Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol.IX. Issu 2. Mei-Agustus 2021
Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan Jenjang SD Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor
Samar 1 , Rudiyansyah 2 , Nur Inayati Saipul 3
1 Program Studi Administrasi Publik, institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Email : syam.todang@gmail.com
2 Program Studi Administrasi Publik, institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Email : rudyansyah488@gmail.com
3 Program Studi Administrasi Publik, institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak Email : nurinayatisaiful@gmail.com
ABSTRACT. The purpose of this study was to find out basic information about primary school level education in influencing  the  formulation  of  local  government  policies  at  the  education  office  in  Biak  Numfor  district.  This study uses a qualitative descriptive method that describes the influence of local government policy formulations through the education office. Utilization of the main data system or abbreviated as DAPODIK and its influence on local government  policies in  the education sector, the researcher takes several important  things from this research such as the use of the dapodic application system in schools in inputting educational data which is still not maximal in its utilization. This can be seen through the activities of utilizing DAPODIK in elementary schools (SD) in  Biak district  but  still  manually carried out  by the school principal. In addition, the existence of several inhibiting factors in the use of the DAPODIK system is inseparable from the number of school operators who do not understand the use of the DAPODIK information system such as 1. There is no access to service operators in the DAPODIK information system organization so that  if there are school operators who report  problems the system  is  difficult  to  fix.  Direct,  2.  School  operators  who  are  complicated  in  managing  education  data  and competencies possessed by school operators in using the DAPODIK management system and DAPODIK school operators are still manually done by schools, 3. The supporting factors referred to in the use of DAPODIK based on the results of this discussion are a collection computer information in inputting school education data. The SDM in operating and inputting basic school education data, with a sufficient budget in its operations and the influence of the internet for the DAPODIK upload process. Forms of government policies that can be related to the  use  of  the  DAPODIK  application  are  policies  that  pay  attention  to  government  needs  to  the  needs  of educators with a student ratio that is Yes, budget allocation for improving education infrastructure is right on target and correcting other problems related to education.
Keywords : Utilization of DAPODIK, Influence, Policy Formulation.
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  pemanfaatan  data  pokok  pendidikan  jenjang  sekolah dasar dalam mempengaruhi  formulasi kebijakan pemerintah daerah pada dinas pendidikan dikabupaten biak numfor.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  menggambarkan  pengaruh  formulasi kebijakan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Pemanfataan sistem data pokok atau disingkat dengan DAPODIK  dan  pengaruhnya  terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  pada  sektor  pendidikan  maka  peneiliti mengamb  beberapa  hal  yang  penting  dari  penelitian  ini  seperti  pemanfataan  sistem  aplikasi  dapodik  pada sekolah dalam melakukan input data pendidikan masih kurang maksimal dalam pemanfataannya. Hal ini dapat dilihat  melalui  kegiatan  pemanfaatan  DAPODIK  pada  sekolah  dasar  (SD)  di  kabupaten  biak  numfor  masih manual  dilakukan  oleh  kepala  sekolah.  Selain  itu  adanya  beberapa  faktor  penghambat  dalam  pemanfaatan sistem  DAPODIK  tersebut  tidak  terlepas  banyaknya  operator  sekolah  yang  kurang  memahami  dalam penggunaan  sistem  informasi  DAPODIK  seperti,  1.  tidak  ada  akses  operator  dinas  dalam  mengelola  sistem

## Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
informasi  DAPODIK  sehingga  kalau  ada  operator  sekolah  yang  melaporkan  permasalahan  sistemnya  susah untuk  memperbaiki  langsung,  2.  Operator  sekolah  merasa  rumit  dalam  pengaturan  data  pendidikan  dan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh operator sekolah dalam menggunakan sistem pengelolaan DAPODIK dan  operator  DAPODIK  sekolah  masih  manual  dikerjakan  oleh  kepala  sekolah,  3.  Adapun  faktor  pendukung yang dimaksud dalam pemanfaatan DAPODIK berdasarkan hasil pembahasan ini adalah ketersediaan fasilitas komputer  dalam  penginputan  data  pendidikan  sekolah.  Ketersediaan  SDM  dalam  mengoprasikan  dan penginputan  data  pokok  pendidikan  sekolah,  ketersediaan  anggaran  yang  cukup  dalam  operasionalnya  dan ketersediaan  internet  untuk  proses  upload  DAPODIK.  Bentuk  kebijakan  pemerintah  dapat  berkaitan  dengan penggunaan aplikasi DAPODIK adalah kebijakan-kebijakan yang menyangkut  perhatian pemerintah terhadap kebutuhan  tenaga  pendidik  dengan  rasio  siswa  yang  ada,  pengelokasian  anggaran  dalam  meningkatkan infrastruktur  pendidikan  nyang  tepat  sasaran  dan  pembenahan  masalah-maslah  lainnya  terkait  dengan pendidikan.
Kata Kunci : Pemanfaatan DAPODIK, Pengaruh, Formulasi Kebijakan.

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jendral  Pendidikan  Dasar  (Ditjen  Dikdas)  telah  memanfaatkan  sistem  informasi dalam pengolahan data pokok pendidikan dasar. Data-data tersebut diatur dengan sistem informasi data  pokok  pendidikan  dasar  (Dapodikdas).  Dapodik  adalah  sistem  informasi  yang  mengatur  dan mengolah  data  pokok  pendidikan  dasar  yang  terpadu,  diantaranya  data  sekolah,  tenaga kependidikan,  peserta  didik,  periodik,  sanitasi,  rombongan  belajar  (rombel),  dan  data  sarana prasarana sekolah. Dalam rangka melaksanakan perencanaan pendidikan maupun program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid dan up to date . Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid dan up to date , maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan  dan  evaluasi  kinerja  program-program  pendidikan  nasional  dapat  dilaksanakan  dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien.
Data  Pokok  Pendidikan  atau  Dapodik  merupakan sistem pendataan skala nasional yang terpadu,  dan  menjadi  satu – satunya  sumber  data utama pendidikan  nasional ,  yang  merupakan bagian  dari  Program  perancanaan  pendidikan  nasional  dalam  mewujudkan  insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang, maka seluruh program yang  terbentuk  dari  perencanaan  tersebut  akan  jauh  dari  tujuan  yang  diharapkan.  Untuk melaksanakan  perencanaan  pendidikan,  maupun  untuk  melaksanaan  program-program  pendidikan secara  tepat  sasaran,  dibutuhkan  data  yang  cepat,  lengkap,  valid,  akuntabel  dan  terus up  to  date . Dengan  ketersediaan  data  yang  cepat,  lengkap,  valid,  akuntabel  dan up  to  date tersebut,  maka proses perencanaan ,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  evaluasi  kinerja  program-program  pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Departemen  Pendidikan  Nasional telah  mengembangkan suatu  sistem  pendataan  skala  nasional  yang  terpadu  dan  disebut  dengan  Data  Pokok  Pendidikan (Dapodik). Dapodik ini dikelola oleh biro PKLN (Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri) sampai tanggal  30  Maret  2010  diserahterimakan  kepada  PSP  Balitbang.  Data  pokok  pendidikan  awalnya dapat diakses melalui situs dapodik.org yaitu data sejak tahun 2006 sampai 2011. Untuk data tahun 2012  tidak  tersedia  di  situs  dapodik.org  karena  situs  tersebut  telah  ditutup  sejak  1  Januari  2012. Berdasarkan  surat  edaran  dari  Kemdiknas  no.  1980/P3/TP/2011  tanggal  14  September  2011  data NPSN  dan  NISN  hanya  dapat  diakses  melalui  situs  kemdiknas dan  berkelanjutan.  Dapodik  ini diharapkan  dapat  mengatur data-data  sekolah  baik  yang  ada  dipemerintahan  kota  maupun  di kabupaten.  Setiap  pemerintahan  kota  atau  kabupaten  memiliki  kantor  induk  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan untuk mengatur, melayani dan memantau sekolah-sekolah yang ada disetiap kota atau kabupaten  tersebut,  salah  satunya  kantor  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Biak Numfor.
Kantor  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Biak  Numfor memiliki  beberapa  kepala bidang salah satunya adalah Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran (Kabid Dikjar) yang mengatur sekolah tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD dan SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP  dan  SMPLB).  Kabid  Dikjar  ini  telah  menerapkan  sistem  dapodik  disetiap  pendidikan  dasar tersebut.
Kepala  Bidang  Pendidikan  dan  Pengajaran  (Kabid  Dikjar)  pada  bagian  pemantau  sistem (Operator  Dinas)  telah  mensosialisasikan  tentang  sistem  dapodik  pada  setiap  Jenjang  Pendidikan yang  ada  di  setiap  Distrik  yang  dihadiri  oleh  operator  sekolah  yang  ada  di  seluruh  Kabupaten  Biak Numfor.  Di  setiap  masing-masing  sekolah  tersebut  memiliki  masing-masing  operator  sekolah (pengguna) untuk mengoperasikan sistem informasi Dapodik.
Namun  dari  hasil  pengamatan  awal  yang  penulis  lakukan  bahwa  implementasi  Dapodik  di lapangan  masih  ditemukan  kendala-kendala  yang  dialami  pengguna  (user  :  dalam  hal  ini  adalah Operator  Sekolah)  dalam  pengunaan  sistem.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  terhadap  Operator Sekolah dan Operator Dinas, kendala atau hambatan yang dapat ditemukan adalah Banyak operator sekolah yang kurang memahami dalam penggunaan sistem informasi Dapodik, tidak ada akses untuk Operator Dinas dalam mengelola sistem informasi Dapodik sehingga kalau ada operator sekolah yang melaporkan  permasalahan  sistemnya  susah  untuk  memperbaikinya  langsung,  operator  sekolah merasa  rumit  dalam  pengaturan  data  Pendidikan,  kurangnya  kompetensi  yang  dimiliki  operator sekolah dalam menggunakan sistem pengelolaan Dapodik.
Perlunya  identifikasi  factor  penghambat  terhadap  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam pemanfaatan sistem Dapodik merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem Pendidikan kedepan.  Keterlibatan  pemerintah  daerah  pada  sector  Pendidikan  dalam  mewujudkan  program nasional  tersebut  merupakan  tugas  Dinas  Pendidikan  di  daerah.  Sehingga  diperlukan  adanya sinergitas antara pusat dan daerah dalam menangani dan menjalankan program nasional Pendidikan tersebut.
Pemanfaatan  merupakan  turunan  kata  dari  kata  ’Manfaat’,  yakni  suatu  penghadapan  yang semata-mata  menunjukan  kegiatan  menerima.  Penghadapan  tersebut  pada  umumnya  mengarah pada  perolehan  atau  pemakaian  yang  hal-hal  yang  berguna  baik  di  pergunakan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  agar  dapat  bermanfaat.  Sedangkan  menurut  Prof.  Dr.  J.S.  Badudu  dalam Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  mengatakan  bahwa  :  ”Pemanfaatan  adalah  hal,  cara,  hasil  kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”
Dalam  Permendikbud  No.  79  Tahun  2015  tentang  Data  Pokok  Pendidikan,  yang  selanjutnya disingkat  Dapodik  adalah  suatu  sistem  pendataan  yang  dikelola  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan  substansi  pendidikan  yang  datanya  bersumber  dari  satuan  pendidikan  yang  terus  menerus diperbaharui  secara online .  Data  pokok  pendidikan  atau  DAPODIK  adalah  salah  satu  program pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data.  Program  dari  kementerian  pendidikan  dan kebudayaan dengan sasaran Sekolah atau satuan pendidikan.
Untuk mendukung setiap aktivitas yang ada diperlukan suatu administrasi organisasi yang baik pula.  Berfungsi  suatu  lembaga  atau  organisasi  sangat  ditentukan  bagaimana  tingkat  pemanfaatan administrasi  dalam  organisasi.  Hal  ini  mengingat  sumber  daya  dalam  suatu  organisasi  baik  itu sumberdaya  manusia,  sumber  daya  sarana  prasarana  perlu  diberdayakan  seoptimal  mungkin. Tindakan  administrasi  Dapodikdas  dalam  suatu  organisasi  sangat  tergantung  pada  kemampuan pemimpin dalam menggunakan kepemimpinannya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Penataan administrasi  khususnya  pada  administrasi  sumber  daya  manusia  sangat  menentukan  produktifitas kerja.  Semakin  besarnya  organisasi,  maka  semakin  tinggi  tuntutan  penganalisaan  terhadap perekrutan sumber daya manusia.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  terkait  pendukung  pelaksanaan  Dapodik  maka  secara  umum dapat  dijelaskan  factor  penghambat  dalam  pengelolaan  sistem  Dapodik  bilamana  unsur  salahsatu unsur pendukung tidak berjalan dengan baik maka keberhasilan pelaksanaan Dapodik tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Kebijakan  merupakan  istilah  yang  sering  kali  kita  dengar  dalam  konteks  pemerintahan  atau berpolitikan.  Istilah  kebijakan  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas.  Kata  “ policy ”  yang  berarti
mengurus  masalah  atau  kepentingan  umum,  atau  berarti  juga  administrasi  pemerintah (Hasbullah:2015).
Istilah  kebijakan  ( Policy) sering  kali  dicampuradukkan  dengan  kebijaksanan  ( wisdom )  (Tilaar dan  Riant  Nugroho:2009).  Kedua  istilah  ini  memang  hampir  sama  dari  segi  pengucapan.  Namun sebenarnya  kedua  istilah  ini  mempunyai  makna yang  sangat  jauh  berbeda.  Kebijakan  didasari  oleh pertimbangan  akal  dalam  proses  pembuatannya.  Akal  manusia  merupakan  unsur  yang  dominan  di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan  lebih  terpengaruh  faktor  emosional  dalam  prosesnya.  Suatu  kebijaksanaan  bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Barangkali faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.
Dalam  buku  Analisis  kebijakan  Pendidikan,  Nanang  Fatah  (2014:135)  mengutip  pendapat Hogwood  dan  Gun  yang  membedakan  kebijakan  sebagai  label  untuk  bidang  kegiatan.  Kebijakan sebagai  suatu  ekspresi  umum  dari  tujuan  umum  atau  keadaan  yang  diinginkan.  Kebijakan  sebagai proposal  khusus,  kebijakan  sebagai  keputusan  pemerintah,  kebijakan  sebagai  otorisasi  formal,  dan kebijakan sebagai program.
Pendidikan merupakan  segala  pengaruh  yang  diupayakan  sekolah  terhadap  anak  dan  remaja (usia  sekolah)  yang  diserahkan  kepada  pihak  sekolah  agar  mempunyai  kemampuan  kognitif  dan kesiapan  mental  yang  sempurna  dan  kesadaran  maju  yang  berguna  bagi  mereka  untuk  terjun  ke masyarakat,  menjalin  hubungan  sosial,  dan  memikul  tanggung  jawab  mereka  sebagai  individu maupun sebagai makhluk social (Nurani Soyomukti. 2010:41).
Implikasi-implikasi terhadap substansi manajemen pendidikan, perlu ditelusuri dari komponen- komponen yang melekat pada sistem pendidikan nasional, yang saat ini memikul beban berat dalam menanggulangi  krisis  multidimensional.  Jika  berangkat  dari  filosofi  demokratisasi,  pelayanan,  dan meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang  diwujudkan  dalam misi  dan  tugas  lembaga  pendidikan,  diperlukan  suatu  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan.  Kebijakan  tersebut  merupakan  standar,  spesifikasi  dan  model normatif  ini,  dipakai  untuk  menseleksi  bahan  masukan  untuk  diproses  sehingga  menghasilkan keluaran  sebagaimana  keinginan,  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  dan  bangsa  (Yoyon  Bahtiar Irianto, 2012:52  ).  Kebijakan  pendidikan  merupakan suatu  yang  sifatnya  esensif  dan  komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang  baik  adalah  kebijakan  yang  dibuat  berdasarkan  aspirasi  dan  berpihak  kepada  masyarakat  dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu.
Demikian  pula  halnya  dengan  kebijakan  pendidikan,  hendaknya  harus  mempertimbangkan banyak  hal,  karena  menyangkut  kepentingan  publik  yang  dampaknya  sangat  besar  (Hasbullah, 2014:63).  Kebijakan  pendidikan  yang  dibuat  haruslah  bersifat  bijaksana,  dalam  arti  tidak menimbulkan  problematika  pendidikan  baru  yang  lebih  besar  dan  rumit  jika  dibandingkan  dengan problema  yang  hendak  dipecahkan.  Kebijakan  pendidikan  yang  dibuat  haruslah  mendorong produktivitas,  kualitas,  dan  perikehidupan  bersama  dalam  bidang  pendidikan  secara  efektif  dan efisien.  Syaiful  Syagala  (2008:99)  mengemukakan  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Administrasi  Pen didikan Kontemporer” bahwa secara umum terdapat pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Empirik ( Empirical Approach)
Pendekatan  empiris  ditekankan  terutama  pada  penjelasan  berbagai  sebab  dan  akibat dari  suatu  kebijakan  tertentu  dalam  bidang  pendidikan  yang  bersifat  faktual  dan  macam informasi  yang  dihasilkan  bersifat  deskriptif  dan  prediktif.  Analisa  kebijakan  secara  empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta- fakta, dan tindakan Pendidikan.
2. Pendekatan Evaluatif (Evaluatif Approach)
Evaluasi  menurut  Imron  adalah  “salah  satu  aktivitas  yang  bermaksud  mengetahui seberapa  jauh  suatu  kegiatan  itu  dapat  dilaksanakan  ataukah  tidak,  berhasil  sesuai  yang
diharapkan  atau  tidak”.  Penekanan  pendekatan  evaluatif  ini  terutama  pada  penentuan  bobot atau  manfaatnya  (nilai)  beberapa  kebijakan  menghasilkan  informasi  yang  bersifat  evaluatif. Evaluasi  terhadap  kebijakan  membantu  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  evaluatif  yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan.
3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan Legitimasi berasal dari kata “ legitimacy ” yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Kata legitimasi juga berasal dari kata “ legitimation ” yang artinya suatu proses khusus dimana program-program pemerintah diabsahkan.
4. Implementasi Kebijakan
Menurut  Richard  Gorton  dan  Scheneider  “ Implementing inolves  administrators  in  the process of making sure that the plant is carried out as intended ” (1991:65). Artinya implementasi melibatkan  seorang  administrator  pada  proses  memastikan  rencana  berjalan  sesuai  yang dikehendaki.  Pada  dasarnya  proses  implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang  sangat menentukan.  Tolok  ukur  keberhasilan  kebijakan  pendidikan  dapat  dilihat  pada  tahap implementasi.  Sebaik  apapun  kebijakan  pendidikan  yang  sudah  dibuat  jika  tidak diimplementasikan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya.
c. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan
Keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat diharapkan  dalam  tatanan  kebijakan.  Karena  implementasi  kebijakan  merupakan  proses  yang sifatnya  sangat  penting.  Dapat  diibaratkan  implementasi  kebijakan  adalah  penentu  suatu kebijakan  dapat  dikatakan  berhasil  atau  gagal.  Namun  proses  implementasi  kebijakan  tidak selamanya  berjalan  tanpa  hambatan.  Terdapat  beberapa  kendala  dalam  proses  implementasi kebijakan.  Kendala-kendala  dalam  implementasi  kebijakan  yang  oleh  Dunsire  yang  dikutip hasbullah,  dinamakan  sebagai  “ implementation  gap ”  yaitu  suatu  keadaan  dalam  proses kebijakan  selalu  terbuka  untuk  kemungkinan  akan  terjadinya  perbedaan  antara  apa  yang diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan  dengan  apa  yang  senyatanya  dicapai  (sebagai  hasil  atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).
d. Peran kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Kebijakan  daerah  di  era  otonomi  daerah  sangat  menentukan  kualitas  pendidikan, menurut  kamus  hukum  dan  Glosarium  Otonomi  Daerah,  kebijakan  adalah  penyataan  prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Kebijakan daerah adalah aturan, arahan,  acuan,  ketentuan  dan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  dan  keputusan  pimpiman  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Kebijakan pemerintah daerah merupakan landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Kebijakan yang  responsif merupakan  produk  hukum  demokratis  yang  menganut  asas  keterbukaan  antara rakyat dan pemerintah. Penetapan kebijakan pendidikan pemerintah daerah harus sesuai dengan kebijakan nasioanl dan provinsi.
Pemerintah  harus  secara  bertahap  meninggalkan  pola top down dan  menerapkan  pola bottom  up dalam  proses  kebijakan pendidikan.  Berbagai  keputusan  Pendidikan  hendaknya dimulai dan dikembangkan dengan mendorong keterlibatan kontruktif ( constructive involvement ) semua  kelompok  kepentingan  ( interest groups ).  Mereka  perlu  diberi  ruang  untuk  memberikan kontribusinya dan mengekspresikan aspirasi pendidikan serta mempresentasikan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan hendaknya tidak di buat atas dasar pilihan, preferensi, kemauan dan kepentingan para pejabat pemegang otoritas kependidikan ( authority based ),  tetapi  berdasarkan  kondisi  dan  kebutuhan  riil  di  daerah  ( research  based ).  Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam pasal 10 UU No.20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pemerintah dan  pemerintah  daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing,  membantu  dan  mengawasi penyelenggaraan  pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Sedangkan  pada  pasal  11  ayat  1  dan  2  dinyatakan  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu  bagi  setiap  warga  negara  tanpa  diskriminasi.  Kemudian  pemerintah  dan  pemerintah daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian
Pada  bab  ini  peneliti  akan  menguraikan  analisis  dan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis rumuskan  yaitu  Pemanfaatan  Sistem  Data  Pokok  Pendidikan  (DAPODIK)  dalam  Mempengaruhi Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Biak  Numfor,  yang  dilakukan  dari bulan  mei  sampai  dengan  bulan  juli  2019.  Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  melihat kondisi  alami  dari  satu  fenomena.Pendekatan  ini  bertujuan  memperoleh  pemahaman  dan menggambarkan  realitas  yang  kompleks  (Nasution,  2003:3).  Penelitian  kualitatif  merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didasari  oleh  orang  atau  perilaku  yang  diamati.  Pendekatannya  diarahkan  pada  latar  dan  individu secara holistik (utuh). Jadi, tidak dilakukan proses isolasi pada objek penelitian kedalam variabel atau hipotesis. Tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.
Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, pengumpulan data, dan analisis  data  yang  dilakukan  sendiri  oleh  peneliti.  Untuk  dapat  mengetahui  sejauh  mana  informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap Pertama wawancara dilaksanakan  berdasarkan  dari  indikator  –  indikator  Pemanfaatan  Sistem  Data  Pokok  Pendidikan dalam  Mempengaruhi  Kebijakan  Pendidikan  yang  akan  ditanyakan  pada  informan.  Kedua, memindahkan  data  penelitian  yang  berbentuk  daftar  dari  hasil  wawancara  informan.  Ketiga, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

## 1. Pemanfaatan Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Biak Numfor
Sistem  Informasi  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  adalah  sistem  informasi  yang  menangani data  sekolah,  tenaga  kependidikan,  peserta  didik,  periodik,  sanitasi,  rombongan  belajar  dan  data sarana-prasarana  sekolah.  Sistem  ini  dibangun  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  data  yang dibutuhkan  dengan  cepat,  lengkap,  valid  dan  up  to  date.  Sehingga  dalam  pemanfaatan  sistem Dapodik tersebut menjadi tujuan penelitian ini.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bagian Pendidikan (Kabid Program) pada bagian pemantau  sistem  (Operator  Dinas)  telah  mensosialisasikan  tentang  sistem  Dapodik  pada  setiap UPTD  yang  ada  di  setiap  kecamatan  yang  dihadiri  oleh  operator  sekolah  yang  ada  di  seluruh kabupaten  biak  numfor.  Di  setiap  masing-masing  sekolah  tersebut  memiliki  masing-masing operator sekolah (pengguna) untuk mengoperasikan sistem informasi Dapodik.
Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala Bidang Program Rudolf A. Yap, SE, MM :
“Dalam  penggunaan  sistem  informasi  Dapodik  kita  sudah  sosialisasikan  kepada setiap sekolah yang ada di biak numfor agar pemanfaatan sistem informasi Dapodik benar- benar dilakukan dengan baik. Sehingga diharapkan data-data Pendidikan yang ada disetiap sekolah di input dalam pelaporan Data Pokok Pendidikan” (Wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 10 Juli 2020).
Pemanfaatan  sistem  informasi  Data  Pokok  Pendidikan  sekolah  merupakan  bentuk kemudahan  dalam  memberikan  akses  pelaporan  data  Pendidikan  setiap  sekolah.  Namun hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Operator  Dinas  Pendidikan,  masih  ada
kendala-kendala  yang  dialami  pengguna  dalam  penggunaan  sistem. Wawancara  kepada Operator Dinas Pendidikan (Andhika Prasetyo) :
“ Dalam penggunaan sistem informasi Dapodik, masih banyak operator sekolah yang kurang memahami penggunaan sistem Dapodik. Sehingga dalam pelaporannya masih sering mengosongkan  berbagai  item  penting”  (Wawancara  dilakukan  pada  hari  senin  tanggal  10 Juli 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  terlihat  bentuk  sosialisasi  pemanfaatan  sistem informasi  Dapodik  oleh  Dinas  Pendidikan  kepada  operator  sekolah  belum  sepenuhnya memberikan kemudahan terhadap sekolah dalam pemanfaatan sistem Dapodik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman operator sekolah dalam penggunaan sistem Dapodik.
a. Pemanfaatan Sistem Dapodik
Manfaat  sistem  informasi  Data  Pokok  Pendidikan  sekolah  adalah  mempermudah dalam mengakses data Pendidikan yang di input setiap sekolah. Namun seperti yang diketahui dari  wawancara  sebelumnya  bahwa  kurangnya  pemahaman  operator  dalam  pemanfaatan sistem  Dapodik  menjadi  penghambat  dalam  mengakses  data  Pendidikan  sekolah.  Sehingga peneliti tertarik untuk mengembangkan pertanyaan kurang maksimalnya pemanfaatan sistem Dapodik oleh pengguna operator sekolah.
Berikut  wawancara  dilakukan  kepada  operator  sekolah  dasar  (SD)  YPK  Ruth  Yenures, Ibu Marry Artha Birahy :
“Rumitnya  pengaturan  data  dalam  sistem  Dapodik  membuat  kami  kesulitan  dalam menginput  data  sekolah  sehingga  data  yang  di  input  terkadang  kami  laporkan  kepada operator  dinas  terkait  permasalahan  sistem  untuk  perbaikan”.  (Wawancara  dilakukan  pada hari senin tanggal 11 Juli 2020)
Permasalahan yang  sama  juga  disampaikan oleh Kepala  Sekolah  SD  YPK  Ruth Yenures, Bapak Derek Rumaropen, S.Pd :
“Kurangnya  pemahaman  kami  dalam  pemanfaatan Sistem  Informasi  Dapodik  adalah merupakan kurangnya Sumberdaya manusia yang berkompeten dalam mengoperasikan sistem Dapodik tersebut”. (Wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 11 Juli 2020)
Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pemanfaatan sistem Data  Pokok  Pendidikan.  Mengingat  sistem  Dapodik  dibutuhkan  operator  yang  berkompeten didalam  penggunaan  aplikasi  tersebut  sehingga  pemanfaatan  Dapodik  dapat  terlaksana dengan  baik.  Kondisi  demikian  telah  disampaikan  oleh  Kepala  Sekolah  Dasar  (SD) Inpres Fandoi, Ibu Pelegia Tetty Melviana dalam hasil wawancara:
“  Tidak  adanya  Sumber  Daya  Manusia  (Operator)  yang  berkompeten  dalam menggunakan  Sistem  Aplikasi  Dapodik  yang  membuat  sekolah  kesulitan  dalam  penginputan data  kedalam  pelaporan  Dapodik”.  (Wawancara  dilakukan  pada  hari  senin  tanggal  12  Juli 2020).
Pemanfaatan  sistem  Data  Pokok  Pendidikan  oleh  Operator  Dapodik  jenjang  Sekolah Dasar (SD) pada kabupaten Biak Numfor masih kurang efektif  karena kurangnya kompetensi SDM yang dimiliki  sekolah dalam memanfaatkan Aplikasi Dapodik dengan baik.

## b. Kemampuan Operator dalam Memanfaatkan Sistem Dapodik
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebelumnya  bahwa  kemampuan  operator  Dapodik Sekolah merupakan penentu dalam memanfaatkan sistem aplikasi Dapodik dengan baik.
Berikut  hasil  wawancara  dilakukan  kepada  Operator  Dapodik  Pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten Biak Numfor :
“Kurangnya SDM (Operator) yang dimiliki oleh Sekolah  Dasar (SD) di Kabupaten Biak Numfor menjadi kendala dalam pemanfaatan sistem Dapodik. Hal ini membuat kami kesulitan dalam  memberikan  pelayanan  karena  masalah  SDM  yang  ada  pada  setiap  sekolah”. (Wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 15 Agustus 2020)
Permasalahan  yang  sama  diutarakan  Bapak  Kabid  Program  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten Biak Numfor bahwa kurangnya SDM yang menjadi penghambat dalam pengelolaan data  pada  Sistem  Aplikasi  Dapodik.  Berikut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Bapak Kabid Program Rudolf A. Yap, SE, MM :
“Memang  SDM  yang  dimiliki  setiap  sekolah  di  Kabupaten  Biak  Numfor  menjadi kendala  kami  untuk  menjalankan  kebijakan  ini  dalam  pemanfaatan  sistem  Dapodik. Permasalahan  ini  sudah  kami  diskusikan  kepada  stakeholder  sehingga  kedepan  dicarikan solusi”. (Wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 15 Agustus 2020)
Dalam  pemanfaatan  sistem  aplikasi  Dapodik  pada  dasarnya  dibutuhkan  SDM  yang  mumpuni dalam pengoperasian computer utamanya dalam penggunaan Aplikasi Sistem Data Pokok Pendidikan sekolah.  Kurangnya  SDM  pada  setiap  sekolah  dalam  pengelolaan  data  Pendidikan  berbasis  aplikasi menjadikan  pemerintah Daerah  untuk  dilakukan  perencanaan  dalam membuat  formulasi  kebijakan pada sektor Pendidikan. Seperti diketahui bahwa majunya sebuah daerah tergantung pada SDM yang dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan public.
Hari Pendidikan Nasional Pemerintah Daerah melalui Bupati Biak Numfor mengatakan, untuk penguatan di dunia pendidikan terutama untuk ketersedian SDM pada seluruh satuan Pendidikan di Kabupaten  Biak  Numfor  harus  berani  mengalokasikan  dana  yang  cukup  besar  untuk  hal  tersebut http://analisapublik.com/2019/05/02/hardiknas-bupati-biak-numfor-fokus-penuhi-ketersedian-guru

## 2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Dapodik Terhadap Kebijakan Pendidikan
Salah satu tujuan dari pemanfaatan sistem Dapodik untuk membantu pengadministrasian data pada  satuan  pendidikan  maka  pemerintah  mengeluarkan  sebuah  aplikasi  yang  diberi  nama  Data Pokok  Pendidikan  yang  di  singkat  Dapodik.  Aplikasi  ini  dibangun  untuk  mendapatkan  data    yang berkualitas dan data ini nantinya akan menentukan kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan seperti  halnya  rasio  tenaga  kependidikan,  syarat  untuk  menentukan  tunjangan  profesi  guru  (TPG), Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  masih  banyak  lagi  kebijakan-kebijakan pusat yang nantinya akan  melakukan  pengambilan  datanya  dari  aplikasi  Dapodik,  maka  dari  itu  satuan  pendidik  harus melakukan  Input  Data  maupun  Update  data  sesuai  dengan  bukti  fisik  yang  ada  kedalam  Aplikasi Dapodik untuk mendapatkan data yang akurat cepat, lengkap, valid dan up to date, maka Operator Sekolah berperan penting dalam melakukan pendataan dan sekaligus pengguna dari aplikasi Dapodik tersebut.
Kondisi  demikian  mengarahkan  pemerintah  untuk  mendorong  pembangunan  melalui kebijakan pada sektor Pendidikan. Pemanfaatan Dapodik menjadi salah satu cara dalam melakukan pengawasan  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  sekolah  yang  selanjutnya  menjadi  acuan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perubahan untuk peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia.
Bentuk  kebijakan  yang  dimaksud  dalam  keterkaitannya  penggunaan  Aplikasi  Dapodik  adalah kebijakan-kebijakan  yang  menyangkut  perhatian  pemerintah  terhadap  kebutuhan  tenaga  pendidik dengan rasio siswa yang ada, pengalokasian anggaran dalam meningkatkan infrastruktur Pendidikan
yang  tepat  sasaran  dan  pembenahan  masalah-masalah  lainnya  terkait  Pendidikan.  Permasalahan yang  tentunya  dapat  dilihat  melalui  pelaporan  data  sekolah  yang  di  input  dalam  aplikasi  Dapodik tersebut.
a. Kebijakan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan sistem Dapodik di Sekolah
Secara garis besar di Indonesia,terdapat dua jenis kebijakan yaitu yang bersifat sentralistik dan  desentralistik.  Kebijakan  desentralistik  adalah  langkah  yang  diambil  untuk  mensinkronkan dengan  kondisi  di  setiap  satuan  pendidikan  yang  tidak  sama.  Salah  satunya  adalah  melalui  MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).
Kebijakan  pendidikan  dimanifestasikan  dalam  pemberian  otonomi  pada  sekolah,  akan meningkatkan kapasitas dan memperbaiki manajemen sekolah. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki, misalnya, keuangan, tenaga pengajar (guru), kurikulum, sarana prasarana, dan lain- lain.  Dengan  demikian,  desentralisasi  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan memperbaiki  mutu  belajar-mengajar,  karena  proses  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan langsung di sekolah oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga administratif (staf manajemen). Bahkan yang  lebih  penting  lagi,  desentralisasi  dapat  mendorong  dan  membangkitkan  gairah  serta semangat mereka untuk bekerja lebih giat dan lebih baik.
Dalam  rangka  meningkatkan  mutu  Pendidikan,  pemerintah  telah  mengalokasikan anggaran  yang  cukup  besar  untuk  perbaikan  pada  sektor  Pendidikan.  Seperti  halnya  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Biak  Numfor  dalam  mewujudkan  prioritas  pembangunan  nasional  untuk mencerdaskan anak bangsa maka pemerintah daerah telah mendapatkan tambahan dana alokasi umum sebesar 200 miliar dengan prioritas utama pada sektor Pendidikan. http://analisapublik.com/2019/05/02/hardiknas-bupati-biak-numfor
Prioritas  pembangunan  pada  sektor  Pendidikan  pemerintah  daerah  melalui  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Biak  Numfor  membenarkan  hal  tersebut  melalui  hasil wawancara peneliti kepada Bapak Kabid Pendidikan dan Pengajaran Japosman Situmorang, S.Sos, MM.Pd :
“Saat  ini  pemerintah  daerah  telah  memfokuskan  pembangunan  pada  sektor Pendidikan.  Hal  tersebut  telah  di  intruksikan  oleh  Bapak  Bupati  Herry  Ario  Naap  pada peringatan  Hari  Pendidikan  Nasional  kemarin  sehingga  kekurangan  guru  dan  pembenahan pada  sektor  lainnya  menyangkut  fasilitas  Pendidikan  serta  tunjangan  untuk  tenaga teknis”(Wawancara dilakukan pada hari senin tanggal 15 Agustus 2020)
Penguatan  kebijakan  pada  sektor  Pendidikan  melalui  prioritas  pangalokasian  anggaran seakan  menjadi  angin  segar  seluruh  jenjang  sekolah  di  kabupaten  biak  numfor.  Hal  ini  terlihat berdasarkan keterangan dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu kepala sekolah SD Kemala Bhayangkari 01 Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah SD Kemala Bhayangkari 01 Bapak Ali Mu’in :
“Secara  umum  kami  harapkan  apa  yang  disampaikan  Bapak  Bupati  dalam  peringatan Hardiknas  kemarin  dapat  direalisasikan  dengan  baik  mengingat  saat  ini  kami  kesulitan  dalam pemberian insentif terhadap guru dan utamanya tenaga Operator teknis yang pada dasarnya tidak punya  alokasi  anggaran”  (Wawancara  dilakukan  pada  hari  senin  tanggal  13  September  2020) Selanjutnya pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD YPPK Santo Yoseph 1 Ibu Christiana Sulastri :
“Kebijakan Pemerintah dalam penguatan Pendidikan dengan alokasi anggaran yang ada. Kami  pihak  sekolah  mengharapkan  bantuan  pemerintah  untuk  betul-betul  memprioritaskan anggaran  Pendidikan  karena  selain  kekurangan  tenaga  pendidik  juga  tidak  adanya  anggaran untuk  sekolah  dalam  menggaji  (Insentif)  Operator  Dapodik”.  (Wawancara  dilakukan  pada  hari senin tanggal 14 september 2020) Hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu Kepala Sekolah
SD Yapis 1, bahwa permasalahan yang dihadapinya lebih kepada tugas tambahan yang didapatkan para Kepala Sekolah dalam pengoperasian Aplikasi sistem Dapodik. Wawancara dilakukan kepada Bapak Ngarisan selaku Kepala Sekolah SD Yapis 1 :
“Pemanfaatan  sistem  Dapodik  ini  mempunyai  sisi  positif  dan  negatifnya  karena  selain Pemerintah dapat mengakses Data Sekolah secara langsung melalui Aplikasi Dapodik tersebut juga memberikan  tambahan  beban  kerja  buat  kami  Kepala  Sekolah  untuk  pengoperasiannya  dalam input  data  Pendidikan  sekolah  yang  pada  dasarnya  kami  masih  kurang  paham.  Sementara  kami menggunakan  jasa  guru  yang  punya  kompetensi  dalam  penggunaannya  juga  mengeluh  karena menghambat proses pembelajaran terhadap siswa”.
Pada  dasarnya  pemanfaatan  sistem  Data  Pokok  Pendidik  (Dapodik)  oleh  seluruh  sekolah memang  menjadi  beban  bagi  Kepala  Sekolah.  Hal  tersebut  dikarenakan  Kepala  Sekolah  harus paham  dalam  pengoperasian  Aplikasi  sistem  Dapodik  agar  kebenaran  data  Pendidikan  yang  di input benar-benar valid. Disisi lain, kemampuan dan SDM yang ada masih banyak Kepala Sekolah belum  memahami  pemanfaatan  Aplikasi  Dapodik  secara  baik  sehingga  memaksa  kebanyakan Kepala Sekolah untuk menggunakan jasa guru yang mampu mengoperasikan penggunaan Aplikasi Dapodik tersebut. Namun, diakui bahwa para guru juga mengalami beban dengan tugas tambahan yang diberikan karena menghambat proses pembelajaran terhadap siswa.

## b. Dampak Pemanfaatan Sistem Dapodik
Dampak  pemanfaatan  sistem  Dapodik  disini  penulis  membagi  dalam  dua  dampak  yang dihasilkan  yaitu  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak  positif  lebih  kepada  kemudahan  dalam mengakses data Pendidikan sekolah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Aplikasi ini dibangun  untuk  mendapatkan  data  yang  berkualitas  dan  data  ini  nantinya  akan  menentukan kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  menentukan  arah  kebijakan  pada  sektor  Pendidikan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  manfaat  penggunaan  sistem  Aplikasi  Dapodik  adalah  untuk mempermudah  penginputan  data  Pendidikan  seluruh  sekolah  agar  dapat  diakses.  Sehingga stakeholder yang punya kepentingan dalam pemanfaatan data pokok Pendidikan tersebut dapat mengaksesnya.
Sejalan  dengan  keterangan  diatas  Bapak  Kabid  Program  memberikan  keterangannya terkait dampak  positif yang dihasilkan dalam pemanfaatan sistem aplikasi Dapodik dengan baik. Wawancara dilakukan kepada Bapak Rudolf Alfred Yap, SE, MM selaku Kabid Program,
“Sebenarnya  sistem  Aplikasi  Dapodik  mempermudah  kami  ditingkat  daerah  untuk mengakses Data Pokok Pendidikan setiap sekolah manakala data yang dilaporkan dalam aplikasi  ini  dapat  dilaksanakan  setiap  sekolah”(Wawancara  dilakukan  pada  hari  senin tanggal 10 Oktober 2020).
Pada  dasarnya  sistem  Aplikasi  Dapodik  memberikan  kemudahan  pemerintah  baik ditingkat  daerah  dan  pusat  bidang  Pendidikan  untuk  dilakukan  validasi  data  dan  pembenahan dalam  kebijakan  selanjutnya  untuk  memperbaiki  sistem  Pendidikan  yang  ada.    Selanjutnya, bahasan  dampak  negatif  lebih  kepada  kurangnya  kesiapan  sekolah  dalam  menghadapi penggunaan  sistem  Dapodik  dikarenakan  pemerintah  belum  memahami  kondisi  sekolah  dalam sisi SDM yang dimiliki yaitu Operator pengguna Dapodik. Operator Dapodik saat ini masih manual dikerjakan oleh Kepala Sekolah sehingga menghambat dari sisi waktu dan beban kerja tambahan diluar  tujuan  peningkatan  mutu  pembelajaran  sekolah.  Seperti  diketahui  bahwa  pemerintah belum  mengalokasikan  anggaran  terhadap  perekrutan  SDM  yang  khusus  dalam  pengoperasian pelaporan data Pendidikan disetiap sekolah melalui sistem Aplikasi Dapodik.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  penggunaan  aplikasi  Dapodik  masih  manual dilakukan oleh kepala sekolah yang pada dasarnya belum mampu memanfaatkan aplikasi Dapodik
secara  baik  yang  terkadang  harus  bolak  balik  dari  sekolah  ke  operator  dinas  Pendidikan  untuk dilakukan  perbaikan  sistem.  Disatu  sisi  operator  dinas  Pendidikan  mengalami  hambatan  dalam membagi waktu  dengan  kepala  sekolah  dikarenakan  kurangnya  personel  operator Dapodik pada kantor Dinas Pendidikan dengan jumlah seluruh jenjang sekolah yang cukup banyak. Maka kondisi seperti ini seharusnya pemerintah lebih pro aktif dalam melihat kondisi SDM yang ada di sekolah-sekolah  sehingga  ada  upaya  dalam  membenahi  kekurangan  SDM  yang  dimiliki  sekolah dan tidak menghambat para kepala sekolah dan guru untuk lebih focus pada peningkatan mutu Pendidikan.  Memang  tidak  dipungkiri  bahwa  Dapodik  merupakan  salah  satu  aspek  indikator dalam melihat mutu Pendidikan namun yang perlu dipikirkan adalah manajemen SDM itu sendiri. Manajemen  SDM  pada  sekolah  bukan  berarti  hanya  berbicara  pada  tenaga  pendidik  atau kekurangan  Guru  akan  tetapi  pemenuhan  tenaga  tekhnis  dalam  membantu  sekolah  untuk pelaporan  Data  Pendidikan  melalui  aplikasi  sistem  Dapodik  sebagai  bagian  dari  program pemerintah pusat.
3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemanfaatan Sistem Dapodik di Kabupaten Biak Numfor
a. Faktor Penghambat
Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan sistem Dapodik secara umum telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan pada pembahasan diatas penulis  kemudian  membagi  faktor  penghambat  tersebut  sebagaimana  atas  pernyataan- pernyataan responden. Berikut:
1) Banyak  operator  sekolah  yang  kurang  memahami  dalam  penggunaan  sistem  informasi Dapodik;
2) Tidak  ada  akses  untuk  Operator  Dinas  dalam  mengelola  sistem  informasi  Dapodik sehingga  kalau  ada  operator  sekolah  yang  melaporkan  permasalahan  sistemnya  susah untuk memperbaikinya langsung;
3) Operator sekolah merasa rumit dalam pengaturan data Pendidikan.
4) Kurangnya  kompetensi  yang  dimiliki  operator  sekolah  dalam  menggunakan  sistem pengelolaan Dapodik
5) Operator Dapodik sekolah masih manual dikerjakan oleh Kepala Sekolah

## b. Faktor Pendukung
Adapun  faktor  pendukung  yang  dimaksud  dalam  pemanfaatan  Dapodik  berdasarkan hasil pemebahasan sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan fasilitas komputer dalam penginputan data Pendidikan sekolah
2. Ketersediaan  SDM  dalam  mengoperasikan  dan  penginputan  Data  Pokok  Pendidikan Sekolah
3. Ketersediaan anggaran yang cukup dalam operasionalnya
4. Ketersediaan jaringan internet untuk proses upload Dapodik. Ketersediaan  faktor  pendukung  diatas  dimaksudkan  agar  dalam  proses  pemanfaatan sistem  Dapodik  dapat  terlaksana  dengan  baik  agar  kedepan  mutu  Pendidikan  lebih  fleksibel tanpa sistem yang manual.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  wawancara  yang  telah  dilakukan  agar  lebih  focus penulis  kemudian  membahas  hasil  penelitian  ini  bahwa  pemanfaatan  sistem  data  pokok Pendidikan  pada  jenjang  Sekolah  Dasar  atau  disingkat  SD  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dapat diuraikan sebagai berikut.
Sistem  Informasi  Data  Pokok  Pendidikan  (Dapodik)  adalah  sistem  informasi  yang menangani  data  sekolah,  tenaga  kependidikan,  peserta  didik,  periodik,  sanitasi,  rombongan belajar  dan  data  sarana-prasarana  sekolah.  Sistem  ini  dibangun  dalam  rangka  untuk
mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dengan  cepat,  lengkap,  valid  dan  up  to  date.  Sementara dalam  bentuk  sosialisasi  pemanfaatan  sistem  informasi  Dapodik  oleh  Dinas  Pendidikan  kepada operator  sekolah  belum  sepenuhnya  memberikan  kemudahan  terhadap  sekolah  dalam pemanfaatan sistem Dapodik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman operator sekolah dalam penggunaan sistem Dapodik.
Sementara  perlu  diketahui  bahwa  Manfaat  sistem  informasi  Data  Pokok  Pendidikan sekolah adalah mempermudah dalam mengakses data Pendidikan yang di input setiap sekolah. Namun  seperti  yang  diketahui  dari  hasil  penelitian  bahwa  kurangnya  pemahaman  operator dalam  pemanfaatan  sistem  Dapodik  menjadi  penghambat  dalam  mengakses  data  Pendidikan sekolah.
Salah satu tujuan dari pemanfaatan sistem Dapodik untuk membantu pengadministrasian  data  pada  satuan  pendidikan  maka  pemerintah  mengeluarkan  sebuah aplikasi yang diberi nama Data Pokok Pendidikan yang di singkat Dapodik. Aplikasi ini dibangun untuk  mendapatkan  data  yang  berkualitas  dan  data  ini  nantinya  akan  menentukan  kebijakan pemerintah  pusat  dalam  menentukan  seperti  halnya  rasio  tenaga  kependidikan,  syarat  untuk menentukan  tunjangan  profesi  guru  (TPG),  Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  masih  banyak lagi kebijakan-kebijakan pusat yang nantinya akan melakukan pengambilan datanya dari aplikasi Dapodik, maka dari itu satuan pendidik harus melakukan Input Data maupun Update data sesuai dengan  bukti  fisik  yang  ada  kedalam  Aplikasi  Dapodik  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat cepat, lengkap, valid dan up to date, maka Operator Sekolah berperan penting dalam melakukan pendataan dan sekaligus pengguna dari aplikasi Dapodik tersebut.
Kondisi  demikian  mengarahkan  pemerintah  untuk  mendorong  pembangunan  melalui kebijakan  pada  sektor  Pendidikan.  Pemanfaatan  Dapodik  menjadi  salah  satu  cara  dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah yang selanjutnya menjadi acuan  pemerintah  untuk  melakukan  langkah-langkah  perubahan  untuk  peningkatan  kualitas Pendidikan di Indonesia.
Bentuk  kebijakan  yang  dimaksud  dalam  keterkaitannya  penggunaan  Aplikasi  Dapodik adalah kebijakan-kebijakan yang menyangkut perhatian pemerintah terhadap kebutuhan tenaga pendidik  dengan  rasio  siswa  yang  ada,  pengalokasian  anggaran  dalam  meningkatkan infrastruktur  Pendidikan  yang  tepat  sasaran  dan  pembenahan  masalah-masalah  lainnya  terkait Pendidikan.  Permasalahan  yang  tentunya  dapat  dilihat  melalui  pelaporan  data  sekolah  yang  di input dalam aplikasi Dapodik tersebut.
Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pemanfaatan  sistem  Dapodik  secara umum telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penghambat  tersebut  tidak  terlepas  banyak  operator  sekolah  yang  kurang  memahami  dalam penggunaan  sistem  informasi  Dapodik,  tidak  ada  akses  untuk  Operator Dinas  dalam mengelola sistem  informasi Dapodik sehingga  kalau  ada  operator  sekolah yang melaporkan  permasalahan sistemnya  susah  untuk  memperbaikinya  langsung,  operator  sekolah  merasa  rumit  dalam pengaturan  data  Pendidikan,  kurangnya  kompetensi  yang  dimiliki  operator  sekolah  dalam menggunakan  sistem  pengelolaan  Dapodik  dan  operator  Dapodik  sekolah  masih  manual dikerjakan oleh Kepala Sekolah.
Untuk  meningkatkan  mutu  Pendidikan  tentunya  harus  mempunyai  faktor  pendukung agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung  pengambilan  keputusan.  Salah  satu  kebijakan  Pendidikan  yang  terdapat  pada program pemerintah pusat  adalah pemanfaatan Sistem aplikasi Dapodik  yang secara hirarkinya program tersebut merupakan desentralisasi Pendidikan dari Pusat ke Pemerintah Daerah bidang Pendidikan. Sehingga secara nasional Dapodik merupakan program pemerintah untuk membantu sekolah dalam melihat kondisi SDM, anggaran, dan sebagainya. Kondisi dimaksud adalah bentuk pengawasan  pemerintah  pusat  agar  memperhatikan  kekurangan-kekurangan  penyelenggaraan Pendidikan pada seluruh jenjang sekolah.
Adapun faktor pendukung yang dimaksud dalam pemanfaatan Dapodik berdasarkan hasil pembahasan  ini  adalah  Ketersediaan  fasilitas  computer  dalam  penginputan  data  Pendidikan sekolah,  Ketersediaan  SDM  dalam  mengoperasikan  dan  penginputan  Data  Pokok  Pendidikan Sekolah,  Ketersediaan  anggaran  yang  cukup  dalam  operasionalnya,  dan  Ketersediaan  jaringan internet untuk proses upload Dapodik. Ketersediaan faktor pendukung diatas dimaksudkan agar dalam  proses  pemanfaatan  sistem  Dapodik  dapat  terlaksana  dengan  baik  agar  kedepan  mutu Pendidikan lebih fleksibel tanpa sistem yang manual.

## DAFTAR ISI
Bungin, Burhan.2007. “ Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya” . Jakarta:Putra Grafika Fattah, Nanang, 2014. “ Landasan Manajemen Pendidikan” PT Remaja RosdaKarya, Bandung
Hasbullah dkk, 2014. “ Jaminan Kesehatan Nasional ”. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
Hasbullah. 2015. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo.
Irianto Yoyon Bahtiar, 2012. Kebijakan Pembaruan Pendidikan , Raja Grafindo
Persada, Jakarta,
Komariah dan Djam'an Satori, 2010, Metodologi Penelitian . Kualitatif. Bandung : Alfabeta Kuntjara, Esther. 2006. Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Gratis . Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu Nazir, Muhammad. 1998. Metode Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan.
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kesembilan). Bandung : PT Refika.
Aditama.
Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja . Bandung: Mandar Maju
Siagian, Sondang P, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia . PT. Bumi Aksara,. Jakarta.
Soyomukti, Nurani. (2010). Pengantar Sosiologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Tindakan . Bandung : Remaja Rodsakarya Sukmadinata (2009). Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja. Rosdakarya. Sugiyono. (1997). Metodologi Penelitian Administrasi. Yogjakarta: CV Alfabeta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno, Edy. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kelima . Yogyakarta:
Prenada Media.
Syaiful Sagala. 2008. Konsep Dan Makna Pembelajaran . Bandung: Alfabeta