## CATATAN FORMULASI KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA
Lanastasya Aryani 1 , Maria R.U.D. Tambunan 2

## Abstrak
Formulasi kebijakan perubahan tarif PPN di Indonesia menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Kebijakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  terdiri  dari  kenaikan  tarif  PPN  dan  penggunaan  skema  multitarif  PPN. Kebijakan tersebut disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara  dan  memulihkan  perekonomian  akibat  pandemi.  Namun,  kebijakan  tersebut memperoleh respons yang buruk dari masyarakat karena dinilai akan memberikan dampak negatif  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  betujuan  untuk  menganalisis  proses  penyusunan formulasi  kebijakan  perubahan  tarif  PPN.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  kualitatif  berupa  kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpeluang bagi  negara  untuk  dapat  mengoptimalkan  penerimaannya.  Kemudian,  pengunaan  skema multitarif  PPN  juga  berpeluang  untuk  dapat  meminimalisir  distorsi  yang  terjadi  akibat pemberian  fasilitas  PPN  yang  kurang  tepat  sasaran.  Namun,  kenaikan  tarif  PPN  telah menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi beban bagi masyarakat. Selain itu,  penggunaan  skema  multitarif  PPN  akan  meningkatkan  biaya  kepatuhan  Wajib  Pajak dan biaya administrasi.
Kata kunci: PPN, tarif PPN, Kebijakan PPN

## Abstract
The formulation of the Value-added tax (VAT) rate change policy is one of the government's efforts in implementing tax reform. The formulation of this policy consists of an increase in the  VAT  rate  and  adopt  multiple-rate  VATs.  The  goals  are  to  raise  tax  revenue  for  the Indonesian  government  and  recover  from  the  pandemic's  economic  consequences. Nevertheless, most citizens think that this policy will harm them. This study aims to  review the  formulation  process  of  the  VAT  rate  change  policy.  This  study  uses  a  qualitative methodological approach and literature study method as the data collection technique. The result  shows  that  the  increase  in  the  VAT  rate  has  opened  opportunities  to  optimize  the country's revenue. Furthermore, adopt multiple-rate VATs also has opened opportunities to minimize the distortion caused by the provision of the VAT exemption facilities that lack of accuracy. However, the increase in the VAT rate  has  increased the price of the products and  services  and  burden  the  citizens.  Adopt  multiple-rate  VAT  has  also  increased  the compliance cost for the taxpayer and administration cost for the government.
Keywords: value added tax, tax rate, tax policy
1,2 Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

## PENDAHULUAN
Pembuatan  kebijakan  adalah  bagian  dari tugas  pemerintah.  Ketika  suatu  kebijakan  gagal atau  tidak  dapat  dijalankan,  maka  biaya  menjadi  signifikan,  baik  biaya  moneter  ataupun biaya non-moneter (Hallsworth, 2011). Sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan, reformasi  perpajakan  di  Indonesia  terus  bergulir  sejak  tahun  1983  hingga  saat  ini. Pemerintah  terus  berupaya  melakukan  reformasi  perpajakan  dengan  tujuan  untuk menyempurnakan  sistem  perpajakan  yang  telah  ada.  Penyempurnaan  tersebut  guna menciptakan  sistem  yang  lebih  adil,  sehat,  efektif,  dan  efisien,  serta  akuntabel.  Menteri Keuangan RI menyatakan bahwa reformasi perpajakan dilakukan dengan pembenahan dari sisi kebijakan beserta sisi administrasinya (Putra, 2021). Pembenahan tersebut diharapkan dapat  memperluas  basis  pajak  dan  membuat  sistem  pajak  yang  lebih  baik  dengan administrasi  yang  sederhana  dan  efisien  mengikuti  tren  perpajakan  global  agar  dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini pun menyebabkan  reformasi  perpajakan  menjadi  suatu  hal  yang  mendesak  dan  harus  segera dilakukan.  Reformasi  perpajakan  menjadi  upaya  pemerintah  untuk  memulihkan perekonomian negara akibat terdampak pandemi. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang  sedang  dilakukan  adalah  pembahasan  terkait  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Dalam agenda reformasi, formulasi kebijakan merupakan suatu bagian dari proses pembuatan  kebijakan  pajak  yang  melibatkan  pemerintah  dan  aktor  pembuat  kebijakan publik  lainnya  untuk  saling  bertanya  dan  menjawab  sejumlah  isu  terkait  bagaimana masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya (Howlett & Mukherjee, 2017). Konsep tersebut  juga  didukung  dengan  pernyataan  Anderson  dalam  Winarno  bahwa  formulasi kebijakan  berkaitan  dengan  upaya  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  alternatif kebijakan dapat disepakati untuk berbagai permasalahan yang dikembangkan dan siapa saja yang berpartisipasi (Winarno, 2007).
Pada  tahapan  formulasi  kebijakan  publik,  terdapat  4  (empat)  tahapan  yang  harus dilakukan,  yaitu  (Winarno,  2012);  perumusan  masalah,  penyusunan  agenda  kebijakan, pemilihan  alternatif  kebijakan  untuk  memecahkan  masalah  dan  penetapan  kebijakan. Anderson dalam Chrisdyata mengungkapkan bahwa perumusan kebijakan tidak selalu
berakhir  menjadi  suatu  produk  hukum,  bisa  saja  pembuat  kebijakan  memutuskan  untuk tidak  melakukan  tindakan  tertentu  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan,  bahkan membiarkannya  terselesaikan  sendiri  (Chrisdyata,  2016).  Hal  tersebut  juga  bisa  terjadi karena  pembuat  kebijakan  tidak  mencapai  kata  sepakat  terkait  apa  yang  harus  mereka lakukan  untuk  memecahkan  masalah  tersebut.  Meskipun  begitu,  Anderson  menyatakan bahwa  pada  dasarnya,  suatu  proposal  kebijakan  ditujukan  untuk  membawa  perubahan mendasar terhadap kebijakan yang berlaku saat ini (Chrisdyata, 2016).
Aktor-aktor yang merumuskan kebijakan terdiri dari pembuat kebijakan resmi dan tidak resmi, dimana aktor resmi mencakup pemerintahan, seperti badan-badan administrasi, lembaga eksekutif (presiden), lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif  (Winarno, 2007). Kemudian, pembuat kebijakan tidak resmi dapat mencakup kelompok kepentingan, partai politik,  dan  warga  negara  (individu).  Salah  satu  topik  pembahasan  dalam  RUU  KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang dilakukan pada tahun 2021 dan cukup menimbulkan  polemik  di  masyarakat  adalah  materi  perubahan  pengaturan  PPN.  Hal  ini bermula dari tersebarnya draft RUU KUP di kalangan masyarakat melalui berbagai media massa. Pada pasal 44E dalam RUU KUP tersebut, dinyatakan bahwa terdapat perubahan pada  ketentuan  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  PPN  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  (PPnBM)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ketentuan baru yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat salah satunya adalah  terkait  dengan  perubahan  tarif  PPN.  Tarif  PPN  yang  diuraikan  pada  RUU  KUP adalah  12%,  dimana  perubahan  tersebut  menunjukkan  adanya  kenaikan  tarif  dari  yang semula  hanya  10%.  Selain  itu,  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  perubahan  skema penerapan tarif PPN dari tarif tunggal menjadi multitarif. Klausul baru dalam RUU tersebut menyebutkan  bahwa  PPN  dapat  dikenakan  pada  objek  PPN  tertentu  dengan  tarif  yang berbeda dari tarif standarnya, dimana tarif paling rendah yang akan dikenakan adalah 5% dan tarif paling tinggi sebesar 25%. Dalam perkembangan pembahasannya, RUU KUP yang sebelumnya  akan  menaungi  berbagai  perubahan  ketentuan  perpajakan,  kemudian  diubah menjadi menjadi RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
RUU yang telah dibahas menjadi UU HPP tersebut menaungi berbagai perubahan penting dalam ketentuan perpajakan. Adapun poin-poin penting seperti (a) perubahan tarif dan klasifikasi penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, (b) perubahan terkait upaya
penegakan hukum dan pemberian sanksi, (c) adanya program pengungkapan suka rela, (c) adanya pajak  karbon, (d) ketentuan terkait cukai dan yang cukup penting adaah perubahan tarif PPN serta perubahan obyek PPN.
Pada dasarnya, perubahan tarif PPN ini bukan merupakan suatu hal yang ditentukan pemerintah secara tergesa-gesa, melainkan telah diamanatkan dalam UU PPN yang telah terbit sejak tahun 1983. Terdapat klausul yang menyatakan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% yang kemudian dapat diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP).  Maka,  dengan  adanya  klausul  tersebut,  pemerintah memiliki  wewenang  untuk  mengubah  tarif  PPN  selama  tidak  melebihi  batas  yang  telah ditentukan.  Kenaikan  tarif  PPN  menjadi  bentuk  reformasi  PPN  yang  sedang  dilakukan pemerintah  dengan  tujuan  untuk mengoptimalkan  penerimaan  PPN.  Kontribusi  PPN  dan PPnBM  terhadap  penerimaan  pajak  di  Indonesia  merupakan  kontribusi  terbesar  kedua setelah pajak penghasilan (PPh) non-Migas. Namun, rasio c-efficiency PPN di Indonesia baru  mencapai  63,58%,  artinya  kemampuan  pemerintah  dalam  memungut  PPN  hanya sebesar 63,58% dari total PPN yang seharusnya dapat dipungut (Putri, 2021). Dengan rasio tersebut,  posisi  Indonesia  juga  berada  dibawah  beberapa  negara  ASEAN  lainnya,  seperti Singapura,  Thailand,  dan  Vietnam,  yang  telah  mencapai  rasio  c-efficiency  sebesar  80% (Prapto, 2021).
Menurut Direktur Jenderal Pajak, tarif PPN Indonesia tergolong masih rendah jika dibandingkan  dengan  rata-rata  penerapan  tarif  PPN  di  dunia  yang  berkisar  11-30% (Santoso, 2021a). Akan tetapi, dengan besaran tarif 10%, rata-rata realisasi penerimaan PPN di  Indonesia  selama  10  tahun  terakhir  hanya  mampu  mencapai  90%  dari  target  yang ditetapkan (Gunawan, 2021). Menguti studi dari ekonom Indef menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN bukan merupakan satu-satunya pilihan untuk meningkatkan penerimaan negara (Gideon,  2021).  Ekonom  Indef  juga  mengungkapkan  bahwa  kenaikan  tarif  PPN  dapat menimbulkan beberapa implikasi, seperti adanya kenaikan harga pada berbagai barang dan jasa sehingga berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan  terhadap  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  pengusaha  adalah  penurunan volume  penjualan  akibat  konsumsi  masyarakat  yang  turut  menurun  sehingga  omzet penjualan  berpotensi  rendah  atau  bahkan  dapat  mengalami  kerugian  bahkan  hingga bangkrut. Kenaikan tarif PPN juga dinilai akan menyebabkan kenaikan inflasi yang tinggi dengan tidak diiringi peningkatan permintaan (Wicaksono, 2021).
Meskipun  kenaikan  tarif  diharapkan  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  PPN, namun  kenaikan  tarif  bukan  merupakan  tujuan  utama  pemerintah  dalam  reformasi  PPN. Kenaikan  tarif  dan  penggunaan  skema  multitarif  semata-mata  menjadi  alat  untuk  dapat mengurangi distorsi ekonomi dengan memberikan fasilitas PPN yang tepat sasaran (CNN, 2021). Fasilitas pembebasan dan pengecualian PPN menjadi penyebab terjadinya distorsi karena tidak mengkategorikan objeknya secara komprehensif. Hal ini menyebabkan fasilitas PPN  menjadi  tidak  tepat  sasaran  karena  tidak  adanya  perbedaan  yang  spesifik  antara konsumsi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan dengan yang tidak sehingga konsumen yang mampu membayar turut merasakan fasilitas tersebut. Selain itu, fasilitas tersebut juga menyebabkan  adanya  pajak  masukan  (PM)  yang  tidak  dapat  dikreditkan  sehingga pengusaha  terkait  harus  memasukkan  PM  pada  biaya  produksi  dan  berdampak  pada kenaikan harga akhir produknya (Wildan, 2021). Disisi lain, rencana awal dimana dirancang untuk  menerapkan  skema  multitarif  PPN  sebagai  penyeimbang  kebijakan  kenaikan  tarif untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat luas. Pada skema multitarif PPN di rencana awal,  penerapan  tarif  PPN  pada  setiap  objek  akan  berbeda-beda  sesuai  dengan  jenis objeknya.  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani,  menyebutkan  bahwa  skema  multitarif  dapat memberikan  beban  pajak  yang  berbeda  pada  setiap  golongan  masyarakat  karena  barang mewah  atau  sangat  mewah  nantinya  akan  dikenakan  tarif  yang  lebih  tinggi,  sedangkan barang  yang  dikonsumsi  masyarakat  bawah,  dapat  dikenakan  tarif  yang  sangat  rendah bahkan hingga 0% (Setiawan, 2021).
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, terdapat kurang lebih 20 negara yang saat ini menerapkan multitarif dalam penerapan PPN dan menjadi acuan Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa (Setiawan, 2021). Skema multitarif PPN sendiri telah banyak digunakan  oleh  berbagai  negara  di  dunia.  Sebelum  tahun  1990-an,  hasil  survei  IMF menyatakan  bahwa  dari  48  negara  yang  menerapkan  PPN,  terdapat  36  negara  yang menggunakan multitarif dan sebanyak 12 negara menggunakan tarif tunggal  (Darussalam et al., 2018). Namun, data IMF pada tahun 2001 menunjukkan hasil yang berbeda, dimana lebih banyak negara yang mulai menggunakan tarif tunggal dibandingkan dengan multitarif (Darussalam  et  al.,  2018).  Terdapat  kemungkinan  bahwa  peralihan  tersebut  dikarenakan penggunaan  multitarif  membutuhkan  biaya  administrasi  dan  biaya  kepatuhan  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan tarif tunggal. Banyaknya macam tarif juga akan menimbulkan kesulitan dalam setiap transaksi PPN sehingga berdampak buruk pada efisiensi sistem PPN.
Penelitian terkait dengan kebijakan perubahan tarif PPN di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan jenis dan besaran tarif PPN di Indonesia belum pernah berubah sejak pertama kali UU PPN diberlakukan tahun 1985. Hingga saat ini, Indonesia menerapkan tarif tunggal dengan tarif standar sebesar 10%. Maka dari  itu, dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  peninjauan  terhadap  penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa negara lain. Penelitian tersebut mencakup  beberapa  negara  yang  pernah  mengalami  perubahan  tarif  PPN  dan  penelitian terkait multitarif PPN.
Antwi, Ebenezer, dan Zhao (2012) melakukan penelitian tentang dampak perubahan tarif PPN terhadap penerimaan PPN di Ghana. Ghana mengalami kenaikan tarif PPN dari 10%, kemudian tahun 2012 menjadi 15%. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perubahan  tarif  PPN  tidak  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  PPN, dimana hal tersebut dimungkinkan terjadi karena masih banyaknya loopholes pada sistem perpajakan  di  Ghana.  Penelitian  lain  terkait  dampak  perubahan  tarif  PPN  juga  dilakukan pada negara Lebanon. Khawaja dan Yasinne  (2019) melakukan penelitian terkait dengan dampak  kenaikan  tarif  PPN  terhadap  perekonomian  di  Lebanon.  Kenaikan  tarif  tersebut terjadi pada tahun 2018. Peneliti menemukan bahwa kenaikan tarif PPN dapat memberikan dampak  positif  berupa  peningkatan  penerimaan  negara.  Namun,  kenaikan  tersebut  juga memberikan  dampak  negatif  berupa  kenaikan  inflasi,  menurunkan  daya  beli  masyarakat, dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Miki  (2011)  juga  melakukan  penelitian  terhadap  14  negara  maju  yang  pernah melakukan  perubahan  tarif  PPN.  Penelitian  tersebut  mengidentifikasi  tren  pada pertumbuhan ekonomi ketika tarif PPN berubah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah konsumsi dan pertumbuhan ekonomi meningkat sebelum kenaikan tarif PPN terjadi. Ketika kenaikan tarif PPN mulai diberlakukan, tingkat pendapatan domestik bruto (PDB) negara  langsung  menurun.  Kemudian,  jumlah  konsumsi  dan  pertumbuhan  ekonomi perlahan mulai meningkat lagi setelah penurunan yang drastis sebelumnya. Hal ini selaras dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Simionescu  dan  Albu  (2016)  terkait  dampak  dari perubahan tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara yang termasuk dalam Central and Eastern European Countries (CEE-5).
Penelitian  tersebut  mengemukakan  efek  jangka  panjang  dari  kenaikan  tarif  PPN menunjukkan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh anggota CEE 5. Namun, efek jangka pendek yang ditimbulkan berupa hambatan dalam pemungutan PPN dan  tingkat  PDB  yang  menurun.  Efek  jangka  pendek  tersebut  juga  didukung  oleh  hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa kinerja PPN memiliki korelasi negatif terhadap tarif  standar  PPN,  dimana  perubahan  tarif  PPN  dapat  menyebabkan  penurunan  efisiensi pemungutan pajak (Todorović et al., 2019).
Terkait  dengan  skema  multitarif  PPN,  Ormaechea  and  Morozumi  (2021) menyatakan bahwa skema multitarif PPN berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian  negara.  Jenis  tarif  tersebut  meningkatkan  biaya  administrasi  dan  dapat mendistorsi  pilihan  konsumen  dalam  memilih  jenis  barang  dan  jasa  karena  adanya perbedaan  harga.  Lejeune  (2011)  juga  mengungkapkan  bahwa  multitarif  PPN  dapat meningkatkan  kompleksitas  dan  biaya  dalam  melakukan  bisnis  serta  memicu  distorsi ekonomi. Selain itu, multitarif juga berpotensi menyebabkan dispute dengan petugas pajak terkait ketepatan dalam mengaplikasikan tarif yang berbeda sesuai objeknya karena terdapat peluang  untuk  WP  melakukan  penggelapan  dengan  sengaja  melakukan  kesalahan klasifikasi objek (Carroll et al., 2010; Lejeune, 2011). Biaya kepatuhan juga akan meningkat secara signifikan dan mempersulit penilaian kepatuhan pajak seiring dengan kompleksitas sistem pajak yang meningkat.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak penjualan yang dipungut atas nilai tambah  yang  timbul  pada  seluruh  jalur  produksi  dan  distribusi  sehingga  pemungutannya dilakukan  beberapa  kali  (Rosdiana  et  al.,  2011).  Nilai  tambah  yang  dimaksud  adalah mencakup  seluruh  faktor  produksi  yang  timbul  di  setiap  jalur  peredaran  suatu  barang, seperti upah, sewa, bunga, hingga biaya yang timbul dalam mendapatkan laba (Rosdiana & Irianto,  2012).  Tait  dalam  Darussalam  (2018)  menyatakan  bahwa  nilai  tambah  tersebut dapat dilihat melalui dua sisi, sisi pertama adalah sisi pertambahan nilai dimana upah dan keuntungan dijumlahkan. Kemudian, sisi kedua adalah dilihat dari sisi selisih antara output dan input. Kedua sisi tersebut dapat menunjukkan hasil nilai tambah yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan PPN.
Penerapan PPN di Indonesia menggantikan peran Pajak Penjualan (PPn) yang dinilai tidak  lagi  mampu  mengikuti  perkembangan  ekonomi  masyarakat  yang  bergerak  secara dinamis (Darussalam et al., 2018). Pada dasarnya, PPN bukan merupakan jenis pajak baru,
melainkan  PPN  adalah  PPn  yang  dibebankan  dalam  bentuk  yang  berbeda  dengan  sistem pemungutan  yang  turut  berbeda  sehingga  legal  character  dari  PPN  sama  dengan  PPn (Rosdiana  et  al.,  2011).  Legal  character  PPN  adalah  pajak  tidak  langsung  atas  konsumsi yang bersifat umum (general indirect tax consumption). Ciri-ciri dari legal character PPN adalah sebagai berikut (Mustaqiem, 2014; Pohan, 2016; Rosdiana et al., 2011; Rosdiana & Irianto, 2012; Sukardji, 2015):
1) Bersifat Umum (General)
PPN adalah pajak atas konsumsi yang bersifat umum, dimana PPN dikenakan pada seluruh pengeluaran privat yang bertujuan untuk konsumsi barang dan jasa dengan tidak  mendiskriminasi  kedua  jenis  konsumsi  tersebut,  karena  keduanya  adalah pengeluaran untuk tujuan konsumsi sehingga dapat menghindari terjadinya distorsi ekonomi.
2) Tidak Langsung (Indirect) dan Objektif
PPN  diklasifikasikan  menjadi  pajak  tidak  langsung.  Pajak  tidak  langsung  berarti Wajib Pajak (WP) dapat melimpahkan beban pajaknya ke pihak lain karena pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajaknya  merupakan subjek yang  berbeda.  Selain  itu,  karakter  tidak  langsung  juga  selaras  dengan  PPN  yang bersifat objektif, dimana pengenaan PPN tidak memerhatikan kondisi subjektif WP termasuk  kondisi  ability  to  pay  sehingga  kewajiban  pajaknya  sangat  bergantung pada  objek  pajak.  Sifat  objektif  PPN  menimbulkan  dampak  yang  regresif  karena pengenaan  pajaknya  menyebabkan  konsumen  dengan  penghasilan  rendah  lebih terbebani  dalam  memikul  beban  pajaknya  dibandingkan  dengan  konsumen  yang berpenghasilan tinggi.
3) Atas Dasar Konsumsi (On Consumption)
PPN  merupakan  peungutan  pajak  atas  pengeluaran  untuk  konsumsi  yang  tidak membedakan bagaimana konsumsi atas barang, termasuk jasa, digunakan/dihabiskan  serta  tidak  membedakan  jenis  dari  barang  tersebut,  baik barang  bergerak  atau  tidak  bergerak.  Pungutan  dilakukan  sesuai  konsumsi  yang didistribusikan menurut jumlahnya berdasarkan persentase tertentu dengan asumsi akan ditambahkan ke dalam harga-harga barang atau jasa yang dibeli.
4) PPN bersifat Multi Stage Levy dan Non-kumulatif
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi
hanya  atas  pertambahan  nilainya  sehingga  tidak  akan  menimbulkan  pengenaan pajak berganda.
Dalam  memungut  pajakan,  terdapat  dua  biaya  operasi  dalam  sistem  perpajakan, yaitu biaya terkait dengan pengurusan dan pemungutan pajak (biaya administrasi) dan biaya yang dikeluarkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (biaya kepatuhan) (Evans et  al.,  2013).  Kristiaji  (2013)  menungkapkan  bahwa  biaya  administrasi  pajak  merupakan biaya  yang  dikeluarkan  oleh  sektor  publik  untuk  menjalankan  sistem  perpajakan.  Biaya tersebut  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pemerintah  melakukan  administrasi perpajakan  dan  melakukan  pemungutan  pajak  (Evans  et  al.,  2013).  Kemudian,  Barbone, Bird, dan Caro (2012) juga menjelaskan bahwa biaya administrasi pajak menjadi anggaran bagi  departemen  pendapatan  dan  dibayarkan  oleh  departemen  lainnya,  serta  merupakan biaya dalam urusan peradilan perpajakan dan penyelesaian sengketa.
Biaya kepatuhan pajak menurut Sanford dalam Kristiaji  (2013) adalah biaya yang dikeluarkan  oleh  Wajib  Pajak  (WP)  dalam  memenuhi  persyaratan  yang  telah  diatur  oleh hukum, dimana biaya tersebut di atas pembayaran pajak yang sebenarnya dan di atas seluruh biaya  distorsi  yang  melekat  dalam  sifat  pajak.  Barbone,  Bird,  dan  Caro  (2012) mengungkapkan bahwa biaya kepatuhan pajak dikeluarkan oleh sektor privat, yaitu WP dan pihak ketiga. WP mengeluarkan biaya berupa direct costs, dimana biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan, kemudian untuk melakukan tax planning dan penghindaran pajak, serta biaya yang dikeluarkan terkait beban psikologis.
Biaya  psikologis  sendiri  merupakan  biaya  kepatuhan  pajak  yang  sulit  diukur  dan cenderung  subjektif,  dimana  biaya  tersebut  berupa  stres,  kecemasan,  dan  frustrasi  yang dirasakan WP saat melaksanakan kewajibannya serta saat berurusan dengan otoritas pajak (Evans  et  al.,  2013).  Untuk  pihak  ketiga,  biaya  yang  dikeluarkan  berupa  penyediaan informasi dan pembantuan sukarela. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi biaya  kepatuhan  pajak,  yaitu  biaya  gaji  untuk  karyawan  yang  bertanggung  jawab  dalam mengurus  masalah  perpajakan  di  kantor,  biaya  untuk  pihak  eksternal  (seperti  konsultan pajak), dan biaya yang dikeluarkan secara insidental (Kristiaji, 2013).
Perubahan  tarif  PPN  di  Indonesia  sangat  dapat  dipahami  bahwa  telah  menjadi kekhawatiran  tersendiri  bagi  masyarakat,  mengingat  tarif  PPN  selama  ini  belum  pernah sekali pun mengalami perubahan sejak diberlakukannya UU PPN tahun 1985. Polemik yang
terjadi di masyarakat akibat rancangan kebijakan tersebut semata-mata dikarenakan masih belum  masifnya  edukasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  terkait  formulasi  kebijakan PPN yang ada dalam RUU KUP. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis  lebih  dalam  mengenai  formulasi  kebijakan  perubahan  tarif  PPN  dengan berbagai catatan terkait proses formulasinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tujuan  penelitiannya adalah  penelitian  deskriptif  sehingga  penelitian  dilakukan  untuk  menggambarkan  review terkait  formulasi  kebijakan  perubahan  tarif  PPN  di  Indonesia.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  dengan  data  yang  diperoleh  merupakan  data sekunder. Maka dari itu, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dan jenis literatur lainnya untuk dijadikan referensi dalam menganalisis data. Data yang telah diperoleh tersebut akan dihubungkan dengan studi yang sedang  diteliti,  kemudian  dikembangkan  dari  penelitian  sebelumnya.  Data  yang  akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pengalaman suatu negara dalam menghadapi kebijakan perubahan tarif PPN sehingga datanya cenderung diperoleh dari penelitian yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain yang pernah menghadapai kebijakan perubahan tarif PPN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kontribusi PPN terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia
Pajak memiliki peran yang penting dalam sebuah negara, tak terkecuali di Indonesia, mengingat  penerimaan  pajak  memberikan  sumbangsih  terbesar  terhadap  penerimaan negara.  Penerimaan  pajak  di  Indonesia  sendiri  berasal  dari  penerimaan  PPh,  PPN  dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya. Bahkan, Penerimaan PPN merupakan kontributor terbesar kedua dalam penerimaan pajak nasional. Penyesuaian yang dilakukan terhadap peraturan PPN tersebut diharapkan dapat menggali potensi penerimaan PPN sekaligus melakukan reformasi administrasi PPN.
Grafik 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2011-2020
(Triliun Rupiah)
Sumber : Badan Pusat Statistik (2021) (telah diolah kembali)
Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak terbesar diberikan oleh PPh, kemudian diikuti oleh penerimaan PPN dan PPnBM sebagai kontributor terbesar kedua. Selama 10 tahun terakhir, penerimaan PPh cenderung meningkat setiap tahunnya, penerimaan  dari  PPN  dan  PPnBM  pun  turut  meningkat,  namun  cenderung  fluktuatif sehingga  peningkatannya  tidak  terlihat  stabil.  Khususnya  pada  tahun  2020,  penurunan realisasi  penerimaan  PPN  dan  PPnBM  dipengaruhi  oleh  adanya  pandemi  Covid-19  yang menyebabkan aktivitas ekonomi dalam negeri dan internasional mengalami keterpurukan sehingga berdampak pada perekonomian negara (Kurniati, 2021).
Selama  tahun  2020,  pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dalam bidang perpajakan untuk menyelamatkan perekonomian negara akibat pandemi Covid-19. Dalam  merumuskan  suatu  kebijakan,  formulasi  kebijakan  menjadi  langkah  yang  sangat krusial  dalam  pembentukan  suatu  kebijakan.  Salah  satunya  adalah  kebijakan  relaksasi perpajakan  berupa  pemberian  berbagai  insentif  pajak  terhadap  sektor  yang  terdampak langsung  (Santoso,  2021b).  Hal  ini  menyebabkan  kebutuhan  belanja  negara  meningkat padahal  penerimaan  negara  sedang  mengalami  penurunan  sehingga  dibutuhkannya konsolidasi fiskal (DDTC, 2021b). Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa salah satu tren  konsolidasi  fiskal  global  saat  ini  adalah  kebijakan  perpajakan  untuk  meningkatkan penerimaan pajak (DDTC, 2021b). Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Keuangan RI yang menyatakan bahwa kunci dalam melaksanakan konsolidasi adalah peningkatan
431,1 465,1 506,4 546,2 602,3 666,2 646,8 750,0 772,3 670,4 277,8 337,6 384,7 409,2 423,7 412,2 480,7 537,3 531,6 448,4 29,9 29,0 25,3 23,5 29,3 19,4 16,8 19,4 21,1 13,4 3,9 4,2 4,9 6,3 5,6 8,1 6,7 6 ,6 7,7 7,8 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 PPh PPN & PPnBM PBB Pajak Lainnya
penerimaan negara terutama melalui pajak sehingga reformasi di bidang perpajakan menjadi penting untuk segera dilakukan (Librianty, 2021). Salah satu bentuk reformasi yang sedang diupayakan  pemerintah  adalah  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  yang  kemudian  menjadi  Rancangan  UU  Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dan ditetapkan menjadi UU HPP.
Proses  mencari,  mengenali,  dan  merumuskan  suatu  masalah  merupakan  sebuah unsur  dalam  formulasi  kebijakan.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya mengidentifikasi permasalahan  publik  yang  akan  dicarikan  penyelesaian  masalahnya  oleh  pembuat kebijakan. Proses identifikasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif agar pembuat kebijakan  dapat  merumuskan  kebijakan  sejelas-jelasnya  dengan  berorientasi  pada penyelesaian masalah  (Winarno, 2012). Proses tersebut juga akan memudahkan pembuat kebijakan  dalam  memahami  sifat  dari  masalah  yang akan  dihadapi.  Pemahaman  tersebut juga akan memberikan manfaat kepada pembuat kebijakan untuk melihat potensi masalah lain yang akan muncul jika masalah tersebut diselesaikan beserta konsekuensi yang akan dihadapi,  baik  bagi  pembuat  kebijakan,  maupun  bagi  masyarakat  sebagai  pihak  yang terdampak dari kebijakan tersebut.
Dalam RUU KUP yang beredar di awal pembahasan, salah satu klausul yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah skema perubahan tarif PPN. Staf  Khusus  Menteri  Keuangan  menguraikan  bahwa  pemerintah  saat  ini  berupaya mengoptimalkan  penerimaan  pajak  melalui  PPN  karena  mengikuti  tren  global,  dimana banyak  negara  lebih  memilih  melakukan  optimalisasi  PPN  dibandingkan  PPh  (Ashar, 2021).  Hal  tersebut  disebabkan  karena  adanya  perkembangan  ekonomi  digital  yang menyulitkan  pemajakan  dari  sisi  penghasilan,  namun  menjadi  mudah  untuk  memajaki masyarakat dari sisi konsumsi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga mengungkapkan  bahwa  penerimaan  pajak  di  negara-negara  yang  memiliki  pendapatan tinggi dan menengah lebih didominasi oleh penerimaan pajak dari sisi PPN (Prakoso, 2021).
Grafik 2. Target dan Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia Tahun 2011-2020 (Triliun Rupiah)
Sumber : Lokadata (2021) (telah diolah kembali)
Grafik 2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam 10 tahun terakhir sangat jarang mencapai dan/atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada jangka waktu dari tahun 2011 hingga 2020, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM yang mampu melampaui target hanya terjadi pada tahun 2012 dan tahun 2017, dimana realisasi tahun 2012 mampu mencapai 100,5% dari target dan tahun 2017 mencapai 101,1% dari target penerimaan. Akan tetapi, selain pada kedua tahun tersebut, tahun-tahun lainnya menunjukkan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM yang tidak mampu mencapai dan/atau melampaui targetnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 2 yang menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan PPN di Indonesia selama 10 tahun terakhir mencapai kurang  lebih  90%  dari  target  yang  ditetapkan.  Maka  dari  itu,  terlihat  bahwa  kinerja penerimaan  kedua  jenis  pajak  tersebut  belum  optimal,  terutama  dari  sisi  PPN  yang memberikan  sumbangsih  lebih  besar  dari  PPnBM.  Hal  tersebut  juga  dapat  dilihat  dari indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja penerimaan dari sisi PPN, yaitu VAT c- efficiency ratio (rasio c-efficiency PPN).
Rasio  c-efficiency  PPN  di  Indonesia  saat  ini  baru  mencapai  63,58%,  dimana persentase tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memungut PPN saat ini hanya  sebesar  63,58%  dari  total  PPN  yang  seharusnya  dapat  dipungut  (Putri,  2021). Indonesia juga masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan beberapa ngeara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang telah mencapai rasio c-efficiency sebesar 80% (Prapto, 2021). Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan reformasi
298,40 336,10 423,70 475,60 576,50 4 7 4 ,2 0 475,90 541,80 655,40 507,50 277,80 337,58 384,71 409,18 423,71 412,21 480,72 537,27 531,58 448,40 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Target Realisasi
pajak di bidang PPN karena adanya berbagai potensi penerimaan dari sisi PPN.

## Catatan terkait Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif PPN
Formulasi kebijakan perubahan tarif PPN menjadi salah satu upaya yang ditempuh pemerintah  dalam  mewujudkan  reformasi  perpajakan  sekaligus  mempercepat  pemulihan ekonomi nasional. Managing Partner DDTC menyebutkan bahwa PPN sendiri merupakan jenis pajak yang relatif tidak distortif terhadap perekonomian  (DDTC, 2021a). Pengamat Pajak  Center  for  Indonesia  Taxation  Analysis  (CITA)  juga  berpendapat  bahwa  distorsi ekonomi  yang  ditimbulkan  PPN  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  distorsi  yang  ditimbulkan PPh  Badan  (Masitoh,  2021).  Sejumlah  akademisi  meyakini  bahwa  ketika  tarif  PPN mengalami  kenaikan,  dampak  yang  diberikan  terhadap  perekonomian  akan  lebih  rendah daripada kebijakan kenaikan tarif PPh (Rosdiana et al., 2011). Hal tersebut juga didukung oleh potensi penerimaan PPN yang sebenarnya sangat besar, namun kinerjanya masih belum optimal.  Maka  dari  itu,  terdapat  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mengoptimalkan penerimaan  PPN  melalui  kebijakan  kenaikan  tarif  sehingga  kontribusi  PPN  terhadap penerimaan pajak nasional dapat turut optimal.
Sejak  pemerintah  mengutarakan  formulasi  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN, masyarakat  cenderung  memberikan  respons  yang  negatif.  Hal  tersebut  dikarenakan masyarakat memiliki anggapan bahwa kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan/atau  jasa  semakin  tinggi.  Kemudian,  kenaikan  tarif  juga  akan  berdampak  pada menurunnya konsumsi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat.
Akan  tetapi,  hasil  temuan  penelitian  Miki  (2011)  terhadap  14  negara  membuka pandangan  baru.  Miki  (2011)  menemukan  bahwa  jumlah  konsumsi  dan  pertumbuhan ekonomi  meningkat sebelum kenaikan tarif PPN terjadi. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat  yang  cenderung  melakukan  pembelian  barang  secara  besar-besaran  untuk dijadikan  stok  sebelum  kenaikan  harga  diberlakukan.  Kemudian,  jumlah  konsumsi  akan mulai  menurun  ketika  kenaikan  tarif  diberlakukan  hingga  berdampak  pada  tingkat  PDB negara yang turut menurun. Lalu, ketika stok barang yang dimiliki masyarakat mulai habis, maka masyarakat perlu melakukan konsumsi kembali sehingga jumlah konsumsi perlahan akan  meningkat  diikuti  dengan  tingkat  PDB  yang  akan  meningkat  pula.  Hasil  penelitian Simionescu dan Albu (2016) terhadap anggota CEE-5 juga menunjukkan bahwa kenaikan tarif  PPN  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  negara  jika dilihat dari sisi efek jangka panjangnya. Kedua hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa
dalam  jangka  panjang,  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  dapat  berdampak  positif  terhadap perekonomian negara.
Selain  itu,  terdapat  keistimewahan  dalam  prinsip  pemungutan  PPN  di  Indonesia yang  juga  dapat  menjadi  peluang  negara  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  melalui kebijakan kenaikan tarif PPN. Prinsip tersebut adalah prinsip negative list yang dianut oleh UU PPN hingga saat ini. Prinsip negative list merupakan hak prerogatif yang dimiliki negara untuk bisa menetapkan jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikecualikan atau dibebaskan dari  pemungutan  PPN  (fasilitas  PPN).  Hak  ini  menjadi  keistimewahan  tersendiri  karena pada  dasarnya  hak  ini  cukup  bertentangan  dengan  legal  character  PPN,  yaitu  bersifat “general”, dimana karakter tersebut memungkinkan seluruh barang dan/atau jasa menjadi objek  PPN.  Maka,  dengan  adanya  prinsip  negative  list,  kenaikan  tarif  PPN  belum  tentu diikuti  dengan  kenaikan  harga  barang  dan/atau  jasa  secara  keseluruhan  karena  terdapat sejumlah jenis barang dan/atau jasa yang tidak dipungut PPN.
Pada dasarnya, sebelum ditetapkannya tarif PPN 11% yang bersifat general seperti saat  ini,  untuk  mengimbangi  kebijakan  kenaikan  tarif  PPN  tersebut,  pemerintah  juga memiliki  rencana  untuk  memberlakukan  skema  multitarif  PPN.  Skema  multitarif  dapat digunakan  sebagai  langkah  untuk  mengurangi  distorsi  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh prinsip negative list pada pemungutan PPN. Dengan skema multitarif, terdapat penerapan tarif  PPN  yang  berbeda-beda  dan  disesuaikan  dengan  setiap  jenis  objek  PPN.  Skema  ini juga  dapat  meminimalisir  dampak  regresif  yang  timbul  karena legal  character  PPN  yang berupa sifat objektif.
Tujuan  utama  dari  penerapan  skema  multitarif  adalah  pembebanan  pajak  yang berbeda  pada  setiap  golongan  masyarakat  sesuai  dengan  jenis  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsinya. Artinya, masyarakat yang mengkonsumsi barang tergolong mewah dapat dikenakan  tarif  yang  tinggi,  sedangkan  masyarakat  yang  mengkonsumsi    barang  tidak tergolong mewah akan dikenakan tarif yang rendah bahkan bisa mencapai tarif 0% sesuai dengan jenis barang yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat menjadi solusi atas isu yang selama  ini  menjadi  pro-kontra  dalam  masyarakat  sehubungan  dengan  pemungutan  PPN, dimana terdapat barang tergolong mewah yang mendapatkan fasilitas PPN. Maka dari itu, penerapan skema multitarif dapat mengurangi efek distorsi yang terjadi akibat fasilitas PPN yang selama ini kurang tepat sasaran.
Terbukanya  berbagai  peluang  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara  melalui formulasi kebijakan kenaikan tarif PPN, maka terbuka pula tantangan yang harus dihadapi Indonesia  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  formulasi  kebijakan  tersebut.  Salah  satu tantangan  yang  dihadapi  adalah  bagaimana  pemerintah  memberikan  solusi  kepada masyarakat atas potensi kenaikan harga barang-barang yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN.  Meskipun  terdapat  prinsip  negative  list  dalam  pemungutan  PPN,  kenaikan  harga barang-barang menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Misalnya, walaupun suatu barang menjadi  barang  yang  dikecualikan  dari  PPN,  barang  tersebut  tetap  dapat  mengalami kenaikan ketika harga bahan bakunya mengalami kenaikan harga akibat kenaikan tarif PPN (Khawaja  &  Yassine,  2019).  Kenaikan  tarif  PPN  akan  meningkatkan  biaya  produksi sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan konsumsi pun akan lebih tinggi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN dapat  menekan  volume  penjualan  akibat  konsumsi  masyarakat  yang  menurun  sehingga banyak pelaku usaha yang berpotensi mengalami kerugian (Kencana, 2021).
Maka  dari  itu,  perlu  adanya  perhatian  khusus  dari  pemerintah  terkait  dengan kenaikan  harga  barang-barang  yang  diakibatkan  oleh  adanya  efek  domino  dari  kenaikan tarif PPN tersebut. Selain itu, kondisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia juga sempat anjlok dan mengalami kontraksi hingga mencapai angka pada kisaran minus akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Kemudian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga baru mulai pulih pada kuartal II tahun 2021 dengan menunjukkan pertumbuhan yang tidak lagi terkontraksi. Oleh karena itu, walaupun pemerintah merencanakan kenaikan tarif PPN baru akan diberlakukan tahun 2022 setelah ekonomi pulih, hal tersebut tidak menjamin bahwa pertumbuhan  konsumsinya  akan  tetap  stabil  atau  bahkan  meningkat,  mengingat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia masih dalam tahap pemulihan.
Skema  multitarif  PPN  yang  direcanakan sebelumnya,  yang  saat  ini  tidak menjadi bagian  dari  kebijakan  yang  diimplementasikan.  Skema  multitarif  diberlakukan  dengan tujuan untuk memberikan pembebanan yang berbeda atas setiap konsumsi yang dilakukan oleh  masyarakat.  Namun,  jika  kebijakan  tersebut  diterapkan,  terdapat  juga  kemungkinan bahwa skema multitarif dapat mendistorsi pilihan konsumen dalam memilih jenis barang dan jasa karena adanya perbedaan harga. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada suatu  pelaku  usaha  tertentu  akibat  kecenderungan  masyarakat  atas  konsumsi  barang dan/atau jasa.
Penelitian  Agha  dan  Haughton  dalam  Iswahyudi  (2018)  menemukan  bahwa penggunaan  multitarif  PPN  juga  memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap  tingkat kepatuhan  WP.  Hal  tersebut  dikarenakan  penggunaan  skema  multitarif  menimbulkan kompleksitas dalam pemungutan PPN dan menimbulkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi seiring  dengan  kompleksitas  tersebut.  Skema  multitarif  juga  akan  menambah  beban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengadministrasikan PPN karena adanya mekanisme pengkreditan  pajak  masukan  (PM)  dengan  pajak  keluaran  (PK)  dalam  PPN.  Mengingat perhitungan PPN sangat bergantung pada objeknya, maka penggunaan tarif yang berbeda pada setiap objek akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi PKP dalam menghitung PK sehingga  akan  berpengaruh  pula  pada  perhitungan  PM.  Dalam  penggunaan  tarif  tunggal saja, PKP masih sering melakukan kesalahan dalam penerbitan faktur pajak. Penggunaan skema  multitarif  akan  menjadi  tantangan  yang  sangat  besar  bagi  PKP  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya.
Selain  dari  sisi  WP,  skema  multitarif  juga  meningkatkan  biaya administrasi  yang akan  dikeluarkan  oleh  DJP  sebagai  sektor  publik  karena  sistem  yang  semakin  kompleks serta biaya atas potensi terjadinya dispute dengan WP akibat perbedaan penafsiran dalam mengaplikasikan  tarif  PPN  pada  objek  pajaknya.  Penggunaan  skema  multitarif  harus diimbangi dengan sistem administrasi pajak yang mumpuni agar tercipta kemudahan dalam pelaksanaannya.
Tantangan  terbesar  yang  harus  dihadapi  adalah  bagaimana  pemerintah  mampu meyakinkan  masyarakat  bahwa  formulasi  kebijakan  perubahan  tarif  PPN  semata-mata dilakukan  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara  dan  tidak  dimaksudkan  untuk memberikan  dampak  yang  buruk  terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat,  serta mengurangi  distorsi  yang  terjadi  akibat  pemanfaatan  fasilitas  PPN  yang  kurang  tepat sasaran.  Hal  tersebut  dikarenakan  dukungan  masyarakat  merupakan  faktor  yang  sangat penting dalam keberhasilan kebijakan pajak terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Perlu  adanya  harmonisasi  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga tujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak pun dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Formulasi  kebijakan  perubahan  tarif  PPN  menimbulkan  polemik  di  kalangan masyarakat, mengingat PPN merupakan bagian yang hampir tak terpisahkan dari kegiatan
ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam formulasi kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia dihadapkan  oleh  peluang  dan  tantangan  dalam  mencapai  tujuan  utamanya,  yaitu mengoptimalkan  penerimaan  negara  melalui  penerimaan  PPN.  Peluang  yang  diperoleh dengan formulasi kebijakan perubahan tarif PPN adalah adanya potensi peningkatan dalam jumlah  penerimaan  negara  melalui  kenaikan  tarif  PPN.  Selain  itu,  adanya  peluang  untuk meminimalisir distorsi yang ditimbulkan oleh pemberian fasilitas PPN yang kurang tepat sasaran melalui skema multi tarif PPN. Seiring dengan telah terbukanya peluang tersebut, terdapat tantangan  yang  harus  dihadapi. Tantangannya  adalah  banyaknya  persiapan  yang harus dilakukan pemerintah untuk dapat menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat  kebijakan,  baik  dari  efek  domino  yang  ditimbulkan  dari  kenaikan  tarif  PPN, peningkatan biaya kepatuhan WP dan biaya administrasi, dan cara memperoleh dukungan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank, W. (2020). Doing Business 2020 .
DPMPTSP  Kabupaten  Semarang.  (2022a). DPMPTSP  Kabupaten  Semarang .  DPMPTSP Kabupaten Semarang. http://dpmptsp.semarangkab.go.id/profil/dpmptsp.html
DPMPTSP  Kabupaten  Semarang.  (2022b). SKM  DPMPTSP  Kabupaten  Semarang . DPMPTSP Kabupaten Semarang.
Groth, M., Wu, Y., Nguyen, H., & Johnson, A. (2019). The Moment of Truth: A Review, Synthesis, and Research Agenda for the Customer Service Experience. Annual Review of  Organizational  Psychology  and  Organizational  Behavior , 6 ,  89–113. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015056
Indonesia,  P.  R.  (2020).  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020
Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang , 1–1187.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020
Jatman,  R.,  &  Winarsih,  A.  S.  (2005).  Manajemen  Pelayanan  (Pengembangan  Model Konseptual, Penerapan Citizens Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Kementerian PAN &RB. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi  Birokrasi  RI  No  15  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Standar  Pelayanan . http://dpmptsp.semarangkab.go.id/profil/dpmptsp.html#
Mulyawan, R. (2016). Birokrasi dan Pelayanan Publik . UNPAD PRESS.
Ndraha, T. (2007). Kybernologi: Sebuah Charta Pembaharuan . Sirao Credentia Centre.
Evaluasi  Pelayanan  Publik  Selama  Pandemi,  (2017).  https://doi.org/10.1016/0014- 4827(75)90518-2
PERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN  APARATUR  NEGARA  DAN REFORMASI  BIROKRASI  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  14  TAHUN  2017 TENTANG  PEDOMAN  PENYUSUNAN  SURVEI  KEPUASAN  MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK, (2020).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Peraturan Pemerintah (2021).
Peraturan  Pemerintah  RI  No  5  tahun  2021  tentang  Penyelengaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah (2021).
https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/PP 5 2021.pdf Primaningtyas,  M.  (2012).  Jurnal  sains  pemasaran  indonesia. Jurnal  Sains  Pemasaran Indonesia , XI (3), 283–300.
Ricardo, R. (2010). Moments of Truth : an Unexplored Dimension To Communicate. The Canadian Journal of Program Evaluation , 23 (2), 117–138.
PENDELEGASIAN-SEBAGAIAN-KEWENANGAN-BUPATI-SEMARANG-KE-
DPMPTSP.pdf, Pub. L. No. Keputusan Bupati Semarang no 130/0684/2019, 1 (2019). http://dpmptsp.semarangkab.go.id/images/PERATURAN/PENDELEGASIAN- SEBAGAIAN-KEWENANGAN-BUPATI-SEMARANG-KE-DPMPTSP.pdf
Sommers, M. S., Greeno, D. W., & Boag, D. (2013). The role of non-verbal communication in service provision and representation. Services in Can. , 162–173. https://doi.org/10.4324/9781315035451
Tabrani, M., Amin, M., & Nizam, A. (2018). Trust, commitment, customer intimacy and customer  loyalty  in  Islamic  banking  relationships. International  Journal  of  Bank Marketing .
Umar, A., Polimarin, M. M., Farida, U., Yusriadi, Y., Tamsa, H., Bahtiar, Ansar, Yahya, M.,  Nurnaningsih,  Alam,  S.,  Gunawan,  H.,  Darwis,  Sahabuddin,  C.,  Jamaluddin, Misbahuddin, Elpisah, Akbar, Z., Sakkir, G., Tahir, S. Z. Bin, & Misnawati, M. (2019). One-Stop Service Policy as a Bureaucratic Reform in Indonesia. Academy of Strategic Management Journal , 18 (2), 1–13.
Weeks,  R.  V.  (2015).  Managing  the  services  encounter:  the  moment  of truth. Journal  of Contemporary Management DHET , 12 , 360–378.
Zarychta, A., Grillos, T., & Andersson, K. P. (2020). Public Sector Governance Reform and the  Motivation  of  Street-Level  Bureaucrats  in  Developing  Countries. Public Administration Review , 80 (1), 75–91. https://doi.org/10.1111/puar.13132