Volume 6, Number 2, Tahun 2022, pp. 243-247 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580

## Analisis  Mekanisme  Administrasi  Pajak  Penghasilan  (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi
Fitri Wahyuni Harefa 1 *, Maya Agustina Tanjung 2
1,2 Program Studi D3, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

## A B S T R A K
Pajak merupakan satu dari beragam sumber pendapatan kenegaraan. Ada  beberapa  jenis  pajak  yang  dikumpulkan  oleh  pemerintahan Indonesia,  di  antaranya  yaitu  pajak  penghasilan  pasal  21.  Pajak penghasilan  pasal  21  merupakan  iuran  wajib  yang  terutang  pada pendapatan  yang  terdiri  dari  tunjangan,  honor,  gaji,  serta  pendanaan lainnya  dengan  identitas  apa  pun  yang  berkaitan  dengan  kerjaan, pelayanan  ataupun  aktivitas  yang  dijalankan  oleh  Wajib  Pajak. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  mekanisme  administrasi  pajak penghasilan  (PPH)  Pasal  21  pada  kantor  jasa  akuntansi.  Metode observasi  yang  digunakan  adalah  teknik  penelitian  deskriptif  melalui pendekatan  kuantitatif.  Prosedur  perolehan  informasi  memakai  teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil observasi membuktikan bahwasanya besarnya pajak penghasilan yang dipungut dari  Bapak  H  sebesar  Rp.  187.500  selama  satu  tahun.  Berdasarkan hasil  observasi  ini  bisa  ditarik  simpulan  bahwa  penghitungan  pajak penghasilan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Jasa  Akuntansi  Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan sudah sesuai dengan UU no.  36  Tahun  2008  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 101/PMK.010/2016. Konsultan pajak diharapkan untuk bisa mempertahankan kinerja dan lebih memperdalam ilmu mengenai cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak agar tidak menjadi  kendala  pada  kewajiban  pajak  agar  dapat  melunasi  iuran wajibnya.

## A B S T R A C T
Tax is one of the various sources of state revenue. There are several types of taxes collected by the Indonesian  government,  including  income  tax  article  21.  Income  tax  article  21  is  a  mandatory contribution owed to income consisting of allowances, honoraria, salaries, and other funding with any identity related to work, services or activities carried out by the Taxpayer. This study aims to analyze the  mechanism  of  income  tax  administration  (PPH)  Article  21  at  the  accounting  service  office.  The observation  method  used  is  a  descriptive  research  technique  through  a  quantitative  approach.  The procedure  for  obtaining  information  uses  observation,  interview,  and  documentation  techniques.  The results of observations prove that the amount of income tax collected from Mr. H is Rp. 187,500 for one year. Based on these observations, it can be concluded that the calculation of income tax carried out by the  Accounting  Services  Office  of  Robert  Lumban  Tobing,  S.E.,  Ak.,  M.Si.,  CA  &  Partners  is  in accordance with Law no. 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance No. 101/PMK.010/2016. Tax consultants are expected to be able to maintain their performance and deepen their knowledge of how  to  calculate,  withhold,  deposit,  and  report  taxes  so  that  they  do  not  become  an  obstacle  to  tax obligations in order to pay off their mandatory contributions.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Setiap orang yang berhak diwajibkan membayar pajak bisa dilihat secara spontan ataupun tak spontan (Ester & Hutabarat, 2020; Nurizzaman, 2020). Iuran  wajib  ialan  sebuah  sumber  pendapatan  negara  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pertumbuhan ekonomi, serta mesin perekonomian. Iuran wajib pendapatan adalah di antaranya macam- macam jenis iuran wajib diambil oleh pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received June 01, 2022 Revised June 02, 2022 Accepted July 14, 2022 Available online July 25, 2022

## Kata Kunci:
Mekanisme,  administrasi,  pajak penghasilan (PPH) Pasal 21

## Keywords:
Mechanism,  administration,  income tax (PPH) Article 21
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
(Aruan et al., 2017; Mulyati Akib, Ika Maya Sari, 2017). Pemerintah mempunyai peluang yang cukup tinggi di  bidang  iuran  wajib  pendapatan.  Pajak  melayani  empat  tujuan  secara  umum  yaitu  fungsi  anggaran, kegunaan pengalokasian, kegunaan pemasaran atau perputaran, serta kegunaan pengaturan/pengaturan (Abdullah et al., 2020; Dewi, 2020). Kegunaan anggaran yaitu kegunaan pajak, mengumpulkan pendapatan Kas Negara dari masyarakat umum untuk membayar pengeluaran kas. Fungsi alokasi adalah fungsi pajak yang digunakan untuk mendukung atau menyediakan produk dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi  distribusi  adalah  pekerjaan  pajak  yang  diterapkan  secara  adil  dalam  kemajuan  ekonomi (Asa  & Utomo, 2019; Ngadiman & Puspitasari, 2017). Fungsi pengatur, yaitu pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor, meghambat inflasi, memberi proteksi terhadap barang produkasi domestic, dan mengatur investasi modal untuk meningkatakan produktivitas ekonomi.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  diferensiasi  ke  tiga  pada  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengetai ketetapan standar  pajak. Pajak merupakan iuran yang menjadi kewajiban pada negeri yang telah dijelaskan pada orang miliknya ataupun lembaga yang sifatnya memaksa ingin didasarkan Undang-Undang, melalui menghindari suatu ketidakseimbangan bahasa serta dipakai agar kepentingan Negara agar semaksimal mungkin menciptakan masyarakat yang sejahtera. Iuran wajib ialah pembayaran masyarakat pada pemerintah sesuai Undang-undang (yang bisa dipaksa) tanpa memperoleh pelayanan  jasa  review  (counter  performance),  yang  diberi  tahu  serta  dipakai  agar  dapat  mendanai kompetisi  general.  Iuran  wajib  ialah  berutang  pada  pemerintah  dengan  prinsip-prinsip  luas  yang  bisa ditegakkan  tidak  tersedianya  kinerja,  yang  bisa  dipraktekkan  pada  keadaan  tertentu,  khususnya  untuk mendukung pengeluaran pemerintah. Pajak memegang peranan penting dalam kegiatan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang dipergunakan untuk segala  kegiatan,  termasuk  pengeluaran  pembangunan (Sani,  2016;  Zulfiara  &  Ismanto,  2019). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu salah satu jenis iuran wajib yang diberikan pada pendapatan seseorang dengan kewajiban pajak sendiri pada negara lain yaitu pembayaran pendapatan uang, honorarium, beban, serta pembiayaan lainnya dalam bentuk dan identitas apa pun. Pemotong pajak mengurangi, menyetorkan, serta pengintegrasian PPh Pasal 21 (Anjarwati & Veny, 2021; Tunggawardhani & Susanti, 2022). Pengusaha, bendahara pemerintah dan pensiunan, badan usaha, dan penyelenggara adalah penghindar pajak. PPh  Pasal  21  yang  dikurangi  serta  dibayar  oleh  Wajib  Pajak  karena  pendapatan  yang  disetujui ataupun didapatkan relevan pada pekerjaannya merupakan pembayaran iuran wajib yang menjadi hutang pada waktu iuran wajib yang berkesesuaian, maka pegawai tidak perlu menambah SPT Tahunan pada akhir tahun (Puspitasari  &  Sayidah,  2019;  Rachmawati  &  Ramayanti,  2016). Pajak  Penghasilan  (PPh)  21 merupakan iuran wajib penghasilan pada kerjaan, jas, atau aktivitas atas identitas atau jenis apa pun yang diperoleh  oleh  orang  yang  diberikan  iuran  wajib  dengan  menggunakan  istilah  pemotongan,  artinya pendapatan bruto yang diberikan dengan pemilik pekerjaan tidak seluruhnya, namun sesudah dikurangi dengan PPh 21. Pekerja peroleh dana pensiunan serta hadiah, elemen dewan komisaris, orang yang sudah tidak bekerja di tempat tersebut, serta khalayak yang hadir  pada acara yang bertemakan PPh 21. PTKP (penghasilan tidak kena pajak) merupakan jumlah  pendapatan yang tidak dikenakan iuran wajib untuk wajib pajak. Besaran PTKP sesuai dengan ketetapan baru dari PER-16/PJ/2016 mengenai dasar prosedur cara  pengurangan,  pendanaan,  serta  penginformasian  iuran  wajib  pendapatan  Pasal  21  dan/atau pendapatan Pasal 26 yang berkaitan dengan bidang kerja, pelayanan, serta aktivitas. Kantor Jasa Akuntansi Robert  Lumban  Tobing,  S.E.,  Ak.,  M.Si.,  CA  &  Partners  menaksir,  mengurangi,  membayarkan,  serta menginformasikan  PPh  pasal  pada  untuk  personel  klien.  Seluruh  kantor  akuntan  memiliki  metode perencanaan pajak yang unik. Prosedur Penaksiran Iuran wajib perusahaan (PPh)  Pasal 21 perusahaan mengungkapkan  apakah  perusahaan  telah  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  sesuai  atau  tidak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme  administrasi  pajak  penghasilan  (PPH)  Pasal  21 pada kantor jasa akuntansi.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Lokasi  kajian  ini  bertempat  di Kantor  Jasa  Akuntansi  Robert  Lumban  Tobing,  S.E.,  Ak.,  M.Si.,CA  &  Rekan  yang  terletak  di  Jalan sisingamangaraja No. 245-D. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan oleh penulis untuk pengolahan data untuk memenuhi tujuan studi dan memudahkan pemahaman (Agung, 2014). Analisis deskriptif kuantitatif adalah penelitian kuantitatif yang  uraiannya  berupa  angka-angka  atau  numerik  (statistik),  dan  penelitiannya  berkaitan  dengan pengembangan angka- angka statistik. Dalam analisis deskriptif kuantitatif, teknik kuantitatif digunakan untuk  menggambarkan  suatu  skenario,  yang  harus  didukung  oleh  tinjauan  pustaka  untuk  memperkuat analisis peneliti dalam penarikan kesimpulan. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis di mana angka-
angka dihitung untuk menganalisis data yang dikumpulkan (Irwanto et al., 2019). Analisis ini merupakan perhitungan data pemotongan PPh 21 yang harus memenuhi ketentuan perpajakan.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Observasi  yaitu  prosedur  perolehan  informasi  dengan  menangkap  keadaan  atau  perilaku  suatu  item melalui  observasi.  Penulis  menggunakan  observasi  langsung  untuk  mengamati  proses  pengurangan penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan, serta  prosedur  dan  data  yang  dipakai  pada  proses  perpotongan  serta  penginformasian  iuran  wajib Penghasilan  (PPh)  Pasal  21.  Wawancara  adalah  salah  satu  cara  perolehan  informasi  di  mana  sisi  yang memberi  interogasi  ataupun  presenter  seta  bagian  yang  memberi  tanggapan  ataupun  sumber berpartisipasi.  Wawancara  sering  dilaksanakan  melalui  kontak  spontan  pada  presenter  kepada narasumber.  Pada  pelaksanaan  interogasi,  presenter  perlu  menyiapkan  bahan  interogasi  yang  nantinya diajukan kepada narasumber berdasarkan informasi yang diperlukan oleh presenter. Teknik pengumpulan data dengan pendokumentasian adalah sebuah prosedur pengumpulan informasi melalui cara menganalisis data-data  yang  berhubungan  dengan  informasi  yang  diperlukan.  Dokumentasi  didapatkan  berdasarkan asas yang telah tersedia, contohnya arsip buku, buku, data, serta lain sebagainya. Dalam observasi tersebut pengkaji memakai teknik perolehan informasi dengan cara dokumentasi agar dapat memperoleh informasi yang bersumber berfasarkan data-data yang dipakai untuk pemotongan dan pelaporan penghasilan (PPh) Pasal 21.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan, pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Besitang Sejatera. Analisa Pendapatan Pegawai tetap dalam PT. Besitang Sejatera memiliki  5  pegawai  tetap.  Agar  memberi  balasan  pada  pekerja  tetap,  PT.  Besitang  Sejahterah  memberi bayaran pokok, beban, serta biaya melembur serta memberikan tunjangan hari raya (THR). Dari data yang sudah di peroleh hanya terdapat satu pegawai tetap yang gajinya diatas PTKP. Perkiraan pajak pendapatan pasal 21 dalam pekerja tetap PT. Besitang Sejahterah atas pegawai tetap masih dilakukan secara manual oleh konsultan pajak Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si.,CA. Perkiraan Tuan Smith tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 telah selesai. Sebagai pegawai tetap dengan klasifikasi K-2 selama satu tahun  pajak  pada  tahun  2020,  ia  menerima  Rp75.000.000.  Perhitungan  untuk  Bapak  H  yang  memiliki pekerjaan tertentu di PT Besitang Sejatera disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan Pph Pasal 21 Tn. H Pada Pekerja Tetap PT Besitang Sejatera.
Masa januari – desember 2020 Gaji pokok setahun Rp. .75.000.000 Penghasilan Bruto Rp. .75.000.000 pengurangan Biaya jabatan (5% dari gaji setahun) Rp. 3.750.000 Jumlah pengurangan Rp 3.750.000 - Penghasilan netto Setahun Rp. 71.250.000 PTKP ( K/2) Untuk Wajib Pribadi Rp. 54.000.000 Status kawin Rp. 4.500.000 Tunjangan anak 2 Rp. 9.000.000 + Jumlah PTKP Rp.67.500.000 – Penghasilan Kena Pajak Setahun (PKP) Rp. 3.750.000 PPh 21 terutang 5% x Rp PPh 21 setahun 3.750.000   Rp. 187.500 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 ) sebulan Rp.15.625
Setelah  melakukan  perkiraan  Pajak  Pendapatan  Pasal  21  selesai,  sehingga  kelak  dilaksanakan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji  pegawai  tetap pada PT. Besitang Sejatera yang akan di potong oleh Konsultan  Pajak  KJA  Robert  Lumban  Tobing  dengan  memberikan  bukti  potong  pajak  formulir  1721-A1 yang akan disetorkan pada kas Negara . Fakta pemotongan adalah surat yang sangat berharga bagi wajib pajak yang bisa dipakai agar dapat meninjau iuran wajib yang terpotong oleh wajib pajak. Pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh Konsultan Pajak maka selanjutnya melakukan penyetoran yang dilakukan langsung oleh  konsultan  pajak  KJA  Robert  Lumban  Tobing.  Pembayaran  pajak  Pengahasilan  ini  sudah  dilakukan secara  online  menggunakan  system  E-  Billing.  E-Billing  merupakan  prosedur  pembiayaan  iuran  wajib secara online yang dimulai melalui pembuatan nomor ataupun ID billing. Pasal 21 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 mengatur bahwa pembayaran iuran wajib pendapatan harus dilaksanakan maksimal pada tanggal 10 bulan sesudah berakhirnya waktu perpajakan. Selanjutnya setelah konsultan pajak melakukan pemotongan  PPh  21  maka  dilakukan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21.  Pelaporan  pajak penghasilan  (PPh)  Pasal  21  harus  dilaporkan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Dirjen  Pajak menerbitkan  Peraturan  PER-01/PJ/2017  mengenai  pemberitahuan  dokumen  informasi  dalam  rangka mengkaji  dan  memberikan  kejelasan  hukum,  menyempurnakan  sistem  pelayanan,  dan  menyesuaikan administrasi  perpajakan  mengingat  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (e-  spt).  Sistem penginformasian  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  pada  pekerja  tetap  di  PT.  Besitang  Sejatera  yang  di lakukan oleh Kobsultan Pajak KJA Robert Lumban Tobing sudah disesuaikan dengan Undang-Udang serta ketetapan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) tentang ketentuan terbaru pada penginformasian pajak pendapatan pasal 21. Melalui adanya e-SPT pelaporan pajak pendapatan pasal 21 tak perlu lagi melaporkan iuran wajib secara manual ke KPP ( Kantor Pelayanan  Pajak)  dengan  menggunkan  formulir  kertas.  Pemberitahuan  SPT  paling  lambat  harus disampaikan tanggal 20 sesudah akhir waktu perpajakan.

## Pembahasan
Pada  perkiraan  serta  perpotongan  pajak  pendapatan  pasal  21  pada  pekerja  tetap  PT.  Besitang Sejatera yang di lakukan oleh konsultan pajak KJA Robert Lumban Tobing , PTKP serta Tarif Pajak sudah disesuaikan dengan ketetapan yang tersedia. Bukti  potong tahunan diberi pada wajib  pajak pada  bulan berikutnya  dijadikan  fakta  bahwasanya  gaji  sudah  dipotong  iuran  wajib.  Pembayaran  pajak  dibayarkan setiap  bulan  oleh  Konsultan  Pajak  menggunakn  E-  Billing.  Konsultan  pajak  selalalu  membuatkan  bukti setoran  pajak  E-Billing  sehingga  tidak  menimbulkan  rasa  curiga  bahwa  sang  Konsulatan  tidak membayarkan atau menyetorkan pajak penghasilan pegawai di PT. Besitang Sejatera. Setelah melakukan wawancara secara langsung dengan Konsultan Pajak di KJA Robert lumban Tobing ada beberapa kendala yang ditemui saat melakukan perhitungan diantaranya pada systematika perhitungan yang melibatkan JHT (jaminan hari tua) dan beberapa tunjangan lainnya.
Kantor  Jasa  Akuntansi  Robert  Lumban  Tobing  melaporkan  pajak  penghasilan  klien  dengan menggunakan  E-Filling,  dimana  E-Filling  merupakan  prosedur  penginformasian  atau  pelaporan  pajak menggunakan teknologi atau oline. Semua wajib pajak diharuskan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya (Dwitrayani,  2020;  Nurizzaman,  2020). Pelaporan  pajak  tahunan  orang  pribadi  menggunakan  formulir yang  sudah  disediakan  langsung  oleh  aplikasi  E-Filling.  E-Filling  ini  merupakakan  wadah  untuk mempermudah  wajib  pajak  untuk  melakukan  pelaporan  pajak  tanpa  harus  dating  ke  KPP  lagi.  Batas pelaporan iuran wajib pada penghasilan yaitu tiga bulan sesudah akhir tahun iuran wajib. Pelaporan pajak yang  dilakukan  oleh  Kantor  Jasa  Akuntansi  memiliki  permasalahan  keterlambatan  pelaporan  pajak  di karenakan pelaporan psajak E-Filling harung menggunkan email dan NPWP. Akan tetapi terkadang wajib pajak  lupa  dengan  Email  dan  NPWP  sehingga  menyebabkan  pelaporan  pajak  agak  terkendala.  Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA diharapkan dapat menjaga serta menaikkan ketaatan pada aturan pajak agar  tidak  terjadi  permasalahan  dan  pengabaian,  serta  selalu  mengkinikan  segala  informasi  peraturan perpajakan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Bagi  konsultan  pajak diharapkan untuk bisa mempertahankan kinerja dan lebih memperdalam ilmu mengenai cara perhitungan, pemotongan,  penyetoran,  serta  pelaporan  pajak  agar  tidak  menjadi  kendala  pada  kewajiban  pajak  agar dapat melunasi iuran wajibnya. Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan untuk selalu melengkapi segala dokumen atau data yang berhubungan dengan pelaporan pajak secara online, sehingga tidak akan terjadi keterlambatan  pelaporan  pajaknya.  Bagi  pengkaji  yang  akan  datang  dinantikan  bisa  mendapatkan informasi yang lebih jelas atau akurat sehingga mampu mempermudah menghitung potongan iuran wajib pendapatan pasal 21 yang dipungut setiap pekerja.

## 4. SIMPULAN
Didasarkan  pada  perolehan  dalam  observasi  ini,  sehingga  penulis  bisa  membuat  kesimpulan bahwasanya  perhitungan,  pemotongan,  penyetoran,  serta  penginformasian  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 yang di lakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA berdasarkan dengan ketetapan yang terdapat di Dirjen Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penginformasian iuran wajib secara online , serta Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA melaksanakan pengiraan  terhadap  PTKP  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.101/PMK.010/2016.  Serta  pula  mekanisme  admistrasi  iuran  wajib  pendapatan  pasal  21  yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA mudah dipahami dan dimengerti .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 8 (4). https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31217. Agung, A. A. G. (2014). Metode Penelitian Pendidikan . Aditya Media Publishing.
Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis  Terhadap  Pajak Penghasilan Badan. Journal  of Public Auditing and Financial Management , 1 (2), 101 – 108. https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496. Aruan, R., Sujana, E., Luh, N., & Erni, G. (2017). The Influence of Taxpayer Attitudes, Taxpayer Morals and Willingness  to  Pay  Individual  Taxes  at  the  Tax  Office  (KPP)  Pratama  Gianyar. E-Journal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1 – 10.
Asa, C. R., & Utomo, D. C. (2019). Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dan Biaya Agensi Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderating. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (3), 1 – 15. Dewi, R. S. (2020). Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial. Al- Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 23 (2), 186 – 198. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54. Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing System, E-Filing System dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Denpasar. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) , 10 (2). https://doi.org/10.36733/juara.v10i2.1342. Ester,  Y.,  &  Hutabarat,  F.  (2020).  engaruh  Struktur  Modal  Terhadap  Nilai  Perusahaan  Dengan  Variabel Mediasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. Bilancia: Jurnal Ilmiah … , 4 (4), 381 – 391. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/771. Irwanto, Nabila, F., Dewi, I. S., Idris, I., & Fajrillah. (2019). Penggunaan metode deskriptif kuantitatif dalam motivasi  kerja  terhadap  kinerja  karyawan  melalui  uji  regresi  linier  berganda. Jurnal  Teknovasi , 06 (03), 54 – 62.
Mulyati Akib, Ika Maya Sari, A. (2017). Pengaruh tanggung jawab moral dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan  pelaporan  wajib  pajak  badan  (studi  pada  kantor  pelayanan  pajak  pratama  kendari). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 (2), 73 – 85. https://doi.org/10.33772/jak-uho.v2i2.2981. Ngadiman,  N.,  &  Puspitasari,  C.  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Kepemilikan  Institusional,  Dan  Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  2010-2012. Jurnal  Akuntansi , 18 (3),  408 – 421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273.
Nurizzaman, R. (2020). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia: Studi Pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 6 (2), 176 – 185. https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345.
Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2019). Persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan  dengan  Peredaran  Bruto  Tertentu. Jurnal  Analisa  Akuntansi  Dan  Perpajakan , 2 (2). https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169.
Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis , 4 (2),  176 – 185. https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75.
Sani, A. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Sujektif Terhadap Kepatuhan Pajak  Melalui  Pemahaman  Akuntansi. Encyclopedia  of  Systems  Biology , 5 (2),  1646 – 1646. http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman. Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (3), 4638 – 4650. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2995.
Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap
Nilai Perusahaan.
Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia , 2 (2), 134 – 147. https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p134-147.