## PENINGKATAN PENGETAHUAN KADER MUDA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) TENTANG PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACE
Poni Sukaesih Kurniati 1 1 Universitas Komputer Indonesia

## INFO NASKAH

## Diserahkan
4 April 2022 Diterima 6 Juni 2022 Diterima dan Disetujui 17 Juni 2023
Kata Kunci: Pengetahuan, Partai Politik; Golkar, kebijakan Publik, Good Governance
Keywords: Knowledge, Political Parties; Golkar, Public policy, Good Governance

## ABSTRAK
Tujuan  dari  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  adalah  untuk meningkatkan  pengetahuan  kader  muda  Partai  Golongan  Karya  (GOLKAR) tentang  peran  dan  fungsi  partai  politik  dalam  kebijakan  Publik  guna mewujudkan  good  governance  di  Indonesia.  Metode  Pelaksanaan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  yang  digunakan  adalah  melalui  pelatihan  atau  workshop yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari melalui workshop  dengan  tehnik  focus  gruf  Discussion  guna  membahas  masalah- masalah yang dihadapi kader muda partai golkar serta praktek dari materi yang diberikan terkait fungsi dari partai politik. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan  bahwa  fungsi  partai  GOLKAR  belum  berfungsi  dengan  optimal, terutama  terkait  fungsi  pendidikan  politik,  komunikasi  politik,  artikulasi  dan agregasi  kepentingan  serta  pengatur  dan  pengendali  konflik  dalam  kaitannya dengan  tahapan  kebijakan  publik  yang  mengarah  pada  terwujudnya  good governance di Indonesia. Kesimpulannya adalah Parpol memiliki peran penting dalam  kebijakan  publik  melalui  ketaatan  dan  komitmen  menerapkan  nilai-nilai dan  etika  politik  yang  berlaku.  Parpol  juga  memiliki  peran  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  dengan cara  mengusulkan  kepentingan-kepentingan  rakyat untuk  dijadikan  kebijakan  publik.  Kalau  parpol  tidak  melaksanakan  peran  itu, maka ia dapat ditinggalkan oleh pemilihnya dan kehilangan alasan eksistensinya.
Abstract.  The  purpose  of  this  Community  Service  activity  is  to  increase  the knowledge of  young  cadres  of  the  Golkar  Party  (GOLKAR)  about  the  role  and function  of  political  parties  in  public  policy  to  realize  good  governance  in Indonesia.  The  Community  Service  Implementation  Method  used  is  through online training or workshops. The activity was carried out for two days through a  workshop  with  a  focus  group  discussion  technique  to  discuss  the  problems faced  by  young  Golkar  party  cadres  and  the  practice  of  the  material  provided related  to  the  functions  of  political  parties.  The  results  of  Community  Service indicate  that  the  function  of  the  GOLKAR  party  has  not  functioned  optimally, especially  concerning  the  functions  of  political  education,  political communication,  articulation  and  aggregation  of  interests  as  well  as  regulating and  controlling  conflict  with  the  stages  of  public  policy  that  lead  to  the realization  of  good  governance  in  Indonesia.  The  conclusion  is  that  political parties  have  an  important  role  in  public  policy  through  obedience  and commitment  to  implementing  applicable  political  values  and  ethics.  Political parties also have a role in realizing the welfare of the people by proposing the interests  of  the  people  to  become  public  policies.  If  a  political  party  does  not carry  out  that  role,  then  it  can  be  abandoned  by  its  voters and  lose  the  reason for its existence

## 1. PENDAHULUAN
Generasi  muda  Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  perpolitikan  Indonesia. Jika  harus  menunjuk  salah  satu  pihak  dalam  konstelasi  politik  nasional,  yang  seharusnya dapat  mengelola  potensi  generasi  muda,  partai  politiklah  jawabannya.  Potensi  anak  muda Generasi muda Indonesia hari ini memiliki potensi yang luar biasa. Mereka adalah angkatan muda  Indonesia  yang  paling  terdidik  dan  paling  banyak  mengenyam  pendidikan  tinggi dibandingkan  dengan  generasi-generasi  sebelumnya.  Hal  ini  dikarenakan  generasi  muda merupakan  suatu  identitas  bangsa  yang  meneruskan  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  insan yang mempengaruhi pembangunan bangsanya (Nurmalisa, 2017).
Antusiasme politik anak muda yang terlihat  dari partisipasi  Pemilu  2019 dan berbagai sikap  kolektif  menyikapi  kebijakan  politik  pasca  pemilu  presiden  (pilpres)  juga  patut diperhitungkan  (Pamungkas,  2020).  Mereka  berhasil  mendobrak  mitos  tentang  generasi muda  yang  dianggap  paling  apatis  terhadap  politik.  Apabila  dikelola  dengan  baik,  potensi yang  luar  biasa  ini  bisa  menjadi  jawaban  bagi  partai  politik  untuk  menghadapi  tantangan politik  yang  kian  dinamis,  serta  kebutuhan  elektoral  yang  rasional.    Namun,  tampaknya belum  banyak  parpol  yang  bisa  melihat  momentum  ini.  Pasca-Pemilu  2019,  selain  partai- partai  papan  bawah,  belum  banyak  parpol  yang  benar-benar  menonjolkan  kader-kader mudanya dalam organisasi kepartaian.
Melihat  survei  LSI  per  Agustus  2019,  parpol  menjadi  lembaga  negara  yang  memiliki tingkat  kepercayaan  paling  rendah.  Tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  parpol  hanya berkisar diangka 53 persen (Jayani, 2019). Di sisi lain, sikap dan pandangan generasi muda yang mendominasi populasi Indonesia hari ini baik secara langsung maupun tidak langsung banyak  memengaruhi  dinamika  politik  nasional.  Jika  politisi  partai  melihat  celah  antara masalah dan peluang ini, parpol seharusnya menyusun strategi untuk melakukan rekrutmen sekaligus  juga  menempatkan  generasi  muda  dalam  jabatan  strategis  partai.  Hal  ini  bisa menjadi jalan untuk mengurangi jarak antara persepsi negatif anak muda dengan kenyataan dinamika  berkecimpung  dalam  politik  praktis.  Daripada  berposisi  berseberangan,  parpol bisa merangkul  generasi muda untuk  menjadi  brand ambassador organisasinya. Lebih  jauh lagi, seandainya parpol bisa melakukan regenerasi kepemimpinan kepada politisi yang lebih muda,  kemungkinan  untuk  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  pada  parpol  lebih terbuka lebar.
Dengan  perkembangan  zaman  dan  berbagai  tantangannya  saat  ini,  pemikiran  dan pendekatan  anak  muda  yang  segar  akan  membawa  napas  baru  dalam  strategi  dan  langkah
politik kepartaian. Pemikiran-pemikiran kritis generasi muda bisa dikonversi menjadi mesin yang  membangun  bagi  parpol.  Dalam  konteks  kalkulasi  yang  realistis,  regenerasi  dalam parpol juga merupakan investasi jangka panjang.
Data  Pemilu  2019  yang  menunjukkan  besarnya  angka  pemilih  pemula,  secara  tidak langsung  memastikan  bahwa  Pemilu  2024  mendatang  juga  masih  menjadi  ajang  bagi politisi-politisi  muda  (Badan  Pusat  Statistika,  2019).  Pengawakan  dan  kepemimpinan generasi  muda  dalam  parpol  bisa  menjadi  tindakan  preventif  terhadap  tokoh-tokoh  muda populer “kutu loncat” yang marak muncul akibat kaderisasi instan pada tahun-tahun politik.
Tanggung  jawab  dan  kesempatan  berkarya  membangun  partai  bisa  menjadi  jalan  untuk memupuk rasa kepemilikan kader-kader muda populer terhadap parpol dari mana ia berasal. Secara  keseluruhan,  pengawakan  dan  regenerasi  kepemimpinan  parpol  kepada  generasi muda bisa menjadi strategi kunci dalam konstelasi politik masa depan.
Salah satu  partai  politik yang turut mendukung dalam pengembangan pemuda sebagai regenasi kepemimpinan ialah Partai Golkar. Hal ini terlihat dari kondisi Partai Golkar yang tidak pernah kehabisan kader karena sistem regenerasi dan kaderisasinya baik. Kemenangan kader  muda  Golkar  itu  menunjukkan  kaderisasi  yang  digalang  berjalan  baik  di  pusat  dan daerah.  Oleh  karena  itu,  berbagai  upaya  untuk  kaderisasi  dilakukan  di  level  pusat  dan daerah.  Begitu  pula  di  DPD  Kabupaten  Bandung,  kader  muda  Golkar  terus  dikader  guna memiliki pengetahuan politik lebih baik, sehingga partai berlambang pohon beringin ini bisa memiliki  citra  yang  progresif,  millenials  friendly,  dan  fresh,  dimana  akan  meningkatkan kualitas  anak  muda  agar  bisa  bicara  banyak  di  kancah  politik  dan  memiliki  kesempatan untuk bisa berkontribusi untuk negara melalui Partai Golkar.
Melihat fenomena tersebut di atas, maka pendidikan politik ini memang harus menjadi program  berkala  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  diri  kader  muda  Partai Golkar. Demikian pula dengan Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung yang focus terhadap pembinaan  kader  mudanya  untuk  memiliki  pengetahuan  politik  yang  akan  menjadi  dasar dalam melaksanakan aktifitas politiknya.
Beranjak dari hal tersebut di atas, maka sebagai dosen Universitas Komputer Indonesia yang  memiliki  kewajiban  melaksanakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  dimana  salah satunya  melaksanakan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  merasa  perlu  untuk melakukan  diskusi  dengan  para  kader  muda  Partai  Golkar  DPD  Kabupaten  Bandung  guna meningkatkan  pengetahuan  tentang  kebijakan  politik.  Pengetahuan  Kebijakan  politik  ini sangat diperlukan, mengingat dengan aktifitas kader muda tatkala di masa saat ini maupun
masa yang akan datang harus mampu menyikapi dengan berbagai kebijakan politik.
Tujuan dari kegiatan ini adalah :
a. Mengidentifikasi  permasalahan-permasalahan  pada  kader  muda  Fraksi  Golkar  DPRD Kabupaten Bandung
b. Mengidentifikasi  sejauh  mana  pengetahuan  kader  muda  fraksi  Golkar  DPRD  Kabupaten Bandung atas kebijakan politik di Indonesia
c. Menganalisa  tingkat  pengetahuan  kebijakan  politik  kader  muda  fraksi  Golkar  DPRD Kabupaten Bandung
d. Memberikan  pengetahuan  kebijakan  politik  kader  muda  Fraksi  Golkar  DPRD  Kabupaten Bandung
e. Meningkatkan pengetahuan kebijakan politik kader muda Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung
f. Kader  muda  Fraksi  Golkar  DPRD  Kabupaten  Bandung  menjadi  meningkat  pengetahuan tentang kebijakan politik.

## 2. METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  melalui pelatihan/workshop serta diskusi secara daring,  sebagai upaya untuk   saling bertukar pikiran dan  berdiskusi    tentang  Peran  dan  fungsi  parpol  dalam  kebijakan  public  guna  mewujudkan goodgovernance  di  Indonesia  yang    pada  akhirnya  akan  berimbas  pada  meningkatnya pemahaman kader muda Partai Golkar   tentang kebijakan publik.  Jadwal Pelaksanaan PKM ini selama 8 bulan.

## Jadwal Pelaksanaan
Adapun  jadwal  kegiatan  PKM  yang  akan  dilaksanakan  selama  selama  delapan  bulan dengan jadwal seperti terlihat pada table 1.

## Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKM
No. Uraian Kegiatan 2021 Mar  Apr Me i Ju n Jul  Agt  Sept  Okt 1 Pembuatan Proposal
2 Konsolidasi Mitra PKM
3 Perumusan materi pelatihan
4 Persiapan
Pelaksanaan
Pelatihan
5 Pelaksanaan Pelatihan (1)
6 Pelaksanaan Pelatihan (2)
7 Pembuatan Laporan PKM
8 Publikasi  PKM  di  jurnal PKM terakreditasi Sinta
Susunan kegiiatan PKM dengan para peserta dapat dilihat pada table 2 .

## Tabel 2.  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kader
Muda Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung
HARI/T GL WAK TU KEGIATAN Kamis, 16.00 – 16.30 Pembukaan Kaprodi IP Unikom 29 Juni 2021 Sambutan Dekan FISIP Unikom Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si.,AK.,CA. Sambutan dan membuka kegiatan Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bandung H. Sugianto, S.Ag., M.Si. Doa Arijal 16.30 – 18.00 Materi 1 : Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si. Komunikasi Politik yang memberdayakan. Tugas Untuk Bimtek hari kedua : Setiap Peserta menyiapkan pidato tentang program partai (durasi 3 menit). Jum’at, 15.30- Materi 2 : Tatik Rohmawati,
30 Juni 2021 16.10 Proses Legislatif yang demokratis  S.IP.,M.Si. 16.10 – 16.50 Materi 3 : Peran dan tugas partai politik dalam kebijakan publik guna mewujudkan good governance. Dr. Poni Sukaesih, S.IP.,M.Si. 16.10 – 18.00 Praktek Penyampaian Pesan. Peserta dibagi kedalam 3 Kelompok untuk masuk ke dalam 3 ruang zoom. Setiap peserta akan diberi kesempatan untuk menyampaikan Pidato (durasi 3 menit) Dr.  Nia  Karniawati, S.IP.,M.Si.  Dr.  Poni Sukaesih, S.IP.,M.Si. Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Foto Pelaksanaan Kegiatan:

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  teoretis  Parpol  setidaknya  memiliki  lima  fungsi  yang  semestinya  diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis yaitu, (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi  agregasi  kepentingan, (3)  fungsi  sosialisasi  politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik (Putra, 2003).
Artikulasi  Kepentingan  Setiap  individu  ataupun  kelompok  masyarakat  sebagai  warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa  berbeda  dan  bahkan  bertentangan  satu  sama  lain.  Parpol  harus  bisa  memerankan fungsinya  mengajukan  kepentingan-kepentingan  rakyat  dalam  proses  perumusan  kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  memegang  kedaulatan.  Kalau  parpol  mampu memerankan  fungsinya  mengajukan  kepentingan-kepentingan  rakyat  seperti  itu,  maka parpol  yang  demikian  akan  memeroleh  dukungan  rakyat.  Sebaliknya  jika  Parpol  tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya.
Agregasi  Kepentingan  Rakyat  sebagai  warga  negara  memiliki  berbagai  kepentingan yang  diajukan  untuk  dipenuhi  oleh  kebijakan  publik.  Parpol  dalam  proses  perumusan
kebijakan  publik  harus  dapat  memerankan  fungsinya  menggabungkan  kepentingan- kepentingan  yang  merupakan  tuntutan  rakyat  menjadi  alternatif-alternatif  terbaik  yang memenuhi  aspirasi  rakyat.  Menggabungkan  kepentingan-kepentingan  yang  beragam  yang terkadang  bertentangan  menjadi  alternatif-alternatif  terbaik  membutuhkan  intelektualitas yang  tinggi.  Parpol  yang  mampu  memerankan  fungsinya  seperti  itu  akan  menjadi  pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan ditinggalkan.
Sosialisasi  Politik Setiap negara memiliki  nilai-nilai  dan etika politik yang dipandang baik  yang  berlaku  di  negara  yang  bersangkutan.  Parpol  harus  memerankan  fungsinya mensosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kapada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai  dan  etika  politik  harus  dilakukan  secara  terus-menerus.  Warga  negara  supaya memeroleh sosialisasi  politik seperti itu sepanjang hidupnya, sehingga nilai-nilai  dan  etika politik  yang  berlaku  mempribadi  pada  diri  warga  negara.  Parpol  yang  tidak  melakukan sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya terhadap negara. Di sisi lain rakyat  seharusnya  bisa  berlaku  kritis  terhadap  Parpol  yang  demikian.  Misalnya  untuk Indonesia,  nilai-nilai  dan  etika  politik  yang  berlaku  adalah  yang  sejalan  dengan  Pancasila,
Undang-Undan Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  (Kaelan,  2009;  Tim  Penerbit  Buku  Pancasila,  2005).  Parpol  yang  tidak menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik itu seharusnya tidak dipilih rakyat.
Rekrutmen  Politik  Parpol  memiliki  kepentingan  untuk  menempatkan  kader-kadernya pada  jabatan-jabatan  politik  di  pemerintahan  untuk  menyuarakan  dan  mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen  politik  inilah  Parpol  seharusnya  menunjukkan  kemampuannya  berdemokrasi  di internal  partai.  Kalau  di  internal  partai  tidak  bisa  berdemokrasi,  bagaimana  Parpol  bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara?
Komunikasi  Politik  Melalui  komunikasi  politik  Parpol  mengomonikasikan  informasi, isu,  gagasan,  dan  program-program  partai  sehingga  dapat  diketahui  oleh  rakyat.  Segenap struktur  partai  supaya  dapat  memerankan  fungsinya  melakukan  komunikasi  politik. Komunikasi  politik ini dapat  dilakukan melalui  berbagai  saluran komunikasi  yang tersedia secara  legal.  Muara  dari  semua  peran  Parpol  itu  adalah  formulasi  dan  implementasi kebijakan publik yang merespons  kepentingan rakyat.  Pemilih yang rasional akan memilih Parpol  yang  mampu  memformulasikan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  publik  yang
merespons  kepentingan  rakyat.  Jika  Parpol  tidak  mampu  melaksanakan  peran  dan  fungsi yang demikian, maka akan ditinggalkan oleh konstituennya yang rasional (Rachbini, 2002).
Karena  itu  Parpol  semestinya  mulai  meninggalkan  cara-cara  yang  tidak  rasional  dalam memengaruhi  pemilih.  Sejalan  dengan  peningkatan  tingkat  pendidikan,  masyarakat  akan berubah dari irasional ke rasional dalam menentukan pilihan.

## Praksis Peran Partai Politik
Apakah  Parpol  Golkar  di  Indonesia  sudah  memerankan  fungsinya  secara  semestinya dalam  mewujudkan  kehidupan  berdemokrasi  yang  santun  dan  kesejahteraan  rakyat? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut.
a. Apakah  Parpol  melakukan  rekrutmen  secara  demokratis  untuk  ditempatkan  pada jabatan-jabatan politis?
b. Apakah  Parpol  sudah  memerankan  fungsinya  mengusulkan  kepentingan-kepentingan rakyat  untuk  dijadikan  kebijakan  publik?  Apakah  Parpol  mampu  memenuhi  janji-janji pemilu?
c. Apakah  Parpol  mampu  mengelola  berbagai  kepentingan  menjadi  alternative-alternatif kebijakan publik?
d. Apakah  Parpol  sudah  memerankan  fungsinya  menyosialisasikan  nilai-nilai  dan  etika politik  yang  berlaku?  Apakah  Parpol  sudah  betul-betul  memiliki  komitmen  terhadap Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI?
e. Apakah  Parpol  sudah  memerankan  fungsinya  menyampaikan  informasi,  isu,  gagasan, dan program-program partai yang bermanfaat bagi rakyat?
Jika  jawaban-jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  di  atas  positif,  maka  Parpol  telah berupaya  dalam  mewujudkan  kehidupan  berdemokrasi.  Juga  Parpol  telah  berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk  dijadikan  kebijakan  publik.  Jika  sebaliknya  yang  dilakukan  oleh  Parpol,  maka  sesuai dengan  teori  pilihan  publik  (Rachbini,  2002)  maka  parpol  yang  demikian  akan  ditinggalkan oleh pemilihnya.

## 4.   SIMPULAN
Partai Politik (GOLKAR) memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan public di Indonesia.    Partai  sebagai  sarana  pendidikan  politik,  komunikasi  politik,  sosialisasi  politik, penyalur  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan  politik,  pengatur  dan  pengendali  konflik,
rekruitmen politik, serta partisipasi politik sangat memiliki kontribusi besar dalam perumusan kebijakan  public,  implementasi  dan  evaluasi  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  partai  hendaklah memiliki  kemampuan  bagaimana  menggali  masalah-masalah  public  serta  kepentingan- kepentingan  public  yang  menjadi  aspirasi  masyarakat  untuk  diselesaikan  dengan  kebijakan yang didasari pronsip good governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Surbakti, R. (1992).Memahami-Ilmu-Politik, Jakarta: PT GRASINDO Alie,M. (2013). Pemasaran Politik di Era Multi Partai. Bandung: Mizan Publika
Badan Pusat Statistka, (2019). Statistik Politik 2019.
https://www.bps.go.id/publication/2019/12/17/0da6c0d9d84d5200d4d38799/statistik -politik-2019.html
Bambang,  S,  dan  Sugianto.  (2007).  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Gemunggung  Solo:
Penerbit Grahadi
Eman, H. (2002). Politik Membela Yang Benar; teori, kritik, dan nalar : Yogyakarta Hendra. (2006). Fisafat Demokrasi. Jakarta : Bumi Aksara. Jayani,  D  H.  (2019).  Tingkat  Kepercayaan  terhadap  Institusi  Publik  2019.  Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/30/survei-lsi-kpk-dan-presiden- jadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik.
Kaelan. (2009). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Nurmalisa, Y. (2017). Pendidikan generasi muda. Universitas Lampung : Media Akademi. Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992).Analisis  Data  Kualitatif:  Metode-metode  Baru.
Jakarta: UI Press.
Pamungkas, D P. (2020). Menempatkan Anak Muda dalam Partai Politik. https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/11295671/menempatkan-anak-muda- dalam-partai-politik. Jakarta : Kompas.
Putra,  F.  (2003).  Partai  Politik  dan  Kebijakan  Publik,  Analisis  Terhadap  Kongruensi  Janji Politik  Partai  dengan  Realisasi  Produk  Kebijakan  Publik  di  Indonesia  1999-2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rachbini, D J. (2002). Ekonomi Politik, Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Gani, S. I. (1984). Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia. HI, A. R. (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu. Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia) Indonesia.  (2011).  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik.
LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM
Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden.
Indonesia.  (2012).  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilu  DPR,  DPD  dan DPRD