## PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA OLEH PEJABAT LEGISLATIF DAN TOKOH PARTAI TINGKAT KOTA DI SUMATRA BARAT DALAM MEDIA SOSIAL
Maharanni, Novia Juita
Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Email: azwarmaharanni@yahoo.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  forms  of  violations  of  the principle  of  cooperation  by  legislative  officials  and  city  level  party  leaders  in  West Sumatra  on  social  media.  This  study  used  a  qualitative-descriptive  method.  The  data source in this study is in the form of speech in the Facebook status of officials and party leaders. The object of  this  research is  the speech on  Facebook  of  legislative  and  party leaders. Data collection was carried out by (1) printing screenings on Facebook of city- level  legislative  and  party  leaders  in  West  Sumatra;  (2)  transcribing  writings  on facebook city level legislative and party figure officials in West Sumatra; (3) pay close attention to the writings on Facebook of city-level legislative and party figure officials in West  Sumatra  which  are  included  in  the  section  on  language  performance  and politeness  of  communication;  and  (4)  determine  data  included  in  the  language performance section and politeness of written communication. Analyzing data is done with the aim of grouping data, analyzing data, and determining conclusions.
Keywords : performance, facebook, linguistic, communication

## A. Pendahuluan
Media sosial merupakan alat yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat  mereka  dan  berbagi  dengan  teman-teman  yang  ada  dalam  media  tersebut. Tujuan masyarakat menggunakan media sosial, yakni sebagai bentuk komunikasi dalam bahasa tulis. Selain untuk komunikasi, tata cara penulisan dalam status facebook juga perlu  diperhatikan  oleh  para  pengguna,  karena  kaidah  penulisan  bahasa  yang  benar tidak  hanya  tertuju  kepada  bahasa  resmi  seperti artikel  ilmiah,  media cetak,  dan  lain- lain. Namun harus disamaratakan pada media sosial sebagai masyarakat Indonesia yang peduli akan kaidah penulisan, tidak terkecuali  pada pejabat legislatif dan tokoh partai.
Pejabat  maupun  tokoh  partai  adalah  pegawai  pemerintah  yang  memegang jabatan  penting  (unsur  pimpinan).  Mereka  merupakan  salah  satu  contoh  bagaimana menyalurkan  bentuk  aspirasi  kepada  masyarakat  untuk  dapat  dipilih  dan  dipercayai
memimpin dan memberikan perubahan positif pada suatu wilayah tertentu. Untuk itu, media  sosial  dimanfaatkan  sebagai  wadah  untuk  memperlihatkan  bukti  kegiatan penting  mereka  kepada  masyarakat.    Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2010,  pejabat  publik  harus  sopan  serta  bersikap  dan  bertingkah  laku  sopan  santun terhadap masyarakat. Tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi juga di dunia maya. Dari situlah  tokoh  partai  harus  berlaku santun  terutama  dalam  dunia maya  (media  sosial), karena dari situlah masyarakat bisa menilai seberapa santun pejabat dan tokoh partai tersebut berkomunikasi dalam media sosial.
Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia baik baku maupun nonbaku saling mendukung dan saling berkait. Tidaklah  logis jika ada pemakaian atau pengunaan  bahasa  Indonesia  yang  baik  ,  tetapi  tidak  benar,  atau  pemakaian  bahasa yang  benar  tetapi  tidak  baik.  Oleh  karena  itu,  konsep  yang  benar  adalah  pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar atau sebaliknya.
Untuk  iu,  peneliian  ini  dibuat  agar    dapat  diterima  dan  dipahami  dengan  baik, perlu  adanya  suatu  kerjasama,  yang  disebut  prinsip  kerja  sama  percakapan.  Grice (dalam  Leech,  1993:11-12)  mengemukakan  di  dalam  rangka  melaksanakan  prinsip kerja  sama  itu,  setiap  penutur  harus  mematuhi  4  maksim  percakapan  ( conversational maxim ),  yakni  maksim  kuantitas  ( maxim  of  quantity ),  maksim  kualitas  ( maxim  of quality ), maksim relevansi ( maxim of relevance ), dan maksim cara ( maxim of manner ).
Maksim  kuantitas  menghendaki  setiap  peserta  pertuturan  memberikan kontribusi  yang  secukupnya  atau  sebanyak  yang  dibutuhkan  oleh  lawan  bicaranya. Sebagai contoh, lihatlah wacana berikut.
+ Siapa namamu?
- Ani + Rumahmu di mana?
- Klaten, tepatnya di Pedan.
+ Sudah bekerja?
- Belum, masih mencari-cari.
Pada  wacana  di  atas,  terlihat  (-)  bersifat  kooperatif  sehingga  memberikan kontribusi  yang  secara  kuantitas  memadai  atau  mencukupi  pada  setiap  tahapan komunikasi.
Maksim  kualitas  ini  mengharuskan  setiap  peserta  percakapan  mengatakan  hal yang  sebenarnya.  Kontribusi  peserta  percakapan  hendaknya  didasarkan  pada  bukti- bukti yang memadai. Misalnya, seseorang harus mengatakan bahwa ibu kota Indonesia adalah  Jakarta.  Bukan  kota-kota  yang  lain  kecuali  kalau  benar-benar  tidak  tahu.  Akan tetapi, bila terjadi hal yang sebaliknya, tentu ada alasan-alasan mengapa hal demikian bisa terjadi.
Maksim  relevansi  mengharuskan  setiap  peserta  percakapan  memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Sebagai contoh, lihatlah wacana berikut.
+ Pukul berapa sekarang, Bu.
- Tukang Koran baru lewat.
Jawaban  (-)  di  atas  sepintas  sseperti  tidak  ada  hubungannya,  tetapi  bila dicermati, hubungan implikasionalnya dapat diterangkan. Kontribusi (-) memang tidak secara  eksplisit  menjawab  pertanyaan  (+).  Dengan  memperhatikan  kebiasaan  tukang koran mengantarkan surat kabar kepada mereka, tokoh (+) dapat membuat interferensi pukul berapa saat itu.
Maksim  cara  mengharuskan  setiap  peserta  percakapan  berbicara  secara langsung,  tidak  kabur,  tidak  taksa,  dan  tidak  berlebih-lebihan,  serta  runtut.  Sebagai contoh,  lihatlah  contoh  yang  dikemukakan  oleh  Parker  (dalam  Wijana,  1996:50) berikut.
+ Nanti kalau di Gardena jangan lewat di tempat b-o-n-e-k-a, ya!
Dengan  maksim  ini,  seorang  penutur  juga  diharuskan  menafsirkan  kata-kata yang  digunakan  oleh  lawan  bicaranya  secara  taksa  berdasarkan  konteks-konteks pemakaiannya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  penelitian  ini penting  dilakukan  untuk    mengetahui  bagaimana  bentuk  pelanggaran  maksim  prinsip kerja  sama  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota    di  Sumatera  Barat  dalam media  sosial.  Pemakaian  dan  penulisan  bahasa  yang  santun  patut  untuk  diperhatikan karena  sebagai  bangsa  yang  berbudaya,  kita  harus  menunjukkan  jati  diri  kita  sebagai bangsa  yang  beretika  tinggi.  Selain  itu,  bahasa  yang  digunakan  tokoh  publik  menjadi patokan  masyarakat  dalam  berbahasa.  Masyarakat  cenderung  untuk  meniru  cara
berbahasa tokoh publik yang dilihatnya, termasuk ketika berkomunikasi menggunakan Facebook.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Dikatakan  penelitian  kualitatif,  karena  penelitian  ini    bermaksud  untuk  memahami fenomena  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  utuh    dan  dengan  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Selain  itu  penelitian  ini mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif,  karena data  diuraikan  dalam  bentuk  kata-kata  atau  gambar-gambar,  bukan  dalam  bentuk angka-angka. Data pada umumnya berupa pencatatan, foto-foto, dokumen, dan catatan resmi  lainnya.  Metode  ini  digunakan  untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan  fakta- fakta mengenai performa bahasa dan kesantunan komunikasi tulis pejabat legislatif dan tokoh partai tingkat kota di Sumatra Barat dalam Facebook.
Data  penelitian  ini  berupa  tuturan-tuturan  yang  ditulis  oleh  beberapa  pejabat legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di  Sumatra  Barat  melalui  akun Facebook .  Pada penelitian  ini,  peneliti  memfokuskan  beberapa  status Facebook dari  pejabat  legislatif dan  tokoh  partai  kota    Padang,    pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  kota  Pariaman, pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  kota  Bukittinggi,  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai kota  Solok,  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  kota  Sawahlunto,  pejabat  legislatif  dan tokoh  partai  kota    Payakumbuh,  dan  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  kota    Padang Panjang.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah  hasil printscreen tuturan-tuturan  dari facebook ,  seperti  tokoh  partai  yang  ada  di Sumatra Barat,  contohnya  Wahyu  Iramana Putra  (Ketua  Partai  Golkar  Kota  Padang),  Fauzi  Hasan  (Ketua  Partai  Demokrat  Kota Sawahlunto), Gusti Putra (Ketua Partai PAN Kota Payakumbuh), Yendri Muchlis (Ketua Partai PKS Kota Pariaman), Gema Yudha (Ketua Partai Perindo Kota Padang Panjang), Alfian  (Ketua  Partai  NasDem  Kota  Bukittinggi),  dan  masih  banyak  lagi  yang  diubah
formatnya  dalam  bentuk picture (.jpg).  Hasil printscreen kemudian  disalin  ke  dalam bentuk tabel data dan tabel data inilah yang kemudian menjadi data yang dikaji dalam penelitian.

## C.  Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  ditemukan  tuturan  yang mematuhi dan melanggar prinsip kerjasama dalam status facebook pejabat legislatif dan tokoh partai ini. Sebanyak 21 pejabat dan tokoh partai dengan tuturan berjumlah  200 tuturan, dan 189 data gambar/ screenshot status facebook . Dalam pembahasan prinsip kerjasama ini, maksim yang digunakan dalam tuturan di antaranya, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Rincian Total Penggunaan Tuturan yang Mematuhi dan Melanggar
Prinsip Kerjasama No Penggunaan Tuturan Mematuhi Melanggar 1 Maksim Kuantitas 53 tuturan 15 tuturan 2 Maksim Kualitas 36 tuturan 1 tuturan 3 Maksim Relevansi 26 tuturan 4 tuturan 4 Maksim Cara 56 tuturan 9 tuturan Total 171 tuturan 29 tuturan

## a. Tuturan yang Melanggar Prinsip Kerjasama Maksim Kuantitas
Dalam penelitian ini, dari 200 data yang telah dianalisis, ditemukan sebanyak 15 tuturan yang melanggar maksim kuantitas. Berikut ini beberapa tuturan yang mewakili.
(176)      Selamat  Bang  Idrus  Marham  Sekjen  DPP  Partai  Golkar sebagai  Menteri  Sosial  RI,..  Semoga  Amanah  dan menjadi Sahabat Rakyat.. Allah SWT Selalu memperlihatkan yang Terbaik.. Salam GM MM/5
Tuturan (176) dikatakan melanggar, karena pada prinsipnya maksim kuantitas adalah  maksim  yang  menghendaki  setiap  peserta  pertuturan  memberikan  kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Untuk tuturan di  atas  jelas  melanggar  maksim  kuantitas,  terutama  pada  tuturan Sekjen  DPP  Partai Golkar tidak  perlu  disebutkan,  karena  jabatan  beliau  sekarang  juga  sudah  disebutkan dalam tuturan setelah itu. Tuturan Allah SWT Selalu memperlihatkan yang Terbaik. juga tidak  perlu  disampaikan,  karena  kata-kata  sebelumnya  sudah  memberikan  kontribusi yang cukup bagi lawan bicara.
(177)  Bersama  rekan's  sekantor  di  Bank  Nagari  yg  telah purna  tugas  kecuali  pak  hendri  se  yg  sekarang menjabat direktur kredit. FH/12
Tuturan  (177)  dinilai  melanggar  maksim  kuantitas,  karena  informasi  atau tuturan yang diberikan melebihi apa diibutuhkan. Dalam tuturan kecuali pak hendri se yg sekarang menjabat direktur kredit, sebenarnya tidak perlu disampaikan karena yang dibicarakan bukan kontribusi yang dibutuhkan lawan bicara pada tuturan (177).
(178)   Melihat Kualitas dan "isi" dari Kandidat Walikota danWakil
Walikota..Silahkan kita Cermati dan Amati ... MHM/4
Tuturan (178), dinilai melanggar maksim kuantitas, dalam tuturan Silahkan kita Cermati  dan  Amati sudah  diberi  penjelasan  dengan  kata Melihat ,  yang  berarti mencermati  dan  mengamati.  Jadi  dalam  tuturan  (178)  dikatakan  melanggar,  karena melebihi informasi yang dibutuhkan lawan bicara.

## a. Tuturan yang Melanggar Maksim Kualitas
Dalam  penelitian  ini  dari  200  tuturan  yang  telah  dianalisis,  yang  melanggar maksim kualitas hanya satu tuturan. Berikut dijelaskan.
(179)   Serius nih..? Udah makan Korban masih begini statusnya dan anggap komedi ?  MHM/6
Tuturan  di  atas  melanggar  maksim  kualitas,  karena  kontribusi  percakapan belum berdasarkan bukti yang memadai dalam konteks pembicaraannya.

## b. Tuturan yang Melanggar Maksim Relevansi
Dalam  penelitian  ini  dari  200  tuturan  yang  telah  dianalisis,  yang  melanggar maksim Relevansi berjumlah empat tuturan. Berikut dijelaskan data yang mewakili.
(180)   InshaALLAH.. Saya akan Tetap Bersuara Lantang...!!!
Mereka Telah Gunakan "Tangan Penguasa.." Jangan BUNGKAM Saya...!!! Semoga ALLAH SWT memberikan Kekuatan dalam Perjuangan ini... Mohon Doa..
Tuturan  ini  dinilai  melanggar  maksim  relevansi,  karena  tidak  memberikan kontribusi  yang  baik  antara  penutur  dengan  lawan  tutur.  Walaupun  dalam  tuturan penutur diakhir meminta sesuatu, namun di awal tuturan makna tuturan ada yang bisa meneria dan ada lawan bicara yang tidak bisa menerima.
(181)  Kalo memang mampu membesarkan kenapa ga dari dulu ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ini saatnya berbuat bukan hanya bicara. Buktikan kalo memang mampu.
Tuturan  (181),  dinilai  melanggar  maksim  relevansi,  karena  karena  tidak memberikan  kontribusi  yang  baik  antara  penutur  dengan  lawan  tutur.  Setiap  tuturan tidak  ada  kata-kata  yang  membuat  lawan  tutur  akan  memberikan  kontribusi  yang relevan.
c. Tuturan yang Melanggar Maksim Cara
(182) Pertemuan dgn DPRD Kota Palembang,khusus
pembicaraan  pengelolaan  Parkir  hadir  Dishub  Kota Palembang,malah  Dishub  Kota  Padang  diundang malah tdk hadir,mungkin disengaja kali, WIP/1
Tuturan  (182),  dinilai  melanggar  maksim  cara,  karena  penutur  terlalu berlebihan  mengutarakan  pendapat,  sehingga  akan  mendapat  respon  megatif  dari lawan tutur.
(183)   Bukannya berduka, malah ditambah prasangka..5 jiwa prajurit melayang pak ustadz..dan dua korban luka..jangan karena Mau Pilpres bgini pun dijadikan issue ..apa hubungannya dgn Jokowi tuh Ustadz..??
Naudzhubillahmin dzhaliq.. MHM/7
Tuturan  (183),  jelas  melanggar  maksim  cara,  karena  penutur  tidak mempertimbangkan pembicaraannya kepada lawan bicara. Dapat diistilahkan jawaban atau respon yang diterima pun tidak akan mendapatkan kontribusi yang baik.
(184)  Capek, lelah, letih dan lesu, tapi tetap harus semangat, semoga Allah meridhoi setiap langkah dan usaha hamba, amin IRB/18
Tuturan  (184),  bermakna  meminta  sesuatu  dari  lawan  bicara  untuk  hal  yang menguntungkan  bagi  dirinya.  Tuturan  yang  disampaikan  pun  juga  dapat  dikatakan berlebihan. Tuturan dibuat lebih ke arah melanggar maksim cara.
Dalam  penelitian  ini,  dari  performa  bahasa  dari  segi  prinsip  kerja  sama ditemukan    171  tuturan  yang  mematuhi,  sebanyak  29  tuturan  yang  melanggar,  dan  8 tuturan yang ditemukan tidak termasuk kategori prinsip kerja sama.

## D.  Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  pelanggaran  maksim prinsip  kerja  sama  pejabat  legislatif  dan  tokoh  partai  tingkat  kota  di  Sumatra  Barat dalam  media  sosial  dapat  disimpulkan,  sebanyak  200  data/tuturan  yang  teliti,    dalam penggunaan maksim kuantitas, ditemukan sebanyak 53 tuturan yang mematuhi dan 15 tuturan  yang  melanggar, dalam  penggunaan maksim  kualitas,  ditemukan  sebanyak  36 tuturan  yang  mematuhi  dan  1  tuturan  yang  melanggar,  dalam  penggunaan  maksim maksim relevansi, ditemukan sebanyak 26 tuturan yang mematuhi dan 4 tuturan yang melanggar,  dalam  penggunaan  maksim  cara  ditemukan  sebanyak  56  tuturan  yang mematuhi  dan  9  tuturan  yang  melanggar.  Tuturan  yang  melanggar  tersebut membuktikan masih lemahnya kepedulian oleh para pejabar dan tokoh partai ini untuk memahami penggunaan bahasa khususnya dari segi prinsip kerja sama.

## 2. Saran
Penelitian ini bisa memberikan gambaran untuk dapat mematuhi aturan-aturan penggunaan  bahasa  mulai  dari  EBI,  kosakata,  struktur  kalimat,  prinsip  kerjasama, hingga  kesantunan  berbahasa  walaupun  kesalahan  itu  ditemukan  di  media  sosial. Setidaknya  warga  dapat  melihat  dan  juga  menilai  penggunaan  bahasa  yang  dipakai untuk berkomunikasi dengan masyarakat apakah layak atau tidak layak, baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus dalam pemakaian bahasa yang digunakan.

## Daftar Rujukan
Astuti,  Arum.  (2014).  Analisis  Tindak  Tutur  pada  Spanduk  di  Wilayah  Sukoharjo:
Tinjauan  Pragmatik. Skripsi .  Surakarta:  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Chaer,  Abdul  dan  Leonie  Agustina.  2004. Sosiolinguistik  Perkenalan  Awal .  Jakarta: Rineka Cipta.
Chaer, Abdul. 2010. Kesantunan Berbahasa . Jakarta: Rineka Cipta.
Chaer, Abdul.2009. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses) .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Cummings,  Louise.  2007. Pragmatik  Sebuah  Perspektif  Multidisipliner .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ermanto  dan  Emidar.  2015. Bahasa  Indonesia:  Pengembangan  Kepribadian  di Perguruan Tinggi . Padang: UNP Press.
Ikhwani, Muhammad., Susilo, Firman., & Syahrani, Agus. (2012). Kesantunan Berbahasa dalam Media Jejaring Sosial (Facebook) Grup Comedy and Outreaching Universitas Negeri Padang Tahun 2012, 1-13.
Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-Prinsip Pragmatik . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Putra, Riyan Nofardo. 2018. “Performa Bahasa dan Kesantunan Komunikasi   Bupati  di Sumatera Barat dalam Media Sosial”. Skripsi . Padang: Jurusan   Bahasa  dan  Sastra Indonesia FBS UNP.
Rizaldi,  Muhammad  Okto.  2018.  “Performa  Bahasa  dan  Kesantunan  Komunikasi Walikota  di  Sumatera  Barat  dalam  Media  Sosial”. Skripsi .  Padang:  Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP.
Sasangka,  Sry  Satriya  Tjatur  Wisnu.  2014. Kalimat .  Jakarta:  Pusat  Pembinaan  dan Pemasyarakatan  Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Yule,  George.  2006. Pragmatik .  Diterjemahkan  oleh  Indah  Fajar  Wahyuni.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.