## ALASAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT LEBIH MEMILIH BERCERAI DARIPADA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KDRT (Studi Kasus Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi)
Oleh :
Suzanalisa ∗ Che Thalbi Md Ismail ∗

## ABSTRAK
KDRT  yang  dialami  kebanyakkan  adalah  golongan perempuan  khususnya  istri  sedangkan  pelakunya  adalah suami  maka  diperlukan  pengendalian  terhadap  kejahatan kekerasan  dalam  rumah  tangga  melalui      melalui  penegakan hukum.  Namun  kenyataannya  95%  kasus  KDRT  khususnya terhadap  istri  sebagai  korban  lebih  memilih    menjadi  alasan permohonan  gugatan  cerai  dibandingkan  melalui  mekanisme sistem  peradilan  pidana  untuk  mencapai  kepastian  hukum bagi pelaku  dan keadilan bagi korban. Hal ini pun  terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai  dengan alasan adanya KDRT yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu  Pengadilan  Negeri  Jambi.  Diterimanya  gugatan  cerai oleh  Pengadilan  Agama  terjadi  bukanlah  sebagai  penegakan hukum terhadap pelaku KDRT maka sangat diperlukan kajian alasan  penyebab  istri  sebagai  korban  KDRT  lebih  memilih bercerai  daripada  melalui  proses  penegakan  hukum  untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
∗ Pengajar School of Law, UUM, Kedah, Malaysia.
Kata Kunci: KDRT, Perceraian, Penegakan Hukum

## A.  Pendahuluan
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) sering  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  dan  sangat  jarang dikemukakan secara umum dikarenakan korban sengaja tidak mau  memberitahukan  kepada  orang  lain  sekalipun  keluarga dimana Korban menganggap bahwa keadaan yang
dialaminya  merupakan  perkara  yang  biasa  dalam  rumah tangga  dan  hal  ini  bukan  perbuatan  tindak  pidana  ,  merasa ranah  peribadi,  dan  berusaha  untuk  menutupi  serta  membela pelaku  walaupun  telah  mengalami  kekerasan 1 .  selanjutnya korban  menganggap  bahwa  keutuhan  rumah  tangga  lebih penting,  lebih-lebih  lagi  korban  adalah  berprofesi  ibu  rumah tangga  dan  apabila  pelaku  (suami)  diperkarakan  tindak pidana maka akan mengganggu hubungan rumah tangga dan anak-anak.  Korban  beranggapan  bahwa  kekerasan  yang dialaminya,  apabila  dilaporkan  kepada  aparat  Polisii  akan menambah kerumitan dan penderitaan 2 .
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  oleh korban  dalam  rumahtangga  seperti  disebutkan  diatas,
1 Tapi  Omas  Ihromi,  dkk,” Penghapusan    Diskriminasi    Terhadap Wanita” ,  Bandung: Alumni,  2006 hal 2 2 G.  Widiartana,  “ Kekerasan  dalam  rumah  tangga” Persfektif Perbandingan  Hukum, Yogyakarta,  Universitas  Atma  Jaya,  2009
hal 2
kebanyakkan golongan perempuan khususnya istri sedangkan pelakunya  adalah  suami  dengan  jenis  kekerasan  fisik  dalam rumah  tangga  terbanyak.  Hal  ini  diperoleh  daripada meningkatnya  angka  korban  perempuan  (istri)  berdasarkan hasil  laporan  Suruhanjaya  Nasional  Perempuan  (KOMNAS Perempuan)  semenjak  tahun  2010  hingga  tahun    2014.  Pada tahun  2010  jumlah  korban  terhadap  golongan  istri  sebanyak 98.577  kasus,  pada  tahun  2011  jumlah  korban  meningkat kepada  110.468  kasus,  pada  tahun  2012  meningkat  kepada 203.846  kasus,  pada  tahun  2013  meningkat  kepada  263.285 kasus, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan  jumlah  istri  sebagai  korban  kdrt  maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui penegakan hukum Namun
kenyataannya  95%  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga khususnya  terhadap  istri  sebagai  korban  lebih  memilih menjadi  alasan  permohonan  gugatan  cerai  di  Pengadilan Agama  bagi  korban  beragama  Islam  dan  Pengadilan  Negeri bagi  korban  beragama  non  islam  dibandingkan  melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai kepastian hukum  bagi  pelaku  melalui  mekanisme  peradilan  pidana untuk mencapai keadilan bagi korban karena hak untuk hidup aman,  hak-hak  untuk  tidak  disiksa  telah  diganggu,  dan sebagai efek jera.
Hal ini pun  terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai  dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga  yang  dialami  istri  di  Pengadilan  Agama  Jambi mencapai  95%  lebih  banyak  sebagai  pengadilan  yang memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  perceraian  bagi perkawinan  menurut  perhukuman  yang  berlaku  untuk penduduk  yang  beragama  islam  sebagai  agama  mayoritas  di Kota  Jambi  dibandingkan  penegakan  hukum  melalui  sistem peradilan  pidana  di  Peradilan  Tingkat  Pertama  yaitu Pengadilan  Negeri  Jambi.  Pengadilan  Negeri  Jambi  jumlah perkara pada tahun pada tahun Tahun 2012 sebanyak 6 kasus, Tahun 2013 sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2014 sebanyak 3  perkara.  Sedangkan  di  Pengadilan  Agama  Jambi menunjukkan jumlah perkara kekerasan dalam  rumah tangga sebagai  alasan    permohonan  gugatan  cerai  iaitu  pada  tahun 2012 sebanyak 828, pada tahun 2013 sebanyak 777 dan pada tahun 2014 sebanyak 865 kasus.
Diketahui  bahwa  Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  tindak  pidana  yang  perlu  diselesaikan  secara undang-undang  melalui  sistem  peradilan  pidana  dalam mekanisme  peradilan  pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam KUHP sebagai Lex generalist dan Undang Undang Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  sebagai  Lex  Specialist  penegakan  hukum  yang  telah diatur  oleh  Negara  Indonesia.  Jika  dihubungkan  dari
banyaknya  permohonan  perkara  gugatan  cerai  di  Pengadilan Agama    yang  disebabkan  perbuatan  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dialami  oleh  istri  sebagai  alasan  permohonan yang  berakhir  diterimanya  gugatan  cerai  istri  sebagai penggugat  kepada  suami  sebagai  tergugat  yaitu  perceraian sebagai  tanda  putusnya  perkawinan  serta  putusnya  terhadap hak  dan  kewajiban  suami  istri,  hak  kewajiban  orangtua kepada anak dan harta benda selama perkawinan sebagaimana diatur  dalam  Undang  Undang  No.1  Tahun1974  tentang Perkawinan  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  49  namun  dilain sisi  bahwa  perceraian  yang  telah  terjadi  bukanlah  sebagai penegakan  hukum  terhadap  pelaku  KDRT  dikarenakan  tidak menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku,  dan  pelaku  dapat melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kembali  terhadap pasangan  barunya  lagi  dengan  derajat  /  kekuatan  yang  lebih tinggi.    Sedangkan  di  Pengadilan  Negeri  perkara  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  masuk  dan  melalui  proses peradilan  pidana  sangat  sedikit  sekali  sehingga  ditemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses penegakan  hukum    terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga.
Uraian-uraian  yang  telah  dikemukan  ini  maka  sangat diperlukan kajian alasan penyebab istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai yaitu memilih proses gugatan cerai di Pengadilan  Agama    daripada  melalui  proses  penegakan
hukum  untuk  memperoleh  keadilan,  kepastian  hukum terhadap kekerasan yang dialami dan efek jera pelaku dengan mengikuti mekanisme pengadilan sebagai bagian dari tatacara penegakan hukum di Pengadilan Negeri.

## B. Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  berupa  kekerasan fisik  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  merupakan perbuatan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dikarenakan  telah menimbulkan  penderitaan  fisik  maupun  psikis  bagi  korban dan  kekerasan  dengan  kekuatan  tinggi  dapat  pula  berakibat cacat permanen ataupun kematian pada korban.
Semenjak korban mengalami kekerasan, maka mutlak korban  mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban  yang  harus dihormati.  Adapun  hak-hak  korban  dimaksudkan  adalah mendapat  konpensasi  atas  penderitaan,  sesuai  dengan kemampuan  pelaku,  ataupun  sebaliknya  menolak  gantirugi karena  tidak  memerlukannya,  mendapatkan  gantirugi  untuk ahli  warisnya  bila  korban  meninggal  dunia  karena  tindakan tersebut,  mendapat  pembinaan  dan  pemulihan,  mendapatkan kembali  hak  miliknya,  menolak  menjadi  saksi,  bila  hal  ini akan  membahayakan  dirinya,  mendapat  perlindungan  dari ancaman  pihak  pelaku,  bila  melapor  dan  menjadi  saksi, mendapatkan  bantuan  penasehat  hukum,  mempergunakan upaya  hukum  (rechtsmiddelen).  Adapun  kewajiban  korban
Alasan Istri Sebagai Korban Kdrt Lebih Memilih Bercerai …. - Suzanalisa
iaitu  tidak  main  hakim  sendiri  (eigenrichting),  mengambil bagian  dengan  masyarakat  mencegah  terjadinya  /  timbulnya korban lebih banyak lagi, berkewajiban mencegah
kehancuran  si  pelaku  baik  oleh  diri  sendiri,  maupun  oleh orang  lain,  ikut  serta  membina  pelaku,  bersedia  dibina  atau membina  diri  sendiri  agar  tidak  menjadi  korban  lagi,  tidak menuntut    yang  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  pelaku, memberi  peluang  kepada  pelaku  untuk  memberi  ganti  rugi secara  bertahap  atau  sesuai  kemampuannya,  menjadi  saksi bila  tidak  membahayakan  diri  sendiri  dan  ada  jaminan.  Hak dan kewajiban korban  yang telah dihuraikan bergantung lagi kepada  korban  perlindungan  yang  hendak  diterima  dan dijalankan. 3
Hak-hak  Korban  Kekerasan  dalam  rumah  tangga diatur  dalam  Pasal  10,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga, menyebutkan  :
Korban berhak mendapatkan :
1. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  Polisi,  Jaksa, pengadilan,  penasehat  hukum  (advokat),  lembaga social  atau  pihak  lain  baik  sementara  maupun
3 Moerti  Hadiati  Soeroso,  “ Kekerasan  dalam  rumah  tangga  Dalam Perspektif  Yuridis-Viktimologis” , Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 115
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Lembaga  Kasusehatan  sesuai  dengan  keperluan perubatan.
3. Pengendalian  secara  khusus  berkaitan  dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan hukum  pada  setiap  tahap  proses  pemeriksaan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
5. Lembaga bimbingan rohani.
Selain  hak-hak  korban  yang  diatur  dalam  Pasal  10, hak  -  hak  korban  yang  lain  dapat  kita  jumpai  pada  Pasal  26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebutkan :
(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam  rumah  tangga  kepada  Polisi  baik  di  tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.
(2) Korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga atau  orang  lain  untuk  melaporkan  kekerasan  dalam rumah  tangga  kepada  pihak  Polisi  baik  di  tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. Dengan  adanya  jaminan  hak  korban  yang  diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini membuat para istri
atau  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  lain  lebih berani melaporkan tentang kekerasan yang menimpanya.
Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  memberikan  rasa aman  dan  percaya  diri  korban  berupa  dorongan,  motivasi untuk  tidak  takut  dalam  proses  pembuktian  pada  sistem peradilan tindak pidana, selanjutnya memenuhi rasa keadilan, dan  sebagai  perwujudan  perlindungan  terhadap  hak-hak perempuan  dari  segala  kekerasan,  serta  menyatakan  bahwa kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 4 .
Untuk  itu  pengendalian  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  kedepannya  harus  menjadi  keutamaan  utama bukan hanya digunakan sebagai instrument pendorong tetapi memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dengan meletakkan  sebagai  subjek  hukum  yang  mempunyai kedudukan sederajat di depan hukum dan dalam penguatkuasaan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang  dialami
4 Aditya  Amanda  Rahmat,  :  “ Kajian  Yuridis  Tentang  kekerasan  Seksual Yang  Dilakukan  Oleh  Suami  Terhadap  Istro  Berdasarkan UNDANG  UNDANG  Nomor    23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga ”,    Karya  Ilmiah Penerbit Fakultas Undang undang Universitas Mataram, 2013, hal 12. http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/KARYA-ILMIAH- aditya-fix.pdf  (8 Agustus 2015)
korban adalah berdasarkan kepada belas kasihan dan hormat atas martabat korban 5

## C.   Tujuan  Pemidanaan  Pelaku  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan adanya perbuatan dan kesalahan. Perbuatan dan  kesalahan  ini  merupakan  idea  konsep  asas  penjatuhan pidana.  Hal  ini  menjadikan  dua  asas  fundamental  yang berkaitan dengan pemberian tindak pidana iaitu asas legalitas dan  asas  culpabilitas  atau  kesalahan.  Asas  legalitas menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  meresahkan  masyarakat  sebagai asas  kemasyarakatan,  dan  asas  culpabiltas  /  kesalahan melibatkan  orang  yang  melakukan  (pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga) sebagai asas kemanusiaan / individual dan bila digabungkan kedua-dua asas ini disebut asas
kasuseimbangan. Asas-asas ini perlu menjadi perhatian dalam menjatuhkan pidana terutama hakim.
Sehingga yang  penting  diperhatikan  dalam memanfaat  hukum  pidana  dalam  menangani  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  iaitu  :  jangan  dijadikan hukum tindak pidana sebagai tempat melepaskan kemarahan
5 Didik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom,  “ Urgensi  Perlindungan Korban  Tindak  pidana  Antara  Norma  dan  Realita ”, Jakarta,  Raja Grafindo Persada, hal 31
sebagai  wujud  pembalasan  dendam  terhadap  tindakan kekerasan  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku;  perlu  jelas kerugian  yang  dialami  oleh  korban  sebagai  bukti  untuk memidanakan  pelaku;  jangan  jadikan  hukum  tindak  pidana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan kaedah lain yang lebih efektif dengan kerugian yang lebih sedikit; jangan jadikan  hukum  pidana  sebagai  hitungan  kerugian  yang  lebih besar  daripada  kerugian  ditimbulkan  terhadap  perancangan tindak  pidana;  jangan  jadikan  hukum  pidana  sebagai  usaha sampingan  sehingga  menghasilkan  kerugian  lebih  dengan perbuatan  yang  akan  dikriminalisasikan,  namun  yang diharapkan  melalui  hukum  pidana  harus  rasional,  menjaga kasuseimbangan,  kasuserasian,  moral  semua  pihak,  sebagai sarana  non  penal  dalam  pencegahan  kekerasan  dalam  rumah tangga 6
Dilihat  dari  sudut  politik  kriminil,  maka  tidak terkendalinya  perkembangan  tindak  pidana  yang  semakin meningkat, justeru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis hukuman tindak pidana yang dipilih dan ditetapkan sehingga pendapat  Roeslan  Saleh  diperlukan  hukum  pidana  karena adanya  pengaruh  tindak  pidana  atau  hukuman  bukan  hanya untuk  pelaku  tetapi  juga  untuk  mempengaruhi  orang  untuk tidak  berbuat  tindak  pidana  dan  mentaati  norma-norma masyarakat  yang  telah  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam
menjaga  kasuselamatan  dan  ketenteraman  umum  di masyarakat” 7
Bila  dikategorikan  maka  tujuan  pemidanaan  bagi pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dibagi  dalam  empat pokok tujuan iaitu:
a. Teori  inkapasitasi,  maksudnya  penghilangan  kapasiti pelaku  untuk  bebas  karena  undian  berbahaya  diluar penjara.  Sekatan  ini  harus  diukur  secara  proporsional sesuai  dengan  tahap  kesalahan  pelaku.  Keseriusan penjatuhan pidana berkadar boleh memberikan
kepercayaan  umum  terhadap  sistem  kehakiman  tindak pidana dan hukum pidana yang ada.
b. Teori  pemberian  kesan  pencegahan  (deterrence), maksudnya  membuat  orang  menjadi  sadar  dan  berhati- hati  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana  karena menyadari sanksi pidana yang akan diterima.
c. Teori  Retribusi,  maksudnya  pemberian  sanksi  pidana yang  setimpal  dengan  kesalahan  yang  dilakukan dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  berikut  niat  pelaku, kemampuan  mematuhi  hukum,  motif  pelaku  melakukan kesalahan.  Sehingga  teori  ini  menilai  tujuan  penjatuhan pidana berdasarkan kelayakan namun beban penderitaan dalam  penjatuhan  pidana  tidak  boleh  lebih  atau  kurang
7 Barda  Nawawi  Arief,“ Teori-teori  dan  kebijakan  pidana”  Kebijakan Penanggulangan  Tindak  pidana  dengan  Hukum  Pidana”, Bandung: Alumni, 1992, hal 153
dari  apa  yang  sepatutnya  mereka  terima.  Kepatutan  ini dinilai  dari  beberapa  pandangan:  kejujuran  korban,
keluarga korban (yang mempunyai hak untuk
memberikan  balasan);  orang  yang  menghormati  hukum (yang menolak untuk melakukan tindak pidana tersebut); dan  kepatutan  kepada  tertuduh  itu  sendiri  (hukuman setimpal  atas  kesalahan  yang  diperbuat).  Sehingga jumlah hukuman dinilai dari keseriusan pelaku itu sendiri yang  dinilai  dari  tingkat  kesalahan  tertuduh  dan  bahaya yang disebabkan oleh pelaku menyadari  hukuman yang akan diterima.

## D.Alasan  Istri  Sebagai  Korban  KDRT  Lebih  Memilih Bercerai  Daripada  Penegakan  Hukum  Terhadap KDRT
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sebagai payung hukum lex specialist merupakan wujud pembaharuan hukum  terhadap  keadaan  perkembangan  di  masyarakat ternyata  dalam  pelaksanaan  berbanding  terbalik  bahwa perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  terus meningkat  dengan  korban  lebih  banyak  perempuan  sebagai korban dan kasus yang paling banyak adalah kekerasan suami terhadap  istri  dan  penyelesaiannya  lebih  banyak  memilih bercerai,  tetapi  hal  ini  bukanlah  penegakan  hukum  terhadap
kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikarenakan  pelaku dapat  berbuat  kembali  kepada  orang  lain  dan  memberi peluang  kepada  yang  lain  dapat  menjadi  contoh  perbuatan pidana  yang  sama.  Hasil  penelitian  diperoleh  data  bahwa kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  suami  terhadap  istri 95%  sebagai  alasan  perceraian  di  Pengadilan  agama berbanding hanya 5% melalui system peradilan pidana hal ini berlaku juga di Kota Jambi, sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Kasus  Tindak pidana Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga  Yang  Dialami  Oleh  Korban
Perempuan  (Istri)  Dalam  Rumah  Tangga  Pada Pengadilan  Agama  Jambi  dan  Pengadilan Negeri Jambi No  Tahun Pengadilan Agama Jambi Pengadilan Negeri Jambi 1. 2012 828 Kasus 6 Kasus 2. 2013 777 Kasus 4 Kasus 3. 2014 865 Kasus 3 Kasus Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi (Data Diolah)
Perbandingan  yang  sangat  timpang  ini  tentunya menandakan bahwa banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga  suami  terhadap  istri  lebih  memilih  bercerai  daripada pasangan  yang  telah  diikat  oleh  hubungan  perkahwinan  dan hukum adat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan  dalam  rumah  tangga  belumlah  efektif  maka  perlu
mengetahui dan menganalisis kekerasan dalam rumah tangga lebih  banyak  sebagai  alasan  gugatan  cerai  di  Pengadilan Agama  dipilih  oleh  korban  berbanding  sebagai  laporan kepada Polisi untuk mendapatkan keadilan.
Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  Perempuan  korban kekerasan biasanya akan memilih cara yang paling ia fahami untuk  menyelesaikan  masalahnya.  Hasil  penemuan  di lapangan  menunjukkan  bahwa  mekanisme  non  formal  yang sering  ditempuh  oleh  perempuan  korban  iaitu,  dengan meminta  nasihat  teman,  keluarga,    ketua  adat,  kepala  desa maupun tokoh agama.
Pertimbangan korban untuk memilih antara
mekanisme  formal  dan  bukan  formal  sedikit  banyak ditentukan  oleh  pengetahuan  mereka  tentang  hukum  dan akses  terhadap  lembaga  swadaya.  Mereka  yang  memilih untuk  melaporkan  kasusnya  ke  Polisi  pada  umumnya  sadar hukum dan tahu akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan istri  atau,  keputusan  cara  formal  dianggap  sebagai  upaya terakhir apabila penyelesaian secara non formal dirasa gagal.
Penyebab  istri  sebagai  korban  lebih  memilih  bercerai berbanding  menjalani  proses  hukum  mencapai  keadilan bermula  dari  korban  yang  ingin  kejadian  dialami  tidak  ingin diketahui  orang  dan  pada  akhirnya  kekerasan  diketahui laporan korban kepada keluarga telah melewati ambang batas dan  saran  untuk  bercerai  merupakan  pilihan  terbaik  daripada
kekerasan  yang  dialami  untuk  dilaporkan  kepada  Polisi karena  dapat  membuka  aib  keluarga  kemudian  dengan  jalan perceraian  merupakan  penyelesaian  terbaik  menjaga  nama baik  keluarga,  selanjutnya  pemahaman  tentang  undang- undang  yang  dimiliki  korban  sangat  minimum  dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi
Korban  memiliki  stereotipe  bahwa  berurusan  dengan hukum  maka  akan  mengalami  diskriminasi  hukum  dan memerlukan waktu  yang lama dan biaya  yang besar bermula dari  proses  di  Kepolisian  sampai  ke  Pengadilan  berdasarkan Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  hal ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  berdasarkan  data  diolah mengenai  rentang  waktu  bahwa  sangat  tampak  rata-rata proses  pada  peradilan  dalam  tiga  tahun  terakhir  pada Pengadilan  Negeri  Jambi  diperoleh  +  7  Bulan  hal  ini  bila dibandingkan  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jambi maka  proses  pada  peradilan  Pengadilan  Negeri    Jambi diperoleh  lebih  lama  +  5  bulan  lebih  lama  dibandingkan lamanya  proses  peradilan  di  Pengadilan  Agama    selama  56 hari (+ 2 bulan) menyelesaikan persoalan perkawinan dengan vonis  penjatuhan  persetujuan  perceraian  dengan  penggugat (istri)  dan  tergugat  (suami)  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Pemindaan Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  maka  rentang  waktu  yang  lebih  lama  proses
mahkamah  negeri  menyebabkan  korban  memilih  perceraian di  Pengadilan  Agama  dengan  alasan  proses  yang  lama  dan menerima  akibat  dari  perceraian  sebagai  solusi  yang  lebih baik  daripada  meneruskan  perkawinan  dengan  pelaku (suaminya).
Ditambah  lagi  banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  berakhir  damai  dan  /  atau  penjatuhan  hukuman terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan payung hukum yang berlaku tidak memberikan rasa keadilan kepada  korban  dikarenakan  putusan  hakim  menjatuhkan hukuman  tindak  pidana  kepada  korban  sangat  rendah  dalam masa  beberapa  bulan  dan  masuk  dalam  kategori  hukuman percubaan.
Sebaliknya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai alasan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama  berakhir  pada pengabulan permohonan cerai maka korban  (istri) bebas dari ikatan perkahwinan sehingga pelaku (suami) tidak
mempunyai  hak  dan  kewajiban  lagi  terhadap  korban  (istri), sedangkan  mengenai  kewajipan  terhadap  harta  bersama  dan anak  di  Pengadilan  Agama  telah  diatur  di  dalam  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkahwinan  dengan peraturan pelaksana iaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975.
Selanjutnya  kurangnya  peranan  masyarakat  di  dalam mengawasi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak
berkembang  masih  kurang  hal  ini  dipengaruhi  oleh  budaya, agama,  dan  sikap  tidak  peduli  di  masyarakat  bahwa menganggap masalah dalaman keluarga sehingga hal ini tidak sesuai  dengan  Pasal  15  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  dalam  Rumah  tangga menyatakan  bahwa  masyarakat  dengan  usaha-usaha  terbaik dalam pencegahan kekerasan, perlindungan korban,
Adanya  penegakan  hukum  masih  lemah  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah tangga  sehingga  peluang  -  peluang  dimanfaatkan  pelaku untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, pengancaman terhadap korban baik fisik maupun mental yang mengakibatkan  korban  enggan  menjadi  saksi  dalam  proses peradilan.
Sistem  peradilan  pidana  terhadap  kekerasan  dalam rumah  tangga  ditemukan  bahwa  korban  diletakkan  sebagai pelengkap  (objek),  dan  tidak  ada  mekanisme  yang membolehkan korban untuk didengar pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagai subjek atas pengalamannya  sebagai  korban  kekerasan.  Ini  karena  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terjadi ketidakseimbangan  kepentingan  dalam  proses  hukum  antara korban  dengan  tersangka.  Hak  tersangka    acapkali dikedepankan, sementara hak-hak korban dilupakan,
didasarkan  pada  pandangan  bahwa  hak-hak  korban  tidak
relevan  untuk  diperoleh  dalam  proses  kehakiman  tindak pidana  dengan  alasan  karena  hak-hak  korban  otomatis dianggap  dipenuhi  apabila  pelaku  ditangkap,  disidik  dan selanjutnya  dihadapkan  di  pengadilan  dan  dijatuhi  pidana oleh  hakim.  Penderitaan  dan  kekerasan  yang  dialami  serta tuntutan  keadilan  yang  didasarkan  atas  penderitaan  korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum.
Berawal    dari  awal  pemeriksaan  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  merasa  tidak  nyaman  pada  proses pelaporan,  penyelidikan  dan  penyidikan  atas  menyebabkan perempuan  korban  menjadi  korban  yang  kedua  dengan pertanyaan-pertanyaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  polisi mengandung  penyalahan  korban  dalam  bertingkah  sehingga pelaku  melakukan  kekerasan  dan  berdampak  kepada perubahan  posisi  korban  menjadi  pemicu  /  penyebab penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut akibatnya tidak lagi  fokus  pada  perbuatan  yang  diamali  oleh  korban melainkan pada penyebab dari perbuatan tersebut.
Proses penyidikan juga sering terjadi tekanan-tekanan tertentu agar korban menceritakan kembali keadaan pada saat terjadinya  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  pelaku  tanpa memperdulikan  trauma,  psikis  korban  dan  korban  perlu menunggu  beberapa  jam  di  Kantor  Kepolisian  untuk menyelesaikan  berita  acara  dilain  sisi  korban  bertarung
Alasan Istri Sebagai Korban Kdrt Lebih Memilih Bercerai …. - Suzanalisa
melawan  perasaan  malunya  dengan  pertanyaan    Polisi  yang cenderung mematahkan kejadian yang sebenarnya.
Dapat disimpulkan bahwa perempuan korban
kekerasan  akhirnya  mengalami  kebingungan  dalam  dirinya, apakah  benar  ia  menjadi  korban  kekerasan  atau  ia  yang mencetuskan  terjadinya  tindakan  tersebut.  Kebingungan tersebut  boleh  mengakibatkan  pemberhentian  kasus  tersebut ke Pengadilan karena Polisi dan Jaksa merasa ragu atas kasus tersebut  atau  korban  menarik  kembali  laporan  sebagaimana diketahui  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Pasal  51  merupakan  delik aduan.
Alasan penyebab lainnya yang ditemukan oleh penulis adanya hambatan untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban  adalah  adat  dan  perlakuan  masyarakat  seperti  adanya nilai  sosial  masyarakat  yang  menganggap  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah  urusan  suami-istri,  sehingga  campur tangan  pihak  luar  dianggap  tidak  wajar  untuk  diungkap. Melaporkan  kejadian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berarti membuka  aib  keluarga.serta,  adanya  pergantungan  dalam aspek  ekonomi.  Dan  yang  terakhir  ialah  mengenai  respons aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  aduan  kekerasan dalam rumah tangga kurang serius.
Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga masih dijumpai proses penyelesaian permasalahan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  antara  suami  istri  (pada  tatanan konkrit)  tidak  berjalan  dengan  baik,  bahkan  menimbulkan permasalahan  baru,  yang  pada  akhirnya  korban  tidak mendapatkan keadilan. Permasalahan baru dimaksud
bagaimana dengan memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang ditinggalkan suami dari segi sandang, papan dan pangan istri  dan  anggota  yang  masuk  dalam  lingkup  keluarga terutama anak-anak hasil perkawinan selama suami menjalani masa  hukuman,  sehingga  hal  ini  tidak  bersesuaian  dengan tujuan  diundangkannya  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## E. Penutup
Istri  sebagai  korban  KDRT  lebih  memilih  bercerai daripada  penegakan  hukum  terhadap  KDRT  menunjukkan bahwa  penegakan  hukum  terhadap  kekerasan  dalam  rumah tangga  belumlah  efektif.  Adapun  alasan  istri  sebagai  korban KDRT lebih memilih bercerai sebagai berikut :
1. Adanya  pemahaman  bahwa  upaya  terakhir  apabila penyelesaian secara non formal dirasa gagal.
2. tidak  ingin  diketahui  orang  dan  pada  akhirnya kekerasan  diketahui  laporan  korban  kepada  keluarga
telah melewati ambang batas dan saran untuk bercerai sebagai  usulan  keluarga  sebagai  penyelesaian  terbaik menjaga nama baik keluarga
3. pandangan  korban  bahwa  berurusan  dengan  hukum maka  akan  mengalami  diskriminasi  hukum  dan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar 4. banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga berakhir damai dan / atau penjatuhan hukuman terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan payung hukum  yang  berlaku  tidak  memberikan  rasa  keadilan kepada korban dikarenakan putusan hakim
menjatuhkan  hukuman  tindak  pidana  kepada  korban sangat rendah dalam masa beberapa bulan dan masuk
dalam kategori hukuman percubaan. 5. kurangnya  peranan  masyarakat  di  dalam  mengawasi kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak
berkembang  masih  kurang  hal  ini  dipengaruhi  oleh budaya, agama, dan sikap tidak peduli
6. Penegakan  hukum  masih  lemah  dalam  pencegahan
dan  penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga sehingga  peluang  -  peluang  dimanfaatkan  pelaku untuk  melarikan  diri,  menghilangkan  barang  bukti, pengancaman  terhadap  korban  baik  fisik  maupun mental  yang  mengakibatkan  korban  enggan  menjadi saksi dalam proses peradilan.
7. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan  yang  didasarkan  atas  penderitaan  korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum
8. adanya  hambatan  untuk  mengakses  perlindungan hukum  bagi  korban  adalah  adat  dan  perlakuan masyarakat  seperti  adanya  nilai  sosial  masyarakat yang  menganggap  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  urusan  suami-istri,  sehingga  campur  tangan pihak  luar  dianggap  tidak  wajar  untuk  diungkap. Melaporkan  kejadian  kekerasan  dalam  rumah  tangga berarti membuka aib keluarga.serta, adanya
pergantungan dalam aspek ekonomi
9. Pemikiran  kehidupan  rumah  tangga  oleh  istri  yang
ditinggalkan  suami  dari  segi  sandang,  papan  dan pangan  istri  dan  anggota  yang  masuk  dalam  lingkup keluarga terutama anak-anak hasil perkawinan selama suami menjalani masa hukuman,

## F.  Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief,“ Teori-teori  dan  kebijakan  pidana” Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  pidana  dengan Hukum Pidana”, Bandung: Alumni, 1992
G.  Widiartana,  “ Kekerasan  dalam  rumah  tangga” Persfektif Perbandingan  Hukum, Yogyakarta,  Universitas  Atma
Jaya, 2009 Moerti  Hadiati  Soeroso,  “ Kekerasan  dalam  rumah  tangga Dalam Perspektif  Yuridis-Viktimologis” , Jakarta, Sinar Grafika, 2010
Tapi  Omas  Ihromi,  dkk,  “ Penghapusan  Diskriminasi Terhadap Wanita ”, Bandung: Alumni,  2006 http://fh.unram.ac.id