e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN SEKTOR PETANIAN PADA WILAYAH DARATAN DI SULAWESI TENGGARA DENGAN PENDEKATAN INDEKS WILLIAMSON
(ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN REGIONAL AREAS IN SOUTH EAST SULAWESI WITH APPROACH

## WILLIAMSON INDEX)
Wa Ode Kuliati 1) , Azhar Bafadal 2) , Weka Gusmiarty Abdullah 2)
1) Mahasiswa Program Studi Magister Agribisnis Universitas Halu Oleo
1) Email: kuliatiode@gmail.com
2) Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo
Naskah diterima: 06 Juni 2018 Naskah direvisi: 17 Juni 2018 Disetujui diterbitkan: 29 Juli 2018
Abstract: This study aims to analyze the level of inequality of agricultural development in the region of Southeast  Sulawesi.  The  data  used  in  this  study  is  the  type  of  secondary  data  that  is  time  series  and cross  section  (panel  data),  with  period  time  of  2010-2015.  Research  variables  consisted  of  GDP  of agriculture sector, direct government expenditure, local income, and labor of agriculture sector, which then  analyzed  with  Williamson  Index  approach.  The  results  showed  that  the  level  of  inequality  of agricultural  sector  development  in  the  mainland  in  Southeast  Sulawesi  (Konawe,  Kolaka,  Kendari, Konawe Selatan, Bombana, North Kolaka, North Konawe and East Kolaka) were generally high. This can  be  seen  from  the  value  of  Williamson  Index  in  2010-2011  ranged  from  0.4827  to  0.6607. Therefore, it is necessary to plan and policy in directing agricultural investment allocation towards a more balanced economic progress throughout the region.
Keywords: Williamson index, high inequality, agricultural secto.
Intisari: Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  ketimpangan  pembangunan  sektor  pertanian pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara.  Data  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  jenis  data sekunder  yang  bersifat time  series dan cross  section (data  panel),  dengan  periode  waktu  tahun  2010- 2015. Variabel studi terdiri dari PDRB sektor pertanian, belanja langsung pemerintah, pendapatan asli daerah,  dan  tenaga  kerja  sektor  pertanian,  yang  selanjutnya  dianalisis  dengan  pendekatan  Indeks Williamson. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan sektor pertanian pada wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  (Kabupaten  Konawe,  Kolaka,  Kota  Kendari,  Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Utara, Konawe Utara, dan Kabupaten Kolaka Timur) secara umum tergolong  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  Indeks  Williamson  pada  tahun  2010-2011  berkisar antara  0,4827  sampai  0,6607.  Olehnya  itu,  diperlukan  suatu  perencanaan  dan  kebijakan  dalam mengarahkan alokasi investasi sektor pertanian menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah.
Kata kunci : indeks Williamson, ketimpangan tinggi, sektor pertanian.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa

## I. PENDAHULUAN
Secara  teoritis,  ekonomi  pembangunan  merupakan  salah  satu  bidang  ilmu  ekonomi  yang mempelajari  tentang  masalah-masalah  ekonomi  di  suatu  negara  dan  kebijakan-kebijakan  yang  perlu dilakukan  untuk  mewujudkan  pembangunan  ekonomi,  sedangkan  pembangunan  ekonomi  sebagai pertumbuhan  ekonomi  yang  disertai  dengan  perubahan  (Sukirno,  2010).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa bahwa  ada  tidaknya  pembangunan  ekonomi  dalam  suatu  negara  pada  suatu  tahun  tertentu  tidak  saja diukur  dari  kenaikan  produksi  barang  dan  jasa  yang  berlaku  dari  tahun  ke  tahun,  tetapi  perlu  diukur dengan  perubahan  lain  yang  berlaku  dari  berbagai  aspek  kegiatan  ekonomi,  seperti  perkembangan pendidikan,  perkembangan  teknologi,  peningkatan  dalam  kesehatan,  peningkatan  dalam  infrastruktur yang  tersedia  dan  peningkatan  dalam  pendapatan  serta  kemakmuran  masyarakat.  Olehnya  itu, pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi.
Suatu  daerah  akan  mengalami  percepatan  pertumbuhan  apabila  memiliki  sektor  ekonomi  yang mampu  mengakselerasi  pembangunan  dan  sektor-sektor  yang  lain.  Olehnya  itu,  penentuan  sektor ekonomi  unggulan  dalam  pembangunan  daerah  adalah  hal  yang  penting  untuk  dilakukan,  sebagai upaya  pengalokasian  sumberdaya  yang  tersedia  dengan  tepat.  Pertumbuhan  sektor  ekonomi  unggulan di suatu daerah diyakini akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain daerah  setempat  dan  perekonomian  daerah  sekitar.  Dalam  hal  ini,  pengembangan  sektor  ekonomi unggulan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sumberdaya daerah sekitar, dan bagi daerah, pengembangan  sektor  ekonomi  unggulan  sendiri  akan  meningkatkan  ekspor  produk  dan  jasa  yang dihasilkan. Namun demikian, perkembangan suatu daerah yang cepat akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antar daerah bila tidak secara tepat diantisipasi.
Sebagai  daerah  agraris,  Sulawesi  Tenggara  masih  mengandalkan  sektor  pertanian  sebagai  sektor basis.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  besarnya  peranan  sektor  pertanian  dalam  perekenomina,  yang mencapai  24,01  persen  pada  tahun  2015.  Gambaran  tersebut  memberikan  potret  bahwa  sektor pertanian  dapat  menjadi  penyumbang  terbesar  dalam  mengurangi  terjadinya  ketimpangan pembangunan  pada  suatu  wilayah.  Konsep  ketimpangan  atau  kesenjangan  pembagunan  merupakan manifestasi dari sebuah ketidakadilan dan ketidakmerataan kesempatan. Akar permasalahan pokoknya berada  pada  perbedaan  distribusi  pendapatan  penduduk  yang  secara  agregat  berdampak  terhadap perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diproksi  dari  nilai  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) antar daerah dari waktu ke waktu.  Selain itu, adanya ketidakmerataan dalam memperoleh kesempatan yang  berdampak  terhadap  munculnya  pengangguran  pada  suatu  wilayah  juga  merupakan  salah  satu penyebab  terjadinya  ketimpangan  secara  makro.  Kedua  hal  tesebut  selalu  menjadi  polemik  dalam penentuan  indikator  pemerataan  dalam  pembangunan  antar  suatu  daerah,  termasuk  di  dalamnya pembangunan sektor pertanian.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  peranan  sektor  pertanian  terhadap  total  PDRB  kabupaten/kota  di daratan  Sulawesi  Tenggara  pada  tahun  2015  masih  didominasi  oleh  Kabupaten  Kolaka  Timur,  yaitu sebesar 46,72 persen dan Kota Kendari  adalah yang terendah,  yakni sebesar 10,95 persen. Sementara itu,  untuk  wilayah  kepulauan  didominasi  oleh  Kabupaten  Konawe  Kepulaua  yakni  sebesar  55,92 persen, sedangkan yang terendah adalah Kota Baubau (13,82persen). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa  pembangunan  sektor  pertanian  kabupaten/kota  yang  terdapat  di  Sulawesi  Tenggara,  baik  pada wilayah  daratan  maupun  kepulauan  masih  timpang  antara  satu  sama  lain.  Ketimpangan  ini  dapat disebabkan  karena adanya perbedaan kebijakan ekonomi. Pembangunan  ekonomi di suatu daerah dan pada waktu tertentu akan berbeda dengan pembangunan tempat yang lain dan dalam waktu yang lain. Selain  itu,  ketimpangan  ini  dapat  dikarenakan  adanya  perbedaan  ketersediaan  sumberdaya  alam  yang dimiliki,  manusia,  modal  dan  teknologi,  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya,  serta  beragamnya karateristik pada masing-masing wilayah.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tabel  1.  Peranan  Sektor  Pertanian  terhadap  Total  PDRB  (ADHB)  pada  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi Tenggara, Tahun 2015
No Kabupaten/Kota Peranan Sektor Pertanian terhadap Total PDRB (%) A Wilayah Daratan: 1. Konawe 30,94 2. Kolaka 13,86 3. Konawe Selatan 27,54 4. Bombana 30,31 5. Kolaka Utara 42,78 6. Konawe Utara 41,20 7. Kolaka Timur 46,72 8. Kendari 10,95 Rata-Rata 30,54 B Wilayah Kepulauan: 1. Buton 18,95 2. Muna 28,34 3. Wakatobi 26,06 4. Buton Utara 39,53 5. Buton Tengah 41,66 6. Buton Selatan 30,15 7. Konawe Kepulauan 55,92 8. Muna Barat 37,74 9. Baubau 13,82 Rata-Rata 32,46 Sulawesi Tenggara 32,46
Sumber: BPS Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, 2016 (Diolah).
Fenomena  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1,  terlihat  jelas  bahwa  ketimpangan  pembangunan sektor  pertanian  yang  diproksi  berdasarkan  besarnya  PDRB,  menunjukkan  bahwa  kabupaten/kota  di wilayah daratan Sulawesi Tenggara lebih menimpang dari pada wilayah kepulauan. Hal ini tergambar dari  rata-rata  peranan  sektor  pertanian  terhadap  total  PDRB  pada  masing-masing  wilayah.  Pada wilayah  daratan  rata-rata  peranan  sektor  pertanian  terhadap  total  PDRB  sebesar  30,54  persen  sedang wilayah kepulauan rata-rata sebesar 32,46 persen. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Todaro dan  Smith  (2011),  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur adanya ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari besarnya peranan suatu sektor ekonomi terhadap total PDRB antar  wilayah.  Berdasarkan  gambaran  tersebut, maka tujuan kajian  studi  ini adalah  untuk menganalisis  tingkat  ketimpangan  pembangunan  sektor  pertanian  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi Tenggara.

## II. METODE STUDI
Lokasi  studi  ini  mencakup  seluruh  wilayah  kabupaten  dan  kota  di  wilayah  daratan  Sulawesi Tenggara.  Wilayah  tersebut  meliputi  Kota  Kendari,  Kabupaten  Konawe,  Kabupaten  Konawe Kepulauan,  Kabupaten  Konawe  Utara,  Kabupaten  Kolaka,  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Bombana. Pelaksanaan  studi ini dilakukan pada Bulan Oktober tahun 2016 sampai Bulan Desember tahun 2017. Data yang digunakan dalam studi ini adalah jenis data sekunder yang bersifat time series dan cross section (data panel), dengan periode waktu  tahun  2010-2015.  Variabel  studi  terdiri  dari  PDRB  sektor  pertanian,  belanja  langsung pemerintah, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja sektor pertanian.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Data  dianalisis  dengan  pendekatan  Indeks  Williamson.  Untuk  mengetahui  besarnya  tingkat ketimpangan  pembangunan  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara,  digunakan  formulasi Indeks ketimpangan  daerah  yang  dikemukakan  oleh  Jeffrey  G. Williamson .  Perhitungan Indeks Williamson didasarkan  pada  data  PDRB  masing-masing  daerah  yang  mengacu  pada  pendapat  Todaro  dan  Smith (2011) serta Sjafrizal (2008), dengan persamaan sebagai berikut:
Keterangan;
Vw
: Ketimpangan pembangunan sektor pertanian (%)
f i
: Jumlah tenaga kerja sektor pertanian kabupaten/kota (Jiwa)
n : Jumlah tenaga kerja sektor pertanian provinsi di wilayah daratan
Sulawesi Tenggara (Jiwa)
y i : Pendapatan per kapita sektor pertanian kabupaten/kota di wilayah
daratan Sulawesi Tenggara (Rp)
ӯ
: Rata-rata pendapatan per kapita sektor pertanian provinsi di wilayah daratan Sulawesi Tenggara (Rp)
Nilai berkisar antara 0 sampai 1, dengan kriteria sebagai berikut:
- Jika nilai Vw = 0,00 - 0,20, maka ketimpangannya rendah,
- Jika nilai Vw = 0,21 - 0,35, maka ketimpangannya sedang
- Jika nilai Vw > 0,35, maka ketimpangannya tinggi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## PDRB Sektor Pertanian
Ringkasan  mengenai  perkembangan  PDRB  sektor  pertanian  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi Tenggara  disajikan  dalam  Tabel  2.  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2010-2015  Kabupaten Kolaka merupakan daerah yang memiliki nilai rata-rata PDRB sektor pertanian tertinggi, yaitu sebesar Rp 2,1 triliun, sedangkan Kabupaten Konawe Utara adalah yang terendah dengan nilai rata-rata sebesar Rp  0,8  triliun.  Dominannya  nilai  PDRB  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Kolaka  salah  satunya  dapat dipicu oleh produksi komoditas pertanian yang melimpah, terutama yang bernilai ekspor, seperti kakao dan cengkeh.
Tabel 2.  PDRB Sektor Pertanian pada Wilayah Daratan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2010-2015
No  Kabupaten/Kota PDRB Sektor Pertanian (Triliun Rupiah) Growth (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rataan 1 Konawe 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1,5 0,6 2 Kolaka 2,4 2,5 2,6 1,6 1,8 1,8 2,1 -3,6 3 Kendari 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,1 4,2 4 Konawe Selatan 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,7 3,7 5 Bombana 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 5,2 6 Kolaka Utara 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 1,8 6,1 7 Konawe Utara 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 5,0 8 Kolaka Timur - - - - 1,1 1,2 1,0 4,2
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2017
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Selain itu, pada  Tabel 2 juga diketahui bahwa  walaupun Kabupaten  Kolaka memiliki  nilai rata- rata  PDRB  tertinggi  di  sektor  pertanian,  namun  memiliki  pertumbuhan  yang  negatif.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  di  masa  mendatang  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Kolaka  akan  memberikan kontribusi  yang  semakin  menurun  terhadap  perekonomian  daerah,  namun  sektor  lain  seperti  industri atau jasa akan lebih meningkat. Sementara itu, daerah yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten  Kolaka,  yakni  sebesar  6,1  persen.  Gambaran  tersebut  menunjukkan  bahwa  Kabupaten Kolaka  Utara  merupakan  daerah  basis  sektor  pertanian.  Dalam  struktur  APBD,  sumbangan  sektor pertanian  terhadap  perekoniman  daerah  di  Kabupaten  Kolaka  Utara  rata-rata  sebesar  30,7  persen selama kurun waktu enam tahun (2010-2015).

## Belanja Langsung Pemerintah
Belanja  langsung  pemerintah  merupakan  bagian  dari  unsur  pengeluaran  daerah.  Dalam  struktur APBD  di  Sulawasi  Tengara,  belanja  langsung  terdiri  atas  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa, serta  belanja  modal,  yang  umumnya  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  pemerintah. Belanja  operasional  merupakan  pengeluaran  konsumsi  pemerintah  yang  didukung  oleh  APBD  dan bersumber  dari  dana  perimbangan,  pendapatan  asli  daerah,  dan  lain-lain  yang  sah.  Disamping  itu belanja  langsung  juga  dipergunakan  untuk  pengadaan  asset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai manfaat lebih dari satu tahun. Gambaran besarnya realisasi belanja langsung pemerintah pada wilayah daratan di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Realisasi Belanja  Langsung Pemerintah pada Wilayah Daratan di Sulawesi  Tenggara, Tahun 2010-2015
No   Kabupaten/Kota Belanja Langsung Pemerintah (Miliar Rupiah) Growth (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Rataan 1   Konawe 175,8 235,7 293,1  368,4  366,8  451,7 354,2 21,4 2   Kolaka 283,4 286,4 371,6  401,5  392,9  589,2 387,5 17,3 3   Kendari 281,9 246,6 246,6  370,0  511,4  449,9 351,1 12,7 4   Konawe Selatan 178,3 241,8 300,4  393,2  474,0  477,6 344,2 22,4 5   Bombana 120,3 184,6 224,2  313,1  420,0  376,2 273,1 27,6 6   Kolaka Utara 230,8 256,5 252,0  352,7  391,7  513,0 332,8 18,3 7   Konawe Utara 319,8 304,5 391,5  391,5  442,5  450,0 383,3 7,7 8   Kolaka Timur - - - - 155,7   303,2 229,5 47,4
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2017
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  rata-rata  belanja  langsung  pemerintah  pada  tahun  2011  –  2015 berflutuasi dan  cenderung mengalami peningkatan,  yakni berkisar antara Rp 229,5 miliar  sampai  Rp 387,5 miliar.  Kabupaten Kolaka merupakan wilayah yang memiliki jumlah BLP yang tertinggi dengan laju  pertumbuhan  sebesar  17,3  persen,  sedangkan  Kabupaten  Kolaka  Timur  adalah  yang  terendah dengan  laju  pertumbuhan  sebesar  47,4  persen.  Peningkatan  belanja  daerah  tersebut  merupakan  hal yang  mutlak  dalam  perekonomian  suatu  daerah.    Hal  ini  disebabkan  karena  anggaran  daerah  selain digunakan  untuk menyediakan barang publik, juga dialokasikan  untuk menyediakan barang produksi, konsumsi,  memelihara  stabiltas  ekonomi,  dan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi.    Olehnya  itu pengeluaran  pemerintah  dari  waktu  ke  waktu  akan  semakin  meningkat  seiring  dengan  semakin bertambahnya  kegiatan  pemerintah  yang  memerlukan  pembiayaan,  sebagaimana  yang  telah dikemukakan oleh Adolf Wagner dalam Badrudin (2012).
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dan  dipungut  berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Ringkasan jumlah PAD pada wilayah daratan di Sultra dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Wilayah Daratan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2010- 2015
No   Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah) Growth (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Rataan 1   Konawe 16,1 22,1 21,6 23,6 33,2 70,6 31,2 39,5 2   Kolaka 61,8 95,6 39,8 48,1 67,7 55,9 61,5 8,1 3   Kendari 46,7 62,8 70,9 94,9 167,5 300,3 123,8 47,4 4   Konawe Selatan 11,4 12,4 18,0 25,8 45,8 40,7 25,7 32,6 5   Bombana 11,5 14,7 22,7 24,6 35,1 38,4 24,5 28,5 6   Kolaka Utara 6,6 32,1 12,7 21,2 34,8 35,1 23,8 91,4 7   Konawe Utara 14,7 11,4 23,0 23,0 10,5 18,7 16,9 20,6 8   Kolaka Timur - - - - 7,3 10,0 8,7 19,1
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2017
Tabel 4 menunjukkan bahwa secara nominal pada tahun 2015, jumlah PAD di Kota Kendari lebih tinggi  dibandingkan  dengan  kabupaten  lainnya,  yaitu  sebesar  Rp  300,3  miliar;  sedangkan  Kabupaten Kolaka  Timur  memiliki  jumlah  PAD  terendah  sebesar  Rp  10  miliar.  Selain  itu,  dari  Tabel  4  juga diketahui  bahwa  jumlah  PAD  Kota  Kendari,  Kabupaten  Konawe,  Konawe  Selatan,  Bombana,  dan Kolaka  Timur  terus  mengalami  peningkatan  yang  konsisten,  dengan  laju  pertumbuhan  PAD  masing- maisng  sebesar  47,4  persen;  39,5  persen;  32,6  persen;  28,5  persen;  dan  19,1  persen.  Sementara  itu, jumlah  PAD  Kabupaten  Kolaka  Utara,  Konawe  Utara,  dan  Kabupaten  Kolaka  berfluktuasi  dan cenderung  megalami  penurunan.  Perbedaan  jumlah  PAD  pada  masing-masing  wilayah  ini  dapat dipahami  karena  besar  kecilnya  PAD  suatu  daerah  sangat  ditentukan  oleh  besarnya  jumlah  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang  sah,  dimana  masing-masing  daerah  memiliki  potensi  yang  berbeda-beda  pula.  Selain  itu,  besar kecilnya jumlah PAD juga mencerminkan potensi keuangan daerah yang murni bersumber dari daerah itu sendiri yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah.

## Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Basis  ekonomi  daerah  juga  dapat  dilihat  dari  besarnya  penggunaan  tenaga  kerja.  Tenaga  kerja sektor  pertanian  yang  dimaksud  dalam  studi  ini  adalah  jumlah  penduduk  pada  wilayah  daratan  di Sulawesi Tenggara yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2010-2015. Gambaran mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.  Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Konawe  berfluktuasi  dan  cenderung  mengalami  penurunan, sedangkan  pada  daerah  lainnya  mengalami  peninkatan  setiap  tahun.  Pada  tahun  2010,  Kabupaten Konawe memiliki jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 60.806 orang dan pada tahun 2015 menurun menjadi 36.686 orang atau sebesar 6,8 persen.  Kabupaten Kolaka, Kota Kendari, Kabupaten Konawe  Selatan,  Bombana,  Kolaka  Utara,  Konawe  Utara,  dan  Kabupaten  Kolaka  Timur  merupakan daerah  yang  jumlah  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  terus  mengalami  peningkatan,  dengan  laju pertumbuhan sebesar 0,5  - 26,6 persen.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tabel  5.  Tenaga  Kerja  Sektor  Pertanian  pada  Wilayah  Daratan  di  Sulawesi  Tenggara,  Tahun  2010- 2015
Sumber:  BPS Berbagai Tahun, Diolah 2017
Fenomena  yang  terjadi  pada  Kabupaten  Konawe  memberikan  gambaran  bahwa  penduduk  yang bekerja  pada  sektor  pertanian  telah  beralih  ke  sektor  non  pertanian,  sedangkan  pada  wilayah  lainnya masih  tetap  bertahan  sebagai  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian.    Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa secara umum pada wilayah daratan di Sulawesi Tenggara belum terjadi transformasi tenaga kerja yang mengindikasikan adanya perubahan struktur perekonomian pada suatu wilayah.

## Tingkat  Ketimpangan  Pembangunan  Sektor  Pertanian  pada  Wilayah  Daratan  di  Sulawesi Tenggara
Tingkat  ketimpangan  pembangunan  sektor  pertanian  dalam  studi  ini  diproksi  dengan menggunakan persamaan  Indeks Williamson  ( Vw ).  Indeks ini digunakan untuk mengukur penyebaran (dispersi)  tingkat  pendapatan  per  kapita  daerah  relatif  terhadap  rata-rata  provinsi.  Nilai  angka  indeks ( Vw )  yang  semakin  kecil  atau  mendekati  nol  menunjukkan  ketimpangan  yang  semakin  kecil  atau makin  merata  dan  bila  semakin  jauh  dari  nol  atau  mendekati  satu  menunjukan  ketimpangan  yang semakin  melebar  (Todaro  dan  Smith  (2011),  Mopangga  (2011),  serta  Sjafrizal  (2008).  Hasil perhitungan  nilai  Indeks  Williamson  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  tahun  2010-2015  di sajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Indeks Wiliamson pada Wilayah Daratan di Sulawesi Tenggara, 2010-2015
Tahun Indeks Williamson ( Vw ) Kriteria Ketimpangan 2010 0,6583 Tinggi 2011 0,5724 Tinggi 2012 0,4827 Tinggi 2013 0,6607 Tinggi 2014 0,6099 Tinggi 2015 0,6204 Tinggi Rata-Rata 0,6007 Tinggi No Kabupaten/ Kota Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Orang) Growth (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rataan 1 Konawe 60.806  53.821  37.154  40.022  47.718  36.686 46.035 -7,7 2 Kolaka 85.348  75.933  75.949  70.220  85.037  93.554 81.007 2,5 3 Kendari 4.561    6.238    7.219    5.723 7.312 7.867 6.487 13,4 4 Konawe Selatan 83.691  75.081  67.365  69.376  63.944  77.782 72.873 -0,8 5 Bombana 42.830  30.125  28.527  30.444  35.492  40.563 34.664 0,5 6 Kolaka Utara 45.881  44.963  45.751  46.913  51.116  59.012 48.939 5,3 7 Konawe Utara 14.485    8.628  12.211 5.162 14.272  16.152 11.818 26,6 8 Kolaka Timur - - - - 85.037  99.854 85.037 19,3
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketimpangan  pembangunan  sektor  pertanian  pada  wilayah daratan  di  Sulawesi  Tenggara  (Kabupaten  Konawe,  Kolaka,  Kota  Kendari,  Kabupaten  Konawe Selatan,  Bombana,  Kolaka  Utara,  Konawe  Utara,  dan  Kabupaten  Kolaka  Timur)  secara  umum tergolong  tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  Indeks  Williamson  pada  tahun  2010-2011  berkisar antara  0,4827  -  0,6607.  Kategori  golongan  tinggi  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Todaro  dan  Smith (2011) serta Sjafrizal (2008). Para ahli ini menggolongkan tingkat ketimpangan pembangunan menjadi 3 (tiga) kriteria, yakni jika  nilai Vw = 0,000 - 0,200 maka ketimpangan pembangunan  antara  wilayah dikategorikan rendah, jika nilai Vw = 0,210 - 0,350 maka ketimpangannya sedang, dan jika nilai Vw > 0,350 maka ketimpangannya tinggi.
Pada  tahun  2010  nilia  Indeks  Williamson  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  adalah sebesar 0,6583. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pembangunan sektor pertanian antara daerah  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  mencapai  34,17  persen  atau  terjadi  kesenjagan pembangunan  yang  tinggi  yakni  sebesar  65,83  persen.    Pada  tahun  2011 dan  2012  terjadi  penurunan tingkat  kesenjangan  yaitu  masing-masing  sebesar  0,5724  dan  0,4827.  Kondisi  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  pada  tahun  2011  tingkat  pemerataan  pembangunan  sektor  pertanian  antara  daerah pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  mencapai  42,76  persen  dan  51,3  persen,  dengan kesenjagan pembangunan yang juga tinggi, yakni sebesar 57,24 persen dan 48,27 persen.
Tabel  6  juga  menunjukkan  bahwa  pada  tahun-tahun  berikutnya  (2013-2015)  nilia  Indeks Williamson  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  terus  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun 2013  diperoleh  nilia  Indeks  Williamson  tertinggi  yaitu  sebesar  0,6607.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tingkat  pemerataan  pembangunan  sektor  pertanian  antara  daerah  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi Tenggara  hanya  mencapai  33,93  persen  atau  terjadi  kesenjagan  pembangunan  yang  tinggi  yakni sebesar 66,07 persen.
Selanjutnya  pada  tahun  2014  kembali  terjadi  penurunan  nilai  Indeks  Williamson,  namun  masih dalam  kategori  tinggi  yakni  sebesar  0,6099.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  pemerataan pembangunan sektor pertanian antara daerah pada wilayah daratan Sulawesi Tenggara hanya mencapai 39,01  persen  atau  terjadi  kesenjagan  pembangunan  yang  juga  tinggi  yakni  sebesar  60,99  persen. Begitu  pula  pada  tahun  2015,  kesenjagan  pembangunan  sektor  pertanian  antara  daerah  pada  wilayah daratan  di  Sulawesi  Tenggara  masih  tergolong  tinggi,  yaitu  sebesar  62,04  persen  dengan  tingkat pemerataannya mencapai 37,96 persen.
Olehnya itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2015 tingkat ketimpangan pembangunan  sektor  pertanian  antara  daerah  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  tergolong tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  6  yang  menunjukkan  bahwa  rata-rata  nilai  nilai  Indeks Williamson  kurun  waktu  2010-2015  mencapai  0,6007.  Angka  tersebut  memberikan  makna  bahwa pemerataan  pembangunan  sektor  pertanian  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  tergolong rendah,  mencapai  39,93  persen  dengan  tingkat  kesenjangan  tinggi  yaitu  sebesar  60,07  persen. Terjadinya perbedaan nilai Indeks Williamson tersebut dapat disebabkan karena perbedaan nilai PDRB dan tenaga kerja sektor pertanian pada masing-masing wilayah.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil studi, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan sektor pertanian  pada  wilayah  daratan  di  Sulawesi  Tenggara  (Kabupaten  Konawe,  Kolaka,  Kota  Kendari, Kabupaten  Konawe  Selatan,  Bombana,  Kolaka  Utara,  Konawe  Utara,  dan  Kabupaten  Kolaka  Timur) secara umum tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Williamson pada tahun 2010-2011 berkisar antara 0,4827 sampai 0,6607. Olehnya itu, diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi sektor pertanian menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 3 Nomor 2 (Oktober 2018)  Halaman 33-41 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
DOI Crossref: dx.doi.org/10.33772/jsa

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, L.  1997. Ekonomi  Pembangunan .  Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta. Arsyad,  L.    2013. Pengantar  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah .  Edisi  Kedua.  BPFE Universitas Gadjah Mada.  Yogyakarta
Astuti,  U.P.  2007. Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  dan Perekonomian  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu:  Suatu  Pendekatan  Ekonometrika. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.  Bogor.
Badrudin, R.  2012. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKP. Yogyakarta. Bafadal, A.  2011. Hari Akan Berganti: Kumpulan Pemikiran Analisis Ekonomi. ANDI.  Yogyakarta. Bakri, Syafrizal, dan H. Aimon. 2015. Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulannnya. Jurnal Kajian Ekonomi, 4(7): 1-9. Bonet,  J.    2006. Fiscal  Decentralization  and  Regional  Income  Disparities:  Evidence    from    the Colombian  Experience. Ann Reg Sci, 40(3): 661-676.
BPS. 2016. Sulawesi Tenggara Dalam Angka .  Badan Pusat Staistik Sulawesi Tenggara.  Kendari. Branson,  W.H.  and    J.M.  Litvack,.  1981. Macroeconomic. Harper  and  Row,  Publishers.    Princeton University. New York.
Cahyono,  S.A.  dan  W.W.  Wijaya.  2014. Identifikasi  Sektor  Ekonomi  Unggulan  dan  Ketimpangan Pendapatan  Antar  Kabupaten  di  Sub  DAS  Bengawan  Solo  Hulu. Balai  Penelitian  Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS. Surakarta.
Harun, M., S.H. Che`Mat, dan A.Z.A. Jalil. 2012. Public Expenditure Expansion and Inter Ethnic and Rural Urban Income Disparity . Procedia Economics and Finance. 1: 296 – 303 Kuncoro,  M.    2006. Ekonomi  Pembangunan  Teori,  Masalah.dan  Kebijakan .  UPP  STIM  YKPN. Yogyakarta.
Lessman,  C.  2006. Fiscal  Decentralization  and  Regional  Disparity:  A  Panel Data  Approach  for OECD Countries . IFO Working Paper No.25.
Mankiw, N.G. 2003. Teori Makroekonomi. Edisi Kelima.  Erlangga. Jakarta. Mopangga,  H.  2011. Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Gorontalo. Trikonomika, 10(1): 40-51. Nurana,  A.C.  dan  L.  Muta`ali.  2012. Analisis  Dampak  Kebijakan  Otonomi  Daerah  terhadap Ketimpangan  Perkembangan  Wilayah  di  Kawasan  Ciayumaja  Kuning .  Jurnal  Administrasi Publik, 1(1): 172-181.
Sjafrizal, 2008. Ekonomi   Regional   Teori   dan  Aplikasi .   Baduose Media.   S umatera Barat. Padang. Sukirno,  S.    2010. Ekonomi  Pembangunan: Proses,  Masalah  dan  Dasar  Kebjakan . Kencana  Prenada Media Group.  Jakarta.
Syahza, A.  2011. Pengantar Ekonomi Makro: Perhitungan Pendapatan Nasonal. FKIP. Universitas Riau.  Riau
Todaro, M.P. dan S.S. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas. Erlangga. Jakarta.