## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Pembangkangan Hukum: Menakar Kepatuhan Organisasi Advokat Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Susanto, Nurhayati, Dadan Herdiana Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Surya Kencana No. 1, Pamulang, 15417, (021) 7412566.
Email: susanto@unpam.ac.id Article Abstract Article History
Received: Feb 18, 2022; Reviewed: Jun 17, 2022; Jan 01, 2023; Accepted: Jan 30, 2023; Published: Jan 30, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.15406
The  split  within  the  Indonesian  Advocates  Association  led  to  a dispute  with  its  splinter  organization,  the  Indonesian  Advocates Association. The two have similarities in the use of the PERADIN brand,  which  has  led  to  lawsuits  in  court.  This  research  was conducted  to  determine  the  compliance  of  the  Advocate Organization under the name Indonesian  Advocates Association with a court decision that has permanent legal force related to the PERADIN  organization  brand  dispute.  The  method  used  is qualitative  normative  research  with  a  statutory  approach  in relation to the problems in this research. The results showed that the Indonesian Advocates Association illegally used the PERADIN Mark belonging to the Indonesian Advocates Association and the decision had permanent legal force. Even though there has been a decision  with  permanent  legal  force,  the  Indonesian  Advocates Association  did  not  voluntarily  carry  out  the  contents  of  the decision and even filed 5 (five) other lawsuits.
Keywords: Legal Disobedience, Brand, Advocate.

## Abstrak
Perpecahan  di  internal  organisasi  advokat  Persatuan  Advokat Indonesia menimbulkan sengketa dengan organisasi pecahannya, Perkumpulan  Advokat Indonesia.  Keduanya  memiliki  kesamaan dalam  penggunaan  merek  PERADIN,  hingga  menimbulkan gugatan di pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan  Organisasi  Advokat  dengan  nama  Perkumpulan Advokat  Indonesia  atas  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  terkait  dengan  sengketa  merek organisasi PERADIN. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif  kualitatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan hubungkan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  organisasi  advokat  Perkumpulan Advokat  Indonesia  secara  illegal  telah  menggunakan  Merek PERADIN milik organisasi advokat Persatuan Advokat Indonesia dan  putusan  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Meskipun
telah  terdapat  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  Perkumpulan Advokat Indonesia tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut  dan  bahkan  mengajukan  5  (lima)  gugatan-gugatan lainnya.
Kata Kunci: Pembangkangan Hukum, Merek, Advokat.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum dimana  didalamnya  terdapat  aparat  penegak hukum  yang  salah  satunya  adalah  advokat. Advokat bernaung dalam organisasi advokat. Setiap  advokat  tentunya  harus  mematuhi hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak terkecuali organisasi advokat tempat bernaungnya advokat tersebut. Sampai saat ini setidaknya  terdapat  28  organisasi  advokat yang ada di Indonesia. 1
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2013 tentang  Advokat  yang mengamanatkan terbentuknya  organisasi  advokat  tunggal ( single bar)  ternyata  tidak  berjalan  mulus, dalam  perjalanannya  Perhimpunan  Advokat Indonesia  (Peradi)  yang  dibentuk  oleh  8 organisasi  advokatpun  mengalami  perpecah- an. 2
Di  dalam  negara  hukum  menjamin kemerdekaan  atas  berorganisasi  tidak  ter- kecuali  berorganisasi  advokat.  Adakalanya dalam organisasi advokat didalamnya terdapat perpecahan  dimana  pengurusnya  mengklaim sebagai organisasi yang sah kepengurusannya
1 Kontributor,  (9  Septermber  2019), 28  Organisasi  Advokat di  Indonesia, Diakses  pada  27  Januari 2023,  Dari Suara Kalimantan: https://www.suarakalimantan.com/2019/09/09/28-organisasi-advokat-di-indonesia/.
2 Haswandy Andy Mas, (22 Desember 2021), Sejarah Konflik Organisasi Advokat di Indonesia , Diakses pada 27 Januari 2023, Dari Bahasan.id: https://bahasan.id/sejarah-konflik-organisasi-advokat-di-indonesia/.
meskipun  menggunakan  nama  yang  sama organisasi.
Dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti adalah perpecahan oraganisasi advokat, yaitu Persatuan  Advokat  Indonesia  (Peradin) dimana pada  akhirnya tahun 2014 organisasi pecahan  tersebut  mendirikan  organisasi advokat dengan  nama Perkumpulan  Advokat Indonesia dengan singkatan  yang  sama  yaitu Peradin.  Perkumpulan  Advokat  Indonesia mengklaim bahwa organisasinya yang paling berhak atas nama singkatan Peradin.
Atas perbuatan Peradin tersebut kemudian  terjadi  sengketa  merek  yang sidangkan di pengadilan niaga pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan register    perkara  No.27/Pdt.sus-Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst.  dimana  kubu  Persatuan Advokat  Indonesia  menggugat  Perkumpulan Advokat  Indonesia  atas  penggunaan  merek Peradin oleh Perkumpulan Advokat Indonesia dan majelis hakim perkara tersebut memenangkan  perkara  dengan  mengabulkan gugatan untuk sebagian.
Tidak  terima  dengan  putusan  tersebut kemudian  Perkumpulan  Advokat  Indonesia mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung yang  diregister  dengan  No.6K/Pdt.sus.HKI/ 2016  dengan  hasil  Mahkamah  Agung memutuskan  untuk  menolak  permohonan kasasi  dari  Perkumpulan  Advokat  Indonesia dengan  pertimbangan bahwa  Persatuan Advokat  Indonesia  adalah  pemilik  pertama Peradin berdasarkan sistem first to file .
First  to  File merupakan  asas  yang menyatakan  siapa  yang  mendaftarkan  merek pertama  kali,  maka  ia  adalah  pemegang merek,  sepanjang  belum  bisa  dibuktikan sebaliknya  dalam  tenggat  waktu  tertentu. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU MIG)  yang  menentukan  bahwa  hak  atas merek  diperoleh  setelah  merek  tersebut terdaftar.  Yang  dimaksud  dengan  "terdaftar" adalah  setelah  permohonan  melalui  proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan  proses  pemeriksaan  substantif  serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri) untuk diterbitkan sertifikat. 3
Merek  milik  Perkumpulan  Advokat Indonesia  mengandung  persamaan  pada pokoknya yang dapat membingungkan masyarakat  konsumen.  Selain  itu  pemohon kasasi  menggunakan  istilah  “Perkumpulan”
3 Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
sedangkan pemilik “merek” dan “logo” yang dipersengketakan adalah “Persatuan Advokat Indonesia”  sebagaimana  telah  terdaftar  pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, maka  kedua  organisasi  tersebut  adalah organisasi yang berbeda
Mahkamah  Agung  mempertegas  bahwa sebagai  sebuah  organisasi  berbeda  harus memiliki  logo    oraganisasi  sendiri.  Oleh karenanya dalil bantahan Perkumpulan Advokat  Indonesia  bahwa  merek  organisasi Persatuan  Advokat  Indonesia    sebagai organisasi  yang  sama  dengan  organisasi Persatuan  Advokat  Indonesia  tetapi  berbeda kepengurusan  disebabkan  terjadi  perpecahan sesama  anggota  Peradin  merupakan  dalil bantahan yang tidak dapat diterima.
Pasca  putusan  tersebut  justru  bukannya mematuhi putusan hakim yang telah berkekuatan  hukum  tetap  secara  sukarela, Perkumpulan Advokat Indonesia mengajukan 5  gugatan  secara  berturut-turut,  3  gugatan merek  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 gugatan di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Jakarta  dan  1  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Hal ini membuktikan bahwa Perkumpul- an  Advokat  Indonesia  sebagai  organisasi advokat yang tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Karena  sejak
terbitnya  putusan  kasasi  tahun  2016  sampai saat ini Perkumpulan Advokat tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali  (PK).  Sudah  seharusnya  advokat sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia menunjukkan bagaimana sebuah aturan  hukum  ditegakkan,  tidak  hanya mementingkan kepentingan golongannya saja.
Metode penetitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode penelitian normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penarikan kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah dikumpulkan  dilakukan  dengan  metode analisis  normatif  kualitatif.  Normatif  yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder  saja  yaitu  peraturan  perundang- undangan,  keputusan-keputusan  pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. 4
Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif analisis,  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 5

## PEMBAHASAN
4 Ronny H. Soemitro, (1998), Metodologi Penelitian Hukum , Semarang: Ghalia Indonesia. Hlm. 9.
5 Soerjono Soekanto, (2001), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 12.
6 Suhrawardi K. Lubis, (1994), Etika Profesi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.
7 Hibnu Nugroho, (2019), Peran Advokat dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7, Nomor 1. Hlm. 9.
Advokat  merupakan  profesi  yang  mulia dan  memiliki  pengetahuan  hukum  dalam menjalankan profesinya sarat dengan idealism sebab mengabdikan dirinya kepada kepentingan  masyarakat,  bukan  kepada dirinya  sendiri,  membela  masyarakat  untuk memperjuangkan  keadilan  dan  kebenaran. Pengembanan  profesi  Advokat  harus  selalu dilakukan  dengan  mengacu  pada  cita-cita hukum  atau rechtsidee (ketertiban,  predikta- bilitas, kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan)  demi  pengayoman  pada  setiap manusia  yang  berakar  dalam  penghormatan atas martabat manusia. 6
Penelitian  mengenai  profesionalitas  dan imunitas  profesi  advokat  pernah  dilakukan oleh Aldis Sanndika yang mengulas mengenai hak  imunitas  advokat dimana advokat dalam menjalankan  profesinya  harus  dengan  itikad baik,  wajib  mematuhi  dan  tidak  melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta  mematuhi  kode  etik  advokat  dengan maksud  untuk  menjaga  profesi  yang  mulia ( officium nobile ) . 7
Penelitian lain dari Abdul Fatah mengenai  peran  advokat  dalam  penanganan kasus litigasi menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman  yang  ada  membutuhkan  peran
profesi  advokat  dalam  rangka  penegakan hukum . 8
Selanjutnya Hibnu Nugroho menyampai- kan  untuk  memaksimalkan  peran  advokat harus dimulai dengan organisasi advokat yang dapat  mendorong  semua  anggotanya  untuk secara nyata menjadi advokat yang berintegritas,  dan  berkualitas  dan  bukan sekedar melahirkan advokat top.
Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran organisasi advokat sangat  penting  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia. Organisasi advokat mampu melahirkan advokat yang profesional, beretika dan  mematuhi  hukum  yang berlaku. Sebagai organisasi tentunya dijalankan sekaligus mencontohkan kepatuhannya terhadap hukum  termasuk putusan pengadil- an  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap sebagai  salah  satu  hasil  akhir  dari  upaya hukum litigasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia tidak  secara sukarela melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung  Nomor  6K/Pdt.sus-HKI/2016  tanggal 26  Mei  2016.  Eksekusi  putusan  dapat dilakukan  secara  sukarela  dan  secara  paksa. Pelaksanaan  putusan  hakim  secara  sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang kalah
8 A. Abdul Fatah, (2018), Peran Advokat dalam Penangan Kasus Litigasi, Jurnal Cakrawala Hukum , Volume 13, Nomor 1. Hlm. 8.
9 Fajar  Laksono  Soeroso,  (2013),  “Pembangkangan”  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jurnal Yudisial , Volume 6, Nomor 3. Hlm. 22.
10 Novendri  Nggilu,  (2019),  Menggagas  Sanksi  atas  Tindakan  Constitution  Disobedience  terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 1. Hlm. 43.
tanpa  campur  tangan  pengadilan.  Dalam praktik  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka  dilaksanakan  secara  paksa  melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkara . 9 Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh  Susanto  menyebutkan  Eksekusi  sebagai tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah  dalam suatu negara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan  dari  proses  pemeriksaan  perkara. 10
Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  eksekusi  tiada lain  merupakan  tindakan  yang  berkesinam- bungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
Eksekusi merupakan suatu kesatuan atau bagian  yang  tidak  terpisah  dari  pelaksanaan tata  tertib  beracara  yang  terkandung  dalam Het  Herziene  Indonesisch  Reglemen (HIR) atau Reglement  voor  de  Buitengewesten (RBG).  Bagi  setiap  orang  yang  ingin mengetahui  pedoman  aturan  eksekusi,  harus merujuk  kepada  aturan  perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBG .
Bukti  bahwa  Perkumpulan  Advokat Indonesia tidak melaksanakan putusan secara sukarela  adalah  dengan  mengajukan  5 gugatan  secara  berturut-turut,  3  gugatan merek di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri
Jakarta  Pusat , 1  gugatan  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Jakarta  dan  1  gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Pengadilan Negeri Jakarta Utara .
S elain itu Perkumpulan Advokat Indonesia membuktikan pembangkangan terhadap  putusan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan pendaftaran  merek  di  Dirjen  Kekayaan Intelektual  dengan  Nomor  Permohonan JID2020041632  kode  kelas  45,  dimohonkan tanggal  29-07-2020,  Nomor  Permohonan DID2020066904, kode kelas 41, dimohonkan tanggal  03-11-2020,  Nomor  Permohonan JID2020064628  kode kelas 42, Dimohonkan tanggal  23-10-2020,  Nomor  Permohonan DID2020064645, kode kelas 16, dimohonkan tanggal 23-10-2020,Nomor Permohonan
J002019022393, Nomor Permohonan J002019022393,  kode  kelas  45,  dimohonkan tanggal 30-04-2019.
Dengan  melakukan pendaftaran 5  merek diatas  membuktikan  Perkumpulan  Advokat Indonesia  bukan  saja  tidak  mematuhi  isi putusan Mahkamah Agung
Nomor
6K/Pdt.sus-HKI/2016  tanggal  26  Mei  2016 secara  sukarela  tetapi  juga  telah  melakukan pembangkangan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hokum tetap dan mencontohkan  perbuatan  tidak  profesional- nya kepada anggotanya.
Bahkan  dengan  mengajukan  5  gugatan kembali  seolah-olah  ingin  membuktikan bahwa  organisasi  tersebut  menempuh  jalan
hukum namun sejatinya merupakan perbuatan penghinaan terhadap produk pengadilan yaitu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kelima gugatan tersebut adalah 3 gugatan merek  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  Nomor  Perkara Pertama, No.62/Pdt.sus.Merek/2020/PN.Nia ga.JkT.Pst  yang  diputuskan  gugatan  tidak dapat  diterima  karena  gugatan  telah  lewat waktu  atau  daluarsa  dan  ditingkat  kasasi  di Mahkamah  Agung  No.919K/Pdt.sus-HKI/ 2021 tanggal 28 juli 2021 menolak permohon- an kasasi dari Perkumpulan Advokat Indonesia. Kedua, perkara  No.65/Pdt.sus. Merek/2020/PN.Niaga.JkT.Pst  yang  diputus- kan  gugatan  tidak  dapat  diterima  karena gugatan mencampuradukkan gugatan dengan rezim hukum yang berbeda dan Perkumpulan Advokat  Indonesia  mengajukan  ke  tingkat kasasi.
Ketiga, perkara  No.66/Pdt.sus.Merek/ 2020/PN.Niaga.JkT.Pst  yang  diputuskan  gu- gatan  tidak  dapat  diterima  karena  gugatan nebis  in  idem  dan  ditingkat  kasasi  di Mahkamah  Agung  No.872K/Pdt.sus-HKI/ 2021  tanggal  28  juli  2021  menolak permohonan kasasi dari Perkumpulan Advokat Indonesia.
Perkumpulan  Advokat  Indonesia  juga mengajukan gugatan terkait Perbuatan Melawan  Hukum  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 676/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr  yang  memutus-
kan  gugatan  tidak  dapat  diterima  dengan alasan karena Perkumpulan Advokat Indonesia merupakan organisasi yang berbeda dengan  Persatuan  Advokat  Indonesia,  atas putusan  ini  Perkumpulan  Advokat  Indonesia mengajukan  upaya  hukum  banding  ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.110/G/2021/PTUN.JKT yang
diputuskan  tanggal  31  Agustus  2021  juga memberikan pertimbangan hokum Perkumpulan Advokat Indonesia tidak memiliki legal  standing sebagai  organisasi advokat yang mempermasalahkan ke- organisasian  Persatuan  Advokat  Indonesia. Perkara  tersebut  dalam  proses  banding  di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Dalam  putusan-putusan  perkara  tersebut terdapat 2 putusan lagi dari Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hokum tetap yaitu No.919K/Pdt.sus-HKI/2021  tanggal  28  Juli 2021 dan No.872K/Pdt.sus-HKI/2021 tanggal 28  juli  2021.  Kedua  putusan  ini  menguatkan pertimbangan  hukum  majelis  hakim  di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat.
Selain itu memberikan penegasan bahwa Perkumpulan  Advokat  Indonesia  dengan Persatuan  Advokat  Indonesia  merupakan organisasi  yang  berbeda  dan  seharusnya Perkumpulan Advokat Indonesia tidak menggunakan merek dan logo Peradin karena merupakan milik Persatuan Advokat Indonesia.
Namun hal ini juga tidak dipatahi dimana Perkumpulan Advokat Indonesia dalam acara resmi  seperti  pendidikan  advokat,  pelantikan advokat  dan  pelaksanaan  sumpah  advokat  di Pengadilan  Tinggi  menggunakan  merek  dan logo  Peradin  yang  nyata-nyata  terdaftar  atas nama Persatuan Advokat Indonesia.
Seharusnya sesuai dengan putusan hakim putusan Mahkamah Agung Nomor 6K/Pdt.sus -HKI/2016  tanggal  26  Mei  2016  yang  men- guatkan  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.27/Pdt. sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 September  2015  Perkumpulan  Advokat Indonesia  menghentikan  kegiatannya  yang merugikan  Persatuan  Advokat  Indonesia yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek berupa nama dan/atau logo Peradin.
Selanjutnya menghancurkan dan memusnakan  seluruh  barang  hasil  perbuatan Perkumpulan Advokat Indonesia yang menggunakan  merek  berupa  nama  dan/atau logo  Peradin  milik  Persatuan  Advokat Indonesia termasuk namun dan tidak terbatas pada  kop  surat,  papan  nama  dan  pengiriman berita dan gambar dengan bantuan computer, yang merugikan Persatuan Advokat Indonesia.
Berdasarkan  putusan  tersebut,  pada tanggal 14 desember 2020 Persatuan Advokat Indonesia  telah  mengajukan  permohonan aanmaning dan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi sampai saat penelitian  ini disusun belum  ada
tindak  lanjut  dari  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.
Dalam penelusuran website Perkumpulan Advokat  Indonesia,  survei  dikantor  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Advokat Indonesia  di  Jalan  Daan  Mogot  No.19-C, Grogol,  Jakarta  Barat  serta  beberapa  kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Advokat  Indonesia  menunjukkan  mereka masih  menggunakan  nama  dan/atau  logo Peradin  tanpa  sukarela  mengganti  atau merubah dan  menghilangkan kata Peradin di papan  nama  serta website Perkumpulan Advokat Indonesia .
Perbuatan ini menurut beberapa penelitian dapat dikatakan sebagai ketidakpatuhan  organisasi  advokat  atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.  Bahkan  beberapa  peneliti  istilah “Pembangkangan” dalam penelitiannya meskipun  objek  penelitian  adalah  Putusan Mahkamah Konstitusi. 11 Novendri M Nggilu juga  menyebutkan  istilah  “Pembangkangan” dalam  penelitiannya  mengenai  menggagas sanksi atas tindakan constitution disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. 12
Dalam  penelitian  ini  peneliti  juga menyebutkan istilah “Pembangkangan” terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah
11 Rendy H. Permana, (2016), Analisis terhadap status pendaftaran Merek Logo Peradin yang telah dilindungi oleh  hak  cipta  ditinjau  dari  undang-undang  nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek. Skripsi,  Universitas Tarumanegara. Hlm. 97.
12 Novendri Nggilu, Lo.cit .
berkekuatan hokum tetap telah dilakukan oleh Perkumpulan  Advokat  Indonesia.  Pelunakan menjadi  “Ketidakpatuhan”  atas  putusan pengadilan  oleh  organisasi  advokat  menjadi kurang tepat jika melihat beberapa perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh Perkumpulan Advokat  Indonesia  pasca putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Peneliti  juga  tidak  sependapat  dengan penelitian  Rendy  H  Permana  yang  meneliti mengenai  permasalahan  terkait  perseteruan terhadap logo Peradin yang telah dikenal oleh umum  terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual Merek  dan    Hak  Cipta 10 .  Peradin  Ropaun Rambe  memiliki  Hak  Kekayaan  Intelektual Hak  Cipta  sedangkan  disisi  Peradin  Frans Winarta  memiliki  Hak  Kekayaan  Intelektual Merek.
Peradin  Ropaun  Rambe  telah  diakui pemerintah  sebagai  pemilik  Hak  Cipta  seni lukis  berupa  logo  Peradin  sejak  tahun  1964, sedangkan  Peradin  Frans  Winarta  baru mendaftarkan  logo  Peradin  menjadi  merek pada tahun 2010, membuktikan Peradin Frans Winata memiliki itikad tidak baik. Hak Cipta yang telah habis  masa perlindungannya akan menjadi  milik  umum,  dan  milik  umum tidaklah dapat didaftarkan.
Pendafatarn  pada  buku  umum  merek hanya dapat dihapuskan jika  terdapat putusan pengadilan niaga. Putusan pengadilan tingkat pertama  Pengadilan  Niaga  Jakarta  tidaklah memberikan  rasa  keadilan,  majelis  hakim hanya berpegang pada pendaftaran merek first to  file .  Harus  ada  aturan  baku  mengenai pendaftaran  merek  agar  tidak  bersifat subjektif, yaitu tergantung terhadap pemeriksa  merek  akan  menerima  atau menolak pendaftaran tersebut.
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menjelaskan  pada  pokoknya  suatu  hal  yang bias  disebut  dan  didaftarkan  merek  adalah Logo. Sementara perlindungan ciptaan meliputi beberapa bentuk yang salah satunya adalah  karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk lukisan, gambar  ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase (Pasal 40 ayat (1) huruf  f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC).
Maksud  dari  gambar  antara  lain  motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk  huruf  indah.  Tertuang  dalam  pasal penjelasan, mengenai dapatkah logo dilakukan  pendaftaran  hak  merek  dan  hak cipta  secara  sekaligus  tentunya  tidak  dapat dilakukan.  Sebab  dalam  Pasal  65  UU  HC dijelaskan  pencatatan    ciptaan  tidak  dapat dilakukan  terhadap  seni  lukis  yang  berupa logo  atau  tanda  pembeda  yang  digunakan sebagai merek dalam perdagangan
barang/jasa  atau  digunakan  sebagai  lambing organisasi, badan usaha atau badan hukum.
Untuk  itu  penelitian  Rendy  H  Permana sudah tidak relevan seiring dengan adanya UU MIG  dan  UU  HC  yang  terbaru  serta  dari uraian  permasalahan  hokum  antara  Per- kumpulan  Advokat  Indonesia  dan  Persatuan Advokat Indonesia sudah masuk dalam ranah pengadilan  yang  sebagian  putusan  telah berkekuatan  hukum tetap serta membuktikan bahwa  nama  dan/atau  logo  Peradin  adalah milik sah dari Persatuan Advokat Indonesia.
Membahas mengenai ketidakpatuhan dan pembangkangan  tentu  selanjutnya  akan dihubungkan dengan pembahasan sanksi yang relevan  dan  sesuai  dengan  hukum  terhadap organisasi  advokat  yang  tidak  mematuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkumpulan Advokat  Indonesia mendeklarasikan  dirinya  sebagai  organisasi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut sudah terbitnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang,  substansinya  telah  terganti menjadi  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dikeluarkannya aturan tersebut hal  yang ditekankan adalah peniadaan proses peradilan di  dalam  rangkaian  pembubaran  organisasi kemasyarakatan.  Sementara  itu  penyeleng-
garaan peradilan ditujukan untuk menegakkan hukum  dan  keadilan  yang  mana  bagian  dari kunci  atau  pilar  dalam  negara  hukum  dan penegakan  hak  asasi  manusia,  mengingat organisasi  masyarakat  merupakan  salah  satu manifestasi  hak  konstitusional  masyarakat dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat.  Potensi  kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan  hak  berkumpul  dan  berserikat menjadi terbuka semakin luas. 13
Namun dalam permasalahan yang diangkat penelitian ini keadaan Perkumpulan Advokat  Indonesia  dalam  posisi  sebagai organisasi yang tidak taat putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Merujuk  kepada UU  Ormas  tersebut  terdapat  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  Perkumpulan Advokat Indonesia.
Pasal  59  ayat  (1)  UU  Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Organisasi  Kemasyarakatan  dilarang:  (a) menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau atribut  yang  sama  dengan  nama,  lambang, bendera,  atau  atribut  lembaga  pemerintahan (b)  menggunakan  dengan  tanpa  izin  nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan  internasional  menjadi  nama, lambang,  atau  bendera  Ormas;  dan/atau  (c) menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau tanda  gambar  yang  mempunyai  persamaan
13 Irfan  Rusyadi,  (2018), Analisis  Terhadap  Penghapusan  Proses  Peradilan  Dalam  Pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  (Studi  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan) , Skripsi, UII. Hlm. ___.
pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan nama,  lambang,  bendera,  atau  tanda  gambar Ormas lain atau partai politik.
Terkait ketentuan tersebut dapat diketahui  bahwa  pelanggaran  hukum  yang dilakukan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia adalah ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Ormas huruf (b) dan telah terbukti dengan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap.
Pasal 60 ayat (1) UU Ormas menyebutkan  bahwa  Ormas  yang  melanggar ketentuan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  21, Pasal  51,  dan  Pasal  59  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dijatuhi sanksi administratif. Kemudian Pasal 61  (1)  Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau  c.  pencabutan  surat  keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Merujuk hal tersebut maka sudah seharusnya pemerintah memberikan sanksi kepada organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia.
Merek  ialah  nama  atau  simbol  yang digunakan oleh konsumen untuk menentukan barang/jasa diantara yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan atas kualitas barang/jasa tersebut.  Dari  pengertian  tersebut  dapat dikatakan merek memiliki nilai yang strategis dan  penting  baik  bagi  produsen  maupun konsumen.
Bagi  produsen,  merek  selain  untuk membedakan  produknya  dengan  produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan  khususnya  dalam  pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri.  Masyarakat  yang  sudah  terbiasa  dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk  menggunakan  barang  dengan  merek yang sudah dikenalnya berkualitas baik.
Pasal  1  ayat  (1)  UU  MIG  menguraikan bahwa,  “Merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/ atau  tiga  dimensi,  suara,  hologram,  atau kombinasi  dari  dua  atau  lebih  unsur tersebut untuk  membedakan  barang/  atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.
Sedangkan  merek  dagang  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU MIG  yang  mengatur  tentang  merek  dagang dan  merek  jasa,   yang  menyebutkan  bahwa “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan dengan barang jenis lainnya”.
14 Haris Munandar & Sally Sitanggang, (2008), Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya , Jakarta: Erlangga. Hlm. ___.
Sedangkan  merek   jasa  adalah  merek yang  digunakan  pada  bidang  jasa  yang dipegangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk  membedakan  dengan  jasa  sejenis lainnya.  Pasal  1  ayat  (5)  UU  MIG menyebutkan bahwa, “Hak atas merek adalah hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh   negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri merek  tersebut  atau  memberikan  ijin  kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Umumnya  masyarakat  pengguna  produk cenderung  memilih  produk  dengan  merek yang  telah  lama  dikenalnya,  dan  memiliki kualitas  yang  baik,  kuat,  tahan  lama    dan mempunyai  reputasi  yang  tinggi  di  tengah- tengah  masyarakat.  Artinya   merek  tersebut selain  memiliki  kualitas  yang  bagus  juga sudah  cukup  dikenal  di  masyarakat  sebagai produk  dengan  merek  yang  prestisius. Sehingga  fungsi  merek  sebagai  jaminan kualitas dan mengandung nilai prestisius yang tinggi  bagi  penggunanya  semakin  nyata, khususnya  terkait  dengan  produk-produk dengan  merek  yang  sudah  cukup  terkenal  di masyarakat memiliki kualitas terja- min  dan  reputasi yang tinggi. 14
Dapat  simpulkan  bahwa  merek  dapat memberikan  jaminan  nilai  atau  kualitas barang dan jasa yang bersangkutan.
Berikutnya merek juga memiliki
fungsi   sebagai  sarana  promosi  dan  reklame bagi produsen atau pengusaha yang menjajakkan barang dan jasanya. “Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh  terhadap  sikap  keberterimaan masyarakat  tentang  keberadaan  merek  itu. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat,  maka  merek  tersebut  dianggap telah  mempunyai  daya  pembedaan  yang cukup hingga dapat diterima sebagai merek”. 15
Aturan mengenai Merek telah mengalami beberapa  perubahan,  diantaranya  adalah Undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang Merek,  Undang  Nomor  14  Tahun  1997 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek, Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek  dan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek yang berlaku saat ini.
Perubahan terkait dengan sistem pendaftaran  merek,  yang  mana  perubahan sistem  pendaftaran  deklaratif  ( first  to  use principle )  sebagaimana  diatur  dalam  UU Merek  1961,  kemudian  berubah  menjadi sistem  pendaftaran  konstitutif  ( First  to  file principle ).
Berdasarkan aturan dan ketentuan tersebut  di  atas  dapat  diuraikan  bahwa  hak atas  merek  diperoleh  setelah  merek  tersebut terdaftar  di  Direktorat  Merek  Kementerian
15 Rachmadi Usman, (2003), Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung: Alumni. Hlm. ___.
Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-undangan  Republik  Indonesia Nomor M.03.PR07 Tahun 2000 dan
Persetujuan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dalam  Surat  Nomor  24/M- PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual”  tanpa  “atas”  dapat  disingkat dengan  HKI  atau  dengan  akronim  “HaKI”. Perubahan  dengan  alasan  untuk  penyesuaian kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Pada  prinsip  konstitutif  ini  disyaratkan adanya  pendaftaran  merek  bagi  seseorang atau  badan  hukum  untuk  memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan hak atas merek.  Pendaftaran  dilakukan  di  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Ditjen HKI)  melalui  proses  tahap  awal  yakni pemeriksaan  sampai  pada  tahap  pemberian hak  atas  merek  berupa  penerbitan  sertifikat merek (terdaftar dalam  daftar umum  merek). Namun pendaftaran merek ini tidak luput dari kemungkinan adanya  pendaftaran   tanpa  hak yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  yang beritikad buruk.
Seringkali  terjadi  pendaftaran  tanpa  hak pada  merek-merek  terkenal  karena  pada merek  terkenal  biasanya  melekat  suatu reputasi  yang  membuat  pihak  tertentu  yang beritikad  buruk  berusaha  meraih  keuntungan dengan   cara  mendompleng/  membonceng
ketenaran  merek  terkenal.  Reputasi  ini meskipun intangible (tidak  berwujud)  me- rupakan aset berharga bagi pemilik merek dan juga   bagi  hukum  sehingga  perlu  mendapat perlindungan.
Sering  terjadi  perbuatan  baru  kejahatan terhadap  merek  dengan  cara  membonceng ketenaran  merek  yang  sudah  dikenal  oleh masyarakat  dengan  melakukan  pendaftaran merek  yang  hampir  sama  (mengandung unsur   persamaan   pada  pokoknya),  yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan  dengan  sebesar-besarnya  dan merugikan  kepentingan  pemilik  merek  yang sah.
Dijelaskan pada  Pasal  2  UU MIG yaitu merek  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  ini    jenis   merek    meliputi  merek dagang  dan  merek  jasa.  Pasal  1  angka  2 menjelaskan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan barang-barang sejenis.
Sedangkan  merek  jasa  dijelaskan  pada Pasal  1  angka  3  UU  MIG  yaitu  merek  yang digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.
Jenis yang dikenal di masyarakat, dibedakan   menjadi   3   (tiga)   diantaranya yaitu:
1. Merek Biasa ( Normal Marks )
Disebut  juga  sebagai  normal  mark  yang tergolong  kepada  merek  biasa  adalah  merek yang  tidak  memiliki  reputasi  tinggi.  Merek yang  berderajat  biasa  ini  dianggap  kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat  atau  konsumen  melihat  merek tersebut  kualitasnya  rendah.  Merek  ini dianggap tidak memiliki drawing power yang  mampu  memberi  sentuhan keakraban  dan  kekuatan  mitos  ( mysical power )  yang  sugesif  kepada  masyarakat  dan konsumen  dan  tidak  mampu  membentuk lapisan pasar dan pemakai.
2. Merek Terkenal ( Well Known Mark )
Merek terkenal   biasa   disebut   sebagai well  known  mark .  Merek  jenis  ini  memiliki reputasi  tinggi  karena lambangnya  memiliki kekuatan untuk menaik perhatian. Merek yang demikian  itu  memiliki  kekuatan  pancaran yang  memukau  dan  menarik,  sehingga jenis   barang  apa  saja yang berada dibawah   merek   ini  langsung  menimbulkan sentuhan keakraban ( familiar attachment ) dan ikatan mitos ( famous mark ).
3. Merek Termasyhur ( Famous Mark )
Reputasi  merek  yang  tertinggi,  tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibat- kan  reputasinya  digolongkan  sebagai  merek aristokrat  dunia.  Derajat  merek  termahsyur- pun lebih tinggi dari pada merek biasa, sehingga  jenis  barang  apa  saja  yang berada  dibawahnya  merek  ini  langsung menimbulkan  sentuhan  mitos.  Oleh  karena
definisi  tersebut  bagi  yang  mencoba,  besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.
Pasal 1 UU MIG menjelaskan hak merek yaitu   hak  eksklusif   yang  diberikan  oleh negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya .
Hak  merek  berfungsi  sebagai  suatu penguasaan  karena  hanya  pemilik  mereklah yang dapat menggunakan merek tersebut. Hak merek  bukan  merupakan  monopoli  mutlak karena jika jangka waktu perlindungan merek telah  habis  dan  pemilik  merek  tidak melakukan perpanjangan waktu perlindungan tersebut,  maka  pihak  lain  dapat  mengguna- kannya. Hak  atas  merek  dapat dipertahankan terhadap  siapapun  juga,  pihak  yang  tidak berhak  tidak  bisa  menggunakan  merek  seb agai  hak  eksklusif. Suatu merek menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemilik merek  atau  pihak  lain  yang  diperbolehkan memanfaatkan  hak  tersebut  dengan  seizin pemilik merek. 16
Pendapat dan pengertian mengenai   hak eksklusif  dapat  disimpulkan  bahwa  hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar  umum  untuk  jangka  waktu  tertentu, dimana dengan  adanya  hak   eksklusif   yang
16 Ibid .
dimiliki  pemilik  merek,  maka  ia  dapat memanfaatkan  sendiri  merek  miliknya  dan pihak   lain   tidak   dapat   diperbolehkan   men ggunakan  merek   tersebut  kecuali  izin  dari pemilik merek.
Hak  merek  menimbulkan  hak  ekonomi ( economi  right )  bagi  pemiliknya  karena  hak merek  merupakan  hak  eksklusif,  maka pemilik  merek  saja  berhak atas hak ekonomi dari  suatu  merek.  Hak  ekonomi  adalah  hak guna  memperoleh    profit  atau  keuntungan ekonomi  atas  kekayaan  intelektual.  Hak ekonomi  berupa  keuntungan  sejumlah  uang yang  diperoleh karena  menggunakan  sendiri Merek  atau  karena  menggunakan  oleh  pihak lain  berdasarkan  lisensi.  Hak  ekonomi  pada merek  terbatas  hanya  3  (tiga)  jenis  yaitu penggunaan  sendiri,  penggunaan  melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jas tanpa variasi lain. 17

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah organisasi  advokat  Perkumpulan  Advokat Indonesia  secara  illegal  telah  menggunakan merek  PERADIN  milik  Organisasi  Advokat Persatuan  Advokat  Indonesia  dan  putusan tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Meskipun telah terdapat putusan berkekuatan hokum tetap Perkumpulan Advokat Indonesia tidak  secara  sukarela  melaksanakan  isi putusan  tersebut  bahkan  mengajukan  5 gugatan  secara  berturut-turut,  3  gugatan
merek  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 gugatan di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Jakarta  dan  1  Gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  di  Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Berdasarkan  putusan  tersebut,  pada tanggal 14 desember 2020 Persatuan Advokat Indonesia  telah  mengajukan  permohonan aanmaning dan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi sampai saat penelitian  ini disusun belum  ada tindak  lanjut  dari  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.
Implikasi  penulisan  ini  guna  mendorong organisasi advokat memiliki kepatuhan dalam menjalankan  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan hukum tetap sehingga organisasi advokat  tersebut  memiliki  integritas  dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

## SARAN
Agar  pemerintah  secara  tegas  dapat memberikan  sanksi  terhadap  organisasi advokat yang terbukti  melanggar hukum  dan menjamin  kepatuhan  Organisasi  Advokat dengan nama Perkumpulan Advokat Indonesia  berupa  pembubaran  organisasi karena  telah  melanggar  hukum  merek, dikuatkan  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Pembubaran dilakukan  agar  memberikan  efek  jera  dan memberikan kepastian hukum dan berkeadilan  dari  proses  hukum  yang  telah ditempuh.
DAFTAR PUSTAKA
A. Abdul Fatah, (2018), Peran Advokat dalam
Penangan Kasus Litigasi, Jurnal Cakrawala Hukum , Volume 13, Nomor 1. Fajar Laksono Soeroso, (2013), “Pembangkangan”  Terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal
Yudisial , Volume 6, Nomor 3.
Haris Munandar & Sally Sitanggang, (2008),
Mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual Hak  Cipta,  Paten,  Merek  dan  Seluk- beluknya , Jakarta: Erlangga.
Haswandy  Andy  Mas,  (22  Desember  2021),
Sejarah  Konflik  Organisasi  Advokat  di Indonesia ,  Diakses  pada  27  Januari 2023, Dari Bahasan.id: https://bahasan.id/sejarah-konflik- organisasi-advokat-di-indonesia/.
Hibnu  Nugroho,  (2019),  Peran  Advokat dalam  Mewujudkan  Peradilan  yang Berintegritas, Diktum:  Jurnal  Ilmu Hukum , Volume 7, Nomor 1.
Irfan  Rusyadi,  (2018), Analisis  Terhadap Penghapusan  Proses  Peradilan  Dalam
Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan) ,
Skripsi, UII.
Kontributor,  (9  Septermber  2019), 28
Organisasi  Advokat  di  Indonesia, Diakses  pada  27  Januari  2023,  Dari
Suara Kalimantan: https://www.suarakalimantan.com/201 9/09/09/28-organisasi-advokat-di- indonesia/. Novendri Nggilu, (2019), Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal
Konstitusi , Volume 16, Nomor 1. Rachmadi  Usman,  (2003), Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual, Bandung:
Alumni.
Rendy H. Permana, (2016), Analisis terhadap status pendaftaran Merek Logo Peradin
yang  telah  dilindungi  oleh  hak  cipta ditinjau dari undang-undang nomor 15 Tahun  2001  Tentang  Merek. Skripsi, Universitas Tarumanegara.
Ronny  H.  Soemitro,  (1998), Metodologi
Penelitian  Hukum ,  Semarang:  Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto, (2001), Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Raja Grafindo.
Suhrawardi  K.  Lubis,  (1994), Etika  Profesi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.