## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (20-33) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi
secara in Absentia terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)
Shinfani Kartika Wardhani Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: 18071010015@student.upnjatim.ac.id
Waluyo
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: Waluyoawal7@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 11 Januari 2022 |Revised : 19 Apri 2022 |Accepted : 20 April 2022
How  to  cite:  Shinfani  Kartika  Wardhani,  Waluyo, “ Tinjauan  Yuridis  Persidangan  Perkara Korupsi  secara  in  Absentia  terhadap  Terdakwa  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO ) ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 2022 )”, hlm. 1 -14.

## ABSTRAK:
The in Absentia trial in the corruption case against the DPO Defendant was solely aimed at recovering state financial losses. The Criminal Procedure Code does not regulate trials without the presence of the defendant. The PTPK Law only stipulates the basis for allowing In Absentia trials, but does not specifically regulate the procedural  law. This  study  aims  to  explore  which  procedural  law  was  used  in the In  Absentia  trial  in  the corruption  case  against  the  DPO  Defendant  and  what  was  the  impact  of  us.  This  study  uses  a  normative juridical methodology. The research approach used is the statute approach and the case approach which have permanent legal force, namely the case of Decision No. 66/Pid.Sus-TPK/PN. Sby.  Data collection was obtained by means of library research. The method of data analysis is using descriptive qualitative analysis of secondary data. The results show that the procedural law used is a combination of the Criminal Procedure Code as the procedural  law  and  the  PTPK Law  as  the  basis  for  the  In  Absentia  trial  which  is  the  existence  of  the  Lex Specialis  Derogat  Legi  Generalis  principle.  In  fact,  there  are  no  laws  and  regulations  in  Indonesia  that specifically regulate the procedural law. The neglect of the defendant's rights which can lead to Miscarriage of Justice in this case occurs because it is not based on specific procedural law. State financial losses in this case do not make a recovery, it causes state financial expenditures to increase. Thus, it has shown that there is a discrepancy with the legal objectives of the State of Indonesia. The establishment of the In Absentia Criminal Justice System is an urgency as ius constituendum. At present, the trial in absentia in the corruption case against the Defendant DPO must still be carried out based on the ius constitutum solely as an effort to enforce the law and eradicate corruption in the State of Indonesia.
Keyword : Corruption, in Absentia, DPO Defendant.

## ABSTRAK:
Persidangan in  Absentia pada  perkara  korupsi  atas  Terdakwa  DPO  semata-mata  bertujuan untuk  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  KUHAP  tidak  mengatur  persidangan  tanpa kehadiran Terdakwa. UU PTPK hanya mengatur dasar diperbolehkannya persidangan In Absentia , namun tidak mengatur hukum acaranya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum acara manakah yang digunakan dalam persidangan In Absentia pada perkara korupsi atas Terdakwa  DPO  dan  apa  dampaknya.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  yuridis  normatif dengan  pendekatan  Peraturan  Perundang – Undangan  dan  pendekatan  kasus  yang  telah berkekuatan hukum tetap, yakni kasus Putusan No. 66/Pid.Sus-TPK/PN.Sby. Pengumpulan data diperoleh  dengan  cara  studi  kepustakaan.  Metode  analisis  data  ialah  menggunakan  deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara yang digunakan ialah sebuah kombinasi antara KUHAP sebagai hukum acara dan UU PTPK sebagai dasar  persidangan In  Absentia yang  merupakan  eksistensi  dari  asas Lex  Specialis  Derogat  Legi Generalis . Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur secara spesifik  terkait  hukum  acara  tersebut.  Pengabaian  hak-hak  terdakwa  yang  dapat  berujung Miscarriage of Justice dalam hal ini terjadi karena tidak didasari dengan hukum acara secara spesifik. Kerugian keuangan negara dalam hal ini tidak membuat pulih, justru menyebabkan pengeluaran keuangan  negara  bertambah.  Dengan  demikian  menunjukkan  bahwa  adanya  ketidaksesuaian dengan tujuan hukum Negara Indonesia. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana In Absentia menjadi urgensi  sebagai ius  constituendum .  Persidangan  secara In  Absentia pada  perkara  korupsi  terhadap Terdakwa DPO saat ini tetap harus dilaksanakan berdasarkan ius constitutum semata-mata sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Negara Indonesia.
Kata Kunci : Korupsi, in Absentia, Terdakwa DPO.

## Pendahuluan
Tindak pidana korupsi di
Indonesia  sudah  merajalela  dan  seakan tiada  habisnya  terjadi  hampir  diseluruh lapisan. 1 Korupsi  bagaikan  kejahatan yang  telah  menjadi  budaya  masyarakat Indonesia,  mulai  dari  beberapa  instansi dan segala sektor kehidupan sudah tidak asing  lagi  dengan  tindakan  korupsi didalamnya.  Hal  ini  telah  membuktikan bahwa  rapuhnya  moral  pelaku  tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian  keuangan  negara  atas  korupsi yang telah dilakukan. Segi kuantitas dan kualitas  dapat  dilihat  bahwa  perkara tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia hingga  saat  ini  semakin  sistematis  dan lingkupnya  telah  memasuki  berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat. 2
Persidangan  tanpa  kehadiran Terdakwa  atau  biasa  disebut  dengan Persidangan In  Absentia juga  dapat diberlakukan  dalam  perkara  korupsi yang  mana  semata-mata  bertujuan  demi pengembalian kerugian
keuangan negara. 3 Dalam  pengertian  hukum, In Absentia sendiri adalah upaya memeriksa, mengadili,  dan  memutuskan  suatu perkara  perkara  tanpa  terdakwanya hadir.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  mana mewajibkan  Terdakwa  untuk  hadir dalam  persidangan  dengan  sebelumnya telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum  yang  bersangkutan  untuk kemudian  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim yang  menangani  perkara  Terdakwa. 4 Serangkaian persidangan tentunya dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan hukum  yakni  untuk  memberikan kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,
1 Wicipto  Setiadi,  “Korupsi  di  Ind onesia (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan,  serta  Regulasi),” Jurnal  Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): 22.
2 Syahroni, Korupsi  Bukan  Budaya  tapi Penyakit (Sleman: Deepublish, 2018) hlm 161. 3 Syahroni, Op-cit , hlm 42.
dan keadilan. Hal tersebut tentunya agar sesuai dengan marwah Negara Indonesia sebagai  negara  hukum  sesuai  dengan yang  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut  M.  Yahya  Harahap, hadirnya  Terdakwa  dalam  persidangan ialah prinsip dari pemeriksaan persidangan,  sehingga  proses  peradilan In  Absentia dalam  acara  pemeriksaan biasa  maupun  singkat  tidak  dapat dibenarkan. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri  bahwa  Terdakwa  tidak menghadiri  persidangan  karena  telah melarikan  diri  dan  tidak  meninggalkan jejak  sama  sekali,  sehingga  tidak diketahui  dengan  jelas  keberadaannya dan    Terdakwa  dinyatakan  DPO.  DPO sendiri  sebenarnya  bukan  merupakan sebuah  istilah  yang  telah  diatur  secara tegas  didalam  KUHAP.  Istilah  DPO tertuang  didalam  Pasal  17  ayat  (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun yang tertuang  ialah  terkait  definisi  dari Tersangka, bukan Terdakwa. 5 Hukum acara dalam pemeriksaan perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan proses  persidangan  secara In  Absentia tidak  diatur  dalam  KUHAP.  Dasar diperbolehkannya  pemeriksaan  perkara pada persidangan secara In Absentia ialah diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31
4 Amir  Ilyas  Andi  Muhammad  Sofyan, Abd. Asis, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 298.
5 Dkk.  A.  Made  Yuda  Dwi  Hendrata, “Persidangan In Absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi  (Studi  Putusan  Nomor:  13/Pid-Sus- Tpk/2017/Pn. Mtr.),” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1
(2019): 2.
Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). 6
Hukum  acara  secara  spesifik terkait  pemeriksaan  persidangan  secara In  Absentia atas  Terdakwa  DPO  pada perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak diatur  secara  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.  Tidak  ada  pedoman  satupun dalam penegak hukum seperti Peraturan Mahkamah  Agung,  Peraturan  Jaksa Agung,  Peraturan  Kepolisian  Republik Indonesia  maupun  surat  resmi  yang mengatur terkait Hukum acara pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana  korupsi  secara In  Absentia atas Terdakwa  DPO.  UU  PTPK  hanya mengatur secara umum atau dasar bahwa pemeriksaan secara In
Absentia diperbolehkan,  namun  kembali  lagi bahwa  tidak  ada  pengaturan  terkait hukum  acara  dalam  pemeriksaan persidangan  terhadap  Terdakwa  DPO. Dengan  demikian  telah  jelas  bahwa sebenarnya  pengaturan  hukum  dalam pemeriksaan  persidangan  secara In Absentia pada  perkara  tindak  pidana korupsi  dengan  Terdakwanya  dalam DPO masih samar.
Pelaksanaan In  Absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi  oleh  perbedaan  pendapat para  ahli  hukum  mengenai  status keabsahan  persidangan In  Absentia. Utamanya  ialah  bahwa  pemeriksaan pada  pengadilan  mutlak  harus  dengan hadirnya terdakwa. Pendapat ini ekstrim menolak  dilaksanakannya  persidangan secara In Absentia . Landasan hukum yang menjadi  pedoman  ialah  aturan  hukum acara yang termuat dalam KUHAP, yang mana  dalam  serangkaian  persidangan selalu melibatkan Terdakwa.
Eksistensi  pemeriksaan  perkara korupsi  secara In  Absentia secara  nyata telah diberlakukan di Indonesia. Terbukti bahwa  pada  Pengadilan  Tindak  Pidana
6 Haziratun  Nadiyah,  “Pera dilan  In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”
Korupsi Surabaya dalam kurun waktu 1 (satu)  tahun  tepatnya  di  Bulan  Januari 2020  hingga  Januari  2022,  terdapat  1 (satu) perkara korupsi yang pemeriksaan perkaranya  dilaksanakan  secara In Absentia dikarenakan  Terdakwa  tidak diketahui  dengan  jelas  keberadaannya dan  berstatus  DPO.  Hal  ini  telah  jelas membuktikan bahwa eksistensi pemeriksaan  perkara  korupsi  secara In Absentia terlebih  atas  Terdakwa  yang berstatus  DPO  telah  terlaksana  di Indonesia.
Adanya  perkara  pada  putusan diatas  tentu  menimbulkan  sebuah persoalan  terkait  hukum acara manakah yang digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan  persidangan  secara In Absentia atas  Terdakwa  DPO  pada perkara tindak pidana korupsi. Pengaruh dari hukum acara pemeriksaan persidangan  secara In  Absentia atas Terdakwa  DPO  pada  perkara  tindak pidana  korupsi  seperti  hak-hak  dari Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang  berstatus DPO  dalam  pemeriksaan persidangan secara In Absentia juga patut dipertanyakan,  karena  walau  demikian
Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian  Orang  (DPO)  tersebut  masih tetap  memiliki  hak  yang  melekat  pada dirinya seperti adanya perlakuan hukum dan  penjatuhan  hukuman  yang  adil. Adanya pemeriksaan persidangan secara In  Absentia atas  Terdakwa  DPO  pada perkara tindak pidana korupsi juga patut digali apakah sejatinya telah memberikan sumbangsih terhadap esensi pengembalian kerugian keuangan negara yang  baik  akibat  tindak  pidana  korupsi yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan ialah  penelitian  yuridis  normatif  yang
(Universitas  Muhammadiyah  Palembang,  2019) hlm 23.
dimana  memberikan  penjelasan  secara sistematis  terkait  aturan  suatu  hal, kemudian menganalisis hubungan dalam peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan,  menjelaskan  isu  dari permasalahan  hukum  yang  ada  hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam  upaya  merancang  pembangunan hukum  dimasa  yang  akan  datang. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan  (s tatute approach ) yang dilakukan dengan menelaah  beberapa  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  ada dan pendekatan kasus ( the case approach ) yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  perkara  yang  berkaitan dengan  isu  hukum  dalam  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Metode pengumpulan data dilakukan  dengan  studi  kepustakaan yang  dilakukan  melalui  bahan  hukum tertulis  dengan  mempergunakan  teknik content  analisys  guna mendapatkan landasan hukum dan teori-teori. 7 Metode analisis  data  yang  digunakan  ialah deskriptif  analisis  secara  kualitatif terhadap data sekunder dengan melakukan  penafsiran  gramatikal  dan sistematis atas inventaris dan identifikasi peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan, hingga disusun secara deduktif  untuk  mendapatkan  hasil dengan baik.
Hukum  Acara  pada  Persidangan in Absentia dengan Terdakwanya Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi dalam DPO Hakim  Ketua  sidang  dalam pemanggilan Terdakwa di muka persidangan,  memerintahkan  terhadap Penuntut  Umum  untuk meyebarluaskan pencarian  Terdakwa  tindak  pidana korupsi  melalui  media  cetak  nasional
7 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019) hlm 62.
ketika  Terdakwa  telah  dipanggil  secara sah  namun  tetap  tidak  menghadiri persidangan  tanpa  alasan  yang  sah. Penuntut  umum  ketika  menghadapi  hal ini  pula  juga  tidak  ada  pedoman  secara tertulis,  justru  merasa  tidak  efektif dikarenakan biaya untuk menyebarluaskan  pencarian  Terdakwa melalui media cetak membutuhkan biaya yang cukup mahal, yakni Rp. 30.000.000,00,-  (tiga  puluh  juta  rupiah). Pengadilan ketika menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan tentu telah melampirkan  dokumen  DPO  (Surat Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  B-  1742  /  F/Fd.  1/08/2017). Pedoman  ini  ketika  telah  masuk  pada tahap  persidangan  tidaklah  digunakan sebagai acuan. Panitera Muda
mengatakan, bahwa dokumen Penetapan DPO sekaligus adanya  surat permintaan kepada  ketua  pengadilan  agar  perkara korupsi  atas  Terdakwa  DPO  tersebut diperiksa dan diputus secara In Absentia bukanlah  sebagai  landasan  utama  bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan surat permintaan  tersebut.  Hakim  Ketua Sidang  ketika  melihat  Terdakwa  telah dinyatakan
DPO, justru tetap berpedoman menggunakan KUHAP.
Persidangan  setelah  ditetapkan secara In  Absentia ,  surat  panggilan ditempelkan  di  Kantor  Pengadilan Negeri  setempat  dengan  melampirkan foto dan dokumentasi sebagai bukti (Bab II  (dua),  angka  2  (dua),  huruf  a)  Surat Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia Nomor: B- 1742/F/Fd.1/08/2017).
KUHAP  hanya  mengatur  terkait  surat panggilan  belum  berhasil  disampaikan, maka  surat  panggilan  ditempelkan  di papan pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan Terdakwa tersebut yang mana hal ini masih sangat secara umum atau general. Majelis Hakim membacakan identitas Terdakwa dengan otomatis tanpa didengarkan oleh
Terdakwa.  Majelis  Hakim  dalam  hal  ini tentu  tidak  bisa  secara  langsung memastikannya terhadap Terdakwa yang bersangkutan. Penuntut Umum berperan penting  dalam  hal  ini  dikarenakan yang bersangkutan  terkait  Terdakwa  hanya dapat  dipastikan  oleh  Majelis  Hakim terhadap Penuntut Umum yang bersangkutan tersebut. Pembacaan identitas  Terdakwa  hingga  pembacaan dakwaan dalam hal ini masih menggunakan  hukum  acara  sesuai dengan  KUHAP  karena  belum  ada payung hukum secara eksplisit.
Nota keberatan/eksepsi/
tangkisan  yang  diajukan  Penasihat Hukum  maupun  Terdakwa  dalam persidangan In  Absentia seharusnya memang tidak ada dan tidak diperkenankan ketika Terdakwa dinyatakan  DPO. Terdakwa DPO sejatinya ialah tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat
dijangkau  atau  tidak  dapat  terdeteksi oleh  Penegak  Hukum,  sehingga  tidak dapat hadir dalam persidangan. Apabila Terdakwa  maupun  Penasihat  Hukum Terdakwa  dapat  mengajukan  Nota keberatan/eksepsi/tangkisan, maka sama  saja  sebenarnya  keberadaan Terdakwa ini dapat diketahui dan berada diligkup  yang  dekat  dengan  tempat tinggal  atau  wilayah  pengadilan  dan demikian  seharusnya  Terdakwa  atau
Penasihat  Hukumnya  bisa  hadir  dalam persidangan
guna memenuhi kewajibannya. Kekosongan hukum acara dalam  hal  ini  dapat  menimbulkan  celah untuk  Terdakwa atau  Penasihat  Hukum
Terdakwa  tetap  mengajukan  nota keberatan dengan tetap tidak
menampakkan  keberadaan  Terdakwa  di muka  persidangan.  Hukum  acara  yang digunakan  saat  ini  tetap  sesuai  dengan berdasarkan KUHAP. Agenda tangkisan dalam hal ini dengan sendirinya melebur atau dihilangkan dan dilanjutkan agenda sidang selanjutnya sesuai KUHAP.
Putusan  sela  dalam  pemeriksaan persidangan  perkara  korupsi  secara In
Absentia atas Terdakwa DPO tidak diatur secara  eksplisit.  Sejatinya  memang putusan sela tidak sepatutnya ada ketika persidangan  dilaksanakan  secara In Absentia atas  Terdakwa  DPO,  karena tentu dalam persidangan tidak dimungkinkan adanya pengajuan keberatan dari pihak Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Berdasarkan  hal  itulah  sehingga  tidak perlu  ada  putusan  sela  dari  Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Pedoman yang digunakan pada persidangan  perkara  korupsi  secara In Absentia atas  Terdakwa  DPO  tersebut dilanjutkan  pemeriksaan  persidangan dengan bentuk atau agenda yang seperti apa, pada dasarnya tetap mengacu pada KUHAP.  Berbeda  hal  dengan  apa  yang diatur  dalam  perkara  tindak  pidana pencucian  uang  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  bahwa Majelis  Hakim  dapat  menjatuhkan putusan  sela  yang  mana  pemeriksaan dengan tanpa kehadiran Terdakwa dapat diteruskan  apabila  tidak  hadir  setelah dipanggil  3  (tiga)  kali  secara  sah berdasarkan ketentuan peraturan perunndang-undangan. Hal ini telah jelas bahwa sudah diatur lebih tegas, berbeda dengan  pengaturan  yang  ada  di  dalam perkara korupsi.
Agenda pembuktian dan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum dalam hal ini juga menggunakan  hukum  acara  sesai KUHAP. Kapan pembuktian dan penuntutan dapat dilaksanakan, macam- macam bukti yang diajukan, pihak-pihak yang  dapat  mengajukan  bukti  serta kekuatan  bukti  tersebut  tidaklah  ada aturan yang mengatur eksplisit, sehingga ketika menggunakan hukum acara sesuai KUHAP  tersebut  Majelis  Hakim  pun secara  pasti  langsung  memberikan kesempatan pembuktian hanya terhadap Penuntut  Umum.  Agenda  pembuktian dari pihak Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya sesuai KUHAP akan dihilangkan dengan sendirinya. Agenda pembelaan dalam persidangan In  Absentia pada  perkara korupsi atas Terdakwa DPO sama halnya dengan agenda eksepsi yang mana belum terdapat payung hukum secara eksplisit, hingga  dapat  menimbulkan  celah-celah yang tidak diinginkan. Agenda pembelaan dalam hal ini juga dihilangkan  dengan  sendrinya.  Majelis Hakim berperan penting untuk mengendalikan, termasuk yang berkaitan dengan  tidak  adanya  pembelaan  dari pihak  Terdakwa  maupun  Penasehat Hukum Terdakwa.
Hukum  acara  terkait  agenda putusan dalam hal ini tidak ada pedoman secara eksplisit yang mengatur. Penjelasan  Pasal  196  ayat  (2)  KUHAP memperbolehkan untuk putusan
dijatuhkan  tanpa  kehadiran  Terdakwa, namun  itu  berlaku  ketika  dalam  suatu pemeriksaan perkara terdapat lebih dari 1 (satu)  Terdakwa.  Ketika  dalam  satu pemeriksaan  perkara  hanya  terdapat  1 (satu) Terdakwa, KUHAP sejatinya tidak memperbolehkan persidangan
dilanjutkan  tanpa  kehadiran  Terdakwa yang  bersangkutan.  Persidangan  Tindak Pidana  Korupsi  secara In  Absentia atas Terdakwa DPO dalam hal kapan putusan dapat dijatuhkan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, siapa pihak-pihak yang wajib hadir ketika agenda putusan, dan  bagaimana  bentuk  putusan  ketika Terdakwa  DPO  hingga  dilakukan persidangan  secara In  Absentia tersebut tetap  menggunakan  pedoman  hukum acara sesuai dengan KUHAP.
Berdasarkan  uraian  diatas,  telah jelas  bahwa  hukum  acara  yang digunakan dalam persidangan In Absentia pada perkara korupsi dengan Terdakwanya dalam DPO ialah menggunakan  hukum  acara  sesuai KUHAP yang serangkaian persidangannya menjadi terlihat
bagaikan aturan karet . Hal ini dilakukan
berdasarkan  Pandangan  demi  alasan pengembalian  harta  negara  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  dan pemenuhan  keadilan  di  masa  transisi. Walaupun belum terdapat aturan hukum acara secara eksplisit, yang mana terbukti bahwa  masih  menggunakan  pedoman KUHAP tersebut Majelis Hakim berkewajiban melakukan sebuah
penemuan  hukum  ( rechtvinding )  atas sebuah  perkara  yang  belum  tegas aturannya  dalam  persidangan  yang berjalan.  Aturan  yang  dipergunakan sebagai acuan dalam hal ini jelas adalah Pasal  38  ayat  (1)  UU  PTPK  yang  mana memiliki  fokus  untuk  menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.  Kejahatan  luar  biasa  tersebut penegakan  hukumnya  pun  juga  di  luar kebiasaan  sebagaimana  diatur  dalam KUHAP sebagai suatu prosedur pengecualian  (eksepsionalitas)  untuk menyelamatkan kekayaan negara.
Konsep  eksepsionalitas  dalam hukum acara merupakan prosedur yang bersifat  luar  biasa.  Eksepsionalitas diberlakukan  pada  pemeriksaan In Absentia dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  dikarenakan  berkaitan  dengan jabatan atau tergolong dengan kejahatan okupasi  ( occupational  crime ),  yaitu kejahatan  yang  dalam  pelaksanaannya terdapat syarat adanya suatu jabatan atau jenis  pekerjaan  tertentu  yang  dilindungi suatu  aturan.  Kejahatan  okupasi  yang tergolong powerfull sulit  dijangkau  oleh hukum. Dengan demikian tindak pidana korupsi  sering  dikelompokkan  sebagai kehajatan kerah putih ( white collar crime ), sehingga  dalam  hal  ini  dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa ( extra ordinary crime ).
Persidangan In
Absentia merupakan  suatu  amanat  undang- undang  yang  pelaksanaannya  harus benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.Kepastian  dan  status keabsahan akan pelaksanaan In Absentia dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi tidak  dapat  dilepaskan  dari  penerapan
sistem hukum pidana di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum.  Suatu  kondisi  yang  signifikan disikapi  sebagai  terobosan  ( breaktrough ) dalam upaya menimbulkan efek jera dan optimalisasi  pengembalian  kerugian keuangan  negara.  Persidangan  secara In Absentia pada  perkara  korupsi  dengan Terdkwanya  dalam  Daftar  Pencarian Orang  (DPO)  dalam  hal  ini  setidak- tidaknya telah bermuara kepada terciptanya  sebagai  upaya  penegakan hukum seperti Pengungkapan kebenaran ( truth )  atau  kesalahan  ( wrong )  dan Penghukuman terhadap pelaku
Dampak  Persidangan in  Absentia pada Perkara Korupsi atas Terdakwa berstatus DPO Berdasarkan Pengaturan Hukum Acaranya 1. Dampak terhadap Hak-Hak Terdakwa 1) Hak untuk Mendapatkan Penjelasan yang  Dimengerti  tentang  Dakwaan Terhadap Terdakwa (Pasal 51 huruf b dan 155 ayat (2) huruf b KUHAP). 8 Majelis Hakim dalam hal ini justru  wajib  menanyakan  terhadap Terdakwa  apakah  sudah  paham atau  belum  terkait  apa  yang didakwakan  kepadanya.  Terdakwa apabila  ternyata  belum  dan/atau tidak mengerti, maka Majelis Hakim meminta  Penuntut  Umum  untuk memberikan penjelasan yang diperlukan. 2) Hak Memberikan Keterangan
dengan  Bebas  di  Depan  Majelis
Hakim (Pasal 52 KUHAP). 9 Penjelasan  atas  pasal  ini dimaksudkan  demi  mencapai  hasil
8 Suharto  &  Jonaedi  Efendi, Panduan Praktis  bila  Anda  Menghadapi  Perkara  Pidana  mulai Proses  Penyelidikan  hingga  Persidangan (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 84.
9 Suharto  &  Jonaedi  Efendi, Op-Cit ,  hlm
85.
10 De Had, Mengadili Alibi Menguji Bukti, Hakim  Laksana  Makan  Buah  Simalakama  ketika
yang  tidak  menyimpang  dari  fakta yang  terjadi  sebenarnya.  Kesaksian yang  telah  diungkapkan  dalam persidangan  pun  Terdakwa  juga memiliki hak untuk menanggapinya,  yang  mana  dalam hal  ini  telah  jelas  bahwa  hak Terdakwa dijunjung
tinggi keberadaannya.    Pasal  184  ayat  (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 188 KUHAP  terkait  petunjuk  dan/atau keterangan Terdakwa juga berpengaruh terhadap pertimbangan dalam kekuatan pembuktian. 10
3) Hak  Mendapat  Bantuan  Hukum dari  Penasehat  Hukum  (Pasal  54 KUHAP). 11
4) Hak  Mengajukan  Upaya  Hukum (Pasal 67 KUHAP). 12
Terdakwa  memiliki  hak untuk  mengajukan  upaya  hukum salah  satunya  ialah  upaya  hukum banding.  Terdakwa  memiliki  hak untuk  mengajukan  upaya  hukum lainnya (Pasal 233 hingga Pasal 269 KUHAP).
Berdasarkan  uraian  diatas,  hak- hak  Terdakwa  dalam  serangkaian persidangan  sudah  dijamin  dan  diatur dalam
KUHAP dengan sangat menjunjung tinggi hak-hak dari Terdakwa  disetiap  agenda  persidangan yang  ada.  Terdakwa  selalu  dilibatkan setiap  rangkaian  proses  persidangan. Persidangan In  Absentia pada  perkara korupsi  atas  Terdakwa  DPO  yang menggunakan hukum acara berdasarkan KUHAP  dalam  hal  ini  tentu  berbeda apabila  berbicara  mengenai  hak-hak terdakwa.  Pengabaian  ha-hak  Terdakwa tentu  telah  terjadi  dan  bertentangan
Mengadili  Alibi  Terdakwa (Bogor:  guepedia,  2020) hlm 27.
11 Suharto & Jonaedi Efendi, OP-Cit, hlm 86.
12 Hasan  Basri,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Berdasarkan Sistem  Peradilan  Pidana  In  Absentia,” Jurnal Hukum 2, no. 2 (2021): 105.
dengan  apa  yang  sudah  diatur  dalam KUHAP. KUHAP yang dijadikan sebagai hukum  acara  dalam  persidangan In Absentia pada  perkara  korupsi  atas Terdakwa  DPO  tersebut  sebenarnya sangatlah  tidak  tepat  ketika  dikaitkan dengan  hak  Terdakwa,  karena  telah berbeda ranah dan tidak bisa disamaratakan.  Peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  sejatinya  tidak ada  yang  mengatur  diperbolehkannya persinggungan hak terkait hal ini.
Persidangan in  Absentia pada perkara  korupsi  atas  Terdakwa  DPO pada kasus  putusan  nomor: 66/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby.  dapat  dibuktikan bahwa terdapat hak-hak Terdakwa yang diabaikan.  Hal  tersebut  terlihat  ketika serangkaian  persidangan  tidak  terdapat agenda yang merupakan sebuah pelaksanaan  dari  hak-hak  Terdakwa. Agenda tersebut ialah seperti pengajuan keberatan,  pembuktian  dari  Penasehat
Hukum maupun Terdakwa, dan pembelaan.
Upaya  yang  dapat  dilakukan dalam rangka pemenuhan hak Terdakwa ialah  adanya  pembenahan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  persidangan  korupsi secara In  Absentia atas  terdakwa  DPO. Keberadaan ada atau tidaknya terdakwa di  setiap  agenda  persidangan  haruslah diatur secara spesifik, agar diri terdakwa tidak  terkesan  diabaikan  begitu  saja. Majelis  Hakim  atau  Penuntut  Umum ketika mengetahui hal tersebut juga tidak ada upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa. Konsekuensi hukum terhadap Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang bersangkutan  tentu  bukanlah  menjadi suatu  permasalahan  hukum,  mengingat faktor  utama  hal  tersebut  terjadi  ialah adanya  kekosongan  hukum  acara  yang mengatur secara spesifik. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili  perkara  tentu  dihadapkan
13 M. Farouq S, Hukum Pajak di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018) hlm 296.
dengan  2  (dua)  pilihan  apabila melakukan  upaya  untuk  melaksanakan hak  dari  Terdakwa  DPO  pada  perkara korupsi  dalam  persidangan In  Absentia . Pertama  ialah  apabila  Majelis  Hakim menggunakan  wewenangnya  secara bebas  sebagai  wujud  penemuan  hukum ( rechtvinding ),  maka  dipastikan  akan terjadi  inkonsistensi  dalam  pemberian hak  terhadap  Terdakwa  DPO  dalam persidangan In  Absentia pada  perkara korupsi. 13 Hal  tersebut  tentu  justru berujung  hak  terdakwa  akan  menjadi bagaikan suatu hal yang tidaklah penting. Kedua  ialah  apabila  apabila  Majelis Hakim  membiarkan  begitu  saja  terkait hak terdakwa tersebut, maka disini juga sebenarnya  hak  dari  Terdakwa  tidaklah memiliki makna yang penting. Pengaturan  hak  Terdakwa  berdasarkan KUHAP  sebenarnya  sama  saja  tidak dapat  berjalan  dengan  efektif  ketika hukum  acara  berdasarkan  KUHAP tersebut  diterapkan  yang  sama  pada serangkaian persidangan In Absentia atas Terdakwa  DPO  pada  perkara  tindak pidana  korupsi.  Hal  tersebut  ketika dilakukan,  semata-mata  hanya  untuk upaya penegakan hukum dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi dengan didalmnya terdapat persinggungan-persinggungan yang
salah  satunya  ialah  terkait  hak-hak terdakwa.

## 2. Dampak  terhadap  Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Kerugian  keuangan  negara yang  telah  ditimbulkan  Terdakwa tentu  telah  mempengaruhi  segala aspek kehidupan masyarakat bernegara,  yang  mana  jelas  urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara  sangatlah  penting.  Hukum acara yang digunakan dalam persidangan In  Absentia pada  perkara korupsi  atas  Terdakwa  DPO  setelah
diketahui  bahwa  kurang  eksplisitnya payung  hukum  yang  mengatur, namun  persidangan  tetap  dilanjutkan tersebut  pada  dasarnya  juga  semata- mata  demi  pengembalian  kerugian keuangan negara. Aturan yang ada ini tentu  merupakan  bagaikan  sebuah kabar  baik  sekaligus  harapan  kepada
Terpidana untuk tetap dapat bertanggungjawab menjalani
hukuman  hingga  mengembalikan kerugian  keuangan  negara.  Hal tersebut  tetapi  ternyata  tidak  bisa berjalan  mulus.  Adanya  persidangan In  Absentia pada  perkara  korupsi  atas Terdakwa DPO sebagai upaya pengembalian  kerugian  keuangan negara  akibat  tindak  pidana  korupsi yang  telah  dilakukan  ternyata    tidak membuat  kerugian  keuangan  negara bisa pulih.
Terpidana  DPO  walaupun sudah  dilakukan  persidangan In Absentia hingga dijatuhi putusan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap berdasarkan  hukum  acara  yang  ada saat  ini,  pada  dasarnya  tetap menimbulkan kendala dalam eksekusi hukuman yang bertujuan pengembalian  kerugian  keuangan negara. Terpidana DPO justru menyebabkan  pengeluaran  negara menjadi bertambah. Hal ini dikarenakan dalam upaya menemukan  keberadaan  Terdakwa atau Terpidana DPO, pihak kejaksaan memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi di media cetak nasional yang tentunya biaya tersebut tidaklah  murah.  Biaya  media  cetak nasional  tersebut  menembus  hingga mencapai  Rp.  30.000.000,00,-  (tiga puluh juta rupiah).
Terpidana DPO setelah dipersidangkan  secara In  Absentia apabila  dapat  ditemukan  dikemudian hari pun juga menimbulkan problematik  ketika  berbicara  terkait eksekusi  hukuman.  Hal  tersebut terkait seiringnya waktu berjalan yang
mana nominal uang pengganti sebagai hukumannya  menjadi  turun  nilainya. Dengan  demikian  telah  jelas  bahwa persidangan In  Absentia pada  perkara korupsi  atas  Terdakwa  DPO  ketika dilakukan  berdasarkan  hukum  acara dalam  KUHAP  tersebut  sebenarnya masih  belum  efektif  dalam  upaya pengembalian  kerugian  keuangan negara.
Eksekusi  hukuman  terhadap terpidana DPO harusnya bisa dilaksanakan  terhadap  harta-harta benda  yang  melekat  pada  Terpidana, terlebih  dalam  pembayaran  hukuman uang  pengganti.  Harta-harta  benda Terpidana  yang  ada  harusnya  tetap dapat  disita  hingga  memenuhi  sesuai nominal  penjatuhan  hukuman  uang pengganti demi  urgensi pengembalian kerugian  keuangan  negara yang  telah
Terpidana nikmati. Faktor
penghambat  berkaitan  hal  tersebut ialah  ditemukan  bahwa  ketika  pihak keluarga  ataupun  tetangga  terpidana DPO  justru  berusaha  melindungi terpidana  agar  tidak  tertangkap  dan demi  harta  bendanya  agar  aman.  Hal tersebut  dikarenakan  orang-orang terdekatnya tetap bisa menikmati harta benda  dari  hasil  korupsi,  sehingga dalam  hal  ini  sangat  menghambat pelaksanaan hukuman uang pengganti sebagai  salah  satu  eksekusi  hukuman terhadap  Terpidana  yang  telah dilaksanakan  persidangan  secara In Absentia sebagai  upaya  pengembalian kerugian keuangan negara.
Pihak kejaksaan sebagai eksekutor  ketika  melakukan  upaya eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO menggunakan cara soft yang mana sebelumnya telah dipersidangkan  secara In  Absentia. Cara  tersebut  maksudnya  ialah mengejar  atau  mencari  keberadaan Terpidana  DPO  secara  tidak  terang- terangan  agar  dapat  lebih  mudah menangkap  keberadaan  Terpidana DPO  tersebut.  Cara  paksa  tidak
digunakan ketika berhadapan dengan pihak  keluarga  atau  kerabatnya, terlebih  dalam  hal  upaya  eksekusi hukuman  pidana  tambahan  berupa uang  pengganti  terhadap  harta-harta benda yang melekat terhadap
Terpidana DPO. Hal tersebut ternyata sama saja tidak memberikan kerugian keungan  negara  akibat  uang  hasil korupsi  yang  dinikmati  tersebut  bisa pulih. Pihak kejaksaan dalam melalukan eksekusi hukuman terhadap  Terpidana  DPO  ketika sebelumnya telah dilaksanakan persidangan In  Absentia berdasarkan payung  hukum  yang  sebenarnya belum  kompleks  tersebut  tidaklah hanya menggunakan konsep follow the suspect atau  yang  hanya  bertujuan untuk  menghukum  para  terpidana tindak pidana korupsi. Pihak kejaksaan  sebagai  eksekutor  juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan follow the money dan follow the asset. Follow the money dan follow the asset yang  mana  dalam  hal  ini  pihak kejaksaan  melakukan  pelacakan  aset para  terpidana  DPO  guna  upaya pengembalian  kerugian  negara  dapat berangsur kembali, walaupun sebenarnya tetap tidak dapat membuat eksekusi  hukuman  dilakukan  secara penuh  dikarenakan  tidak  adanya subjek hukum secara jelas.
Konsep Follow  the  money dan follow  the  asset tentu  sangatlah  bagus, namun kembali lagi bahwa penjatuhan hukuman uang pengganti tetap masih belum  efektif.  Hal  tersebut  terbukti ketika  melihat  perkara  pada  putusan nomor: 66/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby. yang telah memberikan gambaran bahwa eksekusi hukuman terhadap Terpidana  DPO  masih  tetap  tidak efektif  walaupun  telah  dilaksanakan persidangan secara In Absentia . Faktor utama  dalam  penghambat  pelacakan harta  benda  ialah  ketika  harta  benda
yang  dimiliki  oleh  terpidana  sudah dialihkan  kepada  orang  lain.  Harta benda  apabila  sudah  tidak  atas  nama terpidana,  maka  pihak  kejaksaan sebagai  eksekutor  pun  tidak  dapat melakukan  penyitaan  terhadap  harta benda  tersebut.  Pelacakan  aset  akan sulit  dilakukan  ketika  uang  hasil korupsi  yang  diperoleh  terpidana dalam  bentuk  tunai.  Pelacakan  aset juga  terhambat  ketika  harta  benda Terpidana DPO yang merupakan hasil uang  korupsi  maupun  bukan  hasil korupsi  sudah  benar-benar  habis.
Upaya pengembalian kerugian keuangan. Pihak kejaksaan sebagai
eksekutor  atas  penjatuhan  hukuman yang  telah  dilakukan  perisdangan In Absentia atas  Terdakwa  DPO  guna upaya pengembalian kerugian keuangan  negara,  sebenarnya  telah memiliki  pedoman-pedoman  terkait upaya pengembalian kerugian keuangan  negara.  Pedoman  tersebut yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 010/A/J.A/05/2014  tentang  Standar
Operasional  Prosedur  Pelacakan  Aset dan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  Nomor:  7  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 027/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman Pemulihan  Aset.  Aturan  hukum yang ada  ini  ialah  semata-mata  digunakan sebagai  upaya  realisasi  eksekusi hukuman  pidana  tambahan  uang pengganti dalam perkara korupsi guna mengembalikan  kerugian  keuangan negara.  Aturan-aturan  hukum  yang ada, perlu dispesifikasi agar Terpidana DPO  tindak  pidana  korupsi  tetap dapat  berperan  dalam  pengembalian kerugian  keuangan  negara  sebagai hukuman  yang  telah  dijatuhkan melalui persidangan secara In Absentia . Pihak
Kejaksaan juga menggunakan konsep aset racing untuk menelusuri  seluruh  aset  Terpidana
DPO, termasuk dalam hal menelusuri aset dari uang hasil korupsi yang telah dinikmati  secara  tidak  wajar  hingga menyebabkan  kerugian  keuangan negara.  Konsep aset  racing ternyata juga tidak memberikan efek pengembalian  kerugian  keuangan negara bisa pulih sepenuhnya. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  pelacakan  harta  benda  milik terpidana  kurang  efektif,  sehingga menghambat eksekusi hukuman yang merupakan  sebagai  upaya  untuk pengembalian  kerugian  keuangan negara  akibat  tindak  pidana  korupsi oleh Terpidana DPO yang sebelumnya telah  dijatuhi  hukuman  melaui persidangan In  Absentia. Berdasarkan putusan nomor: 66/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Sby.,  Terdakwa  DPO dijatuhi  hukuman  pidana  tambahan berupa  uang  pengganti  sebesar  Rp. 30.000.000,00, - (tiga puluh juta rupiah) dengan  berdasarkan  ketentuan  Pasal 18  ayat  (2)  UU  PTPK.  Dalam  hal  ini telah  terbukti  bahwa  Terpidana  DPO tersebut  tidak  membayar  uang pengganti  sebagaimana  ketentuan pasal yang ada.
Eksekutor  telah  melakukan cara soft untuk  mencari  keberadaan Terdakwa  dan  orang-orang  terdekat Terdakwa guna ditemukan harta benda Terdakwa untuk pelaksanaan hukuman pembayaran uang pengganti.  Eksekutor  juga  telah menggunakan konsep follow the money dengan  dibuktikan  adanya  sistem aset racing dalam  pelacakan  aset  harta benda  Terpidana  DPO.  Upaya-upaya yang  dilaksanakan  tersebut  ternyata juga tidak membuahkan hasil. Terpidana DPO belum ditemukan dan hukuman-hukumannya  juga  belum dapat  dilaksanakan,  sehingga  esensi pengembalian  kerugian  keuangan negara belum dapat dicapai walaupun
Terpidana DPO tersebut telah dipersidangkan  secara In  Absentia.
Persidangan In Absentia atas Terdakwa
DPO  dengan  menggunakan  hukum acara  yang  telah  diuraikan  diatas dengan demikian tidak mempengaruhi terkait  tujuan  pengembalian  kerugian keuangan  negara  demi  penyelamatan kekayaan negara yang sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dalam
bernegara.

## Penutup
Tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  tentu  sudah  tidak  asing  lagi dikarenakan  intensitasnya  yang  sangat banyak  dan  semakin  tersistematis  di segala  aspek,  sehingga  dalam  upaya pencegahan maupun penanganan membutuhkan  suatu  hal  yang  ekstra demi tujuan agar pengembalian kerugian keuangan  negara  akibat  tindak  pidana korupsi.  Suatu  hal  yang  ekstra  tersebut salah  satunya  ialah  Persidangan  dengan tanpa kehadiran Terdakwa. Penggunaan hukum  acara  sesuai  KUHAP  sebagai pedoman  atas  dasar  ketentuan  Pasal  38 ayat  (1)  UU  PTPK  sejatinya  merupakan eksistensi  daripada  kekuatan  asas Lex Spesialis  Derogat  Legi  Generalis. Perkara tindak  pidana  korupsi  pada  putusan nomor:  66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. didapati  bahwa  Terdakwanya  dalam DPO,  hingga  persidangannya  dilakukan secara In  Absentia .  Hukum  acara  yang digunakan
dalam serangkaian persidangannya menggunakan pedoman berdasarkan KUHAP sekaligus mengacu dasar  pada  bunyi  Pasal  38  ayat  (1)  UU PTPK.
Pengabaian  terhadap  hak-hak terdakwa  yang  telah  diatur  dalam KUHAP tentu ditemukan dalam serangkaian persidangan In Absentia pada perkara  korupsi  atas  Terdakwa  DPO. Majelis Hakim dalam hal ini juga sebagai pihak yang ikut andil dalam pengabaian hak-hak  Terdakwa  tersebut,  walaupun sebenarnya  penyebab  utamanya  ialah adanya  hukum  acara  yang  tidak mengatur secara eksplisit dalam
serangkaian persidangan In Absentia pada perkara  korupsi  atas  Terdakwa  DPO. Persidangan  perkara  korupsi  secara In Absentia terhadap  Terdakwa  DPO  justru menambah pengeluaran negara dan tidak membuat  kerugian  keuangan  negara menjadi  pulih. Hal  ini  telah  jelas  bahwa persidangan  perkara  korupsi  secara In
Absentia atas  Terdakwa  DPO  tidak memberikan nilai kebermanfaatan.
Harapan  uang  negara  yang  dirugikan akibat  korupsi  bisa  kembali  juga  tidak dapat tercapai.
Majelis  Hakim  dalam  hal  ini harus tetap mempertahankan pemeriksaan  persidangan  secara In
Absentia dengan  berdasarkan  hukum acara sesuai KUHAP sebagai wujud dari asas Lex  Spesialis  Derogat  Legi  Generalis dan  setidak-tidaknya  sebagai  upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia. Majelis  Hakim  dapat  dengan  bebas melakukan  hal-hal  luar  biasa  sesuai pendapat  moderat  sebagai  langkah penemuan  hukum  demi  tercapainya tujuan  utama  yakni  pengembalian kerugian  keuangan  negara  kemudian adanya  upaya  tidak  pengabaian  hak seperti  pada  tiap  agenda  persidangan telah  diucapkan  kesempatan  terhadap Terdakwa  untuk  dapat  menggunakan hak-haknya.
Upaya penegakan hukum, upaya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia sekaligu upaya pemenuhan hak terdakwa  DPO  pada  persidagan In Absentia secara  jangka  Panjang  dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan  Sistem  Peradilan Pidana In  Absentia di  Indonesia  yang mana  didalamnya  mengatur  secara spesifik  terkait  hukum  acara  beserta definisi yang tertuang di dalam ketentuan umum  secara  eksplisit  atas  pemeriksaan persidangan In Absentia terhadap
Terdakwa  DPO  pada  perkara  tindak pidana  korupsi  sangatlah  diperlukan dalam hal ini. Sistem Peradilan Pidana in Absentia di  Indonesia  diharapkan  dapat
sebagai ius  constituendum. Kepastian hukum  akan  terjamin  ketika  dibentuk sistem  Peradilan  Pidana In  Absentia di Indonesia.  Nilai  kebermanfaatan  akan mudah untuk diwujudkan ketika hal ini dihubungkan  dengan  pengembalian kerugian  keuangan  negara  yang  mana sangat  memberikan  dampak  baik terhadap seluruh aspek dalam bernegara. keadilan  dapat  tercapai  baik  bagi Terdakwa  itu  sendiri  maupun  negara yang  telah  dirugikan.  Sistem  Peradilan Pidana In  Absentia di  Indonesia  dapat dibentuk dengan mengkombinasi antara hukum  acara  dalam  KUHAP  dan peraturan perundang-undangan di Indonesia  yang  berkaitan  dengan In Absentia. Sistem  hukum  modern  juga perlu untuk diperhatikan. Sistem hukum modern yang mana selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan pelaku maupun lainnya yang tetap tidak mengurangi
substansi penjatuhan hukuman setimpal atas perbuatan sesuai dengan adagium hukum Colpoe Poena Par Esto .
Upaya  konkret  dalam  jangka waktu  dekat  terkait  pemenuhan  hak terdakwa DPO pada persidangan korupsi secara In Absentia ialah pihak Mahkamah Agung  yang  setidak-tidaknya  membuat kepastian  pedoman  terkait  pemeriksaan perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam persidangan In  Absentia atas  Terdakwa DPO  sesegera  mungkin.  Kepastian pedoman  tersebut  dapat  dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan beriringan dengan menunggu  proses  pembuatan  Sistem Peradilan Pidana In Absentia di Indonesia yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal ini perlu diatur pula terkait Majelis  Hakim  yang  di  setiap  agenda persidangan  menanyakan  keberadaan terdakwa  agar  terkesan  melibatkan  dan menjunjung  hak  terdakwa  itu  sendiri sebagai upaya pemenuhan hak terdakwa.
Konsekuensi  hukum  terhadap Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang
bersangkutan  ketika  saat  ini  tidak melakukan terobosan upaya pemenuhan hak  terdakwa  pada  saat  di  persidagan ialah  tentu  bukanlah  menjadi  suatu permasalahan  hukum.  Hal  tersebut mengingat  adanya  faktor  kekosongan hukum  acara  yang  mengatur  secara spesifik lah yang menyebabkan pengabaian hak terdakwa terjadi. Majelis Hakim  yang  memeriksa,  memutus,  dan mengadili  perkara  tentu  dihadapkan dengan  2  (dua)  pilihan  apabila melakukan  upaya  untuk  melaksanakan hak  dari  Terdakwa  DPO  pada  perkara korupsi  dalam  persidangan In  Absentia . Pertama  ialah  apabila  Majelis  Hakim menggunakan  wewenangnya  secara bebas  sebagai  wujud  penemuan  hukum ( rechtvinding ),  maka  dipastikan  akan terjadi  inkonsistensi  dalam  pemberian hak  terhadap  Terdakwa  DPO  dalam persidangan In  Absentia pada  perkara korupsi.  Hal  tersebut  tentu  justru berujung  hak  terdakwa  akan  menjadi bagaikan suatu hal yang tidaklah penting. Kedua  ialah  apabila  apabila  Majelis Hakim  membiarkan  begitu  saja  terkait hak terdakwa tersebut, maka disini juga sebenarnya  hak  dari  Terdakwa  tidaklah memiliki makna yang penting.
Pihak Kejaksaan sebagai eksekutor  harus  melakukan  optimalisasi dalam hal konsep follow the money ketika melakukan  pelacakan  aset  Terpidana tindak  pidana  korupsi  yang  berstatus DPO.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan menambahkannya  selain  konsep soft ketika mencari aset, dan aset racing ketika pelacakan  aset  Terpidana  dalam  upaya eksekusi  hukuman.  Konsep  soft  dalam hal  ini  tidak  selalu  perlu  tetap diberlakukan  ketika  nyata-nyata  dari pihak keluarga atau orang terdekat justru berusaha  menghambat  proses  eksekusi. Hal  tersebut  dilakukan  agar  esensi  dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  Terpidana  DPO  dapat berjalan  dengan  baik  ketika  telah dilaksanakan  pemeriksaan  persidangan
pada  perkara  tindak  pidana  korupsi secara in Absentia atas Terdakwa DPO.

## Daftar Pustaka
A.  Made  Yuda  Dwi  Hendrata,  Dkk.
“Persidangan In Absentia
terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi (Studi  Putusan  Nomor:  13/Pid- Sus- Tpk/2017/Pn.  Mtr.).” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 2. Amin,  Rahman. Pengantar  Hukum Indonesia .  Yogyakarta:  CV.  Budi Utama, 2019.
Andi  Muhammad  Sofyan,  Abd.  Asis, Amir  Ilyas. Hukum  Acara  Pidana . Jakarta: Kencana, 2020.
Basri,  Hasan.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Berdasarkan  Sistem  Peradilan Pidana In Absentia.” Jurnal Hukum 2, no. 2 (2021): 105.
Efendi,  Suharto  &  Jonaedi. Panduan Praktis  bila  Anda  Menghadapi Perkara  Pidana  mulai  Proses Penyelidikan  hingga  Persidangan . Jakarta: Kencana, 2020. Had,  De. Mengadili  Alibi  Menguji  Bukti, Hakim  Laksana  Makan  Buah Simalakama  ketika  Mengadili  Alibi Terdakwa . Bogor: guepedia, 2020. Nadiyah,  Haziratun.  “Peradilan  In Absentia  Bagi  Terdakwa  Tindak Pidana  Korupsi.”  Universitas
Muhammadiyah
Palembang,
2019.
S,  M.  Farouq. Hukum  Pajak  di  Indonesia . Jakarta: Kencana, 2018.
Setiadi,  Wicipto.  “Korupsi  di  Indonesia (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan dan  Upaya  Pemberantasan,  serta
Regulasi).” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018): 22. Syahroni, Dkk. Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit .  Sleman:  Deepublish, 2018.