## PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BUSSINES ETHIC PADA PT UNILEVER

## Muhammad Mirza
Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received: 15 Februari 2020 Revised: 27 Februari 2020 Issued: 29 Februari 2020
Corresponding author: first author
E-mail: m20mirza@gmail.com
DOI:10.31933/JEMSI
Abstrak: Makalah  teoritis  ini  membahas  pentingnya tata  kelola  perusahaan  dan  etika  bisnis  yang berdampak  pada  organisasi  dan  individu.  Sebagai akibat dari malu publik atas penyimpangan perusahaan,  organisasi  harus  mendukung  kebijakan dan peraturan mereka untuk mengatasi banyak masalah etika  dan  untuk  memastikan  kesejahteraan  semua orang.  Selanjutnya,  tata  kelola  perusahaan  berkaitan dengan  kepemilikan,  kontrol,  dan  akuntabilitas organisasi,  dan  bagaimana  pengejaran  korporasi terhadap tujuan ekonomi berhubungan dengan sejumlah pertimbangan etis dan sosial yang lebih luas. Dengan  demikian,  makalah  ini  menyajikan  adopsi praktik  tata  kelola  yang  baik  dan  standar  etika  bisnis, dan  membahas  pentingnya  pendekatan  tersebut  dalam menganalisis  dan  memahami  praktik  tata  kelola perusahaan.  Banyak  penelitian  telah  menemukan bahwa  pendekatan  terpadu  terhadap  tata  kelola perusahaan dan etika bisnis harus membantu organisasi menerapkan standar perilaku etis yang tinggi di seluruh organisasi.  Secara  umum,  keunggulan  pendekatan holistik  semacam  itu,  dengan  mengintegrasikan beberapa  komponen,  adalah  prasyarat  pemahaman yang  lebih  baik  tentang  praktik  dan  prosedur  tata kelola  perusahaan  untuk  meningkatkan  perilaku  etis dalam organisasi.
Kata  Kunci: Business  Ethics,  Good  Corporate Governance

## PENDAHULUAN
Tata kelola perusahaan dan etika bisnis telah menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan  investasi  dan  menentukan  aliran  modal  di  seluruh  dunia  (Rodriguez-Fernandez  : 2016). Dalam perkembangan kritis, tata kelola perusahaan yang baik dan standar etika yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Ini memperkuat aplikasi dan  relevansi  upaya  apakah  itu  dilakukan  di  tingkat  perusahaan  atau  pada  skala  global. Demikian  juga,  sistem  hukum  yang  berbeda,  tingkat  daya  saing  nasional  (Carayannis  dan Grigoroudis  :  2016),  dan  daya  tanggap  terhadap  korupsi  semuanya  telah  ditampilkan  untuk
mempengaruhi kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu, manajemen hubungan yang efektif di  antara  banyak  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  organisasi,  dan  pencapaian tujuannya  mengharuskan  standar  etika  ditetapkan,  dipantau  dan  dipelihara.  Hak-hak karyawan,  pemasok,  pelanggan,  dan  masyarakat  pada  umumnya  tidak  dapat  dalam  jangka panjang  dilindungi  dan  dipastikan  jika  direktur  dan  eksekutif  perusahaan  bertindak,  dan memungkinkan orang lain untuk bertindak, dengan cara yang kurang etis.
Runtuhnya system ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan system ekonomi  kapitalis  sebagai  satu-satunya  system  ekonomi  yang  paling  dominan  di  seluruh dunia.  System  ekonomi  kapitalis  makin  kuat  mengakar  berkat  arus  globalisasi  dan perdagangan  bebas  yang  mampu  dipaksakan  oleh  Negara-negara  maju  penganut  system ekonomi kapitalis (Goodwin dan Punzo : 2019). Ciri utama system ekonomi kapitalis adalah kegiatan  bisnis  dan  kepemilikan  perusahaan  dikuasai  oleh  individu-individu/  sector  swasta. Dalam  perjalanannya,  beberapa  perusahaan  akan  muncul  sebagai  perusahaan-perusahaan swasta  raksasa  yang  bahkan  aktivitas  dan  kekuasaannya  telah  melibihi  batas-batas  suatu Negara.  (Birnbaum  dan  De  Wspelaere  :  2016).    Para  pemilik  dan  pengelola  kelompok perusahaan-perusahaan raksasa ini bahkan mampu mempengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan  yang  diambil  oleh  para  pemimpin  politik  suatu  Negara  untuk  kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya.
Korporasi  saat  ini  telah  berkembang  dari  sesuatu  yang  relative  tidak  tidak  jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian  besarnya  sehingga  telah  menjelma  menjadi  “monster  raksasa”  yang mendikte  hampir  seluruh  hidup  kita,  mulai  dari  apa  yang  kia  pakai,  apa  yang  kita  hasilkan dan apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya, sering kali terjadi pemerintah suatu Negara yang seharusnya  menjadi  kekeuatan  terakhir  sebagai  pengawas,  penegak  hokum,  dan  pengendali perusahaan-perusahaan  tidak  berdaya  menghadapi  penyimpangan  perilaku  yang  dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut.
Sejak  awal  abad  ke-21,  telah  terjadi  perkembangan  minat  dalam  tata  kelola perusahaan dan etika bisnis. Ini adalah periode yang ditandai oleh dunia bisnis yang semakin mengglobal dan kaskade korupsi  perusahaan dan penipuan di negara maju dan berkembang (Zhang  :  2018).  Lebih  lanjut,  kesalahan  perusahaan  yang  meliputi:  pencurian  dana  pensiun karyawan, dan penyuapan dan korupsi, dan semua ini telah menyoroti kebutuhan organisasi untuk memaksakan dan memeriksa kembali peran pendekatan tata kelola perusahaan tertentu dalam operasi sehari-hari.
Serangkaian  skandal  perusahaan  juga  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  keadilan adalah  persyaratan  penting  untuk  semua  kegiatan  perusahaan  (Nagaraj,  Reddy  dan  Satihal  : 2017).  Ketika  merefleksikan  perubahan  zaman  kita,  kita  melihat  bahwa  etika  bisnis  dari masing-masing  perusahaan  serta  penerapan  etika  tersebut  di  semua  tingkatan  perusahaan adalah  prasyarat  untuk  mengamankan  atmosfer  keadilan  yang  diinginkan.  Perusahaan meyakini  prinsip  bisnis  yang  baik  adalah  bisnis  yang  beretika,  yakni  bisnis  dengan  kinerja unggul dan berkesinambungan  yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Connelly, Mumford, Steele, Mulhearn, Watts dan Medeiros  :  2017).  Setiap  perusahaan  memiliki  peraturan-peraturan  atau  kode  etik  yang berfungsi  untuk  menunjang  kelancaran  kegiatan  operasional  perusahaan.  Dengan memberikan  prioritas  pada  mereka  dalam  pengembangan  profesionalisme,  keseimbangan kehidupan,  dan  kemampuan  mereka  untuk  berkontribusi  pada  perusahaan.  Perseroan
mengelola  dan  mengembangkan  bisnis  perseroan  secara  bertanggung  jawab  dan berkesinambungan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Good Corporate Governance & Prinsipnya
Dalam pertumbuhan fenomenal tata kelola perusahaan, kekuatan sosial dan pengaruh organisasi sama-sama berkontribusi untuk mengambil tanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan mereka sendiri. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan cara- cara  di  mana  pemasok  keuangan  kepada  perusahaan  memastikan  diri  mereka  mendapatkan pengembalian  investasi  (Amanah,  Dhiana  dan  fathoni  :  2018).  Seperangkat  mekanisme  di mana  investor  luar  melindungi  diri  terhadap  pengambilalihan  oleh  manajer  dan  pemegang saham pengendali. Pedomannya adalah mekanisme perusahaan untuk menentukan mana yang harus  mengurangi  biaya  agensi  dan  lebih  menyelaraskan  kepentingan  dewan  dan  pemasok modal  (Dimopoulos  dan  Wagner  :  2016).  Tata  kelola  perusahaan  sebagai  sistem  hukum, aturan,  dan  faktor-faktor  yang  mengendalikan  operasi  suatu  organisasi.  Norma  dan  undang- undang ini telah membentuk hubungan antara dewan direksi, pemegang saham, dan manajer serta  untuk  menyelesaikan  konflik  keagenan  (Kalemli-Ozcan  dan  Fan  :  2016).  Beberapa masalah  tata  kelola  perusahaan,  seperti  misalnya  kehebatan  CEO,  kompetensi  Dewan Direktur,  dan  kepentingan  pemegang  saham  menjadi  penting  hanya  ketika  beberapa organisasi  mendapat  masalah.  Dalam  masa  kejayaan  dan  kemakmuran,  jarang  ada  yang memikirkan masalah ini.
Struktur  atau  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  telah  menikmati  perhatian  yang belum  pernah  terjadi  sebelumnya  di  seluruh  dunia.  Ada  pengakuan  umum  atas keunggulannya.  Penerimaan  ini  sangat  spesifik  berdasarkan  konteks.  Dalam  beberapa konteks,  keunggulannya  didorong  oleh  masalah  agensi  dan  aktivisme  investor,  sementara dalam  konteks  lain  didorong  oleh  keinginan  untuk  menarik  investasi  asing  dan  untuk mendapatkan  legitimasi  nasional  dan  internasional.  Tata  kelola  perusahaan  penting  karena merupakan  bagian  dari  infrastruktur  kelembagaan  (undang-undang,  peraturan,  lembaga  dan mekanisme  penegakan)  yang  mendasari  kinerja  ekonomi  yang  baik  (Chen,  Qi  dan Schlagenhauf : 2018) .
Praktek  bisnis  yang  sehat  adalah  penyelenggaraan  fungsi  organisasi  berdasarkan kaidah-kaidah  manajemen  yang  baik  (good  corporate  governance)  dalam  rangka  pemberian layanan  yang  bermutu  dan  berkesinambungan. Good  corporate  governance  (GCG) adalah konsep  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dengan  tujuan  untuk menjamin  agar  tujuan  rumah  sakit  tercapai  dengan  penggunaan  sumberdaya  se-efisien mungkin  (Dallas  :  2017).  GCG  secara  definitive  merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  (value  added)  untuk  semua stakeholder. Konsep  GCG di  Indonesia  dapat  diartikan  sebagai  konsep  pengelolaan perusahaan  yang baik. Ada dua hal  yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak  pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi  dengan  benar  (akurat)  dan  tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,  tepat  waktu  dan  trasnparan  terhadap  semua  informasi  kinerja  perusahaan, kepemilikann dan stakeholder.
Penerapan prinsip  GCG dalam  dunia  usaha  saat  ini  merupakan  suatu  tuntutan  agar perusahaan-perusahaan  tersebut  dapat  tetap  eksis  dalam  persaingan  global.  Penerapan  GCG
dalam  suatu  perusahaan  sendiri  mempunyai  tujuan-tujuan  strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat  meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.
4. Untuk  meningkatkan  kontribusi  perusahaan  (khusunya  perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional; dan
6. Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Adapun Prinsip-prinsip good corporate governance dalam hal ini meliputi:
1. Transparansi  (Transparency),  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian  (Independecy),  yaitu  suatu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara professional  tanpa  benturan  kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak manapun  yang tidak sesuai  dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban  organisasi  sehingga  pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara efektif.
4. Pertanggungjawaban  (Responsibility),  yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran  (Fairness),  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  perundang-undangan  yang berlaku.
Good  corporate  governance  pada  dasarnya  merupakan  suatu  sistem  (input,  proses, output)  dan  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Agulera, Judge dan Terjesen  :  2018).  Good  corporate  governance  dimasukkan  untuk  mengatur  hubungan- hubungan  ini  dan  mencegah  terjadinya  kesalahan-kesalahan  signifikan  dalam  strategi peerusahaan danuntuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.  Good  corporate  governance  diperlukan  untuk  mendorong  tercipttanya  pasar  yang efisien,  transparan  dan  konsisten  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Penerapan  good corporate governance perlu didukung oleh tiga pilar  yang saling berhubungan,  yaitu Negara dan  perangkatnya  sebagai  regulator,  dunia  usaha  sebagai  pelaku  pasar,  dan  masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Prinsip  efisiensi  dan  penciptaan  keuntungan  (rente)  ekonomi  dalam  kerangka fungsionalisme  ini  memang  pertama-tama  diterapkan  dalam  prinsip  tata  kelola  organisasi perusahaan (Samra : 2016). Namun, prinsip tata kelola berbasis cara pandang fungsional juga sering  diterapkan  pada  organisasi  lain,  seperti  lembaga  pendidikan,  lembaga  sosial,  dan bahkan  lembaga  keagamaan.  Pendekatan  fungsionalais  yang  berorientasi  pada  efisiensi  ini sering  disebut  seba  pendekatan  disiplin  karena  guna  menjaga  agar  efisiensi  terus  terjaga
sehingga  keuntungan  ekonomi  yang  tinggi  dapat  dicapai  maka  diperlukan  disiplin  dan pengawasan.

## Bussiness Ethic dan Prinsipnya
Etika  bisnis  merupakan  studi  yang  dikhususkan  mengenai  moral  yang  benar  dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis adalah standar etika  yang berkaitan dengan tujuan dan  cara  membuat  keputusan  bisnis  (Trevino  dan  Nelson  :  2016).  Etika  bisnis  merupakan suatu  ajaran  untuk  membedakan  antara  salah  dan  benar  guna  memberikan  pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.
Etika  adalah  istilah  filosofis  yang  berasal  dari  “etos,”  kata  Yunani  yang  berarti karakter  atau  kustom.  Definisi  erat  dengan  kepemimpinan  yang  efektif  dalam  organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  (Connelly,  Mumford,  Steele,  etc  :  2017). Bisnis  adalah  suatu  lembaga  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Apabila  kebutuhan  masyarakat  meningkat,  maka  lembaga  bisnis  pun  akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh. Terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita, yaitu :
1. Utilitarian  Approach:  setiap  tindakan  harus  didasarkan  pada  konsekuensinya.  Oleh karena  itu,  dalam  bertindak  seseorang  seharusnya  mengikuti  cara-cara  yang  dapat memberi  manfaat  sebesar-besarnya  kepada  masyarakat,  dengan  cara  yang  tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
2. Individual  Rights  Approach:  setiap orang dalam  tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
3. Justice  Approach:  para  pembuat  keputusan  mempunyai  kedudukan  yang  sama,  dan bertindak  adil  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pelanggan  baik  secara perseorangan ataupun secara kelompok.

## Prinsip-prinsip Etika Bisnis
Pada  dasarnya,  setiap  pelaksanaan  bisnis  seyogyanya  harus  menyelaraskan  proses bisnis  tersebut  dengan  etika  bisnis  yang  telah  disepakati  secara  umum  dalam  lingkungan tersebut.  Terdapat  beberapa  prinsip  etika  bisnis  yang  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  setiap bentuk usaha.
Griffiths  dan  Lucas  (2016) menjelaskan  bahwa  prinsip  etika  bisnis  adalah  sebagai berikut :
1. Prinsip  Otonomi  ; yaitu  sikap  dan  kemampuan  manusia  untuk  mengambil  keputusan dan  bertindak  berdasarkan  kesadarannya  tentang  apa  yang  dianggapnya  baik  untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran ; terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
Kedua,  kejujuran  dalam  penawaran  barang  atau  jasa  dengan  mutu  dan  harga  yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3. Prinsip  Keadilan  ; menuntut  agar  setiap  orang  diperlakukan  secara  sama  sesuai dengan  aturan  yang  adil  dan  sesuai  criteria  yang  rasional  obyektif,  serta  dapat dipertanggung jawabkan.
4. Prinsip  Saling  Menguntungkan  (Mutual  Benefit  Principle)  ; menuntut  agar  bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Prinsip  Integritas  Moral  ; terutama  dihayati  sebagai  tuntutan  internal  dalam  diri pelaku  bisnis  atau  perusahaan,  agar  perlu  menjalankan  bisnis  dengan  tetap  menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  literatur  review,  dengan  menggunakan  data-data sekunder yang mendukung penelitian ini. Data yang digunakan berupa data yang membahas tentang good corporate governance dan bussines ethic yang ada pada perusahaan Unilever.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Perusahaan
PT  Unilever  Indonesia  Tbk  (perusahaan)  didirikan  pada  5  Desember  1933  sebagai Zeepfabrieken  N.V.  Lever  dengan  akta  No.  33  yang  dibuat  oleh  Tn.A.H.  van  Ophuijsen, notaris  di  Batavia,tertanggal  30  Juni  1997,  nama  perusahaan  diubah  menjadi  PT  Unilever Indonesia  Tbk.  PT  Unilever  bergerak  dalam  bidang  produksi  sabun,  deterjen,  margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan  produk-produk  kosmetik.  PT  Unilever  selalu  menekankan  pada integritas  dan  kualitas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup.
.

## Etika Bisnis dalam Perusahaan Unilever
1. Standar Perilaku
Dalam melaksanakan semua kegiatan, kami melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan serta menghormati hak azasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan kami dan menghormati kepentingan sah dari para relasi kami.
2. Mematuhi Hukum
Seluruh  perusahaan  Unilever  dan  para  karyawannya  berkewajiban  mematuhi ketentuan  hukum  dan  peraturan  masing-masing  negara  di  tempat  mereka  melaksanakan usahanya.
3. Karyawan
Unilever  memiliki  komitmen  pada  keanekaragaman  dalam  lingkungan  kerja  yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati dimana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi Perseroan. Kami merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan  para  karyawan  hanya  atas  dasar  kualifikasi  dan  kemampuan  yang dibutuhkan  bagi  pekerjaan  yang  harus  dilakukan.  Kami  memiliki  komitmen  untuk menyediakan kondisi  kerja  yang aman dan sehat. Kami tidak akan menggunakan sarana kerja  apapun  yang  bersifat  memaksa  atau  mempekerjakan  anak.  Kami  bertekad bekerjasama  dengan  karyawan  demi  mengembangkan  dan  memperkuat  ketrampilan  dan kemampuan  setiap  individu.  Kami  menghargai  martabat  dan  hak  individu  untuk
kebebasan berserikat dalam satu asosiasi. Kami akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dari perusahaan dan proses konsultasi.

## 4. Pemegang Saham
Unilever  melaksanakan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik  dan  bertaraf  internasional.  Kami  menyediakan  informasi  atas kegiatan  kami,  struktur  dan  situasi  serta  kinerja  finansial  kepada  pemegang  saham  pada waktunya secara teratur dan benar.
5. Mitra Usaha
Unilever  memiliki  komitmen  tinggi  dalam  menjalin  hubungan  yang  saling bermanfaat   dengan  para  pemasok,  pelanggan,  dan  mitra  usaha.  Dalam  jalinan  bisnis, kami mengharapkan para mitra kami untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisnis kami.
6. Keterlibatan pada masyarakat
Unilever  berupaya  menjadi  perusahaan  yang  dapat  diandalkan,  dan  sebagai  bagian integral  dari  masyarakat  serta  memenuhi  kewajiban  terhadap  masyarakat  dan  komunitas setempat.
7. Kegiatan Umum
Perusahaan  Unilever  diharapkan  untuk  menggerakkan  dan  mempertahankan kepentingan bisnisnya  yang sah.  Unilever akan  bekerjasama dengan instansi  pemerintah dan  organisasi  lainnya,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  asosiasi-asosiasi  dalam rangka  mengembangkan  legislasi  dan  peraturan  lainnya  yang  mungkin  memengaruhi kepentingan  bisnis.  Unilever  tidak  mendukung  partai  politik  atau  pun  memberi sumbangan  yang  dapat  membiayai  kelompok-kelompok  tertentu  yang  kegiatannya diperkirakan akan mendukung kepentingan partai.
8. Lingkungan
Unilever  memiliki  komitmen  untuk  terus  menerus  mengadakan  perbaikan  dalam pengelolaan  dampak  lingkungan  dan  mendukung  sasaran  jangka  panjang  untuk mengembangkan  suatu  bisnis  yang  berkelanjutan.  Unilever  akan  bekerjasama  dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan dan menyebar-luaskan budaya karya yang baik.
9. Inovasi
Dalam  upaya  melaksanakan  inovasi  ilmiah  demi  memenuhi  kebutuhan  konsumen, kami  akan  senantiasa  merujuk  pada  keinginan  konsumen  dan  masyarakat.  Kami  akan bekerja atas dasar keilmuan yang tepat, dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat.
10. Persaingan
Unilever  percaya  akan  persaingan  ketat  namun  sehat  dan  mendukung pengembangan  perundang-undangan  tentang  prinsip  persaingan  yang  wajar.  Perusahaan Unilever  beserta  seluruh  karyawannya  akan  melakukan  kegiatan  atas  dasar  prinsip persaingan yang sehat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku.
11. Integritas Bisnis
Unilever  tidak  menerima  ataupun  memberi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung, suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial.  Tidak  satupun  karyawan  kami  yang  boleh  menawarkan,  memberi  atau menerima hadiah atau pembayaran  yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai sarana
suap. Setiap tuntutan, atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen.  Catatan  akuntansi  Unilever  berikut  dokumen  pendukungnya  harus  secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksinya. Tidak ada transaksi dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Semuanya akan dicatat serta dibukukan.
12. Benturan Kepentingan
Seluruh  karyawan  Unilever  diharapkan  menghindarkan  diri  dari  kegiatan  pribadi dan  kepentingan  finansial  yang  dapat  menyebabkan  benturan  kepentingan  dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan. Seluruh karyawan Unilever tidak dibenarkan mencari  keuntungan  pribadi  atau  bagi  orang  lain  melalui  penyalahgunaan  kedudukan mereka.
13. Kepatuhan, Pemantauan dan Pelaporan
Kepatuhan  terhadap  CoBP  merupakan  syarat  utama  bagi  keberhasilan  dan keberlanjutan  bisnis  kami.  Direksi  Unilever  bertanggung  jawab  agar  prinsip-prinsip tersebut  dikomunikasikan,  dipahami  dan  dipatuhi  oleh  seluruh  karyawan  dapat melaporkan secara rahasia dan tidak akan dirugikan akibat pelaporan tersebut.
14. Implementasi Sistem Manajemen Mutu
Operasional  usaha  kami  berlandaskan  pada  sejumlah  sistem  manajemen  dengan persyaratan mutu yang ketat. Produk-produk, pabrik-pabrik operasional dan sistem-sistem internal  kami  telah  memperoleh  sertifikasi  ISO  9001  selama  lebih  dari  sepuluh  tahun, yang  diverifikasi  setiap  tahun.  Bahkan  kami  telah  menerapkan  ISO  22000  Food  Safety System  untuk  proses  fabrikasi  Foods  &  Beverages  kami,  sedangkan  sistem  manajemen lingkungan kami telah memenuhi ISO 14001 Environmental Management Standard.
Keamanan  produk  selalu  merupakan  prioritas  utama  kami,  dan  kami  telah membangun  lembaga  Safety  and  Envrionmental  Assurance  Center  (SEAC)  guna memberikan  penilaian  sekaligus  jaminan  terhadap  produk  maupun  proses  yang berlangsung. Produk-produk baru dan teknologi  baru menjalani  proses keamanan secara mandiri  dan  ketat,  dan  keseluruhan  proses  inovasi  produk  dihadapkan  pada  penilaian keamanan dan kesehatan yang intensif, termasuk dari aspek penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan maupun persyaratan legal.  Serangkaian penilaian tersebut  dilakukan kembali  sebelum  peluncuran  suatu  produk.  Kadangkala,  suatu  produk  secara  insidental diluncurkan  ke  pasar  tanpa  melalui  standar  keamanan  dan  kualitas  yang  tinggi.  Produk- produk demikian mungkin mengalami cacat kualitas, kontaminasi bahan mentah, ataupun pelabelan ingredient yang salah.
Untuk memastikan terpenuhinya kualitas dalam mata rantai pasokan, para pemasok hanya  dapat  diluluskan  setelah  menjalani  audit  yang  cermat  tentang  keandalan  produk, manajemen mutu dan kepatuhan terhadap berbagai kriteria atas dasar praktik bisnis yang wajar  dan  berkelanjutan.  Setiap  pasokan  bahan  mentah  harus  melalui  serangkaian checkpoint  untuk  memastikan  keamanan  dan  kepatuhannya  dengan  ketentuan  peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
15. Suara Konsumen
Perseroan  menangani  keluhan  dan  pertanyaan  konsumen  melalui  sebuah  layanan konsumen  khusus  yang  disebut  “Suara  Konsumen.”  Melalui  Suara  Konsumen,  kami berupaya  untuk  mempererat  hubungan  antara  Perseroan  dengan  para  konsumen  dan pelanggan kami dengan memberikan respon atas aspirasi dan ekspektasi mereka terhadap
produk-produk  kami,  sekaligus  untuk  meningkatkan  kepuasan  mereka  dalam mengonsumsi produk-produk kami.
16. Pengadaan Barang dan Jasa
Praktik-praktik pengadaan kami diatur oleh Prinsip Kemitraan Bisnis Unilever dan Etika  Sumber  Pertanian  Lestari.  Prinsip  Kemitraan  Bisnis  kami  dirancang  untuk memastikan berlangsungnya kondisi kerja yang adil dalam mata rantai pasokan, termasuk penghargaan  terhadap  hak-hak  azasi  manusia,  kebebasan  berserikat,  sistem  penggajian dan waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.  Kami juga  berupaya  untuk  memastikan  bahwa  para  pemasok  kami  memenuhi  standar kesehatan,  keamanan  dan  perlindungan  lingkungan.  Sedangkan  Etika  Sumber  Pertanian Lestari bertujuan untuk  mendorong para pemasok dan petani untuk mengadopsi praktik- praktik perkebunan lestari.
Kebijakan kami dalam memperoleh sumber material memprioritaskan pada sumber- sumber lokal dimana memungkinkan. Seluruh calon pemasok menjalani proses audit atas dasar  keandalan  dan  manajemen  mutu  mereka,  dan  kinerja  lingkungan,  hak-hak  azasi, serta semua isu sosial disaring melalui sejumlah kriteria Prinsip Kemitraan Bisnis kami.

## Pelanggaran yang Mungkin Dilakukan PT. Unilever Tanpa Etika Bisnis
Dampak  pencemaran  lingkungan  yang  timbul  akibat  limbah  pabrik  PT. Unilever  tanpa adanya etika bisnis dalam tanggung jawab sosial :
1. Dampak Pencemaran air
Air  yang  telah  tercemar  dapat  mengakibatkan  kerugian  terhadap  manusia  juga ekosistem  yang  ada  didalam  air.  Kerugian  yang  disebabkan  oleh  pencemaran  air  dapat berupa : Air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, hal ini diakibatkan oleh  air  sudah  tercemar  sehingga  tidak  bisa  digunakan  lagi  apalagi  air  ini  banyak manfaatnya seperti untuk diminum, mandi, memasak mencuci dan lain-lain.
2. Dampak Pencemaran Udara
Dengan  dibangunnya  pabrik  di  perkotaan  asapnya  dapat  mengakibatkan  polusi udara  sehingga  menganggu  kenyamanan  bagi  para  pemakai  jalan. Apabila  udara  telah tercemar maka akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas.
3. Dampak Pencemaran Tanah.
Tanah  yang  telah  tercemar  oleh  bahan  pencemar  seperti  senyawa  karbonat  maka tanah tersebut akan menjadi asam, H2S yang bersama CO  membentuk senyawa beracun didalam tanah sehingga cacing penggembur tanah mati.
Ketiga  dampak  pencemaran  tanah  ini  dapat  berakibat  buruk  terhadap  lingkungan terutama  karena  hasil  kegiatan  industri  PT  Unilever  bila  limbahnya  langsung  dibuang tanpa melalui proses pengolahan lebih dahulu.

## Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Pelanggaran
1. Menurunnya  formalism  etis  (moral  yang  berfokus  pada  maksud  yang  berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu.
2. Kurangnya kesadaran moral utilarian (moral yang berkaitan dengan memaksimumkan hal terbaik bagi orang sebanyak mungkin).
3. Lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi hak – hak konsumen
4. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta informasi mengenai bahan, material berbahaya
5. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis (tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan social)
6. Rendahnya tanggung jawab social atau CSR (Corporate Social Responsibility)
7. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis

## Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi pelanggaran
1. Penegakkan  budaya  berani  bertanggung  jawab  atas  segala  tingkah  lakunya.  Individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat.
2. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja.
3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik.
4. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.

## KESIMPULAN
PT  Unilever  telah  menggunakan  etika  dalam  melakukan  bisnisnya.  Melaksanakan setiap  pelaksanaan  bisnis  nya  dengan  memperhatikan  setiap  sisi  prinsip-prinsip  yang  ada dalam GCG dan BE pada perusahaan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila PT Unilever tidak menggunakan etika bisnis. Namun hal-hal tersebut  telah  diantispasi  untuk  meminimalisir  terjadi  yang  tidak  diharapkan.  Etika  bisnis yang  menjadi  poin  penting  pada  PT  Unilever  salah  satunya  adalan  pengandalian  saham sehingga  stabil,  hal  ini  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  etika.  Dari  hasil  penulisan  diatas diharapkan  PT  Unilever  konsisten  dalam  menjalankan  etika  bisnisnya  agar  menghindari segala  pelanggaran  yang  dapat  terjadi.  Meminimalisir  segala  kesalahan,  agar  terus memajukan  efek  kebaikan  pada  etika  dalam  berbisnis,  dan  serta  mempertahankan, meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Amanah,  N.,  Dhiana,  P.,  &  Fathoni,  A.  (2018).  The  Influence  of  Dividend  Policy,  Debt Policy,  Profitability  on  Company  Values  That  Impact  on  Good  Corporate Governance. Journal of Management , 4 (4).
Aguilera,  R.  V.,  Judge,  W.  Q.,  &  Terjesen,  S.  A.  (2018).  Corporate  governance  deviance. Academy of Management Review , 43 (1), 87-109.
Birnbaum,  S.,  &  De  Wispelaere,  J.  (2016).  Basic  income  in  the  capitalist  economy:  the mirage of “exit” from employment. Basic Income Studies , 11 (1), 61-74.
Carayannis,  E.,  &  Grigoroudis,  E.  (2016).  Quadruple  innovation  helix  and  smart specialization: Knowledge production and national competitiveness. Форсайт , 10 (1 (eng)).
Chen,  D.,  Qi,  S.,  &  Schlagenhauf,  D.  (2018).  Corporate  income  tax,  legal  form  of organization, and employment. American Economic Journal: Macroeconomics , 10 (4), 270-304.
Connelly, S., Mumford, M., Steele, L., Mulhearn, T., Watts, L., & Medeiros, K. (2017). What is  Working, What  is  Not, and What  We Need to  Know:  a Meta-Analytic  Review of Business Ethics Instruction.
Dallas,  L.  L.  (2017).  Is  There  Hope  for  Change:  The  Evolution  of  Conceptions  of  Good Corporate Governance. San Diego L. Rev. , 54 , 491.
Dimopoulos,  T.,  &  Wagner,  H.  F.  (2016).  Corporate  Governance  and  CEO  Turnover Decisions. Swiss Finance Institute Research Paper , (12-16).
Goodwin,  R.  M.,  &  Punzo,  L.  F.  (2019). The  dynamics  of  a  capitalist  economy:  a  multi- sectoral approach . Routledge.
Kalemli-Ozcan, S., &  Fan, J. (2016).  Emergence  of Asia:  Reforms,  Corporate Savings, and Global Imbalances.
Nagaraj,  H.,  Reddy,  B.  S.,  &  Satihal,  D.  G.  (2017).  Impact  of  Karnataka  state  finance corporation  on  micro,  small  and  medium  enterprise  development  in  Karnataka, India. Indian Journal of Economics and Development , 5 , 4.
Rodriguez-Fernandez,  M.  (2016).  Social  responsibility  and  financial  performance:  The  role of good corporate governance. BRQ Business Research Quarterly , 19 (2), 137-151. Samra, E. (2016). Corporate governance in Islamic financial institutions.
Trevino,  L. K., & Nelson, K. A. (2016). Managing business ethics: Straight talk about how to do it right . John Wiley & Sons. Zhang, X. (2018). Development Economics. Journal of Political Economy , 59 (3), 185-193.