Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah

## Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik

## Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia khamoz.wr@gmail.com,

## Abstrak
Tujuan  dalam  penulisan  adalah  untuk  membahas  terkait  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  hak  cipta  buku  elektronik.  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  disebut  sebagai  hak kebendaan,  dan  hasil  karya  ini  dapat  berupa  benda  immaterial  “benda  tidak  berwujud”  yang bersumber  pada  hasil  kerja  otak  serta  hasil  kerja  rasio  menalar  yang  melahirkan  hak  kekayaan intelektual. Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n, secara implisit mengakui  bahwa  buku  digital  atau  elektronik  ( e-book) adalah  salah  satu  karya  adaptasi  yang mendapatkan  perlindungan.  Meskipun  Undang-Undang  Hak  Cipta  memberikan  jaminan  atau proteksi  yang  sah  kepada  hak  cipta,  pembuat  dan  pemegang  hak  cipta,  namun  dalam pelaksanaannya  terjadi  begitu  saja  masih  terdapat  penyimpangan  di  bidang  hak  cipta  dan  pelaku penyimpangan hak cipta dapat diadili secara sah. Mediasi merupakan salah satu jenis Penyelesaian sengketa  yang  dapat  dipilih  dalam  menyelesaikan  soal-soal  di  bidang  HKI  terlebih  terhadap sengketa  pembajakan e-book yang  sedang  marak  terjadi  pada  saat  ini.  Penelitian  ini mengggunakan  metode  penelitian  yuridi  normatif  dengan  dua  penggunaan  tipe  pendekatan  yakni tipe  pendekatan  Penelitian  undang-undang (statute  approach )  serta  tipe  pendekatan  Penelitian kasus (case  approach ).  Mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  paling  efektif  dan diwajibkan  bagi  sengketa  hak  cipta  karena  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Selain  hal tersebut  bentuk  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  memiliki  kelebihan  lain  berupa  dapat selesai lebih cepat, ringan, biaya lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak.
Kata kunci: Buku Elektronik; Hak Cipta; Mediasi; Perlindungan Pencipta.

## Abstract
The  purpose  of  writing  is  to  discuss  mediation  as  an  alternative  to  electronic  book  copyright dispute resolution. Intellectual Property Rights are referred to as  material rights, and the results of these works can be in the form of immaterial objects "intangible objects" that originate from the work  of  the  brain  and  the  results  of  the  work  of  reasoning  ratios  that  give  birth  to  intellectual property rights. In the Copyright Law, especially in Article 40 Paragraph (1) letter n, it implicitly acknowledges  that  digital  or  electronic  books  (e-books)  are  adaptation  works  that  receive protection. Even though the Copyright Law provides legal guarantees or protection to copyrights, creators and copyright holders, in practice it just happens that there are still deviations in the field of copyright and perpetrators of copyright infringements can be legally prosecuted. Mediation is one type of dispute resolution that can be chosen in resolving issues in the field of IPR, especially regarding e-book piracy disputes which are currently rife at this time. This study uses normative juridical research  methods with the use of two types of approaches, namely the type of research approach  to  the  law  (statute  approach)  and  the  type  of  approach  to  research  cases  (case approach). Mediation is the most effective alternative to dispute resolution and is mandatory for copyright disputes because it is stipulated in Law Number Copyright. In addition to this, the form of  dispute  resolution  through  mediation  has  other  advantages  in  the  form  of  being  completed faster, lighter, costs less and satisfies both parties.
Keywords: Electronic Books; Copyright; Creator Protection; Mediation.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
1 . PENDAHULUAN
Di  era  serba  digital  banyak  diciptakan  inovasi  baru  berkaitan  dengan  ilmu pengetahuan  dan  juga  teknologi  guna  membantu  kegiatan  masyarakat  agar semakin mudah dan efisien. Berdasarkan pada penciptaan tersebut  menghasilkan paradigma  baru  dalam  masyarakat  berkaitan  dengan  meluasnya  arus  globalisasi dari  bidang  ekonomi,  sosial  serta  budaya.  Banyak  lahir  media-media  berbasis teknologi  digital  yang  menjadi  gaya  hidup  dan  berpengaruh  terhadap  eksistensi HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual),  bisnis  (elektonik),  serta  kegiatan e-goverment lainnya. 1
Menurut  pakar  ahli,  yaitu  O.K  Saidin,  Hak  kekayaan  intelektual  yang dilindungi  merupakan  keistimewaan  atau  hak  yang  muncul  dari  konsekuensi pandangan seseorang yang menghasilkan suatu interaksi barang yang bermanfaat bagi  masyarakat 2 .  Sementara  menurut  Munir  Fuady  Hak  kekayaan  intelektual merupakan  kebebasan  material  yang  dianggap  dan  dilegitimasi  oleh  pengaturan atas  barang-barang  immaterial  sebagai  inovasi  atau  manifestasi  yang  dilindungi. Intellectual  property  rights mempunyai  makna  dengan  istilah  yaitu  hak  milik, kekayaan, dan intelektual.  Hak kekayaan intelektual  adalah kekayaan bagi  setiap hasil  penciptaan  wawasan  seperti  inovasi  teknologi,  informasi,  pengerjaan, tulisan,  aransemen  melodi,  gubahan,  dan  lain-lain. 3 Seseorang  yang  membuat sesuatu  hasil  karya  yang  dilindungi  pada  umumnya,  selain  digunakan  untuknya dan kemudian ditiru untuk masa depan, itu juga dapat digunakan untuk orang lain.
Terdapat  2  tujuan  pemberlakuan  dan  lahirnya  Undang-Undang  Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, secara spesifik alasan utama tersebut berkaitan dengan  isu  komitmen  Indonesia  sebagai  individu  dari World  Exchange Association (WTO) yang seharusnya memberikan pedoman yang lebih baik dalam hal  keamanan  hak  kekayaan  intelektual.  Kedua,  terkait  dengan  jaminan  otoritas publik untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap berbagai jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pemalsuan, perampokan atau peniruan identitas. 4
Karya  cipta  yang  dikembangkan  seringkali  ditiru  oleh  pihak  lain dikarenakan pembuatnya sendiri memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga ia tidak  dapat  melakukannya  tanpa  bantuan  orang  lain  dalam  menciptakan  produk dalam  jumlah  besar  sesuai  kepentingan  umum.  Salah  satu  contoh  hak  kekayaan intelektual  adalah  karya  ilmiah  dalam  media  elektronik,  khususnya  buku elektronik  ( e-book )  yaitu  buku  yang  menggunakan  kemajuan  dari  elektronik sebagai media interaktif sebagai media cerdas yang dapat berupa teks dan gambar,
1 Ramali  Ahmad  M, Cyber  Law  Dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia (Bandung:  Refika Aditama, 2010).
2 O. K Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
3 Fuady Munir, Pengantar Hukum Bisnis (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009).
4 Ida  Nadirah,  “Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Pengrajin  Kerajinan  Tangan,”
De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 37–50,
https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
dalam hal ini, komputer juga membuat perpaduan desain, teks, video, suara yang memungkinkan pemakai untuk berinovasi, bekerja sama, dan berkomunikasi.
Semua  buku  digital  itu  sendiri  merupakan  media  dinamis  yang  bergabung dengan  cara-cara  yang  dapat  membuat  dan  menyampaikan  materi  di  mana beberapa  media  digabungkan  untuk  dikontrol  atau  dikerjakan  melalui  komputer. Buku  elektronik  adalah  bentuk  elektronik  dari  buku  yang  membutuhkan  media elektronik, seperti: laptop/PC, handphone , tablet, dan lain sebagainya, untuk dapat membaca dengan teliti. Buku elektronik ( e-book ) adalah artikel elektronik (semua objek  yang  lebih  terkomputerisasi),  buku  elektronik  secara  alami  memiliki  sifat objek yang canggih (lebih tepatnya benda digital). Karakteristik utama dari buku elektronik  yang  mendukung  reproduksi  dan  distribusi  objek  digital  adalah kemudahan  reproduksi  dan  distribusinya  (terutama  dengan  adopsi  teknologi Internet yang cepat), yang menciptakan situasi di mana peredaran buku elektronik saat ini jauh melebihi cetakan. 5
Pada  mulanya  ketika  pembuatan  buku  digital  tidak  pernah  terbayangkan pada masyarakat karena hasil dari peraturan yang melindungi karya mereka yang dilindungi.  Hal  ini  dikarenakan  ketidakpahaman  individu  terhadap  keseluruhan perangkat  hukum  yang  berlaku  atau  pemilik  hak  cipta  karena  ketidaktahuannya tidak mengukur kemampuan finansial dari ciptaan yang dibuatnya, sehingga suatu karya  pada  hakekatnya  dibuat  oleh  pemiliknya  atau  dijual  dengan  mengabaikan sudut  pandang  yang  sah.  Hal  inilah  kemudian  yang  melatar  belakangi  banyak bermunculan  penyebaran  atau  pembajakan  buku  digital  secara  ilegal  di  media internet  yang  kemudian  berlanjut  menjadi  sengketa  HKI.  Pada  sengketa  ini  para pemilik  buku  digital  yang  tergabung  dalam  Perkumpulan  Peduli  Karya  Cipta (PPKC)  biasanya  mengajukan  sengketa  tersebut  kepada  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
Penelitian  ini  akan  membandingkan  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu. Pertama,  penelitian  Soemarsono  (2021) 6 yang  mengkaji  mengenai  bentuk pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  para  pembuat  konten  penggunaan  lagu  di media  sosial  dan  bentuk  penegakan  hukumnya.  “Dalam  peraturan  pemerintah yang  secara  spesifik  mengenai  ketentuan  hak  cipta  dalam  penggunaan  lagu  di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.” 7 Seiring zaman yang  sudah  berkembang  tidak  bisa  dipungkiri  kemudahan-kemudahan  di  era sekarang membuat konten  di  media  sosial,  perlu  diiringi  dengan  pembaharuan aturan  yang  mendampingi perilaku para pembuat konten dalam penggunaan lagu di  media  sosial.  “Penelitian  ini  juga  memberikan  gambaran  bahwa  kenyataanya
5 Muchtar  Anshary  Hamid  Labetubun,  “Aspek  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Buku  Elektronik  (E- Book)  Sebagai  Karya  Kekayaan  Intelektual,” Jurnal  SASI  Fakultas  Hukum 24,  no.  2  (2018):  138–49, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128.
6 Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat  Konten  Dalam  Penggunaan  Lagi  Di  Media  Sosial,” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005.
7 Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
para  pelaku cover  version kurang  menyadari  pentingnya  menerapkan hakekonomidan  hakmoral  ketika  membuat  konten  di  media  sosial.” 8 Sehingga dibutuhkan upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah, para musisi dan juga masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan apresiasi terhadap hak cipta lagu itu sendiri.
Kedua,  Ananta  (2022),  penelitian  ini  mengenai  kekosongan  hak  cipta  di Indonesia  terkait  nama  artis  yang  dikomersialkan  dalam  buku  fiksi  belum memiliki  perlindungan  penuh  terhadap  nama  pihak  terkait.  “Terutama  dalam pedaftaran  hak  cipta  secara  deklaratif,  hanya  mencegah  sengketa  dikemudian hari.” 9 Kekosongan hak cipta di Indonesia terkait nama artis yang dikomersialkan dalam  buku  fiksi  belum  memiliki  perlindungan  penuh  terhadap  nama  pihak terkait.  Terutama  dalam  pedaftaran  hak  cipta  secara  deklaratif,  hanya  mencegah sengketa  dikemudian  hari  dan  juga  kekosongan  dalam  Undang-Undang  Merek yang belum mengatur terkait pemboncengan suatu nama dalam sebuah karya yang dikomersialkan.  “Penanganan  yang  dapat  dilakukan  yakni  berupa  perlindungan preventif  perjanjian  berupa  lisensi  serta  pembaharuan  terhadap  UU  Hak  Cipta terkait  pengkhususan  dan  batasan  serta  syarat  pengunaan  nama  artis  yang  telah memiliki  hak cipta dan  memberi efek jera terhadap penggunaan nama artis  yang telah memiliki hak cipta.” 10
Ketiga,  penelitian  Dhityaenggarwangi  (2022),  penelitian  ini  mengenai bentuk pelanggaran hak ekonomi, yaitu penggandaan serta pendistribusian secara tidak  sah  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dalam  penjualan  buku bajakan Supernova di Tokopedia 11 . Sesuai Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta  terhadap  penjualan  buku  bajakan  Supernova  di marketplace Tokopedia. “Selain  itu,  Tokopedia  mempunyai  regulasi  yang  memberikan  perlindungan  hak cipta  dalam marketplace Tokopedia,  namun  belum  maksimal  sehingga  masih ditemukan penjualan buku bajakan Supernova di Tokopedia.” 12 Para pelaku usaha tersebut  melakukan  penjualan  buku  bajakan  Supernova  yang  termasuk pelanggaran hak cipta, yaitu terhadap hak ekonomi. “Terdapat penggandaan serta pendistribusian tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang seharusnya hal    tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh    pencipta    atau  pemegang  hak  cipta selaku pemegang hak ekonomi.” 13
8 Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza.
9 Lutfiya  Arinda  Putri  Ananta  dan  Rianda  Dirkareshza,  “Ius  Constituendum  Terhadap  Nama  Artis Yang  Dikomersialkan  Didalam  Buku  Tanpa  Seizin  Tokoh,” USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  14, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716.
10 Lutfiya Arinda Putri Ananta dan Rianda Dirkareshza.
11 Chantry  Dhityaenggarwangi  dan  Dian  Purnamasari,  “Perlindungan  Hak  Cipta  Melalui  Regulasi Hak  Cipta  Melalui  Regulasi  Tokopedia  Dalam  Penjualan  Buku  Bajakan  Supernova,” Reformasi  Hukum Trisakti 4, no. 1 (2022): 1, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400.
12 Chantry Dhityaenggarwangi dan Dian Purnamasari.
13 Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al, “Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak
Cipta,” Jurnal Kertha Patrika 43, no. 3 (2021): 2,
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p04.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
Setelah  membandingkan  dengan  ketiga  penelitian  diatas,  penelitian  ini berfokus  mengenai  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  hak  cipta buku  elektronik.  “Upaya  penyelesaian  sengketa  lebih  dominan  pada  upaya  yang mengarah  ke  jalur  litigasi  yang  dianggap  oleh  sebagian  masyarakat  Indonesia sebagai satu cara untuk menyelesaikan permasalahan hukum.” 14 Namun demikian, kasus  sengketa  HKI  yang  diselesaikan  melalui  pengadilan  tidak  tuntas  yang diakibatkan  oleh  menumpuknya  kasus  di  pengadilan,  membuat  mediasi merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  paling  efektif  dan  diwajibkan  bagi sengketa  hak  cipta  karena  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Akibatnya berdampak  buruk  pada  para  pihak  yang  bersengketa  karena  tidak  terpenuhinya win win solution dan juga memakan waktu yang lama . Sehingga alangkah baiknya penyelesaian  sengketa  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  melalui  jalur  non  litigasi atau  melalui  lembaga  mediasi.  Bentuk  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi memiliki  kelebihan  lain  berupa  dapat  selesai  lebih  cepat,  ringan,  biaya  lebih ringan dan memuaskan kedua belah pihak. Tujuan dalam penulisan adalah untuk membahas terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik.

## 2. METODE
Pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  masih  menjadi  isu  yang  cukup  penting khususnya bagi para pencipta atau pemilik hak cipta buku elektronik ( e-book) . Hal ini dikarenakan ketidakpahaman individu terhadap keseluruhan perangkat hukum yang  berlaku  atau  pemilik  hak  cipta  karena  ketidaktahuannya  tidak  mengukur kemampuan  finansial  dari  ciptaan  yang  dibuatnya,  sehingga  suatu  karya  pada hakekatnya  dibuat  oleh  pemiliknya  atau  dijual  dengan  mengabaikan  sudut pandang  yang  sah.  Dari  sisi  penegakan  hukum  penting  juga  untuk  dikaji  untuk meningkatkan apresiasi para pembaca e-book dalam menghargai karya cipta buku elektronik ( e-book) milik orang.
Penelitian  ini  mengkaji  pokok  permasalahan  sesuai  dengan  ruang  lingkup dan  identifikasi  masalah  dengan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.  Tipe  penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-undang, peraturan,  serta  literatur  yang  berkaitan  dengan  konsep  teoritis  yang  kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini. 15 “Penelitian  yuridis  normatif  juga  dapat  disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan karena sumber dan rujukan terdapat pada peraturan tertulis ataupun bahan hukum yang lain.” 16
Pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang  digunakan  untuk  mendapatkan berbagai  informasi  terkait  isu  yang  tengah  dicari  jawabannya.  Terdapat  dua  tipe pendekatan  yang  digunakan  penelitian  ini  yakni  pendekatan  penelitian  undang-
14 Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al.
15 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
16 Yulies  Tiena  Masriani,  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah Sebagai Bukti Hak,” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 540, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
undang ( statute approach) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  serta  regulasi  yang  berkaitan  dengan dengan  isu  hukum  yang  ditangani.  Serta  yang  kedua  adalah  tipe  pendekatan penelitian  kasus  ( case  approach) yaitu  merupakan  pendekatan  yang  dilakukan dengan  cara  menelaah  setiap  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  isu  hukum yang berkaitan, serta kasus-kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki  hukum  tetap 17 .  Pada  Penelitian  ini  diarahkan  dengan  menggambarkan permasalahan  yang  terjadi  kemudian  dikaitkan  dengan  peraturan  dan  pedoman yang berlaku di bidang inovasi perizinan.
Pada  peneletian  ini  juga  melakukan  analisa  bahan  hukum  dengan menggunakan analisis deduktif, dimana perspektif yang digunakan adalah dengan melihat  suatu  isu  hukum  dari  hal  yang  bersifat  umum  pada  hal  yang  bersifat khusus  sehingga  bermuara  pada  susbtansi  penelitian  yang  sebenarnya.  Adapun langkah  dalam  analisa  bahan  hukum  ini  adalah  identifikasi  dan  eliminasi  fakta hukum  yang  tidak  memiliki  korelasi,  inventarisir  bahan  hukum  dan  bahan  non hukum  yang  memiliki  relevansi,  melakukan  kajian  dan  telaahan  atas  isu  hukum yang  diangkat  dengan  bahan  hukum  dan  bahan  non  hukum  yang  telah diinventarisir  sebagai  batu  uji,  mengambil  kesimpulan  dan  saran  atas  isu  hukum yang  diteliti,  serta  memberikan  karya  tulis  berdasarkan  argumentasi  yang  dalam kesimpulan. 18
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Urgensi  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Cipta Buku Elektronik
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  secara  sederhana  dipahami  sebagai  hak kebendaan yang tidak berwujud ( intangible rights). Pengertian menurut salah satu pakar  yang  berkaitan  dengan  kekayaan  intelektual,  menurut  David  I  Baindridge,
Intellectual  Property  is  the  legal  right  which  protect  the  product  of  the  human intellect .  Maknanya  adalah  bahwa  melekatnya  hak  dalam  kekayaan  intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Tujuan dari perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  secara  umum  adalah  memberikan kepastian  hukum  kepada  pencipta  atau  penemu  karya  intelektual  tersebut, memberikan penghargaan kepada karya atau penemuan seseorang, mendokumentasikan  hak  kekayaan  intelektual,  melindungi  terhadap  pembajakan atau  peniruan  oleh  orang  lain,  mendorong  terciptanya  alih  teknologi  dan informasi,  serta  memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  pencipta  dan  pemegang  hak kekayaan intelektual. 19
17 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Ke-3 (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007).
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).
19 Ida  Nadirah,  “Intellectual  Property  Rights  Law  Challenges  In  New  Normal  Era,  Proceeding International Seminar on Islamic Studies,” Jurnal UMSU 2, no. 1 (2021): 2, https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6425/pdf_228.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
Penetapan  terkait  HKI  sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  John  Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik seseorang terhadap barang yang  dia  berikan  telah  ada  sejak  manusia  dikandung.  Benda-benda  dalam pengertian  di  sini  adalah  barang-barang  unik  dan  barang-barang  dinamis,  yang membawa  kebebasan  properti  atas  barang-barang  yang  sulit  dipahami  yang merupakan  hasil  dari  kecerdasan  manusia. 20 Salah  satu  bentuk  kekayaan intelektual  yang  diakui  dan  mendapatkan  perlindungan  adalah  hak  cipta.  Pasal  1 Undang-undang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  UUHC),  dimaknai  bahwa  Hak Cipta  adalah  hak  ekslusif  pembuat  yang  timbul  dengan  sendirinya  berdasarkan pedoman  penjelas  setelah  suatu  ciptaan  diakui  secara  substansial  dengan  tidak mengurangi  batasan-batasan  menurut  peraturan  perundang-undangan.  Hak  cipta sebenarnya  lebih  mendasar  pada  hak  eksklusif  pencipta,  hak  eksklusif  yang dimaksud  adalah  bahwa  pihak  lain  tidak  boleh  menggunakan  hak  tersebut  untuk tujuan apapun tanpa sepengetahuan atau izin pencipta atau undang-undang.
Pada UUHC tidak diperkenankan mengambil atau mengutip tanpa izin dari pembuat  karena  sebagian  dari  hal  tersebut  dapat  merugikan  pembuat/pemegang hak  cipta.  “Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  pada  dasarnya  dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  tumbuh  dan berkembangnya  gairah  mencipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra” 21 . Menduplikasi  sebagian  atau  seluruh  ciptaan  orang  lain  sebelumnya,  dipasarkan untuk  masyarakat  umum,  menghambat  kepentingan  negara,  dan  lebih  jauh  lagi bertentangan  dengan  permintaan  publik  dan  menyalahgunakan  kehormatan. Misalnya  menggandakan  dan  mengkomersialkan  buku  elektronik  (selanjutnya disebut E-book ). Buku digital sendiri adalah sejenis buku atau bahan bacaan yang berbentuk softcopy atau  bentuk  elektronik  yang  kemudian  dapat  dibaca  dengan menggunakan  gadget  canggih,  baik  itu handphone maupun  PC  (laptop  dan  PC).
Walaupun  dalam  bentuk softcopy, dan  itu  artinya  tidak  memiliki body yang sebenarnya  karena  denah  atau  desain  buku  tersebut  tidak  dicetak  pada  media kertas  seperti  buku-buku  biasa.  Namun,  dari  segi  tampilan  ternyata  sama  persis dengan  buku  secara  keseluruhan.  Khususnya  ada  halaman  sampul,  ada  segmen pendahuluan,  bagian  untuk  setiap  area  bagian,  nomor  halaman,  dll.  Dalam penggunaan  buku  digital  atau  elektronik  ( e-book )  ini  terdapat  kekurangan  yakni berkaitan dengan pelanggaran  yang dapat  terjadi seperti  rawan pembajakan serta penggandaan e-book tanpa  izin  dari  pencipta  itu  sendiri  dengan  maksud dikomersialkan.
20 Ramlan,  “Peranan  Sentra  HKI  Dalam  Pengembangan  Kekayaan  Intelektual  Di  Sumatera  Utara,” Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , 2018, 1, https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2127.
21 Pritha Arintha Natasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” USM Law Review 1, no. 2 (2018): 13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
Diatur  di  UUHC  terkhusus  pada  Pasal  40  Ayat  (1)  huruf  n,  tentu  diakui bahwa  buku  digital  atau  buku  elektronik  ( e-book) merupakan  karya  transformasi yang dijaminkan  atau terlindungi.  Oleh karena itu e-book adalah salah satu  jenis variasi  atau  perubahan  dari  buku  cetak  dengan  tujuan e-book harus  terjamin keamanannya.  Selanjutnya  dalam  pasal  40  ayat  (2)  juga  memberikan  penegasan bahwa  mandat  yang  disesuaikan  juga  mendapat  perlindungan  sebagaimana layaknya  jaminan  atas  karya  yang  asli. 22 Walaupun  UUHC  memberikan  jaminan atau jaminan yang sah kepada hak cipta, pembuat dan pemegang hak cipta, namun dalam pelaksanaannya terjadi begitu saja, masih terdapat penyimpangan di bidang hak  cipta  dan  orang  yang  melakukan  penyimpangan  hak  cipta  dapat  dituntut secara  hukum.  Misalnya,  pelanggaran  yang  sering  terjadi  terhadap  versi  buku digital  atau e-book yakni  dibajak  dan  dijual 23 .  “Ketertiban  serta  hukum  memiliki dasar  untuk  menyiratkan  jika  hukum  tak  tertandingi  dan  setiap  negara  atau eksekutif disebuah pemerintahan harus tunduk pada hukum.” 24
Pada masa ini terdapat penumpukan dan perkembangan kasus sengketa hak cipta  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Agung  untuk  kasasi.  Terhadap  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  diperlukan  suatu  pendekatan  penyelesaian  sengketa  yang cepat,  efektif,  dipercaya,  masuk  ke  dalam  dasar  permasalahan,  dan  menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan dari pihak yang bersengketa. Kehadiran alternatif penyelesaian  sengketa  akan  mendukung  tercapainya  dan  terpeliharanya masyarakat yang tenteram dan teratur serta mengurangi ketegangan dan pertikaian di  mata masyarakat 25 . Teknik  penyelesaian sengketa dapat  digunakan jika terjadi perdebatan  atau  pertikaian  karena  perbedaan  pendapat  atau  inkonsistensi  antar kelompok.  Jika  pertemuan  gagal  menemukan  bentuk  penyelesaian  yang  tepat, perbedaan  pendapat  ini  bisa  berakibat  buruk  bagi  kelangsungan  hubungan keduanya.  Dengan  demikian,  setiap  kali  ada  perbedaan  pendapat  (debat), kelompok  biasanya  berusaha  menemukan  cara-cara  yang  tepat  untuk  mencapai tujuan.
Permasalahan  hukum  ini  mengandung  sengketa  bisnis.  Sengketa  bisnis adalah sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat di dalam kegiatan bisnis  atau  perdagangan  dengan  unsur-unsur  didalamnya:  pekerjaan,  profesi, penghasilan,  keuntungan  dan  mata  pencaharian. 26 Fenomena  penggunaan alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagai  bagian  integral  dari  sengketa  hak  cipta dianggap karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Kebutuhan penyelesaian
22 Rachmad  Abduh;  Fajarrudin,  “Intellectual  Property  Rights  Protection  Function  in  Resolving Copyright  Disputes,” IJRS  International  Journal  Reglement  &  Society 2,  no.  3  (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154.
23 Damian Eddy, Hukum Hak Cipta (Bandung: PT. Alumni, 2005).
24 Muhamad  Shafwan  Afif  and  Heru  Sugiyono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek Terkenal Di Indonesia,” USM Law Review 4, no. 20 (2021): 565–85.
25 I Margono Suyud, ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
26 Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2021): 30, https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
sengketa  di  luar  pengadilan  diwarnai  oleh  kecenderungan  masyarakat  setempat untuk  menggunakan  penyelesaian  sengketa  tersebut  mengingat  beberapa  faktor yang  menempatkannya  pada  keuntungan  yang  berbeda,  antara  lain  unsur keuangan,  faktor  budaya  yang  sah,  komponen  luasnya  persoalan  yang  dapat diteliti, variabel menumbuhkan hubungan yang baik antara pertemuan dan faktor proses.
Terhadap  sengketa  hak  cipta  pada  buku  digital  berdasarkan  pada  Pasal  95 Ayat (1) UUHC disebutkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggandaan suatu buku tanpa persetujuan dari pembuat atau pemegang hak cipta, para  pihak  dapat  menentukan  persoalan  terkait  penyelesaian  sengketa  apakah melalui  pengadilan  dan  atau  tanpa  melalui  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Berdasarkan  penjelasan  Pasal  95  Ayat  1  UUHC,  dinyatakan  bahwa  jenis-jenis sengketa yang berkaitan dengan hak cipta antara lain adalah soal demonstrasi atau perbuatan  yang  melawan  hukum,  pengaturan  perijinan,  soal  pungutan  untuk mencabut  remunerasi  atau  kedaulatan.  Pengertian  dari  alternatif  penyelesaian sengketa adalah sebagai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi atau  negosiasi.  Secara  eksplisit  untuk  prosedur  pengadilan,  hanya  Pengadilan Niaga  yang  memiliki  posisi  untuk  menentukan  kasus  hak  cipta.  Terkait pengaturan dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta, khususnya jalur non litigasi, tidak diatur secara eksplisit dengan alasan tidak menggambarkan definisi dan ide eksekusi.
Terhadap  hal  tersebut  mediasi  adalah  langkah  hukum  yang  harus  diambil karena  telah  diminta  dan  diperintahakn  oleh  pembuat  undang-undang.    Mediasi adalah  proses  interaksi  para  pihak  yang  sedang  bersengketa  dengan  melibatkan pihak  ketiga  yang  tidak  memihak  untuk  kemudian  mendiskusikan  permasalahan para  pihak  secara  "pribadi".    Mediasi  telah  berkembang  dan  diciptakan  sesuai dengan  keinginan  manusia  yang  berkembang  untuk  menentukan  penyelesaian sengketa  dengan  cepat  dan  memenuhi  kedua  pihak  tersebut.  Cara  berpikir  yang terkandung  dalam  mediasi  adalah  seseorang  secara  lahiriah  tidak  menginginkan adanya suatu permasalahan serta sengketa atau perbedaan pendapat dengan jangka waktu  yang  lama.  Setiap  orang  berusaha  menghindari  dan  melarikan  diri  dari permasalahan, meskipun perselisihan atau perdebatan tidak dapat dihapuskan dari kebenaran  keberadaan  manusia.  Perburuan  terkait  upaya  penyelesaian  sengketa terus dilakukan oleh orang-orang untuk memuaskan kerinduan mereka yang biasa untuk  hidup  dalam  harmoni,  keamanan,  kesetaraan,  dan  kesuksesan.  Mediasi merupakan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  antar  pihak  yang  dilakukan  dengan bantuan pihak luar (perantara) atau pihak ketiga yang nonpartisan dan adil sebagai fasilitator,  di  mana  pilihan  untuk  mencapai  kesepahaman  masih  diambil  oleh pertemuan  yang  sebenarnya,  bukan  melalui  perantara.  Orang  luar  atau  pihak
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
ketiga  ini  mewakili  kedua  pihak  yang  bersengketa  dalam  merundingkan  suatu permasalahan.
Mediasi  merupakan  siklus  yang  damai  di  mana  kelompok  para  pihak memberikan  penyelesaian  sengketa  mereka  kepada  mediator  (sebuah  pertemuan individu antara setidaknya dua kelompok bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang uang berlebih, namun berhasil dan sepenuhnya diakui oleh dua para pihak dengan sengaja.  Mediasi merupakan proses berpikir kritis di mana  pihak  luar  yang  berpikiran  adil  dan  tidak  memihak  (impartial)  bekerja dengan cara memberikan pemecahan masalah kepada para pihak yang bersengketa agar mendapatkan kesepakatan sesuai dengan persetujuan. Berbeda dengan hakim atau  arbiter,  mediator  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  memutuskan  suatu persoalan.    Mediator  memiliki  tugas  untuk  membantu  para  pihak  yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah yang ditunjuk untuk mereka.  Lembaga ini  memberikan  pintu  terbuka  bagi  pera  pihak  untuk  mengambil  bagian  dalam meningkatkan,  untuk  menentukan  pertanyaan  mereka  dibantu  oleh  pihak  ketiga sebagai perantara. Aturan Mediasi adalah pengaturan yang saling menguntungkan, sehingga pihak yang terlibat dalam sengketa merasa tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah.
Implementasi  mediasi  bukan  hanya  dilacak  di  pengadilan  tetapi  pada  saat yang sama dikenal dengan mediasi di luar pengadilan atau mediasi yang disengaja dilakukan  secara  sukarela.  Pelaksanaan  prosedur  mediasi  ini  tidak  sepenuhnya diselesaikan oleh negara melalui para pelaksana peraturannya, namun merupakan keinginan  para  pihak  untuk  menentukan  persoalan  atau  sengketanya  secara  non litigasi  melalui  mediasi.  Sistem  mediasi  ini  pada  tingkat  dasar  setara  dengan sistem  mediasi  di  pengadilan.  Alasan  yuridis  dilakukannya  mediasi  di  luar pengadilan adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dengan  langkah-langkah  dalam proses mediasi yang berlaku secara umum. Sehingga keputusan berkaitan dengan mediasi  sebagai  jenis  tujuan  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  bidang  HKI adalah mediasi yang sengaja dilakukakan secara sukarela.
Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan sengketa  hak  cipta  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  wajib  untuk dilakukan. Selain hal tersebut telah tercantum dalan UUHC penyelesaian sengketa melalui  mediasi  juga  memiliki  keuntungan  lain  berupa  dapat  terselesaikannya sengketa  lebih  cepat  dan  sederhana,  ringan  dan  tentu  saja  biayanya  lebih  murah jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum dan kedua pihak juga mendapatkan kesepakatan yang sama sama menyenangkan keduanya. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase mengatakan sengketa perdata dpaatlah diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (PN). Untuk penyelesaian  sengketanya  melalui  mediator  dalma  waktu  paling  lama  tiga  puluh
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
hari  sudah  harus  mencapai  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis  dan  harus ditandatangani  semua  pihak  yang  terkait  (Pasal  6  ayat  (6)  Undang-Undang Arbitrase).  Dalam  kondisi  mediasi  tidak  berhasil  atau  tidak  bisa  dilaksanakan, Mediator  wajib  menyatakan  mediasi  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan  dan memberitahukannya  secara  tertulis  kepada  Hakim  Pemeriksa  Perkara,  dalam  hal 27 : a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya; atau b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.
Penerapan  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  merupakan  amanat  dari Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.  Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan”  adalah  biaya  perkara  yang  dapat dijangkau  oleh  masyarakat.  Namun  demikian,  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  dalam  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  tidak mengesampingkan  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan keadilan.  Oleh  karena  itu,  tersedianya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  perdata secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  untuk  kasus  pembajakan  hak  cipta merupakan hal  yang penting diatur dalam perundang-undangan demi melindungi hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  serta  pemilik  hak  terkait seutuhnya.
Perlu diingat pula kesepakatan dalam mediasi dibuat sendiri oleh para pihak. Karena  tidak  ada  putusan  yang  dibuat  oleh  pihak  ketiga  sebagai  penentu,  dalam proses  mediasi  sendiri  secara  penuh  dikendalikan  oleh  partisipasi  para  pihak. Itulah  menjadi  alasan  mediasi  menjadi  alternatif  terbaik  dalam  penyelesaian sengketa hak cipta buku elektronik. Mediasi dapat dihentikan kapanpun oleh para pihak.  Jika  terjadi  kegagalan  dalam  mediasi,  maka  tidak  ada  yang  mengalami kerugian dan para pihak pun masih dapat melanjutkan upaya penyelesaian dengan arbitrase atau litigasi.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  dengan  riset  problem  yang  sama  yaitu mediasi  sebagai  penyelesaian  sengketa  untuk  pembajakan  hak  cipta, kesimpulannya  adalah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  120  UU  Hak  Cipta bahwa  tindak  pidana  mengenai  Hak  Cipta  merupakan  delik  aduan,  sehingga keharusan  mediasi  sebelum  melakukan  tuntutan  pidana  terhadap  pelanggaran selain  pembajakan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  merupakan  mediasi penal.  “Penggunaan  mediasi  penal  di  dalam  Hak  Cipta  didasari  penyelesaian tindak  pidana  mengedepankan  ganti  rugi  yang  sepadan  dengan  karya  cipta  dari pencipta.” 28
27 “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi,” DJKN Kemenkeu, 2020.
28 Dewa  Gede Yudi Putra Wibawa dan I  Gusti  Ayu  Agung  Ari Krisnawati,  “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta,” Kertha Wicara 8, no. 10 (2019): 11.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
Mediasi yang dimaksud dalam UU Hak Cipta sebagai penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta adalah mediasi penal dan mediasi sukarela. Mediasi penal dilakukan  apabila  sengketa  pelanggaran  hak  cipta  yang  merupakan  suatu  tindak pidana yaitu selain pembajakan dengan cara melibatkan korban dan pelaku tindak pidana yang dibantu oleh kepolisian dengan wewenang diskresinya.  “Sedangkan, mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata.” 29
3.2 Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Yang  Mengalami  Kerugian  Atas Pembajakan Karya Cipta Buku Elektronik
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  kehidupan  manusia  saat  ini  sangat tergantung pada gadget. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat ini,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta. 30 Apakah  UU  Hak  Cipta  sudah cukup  baik  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  hak  cipta?  Bagaimana implementasinya  perlindungan    hukum  hak  cipta  bagi    pencipta  di  Indonesia? Terdapat  dua  hak  eksklusif  dalam  hak  cipta,  yakni  berupa  hak  ekonomi merupakan  keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  pembuat  untuk  mendapatkan keuntungan  dari  hasil  karyanya.  Hak  ekonomi  merupakan  kebebasan  luar  biasa bagi pembuat untuk mengumumkan atau melipat gandakan karya ciptaan mereka dan  memberikan  otorisasi  untuk  itu,  dan  dapat  dipindahkan  kepada  pihak  lain. Sementara itu, yang kedua adalah hak-hak moral yang melekat pada pembuatnya yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan hampir tanpa alasan yang nyata, meskipun hak cipta atau kebebasan terkait telah dipindahkan. 31
Dalam  hak  ekonomi  diantaranya  meliputi  hak  untuk  memperoleh  ciptaan dalam bentuk penyalinan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak cipta ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan  dari  ciptaan  yang  satu  ke  ciptaan  yang  lain,  misalnya  menulis  ( e-book). Buku  elektronik  ( e-book) adalah  sekumpulan  teks  digital  yang  dapat  dibaca  dan dibuka  secara  elektroniks  melalui  komputer  pribadi  atau  perangkat  genggam dengan  untuk  tujuan  memudahkan. 32 E-book adalah  sebuah  karya  tulis  yang dilindungi  oleh  HKI,  khususnya  dalam  hal  hak  cipta.  Hak  ekonomi  atas  karya yang dilindungi oleh buku elektronik (buku digital) adalah keistimewaan atau hak yang terkait dengan penggunaan komersil suatu karya dan terkait dengan jaminan kebutuhan  ekonomi  pembuatnya,  misalnya  opsi  untuk  mendapatkan  royalti  atas penggunaan karya cipta yang dilindungi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC menyebutkan, royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaan atas produk hak terkait yang nantinya
29 Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati.
30 Annisa  Rachmasari,  Zaenal  Arifin,  and  Dhian  Indah  Astanti,  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram,” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 2 (2022): 13, https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564.
31 Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah, Hak Milik Intelektu a l Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
32 Cahyokrisma, “Buku Digital/Electronic Book (E-Book),” Wordpress, 2014.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
akan diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pasal 1 angka 5 UUHC, hak terkait  adalah  hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  yang  mana  itu  adalah  hak eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  prosedur  fonogram,  atau  lembaga  penyiaran. Bertambah  tinggi  sifat  suatu  ciptaan  maka  bertambah  tinggi  pula  penghargaan bisnis  atau  nilai  komersial  nya.  Ini  seharusnya  menjadi  hak  ekonomi  karena kebebasan inovasi yang dilindungi adalah objek yang dapat dihargai dengan uang tunai.  Keistimewaan  dari  hak  ekonomi  adalah  memberdayakan  pencipta  untuk dapat  memanfaatkan  karya  yang  dilindungi  untuk  mendapatkan  kepentingan ekonomi,  maka  itu  harus  cukup  dilindungi.  Berlandaskan  pada  Pasal  9  ayat  1 UUHC  menjelaskan  bahwa  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki  hak  ekonomi  untuk  melakukan:  a)  Penerbitan ciptaan;  b)  Penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya;  c)  Penerjemahan ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e) Pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya;  f)  Pertunjukan  ciptaan;  g)  Pengumuman ciptaan; h) Komunikasi ciptaan; dan i) Penyewaan ciptaan.
Akses  menuju  keadilan  adalah  terbukanya  pintu  atau  kemampuan  setiap penduduk  tidak  peduli  terhadap  latar  belakang  (suku,  agama,  garis  keluarga, sekolah,  atau  tempat  lahir)  untuk  mendapatkan  pemerataan  keadilan  (melalui pelaksana  hukum).  Hal  ini  juga  termasuk  akses  untuk  daerah  setempat,  terutama untuk  orang  miskin,  kelompok  yang  buta  hukum,  dan  kurang  informasi,  ke komponen  yang  adil  dan  bertanggung  jawab  (hati-hati)  untuk  memperoleh kesetaraan  dalam  rangkaian  hukum  positif  melalui  lembaga  oleh  pihak  yang berselisih dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengakui serta mewujudkan kesetaraan. 33 Berlandaskan  terhadap  konsep  akses  keadilan  tersebut  dapat diketahui  bahwa  keadilan  merupakan  hal  universal  yang  harus  didapatkan  oleh setiap warga masyarakat dari segala kalangan.
Salah satu  contohnya adalah sengketa  yang diajukan oleh Persatuan Peduli Cipta Karya (PPKC) kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai  pihak  yang berwenang menyelesaikan sengketa atas dugaan pelanggaran Undang-Undang  Hak  Cipta,  Pemohon  menegaskan  bahwa  karya  ciptanya  telah diunduh  secara  elektronik  dalam  bentuk  buku  ( e-book )  tanpa  izin  pencipta. Pembajakan  terjadi  melalui platform Carousell,  Instagram ,  dan Google  Drive. Dua  puluh  tiga  penulis  terluka  ketika  karya  hak  cipta  mereka  diunduh  dan dipertukarkan  atau  diperjualbelikan  melalui  internet  (Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual). 34
Selain  kasus  tersebut  ada  pula  kasus  yang  terjadi  di  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa  barat  melalui  Sub  Bidang  Pelayanan Kekayaan  Intelektual  yang  menyusul  permintaan  mediasi  yang  diajukan  oleh
33 Harsanto Nursadi, “Sistem Hukum Di Indonesia,” in Edisi I (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), iii.
34 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  “DJKI  Kembali  Sukses  Memediasi  Sengketa Pelanggaran KI,” DJKI, 2022.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
PPKC  terkait  dugaan  pelanggaran  hak  cipta  oleh  Universitas  Nusa  Putra Sukabumi,  bertempat  di  ruang  Ismail  Saleh.  Pemohon  mewakili  para  pencipta membuat  laporan  bahwa  karya  ciptanya  diunggah  dalam  bentuk  buku  elektronik (e-book ) tanpa izin penulis. bahwa Universitas Nusa Putra Sukabumi mengupload e-book di situsnya dan mengizinkan pengunjung situs mengunduh file pdf bajakan yang  disimpan  di google  drive .  Perwakilan  PPKC  selaku  termohon menyampaikan  keinginannya  untuk  mediasi  dengan  pelaku,  Ganti  Rugi  materil, membuat pernyataan agar tidak lagi melakukan tindak pelanggaran hak cipta dan menghapus  semua  file  bajakan  dan  menutup  situs.  Dari  pihak  Universitas  Nusa Putra menyampaikan bahwa pengelola perpustakaan pada Universitas Nusa Putra tanpa  sengaja  menyebarkan  karya  cipta e-book pada  situs  beranda library serta bersedia membuat surat pernyataan tidak melakukan tindak pelanggaran hak cipta serta  memberikan  kompensasi  kepada  para  penulis e-book yang  diwakili  oleh PPKC atas kerugiannya. 35
Menjadi  alasan  kasus  pelanggaran  hak  cipta e-book banyak  ialah  karena para  pembajak  atau  penjiplak  dengan  bangga  memperjual  belikannya  dan mengakui  karya  orang  lain  demi  keuntungan  pribadi.  Hal  ini  tentu  saja  akan sangat  merugikan  bagi  pemilik  karya  asli.  “Alasan  lainnya,  mengunduh  atau mendownload  lagu  dalam  situs  yang  tidak  resmi,  membeli  DVD  bajakan,  atau membeli buku bajakan.” 36 Harga tersebut juga lebih murah dan mudah juga untuk ditemukan  menjadi  alasan  banyak  orang  menjadi  konsumen  tetap  dari  produk hasil  pembajakan  ini.  Kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat terhadap  perlindungan  hak  cipta e-book menyebabkan  sering  terjadi  pelanggaran terhadap hak cipta.
Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan, “Setiap Orang yang tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dilarang  melakukan  Penggandaan dan/atau  Penggunaan  secara  komersial  ciptaan”.  Pelaku  pelanggaran  hak  cipta merupakan pelaku yang dikategorikan pada pelaku tindak pidana mengingat Pasal 113  ayat  (1),  (2),  (3),  (4)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Pelaku  pelanggaran  hak cipta yang memperbanyak tanpa persetujuan dari pembuat e-book sebagai pelaku tindak  pidana  kriminal  mendapatkan  akibat  hukum  yang  sah  mengingat pengaturan Pasal 113 ayat 3 UUHC Nomor 24 Tahun 2014.
Pasal  9  ayat  1  huruf  a  juga  disebutkan  bahwa  penerbitan  ciptaan,  huruf  b yaitu  adalah  penggandaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya,  huruf  e  yaitu  adalah pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya,  dan  huruf  g  yaitu  adalah  pengumuman ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta melarang penggandaan karya orang lain tanpa persetujuan  pencipta,  termasuk  penggandaan  buku  elektronik (e-book). Yang melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  hak  cipta  adalah  mereka  yang  membuat
35 Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa  barat,  “Kanwil  Kemenkumham  Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta,” Kanwil dan HAM Jawa Barat, 2022.
36 Rudi Ferdiansah, “Pelanggaran HAKI,” ridwaninstitut, 2022.
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
salinannya sendiri. Berdasarkan Pasal 113 ayat 4 UUHC menyebutkan sanksi atas pelanggaran hak cipta dalam menggandakan e-book secara komersial ini dipidana dengan pidana penjara yaitu paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Salah  satu  perubahan  yang  dilakukan  di  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta adalah  untuk  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  terhadap  hak  ekonomi para  pencipta  dan/atau  pemilik  hak  terkait,  termasuk  membatasi  pengalihan  hak ekonomi  dalam  bentuk  jual  putus  ( sold  flat )  (termuat  dalam  Pasal  18  Undang- Undang  Hak  Cipta).  Pada  saat  undang-undang  ini  mulai  berlaku,  perjanjian  atas ciptaan buku dan/atau basil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau  tanpa  teks  yang  dialihkan  dalam  perjanjian  jual  putus  dan/atau  pengalihan tanpa  batas  waktu  yang  telah  dibuat  sebelum  berlakunya  undang-undang  ini dikembalikan kepada pencipta.
Undang-Undang Hak Cipta masih belum memberikan perlindungan hukum kepada  pencipta e-book. Terdapat  beberapa  perubahan  yang  dilakukan  oleh pembentuk UUHC, salah satunya adalah tentang klasifikasi delik yang ada dalam UUHC.  Delik  aduan  yang  digunakan  dalam  UUHC  memberikan  akibat  bagi aparat  penegak  hukum.  Aparat  penegak  hukum  tidak  dapat  lagi  berperan  aktif dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap hak cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berbeda pada saat UUHC masih menggunakan delik biasa, aparat penegak hukum diwajibkan  berperan  aktif  dalam  mengurangi  pelanggaran  terhadap  hak  cipta. Delik  aduan  yang  digunakan  dalam  UUHC  menimbulkan  konsekuensi  bagi perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.

## 4. PENUTUP
Mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  paling  efektif  dan diwajibkan  bagi  sengketa  hak  cipta  karena  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta. Selain hal tersebut bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki kelebihan  lain  berupa  dapat  selesai  lebih  cepat,  ringan,  biaya  lebih  ringan  dan memuaskan kedua belah pihak. Hak cipta memiliki dua hak ekslusif yakni berupa hak  ekonomi  berupa  hak  pengadaan  atau  perbanyakan  suatu  ciptaan  dan  hak moral  berupa hak  yang  melekat  pada diri pencipta  yang tidak dapat  dihilangkan. Berdasarkan  pada  data  informasi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM ditemukan banyak sekali sengketa hukum terkait pembajakan  karya  cipta  buku  elektronik.  Undang-Undang  Hak  Cipta  disebutkan bahwa  hak  ekonomi  pencipta  berkaitan  atas  kekayaan  intelektual  yang  dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dilindungi secara memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Muhamad  Shafwan,  and  Heru  Sugiyono.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang  Merek  Terkenal  Di  Indonesia.” USM  Law  Review 4,  no.  20
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
(2021): 565–85. Cahyokrisma. “Buku Digital/Electronic Book (E-Book).” Wordpress, 2014. Chantry  Dhityaenggarwangi  dan  Dian  Purnamasari.  “Perlindungan  Hak  Cipta Melalui  Regulasi  Hak  Cipta  Melalui  Regulasi  Tokopedia  Dalam  Penjualan Buku  Bajakan  Supernova.” Reformasi  Hukum  Trisakti 4,  no.  1  (2022):  1. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400.
Chrisna  Bagus  Edhita  Praja;  et.al.  “Urgensi  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.” Jurnal Kertha Patrika 43, no. 3 (2021): 2. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p04.
Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “Upaya Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pelanggaran  Hak  Cipta.” Kertha Wicara 8, no. 10 (2019): 11. Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  “DJKI  Kembali  Sukses  Memediasi Sengketa Pelanggaran KI.” DJKI, 2022.
Eddy, Damian. Hukum Hak Cipta . Bandung: PT. Alumni, 2005.
Ferdiansah, Rudi. “Pelanggaran HAKI.” ridwaninstitut, 2022.
Fuady Munir. Pengantar Hukum Bisnis . Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009. Harsanto  Nursadi.  “Sistem  Hukum  Di  Indonesia.”  In Edisi  I ,  iii.  Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
I  Margono  Suyud. ADR  &  Arbitrase,  Proses  Pelembagaan  Dan  Aspek  Hukum, Cet. Ke-1 . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
Ida  Nadirah.  “Intellectual  Property  Rights  Law  Challenges  In  New  Normal  Era,
Proceeding International Seminar on Islamic Studies.” Jurnal UMSU 2, no. 1
(2021):
2. https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/6425/pdf_ 228.
Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Jawa  barat.  “Kanwil Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta.” Kanwil dan HAM Jawa Barat, 2022.
Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku
Elektronik  (E-Book)  Sebagai  Karya  Kekayaan  Intelektual.” Jurnal  SASI Fakultas Hukum 24, no. 2 (2018): 138–49. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128. Langit  Rafi  Soemarsono  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Urgensi  Penegakan  Hukum Hak  Cipta  Terhadap  Pembuat  Konten  Dalam  Penggunaan  Lagi  Di  Media Sosial.” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005. Lutfiya  Arinda  Putri  Ananta  dan  Rianda  Dirkareshza.  “Ius  Constituendum Terhadap  Nama  Artis  Yang  Dikomersialkan  Didalam  Buku  Tanpa  Seizin Tokoh.” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 14.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5716.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Group, 2010.
Masriani,  Yulies  Tiena.  “Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Bukti  Hak.” Jurnal  Usm  Law  Review 5,  no.  2 (2022): 540. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
Muhammad  Djumhana  dan  R  Djubaidilah. Hak  Milik  Intelektual  Sejarah  Teori
Revised: 13-2-2023 Accepted: 9-4-2023
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik
Khamozaro Waruwu, Ida Nadirah
Dan Prakteknya Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Nadirah,  Ida.  “Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Pengrajin Kerajinan  Tangan.” DE  LEGA  LATA  Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (2020): 37–50. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3176.
Natasaputri,  Pritha  Arintha.  “Perlindungan  Hukum  Atas  Karya  Cipta  Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan  Web  Novel  Renesmee’s  Normal  Life.” USM  Law  Review 1,  no.  2 (2018): 13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254.
Nurlani,  Meirina.  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa  Bisnis  Di Indonesia.” Jurnal  Kepastian  Hukum  Dan  Keadilan 3,  no.  1  (2021):  30. https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519.
P.  Joko  Subagyo. Metode  Penelitian  Dalam  Teori  Dan  Praktik .  Jakarta:  Rineka Cipta, 1991.
“Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi.” DJKN Kemenkeu, 2020.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Ke-3 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Rachmad Abduh; Fajarrudin. “Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving  Copyright  Disputes.” IJRS  International  Journal  Reglement  & Society 2, no. 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154.
Rachmasari,  Annisa,  Zaenal  Arifin,  and  Dhian  Indah  Astanti.  “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.” Semarang Law Review (SLR) 3, no. 2 (2022): 13. https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564.
Ramali  Ahmad  M. Cyber  Law  Dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2010.
Ramlan.  “Peranan  Sentra  HKI  Dalam  Pengembangan  Kekayaan  Intelektual  Di
Sumatera  Utara.” Kumpulan  Jurnal  Dosen  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara , 2018, 1. https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/vie
w/2127.
Saidin,  O.  K. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2010.