INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8928-8937 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi di Kota Pekanbaru
Dian Lioni Putri 1 ✉ , Emilda Firdaus 2 , Hengki Firmanda S 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Email: dianlioniputri@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  sekaligus  juga  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  dan menjamin hak-hak seluruh warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Salah satu yang menjadi  persoalan  adalah  hak  untuk  mendapatkan  informasi  oleh  penyandang  disabilitas,  dalam praktiknya penyiaran di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh stasiun televisi masih banyak yang tidak memperhatikan  hak-hak  dari  penyandang  disabilitas  terutama  tunarungu  dalam  menggunakan bahasa isyarat sebagai penghubung antara tunarungu dengan inforomasi televisi. Jenis penelitian yang digunakan penulis  adalah  penelitian  yang bersifat  empiris  atau penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh  data  guna  memberikan  gambaran  secara  lengkap dan  jelas  terkait  Pemenuhan  Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi Di Kota Pekanbaru. Pada Pasal 28 F  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Indonesia  mengakui  dan  melindungi  setiap  HAM warga negara Indonesia, ini memberikan artian bahwa Pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kemudian pada Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang No mor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berbunyi “Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu”. Pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyara di media televisi kota Pekanbaru untuk mendapatkan hak informasi karena lemah serta tidak  tegasnya regulasi yang ada, Kurangnya kesadaran hukum tunarungu, minimnya dana, serta sedikitnya JBI di kota Pekanbaru
Kata Kunci: Media Televisi, Hak Informasi, Disabilitas Rungu

## Abstrat
Indonesia is a constitutional state that at the same time upholds human rights and guarantees the rights of all Indonesian citizens, including persons with disabilities. One of the problems is the right to obtain information by persons with disabilities, in practice broadcasting in Pekanbaru City which is carried out by many television stations does not pay attention to the rights of persons with disabilities, especially the deaf in using sign language as a link between the deaf and television information. The type of research used by the author is empirical research or sociological legal research. Sociological legal research is research that is carried out directly on location or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture regarding the Fulfillment of the Rights of the Deaf in the Use of Sign Language  on  Television  Media  in  the  City  of  Pekanbaru.  In  Article  28  F  of  the  1945  Republic  of Indonesia Constitution. Indonesia recognizes and protects every human rights of Indonesian citizens, this means that the Indonesian Government is obliged to fulfill every need and disclose information to the public. Then in Article 39 paragraph 3 of Law Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting, it reads "Sign language may be used in certain programs for deaf audiences". Fulfillment of deaf rights in the use of sign language on television media in the city of Pekanbaru is still not fully fulfilled. As for the inhibiting factors that are not fulfilling the fulfillment of the rights of the deaf in using sign language on television media in the city of Pekanbaru to obtain information rights because of the weak and not strict existing regulations, the lack of awareness of the law of the deaf, the lack of funds, and the lack of JBI in the city of Pekanbaru.
Keywords: Television Media, Information Rights, Deaf Disabilities.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia  dan  menjamin  hak-hak  seluruh  warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai kedudukan  serta  kewajiban  yang  sama  di  dalam  hukum  (Dawit  Kiros  Fantaye,  n.d.). Penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia  adalah  tanggung  jawab  negara.  Berhubungan  dengan  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia, salah satu hak-hak tersebut  diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  Informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Menurut  John  C.  Maxwell,  penyandang  disabilitas  merupakan  seseorang  yang mempunyai  kelainan  dan/atau  yang  dapat  mengganggu  aktivitas  (Sugiono  et  al.,  2014). Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang  dalam  berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan  kesamaan  hak.  Perlindungan  hak  penyandang  disabilitas  adalah  upaya penghormatan  dan  pemenuhan  kesamaan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18  Pasal 1 ayat 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pembedayaan Penyandang Disabilitas).
Menurut soewito dalam buku Ortho paedagogik Tunarungu adalah seseorang yang mengalami  ketulian  berat  sampai  total,  yang  tidak  dapat  menangkap  tuturkata  tanpa membaca  bibir  lawan  bicaranya  (Fifi  Nofiaturrahmah,  2018).  Ketunarunguan  bukan  hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan berbicara, lebih dari itu dampak paling besar adalah terbatasnya kemampuan berkomunikasi (Tati Hernawati, 2018).
Bahasa isyarat (sign language) merupakan bahasa yang menggunakan gerakan tangan dan  gerak  bibir  untuk  menjelaskan  sebuah  arti (Wawan  Kurniawan  &  Agus  Harjoko,  2011) . Penggunaan  bahasa  isyarat  bukan  hanya  dilakukan  secara  langsung  tapi  dapat  juga ditampilkan  dilayar  kaca  sebagai  translasi  Bahasa  pada  suatu  program  acara.  Karena penyandang disabilitas tunarungu tidak di pungkiri juga memerlukan informasi dari berbagai media, termasuk media elektronik. Penggunaan bahasa isyarat juga diatur dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 39 ayat 3 disebutkan bahwa “Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.”
Di  Kota  Pekanbaru  sendiri  terdapat  2  Lembaga  Penyiaran  yaitu  TVRI  Riau  dan  Riau Televisi (Rtv. Dari tayangan berita yang disajikan oleh kedua stasiun televisi tersebut, masih belum  memperhatikan  hak-hak  penyandang  disabilitas  terutama  penyandang  tunarungu. Yang mana kedua stasiun televisi tersebut sama sekali tidak menggunakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap tayangannya. Sehinga informasi yang disampaikan tidak terlaksana dengan baik.  Namun  dalam  praktiknya,  penyiaran  di  Kota  Pekanbaru  yang  dilakukan  oleh  stasiun televisi  masih  banyak  yang  tidak  memperhatikan  hak-hak  dari  penyandang  disabilitas terutama tunarungu. Sehinnga kebutuhan informasi untuk penyandang disabilitas terutama tunarungu belum terpenuhi dengan baik.  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat pada Media Televisi Di Kota Pekanbaru

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  yang  bersifat  empiris  atau  penelitian  hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Riau, TVRI Riau Kota Pekanbaru, Riau Televisi (Rtv) Kota Pekanbaru, Komisi Penyiaran Daerah Provinsi (KPID) Riau, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Perkumpulan penyandang disabilitas Tuna rungu di kota Pekanbaru. Metode yang digunakan penulis adalah metode purposive yaitu menetapkan sejumlah  sampel  yang  mewakili  jumlah  populasi  yang  ada,  yang  kategori  sampelnya  itu ditetapkan sendiri oleh peneliti.
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  dan  data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui kuisioner dan wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang mana terdiri dari buku- buku  teks  permasalahan  hukum,  skripsi,  tesis,  desertasi  hukum,  dan  jurnal-jurnal  hukum (Soerjono Soekanto, 2010). Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kamus  besar  bahasa  indonesia,  indeks  komulatif  dan  lain  sebagainya.  Teknik pengumpulan data menggunakan  studi  kepustakaan, kuesioner, serta wawancara.  Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuisioner dan penggunaan teori-teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Pemenuhan Hak Tunarungu dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi Kota Pekanbaru.
Disamping  Indonesia  menganut  prinisip  negara  hukum,  negara  kesatuan,  negara demokrasi,  negara  republik,  Indonesia  merupakan  Negara  kesejahteraan.  Hal  ini  dapat ditelusuri dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, berbunyi “Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tuna rungu”. Dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa negara pada dasarnya  sudah  memberikan  mandat  secara  normative  terkait  pelayanan  informasi menggunakan bahasa isyarat, namun tidak jelas untuk acara tv jenis apa yang akan diberikan
bahasa isyarat. Berkaitan dengan itu apabila kita melihat pada Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan bawa Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan  berguna untuk  kepentingannya dalam segala aspek  kehidupan dan penghidupan. Terkait dengan peraturan daerah tersebut juga tidak memberikan ukuran yang tegas  tentang  apa  yang  menjadi  tolak  ukur  untuk  menjadi  informasi  yang  penting  dan berguna dalam segala aspek kehidupan.
Tidak  tertulis  secara  normatif  namun  pada  prinsipnya  berita    dapat  dikategorikan sebagai  suatu  media  untuk  informasi  yang  berguna  dan  penting  untuk  kehidupan,  maka seharusnya  media  penyiaran  memberikan  bahasa  isyarat  pada  setiap  acara  berita  yang menjadi program di saluran televisi Rtv Dan TVRI Riau. Namun dalam pelaksanaannya, Rtv maupun TVRI Riau tidak memberikan aksebilitas gerakan bahasa isyarat pada setiap berita yang  ada.  Berdasarkan  pemaparan  teori  diatas  maka  dikaitkan  dengan  pemenuhan  hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi tidak sesuai dengan teori keadilan yang mana Aristoteles menyatakan dalam pemikirannya kesamaan hak harus dimiliki dengan  orang-orang  yang  sama,  dalam  hal  ini  dikaitkan  seharusnya  media  televisi memberikan gerakan bahasa isyarat setidaknya untuk acara berita harian, agar informasi yang didapat  sederajat  dan  dapat  sama-sama  dipahami  oleh  setiap  kalangan  masyarakat.  Jika dikaitkan  dengan  teori  keadilan  menurut  Jhon  Rawls,  seharusnya  legislator  dalam  hal  ini Presiden  bersama-sama  dengan  DPR  mebuat  perkembangan  kebijakan-kebijakan  negara dan hukum, yaitu dengan memberikan pembaharuan hukum untuk mewajibkan setiap stasiun televisi  membuat  bahasa  isyarat  seminimalnya  untuk  acara  berita  harian,  agar  setiap masyarakat  dapat  mendapatkan  informasi  yang  penting  demi  kehidupan  secara  adil  dan merata.
Namun pada kenyataannya terlihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa, pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh, penggunaan bahasa isyarat hanya pada saat debat calon Presiden dan Wakil Presiden saja, sehingga melanggar secara teori HAM maupun teori  keadilan. Olehkarena  itu peneliti akan memberikan  beberapa  yang menjadi kendala atau faktor penghambat terkait pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi bagi penyandang tunarungu di kota Pekanbaru.
2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi Kota Pekanbaru
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  hasil  wawancara  dengan  Hasil  wawancara dengan  Ibu  Yohana  Sari,  Kepala  TVRI  Riau,  pada  06  Februari  2023,  dan  Hasil  wawancara
dengan Bapak Sujarno, Kepala Program Riau Televisi, 06 Februari 2023, bertempat di kantor RTV Riau sebagai berikut:
a. Kelemahan Regulasi
Pada tingkat Konstitusi yaitu pada pasal 28 F UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari  dan memperoleh informasi dengan segala saluran tersedia. Informasi dan komunikasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan  manusia.  Informasi  menjadi  kebutuhan  yang  di  perlukan  manusia  dalam kehidupan  sehari-hari,  dengan  terpenuhinya  informasi  maka  manusia  akan  lebih  banyak menerima pengetahuan baru dalam hidupnya (Nadia Wasta Utami, n.d.). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Bapak Eddy A Mohd Yatim menyatakan bahwa belum ada Perda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan penyiaran saat ini bentuknya masih berupa Raperda dan sedang dalam tahap penyelesaian (Hasil Wawancara dengan Bapak Eddy A Mohd Yatim, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, 4 September  2023,  Bertempat  di  Kantor  DPRD  Provinsi  Riau).  Sedangkan  hasil  wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Bapak Doni Saputra, SH.  mengatakan bahwa Kota Pekanbaru belum Memiliki Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran dengan alasan sampai  saat  ini Raperda Provinsi Riau tentang penyelenggaraan penyiaran belum selesai. Sampai saat ini dikota Pekanbaru belum memiliki Perda yang mengatur lebih khusus  lagi  mengenai  pelaksaan  penyiaran  yang  memuat  tentang  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  terutama  tunarungu  dalam  memperoleh  informasi  dalam  siaran televisi.
b. Kurangnya Partisipasi Stasiun Televisi dan KPID Riau Dalam Penggunaan  Bahasa Isyarat Pada Media Televisi Kota Pekanbaru
Pada visinya KPID Riau berupaya untuk mewujudkan sistm penyiaran yang sehat, adil dan berkualitas  di  provinsi  riau.  Maka  seharusnya  KPID  Riau  memperhatikan  hak  penyandang disabilitas terutaman tunarungu di media televisi yang adil. Seperti pengguaan bahasa isyarat maka Sudah sepantasnya KPID Riau memberikan gagasan hukum kepada pemerintah dan legislative untuk mewajibkan kepada setiap penyiaran di media televisi terkhususnya untuk media televisi di kota Pekanbaru menggunakan bahasa isyarat Setiap masyarakat Indonesia memiliki  hak  yang  sama  dalam  menerima  informasi,  hiburan  serta  pengetahuan.  Media televisi ada di setiap keluarga Indonesia, baik di desa maupun di kota. Televisi merupakan salah  satu  media  audio  visual  yang  diasumsikan  dapat  mempengaruhi  pemirsa  lewat tayangannya (Wawan Kuswandi, 2008).
c. Kurangnya Anggaran Lembaga TVRI Riau dan RTV Riau
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan,  peneliti  mendapatkan  hasil  bahwa  penyediaan aksebilitas  informasi  terhadap  penyandang  disabilitas  tunarungu  bukan  hal  yang  mudah karena  untuk  menyediakan  aksesbilitas  gerakan  bahasa  isyarat  harus  menyewa  jasa  atau memiliki Juru Bahasa Isyarat (JBI). Penyediaan JBI memerlukan anggaran khusus. Anggaran yang dimiliki tiap-tiap Lembaga penyiaran berbeda-beda sehingga sulit untuk menyediakan di setiap stasiun televisi memiliki JBI. Penyediaan aksebilitas informasi menurut ketua KPID Riau bukan suatu hal yang mudah untuk diterapkan, hal tersebut di karenakan penyediaan aksebilitas berupa Juru Bahasa Isyarat (JBI) juga perlu anggaran khusus. Namun stasiun televisi khususnya  stasiun  televisi  di  kota  pekanbaru  baik  TVRI  Riau  maupun  Rtv  tidak  memiliki anggaran dalam penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam setiap siarannya.

## d. Stasiun Televisi Kota Pekanbaru Belum Memperhatikan Pentingnya Penggunaan JBI dalam Siarannya
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  para  narasumber  menerangkan  bahwa, stasiun televisi di Kota Pekanbaru baik itu TVRI maupun Rtv beranggapan bahwa penggunaan JBI dalam setiap siaran yang ditayangkan tidak terlalu penting, dan kurang tegasnya regulasi di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sehingga dapat diberikan analisa menurut peneliti akibat faktor yang menjadi penghambat diatas menjadikan tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas rungu dalam mendapatkan hak informasi. Serta seharusnya jika dikaji secara teoritik HAM, negara yang menjadi tanggung jawab penuh untuk memenuhi dan menanggulangi segala faktor yang menjadi penghambat tersebut. Diantaranya seperti penegasan bagain regulasi dan pendanaan.
e. Upaya Pemenuhan Hak Tunarungu Dalam Penggunaan Bahasa Isyarat Pada Media Televisi di Kota Pekanbaru
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan,  sebanyak  18  dari  25  responden memberikan jawaban bahwa stasiun televisi wajib untuk menyediakan JBI pada siarannya. Namun hak penyandang disabilitas rungu pada penyediaan informasi pada media televisi di Kota  Pekanbaru  belum  juga  terpenuhi.  Berdasarkan  dari  hasil  data  yang  diperoleh  oleh pendeliti,  maka  dapat  diberikan  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjawab kendala yang ada dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi terkhususnya di media televisi kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.
1) Melakukan Upaya Revisi Undang-Undang dan Atau Judicial Review
Judicial Review adalah suatu jalan hukum yang disediakan oleh hukum indonesia dalam
upaya  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  warganegara  untuk  melakukan  pengujian Undang-Undang,  ketidaktegasan  bunyi  pasal  39  ayat  (3)  Uundang-Undang  Penyiaran membuat pemenuhan hak tunarungu tidak terpenuhi. Oleh karena itu upaya hukum Judicial Review merupakan hal yang paling memungkinkan untuk ditempuh oleh setiap warganegara Indonesia.

## 2) Bantuan pendanaan oleh negara
Jika  kita  mengaitkan  menurut  perspektif  HAM  bahwa  segala  bentuk  tanggungjawab negara  adalah  pemenuhan  HAM  warga  negaranya.  Maka  untuk  itu  seharusnya  negara memberikan pengalokasian dana untuk membantu media televisi dalam menyediakan JBI di stasiun televisi, karena pada dasarnya mempersoalkan hubungan negara dan warga negara. Penyediaan dana oleh negara selain sejalan dengan konsep HAM dan tanggungjawab negara didalamnya,  karena  sesungguhnya  ketersediaan  fasilitas  pelayanan  public  merupakan tanggung  jawab  oleh  negara,  termasuk  juru  bahas  isyarat  yang  seharusnya  menjadi  hak penyandag tuna rungu untuk mendapatkan informasi di media televisi dengan menggunakan bahasa isyarat.
3) Melakukan Audensi Pentingnya Penggunaan JBI Kepada Stasiun Televisi dan KPID Riau Dalam hal ini stasiun televisi mempunyai peran besar dalam membantu merealisasikan penggunaan  translasi  program  siaran,  karena  pihak  televisi  sendiri  yang  menggunakan translasi  bahasa  isyarat  dalam  setiap  program  siarannya.  Sudah  seharusnya  pihak  televisi membantu khalayak tunarungu untuk dapat menyaksikan dan menerima informasi, edukasi serta hiburan yang selama ini sulit untuk mereka terima. Sudah seharusnya stasiun televisi menyediakan  segala  kebutuhan  baik  itu  berupa  informasi,  edukasi  dan    hiburan  untuk khalayak dengan cara yang mudah untuk digunakan dan diterima.
Sebagai  warganegara  penyandang  disabilitas  tunarungu  sudah  menjadi  haknya  untuk meminta konsolidasi dan memberikan surat keberatan sebagai bentuk dan wujud kedaulatan rakyat. Penyandang  disabilitas rungu dapat memintakan untuk segera membentuk hukum yang  berguna  untuk  memenuhi  haknya  dibidang  infomrasi  terkhususnya.  Karena  pada dasarnya  hukum diperankan  sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang  dalam tujuan untuk  menciptakan  keadilan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  salah  satu  upaya  yag  dapat dilakukan ialah  dengan melakukan audensi dan menulis  surat resmi dengan tujuan untuk mengadvokasi pemenuhan hak informasi penyandang disabilitas.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota Pekanbaru masih belum terpenuhi secara utuh, penggunaan bahasa isyarat hanya pada saat debat calon Presiden dan Wakil Presiden saja, sehingga melanggar secara teori HAM maupun teori keadilan.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat  di media televisi kota Pekanbaru untuk mendapatkan hak informasi karena lemah serta tidak tegasnya regulasi yang ada, kurangnya partisipasi stasiun televisi dan KPID Riau dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi kota Pekanbaru, kurangnya anggaran Lembaga TVRI Riau dan Rtv Riau, dan stasiun televisi kota pekanbaru belum memperhatikan pentingnya penggunaan JBI dalam siarannya.
3. Kemudian yang menjadi upaya yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pemenuhan hak tunarungu dalam penggunaan bahasa isyarat pada media televisi di kota pekkanbaru ialah dengan melakukan upaya revisi Undang-Undang oleh presiden dan DPR baik itu merubah UUD maupun Undang-Undang Penyiaran serta dengan melakukan Judicial Review, serta melakukan bantuan pendanan oleh negara dalam penyediaan Juru bahasa isyarat di media televisi kota pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA
Dawit Kiros Fantaye. (n.d.). Fighting corruption and Embezzlement In Third World Countries. Jurnal Westlaw, 9.
Fifi Nofiaturrahmah. (2018). Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya. Jurnal IAIN Kudus, 6(1).
Nadia Wasta Utami. (n.d.). Gelapnya Akses Difabel Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi. Jurnal Penelitian.
Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
Sugiono, Ilhamuddin, & Arief Rahmawan. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. Indonesia Journal of Disability Studies , 20(21).
Tati Hernawati. (2018). Pengembangan Kemampuan Berbahasa Dan Berbicara Anak Tunarungu. Jurnal JASSI, 7(1).
Wawan Kurniawan, & Agus Harjoko. (2011). Pengenalan Bahasa Isyarat  dengan Metode Segmentasi Warna Kulit dan Center of Gravity. IJEIS - Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems, 1(2).
Wawan Kuswandi. (2008). Komunikasi Massa (Analisis Interaktif Budaya Massa) . PT. Rineka Cipta.