BIDAYAH : Studi Ilmu-ilmu Keislaman https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah Vol. 13, No. 9, Bulan Juni Tahun 2022
DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: DARI PRA KENABIAN HINGGA ERA KENABIAN
Muhammad Thoyib, 1 Muhammad Chairul Huda 2
1,2 IAIN Salatiga, Jawa Tengah
mtyb72@gmail.com 1 ; choirulhuda@iainsalatiga.ac.id 2

## Abstrak
Artikel  ini  ingin  mengetahui  bagaimana  dinamika  perkembangan  hukum  keluarga sejak pra Islam hingga era kenabian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika  perkembangan  hukum  keluarga  Islam  sejak  pra  kenabian  hingga  era kenabian Muhammad SAW. Metode penelitian ini library research dengan berbagai sumber  bacaan  dari  Tarikh  tasyri’,  fikih,  dan  sirah  nabawiyah.  Hasil  temuan menyebutkan bahwa hukum keluarga Arab pra Islam berbasis pada kekuasaan mutlak laki-laki  dewasa,  dan  menafikan  keberadaan  perempuan  dan  anak-anak.  Bentuk hukum  keluarga  meliputi  pernikahan,  talak  rujuk  serta  waris  yang  kesemuanya berbasis  pada  kuasa laki-laki  dewasa saja. Hukum  keluarga Islam  berbasis  pada  Al Qur’an dan hadis Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hukum keluarga Islam tentang nikah, talak rujuk, dan waris disesuaikan dengan ajaran-ajaran kenabian  untuk  mengangkat  harkat  martabat  manusia,  dan  pengakuan  keberadaan perempuan  dan  anak-anak. P ertumbuhan  (dinamika)  hukum  keluarga  Islam  berasal dari  hukum  keluarga  masyarakat  Arab  pra  Islam  bersifat;  (a)  akomodatif;  (b) rekonstruktif; dan (c) menghapus hukum masa Arab pra Islam.
Kata kunci : Arab pra Islam, Era kenabian, Hukum Keluarga, Pernikahan, Waris.

## Abstract
This article wants to know how the dynamics of the development of family law from pre-Islamic to prophetic era. The purpose of this study is to understand the dynamics of  the  development  of  Islamic  family  law  from  the  pre-prophetic  period  to  the prophethood  of Muhammad  SAW.  This  research  method  is  library  research with various reading sources from Tasyri' Date, fiqh, and sirah nabawiyah. The findings suggest that pre-Islamic Arab family law was based on the absolute power of an adult male, and denied the existence of women and children. Forms of family law include marriage, talak rujuk and inheritance, all of which are based on the power of adult men only. Islamic family law is based on the Qur'an and the hadith of the Prophet who was sent to perfect human character. Islamic family law concerning marriage,  divorce,  reconciliation,  and  inheritance  is  adapted  to  prophetic teachings  to  elevate  human  dignity,  and  recognize  the  existence  of  women  and children. The dynamic of the development of Islamic family law on the family law of  pre-Islamic  Arab  society  is;  (a)  accommodate;  (b)  reconstructive;  and  (c) abolish pre-Islamic Arab law.
Keywords : pre-Islamic Arab, Prophetic Era, Family Law, Marriage, inheritance.

## PENDAHULUAN
Allah SWT Tuhan semesta alam telah menciptakan manusia yang pertama kali dari  jiwa yang  satu  yaitu  Nabi  Adam.  Dari  tulang  rusuk  Adam,  Allah menciptakan pasangannya yang bernama Hawa. Dari pasangan Nabi Adam as dan Hawa ini lahirlah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan awal generasi manusia (Eka Kurniawati & Nurhasanah Bahtiar, 2018). Anak keturunan Nabi Adam as dengan Hawa  ini  antara  anak  laki  dengan  anak  perempuannya  melangsungkan  pernikahan sebagai pemenuhan fitrah manusia dan kebutuhan hajat biologisnya (Triyani, 2013).
Pertumbuhan hukum keluarga Islam pra kenabian hingga masa kenabian dimulai dari  pernikahan  sedarah  putra-putri  Adam  as.  Syariat  pernikahan  sedarah  ini  hanya diperbolehkan di syariat Nabi Adam as saja sebagai cara keberlangsungan keturunan anak manusia. Maka dari hubungan pernikahan ini terlahirlah cucu Nabi Adam yang kemudian  berperan  sebagai  generasi  penerus  manusia  sampai  saat  ini.  Kehidupan berkeluarga  yang  telah  dimulai  sejak  Nabi  Adam  as  ini  merupakan  kebutuhan  dan keniscayaan bagi makhluk hidup, terlebih bagi manusia. Pernikahan yang dilakukan merupakan  kodrat  ilahi,  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Atabik & Mudhiiah, 2016).
Bangsa  Arab  pra  Islam  penuh  dengan  praktik  adat  istiadat  yang  telah  turun temurun. Namun demikian, menurut Azis Muziat, secara umum masyarakat Arab pra Islam memiliki tradisi hafalan yang kuat (Muzhiat, 2019). Dalam hal kebutuhan pokok hidup  meliputi  pola  makan  dan  minum,  berpakaian,  pernikahan,  talak,  serta  tradisi sosial lainnya, bangsa Arab telah memiliki kebiasan-kebiasan yang hidup di tengah tradisi (Qotthon, 1985). Beberapa istilah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bangsa  Arab  pra  Islam:  pernikahan Istibdha',  ar-Rahth , al-Rayah atau Baghoya . Semua macam dan bentuk pernikahan ini sesuai dengan ketentuan dan adat istiadat mereka yang berlaku saat itu demi tercapainya maksud, keinginan, dan tujuan mereka menikah (Al-Mubarakfuri, 2020, pp.43-45).
Budaya  Arab  pra  Islam  juga  mengenal  perceraian  dengan  berbagai  bentuk (Imtihanah, 2014). Ada di antara mereka yang menceraikan istrinya dengan shighat talak  langsung.  Ada  pula  yang  menceraikan  dengan  perilaku  kiasan  seperthi dzihar yakni menyampaikan dengan kalimat bahwa istrinya serupa ibu kandungnya, dimana hal ini diterima sebagai adat setempat sebagai ungkapan penceraian. Budaya Arab pra Islam ini juga memiliki dan menerapkan hukum pewarisan harta dari seseorang yang telah  meninggal  dunia  dengan  cara  yang  mereka  anut.  Pembagian  harta  dilakukan sesuai ketentuan adat yang berlaku (Ash-Shabuni, 1995). Menarik untuk dikaji, adalah hukum keluarga Islam yang bertumbuh di masyarakat Arab pra Islam tersebut.
Berangkat  atas  latar  belakang  tersebut,  lalu  bagaimanakah  dinamika perkembangan  hukum  keluarga  sejak  pra  Islam  hingga  era  kenabian.  Penelitian  ini hendak mencari jawaban sejauh mana pengaruh hukum keluarga Arab pra Islam pada hukum  keluarga  Islam  dan  bagaimana  kemudian  cara  pandang  Islam  menyikapi hukum adat yang sudah berlaku. Sebab dengan datangnya Islam di tanah Arab melalui pengutusan  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  merupakan  warga  setempat,  maka  patut
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 134
diduga  ada  pengaruh  signifikan  hukum  keluarga  Islam  dari  budaya  setempat  yang sudah berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika perkembangan hukum keluarga Islam sejak pra kenabian hingga masa kenabian Muhammad SAW.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  atau library  research.  Metode library  research merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan cara melakukan riset pada kepustakaan berupa, buku, kitab, artikel jurnal atau sumber  kepustakaan  lainnya  (Danandjaja,  2014).  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode library research dengan basis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber bacaan seperti tarikh tasyri’, kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, dan sirah nabawiyyah.

## HASIL
Berikut merupakan hasil dari penelitian yang dirangkum dalam bentuk tabel:
Tabel 1. Perubahan Dinamika Hukum Keluarga dari Masa Arab Pra Islam ke Masa Islam
No  Hukum Keluarga Arab Sebelum Islam Setelah Kenabian 1 Model pernikahan Terdapat empat model: 1) Pernikahan seperti pernikahan dalam Islam, pernikahan ini memenuhi syarat rukun pernikahan yang sah dan sesuai dengan Islam. 2) Pernikahan istibdha' 3) Pernikahan ar-rahth 4) Pernikahan baghoya Ketiga macam pernikahan ini tidak terpenuhi syarat rukun pernikahan yang sah secara Islam. 1) Hanya ada satu model pernikahan dalam Islam, dimana harus terpenuhi syarat dan rukunnya. 2) Prosesnya diawali dengan lamaran, lalu akad nikah oleh wali, disaksikan oleh dua saksi yang adil, dan diberikannya mahar kepada si perempuan.
3) Pernikahan Islam bermakna ibadah karena Allah SWT. 2 Kedudukan Perempuan 1) Tidak diakui keberadaannya sebagai manusia sempurna (didiskriminasi). 2) Tidak pernah dipertimbangkan ide dan sarannya. 3) Diperlakukan layaknya barang. 4) Anak perempuan adalah aib dalam keluarga. 1) Diakui keberadaannya 2) Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-.laki 3) Dimuliakan harkat martabatnya.
4) Diberikan hak-haknya.
5) Dilindungi jiwa raganya.
6) Dipertimbangkan ide dan sarannya.
5) Ada tradisi penguburan anak perempuan hidup hidup. 6) Tidak mendapatkan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. 7) Dinikahi bersama dengan saudara perempuannya atau bibinya atau tantenya. 8) Diminta untuk berhubungan badan dengan laki-laki terhormat demi mendapatkan keturunan yang terhormat pula. 7) Tidak dinikahi bersama dengan saudara perempuannya atau bibinya atau tantenya. 8) Diharamkan  untuk berhubungan badan dengan laki-laki siapapun, selain suaminya. 3 Hak Waris 1) Tidak ada pewarisan bagi anak-anak yang belum dewasa. 2) Tidak ada pewarisan bagi perempuan. 3) Harta perempuan akan diwarisi ketika ia meninggal dunia. 4) Perempuan bisa diwariskan kepada ahli waris suaminya. 1) Ada pewarisan kepada anak meskipun belum dewasa. 2) Perempuan mendapat hak waris.
3) Harta perempuan akan diwarisi ketika ia meninggal dunia. 4) Istri tidak boleh diwariskan  kepada laki- laki lain sepeninggal suaminya. 4 Cerai dan Rujuk 1) Hak cerai dan rujuk hanya ada pada lelaki. 2) Perempuan tidak memiliki hak mengajukan gugatan cerai. 3) Perempuan tidak bisa menolak rujuk suaminya. 4) Suami berhak cerai dan rujuk tanpa batasan terhadap istrinya. 1) Perempuan memiliki hak mengajukan gugatan cerai. 2) Memiliki hak menolak rujuk suaminya dengan alasan syar'i.
3) Ada batasan cerai dan rujuk bagi suaminya.
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 136
5 Kewajiban Perempuan 1) Memiliki kewajiban taat dan tunduk secara mutlak kepada suaminya. 2) Dasar ketaatan istri pada suami adalah doktrin pemahaman bahwa istri adalah budak, yang dikuasai, dan dimiliki oleh seorang laki-laki. 1) Berkewajiban untuk menaati dan mematuhi suami selama dalam koridor ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya 2) Dasar ketaatan istri pada suami adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam agama Islam. 6 Hak Perempuan 1) Hampir tidak memiliki hak terhadap dirinya dari suaminya. 1) Memiliki hak terhadap dirinya atas suaminya 7 Pemaknaan Makna Suami dan Istri 1) Suami atau al ba'al dalam bahasa Arabnya memiliki beberapa makna dan arti: majikan, penguasa, dan pemilik, dengan pemaknaan seperti inil laki-laki Arab pra Islam para suami memposisikan dirinya terhadap istrinya. 2) Istri atau al mab'ul dalam bahasa Arabnya memiliki beberapa makna dan arti: bermakna budak, yang dikuasai, dan dimiliki, dengan pemaknaan seperti ini perempuan- perempuan Arab  Arab pra Islam diperlakukan dan disikapi oleh para suaminya. 1) Suami dalam istilah Arabnya adalah zaujun atau pasangan dan libasun atau selimut, diperintah berbuat ma'ruf, saling tarodhin, dan bermusyawarah. 2) Istri dalam istilah Arabnya juga zaujun atau pasangan dan libasun atau selimut yang diperintahkan berbuat ma'ruf, saling tarodhin, dan bermusyawarah. 8 Kedudukan dan Tujuan Pernikahan 1) Menuruti dan memenuhi nafsu syahwat biologis. 2) Memperbanyak keturunan dan pengikut  sebagai sebagai bentuk kebanggaan keluarga dan kabilah. 3) Pengamalan fitrah manusia. 1) Melaksanakan syariat. 2) Menteladani dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW 3) Pengamalan fihtrah manusia. 4) Mendapatkan dan memperoleh anak keturunan.
4) Mendapatkan keturunan untuk menjaga dan melestarikan nasab. 9 Penasaban Anak Anak dinasabkan ke suaminya, biarpun  anak tersebut hasil dari hubungan badan dengan laki-laki lain. Anak dinasabkan ke bapaknya sementara anak dinasabkan ke ibunya kalau anak tersebut dari hasil hubungan dengan laki- laki lain atau perzinaan.
Terbentuknya hukum keluarga era kenabian bukan semua bersifat baru tetapi mengambil  hukum-hukum  keluarga  masyarakat  pra-Islam  melalui  beberapa mekanisme,  yang  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga  pola; Pertama ,  bersifat akomodatif, yakni Islam mengambil hukum Arab pra Islam yang kemudian ditetapkan dan diberlakukan sebagai hukum yang berlaku dalam hukum keluarga Islam. Seperti proses pernikahan melalui khitbah, pemberian mahar dan prosesi pernikahan; Kedua, bersifat  rekonstruktif.  Maksudnya,  hukum  keluarga  Islam  mengambil  sebagian  ide dasar dari hukum Arab  pra Islam dan menyempurnakan dengan aturan-aturan yang baru.  Seperti  masalah  poligami,  hukum  keluarga Islam  menerima  konsep  poligami, tetapi  menyempurnakan  dengan  pembatasan  jumlah  maksimal  poligami  dalam  satu waktu  adalah  dengan  empat  perempuan; Ketiga, menghapus  dan  atau  mengganti dengan hukum baru. Hukum keluarga Arab pra Islam memberlakukan berbagai jenis pernikahan berbasis perzinaan, seperti model pernikah istibdha’, ar-rabt, dan al-rayah atau al baghaya. Semua jenis pernikahan ini dihapus oleh hukum keluarga Islam, dan haram dilakukan lagi. Begitu juga dengan nikah syighar serta nikah mut’ah .
No Hukum Keluarga Arab Pra-Islam Hukum Keluarga Islam Sikap 1 Menikah dengan wali Menikah dengan wali dan dua saksi Akomodatif: Menetapkan dan menyempurnakan 2 Mahar untuk wali Mahar hak mutlak perempuan Rekonstruktif:  Merubah 3 Talak tanpa batas Talak ada batasan Rekonstruktif: Merubah 4 Dhihar, dimaksudkan talak Dhihar adalah ucapan mungkar yang harus ditebus dengan kafarah, memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut- turut, memberikan makan 60 fakir miskin, dilakukan secara berurutan Rekonstruktif: Merubah 5 Ila’ dengan tempo waktu satu tahun atau bahkan dua tahun dan bahkan lebih Ila’ dengan batasan waktu empat bulan, dan ada kafarahnya Rekonstruktif: Merubah
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 138
6 Poligami tanpa batas Poligami dengan batas maksimal empat Rekonstruktif: Merubah 7 Menikahi perempuan yang pernah dinikahi bapak/kakek Haram menikahi perempuan yang pernah dinikahi bapak/kakek Menghapus 8 Perempuan tidak memiliki hak waris Perempuan  memiliki hak waris Akomodatif: Menetapkan 9 Menikahi perempuan dan menikahi pula saudarinya atau bibinya atau tantenya dalam satu waktu Haram menikahi perempuan dan menikahi pula saudarinya atau bibinya atau tantenya dalam satu waktu Menghapus 10 Nikah istibdha’ , ar- rahth , baghoya , dan poliandri Haram nikah istibdha’, ar- rahth , baghoya , dan poliandri Menghapus

## Tabel 2. Sikap Hukum Keluarga Islam terhadap Hukum Arab pra Islam
Demikian uraian tentang pertumbuhan hukum keluarga Islam yang sebagian diantaranya merupakan bentuk perubahan dari yang berlaku pada masyarakat Arab pra Islam.  Perubahan  hukum  keluarga  Islam  yang  ditetapkan  pada  masa  kenabian kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat Arab pada umumnya. Penerimaan ini nampaknya didasari pada penerimaan mereka terhadap pribadi Nabi Muhammad yang menjunjung tinggi akhlak bermuamalah, yang mencerminkan kepemimpinan teladan yang  lama  dirindukan  masyarakat  Arab.  Demikian  juga  nilai  ajaran  Islam  yang mengangkat harkat martabat manusia sesuai fitrahnya, termasuk mengangkat derajat perempuan  sebagai  sesama  manusia.  Kemudian  sikap  akomodatif  hukum  Islam terhadap budaya setempat dari masyarakat Arab pra Islam membuat pada umumnya masyarakat tertarik untuk menerima ajaran dan aturan hukum Islam.

## PEMBAHASAN
A. Hukum Keluarga Arab pra-Islam
Sebagian masyarakat Arab pra Islam masih mempertahankan prinsip monoteisme yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Hanafiyah , yaitu  mereka  yang  menyerukan  supaya  meninggalkan  penyembahan  berhala  dan mengajak  untuk  meng-esa-kan  Allah,  beriman  pada  hari  kebangkitan,  meyakini pahala, dan siksa (Asman, 2021). Diantara tokohnya adalah paman Khadijah, yakni Waraqah bin Naufal.
Secara lebih terperinci, Nurcholish Majid menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Asman  bahwa  ciri-ciri  khas  bangsa  Arab  pra  Islam  adalah  sebagai  berikut:  (1) Menganut  paham  kesukuan;  (2)  Memiliki  tata  sosial  politik  yang  tertutup  dengan pastisipasi warga yang terbatas, factor keturunan lebih utama daripada kemampuan; (3)  Mengenal  hirarki  sosial  yang  kuat;  (4)  Kedudukan  perempuan  cenderung direndahkan.  Dengan  melihat  ciri-ciri  di  atas,  bangsa  Arab  sebelum  kedatangan Agama Islam, telah lebih awal mengenal norma-norma sosial yang mereka buat sendiri
atas  dasar  sebuah  kesepakatan  di  antara  ketua  suku  dan  anggotanya.  Kesepakatan tersebut  berfungsi  sebagai  hukum,  dan  ketua  suku  menjadi  hakim  dalam menyelesaikan problem yang terjadi di kalangan internal suku bangsa Arab tersebut. Problem  yang  terjadi  dikarenakan  norma  tersebut  hanya  bersifat eksklusif ,  hanya diakui oleh sebuah suku dan tidak bisa digunakan untuk suku lainnya (Asman, 2021). Mayoritas  bangsa  Arab  pra  Islam  hidup  dalam  cara  pandang  fanatisme  atas golongan dan kesukuan. Aturan dan norma ditegakkan dengan diatur oleh golongan elit terpandang, bangsawan, serta kabilah yang kuat. Sehingga yang menjadi ukuran baik buruknya sesuatu adalah faktor darah dan keturunan (Ruqoiyah, 2021). Hal ini menjadi  watak bangsa  Arab pra  Islam  sehingga  mereka  meyakini  dan menganggap dirinya  manusia  terbaik  dan  istimewa,  sedangkan  orang  lain  dari  suku  dan  kabilah bangsa  lainnya  mereka  menamakannya  dan  menjulukinya  dengan  julukan barbar, ajam, dan mawali (budak).
Kehidupan  bangsa  Arab  pra  Islam  pada  waktu  itu  diwarnai  dengan  kezaliman merajalela, kerusakan akhlak dan gaya hidup memuja kenikmatan dunia, mabuk, zina, bahkan  menikahi  ibu  tirinya  (Amri,  2022).  Perlakuan  terhadap  perempuan  berbeda dengan  anak  laki-laki.  Perempuan  diperlakukan  dengan  kejam  sehingga  tega mengubur  anak  perempuan  hidup-hidup,  karena  anak  perempuan  bagi  mereka  aib. Sebaliknya  membanggakan  dan  menyanjung  anak  laki-laki,  karena  mereka  akan menjadi  tumpuan  dan  pelindung  keluarganya  pun  juga  akan  ikut  terjun  langsung berperang  menghadapi  musuh-musuh  dan  lawan  kekuasaannya.  Mereka  senang menumpuk  harta  dengan  cara  riba,  merampas  mengambil  dengan  cara  paksa  harta benda  milik  orang  lain  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  peperangan  yang  besar diantara mereka dalam kurun waktu yang panjang (Halil, 2009, pp.31-31).
Bangsa  Arab  pra  Islam  adalah  suku  bangsa  yang  besar  dan  sudah  lama  ada.
Mereka telah memiliki tradisi hukum keluarga yang berjalan sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada saat itu (Imtihanah, 2014). Beberapa tradisi hukum keluarga  pra  Islam  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Arab  pra  Islam  meliputi  tradisi pernikahan, talak rujuk, dan pewarisan. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

## 1. Tradisi pernikahan pra Islam
Pernikahan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang  dilakukan  oleh  bangsa Arab pra Islam adalah pernikahan yang didasarkan nafsu syahwat dan kekuasaan. Laki-laki Arab pra Islam biasa melakukan poligami tak terbatas, sehingga ada yang memiliki  sepuluh  istri.  Ini  adalah  sarana  mereka  memperbanyak  keturunan  dan pengikut, dimana merupakan kebanggaan dan kemuliaan di antara berbagai kabilah. Perempuan  yang  terlarang  dinikahi  dalam  adat  Arab  pra  Islam  adalah  ibu kandung,  anak  perempuan,  saudara  perempuan,  dan  bibi  mereka.  Kepada  para perempuan  ini,  masyarakat  Arab  menghormati  dan  menjaganya  dari  gangguan orang lain. Tetapi selain yang itu, mereka bebas menikahi, termasuk menikahi istri bapaknya,  sebab  istri  bapak  adalah  barang  warisan  bagi  anak-anaknya.  Mereka memperbolehkan untuk menikahi dua perempuan kakak adik sekaligus, menikahi
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 140
perempuan dan bibinya bersamaan, memperbolehkan nikah syighor, nikah mut'ah, serta nikah mut'ah (Shollabi, 2002). Berdasarkan hadis yang disampaikan Aisyah r.a, ada berapa jenis pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bangsa Arab pra Islam:
ﻞﺜﻤﻛ ﺡﺎﻜﻧ: ءﺎﺤﻧﺃ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﺔّﻴﻠﻫﺎﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ّﻥﺃ : ﺎﺼّﺨﻠﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﷲ ﻲﺿﺭ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﺖﻟﺎﻗ
ﻭ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻲﻓ ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ
ﺎﻳﺎﻐﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺍ ّﺮﻟﺍ ﺡﺎﻜﻧ ﻭ ﻂﻫﺮﻟﺍ ﺡﺎﻜﻧ ﻭ ءﺎﻀﺒﺘﺳﻹﺍ ﺡﺎﻜﻧ
Telah berkata sayyidah Aisyah semoga Allah SWT meridhoinya secara ringkas: pernikahan  pada  masa  pra  Islam  itu  ada  empat  bentuk:  pernikahan  seperti pernikahan  dalam  Islam,  pernikahan  istibdha',  pernikahan  ar-rahth,  dan pernikahan ar royyah atau baghoya (Al-Bukhari & Al-Jaafi, 1997).
Berdasarkan  hadis  diatas,  didapatkan  informasi  bahwa  pernikahan  dalam tradisi Arab pra Islam pada dasarnya memiliki dua kriteria yakni pernikahan yang seperti yang ada dalam Islam, dan pernikahan lain yang berbeda dengan pernikahan Islam (Al Mubarafuriy, 1994, pp.43-44).
(a) Perkawinan seperti pernikahan dalam Islam, yaitu sebuah perkawinan seorang lelaki  dengan  perempuan,  yang  dimulai  dengan  proses  melamar  kepada keluarga perempuan. Bila diterima lamarannya dilanjutkan dengan pemberian mahar,  lalu  prosesi  pernikahan  oleh  wali  si  perempuan.  Model  perkawinan inilah yang kemudian diadopsi dalam hukum keluarga Islam, ditetapkan dan diteruskan dalam tradisi Islam.
(b) Perkawinan istibdha', perkawinan istibdha' adalah  sebuah  pernikahan  yang mana seorang suami meminta istrinya bersetubuh dengan laki-laki terpandang baik karena nasabnya, jabatannya,  atau strata sosialnya sampai mengandung anak  dari  bibit  terpandang  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  semata  karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur.
(c) Perkawinan ar-Raţ ,  perkawinan ar-Raţ adalah  sebuah  perkawinan  yang dilakukan  oleh  sekelompok  laki-laki  dimana  mereka  bersama-sama mencampuri satu orang perempuan. Bila perempuan itu hamil dan melahirkan, ia berhak menunjuk salah satu dari pelaku sebagai jalur nasab anaknya, dan si lelaki sebagai pelaku itu tak boleh menolaknya.
(d) Perkawinan al-rayah atau al-baghoya. Pada  jaman  Arab  pra  Islam,  rumah pelacuran  ada  tandanya  berupa  bendera  ( al-rayah ).  Sejumlah  laki-laki  yang mendatangi  tempat  pelacuran.  Jika  salah  seorang  perempuan  itu  hamil  dan melahirkan, maka para lelaki pengguna akan dikumpulkan. Lantas didatangkan seorang qa'if , peramal yang akan menentukan nasab anak tersebut dan harus diterima oleh si lelaki. Tiga point terakhir adalah tiga jenis perkawinan Arab pra Islam yang ditolak dan diharamkan dalam hukum keluarga Islam.
2. Tradisi talak dan rujuk pra Islam
Tradisi talak sudah berlaku pula dalam budaya bangsa Arab pra Islam. Hanya saja talak yang berlaku seperti tanpa ada batasan dan ketentuan. Kapan pun para lelaki Arab pra Islam bisa menceraikan istrinya dan merujuknya kembali. Hukum sosial yang berlaku saat itu tidak memberi hak jawab dan hak menentukan pilihan pada perempuan (Kurdi, 2015). Sebab perempuan masa itu senilai sebuah barang yang bisa dimiliki, diperjual belikan, dan diwariskan. Kekuasaan mutlak di tangan lelaki, sehingga mereka kapan pun bisa menceraikan istri tanpa perlu alasan dan aturan,  sekaligus  bisa  pula  merujuknya  semaunya.  Dan  para  perempuan  tersebut tidak berkemampuan untuk menolaknya dan melawannya (Syahbah, 1992).  Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan  Imam Bukhari, Umar bin Khattab menceritakan bagaimana buruknya relasi suami istri di masa pra Islam. Seorang suami di masa pra  Islam  tidak  mempertimbangkan  ide  dan saran  yang  berasal  dari  istri-istrinya (Shahih Bukhari. no. 4532). Sementara itu, ada kepercayaan bahwa mendengarkan pendapat istri adalah pangkal kesialan bagi seorang laki-laki.
Dalam tradisi sosial masyarakat Arab pra Islam, kaum laki-laki atau para suami mendefinisikan  dirinya  dengan  istilah al  ba'al, dan  para  istri  dengan  istilah al mab'ul . Al  ba'al memiliki  beberapa  makna,  diantaranya  majikan,  penguasa,  dan pemilik.  Adapaun al  mab'ul memilki  makna  sebaliknya,  yaitu  bermakna  budak, yang dikuasai, dan dimiliki. Dari sini bisa dilihat bagaimana doktrin yang mengakar pada pikiran lelaki Arab pra Islam, sehingga mereka semena-mena terhadap istrinya dengan berperilaku kasar lagi bengis. Mereka memperlakukan istri bak benda tak bernyawa layaknya sebuah barang (Munfarida, 2015).
3. Tradisi waris pra Islam
Tawarrus (saling mewarisi) sudah dikenal dalam tatanan hukum keluarga Arab pra Islam saat ada seseorang yang meninggal. Hukum waris yang berlaku hanya mengakui kepemilikan laki-laki dewasa saja. Semua perempuan dewasa  maupun anak-anak tidak memiliki hak waris. Begitu juga anak laki-laki yang belum dewasa tidak memiliki hak waris. Diantara beberapa alasan sikap tidak memberikan jatah harta warisan kepada kaum perempuan, dan anak anak adalah: karena mereka ini tidak ikut berperang di medan perang; karena mereka tidak ikut menjaga wilayah dari  serangan  musuh;  dan  karena  mereka  tidak  ikut  dalam  mengumpulkan ghanimah (Syahbah, 1992).

## B. Hukum Keluarga Islam pada Masa Kenabian Muhammad
Diutusnya Rasulullah oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.  Beliau  membawa  misi  kenabian  untuk  memperbaiki  tatanan  masyarakat menuju  kehidupan  yang  bertauhid  dan  berkeadilan.  Dalam  misi  penataan  inilah kemudian  Rasulullah  menetapkan  berbagai  jenis  hukum  keluarga.  Masyarakat pemeluk  Islam,  bukanlah  masyarakat  yang  sama  sekali  baru.  Tetapi  mereka  adalah para  pemuda  dan  pemudi  yang  tumbuh  sebelumnya dalam  kondisi  Arab  pra  Islam, yang  kemudian  mendapatkan  petunjuk  Allah  untuk  mengikuti  dakwah  Rasulullah.
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 142
Oleh karena itu, pertumbuhan hukum keluarga Islam tidak bisa serta merta dilepaskan dari  adat  budaya  masyarakat  Arab  sebelumnya  yang  telah  berlaku  (Salsabila,  n.d.). Adakalanya,  hukum  keluarga  Islam  melanjutkan  tradisi  Arab  pra  Islam  dengan menyesuaikan tata cara syarat rukun yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada pula yang mengoreksi,  dan  bahkan  menghapus  hukum  Arab  Pra  Islam  yang  pernah  berlaku. Dinamika tatanan hukum keluarga Islam pada masa pertumbuhannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Hukum pernikahan pasca kenabian
Pernikahan  yang  dilakukan  pasangan  laki-laki  perempuan  melalui  proses khitbah, pemberian mahar, dan prosesi pernikahan oleh wali perempuan, adalah tradisi  hukum  keluaga  Arab  yang  terus  diambil  dan  diadopsi  dalam  hukum keluarga  Islam. Rasulullah saw memberikan beberapa  aturan tambahan tentang syariat menikah ini. Beberapa yang dirumuskan adalah adanya syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi agar sah secara syariat Islam (Ulama’, 2009, p.295). Rukun  nikah  ada  tiga  hal,  yaitu:  (1)  adanya  calon  pengantin  laki-laki  dan perempuan  yang  terbebas  dari  larangan  menikah  (2)  adanya  lafadh  ijab  dari seorang  wali  perempuan,  dan  (3)  adanya  lafadh  qobul  dari  pengantin  laki-laki. Adapun  syarat  sahnya  sebuah  pernikahan  adalah  (1)  adanya  kedua  calon mempelai  yang  sudah  diketahui,  (2)  adanya  sikap  saling  taro'dhin  dari  kedua mempelai (3) adanya wali yang sah dari mempelai wanita, (4) adanya dua saksi yang  adil,  (5)  adanya  mahar  untuk  mempelai  wanita,  (6)  adanya  kafa'ah  atau kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.
Nash dasar rujukan adanya syarat dan rukun nikah adalah sabda Nabi shallahu alaihi wa sallam:
ٌﻞ ِﻁﺎﺑ ﺎﻬُﺣﺎﻜِﻨﻓ ،ٌﻞ ِﻁﺎﺑ ﺎﻬُﺣﺎﻜِﻨﻓ ،ٌﻞ ِﻁﺎﺑ ﺎﻬُﺣﺎﻜِﻨﻓ ﺎﻬِّﻴِﻟ َﻭ ِﻥﺫﺇ  ِﺮﻴﻐﺑ ﺖَﺤَﻜَﻧ ٍﺓﺃﺮﻣﺍ ﺎﻤﱡﻳﺃ
Artinya: Perempuan siapapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil (Sunan Abu Dawud no. 2083).
ﻞﻁﺎﺑ ﻮﻬﻓ ﻚﻟﺫ  َﺮﻴَﻏ َﻥﺎَﻛ ﺎَﻣ  َﻭ ,ٍﻝﺪَﻋ ﻱَﺪِﻫﺎَﺷ  َﻭ ٍّﻲﻟ َﻮﺑ ّﻻﺇ َﺡﺎﻜِﻧ  َﻻ Artinya: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil,
adapun nikah yang tidak demikian itu, maka hukumnya batil (Sunan Tirmidzi no. 1101).
Di  samping  pernikahan  sah  yang  diterima  dan  ditetapkan  sebagai  hukum keluarga Islam, ada beberapa jenis pernikahan pra Islam yang dilarang. Larangan pernikahan ini ada yang disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah, ada  juga  karena  penetapan  larangan  syara’.  Patut  diduga,  dikarenakan  akibat buruk  bagi  pelaku  dan  masyarakat.  Diantara  macam  macam  pernikahan  yang dilarang dalam Islam adalah (Al Jaza’iri, 1986. p.381-385).
(a) Nikah syighar ,  yaitu  semacam  pernikahan  barter  dimana  seorang  wali menikahkan  anak  perempuannya  dengan  seorang  lelaki dengan  tanpa  mahar untuk anaknya. Balasannya adalah si laki-laki tersebut juga memberikan anak
perempuannya untuk dinikahi si wali juga tanpa mahar. Hukum nikah syighor ini  adalah  bathil  dan  tidak  syah  karena  tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat nikah,  yaitu  tidak  adanya  mahar  bagi  perempuan.  Sebagaimana  sabda  Nabi shollahu alaihi wa sallam:
ﻟﺍ َﻭ  ِﺭﺎَﻐِّﺸﻟﺍ  ْﻦَﻋ ﻰَﻬَﻧ َﻢﱠﻠَﺳ َﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ“ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ“ َﻝﻮُﺳ َﺭ ﱠﻥَﺃ ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ ُ ﱠ“ َﻲ ِﺿ َﺭ  َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑﺍ ْﻦَﻋ
ْﻥَﺃ  ُﺭﺎَﻐِّﺸ
ﺎَﻤُﻬَﻨْﻴَﺑ  َﺲْﻴَﻟ ُﻪَﺘَﻨْﺑﺍ ُﺮَﺧ ْﻵﺍ ُﻪَﺟِّﻭ َﺰُﻳ  ْﻥَﺃ ﻰَﻠَﻋ ُﻪَﺘَﻨْﺑﺍ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟﺍ َﺝِّﻭ َﺰُﻳ
ٌﻕﺍَﺪَﺻ
Dari  Ibnu  Umar  radliallahu  'anhuma,  bahwasanya;  Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam  melarang  Asy  Syiqhar.  Asy  Syighar  adalah  sesorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga  mau  menikahkan  anak  perempuannya  dengannya,  sedangkan  diantara keduanya tidak ada mahar (Shahih Bukhari. no. 4720) .
(b) Nikah mut'ah yaitu  pernikahan  kontrak  yang  dilakukan  sepasang  laki-laki dengan perempuan dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, tetapi mereka bersepakat  batasan  waktu  tertentu.  Misalnya  dalam  akadnya  laki-laki  itu mengucapkan "saya  terima  nikahnya  untuk  diri  saya  selama  dalam  kurun waktu satu bulan”. Maka sesudah batas waktu terlewati, ikatan pernikahan itu selesai dengan sendirinya. Jenis pernikahan ini diharamkan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari:
ْﻴَﺧ َﻡﺎَﻋ ِﺔَﻌْﺘُﻤْﻟﺍ  ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳ َﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ“ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ“ ُﻝﻮُﺳ َﺭ ﻰَﻬَﻧ َﻝﺎَﻗ ْﻢُﻬْﻨَﻋ ُ ﱠ“ َﻲ ِﺿ َﺭ ٍّﻲِﻠَﻋ ْﻦَﻋ
ْﻦَﻋ َﻭ  َﺮَﺒ ِﺔﱠﻴِﺴْﻧِ ْﻹﺍ  ِﺮُﻤُﺣ  ِﻡﻮُﺤُﻟ
Dari Ali radliallahu 'anhum, ia berkata, "Saat penaklukan Khaibar Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  melarang  dari  nikah  mut'ah  dan makan daging keledai." (Shahih Bukhari. no. 5098).
(c) Nikah tahlil atau  nikah muhallil ,  yaitu  nikahnya  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  yang  telah diceraikan  suaminya  tiga  kali, dengan  tujuan segera menceraikan perempuan itu lagi agar bisa dinikahi kembali oleh suami yang pernah menceraikannya tiga kali itu.
ُﻤْﻟﺍ َﻢﱠﻠَﺳ َﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠ“ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ“ ُﻝﻮُﺳ َﺭ َﻦَﻌَﻟ َﻝﺎَﻗ ٍّﻲِﻠَﻋ  ْﻦَﻋ
ُﻪَﻟ َﻞﱠﻠَﺤُﻤْﻟﺍ َﻭ َﻞِّﻠَﺤ
Dari  'Ali  ia  berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  melaknat  Al Muhallil dan muhallal lahu " (Sunan Abu Dawud. no. 2076).
(d) Menikahi  perempuan  yang  pernah  dinikahi  boleh  bapaknya  atau  kakeknya, sebagaimana yang diatur dalam Al Qur’an:
َﺳ َءﺎَﺳ َﻭ ﺎًﺘْﻘَﻣ َﻭ ًﺔَﺸ ِﺣﺎَﻓ َﻥﺎَﻛ ُﻪﱠﻧِﺇ ۚ  َﻒَﻠَﺳ ْﺪَﻗ ﺎَﻣ  ﱠﻻِﺇ ِءﺎَﺴِّﻨﻟﺍ َﻦِﻣ ْﻢُﻛُﺅﺎَﺑﺁ َﺢَﻜَﻧ ﺎَﻣ ﺍﻮُﺤِﻜْﻨَﺗ  َﻻ َﻭ " " ًﻼﻴِﺒ
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada  masa yang  telah  lampau.  Sesungguhnya perbuatan  itu  amat keji  dan  dibenci  Allah  dan  seburuk-buruk  jalan  (yang  ditempuh). "  (A n Nisa'/22).
(e) Menikahi  ibu  kandung,  anak  perempuan  kandung,  saudara  perempuan kandung, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan kandung, ibu susuan, saudara perempuan sesusuan,  ibu  dari  istri,  anak  tiri  dari  istri  yang  telah  digauli,  menantu perempuan  istri  dari  anak  laki-laki,  dan  mengumpulkan  dua  perempuan
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 144
saudara kandung sekaligus, atau menikahi perempuan dengan menikahi pula bibinya atau tantenya. Maksud dari macam larangan menikah ini dikarenakan akan  menyebabkan  kerusakan  hubungan  silaturrahim  kekerabatan  antar anggota keluarga. Hal ini termaktub dalam surat an Nisa' ayat 23.
(f) Menikahi lebih dari empat perempuan dalam satu waktu, sesuai firman Allah SWT:
ﺓﺪﺣﺍﻮﻓ ﺍﻮﻟﺪﻌﺗ ّﻻﺃ ﻢﺘﻔﺧ ﻥﺈﻓ ﻉﺎﺑﺭ  َﻭ ﺙﻼﺛ ﻭ ﻰﻨﺜﻣ ءﺎﺴّﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻜﻟ  َﺏﺎَﻁ ﺎَﻣ ﺍﻮﺤﻜﻧﺎَﻓ
Maka kawinilah wanita wanita lain yang kamu senangi: dau, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinilah seorang saja (An Nisa’: 3).
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi saw diceritakan:
ﱠﻲﻔﻘﱠﺜﻟﺍ َﺔﻤَﻠَﺳ َﻦﺑ َﻥﻼْﻴَﻏ ﱠﻥﺃ : ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲ ﺪﻴﻋ ﻦﻋ  ،ٍﺓ َﻮﺴِﻧ  ُﺮْﺸَﻋ ﻪَﺘﺤﺗﻭ َﻢَﻠﺳﺃ ﺎًﻌﺑﺭﺃ ﱠﻦُﻬﻨﻣ  ْﺮَﺘﺧﺍ :ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠﺻ ﱡﻲﺒ ﱠﻨﻟﺍ ﻪﻟ ﻝﺎﻘﻓ
Dari  Abdullalh  bin  Umar  berkata:  bahwasannya  Ghoilan  bin  Salamah  as Saqofi  masuk  Islam  dan  ia  memiliki  sepuluh  istri,  maka Nabi  saw  bersabda kepadanya: pilihlah dari mereka empat saja.” (Sunan Tirmidzi no. 1128).
2. Hukum talak dan rujuk pasca Islam
Hukum keluarga Islam mengakui adanya perceraian dan mengatur tata caranya agar sesuai dengan fitrah manusia (Sodiqin, 2014). Ada perceraian yang memiliki hak berbalik rujuk lagi tanpa akad, dan ada pula yang harus memperbaiki akad. Hukum Islam mengenalkan istilah iddah istri, yakni seorang istri yang baru saja diceraikan  suaminya ataupun  ditinggal  mati  suaminya,  maka  ia  harus menahan diri  selama  kurun  waktu  tertentu  dari  menerima  pinangan  laki-laki  lain  untuk menikah  (Al  Amin,  2016).  Iddah  berbeda-beda  masanya,  seiring  dengan  jenis talak yang dihadapi. Adapun macam-macam talak atau perceraian dalam Islam:
a. Talak roj'i , yaitu talak atau perceraian yang memiliki kesempatan rujuk pada masa  iddah  istri.  Talak  ini  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istrinya  untuk pertama kalinya atau kedua kalinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :
ﺈﺑ ﺢﻳﺮﺴﺗ ﻭﺃ ﻑﻭﺮﻌﻤﺑ ﻙﺎﺴﻣﺈﻓ ﻥﺎﺗ ّﺮﻣ ﻕﻼّﻄﻟﺍ "
" ﻥﺎﺴﺣ
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah boleh rujuk kembali dengan cara  yang  makruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik (Al  Baqarah:
229) .
Hitungan iddah perempuan yang telah diceraikan suaminya berdasarkan dalil al Qur'an dan hadis yaitu:
1) Iddah perempuan yang  masih haid adalah sejumlah tiga kali haid atau dengan tiga kali bersih atau tiga kali suci dari haidnya. Perempuan ini masih memiliki hak atas suaminya, baik hak nafkah sandang pangan, hak bertempat  tinggal  di  rumah,  hak  mendapatkan  pengobatan  dan perlindungan.  Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :
ءﻭﺮﻗ ﺔﺛﻼﺛ  ّﻦﻬﺴﻔﻧﺄﺑ ﻦﺼّﺑﺮﺘﻳ ﺕﺎﻘّﻠﻄﻤﻟﺍ ﻭ
Wanita wanita yang yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (tiga kali haid atau tiga kali bersih atau suci dari haidnya) (Al Baqarah: 228) .
2) Iddah  perempuan  yang menopause (sudah  berhenti  haid)  adalah  tiga bulan qamariyyah (29 hari atau 30 hari). Selama masa iddah, perempuan ini  masih  memiliki  hak  atas  suaminya,  berupa  hak  nafkah  sandang pangan, hak bertempat tinggal di rumah, hak mendapatkan pengobatan dan perlindungan.  Hal ini berdasarkan firman Allah:
ﻦﻀﺤﻳ ﻢﻟ ﻲﺋ ّﻶﻟﺍ ﻭ ﺮﻬﺷﺃ ﺔﺛﻼﺛ  ّﻦﻬﺗّﺪﻌﻓ ﻢﺘﺒﺗﺭﺍ ﻥﺇ ﻢﻜﺋﺎﺴﻧ ﻦﻣ ﺾﻴﺤﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﺴﺌﻳ ﻲﺋﻶﻟﺍ ﻭ Dan perempuan perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan perempuanmu jika kamu ragu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka tiga bulan, dan begitu pula perempuan perempuan yang belum haid atau tidak haid (Ath Thalaq: 4). 3) Iddah perempuan yang belum haid memiliki masa iddah dan hak seperti perempuan yang menopause adalah tiga bulan qamariyyah . 4) Iddahnya perempuan yang hamil, adalah sampai dia melahirkan anaknya. Perempuan  ini  masih  memiliki  hak  atas  suaminya,  baik  hak  nafkah sandang  pangan,  hak  bertempat  tinggal  di  rumah,  hak  mendapatkan pengobatan dan perlindungan.  Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : ّﻦﻬﻠﻤﺣ ﻦﻌﻀﻳ ﻥﺃ   ّﻦﻬﻠﺟﺃ ﻝﺎﻤﺣﻷﺍ ﺕﻻﻭﺃﻭ
Dan  perempuan  perempuan  yang  hamil,  maka  iddahnya  mereka  itu sampai mereka melahirkan kandungannya (Ath Thalaq: 4).
5) Iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah empat bulan sepuluh hari dan dia berhak untuk mendapatkan jatah warisan dari harta yang ditinggalkan suaminya sesuai yang telah diatur berdasarkan firman Allah SWT : ﺎﺟﺍﻭﺯﺃ ﻥﻭﺭﺬﻳ ﻭ ﻢﻜﻨﻣ ﻥﻮّﻓﻮﺘﻳ ﻦﻳﺬّﻟﺍﻭ ﺮﻬﺷﺃ ﺔﻌﺑﺭﺃ  ّﻦﻬﺴﻔﻧﺄﺑ ﻦﺼّﺑﺮﺘﻳ ﺍﺮﺸﻋ ﻭ Dan perempuan perempuan yang ditinggal mati para suaminya, iddah mereka ialah empat bulan sepuluh hari (Al Baqarah: 234) .
b. Talak bain , yaitu talak atau perceraian yang dilakuakan oleh suami terhadap istrinya untuk yang ke tiga kalinya.  Dalam talak bain ini suami istri dilarang melakukan  rujuk.  Kecuali  bila  si  istri  sudah  pernah  merasakan  pernikahan lagi  dengan  laki-laki  lain  sehabis  masa  iddahnya,  dengan  dasar  suka  sama suka.  Bila  kemudian  suami  barunya  ini  menceraikannya,  lalu  selesai  masa iddahnya, maka istri baru boleh dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Hal ini sesuai firman Allah SWT:
ﺎﻌﺟﺍﺮﺘﻳ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﺡﺎﻨﺟ ﻼﻓ ﺎﻬﻘّﻠﻁ ﻥﺈﻓ ﻩﺮﻴﻏ ﺎﺟﻭﺯ ﺢﻜﻨﺗ ﻰّﺘﺣ ﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻪﻟ ّﻞﺤﺗ ﻼﻓ ﺎﻬﻔّﻠﻁ ﻥﺈﻓ
Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  maka perempuan itu tidak halal lagi baginyan hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk rujuk dengan kawin kembali (Al Baqarah. 230) .
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 146
Perempuan  yang  telah  ditalak  bain  oleh  suaminya  terputus  hak-hak nafkah  dan  lain-lainnya, kecuali  ketika  perempuan tersebut  dalam keadaan hamil. Wanita hamil yang ditalak bain masih berhak mendapatkan hak nafkah konsumtif saja, sebagai wujud pertanggungjawaban suaminya terhadap janin yang dikandungnya.

## 3. Hukum waris dalam Islam
Hukum keluarga Islam mengatur adanya hak waris bagi ahli waris. Nilai kebaruan hukum  Islam  dari  hukum  Arab  pra  Islam  adalah,  bahwa  hukum  keluarga  Islam mengakui  hak  waris  perempuan  dan  anak-anak.  Meskipun  bagi  perempuan  secara jumlah masih dibatasi separuh dari jumlah yang diterima laki-laki. Akan tetapi sebagai sebuah tata aturan hukum, jelas sebuah perubahan besar dalam hukum keluarga Islam. Perempuan juga tidak boleh diwariskan, sebagaimana tradisi Arab pra Islam. Di sini terobosan hukum keluarga Islam nyata berkait hak kepemilikan harta pada perempuan dan anak-anak.
Pembagian harta warisan ditunaikan sesudah terselesaikannya prosesi penguburan si mayat, tertunaikan wasiat, dan terbayar hutang si mayat. Bila ada harta yang tersisa setelahnya,  barulah  harta  tersebut  diwariskan  pada  ahli  waris.  Berikut  ini  adalah sekilas gambaran dan contoh terkait cara seorang pewaris mewarisi harta dari si mayat dan bagian yang diperolehnya dari harta warisan yang ditinggalkan dan diwariskannya tadi, baik dari mayat laki-laki atau pun perempuan:  Ada seorang mayat meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ayah, dan ibu.

## KESIMPULAN
Hukum  keluarga  pra  Islam  dibangun  atas  dasar  dominasi  kuasa  laki-laki  dan berbasis pada kekuatan penguasa suku yang memenangkan peperangan. Perempuan merupakan golongan kedua yang tidak memiliki hak menentukan pilihan. Perempuan bisa dapat diwariskan. Terdapat bentuk pernikahan yang umum adanya, tetapi marak pula  pernikahan  berbasis  perzinaan  legal,  seperti  pernikahan istibdha’ , ar-raţ , ar- rayah atau baghaya .  talak  dan  rujuk  menjadi  hak  preogratif  laki-laki  dimana perempuan tidak memiliki hak atas itu. Pewarisan hanya berlaku bagi orang dewasa laki-laki. Tidak berlaku bagi perempuan dan anak-anak. Hukum keluarga Islam pada masa  setelah  kenabian  meliputi  hukum  nikah,  talak,  rujuk,  iddah  dan waris  dengan
Pewaris Cara Mewarisi Bagiannya Hasil Istri Furudhun muqoddaroh 1/8 dari harta warisan 9 Satu anak laki- laki Ashobah (sisa pembagian waris dari furudhun muqoddaroh) Ashobah 26 Satu anak perempuan 13 Ayah Furudhun muqoddaroh 1/6 dari harta warisan 12 Ibu Furudhun muqoddaroh 1/6 dari harta warisan 12
tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Perempuan memiliki pengangkatan derajat yang signifikan  dengan  hak  hidup,  hak  memiliki,  dan  hak  menentukan  pilihan.  Islam mengambil  beberapa  hukum  yang  berlaku  pada  masa  sebelumnya,  serta  menolak sebagian yang lain, di samping juga menyempurnakan tatanan yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bukhari, A. A. M. bin, & Al-Jaafi, I. (1997). Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari
(Riyadh: Dar Al-Salam for Publishing and Distribution, 1417 h/1997 M) .
Al-Mubarakfuri, S. (2020). Sirah nabawiyah . Gema Insani.
Al Amin, M. N. K. (2016). Iddah BagI SuamI Karena CeraI matI dalam KajIan
FIlSaFat hukum ISlam. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam , 1 (1), 97–118.
Al Jaza’iri, A. B. (1986). Minhajul Muslim . Bairut: Darul Fikr.
Al Mubarafuriy, S. (1994). ar-Rahiqil Makhtum . Riyadh: Maktabah Darus Salam.
Amri, K. (2022). SOSIOHISTORIS MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM. Jurnal
Mumtaz , 2 (1), 1–7.
Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam . Gema Insani.
Asman. (2021). Pembentukan Hukum Islam Pada Zaman Nabi Muhammad Saw Dan Khulafaur Rasyidin. Makalah Pascasarjana UINSA .
Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 5 (2).
Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Antropologi Indonesia .
Eka Kurniawati, E. K., & Nurhasanah Bahtiar, N. B. (2018). Manusia Menurut
Konsep Al-Quran dan Sains. JNSI: Journal of Natural Science and Integration ,
1 (1), 78–94.
Halil, R. H. (2009). Tarikh Tasyri’Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah . Imtihanah, A. H. (2014). PENGARUH TRADISI ARAB PRA-ISLAM TERHADAP
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM; SEBUAH KAJIAN
ANTROPOSENTRIS. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama , 2 (2), 169–183.
Kurdi, K. (2015). KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS AL-QUR’AN
TERHADAP TRADISI ARAB PRA-ISLAM. JURNAL PENELITIAN , 12 (1),
141–168.
Munfarida, E. (2015). Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam. Yinyang:
Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 10 (2).
Muzhiat, A. (2019). Historiografi Arab Pra Islam. Tsaqofah , 17 (2), 129–136.
Dinamika Hukum Keluarga Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian | 148
Qotthon, M. (1985). Tasyri’ Wal Fiqh Fil Islam Tarikhon Wa Manhajan . Bairut.
Ruqoiyah, S. (2021). Dimensi Positif Tradisi Bangsa Arab Pra-Islam (Analisis
Kesesuaian Tradisi Arab Pra-Islam dengan Nilai-Nilai Al-Qur’an) .
Salsabila, Z. (n.d.). HUKUM KELUARGA DI ARAB SAUDI .
Shollabi, A. M. M. (2002). Siroh Nabawiyah Ardhu Waqo’i wa Tahlilul Ahdas .
Iskandariyah: Darul Aiman Iskandariyah.
Sodiqin, A. (2014). REFORMASI AL-QUR’AN DALAM HUKUM
PERCERAIAN: Kajian Antropologi Hukum Islam. Al-Mazaahib: Jurnal
Perbandingan Hukum , 2 (2).
Syahbah, M. bin M. A. (1992). al-Madkal li Dirasat Alquran al-Qarim. Cet. I .
Triyani, E. (2013). Proses bimbingan pra nikah anggota TNI-AD untuk menuju keluarga Sakinah di Pembinaan Rohani Islam (BINROHIS) Kodam III
Siliwangi . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Ulama’, N. M. (2009). Fiqhul Muyassar Fi Dhoil Kitabi Was Sunnati . Riyadh.