NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS YANG TETAP AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAANNYA ( GOING CONCERN ) SETELAH DIPAILITKAN

## Yunintio Putro Utomo, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: yunintioputro@gmail.com

## Abstract
Bankruptcy  of  a  Limited  Liability  Company  results  in  the  transfer  of  authority  over  the management and submission of the entire property of the Limited Liability Company to the Curator.  If  in  the  bankruptcy  is  not  reached  peace  or  not  submitted  peace  or  bankruptcy assets are not enough to pay off all debts, then the bankrupt company is declared in a state of liquidation and can be dissolved. However, a Limited Liability Company which has been declared  bankrupt  does  not  always  have  to  end  in  liquidation,  but  the  Company  can  be requested to proceed so that it can continue its business activities (going concern). The type of  research  used  is  normative  juridical  research.  Dissolution  is  an  action  that  causes  the existence of a Limited Liability Company to stop and no longer carry out business activities for  ever.  Going  Concern  is  an  alternative  that  can  be  done  by  the  curator  in  terms  of maximizing  bankruptcy  bankruptcy  where  the  success  of  going  concern  can  increase bankruptcy bankruptcy even if the bankruptcy has ended The debts' assets can be increased and can be used to run the company after the bankruptcy period ends.

## Keywords: Dissolution; Limited liability company; Bankruptcy

## Abstrak
Kepailitan  suatu  Perseroan  Terbatas  mengakibatkan  beralihnya  kewenangan  atas pengurusan  dan  pemberesan  atas  seluruh  kekayaan  Perseroan  Terbatas  tersebut  kepada Kurator.  Apabila  dalam  kepailitan  tersebut  tidak  tercapai  perdamaian  atau  tidak  diajukan perdamaian  atau  harta  pailit  tidak  cukup  untuk  melunasi  seluruh  utang,  maka  perusahaan pailit  tersebut  dinyatakan  berada  dalam  keadaan  likuidasi  dan  dapat  dibubarkan.  Namun, Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit tidak selalu harus berakhir dengan likuidasi tetapi  Perusahaan  tersebut  dapat  dimohonkan  untuk  dapat  dilakukan  untuk  dapat dilanjutkan  kegiatan  usahanya  ( going  concern ).  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif . Pembubaran  adalah  suatu  tindakan  yang  mengakibatkan eksistensi  Perseroan  Terbatas  berhenti  dan  tidak  lagi  menjalankan  kegiatan  bisnin  untuk selama-lamanya. Going  Concern merupakan  suatu  alternative  yang  dapat  dilakukan  oleh kurator dalam hal memaksimalkan boedel pailit dimana dengan berhasilnya going concern tersebut  dapat  menambah  boedel  pailit  bahkan  apabila  kepailitan  telah  berakhir  harta  dari debitor dapat bertambah dan dapat dipergunakan untuk menjalankan perusahaannya setelah masa kepailitan berakhir.

## Kata Kunci: Pembubaran; Perseroan Terbatas; Kepailitan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086 - 1702

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan ekonomi yang semakin berkembang diikuti dengan perkembangan dunia bisnis maka tidak jarang pelaku usaha membutuhkan bantuan dana dari pihak lain guna memajukan usahanya.
Seiring  dengan  perkembangan  di  era  globalisasi  yang  semakin  pesat  di bidang  ekonomi  maka  muncullah  berbagai  macam  kegiatan  yang  bergerak diberbagai  bidang  perdagangan,  kegiatan  industri  dan  kegiatan  pelaksanaan  jasa. Banyaknya  Perusahaan  yang  terbentuk  dalam  berbagai  bidang  usaha  baik  yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain dalam hal ini hubungan antara Debitor dan Kreditor. (Abdurrachman, 1991)
Perkembangan  dunia  bisnis  dewasa  ini,  baik  yang  bergerak  dibidang perorangan  ataupun  suatu  badan  hukum  adakalanya  tidak  memiliki  modal  yang cukup  untuk  membiayai  keperluan  dan  kegiatannya,  untuk  dapat  mencukupi kekurangan  modal  tersebut  seseorang  atau  perusahaan  baik  yang  tidak  berbdan hukum  maupun  berbadan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  Perseroan  Terbatas,  dapat melakukan pinjaman dari pihak lain.
Perorangan  maupun  Perusahaan  yang  berbadan  hukum  apabila  tidak  dapat memenuhi    kewajibannya  untuk  membayar  utangnya  keoada  Kreditor  maka kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
“Kepailitan  merupakan  ketidakmampuan  debitor  atau  ketidakmauan  dalam membayar  utang-utangnya  yang  telah  jatuh  tempo  kepada  para  kreditornya. Kepailitan  merupakan  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  Kurator  dibawah  pengawasan hakim pengawas.”
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang  Undang  No  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  kepailitan  terjadi  pabila  debitor  mempunyai  dua orang kreditor atau lebih, sedikitnya satu utang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga. (Zainal, 1991)
Kepailitan  bertujuan  memberikan  jaminan  kepada  para  Kreditur  untuk mendapatkan  haknya  terkait  utang-utang  yang  dipinjam  debitur,  Kepailitan-pun bertujuan untuk melindungi hak-hak dari debitur agar tidak terjadi eksekusi secara paksa  yang  dilakukan  oleh  kreditur  terkait  dengan  harta  kekayaan  yang  dimiliki oleh  debitur.  Dalam  perkara  kepailitan  akan  melibatkan  beberapa  pihak  yakni hakim  pengawas  yang  bertugas  mengawasi  pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit,  debitur  sebagai  orang  yang  ber-utang,  kreditur  sebagai  pihak  yang berpiutang  dan  kurator  sebagai  pihak  yang  bertugas  untuk  meng-eksekusi  harta dari debitur yang telah dinyatakan pailit. (Zaenal, 2012)
Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas, menurut Pasal 142 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dasar berakhirnya suatu perseroan dikarenakan keputusan  Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS),  Jangka  waktu  berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  anggara  dasar telah  berakhir,  Penetapan  Pengadilan  dan  dicabutnya  kepailitan  berdasarkan putusan  pengadilan  niaga  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dimana  harta pailit perseroan terbatas tidak cukup untuk membayar biaya pailit.
Pembubaran  Perseroan  Terbatas  sering  terjadi  dikarenakan  Putusan Pengadilan  yang  menyatakan  suatu  Perusahaan  atau  Perseroan  Terbatas  Tersebut Pailit  dikarena  harta  pailit  perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam keadaan  insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  UUPT  dan  Karena  dicabutnya  izin usaha  perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan  melakukan  likuidasi  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila  menurut  kurator  mempunyai  pandangan  bahwa  suatu  perusahaan yang  telah  dinyatakn  pailit  mempunyai  prospek  usaha  perseroan  pada  masa  yang akan  datang  maka  Kurator  akan  mengajukan  usulan  melanjutkan  usaha  ( Going Concern ). (Partiwi, 2012)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Contoh  kasus  tersebut  telah  terjadi  pada  PT.  Pelita  Properindo  Sejahtera yang  selanjutnya  disebut  PT.  PPS  dan  PT.  Megacity  Development  Corporation yang  selanjutnya  disebut  PT.  MD  (d/h  MDC).  PT. PPS   dan  PT.  MD  (d/h  MDC) merupakan  Perseroan  Terbatas  yang  bergerak  dalam  bidang  Properti  dalam  hal Rumah Susun/Apartement.

## Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean  ethics,  politics,  dan  rethoric.  Spesifik  dilihat  dalam  buku nicomachean  ethics,  buku  itu  sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan,  yang, berdasarkan  filsafat  hukum  Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada  pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak persamaan  tapi  bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit  atau  wadah  yang  sama.  Inilah  yang  dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas,  maka  permasalahan yang  dapat  dikemukakan  dalam  tulisan  ini  adalah:  1)  Bagaimana  akibat  hukum terhadap  pembubaran  Perseroan  Terbatas  pada  Kepailitan,  2)  Bagaimana  akibat hukum  terhadap  status  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  yang  bubar  akibat kepailitan  dan  perusahaan  pailit  yang  tetap  aktif  menjalankan  perusahaannya ( Going Concern)

## Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun  khusus  untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
untuk  menelusuri  hasil-hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Kepailitan Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya ( Going Concern )”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk jurnal  yang  ditulis  oleh  Anik  Umiyati  di  tahun    2012  dengan  judul  “Tinjauan Yuridis  terhadap  pengesahan  perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  melalui sisminbaum (sistem administrasi  badan hukum)”, yang mengungkapkan tiga pokok permasalahan,  yaitu:  Pertama  Mengapa  Pengesahan  Perseroan  Terbatas  Harus Dengan  SISMINBAKUM.  Kedua  Bagaimana  Pelaksanaan  Pengesahan  Perseroan Terbatas  Dengan  Menggunakan  SISMINBAKUM.  Ketiga  Masalah  Apa  Sajakah Yang  Timbul  Dalam  Pengesahan  PT  Dengan  Menggunakan  SISMINBAKUM. (Umiyati, 2012)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Rosida  Diani  pada  tahun  2018  dengan  judul “Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian” yang  mengungkapkan permasalahan  yaitu:  Bagaimana  Tanggung  Jawab  Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian. (Diani, 2018)
Jurnal yang ditulis oleh  Agus Salim Harahap pada tahun 2008 dengan judul “Tanggung  Jawab  Direksi  Dalam  Kepailitan  Perseroan  Terbatas”  yang mengungkapkan  dua  permasalahan  yaitu:  Pertama  Bagaimana  Prinsip  Prinsip Dalam  Hukum  Perusahaan  Mengenai  Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan.  Kedua Bagaimana  Tanggung  Jawab  Direksi  Dalam  UUPT  Dalam  Hal  Terjadi  Kepailitan Perseroan Terbatas. (Harahap, 2008)

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dengan  spesifikasi penelitiannya  secara  deskriptif  analitis.  (Ali,  2014)  Sumber  dan  jenis  datanya  berupa data  primer  dan  sekunder,  lalu  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif. (Moleong, 2002)
C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akibat Hukum terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 a Pembubaran Perseroan Terbatas
Secara  Hukum  terjadinya  Pembubaran  Perseroan  Terbatas  diatur dalam  Pasal  142  Ayat  (1)  Undang  –  Undang  Perseroan  Terbatas  yang menyatakan Pembubaran  Terbatas terjadi karena : (Agus, 2002)
1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena  jangka  waktu  berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar telahberakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit    tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena  harta  pailit  Perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam keadaan  insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya  izin usaha Perseroan sehingga  mewajibkan Perseroan melakukan  likuidasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
b Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit
Akibat dari pernyataan pailit adalah bahwa organ Perseroan Terbatas demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  berbuat  bebas  terhadap  harta kekayaannya,  begitu  pula  hak  untuk  mengurusnya  harta  kekayaan  tersebut. Organ  Perseroan  Terbatas  tidak  boleh  melakukan  pengurusan  terhadap Perseroan  Terbatas  dengan  kehendaknya  sendiri  dan  segala  perbuatan  yang dilakukan  dengan  itikad  buruk  yang  dapat  merugikan  para  Kreditor  dapat dituntut pidana. (Munir, 2010)
2. Akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan yang mengalami Going Concern.
a. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseoran Terbatas yang Bubar akibat Kepailitan
a) Kedudukan Perushaan yang Bubar akibat Kepailitan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Pembubaran  Perseroan  Terbatas  tidak  mengakibatkan  Perseroan Terbatas  kehilangan  statusnya  sebagai  suatu  badan  hukum.  (Ford,  1995)
Pada Pasal 143 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas baru akan kehilangan  statusnya  sebagai  suatu  badan  hukum  sampai  dengan selesainya  likuidasi  dan  pertanggungjawaban  likuidator  diterima  oleh RUPS  atau  Pengasilan  Ketentuan  ini  menegaskan  keberadaan  status Peseroan  Terbatas  bahwa  Perseroan  Terbatas  telah  dibubarkan.  Sebelum proses likuidasi selesai dan dipertanggung jawabnkan kepada RUPS atau Pengadilan oleh Likuidator, badan hukum Perseroan Terbatas masih tetap eksis.
Sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  bahwa  Pembubaran  Perseroan  tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya  likuidasi  dan  pertanggungjawaban  likuidator  diterima  oleh RUPS  atau  pengadilan  maka  harus  dihapuskan  Pula  mengenai  status badan Hukum PT tersebut.
b) Pembubaran PT. MD (d/h MDC) akibat Kepailitan
Setelah  adanya  keputusan  Pailit  pada  PT.  MD  (d/h  MDC)  dengan putusan  NO.  51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst  yang  dimana  hasil  dari putusan  tersebut  hakim  mengabulkan  permohonan  dari  Pemohon  untuk seluruhnya  dan  menyatakan  PT.  MD  (d/h  MDC)    pailit  dengan  segala akibatnya,  maka secara otomatis pengurusan dan  pemberesan harta pailit beralih ketangan kurator.
Pada  saat  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit,  PT.  MD    (d/h MDC)  berada  dalam  keadaan  insolvensi  karena  rancangan  perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima dalam rapat Kreditor.
Pada  saat  Pemberesan  kurator  melakukan  penjualan  dimuka umum/lelang  tetapi  tidak  tercapai  dikarenakan  tidak  adanya  minat  dari pembeli.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Dalam  hal  penjualan  dimuka  umum  (lelang)  tidak  terapai  maka kurator  melakukan  penjualan  dibawah  tangan  atas  harta  pailit  dengan seijin  hakim  pengawas  sebagaimana  ketentuan  pada  Pasal  185  Ayat  (2) Undang – Undang Kepailitan.
Setelah  dilaksanakannya pembagian harta pailit  maka kepailitan PT. MD  (d/h  MDC)  telah  dinyatakan  berakhir  dan  diumumkan  dalam  surat kabar Nasional, serta dilakukan pula Pembubaran Perseroan PT. MD (d/h MDC) karena kepailitan dan telah diikuti  likuidasi. Pada  pasal 142  Ayat (2)  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas dimana  dalam  hal  terjadi  pembubaran  perseroan  wajib  diikuti  dengan Likuidasi  yang  dilakukan  oleh  Likuidator  atau  Kurator.  Oleh  karena  itu Pembubaran  Perseroan  PT.  MD  (d/h  MDC)  karena  kepailitan  telah dilakukan  likuidasi  oleh  likuidator  sebagaimana  tertuang  dalam  Akta Risalah  RUPS  Luar  Biasa  PT.  MD  (d/h  MDC)    No.  42  Tanggal  14 Desember 2012 dan telah diumumkan pula di Surat Kabar Harian tanggal 26 Desember 2012.
Dengan adanya Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. MD (d/h MDC) maka  status  badan  hukum  dari  PT.  MD  (d/h  MDC)  telah  dicabut  atau benar benar telah bubar sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) Undang-undang No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dimana  menyebutkan bahwa :
”Pembubara  Perseroan  tidak  mengakibatkan  Perseroan  kehilangan status badan hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban dari likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan” (Bagus, 2007)
Dari  pasal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  pembubaran  Perseroan tersebut tidak menghapus badan hukumnya yang telah didaftarkan sampai dengan  likuidasi  dan  pertanggungjawaban  likuidatornya  diterima  oleh RUPS atau Pengadilan Niaga.
b. Akibat  Hukum  Terhadap  Status  Badan  Hukum  Perseoran  Terbatas akibat Going Concern
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 a) Kedudukan  Perusahaan  Pailit  yang  Melanjutkan  Usaha  ( Going
Concern )
Perusahaan  yang  dinyatakan  pailit  tidak  secara  otomatis  dilikuidasi karena  perusahaan  yang  dinyatakan  pailit  masih  dimungkinkan  untuk dilanjutkan usahanya, apabila kurator menilai  bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek untuk meningkatkan boedel pailit. (Munir, 2010)
Kepailitan  merupakan sita umum  harta kekayaan  debitor pailit  yang pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  dilakukan  oleh  kurator  dalam pengawasan hakim pengawas.
Dalam  kepailitan  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  beroperasi  atau tidaknya  perseroan  setelah  putusan  pailit,  dibacakan  bergantung  kepada cara  pandang  atau  penilaian  kurator  terhadap  prospek  usaha  perseroan pada  waktu  yang  akan  datang.  Kalau  perseroan  dinilai going  concern, kurator  tentu  akan  memilih  untuk  melanjutkan  usaha  perseroan  demi kepentingan banyak pihak terutama para kreditor. (Nainggolan, 2014)
Going  Concern merupakan  salah  satu  konsep  penting  akuntansi konvensional.  Inti Going  Concern terdapat  pada Balance  Sheet perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk menentuakn eksistensi  dan  masa  depannya.  Lebih  detail  lagi, Going  Concern adalah suatu  keadaan  bahwa  perusahaan  dapat  tetap  beroperasi  dalam  jangka waktu  kedepan,  dan  hal  ini  dipengaruhi  oleh  keadaan  finansial  dan  non financial.
Dengan  pertimbangan  tetap  beroperasinya  usaha  dari  perseroan terbatas  pailit  maka  dimungkinkan  adanya  keuntungan  yang  akan diperoleh  diantaranya  yaitu  dapat  menambah  harta  si  pailit  dengan keuntungan – keuntungan yang mungkin lambat laun si pailit akan dapat membayar  utangnya  secara  penuh,  kemungkinan  tercapai  suatu perdamaian.
Asas  Kelangsungan  usaha  ini,  bermaksud  untuk  melindung kepentingan  Debitor  Pailit  atas  kepentingan  beberapa  Kreditor  yang
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
menghendaki  segera diselesaikan utang  – utang debitor dinyatakan pailit secara  otomatis  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurusi kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. (Man, 2006)
Dalam  hal  ini  Kurator  dan  Kreditor  dalam  hal  untuk  melanjutkan perusahaan  yang  telah  pailit  harus  mengajukan  permohonan  kelanjutan usaha :
1) Usulan dan Rapat mengenai Kelanjuatan Perusahaan Debitor Pailit.
2) Putusan  Hakim  Pengawas  Mengenai  Usulan  tentang  Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit.
Dalam hal pengajuan usul dan rapat mengenai kelanjutan Perusahaan debitor pailit maka kurator menganggap bahwa perusahaan tersebut dapat menguntungkan bagi pihak kreditor bila usahanya dilanjutkan.
Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor pailit yang diatur dalam Pasal 179 UUK – PKPU yang mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dan Para Kreditor. Hal tersebut haruslah memenuhi dua syarat.
Syarat – syarat yang dimaksud adalah :
1. Syarat Prosedural
2. Syarat Tujuan atau Substansial
b) Going Concern Pada Kepailitan PT. PPS
Dalam Putusan Pailit di dalam perkara No. 73/
PAILIT/2009/PN.JKT.PST  dimana  Debitor  Pailit  yaitu  PT.  Pelita Properindo  Sejahtera  yang  selanjutnya  disebut  PT.  PPS  yang  dimana Kreditornya  merupakan  para  penghuni  dari  Apartemen  Palazzo  yang diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  para  advokat  yang  diberikan  kuasa  oleh para  kreditor,  yang  pada  tanggal  25  Januari  2010  dinyatakan  pailit  dan Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengangkat  Kurator  dalam  hal Debitor atau Debitor dinyatakan Pailit dan Hakim Pengawas.
Dalam  hal  ini  yang  membuat  PT.  Pelita  Properindo  Sejahtera  Pailit adalah  ketidakmampuan  Persero  ini  dalam  memenuhi  kewajibannya terhadap para Kreditornya. PT. Pelita Propertindo Sejahtera menjual unit
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
– unit Apartemen dan ruko kepada masyarakat secara cash indent , dengan perjanjian  unit  atau  ruko  yang  dibeli  akan  selesai  sesuai  dengan  jangka waktu yang diperjanjikan.
Namun  dalam  hal  kewajiban  dari  PT.  PPS  tidak  dapat  dipenuhi, sebagian pembeli yang telah membayar lunas dan yang tidak memperoleh haknya  sesuai  perjanjian  yang  telah  diperjanjikan  maka  5  (lima)  orang konsumen  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  PT.  PPS  didukung oleh  38  (tiga  puluh  delapan)  pembeli  lainnya  yang  menyatakan  Kreditor dan memohon kepada Pengadilan Niaga.
Dalam Putusan Pailit di dalam perkara No. 73/ PAILIT/2009/PN.JKT.PST  dimana  Debitor  Pailit  yaitu  PT.  Pelita Propertindo  Sejahtera  yang  selanjutnya  disebut  PT.  PPS  yang  dimana Kreditornya  merupakan  para  penghuni  dari  Apartemen  Palazzo  yang diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  para  advokat  yang  diberikan  kuasa  oleh para  kreditor,  yang  pada  tanggal  25  Januari  2010  dinyatakan  pailit  dan Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengangkat  Kurator  dalam  hal Debitor atau Debitor dinyatakan Pailit dan Hakim Pengawas.
Dalam  kepailitan  Kurator  dan  Para  Panitia  Kreditor  mendapatkan pertimbangan  dalam  hal  untuk  melunasi  utang  –  utangnya  kepada  Para Kreditor,  kegiatan  usaha  Debitor  dapat  menguntungkan  kepentingan Kreditor dan Debitor, maka lebih baik perusahan tersebut tidak dilikudasi tetapi  dilanjutkan,  maka  Kurator  dapat  mengajukan  usul  tersebut  kepada Hakim Pengawas.
Dalam  hal  kurator  mengajukan  usul  melanjutkan  usaha,  kurator melampirkan  alasan  yang  berhubungan  dengan  fakta  –  fakta  yang berhubungan  dengan  boedel  pailit  yang  mejadikan  dasar  pengajuan usulan melanjutkan usaha dalam Surat tertanggal 05 Maret 2011 Nomor : 1834/BN-AB-AK/PPS-Pailit/2011  perihal  permohonan  penetapan  Izin melanjutkan  Pembangunan  Boedel  Pailit  PT.  PPS,  telah  mengemukakan hal- hal sebagi berikut :
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 1) Setelah  mempelajari  dan  mencermati  fakta-fakta  yang  berhubungan dengan  boedel  pailit  PT.  PPS,  Kurator  memutuskan  bahwa  boedel pailit  PT.  PPS  tidak  dapat  dilakukan  pemberesan  atau  penjualan  di muka umum dengan segera, karena sebagian harta pailit sama sekali tidak  dapat  dibereskan,  karena  alasan  hukum  dan  pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :
a Unit  –  unit  apartemen  dan  fasilitas  lainnya  merupakan  harta bersama  apartemen  yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak dapat dipisahkan.
b Seandainya Apartemen Palazzo dijual dimuka umum seperti apa adanya,  tidak  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi  dan  merugikan kreditor,  disamping  akan  kesulitan  dalam  penyerahannya  baik secara  legalitas  maupun  secara  fisik  karena  sertifikat  dikuasai pihak  lain  dan  sebagian  apartemen  telah  dihuni  oleh  pembeli unit.
2) Boedel  pailit  tidak  dapat  dibereskan  dengan  segera  bahkan  sebagian sama  sekali  tidak  dapat  dibereskan  karena  unit  –  unit  apaertemen adalah  satu  kesatuan,  sehingga  penyelesaiannya  harus  dilakukan secara menyeluruh.
3) Dalam  beberapa  kali  rapat  dan  pertemuan  informal  dengan  kreditor baik  penghuni  maupun  perhimpunan  penghuni  dan  beberapa kontraktor,  pada  umumnya  kreditro  berharap  agar  Apartemen Palazzo  dilanjutkan  pembangunannya  guna  meningkatkan  nilai  jual Apartemen dan mengurangi kerugian kreditor.
4) Untuk  melanjutkan  pembangungan  Apartemen  Palazzo  tersebut, Kurator telah mempersiapkan rencana anggaran Penyelesaian Proyek (RAPP) Apartemen Palazzo berdasarkan data – data dan perhitungan secara  teknis  dari  projek  Manager  yang  saat  ini  dipekerjakan  oleh Kurator di Apartemen Palazzo (RAPP terlampir).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 5) Melanjutkan  pembangunan  Apartemen  Palazzo  tersebut  meliputi beberapa hal, antara lain :
a. Menyelesaikan  pembangunan  fisik  Apartemen  Palazzo  sehingga kurator  akan  mencari  beberapa  kontraktor  dan  membuat perjanjian/ kontrk proyek dengan beberapa kontraktor tersebut.
b. Setelah  pembangunan  selesai,  Kurator  akan  menyerahkan  unit apartemen  dengan  membuat  AJB  dan  menyerahkan  sertifikat apartemen  kepada  seluruh  Pembeli  yang  telah  melaksanakan seluruh kewajibannya.
Dalam  pengajuan  usul  melanjutkan  usaha  yang  diajukan  oleh
Kurator  dengan  didasari  hal-hal  seperti  yang  dikemukakan  diatas  maka pada tanggal 8 Maret 2011 dalam Penetapan No. 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST maka Hakim Pengawas
menetapkan bahwa usulan Melanjutkan usaha diterima.
Dalam hal melanjutkan usaha dari PT. PPS dalam hal ini Apartemen Palazzo  kurator  harus  memperjuangkan  kepentingan  kreditor,  apabila kreditor  menghendaki  bahwa  lebih  baik  Apartemen  tersebut  dilanjutkan usahanya  dari  pada  dijual,  maka  pihak  Kurator  harus  melakukan  hal tersebut.
Dalam hal ini kurator melihat peluang untuk memaksimalkan boedel pailit dengan cara mengajukan usul melanjutkan usaha dari PT. PPS demi kepentingan para Kreditor agar Apartemen Palazzo tidak dijual melainkan dilanjutkan pembangunannya oleh Kurator agar dapat memenuhi hak-hak konsumen untuk memperoleh haknya yang berupa unit  – unit Apartemen dan  Ruko  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  dan  diharapkan  oleh mereka.

## D. Simpulan
Dari  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  maka  penulis  dapat  menyimpulkan sebagai  berikut  :  1.  Pembubaran  Terjadi  karena  :  a.  Berdasarkan  Keputusan Berdasarkan  keputusan  RUPS;  b.  Karena  jangka  waktu  berdirinya  yang  ditetapkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 dalam anggaran dasar telahberakhir;  c.  Berdasarkan penetapan pengadilan; d.  Dengan dicabutnya  kepailitan  berdasarkan  putusan  pengadilan  niaga  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit    tidak  cukup  untuk  membayar  biaya  kepailitan;  e. Karena  harta  pailit  Perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan insolvensi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang;  atau  f.  Karena  dicabutnya  izin  usaha Perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan  melakukan  likuidasi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Kepailitan  merupakan  sita  umum  terhadap harta  kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  dilakukan oleh  Kurator  dalam  pengawasan  Hakim  Pengawas.  Perseroan  Terbatas  yang  telah dinyatakan  pailit  pada  dasaranya  telah  kehilangan  Hak  Keperdataannya  untuk mengurus harta pailitnya yang selanjutnya pengurusan dan pemberesan tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.
Pembubaran  Perseroan  Terbatas  tidak  kehilangan  Status  Badan  Hukum Perseroan  Terbatas  secara  langsung.  Pembubaran  Perseroan  Terbatas  adalah berakhirnya  status  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  berupa  Menteri  mengumumkan berakhirnya  status  badan  hukum  Perseroan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia disertai dengan penghapusan ijin TDP di Kota/Kabupaten/ Kota Madya yang dilakukan melalui dinas perijinan dan ketika ijin penghapusan tersebut sudah keluar maka selesau sudah proses Pembubaran Perseroan Terbatas dan badan hukumnya sudah terhapuskan. Pembubaran  Perseroan  tersebut  wajib  diikuti  dengan  likuidasi  yang  dilakukan  oleh likuidator atau kurator, status badan hukum  baru berakhir dengan selesainya  likuidasi dan  pertanggungjawaban  likuidasi  diterima  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU
Abdurrachman.  (1991). Ensiklopedia  Ekonomi,  Keuangan  Dan  Perdagangan .  Jakarta: Pradya Pramita.
Agus,  Budiarto.  (2002). Kedudukan  Hukum  Dan  Tanggung  Jawab  Perseroan  Terbatas . Jakarta: Ghalia Indonesia.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                      ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 Ali, Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Apeldoorn,  L.  J.  Van.  (1996). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cetakan  Kedua  Puluh  Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Bagus,  Irawan.  (2007). Aspek-Aspek  Hukum  Kepailitan,  Perusahaan,  Dan  Asuransi, . Bandung: PT Alumni.
Ford, H.A.J. (1995). Principles Of Corporations Law . Autralia: Buttweworths.
Man,  Sastrawidjaja.  (2006). Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang . Bandung: PT Alumni. Moleong, J.L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Munir, Fuady. (2010). Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nainggolan,  Bernerd.  (2014). Peranan  Kurator  Dalam  Pemeberesan  Boedel  Pailit . Bandung: PT Alumni.
Partiwi, Astuti Dwi. (2012). Akuntansi Keuangan Dasar 1 . Yogyakarta: CAPS.
Zaenal, Asyhadie. (2012). Hukum Perusahaan Dan Kepailitan . Jakarta: Erlangga.
Zainal,  Asikin.  (1991). Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Pembayaran  Di  Indonesia . Jakarta: Rajawali.

## JURNAL
Diani,  Rosida.  (2018).  “Tanggung  Jawab  Komisaris  Dalam  Hal  Perseroan  Terbatas Mengalami Kerugian.” Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang .
Harahap,  Agus  Salim.  (2008).  “Tanggung  Jawab  Direksi  Dalam  Kepailitan  Perseroan Terbatas.” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan .
Umiyati,  Anik.  (2012).  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pengesahan  Perseroan  Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbaum (Sistem Administrasi Badan Hukum).”
Unversitas Muhamadiyah Surbaya .

## UNDANG-UNDANG
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .
Pasal 142 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
pasal 142 Ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .
Pasal 143 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas baru akan  kehilangan statusnya sebagai suatu badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengasilan.
Pasal 185 Ayat (2) Undang – Undang Kepailitan.
Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU .