INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7853-7860 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Akibat Kerugian Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online
Cheryl Michelia Valerie Japian 1 ✉ ,Deasy Soeikromo 2 , Friend Henry Anis 3
Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email: chejapian12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Transaksi jual beli secara online telah menjadi fenomena yang signifikan dalam kehidupan konsumen modern. Meskipun memberikan kemudahan dan kenyamanan, transaksi ini juga menghadirkan risiko kerugian bagi konsumen akibat perilaku produsen yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum produsen dalam mengatasi kerugian yang dialami oleh  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mengkaji secara mendalam tanggung jawab hukum produsen dalam transaksi jual beli online serta dampaknya terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  peraturan  perundang- undangan  terkait  transaksi  jual  beli  online,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  yang  relevan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online.  Tanggung  jawab  ini  meliputi  kewajiban  untuk menyediakan  informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  produk,  menjamin  kualitas  produk,  serta memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat  kelalaian  atau  cacat produk.
Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum Produsen, Kerugian  Konsumen, Transaksi Jual  Beli Online, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa.

## Abstract
Online buying and selling transactions have become a significant phenomenon in the life of modern consumers. Although it provides convenience and comfort, this transaction also presents a risk of loss for consumers due to irresponsible producer behavior. Therefore, it is important to understand the legal responsibility of producers in overcoming losses suffered by consumers in online buying and selling transactions. This study aims to analyze and examine in depth the legal responsibilities of producers in online buying and selling transactions and their impact on consumers. The method used in this study is a normative legal analysis approach using secondary data in the form of laws and  regulations  related  to  online  buying  and  selling  transactions,  court  decisions,  and  relevant literature. The results of the study show that producers have legal responsibility for losses suffered by consumers in online buying and selling transactions. This responsibility includes the obligation to provide clear and accurate information about products, guarantee product quality, and provide compensation to consumers who suffer losses due to negligence or product defects.
Keywords: Producer Legal Responsibility, Consumer Losses, Online Buying And Selling Transactions, Consumer Protection, Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945),  Indonesia memiliki dasar atau landasan suatu negara hukum yang merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. . “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” bunyi ayat 3 Pasal 1 UUD 1945. Semua satu bentuk langkah substansial untuk menyelesaikan tujuan muluk yang menjadi perintah negara adalah melindungi semua atau penduduk dari perbuatan buruk yang dapat merugikan individu. Penggunaan Internet dalam kehidupan manusia telah mengalami transformasi yang  signifikan  berkat  kemajuan  teknologi  baru-baru  ini,  khususnya  pergeseran  dari  hubungan berbasis kertas ke hubungan tanpa kertas. Internet telah menciptakan dunia tanpa batas dan mampu menjalankan fungsi pasar dengan memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi online..
Olah  karena  itu  pemanfaatan  internet  guna  menunjang  aktivitas  bisnis  kemudian  menjadi berkembang, karena internet menciptakan suatu lingkungan sebagai lahan untuk melakukan bisnis (Manalu P.R., 2000) Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  sebagai  respon  terhadap  perkembangan  hukum  yang  berkaitan dengan  jual  beli  online,  mengingat  pembangunan  nasional  sangat  mendukung.  Dalam  upaya menentukan kasus-kasus nasabah tersebut, YLKI sering dihadapkan tanpa pedoman atau tanpa arahan dalam  pelaksanaan  suatu  pedoman  sehingga  para  pelaku  bisnis  tidak  berkepentingan.  Hal  ini dilakukan oleh pembuatnya karena persaingan yang begitu ketat dan masyarakat menginginkan harga yang  murah  untuk  bahan  makanan  tersebut.  Masalah  yang  dilihat  oleh  pembeli  Indonesia,  serta pembeli  di  negara  non-industri  lainnya,  bukanlah  bagaimana  memilih  produk,  tetapi  jauh  lebih
membingungkan  daripada  siklus  berkelanjutan  yang  harus  selalu  menerima  berbagai  faktor  yang terjadi di masyarakat. mata. Ketiadaan perhatian dan kewajiban sebagai pembuat akan mematikan dan merupakan  pertaruhan  bagi  ketahanan  dan  validitas  bisnis.  Kualitas  barang  yang  rendah  atau kecacatan  pada  barang  yang  diiklankan  akan  merugikan  pembeli,  namun  pembuat  ini  juga  akan menghadapi  tuntutan  pembayaran  yang  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  barang  tersebut  tidak mampu bersaing dalam menangkap sepotong kue. Di era globalisasi atau perdagangan bebas, isu-isu ini akan menjadi lebih penting.

## METODE PENELITIAN
Eksplorasi  ini  penting  untuk  jenis  pemeriksaan  yang  sah,  yang  disebut  mengatur  pemeriksaan hukum atau pemeriksaan regulasi perpustakaan, dan perluasannya mencakup disiplin hukum, terutama Peraturan  Keamanan  Pelanggan,  terutama  yang  sebanding  dengan  jenis  tanggung  jawab  hukum pembuat  terkait  kemalangan  pembelanja  online.  pengaturan  hukum  dan  transaksi  yang  melibatkan pembelian dan penjualan (Soekanto, 2015). Ragam informasi dalam kajian penulisan ini diselesaikan oleh para ilmuwan dengan merenungkan dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek kajian. Data ini dikumpulkan dari dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, dan buku-buku perpustakaan.  Setelah  itu,  sumber  data  sekunder  (pustaka)  digunakan  untuk  mengolah  data  yang terkumpul sesuai dengan berbagai bahan hukum. Di antaranya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku  literatur,  hasil  penelitian,  makalah,  dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
1. Terdapat  beberapa  konsentrasi  yang  signifikan  dalam  Pedoman  ITE  yang  berkaitan  dengan perdagangan tukar melalui media elektronik, yaitu:
2. UU ITE berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jadi jangkauan UU ITE tidak hanya dekat tapi juga mendunia.
3. Untuk menjamin perlindungan hukum konsumen, telah ditetapkan suatu klasifikasi, antara lain kemungkinan  dilakukannya  tindakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam  hal  perbuatannya melanggar  ketentuan  yang  berlaku.  Kekhawatiran  pelanggan  terhadap  e-commerce  menjadi kurang menonjol karena transaksi elektronik juga dapat dilakukan dengan kepastian hukum..

## Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Hukum Perdata
Pemahaman jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Umum. Pasal 1457 KUHPerdata mengatakan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji
untuk  menyerahkan sesuatu dan pihak  lain, bertindak  sebagai pembeli, berjanji untuk  membayar harganya. Perjanjian jual beli juga membebankan dua kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1457 di atas (M. Yahya Harahap, 1986):
a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada pembeli.
b. Kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian kepada penjual.
Walaupun telah ada kesepahaman antara surat wasiat dan surat wasiat, belum tentu barang tersebut milik pembeli, karena proses penyerahan (pembalikan) barang tersebut harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. atas jenis barang, tepatnya (Salim H.S, 2003):
a.  Objek  Bergerak  Penyerahan  sebenarnya  dari  kunci  ke  objek  bergerak  adalah  metode pengirimannya.
b. Piutang atas nama dan benda tidak berwujud
c. Akta otentik atau di bawah tangan digunakan untuk menyerahkan piutang atas nama dan benda tak berwujud lainnya.
c.  Tidak  ada  objek  yang  bergerak.  Penyerahan  barang  tidak  bergerak  dilakukan  dengan memberitahukan kepada Kantor Penyimpanan Hipotek tentang akta yang bersangkutan.
Menurut  Prof.  R.  Subekti,  dalam  bukunya  “Hukum  Pemahaman”,  wanprestasi  adalah kecerobohan atau kecerobohan yang dapat berupa 4 macam keadaan, yaitu (Subekti R, 2002):
1. tidak bertindak seperti yang diinginkannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak dengan cara yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijaminnya sudah melewati titik tidak bisa kembali
4. Melakukan sesuatu sesuai pemahaman yang tidak boleh dilakukannya.
Anda biasanya dapat menuntut penjual online dengan dalih wanprestasi jika salah satu dari empat syarat ini terpenuhi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diuraikan pada halaman arahan presentasi/lokasi).
Meskipun  aktivitas  bisnis  berbasis  web  bersifat  virtual,  namun  tetap  dianggap  sah  di Indonesia. Secara yuridis, untuk internet saat ini sudah tidak tepat lagi memesan barang yang hanya memiliki fitur dan kemampuan tradisional untuk digunakan sebagai barang dan aktivitas. Jika metode ini diikuti, akan ada terlalu banyak masalah. dan hal-hal yang tidak akan diatur. Amalan bisnis online adalah  amalan  virtual  namun  memiliki  dampak  yang  tidak  bisa  dipungkiri  meski  pembuktiannya elektronik, sehingga pelakunya juga harus memenuhi syarat sebagai benar-benar melakukan amalan halal.
Kegiatan yang dilakukan melalui sistem media elektronik atau disebut juga dunia maya dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata atau perbuatan meskipun bersifat maya. Secara yuridis,  aktivitas  dunia  maya  tidak  dapat  didekati  dengan  menggunakan  standar  dan  kualifikasi hukum tradisional karena jika hal ini dilakukan, akan terlalu banyak masalah dan hal-hal yang luput
dari  perhatian  penegak  hukum.  Praktek  dan  web  adalah  kegiatan  virtual  yang  memiliki  dampak tertentu  meskipun  pembuktiannya  bersifat  elektronik  (Penjelasan  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008). Setiap perjanjian mempunyai dua macam subjek hukum yang masing- masing  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sendiri-sendiri  untuk  melaksanakan  perjanjian  tersebut. Demonstrasi  dianggap  sebagai  default  jika  salah  satu  subjek  gagal  melakukan  tindakan  yang diperlukan sesuai dengan pemahaman.
Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Untuk  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  dan  kebebasan orang  lain, telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2018  tentang  ITE.  lebih  jauh  lagi,  untuk  memenuhi  kebutuhan  sederhana  sesuai  dengan pertimbangan  keselamatan  dan  permintaan  publik  dalam  masyarakat  berbasis  suara.  Peraturan pemerintah terkait PSTE merupakan pengaturan tambahan dari berbagai ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut.
Setiap PSE dalam kerangka kerja elektronik terikat oleh komitmen:
- Membangun sistem elektronik yang aman, akuntabel, dan andal (Pasal 3);
- Tidak menumpuk atau bekerja sama dengan peredaran laporan atau data elektronik yang melawan hukum (Pasal 5);
- Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);
Apakah norma keamanan data tunggal (Pasal 14); menghapus informasi dan dokumen elektronik yang tidak diperlukan (Pasal 15);
- Mengingat Keluasan Umum PSE (Pasal 20), membuat karena, memutar dan menyimpan kerangka dan informasi elektronik di Indonesia;
-  Memberikan  akses  pengawasan  dan  penegakan  hukum  PSE  Private  Scope  (Pasal  21)  Bursa perdagangan tetap dianggap sebagai bursa elektronik yang dapat diwakilkan berdasarkan Peraturan ITE dan Undang-Undang Tidak Resmi, walaupun dilakukan secara online.
Pasal 48 :
(1) Informasi mengenai produsen, produk yang ditawarkan, dan syarat-syarat kontrak harus akurat dan lengkap bagi setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik.
(2) Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang jelas dalam iklan dan penawaran kontrak.
(3) Pengelola bisnis seharusnya memberikan klien dan penerima pemahaman jangka waktu yang baik untuk mengembalikan produk yang dikirim atau keuntungan yang dapat diberikan jika tidak sesuai kesepakatan atau ada alat angkut yang disembunyikan .
(4) Pelaku  Usaha  diharapkan  menyampaikan  informasi  mengenai  produk  yang  dikirim  dan memberikan manfaat tambahan.
(5) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkannya untuk  melindungi konsumen. Tanpa dasar kontrak, pelaku usaha tidak  dapat memaksakan kewajiban kepada konsumen untuk membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang diberikan.  Dalam  bagian  berikut  ini  juga  ditekankan  bahwa  Pelaku  Usaha  diharapkan  untuk memberikan informasi yang jelas sehubungan dengan kesepakatan atau penawaran publikasi. Lalu ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi jika barang yang dikirim ke pelanggan tidak sesuai dengan kontrak. Klien harus diberikan jangka waktu untuk dapat mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan pemahaman atau telah menyembunyikan cacat. Kami juga dapat menuntut Penghibur Bisnis (dalam hal ini penjual) biasanya dengan kedok wanprestasi atas setiap transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan pedagang dengan asumsi kebetulan saja, barang yang didapat tidak sesuai dengan foto di internet pemberitahuan toko berdasarkan (sebagai jenis proposisi).
(1) Transaksi elektronik terjadi pada saat para pihak mencapai kesepakatan.
(2)  Kecuali  para  pihak  menyetujui  lain,  penawaran  transaksi  yang  dikirim  oleh  Pengirim  menjadi mengikat Penerima pada saat mereka menerimanya.
(3) Untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:
Wujud  pengakuan  yang  menyampaikan  dukungan;  atau  untuk  kedua  kalinya,  B.  demonstrasi Kerangka Elektronik Klien mendapatkan dan juga menggunakan objek. Pasal 50 : (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bursa Elektronik, pertemuan harus menjamin: a. penataan data dan informasi yang baik; Khususnya,
b. keterbukaan kantor dan organisasi serta tujuan keberatan.
(2)  Dalam  melakukan  Pertukaran  Elektronik,  perkumpulan  perlu  memilih  peraturan yang  adil  dan benar.
Dalam  bukunya  “Law  of  Arrangement”,  Prof.  R.  Subekti,  S.H.  menyatakan  bahwa  default adalah kecerobohan atau kecerobohan, yang dapat terwujud dalam empat cara:
a. Tidak melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan;
b. Melaksanakan apa yang dinyatakan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
c. Dia menepati janjinya, tapi sekarang sudah terlambat;
d. Jangan melakukan apa yang telah disepakati.
.
Bentuk  Tanggung  Jawab  Hukum  Produsen  Akibat  Kerugian  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Online.
1. Undang-undang perlindungan konsumen dan informasi elektronik dan transaksi umumnya tidak cukup mengatur tanggung jawab produsen atau pelaku usaha kepada konsumen atau pembeli dalam transaksi online. UU ITE mengatur transaksi elektronik, sedangkan UUPK hanya mengatur
jual beli tradisional, seperti di pasar. Tidak ada tulisan khusus untuk jual beli yang mendalam.
2. Dalam hal perlindungan konsumen, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan) agar dapat dimintai pertanggungjawaban untuk  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan  (Miru  Ahmadi,  2007) Secara teoritis, tuntutan ganti rugi berdasarkan keadaan perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi empat syarat berikut ini:(Miru Ahmadi, 2010)
1. Terjadi pelanggaran;
2. Ada kemunduran;
3. Kerugian dan perilaku ilegal berkorelasi dalam beberapa hal; Dan
4. Ada kesalahan.
3. Pelaku usaha berikut harus dimintai pertanggungjawaban atas hasil usahanya:
1. Membuat barang jadi, termasuk pengiriman bahan baku atau komponen.
2. Tanpa menyiratkan bahwa pihak tersebut adalah pelaku usaha, cantumkan nama produk, merek, atau branding lainnya.
3. memasukkan produk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Penyaluran barang yang tidak diketahui identitasnya kepada pelaku usaha, seperti importir yang tidak dikenal dan barang dalam negeri.
5. menjual jasa seperti membangun rumah atau apartemen baru.
6.  menjual  jasa  dengan  cara  menyewakan  alat  berat  atau  alat  angkut  sesuai  UU  No.  Kerugian konsumen  sebagai  berikut  menjadi  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  8  UU  Perlindungan  Konsumen  1999:  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk membayar  kerugian,  pencemaran,  dan  kerugian  yang  diderita  konsumen  sebagai  akibat mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  telah  diproduksi  atau  diperdagangkan.  Kompensasi sebagaimana disinggung pada ayat (1) dapat berupa pembatasan atau penggantian produk dan organisasi  yang  nilainya  sama  atau  hampir  sama,  atau  pemberian  kesejahteraan  atau kemungkinan  kompensasi  sesuai  pengaturan  administratif  dan  aturan  material.  Kompensasi dibayarkan  dalam  waktu  tujuh  hari  setelah  penyelesaian  transaksi.  Masih  ada  kemungkinan dakwaan pidana berdasarkan bukti tambahan sehubungan dengan adanya komponen kesalahan meskipun fakta bahwa remunerasi telah diberikan dalam pasal 18 dan (2).
Jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahannya adalah kekurangan pelanggan, maka pengaturan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada bedanya. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa Pelaku Usaha dapat menanggung beban dan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dengan cara sebagai berikut apabila telah merugikan Pelanggan:
1. Pengembalian dana;
2. penggantian jasa dan barang yang sebanding atau identik;
3. pengobatan klinis; dan
4. Ada kompensasi.
Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK. Menilik pengaturan UUPK, berikut ini adalah pasal-pasal yang secara bermakna mengatur kewajiban pelaku usaha:
(1)  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen  yang  konsumsi  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  atau  diperdagangkan menyebabkan kerugian, pencemaran, atau keduanya;
(2) Sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman material, remunerasi dapat berupa diskon, substitusi barang dagangan atau berpotensi pemberian yang setara atau identik, perawatan medis, atau keduanya;
(3) Angsuran dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemenuhan penukaran; (4)  Mengingat  adanya  bukti  tambahan  mengenai  unsur  tanggung  jawab, pengaturan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana;
(5)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan konsumen atas kesalahan tersebut.

## Kesimpulan
Transaksi online antara penjual dan pembeli secara teoritis adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan 28 UUPK. Dengan demikian, pembuat atau penghibur  bisnis  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  kemalangan  pembeli. apalagi  jika  barang  tersebut  dibuat  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  pembeli bahkan merugikan orang yang membelinya. Pelaku usaha wajib melindungi konsumen karena telah terjadi hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab apabila konsumen dirugikan, terutama jika terdapat unsur wanprestasi. Dalam hal barang yang dipertukarkan secara tidak sengaja menimbulkan kerugian bagi pelanggan, pelaku usaha tetap dapat menuntut tanggung jawab otoritatif atas kerugian pembeli dan tanggung jawab barang di bursa perdagangan online.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Yahya Harahap. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni.
Manalu P.R. (2000). Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Haki. CV Nuvindo Pustaka Mandiri.
Miru Ahmadi. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. PT Raja Grafindo Persada.
Miru Ahmadi. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers.
Salim H.S. (2003). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
Subekti R. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.