Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS)

## Hanik Maesaroh
Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: hanikmaesyaroh@gmail.com

## Abstrak
Murabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan BPRS. Penggunaan murabahah sebagai salah satu akad  pembiayaan  mengikat  BPRS  untuk  mematuhi  aturan yang berlaku atasnya. Makalah ini merupakan analisis singkat tentang  permasalahan  mengenai  konsep  pelunasan  angsuran dalam  pembiayaan  murabahah  pada  BPRS  yang  dilatar belakangi  adanya  nasabah  yang  mendapatkan  potongan ketika  melakukan  pelunasan  lebih  cepat  dari  masa  yang diperjanjikan.  Adapun  hasilnya  bahwa  persetujuan  potongan pelunasan merupakan hak prerogatif bank berdasarkan fatwa DSN  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang  potongan  pelunasan dalam  murabahah,  bahwa  potongan  pelunasan  tersebut  tidak diperjanjikan  diawal  akad  dan  dalam  praktiknya  dianggap tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  menentang time value of money .
Kata kunci: murabahah, angsuran, BPRS
A. Pendahuluan Kehadiran  perbankan  berfungsi  melayani  masyarakat  di daerah  pedesaan  atau  pinggiran,  atau  biasa  dikenal  dengan rural  banking .  Di  Indonesia, rural  banking diakomodasi dalam  bentuk  lembaga  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan ini  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di  daerah  pedesaan  atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank  umum, baik  dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.
Berdirinya  BPR  Syariah  di  Indonesia selain  didasari  oleh tuntutan  bermu'amalah  secara  Islam  yang  merupakan keinginan kuat dari sebagian besar ummat Islam di Indonesia,
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
140
juga  sebagai  langkah  aktif  dalam  rangka  restrukturisasi perekonomian  Indonesia  yang  dituangkan  dalam  berbagai paket  kebijaksanaan  keuangan,  moneter,  perbankan  secara umum.  Secara  khusus  adalah  mengisi  peluang  terhadap kebijaksanaan  yang  membebaskan  bank  dalam  penetapan tingkat  suku  bunga  ( Rate  Interest ),  yang  kemudian  dikenal dengan  sistem  perbankan  bagi  hasil  atau  sistem  perbankan Islam. 1
Untuk  memberikan  pelayanan  kepada  nasabah,  BPRS mempunyai  beberapa  produk  dan  jasa  yang  siap  bersaing dengan  produk  dan  jasa  bank  lainnya,  salah  satunya  melalui pembiayaan murabahah. Produk murabahah adalah  salah satu model pembiayaan dalam BPRS dengan memakai prinsip jual-beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan  yang  disepakati,  dengan  pihak  bank  selaku penjual  dan  nasabah  selaku  pembeli,  atau  sebagai  dana talangan.  Karakteristiknya  adalah  penjual  harus  memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan  sebagai  tambahannya.  Pembayaran  dapat dilakukan  secara  angsuran  sesuai  dengan  kesepakatan bersama.  Jangka  waktu  pembiayaan  tersebut  tidak  dapat dirubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan waktu, maka  perubahan  ini  harus  disetujui  oleh  BPRS  maupun nasabah terlebih dahulu.
BPRS  dalam  praktiknya  dapat  memberikan  kebijakan pengurangan  atas  jumlah  hutang  bilamana  nasabah  dapat melunasi semua angsurannya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pinjaman tersebut  nilainya  menjadi  lebih  murah  karena  dipercepatnya pelunasan  hutang.  Sampai  pada  akhirnya  pembahasan tentang  potongan  pelunasan  dalam murabahah diperkuat oleh Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002. Oleh karena itu, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  tentang pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah BPRS.
Pada  tulisan  ini  penulis  membahas  keabsahan  pelunasan angsuran  sebelum  jatuh  tempo  dalam  pembiayaan
1 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana  Bank  Islam ,  cet.  ke-3,  (Yogyakarta  :  Dana  Bhakti  Prima  Yasa,
1999), hlm. 96.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
141
murabahah yang  lazim  dilakukan  oleh  BPRS.  Agar  fokus pembahasan dalam tema BPRS ini lebih terpusat, maka akan dipaparkan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  pertama  terkait dengan  pengertian  BPRS,  sejarah  berdirinya  BPRS,  tujuan BPRS, usaha-usaha dalam BPRS, dan pembiayaan dalam akad murabahah ,  serta  pelunasan  angsuran  sebelum  jatuh  tempo dalam BPRS.
B. Pembahasan

## A. Pengertian BPRS
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu. 2 Dalam  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. 3
Sebagai  lembaga  perbankan  BPRS  memilik  usaha  atau bisnis  seperti  bank  umum,  yakni  sebuah  lembaga  atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito  dan  simpanan  yang  lain  dari  pihak  yang  kelebihan dana (surplus  spending  unit) kemudian  menempatkanya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending  unit), melalui  penjualan  jasa  keuangan  yang  pada giliranya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  banyak. Akan  tetapi  jenis  usaha  yang  di  jalankan  Oleh  BPRS berperinsip  syariah  dan  jenis  usahanya  pun  terbatas,  yang dalam  kegiatanya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Artinya  disini  BPRS  jauh  lebih  sempit  jika dibandingkan  dengan  kegiatan  bank  umum,  kegiatan operasional  BPRS  secara  umum  terdiri  dari  tiga  pokok
2 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan.
3 Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan. Lihat  juga  Pasal  1  ayat  (9)  Undang-undang Nomor 21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
142
kegiatan yakni menghimpun dana, menyalurkan dana kepada nasabah dan produk jasa perbankan lain. 4
Pelaksanaan  BPR  yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999  tanggal  12  Mei  1999    tentang  Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 5 Dalam hal ini,  secara  teknis  BPRS  bisa  diartikan  sebagai  lembaga keuangan  sebagaimana  BPR  konvensional  yang  operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

## B. Sejarah Berdirinya BPRS
Status  hukum  BPR  diakui  pertama  kali  dalam  Paket Kebijakan  Oktober  (Pakto)  tanggal  27  Oktober  1988,  sebagai bagian  dari  Paket  Kebijakan  Keuangan,  Moneter,  dan Perbankan.  Secara  historis,  BPR  adalah  penjelmaan  dari banyak  lembaga keuangan, seperti bank  desa, lumbung desa, bank  pasar,  Bank  Pegawai  Lumbung  Pilih  Nagari  (LPN), Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD),  Bank  Kredit  Desa  (BKD), Badan  Kredit  Kecamatan  (BKK),  Kredit  Usaha  Rakyat  Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan  dengan  itu. 6 Sejak  dikeluarkannya  UU  No.  7 tahun 1992, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin Menteri Keuangan.
Berdirinya  BPRS  tidak  terlepas  dari  pengaruh  berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebegaimana disebutkan sebelumnya.  Cikal  bakal  lahirnya  bank  syariah  di  Indonesia pertama  kali  dirintis  dengan  mendirikan  tiga  BPR  Syariah, yaitu : 7
1. PT BPR Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung;
4 Cand Taswan, Manajemen Perbankan (Konsep) Teknik & Aplikasi , (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm.6.
5 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : Grafiti, 1999), hlm 159.
6 Subagyo, dkk., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Yogyakarta
: STIE YKPN, 2002), hlm. 118.
7 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis  Praktis ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2012),  hlm.  198.  Lihat  juga  Heri Sudarsono, B ank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi , edisi 3, cet. ke-2, (Yogyakarta : ekonesia, 2012), hlm. 94.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
143
2. PT  BPR  Berkah  Amal  Sejahtera,  Kec.  Padalarang, Bandung;
3. PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung.
Tanggal  8  Oktober  1990,  ketiga  BPR  Syariah  tersebut telah  mendapatkan  izin  prinsip  dari  Menteri  Keuangan  RI. Selanjutnya  dengan  bantuan  asistensi  teknis  dari  Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan  pelatihan  dan  pertemuan  para  pakar perbankan.  Pada  tanggal  25  Juli  1991,  BPR  Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI. Lembaga-lembaga penunjang dibentuk untuk mempercepat proses berdirinya BPRS di Indonesia, yaitu: 8 1. ISED  (Institute  For  Syariah  Economic  Development) yang bertugas untuk melaksanakan program pendirian/pemberian  bantuan  teknis  pendirian  BPR- BPR  Islam  di  Indonesia,  khususnya  daerah  potensial umat Islam.
2. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS). YPPBS  merupakan  suatu  bentuk  kerjasama  antara Bank  Muamalat  Indonesia  dengan  ICMI.  yayasan  ini di  bentuk  dalam  rangka  membantu  perkembangan dan penyebaran BPR-BPR syariah di seluruh tanah air. Adapun kegiatan kegiatannya meliputi : a) Pendidikan,  baik  tingkat  basic  untuk  para  sarjana yang  baru  lulus  dari  perguruan  tinggi,  maupun intermediate bagi para praktisi yang telah memiliki minimal 2 tahun pengalaman di sektor perbankan.
b) Membantu proses pendirian
c) Memberikan technical assistance .
C. Tujuan BPRS Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR  syariah  di  dalam  perekonomian,  yaitu  sebagai berikut : 9
8 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga- lembaga  terkait  (BAMUI  &  Takaful)  di  Indonesia, cet.  Ke-2,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 110. Lihat juga Karnaer Perwaatmadja dan M. Syafi Antonio, hlm. 97.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
144
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat  golongan  ekonomi  lemah  yang  pada umumnya  berada  di  daerah  pedesaan.  Hal  ini  untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga. 2. Menambah  lapangan  kerja,  terutama  di  tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina  semangat ukhuwah  Islamiyah melalui kegiatan  ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan  per  kapita  menuju  kualitas  hidup  yang memadai.
4. Mempercepat  perputaran  aktivitas  perekonomian karena sektor real akan bergairah.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu disusun strategi operasional pencapaiannya, yaitu :
1. BPR syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya  permintaan  fasilitas,  melainkan  bersifat aktif  dengan  melakukan  sosialisasi/penelitian  kepada usaha-usaha  yang  berskala  kecil  yang  perlu  dibantu tambahan  modal,  sehingga  memiliki  prospek  bisnis yang baik; 2. BPR  syariah  memiliki  jenis  usaha  yang  waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil; 3. BPR  syariah  mengkaji  pangsa  pasar,  tingkat kejenuhan,  dan  tingkat  kompetitifnya  produk  yang akan diberi pembiayaan.
D. Usaha-usaha BPRS
BPRS  pada  dasarnya  dapat  memberikan  jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain : 10
1. Mobilisasi Dana Masyarakat BPRS  akan  mengarahkan  dana  masyarakat  dalam berbagai  bentuk  seperti:  menerima  simpanan wadi'ah , menyediakan  fasilitas  tabungan,  dan  deposito  berjangka.
9 Ibid., hlm.  112.  Lihat  juga  Karnaer  Perwaatmadja  dan  M.  Syafi Antonio, hlm. 96.
10 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam , hlm. 104-106. Lihat juga Heri Sudarsono, B ank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi , hlm. 95-97.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Fasilitas  ini  dapat  dipergunakan  untuk  menitip  infaq, shadaqah,  dan  zakat,  mempersiapkan  ongkos  naik  haji (ONH),  merencanakan  qurban,  aqiqah,  khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan serta  dapat  juga  dimanfaatkan  untuk  menitipkan  dana yayasan,  masjid,  sekolah,  pesantren,  organisasi,  badan usaha dan lain-lain.
a. Simpanan Amanah Bank  menerima  titipan amanah ( trustee  account ) berupa dana infaq, shadaqah, dan zakat, karena bank dapat  menjadi  perpanjangan  tangan baitul  maal dalam  menyimpan dan menyalurkan dana  umat agar dapat  bermanfaat  secara  optimal.  Disebut  dengan titipan amanah karena  bentuk  perjanjian  adalah wadi'ah yaitu  titipan  yang  tidak  menanggung  resiko. Namun  demikian,  bank  akan  memberikan  kadar profit  (berupa  bonus)  dari  bagi  hasil    yang  didapat bank melalui pembiayaán kepada nasabahnya.
b. Tabungan Wadi'ah Bank  menerima  tabungan  ( saving  account ),  baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas.  Akad  yang  diikat  oleh  bank  dengan  nasabah dalam bentuk wadi'ah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung  resiko  kerugian,  serta  bank  akan memberikan  bonus  kepada  nasabah.  Bonus  itu diperoleh  bank  dari  bagi  hasil  dan  kegiatan pembiayaan  kredit  kepada  nasabah  lainnya.  Bonus tabungan wadi’ah dapat diperhitungkan secara harian dan dapat dibayarkan setiap bulannya.
c. Deposito Wadi'ah Mudharabah Bank  menerima  deposito  berjangka  ( time  and investment  account )  dari  nasabahnya.  Akad  yang dilakukan  dapat  berbentuk wadi'ah dan  dapat  pula berbentuk mudharabah. Lazimnya  jangka  waktu deposito  adalah  1,  3,  6,12  bulan  dan  seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.
2. Penyaluran Dana
a. Pembiayaan Mudharabah
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
146
Pembiayaan mudharabah adalah  suatu  perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha (nasabah),  dimana  pihak  bank  menyediakan pembiayaan  modal  usaha  atau  proyek  yang  dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.
b. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah  suatu  perjanjian pembiayaan  antar  bank  dengan  pengusaha,  dimana baik  pihak  bank  maupun  pihak  pengusaha  secara bersama  membiayai  suatu  usaha  atau  proyek  yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil.
c. Pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil Pembiayaan Bai’  Bithaman  Ajil adalah  suatu perjanjian  pembiayaan  yang  disepakati  antara  bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk  pembelian  barang/ assets yang  dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.
Nasabah  akan  membayar  secara  mencicil  dengan mark-up yang  didasarkan  atas opportunity  cost project (OCP).
d. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah adalah  suatu  perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank  menyediakan  pembiayaan  untuk  pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah,  yang  akan  dibayar  kembali  oleh  nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).
e. Pembiayaan Qardhul Hasan Pembiayaan qardhul  hasan adalah  perjanjian pembiayaan  antara  bank  dengan  nasabah  yang dianggap  layak  menerima  yang  diprioritaskan  bagi pengusaha  kecil  pemula  yang  potensial  akan  tetapi tidak  mempunyai  modal  apapun  selain  kemampuan berusaha,  serta  perorangan  lainnya  yang  berada dalam  keadaan  terdesak,  dimana  penerima  kredit hanya  diwajibkan  mengembalikan  pokok  pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
147

## 3. Jasa Perbankan lainnya
Bank  secara  bentahap  akan  menyediakan  jasa memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan  inkaso,  pembayaran  rekening  listrik,  air,  telepon angsuran  KPR.  Selain  itu  juga  mempersiapkan  bentuk pelayanan  berupa  talangan  dana  ( bridging  financing ) yang didasarkan atas akan pembiayaan bai' salam 11 .
E. Potongan  Pelunasan  dalam  Pembiayaan  pada Akad Murabahah
1. Pengertian Murabahah Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna:  saling)  yang  diambil  dari  bahasa  Arab,  yaitu ar-ribhu ( ْب ِرلا ُح )  yang  berarti  kelebihan  dan  tambahan (keuntungan). 12 Jadi, murabahah diartikan dengan saling menambah  (menguntungkan).  Sedangkan  definisi  para ulama  terdahulu murabahah adalah  jual  beli  dengan modal  ditambah  keuntungan  yang  diketahui.  Hakikatnya adalah  menjual  barang  dengan  harga  (modal)  yang diketahui  penjual  dan  pembeli  dengan  tambahan keuntungan yang jelas. Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan
pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan  seterusnya  tergantung  kesepakatan).  Pembiayaan murabahah diberikan  kepada  nasabah  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan produksi ( inventory ). 13
Menurut Adiwarman Karim, murabahah adalah suatu penjualan  barang  seharga  barang  tersebut  ditambah keuntungan  yang  disepakati.  Misalnya,  seseorang membeli  barang  kemudian  menjualnya  kembali  dengan keuntungan  tertentu.  Berapa  besar  keuntungan  tersebut dapat  dinyatakan  dalam  nominal  rupiah  tertentu  atau
11 Bai'  salam artinya  proses  jual  beli  dengan  pembayaran  yang dilakukan secara advance, manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.
12 Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi, Fiqh  Ekonomi Keuangan  Islam ,  terj.  Abu  Umar  Basyir,  (Jakarta:  Darul  Haq,  2004),  hlm. 198.
13 Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, hlm. 25.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
148
dalam  bentuk  persentase  dari  harga  pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. 14
Sedangkan  menurut  Fatwa  DSN  No:  04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih sebagai  laba. 15 Jadi  pembiayaan murabahah adalah pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  kepada nasabah  untuk  melakukan  kegiatan  jual  beli  yang pembayaraan  uangnya  bisa  diangsur  tiap  bulannya  dan pihak  bank  menyebutkan  harga  asal  disertai  keuntungan pihak  bank  yang  telah  disepakati  bersama  dengan kerelaan masing-masing pihak.
2. Landasan Hukum Potongan Pelunasan dalam
Pembiayaan pada Akad Murabahah Dasar hukum potongan pelunasan dalam pembiayaan pada akad murabahah adalah sebagai berikut :
a. Al-Qur’an
1) Surat an-Nisa’ ayat 29
اهيأآي نيِذﱠلا اونمآ اولُكأْتﻻ مكلَاومأ مكنيب ﻞِب ِﻞِطاب ﱠﻻِإ نأ نوكت ة ًراجِت نﻋ ٍضارت مكن ِم 16
“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian saling  memakan  (mengambil)  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  sukarela  di antaramu”.
2) Surat al-Baqarah ayat 275
ﱠﻞحأ َو ُﷲ عيبلْا و مرح ابرلا 17
“Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba”
b. Hadis Nabi
ْنَﻋ ْيِبُأ ٍدْيِعس ي ِرْدخْلا َي ِضر َ ُ هْنﻋ ﱠنا ْوسر ل ِﷲ ﻰﱠلَﺻ ﷲ ِهْيَلﻋ ِهلا َو َمﱠلَس َو َلاَق : اَمﱠنِإ عيَبلا ْنﻋ ٍضا َرت ) هاور يقهيبلا نباو هجام و هححﺻ نبا نابح ( 18
14 Adiwarman A. karim , Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm.103.
15 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. 16 an-Nisa’ [4]: 29.
17 al-Baqarah [2]: 275.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Dari  Abu  Sa’id  Al-Khudri  r.a.  bahwa  Rasulullah SAW  bersabda  :  "Sesungguhnya  jual  beli  itu harus  dilakukan  suka  sama  suka."(HR.  al- Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
c. Kaidah fiqh
ُﻞﺻَﻷَا ﻰِﻓ ِتَﻼماعمْلا ُةحابِﻹْا ﱠﻻِإ ْنَأ ﱠلدي ٌﻞيِلد ﻰَلﻋ اهِمي ِرحت “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” d. Fatwa DSN MUI Dewan  Syari’ah  Nasional  menetapkan  aturan tentang murabahah sebagaimana  tercantum  dalam Fatwa  DSN  MUI  Nomor  04/DSN  MUI/IV/2000 tertanggal  1  April  2000  tentang Murabahah .  Selain itu,  Fatwa  DSN  Nomor  23/DSN-MUI/III/2002 mengenai  potongan  pelunasan  dalam murabahah dan Fatwa  DSN  No.  46/DSN-MUI/II/2005  tentang potongan tagihan murabahah.
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad

## Murabahah
Adapun  rukun  dan  syarat  pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut : 19
a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) :
1) Cakap hukum.
2) Sukarela  (ridha),  tidak  dalam  keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan. b. Objek yang diperjualbelikan :
1) Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang.
2) Bermanfaat. 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
4) Merupakan  hak  milik  penuh  pihak  yang berakad, dan
18 Ibnu Majah , Sunan Ibnu Majah , (Darul Fikri), hlm. 737.
19 Nurul Huda dan Mohammad heykal, Lemabaga Keuangan Islam :
Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis, ( Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2013), hlm. 46.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
150
5) Sesuai  spesifikasinya  yang  diterima  pembeli dan diserahkan penjual.
c. Akad/ sighat :
1) Harus  jelas  dan  disebutkan  secara  spesifik dengan siapa berakad.
2) Antara ijab Kabul (serah terima) harus selaras baik  dalam  spesifikasi  barang  maupun  harga yang disepakati.
3) Tidak  mengandung  klausul  yang  bersifat menggantungkan  keabsahan  transaksi  pada hal/kejadian yang akan datang, dan
4) Tidak  membatasi  waktu,  misal  :  saya  jual  ini kepada  anda  untuk  jangka  waktu  10  bulan setelah itu jadi milik saya kembali.
F. Analisis  Potongan  Pelunasan  Angsuran  Sebelum Jatuh  Tempo  dalam  Pembiayaan Murabahah di BPRS
Pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah salah satunya  pembiayaan  produk murabahah . Murabahah merupakan  bentuk  jual  beli  antara  BPRS  dan  nasabah dengan  proses  negosiasi  yang  telah  disepakati  dan tertuang  dalam  suatu  akad.  Alasan  nasabah  banyak menggunakan  produk  tersebut  karena  dianggap  lebih efektif dan efisien. Selain itu, nasabah  diberi kemudahan untuk  mengetahui  kejelasan  tentang  harga  pokok  dan keuntungan  (margin)  BPRS  serta  angsuran  selama pembiayaan berlangsung.
Selanjutnya, nasabah diperkenankan melunasi
pembiayaan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan.
Sebab  bagi  BPRS,  pelunasan  lebih  awal  merupakan  hal yang  baik  karena  mengurangi  beban  pengawasan  dan administrasi  di  masa  depan. Seperti  yang  tertera  dalam Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang  potongan tagihan murabahah bahwa  dalam  hal  nasabah  telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Dan bahwa penghargaan dan keringanan  tersebut  merupakan mukafa’ah  tasyji’iyah
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
(insentif) yang dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran. 20
Potongan  pelunasan  dapat  diberikan  dengan  cara memberikan  potongan  atas  piutang murabahah dan potongan  margin  keuntungan  yang  belum  diakui. Pemberian  potongan  dapat  diberikan  secara  langsung dengan  mengurangi  sejumlah  tertentu  dari  total  piutang murabahah dan  sejumlah  tertentu  dari  total  margin keuntungan. 21 Sebagaimana  Fatwa  DSN  no.  23/DSN- MUI/III/2002  jika  nasabah  dalam  transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat  dari  waktu  yang  telah  disepakati,  LKS  boleh memberikan  potongan  dari  kewajiban  pembayaran tersebut,  dengan  syarat  tidak  diperjanjikan  dalam  akad. Adapun  besar  potongan  diserahkan  pada  kebijakan  dan pertimbangan LKS yang bersangkutan. 22
Berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak  bank  hanya  bisa  memberikan  potongan  harga namun tidak bisa diperjanjikan dalam akad. Dalam fatwa tersebut  juga  dijelaskan  tidak  ada  ketentuan  bank diharuskan  memberikan  potongan.  Besarnya  potongan diberikan  atas  dasar  kebijakan  dari  BPRS  bersangkutan. Sehingga  penetuan  potongan  pelunasan  pembayaran pembiayaan murabahah pada  BPRS  akan  berbeda  beda antar BPRS.
Pemberian  potongan  pelunasan  piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut : 23
20 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.
21 Hotimatul  Adalah  dan  Fadlan, Pengaruh  Potongan  Margin (Muqashah  Ar-Ribhi)  Terhadap  Minatnasabah  Dalam  Memanfaatkan Pembiayaan  Murabahah  Di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (Bprs) Bhakti  Sumekar  (Studi  Kasus  Di  Kantor  Cabang  Bluto  Sumenep), Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Iqtishadia, STAIN Pamekasan :  2016,  hlm. 5.
22 Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.
23 Rizal Yaya dkk., Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 200.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
152
1. Diberikan  pada  saat  pelunasan,  yaitu  penjual  (bank) mengurangi  piutang murabahah dan  keuntungan
murabahah ; atau
2. Diberikan  setelah  pelunasan,  yaitu  penjual  (bank) menerima  pelunasan  piutang  dari  pembeli  dan kemudian  membayarkan  potongan  pelunasannya kepada pembeli.
Berikut  ini  contoh  kasus  pembiayaan murabahah sampai dengan mekanisme potongan pelunasannya : Ibu  Ani  seorang  pedagang  kelontong  mengajukan permohonan  pembiyaan  kepada  BPRS  setempat  sebesar Rp  5.000.000,-  selama  1  tahun  dengan  margin  3% pertahun untuk keperluan pembelian barang dagangan di tokonya. Keterangan pembiayaannya sebagai berikut : Plafon 5.000.000 Biaya pokok 5.000.000  :  12  bulan  =  416.666,666 perbulan Margin 3% pertahun  3%  x  5.000.000  =  150.000  (margin pertahun)  150.000  :  12  =  12.500  (margin perbulan) Total pembiayaan = 5.000.000 + 150.000 = 5.150.000 Angsuran perbulan = Biaya pokok + margin = 416.666,666  + 12.500 = 429.166,666  (perbulan) Tgl Angsur Tanggal angsuran Angsuran perbulan Sisa kewajiban 5Juni 2018 Rp 0 Rp 5.150.000 5 Juli 2018 Rp 429.166,666 Rp 4.720.833,333 5 Agt 2018 Rp 429.166,666 Rp 4.291.666,666 5 Sept 2018 Rp 429.166,666 Rp 3.862.500 5 Okt 2018 Rp 429.166,666 Rp 3.433.333,333 5 Nov 2018 Rp 429.166,666 Rp 3.004.166,666 5 Des 2018 Rp 429.166,666 Rp 2.575.000 5 Jan 2019 Rp 429.166,666 Rp 2.145.833,333 5 Feb 2019 Rp 429.166,666 Rp 1.716.666,666 5 Mar 2019 Rp 429.166,666 Rp 1.287.500
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
153 5 Apr 2019 Rp 429.166,666 Rp 858.333,3333 5 Mei 2019 Rp 429.166,666 Rp 429.166,666 5Juni 2019 Rp 429.166,666 Rp 0 an Angsuran / bln Sisa Kewajiban Namun , setelah  berjalan  angsuran  5  bulan,  Ibu  Ani ingin  melakukan  pelunasan  lebih  cepat  dari  waktu  yang sudah di tentukan, maka Ibu Ani menyampaikan niatnya kepada  pihak  BPRS,  melalui  lisan  maupun  tertulis, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak BPRS apakah boleh  pelunasan  dini  dan  di  beri  potongan  dari  sisa angsurannya  atau  tidak,  semua  tergantung  dari manajemen BPRS yaitu pimpinan cabang. Jika Ibu Ani ini termasuk  nasabah  yang  memiliki  kriteria  layak  untuk diberi  potongan  dari  sisa  angsurannya  (taat  membayar angsuran  dan  mempunyai  kemampuan  bayar  yang bagus), maka oleh pihak BPRS permohonannya dipenuhi dan  mendapatkan  potongan dari  sisa  kewajibannya.  Jadi perhitungan pelunasannya adalah :
Kekurangan = Total pembiayaan – angsuran selama 5
bulan = Rp 5.150.000 - (5 bulan x Rp 429.166,666) = Rp 3.004.166,666 Total pelunasan =  sisa  pelunasan  –  potongan (mengikuti kebijakan BPRS itu sendiri) = Rp 3.004.166,666  - Rp 25.000
= Rp 2. 979. 166,67
Bagi  nasabah,  dengan  dilakukannya  potongan pelunasan,  maka  kepercayaan  nasabah  kepada  bank meningkat . Selain  itu,  nasabah  akan  mendapatkan keuntungan  dari  potongan  pelunasan  tersebut,  serta terciptanya  hubungan  baik  antara  bank  dengan  nasabah. Berbeda  dengan  bank  konvensional,  jika  nasabah  akan melakukan  pelunasan  sebelum  jatuh  tempo,  maka  bank tersebut akan mewajibkan nasabah untuk membayar sisa kewajiban  pokok  ditambah  dengan  sisa  bunga  serta memberikan  pinalti  yang  berlipat  berupa  pembebanan bunga  atau  denda  dengan  jumlah  yang  telah  ditentukan. Itu  artinya,  pembiayaan  dalam  bank  konvensional
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
154
mengandung  unsur  riba  yang  dilarang  oleh  agama. Padahal, potongan pelunasan seharusnya merupakan hak prerogatif  bank  dalam  memberikan  keringanan  kepada nasabah.
Selain  itu,  bagi  BPRS  harus  siap  menerima  dampak dari  pelunasan  pembayaran  pembiayaan  sebelum  jatuh tempo  tersebut.  Keuntungan  margin  BPRS  berpeluang tidak  maksimal  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  di awal  perjanjian  karena  perubahan  nilai  uang  di  masa pembiayaan  tersebut  dilunasi.  Padahal  nilai  waktu  uang berpengaruh juga terhadap pendapatan BPRS, sebab uang memiliki nilai ekonomi yang perlu diperhitungkan. Hanya saja,  jika  pada akhirnya nasabah  mendapatkan  potongan karena dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka itu artinya BPRS rela akan konsekuensi di atas. Oleh karena  itu,  apa  yang  dilaksanakan  oleh  BPRS  tersebut tentunya  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah  yang  menentang time  value  of  money dan  telah sesuai  dengan  fatwa  DSN  No.  23/DSN-MUI/III/2002 yang  memaparkan  tidak  diperbolehkan  potongan pelunasan diperjanjikan diawal akad.

## C. Penutup
Dari hasil pemaparan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa  pelunasan  angsuran  sebelum  jatuh  tempo  dalam pembiayaan murabahah Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah (BPRS)  memang  sudah  semestinya  menerapkan  prinsip- prinsip  syari’ah  karena  pada  dasarnya  potongan  pelunasan tersebut  seharusnya  merupakan  hak  prerogatif  bank  dalam memberikan keringanan kepada nasabah dan juga menentang praktik time value of money sebagaimana dasar hukum yang melatar belakangi seperti pemaparan di atas.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018

## Daftar Pustaka
Adalah,  Hotimatul  dan  Fadlan, Pengaruh  Potongan  Margin (Muqashah  Ar-Ribhi)  Terhadap  Minatnasabah  Dalam Memanfaatkan  Pembiayaan  Murabahah  Di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (Bprs)  Bhakti  Sumekar (Studi  Kasus  Di  Kantor  Cabang  Bluto  Sumenep), Jurnal Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah  Iqtishadia,  STAIN Pamekasan : 2016.
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto, Lembaga  Keuangan  Syariah:  Suatu Kajian Teoritis Praktis , Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  no.  23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.
Huda,  Nurul  dan  Mohammad  heykal, Lemabaga  Keuangan Islam  :  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013. Karim  Adiwarman  A. ,  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Jakarta:
IIIT Indonesia, 2003.
Majah, Ibnu , Sunan Ibnu Majah , Darul Fikri.
Mushlih,  Abdullah  al-  dan  Shalah  ash-Shawi, Fiqh  Ekonomi Keuangan  Islam ,  terj.  Abu  Umar  Basyir,  Jakarta:  Darul Haq, 2004.
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  Muhammad  Syafi'i Antonio, Apa dan  Bagaimana  Bank  Islam ,  cet.  ke-3,  Yogyakarta  : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Islam dan  Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Grafiti, 1999. Subagyo,  dkk., Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya , Yogyakarta : STIE YKPN, 2002.
Sudarsono,  Heri,  B ank  Dan  Lembaga  Keuangan  Syariah: Deskripsi  Dan  Ilustrasi ,  edisi  3,  cet.  ke-2,  Yogyakarta: Ekonesia, 2012. Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga- lembaga terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia, cet. Ke- 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Hanik Maesaroh: Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
156
Taswan,  Cand, Manajemen  Perbankan  (Konsep)  Teknik  &
Aplikasi , Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010. Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang- undang Nomor 21  Tahun  2008 tentang  Perbankan Syariah.
Yaya,  Rizal  dkk., Akuntansi  Perbankan  Syariah  Teori  dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, 2013.