INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3548-3561 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Medan
Karin Dwi Resty 1 ✉ , Wiro Oktavius Ginting 2
Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan Email: karindwiresty@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur bagi pengemudi angkot serta untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan kegiatan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur bagi pengemudi angkot telah baik namun belum cukup optimal  karena  masih  banyak  ditemukan  adanya  angkot  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Perhubungan dapat dikatakan belum cukup konsisten dan  rutin  dalam  melakukan  pengawasan.  Adapun  penghambat  dari  Dinas  Perhubungan  dalam melakukan perannya untuk  pengawasan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, dana dan kesadaran pengemudi.
Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perhubungan, Angkot

## Abstract
The purpose of this study was to know and describe the role from Department of Transportation in supervising the implementation of Standard Operating Procedure for angkot drivers and to know the obstacles from supervising activities. Research methods used in this study are qualitatively descriptive. Data  collection  techniques  used  by  interviews,  observations  and  library  studies.  Data  analysis techniques  include  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  withdrawal.  This  study  used supervision indicators by George R Terry & Leslie W Rue (2012) namely monitoring, inspection and improvement.  Result  of  this  study  is  showed  that  the  role  from  Department  of  Transportation  in supervising the implementation of standard operating procedure for angkot drivers is already good but not optimal enough because there are still many angkot that violate established standards. Besides that, Department of Transportation can be said not yet consistent, and routine to do the supervising. Keywords: Supervision, Department of Transportation, Angkot

## PENDAHULUAN
Moenir  (2002)  mendefinisikan,  pelayanan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya  dapat  dirasakan  oleh  orang  yang  melayani  atau  dilayani,  tergantung  kepada kemampuan  penyedia  jasa  dalam  memenuhi  harapan  pengguna  jasa.  Pelayanan  publik merupakan  produk  birokrasi  publik  yang  diterima  oleh  masyarakat  pengguna  maupun masyarakat secara luas, karena itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh  birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna (Mursyidah dan Choiriyah, 2020). Dapat disimpulkan bahwa, pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan dari birokrasi publik kepada masyarakat  agar dapat memenuhi hak-hak dasar pemenuhan kebutuhan pelayanan sebagai warga negara.
Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemenuhan pelayanan publik baik itu barang maupun jasa. Pernyataan Warpani yang dikutip oleh Semuel, Abdul dan Hamdan (2022) menyatakan bahwa  pemerintah  dalam pemberian pelayanan kepada publik  memerlukan strategi dan langkah yang tersusun sehingga pelayanan dapat tersampaikan dengan baik kepada  masyarakat,  karena  mereka  butuh  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik khususnya sektor transportasi umum dengan cara meningkatkan kontrol kualitas layanan. Transportasi  digunakan  sebagai  alat  yang  dapat  mendukung  kehidupan  masyarakat, menjaga  hubungan  antar  manusia  dan  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan perpindahan alat maupun barang ke tempat yang ingin dituju (Fatimah, 2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, mendefinisikan transportasi sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam
mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembungann politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Transportasi dapat dibedakan menjadi beberapa moda yaitu moda air, darat dan laut. Lebih  jauh,  transportasi  darat  lebih  di  dominasi  karena  dominasi  aktivitas  manusia  yang berada di darat (Dirjen Perhubungan Darat dalam buku Istianto dkk, 2019). Angkutan kota (angkot) merupakan transportasi umum yang memiliki 2 jenis, yaitu bus dan MPU (Mobil Penumpang Umum). Seterusnya, peneliti hanya terfokus untuk membahas angkutan kota dengan  jenis  MPU  (Mobil  Penumpang  Umum).  Angkot  sendiri  memiliki  tipe  kendaraan minibus  seperti  mikrolet.  Terdapat  dua  macam  angkutan  orang,  yaitu  angkutan  orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor  umum  tidak  dalam  trayek.  Lebih  jauh,  angkutan  kota  (angkot)  atau  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 disebut Angkutan Perkotaan adalah angkutan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dalam  satu  kawasan  perkotaan  dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Angkot dijalankan sesuai dengan jalur atau rutenya masing-masing dan masih menjadi fokus pada  masyarakat  yang    belum  memiliki  kendaraan  pribadi  (Alexandri  dalam  Hasmiwati, 2022).  Angkot  menjadi  fenomena  yang  bisa  dikaitkan  dengan  Dinas  Perhubungan  Kota Medan.
Harahap  (2019)  mendefinisikan  angkutan  kota  merupakan  salah  satu  moda transportasi  yang  masih  menjadi  fokus  pembenahan  pemerintah  maupun  penyedia  jasa angkutan umum terutama menyangkut kualitas  pelayanannya kepada masyarakat. Dinas Perhubungan  kota  Medan  mempunyai  peranan  penting  sebagai  Dinas  yang  menangani bidang transportasi secara umum termasuk dalam melakukan pengawasan. Pada pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan  meliputi  perencanaan,  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan.  Dalam melaksanakan  pembinaan,  pemerintah  dapat  menyerahkan  sebagian  urusannya  kepada pemerintah  provinsi  atau  pemerintah  kabupaten/kota  serta  pembinaan  lalu  lintas  dan angkutan jalan tersebut tertuang pada pada pasal 6 ayat (4) yaitu, 1) Penetapan sasaran dan arah  kebijakan  sistem  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  kabupaten/kota  yang  jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; 2) Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada  perusahaan  angkutan  umum  di  kabupaten/kota;  dan  3)  Pengawasan  terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor  98  Tahun  2013  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Angkutan  Orang  dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek untuk jenis angkutan perkotaan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan yang wajib diikuti pengemudi, yaitu 1) Mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; 2) Mengangkut penumpang yang memiliki tiket atau membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; 3) Mengangkut penumpang  dengan  tidak  melebihi  kapasitas  yang  ditentukan;  4)  Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut  biaya  tambahan  jika  kendaraan  mogok,  rusak,  kecelakaan,  atau  atas  perintah petugas; 5) Menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri,  kecuali  saat  akan  mendahului  atau  mengubah  arah;  6)  Menaikkan  dan  menurunkan penumpang di tempat yang ditentukan; 7) Menutup pintu selama kendaraan berjalan; 8) Mematuhi batas kecepatan paling tinggi angkutan umum; dan 9) Melayani lintas sesuai izin trayek yang diberikan.
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah peneliti paparkan di atas, standar tersebut merupakan standar yang wajib di ikuti oleh pengemudi selaku pengendara kendaraan bermotor. Standar Operasional Prosedur menurut Tambunan (2008) merupakan “pedo man  yang  berisi  prosedur-prosedur  operasional  yang  ada  dalam  suatu  organisasi yang nantinya akan digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta  penggunaan  fasilitas-fasilitas  proses  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  didalam organisasi  be rjalan  dengan  efektif,  konsisten,  standard  dan  sistematis”.  Selanjutnya, Sailendra  (2015)  juga  menyebutkan  bahwa  SOP  adalah  panduan  yang  digunakan  untuk memastikan  kegiatan  operasional  organisasi  atau  perusahaan  berjalan  dengan  lancar. Peneliti  menyimpulkan  bahwa,  SOP  merupakan  sebuah  standar  operasional  yang  berisi instruksi-isntruksi  atau  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  organisasi/perusahaan  untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan tertentu.
Pengawasan di lapangan oleh Dinas Perhubungan merupakan salah satu faktor yang sangat  penting  dalam  keberhasilan  operasional  angkutan  kota  (Harahap,  2019).  Dinas Perhubungan kota Medan memiliki hak atas pengawasan pengemudi angkutan kota serta Dinas  Perhubungan  dianggap  kurang  tegas  dalam  pelaksanaan  pengawasan  sehingga masih banyak pengemudi angkot yang masih melakukan pelanggaran standar-standar yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi ilmiah sehingga  peneliti  bisa  melihat  perbedaan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  yang sebelumnya.  Penelitian  terduhulu  membantu  peneliti  untuk  melihat  Dinas  Perhubungan dalam menjalankankan perannya di berbagai daerah dalam pengawasan terkait angkutan kota  serta  apa  saja  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  terlaksananya
pengawasan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fais,  dkk  (2023).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  1)  Perencanaan  dilakukan  dengan  merancang  kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan publik berdasarkan identifikasi masalah. 2) Pengaturan dilaksanakan dengan memperhatikan sejumlah titik-titik yang masih belum  dilengkapi  dengan  rambu-rambu  lalu  lintas  yang  didukung  dengan  kegiatan sosialisasi.  3)  Perekayasaan  yang  dilaksanakan  belum  berjalan  secara  maksimal.  4) Pemberdayaan  dilaksanakan  melalui  kegiatan  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  rutin  oleh intrenal  Dinas  Perhubungan.  5)  Pengawasan  dilakukan  penertiban  dan  pengaturan  jalan secara rutin setiap hari dan menugaskan petugas untuk melakukan penjagaan di beberapa lokasi pusat arus lalu lintas.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Zulfikar (2019). Adapun hasil penelitiannya yaitu Peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan izin trayek di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau cukup optimal karena masih adanya keterbatasan alat uji kelayakan dan pelanggaran yang dilakukan  oleh  pihak  angkutan  umum.  Hambatan  dalam  Peran  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Karimun  Kepulauan  Riau  yaitu  keterbatas  alat  uji  kelayakan,  kurangnya penindakan  dari  pihak  Dinas  Perhubungan  serta  kurangnya  kesadaran  dari  pihak pengemudi bahwa pentingnya kelengkapan kelayakan kendaraan angkutan umum untuk beroperasi.
Selanjutnya  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Randi  Nasution,  P  (2018).  Hasil penelitiannya  adalah  kurang  maksimalnya  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  dalam melakukan kinerja operasional pengawasan angkutan kota yang tidak memiliki izin trayek dilapangan di nilai masih belum optimal dikarenakan pengawasan khusus yang dilakukan oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  hanya  sekali  dalam  setahun,  selanjutnya pengawasan rutin yang  dilakukan masih belum efektif,  kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam melakukan proses pengawasan serta kurangnya fasilitas-fasilitas dalam melakukan kinerja operasional pengawasan izin trayek angkutaan kota. Problematika dalam perizinan  adalah  kurangnya  sosialisasi-sosilisasi  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru terhadap izin trayek angkutan kota serta kurang maksimalnya proses penilangan bagi para supir angkutan kota yang melanggar perizinan angkutan kota yang dapat mengakibatkan pendapatan  daerah  melalui  retribusi  izin  trayek.  Problematika  dalam  penertiban  adalah kurang optimalnya penertiban yang di lakukan oleh  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran izin trayek angkutan kota seperti sanksi administrasi, denda dan serta hukuman kurungan bagi supir yang melanggar izin trayek angkutan kota.
Dari ketiga penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan
masih belum optimal sehingga pada penelitian ini peneliti juga ingin melihat seperti apa peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam mengawasi khusunya dari aspek pengemudi angkutan  kota.  Adapun  urgensi  dari  penelitian  ini  yaitu  pentingnya  pengawasan  bagi pengemudi angkutan kota agar pelaksanaan standar yang telah ditentukan dapat dijalankan serta dapat memperbaiki permasalahan yang disebabkan oleh pengemudi angkutan kota. Permasalahan tersebut membuat peneliti ingin mengetahu lebih lanjut terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan melalui latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti ingin membuat penelitian dengan judul Peran Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  Dalam  Pengawasan  Pelaksanaan  Standar  Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Medan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  untuk  mendapatkan  data  secara  ilmiah dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu  (Sugiyono,  2013).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Lokasi  instansi penelitian  berada  di  Kantor  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan.  Dinas  Perhubungan  Kota Medan terletak di Jl. Pinang Baris (TB Simatupang) No. 114 A Medan. Teknik pengumpulan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian untuk teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013). Terdapat tiga proses dalam analisis data yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Adapun  teknik  keabsahan  data terdapat teknik keabsahan data triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyajian dan Analisis Data
Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Pelaksanan Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) di Kota Medan
Peran  Dinas  Perhubungan  dalam  pengawasan  pelaksanaan  standar  operasional prosedur ini dapat ditinjau dengan menggunakan indikator pengawasan yang dikemukakan oleh George R Terry & Leslie W Rue (2012) yaitu Pemantauan, Pemeriksaan dan Perbaikan. a. Pemantauan
Konsep pemantauan pada proses pengawasan ini bukan hanya sekedar melihat
secara sekilas tetapi juga turun ke lapangan dengan tujuan untuk melakukan penertiban secara langsung sehingga dapat diketahui apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan.  Dari  hasil  wawancara  yang  dihimpun  dari  kepala  bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  diperoleh  bahwa  Dinas  Perhubungan melakukan pengawasan yakni proses pemantauan dengan bekerjasama dengan instansi lain  dan  sudah  melaksanakan  sebagaimana  telah  diperintahkan  dan  ditugaskan. Selanjutnya, dari wawancara dengan bapak kepala seksi angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan juga diketahui bahwa Dinas Perhubungan melakukan pengawasan yakni proses  pemantauan  berdasarkan  trayek  dan  lintasan  angkot  dan  sudah  melakukan tugasnya dengan memberikan surat teguran dan sanksi kepada pelanggar.
Berikut adalah Gambar tentang petugas lapangan dari Dinas Perhubungan serta personil  dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional yang  sedang melakukan apel sebelum melakukan kegiatan penindakan.

## Gambar 1 Kegiatan Apel
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan)
Dinas Perhubungan harus didampingi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan penindakan atau penertiban hal ini tertuang pada Undang- Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan juga  melibatkan  beberapa  instansi  lain  yang  sekiranya  diperlukan  dalam keberlangsungan kegiatan pengawasan. Serta kegiatan dilakukan secara periodik dan sesuai dengan arahan pimpinan dari Dinas Perhubungan.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya kepala bidang Lalu Lintas dan Angkutan, kepala seksi angkutan, komandan patroli 04, dan beberapa pengemudi angkot, diperoleh bahwa Dinas Perhubungan selalu melibatkan Kepolisian Satlantas dalam kegiatannya serta kegiatan pengawasan juga dilakukan secara periodik minimal  sebulan  sekali.  Selain  itu,  Dinas  Perhubungan  telah  mengikuti  peraturan Undang-Undang  agar  dengan  tetap  bekerjsama  bersama  pihak  kepolisan  dan pengawasan  merupakan  kegiatan  rutin,  serta  menyelenggarakan  pengawasan berdasarkan  ketersediaan  anggaran  karena  harus  berdampingan  dengan  pihak  lain seperti  Satpol  PP,  Sabhara  dan  lainnya.  Hal  tersebut  menunjukkan  atas  kebenaran kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  yaitu  berkolaborasi  dengan
Kepolisian dan instansi lainnya yang dibutuhkan pada saat dilapangan.
Gambar 2 Kolaborasi bersama BNN (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan)
Pada  saat  kegiatan  pemantauan  dilaksanakan,  prosesnya  tidak  selalu  berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa Dinas Perhubungan menyadari pengemudi  angkot  merupakan  raja  yang  tidak  tertib,  pelanggar  lalu  lintas,  tidak mengerti  akan  aturan  yang  sudah  ditetapkan.  Hal  yang  sering  ditemukan  pada  saat kegiatan pengawasan dilakukan adalah pengemudi yang tidak membawa surat-surat lengkap,  pengemudi  ganda  yang  bukan  pemilik  asli  angkot  serta  pengemudi  yang masih anak-anak dan adanya pengemudi yang menggunakan narkoba. Namun, Dinas Perhubungan  telah  berusaha  untuk  menyiapkan  lokasi  yang  kondusif  dan  maksimal tetapi  hal-hal  seperti  mengganggu  proses  penertiban  tetap  ada  seperti  pengemudi angkot yang kabur dan emosi.
Dari  hasil  pengamatan  peneliti  terhadap  Dinas  Perhubungan  tentang  proses pemantauan yang dilakukan kepada pengemudi angkot, peneliti melihat bahwasanya penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan telah mengikuti prosedur, seperti dalam hal bekerjsama dengan pihak kepolisian dan stakeholder lainnya dan melakukan penertiban secara rutin hanya saja masih ada pengemudi yang memang masih banyak melanggar  aturan  dan  tidak  memahami  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Buruknya kedisiplinan  pengemudi  angkot  di  kota  Medan  merupakan  hal  yang  lumrah  terjadi. Masyarakat kota Medan sering mengeluhkan hal tersebut melalui pengaduan kepada Dinas Perhubungan maupun sosial media. Pandangan masyarakat kota Medan kepada para pengemudi angkot tidak sedikit yang mengeluhkan hal yang serupa dengan apa yang ditemukan oleh Dinas Perhubungan pada saat dilapangan.
b. Pemeriksaan
Pemeriksaan  merupakan  proses  yang  dilakukan  dengan  pengecekan  hasil  dari kegiatan pemantauan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun dari beberapa informan, diantaranya bapak kepala bidang angkutan, kepala seksi angkutan, kepala  seksi  pengendalian  dan  ketertiban  lalu  lintas,  serta  komandan  patroli  4 menyatakan  bahwa  Dinas  Perhubungan  melakukan  kegiatan  sosialiasi  secara  khusus untuk  pemilihan  awak  kendaraan  umum  teladan  yang  dilaksanakan  setahun  sekali
dengan  keberlangsungan  kegiatan  selama  kurang  lebih  5  hari.  Kegiatan  tersebut dimaksudkan  agar  para  pengemudi  dapat  memahami  bagaimana  menjalankan operasional  angkutan  umum  sesuai  dengan  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  telah ditetapkan. Dinas Perhubungan juga tetap mengedukasi dalam kegiatan penertibannya. Selain itu, Dinas Perhubungan juga telah melaksanakan tugasnya dalam mengedukasi secara  maksimal  dan  berulang.  Pihak  Dinas  Perhubungan  telah  menggunakan keterbaruan  teknologi  dengan  memasang  VMS  ( Virtual  Message  Sign)  yang mengingatkan  untuk  memperbaharui  surat-surat  kelengkapan.  Kemudian  Dinas Perhubungan tidak hanya memberikan sosialisasi kepada pengemudi angkot tetapi juga kepada masyarakat sebagai pengguna. Namun  pada tahun   ini, Dinas Perhubungan belum  dapat  mengadakan  sosialiasi  tahunan  terkait  awak  kendaraan  teladan  karena belum adanya anggaran. Akan tetapi, sosialisasi pada saat dilapangan ketika penertiban, Dinas Perhubungan tetap mengedukasi para pengemudi angkot.
Kemudian  berkaitan  dengan  proses  pemeriksaan  dapat  diketahui  bahwa  Dinas Perhubungan  Kota  Medan  telah  memberikan  sosialiasi  yang  baik  kepada  para pengemudi angkot  dan berusaha secara optimal dalam perannya  dengan mengikuti seluruh pedoman atau aturan yang telah diatur. Namun Dinas Perhubungan merasakan perbandingan yang cukup jauh antara aturan yang telah ditetapkan dengan keadaan di lapangan.  Dalam  hal  itu,  Dinas  Perhubungan  dalam  melakukan  kegiatan  penertiban telah  mendata  seluruh  pelanggaran  pasal  dan  menjadikan  laporan  hasil  kegiatan tersebut menjadi dasar dalam bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan maupun bagi perusahaan yang menaungi angkutan
c. Perbaikan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  diperoleh  bahwa  pihak  kepolisian yang akan menindaklanjuti pelanggaran pasal yang diberikan kepada pengemudi, Dinas Perhubungan hanya bertugas menahan kendaraan (angkot). Kemudian untuk menebus angkot pengemudi harus mengikuti proses pengadilan dan mengurus surat-surat yang diperlukan  agar  bisa  mendapatkan  kembali  angkotnya.  Pelanggaran  lalu  lintas merupakan salah satu masalah yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Kebanyakan pelanggaran  itu  terjadi  karena  adanya  unsur  kesengajaan  untuk  melanggar  hingga ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku.
Solusi  yang  dapat  diberikan  Dinas  Perhubungan  adalah  dengan  tetap mengedukasi para pengemudi angkot serta tetap mengusahakan program pelatihan seperti  abdiyasa.  Namun,  Dinas  Perhubungan  juga  mengharapkan  untuk perusahaan/yayasan dari angkutan agar dapat membuat pelatihan sendiri dan dapat
mengambil  andil  dalam  meningkatkan  kapasitas  dari  pengemudi-pengemudi angkotnya.
Berkaitan dengan proses perbaikan yang telah dipaparkan, dapat diketahui  bahwa Dinas  Perhubungan  dalam  menjalankan  kegiatan  pengawasan  atau  penertiban  akan langsung  memberikan  sanksi  berupa  surat  tilang  jika  menemukan  pengemudi  yang telah melanggar aturan serta membawa kendaraan ke gudang jika ditemukan angkot yang tidak layak jalan. Hal lainnya yaitu Dinas Perhubungan menganggap jika kualitas Sumber  Daya  Manusia  dari  para  pengemudi  angkot  masih  rendah  serta  adanya penyebab  dari  sistem  kejar  setoran  yang  dijalankan  sehingga  menyebabkan  para pengemudi melanggar aturan dan standar yang telah ditetapkan. Adapun solusi yang dapat  diberikan  dari  Dinas  Perhubungan  ialah  dengan  tetap  mengedukasi  serta mengharapkan keikutsertaan para perusahaan dalam membina para pengemudinya.
Hambatan-hambatan  Dinas  Perhubungan  dalam  Pengawasan  Pelaksanaan  Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkot
Mukti dan Fajar (dalam Syamsul & Timbul, 2021) mengemukakan adanya beberapa faktor  penghambat  dalam  kegiatan  pengawasan,  adapun  hambatan  dari  pelaksanaan pengawasan  Standar  Operasional  Prosedur  bagi  pengemudi  angkot  di  kota  Medan diantaranya  adalah  (1)  Faktor  Anggaran,  (2)  Faktor  Sarana  dan  Prasarana,  (3)  Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah, dan (4) Faktor Sumber Daya Manusia. Namun, yang menjadi hambatan  ialah  Sumber  Daya  Manusia  yang  berasal  dari  pengemudi  angkot  itu  sendiri. Pengemudi angkot di kota Medan dapat dikatakan masih rendah sehingga mereka terus melakukan pelanggaran.

## 2. Pembahasan
a. Pemantauan
Pada  penelitian  ini,  pemantauan  memiliki  tujuan  untuk  melihat  langsung  di lapangan  apa  saja  yang  memungkinkan  terjadinya  penyimpangan  saat  pelaksanaan kegiatan. Pada proses kegiatan ini, Dinas Perhubungan harus didampingi oleh pihak kepolisian yaitu Satlantas. Hal ini dikarenakan hanya pihak kepolisian yang berwenang untuk melakukan penilangan dijalan sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Saat pemantauan dilakukan nantinya akan ditemukan pelanggaran apa saja yang telah dilanggar oleh pengemudi angkot. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, proses pemantauan dapat dikatakan baik karena Dinas Perhubungan telah mentaati peraturan dengan  tetap  berdampingan  bersama  pihak  kepolisian  Satlantas.  Tidak  hanya
kepolisian, Dinas Perhubungan juga menjalin kolaborasi dengan instansi lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Narkotika Nasional serta pihak TNI jika diperlukan.
b. Pemeriksaan
Perbaikan  pada  pengawasan  merupakan  proses  yang  dilakukan  untuk  melihat hasil laporan kerja yang telah dibuat berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya. Dinas Perhubungan sudah seharusnya melakukan sosialisasi terkait standar, aturan yang telah ditetapkan agar dapat mengedukasi para pegemudi angkot. Dalam hal mengsosialisikan hal tersebut, Dinas Perhubungan telah melakukannya dengan baik. Dinas Perhubungan memberikan edukasi tidak hanya melalui pengemudi angkot tetapi juga pada pemilik perusahaan. Sosialisasi terkait  standar  dan aturan  juga dilakukan  pada saat  kegiatan pengawasan  dilakukan.  Peneliti  melihat  pada  indikator  pemeriksaan,  Dinas Perhubungan  telah  melakukannya  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan,  proses  evaluasi yang  dilakukan  tidak  hanya  tertuju  pada  perusahaan  yang  terkait  tetapi  juga  Dinas Perhubungan mengevaluasi petugasnya pada saa melakukan pengawasan.
c. Perbaikan
Perbaikan  merupakan  proses  bagaimana  cara  untuk  mengambil  tindakan  atau koreksi  atas  penyimpangan  yang  terjadi  di  lapangan.  Dalam  setiap  proses  kegiatan tentunya  memiliki  hambatan.  Pada  penelitian  ini,  dapat  ditemukan  hambatan  pada faktor anggaran. Dari pernyataan informan, untuk kegiatan  pengawasan  pada tahun 2023 belum dapat dilaksanakan karena adanya kekurangan dana yang dimana hal ini dikarenakan  anggaran  dialokasikan  kepada  hal  lain,  sehingga  untuk  kegiatan pengawasan belum bisa dilaksanakan selama satu tahun ini. Faktor lainnya yaitu sarana dan  prasarana.  Berkaitan  dengan  sarana,  hal  tersebut  dapat  dikatakan  cukup  baik. Karena  jika  dilihat  dari  kendaraan  angkot  sendiri,  banyak  kendaraan  masih  dalam keadaan  baik  dan  layak.  Jika  dilihat  dari  kendaraan  operasional  Dinas  Perhubungan sendiri  juga  dapat  dikatakan  baik.  Selain  itu,  Sumber  Daya  Manusia,    menunjukkan kualitas dari Sumber Daya Manusianya masih rendah. Selain itu, kepribadian pengemudi angkot yang kurang disiplin dan sulit untuk dibenahi juga menjadi permasalahan. Dinas Perhubungan  telah  menjalankan  peran,  fungsi  dan  tugasnya  secara  baik  namun terhambat karena penerimaan dari para pengemudi angkot yang tidak disiplin dan sulit untuk diedukasi. Sumber Daya Manusia dari Dinas Perhubungan sendiri masih belum dapat  dikatakan  baik  karena  Dinas  Perhubungan  hanya  memiliki  sekitar  70  personil untuk di lapangan, di mana hal ini dapat dikatakan tidak seimbang dengan banyaknya unit angkot yang ada di kota Medan. Maka dari itu, seharusnya Dinas Perhubungan bisa memaksimalkan jumlah personil agar pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  peran  Dinas  Perhubungan  kota  Medan  dalam  pengawasan pelaksanaan  Standar  Operasional  Prosedur  bagi  pengemudi  angkot  telah  baik  namun belum cukup optimal karena masih adanya kekurangan. Dinas Perhubungan kota Medan dalam  melaksanakan  perannya  dalam  pelaksanaan  pengawasan  Standar  Operasional Prosedur  bagi  pengemudi  angkot  dapat  dikatakan  baik,  dapat  dilihat  dari  indikator pengawasan  yang  dikemukakan  oleh  George  R  Terry  &  Leslie  W  Rue  (2012)  yang menyebutkan bahwa indikator pengawasan yaitu Pemantauan, Pemeriksaan dan Perbaikan. Dari segi pemantauan, Dinas Perhubungan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan bekerjasama bersama pihak kepolisian namun terkendala dengan komitmen Dinas Perhubungan  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengawasan  yang  dianggap  masih  belum konsisten  terkhusus  pada  tahun  ini  yang  belum  dapat  dilaksanakan  akibat  keterbatasan anggaran. Dari segi pemeriksaan, Dinas Perhubungan juga dianggap masih belum cukup tegas  dalam  memberikan  sanksi  dikarenakan  masih  banyaknya  ditemukan  pengemudi angkot yang tidak mengikuti standar dan dikenakan sanksi yang tidak memberikan efek jera, namun Dinas Perhubungan selalu membuat laporan kerja yang lengkap sehingga laporan tersebut menjadi patokan untuk dilakukannya evaluasi setelah kegiatan pengawasan selesai. Untuk segi perbaikan, Dinas Perhubungan telah memberikan solusi salah satunya dengan membuat  program  abdiyasa  yang  dimana  program  ini  merupakan  program  yang  diisi dengan  kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  para  pengemudi  angkot  serta  Dinas Perhubungan  juga  telah  rutin  untuk  melakukan  evaluasi  kepada  petugasnya  beserta perusahaan angkot agar dapat turut serta memberikan evaluasi kepada para pengemudi.

## DAFTAR PUSTAKA
Fais, Ahmad., Parawu, Hafiz Elfiansya., Haerna. (2022). Peran Dinas Perhubungan  Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal KIMAP. Vol 4(1), 1-13
Fatimah, S. (2019). Pengantar Transportasi. Myria Publisher.
Harahap, Amin Rais. (2019). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota  dalam  Trayek  di  Kota  Medan.  Jurnal  od  Education,  Humaniora  and  Social Sciences. Vol 2(2), 412-428.
Hasmiwati,  Viona  Putri.,  Frinaldi,  Aldri.  (2022).  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dinas Perhubungan kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol 6(4), 2615-2621
Istianto,  Bambang.  (2019).  Transportasi  Jalan  di  Indonesia  Sejarah  dan  Perkembangan. Depok: Melvana Publishing.
Mursyidah, Lailul., & Choiriyah, Ilmi Usrotin. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Sidoarjo: UMSIDA Press.
Nasution,  Randi  Perdana.  (2019).  Peran  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Sailendra,  Annie.  (2015).  Langkah-Langkah  Praktis  Membuat  SOP.  Cetakan  Pertama. Yogyakarta: Trans Ideo Publishing.
Samsirin.  (2015).  Konsep  Manajemen  Pengawasan  Dalam  Pendidikan  Islam.  Jurnal  At- Ta’dib. Vol 10 (2), 341 -360.
Semuel., Khalik, Abdul., Hamdan. (2022). Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Mobil Angkutan Umum di Kabupaten Mamasa. JPCS. VOL 4(1), 195- 204.
Soemohadiwidjojo, Arini T. (2015). Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure). Jakarta: Penebar plus.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. bandung: Alfabeta Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju
Sururama,  Rahmawati.,  &  Amalia,  Rizki.  (2020).  Pengawasan  Pemerintahan.  Bandung: Cendekia Press.
Tambunan, Rudi M. (2008). Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP). Jakarta: Maiestas Publishing.
Terry, G. R. dan L. W. R. (2012). Dasar- Dasar Manajemen (Penerjemah G.A Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara.
Tunggal, Amin Widjaja. (1993). Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta: Renika Cipta.
Wiajaya, Andy Fefta., Danar, Oscar Radyan. (2014). Manajemen Publik : Teori dan Wijayanto, Dian. (2012). Pengantar Mnanajemen. Jakarta.
Zulfikar.  (2019).  Peran  Dinas  Perhubungan  dalam  Pengawasan  Kelayakan  Kendaraan Angkutan Umum Oplet. Skripsi Universitas Islam Riau.