## RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA ACEH DALAM HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Fadli* dan Muammar** *Kepala KUA Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur **Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang E-mail: yahya.muammar30@gmail.com

## Abstract
This  study  wants  to  analyze  the  position  of  the  Aceh  qanun  in  the  Indonesian legislative  hierarchy.  The  discussion  on  the  development  of  qanun  cannot  be separated from the events of the 1998 Reformation, which demanded the existence of democracy in various sectors of state life. The implementation of Islamic sharia in  Aceh  which  is  carried  out  by  forming qanun-qanun  is  organized  based  on  the Law  on  special  autonomy,  namely  Law  Number.  8  of  2001  concerning  Special Autonomy for the Province of Aceh as the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Law Number. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The author analyzes the legality of the Family Law Qanun Draft with the construction of constitutional law in terms of two points of view, namely the formality of establishing legislation and  the  concept  of  a  unitary  state.  Based  on  the  background  that  has  been elaborated above, the issues to be discussed are: (1) how is the legality of the Family Law Qanun Draft in terms of the concept of a unitary state? (2) how is the legality of  the  Family  Law  Qanun  Draft  in  terms  of  the  formality  of  forming  legislation? The  position  of  Qanun  in  the  legal  system  in  Indonesia  is  different  from  local regulations in Indonesia which  are also based on  several reasons. First, legally the position of Qanun in Aceh Province clearly has a stronger legal force compared to other  regional  regulations  in  Indonesia.  Secondly,  sociologically,  the  majority  of Indonesian  population,  especially  in  Aceh  Province,  implies  that  they  have practiced Islam in their daily lives. Although the level of acceptance of Islamic law itself is stratified, nevertheless Islam becomes the dominant value in daily life, both in  the  spiritual  content,  language,  culture,  practice  of  behavior  to  the implementation of Islamic Sharia itself. Third, in terms of Islamic law, the content is loaded with the theme of justice. Islam which in its teachings also contains legal rules  is  a  teaching  system  as  well  as  a  methodology  for  its  achievement,  because every nation has the same and universal ideals, in the form of justice, order, peace, harmony, holiness, and so forth. This rule is of course in accordance with the needs of humans who live on this earth.
Keywords: Qanun, Family Law, Legislation .

## Abstrak
Penelitian ini ingin menganalisis kedudukan qanun Aceh dalam hirarki perundang- undangan  Indonesia.  Bahasan  tentang  perkembangan  qanun  tidak  lepas  dari peristiwa  Reformasi  1998,  yang  menuntut  adanya  demokrasi  di  berbagai  sektor kehidupan  bernegara.  Pemberlakuan  syari’at  Islam  di  Aceh  yang  dilaksanaakan dengan  membentuk  qanun-qanun  diselenggarakan  berdasarkan  Undang-Undang mengenai  otonomi  khusus  yaitu  Undang-Undang Nomor.  8  tahun  2001  Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penulis melakukan  analisis  atas  legalitas  Rancangan  Qanun  Hukum  Keluarga  dengan konstruksi  hukum  tata  negara  ditinjau  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  formalitas pemebentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  konsep  negara  kesatuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, maka permasalahan yang akan  dibahas  ialah:  (1)  bagaimana  legalitas  Rancangan  Qanun  Hukum  Keluarga ditinjau  dari  konsep  negara  kesatuan?  (2)  bagaimana  legalitas  Rancangan  Qanun Hukum  Keluarga  ditinjau  dari  formalitas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan? Kedudukan Qanun dalam sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Peraturan  daerah  yang  ada  di  Indonesia  juga  didasarkan  pada  beberapa  alasan. Pertama,  secara  yuridis  kedudukan  Qanun  di  Provinsi  Aceh  jelas  mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia.  Kedua,  secara  sosiologis  penduduk  Indonesia  mayoritas  Muslim khususnya  di  Provinsi  Aceh  menunjukan  secara  tidak  langsung  sesungguhnya mereka  telah  mengamalkan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Meskipun kadar  penerimaan  hukum  Islam  itu  sendiri  bertingkat-tingkat,  namun  demikian Islam  menjadi  nilai  yang  dominan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  dalam kandungan  spiritual,  bahasa,  budaya,  praktik  perilaku  sampai  pada  pelaksanaan Syariat  Islam itu  sendiri.  Ketiga,  secara  flosofs  hukum Islam memiliki  kandungan yang  sarat  dengan  tema  keadilan.  Islam  yang  dalam  ajarannya  juga  mengandung aturan-aturan  hukum  adalah  sistem  ajaran  sekaligus  metodologi  pencapaiannya, karena  setiap  bangsa  memiliki  cita-cita  yang sama  dan  universal,  berupa  keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, dan lain sebagainya. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini.

## Kata Kunci: Qanun, Hukum Keluarga, Peundangan-undangan.

## Pendahuluan
Penelitian ini ingin menganalisis kedudukan qanun Aceh dalam hirarki perundang- undangan  Indonesia.  Bahasan  tentang  perkembangan  qanun  tidak  lepas  dari  peristiwa Reformasi  1998,  yang  menuntut  adanya  demokrasi  di  berbagai  sektor  kehidupan bernegara.  Seiring  kebijakan  otonomi  daerah  di  indoneisa  seperti  sekarang,  kebijakan otonomi daerah meluas implikasinya pada perkembangan tuntutan aspirasi dari beberapa elemen masyarakat di daerah yang berbasis Islam kuat guna melakukan formalisasi syari’at
Islam di level peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa aspek dari Syari’at Islam, sekarang  ini  dikenal  sebagai  perda-perda  bernuansa  syari’at.  Di  sisi  lain,  foemalisasi syari’ah  islam  yang  pernah  diperjuangkan  di  tingkat  nasioanal  dahulu,  hingga  saat  ini terus bergulir dan bergeser ke tingkat daerah karena di tatanan nasional dianggap tidak menemui jalan mulus, apalagi didukung dengan konsepsi otonomi daerah yang menjadi lebih luas pasca reformasi. 1
Denny Indrayana menyebutkan ada tiga fase formalisasi syari’at Islam di Indonesia hingga  saat  ini.  Fase  pertama  ialah  konstitusionalisasi  syari’at  islam.  Fase  ini  terjadi dalamntiga kali proses pembeuatan konstitusi di tahun 1945, 1956-1959 dan 1999-2002. 2
Tahun  1945,  konstitusionalisasi  syari’at  Islam  menghasilkan  piagam  Jakarta  dang  tujuh kalimatnya  “dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi  pemeluknya”.  Tujuh kalimat  ini  akhirnya  dihilangkan  atas  prakarsa  Moh.  Hatta.  Tahun  1956-1959,  upaya untuk  kembali  menjadikan  Islam  ebagai  dasar  negara  dan  memasukkan  tujuh  kata piagam Jakarta ke dalam konstitusi yag di buat konstituante kembali tidak tercapai setelah Presiden Soekarna mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tahun 1999-2002, uapaya untuk  kembali  memasukkan  tujuh  kata  piagam  Jakarta  tertolak  karena  kurangnya dukungan politik di Dewan Permusyarawatan Rakyat (MPR). 3
Fase kedua, formalisasi syariat islam di tingkat Undang-Undang, terutama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga dapat di sebut  dengan  istilah  “Undnag-Undnagisasi  syariat  Islam”.  Fase  ketiga,  syariat  Islam  di adopsi ke dalam perda, disebut dengan “Perdaisasi sya.ri’at Islam”.
Secara legal-formal pintu “Perdaisasi” syari’at Islam terbuka lebar dengan diakuinya konsep  desentralisasi  dalam  Undang-Undang  Nomor.  22  tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah.  Dalam  konteks  Aceh,  legitimasi  negara  terhadap  keistemiwaan aceh  di  bidang  syari’at  Islam  baru  diperoleh  pascareformasi  dengan  disahkan  Undang- Undang  Nomor.  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Inilah aturan hukum sekaligus pintu pertama dan utama secara resmi diberlakukannya syari’at Islam disalah satu provinsi di Indonesia. Undang-undang
1 Endri, “ Yuridical Analysis of The Legality of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law ,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 1 (2018): hlm. 123–147, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625.
2 Denni  Indrayana, Kompleksitas  Peraturan  Daerah  Bernuansa  Syari’at:  Perspektif  Hukum  Tata  Negara” Dalam Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraa , (Jakarta: Kompas, 2008).
3 Denni Indrayana, Kompleksitas Peraturan Daerah.. .
Nomo.  44  Tahun  1999  membuktikan  bahwa  formalisasi  syari’at  Islam  dapat  dan diizinkan hadir dalm sistem hukum nasional Indonesia.
Pemberlakuan  syari’at  Islam  di  Aceh  yang  dilaksanaakan  dengan  membentuk qanun-qanun  diselenggarakan  berdasarkan  Undang-Undang  mengenai  otonomi  khusus yaitu  Undang-Undang  Nomor.  8  tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Undang-Undang  Nomor.  11 tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Terdapat  keunikan  dalam  alur  legitimasi syari’at  Islam dan  adanya  pemeberontakan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  seakan-akan saing tumpeng tindih dan menemui titik klimaks dengan disahkannya Undang-Undang Nomor.  11  Tahun  2006  yang  diawali  dari  Memorendum  Of  Understanding  (MOU) Helsinki anatar Republik Indonesia dan GAM. Di satu sisis MoU Helsini ini merupakan bentuk  consensus  yang  harus  dibayar  Republik  Indonesia  atas  perjuangan  GAM  untuk meredam  gerakan  separatism,  disisi  lain  Undang-Undang  Nomor.  11  Tahun  2006 menjadi  momentum  pemberlakuan  syari’at  Islam  secara  kaffah  di  tanah  serambi mekkah. 4
Sejak  awal  penerapannya,  syari’at  Islam  di  Aceh  menuai  pro-kontra.  Sejumlah qanun  disahkan  sejak  Qanun  Nomor.  12  Tahun  2003  Tentang  Minuman  Khamar, Qanun nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat  dan  Qanun  Nomor.  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  jinayat.  Keempat  qanu tersebut  merupakan  notabene  memiliki  materi  muatan  pidana  (Jinayah).tahun  2015, Qanun  Jinayah  dipermasalahkan  oleh  ICJR  ke  Mahkamah  Agung  untuk  di  uji  materil qanun  tersebut.dan  yang  terbaru  yang  menuai  pro=kontra  adalah  Rancangan  Qanun Keluarga yang disalah satu babnya membahas tentang penglegalitasan poligami di Aceh. Qanun  tersebut  menuai  penolakan  dimasyarakat  dikarenakan  deskriminasi  terhadap perempuan dan suattu rancangan peraturan yang melecehkan perempuan. 5
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  penelitian  ini  disusun  oleh  penulis  untuk mengenalisis  legalitas  Rancangan  Qanun  Jinayat  dalam  konteks  hukum  ketatanegaraan Indonesia. Mengingat pentingnya legalitas sebuah peraturan perundang-undangan karena menentukan  validasi  dan  kekuatan  berlakunya,  maka  penulis  melakukan  analisis  atas
4 Hasan  Basri, “Kedudukan  Syariat  Islam  Di  Aceh  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,”  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum 13, no. 55 (2011): hlm. 75–92.
5 Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam… , hlm. 75–92.
legalitas  Rancangan  Qanun  Hukum  Keluarga  dengan  konstruksi  hukum  tata  negara ditinjau  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  formalitas  pemebentukan  peraturan  perundang- undangan dan konsep negara kesatuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah: (1) bagaimana legalitas Rancangan Qanun  Hukum  Keluarga  ditinjau  dari  konsep  negara  kesatuan?  (2)  bagaimana  legalitas Rancangan  Qanun  Hukum  Keluarga  ditinjau  dari  formalitas  pembentukan  peraturan perundang-undangan?

## Pembahasan

## 1. Rancangan Qanun Hukum Keluarga
Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan  hukum  dan  diformilkan  oleh  lembaga  legislative,  dengan  kata  lain, qanun  merupakan  hukum  positif  yang  berlaku  pada  satu  negara  yang  dibuat  oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.
Istilah  qanun  dalam  bahsa  Arab  merupakan  bentuk  kata  kerja  dari  qanna  yang artinya membuat hukum (to make law, to legislate) . Dalam perkembangannya, kata qanun berarti  hukum,  peraturan  dan  undang-undang.  Apabila  merujuk  pada  Bahasa  yunani kuno  qanun  berarti  buluh,  oleh  karenanya  pemakaian  buluh  dalam  kehidupan  sehari- hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, makan qanun juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris. 6
Istilah  qanun  sebagai  sebuah  terminologi  hukum  sudah  dipakai  dalam  kitab  Al- Ahkam  Al-Sultaniyah  karya  Al-Marwadi.  Dalam  praktiknya  penggunaannya  kata  qanun digunakan  untuk  menunjukan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masyarakat (mu’amalat bayna  al-nas) bukan  ibadah.  Selain  itu,  istilah  qanun  dipakai  juga  untuk  dokmen- dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (list), rekaman pajak tanah (register and list recording land taxes).
Mahmassani, dalam sebuah bukunya yang fenomenal memperkenalkan tiga macam makna qanun. Pertama, kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon). Kedua, sebagai istilah padanan
6 Efendi, “Kedudukan  Qanun  Bidang  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 1 (2014): 30.
untuk  hukum  ilmu  qanun,  qanun  Islam  berarti  hukum  Islam,  qanun  Aceh  berarti Peraturan  Daerah  Aceh.  Ketiga,  undang-undang,  yang  membedakan  yang  pertaman dengan  yang  ketiga  ini  adalah  pada  sifatnya,  jika  yang  pertima  ini  bersifat  lebih  umum maka pada yang ketiga ini lebih bersifat khusus, misalnya Undang-Undang Perkawinan. 7
Secara terminology sebagaimana yang di sebut diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun  dalam  tinjauan  istilah,  sebagaimana  penjelasan  tersebut  bukan  aturan  terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu’amalah antar sesame manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.  Qanun  adalah  peraturan  daerah  yang  setingkat  dengan  peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh (Al-Yasa Abubakar).
Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau di sebut juga hukum konvensional. Hukum konvensional atau al-qanun al-wadh’y adalah hukum  oyang  menghasilkan  oleh  (kehendak)  manusia,  sebagai  lawan  dari  hukum  yang bersumber  dari  Tuhan  atau  Al-Qawaaniin/Al-Isyara’I  Ilahiyah.  Namun  dalam perkembangan  mengarah  pada  huum  yang  sedang  berlaku  di  suatu  negara  pada  waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif. 8
Dengan  bersandarkan  pada  penjelasan  tersebut,  qanunadalah  ketentuan  hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau faqaha’ yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad  bahwa  qanun  dihasilkan  melalui  proses  metode  pemilihan  hukum  dari khazanah  pemikiran  dan  ijtihad  para  fuqaha’.  Selain  itu  juga  harus  dibuka  peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.

## 2. Legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga
Dasar  legislasi  hukum  Islam  dalam  perundang-undangan  Indonesia  dapat  dilihat pada  pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  perubahannya.  Hukum  Islam merupakan  sumber  pembentukan  hukum  nasional  di  Indonesia.  Dalam  ketetpan  MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, arah kebijakan, A. Hukum, butir 2,
7 M. Solly Lubis, “ Aceh Mencari Format Khusus ,” Jurnal Hukum 01, no. 01 (2005): 6.
8 Jabbar  Sabil ,  “Peran  Ulama  Dalam  Taqnin  Di  Aceh ,”  Jurnal  Transformasi  Administrasi  02,  no.  01 (2012): 201.
ditetapkan bahwa hukum islam, hukum adat, hukum barat adalah sumber pembentukan hukum nasional. 9
Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  menyebut  bahwa  Islam  adalah  agama  resmi negara.  Namun  hukum  Islam  di  Indonesia  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat (Living Law). Hukum  Islam  merupakan  hukum  material  yang  menjadi  sumber  pembentukan hukum di Indonesia, di samping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat.  Karena  hukum  Islam  sudah  dikenal  di  Indonesia  jauh  sebelum  masuknya pemerintah  colonial  Belanda  di  samping  hukum  adat  yang  merupakan  hukum  asli Indonesia. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia simultan dengan  menyebarnya  agama  Islam  di  nusantara  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari ajaran Islam.
Secara  empiric  hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  hidup (living  Law), 10 dalam masyarakat  Indonesia  mulai  sejak  masuknya  Islam  ke  nusantara.  JC.  Man  Leur  dalam catatanya  membuktikan  bahwa  hukum  Islam  sudah  dikenal  jauh  sebelum  masuknya Belanda  ke  Indonesia. 11 Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dibangun  berdasarkan  nash Al-Qur’an,  As-Sunnah  dan  Al-Ijtihad  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makam (ruang) bagi semua orang islam yang diatur dalam sebuah peraturan yang disebut qanun.
Qanun  juga  digunakan  sebagai  istilah  untuk  “Peraturan  daerah  Plus”  atau  lebih tepatnya  Peraturan  Daerah  yang  menjadi  peraturan  pelaksana  langsung  untuk  Undang- Undang  (dalam  rangka  otonomi  khusus  provinsi  Aceh).  Hal  ini  di  tegaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  perbangkan  syari’ah.  Jauh  sebelum adanya  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001,  landasan  yuridis  terhadap  pelaksanaan qanun  syari’at  Islam  di  Aceh  adalah  Undang-undang  No.  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Aceh.  Pasal  3  Undang-Undang  No.  44  Tahun 1999  tersebut  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  syari’at  merupakan  keistemewaan  bagi Aceh.  Keistimewaan  ini  merupakan  bagian  dari  pengakuaan  bangsa  Indonesia  yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap
9 Al  Yasa  Abubakar, Kedudukan  Syari’at  Islam:  Paradigma  dan  Kegiatan ,  (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat Islam, 2005).
10 Said Agil Husen Al Munawar, Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia , (Jakarta: Kaifa, 2004).
11 Hassan Muarif Ambary, Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam , (Jakarta: Logos, 1995).
dipelihara  secara  turun  temurun  sebagai  landasan  spiritual,  moral  dan  kemanusian. 12
Keistimewaan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  meliputi  bidang-bidang  tertentu, seperti  bidang  ahwal  asy-syakhsyah  (hukum  keluarga),  hukum  jinayat  (hukum  pidana islam)  dan  meluas  pada  bidang  muamalat  (hukum  perdagangan  Islam,  perbangkan syari’ah). 13
Pelenggaraan  kehidupan  beragama  yang  dalam  bentuk  pelaksanaan  syariat  Islam dilakukan secara menyeluruh. Atrinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan  dari  hukum  syariat.  Pengaturan  yang  meliputi  dimensi  politik,  hukum, ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  sosial  budaya  dan  lainnya  inilah  yang  menyebabkan sehingga, hukum yang diberlakukan di aceh ini adalah hukum yang berlandaskan ajaran agama  yaitu  hukum  syariat  Islam.  Pertanyaan  yang  muncul  apakah  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibenarkan  suatu  komunitas  menjalankan  hukum agamanya. 14
Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaanya,  bunyi  pasal  29 Undang-Undang Dasar 1945 jelas bermakna imperative. Keaktifan negara di sini adalah memberikan  jaminan  bagaimana  penduduk  dapat  memeluk  dan  menjalankan agamanya. 15 Dalam  konteks  Aceh  negara  bukan  hanya  berperan  dalam  memfasilitasi kehidupan  beragama,  tetapi  juga  terlibat  mendesai  formulasi-formulasi  hukum  yang bersumber  pada  ajaran  agama  Islam  melalui  kegiatan  legislasinya.  Keikutsertaan  negara dalam menjalankan syariat Islam di Aceh sebagai kewajiban Konstitusional. 16
Peran negara yang ditampilkan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari  adanya  ketentuan  Undang-Undang Dasar  1945  yang mengakui  adanya  pemerintah daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa.  Salah  satu  kekhusus  yang  diberikan  kepada provinsi Aceh ini adalah dengan menjalankan aturan-aturan hukum berdasarkan syariat Islam.  Masyarakat  Aceh  yang  memang  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  religious  dan
12 Syahrizal, I Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007).
13 Sopyan  Mei  Utama,  “ Eksistensi  Hukum  Islam  dalam  Peraturan  Perundang-  Undangan  Di  Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia ,” Wawasan Yiridika 2, No. 1 (2018): 57–66. 14 Syahrizal, I Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh .
15 Hartono Marjono, Menegakkan Syariat dalam Kontaks Keindonesiaan , (Bandung: Mizan, 1997).
16 Kamarusdiana,  “ Qanun  Jinayat  Aceh  dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia ,”  Ahkam  16,  no.  2 (2016): 151–162.
kental dengan ajaran syariat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 17 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyebutkan syariat Islam adalah tuntunan ajaran  Islam  dalam  semua  konteks  dan  aspek  kehidupan.  Jadi  syariat  Islam  yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek akidah, ibada dan muamalah, tetapi juga dalam bidang jinayat dan ahwal asy-syakhsyah (hukum keluarga). Dimensi-dimensi syariat Islam ini ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaanny, pengamalannya dan penegakannnya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Isalam di Aceh berada dalam kekuasaan  negara,  dimana  negara  berperan  penting  dan  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh.
Kedudukan  Qanun  Hukum  Keluarga  di  provinsi  Aceh  didasarkan  pada  Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 sebagai landasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh saat  ini  dilanjutkan  dengan  Undang-Undang No.  11  Tahun  2006  tahun  2006  Tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam ketentuan umum angka 21 dan 22 Undang-Undang No. 11  Tahun  2006  disebutkan  bahwa  qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang-undangan sejenis  peraturan  daerah  provinsi,  Kabupaten/Kota  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh  atau  kehidupan  masyarakat Kabupaten/Kota  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan masyarakat Aceh ataua kehidupan masyarakat Kabupatan/Kota.
Pasal  233  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2006  kembali  menjelaskan tentang kedudukan qanun, qanun di bentuk dalam rangka penyelnggaraan pemerintahan Aceh,  pemerintahan  Kabupaten/Kota  dan  penyelanggaraan  tugas  bantuan,  selanjutnya Qanun  No.  3  Tahun  2007  menyebutkan  bahwa  qanun  dibentuk  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  Aaceh  dan  Kabupaten/Kota,  pengaturan  hal  yang berkaitan  dengan  kondisi  khusus  daerahpenyelanggaraan  tugas  pembantuan  dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.
Klausul  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  dan  Qanun  di  atas  tentang “penyelenggaran  pemerintahan  daerah  Aceh  dan  Kabupaten/Kota”  sebagai  salah  satu fungsi pemebentukan qanun, menjadikan qanun di provinsi Aceh berbeda dengan perda di daerah lainnya di Indonesia. Karena fungsi pemebentukan perda di daerah lain sesuai
17 Ali  Geno  Berutu,  “ Faktor  Penghambatan  Dalam  Penegakan  Hukum  Qanun  Jinayat  Di  Subulussalam Aceh ” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).
dengan  ketentuan  Undang-undang No.  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah yang  menyatakan  perda  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantu.
Fungsi  pembentukan  Qânûn  itu  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  Aceh  atau Kabupaten/Kota,  maka  Qanun  dapat  mengatur  apa  saja  yang  termasuk  bentuk penyelenggaraan Pemerintahan  Aceh atau Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Aceh  atau  Kabupaten/  Kota  ini  maka  Qânûn  dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan pemerintah Aceh atau Kabuten Kota.  Dan  Urusan  pemerintah  ini  adalah  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Syariah Islam  bagi  masyarakat  Aceh  secara  langsung  sesuai  dengan  Pasal  16  ayat  (2)  huruf  a,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
Qânûn  dari  sisi  hierarki  perundang-undangan  memang  sejenis  peraturan  daerah sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  maupun  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  dan  peraturan  daerah  kedudukan  paling  rendah  di bandingkan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  berdasarkan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Jo  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundangundangan sebagai berikut: (a) UUD 1945; (b) Ketetapan MPR; (c) UU/Perpu; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah.
Qanun  berdasarkan  hierarki  peraturan  perundangundangan  di  atas  adalah Peraturan daerah di tingkat Provinsi. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang huruf  a  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  disebutkan  “termasuk  dalam  jenis peraturan  daerah  adalah  Qanun  yang  berlaku  di  Provinsi  Aceh,  terkait  dengan kemungkinan dibatalkannya Qânûn pada tingkat Mahkamah Agung, terdapat perbedaan antara  Qânûn dengan Perda  di daerah  lain. Perda di daerah  lain dapat dibatalkan  oleh Pemerintah  melalui  peraturan  Presiden.  Jika  Provinsi  atau  Kabupaten/  Kota  tidak menerima  terhadap  Putusan  Pembatalan  ini  maka  Kepada  Daerah  dapat  mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  Jo  Pasal  145  ayat  (3  dan  5)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004,  sementara  untuk  pembatalan  Qanun  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  maka  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Agung  melalui judicial  review
berdasarkan Pasal 235 ayat (4). Kewenangan Mahkamah Agung melakukan uji materi ini sesuai  dengan  kewenangan  Mahkamah  Agung  yaitu  menguji  peraturan  perundang- undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Wewenang  pengujian  ini  didasarkan  pada  UndangUndang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  hasil  amandemen  ketiga  yang  disebut  dalam  Pasal  24A  ayat  (1) “Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  Kasasi  menguji  Peraturan Perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  dan mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang.  Qanun  menjadi suatu yang berbeda dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia disebabkan beberapa pertimbangan. Pertama, Hukum Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat Muslim saja. Apabila kita perhatikan isi qanun yang ada di Provinsi Aceh maka qanun-qanun tersebut ada dua macam, yaitu qânûn yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat, dan Qanun non syariat yang berkenaan dengan aspek keduniaan semata. Khusus menyangkut qânûn yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang  untuk  qanun  yang  non  syariat  akan  berlaku  secara  umum  untuk  masyarakat  di Provinsi Aceh secara keseluruhan. Polarisasi ini tetap dalam kerangka  mempertahankan asas  kebebasan  menjalankan  ajaran  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  oleh masyarakat di Aceh.
Qanun  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaana  Syariat  Islam  yang  ada  di  Aceh  itu menganut asas personalitas keislaman, artinya qanun-qanun syariat seperti dikemukakan di atas hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedang non-Muslim secara umum (Protestan, Katolik,  Hindu  dan  Budha,  bahkan  penganut  aliran  Kepercayaan)  tidak  termasuk  di dalamnya,  apalagi  dipaksa  untuk  melaksanakannya,  jelas  tidak  mungkin  sama  sekali. Dengan demikian, bagi penduduk non-Muslim di Aceh tidak ada kesulitan untuk tetap tingal  di  Provinsi  Aceh,  karena  mereka  tetap  tunduk  kepada  KUH  Pidana  sebagai ketentuan  hukum yang berlaku  secara  Nasional,  di  samping tetap  menaati  Qanun  yang bersifat non sayariat.
Kesimpulan  seperti  ini  secara  jelas  dapat  dipahami  dari:  (a)  Pasal  25,  ayat  (3) Undang Undang No.18 Tahun 2001 mengatakan, “Kewenangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  diberlakukan  bagi  pemeluk  agama  Islam.”16  (b)  Perda  No.5  Tahun  2000,
pada pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
Sejalan  dengan  ini,  Al  Yasa`  Abubakar  mengatakan  bahwa  penekanan  utama pemberlakuan  Syariat  Islam  di  NAD  adalah  dengan  memperhatikan  asas  personalitas keislaman. Pemaknaan memberlakukan asas personalitas keislaman di sini adalah, Syariat Islam  itu  hanya  diberlakukan  bagi  masyarakat  dengan  memperhatikan  agama  pelaku tindak pidana itu sendiri harus benar-benar beragama Islam, lebih konkrit untuk hal ini bisa  dilihat  dari  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)-nya,  pengamalannya,  dan pengakuannya.18 Ketegasan ini membuat pengetahuan tentang apa agama pelaku tindak pidana  itu  di  Provinsi  Aceh  menjadi  sangat  penting  dalam hal  penentuan  penundukan hukum mereka.
Muslim  Ibrahim  mengatakan  bahwa  hukum  Islam  yang  diterapkan  di  Nanggroe Aceh Darussalam adalah murni berdasarkan Syariat Islam, karenanya hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang non-Muslim tidak termasuk di dalamnya, soal urusan agama mereka  biarlah  mereka  yang  mengaturnya  sendiri.  Dengan  demikian  Qânûn  sebagai bagian  dari  hukum  Islam  yang  berlaku  di  NAD  hanya  diberlakukan  bagi  umat  Islam semata. 18
Pemberlakuan  hukum  Islam  di  Provinsi  Aceh  yang  ada  sekarang  ini  jelas  masih berada  dalam  koridor  trilogi  kerukunan  umat  beragama,  yaitu  kerukunan  antar  umat beragama,  kerukunan  intern  umat  beragama,  dan  kerukunan  antar  umat  beragama dengan  Pemerintah,  juga  sejalan  dengan  pedoman  dasar  dalam  beragama  bagi  bangsa Indonesaia yang diatur pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1), menyatakan: Negara berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Asas  personalitas  keislaman  seperti  telah  dikemukakan,  juga  berpedoman  kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Qânûn Nomor 5 Tahun 2000, dan pernyataan para pakar, hal ini juga telah dipahami benar oleh non -Muslim.
18 Kamarusdiana, “ Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia .”
Al Yasa’  Abu Bakar menjamin  bahwa Syariat Islam mengatur dan menjamin hak- hak non-Muslim di Provinsi Aceh, jika hal ini memang secara nyata bisa berjalan dengan baik di Provinsi Aceh, pastilah persepsi yang salah di pelbagai pihak tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai suatu alternatif sistem tata kenegaraan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan umumakan terkoreksi. 19
Kedua,  Putusan  Kasasi  dan  Peninjauan  kembali  tidak  dalam  rangka  menentang pemberlakuan hukum Islam. Mahkamah Agung sebagai badan penyelenggara kekuasaan tertinggi di Indonesia hendaknya mendukung penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Meskipun sumber rujukan hukum yang digunakan adalah hukum nasional, Mahkamah Agung  akan  dipahami  keliru  bila  lewat  kasasi  dan  Peninjauan  kembali,  dia  berani membatalkan penerapan hukum Islam di Provinsi Acehdengan mencari alternatif hukum lain.
Logika  yang  dikembangkan  adalah,  sikap  mengukuhkan  putusan  Mahkamah Syari`ah,  dan  Mahkamah  Syariah  Provinsi  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah  yang paling  bijak,  berarti  Mahkamah  Agung  telah  mempedomani  pesan  yang  diemban  oleh UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh,  dan  UU  No.  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Aceh.
Mahkamah  Agung  harus  memutus  dalam  sidang Kasasi  atau  Peninjauan  Kembali untuk  perkara  Hukum  Pidana  Islam  dan  hukum  keluarga  dengan  berpedoman  kepada Qanun  yang  sudah  dibuat  oleh  DPRD  Provinsi  Aceh.  Pemahaman  seperti  di  atas dikemukakan sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang  berbunyi:  Hal  mendasar  dari  Undang  Undang  ini  adalah  pemberian  kesempatan yang lebih  luas  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri  termasuk  sumber- sumber  ekonomi,  menggali  dan  memberdayakan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia,  menumbuh  kembangkan  prakarsa,  kreativitas  dan  demokrasi,  meningkatkan peran  serta  masyarakat,  menggali  dan  mengimplementasikan  tata  bermasyarakat  yang sesuai  dengan  nilai  luhur  kehidupan  masyarakat  Aceh,  memfungsikan  secara  optimal Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  NAD  dalam  memajukan  penyelenggaraan
19 Frietz R. Tambunan Pr, Syari`at di Wilayah Syari`at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002).
pemerintahan  di  Provinsi  NAD  dan  mengaplikasikan  Syariat  Islam  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Penjelasan  Umum  Undang  Undang  tersebut  pada  alinea  berikutnya,  di  sana dinyatakan:  Qânûn  Provinsi  Aceh  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Aceh  yang  dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis  derogaat  lex  generalis ,  dan  Mahkamah  Agung  berwenang  melakukan  uji  materil terhadap Qanun.
Ini  mengisyaratkan  bahwa  Mahkamah  Agung  harus  tidak  menggunakan  hukum yang  bersifat  umum  itu  sebagai  pedoman  dalam  memutus  pada  sidang  kasasi  untuk perkara yang bersumber dari daerah Provinsi Aceh, tetapi dia mesti berpedoman kepada qanun,  dalam  rangka  menopang  berlakunya  hukum  Islam  yang  khusus  berlakunya  di Provinsi Aceh.
Melalui otonomi Daerah yang digelar di era reformasi ini maka Mahkamah Agung harus menopang setiap produk hukum Daerah dalam rangka memperkokoh makna dari otonomi Daerah tersebut. Mahkamah Agung misalnya berkeinginan untuk membatalkan hukum  Islam  yang  diberlakukan  di  Provinsi  Aceh  itu  maka  akan  sama  artinya  dengan membatalkan  Otonomi  Daerah  yang  Seluas-luasnya  bagi  Provinsi  Aceh  itu.  Hilangnya kemandirian  dan  keleluasaan  masyarakat  Provinsi  Aceh  untuk  memberlakukan  Syariat Islam, jelas merupakan sikap pengebirian terhadap perjuangan panjang masyarakat Aceh yang sudah berhasil diraih di era reformasi ini. Bila hal ini yang terjadi berarti Indonesia mundur kembali kepada era sebelum reformasi.
Kedudukan  Qanun  dalam sistem hukum  di  Indonesia  berbeda  dengan  Peraturan daerah  yang  ada  di  Indonesia  juga  didasarkan  pada  beberapa  alasan.  Pertama,  secara yuridis kedudukan Qanun di Provinsi Aceh jelas mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat  dibandingkan  dengan  Peraturan  daerah  lainnya  di  Indonesia.  Hal  ini  jelas keberadaaan qânûn didasarkan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan  Aceh  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001.  Dari  sudut  hukum maka  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999  dan  UndangUndang  Nomor  44  Tahun 1999  merupakan lex  specialis yang  merupakan  aturan  hukum  khusus  yang  berlaku  di Provinsi  Aceh  berbeda  dengan  provinsi  lainnya  yang  berdasarkan  Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  1999  dan  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004.
Qanun  dalam  kaitan  pelaksanaan  sanksi  terhadap  pelanggarnya  di  Provinsi  Aceh didasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan  Provinsi  Aceh.  Namun  demikian  Undang-Undang  ini  dianggap  masih mengandung  kelemahan,  karena  Peraturan  Daerah  yang  tercantum  sama  dengan Peraturan  Daerah  yang ada  di  Provinsi  lainnya  di  Indonesia,  sehingga  ketentuan  dalam perda tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hal pemberian sanksi bagi para pelanggar  termasuk  bagi  para  pelanggar  Syariat  Islam.  Apalagi  dalam  pasal  2  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  hanya  mengatur  Perda  tingkat  Kabupaten/  Kota  dan tidak mengatur Perda di tingkat Provinsi.
Kelemahan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  ini,  pada  akhirnya  melahirkan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  yang  mendudukan  posisi  qânûn  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  Peraturan  Daerah  yang  ada  di  Provinsi  lainnya  di  Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini menentukan bahwa qanun yang dimaksud adalah  Peraturan  Daerah  di  Provinsi  Aceh  dan  dapat  mengesampingkan  peraturan lainnya dengan memakai asas lex specialis derogaat lex generalis meskipun Mahkamah Agung memang dapat melakukan uji materi terhadap Qanun.
Al  Yasa  Abu  Bakar  berpandangan  bahwa  qanun  ini  merupakan  Perda  Plus  setara dengan Peraturan Pemerintah, karena qânûn dapat dilaksanakan secara langsung dengan memakai  asas lex  specialis .  Rusjdi  Muhammad  memiliki  pandangan  yang  lain  karena baginya kedudukan qanun tetap setara dengan Peraturan Daerah, karena lex specialis yang terdapat  dalam  qanun  hanya  berlaku  sama  dengan  peraturan  yang  sederajat  dengan qânûn  yaitu  peraturan  daerah,  sehingga  qanun  itu  tidak  sama  kedudukannya  dengan Undang-Undang.
Argumentasi  tentang  qanun  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  Peraturan Daerah memang dapat dibuktikan dengan alasan yuridis, yaitu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yaitu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji  materil  terhadap  qanun.  Penyerahan  uji  materil  qanun  kepada  Mahkamah  Agung tentu  saja  menjadi  dasar  bahwa  sesungguhnya  qanun  memang  sama  kedudukannya dengan  Peraturan  Daerah,  karena  seandainya  qanun  itu  sama  dengan  Undang-Undang
maka  hak  uji  materil  terhadap  qanun  itu  tentu  saja  diserahkan  kepada  MPR  sesuai dengan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  TAP  MPR  Nomor  III/2000  dan  pada  akhirnya  hak  uji materil  terhadap  Undang-Undang  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sesuai Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi jo pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
Kedudukan qanun memang tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang, karena pemaknaan qanun sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sendiri  yang menyebutkan qanun merupakan Perda. Karena itu dari sisi hierarki perundang-undangan sebagai lex specialis yang harus disamakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bukan  qanun  itu  sendiri.  Undang-Undang  itulah  yang  menyamakan  kedudukannya dengan  Undang-Undang  lainnya.  Oleh  karenanya  apabila  qânûn  misalnya  secara substansi berlawanan dengan Undang-Undang maka hal tersebut dapat dibenarkan secara yuridis selama qânûn yang diatur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.
Qanun  dari  sisi  proses  pembentukannya  merupakan  produk  legislatif  yang ada  di daerah  sementara  Peraturan  Pemerintah  apalagi  Undang-Undang  merupakan  produk legislatif  di  tingkat  Pemerintah  pusat  sesuai  dengan  Pasal  10  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena itu sesuai teori hierarki maka ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 TAP MPR Nomor III/2000 menyebutkan “sesuai dengan Tata urutan Perundang-undangan, maka setiap aturan perundang-undangan ini, maka  setiap  aturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  hukum yang lebih tinggi.
Ketentuan  dalam  TAP  MPR  Nomor  III/2000  sekarang  sudah  dicabut  menjadi menjadi  UndangUndang  RI  Nomor  10  Tahun  2004  dalam Pasal  7  ayat  (5)  disebutkan bahwa “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (1) UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2004 dan  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang  menentukan  bahwa  dalam  hal  suatu  undang-undang  diduga  bertentangan  dengan UndangUndang Dasar  1945  maka  pengujiannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,
sementara  dalam  ayat  (2)  menentukan  bahwa  apabila  dalam  hal  suatu  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  bertentangan  dengan  undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Dalam konteks Provinsi Aceh maka teori hierarki dengan asas lex superior derogate lex inferior (Peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih tinggi) dibatasi oleh asas lex specialis derogat lex generalis (Peraturan yang khusus dapat membatalkan  peraturan  yang  lebih  umum).  Keberadaan  Qanun  di  Provinsi  Aceh sesungguhnya  menjadi  kuat  karena  mendapat  perintah  langsung  dari  Undang-Undang yakni  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  yang  merupakan lex  specialis dari UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Begitu  pula berkaitan  dengan  qanun  tentang  Syariat  Islam  merupakan  pelaksanaan  dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 yang telah menentukan bahwa: Ayat (1) Peradilan  Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariyyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Ayat (2) Kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  sebagaimana  ayat  (1)  didasarkan  atas  Syariat  Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Aceh.
Kekuatan  qanun  pada  tahap  berikutnya  semakin  kuat  dengan  adanya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  angka  21  dan  22  disebutkan  bahwa  Qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang- undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi,  Kabupaten/kota  yang  mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh  atau  kehidupan masyarakat  Aceh  atau  kehidupan  masyarakat  Kabupaten/kota  di  Aceh.  Sesungguhnya Peraturan  Daerah  tentang  Syariat  Islam  sesungguhnya  bertabrakan  dengan UndangUndang  Nomor  22  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004. Undang-Undang  tersebut  mengamanatkan  bahwa  domain  masalah  agama  merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui lembaga DPR. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  mengatur  “Kewenangan  daerah  mencakup  kewenangan  seluruh  bidang pemerintahan  kecuali  kewenangan  dalam  bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan keamanan lain”.
Peraturan  daerah  yang  bernuansa  syariah  tetap  terbuka  sesuai  dengan  bunyi penjelasan  UndangUndang  tersebut  yaitu  khusus  di  bidang  keagamaan  sebagian kegiatannya  dapat  ditugaskan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  sebagai  upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Begitu pula secara yuridis akan ada kepastian hukum, karena Islam sebagai suatu ajaran mengandung sistem nilai sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Kedua,  secara  sosiologis  penduduk  Indonesia  mayoritas  Muslim  khususnya  di Provinsi  Aceh  menunjukan  secara  tidak  langsung  sesungguhnya  mereka  telah mengamalkan  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Meskipun  kadar  penerimaan hukum  Islam  itu  sendiri  bertingkat-tingkat,  namun  demikian  Islam  menjadi  nilai  yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kandungan spiritual, bahasa, budaya, praktik perilaku sampai pada pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri. Hukum Islam sudah menjadi  living  law  dalam  masyarakat.  Maka  integrasi  hukum  Islam  ke  dalam  hukum nasional  di  dalam  masyarakat  Aceh  ditambah  kesadaran  pengamalan  ajaran  beragama, maka  hukum  Islam  menjadi  alternatif  terbaik  untuk  mengatasi  komplikasi  kehidupan hukum.
Ketiga,  secara  flosofs  hukum  Islam  memiliki  kandungan  yang  sarat  dengan  tema keadilan.  Islam  yang  dalam  ajarannya  juga  mengandung  aturan-aturan  hukum  adalah sistem ajaran sekaligus metodologi pencapaiannya, karena setiap bangsa memiliki cita-cita yang sama dan universal, berupa keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, dan lain sebagainya. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini.

## Daftar Pustaka
Ambary,  Hassan  Muarif. Menemukan  Jejak  Arkeologis  dan  Historis  Islam .  Jakarta:  Logos, 1995.
Basri,  Hasan.  “Kedudukan  Syariat  Islam  di  Aceh  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 55 (2011): 75–92.
Berutu, Ali Geno. “Faktor Penghambatan Dalam Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Subulussalam Aceh.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
Efendi.  “Kedudukan  Qanun  Bidang  Sumber  Daya  Alam  dalam  Sistem  Hukum Nasional,.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 1 (2014): 30.
Endri.  “Yuridical  Analysis  of  The  Legality  of  Qanun  Aceh  Number  6  Year  2014  on Jinayat  Law.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  1  (2018):  123–147. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625.
Indrayana, Denni. Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari’at; Perspektif Hukum Tata Negara”  Dalam  Negara  Antara  Ada  Dan  Tiada:  Reformasi  Hukum  Ketatanegaraa . Jakarta: Kompas, 2008.
Kamarusdiana.  “Qanun  Jinayat  Aceh  Dalam  Perspektif  Negara  HUkum  Indonesia.”
Ahkam 16, no. 2 (2016): 151–162.
Lubis, M. Solly. “Aceh Mencari Format Khusus.” jurnal Hukum 01, no. 01 (2005): 6.
Marjono,  Hartono. Menegakkan  Syariat  dalam  Kontaks  Keindonesiaan .  Bandung:  Mizan, 1997.
Munawar, Said Agil Husen Al. Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia . Jakarta: Kaifa, 2004.
Pr,  Frietz  R.  Tambunan. Syari`at  Di  Wilayah  Syari`at  Pernik-Pernik  Islam  di  Nangroe  Aceh Darussalam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.
Sabil, Jabbar. “Peran Ulama Dalam Taqnin di Aceh.” Jurnal Transformasi Administrasi 02, no. 01 (2012): 201.
Syahrizal. I Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007.
Utama, Sopyan Mei. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia.” Wawasan Yiridika 2, no. 1 (2018): 57–66.
Al Yasa Abubakar. Kedudukan Syari’at Islam: Paradigma dan Kegiatan . Banda Aceh: Dinad Syariat Islam, 2005.