
DISKURSUS AGAMA DAN POLITIK (Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)

## Imam Amrusi Jailani
(Fakultas Syari’ah Surabaya, dan Alumni S2 dan S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Abstrak
Tarik  ulur  perbincangan  mengenai  persepsi  tentang  Islam apakah  sebagai  serangkaian  ajaran-ajaran  agama  saja  atau juga  sekaligus  sebagai  sistem  negara  yang  mengatur kekuasaan  politik  negara  sebenarnya  sudah  mencuat  ke permukaan sebagai sebuah isu sentral sejak akhir abad XIX dan  awal  abad  XX.  Persepsi  tentang  Islam  ini  amat signifikan  bagi  perkembangan  wacana  agama  dan  politik yang  hinggi  detik  ini  masih  aktual  didiskusikan.  Dari perbincangan  topik  ini  pula  dilahirkan  sederetan  tokoh intelektual  yang  sempat  mengisi  lembaran  sejarah  dan menorehkan  tinta  emas  melalui  ide-ide  atau  konsep- konsepnya  tentang  agama  dan  negara  yang  sampai  pada processor otak kita sekarang ini. Mereka adalah al-Mawdudi dengan  konsep teo-demokrasi -nya,  Imam  al-Khomayni dengan konsep wilayat al-Faqih -nya, dan ‘Ali ‘Abd al-Raziq dengan  konsep  negara  sekularnya.  Pembahasan  yang berorientasi  pada  pemikiran  para  intelektual  muslim  ini amat  bermanfaat  bagi  kita  dalam  rangka  reformulasi persepsi  kita  tentang  agama  dan  politik  agar  bisa  lebih aplicable dalam berwawasan keislaman dan kenegaraan.
Kata Kunci: Agama, politik, negara, dan kekuasaan.

## Pendahuluan
Abad  XVIII  merupakan titik  kritis  bagi  supremasi  peradaban Islam  yang  ditandai  oleh  gelombang  reformasi  secara  kolosal  di

## Imam Amrusi Jailani
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 
50  negara-negara Barat. 1 Pandangan kontras tersebut telah
memposisikan  Barat  sebagai  negara  yang  berperadaban  maju, sebaliknya  Islam  diposisikan  sebagai  negara  terbelakang,  marginal dan tersisih dari percaturan peradaban maju. 2 Awalnya, dunia Islam terdepan  di  bidang  politik  dan  menjadi  pemandu  hampir  di  setiap diskursus  peradaban, 3 tetapi  secara  berangsur  dominasi  dan supremasi  tersebut  runtuh  dan  jatuh  ke  tangan  hegemoni kolonialisme Barat, dalam mana dirampungkan oleh Barat pada abad XIX. 4
Disinyalir  oleh  Abdel  Kadir  Khatibi,  salah  seorang  pemikir kontemporer  Maroko,  bahwa  dominasi  kolonialisme  Barat  tidak hanya  menciptakan  perjalanan  politik  yang carut  marut,  akan  tetapi juga  telah  menyulap  dunia  Islam  dihuni  oleh  masyarakat  yang  bisu ( silent societies ). Sebagai konsekuensinya, maka penetrasi ide, konsep dan  seluruh bangunan budaya Barat sebagai budaya top dog (sentral dan  unggul)  terhadap  dunia  Islam  yang underdog (marginal)  tidak bisa terelakkan. 5
Kasadaran  untuk  melepaskan  diri  dari  keterpurukan  baru mulai  menampakkan  bibit-bibitnya  pada  awal  abad  XX,  dengan secara serta merta tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam bahu- membahu  mengagendakan  perbaikan  dan  pembaruan.  Diskursus
 1 Sebagai  gambaran  dari  arus  perjalanan  tersebut  bisa  dilihat  dalam  Marshal  G.S. Hougson, The  Venture  of  Islam:  Concience  and  History  in  a  World  Civilization ,  vol  III, (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), hlm. 144.
2 Informasi  selengkapnya  mengenai  hal  tersebut  dapat  dibaca  dalam  George  Rude, Revolutionary Europe 1783-1815 , (New York: Harpar dan Row Publishers, 1966), hlm. 9;  lihat  juga  Ahmad  Amîn, Zu’amâ’  al-Ishlah  fī  ‘Ashr  al-Hadîs ,  (Cet.  IV:  Mesir: Maktabah al-Nahdah, 1979), hlm. 8.
3 Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  hal  tersebut  dapat  dibaca  misalnya  dalam  W. Montgomery  Watt, Islam  dan  Peradaban  Dunia:  Pengaruh  Islam  Atas  Eropa  Abad Pertengahan ,  terj.  Hendro  Prasetyo,  (Jakarta:  Gramedia,  1995),  khususnya  bab  II,III dan  V.  Lihat  juga  Harun  Nasution, Pembaharuan  Dalam  Islam:  Sejarah  pemikiran  dan Gerakan , Cet. IX; (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 13.
4 Lihat Bernard Lewis, Islam History: Ideas, People and Events in the Middle East , (Cet. II; Illionis: Open Court Publishing Company, 1993), hlm. 3. Gambaran mengenai dunia Islam  abad  XIX  dapat  dilihat  dalam  Carl  Brockelmann, History  of  the  Islamic  People , (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), hlm.344-437.
5 Pernyataan  tersebut  dilansir  oleh  Azyumardi  Azra  dalam  bukunya, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme Cet. I,  (Jakarta:
Paramadina, 1996), hlm. 92.

## Diskursus Agama dan Politik
(Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6  51 
yang  paling  laku  didiskusikan  adalah  masalah  relevansi  antara dîn
(agama)  dan dawlah . 6 Dari  diskursus  tersebut  muncul  perdebatan mengenai  pola  sistem  kenegaraan,  seperti  khilafah  dan  sebagainya. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  tulisan  ini  akan  menyajikan konsep  Islam  tentang  relasi  agama  dan  politik,  khususnya  konsep yang ditawarkan oleh al-Mawdudi, 7 Khomayni, 8 Rif’at al-Tahtawi dan Alî ‘Abd al-Râziq.

## Konsep Islam tentang Politik dan Kenegaraan
Dalam memahami sebuah ajaran ataupun konsep, maka harus diupayakan  pemahaman  secara  konprehensif  agar  bisa  menyentuh keseluruhan  anasir  yang  dikandung  di  dalamnya.  Sebaliknya, pemahaman secara parsial akan memberikan informasi yang kurang lengkap dan sering kali memunculkan misunderstanding (kesalahpahaman).
 6 Hingga kini,  diskursus  tersebut  tetap  laku untuk  diperdebatkan.  Dari  perdebatan, khususnya  mengenai  tipologi  dari  sistem  kenegaraan  yang  berlaku  di  dunia  Islam dapat dipetakan menjadi tiga, yakni negara sekular , seperti Turki, negara Islam , seperti Arab  Saudi,  dan  negaranya muslim ,  seperti  Indonesia.  Penjelasan  lebih  lanjut mengenai  pemetaan  dan  kecenderungan  pola-pola  tersebut  dapat  dilihat  misalnya dalam  Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History , (New York: A Mentor Books,
1959),  khususnya  bab  3  dan  7.  Lihat  Pula  John  L.  Esposito, Islam  dan  politik ,  terj. Joesoef Sou’yb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 132 dan seterusnya.
7 Nama  lengkapnya  adalah  Mawlana  Sayyid  Abul  A’la  al-Mawdudi.  Perjalanan hidup  dan  kiprahnya  bisa  ditelusuri  misalnya  dalam  Maryam  Mameelah, Islam  in Theory  and Practice ,  (New  Delhi:  Taj  Company, 1983),  hlm. 260.  Lihat  juga  A.  Mukti Ali, Alam  Pikiran  Islam  Modern  di  India  dan  Pakistan ,  Cet.  I,  (Bandung:  Mizan,  1993), hlm. 238;  Abul A’la al-Mawdudi, Khilafah dan Kerajaan , terj. Muhammad al-Bakir, Cet. II,  (Bandung:  Mizan,  1983);  Charles  J.  Adam,  “Maududi  dan  Negara  Islam”,  dalam John  L.  Esposito, Dinamika  Kebangunan  Islam ,  terj.  Bakri  Siregar,  (Jakarta:  Rajawali, 1987), hlm. 110. Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , edisi V, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 158.
8 Biografi  dan  sepak  terjang  Imam  Khomayni  dapat  dilihat  misalnya  dalam  Riza Sihbudi, Biografi  Politik  Imam  Khomayni ,  (Jakarta:  Gramedia.  1996);  juga Dinamika Revolusi  Islam  Iran ,  (Jakarta:  Pustaka  Hidayat,  1989);  al-Syaikh  Muhammad  Manzûr Nu’mânî, Revolusi  dalam  Timbangan  Islam ,  terj.  Zeyd  Husein  Alhamid,  (t.tp.: Amarpress,  1988);  Ali  Rahnema, Perintis  Zaman  Baru  Islam ,  terj.  Ilyas  Hasan, (Bandung:Mizan, 1995); Hamid Alqar, Islam and Revolution: Writing and Declaration of Imam Khomayni , (Berkeley: Mizan Press, 1981), hlm. 169-173; dan Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution , (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1985), hlm. 38-40.

## Imam Amrusi Jailani
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 
52 
Untuk  meninjau  Islam  dari  segala  aspeknya,  menurut  al- Mawdudi,  kita  harus  mengacu  pada  doktrin  tauhid. 9 Menurutnya, Islam  bukan  sekedar  seperangkat  akidah  dan  ritus,  yang  mengatur tentang  hubungan  antara  Tuhan  dengan  makhluk-Nya.  Islam  tidak hanya  mengajarkan  tentang wudhu,  shalat,  zakat,  haji,  dan  praktek- praktek  ritual  lainnya  dalam  rangka  mengabdi  pada  Sang  Khalik. Kesempurnaan  ajaran  Islam,  selain  ditunjukkan  dengan  serangkaian hubungan tersebut, juga dipersepsikan sebagai sebuah program rinci bagi  kehidupan  manusia  dan  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan manusia. 10 Baginya,  Islam  merupakan  prinsip  moral,  etika,  estetika serta pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi.  Sebagai  konsekuensinya,  kita  harus  menegakkan  dan menjalankan  rambu-rambu  atau  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam The  Divine  Law (hukum  Ilahi)  yang  secara  konprehensif  sudah diturunkan kepada Rasulullah dan sudah disampaikan pula olehnya secara  keseluruhan  tanpa  ada  yang  ketinggalan  secuilpun,  yakni dengan  menjadikan  syari’ah  sebagai  undang-undang  negara. 11 Syari’ah diundangkan oleh Allah selaku Syari’ kepada umat manusia untuk  dijadikan  pedoman  dalam  menjalankan  roda  kehidupan. Efektifitas  dari  pemberlakuan  syari’ah  merupakan  jaminan  bagi untuk kita bisa hidup secara damai, sejahtera, adil, dan makmur.
Dalam  konsepsi  politik  al-Mawdudi,  prinsip  yang  paling fundamental  adalah  kedaulatan  ( sovereignty ).  Kedaulatan  tertinggi, dalam  konsep  al-Mawdudi,  adalah  kedaulatan  yang    ada  di  tangan Tuhan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa Tuhan diposisikan sebagai Law  giver (pemberi  hukum)  dan  pemegang  wewenang legislasi. 12 Kekuasaan legeslatif secara mutlak sepenuhnya ada pada Tuhan.  Oleh  karena  itu  pula  yang  berkompeten  membuat  dan merumuskan undang-undang adalah Tuhan itu sendiri.

## 
9 Dalam  hal  ini  tauhid  harus  dipersepsikan  sebagai the  absolute  sovereignty  of  God (pengakuan  akan  kedaulatan  Tuhan)  dan total  submission  to  the  God (penyerahan secara  total  kepada-Nya).  Lihat  Abu  A’la  al-Mawdudi, The  Islamic  Law  and Constitution , (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1977), hlm.120.
10 Abu  A’la  al-Mawdudi, Nidzâm  al-Hayah  fî  al-Islâm ,  (Syria:  International  Islamic Federation of Student Organization, 1978), hlm.11.
11 Al-Mawdudi, The Islamic Law , hlm. 158.
12 Ibid ., hlm. 130-132.

## Diskursus Agama dan Politik
(Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6  53 
Sementara  itu,  pada  posisi  berseberangan,  rakyat  harus diposisikan  sebagai  wakil-wakil-Nya  (sistem  kekhalifahan  manusia) yang  bertugas  menterjemahkan  rumusan  undang0undang  yang sudah  ditetapkan  oleh  Tuhan. 13 Dalam  demokrasi  Islam,  lanjutnya, pemerintah  dan  rakyat  yang  membentuknya  harus  secara  bersama- sama  berusaha  memenuhi  kehendak  dan  tujuan  Tuhan. 14 Dengan demikian,  sistem  pemerintahan  yang  harus  dijalankan,  menurutnya, adalah  “teo-demokrasi”, 15 yakni  suatu  sistem  pemerintahan demokrasi  Ilahi.  Dalam  hal  ini,  rakyat  diberi  kedaulatan  relatif (terbatas)  di  bawah  pengawasan  Tuhan  ( a  limited  popular  sovereignty under the suzerainty of God ). 16 Pemerintah dan rakyat secara bersama- sama  pula,  dalam  kapasitasnya  sebagai  wakil  Tuhan,  berpartisipasi menjalankan  hukum  Tuhan  dan  berperan  serta  pula  dalam mengontrol efektifitas dari pemberlakuan hukum tersebut.
Bagaimana  al-Mawdudi  memposisikan  rasul  dalam  sistem sebagaimana  yang  sudah  dikemukakan.  Dalam  hal  ini,  posisi  rasul adalah sebagai wakil Tuhan yang menjadi penyambung lidah antara Tuhan  dan  manusia.  Perspektif  ini  akan  mengantarkan  kita  pada pemahaman  bahwa  Islam    adalah  agama  sekaligus  juga  negara. Menurut  pandangan  ini,  di  samping  sebagai  seperangkat  ajaran- ajaran agama, Islam juga mengenal sistem kenegaraan. Dalam hal ini, kapasitas nabi Muhammad di samping sebagai rasul,  juga berfungsi sebagai  kepala  negara.  Misi  yang  diemban  oleh  nabi  Muhammad adalah  misi  ganda,  yaitu  menyebarluaskan  ajaran  agama  Islam  dan juga  menjalankan  roda  pemerintahan  di  negara  Islam.  Karena  Islam juga  dikenal  sebagai  sistem  pemerintahan,  maka  secara  otomatis segala  persoalan  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan  negara  juga diatur oleh Islam
Konsep yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan al- Mawdudi adalah konsep Imam Khomayni. Menurutnya, Islam adalah agama  yang  konprehensif  dan  tidak  mengenal  pemisahan  antara
 13 Al-Mawdudi, Nidzâm , hlm. 60-63; dan al-Khilafah , hlm. 63-67.
14 Al-Mawdudi, Nidzâm , hlm. 63.
15 Istilah tersebut diintrodusir dan dipopulerkan olehnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante Pakistan pada tahun 1949. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam Taufik  Adnan  Amal, Islam  dan  Tantangan  Modernitas:  Studi  Atas  Pemikiran  Hukum Fazlur Rahman , (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 61.
16 Al-Mawdudi, The Islamic Law , hlm. 133.

## Imam Amrusi Jailani
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6  54

agama  dan  politik. 17 Konsep  pemikiran  politik  Imam  Khomayni dikenal  dengan  “Wilayat  al-Faqih”  sebagaimana  yang  dituangkan dalam karyanya “ Hokumat-i Islâmî: Wilayat al-Faqih ”. Konsep tersebut merupakan  kepanjangan  dari  doktrin  “Imamah”  Syi’ah. 18 Dalam konsep “Wilayat al-Faqih” ini pemerintahan harus dikendalikan oleh para  “mullah”  atau  ulama.  Kaum  “mullah”,  dalam  hal  ini  harus dipilih  oleh  para  mujtahid,  harus  menguasai  dan  mampu menjalankan hukum Tuhan. Dengan demikian, pemegang kekuasaan politik,  para  “mullah”,  hanya  menjalankan  hukum-hukum  Tuhan dalam  mengatur  tatanan  kehidupan  bermasyarakat.  Pemerintahan yang ideal, menurutnya, adalah pemerintahan model Rasulullah dan ‘Alī  bin  Abī  Thālib.  Dengan  demikian,  kekuasaan  legislatif sepenuhnya  ada  pada  Tuhan,  sedangkan  kekuasaan  eksekutif  dan yudikatif dipegang oleh kaum “mullah” atau kaum faqih. 19 Kalangan  reformis  muslim  seperti,  al-Tahtawi, 20 memberikan penilaian  tentang  kekuasaan  eksekutif.  Menurutnya,  kekuasaan  17 Keterangan  selengkapnya  mengenai  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Ayatullah Khomayni,  “Sebuah  Pandangan  tentang  Pemerintahan  Islam”,  dalam  Salim  Azzam (ed.), Beberapa  Pandangan  tentang  Pemerintahan  Islam ,  (Bandung:  Mizan,  1990),  hlm. 115-146. Lihat juga Edward Mortimer, edisi Indonesia, Islam dan Kekuasaan , (Bandung: Mizan: 1987), hlm. 117.
18 Untuk  mengetahui  doktrin  Imamah  secara  mendetel,  lebih  lanjut  lihat  dalam Thaba’thaba’i, Islam  Syi’ah:  Asal-usul  dan  Perkembangannya ,  terj.  Djohan  Effendi, (Jakarta:  Grafitti  Pers,  1989),  hlm.  199-257;  Murtadha  Muthahhari, Imamah  dan Khilafah , terj. Satrio Panandito, (Jakarta: Firdaus, 1991);  Ayatullah Nadhîr Makarim, Imamah , terj.  Musa  al-Khadzim  Syamsuri,  (t.tp.:  Yayasan  as-Sajjad,  1990);  Moojan
Momen, An Introduction to Shi’i Islam: The History and Doctrin of Twelver Shi’ism , (New Haven:  Yale  University  Press,  1985),  hlm.  196;  dan  Meth  Keiraha, Islam  Syi’ah  dari Saqifah Sampai Imamah , terj. S. Husain M. Jafri, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989), hlm.
383-416.
19 Penjelasan  lebih  lanjut  dapat  dilihat  dalam  Ahmad  Mousawi,  “Teori  Wilayat  al- Faqih:  asal  Mula  dan  Penempilannya  dalam  Literatur  Hukum  Syi’ah”,  dalam Mumtaz  Ahmad  (ed.), Masalah-masalah  Teori  Politik  Islam ,  (Bandung:  Mizan,  1993), hlm.  130-133;  Riza  Sihbudi,  “Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  atas  Konsep  Wilayat  al- Faqih: Sebuah Studi Pengantar”, dalam Ulumul Qur’an , no. 2, vol. IV, th. 1993, hlm. 77; juga “Mazhab Syi’ah: Kasus “Wilayat al-Faqih”, dalam Islamika , no. 5, thlm. 1994, hlm. 47.
20 Perjalanan  karir  beliau  dapat  dibaca  dalam  J.  Brugman, An  Introduction  to  thr History  Arabic  Literature  in  Egypt ,  (Leiden:  E.J.  Brill,  1984),  hlm.  18-19.  Lihat  juga perkembangannya di Mesir dalam Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt , (New York: Russell and Russell, 1968).

## Diskursus Agama dan Politik
(Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam)
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6  55 
eksekutif  yang  selama  ini  berada  di  tangan  raja  atau  sultan  dan dipersepsikan  secara  absolut,  harus  dibatasi. 21 Dalam  sebuah negara tidak boleh memposisikan penguasa sebagai tuan dan rakyat sebagai hamba.  Ulama  dan  rakyat  lainnya  adalah  mitra  penguasa,  yang kesemuanya  harus  tunduk  pada  undang-undang. 22 Tidak  jarang  al- Tahtawi  melontarkan  kritik  terhadap  pemerintahan  Muhammad  Ali Pasya  yang  dianggapnya  diktator.  Untuk  mengembalikan  citra  baik dan pamor Islam pada umumnya dan Mesir secara khusus, maka di Mesir  harus  diselenggarakan  pemerintahan  yang  demokratis.  Dan iklim  demokratis  yang  selama  ini  diberlakukan  di  Barat,  lanjutnya, sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Lebih jauh lagi ‘Ali ‘Abd al-Râziq secara lebih frontal dan lebih berani  melontarkan  pandangan  yang  berbeda  dengan  al-Mawdudi dan  Khomayni.  Pandangan  beliau  dituangkan  dalam  karya kontroversial  dan  munomentalnya, al-Islâm  wa  al-Ushûl  al-Hukm . 23 Menurutnya,  khilafah  bukan  merupakan  sesuatu  yang  wajib.  Para ulama yang menyatakan hal itu wajib cuma berdasarkan konsensus, bukan  berdasarkan  pada  al-Qur’an  dan  hadits.  Dengan  demikian, khilafah bukan merupakan aqidah dan syaria’h. 24
Kapasitas  Nabi  Muhammad,  lanjutnya,  sebagai  rasul menjalankan  risalah,  bukan  pemerintahan,  dan  agama  bukanlah negara. 25 Islam  itu  hanya  sebatas  agama  saja.  Menurut  pandangan ini,  kapasitas  nabi  Muhammad  selaku  pemangku  risalah  Islam hanyalah seorang rasul. Fungsi rasul hanya menyebarluaskan ajaran agama dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah- masalah negara. Dengan demikian, label Islam hanya bisa dilekatkan pada agama dan  daya kohesinya terhadap  negara akan luntur sama sekali. Jargon yang diusung oleh persepsi  ini  adalah “ agama Islam, yes” dan “negara Islam, no”.

## 
21 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam , hlm. 46-47.
22 Lihat  Erwin  I.J.,  Rosenthal, Islam  in  the  Modern  National  State ,  (Cambridge:  The Cambridge University Press, 1965), hlm. 66.
23 Penjelasan  selengkapnya,  lihat    ‘Ali  ‘Abd  al-Râziq, al-Islâm  wa  al-Ushûl  al-Hukm: Bahts fî al-Khilâfah wa al-Hukûmah fî al-Islâm , (Mesir: Maktabah Mishriyah, 1992). Karya ini terdiri atas tiga bagian, yakni al-Khilâfah wa al-Islâm, al-Hukûmah wa al-Islâm dan al-
Khilâfah wa al-Hukûmah fî al-Târîkh . 24 Ibid ., hlm. 11-16.
25 Ibid ., hlm. 64-65.

## Imam Amrusi Jailani
al-Ihkâm, V o 1 . 1   N o . 1   J u n i   2 0 0 6 
56

Kekuasan  rasul  atas  kaumnya  adalah  kekuasaan  rohaniah yang  bersumber  pada  keimanan  dalam  hati.  Sedangkan  kekuasaan seorang  raja  adalah  kekuasaan  fisik  yang  berpijak  pada  ketaatan jasmaniah  tanpa  sedikitpun  ada  hubungannya  dengan  hati (keimanan),  dan  pengaturannya hanya  berhubungan  dengan  urusan duniawi.  Kapasitasnya  sebagai  rasul  tidak  memiliki  tendensi  dan pretensi  apapun  dalam  urusan  politik.  Sepanjang  hidupnya, Rasulullah  tidak  pernah  mengisyaratkan  adanya  negara  Islam  atau negara  Arab.  Beliau  juga  tidak  dipanggil  ke  hadirat  Allah  sebelum merampungkan missi kerasulannya, bukan kepemimpinannya. 26
Tegasnya,  menurut  beliau,  ajaran  Islam  tidak  mengenal lembaga  khilafah,  apalagi  mewajibkannya  kepada  kaum  muslimin, tetapi  juga  tidak  menolak  keberadaannya.  Islam  tidak  pernah memerintahkan dan melarang khilafah. Semuanya diserahkan kepada kita  untuk  dipertimbangkan  dengan  rasio  kita,  yang  untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. 27

## Penutup
Menurut  al-Mawdudi,  Islam  merupakan  prinsip  moral,  etika serta pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial dan ekonomi.  Kedaulatan  ( sovereignty )  ada  di  tangan  Tuhan.  Tuhan diposisikan  sebagai Law  giver (pemberi  hukum)  dan  pemegang wewenang  legislasi,  sedangkan  rakyat  diposisikan  sebagai  wakil- wakilnya.
Dalam  konsep  “Wilayat  al-Faqih”  Imam  Khomayni, kekuasaan  legislatif  sepenuhnya  ada  pada  Tuhan,  sedangkan kekuasaan  eksekutif  dan  yudikatif  dipegang  oleh  kaum  “mullah” atau  kaum  faqih.  Sedang  menurut  ‘Ali  ‘Abd  al-Râziq,  Islam  tidak mengenal lembaga khilafah, apalagi mewajibkannya, tetapi juga tidak menolak  keberadaannya.  Islam  tidak  pernah  memerintahkan  dan melarang  khilafah.  Semuanya  diserahkan  kepada  kita  untuk dipertimbangkan sesuai dengan rasio kita.


## 
26 Ibid ., hlm. 83-87. 27 Ibid ., hlm. 103.