## STATUS KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Sustainability Status of Horticultural Agribusiness Development in Southwest Sumba Regency, East Nusa Tenggara Province
Ernesta Leha a , Surjono H. Sutjahjo b , Rita Nurmalina c , Syaiful Anwar d dan Rachman Kurniawan e
a Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, 16680 –nus_gale@yahoo.co.id
b Departemen  Agronomi  dan  Holtikultura,  Fakultas  Pertanian,  Institut  Pertanian  Bogor,  Kampus  IPB  Dramaga, Bogor 16680 c Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 16680
d Departemen  Ilmu  Tanah  dan  Sumber  Daya  Lahan,  Fakultas  Pertanian,  Institut  Pertanian  Bogor,  Kampus  IPB Dramaga, Bogor, 16680
e Sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs), Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Selatan, 12790
Abstract . This research was conducted in the Southwest Sumba regency, East Nusa Tenggara Province. This regency has a great potency of natural  resources but  with higher poverty level  due  to the low  human  resources,  limited investments  and available technology.  The  poverty  problem  has  a  strong  correlation  with  food  scarcity  that  can  be  solved  through  the  development  of sustainable horticulture agribusinesses. The multi-dimensional scaling (MDS) analysis, as a modification of the rapid appraisal of the Status of Farming (RAP-farm) method, was used in this study. The results of the analysis showed that sustainability status of the development of horticulture agribusiness in the Southwest Sumba regency was less sustainable, valued 43.72. This value was obtained according to the assessment of 37 parameters from five dimensions with different sustainability statuses, of which only ecology was quite sustainable (52.12), whereas economy (49.01), social (46.76), technology (43.8), and institutions (48.91) were less sustainable. The sensitive parameters toward the development of sustainable horticulture agribusinesses were (1) land slope and  erosion  frequency,  (2)  horticulture  products  prices  and  cultivated  lands  sizes,  (3)  government  service  existences  and  the assistance and extension intensity, (4) soil preparation techniques and compost making, and (5) the existence and conflicts among the farmer groups.
Keywords : agribusiness, horticulture, poverty, sustainability, Southwest Sumba.
(Diterima: 19-03-2018; Disetujui: 04-05-2018)

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses kemitraan  antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat dalam  mengelola  sumber  daya  yang  ada  untuk menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang perkembangan  kegiatan  ekonomi.  Pembangunan ekonomi  daerah  dapat  diukur  melalui  pertumbuhan PDRB,  dimana  indikator  tersebut  memberikan gambaran  tentang  kinerja  aktivitas  perekonomian daerah  pada  periode  tertentu  dalam  meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pendapatan per kapita (Saragih, 2015).
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  didefenisikan  sebagai sebuah proses perubahan kondisi  perekonomian  suatu daerah,  secara  berkesinambungan  menuju  keadaan yang  lebih  baik  selama  periode  tertentu.  Beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya keunggulan komperatif dan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta adanya  potensi  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  daerah tersebut (Razak, 2009).
Proses  perubahan  kondisi  perekonomian  daerah tidak terlepas dari pembangunan pertanian berkelanjutan  karena  mayoritas  masyarakat  di  daerah adalah  petani.  Selain  itu,  pembangunan  ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan perdesaan juga menempatkan  pertanian  sebagai  penggerak  utama perekonomian.  Oleh karena  itu,  konsep  pembangunan pertanian perdesaan yang berkelanjutan harus didasari dengan  perencanaan  wilayah  yang  berbasiskan sumberdaya  alam  yang  ada  di  suatu  wilayah  tersebut (Wibowo, 2004).
Pengembangan kawasan pedesaan sangat ditentukan oleh  faktor  lahan,  potensi  tenaga  kerja,  dan  basis ekonomi  lokal  pedesaan  sebagai  faktor  utama pengembangan pertanian (Hanafi, 2010). Pengembangan pertanian di perdesaan harus diimbangi dengan kemampuan wilayah tersebut dalam berintegrasi  dengan  kawasan  lain  dan  didukung  oleh sarana  serta  prasarana  yang  memadai.  Kemampuan berintegrasi  ditentukan  oleh  struktur  perekonomian wilayah sebagai faktor dasar yang membedakan daerah tersebut dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini sangat erat  kaitannya  dengan  kondisi  dan  potensi  suatu
wilayah baik dari segi fisik lingkungan, sosial ekonomi dan maupun kelembagaan yang ada di wilayah tersebut (Badan Litbang Pertanian, 2016).
Nawa  Cita  sebagai  agenda  prioritas  Kabinet  Kerja saat  ini  mengarahkan  pembangunan  pertanian  pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai  bangsa  dapat  mengatur  dan  memenuhi kebutuhan  pangan  rakyatnya  secara  berdaulat. Kedaulatan  pangan  diterjemahkan  dalam  bentuk kemampuan  bangsa  dalam  hal  (1)  mencukupi kebutuhan  pangan  dari  produksi  dalam  negeri,  (2) mengatur  kebijakan  pangan  secara  mandiri,  serta  (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan (Subejo et al ., 2015).
Kedaulatan  pangan  merupakan  konsep  pemenuhan pangan  melalui  produksi  lokal  yang  selaras  dengan budaya  masyarakat  dan  diproduksi  dengan  sistem pertanian  yang  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan (Yuwono,  2016).  Ini  berarti  kedaulatan  pangan  harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti  dengan  peningkatan  nilai  tambah  usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Visi dan  misi pertanian  Indonesia  dalam  memasuki abad  ke-21  adalah  pertanian  modern,  tangguh  dan efisien,  dengan  memberdayakan  petani  dan  peternak menuju  masyarakat tani  yang  mandiri  maju,  sejahtera dan  berkeadilan  (Kementerian  Pertanian,  2015). Pernyataan  visi  dan  misi  tersebut  memberikan gambaran bahwa kondisi masa depan yang dikehendaki dalam  pembangunan  pertanian  adalah  modernisasi pertanian atau pertanian modern. Arah baru pembangunan  pertanian  tersebut  ditujukan  untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui perkembangan  struktur  masyarakat  tani  yang  muncul dari kemampuan masyarakat tani sendiri (Sumodiningrat,  2000).  Dalam  konteks  ini,  agribisnis merupakan  salah  satu  solusi  untuk  mencapai  visi  dan misi yang dijabarkan dalam Nawa Cita tersebut.
Salah  satu  komoditas  pertanian  yang  berpotensi untuk dikembangkan dalam kerangka agribinis adalah hortikultura. Hortikultura merupakan komoditas unggulan  saat  ini,  khususnya  di  Pulau  Jawa.  Namun keunggulan  komoditas  ini  tentu  harus  ditunjang  oleh kondisi  lahan  dan  iklim  yang  cocok  untuk  budidaya hortikultura  serta  didukung  pula  oleh  potensi sumberdaya  dan  adanya  peluang  pasar  domestik maupun  internasional.  Selain  sebagai  komoditas unggulan,  hortikultura  juga  berperan  sebagai  sumber gizi  masyarakat,  penyedia  lapangan  kerja  dan penunjang  kegiatan  agrowisata  dan  agroindustri (Ashari, 2006).
Berdasarkan makna harafiahnya, hortikultura merupakan  gabungan  bahasa  latin  hortus  yang  berarti kebun  dan  colere  yang  berarti  membudidayakan. (Roedhy  dan  Susila,  2014).  Jadi  hortikultura  dapat didefenisikan  sebagai  cara  budidaya  tanaman  yang dapat dilakukan di kebun atau pekarangan. Hortikultura dikelompokkan atas 4 jenis yakni sayuran, buah-buahan,  tanaman  hias  dan  tanaman  biofarma. Namun  dalam  kajian  ini  hanya  2  jenis  komoditas hortikultura  yang  dianalisis  yakni  sayuran  dan  buah-
buahan  karena  hampir  sebagian  besar  masyarakat  di Sumba  barat  Daya  hanya  mengembangkan  2  jenis komoditas ini sebagai sumber penghasilan. Sedangkan komoditas  tanaman  hias  dan  biofarma  hanya  ditanam sebagai kegiatan sampingan.
Komoditas  sayuran  yang  dikembangkan  di  Sumba Barat  Daya  adalah  wortel,  kacang  merah,  kacang panjang,  cabai,  tomat,  terung,  buncis,  bawang  merah, bawang  putih,  bawang  daun,  kentang,  kubis,  petsay, ketimun, labu siam, kangkung dan bayam. Sedangkan komoditas  buah-buahan  terdiri  dari  alpukat,  mangga, rambutan,  jeruk,  jambu  biji,  sirsak,  papaya,  nenas, salak  dan  nangka.  Persoalan  utama  yang  berkaitan dengan budidaya hortikultura adalah nilai produksinya yang  cenderung  turun,  baik  dalam  skala  nasional, provinsi  maupun  kabupaten.  Sumba  Barat  Daya sebagai  salah  satu  kabupaten  dengan  daya  dukung pengembangan  agribisnis  hortikultura  yang  cukup potensial  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  juga mengalami  penurunan  produksi  hortikultura  yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir.
Produksi  buah-buahan  pada  tahun  2012  mencapai 282,258  ton  dan  tahun  2016  hanya  mencapai  15,171 ton.  Ini  berarti  terjadi  penurunan  produksi  sebesar  - 94.63%. Sedangkan produksi sayuran pada tahun 2012 mencapai  7,034.06  ton  dan  pada  tahun  2016  hanya mencapai  3,239  ton  yang  berarti  terjadi  penurunan produksi  sebesar  53.95%  (BPS  Sumba  Barat  Daya, 2017).  Penurunan  nilai  produksi  ini  menyebabkan terjadinya  ketergantungan  yang  tinggi  akan  produk hortikultura  dari  daerah  lain  yang  berdampak  pada tingginya harga sayuran dan buah – buahan di wilayah ini.
Luas lahan hortikultura di Sumba Barat Daya masih terbatas tetapi potensi sumberdaya lahan kering untuk pengembangan hortikultura (buah-buahan dan sayuran) masih  tersedia.  Luas  lahan  kebun/tegalan  sebesar 36,111  ha,  ladang/huma  seluas  26,449  ha,  dan  lahan sementara yang tidak diusahakan adalah 9,075 ha (BPS Sumba Barat Daya, 2017). Semua lahan kering tersebut sangat  potensial  untuk  dikembangkan  sebagai  lahan hortikultura, dengan tujuan pasar domestik yakni Pulau Sumba dan pulau-pulau lain di Provinsi NTT, NTB dan Provinsi Bali.
Masalah  kemiskinan  di  Kabupaten  Sumba  Barat Daya  berkaitan erat  dengan rawan pangan.  Persoalan rawan  pangan  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  antara lain kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, keterbatasan  modal  dan  teknologi  dan  adanya kesenjangan  alokasi  pembangunan  antar  daerah  di Indonesia.   Krisis  multi  dimensional  dan  berbagai kebijakan  pemerintah  yang  kurang  pro  rakyat  miskin juga  menyebabkan wilayah  ini  sulit untuk menggeliat dari  kemiskinan  yang  membelenggunya.  Namun  bila dikaji  dari  berbagai  aspek  secara  komprehensif, sesungguhnya Sumba Barat Daya mempunyai peluang besar  untuk  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan.   Salah satunya adalah dengan mengelola potensi sumber daya alam alam melalui pengembangan agribisnis hortikultura yang berkelanjutan.
Upaya ini merupakan salah satu solusi terbaik karena kabupaten ini memiliki ketersediaan sumberdaya alam
dan sumber daya lahan yang potensial. Hal inilah yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal  dalam  rangka memperkuat  pembangunan  subsektor  hortikultura. Padahal  berdasarkan  hasil  kajian  di  berbagai  wilayah Indonesia  ditemukan  bahwa  hortikultura  merupakan komoditas  dengan  nilai  ekonomi  yang  tinggi  dengan musim  tanam  yang  pendek,  sehingga  memungkinkan perputaran modal yang cepat dan dapat meminimalkan resiko ketidakpastian karena faktor alam.
Pengembangan  agribisnis  hortikultura  juga  harus berdasarkan asas keberlanjutan, yang mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi (Sadjat, 2002). Untuk itu dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  tentang  lima  dimensi keberlanjutan pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Sumba Barat  Daya  yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan. Tujuannya  adalah  (1)  untuk  mengetahui  kondisi keberlanjutan  pengembangan  agribisnis  hortikultura dan  (2)  untuk  mengetahui  parameter  yang  sensitif berpengaruh dalam 5 dimensi keberlanjutan pengembangan  agribisnis  hortikultura  di  Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Metode Penelitian
Penelitian  ini dilaksanakan pada  bulan  Juni  sampai Oktober  2016  di  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Lokasi  penelitian ditentukan  secara  sengaja  (purposif),  didasarkan  atas pertimbangan yakni memiliki potensi yang besar untuk pengembangan agribisnis hortikultura berkelanjutan.
Sumba  Barat  Daya  adalah  salah  satu  kabupaten  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yang  berada  di  Pulau Sumba dan terdiri dari 11 kecamatan yakni Kecamatan Kodi  Baghedo,  Kodi  Balaghar,  Kodi,  Kodi  Utara, Wewewa  Selatan,  Wewewa  Barat,  Wewewa  Timur, Wewewa  Tengah,  Wewewa  Utara,  Loura  dan  Kota Tambolaka  (Gambar  1).  Jumlah  penduduk  di  wilayah ini paling tinggi dibandingkan jumlah penduduk di tiga kabupaten  lain  yang  ada  di  Pulau  Sumba,  namun tingkat  kemiskinannya  juga  tinggi.  Berdasarkan  data dari Sumba Barat Daya Dalam Angka (2016), diketahui bahwa  dari  jumlah  penduduk  sebesar  325,  695  jiwa, sebanyak  99,260  jiwa  atau  30.48%  adalah  penduduk miskin (BPS Sumba Barat Daya, 2017).
Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Sumba Barat Daya juga memiliki potensi lain yang menjadi  faktor  pendukung  pengembangan  agribisnis hortikultura  yakni  (1)  kaya  akan  plasma  nutfah hortikultura  sebagai  sumber  keanekaragaman  genetik; (2) potensi sumberdaya manusia atau tenagakerja yang berlimpah; (3) modal sosial (social capital) yang tinggi; (4) memiliki empat kelebihan alam yang tidak dimiliki oleh  sebagian  besar  wilayah  lain  yakni  panjang  dan intensitas  penyinaran,  suhu,  bebas  angin  topan,  dan curah hujan yang jauh lebih tinggi daripada kabupaten lain  di  Pulau  Sumba  sehingga  memungkinkan  untuk dilakukan  rotasi  tanam  tiga  sampai  empat  kali  dalam setahun.
Petani  di  Sumba  Barat  Daya  merupakan  petani polikultur  yang  menanam  sayuran  dan  buah-buahan
dengan pola tumpang sari. Namun ada juga petani yang menanam  sayuran  dan  buah-buahan  sebagai  tanaman selingan di antara dua musim tanam, misalnya setelah panen  padi  sawah  atau  ladang,  lahannya  diolah  lagi untuk ditanami sayuran dan buah – buahan.
Responden  yang  menjadi  narasumber  bukan  hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Dari 100 orang jumlah responden, 42 diantaranya adalah perempuan sedangkan  58  orang  adalah  laki-laki.  Perbandingan responden  perempuan  dan  laki-laki  cukup  berimbang yang menunjukkan bahwa jumlah petani perempuan di Sumba Barat Daya Daya cukup banyak dengan kisaran usia yang dominan adalah antara 25 – 39 dan 40 – 54 tahun.  Selengkapnya tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1. Kisaran usia dan jenis kelamin responden Usia Jumlah Responden Jenis Kelamin Laki - laki Perempuan 25-39 38 26 12 40-54 38 20 18 55-65 24 12 12 Total 100 58 42 Sumber: Data Primer, 2016
Responden  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  semua  populasi  petani  di  Kabupaten  Sumba Barat  Daya  sebanyak  52,587  orang,  dimana  jumlah yang  paling  banyak  berada  di  Kecamatan  Kodi  Utara sebanyak  9,576  KK  dan  Wewewa  Barat  sebanyak 8,509 orang (Tabel 2).
Tabel 2. Jumlah sampel responden per kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya No Kecamatan Jumlah KK Jumlah Sampel 1 Kodi Bangedo 4,248 8 2 Kodi Balaghar 2,124 4 3 Kodi 5,609 11 4 Kodi Utara 9,576 18 5 Wewewa Selatan 3,695 7 6 Wewewa Barat 8,509 16 7 Wewewa Timur 7,053 14 8 Wewewa Tengah 2,814 5 9 Wewewa Utara 1,974 4 10 Loura 3,684 7 11 Kota Tambolaka 3,297 6 Total 52,587 100 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016 Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan  rumus  persamaan  Slovin  (Sevilla  dan Consuelo,  1993)  dan  Uma  Sekaran  (2000),  sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁(𝑀𝑜𝑒) 2
di mana: n = Jumlah Sampel, N = jumlah populasi, dan Moe = Margin of error (maksimum 10%).
Berdasarkan  rumus  tersebut  diperoleh  nilai  N sebesar  52,587  sehingga  nilai n adalah  99.81  dan dibulatkan  menjadi  100.  Dari  100  orang  tersebut,  80 orang  adalah  petani  dan  20  orang  adalah  informan kunci  yakni 12 orang kepala desa, 6 orang PPL dan 2 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini  menjadi  pendamping  petani.  Sedangkan  untuk menentukan  jumlah  sampel  yang  menjadi  responden pada tiap kecamatan dihitung menggunakan rumus:
𝑛 𝑖 = 𝑁 𝐼 𝑁 × 𝑛
di mana: n i = ukuran sampel dari kecamatan ke i, Ni = populasi petani pada kecamatan ke i, dan N = populasi total  petani    serta  n  =  jumlah  sampel  petani  yang ditetapkan (Sekaran, 2000)
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  diperoleh  jumlah responden  yang  berbeda-beda  untuk  tiap  kecamatan.
Jumlah  responden yang paling banyak dari Kecamatan Kodi Utara yakni 18 orang. Sedangkan responden yang paling  sedikit  berasal  dari  Kecamatan  Kodi  Balaghar dan Wewewa Utara, masing-masing sebanyak 4 orang (Tabel 2).
Petani  di  Sumba  Barat  Daya  memiliki  tingkat pendidikan yang beragam dan yang terbanyak berijazah SD  dan  SLTP.  Dari  persentasenya,  lulusan  SD sebanyak  56%  dan  SMP  28%,  sedangkan  yang berijazah  SMA  hanya  15%  dan  Sarjana  hanya  1%. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.

## Tabel 3. Tingkat pendidikan responden dan persentasenya
No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 1 SD 56 56 2 SMP 28 28 3 SMA 15 15 4 S1 1 1 Jumlah 100 100 Sumber : Data Primer, 2016
Terkait  dengan  lima  dimensi  keberlanjutan usahatani hortikultura yaitu dimensi ekologi, ekonomi, sosial,  teknologi  dan  kelembagaan.  Setiap  dimensi terdiri  dari  beberapa  parameter  yang  merupakan modifikasi  dari  Kepmen  Lingkungan  Hidup  No.201 Tahun  2004,  Barbour et  al .  (2004),  Pitcher  dan Preikshot  (2001),  Theresia et  al (2015),    Pattimahu (2010),  Saida et  al (2011)  dan  hasil  observasi  serta wawancara (Tabel 5). Data primer bersumber dari hasil wawancara  terhadap  responden  yang  telah  ditentukan dan  pakar  yang  dipilih.  Sedangkan  data  sekunder adalah  data  statistik  yang  bersumber  dari  BPS  dan dinas-dinas  terkait.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara,  diskusi, kuesioner, dan survey lapangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid  Appraisal  for  Fisheries (RAPFISH)  berbasis multidimensional  scaling (MDS)  yang  dimodifikasi untuk mengetahui keberlanjutan pengembangan agribisnis  hortikultura  di  wilayah  penelitian.  Metode MDS adalah proses untuk memetakan obyek atau titik yang diamati dalam satu ruang, dimana obyek atau titik yang sama dipetakan saling berdekatan dan obyek atau titik  yang  berbeda  dipetakan  berjauhan  (Fauzi  dan Anna,  2002).  Hasil  analisis  MDS  dinyatakan  dalam nilai  indeks  (0-100)  yang  mencerminkan  status keberlanjutan  terhadap  objek  kajian  berdasarkan kondisi  aktual  dan  ordinasinya  pada  setiap  dimensi (Tabel 4).
Secara  umum,  ada  tiga  tahapan  dalam  analisis keberlanjutan  dengan  metode  RAPFISH,  yaitu  (1) penentuan  atribut  atau  parameter  pada  setiap  dimensi keberlanjutan;  (2)  penilaian  parameter  pada  setiap dimensi keberlanjutan dimana penilaiannya menggunakan  kuesioner  penelitian;  (3)  penilaian indeks  dan  status  keberlanjutan  melalui  analisis ordinasi, analisis sensitivitas ( sensitivitas analysis ) dan analisis Monte Carlo (anomaly analysis ). Berdasarkan ketiga  tahapan  ini  maka  akan  diketahui  status keberlanjutan wilayah yang diteliti.
Tabel 4. Dimensi dan parameter keberlanjutan pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Sumba Barat Daya
Tabel 5. Kategori indeks dan status keberlanjutan Nilai Indeks Kategori 0.00 – 25.00 Buruk : Tidak berkelanjutan 25.01 – 50.00 Kurang : Kurang berkelanjutan 50.01 – 75.00 Cukup : Cukup berkelanjutan 75.01 – 100.00 Baik : Sangat berkelanjutan
Sumber: Pitcher dan Preikshot, 2001
Besaran  nilai  tersebut  diperoleh  berdasarkan penilaian  terhadap  37  parameter  dari  lima  dimensi (Tabel  4),  dengan  nilai  dan  status  keberlanjutan  yang berbeda-beda  pada  setiap  dimensi,  yaitu  dimensi ekologi 52,12 (cukup berkelanjutan); dimensi ekonomi 49,01  (kurang  berkelanjutan);  dimensi  sosial  46,76 (kurang berkelanjutan); dimensi teknologi 43,8 (kurang berkelanjutan),  dan  dimensi  kelembagaan  48,98 (kurang berkelanjutan) dan multidimensi 43,72 (kurang berkelanjutan).  Posisi  nilai  indeks  keberlanjutan  pada masing-masing dimensi disajikan pada Gambar 3.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Status  keberlanjutan  pengembangan  agribisnis hortikultura di Kabupaten Sumba Barat Daya
Hasil  analisis  multidimensi  (MDS)  menunjukkan bahwa  status  keberlanjutan  pengembangan  agribisnis hortikultura  di  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  adalah
sebesar  43,72  dengan  kategori  kurang  berkelanjutan (Gambar 2).

## Gambar 2. Status keberlanjutan multidimensi pengembangan agribisnis hortikultura
Tabel  6  menunjukkan  perbedaan  hasil  analisis indeks  keberlanjutan Rapfish dan Monte  Carlo . Analisis Monte Carlo adalah alat untuk menguji tingkat kepercayaan nilai indeks total pada setiap dimensi yang disebabkan  oleh  kesalahan  prosedur  atau  pemahaman terhadap  parameter,  variasi  pemberian  skor  karena perbedaan pendapat dan stabilitas dalam proses analisis MDS,  termasuk  kesalahan  memasukkan  data  atau adanya data yang  hilang serta nilai stress yang  terlalu
Dimensi Keberlanjutan Parameter Keberlanjutan Ekologi 1.1 Pengelolaan lahan 1.2 Tingkat kemiringan lahan 1.3 Kondisi penutupan lahan 1.4 Tingkat erosi yang terjadi 1.5 Penggunaan pupuk dan pestisida 1.6 Ketersediaan pupuk organik 1.7 Kualitas hasil tanaman 1.8 Produktivitas tanaman Ekonomi 2.1 Kestabilan harga 2.2 Kontribusi terhadap pendapatan per kapita 2.3 Komoditas hortikultura yang unggul 2.4 Harga produk hortikultura 2.5 Pengelolaan hasil hortikultura 2.6 Luas lahan garapan 2.7 Pemanfaatan kredit pinjaman Sosial 3.1 Eksistensi RT petani hortikultura 3.2 Tingkat pendidikan masyarakat 3.3 Status kepemilikan lahan 3.4 Eksistensi layanan pemerintah 3.5 Intensifikasi penyuluhan dan pelatihan 3.6 Intensitas konflik lahan 3.7 Persepsi masyarakat tentang kelestarian lingkungan 3.8 Pemahaman masyarakat tentang teknologi ramah lingkungan Teknologi 4.1 Tingkat penerapan teknologi 4.2 Tingkat penguasaan teknologi pasca panen 4.3 Teknologi pembuatan pupuk organik 4.4 Teknik pembuatan mulsa 4.5 Teknik pengolahan tanah 4.6 Teknologi pembuatan biopestisida 4.7 Teknologi konservasi tanah dan air Kelembagaan 5.1 Ketersediaan Lembaga Keuangan Mikro 5.2 Ketersediaan Lembaga Pemasaran 5.3 Ketersediaan Lembaga Penyalur Saprodi 5.4 Keberadaan Kelompok Tani 5.5 Jumlah Penyuluh Pertanian 5.6 Konflik antar Kelompok Tani 5.7 Kelompok usaha di bidang pertanian
tinggi. Pada dasarnya hasil analisis Monte Carlo tidak banyak  mengubah  nilai  indeks  multidimensi  dari masing-masing dimensi (Fauzi dan Anna, 2002).
Gambar 3. Kite Diagram indeks keberlanjutan multidimensi
Perbedaan nilai yang rendah antara Rap Analisis dan Monte  Carlo menunjukkan  bahwa  analisis  dengan metode MDS memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena kesalahan dalam  analisis dapat diperkecil  baik dalam  hal  pemberian  skoring  pada  setiap  parameter, variasi  pemberian  opini  maupun  pada  proses  analisis data  yang  dapat  dilakukan  berulang-ulang  serta kesalahan  dalam  menginput  data  ataupun  data  hilang yang dapat dihindari.
Tabel 6.  Perbedaan nilai indeks keberlanjutan pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Sumba Barat Daya (analisis
Rapfish dan Monte Carlo)
Hasil (%)
Dimensi Keberlanjutan A B C D E F
RAPFIS H 52,1 1 48,99 46,7 6 43,8 48,9 8 43,7 2 Monte Carlo 51,5 5 49,19 43,8 3 43,94 48,7 9 43,4 6 Perbedaa n 0,56 -0,2 0,56 -0,14 0,19 0,26 Keterangan:  A  =  Dimensi  ekologi;  B  =  Dimensi  ekonomi;  C  =
Dimensi sosial; D = Dimensi teknologi; E = Dimensi kelembagaan; F = Multidimensi
3.2. Parameter sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Sumba Barat Daya

## 3.2.1. Parameter Sensitif Dimensi Ekologi
Hasil  analisis  sensitivitas  ( leverage )  pada  dimensi ekologi  menunjukkan  bahwa  dari  8  parameter  yang dikaji, terdapat dua parameter yang sensitif (dominan) berpengaruh  terhadap  keberlanjutan  pengembangan agribisnis  hortikultura  di  Sumba  Barat  Daya  yaitu tingkat erosi yang terjadi dengan nilai sensitivitas 4,97 dan tingkat kemiringan lahan dengan nilai  sensitivitas 3,32 (Gambar 4).
Gambar 4.  Hasil analisis sensitivitas pengembangan agribisnis hortikultura pada dimensi ekologi
Kedua  parameter  ini  saling  terkait  karena  tingkat kemiringan  lahan  akan  berdampak  pada  tingginya tingkat erosi yang terjadi. Selain itu, kondisi lahan juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil produksi hortikultura. Hal  ini disebabkan karena hilangnya lapisan permukaan tanah yang mengandung humus untuk kesuburan tanah. Oleh karena itu kaidah kaidah  konservasi  tanah  perlu  diperhatikan  dalam pengolahan  lahan  dengan  menerapkan  pola  terasering pada lahan lahan miring agar tingkat erosi dapat diatasi. Sedangkan  untuk  lahan  yang  telah  terkikis  erosi  bisa diatasi  dengan  penggunaan  pupuk  organik  sebagai salah satu alternatif untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah.
Tingkat  kemiringan  lahan  dan  erosi  yang  tinggi umumnya  terjadi  di  daerah  pegunungan,  di  kawasan
Wewewa  Barat  dan  Wewewa  Timur.  Kawasan  ini tergolong subur dengan jumlah petani hortikultura yang cukup  banyak.  Budaya  bertani  di  wilayah  ini  agak berbeda  dibandingkan  kecamatan  lainnya,  dengan tingkat  keuletan  petani  yang  cukup  tinggi.  Hal  ini terlihat dari rata-rata luas lahan per KK yang lebih besar dibandingkan luas lahan per KK di kecamatan lainnya. Selain  itu,  tingkat  produksi  hortikultura  juga  cukup tinggi di wilayah ini.
Sedangkan parameter yang paling rendah pengaruhnya pada dimensi ekologi adalah pengelolaan lahan  dengan  nilai  sensitivitas  0,67,  produktivitas tanaman  dengan  nilai  sensitivitas  1,4  dan  kondisi penutupan  lahan  dengan  nilai  sensitivitas  1,42.  Ini berarti pengelolaan lahan tidak menjadi masalah karena petani mengadopsi sistem pengolahan lahan
52,11 49 46,76 43,8 49 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Ekologi Ekonomi Sosial Teknologi Kelembagaan 0.69 3,33 1.43 4.97 2.12 2.14 1.88 1.40 0 1 2 3 4 5 6 Pengelolaan Lahan Tingkat Kemiringan Lahan Kondisi Penutupan Lahan Tingkat Erosi Yang Terjadi Penggunaan Pupuk dan Pestisida Ketersediaan Pupuk Organik Kualitas Hasil Tanaman Produktivitas Pertanian
berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal secara turun temurun. Demikian juga dengan produktivitas tanaman dan  kondisi  penutupan  lahan  yang  masih  tergolong dalam kategori cukup baik.

## 3.2.2. Parameter Sensitif Dimensi Ekonomi
Hasil  analisis  sensitivitas  pada  dimensi  ekonomi menunjukkan  bahwa  dari  7  parameter  yang  dikaji, terdapat  dua  parameter  yang  sensitif  mempengaruhi keberlanjutan  pengembangan  agribisnis  hortikultura yaitu  harga  produk  hortikultura  dengan  nilai sensitivitas 2,24  dan  luas  lahan  garapan  dengan  nilai sensitivitas 1,70 (Gambar 5).
Semakin  tinggi  harga  produk  hortikultura  maka tingkat  pendapatan  petani  akan  meningkat,  demikian sebaliknya.  Luas  lahan  garapan  juga  menentukan kesejahteraan  petani  karena  hal  ini  berkaitan  dengan jumlah  produksi  dan  secara  otomatis  memiliki keterkaitan dengan tingkat pendapatan petani. Semakin luas lahan garapan hortikultura  maka jumlah produksi akan semakin meningkat dan diharapkan akan semakin berimbas  pada  tingkat  kesejahteraan  petani.  Dari  data yang  ada,  luas  lahan  garapan  yang  digunakan  untuk hortikultura masih sangat terbatas, sementara kebutuhan  akan  produk  hortikultura  di  wilayah  ini sangat tinggi.
Gambar 5.  Hasil analisis sensitivitas pengembangan agribisnis hortikultura pada dimensi ekonomi
Parameter yang pengaruhnya paling rendah terhadap keberlanjutan  adalah  pemanfaatan  kredit  pinjaman dengan  nilai  sensitivitas  0,28  dan  kestabilan  harga dengan  nilai  sensitivitas  0,46.  Berdasarkan  hasil survey,  petani  sangat  sulit  mendapatkan  akses pinjaman  pada  lembaga  keuangan  seperti  bank  dan koperasi karena pertama, rendahnya tingkat kepercayaan  lembaga  keuangan  terhadap  petani  dan kedua, tidak adanya lembaga penjamin dari pemerintah yang  dapat  memediasi  kepentingan  petani  dengan perbankan.  Hal  ini  menyebabkan  petani  sulit mengembangkan  usaha  taninya  karena  keterbatasan modal.
Kestabilan harga adalah parameter yang pengaruhnya  juga  rendah  karena  harga  sayuran  dan buah-buahan  di  wilayah  ini  relatif  stabil,  bahkan cenderung  tinggi  karena  terbatasnya  penawaran ( supply )  akibat  produksi  yang  rendah.  Masyarakat memiliki  budaya  mengkonsumsi  sayuran  dan  buah- buahan  yang  cukup  baik  sehingga  hal  ini  seharusnya dapat  menjadi  pasar  potensial  bagi  pengembangan agribisnis hortikultura di wilayah ini.

## 3.2.3. Parameter Sensitif Dimensi Sosial
Dimensi  sosial  merupakan  salah satu dimensi  yang sangat  penting  dalam  konteks  keberlanjutan.  Hasil analisis sensitivitas terhadap 8 parameter menunjukkan bahwa  ada  dua  parameter  yang  sensitif  berpengaruh terhadap  keberlanjutan  pengembangan  agribisnis hortikultura  yakni  eksistensi  layanan  pemerintah dengan nilai sensitivitas 6,51 dan intensitas penyuluhan dan pelatihan dengan nilai sensitivitas 4,06 (Gambar 6).
Status  keberlanjutan  pengembangan  agribisnis hortikultura  pada  dimensi  sosial  masih  berada  dalam kategori kurang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya eksistensi layanan pemerintah dalam kaitan dengan  intensitas  penyuluhan.  Berdasarkan  hasil survey,  diperoleh  data  bahwa  salah  satu  kendala keterbatasan  pelayanan  dan  pendampingan  petani disebabkan  oleh  masih  kurangnya  jumlah  tenaga Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL)  yang  tersedia. Jumlah  PPL  yang  ada  saat  ini  sebanyak  122  orang sementara jumlah desa sebanyak 177 desa (BPS Sumba Barat  Daya,  2017).  Kondisi  ini  menyebabkan  banyak PPL  yang  harus  menangani  lebih  dari  1  desa  dan dengan  akomodasi  yang  terbatas  serta  jarak  tempuh antar desa yang cukup jauh, berimbas pada banyaknya desa yang tidak pernah mendapatkan akses penyuluhan dan pelatihan dari PPL.
0.46 0.98 0.97 2.24 0.76 1.7 0.28 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Kestabilan Harga Kontribusi Terhadap Pendapatan per Kapita Komoditas Hortikultura Yang Unggul Harga Produk Hortikultura Pengelolaan Hasil Hortikultura Luas Lahan Garapan Pemanfaatan Kredit Pinjaman

## Gambar 6. Hasil analisis sensitivitas pengembangan agribisnis hortikultura pada dimensi sosial
Selain  itu  terkait  kurangnya  intensitas  peyuluhan serta  pelatihan  di  desa-desa,  PPL  memiliki  alasan tersendiri  yakni  jadwal  pertemuan  di  Kelompok  Tani yang tidak jelas, atau jikalau pun pertemuan itu ada dan PPL  hadir,  justru  banyak  petani  yang  tidak  hadir. Sedangkan  alasan  lain  yang  dikemukakan  oleh beberapa  stakeholder  adalah  karena  PPL  kurang menguasai  materi  secara kompherensif sehingga  PPL kurang percaya diri untuk bertemu dengan petani.
Parameter  yang  pengaruhnya  paling  rendah  adalah intensitas konflik  lahan  dengan  nilai  sensitivitas 0,41, tingkat pendidikan masyarakat dengan nilai sensitivitas 0,62  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  kelestarian lingkungan dengan nilai sensitivitas 0,89. Ketiga aspek ini  sangat  rendah  pengaruhnya  karena  (1)  dari  sisi konflik  lahan  sangat  jarang  karena  hampir  semua masyarakat memiliki lahan yang cukup luas ; (2) rata- rata  tingkat  pendidikan  petani  di  wilayah  ini  cukup rendah,  namun  kemampuan mereka menyerap pengetahuan  cukup  baik  karena  didukung  oleh
kemampuan  berbahasa  Indonesia  yang  baik  dan  (3) pemahaman  tentang  kelestarian  lingkungan  telah menjadi  budaya  yang  diwariskan  turun  temurun, walaupun  larangan-larangan  merusak  lingkungan masih dibungkus dengan  mitos-mitos  yang cenderung tidak  rasional,  namun  masyarakat  meyakini  dan menjalankannya  sehingga  kelestarian  alam  tetap terjaga.

## 3.2.4. Parameter sensitif dimensi teknologi
Parameter  yang  dikaji  dalam  analisis  sensitivitas untuk  dimensi  teknologi  terdiri  dari  7  parameter  dan hasilnya menunjukkan bahwa ada dua parameter yang sensitif berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan agribisnis  hortikultura  yakni teknologi konservasi tanah dan air dengan nilai  sensitivitas 0,23 dan  tingkat  penerapan  teknologi  dengan  nilai sensitivitas 0,22 (Gambar 7).
Gambar 7. Hasil analisis sensitivitas pengembangan agribisnis hortikultura pada dimensi teknologi
Konservasi terhadap tanah dan air berkaitan dengan pengelolaan  sumber  daya  lahan  dan  air  yang pemanfatannya  dilakukan  secara  bijaksana  untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan menambahkan kualitas keanekagaraman.  Hal  ini  yang  masih  belum  dipahami
oleh petani di Sumba Barat Daya. Pengetahuan tentang teknologi konservasi tanah dan air yang belum dimiliki oleh  petani  memicu  terjadinya  degradasi  lahan  dan menyusutnya  sumber  –  sumber  air.  Bahkan  ada beberapa  mata  air  yang  mengering  karena  hutan  di sekitarnya  telah  ditebang  dan  beralih  fungsi  menjadi
3.24 0.62 2.23 6.51 4.06 0.4 0.89 3.45 0 1 2 3 4 5 6 7 Eksistensi Rumah Tangga Petani Hortikultura Tingkat Pendidikan Masyarakat Status Kepemilikan Lahan Eksistensi Layanan Pemerintah Intensitas Penyuluhan dan Pelatihan Intensitas Konflik Lahan Persepsi Masyarakat Tentang Kelestarian Lingkungan Pemahaman Masyarakat Tentang Teknologi Ramah…
0.22 0.06 0.09 0.13 0.09 0.03 0.23 0 0,05 0,1
0,15 0,2 0,25
Tingkat Penerapan Teknologi Tingkat Penguasaan Teknologi Pasca Panen Teknologi Pembuatan Pupuk Organik Teknik Pembuatan Mulsa Teknik Pengolahan Tanah Teknologi Pembuatan Biopestisida Teknologi Konservasi Tanah dan Air
pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Sementara dari  pihak  pemerintah  tidak  pernah  melakukan sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  dampak  alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kemampuan petani dalam kaitan dengan teknologi konservasi tanah dan air harus ditingkatkan  agar  kerusakan lingkungan  dapat dikurangi.
Parameter  lain  yang  juga  sensitif  mempengaruhi keberlanjutan  pada  dimensi  sosial  adalah  tingkat penerapan  teknologi.  Petani  masih  melakukan  usaha tani  yang  bersifat  konvensional  dimana  pemanfaatan teknologi  dalam  setiap  tahapan  pengembangan agribisnis  hortikultura,  masih  sangat  terbatas.  Mulai dari pengolahan lahan yang masih menggunakan sarana dan  prasarana  seadanya,  sampai  pada  teknologi pengolahan  pasca  panen  yang  belum  ada.  Demikian pun  halnya  dengan  teknologi  informasi  yang  masih yang  sulit  dijangkau  oleh  petani.  Padahal  penerapan teknologi di bidang usaha tani hortikultura sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan rumah tangga.
Sedangkan  parameter  yang  pengaruhnya  paling rendah  adalah  teknologi  pembuatan  biopestisida dengan  nilai  sensitivitas 0,03.  Terkait  teknologi  ini, petani  memiliki  dua  pendapat  yang  berbeda  yakni, pertama, petani menyatakan bahwa teknologi pembuatan  biopestisida  bukan  merupakan  hal  yang sangat penting saat ini karena persoalan hama tanaman dapat diatasi dengan pestisida kimia, baik  yang dibeli sendiri  oleh  petani  maupun  subsidi  dari  pemerintah. Kedua,  teknologi  pembuatan  biopestisida  telah dipraktekkan  oleh  petani  yang  merupakan  hasil pendampingan  dan  pelatihan  oleh  LSM  Ikatan  Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) yang telah bekerja di Pulau Sumba sejak tahun 2012. IPPHTI
memiliki visi dan misi mejadikan Pulau Sumba sebagai Pulau  Organik  dan  teknologi  pembuatan  pestisida alami  merupakan  salah  satu  teknologi  ramah lingkungan yang disosialisasikan oleh IPPHTI terhadap petani.

## 3.2.5. Parameter Sensitif Dimensi Kelembagaan
Hasil  analisis  sensitivitas  dimensi  kelembagaan menunjukkan bahwa dari 7 parameter yang dianalisis, terdapat  dua  parameter  yang  sensitif  mempengaruhi keberlanjutan  pengembangan  agribisnis  hortikultura yaitu  keberadaan  kelompok  tani  dengan  nilai sensitivitas  2,24  dan  konflik  antar  kelompok  tani dengan nilai sensitivitas 1,70 (Gambar 8).
Keberadaan kelompok tani memiliki pengaruh yang sangat  besar  terhadap  keberlanjutan  pengembangan agribisnis  hortikultura  khususnya  pada  dimensi kelembagaan, karena kelompok tani merupakan wadah bagi  petani  untuk  berdiskusi  dan  menyampaikan aspirasinya.  Selain  itu,  kelompok  tani  juga  berfungsi sebagai media untuk menjalin kerjasama dengan pihak atau  lembaga  lainnya.  Berdasarkan  hasil  survey, diketahui  bahwa  keberadaan  kelompok  tani  dari  sisi jumlah sudah cukup memadai, hanya masih dibutuhkan pendampingan  yang  intens  dan  penguatan  dari  sisi kelembagaan agar keberadaannya benar- benar berdaya guna  bagi  para  petani.  Hal  ini  penting  mengingat kelompok  tani  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  erat dengan  kemajuan  petani  dalam  hal-hal  lainnya  yang mendukung  kualitas  dan  produktivitas  petani  dalam dimensi kelembagaan.
Gambar 8. Hasil analisis sensitivitas pengembangan agribisnis hortikultura pada dimensi kelembagaan
Konflik yang sering terjadi antar kelompok tani lebih banyak dipicu oleh adanya perlakuan yang kurang adil dari  pihak  pemerintah,  misalnya  dalam  bentuk pembagian  sarana  dan  prasarana  pertanian  serta intensitas  pendampingan  yang  berbeda-beda  pada setiap  kelompok  tani  di  wilayah  ini.  Dari  hasil wawancara  diketahui  bahwa  ada  beberapa  kelompok tani  yang  mendapatkan  bantuan  dan  pendampingan yang  intens  dari  pemerintah,  sedangkan  kelompok lainnya  tidak  mendapatkan  hal  yang  sama.  Hal  ini
tergantung pada hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional antara ketua kelompok tani dengan pejabat- pejabat penting di daerah. Dengan kata lain, nepotisme masih menjadi hal yang umum terjadi karena berbagai unsur  kepentingan  antar  masing  –  masing  pihak.  Dan hal  ini  bukanlah  situasi  yang  kondusif  bagi keberlanjutaan  dari  sisi  kelembagaan  sehingga  harus dihilangkan demi tercapainya  visi  misi kelompok tani sebagai  ujung  tombak  kemajuan  dan  kesejahteraan petani.
0.46 0.98 0.97 2.24 0.75 1.7 0.28 0 0,5 1 1,5 2
2,5
Ketersediaan Lembaga Keuangan Mikro Ketersediaan Lembaga Pemasaran Ketersediaan Lembaga Penyalur Saprodi Keberadaan Kelompok Tani Jumlah Penyuluh Pertanian Konflik Antar Kelompok Tani Kelompok Usaha di Bidang Pertanian
Parameter  yang  pengaruhnya  paling  kecil  adalah kelompok  usaha  di  bidang  pertanian  dengan  nilai sensitivitas  0,28  dan  ketersediaan  lembaga  keuangan mikro dengan nilai  sensitivitas 0,45. Kedua parameter tersebut  paling  rendah  pengaruhnya  karena  (1)  petani belum  memahami  pentingnya  keberadaan  kelompok usaha di bidang pertanian, dan (2) petani tidak memiliki akses ke lembaga keuangan yang ada di daerah, baik itu lembaga perbankan maupun koperasi.

## 4. Kesimpulan
Ada  tiga  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari hasil penelitian ini yakni:
1) Hasil  analisis  MDS  menunjukkan  bahwa  status keberlanjutan pengembangan agribisnis
hortikultura  di  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya berada  pada  kondisi  kurang  berkelanjutan  dengan nilai indeks 43,72. Besaran nilai tersebut diperoleh berdasarkan  penilaian  terhadap  37  parameter (atribut) dari lima dimensi, dengan nilai indeks pada dimensi  ekologi  52,12;  dimensi  ekonomi  49,01; dimensi  sosial  46,76;  dimensi  teknologi  43,8  dan dimensi kelembagaan 48,91.
2) Parameter-parameter  yang  sensitif  berpengaruh terhadap  pengembangan  agribisnis  hortikultura berkelanjutan  terdiri  dari  dimensi  ekologi  (tingkat erosi  yang  terjadi  dan  tingkat  kemiringan  lahan), dimensi  ekonomi  (harga  produk  hortikultura  dan luas  lahan  garapan),    dimensi  sosial  (eksistensi layanan pemerintah dan  intensitas penyuluhan dan pelatihan),  dimensi teknologi (teknologi konservasi tanah dan air dan tingkat penerapan teknologi) serta dimensi  kelembagaan  (keberadaan  kelompok  tani dan konflik antar kelompok tani).

## Daftar Pustaka
Ashari S., 2006. Hortikultura: Aspek Budidaya. UI Press.  Jakarta Barbour  G.M., J.K.  Burk  and  W.D.  Pitts,  1987.  Terrestrial  Plant Ecology  Los  Angeles:  The  Benyamin/Cummings  Publishing Company. Inc.
Badan  Pusat  Statistik,  2017.  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  Dalam Angka. BPS Sumba Barat Daya.Tambolaka.
Badan Pusat Statistik, 2017. NTT Dalam Angka. BPS Provinsi NTT. Kupang.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Pertanian,  2017.  Inovasi
Hortikultura  Pengungkit  Peningkatan  Pendapatan  Rakyat. Kementerian Pertanian RI. IAAD Press. Jakarta
Badan  Litbang  Pertanian,  2016.  Memperkuat  Kemampuan
Swasembada Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Dzikrillah,  G.F,  Anwar  S,  Sutjahjo  S.H.,    2017.  Analisis Keberlanjutan  Usaha  Tani  Padi  Sawah  di  Kecamatan  Soreang Kabupaten  Bandung.  Jurnal  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam dan Lingkungan 7 (2): 107-113.
Direktorat  Jenderal  Hortikultura,  2014.  Statistik  Hortikultura. Kementerian Pertanian. Jakarta.
Fauzi A. dan S. Anna, 2005. Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Lautan  untuk  Analisis  Kebijakan.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Fauzi A., 2002. Penilaian Depresiasi Sumberdaya Perikanan Sebagai Bahan  Pertimbangan  Penentuan  Kebijakan  Pembangunan Perikanan. Jurnal Pesisir dan Kelautan 4 (2): 36-49.
Hanafi  R.,  2010.  Pengantar  Ekonomi  Pertanian.  Penerbit  Andi.
Jakarta
Kepmen  LH  No.201  tahun  2004.  Kriteria  Baku  dan  Pedoman Penentuan  Kerusakan  Mangrove.  Kementerian  Lingkungan Hidup. Jakarta
Pitcher,  T.  J.  and  D.  Preikshot,  2001.  Rapfish:  A  Rapid  Appraisal Technique  to  Evaluate  The  Sustainability  Status  of  Fisheries. Fisheries Research 49 (2001): 255-270.
Pattimahu Debby V., 2010. Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  Maluku. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Poerwanto R dan Susila A.D., 2014. Teknologi Hortikultura, Seri 1 Hortikultura Tropika. IPB Press. Bogor.
Rao  N.  and  Rogers  P.,  2006.  Assessment  of  Agricultural Sustainability; Current Science 91(41): 439 – 448.
Razak,  A.R.,  2009.  Esensi  Pembangunan  Ekonomi  Daerah.  Nala Cipta Litera. Jakarta.
Subejo,  Arifa  N.S.  Al  dan  Mustofa  M.H,  2015.  Lima  Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara. UGM Press. Yogjakarta.
Sumodiningrat,  G.  2000.  Pembangunan  Ekonomi  Melalui Pengembangan Pertanian. PT. Bina Pena Pariwara. Jakarta.
Saragih,  R.J,  2015.  Perencanaan  Wilayah  dan  Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Raharjo, S., Sitorus S.R.P dan Suwandi, 2018. Analisis Potensi Lahan dan  Strategi  Pengembangan  Sawah  Baru  Secara  Berkelanjutan di  Kecamatan  Jatigede,  Kabupaten  Sumedang,  Provinsi  Jawa Barat. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan  Lingkungan 8 (1): 26-35
Sadjad, 2002. Agribisnis Yang Membumi, Penerbit Grasindo. Jakarta Saida S, Sabiham S., Widiatmaka dan Sutjahjo S.H., 2011. Analisis Keberlanjutan  Usaha  Tani  Hortikultura  Sayuran  pada  Lahan Berlereng  di  Hulu  DAS  Jeneberang,  Sulawesi  Selatan.  Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi 12 (2): 101 – 112.
Subejo,  Arifa  N.S.  Al  dan  Mustofa  M.H,  2015.  Lima  Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara. UGM Press. Yogjakarta.
Theresia,  A  dan  Toto,  2014.  Pembangunan  Berbasis  Masyarakat. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
Wibowo,  R  dan  Soetriono,  2004.  Konsep,  Teori  dan  Analisis Wilayah.  Pustaka  Sinar  Harapan.  Jakarta.  Yuwono,  T.,  2016. Pembangunan  Pertanian:  Membangun  Kedaulatan  Pangan. UGM Press. Yogjakarta.