## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 12 (2) (2020): 114-125 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Analisis Kebijakan Kevin Rudd terkait Pencari Suaka di Australia dalam PNG Solutions

## Nurlaily Helmiyana*
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Indonesia
Submitted: 27 April 2020 Revision : 2 June 2020 Accepted : 13 July 2020

## Abstrak
Papua  New  Guinea  Solutions (PNG Solutions ) adalah  kebijakan  hubungan  bilateral  antara Australia  di  bawah pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd dengan Papua Nugini mengenai anti-resettlement yang dilakukan oleh  orang-orang  yang  ingin  memasuki  Australia  dan  mendapatkan  status  sebagai  pengungsi  dengan menggunakan  perahu.  Solusi  ini  diambil  setelah  Kevin  Rudd  yang  berasal  dari  Partai  Buruh  Australia menghentikan Pacific Solutions yang telah digunakan selama pemerintahan Perdana Menteri Howard. Adanya perbedaan  dalam  upaya  dalam  mengatasi  kedatangan  pencari  suaka  dapat  dilihat  dengan  menggunakan Model  Birokratik  dalam  analisanya.  Upaya  ini  dilakukan  degan  tujuan  sekuritasisasi  Australia  akibat tingginya  angka pencari  suaka ke Australia.  Hal  yang menjadi masalah  adalah, Australia  telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Inti dari PNG Solutions adalah apabila ada individu maupun kelompok yang datang ke Australia yang biasanya melalui perairan, serta tanpa visa dan identitas yang jelas tidak diizinkan masuk ke Ausralia dan akan ditempatkan di Papua Nugini. Kepentingan nasional Australia bisa melukai konvensi yang telah  diratifikasi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder,  serta analisis menggunakan konsep sekuritisasi dan menggunakan penelitian Barry Buzan dalam bukunya People, State,  and  Fear .  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik  dengan  ideologinya mempengaruhi  kabinet, serta menentukan bagaimana arah kebijakan luar negeri Australia terkait masalah pencari suaka.
Kata Kunci: PNG Solutions , Pencari Suaka, Anti-resettlement Policy , Kebijakan Luar Negeri Australia

## Abstract
Papua New Guinea Solution is a policy of bilateral relations between Australia under the government of Prime Minister Kevin Rudd and Papua New Guinea regarding anti-resettlement conducted by people who want to access Australia and gain status as refugees by boat. This solution was taken after Kevin Rudd who came from the Australian Labor Party sent Pacific  Solutions  which  had  been  used  during  Prime  Minister  Howard's  administration.  The  difference  in  efforts  to overcome the arrival of aid can be seen by using the Bureaucratic Model in its analysis. This effort was carried out to secure Australia. The problem is, Australia has ratified the 1951 Refugee conference. The essence of PNG Solutions is individuals or groups who come to Australia who need it through negotiations, and without a visa and a clear identity are not allowed into Australia and will be transferred in Papua New Guinea. Australia's national interests can hurt ratified conventions. This study uses qualitative methods using secondary data, and analysis uses the concept of securitization and  uses  Barry  Buzan's  research  in  his book  People,  State,  and Fear.  This  policy  can help  determine  political policies related to the cabinet, and determine the direction of Australia's foreign policy.
Password : PNG Solutions, Assylum Seekers, Anti-Resettlement Policy, Australia’s Foreign Policy
How to Cite: Helmiyana, Nurlaily . ( 2020). Analisis Kebijakan Kevin Rudd terkait Pencari Suaka dalam PNG Solutions, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (2): 114-125.
*Corresponding author: E-mail: nurlaily.helmiyana17@mhs.uinjkt.ac.id

## PENDAHULUAN
Australia  merupakan  negara tujuan  terbesar  bagi  pencari  suaka maupun  pengungsi  di  wilayah  Asia Pasifik.  Kebanyakan  para  pencari suaka  berasal  dari  wilayah  Asia Tenggara,  negara-negara  di  Timur Tengah  yang  sedang  mengalami konflik  dan  negara-negara  di  kecil  di Pasifik.  Namun,  tidak  selamanya Australia  dengan  serta  memberikan kemudahan untuk masuk dan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam beberapa dekade, Australia mengalami perubahan kebijakan  dalam  mengurus  pencari suaka. Hal ini dapat dikaitkan dengan pandangan  politik  maupun  latar belakang  pemerintahnya.  Australia meratifikasi  Konvensi  Pengungsi 1951. Namun, ada beberapa kebijakan yang  tidak  sejaalan  dengan  hukum internasional  yang  telah  diatifikasi sebelumnya.
Papua New Guinea Solution (PNG Solutions) adalah  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Kevin  Rudd  selaku Perdana Menteri Australia di periode kedua  ia  berkuasa.  PNG  ( Papua  New Guinea ) Solutions
merupakan kebijakan  berbentuk  kerja  sama
antara  Australia  dan  Papua  Nugini terkait  pencari  suaka  yang  tidak memiliki  paspor  atau  visa,  serta menyebrang ke Australia
menggunakan  kapal  tidak  dapat tinggal  di  Australia  dan  akan dikirimkan ke Papua Nugini (Tamba, 2018).
Dalam  sejarahnya,  Australia beberapa  kali  mengalami  gelombang pencari  suaka  yang  menggunakan perahu  atau  yang  sering  disebut dengan “ boat people ” atau orang kapal.
Gelombang  pertama  berasal  dari Vietnam  di  akhir  1970-an.  Perdana Menteri  Australia  pada  saat  itu adalah  Malcolm  Fraser,  di  bawah kekuasaanya  ia  memberikan  bantuan dan  respon  internasional  terhadap orang-orang  yang  melarikan  diri Vietnam  untuk  ditahan  di  kamp- kamp  di  wilayah  Thailand,  Malaysia dan  Indonesia.  Ini  merupakan  awal para pengungsi diletakkan di negara- negara dunia ketiga.
Di  akhir  1980-an  menyusul gelombang  kedua  yang  kebanyakan berasal  dari  Kamboja.  Perdana Menteri  Hawke  berupaya  untuk mengontrol kedatangan yang membludak.  Oleh  karena  itu  di  1992,
Perdana Menteri Keating memperkenalkan kebijakan baru
yaitu adanya penahanan wajib dalam menentukan apakah individu tersebut berhak  mendapatkan  suaka.  Pada
2001,  Perdana  Menteri  Howard mengeluarkan Pacific Solutions.
Kebijakan  itu  dibuat  setelah  menolak kedatangan  Kapal  Norwegia, The Tampa ,  yang  membawa  450  orang kapal yang diselamatkan dari perairan  internasional  (Millbank, 2009). Dari beberapa
kebijakan pemerintah  Australia  tersebut  dapat dilihat  bahwa  meskipun  Australia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 mengenai  perlindungan  pengungsi yang  mencari  suaka,  jaminan  hak- hak,  serta  tidak  boleh  mendapatkan diskriminasi apapun. Maka, Australia
tidak menjalankan
hukum internasional  dengan  seharusnya.
Penempatan para pencari suaka yang datang  ke  Australia  menggunakan perahu  atau  dengan  term  ilegal  akan ditempatkan di Papua Nugini sebagaimana  kebijakan  bilateral  ini disetujui.  Namun,  ada  hal  menarik yang  dapat  dilihat  dari  sisi  sosiologi, yakni  pola  pikir  masyarakat  Papua
Nugini.  Papua  Nugini  merupakan sebuah  negara  berkembang  yang sistem perekonomiannya tidak sestabil Australia. Orang-orang  yang  mencari suaka adalah
orang-orang menginginkan  kehidupan  yang  lebih baik di mana UNHCR ( United Nations High  Commisioner  for  Refugees )  atau disebut  juga  Komisioner  Tinggi
Persatuan
Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi  memberikan  syarat-syarat orang  yang  dapat  digolongkan sebagai  pencari  suaka.  Seorang antropolog  bernama  Joel  Robbins menemukan bahwa struktur pemikiran  orang  Urapmin  di  Sepik
Barat  yang  dipengaruhi  oleh  ajaran nasrani  mengindikasikan  diri  mereka sebagai pendosa dan inferior dibandingkan  warga  negara  lain seperti Australia dan Amerika Serikat. Dengan  demikian  muncullah term nasionalisme  negatif,  yang  dari  segi ekonomi  dapat  dilihat  adanya  protes anti  korupsi  yang  hanya  bisa diberantas oleh orang kulit putih saja. Oleh  karena  itu PNG  (Papua  New Guinea)  Solutions dianggap  melukai hukum
internasional dan “membuang” pencari suaka ke pulau-
pulau kecil di Papua Nugini (Walton, 2013).
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  melihat  bagaimana  dinamika kebijakan  luar  negeri  Australia terkait  masalah  pencari  suaka  yang dianggap  mengancam  kepentingan nasional. Sehingga, pertanyaan yang muncul  adalah  Bagaimana  partai politik  di  Australia  mempengaruhi dinamika  kebijakan  luar  negeri Australia?  Mengingat,  perubahan kebijakan  luar  negeri  ditentukan oleh  partai  politik  yang  berkuasa  di kabinet, serta sebagai partai penyokong perdana menteri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan
metode kualitatif. Data yang digunakan  adalah  data  sekunder, yang  menghasilkan  tulisan  yang bersifat  deskriptif.  Pengolahan  data dilakukan dengan menganalisa keterlibatan  partai  politik  dalam parlemen  Australia  yang  bipartisan. Serta  upaya  membuktikan  asumsi bahwa dalam pengeluaran kebijakan mengalami  proses  tawar-menawar antar pemegang kekuasaan di partai politik.  Data-data  diperoleh  melalui
penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  yang  membedakan adalah  penggunaan  pendekatan birokratik politik dalam menganalisa politik luar negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adanya  pergesaran  mengenai konsep  keamanan  setelah  perang dingin  mengakibatakan  berubahnya pandangan  negara-negara  terhadap konsep  keamanan  kedaulatannya. Pergeseran  dari high  politics seperti militer  menjadi low  politics yang lebihh  menekankan  pada  keamanan manusia  juga  kerap  menjadi  fokus utama  negara.  Meskipun high  politics masih  dijadikan  sebagai  patokan kekuatan suatu negara, tetapi keamanan  yang  sebelumnya  tidak terlalu digubris menjadi fokus utama. Misalnya,  kerawanan  pangan  atau pangan  yang  dijadikan  sebagai senjata
agar kelangkaannya menyebabkan  kematian  sehingga mempengaruhi stabilitas suatu
negara. Menurut Copenhagen  school
konsep  sekuritisasi  yang  dilakukan oleh  aktor  yang  memiliki  wewenang akan  mengalami  beberapa  proses:
proses  pertama,  pengambil  kebijakan akan  mengidentifikasi  apakah  suatu isu  merupakan  sebuah  anacaman dimana  isu  tersebut  bisa  isu  politik maupun non-politik namun dipolitisasi.  Kedua,  proses  yang menggunakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini
publik,  sehingga  publik  semakin yakin  bahwa  apa  yang  diambil  oleh
pengambil kebijakan merupakan ancaman  bersama.  Kemudian,  proses pemetaan  kompleksitas  ancaman tersebut.
Barry  Buzan  dalam  bukunya
People,  State,  and  Fear membagi keamanan  berdasarkan  level  dan sektornya,  hal  ini  dijelaskan  lebih dalam  di  artikelnya  yang  berjudul “ New  Patterns  of  Global  Security  in  the
Twenty-First Century ”. Buzzan
membaginya  menjadi  sektor  politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan  (Stone,  2009).  Dalam melihat  permasalahan  pencari  suaka, maka  Perdana  Menteri  Kevin  Rudd akan melihat ancaman berupa ancaman  ekonomi  dan  ancaman sosial. Pencari suaka yang
berdatangan  akan  berusaha  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh
karena itu pemerintah harus menggulingkan  dana  yang  cukup besar  melalui  penarikan  pajak,  serta dalam  ancaman  sosial,  Perdana Menteri  Rudd  harus  memikirikan apabila  pencari  suaka  ini  tidak mampu berintegrasi serta meningkatkan  tingkat  kriminalitas  di Australia.
Dalam  penelitian  ini  yang akan  menjadi  fokus  adalah  mengenai keamanan  manusia  ( human  security ) atau  menjurus  kepada  pencari  suaka di  era  pemrintahan  Kevin  Rudd. Konsep  sekuritas  sendiri  menurut McDonald adalah sekuritisasi merupakan  proses  dimana  aktor mendeklrasikan  bahwa  sebuah  isu tertentu  menjadi  suatu  ancaman terhdap referent  object (Rizal,  2019) . Meskipun  ada  pergeseran  fokus, keamanan  manusia  tetap  akan memiliki keterkaitan keamanan tradisional.  Karena  keterkaitan  itu maka, sumber ancaman dapat dibedakan  menjadi  ancaman  militer, anacaman non-militer, maupun gabungan  keduanya.  Sehingga  objek ancaman  dapat  terbagi  4  yakni: keamanan  negra,  keamanan  intra
negara, dan keamanan manusia (Paris et al., 2001).
Dalam  studi  keamanan  manusia terdapat  beberapa  mazhab,  seperti Barry  Buzzan  yang  berasal  dari Copenhagen  School .  Selain  itu  terdapat Welsh  School yang  sering  dijadikan sebagai  fokus  dalam  menjelaskan kemanan  manusia.  Welsh  School dipelopori  oleh  Ken  Booth,  yang memiliki  dua  dasar  pemikiran,  yakni radical  interpretation dan critical  theory (Hidayat, 2017). Booth sangat
menitiberatkan  kepada  pertanyaan ontologis  dalam  melihat  keamanan tradisional  yang  sangat state-centric .
Oleh  karena  itu,  ia  memberikan konsep  yang  disebut  dengan  konsep emansipasi.  Konsep  ini  menjelaskan bagaimana  keamanan  merupakan bentuk  pembebasan  manusia  dari personal  violance yang  nantinya  juga mempengaruhi structural  violance yang  berwujud freedom  for  want dan empowerment dignity (Hidayat, 2017).
Adanya  justifikasi  terhadap keputusan  yang  diambil  oleh  aktor (negara) yang  diambil melalui kebijkaan perdana menteri. Dalam hal ini  kita  dapat  melihat  bahwa  Rudd menjadikan  pencari  suaka  sebagai
ancaman terhadap kedaulatan Australia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Rudd yang
kontroversial  akibat  mengeluarkan
PNG (Papua New Guinea) Solutions dan menghentikan  Solusi  Pasifik  yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya mengakibatkan muculnya  kritikan  dari  internal maupun eksternal. Secara internal kebijakan Rudd  dikritik  habis-habisan  oleh ketua  oposisinya  yakni  Tony  Abott selaku  pemimpin  Partai  Liberal Australia yang mengedepankan HAM (Hak  Asasi  Manusia)  sebagaimana yang dijanjikan dalam konsep liberal, yakni  adanya  hak-hak  untuk  hidup yang lebih baik, serta muncul kritikan dari  Partai  Hijau  yang  menyatakan bahwa kebijakan Rudd sangat menjijikan  (Merrel,  2020).  Dari  sektor eksternal,  Rudd  kembali  mengalami kritikan  dari Amnesty  International , organisasi  yang  bergerak  dalam kemanusiaan.
Dalam  laporan  Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan
Australia,  pencari  suaka  mengalami peningkatan  pada  2010.  Kemudian pada  2012  adanya  peningkatan  yang
cukup  pesat.  Para  pencari  suaka  ini ditahan  di  Pulau  Christmas  di  tahun 2013  dan  yang  diizinkan  untuk menetap di Australia hanya sebanyak 2.771  orang.  Justifikasi  Rudd  atas keluarnya PNG Solution adalah orang- orang yang mencari
suaka kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari Afghanistan dan Srilanka, serta  beberapa  dari  negara-negara  di Pasifik. Rudd yang menyebut mereka dengan  sebutan  orang  kapal  telah menyewa  penyelundup  untuk  bisa masuk  ke  Australia  dengan  identitas
sebagai pengungsi. Australia menggelontorkan banyak dana dalam masalah  pengungsi  dan  Rudd  pikir dana  tersebut  bisa  dialokasikan  ke sektor yang lain seperti pembangunan maupun keamanan.
Apabila melihat sejarah
Australia,  penduduk  yang  sekarang adalah  para  orang  perahu  yang berasal  dari  daratan  Eropa  Timur maupun  Eropa  Barat  pasca  Perang
Dunia. Karena penduduk asli Australia sendiri adalah suku
aborigin  dan  warga  negara  Australia tahu  bagaimana  sejarah  kedatangan mereka  ke  Pasifik.  Melihat  bahwa yang menjadi fokus adalah mengenai
keamanan,  maka  kita  bisa  melihat Konsep  Sekuritisasi  Barry  Buzan dalam bukunya  Security:  A  New Framework  for  Analysis. Dalam  studi kawasan,
Buzzan memberikan perspektif  bahwa  sebuah  fenomena sosial merupakan bagian dari keamanan yang kompleks.
Sebagaimana  yang  dikatakan  dalam bukunya:  “ understand  the  national security  of  any  given  state  without understanding  the  international  pattern of security interdependence in which it is embedded ”  (Stone, 2009).  Oleh karena itu  menjadi  sangat  kompleks  dan memiliki  keterkaitan  dengan  negara- negara  di  sekitarnya.  Dalam  bidang keamanan  Australia  yang  tergabung dalam  ANZUS  ( Australia,  New Zealand,  United  States  Security  Treaty ) dalam  kerjasamaa  keamanan.  Selain dengan  konsep deterrence hal  ini  juga bisa  memperkuat  stabilitas  Australia sendiri,  dengan  label high  power country .
Dalam  menganalisis  kebijakan Kevin  Rudd  mengenai  para  pencari suaka  khususnya  dalam  kerjasama dengan  Papua  Nugini  terkait PNG (Papua  New  Guinea)  Solution akan dianalisis  dengan  Model  Birokrasi
dalam  menganalisis  kebijakan  luar negerinya.  Di  mana  adanya  SOP (standar operasional prosedur) dalam yang juga bagian dari politik. Hal ini terkait  dengan  adanya  partai-partai politik yang tergabung dalam kabinet dan  Australia  memiliki  sistem  barat dalam kabinetnya sehingga ada pihak pemerintah  dan  oposisi.  Hal  ini  bisa dikaitkan  dengan  latar  belakang partai-partai  politik  dalam  melihat kebijakan yang dikeluarkannya. Bagaimana  Rudd  sebagai  mantan Ketua Partai Buruh. Namun yang kita bicarakan adalah bagaimana
bagaimana  pengaruh  latar  belakang tersebut  dalam  kebijakan  Australia terhadap  pencari  suaka  atau  orang perahu.
Dalam  menganalisis  kebijakan menggunakan model birokratik terdapat  asumsi  dimana  aktor  yang mengambil  kebijakan  luar  negeri ditentukan  oleh  politik  domestik. Untuk  memahami  politik  domestik ada  yang  disebut  dengan  tawar- menawar posisi pemain yang merupakan  perwujudan  dari  hierarki politik  dalam  pemerintahan  (Allison &  Halperin,  2015).  Sistem  politik Australia  adalah  bipartisan,  di  mana
ada  beberapa  partai,  dua  yang terbesar  adalah  ALP  ( Australia  Labor Party )  dan  Partai  Liberal  Australia.
Selama pemerintahan
Perdana Menteri  Rudd  maka,  Partai  Buruh adalah Partai Pemerintah. Sedangkan, Partai  Liberal  dan  partai-partai  kecil lainnya  menjadi  partai  oposisi  yang disebut sebagai Partai Koalisi.
Partai  Buruh  beraliran  sosial demokratis.  Sedangkan  Partai  liberal beraliran  kanan.  Kebijakan  yang diambil oleh perdana menteri biasanya akan sesuai dengan ideologi yang  dianut  partai  penyokongnya. Meskipun  beraliran  kiri,  apabila dilihat  dari  sejarahnya  Partai  Buruh tidak pernah berhasil menasionalisasi perusahaan  asing.  Oleh  karena  itu, Partai  Buruh  kerap  dilabeli  beraliran kapitalisme. Dalam sejarahnya, Partai Buruh  mendukung  kebijakan White Australia pada  abad  ke-19  yang  juga kerap  diberlakukan  oleh  negara- negara  eropa.  Meskipun  demikian, Partai  Liberal  juga  ikut  mendukung kebijakan White  Australia ,  untuk menjaga  homogenitas  dan  kerap mengeluarkan kebijakan yang mecegah  upaya  multikulturalisasi,
khususnya  dari  Asia,  terlebih  pada
masa  itu  berasal  dari  Vietnam  yang memiliki  perbedaan  ideologi  dengan Australia.
PNG  (Papua  New  Guinea)
Solutions merupakan  kebijakan  yang dikeluarkan  Rudd  di  periode  kedua pemerintahannya  di  tahun  2013.
Meskipun di pemerintahan pertamanya,  ia  telah  menghapus kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Perdana  Menteri  Howard,  namun Rudd sendiri juga mengalami perubahan arus dalam mengeluarkan kebijakan  terkait  pengungsi  di Australia.  Menurut  Rudd,  kebijakan yang  dikeluarkan  Howard  merusak reputasi  Australia  dan  menuunkam upaya  untuk  melakukan  diplomasi regional.  Oleh  karena  itu,  Rudd menggagas  program  yang  dianggap lebih  humanis,  adil,  dan  tetap menjaga  keamanan  (McKay  et  al., 2017).  Namun,  pada  2013  akibat masih adanya lonjakan pencari suaka, maka  kebijakan PNG  (Papua  New Guinea)  Solutions ini  tidak  bisa dilepaskan  dengan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Howard.  Dalam melihat  hal  in,  adanya  perpindahan kekuasaan yang berturut-turut setalah  Howard.  Rudd,  Gillard,
kemudian  Rudd  lagi  maka  kebijakan terkait  akan  tetap  menunjukkan  satu arah  yang  sama,  meskipun  tidak dapat  menafikkan  bahwa  kebijakan tersebut  tidak  bisa  menahan  jumlah pencari suaka yang datang.
Kemudian, Abott yang menggantikan
Rudd  kembali  menggunakan Pacific Solutions seperti masa Howard.
Selain  itu,  keterkaitan  antara kebijakan luar negeri Australia sangat dipengaruhi  oleh  partai  politik  yang berkuasa,  meskipun  untuk  beberapa isu  terdapat  tekanan  dari  publik,  isu ini  biasanya  meliputi  permasalahan ekonomi.  Pada  2016  dikeluarkan kebijakan White  Paper, pendekatan Pemerintah  terhadap  kebijakan  luar negeri  dan  perdagangan  adalah pentingnya itu menempatkan hubungan  bilateral  sebagai  sarana memajukan  kepentingan  Australia (Pijovic, 2016).
Salah  satu  idealisme  yang dianut  oleh  Partai  Buruh  Australia adalah  meyakini  bahwa  kebijakan luar  negeri  harus  mengedapankan kepentingan  Australia,  namun  juga harus  tetap  berbelaskasih  terhadap warga negara internasional. Idealisme ini  bisa  dilihat  dari  upaya  Rudd
untuk  tetap  mempertahankan  nama baik Australia dalam kancahh Internasional,  namun  ketika  upaya yang telah dilakukannya tidak efektif, maka  ini  aakan  berbalik  menyerang Australia,  seperti  kerjasama  dalam PNG  (Papua  New  Guinea)  Solutions , yang justru memberikan umpan balik yang  buruk  bagi  Australia  dari organisasi kemanusiaan internasional.
PNG (Papua  New  Guinea)
Solutions mendapat  kecaman  dari Partai  Nasional  Koalisi  yang  pada waktu  itu  dipimpin  oleh  Abott, dengan  menunjukkan  bahwa  apa yang  dilakukan  oleh  Rudd  telah melukai perjanjian internasional yang telah  diratifikasi  oleh  Australia.  Hal ini  bertentangan  dengan  idealisme yang  dianut  oleh  Partai  Buruh,  yakni mempertimbangkan  rasa  belas  kasih terhadap  warga  negara  lain.  Secara kepentingan,
Australia
terlihat memiliki dedikasi dalam mengurangi jumlah pencari suaka. Namun, dalam sisi  moralitas  pelarangan  untuk tinggal  di  daratan  Australia  dengan cara  meletakkan  para  pencari  suaka di Papua Nugini dengan latar negara masih terbawah justru terlihat bahwa Australia  menggunakan  kekuatannya
di kawasan secara maksimal. Ia tidak hanya mengendalikan jumlah pencari suaka  tetapi  juga  tidak  perlu  repot dalam mengurusi masalah pengungsi.
Kecaman  ini  juga  menjadi masalah panjang karena pada praktiknya  juga  ditolak  oleh  warga negara  Papua  Nugini.  Bantuan  yang diberikan  Australia  terhadap  Papua Nugini  hanya  hal  kecil dibandingkan mengurus  jumlah  pengungsi  yang berada di Papua Nugini, peningkatan kriminalitas,  kekerasan  yang  dialami oleh pencari suaka, hingga ketidakjelasan  status  para  penacri suaka. Para pencuari suaka kemungkinan  besar  akan  kembali  ke negara  asalnya  sebagai  opsi  yang lebih  aman  dibandingkan  harus tinggal  di  Papua  Nugini  yang  juga sama  sulitnya  akibat  hidup  dalam keterbatasan dan ketidakpastian.
Dunia  internasional  melihat  bahwa Perdana  Menteri  Papua  Nugini  tidak terlalu paham apa yang
ditandatanganinya  terkait  masalah pencari  suaka  di  Australia.  Elite politik  Papua  Nugini  lebih  banyak mengambil  peran  dalam  keputusan untuk  menjalin  kerjasama  dengan Australia,  namun  di  satu  sisi  hal  ini
dapat dilihat sebagai jeratan
perengkap  yang  dilakukan  ole Australia atas Papua Nugini.
Kebijakan  ini  mungkin  akan semakin  menonjolkan  sisi  egois sebuah  negara,  meskipun  konsep kepentingan  nasional  adalah  hal yang  menjelaskan  tersebut.  Hanya saja,  citra  Australia  sebagai  negara yang konstruktif yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya akan hilang. Serta permasalahan inilah yang akan dijadikan bahan serangan oleh Partai Koalisi  Nasional  dalam  proses pemilihan umum berikutnya.
Permasalahan  orang  perahu  dan penyulundapan  manusia  akan  tetap menjadi  tugas  berkelanjutan  yang
dimiliki oleh Australia untuk keamanan negaranya maupun kawasan.

## SIMPULAN
Apa  yang  dapat  dilihat  dari proses  pengambilan  kebijakan Anti- Ressettlement yang  dilakukan  oleh Australia  pada  masa  pemerintahan Rudd yang kedua yang menghasilkan kerjasama  bilateral  dengan  Papua Nugini  berupa PNG  (Papua  New Guinea)  Solutions dalam  perspektif
model birokratik politik adalah segala kebijakan  merupakan  hasil  dari keputusan yang telah
dikompromikan dengan partai politik yang  sedang  berkuasa  menjadi pemerintah.  Segala  kebijakan  yang diambil  merupakan  proses  yang panjang dan dapat dilihat dengan ciri khas  partai  politik  masing-masing. Namun,  perlu  diingat  adalah  tidak semua  kebijakan  yang  diambil  akan ditentang oleh pihak oposisi,
terkadang  sebuah  kebijakan  akan tetap  didukung  oleh  patai  oposisi apabila  kebijakan  tersebut  mampu memaksimalkan kepentingan nasional Australia.

## DAFTAR PUSTAKA
Allison,  G.  T.,  &  Halperin,  M.  H. (2015).  Bureaucratic  politics:  A paradigm  and  some  policy implications. Theory and Policy in International  Relations , May ,  40– 79.https://doi.org/10.2307/2010
559
Hidayat,  R.  A.  (2017).  Keamanan manusia  dalam  perspektif  studi keamanan  kritis  terkait  perang intra-negara.
Intermestic of Internatiol  Studies , 1 (2),  108–129. https://doi.org/10.24198/inter mestic.v1n2.3
McKay,  F.  H.,  Hall,  L.,  &  Lippi,  K. (2017). Compassionate Deterrence: A Howard Government  Legacy. Politics  and
Policy , 45 (2), 169–193. https://doi.org/10.1111/polp.12 198
Millbank,  A.  (2009).  Kind  or  cruel? Labor’s  boat  people  policies. People and Place , 17 (4), 8–17.
Paris, R., Beer, F., Brooks, S., Chan, S.,
Ciof, C., Dueck, C., Goldring, N.,
Hurd,  I.,  Jakobsen,  P.  V.,  & Leblang,  D.  (2001). Human Security . 26 (2), 87–102.
Pijovic,  N.  (2016).  The  Liberal National  Coalition,  Australian
Labor  Party  and  Africa:  two decades  of  partisanship  in
Australia’s foreign policy. Australian  Journal  of  International Affairs , 70 (5), 541–562. https://doi.org/10.1080/103577 18.2016.1167835 Rizal,  F.  (2019).  Kebijakan  Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum  Australia  Tahun  2013. Global: Jurnal Politik Internasional , 20 (2), 137. https://doi.org/10.7454/global. v20i2.332 Stone,  M.  (2009).  Security  according to  Buzan:  A  comprehensive security analysis.
Security
Discussion  Papers  Series , 3 (1991), 432–433. http://www.geest.msh- paris.fr/IMG/pdf/Security_for_ Buzan.mp3.pdf Tamba, R. S. (2018). Kebijakan PNG Solutions dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Periode Kevin Rudd. Jurnal of International Relations , 2-5. Walton, B. G. (2013). seekers , negative nationalism and the PNG solution .