## KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN DALAM SENGKETA OBYEK JAMINAN GANDA
Oleh:
Katharina Novita Kunda
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
novikunda@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kehidupan yang adil dan  makmur bagi seluruh masyarakat  Indonesia. Pertumbuhan  ekonomi  yang  begitu  pesat  di  negeri  kita  dipengaruhi  oleh adanya persaingan baik  itu persaingan untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun persaingan dalam  dunia  usaha. Personal  guarantee  yang  terwujud  dalam  perjanjian  penanggungan  tidak menetapkan syarat khusus yang mengharuskan agar penjamin menyerahkan sesuatu yang berwujud yang nantinya dapat mempermudah kreditor dalam mengambil tindakan jika debitor wanprestasi dan penjamin  ingkar  janji, hal  inilah  yang  membuat  perjanjian  penanggungan  menjadi  kurang  begitu bermakna atau berarti dalam fungsinya sebagai jaminan yang terwujud dalam akta tersendiri, personal guarantee seakan-akan hanya merupakan kewajiban moral saja.
Kata kunci: kreditur, jaminan, sengketa

## ABSTRACT
The goal of national development is to create a just and prosperous life for all Indonesian people. The  rapid  economic  growth  in  our  country  is  influenced  by  the  existence  of  competition,  both competition to meet daily needs and competition in the business world. The personal guarantee that is  embodied  in  the  guarantee  agreement  does  not  stipulate  special  conditions  that  require  the guarantor to submit something tangible which will later make it easier for the creditor to take action if  the  debtor  defaults  and  the  guarantor  breaks  his  promise,  this  is  what  makes  the  guarantee agreement less meaningful or meaningful in its function as a guarantee that is embodied in a separate deed, a personal guarantee seems to be only a moral obligation.
Keywords: creditor, guarantee, dispute

## A. PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  mewujudkan  kehidupan  yang  adil  dan  makmur  bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah terus berusaha
untuk  mengupayakan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  tercipta  stabilitas  ekonomi  dan stabilitas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat di negeri kita dipengaruhi oleh adanya persaingan  baik  itu  persaingan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  maupun  persaingan  dalam dunia usaha.
Untuk mewujudkan agar kegiatan usahanya dapat bersaing dengan para pesaingnya, banyak pelaku  usaha  mencari  suntikan  dana  agar  kegiatan  usahanya  tetap  eksis  dengan  jalan  mencari pinjaman  atau  tambahan  modal  kepada  bank  yang  lazim  disebut  dengan  kredit  (Thomas Suyatno,1999). Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit yaitu:
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam  memberikan  kreditnya  bank  akan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  serta  untuk memperoleh  keyakinan  akan  kemampuan  debitor  dalam  melunasi  utangnya  bank  akan  meminta jaminan berupa jaminan kebendaan, diharapkan jaminan ini akan mampu melunasi pinjaman debitor dikala debitor kreditnya macet baik utang pokok beserta bunganya. Hal ini diharapkan kreditor dapat seminimal mungkin dalam menanggung resiko, sehingga bank akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan akan kembali dengan aman. Hukum jaminan secara populer tergolong dalam bidang  hukum  ekonomi (The  Economic  Law) yang  berfungi  menunjang  kemajuan  ekonomi  dan pembangunan  nasional  sehingga  pengaturannya  dalam  undang-undang  perlu  diprioritaskan  karena pada saat debitor wanprestasi disinilah pentingnya kedudukan lembaga jaminan, sehingga kreditor berkedudukan sebagai kreditor preferent.
Disamping jaminan kebendaan terkadang bank merasa hal tersebut dinilai masih kurang untuk memberikan  jaminan  kepastian  pembayaran  seluruh  hutang  debitornya,  kurangnya  keyakinan tersebut disebabkan karena jaminan dan kemampuan debitor dinilai kurang jika dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan oleh bank kepada debitornya, sehingga untuk mengantisipasi pemenuhan pembayaran seluruh pinjaman debitor terhadap bank atau menghindari terjadinya kredit macet atau gagal  bayar,  maka  bank  merasa  perlu  adanya  jaminan  lebih  khusus  yang  lainnya  yaitu  berupa personal guarantee (jaminan perseorangan) yang dituangkan dalam perjanjian penanggungan.
Jaminan  utama  debitur  berupa  kelayakan  usaha  dari  debitur  tersebut,  sedangkan  jaminan perseorangan  merupakan  jaminan  tambahan  yang  diminta  oleh  pihak  bank,  keberadaan  jaminan merupakan  upaya  guna  memperkecil  resiko  atau  sebagai  jaminan  akan  pelaksanaan  prestasi  oleh debitur  atau  penjamin  debitur,  jaminan  juga  merupakan  unsur  keamanan  pengembalian.  Unsur
pengamanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit perbankan selain unsur keserasiannya dan keuntungannya (Muchdarsyah Sinungan,1993).
Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara pemberi piutang (kreditur) dengan seorang ketiga,  yang  menjamin  dipenuhinya  kewajiban-kewajiban  siberutang  (debitur)  (R.Subekti,1991). Bank  berkeyakinan  bahwa  jaminan  yang  berupa personal  guarantee tersebut  dapat  memberikan keyakinan yang optimal pada pihak bank, jaminan tersebut dapat menimbulkan kewajiban financial dari  pihak  penanggung,  sebagai  penanggung  terhadap  pemenuhan  prestasi  apabila  debitor wanprestasi. Personal guarantee berbeda dengan jaminan kebendaan jika kreditor sebagai pemegang jaminan  kebendaan  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  kuat  karena  kreditor  dapat  melakukan eksekusi  atas  jaminan  melalui  pelelangan  umum  atau  penjualan  umum,  sedangkan personal guarantee yang diikat hanyalah kesanggupan dari penjamin dalam wujud perjanjian penanggungan akan pemenuhan prestasi dari debitor apabila debitor wanprestasi.
Personal guarantee yang terwujud dalam perjanjian penanggungan tidak menetapkan syarat khusus yang mengharuskan agar penjamin menyerahkan sesuatu yang berwujud yang nantinya dapat mempermudah  kreditor  dalam  mengambil  tindakan  jika  debitor  wanprestasi  dan  penjamin  ingkar janji, hal inilah yang membuat perjanjian penanggungan menjadi kurang begitu bermakna atau berarti dalam fungsinya sebagai jaminan yang terwujud dalam akta tersendiri, personal guarantee seakan- akan hanya merupakan kewajiban moral saja.
Jaminan personal guarantee memiliki begitu banyak kelemahan untuk menjamin kepastian pengembalian pembayaran hutang dari debitor oleh pihak penjamin, ini disebabkan karena kurangnya aturan  yang  mengikat  sehingga  jaminan personal  guarantee tidak  dapat  efektif  untuk  menjamin kepastian pembayaran pengembalian pinjaman debitor. Sebelum bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin melalui jaminan personal guarantee, bank tanpa melalui appraisal dulu untuk melihat atau menghitung  dari  jumlah  atau  kekayaan  penjamin  tersebut.  Bank  menerima  pihak  ketiga  sebagai penjamin  dalam  personal  guarantee  hanyalah  dilihat  dari  kredibilitas  penjamin  saja,  dalam  hal  ini tentu saja bank tidak akan dapat mengukur sampai dimana kemampuan penjamin dalam memenuhi prestasi  debitor  jika  debitor  wanprestasi.  Dalam  perjanjian personal  guarantee tidak  ada  benda tertentu yang diikat karena yang diikat adalah kesanggupan dari pihak penjamin untuk melaksanakan kewajiban debitor apabila debitor wanprestasi.
Dalam personal  guarantee sangat  sulit  untuk  melacak  kredibilitas  penjamin,  sulitnya mengetahui  seberapa  dan  kepada  siapa  saja  pihak  ketiga  telah  menjadi  penjamin,  sebab  ketika personal guarantee menjadi jaminan dalam kredit bank yang menjadi jaminan adalah seluruh harta dari penjamin dan atas harta tersebut bersifat umum sehingga bank berkedudukan sebagai kreditor
konkuren terhadap barang-barang milik penjamin, terkadang debitor dan penjamin sama-sama tidak bertiikad baik dan kooperatif dalam menyelesaikan utangnya debitor. Lemahnya kedudukan kreditor dengan  penerimaan  jaminan  perorangan  dari  debitornya  jika  di  tinjau  lebih  lanjut,  kreditor  hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bersama dengan kreditor yang lainnya.
Berbagai teori dan pendapat hukum diatas berbanding lurus dengan kepastian hukum personal guarantee yang  kadangkala  memberikan  jaminan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Salah  satu  kasus pembatalan  Akta Personal  Guarantee yang  menjadi  jaminan  di  perbankan,  terjadi  di  Kabupaten Sukoharjo  pada  tahun  2009,  dan  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang. Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang  Nomor:  82/G/2009/PTUN.Smg, memutuskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo wajib untuk mencabut sertipikat hak milik  atas  tanah  Nomor  3433  dan  Nomor  3434  Desa  Telukan  atas  nama  Fitria  Handayani  Hayu Utami, dikarenakan sertipikat tersebut tumpang tindih (overlap) seluas 400 m2 terhadap Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 468 Desa Telukan atas nama Agung Pambudi, dan Sertipikat Hak Milik atas  tanah  Desa  Telukan  Nomor  968  atas  nama  Eko  Prasetyo  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga mewajibkan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  untuk  mencabut  sertifikat  Hak  Tanggungan Nomor:  751/2004  atas  nama  PT.  Bank  Mandiri,  Tbk  (Persero),  dikarenakan  Sertipikat  Hak Tanggungan  tersebut  telah  mengandung  cacat  yuridis  sehingga  harus  pula  dinyatakan  batal.  Dari paparan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Mandiri tbk (Persero) memiliki kendala dalam  pengeksekusian  suatu  hak  atas  tanah  yang  dijaminkan.  Di  satu  sisi,  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  hendak  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Pemegang  Hak  atas  tanah  dan kreditor, khususnya apabila Debitur melakukan perbuatan  Wanprestasi/Cidera Janji/Kredit. Di sisi lain,  perlindungan  hukum  tidak  dapat  diberikan  pada  Kreditor  karena  terdapat  sertipikat  hak  atas tanah yang tumpang tindih (overlap) .

## B. METODE PENELITIAN
Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan tersebut,maka penelitian normatif suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. (Johnny  Ibrahim,  2005  :  57)  Penelitian  hukum  normative  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma  mengenai  asas-asas-norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan maupun  putusan  pengadilan  guna  menjawab  permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapi.  (Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2010 : 180).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditor Dalam Mencegah Kerugian Akibat Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Obyek Jaminan Ganda
Hasil penelitian terhadap bentuk akta maupunperjanjian kredit yang ada pada banksemuanya dilakukan dalam bentuk akta otentik. Untuk itu perlu ditinjau secara umum tentang pembuatan akta otentik secara umum terlebih dahulu. Akta adalah suatu tulisan yang ditanda tangani, dibuat untuk dipergunakan  sebagai  bukti.  Akta  yang  dibuat  notaris  memuat  atau  menguraikan  secara  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  disaksikan  oleh  para  penghadap  dan saksi-saksi,  atau  dapat  juga  dikatakan  bahwa  akta  notaris  merupakan  rangkaian  suatu  cerita mengenai  peristiwa yang terjadi, hal  ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang  membuat  perjanjian  atau  disebabkan  olehorang  lain  dihadapan  notaris.  Akta  notaris  dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: (Sutrisno,2007)
1.  Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten).  Akta  relaas  atau  pejabat  (ambtelijke  akten)  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  notaris biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh notaris sendiri. Akta  jenis  ini  diantaranya  akta  berita  acara  rapat  pemegang  saham  perseroan  terbatas,  akta pendaftaran, atau inventarisasi harta peninggalan, dan lain-lain.
2.  Akta  yang  diperbuat  dihadapan  (ten  overstaan  van  een)  notaris  atau  yang  dinamakan  akta  partij (partij akten). Akta yang diperbuat dihadapan (ten overstaan van een) notaris atau yang dinamakan akta  partij  (partij  akten)  adalah  suatu  akta  dimana  notaris  hanya  memasukkan  keterangan  atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Akta jenis ini diantaranya: akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian pinjam pakai, akta persetujuan kredit, dan sebagainya.
Berdasarkan  sifat  suatu  akta  maka  akta  terdiri  atas  akta  otentik  dan  akta  dibawah  tangan. Kedua  akta  ini  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  dikenal  dalam  Pasal1866  dan  Pasal  1868 KUHPerdata  memberikan  pengertian  dari  akta  otentik  bahwa:  “suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”
Pengertian  bentuk  dari  akta  otentik  yang  dimaksud  ialah  syarat-syarat  yuridis  yang  harus dipenuhi,  seperti  hari  dan  tanggal  akta  yang  diperbuat,  nama  dan  tempat  tinggal  para  penghadap, nama  notaris  yang  membuat  akta  dan  saksi-saksi  yang  menyaksikan  pembuatan  akta  tersebut. Sedangkan pengertian dari akta di bawah tangan diuraikan dalam Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata yaitu: “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan, dianggap sebagai akta-akta yang ditanda-tangani di
bawah  tangan,  surat-surat,  register-register,  surat-surat  atau  tulisan  yang  dibuat  tanpa  perantaraan seorang pejabat umum.”
Bunyi  Pasal  1868  KUHPerdata  maka  sangat  jelas  dikatakan  bahwa  dalam  pembuatan  akta otentik hanya dapat dibuat atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana  akta  itu  dibuatnya,  pegawai-pegawai  umum  disini  maksudnya  adalah  notaris.  Pegawai- pegawai umum selain notaris yang berhak membuat akta otentik adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh  undang-undang  untuk  membuat  akta  otentik.  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai pejabat umum terikat dengan semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan  Kode  Etik  Notaris  sendiri.  Adapun  yang  menjadi  tugas  pokok  notaris  adalah  membuat  akta otentik dan di dalam pembuatan akta tersebut, notaris harus mampu menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan formalitas dari akta notaris itu, dengan tujuan agar akta otentik yang dibuat oleh notaris tetap mempunyai otentitasnya.
Otentitas tersebut secara otomatis akan memberikan perlindungan kepada notaris, pihak yang bersangkutan,  dan  termasuk  juga  pihak-pihak  yang  membutuhkan  jasanya.  Perlindungan  hukum terhadap diri notaris  danpihak-pihak yang membutuhkan jasanya sangat  penting karena itu notaris harus menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam bersikap notaris  harus  bersikap  profesional,  mencerminkan  kehati-hatian,  tidak  berat  sebelah  dan  tidak merugikan salah satu pihak apabila akta atau perjanjian itu ternyata kemudian batal atau dibatalkan sebelum  mencapai  fase  kontraktual.  Dalam  fase  pra  kontraktual  ini  adalah  lebih  bijaksana  bila ditempuh  langkah-langkah  yang  tidak  sama-sama  merugikan  kedua  belah  pihak  dari  pada memaksakan  berlakunya  peraturan  yang  ada,  jadi  tetap  diperlukan  kejelian,  kebijakandan  kehati- hatian notaris dalam hal ini.
Kaitan dalam pembuatan akta perjanjian kredit, dimana notaris harus bersikap tidak berpihak kepada kreditur atau dalam hal ini Bank, serta tidak memihak kepada debitur atau penjamin sebagai penanggung  utang  pula.  Namun  demikian  juga  dapat  dilihat  bahwa  kreditur  atau  Bank  memiliki standar  kontrak  baku  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  atau  penjamin  sebagai  penanggung  utang sehingga seolah-olah notaris lebih berpihak kepada kreditur atau bank. Di sini dapat dilihat bahwa keseimbangan tersebut tidak dapatdiartikan secara murni (absolut), mengingat notaris adalah rekan dari  kreditur  ataubank  tersebut,  yang  jasanya  dipakai  untuk  itu,  berarti  yang  terjadi  disitu  adalah keseimbangan  relatif.  Dalam  kontrak  baku,  notaris  tidak  bisa  menolak  akta  yang  didapatnya  dari bank.  Sebaliknya  dapat  terjadi  debitur  atau  penjamin  utang  yang  memiliki  pinjaman  sangat  besar malah  dapat  meminta  atau  mengatur  bank,  dalam  arti  menentukan  syarat-syarat  kredit,  misalnya perpanjangan waktu kredit, struktur kredit, jaminan kredit, suku bunga, dan lain-lain.

## 2. Ratio Legis Pembatalan Obyek Jaminan Di Lembaga Perbankan
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang  bertugas  menghimpun  dan  menyalurkan  dana, memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Bank dalam aktivitas menyalurkan dana ke masyarakat, menerima berbagai macam risiko. Risiko yang dihadapi bank dalam penyaluran dana kepada  debitur  dapat  berupa  risiko  sistematis  maupun  risiko  tidak  sistematis.  Bank  dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  serta  harus  memperhatikan  asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Dalam praktek perbankan untuk adanya pemberian kredit dari bank, maka pihak bank harus mengadakan perjanjian didalam  penyerahan  uang  terhadap  debitur  seperti  yang  telah  disepakati  bersama  karena  biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang dibuat sebelum dilakukan penyerahan uang, sehingga perjanjian kredit ini merupakan perjanjian perdahuluan dari penyerahan uang.
Penyelamatan  Kredit  merupakan  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  atau  kredit macet melalui perundingan kembali antara pihak bank dengan debitur dengan memperingan syarat- syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dilakukan melalui program restrukturisisasi kredit. Restrukturisasi bertujuan untuk: (Sutarno,2020)
1. Menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Membantu  memperingan  kewajiban  debitur  sehingga  dengan  keringanan  ini  debitur  mempunyai kemampuan  untuk  melanjutkan  kembali  usahanya  dan  dengan  menghidupkan  kembali  usahanya akan  memperoleh  pendapatan  yang  sebagian  dapat  digunakan  untuk  membayar  utangnya  dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan  restrukturisasi  maka  penyelesaian  kredit  melalui  lembaga-lembaga  hukum  dapat dihindarkan  karena  penyelesaian  melalui  lembaga  hukum  dalam  prakteknya  memerlukan  biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.
Setelah upaya penyelamatan tersebut dilakukan, namun apabila dalam pelaksanaannya debitur tetap mengalami kegagalan kembali dalam memenuhi kewajibannya, maka sebagai langkah terakhir untuk  menyelesaikan  kewajibannya  adalah  melakukan  eksekusi  jaminan  yang  ada  dan  meminta penanggung utang atau penjamin untuk bertanggung jawab.
Timbulnya kredit-kredit bermasalah dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitur tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalami  penyimpangan. Pemberian kredit ada yang dilakukan dengan tanpa akad perjanjian kredit. Hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang tidak masuk akal dan jelas
akan merugikan keuangan negara. Penyimpangan penyimpangan tersebut antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai kredit  macet  dijumpai  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  huruf  c  yang  mengatakan:  “Dalam  hal  suatu  bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan  agar  bank  menghapusbukukan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”.
Istilah penghapus bukuan kredit macet di dalam literatur disebut dengan write off kredit macet. Bank-bank yang telah memiliki cadangan yang cukup dapat melakukan write off kredit macet setelah memperoleh  pertimbangan  dan  izin  Bank  Indonesia,  selain  itu  bank-bank  perlu  juga  meminta persetujuan dari pemegang saham terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengambil tindakan write off kredit macet sebagai cadangan dana itu adalah untuk pengembangan dan jaminan kelangsungan usaha bank. Menurut Soedrajad Djiwandono, persyaratan untuk melakukan write off adalah sebagai berikut:
1. Kredit yang dihapus bukukan adalah kredit yang dikategorikan macet Sejak 3 tahun atau lebih.
2. Kredit yang akan dihapus bukukan merupakan kredit yang macet kurang dari 3 tahun jika:
a. Nasabah debiturnya tidak ditemukan lagi atau tidak diketahui dimana rimbanya;
b. Nasabah debitur sudah tidak sanggup melunasi kreditnya;
c. Usaha nasabah debitur sudah tidak memiliki prospek usaha;
d. Nasabah debitur yang nilai agunan kreditnya yang dikuasai bank di bawah saldo kredit;
e. Nasabah  debitur  yang  meskipun  nilai  agunannya  di  atas  saldo  kreditnya  tetapi  pengikatan agunannya secara yuridis lemah.

## D. KESIMPULAN
1. Bentuk upaya yang dapat diterapkan oleh Bank apabila penjamin wanprestasi antara lain dengan penyelamatan  kredit.  Penyelamatan  merupakan  suatu  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak bank dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian  kredit  tersebut  diharapkan  debitur  memiliki  kemampuan  untuk  menyelesaikan kredit tersebut, sehingga penjamin tidak perlu menjadi alternativ dalam pelunasan utang debitur. Penyelesaian  kredit  melalui  tahap  penyelamatan  kredit  ini  dilakukan  melalui  program restrukturisisasi  kredit.  Upaya  yang  kedua  yaitu  dengan  menyerahkan  penagihannya  kepada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara/Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (DJKN/KPKNL).  Maka  KPKNL  menerbitkan  surat  perintah  penjualan  barang  sitaan.  Surat perintah  penjualan  barang  tersebut  diberitahukan  secara  tertulis  kepada  debitur  atau  penjamin
sebagai  upaya  terakhir.  Penjualan  barang  sitaan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  melalui pelelangan, penjualan tidak melalui lelang atau penebusan.
2. Bentuk Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria yaitu Pasal 19 UUPA dan Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf c UU No. 5 Tahun1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Ketentuan  Pasal  16  UU  no  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Pembatalan  berdasar  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pengadilan  negeri  dapat dijadikan dasar mengajukan pembatalan Badan Pertanahan, akan tetapi semua syarat formal harus terpenuhi,  salah  satunya  permohonan  pembatalannya  harus  diajukan  oleh  orang  yang  namanya tercantum dalam sertipikat, sudah sesuai dengan prosedur pembatalan, sesuai dengan ketentuan Pasal  124  ayat  (2)  PMNA/KBPN  No.  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA
A., Teeuw, (1999), Kamus Indonesia–Belanda, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
Adjie,  Habib,  (2009),  Sanksi  Perdata  dan  Admistrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik,
Refika Aditama, Bandung.
Anand, Ghansham, (2018), Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
Anggriani, Jum, (2012) Hukum Administarasi Negara, Graha Ilmu, Jogyakarta.
Asshiddiqie, Jimly, dan Ali  Safa’at,  (2006), Teori  Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press,
Jakarta.
Budiono, Herlien, (2013), Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmini, (2005), Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Ilmar, Aminuddin, (2014), Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group, Jakarta.
Tan, Thong Kie, (2000),  Studi Notariat dan Serba‐Serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta.
Kohar, A., (1983), Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung.
Lubis, M. Solly, (1994), Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung. Manan, Bagir, (2004), Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta.
Marbun,  S.  F.,  (2001),  Eksistensi  Asas-asas  Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang  Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
Marzuki, Peter Mahmud, (2011), Penelitian Hukum, Orenada Media Group, Jakarta.
Moeliono, Anton M., (1995), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Notodisoerjo,  R.  Soegondo,  (1982),  Hukum  Notariat  di  Indonesia  Suatu  Penjelasan,  Rajawali,
Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, (2012), Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, (2013), Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2014), Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soesanto,  R.,  (1978),  Tugas,  Kewajiban  dan  Hak-hak  Notaris,  Wakil  Notaris  Sementara,  Pradnya Paramita, Jakarta.
Stout  HD,  (2004),  de  Betekenissen  van  de  wet,  dalam  Irfan  Fachruddin,  Pengawasan  Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung
Tobing, G. H. S. Lumban, (1983), Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Wuisman, J.J.J. M., dengan penyunting M. Hisyam, (1996), Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I Asas- Asas, FE UI, Jakarta.