Pengaruh Konflik Peran, Pengawasan Laporan Keuangan, dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi

## Auditor Internal Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat)
Riska Fitri Yeni
(Alumi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: khameksadja@yahoo.com)
Nayang Helmayunita
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nayang.helma@gmail.com )

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  conflict  on  the  role,    supervision  of  financial  statements,  role ambiguity  to  the  commitment  of  local  government  internal  auditor  independence.  This  research  is  classified research causative. In this study, the population is the West Sumatra provincial inspectorate officials as many as  41  people.  The  sample  in this  study  is  total  sampling.  Data  used  in  this  study  are  primary  and  secondary data. Data collection method used is by using a questionnaire. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 17. The results showed that: (1) conflict of roles significant effect on commitment to the independence, (2) the supervision of financial reports  have a significant effect on the  commitment to  the independence, (3) ambiguity no significant effect on the commitment to the independence
Keywords : role conflict, supervision of financial reports, ambiquity,  commitment to independence

## 1. Pendahuluan
Tema  tentang  independensi  dalam  profesi auditor  memiliki  pemahaman  yang  sangat  penting dan  mendalam  demi  tercapainya  tujuan  organisasi. Sorotan  masyarakat  terhadap  profesi  auditor sangatlah  besar  sebagai  dampak  beberapa  skandal perusahaan besar dunia seperti Enron dan WorldCom.  Sorotan  tajam  diarahkan  pada  perilaku auditor  dalam  berhadapan  dengan  klien  yang dipersepsikan  gagal  dalam  menjalankan  perannya sebagai auditor independen.
Dalam lingkup Pemerintah Daerah, independensi  auditor  internal  sangat  dibutuhkan untuk        menjalankan      fungsi  pengawasan  serta fungsi  evaluasi  terhadap  kecukupan  dan  efektivitas kerja sistem pengendalian   manajemen yang diselenggarakan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD). Auditor internal bertanggung jawab untuk  mempertahankan  independensinya  dalam kondisi  apapun,  sehingga  pendapat,  kesimpulan, pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  tidak  memihak  dan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun.
Sebagaimana  hasil penelitian  yang dilakukan Lubis  (2004),  disebutkan  bahwa  independensi akuntan  sebagai  perilaku  profesional  berpengaruh terhadap  kualitas  opini  audit  yang    diberikan  oleh akuntan  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Mautz  dan  Sharaf  (1993)  dalam  Lubis  (2004)  yang mengatakan  bahwa  jika  akuntan  tidak  independen terhadap  kliennya,  maka  opininya  tidak  akan memberikan tambahan apapun.
Kedudukan  dasar  dari  peran  auditor  internal tersebut  dapat  menciptakan  sebuah  tantangan  bagi mereka  untuk  menjaga  independensi  (Ahmad  dan Taylor,  2009).  Pertama,  adanya  kondisi  yang kompleks dan perubahan dalam lingkungan operasional para auditor internal, termasuk kompleksitas serta perubahan peraturan dan teknologi,  yang  dapat  meningkatkan  kemungkinan terjadinya  ambiguitas  peran  (Ahmad  dan  Taylor, 2009).  Kahn et al . (dalam Beauchamp et al ., 2004) mendefinisikan  ambiguitas  peran  sebagai  suatu keadaan  di  mana  informasi  yang  berkaitan  dengan suatu peran tertentu kurang atau tidak jelas.
Sawyer  dan  Dittenhofer  (dalam  Ahmad  dan Taylor, 2009) juga menjelaskan penyebab terjadinya ambiguitas  peran  dalam  lingkungan  auditor  internal adalah  bahwa  auditor  internal  mungkin  melakukan investigasi internal dengan kondisi proses operasional  yang  belum  dikenali,  kompleks,  dan semakin  meluas,  serta  individu  yang  berada  dalam objek  pemeriksaan  berbicara  dalam  bahasa  dan menggunakan  istilah  yang  asing  bagi  pemahaman auditor internal.
Akuntan  dalam  menjalankan  profesinya diatur  oleh  kode  etik  profesi.  Di  Indonesia  dikenal dangan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 1 ayat  2  Kode  Etik  Akuntan  Indonesia  menyatakan bahwa  setiap  anggota  harus  mempertahankan integritas,  objektifitas  dan  indepedensi    dalam melaksanakan  tugasnya.  Independesi  dalam  profesi auditor  memiliki  pemahaman  yang  sangat  penting dan  mendalam  demi  tercapainya  tujuan  organisasi. Sorotan  masyarakat  terhadap  profesi  auditor
sangatlah    besar    sebagai    dampak      beberapa skandal  perusahaan besar dunia seperti Enron dan WorldCom (Verrechia, 2003).
Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak  di  dalam  pelaksanaan  pengujian,  evaluasi hasil  pemeriksaan,  dan  penyusunan  laporan  audit perusahaan  (Arens et  al .,  1996).  Dalam  buku Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (2008)  seksi 220 PSA No 04 Alinea 02 disebutkan bahwa auditor harus  bersikap  independen,  artinya  tidak  mudah dipengaruhi,  karena  ia  melaksanakan  pekerjaannya untuk  kepentingan  umum  (dibedakan  dalam  hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia  tidak  dibenarkan  memihak  kepada  kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian  teknis  seorang  auditor,  jika  ia  kehilangan sikap  tidak  memihak,  maka  ia  tidak  dapat mempertahankan kebebasan pendapatnya.
Kurang independensi auditor dan meraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan  para  pemakai  laporan  keuangan auditan  mulai  menurun,  sehingga  para  pemakai laporan  keuangan  seperti  investor  dan  kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Krisis moral dalam dunia bisnis yang  mengemuka  akhir-akhir  ini  adalah  kasus Enron Corporation (Santoso, 2002).
Auditor  harus  memiliki  komitmen  yang tinggi  dalam  bekerja,  seorang  auditor  yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas  dalam  mempertimbangkan  fakta,  terlepas  dari kepentingan pribadi. Auditor yang memegang teguh indepedensinya,  tidak  akan  terpengaruh  dan  tidak dipengaruhi  oleh  berbagai  kekuatan  yang  berasal dari  luar  diri  auditor  dalam  mempertimbangkan fakta yang dijumpai dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai  sejauh  mana  seorang  auditor  telah  bekerja sesuai  dengan  standar-standar  etika  yang  telah ditetapkan oleh profesinya (Mohr, 2003).
Di  Indonesia  sendiri  ada  kasus  Kimia  Farma dan  Bank  Lippo,  dengan  melibatkan  kantor-kantor akuntan  yang  selama  ini  diyakini  mamiliki  kualitas audit  tinggi.  Kasus  Kimia  Farma  dan  Bank  Lippo juga  berawal  dari  terdeteksinya  manipulasi  dalam laporan  keuangan.  Kasus    lainnya  yang  cukup manarik  adalah  kasus  audit  PT.  Telkom  oleh  KAP yang  lain.  Kasus  keterlibatan  10  KAP  yang melakukan audit terhadap bank beku operasi (BBO) dan  Bank  beku  kegiatan  usaha,  dalam  kasus  ini melibatkan  KAP  “KPMG  Sidharta  dan  Harsono  “ yang  menyarankan  kepada  kliennya  (PT.  Easman Christensen)  untuk  melakukan  penyuapan  kepada aparat  perpajakan  Indonesia  untuk  mendapatkan keringanan  atas  jumlah  kewajiban  pajak  yang  harus dibayarkan (Sinaga, dkk, dalam Ludigdo, 2006).
Permasalahan  lain  terlihat  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Amri  (2012)  di  Di  Kantor Akuntan  Publik  (KAP)  di  Sumbar  dan  Riau,  disini terlihat  komitmen  kerja  aditor  internal  yang  rendah
serta  hal  lain  yang  ditemukan  adalah  kurangnya pegawasan terhadap laporan keuangan yang dilakukan  oleh  KAP.  Kuesioner  yang  disebar sebanyak  50  buah  pada  KAP  yang  ada  di  Sumbar dan  Riau.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan konflik  peran  dan  pengawasan  laporan  keuangan berpengaruh  terhadap  komitmen  kerja  auditor internal.
Berdasarkan kasus-kasus di atas, dan kemudian  dihubungkan  dengan  terjadinya  krisis ekonomi  di  Indonesia,  akuntan  seolah  menjadi profesi  yang  harus/paling  bertanggung  jawab.  Hal ini  disebabkan  karena  peran  pentingnya  akuntan dalam  masyarakat  bisnis.  Permasalahan  berkenaan dengan  komitmen  auditor  muncul  karena  (1) kurangnya  keyakinan  kuat  atas  nilai-nilai  dalam bekerja  oleh  auditor,  (2)  kurangnya  kemauan  untuk berusaha  keras  seperti  yang  diharapkan,  (3) kurangnya keinginan-keinginan kuat individu.
Auditor  tidak  terlepas  dari  permasalahan konflik  peran,  menurut  Mohr  dan  Puck  (2003) konflik peran merupakan suatu pikiran, pengalaman, atau persepsi dari pemegang  peran ( role incumbent ) yang  diakibatkan  oleh  terjadinya  dua  atau  lebih harapan  peran  ( role  expectation )  secara  bersamaan, sehingga  timbul  kesulitan  untuk  melakukan  kedua peran  tersebut  dengan  baik  dalam  waktu  yang bersamaan. Konflik peran dalam lingkungan auditor internal dapat berasal dari pertentangan yang berasal dari  peran  dalam  melakukan  audit  dan  peran  dalam memberikan  jasa  konsultasi.  Dalam  peran  audit, auditor internal  harus  menjaga independensi dengan tidak  mendasarkan  pertimbangan  auditnya  pada objek  pemeriksaan.  Namun  dalam  peran  konsultasi, auditor  internal  harus  bekerja  sama  dan  membantu objek pemeriksaan (Ahmad dan Taylor, 2009).
Konflik  peran  yang  dijumpai  oleh  auditor internal  berhubungan  dengan  kedudukan  auditor internal  itu  sendiri  dalam  organisasi  profesinya. Dengan  demikian,  konflik  peran  yang  dialami  oleh auditor  internal  mungkin  mengakibatkan  auditor rentan terhadap tekanan dari objek pemeriksaan. Hal tersebut  mengakibatkan  rusaknya  independensi auditor internal (Koo dan Sim, 1999).
Permasalahan  berkenaan  dengan  konflik peran  auditor  dimana  audior  masing  belum  bisa memisahkan  anatara  tugas  dengan  tuntutan  pribadi. Dengan  adanya  permasalahan  ini  perlu  hendaknya dilakukan  pengawasan  yang    lebih  ketat  mengenai hasil audit laporan keuangan yang dilakukan auditor publik.  Auditor  internal  menjalankan  dua  peran dalam  organisasi,  yaitu:  peran  audit  dan  peran  jasa konsultasi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  terjadinya intra-sender  role  conflict .    Pertentangan  yang terjadi  peran audit dan peran konsultasi pada auditor internal  merupakan  subjek  konflik.  Dalam  peran audit  auditor  internal  harus  menjaga  independensi dengan  tidak  mendasarkan  pertimbangan  auditnya pada  manajemen.  Namun  dalam  peran  jasa konsultasi manajemen, auditor internal harus bekerja
sama dan membantu manajemen, termasuk menerima pertimbangan dari komite audit.
Permasalahan  lain  yang  ditemukan  di lapangan  adalah    kurangnyan  konsisten  auditor dalam  bekerja  Pengawasan  terhadap laporan keuangan  perlu  dilakukan  karena  dengan  adanya pengawasan  yang  dilakukann  oleh  pihak  terkait akan  memberikan  kontribusi  yang  baik  terhadap hasil  laporan  keuangan  tersebut,  pengawasan  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  internal  dan eksternal..
Ambiguitas peran   mengurangi tingkat kepastian  apakah  informasi  yang  diperoleh  dalam pemeriksaan telah  objektif dan relevan. Ambiguitas peran dapat menyebabkan auditor internal mengalami tekanan (Schuller et al . dalam Koustelios, 2004)  dan penurunan kepuasan   kerja (Jackson dan Schuller, Perreault, Beehr et al .  dalam Koustelios,  2004).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa, ambiguitas peran juga dapat mengurangi kemampuan auditor internal   untuk   tetap   bersikap independen (Ahmad dan Taylor, 2009).
Permasalahan  berkenaan  ambiguitas  adalah (1)  auditor  merasa  tidak  lepas  dalam  arti  adanya tekanan-tekanan  dalam  bekerja,  sehingga  auditor merasa skill yang dipunyai terbatas, (2) auditor tidak bekerja  menurut  semestinya  akan  tetapi  auditor bekerja sesuai keinginan suatu pihak.
Sedangkan fokus penelitian sekarang adalah menguji kembali variabel-variabel tersebut   dengan menggunakan  instrumen  pengukuran  komitmen independensi yang sama, namun dalam lingkup kerja yang  berbeda,  yaitu  auditor  internal  Pemerintah Daerah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengembangkan  ukuran-ukuran  konsep  komitmen independensi,  konflik  peran,  dan  ambiguitas  peran dalam  lingkup  kerja  auditor  internal  Pemerintah Daerah,  dengan  maksud  untuk  memberikan  bukti empiris  mengenai  pengaruh  konflik  peran  dan ambiguitas  peran  beserta  dimensinya  terhadap komitmen  independensi  auditor  internal  Pemerintah Daerah.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah dimana perlu dilakukan pelatihan dan meningkatkan pendidikan  auditor,  agar  auditor  memiliki  skil  yang lebih  kuat  dalam  melaksnakan  tupoksinya  serta dengan  ilmu  yang  dimilikinya  auditor  dapat  lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat    memberikan manfaat  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan praktisi. Adapun bagi pengembangan ilmu pengetahuan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  bukti  empiris  mengenai  bagaimana pengaruh  konflik  peran  dan  ambiguitas  peran terhadap  komitmen  independensi  auditor  internal Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  bagi    praktisi, penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan masukan  untuk  memperbaiki  kinerja  para  auditor internalnya.
2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis
2.1 Konflik Peran
Konflik  peran  adalah  konflik  yang  terjadi karena  ada  benturan  saat  kita  sedang  menjalankan peran-peran  tertentu  Konflik  peran  merupakan bentuk  adanya  perselisihan  antara  harapan-harapan yang  berkaitan  dengan  suatu  peran.  Konflik  peran merupakan  hasil  dari  tidak  konsistennya  harapan- harapan  berbagai  pihak  atau    persepsi  seseorang dengan adanya  perbedaan antara tuntutan peran dan kebutuhan, serta nilai-nilai individu dan sebagainya. Sebagai  akibatnya  seseorang  yang  mengalami konflik peran akan berada dalam suasana terombang-ambing, terjepit, dan serba salah. Konflik peran  dapat  membuat  individu  tidak  dapat mengambil keputusan mana yang lebih baik diantara peran-peran yang dilakukannya.
Konflik  peran  terjadi  saat  munculnya  peran- peran  yang  saling  bertentangan  yang  harus dilakukan  oleh  individu  sebagai  anggota  dalam sebuah  organisasi  (Koo  dan  Sim,  1998).  Hal  itu mengakibatkan  individu  yang  mengalami  konflik peran  tidak  dapat  membuat  keputusan  yang  tepat mengenai  bagaimana  peran-peran  tersebut  akan dilakukan dengan baik.

## 2.2 Pengawasan
Pengawasan  adalah  upaya  agar  sesuatu dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan  dan  instruksi  yang  telah  dikeluarkan. Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk  menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan sebelumnya (Nordiawan, 2006 : 66).
Pengawasan  keuangan  negara  dan  daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Menurut Baswir dalam Halim  A.  (2004:  307-308),  disebutkan  bahwa pengawasan  keuangan  negara  dan  daerah  pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar  pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah berjalan  sesuai  dengan  rencaa,  ketentuan  dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan berdasarkan  obyeknya,  pengawasan  APBN  /APBD, pengawasan  BUMN/BUMD,  maupun  pengawsan barang-barang  milik  negara  dan  daerah  lainnya. David  Granick  mengemukakakan  tiga  fase  dalam pengawasan yaitu fase legislative, fase administratif, dan fase dukungan (Nordiawan, 2006 : 66).
Abdurrahman  mengatakan  ada  beberapa faktor  yang  membantu    pengawasan  dan  mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan  wewenang  yaitu  (1)  filsafat  yang dianut  bangsa  tersebut,  (2)  agama  yang  mendasari seseorang  tersebut,  (3)  kebijakan  yang  dijalankan, (4)  anggaran  pembiayaan  yang  mendukung,  (5) penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, dan (6) kemantapan koordinasi dan organisasi.
Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan  target  dengan  realisasi  setiap program/kegiatan/proyek  yang  harus  dilaksanakan oleh    pemerintah.    Dengan  kata  lain,  fungsi pengawasan    harus  dilakukan  terhadap  perencanaan dan  pelaksanaannya.  Kegiatan  pengawasan  sebagai fungsi  manajemen  bermaksud  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  yang  terjadi setelah  perencanaan  dibuat  dan  dilaksanakan. Keberhasilan  perlu  dipertahankan  dan  jika  mungkin perlu  ditingkatkan  dalam  manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi  atau  unit kerja tertentu.
Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan  menghindari  penyebabnya,  baik  dalam menyusun  perencanaan,  maupun  pelaksanaannya. Untuk  itulah  fungsi  pengawasan  perlu  dilaksanakan sedini  mungkin  agar  diperoleh  umpan  balik  (feed back)  untuk  melaksanakan  perbaikan  bila  terdapat kekeliruan  atau  penyimpangan  sebelum  menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

## 2.3 Ambiguitas Peran
Ambigu/ambiguitas  adalah  kata  atau  kalimat yang mempunyai arti lebih darh satu atau bermakna ganda.  Kalimat  ambigu  secara  struktural  atau ketatabahasaan  sudah  tepat,  tetapi  arti  kalimat tersebut  menimbulkan  makna  ganda  atau  lebih  dari satu  makna.  Dalam bahasa  lisan, penafsiran kalimat ambigu  ini  mungkin  tidak  akan  terjadi  karena adanya  pembedaan  didalam  cara  pengucapannya. Namun,  dalam  bahasa  tulis  (dituliskan)  penafsiran ganda  ini  dapat  saja  terjadi  jika  penanda-penanda ejakan tidak lengkap.
Ambiguitas  itu  makin  lama  makin  menguat pada  diri.  Dua  sisi  yang  berlawanan  itu  kian  lama kian  menonjol.  Dua  sisi  yang  bergabung  menjadi satu  pada  satu  tubuh  itu  menjadikan  dilemma perasaan yang luar biasa. Karena mereka bertentangan  dan  menimbulkan  apa  yang  disebut dengan  ambiguitas.  Ambiguitas  adalah  suatu ketidakjelasan, suatu ketidaktegasan, suatu ketidakpastian. Umpamanya ia adalah  warna, maka ia  adalah  abu-abu  di  antara  hitam  dan  putih.  Hitam dan  putih  adalah  warna  yang  bertentangan,  maka dalam  ambiguitas  diri  terdapat  pertentangan  antara dua  sosok  yang  berlawanan.  Dua  sosok  yang abstrak,  tetapi  mereka  memberikan  pengaruh  yang sangat nyata dan mewujud pada tindakan diri.

## 2.4 Komitmen Independensi
Komitmen  merupakan  kecenderungan  dalam diri  seseorang  untuk  merasa  terlibat  aktif  dengan penuh  tanggung  jawab.  Peran  aktif  dengan  penuh rasa  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  pegawai, maka  akan  mendorongnya  terjun  langsung  dalam suatu kegiatan, harus sanggup menetapkan keputusan  untuk  dirinya  sendiri  dan  dilaksanakan dengan sebaiknya.
Karena komitmen merupakan suatu keputusan  atau  perjanjian  seseorang  dengan  dirinya sendiri  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan, berhenti  atau  meneruskan  sesuatu  kegiatan,  maka personil  telah  memiliki  satu  dari  beberapa  alternatif yang  dianggap    baik,  tidak  ragu-ragu  dalam mengambil sikap (Robbins, 2003).
Robbins (2003:101) menyatakan bahwa “ as a state  in  which  an  employee  identifies  with  a particular organization  and, it’s goal and whises to maintain membership in the organization ”. Seseorang  yang  memiliki  komitmen  akan  memihak pada  suatu  organisasi  dan  tujuan-tujuannya  serta memelihara keanggotaan dalam organisasi itu.
Tinggi  rendahnya  komitmen  kerja  seorang pegawai  tentu  ada  faktor  yang  mempengaruhi terhadap hal demikian sebagai mana yang diungkapkan oleh Nawawi (2000), bahwa komitmen kerja  selain  tumbuh  rasa  kepedulian  seseorang terhadap  suatu  tugas  dan  kepentingan  umum  dan organisasi,  bukan  saja  karena  atas  kepentingan pribadi, akan memberi kontribusi terhadap komitmen.
Piet (1994) dalam Sapeni (2003) menyatakan bahwa  pegawai  yang  memiliki  komitmen  tinggi memiliki  perilaku  antara  lain:  punya  kepedulian terhadap  pekerjaannya,  selalu  menyediakan    waktu dan tenaga yang cukup untuk membantu rekan kerja, peduli  dengan  rekan  sejawat,  peduli  dengan  atasan dan peduli pada tugas pokok.
Sapeni  (2003)  mendeskripsikan  komitmen sebagai berikut:
1) Komitmen  untuk  merubah  keadaan  merupakan dasar misi yang terpenting
2) Komitmen  untuk  menjadi  pemikir  besar  dan menarik orang lain pada anda
3) Komitmen  terhadap  etika  tinggi  membangun kepercayaan bawahan
4) Komitmen  untuk  menjadi  seorang  yang  peka dan mengilhami loyalitas
5) Komitmen  untuk  menjadi  komunikator  yang efektif  dan mendukung hubungan yang produktif
6) Komitmen  untuk  mengambil  keputusan  dalam mengembangkan bakat bawahan
7) Komitmen  untuk  menggunakan  kekuasaan secara bijaksana berarti memiliki pengaruh
8) Komitmen  untuk  mengambil  resiko  berat  dan memperluas kemungkinan
9) Komitmen untuk bersikap berani akan memperkuat keteguhan hati
Komitmen  pegawai  terhadap  tugas  pokok atau  pekerjaannya  sangat  penting  karena  pegawai yang  memiliki komitmen akan  mempunyai loyalitas yang  tinggi,  disiplin,  kepatuhan,  rasa  hormat  dan menunjukkan profesionalisme serta  tanggung jawab yang  tinggi  pada  tugas,  pimpinan  maupun  kepada organisasinya.

## 2.5 Model dan Hipotesis Penelitian
Rincian  model  serta  hipotesis  yang  diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Adapun  hipotesis  yang  diuji  dalam penelitian ini terdiri dari:
(H1): Konflik peran berpengaruh positif terhadap komitment independensi
(H2): Pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap komitmen independensi
(H3) :  Ambiguitas  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap komitmen independensi
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian Penelitian  ini  tergolong  penelitian  kausatif, yang  bertujuan  mencari  pengaruh  antara  dua variabel  yaitu  variabel  independen  (peran  konflik, pengawasan  lapran  keuangan  dan  ambiguitas) sedangkan  variabel  dependen  adalah  komitmen independensi auditor.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  kelompok  elemen  yang lengkap,  yang  biasanya  berupa  orang,  objek, transaksi,  atau  kejadian  dimana  kita  tertarik mempelajarinya  atau  yang  menjadi  objek  penelitian (Arikunto,  2002:103).  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  populasi  adalah  auditor  beserta  aparat dilingkungn inspektorat provinsi sebanyak 41 orang, sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  total  sampling seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.
.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer.  adalah  data  yang  diperoleh dari pembagian angket sesuai variabel yang diteliti,

## 3.4 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penelitian  dilakukan melalui  studi  kepustakaan  dan  field  survey.  Studi kepustakaan  dilakukan  dengan  mempelajari  buku- buku  dan  literature  lainnya  yang  berhubungan dengan  penelitian  penulis.  Srdangkan  field  survey
dilakukan  dengan  cara  mendatangi  langsung responden penelitian
3.5 Jenis dan Pengukuran Variabel Penelitian 3.5.1 Variabel Terikat (Y)
1. Variabel terikat (dependent variable)
Merupakan  variabel  yang  dipengaruhi  atau yang  menjadi  akibat  karena  adanya  variabel  bebas. Variabel dependen dalam  penelitian ini adalah komitmen independensi auditor
2. Variabel bebas (X)
Adalah  variabel  yang  dapat  mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai  pengaruh  positif  ataupun  negatif  bagi variabel  dependen nantinya  Variabel  bebas (independent  variable)  dalam  penelitian    ini adalah  konflik  peran
(X1),
pengawasan laporan   keuangan   (X2),   dan ambiquitas (X3).

## 3.5.2 Pengukuran variabel
Pengukuran  variabel  dalam  penelitian  ini menggunakan  skala  likert  dengan  lima  alternatif jawaban  masing-masing  diberi    skor  yaitu  :  Sangat Setuju  (SS),  Setuju  (S),  Ragu-Ragu  (RR),  Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS)..

## 3.6 Uji Asumsi Klasik 3.6.1 Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi,  data  penelitian  telah memiliki distribusi normal atau tidak.

## 3.6.2 Uji Multikolinieritas
Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi  variabel-variabel  bebas  antara  satu  dengan yang  lain,  maka  salah  satu  variabel  bebas  tersebut dieliminir.  Untuk  menguji  adanya  multikolinearitas dilakukan  dengan  melihat  nilai  VIF  ( Varians Inflating  Factor )  kecil  dari  10  dan  tolerance  besar dari 0,10.

## 3.7 Teknik Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini selanjutnya  dianalisis  dengan  langkah-langkah sebagai berikut:

## 3.7.1 Analisis Deskriptif
Untuk  ini  digunakan  untuk  mengetahui masing-masing kategori jawaban dari setiap deskriptif variabel, yang dapat dihitung menggunakan Tingkat Capaian Responden (TCR)

## 3.7.2 Uji Determinasi (R Square)
Pengujian  ini  digunakan  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  yang dibentuk  dalam  menerangkan  variabel independent. Apabila   R 2 semakin   mendekati 1 berarti variabel dependent semakin  berpengaruh  terhadap  variabel independent
Komitmen Independe nsi Auditor Konflik peran Pengawasa n laporan keuananga n
ambiquitas
4. Analisis Dan Pembahasan
4.1 Hasil Pengumpulan Data
Jumlah  sasaran  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  41  orang  aparat  Inspektorat  Propinsi Sumatera  Barat.  Dari  41  sampel  tersebut  sebanyak 41  kuesioner  juga  dibagikan  pada  semua  pegawai yang  berada  di  lingkungan  Inspektorat  Propinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya ke 41 kuseioner tersebut digunakan  untuk   sumber   data   penelitian karena dianggap  paling  layak  untuk  mewakili  sampel  yang ada,  sebelum  membahas  alebih  lanjut  mengenai hasil  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  dibahasa mengenai gambaran dari responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

## 4.2 Skor Total Capaian Responden
Skor  rata-rata  variabel  pengawasan  laporan keuangan  3,75  dengan  Tingkat  Capaian  Responden (TCR) sebesar 75,02%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel  pengawasan  terhadap  laporang  keuangan masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  pada  umumnya  pengawasan terhadap  laporang  keuangan  sudah  terlaksana dengan baik
Skor  rata-rata  variabel  konflik  peran  3,92 dengan  Tingkat  Capaian  Responden  (TCR)  sebesar 78,50%.  Hal    ini  menunjukkan  bahwa  variabel konflik  peran  masuk  dalam  kategori  baik.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  umumnya konflik peran pada inspektoral sudah  baik
Skor  rata-rata  variabel  ambiquitas  3,72 dengan  Tingkat  Capaian  Responden  (TCR)  sebesar 74,49%.  Hal    ini  menunjukkan  bahwa  variabel ambiquitas  masuk  dalam  kategori  baik.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  umumnya ambiquitas  sudah  baik  skor  rata-  rata  variabel komitmen  kerja  3,62  dengan  Tingkat  Capaian Responden  (TCR)  sebesar  72,41%.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel komitmen kerja masuk dalam  kategori  baik.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  pada  umumnya  pegawai  pada inspektoral  telah  memiliki  komitmen  kerja  yang baik.

## 4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Hasil  pengujian  memperlihatkan  jika  seluruh variabel  peneltian  (konflik  peran,  pengawasan laporan  keuangan,  ambiguitas)  dan  telah  valid, karena  seluruh  variabel  tersebut  memiliki  skor koefisien yang > 0,3640.
Sedangkan  hasil  uji  reliabilitas  dari  masing- masing  variabel,  terlihat  skor Alpha  Cronbachs seluruh  variabel  penelitian  telah  >  0,6.  Oleh  karena itu  dikatakan  seluruh  variabel  penelitian  telaah reliabel/handal.

## 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 4.4.1 Uji Normalitas
Data pada t abel memperlihatkan ba hwa nilai Asym.Sig  (2-tailed)  untuk  variabel  komitmen independen  (Y)  sebesar  0,195  variabel,  konflik peran  (X1)  sebesar  0,171,  variabel  pengawasan laporan  keuangan  (X2)  0,607,  variabel  ambiquitas (X3)  0,175  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai Asym.Sig  (2-  tailed)  dari  semua  variabel  penelitian nilainya    lebih    besar    dari    tingkat  signifikan  yang digunakan  pada  penelitian  ini  ( α = 0,05).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa semua  variabel  penelitian  berdistribusi  normal, dengan  demikian  analisis  regresi  linear  berganda dapat  dilaksanakan  karena  data  telah  berdistribusi normal.\

## 4.4.2 Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  olahan  data  untuk  uji multikolinearitas sebagaimana terlihat pada Tabel 19 di  atas  diketahui  bahwa  nilai tolerance dari Collinearity  Statistics mendekati  1  (satu)  dan  nilai VIF ( Variance  Inflation  Factor )  untuk  semua variabel    bebas  di  bawah  10  (sepuluh).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada  hubungan  yang berarti antara sesama variabel bebas. Oleh karena itu dapat  disimpulkan  bahwa  data  hasil  penelitian  ini tidak  mengalami  kasus  multikolinearitas  sehingga pengolahan  data  dengan  regresi  linear  berganda dapat  karena  tidak  terdapat  kasus  multikolinearitas antara sesama variabel bebas.

## 4.4.3 Uji Heterokesdositas
Hasil  uji  heterekesdositas  ditemukan  pada variabel  x1  dan  x2  memiliki  nilai  sig  <    0,05  maka dapat disimpulkan tidak terjadi kasus heterekesdositas,  sedangkan  pada  variabel    x3 terdapat  nilai  sig  0,558  maka  dapat  disimpulkan terjadi kasus hetereskesdositas.

## 4.5 Pengujian Hipotesis Peneltiian
4.5.1 Pengujian Hipotesis Pertama  (H1)
Data  pada  tabel  memperlihatkan  nilai  t- hitung  variabel  konflik  peran  adalah  8.038  dengan probabilitas  signifikan  sebesar  0,000.  Probabilitas signifikansi  tersebut  lebih  kecil    dari  0,05.  Dengan df = n – k (41-3= 38) diperoleh ttabel sebesar 1.686, dari  hasil  di  atas  dapat  dilihat  bahwa    t-hitung    > ttabel  atau  8.856  >  1.686,  maka  variabel  konflik peran  berpengaruh  signifikan  terhadap  komitmen independensi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

## 4.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Data  pada  tabel  memperlihatkan  nilai  t- hitung  variabel  pengawasan  laporan  keuangan adalah  5,971  dengan  probabilitas  signifikan  sebesar 0,000.  Probabilitas  signifikansi  tersebut  lebih  kecil dari  0,05.  Dengan    df =  n  –  k  (41-3=  38)  diperoleh
ttabel  sebesar  1.686,  dari  hasil  di  atas  dapat  dilihat bahwa  thitung  >  ttabel  atau  5.685  >  1.686,  maka variabel pengawasan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

## 4.5.3 Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
Dari tabel 19 nilai thitung  variabel ambiguitas  adalah  2,583  dengan  probabilitas signifikan  sebesar  0,558.  Probabilitas  signifikansi tersebut  lebih  besar  dari  0,05.  Dengan  df  =  n  –  k (41- 3= 38) diperoleh ttabel sebesar 1.686, dari hasil di  atas  dapat  dilihat  bahwa  thitung  <  ttabel  atau 0.591  <  1.686,  maka  variabel  ambiguitas  tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi.    Dengan  demikian  hipotesis  ketiga (H3) ditolak.
4.6 Pembahasan 4.6.1 Pengaruh konflik peran terhadap komitmen  independensi  auditor  internal pemerintah daerah
Penelitian  ini  menemukan  bukti  empiris bahwa  hipotesis  1  (konflik  peran  (X1)  berpengaruh signifikan  terhadap  komitmen  independensi  (Y), diterima.  Konflik  peran  terjadi  saat  munculnya peran-peran  yang  saling  bertentangan  yang  harus dilakukan  oleh  individu  sebagai  anggota  dalam sebuah  organisasi  (Koo  dan  Sim,  1998).  Hal  itu mengakibatkan  individu  yang  mengalami  konflik peran  tidak  dapat  membuat  keputusan  yang  tepat mengenai  bagaimana  peran-peran  tersebut  akan dilakukan dengan baik.
Dalam  menjalankan  tugasnya  di  lingkungan pemerintahan,  aparat  Inspektorat  pasti  berhubungan dengan    bagian  atau  individu  yang  lain.  Hubungan tersebut kemungkinan besar mengakibatkan terjadinya  perbedaan-perbedaan  yang  mengarah pada  konflik.  Berdasarkan   teori konflik peran dan literatur audit internal, konflik peran  yang berkaitan dengan  auditor  internal  dibagi  menjadi  tiga  jenis, yaitu: inter-role  conflict , intra-sender  role  conflict , dan personal  role  conflict (Ahmad  dan  Taylor, 2009).
Inter-role  conflict timbul  karena  adanya permintaan  peran  yang  terlalu  banyak,  seperti konflik/pertentangan  yang  dialami  auditor  internal akibat perbedaan permintaan  dari organisasi dengan aturan  standar  profesi  audit  internal  (Ahmad  dan Taylor,  2009).  Kompleksitas  birokrasi  dapat menyebabkan prosedur dan praktik kerja pemerintahan  menyimpang  dari  standar  praktik profesional. Oleh karena itu, dalam lingkungan audit pemerintahan  terdapat  kemungkinan  yang  besar bahwa  aparat  Inspektorat  menjalankan  suatu  hal yang dapat diterima oleh pejabat pemerintahan tetapi dilarang dalam profesi audit.
Selain  itu,  peluang  untuk  mengabaikan standar  etika  profesi  dan  menyetujui  permintaan
pejabat pemerintahan akan mengakibatkan menurunnya pelaporan tingkat pelanggaran, ketidakberesan, dan kelemahan sistem pengendalian internal.  Auditor  internal  menjalankan  dua  peran dalam  organisasi,  yaitu:  peran  audit  dan  peran  jasa konsultasi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan      terjadinya intra-sender role conflict .
Penelitian  Reynold  (2000)  menyimpulkan bahwa  pertentangan  yang  terjadi  karena  peran  audit dan peran konsultasi pada auditor internal merupakan  subjek  konflik.  Dalam  peran  audit auditor internal harus menjaga independensi dengan tidak  mendasarkan  pertimbangan  auditnya  pada manajemen.
4.6.2 Pengaruh  pengawasan  laporan  keuangan terhadap  komitmen  independensi  auditor internal pemerintah daerah
Pengawasan  internal  adalah  pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan  lingkungan  internal  organisasi  pemerintah. Dalam  tatanan  organisasi  pemerintahan  Indonesia, pelaksana  fungsi  ini  pada  tingkat  pemerintahan daerah  adalah  Badan  Pengawas  Daerah  (Bawasda). Sedangkan pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lembaga khusus pengawasan  yang  dibentuk  secara  internal  oleh pemerintah  atau    lembaga  eksekutif  adalah  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Menurut (Bawsir, 1999) pengawasan eksternal  adalah  suatu  bentuk  pengawasan  yang dilakukan  oleh  suatu  unit  pengawasan  yang  sama sekali  berasal  dan  luar  lingkungan  organisasi eksekutif.  Dengan  demikian,  dalam  pengawasan eksternal  ini,  antara  pengawas  dengan  pihak  yang diawasi  tidak  terdapat  lagi  hubungan  kedinasan.  Di Indonesia,  fungsi  pengawasan  eksternal  ini,  antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  Badan  Perneriksa  Keuangan  (BPK),  dan secara langsung oleh masyarakat.
4.6.3 Pengaruh
ambiguitas terhadap
komitmen
independensi auditor internal pemerintah daerah
Rizzo et  al. (1970  dalam  Michael et  al .,
2009)  menyatakan  bahwa  ambiguitas  peran menunjukkan ambivalensi saat apa yang diharapkan  tidak  jelas      karena  kekurangan informasi  mengenai  suatu  peran  dan  apa  yang dibutuhkan  dalam  suatu  tugas.  Pegawai  tidak mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan.
Dalam  suatu  organisasi  sebaiknya  memiliki keterangan  yang  jelas  mengenai  tugas  dan tanggung  jawab  yang  diberikan  penerima  mandat. Dapat  disimpulkan  bahwa  ambiguitas  peran  dapat timbul  pada  lingkungan  kerja  saat  seseorang kurang  mendapat  informasi  yang  cukup  mengenai kinerja yang efektif dari sebuah peran .
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Penelitian  ini  menghasilkan  3  simpulan yaitu  (1)  konflik  peran  berpengaruh  signifikan terhadap  komitmen  independensi,  (2)  pengawasan laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap komitmen  kerja,  dan  (3)  ambiguitas  tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi.

## 5.2 Saran
Ada  2  saran  bagi  peneliti  selanjutnya.
Pertama,  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada Inspektorat Provinsi sumatera barat sehingga untuk mendapatkan  hasil  penelitian  yang  generalisir  ke semua objek perlu dilakukan  penelitian  yang lebih luas.  Kedua,  melengkapi  penelitian  dengan wawancara langsung untuk meningkatkan keseriusan  responden  menjawab  item  pertanyaan yang  ada,  sehinnga  dapat  mengurangi  biasnya jawaban responden .

## Daftar Pustaka
Alghozali. 2007. Metodelogi Penelitian . Jakarta: Rieneka Cipta.
Ahmad,  Z.,  dan  D.  Taylor.  2009.  “Commitment  to Independence  by  Internal  Auditor:  TheEffects of  Role  Ambiguity  and  Role  Conflict.”
Managerial Auditing Journal ,  Vol.  24,No.  9, pp.   899-925.
Alex. 2004. KomitmenOrganisasi . Erlangga. Jakarta.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian . Penerbit PT.Rineka Cipta. Jakarta
Arens  ,  Alvin  A.,  and  Loebbecke  ,  James  K.,  1996, Auditing  An  Integrated  Approach ,Jakarta :penerbit Salemba Empat.
Badan  Pengawasan  Keuangan  Pemerintah  (1998), Yogyakarta
Boyton, Modern  Auditing ,sixth  edition  ,  John Willey & Son.
Deddi  Nordiawan  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik . Jakarta : Salemba Empat
Idris.  2008. Analisis      Data    Kuantitatif .  UNP Padang.
Lubis,  Sari.  2004. Persepsi  Auditor  dan  User Tentang  Independensi  Akuntan  Seba  gai Perilaku  Profesional  dan  Pengaru  hnya terhadap
Opini Audit .
Tesistidakdipublikasikan.Universit  as  Sumatra Utara Medan.
Mohr,  A.T.,  dan  J.F.  Puck.  2003.  “Inter-  Sender
Role Conflicts, General Manager Satisfactionand Joint Venture Performance in Indian-  German  Joint  Ventures.”  Working Paper No.03/19. Mutchler, J.F. 2003. “Independence and
Objectivity: A Framework for ResearchOpportunities  in  Internal  Auditing.” The Institute of Internal Auditors, AltamonteSprings, FL.
Mautz,  R.K.  dan  H.A  Sharaf  .1993, The Philosophy  of  Auditing  Sarasota,  American Accounting Association.
Mulyadi . (2002).
Akuntansi Manajemen.
Yogyakarta : Salemba Empat
Reynolds,  M.A.  2000.  “Professionalism,  Ethical Codes and The Internal Auditor: A MoralArgument.” Journal of Business Ethics ,
Vol. 24 No. 2, pp. 115-124.
Robbins. 2003. Perilaku orang, konsep, kontroversi, aplikasi (Handyana Pujaat Wika, penerjemah. Jakarta: Prentalindo.
.  2006. Perilaku      orang,    konsep, kontroversi,  aplikasi (Handyana  Pujaat  Wika, penerjemah. Jakarta: Prentalindo.
Sarwono,  S.W.  2002. Teori-  teori  Psikologi  Sosial . PT Raja GrafindoPersada.
Santoso.  2002. Statistical  Package  Social  Science versi 17. Salemba Empat .Jakarta.
Sugiyono.  2008.  M etode  penelitian  kuantitatif . Penerbit Alfabeta . Bandung.
Sawyer , Lawrence B, Dittenhofer , Salemba Empat
: Jakarta Subiyanto ( 2013 ) .Jakarta  : Gramedia Supriyono .(1988). Pemeriksaan Akuntan . Yogyakarta :BPFE
Siti  Mawar  Indah  (2010)  “pengaruh  Kompetensi& independensi  auditor  terhadap  kualitas  audit .Semarang.

## LAMPIRAN

## UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test X1 X2 X3 Y N 41 41 41 41 Normal Parameters a,b Mean 47.10 37.51 26.07 32.59 Std. Dev iat ion 9.104 7.427 5.759 7.467 Most Extreme Absolute .173 .119 .119 .172 Dif f erences Positive .113 .094 .103 .172 Negativ e -.173 -.119 -.119 -.115 Kolmogorov-Smirnov Z 1.109 .762 .761 1.103 Asy mp. Sig. (2-tailed) .171 .607 .609 .175
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated f rom data.

## UJI MULTIKOLINIERITAS
Coefficient Model Unstandardized Coeff icients Standardized Coeff icients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Bet a Tolerance VIF 1 (Con stant ) -7.274 2.138 -3.402 .002 X1 .504 .057 .617 8.856 .000 .230 4.346 X2 .409 .072 .398 5.685 .000 .229 4.373 X3 .028 .047 .021 .591 .558 .900 1.111 a. Dependent Variable: Y Regression Model R R Square Adjusted R Squre Std. Error of the Estimate 1 772 a .657 .654 1.618
ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2239.887 3 746.629 285.299 .000a Residual 99.446 38 2.617 Total 2339.333 41
a. Predictors: (Constant), X3, X1,  X2
b. Dependent  Variable: Y
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -7.274 2.138 -3.402 .002 X1 .504 .057 517 8.856 .000 X2 .409 .072 .398 5.685 .000 X3 .028 .047 .021 .591 .558 a. Dependent Variable: Y
Halaman ini sengaja dikosongkan