Hubungan Timbal Balik Antar Desa Adat dan Pariwisata
Ni Gusti Ayu Kartika
Dosen Program Studi Penerangan Hindu, Fakultas Dharma Duta, IHDN Denpasar Email: ayukartikanigusti@gmail.com

## Abstrak
Desa  adat  Bali  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam  pengembangan pariwisata  budaya.  semua  orang  memaklumi  bahwa  daya  tarik  Bali  terhadap wisatawan, tidaklah semata karena keindahan alamnya, lebih dari pada itu adalah budayanya  yang  dijiwai  oleh  agama  Hindu.  Dengan  memantapkan  peranan, fungsi,dan  wewenang  Desa  adat,  maka  sesungguhnya  semua  aspek  budaya  yang didukung oleh masyarakat Bali akan menjadi daya tarik kepariwisataan yang bila dipelihara dan dikembangkan dengan baik akan menjamin kalangsungan kehidupan pariwisata. Dalam Desa adat berkembang seni budaya, kehidupan masyarakat yang sejahtera, pengamalan ajaran agama dalam prilaku dan aktivitas ritual agama yang senantiasa  akan  menarik  wisatawan  sepanjang  masa.  Di  samping  itu  Desa  adat berperanan  pula  dalam  pengembangan  kawasan  wisata,  mengawasi  penyalah gunaan simbol-simbol keagamaan dan juga berperanan dalam mencegah pendatang liar yang masuk ke Bali, utamanya di wilayah palemahan Desa adat di Bali.

## Pendahuluan
Hakekat  dari  suatu  kebudayaan  dan  masyarakat  adalah  adanya  dinamika tertentu  dengan  unsur-unsurnya  yang  tidak  statis.  Tantangan  bagi  generasi  yang satu  yang  belum  tentu  sama  dengan  generasi  brikutnya  menyebabkan  terjadinya perubahan,  yang  mencerminkan  proses  pemilihan  terhadap  unsur-unsur  budaya yang  disesuaikan  dengan  konteks  kepentingan  tertentu.  Belum  lagi  terhitung kemajuan  teknologi  atau  perwujudan  upaya  penduduk  menanggapi  tantangannya dalam proses adaptasi terhadap masyarakat akan berubah baik karena kekuatan dari dalam  masyarakat  maupun  karena  kekuatan  dari  luar  lebih-lebih  dengan  adanya kontak dengan pariwisata.
Secara historis, pariwisata di  daerah  Bali telah berawal  sejak tahun 1920, tatkala perusahaan perkapalan Belanda KPM ( Koninklijke Paketvaart Maatschapij) dengan  jalan  memprogandakan  pulau  Bali  berhasil  menarik  penumpang- penumpang Eropa untuk berkunjung ke daerah ini. KPM berangsur-angsur dapat memanfaatkan Bali untuk kepentingan perusahaannya, kemudian mendirikan hotel dan  pesanggrahan  di  pulau  ini  untuk  memberikan  fasilitas  kepada    orang-orang asing  yang  merupakan  tamu-tamu  KPM  sendiri  (pendit,  1965;Mantra,  1993). Kemudian sejak tahun 1969, pariwisata di Bali makin berkembang ke arah mass- toursm sebagai  konsekuensi  dari makin mantapnya penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kepariwisataan dan dibukanya Bandar Udara Ngurah Rai dalam mata rantai penerbangan internasional.
Dalam  kaitan  ini  makin  meningkat  pula  jumlah  orang  Bali  yang memperoleh pekerjaan di sektor pariwisata, makin meningkat pula desa-desa adat yang dikunjungi wisatawan dan makin meningkat pula komunikasi dan keterbukaan masyarakat dan kebudayaan Bali terhadap pariwisata. Dari sejarah perkembangan kepariwisataan di Bali selama tiga perempat abad (1920-1999) hasil survei tentang hal-hal yang menarik wisatawan selama tinggal di Bali menunjukkan mereka yang tertarik kepada unsur kebudayaan (61,78%) disusul keindahan alam fauna dan flora (32,8%), hal-hal lain (5,37%).
Semua desa di Bali yang terikat dalam sistem sosial budaya yang disebut desa adat atau desa pakraman , memiliki kearifan lokal dan local genius yang berbeda- beda. Perbedaan ini bisa bertahan, tumbuh dan berkembang karena dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati yang disebut desa mawacara dan desa, kala, patra .
Motivasi  pariwisata  budaya  telah  menggerakkan  para  pelaku  pariwisata untuk  memperhatikan  keberlanjutan  usaha  pariwisata  sebagai  bagian  dari kehidupannya.  Bali  tetap  mengandalkan  sektor  pariwisata  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  (PAD),  menciptakan  peluang  dan  kesempatan  kerja,  dan membangun kesejahteraan masyarakat.  Dalam konsep pengembangan pariwisata budaya  di  daerah  Bali  tersirat  cita-cita  adanya  hubungan  timbal  balik  antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara selaras, serasi dan seimbang.
Dengan memahami kebijakan pengembangan pariwisata budaya maka bisa dilihat  bahwa  pembangunan  pariwisata  Bali  telah  berperan  dalam  pertumbuhan perekonomian  Bali  serta  mendinamisasikan  kehidupan  sosial  budaya.  Bali  sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pariwisata sejak beberapa dasawarsa terakhir. Ekonomi,  seperti  misalnya  matapencaharian  dalam  sector  pariwisata,    sejalan dengan    Tjatera  (2007),  Spillane  (1994),  sebagai  salah  satu  aspek  kehidupan masyarakat Bali yang terkemas dalam budaya, di mana mata pencaharian tersebut digeluti, karena masyarakat selalu melakukan adaptasi pada lingkungannya.
Tidak  berlebihan  rasanya,  jika  setiap  membicarakan  Bali,  baik  dari  segi ekonomi,  sosial-budaya,  pendidikan,  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  atau pembangunan secara umum, pariwisata selalu menjadi “agent” atau “aktor” yang memainkan peranan yang sangat penting. Sebaliknya setiap orang membicarakan pariwisata,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional,  Bali  selalu  dijadikan acuan, dibahas, dianalisis, dan selalu menjadi exemplary case (Pitana: 2000, hal. 4). Didasari sepenuhnya bahwa Desa Adat adalah merupakan pilar penyangga utama kebudayaan Bali, dan telah banyak mendukung keberhasilan pembangunan dalam  berbagai  sektor  termasuk  sektor  pariwisata.  Namun  perlu  dipertanyakan apakah hubungan antara desa adat sebagai pilar penyangga kebudayaan Bali sudah simetris dengan pariwisata. Dan hendaknya disadari bahwa hubungan akan terjadi apabila ada unsur memberi dan menerima ( reciprocity) tanpa itu  hubungan tidak akan langgeng.
Pembahasan
Desa Adat yang ada saat sekarang tentunya tidak dibangun dengan seketika dan tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses yang sangat panjang dari zaman dari abad ke  abad.  Bali  sebenarnya  telah  mengenal  masyarakat  desa  yang  disebut kraman
(dalam  prasasti  ditulis  keraman),  dan  itu  muncul  pertama  dalam  prasasti  Dausa, pura bukit Indrakila tahun 942 M. Pada prasasti itu disebut nama Raja Paduka Haji Ugrasena  (prasasti  Bali  I,  1954)  :  71-72).  Untuk  menunjukkan  desa  digunakan istilah wanua, atau banua seperti tercatat dalam prasasti Desa Trunyan B tahun 911 M. Dapat diduga bahwa wujud desa pada masa itu lebih merupakan cikal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu, ada kelompok pengurus atau Prajuru desa yang ditunjuk dari antara warga desa, bila ada  raja  maka  kekuasaannya  tidak  masuk  mencampuri  keadaan  di  Desa (Parimartha, 1998).
Selanjutnya  penataan  Desa  Adat  di  Bali  menyatakan  bahwa  desa-desa  di Bali  bersifat  otonom,  memiliki  kekayaan,  aturan  sendiri  dan  lepas  dari  kekuatan lain. Dengan demikian desa Bali yang dinyatakan otonom, memiliki hukum-hukum sendiri  telah  dipelajari  semakin  luas.  Studi  Korn  mengenai  hukum  adat  yang menghasilkan buku Het Adatrecht Van Bali (1932) tampak membuat desa semakin terkenal dengan hukum adat yang dilekatkan padanya, memberi gambaran desa Bali yang harmonis tanpa campur tangan kekuasaan luar.
Menurut Perda Nomor 06 Tahunn 1986, yang mengatur tentang konsep atau pengertian Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat  I  Bali  yang  mempunyai  satu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun menurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan  desa) yang  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Sesuai  dengan  hakikat  pengertian  otonomi  desa  sebagai  kekuasaan  untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri maka sudah jelas bahwa pelaksanaan kekuasaan seperti itu  berlaku dalam wilayah desa yang bersangkutan. Mengenai kekuasaan  seperti  itu  berlaku  dalam  wilayah  desa  yang  bersangkutan.  Mengenai kekuasaan desa adat, hingga saat ini dapat dibedakan atas 3 macam kekuasaan, yaitu : kekuasaan desa adat, hingga saat ini dapat dibedakan atas 3 macam kekuasaan, yaitu :
1. Kekuasaan  untuk  menetapkan  aturan-aturan  untuk  menjaga  kehiduupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa ( paruman atau Sangkepan desa ), seperti untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antara masyarakat  sendiri,  hubungan  masyarakat  dengan  alam  lingkungannya maupun anggota masyarakat dengan sang Maha Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) yang dikenal dengan filsafat Tri Hita Karana .
2. Kekuasaan untuk meyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius,  seprti  membina  dan  mengembangkan  nilai-nilai  agama  Hindu  dan kaedah  adat dresta ,  mengembangkan  kebudayaan,  memelihara  dan melestarikan  adat  istiadat  yang  hidup  dan  bermanfaat  untuk  pembangunan bangsa.
3. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan  kepentingan  antara  warga  desa  atau  berupa  tindakan  yang menyimpang  darri  aturan  yang  telah  ditetapkan  yang  dapat  dinilai  sebagai perbuatan  yang  mengganggu  kehidupan  bermasyarakat,  baik  melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat. (Widnyana, 1988).
Dalam bidang ekonomi sebenarnya desa adat mempunyai kekuasaan untuk mengatur  kekayaan  desa  adat.  Apalagi  dalam  konteks  perkembangan  pariwisata, yang akan memberikan inspirasi  untuk  menerapkan konsep pariwisata budaya di Bali. Dengan konsep ini kepariwisataan dikembangkan atas modal dan daya dukung utama yang dimiliki daerah ini yaitu kebudayaan Bali. Implikasi dari itu kemudian memberi petunjuk bahwa interaksi antara pariwisata dengan kebudayaan Bali dan Desa  Adat  sebagai  pilar  utama  penyangga  kebudayaan  secara  ideal  seharusnya dapat berlangsung secara intensif, positif dan saling menguntungkan.
Masyarakat Bali yang tradisional dan penghidupannya yang bersifat agraris tampak  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh,  kepentingan  bersama  lebih  diutamakan dibandingkan  kepentingan  kelompok  dan  individu  sebagai  warga  masyarakat. Warga masyarakat satu dengan yang lainnya terikat berdasarkan ikatan solidaritas mekanis  dan  dalam  masyarakat  demikian,  dunia  kehidupan  masih  menyatu.  Jika terjadi  suatu  perselisihan  antar  warga,  masyarakat  berusaha  menyelesaikannya secara musyawarah mufakat (konsensus) berdasarkan pada asas kepatutan melalui lembaga Sangkepan . Penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat dalam forum Sangkepan tersebut  berfungsi  untuk  mengembalikan masyarakat  ke dalam suasana kehidupan yang rukun dan damai (harmonis).
Suasana  kehidupan  harmonis,  pada  masyarakat  tradisional  yang  tersebut, kini  tampaknya  telah  berubah  karena  pengaruh  modernisasi,  industrialisasi  dan lebih-lebih lagi setelah masyarakat mengalami proses globalisasi. Kehidupan non agraris  dan  globalisasi  tersebut  telah  mengubah  masyarakat  homogen  menjadi masyarakat majemuk (plural) yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan yang hetrogen.
Di  Bali,  proses  globalisasi  telah  dirasakan  jauh  sebelum  masyarakat Indonesia  lainnya  mengalami  hal  tersebut.  salah satu  penyebab  terjadinya  proses globalisasi lebih awal di daerah ini adalah karena perkembangan pariwisata yang telah berlangsung sejak lama. Suasana demikian, mencerminkan diferensiasi dalam berbagai bidang antara lain dalam pekerjaan, profesi, pendidikan dan kepentingan. Kemajemukan masyarakat  dapat  juga dilihat dari tumbuhnya berbagai  kelompok dan hubungan sosial baru yang timbul sebagai tuntutan kehidupan dunia modern. Kelompok-kelompok  sosial  baru  tersebut  umumnya  menganut  nilai  dan norma  serta  kebiasaan  yang  berbeda  dengan  nilai,  norma,  serta  kebiasaan masyarakat  tradisional.  Kelompok-kelompok  tsb.  juga  mempunyai  kepentingan yang  berbeda-beda  dan  sering  kali  juga  bertentangan.  Dalam  suasana  demikian, masyarakat  tidak  lagi  digambarkan  sebagai  suatu  kesatuan  yang  utuh  melainkan terdiri dari bagian-bagian dan justru bagian-bagian inilah yang lebih menonjol dari masyarakat  secara  keseluruha.  Solidaritas  mekanis  yang  semula  menjadi  daya pengikat  dalam  masyarakat  digantikan  oleh  ikatan  solidaritas  organis  yang  lebih menonjolkan  ikatan  dalam  kelompok  dan  kepentingan  kelompok  masing-masing lebih  diutamakan  dibandingkan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Orientasi  nilai warga masyarakat dalam pergaulan antar sesamapun tampak mengalami pergeseran dari nilai kebersamaan ke nilai individual dan komersial. Situasi demikian memberi peluang untuk timbulnya persaingan dan konflik.
Banyak  hal  yang  muncul  sebagai  sumber  konflik  dewasa  ini  antara  lain: tanah, status sosial (prestise), jabatan dan peluang  kerja. Di Bali, sumber konflik yang paling menonjol dewasa ini adalah, tanah, baik tanah milik perorangan, milik kolektif,  milik  pura  atau  milik  Desa  adat  dan  tak  terkecuali  tanah  untuk penguburan.Sebelum keadaan masyarakat seperti sekarang ini, konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat  keluarga  atau  kerabat  maupun  di  tingkat  masyarakat.  Konflik-konflik yang timbul dapat  diselesaikan secara musyawarah mufakat  (konsensus)  ataupun perundingan  (negosiasi).  Cara  penyelesaian  demikian  benar-benar  dapat mengakhiri  suasana  konflik  antara  kedua  belah  pihak  yang  berselisih,  sehingga mereka dapat rukun kembali. Berbeda keadaannya dengan situasi sekarang, konflik yang  terjadi  di  masyarakat  sering  kali  tidak  dapat  diselesaiakan  berdasarkan prosedur dan kebiasaan yang berlaku. Kalaupun ada upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi namun sering kali penyelesaiannya dirasakan tidak memuaskan para pihak sehingga konflik tetap berlangsung berlarut-larut.  Ini berarti cara-cara penyelesaian konflik adat mengalami tantangan.
Proses  globalisasi  telah  membuka  masyarakat  Bali,  termasuk  masyarakat pedesa  an  ke  dalam  pergaulan  luas  pada  pergaulan  dunia.  Hal  ini  ternyata  telah menimbulkan banyak tantangan bagi masyarakat adat, termasuk lembaga-lembaga adatnya terutama dalam menjalankan fungsinya. Tantangan yang dihadapi tersebut antara  lain  telah  terjadinya  perubahan  nilai  orientasi  warga  masyarakat  dalam bersikap  dan  bertindak,  keefektifan awig-awig sebagai  alat  kontrol  sosial berkurang,  keputusan-keputusan  yang  diambil  dalam  penyelesaian  konflik  di masyarakat  yang  dahulu  umumnya  ditaati  kini  tidak  jarang  diabaikan  karena dipandang tidak memuaskan. Penggunaan tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah  penggunaan  tanah  yang  dahulu  jarang  menimbulkan  konflik,  sekarang tanah menjadi sumber konflik di masyarakat.
Sebelum  pergaulan  luas  seperti  dewasa  ini,  pergaulan  sesama  warga berlangsung dalam hubungan yang akrab dan personal atas dasar nilai kebersamaan, hal  tersebut  tercermin  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Warga  masyarakat mempunyai  orientasi  nilai  dan  kepentingan  yang  sama.  Kebersamaan  mereka diungkapkan  dengan  menggunakan  istilah  "kita"  yang  menunjukkan  adanya kesatuan  dan  tidak  ada  lagi  yang  lainnya  di  dalam  masyarakat  itu. Kebersamaan  dan  kesatuan  di  dalam  masyarakat  tercermin  pula  dalam  ketaatan warga  masyarakat  terhadap awig-awig (praturan)  yang  mereka  tetapkan  bersama dan dalam hal bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadapnya, umumnya awig-awig sebagai  alat  kontrol  sosial  dapat  berjalan  efektif.  Selain  itu,  segala keputusan yang diambil masyarakat dalam hal terjadinya konflik umumnya ditaati demi  kebersamaan  dan  kesatuan  dalam  masyarakat.  Peruntukkan  tanah  dan perolehan  hak  atas  tanah  di  masyarakat  diatur  juga  menurut  adat  setempat berdasarkan  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Desa  adat.  Oleh  karena peruntukkan  tanah  umumnya  homogen  untuk  tanah  pertanian  dan  hanya  bagi anggota masyarakat setempat umumnya jarang menimbulkan konflik dan kalaupun ada konflik umumnya dapat ditangani melalui lembaga penyelesaian konflik.
Setelah masyarakat bergaul secara luas, warga masyarakat tidak saja bergaul dengan  sesama  warga  masyarakat  setempat,  tetapi  juga  dengan  masyarakat  kota,
luar  daerah  dan  bahkan  juga  dengan  masyarakat  internasional,  terutama  dalam kaitannya  dengan  pariwisata.  Dalam  pergaulan  demikian,  hubungan  yang  sangat akrab mulai melonggar, sifat personal berubah ke impersonal, nilai kebersamaman yang  sebelumnya  melandasi  pergaulan  antar  wargapun  melemah  dan  berubah  ke arah  individual,  nilai  tolong-menolong  dan  gotong-royong  yang  sebelumnya mewarnai  segala  macam  aktivitas  dalam  masyarakat  kini  telah  bergeser  ke  arah komersial dengaan perhitungan untung rugi. Dalam bersikap dan bertindak, warga mamsyarakat  mengikuti  norma  dan  orientasi  nilai  yang  berbeda-beda.  Selain  itu warga  masyarakat  juga  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda  terhadap peruntukan tanah.
Konflik berkepanjangan yang sering tidak dapat diselesaikan di masyarakat, merupakan suatu indikator bahwa lembaga adat, khususnya lembaga penyelesaian konflik adat yang keberadaannya masih diakui ternyata eksistensinya tidak diikuti oleh keberadaannya.
Desa  adat  menampakkan  dirinya  sebagai  suatu  organisasi  kemasyarakatn dan  sekaligus  merupakan  suatu  organisasi  pemerintahan  yang  berdiri  sendiri  di wilayah  Kecamatan.  Desa  adat  adalah  desa  yang  otonom  sehingga  mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya sendiri.  Dalam  perkembangan  lebih  lanjut  otonomi  itu  hanya  bersifat  sosial religious  dan  sosial  kemasyarakatan.  Desa  adat  memiliki  struktur  kepengurusan yang pada umumnya disebut Prajuru dan dibeberapa desa di pegunungan umumnya disebut  Dulu  atau paduluan dan  berfungsi  untuk  membantu  tercapainya kepentingan  para  anggotanya  secara  maksimal,  terutama  sekali  menyangkut kebutuhan  dasar  sebagai  manusia  (terpenuhinya  kebutuhan  hidup  termasuk  rasa aman dan nyaman).
Tentang Prajuru atau  Dulu  atau Paduluan ini  umumnya  dipilih  secara demokratis (musyawarah mufakat) oleh masing-masing Krama , namun di beberapa desa adat yang lebih tua, pengurus tersebut ditugaskan secara bergiliran dari yang lebih tua, digantikan nantinya oleh yang lebih muda, dilihat dari ketika mereka ikut sebagai Sekehe Taruna atau Matruna (Truna Nyoman) . Unsur-unsur Prajuru Desa  adatpun  bervariasi,  dengan  pemimpin  tertinggi umumnya  disebut Bendesa atau Kelihan  Desa ,  sedang  wakil,  sekretaris  dan pembantu  disebut  dengan  berbagai  nama,  seperti Patajuh (wakil), Panyarikan (sekretaris), Kasinoman (pembantu atau juru arah) dan Sedahan untuk bendahara. Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  Desa  adat  dilengkapi  dengan  kekuasaan mengatur  kehidupan  warganya  sehingga  segala  kepentingan  dapat  dipertemukan dalam  suasana  yang  menjamin  rasa  aman  bagi  setiap  warganya.  Mengenai kekuasaan Desa adat dapat dibedakan menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu:
1. Kekuasaan  untuk  menetapkan  aturan-aturan  yang  mengikat  seluruh warganya,  guna  menjaga  kehidupan  organisasi  secara  tertib  dan  tenteram. Kekuasaan  ini  diselenggarakan  bersama  dan  disepakati  dalam  rapat  desa ( paruman atau Sangkepan ), seperti upaya menjaga ketertiban, ketentraman, dan  keamanan  masyarakat.  Mewujudkan  hubungan  yang  harmonis  antar sesama warga, dengan lingkungan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai perwujudan ajaran Tri Hita Karana .
2. Kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  kehidupan  organisasi  yang  bersifat keagamaan,  sosial  budaya,  ekonomi  dan  hankam,  seperti  membina  dan mengembangkan  nilai-nilai  agama  Hindu,  mengembangkan  kebudayaa, memelihara dan melestarikan adat-istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan  bangsa,  mengembangkan  ekonomi  kerakyatan,  memelihara kelestraian Kahyangan  Tiga ,  mewujudkan  pertahanan  dan  keamanan bersama dalam menghadapi kondisi tertentu.
3. Kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sengketa,  kasus  atau  konflik,  karena berbagai  hal  seperti  kepentingan  yang  bertentangan,  tidakan  yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, perbuatan yang menggangu ketertiban warga, dll., yang umumnya ditempuh melalui perdamaian maupun sanski adat (I Made Widnyana, 1999: 4).
Sesuai  dengan  hakekat  pengertian  otonomi  desa  sebagai  kekuasaan  untuk menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri,  maka  jelaslah  bagi  kita  bahwa pelaksanaan kekuasaan seperti tersebut berlaku di wilayah desa yang bersangkutan. Selain mengikuti asas personalitet, khususnya terhadap warga desa (pangrep), yang karena suatu hal berada di luar desa nya, namun masih tetap menjalin ikatan dengan desa asalnya.
a. Berkenaan  dengan  setiap  warga  desa  adat  wajib  menjunjung  kekuasaan yang  telah  disepakati  dalam  rangka  mewujudkan  kehidupan  masyarakat yang sejahtra dan tentram seperti yang dicita-citakan, maka bentuk konkrit otonomi Desa adat dapat dilihat pada : Bendesa ( Kelihan ) Desa adat. Dalam sturuktur pengurus Desa adat, Bendesa atau Kelihan Desa memiliki posisi sentral  dan  utama,  sebagai  orang  yang  dituakan  oleh  masyarakat  ( primus interpares ).  Dengan  demikian Bendesa ( Kelihan )  Desa  adat  memiliki kharisma atau wibawa di lingkungan desa nya.
b. Paruman ( Sangkepan )  Desa  adat. Paruman atau Sangkepan Desa  adat adalah bentuk musyawarah yang sangat demokratis (demokrasi asli), karena setiap Krama (warga) Desa adat memiliki hak suara yang sama. Paruman umumnya  membahas  hal-hal  yang  dianggap  perlu  dan  biasa diselenggarakan secara rutin ( nityakala ) atau juga insidental (padgatakala).
c. Awig-awig Desa  adat. Awig-awig adalah  aturan-aturan  yang  dibuat  oleh Krama desa melalui Paruman Desa adat dan umumnya banyak yang tidak disuratkan.  Namun  karena  perkembangan,  dewasa  ini  telah  berhasil disuratkan awig-awig tersebut  sebagai  pedoman  bagi  pengurus  Desa  adat dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warga, dan di dalam awig- awig tersebut  kita  jumpai  sanksi-sanksi  bagi  warga  desa  yang melanggarnya.  Di  dalam awig-awig desa  ini  dapat  dilihat  perbuatan  atau tindakan  yang  dilarang  serta  sanksi-sanksinya  baik  sanksi  itu  dijatuhkan kepada  warga  atau  keluarganya  atau  dibebankan  kepada  masyarakat  desa sendiri (I Made Widnyana, 1999: 5).
Dalam  operasionalnya,  Desa  adat  senantiasa  mandiri  sebagai  wujud  dari otonomi,  karena  tidak  ada  intervensi  darimanapun  yang  dapat  dibenarkan  dalam rangka mewujudkan kesejahtraan warganya. Desa adat dengan Banjar - Banjar nya
adalah  lembaga  masyarakat  umat  Hindu  sepenuhnya  berdasarkan  keagamaan. Secara nyata dasar keagamaan itu dapat dilihat pada Kahyangan Tiga dan upacara- upacara  agama  yang  berlangsung  di  Desa  adat  seperti  upacara Tawur  Kesanga , Usabha Desa dan lain-lain, Agama Hindu menjiwai dan meresapi segala kegiatan
Krama desa .
Demikian  pula  bila  kita  mengkaji  ajaran  agama  tentang  upaya  untuk mewujudkan  kesejahteraan,  kemakmuran  dan  kebahagiaan  hidup  serta  membina hubungan  harmonis  antara  manusia  yang  kemudian  kita  kenal  dengan Tri  Hita Karana , maka jelaslah Desa adat tidak saja merupakan persekutuan teritorial dan persekutuan  hidup  atas  kepentingan  bersama  dalam  masyarakat,  tetapi  juga merupakan persekutuan dalam kesamaan agama dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa. Perpaduan ketiga unsur-unsur Tri Hita Karana , yakni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Diwujudkan dengan mendirikan pura Kahyangan Tiga atau Kahyangan-Kahyangan  Desa.  Mewujudkan  hubungan  yang  harmonis  antara sesama manusia yang bertempat tinggal sama dalam suatu desa melalui aturan yang berlaku sebagai anggota Desa adat atau Krama desa dan membina hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan dalam wilayah yang sama yakni wilayah Desa adat yakni dengan pemeliharaan bersama desa , fasilitas desa dan Banjar masing- masing dengan baik dengan Parareman atau Pasangkepan rutin. Dengan demikian Tri  Hita  Karana ,  yang  menyebabkan  kehidupan  yang  harmonis  antara  sesama warga  Desa  adat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  hidup merupakan landasan bagi Desa adat.
Terhadap  adanya  kesatuan  pandangan  dalam  kehidupan  di  Desa  adat kemudian di Bali kita mengenal adigium yang merupakan azas dari kebersamaan, yakni : Salulung Sabyayantaka ( sa + luhung + luhung sa + byaya (sa) + antaka) yang artinya sehidup semati atau dalam istilah Bali di sebut Beriuk Seguluk artinya sehidup senasib dan sepenanggungan. Atas dasar azas kebersamaan ini hendaknya setiap anggota Desa adat merupakan bagian dari keluarga besar Desa adat termasuk masalah kesejahteraan warganya. Bila hal ini dipahami dan dilaksanakan  dengan baik, maka tidak terjadi warga umat Hindu sampai dipelihara di panti-panti asuhan yang tidak bernafaskan Hindu. Memperhatikan landasan dan tujuan hidup manusia menurut ajaran Hindu, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sejati, maka fungsi Desa adat yang paling menonjol bagi warga atau Krama -nya, adalah untuk bersama-sama meringankan beban kehidupan baik suka dan duka (dalam Pasuka-dukan Desa). Bila Desa adat mampu melaksanakan fungsi dan peranannya, maka tujuan
Desa adat untuk mewujudkan desa yang Sukertagama (masyarakat tentram karena melaksanakan  ajaran  agama),  Tata  Tentram  Kertaraharja  (tentram  dan  sejahtra) akan dapat diwujudkan untuk itu para Prajuru Desa hendaknya senantiasa mencari upaya  dengan  mengkaji  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa  adat  termasuk sumberdaya manusia SDMnya untuk dapat di kembangkan sebaik-baikmya. Sabha- Sabha Desa (Musywarah Desa) atau Sangkepan (sidang-sidang) dan Paruman Desa (rapat desa) hendaknya diadakan secara rutin dengan memasukkan teknologi dan manajemen  modern  dalam  mengurus  Desa  adat  adalah  sangat  mutlak,  sepanjang management modern itu mendukung pelaksanaan ajaran agama Hindu.

## Desa Adat dan Pariwisata Budaya
Disadari bahwa pranata  sosial  yang bersifat  tradisional dalam masyarakat Bali  selalu  berhasil  menunjukkan  kemampuannya,  bukan  hanya  dalam  hal menyelenggarakan  pola  hidup  yang  berkaitan  dengan  masalah  tradisi  tapi  juga mengembanggkan  paham-paham  kemajuan.  Dia  nyaris  menjadi  tangan-tangan pembangunan yang sangat andal, termasuk desa adat mempunyai kontribusi besar terhadap keberhasilan pembangunan Bali. Kinerja dari perekonomian Bali dalam 25 tahun terakhir ini baik dalam artian sistem, struktur dan prestasinya merupakan wujud  nyata  dari  sumbangan  masyarrakat  Bali  dalam  pembangunan  ekonomi bangsanya.  Keberhasilan  dalam  program  pmbangunan  seperti  :  manajemen pertanian dengan sistem subaknya, pembangunan industri kecil, industri, pariwitasa budaya,  keluarga  berencana,  pengembangan  budaya  pertunjukan,  merupakan buktinya.  Terpilihnya  Bali  sebagai  daerah  tujuan  wisata  utama  dunia,  sangat membantu  memperbaiki  citra  Indonesia  di  luar  negeri  tidak  saja  sebatas  budaya, tetapi juga citra politik dan ekonomi.
Namun demikian, dari hari  penelitian beberapa pakar menunjukkan bahwa hubungan  timbal  balik,  hubungan  memberi  dan  menerima  ( reciprocity) masih bersifat asirnetris. Artinya, lembaga tradisional termasuk desa adat sudah banyak mendukung  keberhasilan  pembangunan  berbagai  sektor,  sementara  sektor-sektor tersebut belum memberikan dukungan langsung terhadap pemberdayaan desa adat. Misalnya  kepariwisataan,  yang  dengan  konsep  pariwisata  budaya  belum  juga nampak memberikan sumbangan yang langgsung terhadap pembangunan desa adat. Desa adat baru berperan sebagai objek dalam pembanguan kepariwisataan (Pitara, 1998).
Proses interaksi antara pariwisata dan kebudayaan merupakan peluang dan tantangan bagi desa adat dan masyarakat Bali. Interaksi yang diharapkan adalah, di satu pihak pariwisata dapat berkembang dengan bertumpu pada sektor budaya, di lain pihak desa adat sebagai pilar penyangga kebudayaan merupakan kesempatan ekonomis yang diharapkan oleh warganya.
Desa adat dengan dasar filosifis Tri Hita Karana , sebenarnya mempunyai potensi  yang  sangat  besar  untuk  bergerak  dalam  bidang  ekonomi  dengan pelembagaan secara formal wadah ekonomi pedesaan yang disebut LPD (Lembaga Perkreditan  Desa), lembaga ini telah berkembang dengan sangat baik  dan secara nyata mampu berperan positif dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Lembaga ini  perlu  didukung  dan  diperkuat  agar  keberadaannya  tidak  terdesak  oleh perkembangan Bank-bank besar.
Pada  beberapa  desa  adat  di  Bali  kita  melihat  sudah  ada  kemampuan mengadaptasi  produk-produk  kebudayaan  untuk  kepentingan  pariwisata  telah meliputi banyak bidang, seperti seni pertunjukan, kerajinan, industri kecil, hias dan dekorasi,  masak,  busana,  bangunan  dan  sebagainya.  Keadaan  itu  merupakan gambaran  kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  masyarakat.  Produk-produk kebudayaan  yang  dikelola  oleh  Desa  adat  ini  perlu  terus  dikembangkan  dan diperkuat  dan  jangan  sampai  diserobot  oleh  pihak-pihak  luar  desa  adat  yang bermodal  besar.  Dewasa  ini  dimana  negeri  kita  sedang  dilanda  krisis  ekonomi, industri  kecil,  kerajinan  yang  ada  di  Desa-desa  ada  telah  menjadi  penyelamat perekonomian Bali dari keterpurukan.
Di  masa-masa  mendatang  desa  adat  perlu  diberikan  kesempatan  untuk mengembangkan badan usaha sendiri seperti pengelolaan pasar (pasar seni, pasar buah, pasar sayur) sebagai  pengumpul hasil kerajinan dan hasil bumi di desa adat. Pasar-pasar  tradisional  yang  telah  ada  perlu  diperkuat  agar  jangan  didesak  oleh pasar-pasar  swalayan,  atau  diambil  alih  pengelolaannya  oleh  dinas.  Dari  hasil observasi  menunjukkan bahwa hasil dari retribusi  pasar  yang dikelola oleh  desa adat dimanfaatkan untuk pembangunan desa adat, rehabilitasi tempat suci, upacara agama dan lain-lain.
Sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  desa  adat  seperti  hujan,  air,  sungai yang secara turun temurun telah dipelihara, dikelola desa adat agar terus diperkuat dan jangan ada usaha untuk mengambil alih aset itu untuk tujuan dan alasan  yang dicari-cari.
Eksistensi  desa  adat  ke  dalam  kegiatan  ekonomi  seperti  disebut  di  atas adalah  sangat  positif,  karena  secara  nyata  dapat  mengurangi  beban Krama  desa dalam pendanaan kgiatan desa, disamping kegiatan ekonomi itu akan menunjang kegiatan  aktivitas-aktivitas  budaya  di  Desa  Adat,  dan  sekaligus  diharapkan nantinya  Desa  Adat  itu  bisa  mandiri,  dan  berwenang  mengelola  otonomi  secara lebih  mengesankan.  Pada  sektor-sektor  ekonomi  inilah  sebenarnya  kegiatan pariwisata  bisa  mengembangkan  hubungannya  dengan  lebih  mengesankan  dan langsung dengan desa adat. Apalagi paradigma pembangunan yang dikembangkan sekarang memang sudah mengarah kepada pembangunan ekonomi kerakyatan dan untuk rakyat, maka pilihan selanjutnya di dalam pengembangan kawasan pariwisata tentunya kepada kawasan pariwisata terbuka. Apabila hal ini bisa diwijudkan pada semua desa adat di Bali maka kami mempunyai keyakinan bahwa Bali akan tetap menjadi  provinsi  terbaik  di  Indonesia,  karena  desa  adatnya  mampu  membangun pembangunan spiritual.  Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali akan tetap jaya sepanjang zaman.
Memperhatikan  pengertian,  azas  dan  tujuan  Pariwisata  Budaya  seperti  di atas, kiranya telah cukup bagi kita untuk memahami pengertian pariwisata budaya yang  telah  dan  kini  terus  menerus  dikembangkan.  Pembangunan  dan pengembangan  kepariwisataan  di  Propinsi  Bali  telah  menunjukkan  keberhasilan dalam  menunjang  berbagai  bidang  kehidupan  sesuai  dengan  kebijaksanaan pembangunan  lima  tahunan  daerah.  Kita  telah  merasakan  berbagai  program pembangunan yang dilaksanakan telah menunjukkan keberhasilan baik di tingkat nasional  maupun  regional.  Pertumbuhan  ekonomi  Bali  cukup  tinggi  (melebihi pertumbuhan rata-rata nasonal) bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, dalam situasi krisis ekonomi dan moneter saat ini. Partisipasi masyarakat sangat  menentukan  keberhasilan  pembangunan  nasional,  bahwa  pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hubungan ini  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberi  pengarahan  dan  bimbingan,  serta menciptakan  iklim  yang  mendorong  peran  serta  aktif  masyarakat  dalam pembangunan.
Tampaknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Bali tidak perlu diragukan lagi untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Walaupun demikian diperlukan untuk melihat rahasia keberhasilannya dalam rangka pengembangannya pada  PJP  II  yang  memiliki  ciri  pembangunan  tersendiri,  yaitu  ciri  pembangunan
yang  penuh  dengan  kemandirian.  bahwa  Tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Bali dalam program-program pembangunan termasuk kategori partisipasi tinggi. Yang dimaksud  dengan  partisipasi  dalam  hal  ini  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, keterlibatan dalam menyumbangkan masukan, baik tenaga, uang maupun material, hingga keterlibatan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
Berbagai  kasus  muncul  (dalam  kaitannya  dengan  kepariwisataan),  seperti dinyatakan  oleh  beberapa  pakar,  adalah  karena  kurangnya  koordinasi  dan komunikasi  atau  dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana  adalah  sosialisasi  program (proyek)  sejak  perencanaan  sampai  pada  pelaksanaan.  Di  samping  itu,  bahwa pengawasan dari masyarakat sangat lemah, sering masyarakat mudah terbujuk oleh investor yang membeli tanah-tanah mereka dengan harga yang mahal. Kasus-kasus tanah juga merebak dalam kaitannya dengan alih fungsi atau dijualnya tanah-tanah labapura dan ayahan desa,  yang  bila  tidak  dicermati  akan  menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
Permasalahan  lainnya  adalah  penyalah  gunaan  simbol-simbol  Hinduisme
(agama Hindu), seperti bangunan yang mirip tempat pemujaan, canang sari (tidak ditempatkan  semestinya),  canang  sari  masasari  bola  golf,  penempatan  " barong " pada  bangunan  planet  Bali,  dan  lain-lain,  bila  tidak  ditangani  dengan  baik,  akan menimbulkan  ketersinggungan  umat  Hindu  di  daerah  ini  yang  dampaknya  tentu akan  merusak  citra  Pariwisata  Budaya  yang  tengah  dan  terus  dikembangkan. Demikian pula masalah kependudukan yang cukup memberikan beban yang berat karena  kepadatan  penduduk,  bila  tidak  dikaji  dengan  baik  akan  mengancam eksistensi kebijaksanaa pariwisata yang berkelanjutan.
Karena  Bali  bukanlah  bagian  bagian  terpisahkan  dari  negara  kesatuan Republik  Indonesia,  maka  pengembangan  pariwisata  Nusantara  juga  perlu mendapatkan prioritas. Pengembangan pariwisata Nusantara dilaksasnakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperkukuh persatuandan kesatuan  nasional,  terutama  dalam  bentuk  penggalakkan  pariwisata  remaja  dan pemuda  dengan  lebih  meningkatkan  kemudahan  dalam  memperoleh  pelayanan kepariwisataan.  Sedangkan  daya  tarik  Bali,  sebagai  komponen  tidak  terpisahkan dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Budaya Bali, perlu ditingkatkan melalui pengembangan  pariwisata  budaya  yang  dijiwai  agama  Hindu  serta  upaya pemeliharaan  kebudayaan  daerah  yang  mencerminkan  ketinggian  budaya  dan kebesaran bangsa, serta didukung dengan promosi yang memadai.

## Era Kesejahteraan
Pembinaan  Desa  Adat  dalam  menghadapi  era  kesejagatan  harus dikembalikan  pada  landasan  filosofisnya  sebagai  wadah  pengalaman Asrama Dharma dan Varna Dharma . Konsepsi hidup berdasarkan Asrama dan Varna untuk mewujudkan empat tujuan hidup adalah suatu konsepsi yang universal. Desa Adat jangan hanya dijadikan wadah untuk mempertahankan tradisi secara membabi buta. Mahatma  Gandhi  pernah  mengatakan  berenang  di  lautan  tradisi  adalah  suatu kenikmatan  namun  menyelam  dilautan  tradisi  adalah  suatu  kekonyolan.  Gandhi juga  mengatakan  Hindu  harus  selalu  diremajakan.  Hal  ini  sangat  sejalan  dengan konsepsi  penerangan Dharma agar  selalu  sukses  sebagaimana  disebutkan  dalam
kitab Manawa Dharmasastra VII, 10. Dalam kitab tersebut ditegaskan  bahwa agar Dharma selalu sukses hendaknya diterapkan berdasarkan lima pertimbangan yaitu Iksa, Sakti, Desa Kala dan Tattwa, PHDI dalam pesamuan Agung tahun 1971 di Jogyakarta menetapkan bahwa dalam masyakarat Hindu ada tiga jenis tradisi. Ada tradisi  yang  merupakan  pengalaman  Agama,  ada  tradisi  yang  bukan  pengalaman dengan ajaran Agama. Tradisi yang merupakan pelaksanaan Agama ada yang masih ajeg sesuai dengan konsepsinya ada yang sudah menyimpan dengan konsepsinya. Yang  masih  ajeg  harus  dipertahankan  bahkan  ditingkatkan.  Yang  sudah menyimpang harus secara bertahan dikembalikan agar sesuai dengan konsepsinya. Tradisi yang bukan  merupakan pengalaman Agama namun menunjang harus terus dibina  dan  disesuaikan  pula  dengan  tuntutan  jaman.  Sedangkan  tradisi  yang bertentangan  dengan  Agama  harus  direlakan  untuk  dihapus  secara  pelan-pelan dengan  penuh  kehati-hatian.  Dalam  meningkatkan  pembinaan  tradisi  yang merupakan  pengalaman  Agama    disamping  membenahi  tradisi  beragama    yang diamalkan di Desa Adat agar sesuai dengan konsep asalnya, harus ada juga harus diperkaya  dengan  penerapan  konsep-konsep  beragama  berdasarkan Weda yang belum  begitu  dikenal  oleh  umat.  Bahkan  ada  tradisi  beragama  yang  benar-benar sangat luhur namun entah apa sebabnya bisa hilang dari tradisi.
Dalam membina umat Hindu, Desa Adat hendaknya dibina sesuai dengan konsep Desa Adat yang disebutkan dalam Lontar Mpu Kuturan yaitu sebagai wadah pembinaan Catur  Varna dan Catur  Asrama .  Dari  konsep  inilah  dikembangkan program-program  pembinaan  umat  agar  umat  dapat  semakin  mandiri  menapak kehidupan  di  dunia  ini.  Dalam  Agastya  Parwa  disebutkan Grhastrha  Ngarania Yatha  Sakti  Kayika  Dharma. Artinya Grhastha namanya  orang  yang  dengan kemampuan sendiri mengamalkan Dharma . Pengertian Dharma disamping berarti Agama  juga  berarti  kebenaran,  kewajiban  dan  kebajikan, Grhastha ini  adalah Krama Ngarep dalam Desa Adat. Krama Ngarep adalah krama inti sebagai tulang punggung  masyarakat  itu  sendiri.  Kesiapan  untuk  mandiri  ini  disiapkan  dalam Asrama  Brahmacari .  Desa  adat  dapat  mengambil  peran  dalam  pendidikan  diluar sekolah untuk menunjang dan melengkapi pendidikan dalam sekolah. Pendidikan luar  sekola  yang  diambil  oleh  Desa  Adat  adalah  pendidikan  yang  dapat mengarahkan para Krama Teruna Teruni dapat mengembangkan minat dan bakat sehingga mereka itu dapat menjadi SDM yang siap memasuki lapangan kerja yang ada bahkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.
Oleh  karena  itu,    industri  pariwisata  tidak  cukup  dilihat  dari  bentuk pembinaan  dan  pembangunan  hotel-hotel,  jalan-jalan  dan  berbagai  alat  angkutan serta  kemudahan  lainnya,  tetapi  juga  menyentuh  kehidupan  sosial  budaya,  yaitu kehidupan  adat  istiadat  yang  dijiwai  oleh  agama  Hindu.  Ini  berarti  pariwisata berdampak  terhadap  sosial  budaya  cukup  besar.  Dampak  ini    bisa  dilihat  yaitu: dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat  yang  lebih  luas  termasuk  tingkat  ekonomi  atau  ketergantungannya, dampak  terhadap  hubungan  interpersonal  antara  anggota  masyarakat,  dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial, dampak terhadap migrasi dari dan  ke  daerah  pariwisata,  dampak  terhadap  ritme  kehidupan  sosial  masyarakat, dampak terhadap pola pembagian kerja, dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial,  dampak  terhadap  distribusi  pengaruh  dan  kekuasaan,  dampak  terhadap
meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial, dampak terhadap kesenian dan adat-istiadat    Berbagai  dampak  negatif  juga  terjadi  seperti demontration  effect , komoditisasi terhadap kebudayaan, penurunan kualitas hasil kesenian, profanisasi kesenian sakral, kegiatan ritual dan tempat suci.
Demikian  juga  dalam  bidang  pendidikan  moral  dan  mental  Desa  Adat menyiapkan program-program untuk memberikan uamt latihan-latihan kerohanian untuk  meningkatkan  kwalitas  moralnya  dan  daya  tahan  mentalnya  dalam menghadapi  berbagai  godaan-godaan  hidup.  Ini  berartinya  Desa  Adat  tidaklah sebagai  lembaga  yang  tugasnya  hanya  mengurus  upacara  Agama  saja.  Pendirian Lembaga  Perkreditan  Rakyat  adalah  lembaga  yang  menggerakkan Artha untuk kepentingan Dharma dan Kama .  LPD  pun  harus  digerakkan  oleh Dharma dan
Kama artinya ia digerakkan berdasarkan kebenaran ( Dharma ) dan keinginan/semangat yang mulia ( Karma ). Dana masyarakat yang terhimpun di LPD disamping diarahkan untuk menggerakkan usaha-usaha anggota karma Adat juga dapat dikembangkan untuk membangun badan Usaha Milik Desa Adat seperti pasar desa, pertokoan desa, Koperasi konsumsi, usaha peternakan, pengolahan hasil-hasil pertanian  dll.  Dalam  mengembangkan  berbagai  programnya  Desa  adat  dapat bekerjasama dengan berbagai badan atau perorangan untuk mensukseskan program tersebut. Kalau hal ini dapat dikembangkan maka tenaga-tenaga terdidik yang lahir di  desa  adat  tersebut  tidaklah  seperti  sekarang  meninggalkan  desanya  mencari pekerjaan ditempati lain. Desa adat sebagai koordinator penyelenggara pelaksanaan Agama Hindu sebenarnya sudah memiliki tempat yang cukup memadai seperti Pura dengan Jaba Tengah dan Jaba Sisinya , Wantilan dan juga Balai Banjar . Umumnya Desa Adat memiliki sejumlah lahan sebagai Labha Pura dan Karang Ayahan Desa.
Semua  potensi  tersebut  dapat  di  dayagunakan  untuk  mengembangkan  berbagai program.  Baik  program  yang  menyangkut Dharma Artha maupun  yang menyangkut Kama. Demikian  pula  program  yang  menyangkut  pengembangan teruna-teruni  pembinaan  para Grhastha dan  para  usia  lanjut.  Desa  Adat  yang didirikan  oleh  Sang Catur  Varna ini  artinya  Desa  Adat  sebagai  wadah pengembangan dan pembinaan potensi. Artinya jangan ada anggota Krama sama sekali  tidak  memiliki  profesi  meskipun  profesi  yang  sangat  sederhana  sekalipun. Semua  pihak  yang  membantu  pembinaan  Desa  adat  hendaknya  jangan dikembangkan diluar konteks ini.

## Kesimpulan
Desa Adat  yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad- abad telah memberikan  sumbangan  yang sangat  berharga terhadap kelangsungan kehidupan  masyarakat  kemajuan  pembangunan  industri  pariwisata,  keluarga berencana,  pengembangkan  budaya  pertunjukan  merupakan  bukti  nyata  peranan desa adat.
Dalam  perkembangan  iptek  dan  persiapan  global  dewasa  ini  diharapkan nantinya desa adat itu bisa mandiri, dan diberi tidak terbatas pada sosial-budaya- religius tetapi juga dalam bidang ekonomi. Apabila ini bisa diwujudkan ada semua desa adat di Bali maka kita mempunyai keyakinan bahwa Bali akan tetap menjadi provinsi  terbaik  di  Indonesia,  karena  desa  adat  mampu  membangun  ekonomi, sosial, budaya dan tentunya yang terpenting adalah pembangunan spiritual.
Sebagai  konsekuensi  logi  dari  pembesaran  nilai  dan  peranan  desa  adat khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  maka  itu  perlu  menyesuaikan  diri  dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tugas masing-masing, dalam hal ini peranan pariwisata diharapkan lebih mengesankan dan langsung secara riil ke desa adat.
Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling  dominan,  yang  di  dalamnya  tersirat  satu  cita-cita  akan  adanya  hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang.
Desa adat sangat berperanan dalam pengembangan pariwisata budaya di daerah ini bilamana fungsi, peranan dan wewenang Desa adat dapat berjalan dengan baik. Pada Desa -Desa adat yang berkembang seni budaya dan kehidupan masyarakatnya sejahtra, fungsi, peranan dan wewenang Desa adat berjalan mantap.
Desa adat  Bali mampu  menghadapi  berbagai  tantangan di  era  globalisasi  ini bila potensi dan pemberdayaan Desa adat dapat sepanjang pelestarian kebudayaan Bali dan lingkungannya tetap dijaga keajegannya.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan, 2006, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan ,  Pustaka Pelajar: Yogyakarta
Adeney, Bernard T, 2000, Etika Sosial Lintas Budaya , Kanisius: Yogyakarta Ady, Nyoman Rutha, 2006, “Kuta Dulu dan Kini: Loloan pun Disulap Jadi Hotel”, naskah lengkap opini, Denpasar, Bali Post
Agger,  Ben,  2006, Teori  Sosial  Kritis,  Kritik,  Penerapan  dan  Implikasinya , Yogyakarta: Kreasi Wacana
Ardika, I Wayan, 1999: Pelestarian dan Pemanfaatan Tinggalan Arkeologi dalam Pengembangan  Pariwisata  Budaya  di  Bali ,  artikel  dalam  Majalah  Ilmiah Pariwisata,  Volume  2,  Tahun  1999,  Penerbit:  Program  Studi  Pariwisata Universitas Udayana.
Ardika,  I  Wayan,  2001: Pariwisata  dan  Pelestarian  Warisan  Budaya ,  Makalah disampaikan  pada  Matrikulasi  Program  Studi    Magister  Kajian  Pariwisata Unud Tahun 2001/2002, Agustus 2002.
—————,  2003,  “Komponen  Budaya    Bali  sebagai  Daya  Tarik  Wisata”.  I Wayan Ardika Penyunting. Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan  di  Tengah  Perkembangan  Global, Denpasar,  Program  Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
…………..,  2006,  “Prinsip Multikultural dan Implementasinya”, naskah lengkap Materi kuliah Anfulen, Denpasar, Universitas Udayana, 22-29 Agustus.
……….., 2006,  “Prinsip Multikultural dan Implementasinya”,  Denpasar, materi kuliah Program S3 Univeristas Udayana.
…………, 2006, “Cultural Linkages And Tourism Development Among Indonesia, Cambodia,  Lao  PDR,  Myanmar,  Thailand,  dan  Vietnam”,  naskah  lengkap yang disampaikan dalam International Symposium Trail of Civilization, 28 Agustus: Yogyakarta.
Ardika, I Gede, 2001: Pembangunan Pariwisata Bali Berkelanjutan yang Berbasis Kerakyatan, Makalah  pada  Seminar  Nasional  Bali, The  Last  or  The  Lost Paradis e, di Denpasar, 1 Desember 2001. Atmaja, Bawa Nengah,  2001: Aspek Sosiokultural  dalam Pengembangan  Wisata Alam ,  Makalah  disampaikan  pada  kegiatan  Matrikulasi  Program  Studi Magister  Kajian  Pariwisata  UNUD  Tahun  2001/2002,  tanggal  22  Agustus 2001.
Atmaja,  Nengah  Bawa,  2006,  “Pemulihan  Krisis  Kebangsaan  dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kajian Budaya”,  makalah pada Seminar Nasional  Program  Kajian  Budaya  Universitas  Udayana,  di  Denpasar,  18 Nopember.
Bagus, I Gusti Ngurah, 2001. ‘Reformasi, Multikulturalisme, Dan Masalah Politik Bahasa di Indonesia’. Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Jawa III. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa.
Barker, Chris, 2005, Cultural Studies Teori dan Praktik, Yogyakarta : Bentang.
Dherana,    Tjokorda  Raka,  1982: Aspek  Sosial  Budaya  dalam  Kepariwisataan  di Bali, Penerbit: UP. Visva Vira Denpasar. Erawan,  I  Nyoman,  1999: Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Untuk Mendukung  Otonomi  Daerah  Menuju  Peningkatan  Kesejahteraan  Rakyat , Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “  Otonomisasi  daerah  yang Diperluas  dalam  rangka  Mewujudkan  Pemerintah  Daerah  yang  Mandiri”, Denpasar 9 April 1999.
………….,  2001: Paradigma  Baru  Pembangunan  Pariwisata ,  Makalah disampaikan  pada  kegiatan  Matrikulasi  Program  Studi  Magister  Kajian Pariwisata UNUD Tahun 2001/2002, tanggal 20 Agustus 2001.
Elashmawi,  Farid  &  Philip  R.  Harris,    1998: Multicultural  Essential  Cultural Insights  For  Global  Business  Success  Management  2000 ,  Gulf  Publishing Company Houston: Texas.
Featherstone,  Mike,  2001, Posmodernisme  dan  Budaya  Konsumen ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Gatner,  William  C.,  1996: Tourism  Development,  Principles,  Processes,  and Policies, an International Thomson Publishing Company: London Giddens,  Anthony,  2000, Runaway  World,  Bagaimana  Globalisasi  Merombak Kehidupan  Kita, Terjemahan  Andry  Kristiawan  S  dan  Yustina  Koen  S, Jakarta: Gramedia
…………, 2002 ,  Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial ,  Terjemahan Ketut Arya Mahardika,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Jenkins,  Richard,  2004, Membaca  Pikiran  Pierre  Bourdieu, Yogyakarta,  Kreasi Wacana
Koentjaraningrat, 2000. Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan . Jakarta: PT.Gramedia.
Korn. V.E. 19323. Het Adatect van Bali. S-Gravenage : G. Naeff.
Kleden, Ignas, 1987, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan , Jakarta : Gramedia Lastra, I Made, 1997, Peraturan Kepariwisataan , Denpasar: STP Nusa Dua Lubis, Akhyar Yusuf, 2004, Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan, Bogor: Akademia
Mantra,  IB.1993. Bali  :  Masalah  Sosial  Budaya  dan  Modernisasi. Denpasar  : Upada Sastra.
Mantra,  IB.1993. Bali  :  Masalah  Sosial  Budaya  dan  Modernisasi. Denpasar  : Upada Sastra.
Parimartha, I Gede 1998. Desa Adat Bali Dulu dan Sekarang, Paper disampaikan seminar desa diselenggarakan Dinas Kebudayaan Proopinsi Bali.
Pitana, I Gede 1997. Internasionalisasi Desa Adat dan Balinisasi Budaya Global.. Paper  disampaikan  pada  Lokal  Karya  Internasional  Pelestarian  Warisan Budaya Bali.
Piliang,  Yasraf  Amir,  2004,  Posrealitas,  Realitas  Kebudayaan  dalam  Era Posmetafisika, Yogyakarta,: Jalasutra.
Pitana,  I  Gde,  1994,  Editor: Dinamika  Masyarakat  dan  Kebudayaan  Bali , Denpasar: BP
……….., 1999, Pelangi Pariwisata Bali , Denpasar: BP
…………,  2000: Cultural  Tourism  In  Bali,  A  Critical  Appreciation ,  Denpasr: Universitas Udayana Denpasar.
Pitana, I Gde dan  Gayatri, Putu.G,  2005, Sosiologi Pariwisata , Yogyakarta: ANDI Ratna  Kutha,  2006, Teori,  Metode,  dan  Teknik  Penelitian  Sastra ,    Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Richards,  Greg  and  Derek  Hall,  2002, Tourism  and  Sustainable  Community Development , London: Routledge Sulistyo,  Hermawan  (editor),  2002, BOM  BALI,  Buku  Putih  Tidak  Resmi Investigasi Teror Bom Bali , Jakarta: Pusat Data CONCERN -324 Sudibya  I  Gede  1995. Peranan Umat  Hindu dab Pembangunan Ekonomi, dalam Moksartham Jagaddhita, Denpasar : Upada Sastra.
Swarsi,  Geriya dan  I Wayan Geriya, 2003, “Nilai Dasar dan Nilai  Instrumental dalam Keragaman Kearifan Lokal Daerah Bali”, makalah Dialog Budaya, Denpasar: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Bali.
Sirtha,  I  Nyoman,  2001, Pariwisata  dalam  kaitannya  dengan  Sosiokultural Masyarakat Bali ,  makalah  disampaikan  pada  matrikulasi  Program  Studi Magister  Kajian  Pariwisata  Unud,  Tahun  2001/2002,  tanggal  11  Agustus 2001.
Widnyana, I Made, 1998, Pemberdayaan Lembaga Adat dalam Menghadapi Era Globalisasi, Paper disampaikan dalam seminar FH Unud.