## KONTEKSTUALISASI NORMA FIKTIF POSITIF MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Wurid
Penganalisis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu
Email : wurid.zheb@gmail.com

## ABSTRACT
The silence of the Government Administration as a Positive Fictitious Decision means that if an Official and/or Government Agency ignores a request from a citizen, it is  deemed to have  granted  the  request.  In  Indonesia,  Positive  Fictitious  Decisions  have  a  place  in legislation.  Law  Number  30  of  2014  concerning  Government  Administration  regulates Positive  Fictitious  Decisions.  This  paper  tries  to  explain  the  implementation  of  Positive Fictitious  Decisions  after  the  enactment  of  Law  Number  30  of  2014  concerning Government Administration in the State Administrative Court.
Keywords: Government Administration, Decisions, Positive Fictitious.

## I. PENDAHULUAN
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam  Razim  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  hanya  untuk  memilih  Gubernur  dan Bupati/Walikota  sedangkan  untuk  Razim  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  untuk  memilih Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.
Peradilan  merupakan  tempat  di  mana  seseorang  mencari  keadilan 1 .  Konsep Peradilan  Administrasi  erat  kaitannya  dengan  konsep  negara  hukum  dan  tak  terpisahkan. Indonesia  sebagai  negara  hukum,  sejak  tahun  1991  telah  membentuk  peradilan administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986  (sebagaimana  telah  diubah  beberapa  bagian  pasal-pasalnya  oleh  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang mulai beroperasi sejak  tanggal  14  Januari  1991  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1991.
1 Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 3.
Didalam  sebuah  negara  hukum  dikenal  suatu  asas  yaitu  tidak  ada  kewenangan  tanpa pertanggungjawaban (geen  bevoegdheid  zonder  verantwoordelijkheid) atau  tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban (zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid) 2 . Menurut  undang-undang  peradilan  tata  usaha  negara  tersebut, tujuan  diadakannya  Peradilan  tata  Usaha  Negara  adalah  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  rakyat  pencari  keadilan  yang  merasa  dirinya  dirugikan  akibat  suatu keputusan tata Usaha Negara 3 .
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diciptakan  untuk  maksud  menyelesaikan  sengketa yang  timbul  antara  pemerintah  dengan  warga  masyarakat,  akibat  adanya  perbuatan Pemerintah  yang  dianggap  melanggar  hak-hak  warga  masyarakat.  Dengan  demikian, tujuan dibentuknya Peratun adalah: (1) memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang  bersumber  dari  hak-hak  individu;  (2)  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak masyarakat  yang  didasarkan  atas  kepentingan  bersama  setiap  individu  yang  hidup  dalam masyarakat 4 . Tujuan ini, selanjutnya ditampung dalam Penjelasan Umum angka 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejalan dengan tujuan Peratun tersebut, Yuslim menyampaikan bahwa: 5
Ada dua alasan penting dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: (1) untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga; dan (2) untuk Pemerintah, wajib secara terus menerus membina,  menyempurnakan,  dan  menertibkan  aparatur  di  bidang  Tata Usaha  Negara  agar  mampu  menjadi  alat  yang  efisien,  efektif,  bersih,  dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan  dilandasi  semangat  dan  sikap  pengabdian  kepada  masyarakat sehingga  tercipta  aparatur  pemerintahan  yang  bersih,  efisien,  efektif,  dan berwibawa.
Atas dasar inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya.
2 Julista  Mustamu,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Pemerintah  (Kajian  Tentang  Ruang  Lingkup  Dan Hubungan Dengan Diskresi),” Jurnal Sasi 20 , No. 2 (2014): 21–27, hlm. 25.
3 Priyatmanto  Abdullah, Revitalisasi  Kewenangan  PTUN ,  Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarata:  2018,  hlm. 3.
4 W. Riawan Tjandra dalam Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan ,  AURA Publishing, Bandar Lampung: 2018, hlm. 83-84.
5 Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 19.
Perwujudan  untuk  mencapai  tujuan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  di  atas dapat terjadi apabila salah satu aspek penting yaitu kewenangan untuk mengadili objek dan subjek  sengketa  tata  usaha  negara  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  Peradilan Tata Usaha Negara relevan, efektif dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat 6 . Berdasarkan  ketentuan  pada  undang-undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan kewenangan untuk mengadili (kompetensi absolut) peradilan tata usaha negara dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara  orang  atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  menyelesaikan  sengketa  Tata Usaha Negara diperluas setelah diterbitkan dan mulai  berlakunya Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yaitu  kewenangan  untuk  memutus mengenai  permohonan  Tata  Usaha  Negara  untuk  memperoleh  putusan  penerimaan permohonan dari pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.
Permohonan  Tata  Usaha  Negara  pada  Pasal  53  Undang-Undang  tentang Administrasi  Pemerintahan  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  badan  dan  atau  Pejabat Pemerintah  wajib  untuk  menetapkan  dan  atau  melakukan  keputusan  dan  atau  tindakan dalam  jangka  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja  (apabila  tidak  diatur  jangka  waktu penyelesaiannya)  setelah  permohonan  diterima,  dan  apabila  badan  dan  atau  pejabat pemerintah  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  tidak  menetapkan  dan  atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, di mana seluruh rangkaian tersebut di atas dalam ilmu administrasi disebut dengan Fiktif Positif.
6 Ibid.
Sebelum  disahkannya  Undang-Undang  tentang  Administrasi  Pemerintahan  dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur  terkait  sikap  Badan  dan  atau  Pejabat  Pemerintah  yang  tidak  mengeluarkan  suatu keputusan  sedangkan  merupakan  kewajibannya  dan  termasuk  dalam  wewenangnya, padahal  telah  dilakukan  permohonan  atas  keputusan  tersebut  dan  jangka  waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  tersebut  dianggap  telah  menolak  keputusan  yang dimaksud atau disebut dengan Fiktif Negatif.
Berdasarkan uraian tentang sikap diam dari Badan dan atau Pejabat Pemerintah atas suatu  permohonan,  terdapat  perbedaan  konsep  setelah  diterbitkannya  UndangUndang tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Namun,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  kedua peraturan  perundang-undangan  tersebut  sampai  dengan  saat  ini  masih  berlaku,  karena peraturan  tentang  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  yang  terbit  setelah  adanya Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengatur  secara  umum  tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak mengatur ke dalam secara khusus tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  yang  bersifat  Deskriptif. Amiruddin  dan  Zainal  Asikin  menjelaskan  bahwa,  penelitian  deskriptif  bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu,  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat 7 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimana Ketentuan Keputusan Fiktif Positif dalam Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana  Penerapan  Keputusan  Fiktif  Negatif  Atas  Tindakan  Faktual Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan?
7 Amiruddin  and  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Press,  Jakarta:  2008,  hlm. 25.

## III. METODE
Metode  penelitian  yuridis  normative  adalah  metode  yang  saya  pakai  dalam penelitian  ini,  yang  mana  akan  menyelami  kaidah  dalam  aturan  hukum  sebagai  suatu sistem  yang  dapat  terhubung  dengan  peristiwa  hukum  tertentu.  Bahan  Hukum  Tersier, Bahan  Hukum  Sekunder  dan  Bahan  Hukum  Tersier  yang  diperoleh  dari  sumber  buku, literatur-literatur, makalah hingga perundang-undangan digunakan sebagai Data Sekunder dalam penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Keputusan Fiktif Positif
Peraturan tentang akibat hukum dari sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  yang  mulanya  menganut  paham  Fiktif  Negatif,  setelah diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  berganti  menjadi  Fiktif  Positif 8 .  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  wajib  untuk  menetapkan  suatu  keputusan  dan  atau tindakan setelah adanya permohonan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja  apabila  tidak  ditentukan  lain  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Apabila  sampai  dengan  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melakukan keputusan atau tindakan yang telah dimohonkan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Guru  Besar  Ilmu  Administrasi  Universitas  Indonesia,  Eko  Prasojo, menjelaskan lembaga fiktif positif dimaksudkan untuk mendorong badan/pejabat pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemerintah  diharuskan  secara  hukum  untuk  memberikan  respons  atas permohonan masyarakat atas keputusan/tindakan tertentu. Jika dalam waktu yang ditetapkan tak direspons, maka ada hak masyarakat untuk memperkarakannya ke
8 Bagus  Teguh  Santoso  and  Sadjino,  “Keputusan  Fiktif  Positif  Sebagai  Bentuk  Reformasi  Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance,” Jurnal Hukum Peratun 1, No. 1 (2018): 119–144.
pengadilan. “Fiktif positif itu untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik oleh badan/pejabat pemerintahan” 9 .
Fiktif  Positif  disidangkan  dengan  acara  khusus  sebagaimana  diatur  pada Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Beracara Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan  Atau  Pejabat  Pemerintahan.  Berikut beberapa  perbedaan  pemeriksaan  dalam  perkara  fiktif  positif  dibandingkan dengan gugatan biasa:
a. Pendaftaran Permohonan di Pengadilan disertai alat bukti pendahuluan;
b. Ketua  Pengadilan  menetapkan  susunan  Majelis  tanpa  melalui  dismissal process;
c. Ketua  Majelis  menetapkan  hari  sidang  dan  jadwal  sidang (court  calendar) sejak berkas diterima tanpa didahului pemeriksaan persiapan;
d. Permohonan  diperiksa  dan  diputus  dalam  jangka  waktu  21  (dua  puluh  satu) hari kerja sejak permohonan diregistrasi;
e. Putusan Tingkat Pertama final dan mengikat.
Berikut uraian perbandingan antara Fiktif Negatif dan Fiktif Positif:

## Tabel: Perbandingan Fiktif Negatif dan Fiktif positif
KRITERIA FIKTIF NEGATIF FIKTIF POSITIF Sikap Diam Penolakan penerbitan keputusan Persetujuan atas permohonan Jenis Perkara Gugatan Permohonan Subjek Penggugat dan Tergugat (dimungkinkan Pihak Intervensi) Pemohon dan Termohon (tidak dimungkinkan adanya intervensi) Objek Keputusan Keputusan dan/atau tindakan Tenggang Waktu Dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak 4 (empat) bulan diterimanya Dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya
9 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa7cc5c4b574/begini-cara-hakim-menambal-kelemahan- lemb aga-fiktif-positif/ , diunggah tanggal 14 Maret 2018, diakses tanggal 24 November 2019 pukul 17:25
permohonan Apabila tidak diatur di peraturan dasarnya permohonan Apabila tidak diatur di peraturan dasarnya Batas Waktu Pemeriksaan Sama dengan pemeriksaan gugatan biasa Harus diputus 21 (dua puluh satu) hari Upaya Hukum Dapat dilakukan upaya hukum Tingkat pertama Final
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  sejalan  dengan  pendapat  A.  Tirta Irawan, bahwa sejatinya pengaturan gugatan fiktif negatif dan permohonan fiktif positif memiliki nuansa kajian teoretis yang berbeda, bukan semata pertentangan antar  norma  dan  konsep  hukum  yang  dahulu  dengan  norma  dan  konsep  hukum yang  kemudian.  Apabila  gugatan  fiktif  negatif  dan  permohonan  fiktif  positif diletakkan  dalam  bingkai  teori  gugatan  contentiosa  dan  gugatan  voluntair,  maka keduanya tidak  menempati  ruang  yang  sama  sehingga tidak  saling menegasikan, bahkan memperkaya khazanah hukum acara peradilan tata usaha negara 10 .

## B. Pasca Terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Adanya  dua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  ketentuan yang  sama  yaitu  dalam  hal  ini  tentang  permohonan  (fiktif),  sebagaimana  dalam uraian sebelumnya bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut  tentang  Fiktif  Negatif,  sedangkan  Undang-Undang  tentang Administrasi Pemerintahan menganut konsep Fiktif Positif.
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum,  kemudian  Mahkamah Agung  menerbitkan  Perma  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Beracara Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. Namun setelah terbitnyaperma tersebut, masih ditemukan praktek adanya gugatan Fiktif Negatif yang  disidangkan.  Menyikapi  hal  tersebut  maka  Mahkamah  Agung  mengambil sikap melalui rapat kamar yang dituangkan SEMA No, 4 Tahun 2016.
Hasil rumusan hukum rapat kamar tata usaha negara saat itu menyatakan adanya  Perubahan  paradigma  beracara  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasca
10 A.  Tirta  Irawan,  “Kedudukan  Gugatan  Fiktif  Negatif  Setelah  Diaturnya  Permohonan  Fiktif  Positif  di Peradilan Tata Usaha Negara,” Varia peradilan , Jakarta, 2016, hlm. 34.
berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UUAP):  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  salah  satunya adalah berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan, kemudian dinyatakan juga bahwa objek gugatan/permohonan adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif.
Menyikapi  mengenai  penerapan  hukum  Fiktif  Positif,  kemudian Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun 2017  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan  Atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan  Humas  MA 11 menerangkan  terbitnya  Perma  ini  untuk  mengatasi  perbedaan pendapat yang sering terjadi diantara hakim PTUN ketika mengadili permohonan yang  tidak  mendapatkan  keputusan  atau  tindakan  pejabat  pemerintahan  yang putusannya  bersifat final  and  binding .  Sebab,  Pasal  3  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  PTUN  menyebut  jika  pejabat  pemerintah  (tata  usaha  negara)  tidak mengeluarkan  keputusan  yang  dimohonkan,  sedangkan  jangka  waktu  yang ditentukan  UU  sektor  terkait  telah  lewat.  Maka,  pejabat  pemerintah  yang bersangkutan dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan.
Selanjutnya,  untuk  menegaskan  bahwa  ketentuan  yang  berlaku  adalah permohonan  Fiktif  Positif  pada  UU  Administrasi  Pemerintahan  dan  Perma Nomor 8 Tahun 2017 maka Mahkamah Agung telah membuat Rumusan Hukum Kamar  Tata  Usaha  Negara  yng  dituangkan  dalam  SEMA  Nomor  1  Tahun  2017 yang menyatakan Permohonan Fiktif Positif dan Gugatan Fiktif Negatif:
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif  positif,  maka  ketentuan  pasal  3  undang-Undang  Nomor  5  tahun  1986 mengenai  gugatan  fiktif  negatif  tidak  dapat  diberlakukan  lagi,  karena  akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  tentang  tata  cara  penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN;
11 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a54b2e443cad/urgensi-perma-pelaksanaan-fiktif-positif-dala m-ptun/ , diunggah tanggal 9 Januari 2018, diunduh tanggal 26 November 2018 pukul 14:37
b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun  1986  mengatur  permasalahan  hukum  yang  sama,  yaitu  tata  cara pemberian  perlindungan  hukum  bagi  warga  masyarakat  untuk  memperoleh keputusan  pejabat  pemerintahan,  dan  juga  dalam  rangka  mendorong  kinerja birokrasi  agar  memberikan  pelayanan  prima (excellent  service), atas  dasar prinsip lex posteriori derogat lex priori.

## C. Keputusan Fiktif Positif atas Tindakan Faktual
Pertanyaan lanjutannya adalah apakah Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual) menurut Pasal 1 angka 8 Jo . Pasal 87 Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  dapat  menjadi  objek  permohonan  Fiktif Positif? Apakah Tindakan dapat dimohonkan lewat Permohonan Fiktif Positif di PTUN atau justru lewat gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat/Badan Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad /OOD)? Tindakan Faktual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terbagi menjadi dua yakni  Untuk  Melakukan  Suatu  Perbuatan  Konkret  dan  Untuk  Tidak  Melakukan Suatu  Perbuatan  Konkret.  Berikut  ini  isi  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:
Tindakan  Administrasi  Pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut  Tindakan adalah  perbuatan  Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara lainnya  untuk  melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Permohonan  untuk  melakukan  Tindakan  dapat  dimohonkan  melalui Gugatan  OOD  sepanjang  Tindakan  yang  diminta  adalah  sebagai  akibat  dari Tindakan  lainnya  yang  sudah  dilakukan.  Jika  Tindakan  yang  sudah  dilakukan tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  (berupa  kerugian  bagi  Penggugat)  maka Penggugat  dapat  meminta  kepada  pengadilan  untuk  mewajibkan  Tergugat melakukan  Tindakan  lain  sebagai  hukuman.  Sedangkan  permohonan  untuk Tindakan  administrasi  pemerintahan  yang  belum  dilakukan  seperti  misalnya permohonan  untuk  membangun  jembatan  penghubung  desa,  maka  ia  harus diajukan melalui mekanisme Permohonan Fiktif Positif di PTUN. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Pasal  3  PERMA  No.  8  Tahun  2017  yakni  objek  Permohonan
Fiktif  Positif  haruslah  berupa  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  sebelumnya belum berwujud. Berikut ini tabel perbandingannya:
Tabel: Perbandingan Permohonan Fiktif Positif Tindakan Faktual dengan Gugatan Tata Usaha Negara / OOD atas Tindakan Faktual
KRITERIA PERMOHONAN FIKTIF POSITIF TINDAKAN FAKTUAL GUGATAN OOD TINDAKAN FAKTUAL Dasar Hukum Pasal 53 UU AP PERMA No. 8 Tahun 2017 Pasal 1 angka 8, Pasal 87 UU AP PERMA No. 2 Tahun 2019 Objek Tindakan administrasi pemerintahan yang belum dilakukan. Tindakan administrasi pemerintahan yang sudah dilakukan Kerugian / Kepentingan Pemohon mengalami kerugian jika Pejabat/Badan Pemerintahan Tidak Melakukan Tindakan yang diminta Penggugat mengalami kerugian akibat Pejabat/Badan Pemerintahan Melakukan Tindakan yang
digugat.
Sesuai  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  d  PERMA  No.  8  Tahun  2017,  maka  isi Petitum dalam permohonan fiktif positif adalah:
1) mengabulkan Permohonan Pemohon;
2) mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon;
3) Membebankan biaya perkara kepada Termohon.
Menurut Pasal 18 PERMA No. 8 Tahun  2017, Putusan PTUN mengenai Fiktif  Positif  ini  final  dan  mengikat.  Artinya  tidak  ada  upaya  hukum  yang tersedia. Hal ini juga sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang- undang Administrasi Pemerintahan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib  menetapkan  Keputusan  untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan  paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan diucapkan.
Apabila  Pemohon  dinyatakan  menang  oleh  Pengadilan  (Permohonannya dikabulkan)  maka  ia  dapat  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tempat permohonan diajukan. Putusan yang dapat dimintakan  eksekusi  hanyalah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  yang  berisi hukuman  atau  perintah  hakim (condemnatoir  vonnis). Dalam  konteks  sengketa fiktif  positif  ini  maka  putusan condemnatoir adalah  yang  berisi  amar  putusan “Mewajibkan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  untuk  menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan”, sesuai dengan Permohonan Pemohon.
Jika  terdapat  amar  tersebut  dalam  putusan  hakim  maka  putusan  tersebut  dapat dimintakan eksekusi. Tata cara eksekusi putusan sengketa ini adalah sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  116  UndangUndang  No.  51  Tahun  2009.  Hal  ini karena  PERMA  No.  8  Tahun  2017  maupun  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan tidak mengatur eksekusi atas putusannya secara khusus.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Fiktif  positif  sebagaiamana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  sebagaimana  lembaga  yudisial  tertinggi  yaitu Mahkamah  Agung  telah  menegaskan  bahwa  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan  dan  Perma  Nomor  8  Tahun  2017  maka permohonan  Fiktif  Negatif  yang  diatur  pada  Undang-undang  Peradilan  Tata Usaha Negara telah tidak berlaku. Untuk objek berupa Tindakan Faktual maka dapat  diajukan  ke  pengadilan  melalui  gugatan  OOD  atau  Permohonan  Fiktif Positif.  Gugatan  OOD  diajukan  atas  Tindakan  Faktual  yang  sudah  dilakukan sedangkan  Permohonan  Fiktif  Positif  diajukan  atas  Tindakan  yang  belum dilakukan.
2. Tujuan  penerapan  konsep  permohonan  Fiktif  Positif  dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mendorong pemberian layanan sebaik mungkin  kepada  masyarakat,  oleh  karenanya  seluruh  aparatur  negara  wajib untuk  melaksanakan  ketentuan  tersebut,  khususnya  yang  berada  di  bawah
naungan  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yudisial  sudah  sepatutnya  untuk melaksanakan  sepenuhnya  ketentuan  Fiktif  Positif  termasuk  dalam  penerapan hukum  acara.  Sedangkan  Hakim  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 dan hasil Rumusan Kamar dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka sudah tidak perlu untuk  diperdebatkan  kembali  apakah  ketentuan  Fiktif  Negatif  masih  dapat diberlakukan atau tidak.

## B. Saran
1. Fiktif  Negatif  dan  Fiktif  positif  sebagaiamana  yang  telah  diatur  dalam Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan  meskipun  mengatur  ketentuan  permohonan  fiktif  yang  sama, namun  dengan  ruang  lingkup  yang  berbeda,  sehingga  muncul  berbagai pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kedua  konsep  permohonan  fiktif  tersebut dapat  diterapkan  bersamaan.  Demi  mewujudkan  kepastian  hukm  maka ketentuan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Harus  ada  pembaharuan  hukum  acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasca Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan karena  hukum  administrasi  pemerintahan  Indonesia  banyak  mengalami perubahan dan dinamika pasca lahirnya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan  termasuk  memiliki  pengaruh  terhadap  hukum  acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara  diantaranya  yaitu  pergeseran  kontruksi  objek  sengketa, potensi perluasan subyek hukum, makna baru gugatan fiktif positif dan upaya administratif  merupakan  beberapa  aspek  yang  mengalami  perubahan  pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku & Jurnal
Abdullah,  Priyatmanto.  Revitalisasi  Kewenangan  PTUN.  Yogyakarata:  Cahaya Atma Pustaka, 2018.
Ali,  Hatta.  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan  Biaya  Ringan  Menuju  Keadilan Restoratif. Bandung: Alumni, 2012.
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Irawan,  A.  Tirta.  “Kedudukan  Gugatan  Fiktif  Negatif  Setelah  Diaturnya Permohonan  Fiktif  Positif  Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.”  Varia peradilan. Jakarta, 2016.
Mustamu,  Julista.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Pemerintah  (Kajian  Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi).” Jurnal Sasi 20, No. 2 (2014): 21–27.
Santoso,  Bagus  Teguh,  and  Sadjino.  “Keputusan  Fiktif  Positif  Sebagai  Bentuk Reformasi  Birokrasi  Berdasarkan  Prinsip  Good  Governance.”  Jurnal Hukum Peratun 1, No. 1 (2018): 119–144.
Simanjuntak, Enrico. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi &
Refleksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Wahyunadi,  Yodi  Martono.  Kompetensi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Setelah
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan. Bandar Lampung: AURA Publishing, 2018. Yuslim. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Mahkamah  Agung.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan Atau Pejabat Pemerintahan.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
3. Sumber Lainya
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a54b2e443cad/urgensi-perma-pelaksa naan-fiktif-positif-dalam-ptun/ ,  diunggah  tanggal  9  Januari  2018, diunduh tanggal 26 November 2018 pukul 14:37
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa7cc5c4b574/begini-cara-hakim-me nambal-kelemahan-lembaga-fiktif-positif/ ,  di  unggah  tanggal  14  Maret 2018, di unduh tanggal 24 November 2019 pukul 17:25