INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18900-18910 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Urgensi Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris oleh Pemerintah Indonesia
Akmal Tawakal 1 ✉ , Fadhlan Nur Hakiem 2 , Maulana Rifai 3
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 12010631260015@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  urgensi  serta  dampak  dari  kebijakan  pemerintah  Indonesia dalam  menetapkan  status  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  sebagai  kelompok  teroris.  Penetapan status tersebut dilatarbelakangi oleh aksi kekerasan yang telah dilakukan OPM dalam menyebar teror kepada warga sipil hingga aparat hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan menjelaskan latar belakang penetapan status OPM menjadi kelompok teroris seta dampak dari penetapan status tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka yang  berasal  dari  buku,  jurnal,  dokumen  pemerintah,  dan  sumber-sumber  lain  dari  internet  yang dianggap  relevan. Hasil penelitian ini  menjelaskan  bahwa penetapan  status  OPM  sebagai  kelompok teroris tersebut untuk memberatkan hukuman pada aksi teror OPM, sekaligus mendapatkan legitimasi atas  tindakan  represif  yang  dikolaborasikan  dengan  strategi  preventif  berupa  pembekuan  gerakan mencari dukungan internasional oleh para aktivis pro Papua Merdeka Kata Kunci: Organisasi Papua Merdeka (OPM), Terorisme, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana
This  article  aims  to  analyze  the  urgency  and  impact  of  the  Indonesian  government's  policy  in determining the status of the Free Papua Organization (OPM) as a terrorist group. The determination of this status was motivated by acts of violence that had been carried out by OPM in spreading terror among civilians and Indonesian law enforcement officers. This research uses a qualitative descriptive analytical approach by explaining the background to the determination of OPM's status as a terrorist group  and  the  impact  of  determining  this  status.  Data  collection  was  carried  out  in  the  form  of literature studies originating from books, journals, government documents and other sources from the internet  that  were  considered  relevant.  The  results  of  this  research  explains  the  determination  of OPM's  status  as  a  terrorist  group is  to  increase  punishment for OPM  terror acts, as  well  as  to  gain legitimacy for repressive actions in collaboration with preventive strategy by freezing the movement seeking international support by pro-Free Papua activists.
Keywords: Free Papua Organization (OPM), Terrorism, Human Rights, Criminal Law

## PENDAHULUAN
Sudah  menjadi  hak  dasar  manusia  secara  universal  untuk  hidup  dalam  rasa  aman dan  damai.  Dalam  mewujudkan  hak  dasar  manusia  tersebut,  masing-masing  negara berkewajiban  untuk  melindungi  rakyatnya.  Di  Indonesia,  perlindungan  atas  hak  dasar manusia  tersebut  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28I  ayat  (4)  yang berbunyi “ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan  hukum  yang  tentunya  bertugas  dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi warganya  dari segala  macam ancaman baik dari dalam  maupun  luar negeri agar tercipta rasa aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
Salah  satu  bentuk  ancaman  keamanan  yang  masih  terjadi  di  Indonesia  adalah gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Gerakan tersebut mulai mencuat sejak tahun 1960-an yang diinisiasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang berjudul “The Current Status of The Papuan Pro- Independence Movement” yang dipublikasikan pada tanggal 24 Agustus 2015 menyebut bahwa OPM terdiri dari faksi yang saling bersaing (BBC News Indonesia, 2018). Faksi ini terdiri  dari  tiga  bagian;  yaitu  kelompok  bersenjata,  kelompok  para  demonstran,  dan sekelompok  kecil  pemimpin  yang  berbasis  di  luar  negeri  yang  bertugas  mencari dukungan internasional dalam mencapai kemerdekaan.
Pergerakan  OPM  semakin  gencar  setelah  peresmian  perusahaan  penambangan asing PT Freeport yang dianggap mencuri hasil sebagian besar kekayaan alam di Papua.
Pemerataan  pembangunan  yang  kurang  tertata  serta  perbedaan  perekonomian  yang signifikan  antara  wilayah  Papua  dengan  wilayah-wilayah  lainnya  di  Indonesia  menjadi faktor lain yang mendasari gencarnya gerakan perlawanan tersebut. Dana pembangunan yang digelontorkan oleh pemerintah  pusat dianggap hanya  menjangkau para kaum elit saja sedangkan masyarakat biasa tidak dapat merasakan hasil dari pembangunan tersebut (KOMPAS, 2023).
Atas  dasar  ketidaksetaraan  tersebut  yang  menjadi  tujuan  OPM  dalam  upaya melepaskan Papua dari wilayah NKRI. OPM merasa bahwa warga asli Papua yang berhak atas  wilayah  Papua  ibarat  tanah  nenek  moyang  yang  menjadi  kehendak  milik  sendiri. Akibat  pemikiran  tersebut,  terciptalah  doktrin  bahwa  siapapun  yang  bukan  warga  asli Papua, maka tidak berhak untuk „mengakuisi‟ Papua.
Mengutip Statuto Disposita dalam “Tujuan Pemberontakan OPM, Sejarah dan Fakta” dari  (Organisasi.co.id.  2021),  menyatakan  bahwa  beberapa  suku  di  Papua  turut mendukung OPM karena organisasi tersebut merupakan gerakan politis praktis. Mathius Wenda, selaku Kepala Suku Walak yang juga menempati posisi pimpinan tertinggi OPM, yang  berpengaruh  besar  terhadap  suara  mayoritas  suku  di  Papua  dalam  mendukung OPM.  Hal  tersebut  sangat  disayangkan  yang  mana  seharusnya  sebuah  suku  dapat menjadi  perantara  penyebaran  budaya  daerah,  namun  terpengaruhi  oleh  intervensi politik.
Dalam melancarkan aksinya, OPM telah beberapa kali menyebarkan teror di Papua baik ke warga sipil hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu kasus kemanusiaan yang sangat dikecam adalah peristiwa 1 Desember 2018 di Jalan Trans Papua, Kabupaten Nduga, Papua. Peristiwa tersebut menewaskan 31 orang pekerja PT Istaka Karya. Adapun beberapa  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  Briptu  Heidar  yang  merupakan anggota  Satgas  Gakkum  Polda  Papua  wilayah  Ilaga  pada  tanggal  12  Agustus  2019  di Kampung Mudidok, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Adapun beberapa kasus pembakaran seperti  pembakaran  SMA  Negeri  1  Beoga  pada  11  April  2021,  pembakaran  SD  Inpres Dambet pada 17 April 2021, pembakaran kantor PT Bumi Infrastruktur pada 13 April 2021, dan  beberapa  kasus  teror  lainnya.  Salah  satu  kasus  teror  OPM  yang  hingga  kini  belum menemui  titik  terang  yaitu  kasus  terbakarnya  pesawat  Susi  Air  dan  hilangnya  pilot maskapai tersebut.
Akibat  dari  serangkaian  kejahatan  dan  teror  yang  dilancarkan  OPM,  pemerintah Indonesia  akhirnya  menetapkan  status  OPM  yang  sebelumnya  termasuk  Kelompok Kriminal  Bersenjata  (KKB)  menjadi  kelompok  teroris.  Penetapan  status  tersebut  secara
resmi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),  Bapak  Mahfud  MD,  pada  29  April  2021  setelah  berdiskusi  dengan  Badan Intelijen  Negara  (BIN),  Polri,  TNI,  dan  MPR  yang  turut  menyepakati  penetapan  status teroris  OPM  tersebut  atas  dasar  aksi  kekerasan  secara  masif  yang  membahayakan keamanan  rakyat  Papua.  Keputusan  tersebut  sejalan  dengan  UU  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  mengklasifikasikan  terorisme sebagai  pihak  yang  mengancam,  menggerakkan  dan  mengorganisasi  terorisme  (CNN Indonesia, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisa suatu fenomena ilmiah dengan  melakukan  eksplorasi  terhadap  peristiwa,  proses,  kejadian,  maupun  aktivitas terhadap  satu  atau  lebih  orang  (Sugiyono,  2019).  Melalui  pendekatan  studi  kasus, penelitian  berfokus  pada  suatu  fenomena  secara  spesifik  dalam  suatu  peristiwa  yang melibatkan  individu,  kelompok  maupun  suatu  potret  kehidupan  (Creswell,  2016).  Dalam upaya pengumpulan data untuk mendukung tujuan penelitian ini berupa penelitian studi pustaka  ( library  research)  dengan  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  seperti buku, jurnal, artikel, situs web, serta dokumen lain yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukuman Terhadap Aksi Teror Organisasi Papua Merdeka
Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh OPM yang turut memancing simpati warga Papua hingga dukungan internasional termasuk dalam bentuk kejahatan terhadap keamanan  negara.  Hal  tersebut  sesiao  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Buku  Kedua  tentang  kejahatan  pada  Pasal  104  hingga  Pasal  129,  yang dikategorikan  sebagai  gerakan  pemberontakan/  separatisme  termasuk  dalam  bentuk perbuatan  yang  mengganggu  kepentingan  negara  terkait  wilayah  (Mulia.  dkk.,  2020). Sesuai  dengan  isi  KUHP  tersebut,  gerakan  OPM  termasuk  dalam  kategori  kejahatan separatisme  yang  membahayakan  keamanan  wilayah  negara  yang  berhak  untuk dijatuhkan hukum pidana.
Sebelum  disahkannya  perubahan  status  OPM  sebagai  kelompok  teroris,  gerakan OPM  diidentifikasi  sebagai  kejahatan  dalam  kategori  makar.  Suatu  individu  maupun golongan  diklasifikasikan  telah  melakukan  kejahatan  makar  jika  memenuhi  syarat-syarat
yang  tertuang  pada  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP.  Adapun  syarat-syarat  tersebut  meliputi dengan  adanya  unsur  niat,  terdapat  perencanaan  dan  persiapan,  serta  terlaksananya tindak kejahatan tersebut. Bentuk makar yang mengancam keamanan serta keselamatan wilayah  negara  dikategorikan  menjadi  tiga  bentuk  yaitu  :  (1)  tindak  makar  yang membahayakan  kepentingan  hukum  bagi  keamanan  kepala  negara  dan  wakilnya,  (2) tindak  makar  yang  membahayakan  kepentingan  hukum  bagi  keutuhan  wilayah  negara, dan (3) tindak makar yang membahayakan kepentingan hukum tegaknya kepemerintahan negara.  Jika  melihat  kasus  separatisme  yang  dilakukan  OPM,  maka  gerakan  tersebut masuk kategori kejahatan makar yang sesuai dengan bentuk poin (2).
Jika ditinjau dari klasifikasi tindak kejahatan makar, gerakan separatisme OPM dapat dijatuhi  hukuman  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan  pemimpin  gerakan tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  seumur  hidup  atas  tuduhan  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  yang  tertuang  dalam  Pasal  107  KUHP.  Selain  itu,  gerakan separatisme  OPM  juga  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  dan pemimpin  dari  tindak  kejahatan  makar  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  penjara seumur  hidup  sesuai  dengan  Pasal  108  KUHP  tentang  pemberontakan  bersenjata terhadap pemerintah negara.
Selain  penerapan  sanksi  hukum  pidana,  gerakan  separatisme  OPM  juga  dapat dikenakan sanksi hukum adat. Hukum adat di Papua sendiri ditentukan dan dipimpin oleh kepala  adat  sebagai  hakim,  serta  keberadaan  dewan  adat  setempat  yang  menjalankan fungsi peradilan dalam forum hukum adat (Kristiani, 2020).
Diakui  dan  didukungnya  keberadaan  hukum  adat  Papua  oleh  pemerintah  negara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khuus Bagi Provinsi Papua. Pengakuan hukum adat Papua didasari bentuk penghormatan pemerintah pusat terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hukum adat  dan  peradilan  adat  diakui  sebagai  bagian  dari  sistem  kehakiman  yang  lebih  dekat dengan  masyarakat  Papua  disamping  keberadaan  peradilan  negara.  Berbeda  dengan peradilan negara yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, hukum  adat  tidak  memiliki  kewenangan  tersebut  (Marliana  dan  Muliyono,  2022). Walaupun begitu hukum adat tetap berwenang untuk memproses serta mengadili para pelaku  kejahatan  yang  mengancam  keamanan  masyarakat  dan  wilayah  dengan berlandaskan pada hukum perdata dan hukum pidana.
Kehadiran hukum adat Papua ditujukan pemerintah Indonesia sebagai respon atas beredarnya  isu-isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dilontarkan  oleh  pihak  asing.
Hukum  adat  hadir  untuk  menghukum  para  pelaku  gerakan  separatisme  secara  „halus‟ berbeda  dengan  penetapan  sanksi  hukum  berdasarkan  KUHP  yang  dinilai  sangat membebani  para  pelaku  bagi  sebagian  pihak.  Hukum  adat  mengambil  suara  mufakat masyarakat hukum adat  sehingga lebih terkesan damai dan  kekeluargaan. Untuk sanksi yang ditetapkan hanya berupa sanksi sosial serta finansial bagi para pelaku.
Namun  nyatanya  dengan  adanya  kehadiran  dua  sistem  hukum  baik  yang berdasarkan  KUHP  yang  tergolong  „berat‟  maupun  hukum  adat  yang  lebih  terkesan „halus‟  pun  masih  belum  dapat  meredam  serta  memberi  efek  jera  terhadap  tindakan separatisme  OPM.  Bahkan  bentuk  kejahatan  bersenjata  maupun  aksi  teror  masih  terus terjadi dan tidak dapat terelakkan. Melihat realitas tersebut yang mendasari pengetatan sanksi hukum terhadap gerakan separatisme OPM oleh pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  menghadapi  ancaman  kejahatan  OPM  tersebut adalah  dengan  merubah  status  gerakan  OPM  dari  yang  sebelumnya  dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi kelompok teroris.
Sesuai  dengan  RUU  KUHP  terbaru  pada  Bab  XXXV  menetapkan  beberapa  tindak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Mengutip pernyataan Guru  Besar  bidang  Hukum  Pidana  dari  Universitas  Indonesia  (UI),  Prof.  Harkristuti Harkrisnowo,  S.H.,  MA.,  PH.D.,  dalam  (Maudisha,  2023),  menyatakan  beberapa  tindak pidana khusus tersebut meliputi tindak pidana terhadap Hak asasi manusia, tindak pidana korupsi,  tindak  pidana  pencucian  uang,  tindak  pidana  narkotika,  dan  tindak  pidana terorisme.
Dalam RUU KUHP Pasal 604 dan Pasal 605 tentang Tindak Pidana Terorisme, pelaku yang  terbukti  menimbulkan  teror  atau  rasa  takut,  menimbulkan  korban  yang  bersifat massal  dengan  merampas  kemerdekaan  atau  menghilangkan  nyawa  dan  harta  benda korban,  atau  menyebabkan  kerusahan  terhadap  objek  vital  yang  strategis,  maka  dapat dikenakan  saknsi  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun,  atau  pidana  penjara  seumur hidup, atau pidana mati.
Adapun dalam RUU KUHP Pasal 606 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang mana setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mendukung pelaksanaan tindak pidana terorisme, baik organisasi maupun individu, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara  paling  lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  kategori  V  (berkisar  Rp. 500.000.000).
Dengan memberlakukan hukum pidana terorisme pada gerakan separatisme Papua,
maka setidaknya terdapat pemberatan sanksi yang dapat dijatuhkan atas kejahatan yang mereka  lakukan.  Jika  sebelumnya  penetapan  sanksi  pidana  OPM  merujuk  pada  tindak pidana  makar  yang  notabene  hanya  mengarah  kepada  para  pelaku  yang  memberikan teror secara langsung saja, sedangkan dalam penetapan sanksi pidana khusus terorisme turut  menjatuhkan  hukuman  pidana  kepada  siapapun  pihak  yang  terbukti  terlibat membantu mendanai terlaksananya tindak pidana terorisme tersebut. Selain itu dengan mengacu  pada  tindak  pidana  khusus  terorisme,  seluruh  pelaku  yang  terlibat  langsung dalam  aksi  teror  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  seumur  hidup  hingga hukuman  mati,  berbeda  dengan  sanksi  tindak  pidana  makar  yang  hanya  dapat menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara  seumur  hidup  kepada  pemimpin  tindak  pidana terorisme saja.
Dengan  kata  lain,  penetapan  status  terorisme  kepada  OPM  tidak  hanya  sebagai bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  menghukum  pelaku  aksi  teror  yang  telah  terjadi, melainkan  juga  menggencarkan  tindakan  preventif  agar  ruang  gerak  serta  pemasokan dana kepada organisasi tersebut menjadi terhambat.
Startegi Represif dalam Penanganan Aksi Teror Organisasi Papua Merdeka
Mengutip pernyataan Dahniel dalam (Patiran, dkk. 2022), strategi represif diterapkan sebagai respon ketika terjadi ekslasi masalah sosial yang muncul ke permukaan sebagai gangguan nyata atau ancaman faktual. Penegakan hukum dengan strategi represif dapat diterapkan  jika  kejahatan  yang  dilakukan  telah  terbukti  sebagai  tindak  pidana  sehingga dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi.
Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan status OPM sebagai kelompok teroris  didasari  untuk  mendapat  legitimasi  dari  aktor  nasional  maupun  internasional penggunaan  strategi  represif.  Strategi  represif  yang  dimaksud  adalah  upaya  pelacakan, penertiban,  hingga  pembekuan  pendanaan  operasional  OPM  (Kusuma,  dkk,  2022). Tindakan  represif  tersebut  digabungkan  dengan  strategi  preventif  untuk  membekukan pihak-pihak  yang  terbukti  memberikan  dana  kepada  aksi  gerakan  OPM  dengan  tujuan untuk mencegah aksi-aksi teror selanjutnya.  Dengan adanya  perubahan status tersebut, berdampak  pada  legitimasi  atas  tindak  penanganan  yang  dilakukan  oleh  aparat  hukum melalui tindak kekerasan.
Sejak penetapan status kelompok teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka secara resmi  oleh  Menko  Polhukam,  pasukan  khusus  antitetorisme  Densus  88  ikut  dikerahkan. Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Jenderal  Andika  Perkasa,  mengumumkan
penambahan  jumlah  personil  TNI  serta  pembangunan  dua  pos  tambahan  untuk mengepung pergerakan OPM (Williams, 2022).
Selain  membatasi  pergerakan  perlawanan  bersenjata  OPM,  pemerintah  turut membatasi  pergerakan  dukungan  internasional  melalui  beberapa  aktor  internasional seperti  aktivis  yang  pro  terhadap  kemerdekaan  Papua.  Upaya  mencari  dukungan internasional  telah  dilakukan  melalui  beragam  cara  dengan  memanfaatkan  diplomasi hingga  jalur  parlemen.  Salah  satu  tokoh  aktivis  seperti  Benny  Wenda,  yang  merupakan pemimpin  kelompok  separatis United  Liberation  Movement  for  West  Papua  (ULMWP), yang  telah  mengupayakan  beragam  cara  dalam  mencari  dukungan  internasional  untuk memperjuangkan  kemerdekaan  Papua.  Benny  Wenda  telah  berhasil  berdiskusi  dengan Westminster,  yang  merupakan  Majelis  Rendah  di  Inggris  (lembaga  perwakilan  Inggris yang  dipilih  oleh  rakyat)  untuk  memprakarsai International  Parliamentarians  for  West Papua.  Benny  Wenda  juga  telah  mendirikan  kantor  perwakilan  Free  Papua  Movement (Organisasi Papua Merdeka) di Oxford, Inggris. (Soegiarto, 2013).
Selain  mencari  dukungan  internasional  negara-negara  Eropa,  Wenda  juga  melobi dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang tergabung dalam Organisasi Internasional Melanesian Spearhead Group (MSG). Negara-negara anggota MSG turut menilai bahwa telah  terjadi  pelanggaran  HAM  di  Papua  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia. Dukungan MSG juga didorong oleh sikap solidaritas sesama ras Melanesian sama halnya dengan warga Papua.
MSG  menerima  kelompok  separatisme  ULMWP  yang  diketuai  oleh  Benny  Wenda dengan  status observer  (pengamat).  ULMWP  juga  diberi  kesempatan  untuk  menghadiri Forum KTT MSG yang juga dihadiri oleh negara-negara anggota MSG lainnya seperti Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepilauan Solomon, Front Pembebasan Nasionalis Sosialis Kanak, Timor Leste, hingga Indonesia. Bahkan di KTT MSG tahun 2023 yang diselenggarakan di Port  Vila,  Vanuatu,  ULMWP  diberi  kesempatan  untuk  berpidato  menyuarakan pelanggaran HAM di Papua (CNN Indonesia, 2023).
Dengan  bantuan  negara-negara  anggota  MSG  seperti  Vanuatu,  ULMWP  mampu mencari  dukungan  internasional  melalui  Forum  Sidang  Majelis  Umum  PBB.  Vanuatu berpidato  di  hadapan  seluruh  anggota  Sidang  dengan  menyebutkan  bahwa  telah terjadinya  pelanggaran  HAM  di  Papua  dan  meminta United  Nations  Human  Rights Council  (UNHRC)  atau  Dewan  HAM  PBB  untuk  mengobservasi  secara  langsung.  Dalam upaya  tersebut,  memiliki  target  untuk  setidaknya  meraih  dukungan  dari  dua  pertiga negara-negara anggota PBB (BBC News Indonesia, 2019).
Untuk  mencegah  perluasan  dukungan  internasional  maupun  pembelokan  fakta terhadap  isu  konflik  di  Papua,  tindakan  dalam  membekukan  pergerakan  aktivis internasional tersebut semakin digencarkan. Dengan adanya penetapan status terorisme terhadap gerakan separatisme OPM, Indonesia mengupayakan legitimasi atau pengakuan terhadap  upaya  pembekuan  siapapun  pihak  yang  mendukung  gerakan  tersebut.  Akibat dari  upaya  internasionalisasi  isu  yang  telah  dilakukan  aktivis  internasional  tersebut berdampak pada isu Papua sendiri yang bermuara pada dimensi politik domestik menjadi isu  dimensi  internasional  karena  adanya  keterlibatan  dan  dukungan  dari  aktor internasional.

## SIMPULAN
Penetapan  status  kelompok  teroris  terhadap  gerakan  separatisme  OPM  dapat dipandang  sesuai  dengan  pemikiran  Samuel  Scheffler  yang  mana  memandang terorisme sebagai aksi yang menyebarkan rasa takut kepada masyarakat dengan adanya konstelasi  politik.  Dalamalam  kenyataannya,  isu  konflik  di  Papua  tidak  hanya  berkutat dengan  problematika  domestik  saja  melainkan  sudah  mendapatkan  sorotan  aktor internasional  dalam  pelaksanaannya.  Isu  konflik  Papua  telah  di-internasionalisasi  oleh aktivis  internasional  seperti  Benny  Wenda  dengan  menyebutkan  bahwa  telah  terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.
Penetapan status terorisme terhadap gerakan separatisme OPM dimaksudkan agar pemerintah  Indonesia  dapat  menetapkan  sanksi  yang  lebih  berat  kepada  pelaku kejahatan  bersenjata  serta  mendapat  legitimasi  untuk  membekukan  siapapun  pihak yang  terduga  maupun  terbukti  mendukung  gerakan  separatisme  Papua.  Walaupun begitu, strategi represif yang diterapkan berimbas pada pandangan internasional yang justru  menyoroti  asumsi  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah  melanggar  hak  asasi manusia di Papua yang dapat memperburuk keamanan di sana.
Konflik Papua bukan merupakan konflik yang berlandaskan isu domestik maupun rasisme saja, tetapi terdapat fenomena politik lainnya yang lebih kompleks dari gerakan separatisme  tersebut.  Pemerintah  Indonesia  perlu  mengedepankan  pembuatan kebijakan  alternatif  lain  yang  dapat  merangkul  OPM  maupun  aktor-aktor  lain  yang terkait  baik  aktor  nasional  maupun  aktor  internasional  dalam  berdiskusi  dan  mencari titik temu penyelesaian konflik di Papua tanpa adanya tindak pelanggaran HAM yang dapat merugikan seluruh pihak.
DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.,  and  Poth,  C.  N.  (2016). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design: Choosing Among Five Approaches. Sage publications.
Hiariej, E. O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Erlangga.
Sugiyono.  (2019).  Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  Dan  R&D.  Bandung: ALFABETA.
Wilcox, D. R., (2005). The theory of propaganda. in Propaganda, the press and conflict. Routledge.
Djo,  D.  B.  G.  (2020).  Ambivalensi  Tindakan  Represif  Negara  Atas  konflik  Papua. Masyarakat Indonesia, 45(1), 19-32.
Kristiani,  Verlia.  (2020).  Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). ADIL: Jurnal Hukum.
Kusuma, A. J.,  Setiawan, M. C. A., Ilmar, A.,  & Situmeang, N. (2022). Perubahan Status Organisasi  Papua  Merdeka  (Opm)  Menjadi  Organisasi  Teroris  Oleh  Pemerintah Indonesia:  Sebuah  Analisis  Dalam  Perspektif  Ham. JOURNAL  OF  GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 7(2), 1-22.
Marlina,  A.,  dan  Muliyono,  A.  (2022).  Konsekuensi  Hukum  Pidana  Anggota  Organisasi Papua  Merdeka  (OPM)  Yang  Melakukan  Kekerasan  Pengrusakan  ditinjau  dari Hukum Adat Papua. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10(01),
107-132.
Mulia, K. D. A., Afrizal, M. S., dan PUTERA, L. D. H. (2020). Pertangungjawaban Pidana Anggota  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  Sebagai  Pelaku  Makar. Justitia  Jurnal Hukum, 4(2).
Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022. Jurnal Civic Hukum, 7(2).
Scheffler, S. (2006). Is terrorism morally distinctive?. Journal of Political Philosophy, 14(1), 1-17.
BBC  News  Indonesia.  (2018).  Organisasi  Papua  Merdeka  yang  Menuntut  Pemisahan Papua dari Indonesia, Apa dan Siapa Mereka?. Available at: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502
BBC News Indonesia. (2019). Upaya Internasionalisasi Papua: „Negara-Negara Anggota PBB  Lebih  Banyak  Dengar  Suara  Pemerintah  Indonesia‟.  Available  at: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5049866
CNN Indonesia. (2021). Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris. Available at:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerin tah -tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris
CNN Indonesia. (2023). Kenapa Benny Wenda Bisa Pidato di KTT Melanesia hingga RI Walk Out?. Available at: https://www.cnnindonesia.com/internasional
/20230828103738-113-991276/kenapa-benny-wenda-bisa-pidato-di-ktt-melanesia- hingga-ri-walk-out
KBBI  Daring.  (2024).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  Available  at: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pidana
KBBI  Daring.  (2024).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  Available  at: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Propaganda
KOMPAS.com. (2023). Siapa KKB Papua, Tujuan, dan Daftar Kejahatannya. Available at: https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/08/120000965/siapa-kkb-papua- tujuan-dan-daftar-kejahatannya?page=all
Maudisha.  (2023).  Peran  KUHP  Baru  dalam  Upaya  Penekanan  Aksi  Terorisme  di Indonesia.  Available  at:  https://www.ui.ac.id/peran-kuhp-baru-dalam-upaya- penekanan-aksi-terorisme-di-indonesia/
Organisasi.co.id.  (2021).  Tujuan  Pemberontakan  OPM,  Sejarah  dan  Fakta.  Available  at: https://organisasi.co.id/tujuan-pemberontakan-opm/
Soegiarto,  Y.  (2013).  Isolate  Benny  Wenda  and  Stop  the  Attention  –  Seeking.  Jakarta Globe.  Available  at:  https://www.pngattitude.com/2013/05/isolate-benny-wenda- and-stop-the-attention-seeking.html
William,  H.  (2022).  One  Year  Later:  Papua  in  the  Wake  of  Indonesia‟s  Terrorist Designation.    Available  at:  https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/one- year-later-papua-wake-indonesias-terrorist-designation