## Legalitas

## Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
1 Rezki Amellya, 2 Sudi Fahmi, dan 2 Ardiansah
1 Mahasiswi Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning-Pekanbaru, e-mail : rezkiamellya08@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Pekanbaru, e-mail : sudifahmi@unilak.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning-Pekanbaru, e-mail : ardiansah@ unilak.ac.id
Abstrak.  Tujuan  dibentuknya  pemerintahan  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan masyarakat,  untuk  mewujudkan  hal  ini  diperlukan  aparatur  sipil  negara  yang  profesional,  bertanggung  jawab,  jujur  dan  adil. Dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur sipil negara senantiasa berhadapan dengan urusan administrasi negara, namun tidak semua aparatur sipil negara memiliki kemampuan dalam memahami kompetensi administrasi dan kewenangan yang dimilikinya  sehingga  seringkali  berujung  kepada  persoalan  hukum,  ketika  seorang  aparatur  sipil  negara  menghadapi permasalahan hukum saat melaksanakan tugasnya, negara harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru yang terlibat  permasalahan  hukum  belum  terlaksana  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  hal  ini  disebabkan  karena  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  tidak  memiliki  regulasi  dan  rencana strategis dalam upaya pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara sehingga perlu dilakukan akselerasi dan asistensi terhadap percepatan penyusunan dan pembuatan regulasi dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru .

## Kata kunci : Bantuan hukum, perlindungan hukum, aparatur sipil negara.
Abstract. The purpose of the establishment of the government is to provide the best service in the context of meeting the needs of the community, to realize this a professional, responsible, honest and fair state civil apparatus is needed. In carrying out their duties and responsibilities, the state civil apparatus always deals with state administrative affairs, but not all state civil servants have the ability to understand the administrative competence and authority they have, so that it often leads to legal problems, when a state civil apparatus faces legal problems when carrying out its duties. In its duties, the state must be present to provide guarantees of legal protection by taking into account the presumption of innocence. The provision of legal assistance to state civil servants in Pekanbaru City who are involved in legal problems has not been implemented as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, this is because the Pekanbaru City Government does not have regulations and strategic plans in providing assistance law against the state civil apparatus so that it is necessary to accelerate and assist in accelerating the preparation and making of regulations in the context of providing legal assistance to the state civil apparatus in Pekanbaru City.
Keywords : Legal aid, legal protection, state civil apparatus.

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum 1 , maka konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap tindakan, perilaku dan kebijakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan atau sesuai dengan hukum. Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik ( service excellent ) dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat. 2 Dalam  konteks  kekinian  kebutuhan  masyarakat  menjadi  semakin kompleks,  sehingga  mendorong  pemerintah  untuk  senantiasa  ikut  berkembang  dalam  rangka  mensejahterakan rakyatnya. 3 untuk mewujudkan hal ini diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil. Aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang bertugas melayani kepentingan  masyarakat memiliki peran  yang  besar  dalam  merealisasikan  tugas-tugas  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  aparatur  sipil  negara  sudah semestinya memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. 4 Perbaikan kinerja aparatur sipil negara didalam pemerintahan merupakan suatu keharusan apabiila dikaitkan dengan  tuntutan perkembangan good governance yaitu profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, penegakan etika
1 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
2 C.S.T. Kansil dan Christine S.T., Sistem Pemerintahan Indonesia, Cet. Pertama edisi revisi , (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), hlm.13.
3 Moh.  Mahfud  MD., Penataan  Hukum  Dalam  Rangka  Menuju  Good  Governance. Makalah  disampaikan  pada  orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, (Bali: 29 September 2010), hlm. 1.
4 Bagir Manan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi . (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 11.
Rezki Amellya, Sudi Fahmi, dan Ardiansah. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
dan moral dalam rangka memastikan terlaksananya pelayanan terbaik kepada masyarakat. 5 Dalam menjalan tugas-tugas pemerintahan aparatur sipil negara senantiasa berhadapan dengan urusan administrasi negara, namun tidak menutup kemungkinan terjadi maladministrasi. Banyak aparatur sipil negara yang terseret perkara hukum dikarenakan kelalaian dalam penanganan masalah administrasi. Hal ini terjadi karena ketidak mampuan memahami kompetensi administrasi dan kewenangan yang dimiliki serta tidak semua aparatur sipil negara memiliki laatar belakang pendidikan ilmu hukum.
Ketika  seorang  aparatur  sipil negara menghadapi permasalahan  hukum  saat melaksanakan tugasnya,  negara harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Memperhatikan berbagai kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru, aparatur sipil negara yang menghadapi permasalahan hukum belum menerima pendampingan dan bantuan hukum secara optimal dari pemerintah, terutama pada kasus-kasus yang terkait pada masalah pidana. Apabila seorang ASN telah dijatuhu hukuman oleh Pengadlan, maka konsekuensi dari  perbuatan  tersebut  secara administrasi  adalah  mereka  akan mendapat  sanksi  hukuman displin  berat  yang  dapat berupa penurunan pangkat dan bahkan pemberhentian sebagai ASN.
Dalam  praktik  yang  ada  selama  ini  unit  atau  Bidang  yang  menangani  hukum  (Bidang  Hukum)  hanya mendampingi dalam perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  tidak  menjelaskan  secara  rigid  terkait  masalah  apa  saja  yang  bisa  dilakukan pendampingan hukum apakah Perdata, TUN dan Pidana. Akan tetapi disebutkan secara umum saja yaitu dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya yang dapat diartikan juga adalah perkara Tidak Pidana yang terjadi  karena  adanya  maladministrasi.  Sehingga  saat  ini  aparatur  sipil  negara  yang  menghadapi  masalah  pidana dikarenakan  permasalahan  tugas  dan  tanggung  jawab  jabatannya  tidak  mendapatkan  bantuan  hukum  dari  instansi pemerintah dimana dia bernaung. Hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam norma Pasal 92 ayat (1) dan (3) tentang Aparatur Sipil Negara mengharuskan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada pegawai aparatur sipil negara di depan pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Ketika seorang aparatur sipil negara terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas, negara harusnya hadir  untuk  membela  dengan  mempertimbangkan  asas  praduga  tak  bersalah.  Seorang  aparatur  sipil  negara  harus diperlakukan sama di depan hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang  dialami  oleh seorang  aparatur  sipil  negara yang  membutuhkan bantuan  karena  keterlibatannya  dalam  masalah hukum yakni berupa tindakan yang dilakukan oleh penasehat hukum berupa nasehat, pertimbangan, pengertian, dan pengetahuan  hukum  kepada  aparatur  sipil  negara  yang  membutuhkan  bantuan  hukum  terhadap  permasalahan  yang sedang dihadapi.

## METODE PENELITIAN
Untuk menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan suatu metode yang tepat. penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk  mempelajari  gejala  hukum  tertentu  dengan  melakukan  kajian  melalui  suatu  analisis,  serta  pemeriksaan  yang mendalam terhadap satu atau beberapa fakta hukum untuk kemudian menemukan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul. 6
Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif mengenai implementasi pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Untuk  melaksanakan  penelitian  hukum  sosiologis diperlukan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data tersebut diperolah dari sumber-sumber yang benar melalui kegiatan obervasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur kepada responden serta data yang berasal dari  berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  negara  hukum  ( rule  of    law ) . Negara  hukum  disini mengisyaratkan  bahwa  setiap  perbuatan  dan  tindakan  warga negara harus  berdasarkan  atas  hukum  serta  kedudukan seluruh warga negara sama di depan hukum tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  terkecuali.  Bangsa  yang  beradab  adalah  bangsa  yang
5 Nelson  Bastian  Nope, Mutasi  Pejabat  Fungsional  Ke  Dalam  Jabatan  Struktural  Di Era  Otonomi  Daerah, (Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015), hlm.67.
6 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Press 2011), hlm. 38.
Rezki Amellya, Sudi Fahmi, dan Ardiansah. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. 7 Keberadaan hukum di dalam masyarakat di antaranya adalah  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  saling  berbenturan  satu sama lain, itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan itu bisa ditekan sekecil- kecilnya. 8 Menurut  Soerjono  Soekanto,  bantuan  hukum  yaitu  bantuan  yang  diberikan  oleh  para  ahli  dibidang  hukum kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang wajar guna menegakkan dan memperjuangkan hak- haknya. 9 Bantuan  hukum  merupakan  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  atas  jaminan  perlindungan  hukum  dan jaminan persamaan di muka hukum, hal ini sebagai bentuk pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Pemberian bantuan hukum bagi setiap warga negara adalah perwujudan akses terhadap keadilan ( acces to justice ) sebagai implementasi dari  jaminan  perlindungan  hukum,  dan  jaminan  persamaan  di  depan  hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan ( welfare state ). 10
Pemberian bantuan hukum termasuk elemen penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena hak bantuan hukum merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara Bantuan hukum sebagai sarana  untuk  menemukan  kebenaran  dan  keadilan  yang  dijamin  oleh  negara,  berupa  jasa  pendampingan  untuk memberikan  perlindungan  hukum  dan  advokasi  terhadap  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa.  Pembelaan  dan perlindungan  hukum  yang  dimaksud  bukanlah  membenarkan  kesalahan  tersangka  atau  terdakwa  melainkan menegakkan hak asasinya agar tidak diperlakukan secara semena-mena dan menghindari dari perlakuan yang tidak adil dan tidak terpuji dari aparat penegak hukum. 11
Merujuk pada konsep bantuan hukum yang telah dikemukakan diatas, Pemerintah kemudian merespon dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  yang  mengambil  konsep  bantuan hukum  model  kesejahteraan  yaitu  bantuan  hukum  sebagai  suatu  hak  akan  kesejahteraan  yang  menjadi  bagian  dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan ( welfare state ) sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum. Sehingga diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap keadilan ( access to justice ) melalui penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. 12

## 2.  Bantuan hukum merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia.
Sebagai  negara  hukum,  negara  Indonesia  juga  mengakui,  menghormati  dan  menjamin  tegaknya  hak  asasi manusia, hal ini terbukti dari adanya jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya .” dan Pasal 28D menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum .”
Adanya jaminan perlakukan yang sama dan jaminan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum adalah perwujudan  dari  hak  asasi  manusia  yang  harus  dijamin  dan  di  lindungi  oleh  negara  tanpa  terkecuali.  Ketentuan  ini mengindikasikan  bahwa  negara  tidak  mengistimewakan  seseorang  atau  kelompok  orang  tertentu  maupun mendiskriminasikan  seseorang  atau  kelompok  orang  tertentu  lainnya.  Dengan  demikian,  setiap  orang  tanpa  kecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum termasuk kepada Aparatur Sipil Negara  yang  sedang  menghadapi  permasalahan  hukum,  karena  tidak  semua  aparatur  sipil  negara  mengerti  akan persoalan hukum yang dihadapinya sehingga memerlukan pendampingan dalam beracara di pengadilan. Ditegaskan pula bahwa akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan . 13
Adapun bantuan hukum bagi aparatur sipil negara diatur dalam Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  bahwa  setiap  PNS  dan  PPPK  berhak  memperoleh perlindungan, perlindungan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 92 ayat (1) Huruf d “Pemerintah berkewajiban memberikan  perlindungan  terhadap  ASN  berupa  bantuan  hukum”,  sedangkan  dalam  ayat  (3)  disebutkan  bahwa
7 Muhammad Erwin, Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum , Cetakan Ke-II, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 132.
8 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cetakan Ke-VII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.
9 IGN.  Ridwan  Widya  Dharma, Profesional  Hukum  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum ,  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 26.
10 Abdul Hakim  Garuda  Nusantara dan  Mulyana  W.  Kusumah, Beberapa Pemikiran  Mengenai Bantuan  Hukum: Kearah bantuan hukum struktural, (Bandung: Alumni, 1981),   hlm 12.
11 H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Edisi Revisi , (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 158.
12 Yusuf  Saefudin,  “ Implementasi  Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Rakyat  Miskin  Di  Jawa  Tengah  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ,” dalam Jurnal Idea Hukum Vol. 1 Tahun 2015,  hlm. 65-66. 13 Djohanjah, Akses Pada Keadilan , Makalah pada Pelatihan HAM Jejaring Komisi Yudisial, (Bandung: 30 Juni - 3 Juli 2010)
Rezki Amellya, Sudi Fahmi, dan Ardiansah. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
“Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 Ayat (1) huruf d, berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.”
Bantuan  hukum  juga  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana (KUHAP)  yaitu  pada  Bab  VII  tentang  Bantuan  Hukum  Pasal  69  menjelakan  bahwa  “ Penasihat  hukum  berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini .”
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa masalah bantuan hukum diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57, yang menegaskan bahwa demi tegaknya keadilan dan kebenaran harus diakui hak- hak perseorangan perlu dibela dan mendapatkan pendampingan secara hukum (bantuan hukum) dari seseorang yang  mempunyai  keahlian  dan  kompetensi  untuk  itu.  Selanjutnya,  dalam  penanganan  bantuan  hukum  tersebut,  di perlukan  seorang  pendamping  yang  profesional  dalam  arti  mengerti  dan  menguasai  tugas-tugas  pedampingan  dan mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas tentang hukum karena perannya sangat penting untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang awam dan kurang memiliki pemahaman di bidang hukum (dalam hal ini pegawai Aparatur  Sipil  Negara  yang  terjerat  masalah  hukum  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan  biasanya  di dampingi oleh pihak Biro Hukum atau Bagian Hukum).
Selain itu, bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yaitu pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan, pada Pasal 6 ayat (2) huruf  i  “ bahwa  Pejabat  Pemerintahan  memiliki  hak  untuk  menggunakan  kewenangan  dalam  mengambil  keputusan untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dan  jaminan  keamanan  dalam  menjalankan  tugasnya ,"  dan  pada  huruf  j “ memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya .”
Lebih  lanjut  Pasal  308  ayat  (1)  huruf  d  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menegaskan tentang bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pemerintah wajib memberikan  perlindungan  berupa  bantuan  hukum,  sedangkan  ayat  (3)  menegaskan  bantuan  hukum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Keberadaan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  tidak  lepas  dari  agenda reformasi  hukum  yang  mewajibkan  negara  memberikan  bantuan  hukum  kepada  aparatur  sipil  negara  yang  terlibat permasalahan hukum untuk mendapatkan keadilan ( acces to justice ) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak ( fair trial ). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga semakin mempertegas adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

## 3.  Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru
Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa hubungan hukum kepegawaian sebagai suatu hubungan dinas publik ( openbare dientberekking ) terhadap negara atau pemerintah yang lebih merupakan hubungan subordonatie antara atasan dan  bawahan. 14 Penegasan  hubungan  antara  atasan  dan  bawahan  mengisyaratkan  hubungan  yang  berat  sebelah, seringkali  pegawai  dirugikan  oleh  keputusan  yang  dibuat  oleh  pimpinan  sehingga  dalam  hal  ini  pegawai  tidak mempunyai  perlindungan  hukum  yang  memadai  meskipun  ada  upaya  banding  administratif  akan  tetapi  belum memberikan jaminan untuk memperoleh keputusan yang adil menurut hukum. 15 Dalam menjalankan kewenangannya, badan atau  pejabat  yang  berwenang  tidak  diperkenankan  bertindak  melampaui kewenangannya  ( ultra  vires ) , sangat diperlukan perlindungan hukum berkaitan dengan asas freies ermessen . 16
Data  yang  diperoleh  dari  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  (BKPSDM)  Kota Pekanbaru, pada rentang waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2021, terdapat sebanyak 87 orang aparatur sipil negara yang mengalami permasalahan hukum baik persoalan Pidana, Perdata, TUN dan disiplin, dengan rincian sebagai berikut: 17 a.  Perkara Pidana, sebanyak 26 Orang (14 Kasus Tipikor dan 12 Kasus pidana lainnya).
b.  Perkara Perdata, sebanyak 31 Orang (Kasus perceraian). c.  Perkara Tata Usaha Negara, sebanyak 17 Orang. d.  Pelangaran Disiplin, sebanyak 14 Orang.
Ketika seorang aparatur sipil negara terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas, negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ) dan setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum ( equality before the law ), pemberian bantuan hukum di berikan dalam ruang
14 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gadjah Mada University Press 2005), hlm.6.
15 Buchari Zainun, Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia, (Jakarta: Haji Masagung 1991), hlm. 6.
16 Ibid .
17 Sumber  Data  Pegawai  yang  bermasalah,  berdasarkan  penelusuran  pada  Bidang  Penilaian  Kinerja  Aparatur  dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM Kota Pekanbaru.
Rezki Amellya, Sudi Fahmi, dan Ardiansah. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
lingkup permasalahan hukum yang dihadapi aparatur sipil negara yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum, hal ini bukan bertujuan agar aparatur sipil negara terlepas dari jeratan hukum akan tetapi lebih kepada pemberian pendampingan hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Problematika perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara pada dasarnya sangat luas, antara lain soal pihak yang  akan  melakukan  pembelaan  hukum,  unit  yang  membidani  hukum  untuk  mewakili  institusi  pemerintah  seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam beracara di pengadilan harus mendapat surat kuasa dari Pimpinan  dan ini terbatas  hanya  pada  penanganan  perkara  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  dalam  perkara  Pidana  Ketika aparatur sipil negara dihadapkan ke meja hijau atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, aparatur sipil negara hanya bisa meminta  pembelaan  hukum  dari  advokat  karena  Undang-Undang Advokat  melarang  orang  perorangan  atau  pejabat instansi pemerintah menjadi pembela hukum dalam sidang di Pengadilan. 18
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  aparatur  sipil  negara  Kota  Pekanbaru  yang  terjerat permasalahan hukum, Pertama , dari keterangan Sdr. ABDIMAS SYAHFITRA, S.I.P., M.Si. 19 Mantan Camat Tenanan Raya, yang saat ini menjalani hukuman pidana penjara di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru, bahwasanya dia terjerat permasalahan hukum akibat dugaan mark up anggaran kegiatan PMB RW dan dana kelurahan pada Tahun 2019, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang seharusnya dilaksanakan selama 6 hari tetapi pada pelaksanaan dilapangan hanya 4 hari sehingga terjadi kerugian keuangan negara. Pada saat dia menjalani proses hukum di persidangan sama sekali tidak mendapatkan hak bantuan hukum dari instansi pemerintah dimana dia berkerja.
Kedua, Sdr. ADIL PUTRA, S.T., M.T. 20 yang pernah menjabat Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK)  Kota  Pekanbaru,  bahwa  dia  bersama  Kadis  DLHK  diperiksa  di  Polda  Riau  akibat permasalahan  penumpukan  sampah  di  Kota  Pekanbaru  pada  awal  Januari  2021,  dimana  dia  dianggap  lalai  terkait penanganan dan pengangkutan sampah Kota Pekanbaru, hal ini terjadi karena berakhirnya Kontrak kerjasama dengan Pihak  Ke-3  pada  Desember  2020  sebagai  rekanan  pengangkut  sampah  dan  pada  awal Januari  seharusnya  sudah  ada pemenang tender pengangkutan sampah, menurut Sdr. ADIL PUTRA proses tendernya dilaksanakan oleh LPSE, dan dia  bersama  Kadis  DLHK  sudah  mengajukan  surat  ke  LPSE  Kota  Pekanbaru  untuk  proses  lelang  tersebut.  Selama menjalani proses pemeriksaan di Polda Riau, dia juga tidak mendapatkan hak bantuan hukum dari Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimaana yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Selain dari Kedua responden tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Sdri. HENDRA AZMI, S.Pd., Guru SD Negeri 166 Pekanbaru yang Pada Tahun 2015 dipidana Penjara selama 2 Tahun akibat kasus penipuan calon pegawai negeri sipil, Sdr. RAIMON, S.E., mantan Lurah Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru yang pada tahun 2018 dipidana Penjara selama 1 Tahun akibat kasus pungli pengurusan SKGR dan saat ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, dan Sdr. JUARMAN, S.Sos., M.Si., mantan Kabid Perdagangan dinas Perindustrian dan Pedagangan  Kota  Pekanbaru  yang  Pada  Tahun  2019  di  berhentikan  dengan  tidak  hormat  karena  permasalahan hukumnya di Kab. Siak Tahun 2006 sebelum pindah tugas ke Kota Pekanbaru, ketiga tiga responden tersebut juga tidak ada mendapat bantuan hukum dari Instansi mereka bekerja, bahkan untuk Sdr. RAIMON, S.E, dan Sdr. JUARMAN, S.Sos., M.Si., telah berperkara di PTUN menggugat Keputusan Walikota atas pemberhentian dari ASN dan oleh Hakim PTUN  menyatakan  membatalkan  SK  Walikota  terebut,  serta  hak  mereka  sebagai  ASN  dikembalikan  sepenuhnya, namun sampai saat ini Walikota Pekanbaru tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut.
Dari hasil wawancara dengan aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum tersebut, hambatan dan kendala  yang  mereka  hadapi  ketika  menjalani  proses  hukum  yaitu  kurangnya  informasi  dan  sosialisasi  dari  pejabat terkait tentang hak bantuan hukum ini serta ketika mereka berhadapan dengan hukum tidak tahu kemana harus mengadu, dan  meminta  pertolongan,  adapun  ketika  mereka  terlibat  permasalahan  hukum  justru  yang  mereka  terima  bukanlah bantuan hukum sebagaimana yang terlah diatur secara rigid dalam Undang-Undang aparatur sipil negara akan tetapi mereka justru mendapat stigma negatif dari pimpinan dan rekan kerja.
Dari  hasil  wawancara  dengan  ketua  Komisi  I  DPRD  Kota  Pekanbaru  Bapak  DONI  SAPUTRA,  S.H. , 21 bahwasanya Pemerintah Kota Pekanbaru memliki Perda tentang pemberian bantuan hukum terhadap ASN, saat ini yang ada yaitu Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan itupun sampai saat ini  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya,  Pemko  juga  tidak  pernah  mengajukan  pembahasan  rencana  kerja  dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada ASN. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara Kota Pekanbaru belum dilaksanakan oleh Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian.
18 Lihat Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
19 ABDIMAS SYAHFITRA, S.I.P., M.Si., wawancara terstruktur yang dilakukan di Rutan Kelas I Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2021.
20 ADIL PUTRA, S.T., M.T., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor Dispora Kota Pekanbaru pada tanggal 3 November 2021.
21 DONI  SAPUTRA,  S.H.,  wawancara  terstruktur  yang  dilakukan  di  Kantor  DPRD  Kota  Pekanbaru,  pada  tanggal  15 November 2021.
Rezki Amellya, Sudi Fahmi, dan Ardiansah. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
Dari  Wawancara  Bapak  MARYEDY,  S.P,  M.M., 22 selaku  Sekretaris  Inspektorat  Daerah  Kota  Pekanbaru, diketahui bahwa untuk Inspektorat Kota Pekanbaru terbatas hanya sebagai pengawas internal, sehingga apabila ada aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum di pengadilan Inspektorat hanya bersifat pasif dan menunggu keputusan Pengadilan. Akan tetapi jika dalam permasalahan disiplin dan kode etik, Inspektorat memang berwenang melakukan  pemanggilan  dan  pemriksaan  kepada  aparatur  sipil  negara,  terkait  pemberian  bantuan  hukum  kepada aparatur sipil negara yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan sampai saat ini memang tidak mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dari  keterangan  yang  disampaikan  Kepala  BKPSDM  Bapak  BAHARUDDIN,  S.Sos.,  M.Si.,  dan  Kasubbag Fasiltitasi  Profesi  ASN  BKPSDM  Kota  Pekanbaru  Sdr.  SYAHRONI  RASUL.,  S.Sos.,  M.I.P., 23 dapat  diketahui bahwasanya pemberian bantuan hukum tidak menjadi kewenangan BKPSDM, akan tetapi menjadi kewenangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan perubahan yang besar terkait Korpri, dimana sekarang Korpri berubah menjadi Korp Profesi Pegawai ASN yang berada diluar struktur kedinasan, sehingga  tidak  lagi  dapat  masuk  kedalam  struktur  organisasi  perangkat  daerah  akibatnya  tidak  bisa  mendapat  dan menggunakan  anggaran  negara,  dimana  sebelumnya  pemberian  bantuan  hukum  dilakukan  oleh  Lembaga  Bantuan Hukum (LBH) Korpri.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Sdr.  BOBY  SYARKANY,  S.H.,  M.Kn. 24 yang  menjabat  sebagai  Kepala  Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa Bagian Hukum sebenarnya  mengetahui  tentang  hak  bantuan  hukum  kepada  aparatur  sipil  negara,  namun  dalam  pelaksanaan  tugas subbag  Bantuan  Hukum  hanya  didukung  oleh  anggaran  untuk  beracara  di  pengadilan Tata  Usaha  Negara mewakili kepentingan Walikota Pekanbaru. Untuk permasalahan TUN dan perdata, seorang apartur sipil negara memang belum diberikan  bantuan  hukum  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  dan  untuk  permasalahan  Pidana,  selain  karena  Bagian Hukum  tidak  didukung  anggaran  akan  tetapi  mereka  beranggapan  bahwa  yang  terjadi  sebahagian  besar  adalah permasalah tindak pidana korupsi dan itu tidak mendapatkan bantuan hukum.
Dari  perspektif  pemerintah  terlihat  bahwa  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  terkait pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  kepada  aparatur  sipil  negara  yaitu  belum  adanya  regulasi  yang  jelas  di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru terkait Pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara, Adanya regulasi yang  jelas  akan  sangat  vital  dan  menentukan  bagi  terlaksananya  kewajiban  negara  memperluas  akses  keadilan  bagi aparatur sipil negara melalui pemberian bantuan hukum. Namun demikian belum terlihat keseriusan dan kesungguhan dari Walikota Pekanbaru dan para pejabat yang membidangi urusan tersebut sehingga pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang merupakan kewajiban pemerintah tidak menjadi prioritas dan dianggap bukan merupakan hal yang penting, bahwasanya pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara tidak masuk kedalam rencana kerja dan anggaran, akibatnya aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum tidak dapat mengakses bantuan hukum hanya karena rumitnya urusan birokrasi, padahal aparatur sipil negara tersebut sangat membutuhkan bantuan hukum ketika menghadapi proses hukum pada tingkat penyidikan penuntutan dan persidangan.

## SIMPULAN
Pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara di Kota Pekanbaru yang terlibat permasalahan hukum belum terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,  hal  ini  disebabkan  karena  Walikota  Pekanbaru  dan  Pejabat  dibawahnya  yang  merupakan  unsur  pembantu pimpinan tidak memahami dengan baik kaedah hukum yang bersisi perintah ( gebod ) yang harus ditaati, sehingga mereka cenderung abai dalam memaknai kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada aparatur sipil negara, ini  terbukti  dengan  tidak  adanya  regulasi  dan  rencana  strategis  (program,  kegiatan,  rencana  kerja  dan  anggaran) Pemeritah  Kota  Pekanbaru  dalam  upaya  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  aparatur  sipil  negara  yang  terlibat permasalahan hukum.
Adapun kendala dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara sebagai berikut : 1.  Dari perspektif pemerintah yaitu :
a. Belum adanya regulasi yang jelas di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru terkait Pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara.
b. Belum terlihat keseriusan dan kesungguhan dari Walikota Pekanbaru dan para pejabat yang membidangi urusan tersebut sehingga pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara yang merupakan kewajiban pemerintah tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
22 MARYEDY, S.P, M.M., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, pada tanggal 9 November 2021.
23 BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si., dan SYAHRONI RASUL., S.Sos., M.I.P., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor BKPSDM Kota Pekanbaru, pada tanggal 1 dan tanggal 8 November 2021.
24 BOBY SYARKANY, S.H., M.Kn., wawancara terstruktur yang dilakukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, pada tanggal 4 November 2021.
Rezki Amellya, Sudi Fahmi, dan Ardiansah. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Pekanbaru
c. Pemberian  bantuan  hukum  terhadap  aparatur  sipil  negara  tidak  masuk  kedalam  rencana  kerja  dan  anggaran, akibatnya aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum tidak dapat mengakses bantuan hukum karena rumitnya urusan birokrasi.
d. Pemerintah  Kota  Pekanbaru  tidak  memiliki  struktur  dan  alokasi  anggaran  untuk  pemberian  bantuan  hukum kepada aparatur sipil negara.
e. Walikota Pekanbaru dan para pejabat pemerintah Kota Pekanbaru tidak begitu memahami perintah dalam undang- undang  nomor  5 Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  terhadap  kewajiban  negara  memberikan  bantuan hukum kepada aparatur sipil negara.
2.  Dari perspektif aparatur pemerintah yang terlibat permasalahan hukum yaitu:
a. Minimnya informasi dan sosialisasi dari pejabat terkait tentang hak bantuan hukum terhadap aparatur sipil negara sehingga menyebabkan aparatur sipil negara tidak memperoleh hak-haknya saat berhadapan dengan persoalan- persoalan hukum.
b. Sebagian besar aparatur sipil negara Kota Pekanbaru tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum yang menyebabkan  mereka  tidak  menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukannya  berpotensi  besar  bersinggungan dengan masalah hukum dikarenakan mall administrasi dan besarnya resiko pekerjaan yang akan diterima oleh Aparatur  Sipil  Negara  jika  terjadi  kesalahan  dalam  melaksanakan  pekerjaan,  seperti  salah  prosedur,  salah memaknai peraturan, salah dalam mengambil kebijakan dan berbagai macam bentuk kemungkinan lainnya.
c. Ketika  aparatur  sipil  negara  berhadapan  dengan  hukum  tidak  tahu  kemana  harus  mengadu,  dan  meminta pertolongan akibat tidak jelasnya unit kerja yang memberikan bantuan hukum semenjak Korpri berubah menjadi Korp profesi pegawai ASN yang merupakan lembaga diluar kedinasan.
d. ketika aparatur  sipil  negara  terlibat permasalahan  hukum justru  yang mereka terima  bukanlah  bantuan  hukum akan tetapi mereka justru mendapat stigma negatif dari pimpinan dan rekan kerja bahwasanya mereka memang sudah  dapat  dipastikan  bersalah  tanpa melihat  dan memperhatikan  proses  hukum  yang  sedang  berjalan,  serta aparatur sipil negara seperti dibiarkan sendiri mengurus persoalan hukumnya.
Pada prinsipnya semuanya pihak tidak ada yang membantah dan menolak pelaksanaan pemberian hak bantuan hukum bagi aparatur sipil negara yang terlibat permasalahan hukum, karena secara harfiah mereka semua menyadari bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat akses keadilan ( Access to Justice ) sebagai pengakuan terhadap negara hukum. Sehingga kedepannya perlu dilakukan akselerasi dan asistensi terhadap percepatan penyusunan  dan  pembuatan  regulasi  dalam  rangka  pemberian  bantuan  hukum  kepada  aparatur  sipil  negara  di  Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  dan  Mulyana  W.  Kusumah,  1981, Beberapa  Pemikiran  Mengenai  Bantuan Hukum: Kearah bantuan hukum struktural, Bandung: Alumni. Bagir Manan, 2005, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi , Jakarta: Rajawali Press. Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Press. Buchari  Zainun,  1991, Administrasi  dan  Manajemen  Kepegawaian  Pemerintah  Negara  Indonesia, Jakarta:  Haji Masagung.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.,  2003, Sistem  Pemerintahan Indonesia, Cet.  Pertama  edisi  revisi , Jakarta:PT  Bumi Aksara.
Djohanjah, 2010, Akses Pada Keadilan , Makalah pada Pelatihan HAM Jejaring Komisi Yudisial, Bandung: 30 Juni - 3 Juli 2010.
H.M.A. Kuffal, 2007, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum Edisi Revisi , Malang: UMM Press. IGN. Ridwan Widya Dharma, 2010, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Moh.  Mahfud  MD.,  2010, Penataan  Hukum  Dalam  Rangka  Menuju  Good  Governance. Makalah  disampaikan  pada orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Udayana, Bali: 29 September 2010.
Muhammad Erwin, 2012, Filasafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum , Cetakan Ke-II, Jakarta: Rajawali Pres.
Nelson Bastian Nope, 2015, Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah, Yustisia Edisi 92 Mei - Agustus 2015.
Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press. Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum , Cetakan Ke-VII, Bandung: Citra Aditya Bakti. Yusuf Saefudin, 2015, “ Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ,” dalam Jurnal Idea Hukum Vol. 1 Tahun 2015.