Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X

## Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh
Jamaluddin 1 *, Anwar Enre 2 1 Jamaluddin, Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Makassar; jamaluddin@ucm-si.ac.id 2 Anwar Enre, Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Makassar; acyut.07@gmail.com
* Penulis korespondensi: acyut.07@gmail.com ; Tel.: 081347354696

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi salah satu teori dalam keuangan syariah yakni teori agensi dalam kaitannya dengan meminimalisasir adanya informasi yang tidak berimbang antara principal (pemilik modal)  dan agent (penerima  wewenang).  Metode  yang  digunakan  yakni  metode  penelitian  kepustakaan dengan  menggunakan  sumber  data  utama  referensi  atau  jurnal  yang  relevan  dengan  objek  kajian. Penelitian ini dapat disimpulkan peran teori agensi dalam meminimalisir asimetri informasi adalah dengan cara  menggunakan  metafora  tabliq,  indikator  metafora  tablig  yakni  adanya  keterbukaan  yang  dapat memberikan  informasi  yang  jelas  dan  lengkap  yang  dilakukan  oleh  agen  kepada shahibul  mal sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh mudharib juga dapat diketahui oleh principal . Penelitian ini dapat berimplikasi  pada  lembaga  keuangan  syariah  ataupun  dengan  Lembaga  independen  yang  di  dalamnya  mengatur aktivitas bisnis dengan sistem keadagenan.
Kata kunci: Teori Agensi, Asimetri informasi, Tabligh

## Abstract
This research aims to construct one of the theories in Islamic finance, namely agency theory in relation to minimizing the existence of unbalanced information between the principal (owner of capital) and the agent (recipient of authority). The method used is the library research method using the main data source of references or journals relevant to the object of study. This study can be concluded that the role of agency theory in minimizing information asymmetry is by using  the  tabliq  metaphor,  the  tablig  metaphor  indicator  is  the  existence  of  openness  that  can  provide  clear  and complete information carried out by the agent to shahibul mal so that all activities carried out by mudharib can also be known  by  the  principal.  This  research  can  have  implications  for  Islamic  financial  institutions  or  independent institutions that regulate business activities with an agency system.
Keywords: Agency Theory, Asymmetri Information, Tabligh

## PENDAHULUAN
Agency theory (teori keagenan) dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory yang merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik ( principal ) dengan pihak  yang  menerima  wewenang  yaitu  manajer  ( agent ).  Hubungan  ini  memberikan  implikasi adanya  potensi  konflik  kepentingan  antara  pemilik  dan  manajer  karena  masing-masing  pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Aswadi Lubis et al., 2016). Sebagai agent, secara moralitas bertanggung  jawab  untuk  mengoptimalkan  keuntungan  pemegang  saham  ( principal ),  namun pada sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal . (Michael Jensen et al., 1976).
Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X
Hubungan antara pemegang saham ( principal ) dan manajer ( agent ) dapat mengarah pada kondisi  ketidakseimbangan  informasi  ( asymmetrical information )  karena  informasi  perusahaan yang dimiliki manajer lebih lengkap dibandingkan pemilik. Laporan keuangan diperlukan oleh kedua  belah  pihak.  Laporan  keuangan  penting  bagi  para  pengguna  eksternal  terutama  karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Khalil Ahmed Arbi et al., 2017).
Berbagai  permasalahan  yang  timbul  dalam  hubungan  antara principal dan agent yakni; (Setia Nur Maharani et al., 2008) pertama , ketika pihak agent memiliki kepentingan yang berbeda dengan principal sehingga  masing-masing  pihak  berusaha  untuk  memaksimalkan  kepentingan mereka  sendiri. Agent yang  seharusnya  melaksanakan  amanah  principal  telah  melanggar komitmen  dengan  tidak  selalu  bertindak  untuk  kepentingan  terbaik  sesuai  dengan  arahan principal. Kedua ,  sulit  dan mahalnya  bagi  principal  untuk  membuktikan  usaha  yang  dilakukan manajemen. Ketiga ,  masalah  pembagian  resiko  ketika principal dan agent memiliki  perbedaan resiko yang ditanggung.
Berbagai  situasi  dan  kompleksitas  mengakibatkan  konflik  pada  keagenan  antara  lain: konflik  agensi  tipe  I  terjadi  antara  pemegang  saham  dan  manajer,  yaitu  situasi  dimana kepemilikan  saham  perusahaan  tersebar  luas  sehingga  pemegang  saham  memiliki  waktu  yang sedikit  untuk  mengontrol  secara  langsung  manajemen  yang  ada.  Ketika  hal  ini  terjadi,  maka manajer  akan  mengejar  kepentingan  diri  sendiri.  Konflik  agensi  tipe  II  terjadi  di  perusahaan dengan  kepemilikan  terkonsentrasi  yaitu  situasi  dimana  adanya  kehadiran  pemilik  saham  ikut berkontribusi  besar  dalam  perusahaan  sehingga  mampu  meminimalisir  kerugian  yang  akan terjadi.  Akan  tetapi  hal  ini  akan  berdampak  kurang  baik  bagi  manajer  karena  tidak  diberikan kepercayaan  sepenuhnya  untuk  mengelola  perusahaan  sehingga  mengakibatkan  kinerja  tidak maksimal (B.L. Lim & S.H. Yen, 2011).

## TINJAUAN LITERATUR

## Agency Theory
Agency  theory adalah  teori  yang  menjelaskan  tentang  hubungan  antara  principal  dan  agent dimana principal mendelegasikan  wewenang  kepada agent dalam  hal  pengelolaan  usaha sekaligus  pengambilan  keputusan  dalam  perusahaan  (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Fokus  teori keagenan  mengatur  hubungan  antara  prinsipal-agen  dengan  beberapa  asumsi:  1)  tentang manusia,  yang  mementingkan  diri-sendiri  ( selfinterest ),  memiliki  keterbatasan  rasional  ( bounded rationality ),  cenderung  menghindari  resiko  ( risk-aversion );  2)  tentang  organisasi,  di  mana  ada konflik kepentingan antar anggotanya; dan 3) tentang informasi, di mana informasi adalah suatu komoditi dan dapat dibeli (Eisenhardt, 1989).
Untuk  mengurangi  kesempatan  manajer  melakukan  tindakan  yang  merugikan  investor (Jensen  dan  Meckling,  1976)  mengidentifikasi  adanya  dua  cara,  yaitu:  investor  luar  melakukan pengawasan  ( monitoring );  atau  manajer  sendiri  melakukan  pembatasan  atas  tindakan- tindakannya  ( bonding ).  Mekanisme monitoring yang  mungkin  dilakukan  untuk  mengurangi masalah keagenan di perusahaan di antaranya adalah pengawasan oleh: dewan komisaris yang independen  dari  pihak  manajemen,  pasar corporate  control melewati  proses  akuisisi,  pasar manajer baik di internal perusahaan maupun di pasar manajer eksternal, pemegang saham besar seperti institusi keuangan, dan kepemilikan terkonsentrasi.

## Karakteristik Agency Theory
Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa agency theory mendeskripsikan pemegang saham  sebagai  prinsipal  dan  manajemen  sebagai  agen.  Manajemen  merupakan  pihak  yang dikontrak oleh pemegang saham  untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu
e-ISSN : 2656-775X
manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang  saham.  Oleh  karena  itu,  manajemen  wajib  mempertanggungjawabkan  semua upayanya  kepada  pemegang  saham.  Karena  unit  analisis  dalam  agency  theory  adalah  kontrak yang  melandasi  hubungan  antara  prinsipal  dan  agen,  maka  fokus  dari  teori  ini  adalah  pada penentuan  kontrak  yang  paling  efisien  yang  mendasari  hubungan  antara  prinsipal  dan  agen. Untuk  memotivasi  agen  maka  prinsipal  merancang  suatu  kontrak  agar  dapat  mengakomodasi kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak  keagenan.  Kontrak  yang  efisien  adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu:
1. Agen dan pinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan memiliki  kualitas  dan  jumlah  informasi yang  sama  sehingga  tidak  terdapat  informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.
Agency theory sama sekali tidak obyektif dan netral, tapi sebaliknya ia sarat dengan nilai kapitalistik  yang  dalam  faktanya  sangat  eksploitatif. Agency  theory secara  samar  memiliki kemampuan untuk merasionalkan, menormalisasi, dan melegitimasi berbagai macam instrumen yang  digunakan  untuk  mengendalikan  buruh  yang  seolah-  olah  kaum  buruh  memperoleh banyak manfaat dari sistem yang sesungguhnya sangat eksploitatif (Chwastiak, 1999).
Lebih  lanjut  (Chwastiak,  1999)  menjelaskan  bahwa  dengan  model  tersebut  semua tindakan  manusia  dilakukan  dengan  cara  yang  “rasional”.  Padahal,  dalam  kenyataaannya, rasionalitas  meniadakan  instrumen  “rasa”  dan  “intuisi”  yang  ada  dalam  diri  manusia,  serta meniadakan  mutual  assistance  dan  reciprocal  respect  yang  hidup  dalam  masyarakat. Rasionalitas, dengan demikian, mengidentitaskan dirinya pada logika kuantitatif dan kalkulatif yang  terpisah  dari  unsur- unsur  “irrasional”  (atau  superrasional).  Sikap  ini  tidak  ,memberikan tempat pada trust dan fairness yang sebetulnya juga merupakan perilaku manusia yang hakiki (Baiman,  1990).  Rasionalitas  agency  theory  tidak  lebih  dari  rasionalitas  utilitarianisme  di  mana semua  kalkulasi  berpulang  pada  utilitas-hedonis  yang  implikasinya  memang  dapat memarginalkan  sifat- sifat  “feminin”  manusia  (seperti:  rasa,  intuisi,  spiritual,  saling  membantu, saling menghormati, saling percaya, jujur, dan lain-lainnya).

## Asimetri Informasi
Asimetri  informasi  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  manajer  ( agent )  memiliki  lebih banyak  informasi  atas  prospek  perusahaan  dibandingkan  dengan  pemegang  saham  ( principal ). Teori  agensi  menekankan  pada  pentingnya  pemilik  perusahaan  ( principal )  menyerahkan pengelolaan  perusahaan  kepada  profesional  ( agent )  yang  lebih  mengerti  dan  memahami  cara menjalankan  suatu  usaha.  Kondisi  ini  menyebabkan  adanya  ketidakseimbangan  informasi ( asymmetric  information )  antara  manajer  ( agent )  dan  pemegang  saham  ( principal )  ( Nunung  Aini Rahmah & Ferikawita M. Sembiring et al., 2014) ).
Ketika  asimetri  informasi  tinggi,  pemegang  saham  tidak  memiliki  sumber  daya  yang cukup,  intensif,  atau  akses  atas  informasi  yang  relevan  untuk  memantau  tindakan  manajer,  di mana  hal  ini  memberikan  kesempatan  kepada agent untuk  tidak  memberikan  informasi  secara terbuka ( transparance ). Adanya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi  yang  tidak  sebenarnya  terutama  jika  informasi  tersebut  terkait  dengan  pengukuran kinerja manajer ( Halim Julia et al., 2005) ).
Urgensi  informasi  secara  transparan  akan  memberikan  kepercayaan  yang  sangat  besar kepada kedua bela pihak, baik principal maupun agent, karena dengan sifat tabligh yang dimiliki oleh agent dapat meningkatkan kepercayaan principal memberikan sejumlah dana untuk dikelola dan dikembangkan dalam bentuk usaha bahkan dalam jumlah yang banyak sekalipun. Menurut
Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X
Beach  terdapat  dua  tipe  model principal-agent yaitu:  (a)  model  aksi  tersembunyi  ( moral  hazard ) pada model ini principal tidak dapat mengobservasi/mengamati tindakan yang dilakukan agent , misalnya  sejauh  mana  agen  menyelesaikan  tugas,  (b)  model  informasi  tersembunyi  ( adverse selection ).  Pada  model  ini  agen  memiliki  informasi  yang  bersifat  pribadi  dan  mengetahui  cara lebih baik daripada principal ( Aswadi Lubis, 2016 ).
Asymetri informasi merupakan kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi  dan  yang  lainnya  tidak  memilikinya,  artinya  tidak  adanya  keseimbangan  informasi yang  diterima  oleh  masing-masing  pihak.  Menurut  Healy  dan  Palepu  menyebutkan  ada  3 kondisi yang menyebabkan lahirnya information asymetri yaitu: (1993).
a) Para  manajer  perusahaan  memiliki  atau  mengetahui  informasi  secara  superior  atas aktivitas operasional dan strategi bisnis perusahaan;
b) Insentif yang diberikan kepada manajer perusahaan tidak diakomodasi secara sempurna dari para pemegang saham ( principal );
c) Aturan-aturan akuntansi dan pengauditan tidak sempurna dan tidak transparan.

## Model Konseptual
Gambar 1 : Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Desain Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada library research yakni penelusuran mendalam terkait dengan  berbagai  macam  referensi  yang  relevan  dengan  focus  kajian,  setelah  itu  dilakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan metode interpreasi konsep.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  yakni  data  primer  dan  data  sekunder,  teknik  pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur pustaka untuk dielaborasi secara mendalam dan konprehensip. Intrumen penelitian yakni dengan menggunakan cacatan-catatan kecil atau perangkat lain yang dapat mendukung pengumpulan data.

## Metode Analisis Data
Anaslisi  data  dilakukan  secara  bertahap  berdasarkan  informasi  literatul  yang  diperoleh lebih  awal,  prosesnya  yaitu  mengungpulkan  semua  data  terlebih  dahulu  lalu  dilakukan interpretasi yang mendalam untuk memperoleh data yang diinginkan.

## TEMUAN EMPIRIS
Temuan  empiris  yang  merupakan  novelty  atau  kebaruan  dalam  penelitian  ini  yakni dengan  menggunakan  metafora  tabligh  sebagai  alat  ukur  untuk  memberikan  informasi  secara transparan dan akuntabel. Salah satu prinsip tabligh ditemukan bahwa pada hakikatnya prinsip
Agency Theory Asymmetry Information Principal & Agent Tabligh
e-ISSN : 2656-775X
kejujuran dan amanah merupakan tujuan utama yang harus dilakukan bersama, sehingga tidak muncul keragu-raguan antara principal dan juga agent. Tabligh di sini mengambil peran penting untuk memberikan informasi secara lengkap sehingga antara pemodal dan pengelola sama-sama mendapatkan informasi yang berimbang atau tidak terjadi asimeti informasi. Hakikatnya konsep tabligh  ini  dalam  ekonomi  Islam  diyakini  sebagai  suatu  konsep  yang  apabila  diterapkan  akan mendatangkan kesmashlahatan bersama selain itu juga tentunya akan memperoleh profit secara bersama-sama secara finansial.

## PEMBAHASAN

## Agency Theory dan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah
Agency  theory menjadi  sangat  relevan  bagi  perbankan  syariah,  hal  ini  terkait  dengan permasalahan  tingkat  akuntabilitas  dan  transparansi  penggunaan  dana  nasabah/ Investment Account Holders (IAH)  dan  pemegang  saham  (Lubis,  2016).  (Antonio,  2001)  mengemukakan bahwa  risiko-risiko  yang  terdapat  dalam mudharabah ,  terutama  pada  penerapannya  pada pembiayaan, relatif tinggi, di antaranya: side streaming (penyimpangan), lalai dan kesalahan yang disengaja; dan, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
Kontrak mudharabah dan musyarakah dalam  pembiayaaan  perbankan  syariah  merupakan suatu  kontrak  yang  mengandung  peluang  besar  terjadinya asymmetric information dalam hubungan  antara principal ( shahib al-mal )  dan agent ( mudharib ).  (Mishkin,  2008)  mengemukakan bahwa dalam pasar keuangan, satu pihak seringkali tidak cukup mengetahui tentang pihak lain untuk  membuat  keputusan  yang  akurat.  Ketidaksamaan  ini  disebut asymmetric information . Kurangnya informasi menciptakan masalah dalam sistem keuangan pada dua hal, yaitu sebelum transaksi dilakukan yaitu adverse selection dan sesudah transaksi terjadi yaitu moral hazard . Adverse selection merupakan  permasalahan asymmetric  information yang  terjadi,  yakni sebelum  disalurkannya  kredit/pembiayaan. Adverse  selection merupakan  permasalahan  yang timbul  ketika  pemilik  dana  memilih  entrepreneur  yang  akan  diberikan  kredit/pembiayaan (Tarsidin, 2010). Hal ini dikarenakan pemilik dana tidak mengetahui dengan pasti karakteristik mudharib.  (Mishkin  et  al.,  2008)  menjelaskan  bahwa  adverse  selection  terjadi  ketika  peminjam potensial  yang  kemungkinan  besar  membuahkan  hasil  yang  tidak  diinginkan  (ad-  verse)  yaitu risiko kredit yang buruk. Irfandy dalam (Zharfan et al., 2012) menjelaskan bahwa adverse selection adalah  masalah  yang  timbul  dalam  melakukan  seleksi  nasabah  sebelum  kontrak  kredit  atau pembiayaan  dilakukan.  Calon  nasabah  yang  berisiko  tinggi  tentunya  tidak  akan  pernah  jujur mengatakan bahwa unit usaha yang diajukan kreditnya tergolong tinggi.
(Tarsidin,  2010)  berpendapat  bahwa  dalam  kontrak  bagi  hasil  tidak  boleh  diperjanjikan jumlah profit. Skema bagi hasil ditetapkan dimuka dan akan tetap berlaku berapapun profit yang diperoleh mudharib dari usaha atau proyek yang dijalankan. Dengan demikian, mudharib kurang termotivasi  untuk  mencapai  suatu  jumlah  profit  tertentu.  Hal  ini  menyebabkan  adanya karakteristik  tinggi  pada  saat  mengajukan  pembiayaan  dan  memperoleh  rasio  bagi  hasil  yang tinggi  baginya.  Satu  hal  yang  mendorong  timbulnya  persoalan  keagenan  adalah  adanya informasi yang tidak simetris (Manzilati, 2011).
Hakikat mudaharabah harus  didasarkan  pada  prinsip  kejujuran  dan  kepercayaan  penuh pemodal (investor/ shahib al-mal ) kepada pengelola (agen/mudharib) atau “ trust based financing ”, sehingga  tidak ada  keragu-raguan  pemodal  terhadap  pengelola  (dalam Shabir, 2004,  43; dalam (Widodo,  2014).  Dalam  akad mudharabah dan musyarakah ,  pemodal  harus  berhati-hati  dalam memberikan  amanah  pengelolaan  uang  kepada mudharib .  Diharapkan  dia  akan mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik baiknya (Widodo, 2014).
Manajemen  risiko  setelah  realisasi  pembaiayaan  antara  lain  dalam  hal  penanganan
e-ISSN : 2656-775X
pembiayaan yang jatuh tempo, pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad, kesalahan nasabah dalam  mengelola  usaha,  dan  penyembunyian  keuntungan  oleh  nasabah  (Musolin  2005:  14). Untuk  mengurangi  kerugaian  akibat  penyembunyian  keuntungan,  perbankan  syariah  dapat melakukan wa’ad ,  yaitu  kesediaan  nasabah  untuk  memberikan  bagi  hasil  minimal,  sehingga kecurangan  nasabah  dapat  diminamilisir  (Musolin  2005).  Ada agency problem dan moral hazard yang melekat  pada  pembiayaan  berbasis  bagi  hasil.  akan  tetapi ada  dua  perjanjian  yang  dapat dilakukan  untuk  mengatasi agency problem : Mudharib diminta  untuk  memberikan  kontribusi modal, Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu (Waluyo, 2015).
Meminimize Acymetri Information Dalam Kontrak Mudharabah Principal - agent dikenal  dalam  pembiayaan mudharabah adalah  yang  dimana principal mendelegasikan  wewenang  kepada agent dalam  hal  pengelolaan  usaha  sekaligus  pengambil keputusan dalam Perusahaan ( Jensen, M. C., & Meckling, W. H et al., 1976 ). Masalah principal-agent dalam  akad mudharabah terjadi  ketika  kepentingan mudharib bertentangan  dengan  kepentingan pemilik  dana  ( shahibul  mal ).  Dalam  hal  ini mudharib ( agent ) bertindak  mengabaikan  hubungan kontraktual  dan  akan  bertindak  tidak  berdasarkan  kepentingan  pemilik  dana  ( Aswadi  Lubis, 2016 ). Sedangkan dalam akad mudharabah , pemilik dana tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan usaha sehingga mudharib memiliki informasi yang lebih banyak dan menciptakan  peluang  terjadinya asymmetric  information .  Antonio  mengemukakan  bahwa  risiko- risiko  yang  terdapat dalam mudharabah , terutama  pada  penerapannya  pada  pembiayaan,  relatif tinggi.
Untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  resiko asymmetric  information maka principal/shahibuul  mal menerapkan  batasan-batasan  tertentu  ketika  menyalurkan  pembiayaan kepada agent / mudharib yaitu: ( Presley, JR. & Sessions, JG et al., 1994 ) Pertama , mudharib ikut dalam penyertaan  sehingga  menurunkan  kecurangan  sehingga  tidak  mendapatkan  kerugian  yang signifikan; Kedua , shahibul mal menetapkan batasan bagi mudharib untuk melakukan bisnis yang memiliki resiko yang rendah; Ketiga , transparansi keuangan khususnya pada pelaporan arus kas; Keempat ,  persyaratan  bagi mudharib untuk  melakukan  bisnis  yang  memerlukan  biaya  relative rendah sehingga kemungkinan untuk resiko dapat diminimalisir.
Khalil, menyebutkan bahwa pada umumnya terdapat tiga masalah utama keagenan yang terkait dengan akad mudharabah , yaitu: ( Khalil, Abdel-Fattah, 2000 )
a) Besarnya  ketidakpastian  ( uncertainty ),  artinya  adalah  kontrak  bagi  hasil  merupakan kontrak  yang  bisa  dipastikan adanya  ketidakpastian  pendapatannya.  Khususnya  pada kontrak mudharabah ketidakpastian  ini  berasal  dari  hasil  yang  terkonsentrasi sepenuhnya  pada  keputusan  yang  dibuat  oleh agent .  Lebih  jauh  agen  tidak  diawasi secara  penuh  oleh principal / shahibul  mal ,  sehingga  berpeluang  menimbulkan  masalah seperti tidak transparan dalam menyampaikan hasil yang diperoleh.
b) Linieritas  yang  ekstrim  ( extreme  linearity ),  maksudnya adalah linier  sharing antara  hasil dengan  kinerja  dari  proyek  yang  dihasilkan,  hasil  akhir  yang  diharapkan  tergantung sepenuhnya pada kemampuan/keterampilan pengusaha ( agent ) dan tingkat usaha yang dihasilkan;
c) Terkait  dengan  kekuatan  untuk  menentukan  pilihan/kebijakan  ( discretionary  power ). Kontrak mudharabah juga  merepresentasikan  suatu  kekuatan  kebijakan  semenjak  agen memulai  menangani  proyek  dan  mempunyai  hak  untuk  membuat  keputusan  terkait dengan investasi dan distribusi aliran kas berikutnya.
Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X
Mereduksi Agency Problem Melalui Metafora Tabligh Tabligh  ( transparency )  dapat  digunakan  sebaga  metafora  dalam  rangka meminimize asimetri  informasi  pada  akad mudharabah ,  keterbukaan  dilakukan  dalam  rangka  memberikan informasi dengan jelas yang dilakukan oleh agent kepada shahibul mal sehingga segala aktivitas yang  dilakukan  oleh mudharib juga  dapat  diketahui  oleh principal .  Terjadinya  kerugian  dalam sebuah  perusahaan  karena  informasi  yang  asimetri  atau  informasi  yang  tidak  sempurana (Stiglitz, E. Joseph, 1992).
Selanjutnya menurut Iwan Triyuwono untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi dalam pembiayaan mudharabah maka yang harus memperhatikan keterbukaan laporan keuangan dalam artian harus memiliki sifat tabhligh. Prinsip ini merupakan kebutuhan dasar dalam Islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai khalifah. Kebenaran dalam prinsip ini, bukan hanya benar  secara  syariah,  tapi  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan (Iwaan Triyuwono et al., 2000) Prinsip keterbukaan juga bisa dilihat dalam QS An- Nisa’/4: 135. Prinsip  mendasar  dari  konsep  ini  yakni  pelaporan  kepada  Allah  karena  keberadaan  manusia sebagai penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.
Transpasansi informasi meliputi penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi  tentang  program  kerja,  transparansi  dalam  perencanaan,  pegalokasian  dan pendistribusian  dana  zakat,  infak,  dan  sadaqah,  serta  keterbukaan  dalam  penganggaran. Keterbukaan  informasi  ini  sangat  penting  untuk  meminimize  asimetri  informasi  (Iwaan Triyuwono et al., 2000).

## KESIMPULAN
Masalah  keagenan  pada  kategori  keuangan  syariah  rentan  terjadi  karena  adanya asymmetric  information dalam  hal  ini principal sebagai shahib  al-mal kurang  mendapat  informasi tentang  keadaan  usaha  yang  dibiayainya  dibandingkan  nasabah  sebagai mudharib yang  lebih banyak  mengetahui  mengenai  usaha  yang  dijalankannya.  Padahal,  pembiayaan  dengan  akad mudharabah dan musharakah pada keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi karena tingkat pengembalian  atau  pendapatan  yang  akan  diterima  nantinya  antara principal dan agent tidak pasti.  Pihak  bank  syariah  hanya  bisa  memprediksi  pendapatan  yang  nantinya  akan  diterima melalui  pengumpulan  informasi  pada  saat  menyeleksi  calon  nasabah  dan  usaha  yang  akan dibiayai.  Tabligh  ( transparency )  dapat  digunakan  sebaga  metafora  dalam  rangka meminimize asimetri  informasi  pada  akad  mudharabah,  keterbukaan  dilakukan  dalam  rangka  memberikan informasi dengan jelas yang dilakukan oleh agent kepada shahibul mal sehingga segala aktivitas yang  dilakukan  oleh mudharib juga  dapat  diketahui  oleh principal .  Terjadinya  kerugian  dalam sebuah perusahaan karena informasi yang asimetri atau informasi yang tidak sempurana.

## REFERENSI
Antonio, Muhammad Syafii. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press.
Ahmed  Arbi,  Khalil  dkk.  (2017). “ Minimizing  Asymmetric  Information  in  Online  Markets  Through Knowledge Management ” . Journal International of Management Excellence, 8(2), 925.
Aini  Rahmah,  Nunung  &  Ferikawita  M.  Sembiring.  (2014). “ Suatu  Tinjauan  Teori  Keagenan: Asimetri Informasi dalam Praktik Manajemen Laba ”, Proceedings SNEB .
B.L.  Lim  &  S.H.  Yen.  (2011). “ Agency  Problem  and  Expropriation  of  Minority  Shareholders ” . Malaysian Journal of Economics Studies, 48(1), 37.
Chwastiak,  Michele.  (1999). “ Deconstructing  The  Prinsipal  Agent  Model:  a  View  From  The  Bottom Critical Perspective on Accounting ”, 8(4), 425- 441. https://doi.org/10.1006/cpac.1998.0275
Volume 5 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2656-775X
Eisenhardt,  K.M.,  (1989). “ Agency  Theory:  An  Assessment  and  Review”,  Academic  of  Management Review , 14(1), 57-74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003
Harahap, Sofyan Syafri. (2002). “ Riset Akuntansi Islam ” . Jurnal Ekonomi Syari`ah Muamalah, 1(1), 103-116.
Julia,  Halim.  (2005). “ Pengaruh  Manajemen  Laba  pada  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Perusahaan Manufaktur ”, Jurnal Manajemen , 2(1), 45.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “ Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure ”, Journal of Financial Economics , 3(4), 360.
Khalil,  Abdel-Fattah.  (2000).  The  Agency  Contractual  Features  of  Mudharabah  (Profit-Sharing) Financing  Contracts  and  Theory  Impact  On  Accounting  Policy  Choise  Interset-free Banking,  Conference  Papaers, Fourth International  Conference  on  Islamic  Economic  and Banking Loughborough University, UK, August 13-15.
Karim,  Adiwarman  A.  (2001). “Perbankan  Syari’ah:  Peluang,  Tantangan  dan  Strategi Pengembangan. ” Orientasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, 3(3), 33-45.
Komalasari,  Puput  Tri,  dan  Baridwan,  Zaki.  (2001). ”Asimetri  Informasi  dan  Cost  of  Capital,” Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 4(1), 64-81. http://doi.org/10.33312/ijar.51
Lubis,  Aswadi.  (2016). “ Agensi  Problem  dalam  Pembiayaan  Akad  Mudharabah  pada  Perbankan Syariah ”, Al -Qalam, 33(1), 52.
Maharani,  Setia  Nur.  (2008). “ Menyibak  Agency  Problem  pada  Kontrak  Mudharabah  dan  alternatif Solusi ” . Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13(3), 484.
Healy & P. Palepu. (1993). “The effect of firms ‟ Financial Disclosure Strategies on Stock Prices” Accounting Horizons, 1(1), h. 7.
Manzilati,  Asfi.  (2011). Kesepakatan  Kelembagaan  Kontrak  Mudharabah  dalam  Kerangka  Teori Keagenan . Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(2), 281-293. Maharani, S. N. (2008). “ Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi ”. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 12(3), 479-493.
Mishkin, Frederic S. (2008). Ekonomi Uang: Perbankan dan Pasar Keuangan . Jakarta: Salemba Empat.
Musolin,  Muhammad.  Analisis  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Musyarakah.  Yogyakarta:  STEI, 2005.
Mulya E.  Siregar & Nasirwan  Ilyas. (2002). ” Penempatan  Aktiva  Produktif  Bank  Syariah ” Jurnal Ekonomi  Syariah  Muamalah, 1(1).
Muhammad.  (2014). Masalah  Agency  dalam  Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank  Syari’ah.  Equilibrium , 2(1), 1-18.
Multifiah, M.A., & Hurriati, L. (2015). Masalah Keagenan dan Penegakannya pada Pembiayaan Mudharabah:  Studi  pada  Baitul  Maal  wa  Tamwil  Usaha  Gabungan  Terpadu  Sidogiri Cabang Malang). IJLEG, 1(1): 52-60.
Omar      Hazeim      Abdul      Karem.  (2003).    ”Kendala -Kendala    Seputar    Eksistensi  Perbankan Syari’ah di Indonesia”,  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  & Akuntansi, 1(2).
Presley,  JR.  &  Sessions,  JG.  (1994). “ Islamic  Economic:  The  Emergence  of  a  New  Paradigm ,”  The Economic Journal, 104(1), 584.
Rachmawati,  Yacob  Suparno  & Nurul  Qomariah.  (2006).    ”Pengaruh    Asimetri    Informasi Terhadap  Praktik      Manajemen      Laba      Pada      Perusahaan  Perbankan    Publik    Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Jakarta”.  Simposium  Nasional  Akuntansi  IX.  Ikatan  Akuntan Indonesia.
e-ISSN : 2656-775X
Sarker,  M.A.A.  (1999). Islamic  Business  Contracts,  Agency  Problem  and  Theory  of  Islamic  Firm . International Journal of Islamic Financial Services, 1(2): 12-28.
Sigit  Pramono.(2006).  ” Permasalahan  Agency  Theory dan  GCG  Pada  Perbankan  Syariah ”.    Media Akuntansi.  52(3).
Stiglitz, E.  Joseph.  (1992). “ Principal  and Agent ,”  dalam The  New  Palgrave  Dictionary  of  Money and Finance, Journal, 2(2), 185.
Suyatmin      dan      Arfan      Ikhsan.  (2003).    ” Masalah  Agency    Theory    Dalam    Perusahaan  Suatu Tinjauan Terhadap  Kontrak  Bisnis  Dalam  Konsep  Islam ”. Benefit , 2(7).
Tarsidin. (2010). Bagi Hasil: Konsep dan Analisis . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
Triyuwono,  Iwaan.  (2000). “ Akuntansi  Syari’ah:  Implementasi  Nilai  keadilan  dalam  Format  Metafora Amanah ”, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 4(1), 20.
Widodo,  Sugeng.  (2014). Modal  Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Islam  Perspektif  Aplikatif . Yogyakarta: KAUKABA.
Waluyo,  B.  (2015). Implementasi  Mudharabah  pada  Pembiayaan  di  Bank  Syariah. Jurnal  Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 1(3), 225-236.
Zharfan, Refaat. (2012). “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal -A Gent  dalam  Pembiayaan  Mudharabah  pada  PT.  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Makassar,” Skripsi. Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Hasanuddin Makassar.