## SUMBER DAYA PANGAN BAHARI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
Oleh:

## Singgih Tri Sulistiyono

## ABSTRACT
We can track from history that Indonesian ancestors have long used maritime resources  as  food  supply.  They  created  many  smart  tools  to  catch  fish  and other edible creatures. Since colonial era up to now, the technology to exploit the  sea  is  more  and  more  modernized,  from  the  gathering  to  preserving  and packaging  stage.  Indonesian  fishermen  face  challenges  in  competing  with foreign  fishermen  on  the  matter  of  this  kind  of  technology.  Therefore  it  is important  that  the  government  keep  on  giving  support  and  assistance  and creating further innovations in order to  manifest and secure its vision of  self- sufficient country in the matter of food supply.

## Keywords: marime food resources

## A. PENDAHULUAN
Ketika  berbicara  mengenai  pangan dan  ketahanan  pangan,  orang  biasanya hanya  mengacu  kepada  beras,  jagung, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan sebagainya  yang  dihasilkan  oleh  sektor pertanian.  Keberadaan  potensi  sumber daya  bahari  sebagai  salah  satu  sumber pangan  belum  mendapat  perhatian  yang proporsional. Dalam organisasi Kementerian  Pertanian  misalnya,  dapat dijumpai  sebuah  direktorat  yang  bernama Direktorat  Tanaman  Pangan.  Direktorat yang sama tidak dijumpai dalam organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mestinya  juga  dapat  mengembangkan industri  pangan  yang  bersumber  dari sumber daya bahari secara umum.
Pengabaian  terhadap  sumber  daya bahari  untuk  penguatan  ketahanan  pangan merupakan  sesuatu  yang  ironis.  Hal  ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya bahari  yang  luar  biasa.  Barangkali  selama ini  orang  Indonesia  kurang  menyadari bahwa  Indonesia  adalah  negara  maritim, paling  tidak  jika  dilihat  dari  konstruksi kewilayahannya,  yang  terdiri  dari  lebih
17.000  buah  pulau  dan  garis  pantai sepanjang sekitar 81.000 km yang merupakan  negara  dengan  garis  pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Dalam hubungan  itu,  laut  akan  menjadi  sumber pangan  yang  berupa  perikanan  dan tumbuhan  laut  (rumput  laut)  yang  tidak akan  pernah  habis.  Bahkan  bencana  alam El  Nino  yang  menyebabkan  bencana kekeringan yang berkepanjangan di daratan  justru  akan  menjadi  berkah  bagi pertumbuhan  sektor  perikanan  di  laut karena  pada  saat  terjadi  El  Nino  ini  justru plankton  berkembang  di  lautan  yang terkena  pengaruh  El  Nino  tersebut. Kawasan  perairan  itu  akan  menghadapi panen raya ikan (Usman, 2004:29).
Sementara  itu,  beberapa  negara  lain sudah  melakukan  berbagai  upaya  untuk melakukan pemanfaatan dan pengembangan  serta  diversifikasi  setiap potensi  pangan  yang  mereka  miliki  untuk menghindari  ketergantungan  pada  satu sumber  pangan  tertentu  saja  yang  rawan terhadap  bencana  dan  krisis.  Jepang misalnya,  telah  berhasil  menurunkan konsumsi  beras  hanya  dengan  kampanye makan  sayuran  yang  dapat  mereka hasilkan sendiri melalui berbagai
penemuan  teknologi  budidaya  pertanian yang canggih (ibid). Salah satu pertanyaan yang  sangat  krusial  untuk  diajukan  adalah mengapa  Indonesia  begitu  lamban  dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya bahari untuk peningkatan  ketahanan  pangan  nasional? Bahkan  mungkin  Indonesia  juga  lamban dalam  mengembangkan  dunia  pertanian dalam rangka mencapai  ketahanan pangan yang  mantap.  Dalam  hubungan  itulah setelah  mengkaji  kecenderungan  umum situasi  ketahanan  pangan  di  Indonesia, tulisan  ini  akan  berbicara  mengenai perkembangan  sektor  kebaharian  pangan di Indonesia dalam perpektif kesejarahan.

## B. PERSOALAN PANGAN DI INDONESIA
Ketahanan pangan barangkali merupakan  salah  satu  bahaya  laten  yang dihadapi  oleh  Indonesia  di  masa-masa yang  akan  datang  jika  persoalan  ini  tidak segera  disadari  dan  kemudian  segera diambil  langkah-langkah  preventif  untuk mencegah  terjadinya catastrophe yang mengerikan. Dalam pidato pada peletakkan  batu  pertama  pembangunan Fakultas  Pertanian  Universitas  Indonesia di  Bogor  pada  27  April  1952,  Bungaran Saragih  menyatakan:  “Apa  yang  hendak saya  katakan  itu,  adalah  sangat  penting bagi  kita,  amat  penting,  bahkan  mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian  hari  ...  oleh  karena  soal  yang hendak  saya  bicarakan  itu  mengenai  soal persediaan  makanan  rakyat:  cukupkah persediaan  makan  rakyat  di  kemudian hari? Jika tidak, bagaimana cara menambah persediaan makan rakyat kita?” (Usman, 2004:vii) Barangkali kalimat
tersebut merupakan sebuah ekspresi yang pesimistik. Namun demikian, andai pesimisme itu masih relevan untuk kondisi saat  ini,  maka  tentu  saja  didasari  atas beberapa alasan. Pertama, terdapat kecenderungan umum terjadinya penurunan performance sektor  pertanian.
Kedua,  kecenderungan  berkembangnya budaya  makan  selama  beberapa  dekade terakhir  ini  yang  menempatkan  bahan pangan  beras  semakin  lama  semakin menjadi  bahan  makanan  pokok  segala lapisan  dan  kelompok  sosial  di  Indonesia. Ketiga, terjadinya kecenderungan kenaikan  jumlah  penduduk  yang  terus meningkat  yang  menuntut  peningkatan konsumsi  bahan  pangan  terutama  beras yang juga terus meningkat.
1. Performance Pertanian dan “Budaya Makan Beras” Selama  beberapa  dekade  terakhir  ini terdapat perubahan-perubahan cara
berpikir generasi muda yang menempatkan sektor  pertanian  sebagai  sektor  yang semakin  lama  semakin  kurang  populer. Hal  itu  dapat  dilihat  misalnya,  dari beberapa jurusan di Fakultas Pertanian dan Peternakan yang masih kekurangan mahasiswa.  Selain  itu,  banyak  dijumpai kasus  mengenai  para  alumnus  program studi  yang  berbau  pertanian  bekerja  di bidang-bidang  yang  tidak  sesuai  dengan latar  belakang  pendidikannya,  misalnya perbankan,  asuransi,  pemasaran,  dan sebagainya.  Hal  ini  menunjukkan  adanya sesuatu yang kurang beres dari pengembangan sektor pertanian di Indonesia.  Paling  tidak  hal  itu  merupakan cerminan  bahwa  sektor  pertanian  tidak mampu  menampung  angkatan  kerja  yang terdidik  secara  baik  di  bidang  pertanian. Bahkan  sektor  ini  pun  tidak  mampu menampung  angkatan  kerja  yang  kurang terdidik  di  pedesaan  sehingga  mereka cenderung bermigrasi ke kota.
Menurunnya performance sektor pertanian  juga  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator,  antara  lain:  luas  tanah  pertanian yang  semakin  tidak  sebanding  dengan pertumbuhan kebutuhan pangan dan kesenjangan antara produksi dan konsumsi sehingga mau tidak mau pemerintah harus membuka  kebijakan  untuk  melakukan impor  bahan  pangan.  Seperti  diketahui bahwa sejak berakhirnya kebijakan
„berdikari‟  sejalan  dengan  runtuhnya pemerintahan  Presiden  Sukarno,  maka pada  akhir  1960-an  dan  pada  1970-an, Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar dipasar dunia.
Pada  awal  program  intensifikasi beras
di tahun 1960-an
produksi  tahunan  sekitar  11  juta  ton  beras giling. Pada pertengahan 1980-an, mengalami  kenaikan  lebihdari  dua  kali lipat  dari  25  juta  ton  dan  1989,  mencapai 30  juta  ton.  Pada  tahun  1984  Indonesia mencapai swasembada beras dan cadangan stok  beras  sekitar  2  juta  ton.  Pada  tahun 2002  produksi  sudah  mencapai  lebih  dari 50 juta ton padi atau setara dengan sekitar 32,5  juta  ton  beras  giling.  Meskipun produksi beras semakin meningkat, namun masih  tidak  cukup  untuk  memenuhi permintaan  yang  semakin  meningkat karena  terjadinya  pertumbuhan  penduduk sekitar  1,6%  per  tahun.  Volume  impor beras  dan  komoditi  pangan  lain  telah meningkat  selama  dua  dekade  terakhir. Pada tahun-tahun awal 2000-an, Indonesia
mengimpor  sekitar  2-5  juta  ton  beras  per tahun  dan  ini  membuatIndonesia  menjadi importir beras terbesar di dunia (Agus dan Manikmas, 2003).
Dari  tahun  1995  hingga  tahun  2003, rasio  ketergantungan  impor  atau import dependency ratio (IDR) meningkat dengan cukup  signifikan.  Untuk  komoditas  beras, peningkatan  angka  IDR  mencapai  9,2 persen,  jagung  7,92  persen,  kedelai  47,28 persen, dan gula sebesar 47,39 persen. Dan yang  lebih  memprihatinkan  adalah  bahwa peningkatan ketergantungan itu disebabkan  oleh  terjadinya  penurunan produksi  dalam  negeri.  Selama  tahun 1995-1997 dan 1998-2003 produksi kedelai turun sekitar 25,36 persen sedangkan  impor  meningkat  sekitar  54,49 persen.  Produksi  gula  dalam  negeri merosot  17,80  persen  dan  sebaliknya impor meningkat 58,70 persen (Rusastra et al,  2005).  “Reputasi”  Indonesia  sebagai pengimpor  beras  terbesar  di  dunia  dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Negara-negara Pengimpor Beras Dunia 1998-2000

## Sumber: C. Calpe, “Rice in World Trade” (FAO Corporate Document Repository)
Sementara itu, berkembangnya kebiasaan  makan  beras  (nasi  beras) ternyata  masih  tetap  menjadi  beban
daripada  sebagai  peluang.  Kebutuhan beras yang semakin meningkat tidak hanya disebabkan  oleh  pertumbuhan  penduduk
sebagai  „pemakan‟  beras  tetapi  juga disebabkan  oleh  pola  konsumsi/makan yang  bertumpu  pada  beras.  Berbagai  suku bangsa  dan  kelompok  sosial  yang  pada masa  dulu  mengonsumsi  makanan  produk khas  lokal  seperti  sagu,  ubi,  jagung, akhirnya  juga  memiliki  kecenderungan untuk  mengubah  konsumsi  mereka  yang bertumpu  pada  beras.  Dengan  demikian diversifikasi bahan pangan secara geografis yang sebetulnya sudah berkembang  secara  tradisional  justru mengalami perubahan ke arah keseragaman/uniformitas ( uniformity )
bahan pangan. Dengan demikian, permintaan  ( demand )  terhadap  beras  di dalam  negeri  menjadi  sangat  tinggi. Pertumbuhan  penduduk  dan  perubahan pola konsumsi ini tidak mampu diimbangi oleh  produksi  beras  nasional  sehingga impor beras merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Dalam  banyak  pengalaman  sejarah Indonesia, kelangkaan beras menjadi salah satu  pemicu  utama  kerusuhan  sosial  yang berujung pada jatuhnya rezim yang sedang berkuasa.  Apalagi  di  sana-sini  terjadi konversi  lahan  sawah  untuk  berbagai kepentingan  seperti  perkantoran,  jalan raya,  perumahan,  dan  sebagainya.  Dari tahun  2004  hingga  2006,  Indonesia  masih mengimport beras rata-rata 280.000 metrik ton (Sawit dan Lokollo, 2007).
2. Pertumbuhan Penduduk dan
Ancaman stabilitas Pangan Di Indonesia,
pertumbuhan penduduk  hampir  selalu  diberi  nilai  yang negatif yaitu sebagai faktor yang mengancam  peningkatan  kesejahteraan sosial.  Kenaikan  jumlah  penduduk  masih terus  dianggap  sebagai  biang  keladi  dan kambing  hitam  kegagalan  pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan penurunan  kemakmuran.  Oleh  sebab  itu, pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru berbagai  upaya  yang  berupa  tenaga, pikiran,  dan  biaya  digunakan  untuk melakukan  pembatasan  angka  kelahiran
melalui  program  Keluarga  Berencana (KB).  Hingga  saat  ini  belum  ada  yang menghitung  entah  sudah  berapa  banyak jumlah  uang  yang  diinvestasikan  untuk pelaksanaan  program  itu.  Meskipun  tentu saja  program  pembatasan  kelahiran  itu bukan  merupakan  program  yang  sia-sia, namun  upaya-upaya  yang  lebih  serius  dan sistematis untuk „menggembleng‟ manusia yang  „terlanjur‟  dilahirkan  untuk  menjadi sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas,  kreatif,  dan  produktif  melalui pendidikan  dan  pelatihan  yang  benar, berkualitas, dan sistematis. Mestinya harus sudah mulai dikembangkan paradigma dan implementasia  yang  melihat  pertumbuhan penduduk terutama bukan sebagai ancaman  terhadap  ketahanan  pangan  dan kesejahteraan secara umum, namun sebagai  sebuah  potensi  dan  peluang  yang luar  biasa  sebagai  kader-kader  dan penggerak kemajuan masyarakat.
Di  sini  peran  negara  menjadi  sangat penting.  Peran  yang  harus  dipanggul  oleh negara  terutama  bukan  hanya  di  bidang perencanaan dan penganggaran tetapi juga fungsi  manajemennya  yang  mengatur keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan  sektor  pertanian  yang memanfaatkan dan mengembangkan SDM yang  tersedia  dengan  cukup.  Seperti diketahui  bahwa  selama  dekade  terakhir masa  pemerintahan  Reformasi  ini  media massa  di  Indonesia  mendokumentasikan berbagai  resistensi  melawan  berbagai kebijakan  negara  yang  dipandang  sebagai bentuk  pengingkaran  tanggung  jawab terhadap  rakyatnya  baik  dalam  bidang pendidikan,  keamanan  dan  keselamatan warga  negara,  kesejahteraan  sosial  (yang berupa  berbagai  subsidi  negara),  dan sebagainya.  Intervensi  IMF  ( International Monetary  Found )  dan  Bank  Dunia  yang dianggap representasi rezim neoliberalisme  dipandang  telah  berusaha membabat  habis  tanggung  jawab  negara terhadap  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyatnya.  Salah  satu  sebab  resistensi masyarakat itu berhubungan dengan kesenjangan  dalam  cara  berpikir  antara
masyarakat yang cenderung masih memiliki  cara  berpikir  yang  historis- romantis  dengan  para policy  makers yang cenderung  memiliki  cara  berpikir  yang praksis  sejalan  dengan  kecenderungan rezim  neoliberalisme.  Apa  yang  disebut sebagai  cara  berpikir  historis-romantis  di sini  mengacu  kepada  cara  berpikir  yang cenderung menekankan pada sesuatu  yang dipandang  penting  yang  selayaknya  harus diingat  secara  emosional  dan  seringkali tidak  melihat  kenyataan  dengan  cara  yang realistik. Dalam hal ini mereka membayangkan mengenai pentingnya peran  negara  di  masa  lampau  yang mestinya  harus  dipertahankan  pada  saat sekarang  ini  dan  bahkan  di  masa  yang akan  datang.  Negaralah  tumpuan  terakhir yang  sejak  awal  diharapkan  menjadi pelindung  petani  dan  kaum  marjinal lainnya dari ancaman feodalisme, kolonialisme, kapitalisme, hingga neoliberalisme  dan  rezim  pasar  bebas sekarang ini.
Memahami  keadaan  sesungguhnya memang  sangat  penting,  namun  hal  yang juga  tidak  kalah  penting  adalah  mencari akar  permasalahan  dan  cara  mencari  jalan keluar untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini,  Indonesia  memiliki  sumber  daya bahari yang sangat dominan namun belum memberikan  kontribusi  yang  signifikan. Kenyataan  bahwa  sebagian  besar  (2/3) wilayah  Republik  Indonesia  terdiri  dari laut  namun  tidak  menempatkan  prioritas pembangunan pada sektor kelautan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan  mendapatkan  perhatian  yang tidak proporsional. Menggalakkan pembangunan  pada  sektor  pertanian  dan perkebunan  memang  sangat  penting  dan harus  dilakukan,  tetapi  pembangunan sektor  kelautan  dan  perikanan  mestinya juga  tidak  kalah  penting.  Pengabaian terhadap  sektor  kelautan  dan  perikanan memprekondisikan bahwa meskipun masyarakat pantai memiliki potensi kekayaan  alam  yang  cukup  besar  baik berbagai  jenis  flora  dan  fauna  laut,  serta
potensi  keindahan  alam  yang  merupakan sumber  ekonomi  dan  modal  dasar  dalam menyejahterakan  masyarakat  belum  dapat diharapkan secara penuh. Potensi kekayaan  alam  yang  berlimpah  belum dapat diandalkan sebagai pemicu peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Dengan  kata  lain,  telah  terjadi  paradoks, wilayah  pantai  yang  kaya  dengan  sumber daya alam tetapi belum dapat menyejahterakan masyarakat pesisir terutama  nelayan  kecil  yang  selalu  miskin dan  bahkan  seringkali  dijadikan  sebagai simbol  kemiskinan  (Semedi,  2003:301; Ramli, 2008:2).

## C. SUMBER DAYA PANGAN BAHARI
Pemanfaatan  sumber  daya  bahari sebagai  bahan  pangan  barangkali  sudah dilakukan oleh berbagai komunitas historis yang  mendiami  pulau-pulau  di  Nusantara sejak  ribuan  tahun  yang  lalu.  Hal  itu mudah dipahami mengingat bahwa sebagai penghuni kawasan bahari tentunya mereka sangat akrab dengan dunia laut. Peninggalan  arkeologis  dari  Zaman  Batu Pertengahan  ( messolithikum )  yang  disebut sebagai kjokkenmoddinger atau  secara harafiah  diterjemahkan  sebagai  sampah dapur,  yaitu  sampah-sampah  dapur  yang sudah  memfosil  yang  berasal  dari  kulit kerang  dan  tulang  berbagai  binatang  laut yang  merupakan  sisa-sisa  makanan  jaman batu,  menunjukkan  betapa  nenek  moyang bangsa Indonesia dahulu sudah memanfaatkan sumber daya bahari sebagai abahan makanan mereka.
Keakraban  nenek  moyang  bangsa
Indonesia  dengan  dunia  laut  juga  dapat dilihat  dari  kenyataan  bahwa  sejak  jaman prasejarah, penduduk kepulauan Nusantara merupakan pelayar yang sanggup mengarungi  lautan  lepas.  Bahkan  menurut penelitian antropologis dan etno-linguistik, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia  ke  arah  barat  diyakini  telah mencapai  pantai  timur  Afrika  dan  pulau
Madagaskar dengan menggunakan perahu- perahu bercadik. Ke sebelah timur, perahu- perahu  bercadik  nenek  moyang  bangsa Indonesia  telah  mencapai  pulau  Paskah  di Samudera  Pasifik  dengan  melayari  satu kepulauan  ke  kepulauan  yang  lain. Sebelum  James  Cook  „menemukan‟ Australia,  orang-orang  Makassar  sudah biasa  melakukan  pelayaran  ke  benua  ini dan  melakukan  hubungan  dagang  dan budaya dengan penduduk Aborigin.
Seperti  diketahui  bahwa  salah  satu nenek  moyang  bangsa  Indonesia  yang berasal  dari  daratan  Asia,  yaitu  bangsa Austronesia, datang di kawasan kepulauan Indonesia  bagian  barat  dan  tengah  sekitar tahun  3.000  SM  ketika  mereka  mulai melakukan migrasi melalui pulau Formosa dan  Luzon.  Ketika  mereka  mencapai pantai  Papua  mereka  terbagi  dua  yaitu  ke arah timur dan ke arah barat. Mereka yang berlayar  menuju  ke  timur  mencapai kepulauan  Fiji  dan  Tonga  sekitar  tahun 1.500  SM.  Selanjutnya  mereka  menyebar di  kepulauan  Polinesia  hingga  mencapai Hawaii,  Selandia  Baru,  dan  Paskah. Gelombang  migrasi  Austronesia  yang menuju ke arah barat  kemudian mendiami pulau  Jawa,  Sumatra,  Kalimantan,  dan Semenanjung  Malaysia.  Sebagian  dari mereka  mendiami  daratan  Asia  dan menjadi  nenek  moyang  bangsa  Champa yang  pada  saat  ini  menjadi  minoritas  di Vietnam.  Proses  migrasi  secara  besar- besaran  itu  memakan  waktu  dari  sekitar tahun  4.500  SM  hingga  abad  XII  Masehi. Gelombang  migrasi  Austronesia  dari kepulauan  Indonesia  masih  berlangsung ketika  kerajaan  Sriwijaya  berjaya  di kawasan perairan Asia Tenggara.
Gelombang migrasi itu berlangsung menuju  Madagaskar  yang  terjadi  antara tahun  400  hingga  1.200  Masehi.  Hal  ini barangkali  berkaitan  dengan  peranan pedagang  Sriwijaya  yang  melakukan perdagangan  dengan  pantai  timur  Afrika sesuai  dengan  berita  dari  Arab  dari  tahun 1154  yang  mengatakan  bahwa  saudagar- saudagar  dari  Sriwijaya  mengambil  besi dari Sofala yang kemudian
diperdagangkan  di  India  dan  tentu  saja juga  di  Nusantara  (Burger,  1975:29). Menurut  Robert  Cribb,  diaspora  bangsa Austronesia  yang  mencapai  jangkauan separoh lebih lingkaran bumi ini merupakan  migrasi  manusia  yang  paling spektakuler  di  dunia  para  era  pra-modern (Cribb, 2000:30).
Kemampuan  untuk  menguasai  dunia laut  ini  akan  menjadi  kekuatan  besar ketika  sebuah  komunitas  tersebut  mampu mengembangkan teknologi yang maju. Hal ini dapat  dilihat dari kemunculan kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim utama di  Asia  Tenggara  dengan  menguasai teknologi  pelayaran  dan  perkapalan  yang digunakan untuk berdagang dan mengontrol  keamanan  perairan  sekitar Selat Malaka. Sementara itu, komunitas di pedalaman juga mengalami perkembangan yang  pesat  setelah  memakan  waktu  yang lebih  lama  untuk  membangun  sistem sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  politik  yang solid  dengan  dasar  feodalisme.  Dengan organisasi  sosial  yang  kuat  inilah  mereka mampu  membangun  surplus  pangan  yang dapat digunakan untuk membangun monumen-monumen keagamaan yang besar.
Hal  yang sangat menarik adalah jika terjadi  sinergitas  antara  kekuatan  daratan dengan kekuatan bahari. Barangkali hal itu dapat dilihat dari potret kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tidak semata-mata mengembangkan satu  sektor ekonomi saja (misalnya sektor agraris saja atau kelautan saja)  tetapi  mengembangkan  kedua  sektor itu secara simultan dan saling memperkuat.  Apa  yang  menjadi  kunci suksesnya adalah kemampuan untuk memproduksi  barang  atau  komoditi  baik untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan  ekspor  dan  kemampuan armada  negara  untuk  mengontrol  dan mengamankan  wilayah  laut  serta  armada dagang  yang  mampu  melayani  arus perdagangan  baik  dalam  skala  lokal maupun  internasional.  Mereka  mampu memproduksi komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang
dibutuhkan  oleh  pasar  lokal,  regional,  dan internasional seperti lada, rempah-rempah, beras, produk hutan, emas, dan sebagainya.
Majapahit  memiliki  armada  dagang yang  mampu  berlayar  dan  sekaligus bersaing di perairan Nusantara dan bahkan mampu mengarungi  Lautan Hindia hingga mencapai  Madagaskar  dan  Laut  Cina Selatan  untuk  berdagang  dengan  Cina. Angkatan  laut  Majapahit  mampu  untuk mengontrol  wilayah  dan  lalu  lintas  laut  di sekitar  Selat  Malaka  yang  merupakan pintu  gerbang  perdagangan  internasional di  kawasan  ini.  Pada  saat  yang  sama, kerajaan  itu  mampu  memproduksi  dan menjual  komoditi  perdagangan yang dibutuhkan  oleh  pasar.  Di  satu  sisi  para pedagang  dan  pelaut  dapat  memperoleh keuntungan,  sedangkan  pemerintah  dapat menarik  pajak  dan  berbagai  pendapatan yang  terkait  dengan  kegiatan  perdagangan dan  para  pemilik  kapal  memiliki  peluang untuk  mengembangkan  investasi  mereka menjadi  usaha  yang  lebih  besar.  Agar sejalan  dengan  tuntutan  perdagangan internasional misalnya, kerajaan Majapahit melakukan  penyesuaian  struktural  dalam birokrasi  dan  pasar  domestik  yang  dapat menjadi  katalis  antara  pasar  lokal  dengan pasar internasional (Hall, 1985:25).
Gabungan  kekuatan  kedua  sistem itu,  yaitu  daratan  dan  lautan,  akan melahirkan  kekuatan  yang  besar.  Di samping  Majapahit  memiliki  organisasi sosial  yang  kuat,  surplus  pangan,  tenaga kerja  besar,  dan  dengan  membangun sektor  kemaritiman  kemakmuran  akan bertambah dan keberadaannya diperhitungkan  oleh  bangsa-bangsa  lain secara  internasional.  Namun  demikian, aneh  sekali  bahwa  pemanfaatan  sumber daya  maritim  sebagai  bahan  konsumsi masih  sangat  terbatas.  Hal  ini  barangkali juga  terkait  dengan  kemajuan  teknologi, khususnya  teknologi  penangkapan  dan pengawetan.  Oleh  karena  itu,  meskipun pemanfaatan  produk  laut  sebagai  bahan pangan  sudah  dikenal  sejak  zaman  batu, namun  selama  ribuan  tahun  belum
berkembang  sebagai  komoditas  dagang yang penting.
Sejalan dengan perkembangan tingkat  kemajuan  masyarakat  Indonesia, berbagai jenis ikan dan kerang tidak hanya ditangkap  dan  langsung  dimakan,  namun juga  ada  kemajuan  untuk  mengemas produk tangkap kelautan itu sebagai bahan pangan yang awet. Jenis-jenis ikan tertentu dibuat  menjadi  terasi  sebagai  bumbu penyedap  masakan  yang  sangat  digemari. Mereka  juga  mengawetkan  ikan  segar menjadi ikan asin dan ikan kering. Hal ini sejalan  dengan  kemampuan  mereka  untuk melakukan  budidaya  garam.  Dengan adanya  kemajuan  teknologi  pengawetan ini,  produk  makanan  laut  tidak  hanya dimakan sesaat tetapi juga dapat diperdagangkan, yaitu dalam bentuk komoditas  terasi,  ikan  asin,  dan  garam. Sebelum  kedatangan  bangsa-bangsa  Barat di Asia Tenggara, beras (produk pertanian),  garam,  dan  ikan  (produk kebaharian)  merupakan  komoditi  yang paling  banyak  diperdagangkan  dan  ikan merupakan salah satu bahan pangan pokok masyarakat  (Reid,  1992:6).  Miguel  de Loarca,  orang  Spanyol  yang  datang  di Filipina pada akhir abad ke-16 mengatakan: “Penduduk pegunungan tidak bisa  hidup  tanpa  ikan  dan  garam...  Begitu juga  penduduk  pantai  tidak  bisa  hidup tanpa  beras  dan  kapas  dari  pedalaman” (ibid, hlm. 33).
Menangkap  ikan  sudah  merupakan keahlian penduduk Nusantara yang dimiliki  sejak  lama.  Oleh  sebab  itu  tidak mengherankan ketika Cheng  Ho datang di kawasan  Nusantara  berkomentar  bahwa komoditi ikan sangat melimpah dan murah di  mana-mana  (ibid,  hlm.  34).  Bahkan orang  Jawa  di  pedesaan  masih  menyebut lauk-lauk  dengan  sebutan iwak atau  ikan laut. Hal itu menunjukkan betapa populernya iwak sebagai  bahan  konsumsi keseharian  masyarakat.  Namun  demikian, perdagangan  ikan  biasanya  dalam  bentuk yang  sudah  dikeringkan  atau  diasinkan sehingga  bisa  selalu  siap  saji.  Raffles menggambarkan  bahwa  paling  tidak  pada
awal abad XIX ikan yang biasa dikonsumsi  oleh  penduduk  jumlahnya sangat banyak (Raffles, 2008:23).
Garam  dibuat  di  berbagai  kawasan pantai  di  Nusantara,  seperti  di  Maluku, pantai  Utara  Jawa  antara  Juwana  dan Surabaya.  Para  pelayar  Belanda  awal menceritakan bahwa garam sudah menjadi konsumsi  dan  komoditi  yang  sangat terkenal.  Para  pedagang  mengangkut garam  dari  berbagai  wilayah  di  pantai utara Jawa ke Sumatera (pelabuhan Baros, Pariaman,  Tulang  Bawang,  Indera  Giri, dan Jambi) melalui Banten (ibid, hlm. 33). Bahkan  Knaap  mengatakan  bahwa  garam merupakan produk kebaharian yang bukan hanya  untuk  skala  lokal  tetapi  merupakan komoditi  yang  diperdagangkan  dalam skala  regional  di  kawasan  Asia  Tenggara (Knapp, 1991:127-157).
Salah  satu  komoditi  dan  sekaligus bahan  pangan  yang  berasal  dari  sumber daya  bahari  adalah  terasi.  Meskipun  pada saat ini barangkali terasi merupakan bahan pangan  yang  tidak  populer  di  kalangan tertentu,  namun  pada  zaman  dahulu produk ini sangat terkenal luas di kalangan masyarakat  kepulauan.  Terasi  merupakan salah satu jenis makanan yang berasal dari sumber  daya  bahari  yang  paling  digemari di  Asia  Tenggara  dan  Indonesia  pada khususnya.  Pada  waktu  itu  terasi  dibuat dari  ikan  kering  yang  ditumbuk  dan dibasahi, kemudian diiris-iris sesuai dengan  bentuk  yang  diinginkan.  Oleh karena merupakan salah satu jenis makanan  yang  favorit  dan  tidak  semua daerah  menghasilkan  komiditi  ini,  maka terasi juga menjadi komoditi yang diperdagangkan  di  mana-mana  baik  pada masyarakat  pesisir  maupun  pedalaman. Sambal  terasi  merupakan  salah  satu masakan  favorit  di hampir  seluruh kawasan  di  Asia  Tenggara.  Di  Malaysia, terasi disebut sebagai belacan, di Thailand disebut  sebagai kapi, di  Myanmar  disebut nge-pee, sedangkan  di  Vietnam  disebut sebagai nuoc-mam (Reid,  ibid.  hlm.  34) . Banyak  legenda  dan  cerita  rakyat  di  Jawa yang  bertutur  bahwa  hampir  setiap  kota
pelabuhan  pada  masa  pra-kolonial  seperti Cirebon  merupakan  penghasil  terasi  yang pada  waktu  itu  cukup  memiliki  nilai  yang tinggi (Tjandrasasmita, 1996:201).
Cirebon  merupakan  kota  pelabuhan  pra- kolonial  yang  menghasilkan  terasi  yang sangat  istimewa,  yaitu  terasi  yang  terbuat dari  jenis  udang  kecil  yang  disebut  rebon. Terasi  rebon  memiliki  rasa  yang  lebih sedap  daripada  jenis  terasi  yang  terbuat dari ikan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil garis penting bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, pemanfaatan  sumber  daya  bahari  sebagai bahan pangan sudah dilakukan secara luas di dalam masyarakat kepulauan Nusantara. Bahkan  pada  masa  kerajaan  Majapahit dapat  diketahui  secara  pasti  bahwa masyarakat  nelayan  sudah  tidak  hanya menangkap  ikan  di  laut  tetapi  sudah membudidayakannya  di  tambak.  Dalam Kitab  Kutaramanawa  diatur  bahwa  orang harus menaati peraturan bahwa ikan dalam tambak diakui kepemilikannya, tidak boleh diambil  seenaknya  oleh  orang  lain.  Hasil tambak  digunakan  baik  untuk  konsumsi sendiri  maupun  untuk  diperdagangkan (Stibbe, 1921:574).
Tantangan  utama  yang  dihadapi masyarakat dalam pengolahan dan pemanfaatan  bahan  pangan  bahari  adalah masalah  keawetan  ( durability ).  Jenis-jenis ikan  merupakan  bahan  pangan  yang  cepat basi.  Oleh  karena  itu,  sejalan  dengan kemajuan pengalaman dalam pemanfaatan dan  pengolahan  sumber  daya  pangan bahari  mulai  ditemukan  cara-cara  untuk mengawetkannya  agar  dapat  memiliki durabilitas  yang  lama  sehingga  dapat disimpan  dan  dikonsumsi  untuk  jangka waktu  yang  lebih  panjang.  Dengan menggunakan garam, mereka dapat mengawetkan  ikan  melalui  penggaraman dan  pengeringan.  Selain  itu,  penemuan teknologi pembuatan terasi juga merupakan terobosan tertentu yang memungkinkan  sumber  daya  pangan bahari dapat dikonsumsi masyarakat secara  luas.  Dengan  penemuan  teknologi
pengawetan terhadap bahan pangan bahari ini,  perdagangan  produk  bahan  pangan bahari  juga  semakin  meluas  tidak  hanya terbatas  di  daerah  pantai  saja  tetapi  juga jauh mencapai daerah pedalaman.

## D. SUMBER DAYA PANGAN
BAHARI: PERSPEKTIF

## HISTORIS
1. Pergolakan Politik di Laut
Semenjak  awal  abad  XVI,  bangsa- bangsa  Barat  mulai  datang  di  perairan Nusantara.  Setelah  kedatangan  mereka, ada  kecenderungan  aktivitas  perdagangan mengalami  proses  militerisasi,  apalagi ketika  Portugis  mengumumkan  „Perang Salib  di  lautan‟  (Chauduri,  1989:15).  Hal ini menjadikan kawasan perairan Indonesia  sebagai  arena  pertarungan  yang semakin  seru  dari  berbagai  kekuatan maritim  lokal  dan  internasional.  Semakin keras kekuatan asing berusaha memaksakan monopoli maka semakin kuat pula reaksi masyarakat lokal.
Datangnya  banyak  bangsa  Barat  di perairan  Indonesia  menyebabkan  kawasan Indonesia  menjadi battlefield di  antara kekuatan-kekuatan  yang  bersaing.  Tidak mengherankan  jika  periode  ini  selalu diwarnai  dengan  persaingan,  konflik,  dan peperangan  laut  yang  tak  terhitung jumlahnya.  Pada  prinsipnya  perang  yang terjadi pada periode ini merupakan perang memperebutkan  monopoli  perdagangan. Seperti diketahui bahwa hingga datangnya bangsa-bangsa  Barat  di  Indonesia,  sistem yang  berkembang  adalah  kapitalisme politik. Meskipun para penguasa menerapkan  prinsip  laut  bebas,  namun mereka memiliki monopoli atas perdagangan komoditi tertentu. Para penguasa  memanfaatkan  kekuasaan  dan fasilitasnya  untuk  ikut  ambil  bagian penting  dalam  perdagangan.  Oleh  karena itu,  ketika  bangsa  Barat  datang,  mereka menghadapi  kesulitan  dalam  memperoleh barang  dagangan  yang  dibutuhkan  tanpa harus  berhubungan  dengan  penguasa
setempat sebab mereka memonopoli penjualan. Apalagi jika permintaan banyak maka  para  pemegang  monopoli  ini seenaknya menaikkan harga barang sehingga  para  pedagang  justru  mengalami kerugian  atau  hanya  mendapatkan  untung yang kecil. Dalam menghadapi sistem
perdagangan  yang  seperti  ini,  bangsa- bangsa  Eropa  berpikir  untuk  menghadapi monopoli  penjualan  dengan  monopoli pembelian.  Bangsa-bangsa  Barat  ingin menjadi  satu-satunya  pembeli  produk rempah-rempah.  Dengan  demikian  para raja  dan  bangsawan  serta  pedagang  lokal harus  menjualnya  kepada  bangsa-bangsa Barat.  Monopoli  penjualan  para  penguasa dan  pedagang  lokal  tidak  ada  artinya dalam  menghadapi  monopoli  penjualan orang-orang Eropa yang ditegakkan dengan moncong meriam (ibid.). Peperangan  laut  pada  periode  ini  pada hakikatnya merupakan perang
memperebutkan monopoli. Tanpa monopoli mereka akan gulung tikar karena kebebasan  perdagangan  belum  dijamin oleh  hukum  internasional.  Perdagangan bisa  menghalalkan  segala  cara  termasuk perompakan (Anderson, 1997:88-89).
Sistem perdagangan yang dipersenjatai  ( armed-trading  system )  yang telah  dikembangkan  oleh  bangsa-bangsa Barat  menyebabkan  para  pelaut  lokal semakin  tersingkir  (Manguin,  1993 :198- 199). Dalam hubungan itu,  akhirnya VOC memperoleh  kemenangan  yang  gemilang di  beberapa  daerah  di  Nusantara.  Ada beberapa  kunci  kemenangan  VOC  antara lain:  penerapan  politik devide  at  impera , memecah belah dan menguasainya. Taktik ini  memang  tidak  selalu  disengaja,  tetapi kadang-kadang  hanya  memanfaatkan  dan memperbesar  konflik  yang  telah  ada sebelumnya. Jika kelompok-kelompok masyarakat  Indonesia  bersatu,  maka  akan sulit bagi VOC untuk menguasainya.
Belanda memaksakan monopoli kepada  orang  Eropa  lain  dan  kepada masyarakat pribumi. Di samping itu, VOC juga  memaksakan  hak  pembelian  kepada
pedagang dan petani untuk pasar Amsterdam.  Dengan  demikian,  tidak  ada pasar  bebas  tempat  para  pertani  dapat menjual produk mereka dengan harga yang lebih  tinggi.  Dalam  hal  ini  VOC merupakan kekuatan yang memaksa dalam menentukan harga penjualan produk lokal. VOC  melarang  penjualan  rempah-rempah kepada  orang  Eropa  lain  dengan  ancaman hukuman.  Dengan  cara  demikian,  VOC mempermiskin daerah luar Jawa, menghancurkan  perdagangan  masyarakat setempat tanpa membangkitkannya kembali  (Nagtegaal,  1996:21).  Rempah- rempah  dan  hasil-hasil  hutan  dari  luar Jawa  dikirim  ke  pelabuhan-pelabuhan  di Jawa  untuk  dikapalkan  ke  Eropa  oleh VOC.  Dengan demikian, VOC melakukan pengaturan  kembali  jaringan  perdagangan di  Nusantara  yang  disesuaikan  dengan jaringan pelayaran global.
Di  Jawa,  VOC  juga  menguasai teritorial  sebagai  imbalan  atas  jasanya dalam  „menyelesaikan‟  konflik-konflik  di kerajaan-kerajaan Jawa. Setelah menguasai teritorial, VOC memperlakukan wilayah-wilayah itu sebagaimana layaknya aset perdagangan yang memberikan keuntungan kepada VOC sebagai perusahaan dagang. Dengan cara memanfaatkan  ikatan-ikatan  tradisional yang  ada,  VOC  memberlakukan  kerja wajib  bagi  penduduk  di  daerah  yang dikuasainya,  memaksa  penyerahan  wajib, dan memonopoli serta penyewaan terhadap  wilayah  ataupun  bidang  bisnis tertentu  dalam  rangka  memperoleh  uang bagi  perusahaan.  Sementara  itu,  di  dunia kebaharian Belanda menerapkan monopoli perdagangan  dan  menguasai  pelabuhan- pelabuhan sebagai
urat
nadi perekonomian. Dalam konteks
pemanfaatan  sumber  daya  kebaharian, VOC  juga  melakukan  monopoli  budidaya dan  perdagangan  garam  serta  mengontrol usaha perikanan.

## 2. Paradoks Dimulai
Setelah  secara  langsung  menguasai berbagai  wilayah  yang  memiliki  laut,
misalnya  di  kawasan  pantai  utara  Jawa, VOC  sebagai  badan  dagang  yang  selalu haus keuntungan menyewakan atau memborongkan pelabuhan pendaratan ikan.  Sebagaimana  yang  terjadi  pada properti  VOC  di  daratan,  para pachter (penyewa)  biasanya  terutama  terdiri  dari orang-orang Cina, orang Eropa swasta, dan orang-orang timur asing lainnya.
Namun demikian, terdapat informasi bahwa penyalahgunaan leasing ini tampaknya sering terjadi. Oleh karena para pachter ini  merasa  sudah  membayar borongan itu kepada VOC maka seringkali para pachter itu  mengeruk  keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka bisa melakukan  itu  karena  VOC  memberikan otoritas  yang  besar  kepada  para pachter untuk  mengeksploitasi  penduduk.  Para pachter yang  memborong  pengelolaan pelabuhan  perikanan  dan  memonopoli penyediaan  alat-alat  tangkap,  biasanya menuntut  syarat-syarat  penyerahan  jenis- jenis  ikan  yang  terbaik  dan  terbesar  dari para  nelayan  yang  berada  di  bawah kekuasaannya  dan  nelayan-nelayan  lain yang  ingin  mendaratkan  ikan-ikannya  di pelabuhan  pendaratan  tersebut.  Tempat pendaratan  ikan  biasanya  juga  berfungsi sebagai  pasar  ikan  tempat  para  konsumen dan  pedagang  sudah  menunggu.  Hak  para pachter ini  mencakup  pendaratan  jenis- jenis ikan yang dapat diawetkan, termasuk udang, teripang, dan sirip hiu. Para pachter ini  bisa  menarik  pembayaran  dari  para nelayan  yang  berupa  uang  tunai  atau dengan ikan sebagaimana yang disebutkan di  atas.  Sistem  sewa  ini  juga  terjadi  pada budidaya  garam  yang  pada  waktu  itu  juga berkaitan  erat  dengan  usaha  perikanan khususnya ikan asin (Stibbe, 1921:574).
Dengan  adanya  sistem pachter ini menyebabkan akses nelayan kecil menjadi semakin  terpinggirkan  dan  akibatnya kemungkinan  terjadi  penurunan  konsumsi ikan  di  kalangan  masyarakat  bawah. Namun  demikian  dari  sumber-sumber sejarah  yang  ada,  pada  masa  VOC  ini produk-produk  pangan  kelautan  seperti garam  dan  ikan  asin  merupakan  komoditi
yang  ramai  diperdagangkan  (lihat  Knapp, 1996).
Sejalan dengan pertumbuhan
penduduk  dan  semakin  intensifnya  VOC melakukan eksploitasi di pedalaman (perkebunan)  yang  melibatkan  jumlah tenaga  kerja  yang  semakin  besar,  maka kebutuhan  ikan  asin  dan  ikan  kering sebagai  lauk  yang  merupakan  sumber protein juga tentunya mengalami peningkatan.  Padahal  di  sisi  lain  dengan adanya sistem pachter ini nelayan-nelayan kecil  yang  jumlahnya  lebih  besar  juga mengalami  penurunan  karena  kesulitan- kesulitan  yang  berkaitan  dengan  adanya sistem  sewa.  Dalam  kaitan  itu  sekitar pertengahan  abad  ke-18  VOC  melakukan penyelidikan mengenai upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan  perikanan  laut  untuk para  pribumi,  terutama  untuk  peningkatan produksi  ikan  segar  dan  ikan  asin  serta ikan  kering.  Hal  itu  untuk  mengurangi impor  ikan  dari  Kamboja,  Siam,  Macao, Manila,  Cina,  dan  berbagai  tempat  lain yang cukup besar (Stibbe, 1921:574).
Kemunduran  tersebut  tampaknya tidak  bisa  dicegah  dan  berlangsung  terus selama  periode  berikutnya.  Banyak  faktor yang  terkait  dengan  kemunduran,  di samping  karena  sistem pachter juga  ada tekanan  dari  pemerintah  kolonial  terhadap masyarakat  untuk  bergelut  di  sektor pertanian  melalui  proyek Cultuur  Stelsel dan  selanjutnya  sistem  ekonomi  liberal yang  membuka  seluas-luasnya  usaha- usaha  perkebunan  di  kawasan  pertanian. Selain  itu,  ekspansi  impor  ikan  dari negara-negara sekitar juga tentu menyusutkan usaha perikanan rakyat. Pada tahun  1870  terdapat  sekitar  37.000  kapal dan  perahu  penangkap  ikan  dengan volume  sekitar  620.000  M³  dengan  awak kapal/perahu  sebanyak  550.000  orang dengan  nilai  sekitar  60  juta  gulden. Sementara  itu  pada  akhir  abad  ke-20 ketika  muncul  isu  mengenai  kemunduran kemakmuran  rakyat  pribumi,  jumlah kapal/perahu  menurun  menjadi  sekitar 16.000 dengan volume sekitar 200.000 M³ dengan  jumlah  nelayan  sekitar  200.000
orang  dan  dengan  nilai  20  juta  gulden (ibid.). Jadi paradoks mulai terjadi, sebuah kawasan  yang  terdiri  dari  lebih  70  persen berupa laut tetapi harus mengimpor ikan.
Meskipun  telah  terjadi  kemunduran dalam  usaha  perikanan  pribumi,  bukan berarti  jumlah  konsumsi  ikan  mengalami penurunan. Barangkali persoalannya hanya siapa  yang  mampu  menguasai  bisnis perikanan:  para  nelayan  lokal  ataukah pedagang  impor  yang  dapat  mengambil keuntungan  besar  karena  dapat  memasok kebutuhan  ikan  masyarakat  lokal  dengan harga  yang  lebih  murah.  Hal  itu  dapat dilihat  dari  kecenderungan  impor  ikan, terutama  ke  Jawa,  yang  terus  mengalami kenaikan. Jika tahun 1876 nilai impor ikan ke  Jawa  per  tahun  hanya  sebesar  f 2.000.000,00  maka  pada  tahun  1916  telah meningkat menjadi f 9.000.000,00.
(Widodo, 2001:253) Jadi dengan kemunduran  usaha  perikanan  pribumi belum berarti kemerosotan dalam pemanfaatan  potensi  bahari  sebagai  bahan pangan.  Impor  ikan,  terutama  ikan  kering, sangat dibutuhkan bagi masyarakat pedalaman  untuk  konsumsi  bagi  tenaga kerja  yang  bergerak  di  bidang  pertanian dan  perkebunan.  Bahkan  jenis  makanan ikan asin ( gereh dan/ atau pethek ) menjadi salah  satu  menu  untuk  sesaji  dalam berbagai upacara tradisional yang berkaitan  dengan  pertanian.  Ekspansi perdagangan  ikan  kering  dengan  daerah pedalaman  ini  sangat  berkaitan  dengan berkembangnya  transportasi  darat  ke pedalaman  dengan  dibangunnya  berbagai jalur  kereta  api  dalam  rangka  eksploitasi pertanian dan perkebunan semenjak pertengahan ke-2 abad XIX.
Meskipun  telah  terjadi  paradoks antara potensi alamiah kepulauan Indonesia yang didominasi oleh keberadaan laut dengan kemunduran usaha perikanan  pribumi  serta  adanya  ekspansi impor  ikan  yang  semakin  meningkat, namun pemerintah kolonial Belanda semakin  menyadari  bahwa  ternyata  sektor perikanan  memiliki  nilai  strategis  baik dalam kaitannya dengan permintaan
konsumsi  penduduk  yang  sangat  besar. Sejalan  dengan  penerapan  liberalisme dalam  eksploitasi  kolonial,  maka  sistem sewa  mulai  dihapuskan  sejak  tahun  1860- an.  Pemerintah  kolonial  merasa  bahwa sistem  sewa  hanya  sedikit  memberi pemasukan pada kas pemerintah. Sebagian besar  pemasukan  dari  nelayan  justru masuk  ke  tangan  para pachter yang seringkali  melakukan  pelanggaran  dengan mengeksploitasi nelayan secara berlebihan.  Sistem  ini  kemudian  diganti dengan  sistem  pajak  penangkapan  ikan  di laut, pajak perahu, penaikkan harga garam, berbagai retribusi yang ditarik di pelabuhan  perikanan,  dan  sebagainya (Masyhuri, 1996:121-123).
Pengembangan sektor perikanan juga  dilakukan  melalui  restrukturisasi birokrasi  perikanan.  Sejak  tahun  1914, sektor/ afdeling perikanan tidak lagi ditangani  oleh  Departemen  Dalam  Negeri ( Binnelands  Bestuur )  tetapi  berada  di bawah Departemen Pertanian, Perdagangan  dan  Industri  ( Departement van  Landbouw,  Handel,  en  Nijverheid ). Sejak  itu  upaya-upaya  untuk  motorisasi kapal/perikanan  mulai  dilakukan.  Selain itu,  berbagai  pelabuhan  perikanan  juga dibangun,  seperti  di  Sarang  (Residensi Rembang) dan Pasuruan pada tahun 1920, tidak  untuk  diborongkan  kepada  “orang partikelir” namun dikelola oleh pemerintah. Selain itu pemerintah kolonial juga  mendatangkan  ahli-ahli  perikanan dari  negeri  Belanda,  pemberian  kredit kepada  nelayan,  pemberian  kesempatan kepada  inisiatif  swasta  untuk  mendirikan perusahaan  perikanan,  dan  sebagainya. Daerah luar Jawa mendapat perhatian yang lebih  serius  untuk  dijadikan  sebagai  pusat produksi  dan  pusat  ekspor  (termasuk  ke Jawa),  contohnya  adalah  Bagan  Si  Api- Api.  Sementara  itu  untuk  mengurangi ketergantungan Jawa terhadap impor ikan, maka pemerintah kolonial juga mendorong pembukaan tambak-tambak di pantai utara Jawa.  Selain  itu  usaha  tambak  ini  juga meningkatkan  pendapatan  pajak  bagi pemerintah (Stibee, 1921:575).

## 3. Nostalgia Penyajian Menu Ikan
Dalam  sejarah  tercatat  bahwa  dalam masyarakat,  nasi  atau  sejenisnya  seperti sagu  masih  tetap  menjadi  menu  pokok. Sementara  itu  ikan  atau iwak (dalam bahasa  Jawa)  meskipun  merupakan  menu pendamping namun sangat penting. Tanpa ada  pendamping  ikan,  maka  masyarakat tidak  dapat  menikmati  nasi  dengan  enak. Bahkan seringkali baik anak-anak maupun orang  dewasa  tidak  mau  makan  karena tidak  ada iwak atau  lauk.  Jadi iwak telah identik dengan lauk. Ikan yang dikonsumsi oleh  penduduk  dapat  berupa  baik  ikan segar  maupun  ikan  kering  dan/atau diasinkan  tergantung  kepada  situasi.  Ikan laut  segar  biasanya  dikonsumsi  oleh masyarakat  pantai  yang  dekat  dengan  laut atau  daerah-daerah  sekitarnya  yang  tidak membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk pengangkutan ikan segar. Hal ini berkaitan dengan  fakta  bahwa  pengangkutan  belum dapat berjalan dengan cepat karena kondisi jalan  dan  alat  transportasi  modern  sendiri yang  masih  langka,  sementara  itu  alat pengawet  seperti  es  ( cold  storage )  belum berkembang secara populer.
Pengasinan  ikan  dilakukan  baik terhadap  ikan  dalam  ukuran  yang  relatif besar  seperti  tengiri  dan  ikan  yang  lebih kecil  seperti  pindang.  Ikan  yang  relatif besar  biasanya  dibelah  dan  diiris-iris terlebih  dahulu  sebelum  diberi  garam untuk  proses  pengawetan.  Sementara  itu untuk ikan pindang yang ukurannya relatif kecil  (tetapi  jenisnya  seragam)  biasanya ditaruh di dalam kuali (periuk) begitu saja kemudian diberi  larutan  garam.  Selain itu, pengaweten  ikan  juga  dilakukan  dengan cara  pengasapan  (pemanggangan)  yang tidak  selalu  harus  menggunakan  garam. Selain  di  Jawa,  model  pengawetan  ikan semacam  ini  juga  dapat  dijumpai  di Kalimantan,  Sulawesi  (khususnya  di Manado).  Sementara  itu,  untuk  hasil tangkapan  yang  beraneka  macam  ikan ( rucah )  yang  tidak  langsung  dibeli  oleh konsumen  biasanya  kemudian  dibuat menjadi  ikan  asin  kering  yang  sering disebut gereh,  pethek, ataupun balur .
Demikian  juga,  bahan  pangan  kebaharian pada waktu itu juga disajikan dalam wujud dan  bentuk  yang  agak  lain  seperti  terasi, petis, dan krupuk (Stibbe, ibid.).
Selain  digunakan  sebagai  bahan makanan, sumber daya pangan kebaharian juga  digunakan  untuk  kepentingan  lain. Ikan  hiu  dan  beberapa  jenis  ikan  besar seperti  paus  yang  terdapat  di  kawasan pantai  Priangan,  Sumatra,  Sulawesi  dan Maluku ditangkap dan diambil minyaknya. Di  kawasan  Sumatra  dan  Sulawesi,  kulit ikan pari dikeringkan dan digunakan untuk membuat  kerajinan.  Sementara  itu  sisik ikan  digunakan  untuk  bahan  hiasan pembuatan tutup kepala dan bagian-bagian tertentu dari pakaian. Di Balangnipa, sisik ikan  digunakan  sebagai  campuran  untuk pupuk.  Di  Singkawang  (Kalimantan), beberapa  jenis  ikan  tertentu  dijadikan sebagai  bahan  obat-obatan  yang  dapat dengan  mudah  ditemukan  di  toko-toko obat Cina. Di Maluku, jenis ikan kuda laut digunakan  sebagai  jimat  dan  dipercaya dapat  membangkitkan  gairah  seksual. Ikan-ikan  kecil  jenis  tertentu  juga  bisa dikeringkan  seperti  ikan  teri  dan  sebagian lain juga bisa digunakan untuk memancing ikan yang lebih besar (ibid.).
Salah  satu  produk  perikanan  yang memiliki  nilai  jual  yang  tinggi  dan permintaan  pasar  yang  besar  adalah teripang.  Permintaan  yang  sangat  besar terhadap  produk  perikanan  ini  adalah  dari Cina  sehingga  memiliki  nilai-nilai  bisnis internasional  dalam  konteks  perdagangan dengan  Inggris.  James  Waren  yang memfokuskan  kajiannya  pada  respons lokal  terhadap  proses  globalisasi  ekonomi perdagangan,  terutama  antara  Inggris  dan Cina  sangat  menarik  dalam  mengkaji konteks  global  dari  perdagangan  teripang. Dia mengemukakan bahwa sejak pertengahan  ke  dua  abad  ke-18  hingga akhir  abad  ke-19  perdagangan  teh  antara Inggris  dan  Cina  berkembang  pesat. Namun  demikian,  Inggris  tidak  akan banyak  mendapatkan  komoditas  teh  dari Cina  jika  tidak  membawa  komoditas- komoditas  yang  sangat  diminati  oleh
masyarakat  Cina,  yaitu  teripang,  kerang mutiara,  dan  sarang  burung.  Oleh  karena permintaan yang tinggi terhadap komoditas-komoditas tersebut, maka timbul persoalan kekurangan tenaga kerja. Oleh  karena  institusi  perbudakan  bagi masyarakat  pribumi  masih  merupakan  hal yang  legal,  maka  permintaan  pasar  itu dijawab  dengan  „produksi‟  budak  dalam skala industri. Akibatnya perburuan budak ( slave raiding ) menjadi berkembang hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dalam  hal  ini,  kawasan  Sulu  merupakan pasar budak yang sangat ramai. Sementara itu Inggris, karena keuntungan-keuntungan ekonomi,  seringkali  menutup  mata  atas perkembangan  fenomena  perbudakan  ini (Lihat  Warren,  1981,  1996,  1998). Teripang  dan  sirip  ikan  hiu  ini  menjadi menu sangat prestisius di berbagai restoran di Singapura, Cina, dan Hong Kong.

## E. ANCAMAN KRISIS YANG LATEN
Setelah  rezim  kolonial  Belanda berakhir  pada  tahun  1942,  pemanfaatan sumber daya kebaharian untuk kepentingan  ketahanan  pangan  hampir tidak  mengalami  perubahan  yang  berarti. Jika  ada  perubahan,  hal  itu  lebih menyangkut  pada  proses  eksploitasi  yang semakin  intensif  terhadap  sumber  daya pangan kebaharian sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi eksploitasi sumber  daya  kebaharian  itu  sendiri.  Enam dekade setelah kemerdekaan, kita menyaksikan  terjadinya  proses  perusakan dan  pemiskinan  terhadap  sumber  daya pangan  kebaharian  baik  yang  berupa polusi,  perusakan  terumbu  karang, over fishing ,dan sebagainya (Waddel, 2009:172-194).
Selama  masa  pendudukan  Jepang telah  terjadi  perpaduan  yang  aneh  antara represi rezim militer, propaganda simpatik untuk  mencari  dukungan,  dan  eksploitasi sumber daya alam. Mobilisasi tenaga kerja secara besar-besaran dalam rangka kepentingan  persiapan  perang  melawan
kekuatan  Sekutu  dan  penyediaan supply pangan  untuk  tentara  Jepang  di  medan peperangan  di  kawasan  Samudera  Pasifik menyebabkan  kehancuran  sektor  tenaga kerja  dan  sumber  daya  alam  khususnya pangan.  Hal  itu  tidak  hanya  terjadi  pada sektor  pertanian  pangan  dan  perkebunan saja tetapi juga sektor perikanan. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang itu  telah  menimbulkan  berbagai  bencana yaitu  kelaparan  dan  kematian.  Pada  masa pendudukan  Jepang  inilah,  baru  pertama kali  dalam  sejarah  Indonesia  modern, penduduk  Jawa  mengalami  penurunan jumlah.  Selain  itu,  bencana  kelaparan  dan kematian  terjadi  karena  penduduk  dipaksa menyerahkan bahan pangan untuk kepentingan  Jepang.  Akibatnya  banyak penduduk  yang  memakan  makanan  yang biasanya dimakan oleh binatang ( Economic Review of Indonesia , 1947:18). Sektor  kebaharian  pun  juga  tidak terlepas dari eksploitasi rezim pendudukan Jepang.  Perahu-perahu  besar  banyak  yang diambil-alih  oleh  Jepang,  atau  mengalami kerusakan  karena  tidak  terurus  lagi. Perusahaan-perusahaan  galangan  kapal yang  ada  digunakan  untuk  membangun kapal-kapal  yang  diperuntukkan  bagi kepentingan Jepang (Sulistiyono, 2003:208-210).  Selain  itu,  para  nelayan diharuskan  untuk  menyerahkan  sebagian dari  hasil  tangkapan  kepada  pemerintah Jepang  untuk  kepentingan  mereka.  Pada waktu itu, organisasi  yang digunakan oleh pemerintah  pendudukan  Jepang  untuk mengumpulkan  hasil  produk  perikanan adalah  Gyo  Gyo  Kumiai  (lihat  Widodo, 2005:54).  Kemungkinan  besar  konsumsi penduduk  terhadap  sumber  daya  pangan kebaharian  juga  menurun  karena  tekanan- tekanan  eksploitasi  dan  penghancuran terhadap  sarana  dan  prasarana  perikanan. Namun  demikian,  pada  waktu  itu  sektor perikanan  menjadi  salah  satu  bidang ekonomi  yang  digunakan  sebagai  jaring penyelamat  ( safety  net )  dari  kehancuran pangan  di  sektor  agraris  terutama  pada masyarakat pantai.
Lima tahun pertama setelah Indonesia  mencapai  kemerdekaan  pada tahun  1945,  kondisi  pemanfaatan  sumber daya kebaharian untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan tidak mengalami  perkembangan  yang  berarti karena  situasi  revolusi  kemerdekaan  dan perang  melawan  Belanda.  Beban  pangan dari sektor agraris masih juga berat karena harus  menanggung  suplai  makanan  untuk para  gerilyawan  dan  tentara  sedangkan petani  sendiri  tidak  memiliki  konsentrasi yang baik untuk mengolah lahan pertanian mereka  karena  suasana  perang  yang mencekam.  Demikian  juga  sektor  pangan kebaharian di wilayah-wilayah yang dikuasai  oleh  Republik  Indonesia  juga masih  belum  mengalami  perkembangan yang berarti karena hampir semua kawasan pantai  berada  di  bawah  kontrol  dan/atau blokade  angkatan  laut  Belanda.  Kebijakan blokade  ini  juga  dilaporkan  oleh  NHM ( Nederlandsche Handel-Maatschappij ) cabang  Singapura  (lihat  National  Archief, NHM,  Inv.  No.  5183  dan  Nursam,  2008). Demikian  juga  perdagangan  antara  daerah pantai  dengan  daerah  pedalaman  juga diblokade  oleh  kekuatan  Belanda  untuk melumpuhkan  para  gerilyawan  Republik Indonesia  di  pedalaman.  Hal  ini  berbeda dengan  kawasan  yang  secara  langsung berada  di  bawah  pemerintah  NICA ( Netherlands  Indies  Civil  Administration ). Di  daerah-daerah  pendudukan  NICA, kegiatan  produksi  dan  pengolahan  ikan sangat  digalakkan  (lihat  Economisch Weekblad, 1947).
Setelah  perang  usai,  pemerintah sebetulnya  memiliki  kesempatan  yang lebih  luas  untuk  membangun  diri  sebagai bangsa  pelaut  yang  besar  sebagaimana yang  sering  dilontarkan  oleh  Presiden Sukarno  (lihat  Indonesian  Review,  1951). Namun demikian, karena kurangnya modal untuk  membangun  sektor  perikanan  yang modern  maka  kemajuan  sektor  ini  juga berjalan  dengan  lamban.  Hal  itu  juga berkaitan  dengan  belum  berkembangnya investasi  di  bidang  perikanan  ini,  apalagi setelah  tahun  1957  Indonesia  cenderung
menerapkan kebijakan yang tertutup terhadap  investasi  dari  negara-negara kapitalis.  Pemerintah  ingin  menerapkan prinsip  berdikari  termasuk  dalam  sektor perikanan.  Sementara  itu  pertumbuhan ekonomi  dan  daya  beli  masyarakat  juga mengalami stagnasi dan bahkan menjelang terjadinya krisis politik menyusul terjadinya  tragedi  tahun  1965  mengalami kemunduran  dan  inflasi  yang  parah sehingga  konsumsi  ikan  juga  tidak mengalami kemajuan yang berarti.
Titik balik dalam hal investasi modal asing terjadi setelah memasuki pemerintahan  Orde  Baru.  Pada  awalnya memang  pembukaan  kesempatan  kepada investasi  asing  masih  sangat  malu-malu dan masih mempertimbangkan kepentingan  nelayan  kecil.  Hal  itu  bisa dilihat  dari  Undang-Undang  No.  1/1967 yang  menyatakan  bahwa  penanaman modal  asing  tidak  boleh  mendesak,  akan tetapi  sebaliknya  membantu  perikanan lokal khususnya dan pembangunan perikanan  pada  umumnya.  Selain  itu, daerah-daerah  yang  sudah  padat  dengan pengusahaan  perikanan  seperti  Riau, Sumatra Selatan, Lampung, dan sepanjang pantai  utara  Jawa  ditutup  dari  investasi modal  asing.  Hal  yang  sangat  spektakuler adalah  bahwa  penanaman  modal  asing dapat dilakukan  secara  100  persen dan/atau  bisa  bekerja  sama  dengan  pihak Indonesia  baik  dengan  perusahaan  negara maupun  perusahaan  swasta  (Departemen Maritim, 1967).
Sejalan dengan pembukaan kesempatan yang luas bagi modal asing di bidang perikanan, pemerintah juga melaksanakan  berbagai  program  untuk pengembangan perikanan rakyat.
Pemerintah  Orde  Baru  melaksanakan program baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui  program  motorisasi  perahu  layar, modernisasi alat-alat perikanan, mengembangkan teknik perikanan, menyebarluaskan  hasil-hasil  penelitian, meningkatkan pendidikan, mengatur pemasaran  hasil  perikanan  rakyat,  dan
perbaikan sarana dan prasarana perikanan. Sementara  itu  ekstensifikasi  dilakukan dengan melalui program menambah jumlah  kapal  perikanan,  menambah  jenis alat penangkapan ikan, memperluas daerah penangkapan, dan penanaman jiwa perikanan fishery  minded bagi  bangsa Indonesia (Pedoman Bahari, 1968:24-25).
Namun demikian kebijakan pembukaan  bagi  modal  asing  tersebut  di atas telah menimbulkan berbagai persoalan baru  terhadap  nelayan  kecil  yang  pada awalnya justru merupakan kelompok yang akan ditingkatkan kesejahteraannya. Dengan  beroperasinya  banyak  perusahaan asing  yang  memiliki  modal  kuat  dan  alat tangkap  yang  lebih  modern  dan  efektif serta  efisien  menyebabkan  nelayan  kecil semakin kehilangan aksesnya untuk memperoleh  hasil  tangkapan  yang  lebih baik (lihat Widodo, ibid., hlm. 132-133).
Jika Revolusi Hijau ( Green Revolution )  telah  diterapkan  sejak  tahun 1960-an  untuk  bidang  pertanian  yang menghadapi  kendala  keterbatasan  lahan pertanian  (Usman,  2004:3-4),  maka  sejak tahun  1970-an  dicanangkanlah  Revolusi Biru  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan sumber daya kebaharian dalam pembangunan  nasional.  Dalam  hubungan itu,  sejak  awal  tahun  1970-an  digalakkan program  motorisasi  penangkapan  ikan. Tahun  1973  dioperasikan  kapal  tuna longline di  perairan  ZEE  (Zona  Ekonomi Eksklusif) Samudra Hindia dan tahun 1974 ratusan  kapal purse  seine di  Jawa  Timur. Jika  pada  tahun  1870  terdapat  sekitar 37.000  kapal  dan  perahu  penangkap  ikan di Hindia Belanda, maka pada tahun 2007 Indonesia sudah memiliki kapal penangkap ikan sebanyak 790.000 unit, 49 persen  di  antaranya  adalah  perahu  motor. Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan  dalam  hal  jumlah  kapal, produksi  dan  nelayan,  tetapi  produktivitas masih  rendah,  sekitar  4,5  kg  per  nelayan per hari. Angka ini jauh di bawah nelayan negara-negara  maju  sekitar  100  kg  per nelayan  per  hari.  Dengan  demikian, pendapatan nelayan/petani  ikan sekitar Rp
15.000  per  hari  yang  berarti  berada  di bawah  upah  minimum  (Lumban  Gaol, 2009).
Sejalan dengan
pendirian
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun  1999  (dahulu  bernama  Departemen Eksplorasi Kelautan), kinerja sektor perikanan  dipacu  dengan  cepat.  Tidak mengherankan  jika  produksi  perikanan Indonesia  terus  mengalami  peningkatan. Berdasarkan  statistik  antara  tahun  2005 hingga 2008, produksi perikanan Indonesia mengalami  kenaikan  rata-rata  per  tahun sebesar  8,24%  dari  6,87  juta  ton  pada tahun  2005  menjadi  8,71  juta  ton  pada tahun  2008.  Produksi  perikanan  tersebut sebagian besar digunakan untuk pemenuhan  kebutuhan  dalam  negeri. Penyediaan ikan untuk konsumsi meningkat  rata-rata  pertahun  7,78%  dari 23,95  kg/kapita/tahun  pada  tahun  2005 menjadi  29,98  kg/kapita/tahun  pada  tahun 2008.  Salah  satu  target  pembangunan perikanan  di  Indonesia  ke  depan  adalah peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi  yang  sejajar  dengan  negara  asia lainnya,  seperti  Jepang  sebesar  110 kg/kapita/tahun,  Korea  Selatan  sebesar  85 kg/kapita/tahun  dan  Thailand  sebesar  35 kg/kapita/tahun (Poernomo, 2010). Bahkan dengan  menteri  yang  baru  pada  Kabinet Indonesia  Bersatu  Jilid  II  ini  (Fadel Muhammad),  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  mencanangkan  visi:  "Indonesia Penghasil  Produk  Kelautan  dan  Perikanan Terbesar 2015?". Seandainya visi ini dapat dilaksanakan dengan baik berarti pemanfaatan  sumber  daya  kebaharian dalam  memperkuat  ketahanan  pangan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  (DKP, 2010).

## F. SIMPULAN
Pemanfaatan  sumber  daya  bahari sebagai  bahan  pangan  sudah  dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak apa  yang  disebut  zaman  batu.  Hal  ini terkait  erat  dengan  kenyataan  bahwa mereka  telah  akrab  dengan  lingkungan
alam yang didominasi oleh laut. Laut telah menyediakan kepada mereka bahan pangan  yang  melimpah  yang  berupa berbagai jenis ikan, moluska, dan sebagainya.
Dibandingkan dengan kegiatan meramu dan berburu di daratan, menangkap  ikan  di  laut  membutuhkan teknologi yang sedikit lebih “ sophisticated ”. Mereka harus mempersiapkan kano ataupun perahu yang dapat  digunakan  untuk  menyusur  pantai. Selain  itu,  mereka  harus  mempersiapkan alat-alat  tangkap  seperti  tombak,  harpon, pancing,  jala,  dan  sebagainya.  Dalam perkembangan selanjutnya kemajuan teknologi alat-alat tangkap sangat menentukan  produktivitas  penangkapan ikan. Dalam hubungan itu mudah dipahami  jika  berbagai  bangsa  berusaha untuk  memodernisasi  peralatan  tangkap mulai  dari  kapal  hingga  alat  penangkap ikan. Sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, para kolonialis berusaha memodernisasi peralatan perikanan mereka agar mampu melakukan eksploitasi  sumber  daya  kebaharian  di Nusantara.  Berbagai  negara  saat  ini  juga berlomba untuk mengembangkan teknologi  alat  tangkap  mereka  sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.
Mereka  dapat  beroperasi  bukan  hanya  di laut  teritorial  tetapi  juga  di  perairan  ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) ataupun perairan  internasional  dan  bahkan  di perairan milik negara lain. Oleh karena itu, jika sektor perikanan Indonesia ingin maju harus melakukan terobosan-terobosan sebagaimana yang diulas di atas. Kenyataannya modernisasi  sarana tangkap berjalan begitu lamban. Mayoritas nelayan Indonesia  masih  menggunakan  alat  yang sederhana.
Tantangan  kedua  dari  pemanfaatan potensi  sumber  daya  bahari  untuk  bahan pangan berkaitan dengan teknologi pengawetan. Durabilitas merupakan tantangan  berat  dalam  dunia  perikanan. Oleh  karena  itu,  teknologi  pengawetan merupakan unsur penting dalam kemajuan
perikanan.  Sudah  sejak  lama  nenek moyang  bangsa  Indonesia  menemukan teknik  pengawetan  ikan:  ikan  kering,  ikan asin, pengasapan, terasi, pembuatan garam,  dan  sebagainya.  Sejak  awal  abad XX Belanda telah mempopulerkan penggunaan  es  untuk  pengawetan  ikan  di kapal.  Namun  demikian,  hal  itu  belum banyak  ditiru  oleh  nelayan  pribumi. Bahkan sampai sekarang teknik pengawetan ikan seperti itu masih dilakukan oleh masyarakat meskipun telah berjalan selama berabad-abad.
Hal  ketiga  yang  juga  sangat  penting dalam pemanfaatan sumber daya kebaharian dalam ketahanan pangan adalah  cara  penyajian  produk  tangkap  itu agar konsumen tertarik untuk mengkonsumsi secara optimal. Pada zaman  dahulu,  hasil  penangkapn  ikan disajikan  dalam  bentuk  sederhana  seperti ikan  segar,  ikan  kering,  ikan  asin,  ikan asap,  terasi,  petis,  dan  sebagainya.  Tradisi pengolahan  dan  penyajian  ikan  seperti  itu masih  berkembang  dalam  masyarakat, meskipun  nilai  prestisiusnya  semakin merosot.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya kreativitas untuk mengubah pola penyajian yang  sudah  berabad-abad  lamanya  hampir tanpa  perubahan.  Apalagi  jika  visi  KKP (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan) terlaksana  maka  produk  ikan  Indonesia minimal  mencapai  angka  15  juta  ton  per tahun. Dengan jumlah produk ikan sebesar itu  jika  tidak  ada  terobosan  baru  dalam pengolahan dan penyajian menu ikan maka akan menimbulkan masalah baru.
Barangkali,  salah  satu  solusi  yang tepat  adalah  pengolahan  ikan  menjadi tepung  ikan  yang  untuk  selanjutnya  tidak hanya  dikonsumsi  oleh  hewan  tetapi  juga manusia  (F.  Welirang  dalam  Usman, 2004:190). Jadi perlu ada gerakan „tepungisasi‟ produk ikan. Selama berabad-abad,  ikan  runcah  yang  tidak terjual  diolah  menjadi  ikan  kering  yang harganya  relatif  murah,  kurang  higienis, sering kali dipandang sebelah mata. Jadi di masa  yang  akan  datang  bangsa  Indonesia harus  membuat  sejarah  yang  penuh
perubahan  dalam  pemanfaatan  sumber daya  bahari  untuk  ketahanan  pangan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Fahmuddin  Agus  and  M.  Oka  A. Manikmas.  “Environmental  Roles  of Agriculture in Indonesia”, makalah dalam Roles  of  Agriculture  in  Development Symposium,  25th  Conference  of  the International  Association  of  Agricultural Economists.  Durban,  Afrika  Selatan,  17- 22 Agustus 2003.
Anderson,  J.L.  “Piracy  in  the  Eastern  Seas,
1870-1850: Some Economic
Implications”,  dalam  D.J.  Starkey,  E.S. van  Eyck  van  Heslinga,  J.A.  de  Moor (eds).  1997. Pirates  and  Privateers:  New Perspectives  on  the  War  on  Trade  in  the Eghteenth and Nineteenth Century . Exeter,  Devon:  University  of  Exeter
Press.
Burger, D.H. 1975.  Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I. Jakarta:
Pradnyaparamita.
Chauduri,  K.N.  1989. Trade  and  Civilization in  Indian  Ocean:  An  Economic  History from  the  Rise  of  Islam  to  1750 . Cambridge: Cambridge University Press. Cribb,  Robert.  2000. Historical  Atlas  of Indonesia . Honolulu: University of Hawaii Press.
Departemen  Maritim.  1967. Pokok-pokok Persoalan  di  Bidang  Maritim  dalam Rangka  Koordinasi,  Rehabilitasi  dan Stabilisasi  Ekonomi  Daerah  Indonesia Bagian Timur . Jakarta. Hall,  Kenneth  R.  1985. Maritime  Trade  and State  Development  in  Early  Southeast Asia ./ Honolulu:  University  of  Hawaii Press.
Knaap,  Gerrit  J.  “A  Forgotten  Trade:  Salt  in Southeast Asia 1670-1813”, dalam: Gerrit J.  Knaap,  Luc  Nagtegaal,  Roderick  Ptak (eds).  1991. Emporia,  Commodities  and Enterpreneurs  in  Asian  Maritime  Trade, C. 1400-1750 . Wiesbanden: Steiner.
Knaap, Gerrit J. 1996. Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java around 1775 . Leiden: KITLV Press.
Lumban  Gaol,  Jonson.  “Revolusi  Biru Berkelanjutan”, dalam: http://seandy-laut- biru.blogspot.com/2009/08/revolusi-
biru.html (Dikunjungi  tanggal  23  April 2010).
Manguin,  Pierre-Yves.  “The  Vanishing Jong:
Insular  Southeast  Asian  Fleet  in  Trade and  War  (Fifteenth  to  Seventeenth Centuries)”,  dalam  A.  Reid  (ed.).  1993.
Southeast  Asia  in  the  Early  Modern  Era: Trade, Power, and Belief. Ithaca-London: Cornell University Press. Masyhuri.  1996. Menyisir  Pantai  Utara: Usaha  dan  Perekonomian  Nelayan  di Jawa dan Madura 1850-1940 .
Yogyakarta:  Yayasan  Pustaka  Nusantara
& KITLV.
Nagtegaal,  L.  1996. Riding  the  Dutch  Tiger: The  Dutch  East  Indies  Company  and  the Northeast  Coast  of  Java  1680-1743  .
Leiden: KITLV Press.
National  Archief:  NHM,  Inv.  no.  5183, „Nederlandsche  Handel-  Maatschappij:
Verslag van den Agentschap te Singapore over het jaar 1946‟.
Nursam,  M.  2008. Memenuhi  Panggilan  Ibu Pertiwi:  Biografi  Laksamana  Muda  John Lie . Yogyakarta: Ombak.
Poernomo,  Soen‟an  H.  “Perikanan  Sebagai Pilar Ketahanan Pangan”, dalam http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news
/1743/perikanan-sebagai-pilar-ketahanan- pangan (Dikunjungi  tanggal  22  April 2010).
Raffles,  Thomas  Stamford.  2008. The  History of Java (terjemahan Eko Prasetyaningrum,  Nuryati  Agustin,  Idda Qoryati Mahbubah). Jakarta: Narasi. Ramli,
“Program Agromenirepolitan:
Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir”, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap dalam  Bidang  Ilmu  Ekonomi  Pertanian pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sumatra Utara. Medan, 5 April 2008. Reid,  Anthony.  1992. Asia  Tenggara  dalam Kurun Niaga 1450-1680; Jilid I: Tanah di Bawah Angin (terjemahan Mochtar Pabotinggi). Jakarta: Obor.
Rusastra,  I  Wayan,  Sumaryanto  and  Pantjar Simatupang.  “Agricultural  Development
Strategi Policies in Indonesia : Enhancing The  Contribution  of  Agriculture  To Poverty  Reduction  and  Food  Security”, makalah dalam The Workshop on Linking Agricultural  Policies  with  Food  Security and  Poverty  Reduction .  Roma,  1–2  Juni 2005.
Sawit,  M.  Husein  dan  Erna  M.Lokollo.  “Rice
Import  Surge  in  Indonesia”,  paper  dalam Workshop  The  Action  Aid  International and the ICASEPS. Jenewa, 7 Juni 2007.
Semedi,  Pujo.  2003.  Close  to  the  Stone,  Far from the Throne: The Story of A Javanese
Fishing Community 1820s-1990s. Yogyakarta: Benang Merah. Stibbe,  D.G.  1921. Encyclopaedie  van Nederlandsch-Indië, Tweede Druk, Vierde Deel . Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff-E.J. Brill.
Sukarno,  “Indonesia  as  A  Seafaring  Nation” dalam Indonesian Review 1 (5) (1951).
Sulistiyono, Singgih Tri. 2003. “The Java Sea Network:  Patterns  in  the  development  of Interregional  Shipping  and  Trade  in  the Process  of  national  Economic  Integration in Indonesia, 1870s-1970s” (Ph.D. Dissertation). Leiden: Leiden University.
Tjandrasasmita,  Uka.  “Bandar  Cirebon  dalam Jaringan  Pasar  Dunia”,  dalam  Susanto Zuhdi  (ed.).  1996. Cirebon  sebagai Bandar Jalur Sutera: Kumpulan Makalah Diskusi  Ilmiah . Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Usman,  Sunyoto  (ed.).  2004. Politik  Pangan . Jakarta: Cired.
Waddel,  Sarah.  “Rising  the  the  Challenge  of
Providing  Legal  Protection  for  the Indonesian Coastal and Marine Environment”,  dalam:  Robert  Cribb  & Michele  Ford.  2009. Indonesia  beyond the  Water’s  Edge:  Managing  an Archipelagic State. Singapore: ISEAS. Warren, J.F. 1981. The Sulu Zone, 1768-1898 . Singapore: Singapore University Press.
_____.  1996.  “Looking  back  on  „The  Sulu Zone‟: State formation, slave raiding and ethnic  diversity  in  Southeast  Asia”, JMBRAS 69 (1) (1996) 21-33.
_____.  1998.  “The  Sulu  Zone:  The  world capitalist  economy  and  the  historical imagination”, Comparative  Asian  Studies 20 (1998).
Welirang, F. “Melalui Budaya Makan Tepung,
Merajut Pembangunan dalam Era Otonomi  Daerah”,  dalam:  Sunyoto Usman.  2004. Politik  Pangan .  Jakarta: Cired.
Widodo, Sutejo K. “Impor Ikan di Jawa, 1900- 1940:  Suatu  Ironi  dari  Sumber  Kekayaan Laut”,  dalam  Edi  Sedyawati  &  Susanto Zuhdi (Penyunting). 2001. Arung
Samudera:  Persembahan  Memperingati
Sembilan  Windu  a.B.  lapian .  Depok: PPKB-Lemlit Universitas Indonesia. ____. 2005. Ikan Layang Terbang Menjulang: Perkembangan  Pelabuhan  Pekalongan menjadi  Pelabuhan  Perikanan  1900- 1990. Semarang:  Badan  Penerbit  UNDIP & Toyota Foundation. “Economische  Berichten  uit  de  Archipel”,
Enonomisch  Weekblad 14  (1)  (December 1947) 13. “Pokok-pokok Kebijakan Departemen Maritim di  Bidang  Pengolahan  Kekayaan  Laut”, dalam Pedoman  Bahari:  Bulletin  Resmi Departemen maritim 2 (2) (1968) 24-25. “ Visi,  Misi,  Grand  Strategy  dan  Sasaran
Strategis  KKP ”,  dalam http://www.dkp. go.id/index.php/ind/menu/3/visi-misi- dan-program (Dikunjungi  tanggal  22 April 2010). “Vital  Statistics  under  the  Japanese  Rule”,
Economic  Review  of  Indonesia 1  (4) (1947) 18.