http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu p-ISSN: 2089-4473       e-ISSN: 2531-1314
Vol. 10, No. 1, April 2020
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI
Dian Fawzy Ilmiah, email: dianfawzy.dfi13@gmail.com Universitas Islam Batik Surakarta
Anita Wijayanti Universitas Islam Batik Surakarta
Purnama Siddi Universitas Islam Batik Surakarta

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan dan  penatausahaan,  dan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  di Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali  tahun  2018.  Teknik  pengambilan  sampel  pada penelitian ini adalah random sampling dengan menggunakan sampel sebanyak 3 desa di Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali.  Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  teknik  analisis  tematik.  Berdasarkan hasil  pengujian  analisis  tematik  akuntabilitas  perencanaan  alokasi  dana  desa  dilakukan secara  transparan  dan  partisipatif.  Akuntabilitas  pelaksanaaan  dan  penatausahaan berjalan  dengan  transparan,  patisipatif,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran. Sedangkan  untuk  akuntabilitas  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  berjalan  dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.
Kata  kunci  :  akuntabilitas,  transparansi,  partisipatif,  akuntabel,  tertib  dan disiplin anggaran, ADD.

## 1 PENDAHULUAN
Desa  merupakan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  sehingga  masyarakat memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul maupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa).  Desa  memiliki  kewenangan  yaitu  dalam  bidang  penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkana asal-usul, adat istiadat, serta ide dan tanggungjawab  dari  masyarakat  (Kholmi,2016).  Dalam  undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  telah  mengatur  bahwa  keuangan  dan  asset  desa  yang  digunakan untuk memberikan pelayan publik khususnya masyarakat adalah dana yang berasal dari Pendapatan  Asli  Daerah.  Baik  Pemerintah  dari  pusat  hingga  Kabupaten  atau  Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan transfer dana, hibah ataupun donasi bagi Desa. Salah  satu  dana  yang  ditransfer  oleh  pemerintah  untuk  mendukung  pembangunan  di Desa  adalah  dengan  memberikan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Putra et  al,  2107).  Alokasi Dana  Desa  (ADD).  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  dana  perimbangan  dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten / Kota dimana dana tersebut dibagi secara  merata / seimbang  antara  desa satu dengan  desa  yang  lainnya,  demikian maka disebut dengan Alokasi Dana Desa kemudian disingkat ADD (Peraturan Pemerintah
Nomor  72  Tahun  2005). Alokasi Dana  Desa  (ADD) sebagai bantuan  dana  stimulan  atau perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinanaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat  (Permendesa  Nomor  5  tahun  2015).  Untuk  mengelola  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  maka  dibutuhkan  beberapa  tahap-tahap  pengelolaan,  meliputi  perencanaa, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  antara  lain  :  (1).  Bagaimana  akuntabilitas perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali?.  (2). Bagaimana  akuntabilitas  pelaksanaan  dan  penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali?.  (3).  Bagaimana  akuntabilitas  pelaporan  dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?
Manfaat  dari  penelitian  ini  antara  lain  :  (1).  Manfaat  Teoritis  dari  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pembelajaran  dalam  mengembangkan  suatu kesejahteraan dalam suatu desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti  selanjutnya  dalam  mengkaji  faktor-faktor/indikator-indikator  lain  yang berpengaruh  betul  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  (2). Manfaat  hasil  penelitian  ini  bagi  Pemerintahan  Desa  diharapkan  dapat  menjadi  evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Desa dan menjadi acuan untuk memperbaiki pola  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Ampel  agar  dapat  terealisasi secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. (3). Manfaat hasil dari penelitian ini bagi  Masyarakat  diharapkan  dapat  memberi  informasi  kepada  masyarakat  tentang perkembangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, melihat dari hasil penelitian  yang  dilakukan,  masyarakat  dapat  memberi  kritik  maupun  saran  kepada pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) setempat agar dapat melakukan pengelolaan dengan lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2 TINJAUAN LITERATUR

## TINJAUAN TEORI

## 1. Dana Desa
Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  Dana  Desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan,  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Alokasi Dana Desa
Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2015,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diberikan  kepada  desa berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proporsiona

## 3. Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  suatu  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  dan menerangkan  kinerja  seseorang  maupun  pimpinan  suatu  unit  organisasi  kepada  pihak yang berwenang dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

## a. Perencanaan
Perencanaan adalah kegiatan atau proses dimana sejumlah orang menyalurkan pemikiran serta  kesepakatan  secara  matang  untuk  mengelola  keuangan  desa  dalam  rangka pembangunan  maupun  pemberdayaan  masyarakat  (Rahum,  2015).  Pengelolaan perencanaan Alokasi Dana Desa agar mencapai akuntabilitas maka dilaksanakan dengan prinsip transparan dan partisipatif.

## b. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaksanaan  pembangunan  desa  harus  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  oleh masyarakat bersama dengan aparat pemerintahan. Masyarakat dan aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemembangunan desa.  Pengelolaan  pelaksanaan  dan  penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  agar  mencapai akuntabilitas maka dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, skuntabel, tertib dan didiplin anggaran.

## c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaporan  merupakan  suatu  proses  dimana  hasil  kegiatan    yang  telah  dicapai  dalam penatausahaan dikelola dan disampaikan kepada msyarakat, BPD dan pengawas (Rahum, 2015).  Pengelolaan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  agar mencapai  akuntabilitas  maka  dilaksanakan  dengan  prinsip  transparan,  akuntabel,  tertib dan disiplin anggaran.

## PENELITIAN SEBELUMNYA
Penelitian  oleh  Siti et  al  (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas dalam  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  pengelolaannya  sudah  berjalan dengan  baik  dan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dilakukan  dengan  kegiatan  musyawarah perencanaan  dan  pembagunan  pada  tingkat  dusun,  desa,  maupun  kecamatan  yang melibatkan masyarakat, BPD, serta LPMD.
Penelitian oleh Syahadatina (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  mencerminkan  prinsip  transparan.  Prinsip transparan  ini  juga  didukung  oleh  prinsip  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pelaksanaan. Lalu untuk prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan sepenuhnya dengan pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi yang sudah selesai dan lengkap.
Penelitian  oleh  Nasehatun  dan  Anisa  (2017)  hasil  penelitian  ini    menunjukkan  bahwa Akuntabilitas  Penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  telah  berjalan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun  ada  beberapa  hal  yang  belum pernah  terjadi  yaitu  terkait  dengan  prosedur  pengisian  kas  desa,  dalam  penelitian  ini menerangkan  bahwa  bendahara  desa  tidak  pernah  menyimpan  uang  desa.  Dari pernyataan  ini  bisa  dikatakan  bahwa  Kepala  Desa  adalah  pihak  utama  yang  mengatur pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Akan  tetapi  secara  keseluruhan  bahwa  dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa sudah mencapai tingkat akuntabilitas.
Penelitian  oleh  Putra et  al  (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  telah  berjalan  dengan  baik,  namun  ada  beberapa prosedur yang belum tepat waktu dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menyatakan bahwa  ada  dua  pelaporan  yang  dilaporkan  secara  berkala  oleh  bendahara  yang  intinya akan  dipertanggungjawabkan  setiap  bulannya  kepada  Kepala  Desa  serta  laporan  akhir yang  akan  disampaikan  kepada  Bupati  paling  lambat  31  Desember  tahun  yang

## Jurnal Ekonomi-QU
berekenaan.
Penelitian  oleh  Abu  Rahum  (2015)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  laporan petanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik sudah berjalan dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  seluruh  kegiatan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  yang  sudah  berjalan  serta  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  ini  didasarkan  pada tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  memperoleh  data  atau  gambaran  yang  jelas  mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bersifat kualitastif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan sebagai metode untuk meneliti suatu keadaan secara langsung atau alamiah dimana peneliti adalah kunci utama (Sugiyono, 2007).
Variabel  penelitian  pada  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  terdiri  dari:  (1).perencanaan Alokasi Dana Desa dengan indikator berupa rtransparan dan pertisipatif. (2). Pelaksanaan dan  penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  indikator  transparan,  pertisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. (3). Pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan indikator transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.
Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Tertib dan Disiplin Anggaran
( Buku Pedoman Pemerintah , Rahum (2015), Wida et al (2017)) Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penatausahaan
Perencanaan Transparan, Akuntabel ,Tertib dan Disiplin Anggaran (Buku Pedoman Pemerintah, Rahum (2015), Putra et al , (2017))
Transparan dan Partisipatif
(Buku pedoman
Pemeruintah,
Mardiasmo (2009)
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah 3 desa di Kecamatan Ampel kabupaten Boyolali  yaitu  Desa  Tnaduk,  Desa  Selodoko  dan  Desa  Sidomulyo.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini data primer didapat dari kegiatan wawancara dan observasi. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  bertemu  langsung  antara  penanya  ( interviewer)  dengan  narasumber  (interviewee) (Masiyah,  2016).  Obyek  yang  akan  diteliti  disini  adalah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Lalu subyek  yang  akan  dimintai  keterangan  mengenai  obyek  yang  akan  diteliti  adalah seseorang  yang  terlibat  langsung  dengan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah melakukan pengamatan langsung, peneliti juga menyimpan hasil  observasi  dalam  bentuk  dokumentasi  foto  sebagai  bukti  bahwa  keadaan  tertulis sesuai dengan kenyataan yang dapat dilihat secara langsung.
Sumber  data  sekunder  adalah  data  yang  diberikan  secara  tidak  langsung  kepada pengumpul  data  (Sugiyono,  2015).  Pada  penelitian  ini  data  sekunder  diperoleh  melalui laporan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  pada  tahun  2018.  Dengan  menggunakan laporan keuangan maka akan dapat diketahui bahwa pengelolaan sudah mencapai pada kata Akuntabilitas.
Dalam  penelitian  ini  data  responden  yang  digunakan  adalah  pemerintah  desa  di Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali  yang  menerima  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  pada tahun 2018. Responden yang akan diwanwancarai meliputi :
a) Kepala Desa
b) Bendahara Desa
c) Staf lain yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
d) Staf Kecamatan yang menerima dan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD)
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  yang  disebut  teknik  analisis  tematik.  Analisis data  tematik  adalah  analisis  yang  dilakukan  setelah  mengumpulkan  data  melalui wawancara dan observasi. Analisis data tematik bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  mengelompokkan berdasarkan tema-tema agar lebih mudah untuk dipahami.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## AKUNTABILITAS PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA
Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  tahap  awal  yang  dilaksanakan  desa. Penrencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  memiliki  beberapa  indikator  agar  bisa  berhasil. Indikator tersebut adalah transparan dan partisipatif.

## a. Transparan
Diharapkan dengan sikap transparan ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana struktur perencanaan  yang  akan  dilakukan  pemerintah  desa.  Pada  studi  kasus  yang  sudah dilakukan  oleh  peneliti  di  desa  Tanduk,  Selodoko  dan  Sidomulyo,  ternyata  dari  masing- masing  desa  memberikan  jawaban  yang  hampir  sama  perihal  sikap  transparan.  Setiap desa menerapkan sikap transparan dengan cara memberitahukan secara langsung berapa nominal  Alokasi  Dana  Desa  yang  diperoleh  oleh  desa  itu  sendiri.  Ada  pula  cara penyampaian  transparansi  dana  dengan  memberi  tahukan  kepada  BPD  ,  lalu  BPD menyampaikan ke masyarakat.

## b. Partisipatif
Pada  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  selain  memperhatikan  aspek  transparan  juga memperhatikan  aspek  partisipatif.  Partisispasi  masyarakat  bisa  disampaikan  misalnya melalui  Musrenbangdes  dimana  masyarakat  dan  pemerintah  desa  berkumpul  untuk bersama-sama  menentukan  perencanaan  apa  yang  akan  dilakukan  untuk  pekembangan desa  tersebut.  Pada  perencanaan  juga  membutuhkan  yang  namanya  pertisipasi.  Studi kasus yang sudah dilakukan olrh prnrliti mrmberikan hasil bahwa pada Desa Tanduk Dan Selodoko sangan terbuka sekali terhadap hak masyarakat untuk berpendapat. Dua desa ini  mengadakan  musyawarah  dusun  (Musdus)  yang  dilakukan  di  masing-masing  dukuh. Setelah  malkasanakan  Musdus  dan  memperoleh  beberapa  kesepakatan,  maka  pihak Pemerintah desa akan melanjutkan ususlan dusun itu dalam musyawarah Desa (Musdes) yang mana dalam Musdes nantinya akan dipilih manakah Kegiatan yang akan atau segera untuk dilaksanakan.

## AKUNTABILITAS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA
Pelaksanaan dan penatausahaan adalah proses dimana suatu perencanaan dilakukan dan pada  saat  melaksanakan  perlu  adanya  suatu  pencatatan  atau  pengelolaan  dana  oleh bendahara desa. Agar pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan baik, maka perlu adanya indikator yang berupa transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

## a. Transparan
Pada  pelaksanaan  perlua  danya  sikap  transparan  dari  Pemerintah  Desa  untuk  selalu menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  berapa  jumlah  dana  yang  digunakan. Berikut  adalah  studi  kasus  yang  peneliti  lakukan  untuk  mengetahui  bagaimana pemerintah  desa  menerapkan  sikap  transparan  saat  proses  pelaksanaan.  Berdasarkan studi  kasus  yang  dilakukan  pada  tiga  desa  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Pemerintah Desa sudah menerapkan sikap transparan kepada masyarakat terkait berapa dana yang dikeluarkan untuk melakukan proses pelaksanaan.

## b. Partisipatif
Pelaksanaan  Alokasi Dana  Desa  perlu  adanya partisipasi agar  pelaksanaan  bisa berjalan dengan lancar dan cepat terselesaikan. Bentuk sikap partisipatif dapat dilihat melalui studi kasus  yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  3  desa  tersebut.  Partisipasi  msyarakat  itu berbeda-beda.  Ada  yang  perpartisi  penuh  dengan  cara  gotong  toyong,  ada  yang berpartisipasi sebagai pegawai padat karya dalam pelaksanaan, dan ada juga yang tidak dilibatkan partisipasinya dalam melakukan pelaksanaan karena sudah sangat berpedoman dengan peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Kabupaten.

## c. Akuntabel
Pada  proses  penatausahaan  sangat  diperhatikan  perihal  bagaimana  akuntabelnya  suatu pencatatan.  Akuntabel  adalah  bagaimana  pemerintah  desa  mencatat  semua  kegiatan pengeluaran  dan  memasukan  dana  sesuai  dengan  bukti  yang  sebenarnya.  ketiga  studi kasus  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penerapan  sikap  akuntabel  pada penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  berjalan  akuntabel.  Hal  ini  didukung  dengan adanya  sistem  atau  aplikasi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  dinamakan dengan  Siskeudes  (Sistem  Keuangan  Desa).  Adanya  sistem  ini  maka  Pemerintah  Desa diharapkan  dapat  membuat  penatausahaan  dengan  jujur  dan  sesuai  dengan  bukti  yang sebenarnya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## d. Tertib dan disiplin anggaran
Pada pelaksanaan  dan penatausahaan perlu adanya tertib dan disiplin anggaran. Dimana dana  yang  digunakan  susuai  dengan  rencana  penganggaran  yang  sudah  dibuat  ketika perencanaan awal atau sesuai dengan RAB dan pelaksanaan yang sudah berjalan. dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  tertib  dan  disiplin  anggaran  pada  penatausahaan  ini  sudah berjalan  dengan  tertib  dan  disiplin.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  adanya  sistem  yang sudah menyediakan format pencatatan sehingga mempermudah Pemerintah Desa dalam menyusun penatausahaan. Apabila ada kendala, Pemerintah Desa sudah bisa mengatasi kendala tersebut tanpa membuat anggaran menjadi kurang atau boros.

## AKUNTABILITAS  PELAPORAN  DAN  PERTANGGUNGJAWABAN  ALOKASI  DANA DESA
Pelaporan merupakan hasil kegiatan yang telah dicapai dalam penatausahaan dikelola dan disampaikan  kepada  masyarakat,  BPD  dan  pengawas  (Rahum,  2015).  Tidak  hanya pelaporan,  melainkan  pemerintah  juga  harus  mempertanggungjawabkan  laporan  yang telah dibuat tersebut. Suatu lapotan dan pertanggugjawban dikatakan akuntabel apabila sudah memenuhi indikator transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.

## a. Transparan
Pada  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  perlu  adanya  sikap  transparan.  Pemerintah Desa  harus  transparan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  meminta  pelaporan  dan pertanggungjawaban. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa Desa  Tanduk,  Selodoko  dan  Sidomulyo  sudah  menerapkan  sikap  transparan  dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporannya kepada pihak yang tingkatannya lebih  tinggi  yaitu  pihak  kecamatan  dan  Pemeritah  Daerah.  Selain  pihak  kecamatan  dan kabupaten,  ketiga  desa  tersebut  juga  transparan  kepada  masyarakat.  Sehingga masyarakat  tidak  bertanya-tanya  bagaimana  Pemerintah  Desa  mengelola  Alokasi  Dana Desa tersebut.

## b. Akuntabel
Saat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  juga  memperhatikan  perihal  sikap  akuntabel, dimana  Pemerintah  Daerah  dalam  melaporka  dan  mempertanggungjawabankan  harus dengan  sikap  akuntabel.  Sikap  akuntabel  yang  dimaksud  disini  adalah  Pemerintah  Desa membuat laporan dan pertanggungjawaban dengan format dan keadaan keuangan yang sesungguhnya.  Setelah  peneliti  melakukan  studi  kaus  pada  tiga  desa  kaitannya  dengan penerapan sikap akuntabel pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Maka peneliti dapat menarik  kesimpulan  tentang  penerapan  sikap  akuntabel  pada  pelaporan  dan pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  bahwa  pelaporan  dan  pertanggungjawaban sudah  dilakukan  secara  akuntabel,  bersdasarkan  atas  bukti-bukti  yang  sesungguhnya terjadi tanpa dibuat-buat.

## c. Tertib dan Disiplin Anggaran
Selain  transparan  dan  akuntabel,  dalam  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  juga harus memperhatikan  tertib  dan  disiplin  anggaran  dimana  semua  pelaporan  dan pertanggungjawaban  yang  diberikan  sesuai  dengan  peraturan  atau  ketentuan  yang berlaku  serta  disiplin  pada  anggaran  yang  sudah  sistimasikan  sebelumnya.  Kesimpulan yang  dapat  diambil  dari  studi  kasus  yang  sudah  dilakukan  tentang  tertib  dan  disiplin anggaran  tersebut  adalah,  bahwa  Pemerintah  Desa  Tanduk,  Seodoko  dan  Sidomulyo sudah  menggunakan  dana  dengan  tertib  dan  disiplin  serta  dikelola  dengan  semaksimal mungkin.

## PEMBAHASAN
Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dilakukan  dengan  kegiatan  musyawarah perencanaan  dan  pembagunan  pada  tingkat  dusun,  desa,  maupun  kecamatan  yang melibatkan  masyarakat,  BPD,  serta  LPMD  (Siti et  al  ,2017).  Perencanaan  dilakukan dengan  prinsip  transparan  dan  partisipatif.  Prinsip  transparan  dilakukan  dengan menyampaikan  langsung  kepada  masyarakat  melaui  pemasangan  banner  yang  didalam banner  tersebut  sudah  tertera  berapa  ADD  yang  didapat  oleh  desa  tersebut.  Cara  lain yang digunakan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi tentang ADD ini adalah dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada BPD dusun setempat dan kemudian BPD menyampaikan  langsung  kepada    masyarakat  melalui  musyawarah  dusun  (Musdus). Prinsip partisipatif pada perencanaan dilakukan dengan mengadakan Musdus dan Musdes agara  masyarakat  turut  berperan  untuk  menyumbangkan  ide  dan  aspirasinya  untuk mengembangkan desa mereka.
Penelitian oleh Syahadatina (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  mencerminkan  prinsip  transparan.  Prinsip transparan  ini  juga  didukung  oleh  prinsip  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pelaksanaan. Lalu untuk prinsip akuntabilitas telah berjalan dengan sepenuhnya dengan pertanggungjawaban  secara  fisik  dan  administrasi  yang  sudah  selesai  dan lengkap.pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  menggunakan  prinsip  transparan,  partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Prinsip transparan sudah dilakukan dengan cara Pemerintah  Desa  menyampaikan  semua  dana  yang  sudah  dianggarkan  kepada masyarakat.  Prinsip  partisipatif  ditunjukkan  melalui  gotong  royong  atau  pemberdayaan masyarakat (mengadakan lowongan pekerjhaan bagi  masyarakat setempat yang belum memiliki  pekerjaan/  padat  karya).  Pri  sip  akuntabel  pelaksanaannya  didukung  dengan adanya  aplikasi  Siskeudes  yangmana  dalam  penggunaan  Siskeudes  sangat  membantu Pemerintah  Deswa  dalam  menjaga  keakuntabelannya  serta  tertib  dan  disiplin  dalam menggunakan anggran Alokasi Dana Desa.
Penelitian  oleh  Putra et  al  (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Akuntabilitas Pelaporan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  telah  berjalan  dengan  baik,  namun  ada  beberapa prosedur  yang  belum  tepat  waktu  dalam  pelaksanaannya.  Pelaporan  dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ampel sudah menerapkan prinsip transparan,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Penerapan  prinsip  transparan ditunjukkan  dengan  penyampaian  laporan  baik  kepada  pihak  kecamatan,  kabupaten, maupun  pusat/propinsi.  Prinsip  akuntabel  yang  diterapkan  ditunjukkan  dengan penggunaan  Siskeudes. Penggunaan  Siskeudes  ini dalam  memasukkan data harus seuai dengan bukti-bukti yang ada. Hasil pengolahan dari aplikasi Siskeudes ini nantinya akan menghasilkan  laporan  Realisasi  Alokasi  Dana  Desa.  Dimana  dalam  laporan  Realisasi tersebut dapat ditunjukkan bahwa Pemerinbtah Desa sudah mengelola Alokasi Dana Desa semaksimal mungkin. Pemaksimalan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini menjadi  penilaian  bahwa  Pemerintah  sudah  menggunakan  dana  dengan  Tertib  dan disiplin.

## PENUTUP

## SIMPULAN
Setelah dilakukan peneitian pada beberapa desa di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yaitu Desa  Tanduk,  Desa  Seodoko dan  Desa  Sidomulyo  maka  peneliti menemukan  hasil tentang  Akuntabilitas  Pengeolaan  Aokasi  Dana  Desa.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali  pada  tahun  2018  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut
Tahap  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  tiga  desa  di  Kecamatan  Ampel  sudah menerapkan sikap transparan dan partisipatif. Hal ini dapat dilihat pada saat pemerintah desa  dengan  keterbukaannya  menginformasikan  berapa  jumlah  dana  yang  didapat  dan mempersilahkan  masyarakat  sendiri  untuk  menyusun  perencanaan  kegiatan  yang  akan dilakukan.  Bentuk  keterbukaan  (transparan)  pemerintah  desa  dilakukan  lewat musyawarah dusun atau disampaikan ke BPD lalu BPD menginfomasikan ke masyarakat. Lalu  agar  terbentuk  suatu  partisipasi  masyarakat  pemerintah  desa  mengadakan musyawarah  dusun  (Musdus)  dan  musyawarah  desa  (Musdes)  supaya  masyarakat  bisa menyalurkan gagasan dan ide untuk kemajuan dan perkembangan desa itu sendiri.
Tahap pelaksanaan dan penatausahaan Alokasi Dana Desa pada tiga desa di Kecamatan Ampel  Kabupaten  Boyolali  telah  menerapkan  prinsip  atau  sikap  transparan,  partisipatif, akuntabel  serta  tertib  dan  displin  anggaran.  Prinsip  transparan  dapat  diihat  dari pemerintah  desa  menyerahkan  berapa  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  ditentukan  sendiri oleh  masyarakat.  Prinsip  partisipatif  disini  terdapat  beberapa  cara  yang  diterapkan  oleh pemerintah desa. Partisipatif bisa diwujudkan dengan sistem gotong royong, bayaran, dan ada  juga  yang  hanya  melibatkan  anggotan  kantor  desa  saja  untuk  mengelola  dana tersebut karena dirasa memang hanya untuk kepentingan pihak intern kantor desa saja. Akuntabel  dalam  penetausahaan  sudah  sangat  akuntabel  karena  sudah  menggunakan sistem atau aplikasi yang dinamakan Sisten Keuangan Desa (Siskeudes) yang disediakan dari pemerintah daerah  dan sudah pasti keakuntabelannya. Selanjutnya pada tertib dan disiplin  anggaran  disini  pemerintah  desa  juga  mengandalkan  penggunaan  Siskeudes tersebut,  dimana  setiap data dana  yang dimasukkan  dalam  sistem  harus sesuai dengan kenyataan atau bukti yang ada.
Tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  pada  tiga  desa  di Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolai sudah  dilaksanakan  dengan  transparan,  akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Transparan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah  dilakukan  dengan  transparan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pemerintah  desa menyampaikan  hasil  realisasi  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  laporan  lembaran  atau kertas  dan  laporan  dalam  bentuk  MMT  besar  yang  dipasang  didepan  kator  desa  atau tempat-tempat  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Akuntabel  yang  dilakukan pemerintah  desa  dalam  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  disini  dapat  dilihat  dari pemrintah  desa  menggunakan  sistem  atau  aplikasi  Siskeudes  untuk  melaporkan  hasil pengelolaan  kepada  pemerintah  daerah,  propinsi  maupun  pusat.  Tertib  dan  disipin anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dapat  diihat  dari  laporan  besaran  dana yang sudah terealisasi dengan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah desa  sudah  menerapkan  dengan  seimbang  antara  dana  yang  masuk  dengan  dan  yang keluar  (terealisasi)  sehingga  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaannya  tidak  terjadi kekurangan dana.

## KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  sudah  diuraikan  diatas,  terdapat keterbatasan dari penelitian yaitu:
1. Pada waktu pelaksanaan penelitian, perjanjian waktu dengan narasumber tidak dapat ditetapkan  sehingga  peneliti  sulit  untuk  menentukan  waktu  wawancara.  Melihat  hal tersebut maka peneiti harus mengikuti waktu luang dari pemerintah desa agar tidak bertepatan dengan acara dinas pemerintah desa.
2. Informan  hanya  menyediakan  dokumen  dalam  bentuk  hard  file  sehingga  peneliti hanya bisa mendokumentasikannya dalam bentuk foto biasa.
3. Keterbatasan  waktu  peneitian  mengakibatkan  poeneliti  kurang  bisa  meneliti  pada desa di seluruh kecamatan dan hanya bisa meneliti pada sebagian  desa saja.

## SARAN
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah duraikan diatas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:
1. Peneiti selanjutnya sebaiknya mencari contact person dari informan yang akan dituju, sehingga  antar  peneliti  dengan  informan  dapat  menentukan  waktu  yang  tepat  dan baik untuk melakukan wawancara.
2. Sebaiknya penelliti selanjutnya menginformasikan dahulu apa saja data yang akan di dokumentasikan dan menanyakan apakah ada data dalam bentuk soft file sehingga sebelum  berlangsung  wawancara  informan  bisa  menyiapkan  dokumen  terlebih dahulu.
3. Sebaiknya  peneliti  selanjutnya  lebih  memperhitungkan  waktu  pelaksanaan  dan pengerjaan  peneitian.  Lebih  me manage  lagi  pembangian  pengerjaan  usulan penelitian,  pelaksanaan  penelitian  dengan  pengolahan  data  sehingga  tidak kekurangan waktu.

## REFERENSI
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta Pusat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Buku Saku Dana Desa, Jakarta. Hanafie,  H.,  Nugraha,  A.,  Huda,M.  (2019).  Akuntabilitas  Dana  Desa  (Kajian  Tentang Akuntabilitas  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Masalembu,  Kabupaten  Sumenep). Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1-8.
Hidayah, N., Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada  Desa  Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo. Jurnal  Akuntansi dan Sistem Informasi, 2(1), 1-7.
Kholmi,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  Studi  di  Desa Kedungbetik  Kecamatan  Kesamben  Kabupaten  Jombang. Jurnal  Ekonomika-Bisnis, 07(02), 143-152.
Kustono,  AS., Purnamasari, P.,  Supatmoko,  D.  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Ledokombo  Kecamatan  Ledokombo  Kabupaten  Jember  Tahun 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, IV(2), 141-147. Nafidah,  LN.,  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(2), 273-288.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal.,  dan  Transmigrasi  Nomor  5
Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Prastowo Andi, 2014, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Ramcangan Penelitian, AZ-RUZZ MEDIA, Jogjakarta.
Putra,  PAS.,  Sinarwati,  K.,  Wahyuni,  MA.  (2017).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Bubunan  Kecamatan  Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Akuntansi, 8(2).
Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(4), 1623-1636.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Jurnal Administrasi Negara, 3(1), 119-130. Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ALFABETA, Bandung. Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan  Omben  Kabupaten  Sampang. Jurnal  Akuntansi  dan  Investasi,  2(1),  1- 18.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wida, SA., Supatmoko, D., Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Desa-  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, IV (2), 148-152.
Arifiyanto,  Dwi  Febri,  dan  Kurrohman,  Taufik.  2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan.  Jember, Vol.2, No.3, p.473-485, Universitas Pendidikan Indonesia
Pradana,  I  Made  dan  Ayu  Komang,  Anantawikrama,  2014. Membedah  Akuntabilitas Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)
Gray,  R.  Owen,D.C.  Owens,  D.  Evans,  R.  Zadek,S.  1997.  Struggling  With  the  Praxis  of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures, Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol. 10, N0. 3, pp.325-364 Mardismo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.