URGENSI PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI

## Anjar Lea Mukti Sabrina
Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hambatan  dan  urgensi  beban pembuktian  terbalik  dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, penerapan sistem beban pembuktian terbalik  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  seringkali dihadapkan  pada  berbagai  kendala  yang  dapat  menghambat  proses penegakan  hukum,  meliputi:  asas  pembuktian  terbalik  bertentangan dengan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  hukum tertinggi,  beban  pembuktian  terbalik  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum Indonesia, dan beban pembuktian terbalik dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.  Kedua,  sistem  beban  pembuktian  terbalik  masih  terdapat kemungkinan  bisa  diterapkan  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi  karena beban  pembuktian  terbalik  telah  diterapkan  sebelumnya  pada  UU  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sistem  beban  pembuktian terbalik  perlu  diterapkan  untuk  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Kata kunci: Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

## A. Pendahuluan
Korupsi  bukan  suatu  bentuk  kejahatan  baru  dan  bukan  pula  suatu kejahatan  yang  hanya  berkembang  di  Indonesia.  Korupsi  merupakan perbuatan  anti  sosial  yang  dikenal  di  berbagai  belahan  dunia.  Menurut Mochtar  Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya  masyarakat  yang tidak memisahkan  secara  tajam  antara  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  umum. Pengaburan hak  milik  masyarakat dan hak  milik  individu secara  mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh  adat  istiadat,  patut  untuk  meminta  upeti,  sewa  dan  sebagainya  pada masyarakat, karena secara turun-temurun semua tanah dianggap sebagai  milik mereka.  Jadi,  korupsi  berakar  dari  masa  tersebut  ketika  kekuasaan  bertumpu pada  “ birokrasi  patrimonial ” yang  berkembang  dalam  kerangka  kekuasaan
feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang. 1
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Perkembangan tindak  pidana  korupsi  makin  meningkat  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun kualitas.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan merupakan  kejahatan  biasa  ( ordinary  crimes ) melainkan  sudah  merupakan kejahatan  yang  sangat  luar  biasa  ( extra  -  ordinary  crimes ).  Untuk  itu, pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  tersebut  harus  dilakukan  dengan menggunakan cara-cara khusus. 2
Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan  luar biasa ( extra - ordinary crimes ), maka upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa,  tetapi  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang luar  biasa.  Berbagai peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  lembaga  dibentuk  oleh Pemerintah  dalam  upaya  menanggulangi  korupsi.  Seharusnya  korupsi  di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataannya justru tidak berubah. Hal ini  disebabkan  oleh  aspek  pembuktian  dan  aspek  pemidanaan  yang  tidak berjalan  semestinya.  Di  sini,  penulis  akan  membahas  mengenai  aspek pembuktian tindak pidana korupsi dimana jaksa seringkali sulit  membuktikan kesalahan  terdakwa  karena  sistem  beban  pembuktian  yang  dianut  selama  ini berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pembuktian diatur secara tegas bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum.
Sistem  beban  pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak  pidana  korupsi  mengalami  perubahan  paradigma  baru  dengan menerapkan  pembalikan  beban  pembuktian.  Melalui  pembuktian  terbalik terdakwa  harus  bisa  membuktikan  bahwa  harta  yang  dimilikinya  diperoleh dengan cara  yang sah (legal),  namun jika  terdakwa  tidak dapat  membuktikan bahwa  harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara  yang sah (legal)  maka  ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 3
Munculnya UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan  UU No. 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memungkinkan  dapat dilakukannya pembuktian terbalik oleh terdakwa di Pengadilan. Dasar  hukum pembuktian terbalik terdapat di dalam Pasal 12B, 37, 37A, dan 38 UU No. 20 Tahun  2001.  Pembuktian  terbalik  seringkali  dianggap  sebagai  proses pembuktian  tanpa  memperhatikan  hak  asasi  terdakwa  sehingga  bertentangan dengan  asas presumption  of  innocence (asas  praduga  tak  bersalah)  dan  asas non-self  incrimination (sesuatu  hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  suatu proses  peradilan  pidana).  Seseorang  dinyatakan  tidak  bersala h  sebelum terbukti  secara  hukum.  Setiap  orang  berhak  untuk  tidak  dipaksa  memberikan
1 Mochtar Lubis dan Ja mes Scott, Bunga Rampai Korupsi , Penerbit LP3ES, Jaka rta, 1985, Hlm. 16.
2 Ev i Hartanti, Tindak  Pidana Korupsi , Penerbit Sinar Grafika, Ja karta, 2005, Hlm. 2.
3 Adami  Chaza wi, Huk um  Pembuk tian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Penerbit  Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 1.
kesaksian  terhadap  diri  sendiri  atau  mengaku  bersalah.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji tentang  urgensi  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  dalam  upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji, sebagai berikut :
1. Apakah  hambatan  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  da lam  upaya menanggulangi tindak pidana korupsi ?
2. Apakah  pentingnya  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  dalam  upaya menanggulangi tindak pidana korupsi ?

## B. Pembahasan
1. Hambatan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik
Sistem  pembuktian  hukum  pidana  menurut  KUHAP  menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang- undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP,  “Hakim tidak boleh  menjatuhkan pidana kepada  seseorang  kecuali  apabila  ia  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah  melakukannya.” Menurut Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah, yaitu :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan terdakwa.
Sistem  pembuktian  yang  dianut  selama  ini  berdasarkan  Pasal  137 KUHAP  menyebutkan,  “Penuntut  umum  berwenang  melakukan penuntutan  terhadap  siapapun  yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak pidana  dalam  daerah  hukumnya  dengan  melimpahkan  perkara  ke pengadilan  yang  berwenang  mengadilinya.”  Namun  dalam  tindak  pidana korupsi  yang  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  (extra  -  ordinary crimes)  diperlukan  upaya  hukum  khusus  untuk  menangani  tindak  pidana korupsi.  Sulitnya  pemberantasan  korupsi  selama  ini  disebabkan  karena lemahnya  penegakan  hukum  oleh  para  aparat  penegak  hukum  yang menggunakan upaya-upaya biasa dalam menangani tindak pidana korupsi.
Dalam  hukum  acara  pidana,  korupsi  lebih  mengarah  pada  sistem pembebanan  pembuktian  terbalik.  Pada  dasarnya,  sistem  pembuktiannya sama  dengan  Pasal  183  KUHAP  khususnya  bagi  hakim  dalam  menilai alat-alat  bukti  untuk  menyatakan  terbuktinya  tindak  pidana  korupsi  dan kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  tetap berdasarkan  Pasal  183  KUHAP  yang  menjadi  dasar  hukum  pembuktian
acara  pidana  yang  tidak  mudah  disimpangi  dalam  hukum  pembuktian acara pidana khusus. 4
Asas praduga tak bersalah  tidak berlaku efektif ketika dihadapkan pada  kasus  korupsi.  Munculnya  UU  No.  20  Tahun  2001  atas  perubahan UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi memungkinkan dapat dilakukannya pembuktian terbalik oleh terdakwa di Pengadilan.  Pembuktian  terbalik  diatur  dalam  Pasal  12B,  Pasal  37,  Pasal 37A, dan Pasal 38.  Dilihat dari ketentuan pasal-pasal  tersebut,  maka dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  3  sistem  pembuktian  tindak  pidana  korupsi, meliputi :
a. Sistem Terbalik Beban  pembuktian  sepenuhnya  berada  di  pihak  terdakwa  untuk membuktikan  dirinya  tidak  melakukan  korupsi.  Dalam  perkara  korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih, terdakwa  dianggap  bersalah.  Sehingga  terdakwa  wajib  membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sistem terbalik ini bertolak belakang dengan asas parduga tak bersalah dan hanya berlaku pada :
1) Tindak pidana korupsi suap  menerima  gratifikasi  yang  nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a); dan
2) Terhadap  harta  benda  yang  belum  didakwakan,  tetapi  diduga  ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).
b. Sistem Biasa
Beban  pembuktian  untuk  membuktikan  tindak  pidana  dan kesalahan  terdakwa  melakukannya,  sepenuhnya  ada  pada  jaksa penuntut  umum.  Sistem  ini  digunakan  untuk  membuktikan  tindak pidana dan kesalahan terdakwa  melakukan tindak pidana korupsi suap menerima  gratifikasi  yang nilainya kurang dari Rp. 10  juta (Pasal 12B ayat (1) huruf b).
c. Sistem Berimbang Terbalik
Beban  pembuktian  diletakkan  baik  pada  terdakwa  maupun  jaksa penuntut  umum  secara  berimbang  mengenai  hal  (objek  pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). 5
Sistem  beban  pembuktian  terbalik  dalam  hukum  acara  pidana terdapat pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B, meliputi :
a. Pasal  37  merupakan  dasar  hukum  sistem  pembebanan  pembuktian terbalik; dan
b. Pasal  12B  ayat  (1)  huruf  a  dan  Pasal  38B  merupakan  ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. 6
4 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Penerapan  KUHAP  Jilid  II ,  Penerbit PT. Sarana Bakt i Se mes ta, Jakarta, 2005, Hlm. 72.
5 Lilik  Mulyadi, Tindak   Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Normatif,  Teorits,  Prak tik   dan Masalahnya , Penerbit Alu mni, Bandung, 2007, Hlm. 118.
6 Martiman  Prodjoha mid jojo, Penerapan  Pembuk tian  Terbalik  Dalam  Delik   Korupsi , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm. 64.
Menurut UU No. 20 Tahun 2001 pembuktian terbalik diberlakukan pada  tindak  pidana  tentang  gratifikasi  yang  berkaitan  dengan  suap  (Pasal 12B ayat 1) dan terhadap tuntutan perampasan  harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16  UU  No.  31  Tahun  1999  serta  Pasal  5  -  12  UU  No.  20  Tahun  2001. Dilihat  dari  sudut  objek  yang  harus  dibuktikan  oleh  terdakwa,  maka pembuktian terbalik hanya diterapkan pada dua objek pembuktian, yaitu :
a. Pada korupsi suap  menerima  gratifikasi  yang nilainya Rp. 10  juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo  37 ayat 2 jo 38A).
Pembuktian  terbalik  pada  korupsi  suap  menerima  gratifikasi, terdakwa  dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  tidak  melakukan korupsi  menerima  gratifikasi,  dapat  disebut  dengan  sistem  beban terbalik  murni.  Karena  objek  yang  wajib  dibuktikan  terdakwa  adala h langsung  pada  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  yang mengandung  akibat  hukum  langsung  pada  amar  pembebasan  atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
b. Terhadap  harta benda terdakwa  yang belum didakwakan (Pasal 38B  jo
37). Kewajiban  terdakwa  membuktikan  terbalik  yang  bukan  terhadap tindak  pidana  yang  didakwakan.  Akibat  hukum  dari  berhasil  atau tidaknya  membuktikan  harta  benda  terdakwa  diperoleh  dari  korupsi atau  tidak,  tidak  menentukan  terdakwa  dipidana  atau  dibebaska n  dari dakwaan  melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  perampasan  barang  dalam  hal terdakwa tidak berhasil  membuktikan  harta bendanya tersebut sebagai harta  benda  yang  sah.  Atau  sebaliknya,  untuk  tidak  menjat uhkan pidana  perampasan  barang  dalam  hal  terdakwa  berhasil  membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang sah. 7 Sistem beban pembuktian terbalik seringkali menemui permasalahan dalam penerapannya, meliputi :
a. Asas  pembuktian  terbalik  bertentangan  dengan  ketentuan  Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.
Di  Indonesia  masih berlaku asas  hukum  “lex superior derogat  legi inferiori”  (peraturan  hukum  yang  tingkatannya  lebih  rendah,  harus tunduk  kepada  peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi.  Meskipun  asas pembuktian  terbalik  terdapat  pada  sejumlah  klausul  undang-undang namun  peraturan  tersebut  tidak  boleh  melanggar  ketentuan  yang berada diatasnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan,  menyebutkan bahwa  jenis dan hierarki perundang- undangan terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
7 Ibid. , Hlm. 66.
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
Dalam  Pasal  28  I  ayat  (1)  Amandemen  ke-4  UUD  1945  yang berbunyi,  “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk  diketahui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Hak untuk dituntut atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  dapat  dikecualikan  dalam  hal pelanggaran  berat  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  digolongkan  ke dalam  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Pasal  ini  menerapkan  asas retroaktif khususnya untuk penangan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Semangat  untuk  menerapkan  eksistensi  asas  retroaktif  ini  bisa dianggap sebagai kemunduran jika dikaitkan dengan asas Lex Tallionis sebagai  sumber  utama,  tetapi  semangat  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana korupsi bagi pelaku  yang telah  menikmati hasil  korupsi  bukan  sebagai  semangat Tallionis ,  tetapi  merupakan tindakan  pemulihan  dan  penyelamatan  harta  kekayaan  negara  yang telah  diselewengkan  pelaku  korupsi  yang  tidak  bertanggungjawab. Pemberlakuan asas retroaktif  untuk kejahatan korupsi adalah  suatu  hal yang dimungkinkan selain dapat  mengatasi  upaya- upaya imunity , juga agar  dapat  menyelesaikan  secara  tuntas  dan  adil  tiap  tindak  pidana korupsi yang telah merugikan negara.
b. Beban  pembuktian  terbalik  tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum Indonesia.
Beban  pembuktian  terbalik  dianggap  menyimpang  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Berdasarkan  Pasal 66  KUHAP  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian.  Sehingga  seseorang  yang  disangkakan  telah  melakukan tindak  pidana  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  beban pembuktian terbalik.
Sistem  pembuktian  terbalik  berawal  dari  sistem  pembuktian  yang dikenal dari negara penganut Anglo Saxon yang penerapannya terbatas dalam  kasus  tertentu,  khususnya  dalam  tindak  pidana  gratifikasi  atau suap.  Metode  beban  pembuktian  terbalik  di  Indonesia  lahir  ditandai dengan  disahkannya  UU  No.  3  Tahun  1971.  Akan  tetapi,  metode pembuktian terbalik dalam Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 tidak diatur secara  eksplisit  dan  absolut,  karena  belum  sepenuhnya  pembuktian dilakukan  oleh  terdakwa  melainkan  juga  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum. Begitu pula dalam Pasal 18  yang  mengatur tentang kepemilikan  harta benda pelaku.
Beban  pembuktian  terbalik  juga  diatur  dalam  UU  No.  31  Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Dalam  undang-undang  ini  memang  telah  diatur  mengenai
pembuktian terbalik,  tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdak berhak  untuk  membuktikan tetapi karena penuntut  umum  tetap wajib membuktikan dakwaannya.
Di  dalam  UU  No.  15  Tahun  2002  jo.  UU  No.  25  Tahun  2003 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU),  Pasal  35 menyebutkan  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  pengadilan terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan merupakan  hasil  tindak  pidana.  Perkataan  wajib  mengandung pengertian  bahwa  UU  ini  menganut  sistem  pembuktian  terbalik.
Namun  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  terdakwa “diberi  kesempatan”  untuk  membuktikan  harta  kekayaannya  bukan berasal  dari  hasil  tindak  pidana.  Bunyi  kata  “wajib”  dan  “diberi kesempatan”  mempunyai  pengertian  yang  berbeda.  Dengan  demikian sistem  pembuktian  dalam  UU  ini  masih  menjadi  perdebatan,  bahkan sebenarnya membuat hal yang jelas menjadi tidak jelas. 8
Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan merupakan  hasil  tindak  pidana.  Pada  penjelasan  pasal  ini  cukup  jelas bahwa  terdakwa  tidak  lagi  “diberi  kesempatan”  dalam  pembuktian terbalik,  namun  “wajib”  untuk  melakukannya.  Inilah  kelebihan Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  baru dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama. 9
Penerapan  metode  pembuktian  terbalik  ini  merujuk  pada pembuktian  tindak  pidana  asal  (predicate  crime)  dari  pencucian  uang (money  laundering)  tersebut  sehingga  terlihat  dengan  sangat  jelas bahwa sistem pembuktian memegang peranan yang sangat penting.
c. Penggunaan  asas  pembuktian  terbalik  dianggap  melanggar  hak  asasi manusia (HAM). Tidak  dibuktikannya  tindak  pidana  asal  (predicate  crime)  terlebih dahulu  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dianggap  telah menyimpang  dari  asas  praduga  tidak  bersalah  (presumption  of innocent)  dan  asas  menyalahkan  diri  sendiri  (non-self  incrimination). Tersangka/  terdakwa  pencucian  uang  seolah-olah  dianggap  telah bersalah  melakukan  pencucian  uang  dengan  telah  terbuktinya  tindak pidana  asal  tanpa  terlebih  dahulu  membuktikan  kesalahannya  yang ditandai dengan adanya putusan  hakim  yang telah berkekuatan  hukum tetap.
Selain itu, beban pembuktian terbalik juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan  dari  Pasal  14  ayat  (3)  huruf  g  Konvensi  Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  yang  telah  diratifikasi  dengan  UU
No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Convenant  on Civil  and  Political  Rights (Konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak
8 Philips  Darwin, Money  Laundering  (Cara  Memahami  Dengan  Tepat  Dan  Benar  Soal Pencucian Uang) , Penerbit Sinar Ilmu, Jaka rta, 2012, Hlm. 68.
9 Ibid . Hlm. 78.
Sipil  dan  Politik)  yang  menyebutkan,  “Dalam  penentuan  tuduhan pelanggaran  pidana  terhadapnya,  setiap  orang  berhak  untuk  tidak dipaksa  memberikan  kesaksian  terhadap  diri  send iri  atau  mengaku bersalah.
Bagi  terdakwa  yang  sedang  menjalani  proses  persidangan  di pengadilan  karena  didakwa  melakukan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  dalam  hal  terdakwa  dapat membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah  maka  pembuktian  tersebut digunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar  untuk  menyatakan  ba hwa dakwaan tidak terbukti.
Berkaitan dengan harta kekayaannya, Pasal 37 A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  mengatur  bahwa  terdakwa  wajib  memberikan  keterangan tentang seluruh  harta bendanya dan  harta benda  istri atau suami, anak,
dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang tidak  seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  pena mbahan kekayaannya,  maka keterangan  tersebut digunakan  untuk  memperkuat alat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak pidana  korupsi.  Perkembangan  UU  Anti  Korupsi  di  Indonesia sebenarnya  telah  memberikan  suatu  konsep  perimbangan  atas penerapan  pembuktian  terbalik  terhadap  terdakwa.  Terdakwa  tetap memerlukan  perlindungan  hukum  yang  berimbang  atas  pelanggaran hak-hak  yang  mendasar  yang  berkaitan  dengan  asas  praduga  tak bersalah dan asas menyalahkan diri sendiri.
2. Pentingnya  Penerapan  Beban  Pe mbuktian  Terbalik  Dalam  Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.
Pengaturan  yang  sedemikian  rupa  dalam  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  persidangan ternyata  tidak  mampu  memaksimalkan  pemberantasan  korupsi.  Se hingga diperlukan penerapan mekanisme pembuktian terbalik melalui aturan yang sudah  ada  saat  ini  atau  dengan  pengaturan  yang  lebih  khusus  diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan.
Terlepas  dari  munculnya  kekhawatiran  bahwa  hal  ini  akan menimbulkan  masalah- masalah  baru  dalam  penegakan  hukum,  misalnya penyalahgunaan  wewenang  oleh  aparat  penegak  hukum  ketika menerapkan  pembuktian  terbalik  terkait  dengan  perlindungan  hak  asasi manusia.  Kekhawatiran  ini  juga  kurang  beralasan  karena  dalam  proses penegakan  hukum  untuk  perkara-perkara  pidana  umum  sekalipun  di tingkat  penyidikan  aparat  penegak  hukum  sebenarnya  telah  melakukan proses yang mengarah kepada suatu “persangkaan” kepada seseorang yang
diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atau  kecurigaan  bahwa  s uatu peristiwa  yang  diduga  merupakan  suatu  tindak  pidana  dilakukan  oleh orang tertentu.
Proses  inilah  yang  kemudian  diuji  kembali  dalam  persidangan pengadilan,  semua  bukti-bukti  akan  diuji  kembali,  semua  pihak didengarkan  termasuk  terdakwa  akan  diberikan  haknya  untuk  membela diri sebelum  hakim  menentukan apakah  yang dilakukan  terdakwa terbukti secara sah dan  meyakinkan. Dengan  melihat kendala  yang dihadapi dalam penerapan  beban  pembuktian  terbalik  tampaknya  dapat  menghambat penerapan  beban  pembuktian  terbalik  terhadap  kepemilikan  harta kekayaan  aparatur  negara  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan wewenang  dengan  cara  melawan  hukum.  Namun,  beban  pembuktian terbalik  telah diterapkan  sebelumnya pada UU No. 8  Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen dan  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  beban pembuktian terbalik juga dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi.
Beban  pembuktian  terbalik  sangat  diperlukan  dalam  sistem penegakan  hukum  kita  seiring  dengan  munculnya  berbagai  kasus  pidana yang  melibatkan  aparatur  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi. Permasalahan penerapan pembuktian terbalik tidak dapat dijadikan sebagai alasan  tidak  diaturnya  beban  pembuktian  terbalik  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.
Menurut aliran Positivisme  Hukum bahwa perlu dipisahkan secara tegas  antara  hukum  dan  moral  (antara  hukum  yang  berlaku  dan  hukum yang  seharusnya/  antara  das  Sollen  dan  das  Sein).  Tidak  ada  hukum  lain kecuali perintah penguasa. Bahkan bagi sebagian aliran positivisme hukum yang  disebut  Legisme,  berpendapat  bahwa  hukum  itu  senantiasa  identik dengan  undang- undang.  Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  aliran Positivisme  Hukum, beban pembuktian  terbalik bertentangan dengan asas presumption  of  innocence (asas  praduga  tak  bersalah)  dan  asas non-self incrimination (menyalahkan diri sendiri). 10
Sedangkan  menurut  aliran Sociological  Jurisprudence dengan tokoh  Roscoe  Pound  yang  berpendapat  bahwa  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Aliran ini  menunjukkan bahwa  hukum  itu  mengandung  norma-norma tertulis dan tidak  tertulis.  Pemahaman  atas  hukum  tidak  hanya  diperole h  dari  teks perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan tak tertulis yang hidup di  tengah  masyarakat.  Hukum  dikonstruksi  dari  kebutuhan,  keinginan, tuntutan,  dan  harapan  masyarakat.  Sehingga  yang  didahulukan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan menjadi hidup. 11
Penerapan beban pembuktian terbalik tidak dapat dianggap sebagai bentuk  pelanggaran  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia  berkaitan  dengan
10 Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Huk um ,  Penerbit  Bhratara  Niaga  Media,  Jaka rta, 1996, Hlm. 99.
11 Ibid. , Hlm. 103.
asas presumption  of  innocence (asas  praduga  tak  bersalah)  dan  asas non- self incrimination maupun penyimpangan terhadap Konvensi Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (International  Convenant  on  Civil  and Political  Rights).  Tujuan  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  bukan untuk  mengurangi  isi  atau  ketentuan  undang-undang  tetapi  ia  berada  di atas  kepentingan  negara  dan  harapan  masyarakat  sebagai  bentuk  upaya menuntut  pertanggungjawaban  aparatur  negara.  Jadi,  yang  dibuktikan secara  terbalik  bukan  apa  yang  didakwakan  tetapi  kewenangan  yang melekat  padanya  bersumber  dari  negara  dan  dilaksanakan  berdasarkan undang-undang. 12
Hak dasar  manusia  yang dijamin pelaksanaannya dalam asas non- self  incrimination tidak  dapat  diartikan  secara  sepihak  tetapi  juga  harus dilihat  dari  sudut  pandang  yang  lebih  luas.  Seperti  yang  tertuang  dalam Pasal  5  ayat  3  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme menyebutkan,  “Setiap  Penyelenggara  Negara  berkewajiban  untuk melaporkan  dan  mengumumkan  kekayaan  sebelum  dan  sesudah menjabat.”
Pemenuhan  hak  asasi  manusia  juga  memiliki  batasan-batasan sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 28 J ayat  (2)  UUD 1945. Sehingga yang  ditekankan  dalam  beban  pembuktian  terbalik  dalam  upaya pemberantasan  korupsi  bukan  pada  pelanggaran  terhadap  hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, namun sebagai solusi bagi  upaya  pemberantasan  korupsi  untuk  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat.
Penerapan  beban  pembuktian  terbalik  dalam  sistem  hukum Indonesia  menurut  penulis  tidak  bertentangan  dengan  asas  praduga  tak bersalah  dan  asas non-self  incrimination karena  pada  dasarnya  beban pembuktian  terbalik  menunjuk  pada  bentuk  pertanggungjawaban  atas kewenangan  yang diberikan pada seseorang sebagai penyelenggara  negara dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  tidak  ada  unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur melawan hukum.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hal- hal  yang  telah  diuraikan  di  dalam  bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Penerapan  sistem  beban  pembuktian  terbalik  dalam  menanggulangi tindak  pidana  korupsi  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai  kendala yang  dapat  menghambat  proses  penegakan  hukum,  meliputi:  asas pembuktian  terbalik  bertentangan  dengan  ketentuan  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar  hukum  tertinggi, beban pembuktian terbalik tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  beban  pembuktian terbalik  dianggap  melanggar  asas presumption  of  innocence dan  asas
12 Martiman Prodjoha midjojo, Op.Cit. , Hlm. 83.
non-self  incrimination ,  dan  merupakan  penyimpangan  dari  Pasal  14 ayat  (3)  huruf  g  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik.
b. Sistem  beban  pembuktian  terbalik  masih  terdapat  kemungkinan  bisa diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi karena beban pembuktian terbalik  telah  diterapkan  sebelumnya  pada  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sistem  beban  pembuktian  terbalik perlu diterapkan  untuk  memenuhi  tuntutan dan kebutuhan  masyarakat dalam  upaya  meminta pertanggungjawaban para penyelenggara  negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## 2. Saran
Dalam  menyikapi  hambatan penerapan beban pembuktian terbalik dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi,  penulis  memberikan saran sebagai berikut :
a. Upaya  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  selama  ini  sering mengalami  kegagalan  karena  para  aparat  pe negak  hukum  masih menggunakan  upaya- upaya  biasa.  Sementara  tindak  pidana  korupsi saat ini digolongkan sebagai kejahatan luar bisa (extra ordinary crimes) yang  memerlukan  upaya-upaya  luar  biasa  dalam  menanganinya melalui  terobosan  hukum  dengan  menerapkan  beban  pembuktian terbalik.  Asas  praduga  tak  bersalah  saat  ini  tidak  berlaku  efektif  jika dihadapkan  pada  kasus  korupsi  sehingga  asas  pembuktian  terbalik dianggap  sebagai  solusi  yang  tepat  dalam  menanggulangi  korupsi  di Indonesia.
b. Pemerintah dan  lembaga  legislatif  hendaknya segera  merumuskan dan mengesahkan  undang-undang  khusus  yang  mengatur  mengenai  beban pembuktian  terbalik  untuk  mengatasi  adanya  kekosongan  hukum. Sehingga  beban  pembuktian  terbalik  bisa  segera  diterapkan  dan menutup celah bagi para pelaku untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2008. Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung: Alumni
Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika
Lilik  Mulyadi.  2007. Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Normatif,  Teorits, Praktik dan Masalahnya . Bandung: Alumni
M.  Yahya  Harahap.  2005. Pembahasan  Permasalahan  Penerapan  KUHAP  Jilid II . Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta
Martiman  Prodjohamidjojo.  2001. Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik Korupsi . Bandung: Mandar Maju
Mochtar Lubis dan James Scott. 1985. Bunga Rampai Korupsi . Jakarta: LP3ES
Philips  Darwin.  2012. Money  Laundering  (Cara  Memahami  Dengan  Tepat  Dan Benar Soal Pencucian Uang) . Jakarta: Sinar Ilmu
Roscoe Pound. 1996. Pengantar Filsafat Hukum . Jakarta: Bhatara Niaga Media
UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No. 28  Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih dan  Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
UU  No.  20  Tahun  2001  atas  perubahan  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang