## KEPASTIAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN AKUPUNKTUR DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

## Ivonne Jonathan, Devi Dharmawan
Universitas Hang Tuah Surabaya Jurusan Magister Hukum Kesehatan

## Abstract
Background: Acupuncture is a type of advanced health service which is covered by PT. Askes.  Since  BPJS  Kesehatan  applied,  acupuncture  is  not  covered  by  National  Health Insurance  (JKN)  program.  BPJS  Kesehatan  refer  to  Clause  25  verse  (1)  letter  K  of Presidential  Regulation  No.19  of  2016  concerning  Second  Amendment  of  Presidential Regulation  No.12 of  2013 concerning  Health Insurance. The provisions of  Minister of Health  Regulation  No.28  of  2014  concerning  Guidelines  for  Implementing  National Health  Insurance  are  different  from  Presidential  Regulations  on  Health  Insurance which  states  that  medical  acupuncture  is  covered  by  JKN.  BPJS  Kesehatan  uses  lex superior  derogat  legi  inferiori,  therefore  it  does  not  cover  acupuncture  in  the implementation  of    JKN  program.  This  study  was  a  normative  study  with  statute approach and conceptual approach. Method: The study showed that issue of Law No.36 of  2014  concerning  Health  Practitioner  give  legitimacy  to  acupuncture  in  Indonesia. The  Law  of  Health  Practitioner  categorizes  acupuncture  into  physical  therapy  and separates  it  from  traditional  medicine.  Results:  The  provisions  in  implementing regulations of BPJS Law have not refered to position of acupuncture in Indonesia and still  categorize  acupuncture  as  complementary,  alternative  and  traditional  medicines. The  settlement  of  acupuncture  regulations  disharmony  in  the  JKN  program  using  lex superior principle has not been sufficient because it has not been able to provide legal certainty and legal protection. Conclusion: Regulatories reformation of acupuncture in Indonesia  is  urgently  required,  especially  in  JKN  program,  so  the  implementation  of legal  position  of  acupuncture  that  are  guided  by  Law  of  Health  Practitioner  can  be implemented effectively and efficiently.
Keywords: Legal certainty; Legal position; Acupuncture; National Health Insurance (JKN) Program.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kesehatan  akupunktur menjadi  salah  satu  jenis  pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditanggung oleh PT. Askes (Persero) yang tertuang dalam Peraturan Bersama
Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  138/Menkes/PB/II/2009 dan  Nomor  12  Tahun  2009  tentang
Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta  PT.  Askes  (Persero)  dan  Anggota
Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan  Masyarakat  dan  Rumah  Sakit Daerah. PT. Askes (Persero) menyediakan pelayanan  kesehatan  akupuntur  sebagai paket tindakan medis yang dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan,  pelayanan  satu  hari  ( One  Day Care ),  serta  pelayanan  rawat  inap  tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa terhadap para peserta askes, yang meliputi Pegawai  Negeri  Sipil,  Penerima  Pensiun,
Veteran, dan Perintis Kemerdekaan berserta anggota keluarga. Sejak
beroperasinya  BPJS  Kesehatan  pada tanggal  1  Januari  2014  sesuai  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  BPJS maka PT. Askes (Persero) yang sebelumnya  menyelenggarakan  jaminan kesehatan dinyatakan bubar tanpa likuidasi.  Program  jaminan  kesehatan yang  telah  dilaksanakan  PT.  Askes (Persero)  ditransformasikan  kepada  BPJS Kesehatan dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk mencapai Universal Health Coverage . Pelayanan  kesehatan  akupunktur
menjadi  salah  satu  jenis  pelayanan kesehatan  yang  tidak  dijamin  dalam Program  JKN  sejak  berlakunya  BPJS Kesehatan.  BPJS  mengacu  pada  Pasal  25 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres tentang Jaminan Kesehatan) yang
menjelaskan  bahwa  “Jenis  pelayanan kesehatan  yang  tidak  dijamin  oleh  BPJS meliputi  :  pengobatan  komplementer, alternatif  dan  tradisional,  yang  belum dinyatakan  efektif  berdasarkan  penilaian teknologi  kesehatan  ( Health  Technology Assessment )”.  Rumusan  pasal  dalam Perpres tentang Jaminan Kesehatan tersebut tidak menyatakan secara eksplisit bahwa akupunktur termasuk dalam pengobatan  komplementer,  alternatif  dan tradisional  yang  tidak  dijamin  dalam program JKN. Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (PMK tentang Pedoman Pelaksanaan JKN) berbeda dengan
Perpres  tentang  Jaminan  Kesehatan  yang
menyebutkan  bahwa  akupunktur  medis merupakan salah satu dari jenis pelayanan kesehatan  di  Fasilitas  Rujukan  Tingkat Lanjutan  yang  dijamin  dalam  program JKN. Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa  pelayanan  kesehatan  yang  tidak dijamin  dalam  JKN  adalah  pengobatan komplementer,  alternatif  dan  tradisional, termasuk akupunktur non medis, shin she, chiropractic, yang  belum  dinyatakan efektif  berdasarkan  penilaian  teknologi kesehatan ( health technology assessment ). BPJS  menggunakan  asas lex  superior derogate legi inferior dalam
menyelesaikan  konflik  norma  sehingga pelayanan  kesehatan  akupunktur  menjadi salah satu pelayanan kesehatan yang tidak dijamin  dalam  penyelenggaraan  program JKN  (Jaminan  Sosial  Indonesia,  2015).
Konflik norma
dalam peraturan perundang-undangan  yang  secara  yuridis mewadahi  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  akupunktur  dalam  program JKN  menimbulkan  ketidakpastian  hukum bagi  pemberi  dan  penerima  pelayanan kesehatan  akupunktur  yang  sebelumnya dijamin oleh PT. Askes (Persero).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  status  pelayanan  kesehatan akupunktur  dalam  Program  JKN  dan menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan  pelayanan  kesehatan akupunktur  dalam  Program  JKN.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  suatu  konstruksi  pemikiran bagi  para  pemangku  kebijakan  dalam penyusunan peraturan
perundang- undangan  terkait  pelayanan  kesehatan akupunktur, dan dapat memberikan konstribusi  serta  solusi  konkrit  bagi pemberi serta penerima pelayanan kesehatan akupunktur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  yang  memfokuskan kajiannya  dengan  memandang  hukum sebagai  suatu  sistem  utuh  yang  meliputi seperangkat  asas,  norma,  dan  aturan hukum  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan, yang  dilakukan  dengan  menelaah semua  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan akupunktur
2. Pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, asas-asas,  dan  definisi  tertentu  yang dipakai sebagai landasan terkait pelayanan kesehatan akupunktur. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini melalui studi kepustakaan, yang menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku atau bahan bacaan dan karya  ilmiah  ahli  hukum.  Analisis  yang digunakan  yaitu  analisis  kualitatif  yang memberikan  gambaran  secara  deskriptif mengenai permasalahan yang dibahas.

## HASIL PENELITIAN
A. Status Pelayanan Kesehatan

## Akupunktur dalam Program JKN
Pasal  11  ayat  (10)  Undang-Undang
Tenaga  Kesehatan  menjelaskan  bahwa tenaga  kesehatan  akupunktur  termasuk dalam  keterapian  fisik  dan  dipisahkan dengan kelompok tenaga kesehatan tradisional. Lahirnya Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan tersebut memberikan  legitimasi  bagi  penyelesaian konflik  norma  sejak  bertahun-tahun  yang menimbulkan  disharmoni  hukum  terkait kedudukan pelayanan
kesehatan akupunktur di Indonesia. Tenaga
kesehatan akupunktur terapis sesuai kedudukannya  bekerja  sama  dengan tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan kelompok rehabilitasi medik dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
Saat  ini  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  akupunktur  di  Indonesia  masih diterapkan  sebagai  pelayanan  kesehatan tradisional.  Majelis  Tenaga  Kesehatan Indonesia  (MTKI)  menerbitkan  Surat Tanda  Registrasi  Akupunktur  Terapis (STRAT) bagi tenaga kesehatan akupunktur terapis maupun tenaga kesehatan tradisional, sedangkan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota memberikan izin  penyelenggaraan praktik pelayanan  kesehatan  akupunktur  dalam bentuk Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). Permasalahan lain yang didapatkan adalah pemberian pelayanan kesehatan akupunktur  terutama  di  Puskesmas  Kota Surabaya  masih  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  tradisional.  Dinas  Kesehatan Kota  Surabaya  menyediakan  pelayanan pengobatan  tradisional  di  31  Puskesmas Kota Surabaya, yang terdiri dari penyediaan tenaga Diploma III
Pengobatan  Tradisional  di  Puskesmas, penyuluhan Battra kepada kader, pelatihan resep  herbal,  pengembangan  TOGA  serta pengobatan  tradisional  akupunktur  dan akupresure di Puskesmas (Dinas Kesehatan Pemerintah Kota, 2016). Permasalahan timbul ketika para pemangku  kebijakan  tidak  menggunakan peraturan perundang-undangan yang secara  yuridis  mewadahi  pengaturan pelayanan  kesehatan  akupunktur,  namun menggunakan peraturan perundang- undangan  lainnya  tanpa  melihat  substansi
dari peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni hukum.
Disharmoni  hukum  pengaturan  pelayanan kesehatan akupunktur di Indonesia menimbulkan dampak terbatasnya pemanfaatan tenaga kesehatan akupunktur terapis  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan, terutama di puskesmas dan rumah sakit.
Pelayanan  kesehatan  akupunktur menjadi  salah  satu  jenis  pelayanan kesehatan  yang  tidak  dijamin  dalam program  JKN  yang  diselenggarakan  oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berpedoman  pada  asas lex  superior derogate  legi  inferiori yang  berpedoman pada  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  k  Perpres tentang  Jaminan  Kesehatan.  Perpres tentang  Jaminan  Kesehatan  menjelaskan bahwa  :  “Jenis  pelayanan  kesehatan  yang tidak dijamin oleh BPJS meliputi pengobatan  komplementer,  alternatif  dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan ( Health Technology Assessment )”. Ketentuan  dalam  PMK  tentang  Pedoman Pelaksanaan
JKN berbeda dengan
ketentuan  dalam  Perpres  tentang  Jaminan Kesehatan.  Penjelasan  PMK  tentang Pedoman  Pelaksanaan  JKN  menyebutkan bahwa akupunktur medis merupakan salah satu  dari  jenis  pelayanan  kesehatan  di Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat Lanjutan  (FKRTL)  yang  dijamin  dalam program  JKN.  PMK  tentang  Pedoman Pelaksanaan JKN juga menjelaskan bahwa “manfaat  yang  tidak  dijamin  dalam  JKN meliputi pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur non medis, shin she,
chiropractic, yang  belum  dinyatakan efektif  berdasarkan  penilaian  teknologi kesehatan ( health technology assessment )”.  Ketentuan  dalam  kedua peraturan pelaksana Undang-Undang
BPJS belum berpedoman kepada kedudukan pelayanan kesehatan akupunktur  di  Indonesia  dan  masih menerapkan pelayanan kesehatan akupunktur ke dalam pengobatan komplementer, alternatif maupun tradisional. Kedudukan pelayanan kesehatan  akupunktur  menjadi  tidak terjamin  dalam  program  JKN  yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
B. Harmonisasi  Peraturan  Perundang- undangan Pelayanan Kesehatan Akupunktur Dalam Program JKN Harmonisasi hukum memiliki pengertian  upaya  atau  proses  untuk merealisasikan  keselarasan,  kesesuaian, keserasian,  kecocokan,  keseimbangan  di antara  norma-norma  hukum  di  dalam peraturan  perundang-undangan  sebagai sistem  hukum  dalam  satu  kesatuan kerangka sistem hukum nasional
(Goesniadhie,  2006).  Harmonisasi  hukum dikembangkan  dan  digunakan  untuk menunjukkan bahwa kemajemukan sistem hukum di Indonesia berpotensi menimbulkan konflik norma yang mengarah  kepada  disharmoni  hukum (Goesniadhie, 2006).
Disharmoni  hukum  yang  ditemukan pada  pengaturan  pelayanan  kesehatan akupunktur    di  Indonesia,  khususnya dalam program JKN adalah
1. Perbedaan  antara  ketentuan  hukum dengan perumusan pengertian tertentu Peraturan  pelaksana  Undang-Undang BPJS  memberikan  interpretasi  bahwa pelayanan kesehatan akupunktur termasuk ke dalam rumpun pengobatan  komplementer,  alternatif, dan  tradisional  sesuai  dengan  sejarah peraturan perundang-undangan akupunktur. Interpretasi tersebut tidak harmonis  dengan  kedudukan  hukum
pelayanan  kesehatan  akupunktur  di Indonesia  yang  sudah  terjamin  dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
2. Perbedaan interpretasi dalam penerapan peraturan perundang- undangan BPJS Kesehatan menerapkan asas lex superior  derogat  legi  inferiori untuk mengatur pelayanan kesehatan akupunktur  dalam  program  JKN. BPJS  Kesehatan  berpedoman  pada Perpres  tentang  Jaminan  Kesehatan dan  mengesampingkan  PMK  tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga kedudukan pelayanan kesehatan akupunktur  tidak  dijamin  dalam program JKN. Rumusan Pasal tambahan  22A  pada  Perpres  tentang Jaminan Kesehatan memberikan kewenangan  kepada  Menteri  untuk dapat menetapkan pelayanan kesehatan  lain  yang  dijamin  dalam program  JKN  berdasarkan  penilaian teknologi kesehatan ( health technology assessment ). BPJS Kesehatan  tidak  berpedoman  pada PMK tentang Pedoman Penyelenggaraan  JKN  sehingga  tidak memberikan jaminan dan perlindungan  hukum  bagi  pelayanan kesehatan akupunktur.
BPJS  Kesehatan  menggunakan  asas lex  superior  derogat  legi  inferior untuk mengatur pelayanan kesehatan akupunktur dalam  Program  JKN  dengan  berpedoman pada  Perpres  tentang  Jaminan  Kesehatan dan  mengesampingkan  PMK  tentang Pedoman  Pelaksanan  JKN.  Penggunaan asas lex  superior  derogat  legi  inferior di mana peraturan perundang-undangan bertingkat  lebih  tinggi  mengesampingkan peraturan  perundang-undangan  tingkat lebih  rendah  tidak  dapat  dikatakan  salah.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundangan-undangan menjelaskan hierarki  Peraturan  Menteri  Kesehatan memang  jelas  kedudukannya  di  bawah
Peraturan  Presiden.  Bentuk  penyelesaian disharmoni  hukum  terhadap  pengaturan pelayanan  kesehatan  akupunktur  dalam program  JKN  menggunakan  asas lex superior belum  cukup  mengatasi  masalah disharmoni  hukum  karena  belum  dapat memberikan  jaminan  dan  perlindungan hukum.

## PEMBAHASAN
A. Status Pelayanan Kesehatan Akupunktur  dalam Program JKN 1. Sejarah Peraturan Perundang- undangan Pelayanan Kesehatan Akupunktur di Indonesia a. Tahun 1996 Pemerintah pertama kali mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan yang secara yuridis mewadahi pelayanan kesehatan akupunktur  di  fasilitas  pelayanan kesehatan pada tahun 1996. Pelayanan kesehatan akupunktur dapat  dimanfaatkan  secara  terpadu  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1996 tentang Pemanfaatan  Akupunktur  di  Sarana Pelayanan Kesehatan. Ketentuan pasal dalam PMK tentang Pemanfaatan  Akupunktur  di  Sarana Pelayanan  Kesehatan  menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan
akupunktur  secara  spesifik  termasuk dalam  pengobatan  tradisional,  tetapi rumusan pasal tersebut belum
menjelaskan  mengenai  kewenangan yang dimiliki tenaga pelaksana
pelayanan  kesehatan  akupunktur  dan tata cara perijinan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan akupunktur. b. Tahun 2003 Pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan  2  (dua)  peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan akupunktur. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merupakan peraturan pelaksana dari PMK tentang Pemanfaatan  Akupunktur  di  Sarana Pelayanan  Kesehatan  yang  mengatur secara teknis tentang penyelenggaraan dan  tata  cara  perizinan  pengobat tradisional, termasuk akupunktur. Perijinan pelayanan kesehatan akupunktur  diberikan  dalam  bentuk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) bagi akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi  dari  asosiasi/  organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional. Ujian kompetensi akupunktur  mulai  diselenggarakan untuk  memenuhi  ketentuan  pada peraturan  perundang-undangan  ini. Saat ini KMK tentang Penyelenggaraan  Battra  telah  dicabut dan  digantikan  dengan  Peraturan
Menteri  Kesehatan  Nomor  61  Tahun 2016  tentang  Pelayanan  Kesehatan
Tradisional Empiris.
Keputusan  Menteri  Kesehatan
Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang  Tenaga  Akupunktur  juga dikeluarkan di tahun 2003. Ketentuan yang  tercantum  dalam  KMK  tentang Tenaga Akupunktur tersebut memberikan penjelasan bahwa “tenaga  akupunktur  merupakan  salah satu  tenaga  kesehatan  yang  masuk
dalam  kelompok  keterapian  fisik”.
Lahirnya KMK tentang Tenaga Akupunktur ini mendorong berdirinya program studi Diploma 3 Akupunktur pertama di Indonesia pada tahun 2003 yaitu Akademi Akupunktur Surabaya. c. Tahun 2007 Pemerintah  menerbitkan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  pada tahun  2007.  Kewenangan  pelaksana pengobatan  komplementer-alternatif diberikan  kepada  dokter  dan  dokter gigi,  serta  tenaga  kesehatan  lainnya yang  teregistrasi  dan  memiliki  surat tugas  /  SIK-TPKA  sesuai  yang tercantum  dalam  Pasal  8.  PMK tentang  Penyelenggaraan  Pengobatan
Komplementer-Alternatif di Fasyankes tersebut tidak menyebutkan  secara  eksplisit  bahwa pelayanan kesehatan akupunktur termasuk ke dalam pengobatan kompementer-alternatif sehingga
perijinan  bagi  pelayanan  kesehatan akupunktur  masih  mengacu  kepada KMK tentang Penyelenggaraan Battra.
d. Tahun 2014
Pemerintah  mengeluarkan  2  (dua) peraturan  perundang-undangan,  yaitu
Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun 2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  103
Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Undang- Undang  Tenaga  Kesehatan  dan  PP tentang Pelayanan Kestrad merupakan  amanat  dari  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan.
Tenaga  akupunktur  telah  diakui sebagai salah satu tenaga kesehatan di Indonesia  yang  tertuang  pada  Pasal 11  ayat  (10)  Undang-Undang  Tenaga Kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa “Jenis  Tenaga  Kesehatan  yang termasuk dalam kelompok Keterapian Fisik  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf f terdiri atas fisioterapis, okupasi  terapis,  terapis  wicara  dan akupunktur”. Tenaga kesehatan akupunktur terapis secara jelas dikelompokkan dalam keterapian fisik  dan  dipisahkan  dengan  tenaga kesehatan  tradisional  yang  masuk dalam kelompok lainnya. PP  tentang  Pelayanan  Kesehatan Tradisional menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional komplementer  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  tradisional,  yang  ilmu  dan keterampilannya  diperoleh  melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling  rendah  diploma  tiga.  Setiap tenaga  kesehatan  tradisional  yang menjalankan  praktik  wajib  memiliki STRTKT  dan  SIPTKT.  PP  tentang
Pelayanan  Kestrad  tersebut  tidak menyebutkan secara spesifik pelayanan kesehatan akupunktur termasuk  dalam  pelayanan  kesehatan tradisional. e. Tahun 2016 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  61  Tahun  2016  tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mengatur tata cara penyelenggaraan  dan  perijinan  bagi penyehat  tradisional.  Kewenangan untuk  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan tradisional empiris diberikan  dalam  bentuk  Surat  Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)  bagi  penyehat  tradisional
yang  tidak  melakukan  intervensi terhadap  tubuh  yang  bersifat  invasif sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4.
Akupunktur merupakan tindakan invasif  yang  memberikan  penetrasi pada kulit menggunakan jarum akupunktur  dengan  stimulasi  manual, elektroakupunktur,  maupun  jarum intradermal (Chernyak, 2018). Penyelenggaraan pelayanan akupunktur yang bersifat invasif tidak diatur  dalam  PMK  tersebut.  Dalam Pasal  45  disebutkan  bahwa  KMK tentang Penyelenggaraan Battra dicabut  setelah  berlakunya  PMK tentang  Pelayanan  Kestrad  Empiris sehingga terjadi kekosongan peraturan  perundang-undangan  yang secara yuridisis mewadahi penyelenggaraan  praktik  akupunktur di Indonesia. f. Tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur pelayanan kesehatan akupunktur  dan  pelayanan  kesehatan tradisional  secara  terpisah.  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  34  Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan  Praktik  Akupunktur Terapis merupakan peraturan perundang-undangan yang secara yuridis  mewadahi  penyelenggaraan pelayanan kesehatan akupunktur, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2018 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer mengatur  tentang  penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.
Sejarah  peraturan  perundang  – undangan yang secara yuridis mewadahi pelayanan kesehatan akupunktur  memperlihatkan  adanya
konflik norma yang mengarah kepada disharmoni hukum pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur sejak  bertahun  –  tahun.  Beberapa peraturan perundang-undangan menetapkan pelayanan kesehatan akupunktur  ke  dalam  kelompok tradisional  komplementer.  Peraturan perundang-undangan  di  sisi  lainnya menetapkan pelayanan kesehatan akupunktur  ke  dalam  kelompok keterapian fisik.
2. Kedudukan Pelayanan Kesehatan
Akupunktur di Indonesia Undang  –  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
1  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum”.  Hukum  pada  hakekatnya berperan  sebagai  norma.  Norma menjadi patokan dan memberi orientasi kepada subyek untuk bertindak. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara yuridis mewadahi pelayanan kesehatan  akupunktur  dan  pelayanan kesehatan tradisional terdapat beberapa perbedaan, yaitu : a. Dasar Hukum Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan akupunktur terapis termasuk dalam  kelompok  tenaga  kesehatan kelompok keterapian fisik dan dipisahkan  dengan  tenaga  kesehatan tradisional yang masuk dalam kelompok  tenaga  kesehatan  lainnya.
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan akupunktur  mengacu  kepada  PMK tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis, sedangkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional  mengacu kepada PMK tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kestrad Komplementer. b. Definisi Definisi pelayanan kesehatan akupunktur  pada  Pasal  1  ayat  2  PMK tentang  Izin  dan  Penyelenggaraaan Praktik  Akupunktur  Terapis  adalah rangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan  teknik  stimulasi  pada titik-titik  tertentu  di  permukaan  tubuh untuk  tujuan  promotif,  preventif, simptomatik, rehabilitatif, dan paliatif. Definisi pelayanan
kesehatan tradisional  pada  Pasal  1  ayat  2  PMK tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Kestrad  Komplementer  didefinisikan sebagai pengobatan dan/atau perawatan  dengan  cara  dan  obat  yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan  turun  temurun  secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang berlaku di masyarakat. Kualifikasi  pendidikan  tenaga kesehatan  akupunktur  terapis  yang dijelaskan  dalam  PMK  tentang  Izin dan Penyelenggaraaan Praktik Akupunktur Terapis harus menempuh pendidikan  tinggi  bidang  akupunktur, berbeda dengan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan tradisional yang menempuh pendidikan  tinggi  bidang  kesehatan tradisional  sesuai  dengan  ketentuan dalam PMK tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kestrad  Kompelementer.
Kualifikasi pendidikan yang dimiliki  tenaga  kesehatan  akupunktur terapis  juga  dijelaskan  secara  terpisah dengan  tenaga  kesehatan  tradisional sesuai  ketentuan  dalam  Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. Lampiran  Kepmenristekdikti  tentang Nama Prodi pada PT tersebut memisahkan  nomenklatur  pendidikan akupunktur dengan pengobatan tradisional.  Lulusan    program  studi Diploma  III  Akupunktur  diberikan gelar akademik A.Md.Akup, sedangkan bagi lulusan Program Studi Diploma  III  Pengobatan  Tradisional maupun  Diploma  III  Pengobatan
Tradisional  Indonesia  diberikan  gelar akademik A.Md.Kes.
c. Kewenangan Kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan akupunktur diberikan  kepada  Akupunktur  Terapis yang  telah  memiliki  Surat  Tanda Registrasi Akupunktur Terapis (STRAT)  dan  Surat  Izin  Praktik Akupunktur  Terapis  (SIPAT)  sesuai ketentuan  dalam  PMK  tentang  Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis. Kewenangan penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan tradisional  diberikan  kepada  Tenaga Kesehatan  Tradisional  yang  telah memiliki  Surat  Tanda  Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT)  dan  Surat  Izin  Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)  sesuai  ketentuan  dalam PMK tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kestrad Komplementer. Pasal  62  ayat  (1)  Undang- Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam  menjalankan  praktik  harus dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan yang  didasarkan  pada  kompetensi yang  dimilikinya.  PMK  tentang Penyelenggaraan Ijin dan
Penyelenggaraan  Praktik  Akupunktur Terapis  menyebutkan  secara  jelas mengenai  kewenangan  akupunktur terapis  sesuai  yang  tercantum  dalam Pasal 16. Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya,
yaitu  melakukan  pengkajian  hingga memberikan tindakan akupunktur.
PMK  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kestrad  Komplementer tidak  menyebutkan  secara  detail mengenai kewenangan seorang tenaga kesehatan tradisional. Pasal 9 ayat (1) huruf c dalam PMK tersebut menyebutkan bahwa “Tenaga Kesehatan  Tradisional  tidak  boleh melakukan  tindakan  invasif  dan menggunakan alat kedokteran kecuali sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya”.  Kompetensi  dan kewenangan tenaga kesehatan tradisional  tidak  diberikan  penjelasan dalam  rumusan  pasal  selanjutnya maupun lampiran PMK tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Kestrad Komplementer  tersebut.  Kompetensi dan  kewenangan  tenaga  kesehatan tradisional yang tidak jelas menimbulkan  kesulitan  implementasi rumusan  pasal  tersebut  sehingga mengarah kepada ketidakpastian hukum. d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 15 ayat (1) PMK tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis menjelaskan bahwa  Akupunktur  Terapis  dapat menjalankan  praktik  keprofesiannya di tempat praktik mandiri, puskesmas, klinik, dan/atau rumah sakit.  Pasal 11 PMK tentang
Penyelenggaran Pelayanan  Kestrad  Komplementer
menjelaskan  fasilitas  penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional, yaitu praktik mandiri dan fasilitas pelayanan  kesehatan  tradisional  yaitu
Griya Sehat.
Pelayanan  kesehatan  akupunktur dan  pelayanan  kesehatan  tradisional secara yuridis diatur dengan peraturan perundang-undangan  yang  berbeda.
Tenaga  pelaksana,  kewenangan  dan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan akupunktur memiliki kualifikasi yang berbeda dari pelayanan kesehatan tradisional. Ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya yang masih berlaku juga tidak menyebutkan secara eksplisit pelayanan kesehatan akupunktur termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional. Lahirnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan memberikan legitimasi bagi penyelesaian disharmoni  hukum  terkait  kedudukan pelayanan  kesehatan  akupunktur  di Indonesia.  Undang-Undang  Tenaga Kesehatan merupakan peraturan perundangan-undangan tertinggi  yang mengatur  tentang  akupunktur  sesuai hierarki peraturan perundang- undangan  pada  Pasal  7  Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan hukum  terhadap  pelayanan  kesehatan akupunktur telah dijamin oleh Undang-Undang  Tenaga  Kesehatan dalam  Pasal  11  ayat  (10).  Undang- Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa akupunktur termasuk  dalam  kelompok  keterapian fisik dan dipisahkan dengan kelompok  pengobatan  tradisional. PMK tentang Izin dan Penyelenggaraan  Praktik  Akupunktur
Terapis  yang  merupakan  peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut diterbitkan guna  memberikan  kepastian  hukum bagi penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan akupunktur. Tenaga kesehatan kelompok keterapian  fisik  pada  pelaksanaannya memberikan  pelayanan  rehabilitasi medik.  Pelayanan  rehabilitasi  medik menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi
Medik  di  Rumah  Sakit.  Tenaga kesehatan  akupunktur  terapis  sesuai kedudukannya  bekerja  sama  dengan tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan kelompok  rehabilitasi  medik  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  di fasilitas  pelayanan  kesehatan  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang Tenaga Kesehatan.
3. Kedudukan Hukum Pelayanan Kesehatan Akupunktur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Asas  kepastian  hukum  tidak didapatkan dalam pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur dalam  program  JKN.  Ketidakjelasan definisi serta ruang lingkup akupunktur  medis,  akupunktur  non medis,  pengobatan  komplementer, alternatif dan tradisional menimbulkan kesulitan dalam implementasi rumusan pasal peraturan  perundang  –  undangan tersebut sehingga menimbulkan konflik norma pada pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur dalam program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang  mengarah  kepada  disharmoni hukum.
Disharmoni  hukum  terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan akupunktur dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan  mengacu  pada  Peraturan Presiden  tentang  Jaminan  Kesehatan bertentangan dengan :
a. Pasal  11  ayat  (10)  Undang-
Undang Tenaga Kesehatan Ketentuan dalam Undang-Undang Tenaga  Kesehatan  menjelaskan bahwa tenaga kesehatan akupunktur termasuk dalam kelompok  keterapian  fisik  dan dipisahkan dengan kelompok tenaga kesehatan tradisional. Pembentukan  peraturan  pelaksana Undang-Undang BPJS belum harmonis dengan kedudukan hukum pelayanan kesehatan akupunktur  yang  dijamin  dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. BPJS Kesehatan menerapkan  pelayanan  kesehatan akupunktur  sebagai  pelayanan kesehatan komplementer, alternatif  dan  tradisional  sesuai Pasal 25 Ayat (1) huruf k Perpres tentang Jaminan Kesehatan.
b. Pasal  tambahan  22A  Perpres tentang Jaminan Kesehatan Rumusan Pasal 22A
menyebutkan bahwa :
Menteri  dapat  menetapkan pelayanan kesehatan lain yang dijamin  berdasarkan  penilaian teknologi  kesehatan  ( health technology assessment ) dengan memperhitungkan kecukupan iuran setelah berkoordinasi  dengan  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal  tambahan  dalam  Perpres tentang Jaminan Kesehatan memberikan  kewenangan  kepada Menteri untuk menentukan pelayanan  kesehatan  lain  yang dapat  dijamin  dalam  program JKN dengan mengacu pada PMK tentang  Pedoman  Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
c. Pasal 60 ayat (3) huruf a Undang
– Undang BPJS Ketentuan pasal tersebut menjelaskan  bahwa  :  “Pada  saat PBJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  :  a.  PT.  Askes  (Persero) dinyatakan  bubar  tanpa  likuidasi dan semua aset dan liabilitasserta hak  dan  kewajiban  hukum  PT.
Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan”.
Program  jaminan  kesehatan  yang sebelumnya  diselenggarakan  PT. Askes  (Persero)  yang  kemudian beralih  menjadi  program  JKN yang  diselenggarakan  oleh  BPJS Kesehatan.  Dengan  ketentuan peralihan  ini, penerima  dan pemberi pelayanan kesehatan akupunktur diharapkan tidak kehilangan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan akupunktur yang sebelumnya dijamin oleh PT. Askes (Persero).
B. Harmonisasi  Peraturan  Perundang- undangan Pelayanan Kesehatan

## Akupunktur Dalam Program JKN
Ajaran  Cita  Hukum  ( Idee  des  Recht ) menyebutkan  adanya  tiga  unsur  cita hukum  yang  harus  terpenuhi  secara proporsional,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherkeit ), keadilan ( gerechtigkeit ), dan kemanfaatan ( zweckmasigkeit ).
Kepastian hukum merupakan upaya mewujudkan  keadilan  dan  mewujudkan prinsip  persamaan  di  hadapan  hukum tanpa  diskriminasi.  Kepastian  hukum dapat  tercapai  apabila  hukum  itu  di dalamnya  tidak  terdapat  keterangan  – keterangan  yang  bertentangan  dan  tidak terdapat  istilah  –  istilah  yang  dapat ditafsirkan  secara  berlainan  (Swantoro, 2017).
Asas  kepastian  hukum  berpedoman pada kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan  multitafsir  sebagaimana prinsip  yang  dianut  Negara  Indonesia sebagai  negara  hukum.  Harmonisasi hukum sangat diperlukan dalam pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur  dalam  program  JKN.  Hal tersebut didasarkan pada peraturan pelaksana progam JKN belum selaras dan harmonis  dengan  kedudukan  hukum pelayanan kesehatan akupunktur di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Asas kemanfaatan berpedoman bahwa  penegakkan  dan  pelaksanaan hukum  tentunya  harus  bermanfaat  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal pengaturan
pelayanan kesehatan akupunktur  dalam  program  JKN  tentunya harus  mempertimbangkan  manfaat  yang diperoleh masyarakat. Masyarakat sebagai penerima  pelayanan  dapat  memanfaatkan pelayanan  kesehatan  akupunktur  sebagai upaya  pengobatan  yang  bersifat  promotif, preventif,  simptomatik,  rehabilitatis,  dan paliatif sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 PMK tentang  Izin  dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis. Pemanfaatan pelayanan  kesehatan  akupunktur  dalam program  JKN  juga  dapat  memberikan jaminan  dan  kepastian  bagi  pemberi  dan
penerima pelayanan kesehatan akupunktur yang  sebelumnya  dijamin  oleh  PT.  Askes (Persero).
Asas keadilan pada hakikatnya bersifat  abstrak  dan  relatif.  Setiap  materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional  bagi  setiap  warga  negara tanpa terkecuali (Syarifin, 2005). Pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur  dalam  program  JKN  belum dapat  memenuhi  asas  keadilan  dalam penerapannya.  Tidak  adanya  jaminan  dan perlindungan  hukum  terhadap  pengaturan pelayanan  kesehatan  akupunktur  dalam program JKN menyebabkan tidak terpenuhinya  asas  keadilan  bagi  pemberi dan penerima pelayanan kesehatan akupunktur. Harmonisasi hukum dalam pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur  tentunya  harus  memenuhi ketiga  cita  hukum,  yang  meliputi  asas kepastian  hukum,  asas  kemanfaatan  dan asas  keadilan.  Upaya  reformasi  regulasi sangat diperlukan pada pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur di Indonesia,  khususnya  dalam  program Jaminan Kesehatan Nasional agar implementasi kedudukan hukum pelayanan  kesehatan  akupunktur  yang mengacu  pada  Undang  –  Undang  Tenaga Kesehatan  dapat  berjalan  dengan  efektif dan  efisien.  Harmonisasi  dapat  dilakukan dengan :
a. Penyelarasan tentang pengertian umum  dan  ruang  lingkup  pelayanan kesehatan akupunktur, komplementer, alternatif  serta  tradisional  dalam setiap  peraturan  perundang-undangan sehingga  tidak  menimbulkan  multi tafsir yang mengarah kepada
ketidakpastian hukum
b. Penyelarasan  dari  para  pemangku jabatan  dalam  menegakkan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur pelayanan kesehatan akupunktur maupun pelayanan kesehatan tradisional.
c. Penggunaan asas lex specialis derogat legi generali dalam pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur dapat  diterapkan  dalam  mengatasi disharmoni  hukum.  Pasal  tambahan dalam Perpres tentang Jaminan Kesehatan  memberikan  kewenangan kepada  Menteri  untuk  menentukan pelayanan  kesehatan  lain  yang  dapat dijamin dalam program JKN. Ketentuan  PMK  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program JKN menyebutkan bahwa akupunktur medis  termasuk  dalam  salah  satu manfaat  pelayanan  kesehatan  di FKRTL  yang dijamin dalam program JKN.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengaturan  pelayanan  kesehatan akupunktur  dalam  program  JKN  yang berpedoman pada Pasal 25 Ayat (1) huruf k  Perpres  tentang  Jaminan  Kesehatan menimbulkan  disharmoni  hukum  dengan kedudukan pelayanan kesehatan akupunktur di  Indonesia. BPJS Kesehatan menetapkan pelayanan kesehatan akupunktur sebagai pengobatan
komplementer,  alternatif  dan  tradisional yang  belum  dinyatakan  efektif  sesuai penilaian  teknologi  kesehatan  sehingga kedudukan  akupunktur  dalam  program JKN menjadi tidak terjamin.
BPJS  Kesehatan  menggunakan asas lex  superior  derogat  legi  inferior untuk  mengatur  pelayanan  kesehatan akupunktur dalam program JKN berpedoman pada Perpres tentang Jaminan
Kesehatan  dan  mengesampingkan  PMK tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Jaminan Kesehatan  Nasional.  Bentuk  penyelesaian terhadap disharmoni hukum pada pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur  dalam  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  menggunakan  asas lex  superior belum  cukup  mengatasi masalah  disharmoni  hukum  terhadap pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur karena belum dapat memberikan  jaminan  dan  perlindungan hukum.
Upaya  reformasi  regulasi  sangat diperlukan  untuk  harmonisasi  hukum terhadap  pengaturan  pelayanan  kesehatan akupunktur  di Indonesia,  khususnya dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional  agar  implementasi  kedudukan hukum  pelayanan  kesehatan  akupunktur yang  mengacu  pada  Undang  –  Undang Tenaga  Kesehatan  dapat  berjalan  dengan efektif  dan  efisien.  Harmonisasi  dapat dilakukan dengan : a. Penyelarasan tentang pengertian umum  dan  ruang  lingkup  pelayanan kesehatan akupunktur, komplementer, alternatif  serta  tradisional  dalam setiap  peraturan  perundang-undangan sehingga  tidak  menimbulkan  multi tafsir yang mengarah kepada ketidakpastian hukum
b. Penyelerasan  dari  para  pemangku jabatan  dalam  menegakkan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur pelayanan kesehatan akupunktur maupun pelayanan kesehatan tradisional.
c. Penggunaan asas lex specialis derogat legi generali dalam pengaturan pelayanan kesehatan akupunktur dapat  diterapkan  dalam  mengatasi disharmoni  hukum.  Pasal  tambahan dalam Perpres tentang Jaminan
Kesehatan  memberikan  kewenangan kepada  Menteri  untuk  menentukan pelayanan  kesehatan  lain  yang  dapat dijamin dalam program JKN. Ketentuan  PMK  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program JKN menyebutkan bahwa akupunktur medis  termasuk  dalam  salah  satu manfaat  pelayanan  kesehatan  di FKRTL  yang dijamin dalam program JKN.

## DAFTAR RUJUKAN
Dinas  Kesehatan  Pemerintah  Kota  (2016) ‘Buku Profil Kota Surabaya Tahun 2016’. Available at: http://www.depkes.go.id/resources /download/profil/PROFIL_KAB_ KOTA_2016/3578_Jatim_Kota_S urabaya_2016.pdf. Goesniadhie,  K.  (2006) Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan : Lex Specialis Suatu Masalah . Surabaya: JPBooks. Goesniadhie,  K.  (2010) Harmonisasi Sistem  Hukum :  Mewujudkan  Tata Pemerintahan  Yang  Baik .  Malang: Nasa Media. Jaminan Sosial Indonesia (2015) Legislator :  Akupunktur  Medis dijamin BPJS Kesehatan . Available at: http://www.jamsosindonesia.com/n ewsgroup/selengkapnya/legislator-
akupuntur-medis-dijamin-bpjs- kesehatan_9159 (Accessed:  1 June 2018).
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003  tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (2003). Indonesia. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur (2003). Indonesia. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman  Pelayanan  Rehabilitasi Medik  di  Rumah  Sakit (2008). Indonesia. Keputusan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017  tentang  Nama Program  Studi  pada  Perguruan Tinggi (2017). Indonesia.
Peraturan  Bersama  Menteri  Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun  2009  dan  No.12  Tahun 2009  tentang  Pedoman  Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta  PT  Askes  &  Anggota Keluarganya  di  Puskesmas,  Balai Kesehatan Masyarakat,dan Rumah Sakit Daerah (2009). Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007  tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan (2007). Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1996  tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan (1996). Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Komplementer (2018).  Indonesia: Berita  Negara  Tahun  2018  Nomor 940.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (2014).  Indonesia:  Berita Negara Tahun 2014 Nomor 874.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia  Nomor  34  Tahun  2018 tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (2018). Indonesia:  Berita  Negara  Tahun 2018 Nomor 1024.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun  2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (2016). Indonesia:  Berita  Negara  Tahun 2016 Nomor 1944. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  103  Tahun  2014  tentang Pelayanan  Kesehatan  Tradisional (2014). Indonesia: Lembaran Negara  Tahun  2014  Nomor  369, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5643. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2013 tentang Jaminan Kesehatan (2016). Indonesia: Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 42. Swantoro,  H.  H.  (2017) Harmonisasi Keadilan  dan  Kepastian  Dalam Peninjauan Kembali . Depok: Prenada Media.
Syarifin,  P.  (2005) Hukum  Pemerintah
Daerah .  Bandung:  Pustaka  Bani Quraisy.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan (2009). Indonesia: Lembaran  Negara  Tahun  2009
Nomor  144,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 5063. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan (2014). Indonesia: Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011). Indonesia: Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (2011). Indonesia: Lembaran  Negara  Tahun  2011 Nomor  116,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5256.