## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN BAHAN POKOK
Deforty Jihan Farrun 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: defortyjf9@gmail.com , djufriahmad@untagsby.ac.id

## Abstract
The need for basic commodities is the primary need of the community which has problems with the criminal act of hoarding staples which still often occurs. to get. This has opened a loophole for acts of hoarding of necessities. In resolving these  problems, law  enforcement  action and the imposition of punishment  against  the  perpetrators  of  hoarding  are  required.  This  study  uses  normative  research methods with statutory and conceptual approaches. Law enforcement against hoarding of necessities which explains how law enforcement is against perpetrators of hoarding necessities using applicable regulations,  this  study  aims  to  find  out  the  punishment  that  will  be  received  by  perpetrators  of hoarding necessities and how effective law enforcement is against hoarding necessities.

## Abstrak
Kebutuhan  bahan  pokok  merupakan  kebutuhan  primer  masyarakat  yang  memiliki  problematika tindak pidana penimbunan bahan pokok yang masih sering terjadi,  problematika bahan kebutuhan pokok  dimulai  dari  adanya  kelangkaan  terhadap  ketersediaan  barang  bahan  kebutuhan  pokok sehingga terjadinya pannic buying yang dialami oleh masyarakat yang membuat ketersediaan barang semakin  langka  dan  sulit  untuk  didapatkan.  Hal  tersebut  telah  membuka  celah  terjadinya  tindak penimbunan bahan kebutuhan pokok. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan tindak penegakan  hukum  dan  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  penimbunan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual.  Penegakan  hukum  terhadap  penimbunan  bahan  kebutuhan  pokok  yang  menjelaskan bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penimbunan  bahan  kebutuhan  pokok  dengan menggunakan  peraturan  yang  berlaku,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  hukuman  yang akan diterima oleh pelaku penimbunan bahan kebutuhan pokok dan bagaimana efetivitas penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok.

## PENDAHULUAN
Bahan  pokok  merupakan  kebutuhan  yang  dikonsumsi  setiap  hari  yang  merupakan kebutuhan  primer  manusia  dan  harus  terpenuhi,  bahan  pokok  menurut  Menteri Perindustrian dan Perdagangan memiliki sembilan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bahan  pokok  sering  juga  disebut  dengan  Sembako  (sembilan  bahan  pokok),  kebutuhan sembako termasuk kedalam barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan oleh Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang  banyak  dengan  skala  pemenuhan  kebutuhan  yang  tinggi  serta  menjadi  faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang kebutuhan pokok kemudian terdiri dari hasil
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pertanian,  hasil  industri,  hasil  peternakan  dan  perikanan.  Barang  kebutuhan  pokok  yang termasuk dalam hasil industri terdiri dari gula, minyak goreng dan tepung terigu.  (Vermila, 2018)
Barang  kebutuhan pokok  yang  dihasilkan  oleh  bidang  industri  salah  satunya  adalah minyak goreng yang merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari oleh masyarakat, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak goreng yang digunakan untuk memasak, kebutuhan minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat terhitung tinggi. Namun, pada penghujung tahun 2021 telah terjadi gejolak kenaikan harga minyak  goreng  yang  semakin  mahal  dari  harga  yang  di  jual  sebelumnya,  dimulai  dengan adanya  kenaikan  harga  minyak  nabati  dan  ketersediaan  yang  langka.  Harga  yang  telah melambung  dan  tidak  merata  di  setiap  daerahnya  membuat  masyarakat  meraskan kekhawatiran  yang  berlebihan  sehingga  masyarakat  atau  konsumen  memiliki  sifat  panic buying  (membeli  barang  dengan  jumlah  yang  banyak  dengan  jumlah  yang  banyak  untuk mengobati  rasa  tidak  terjadi  kekurangan  pada  barang  kebutuhan  dan  menimbun  barang tersebut),  sifat  ini  mempengaruhi  persediaan  minyak  goreng  yang  seharusnya  mencukupi kebutuhan  masyarakat  menjadi  kekurangan  dan  distribusi  minyak  goreng  menjadi  tidak merata. (Prentice et al., 2022)
Kelangkaan  stok  atau  ketersediaan  barang  kebutuhan  pokok  minyak  goreng menimbulkan  niat  oknum  yang  ingin  meraup  keuntungan  besar  karena  minyak  goreng merupakan  barang  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  dan  akan  tetap  dicari  serta masyarakat  akan  tetap  membeli  dan  mengkonsumsinya  meskipun  minyak  goreng  telah mengalami  kenaikan  harga  yang  mahal  lebih  dari  harga  minyak  goreng  pada  umumnya. Seseorang atau kelompok yang bergerak menjadi oknum tersebut mulai melakukan tindakan penimbunan barang kebutuhan pokok minyak goreng dan membuat minyak goreng semakin langka dan mahal harganya. Karena masyarakat telah panik akan adanya kelangkaan minyak goreng membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai harga jual minyak goreng perliternya.  Peraturan  tersebut  adalah  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.06  Tahun  2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. (Anita, 2022)
Peraturan  tersebut  tidak  sepenuhnya  berpengaruh  terhadap  harga  minyak  goreng dipasaran yang tetap mahal, namun aparat penegak hukum berusaha terus memantau dan melakukan sidak serta penerapan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
harga  yang  terus  meningkat  menjadi  sangat  mahal  membuat  ketersediaan  barang  minyak goreng  menjadi  semakin  langka  karena  permintaan  kebutuhan  masyarakat  yang  tidak terpenuhi. Peraturan ini tidak berpengaruh kepada penimbun ketersediaan barang minyak goreng,  masyarakat  tetap  mengalami  kesulitan  dalam  membeli  minyak  goreng  yang disebabkan  oleh  harga  yang  mahal.  Kemudian  pada  16  Maret  2022  telah  dicabutnya Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.6  Tahun  2022  tentang  Harga  Eceran  Tertinggi  Minyak Goreng yang telah diundangkan, hal ini semakin memihak kepada penimbun yang menguasai distribusi pasar minyak goreng yang semakin bebas akibat tidak terdapatnya peraturan yang mengikat dan membatasi ketersediaan barang minyak goreng serta penjualan yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu sebagai penguasa.
Kemudian  pemerintah  menetapkan  peraturan  baru  yaitu  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  11  tahun  2022  tentang  Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi  Minyak Goreng  Curah,  dalam  peraturan  tersebut  yang  menjelaskan  tentang  ketentuan  harga  dan ketentuan  pedagang  atau  distributor  minyak  goreng  yang  diwajibkan  mengubah  dan mematuhi  batasan  harga  penjualan  minyak  goreng  yang  baru.  Kelangkaan  bahan  pokok minyak goreng terus terjadi dengan harga yang masih meningkat mahal dikarenakan salah satu faktor penyebab kelangkaan adanya penimbunan ketersediaan barang minyak goreng yang terus diungkap oleh aparat penegak hukum, pelaku penimbunan sampai saat ini masih terus  bertindak.  Berdasarkan  penjelasan  dan  gambaran  permasalahan  tersebut,  pada penelitian ini akan membahas tentang efektifitas penegakan hukum terhadap penimbunan minyak goreng dan hukuman yang berlaku untuk pelaku. (Mulyana, 2022)
Pada  beberapa  hasil  penelitian  lain  sebelumnya  yang  membahas  mengenai  topik serupa atau mirip dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa poin perbedaan pada penelitian  ini  yang  memiliki  kebaruan  pembahasan  tentang  penegakan  hukum  terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok tentang kelangkaan persediaan minyak goreng untuk konsumen yang dikaji dengan fokus efektivitas penegakan hukum terhadap penimbunan dan penetapan  harga  eceran  tertinggi  minyak  goreng.  Point  tersebut  tidak  ditemukan  dalam beberapa penelitian berikut:
1. Jurnal tahun 2022 karya Andi Nove Bukit, Uswatun Hasanah, Khairun Na’im dan Elyani yang  berjudul  “Kenaikan  Harga  Minyak  Goreng  Dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan Usaha Dan Ekonomi” dalam penelitian ini bertitik fokus pada analisa perubahan harga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
minyak  goreng  yang  dilihat  dari  perspektif  hukum  ekonomi  dan  menganalisa  apakah terdapat praktik kartel.
2. Jurnal  tahun  2019  karya  Veri  Antoni  yang  berjudul  “penegakan  Hukum  Atas  Perkara Kartel  Di Luar  Persekongkolan Tender  Di  Indonesia” dalam  penelitian  ini bertitik fokus pada penegakan  hukum  praktik  kartel  saja dan memberikan  penjelasan kartel  beserta karakteristiknya yang diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha”
3. Jurnal  tahun  2022  karya  Yusep  Mulyana  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum  Oleh  Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbuna n Minyak Goreng” dalam penelitian ini bertitik fokus pada  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  polri  dengan  menganalisa  faktor penghambatnya dan alasan mengapa dapat terjadinya tindak penimbunan.
Setelah  memahami  intrepretasi  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dalam penelitian  yang  dimuat  dalam  jurnal  ini  akan  memberikan  titik  fokus  pada  “Bagaimana efektifitas  penegakan  hukum  pada  pelaku  penimbunan  bahan  kebutuhan  pokok  minyak goreng?”

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  jenis  metode  yuridis  normatif.  Metode  yuridis normatif merupakan  suatu  jenis penelitian hukum  yang  tujuannya  adalah  mencari  prinsip- prinsip  hukum,  aturan  dan  regulasi  hukum,  ataupun  sebagai  doktrin  hukum  yang  memiliki peran agar menyelesaikan dan memberikan penjelasan mengenai isu-isu hukum yang sedang diteliti. Metode yuridis normatif sendiri memiliki suatu tujuan yang akan menemukan arah dalam penyelesaian masalah tentang isu-isu hukum yang sedang atau telah terjadi, dengan cara mengkaji dan menganalisa norma-norma hukum yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan (approach) yang diterapkan dalam jurnal ini yaitu pendekatan dari dua  sisi,  yang  pertama  adalah  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  yang  kedua adalah pendekatan secara konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Penegakan Hukum Terhadap Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok
Penegakan hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah suatu tindakan penegakan hukum  yang  dapat  dirumuskan  sebagai  upaya  atau  usaha  yang  dikerahkan  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
melaksanakan  hukum  sebagaimana  mestinya,  upaya  atau  usaha  yang  dikerahkan  atau dilaksanakan  dengan  cara  mengawasi  penegakan  atau  penerapannya  agar  tidak  terjadi pelanggaran  terhadap  hukum,  dan  apabila  terjadi  suatu  pelanggaran  hukum,  maka pelanggaran  tersebut  harus  dipulihkan  dengan  melakukan  pemulihan  hukum  yang  telah dilanggar agar hukum dapat ditegakkan kembali.
Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa terdapat dua pembagian pengertian, dalam arti sempit  penegakan  hukum  yaitu  suatu  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan  kehadiran aparat  kepolisian  dikarenakan  dalam  penindakan  pada  setiap  pelanggaran  atau penyimpangan  telah  melanggar  ketentuan  atau  perundang-undangan,  kejaksaan,  advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Pengertian dalam arti luas adalah suatu proses penindakan  penyelesaian  masalah  dengan  menggunakan  prosedur  peradilan  atau menggunakan  prosedur  arbitrase  ataupun  penyelesaian  yang  menggunakan  sistem  dan mekanisme  lain  (alternative  disputes  or  conflict  resolution)  dan  melalui  jalur  yang  telah ditentukan sebagai suatu mekaniskme guna untuk menerapkan hukum serta melaksanakan dan menegaskan tindakan hukum pada setiap pelanggaran yang telah terjadi. (Maulidah & Jaya, 2019)
Pendapat  lain  yang  dikemukakan  oleh  Muladi  bahwa  terdapat  unsur  moral  yang diperlukan  dalam  proses  penegakan  hukum,  unusr  tersebut  nantinya  bakal  menjadi penentuan  penegakan  hukum  apakah  keberhasilan  ataupun  kegagalan  atau  tidak  berhasil pada  saat  melaksanakan  penegakan  hukum  yang  dapat  memenuhi  tujuan  hukum.  Aspek moral  dan  etika  yang  terkandung  dalam  penegakan  hukum  pidana  dan  aspek  tersebut berkaitan  dengan  penegakan  hukum  pidana  tatkala  pada  umumnya  terdapat  suatu  fakta, fakta  tersebut  bersifat  tidak  memihak  (impartial)  dan  penuh  dengan  kadar  atau  cara penyelesaian masalah yang sedang dipecahkan dan wajib dilakukan dengan adil dan petut. Oleh  karena  itu  penegakan  hukum  yaitu  terutama  hukum  pidana  yang  merupakan  reaksi terhadap perbuatan melawan hukum yang ditangani dan dicegah oleh alat-alat perlengkapan negara  atau  aparat  negara  dalam  menghadapi  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  dan menyikapi  permasalahan penegakan  hukum  lain  yang akan  menjadi  landasan  pembahasan dari suatu tindakan penegakan hukum yang sedang dilaksanakan atau ditegakkan. (Setiyohadi et al., 2010)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  yang  bercita  untuk  merealisasikan menjadi  nyata  cita  hukum  hingga  terlaksana  atau  nyata.  Keinginan  hukum  yang  dimaksud adalah pemikiran dan maksud badan pembuat Undang-Undang yang merumuskan peraturan- peraturan hukum. Penegakan hukum memiliki beberapa tahap penerapan pada hakekatnya merupakan  penegakan  kebijakan.  Terdapat  tiga  tahapan,  pertama  tahap  formulasi  yang dapat disebut sebagai langkah kebijakan formulasi atau legislasi merupakan tahap penegakan hukum  in  abstracto  yang  dilaksanakan  oleh  badan  pembuat  perundang-undangan.  Kedua, langkah  kebijakan  aplikasi  atau  yudikasi  yang  merupakan  penerapan  hukum  oleh  pihak pelaksana  atau  penegak  hukum  dimulai  dari  kepolisian  dan  akan  di  akhiri  di  pengadilan sebagai  penetapan  sanksi.  Ketiga,  tahap  eksekusi  atau  tahap  kebijakan  administrasi  atau kebijakan  eksekutif  yakni  tahap  pada  pelaksanaan  hukuman  secara  konkrit  oleh  aparat pelaksana penegak hukum. (Pidana, n.d.)
Penimbunan  minyak  goreng  yang  diawali  dengan  adanya  kelangkaan  stok  atau ketersediaan  barang  yang  membuat  masyarakat  sulit  mendapatkan  minyak  goreng  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  karena  kelangkaan  yang  salah  satunya  disebabkan  oleh penimbunan minyak goreng maka diperlukan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi kelangkaan  minyak  goreng  dan  penimbunan  yang  terjadi.  Penegakan  hukum  penimbunan minyak  goreng  dimulai  dari  tahap  kebijakan  formulasi  yang  dilaksanakan  dengan merumuskan atau menentukan undang-undang atau peraturan terkait dengan permasalahan yang telah timbul dalam masyarakat, pada tahapan formulasi yang dapat menumbuhkan nilai- nilai dan unsur yang sesuai serta dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di dalamnya agar  dapat  berjalan  secara  efektif.  Tahap  formulasi  atau  legistalif  tersebut  menentukan bahwa  penegakan  hukum  penimbunan  minyak  goreng  menggunakan  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Pasal  1 angka  15  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Dalam  Pasal  53 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindak penimbunan atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah pada batas yang telah ditentukan atau maksimal, pelaku usaha atau seseorang maupun kelompok yang melakukan penimbunan maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditentukan dalam Pasal 133 bahwa pelaku usaha bidang pangan yang  bertindak  melakukan  penimbunan  atau  menyimpan  bahan  pangan  atau  barang kebutuhan  pokok  dengan  kesengajaan  dengan  jumlah  maksimal  atau  melebihi  ketentuan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang telah ditetapkan dengan niat agar memperoleh keuntungan yang menyebabkan harga bahan  pangan  menjadi  melambung  tinggi  atau  mahal  dari  harga  sewajarnya  maka  akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau dikenakan denda dengan batas maksimal Rp.150.000.000.000.00 (seratus lima puluh miliar rupiah). (Maulidah & Jaya, 2019)
Tahap kedua penegakan hukum dilaksanakan dengan metode aplikasi atau yudikatif, penegakan hukum dilakukan dengan penerapan hukum oleh pelaksana sebagai aparat atau alat-alat penegak hukum negara. Tahap ini penerapan dilakukan dengan upaya penegakan sekaligus penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan rancang oleh badan  pembentuk  undang-undang  dengan  kesesuaian  untuk  digunakan  dalam  penegakan hukum.  Aparat  kepolisian  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  sebagaimana  yang  telah dicantumkan  dalam  Pasal  1  angka  (1)  dan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Polisi dan Lembaga Polisi bahwa kepolisian adalah segala kompilasi kepentingan yang telah  disesuaikan  dengan  ketentuan  perundang-undanganyang  menyanbkut  fungsi  dan kelembagaan polisi. Salah satu fungsi dari lembaga kepolisian dan polisi adalah sebagai alat pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk menjaga agar terpeliharanya aman dan tertib dalam bermasyarakat dengan mencakup penegakan hukumnya, aksi perlindungan, mengayomi dan melayani apabila masyarakat membutuhkan bantuan dan penanganan masalah yang dapat ditangani  oleh  polisi  sesuai  ketentuan  undang-undang,  tujuannya  yakni  guna  mewujudkan lebih  amannya  negeri  dengan  disertai  pemeliharaan  terhadap  aman  dan  tertib  dalam masyarakat, sehingga tertib dapat membantu penegakan hukum terbina atau terarahnya rasa tentram yang menjunjung hak asasi manusia. (Daud & Jaya, 2022)
Kepolisian  sebagai  alat  negara  untuk  menegakkan  hukum  dengan  menjerat  pelaku penimbunan dan pelaku kejahatan lain dengan wewenangnya, selama terjadinya kelangkaan terhadap  ketersediaan  minyak  goreng  kepolisian  mengawasi  para  produsen  atau  penjual minyak goreng dengan menegakkan peraturan harga minyak goreng yang telah ditetapkan sebagai  langkah  pencegahan  dan  jawaban  atas  masalah  penimbunan  minyak  goreng  yang tidak hanya disebabkan oleh ketersediaan minyak nabati yang langka namun juga disebabkan oleh  harga  yang  tidak  merata  dan  terjadinya  penimbunan  untuk  mencari  keuntungan tersendiri.  Setelah  kepolisian  menjerat  pelaku,  pelaku  kemudian  akan  memproses  hingga pengadilan untuk menentukan sanksi terhadap pelaku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Tahap  terakhir  yaitu  ketiga  dengan  cara  eksekusi  atau  tahap  penegakan  terhadap terlaksananya  hukum  pidana  secara  konkret  yang  dijalankan  oleh  pihak  penegak  atau pelaksana  hukum  pidana.  Pelaksana  penegakan  hukum  yaitu  aparat  penegak  pidana melaksanakan  tugasnya  yang  didasari  oleh  peraturan  pidana  yang  telah  ditentukan  dan dibuat  oleh  pembuat  atau  pencipta  peraturan  perundang-undangan  (legislatur)  yang  akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku. Penimbunan minyak goreng akan melalui tahap eksekusi, dimana pelaku akan menjalani persidangan yang nantinya akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana atas perbuatannya. (Daud & Jaya, 2022)
Penegakan hukum pada tahap ini pelaku dapat dikenai hukuman sebagaimana yang telah  diatur  dalam  Pasal  133  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja pada Pasal 64 bahwa pelaku Usaha Pangan yang bermaksud atau memiliki niat dengan kesengajaan  melakukan  penimbunan  atau  menyimpan  barang  dengan  jumlah  melebihi ketentuan  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  53  dengan  tujuan  meraup  untung  sehingga menyebabkan harga barang atau harga Pangan Pokok menjadi diluar kewajaran atau standar pada  umumnya,  maka  akan  dipidana  dengan  menerapkan  pidana  penjara  paling  lama  7 (tujuh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.150.000.000.000.00  (seratur  limapuluh  miliyar rupiah).

## Efektifitas Penegakan Hukum Penimbunan Minyak Goreng
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  upaya  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan tatanan  tertib  dan  kepastian  hukum  dimasyarakat,  penegakan  dapat  dilaksanakan  dengan cara  menerapkan  ketertiban  pada  fungsi,  tugas  dan  wewenang  lembaga-lembaga  yang berkewajiban melaksanakan atau menegakkan hukum apabila didasarkan oleh jumlah yang disesuaikan dengan proporsi dan ketentuan ruang lingkupnya tersendiri, serta berdasarkan atas suatu sistem kerjasama yang positif dan mendukung tujuan yang dicitakan. Pelaksanaan penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  proporsi  yang  dibutuhkan  akan  menghasilkan ketertiban dan ketentraman, maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan pemilihan metode  atau  cara  yang  tepat.  Didalam  penegakan  hukum  pidana  terdapat  dua  jenis penegakan  hukum  yang akan  diterapkan,  yang pertama  yaitu  penegakan  hukum  pidana  in abstracto  dan  yang  kedua  yaitu  penegakan  hukum  pidana  in  concreto.  Penegakan  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang  pertama  yaitu  in  abstracto  yang  memiliki  sifat  abstrak  dengan  arti  bahwa  hukum berbentuk tersirat dan mencegah terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum in abstracto dapat  didukung  dengan  upaya  penegakan  hukum  preventif.  Upaya  penegakan  hukum preventif  memiliki  kesamaan  dalam  menjalankannya  yakni  dengan  cara  melakukan pencegahan  atau  meredam  keadaan  dan  situasi  yang  disinyalir  akan  dapat  terjadinya pelanggaran  atau  kejahatan.  Tindakan  pencegahan  pada  umumnya  dilakukan  dengan  cara pengarahan,  bimbingan  dan  memotivasi  yang  menghasilkan  ajakan  agar  tidak  terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dicegah dengan memberikan upaya hukum disertasi dengan pemehaman  atas  pengertian-pengertian  larangan  sebagai  bentuk  pencegahan  yang  akan menghasilkan tercapainya tujuan tertib dan taat hukum dalam masyarakat.
Penegakan  hukum  in  abstracto  dengan  mengupayakan  peredaman  dan  mencegah terjadinya  pelanggaran  hukum  namun  hanya  dengan  melakukan  penegakan  hukum  in abstracto  pada  umumnya  tidak  dapat  berjalan  efektif  sepenuhnya,  karena  apabila  terjadi pelanggaran yang merupakan suatu realitas didalam masyarakat yang tidak seluruhnya dapat mencerna atau menerima aturan-aturan yang berlaku sehingga terkadang pencegahan atau meredam  dengan  cara  memberikan  pengertian  dan  pemahaman  upaya  penegkan  hukum tidak sepenuhnya dapat berjalan secara efektif. Hukum ditegakkan sebagai kontrol sosial yang dimana apabila terjadi pelanggaran dan penegakan hukum dilaksanakan dengan metode in abstracto akan membuat masyarakat merespon dengan caranya masing-masing, masyarakat akan  bertindak  sebagai  respon  penegakan  hukum  yang  masih  abstract  atau  tidak  dapat dipastikan secara pasti karena salah satu faktor penghambat penegakan hukum adalah faktor masyarakat  yang  memiliki  pemahaman  dan  pola  pikir  yang  berbeda  yang  berpengaruh terhadap kesadaran hukum untuk mematuhi dan tertib hukum sehingga penegakan hukum dapat terhambat dan menjadi kurang bahkan tidak efektif. (Biroli, 2017)
Penegakan hukum in abstracto dengan terdapatnya faktor penghambat hukum yang terutama  yang  berkaitan  dengan  pemahaman  masyarakat,  mengatasi  pelangaran  atau kejahatan penimbunan bahan kebutuhan pokok perlu didampingi dengan penegakan hukum in concreto agar dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Penegakan hukum in concreto adalah penegakan hukum konkret yang dilaksanakan oleh aparat atau alat penegak hukum negara  dalam  menegakkan  aturan  hukum  pidana,  penegakan  hukum  in  concreto  memiliki kesamaan atau keterkaitan dimana penegakan hukum dilakukan dengan cara  melksanakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
peraturan  atau  ketentuan  yang  berlaku  atau  aparat  penegak  hukum  yang  melaksanakan penegakan yaitu lembaga kepolisian, kemudian kejaksaan dan akan dilanjutkan oleh lembaga pengadilan  dan  akan  diakhiri  atau  dituntaskan  pada  lembaga  permasyarakatan.  Tindakan penimbunan  bahan  kebutuhan  pokok  yang  ditangani  menggunakan  penegakan  hukum  in abstracto atau penegakan hukum preventif dinilai tidak cukup efektif dan berjalan mencapai tujuan  untuk  memberantasnya,  karena  tindakan  penimbunan  bahan  kebutuhan  pokok merupakan tindakan yang luar biasa dalam kejahatan. Karena kejahatan ini bersifat luar biasa dan  banyak  merugikan  orang  lain  atau  masyarakat,  maka  penegakan  hukum  untuk memberantas  kejahatan  penimbunan  bahan  kebutuhan  pokok  tidak  hanya  menjadi  tugas institusi  atau  aparat  penegak  hukum  saja,  namun  penegakan  hukum  ini  menjadi  tugas bersama  dalam  masyarakat  yang  saling  membantu  merupakan  suatu  komponen  seluruh bangsa untuk bertanggungjawab bersama. Hal ini yang dimaksud bahwa penegakan hukum melibatkan seluruh pemangku atau pemegang kepentingan (stakeholders) yaitu masyarakat dan  instansi  pemerintah  serta  aparat  penegak  hukum.  Penanganan  yang  dibutuhkan merupakan  aksi  atau  gerakan  luar  biasa  menggunakan  penegakan  hukum  represif  dengan cara melaksanakan menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Fitriyani Siregar Nur, 2018)
Pemerintah  menetapkan  perautan  satu  harga  terhadap  enjualan  minyak  goreng eceran tertinggi (HET) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2022. Pada satu harga minyak goreng yang telah ditetapkan tersebut masih terjadi kelangkaan yang artinya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  tidak  efektif  untuk  memberantas  kelangkaan minyak goreng. Ketentuan satu harga tersebut telah direncanakan untuk mendistribusikannya  kepada  ritel  modern  dan  pasar  tradisional,  distribusi  minyak  goreng yang tidak merata diseluruh daerah atau wilayah Indonesia mengakibatkan minyak goreng memiliki  harga  jual  yang  tidak  merata  dan  memiliki  tingkat  harga  yang  relatif  mehal. Peraturan Menteri Perdagangan yang bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan yang salah satunya disebabkan oleh penimbunan, pemerintah menetapkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Pengadaan Minyak goreng Kemasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menentukan bahwa terdapat sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar pengadaan minyak goreng kemasan yang dalam praktek penegakan hukumnya mengalami kegagalan dan menimbulkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
masalah  baru  seperti  semakin  langka  dan  mahal  minyak  goreng  dan  membuka  celah penimbunan  minyak  goreng  dengan  tujuan  memperkaya  atau  menguntungkan  secara pribadi.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022  telah dicabut dan digantikan dengan  ketentuan  dan  peraturan  baru  yang  menjelaskan  lebih  rinci  dengan  membagi beberapa jenis minyak goreng yang dijual kepada masyarakat atau konsumen yaitu Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  6  Tahun  2022  tentang  Penetapan  Harga  Eceran  Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa:
(1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
a. Rp.11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;
b. Rp.13.500,00  (tiga  belas  ribu  lima  ratus  rupiah)  perliter,  untuk  Minyak  Goreng Kemasan Sederhana; dan
c. Rp.l4.000,00  (empat  belas  ribu  rupiah)  perliter,  untuk  Minyak  Goreng  Kemasan Premium.
(3) Besaran  HET  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  termasuk  pajak  pertambahan  nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  dalam  kegagalannya  menegakkan  hukum  kelangkaan  minyak  goreng peraturan  tersebut  dicabut  dan  diganti  dengan  kebijakan  baru,  pada  kelangkaan  minyak goreng  yang  dialami  masyarakat,  masyarakat  yang  mencurigai  atau  adanya  dugaan penimbunan  minyak  goreng  melaporkannya  kepada  pihak  aparat  penegak  hukum  yaitu kepolisian.  Polisi  merupakan  salah  satu  aparat  pemerintahan  yang  berfungsi  sebagai  alat dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat,  penegakan  hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat. Hal ini telah ditentukan dan tertulis dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polisi Dan  Lembaga  Polisi  yang  menjelaskan  pemahaman  atau  pengertian  dari  polisi  dan  fungsi polisi sebagai salah satu alat penegak hukum di Indonesia. (Junaedi, 2022)
Aparat  kepolisian  bertindak  dalam  penegakan  hukum  dengan  cara  melakukan penyidakan  atau  pemeriksaan  terhadap  beberapa  pasar  dan  pusat  perbelanjaan  untuk mengetahui  apakah  telah  mengikuti  dan  mengubah  harga  minyak  goreng  sesuai  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ketentuan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  11  Tahun  2022  bahwa  minyak  goreng dijual dengan harga Rp.14.000.00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp.15.500.00 (lima belas lima ratus ribu rupiah) perliter, dalam pemeriksaan aparat kepolisisan masih menjumpai penjual atau produsen yang menggunakan harga hingga diatas Rp.20.000.00 (dua puluh satu ribu  rupiah)  perliter  minyak  goreng  curah,  sedangkan  pada  pusat  perbelanjaan  seperti supermarket atau pasar modern yang lebih memiliki kepastian dan telah mengikuti ketentuan yang  berlaku  untuk  merubah  dan  mengganti  harga  minyak  goreng  yang  telah  dijual.  Polisi menyelidiki  atau  memeriksa  tempat-tempat  berdasarkan  laporan  masyarakat  atau  adanya berita yang telah menjadi pembahasan disekitar dan bertindak cepat untuk menjerat pelaku penimbunan  minyak  goreng.  Selain  melaksanakan  pemeriksaan  dibeberapa  tempat  sesuai dengan adanya dugaan oleh masyarakat, pemeriksaan juga dilakukan di berbagai gudang atau tempat  penyimpanan  minyak  goreng  sebelum  didistribusikan  ke  pusat  perbelanjaan  yang bertujuan  untuk  meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya  potensi  penimbunan  dengan melakukan  penindakan  diwaktu  yang  sama  apabila  terdapat  bukti  telah  terjadinya penimbunan  di  tempat  pemeriksaan  tersebut.  Setelah  pemeriksaan  dilakukan  dan  apabila terjadi atau terbukti seseorang atau kelompok telah melakukan tindakan penimbunan minyak goreng maka polisi akan melanjutkan proses penegakan hukum dengan membawanya dalam persidangan dan akan dikenakan sanksi yang berkaitan dengan tindakan penimbunan yaitu:
1. Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  bahwa  Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan  waktu  tertentu  pada  saat  terjadi  kelangkaan  Barang,  gejolak  harga,  dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Pasal  133  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 64 bahwa pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah  maksimal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53  dengan  maksud  untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung  tinggi  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  atau denda paling banyak Rp150.000.0O0.OOO,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

## KESIMPULAN
Penegakan hukum terhadap penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  kepolisian  pada  awalnya  berjalan  tidak  efektif  dan  baik  karena  masih terdapat pelanggaran yang menyebabkan ketersediaan minyak goreng semakin langka dan memiliki harga jual yang sangat mahal, sehingga tindak penimbunan minyak goreng masih sering  terjadi.  Setelah  pemerintah  menentukan  peraturan  atau  ketentuan  baru  untuk mengatasi  masalah  kelangkaan,  alat  negara  atau  aparat  penegak  hukum  melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang dinilai efektif untuk  menyelesaikan  masalah.  Aparat  penegak  hukum  melaksanakan  penegakan  yang didasari dengan peraturan dan ketentuan baru yang lebih efeisien mendapatkan keberhasilan yang ditandai oleh dapat menangkap pelaku penimbunan minyak goreng yang menghasilkan ketersediaan minyak goreng makin melimpah himgga saat ini berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan harga yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, namun dalam beberapa keadaan dan kondisi tertentu minyak goreng dapat mengalami kenaikan harga yang tidak segnifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anita, S. Y. (2022). Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng. Forbes , 16 (1), 72 – 84.
Biroli, A. (2017). Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). Jurnal Pemikiran Sosiologi , 8 (2), 1 – 9.
Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Journal of Judicial Review , 24 (1), 59. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953
Fitriyani Siregar Nur. (2018). Efektivitas Hukum. Law , 1 (efektivitas hukum), 1 – 16.
https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results
Junaedi, J. (2022). Criminal Cooking Oil Hooking in Indonesia. International Journal of Social Science , 2 (3), 1617 – 1626. https://doi.org/10.53625/ijss.v2i3.3625
Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia ,
1 (3), 281 – 293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Mulyana, Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. ץראה
, 8721 (8.5.2017), 2003 – 2005 .
Pidana, H. (n.d.). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana . 28 (April 2020), 8 – 16.
Prentice, C., Quach, S., & Thaichon, P. (2022). Antecedents and consequences of panic
buying: The case of COVID-19. International Journal of Consumer Studies , 46 (1), 132 –
146. https://doi.org/10.1111/ijcs.12649
Setiyohadi, A., Eksekusi, K., Putusan, T., Yang, P., Kekuatan, M., Setiyohadi, A., Tanuwijaya, F., Suarda, I. G. W., Hukum, F., Unej, U. J., Setiyohadi, A., Eksekusi, K., Putusan, T., Yang, P., & Kekuatan, M. (2010). Abstrak Pendahuluan Metode Penelitian . 7 . Vermila, C. W. M. (2018). ANALISIS KARAKTERISTIK KONSUMEN YANG BERBELANJA
SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMBAKO) DI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODEREN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU. Jurnal Agribisnis , 18 (2). https://doi.org/10.31849/agr.v18i2.771