## PELAKSANAAN AKAD WĀKALAH DALAM PEMBELIAN HUNIAN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

## DWI ALFIANA, HALIM TALLI
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Pelaksanaan  Akad Wākalah dalam  Pembelian  Hunian  Pada  Bank  Tabungan  Negara Syariah  memang  sesuai  dengan  akad  dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Rukun  serta Syarat  dalam  akad Wākalah pada  Bank  Tabungan  Negara  Syariah  sudah  memenuhi Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  juga menjelaskan  tentang  pemberian  kuasa  untuk  pembelian terdapat  pada  pasal  475  sampai dengan  pasal  491.  Upaya  penyelamatan  nasabah  yang  mengalami  masalah  itu  ada  dua. Pertama, mengajukan perpanjangan jangka waktu atau penundaan pembayaran beberapa bulan. Kedua, pihak bank menawarkan lelang kepada nasabah.
Kata Kunci : Akad Wakalah, Hukum Ekonomi Syariah, Pembelian Hunian.

## Abstract
The  implementation  of  the  Wākalah  Agreement  in  the  Purchase  of  Occupancy  at  the Sharia  State  Savings  Bank  is  indeed  in  accordance  with  the  agreement  in  Sharia  and Pillars  of  Economic  Law  and  the  Requirements  in  the  Wākalah  contract  at  the  Sharia State  Savings  Bank  have  fulfilled  the  Sharia  Economic  Law  Principles.  In  the Compilation of Sharia Economic Law also explains about granting power of attorney for purchases contained in article 475 through article 491. There are two attempts to rescue customers who experience the problem. First, submit an extension of the term or delay in payment by several months. Second, the bank offers auctions to customers.
Keywords: Sharia Economic Law, Occupancy Purchase, Wakalah Contract.

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  di  Negara  maju  dan  berkembang  sangat  membutuhkan  bank  sebagai tempat  untuk  melakukan  transaksi  keuangannya.  Bank  merupakan  lembaga  keuangan yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  mengembangkan  pembangunan nasional.  Kegiatan  utama  dari  perbankan  mengenal  dua  sistem,  yaitu  sistem  ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi konvensional terdapat Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 1
Bank  Syariah  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai  mekanisme  dasar,  yaitu menerima deposito dari pemilik modal ( depositor ) dan mempunyai kewajiban ( liability ) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisa asetnya, dengan pola dan/atau skema  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  syariat  islam.  Pada  sisi  kewajiban, terdapat  dua kategori  utama,  yaitu interest-fee  current  and  saving  accounts dan investment  accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS ( Profit and Loss Sharing ) antara pihak bank dengan pihak  depositor,  sedangkan  pada  sisi  aset,  yang  termasuk  didalamnya  adalah  segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.
Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional  bank  syariah,  pembayaran  dan  penarikan  bunga  di  larang  dalam  semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. 2
Secara  yuridis  formal  dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  selanjutnya  disebut  UUP.  Pengertian  bank  umum  sendiri  dijabarkan  dalam Pasal  1  angka  3  UUP  yang  mengemukakan,  Bank  Umum  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang  dalam  kegiatannya  memberikan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. 3 Seperti halnya bank umum, terminologi bank Perkreditan rakyat dapat ditemui pada Pasal 5 Ayat (1) UUP. Sedangkan pengertian bank perkreditan rakyat dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 4  UUP  yang  menyatakan,  bank  perkreditan  rakyat  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  Syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Mencermati pengertian yang diberikan dalam UUP sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat (BPR), kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada bank umum. 4
Secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya,  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang-Undang No.  10  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1998  tentang  Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia,  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Hukum  Perbankan yang  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah  baru  hadir  pada  tahun  1992  di  Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia.
1 Ismail, Perbankan Syariah (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2017), h. 29.
2 Ismail, Perbankan Syariah, h. 31.
3 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h.5.
4 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, h.8.
Saat  awal  pelaksanaan  bank  yang  beroperasi  dengan  sistem  bagi  hasil,  asas hukumnya  ada  pada  Undang-undang  Perbankan  No.  10  Tahun  1992.  Namun  itu belum cukup,  karena  perbankan  syariah  tersendat  jalannya  dan  terbukti  dalam  enam  tahun pertama  kemudian  hanya  satu  bank  syariah  yang  muncul  yakni  Bank  Muamalat  pada tahun  1992.  Sistem  ekonomi  syariah  sekarang  ini  semakin  berkembang  bila dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi  konvensional,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan banyaknya  bank  konvensional  yang  membuka  bank  dengan  sistem  syariah.  Selain  itu pertumbuhan  ekonomi  syariah  juga  dapat  diliat  dari  banyaknya  perbankan  syariah  dan lembaga  syariah  di  Indonesia.  Salah  satu  faktor  pendukungnya  adalah  permintaan Islamic product dari penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Perbankan syariah semakin marak sejak memungkinkan bank menjelaskan dual banking system atau bank konvensional yang dapat mendirikan divisi syariah, dengan adanya undang-undang tersebut konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.
Setelah berjalannya peraturan perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang  Perbankan,  akhirnya  diterbitkan  undang-undang  yang  lebih  spesifik menerangkan  tentang  Perbankan  syariah  secara  eksplisit  yaitu  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya, paling tidak terdapat enam hal baru dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu otoritas  fatwa  dan  komite  perbankan  syariah,  pembinaan  dan  pengawasan  syariah, pemilihan  dewan  pengawas  syariah  (DPS),  masalah  pajak,  penyelesaian  sengketa,  dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS).
Dengan  kehadiran  undang-undang  tersebut  memicu  peluang  yang  lebih  besar  yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai  dengan  syarat  islam.  Salah  satunya  adalah  perbankan  syariah  menawarkan transaksi  yang  tidak  berlandaskan  pada  konsep  bunga,  dapat  diharapkan  untuk  lebih optimal  melayani  kalangan  masyarakat  yang  belum  dapat  tersentuh  oleh  perbankan konvensional,  dan  memberikan  pembiayaan  dalam  pengembangan  usaha  berdasarkan sistem syariat Islam.
Konsep ekonomi syariah ( Islamic economic ) itu sendiri menurut M. Yasir Nasution mengemukakan  bahwa  ekonomi  syariah  mempunyai  perbedaan  yang  mendasar  dengan ekonomi  konvensional  (sebutan  yang  lazim  digunakan  untuk  ekonomi  sekuler). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang  manusia.  Ekonomi  syariah  dibangun  atas  empat  filosofinya,  yakni  pertama ketauhidan,  dengan  pengertian  bahwa  semua  yang  ada  dialam  ini  merupakan  ciptaan Allah SWT dan hanya Allah-lah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan  antar  manusia,  cara  memperoleh  rezki  dan  melakukan  transaksi  bisnis  serta kegiatan  ekonomi  lainnya;  kedua,  keadilan  dan  keseimbangan,  dalam  pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia.
Oleh  sebab  itu,  seluruh  kegiatan  ekonomi  harus  dilandasi  kepada  paham  keadilan dan  keseimbangan  sebagaimana  yang  telah  digariskan  oleh  Allah  SWT.  Ketiga, kebebasan  dalam  arti  bahwa  manusia  bebas  melakukan  seluruh  aktivitas  ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya dan Keempat; pertanggung jawaban,  dalam  arti  manusia  sebagai  pemegang  amanah  memikul  tanggung  jawab  atas segala putusan-putusan  yang diambilnya. 5 Bisa disimpulkan secara  garis besar ekonomi
5 M. Yasir Nasution, Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan , (Medan: IAIN SUMUT, 2002), h. 5-6.
konvensional  berorientasi  kepada  hal-hal  yang  bersifat  dunia,  sedangkan  ekonomi syariah  berorientasi  tidak  hanya  dunia  saja  tetapi  juga  kepada  hal-hal  yang  bersifat ukhrawl sebagai ibadah kepada Allah SWT.
Dengan  bermunculannya  berbagai  perusahaan  lembaga  keuangan  syariah,  semakin berkembang  juga  produk  yang  ditawarkan  dan  salah  satu  dari  berbagai  akad  yang ditawarkan  kepada  nasabah  adalah  akad Wākalah . Wākalah (perwakilan)  adalah penyerahan,  pendelegasian,  atau  pemberian  mandat  atau power  of  attorner akad petimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad Wākalah ini biasanya digunakan oleh perbankan atau non-bank seperti perusahaan  asuransi.  Dalam  dunia  lembaga  keuangan  pada  prakteknya  mengharuskan adanya, muwakil atau yang mewakili, wakil dalam hal bank ini dan taukil atau objek atau wewenang yang diwakilkan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research kualitatif deskriptif dengan  pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis,  yaitu  pendekatan  yang menulusuri  pendekatan  undang-undang.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah Kantor  Cabang  Bank  BTN  Syariah  Makassar.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data yang digunakan adalah Observasi, dokumentasi dan wawancara. lalu, teknik pengolahan dan  analisis  data  dilakukan  dengan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu: editing data, Klasifikasi data, Analisis data dan Kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah tentang Wakalah Prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara umum sebagai berikut:
1. Prinsip Tauhid, Islam  melandaskan  segala  kegiatan  ekonomi  sebagai  suatu  usaha untuk  ibadah  kepada  Allah  swt.,  sehingga  tujuannya  bukan  hanya  semata-mata mencari  keuntungan  dan  kepentingan  pribadi  melainkan  mencari  keridhaan  Allah swt.
2. Prinsip  Keadilan,  keadilan  adalah  suatu  prinsip  yang  sangat  penting  dalam mekanisme perekonomian Islam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan  dan  keadilan.  Adil  dalam ekonomi  bisa  diterapkan  dalam  penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak  yang timbul dari berbagai  kebijakan  ekonomi  yang  dikeluarkan.  Penegakan  keadilan  dalam  rangka menghapus  diskriminasi  yang  telah  diatur  dalam  al-Qur’an  bahkan  menjadi  satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
3. Prinsip Al-maslahah, kemaslahatan  adalah  mendapatkan  kebahagiaan  dunia  dan akhirat  dengan  mengambil  manfaat  dan  menolak  kemadharatan.  Kemaslahatan memiliki  3  sifat,  yaitu:  (a) Dharuriyyat, adalah  sesuatu  yang  harus  ada  demi tegaknya  kebaikan  didunia  dan  akhirat  dan  apabila  tidak  ada  maka  kebaikan  akan sirna.  Sesuatu  tersebut  terkumpul  dalam maqasid  al-syari’ah, yaitu  memelihara agama,  jiwa,  keturunan,  kekayaan,  dan  akal.  Mencari  rizki  termasuk  pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. (b) Hajiyyat , adalah sesuatu  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk  menghilangkan  kesulitan  tetapi  tidak adanya  hajiyyat  tidak  menyebabkan  rusaknya  kehidupan.  (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis.
4. Prinsip Pewakilan ( khalifah ), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan dimuka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk  memungkinkan  hidup  dan  mengemban  misinya  secara  efektif.  Kehidupan manusia  senantiasa  dibarengi  pedoman-pedoman  hidup  dalam  bentuk  kitab-kitab suci  dan shuhuf dari  Allah  SWT.,  yang  berfungsi  untuk  mengatur  kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama didunia maupun akhirat.
5. Prinsip Amar Ma’ruf Nahy Munkar, Amar Ma’ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip  hukum  islam  dalam  kegiatan  usaha  sedangkan  Prinsip Nahy  Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba’, Garar, maisyir, dan haram.
6. Prinsip  kejujuran  dan  kebenaran,  prinsip ini  tercermin  dalam  setiap  transaksi  harus tegas,  jelas,  dan  pasti  baik  barang  maupun  harga.  Transaksi  yang  merugikan dilarang, mengutangkan kepentingan sosial. objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan.
7. Prinsip  Kebaikan  ( Ihsan ),  prinsip  ini  mengajarkan  bahwa  dalam  ekonomi,  setiap muslim  diajarkan  untuk  senantiasa  bermanfaat  untuk  orang  banyak,  baik  seagama, senegara, maupun sesama manusia.
8. Prinsip  Pertanggungjawaban  ( al-Mas’uliyah), prinsip  ini  meliputi  pertanggung jawaban  dalam  masyarakat.  Manusia  dalam  masyarakat  diwajibkan  melaksanakan kewajibannya  demi  terciptanya  kesejahteraan  anggota  masyarakat  secara keseluruhan,  serta  tanggungjawab  pemerintah,  tanggungjawab  ini  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara ( bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.
9. Prinsip  Kifayah,  prinsip  ini  terkait  kewajiban  setiap  muslim  untuk  peduli  terhadap sesamanya.  Tujuan  prinsip  ini  adalah  untuk  membasmi  kefakiran  dan  mencukupi kebutuhan seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
10. Prinsip Keseimbangan ( wasathiyah/I’tidal ), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan  batas-batas  tertentu.  Hukum  Islam  menentukan  keseimbangan  kepentingan individu  dan  kepentingan  masyarakat.  Islam  mengakui  kepemilikan  pribadi  dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
2. Implementasi  Akad Wakalah Dalam  Pembelian  Hunian  di  Bank  BTN  Syariah Makassar
1. Analisis Akad yang diterapkan pada Bank BTN Syariah Makassar dalam Pembelian Hunian
Wakalah  merupakan  salah  satu  perjanjian  perwakilan,  penyerahan,  pendelegasian atau pemberian mandat ( power of attorney) dengan kata lain akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.  Lembaga keuangan syariah  mengharuskan  dalam  praktek Wākalah,  muwakil (nasabah  atau  investor), wakil (bank), dan taukil (obyek atau wewenang yang diwakilkan).
“Dalam  pembelian  hunian  di  Bank  BTN  Syariah  diberlakukan  2  akad  yakni  akad Murabahah dan  akad Wākalah. Kalau  akad murabahah jelas  perjanjian  jual-beli. Sedangkan  akad Wākalah adalah  bentuk  perwakilan  dari  pihak  bank  untuk mencarikan hunian yang diinginkan Nasabah”. 6
6 Muhammad Akbar Wahid, Pihak Bank, PT. Bank BTN Syariah Makassar. Wawancara, Makassar,11 Oktober 2018.
Keterangan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  Bank  BTN  Syariah  terdapat  2 macam  akad,  yaitu  Akad Murabahah berfungsi  sebagai  akad  Jual-beli,  dan  akad Wākalah berfungsi sebagai akad perwakilan.
“Akad Wākalah adalah  Akad  penunjang  yang  berfungsi  untuk  memberikan  hak kepada  bank  untuk  mewakili  nasabah  untuk  membeli  kepada  pihak  pengembang. Akad Murabahah sebagai akad penjualan rumah secara tunai ataupun cicilan kepada nasabah.” 7
Akad ini bisa disebut juga dengan Murabahah bil Wākalah. Murabahah bil Wākalah adalah  Jual  beli  dengan  sistem Wākalah .  Dalam  sistem  ini  pihak  penjual  mewakilkan pembeliannya  kepada  nasabah,  dengan  demikian  akad  pertama  adalah  akad Wākalah , berakhirnya  Akad Wākalah yang  ditandai  dengan  penyerahan  barang  dari  nasabah  ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian lembaga memberikan akad murabahah.
Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” 8 “Pihak  Bank  BTN  Syariah  Menjelaskan  tentang  persyaratan,  proses,  biaya-biaya, dan jangka waktu angsurannya mengenai Akad” 9
Dalam  hal  ini  uang  muka  atau  DP  pada  Bank  BTN  Syariah  itu  tergantung  harga rumahnya misalkan Rp. 300.000.000,- maka uang muka 10% dari harga rumah tersebut. Kebanyakan  rumah  bersubsidi  sekarang  harganya  Rp.  136.000.000,-  maka  uang mukanya  5%  yaitu  Rp.6.800.000,-  mengenai  margin  keuntungan  Akad  KPR  yang berlaku pada ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu angsuran.
“Kalau  Saya  itu  angsurannya  tiap  bulan tetap  dari  awal  penandatangan  berkas  dan penyerahan barang. Bagus sekali ini karena tidak berubah-berubah bayarannya” Pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah KPR  Syariah  pada  Bank  BTN  Syariah adalah  Tahapan-tahapan  yang  dilalui  oleh  kedua  pihak  dalam  akad  ini  guna berlangsungnya  pembiayaan murabahah perumahan  yang  diberikan  oleh  bank  kepada nasabah.  Akad  yang  terbentuk  tersebut  harus  memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat-syarat yang ditetapkan.
Pelaksanaan  pembiayaan murabahah perumahan  (KPR  Syariah)  pada  Bank  BTN Syariah diatur dan dilaksanakan menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 10
a. Nasabah  membutuhkan  rumah  dan  meminta  kepada  Bank  untuk  memberikan pembiayaan murabahah untuk pembelian rumah.
b. Bank  bersedia  menjual  rumah  dan  menyediakan  pembiayaan murabahah sesuai dengan permohonan nasabah.
c. Nasabah bersedia membayar harga jual sesuai akad, dan harga jual yang tidak dapat berubah selama akad.
d. Bank mewakilkan secara penuh kepada nasabah untuk membeli dan menerima rumah dari pengembang/pemasok secara langsung serta memberi hak melakukan pembuatan akta jual-beli untuk dan atas nama nasabah sendiri sebagai wakil bank.
7 Muhammad Akbar Wahid, Pihak Bank, PT. Bank BTN Syariah Makassar. Wawancara, Makassar,11 Oktober 2018.
8 DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah , h.4.
9 Faida, Nasabah Bank BTN Syariah Makassar. Wawancara, Gowa, 20 November 2018.
10 Ketentuan dan persyaratan pelaksanaan diambil dari Akad Pembiayaan Murabahah KPR BTN Syariah.
e. Setelah  bank  secara  prinsip  memiliki  barang murabahah selanjutnya  dilaksanakan penandatanganan akad pembiayaan murabahah antara bank dan nasabah.
f. Nasabah menyerahkan kepada Bank BTN Syariah seluruh dokumen yang disyaratkan bank, tetapi tidak terbatas pada diri nasabah, dokumen kepemilikan jaminan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan akad ini.
g. Guna menjamin pembayaran kembali utang murabahah, nasabah wajib menyerahkan rumah yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan murabahah sebagai jaminan.
h. Menyetorkan uang muka pembelian dan atau biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan utang murabahah apabila pembiayaan murabahah dilaksanakan.  Apabila  nasabah  membatalkan  akad  ini,  maka  uang dikembalikan  kepada  nasabah  dikurangi  dengan  kerugian  atau  biaya  yang  telah dikeluarkan oleh bank dan bank dapat meminta tambahan kepada nasabah.
i. Kewajiban  angsuran  yang  tidak  dilunasi  selambat-lambatnya  pada  tanggal  jatuh tempo  pembayaran  angsuran  merupakan  tunggakan  angsuran.  Atas  tunggakan dikenakan  denda  sebesar  presentase  yang  telah  disepakati  dalam  akad  atas  angsuran yang  tertunggak  perhitungan  sejak  jatuh  tempo  pembayaran  angsuran  sampai  saat dimana seluruh tunggakan dilunasi.
Dari penjelasan di atas yang patut diperhatikan dalam pembiayaan KPR Perumahan BTN  Syariah  ini  ada  3  tahapan  akad,  pertama  Akad Wākalah ,  kedua  akad murabahah dengan sistem tunai dan ketiga akad murabahah dengan sistem pembayaran cicilan.
Dalam  Pasal  475  sampai  Pasal  491  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  mengatur tentang Pemberian Kuasa untuk Pembelian. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  Bank  BTN  Syariah menggunakan  Akad Wākalah dapat  dilihat  dengan  proses  yang  dijelaskan.  Dan  Akad Murabahah dilakukan setelah Akad Wākalah berakhir.
Di  dalam  ketentuan  hukum  Islam  jangka  waktu  penandatanganan  akad  antara Wākalah dan Murabahah terjadi tenggang waktu satu minggu, alasannya adanya jangka waktu ini karena Wākalah tidak bisa terjadi jika belum ada kesepakatan antara nasabah dan bank sebagai penerima kuasa untuk membelikan sebuah barang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya penambahan harga untuk penentuan margin/bagi hasil. Rukun  dan  Syarat  Akad Wākalah pada  Bank  BTN  Syariah  Mengenai  Rukun  dan Syarat pada akad Wākalah pada Bank BTN Syariah.
a. Adanya Al-Aqidain (Subjek Perikatan) adalah para pihak yang melakukan akad. Pada Bank  BTN  Syariah  sudah  jelas  bahwa  orang  yang  melakukan  akad  adalah  Nasabah dengan pihak Bank BTN Syariah. Syarat dari seseorang yang melakukan akad adalah mukallaf (orang  yang  telah  mampu  bertindak  secara  hukum)  yang  menjadi  ukuran adalah orang yang telah baliq dan berakal sehat.
b. Mahallul’Aqd (Objek Perikatan) yaitu objek akad, bentuk objek perikatan bisa benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Dalam hal ini yang menjadi objek akad adalah rumah yang dibiayai oleh bank kepada nasabah.
c. Ijab-Qabul ( Sighat  al-Aqd ) Ijab merupakan  pernyataan  dari  pihak  pertama  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan. Qabul suatu  pernyataan  menerima  dari  pihak kedua.  Dalam  akad  ini  dilakukan  secara  lisan  dan  tulisan.  Lisan  berarti  bahwa  para pihak  yang  akan  melakukan  penandatanganan  akad,  harus  hadir  serta  berada  satu majelis/tempat  dan  waktu  yang  sama  untuk  mengungkapkan  kehendak  masing- masing.  Tulisan  berarti  bahwa  pengungkapan  kehendak  untuk  bekerjasama  juga dilakukan  dengan  membuat  suatu  perjanjian  tertulis.  Maka  terciptalah  kejelasan  dan
kepastian  mengenai  Ijab  dan  Qabul  dan  juga  terdapat  kerelaan masing-masing  pihak dalam melakukan akad dapat terlihat.
Ada  pula  ketentuan  umum  dalam  Pembelian  Hunian  yang  diatur  dalam  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  No.04/DSN- MUI/IV/2000 mengenai Murabahah yaitu sebagai berikut:
a) Jaminan Dalam fatwa DSN ini jaminan murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank juga meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
b) Utang dalam murabahah
1) Secara  prinsip,  penyelesaian  utang  nasabah  dalam  tansaksi murabahah tidak  ada kaitannya dengan transaksi lain  yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang  tersebut  dengan  keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk menyelesaikan utangnya pada bank.
2) Jika  nasabah  menjual  barang  sebelum  masa  angsuran  berakhir,  ia  tidak  wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3) Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah  tetap  harus menyelesaikan  utangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia  tidak  boleh  memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
c) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1) Nasabah memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2) Jika  nasabah  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
d) Bangkrut dalam Murabahah Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup, atau berdasarkan kesepakatan.
2. Upaya Penyelamatan Terhadap Nasabah Pembelian Hunian yang Bermasalah. Penyelamatan  pembiayaan  (restrukturisasi  pembiayaan)  adalah  istilah  teknis  yang biasa  dipergunakan  dari  kalangan  perbankan  terhadap  upaya  dan  langkah-langkah  yang dilakukan  bank  dalam  mengatasi  pembiayaan  bermasalah.  Dalam  suatu  akad  tidak dipungkiri  akan  ada  masalah  yang  dapat  terjadi,  sedangkan  dalam  akad  ini  yang penulis  olah  dari  pihak  nasabah. Pihak bank memberikan solusi.
“Pihak bank bertanya dulu kendala yang dihadapi nasabah ini seperti apa. Misalnya dia sudah tidak mampu karena penghasilannya yang kurang dari awal kalau nasabah sudah  dapat  KPR,  bank  sudah  menghitung  penghasilannya  berapa,  pengeluarannya berapa,  dan  angsurannya  berapa.  Itu  diyakini  bahwa  kalau  nasabah  tidak  ada penurunan  penghasilan  maka  nasabah  bisa  membayar.  Kalau  ternyata  dalam perjalanan  KPR  ini  nasabah  ada  masalah  dalam  artian  penghasilannya  berkurang atau  nasabah  sudah  tidak  berpenghasilan  lagi.  Maka  bank  memberikan  solusi sebagai berikut:” 11
1) Bank  mengajukan  perpanjangan  jangka  waktu  dan/atau  penundaan  pembayaran beberapa bulan. Tapi setelah itu diharapkan kepada nasabah sudah memiliki pekerjaan baru. Ada juga perpanjangan jangka waktu itu nasabah masih memiliki pekerjaan tapi penghasilannya turun. Misalnya penghasilan nasabah dulu Rp.2.000.000,- sampai Rp.
11 Muhammad Akbar Wahid, Pihak Bank, PT. Bank BTN Syariah Makassar. Wawancara, Makassar,11 Oktober 2018.
3.000.000,-  tapi  sekarang  penghasilannya  hanya  Rp.  1.000.000,-  secara  hitungankan nasabah ada biaya hidup secara tidak langsung nasabah tidak bisa membayar angsuran dengan nominal yang sama pada saat awal. Maka itu bisa diperpanjang selama syarat- syaratnya  memenuhi.  Seperti  usia  masih  memenuhi  dan  masih  punya  penghasilan walaupun sudah berkurang nilainya. 12
2) Lelang, pihak bank menawarkan kepada nasabah untuk ikut lelang. Bisa melalui balai lelang  yaitu  KPKNL  dari  pemerintah.  Nasabah  mengikuti  lelang  kalau  sudah  lelang untuk  menutupi  dan  melunasi  KPR  di  Bank  BTN  Syariah  dan  selebihnya  bisa diambil  oleh  nasabah  yang  memiliki  rumah  yang  dilelang. 13 Misalnya  nasabah mengikuti  lelang,  dan  mendapatkan  harga  dari  hasil  penjualan  tersebut  tidak sepenuhnya  milik  bank  yang  menyalurkan  pembiayaan.  Tetapi,  dari  hasil  penjualan tersebut bank hanya mengambil berdasarkan sisa harga pokok yang mesti dibayarkan nasabah  kepada  bank.  Apabila  rumah  tersebut  dijual  dengan  harga  lebih  tinggi melebihi  harga  pokok,  maka  sisa  dari  penjual  tersebut  tetap  menjadi  hak  milik nasabah. Sedangkan jika penjual rumah tersebut lebih rendah dari harga pokok, maka sisa  pembiayaan  tetap  menjadi  hutang  nasabah  yang  cara  pelunasannya  disepakati antara pihak bank dan nasabah.”
Mengenai  cara  yang  diberikan  oleh  bank  terdapat  pada  peraturan  Bank  Indonesia yang  berlaku  bagi  BUS  dan  UUS  dalam  melakukan  penyelamatan  pembiayaan  yang bermasalah, yaitu:
1. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/18/PBI/2008  tanggal  25  September  2008  tentang Restukturisasi  Pembiayaan  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, sebagaimana  telah  diubah  dengan  PBI  No.  13/9/PBI/2011  pada  tanggal  8  Februari 2011.
2. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  10/35/DPbS  tanggal  22  Oktober  2008  perihal Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Penyelesaian  non  Litigasi  tersebut  bertujuan  agar  nasabah  yang  mengalami pembiayaan macet dapat merelakan jaminannya untuk dijual guna menutupi pembiayaan yang tidak sanggup dibayar.
Terjemahannya:
“Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh sampai  dia  berkelapangan.  Dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang)  itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Penerapan ayat surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan dalam penanggulangan atau penyelamatan pembiayaan macet yang ada pada Bank BTN Syariah menunjukkan bahwa secara  sistematis  dan  teoritis  sudah  sesuai  dengan  syariat  islam  yaitu  memberikan
12 Muhammad Akbar Wahid, Pihak Bank, PT. Bank BTN Syariah Makassar. Wawancara Makassar,11 Oktober 2018.
13 Muhammad Akbar Wahid, Pihak Bank, PT. Bank BTN Syariah Makassar. Wawancara, Makassar,11 Oktober 2018
Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
kelapangan  atau  kemudahan  bagi  Nasabah  yang  akan  mengembalikan  sisa  pembayaran pembiayaan yang telah disepakati.
Berdasarkan hadits dijelaskan bersikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan  dan  kesulitan  yang  diterima  orang  lain  termasuk  akhlak  muliah  atau  terpuji. Rasullah  SAW  bersabda:  “Barang  Siapa  yang  melepaskan  kesusahan  seorang  mukmin dari  kesusahan-kesusahan  dunia  niscaya  Allah  akan  melepaskan  kesusahanya  di  hari kiamat” (HR. Muslim).

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Konsep Wākalah dalam  Hukum  Ekonomi  Syariah  itu  dilihat  dari  akad  yang  ingin diajukan ke Bank. Seperti al-Wākalah bi al-Ujrah, Transfer, Letter of Credit (L/C) Import  Syariah dan Letter  Of  Credit  (L/C)  Eksport  Syariah. Prinsip  Hukum Ekonomi  Syariah  Mengenai Wākalah. Dalam  hal  ini  Penulis  melihat  bahwa  Akad Wākalah dalam  pembelian  hunian  sudah  sesuai  dengan  Prinsip  Hukum  Ekonomi Syariah.
2. Pelaksanaan  Akad Wākalah dalam  Pembelian  Hunian  sudah  sesuai  dengan  Prinsip Hukum  Ekonomi  Syariah.  Ketika  penerapan  Sistem  pembelian  hunian  bisa  diliat dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Sebab akad pada pembiayaan telah jelas  akadnya  dengan  akad Murabahah  bi  al  Wākalah. pihak  penjual  mewakilkan nasabah  dalam  pembelian  Hunian,  dengan  demikian  akad  Pertama  adalah  akad Wākalah ,  berakhirnya  Akad Wākalah yang  ditandai  dengan  penyerahan  barang  ke Nasabah  dan kemudian lembaga memberikan akad murabahah. Nasabah membayar secara angsuran kepada bank dengan marjin keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak bank.
Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qalyishy, Ali Ahmad. Fiqh Al- Muamalat al Maliyah Fi Syariah Al Islam. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. Ayub,  Muhammad. Understanding  Islamic  Finance. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2009.
Basyir, Ahmad Azhar. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Dalam Beberapa Aspek Ekonomi Islam. Yogyakarta : P3EI-FE-UII . Tiara Wacana, 1992.
Dahlan, Abdul Aziz, dkk. Ensiklopedia Hukum Islam , 1996. Dewi,  Gemala  et  al.  2005. Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Fakultas Hukum UI dan Prenada Media, 2018.
Djamil,  Fathurrahman. Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Ismail. Perbankan syariah, Jakarta: Kencana, 2017. Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Marathon, Said Sa’ad. Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta: Zkrul Hakim, 2004.
Nasution,  M.  Yasir. Ekonomi  Islam  Pada  Millenium  Ketiga,  Dalam  Prospek  Bank Syariah  Pada  Millenium  Ketiga,  Peluang  dan  Tantangan .  Medan:  IAIN Sumatera Utara, 2002.
Perwataatmadja, Karnaen. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Dana Bhakti, 1999. Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan Edisi Revisi . Bandung: Mandar Maju, 2012. Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Islam  Dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskipsi dan Ilustrasi. Jakarta: Ekonisia, 2004.
Suhendi, Hendi. FiqhMuamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Sumitro,  Warkum. Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait  (BUMI dan Takaful). Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996. Supramono, Gatot. Perbankan dan MasalahKredit . Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Wirdyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.