Jurnal Indonesia SosialTeknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No.3 Maret 2021

## JUAL  BELI  ONLINE  DENGAN  SISTEM  DROPSHIP  MENURUT  HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

## Mohammad Suyudi
Magister IlmuHukum, Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Indonesia Email: suyudi.mh2020@gmail.com

## Abstract
This article aims to examine the dropshipping problem, which is an online sale and purchase carried out by a dropshier for other people's goods (suppliers). Where in Islamic  law  and  Indonesian  positive  law,  it  is  prohibited  to  sell  other  people's property without the permission of the owner. In the various previous studies that have  been  there,  it  has  discussed  more  in  terms  of  consumer  problems  and  their validity. Therefore, the author intends to analyze the legal constructs used and who is responsible for the buyer's losses due to the mismatch of goods contained therein according to Islamic law and positive law in Indonesia. This article is a normative research with a statutory, conceptual and comparative approach. Where the legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials, which are obtained by documentary methods and literature studies . The results are: First, the construction  of  the  law  of  buying  and  selling  online  with  thesystemdropship  in Islamic  law  can  use  the  construction  of thecontractsalam  parallel,  samsarah,  and wakalah. Whereas in positive law in Indonesia, the construction of a power grant agreement in the form of brokers and commissioners can be used. Second, the party responsible  for  the  loss  of  the  buyer  due  to  the  mismatch  of  goods  according  to Islamic  law  is  the  party  whose  position  is  the  seller  in  accordance  with  the construction  of  the  contract  used,  unless  the  dropshiper  in  thecontractsamsarah and  wakalah  is  negligent  in  carrying  out  his  duties.  Meanwhile,  according  to positive  law  in  Indonesia,  the  responsibleis  the  supplier  seller,  unless  the dropshiper is negligent in exercising his power.
Keyword : buy and sell; on line; dropship .

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  terarah  tentang  permasalahan dropship, yang  merupakan  jual  beli online yang  dilakukan  oleh  seorang dropshier terhadap  barang  milik  orang  lain (supplier) .  Dimana  dalam  hukum  Islam  dan hukum  positif  Indonesia,  dilarang  menjual  barang  milik  orang  lain  tanpa  ada  izin dari  pemiliknya.  Pada  dalam  berbagai  kajian  terdahulu  yang  sudah  ada,  lebih banyak membahas dari segi permasalahan konsumen dan keabsahannya saja. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menganalisa terkait dengan konstruksi hukum yang  digunakan  dan  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pembeli  karena adanya  ketidaksesuaian  barang  di  dalamnya  menurut  hukum  Islam  dan  hukum positif di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang,  konseptual  dan  perbandingan.  Dimana  bahan  hukum  yang
digunakan  dinataranya  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  yang didapatkan  dengan  metode  dokumenter  dan  studi  pustaka.  Hasilnya  adalah: Pertama, konstruksi hukum jual beli online dengan sistem dropship dalam hukum Islam  dapat  menggunakan  konstruksi  akad  salam  paralel, samsarah ,  dan wakalah . Sedangkan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dapat  menggunakan  konstruksi perjanjian  pemberian  kuasa  berupa  makelar  dan  komisioner. Kedua, pihak  yang bertanggung  jawab  atas  kerugian  pembeli  karena  ketidaksesuain  barang  menurut hukum  Islam  adalah  pihak  yang  kedudukannya  sebagai  penjual  sesuai  dengan konstruksi  akad  yang  digunakan,  kecuali dropshiper dalam  akad samsarah dan wakalah lalai  dalam  menjalankan  tugasnya.  Sedangkan  menurut  hukum  positif  di Indonesia,  yang  bertanggung  jawab  adalah supplier selaku  penjual,  kecuali dropshiper lalai dalam melakukan kuasanya.
Kata kunci: jual beli; online ; dropship .

## Pendahuluan
Dalam  melakukan  suatu  bisnis,  keuntungan  yang  besar  merupakan  tujuan  utama kebanyakan  para  penggeraknya.  Sehingga  manusia  dalam  melakukan  bisnis,  berusaha untuk  mengeluarkan  modal  yang  sedikit  dan  berkeinginan  untuk  meraup  keuntungan yang besar.
Pada  era  modern  ini,  yang  notabene  nya  perdagangan  bebas  sudah  mendunia menyebabkan  maraknya  praktik  jual  beli  online  dengan  sistem  dropship  yang  banyak dipraktikkan  oleh  masyarakat  karena  minimnya  modal  yang  diperlukan  dan  pelaku usahanya  dapat  mengambil  keuntungan  darinya.  Dimana  dalam  praktiknya,  dropship bisa  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  barang  untuk  dijual  kepada  orang  lain sebagaimana dalam praktik yang dilakukan secara offline .
Dropship itu sendiri  suatu  sistem  jual  beli online yang  mana  penjual  ( dropshiper ) melakukan penjualan terhadap suatu barang yang tidak ia miliki dan tidak juga memiliki persediaannya,  melainkan  ia  langsung  meneruskan  pembelian  kepada supplier selaku pemilik  barang  yang  sesuai  dengan  apa  yang  disepakati  dengan  pembeli  (Nugroho, 2006).  Oleh  karena  itu,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa dropshiper selaku penggerak dropship suatu barang tertentu dapat lebih jaya dari pada pemilik usaha asli barang yang dimaksud.
Dengan  adanya  hal  yang  demikian,  persaingan  bisnis  antara  pengusaha  yang  satu dengan  lainnya  berjalan  semakin  ketat  ( hyper  competitive )  untuk  berlomba-lomba mencari  keuntungan  yang  besar  dari  masyarakat.  Sehingga  dalam  menjalankan bisnisnya, ia mampu mempertahankan bisnis yang dimaksud dalam keadaan persaingan yang sengit di era modern ini (Cahyadi, 2018).
Sebelum membahas lebih lanjut tentang dropship, perlu untuk ditahui pengetahuan umum  tentang  jualbeli itu  sendiri.  Dimana  dalam  hukum  positif, tepatnya  dalam  Pasal 1457  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian  yang  mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar  sejumlah  uang  yang  sudah  menjadi  kesepakatan  dalam  perjanjian  tersebut. Dimana  pengertian  ini,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  hal  tersebut  selaras  dengan  arti
bahasa  dalam  Islam,  yang  diartikan  sebagai    perbuatan  memberikan  sesuatu  dengan menerima sesuatu yang lain (Diana, 2012).
Dari adanya persamaan tersebut, tidak dapat dijadikan acuan bahwa di dalam aturan pelaksanaannya  juga  memiliki  persamaan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  itu  sendiri. Hal ini dikarenakan dua sistem hukum tersebut ada perbedaan sumber yang membentuk segala peraturan di dalamnya. Dimana hukum Islam itu sendiri bersumber dari a-Quran, hadist, ijma’ dan qiyas (Iryani, 2017). Sedangkan hukum positif bersumber dari undang- undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin.
Selanjutnya  dalam  Islam  dijelaskan  bahwa  keberadaan  transaksi  jual  beli merupakan  kebutuhan dhoruri, yakni  suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  dengan  sifatnya  yang rahmatan  lil alamin menetapkan hukum tentang kebolehan transaksi jual beli untuk dilakukan dalam kehidupan  manusia.  Dimana  hal  tersebut  sebagaimana  Allah Taala firmankan  dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. al-Baqarah: 275).
Urgensi  adanya  kegiatan  transaksi  jual  beli  dalam  kehidupan  manusia  juga disambut baik oleh Indonesia sebagai negara hukum, yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah  membentuk  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bentuk  perlindungan bagi para pihak di dalamnya dan bentuk kepastian hukum terkait dengan perjanjian jual beli  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  kita  temukan  dalam  beberapa  peraturan  seperti  KUH Perdata, KUH Dagang dan lainnya (Sari, 2017).
Selain  itu  dalam  hukum  Islam,  jual  beli  merupakan  perkara  muamalah  yang dipermudah  dalam  pelaksanaanya,    karena  bisa  dilakukan  dengan  cara  apapun  selama tidak  ada  dalil  yang  melarangnya.  Hal  ini  selaras  dengan  ketentuan  kaidah  fiqih  yang menyatakan: “hukum asal dalam hal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Qardhawi, 2014).
Kemudahan  tersebut  juga  bisa  dilihat  dalam  ketentuan  hukum  positif  Indonesia, tepatnya  dalam  Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  bahwa  jual  beli merupakan salah satu perjanjian yang bersifat konsensualisme, yang notabene nya dapat dinyatakan terjadi hanya dengan adanya kesepakatan para pihak di dalamnya,  meskipun barang  belum  diberikan  dan  uang  sebagai  harga  dari  barang  belum  dibayarkan  (KUH Perdata).
Dengan adanya kemudahan yang dimaksud, dapat dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk  lebih  semangat  lagi  mencari  keuntungan  dari  transaksi  jual  beli.  Dimana  pada masa  modern  ini  sudah  dikenal  dengan  adanya  jual  beli  secara online ,  yang  dalam pelaksanaannya  para  pihak  di  dalamnya  bisa  melakukan  transaksi  jual  beli  dengan melalui internet tanpa harus bertatap muka.
Selanjutnya  dari  definisi  dropship  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  dapat dipahami  bahwa  setidaknya  ada  3  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  yakni dropshiper selaku  penjual,  dan supplier selaku  pemilik  barang  dan  pembeli  (Khisom,  2019). Dimana  dalam  praktiknya  diawali  dari dropshiper yang  melakukan  pemasaran  secara online terhadap  suatu  barang  berupa  gambar  beserta  penjelasan  spesifikasinya,  yang
kemudian  bila  ada  pembeli  yang  tertarik  untuk  membelinya,  maka dropshiper akan melanjutkan  pembelian  kepada supplier selaku  pemilik  barang  dan  meminta  untuk dikirim langsung  pada  pembeli.  Oleh  karena  itu,  dalam  praktiknya dropshiper sebagai penjual telah melakukan penjualan terhadap barang yang tidak ia miliki dan tidak juga ia  memiliki  stok  atas  barang  yang  dimaksud.  Dimana  barang  yang  dijual  adalah milik supplier yang notabene nya merupakan pelaku usaha yang sesungguhnya.
Dalam hukum Islam, menjual barang yang tidak ia miliki adalah hal yang dilarang berdasarkan  sabda  Rasulullah Shallallahu  Alaihi  Wasallam yang  artinya  : “Janganlah kamu  menjual  barang  yang  belum  kamu  miliki”. ”  (HR.  Abu  Daud).  Dimana  larangan tersebut juga terdapat dalam peraturan hukum positif di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1741 KUH Perdata bahwa menjual barang milik orang lain merupakan perjanjian yang batal (KUH Perdata).
Oleh karena itu, untuk melakukan praktik jual beli online dengan sistem dropship diperlukan konstruksi hukum yang cocok agar transaksi tersebut sesuai dengan hukum yang  berlaku.  Terlebih  lagi  dalam  praktiknya  jual  beli  tersebut  tidak  dilakukan  secara bertatap  muka,  melainkan  dilakukan  secara online .  Sehingga  dalam  pelaksanaannya dapat  dimungkinkan  adanya  penipuan  atau  ketidaksesuaian  barang  yang  dapat merugikan  pembeli  yang  notabene  nya  akan  kesulitan  untuk  menentukan  siapa  yang harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dimaksud  karena  banyaknya  pihak  yang terlibat di dalamnya.
Selanjutnya  permalahan  yang  demikian  pada  dasarnya  sudah  banyak  dilakukan penelitian  oleh  mahasiswa  atau  pihak  lainnya,  namun  dalam  pembahasannya  lebih banyak  menerangkan  tentang  keabsahan  dan  perlindungan  konsumen  di  dalamnya. Misalnya,  Gusti  Ayu  Dwi  Dhyana  Amrita,  dkk.,  dalam  jurnalnya  yang  berujudul “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Media Elektronik Dengan Sistem Dropship”, yang dalam pembahasannya lebih memfokuskan pembahasan pada perlindungan dan tanggung jawab dropshiper terhadap konsumennya.
Dari  penelitian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pada  penelitian  pertama  sangat berbeda  dengan  apa  yang  akan  dikaji  oleh  penulis  dalam  jurnal  ini,  yang  notaene  nya lebih  memfokuskan  permsalahan  pada  pembeli  yang  notabene  nya  berbeda  dengan konsumen  itu  sendiri.  Selain  itu  dalam  penelitian  tersebut  praktik  jual  beli  antara dropshiper dengan konsumen merupakan perjanjian jual beli, yang pada dasarnya hal ini berbeda  dengan  kanjian  penulis  dalam jurnal  ini  yang  lebih  merinci  konstruksi  hukum yang mengikat para pihak di dalamnya.
Penelitian  lainnya  juga  dilakukan  oleh  Ayuningtyas  dan  Andreina  Nur  yang berjudul “Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual Beli Barang Secara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dimana di dalamnya mengkaji tentang tanggung jawab dari dropshiper selaku penjual dan konsumen selaku pembeli.
Sehingga dari objek kajian sebagaimana diseutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh penulis dalam jurnal ini. Dimana dalam  tulisan  ini  lebih  memfokuskan  pembahasan  dari  perspektif  pembeli  dan  bukan
konsumen. Sehingga peraturan yang digunakan sangat berbeda dengan kajian terdahulu tersebut,  karena  pada  dasarnya  pembeli  dalam  dropship  tidak  selamanya  merupakan konsumen.
Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  penulis  penting  untuk  dibahas  terkait  dengan bagaimana  konstruksi  hukum  jual  beli online dengan  sistem dropship dan  siapa  yang harus bertanggung jawab atas kerugian pembeli akibat adanya ketidaksesuaian barang di dalamnya  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif  di  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengkaji  apa  konstruksi  hukum  dan  pihak  yang  bertanggung jawab terhadap kerugian pembeli dalam dropship berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif  Indonesia.  Sehingga  diketahui  dengan  benar  dan  tepat  terkait  dengan  hukum yang bisa digunakan di dalamnya.

## MetodePenelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  salah  satu  jenis penelitian  hukum  yang  berdasarkan  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang dilakukan  dengan  pemerikasaan  yang  tepat  terhadap  fakta  hukum,  guna  memecahkan suatu  permasalahan  hukum  yang  sedang  dikaji.  Dimana  dalam  pelaksanaannya, pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  adalah:  1)  Pendekatan undang-undang,  yakni pemecahan permasalahan didasarkan pada undang-undang  yang berlaku  dan  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  2)  Pendekatan  konseptual, yaitu  pemecahan  permasalahan  yang  didasarkan  pada  konsep-konsep  selain  undang- undang  (seperti:  pendapat  para  ilmuan,  sarjana  dalan  lainnya),  dan  3)  Pendekatan perbandingan, yaitu menelaah permasalahan dengan cara membandingkan hukum yang satu  dengan  lainnya.  Sedangkan  jenis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini,  terdiri  dari bahan  hukum  primer  (undang-undang  dan  peraturan  lainnya),  sekunder  (buku-buku, jurnal,  dll),  dan  tersier  (kamus  bahasa),  yang  dikumpulkan  melalui  penelusuran dokumenter dan studi pustaka.

## Hasil dan Pembahasan
A. JualBeliOnlineMenurut Hukum Islam danHukumPositif Indonesia
Jual  beli online menurut  hukum  Islam  merupakan  hal  yang  diperbolehkan, dengan  menggunakan  konstruksi  akad salam di  dalamnya.  Dimana  akad salam merupakan  akad  jual  beli  yang  diperbolehkan  dengan  pembayarannya  dibayar  secara tunai  di  awal  dan  barang  yang  dijual  belikan  diserahkan  dikemudian  hari.  Kebolehan tersebut dapat didasarkan hadist Abdullah bin Abbas Radhiallahu Anhuma berikut: ْنَم...
. ٍموُلْعَم ٍلَجَأ ىَلِإ  ٍموُلْعَم ٍن ْز َو َو  ٍموُلْعَم ٍلْيَك يِف  ْفِلْسُيْلَف  ٍرْمَت يِف  َفَلْسَأ
“...Barang  siapa  yang  menjual  kurma  dengan  berjanji,  hendaklah  dengan  takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (Muttafaqun ‘alaih).
Selanjutnya  dalam  menggunakan  akad salam ,  ada  beberapa  rukun  yang  harus dipenuhi,  yaitu muslam (pembeli), muslam  ilaih (penjual),  modal  atau  harga
pembayaran, muslam fiih (objek  jual  beli)  dan shighat ( ijab dan qabul ).  Dimana keberadaan semua rukun tersebut  harus jelas semuanya, baik itu para pihak, harga dan barang  yang  diperjual  belikan.  Bahkan  sebagaimana  disebutkan  pada  hadist  di  atas sudah dijelaskan bahwa  spesifikasi barang dan  waktu penyerahan merupakan hal yang harus jelas dalam pelaksanaan akad salam itu sendiri.
Selain  itu  dalam  pelaksanaanya,  pembayaran  harus  dilakukan  oleh  pembeli (muslam) diawal secara tunai dan tidak terhutang sedikit pun. Hal ini dikarenakan dalam akad  jual  beli  tidak  diperkenankan  sama-sama  terhutang  antara  barang  dan pembayarannya,  yang notabenenya dalam hukum Islam disebut dengan istilah kali’ bil kali’.
Jual beli kali’ bil kali’ merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam  (Syarqawie, 2015).  Dimana  larangan  tersebut  dijelaskan  oleh  Rasulullah Shallallahu  Alaihi Wasallam dalam hadistnya berikut:
َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ... « .ِئِلاَكْلاِب ِئِلاَكْلا ِعْيَب ْنَع ىَهَن
“...Bahwa  Nabi  Shallallahu  Alaihi  Wasallam  melarang  jual  beli  utang  dengan utang”. (HR. Al-Daruquthny).
Selain  itu,  dalam  pelaksanaannya  juga  harus  terbebaskan  dari  adanya  kezaliman, gharar dan riba, yang merupakan pembatal dalam setiap transaksi  termsuk jual beli itu sendiri (Yusuf al-Subaili). Hal ini selaras dengan pendapat yang dinyatakan oleh Syaikh Muhammad  bin  Shalih  Al-‘Utsaimin rahimahu l lah, sebagaimana  dikutip  oleh Muhammad Abduh Tuasikal dalam artikel Rumaisyo.com bahwa setiap akad adalah sah selama  tidak  terdapat  unsur  kezaliman,  gharar  (ada  unsur  ketidakjelasan),  dan  riba  di dalamnya (Syarqawie, 2015).
Berbeda  bila  dalam  pelaksanaannya  objek  transaksi  berupa  barang  yang  sifatnya harus  diproduksi,  maka  dalam  pelaksanaannya  dapat  menggunakan  akad istishna’ sebagai  konstruksi  hukumnya.  Dimana  akad  ini  merupakan  jual  beli  pesanan  yang pembayarannya  bisa  dilakukan  di  awal,  di  tengah  dan/atau  diakhir  dengan  cara  tunai atau  dicicil,  sedangkan  barang  diserahkan  dikemudian  hari  sesuai  dengan  waktu  yang disepakati  bersama.  Adapun  dalam    penggunaan  akad istishna’ sebagai  konstruksi hukum  jual  beli  online  harus  memenuhi  syarat  bahwa  objek  akad  harus  jelas spesifikasinya dan penjual harus mampu memenuhi objek tersebut (Sudiarti, 2018).
Selanjutnya  dalam  hukum  positif  Indonesia,  jual  beli online termasuk  ke  dalam bagian transaksi elektronik. Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektonik  (UU  ITE)  dijelaskan  bahwa  transaksi  eleketonik merupakan  perbuatan  hukum  (transaksi)  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Dalam  undang-undang  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  pada  dasarnya  ada  2  hal yang  menjadi  peraturan  pokok  di  dalamnya,  yakni  pengakuan  terhadap  transaksi  dan dokumen  elektronik,  serta  pelanggaran  hukum  dan  sanksinya  dalam  penggunaan teknologi  informasi.  Sehingga  berkaitan  dengan  keabsahan  transaksinya,  tetap
dikembalikan pada ketentuan umum yang ada dalam Pasal 1320  KUH  Perdata,  bahwa ada 4 syarat sah nya suatu perjanjian yang diantaranya adalah kesepakatan pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab (kausa) yang halal.
Hal  tersebut  dapat  kita  lihat  pada  peraturan  penyelengaraannya,  tepatnya  dalam Pasal  47  ayat  (2)  PP  No.  82  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE),  dijelaskan  bahwa  kontrak  elektronik  sah  menurut hukum  bilamana  memenuhi  syarat  yang  diantanya  adalah  adanya  kesepakatan  para pihak, dilakukan oleh orang yang cakap hukum, adanya hal tertentu, dan objek transaksi tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  serta ketertiban umum.
Oleh karena itu dari penjelasan mengenai jual beli online menurut hukum positif di Indonesia  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  dapat  disederhanakan  bahwa  pada  dasarnya jual  beli online merupakan  perjanjian  yang  sah  bila  dalam  pelaksanaannya  memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) PP PSTE, serta segala aturan yang ada dalam UU ITE.
Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli online dalam hukum Islam dan hukum positif  Indonesia,  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  didalamnya.  Persamaan  yang dimaksud  diantaranya  adalah  bahwa  jual  beli  online  merupakan  tranksaksi  yang disahkan,  sedangkan  perbedaannya  dapat  kita  lihat  bahwa  dalam  Islam  pembeyaran harus  tunai  karena  akad  yang  digunakan  adalah  akad  salam  dan  dalam  hukum  positif Indonesia tidak diharuskan demikian.

## B. Konstruksi Hukum Jual Beli  Online dengan Sistem  Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Pada  pembahasan  sebelumnya  sudah  dijelaskan  bahwa dropship merupakan  salah satu bentuk jual beli online yang dilakukan oleh satu pihak ( dropshiper ) tertentu kepada pihak lain sebagai pembeli terhadap barang yang sebenernya milik orang lain ( supplier ). Oleh  karena  itu,  dalam  praktiknya  ada  3  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  yakni dropshiper selaku penjual, supplier selaku pemilik barang dan pembeli (Khisom, 2019). Praktik dropship itu sendiri diawali dengan adanya pemasaran yang dilakukan oleh dropshiper kepada  calon  pembeli  berupa  gambar  barang  yang  dijelaskan  secara  rinci spesifikasinya.  Dimana  yang  menjadi  permasalahan  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan penjualan  yang  dilakukan  oleh dropshiper terhadap  barang  yang  sebenarnnya  tidak  ia miliki  atau  milik  orang  lain,  yang  notabene  nya  hal  tersebut  dilarang  dalam  hukum Islam dan hukum positif Indonesia bila tidak memiliki izin dari pada pemiliknya.
Oleh  karena  itu  untuk  mendapatkan  izin  yang  dimaksud,  dalam  pelaksanaannya diperlukan adanya konstruksi hukum yang jelas sebagai bentuk hubungan hukum antara para pihak di dalamnya. Sehingga transaksi jual beli yang terjalin, sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia itu sendiri.
Dalam  hukum  Islam  ada  beberapa  akad  yang  bisa  digunakan  sebagai  konstruksi hukum  jual  beli online dengan  sistem dropship ,  yang  diantaranya  adalah  akad salam
paralel, istishna paralel, samsarah dan  akad wakalah .  Dimana  untuk  penjelasan  lebih rinci dapat dilihat pada pembahasan berikutnya.
Pertama, Akad salam paralel, merupakan praktik jual beli yang menggunakan dua akad salam di dalamnya (Sudiarti, 2018).  Dimana dalam dropship , akad salam pertama mengikat  pembeli  dan dropshiper selaku  penjual  dan  akad salam kedua  mengikat dropshiper dan supplier selaku pemilik barang.
Penggunaan  akad salam paralel  dalam  hukum  Islam  merupakan  hal  yang diperbolehkan  berdasarkan  kaidah  umum  fiqih  muamalah  yang  menyatakan  bahwa “hukum  asal  dalam  hal  muamalah  adalah  mubah,  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya” . Namun dalam pelaksanaanya harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Salam , bahwa salam paralel  boleh  dilakukan  dengan  2  syarat  utama,  yakni  akad  yang  satu terpisah dari akad lainnya dan akad yang satu dilakukan setelah akad lainnya sudah sah. Sehingga dalam praktik dropship , dropshiper wajib menerima terlebih dahulu sebelum diteruskan ke pembeli sebagai wujud dari syarat yang dimaksud, serta dalam praktiknya juga harus memenuhi rukun dan syarat akad salam sebagaimana dijelaskan sebelumya.
Kedua, Akad samsarah (makelar),  merupakan  akad  untuk  seseorang  yang  bekerja pada orang lain dengan suatu upah dalam hal penjualan dan pembelian. Dimana dalam pelaksanaanya  ada  beberapa  rukun  yang  harus  ada  atau  terpenuhi,  yakni  para  pihak yang berakad, objek akad, upah, dan ijab - qabul (Sudiarti, 2018).
Akad ini dapat digunakan sebagai konstruksi hukum jual beli online dengan sistem dropship sebagai  bentuk  kerjasama  antara dropshiper selaku  makelar  yang  menjual suatu  barang  dengan supplier selaku  pemilik  barang  tersebut  yang  menggunakan  jasa makelar.  Sedangkan  akad  yang  mengikat  pembeli  di  dalamnya  adalah  akad salam , karena pelaksanaan akad jual belinya dilakukan secara online .
Kemudian  selain  harus  ada  rukun-rukun  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya, dalam penggunaan akad samsarah juga harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah  kesepakatan  antara  para  pihak  harus  jelas,  barang  yang  dijual  bisa  diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, serta kesepakatan yang dimaksud bukan hal-hal yang maksiat atau haram.
Selanjutnya  karena  akad samsarah merupakan  akad  sewa  jasa  makelar,  maka mengenai  upah dropshiper sebagai  makelar  dapat  ditentukan  dengan  2  cara  sesuai kesepakatan bersama, yaitu ditentukan dalam bentuk nominal yang jelas atau prosentase dan  ditentukan  dengan  bentuk    kelebihan  harga  jual  barang  dari  harga  patok  yang diminta supplier (lihat bab upah simsar dalam kitab Shahih Bukhori).
Dengan demikian praktik dropship yang  menggunakan konstruksi akad samsarah , dapat  disederhanakan  bahwa dropshiper sebagai  makelar  yang  ditunjuk  oleh supplier selaku pemilik barang dapat melakukan pemasaran dan penjualan terhadap barang yang dimaksud kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang dilakukan dengan akad salam . Ketiga, akad wakalah ,  merupakan  pelimpahan  kekuasaan  (perwakilan)  yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang lainnya sebagai wakil untuk melakukan suatu hal  tertentu  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  dan  diperintah  oleh  pihak  yang
mewakilkan.  Dimana di dalamnya ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu pihak yang  mewakilkan  ( muwakkil ),  wakil,  objek  yang  dikuasakan  ( taukil )  dan ijab-qabul (Nawawi & Naufal, 2012) .
Bila  melihat  pengertian  dan  rukun  tentang  akad  wakalah,  dapat  disederhanakan bahwa  akad  tersebut  bisa  digunakan  sebagai  akad  yang  mengikat supplier dan dropshiper ,  yang  notabene  nya  di  dalamnya dropshiper sebagai  wakil  dari supplier untuk melakukan penjualan pada pihak ketiga sebagai pembeli.
Namun  selain rukun-rukun sebagaimana disebutkan di atas, dalam pelaksanaannya ada  beberapa  syarat  yang  juga  harus  dipenuhi,  yaitu  pihak  yang  memberi  kuasa (mewakilkan)  merupakan  pihak  yang  cakap  dan  memiliki  hak  atas  objek wakalah , penerima  kuasa  (wakil)  memiliki  kemampuan  untuk  melakukannya,  serta  objek  akad merupakan  perkara  yang  dapat  dikerjakan  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariah (Sudiarti, 2018).
Adapun terkait dengan keuntungan bagi dropshiper selaku wakil, bisa di dapatkan dengan  adanya  perjanjian  upah  mengupah  di  dalamnya.  Dimana  penentuan  besarnya upah  di  dalamnya  harus  ditentukan  dengan  jelas mengenai  jumlahnya,  baik  ditentukan secara nominal atau secara persentase dari harga barang yang dijual (Bariroh, 2016).
Selanjutnya menurut hukum positif Indonesia, setidaknya ada 2 konstruksi hukum yang  lebih  aman  dan  cocok  dijadikan  sebagai  solusi  dalam  melakukan  perjanjian  jual beli online dengan  sistem  drosphip,  yaitu  makelar  dan  komisioner.  Dimana  keduanya merupakan  perantara  dagang  yang  notabene  nya    menjadi  penghubung  pihak  tertentu dengan  pihak  lainnya  untuk  melakukan  perjanjian  atas  nama  pihak  yang  memberinya kuasa (Raharjo, 2009).
Namun  bila  mengacu  pada  Pasal  1458  KUH  Perdata,  secara  eksplisit  jual  beli online  dengan  sistem  dropship  bisa  dilakukan  dengan  tanpa  adanya  kerjasama  antara dropshiper dan supplier. Hal  ini  dikarenakan  dalam  Pasal  tersebut  jual  beli  dianggap sudah  terjadi  meskipun  barang  dan  uang  pemyarannya  sama-sama  belum diserahterimakan.
Oleh  karena  itu,  selama  penjual  dalam  memenuhi  barangnya  tidak  dilakukan dengan  cara  yang  melanggar  undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  maka jual belinya sah menurut hukum yang berlaku. Misalnya, dropshiper dalam memenuhi kewajibannya dilakukan dengan cara membeli secara sah pada pihak lain ( supplier ).
Adapun  untuk  penjelasan  lebih  rinci  terkait  dengan  kontruksi  hukum  dengan menggunakan  perjanjian  kerjasama  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  akan  dibahas pada pembahasan berikutnya.
Pertama, Makelar,  merupakan  pihak  yang  menghubungkan  pengusaha  dengan pihak ketiga untuk  melakukan suatu perjanjian Dimana dalam Pasal 62 KUH Dagang, diperjelas  juga  bahwa  makelar  merupakan  perantara  dagang  yang  keberadaaannya diangkat secara resmi oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, ada juga makelar yang  pengangkatannya  tidak  dianggkat  secara  resmi  oleh  pemerintah  namun  atas kesepakatan  bersama  antara  para  pihak  sebagaimana  pemberian  kuasa  yang  dikenal sebagai makelar tidak resmi (Khairandy, 2013).
Dari  dua  jenis  makelar  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  pada  dasarnya  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  penerima  kuasa  untuk  melakukan  penjualan  terhadap barang milik pemberi kuasa. Hanya saja untuk makelar resmi, ada aturan khusus terkait dengan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62-72 KUH Dagang dan hal lainnya tetap dikembalikan pada ketentuan dalam KUH Perdata tentang pemberian  kuasa.  Sedangkan  untuk  makelar  tidak  resmi  hanya  dikembalikan  pada peraturan yang ada dalam KUH Perdata tentang pemberian kuasa.
Terlepas  dari  hak  dan  kewajiban  yang  dimaksud,  secara  tidak  langsung  makelar merupakan perantara dagang yang ditunjuk oleh pemilik barang dengan suatu perjanjian pemberian  kuasa  berupa  perbuatan  menjual  suatu  barang  kepada  pihak  ketiga  sebagai pembeli.  Dimana  hal  ini  cocok  sekali  untuk  dijadikan  sebagai  konstruksi  hukum  jual beli online dengan sistem dropship , yang bisa dilakukan dengan penunjukan dropshiper sebagai makelar yang ditunjuk oleh supplier selaku pemilik.
Kedua, Komisioner,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  76  KUH  Dagang  bahwa ia  merupakan  orang  yang  menyelenggarakan  perusahaannya  dengan  melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan nya ia mendapat upah atau provisi tertentu atas order dan atas beban pihak lain.
Dari  pengertian  di  atas,  pada  dasarnya  komisioner  sama  dengan  makelar,  yang notabene  nya  keduanya  menerima  kuasa  untuk  melakukan  perjanjian  dengan  pihak ketiga. Hanya saja pada komisioner, kuasa yang berikan adalah kuasa khusus yang pada pelaksanaannya bisa menggunakan nama pribadinya dan/atau pemberi kuasa.
Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  hak  dan  kewajibannya  tetap  dikembalikan  pada ketentuan  tentang  pemberian  kuasa  yang  ada  dalam  KUH  Perdata  selama  tidak ditentukan  secara  khusus  dalam  KUH  Dagang  tentang  komisioner.  Dimana  bila dikaitkan  dengan  praktik  jual  beli online dengan  sistem dropship ,  maka  dalam praktiknya supplier memberikan  kuasa  dengan  menunjuk dropshiper sebagai komisioner untuk menjualkan barang kepada pihak ketiga sebagai pembeli.
Adapun keuntungan dari pada penerima kuasa dalam makelar maupun komisioner, berdasarkan  Pasal  62  dan  76  KUH  Dagang  dielaskan  bahwa  keuntungan  bagi dropshiper adalah  berupa  upah  atau  provisi  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama. Bahkan  menurut  Pasal  1794  KUH  Perdata  ia  juga  bisa  menuntutnya  meskipun  tidak diperjanjikan dengan jelas sebelumnya, dengan syarat tidak melebihi dari besarnya upah yang ditentukan dalam Pasal 411 KUH Perdata.
Selanjutnya  dari  beberapa  penjelasan  tentang  konstruksi  hukum  jual  beli online dengan  sistem dropship menurut  hukum  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  tentang  perbedaan  dan persamaan  di  dalamnya.  Dimana  persamaan  yang  dimaksud,  diantaranya  sama-sama dilarang menjual barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik, bisa dilakukan dengan  kontruksi  hukum  perantara  dagang  atau  perwakilan,  dan  sama-sama memposisikan supplier sebagai  penjual, dropshiper sebagai  penengah  atau  perantara, dan pihak ketiga sebagai pembeli.
Sedangkan perbedaan dari keduanya salah satunya adalah terkait dengan penentuan upah  bagi dropshiper ,  dimana  dalam  hukum  Islam  harus  dinyatakan  dengan  jelas  di awal,  sedangkan  dalam  hukum  positif  meskipun  tidak  dijelaskan  masih  ada  hak  bagi dropshiper untuk  meminta  upah  dengan  ketentuan  tidak  melebihi  dari  apa  yang ditentukan dalam Pasal 411 KUH Perdata.

## C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Pembeli dalam Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Sebelum  membahas  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pembeli karena  adanya  ketidaksesuaian  barang  dalam  jual  beli online dengan  sistem dropship , perlu  untuk  diketahui  bahwa  dalam  penelitian  ini  penulis  membagi  ketidaksesuaian barang  ke  dalam  dua  jenis,  yaitu  ketidaksesuaian  karena  adanya  cacat  (rusak)  pada barang  dan  ketidaksesuaian  karena adanya  perbedaan  spesifikasi  barang  yang  diterima dengan yang diperjanjikan.
Selain  itu  kita  sudah  ketahui  dalam  pembahasan  sebelumnya  tentang  konstruksi hukum  yang  digunakan  dalam  jual  beli online dengan  sistem dropship ,  yang  pada dasarnya dapat kita gunakan untuk mengetahui tentang kedudukan para pihak yang ada di  dalamnya.  Dimana  dengan  mengetahui  hal  tersebut,  dapat  dijadikan  seabagai  dasar untuk  menentukan  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pembeli  karena adanya  ketidaksesuaian  barang  di  dalamnya,  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  dalam hukum positif di Indonesia.
Dalam hukum Islam, sudah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa ada tiga konstruksi hukum yang bisa digunakan dalam jual beli online dengan sistem dropship , yaitu  akad salam paralel, samsarah dan wakalah .  Dimana  dari  ketiganya,  dapat disederhakan ke dalam 2 kategori, yaitu akad non-kerjasama dan akad kerjasama.
Untuk  akad  non-kerjasama,  akad  nya  adalah  akad salam paralel.  Dimana dropshiper menjual  barang  tertentu  tanpa  memiliki  kerjasama  dengan supplier selaku pemilik  barang.  Sehingga  dalam  hal  ini, dropshiper merupakan  pihak  yang  harus bertanggung jawab terhadap kerugian pembeli yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian  barang  yang  diterima  pembeli.  Hal  ini  dikarenakan  pihak  yang mengikatkan  diri  dalam  jual  beli salam dengan  pembeli  adalah dropshiper yang notabene  nya  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  barang  yang  sesuai  dengan  apa yang diperjanjikan bersama.
Adapun untuk menuntut tanggung jawab tersebut, dalam Islam ada hak khiyar yang disyariatkan  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  para  pihak  dalam  akad  jual  beli,  yang berupa hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad (Gemala Dewi, 2018). Dimana ada beberapa hak khiyar yang cocok untuk digunakan dalam permasalahan ini, yakni:  1) khiyar aib ,  yang  merupakan  hak  memilih  karena  adanya  suatu  cacat  pada barang  yang  dibelinya  (Amiruddin,  2016),  2) khiyar ru’yah ,  yang  merupakan  hak memilih  karena  pembeli  belum  pernah  melihat  secara  langsung  barang  yang diperjualbelikan (Hasanah, Kosim, & Arif, 2019), dan 3) khiyar ghabn, yang merupakan hak memilih karena adanya unsur penipuan di dalamnya (Muslich & Muslich, 2010).
Selanjutnya  untuk  akad  kerjasama,  di  dalamnya  ada  akad samsarah dan wakalah . Dimana  akad  tersebut  merupakan  kerjasama  yang  mengikat  antara dropshiper dan supplier ,  yang  notabene nya kedudukan dropshiper hanya sebagai makelar atau wakil dari pada supplier yang memberikan kuasa untuk melakukan penjualan. Sehingga untuk menuntut kerugian pembeli karena adanya ketidaksesuaian barang dapat dilakukan pada supplier yang  terikat  akad salam, dengan  penggunaan  hak khiyar sebagaimana dijelaskan  sebelumnya.  Sedangkan  untuk dropshiper selaku  wakil  atau  makelar,  akan memikul  tanggung  jawab  tersebut  bilamana  dalam  kedudukannya  ia  lalai  dalam menjalankan amanahnya dan menyebabkan kerugian yang dimaksud.
Adapun menurut hukum positif Indonesia, hampir sama dengan apa yang dijelaskan sebelumnya  pada  pembahasan  akad  kerjasama  dalam  hukum  Islam.  Dimana  dalam pelaksanaannya,  perjanjian  jual  beli online dengan  sistem dropship dilakukan  dengan adanya  bentuk  kerjasama  antara dropshiper dan supplier dalam  bentuk  perjanjian penunjukan makelar dan/atau komisioner.
Dalam  kerjasama  yang  dimaksud,  kedudukan  makelar  maupun  komisioner  pada dasarnya  merupakan  pihak  yang  menerima  kuasa  yang  notabene  nya  didasarkan  pada peraturan  KUH  Perdata  tentang  Pemberian  Kuasa,  karena  dalam  KUH  Dagang  tidak dijelasakan dengan rinci mengenai tanggung jawab keduanya. Sehingga untuk ketentuan tanggung  jawab  tersebut,  tetap  dikembalikan  pada  ketentuan  pasal-pasal  dalam  KUH Perdata tentang Pemberian Kuasa.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  1800-1801  KUH  Perdata,  dapat  disimpulkan bahwa dropshiper dalam jual beli online dengan sistem dropship menurut hukum positif Indonesia bertanggung jawab atas kerugian pembeli bila dalam kerugian yang dimaksud terjadi karena kelalaian atau tidak dilakukannya kuasa yang dikuasakan padanya.
Berbeda  bila  dalam  pelaksanaannya dropshiper melakukan  dengan  kuasanya dengan benar, maka berdasarkan Pasal 1474, 1491, 1507-1508, dan 1487 KUH Perdata yang  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  pembeli  dalam  jual  beli online dengan sistem dropship adalah supplier yang  kedudukannya  sebagai  penjual  dalam  konstruksi hukum  yang  terjalin,  yang  diharuskan  membayar  segala  biaya,  kerugian  dan dimungkinkan bunga bila ada. Dimana ketentuan ini berlaku pula untuk peranjian jual beli dropship non-kerjasama.
Tanggung jawab bagi supplier atau pun bagi dropshiper sebagaimana dijelaskan di atas,  dapat  juga  didasarkan  pada  ketentuan  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh pihak  tertentu  atas  pihak  yang  terikat  secara  hukum  dengannya.  Hal  ini  dikarenakan tidak dilakukannya perjanjian sesuai dengan apa  yang diperjanjian,  yang notabene nya dalam Pasal 1243 KUH Perdata membolehkan bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanankannya suatu perjanjian oleh pihak lain untuk dapat menuntut ganti rugi berupa segala biaya, kerugian dan bunga.
Selanjutnya dari berbagai penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian  pembeli  karena  ketidaksesuaian  barang  dalam  jual  beli online dengan  sistem dropship sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  dapat  ditentukan  adanya  persamaan  dan perbedaan  di  dalamnya.  Dimana  persamaan  yang  dimaksud  dinataranya  adalah  cara
penetuannya  yang  didasarkan  pada  konstruksi  hukum  di  dalamnya,  pembagian ketidaksesuaian  ke  dalam  adanya  cacat  atau  spesifikasi  barang  yang  berbeda,  pilihan melanjutkan  atau  membatalkan  transaksi,  dan  hal-hal  yang  ditanggung  berupa pengembalian biaya dan kerugian yang timbul di dalamnya. Sedangkan perbedaan yang ada  di  dalamnya  adalah  mengenai  istilah tanggung  jawabnya  yang  daam  hukum  Islam lebih  beragam  dengan  banyak  istilah  hak khiyar yang  sesuai  dengan  permaslahannya dan dalam hukum positif lebih sempit dan dikenal dengan perbuatan wanprestasi saja.

## Kesimpulan
Konstruksi  hukum  jual  beli online dengan  sistem dropship menurut  hukum  Islam dan  hukum  positif  Indonesia  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  model akad/perjanjian  yang  sesuai  mekanismenya.  Dimana  dalam  hukum  Islam  yang didasarkan  pada  al-Quran,  hadist,  dan  sumber  lainnya  bisa  menggunakan  akad salam paralel,  akad samsarah dan  akad wakalah .  Sedangkan  dalam  hukum  positif  yang didasarkan  pada  KUH  Perdata  dan  KUH  Dagang  bisa  menggunakan  sistem  model pengangkatan makelar dan komisioner.
Sedangkan  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pembeli  karena ketidakseuaian  barang  dalam  jual  beli online dengan  sistem dropship menurut  hukum Islam  dan  hukum  positif  Indonesi  adalah  pihak  yang  kedudukannya  sebagai  penjual yang memiliki hubungan hukum dengan pembeli, sesuai dengan konstruksi hukum yang digunakan.  Dimana  dalam  hukum  Islam  yang  bertanggung  jawab  adalah dropshiper dalam  penggunaan  akad salam paralel, supplier dan/atau dropshiper yang  lalai  dalam penggunaan  akad samsarah dan wakalah .  Sedangkan  dalam  hukum  positif  Indonesia yang  bertanggung  jawab  adalah supplier yang  kedudukan  sebagai  penjual  dan dropshiper selaku penerima kuasa dari supplier bila mana ia lalai atau tidak melakukan kuasanya yang menyebabkan kerugian yang dimaksud.

## Bibliography
Amiruddin,  Muhammad  Majdy.  (2016).  Khiyār  (hak  untuk  memilih)  dalam  Transaksi On-Line:  Studi  Komparasi  antara  Lazada,  Zalara  dan  Blibli. Falah:  Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 47–62.
Cahyadi,  Iwan  Fahri.  (2018).  Sistem  Pemasaran  Dropship  dalam  Perspektif  Islam.
TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 1 (1), 24–43.
Diana,  Ilfi  Nur.  (2012).  Organizational  Citizenship  Behavior  (OCB)  dalam  Islam. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial , 1 (2), 141–148.
Gemala Dewi, S. H. (2018). Hukum Perikatan Islam di Indonesia . Prenada Media.
Hasanah,  Dafiqah,  Kosim,  Mulyadi,  &  Arif,  Suyud.  (2019).  Konsep  Khiyar  pada  Jual Beli  Pre  Order  Online  Shop  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. IQTISHODUNA:
Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 249–260.
Iryani,  Eva.  (2017).  Hukum  Islam,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 17 (2), 24–31.
Khairandy, Ridwan. (2013). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia . FH UII Press.
Khisom,  Muhammad.  (2019).  Akad  Jual  Beli  Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan Hukum Positif. Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan , 1 (1), 59–67.
Muslich,  H.  Ahmad  Wardi,  &  Muslich,  H.  Ahmad  Wardi.  (2010). Fiqh  muamalat . Amzah.
Nawawi,  Ismail,  &  Naufal,  Zaenudin  A.  (2012). Fikih  muamalah  klasik  dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial . Ghalia Indonesia.
Nugroho,  Adi.  (2006).  Memahami  Perdagangan  Modern  di  Dunia  Maya. Bandung: Informatika .
Qardhawi,  Yusuf.  (2014). Kaidah  Utama  Fikih  Muamalat  (terj.  Fedrian  Hasmand) . Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
Raharjo, Handri. (2009). Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia, Yogyakarta .
Sari, Novi Ratna. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium , 4 (2).
Sudiarti, Sri. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer .
Syarqawie, Fithriana. (2015). Fikih Muamalah . Iain Antasari Press.