## Urgensi Terhadap Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Samarinda Tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan
(The Urgency of Local Government Planning for Samarinda City about Cable Television Broadcast)
INSAN TAJALI NUR Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 – fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
Human  desire to  entertainment amusement  world and information there are  and  started  since  a period of history. But that way, we cannot get out of negative impact which marked by article appearance, news,  picture, advertisement  and display  signalizing pornography, porno  action,  mystique,  kriminal  and other which do not in line with religion , cultural and social norms of Indonesian nation which  contained in Five Principles and Peraturan Perundang- Undangan State Philosophy Republic Of Indonesia. Since it cannot deny that television represent one of the electronic media medium which enthused by many world society. Not yet it him clarity to legal fundament and arrangement taken as Guidance to observation and management  of  Channel  cable  television  subscribe  to  in  town  of  Samarinda  represent  challenge  to government of town of Samarinda to immediately to make an policy in the form of containing by law of prohibited rights,which executed,an matter and also sanction to side which impinge  good by  law rule to entrepreneur  of  cable  television  subscribe  to,  institute  and  society  in  charge  arrange  and  observe  all activity related to cable television channel.
Key words : raperda televise kabel ( draft by rule district area of cable television ), eksekutif ( executive ), legislatif ( legislative ), masyarakat ( society ), pengusaha ( entrepreneur ).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Keinginan  manusia  terhadap  dunia  hiburan  dan  informasi  sudah  ada  dan  dimulai  sejak  masa lampau.  Hal  ini  dapat  dilihat  berupa  aktifitas  hiburan  dibidang  seni  baik  dalam  bentuk  drama,  nyayian, pantun,  tarian  dan  peristiwa-peristiwa  yang  menarik  perhatian  masyarakat  dan  terjadi  pada  saat  itu. disajikan kepada masyarakat dengan tujuan berupa hiburan, informasi dan pengetahuan.
Abdul Muis sewaktu masih menjabat asisten administrasi Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur  pernah  berpendapat,  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dari  manusia  mengakibatkan  perubahan peradaban  dari zaman  ke zaman. Begitu juga dengan kebutuhan  hiburan dan  informasi  yang didominasi oleh  teknologi.  Abdul  Muis  mengatakan,  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  telah melahirkan  masyarakat  yang  makin  besar  tuntutannya  akan  hak  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan berbagai  informasi  khususnya  melalui  media  televisi.  Saat  ini  informasi  itu  telah  menjadi  kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum. (www.sapos.co.id.).
Sinansari  Encip  sewaktu  masih  menjabat  sebagai  Wakil  Ketua  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  pada  saat  itu  menjelaskan  lebih  rinci  tentang  hubungan  informasi  dan  teknologi  dengan  berbagai bidang seperti di bidang sosial politik, kebebasan pers dan pesatnya industri penyiaran telah memberikan dampak  positif.  Dengan  terbukanya  kebebasan  berpendapat  dan  berekpresi  sebagai  modal  dasar  bagi tumbuhnya  budaya  berdemokrasi  yang  baik.  Demikian  bila  dilihat  dari  sisi  ekonomi,  bahwa  aktivitas industri pers dan penyiaran, telah mampu membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan dan melahirkan insan-insan pers  dan  pelaku penyiaran  yang profesional di  bidangnya masing-masing. Namun demikian, kita  tidak  bisa  lepas  dari  dampak  negatif  yang  ditandai  munculnya  tulisan,  berita,  gambar,  iklan  dan tayangan-tayangan  yang  menonjolkan  pornografi,  pornoaksi,  mistik,  kriminal  dan  lainnya  yang  tidak sejalan dengan ajaran agama, norma-norma sosial dan budaya bangsa, karena tidak bisa dipungkiri bahwa televisi  merupakan  salah  satu  sarana  media  elektronik  yang  banyak  diminati  masyarakat  dunia (www.sapos.co.id).
Mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah juga berpendapat bahwa informasi dan  hiburan  yang  diminati  dan  disajikan  dari  berbagai  kalangan  tentu  tidak  terlepas  pada  peran  pihak
jurnalistik,  dimana  kegiatan  peyiaran  sepatutnya  selaras  dengan  nilai  Pancasila  dan  Peraturan  Hukum yang  berlaku  juga  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kode  etik  jurnalistik,  Dan  apabila  terlepas  kegiatan jurnalistik dari nilai Pancasila, peraturan hukum dan kode etik  maka  hal ini itu juga sangat kontradiktif dengan  misi  media  penyiaran.  Padahal,  selain  sebagai  sarana  hiburan,  jika  dicermati  maka  misi  yang diemban  media  penyiaran  tidak  boleh  lepas  dari  perannya  sebagai  sarana  pendidikan  yang  dapat menentukan  arah,  pola  pikir,  pandangan  dan  wawasan  masyarakat.  Karena  itu,  kebebasan  pers  dan penyiaran  jangan  sampai  melanggar  dari  pearaturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  dunia  jurnalistik dan penyiaran. Jangan sampai idealisme kebangsaan dapat dihancurkan oleh tulisan, berita, gambar, iklan, siaran  dan  tayangan  lainnya  yang  tidak  mendidik  dan  menyesatkan  hanya  demi  mengejar  uang  dan bertambah banyaknya peminat yang akan mendengar atau menonton suatu media penyiaran.(www.kaltimpos.co.id)
Media  elektronik  secara  ideal  dan  memegang  etika  dalam  penyiaran  sepatutnya  memberikan penyiaran  yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  bangsa  Indonesia,  tetapi  pada  kenyataan  keinginan masyarakat  untuk  memperoleh  program  acara  televisi  yang  lebih  menarik  tentu  mendapat  tanggapan serius  dari  kalangan  pengusaha  saluran  televisi  kabel.  Saluran  yang  disajikan  perusahaan  televisi  kabel tentu  lebih  banyak  dan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  sekarang,  karena  program  yang  disajikan berasal  dari  televisi  lokal  atau  daerah,  nasional  dan  mancanegara  yang  dapat  menyaingi  stasiun  lokal daerah dan nasional sendiri.(Kaltim Post ; 2005)
Kekurangan  pada  saluran  televisi  kabel  tersebut  dapat  dilihat  adannya  tayangan-tayangan  yang tidak  mencerminkan  kepribadian  bangsa  Indonesia  dan  Pancasila.  Berimplikasi  pada  perubahan  pada konsumen  televisi  kabel  berlangganan  baik  pola  hidup,  tingkah  laku,  hilangnya  budaya  rasa  malu  dan hilangnya identitas bangsa sendiri disebabkan efektivitas budaya  luar sangat  kuat. Mengingat konsumen televisi  tidak  mengenal  umur,  maka  tayangan  yang  disajikan  oleh  perusahaan  televisi  kabel  dengan mudahnya  ditonton  oleh  konsumen  televisi  yang  belum  cukup  umur.  Walaupun  di  setiap  stasiun memberikan  beberapa  peringatan  kepada  konsumen  untuk  dapat  menyesuaikan  acara  yang  ditonton belum membawa pengaruh yang besar (Media Konsumen ;2007)
Sistem media seperti itu membawa perubahan yang sangat mendasar dalam cara integrasi sosial, reproduksi  budaya  dan  partisipasi  politik.  Media  menyebarkan  ke  seluruh  tubuh  sosial  tidak  hanya  ide pembebasan,  tetapi  juga  nilai-nilai  hedonis  sehingga  akhirnya  mempengaruhi  integrasi  sosial.  Integrasi sosial  menghadapi  kendala  dalam  bentuk  individulisme  narcisik.  Hanyut  dalam  hedonisme  individualis ini mengabaikan kontrol sosial dari instansi tradisional sehingga norma-norma tradisional meredup.
Implikasi  kehadiran televisi berlangganan  kepada  konsumen tidak  hanya  dalam  menikmati jasa program  televisi,  tindakan  penipuan  dan  wanprestasi  dalam  pemenuhan  fasilitas  televisi  kabel  oleh pengusaha televisi kabel berlangganan diabaikan, sehingga konsumen merasa dirugikan. Konsumen tentu tidak tahu kemana dan kepada siapa dan atas dasar apa mereka mengadukan perkara mereka tersebut jika pengusaha televisi kabel tidak dapat dipercaya.
Pihak Pegusaha televisi kabel dalam menjalankan usahanya tentu memiliki permasalahan dalam usahanya. Baik ruang lingkup pidana, perdata berupa wanprestasi konsumen televisi, perizinan dan tidak jelasnya peraturan perundang-undangan daerah dan lembaga mana yang memiliki wewenang pengawasan dan pengelolaan televisi kabel.(Samarinda Pos; 2006)
Kota  Samarinda  memiliki  problem  yang  sama  seperti  yang  telah  disebutkan  pada  paragraf sebelumnya. Di Kota Samarinda, banyak terdapat pengusaha-pengusaha televisi kabel berlangganan, yang mana aturan hukum yang memberikan payung hukum bagi permasalahan televisi kabel berlangganan ini. Hal  ini  merupakan  tantangan  bagi  Pemerintah  Kota  Samarinda  untuk  segera  membuat  suatu  kebijakan berupa  rancangan  peraturan  daerah  yang  berisi  hak,  kewajiban,  hal-hal  yang  dilarang  serta  sanksi terhadap  pihak  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  daerah  baik  kepada  pengusaha  televisi  kabel berlangganan, masyarakat  dan lembaga  yang berwenang mengatur  dan mengawasi  segala  kegiatan  yang berhubungan dengan saluran televisi kabel baik dilakukan konsumen dan pengusaha televisi kabel.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi perumusan masalah pada:
1. Apa  misi,  landasan,  dasar  hukum  dan  materi  yang  digunakan  bagi  Pemerintah  Kota  Samarinda untuk mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan?
2. Siapa  yang  berwenang  dalam  memberikan  perizinan,  pengelolaan  dan  pengawasan  terhadap penyiaran televisi kabel berlangganan di Kota Samarinda ?

## PEMBAHASAN
A. Misi Pemerintah Kota Samarinda
Misi  Pemerintah  Kota  Samarinda  merupakan  pedoman  dasar  dalam  menjalankan  program Pemerintah  Kota  Samarinda  salah  satunya  meningkatkan  fasilitas  dan  utilitas  penunjang  sektor  jasa,
industri,  perdagangan  dan  pemukiman  yang  ditujukan  untuk  menggerakkan  roda  perekonomian  kota Samarinda.
Sektor  pelayanan  jasa  yang  dimaksud  dalam  penulisan  ini  dikhususkan  pada  jasa  di  bidang kegiatan  penyiaran  televisi  kabel  berlangganan.  Jasa  penyiaran  merupakan  suatu  media  (perantara)  bagi perorangan/  kelompok  dalam  menyampaikan  aspirasi  pendapat  maupun  gagasan,  karena  kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang demokratis.  Untuk  mendukung  jalannya  misi  Pemerintah  Kota  Samarinda,  maka  perlunya  Pemerintah Kota  Samarinda  selaku  lembaga  eksekutif  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Samarinda didukung  partisipasi  masyarakat,  bersama-sama  membentuk  suatu  peraturan  daerah  yang  memiliki landasan-landasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  materi berupa pengelolaan dan pengawasan dengan harapan adanya ketertiban dan kenyamanan dalam pelayanan kegiatan saluran televisi kabel berlangganan.
B. Landasan Pembentukkan Peraturan Daerah tentang Penyiaran Televisi Kabel Berlangganan.
Landasan  dalam  pembentukkan  rancangan  peraturan  daerah tentang  penyiaran  televisi  kabel berlangganan sepatutnya  memenuhi  kriteria-kriteria  dasar  seperti  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis. Penjabaran dari ketiga landasan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum  yang  berlaku  pada  masyarakat  sekitar  (Pasal  136  ayat  3  Undang-Undang  Tahun  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah).  Apabila  landasan  sudah  terbentuk,  maka  tujuan  dan  materi  muatan  dalam rancangan  peraturan  daerah  tentang  penyiaran  televisi  kabel  berlangganan  yang  harus  menyesuaikan ketentuan  dan  kepastian  hukum  yang  diatas  yang  berlaku  saat  ini.  Garis-garis  besar  materi  dan  ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang penyiaran televisi kabel berlangganan adalah :
1. Penyiaran  harus  mampu  menjamin  dan  melindungi    kebebasan  berekspresi  atau  mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. Penyiaran  harus  mencerminkan  keadilan  dan  demokrasi  dengan  menyeimbangkan  antara  hak dan  kewajiban  masyarakat  ataupun  pemerintah,  termasuk  hak  asasi  setiap  individu/  orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/ orang lain;
3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Mengantisipasi  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  khususnya  di  bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. Pengembangan  penyiaran  diarahkan  pada  terciptanya  siaran  yang  berkualitas,  bermartabat, mampu  menyerap,  dan  merefleksikan  aspirasi  masyarakat  yang  beraneka  ragam,  untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.
Selain  dari  ketentuan  diatas,  peran  serta  masyarakat  dalam  bidang  penyiaran  sangat  diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap eksistensi lembaga penyiaran swasta khususnya jasa penyiaran  berlangganan.  Dalam  pasal  52  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran dimana setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  dalam  berperan serta  mengembangkan  penyelenggaraan  penyiaran  nasional.  Organisasi  nirlaba,  lembaga  swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi  dan/atau pemantauan lembaga  penyiaran.  Masyarakat  dapat mengajukan  keberatan terhadap program  dan/atau isi siaran yang merugikan.

## C. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  7  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk oleh  dewan  perwakilan  dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah.  Dasar  hukum  ini  jelas  mengatakan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif berwenang untuk dapat membuat suatu peraturan daerah.
Setiap  Peraturan  Daerah  yang  akan  dibentuk  sepatutnya  memiliki  pedoman  yang  jelas  dan kepastian  hukum.  Pedoman  yang  dimaksud  adalah  asas-asas.Dengan  Dasar  hukumnya  dapat  kita  lihat dalam pasal 137 tentang asas yang ada dalam Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan

## D. Materi dan Ruang  Lingkup  Rancangan  Peraturan Daerah  Kota Samarinda tentang Penyiaran Televisi Kabel
Isi materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah, dapat kita lihat dalam Pasal 138 Undang- Undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi: pengayoman,  kemanusiaan, kebangsaan,  kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhineka  tunggal  ika,  keadilan,  kesamaan  kedudukan  dalam hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  dan/  atau,  keseimbangan,    keserasian,  dan keselarasan.
Berdasarkan  penjabaran  asas  peraturan  perundang-undangan  dan  asas  materi  mutan  yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diatas maka, penulis ingin menjelaskan, memfokuskan dan mengarahkan  materi-materi  pokok  yang  berkaitan  dengan  peyiaran  televisi  kabel  berlangganan  yang bersumber  pada  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  lain  yang  berlaku  untuk  dicantumkan  dalam Rancangan  Pertaturan  Daerah  tentang  Penyiaran  Televisi  kabel  berlangganan,  materi  yang  dimaksud sebagai berikut:

## 1. Lembaga Penyiaran Berlangganan
Pasal  25  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran, Lembaga  Penyiaran Berlangganan  merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum  Indonesia,  yang bidang usahanya hanya  menyelenggarakan  jasa  penyiaran  berlangganan  dan  wajib  terlebih  dahulu  memperoleh  izin penyelenggaraan  penyiaran  berlangganan.  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  memancarluaskan  atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.
Kemudian    dalam  Pasal  26  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a.   Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
b.   Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
c.   Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
Dalam  menyelenggarakan  siarannya,  Lembaga  Penyiaran  Ber-langganan  harus  melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan. Pembiayaan Lembaga Penyiaran  Berlangganan  berasal  dari    iuran  berlangganan;  dan  usaha  lain  yang  sah  dan  terkait  dengan penyelenggaraan  penyiaran.  Dalam  Pasal  28  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  melalui  kabel  dan  melalui  terestrial,  harus  memenuhi  ketentuan sebagai berikut :
a. Memiliki  jangkauan  siaran  yang  meliputi  satu  daerah  layanan  sesuai  dengan  izin  yang diberikan; dan
b. Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.
Penulis  sampai  saat  ini  masih  belum  mengetahui  secara  jelas  kedudukan  dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Jasa Penyiaran yang mereka berikan sebagian berupa distributor  dari  penyiaran  swasta,  publik  serta  asing.  Sedikit  sekali  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan memiliki  program  penyiaran  swasta,  lokal  dan  mandiri.  Sehingga  ketidak  tegasan  dan  tidak  jelasnya kedudukan  hukum  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  bersifat  lokal  dalam  menyiarkan  acaranya.  Oleh karena itu perlunya diatur secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.

## 2. Penyiaran dan Pengertian Pelaku Usaha atau Penyiaran Swasta.
Pada  proses pembentukan/fomulasi  Peraturan Daerah,  khususnya  pasal-pasal  ketentuan  umum mengenai  pengertian  dari  Penyiaran  dan  Telekomunikasi  dapat  berpedoman  pada  Pasal  1,  Pasal  4  dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Perlu  kita  perhatikan  bahwa  UU  Penyiaran  itu  sendiri  tidak  mengatur  secara  eksplisit kedudukan pengusaha  televisi berlangganan,  dimana sifat pekerjaannya  hanya mendistribusikan saluran- saluran  resmi.  Sehingga  penulis  belum  bisa  menentukan  dimana  posisi  yang  tepat  untuk  pengusaha televisi  berlangganan  dan  sementara  ini  untuk  posisi  yang  masih  memenuhi  keriteria  UU  Penyiaran adalah Pelaku usaha atau Penyiaran Swasta.

## 3.Materi Hak, Kewajiban Pelaku Usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta
Hak dan Kewajiban Pelaku usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta bisa kita lihat dalam Pasal 3 Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  dan  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 19 Undang-undang Nomor 32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran.  Sehubungan  dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang
dapat  dijadikan  rujukan,  penulis  mempunyai  gagasan  yang  dapat  dicantumkan  dalam  peraturan  daerah, adapun gagasan tersebut adalah a. Setiap pengusaha layanan jasa siaran televisi penyiaran televisi kabel berlangganan berhak :
1. Menawarkan jasa layanan penyiaran televisi kabel berlangganan
2. Memasang dan/atau mencabut perangkat fasilitas penyiaran televisi kabel berlangganan konsumen atau pelanggan dengan alasan tertentu
3. Menerima pendapatan dari pegusaha jasa layanan penyiaran televisi kabel berlangganan konsumen. b. Kewajiban pelaku usaha adalah :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/  atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/  atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa  yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
c. Setiap pengusaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlangganan wajib:
1. Memberikan fasilitas layanan jasa penyiaran televisi kabel  berlangganan
2. Menerima memenuhi keluhan pelanggan atau konsumen
3. Membayar  retribusi  usaha  layanan  jasa  penyiaran  televisi  kabel  berlangganan  kepada  pengelola usaha  layanan  jasa  penyiaran  televisi  kabel  berlangganan  yaitu  dinas  komunikasi  dan  informasi pemerintah kota samarinda
4. Memenuhi  persyaratan  permohonan izin usaha  layanan  jasa penyiaran televisi  kabel  berlangganan memiliki dan memperpanjang izin usaha penyiaran televisi kabel berlangganan.

## 4. Hal-hal yang Dilarang Oleh  Pelaku Usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta
Hal-hal yang dilarang oleh Pelaku usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilihat Pasal 48 UU  32  Tahun  2002  dan  Pasal  8  dan  15  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Adapun gagasan penulis yang dapat dicantumkan dalam peraturan daerah sehubungan dengan Hal-hal yang dilarang oleh Pelaku usaha atau Lembaga Penyiaran Swasta adalah :
Pengusaha layanan jasa saluran televisi kabel berlangganan menjalankan usahanya dilarang :
a. Memasang dan mencabut perangkat layanan penyiaran televisi kabel berlanggan tanpa persetujuan konsumen.
b. Memalsukan surat izin usaha jasa layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan
c. Mempengaruhi,  berbohong,  menipu  dan/atau  melakukan tindakan  yang  mengandung  unsur  pidana kepada konsumen atau pelanggan
d. Berlaku curang dengan pengusaha layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan
e. Memasang perangkat layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan pada sarana umum tanpa izin kepada  Pemerintah  Kota  Samarinda,  perusahaan  daerah  atau  milik  masyarakat  sekitar.  Contoh sarana yang dimaksud tiang listrik atau tiang telepon atau sejenisnya.

## 5.Materi Pengertian Pelanggan atau Konsumen
Materi  pengertian  dari  penyiaran  dan  telekomunikasi  yang  akan  diletakkan  dalam  ketentuan umum dapat berpedoman pada Pasal l ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 6. Hak dan Kewajiban Pelanggan atau Konsumen
Hak dan kewajiban konsumen atau pelanggan bisa kita lihat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:
a. Hak-hak Konsumen adalah : 1). Memilih, mendapatkan informasi dan meminta layanan jasa televisi kabel berlangganan
2). Mengajukan  keluhan  terhadap  kurangnya  layanan  fasilitas  kepada  Pengusaha  layanan  jasa  televisi kabel berlangganan
3). Mengajukan  permohonan  berhenti  untuk  tidak  melanjutkan  menjadi    pelanggan  atau  konsumen layanan jasa televisi kabel berlangganan
4). Mengajukan pengaduan, gugatan, dan perlindungan advokasi.
b. Kewajiban dari konsumen antara lain: 1). Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4). Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut Pengaturan yang lebih teknis, setiap konsumen atau pelanggan wajib:
1). Membayar Layanan Jasa Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan.
2). Mengajukan  persyaratan  permohonan  menjadi  pelanggan  atau  konsumen  Layanan  Jasa  Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan
3). Mematuhi  ketentuan  Perusahaan  Layanan  Jasa  Penyiaran  Televisi  Kabel  Berlanggan  dan/atau perjanjian bersama

## 7. Hal-hal yang Dilarang oleh Pelanggan atau konsumen
Pelanggan atau konsumen Layanan Jasa Penyiaran Televisi Kabel Berlanggan dilarang :
a. Mengubah  dan/atau  mengganti  sebagian  atau  seluruh  perangkat  layanan  jasa  penyiaran  televisi kabel berlanggan.
b. Memberikan dan menambah perangkat layanan jasa penyiaran televisi kabel berlanggan kepada pihak  lain  tanpa  pemberitahuan  dari  perusahaan  layanan  jasa  penyiaran  televisi  kabel berlanggan.
c. Melakukan  tindakan  mengandung  unsur  pidana  baik  dari  kemauan  orang  lain  atau  diri  sendiri untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  usaha  layanan  jasa  penyiaran  televisi  kabel berlangganan.

## E.    Kewenangan  Kantor  Informasi  dan  Komunikasi  Kota  Samarinda  dan  Komisi  Penyiaran Indonesia Tingkat Daerah (KPID)
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  membuat  kedudukan Kantor  Informasi  dan  Komunikasi  hanya  sebatas  memberikan  pengawasan.  UU  ini  juga  melahirkan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Tingkat  Daerah  (KPID)  untuk  berperan  penuh  dalam  menjalankan  fungsi, wewenang,  tugas,  dan  kewajibannya  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur  dan  menyampaikan  laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Dalam  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  sebelum menyelenggarakan  kegiatannya  lembaga  penyiaran  wajib  memperoleh  izin  penyelenggaraan  penyiaran. dan  pemohon  izin  wajib  mencantumkan  nama,  visi,  misi,  dan  format  siaran  yang  akan  diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran  berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
Apabila  lembaga penyiaran  khususnya  lembaga  penyiaran  swasta  berlangganan melanggar dari jenis  peraturan  Perundang-undangan  dimaksud  maka  pihak  KPI  dan  KPID  berhak  memberikan  sanksi administratif dapat berupa :
1. Teguran tertulis;
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. Denda administratif;
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Belum  adanya  kejelasan  terhadap  pengaturan  dan  dasar  hukum  yang  komprehnsif  dan  dapat dijadikan  pedoman  terhadap  pengawasan  dan  pengelolaan  saluran  televisi  kabel  berlangganan  di  kota Samarinda merupakan tantangan bagi pemerintah kota Samarinda untuk segera membuat suatu kebijakan berupa  peraturan  daerah  yang  berisi  hak,  kewajiban,  hal-hal  yang  dilarang  serta  sanksi  terhadap  pihak yang  melanggar  ketentuan  peraturan  daerah  baik  kepada  pengusaha  televisi  kabel  berlangganan, masyarakat  dan  lembaga  yang  berwenang  mengatur  dan  mengawasi  segala  kegiatan  yang  berhubungan dengan saluran televisi kabel

## B. Saran
Adanya sikap tanggung jawab dan peka dari Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat  terhadap  antisipasi  dan  mampu  menyaring  segala  kemajuan  teknologi  khususnya  kegiatan penyiaran Televisi Kabel Berlangganan dalam bentuk Peraturan Daerah yang :
1. .Mengantisipasi  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  khususnya  di  bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
2. pengembangan  penyiaran  diarahkan  pada  terciptanya  siaran  yang  berkualitas,  bermartabat, mampu  menyerap,  dan  merefleksikan  aspirasi  masyarakat  yang  beraneka  ragam,  untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literarur
Haryatmoko ,  2007,  Etika  Komunikasi  (Manipulasi  Media,  Kekerasan  dan  Pornografi),  Penerbit Kanisius; Yogyakarta.

## B. Peraturan Perundang- Undangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-undang Nomor 8   Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 5   Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
C. Internet www.sapos.co.id www.kaltimpos.co.id