## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 139 – 148
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i2.4282 p-ISSN p-2477-5088
e-ISSN e-2716-2621
Efektivitas Aplikasi  Sippol Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
The Effectiveness Of The Sippol Application In Improving The Performance Of The Household Subdivision Of The General Bureau Of The Regional Secretariat Of East Java Province
1 Nofiro Bening Dwi Wangkasa; 2 Rosyidatuzzahro Anisykurlillah 1 Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 2 Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: nbening16@gmail.com , rosyida.adne@upnjatim.ac.id
(Diterima: 08-Desember-2023; Ditelaah: 15-Desember-2023; Disetujui: 22-Desember-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Pada zaman modern ini digitalisasi perkembangan akan teknologi dan informasi semakin cepat dan berkembang. Salah satu perkembangan zaman digitalisasi yakni menciptakan sebuah  inovasi  program  aplikasi  untuk  mempermudah  kinerja  kelompok  organisasi tersebut  dalam  menyelesaikan  tugasnya.  Salah  satu  perkembangan  tersebut  adalah program aplikasi SIPPOL atau Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online. Tujuan adanya aplikasi SIPPOL ini mempermudah dan mempercepat kinerja pegawai sub bagian rumah tangga dalam penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di Provinsi Jawa Timur dalam setiap bulannya. Tujuan penelitian  ini  yakni  untuk  menganalisis  efektivitas  program  aplikasi  Sistem  Informasi Penatausahaan  dan  Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  dalam  peningkatan  Kinerja  Sub Bagian  Rumah  Tangga  Biro  Umum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur.  Metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi,  serta dokumentasi.  Penelitian  ini  mengacu  pada  teori  efektivitas  yang  terdiri  dari  empat indikator  yakni  ketepatan  sasaran,  sosialisasi,  pencapaian  tujuan,  serta  pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan dari keempat indikator efektivitas menyatakan tiga dari empat tersebut efektif, walaupun satu indikator kurang efektif. Hal ini sudah dapat membuktikan bahwa, benar dengan adanya program aplikasi SIPPOL milik BKAD Provinsi Jawa Timur berdampak efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Kata kunci : Administrasi Pemerintah, Efektivitas, Inovasi Pelayanan, SIPPOL

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Berkembangnya  era  globalisasi  menuntut  setiap  organisasi  baik  publik  atau perusahaan  swasta  menciptakan  efisiensi  dan  upaya  staf  yang  tinggi  inovasi  untuk memberikan  hasil  maksimal  pada  organisasi  atau  perusahaan  tersebut.  Teknologi informasi  semakin  berkembang  menjadi  lebih  cepat  dan  lebih  kompleks,  sehingga mengharuskan orang untuk mengikutinya dengan kemampuan yang ada pada diri orang itu sendiri. Hal ini juga menjadikan kinerja dari pegawai tersebut lebih cepat, mudah dan ringan  karena  terbantu  dengan  teknologi  yang  semakin  canggih  tersebut.  Direktorat Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  memperkenalkan  E- Government untuk memfasilitasi sistem pemerintah pusat dan memantau perkembangan antar lembaga pemerintah.
Di Indonesia dalam melaksanakan aktivitas pemerintah berpatokan pada prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari 4 prinsip yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kewajiban yang tidak hanya berlaku di pusat, namun juga di daerah. Di Jawa Timur sesuai dengan program Gubernur Khofifah yang bernama Nawa Bhakti Satya atau sembilan program kerja selama satu periode salah satunya  Bhakti  ke  -  8  yaitu,  Jatim  Amanah.  Dimana  bhakti  tersebut  bermakna  bahwa Gubernur Khofifah berkomitmen sesuai dengan visi dan misinya untuk menyelenggarakan Pemerintah Jawa Timur yang bersih, efektif, transparansi, dan anti-korupsi. Dengan  hal tersebut  dapat  diketahui  bahwa  nilai  efektif  sangat  dibutuhkan  dan  penting  dalam menjalankan pemerintah yang baik, karena jika pemerintah tidak menerapkan nilai efektif maka  akan  mempengaruhi  kualitas  kinerja  dan  menjadi  peluang  terjadinya maladministrasi.
Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online atau SIPPOL adalah program  aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu  pemerintah  untuk meningkatkan  efektifitas  implementasi  dari  berbagai  regulasi  bidang  pengelolaan keuangan  pemerintah  (Sutabri,  2012).  Sistem  informasi  Penatausahaan  dan Perbendaharaan (SIPPOL) merupakan aplikasi milik Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang berbasis online, efisien dan mandiri namun tetap diawasi oleh pusat  yang  mempermudah  untuk  mengakses  data  informasi  yang  dimana  faktor keakuratan,  kelengkapan  dan  validasi  data  menjadi  unsur  yang  penting  dalam  proses pengumpulan  dan  penginputan  data.  Dapat  dikatakan  bahwa  program  aplikasi  Sistem Informasi  Penatausahaan  dan  Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  memiliki  tujuan mempermudah  kinerja  pegawai  dan  tidak  bekerja  sampai  diluar  jam  kerja  untuk menyelesaikan laporan manajemen keuangan pada setiap bulannya.
Pengertian manajemen keuangan yang lebih luas adalah upaya manajemen yang mencakup semua fungsi mencapai tujuan ekonomi perusahaan atau organisasi (Ibrahim, 2006).  Sekaligus  dalam  arti  sempit,  pengelolaan  keuangan  adalah  semua  kegiatan  yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan yang berbeda, kegiatan organisasi yang merupakan bentuk tata kelola atau akuntansi keuangan (Ibrahim, 2006).  Melihat  ini  selama  proses  administrasi  lembaga  publik  dan  swasta,  tentu  saja manajemen  keuangan  adalah  bagian  suatu  hal  penting  yang  harus  berjalan  efektif  dan
efisien. Agar pengelolaan keuangan berjalan lancar memerlukan pelaporan yang kompeten dan terintegrasi dengan baik. Menurut Gullic dalam (Siagina, 2003) pelaporan adalah salah satu  tugas  manajemen  yang  berupa  mengkomunikasikan  kemajuan,  evaluasi  atau memberitahukan kepada pejabat yang lebih tinggi tentang segala tugas dan permasalahan yang berkaitan dengan tugas, sehingga setelah menerima laporan mempunyai gambaran. bagaimana orang yang menugaskan akan menyelesaikan tugas tersebut.
Dapat  diketahui,  dalam  penginputan  data  pada  aplikasi  Sistem  Informasi Penatausahaan  dan  Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  membutuhkan  keakuratan  dan kecepatan  dalam  menyelesaikannya  karena  berhubungan  dengan  pertanggung  jawaban dana yang dikeluarkan. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pemeriksaan,  pelaksanaan,  dan  pengelolaan  rekening  bendahara.  Biaya  berkaitan  erat dengan pengelolaan keuangan karena dapat memudahkan pembuatan laporan pelaporan yang  saling  terkait.  Bendahara  melakukan  pembukuan  dengan  mencatat  transaksi keuangan  yang  kemudian  dipertanggungjawabkan.  Namun  pelaksanaan  program  ini cukup sulit karena dibutuhkan kerjasama atau saling mendukung dari setiap instansi yang terlibat. Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Penginputan  data  pada  aplikasi  SIPPOL  ini  dilakukan  setiap  kali  adanya  proses pembayaran  atau  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ)  dan  Surat  Pertanggungjawaban Perjalanan  Dinas  (SPPD)  yang  masuk  dan  sudah  terproses  oleh  verifikator  keuangan. Terdapat beberapa sumber dana yang diinput melalui aplikasi SIPPOL di antara lain yaitu SPJ, SPPD, ganti uang (GU), langsung (LS) yang hanya dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Minimal penginputan sumber dana dalam seminggu sekali apabila semua sumber dana tersebut telah di spj kan sudah lengkap semua aspeknya kemudian di input melalui aplikasi SIPPOL. Dalam penginputan data pada laman aplikasi SIPPOL terdiri dari 3 sumber berkas yaitu, SPJ dan SPPD pencairan dana yang berasal dari Kantor Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dimana,  penginputan  berkas  menggunakan  aplikasi  SIPPOL  dilakukan  oleh  Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur hanya pada bagian Biro Umum karena anggaran pada bagian Biro Umum sangat banyak.
Namun, dengan berjalannya waktu aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  akan  digantikan  oleh  program  aplikasi  baru  bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kemendagri yang dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan aplikasi SIPPOL. Tetapi, dalam pelaksanaannya saat ini aplikasi SIPPOL  masih  tetap  digunakan.  Karena  sangat  membantu  kinerja  pegawai  Kantor Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Bagian  Biro  Umum  dengan  banyaknya  berkas khususnya  di  Sub.  Bagian  Rumah  Tangga  yang  memudahkan  dalam  pengawasan  dan evaluasi  berkas  SPJ  (surat  pertanggung  jawaban).  Maka  dari  itu,  aplikasi  SIPPOL diharapkan tetap dapat membantu mengefektifkan kinerja para pegawai. Evaluasi dengan efektivitas  pelaksanaan  dilaksanakan  untuk  mengetahui  keberhasilan  program.  Dengan demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  aplikasi  SIPPOL  dalam Peningkatan  Kinerja  Kantor  Sekretariat  Provinsi  Jawa  Timur  bagian  Biro  Umum  Sub. Bagian Rumah Tangga dengan menggunakan empat indikator yaitu: pertama, ketepatan
sasaran  artinya objek  yang  dituju  harus  sesuai  dengan  ketentuan  tujuan  yang  telah  di tentukan sebelumnya agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan efektif; kedua, sosialisasi artinya mengenalkan sesuatu program atau masalah yang menjadi bahan utama kepada  objek  untuk  memudahkan  objek  mengimplementasikan  tujuan  agar  sesuai aturannya; ketiga, tujuan program artinya target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di waktu yang akan datang, dan yang terakhir pemantauan program artinya memonitoring atau evaluasi suatu program untuk membandingkan hasil yang dicapai dan memperbaiki program jika terdapat kekurangan agar hasil yang dicapai sesuai tujuan. Dimana keempat indikator  ini  sesuai  dengan  teori  pengukuran  efektivitas  menurut  Budiani  (2007)  dalam (Farhani & Adnan, 2021).

## B. METODE ( METHOD )
Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif memberikan informasi  yang  sesuai  dengan  fakta  peristiwa  seperti  yang  dialami  informan.  Data dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Model  interaktif  oleh (Miles  et  al.,  2014)  akan  digunakan  untuk  analisis  data  dalam  penelitian  ini.  Model  ini melibatkan proses mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik untuk mendukung pelaksanaan  penelitian,  lalu  dilanjutkan  menjumlah  data  untuk  memilih  informasi tersebut.  Tahap  akhir  analisis  data  yaitu,  penarikan  kesimpulan  yang  bertujuan  untuk mendapatkan substansi dari data yang dikumpulkan. Model analisis data dipilih karena memudahkan  dalam  pengambilan  kesimpulan  secara  efisien,  efektif  dan  menghasilkan penelitian yang valid dan akurat.
Fokus  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  aplikasi  Sistem  Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dalam peningkatan kinerja Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga dilihat dari indikator  ketepatan  sasaran  program,  sosialisasi  program,  tujuan  program  dan pemantauan program. Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur dengan  informan  pegawai  operator  SIPPOL  yang  menggunakan  aplikasi  SIPPOL  pada Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga. Informan  ditentukan  dengan  teknik  purposive  sampling.  Teknik  purposive  sampling digunakan karena peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan, yaitu informan yang  paling  menguasai  tentang  topik  penelitian.  Pihak  tersebut  yaitu,  Ibu  Sri  Rahayu selaku  penata  laporan  keuangan  dan  pegawai  operator  aplikasi  SIPPOL  yang  bertugas menginput  berkas  SPJ  dan  SPPD  di  Sub  Rumah  Tangga.  Di  samping  itu,  peneliti  juga melakukan  observasi  atau  mengamati  secara  langsung  bagaimana  kondisi  yang  terjadi selama penggunaan program aplikasi SIPPOL.
Sumber  data  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Untuk  pengumpulan  data primer melalui metode penelitian lapangan berupa observasi partisipasi dan wawancara mendalam  (Zuchri  Abdussamad,  2021).  Dimana,  observasi  dan  wawancara  dilakukan dengan  pegawai  operator  SIPPOL  Kantor  Sekretariat  Provinsi  Jawa  Timur  bagian  Biro Umum  Sub.  Bagian  Rumah  Tangga.  Namun,  disisi  lain  peneliti  juga  berupaya memaksimalkan dan melengkapi informasi yang kurang didapatkan selama wawancara ataupun observasi, dengan melakukan penghimpunan data sekunder yang akurat seperti bersumber  pada  jurnal,  buku,  artikel  berita  atau  dokumen  penting  lainnya  untuk mendukung topik penelitian ini.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
Hasil ( Result )
Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online  (SIPPOL)  Dalam  Peningkatan  Kinerja  Kantor  Sekretariat  Provinsi  Jawa Timur Bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  57  Tahun  2011  Pasal  3, Inspektorat  berfungsi  sebagai  lembaga  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan pemerintahan di tingkat Provinsi,  pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat  Kabupaten  atau  Kota,  serta  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  tingkat Kabupaten  atau  Kota.  Inspektorat  dipimpin  oleh  seorang  inspektur  yang  memiliki tanggung jawab kepada gubernur dan berada di bawah tanggung jawab sekretaris daerah Provinsi  Jawa  Timur.  Dalam  melaksanakan  tugas  yang  ditentukan  dalam  ayat  1  yaitu, melaksanakan  tugas  untuk  menyiapkan  instruksi  pengendalian  teknis,  fasilitas pengawasan, melaksanakan fasilitas internal dan pengendalian keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan dan tindakan pengendalian lainnya, dan pengendalian. Salah satu contoh,  yaitu  untuk  keperluan  tertentu  atas  perintah  Gubernur  atau  Menteri.  Maka, dengan  terciptanya  program  aplikasi  Sistem  Informasi  Penatausahaan  dan Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  kinerja pegawai dalam mengakses dan menginput data secara efektif, dan efisien.
Dari  beberapa  penelitian  tentang  program  aplikasi  SIPPOL,  terdapat  pendapat peneliti lain yang mengungkapkan bahwa aplikasi ini hadir untuk memudahkan dalam pelaporan  keuangan.  Sebelum  adanya  SIPPOL,  pelaporan  keuangan  dilakukan  secara manual dan dokumen laporan keuangan harus dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD).  Maka,  dengan  adanya  aplikasi  Sistem Informasi  Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL), proses pelaporan menjadi lebih efisien. Pengguna hanya perlu  mengunggah  dokumen  laporan  keuangan  ke  dalam  sistem,  sehingga  menghemat waktu  dan  upaya  dalam  meningkatkan  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Di  Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di Inspektorat  Jawa  Timur  serta  dapat  menggambarkan  potensi  dan  sumberdaya  yang  di miliki oleh Pemerintah Jawa Timur dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang valid dan akurat.
Meningkatkan  kinerja  pegawai  yang  dimaksud  yaitu,  diharapkan  melalui kerjasama  berbasis  teknologi  ini  dapat  membangun  database  yang  ada  di  Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur bagian Biro Umum Sub. Bagian Rumah Tangga sehingga, menciptakan sistem informasi pengelolaan keuangan yang valid dan akurat. Dimana hal ini dapat dilihat melalui keunggulan yang dimiliki aplikasi SIPPOL dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu, Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online  (SIPPOL)  memudahkan  dalam  melihat  mutasi  atau  pergerakan  transaksi  dan realisasi keuangan baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Bendahara maupun pegawai  operator  SIPPOL  dengan  mudah  melihat  dan  memantau  pergerakan  transaksi keuangan serta realisasi keuangan secara berkala. Informasi ini dapat diakses dengan cepat dan  mudah,  sehingga  mempermudah  dalam  mengambil  keputusan  terkait  keuangan. Aplikasi  SIPPOL  juga  dilengkapi  fitur tracking (sistem  lacak)  untuk  memantau  dan mengetahui tahapan proses pengajuan dana atau penatausahaan perbendaharaan. Dengan
adanya sistem lacak, proses pengajuan lebih cepat dan efisien karena dapat mengetahui posisi pengajuan.
Aplikasi  Sistem  Informasi  Penatausahaan  dan  Perbendaharaan  Online  (SIPPOL) juga  meminimalisir  kesalahan  manusia  ( human  error )  dalam  penulisan  dan  perhitungan karena  sistem  secara  otomatis  mengolah  data  sesuai  dengan  format  yang  ditentukan. Dimana,  membantu  mendeteksi  akurasi  dan  konsistensi  laporan  keuangan  yang dihasilkan.  Secara  keseluruhan,  penggunaan  aplikasi  SIPPOL  dalam  penatausahaan perbendaharaan pada Sub Bagian Rumah Tangga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam hal efisiensi, terutama dalam hal efisiensi waktu dalam proses pembuatan laporan keuangan.
Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga diukur menggunakan 4 teori efektivitas,  yakni: Ketepatan sasaran, sosialisasi,  tujuan  dan  pemantauan  program. Teori  ini  diimplementasikan  karena  adanya  kecocokan  dengan  adanya  pelaksanaan program Aplikasi SIPPOL Dalam Peningkatan Kinerja Sub Bagian Rumah Tangga. Tujuan diimplementasikannya  teori  ini  yakni  untuk  mengetahui  efektivitas  program  SIPPOL dalam peningkatan kinerja pegawai Sub Bagian Rumah Tangga.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  selain  juga  merasakan langsung  atau  ikut  serta  dalam  mengimplementasikan  program  SIPPOL  ini.  Peneliti mendapatkan  hasil  analisis  bahwa  keempat  indikator  efektivitas  tersebut.  Dimana  yang pertama, indikator ketetapan sasaran pada Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kantor Sekretariat  Daerah  Jawa  timur  sudah  berjalan  sesuai  tujuan  atau  tepat  sasaran,  dapat dibuktikan  dengan  target  sasaran  program  ini  yaitu,  pegawai  operator  SIPPOL  sudah merasakan hasil dari tujuan dibuatnya program aplikasi SIPPOL yakni, pegawai operator SIPPOL  merasakan  hasil  kinerja  mereka  lebih  banyak  namun  tetap  mudah  dilakukan karena tidak lagi membutuhkan waktu yang lama atau lebih fleksibel dan cepat tetapi data yang diinput tetap akurat, valid, efektif, dan efisien. Kedua, indikator sosialisasi program hal ini sama dengan indikator pertama yang mana berjalan sesuai tujuan karena sosialisasi program  yang  dilakukan  oleh  pemilik  aplikasi  SIPPOL  yaitu  pihak  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) nyata adanya.
Pendampingan atau sosialisasi dilakukan guna seluruh pegawai operator SIPPOL paham cara penggunaan atau pelaksanaan program aplikasi tersebut. Meskipun, sebagian masih terdapat kendala karena tidak seluruh tata cara pada aplikasi ditunjukkan step by step secara jelas dalam sosialisasi. Ketiga, indikator tujuan program dalam indikator ini Sub  Bagian  Rumah  Tangga  Biro  Umum  Kantor  Sekretariat  Daerah  Jawa  timur mendapatkan  hasil  tepat  pada  fungsinya  karena  sesuai  tujuan  dari  dibuatnya  program aplikasi SIPPOL ini. Dimana dengan adanya sistem atau program aplikasi SIPPOL kinerja pegawai  Sub.  Bagian  Rumah  Tangga  khususnya  pegawai  operator  SIPPOL  lebih meningkat  dalam  membantu  bendahara  melakukan  pengawasan,  evaluasi,  dan penginputan  data  laporan  pertanggung  jawaban  ataupun  laporan  surat  pertanggung jawaban  perjalanan  dinas  yang  telah  dilakukan  oleh  para  pegawai  Sekretariat  Daerah Provinsi Jawa Timur. Keempat, indikator pemantauan program.
Indikator ini adalah salah satu indikator yang belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal dibentuknya program aplikasi SIPPOL dikarenakan pada indikator ini pihak pemilik  aplikasi  yaitu,  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  daerah  (BPKAD)  tidak melakukan  evaluasi  atau  pemantauan  berkelanjutan  dari  pengimplementasian  program aplikasi SIPPOL, karena para dari hasil wawancara para pegawai mendapatkan dampak secara langsung dari kurangnya pemantauan program aplikasi SIPPOL. Pegawai operator SIPPOL Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  dituntut  untuk  secara  mandiri  mencari  informasi  jika  terdapat  kekurangan  atau kesalahan  pada  pengimplementasian  aplikasi  SIPPOL  ini  tanpa  adanya  pendampingan berkelanjutan dan perbaikan sistem dari pihak BPKAD.

## Diskusi ( Discussion )

## Ketepatan Sasaran Program
Tepat sasaran menurut Sutrisno (2018) dalam teori (Farhani & Adnan, 2021) yakni memastikan sasaran tujuan yang pilih sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan dan dicapai. Tujuan program dapat dikatakan efektif tergantung efektif tidaknya penerapan salah  satu  unsur  pelengkap  kebijakan  tersebut.  Di  mana  hal  ini,  dapat  ditentukan  oleh ketepatan  tujuan  program  dengan  cara  melihat  indikator  pelaksanaan  program  sudah berjalan  sesuai  rencana  dan  kepada  siapa  program  tersebut  ditunjukkan.  Dalam  hal  ini sasaran kebijakan dari sebuah program adalah pegawai yang bertugas menjalankan atau operator SIPPOL di Sub Bagian Rumah Tangga, karena dari pegawai tersebut, dapat dilihat melalui kinerjanya untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Sasaran dari program aplikasi  SIPPOL  adalah  seluruh  pegawai  operator  SIPPOL  yang  membantu  bendahara dalam mencairkan dana. Adanya program aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan dan Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  ini  digunakan  untuk  memudahkan  para  pegawai operator  SIPPOL  membantu  bendahara  dalam  mengakses  dan  menginput  data  secara akurat, valid, efektif, dan efisien. Di mana, sebelumnya bendahara mengalami kesulitan dan memerlukan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Inspektorat Provinsi Jawa Timur khususnya pada berkas SPJ pegawai bagian Biro Umum Sub.  Bagian  Rumah  Tangga.  Maka  dari  itu,  peran  dan  partisipasi  pegawai  sangatlah penting  karena  jika  pegawai  tidak  berpartisipasi  secara  baik  program  aplikasi  SIPPOL tidak akan tercapai atau berjalan sesuai tujuan.

## Sosialisasi program
Menurut  Farhani  &  Adnan,  (2021)  efektivitas  sosialisasi  dilihat  dari  sosialisasi program  yang  dilaksanakan.  Sosialisasi  dalam  konteks  program  adalah  suatu  cara memberikan  pemahaman,  tata  cara,  dan  pelaksanaan  dari  sebuah  program  yang  telah dibuat agar dapat diterima secara baik oleh sasaran yaitu pegawai operator SIPPOL untuk menjalankan  program  dengan  baik.    Sosialisasi  menjadi  aspek  penting  dalam  seluruh proses  kebijakan  meskipun  sosialisasi  bukanlah  serangkaian  proses  kebijakan  publik menurut  Jones  (1984)  dan  Winarno  (2008).  Di  mana  kebijakan  publik  hanya  terdiri  dari tahapan  perumusan,  implementasi  dan  evaluasi  kebijakan.  Berdasar  pada  anggapan bahwa sosialisasi bukanlah bagian dari urgensi politik, atau jika sosialisasi tidak dilakukan
maka akibatnya politik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Pada  saat  sosialisasi  merupakan  cara  yang  strategis  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini, program aplikasi SIPPOL setelah dibentuk dan sebelum diimplementasikan, BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik program aplikasi SIPPOL melakukan pendampingan kepada pegawai Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi. Sosialisasi dianggap cara yang mudah agar pegawai  mampu  memahami  cara  penggunaan  atau  pelaksanaan  program  aplikasi tersebut.  Namun,  sebagian  masih  terdapat  kendala  dikarenakan  tidak  seluruh  tata  cara diaplikasikan secara jelas dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BPKAD, sehingga pegawai operator  SIPPOL  Kantor  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  harus  secara  mandiri melakukan jemput bola atau mencari informasi dan bertukar ilmu secara mandiri kepada pegawai-pegawai lain yang tugasnya sama.

## Tujuan program
Tujuan program atau pencapaian tujuan suatu program memerlukan arahan agar mudah  tercapai.  Tujuan  program  juga  berperan  penting  dalam  merumuskan  atau mendefinisikan  program.  Dalam  Program  Aplikasi  SIPPOL  yang  memiliki  tujuan meningkatkan kinerja pegawai Sub. Bagian Rumah Tangga dalam membantu bendahara melakukan  pengawasan,  evaluasi,  dan  penginputan  data  laporan  pertanggung  jawaban atau  SPJ  (Surat  Pertanggung  Jawaban)  pegawai  Sekretariat  Daerah  Sub  Bagian  Rumah Tangga. Meningkatkan Kinerja yang dimaksud adalah para pegawai menjadi lebih mudah dengan waktu yang singkat dalam menyusun laporan untuk menyusun laporan keuangan. Pegawai  operator  SIPPOL  hanya  perlu  mengunggah  dokumen  SPJ  (Surat  Pertanggung Jawaban)  dan  SPPD  (Surat  Pertanggung  Jawaban  Perjalanan  Dinas)  telah  disetujui  oleh bendahara  ke  dalam  aplikasi.  Hal  ini  mengurangi  waktu  dalam  proses  penyusunan laporan  keuangan,  sehingga  efisiensi  tidak  terbatas  oleh  waktu  dan  tempat.  Meskipun, terdapat faktor penghambat dalam mencapai tujuan program yaitu, kurangnya pegawai operator SIPPOL di Sub. Bagian Rumah Tangga menyebabkan jika berkas SPJ dan SPPD banyak kesulitan dalam proses penginputan, selain itu terdapat beberapa pegawai tidak seberapa paham akan teknologi dan informasi terkini sehingga proses pengerjaan laporan membutuhkan waktu yang lama. Tujuan sasaran yang meningkat dan sesuai tujuan dapat menunjukkan  bahwa,  hasil  mencapai  sesuai  yang  diinginkan,  sesuai  dengan  penjelasan teori  pengukuran  efektivitas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  program  aplikasi SIPPOL dalam meningkatkan kinerja pegawai Sub Bagian Rumah Tangga telah mencapai tujuan meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

## Pemantauan program
Pemantauan  program  atau  monitoring  merupakan  kegiatan  mengamati perkembangan  pelaksanaan  suatu  keadaan,  perilaku,  dan  kegiatan  dengan  seksama. Sesuai  dengan  teori  pada  penelitian  ini,  pemantauan  program  dilaksanakan  dengan mengontrol,  membandingkan,  dan  menilai  hasil  pencapaian  program.  Apabila  dalam pengimplementasian program terjadi kendala untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan sebuah evaluasi juga atau memperbaiki kendala tersebut.
Dari  hasil  wawancara  di  lapangan,  mendapatkan  informasi  bahwa  tidak  ada pemantauan program setelah adanya sosialisasi untuk para pegawai operator SIPPOL Sub. Bagian Rumah Tangga Biro Umum. Di mana, sudah dijelaskan pada uraian di atas pada sosialisasi  program  saja  berjalan  tetapi,  masih  kurang  karena  pegawai  operator  SIPPOL Sekretariat Provinsi Jawa Timur dituntut untuk aktif jemput bola secara individu dalam mengimplementasikan  program  aplikasi  SIPPOL  sesuai  tujuan,  agar  meminimalisir kesalahan yang tidak diinginkan.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  indikator teori  efektivitas.  Empat  indikator  tersebut  menyatakan  bahwa  program  aplikasi  Sistem Informasi  Penatausahaan  dan  Perbendaharaan  Online  (SIPPOL)  dalam  meningkatkan kinerja  Sub.  Bagian  Rumah  Tangga  sudah  maksimal.  Adapun  indikatornya  yakni:  1) Ketepatan  sasaran,  yang  mana  dalam  program  aplikasi  SIPPOL  di  Sub.  Bagian  Rumah Tangga  dapat  dikatakan  tepat  sasaran  yang  ditunjukan  dengan  pegawai  berpartisipasi dengan  baik  sesuai  tugasnya  dalam  mengimplementasikan  program  aplikasi  SIPPOL tersebut. 2) Sosialisasi Program, BPKAD sebagai pemilik dari program aplikasi SIPPOL ini sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepada para pegawai operator SIPPOL Kantor Sekretariat  Provinsi  Jawa  Timur.  3)  Pencapaian  tujuan  program,  dalam  hal  ini  program aplikasi SIPPOL Sub. Bagian telah mencapai tujuan yaitu, berhasil dalam meningkatkan kinerja  para  pegawai  di  mana  pegawai  operator  SIPPOL  menjadi  lebih  efisien  karena mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam menyusun laporan keuangan. Pegawai operator  SIPPOL  hanya  perlu  mengunggah  dokumen  SPJ  (Surat  Pertanggung  Jawaban) dan SPPD (Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas) telah disetujui oleh bendahara ke dalam aplikasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. 4) Pemantauan  program,  untuk  hal  ini  BPKAD  sebagai  pemilik  program  aplikasi  SIPPOL masih  kurang  dalam  hal  menindaklanjuti  atau  mengevaluasi  program  aplikasi  SIPPOL pada Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Abdurrahman,  J.  Sistem  Pengelolaan  Kinerja  Keuangan  dan  Administrasi  di  Kantor Pemerintahan.
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press. Admin  Tatalaksana.  (2021).  Pelatihan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL). Biro Organisasi Jatim.
Analisis Data Kualitatif (Sira Anak Saleh).
Andita,  A.  P.,  &  Yusuf,  N.  F.  (2021).  Peran  Penggunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi dalam Budaya Organisasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA), 11(2), hal 108 – 118. http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA
Basna,  N.,  Bharanti,  E.,  &  Waromi,  J.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keterlambatan  Surat  Pertanggungjawaban  Keuangan  pada  Pemerintah  Kabupaten Boven Digoel. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, hal 27 – 50.
Damanik,  M.  P.,  &  Purwaningsih,  E.  H.  (2017).  E-Government  dan  Aplikasinya  di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 21(2), hal 151 – 164. Dewi, P. A. P. L., Animah, & Mariadi, Y. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  untuk  Pengelolaan  Keuangan.  Valid  Jurnal  Ilmiah, 19(1), hal 72 – 86.
Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2019). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. Jurnal El-Riyasah, 10(2), hal 127 – 145.
Gubernur Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Jabatan Pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. https://arsipjdih.jatimprov.go.id Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), hal 13 – 26.
Ibrahim, M. M., & Afriansyah, H. Administrasi Keuangan.
Junus,  W.  A.  L.,  Kalangi,  L.,  &  Suwetje,  I.  G.  (2017).  Evaluasi  Implementasi  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  Terhadap  Pengelolaan  Data  Keuangan  Pada  Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), hal 762 – 769. Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  BPKAD  Provinsi  Jawa  Timur.  (2021). www.bpkad.jatimprov.go.id
Malik,  A.  D.  (2022).  Analisis  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kota  Tarakan  tahun 2009-2019. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(2), hal 482 – 490. Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance  terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  AFRE  (Accounting and Financial Review), 3(2), hal 152 – 158.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. Qualitative Data Analysis. Edisi ketiga. Sage. Mulyani, Hardian, D. E., & Kurniawan, I. A. (2021). Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Dinas Pendidikan Kota  Tangerang.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  (JIIA),  11(2),  hal  95 – 102. http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA
Mulyono, F. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), hal 130 – 144.
Parawansa, K. I., & Dardak, E. E. Visi Misi & Nawa Bhakti Satya. Diakses 6 Desember 2023, https://pusatstudijatim.id
Purnamawati,  D.,  Suyeno,  &  Anadza,  H.  (2022).  Efektivitas  Program  Aplikasi  Sistem Informasi  Mojokerto  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  (Studi  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Mojokerto).  Jurnal Respon Publik, 16(6), hal 11 – 18.
Rizqi,  A.  W.,  &  Meirinawati.  (2023).  Inovasi  Aplikasi  Sistem  Informasi  Penatausahaan Perbendaharaan Online (Sippol) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Publika, 11(5), hal 2697 – 2706.
Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Pustaka Ramadhan. Sondang P, S. (2010). Teori dan praktek kepemimpinan. Rineka Cipta. Sutabri, T. (2012). Konsep Sistem Informasi. Andi.
Tumija,  Hendra,  A.,  &  Sinurat,  M.  (2023).  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah  (SIPD)  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Media Birokasi, 5(1), hal 79 – 91.