Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 8 No. 1 Juni Tahun 2020 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2176

## Seleksi Terbuka Perangkat Desa (Studi Kasus: Desa Sendangsari Kabupaten Kulon Progo dan Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul Tahun 2017)
Muhammad Hafiludin 1 , Muhammad Eko Atmojo 2
1, 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hafielel@gmail.com, atmojoeko91@gmail.com

## ABSTRAK
Seleksi  terbuka  bagi  perangkat  desa  merupakan  inovasi  baru  dalam  peningkatan kualitas  sumber  daya  aparatur  desa.  Dengan  adanya  peningkatan  kualitas  sumber  daya aparatur  desa  ini  diharapkan  akan  meningkatkan  pula  pelayanan  public  bagi  masyarakt. Mengingat tuntutan dari pemerintah desa pada saat ini semakin meningkat, terutama dalam hal pelayanan public dan menerapan pemerintahan berbasis good governance. Penelitian ini sudah  dilaksanakan  di  dua  desa  untuk  melakukan  komparasi  dalam  pelaksanaan  seleksi terbuka.  Dimana  dalam  pelaksanaan  penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, dengan teknik yang dipakai adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  seleksi  terbuka  bagi  aparatur  desa  sangat  berguna  dan berjalan  dengan  baik.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  seleksi  terbuka  terdapat  perbedaan antara desa Sendangsari dengan Desa Panggungharjo. Pelaksanaan seleksi terbuka di Desa Sendangsari hanya menggunakan ujian tertulis saja, sedangkan untuk seleksi terbuka di Desa Panggunharjo menggunakan ujian tertulis, ujian praktik, test psikologi, dan wawancara. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  peningkatan  kualitas  serta  kompetensi  pegawai  desa sangat berpariasi, akan tetapi harapannya tetap sama yaitu mendapatkan sumber daya aparatur desa yang mempunyai kompetensi, professional dan berintegritas.
Kata Kunci : Seleksi Terbuka, Inovasi dan Sumber Daya Aparatur.

## ABSTRACT
Open selection for village devices is an innovation in improving the quality of village apparatus resources. With the improvement of the quality of the village apparatus is expected to  improve  the  public  services  for  the  community.  Considering  the  demands  of  the  village government at this time is increasing, especially in terms of public services and in the order of  government-based  good  governance.  This  research  will  be conducted  in two  villages  to perform a comparison in the implementation of open selection. Where in the implementation of research using qualitative research methods, the techniques used are in-depth interviews and  documentation.  The  results  showed  that  the  implementation  of  open  selection  for  the village  apparatus  was  very  useful  and  went  well.  However,  in  the  implementation  of  open selection there is a difference between the village Sendangsari and Panggungharjo village. The implementation of open selection in Sendangsari village only uses written exams, while for  open  selection  in  Panggunharjo  village  using  written  exams,  practice  exams, psychological tests, and interviews. It shows that in improving the quality and competence of the  village  employees  are  very  popular,  but  the  hope  remains  the  same  that  is  to  get  the resources of the village apparatus that has competence, professional and integrity.
Keywords: Open Selection, Innovation, and  Apparatus Resource.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan daerah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, sedangkan untuk unsur pemerintahan yang berdekatan langsung dengan masyarakat adalah  pemerintah  desa.  Dimana  desa  pada  saat  ini  memepunyai  kewenangan  yang  sangat luar  biasa,  terutama  untuk  mengelola  kepentingan  desa.  Salah  satu  peraturan  yang memperkuat  kewenangan  Pemerintah  Desa  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014, hal  ini  didukung  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019 atas  Perubahan  Kedua  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dimana dalam Undang- Undang tersebut  dijelaskan  bahwa pengertian desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Untuk  dapat  menjalankan  apa  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang- Undang tersebut maka sangat diperlukan untuk membentuk Pemerintahan Desa agar apa yang telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  dapat  berjalan  secara  semestinya.  Pemerintah  desa sendiri terdiri dari Ketua Desa dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang juga telah diatur di dalam Undang-Undang.
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga telah menjelaskan Pemilihan  Kepala  Desa  harus  melalui  tahapan  Pemilihan  Umum  yang  serentak  di  wilayah Kabupaten/Kota  tersebut  dan  diselenggarakan  oleh  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  yang terdiri  atas  perangkat  desa,  lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa  tersebut,  dan  tokoh masyarakat  desa.  Sedangkan  perangkat  desa  yang  terdiri  dari  sekretaris  desa,  pelaksana kewilayahan,  dan  pelaksana  teknis.  Perangkat  desa  ini  diangkat  oleh  Kepala  Desa  terpilih setelah dikonsultasikan dengan Camat di daerah tersebut dan atas nama Bupati atau Walikota yang ada. Akan tetapi disaat penerapan untuk perangkat desa terdapat banyak kekurangan, salah  satunya  banyaknya  Kepala  Desa  yang  mengangkat  perangkat  desa  dari  kalangan keluarga, hal tersebut bukan mencerminkan asas demokrasi.
Selain itu permasalahan lain yang muncul adalah tidak disiplinnya aparatur desa dalam bekerja.  Padahal  jika  kita  mengacu  kepada  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  pada  pasal  77  dan  pasal  85  yang  mengatur  tentang ketentuan  waktu  kerja.  Bahwa  setiap  orang  yang  bekerja  harus  sesuai  dengan  jadwal  atau waktu  kerja  yang  telah  ditentukan.  Realita  yang  terjadi  bahwa  aparatur  pemerintah  desa banyak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan perundang-undangan, misalnya seperti sering  terlambat,  disaat  pulang  kerja  selalu  tidak  sesuai  dengan  jam  kerja  (Mardiyasari  & Supriyadi, 2015). Selain itu berdasarkan realita di lapangan masih banyak dijumpai desa yang mengganti perangkat desa ketika terjadi pergantian kepala desa, sehingga tidak ada sumber daya  aparatur  yang  professional  untuk  mengelola  administrasi  pemerintahan  desa  (Rusito, 2017).
Dari beberapa permasalahan tentang perangkat desa tersebut maka perlu peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa.  Salah satu cara untuk memperbaiki hal tersebut adalah melibatkan  masyarakat  secara  luas,  baik  dengan  cara  pengawasannya  maupun  melakukan seleksi terbuka yang melibatkan masyarakat secara luas. Seleksi terbuka dinilai menjadi salah
satu inovasi yang baik dari Pemerintah Desa yang ditawarkan kepada masyarakatnya untuk membangun  desa  yang  mereka  tempati  secara  bersama.  Berdasarkan  pernyataan  dari (Nasution,  2015)  bahwa  lelang  jabatan  atau  seleksi  terbuka  adalah  bentuk  dari  promosi jabatan  yang  dilakukan  secara  transparan  dan  selektif.  Transparan  yang  dimaksud  disini adalah terbuka dari semua aspek yang dilakukan dalam pelaksanaan promosi jabatan.
Maka dari itu  dalam penerapan  seleksi terbuka juga harus memperhatikan kualifikasi dasar  dan  serta  tahapan  atau  mekanismenya.  Kualifikasi  dasar  harus  diperhatikan  karena diharapkan  mampu  untuk  menjaring  atau  mendapatkan  aparatur  desa  yang  mempunyai kompetensi  dan  berintegritas.  Sedangkan  tahapan  atau  mekanisme  diperhatikan  karena dengan  adanya tahapan  atau mekanisme yang  jelas  maka ada transparansi  dari  Pemerintah Desa kepada masyarakat.
Sehingga  dengan  memperhatikan  proses  yang  sudah  tertera  maka  diharapkan  dapat sumber daya manusia yang kompeten dan professional. Jadi tidak muncul stigma negatife dari masyarakat mengenai kinerja aparatur desa. Salah satu cara untuk menghilangkan stigma atau persepsi masyarakat tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas maupun kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah desa. Hal ini senada dengan pernyataan dari (Rusito, 2017)  bahwa  untuk  mewujudkan  birokrasi  yang  professional,  maka  pemerintah  desa  perlu dikelola dengan manajemen sumberdaya manusia.
Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  professional  adalah dengan  melakukan  transparansi  dalam  rekruitmen  pegawai.  Karena  pada  tahap  proses rekruitmen  bisa  memunculkan  nepotisme,  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan ketidakadilan  dalam  mendapatkan  peluan  menjadi  seorang  perangkat  desa  (Zhikri,  2019). Model  atau  bentuk  transparansi  dalam  proses  rekruitmen  tersebut  bisa  dijabarkan  pada tahapan seleksi terbuka yang telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. hal tersebut juga bisa dilakukan di lingkungan pemerintah desa, sehingga sumber daya manusia yang ada di lingkungan  pemerintah  desa  merupakan  sumber  daya  aparatur  yang  kompeten  dan professional.  Seperti  halnya  pernyataan  dari  (Atmojo,  Zakiyah,  &  Fridayani,  2017)  bahwa seleksi terbuka bagi perangkat desa merupakan metode atau inovasi baru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa Telah banyak desa-desa yang ada di Indonesia yang sudah mulai menerapkan seleksi terbuka  untuk  aparaturnya.  Salahsatunya  adalah  Desa  Sendangsari,  Kecamatan  Pengasih, Kabupaten  Kulon  Progo  dan  Desa  Panggungharjo,  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul. Kedua  desa  ini  terletak  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Desa  Sendangsari  menerapkan seleksi terbuka atas dasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 sedangkan untuk Desa Panggungharjo atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016.  Kedua  desa  ini  merupakan  desa  yang  berprestasi,  Desa  Sendangsari  mendapatkan penghargaan Juara I Lomba Desa Tingkat Provinsi di Tahun 2017 dan Desa Panggungharjo mendapatkan  penghargaan  Juara  I  Nasional  Lomba  Desa  Tahun  2014.  Penghargaan  yang didapatkan  dari  kedua  desa  ini  berdasarkan  pelayanan  yang  mereka  berikan  kepada masyarakat yang ada di desa tersebut.
Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam roda organisasi, oleh karena  itu  perlu  adanya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintah desa adalah dengan melakukan
reformasi  birokrasi.  Mengingat  reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  cara  untuk memperbaiki kualitas maupun integritas sumber daya manusia. Hal ini juga dikatakan oleh (Zulchaidir,  2011)  bahwa  dalam  pelaksanaan  peningkatan  sumber  daya  aparatur  adalah dnegan melakukan reformasi birokrasi pada sector kepegawaian, dimana reformasi birokrasi tersebut diyakini bisa memperbaiki kualitas pelayanan public yang diharapkan masyarakat.
Dengan cara seperti itu maka akan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dalam  mewujudkan  pelayanan  public,  selain  itu  kepercayaan  masyarakat  juga  semakin meningkat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  transparansi  dalam  proses  seleksi  perangkat  desa, serta adanya pengawasan langsung dari masyarakat. Selain itu Hasibuan  (Widyarini, 2016) menyatakan bahwa seleksi terbuka harus dilaksanakan secara jujur dan obyektif serta cermat agar aparatur yang di dapatkan benar-benar sesuai kualifikasi yang diinginkan sesuai standar yang ditentukan agar dapat mengerjakan tugasnya secara maksimal. Dengan adanya penilaian yang maksmila dan objektif maka akan meningkatkan trust pegawai terhadap pemerintah dan masyarkat, sehingga pegawai bisa bekerja secara professional.
Dengan  adanya  profesionalisme  dari  perangkat  desa  dan  adanya  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Karena pegawai atau perangkat desa yang didapat merupakan perangkat desa pilihan yang mempunyai nilai- nilai kinerja yang baik. Hasibuan  (Widyarini, 2016) menyatakan bahwa ada 10 tujuan dari seleksi diantaranya adalah: perangkat desa yang qualifed dan potensial, perangkat desa yang jujur dan disiplin, perangkat desa yang cakap dengan penentuan yang tepat, perangkat desa yang terampil dan bergairah bekerja, perangkat desa yang dinamis dan kreatif, perangkat desa yang inovatif dan bertanggungjawab sepenuhnya, perangkat desa yang loyal dan berdedikasi tinggi,  perangkat  desa  yang  mudah  dikembangkan  pada  masa  depan,  perangkat  desa  yang dapat  bekerja  secara  mandiri,  perangkat desa  yang  mempunyai  perilaku  dan  budaya  malu. Jika perangkat desa yang terpilih sudah memenuhi kriteria tersebut pasti akan meningkatkan kinerja dan pelayanan public bagi masyarakat.
Metode rekruitmen merupakan salah satu cara yang tepat dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi. Dengan adanya metode yang tepat maka akan mempengaruhi  sumber  daya  aparatur  untuk  bisa  bekerja  secara  maksimal.  Memang  mulai dengan  adanya  Undang-Undang  Desa  banyak  sekali  pemerintah  desa  yang  memperbaiki metode  rekruitmen  pegawai  atau  aparatur  desa.  Hal  ini  disadari  sebagai  bentuk  reformasi birokrasi atau penerapan merit system dilingkungan pemerintah desa. Dengan adanya metode merit system tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas serta kompetensi sumber daya aparatur desa dalam bekerja, sehingga bisa mewujudkan pelayanan public yang berkualitas, akuntabel, transparan dan professional. Oleh karena itu dasar yang bisa dipakai dalam metode seleksi  terbuka  menurut  Ardana  (Widyarini,  2016)  adalah  sebagai  berikut:  kompetensi, pengalaman, pendidikan, karakter dan komunikasi..

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif,  dengan  cara wawancara  mendalam  serta  menggunakan  data  dokumentasi.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah (Moleong, 2012).
Dalam metode analisis di dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) macam diantaranya, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2006). Penelitian ini dilaksanakan  di  Desa  Sendangsari  Kecamatan  Pengasih  Kabupaten  Kulon  Progo  dan  Desa Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  Kabupaten  Bantul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan menggunakan  metode  wawancara  mendalam  terhadap  aparatur  desa,  diantaranya  adalah sebagai berikut: Kepala Desa Sendangsari dan Kepala Desa Panggungharjo, Aparatur Desa Sendangsari dan Desa Panggungharjo, Panitia Seleksi. Selain itu juga menggunakan metode dokumentasi  yang  berupa  dokumen-dokumen  terkait  pelaksanaan  seleksi  terbuka  di  tahun 2017, seperti: daftar calon aparatur desa, daftar nilai  calon aparatur desa, soal ujian seleksi terbuka, dan serta peraturan-peraturan seleksi terbuka yang dilaksanakan pada tahun 2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah  seleksi  terbuka  dilakukan  sebagai  salah  satu  bentuk  inovasi  dari  pemerintah untuk  mengisi  kekosangan  sebuah  jabatan  pada  suatu  instansi  pemerintah.  Seleksi  terbuka memiliki  kelebihan  dari  segi  transparansi  dan  keadilan  karena  pihak  yang  terlibat didalam proses seleksi terbuka diharuskan memiliki netralitas yang tinggi dan serta mampu bekerja secara  profesional.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  dua  studi  kasus  yang  akan dikomparasikan, yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo dan juga  Desa  Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  di  Kabupaten  Bantu;.  Kedua  desa  ini  telah menggunakan seleksi terbuka dalam pengisian perangkat desanya, serta kedua desa ini juga memiliki  prestasi  yang  hampir  sama  dan  membanggakan.  Kedua  desa  ini  pernah  menjadi Desa  Terbaik  yang  ada  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Desa  Sendangsari  pada tahun 2017 dan Desa Panggungharjo pada tahun 2014. Serta kedua desa ini juga berprestasi di kancah nasional, Desa Panggungharjo Desa Terbaik nasional pada tahun 2014 dan Desa Sendangsari Juara 3 Desa terbaik nasional.
Desa Sendangsari melaksanakan seleksi terbuka dengan dasar adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta dikuatkan dengan adanya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015, akan tetapi sebelum adanya kedua peraturan tersebut Desa Sendangsari sudah melaksanakan seleksi terbuka mulai tahun 2008.  Saat  dilaksanakan  pertama  kali  pada  tahun  2008  seleksi  terbuka  dilakukan  secara mandiri dengan menggunakan tenaga pendidik yang ada di Desa Sendangsari menjadi Panitia Penguji dan membuat soal untuk calon aparatur desa. Pada tahun 2017 seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangsari bekerja sama dengan STPMD “APMD”. Pada tahun  2019  bekerja  sama  dengan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Gajah Mada.  Adanya  perubahan  dari  Panitia  Penguji  dan  internal  desa  ke  pihak  ketiga  dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta karena menghindari pandangan negatif dari  masyarakat.  Itu  sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  (Hasibuan,  1994)  seleksi terbuka  harus  dilaksanakan  secara  jujur  dan  obyektif  serta  cermat  agar  aparatur  yang didapatkan  benar-benar  sesuai  kualifikasi  yang  diinginkan  sesuai  standar  yang  ditentukan agar dapat mengerjakan tugasnya secara maksimal.
Pemerintah  Desa  Sendangsari  dapat  melaksanakan  seleksi  terbuka  ada  beberapa tahapan  dimulai  dari  pemberitahuan  kepada  masyarakat  sampai  dengan  hari  pelaksanaan
seleksi  terbuka  memakan  waktu  1  sampai  4  bulan.  Dalam  persyaratan  administrasi  sendiri yang  berhak  untuk  mengikuti  seleksi  terbuka  calon  aparatur  Desa  Sendangsari  hanya masyarakat Desa Sendangsari sendiri. Sehingga dari persyaratan tersebut seleksi terbuka yang ada di Desa Sendangsari lebih mengutamakan warga desa tersebut karena memiliki kearifan lokal dan lebih mengerti serta memahami Desa Sendangsari secara lebih baik daripada warga luar  Desa  Sendangsari.  Selain  itu  juga  Pemerintah  Desa  Sendangsari  beranggapan  bahwa internal  desa  tersebut  juga  mampu  bersaing  dan  berkompeten.  Hal  itu  sudag  terbuktikan dengan prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Desa Sendangsari baik di tingkat Daerah maupun tingkat Nasional.
Sedangkan di Desa Panggungharjo melaksanakan seleksi terbuka bagi perangkat desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  dikuatkan  kembali dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pamong  Desa. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka di Desa Panggungharjo, Pemerintah Desa Panggungharjo bekerja  sama  dengan  STPMD  “APMD”.  Seleksi  terbuka  yang  dilaksanakan  di  Desa Panggungharjo  semaksimal  mungkin  disesuaikan  dengan  apa  yang  ada  di  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kedua  desa  ini  dalam  melaksanakan  seleksi  terbuka  bagi  aparatur  desa  berusaha semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di  Undang-Undang.  Selain  di  dalam Undang-Undang  juga  di  perkuat  dengan  Peraturan  Daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Karena sifat dari Undang-Undang tersebut adalah mandatorium sehingga  apa  yang  ada  di  Undang-Undang  bersifat  mengikat,  akan  tetapi  di  setiap  daerah memiliki karakteristik sendiri sehingga ada penambahan disetiap daerah yang diatur di dalam Peraturan  Daerah  di  kedua  kabupaten  tersebut.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  disaat pelaksanaan seleksi terbuka, yaitu latar belakang wilayah dari calon pelamar aparatur desa yang  boleh  mendaftarkan  diri.  Apabila  dilihat  dari  Undang-Undang  dan  Peraturan  Daerah yang  ada,  masyarakat  berhak  mendaftarkan  diri  untuk  menjadi  aparatur  desa  adalah masyarakat  yang  minimal  bertempat  tinggal  di  wilayah  tersebut  minimal  selama  1  (satu) tahun.
Desa  Sendangsari  menetapkan  apabila  ada  masyarakat  dari  luar  desa  ingin mendaftarkan  dirinya  maka  disaat  akhri  pendaftaran  tersebut  diharuskan  memindahkan kependudukannya dari daerah asal ke Desa Sendangsari. Sedangkan di Desa Panggungharjo memperbolehkan calon perangkat desa dari luar Desa Panggungharjo untuk mendaftarkan diri dan  apabila  calon  aparatur  desa  tersebut  dinyakan  lolos  seleksi  maka  disaat  sebelum pelantikan calon aparatur desa tersebut membuat surat perjanjian selama menjabat menjadi aparatur  desa  di  Desa  Panggungharjo akan  bermukim  di  daerah tersebut.  Perbedaan  kedua desa  tersebut  dalam  memandang  persyaratan  administrasi  terhadap  calon  aparatur  desa tersebut yang harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada.
Gambar 1. Alur Seleksi Terbuka Perangkat Desa Sendangsari
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020.

## Gambar 2. Alur Seleksi Terbuka Perangkat Desa Panggung Harjo
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020.
Dari kedua desa tersebut terdapat perbedaan di dalam melakukan seleksi terbuka. Desa Sendangsari pada tahun 2017 melaksanakan seleksi terbuka secara mandiri, sedangkan Desa Panggungharjo bekerja sama dengan STPMD “APMD”. Selain itu terdapat peraturan yang lebih mengikat untuk calon aparatur Desa Panggungharjo yang mana apabila mengundurkan diri  setelah  ditetapkan  sebagai  calon  aparatur  desa  yang  lolos  seleksi  administrasi  akan  di denda  secara  administrasi  Rp.  25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  juga mengharuskan memiliki dukungan minimal 50 (lima puluh) orang untuk mendaftarkan diri, sedangkan  di  Desa  Sendangsari  itu  hanya  berlaku  kepada  calon  Kepala  Dukuh.  Desa Panggungharjo  juga memperhatikan  keterlibatan  perempuan  di  dalam  kepanitian  pengisian lowongan aparatur desa dan juga ada penambahan tahapan berupa ujian praktik untuk calon aparatur  desa.  Akan  tetapi  Desa  Sendangsari  juga  lebih  melibatkan  masyarakat  dalam penetapan  calon  aparatur  desa  dengan  tahapan  keberatan  masyarakat  apabila  ditemui  atau mendapati calon aparatur desanya tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Menurut  (Ardana,  2012)  terdapat  lima  komponen  penting  untuk  standar  kualifikasi untuk  menjadi  dasar  dalam  seleksi  terbuka,  yaitu:  Kompetensi,  Pengalaman,  Pendidikan, Karakter,  dan  Komunikasi.  Peneliti  akan  membahas  terkait  kelima  komponen  tersebut berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan terkait apa yang ada di kedua desa tersebut, baik persamaan maupun perbedaan yang ada di kedua desa tersebut.

## 1. Kompetensi
Menurut (Ardana, 2012) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu keahlian dasar yang menjadi indikator dalam proses seleksi, keahlian dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: keahlian yang dimiliki perangkat desa pelaksana, human skill yang dimiliki perangkat desa pimpinan  menengah,  dan  conceptual  skill  yang  dimiliki  perangkat  desa  puncak  pimpinan. Secara  sederhana  kompetensi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kemampuan  seseorang  untuk melaksanakan tugas dalam jabatan yang dimilikinya. Sehingga kompetensi merupakan suatu hal yang penting dalam seleksi terbuka karena kompetensi dapat menjadi alat ukur terhadap seseorang dengan standar yang telah ditentukan.
Kompetensi  menjadi  salah  satu  indikator  yang  dipertimbangkan  dari  calon  peserta seleksi  terbuka  aparatur  desa  diantaranya  dari  kemampuan  claon  aparatur  desa  dari keterampilan, contohnya seperti posisi Sekretaris Desa atau Carik maka keterampilan seperti penggunaan  komputer  yang  baik  dikarenakan  salah  satu  fungsi  dari  Sekretaris  Desa  ialah melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurap, arsip, dan  ekspedisi.  Selain  keterampilan  dalam  penggunaan  komputer,  keterampilan  penguasaan secara  teknis  dilapangan  mencari  solusi dalam  sebuah  masalah  dan  memanfaatkan  sumber
daya manusia secara maksimal juga menjadi keterampilan yang setidaknya dimiliki oleh calon aparatur  desa.  Karena  calon  aparatur  desa  diharapkan  dapat  melayani  masyarakat  secara maksimal.
Akan  tetapi  itu  semua  bergantung  kepada  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  setiap Pemerintah  Desa  yang  melakukan  seleksi  terbuka.  Di  Pemerintah  Desa  Sendangsari  lebih mementingkan  hasil  dari  seleksi  terbuka  itu  sendiri.  Karena  Pemerintah  Desa  Sendangsari lebih mementingkan dan mengutamakan calon aparatur desa yang mau belajar dan berproses, karena kompetensi akan datang melalui tahapan belajar dan tahapan selama mereka berproses dalam  melayani  masyarakat  desa.  Sehingga  semangat  dan  etos  kerja  yang  sangat dipertimbangkan dan menjadi tolak ukur Pemerintah Desa Sendangsari tersebut.  Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Sendangsari mengadakan seleksi terbuka untuk posisi kepala Dukuh Gegunung dengan calon peserta sebagai berikut:
Tabel  1 Daftar Calon Dukuh Gegunung No Nama Alamat Pekerjaan Nilai 1. Yulianto Gegunung RT 34 RW 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo Karyawan Swasta 46 2. Ngadiyo Gegunung RT 34 RW 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo Wiraswasta 75 3. Yuli Astuti, A.Md. Gegunung RT 33 RW 18, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo Karyawan Honorer 88
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020.
Pada  saat  persyaratan  administrasi  hingga  penetapan  calon  ketiga calon  ini  lolos dan berhak mengikuti ujian seleksi terbuka. Hasil tertinggi dari ujian seleksi terbuka untuk Kepala Dukuh Gegunung Desa Sendangsari diraih oleh Yuli Astuti, A.Md. dengan perolehan nilai 88, sedangkan keda calon lainnya yaitu Ngadiyo meraih nilai 75 dan Yulianto meraih nilai 46. Sehingga akhirnya Yuli Astuti, A.Md. ditetapkan sebagai Kepala Dukuh Gegunung Desa Sendangsari  yang  baru.  Sehingga  hasil  ujian  seleksi  terbuka  ini  telah  sesuai  karena  dalam menntukan  lolos  atau  tidaknya calon  aparatur  desa  hanya  dari  hasil  ujian  yang  didapatkan oleh calon aparatur desa.
Sedangkan di Desa Panggungharjo dalam kompetensi untuk seleksi terbuka juga lebih melihat  dari  hasil  seleksi  terbuka  sesuai  dengan  yang  ada  di  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme tentang seleksi terbuka. Akan  tetapi  selain  itu  ada  persyaratan  khusus  untuk  Kepala  Dusun  yang  mana  salah  satu persyaratannya  mampu  pdato  dalam  Bahasa  Jawa.  Penambahan  syarat  yang  ada  tersebut, diperuntukkan  agar  Kepala  Dusun  mampu  berkomunikasi  secara  baik  dengan  masyarakat yang ada sekitar Dusun tersebut. Sehingga penambahan yang ada tersebut hanya dalam hal yang  sekiranya  itu  bermanfaat  dan  dapat  memudahkan  para  aparatur  Desa  tersebut  untuk melayani masyarakatnya.
Tabel  2 Daftar Calon Dukuh Garon No. Nama Nilai 1. Rosada Roan Athoriq 61,95 2. Sofan Nurul Huda 61,60 3. Triyantono 59,73 Daftar Calon Dukuh Kweni 1 Agung Asnawi Dwi Sunarto 58,34 2 Aris Arianta, S.E. 62,17 3 Budi Sriyono 58,19 4 Catur Nugroho 57,54 5 Eko Prastio 56,07 6 Tatiek Sumarningsih 56,71
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020.
Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan seleksi terbuka untuk Dukuh Garon dan Dukuh Kweni. Dari Dukuh Garon terdapat 3 calon Kepala Dukuh dan dari Dukuh Kweni terdapat 6 calon Kepala Dukuh. Hasil tertinggi untuk Dukuh Garon diraih oleh Rosada Roan Athoriq dengan nilai 61,95 dan untuk Dukuh Kweni hasil tertinggi diraih oleh Aris Arianta, S.E. dengan nilai 62,17. Sehingga dari hasil tersebut maka Rosada Roan Athoriq ditetapkan  sebagai  Kepala  Dukuh  Garon dan  Aris  Arianta,  S.E.  ditetapkan  sebagai  Kepala Dukuh  Kweni.  Dari  hasil  tersebut  maka  disimpulkan  bahwa  yang  menentukan  lolos  atau tidaknya menjadi aparatur Desa di Desa Panggungharjo hanya dari hasi yang diperoleh oleh para calon aparatur Desa itu sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Bantul.
Perbedaan  yang  ditemukan  diantara  kedua  desa  tersebut  ada  di  dalam  tahapan mekanisme seleksi terbuka. Dimana di Desa Sendangsari hanya melaksanakan ujian tertulis dan juga penyampaian visi serta misi. Sedangkan di Desa Panggungharjo mekanisme dalam seleksi terbuka terdiri dari ujian tertulis, wawancara, test psikologi, dan ditutup dengan ujian praktik  dalam  pengoperasian  komputer  sesuai  dengan  yang  ada  di  Peraturan  Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016.

## 2. Pengalaman
Calon aparatur desa yang memiliki pengalaman menjadi salah satu pertimbangan karena dinilai  lebih  mampu  melaksanakan  tugas  (Ardana,  2012).  Penerapan  di  Desa  Sendangsari dalam hal pengalaman bukan menjadi pertimbangan yang paling penting. Pemerintah Desa Sendangsari sesuai dengan asas tujuan dari suatu inovasi pemerintah terkait seleksi terbuka, yaitu keadilan. Sehingga calon aparatur desa dapat bersaing dan berkompetisi ssecara sehat dan  maksimal,  karena  semuanya  memiliki  peluang  yang  sama  untuk  lolos  atau  tidak  ada perbedaan antara calon yang telah berpengalaman maupun yang tidak. Selama calon aparatur desa tersebut mau belajar dan semangat serta mempunyai etos kerja yang baik itulah yang menjadi nilai penting bagi Pemerintah Desa Sendangsari. Terlebih apabila calon aparatur desa tersebut  adalah  masyarakat  asli  dari  Desa  Sendangsari  yang  mengetahui  bagaimana  kultur masyarakat Desa Sendangsari sendiri maka mereka mampu melaksanakan tugas yang baik, karena  mengetahui  permasalahan  yang  ada  di  desa  tersebut  dan  diharapkan  mampu memberikan  solusi  untuk  permasalahan  tersebut  karena  sebelumnya  calon  aparatur  desa tersebut juga masyarakat yang merasakan permasalahan yang ada di desa tersebut. Pemerintah
Desa Panggungharjo pun juga sama dengan Pemerintah Desa Sendangsari dalam memandang pengalaman.
Kedua  desa  ini  memiliki  kesamaan  dalam  memandang  pengalaman,  yaitu menyamaratakan seluruh calon aparatur desa. Sehingga seluruh calon aparatur desa memiliki peluang yang sama untuk lolos atau tidaknya. Pengalaman bagi kedua panitia seleksi hanya menjadi nilai tambah untuk calon aparatur desa. Maksud dari nilai tambah ini ialah, apabila calon  aparatur  desa  itu memiliki  pengalaman  dalam  hal  instansi  pemerintahan  atau  pernah mengikuti seleksi terbuka maka calon aparatur desa tersebut bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi mekanisme yang ada dan memiliki trik dan tips pribadi dalam mengikuti seleksi terbuka.  Pengalaman  itu  dapat  dilihat  disaat  calon  aparatur  desa  tersebut  mengikuti mekanisme  seleksi  terbuka  yang  diselenggarakan  kedua  panitia  seleksi  terbuka  di  kedua tersebut. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua desa tersebut memiliki kesamaan  dalam  memandang  pengalaman  untuk  calon  aparatur  desa.  Ini  sehingga memberikan  kesamaan  hak  untuk  setiap  masyarakat  dalam  mencalonkan  aparatur  desa  di kedua tempat tersebut. Serta itu telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada di kedua kabupaten tersebut.

## 3. Pendidikan
Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang dilalui oleh calon perangkat desa meliputi pendidikan formal ataupun informal (Ardana, 2012). Pendidikan juga menjadi salah satu  standar  kualifikasi  dalam  seleksi  terbuka,  riwayat  pendidikan  bisa  menjadi  tolak  ukur Pemerintah  Desa  dalam  melihat  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  calon  aparatur  desa. Pendidikan formal yang dimaksud disini ialah pendidikan mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas, sedangkan pendidikan informal ialah pendidikan yang didapatkan diluar bangky sekolah,  salah  satu  contohnya  ialah  pelatihan-pelatihan  yang  diadakan  oleh  Pemerintah maupun pihak swasta lainnya.
Pemerintah  Desa  Sendangsari  dalam  melihat  riwayat  pendidikan  calon  aparatur  desa sendiri memiliki pandangan tersendiri. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh calon aparatur desa hanya menjadi data untuk Pemerintah Desa Sendangsari dan tidak berpengaruh kepada  hasil  atau  nilai  seleksi  terbuka  itu  sendiri.  Karena  sesuai  dengan  isi  dari  Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada di Kabupaten Kulon Progo  sendiri, yaitu hasil atau nilai dari seleksi terbuka itu yang menjadi keputusan lolos atau tidaknya calon aparatur desa. Tidak  adanya  perbedaan  dari  riwayat  pendidikan  juga  menghasilkan  citra  positif  di masyarakat karena keadilan bagi setiap calon aparatur desa dalam memiliki peluang lolos juga sama  besarnya.  Sehingga  belum  tentu  calon  aparatur  desa  yang  berlatar  belakang  Sarjana mendapat jaminan untuk lolos menjadi aparatur desa di Pemerintah Desa Sendangsari.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Desa  Sendangsari,  di  Desa  Panggungharjo  dalam  hal pendidikan  juga  tidak  membedakan  jenjang  pendidikan  dari  calon  aparatur  desa  yang mendaftar. Sehingga calon aparatur desa yang ingin mengikuti seleksi terbuka yang ada di Desa Panggungharjo memiliki kesamaan peluang baik dari lulusan SMA maupun Universitas, baik SMA unggulan atau tidak dan Universitas Negeri maupun Universitas Swasta.
Sehingga dapat disimpulkan dari kedua desa menjaga dan mengikuti apa yang ada di Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  di  Pasal  50  ayat  1  point  a  berbunyi berpendidikan  paling  rendah  sekolah  menengah  umum  atau  sederajat.  Didalam  peraturan
kedua kabupaten tersebut juga menjelaskan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun  2015  tentang  Perangkat  Desa  Pasal  3  ayat  1  point  c  dan  juga  Peraturan  Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa Pasal 5 ayat 2 point 1.
4. Karakter
Karakter  juga  menjadi  salah  satu  standar  dalam  seleksi  terbuka  untuk  dapat dipertimbangkan Pemerintah Desa. Akan tetapi karakter itu juga dapat diubah melalui proses pendidikan  ataupun  bahkan  lingkungan.  Karakter  menjadi  standar  dalam  seleksi  terbuka karena dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk mendapatkan perangkat desa yang  berkualitas  tinggi.  Calon aparatur  desa  yang  memiliki  karakter  yang  baik  diharapkan dapat memberikan pelayanan secara baik pula kepada masyarakat desa.
Pemerintah Desa Sendangsari memandang dalam segi karakter ini melalui kepribadian calon  aparatur  desa  itu.  Apabila  calon  aparatur  desa  itu  memiliki  karakter  yang  rajin  serta memiliki etos semangat kerja yang tinggi dan juga tanggap dalam melihat permasalahan yang ada  maka  itu  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Desa  Sendangsari.  Karena aparatur desa adalah pelayan bagi masyarakat, sehingga apabila masyarakat memiliki keluhan atau  permasalahan  diharapkan  para  aparatur  desa  tanggap  untuk  menyelesaikan  dan memberikan  solusi  terhadap  keluhan  ataupun  permasalahan  yang  ada  tersebut.  Apabila aparatur  tersebut  tidak  memiliki  etos  semangat  kerja  yang  tinggi  dikhawatirkan  pelayanan yang  diberikan  akan  buruk  sehingga  pelayanan  yang  ada  di  Pemerintahan  Desa  juga  tidak maksimal  untuk  melayani  masyarakat.  Selain  itu  juga  dengan  salah  satu  persyaratan  yang mewajibkan calon aparatur desa warga Desa Sendangsari yaitu aparatur desa yang mengerti dan memahami karakteristik yang ada di Desa Sendangsari. Akan tetapi disini ada kekurangan yang  dapat  dilihat  dari  realita  yang  ada  di  lapangan,  yaitu  persyaratan  yang  ada  di  Desa Sendangsari apabila calon aparatur desa yang ingin mendaftarkan dirinya maka dihari itu juga memindahkan  kependudukannya  ke  Desa  Sendangsari.  Sehingga  calon  aparatur  desa  yang mendaftarkan  dirinya  bisa  disimpulkan  bukan  sepenuhnya  warga  dari  Desa  Sendangsari sendiri. Apabila dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada itu tidak sesuai dengan  apa  yang  dituangkan.  Selain  itu  di  Desa  Sendangsari  dalam  tahapan  mekanisme seleksi terbukanya hanya melakukan ujian tertulis yang menjadi tolak ukurnya.
Tidak jauh berbeda dengan Desa Sendangsari, di Desa Panggungharjo juga memandang karakter dari calon aparatur desa dari kepribadian serta juga etos semangat kerja yang dimiliki. Karena itu untuk menilai kepribadian tersebut di Desa Panggungharjo didalam mekanisme tahapan  seleksi  terbuka  dengan  adanya  test  psikologi  yang  mana  dari  hasil  test  psikologi tersebut dapat dilihat kepribadian yang dimiliki dari calon aparatur desa tersebut. Mekanisme itulah yang menjadi pembeda di antara kedua desa tersebut dalam memandang dan menilai karakter dari calon aparatur desa.
Panitia seleksi yang ada di Desa Panggungharjo untuk melihat karakter yang dimiliki oleh calon aparatur desa yaitu dengan mengadakan test psikologi. Dari hasil test psikologi itu dapat  menjadi  acuan  yang  dimiliki  oleh calon  aparatur  desa  tersebut  memiliki  kepribadian yang baik atau tidak. Akan tetapi sama dengan apa yang ada di Desa Sendangsari, yaitu di Desa  Panggungharjo  memperbolehkan  calon  aparatur  desa  yang  berasal  dari  luar  Desa Panggungharjo.  Sehingga  hasil  dari  test  psikologi  tersebut  ialah  hasil  karakter  atau
kepribadian yang dimiliki bukan bagaiamana calon aparatur desa tersebut paham sejauh apa karakteristik yang dimiliki masyarakat Desa Panggungharjo.
Sehingga dari kedua desa tersebut terdapat perbedaan dalam memandang dan menilai karakter  dari  calon  aparatur  desa  tersebut.  Desa  Sendangsari  dalam  mekanismenya  hanya melakukan  ujian  tertulis  yang  fokus  kepada  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  dari  calon aparatur desa. Sedangkan di Desa Panggungharjo selain ujian tertulis yang fokus kepada ilmu pengetahuan  juga  melakukan  test  psikotest  untuk  melihat  bagaimana  kepribadian  yang dimiliki  oleh  calon  aparatur  desa  yang  dimilikinya.  Karakter  menjadi  salah  satu  indikator penting  untuk  dimiliki  seorang  calon  aparatur  desa  dikarenakan  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat dapat maksimal apabila aparatur desa memiliki karakter atau kepribadian yang baik.

## 5. Komunikasi
Komunikasi menjadi standar kualifikasi bagi seleksi terbuka selanjutnya karena dalam memberikan  pelayanan  komunikasi  cukup  penting,  komunikasi  antara  aparatur  dengan masyarakatnya.  Komunikasi  dapat  dikategorikan  sebagai  bakat  yang  dimiliki  oleh  calon aparatur desa. Bakat sendiri adalah pembawaan yang dapat dikembangkan oleh individu itu sendiri  baik  melalui  pelatihan  maupun  lingkungan  yang  ada.  Bakat  diperlukan  karena perkembangan zaman yang saat ini telah maju dan akan terus maju dan bakat penting bagi aparatur didalam instansi pemerintahan agar diharapkan instansi tersebut dapat berkembang sesuai zaman yang ada. Sehingga dapat melayani masyarakat secara baik dan benar.
Pemerintah  Desa  Sendangsari  memiliki  salah  satu  persyaratan  bagi  calon  aparatur desanya,  yaitu  masyarakat  setempat  karena  diharapkan  apabila  aparatur  desa  tersebut masyarakat setempat dapat berkomunikasi secara baik dengan masyarakatnya. Karena desa sendiri masih memiliki kearifan lokal yang tinggi sehingga setiap desa mimiliki karakteristik tersendiri. Sehingga Pemerintah Desa Sendangsari beranggapan bahwa suatu permasalahan yang ada di masyarakat Desa Sendangsari itu dapat diselesaikan dengan aparatur yang asli dari  Desa  Sendangsari  karena  memiliki  karakteristik  yang  sama  serta  memahami  Desa Sendangsari lebih dari warga atau masyarakat dari luar Desa Sendangsari.
Sedangkan  di  Desa  Panggungharjo  memiliki  salah  satu  persyaratan  tambahan  untuk calon aparatur desa khususnya Kepala Dusun, yaitu mampu berpidato dalam Bahasa Jawa. Hal  tersebut  dilakukan  dengan  harapan  Kepala  Dusun  dapat  berkomunikasi  secara  baik dengan masyarakat di sekitar dusun tersebut. Itu disebabkan Desa Panggungharjo berada di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  mana  mayoritas  masyarakat  yang  ada  menggunakan Bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari. Sehingga apabila Kepala Dusun yang ada tidak mampu  berkomunikasi  dengan  Bahasa  Jawa  dapat  menghambat  Kepala  Dusun  tersebut melayani masyarakat yang ada di dusun tersebut. Dari kedua desa tersebut dapat disimpulkan bahwa  calon  aparatur  desa  yang  mencalonkan  dirinya  diharapkan  mampu  mengerti karakteristik dari desa tersebut dan juga dapat berkomunikasi secara baik dengan masyarakat. Karena apabila mampu berkomunikasi secara baik maka pelayanan yang ada di kedua desa tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan  bisa  melayani  masyarakat secara maksimal.

## PENUTUP
Seleksi  terbuka  adalah  salah  satu  inovasi  dari  instansi  pemerintahan  yang  bertujuan untuk  mendapatkan  aparatur  yang  berkompeten  untuk  dapat  menjalankan  roda  pelayanan yang  baik  untuk  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  seleksi  terbuka  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Desa Sendangsari dan  Pemerintah Desa Panggungharjo telah cukup baik. Akan tetapi  terdapat  perbedaan  pada  pelaksanaan  di  kedua  desa  ini,  yaitu  terkait  asal  usul  calon aparatur desa.  Jika kita mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku maka  masyarakat  yang  mempunyai  hak  untuk  mengikuti  seleksi  perangkat  desa  adalah masayarakat yang sudah menetap di daerah tersebut minimalnya 1 (satu) tahun. Akan tetapi pada implementasi yang dilakukan oleh kedua desa adalah memberikan kebebasan untuk asal usul  calon  aparatur  desa  dengan  beberapa  persyaratan  khusus,  untuk  di  Desa  Sendangsari disaat  hari  pendaftaran  diharuskan  memindahkan  kependudukan  dari  daerah  asal  ke  Desa Sendangsari. Sedangkan untuk Desa Panggungharjo disaat sebelum pelantikan membuat surat perjanjian yang menjelaskan bahwa selama menjabat di Desa Panggungharjo maka aparatur desa tersebut bertempat inggal di Desa Panggungharjo.
Selain itu juga terdapat perbedaan antara kedua desa dalam melaksanakan mekanisme seleksi terbuka. Desa Sendangsari hanya melaksanakan ujian tertulis yang berisikan tentang pengetahuan umum dan juga beberapa soal terkait pengetahuan Desa Sendangsari sedangkan di Desa Panggungharjo selain melaksanakan ujian tertulis yang berisikan tentang pengetahuan umum  dan  juga  melaksanakan  ujian  psikotest  serta  ujian  praktek  terkait  pengoperasian computer  serta  melakukan  tes  wawancara.  Perbedaan  yang  paling  menonjol  dalam  seleksi perangkat  desa  ini  adalah  tidak  adanya  psikotes  yang  dilakukan  oleh  Desa  Sendangsari, mengingat  psikotes  merupakan  hal  yang  snagat  penting  untuk  dilakukan  gunakan  melihat karakter dari calon perangkat desa. Serta tidak adanya ujian praktik dan tes wawancara yang dilakukan  oleh  desa  Sendangsari,  terutama  untuk  jabatan  Dukuh  praktik  berpidato menggunakan Bahasa jawa. Ketiga hal inilah yang membedakan pelaksanaan seleksi terbuka perangkat desa di Desa Sendangsari dengan Desa Panggungharjo.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardana, I. K. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Atmojo, M. E., Zakiyah, U., & Fridayani, H. D. (2017). Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa Di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Agregasisi , 5 (2).
Hasibuan,  M.  (1994). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia :  dasar  dan  kunci  keberhasilan . Jakarta: CV. Masagung.
Mardiyasari,  D.  P.,  &  Supriyadi.  (2015).  Persepsi  Masyarakat  Mengenai  Kinerja  Aparat Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Bangunharjo  Sewon  Bantul. Jurnal Citizenship , 4 (2), 181–194. https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i2.6275 Moleong,  L.  J.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Ed) .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nasution, M. S. (2015). Problematika Implementasi Lelang Jabatan Publik.
Rusito.  (2017).  Birokrasi  Desa  Dalam  Perspektif  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perangkat  Desa  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten). Jurnal  Ilmiah Niagara , IX (1), 1–16.
Sugiyono. (2006). Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, R&D . Bandung: CV. Alfabeta. Widyarini,  W.  (2016).  Analisis  Seleksi  Karyawan  Bagian  Marketing  Di  KSPPS  BMT  El
Amanah  Kendal  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Universitas  Islam  Negeri Walisongo). https://doi.org/10.1007/s11187-017-9901-7
Zhikri, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat Dan Desa Sendanu Darul Ihsan. Jurnal Dinamika Pemerintahan , 2 (2), 115– 138.
Zulchaidir. (2011). Proses Rekrutmen Pimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan Kota Parepare. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan , 2 .