaksi dari  kalangan  Batak  Toba.  Agar  tidak  menimbulkan  keguncangan politik dalam pemerintahannya, ia hanya menempatkan beberapa orang Pakpak menjadi Kepala Dinas dan Camat. Pada saat yang sama orang Pakpak  sendiri  akan  menilai  penempatan  Kepala  Dinas  dan  Camat dalam birokrasi pemerintahan. Hal itu menandakan bahwa penduduk asli mulai diperhitungkan  dalam kekuasaan lokal.

## LAHIRNYA GEREJA ETNIK
Sejak orang Pakpak  dibaptis menjadi Kristen pada awal abad ke-20, sampai awal tahun 1990-an, tempat ibadah mereka adalah  di gereja HKBP. Media komunikasi yang dipakai di gereja HKBP adalah bahasa Batak Toba, bukan bahasa Pakpak,  sekali pun banyak jemaatnya  yang Pakpak Kristen. Nyanyian, liturgi,  doa, dan Injil menggunakan bahasa Batak  Toba,  sehingga  orang  Pakpak  Kristen  melalui  gereja    cepat mengerti  dan lancar  berbahasa  Batak Toba. Demikian pula dengan penginjil dan pendeta Kristennya, yang semua berasal dari Batak Toba. Sampai kemerdekaan,  belum ada  orang Pakpak yang menjadi pendeta. Baru  di  tahun  1953,      ditasbihkan  pendeta  Pakpak  pertama  bernama Winfred  Banurea.  Namun  karena  dididik  di  lingkungan  gereja  dan masyarakat Batak Toba, saat melayani jemaatnya ia  tetap menggunakan bahasa Batak Toba.
HKBP  menolak  gagasan  pembentukan  gereja  Pakpak,  sedangkan pemuka masyarakat  dan pendeta  Pakpak tetap  bertekad meneruskan keinginannya    mewujudkan  gereja  etnik  yang  otonom    dengan membentuk  Panitia  Perwujudan  Mandiri  (PPM)  pada  tahun  1990. Pada  tanggal  6  Juli  1990,  PPM  mengadakan  kebulatan  tekad    untuk mewujudkan  gereja  mandiri  yang  kemudian  disampaikan    kembali kepada  pimpinan  pusat  HKBP.  Mereka    bahkan  menemui  Ephorus HKBP  secara  langsung  untuk  meminta  penegasan  Gereja  HKBP “Simerkata  Pakpak”  untuk  dijadikan  gereja  otonom.  Pada  Sinode ke-50 tahun 1991, masalah ini  dibahas. Hasilnya, memberi otonomi yang lebih luas kepada gereja HKBP “Simerkata Pakpak”. Keputusan HKBP ini menciptakan perpecahan di kalangan PPM,  terutama  para pendetanya.  Ada pendeta yang  bersikeras ingin memisahkan diri  dari HKBP, tetapi ada  pula yang menolak pemisahan dan  tetap berada di HKBP.
Pada  bulan Agustus  1991,  pemuka  masyarakat,  pendeta,  dan  kelom- ada  bulan Agustus  1991,  pemuka  masyarakat,  pendeta,  dan  kelom- pok terdidik Pakpak melakukan pertemuan di Medan guna membahas kembali rencana pemisahan gereja. Pertemuan ini menghasilkan kese- pakatan, bahwa orang Pakpak boleh mendirikan gereja sendiri. Pada bulan  Agustus  1991  itu  juga  terbentuk  gereja  etnik  Pakpak  dengan nama ”Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi” (GKPPD) yang terpisah dari HKBP diumumkan secara resmi. GKPPD didirikan dengan tujuan menunjukkan identitas Pakpak, memproklamirkan etnik Pakpak bah- wa mereka mempunyai gerejanya sendiri, sama seperti kelompok et- nik (Kristen) lainnya, dan ingin memerdekakan bahasa, memerdekakan iman, dan memandirikan orang Pakpak.

## ORANG PAKPAK DALAM  RUANG PUBLIK
Pasca berdirinya Ikatan Keluarga Pemuda Pakpak Indonesia (IKPPI) dan  Gereja  ”Kristen  Protestan  Pakpak  Dairi”  (GKPPD)  menguatkan konsolidasi    kesadaran  etnik  dan    energi  orang  Pakpak  untuk meneruskan rekonstruksi identitas etnik. Rekonstruksi identitas etnik yang  dirumuskan  pemuka  masyarakat,  elite  lokal,  dan    kelompok terdidik    telah  merekatkan  solidaritas  etnik  dan  merajut  kesadaran akan pentingnya menjadi orang Pakpak. Bangkitnya solidaritas etnik dan menaiknya  kesadaran  etnik, tidak dapat dipisahkan  dari adanya dukungan kekuasaan lokal kepada  etnik  Pakpak, terutama sejak Bupati Isodorus Sihotang memimpin Kabupaten Dairi.
Saat etnik Pakpak sedang mengkonsolidasi kesadaran etniknya diawal tahun 1990-an, di tingkat nasional tengah berlangsung perubahan akibat pengelolaan politik yang membawa dampak yang signifikan terhadap orang  Pakpak.  Jika  sebelumnya  kekuasaan  Orde  Baru    cenderung menyebarkan kekerasan dan ketakutan terhadap rakyat (Ross O Carci 2006),  memasuki  tahun  1990-an  kebijakan    politiknya  mengalami perubahan  yang  membuka  kesempatan  bergulirnya  gelombang demokratisasi (Jean Grugel 2002).
Menyebarnya  gelombang    demokratisasi  yang  imbasnya    sampai  ke Tanah Pakpak, mendorong tumbuhnya ornop di wilayah ini (Suharko 2005). Di Tanah Pakpak kelahiran ornop dipelopori oleh para aktivis pro demokrasi yang sebagian besar berasal  dari kalangan  etnik Batak Toba. Mereka adalah mahasiswa dan sarjana lulusan  perguruan tinggi
di Medan, Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Salah satu ornop yang berdiri    di  awal  tahun  1990-an  didirikan  oleh  aktivis  Batak  Toba  di Tanah  Pakpak  adalah  Yayasan  Sadaahmo,  sebuah  ornop  yang  fokus kegiatannya  adalah  penguatan  perempuan  di  tingkat  akar  rumput. Keberadaan    seorang  Pakpak  sebagai  salah  satu  pendiri  ornop  ini merupakan awal keterlibatan kelompok etnik ini dalam  gerakan ornop di Sumatera Utara.
Runtuhnya Orde Baru membawa perubahan politik yang dampaknya sampai ke tingkat akar rumput. Jika  di masa  sebelumnya  hanya terdapat tiga partai  politik dan jumlah ormas sangat dibatasi dan dikendalikan oleh  kekuasaan,  setelah  runtuhnya  Orde  Baru  di  era  reformasi  atau transisi,  partai  politik    dan  ormas  bermunculan  bagaikan    cendawan di musim hujan di era reformasi atau transisi (Simon Philpott 2000). Di masa  pemerintahan transisi ini, orang Pakpak semakin  tertantang melibatkan diri dalam jagad politik, terutama parpol. Bermunculannya parpol baru membuka kesempatan bagi  orang Pakpak untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan politik. Hasilnya, beberapa partai baru seperti,  Partai    Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Bintang  Reformasi (PBR), dan Partai Bulan Bintang (PBB) dipimpin oleh orang Pakpak, terutama Pakpak Muslim. Sementara itu, orang Pakpak juga bergabung dengan  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa  (PDKB),  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sebagainya,  meskipun tidak sebagai pemimpin  partai.
Keterlibatan  orang Pakpak dalam parpol baru  menjadi anak tangga dalam meraih mobilitas sosial secara cepat, menjadi pemimpin partai sekaligus  bertransformasi  menjadi  elit  baru  di  wilayahnya  sendiri. Sebagai  pemimpin  partai,  betapapun  kecilnya  partai  itu,    merupakan peluang bagi mereka untuk mendekatkan diri dengan pusat kekuasaan lokal.

## MEMASUKI LINGKARAN KEKUASAAN
Harapan etnik Pakpak agar Isodorus Sihotang terpilih lagi untuk perode lima  tahun  berikutnya  tidak  menjadi  kenyataan,  pada  tahun  1999  ia digantikan  Master  Parulian  (MP)  Tumangger,  sebagai  Bupati  Dairi (2000-2005). Terpilihnya M.P. Tumangger ini tidak pernah dibayangkan oleh orang Pakpak. Mereka beranggapan bahwa jabatan Bupati Dairi akan jatuh kembali ke orang Batak Toba, mengingat sumber daya orang
Pakpak relatif terbatas untuk bertarung memperebutkan posisi  Bupati Dairi.
Di  masa  jabatan  M.P.  Tumangger  sebagai  Bupati  Dairi,  semakin menguatlah kesadaran diri orang Pakpak. Hal itu terlihat dari semakin aktifnya  IKPPI  melakukan  kampanye  politik  dan  kultural  untuk menyebarkan penguatan identitas etnik. Menaiknya  kesadaran identitas ini  dimanfaatkan  oleh  kaum  terdidik  Pakpak  untuk  menampilkan bahasa Pakpak dalam siaran radio swasta komersial di Sidikalang pada tahun  2000. Tujuannya  tidak  lain  untuk  menyebarluaskan  kampanye pemakaian bahasa Pakpak. Pemakaian bahasa Pakpak dalam siaran radio membuat pendengarnya di kota dan di kampung-kampung terdorong untuk  menggunakan  bahasa  Pakpak.  Seiring  dengan  mengudaranya bahasa Pakpak dalam siaran radio swasta, pada akhir tahun 2001cerita dongeng Pakpak seperti Nantagandera, Nantampuk Emas, Sirube Haji, dan Manuk-Manuk Si Pitu Takal, yang selama ini nyaris menghilang, mulai digali kembali.
Pada masa M.P. Tumangger ini, selain upaya melakukan konsolidasi kesadaran etnik, orang Pakpak mempunyai akses yang  lebih besar ke bidang kekuasaan, bahkan ada di antaranya yang menjadi teman diskusi sekaligus menjadi orang kepercayaan M.P. Tumangger. Adanya orang Pakpak yang  masuk dalam  lingkaran kekuasaan lokal menunjukkan kekuasaan  telah  memihak  ke  orang  Pakpak.  Ketika  relasi  kekuasaan lokal  dengan  orang  Pakpak  semakin  mendekat  dan  kesadaran  etnik orang Pakpak mulai terkonsolidasi, pada saat yang sama pemerintah pusat memperkenalkan otonomi daerah pada tahun 2001 (Lili Romli 2007).
Di mata orang Pakpak, otonomi daerah adalah peluang untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan kelompok etniknya. Orang Pakpak memanfaatkan otonomi daerah dengan memaksimalkan diskusi-diskusi terbuka tentang tema-tema demokrasi dan keterbelakangan kelompok etniknya  di  tanah  kelahirannya  sendiri.  Pada    tahun  2001,  selain masalah tanah ulayat, juga beredar rumor bahwa orang Batak Toba akan diusir dari Tanah Pakpak. Beredarnya rumor pengusiran ini mendapat tanggapan  dari  orang  Batak  Toba,  khususnya  kalangan  pemuda yang  melalui  pengkonsolidasian  diri  dengan  menggelar  pertemuan- pertemuan untuk membicarakan rumor pengusiran yang memanaskan suasana  politik  saat  itu.  Rumor  pengusiran  tersebut,  ditanggapi  oleh
kalangan  pemuda  Batak Toba  dengan  mendirikan    lembaga  berbasis etnik. Sadabato yang  artinya  satu  batu  atau  satu  saudara  pada  tahun 2001.  Berdirinya Sadabato ini  mendapat  dukungan  dari  pemuka masyarakat Batak Toba. Lembaga ini bertujuan untuk memperkenalkan dan  melestarikan  kebudayaan  Batak  Toba  kepada  generasi  muda. Walaupun secara formal dikatakan bahwa kelahiran lembaga ini adalah untuk memperkenalkan kebudayaan Batak Toba, tetapi khalayak ramai memahami kalau kelahiran Sadabato sebagai respons etnik Batak Toba atas    menguatnya  rumor  pengusiran  kelompok  etnik  ini    oleh  orang Pakpak.
Pada  masa  otonomi  daerah,  selain  terjadi  ketegangan  etnik  antara orang Pakpak dan Batak Toba, orang Pakpak memanfaatkan otonomi daerah  untuk  melakukan  konsolidasi  kelompok  etniknya.  Kesadaran politik orang  Pakpak  semakin menguat di masa ini, dan di masa ini pula pemuka masyarakat, IKPPI, dan juga kaum terdidik lokal  yang selama ini  merumuskan dan memperkuat identitas kelompok etniknya yang  muncul  sebagai  elit  Pakpak  (Gerry  van  Klinken  2002).  Ketika kesadaran  elit  etnik  itu  menaik,  mereka  inilah  yang  memanfaatkan sentimen  kesukuan  untuk  tujuan  politik  dan  ekonomi  (Paul  Brass 1991). Pemanfaatan dan pemanipulasian sentimen  etnik  itu terlihat dari keinginan kuat elit etnik Pakpak untuk mendapatkan kekuasaan di wilayahnya sendiri. Salah satunya adalah usulan  pemekaran kabupaten baru.
Sejak awal  usulan pemekaran kabupaten baru berkumandang, Bupati Dairi, M.P. Tumangger, sepenuhnya mendukung usulan tersebut. Bagi M.P.  Tumangger,  mendukung  pemekaran  daerah  yang  terpisah    dari Kabupaten  Dairi  tidak  ada  pilihan  lain,  kecuali  kalau  etnik  Pakpak diberi kekuasaan lebih besar lagi dalam pemerintahan lokal. Dengan pembagian kekuasaan yang demikian, usulan pemekaran daerah akan dapat dihentikan.  Akan tetapi hal itu tidak akan dilakukan karena akan memunculkan  perlawanan  dari  etnik  Batak  Toba.    Untuk  mencegah konflik  terbuka  antara  kedua  kelompok  etnik  ini ,  pada  tahun  2003 terbentuk kabupaten baru, Kabupaten Pakpak Barat yang terpisah dari Kabupaten Dairi. Hal ini berarti  Tanah Pakpak dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Tidak lama setelah berdiri, diangkat Tigor Solin sebagai Bupati Pakpak Barat. Orang Pakpak menyambut penuh semangat atas berdirinya kabupaten baru ini dengan harapan pejabat Bupati Tigor Solin dapat mempercepat
perbaikan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan diri  dari dominasi etnik Batak Toba.

## KESIMPULAN
Rekonstruksi identitas etnik berkait erat dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak  saja  dapat  mendefinisikan  dan  merevitalisasi  identitas,  tetapi ia juga dapat mengkonstruksi identitas.  Rekonstruksi identitas etnik dapat terjadi karena adanya pendefinisian kembali etnisitas, adat atau tradisi, di samping adanya peluang elit  yang  memegang kekuasaan dan memanipulasi  sentimen  etnisitas.    Dalam  pendekatan  instrumentalis, salah satu gagasan yang selalu mendapat perhatian   secara sosial, bahwa etnisitas merupakan hasil konstruksi dan kemampuan perorangan untuk mengabaikan dan mencampur berbagai warisan etnik dan kebudayaan dalam membentuk identitas kelompok. Dalam konteks inilah etnisitas menjadi  sumber  daya  politik  untuk  meraih  kepentingan  kelompok. Dalam  kaitannya  dengan  etnik  Pakpak,  rekonstruksi  identitas kelompok etnik ini  jalin berkelindan dengan  pemanipulasian etnik dan kekuasaan. Para elit Pakpak setelah berhasil merapat dalam kekuasaan lokal,  kemudian  melakukan  mobilisasi  etnik  untuk  menggapai kepentingan politiknya. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan inilah yang membangkitkan kesadaran politis orang Pakpak. Kesadaran untuk merekonstruksi identitas kelompok etniknya sebagai akibat dari melemahnya batasan kultural kelompok etnik ini. Pelemahan batasan kultural  ini  diakibatkan  oleh  migrasi,  kristenisasi,  tobanisasi  yang dimulai awal abad ke-20  sampai tahun 1990-an di wilayah ini.
Dari  seluruh  proses  reka  ulang  identitas  etnik  ini    menghasilkan transformasi  orang  Pakpak  menuju  entitas  politik  yang  sadar  akan kelompok etniknya. Entitas politik ini memproduksi simbol teritorial dan simbol  politis, yaitu Kabupaten Pakpak Barat. Akan tetapi sebagai akibat  dari  proses  historis  yang  berbeda-beda  dalam  sub-kelompok etnik ini, orang  Pakpak terbagi lagi menjadi lima suak dengan orientasi keagamaan yang berbeda. Hal ini membuat etnik Pakpak menghadapi persoalan  dalam   membentuk sebuah entitas kultural yang terpancang berdiri tegak sebagai satu kesatuan di tanah adatnya. Gejala ini menjadi tantangan besar dalam mengkonsolidasi dan mengkristalkan  konstruksi identitas etnik Pakpak di masa mendatang.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku dan Jurnal
Barnes, R.H,  Andrew Gray and Benedict Kingsbury. 1995. Indigenous Peoples of Asia . Ann Arbor: The Association for Asian Studies. Brass, Paul. 1991. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison . London: Sage Publication.
Brown,  David.    1994. The  State  and  Ethnic  Politics  in  Southeast  Asia .  London: Routledge.
Chandra Nayak.  Subhash. 2001. Ethnicity and Nation Building in Sri Langka . New Delhi: Kalinga Publications.
Climo,    Jacob  J.  dan  Maria  G.  Cattell  (eds.).  2002  , Social  Memory  and  History: Anthropological Perspectives . New York: Altamira Press.
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie . 1905. Leiden: Martinus Nijhoff.
Esman, Milton. 1994. Ethnic Politics . Ithaca: Cornell University Press.
Fentress,   James dan  Chris Wickham. 1992. New Perspectives on the Past . Oxford: Blackwell.
Govers, Cora dan Hans Vermeulen (eds.). 1997. The Politics of Ethnic Consciousness . London: Macmillan Press.
Grugel, Jean. 2002. Democratization: A Critical Introduction . New York: MacMillan.
Guur, Ted Robert.  1970. Why Men Rebel . New Jersey: Princeton University Press,
1970.
Jackson Preece, Jennifer. 2005. Minority Rights Between Diversity and Community . Cambridge: Polity Press.
Kliken, Gerry van. 2002. “Indonesia’s New Ethnic Elite,” Henk Schulte Nordholt dan Irwan Abdullah (eds.). Indonesia In Search of Transition . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Linnekin, Jocelyn dan  Lin Poyer (eds.). 1990. Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific . Honolulu: University of Hawaii Press.
Phadnis, Urmila dan Rajat Ganguly. 2001. Ethnicity and Nation Building in South Asia .  London: Sage Publication.
Philpott,  Simon.  2000. Meruntuhkan  Indonesia  Politik  Postkolonial  dan Otoritarianisme. Yogyakarta: LKIS.
Romli, Lili. 2007. Potret  Otonomi Daerah dan  Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Roth, Dirk. 2005. “Lebensraum in Luwu: Emergent Identity, Migration and Access to Land,” Bijdragen tot de Taal, Land – en Volkenkunde . Leiden: KITLV.
Suharko. 2005. Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Vuuren,  van L. 1910. Eerste maatregelen in pas geannexeerd gebied . Den Haag:
H.J.van de Garde and Co.

## Disertasi dan Makalah
Carci, Ross O.  2006. Organizing and Sustaining Hegemony: A Gramscian Perspevtive on  Suhartos’s  New  Order  Indonesia. New  Zealand:  PhD  Dissertation,
University Of Waikato.
Horschoft, Virginia. 2002. “The Politics of Ethnicity in the Fiji Islands: Competing Ideologies  of  Indigenous  Paramountcy  and  Individual  Equality  in  Political Dialogue,” QEH Working Paper Series , No. 90.