## PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS
Muh. Amiruddin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Udinktabrani@yahoo.co.id

## Abstract
Height  mount  accident  of  traffic  (  lakalantas)  alone  if  from  lack  of awareness  of  society  in  this  case  driver  of  motor  vehicle  with  various  coherent factor at  x'self for example in the case of fitness of bodily, readiness of bouncing at the (time) of tired driver, influence of liquor, and forbidden. Condition of driver open  big  opportunity  the  happening  of  hard  accident  beside  endanger  safety  of consumer  of  other  roadway  of  Moo,  sleepy,  less  skillful,  fatigue,  do  not  keep distance, accelerate untimely [is] example [of] mistake of driver in general.
Keyword : Accident, Traffic, Liquor

## Abstrak
Tingginya  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  (lakalantas)  sendiri  jika  dari kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  ini  pengemudi  kendaraan  bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani,  kesiapan  mental  pada  saat  pengemudi  kelelahan,  pengaruh  minuman keras,  dan  obat-obatan  terlarang.  Kondisi  ketidaksiapan  pengemudi  membuka peluang  besar  terjadinya  kecelakaan  yang  parah  disamping  membahayakan keselamatan  pengguna  jalan  raya  lainnya  Lengah,  mengantuk,  kurang  terampil, lelah,  tidak  menjaga  jarak,  melaju  terlalu  cepat  adalah  contoh  kesalahan pengemudi pada umumnya.
Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Minuman Keras

## PENDAHULUAN
emenjak  manusia  dilahirkan,  manusia  telah  bergaul  dengan  manusia lainnya  dalam  wadah  yang  kita  kenal  sebagai  masyarakat.  Mula-mula  ia berhubungan  dengan  orang  tuanya  dan  setelah  usianya  meningkat  dewasa ia  hidup  bermasyarakat,  dalam  masyarakat  tersebut  manusia  saling  berhubungan dengan  manusia  lainnya.  Sehingga  menimbulkan  kesadaran  pada  diri  manusia bahwa  kehidupan  dalam  masyarakat  berpedoman  pada  suatu  aturan  yang  oleh sebagian  oleh  warga  masyarakat  tersebut  ditaati.  Hubungan  antara  manusia dengan  manusia  dan  masyarakat  diatur  oleh  serangkaian  nilai-nilai  dan  kaidah- kaidah.
Di dalam pembagian hukum  konvensional,  hukum  pidana termasuk bidang hukum  publik.  Artinya  hukum  pidana  mengatur  hubungan  antara  warga  negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil  alih  oleh  kelompok  atau  suku  dan  akhirnya  setelah  berdirinya  negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  344  barang siapa  yang  merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaan  orang  itu  sendiri  yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama  dua  belas  tahun. 1 Hak  penuntutan  terhadap  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  hukuman  terletak  pada  alat  perlengkapan  negara,  yaitu  jaksa  penuntut umum. 2
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945 (selanjutnya  disingkat  UUD  NKRI  1945)  setelah  amandemen  yaitu  Pasal  1  ayat (3);  “Indonesia  ialah  negara  yang  berdasar  atas  hukum  (rechtsstaat)”.  Indikasi bahwa  Indonesia  menganut  konsepsi  welfare  state  terdapat  pada  kewajiban pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  negara,  sebagaimana  yang  termuat  dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  melaksanakan  ketertiban  dunia”.Tujuan- tujuan  ini  diupayakan  perwujudannya  melalui  pembangunan  yang  dilakukan
1 Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP (Wipres:2008), h. 507.
2 Teguh, Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 1.
S
secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala  bidang  yang  merupakan  suatu  bagian  dari  proses  moderenisasi  untuk menciptakan  kesejahteraan  dan  ketentraman  bagi  masyarakat  Indonesia. Pembangunan  yang  ada  sekarang  ini  tentu  saja  memiliki  kelebihan  dan kekurangan  dan  salah  satu  kekurangan  yang  paling  sering  kita  temui  adalah tingginya  tingkat  kemacetan  pada  jam-jam  sibuk.  Kemacetan  merupakan  salah satu  dampak  negatif  dari  semakin  majunya  pembangunan  terkhusus  di  bidang produksi  kendaraan  bermotor  yang  pada  gilirannya  menyebabkan  semakin simpang  siurnya  lalu  lintas  jalan  raya,  hal  ini  disebabkan  tidak  berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan  semakin  tidak  nyaman.  Ketidaknyamanan  pengguna  jalan  raya  dalam aktivitasnya  mendatangkan  dampak  yang  sangat  besar  yaitu  semakin  tingginya beban  psikologis,  sehingga  dapat  menyebabkan  stress  yang  berkepanjangan  dan pada  akhirnya  menimbulkan  kelalaian  maupun  kealpaan  dalam  melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya  yang  tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.
Kelalaian  atau  kealpaan  sendiri  dapat  dihindari  dengan  tetap  memegang teguh  dan  patuh  pada  ketentuan  hukum,  hal  ini  didasari  bahwa  Indonesia  adalah Negara Hukum  yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan- aturan  yang  berlaku.Hukum  dan  fungsinya  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dapat  memberikan  konstribusi  secara  maksimal  kepada pelaksanaan  jika  aparat  penegak  hukum  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  tunduk dan  taat  terhadap  norma  hukum.  Dalam  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan  penuntutan  didepan  hukum  maka  kejadian  yang  terjadi  haruslah merupakan  kejahatan,  sementara  pada  kecelakaan  lalu  lintas  kejahatan  yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

## PEMBAHASAN
Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia; Ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.22  Tahun  2009  tersebut  dapat ditafsirkan yaitu sebagai berikut:
Ad. 1. Yang dimaksud dengan”setiap orang “adalah orang perorangan atau korporasi  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dalam  suatu  perkara tindak pidana lalu lintas, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,  sehingga  terdakwa  dapat  mempertanggung  jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan  Jalan  yang  dimaksud  dengan  pengemudi  adalah  orang yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  dijalan  raya,  sedangkan kendaraan  bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang  digerakkan  oleh peralatan    mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan  yang  berjalan diatas rel kereta api. Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan kondisi terdakwa, misalnya apakah terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh  terdakwa  berfungsi  dengan  baik,  yang  merupakan  bentuk kelalaian dari seseorang  pengemudi  yang seharusnya selalu berhati- hati  dan  selalu  memperhatikan  kondisi  jalan  raya,  dengan  demikian Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur  “Mengemudikan kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalainnya  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.  3.  Akibat  dari  kecelakaan  dapat  diuraikan  pada  suatu  fakta  hukum,
dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan;
Semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan untuk menjerat  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas,  disamping  hal-hal  yang  dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf.
Untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa; Keadaan Yang meringankan;
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;
Hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  berusaha  mencari  kebenaran materil  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  serta berpegang  teguh  pada  apa  yang  dirumuskan  dalam  surat  dakwaan  penuntut umum, sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materil dan  syarat  yang  dapat  dipidana  seorang  terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Jaksa penuntut Umum, termasuk  di  dalamnya  keterangan  saksi  yang  saling  bersesuaian  ditambah keterangan  terdakwa  yang  mengakui  secara  jujur  perbuatan  yang  dilakukannya. Sebelum  menetapkan  atau  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana yang  dilakukan.  Hakim  terlebih  dulu  mempertimbangkan  banyak  hal.  Seperti fakta-fakta  pada  persidangan,  pertimbangan-pertimbangan  yuridis  dan  non yuridis,  keadaan  dan  latar  belakang  keluarga  terdakwa,  serta  hal-hal  lain  yang terkait dalam tindak pidana  yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan  yuridis merupakan  pembuktian  dari  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  jaksa penuntut  umum,  adapun  unsur-unsur  dalam  Pasal  310  ayat  (4)  UU  RI  No.  22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan. Hakim  tidak  boleh  memutus  suatu  perkara  dengan  menjatuhkan  hukuman  lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Hakim mempunyai kewenangan  menjatuhkan  hukum  lebih  rendah  dari  tuntutan  dengan mempertimbangkan  psikologi  terdakwa  selama  persidangan,  yakni  terdakwa mengakui  segala  perbuatannya  didepan  persidangan  serta  alasan  yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.
Pemidanaan  merupakan  suatu  proses.  Sebelum  proses  ini  berjalan  peran Hakim  sangat  penting.  Ia  mengkonkretkan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam suatu  peraturan    dengan  menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa.  Jadi  pidana  yang dijatuhkan  diharapkan  dapat  bmenyelesaikan  konflik  atau  pertentangan  dan  juga mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat.  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan untuk  menderitakan  dan  tidak  diperkenangkan  merendahkan  martabat  manusia, tapi  merupakan  pemberiaan  makna  kepada  sistem  hukum  Indonesia.  Meskipun pidana  itu  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  nestapa.  Namun,  pemidanaan  tidak maksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenangkan merendahkan martabat manusia.
Hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  memperhatikan  dakwaan  jaksa penunut,  keterangan  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  keterangan  terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal- hal  yang meringankan dan memberatkan. Tindakan  yang dilakukan  oleh  seorang
terdakwa  oleh  Hakim  harus  dibuktikan  dengan  mengkaji  unsur-unsur  dari  pasal tersebut  kemudian  disesuaikan  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa  unsur  –unsur  yang  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  310  ayat  (4)  UU RI  No.  22  tahun  2009  berdasarkan  teori  hukum  dan  doktrin  lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dengan peristiwa tersebut.
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni  adanya  minimal  dua  alat  bukti  maka  terhadap  unsur-unsur  yang dimaksudkan  di  dalam  dakwaan  telah  terpenuhi  sepenuhnya,  dimana  untuk membuktikan  dakwaannya  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  alat  bukti  berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.
Setelah  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan tindak  pidana  kelalaian  yang  menyebabkan  meninggalnya  orang  lain  maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan  alasan  pembenar.  Adapun  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  dalam memutuskan  perkara  tentang  kelalaian  yang  menyebabkan  meninggalnya  orang lain.  Dalam  memutus  perkara,  hakim  sebaiknya  mempertimbangkan  bagaimana suasana  pada  saat  kejadian  apakah  murni  kejadian  tersebut  adalah  kelalaian  atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat  yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan  serta  bagaimana  status  terdakwa  apakah  dengan  ditahannya  terdakwa banyak dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.
Hal  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara  untuk  meringankan  pidana  yang  akan  dijalani  oleh  terdakwa  dengan memberikan  pidana  penjara  selama  1  (tahun)  4  (empat)  bulan.  Karena  terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu  maka  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terdakwa  terlebih  dahulu juga  mempertimbangkan  mengenai  hal-hal  memberatkan  serta  hal-hal  yang meringankan  bagi  diri  terdakwa  serta  alasan-alasan  yang  sekiranya  dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

## PENUTUP
Pasal  310  ayat  (4)  Undang-  undang  RI  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  kedua  pasal  359  KUHP  yang  dibuktikan  dalam persidangan  sudah  saling  mencocoki  antara  perbuatan    dan  unsur-unsur  pasal. Menurut  hemat  penulis  penerapan  hukum  materil  dalam  kasus  tersebut  sudah sesuai  dengan  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia.  Seorang  Hakim  untuk menjatuhkan  atau  tidak  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  yang  dihadapkan dimuka  persidangan,  selain  itu,  juga  harus  mempunyai  pengetahuan  atau  ilmu tentang  hukum  dengan  baik,  bukan  hanya  hukum  secara  formil,  melaikan  juga hukum  secara  materil  agar  tidak  salah  dalam  menentukan  mana  perbuatan  yang sesuai dengan unsur yang didakwakan .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahsur. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
Ansyori,  Alik  Alamsyah. Rekayasa  Lalu  Lintas  Edisi  Revisi. Malang:  UMM Press. 2008
Ariman, Rasyid & Raghib, Fahmi. Hukum Pidana. Malang. Setara Press. 2016s
Chazawi, Adam. Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. 2002
Djamali  Abdoel. Pengantar  Hukum  Indonesia Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2005
Gunadi, Isnu ,Efendi Jonaedi, Hukum Pidana, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri 2014
Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rienika Cipta, 2008.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana. 2015
Maramis,  Frans. Hukum  Pidana  Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Rajawali Pers. 2013
Marpaung,  Leden. Putusan  Bebas  Masalah  dan  Pemecahannya. Jakarta:  Sinar Grafika. 1995
Marpung,  Leden. Asas-asas  Praktikum  Hukum  Pidana, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005.
Maghdalena, Todingrara. Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian Skripsi 2013, h. 21.
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Politeia: Bogor