Hasbullah, M. A. (2021) Perdebatan Definisi dan Kriteria Posisi Dominan dalam Perspektif Regulasi dan Ekonomi. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (1). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, Spesial Issue No. 1, November 2021

## PERDEBATAN  DEFINISI  DAN  KRITERIA  POSISI  DOMINAN  DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN EKONOMI

## M. Afif Hasbullah
Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia Email: afif@unisda.ac.id

## Abstrak
Perdebatan  terkait  konsep  posisi  dominan  dan  implementasi  penafsiran  ekonomi dalam kasus persaingan usaha seringkali menjadi perhatian stakeholder persaingan usaha  di  dunia  internasional.  Di  sisi  lain,  perdebatan  menjadi  makin  menarik  jika disandingkan  dengan  acuan  konsep  posisi  dominan  dalam  ranah  regulasi  relatif tetap.  Penelitian  ini  membahas  perdebatan  dan  kontroversi  terkait  definisi  posisi dominan  yang  tertuang  dalam  rumusan  hukum  persaingan  usaha  di  beberapa negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskripsikan  pendapat  dan  perdebatan terkait  dengan  definisi  dan  kriteria  dari  posisi  dominan  dalam  perspektif  regulasi yang  berlaku  di  Indonesia  serta  perspektif  ekonomi  yang  berkembang  di  berbagai negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  perundang-undangan  ( statue approach )  dan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Penelitian  menyimpulkan bahwa Perdebatan mengenai konsep posisi dominan masih akan terus berkembang, sebagaimana perkembangan konsep ilmu ekonomi dan hukum yang melandasinya. Perbedaan  substansial  dalam  definisi  posisi  dominan  terdapat  antara  Uni  Eropa dengan  Amerika  Serikat.  Assessment  posisi  dominan  dalam  era  ekonomi  digital serta data driven market dan bigdata masih menjadi tantangan yang substansial ke depan.
Kata Kunci : persaingan usaha; posisi dominan; penyalahgunaan posisi dominan

## Abstract
Debates  related  to  the  concept  of  dominant  position  and  the  implementation  of economic  interpretation  in  the  case  of  business  competition  often  become  the attention of stakeholders in international business competition. On the other hand, the  debate  becomes  even  more  interesting  if  it is  juxtaposed  with  the  reference  to the concept of a dominant position in the realm of relatively fixed regulation. This study discusses the debates and controversies related to the definition of dominant position  contained  in  the  formulation  of  business  competition  law  in  several countries.  This  study  aims  to  describe  the  opinions  and  debates  related  to  the definition  and  criteria  of  the  dominant  position  in  the  perspective  of  regulations that  apply  in  Indonesia  and  the  perspective  of the  developing  economy  in  various countries.  This  research  is  a  normative  juridical  research  using  a  conceptual approach, statue approach and comparison approach. The research concludes that the debate on the concept of dominant position will continue to develop, as will the
development of the concepts of economics and the law that underlie it. Substantial differences in the definition of dominant position exist between the European Union and the United States. Assessment of the dominant position in the digital economy era as well as data driven markets and big data will still be a substantial challenge going forward.
Keywords: competition; dominant position; abuse of dominant position
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-18

## Pendahuluan
Terdapat tiga hal pokok yang menjadi substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (selanjutnya  disebut  UU  Nomor  5  Tahun  1999),  yakni:  perjanjian  yang  dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Pada dasarnya, hak setiap pelaku  usaha  untuk  menjadi  besar.  Dari  pelaku  usaha  level  kecil  meningkat  menjadi level menengah, dan dari level menengah menjadi pelaku usaha besar.
Monopoli  tidak  dilarang,  yang  dilarang  adalah  praktik  monopoli.  Demikian  juga menjadi dominan tidak dilarang, yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan. UU  Nomor  5  Tahun  1999  lebih  menekankan  kepada  larangan  terhadap  pelaku  usaha untuk  berpraktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Apabila  pelaku  usaha menjadi monopolis dan mempunyai posisi dominan, namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar UU 5 Tahun 1999 maupun peraturan lainnya, maka pelaku usaha tersebut tentu tidak melanggar UU 5 Tahun 1999.
Pada  hakekatnya,  UU  Nomor  5  Tahun  1999  sangat  mendorong  setiap  pelaku usaha  untuk  mempunyai  daya  saing.  Karena  dengan  daya  saing,  akan  muncul  inovasi dalam  rangka  menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  yang  berkualitas  dan  kompetitif. Apabila  pelaku  usaha  makin  inovatif,  berkualitas  dan  kompetitif,  kemungkinan  besar akan menjadi unggul di pasar (market leader) sehingga akan mencapai posisi dominan.
Sedangkan penyalahgunaan posisi dominan muncul ketika pelaku usaha memiliki kekuatan  secara  ekonomi  yang  memungkinkan  ia  untuk  beroperasi  di  pasar  tanpa terpengaruh oleh persaingan dan kemudian melakukan tindakan yang dapat mengurangi persaingan (Hasbullah,  2020) .    Pasal  25-28  UU  Nomor  5  Tahun  1999  telah  mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan, termasuk di dalamnya adalah terkait larangan kepemilikan  saham  di  sektor  usaha  yang  sama,  larangan  seseorang  rangkap  jabatan  di dua atau lebih perusahaan sejenis atau yang memiliki usaha yang terkait, serta larangan penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  perusahaan  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Penegakan hukum persaingan di Indonesia telah berjalan selama 21 tahun. Hal ini dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 5 Maret 2000.    Selama  kurun  waktu  21  tahun,  KPPU  telah  beberapa  kali  memeriksa  perkara dengan  tuduhan  pelanggaran  pasal  penyalahgunaan  posisi  dominan,  diantaranya: Perkara  05/KPPU-L/2002  mengenai  Dugaan  Pelanggaran  terhadap  Undang-  undang
Nomor  5  Tahun  1999  yang  berkaitan  dengan  bidang  perfilman  dan  perbioskopan; Perkara    01/KPPU-L/2003  mengenai  Dugaan  Pelanggaran  terhadap  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan tiket penerbangan domestik;  Perkara 04/KPPU- I/2003  mengenai  Dugaan  Pelanggaran  terhadap  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999 yang  berkaitan  dengan  Jasa  Terminal  Pelayanan  Bongkar  Muat  Petikemas  ;  Perkara 07/KPPU-L/2007  mengenai  Dugaan  pelanggaran  UU  No.  5  Tahun  1999  yang  secara bersama-sama dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek dan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler; Perkara 09/KPPU- L/2009  mengenai  Dugaan  Praktek  Monopoli  dan/atau  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Atas  Akuisisi  PT.  Alfa  Retailindo  oleh  PT.  Carrefour  Indonesia;  Perkara  17/KPPU- L/2010  mengenai  Dugaan  Pelanggaran  Pasal  5,  Pasal  11,  Pasal  16,  Pasal  25  ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Usaha Pfizer  dan  PT  Dexa  Medica  dalam  Industri  Farmasi  Kelas  Terapi  Calcium  Antagonis Plain  dengan  zat  aktif  Amlodipine;  dan  Perkara  14/KPPU-L/2015  (Perkom  Nomor  01 Tahun 2010) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada  dalam  Produk  Minuman  Olahan  Serbuk  Berperisa  Buah  yang Mengandung Susu dalam Kemasan Sachet.
Dinamika  dan  perubahan  konsep  serta  doktrin  ekonomi  persaingan  usaha  terus berlangsung.  Perubahan  konsep  dan  doktrin  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari perkembangan  kegiatan  ekonomi,  model bisnis  baru  yang  dapat  kita  saksikan  bersama seperti fenomena industri 4.0, disruptive innovations serta era internet of things. Salah satu  diskusi  atau  perdebatan  yang  seringkali  menjadi  perhatian  stakeholder  persaingan usaha  di  dunia  internasional  adalah  terkait  konsep  posisi  dominan  dan  implementasi penafsiran  ekonomi  dalam  kasus  persaingan  usaha.  Di  sisi  lain,  perdebatan  menjadi makin  menarik  jika  disandingkan  dengan  acuan  konsep  posisi  dominan  dalam  ranah regulasi relatif tetap.
Sebagai  bagian  dari  komunitas  dan  stakeholder  persaingan  usaha  internasional, kontroversi  dan  perdebatan  tersebut  juga  dirasakan  di  Indonesia,  khususnya  terkait dengan  perkara-perkara  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang  ditangani  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU).  Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai perdebatan dan kontroversi terkait pengertian atau definisi posisi dominan yang tertuang dalam  rumusan  hukum  persaingan  usaha  di  beberapa  negara.  Tujuan  paper  ini  adalah untuk menyajikan berbagai pendapat dan perdebatan terkait dengan definisi dan kriteria dari posisi dominan dalam perspektif regulasi yang berlaku di Indonesia serta perspektif ekonomi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  perundang-undangan  (statue  approach) dan  perbandingan  (comparative  approach).  Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari
peraturan  perundang-undangan,  yakni  UU  Nomor  5  Tahun  1999.  Bahan  hukum sekunder meliputi buku teks, kamus, jurnal dan putusan pengadilan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Definisi Posisi Dominan dan Perdebatannya
Sebagai  definisi  konseptual  yang  seringkali  menjadi  dasar  dari  penegakan hukum persaingan usaha, tentunya tidak terlepas dari berbagai kritikan, bahkan dari kalangan sesama otoritas persaingan. Definisi posisi dominan oleh European Court of Justice dapat dijadikan contoh sebagai berikut: “ The dominant position referred to in this Article relates to a position of economic strength enjoyed by undertaking which enables it to prevent effective competition being maintained on the relevant market by giving it the power to behave to and appreciable extent independently of its competitors, customers and ultimately of its consumers.”
Definisi  posisi  dominan  tersebut  digunakan  oleh  Majelis  Hakim  ECJ  terkait kasus United Brands (1976) dan selanjutnya pada kasus Hoffman LaRoche (1978). Definisi  tersebut  menjadi  semacam  yurisprudensi  dan  referensi  bagi  kasus  kasus posisi dominan selanjutnya di wilayah jurisdiksi Uni Eropa dan oleh masing masing negara anggota Uni Eropa.
Sementara, untuk contoh di negara Asia, Jepang menggunakan istilah private monopolization dengan  definisi “such  business  activities,  by  which  any entrepreneur,  individually  or  by  combination  or  conspiracy  with  other entrepreneurs, or in any other manner, excludes or controls the business activities of  other  entrepreneurs,  thereby  causing,  contrary  to  the  public  interest,  a substantial restraint of competition in any particular field of trade.”
Sedangkan  Korea  Selatan  menggunakan  istilah market  dominant  business dengan  definisi “companies  with  market dominance  that  can  determine,  maintain or change prices, quantity or quality of commodities or services or other terms and conditions  of  business  as  a  supplier  or  customer  in  a  particular  business  area individually or jointly with other enterprisers.”
Definisi  posisi  dominan  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999  dapat  ditemukan dalam dua pasal, yaitu pasal 1 ayat 4 dengan definisi sebagai berikut:
“Posisi  dominan  adalah  keadaan  dimana  pelaku  usaha  tidak  mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang  dikuasai,  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  di  antara pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.
Sementara  definisi  yang  juga  terkait  posisi  dominan  dapat  dijumpai  di  pasal 25  ayat  2,  yang  merupakan  bagian  dari  pasal  25  mengenai  penyalahgunaan  posisi dominan. Berikut adalah penjabaran mengenai posisi dominan dalam pasal 25 ayat (1) dan (2):
(1)  Pelaku  Usaha  dilarang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk:  a.  menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan tujuan  untuk  mencegah  dan  atau  menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; b. membatasi pasar dan  pengembangan  teknologi;  atau  c.  menghambat  pelaku  usaha  lain  yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;
(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b. dua atau tiga  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  75%  (tujuh  puluh  lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Sekalipun  diatur  dalam  dua  pasal  yang  berbeda,  pengertian  posisi  dominan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Penjabaran di pasal 25 ayat 2 lebih fokus  pada  kriteria  pangsa  pasar  dengan  threshold  50  %  dan  75%.  Sementara pengertian  di  pasal  1  ayat  4  relatif  lebih  luas  karena  juga  menggunakan  beberapa parameter  selain  pangsa  pasar  seperti  “kemampuan  keuangan”,  “akses  pada pasokan  dan  atau  penjualan”  serta  “kemampuan  untuk  menyesuaikan  permintaan pasokan  pada  barang  atau  jasa  tertentu”.  Penggunaan  kriteria  pada  pasal  1  ayat  4 juga  dapat  diterapkan  pada  beberapa  perilaku  yang  seringkali  dikaitkan  dengan posisi dominan lain seperti contohnya pada tying/bundling dan perjanjian eksklusif (pasal 15) dan diskriminasi serta penguasaan pasar (pasal 19) serta praktek jual rugi (pasal 20).
Amerika serikat, di satu sisi menggunakan istilah monopoly power dibanding posisi dominan. Berdasarkan Sherman Act (sect 2), monopoly power didefinisikan melalui dua pengertian yaitu kemampuan untuk menetapkan harga di atas ambang kompetitif  serta  mampu  melakukan  hal  tersebut  selama  kurun  waktu  yang substansial  tanpa  ada  gangguan  atau  ancaman  dari new  entrant atau  ekspansi pesaing. Dalam konteks tersebut, pengujian market power menjadi salah satu poin penting  dalam  pembuktian  ada  atau  tidaknya  posisi  dominan  dalam  penyelidikan kasus persaingan usaha di Amerika Serikat.
Mengutip  dari (Foreclosure,  n.d.) ,  salah  satu  poin  perdebatan  yang mengemuka terjadi antara delegasi Amerika Serikat yang menyatakan definisi yang digunakan ECJ cenderung “unhelpful” khususnya terkait pengertian independensi. Dalam  kasus  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  terkait  Perusahaan  Microsoft  Corp, perusahaan  yang  bersangkutan  mengajukan  argumen  bahwa  perusahaan  sekelas Microsoft  pun  tidak  dapat  bertindak  sepenuhnya  independen  terutama  terhadap selera  dan  preferensi  konsumen.  Microsoft  Corp  akan  selalu  berusaha  untuk memenuhi kebutuhan dan pereferensi konsumen untuk dapat menjual produknya.
Pandangan  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  akademisi  yang  pada  intinya menyebutkan  bahwa  pembuktian  unsur  independen  sebagaimana  definisi  yang digunakan  Hakim  Uni  Eropa    dalam  kasus  Hoffman  LaRoche,  relatif  sulit  untuk dijabarkan  pembuktianya,  mengacu  kepada  pendapat (Arezanoo,  2006) sebagai
berikut: “Because  all  undertakings,  even  near-monopolists,  face  a  downward sloping demand curve and the pressure of competition from substitute products or services,  economists  claim  that  no  firm  will  ever  have  the  power  to  behave independently  from  any  constraints;  hence,  independence  is  not  a  good  proxy  to infer dominance”.
Terlepas  dari  kritikan  terhadap  definisi  posisi  dominan  versi  Uni  Eropa tersebut, tidak otomatis menjadikan Konsep posisi dominan versi Amerika Serikat juga bebas dari kritikan. Kasus DuPont dengan Cellophane fallacies menunjukkan potensi kelemahan dari tafsir versi Amerika Serikat yang menggunakan parameter pengujian harga dan harga tingkat kompetitif tersebut. Di tahun 1956, US Supreme Court membatalkan tuduhan penyalahgunaan monopoli power oleh DuPont dengan pertimbangan  pasar  bersangkutan  yang  digunakan  otoritas  persiangan  terlalu sempit.  Dengan  menggunakan  metode  SSNIP  standar,  US Supreme  Court menyimpulkan  bahwa  pasar  yang  digunakan  dalam  kasus  tersebut  adalah  pasar wrapping secara  umum,  tidak  hanya  yang  berbasis cellophane sebagaimana digunakan dalam tuntutan otoritas persaingan. Implikasinya keputusan dari otoritas persaingan dibatalkan.
Sebagaimana  yang  diuraikan  oleh (Bresnahan,  1989) bahwa  secara konseptual,  penggunakan  estimasi  langsung  terhadap market  power utamanya melalui lerner  index dengan  parameter Price dan Marginal  Cost mengacu  pada konsep Structure  Conduct  Performance  (SCP) yang  dipopulerkan  oleh  Bain  pada era  1950an.  Namun  pendekatan  estimasi  langsung  tersebut  dalam  perjalanannya menimbulkan  kritikan  oleh  beberapa  akademisi,  yang  mengajukan  konsep  dan metode  estimasi  tidak  langsung  terhadap  parameter Price dan Marginal  Cost (dalam  perkembangan  selanjutnya,  pendekatan  ini  seringkali  disebut New Empirical  Industrial  Organization atau NEIO).  Beberapa  dasar  pertimbangan  dari estimasi  tidak  langsung  adalah  bahwa accounting  profit berikut  data  biaya  dalam laporan  keuangan  atau  laporan  statistik  perusahaan  tidak  dapat  mencerminkan marginal  cost sehingga  tidak  dapat  dijadikan proxy dari market  power (White, 2013) . Oleh karena itu, estimasi marginal cost harus didasarkan pada estimasi biaya secara tidak langsung, diantaranya melalui comparative static baik terhadap fungsi permintaan dan fungsi biaya. Beberapa model estimasi dan pengujian market power NEIO  yang  banyak  digunakan  adalah  model  Panzar-Rosse  dan  model  Bresnahan- Lau. Aplikasi kedua model tersebut di Indonesia dapat ditelusuri dengan mengacu pada  beberapa  studi,  antara  lain (Lubis,  2012) dan  juga (Syafri  &  Lubis,  2008) .
Lebih  jauh  lagi  kompleksitas  akan  meningkat  apabila estimasi  dilakukan  terhadap produk  yang  terdiffrensiasi  atau diffrentiated  market, terkait  dengan  banyak  nya parameter elastisitas permintaan produk yang harus dilakukan (Bresnahan, 1989) . Masih  mengacu  pada  definisi market  power pada  kasus  DuPont,  keputusan US  Supreme  Court  belum  mempertimbangkan  faktor  jangka  waktu  terkait  apakah perusahaan  yang  bersangkutan  memiliki market  power atau  tidak.  Mengacu  pada (Schmalensee,  1985) menjelaskan  bahwa  perusahaan  dapat  saja  dominan  dalam
jangka  pendek  dan  atau  jangka  panjang.  Dominan  dalam  jangka  pendek  apabila perusahaan  memiliki share kapasitas  produksi  yang  signifikan  sehingga  dapat dieksploitasi  untuk short  term  profit. Sementara  untuk  dominan  jangka  Panjang, perusahaan  tersebut  harus  memiliki  kemampuan  untuk  membatasi  persaingan terutama  terhadap eksisting pesaing  dan  potensial entrant. Kemampuan  tersebut bersifat  posisi “long  run  advantages” yang  dapat  mencegah  rival  untuk mengembangkan  kapasitasnya,  dan  potential entrant untuk invest dan  masuk  ke pasar. Dan dalam hal ini, size perusahaan bukan factkr yang menentukan seberapa besar “long run advantages” tersebut.
Terkait dengan durasi dari posisi dominan, (Schmalensee, 1985) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh posisi dominan dalam jangka pendek biasanya melalui  merger  akuisisi,  yang  tanpa  memiliki advantages terhadap  pesaing eksisting,  cenderung  menunjukkan  kinerja  yang  buruk  dan  akan  kehilangan dominannya dalam waktu singkat. Dalam kondisi yang berbeda, perusahaan dengan posisi  dominan  dapat  mempertahankan  keunggulan  nya  apabia  mereka  memiliki dan  memanfaatkan  keunggulan  yang  bersifat  strategis  dan  operasional.  Dengan adanya  keunggulan  strategis  dan  operasional  tersebut,  perusahaan  dapat mempertahankan posisi dominannya, bahkan dapat saja melakukan tindakan untuk melepas profit jangka pendek dalam rangka mempertahankan pangsa pasar nya.

## B. Kriteria posisi dominan
Perdebatan  juga  muncul  dalam  penentuan  posisi  dominan  seolah  ingin menjawab  pertanyaan How  much  is  too  much .  Berbeda  dengan  definisi  posisi dominan,  terdapat  kesamaan  pandangan  terkait  beberapa  kriteria  atau  parameter mengenai  posisi  dominan. Assesment terhadap  sejauhmana  pelaku  usaha  yang diduga memenuhi posisi dominan, menggunakan beberapa kriteria antara lain:
1. Pangsa pasar
Sebagai  indikator  pertama  (setelah  melewati  tahapan  pendefinisian  pasar bersangkutan),  ukuran  pangsa  pasar  diyakini  memiliki  korelasi  positif  dengan posisi dominan. Makin tinggi market share , makin dominan perusahaan tertentu di  pasar  yang  bersangkutan.  Perdebatan  terjadi  pada  batasan  sejauhmana perusahaan  dikatakan  memiliki  posisi  dominan  dengan  tingkat  pangsa  pasar tertentu. Competition  tribunal Kanada  dalam  contohnya  menyebutkan  pangsa pasar  80%  dapat  disebut  otomatis  memiliki market  power ,  sementara  pangsa pasar  dibawah  50%  tidak  dapat  menjadi  dasar  bagi  dugaan  adanya  posisi dominan.
Otoritas  persaingan  di  Korea  Selatan  menggunakan  indikator  yang  diatur dalam  undang  undang  persaingan,  dalam  menentukan  posisi  dominan  suatu perusahaan yaitu:
- Perusahaan market leader memiliki pangsa pasar 50% atau lebih;
- Dalam pasar tertentu, tiga besar perusahan memiliki pangsa pasar gabungan sebesar 75%;
- Perusahaan  dengan  pangsa  pasar  kurang  dari  10%  tidak  diikutsertakan dalam assessment posisi dominan;
Dalam  penerapannya,  di  kasus  yang  melibatkan  perusahaan  Microsoft,
KFTC  menyatakan  bahwa  perusahaan  memiliki  pangsa  pasar  77%  untuk  pasar operating  system  PC  server dan  hampir  99%  untuk windows  operating  system untuk PC biasa. Dengan indikator tersebut, Microsoft dikatakan telah memenuhi definisi market dominant company . Dalam kasus lain, perusahaan BC Card, LG Capital dan Samsung Card secara gabungan memiliki pangsa pasar 72,3% untuk pasar cash  advance  services .  Besaran  pangsa  pasar  tersebut  belum  memenuhi kriteria market  dominant  company untuk  tiga  perusahaan  terbesar  (masih dibawah 75%).
Otoritas persaingan Amerika Serikat menggunakan indikator 50% untuk menduga bahwa perusahaan memiliki market power . Dimana pelaku usaha yang memiliki  pangsa  pasar  dibawah  50%  dianggap  tidak  memiliki market  power . Dalam  beberapa  kasus,  pengadilan  menyatakan  perusahaan memiliki monopoly power dengan indikator market share 70-75% untuk periode 5 tahun baru dapat dikatakan  ada  indikasi monopoly  power. Dalam  pendekatan  lain,  perusahaan yang  memiliki  pangsa  pasar  diatas  50%  dianggap  tidak  memiliki monopoly power karena  tidak  terbukti  memiliki  kemampuan  untuk  menentukan  harga diatas kompetitif dalam jangka waktu tertentu.
Sementara  otoritas  persaingan  EU  juga  menggunakan  indikator  pangsa pasar yang bervariasi. Dalam kasus yang melibatkan perusahaan telekomunikasi Wanadoo,  didapat  bukti  peningkatan  pangsa  pasar  perusahaan  dari  kisaran  40- 50% menjadi 70-80% dalam periode 2 tahun (selama 2000-2002). Dalam kasus lain  yang  melibatkan  Perusahaan  AztraZaneca,  perusahaan  tersebut  dianggap memiliki posisi dominan selama lima tahun dengan pangsa pasar sekitar 80-90% di Belgia dan sekitar 75% di Denmark.
Beberapa kasus terkait posisi dominan yang sudah ditangani oleh KPPU (khususnya pasal 25) juga menggunakan indikator pangsa pasar sebagai kriteria posisi  dominan  (sebagaimana  memenuhi  unsur  pasal  25  ayat  2).  Contoh  kasus tersebut  antara  lain  adalah  perkara  nomor  06/KPPU-L/2004  terkait  dugaan penyalahgunaan  posisi  dominan  untuk  pasar  produk  batu  baterai.  Dalam  kasus tersebut  majelis  komisi  menilai  terlapor  sudah  memenuhi  kriteria  sebagai perusahaan dengan posisi dominan berdasarkan kriteria pasal 25 ayat 2 dimana pangsa pasar mencapai 88% (melebihi batasan threshold 50% untuk satu pelaku usaha).  Dalam  kasus  lain  yang  masih  terkait  dengan  dugaan  pelanggaran penyalahgunaan  posisi  dominan  (Perkara  Nomor:  14/KPPU-L/2015  terkait produk  minuman  olahan  serbuk  berperisa  buah),  Majelis  Komisi  menyatakan perusahaan  terlapor,  memenuhi  kriteria  posisi  dominan  berdasarkan  kriteria pangsa  pasar  yang  mengacu  pada  definisi  posisi  dominan  di  pasal  1  ayat  4 (pangsa  pasar  antara  80-84%  selama  periode  pelanggaran).  Berbeda  dengan contoh kasus batu baterai yang menggunakan kriteria pangsa pasar berdasarkan
pasal  25  ayat  2,  Majelis  komisi  perkara  menyimpulkan  bahwa  perusahaan terlapor  memiliki  posisi  dominan  karena  “tidak  memiliki  pesaing  yang  berarti dalam  pasar  bersangkutan”  berdasarkan  indikator  penguasaan  pangsa  pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4.
2. Entry barrier (hambatan masuk pasar)
Entry  barrier terbagi  atas barrier regulasi  dan barrier yang  dibangun oleh incumbent (dalam bentuk skala ekonomi dan atau efek network ). Hambatan regulasi  pada  umumnya  paling  banyak  dijumpai  dalam  bentuk  regulasi  atau peraturan perijinan dan akses untuk masuk ke pasar. Sementara hambatan yang berupa skala ekonomi atau network effect , umumnya bersifat akumulatif jangka panjang,  dimana  pelaku  usaha (incumbent) membutuhkan  waktu  dan  skala investasi  yang  besar  untuk  mengembangkan  kapasitas  produksi  dan  jaringan distrbusi  yang  bersifat  barrier  bagi  perusahaan  lain.  Makin  tinggi barrier dikonotasikan  dengan  dampaknya  yang  memperkuat  posisi  dominan  oleh incumbent , dan sebaliknya.
Penerapan  analisa  terkait entry  barrier juga  bervariasi  antar  otoritas karena  tidak  ada  bentuk,  kriteria  atau  parameter  yang  bersifat  universal sebagaimana  pangsa  pasar.  Otoritas  pengadilan  Amerika  serikat  dalam  kasus Microsoft  Corp  dengan  pangsa  pasar  mencapai  95%  menyatakan  bahw walaupun  pangsa  pasar  Microsoft  mencapai  95%  (dengan  istilah dominant- persistent dan increasing  market  share )  tetap  belum  cukup  untuk  dikatakan memenuhi  definisi monopoly  power .  Otoritas  pengadilan  menyatakan  bahwa faktor entry  barrier dalam  kasus  ini  berupa  teknologi  aplikasi  yang mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi paling tidak dua pihak yaitu user konsumen  dan  para  pembuat  aplikasi.  Pendekatan  pasar  bersangkutan  yang digunakan  dalam  kasus  ini  dikenal  dengan  istilah two  sided  market atau multisided  market .  Suatu  kondisi  dimana  terdapat  operator  ( platform )  yang berinteraksi  dengan  dua  atau  lebih  pengguna,  dimana  terdapat cross  network effect antar  pengguna.  Konsep multisided  market seperti    ini  mengacu  ke beberapa publikasi, diantaranya (Hagiu & Wright, 2015) dan (Yang, 2018) . Penerapan  analisa entry  barrier di  Korea  Selatan  menunjukkan  kondisi yag  serupa.  Dalam  kasus  yag  melibatkan  Microsoft  untuk  pasar  OS  PC  server dan OS PC, otoritas persaingan berpendapat bahwa dibutuhkan skala teknologi, SDM  dan  waktu  serta  investasi  modal  yang  substansial  sebagai  yang  disebut economic  and  technological  entry  barrier. Dalam  kasus  lain  yang  melibatkan perusahaan  kartu  kredit,  regulsi  yang  mensyaratkan  perijinan  dari government agency dianggap  sebagai  salah  satu entry  barrier karena  sejak  1995  tidak  ada perijinan  baru  untuk new  comers ,  secara  tidak  langsung  menjadikan  struktur pasar stabil bagi incumbent.
Penerapan  analisa entry  barrier di  otoritas  EU  dapat  dijumpai  pada contoh kasus Wanadoo (perusahaan telekomunikasi-OTT). Otoritas pengadilan persaingan berpendapat bahawa penguasaan jaringan distribusi serta Kerjasama
eksklusif  dengan  perusahaan  perusahaan  advertising  dapat  dianggap  sebagai hambatan untuk masuk ke pasar oleh pesaing potensial. Dalam kasus lain yang melibatkan Astra Zaneca di sektor farmasi, bentuk entry barrier dijumpai dalam bentuk penguasaan HAKI ( IP rights ) dimana sampai patennya habis, ijin untuk masuk ke pasar produk obat tertentu membutuhkan proses dan biaya signifikan terkait ujicoba pre klinis dan klinis.
3. Buyer power (Daya tawar Pembeli)
Parameter buyer  power terkait  dengan  pihak  yang  berlawanan  dalam transaksi  dengan  perusahaan  yang  diduga  memiliki  posisi  dominan. Sejauhmana pihak tersebut memiliki daya tawar dan kekuatan untuk melakukan negosiasi  dengan  perusahaan  yang  diduga  dominan.  Makin  tinggi  daya  tawar atau  kekuatan  negosiasi  para  pembeli,  makin  rendah  potensi  dominan  oleh perusahaan  yang  bersangkutan,  dan  sebaliknya.  Sebagaimana entry  barrier , assessment terhadap buyer  power juga  cenderung  tidak  memiliki  kriteria  atau indikator yang universal atau cenderung kualitatif.
Contoh  penerapan assessment terhadap buyer  power dapat  dijumpai  di Korea  Selatan,  dimana  dalam  kasus  yang  melibatkan  perusahaan  kartu  kredit, salah  satu  jasa  yang  ditawarkan  adalah cash  advance  services. Bentuk  jasa tersebut  dianggap  sebagai  alternatif  dari jasa  pemberian  kredit  yang  umumnya membutuhkan prosedur formal yang panjang. Karena produk pembiayaan sulit untuk  dijangkau  atau  dijumpai  oleh  konsumen,  maka  penawaran cash advancement oleh  perusahaan  kartu  kredit  dianggap  satu  satunya  alternatif pembiayaan  yang feasible bagi  konsumen.  Pengamatan  otoritas  persainhgan menunjukkan  elastisitas  permintaan  yang  makin  kecil  untuk  produk  tersebut. Bahkan  dalam  kondisi  terjadi  kenaikan  suku  bunga  untuk cash  advancement tersebut, permintaan terhadap produk yang bersangkutan tetap meningkat.
Contoh  lain  mengenai buyer  power juga  dapat  dijumpai  dalam  kasus Astra  Zaneca  yang  ditangani  oleh  otoritas  persaingan  Uni  Eropa.  Sebagaia bagian  dari  pembelaan  perusahaan,  adanya  posisi  pembeli  yang  bersifat monopsoni  dan  peraturan  batasan  harga  menjadi  faktor  yang  mematahkan tuduhan  adanya  posisi  dominan  oleh  perusahaan  yang  bersangkutan.  Posisi monopsoni  buyer dikaitkan  dengan  kebijakan  asuransi  dan  perlindungan kesehatan sosial ( social coverage) dimana pihak penyelenggaran jaminan akan menjadi  pihak  yang  melakukan  negosiasi  lansung  dengan  perusahaan  farmasi berdasarkan aturan harga yang ditetapkan regulator. Pertimbangan dari otoritas persaingan  EU  untuk  menolak  arguman  yang  disampaikan  perusahaan didasarkan  pada  dua  kondisi  yaitu demand terhadap  obat  cenderung inelastic dimana  pasien  pada  umumnya  tidak  melakukan  negosiasi  langsung  dan  telah menjadi  bagian  dari  sistem  asuransi  kesehatan.  Faktor  kedua  adalah  walau harga  telah  diregulasi,  namun  yang  menentukan  berapa  banyak  produk  obat untuk  dikonsumsi  (dosis  penggunaan)  adalah  tenaga  medis,  sehingga  biaya
pembelian  obat  (harga  dikali  volume  pembelian)  tidak  menjadi  keputusan pasien semata.
4. Teknologi, inovasi dan efek jaringan
Perkembangan  teknologi  dan  innovasi  umumnya  mengarah  kepada efisiensi  dan  produktifitas.  Namun  dalam  konteks  ini,  inovasi  dan  teknologi yang  berkembang  diduga  dapat  menguatkan  posisi  dominan  pelaku  usaha tertentu  sebagaimana  yang  terjadi  dengan  perusahaan-perusahaan  teknologi yang harus berurusan dengan otoritas persaingan di berbagai negara (kasus yang melibatkan  google,  Microsoft  facebook  dan  lain-lain).  Dalam  kondisi  ini, kemungkinan  posisi  dominan  yang  dikaitkan  dengan  teknologi  dan  inovasi, banyak  berhubungan  dengan  konsep data  driven  market dan  atau  penguasaan bigdata.  Pendalaman mengenai  posisi  dominan  dan  bigdata  ini  dapat  mengacu pada beberapa publikasi, antara lain MGI: (Manyika et al., 2011) .
Efek  jaringan  dan  skala  ekonomi  dalam  penguasaan  dan  pengolahan bigdata  dapat  menjadi  salah  satu  faktor entry  barrier yang  menguatkan  posisi dominan  perusahaan  tertentu,  sebagaimana  pendapat  beberapa  studi  yang dirangkum oleh (Ciuriak, 2018) . Efek entry barrier juga dapat ditimbulkan oleh penguasaan  HAKI  ( IP  rights )  terkait  teknologi  yang  berpotensi  meningkatkan konsentrasi pasar (Wagner, 2015) .
Terdapat  semacam  kesamaan  pandangan  bahwa  kriteria market  share dapat  menjadi  indikator  awal  sebuah  perusahaan  memiliki  posisi  dominan, namun  satu  indikator  tersebut  saja  tidak  cukup. Assessment harus  dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti yang sudah dibahas diatas. Poin perdebatan  pro  kontra  banyak  berkisar  kepada  sejauhmana  satu  kriteria  bisa mempengaruhi analisa posisi dominan berbanding dengan kriteria lainnya.
Belum lagi terdapat kondisi yang menunjukan bahwa kriteria non market share lebih  banyak  bersifat  subyektif  dan  kualitatif,  sehingga  penggunaanya dari  sisi  validitas  masih  banyak  menjadi  perdebatan  para  pihak.  Sebagaimana diuraikan  oleh  Eberhard  (2006)  bahwa  Komisioner  EU  beberapa  kali menggunakan  parameter  sosial  dan  politik  untuk  memperkuat assessment terkait  posisi  dominan.  Kondisi  terdebut  berpotensi  melewati  cakupan  hukum persaingan usaha seperti masuk dalam wilayah perlindungan UMKM dan aspek lain.  Dalam  paper  yang  sama,  Eberhard  (2006)  juga  menyampaikan: “The Commission’  s  flexible  criteria  of  analysis  increase  the  problem  of  legal uncertainty that undertakings face when they act on the European market. This legal  uncertainty  has  grown  with  the  Court  of  First  Instance  holding  that  the Commission  must  restate  the  actual  relevant  market  and  the  conditions  of competition whenever it applies Article 82 EC”.
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Arezano  (2006)  bahwa  penggunaan faktor  di  luar market  share cenderung  menimbulkan  ketidakjelasan  dalam penentuan  dominan  terutama  terkait  interaksi  antar  berbagai  kriteria  tersebut. Apakah  diperlukan  mekanisme  pembobotan  dimana  kriteria market  share
memperoleh  bobot  yang  lebih  besar  dibanding  kriteria  lain.  Skenario  yang mungkin  terjadi  dengan  implementasi  multiparameter  terkait  dugaan  posisi dominan dapat mengarah ke dua bentuk kemungkinan.
Skenario  pertama  dimana  ada  perusahaan  (PT.  A)  dengan market  share secara  meyakinkan  diatas  batas  dominan  (>  80%).  Terdapat  kekhawatiran bahwa  parameter  pangsa  pasar  yang  signifikan  akan  melaihrkan  presumptions bahwa  perusahaan  tersebut  harus  terbukti  dominan,  sehingga  otoritas persaingan akan mencari justifikasi tambahan melalui tiga kriteria lain (dengan argumen  kualitatif  dan  kuantitatif).  Dalam  kondisi  ini,  pihak  perusahaan  dan pengacara  akan  berusaha  (secara all  out )  untuk  menggunakan  tiga  parameter lain  ( entry  barrier,  buyer  power dan  teknologi  innovasi)  untuk  mematahkan dugaan  awal  posisi  dominan  berdasarkan  pangsa  pasar. Concern ini disampaikan oleh White (2013) yang pada intinya adalah menyampaikan bahwa penghitungan  market  power  melalui  selisih  antara price dengan marginal  cost cenderung  beresiko  dalam  penafsirannya.  Setiap  selisih  positif  antara  harga dengan marginal cost akan selalu dikonotasikan dengan market power . Bahkan dalam  kondisi  dimana  perusahaan  yang  efisien  berusaha  untuk  memperbesar posisi startegis nya dibanding pesaing, yang kemungkinan akan mengakibatkan deviasi harga diatas marginal cost .
Skenario  kedua,  dimana  ada  perusahaan  yang  penguasaan  pangsa  pasar nya  masih  di  bawah threshold tertentu  (contoh  <  30%)  akan  tetapi  terdapat informasi  yang  menunjukkan  adanya entry  barrier yang  signifikan,  kesulitan konsumen  untuk  beralih  ke  produk  lain  serta  terdapat  skala  teknologi-jaringan yang  memungkinkan  perusahaan  tersebut  untuk  mengeksploitasi  pasar  yang bersangkutan  secara unfair .  Sejauhmana  respon  dari  otoritas  persaingan  yang “terikat”  untuk  menggunakan  parameter  pangsa  pasar  sebagai  indikator  awal. Tentunya  kembali  akan  terjadi  adu  argumentasi  terkait  pembuktian  ketiga parameter  (selain  pangsa  pasar)  yang  akan  menentukan  sebuah  perusahaan memiliki posisi dominan atau tidak.

## Kesimpulan
Perdebatan  mengenai  konsep  posisi  dominan  masih  akan  terus  berkembang, sebagaimana  perkembangan  konsep  ilmu  ekonomi  dan  hukum  yang  melandasinya. Perbedaan substansial dalam definisi posisi dominan terdapat antara Uni Eropa dengan Amerika  Serikat.  Namun  demikian,  tafsir  dan  metodologi  dalam  penentuan  posisi dominan  yang  terjadi  antar  otoritas  persaingan  relatif  homogen  terutama  mengenai krieria  yang  digunakan.  Masih  terdapat  ruang  dimana  perdebatan  konsep  dan metodologi  terutama terkait interaksi  antar  kriteria  yang  diperlukan  untuk menentukan seberapa besar peluang perusahaan untuk memenuhi kriteria posisi dominan. Lebih jauh lagi, assessment posisi dominan dalam era ekonomi digital serta data driven market dan bigdata juga akan menjadi tantangan yang substansial ke depan.

## BIBLIOGRAFI
Bresnahan,  Timothy  F.  (1989).  Empirical  studies  of  industries  with  market  power. Handbook of Industrial Organization , 2 , 1011–1057. Google Scholar
Ciuriak, Dan. (2018). The economics of data: implications for the data-driven economy .

## Google Scholar
Foreclosure,  Predatory.  (n.d.). Evidentiary  Issues  in  Proving  Dominance . Google Scholar
Hagiu,  Andrei,  &  Wright,  Julian.  (2015).  Multi-sided  platforms. International  Journal of Industrial Organization , 43 , 162–174. Google Scholar
Hasbullah,  M.  Afif.  (2020).  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Sektor Ekonomi  Digital. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi, &  Akuntansi) , 4 (1),
582–597. Google Scholar
Lubis,  Andi  Fahmi.  (2012).  Market  Power  Perbankan  Indonesia. Buletin  Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 14 (3), 235–255. Google Scholar
Manyika, James, Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A.  H.  (2011). Big  data:  the  next  frontier  for  innovation,  competition,  and productivity.  McKinsey  Global  Institute,  McKinsey  &  Company .  Insights  & Publications.  http://www.  mckinsey.  com/Insights/MGI/Research …. Google Scholar
Schmalensee,  Richard.  (1985). Standards  for  dominant  firm  conduct:  what  can economics contribute? Google Scholar
Syafri, Yan, & Lubis, Andi Fahmi. (2008). Estimasi Tingkat Persaingan Dalam Industri Perbankan  Indonesia:  Pendekatan  Panzar–Rosse  Model. Jurnal  Kebijakan Ekonomi , 4 (1), 1–16. Google Scholar
Wagner,  Stefan.  (2015).  Are  ‘Patent  Thickets’  Smothering  Innovation? Yale  Insights ,
22 . Google Scholar
Yang,  Sung  Yoon.  (2018).  Rethinking  modes  of  market  definition  for  multi-sided platforms. International Journal of Trade, Economics and Finance , 9 (4), 164–169. Google Scholar
Copyright holder: M. Afif Hasbullah (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: