Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior
Swasta Bangun E-mail : swasta_bangun@tamajagakarsa.ac.id Universitas Tama Jagakarsa
Posman WH Hasibuan E-mail : posman wh hasibuan@tamajagakarsa.ac.id Universitas Tama Jagakarsa
Suheri E-mail : suheri@unpri.ac.id Universitas Pramita Indonesia
Corespondence E-mail: swasta_bangun@tamajagakarsa.ac.id
Abstrak – penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pandeglang dan KPP Prtama Cilegon. Metode pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  kuesioner.  Penentuan  responden  dalam penelitian ini dilakukan dengan metode accidental sampling dengan banyaknya responden sebesar 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  sistem  administrasi  perpajakan  modern berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajb pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  ditinjau  dari  perspektif Technology  Acceptance  Model and Theory  of Planned Behavior .
Kata  kunci : Tax  Administration  of  Modern , Taxpayer  Awarenes , Tax  penalties and  Taxpayer Compliance of Management, Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior .
Abstract – This research aims to test the effect tax administration of modern and tax penalties and taxpayer  compliance  of  management  on  taxpayer  awarnes  in  Pratama  KPP  Pandeglang  and Cilegon. The data collection method in this research using a questionnaire. The respondent of this research using accidental sampling method with 100 individual taxpayer. The analysis method this research  using  multiple  linear  regression.  This  result  research  show  of    tax  administration  of modern and tax penalties and taxpayer compliance of management on taxpayer awarnes have a positive effect in terms of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior .

## INTRODUCTION
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  timbal  balik  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak
sendiri  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar,  karena  pajak  di  Indonesia  merupakan  sumber  yang paling  banyak  memiliki  peran  sebagai  penyumbang  terbesar  untuk  pembangunan.  Berdasarkan  dari data Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 633,6  triliun  atau  96,1  persen  dari  target  perubahan  APBN  dalam  Perpres  72/2020  yaitu  Rp1.699,9 triliun.  Selain  itu,  berdasarkan  komponennya,  penerimaan  negara  yang  mencapai  Rp1.633,6  triliun tersebut  berasal  dari  pajak  sebesar  Rp1.070,0  atau  setara  dengan  89,3  persen  dari  target  dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp1.198,8 triliun.
Membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban tetapi, ini juga bagian dari hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam peran serta pembiayaan pada pembangunan nasional. Bertanggung jawab atas kewajiban dalam membayar pajak merupakan salah satu cerminan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan. Dalam pajak kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri merupakan kesediaan Wajib Pajak  untuk  menaati  seluruh  peretauran  perpajakan  atau  kepatuhan  pajak  sendiri  dapat  diartikan sebagai kemauan Wajib Pajak untuk tunduk kepada regulasi perpajakan disuatu negara.
Menurut  Sari  (2017)  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  dilihat  dari  patuh  atau  tidaknya  seseorang Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan pajak (SPT), kepatuhan untuk menghitungan dan membayaran pajak terutangnya dan kepatuhan dalam membayar  tunggakan.  Wajib  Pajak  yang  membayar  dan  melaporkan  pajak  terutangnya  tepat  waktu maka,  Wajib  Pajak  akan  dianggap  patuh.  Menurut  data  dari  KPP  Pratama  Pandeglang  dan  Cilegon pertumbuhan WP OP dalam membayar dan melaporkan SPT-nya :

## Tabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan
Tahun Jumlah WP OP yang terdaftar Jumlah WP OP yang lapor SPT Presentase Kepatuhan (Persen) 2018 31.605 2.912 9,21% 2019 35.384 2.072 5,86% 2020 132.444 1.057 0,80%
Sumber : KPP Pratama Pandeglang (2021)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang terdaftar  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan,  namun  untuk  jumlah  Wajib  Pajak  yang  melapor masih  mengalami  penurunan  disetiap  tahunnya.  Hal  ini  tentu  saja  masih  menjadi  kajian  yang  cukup serius  terkait  dengan  tingkat  kepatuhan  di  Pandeglang  sendiri  masih  dibilang  cukup  rendah  jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

## Tabel Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun Jumlah WP OP yang terdaftar Jumlah WP OP yang lapor SPT Presentase Kepatuhan (Persen) 2018 123.921 32.639 26.34% 2019 135.319 30.587 22,60% 2020 154.971 30.921 19,95%

## Sumber KPP Pratama Cilegon (2021)
Berdasarkan tabel diatas tingkat presentase kepatuhan Wajib Pajak tidak stabil dapat diliihat pada tahun 2018 tingkat presentase kepatuhan sebesar 26% lalu pada tahun 2019 menurun sebesar 4%, lalu tahun 2020 juga menurun. Padahal jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini tentu saja berpotensi pada peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon.
Dari  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  diantaranya  yaitu,  sistem  administrasi  perpajakan  modern.  Pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  terus  melakukan  terobosan  baru  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  pajak melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan.  Pemerintah  mulai  mengembangkan  sistem online dengan  mengandalkan  fasilitas  internet  sebagai  bentuk  inovasi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  melakukan reformasi  dalam  pembaharuan  di  bidang  administrasi  yang  dilakukan  warga  komprehensif,  meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Konsep dari moderenisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance (Wahyuni, 2018).
Direktorat  Jenderal  Pajak  membuat  serta  memberlakukan  sistem  administrasi  perpajakan  modern yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  berbasis e-system seperti e-SPT,  e-filing,  e-payment,  dan  e- registration. Pengembangan  terhadap  sistem  administrasi  perpajakan  modern  ini  tentu  saja  memiliki beberapa  keuntungan  yang  akan  didapatkan  oleh  Wajib  Pajak    yaitu  mempermudah  dalam  hal menghemat  waktu,  akurat  dan paperless dan  juga  bisa  mempercepat  dalam  pelaporan  dan pembayaran pajak. Dan tentu saja melaui sistem ini diharapkan  dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Nasional.
Selain adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  yaitu  kesadaran  Wajib  Pajak  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran sendiri merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak  dengan  sukarela  melaporkan  kewajibannya.  Kesadaran  akan  membayar  pajak  tidak  hanya
memunculkan  sikap  patuh,    taat  dan  disiplin  saja.  Kesadaran  juga  harus  diikuti  oleh  sikap  kritis  dan peduli  dari  masyarakat  (Saifudin  dan  Novitasari,  2020).  Kesadaran  untuk  menjadi  wajib  pajak  patuh merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kepatuhan  perpajakan. Apabila  kesadaran untuk  membayar  pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, maka akan menyebabkan banyaknya potensi  pajak  yang  tidak  bisa  dimanfaatkan.  Meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  dengan  tujuan  akhir untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  negara,  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Kesadaran  wajib pajak  atas  fungsi  perpajakan  amatlah  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan pajaknya (Wahyuni, 2018).
Selain sistem administrasi modern dan kesdaran Wajib Pajak kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi  oleh  hukum  perpajakan  yaitu  dengan  diterapkannya  Sanksi  Manajemen  Perpajakan. Sanksi menurut (Wahyuni, 2018) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang  melanggar  peraturan.  Sanksi  diperlukan  agar  peraturan  perundang-undangan  tidak  dilanggar. Sanksi  diterapkan  sebagai  jaminan  atau  alat  pencegah  terhadap  ketidakpatuhan  wajib  pajak.  Sanksi dibuat untuk memberikan efek jera kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan atau norma dalam perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya jika mereka menganggap bahwa adanya sanksi yang dibuat maka akan itu akan merugikannya. Jika wajib pajak dapat memahami sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ini akan menyebabkan Wajib Pajak lebih patuh terhadap kesadarannya dalam membayar dan menyetorkan pajaknya.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  Saifudin  dan  Novitasari  (2020)  penelitian  ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan adanya penambahan variabel. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan (2020) adalah menggunakan sample WPOP dari  dua  popuplasi  yaitu  berada  di  KPP  Pratama  Semarang  Barat  dan  KPP  Pratama  Semarang Gayamsari dalam kurun waktu 2013-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi WPOP di KPP Pratama Pandeglang dan KPP Pratama Cilegon dengan kurun waktu 2018-2020 dan penambahan variabel (X) yaitu Sanksi Manajemen Perpajakan.

## LITERATUR REVIEW
Technology Acceptance Model (TAM)
Technology  Acceptance  Model (TAM)  dikembangkan  oleh  Davis  pada  tahun  1989  yang berlandaskan Theory Reason Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzein pada tahun 1975.  Merupakan  suatu  bentuk  model  yang  menjelaskan  minat  pengguna  dalam  menerima  dan menggunakan  suatu  teknologi  informasi  (Alamri  dan  Arif,  2019).  Dalam  teori  ini  penerimaan penggunaan teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan akan diketahui kesuksesannya terlebih dahulu tentang penerimaan atau penolakan
atas penggunaan teknologi informasi. Penerimaan penggunaan teknologi informasi tersebut merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan (Susanto dan Nurinayah, 2019).
Technology  Acceptance  Model (TAM)  menganggap  bahwa  terdapat  dua  keyakinan  variabel perilaku  utama  dalam  mengadopsi  sistem  informasi  yaitu;  presepsi  pengguna  terhadap  manfaat (perceived usefulness) dan presepsi pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use) . Persepsi pengguna  manfaat  dapat  diartikan  sebagai  tingkatan  dimana  seseorang  percaya  bahwa  jika menggunakan  sistem  tertentu  dapat  meningkatkan  kinerjanya.  Sedangkan  untuk  presepsi  pada pengguna dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut  berguna  bagi  mereka. Technology  Acceptance  Model (TAM)  diharapkan  dapat  menjelaskan bagaimana penggunaan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya, dan menjadikan suatu tolak ukur atas tindakan atau perilaku dari Wajib Pajak tersebut terhadap penerimaan suatu teknologi.
Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  merupakan  teori  yang  didasarkan  pada  asumsi  bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Ajzen (1991) sebelum melakukan tindakan individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Menurut Ajzen  (2005)  dalam  (Saputra,  2019)  niat  merupakan  fungsi  ketiga  dari  determinan  dasar  yaitu; mencerminkan sikap pribadi (personal nature) , sifat sosial (social in nature), dan berhubungan dengan masalah kontrol.
Pada  teori  ini  kombinasi  dari  sikap  yang  menghubungkan  antara  niat  berperilaku (behavioral intention) ,  sikap (attitude) ,  dan  norma  subjektif  ( subjective  norm) yang  mempengaruhi  perilaku (behaviour). Pada  teori  ini  sebuah  perilaku  akan  dipengaruhi  oleh  niat,  sedangkan  niat  akan dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat sendiri akan menentukan seseorang untuk melakukan suatu  perilaku  atau  tidak  melakukan  suartu  perilaku.  Sikap  terhadap  kepatuhan  pajak  dibentuk  oleh keyakinan  Wajib  Pajak  yang  meliputi  segala  hal  yang  diketahui  oleh  Wajib  Pajak  mengenai pelaksanaan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Keyakinan  ini  akan  menghasilkan  sikap  terhadap kepatuhan yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk  berperilaku  patuh  atau  tidak  patuh  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Saputra, 2019).

## Definisi Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 1 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mengharapkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Fungsi Pajak
Pajak  memegang  peranan  penting  bagi  sumber  pembiayaan  negara  maka  pajak  memiliki  dua fungsi strategis menurut (Resmi, 2019:3) diantaranya:
1. Fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak  mempunyai  fungsi budgetair, artinya  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran,  baik  rutin  maupun  pembangunan.  Sebagai  sumber keuangan  negara,  pemerintah  berupaya  memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya  untuk  kas  negara. Upaya  itu  ditempuh  dengan  cara  ekstensifikasi  dan  itensifikasi  pemungutan  pajak  melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

## 2. Fungsi regularend (mengatur)
Pajak  mempunyai  fungsi  pengatur,  artinya  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi  serta  mencapai  tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## Definisi Administrasi Perpajakan Modern
Administrasi  pajak  memiliki  arti  sebagai  proses  bentuk  kegiatan  penyelenggaraan  pemungutan pajak  yang  ditatalaksanakan  pada  kebijakan  perpajakan,  berdasarkan  saran  hukum  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  Perpajakan  dengan efisien  (Rosdiana  dan  Edi  Slamet, 2014:104). Konsep  dari program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta berorientasi pada pelayanan kepada Wajib Pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi yang kuat, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.
Reformasi administrasi ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tujuan yang ingin dicapai dalam  pelaksanaan  modernisasi  yaitu  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  mengingkatkan kepercayaan  masyarakat,  dang  meningkatkan  produktifitas  dan  integritas  aparat  pajak.  Bidang perpajakan  yang  akan  mengalami  reformasi  administrasi  perpajakan  modern  diantaranya  struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi, manajemen sember daya manusia, dan pelaksanaan Good Governance (Saifudin dan Novitasari, 2020).

## Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Sistem  administrasi  perpajakan  modern  adalah  suatu  hasil  dari  perubahan  pajak  di  Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Program dari administrasi perpajakan modern sendiri yaitu menganut pelaksaaan Good Governance di mana adanya penerapan perpajakan yang transparan dan akuntable, dan juga konsep
yang digunakan dalam administrasi perpajakan modern ini dengan menerapkan pelayanan yang prima serta memberikan pengawasan yang intensif kepada Wajib (Septriliani dan Ismet, 2021).
Penerapan  sistem  administrasi  modern  ini  merupakan  indikasi  positif  dari  pihak  pemerintah  untuk secara  bersama-sama  dengan  masyarakat  untuk  menggelola  pajak  secara  efektif  dan  efisien. Keunggulan  penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  modern  antara  lain:  adanya  pemisah  antara fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Untuk  mewujudkan  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan,  maka  perlu  dirancang  dan dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan  komrehensif.  Perubahan-perubahan  yang  dimaksud  Rahayu dalam Septriliani dan Ismet (2021) yang dilakukan meliputi bidang-bidang :

## Restruktur Organisasi
Restruktur  organisasi  merupakan  hal  yang  sangat  strategis.  Hal  ini  diperlukan  agar  sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

## Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
Penyempurnaan business  process dilakukan  untuk  memperbaiki  birokrasi  yang  berbelit  dan tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  suatu  prosedur.  Penyempurnaan  ini  mencakup  sistem  prosedur kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia
Elemen  yang  terpenting  dari  suatu  sistem  organisasi  adalah  sumber  daya  manusia  yang berkompeten  dan  berintegerasi.  Diperbaikinya  sistem  dan  manajemen  SDM,  bukan  semata-mata melakukan rasional pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompentensi dan kinerja.

## Pelaksanaan Good Governance
Good  Governance, selalu  dihubungkan  dengan  institusi  dari  integrasi  pegawai.  Pada  suatu organisasi, good  governance biasa  dihubungkan  dengan  mekanisme  pengawasan  internal (internal control) tujuannya  agar  dapat  memperkecil  adanya  penyimpangan  dah  penyalahgunaan  pada  suatu organisasi, yang dilakukan pegawai fiskus ataupun pihak lain yang sengaja atau tidak.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu  keadaan  di  mana  Wajib  Pajak  mengerti  atau  mengetahui  hak  dan  kewajiban  perpajakannya (Firtia,  2017).  Sedangkan  dalam  Utari,  Luh  Kade  dan  Ni  Nengah  (2020) kesadaran  perpajakan merupakan bentuk perilaku dari Wajib Pajak itu sendiri yang berupa pandangan ataupun presepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  perwujudan  pemahaman  Wajib  Pajak  bahwa  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  merupakan  suatu  kontribusi  dan  peran  aktif  dari  masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi sautu beban lagi (Setiyani, Rita dan Abrar , 2018).

## Sanksi Manajemen Perpajakan
Sanksi Manajemen Perpajakan dalam Muhamad, Meinarni, Bill J (2019) adalah suatu tindakan berupa hukuman  yang  diberikan  kepada  orang-orang  yang  melanggar peraturan.  Sanksi  Manajemen Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain  Sanksi Manajemen Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Pengenaan  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  diberlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Itulah  sebabnya  penting  bagi  Wajib  Pajak  memahami sanksi-Sanksi  Manajemen  Perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi  hukum  dari  apa  yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang  perlu  dihindari  agar  tidak  dikenai  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  (Cindytia,  Nelly  dan  Hendarti, 2020). Di bawah ini diuraikan macam-macam Sanksi Manajemen Perpajakan :

## Sanksi Administrasi
Sanksi  administrasi  menurut  Subekti  Wibowo  adalah  sanksi yang  dikenakannya  kepada  Wajib Pajak  berupa  denda  dan  bunga  serta  kenaikan  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  tertib  administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajb Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sumber : wibowopajak.com).

## Sanksi Pidana
Sanksi  pidana  menurut  Cindytia,  Nelly  dan  Hendarti  (2020)  adalah  sanksi  yang berupa  sanksi penderitaan atau siksaan baik fisik maupun financial ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan sebagai benteng hukum sebagai norma-norma perpajakan yang harus dipatuhi.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  dapat  diartikan  sebagai  tunduk,  taat,  dan  patuhnya  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  yang berlaku  (Yani  dan  Windiana,  2020).  Sedangkan  menurut  (Risa  dan  Mayta  Rizky,  2021)  kepatuhan dapat didefinisikan sebagai bentuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela yang merupakan tulang punggung dari self assessement system, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri dan melaksanakan hak perpajakannya.
Menurut (Pohan, Deasy, dan Giska, 2018) lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi 2, yaitu ;

## Kepatuhan pajak formal
Kepatuhan  pajak  formal  adalah  suatu  keadaan  di  mana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perpajakan.  Misalanya,  tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, atau tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

## Kepatuhan pajak material
Kepatuhan  pajak  material  yaitu  sesuai  keadaan  di  mana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemeberitahuan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

## Hipotesis
H 1 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
H 2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
H 3 : Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## METHODS

## Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, pada penelitian ini  merumuskan  hipotesis  terlebih  dahulu,  lalu  selanjutnya  akan  dilakukan  pengujian  hipotesis, pengukuran  data  dan  membuat  kesimpulan  yang  digeneralisasikan.  Pendekatan  kuantitatif  ini digunakan karena melalui pendekatan ini proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan sample yang berukuran besar dapat mewakili populasi yang efektif. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kuesioner.  Lalu  pengujian  hipotesis  untuk menganalisisnya menggunakan alat bantu software SPSS 25.
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pandeglang dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon.

## Sumber : Sugiyono (2018)
Keterangan : n = Jumlah Sample
N = Jumlah Populasi E = Error Margin
Maka untuk mengetahui sample penelitian dilakukan penelitian sebagai berikut :
; dibulatkan menjadi 100 Responden

## Metode Analisis Data
Pada  penelitian  ini  untuk  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif,  instrumen pada  penelitian  ini  berupa  pertanyaan  maupun  pernyataan  beserta  kategori  jawaban-jawabannya. Pembobotan  pada  kuesioner  dari  setiap  variabel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  skala Likert dengan pemberian skor 1 (satu) dari yang terkecil dan 5 (lima) sampai yang terbesar.

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat  dari  nilai  rata-rata,  standar  deviasi,  maksimun,  minimun,  sum,  range, kurtosis, dan skewness (kemenangan distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami (Imam, 2016:19).

## Pengujian Kualitas Data

## Uji Validitas
Menurut (Sugiyono, 2018:208) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan secara statistik dengan menggunakan dukungan komputer pada software SPSS.

## Uji Reabilitas
Pada  penelitian  ini  menggunakan  pengukuran  reabilitas  dengan  metode Cronbach’s  Alpha adalah koefisien reabilitas yang menunjukan seberapa baik poin (item) dalam suatu kumpulan secara positif  korelasi  satu  sama  lain  (Sekaran  dan  Bougie,  2017:115).  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan Cronbach’s Alpha (ri > 0,6) sebagai koefisien reabilitasnya.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik digunakan agar hasil pengujian tidak bersifat bias dan efisien.  Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji dan mengetahui kelayakan dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini (Putri dan Saleh, 2018).

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Widodo, 2017:80). Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah
Kolmogorov-Smirnov uji ini dilakukan untuk mendekati apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Menurut (Putri dan Saleh, 2018) uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih dahulu :
H0 : data residual berdistribusi normal
Ha : data residual tidak berdistribusi normal
Rizki dan Saleh (2018) tingkat kepercayaan dalam Kolmogorov-Smirnov adalah 0,5 apabila angka α <  =0,05  artinya  data  tersebut  distribusinya  tidak  normal.  Sebaliknya, jika  angka  α  >  =0,05  maka  Ha ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  korelasi antar  variabel  bebas  (independen).  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinieritas  di  dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur varibilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ tolerance). Nilai cut off yang umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya  multikolinieritas  adalah  nilai tolerance <  0,10  atau  sama dengan nilai VIF > 10 (Widodo, 2017:78-79).

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variansi  diri  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  jika variance dari  residual  satu  ke pengamatan lain tetap, maka disebut hemoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
Menurut  (Putri  dan  Saleh,  2018)  deteksi  pada  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat dilakukan dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot . Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah  terjadi  heteroskedastisitas  tetapi,    jika  tidak ada  pola  yang  jelas  serta  titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  adalah  teknik  multivariat  yang  sering  kali  digunakan  dalam penelitian  bisnis,  analisis  regresi  linear  berganda  memberikan mean penilaian  secara  objektif  pada tingkat  dan  ciri-ciri  hubungan  antara  variabel  bebas  dan  veriabel  terikat  (Sekaran  dan  Bougie, 2017:139).
Berikut adalah model dari regresi linear berganda menurut (Sugiyono, 2018:308) :
Sumber : Sugiyono (2018) Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak
a = konstansta
b 1-3 = Koefisien Regresi X1  = Sistem Administrasi Perpajakan Modern X2  = Kesadaran Wajib Pajak X3  = Sanksi Manajemen Perpajakan e = epsilon (error term)
Uji Kelayakan Model Koefisien Determinasi ( R 2 )
Putri dan Saleh (2018) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah (antara nol dan satu) menunjukan presentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan  variabel  terikat  amat  terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas dimasukan dalam model mempunyai  pengaruh  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat.  Untuk  mengetahui  apakah  model regresi  yang  dipakai  merupakan  model  tetap (fixed  model) dapat  dilakukan  dengan  membandingkan nilai F tabel dan F hitung atau membanding antara nilai s ig α = 0.05 (Ningsih dan Dukalang, 2019). kriteria pengambilan keputusan menurut (Imam, 2016:96) yaitu sebagai berikut :
1) Bila  nilai  F  lebih  besar  daripada  4  maka  Ho  dapat  ditolak  pada  derajat  kepercayaan  5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA.

## Uji Hipotesis

## Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen  (Imam,  2018:98).  Pada  derajat kepercayaan sebesar 5% dengan kriteria signifikasi menurut (Imam, 2018:99) :
1) Apabila  nilai  t  hitung  >  t  tabel  maka  ada  pengaruh  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
2) Apabila nilai t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis tidak diterima atau ditolak.

## RESULTS AND DISCUSSION
Statistik Deskriptif

## Sumber : Data primer diolah, 2022
Tabel  di atas menggambarkan statistik deskriptif variabel penelitian yang digunakan semua sampel pada penelitian ini.

## Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Pada tabel di atas variabel sistem administrasi perpajakan modern menunjukan 100 jawaban dari responden  terhadap  item-item  penyataan    diperoleh  nilai  terkecil (min) yaitu  sebesar  7,  lalu  nilai terbesar (max) sebesar 15 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 11,88 dan standar deviasi sebesar 1,665.  Hasil  rata-rata (mean) yang  diperoleh  melalui  kuesioner  dari  3  item  pernyataan  dengan  5 jawaban  alternatif  yaitu  (1,2,3,4  dan  5)  diperoleh  nilai  sebesar  3,9  dari  11,88:3.  Hal  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  rata-rata  jawaban  responden  berada  di  angka  3  sampai  4.  Artinya,  rata-rata responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan modern.

## Kesadaran Wajib Pajak
Pada  variabel  kesadaran  wajib  pajak  tabel  di  atas  menunjukan  bahwa  100  jawaban  dari responden terhadap item-item pernyataan diperoleh nilai terkecil (min) yaitu sebesar yaitu sebesar 5, lalu nilai terbesar (max) sebesar 15 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 12,31 dan standar deviasi sebesar 2,004. Hasil rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 3 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 4,1 dari 12,31:3. Hal tersebut dapat dikatakan  bahwa  rata-rata  jawaban  responden  berada  di  angka  4.  Artinya,  rata-rata  responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan kesdaran wajib pajak.

## Sanksi Manajemen Perpajakan
Variabel  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  pada  tabel  di  atas  menunjukan  100  jawaban  dari responden terhadap item-item penyataan diperoleh nilai terkecil (min) yaitu sebesar 5, lalu nilai terbesar (max) sebesar 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,97 dan standar deviasi sebesar 2,623. Hasil rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 4 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,7 dari 14,97:4. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-
Tabel Descriptive Statistics
N Minimu m Maximu m Mean Std. Deviation SAOM 100 7 15 11.88 1.665 KWP 100 5 15 12.31 2.004 SP 100 5 20 14.97 2.623 KEPWP 100 6 20 15.57 2.138
Valid N (listwise) 100
rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata- rata responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan Sanksi Manajemen Perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pada  tabel  di  atas  variabel  keaptuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  terkecil  terkecil (min) yaitu sebesar 6, lalu nilai terbesar (max) sebesar 20 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 15,57 dan standar deviasi sebesar 2,138. Hasil rata-rata (mean) yang diperoleh melalui kuesioner dari 4 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,8 dari 15,57:4. Hal tersebut dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  jawaban  responden  berada  di  angka  3  sampai  4.  Artinya,  rata-rata responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

## Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Uji validitas menurut (Imam, 2016:52) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner,  suatu  kuesioner  dinyatakan  valid  apabila  pernyataan  kuesioner  mampu  mengungkapkan variabel  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Pengujian  validitas  dapat  dilihat  dengan  cara membandingkan nilai Correlated Item – Total Correlated dengan nilai hasil perhitungan R tabel dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika R hitung > R tabel 100 (0,1946) maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid.
Tabel Hasil Uji Validitas Sistem Adminsitrasi Perpajakan Modern
Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel  Keterangan SAPM1 0,000 0,1946 Valid SAPM2 0,417 0,000 0,1946 Valid SAPM3 0,375 0,000 0,1946 Valid Sumber : Data primer diolah, 2022 Tabel  Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan KWP1 0,000 0,1946 Valid KWP2 0,512 0,000 0,1946 Valid KWP3 0,789 0,000 0,1946 Valid Sumber : Data primer diolah, 2022 Tabel Hasil Uji Validitas Sanksi Manajemen Perpajakan Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan SP1 0,000 0,1946 Valid SP2 0,559 0,000 0,1946 Valid SP3 0,662 0,000 0,1946 Valid SP4 0,404 0,1946 Valid Sumber : Data primer diolah, 2022
Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Item Pearson Correlation Sig 2-tailed r-tabel Keterangan KEPWP1 0,000 0,1946 Valid KEPWP2 0,342 0,000 0,1946 Valid KEPWP3 0,484 0,000 0,1946 Valid KEPWP4 0,234 0,019 0,1946 Valid
Sumber : Data primer diolah, 2022

## Uji Reabilitas
Uji reabilitas menurut (Imam, 2016:47) digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, yaitu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reabilitas dapat dilakukan dengan uji  statistik Cronbach  Alpha (a),  jika  nilai Cronbach  Alpha (a)  >  0,6  maka  hasil  instrumen  yang digunakan reliabel.
Tabel Hasil Uji Reabilitas Sistem Administrasi Perpajakn Modern Cronbach Alpha N of Items 0,686 3 Sumber : Data primer diolah, 2022 Tabel Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak Cronbach Alpha N of Items 0,848 3 Sumber : Data primer diolah, 2022 Tabel Hasil Uji Reabilitas Sanksi Manajemen Perpajakan Cronbach Alpha N of Items 0,791 4 Tabel Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Cronbach Alpha N of Items 0,653 4
Sumber : Data primer diolah, 2022

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas menurut (Imam, 2018:161) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki kontribusi normal. Pada penelitian ini proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan ketentuan data yang berdistribusi
Unstandardized Coefficients
Standardize d Coefficients T Sig Collinearity Statistic B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) .748 .814 .919 .360 SAPM .429 .073 .334 5.853 .000 .687 1.456 KWP .476 .061 .446 7.821 .000 .690 1.449 SP .258 .046 .317 5.664 .000 .717 1.395 Variabel dependen : KEPWP
normal jika signifikansinya > 0,05 sedangkan data yang tidak berdistribusi normal jika signifikasnnya < 0,05.

## Tabel Hasil Uji Normalitas
Sumsumber : Data primer diolah, 2022

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  menurut  (Imam,  2018:107)  dilakukan  untu  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  independen  (bebas).  Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak terjadi  multikolinearitas,  untuk  mendeteksi  hal  tersebut  yaitu  dengan  melihat  nilai tolerance dan  nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan adalah objektif dan dapat dipercaya.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  menurut  (Imam,  2018:137)  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  sebuah model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji scatterplot .
Gambar Kurva scatterplot
Unstandarlized Residual N 100 Normal Parameters Mean .0000000 Std Deviation 1.03025670 Most Extreme Absolute .077 Differences Positive .058 Negative -.077 Test Statistic .077 Asymp. Sig. (2-tailed) .146

## Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen  yaitu,  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  Sanksi Manajemen Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Berikut pada tabel di bawah ini hasil pengujian analisis regresi linear berganda :
Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Sumber : Data primer diolah, 2022
Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

## KEPWP : 0,748 + 0,429 + 0,476 + 0,258 + ε
Persamaan di atas dapat dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut :
• Nilai  a  (Constant)  sebesar  0,748  merupakan  konstanta  atau  keadaan  saat  variabel  kepatuhan wajib  pajak  belum  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yaitu,  sistem  administrasi perpajakan  modern (X 1 ),  kesadaran  wajib  pajak  (X 2 ),  dan  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  (X 3 ).  Jika  variabel independen tidak ada maka, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak mengalami perubahan.
• Nilai  koefisien  regresi  X 1 sebesar  0,429,  menunjukan  bahwa  variabel  sistem  administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti  bahwa  setiap  kenaikan  1%  variabel  sistem  administrasi  perpajakan  modern  akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,429.
• Nilai  koefisien  regresi  X 2 sebesar  0,476,  menunjukan  bahwa  variabel  kesadaran  wajib  pajak memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  yang  berarti  bahwa setiap kenaikan 1% variabel kesadaran wajin pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,476.
• Nilai  koefisien  regresi  X 3 sebesar  0,258,  menunjukan  bahwa  variabel  Sanksi  Manajemen Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti
Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig B Std. Error Beta (Constant) .748 .814 .919 .360 SAPM .429 .073 .334 .5853 .000 KWP .476 .061 .446 7.821 .000 SP .258 .046 .317 5.664 .000
bahwa  setiap  kenaikan  1%  variabel  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  akan  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,258 .

## Uji Kelayakan Model

## Uji Koefisien Determinasi
Menurut (Imam, 2016:95) koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kontribusi model  regresi  dalam  menerangkan  variasi  dari  variabel  terikat,  besarnya  nilai  koefisien  determinasi adalah 0-1. Berikut hasil uji koefisien determinasi :
Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Sum of Square df Mean Square F Sig. Regression 355.111 3 118.370 116.670 .000 Ressidual 97.399 96 1.015 Total 452.510 99

## Sumber : Data primer diolah, 2022
Berdasarkan  tabel  4.18  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0,778  yang artinya bahwa pengaruh variabel independen yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 79%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain sebesar 21%.

## Uji F Simultan
Uji  F  (Uji  Simultan)  Menurut  (Ghozali,  2018:98)  dilakukan  dengan  tujuan  menunjukan  semua variabel  bebas  dimasukan  dalam  model  yang  memiliki  pengaruh  secara  bersama  terhadap  variabel terikat.  berikut hasil uji F di bawah ini :
Tabel Hasil Uji F (Uji Simultan)
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate .886 .785 .778 1.00726

## Sumber : Data primer diolah, 2022
Pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi 0,000 atau < 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa  variabel  independen  (bebas)  yaitu,  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  kesadaran  wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat) kepatuhan wajib pajak.

## Uji Hipotesis Uji T (Uji Parsial)
Uji  T  Menurut  (Imam,  2016:97)  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  masing-masing  dari  variabel independen  (bebas)  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  dependen  (terikat).  Berikut  hasil  uji  T  di bawah ini :
Hasil Uji T (Uji Parsial)
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std.
Error Beta (Constant) 4.889 1.110 4.403  .000 SAPM .889 .093 .700  9.721  0.00
Variabel dependen : KEPWP

## Sumber : Data primer diolah, 2022
Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients T Sig. B Std.
Error Beta (Constant) 5.467 .881 6.411  .000 KWP .806 .071 .755  11.412  0.00
Variabel dependen : KEPWP
Sumber : Data primer diolah, 2022
Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients T Sig. B Std.
Error Beta (Constant) 7.332 .923 7.942  .000 SP .550 .061 .675  9.058  0.00
Variabel dependen : KEPWP

## Sumber : Data primer diolah, 2022
Berdasarkan tabel hasil uji t di atas dapat diketahui hasil dari analisis uji t yang menunjukan bahwa tingkat  pengaruh  yang  diberikan  masing-masing  variabel  independen  (bebas)  terhadap  variabel dependen (terikat), dengan tarif signifikansi sebesar 5% dan nilai t tabel positif sebesar 1.66088 dan negatif sebesar -1.66088 yaitu sebagai berikut :
• Variabel sistem administrasi perpajakan modern (X 1 ) dapat dilihat pada tabel 4.20 bahwa tingkat signifikansinya  sebesar  0,00  <  0,05  dan  nilai  t  hitung  9,721  >  1.66088.  Artinya H 1 diterima, demikian  selaras  dengan  dugaan  hipotesis  sebelumnya,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
sistem  administrasi  perpajakan  modern  berpengaruh  secara  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
• Variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X 2 )  pada  tabel  4.21  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  signifikansinya yaitu sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai t hitungnya sebesar 11.412 > 1.66088. Artinya H 2 diterima, demikian hal ini sejalan dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
• Variabel  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  (X 3 )  berdasarkan  pada  tabel  4.22  di  atas  menunjukan bahwa  tingkat  signifikansi  sebesar  0,00  <  0,05  dan  nilai  t  hitungnya  sebesar  9,058  >  1.66088. Artinya H 3 diterima, hasil  ini  sejalan  dengan  dugaan  hipotesis  sebelumnya,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  berpengaruh  secara  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## CONSLUSIONS
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dan  analisis  data  serta  pembahasan  yang  dijelaskan  di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem  administrasi  perpajakan  modern  berepengaruh  secara  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan bentuk dari penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.
2. Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  secara  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  yaitu  wajib pajak akan mengetahui fungsi dan tujuan membayar pajak serta akan senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, dengan timbulnya tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak maka tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus sadar dan paham bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangungan, jika wajib pajak memiliki tingkat  kesadaran  yang  rendah  terkait  manfaat  pajak  bagi  pembangunan,  hal  ini  tentu  akan berpengaruh  terhadap  pendapatan  karena  wajib  pajak  tidak  ikut  berkontribusi  dalam  membayar pajak.
3. Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya,  semakin  tinggi  Sanksi  Manajemen  Perpajakan  yang  diterapkan  secara  tegas  maka semakin  banyak  pula  wajib  pajak  yang  enggan  melanggar  peraturan  perpajakan.  Sanksi Manajemen  Perpajakan  diperlukan  untuk  menindaklanjuti  pelanggaran  atas  ketentuan  (norma perpajakan)  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini tentu  akan  memberikan  efek  kepada  wajib pajak yaitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengenaan sanksi  dianggap dapat memperberat  atau  merugikan  wajib  pajak.  Semakin  tegas  sanksi  yang  diberikan,  maka  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## REFERENCE
Alamri, F., & Arif Widyatama. (2019). Technology Acceptance Model (TAM) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E – Registration Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Profesi, VOL. 10 NO. 2 p- ISSN : 2338 6177, e-ISSN : 2686-2468 , 89-99.
Andry,  &  Amelia  Sandra.  (2017).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang Pribadi  Usahawan  di  ITC  Cempaka  Mas  Jakarta. Jurnal  Bina Akuntansi, Vol.4 No.2 , 124 - 140.
Arisandy,  N.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan  Bisnis  Online  di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14. No.1 , 62-71.
As’ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 6 , 64-76.
Astana,  I.  S.,  &  Ni  Ketut  Lely  Aryani.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajin  Pajak. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.1 , 818-842.
Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 1 , 39-51.
Bahri,  S.,  Yossi  Diantimala,  &  M.  A.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 4 Nomor 2 , 318-334.
Cindytia,  R.,  Nelly  Astuti,  &  Hendarti  Tri  Sri  Mulyani.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK, VOL 7 | No. 1 , 72-82.
Damayanti, L. D., & Nik Amah. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 7 No. 1 , 57-71.
Duwiri,  M.  Y.,  Theo  Allo  Layuk,  &  Novalia  H.  Bleskadit.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem Administrasi  Perpajakan  Modern,  Kualitas  Pemeriksaan  Pajak  Dan  Kesadaran  Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 15, Nomor 2, , 20-34.
Fitria,  D.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Applied Business and Economics, Vol. 4 No. 1 , 30-44.
Handayani,  R.,  &  Syifa  Nur  Rahmawati.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Modernisasi  Administrasi Perpajakan  Dalam  Struktur  Organisasi  dan  E-System  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  WPOP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 11 No. 3 , 397-420.
Hariyanti, N. D., I Putu Sutawinaya, & I Ketut Suwintana. (2029). Model Konseptual Penerimaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi. Jurnal Just TI, Volume 11 Nomor 1, Januari 2019 , 1-7.
Herina, V. N. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan  Antara  Variabel  Persepsi  Penerapan  Sistem  E-Filling  dengan  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak. Provita, Volume 10. No. 2 , 247- 267.
Imam,  G.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  23. Semarang:  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Imam,  G.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25. Semarang:  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Khulsum, U., & Waluyo. (2019). The Effect Modernization Tax Administration System and Tax Service on  Tax  Compliance  and  Tax  Knowledge  as  Moderation  Variable. International  Journal  of Science and Research (IJSR), Volume 8 (Issue 9), 2319-7064.
Khuzaimah,  N.,  &  Sigit  Hermawan.  (2018).  Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Islamic Accounting and Tax , 37-48.
Lesmana,  D.,  Delfi  Panjaitan,  &  Mutiara  Maimunah.  (2017).  Tax  Compliance  Ditinjau  dari  Theory  of Planned  Behavior  (TPB):  Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Badan  yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. Jurnal InFestasi, Vol. 13 No. 2 , 354 – 366.
Muhamad, M. S., Meinarni Asnawi, & Bill J. C. Pangayow. (2019). PEengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Manajemen Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  Pada  KPP  Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, Volume 14 , 69 – 86.
Ningsih,  S.,  &  Hendra  Dukalang.  (2019).  Penerapan  Metode  Suksesif  Interval  pada  Analsis  Regresi Linier Berganda. Jambura Journal of Mathematics, Volume 1 Nomor 1 , 43-53.
Pernamasari, R., & Syifa Nur Rahmawati. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. Jurnal Akuntansi Keuangan Pajak dan Informasi (JAKPI), Volume 1, No.
1 , 77-97.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007    Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak Dengan Ktriteria Tertentu
Pohan, E. S., Deasy Femayona Devi, & Giska Rizki Rofiani. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan  Berdasarkan  Realisasi  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Berdasarkan  Realisasi Pratama Cilegon. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol.12 No.1 , 114-125.
Prasetyo,  A.,  Endro  Andayani,  &  Mohammad  Sofyan.  (2020).  Pembinaan  Pelatihan  Pembukuan Laporan  Keuangan  Terhadap  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Jakarta. Jurnal  Ekonomi  Manajemen Bisnis dan Sosial, Vol 1, No. (1) , 34-39.
Pratiwi, V. P., Mirna Maryani, & dkk. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System on Personal Taxpayer Compliance. PalArch's Journal of Archaelogy of Egypt / Egyptology, Volume 17 No (2) , 2741-2748.
Purnamasari,  D.  I.,  &  Ratna  Hindria  DPS.  (2018).  The  Effect  of  Modernization  of  Indonesia's  Tax Administration  System  on  Tax  Compliance:  A  Study  of  Small  Medium  Enterprises  (SMEs)
Taxpayers. International Journal of Computer Networks and Communications Security, VOL. 6, NO. 3 , 61 – 65.
Putri, N. R., & Muhammad Saleh. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Manajemen  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 3, No. 3 , 416-430.
Rahmadika,  L.,  Noor  Shodiq  Askandar,  &  Afifudin.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Kewajban Moral, dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. E-JRA, Vol. 09 No. 04 , 63-75.
Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus,  Sistem  Transparasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi  Manajemen Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Diponorogo  Journal  of  Accounting,  Volume 9, Nomor 4 , 1-12.
Razif,  &  Rahmawati.  (2017).  Analisis  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Terhadap  Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, Nomor 2 , 109-118.
Resmi, S. (2019). Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11 Buku-1. Jakarta: Salemba Empat.
Risa, N., & M. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. JRAK, Vol. 12, No. 1 , 20-37.
Rosdiana, H., & Edi Slamet Irianto. (2014). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Pajak dan Implementasi di Indonesia Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
Saifudin,  &  Novitasari,  J.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama  Semarang  Barat  dan  KPP  Pratama  Semarang  Gayamsari). Jurnal  Akuntansi Indonesia , 97-105.
Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, April 2019 , 47-58.
Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 745-760.
Sari,  Y.,  &  I  Ketut  Jati.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Pengetahuan Perpajakan  Dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Pada  Kepatuhan  WPOP. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26.1 , 310-339.
Sasmita,  R.  I.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online), Vol.3, No. 10 , 1022-1037.
Sekaran, U., & Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Sentanu,  I.  W.,  &  Ketut  Budiartha.  (2019).  Effect  of  Taxation  Modernization  on  Tax  Compliance. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences, Vol. 6 No. 4 , 207-213.
Septrilian, L., & Ismet Ismatullah. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI, Vol. 6 No. 1 , 92-102.
Setiyani , N. M., Rita Andini, & Abrar Oemar. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai  Variabel  Intervening  (Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Di  Kota  Semarang). Journal of Accounting , 1-18.
Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah.  (2018,  Februari).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Vol.8 No.1 , 1-13.
Siamena,  E.,  Harijanto  Sabijono,  &  Jessy  D.L  Warongan.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Manajemen Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12(2), Vol 12 No. (2) , 917-927.
Sitorus, R. R. (2018). Impact of Antecedents of Tax Administration Modernization and Awareness on Individual  Taxpayer's  Compliance  In  Jakarta  -  Indonesia. The  Accounting  Journal  of BINANIAGA, Vol. 03, No. 02 , 55-66.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Surimbawa, A., & Putu Ery Setiawan. (2019). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.25 No.3 , 2185- 2211.
Suryanti, H., & Intan Erlina Sari. (2018). Pengaruh  Sanksi Manajemen Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Ilmu Akuntansi, Volume 16, No 2 , 14-26.
Susanto  ,  E.,  &  Nurinayah  Jimad.  (2018).  Pengaruh  Persepsi  Penggunaan  Technology  Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan E-Filling. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. V No. 1 Juni 2019 , 104-124.
Syafira, E. A., & R. Nasution. (2021). Pengaruh Sanksi Manajemen Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal), Volume 12, No.
1 , 79-91.
Tulenan,  R.,  Jullie  J.  Sondakh,  &  Sherly  Pinatik.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 12 No. 2 , 296-303.
Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Utari,  G.  K.,  Luh  Kade  Datrini,  &  Ni  Nengah  Seri  Ekayani  .  (2020).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Tabanan. Jurnal  Riset  Akuntansi Warmadewa, Volume 1, Nomor 1, , 34-38.
Wahyuni.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan,  Sistem  Adminitrasi  Perpajakan Modern,  dan  Sanski  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Madya makassar. Bongaya Journal for Research in Accounting, Volume 1 Nomor 2 , 01-07.
Wibowo  Subekti.  (2020,  Desember  30). Wibowo  Pajak .  Retrieved  juli  29,  2021,  from  Wibowo  Pajak Web Site: https://www.wibowopajak.com/2020/08/sanksi-administrasi-pajak.html
Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Jakarta: Rajawali Press.
Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut  Pandang  Behavioral  Accounting. E-JA  e-Jurnal  Akuntansi,  Vol.  30  No.  1  Denpasar, Januari 2020 , 14-27.
Wijaya,  M.,  Tina  ,  M.,  &  Defrizal.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung. Jurnal Visionist, Vol. 9, Nomor 1 , 6-15.
Yani, A., & Widiana Nandanani. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.7 No.1 , 73- 83.
Yuli Nurhanisah. (2021, Januari). Indonesiabaik.id . Retrieved Juli 8, 2021, from Indonesiabaik.id Web site: http://indonesiabaik.id/infografis/kerja-keras-di-capaian-apbn-tahun-2020
Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7 No. 1 , 17-23.