## Volume 2 No. 1, Juli  2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

## Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: dhevid_setiawan@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  process  of  proof  of criminal  acts  of  psychological  violence  in  cases  of domestic violence and factors that inhibit the process of proofing the act of psychological violence in cases of domestic violence. Based on the data and facts analysis the authors conclude that the process of proving psychological violence in cases of domestic violence must use Visum Et Repertum which has valid proof of evidence / legal evidence in a criminal case in accordance with the theory of psychological proof. The type of  Visum  et  Repertum  used  is  the  Visum  et  Repertum  Psychiatric.  This  is  evident  from  some  of  the verdicts examined, that the judge always decided upon based on the Visum Et Repertum submitted to the hearing. The inhibiting factor of psychological violence in domestic violence cases is done by using legal system  theory  proposed  by  Lawrence  Friedmen,  and  the  result  is  that  there  is  a  difference  of understanding among law enforcement officers regarding the application of domestic violence law (Law substance),  so  there  is  also  difference  of  perception  about the  proof.  In  addition,  there is  a  considerable timeframe  between  the  incident  and  Visum  Et  Repertum  checks,  so  the  visum  result  becomes  less supportive of the legal process (legal structure).

## Keywords: Proof; Violence; Psychic; Household

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan  bahwa  proses  pembuktian  kekerasan  psikis  pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga wajib  menggunakan  Visum  Et  Repertum  yang  mempunyai  daya  bukti  yang  sah/alat  bukti  yang  sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa  memutus  dengan  berdasar  pada  Visum  Et  Repertum  yang  diajukan  ke  persidangan.  Faktor penghambat pembuktian kekerasan  psikis  pada kasus  kekerasan  dalam rumah tangga  dilakukan  dengan menggunakan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  Lawrence  Friedmen,  dan  hasilnya  adalah  masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam  rumah  tangga  (substansi  Hukum),  sehingga  terjadi  pula  perbedaan  persepsi  tentang pembuktiannya. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum (struktur hukum).
Kata Kunci: Pembuktian; Kekerasan; Psikis; Rumah Tangga

## A. PENDAHULUAN
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam  rumah  tangga.  Keutuhan  dan  kerukunan rumah  tangga  sangat  tergantung  pada  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga, terutama  kadar  kualitas  perilaku  dan  pengendalian  diri  setiap  orang  dalam  lingkup rumah  tangga tersebut.  Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga dapat  terganggu  jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan  dalam  rumah  tangga  sehingga  timbul  ketidakamanan  atau  ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat  wajib  melaksanakan  pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan  pelaku sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.
Kekerasan  fisik  merupakan  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  paling sering dilakukan terhadap korban. Dari aspek pembuktian dan penegakan hukumnya, bentuk kekerasan ini juga cukup sederhana karena dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan hasil visum. demikian pula dengan kekerasan dalam bentuk seksual atau penelantaran rumah tangga yang relatif sama dengan bentuk kekerasan fisik.
Namun demikian, tidak sama halnya dengan bentuk kekerasan berupa kekerasan psikis.  Kekerasan  psikis  adalah  suatu  tindakan  penyiksaan  secara  verbal  (seperti: menghina,  berkata  kasar  dan  kotor)  yang  mengakibatkan  menurunnya  rasa  percaya diri,  meningkatkan  rasa  takut,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak  dan  tidak
berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban. 1
Terkait dengan bentuk kekerasan ini, terdapat 2 aspek yang menjadi permasalahan dalam  upaya  penegakan  hukumnya,  pertama;  berkaitan  dengan  proses  pembuktian dalam  kekerasan  yang  dilakukan  secara  psikis.  Bentuk  kekerasan  ini  cenderung  sulit untuk  dibuktikan  mengingat  kekerasan  yang  dilakukan  bukan  dalam  bentuk  fisik sehingga  tidak  menimbulkan  bekas  adanya  kekerasan.  Kedua;  aspek  pemulihan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit untuk di rehabilitasi, karena dampak dari adanya kekerasan psikis berupa gangguan dalam bentuk emosional.
Kekhususan  KDRT  ( domestic  violence) dibandingkan  dengan  kekerasan  terhadap perempuan,  karena  adanya  hubungan  yang  berkenaan  kekuasaan  ( power  relationship ) antara  korban  dan  pelaku.  Beban  yang  dialami  perempuan  korban  kekerasan  dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya  tendensi  pemilik  kekuasaan  tersebut,  korban  juga  mengalami  ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib. 2
Dari  sekian  kasus  kekerasan  terhadap  istri  dalam  rumah  tangga  yang  tidak teridentifikasikan  atau  dilaporkan  sebagai  korban,  sedangkan  pada  saat  yang bersamaan para pelaku sering kali lepas dari jeratan hukum yang ada. Dan kalaupun mendapatkan hukumannya, sangat tidak setimpal dengan apa yang telah pelaku tindak pidana tersebut lakukan atau perbuat atau dengan kata lain relatif ringan dari tuntutan seumur hidup mereka. Sesungguhnya kita menyadari bahwa menjadi korban kekerasan tersebut adalah ibu, kakak, adik, dan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Dan keluarga  yang  bermasalh  dengan  kekerasan  domestik  sudah  dapat  diduga  kalau pelakunya adalah dominan laki-laki.
1 Topo Santoso. (2002). “Teori Kekerasan. Ghlmia Indonesia”. Dalam Hendi Kusuma, Jurnal Hukum dan pembangunan Vo. III Tahun 2012: 231.
2 Anissa  Rahma.  (2003).  “Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak”. Jurnal  LBH  APIK, Vol.  I Tahun 2014.
Pada umumnya  mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan menyakiti  istri  dan  keluarganya,  rasa  menyesal  dan  bersalah  biasanya  diperlihatkan setelah  mereka  melakukan  kesalahn.  Namun  hal  ini  biasanya  akan  terulang  kembali sebagaimana halnya spiral siklus kekerasan. Disisi lain, bahwa semakin lama korbannya akan merasa kebal, juga pada saat yang bersamaan, biasanya pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang sangat erat dengan kekerasan. 3
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  melindungi  korban  kekerasan  dalam  kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan  rasa  aman  yang  dikukan  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Dalam  kaitannya  dengan  kekerasan  psikis, pembuktian  menempati  titik  sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. 4 Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.
Pembuktian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  tidak  semudah  pembuktian kekerasan  fisik,  berbeda  dengan  pembuktian  dalam  kekerasan  fisik  yang  jelas  terlihat kasap  mata,  misalnya  korban  pemukulan  atau  perkosaan  dapat  dibuktikan  dengan keterangan  saksi  dan visum  et  repertum .  Sedangkan  psikis  adalah  jiwa,  spiritual  dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka
3 Abdul Wahid. (2001). Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 22
4 Suwito,  S.  (2015).  “Putusan  Hakim  yang  Progresif  dalam  Perkara  Perdata  (Telaah  Kasus  Pohon Mangga)”. Jurnal Hasanuddin Law Review, 1(1): 101-113.
atau  sakit  bukan  tubuhnya  atau  fisik  seseorang  tersebut,  melainkan  bathin,  jiwa ataupun rohaninya.
Hal  inilah  yang  menjadi  kendala  terbesar  bagi  Kejaksaan  Negeri  Maros  dalam melakukan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  proses  penanganan  tindak  pidana KDRT.  Di  Kab.  Maros  sendiri,  tercatat  terdapat  5  (lima)  jumlah  tindak  pidana  KDRT yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  antara  tahun  2016-2017.  Dari  keseluruhan  tindak pidana KDRT yang terjadi tersebut, 1 (satu) diantaranya merupakan bentuk kekerasan psikis .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  Maros,  Sulawesi  Selatan.  Pemilihan lokasi  penelitian  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  di  wilayah  hukum  tersebut, marak  terjadi  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  Hukum  yakni  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  pada  penulisan  karya  ilmiah  ini  dilakukan  melalui  pengumpulan  data berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  penulis  pada  lokasi  penelitian  khususnya  yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## C. PEMBAHASAN
1. Proses  Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Psikis  Dalam  Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT secara Psikis diatur dalam Pasal 5b, dengan keterangan lebih lanjutnya pada Pasal  7  UU  KDRT  yang  mengandung  unsur-unsur  Perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa tidak  berdaya  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Kelemahan  dari KDRT  secara  psikis  ini  tidak  memiliki  tolak  ukur  yang  jelas,  karena  melukai  secara psikis  tidak  meninggalkan  luka  yang  dapat  dilihat  secara  kasat  mata  seperti  KDRT secara  fisik.  Dalam  ketentuan  pasal  tersebut  hanya  mengurai  dari  akibat  perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan KDRT psikis, pembuktiannya pun sangat sulit.

## Pengungkapan Fakta
Upaya  pengungkapan  fakta  dalam  perkara  Kekerasan  Psikis  Dalam  Rumah Tangga, seringkali mengalami kesulitan. Hal ini dikemukakan oleh berbagai kalangan baik  itu  pihak  LSM  maupun  Kejaksaan  dan  kepolisian  yang  bertugas  untuk mengumpulkan  barang  bukti.  Imene  Ofri  Layuk  selaku  aktivis  perlindungan perempuan  pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengemukakan bahwa:
Dominan perempuan korban KDRT cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami  ke jalur hukum  pidana. Alasannya, mereka khawatir birokrasi  hukum  akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya. Hal ini memang terjadi pada hukum acara yang berlaku  di  lapangan  yang  masih  menjadi  hambatan  untuk  korban  KDRT.  Salah  satu contohnya  adalah  hukum  acara  mengenai  alat  bukti.  Di  dalam  UU  No  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai  satu  alat  bukti  lainnya  sudah  cukup,  Namun,  seringkali  aparat  penegak  hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis.
Sementara  itu,  Andi  Haerani  Gali,  SH.  MH.,  selaku  jaksa  fungsional  pada Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  mengakui  bahwa  masalah  alat  bukti  memang menjadi  kendala  dalam  penanganan  kasus  KDRT.  Dia  mencontohkan,  untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan. “Yang kelihatan lecet, padahal dia  dipukulinya  tiga  bulan  berturut-turut,”  tambahnya.  Karena  itu,  seharusnya  di dalam berkas perkara disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai kapan dan apa saja kekerasan  yang  dialami.  “Jangan  cuma  dari  alat  bukti  visum  saja.  Ditambahkan  pula bahwa  sebagian  besar  kekerasan  yang  terjadi  pada  korban  KDRT  adalah  kekerasan psikis. Masalahnya adalah  pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah. Satu-satunya cara  untuk  membuktikan  adalah  surat  keterangan  dari  psikolog.  Makanya,  ia merekomendasikan  agar  keterangan  psikolog  juga  dimasukkan  ke  dalam  berkas perkara. 5
Menurut Andi Haerani Gali, SH. MH. ke depannya, rekaman harus bisa dijadikan alat  bukti.  Karena  terdapat  kasus  dimana  korban  tidak  dapat  hadir  ke  persidangan
5 Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.
karena takut dengan suaminya yang menjadi terdakwa. Selain itu, alat bukti rekaman juga  dapat  digunakan  dalam  kasus  yang  korbannya  meninggal,  sehingga  tidak  bisa memberikan kesaksian, atau dalam kasus yang kejadiannya tidak memiliki saksi tetapi terdapat alat bukti lainnya. 6
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  Kepolisian  Resort  Kota  Besar (selanjutnya disebut Porlestabes) Makassar, data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi  dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir.  Berikut  data  Kekerasan  dalam  rumah tangga di Kota Makassar dalam kurun waktu 2013-2016.
Tabel 1. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2016 di Kota Makassar
No  Tahun Jumlah laporan/pengaduan Bentuk KDRT* KF KP KS PRT 1. 2013 146 93 43 8 2 2. 2014 135 98 29 7 1 3. 2015 129 106 20 3 - 4. 2016 142 95 41 5 1 Jumlah 552 392 133 23 4 Sumber: Polrestabes Kota Makassar, 2017 *Bentuk KDRT KF
: Kekerasan Fisik
KP : Kekerasan Psikis KS : Kekerasan Seksual
PRT  : Penelantaran Rumah Tangga
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan dan pengaduan yang terjadi dalam kasus KDRT didominasi oleh kasus kekerasan psikis. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, teradapat 392 kasus kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis hanya  berjumlah  133.  Namun  demikian,  data  tersebut  berbeda  dengan  yang  penulis peroleh  dari  Kejaksaan  negeri  Makassar.  Data  KDRT  yang  penulis  peroleh  dari Kejaksaan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2013-2016 Di Kota Makassar
No Tahun Jumlah laporan/pengaduan KDRT Jumlah Fisik Psikis Seksual   Penelantara
6 Hasil Wawancara Tanggal 5 Juni 2017.
n 1. 2013 36 3 8 - 47 2. 2014 18 7 7 - 32 3. 2015 15 - 3 - 18 4. 2016 16 - 5 - 21 Jumlah 85 10 23 -
Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, 2017
Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat perbedaan data antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan data tersebut. Hal ini memang sering terjadi karena beberapa kasus yang masuk di kepolisian, tidak seluruhnya  maju  pada  proses  penuntutan  dikarenakan  pada  tingkat  kepolisian pelaporan  dan  pengaduan  senantiasa  ditindak  lanjuti  dengan  tahap  sosialisasi.  Dari total  552  pengaduan,  hanya  85  kasus  yang  sampai  pada  tingkat  penuntutan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  cukup  berhasil.  Namun  demikian, terkhusus  pada  Tindak  Pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  bentuk  psikis, mengalami jumlah perbedaan yang sangat spesifik. Yakni dari 133 kasus pengaduan di tingkat kepolisian, hanya 23 kasus yang berkasnya diterima pihak kejaksaan.

## Analisis Alat Bukti
Pengungkapan  fakta  suatu  perkara  sangat  ditentukan  pada  sejauhmana  alat-alat bukti  dan  barang-barang  bukti  dapat  hubungkan  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga dapat ditarik benang merah. Banyak hal yang dapat melemahkan pembuktian tersebut, salah satu  diantaranya  adalah alat bukti yang  ada tidak  dapat  diterima di pengadilan ( not admissible at court ). Banyak hal yang menyebabkan sebuah barang bukti tidak dapat diterima  menjadi  alat  bukti  di  pengadilan,  proses  ekstraksi  atau  pengambilan  barang bukti  yang  tidak  profesional,  tidak  ada  kesesuaian  antara  perkara  dengan  alat  bukti yang  ditampilkan,  atau  hal-hal  lain  yang  merupakan  kesalahan  dari  penyidik,  tidak kooperatif nya tersangka dalam memberikan kesaksian.
Andi Fitriana, SH. MH. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa: 7
Fenomena ini pada dasarnya sering terjadi karena memang pada tingkat kepolisian, korban di  mediasi  dengan  suaminya.  Sehingga  perkara  tersebut  tidak  lagi  ditindak  lanjuti  oleh
7 Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.
kejaksaan.  Namun  pada  kasus  kekerasan  psikis,  penyebabnya  berbeda.  Pihak  kepolisian yang  mengajukan  berkas  perkara,  sering  kesulitan  dalam  mengumpulkan  barang  bukti. Terlebih lagi apabila kekerasan psikis tersebut menyebabkan korban depresi sehingga tidak ingin hadir di persidangan dan juga melakukan visum di rumah sakit.
Hal serupa di kemukakan pula oleh Imene Ofri Layuk selaku aktivis perlindungan perempuan  pada    Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengemukakan bahwa gangguan stress paca-trauma ini dapat dibedakan  dari  gangguan  jiwa  lain  yang  juga  timbul  setelah  trauma  berat,  seperti depresi  berat  dalam  bentuk  adanya  penghayatan  kembali  peristiwa  traumatik  seolah- olah peristiwa yang mengguncang itu sedang terjadi kembali karena suatu gagasan atau rangsangan  lingkungan  sekitar.  Penghayatan  berulang  trauma  itu  dibuktikan  oleh terdapatnya,  ingatan-ingatan  yang  berulang  dan  menonjol  tentang  peristiwa  itu,  atau mimpi-mimpi  yang  berulang,  atau  timbulnya  secara  tiba-tiba  perilaku  dan  perasaan, seolah-olah peristiwa itu sedang timbul kembali. Hal ini kemudian diikuti penumpulan respon  terhadap  dunia  luar,  mulai  beberapa  waktu  sesudah  trauma,  yaitu berkurangnya  minat  terhadap  aktivitas  hidup,  perasaan  terasing  dari  orang  lain,  dan perasaan  yang  menyempit.  Ditambah  lagi  dengan  kewaspadaan  tinggi  atau  gampang kaget,  gangguan  tidur,  perasaan  bersalah  karena  lolos  dari  bahaya  maut,  gangguan daya ingat dan konsentrasi, penghindaran diri aktivitas yang membangkitakan ingatan traumatik  itu,  dan  peningkatan  gejala-gejala  apabila  dihadapkan  pada  situasi  yang menyerupai  peristiwa  itu.  Hal  ini  kemudian  menyebabkan  sulitnya  memperoleh informasi terhadap peristiwa KDRT yang dialaminya.

## Visum et repertum
Dalam  pembuktian  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  tidak  semudah pembuktian  kekerasan  fisik,  berbeda  dengan  pembuktian  dalam  kekerasan  fisik  yang jelas terlihat kasat mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan ahli. Sedangkan psikis adalah  jiwa, spiritual dan mental serta  bathin  yang  hanya  bisa  dirasakan  sakitnya  oleh  korban,  karena  yang  luka  atau sakit  bukan  tubuhnya  atau  fisik  seseorang  tersebut,  melainkan  bathin,  jiwa  ataupun rohaninya.  Korban  kekerasan  psikis  pun  mengalami  traumatis,  sulit  untuk  bicara  dan menceritakan  keadaan  sebenarnya  karena  dibayang-bayangi  rasa  malu  dan  ketakutan
karena  rumah  tangga  adalah  sangat  pribadi  bagi  setiap  keluarga.  Persepsi  bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dari orang lain yang bukan termasuk rumah tangga suatu keluarga.
Kesulitan  dalam  melakukan  pembuktian,  tidak  boleh  menjadi  alasan  bagi  aparat penegak  hukum  dalam  melakukan  proses  penegakan  hukum,  terlebih  jika  seseorang dijatuhi  pidana  sementara  pembuktian  tidak  dilakukan.  Undang-undang  No.4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:
“Tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan,  karena  alat pembuktian  yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
Dengan  adanya  ketentuan  undang-undang  di  atas,  maka  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana  kekerasan  psikis,  penegak  hukum  Wajib  mengusahakan pengumpulan  bukti  maupun  fakta  mengenai  perkara  pidana  yang  ditangani  dengan selengkap  mungkin.  Namun  demikian,  dalam  usaha  memperoleh  bukti-bukti  yang diperlukan  guna  kepentingan  pemeriksaan  suatu  perkara  pidana,  seringkali  para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan  sendiri  dikarenakan  masalah  tersebut  berada  di  luar  kemampuan  atau keahliannya.
Inilah  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga dalam bentuk kekerasan psikis.  Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting  diperlukan  dalam  rangka  mencari  kebenaran  materiil  selengkap-lengkapnya bagi  para  penegak  hukum  tersebut.  Menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana  di Indonesia,  mengenai  permintaan  bantuan  tenaga  ahli  diatur  dan  disebutkan  di  dalam KUHAP.  Untuk  permintaan  bantuan  tenaga  ahli  pada  tahap  penyidikan  disebutkan pada  Pasal  120  ayat  (1),  sedangkan  untuk  permintaan  bantuan  keterangan  ahli  pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1).
Bantuan  seorang  ahli  yang  diperlukan  dalam  suatu  proses  pemeriksaan  perkara pidana,  baik  pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  dan  pada  tahap  pemeriksaan lanjutan  di  sidang  pengadilan,  mempunyai  peran  dalam  membantu  aparat  yang berwenang  untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana,  mengumpulkan  bukti-bukti
yang  memerlukan  keahlian  khusus,  memberikan  petunjuk  yang  lebih  kuat  mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan Keterangan berupa  surat visum  et  repertum yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang  secara  hukum memiliki  kewenangan  membuat  atau  menerbitkan  surat visum  et  repertum tersebut. Sehingga aparat penyidik Polri dalam tugasnya selaku penyidik mengandalkan tugas- tugasnya berdasar atas visum et repertum tadi untuk meyakinkan bahwa korban benar- benar telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keterangan ini menjadi alat bukti  yang  sah  untuk  menyatakan  kebenaran  bahwa  pelaku  benar-benar  secara  sah menurut  hukum  telah  melakukan  kekerasan  dengan  akibat  korban  mengalami kekerasan psikis.
Salah satu ilmu lain yang  penting dalam Hukum Acara  Pidana Indonesia adalah kedokteran  kehakiman  atau  psikiatri  yang  diperlukan  untuk  membantu  mengetahui keadaan korban kejahatan dan keadaan jiwa dari tersangka, terdakwa atau saksi. Fakta yang  terungkap  dari  hasil  penyelidikan  dan  penyidikan  akan  dapat  lebih  mudah dijelaskan  dengan  bantuan  keterangan  yang  diberikan  oleh  dokter  kehakiman  atau psikiater  tentang  alat  yang  digunakan  pelaku  tindak  pidana.  Hasil  dari  keterangan dokter kehakiman disebut inilah yang dikenal visum et repertum (VeR) dalam hal untuk keterangan  yang  bersifat  fisik  atau  kebendaan,  atau  juga  bisa  berupa  VeR  dalam  hal untuk keterangan yang bersifat kejiwaan.
Visum et Repertum terdiri dari beberapa jenis, antara lain: 8
1. Visum untuk korban hidup
2. Visum Jenazah
3. Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. Visum et Repertum Penggalian Mayat
5. Visum et Repertum Mengenai Umur
6. Visum et Repertum Psikiatrik.
Visum  et  Repertum  ( VeR)  adalah  keterangan  tertulis  yang  dibuat  dokter  atas permintaan  tertulis  (resmi)  penyidik  tentang  pemeriksaan  medis  terhadap  seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan
8 H. Amar Singh. (2010). Ilmu Kedokteran Kehakiman . Medan: Universitas Methodist, hlm. 9-10.
dan  interpretasinya,  di  bawah  sumpah  dan  untuk  kepentingan  peradilan. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 ada ketentuan mengenai Visum et Repertum menyatakan:
a. Setiap  Dokter  yang  telah  disumpah  waktu  menyelesaikan  pendidikannya  di Belanda  maupun  di  Indonesia,  ataupun  dokter-dokter  lain  berdasarkan sumpah khususnya dapat membuat Visum et Repertum ;
b. Visum Et Repertum mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana;
c. Visum et Repertum berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa.

## Pemeriksaan saksi ahli untuk assessment kejiwaan
Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik  polisi,  jaksa  dan  hakim  tidak  melihat  langsung  kejadian  perkara.  Ilmu  Psikologi sangat  membantu  proses  penegakan  hukum  karena  mampu  mempelajari  jiwa/psikis manusia yang dalam kajian ilmu hukum disebut sebagai Psychology in law .
Pada  korban,  beberapa  kasus  dengan  trauma  yang  berat  menolak  untuk menceritakan  kejadian  yang  dialaminya.  Psikolog  forensik  dapat  membantu  polisi dalam  melakukan  penggalian  informasi  terhadap  korban,  misal  pada  anak-anak  atau wanita  korban  kekerasan  dibutuhkan  keterampilan  agar  korban  merasa  nyaman  dan terbuka. Terkait dengan kedudukan Visum et Repertum Psikiatrik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan wawancara dengan Adi Palebangan, SH, MH. 9 selaku  Kepala  Seksi  Orang  dan  Harta  Benda  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi Selatan, dikemukakan bahwa Visum et Repertum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kedudukan yang penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut.  Terhadap  kekerasan  psikis,  akan  dilakukan  Visum  et  Repertum.  Terhadap pengaduan  kekerasan  psikis,  berupa  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang  juga  sebaiknya  ditindak lanjuti oleh penegak hukum.
Untuk menambah alat bukti dan memperkuat penyidikan penegak hukum dapat meminta  ahli  (psikiater/psikolog)  untuk  dimintai  pendapatnya  mengenai  kekerasan
9 Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.
psikis  ini.  Hal  ini  dikarenakan  Polisi  dan  Jaksa  yang  melakukan  penyidikan  tidak memiliki  legitimasi  yuridis  dan  keilmuan  untuk  menentukan  secara  persis  mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis. Dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan  untuk  mengeluarkan  visum  demikian.  Melalui  hasil  pemeriksaan  Dokter terhadap  Korban  yang  dituangkan  dalam  bentuk Visum  et  Repertum ,  maka  Penuntut Umum dapat  lebih  mempertajam tuntutannya serta menerapkan Pasal-Pasal terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan psikis, bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari Visum et Repertum dapat membayangkan  bagaimana  keadaan  barang  bukti  pada  saat  terjadinya  peristiwa pidana.
Penulis  berpendapat  bahwa visum  et  repertum sebagai  alat  bukti  memang  sudah seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk tahap persidangan. Kesalahan dalam penanganan tindak pidana KDRT kekerasan psikis yang terjadi selama ini adalah karena  pemeriksaan  kejiwaan  tidak  dilakukan  sesegera  mungkin.  Sehingga  saat pemeriksaan  dilakukan  di  persidangan  kondisi  mental/kejiwaan  korban  sudah membaik.  Membaiknya  kondisi  kejiwaan  korban,  karena  pada  saat  diterimanya pengaduan,  korban  di  arahkan  untuk  menjalani  masa  rehabilitasi  pada  Rumah Rehabilitasi Anak dan Perempuan korban KDRT.
Berdasarkan  pengamatan  penulis, visum  et  repertum ini  merupakan  barang  bukti yang  mutlak  dalam  berbagai  kasus  kekerasan  Psikis  KDRT.  Hakim  dalam  memutus kasus kekerasan psikis KDRT mutlak menggunakan visum et repertum sebagai salah satu barang  bukti.  Hal  ini  terlihat  pada  kasus  kekerasan  Psikis  yang  telah  diputus  pada beberapa putusan pengadilan pada Tabel 3.
Tabel 3. Putusan KDRT dalam bentuk kekerasan psikis yang diputus dengan hasil visum et psikiatrikum
No.  Putusan Pengadilan
Visum et Psikiatrikum
1. Putusan  Pengadilan Negeri Makassar No. 200/Pid.B/2010/PN. Mks hasil  pemeriksaan  Kejiwaan  terhadap  saksi korban  Pr.  Hj.  INDAH  RIANI  MOKODONGAN, S.Sos  dari  RS  Wahidin  Sudirohusodo  tanggal  16 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Dr. H. M.
Faisal Idrus, SpKJ
2. Putusan  Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 01/Pid.B/ 2015/PN Sgm Visum  Et  Repertum  No.20/VIII/2014/  Rumkit. tertanggal 08 Agustus 2014 yang ditandatangani  oleh  dr.  Mauluddin.  M.Sp.F.
Dokter  Spesial  Forensik  Pada  Rumah  Sakit Bhayangkara  Makassar  yang  telah  memeriksa saksi korban pada tanggal 02 Agustus 2014 pada pukul 13.20 wita , 3. Putusan  Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 110-K/PM III- 16/AL/VIII/2015 Visum  Et  Revertum  Psychiatricum  dari  Rumkit Tk  II  07.05.01  Pelamonia  Nomor  R/  04/  VER
PSYCHIATRIUM/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 yang  ditanda  tangani  oleh  dr.  Novry  Reny Hassan, Sp.KJ,
Sumber: Hasil olah data primer, 2017 (edited)
Mengingat pentingnya visum et repertum sebagai salah satu alat bukti pada kasus Kekerasan  Psikis  KDRT,  sudah  seharusnya  aparat  penegak  hukum  bertindak  cermat dalam penanganan kasus serupa. Dalam hal menerima pengaduan KDRT dalam bentuk kekerasan  psikis,  korban  harus  sesegera  mungkin  melakukan  pemeriksaan  kondisi kejiwaan.

## 2. Faktor  Penghambat  Proses  Pembuktian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Substansi Hukum (legal substance)
Secara  teoretis,  menurut  Lawrence  M.  Friedman,  unsur-unsur  sistem  hukum  itu terdiri  dari  struktur  hukum  ( legal  structure ),  substansi  hukum  ( legal  substance )  dan budaya  hukum  ( legal  culture ). 10 Dalam  upaya  Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  ketiga  faktor  ini  haruslah  saling  mendukung  satu  dengan  yang  lainnya  agar dapat mencapai tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam  Pasal  1  UU  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk
10 Lawrence  Friedman.  (1984)  “ American  Law ”,  London:  W.W.  Norton  &  Company,  hlm.  6. Bandingkan dengan Syarifudin, A. & Febriani. (2015). “Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos”. Jurnal Hasanuddin Law Review 1(2): 296-306.
melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh Tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.
Di  Indonesia,  secara  legal  formal,  ketentuan  ini  mulai  diberlakukan  sejak  Tahun 2004.  Misi  dari  Undang-undang  ini  adalah  sebagai  upaya,  ikhtiar  bagi  penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi  korban  akibat  KDRT.  Sesuatu  hal  yang  sebelumnya  tidak  bisa  terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan  bahwa,  tindakan  kekerasan  fisik,  psikologis,  seksual,  dan  penelantaran rumah  tangga  (penelantaran  ekonomi)  yang  dilakukan  dalam  lingkup  rumah  tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai  undang-undang  yang  membutuhkan  pengaturan  khusus,  selain  berisikan pengaturan  sanksi  pidana,  undang-undang  ini  juga  mengatur  tentang  hukum  acara, kewajiban  negara  dalam  memberikan  perlindungan  segera  kepada  korban  yang melapor. 11 Dengan  demikian,  bisa  dikatakan  bahwa  ketentuan  ini  adalah  sebuah terobosan  hukum  yang  sangat  penting  bagi  upaya  penegakan  HAM,  khususnya perlindungan  terhadap  mereka  yang  selama  ini  dirugikan  dalam  sebuah  tatanan keluarga atau rumah tangga.
Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi  aktor-aktor  yang  memiliki  potensi  terlibat  dalam  kekerasan.  Pada  Pasal  2 UU  PKDRT  disebutkan  bahwa  lingkup  rumah  tangga  meliputi  (a)  suami,  isteri,  dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai
11 Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu. (2010). Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan . Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.
anggota  keluarga.  Identifikasi  kekerasan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  sebagai kekerasan  domestik  sempat  mengundang  kontroversi  karena  ada  yang  berpendapat bahwa  kasus  tersebut  hendaknya  dilihat  dalam  kerangka  relasi  pekerjaan  (antara pekerja  dengan  majikan).  Meskipun  demikian,  UU  PKDRT  mengisi  jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak  mencakup  pekerja  rumah  tangga.  Sehingga  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  orang  yang  mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan  dalam lingkup rumah tangga.
UU  PKDRT  merupakan  terobosan  hukum  yang  positif  dalam  ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum  UU  PKDRT  ada,  kasus-kasus  KDRT  sulit  untuk  diselesaikan  secara  hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Kasus-kasus pemukulan  suami  terhadap  isteri  atau  orang  tua  terhadap  anak  diselesaikan  dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.
Berkaitan  dengan  pengaturan  kekerasan  psikis,  UU  KDRT  telah  mengadopsinya ke  dalam  pengaturan  Pasal  5  dimana  disebutkan  bahwa  salah  satu  bentuk  kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Begitu pula  dengan  aspek  pembuktian  untuk  Kekerasan  Psikis,  dimana  dalam  UU  PKDRT telah disebutkan secara tegas mengenai alat bukti visum.
Kelemahan  substansial  dalam  UU  PKDRT  terkait  dengan  kekerasan  psikis,  yaitu (a)  dampak  psikis  dibatasi  pada  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada  seseorang,  (b)  dampak-dampak  kekerasan  psikis  yang  sudah  dicantumkan  itu hanya  disebutkan  namun  tidak  dijelaskan,  dan  (c)  frase  yang  tidak  menimbulkan penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian
atau kegiatan sehari-hari juga tidak tepat untuk menjadi indikator keparahan dampak psikis.
Kekerasan  psikis  merupakan  kekerasan  yang  melekat  pada  kekerasan  fisik  dan seksual. Seseorang dapat melakukan kekerasan psikis saja tanpa melakukan kekerasan fisik  dan  atau  seksual.  Namun  kekerasan  fisik  dan  atau  seksual  umumnya  dibarengi dengan  kekerasan  psikis.  Hal  ini  disebabkan  kekerasan  fisik  dan  seksual  tidak  hanya menimbulkan  dampak  fisik,  melainkan  juga  dampak  psikis.  Dampak  psikis  ini  dapat saja  berbeda-beda  pada  setiap  orang.  Dampak  psikis  juga  tidak  selalu  muncul  dalam bentuk gangguan jiwa yang  kentara. Namun dampak ini dapat  saja dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu dibatasinya dampak psikis  seperti  pada  butir  (a)  di  atas  dan  menggolongkan  keparahan  kekerasan  psikis berdasarkan  dampak  yang  menghambat  kegiatan  sehari-hari  dengan  sendirinya membatasi  pengalaman  perempuan  yang  kompleks  dan  subjektif.  Dengan  demikian menjadi  penting  untuk  melibatkan  unsur  psikologis  ini  ketika  mengevaluasi pengalaman korban KDRT dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi penanganan kasusnya.
Masalah  paling  signifikan  adalah  tidak  semua  kasus  yang  dilaporkan  akan diproses  lebih  lanjut.  Dalam  hal  ini,  korban  sering  dipersalahkan  sebagai  pihak  yang mencabut  laporan.  Pandangan  negatif  terhadap  korban  yang  menggugat  pidana  atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga memengaruhi korban dalam mencabut laporan.

## Faktor Struktur Hukum (legal structure)
Selanjutnya faktor hukum yang juga berpengaruh terhadap pembuktian kekerasan psikis pada kasus KDRT adalah struktur hukum, antara lain adalah terdapat perbedaan persepsi  antara  penegak  hukum  tentang  batasan  KDRT.  Kunti  Tridewayanti,  Ketua Asosiasi  Pengajar  dan  Peminat  Hukum  Berperspektif  Jender,  berpendapat  bahwa perbedaan  pemahaman  aparat  tentang  batasan  KDRT,  terletak  pada  pilihan  apakah akan  menerapkan  UU  PKDRT  atau  KUHP  dan  KUHAP.  Dari  sisi  pembuktian,  UU PKDRT lebih mudah dibanding KUHAP. Bagaimana tidak, asas ullus testis nullus testis
(satu  saksi  bukan  saksi)  sudah  diterobos  oleh  UU  ini,  meskipun  demikian  dari  sisi pengalaman, polisi dan jaksa tentu lebih menguasai aturan KUHP dan KUHAP. 12
Selain  perbedaan  pemahaman,  berdasarkan  pemaparan  aktivis  perlindungan perempuan  pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kota Makassar dan pihak Kejaksaan, proses penanganan tindak pidana KDRT yang  telah  masuk  pada  tahap  persidangan  kerapkali  dihentikan  karena  korban melakukan  pencabutan  pengaduan.  Kondisi  ini  seringkali  menghambat  proses penegakan  hukum,  padahal  korban  masih  mengalami  derita  karena  kekerasan  psikis. Pengaruh  dorongan  kelaurga  dan  kerabat  atau  pun  pelaku  yang  mendesak  korban untuk  menghentikan  kasus  tersebut,  seringkali  berujung  pada  penyesalan  karena korban  kembali  mengalami  peristiwa  yang  serupa.  Hal  ini  terbukti  dari  catatan perlindungan  perempuan  pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Makassar,  bahwa  tidak  sedikit  pula  mereka  yang  telah mencabut laporan/pengaduan kembali terlibat dalam kasus KDRT yang serupa.
Untuk  kasus-kasus  yang  diselesaikan  secara  pidana  pun  banyak  kendala  yang dihadapi.  Di  sini  polisi  menyarankan  untuk  berdamai  saja.  Apabila  mau  diproses laporan  harus  sudah  dilakukan  tiga  kali.  Hal  ini  berakibat  lemahnya  barang  bukti, karena  jarak  antara  penganiayaan  dan  pelaporan  sudah  lama  terjadi.  Jadi  visum  et repertum tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan  saksi,  karena  aparat  penegak  hukum  selalu  memaksakan  agar  korban menghadirkan  saksi  yang  benar-benar  melihat  terjadinya  pemukulan  atau  tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.
Pengaturan  KDRT  sebagai  salah  satu  delik  aduan  memiliki  dampak  positif  dan negatif  terhadap  upaya  pemberantasan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Positifnya adalah  agar  korban  dapat  mempertimbangkan  dengan  melihat  dampak  yang  akan
12 Sumber:  Hukum  online: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13961/aparat- penegak-hukum-masih-beda-persepsi-soal-implementasi-uu-pkdrt .  Diakses  tanggal  8  Juni  2017.  Pukul 20.10. Wita.
ditimbulkan  bagi  korban  apabila  perkara  tersebut  tetap  dilanjutkan  atau  tidak, diadakannya  delik  aduan  adalah  untuk  melindungi  pihak  yang  dirugikan  dan memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah apabila perdamaian tersebut  justru  dilakukan  karena  adanya  tekanan  atau  dorongan dari  luar  diri  korban KDRT. Sehingga mediasi yang terjadi hanya merupakan perdamaian di atas kertas saja, namun  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  tetap  tidak  terjalin.  Terlebih  lagi  bagi mereka  yang  menjadi  korban  KDRT  dalam  bentuk  kekerasan  psikis,  yang  terkadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan.
Adanya  pelaporan  yang  berulang-ulang  yang  berujung  pada  perdamaian, seharusnya  disikapi  dengan  serius  oleh  aparat  penegak  hukum.  Meskipun  pada dasarnya UU KDRT tidak memberikan batasan terkait dengan pencabutan laporan oleh korban  yang  sama,  namun  dengan  mempertimbangkan  kondisi  korban  yang  lemah (khususnya  perempuan)  aparat  penegak  hukum  harus  tetap  melanjutkan  penanganan suatu kasus ke tahap pengadilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa upaya damai yang dilakukan sebenarnya di inisiasi oleh pihak eksternal atau karena ketakutan korban saja.
Berkaitan  dengan  pembuktian  kekerasan  psikis  kasus  KDRT,  masih  terdapat faktor  penghambat  yang  penulis  temukan,  dan  ini  merupakan  faktor  utama  dalam pembuktian KDRT kekerasan psikis, yakni Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Hal ini  dikemukakan  oleh  Andi  Fitriana,  SH.  MH.  selaku  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana Umum  Lainnya  pada  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan,  yang  mengemukakan bahwa: 13
Salah  satu  penghambat  proses  pembuktian  adalah  karena  aprat  kepolisian  yang  pertama kali menerima laporan kekerasan psikis pada kasus KDRT, tidak segera melakukan Visum et  Psikiatrikum  terhadap  korban.  Lamanya  rentang  waktu  antara  kejadian  dan  visum, mengakibatkan  hasil  visum  menjadi  kurang  mendukung  terhadap  proses  hukum  karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan.
13 Hasil Wawancara tanggal 5 Juni 2017.
Penulis  berpendapat  bahwa  kondisi  ini  merupakan  kondisi  yang  paling menghambat proses pembuktian. Namun tidak dapat pula dipersalahkan karena sesuai dengan amanat UU KDRT, pemerintah wajib untuk mengupayakan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Nomor 1 PP No.4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan  korban  adalah  segala  upaya  untuk  penguatan  korban  kekerasan  dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
Dalam  rangka  mengantisipasi  kejadian  ini,  aparat  penegak  hukum  harus  lebih cermat  ketika  melakukan  penanganan  kekerasan  psikis  kasus  KDRT.  Sebelum melakukan  rehabilitasi  pemulihan  korban,  aparat  terlebih  dahulu  harus  melakukan pemeriksaan  berupa visum  et  repertum dan/atau visum  et  repertum  psichiatricum atau membuat  surat  keterangan  medis.  Sehingga  dalam  proses  pembuktian, visum dapat memberikan  keterangan  tentang  kondisi  mental  atau  kejiwaan  korban  yang  sebenar- benarnya  pada  saat  terjadinya  kekerasan  psikis.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  proses penegakan  hukum  yang  membutuhkan  waktu  lama,  sehingga  jika  terlambat dipersiapkan  maka  hasil  visum  menjadi  kurang  mendukung  terhadap  proses  hukum karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan.

## Budaya Hukum (Legal culture)
Terkahir,  namun  yang  tidak  kalah  pentingnya,  upaya  penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  terus  meningkat,  namun  tidak  banyak  yang  diproses  dalam peradilan pidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh, banyak perkara-perkara yang dilaporkan  pada  tingkat  kepolisian,  namun  banyak  pula  yang  diselesaikan  karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai. Hal tersebut disebabkan lemahnya  kondisi  perempuan  sebagai  seorang  istri  yang  sangat  bergantung  pada suaminya,  ini  adalah  rasa  ketakutan  dan  pengendalian  dari  suami,  setelah  kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut.
Tidak  hanya  perasaan  takut,  kecemasan  dan  tekanan  tidak  akan  pernah  hilang membayangi mereka, tidak ada kebebasan yang mausiawi karena ikatan tersebut tetapi
hal  itu  hanya  disimpan  dihati,  yang  tidak  disadari  bagi  seorang  istri  bahwa  itulah sebenarnya  kekerasan  psikis  yang  tentu  saja  tidak  boleh  dibiarkan,  harus  ada pemulihan untuk seorang perempuan sebagai korban kekerasan psikis.
Upaya  pembuktian  kekerasan  psikis  pada  kasus  KDRT  seringkali  mengalami hambatan,  sehingga  dalam  penanganannya  cenderung  tidak  diprioritaskan.  Menurut Andi  FItriana,  SH.  MH.  selaku  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  Lainnya  pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diterangkan bahwa: 14
Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu- ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya  bahwa  terhadap  kasus  yang  telah  diproses  pihak  Kepolisian  pun  acapkali  ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku,  ketergantungan  ekonomi  terhadap  pelaku,  demikian  halnya  bahwa  KDRT  masih dianggap sebagai aib keluarga.
Hal senada juga dikemukakan oleh Imene Ofri Layuk selaku aktivis perlindungan perempuan  pada    Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kota Makassar mengemukakan bahwa: 15
Saya  mengkhawatirkan  ibu-ibu  rumah  tangga  tidak  dapat  membebaskan  dirinya  dari kekerasan  hingga  mengakibatkan  dampak  kesehatan  yang  berat  apabila  korban  tidak melaporkan sebagai akibat kepasrahan dan tidak mendapat pemulihan. Ditambah lagi luka psikis  yang  membelit  pikiran  korban  seperti  insomnia,  rasa  cemas,  stres  yang  tentunya akan  mengganggu  aktivitas  korban.  Dibutuhkan  sebuah  keberanian  untuk  membebaskan diri  dari  belenggu  tersebut.  Konsep  ibu  sebagai  penjaga  rumah,  perempuan  yang  lemah lembut  merupakan  contoh  dari  konstruksi  sosial  dan  budaya.  Konstruksi  ini  membuat perempuan dalam relasi pernikahan seringkali diposisikan sebagai “pelayan” laki-laki.
Faktor  pemahaman  akan  budaya  yang  masih  menempatkan  perempuan  sebagai kaum yang lemah, memang masih banyak dianut oleh kaum perempuan di Indonesia. Budaya  hukum  patriarki  bersemai  secara  mapan,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  adanya pengaturan pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang membedakan dengan tegas  peran  dan  kedudukan  antara  suami  dan  istri.  Pasal  31  ayat  (3)  “Suami  adalah kepala  keluarga  dan  istri  ibu  rumah  tangga”.  Pasal  34  ayat  (1)  dan  (2)  ditetapkan: “Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup
14 Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.
15 Hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017.
berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya”  dan  “Istri  wajib  mengatur  urusan rumah  tangga  sebaik-baiknya”.  Terlihat  secara  jelas  bahwa  undang-undang  tersebut menempatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami. Sehingga tidak  mengherankan  bila  hukum  yang  dimunculkan  adalah  yang  tidak  memberi keadilan kepada perempuan. Dalam hal ini budaya menempatkan perempuan dan laki- laki  dalam  hubungan  kekuasaan  yang  timpang,  dan  hukum  melegitimasinya.  Maka, suatu hari hukum perkawinan harus diperbaiki. Oleh karenanya, penulis berharap UU Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  ini  dapat  menyadarkan korban  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus  dilaporkan  untuk  melindungi korban.  Tentunya,  sosialisasi  secara  masif  harus  terus  dilakukan  untuk  mengubah paradigma budaya masyarakat tentang kesadaran akan persamaan hak gender.

## D. PENUTUP
Proses  pembuktian  kekerasan  psikis  pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga wajib  menggunakan Visum  Et  Repertum yang  mempunyai  daya  bukti  yang  sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Jenis Visum et Repertum yang digunakan adalah Visum et Repertum Psikiatrik . Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan. Temuan  penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama , masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sehingga  terjadi  pula  perbedaan  persepsi tentang  pembuktiannya; Kedua ,  terdapat  rentang  waktu  yang  cukup  lama  antara kejadian  dan  pemeriksaan Visum  Et  Repertum ,  sehingga  hasil  visum  menjadi  kurang mendukung terhadap proses hukum.
Berbagai  kasus  yang  ditangani  pihak  kejaksaan  terkait  kekerasan  dalam  rumah tangga, yang terbukti di persidangan hanya kekerasan fisik saja, sedangkan kekerasan psikis  tidak  terbukti.  Atas  dasar  tersebut,  disarankan  agar  Penyidik  kepolisian  dan kejaksaan  selaku  penuntut  umum  harus  mempersiapkan Visum  et  Repertum dalam bentuk Visum et Repertum Psikiatrik ketika akan melakukan pembuktian di persidangan.
Selain itu, dalam rangka sinergitas penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga, aparat  kepolisian  dan  kejaksaan  harus  mempersamakan  persepsi  terkait  dengan penerapan  pasal  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  bentuk  gelar  diskusi bersama.  Hal  ini  dilakukan  agar  dalam  proses  pembuktian  KDRT,  penyidik  dan penuntut  umum  dapat  mengungkap  kasus  sesuai  dengan  fakta  dan  hukum  yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam  penanganan  kasus  KDRT,  penyidik  kepolisian  yang  pertama  kali  menerima adanya  laporan/pengaduan  harus  sesegera  mungkin  mengupayakan  dilakukannya Visum  et  Repertum dalam  bentuk Visum  et  Repertum  Psikiatrik. Sehingga  dalam  proses pembuktian, visum dapat memberikan keterangan tentang kondisi mental atau kejiwaan korban yang sebenar-benarnya pada saat terjadinya kekerasan psikis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid. (2001). Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah. Bandung: Tangga. PT. Refika Aditama.
Anissa Rahma. (2003). “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. Jurnal LBH APIK Vol. I Tahun 2014.
Coky  T.N.  Sinambela,  Laurensius  Rambe  Manalu,  Paingot  Rambe  Manalu.  (2010). Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan . Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.
H. Amar Singh. (2010). Ilmu Kedokteran Kehakiman , Universitas Methodist, Medan.
Lawrence M. Friedman. (1984). “ American Law ”, (London: W.W. Norton & Company.
Suwito, S. (2015). “Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga)” . Jurnal Hasanuddin Law Review, 1(1).
Syarifudin,  A.,  &  Febriani,  I.  (2015). Sistem  Hukum  dan  Teori  Hukum  Chaos . Jurnal Hasanuddin Law Review , 1(2).
Topo Santoso. (2002). Teori Kekerasan . Jakarta: Ghalia Indonesia.