## Pendampingan Tim Penyusun RKP Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Desa Pamboborang
Assistance of the Village RKP Drafting Team in Achieving Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Pamboborang Village
Abdul Hafid 1* , Muhammad Sajidin 2 , Muhammad Yusri A.R 3 1,2, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Prof. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, 91413 - Indonesia
3 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Prof. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, 91413 - Indonesia *E-mail corresponding author: muh.sajidin@unsulbar.ac.id
Received: 29 Juli 2023; Revised: 15 Oktober 2023; Accepted: 02 November 2023
Abstrak . Tim 11 Merupakan tim yang menyusun dokumen RKP Desa, dimana RKP Desa ini wajib mengacu pada SDGs Desa, dokumen RKP Desa merupakan salah satu dokumen penting yang disusun setiap tahunnya oleh  pemerintah  desa.  Tujuan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  membantu  Tim  11  dalam  penyusunan dokumen  RKP  Desa  dalam  upaya  pencapaian  SDGs  Desa  di  Desa  Pamboborang,  Kecamatan  Banggae, Kabupaten Majene, Layanan ini melibatkan dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sulawesi Barat, dan  dengan  tahapan  1)  Penyusunan  dan  Koordinasi  dengan  Pemerintah  Desa;  2)  pelaksanaan  penyuluhan SDGs Desa; 3) Melakukan Focus Group Discussion dengan Tim 11; 4) Fasilitasi Dokumen RKP Desa berbasis SDGs. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada Tim 11 di desa Pamboborang dalam menyusun RKP desa dalam mencapai SDGs Desa, pemerintah desa memahami bagaimana menyusun dan menerapkan SDGs Desa di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Kata Kunci: Pemerintah desa, RKP Desa, SDGs Desa
Abstract . Team 11 Is a team that compiles the Village RKP document, where this Village RKP is required to refer to the Village SDGs, the Village RKP document is one of the important documents compiled annually by the village government. The purpose of this community service is to assist Team 11 in preparing the Village RKP  document  in  an  effort  to  achieve  Village  SDGs  in  Pamboborang  Village,  Banggae  District,  Majene Regency, This service involves lecturers and students at the University of West Sulawesi, and with stages 1) Preparation and Coordination with the Village Government; 2) implementation of Village SDGs outreach; 3) Conduct  Focus  Group  Discussion  with  Team  11;  4)  Facilitation  of  Village  SDGs-based  Village  RKP Documents. The results obtained in this activity are expected to provide assistance to Team 11 in Pamboborang village in compiling the village RKP in achieving the Village SDGs, the village government understands how to compile and apply the Village SDGs in Pamboborang Village, Banggae District, Majene Regency, West Sulawesi Province.
Keywords: Village government , Village RKP; Village SDGs
DOI : 10.30653/jppm.v8i4.579

## 1. PENDAHULUAN
Dokumen  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  merupakan  salah  satu  dokumen penting yang harus disusun pemerintah desa untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program di  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sebagai  arah  kebijakan pembangunan  dari  pemerintah  desa,  SDGs  Desa  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Merujuk  peraturan  yang  ada,  adanya  SDGs Desa  ini  akan  membuat  pemerintah  memiliki  standarisasi  dan  arah  dalam  menentukan kebijakan terkait  program  yang  akan  dilaksanakan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, mengurangi  angka  kemiskinan  didesa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  dengan  pertumbuhan ekonomi didesa yang optimal.
Sustainable Development Goals (SDGs Desa) hadir di Indonesia untuk menciptakan kehidupan ekonomi  dan  sosial  budaya  yang berkelanjutan  pada  semua  desa  yang  membentang  dari  Sabang sampai  Merauke.  Adanya penerapan  SDGs  dilakukan untuk  menciptakan pembangunan  nasional yang berkelanjutan sehingga tercipta adanya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sampai  kepada  generasi  berikutnya.  Jika  mau  dipahami  secara  mendalam,  adanya  aturan  hukum mengenai  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  memiliki  tujuan  mulia  untuk membantu  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Pencapaian  dilakukan  melalui  beberapa  hal strategis  seperti  upaya  menaikkan  daya  saing  daerah,  peningkatan  kapasitas  masyarakat  di pedesaan, pemberdayaan kelompok masyarakat dan mendorong adanya peran aktif masyarakat di pedesaan  (Rahma,  2021).  Dalam  teknis  di  lapangan,  berbagai  upaya  terpadu  dan  komprehensif pelaksanaan  SDGs  Desa  terus  dimassifkan  oleh  pemerintah  desa.  Mereka  menginginkan  agar pembangunan  nasional  berkelanjutan  dilaksanakan  mulai  dari  desa.  Sehingga  diperlukan pemahaman  atas  konsep  pembangunan  sosial  lingkungan,  dilengkapi  pembangunan  ekonomi, sosial-kemasyarakatan,  ketahanan  terhadap  kondisi  rawan bencana,  ancaman  terhadap  demografi atau problematika kependudukan di wilayah pedesaan dan lainnya (Iskandar, 2020).
Kita  samua  memahami,  bahwa  sudah  terjadi  pergeseran  paradigma  pembangunan  dalam menjalankan kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan. Saat ini negara di dunia mengurangi angka  kemiskinan  dengan  mengacu  kepada  kelestarian  lingkungan  dan  pembangunan kehidupan sosial.  Sehingga  keduanya  mampu  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dengna  strategi pembangunan  berkelanjutan  (Linggarwati  et  al.,  2021),  Kondisi  itu  tentu  mengalami  dampak kepada program pemerintah desa yang berkaitan dengan tujuan dan hasil dari praktek SDGs Desa. Dalam  mencapai  apa  yang  dicita-citakan  bersama,  maka  pemerintah  desa  berusaha  melakukan pemetaan  terhadap  potensi  di  kalangan  masyarakat  desa  dan  melihat  secara  langsung  apa  yang menjadi  masalah  nyata  di  masyarakat.  Pada  dasarnya  kondisi  itu  mendorong  sebuah nilai  positif dimana  musyawarah  desa  menjadi  tempat  bertukar  pikiran  dan  dorongan  warga  desa mengemukakan  pendapatnya  kepada  pemerintah  desa.  Kegiatan  musyawarah  desa  dipandang strategis karena melibatkan stakeholders yang berkaitan dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. SDGs Desa merupakan petunjuk umum bagi aparatur dan masyarakat desa  dalam  menciptakan  kondisi  pada  tahap  merencanakan  pembagunan  di  pedesaan  melalui tahapan  yang  terpolakan  dengan  baik  antara  mengadakan  pendataan  dan  perencanaan  yang terintegrasi kepada SDGs Desa (Iskandar, 2020).
Permasalahan  yag  dihadapi  oleh  pemerintah  saat  ini  yaitu  belum  terjadinya  pemerataan pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur di desa, masalah lainnya juga terkait populasi, belum  optimalnya  pengelolaan  kandungan  alam  secara  nasional,  termasuk  kita  perlu memperhatikan  secara  serius  terhadap  berkumpulnya  sumber  daya  ekonomi  agar  kita  mampu mencapai tujuan besar bonus demografi yang dihadapi Indonesia saat ini  (Wisnumurti & Darma, 2018). Mengacu kepada dokumen yang ada, kita dapat melihat secara umum variabel perdamaian dunia,  planet,  manusia,  kemitraan,  dan  peningkatan  kesejahteraan  manusia  sebagai  misi  penting SDGs  di  2030  dimana  persoalan  berkaitan  perubahan  iklim,  kesetaraan  sesama  manusia  dan kemiskinan global dapat berakhir sesuai harapan kita bersama (Raharjo, 2016).
Penerapan SDGS Desa di Indonesia memiliki beberapa poin strategis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat antara lain bagaimana mengatasi kemiskinan desa, mengurangi kelaparan di tingkat  desa,  mendorong  adanya  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  mempercepat peningkatan kualitas pendidikan pada warga desa, mengajak kontribusi aktif kelompok perempuan desa, menciptakan kelayakan sanitasi dan air yang bersih di desa, menciptakan energi terbarukan dan berkualitas  yang  bersih  di desa,  menciptakan  komunitas  warga  desa  yang peduli  lingkungan kelautan,  mengupayakan  warga  desa  memperhatikan  lingkungan  darat,  mendukung  upaya perdamaian  dan  keadilan  di  desa,  membangun  upaya  kemitraan  pembangunan  di  pedesaan, membentuk kelembagaan dinamis di desa, dan mendukung kebudayaan yang adaptif di pedesaan. (Iskandar, 2020).
Di  Indonesia,  penyelesaian  masalah  warga  desa  dengan  pemerintah  desa  dilakukan  dengan melakukan  optimalisasi  terhadap  berbagai  sumber  daya  potensial  yang  ada  di  desa  tersebut. Kehadiran SDGs akan membantu pemerintah desa setempat dalam melihat permasalahan yang ada secara nyata. Selain itu, berbagai potensi dan masalah yang ada dapat dilakukan pemetaan terhadap program desa yang dikaitkan dengan SDGs Desa. Hal ini penting agar dalam menyusun dokumen rencana kerja pemerintah desa baik RKP dan RPJM mampu menyesuaikan kebutuhan di masyarakat desa. Konteks ini, pemerintah desa perlu mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat menghasilkan produk akhir berbentuk dokumen perencanaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  memiliki  kualitas  hasil yang tinggi (Suroso et al., 2014).
Pemerintah  desa  dalam  menyukseskan  pembangunan  desa  tidak  bisa  berjalan  sendirian, sehingga membutuhkan adanya partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan rencana kerja  pemerintah  desa  khususnya  dalam    menyajikan  informasi  dan  proses  komunikasi  aktif  di wilayahnya. Ini penting agar apa yang emnjadi kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dnegan baik. Partisipasi  masyarakat  dalam  mendorong  pembangunan  berkelanjutan  di  desa  akan  membuat masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan desa sebagaimana banyak terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kurangnya partisipasi pemuda berakibat pada berkurangnya eksistensi minat pemuda untuk  berperan  aktif dalam pembangunan di desa khusunya dibidang pertanian (Hasanuddin et al., 2023.  Selain  itu  Bentuk  partisipasi  masyarakat  juga  akan  mendorong  masyarakat  desa  untuk merasakan  jiwa  kepemilikan  terhadap  kondisi  desanya  dan  ikut  bertanggung  jawab  mulai  dari proses  merencanakan  sampai  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa  secara  nyata  di  lapangan (Sutrisna, 2021).
Berdasarkan hasil observasi awal tim ke kantor pemerintah Desa Pamboborang salah satu desa di  Kecamatan  Banggae  Kabupaten  Majene  menunjukan  bahwa  pemerintah  desa  masih  kesulitan dalam  menyusun  dokumen  perencanaan  atau  RKP  Desa  yang  mengacu  kepada  SDGs  Desa, pemahaman yang terbatas terkait kebijakan dan mekanisme dikarenakan minimnya informasi dan proses transfromasi kebijakan yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah desa, sangat perlu  untuk  memberikan  pendampingan  secara  khusus  dari  akademisi  untuk  membantu  dalam menyusun  dokumen  perencanaan  RKP  Desa  yang  berbasis  SDGs  kepada  pemerintah  Desa Pamboborang,  diharapkan  dengan  adanya  pendampingan  dari  akademisi  dalam  penyusunan dokumen  perencanaan  tersebut,  akan  tersusun  dokumen  perencanaan  RKP  Desa  yang  berbasis SDGs  Desa  di  desa  Pamboborang.  Selain  itu  nantinya  pemerintah  desa  Pamboborang  akan memahami proses siklus pembangunan di desa dari mulai pendataan, perencanaan, penganggaran, pertanggung  jawaban  dan  monitoring  evaluasi  dari  program  yang  dilaksanakan  secara  umum, khususnya memiliki pemahaman yang mendalam terkait penyusunan dokumen perencanaan desa.

## 2. METODE
Konsep  awal  kegiatan  ini  berasal  dari  pertemuan  awal  peneliti  dengan  aparatur  Desa Pamboborang.  Saat  pertemuan  itu,  diketahui  bahwa  umumnya  belum  ada  pemahaman  yang komperehensif  mengenai  pelaksanaan  SDGS  Desa  pada  pemerintah  Desa  Pamboborang.  Mereka selama  ini  belum  mendapatkan  informasi  yang  cukup  bahwa  pemerintah  pusat  mendorong  agar
program dan kegiatan di desa harus mengacu kepada sumber pendanaan dari dana desa yang sudah disediakan pemerintah pusat. Selain itu kebijakan desa seharusnya berpedoman kepada SDGs Desa. Masalah lainnya adalah masih minimnya kapasitas sumberdaya manusia unsur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam menafsirkan kebijakan dan  keterbatasan informasi yang didapatkan. Salah satu hasil penemuan penting dalam kegiatan yang menyasar kepada masyarakat ini yaitu pentingnya untuk memberikan fasilitasi penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat di Desa Pamboborang.
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  melakukan  pemberian  materi  dan  diskusi  interaktif. Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  untuk  pendampingan  atau  fasilitasi  penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada pemerintahan desa dan LMD (Lembaga Masyarakat Desa)  di  Desa  Pamboborang,  Kecamatan  Banggae,  Kabupaten  Majene,  Provinsi  Sulawesi  Barat. Kami mengharapkan hasil dari pendampingan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat membantu  dan  memberikan  kemudahan  bagi  pemerintahan  desa  dan  kelembagaan  masyarakat khususnya  Tim  11  yang  menyusun  RKP  Desa  dalam  menerapkan  SDGs  Desa  kepada  dokumen perencanaan RKP Desa. Agar tujuan itu tercapai dan menghasilkan kebermanfatan yang lebih luas, maka langkah yang harus dilakukan adalah :
1. Berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa  untuk  mendiskusikan  rencana  kegiatan  pengabdian masyarakat dan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi;
2. Menyelengarakan sosialisasi, yaitu dengan materi: a)  SDGs Desa Sebagai Arah pembangunan Desa; dan b) Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa.
3. Melaksanakan Focus Group Discussion bersama Tim 11 atau Tim Penyusun RKP Desa terkait langkah-langkah dalam penyusunan RKP Desa.
4. Melakukan Pendampingan Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa kepada Tim 11.
5. Menyusun Laporan Hasil Analisis Kegiatan Penyusunan RKP Desa yang berbasis SDGs Desa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  yang  dimaksud  perencanaan  desa  adalah  sebuah  proses  dalam  rangka mengoptimalkan kerja pemerintah desa. Dalam perencanaan desa ada dua hal yang harus disusun yaitu  (1)  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Desa  sebagai  dokumen  strategis mengenai apa pekerjaan strategis berbentuk misi, arah dan strategi pembangunan selama enam tahun yang akan dilakukan di desa; (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan dokumen yang berisikan penjelasan dari RPJM Desa selama setahun.
Untuk  menyusun  dokumen  ini  tentunya  harus  memiliki  aturan  hukum  yang  bersifat konstitusional.  Dalam  hal  itu,  kita  bisa  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 yang berisikan penjelasan secara umum mengenai  pemberdayaan  dan  pembangunan  masyarakat  di  desa.  Dalam  aturan  hukum  tersebut dimuat penjelasan tentang panduan bagi pemerintah desa dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pendataan. Hal ini akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan yang akan  dijalankan  di  desa  tersebut.  Pendataan  sangat  penting  karena  menjadi  dasar  atau  acuan pemerintah  desa  dalam  menyusun  dokumen  perencanaan,  sehingga  arah  tujuan  pembangunan  di desa  bisa  diukur  capaian  keberhasilannya  dalam  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  ada didesa khususnya terkait permasalahan kemiskinan.
Pedoman itu juga akan membantu untuk melihat secara tajam bagaimana arah kebijakan dalam merencanakan  pembangunan  di  pedesaan  yang  mampu  menyesuaikan  situasi  objektif  desa. Pemerintah desa akan mudah dalam menganalisis perencanaan desa yang berdasarkan kepentingan masyarakat desa, sehingga apa yang menjadi program dan kegiatan pemerintah desa sesuai dengan keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu  dalam  upaya  memaksimalkan  perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs Desa. Dimana SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  21  tahun  2020  menyatakan  bahwa  SDGs  Desa  harus  dijadikan  petunjuk  utama  untuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di desa tersebut dalam membentuk arah kebijakan pemberdayaan dan pembangunan desa yang selaras dengan kebutuhan, harapan dan aspirasi mastarakar desa. Hal ini dapat dimulai oleh pemerintah Desa dengan menyusun peta jalan SDGs Desa yang memuat gambaran kondisi objektif apa yang sudah dicapai oleh SDGs Desa, siapa saja  sasaran  SDGs  Desa,  apa  saja  persoalan  dan  sejauhmana  solusi  yang  sudah dijalankan  dalam mencapai tujuan dari SDGs Desa. Perlu juga diperdalam sejauhmana sumber daya dan potensi Desa dapat  dimaksimalkan  untuk  mencapai  target  dari  SDGs  Desa.  Terakhir  perlu  dibuat  rancangan program apa yang efektif dan efisiden dalam membangun desa ke depannya.
Prinsip  dasar  dari  merencanakan  desa  yang  berbasis  SDGs  Desa  adalah  bagaimana  muncul aspirasi,  prakarsa  dan  inisiatif  masyarakat  dalam  merencanakan  pembangunan  di  desa. Bagaimanapun  masyarakat  perlu  diajak  secara  aktif  dan  diberikan  ruang  berekspresi  dan menyampaikan pandangan dalam proses perencanaan sehingga kemampuan bergotong royong dan berswadaya  masyarakat  dapat  meningkat  sehingga  kegiatan  yang  direncanakan  dapat  berjalan dengan  baik.  Dalam  hal  ini,  program  dan  strategi  mengatasi  persoalan  kemiskinan  di  desa  perlu dilaksanakan  secara  bertahap,  melibatkan  banyak  pihak  sehingga  partisipasi  lebih  luas  dan pembangunan berjalan secara berkelanjutan serta berkesinambungan (Latifah, et al., 2022).
Masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan desa harus diajak untuk melakukan pendataan dan perencanaan. Adapun unsur masyarakat desa ini meliputi kelompok tani , kelompok masyarakat miskin,  tokoh  pendidikan,  tokok  seni  dan  budaya,  dan  keterwakilan  wilayah,  kelompok  tani, kelompok  nelayan,  kelompok  pengrajin,  kelompok  perempuan,  kelompok  difabel,  tokoh  agama, tokoh masyarakat, kelompok pemerhati lingkungan, tokoh adat, kelompok pemuda, dan organisasi sosial  lainnya.  Keterlibatan  masyarakat  tersebut  agar  pemerintah  desa  dapat  mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga tercapai secara tepat sasaran terhadap program di desa tersebut.
Gambar 1. Kegiatan sosialisasi SDGs desa
Dalam rangka pelaksanaan pendampingan atau fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  yang  berbasis  SDGs  Desa  di  Desa  Pamboborang,  Kecamatan Banggae,  Kabupaten  Majene,  Provinsi  Sulawesi  Barat.    dilakukan  dengan  beberapa  tahap,  yang pertama  yaitu  dilaksanakannya  sosialisasi  terkait  SDGs  Desa  kepada  pemerintah  Desa Pamboborang,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Pamboborang,  Unsur  Kelembagaan Masyarakat  Desa  Pamboborang,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Masyarakat,  Kelompok  Perempuan, Kelompok  Tani  dan  Kelompok  Pemuda  di  Desa  Pamboborang.  Materi  SDGs  Desa  yang disampaikan terkait pentingnya arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang berbasis SDGs Desa.
Pengetahuan tentang program SDGs akan mampu melahirkan perubahan besar khususnya pada persoalan  pembentukan  persepsi  masyarakat,  sehingga  akan  tumbuh  minat  dan  antusias melaksanakan program SDGs Desa (Latifah, et al., 2022). SDGs Desa harus dipahami oleh semua
stakeholder di desa Pamboborang, khusunya tim 11 yaitu tim yang menyusun RKP Desa, Tim 11 di pilih  melalui  musyawarah  Desa  dan  ditetapkan  melalui  SK  Kepala  Desa.  Keterlibatan  aktif masyarakat  dalam  perancanaan  pembangunan  didesa  sangat  penting  agar  pembangunan  lebih aspiratif  sehingga  apa  yang  nanti  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat (Fathurrahman,  2013).  Pembentukan  Tim  penyusun  RKP  Desa  merupakan  tahapan  awal  dalam penyusunan  RKP  Desa,  tahapan  selanjutnya  yang  dilakukan  dalam  menyusun  RKP  Desa  yaitu pencermatan  dan  penyelarasan  rencana  kegiatan  pembiayaan  pembangunan  desa,  biasanya  pagu indikatif desa dikeluarkan oleh bupati, itu menjadi gambaran dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa Pamboborang. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh Tim Penyusun  RKP  desa  yaitu  pencermatan  ulang  RPJM  Desa,  tujuannya  adalah  agar  terjadi penyelerasan program kegiatan yang sudah tertera dalam rancangan kegiatan RPJM Desa. Setelah itu tim penyusun mulai menyusun rancangan RKP Desa dengan membuat daftar usulan RKP Desa yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan.
Penyusunan RKP berbasis SDGs Desa yang dilakukan oleh sebuah tim, dimana mereka bekerja agar  kegiatan  yang dibuat  masuk  dalam  rancangan RKP  Desa  dan  mampu  menyesuaikan dengan standar  yang  ada  khususnya  terhadap  18  Indikator  pada  Program  SDGs  Desa.  Kita  juga  perlu mengupayakan  adanya  penyesuaian  program  dan  kegiatan  yang  dapat  diidentifikasi  mulai  dari sektor  pemberdayaan  masyarakat,  pembangunan,  pemerintahan  yang  sifatnya  saling  terintegrasi dengan  berpedoman  kepada  standar  yang  sudah  ditetapkah  SDGs  Desa.  Untuk  menjalankannya misalnya  pada  SDGs  nomor  pertama  yaitu  melahirkan  desa  yang  tanpa  kemiskinan  dan menghilangkan kelaparan di desa (SDGs Desa nomor dua). Selama ini diketahui bahwa Pemerintah Desa  Pamboborang  juga  sudah  mengaplikasikannya  dengan  merencanakan  Kegiatan  BLT  dana desa,  Program Padat  Karya  Tunai dan melaksanakan  pendayagunaan potensi  desa  yang  memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu membangun tempat wisata di Desa Pamboborang. Untuk pengaplikasian dari  Desa  Peduli  Kesehatan  yang  berkenaan  dengan  SDGs  ketiga  yaitu  Desa  peduli  Sehat  dan mencapai hidup Sejahtera pemerintah desa pamboboran mengalokasikan dana desa untuk kegiatan revitalisasi posyandu. Selain itu juga Desa yang layak terhadap sanitasi dan air bersih sesuai SDGs nomor  6,  serta  kepedulian  akan  desa  dengan  wilayah  bermukim  di  desa  yang  aman  dan  nyaman sesuai amanat SDGs ke 11. Pemerintah Desa Pamboborang selalu berusaha merencanakan kegiatan pembangunan  dengan  membangun  gedung  posyandu  dan  pembangunan  sarana  air  bersih  serta pemberian makanan tambahan bagi balita yang terindikasi stunting.
Tabel 1. Pengaplikasian RKP Desa Sesuai dengan SDGs Desa
No Bidang Program Kegiatan Kesesuaian SDGs Tentang 1 1 Pembangunan dan Pemberdayaan Kegiatan BLT dana desa Program Padat Karya Tunai Membangun tempat wisata Desa SDGs, 1, 2 Desa yang tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan 2 2 Pembangunan dan Pemberdayaan Pembangunan Posyandu SDGs 3 Desa Sehat 3 3 Pembangunan dan Pemberdayaan Pembangunan Sarana Air Bersih SDGs 6 Desa layak Sanitasi dan Air Bersih 4 4 Pemberdayaan Pelatihan menjahit dan pengolahan produk unggulan Desa Pamboborang yaitu olahan dari buah nanas SDGs 5 Desa Ramah Perempuan
Selain  itu  untuk  mengaplikasian  SDGs  ke  empat  yaitu  Desa  Peduli  Pendidikan,  pemerintah Desa  Pamboborang  mengalokasikan  anggaran  untuk  pembangunan  gedung  PAUD  dan  bantuan sarana prasarana perpustakaan Desa Pamboborang. Kemudian dalam upaya mengaplikasikan SDGs kelima  yaitu  Desa  Ramah  Perempuan,  pemerintah  Desa  Pamboborang  dalam  penyusunan perencanaan  RKP  Desa  ini  dengan  menyertakan  keterlibatan  perempuan  desa  dalam  berbagai kegiatan desa, serta meningkatkan keterampilan perempuan seperti menjahit dan pengolahan produk unggulan  Desa  Pamboborang  yaitu  olahan  dari  buah  nanas.  Untuk  pengaplikasian  SDGs  Desa selanjutnya    dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  seperti  Desa  yang  Peduli  kepada  Lingkungan khususnya  program  Desa  Energi  Bersih  dan  Terbaukan  di  SDGs  ketujuh,  Desa  yang  Tanggap terhadap Perubahan Iklim pada SDGs ketiga belas. Selain itu fokus lainnya Desa Peduli Lingkungan Darat dan Laut, sesuai amanat SDGs keempat belas dan kelima belas. Dalam hal ini sesungguhnya pemerintah Desa Pamboborang selalu didorong agar mampu merencanakan untuk program kegiatan pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan  melakukan  rehabilitasi  lahan  gambut  milik  desa  yang nantinya akan menjadi lahan produktif.
Gambar 2. Pelaksanaan musrembang penetapan RKP Desa Pamboborang

## 4. SIMPULAN
Mengacu  kepada  hasil  kegiatan  pendampingan  dan  fasilitasi  penyusunan  dokumen  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (  RKP  Desa)  di  desa  Pamboborang  terkait  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dokumen perencanan RKP Desa merupakan salah satu dokumen penting yang harus disusun oleh pemerintah desa harus mengacu kepada  SDGs  Desa.  Perguruan  tinggi  sebagai  insan  akademis  dalam  melaksanakan  pengabdian terhadap  masyarakat  dapat  memberikan  fasilitasi  kepada  pemerintah  desa  Pamboborang  dalam menyusun RKP  desa  yang  berbasis  SDGs  Desa,  pemerintah  desa  menjadi  memahami  bagaimana menyusun sekaligus mengaplikasikan SDGs Desa di desa Pamboborang, sehingga dengan adanya RKP  Desa  yang  berbasis  SDGs  Desa  ini  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa Pamboborang  terarah  dan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  dan  pemerintah  pusat  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan masayarkat desa dan mengurangi angka kemiskinan didesa. Mengacu kepada hasil akhir kegiatan mengabdi kepada masyarakat  ini.  Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pedoman kedepannya sebagai berikut 1) Pemerintah desa terus menjain hubungan harmonis dengan elemen atau stakeholder terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan di desa. 2) Adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tahapan yang ada dimulai dari  mendata,  merencanakan  dan  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  desa.  3)  Meningkatkan kapasitas Tim 11 yang bertugas melakukan penyusunan dokumen RKP Desa yang berbasis SDGs Desa. dan 4) Menguatkan komitmen kolektif para stakeholder khususnya pemerintah desa dan BPD dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  desa  sehingga  berhasil  melaksanakan  kegiatan  sesuai dengan perencanaan dan hasilnya dicapai dengan proses musyawarah mufakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan semua pihak. Sehingga peneliti mengucapkan banyak  terima  kasih  terhadap  LPPM  Universitas  Sulawesi  Barat  yang  memberikan  dana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui Dana DIPA Universitas Sulawesi Barat Tahun 2023. Selain itu juga, peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Pemerintah Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dimana aparatur pemerintah desa  banyak memberikan  bantuan  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  sesuai judul yang diusulkan selama waktu yang telah ditentukan.

## REFERENSI
Fathurrahman, F. (2013). Partisipasi masyarkat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kota baru tengah . Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial politik , 39-47.
Hasanuddin,  Wolok,  E.,  Lahay,  I.H.,  Sunardi,  Larosa,  E.,  Rasyid,  A.,  &    Mahful,  F.  (2023). Optimalisasi  Pemuda  Dalam  Pengembangan  Sistem  Longyam  Minapadi  Berbasis  SDGs  di Desa Bongopini. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(3), 594 -606
Iskandar,  A.  H.  (2020). SDGs  Desa  :  Percepatan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Latifah,  H.,  Wibowo,  A.,  &  Widiyanto.  (2022).  Dampak  Implementasi  Program  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  Desa  di  desa  Johunot,  Kecamatan  Paranggupito  Kabupaten Wonogiri. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (pp. 1-9). Yogyakarta: LP2M UST Jogja.
Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGs Di desa  pandak,  kecamatan  baturraden,  kabupaten  banyumas. Pengembangan  Sumber  daya perdesaaan  dan  kearifan  lokas  berkelanjutan  XI (pp.  361-368).  Purwokerto:  Universitas Jenderal Soedirman.
Raharjo,  I  (2016).  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dan  pengentasan  kemiskinan. Social Work Journal , 154-272.
Rahma,  N.  A.  (2021).  Kemampuan  Masyarkaat  dalam  mengungkap  potensi  desa  (sebuah  aksi partisipatorif dalam perencanaan desa wisata di desa tritik, Nganjuk). Jurnal Care , 82-90.
Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  di  desa  banjaran  kecamatan  driyorejo  kabupaten  gresik. Wacana , 7-16.
Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permuswaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Jurnal Cakrawarti , 1-10.
Wisnumurti, A. A., & Darma, I. (2018). Goverment Policy Of Indonesia to managing demographic Bonus ana Creating Indonesua Gold In 2045. Journal Of Humanities And Social Science (IOSR- JHSS) , 23-34.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa