## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SOLOK KOTA

## Rizky Mahesa Febriandi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: rizkyfebryand@gmail.com

## ABSTRACT
Investigation of Election Crime During the 2019 Election Campaign Period By Investigators of the Solok Kota Police Satreskrim begins with the activities of Investigators accompanying Bawaslu  to  receive  findings  /  reports  of  alleged  election  crimes,  then  no  later  than  14 (fourteen) days the investigator will assist  Bawaslu in conducting clarifications and studies, after  it  is  concluded  that  the  finding  /  report  is  an  election  criminal  act,  then  the  report  is forwarded  to  the  Police  by  making  a  Police  Report,  furthermore  that  no  later  than  14 (fourteen)  days  the  Investigator  will  carry  out  the  investigation  and  no  later  than  14 (fourteen)  days  the  case  files  resulting  from  the  investigation  have  been  submitted  to Penunutut. General. Within a maximum period of 6 (six) days from the date of receipt of case files, the investigator delegates the responsibility of the case to the public prosecutor without or after going through the process of  returning the case  files. The obstacles faced by Solok Kota  Police's  Satreskrim  Investigators  in  Investigating  Election  Crime  during  the  2019 Election Campaign Period include, external constraints, namely a) the handling of reports on election  crimes  cannot  be  followed  up  if  one  of  the  Gakkumdu  elements  (Bawaslu, investigators,  prosecutors) does not agree to follow up on their own normative reasons; (b) the  limitation  of  the  time  period  for  handling  election  crimes  is  not  followed  by  the  legal consequences  that  will  occur  if  the  handling  of  the  crime  committed  exceeds  the predetermined  time  period;  (c)  time  limitation  for  handling  election  crimes  greatly  hinders Election  Crime  Investigators  from  working  optimally  in  gathering  evidence.  internal constraints,  namely  a)  limited  facilities  and  infrastructure  required  for  investigation  and investigation activities; b) Election Crime Investigators are still weak in their mastery of laws or regulations relating to the 2019 Election.
Keywords: Investigation, Election Crime, Campaign Period

## ABSTRAK
Penyidikan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Masa  Kampanye  Pemilu  2019  Oleh  Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling lambat 14 (empat belas) hari penyidik akan mendampingi Bawaslu dalam melakukan klarifikasi dan penelitian, setelah  disimpulkan  bahwa  temuan/laporan  tersebut  merupakan  tindak  pidana  pemilu, maka laporan tersebut  diteruskan  kepada  Kepolisian  dengan  membuat  Laporan  Polisi,  selanjutnya paling lambat 14 (empat belas) hari Penyidik akan melaksanakannya. penyidikan dan paling lambat  14  (empat  belas)  hari  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  telah  diserahkan kepada  Penuntut  Umum.  Umum.  Dalam  jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  hari  terhitung
sejak  tanggal  penerimaan  berkas  perkara,  penyidik  melimpahkan  tanggung  jawab  perkara tersebut  kepada  penuntut  umum  tanpa  atau  setelah  melalui  proses  pengembalian  berkas perkara.  Kendala  yang  dihadapi  Penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  dalam  Penyidikan Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu 2019 antara lain, kendala eksternal yaitu a) penanganan laporan tindak pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti jika salah satu unsur Gakkumdu  (Bawaslu,  penyidik,  jaksa)  tidak  setuju  untuk  menindaklanjuti  alasan  normatif mereka sendiri; (b) pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana pemilu tidak diikuti dengan  akibat  hukum  yang  akan  terjadi  apabila  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan melebihi  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan;  (c)  keterbatasan  waktu  penanganan  tindak pidana Pemilu sangat menghambat Penyidik  untuk bekerja maksimal dalam mengumpulkan bukti.  kendala  internal  yaitu  a)  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  untuk kegiatan penyidikan dan penyidikan; b) Penyidik Tindak Pidana Pemilu masih lemah dalam penguasaan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2019.
Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pemilu, Masa Kampanye

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pemilu  tidak  terlepas  dari  kegiatan  retorika,  publik  relasi,  komunikasi massa,  lobi  politik  dan  lain-lain  kegiatannya.  Meskipun  agitasi  dan  propaganda  di  Negara demokrasi  sangat  dikecam,  namun  dalam  kampanye  pemilihan  umum,  teknik  agitasi  dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.  Dalam  pelaksanaan  pemilu  di  lapangan  banyak  sekali  ditemukan  kecurangan  yang dilakukan  oleh  para  calon,  seperti  melakukan  politik  uang,  intimidasi,  kampanye  diluar jadwal, kampanye negatif, manipulasi data, dan lain-lain.
Undang-Undang  (UU)  tentang  Pemilihan  Umum  resmi  ditandatangani  oleh  Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 15 Agutus 2017 dan telah diundangkan pada 16 Agustus 2017, UU No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  ini  menjadi  dasar  hukum  penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang  diselenggarakan  secara  serentak.  Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  disebutkan  bahwa  Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengingat diundangkannya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga mengatur tentang tindak pidana pemilu (Pasal 476, dan Pasal 477, dan Pasal 480), maka Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti, dan menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu,  yakni  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Menurut Djoko Prakoso “setiap orang, badan hukum atau organisasi dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalanghalangi atau mengganggu jalannya Pemilu yang diselenggarakan  menurut  undang-undang”,  pada  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  memperlihatkan  keseriusan  pemerintah  dalam  memberantas  pidana  Pemilu  melalui
pembentukkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 1 Mengingat UU No. 7 Tahun 2017  telah  mengatur  secara  khusus  mengenai  jenis  dan  beratnya  ancaman  serta  bagaimana penanganan  tindak  pidana  Pemilu  2019  harus  dilakukan,  sedari  awal  mestinya  tidak  ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Pemilu 2019.  Namun,  melihat  sedikitnya  jumlah  laporan  tindak  pidana  pemilu  yang  berlanjut  ke tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadila  sampai  keluarnya putusan  yan  berkekuatan  hukum  tetap (inkrach  van  gewisjde ),  membuktikan  penanganan tindak  pidana  pemilu  dalam  Pemilu  2019  belum  berjalan  efektif  sekalipun  sudah  tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.
Penegakan  hukum  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  bertujuan  untuk  menanggulagi setiap  kejahatan.  Bahwa  yang  dimaksud  sistem  peradilan  pidana  ialah  suatu  sistem berprosesnya  suatu  peradilan  pidana,  dimana  masing-masing  komponen  fungsi  yang  terdiri dari  kepolisian  sebagai  penyidik,  kejaksaan  sebagai  penuntut  umum,  pengadilan  sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali  para  terhukum,  yang  bekerja  secara  bersama  sama,  terpadu  dalam  usaha  untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan. 2
Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  32  Tahun  2018 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  KPU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Tahapan, Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2019,  Komisi  Pemilihan Umum  RI  menetapkan  tahapan  Pemilu  2019  dengan  masa  kampanye  dengan  masa  yang relatif lama, yakni tanggal 23 September 2018-13  April 2019, merupakan jadwal kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan  Data  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pemilu  Tahun  2019  dari Urmintu Satreskrim Polres Solok Kota, selama tahapan pemilu 2019 Satreskrim Polres Solok Kota  telah  menangani  9  (sembilan)  perkara  tindak  pidana  pemilu  yang  sudah  berkeputusan hukum tetap (inkracht), Dari 9 (sembilan) perkara tindak pidana pemilu yang telah ditangani oleh Satreskrim Polres Solok Kota tersebut, 3 (tiga) perkara merupakan tindak pidana pemilu yang terjadi pada masa kampanye, diantaranya adalah :
1. Laporan Polisi Nomor : LP/236/B/XI/2018/Polres Solok Kota tgl 07 November 2018, tentang  tindak  pidana  pemilu  kampanye  yang  dilarang  berupa  menghina  pelaksana kampanye pemilu lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 521 Jo pasal 280 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Laporan  Polisi  Nomor  :  LP/23/B/I/2019/Polres  Solok  Kota  tgl  23  Januari  2019, tentang  tindak  pidana  pemilu  kampanye  yang  dilarang  berupa  anggota  badan permusyarawatan  nagari  ikut  serta  sebagai  pelaksana  kampanye  sebagaimana dimaksud  dalam  rumusan  pasal  494  Jo  Pasal  280  ayat  (3)  UU  No.  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/71/B/III/2019/Polres Solok Kota tgl 8 Maret 2019, tentang tindak  pidana  pemilu  kampanye  diluar  jadwal  yang  ditetapkan  Komisi  Pemilihan Umum melalui media elektronik sebagaimana dimaksud rumusan pasal 492 Jo Pasal
1 Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu , CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 148
2 Edi  Setiadi, sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  sistem  Penegakan  Hukum  pidana  Di  Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 32
276  ayat  (2)  Jo  Pasal  275  ayat  (1)  Huruf  f  dan  g  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum.
Menjelaskan  data  tersebut  Kasat  Reskrim  Polres  Solok  Kota  Iptu  Defrianto,  S.H., M.H.  selaku  Koordinator  Penyidik  menerangkan  bahwa  pelaksanaan  penyidikannya  perkara tindak  pidana  pemilu  yang  terjadi  pada  masa  kampanye  tergolong  kualifikasi  sulit,  yakni kualitas  modus  operandi  pelaku,  kesulitan  mendapatkan  alat  bukti  guna  memenuhi  unsur pasal yang dipersangkakan terhadap orang ataupun kelompok yang diduga melakukan tindak pidana pemilu tersebut, dan dibatasi dengan prosedur khusus  yang membuat penyidik harus bekerja  paruh  waktu  semaksimal  mungkin  mengungkap  terangnya  sebuah  perkara. Berdasarkan latar belakang  yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Oleh Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, dan kendala yang dihadapi Penyidik Satreskrim Polres  Solok  Kota  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Masa  Kampanye  Pemilu Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis  Normatif  yang  didukung  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Data  yang  digunakan  adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data  yang  didapat  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analitis. kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Penyidikan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Masa  Kampanye Pemilu  Tahun  2019  Oleh Satreskrim Polres Solok Kota
Penanganan kasus tindak pidana pemilu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilu dari Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Polres  Solok  Kota,  secara  teknis  sama  halnya dengan penanganan kasus pidana umum lainnya, segala administrasi penyidikan memakai petunjuk  teknis  penyidikan  pada  kepolisian  dan  mekanisme  acara  penyidikan  tidak terlepas  dari  yang  telah  diatur  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP, kemudian  secara  internal  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  menjalan  tugas Penyelidikan  dan  Penyidikan  juga  mempunyai  Petunjuk  Teknis  dan  Standar  Operasional Prosedur  melalui  Peraturan  Kapolri  dan  Peraturan  Kabareskrim.  Mencermati  ketentuan pasal Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang tidak menyebutkan institusi mana  yang  berwenang  melakukan  proses  penyelidikan,  maka  dapat  dipastikan  bahwa institusi  yang  berwenang  melakukan  penyelidikan  tindak  pidana  dalam  Pemilu  2019 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.  8  Tahun  1981  yang  menyatakan,  “Penyelidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”, dengan demikian Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang ditugaskan dari Satreskrim Polres Solok  mengemban  2  (dua)  fungsi  sekaligus,  yakni  melaksanakan  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  pemilu.  Proses  penanganan  temuan/laporan  tentang  dugaan tindak pidana pemilu dan penyidikan tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:
1. Dalam Pasal 19 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, Penyidik mendampingi Bawaslu dalam  menerima  temuan/laporan  tindak  pidana  pemilu,  dan  setelah  laporan  diterima atau  diregistrasi  oleh  Bawaslu  maka  Penyelidik  mulai  melaksanakan  penyelidikan terhadap  laporan  tersebut  dan  wajib  membuat  laporan  hasil  penyelidikan  setelah melaksanakan penyelidikan.
2. Dalam  Pasal  20  Perbawaslu  Nomor  31  Tahun  2018,  Bawaslu  bersama  Penyidik  dan Jaksa  melaksanakan  pembahasan  pertama  paling  lama  1x24  jam  terhitung  sejak temuan/laporan diterima untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil, dan menentukan pasal yang akan disangkakan.
3. Dalam  Pasal  21  Perbawaslu  Nomor  31  Tahun  2018,  Berdasarkan  temuan/laporan dugaan  tindak  pidana  pemilu  yang  sudah  diregistrasi,  Penyidik  dan  Jaksa mendampingi  Bawaslu  dalam  melakukan  kajian  terhadap  temuan/laporan  tersebut, kajian dilakukan paling lama 14 hari setelah temuan/laporan diregistrasi.
4. Dalam  Pasal  23  Perbawaslu  Nomor  31  Tahun  2018,  Bawaslu  bersama  Penyidik  dan Jaksa  melaksanakan  pembahasan  kedua  paling  lama  14  hari  sejak  temuan/laporan diregistrasi  untuk  menyimpulkan  temuan  atau  laporan  merupakan  tindak  pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu.
5. Dalam  Pasal  24  Perbawaslu  Nomor  31  Tahun  2018,  paling  lama  14  hari  sejak temuan/laporan  diregistrasi  sudah  dilaksanakan  rapat  pleno  untuk  memutuskan temuan  atau  laporan  ditingkatkan  ke  tahap  Penyidikan  atau  dihentikan,  yang  mana rapat  pleno  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  pada  hasil  pembahasan  kedua,  kajian Pengawas  Pemilu,  dan  laporan  hasil  penyelidikan  dari  Penyelidik.  Dalam  1x24  jam setelah  selesai  melaksanakan  rapat  pleno,  maka  Penyidik  dan  Jaksa  mendampingi Bawaslu membuat Laporan Polisi ke SPKT Polres setempat.
6. Dalam Pasal 25 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, Setelah terbitnya Laporan Polisi, segera  menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  bersamaan  dengan  Surat  Perintah Dimulainya  Penyidikan,  dan  penyidikan  dilaksanakan  paling  lama  14  (empat  belas) hari  terhitung  sejak  terbitnya  Laporan  Polisi.  Pelaksanaan  Penyidikan  dilaksanakan dengan pendampingan Jaksa.
7. Dalam Pasal 26 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, pada masa penyidikan oleh unsur Kepolisian,  Penyidik  bersama  Jaksa  dan  Bawaslu  melaksanakan  pembahasan  ketiga untuk  menghasilkan  kesimpulan  dapat  atau  tidaknya  perkara  dilimpahkan  kepada Jaksa.
8. Dalam  Pasal  27  Perbawaslu  Nomor  31  Tahun  2018,  Hasil  penyidikannya  disertai berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak  diterimanya  laporan  polisi  dan  dapat  dilakukan  tanpa  hasil  pemeriksaan tersangka. Jika hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  Polri  disertai petunjuk  tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  dilengkapi.  Selanjutnya,  Penyidik menyerahkan  kembali  berkas  perkara  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak tanggal penerimaan berkas perkara.
9. Dalam Pasal 28 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap  oleh  Jaksa,  maka  Penyidik  segara  menyerahkan  tanggung  jawab  tersangka
dan  barang  bukti  kepada  Penuntut  Umum,  dan  dapat  dilakukan  tanpa  kehadiran tersangka.
10. Selanjutnya, dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara,  tanpa  atau  setelah  melalui  proses  pengembalian  berkas  perkara  karena penyidikan dianggap belum lengkap, Penuntut Umum pun wajib melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima)10 hari sejak menerima berkas perkara,  untuk  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  Pengadilan.  Dari  uraian tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017  dan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  dapat  disimpulkan  bahwa penanganan  tindak  pidana  dalam  Pemilu  2019  mulai  dari  tahap  penerusan  laporan sampai  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, melibatkan  4  (empat)  institusi  berbeda  sesuai  tahapan  prosesnya  yaitu  Bawaslu dan/atau  jajarannya  sampai  Panwaslu  Kecamatan  (penerusan  laporan,  1x24  jam), Kepolisian  (penyidikan,  14  hari),  Kejaksaan  (penuntutan,  5  sampai  11  hari),  dan Pengadilan  (pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tingkat  pertama,  7  hari;  dan  tingkat banding,  10  hari)  sampai  keluarnya  putusan  (pengiriman  dan  pelaksanan  putusan,  6 hari).
B. Kendala  yang  dihadapi  Penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  dalam  Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019
Kendala  yang  dihadapi  Penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  dalam  melakukan Penyidikan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Masa  Kampanye  Pemilu  Tahun  2019  menjadi  2 (dua) kelompok, yaitu:
1. Kendala Eksternal (dari luar).
Terdapat kelemahan terkait dengan tata cara penanganan tindak pidana pemilu, yaitu  dengan  keberadaan  Bawaslu  yang  hanya  diposisikan  sebagai  lembaga  penerus laporan/temuan  dugaan  tindak  pidana  pemilu,  padahal  lembaga  tersebut  diberi  tugas menentukan dugaan  tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat  (2) huruf c dan juga diberi kewenangan untuk meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada  pihak  terkait  dalam  rangka  tahapan  klarifikasi  tindak  pidana  pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf g UU No. 7 Tahun 2017, sepantasnyalah bila Bawaslu  dijadikan  sebagai  lembaga  penerus  laporan  dugaan  tindak  pidana  pemilu dengan  segala  kewenangan  dimilikinya,  yakni  berwenang  melakukan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  pemilu,  sama  dengan  lembaga  independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau Badan Narkotika Nasional, dengan demikian  tidak  akan  ada  lagi  kekhawatiran  sebuah  laporan  tindak  pidana  pemilu  tida dapat  ditindak  lanjuti  penanganannya  hanya  disebabkan  salah  satu  dari  unsur Gakkumdu  (Bawaslu,  Penyidik,  Jaksa)  tidak  sepakat  untuk  menindaklanjuti  dengan alasan  normatifnya  sendirisendiri,  kelemahan  itu  dapat  juga  disebut  sebagai  kendala dalam  penyidikan  tindak  pidana  pemilu.  Sentra  Gakkumdu  belum  berfungsi  efekti dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, karena hanya  untuk  menyatakan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang  diduga  sebagai  tinda pidana pemilu saja Bawaslu harus satu suara dengan 2 (dua) unsur Gakkumdu yang lain yaitu  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  padahal  keberadaan  Penyidik  dari  Kepolisian  dan Jaksa  dari  Kejaksaan  dalam  Gakkumdu  hanyalah  sebagai  forum  koordinasi  bagi
Bawaslu  untuk  mengambil  keputusan.  Kenyataannya,  memang  tidak  sedikit  laporan atau  temuan  dugaan  tindak  pidana  dalam  Pemilu  Tahun  2019  yang  tidak  bisa dilanjutkan  ke  tahap  penyidikan  atau  harus  dihentikan  di  tahap  penyidikan  dan/atau tahap  penuntutan  hanya  karena  ada  salah  satu  unsur  dalam  Gakkumdu  yang  tidak sependapat dengan unsur  Gakkumdu  yang lain.  Kendala lain  dalam penyidikan tindak pidana  pemilu  tahun  2019  yaitu  dibatasinya  jangka  waktu  penanganan  tindak  pidana pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  mulai  dari penerusan  laporan  sampai  pelaksanaan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, sedangkan aturan batasan waktu tersebut tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apa yang  akan  terjadi  bila  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan  ternyata  melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Seharusnya, demi kepastian hukum sebagai salah satu  asas,  ketentuan  pembatasan  jangka  waktu  penanganan  tindak  pidana  dalam  UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mestinya juga diikuti dengan ketentuan atau norma yang mengatur akibat hukumnya, misalnya bila penyidikan belum selesai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka penyidikan harus dihentikan atau bila pemeriksaan di  sidang  pengadilan  memakan  waktu  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  maka  putusan  yang dijatuhkan batal demi hukum.
Ada  kendala  lain  sehubungan  dengan  pembatasan  waktu  penanganan  tindak pidana  pemilu  tersebut,  bahwa  pembatasan  waktu  penanganan  tindak  pidana  pemilu sangat  menghambat  Penyidik  Tindak  Pidana  Pemilu  untuk  bekerja  maksimal  dalam mengumpulkan  alat  bukti,  diilustrasikan  kepada  sebuah  perkara  yang  saksi-saksinya berdomisili  jauh  dan/atau  bepergian  ke  luar  Kota  dan/atau  orangnya  sudah  diketahui sedangkan  alamatnya  belum  ditemukan,  padahal  keterangan  saksi  tersebut  merupakan kunci  dari  terangnya  suatu  perkara,  sehingga  perkara  tersebut  tidak  dapat  ditindak lanjuti ke tahap penuntutan dan harus dihentikan penyidikannya berdasarkan hasil rapat pembahasan  ke  III  bersama  Jaksa  dan  unsur  Bawaslu.  Selain  itu,  kepastian  hukum penanganan  tindak  pidana  pemilu  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  sedangkan secara  sosiologis  masyarakat  masih  bertanya  tentang  profesionalisme  dan  transparansi penyidikan  tindak  pidana  pemilu,  rasanya  sangat  tidak  adil  jika  sebuah  perkara  yang nyata-nyata  merupakan  tindak  pidana  harus  dihentikan  penyidikannya  hanya  karena tidak  maksimalnya  penyidikan  mencari  alat  bukti  disebabkan  keterbatasan  waktu penyidikan.
2. Kendala Internal (dari dalam)
Selain dari beberapa kendala yang disebutkan di atas, secara internal terdapat 2 (dua)  kendala  yang  dihadapi  Penyidik  dalam  manganani  laporan  pidana  pemilu. Pertama,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  selalu  menjadi  hambatan  dan  menjadi kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama tugas yang dilakukan oleh Penyidik,  Pemerintah  belum  menyediakan  peralatan  kerja  seperti  perangkat  komputer atau laptop yang diperuntukkan bagi Penyidik, sedangkan pelaksanaan kegiatan seperti pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, serta pembuatan administrasi penyidikan harus dilaksanakan  di  Sekretariat  Bawaslu  atau  Posko  Gakkumdu.  Setelah  selesainya melaksanakan  kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan,  Penyidik  juga  belum  difasilitasi ruang  atau  tempat  penyimpanan  dokumen  dan  arsipnya,  sehingga  pengarsipan  hanya ada  di  Satreskrim  Polres.  Kedua,  masih  lemahnya  Penyidik  Tindak  Pidana  Pemilu
dalam  penguasaan  perundang-undangan  atau  peraturan-peraturan  berkaitan  dengan Pemilu  Tahun  2019,  disebabkan  karena  pembuatan  perundang-undangan  atau peraturan-peraturan  tersebut  sangat  dekat  dengan  waktu  diberlakukannya,  sedangkan Penyidik  Tindak  Pidana  Pemilu  itu  sendiri  hanya  dibekali  pelatihan  selama  1  (satu) minggu,  waktu  pelatihan  tersebut  adalah  waktu  yang  singkat  untuk  dapat  menguasai peraturan yang baru dikenal.

## KESIMPULAN
Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2019 Oleh  Penyidik  Satreskrim  Polres  Solok  Kota  diawali  dari  kegiatan  Penyidik  mendampingi Bawaslu  menerima  temuan/laporan  dugaan  tindak  pidana  pemilu,  kemudian  paling  lama  14 (empat belas) hari Penyidik mendampingi Bawaslu dalam melakukan klarifikasi dan kajian, setelah  disimpulkan  bahwa  temuan/laporan  tersebut  adalah  tindak  pidana  pemilu,  maka laporan diteruskan kepada Polri dengan membuat Laporan Polisi, selanjutnya paling lama 14 (empat belas) hari Penyidik melaksanakan penyidikan dan paling lama 14 (empat belas) hari berkas perkara hasil penyidikan sudah diserahkan kepada Penunutut Umum.
Dalam  waktu  paling  lama  6  (enam)  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas  perkara, Penyidik  melimpahkan  tanggung  jawab  perkara  kepada  Penuntut  Umum  tanpa  atau  setelah melalui  proses  pengembalian  berkas  perkara.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyidik Satreskrim  Polres  Solok  Kota  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pemilu  Pada  Masa Kampanye  Pemilu  Tahun  2019  adalah Pertama ,  kendala  eksternal,  yaitu  a)  laporan  tindak pidana  pemilu  tidak  dapat  ditindaklanjuti  penanganannya  jika  salah  satu  dari  unsur Gakkumdu  (Bawaslu,  Penyidik,  Jaksa)  tidak  sepakat  untuk  menindaklanjuti  dengan  alasan normatifnya  sendirisendiri;  (b)  dibatasinya  jangka  waktu  penanganan  tindak  pidana  pemilu tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apa yang akan terjadi bila penanganan tindak pidana yang  dilakukan  melewati  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan;  (c)  pembatasan  waktu penanganan tindak pidana pemilu sangat menghambat Penyidik Tindak Pidana Pemilu untuk bekerja  maksimal  dalam  mengumpulkan  alat  bukti. Kedua ,  kendala  internal,  yaitu  a) terbatasnya  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  penyelidikan  dan penyidikan;  b)  Masih  lemahnya  Penyidik  Tindak  Pidana  Pemilu  dalam  penguasaan perundang-undangan atau peraturanperaturan berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pemilu , CV. Rajawali, Jakarta, 1987.
Edi  Setiadi, sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  sistem  Penegakan  Hukum  pidana  Di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.