TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 1 (2023): Social and Government DOI: 10.55314/tsg.v4i1.536 Hal. 101-112

## Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 Di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak

## Ahmad Hapid TA 1) Tino Supriantino 2) Ratu Diah Wulansari 3) Tardi Setia Budi 4)
1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Indonesia 2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Indonesia 3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Indonesia
4) Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Indonesia

## 1) E-mail: hapidahmadta@gmail.com
Abstrak :  Sars-CoV-2  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  Virus  Corona  merupakan  virus  yang menyebabkan  pandemi  Covid-19,  Indonesia  termasuk  negara  yang  berupaya  meminimalisir  pencegahan penyebaran  Covid19.  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu  “untuk  mengetahui  bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan covid-19  di  Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten  Lebak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  Pendekatan  kualitatif  menekankan  unsur  manusia  sebagai  instrumen penelitian  dengan  menekankan  unsur  manusia  sebagai  instrumen  penelitian,  maka  akan  mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian adalah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  Di  Kecamatan  Kalanganyar Kabupaten  Lebak  sudah  berjalan  dengan  baik,  hanya  ada  beberapa  peran  yang  belum  dimaksimalkan  oleh para  petugas  dan  pelaksana,  itu  terlihat  masih  terdapat  beberapa  fasilitas  dan  sarana  prasarana  yang  belum lengkap.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan, Covid-19
Abstract:  Sars-CoV-2  or  better  known  as  the  Corona  Virus  is  a  virus  that  causes  the  Covid-19  pandemic, Indonesia is one of the countries that is trying to minimize the prevention of the spread of Covid-19. the goal to  be  achieved  in  this  research  is  "to  find  out  how  the  Policy  of  Banten  Province  Regional  Regulation Number  1  of  2021  Concerning  Covid-19  Management  in  Kalanganyar  District,  Lebak  Regency  is implemented. The research method used in this study is qualitative research, namely a qualitative approach emphasizing the human element as a research instrument by emphasizing the human element as a research instrument, it will make it easier to adjust to the reality that occurs in the field. The results of the research are that Banten Province Regional Regulation Policy No. 1 of 2021 Concerning Covid-19 Countermeasures in Kalanganyar District, Lebak Regency has been going well, there are only a few roles that have not been maximized  by  officials  and  implementers,  it  can  be  seen  that  there  are  still  some  incomplete  facilities  and infrastructure.
Keywords: Policy; Implementation.
Article History: Received; 10-01-2023; Revised; 25-02-2023; Accepted; 27-03-2023

## PENDAHULUAN
SARS-CoV-2  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  Virus  Corona  merupakan  virus  yang menyebabkan pandemi Covid-19. Virus ini diketahui pertama kali penyebarannnya di kota Wuhan, China akhir Desember 2019. Pandemi tersebut menyebar dan menjadi pembahasan dalam berbagai
media  seluruh  dunia.  Seluruh  pemerintah  di  setiap  negara  berupaya  meminimalisir  angka penyebaran  termasuk  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  yang  telah  memberikan  peringatan tentang bahaya pandemi Covid-19.
Kondisi  darurat  akibat  Covid-19  dalam  kerangka  negara  kesatuan  tidak  hanya  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa  mengesampingkan  kebijakan  yang  telah  di  keluarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  urgensi  dan  bentuk  inovasi  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam penanganan  pandemi  Covid-19.  Penelitian  dilakukan  secara  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kualitatif  terhadap  urgensi  inovasi  kebijakan  pemerintah  daerah  dan  bentuk  inovasi  kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19
Berbicara  terkait  penanggulangan  Covid-19  pada  prinsipnya  banyak  upaya  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  yang  ada  dibawahnya,  tak  terkecuali Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang merasakan dampak akibat penyebaran covid-19 ini. Perlu diketahui  Kabupaten  Lebak  merupakan  daerah  yang  ada  di  Provinsi  Banten  dimana  luas  wilayah 304.472  ha  atau  34  %  dari  wilayah  Kabupaten  atau  Kota  yang  ada  di  Provinsi  Banten.  Adapun pembagian wilayah administrative Kabupaten Lebak terdiri dari 28 Kecamatan dan 340 Desa serta 5 Kelurahan.
Ketika berbicara luas wilayah Kabupaten Lebak dengan jarak yang cukup luas sekali ketika dihubungkan dengan penyebaran covid-19, pemerintah daerah cukup merasakan kesulitan, karena cepatnya penyebaran virus yang terjadi pada saat itu, tak terkecuali di wilayah Ibu Kota Kabupaten Lebak yaitu Kecamatan Kalanganyar yang merasakan bahkan secara presentase pada saat itu baik dinyatakan  positif  bahkan  meninggal  itu  ada  di  wilayah  Kalanganyar  Kabupaten  Lebak.  Penulis melihat  bahwa  fenomena  ini  terjadi  selain  secara  populasi  lebih  banyak  dibandingkan  dengan Kecamatan Lain, ada faktor lain seperti yang mengakibatkan kebijakan pemerintah daerah provinsi banten terkait pananggulangan covid-19 belum tercapai dengan maksimal.
Berdasarkan  observasi  sementara  yang  dilakukan  bahwa  permasalahan  itu  muncul  seiring dengan  berlakukanya  kebijakan  yang  terjadi  digulirkan,  adapun  permasalahan  yang  terjadi  secara deskripsi  seperti  pertama  Kurangnya  koordinasi  sesama  stakeholders  satuan  tugas  seperti  unsur Forkomincam  (Forum  Komunikasi  Pimpinan  Kecamatan)  yang  terdiri  dari  Camat  Kalanganyar, Danramil Rangkabitung, Kapolsek Kalanganyar, Dinas Kesehatan Kecamatan Kalanganyar, Dinas Pendidikan  Kecamatan  Kalanganyar,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kalanganyar,  Dinas Pertanian  Kecamatan  Kalanganyar,  Koordinator  PLKB  Kecamatan  Kalanganyar  dan  unsur-unsur lain  yang  dianggap  relevan  dalam  pencegahan  kasus  covid-19,  sehingga  berdampak  pada  belum maksimalnya  penanganan  covid-19  di  Kecamatan  Kalanganyar,  mungkin  kata  koordinasi merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  ketika  regulasi  itu  dibuat  oleh  pemerintah  karena  ini salah satu kunci sukses atau tidaknya aturan tersebut dilaksanakan, pentingnya komunikasi antara stakeholder  baik  satuan  tugas  dengan  tenaga  kesehatan  terutama  dalam  memberikan  pemahaman terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Kalanganyar akan bahayanya covid-19.
Kedua,  terbatasnya  sarana  &  fasilitas  penunjang  dalam  menerapkan  peraturan  tersebut sehingga  berdampak  pada  penanganan  covid-19  di  Kecamatan  Kalanganyar,  dalam  permasalahan yang  kedua  ini  tentunya  penulis  melihat  dari  beberapa  aspek  atau  kategori  sebagaimana  regulasi yang  dibuat  oleh  pemerintah  provinsi  banten  dalam  menanggulangi  covid-19.  Kita  tahu  bersama dalam  kasus  covid-19  ini  penanggulangan  covid-19  bisa  terlaksana  dengan  manakala  semua komponen mendukung. Jika tadi kita berbicara mengenai koordinasi dan komunikasi yang belum terbangun  sepenuhnya,  tentunya penanggulangan  covid-19  pun  berbicara mengenai  pola alat  atau sarana  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  mungkin  jika  hari  ini  kita berbicara  masker  tentunya  dengan  proses  produksi  yang  bisa  dilakukan  dengan  cepat  maka  itu merupakan  menjadi  bagian  dari  permasalahan  dalam  regulasi  ini,  tetapi  fasilitas  dan  sarana  lain seperti Alat Pelindung Kesehatan (APK), Disinfektan, Hand Sanitizer serta tempat mencuci tangan ditempat pelayan umum yang harus kita perhatikan karena membutuhkan biaya yang cukup besar bisa  jadi  ini  merupakan  bagian  permasalahan  sehingga  regulasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah
Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  di  Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak belum terlaksananya dengan maksimal.
Ketiga,  kurang  pahamnya  unsur  Forkomincam  (Forum  Komunikasi  Pimpinan  Kecamatan) tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  pada  tiap  bidang  dan  seksi,  sehingga  diduga  beberapa  pegawai belum  optimal  dalam  melaksanaan  tugasnya  berpengaruh  terhadap  penanganan  covid-19  di Kecamatan  Kalanganyar,  mungkin  permasalahan  ketiga  ini  permasalahan  klasik  yang  sering  kita jumpai  dalam  birokrasi  pemerintahan,  tetapi  covid-19  ini  bukan  ujian  atau  sidang  yang  bisa  kita ulang  jika  belum  mendapatkan  sesuatu  yang  diharapkan,  karena  covid-19  ini  berdampak  pada kematian,  maka  penulis  berkeyakinan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  mumpuni  dan  handal dalam memetakan dan memahami secara detail mengenai bagaimana regulasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak ini bisa dilaksanakan dengan baik, artinya Pemerintah Daerah harus bisa  mengejawantahkan  dengan  sempurna  kepada  pemerintah  daerah  ditingkat  bawahnya  baik Kabupaten maupun Kota diwilayah Banten.
Keempat, tidak seimbangnya jumlah Satgas Covid atau Pengawas dengan jumlah kasus yang terjadi,  sehingga  sulit  memberikan  pembinaan  dan  penyuluhan  serta  edukasi  yang  intens  dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya covid-19, mungkin ini permasalahan yang keempat ini tidak serta merta bisa ditemukan diwilayah atau daerah lain selain dikecamatan Kalanganyar  karena  penulis  melihat  dengan  meningkat signifikannya  kasus  covid-19  yang terjadi dikecamatan  Kalanganyar  selain  kurangnya  kesadaran  dalam  pergaulan  yang  dilakukan  oleh masyarakat, Kecamatan Kalanganyar merupakan pusat-pusat perbelanjaan baik pasar atau jajanan sembako  lain,  belum  lagi  pusat  transportasi  baik  dengan  adanya  terminal  muapun  Statiun  Kota Kalanganyar
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan  covid-19 di  Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten  Lebak.  Selain itu,  penelitian  ini juga  mencari  tahu  apa  saja  hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  peraturan  daerah  provinsi Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  covid-19  di  Kecamatan  Kalanganyar Kabupaten Lebak
Menurut  Anderson  dalam  (Winarno,  2012)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  adalah  arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan.  Publik  menurut  Sinambela,  berasal  dari  Bahasa Inggris yaitu public yang artinya umum, masyarakat, atau negara. Dalam konsep kebijakan publik, banyak  pendapat  yang  memberikan  makna  berbeda-beda,  tetapi  konsep  tersebut  memberikan makna tentang kebijkan publik. Konsep tersebut justru memberikan penjelasan tentang kedalaman analisis guna merumuskan terkait batasan-batasan kosep kebijkan public.
Masih sama pendapat ahli lain terkait definisi kebijakan publik menurut pendapat Nugroho (2011) mengatakan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah jalan mencapai tujuan bersama yang  dicita-citakan.  Jika  cita-cita  bangsa  Indonesia  adalah  mencapai  masayarakat  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  (Ketuhanan,  Kemanusiaan,  Persatuan,  Demokrasi,  dan  Keadilan) dan  UUD  1945  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasrkan  hukum  dan  tidak sematamata  kekuasaan),  maka  kebijakan  publik  adalah  seluruh  prasarana  dan  sarana  untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.
Lalu  menurut  Menurut  Irfan  Islami  (2000:34),  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh  pemerintah  yang  memiliki  suatu  tujuan  atau  berorientasi  pada  suatu  tujuan  tertentu  dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas  nama  sebuah  kepentingan  pubik,  untuk  dalam  mengatasi  masalah  dan  dalam  memenuhi keinginan  dan  tuntutan  semua  anggota  masyarakat.  Pendapat  lain  yaitu  Richard  Rose  (dalam Muhadjir,  2015;  109)  pengertian  kebijakan  publik  adalah  rangkaian  pilihan  yang  kurang  lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak ) yang dibuat oleh badan dan  pejabat  Pemerintah,  diformulasikan  di  dalam  bidang-bidang  itu  sejak  pertahanan,  energi  dan
kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kegagalan sementara bahwa ciri kebijakan publik adalah  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  publik  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh  publik  sendiri. Bila  dapat  dipecahkan  publik  sendiri,  kebutuhan  dasar  oleh  pasar,  maka  tak  usah  ada  kebijakan publik. Tindakan otoirtasi dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan). Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah. Berdasarkan uraian di atas,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  rangkaian  pilihan  yang kurang  lebih  saling  berhubungan  (termasuk  keputusan-keputusan  untuk  tidak  bertindak  )  yang dibuat oleh badan dan pejabat.
Implementasi  kebijakan  menurut  Grindle  (1980)  dalam  Agustino  (2008:156)  adalah pengukuran  keberhasilan  implementasi  dapat  dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan apakah  pelaksanaan  program  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  yaitu  melihat  pada  action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.
Sedangkan  Implementasi  kebijakan  menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Agustino (2012:139)  adalah  Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang- undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasi  masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Sedangkan,  Meter  dan  Horn  dalam  Agustino  (2014:9)  mendefinisikan  implementasi kebijakan  adalah  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan  yang  telah  digariskan  dalam kebijaksanaan.  Studi  implementasi  kebijakan  mempunyai  dua pendekatan  dalam  memehaminya.    Implementasi  dalam  pendekatan  top-down,  dilakukan  secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor di tingkat pusat, serta keputusannya pun diambil pada tingkat pusat. Pendekatan top-down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan publik)  yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan  harus  dilaksanakan  oleh  administratur- administratur  atau  birokrat-birokrat  pada  level  bawahnya.  Maka  inti  pendekatan  top-down  ini secara  sederhana  dapat  dimengerti  sebagai,  sejauh  mana  tindakan  para  pelaksana  (administratur atau  birokrat)  sesuai  dengan  prosedur  serta  tujuan  yang  telah  digariskan  oleh  para  pembuat kebijakan  di  tingkat  pusat.  Pendekatan  bottom-up  dalam  implementasi  kebijakan,  diasumsikan bahwa masalah dan persoalaan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh  warga  setempat.  Model  Merielee.  S.  Grindle  (1980)  menjelaskan  implementasi  kebijakan menurut  Merilee  S.  Grindle,  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  publik,  amat  ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy, yaitu interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi  kebijakan.  Selain  itu,  Type  of  benefits  berupaya  untuk  menunjukkan  atau menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  kebijakan  harus  terdapat  beberapa  jenis  manfaat  yang menunjukkan  dampak  positif  yang  dihasilkan  oleh  pengimplementasian  kebijakan  yang  hendak dilaksanakan. Extent of Change Envision menjelaskan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Site of decision making,  pada  bagian  ini  menjelaskan  dimana  letak  pengambilan  keputusan  dari  suatu  kebijakan yang  akan  diimplementasikan.  Program  implementer,  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  atau program  harus  didukung  dengan  adanya  pelaksana  kebijakan  yang  kompeten  dan  kapabel  demi keberhasilan suatu kebijakan. Resources Committed, pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Menurut  Anggara  (2014:  198)  pemerintah  merupakan  salah  satu  unsure  dari  tiga  unsure berdirinya  sebuah  Negara  di  samping  rakyat  dan  wilayah.  Selanjutnya,  unsure  pemerintah merupakan  sebuah  kekuasaan  (power)  untuk  menjalankan  pemerintahan  dengan  melayani keprntingan  rakyat  serta  bertugas/berhak  menjalankan  roda  pemerintahan  dengan  peraturan periundangan  serta  peraturan  lainnya  untuk  mengatur  rakyat  dengan  tujuan  tercapainya kesejahteraan  rakyat.  Kekuasaan  yang  diberikan  tersebut  merupakan  tugas  untuk  mengatur  dan
pelaksanaan  ketertiban  dan  keamanan  dalam  masyarakat  serta  melakukan  pungutan  pajak  dan retribusi serta mengatur jalannya perekonomian di sebuah Negara.
Pemerintah  itu  merupakan  suatu  anggota  yang  paling  umum  yang  (a)  memiliki tanggungjawab  tertentu  untuk  mempertahankan  sistem  yang  mencakupnya,  itu  adalah  bagian  dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Dalam kata dasar ”perintah” paling sedikit ada empat  unsur  penting  yang  terkandung  di  dalamnya,  yaitu  ada  dua  pihak,  yaitu  yang  memerintah disebut  pemerintah  dan  yang  diperintah  disebut  rakyat  atau  masyarakat.  Pihak  yang  memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah antara pihak yang  memerintah  dengan  yang  diperintah  terdapat  hubungan timbal  balik  secara  vertikal maupun horizontal  (Syafi’ie  2003: 5).  Fungsi  pemerintah  daerah  menurut  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004 adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang  menjadi  urusan  pemerintahan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pelayanan  umum  dan  daya  saing  daerah.  Pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  memiliki  hubungan  pemerintahan  pusat  dengan  pemerintahan  daerah.  Dimana hubungan  tersebut  meliputi  wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya alam,  dan  sumber  daya  lainnya.  Pemerintah  adalah  lembaga  yang  memiliki  kekuasaan  untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekuender.
Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi  dari  masyarakat,  baik  dari  segi  ekonomi,  politik,  social  dan  budaya.  Semakin  meningkat kondisi  yang  diperintah  maka  fungsi  ini  akan  lebih  meningkat  lagi.  Jadi,  fungsi  ini  tidak terpengaruh  oleh  apa  pun.  Pemerintah  akan  tetap  konsisten  dalam  menjalankan  fungsinya.  Yang termasuk fungsi ini adalah fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan.
Fungsi  Pelayanan  (Serving)  memiliki  tugas  utama  dari  pemerintah  adalah  memberikan pelayanan  kepada  yang  diperintah.  Masyarakat  membentuk  pemerintah  karena  masyarakat  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  privatenya.  Masyarakat  mebutuhkan  sebuah  lembaga  yang  bisa untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima,  yaitu  pemerintah.  Fungsi  pelayanan  ini  bersifat universal,  maksudnya  adalah  dijalankan  oleh  semua  pemerintahan  di  seluruh  dunia,  baik  Negara maju,  berkembang  dan  terbelakang.  Selanjutnya,  fungsi  pengaturan  (  reguling)  memiliki  fungsi pengaturan  dikatakan  sebagai  fungsi  primer,  karena  pemerintah  diberikan  kekuasaan  yang  lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.
Fungsi  sekunder  adalah  fungsi  yang  berhubungan  negative  dengan  situasi  dan  kondisi  di masyarakat.  Artinya  adalah  semakin  tinggi  taraf  hidup  yang  diperintah,  maka  semakin  kuat bargaining  position.  Sedangkan  apabila  semakin  integratif  masyarakat,  maka  fungsi  sekundernya akan  berkurang.  Yang  termasuk  dalam  fungsi  sekunder  adalah  fungsi  pembangunan  dan  fungsi pemberdayaan.    Fungsi  Pembangunan  (development)dikatagorigan  sekunder,  karena  fungsi  ini dilakukan  apabila  sikon  masyarakat  lemah.  Pembangunan  akan  berkurang  apabila  keadaan masyarakat  membaik,  artinya  masyarakat  sejahtera.  Jadi,  fungsi  pembangunan  akan  lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan  fungsi  ini  seperlunya.  Fungsi  Pemberdayaan  (Empowerment)  dilakukan  apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman.  Contohnya  masyarakat  tertindas,  kemiskinan,  kurang  pendidikan  dan  sebagainya. Pemerintah  harus  mampu  mebawa  masyarakat  keluar  dari  zona  ini  dengan  melakuan pemberdayaan. Pemeberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat  sehingga  pemerintah  tidak  terbebani.  Pemeberdayaan  dilakukan  demi  meningkatkan
kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah  akan  makin  berkurang.  Jadi,  pemerintah  tidak  memiliki  suatu  pekerjaan  yang  berat untuk mencapai visi dan misi organisasi..

## METODE PENELITIAN
Menurut pendapat Kirk dan Miler (dalam Meleong, 2015: 3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif  merupakan  tradisi  tertentu  dari  ilmu  sosial  yang  secar  fundamental  bergantung  kepada pengamatan  manusia  dalam  wilayahnya  sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan. Dan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang diamati.
Pendekatan  kualitatif  menekankan  unsur  manusia  sebagai  instrumen  penelitian  dengan menekankan  unsur manusia  sebagai instrumen  penelitian,  maka  akan mempermudah  penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Meleong (2015: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta hubungan dengan orang tersebut dalam bahasannya dan peristilahannya.
Penelitian  ini  berlangsung  melalui  3  tahap  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Nasution (2003:33)  yaitu  tahap  orientasi,  tahap  eksplorasi  dan  tahap  evaluasi.  Tahap  ini  merupakan  studi pendahuluan  dengan  tujuan  memperoleh  informasi  yang  seluas-luasnya  mengenai  hal-hal  yang bersifat  umum  yang  berkenaan  dengan  masalah  penelitian.  Pada  tahap  ini  peneliti  sudah menemukan fokus penelitian yang lebih spesifik, sehingga sudah mulai eksplorasi dengan kegiatan mengumpulkan  data  melalui  wawancara.  Tahap  terakhir  yaitu  tahap  evaluasi  untuk  mengecek semua kebenaran data yang akan disajikan dalam bentuk laporan.
Menurut  Sugiyono  (2016:  31),  Definisi  operasional  adalah  istilah  atau  sifat  yang  akan dipelajari  untuk  mengukurnya.  Dengan  melihat  definisi  operasional  suatu  penelitian,  seseorang dapat  mengidentifikasi  variabel  yang  akan  diteliti.  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  di  Kecamatan Kalanganyar  Kabupaten  Lebak  merupakan  sebuah  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  dibuat  oleh Pemerintah guna menanggulangi satu wabah virus dalam hal ini virus-19. Penelitian ini mangacu pada  variabel  implementasi  kebijakan  menurut  Merilee  S.  Grindle,  dimana  ada  2  indikator  yaitu Content of Policy dan Context of Policy.
Operasionalisasi variabel adalah penarikan yang lebih memperjelas atribut ide yang eksplisit dan lebih penting. Tujuan: agar para ilmuwan dapat menyelesaikan suatu alat estimator yang sesuai dengan variabel alam yang telah dicirikan oleh ide tersebut, analis harus memasukkan siklus atau aktivitas  dari  alat  estimasi  yang  akan  digunakan  untuk  pengukuran  manifestasi  atau  faktor-faktor yang  diteliti.  Adapun  variabel  pada  penelitian  ini  hanya  1  (satu)  vaiabel  yaitu  Implementasi. Kemudian  Variabel  adalah  konsep  yang  memiliki  bermacam-macam  nilai,  dimana  variabel  biasa memberikan makna dan arti yang berbeda walaupun fokus dan lokusnya sama
Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Meleong (2015: 19) bahwa dalam  instrumen  penelitian  kualitatif  pengumpulan  data  lebih  banyak  bergantung  pada  dirinya sebagai  alat  pengumpul  data.  Adapun  alat  bantu  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kamera,  taperecorder,  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  dan  alat bantu  lainnya  tentang  implementasi  kebijakan  pemerintah  daerah  Provinsi  Banten  tentang penanggulangan Covid-19.
Menurut  pendapat  Spradley  (2007)  dalam  Faisal  (2020:45)  informan  harus  memiliki beberapa  kriteria  yang  perlu  dipertimbangkan  yaitu  subjek  yang  telah  lama  dan  intensif  menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya  ditandai  oleh  kemampuan  memberikan  informasi  di  luar  kepala  tentang  sesuatu  yang ditanyakan.  Subjek  masih  terikat  secara  penuh  serta  aktif  pada  lingkungan  dan  kegiatan  yang menjadi  sasaran  atau  penelitian.  Subjek  mempunyai  cukup  banyak  waktu  dan  kesempatan  unuk dimintai  informasi.    Subjek  yang  dalam  memberikan  informasi  tidak  cenderung  diolah  atau dikemas  terlebih  dahulu  dan  mereka  relatif  masih  lugu  dalam  memberikan  informasi.  Penentuan
informan  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling,  di  mana  pemilihan dilakukan  secara  sengaja  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan  dan  ditetapkan  berdasarkan tujuan penelitian
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan analisis  dokumen.  Wawancara  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyan lisan kepada subjek yang diteliti. Wawancara memiliki sifat yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat  disesuaikan  dengan  subjek,  sehingga  segala  sesuatu  yang  ingin  diungkapkan  dapat  digali dengan  baik.  Wawancara  yang  diajukan  secara  bebas  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  saat wawancara,  wawancara  terhadap  masyarakat  Provinsi  Banten.  Observasi  sebagai  teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara  dan  kuesioner  (Sugiyono  2016:203).  Pengamatan  atau  observasi  adalah  proses pengambilan  data  dalam  penelitian  dimana  meliputi  atau  pengamat  melihat  situasi  penelitian. Observasi  dalam  penelitian  dilakukan  dalam  dua  tahap,  yakni  observasi  awal  dan  observasi pelaksanaan  tindakan.  Observasi  awal  dilaksanakan  pada  tahap  studi  pendahuluan  untuk mengidentifikasi  permasalahan  sebelum  dilaksanakan.  Dokumentasi,  yaitu  mengumpulkan  data yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian  yang  berasal  dari  arsip-arsip  yang  dimiliki  oleh perusahaan  yang  dianggap  mampu  memberikan  data  yang  signifikasi  dengan  masalah  yang  akan diteliti  (Sugiyono  2016:204).  Analisis  dokumen  berupa  video,  foto-foto  kegiatan  implementasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten tentang penanggulangan Covid-19.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  model  analisis  deskriptif interaktif. Menurut Mils dan Huberman (2014: 249) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan  model  Miles  dan  Huberman,  yang  disebut  pula  dengan  istilah  teknik  analisis  data interaktif  dimana  analisis  data  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Proses  analisis  data  menurut  model  Miles  dan Huberman  (2014)  yaitu  meliputi  aktivitas  pengumpulan  data,  data  reduction  (reduksi  data),  data display  (penyajian  data),  dan  conclusion  drawing  atau  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, tranfortasi dan abstraksi data yang  diperoleh  di  lapangan.  Langkah  yang  ditempuh  pada  tahap  reduksi  data  adalah  pemilihan data,  mengklasifikasikan,  membuat  yang  tidak  diperlukan,  memberi  catatan  untuk  selanjutnya disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Konteks (Context Evaluation)
Adapun  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten Lebak, Banten. Peneliti memilih daerah ini dikarenakan masih ditemukan adanya permasalahan di dalam implementasi kebijakan Penanggulangan Covid-19. Untuk menjawab rumusan sebagaimana maksud pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  covid-19  di  Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten Lebak  maka  peneliti  membagi  kedalam  dua  bagian  yang  pertama  yaitu  implementasi  kebijakan peraturan  daerah  provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  di Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten  Lebak.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  untuk  menjawab rumusan  masalah  yang  telah  disampaikan  pada  rumusan  masalah  diatas  yaitu  bagaimana implementasi  kebijakan  peraturan  daerah  provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak?
Untuk  menjawab  rumusan  tersebut  penulis  mencoba  menjelaskan    beberapa  pendapat informan  diatas,  bahwa  bisa  disimpulkan  terutama  dalam  hal  Dimensi  seperti  yang  disampaikan diatas, mulai dari Camat Kalanganyar, Satgas Covid, Akademisi, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Akhirnya peneliti melihat ke 9 (sembilan) variabel
Implementasi    yang  telah  disampaikan  oleh  Merilee  S.  Grindle,  terhadap  penelitian  ini  yang berjudul tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak pada prinsipnya sudah  baik,  walaupun  harus  dimaksimalkan  terutama  pada  penyelenggaran  teknis  dilapangan sebagaimana  yang  diharapkan  bersama.  Adapun  hasil  interpretasi  peneliti  dalam  kesempatan  ini berdasarkan  teori  Implementasi  oleh  Merilee  S.  Grindle  ,  yaitu  ditinjau  dari  kepentingan- kepentingan  mempengaruhi.  Pada  prinsipnya  sangat  berpengaruh  bagi  masyarakat  Kecamatan Kalanganyar,  terutama  yang  terkena  dampak  dari  adanya  pandemic  covid-19  ini,  walaupun sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Camat Kalanganyar berdampak pada seluruh perencanaan di Birokrasi Pemerintahan atau kegiatan Masyarakat lainha yang secara otomatis beberapa kegiatan baik  kegiatan  Pemberdayaan,  Pembinaan  dan  yang  lebih  terpenting  kegiatan  pembangunan  harus dialihkan kepada kegiatan yang berhubungan dengan skala prioritas penggunaan Anggaran dengan mengalokasikan pembelian alat-alat penunjang untuk pengurangan covid-19 ini, karena dengan hal tersebut  implementasi  kebijakan  ini  bisa  dapat  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan oleh kita semua sebagai warga Negara yang baik
Tipe manfaat
Pada prinsipnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentu sangat besar karena pada saat itu  pemerintah  memberlakukan  pembatasan  social  berskala  besar,  pengurangan  aktivitas  yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, usaha pendidikan bahkan peribadatan karena pada waktu itu tingginya  angka  yang  terdampak  dari  covid-19,  seiring  dengan  hal  tersebut  berdampak  pula  juga mengenai  ekonomi  masing-masing  warga  tak  terkecuali  masyarakat  Kecamatan  Kalanganyar, karena  kebijakan  tersebut  salah  satu  solusi  yang  harus  diambil  sebagai  langkah  cepat  dari pemerintah terhadap warganya dalam masa sulit yaitu covid-19 ini.
Derajat perubahan yang ingin dicapai Bahwa  perubahan  yang  ingin  dicapai  diberlakukannya  kebijakan  pemerintahan  sangat membantu  kebisaaan-kebisaaan  masyarakat  dalam  kegiatan  sehari-hari  terutama  pada  penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti penggunaan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer  atau  pengurangan  mobilitasi  ditempat  umum  sebagai  wujud  dari  penekanan  angka masyarakat yang terkena dampak covid-19 pada saat itu sangat berpengaruh sekali bagi warga atau masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  adanya  wabah  virus  corona  ini,  artinya  masyarakat  sangat merasakan perubahan yang cukup membantu dengan adanya kebijakan tersebut.
Letak  pengambilan  keputusan  pada  prinsipnya  menyimpulkan  bahwa  pengambilan keputusan  ini,  selain  Presiden  Republik  Indonesia,  lau  Kementerian  Desa,  Pemerintah  Daerah, Pemerintah  Kecamatan  dan  yang  menjadi  ujung  tombak  adalah  Pemerintahan  Desa  yaitu  Kepala Desa,  walaupun  kebijakan  ini  berlaku  menyeluruh  bagi  masyarakat  Indonesia  tetapi  teknis  yang lain diatur oleh masing-masing desa tersebut.
Pelaksana  program  pada  prinsipnya  Pelaksana  program  pada  kegiatan  ini  element pemerintah  dan  masyarakat  karena  pada  prinsipnya  terutama  pada  penyebaran  covid-29  ini diperlukan  kesadaran  tidak  hanya  dari  unsur  pemerintah  melakukan  masyarakat  itu  sendiri keduanya  mempunyai  peran  dan  tangungjawab  masing-masing  dalam  mensukseskan  kebijakan pemerintah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan Covid-  19.  Sumber-sumber  daya  yang  digunakan  bahwa  pelibatan  semua  elemen  yang  bisa diperbantukan  untuk  kelancaran  program  ini,  terutama  sumber-sumber  daya  yang  digunakan, menyimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan sudah dimaksimalkan karena pada prakteknya diilapangan  kegiatan  ini  sukses  mana  semua  elemen  masyarakat  karena  ini  merupakan  kekuatan dari Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 bisa dimaksimalkan dengan baik.
Kekuasaan,  kepentingan-kepentingan,  dan  strategi  dari  actor  yang  terlibat  pada  prinsipnya bahwa melibatkan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran kegiatan ini, terutama pihak-pihak aparatur pemerintah dalam hal ini para perangkat desa, Babinsa dan bhabinkamtibmas dan  beberapa  orang  lain  lagi  yang  relevan.  karakteristik  lembaga  rezim  yang  berkuasa    pada prinsipnya  menyimpulkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak  yaitu  Kekuasaan,  kepentingan-kepentingan,  dan  strategi  dari  actor  yang  terlibat, menyimpulkan  bahwa  melibatkan  semua  elemen  yang  bisa  diperbantukan  untuk  kelancaran kegiatan  ini,  terutama  pihak-pihak  Aparatur  Pemerintah  dimasing-masing  tingkatan,  para  Tenaga Kesehatan,  Perangkat  Desa,  Babinsa  dan  Bhabinkamtibmas  dan  beberapa  orang  lain  lagi,  yang jelas bagaimana tujuan dari kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik.
Tingkatan kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana pada prinsipnya dalam menerapkan kebijakan  ini  lumayan  memperlukan  kesabaran  yang  tinggi,  apalagi  virus  ini  merubahant  tatanan kebisaaan  sehari,  seperti  penggunaan  masker,  mencui  tangan  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang berdampak  langsung  dengan  adanya  virus  covid-19,  kemudian  ketika  berbicara  mengenai  hal  ini tentu  diawal-awal  masyarakat    sangat  sulit  seperti  contoh  pengunaan  masker,  karena  masyarakat belum  teribasa  dengan  hal  itu,  kemudian  pembatasan  kegiatan  social  lainnya  sama  sangat  sulita, walaupun  berangsur-angsur  mulai  mematuhi  dengan  kebijakan  ini.  Faktor  penghambat  dan Pendukung  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  di  Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten  Lebak.  Dalam pelaksanaan  kebijakan  tidak  luput  dari  beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya,  baik  faktor pendukung maupun faktor penghambat.
Adanya  factor  pendukung  paling  penting  dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Peraturan  Daerah Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  di  Kecamatan Kalanganyar  Kabupaten  Lebak  dengan  adanya  Sumber  Daya  Manusia  yang  bisa  dimanfaatkan disemua  masing-masing  tingkatan  baik  tingkat  Daerah,  Kabupaten,  Kecamatan  bahkan  ditingkat Desa,  karena  salah  satu  dari  kebijakan  tersebut  yaitu  dengan  dibentuknya  tim  Satuan  Tugas (Satgas)  Penanggulangan  Covid-19,  karena  ini  merupakan  bentuk  kongkrit  dan  ikhtiar  dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta  salah  satu  solusi  yang  harus  diambil  sebagai  langkah  cepat  dari  pemerintah  terhadap warganya  dalam  masa  sulit  yaitu  covid-19  ini,  untuk  bisa  menekan  tingginya  kasus  Covid-19  di Kecamatan  Kalanganyar  sehingga  pada  hakikatnya  kebersamaan,  kesadaran  dari  masing-masing orang dalam menanggulangi penyebaran covid-29 ini bisa diminimalisir dengan maksimal.
Dalam  setiap  implementasi  kebijakan,  selain  adanya  factor  pendukung  pasti  ada  factor penghambat  yang  dalam  masalah  ini  dinilai  bersamalah  dan  menjadi  penghambat  dalam implementasi,  adapun  factor  penghambat  tersebut  seperti  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk menggunakan masker atau melakukan kegiatan ditempat umum, padahal penyebaran covid-19 ini bisa  melalui  interakasi  satu  sama  lain,  lalu  faktor  penghambat  lainnya  adalah  seperti  Kurangnya koordinasi sesama petugas, terbatasnya fasilitas sarana dan prasaran dalam menunjang regulasi ini, tidak  seimbangnya  jumlah  petugas  yang  ada  dilapangan  dengan  jumlah  masyarakat  yang  ada terutama di Kecamatan Kalanganyar, dan minimnya pengalaman dalam menangani kasus pandemic covid-19 ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas  yang  telah  dilakukan  penelitian  mengenai  Kebijakan Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Penanggulangan  Covid-  19  di Kecamatan  Kalanganyar  Kabupaten  Lebak,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  bahwa kepentingan-kepentingan  mempengaruhi,  Pada  prinsipnya  sangat  berpengaruh  bagi  masyarakat Kecamatan Kalanganyar, terutama yang terkena dampak dari adanya pandemic covid-19 ini. Tipe manfaat, pada prinsipnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentu sangat besar karena pada saat itu pemerintah memberlakukan pembatasan social berskala besar, pengurangan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, usaha pendidikan bahkan peribadatan karena pada waktu itu tingginya  angka  yang  terdampak  dari  covid-19.  Derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai,  bahwa perubahan  yang  ingin  dicapai  diberlakukannya  kebijakan  pemerintahan  sangat  membantu kebisaaan-kebisaaan  masyarakat  dalam  kegiatan  sehari-hari  terutama  pada  penerapan  Pola  Hidup Bersih  dan  Sehat  (PHBS).  Letak  pengambilan  keputusan,  pada  prinsipnya  menyimpulkan  bahwa pengambilan  keputusan  ini,  selain  Presiden  Republik  Indonesia,  dan  Kementerian  Desa,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan yang menjadi ujung tombak adalah Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Pelaksana program, pada prinsipnya Pelaksana program pada kegiatan ini element  pemerintah  dan  masyarakat.    Sumber-sumber  daya  yang  digunakan,  bahwa  pelibatan semua  elemen  yang  bisa  diperbantukan  untuk  kelancaran  program  ini,  terutama  sumber-sumber daya  dimasing-masing  wilayah  yaitu  kecamatan  Kalanganyar.  Kekuasaan,  kepentingan- kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat, pada prinsipnya bahwa melibatkan semua elemen yang bisa diperbantukan untuk kelancaran kegiatan ini. Karakteristik lembaga rezim yang berkuasa, pada  prinsipnya  menyimpulkan  bahwa  melibatkan  semua  elemen  yang  bisa  diperbantukan  untuk kelancaran  kegiatan  ini,  terutama  pihak-pihak  Aparatur  Pemerintah  dimasing-masing  tingkatan, para  Tenaga  Kesehatan,  Pemerintahan  Desa.  Tingkatan  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari pelaksana,  pada  prinsipnya  dalam  menerapkan  kebijakan  ini  lumayan  memperlukan  kesabaran yang tinggi.

## SARAN
Pemerintah  Kalurahan  Pandowoharjo  perlu  melakukan  evaluasi  terhadap  program/kegiatan yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  stunting.  Evaluasi  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaiman program  atau  kegiatan  berjalan  secara  keseluruhan  dan  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi penghambat  dan  nantinya  akan  bahan  perbaikan  untuk  tahun-tahun  selanjutnya.  Memperhatikan tempat  seperti  poskedes  Kalurahan  Pandowoharjo  yang  harus  di  renovasi  agar  lebih  luas  dan nyaman. Kader-kader pendamping posyandu perlu melibatkan peran masyarakat yang mempunyai UMKM  makanan  sehat  di  Kalurahan  Pandowoharjo  yang  bertujuan  agar  saling  membantu perekonomian  masyarakat  dan  menjadikan  kader  pendamping  sebagai  contoh  yang  baik.  Ibu balita/hamil/orang  tua  lebih  memperhatikan  tumbuh  kembang  anaknya  agar  dapat  menegetahui kesehatan  anaknya  dan  mengurangi  makanan-makanan  yang  dapat  gizi  anak  buruk,  supaya  tidak terjadi/terindikasi stunting.

## REFERENSI
Abdul  Wahab,  Solichin.  2012.  Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksa
Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
Agung  Djojosoekarto,  Dinamika  Dan  Kapasitas  DPRD  Dalam  Tata  Pemerintahan  Demokratis, Jakarta: Konrad Adeneur Stiftung, 2004
Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung:Pustaka Setia
Arikunto. Suharsimi. 2016. Metodologi Penelitian. PT. Rineka. Jakarta
Budiarto,  Rachman,  dkk,  (2015).  Pengembangan  UMKM  Antara  Konseptual  dan  Pengalaman Praktis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Dye, Thomas R Understanding Public Policy, NewJersey: Prentice Hall. 2011
Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy.Jakarta
Eyestone, Robert. The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merril. 1971.
Faisal, Sanapiah. (2020). Format-format Penelitian Sosial. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork:McGraw-Hill.
Grindle,  Merilee  S.  1980.  Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World,  Princnton University Press, New Jersey
Hogwood and Gunn. (2003). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Balai Pustaka.
Irawan Suntaro dan Hasan Hariri, 2015, KebijakanPublik, Graha Ilmu, Yogyakarta
Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Kartasasmita.  2015.  Pemerintahan.  Bandung:  AngkasaLabolo,  Muhadam.  2014.  Memahami  Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Kelapa Gading Permai
Mazmanian,  Daniel  A  and  Paul  A.  Sabatier.  1983.  Implementation  and  Public  Policy,  Scott Foresman and Company, USA
Meleong. 2015.    Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Miles,M.B,  Huberman,A.M,  dan  Saldana,J.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Muhamad. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Aceh. Unimal Press
Muhadjir, Darwin. (2015). Teori Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Nakamura,  Robert.  T  dan Frank  Smallwood,(1980). The  Policics  of  Policy  Implementation,  New York: St Martin Press
Nasution (2003). Meteode Penelitian Naturalistrik Kualitatif. Bandung : Tarsito.
Nugroho,  Riant.  2011.  Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Purwanto dan Sulistyastuti. 2016.    Implementasi Kebijakan Publik:Gava Media.Jogjakarta.
Spradley, James P. (2007). Metode Etnografi. Yogyakarta : Tiara Wacana
Strong, C.F.(2011).Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung,
Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suharno. (2016). Kebijakan Publik. Jakarta: Rinekas
Syafi’ie, Inu Kencana. (2003). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (Bandung: Refika Aditama)
Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (2005). (New Jersey: Pearson Education Inc.,.
Van  Meter,  Donal  dan  Van  Horn,  Carl  E.  1975.  The  Policy  Implementation  Process  Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society.
Wiliam n. Dunn. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press
Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media