ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYELENGGARA E- GOVERMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013

## Dewi Sekar Kencono

## Abstracs
The  e-government  enforcement  at  Sragen  Regency  has  been  more  than  a  decade start  from  2002.  The  Council  of  Empowerment  Information  Communication  Technology  (ICT) and Electronic Data Management Office (EDMO). CIO is the supreme institution and hierarchy in charge  of the  empowerment e-government. Then  together with CIO, there is The Council of Empowerment (ICT) as partner labor to give recommendation and suggestion in e-government executive. While EDMO is SKPD that appointed in ICT sector in Government Regency Sragen. Due e-government works necessities in implementing government activities in scope  Regency Sragen. In  this  case,  indicate  there  still  exists  duplication  in  implementation  function  and  main tasks  between  CIO,  The  Council  of  Empowerment  (ICT)    and  EDMO.  This  duplication  dating from “Perda SOTK”  existence,  “Perbub  Pendayagunaan TIK”, “Perbub  Penjabaran Tugas and Fungsi  KPDE ”,  “SK  CIO  formation”  and  Dewan  Pendayagunaan  TIK.  CIO  member  adhere  in SKPD position, some in between are structural official in EDMO. The embedding of CIO position in  structural  official  SKPD  have  a  purpose  to  facilitate  internal  co-ordination  e-government enforcement. Such circumstances make EDMO executive core from entire series e-government enforcement. Just as mandated by the regulation of Perbub No.11 year 2008 about Information and  Communication  Technology  both  from  the  disposition,  management,  presentation, coordination  of  data,  as  well  as  the  provision  of  infrastructure.  The  Council  of  Empowerment (ICT)  is  CIO  partner  labor.  This  council  has  never  done  either  activity  or  meeting  basic budgeting.  This  kind  of  e-government  enforcement  is  part  of  of  its  EDMO  budget.  But  in  the budgetary  is  not  encountered  from  funding  for  education  or  information  technology  (IT). Community  as  user  certainly  need  to  get  TIK  socialization  use  that  executed  by  Sragen Regency.
Keyword: e-government, institutional,CIO

## A.  PENDAHULUAN
Globalisasi  yang  datang  lebih  cepat  membuat  isu-isu  yang sebelumnya  belum  muncul  menjadi  isu  yang  hangat  dan  fokus  menarik perhatian.  Isu-isu  tersebut  antara  lain  demokratisasi,  hak  asasi  manusia, hukum,  transparansi,  korupsi, good  governance,  civil  society, perdagangan bebas,  pasar  terbuka  dan  hal  lain  menjadi  perhatian  berbagai  bangsa  dalam penyelenggaraan  pemerintah.  Salah  satu  wujud  dari Good  Governance adalah  munculnya e-Government sebagai  bentuk  upaya  memperbaiki  kinerja pemerintah  menjadi  lebih  cepat,  tepat  dan  efisien.  Berkembangnya  konsep Electronic  Government ( e-Government) di  dunia  ini  disebabkan  oleh  adanya faktor-faktor pemicu utama yang menjadi pendorong.
Pertama, keadaan  sekarang  ini  memaksa  pemerintah  melakukan reposisi  pada  hal  bersifat  internal  menjadi  eksternal,  fokus  pemenuhan kebutuhan dalam negeri bergeser pada fokus memposisikan masyarakat dan negara  dalam  hubungan  internasional.  Situasi  yang  dialami  pemerintah mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat kepada kinerja pemerintah untuk memiliki  lingkungan  yang  mendukung.  Dapat  diartikan  dari  globalisasi  inilah yang mendorong lahirnnya e-Government untuk membantu terwujudnya Good
Governance. Kedua , adanya kemajuan TI 1 yang semakin maju memungkinkan cepatnya transfer data, informasi dan pengetahuan yang dapat disebarkan ke masyarakat dunia dalam hitungan detik dan hal ini mempengaruhi komunikasi langsung yang terjadi tanpa perantara apapun.  Selain itu fungsi konvensional pemerintah  yang  secara  tidak  langsung  telah  diambil  peran  teknologi.  Mau tidak  mau  pemerintah  harus  beradaptasi  dengan  keberadaan  teknologi. Ketiga , meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelayanan yang diberikan sektor swasta kepada masyarakat (pelanggan) telah membuat peningkatan  standar  pelayanan  dari  waktu  ke  waktu.  Peningkatan pelayanan sektor  swasta  (pelaku  ekonomi)  seharusnya  berbanding  lurus  dengan peningkatan  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Tekanan kepada  pemerintah  atas  tuntutan  masyarakat  yang  menginginkan  perbaikan kinerja pemerintah secara signifikan dengan cara memanfaatkan kemajuan TI dengan harapan mewujudkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah yang baik  kepada  masyarakat  maka  berkembanglah  konsep e-Government . Melalui  konsep e-Government menjadi  sebuah  mekanisme  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dengan  menggunakan  TIK 2 (terutama  internet)  sebagai sarana  utama  yang  menghubungkan  pemerintah  dengan  para  stakeholder yaitu  masyarakat  umum,  kalangan  industri/swasta  dan  sektor  publik  lainnya (Indrajit,2002:7).
Konsep e-Government bukanlah  inisiatif  yang  mudah  dan  murah. Bukan  pula  sebuah  obat  atau  jalan  pintas  menuju  perbaikan  melaikan hanyalah alat atau sarana menuju tujuan-tujuan tersebut. E-Government tidak dapat  dibangun  dan  diterapkan  hanya  dengan  sekedar  penyusunan peraturan/kebijakan  dari  pemerintah  (pimpinan  negara) semata  tetapi  perlu diawali dengan perubahan paradigma yang terjadi pada pemerintahan karena akan  bersifat  kompleks  (Indrajit,2005:3).  Melalui e-government terjadi perubahan  pada  birokrasi  pemerintahan  dalam  rangka  tercapainya good governance .  Perubahan-perubahan  tersebut  antara  lain  kegiatan  birokrasi menjadi  kreatif,  inovatif,  efisien  dan  efektif  dengan  sistem  terbuka,  kompetitif dan  profesional  untuk  mewujudkan  visi  misi  pemerintahan  melalui  struktur birokrasi  yang  ramping,  transparan  dan  fleksibel  (Turnip,  Kaiman  dalam Governanace  Reform  di  Indonesia:  Mencari  Arah  Kelembagaan  Politik  yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, 2009: 353).
Kecenderungan  yang  menjadi  pendorong  berkembangnya  konsep e- Government mengakibatkan  adanya  tantangan  besar  yang  harus  dihadapi dalam menjalankan e-Government. Tantangan tersebut antara lain bagaimana menciptakan  dan  menentukan  kanal  akses  digital  (maupun  elektronik)  yang dapat  secara  efektif  dipergunakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar  pemerintah  (baik  swasta  komersial  maupun  non-komersial)  dalam mengembangkan  infrastruktur  dan  suprastruktur e-Government yang dibutuhkan  serta  bagaimana  dengan  penyusunan  strategi  institusi  terutama yang  berkaitan  dengan  masalah  biaya  investasi  dan  operasional  sehingga
1 TI disini adalahTeknologi Informasi. Untuk seterusnya penyebutan TI dimaksudkan untuk itu.
2 TIK  disini  adalah  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi    .  Untuk  seterusnya  penyebutan  TIK dimaksudkan untuk itu
program  managemen  perubahan e-Government dapat  berjalan  lancar  sesuai dengan harapan (Indrajit,2002:19). Dalam penerapannya, kesiapan pelaksanaan e-Government juga  bergantung  pada  investasi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  melalui  sumberdaya  telekomonikasi  (infrastruktur)  dan manusia. Bilamana kesiapan e-Government ini rendah akan tercipta disparitas yang  mencerminkan  rendahnya  sumberdaya  infrastruktur  dan  manusia  yang menunjukkan  kesenjangan  yang  ada.  Munculnya  disparitas  berakar  pada “kesenjangan digital” ( digital divide ). 3
Di  Indonesia,  gagasan  tentang e-Government ini  mulai  berkembang sekitar  tahun  2000-an  di  tengah  euforia  reformasi.  Pada  saat  itu  berbagai usaha  mulai  dilakukan  untuk  memperbaiki  pemerintah  dan  sistem pemerintahan,  maupun  karena  desakan  masalah  transparansi  kepada masyarakat.  Adanya  desakan  tersebut  membuat  pemerintah  sadar  akan pentingnya  birokrasi  yang  baik  sebagai  urat  nadi  pemerintahan  dan  birokrasi yang  efektif  dan  efisien.  Potensi  pemanfaatan  TIK  secara  luas,  membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Diperlukan adanya kebijakan dan strategi  pengembangan e-Government dalam  pelaksanaannya serta kesamaan pemahaman, tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.
Sebenarnya  perangkat  perundangan  mengenai e-gov di  Indonesia sudah  cukup  lengkap  walaupun  dibandingkan  dengan  negara-negara  maju relatif  terlambat.  Dukungan  pemerintah  mengenai  pentingnya e-gov baru mulai tampak menerbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-Government . Menyadari pentingnya penerapan konsep e-gov . Melalui pedoman yang dibuat dalam Inpres ini sebenarnya masih sangat umum dan bisa ditafsirkan secara beragam  oleh  pemerintah,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  tetapi ketidakjelasan  ini  dapat  dimaklumi  karena  begitu  luasnya  kebutuhan pengembangan sistem informasi elektronik di lembaga pemerintah.
Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan  PerMen  No.41/Per/Men.Kominfo/11/2007 Tahun  2007  tentang  Panduan  Umum  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Nasional  menjadi  acuan  penting  dalam  penerapan  TIK  di Indonesia.  Kedua  peraturan  ini  menyatakan  bahwa  untuk  memastikan kapasitas  kepemimpinan  pengelolaan  TIK  di  semua  level  pemerintahan  dan institusi  pemerintahan  harus  menetapkan CIO 4 .  Pada  tahun  2008,  disahkan Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  menjamin  bahwa  transaksi  elektronik  telah  memiliki  payung hukum  yang  jelas  dalam  pemanfaatan  teknologi  dan  transaksi  elektronik dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pelayanan publik.
3 Istilah  “kesenjangan  digital”  ( digital  divide )  menggambarkan  fakta  bahwa  dunia  dibagi  menjadi masyarakat  yang  memiliki  dan  yang  tidak  memiliki  akses  kepada  serta  kapabilitas  TIK  yang  modern. Said, Mas’ud.(2009). Birokrasi di Negara Birokratis . (cet.2). Malang: UMM Press. Hlm 279
4 CIO disini adalah Chief Information Officer . Untuk seterusnya penyebutan CIO dimaksudkan untuk itu
Salah  satu  tujuan  utama  pengembangan e-Government yang dirumuskan oleh Kemenkominfo adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan  publik  sebagai  hasil  dari  pemanfaatan  TI  (Kemenkominfo:2004). Menurut  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  terdapat  indikator implementasi e-Government Indonesia  meliputi  lima  dimensi  yang  menjadi pilar utama yaitu (1) Kebijakan, (2) Perencanaan, (3) Infrastruktur, (4) Aplikasi, dan  (5)  Kelembagaan.  Kelima  dimensi  tersebut  menjadi  elemen  saling mendukung  dan  elemen  evaluasi  yang  diperlukan  untuk  pengembangan  dan pemanfaatan TI.
Pada  dimensi  kebijakan  memiliki  fokus  menentukan  harapan  atas perilaku  pengguna  dan  penyedia  TI  secara  tepat.  Dimensi  kebijakan  untuk memandu  keputusan  yang  berpengaruh  ke  organisasi  serta  arsitektur kebijakan  melihat  risiko  dalam  kebijakan  bisnis  sebelum  menghasilkan kebijakan.  Tak  jauh  beda  dengan  dimensi  kebijakan,  pada  dimensi perencanaan memiliki tujuan menilai peluang/kesempatan untuk meningkatkan layanan termasuk investasi dalam TIK mendukung pencapaian tujuan  Pemerintahan.  Perencanaan  juga  berfokus  pada  integrasi  sistem dengan  pengelolaan  dan  pengembangan  informasi  menjadi  efektif  serta mendorong  komitmen  dan  pengertian  di  antara  pengguna,  manajemen  atas, staff TIK.
Dimensi  infrastruktur  memiliki  fokus  pada  ketersediaan  dan  kondisi infrastruktur  dan  adanya  penerapan  tata  kelola  infrastruktur  (inventarisasi, pengawasan,  perawatan,  tata  cara  pemanfaatan.  Dimensi  infrastruktur cenderung  pada  piranti  keras  yang  digunakan,  sedangakan  dimensi  aplikasi cenderung pada piranti lunak di dalamnya. Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak pendukung e-government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
Sebagaimana  dimensi  yang  lainnya,  dimensi  kelembagaan  menjadi salah  satu  dimensi  yang  harus  kuat  dalam  pelaksanaan  implementasi e- Government. Melalui dimensi kelembagaan yang terstruktur  dengan baik dan kuat  akan  mempermudah  pelaksanaan e-Government baik  terintegrasi  di tingkat daerah maupun secara nasional. Dimensi kelembagaan menjadi kunci penting  karena  kelembagaan  sebagai  pelaku  seluruh  kegiatan  dari perencanaan,  kebijakan,  infrastruktur  maupun  aplikasi.  Bila  struktur kelembagaanya  tidak  berjalan  dengan  baik  tentunya  akan  berpengaruh terhadap jalannya dimensi-dimensi yang lain.
Menurut United  Natios  E-gov  Survey (dalam  Kristina:2013) menghasilkan  gagal  tidaknya e-government dilihat  infrastruktur  pendukung untuk penerapan e-government yaitu:
1. Infrastruktur  Telekomunikasi.  Peran  infrastruktur  telekomunikasi  dalam penerapan e-Government terutama  dapat  dirasakan  dalam  pelayanan publik.  Pengembangan  infrastruktur  dan  basis  data  untuk  komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas.
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI.
Penggunaan  TIK  menjadi  sangat  penting  dalam  era  globalisasi sekarang  ini,  karena  dapat  menembus  jarak  yang  jauh  bahkan melampaui  batas  negara  sekalipun.  Seiring  dengan  hal  tersebut,  saat ini  mulai  tumbuh  dengan  apa  yang  disebut electronic  government (e- gov)  sebagai  implementasi  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam pemerintahan.
3. Kesiapan  SDM.  Pengembangan  aplikasi e-government memerlukan pendanaan  yang  cukup  besar  sehingga  diperlukan  kesiapan  dari  sisi sumber  daya  manusia  aparat  pemerintahan  dan  kesiapan  dari masyarakat.  Pemerintah  umumnya  jarang  yan  memiliki  SDM  yang handal  di  bidang  teknologi  informasi.  SDM  yang  handal  ini  biasanya ada  di  lingkungan  bisnis/industri.  Kekurangan  SDM  ini  menjadi  salah satu penghambat  implementasi dari e-government, terutama di negara berkembang.
4. Ketersediaan  Dana  dan  Anggaran.  Pengalokasiai  anggaran  untuk pengembangan e-government harus  dilakukan  secara  hati-hati  dan bertanggung  jawab  agar  anggaran  yang  terbatas  itu  dapat dimanfaatkan  secara  efisien  dan  siklus  perencanaan,  pengalokasian, pemanfaatan  dan  pengevaluasian  anggaran  pengembangan e- government yang  baik,  sehingga  pelaksanaan  strategi  untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif. 5. Perangkat Hukum
Sebagai  salah  satu  bidang  baru  dalam  pemerintahan, e-Govemment masih  miskin  dalam  hal  perangkat  hukum,  baik  pada  tingkat  nasional maupun  daerah.  Hingga  saat  ini  transaksi  elektronik  belum  memiliki landasan  hukum  yang  pasti  sehingga  proses  layanan  publik  melalui transaksi elektronik sulit untuk diterapkan pada e-Government , padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak sediki yang sudah mampu.
6. Perubahan Paradigma
Teknologi informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas tools , namun  yang  terpenting  dari e-government adalah  perubahan paradigma,  dari Government  Centric menuju Customer  Centric sehingga  layanan-layanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  apa  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Demikian  juga  media  akses  ataupun tempat yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Kabupaten  Sragen  sebagai  salah  satu  kabupaten  di  Indonesia  yang fokus  terhadap  pengembangan e-Government mencanangkan  Sragen sebagai Kabupaten  Cyber .  Hal  ini  lahir  dari  masalah  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sragen  dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan. Kesulitan  yang  dihadapi  antara  lain:  (1)  keberadaan  di  pusat  pemerintahan (Kota  Sragen)  dalam  melakukan  koordinasi  dengan  level  bawah  (Kecamatan dan  Desa)yang  mencakup  wilayah  kerja  yang  luas  meliputi  20  Kecamatan dengan  208  Desa,  dengan  desa  terjauh  bisa  50-60  km  dari  pusat kota/pemerintahan  yang  memiliki  waktu  tempuh  sekitar  2-3  jam  dengan kendaraan  bermotor.  (2)  Kualitas  infrastruktur  (jalan)  yang  kurang  memadai dan  kemungkinan  cuaca  buruk  yang  bisa  mengganggu  kinerja  pemerintahan
kemungkinan bisa lebih lama waktu tempuhnya. (3) Jarak tempuh yang begitu jauh  mengakibatkan  adanya  anggaran  tersendiri  untuk  biaya  penggunaan kurir dalam hal surat menyurat yang mengakibatkan anggaran membengkak.
Meretas  pada  kendala  dihadapi  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten Sragen  dituntut  harus  menjalankan  pemerintahan  lebih  efektif  dan  efisien sehingga  baik  jarak,  biaya  dan  waktu  harus  bisa  diringkas.  Munculah pemikiran  awal  untuk  membuat  aplikasi  sederhana  yang  bisa  dimanfaatkan oleh  seluruh  jajaran  Pemerintah  Kabupaten  Sragen.  Konsep  ini  dimulai dengan  pembentukan  sebuah  tim  teknis  KPDE 5 yang  ditugaskan  sebagai Chief  Information  Officer ( CIO) untuk  implementasikan e-Government di seluruh  Sragen.  Ternyata  ide  sederhana  tersebut  bisa  berkembang  dan dimanfaatkan menjadi lebih luas hingga sekarang.
Sejak diterapkannya sistem e-Government telah memberikan dampak positif  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di  Pemerintah  Kabupaten  Sragen. Dampak  positif  tersebut  antara  lain  adalah  penurunan  yang  cukup  besar dalam  biaya  surat  menyurat  fisik  dan  biaya  kurir,  mengurangi  penggunakan kertas  dan  tinta  serta  membuat  efisiensi  belanja  dan  biaya  yang  terpangkas lebih  dari 50% serta mempermudah koordinasi antar  SKPD. 6 Inovasi dari ide sederhana  ini  juga  mengantarkan  Kabupaten  Sragen  memenangkan beberapa penghargaan kategori ICT 7 , peningkatan pelayanan publik dan  pro- investasi.  Tentunya  pelaksanaan e-Government tak  lepas  dari  kunci  sukses yang  terletak  pada  dua  hal  penting:  kualitas  komitmen  pimpinan  dan kelembagaan  tim  pelaksana.  Pencapaian  komitmen  dan  terstrukturnya lembaga  pelaksana  dengan  kualitas  manusia  tersebut  akan  menentukan keberlanjutan  teknologi  karena  harus  ada  yang  merawat,  mempertahankan dan mengembangkannya. Saat ini yang menjadi fokus perhatian adalah tetap terus mengembangkan inovasi yang baik tersebut agar terawat, dipertahankan dan dikembangkan dengan berbagai manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh element masyarakat.
Selain  KPDE,  Kabupaten  Sragen  juga  memiliki  CIO  dan  Dewan Pendayagunaan  TIK  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan e- government . CIO bertugas sebagai hirarki tertinggi dalam penyelenggaraan e- government dan  KPDE  menjadi  anggota  dari  CIO  sedangkan  Dewan Pendayagunaan TIK merupakan mitra kerja CIO. Tetapi pada pelaksanaannya justru  KPDE  yang  menjadi  pelaksana  inti  dalam e-government yang  di tetapkan  melalui  Perbub  No.11  Tahun  2008  tentang  Pendayagunaan  TIK dalam Pemerintah Kabupaten Sragen. Tentunya keadaan ini membuat KPDE yang  mendapat  pelimpahan  tugas  mengalami  kendala  dalam  mengambil kebijakan  bilamana  diperlukan  pada  penyelenggaraan e-government mengingat  sebagai  pemimpin  tertinggi  merupakan  ketua  CIO  untuk
5 KPDE  disini  adalah  Kantor  Pengelola  Data  Elektronik.  Untuk  seterusnya  penyebutan  KPDE dimaksudkan untuk itu.
6 SKPD disini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk seterusnya penyebutan SKPD dimaksudkan untuk itu
7 ICT  disini  adalah Information  and  Comunication  Tecnology .  Untuk  seterusnya  penyebutan  ICT dimaksudkan untuk itu
mengambil  kebijakan.  Keadaan  ini  tentunya  akan  mengganggu  dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang diemban masing-masing.
Berdasarkan  pada  fakta-fakta  yang  telah  duraikan  tersebut  diatas, faktor  kelembagaan  dalam  rangka  pelaksanaan e-Government di  Kabupaten Sragen  memiliki  peranan  yang  penting.  Memunculkan  pertanyaan  (1) Bagaimana struktur kelembagaan penyelenggara e-goverment di Pemerintah Kabupaten  Sragen ?  (2)  Apa  kelebihan  dan kelemahan  struktur  kelembagaan penyelenggara  e-goverment di  Pemerintah  Kabupaten  Sragen?  Pertanyaan tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui fungsi dan tugas serta  kelebihan  dan  kelemahan  struktur  kelembagaan  yang  ada  dalam penyelenggara e-government di Kabupaten Sragen.
A1. RANGKUMAN KAJIAN TEORITIK 1. Definisi E-Government E –Government memiliki  konsep  yang  universal  dengan  prinsip  dasar tertentu  dalam  pengaplikasiannya. E –Government didefinisikan  oleh  lembaga dan  instansi  non-pemerintah  dengan  memandang  ruang  lingkup  dan  domain dari e-Government .  Dari  institusi  non –pemerintah  UNDP  ( United  Nation Development Programme ) mendefinisikan e-government sebagai berikut:
E-Government  is  the  application  of  Information  and  Communication Technology (ICT)  by government agencies. (E-government merupakan  aplikasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dari  agen pemerintah.)
Kemudian menurut Janet Caldow (Indrajit, 2002:3) direktur Institute for Electronic  Government (IBM  Corporation)  dari  hasil  kajian  bersama Kennedy School  of  Government,  Harvard  University ,  mendefinisikan e-Government secara menarik, yaitu:
Electronic  government  is  nothing  short  of  a  fundamental transformation  of  government  and  governance  at  a  scale  we  have not witnessed since the beginning of the industrial era. (Pemerintah elektronik  cukup  mentransformasikan  asas  pemerintah  dan penguasaan  skala  tidak  menyaksikan  sejak  permulaan  di  era industri)
Sedangkan dari lembaga pemerintah dikaji dari sebuah penggambaran  pemerintah  mengenai e-Government .  Pemerintah  Federal Amerika  Serikat  (Indrajit,2002:3)  mendefinisiskan e-Government secara ringkas.
E-Government  refers  to  delivery  of  government  information  and service  online  through  the  Internet  or  other  digital  means. ( e- Government mengacu  ke  pengiriman  informasi  pemerintah  dan pelayanan online melalui internet atau digital lain.)
Sementara  itu  Pemerintah  New  Zealand  (Indrajit,2002:4)    melihat e- Government sebagai sebuah fenomena yaitu
E-Government is a way for government to use the new technologies to  provide  people  with  more  convenient  access  to  government information and services, to improve the quality of the services and to  provide  greater  opportunity  to  participate  in  our  democratic institutions and processes . ( e-Government adalah upaya pemerintah  menggunakan  teknologi  baru  menyediakan  orang dengan  banyak  akses  tepat  ke  informasi  pemerintah  dan pelayanan-pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan-pelayanan dan  menyediakan  lebih  besar  peluang  mengikuti    proses  di lembaga demokratis.)
Beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa e-Government merupakan  transformasi  dari  pemerintah  yang  menggunakan  kemajuan teknologi  untuk  mendukung  pelayanan  publik  dan  informasi  yang  di  berikan oleh pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

## 2. Kelembagaan E-Government
2.1 Pendekatan Kelembagaan ( Institusionalisme )
Dalam  bidang  ilmu  politik,  kelembagaan  ditekankan  kepada  aturan main  ( the rules),  dan  kegiatan  kolektif  ( collective  action )  untuk  kepentingan bersama atau publik. Struktur-struktur dan lembaga-lembaga pemerintah telah lama  menjadi  fokus  dari  kajian  penting  ilmu  politik.  Kajian  ilmu  politik tradisional  memfokuskan  studi  pada  lembaga-lembaga  pemerintah.  Teori kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih  menenkankan  struktur  daripada  proses  atau  perilaku  politik.  Prosesnya mengandaikan  bahwa  tugas  formulasi  kebijakan  adalah  tugas  lembaga- lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya.
Kelembagaan  didefinisikan  oleh  beberapa  ahli  antara  lain  menurut Ostrom (dalam Setiowati, 2007), lembaga adalah
“...aturan  dan  rambu-rambu  sebagai  paduan  yang  dipakai  oleh anggota  suatu  kelompok  masyarakat  untuk  mengatur  hubungan yang  saling  mengikat  atau  saling  tergantung  satu  sama  lain. Penataan  institusi  ( institutional  arragements )  yang  dapat  ditentukan oleh  beberapa  unsur:  aturan  operasional  untuk  pengaturan pemanfaatan  sumber  daya,  aturan  kolektif  untuk  menentukan, menegakkan  hukum  atau  aturan  itu  sendiri  dan  untuk  mengatur hubungan kewenangan oleh organisasi.”
Kemudian  oleh  Uphoff  (dalam  Setiowati,  2007)  lembaga  didefinisikan sebagai  suatu  himpunan  atau    tatanan  norma-norma  dan  tingkah  laku  yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang menjadi  nilai  bersama.  Institusi  ditekankan  pada  norma-norma  perilaku,  nilai budaya  dan  ada  istiadat.  Menurut  Jan-Erik  Lane  dan  Svante  Ersson  (dalam Miriam  Budiardjo,  2009:97)  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  institusi  adalah organisasi  yang  tertata  melalui  pola  perilaku  yang  diatur  oleh  perturan  yang telah diterima sebagai standar. Institusi mencakup (1) struktur fisik, (2) struktur demografis,  (3)  perkembangan  historis,  (4)  jaringan  pribadi  dan  (5)  struktur sementara  (yaitu  keputusan-keputusan  sementara).  Institusi  memiliki
peraturan-peraturan  yang  stabil,  yang  memungkinkan  orang  sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan  bersama.  Rod  Rhodes  (dalam  Marsh  dan  Stoker,  2011:109) mendeskripsikan pendekatan kelembagaan/institusionalisme sebagai “ jantung historis ”  subyek  ini  dan  “bagian  perlengkapan‟  dari  setiap  ilmuwan  politik. Terdapat  pemisahan  unsur-unsur  utama  analisis  institusional  tradisional seperti  yang  diterapkan  oleh  Johnson  dan  Ridley  (dalam  Marsh  dan  Stoker, 2011:109) :
“Pendekatan  institusional  adalah  suatu  subyek  masalah  yang mencakup  peraturan,  prosedur,  dan  orgasasi  formal  pemerintahan. Ia memakai alat-alat ahli hukum dan sejarahwan untuk menjelaskan batas-batas  perilaku  politik  maupun  efektivitas  demokrasi  dan  ia membantu  perkembangan  model  Westmister  tentang  demokrasi representatif.”
Menurut  Peters  (dalam  Marsh  dan  Stoker,  2011:110)  menyebutkan „proto-teori‟  institusionalisme  lama  sebagai  normatif  (berurusan  dengan “pemerintahan  yang  baik”),  strukturalis  (struktur  menentukan  perilaku  politik), historisis (pengaruh sentral terhadap sejarah) dan legalis (hukum memainkan peran  penting  dalam  memerintah).  Studi-studi  lembaga  biasanya  lebih berusaha menjelasakan lembaga-lembaga pemerintah secara khusus, seperti struktur,  organisasi,  kewajiban  dan  fungsi-fungsi  tanpa  secara  otomatis menyelidiki  dampak  dari  karakteristik-karakteristik  lembaga-lembaga  tersebut pada  hasil-hasil  kebijakan.  Singkat  kata,  struktur-struktur  kelembagaan pemerintah  mungkin  mempunyai  konsekuensi-konsekuensi  penting  bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.
Pandangan Anderson (dalam Winarno, 2008:54) pendekatan lembaga tidak  merupakan  pendekatan  yang  sempit  atau  bersifat  deskriptif  karena seorang  ilmuwan  dapat  saja  menanyakan  hubungan-hubungan  yang  terjadi antara  aturan-aturan  lembaga  dan  substansi  kebijakan  publik.  Selain  itu, seorang  ilmuwan  juga  dapat  menyelidiki  hubung-hubungan  ini  dalam  suatu bentuk  yang  sistematik  dan  komparatif.  Dampak  dari  aturan-aturan  lembaga pada  kebijakan  publik  merupakan  suatu  pertanyaan  empirik  yang membutuhkan  penyelidikan  lebih  lanjut.  Dalam  pembuatan  kebijakan terkadang  pembuat  kebijakan  terlalu  bersemangat  membawa  perubahan khusus  dalam  struktur  lembaga  yang  akan  menghasilkan  perubahan- perubahan  dalam  kebijakan  publik  tanpa  menyelidiki  hubungan  yang sebenarnya  antara  struktur  dan  kebijakan.  Anderson  menjelaskan,  para pembuat  kebijakan  mendorong  dirinya  sendiri  untuk  terperangkap  dalam anggapan  atas  dasar  logika  apriori  bahwa  perubahan  lembaga  akan mendatakangkan perubahan kebijakan.
Menurut Thomas Dye (Winarno, 2008:52) dalam kebijakan publik ada hubungan erat  antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah memberikan karakteristik  yang  berbeda  terhadap  kebijakan  publik.  Karakteristik  tersebut antara lain: (1). legitimasi, (2). universalitas dan (3). paksaan.
Otonomi  daerah  juga  memberikan  nuansa  kepada  kebijakan  publik. Teori  kelembagaan  yang  mungkin  merupakan  pendekatan  teoritis  tunggal yang  terpopuler  dewasa  ini  di  dalam  kebijakan,  H  George  Fredericson
(Ibrahim,  2009:9)  memiliki  fokus  empiris  (unit  analisis)  yaitu  pada  keputusan rasional,  keputusan  tambahan,  perilaku  sistem  organisasi  dengan  sistem terbuka,  perilaku  organisasi  dan  individu,  biro  dan  profesi,  perbandingan perilaku organisasi pada kekuasaan, organisasi dan kebudayaan. Fredericson menempatkan  birokrasi  sebagai  cerminan  kebudayaan,  pola-pola  perilaku birokrasi  yang  memusatkan  perhatian  pada  kelangsungan,  kompetisi, teknologi rasionalitas, inkrementalisme dan kekuasaan.
Dapat dirangkum dari definisi yang dikemukakan bahwa kelembagaan adalah  suatu  tatanan  dan  pola  hubungan  antara  anggota  masyarakat  atau organisasi  yang  saling  mengikat  yang  dapat  menentukan  bentuk  hubungan antar  manusia  atau  antara  organisasi  yang  diwadahi  dalam  suatu  oeganisai atau  jaringan  dan  ditentukan  faktor-faktor  pembatas  dan  mengikat  berupa norma  aturan  formal  maupun  informal  untuk  pengendalian  perilaku  sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

## 2.2. Dimensi Kelembagaan e-Government
Kemenkominfo  melalui  Direktorat e-Government Direktorat  Jenderal Aplikasi  Telematika  telah  melaksanakan  kegiatan  PeGI 8 pada  tahun  2007 untuk  pertama  kalinya.(  Kemkominfo:2007).  PeGI  dirancang  untuk  dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di instansi pemerintah di seluruh wilayah  Indonesia.  Diharapkan  lingkungan  pemerintah  di  Indonesia  baik  di tingkat  propinsi,  kabupaten/kota  maupun  departemen  dan  lembaga  non departemen  dapat  mengembangkan  dan  memanfaatkan  TIK  secara  lebih terarah . Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga  tidak  mengurangi  arti  penting  dari  satu  aspek  yang  mengurangi akurasi  hasil  evaluasi.  Evaluasi  yang  obyektif  berarti  menghindari  dan mengurangi subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi.  PeGI  menggambarkan  kondisi  dari  sisi  kekuatan  dan  kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa yang akan datang.
Dalam  pelaksanaan  pemeringkatan,  telah  ditentukan  lima  dimensi yang  akan  dikaji  yaitu:  kebijakan,  kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi,  dan perencanaan.  Masing-masing  dimensi  itu  nantinya  akan  memiliki  bobot  yang sama  dalam  penilaian  karena  semuanya  penting,  saling  terkait  dan  saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.
8 PeGi  disini  adalah  Pemeringkatan e-Government Indonesia.  Untuk  seterusnya  penyebutan  PeGI dimaksudkan untuk itu
Gambar 1.2 Dimensi PeGI Sumber: http://kpde.bantulkab.go.id/web/wp- content/uploads/2010/03/pegi.jpg diakses pada tanggal 17 Februari 2013 jam 19:30 WIB
Dimensi Kelembagaan e-Government menjadi salah satu poin penting karena  sangat  berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan e-Government di  dalam pemerintahan.  Definisi  Kelembagaan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan lembaga,  institusi,  organisasi  atau  unit  kerja  yang  melaksanakan  fungsi mengembangkan  dan  implementasi e-Government atau  TI.  Lembaga  yang dibentuk membuat fungsi utama memberikan layanan dan dukungan teknologi informasi  bagi  instansi  pemerintah  sesuai  dengan  ruang  lingkup  wewenang dan tanggung jawabnya.
Dimensi  kelembagaan  (PeGI,  2013)  berkaitan  erat  dengan keberadaan  organisasi  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan konsep antara lain: keberadaan organisasi  struktural  yang  lengkap,  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi)  yang jelas, kelengkapan unit dan aparatur), dan legalitas (dasar hukum).

## A2. Metode Penelitian
Dalam penelitian  ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan fokus penelitian ini pada lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan e-Government di Kabupaten Sragen.  Alasan  pemilihan  lokasi  ini  karena  pelaksanaan e-Government di Kabupaten  Sragen  lebih  dari  satu  dekade  sebagai  rujukan  tingkat  nasional dalam penyelenggaraan e-Government kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagai lokasi  utama  penelitian  adalah  Kantor  Pengelola  Data  Elektronik  (KPDE) Pemerintah Kabupaten Sragen. Peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu: 1.  Data primer, yaitu data yang relevan dengan pemecahan masalah atau pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan  masalah  yang  akan  diteliti,  data  yang  dikumpulkan langsung  oleh  peneliti  sendiri.  Data  primer  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  hasil wawancara  dengan  aktor  yang  terkait  dalam pelaksanaan e-Government di  Kabupaten  Sragen  yang  menjadi narasumber.  Narasumber  yang  dimaksud  adalah  Kepala  KPDE,
Kasi  Jaringan  dan  Komunikasi  Data,  dan  Kasi  Sistem  Informasi dan Aplikasi KPDE, mantan Kepala. Bagian Hukum Setda periode 2001-2012  dan  Kasubag  Perundang-undangan  Setwan  DPRD Kabupaten Sragen.
2.  Data sekunder, yaitu data yang bersifat mendukung pembahasan, data  yang  diperoleh berasal  dari  buku,  artikel,  majalah,  dokumen- dokumen,  ataupun  media  internet  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  penentuan  informan dengan cara Purposive dan Snowball. Teknik Purposive adalah teknik mencari sumber  data  dari  informan  dengan  pertimbangan  tertentu.  Sedangkan  teknik Snowball adalah  teknik  mencari  sumber  data  dari  informan  yang  pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari  jumlah  data  yang  sedikit  tersebut  belum  mampu  memberikan  data  yang memuaskan,  maka  dicarilah  orang  lain  sebagai  sumber  data  berikutnya dengan  mengikuti  analogi  pola  bola  salju.  penelitian  ini  data  yang  digunakan adalah  teknik  triangulasi  data.  teknik  triangulasi  data  adalah  sebuah  cara pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  yang  menggabungkan  antara observasi, wawancara, dan kajian dokumen.

## A3. Hasil Penelitian
Penyelenggaran e-government yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sragen  mulai  tahun  2002  berjalan  baik.  Legal  formal  kebijakan  yang mendasari  adanya e-government ini  merujuk  pada  Perbub  No.11  tahun  2008 yang  didasari  oleh  Peraturan  Perundang-Undangan  di  atasnya  seperti  Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government dan UU ITE No11 tahun 2008. Temuan di lapangan menunjukan fakta  bahwa  KPDE  merupakan  pelaksana  utama  dalam  penyelenggaraan e- government .  Sedangkan  hubungannya  dengan  CIO  ini  cenderung  pada koordinasi  jabatan  dalam SKPD namun  tugas  dan  peran  yang melekat    pada CIO  pelaksanaannya bergeser pada KPDE selain tugas sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan e-government ini.

## B.  PEMBAHASAN
B.1  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  yang  Jelas  dan  Keberadaan Organisasi Struktural
Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki kerangka pengembangan e- government yang  telah  direncanaakan  untuk  kedepannya.  Melalui  survai maka  ditemukan  masalah-masalah  yang  ada  dalam  TIK  yang  kemudian  di rencanakan  dalam  penahapan  pencapaian  yang  ingin  dicapai  kemudian dituangkan dalam renstra. Dalam perencanaan ini juga disinkronkan dengan kebijakan nasional strategi yang menjadi acuan dasar dalam pembuatannya. Dengan adanya rencana induk ini menjadi acuan oleh KPDE dan CIO dalam
melaksanakan  fungsi  dan  tugas  pokoknya  untuk  menyelenggarakan e- government di lingkungan Sragen.
CIO bertugas mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional  harian,  pengembangan  baik  kelembagaan  maupun  program sebagaimana  bahwa  program  jaringan e-government dan  evaluasi  TIK Pemerintah  Kabupaten  Sragen,  bekerja  sama  dengan  SKPD  pengelola  TIK dan SKPD pemilik proses bisnis maupun pengguna TIK lainnya. Keberadaan CIO  merupakan  puncak  hierarki  struktur  tata    kelola    terkait  dengan kepemimpinan  pengelolaan  TIK  Pemerintah  Kabupaten  Sragen.  CIO memiliki  mitra  dalam  penyelenggaraan e-government yaitu  Dewan Pendayagunaan TIK. Dewan Pendayagunaan TIK Kabupaten Sragen terdiri atas unsur akademisi, pakar TIK, praktisi TIK, komunitas TIK, pemerhati TIK, dan  masyarakat  TIK  di  wilayah  Kabupaten  Sragen  dengan  masa  bakti  3 (tiga)  tahun.  Sampai  pada  penelitian  ini  dilaksanakan,  tidak  ada  kegiatan yang  nyata  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Pendayagunaan  TIK.  Bahkan  pos anggaran  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pendukungnya  tidak  tercantum dalam SKPD manapun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Dewan ini hanya sebatas  hitam  diatas  putih  tanpa  realisasi  tindakan  yang  nyata  untuk mendukung kemajuan dan keberlangsungan e-government.
KPDE,  CIO  dan  Dewan  pendayagunaan  TIK  selain  melakukan pengawasan  dan  pengembangan e-gov juga  membuat  panduan  yang relevan  dalam  pelaksanaan  e-gov  di  Kabupaten  Sragen.  Penerbitan kebijakan  atau  panduan  yang  relevan  ini  buruk.  Hal  ini  disebabkan  dari rentang  waktu  penyelenggaraan e-government ini  baru  mendasar  pada Perbub  pendayagunaan  TIK  yaitu  Perbub  No.11  Tahun  2008  yang  menjadi acuan  dalam    melaksanakan e-government .  Padahal e-government di Kabupaten  Sragen  ini  mulai  dicanangkan  sejak  tahun  2002,  penerbitan perbub  yang  menjadi  landasan  ini  bisa  dikatakan  terlambat.  Kemudian keberadaan  SOP  beberapa  SKPD  cenderung  diasumsikan  melekat  pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki melalui Perda tentang  Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.

## B2 . Kelengkapan Unit dan Aparatur
Penyelenggaraan e-government tentunya  memerlukan  pegawai untuk  menjadi  pelaksana.  Pelaksanaan e-government ini  difokuskan  pada CIO yang dilaksanakan oleh KPDE sebagai penyedia dan pengelola baik dari jaringan,  aplikasi  dan  perawatannya.  Karena  jabatannya,  maka  KPDE merupakan sebagai anggota CIO. Pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan e- government dipimpin  oleh  Sekda  yang  merupakan  pejabat  golongan  IVB yang  kemudian  dengan  anggota  yang  melekat  pada  jabatan  struktural. Dengan adanya rangkap jabatan ini sebenarnya tidak baik. Rangkap jabatan ini tentunya akan mengurangi fokus anggota CIO dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan e-government .  Walaupun  tujuannya  dengan  meletakkan jabatan  CIO  berdasarkan  jabatan  struktural  SKPD  untuk  mempermudah dilakukannya  koordinasi.  Penentuan  jenjang  karier  dan  jabatan  merupakan hak prerogratif Bupati dengan petimbangan Baperjakat (Badan
Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan)  dengan  usulan  pejabat  dari  BKD. Penjenjangan  karier  dalam  penyelenggaraan e-government juga  melebur  di dalamnya  mengingat  hampir  semua  jabatan  dalam  CIO  melebur  dalam jabatan  SKPD  hal  tersebut  memang  kurang  baik  untuk  tetap  diteruskan. Perlu mempertimbangkan keahlian yang dimiliki juga dalam bidang ICT.
Perencanaan  dan  pengembangan  organisasi  CIO  sejauh  ini  belum ada.  CIO  hanya  fokus  pada  penyelenggaraan e-government untuk mendukung kinerja pemkab. Peran CIO yang lebih banyak dilaksanakan oleh KPDE  baik  dari  sisi  perencanaan  maupun  pelaksanaannya.  Tentunya membuat  KPDE  meningkatkan  kualitas  pegawai  baik  pada  level  pimpinan maupun  pada  level  staff.  Melakukan  peningkatan  dan  pengembangan kualitas  pegawai  ini  diharapkan  bisa  mewujudkan  pegawai  yang  memiliki kemampuan  CIO.  KPDE  sendiri  sebagai  pelaksana e-government berharap dengan  semakin  banyaknya  pegawai  yang  memiliki  kualitas  CIO  tentunya semakin banyak terobosan yang akan diciptakan dan inovasi yang lebih baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen.

## B3 . Pembiayaan (anggaran belanja)
Penyususunan  anggaran  harus  menyesuaikan  dengan  skala prioritas  arah  pembangunan  yang  tercantum  pada  RPJMD.  Mendasar  pada RPJMD,  maka  anggaran  di  KPDE  untuk  penyelenggaraan e-government juga menyesuaikan karena roadmap e-government juga mengacu pada arah kebijakan  RPJMD.  Realisasi  anggaran  tiap  tahunnya  dipergunakan  KPDE lebih  banyak  untuk  melakukan  kegiatan  maintanance  jaringan  untuk pemeliharaan  infrastruktur  yang  telah  dipasang  dan  pembelian  alat  untuk mendukung kualitas pelayanan.
Tabel  1.1  merupakan  rekap  pagu  anggaran  dan  realisasi  anggaran yang telah dijalankan pada tahun 2011-2013 sebagai berikut:
Tabel 1.1 Rekap Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013 Tahun Anggaran Pagu Anggaran Kegiatan Realisasi Anggaran Sisa Pagu Kegiatan 2011 365.448.000 358.414.015 7.033.985 2012 1.373.929.000 1.220.563.978 153.365.022 2013 1.284.130.000 1.057.660.258 226.469.742
Sumber: DPKKAD Tahun 2013 data diolah Realisasi anggaran tiap tahunnya dipergunakan KPDE lebih banyak untuk  melakukan  kegiatan  maintanance  jaringan  untuk  pemeliharaan infrastruktur  yang  telah  dipasang  dan  pembelian  alat  untuk  mendukung kualitas pelayanan. Akan tetapi dalam anggaran tersebut tidak menunjukkan adanya  anggaran  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk mendaya  gunakan  TIK  di  sekitarnya.  Tentunya  perlu  dianggarkan  adanya sosialisasi  kepada  masyarakat  sebagai user untuk  menggunakan  TIK
mengingat  kemapuan  masyarakat  yang  berbeda-beda  karena  wilayah tempat  tinggalnya  yang  jauh  dari  pusat  kota.  Dalam  penyelenggaraan e- government ini  masyarakat  tidak  dipungut  biaya  karena  semua  biaya pelaksanaan dan penyelenggaraan e-government telah di anggarkan dalam APBD.  Dengan  tidak  dipungutnya  biaya,  akan  lebih  menarik  minat masyarakat untuk menggunakan TIK.
Secara  terpisah  dalam  realisasi  anggaran  untuk  mengurangi  celah adanya  praktik  KKN,  Pemerintah  Kabupaten  Sragen  telah  menjalankan SPSE  yang  aplikasi e- procurement  yang  dikembangkan  oleh  Direktorat  e- Procurement-LKPP  untuk  digunakan  oleh  LPSE  di  seluruh  instansi.  Melalui e-procurenment ini  diharapkan  bisa  memperkecil  celah  KKN  yang  bisanya terjadi  pada  saat  tender  pengadaan  barang  dan  jasa.  Melalui  aplikasi tersebut  bisa  mewujudkan  transparansi  anggaran  yang  dapat  di  akses  oleh masyarakat.  Anggaran  yang  dianggarkan  untuk  KPDE,  terutama  dalam penyelenggaran e-government ini lebih banyak dihabiskan untuk pengadaan barang  dan  pemeliharaan  jaringan  serta  aplikasi.  Belum  adanya  mata anggaran  untuk  sosialisasi  dan  pendidikan  pendayagunaan  TIK  bisa dipertimbangkan  untuk  di  munculkan  pada  tahun  mendatang.  Melalui sosialisasi itu bisa membantu warga masyarakat untuk semakin mengerti IT. Kemudian  dalam  proses  pengadaan  barang  dengan  aplikasi e-procurement ini telah mampu memperkecil celah terjadinya tindak KKN yang sering terjadi pada saat tender dan pelaksanaannya.

## B4. Legalitas
Dalam  penyelenggaraan e-government di  Kabupaten  Sragen  ini  yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya adala Perbub No 11 Tahun 2008 tentang Pendaya  Gunaan  TIK  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Kabupaten Sragen.  Kemudian  untuk  keberadaan  CIO  Mendasar  pada  SK  Bupati  No 486/328/002/2012  tertanggal  29  Mei  2012  Tentang  Pembentukan  Chief Information  Officer  (CIO)  Pemerintah  Kabupaten  Sragen  Tahun  2012 –  2014 dan  Dewan  Pendayagunaan  TIK  melalui  SK  Bupati  No  486/340/002/2012 Tentang  Pembentukan  Dewan  Pendayagunaan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Kabupaten  Sragen  Tahun  2012-2014.  Sedangkan  mengenai Perbub  Panduan  Umum  Tata  Kelola  TIK  rancangannya  sedang  diusulkan  di Bagian Hukum Setda Sragen.
Selama  sepuluh  tahun  lebih  pelaksanaan  dan  implementasi e- government dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten  Sragen secara  legal  formal  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  masih  berpayung  hukum perbub.  Di  sisi  lain  dengan  capaian  yang  baik,  telah  mampu  membawa  nama Kabupaten  Sragen  sebagai  rujukan  pelaksanaan e-government tingkat nasional. Bahkan lahirnya perbub ini bisa dikatakan terlambat karena baru pada tahun  2008  Perbub  Pendayagunaan  TIK  dijadikan  acuan  kebijakan,  padahal pencangan dan pelaksanaan e-government di Kabupaten Sragen dimulai pada tahun  2002.  Sedangkan  sisi  lembaga  legislasinya,  ada  biaya  yang  tinggi  dan pembahasan  cukup  lama  dan  tidak  mudah  dirubah  isi  dalam  perda  tersebut.
Bila terjadi perubahan atau kemajuan teknologi yang lebih mutakhir maka mau tidak  mau  perda  harus  direvisi  kembali  dan  kembali  lagi  mengeluarkan  biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian dalam menetukan redaksional yang akan dicantumkan dalam perda tersebut.
Hal  inilah  yang  menjadikan  kendala  untuk  menyusun  perda.  Melalui perbub sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi keberadaan sebagai rujukan tingkat  nasional  ini  tentunya  harus  ditunjang  dengan  legal  formal  yang  kuat. Maka  diperlukan  segera  menyusun  raperda  mengenai  penyelenggaraan e- government agar kebijakan lebih terintegrasi dengan baik.
Tabel 1.2

## Rangkuman Hasil Penelitian Analisis Struktur Kelembagaan
Penyelenggara E-Governmet pada Pemerintah Kabupaten Sragen N o Operasionalisasi konsep Analisis Hasil Penelitan Kesimpulan Kelebihan Kelemahan 1. Tugas  pokok  dan  fungsi (tupoksi)  yang  jelas  dan keberadaan organisasi struktural a)  Penerapan tupoksi masih berdasarkan perda SOTK sehingga  CIO  hanya sebagai  penanggung jawab  dan  Dewan TIK  hanya  sebagai mitra  yang  kurang aktif dalam memberikan sumbangsih untuk penyelenggaraan  E - government
Tupoksi  lembaga  yang  masih  terdapat  duplikasi,  rangkap  jabatan,  serta  belum  adanya  peraturan  mengenai  SOP  mengakibatkan  KPDE  menjadi  pelaksana  tugas  dan fungsi  dari  struktur  yang  ada.  Meskipun  telah  secara  aktif    rancangan  SOP  tersebut  disosialisasikan  namun  SKPD  lebih  berasumsi  bahwa  yang  menjadi  tupoksi kelembagaan adalah SOP yang harus SKPD jalankan. Mengingat Strukturr Kelembagaan ini memiliki peran sentral sebagai pelaksana. Struktur lembaga  harus memiliki pedoman, peran dan tugas yang jelas untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
b)  Dari sisi Dewan pendayagunaan  TIK memang belum secara aktif melakanakan  peran, fungsi dan tugas pokok yang diembannya.  Selain itu adanya keanggotaan CIO yang menunjuk jabatan  pada  jabatan SKPD tentunnya kurang relevan, karena  CIO  menjadi kurang  fokus  dalam menjalankan tupoksinya  sehingga tugas  dan  fungsinya dilaksanakan oleh KPDE  sebagai  SKPD pengelola.  CIO  juga lebih banyak mengandalkan staf dalam mengoperasikan komputer untuk mengawasi  kegiatan e-government
maupun evaluasi keberlangsungan kegiatan. c)  Penerbitan  kebijakan e-governmen t melalui perbub pendayagunaan  TIK dikatakan  terlambat karena baru dikeluarkan pada tahun 2008 sedangkan  jaringan desa online telah berjalan  sejak  2007 bahkan  penacanaan e-government sudah dilaksanakan sejak 2002. Keberadaan SOP yang masih dalam proses pengajuan  ini  juga  menjadi ganjalan. Tentunya tidak semua orang dapat mengetahui standart apa saja yang harus di dilaksanakan dalam penyelenggaraan e- government terutama  SKPD yang  berhadapan  langsung dengan  masyarakat,  SOP  ini menjadi  pedoman  penting dan harus segera diterbitkan. 2. Kelengkapan  unit  dan aparatur a)  Keberadaan pegawai yang terbatas pada KPDE  yang  mumpuni dan memiliki kompetensi dalam bidang TIK telah membuat KPDE mampu  melaksanakan tugas  sebagai  SKPD pengelola dan pelaksana e- government di Kabupaten Sragen. a)  Mengenai jenjang karier  yang  melekat pada jabatan struktural sebagai SKPD yang merupakan Hak prerogratif Bupati dengan pertimbangan dari Baperjakat  dan  BKD tentunya  harus  di pikirkan dalam penempatan  jabatan yang  sesuai  dengan kompetensi
atau
Kelengkapan unit dan aparatur ini telah mampu melaksanakan fungsi dan tugas dari struktur kelembagaan. Namun harus diperhatikan untuk menentukan jenjang karier diperlukan pertimbangan kompetensi yang melekat pada jabatan baik di CIO maupun pada KPDE
basic pendidikan yang dimiliki. Mengingat bahwa tidak semua pegawai secara aktif mengikuti perkembangan bidang TIK, serta secara aktif menggunakan TIK sehingga memang benar-benar dibutuhkan  pegawai yang  kompeten  di bidang TIK yang perlu  ditempatkan  di KPDE  maupun untuk duduk  pada  jabatan CIO. b)  Untuk  pengembangan organisasi  dan  SDM pegawai di KPDE dilakukan dengan pemeberian tugas belajar, mengikuti bintek aplikasi dan jaringan, workshop dan seminar. Dengan harapan dari mengikuti bintek , seminar atau workshop tersebut  dapat  berbagi  ilmu dengan rekan kerja. b)  Untuk rekrutmen pegawai baru disesuaikan  dengan kebutuhan  pegawai dimana  hal  ini  yang menangani adalah BKD  sehingga  dari KPDE hanya mengusulkan bila ada kekurangan pegawai. c)  Evaluasi peneyelenggaraan e- government ini dilaksanakan minimal setahun sekali atau triwulan    lebih  pada keadaan insidental bilamana diperlukan. c)  Evaluasi ini mengalami  kendala bila evaluasi ini dilaksanakan  antar- SKPD. Diperlukan waktu yang lebih untuk mensinkronkan jadwal  evaluasi  yang harus dilaksanakan. 3. Pembiayaan (anggaran belanja) Anggaran  dianggarkan  dengan sumber dana dari APBD melalui pagu anggaran. Realisasi  anggaran  lebih  pada pelaksanaan  perawatan  yang pada jaringan dan infrastruktur
Dalam  pembuatan  anggaran ini  tidak  ada  mata  anggaran yang dianggarkan untuk memberikan sosialisasi pendidikan TIK kepada masyarakat.
Tentunya
Pembiayaan  yang  dianggarkan  dalam  pelaksanaan e-government melalui  KPDE  dengan  sumberdana  dari  pagu  anggaran  APBD  Sragen  telah    dilaksanakan  realisasi tersebut dengan baik.
Realisasi  anggaran  tersebut  tentunya  digunakan  untuk  melaksanakan  rancangan e-government termasuk  dalam  perawatan  jaringan  yang  sudah  terpasang  serta pengadaan barang.
Bisa dianggarkan juga dalam tahun berikutnya untuk dipertimbangkan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IT dan penggunaannya.
yang telah dibangun. Selain itu anggaran  tersebut  juga  untuk menjalankan  tahapan-tahapan implementasi e-government sebagaimana yang telah dirancang di dalam master plan e-government Kabupaten Sragen seperti pengadaan barang (komputer, laptop, kabel, dan piranti yang lain). Anggaran di KPDE juga dimanfaatkan  untuk  mengikuti bintek,  workshop,  dan  seminar untuk  menunjang  peningkatan kompetensi  yang  dimiliki  oleh pegawai anggaran ini sangat berperan penting dalam menyukseskan  masyarakat yang sadar IT dan mensosialisasikan adanya e- government yang  dijalankan oleh pemkab Sragen. 4. Legalitas (dasar hukum) Penyelenggaraan e- government di Kabupaten Sragen  ini  yang  menjadi  dasar dalam pelaksanaannya adalah a.   Perbub No 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sragen. b.  SK Bupati No 486/328/002/2012 tertanggal  29  Mei 2012 Tentang Pembentukan Chief  Information Officer (CIO) Pemerintah Kabupaten  Sragen Tahun 2012 –2014 c.  SK Bupati No 486/340/002/2012 Tentang Pembentukan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dikeluarkanya  Perbub  dan SK tersebut sebenarnya sudah terlambat dari pencangan e-government.
Proses  yang  panjang  dalam mengeluarkan  Perbub  dan SK ini menjadi faktor pemicu utama  terlambatnya  Perbub dan SK ini keluar.
Dalam satu dekade ini bahkan  tidak  bisa  dibuat perda tentang pelaksanaanan e-
government yang karena kendala  biaya  dan  waktu. Lamanya proses pembahasan  di  DPRD  untuk sebuah perda menjadi sebuah ganjalan yang berujung dengan
pengeluaran biaya yang harus  diadakan  dalam  rapat- rapat pembahasan yang bisa berbulan-bulan  bahkan  bisa tahunan.
Selain itu SOP yang tercantum  dalam  rancangan perbub pedoman  umum tata kelola  TIK  yang  saat  ini masih  diproses  di  Bagian Hukum  Setda  Sragen  juga masih  membutuhkan  waktu
Mengenai  dasar  hukum  yang  menjadi  legalitas  penyelenggaraan  e-government  ini  memang  telah  ada  selama  kurun  waktu  sepuluh  tahun  ini.  Namun  keterlambatan keluarnya legal formal ini membuat adanya duplikasi tugas dan fungsi struktur yang menjadi dasar e-government. Hal ini juga ditambah dengan kendala yang ada untuk pembuatan perda dan perbub dengan biaya yang mahal dan waktu pembahasan yang lama. Meskipun  dasar  hukum  ini  tidak  begitu  mempengaruhi  jalannya e-government dapat  memperjelas  struktur  dengan  fungsi  dan  tugas  yang  di  emban  pada  setiap bagiannya..
Kabupaten  Sragen Tahun 2012-2014.
Keberadaan  legal  formal  ini menjadi  payung  hukum  untuk melaksanakan e-government di Kabupaten Sragen.
untuk dikaji.
C. Penutup

## C.1. Simpulan
Struktur  lembaga  penyelenggara e-government di  Kabupaten  Sragen terdiri  dari  CIO,  Dewan  Pendayagunaan  TIK  dan  KPDE.  Adanya  duplikasi  pada tugas  pokok  dan  fungsi  pada  struktur  kelembagaan  dalam  penyelenggaraan  TIK mengakibatkan  KPDE  yang  merangkap  sebagai  CIO  menjadi  pelaksana  utama. Tugas dan fungsi penyelenggaraan e-government lebih banyak dilaksanakan oleh KPDE  baik  itu  dibebankan  melalui  melalui  Perda  SOTK  No.15  Tahun  2008, Perbub  pendayagunaan  TIK  No.11  Tahun  2008  dan  Perbub  penjabaran  tusi KPDE  No.47  Tahun  2009.  Melalui  peraturan  perundangan  tersebut,  KPDE ditunjuk sebagai SKPD pengelola TIK dalam Pemerintahan Kabupaten Sragen.
CIO  menduduki  hirarki  tertinggi  dalam  penyelenggaraan e-government di Kabupaten  Sragen.  Struktur  keanggotaan  CIO  melekat  pada  jabatan  struktural SKPD  bukan  personal,  dengan  tujuan  untuk  melakukan  koordinasi  dengan pimpinan  menjadi  lebih  mudah.  Kemudian  CIO  yang  melekat  dengan  jabatan SKPD  ini,  pejabat  lebih  banyak  mengandalkan  staf  dalam  mengoperasikan komputer.  Keadaan  tersebut  disebabkan  oleh  pejabat-pejabat  yang  menduduki jabatan  pimpinan  SKPD  merupakan  angkatan  pegawai  yang  tua  dan  senior sehingga  ada  yang  kurang  aktif    dalam  mengoperasionalkan  komputer  dan mengikuti  perkembangan  IT.  Proses  dalam  penentuan  pejabat  pada  SKPD menjadi  kewenangan  Bupati.  Bilamana  ada  pergantian  pejabat  yang  juga menjabat dalam struktur keanggotaan dalam CIO akan merubah susunan anggota secara  personal.  Hal  ini  menjadi  kendala  dalam  kebijakan-kebijakan  yang  akan diambil oleh CIO menginggat anggotanya berubah.
Dewan  Pendayagunaan  TIK  sudah  dibentuk  dan  tunjuk  anggotanya  baik dari  prakrisi,  akademisi  maupun  pemerhati  IT.  Dewan  Pendayagunaan  TIK  ini sebagai  mitra  kerja  CIO.  Namun  dari  ditetapkannya  melalui  SK  ini  belum  ada kegiatan  yang  dilakukan,  baik  itu  rapat  ataupun  penyusunan  AD/ART  serta pemberdayaan masyarakat di bidang TIK juga belum dilaksanakan, padahal unsur anggota Dewan Pendayagunaan TIK ini berasal dari pemerhati TIK di Kabupaten Sragen.  Rencanannya  baru  pada  tahun  2014  dewan  ini  akan  aktif  bekerja. Rencana  tersebut  akan  berpacu  dengan  masa  jabatan  yang  akan  habis  pada tahun 2014 nanti.
Struktur kelembagaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan e- government di Kabupaten Sragen terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.
a.  Kelebihan
1.  Memiliki jumlah staf yang terbatas di KPDE ini dapat  menjalankan peran sebagai penyedia dan pengelola e-government yang dijalankan diseluruh SKPD Kabupaten Sragen.
2.  Penggunaan  anggaran  yang  baik  untuk  penyelenggaraan  dan  mencapai tahapan  pembangunan e-government menjadi  salah  satu  faktor pendukung  tetap  berjalan  baiknya  penyelenggaraan e-government di kabupaten Sragen.
b.  Kelemahan
1.  Tupoksi  lembaga  yang  masih  terdapat  duplikasi,  rangkap  jabatan,  serta belum  adanya  peraturan  mengenai  SOP/Paduan  Umum  Tata  Kelola mengakibatkan  KPDE  menjadi  pelaksana  tugas  dan  fungsi  dari  struktur yang ada.
2.  CIO  yang  disusun  berdasarkan  jabatan  yang  melekat  pada  SKPD. Penentuan  pejabat  SKPD  merupakan  hak  prerogratif  dari  Bupati.  Bupati
dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Baperjakat dan BKD mempertimbangkan  susunan  pejabat  dalam  SKPD.  Tentunya  dalam perubahan  struktur  pejabat  pada  SKPD  akan  berdampak  pula  pada perubahan  struktur  anggota  CIO  dari  sisi  personal  yang  menjabat  pada jabatan  SKPD  yang  ditunjuk  sebagai  anggota  CIO.  Maka  bila  terjadi perubahan  jabatan  struktural  SKPD  yang  didalam  jabatan  tersebut melekat anggota CIO akan terjadi perubahan CIO .
3.  Legal  formal  yang  dikeluarkan  dikatakan  terlambat  dari  berjalannya e- government dan  pembentukan  struktur  kelembagaan  sebagai  lembaga pelaksana e-government .  Legal  formal  ini  menjadi  bahan  acuan  dan pedoman  bahkan  pelindung  dalam  penyelenggaraan e-government . Kendala  pembahasan  dengan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  tidak murah ini membuat enggan untuk segera membuat peraturan yang lebih memiliki legalitas baik untuk perda maupun perbub.
4. Dalam  pembuatan  anggaran,  tidak  ditemukan  mata  anggaran  untuk memberikan  sosialisasi  pendidikan  TIK  kepada  masyarakat.  Tentunya anggaran  ini  sangat  berperan  penting  dalam  menyukseskan  masyarakat yang  sadar  IT  dan  mensosialisasikan  adanya e-government yang dijalankan oleh Pemkab Sragen.

## C.2 Rekomendasi
1.  Perlu  segera  diperjelas  tupoksi  antara  KPDE,  CIO  dan  Dewan Pendayagunaan TIK melalui kebijakan yang mendapat  legalitas. Sebaiknya legalitas  tersebut  berbentuk  Perda  atau  Perbu  untuk  memperkecil kemungkinan  adanya  duplikasi  serta  memperjelas  struktur  lembaga pelaksana.  Selain  itu  Perda  atau  Perbub  tersebut  bisa  digunakan  untuk pedoman dan acuan lembaga untuk menyelenggarakan e-government .
2.  Tahun Anggaran mendatang diharapkan untuk menganggarkan pendidikan/sosialisasi  IT  kepada  masyarakat.  Karena  masyarakat  sebagai pengguna  masih  banyak  yang  belum  bisa  menggunakan  TIK.  Tentunnya sosialisasi ini akan membantu masyarakat untuk lebih mudah menggunakan IT serta mengetahui pelayanan yang menggunakan e-government .

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Akadun.(2009). Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: Alfabeta Budiardjo,  Miriam.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Edisi  revisi.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama Ibrahim,  Amin.(2009). Pokok-Pokok  Administrasi  Publik  &  Implementasinya .  (Cet.2).  Bandung:  PT. Refika Aditama Indrajit, Richardus, Eko.(2002). Electronic Government. Yogyakarta: Andi, Indrajit, Richardus, Eko.(2005). E-Government in Action . Yogyakarta: Andi Marsh,  David  dan  Stoker,  Gerry.  (2011). Theory  and  Methods  in  Political  Science alih  bahasa  oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. (Cet.2). Bandung: Nusa Media Moleong, Lexy J, (2007). Metode Penelitian Kualitatif . (Cet.23).Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Said, Mas‟ud.(2009). Birokrasi di Negara Birokratis . (cet.2). Malang: UMM Press Sarwono, Jonathan. (2006). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha  Ilmu Setiyono,  Budi.  (2004). Birokrasi  dalam  Perspektif  Politik  dan  Administrasi (cet.2).  Semarang: Puskondak Undip Sugiyono .(2009). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Turnip, Kaiman. (2009). Studi Perilaku Tentang Resistensi Terhadap Perubahan dan Peranan ICT/E- Gov pada Birokrasi Pemerintahan dalam Governanace Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Yogyakarta: Penerbit Gava Media Winarno, Budi. (2008), Kebijakan Publik: Teori dan Proses . (Cet.2). Yogyakarta; MedPres

## Jurnal
Setiowati, Retno. (2007). Kelembagaan dan Kebijakan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1 No.2:  diunduh dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12076172.pdf diakses pada 25 November 2012 Pukul 21:34 WIB Wahid,  Fathul.  (2007). Pelajaran dari  Implementasi e - Government  di  Sragen.  Jurnal  Snati ISSN: 1907-5022  :  35-38.  Dalam http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1741/1521 diunduh pada tanggal 17 September 2012 pukul 21:33 WIB

## Skripsi
Hernanto,  Erry  Soffan.  (2010). Evaluasi  Implementasi  E-Government  (Studi  Penelitian  Untuk Mengetahui  Faktor –  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Implementasi  E-
Government Di
Kabupaten
Sragen) . Skripsi. Surakarta; UNS dalam http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=9217 diakses  pada  tanggal  17 September 2012 pukul 21:17 WIB
Lain-lain _______. Pedoman  Standar  Mutu,  Jangkauan  Pelayanan  dan  Pengembangan  Aplikasi  e- Government . (2004). Ende: Kementerian Komunikasi dan Informatika ______.(2007). Pemeringkatan  E-Government  Indonesia  (PEGI) .  Jakarta;  Direktorat E-Government
Dirjen Aplikasi
dan
Telematika
Kemkominfo diunduh dari
http://docs.docstoc.com/orig/4979327/d7a51fa3-86ad-4776-b4c7-0953b8b78652.doc diakses pada 11 Februari 2013 Pukul 11:06 WIB Edwi  Arief  Sosiawan    dalam Evaluasi  Implementasi  E-Government  pada  Situs  Web  Pemerintah Daerah  di Indonesia  : Prespektif Content  Dan Manajemen diunduh  dari http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf pada  tanggal  30  Juni  2012  pukul 12:45 WIB
Hyun  Joon  Kim  &  Stuart  Bretschneider  dalam Local  Government  Information  Technology  Capacity: An Exploratory Theory diunduh dari http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.102.6951&rep=rep1&type=pdf pada tanggal 3 September 2012 pukul 12:30 WIB
Kumorotomo, Wahyudi.  (2009). Kegagalan  Penerapan  E-Government  dan  Kegiatan  Tidak  Produktif Dengan Internet diunduh dari
http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp- content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf diakses pada tanggal 15 Desember 2013 pukul 07:59 WIB Kristina,  Dina.  (2013 )  Infrastruktur  E-Government. diunduh  dari http://dinakristina.blog.fisip- untirta.ac.id/2013/05/26/infrastruktur-e-government/ diakses  pada  tanggal  15  Desember 2013 pukul 09:45WIB