Integrasi Infrastruktur Data Center Menggunakan Cloud Virtual Private Server di Lingkungan Institusi Pemerintahan
Candra Wiramihardja
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana Jalan Raya Meruya Selatan No.1, Jakarta e-mail : candra.wiramihardja@mercubuana.ac.id
Abstract – In the structure of telecommunications infrastructure, Data Center (DC) and Data Recovery Center (DRC) is an important node, where DC is the storage location of server devices and all its supporting equipment which store, process and protect all forms of information or data from all institutions or government agencies, private and individual. With communication devices these da ta are exchanged nationally and internationally. In order to protect the continuity of data managed in DC, the DRC becomes an important and strategic element to support DC when there is a DC failure of any kind. In order to improve service to the community, a strong and reliable national DC and DRC is needed. The policy that allows each work unit in each Government Agency to be able to build, operate and maintain a DC is considered to cause a waste of state money and has an impact on the difficulty of integrating government -owned data and information. Not to mention the ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team) data on the Internet Infrastructure / Coordination  Center)  which  states  that  site  security  and  government  applications  are  considered  very  weak.  After  going  throug h assessment and needs analysis, it is estimated that to support the implementation of National e-Government and in accordance with the e-Government Roadmap DC and DRC capacities are needed up to ± 1165 TB at the initial stage. The DC will be in the form of a Cloud Virtual Private Server (VPS) infrastructure to be provided according to user needs. The infrastructure for DC Integration is temporary in nature, awaiting the realization of the construction and operation of the DC and National DRC.
Keywords – Virtual Private Server, National Data Center, DC and DRC, Infrastructure for DC Integration is temporary in nature.
Abstrak -  Dalam  struktur  prasarana  telekomunikasi,  Data  Center  (DC)  dan  Data  Recovery  Center  (DRC)  merupakan  simpul penting,  dimana  DC  merupakan  lokasi  penyimpanan  perangkat  server  dan  segenap  pendukungnya  yang  menyimpan,  mengolah dan melindungi segala bentuk informasi atau data dari segenap institusi atau instansi baik pemerintah, swasta maupun individu. Dengan  perangkat  komunikasi  data-data  tersebut  dipertukarkan  secara  nasional  dan  internasional.  Guna  melindungi keberlangsungan  data-data yang  dikelola  didalam  DC  maka  DRC  menjadi  elemen  penting  dan  strategis  untuk  mendukung  DC manakala  terjadi  kegagalan  DC  dalam  bentuk  apapun.  Dalam  rangka  peningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  maka diperlukan DC dan  DRC  nasional yang kuat dan  handal. Kebijakan yang  mengijinkan setiap Satuan  Kerja pada setiap Instansi Pemerintah  untuk dapat  membangun,  mengoperasikan dan  memelihara DC dinilai  menyebabkan pemborosan uang  negara dan berdampak pada sulitnya integrasi data dan informasi milik pemerintah. Belum lagi data ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response  Team  on  Internet  Infrastructure/Coordination  Center)  yang  menyebutkan  bahwa  pengaman  situs  dan  aplikasi pemerintahan  dinilai  sangat  lemah.  Setelah  melalui  pengkajian  dan  analisa  kebutuhan,  diperkirakan  untuk  mendukung penyelenggaraan e-Government Nasional dan sesuai Roadmap e-Government diperlukan kapasitas DC dan DRC hingga ±1165 TB pada  tahap  awal.  DC  tersebut  akan  berbentuk  infrastruktur  Cloud Virtual  Private  Server (VPS)  yang  akan  diberikan  sesuai dengan  kebutuhan pengguna.  Infrastruktur untuk Integrasi DC ini bersifat sementara hingga menunggu realisasi pembangunan dan beroperasinya DC dan DRC Nasional.
Kata kunci – Virtual Private Server, Data Center Nasional, Android, DC dan DRC, Infrastruktur Integrasi DC bersifat sementara

## I. PENDAHULUAN
Prasarana  telekomunikasi  yang  baik  dan  handal  mampu  memberikan  nilai  tambah,  dalam  aspek  peningkatan  ekonomi- sosial dan aspek kualitas karakter serta intelektualitas terutama bangsa Indonesia  dalam memasuki era ekonomi digital yang dicirikan dengan kecepatan, akurasi, transparansi dan keamanan dalam setiap trasaksinya, dan khususnya yang terkait dengan pelayanan pemerintah kepada institusi bisnis (G2B) maupun pemerintah kepada rakyat (G2C).
Dalam  struktur  prasarana  telekomunikasi,  Data  Center  (DC)  dan  Data  Recovery  Center  (DRC)  merupakan  simpul penting,  dimana  DC  merupakan  lokasi  penyimpanan  perangkat  server  dan  segenap  pendukungnya  yang  menyimpan, mengolah  dan  melindungi  segala  bentuk  informasi  atau  data  dari  segenap  institusi  atau  instansi  baik  pemerintah,  swasta maupun  individu.  Dengan  perangkat  komunikasi  data-data  tersebut  dipertukarkan  secara  nasional  dan  internasional.  Guna melindungi  keberlangsungan  data-data  yang  dikelola  didalam  DC  maka  DRC  menjadi  elemen  penting  dan  strategis  untuk
mendukung  DC  manakala  terjadi  kegagalan  DC  dalam  bentuk  apapun.  Dalam  rangka  peningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat maka diperlukan DC dan DRC nasional yang kuat dan handal.
Berdasarkan  hasil  kajian  dari  Dewan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Nasional  (DetikNas),  hasil  assessment Metode  Pemeringkatan  e-Government  Indonesia  PeGI),  penilaian  WorldBank  dan  hasil  survei  dari  Direktorat  Keamanan Informasi diketahui bahwa kondisi saat ini adalah:
1. Badan Pemerintahan baik pusat maupun daerah membangun sendiri-sendiri infrastruktur TIK termasuk didalamnya Data Center sesuai dengan kebutuhan  masing-masing dan  hanya 3% DC/DRC  yang  memenuhi kualifikasi  standar. Selain  itu Infrastruktur TIK yang sudah dibangun ini belum terintegrasi satu dengan yang lain.
2. Hanya  38%  dari  total  anggaran  TIK  pemerintah  yang  memberikan  manfaat  langsung  ke  masyarkat (baik  G2C  maupun G2B); sedangkan sisanya digunakan kebutuhan internal untuk mengembangkan sistem elektronik di kantor pemerintah.
3. Badan  Pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah  juga  membangun  /  mengembangkan  sendiri-sendiri  aplikasi  TIK  dan ternyata terdapat 65% duplikasi aplikasi yang dapat dikelompokkan menjadi aplikasi generik.
4. Kegagalan operasi suatu DC/DRC atau suatu sistem elektronik dan terjadinya kehilangan data dan informasi pemerintah yang  kritikal  banyak  disebabkan  karena  serangan  virus  atau  adanya  hacking.  Tidak  semua  Badan  Pemerintahan  dapat mengantisipasi  hal  tersebut  dikarenakan  keterbatasan  kemampuan  SDM  yang  mengelola  DC/DRC  khususnya  SDM  di Pemerintah Daerah.
Dampak yang ditimbulkan dengan kondisi infrastruktur TIK di Badan Pemerintahan saat ini antara lain:
1. Pemborosan anggaran belanja TIK di seluruh Badan Pemerintahan. Sesuai Data Bappenas, total anggaran belanja TIK TA 2016 mencapai 46 triliun (14 Triliun untuk belanja aplikasi dan 32 Triliun untuk belanja infrastruktur).
2. Dikarenakan Infrastruktur TIK  yang dibangun  belum terintegrasi  maka utilisasi pemanfaatan  infrastruktur tersebut baru mencapai 30% (kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional - Waktiknas).
3. Dapat menyebabkan desintegrasi sistem informasi pemerintah.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  di  atas  maka  Pemerintah  perlu  menyusun  strategi  perkuatan  infrastruktur  TIK  baik perkuatan di sisi DC/DRC Pemerintah maupun disisi aplikasi dasar. Tindaklanjut yang telah dilakukan Pemerintah dalam hal ini  Kementerian  Kominfo  Direktorat  e-Government  adalah  telah  disusunnya  Roadmap  eGovernment  (2016  –  2019)  yang didalamnya termuat rencana perkuatan infrastruktur DC/DRC untuk mendukung implementasi eGovernment secara nasional.
Sesuai  dengan  Roadmap  e-Government  tersebut  serta  hasil  koordinasi  dengan  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah Daerah,  maka  salah  satu  kebutuhan  mendasar  yang  diperlukan  adalah  ketersediaan  infrastruktur  yang  memadai  bagi kepentingan penyelenggaraan e-Government secara nasional yaitu diperlukan adanya Data Center dan Data Recovery Center nasional  (Standar  Tier  IV  dan  Tier  III)  yang  terintegrasi  dan  terpadu  secara  menyeluruh  untuk  menjamin  availibility  dan meminimalisir  risiko,  dengan  memberikan  kemungkinan  konsolidasi  terhadap  Data  Center  existing  yang  saat  ini  dikelola oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
Rencana  pembangunan  atau  penyediaan  Infrastruktur  DC/DRC  Nasional  ini  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah  karena program kegiatan ini memerlukan anggaran  yang tidak sedikit (± US$ 175 Million) dan waktu yang tidak sebentar (± 3  – 4 tahun).  Untuk  itu  pada  Tahun  2015  Direktorat  eGovernment  mengajukan  rencana  pembangunan  atau  penyediaan Infrastruktur DC/DRC Nasional ke Bappenas untuk masuk dalam rencana Bluebook 2015 – 2019 agar pembiayaannya dapat diberikan melalui skema Pinjaman LN (Foreign Loan) dan Hibah (Grant).

## II. LANDASAN TEORI DAN METODE
Metodologi  penelitian  yang  dilakukan  adalah  metode  penelitian  studi  kasus  observasi,  dimana  dilakukan  teknik pengumpulan  data  melalui  observasi  peran  serta  atau  pelibatan  ( participant  observation ),  dan  fokus  studi  pada  institusi pemerintahan  yakni  Direktorat  e-Government,  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika,  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia.
Penulis melibatkan peran serta sumber informasi dalam bentuk wawancara dan diskusi teknis dari:
1. Bambang  Dwi  Anggoro,  Direktur  Direktorat  e-Government,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia.
2. Alvi Asman, Direktur Bisnis, PT. Aplikanusa Lintasarta.
3. Reski Rukmantiyo, Senior Manager Solution Architect, PT. Aplikanusa Lintasarta.
4. Donny Dardaniawan, Account Manager Government Sector, PT. Mora Telematika Indonesia.
5. Ibnu Sani, Presales Technical Consultant, PT. Mora Telematika Indonesia.
Analisis dokumentasi juga dilakukan terhadap data, laporan, dan literatur yang didapatkan dari hasil wawancara di atas.

## III. PEKERJAAN DAN DISKUSI HASIL
Penelitian terhadap kebutuhan Temporary Data Center, Virtual Private Server (VPS)
Berdasarkan kajian Kementerian PAN & Reformasi Birokasi dan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas),  konsumsi  anggaran  eGovernment,  khususnya  bagi  penyediaan  infrastruktur  e-Government  secara  nasional sangat besar. Berdasarkan pantauan dari Wantiknas, ternyata utilitas infrastruktur e-Government secara nasional pada tahun 2013 berada pada kisaran 30%. Hal ini disebabkan karena regulasi yang berlaku memungkinkan setiap lembaga pemerintah melakukan pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah dengan minimalisir analisa kebutuhan. Sistem  pengendalian  belanja  infrastruktur  eGovernment  belum  dikendalikan  secara  terstruktur  oleh  unit  perencanaan. Duplikasi  belanja  sangat  mungkin  terjadi,  sementara  kemampuan  aparatur  Pemerintah  untuk  dapat  mengoperasikan  dan memelihara  infrastruktur  e-Government  dinilai  sangat  terbatas.  Jumlah  sumberdaya  manusia  aparatur  pemerintah  yang berlatar belakang dan memiliki sertifikasi keahlian bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat sedikit, yaitu kisaran 6000 PNS dari sekitar 4,6 Juta PNS, dan distribusinya sebagian besar di Pusat.
Kebijakan  yang  mengijinkan  setiap  Satuan  Kerja  pada  setiap  Instansi  Pemerintah  untuk  dapat  membangun, mengoperasikan dan memelihara DC dinilai  menyebabkan pemborosan uang negara dan berdampak pada sulitnya integrasi data  dan  informasi  milik  pemerintah.  Belum  lagi  data  ID-SIRTII (Indonesia  Security  Incident  Response  Team  on  Internet Infrastructure/Coordination  Center)  yang  menyebutkan  bahwa  pengaman  situs  dan  aplikasi  pemerintahan  dinilai  sangat lemah.
Gambar 1. Investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan DC yang tidak terintegrasi
Berdasarkan  kebijakan  tim  percepatan  penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik,  perlu  dilakukan tindakan segera untuk mengurangi budaya belanja infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi  penyelenggaraan e-Government melalui kebijakan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai , sebagaimana telah ditetapkan dalam PP nomor 18 Tahun 2016. Upaya pengaturan belanja infrastruktur e-Government ini sejalan dengan Perpres nomor 96 Tahun 2014  tentang  Rencana  Pita  Lebar  Indonesia  dan  Perpres  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang diantaranya telah memoratorium pengadaan DC baru dan memanfaatkan DC bersama secara Nasional.
Penyediaan  VPS (Virtual  Private  Server) menjawab  Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017  tentang  Percepatan Pelaksanaan  Berusaha,  yang  mengamanahkan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  untuk  menyediakan  infrastruktur Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  bagi  kepentingan  Integrasi  Layanan  Perijinan  Pusat  dan  Daerah.  Menkominfo  juga diberikan  tugas  menyediakan  aplikasi  generik  perijinan  untuk  kepentingan  Pemerintah  Daerah  yang  belum  memanfaatkan Sistem Elektronik bagi perijinannya.
Masih  sejalan  dengan  kebijakan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  dalam  penyelenggaraan  e-Government,  telah disusun  roadmap  e-Government  yang  telah  diterapkan  mulai  tahun  2016,  serta  kebijakan  Presiden  untuk  menjalankan prioritas utama e-Government, khususnya penyelenggaraan e-Budgeting, e-Planning, e-Performance, e-Kinerja, e-Office, e- Pegawai,  e-Desa,  dan  lain-lain,  maka  kebutuhan  infrastruktur  menjadi  mendesak  dipenuhi  mengingat  kapasitas  DC  yang tersedia saat ini sangat terbatas.
Dengan  memperhatikan  direktif  Presiden  untuk  mempercepat  implementasi  eGovernment  pada  2019,  maka  strategi Pemerintah untuk menyelenggarakan e-Government, khususnya infrastruktur e-Government secara terdistribusi akan menjad paradoks, dikhawatirkan akan memperlambat proses dan menyebabkan biaya baru oleh Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyediaan  DC  melalui  skema  Sewa  menjadi  solusi  jangka  pendek  yang  dapat  diambil .  Melalui  penyediaan  DC  ini, diharapkan  aplikasi  generik  yang  dibangun  dapat  dioperasikan  secara  Cloud,  sehingga  tidak  memerlukan  investasi  dari seluruh Instansi hingga tingkat Desa, jaminan keamanan yang lebih baik, dan Instansi dapat fokus pada implementasi aplikasi generik yang ditugaskan.
Secara  umum  dapat  dibandingkan  kebutuhan  infrastruktur  DC  dan  platform  Database/Aplikasi  dan  engine  bagi penyelenggaraan aplikasi generik untuk kurang lebih 76 ribu Instansi (723 K/L/D dan 75268 Desa/Kelurahan), dibandingkan dengan hasil kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, maka dapat dilakukan penghematan yang sangat besar.  Setelah  melalui  pengkajian  dan  analisa  kebutuhan,  diperkirakan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  e-Government Nasional  dan  sesuai  Roadmap  e-Government  diperlukan  kapasitas  DC  dan  DRC  hingga  ±1165  TB  pada  tahap  awal.  DC tersebut  nantinya  akan  ditampilkan  menjadi  paket-paket Virtual  Private  Server (VPS)  yang  akan  diberikan  sesuai  dengan kebutuhan pengguna. Kebutuhan ini bersifat sementara hingga menunggu realisasi dan beroperasinya DC dan DRC Nasional.
Pembahasan terhadap Layanan VPS ( Virtual Private Server )
Sesuai  dengan  Roadmap  e-Government  2016,  dapat  disampaikan  bahwa  sesuai  dengan  rapat-rapat  persiapan implementasi roadmap e-Government dan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi kepentingan penyelenggaraan e- Government secara nasional, khususnya bagi 24 (dua puluh empat) aplikasi generik nasional dengan standar keamanan yang tinggi.
Sesuai  hasil  pendataan  yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  bersama  Konsultan  Sofrecom dapat disampaikan bahwa:

## 1. Data terkait Kapasitas Penyimpanan
Gambar 2. Hasil Kuesioner, Sofrecom, Juni 2018 (Sumber: [3])

## 2. Data terkait Kapasitas Komputasi
Gambar 3. Kapasitas Komputasi Data yang dikumpulkan dari Kuesioner, Sofrecom, Juni 2018 (Sumber: [3])
a. Untuk  sampel  pemerintah  pusat  (Kementerian  dan  Lembaga)  rata-rata  per  entitas  132  Cores,  dengan  proyeksi kebutuhannya mencapai 8.448 Cores.
b. Untuk sampel pemerintah daerah per entitas 110 Cores dengan proyeksi kebutuhannya mencapai 60.390 Cores.
c. Keseluruhan kebutuhan aplikasi terkait kapasitas komputasi (akhir Mei 2018) sebanyak 70.000 Cores.
3. Data sampel terkait Rak IT, Server, dan Kapasitas Penyimpanan
Gambar 4. Ringkasan Inventarisasi Teknis, Sofrecom, Juni 2018 (Sumber: [3])
Dengan melihat data di atas dimana masih ada keterbatasan infrastruktur yang dimiliki, maka instansi pemerintah pusat dan daerah membutuhkan:
a. Peningkatan keamanan instalasi.
b. Peningkatan fungsionalitas pusat data dan pusat pemulihan data.
c. Penambahan ruangan karena pusat data milik sendiri sudah penuh (contoh BPPT: 100 rak).
4. Proyeksi kebutuhan komputasi dan penyimpanan sampai dengan 10 tahun
Gambar 5. Hasil penelitian - Kebutuhan : Proyeksi lebih dari 3, 6 – 10 tahun, Sofrecom, Juni 2018 (Sumber: [3])
a. Untuk fase awal (tahun 1 sampai 5) total kebutuhan mencapai 21.500 Cores dan 36 PBytes.
b. Untuk jangka menengah (tahun 6 sampai 10) total kebutuhan mencapai 46.000 Cores dan 82 PBytes.
c. Untuk jangka panjang (tahun 10 sampai 15) total kebutuhan mencapai 70.000 Cores dan 140 PBytes.
d. Untuk kapasitas total penyimpanan data terpasang di pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini 107 PBytes.
e. Untuk  kapasitas  total  penyimpanan  yang  digunakan  untuk  penempatan  aplikasi  di  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah saat ini 41,3 PBytes.
f. Untuk proyeksi kapasitas saat ini untuk dimigrasi total di pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini 38,8 PBytes.
g. Dari keseluruhan aplikasi pemerintah baik pusat maupun derah (akhir mei 2018) adalah 39 PBytes.
Dengan melihat data-data yang disampaikan di atas maka ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan infrastrukur TIK yang  dapat  menopang  pelayanan  pemerintah  berbasis  TIK  yang  selalu  berkembang.  Penyediaan  infrastruktur  di  dalam sebuah Data Center tersebut nantinya akan ditampilkan menjadi paket-paket Infrastructure as a Service (IaaS) berupa Virtual Private  Server (VPS)  yang  akan  diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna.  Kebutuhan  ini  bersifat  sementara  hingga menunggu realisasi dan beroperasinya Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Nasional.

## IV. KESIMPULAN
Manajemen Resiko
Resiko yang dihadapi user secara langsung adalah sebagai berikut:
1. Regulasi nasional yang belum sepenuhnya kuat mendukung pembangunan data center pemerintah secara nasional.
2. Setiap Badan pemerintahan baik K/L/D telah memiliki data center dan membangun jaringan internet sendiri.
3. Banyak Badan Pemerintahan yang masih menggunakan pihak ketiga dalam penyelenggaraan data center.
4. Kemampuan  infrastruktur  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  untuk  dapat  memenuhi  peran  sebagai  data  center nasional pemerintah dan penyelenggaran jaringan intra pemerintah.
Saran dan Solusi Virtual Private Server (VPS)
Solusi yang direkomendasikan adalah:
1. Perlu didorong statement Presiden terkait implementasi e-Government secara nasional.
2. Penguatan  regulasi  yang  lebih  kuat.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  perlu  segera  mengesahkan  Peraturan Menteri Kominfo terkait Data Center Badan Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah.
3. Penguatan infrastruktur baik data center nasional dan jaringan intra pemerintah yang dapat melayani kebutuhan nasional.
4. Tersedianya Layanan Virtual Private Server dengan Penyediaan infrastruktur di dalam sebuah Data Center dalam paket- paket  Infrastructure  as  a  Service  (IaaS)  berupa  Virtual  Private  Server  (VPS)  yang  akan  diberikan  sesuai  dengan kebutuhan pengguna.
Virtual Private Server (VPS) 1. Infrastructure as a Service (IaaS) Adapun detil paket yang disediakan untuk paket Infrastructure as a Service pada tahun pertama adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Paket Infrastructure as a Service
Platform yang digunakan untuk penyelenggaran paket ini menggunakan management infrastructure berbasiskan aplikasi virtualisasi Open Source (OpenStack) dan setiap  paket sudah termasuk  minimal  Operating System Microsoft Windows Server 2012, Operating System Linux Centos, Linux Debian, dan Linux Ubuntu.
Adapun  paket-paket  di  atas  direncanakan  didistribusikan  kepada  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  yang membutuhkan, dengan rencana distribusi sebagai berikut:
Tabel 2. Distribusi Paket Infrastructure as a Service untuk K/L/D

## 2. Platform as a Service (PaaS)
Sebagai  tambahan  dari  paket  IaaS  yang  telah  disediakan,  maka  disediakan  juga Platform  as  a  Service  (PaaS) untuk penggunaan Operating System dan Database, khususnya platform yang berbasis Open Source. Database yang digunakan pada Platform as a Service (PaaS) untuk paket tersebut adalah MySQL Enterprise versi 5.6 dan Postgre versi 9.2. Sebagai  pendukung  untuk  kedua  hal  di  atas  agar  tercapainya Service  Level  Agreement  (SLA) yang  diinginkan,  maka diperlukan infrastruktur pendukung, diantaranya:
a. Data Center (DC) beserta Disaster Recovery Center (DRC) yang dilengkapi dengan jaringan Internet beserta jaringan Backup antara DC – DRC yang keduanya bersifat redundan.
b. Sistem keamanan yang bisa mencegah terjadinya DDoS, DoS dan Virus dan sistem bersifat redundan.
c. Sistem replikasi antara data yang terdapat di DC dengan DRC dimana kapasitas DC dan DRC adalah 1:1.
d. Monitoring  sistem  yang  terintegrasi  sehingga  dapat  memantau  keseluruhan  sistem  baik  dari  tingkatan  server  virtual sampai dengan avaibility aplikasi database yang disediakan dengan keluaran laporan secara berkala (bulanan).
e. Layanan arsitektur yang bersifat redundan baik dari tingkatan server fisik, sampai dengan perangkat jaringan / sistem pembagi beban (Load Balancer).
f. Topologi yang diharapkan dari Layanan Virtual Private Server Cloud VPS agar kebutuhan ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:
Gambar 6. Topologi Virtual Private Server Cloud VPS

## REFERENSI
[1] Kebijakan Data Center di Indonesia, Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2016, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Jakarta, 24 November 2016.
[2] Roadmap Infrastruktur Data Center eGovernment Nasional, Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ‎52 ‎‎ September ‎
5102 .
[3] Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Data Nasional, Laporan Awal (Fase 1), PT Sofrecom Indonesia Consulting, 21 Juni 2018.
[4] Data Center di Wilayah NKRI Adalah Isu; Kedaulatan Data, Pendapatan Negara dan Peningkatan Industri Kreatif, Prof. Dr.-Ing. Kalamullah Ramli, Ketua Indonesia Data Center Provider, 27 November 2017. https://idpro.id/press-release-nov-17/ , diakses pada 17 Oktober 2018.
[5] Pemerintah Atur Penempatan Data Center Berdasarkan Jenis Data, Kustin Ayuwuragil , CNN Indonesia, 23 Agustus 2017, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170818190625-185-235734/pemerintah-atur-penempatan-data-center-berdasarkan-jenis- data , diakses pada 17 Oktober 2018.
[6] Ingin Revisi PP PSTE, Menkominfo hanya pikirkan kepentingan asing?, Indotelko.com, 27 September 2016, https://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=revisi-pp-pste-menkominfo-kepentingan-asing , diakses pada 17 Oktober 2018.