## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/
KEDUDUKAN UANG PANAIK SEBAGAI SYARAT PERKAwINAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT HUKUM ISLAM

## Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Masyarakat  suku  bugis,  sulawesi  selatan,  yang  mayoritas  beragama  Islam sebelum melaksanakan perkawinan memiliki tradisi adat istiadat yaitu Uang panaik. Uang panaik merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki- laki kepada  mempelai perempuan yang  menurut  adat setempat  merupakan suatu penghormatan dan uang kebutuhan, tradisi adat istiadat pada masyarakat Suku Bugis ini bersifat wajib atau sebagai pra-syarat pernikahan, jika syarat uang panaik tidak dilaksanakan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, status sosial keluarga mempelai perempuan, tingkat pendidikan perempuan, hingga  kondisi  fisik  menjadi  patokan  besarnya  uang  panaik.  Semakin  tinggi status  seorang  perempuan  itu  maka  semakin  tinggi  pula  nominal  uang panaik  yang  ditentukan.  Dalam  aturan  hukum  islam  tidak  terdapat  aturan yang  mengatur  mengenai  uang  panaik  dan  hanya  mewajibkan  pemberian mahar  dari  calon  laki-laki  kepada  calon  perempuan,  tidak  ada  ketentuan mengenai  besaranya  mahar  namun  dianjurkan  perempuan  yang  baik  ialah perempuan yang tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dengan mahar yang  berlebihan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan  ini  fokus  pada  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  seperti peraturan  perundang-undangan  dan  sumber  lain  yang  relevan.  Penelitian ini  meneliti  mengenai  kedudukan  uang  panaik  sebagai  syarat  perkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam dan bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat uang panaik dalam adat suku bugis menurut hukum islam.

## Abstract
Bugis  people,  south  Sulawesi,  who  are  predominantly  Muslim  before  carrying  out marriage has a tradition of customs namely Money panaik. Panaik money is the giving of some money from the candidates the bridegroom to the bride’s party as a form of respect and as shopping money, customs traditions in the community,This Bugis tribe is mandatory or as a pre-condition of marriage which if no panaik money means no marriage, panaik money is determine based on the social status of the bride’s family, the level of education woman, up to the physical condition, the higher the status of a

## Kata kunci:
Uang panaik, Perkawinan, Syarat sah
Keywords:
Panaik money, marriage, legal terms
َ
woman then the higher the nominal panaik money is determined. In law islam there are no provisions governing panaik money and only oblige the giving of dowry from the male candidate to the female candidate, not there is a provision regarding the size of the dowry but it is recommended that women who well is a woman who does not burden the  bridegroom  with  excessive  dowry.  This  study  examines  regarding  the  position of  panaik  money  as  a  condition  of  marriage  in  tribal  customs  according  to  Islamic law and how the consequences of the marriage law are not qualified panaik money in bugis tribal customs according to Islamic law. This study uses a normative juridical approach. This approach focuses on researching library materials such as relevant laws and  other  sources.  The  results  of  this  study  are  the  position  of  money  which  is  not regulated in Islamic Law, but the law is permissible because it is a form of gift and as  long  as  it  is  not  burdensome  to  the  party  giving,  but  if  the  demand  for  panaik money is too high and the prospective groom cannot fulfill it, it causes the marriage to be canceled  and  eloping,  then Islam  prohibits  something  that is superfluous, and the higher the amount of panaik money that can be deliberated as much as possible by the prospective bride and groom.
Koresponden Penulis; Khotbatul Laila Email; khotbatul.laila@unmer.ac.id

## 1. Latar Belakang
Populasi  Suku  bugis  di  Indonesia  dalam hitungan tahun 2010 terdiri dari 6.359.700 jiwa yang tersebar diseluruhdaerahdi Indonesia.Perkawinan adalah ikatan yang terjadi karena adanya makhluk sosial yang berinteraksi atau juga disebut sebagai hubungan interpersonal (Soerjono, 1990). Dimana
masing.  Dalam  perumusan  tersebut  sahnya perkawinan  jika  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  hukum  dari  agama  dan  kepercayaannya masing-masing. Dalam hukum perkawinan islam dasar  hukumnya  berasal dari al-qurán dan hadist sebagai sumber hukumnya. Salah satu surat yang mengatur  tentang  Perkawinan  adalah  Surat  An- tiap  individu-individu  tidak  dapat  hidup  tanpa Nisa Ayat 1: َ
َ  َ
adanya  orang  lain  yang  terjalin  diantara  pria
م ن ن ف س ر ب ك َ م ا ل ي خ ل ق ك م َ ي َ ا أ ي ه ا ا نل َ ا س تا ق وا
dan  wanita,  yang  seiring  waktu  menimbulkan
يرا ون َ س اء ك َ ث لاجر ث م ن َ َ ه َ م ا َ ب و َ ه ا ج وا ح د َ ة و خ ل َ ق م ن َ َ ه ا ز َ و
ikatan batin  diantara  mereka  dan  melanjutkan
َ ke  tahap  yang  lebih  serius  dengan  tujuan  untuk
ا لل ك ن ماحرلاو َ نإ َ ه ب س ا ءل و ن يلا ت وا ت ق وا ا لل
melengkapi satu sama lain, melaksanakan ibadah
َ
kepada  Allah  SWT,  hidup  bersama  membentuk rumah tangga, memenuhi kebutuhan lahir batin, Artinya:
ع ل ي ك م ر َ ق بي ا )1( dan  melangsungkan  keturunan.  Dari  hubungan tersebut  maka  terbentuklah  ikatan  perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Aturan hukum mengenai Perkawinan diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan  nomor  16 tahun  2019.  Merujuk  pada  salah  satu  pasalnya yaitu  pasal  2  yang  menyatakan  bahwa  setiap
perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan  aturan  agama  dan  kepercayaan  masing-
Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam iaaia Ananaa Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila
“ Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan  kamu  dari seorang diri,  dan  dari  padanya  Allah  menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada  Allah  yang  dengan (mempergunakan)  nama-  Nya  kamu  saling  meminta satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga dan mengawasi kamu”.
Volume 2, Issue 1, May 2021
Sebagaiman  firman  Allah  SWT  diatas menjelaskan  bahwa  Allah  SWT  menciptakan manusia  yang  banyak  untuk  saling  menjaga hubungan silaturahmi, melangsungkan kehidupan,  dan  bertakwa  kepada  Allah  SWT dengan  melangsungkan  perkawinan,  dimana dalam islam perkawinan merupakan suatu bentuk dari ibadah.
Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia sangat bervariasi  mulai  dari  syarat  hingga  prosesinya sebagaimana  dengan  keanekaragaman  suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia maka peran adat dan agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan (Muhajir, 2017). Terdapat persoalan yang sering kali ditemui pada pasangan pengantin  yakni  ada  yang  terbebani  terhadap persoalan dalam hukum adat-istiadat yang cukup rumit  untuk  dilaksanakan  pada  perkawinannya, seperti  hal  nya  tradisi  pada  upacara  pernikahan adat yang terdapat pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo  Flores  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur, yaitu menggunakan gading gajah sebagai mas  kawin  ( Belis ),  kasus  tersebut  merupakan salah  satu  permasalahan  syarat  sahnya  nikah oleh  hukum  adat  yang  dianggap  memberatkan bagi caon mempelai laki-laki sebagai pihak yang memberikan mas kawin.
Seiring perkembangan zaman ada pergeseran makna  mas  kawin  pada  adat  yang  sebelumnya dipahami  sebagai  sebuah  pemberian  dalam proses  pernikahan  yang  seolah-olah  hal  tersebut merupakan  proses  pertukaran  antara  barang atau  uang  dengan  perempuan  dibandingkan jika  pemberian  tersebut  sifatnya  wajib  dalam tradisi  dan  adat,  namun  mengarah  pada  bentuk komersialisasi dan transaksi untung rugi (Theresia 2019).
Dalam kebudayaan Bugis sebelum melaksanakan  pernikahan  ada  beberapa  prosesi yang  harus  dilaksanakan  yang  berupa  syarat dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  calon mempelaipriayaitupemberianuang  Panaiksebagai rasa penghormatan kepada calon mempelai wanita.
Karena  masyarakat  Suku  Bugis  memiliki  nilai- nilai yang di pertahankan pada diri mereka salah satunya yaitu harga diri dan martabat (siri’ ) maka besar kecil uang panaik ini ditentukan dari beberapa faktor  yaitu  kondisi  fisik  calon  mempelai  wanita, status sosial dari keluarga calon mempelai wanita serta tingkat jenjang pendidikan calon mempelai wanita. Besarnya jumlah uang panaik diperkirakan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang membuat calon mempelai laki-laki membatalkan dan  mundur  menikahi  wanita  yang  dicintainya karena tidak mampu memenuhi kewajiban tradisi uang panaik yang di patok berdasrkan perkiraan dari keluarga calon mempelai perempuan (Nurul, 2017).
Dalam  agama  Islam  syarat  pelaksanaan sahnya  pernikahan  yaitu  menggunakan  mahar pemberian  uang  dari  calon  mempelai  pria dengan  penuh  kerelaan  kepada  calon  mempelai wanita,  Sedangkan  uang  Panaik  dalam  adat Bugis  merupakan  nominal  uang  belanja  yang ditentukan  oleh  orang  tua  wali  (keluarga)  dari calon  mempelai  wanita.  seiring  perkembangan zaman  jumlah  uang  panaik  lebih  besar  dari jumlah  mahar  yang  akhirnya  menimbulkan masalah  seperti  batalnya  pernikahan,  hingga kawin lari. Selama ini sebagian besar masyarakat masih keliru dalam mengartikan mahar dan uang panaik  adalah  dianggap  sesuatu  hal  yang  sama tetapi ada pula yang membedakannya. Mahar dan uang panaik memang hampir mirip secara definisi hanya  saja  mahar  merupakan  kewajiban  yang terdapat  dalam  aturan  hukum  Islam,  sedangkan uang panaik merupakan kewajiban dalam aturan adat Suku Bugis.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian  ini  dengan  isu  hukum,  bagaimana kedudukanuangpanaiksebagaisyaratperkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam dan bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi  syarat  uang  panaik  dalam  adat  suku bugis menurut hukum islam.
Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam iaaia Ananaa Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  ini  fokus  pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan.

## 3. Pembahasan
3.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Mahar dan Uang Panaik

## 3.1.1 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Positif
Cakupan  kata  kawin  lebih  umum  daripada nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  atau  aturan hukum  dan  ketentuan  atau  aturan  agama.  Oleh karena itu, Indonesia memakai kata kawin dalam hukum  indonesia  untuk  mengatur  mengenai perkawinan sebab cakupan perkawinan yang ada di Indonesia tidak hanya melaksanakan suatu tata cara untuk ikatan (akad) saja namun menyangkut juga dalam hal administrasi.
Menurut  ketentuan  salah  satu  pasal  dalam Undang-Undang  Perkawinan  yakni  Pasal  1 menyatakan  jika  perkawinan  merupakan  ikatan jasmani  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  yang  nantinya  akan  menjadi seorang suami dan isteri yang mempunyai tujuan akan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  yang  didasarkan  pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasar pada pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara seorang  pria  dan  wanita  untuk  hidup  bersama membentuk keluarga sebagai sepasang suami dan istri dengan didasarkan pada aturan yang dibuat Tuhan yang maha esa.
Dalam  Pasal  26  yang  terdapat  dalam Burgerlijk  Wetboek atau  kuhperdata  memandang bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan- hubungan perdata semata. sehinggadalam konteks
tersebut  tidak  membahas  mengenai  pengertian dan tujuan perkawinan dan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataan semata dan tidak membahas mengenai segi keagamaan.

## 3.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat Bugis
Perkawinan dalam hukum adat mempunyai diberi  istilah  “perikatan  adat”  yang  mempunyai bahwa  perkawinan  tersebut  mempunyai  akibat hukum  terhadap  hukum  adat  atau  aturan  adat yang berlaku dalam masyarakat setempat (hilma, 2007).  Perkawinan  yang  terdapat  dalam  Hukum Adat  tidak  hanya  tentang  ikatan  antara  calon mempelai pria  dan calon mempelai wanita yang akan  menjadi  suami  dan  isteri  saja  tetapi  juga menghubungkan  dua  keluarga  besar  menjadi satu sebagai ikatan kekerabatan dan ketetanggaan yang  juga  menyangkut  hubungan  adat  istiadat antara mempelai pria dan wanita.
Perkawinan  menurut  Hukum  Adat  atau tradisi  budaya  lokal  sudah  lebih  ada  terlebih dahulu  sebelum  adanya  Hukum  Islam  yang masuk ke wilayah nusantara, sehingga tradisi dan adat  budaya  yang  masihh  terdapat  di  Indonesia serta  masih  digunakan  di  Indonesia  tetap  akan dipertahankan selama aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama.
Perkawinan  pada  suku  Bugis  Makassar merupakan suatu prosesi yang harus dilaksanakan dengan  sungguh-sungguh  sehingga  proses tersebut terasa sakral dan sangat penting. Sebagai suku  yang  menganut  agama  Islam  terbesar masyarakat  suku  bugis  makassar  memiliki tatacara  pernikahan  yang  diatur  sesuai  dengan aturan adat dan aturan agama (Rika, 2014). Sesuai adat  yang  dimaksud  ialah  mengutamakan  tata krama dan sopan santun, dan sedangkan menurut agama sesuai syarat dan rukun Islam.
Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang  harus  dilalui,  pertama; Makkapese’-kapese ’ adalah tahap mencari tahu, tahap ini merupakan
Volume 2, Issue 1, May 2021
tahap  dimana  perwakilan  dari  kelurga  besar pihak calon mempelai laki-laki mencari tahu calon mempelai  wanita  yang  akan  dinikahinya,  lalu proses  dilanjutkan  dengan mattiro dimana  pihak keluarga  mencari  tahu  mengenai  fisik  dari  calon pengantin  wanita  yang  akan  dilamar  oleh  calon mempelai  pria,  apakah  fisik  dari  calon  mempelai wanita  sempurna  atau  memiliki  kekurangan tertentu (Andi, 2015).
Setelah  tahapan  tersebut  bagi  kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki- laki diteliti untuk mengetahui status kebangsawanan  mereka  agar  jangan  sampai tingkat  pelamar  lebih  rendah  dari  tingkat perempuan  yang  akan  dilamar  (Ali,  2009). Maksud  dari  tahapan  ini  agar  kedudukan  calon mempelai  pria  lebih  tinggi  dan  bisa  menafkahi calon mempelai wanita.
Kedua; ma’duta adalah  tahap  lamaran, tahapan ma’tuda dilaksanakan  setelah  melalui tahapan  pertama  dan  dalam  tahapan  pertama kedua belah pihak memepelai dan keluarga setuju untuk  melanjutkan  pada  proses  selanjutnya. Proses  selanjutnya  kedua  pihak  akan  mulai menentukan  tanggal  untuk  lamaran  ( ma’duta ) secara  resmi  dihadapa  kedua  belah  pihak. Selama  proses  lamaran  beberapa  hal  yang  akan dilakukan oleh kedua belah pihak  yakni melihat lebih  dalam  tentang  garis  keturunan,  status, kekerabatan,  dan  kedua  calon  mempelai  juga diteliti  lebih dalam,  sambil membicarakan sompa dan jumlah uang antaran ( dui’ menre’ ) yang harus diberikan  oleh  pihak  calon  mempelai  laki-laki untuk biaya pesta pernikahan dan hadiah sebagai penghormatan  kepada  calon  mempelai  wanita dan  keluarganya.  Setelah  semua  prosesi  dan persyaratan  dilaksanakaan  dan  disepakati  maka proses selanjutnya adalah menetukan hari untuk mengukuhkan atau meresmikan ( ma’pasiarekkeng ) kesepakatan tersebut (Alii, 2015).
Ketiga; Mapettu ada ’ adalah proses memutuskan  hasil  pelamaran,  dalam  bahasa Bugis  dinamakan “ mappasiarekkeng ”. Proses
ini  membicarakan  hal-hal  yang  terkait  dengan perkawinan seperti uang belanja, leko , maskawin, hari  akad  nikah,  dan  lain-lain  sebagainya.  Hal- hal yang akan dibicarakan dalam rangkaian acara mapettu ada’ antara lain ;
a. Tanra  Esso ,  yakni  penentuan  acara puncak atau hari pesta.
b. Paenre’ atau uang panai.
c. Leko (seserahan),  hadiah-hadiah  yang biasa  digunakanoleh  calon  mempelai wanuta  seperti  perlengakapan  untuk pengantin wanita yang terdiri dari make up ,  sepatu,  baju  dan  lain  sebagainya untuk mendukung  prosesi  perkawinan tersebut.
d. Sompa atau sunrang (Mahar),  yakni hadiah  pertunangan  yang  diberikan kepada  calon  mempelai  wanita  ( pasio’ atau pengikat) yang diberikan oleh calon mempelai  pria  yang  berupa  sebuah cincin,  beserta  sejumlah  pemberian simbol lainnya (Andi, 2015).
Dan terakhir adalah hari perkawinan, dimana calon  mempelai  laki-laki  beserta  rombongan keluarga  membawa  seserahan  dan  mas  kawin untuk calon mempelai wanita.

## 3.1.3 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam
Perkawinan  dalam  aturam  Hukum  Islam berasal  dari  bahasa  Arab “ nikaahun ” yang berasal  dari  kata  “ nakaha ”  yang  mempunyai  arti bertindih  dan  memasukkan.  Nikah  dapat  juga diartikan  hubungan  seksual  yang  dalam  arti secara  hukum  bahwa  perkawinan  merupakan suatu  akad  atau  perjanjian  yang  menjadikan halalnya hubungan seksual antara pria dan wanita yang telah bersatu menjadi suami istri yang telah pasti  hubungannya  halal  menurut  ajaran  islam (Ramulyo, 2002).
Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam iaaia Ananaa Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila
Berdasarkan pengertian tersebut pernikahan menagndung makna diperbolehkannya hubungan pria  dan  wanita  yang  semula  dilarang  dapat menjadi  halal  jika  sudah  memenuhi  akad  dan syarat sah dalam pernikahan karena perkawinan mempunyai  tujuan  untuk  membentuk  keluarga, melanjutkan  keturunan,  mencegah  perbuatan tidak  terpuji  (zina)  serta  menjaga  ketentraman lahir dan batin. Dalam ketentuan kompilasi hukum Islam  yang  menjelaskan  tentang  perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk melaksanakan  ibadah  dan  mentaati  perintah Allah.  Dalam  perkawinan  semua  ulama  sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu  perkawinan  yaitu  Akad  nikah,  Mempelai laki-laki dan perempuan, Wali, Dua orang  saksi, Mahar atau Mas Kawin.

## 3.2 Pengertian Mahar dan Uang Panaik

## 3.2.1 Pengertian Mahar
Secara  bahasa  ( etimologi )  mahar  berasal dari  bahasa  Arab  yang  berarti  maskawin,  istilah lain  dari  mahar  yakni “shadaqah,  nihlah, dan faridhah”. Berdasarkan pengertian tersebut, mahar merupakan mas kawin pemberian mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, bentuk dan jenisnya pun tidak ditentukan, besar  dan  kecilnya  pun  tidak  ditentukan  yang penting tidak memberatkan calon mempelai pria dalam al-quran ataupun al- hadis (Juhaya, 2013).
Berdasarkan pengertian mahar yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), mahar  merupakan  suatu  pemberian  wajib  yang diserahkan  oleh  calon  mempelai  pria  kepada calon mempelai wanita baik dalam bentuk barang, uang, jasa atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Berbeda dengan ulama sebelumnya, menurut Syafi’iyyah mahar  merupakan  sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami sebagai  syarat  untuk  memperoleh  manfaat  dari
calon isteri ( istimta ‘). Ketentuan ini berlaku pada semua akad nikah, baik yang sahih ataupun yang fasid (Abdurahman,  1882) . Terkait  dengan  status hukum mahar menurut para fuqaha berpendapat jika mahar merupakan syarat sah suatu pernikahan sehingga  jika  syarat  tidak  terpenuhi  maka perkawinan  dianggap  tidak  sah  dan  untuk  para pihak  tidak  diperbolehkan  untuk  menyepakati menghapuskan  sebuah  mahar  dalam  proses pernikahan (Ibnu, 2007).
Berbeda  dengan  ulama  syafi’iyah,  pandangan ulama  Hanafiah  tidak  mengelompokkan  mahar sebagai  sebuah  kewajiban  yang  harus  diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita  yang  ada  pada  suatu  akad  nikah (Abdurahaman, 1882).
QS.  An- Nisa’ ayat  3  menjelaskan  bahwa pemberian besar kecilnya mahar atau mas kawin yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon  mempelai  wanita  ditetapkan  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, karena  pemberian  itu  harus  dilakukan  dengan keikhlasan dan bukan karena keterpaksaan.
Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar  dan  tidak  ada  batasan  minimal  atau maksimal. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa  melihat  jumlahnya.  Semuanya  yang  bisa disebut harta atau yang sebanding dengan harta, boleh  dijadikan  mahar,  baik  sedikit  maupun banyak,  tunai  ataupun  utang,  atau  yang  berupa kemanfaatan,  seperti  sajadah,  uang  50  ribu,  atau mengajarkan Al- Qur’an (Musthafa, 2018). Mahar didasarkan  pada  kemampuan  masing-masing orang keadaan dan tradisi keluarga.

## 3.2.2 Pengertian Uang Panaik
Kebudayaan  Suku  Bugis  di  kota  Makassar, Sulawesi  selatan  memiliki  syarat  dan  kewajiban tersendiri sebelum prosesi pernikahan yang perlu dipenuhi calon mempelai pria salah satunya yang terkenal yaitu uang panaik yang banyak disebutkan
Volume 2, Issue 1, May 2021
dalam budaya perkawinan suku bugis merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak mempelai laki-laki  kepada  pihak  mempelai  wanita  sebagai rasa  penghargaan  dengan  memberikan  uang panaik  untuk  pesta  pernikahannya  (Ikbal,  2012). Berdasarkan  pengertian  tersebut  uang  panaik pada  suku  bugis  digunakan  sebagai  uang  pesta pernikahan atau  biasa  disebut juga  uang  belanja dengan tujuan rasa penghormatan mempelai laki- laki kepada mempelai wanita.
Uang  panaik  dinamakan  juga  uang  belanja yang  merupakan  sebuah  pemberian  sejumlah uang  yang  harus  dibayarkan  atau  diberikan oleh  calon  mempelai  laki-laki  dan  jumlah  atau nominalnya  uang  tersebut  sangat  bervariasi tergantung  pada  kasta  dan  tingkat  strata  sosial atau  strata  keluarga  seorang  calon  mempelai wanita (Rika, 2014). Mahar dan Uang Panaik pada masyarakat  Suku  Bugis,  Sulawesi  Selatan  tidak jauh  berbeda  yaitu  penentuan  jumlahnya  dan statusnya  adalah  sebagai  pemberian  wajib  atau suatu  keharusan  ketika  akan  melangsungkan pernikahan,  yang  membedakan  hanya  Mahar merupakan  kewajiban  menurut  Hukum  Islam dan  Uang  Panaik  merupakan  kewajiban  dalam tradisi Adat Istiadat Suku Bugis.
Jumlah uang panaik pada suku Bugis terkenal tidak  sedikit  jumlahnya  ditentukan  berdasarkan pada  tingkat  starata  sosial  dan  pendidikan  dari sang gadis, adapun pengambilan keputusan akan besarnya  Uang  panaik  terkadang  dipengaruhi oleh  keputusan  keluarga  perempuan  (saudara ayah, ataupun saudara ibu) (Nur, 2019).

## 3.3 Analisis Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Uang Panaik
dalam Adat Suku Bugis menurut Hukum Islam
Sahnya suatu perkawinan menurut Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yaitu ‘Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-
masing agama dan kepercayaannya’ berdasarkan undang-undang,  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  oleh  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  sehingga  tidak  ada  pernikahan yang dilakukan diluar itu.
Dalam syarat perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan diatas perkawinan haruslah berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak calon  mempelai,  sudah  mencapai  batasan  usia yang  ditentukan,  apabila  belum  mencapai  batas usia  maksimal  untuk  menikah  maka  harus adanya  izin  orangtua  atau  wali  calon  mempelai, tidak boleh adanya hubungan darah, tidak berada dalam ikatan pihak lain, dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda, dari semua syarat  perkawinan  menurut  Undang-Undang tentang perkawinan tersebut tidak ada membahas mengenai  Mahar  atau  Uang  Panaik,  namun Sahnya  suatu  perkawinan  dikembalikan  pada agama dan kepercayaannya masing-masing.
Dalam  syarat  perkawinan  menurut  para ulama Islam diatas membahas mengenai adanya Mahar  yang  harus  ada  dalam  perkawinan,  dan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Bab  V  Pasal 30  sampai  dengan  Pasal  38  juga  tertulis  jelas mengenai  Mahar  yaitu  sebuah  Kewajiban  yang harus  diberiikan  oleh  calon  mempelai  pria kepada  mempelai  wanita  dalam  Hukum  Islam. Dalam konteks pernikahan adat suku bugis selain hukum negara serta hukum islam, suku bugis juga menganut atau memiliki tradisi uang panaik yaitu sistem pernikahan uang kepada calon wanita yang akan dinikahi dengan ketentuan atau keepakatan yang  sudah  disepakati,  hal  ini  tercantum  dalam adat  suku  bugis  yang  menganut  syarat-syarat pernikahan sebagai berikut :
a. Adanya Tanra Esso , penentuan acara puncak atau hari pesta.
b. Adanya Paenre’ atau uang panai.
c. Adanya Leko (seserahan).  hadiah-hadiah biasa  seperti  kelengkapan  untuk  pengantin wanita  yang  terdiri  dari  make  up,  sepatu, dan lain sebagainya.
Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam iaaia Ananaa Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila
d. Adanya Sompa atau sunrang (Mahar). hadiah pertunangan  mempelai  wanita  ( pasio’ atau pengikat)  berupa  sebuah  cincin,  beserta sejumlah  pemberian  simbol  lainnya  (Andi, 2015).
Uang  panaik  berbeda  dengan  mahar walaupun  sama-sama  suatu  kewajiban,  uang panaik  pada  masyarakat  suku  bugis  digunakan untuk  acara  resepsi  yang  mana  jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pemberian  uang panaik dalam  pernikahan  adat bugis  merupakan  syarat  dan  kewajiban  adat bukan berdasarkan syar’i, jadi dalam hukum islam orang  yang  hendak  menikah  boleh  memberikan atau tidak memberikan uang panaik, yang mana apabila  dalam  pernikahan  hanya  memberikan mahar  tanpa  memberi  uang  panaik  maka perkawinan  tersebut  tetap  sah  menurut  hukum islam  namun  secara  adat akan dianggap  sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut.
Sejarah budaya Uang Panaik ada sejak zaman kerajaan  Gowa  Tallo  dimana  Permintaan  Uang Panaik  hanya  berlaku  bagi  masyarakat  biasa yang ingin Meminang seorang gadis yang berasal dari  keluarga  kerajaan  maka  di  syaratkan  untuk membawa  bebarapa  persembahan  yang  juga didalamnya permintaan besaran uang (dulu koin emas). Seiring perkembangan zaman tradisi uang panaik ini mengalami pergeseran sehingga berlaku di semua lapisan sosial masyarakat hingga turun- temurun yang dulunya cuma berlaku dikalangan kerajaan namun telah berlaku secara menyuluruh sehingga  tanpa  memandang  asal dari  keturunan uang  panaik  ini  disyaratkan  bagi  laki-laki  yang ingin  meminang  seorang  perempuan  hanya besaran nilainya saja yang berbeda sesuai dengan tingkatan  sosial  yang  disandang  oleh  keluarga perempuan (Rika, 2014).
Perkembangan zaman inilah yang membuat pergeseran nilai-nilai budaya, dimana uang panaik semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya perubahan pola gaya hidup yang modern
dan  mewah  seiring  globalisasi  dan  akibatnya makna  uang  panaik  dalam  suatu  pernikahan tidak lagi menjadi sebuah tradisi pada umumnya, melainkan  telah  menjadi  sebuah  ajang  tampilan gaya  hidup  mewah  dan  status  sosial  seseorang atau  keluarga  untuk  mendapatkan  nilai  di  mata masyarakat.
Dalam aturan agama islam sahnya pernikahan berdasarkan syarat dalam islam yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, al- qurán  dan  Hadist,  sedangkan  adat  istiadat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, uang  panaik  ialah  syarat  nikah  pada  adat  bugis walaupun  sudah  menjadi  budaya  dan  tradisi adat hal ini tidak bersifat wajib atau mutlak yang berarti  uang  panaik  bukanlah  suatu  keharusan hingga  dapat  membatalkan  perkawinan,  hanya saja  mendapatkan  sanksi  sosial  dikalangan masyarkatnya.  Dalam  surat  An-Nur  (24)  ayat  32 Artinya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang lakilaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan menjadikan  mereka  mampu  dengan  karunia- Nya...”
Berdasarkan  ayat  tersebut  dianjurkan  bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah siap lahir batin,  berkecukupan,  dan  belum  menikah  agar segera  menikah  untuk  menghindari  timbulnya fitnah  dan  zina  diantara  keduanya,  dan  janganlah melihat  kemiskinan  orang  yang  meminang  atau kemiskinan orang yang akan kau nikahkan, sebab akan Allah mudahkan rezekinya setelah menikah dan membuat mereka sebagai orang berkecukupan jika Allah menghendakinya.
Berlebih-lebihan  dalam  Islam  merupakan perilaku  yang  tercela  dan      dilarang      oleh syariat  Islam,  hal  ini  dikarenakan  tidak  akan menimbulkan  kebaikan  sama  sekali  dan  bahkan akan  menimbulkan  berbagai  macam  hal-hal
Volume 2, Issue 1, May 2021
buruk  seperti  mendatangkan  sifat  riya  bagi yang  melakukan  dan  menimbulkan  sifat  iri  dan dengki bagi orang yang melihat (Mujiburrahman, 2018).  Maka  apabila  kedua  pasangan  sudah layak  untuk  menikah  segerelah  dinikahkan  tak perlu  ditambahkan  syarat-syarat  hal-hal  yang memberatkan  lainnya  yang  mengakibatkan pernikahan batal hingga kawin lari terjadi.
Dalam  pembahasan  ini  yang  mengatakan analisis  akibat  hukum  perkawinan  yang  tidak memenuhi  syarat  uang  panaik  dalam  adat  Suku Bugis  menurut  Hukum  Islam  hingga  dapat membuat  pasangan  kawin  lari  bahkan  batalnya perkawinan  dari  pendapat  undang-undang negara  tentang  perkawinan,  hukum  Islam  dan hukum  adat  yang  ada  di  suku  bugis  dapat ditarik  kesimpulan,  Hukum  Islam  merupakan hukum  fundamental  yang  sehingga  semua aturan  perkawinan  hendaknya  harus  mengikuti syariat  islam  dan  syarat  dalam  undang-  undang perkawinan,  bila  syarat  dalam  hukum  islam tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilakukan diangap tidak sah sedangkan Uang Panaik seperti yang disampaikan bukanlah mahar yang terdapat dalam  syarat  hukum  islam,  sehingga  bila  tidak dipenuhi  dalam  perkawinan  maka  perkawinan yang  dilakukan  tetap  sah  namun  akibat  yang ditimbulkan  mendapatkan  suatu  sanksi  sosial kemasyarakatan  pada  komunitas  suku  dan kelompok yang ada.

## 4. Simpulan
Kedudukan  Uang  panaik  tidak  diatur dalam  Hukum  Islam,  namun  Hukumnya  adalah mubah  (diperbolehkan)  karena  sebagai  bentuk pemberian dan selama tidak memberatkan pihak yang  memberikan,  namun  jika  permintaan  uang panaik  terlalu  tinggi  dan  calon  mempelai  pria tidak  dapat  memenuhi  hingga  menyebabkan batalnya perkawinan dan kawin lari maka Islam mengharamkan  suatu  hal  yang  berlebih-lebihan, dan  sebaiknya  tinggi  rendahnya  uang  panaik dapat  di  musyawarahkan  semampunya  calon
mempelai. Akibat hukum tidak terpenuhinya uang panaik menurut Hukum Islam ialah perkawinan tetap sah karena dalam Hukum Perkawinan Islam hanya  mengatur  tentang  Mahar  dan  tidak  ada aturan mengenai Uang panaik.
Uang  panaik  sebagai  adat  dan  tradisi  pada masyarakat  suku  bugis  baik  tetap  dilakukan namun  dalam  penentuan  nominalnya  sebaiknya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak  dan  tidak  memberatkan  pihak  laki-  laki, terutama  bila  ingin  mengadakan  acara  resepsi pernikahan secara besar- basaran alangkah baiknya bila  ditanggung  bersama-sama  dan  hendaknya jangan  menjadikan  uang  panaik  sebagai  faktor utama sahnya perkawinan.

## Daftar Pustaka
Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba‘ah , Dar al-Fikr.1882
Ali, Zainudin, Metode  Penelitian  Hukum, sinar grafika, Jakarta, 2014.
Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Propinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah  Sulawesi  Selatan ,  cet.  III,  Makassar, 2006.
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Cetakan
7, Prenada, Jakarta, 2006.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Ketatanegaraan Adat , Penerbit Alumni, Bandung, 1981,
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia menurut  perundangan,  hukum  adat,  hukum agama , Cetakan III, Bandung, 2007.
Ibnu  Rusyd, Bidayah  al-Mujtahid,  Juz  II ,  Pustaka Amani, Jakarta, 2007Ghazali, Abdurrahman, Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta, 2006.
Juhaya  S.  Pradja,M.A, perkawinan  perceraian keluarga  muslim ,  pustaka  setia,  Bandung, 2013.
Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan  Istri  (Hukum  Perkawinan  1), Cetakan  I,
Academia & TAZZAFA, Yogyakarta, 2004..
Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam iaaia Ananaa Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila
Marzuki,  Peter  Mahmud  Marzuk. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
Musthafa  Dib  al-Bugha,  dkk, Fikih  Manhaji,  Jilid
1, Media Dzikir, Jawa Tengah Peunoh Daly, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Studi Perbandingan  Dalam  Kalangan  Ahlus- Sunnah  dan  Negara-Negara  Islam,  Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
Ramulyo,  Mohd  Idris, Hukum  Perkawinan  Islam , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
Riduan  Syahrani, Seluk  beluk  Asas-asas  hukum perdata , PT. Alumni, Banjarmasin, 2006.
Setiady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian  Kepustakaan), Alfabeta,  Bandung, 2009.
Soekanto, Soerjono dan Soleman b.Taneko, Hukum Adat Indonesia , Rajawali, Jakarta, 1990.
Soekanto,Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2007
Ahmad  Ridha  Jafar, “Uang  Panai’  dalam  Sistem Perkawinan  Adat  Bugis  Makassar  Perspektif Hukum Islam”, Skripsi , Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017.
Ali,  Akbarul  Falah, “Pandangan  Masyarakat  Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam  Perkawinan  Adat  Bugis  Di  Kecamatan Gantarang  Kabupaten  Bulukumba  Sulawesi Selatan”.  Skripsi ,  Fakultas  Syariah,  UIN Malang, 2009.
Andi  Aminah  Riski  dkk, ”Money  Shopping(Uang panaik)  In  Marriage  Bugis  Reteh  District Community Indragiri Hilir ”, 2017.
Andi  Mattulada, Manusia  dan  Kebudayaan  Bugis- Makassar  dan  Kaili  di  Sulawesi ,  universitas hasanuddin, 2014.
Andi,  asyraf, “Mahar  Dan  Paenre’  Dalam  Adat Bugis  (Studi  Etnografis  Hukum  Islam  Dalam
Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)” . Skripsi , Fakultas Syariah & Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
Asmat Riady Lamallongeng, Dinamika Perkawinan Adat  dalam  Masyarakat  Bugis  Bone,  (  Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), 2007.
Ikbal  M,  Tinjauan  Hukum  Islam  tentang “Uang Panaik”  (Uang  Belanja)  dalam  Perkawinan adat  suku  Bugis  Makassar  Kelurahan  Untia Kecamatan  Biringkanaya Kota Makassar, thesis , Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  IAIN  Sunan Ampel Surabaya, 2012.
Iman  Nur  Hidayat, “Uang  Panaik”  Sebagai  Syarat Nikah  Pada  Adat  Bugis  Dalam  Fiqih  Islam” , Ijtihad, Vol 13, No 1, 2019.
Jafar,  Ahmad  Ridha, “Uang  Panai’  dalam  Sistem Perkawinan  Adat  Bugis  Makassar  Perspektif Hukum Islam”, Skripsi , Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017.
M. Mujiburrahman, Pandangan  Hukum  Islam Terhadap  Uang  Panaik  (Uang  Pesta)  Dalam Pernikahan  Kalangan  Suku  Bugis  (Studi  Kasus Di  Kampung  Wiraska,  Distrik  Wanggar, Kabupaten  Nabire,  Skripsi ,  Fakultas  Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri (Iain), Salatiga, 2018
N. .Muhajir, Ahmad. “Pandangan Tokoh
Masyarakat  Terhadap  Pelaksanaan  Tradisi  Doi’ Panai’  Dalam  Pernikahan  Adat  Suku  Makassar Perspektif Al-Maslahah Ar- Mursalah” . Skripsi , Fakultas  Syari’ah  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
Muhammad  luqman  hakim, Konsep  Mahar  dalam Al-qurán  dan  Relevansinya  dengan  Kompilasi Hukum  Islam , Skripsi ,  Fakultas  Syariáh, Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, Jakarta, 2015.
Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang
Volume 2, Issue 1, May 2021
Harmoni.”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari, 2011.
Nur  Avita, “Mahar  Dan  Uang  Panaik  Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)”, Skripsi, Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah,  Jakarta, 2019.
Nurul  Hikmah, “Problematika  Uang  Belanja  Pada Masyarakat  Di  Desa  Balangpesoang  Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” Volume Ii, Nomor 3, 2015.
Nuwa,  Theresia  Christina. “Makna  Belis  Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan  Tanpa  Belis  Pada  Masyarakat  Nagekeo,
Flores,  Nusa  Tenggara  Timur)”  Skripsi  thesis , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
Rika,  Elvira. “Ingkar  Janji  Atas  Kesepakatan  Uang Belanja (Uang Panai’ ) Dalam Perkawinan Suku Bugis  Makassar)”.  Skripsi ,  Fakultas  Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis
Tellumpoccoe , Gaung Persada Press, Jakarta,
2016.
Triwahyuni, Nurul Afni. “Pemaknaan Tradisi Uang Panaik dalam Pernikahan Adat Suku Bugis pada Mahasiswa  Suku  Bugis  di  Kota  Makassar”. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Komunikasi UNISSULA, Semarang, 2017.