## KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH
Nurhayati 1 , Pupu Saeful Rahmat, 2
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Kuningan Email: 20221210007@uniku.ac.id , pupu.saeful.rahmat@uniku.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  selalu  dikaitkan  dengan  publik.  Kebijakan  Publik  (Bahasa  Inggris: Public  Policy)  adalah  keputusan  yang  mengikat  bagi  masyarakat  pada  tingkat strategis atau garis besar yang dibuat oleh pihak berwenang publik. Sementara itu, manajemen  adalah  proses  keseluruhan  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan melalui orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama  yang  telah  ditentukan  atau  diputuskan  sebelumnya.  Jadi,  manajemen adalah  instrumen  pengaturan  organisasi.  Pembiayaan  pendidikan  dapat  diartikan secara  sederhana  sebagai  biaya  yang  harus  tersedia  dan  diperlukan  dalam melakukan pendidikan untuk mencapai visi, misi, tujuan, objektif, dan strategi yang telah  ditentukan.  Pembiayaan  pendidikan  diperlukan  untuk  pengadaan  gedung, infrastruktur  dan  peralatan,  bimbingan,  gaji  guru,  gaji  karyawan,  dan  sebagainya. Oleh  karena  itu,  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  diperlukan  peningkatan mutu  yang  berkelanjutan  (continuos  quality  improvement).  Hal  ini  merupakan formula atau pendekatan yang seharusnya menjadi paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management, SBM). Melalui pendekatan peningkatan mutu yang  berkelanjutan  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  rendahnya  kualitas pendidikan  yang  tidak  hanya  mengandalkan  pendekatan  konvensional,  tetapi memerlukan  pendekatan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  dan  dana.  Hal  ini bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  peningkatan  mutu  yang  efektif,  efisien,  kreatif, dan  inovatif.  Arah  pendekatan  peningkatan  mutu  ini  mengarahkan  sekolah  untuk mengenali  dan  menerapkan  Total  Quality  Management  (TQM).  TQM  adalah manajemen  mutu  terpadu  yang  dilakukan  oleh  setiap  tingkat  manajemen  dan  di dalam  sistem/organisasi  institusi  dengan  tujuan  untuk  memberikan  layanan  yang memuaskan  kepada  pelanggan/pengguna.  Dengan  demikian,  setiap  sekolah  harus mengoptimalkan manajemennya untuk meningkatkan cakupan mutu. Keberhasilan manajemen sekolah terdiri dari empat hal, yaitu: (1) Siswa puas dengan pelayanan sekolah,  (2)  Orang  tua  puas  dengan  pelayanan  terhadap  anak-anak  mereka,  (3) Pihak  pengguna  puas  karena  lulusan  menerima  gelar  dengan  kualitas  tinggi  dan sesuai  harapan,  (4)  Guru  dan  karyawan  puas  dengan  pelayanan  sekolah  dalam bentuk:  pembagian  tugas,  hubungan  dan  komunikasi  antara  guru/pimpinan, gaji/honorarium, dan layanan.
Kata kunci : kebijakan, pembiayaan, pendidikan berkualitas, sekolah.

## Abstract
Policy  is  always  associated  with  the  public.  Public  Policy  is  a  decision  that  is binding  on  society  at  a  strategic  level  or  outline  made  by  public  authorities. Meanwhile, management is the overall process of carrying out a job through others carried  out  by  two  or  more  people  to  achieve  common  goals  that  have  been

## Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah
determined or decided before. So, management is the regulatory instrument of the organization. Education financing can be interpreted simply as the costs that must be  available  and  needed  in  conducting  education  to  achieve  the  vision,  mission, goals, objectives, and strategies that have been determined. Education financing is needed  for  the  procurement  of  buildings,  infrastructure  and  equipment,  guidance, teacher salaries, employee salaries, and so on. Therefore, in improving the quality of  education,  continuous  quality  improvement  is  needed.  This  is  a  formula  or approach  that  should  be  the  paradigm  of  School  Based  Management  (SBM). Through  a  continuous  quality  improvement  approach,  it  is  expected  to  overcome the  problem  of  low  quality  of  education  that  does  not  only  rely  on  conventional approaches,  but  requires an approach to optimize resources and funds. It aims to achieve  the  goal  of  effective,  efficient,  creative,  and  innovative  quality improvement.  The  direction  of  this  quality  improvement  approach  directs  schools to  recognize  and  implement  Total  Quality  Management  (TQM).  TQM  is  an integrated  quality  management  carried  out  by  every  level  of  management  and within  the  institution's  system/organization  with  the  aim  of  providing  satisfactory service  to  customers/users.  Thus,  each  school  must  optimize  its  management  to improve  quality  coverage.  The  success  of  school  management  consists  of  four things,  namely:  (1)  Students  are  satisfied  with  school  services,  (2)  Parents  are satisfied  with  service  to  their  children,  (3)  Users  are  satisfied  because  graduates receive degrees with high quality and according to expectations, (4) Teachers and employees  are  satisfied with  school  services  in  the  form  of:  distribution  of  duties, relationships and communication between teachers / leaders, salary / honorarium, and services.
Keywords: policy, financing, quality education, schools.

## Pendahuluan
Pendidikan  adalah  kebutuhan  sepanjang  hayat  yang  diperlukan  oleh  setiap individu,  tanpa  memandang  waktu  dan  lokasi(Darma,  Karma,  &  Santiana,  2020). Pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  Sesuai  dengan  Pasal  31  UUD  1945  yang  menyatakan  "Setiap  warga negara  berhak  mendapatkan  pengajaran",  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan bagi semua warga negara Indonesia (Ansori, 2020).  Namun,  kenyataannya,  tidak  semua  orang  dapat  mengakses  pendidikan  yang layak karena berbagai faktor, termasuk biaya pendidikan yang tinggi.
Pendidikan  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi suatu negara (Suhendra & Wicaksono, 2020). Pemerintah memiliki peran yang penting dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  manusia  Indonesia  secara  keseluruhan (Suryana,  2020).  Hubungan  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.
Pembiayaan  pendidikan  sebagai  masalah  yang  kompleks  dan  sentral  dalam pengelolaan  Pendidikan  (Muspawi  &  Lukita,  2023).  Ketidakmampuan  lembaga  dalam menyediakan  biaya  pendidikan  dapat  menghambat  proses  belajar  mengajar  dan mengurangi  kepercayaan  masyarakat  (Wahyuni,  Mursalim,  &  Nurwana,  2023).
Ketersediaan  biaya  yang  berlebihan  juga  tidak  menjamin  pengelolaan  sekolah  yang lebih  baik.  Keuangan  dan  pembiayaan  merupakan  sumber  daya  penting  dalam meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  Pendidikan  (Wahyudin  &  MM, 2021).
Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan penting untuk mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  kepada  masyarakat  dan  pemerintah (Waluyo, 2023). Keterbatasan dana menjadi tantangan umum dalam dunia pendidikan. Masalah keuangan dapat mempengaruhi kualitas sekolah terutama dalam hal sarana dan prasarana  pembelajaran.  Pendidikan  berkualitas  membutuhkan  dana  yang  cukup banyak,  dan  kebijakan  otonomi  daerah  memberikan  tanggung  jawab  pengelolaan keuangan kepada sekolah.
Kepala  sekolah  memiliki  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan sekolah.Implementasi  kebijakan  manajemen  pembiayaan  yang  optimal  dapat meningkatkan  mutu  sekolah  (Haryani,  Sukarmin,  Wahyuningsih,  &  Supurwoko, 2021).Perhatian  serius  dari  penyelenggara  pendidikan,  pemerintah,  dan  masyarakat diperlukan  untuk  menjaga  mutu  dan  kualitas  Pendidikan  (Setyo,  Mudhofir,  & Choiriyah, 2021). Mutu  dan  kualitas pendidikan  bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga melibatkan sinergi dengan masyarakat.
Manajemen  mutu  dalam  pendidikan  melibatkan  pengaturan  sumber  daya pendidikan dengan tujuan agar semua individu yang terlibat dalam proses tersebut dapat menjalankan  tugas  mereka  dengan  semangat  penuh  dan  berpartisipasi  dalam peningkatan pelaksanaan pekerjaan, sehingga menghasilkan layanan yang sesuai bahkan melebihi  harapan  "pelanggan  pendidikan"(Winarsih,  2017).  Dalam  konteks  kebijakan pemerintah yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan ini  telah  mempengaruhi  hampir  semua  aspek  kehidupan  manusia,  di  mana  berbagai masalah dapat diatasi melalui upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga  membawa  manusia  ke  dalam  era  persaingan  global  yang  semakin  ketat.  Untuk dapat  bersaing  dalam  konteks  global  ini,  sebagai  sebuah  bangsa,  kita  perlu  terus mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  kita  (Kadarisman, 2017).  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan  keharusan  yang  harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, efisien, dan produktif dalam proses pembangunan  (Sulaeman,  2018).  Karena  itulah,  penting  bagi  pemerintah  dan  sektor swasta  untuk  bekerja  sama  dalam  upaya  mencapai  peningkatan  tersebut  melalui berbagai  usaha  pembangunan  pendidikan  yang  lebih  berkualitas  (Tamam,  2018). Peningkatan kualitas menjadi prasyarat  untuk  dapat  beradaptasi dengan  era globalisasi yang  penuh  dengan  persaingan  sehat  dan  berkualitas.  Eksistensi  sekolah  sebagai lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persaingan global tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas menjadi agenda utama dalam meningkatkan mutu sekolah agar mampu  bertahan  dalam  era  global.  Konsep  Manajemen  Mutu  Terpadu  (TQM) merupakan  pendekatan  yang  terpadu  dalam  peningkatan  mutu  di  bidang  manajemen. Faktor-faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  mutu  pendidikan  di  sekolah  adalah

## Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah
manajemen  sekolah  yang  kurang  optimal,  keterbatasan  sarana  dan  fasilitas  pendukung pembelajaran,  serta  kekurangan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  belum memiliki  gelar  sarjana  atau  belum  memenuhi  syarat(Darsiah,  Puspita,  &  Habibah, 2022).  Dengan  asumsi  bahwa  perbaikan  manajemen  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia,  penulis  berhipotesis  bahwa  fokus  utama  terletak  pada  aspek manajemen sekolah itu sendiri (Fardinal, Ali, & US, 2022).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitastif  dengan  mengumpulkan  data melalui  studi  literatur,  observasi  lapangan,  dan  wawancara  dengan  para  praktisi pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktik terbaik dalam manajemen pembiayaan Pendidikan.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Hasil  Penelitian  bahwa  kebijakan  dan  implementasi  manajemen  pembiayaan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:
Kebijakan Pembiayaan Pendidikan:
Penyediaan anggaran yang memadai: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang  cukup  untuk  pendidikan,  termasuk  pendanaan  yang  mencakup  infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum.
Pendanaan  berbasis  hasil:  Sistem  pendanaan  harus  mempertimbangkan  hasil pendidikan  yang  dicapai  oleh  sekolah.  Dana  dapat  diberikan  berdasarkan  kinerja sekolah dalam mencapai target pembelajaran.
Kebijakan  subsidi:  Pemerintah  dapat  memberikan  subsidi  kepada  siswa  dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
Penggunaan  dana  secara  transparan:  Pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  harus memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel.

## Implementasi Manajemen Pembiayaan
Perencanaan anggaran: Sekolah perlu menyusun rencana anggaran yang terperinci untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.
Diversifikasi  sumber  pendanaan:  Selain  dana  pemerintah,  sekolah  dapat  mencari sumber  pendanaan  alternatif  seperti  sponsor,  donasi,  atau  kerjasama  dengan  pihak swasta.
Peningkatan  kemampuan  pengelolaan  keuangan:  Guru  dan  staf  administrasi sekolah  perlu  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang  manajemen  keuangan  untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.
Pengawasan  dan  akuntabilitas:  Mekanisme  pengawasan  yang  ketat  harus diterapkan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi manajemen pembiayaan  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di sekolah. Dalam konteks ini, beberapa aspek penting perlu diperhatikan.
Pertama, kebijakan pembiayaan yang jelas dan terstruktur memberikan pedoman yang  diperlukan  dalam  mengelola  dana  pendidikan.  Kebijakan  yang  baik  memberikan arahan yang tepat kepada sekolah dalam penggunaan dana, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan  atau  pemborosan.  Selain  itu,  kebijakan  pembiayaan  yang  adil  dan berkelanjutan  dapat  membantu  mencapai  pemerataan  akses  dan  mutu  pendidikan  di berbagai  wilayah  dan  jenis  sekolah.  Kedua,  sumber  dana  yang  memadai  merupakan faktor  penting  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah.  Dana  yang  cukup memungkinkan  sekolah  untuk  menyediakan  fasilitas  yang  memadai,  meningkatkan kualitas pengajaran, serta melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi siswa.  Diversifikasi  sumber  dana  juga  penting  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada anggaran pemerintah dan mencari alternatif pendanaan yang berpotensi.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting. Transparansi memastikan penggunaan dana yang tepat dan akuntabilitas, serta membantu  mencegah  penyalahgunaan  dana.  Laporan  keuangan  yang  terperinci  dan audit  yang  dilakukan  secara  berkala  menjadi  mekanisme  penting  dalam  memastikan transparansi  dan  akuntabilitas  yang  baik.  Implementasi  kebijakan  dan  manajemen pembiayaan  yang  baik  dapat  memberikan  dampak  positif  pada  mutu  pendidikan  di sekolah.  Dengan  adanya  anggaran  yang  memadai,  sekolah  dapat  meningkatkan infrastruktur, memperbarui sumber belajar, dan menyediakan pelatihan yang diperlukan bagi  guru.  Pendanaan  berbasis  hasil  juga  mendorong  sekolah  untuk  mencapai  kinerja yang lebih baik dalam mencapai target pembelajaran. Kebijakan subsidi bagi siswa dari keluarga  berpenghasilan  rendah  juga  membantu  meningkatkan  akses  mereka  terhadap pendidikan yang berkualitas. Dalam hal implementasi, perencanaan anggaran yang baik dan  diversifikasi  sumber  pendanaan  memungkinkan  sekolah  untuk  mengatasi keterbatasan  dana  yang  tersedia.  Peningkatan  kemampuan  pengelolaan  keuangan  bagi guru  dan  staf  administrasi  sekolah  juga  penting  agar  dana  yang  ada  dapat  digunakan dengan efisien. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dan menghindari penyalahgunaan.
Terakhir,  pemberdayaan  sekolah  dalam  mengelola  dana  pendidikan  secara mandiri  menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penggunaan  dana.  Otonomi  sekolah  dalam  pengelolaan  keuangan  memungkinkan adanya  penyesuaian  penggunaan  dana  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas pendidikan  lokal.  Pembuatan  program  pelatihan  dan  pengembangan  kapasitas  kepala sekolah  dan  guru  dalam  manajemen  keuangan  juga  diperlukan  untuk  memastikan pengelolaan  dana  yang  optimal.  Secara  keseluruhan,  kebijakan  dan  implementasi manajemen  pembiayaan  memainkan  peran  yang  penting  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan di sekolah.  Kebijakan pembiayaan yang baik, sumber dana yang memadai, transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan sekolah menjadi faktor-faktor kunci

## Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah
yang  perlu  diperhatikan.  Dengan  adanya  upaya  yang  komprehensif  dalam  mengelola pembiayaan pendidikan, diharapkan mutu pendidikan di sekolah dapat terus meningkat dan  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  peserta  didik  dan  masyarakat  secara keseluruhan.

## Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1. Kebijakan Publik (Public Policy) adalah keputusan-keputusan  yang  mengikat  bagi  orang  banyak  pada  tingkat  strategis  yang dibuat  oleh  otoritas  publik.  2.  Pendidikan  merupakan  faktor  penting  dalam meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  berkualitas.  Pasal  31  UUD  1945 menyatakan,  "Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pengajaran."  Hal  ini menunjukkan  upaya  untuk  menyediakan  pendidikan  yang  merata  bagi  semua  warga negara  Indonesia.  Namun,  tidak  semua  orang  mampu  membiayai  pendidikan  karena berbagai  faktor,  termasuk  biaya  yang  tinggi.  3.  Keuangan  atau  pembiayaan,  yang berasal  dari  kata  "finance,"  terkait  dengan  usaha  memperoleh  atau  mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas. Namun, definisi keuangan atau modal telah diperluas untuk  mencakup  penggunaan  modal  tersebut.  Perluasan  ini  disebabkan  oleh  kesadaran bahwa  modal  merupakan  faktor  produksi  yang  langka  dan  perlu  digunakan  dengan sebaik mungkin. 4. Biaya pendidikan terbagi menjadi: Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, dan Biaya Pribadi Peserta Didik. 5. Keberhasilan manajemen mutu dalam sektor pendidikan (sekolah) dapat diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan. Sekolah dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan "pelanggan pendidikan".

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  Miksan.  (2020). Dimensi  HAM  dalam  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 . Iaifa Press.
Darma,  I.  Ketut,  Karma,  I.  Gede  Made,  &  Santiana,  I.  Made  Anom.  (2020).  Blended learning, inovasi strategi pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0 bagi pendidikan tinggi. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika , 3 , 527–539.
Darsiah, Darsiah, Puspita, Dina, & Habibah, Habibah. (2022). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah SMPN 4 Merangin. Jurnal Literasiologi , 8 (2), 556622.
Fardinal,  Fardinal,  Ali,  Hapzi,  &  US,  Kasful  Anwar.  (2022).  Mutu  Pendidikan  Islam: Jenis  Kesisteman,  Konstruksi  Kesisteman  dan  Berfikir  Kesisteman. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 3 (4), 370–382.
Haryani,  Fairusy  Fitria,  Sukarmin,  Sukarmin,  Wahyuningsih,  Daru,  &  Supurwoko, Supurwoko.  (2021).  Implementasi  Komponen-Komponen  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS)  di  Sekolah  Menengah  Pertama. JAMP:  Jurnal  Administrasi  Dan Manajemen Pendidikan , 4 (3), 204–211.
Kadarisman,  M.  (2017).  Tantangan  Perguruan  Tinggi  dalam  Era  Persaingan  Global.
Sociae Polites , 3–20.
Muspawi, Mohamad, & Lukita, Moni. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar. Lectura: Jurnal Pendidikan , 14 (1), 99–110.
Setyo, Sri, Mudhofir, Mudhofir, & Choiriyah, Siti. (2021). Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan  Berprestasi  Pada  Madrasah  Ibtidaiyah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 7 (1), 266–274.
Suhendra, Indra, & Wicaksono, Bayu Hadi. (2020). Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Pengangguran  Di  Indonesia. Jurnal Ekonomi-Qu , 6 (1).
Sulaeman,  Mubaidi.  (2018).  Urgensi  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah di Lembaga Pendidikan Islam. Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam , 16 (1).
Suryana,  S.  (2020).  Permasalahan  mutu  pendidikan  dalam  perspektif  pembangunan pendidikan. Edukasi , 14 (1).
Tamam,  Badrut.  (2018).  Reorientasi  pendanaan  pendidikan  dalam  membangun  mutu sekolah. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat , 1 (2), 44–57.
Wahyudin,  H.  Undang  Ruslan,  &  MM,  M.  Pd.  (2021). Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  (Pendekatan  Prinsip  Efisiensi,  Efektivitas,  Transparansi  Dan Akuntabilitas) . Deepublish.

## Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah
Wahyuni,  Lestari,  Mursalim,  Mursalim,  &  Nurwana,  Andi.  (2023).  Pengaruh  Aplikasi Rencana  Kegiatan  Anggaran  Sekolah  (ARKAS)  Dan  Aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen  Bos  Terhadap  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Dana  Bos  di  Kota Makassar. Journal on Education , 5 (4), 13139–13152.
Waluyo,  Teguh.  (2023).  Transparansi  Penggunaan  Dana  Bos  di  Sekolah  Dasar  Islam Terpadu  Muhammadiyah. Munaddhomah:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam , 4 (1), 28–37.
Winarsih, Sri. (2017). Kebijakan dan implementasi manajemen pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan , 15 (1), 51–66.