## PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA MONANO KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO
Tety Thalib STIA Bina Taruna Gorontalo tetythalib72@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memperoleh  gambaran  tentang program  pemberdayaan  perempuan  melalui  organisasi  PKK  Desa  Monano Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone  Bolango.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  program pemberdayaan  perempuan  melalui  organisasi  PKK  dalam  meningkatkan pendapatan melalui kegiatan yang dapat menggambarkan, memiliki pengaruh baik langsung  maupun  tidak  langsung,  mengevaluasi  program,  cara-cara  yang digunakan, dan mengidentifikasikan penerapan kebijakan program dengan jelas Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  sebagai  berikut:  Program  PKK  belum menggambarkan  kenyataan  sebenarnya  bahwa  keluarga  kaum  perempuan  telah memperoleh  program  yang  dapat  mensejahterkan  keluarganya.  Belum  memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan  kesejahteraan  keluarga  kaum  perempuan.    Belum  dievaluasi  secara berkesinambungan  sehingga  kurang  memiliki  dampak  manfaat  bagi  kemandirian kaum  perempuan.  Belum  menerapkan  dengan  baik  cara-cara  yang  digunakan sebagai  metode  dalam  melaksanakan  program  yang  dapat  dipahami  secara  baik oleh  kaum  perempuan.Belum  maksimal  mengidentifikasi  penerapan  kebijakan program  pemberdayaan  dengan  jelas  tentang  permasalahan  yang  dihadapi  kaum perempuan.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  maka  disarankan  perlunya  setiap  program pemberdayaan  perempuan  di  organisasi  PKK,  dapat  mengidentifikasi  penerapan kebijakan  program  pemberdayaan  dengan  jelas  tentang  permasalahan  yang dihadapi kaum perempuan secara maksimal.
Kata Kunci : Program, Pemberdayaan, Perempuan, Kesejahteraan, Keluarga
PENDAHULUAN Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menjamin “kesejahteraan  sosial”  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  melalui  berbagai kegiatan  pembangunan  nasional  dan daerah yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran    keberhasilan  pembangunan, dan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisik. Peningkatan  pendapatan  dan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan  yang  pro-kerakyatan, anti kemiskinan, dan anti kesenjangan.  Pembangunan  adalah
gerakan yang tidak sederhana, melainkan  sangat  kompleks  dan multidimensional untuk mendayagunakan segenap sumberdaya  manusia,  sumber  daya alam,  sumber  daya  ekonomi  dan sumberdaya budaya yang ada. Sebagai sebuah cita-cita, pembangunan ditujukkan untuk menjawab setiap kebutuhan manusia, apakah  itu  kebutuhan  fisik-ekonomi, mental-spritual, atau politik-sosial.
Dengan demikian,
pembangunan  memerlukan  cara  atau pedoman  tindakan  yang  terarah mengenai  bagaimana  meningkatkan pendapatan  tersebut.  Salah  satu  cara yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah selama  ini,  antara  lain  melalui organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui organisasi tersebut, pembangunan mensejahterakan masyarakat  miskin  dilakukan  dalam suatu  gerakan  nasional  yang  tumbuh dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat, dengan perempuan sebagai penggeraknya  menuju  terwujudnya keluarga  bahagia,  sejahtera,  maju dan  mandiri.  Adapun  program  yang tercantum  dalam  gerakan  tersebut meliputi  tugas  dan  fungsi  yang tertuang dalam 10 (sepuluh) Program Pokok PKK terdiri dari: penghayatan dan  pengalaman  Pancasila,  gotong royong, pendidikan dan keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah  tangga,  kesehatan,  kelestarian lingkungan  hidup  dan  perencanaan sehat. Program pembangunan mensejahterakan  masyarakat  melalui organisasi  PKK  tersebut,  sudah dilaksanakan sejak tahun 1972
berdasarkan  surat  kawat  Mendagri No.SUS.3/6/12, tanggal 27
Desember  1972.  Pada  saat  itu, organisasi PKK masih diterjemahkan sebagai  Pembinaan  Kesejahteraan
Keluarga  (PKK).  Di  era  reformasi saat  ini,  dimana  paradigma  baru pembangunan melalui otonomi daerah  telah  melahirkan  pokok- pokok  kesepakatan  antara  mengubah nama organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan
Keluarga di singkat PKK.
Melalui  organisasi  tersebut, berbagai  program  yang  disusun untuk  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  khususnya di  daerah  perdesaan.    Program- program yang telah digulirkan menggunakan pendekatan pemberdayaan.  Dalam  kegiatannya, program  pemberdayaan  diarahkan pada  10  (sepuluh)  program  PKK yang  pada  intinya  meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran  kaum  perempuan  agar potensi  yang  dimilikinya,  mampu mengubah  dirinya  dan  keluarganya kearah peningkatan pendapatan
Seperti halnya di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone  bolango,  kebijakan  program antara  lain  melalui  pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan tersebut  dilaksanakan  atas  dukungan bantuan dana subsidi dari Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango, yang  dialokasikan  melalui  anggaran Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Selain itu,  juga  didukung  melalui  dana perguliran Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) untuk  menunjang  aktivitas  kaum perempuan  yang  berkecimpung  di
bidang  usaha  kecil  mikro  seperti warung, dan kios.
Program yang selama ini sudah dilakukan, sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan  kaum  perempuan  yang tergabung  dalam  organisasi  PKK dalam  rangka  meningkatkan  harkat dan  martabat  lapisan  masyarakat yang  berada  dalam  kondisi  tidak mampu. Dengan demikian diharapkan keluarga kaum perempuan  di  Desa  Monano  dapat mengandalkan  kekuatannya  sendiri,
sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan permasalahan yang  ada,  maka  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  penenlitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana  program  pemberdayaan perempuan  melalui  organisasi  PKK Desa  Monano  Kecamatan  Bone Kabupaten Bone Bolango?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang program pemberdayaan  perempuan  melalui organisasi PKK Desa Monano Kecamatan  Bone  Kabupaten  Bone Bolango.

## Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  ingin dicapai  dari  pelaksanaan  penelitian ini yaitu:
1. Secara  teoritis:  dapat  dijadikan sebagai  bahan  referensi  dalam
pengembangan  ilmu  pengetahuan sosial khususnya ilmu administrasi  publik,  menyangkut masalah kebijakan program peranan  perempuan,  dan  sebagai bahan  perbandingan  bagi  peneliti lain yang berminat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan  secara  aplikatif  dan berkelanjutan.
2. Secara  praktis: dapat  memberikan rekomendasi  sebagai  masukan bagi para pembuat dan pengambil kebijakan di Pemerintahan Kabupaten  Bone  Bolango,  dalam rangka penyusunan program- program  yang  lebih  menyentuh kehidupan  keluarga  khususnya kaum  perempuan  dalam  upaya meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penenlitian  ini yaitu  jenis  deskriptif  pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara,  dan teknik dokumentasi.
Penelitian  ini  difokuskan  pada program  pemberdayaan  perempuan melalui organisasi PKK dalam meningkatkan  pendapatan  melalui kegiatan yang dapat menggambarkan,  memiliki  pengaruh baik langsung maupun tidak langsung,  mengevaluasi  program, cara-cara yang digunakan, dan mengidentifikasikan penerapan kebijakan program dengan jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Yang Dapat Menggambarkan Kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat menggambarkan kondisi  sebenarnya  yang  dihadapi oleh  keluarga  kaum  perempuan.
Program  pemberdayaan  perempuan melalui  organisasi  Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  di Desa  Monano  belum  memperoleh perhatian dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Umumnya  masyarakat  memperoleh program pemberdayaan dari Program
Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) dalam bentuk dana bergulir. Kegiatannya  pun  berkisar  pada pemberian  bantuan  dana  bergulir, dan  pekerjaan  infrastruktur  desa yang  ditujukan  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan, upaya pengurus organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK)  selama  ini  belum maksimal memberikan motivasi bagi kaum perempuan untuk dapat merubah nasibnya. Selain kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap nasib kaum perempuan agar dapat bangkit kembali dalam meningkatkan kemandiriannya, belum  ada  program-program  yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan  bagi  kaum  perempuan dalam mengaktualisasikan potensinya. Berdasarkan pernyataan informan, menunjukkan masih sulitnya  kaum  perempuan  di  Desa Monano untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Usaha
keluarga  di  sektor  pertanian  belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan pendapatannya. Pembinaan organisasi terhadap anggota menyangkut perubahan sikap, perilaku dan kesadaran kaum perempuan agar berperan aktif dalam setiap  berbagai  kegiatan,  selama  ini sangat minim. Berdasarkan pengamatan,  program  pembinaan anggota yang sudah pernah dilaksanakan oleh organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK),  melalui  kegiatan ceramah  dan  pelatihan,  tidak  pernah mengalami kelanjutan. Kenyataan yang dihadapi keluarga  kaum  perempuan,  yaitu belum mampu meningkatkan pendapatan  dari  usaha  pertanian. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga belum berhasil memberikan gambaran tentang  kondisi  sebenarnya  yang dihadapi oleh keluarga kaum perempuan.  Dalam  arti,  sikap  dan perilaku  mereka  belum  mengalami perubahan walaupun Pemerintah telah  memberikan  berbagai  bantuan program,  baik  melalui    PNPM maupun program pemberdayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.  Organisasi  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), belum  mampu  berfungsi  sebagai mediator  kaum  perempuan  dalam menyampaikan aspirasi mereka. Kaum perempuan petani merupakan  kelompok  yang  paling terpengaruh  oleh  situasi  ekonomi karena mereka tidak memiliki sarana finansial yang memadai untuk belajar  dari  pengalaman.  Rendahnya tingkat pendidikan membuatnya tetap  tertinggal,  karena  tidak  dapat
melakukan  sesuatu  yang  membuat dirinya mengalami kemajuan. Mereka  membutuhkan  pendidikan untuk  mengetahui  kesehatan  anak- anaknya dan mempelajari kandungan gizi  berbagai  makanan.  Minimnya pendidikan  membuat  dirinya  hidup dalam kesederhanaan, sehingga sikap  dan  perilakunya  terhadap setiap  kegiatan  yang  akan  dilakukan selalu mengalami hambatan. Jika ada kegiatan  program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pertimbangan utama adalah keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kondisi  keluarga  di  Desa  Monano ini sejak terbentuknya hingga saat ini belum ada perubahan yang mendasar terutama  dari  segi peningkatan ekonomi.
Memiliki  Pengaruh  Langsung  dan Tidak Langsung
Memiliki  pengaruh  langsung dan  tidak  langsung  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini,  yaitu  kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki  pengaruh  secara  langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan. Sebagaimana telah diuraikan  pada  bagian  di  atas, program-program pemberdayaan perempuan  selama  ini  belum  dapat menggambarkan  keadaan  kondisi kaum  perempuan  di  desa  Monano. Oleh  karena  itu,  belum  ada  program yang  memiliki  pengaruh  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap kondisi ekonomi mereka.
Berdasarkan pengamatan, belum  ada  usaha    kreativitas  warga dan  kaum  perempuan  di  desa Monano  yang  dapat  dibanggakan
sebagai hasil dari program pemberdayaan masyarakat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun melalui usaha organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peran  kaum  perempuan  lebih dominan mengurus rumah tangganya daripada  kegiatan  di  luar  yang  dapat memberikan kontiribusi bagi peningkatan kesejahteraannya. Program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK),  yang  tercantum dalam  10  program  yang  umumnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan  perempuan  khususnya ibu-ibu rumah tangga. Kaum perempuan diharapkan selalu berpartisipasi melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai wadah. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan informan menunjukkan bahwa  program-program  yang  telah dicanangkan  oleh  Pemerintah  belum memiliki pengaruh langsung terhadap  kesejahteraan  keluarga.  Itu sebabnya  kaum  perempuan  tersebut sulit  diajak  berpartisipasi  dalam program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Memudarnya  tingkat  kepercayaan terhadap pengurus dan aparat Pemerintah Desa menyangkut program-program pemberdayaan perempuan, sehingga kaum
perempuan  terutama  ibu-ibu  enggan untuk  memberikan  kontribusi  pada setiap  kegiatan  yang  dilaksanakan oleh organisasi PKK.

## Mengevaluasi Program
Mengevaluasi  program  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini,  yaitu kegiatan  program Pemberdayaan
Kesejahteraan  Keluarga    (PKK) dievaluasi secara maksimal kegiatannya.  Selama  ini  belum  ada tindakan  dari  Tim  Penggerak  PKK Kacamatan dan Kabupaten mengevaluasi    kegiatan  yang  telah dilaksanakan  oleh  Tim  Penggerak PKK Desa. Kegiatan evaluasi biasanya hanya dirangkaikan dengan kegiatan  Pemerintah  pada  saat  ada kunjungan Bupati ke desa-desa. Berdasarkan pengamatan, selama  ini  mulai  pengurus,  anggota PKK  hingga  ibu-ibu  yang  tergabung dalam Pokja-Pokja selalu mengharapkan  agar    Pemerintah dapat  memberikan  kontribusi  untuk memperbaiki tingkat kehidupan keluarganya.  Tingkat  ekonomi  yang masih  memprihatinkan  merupakan hambatan utama bagi kaum perempuan  di  Desa  Monano  dalam melibatkan diri dalam setiap kegiatan  PKK  walau  hanya  dalam bentuk pikiran dan tenaga. Tidak adanya evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh  organisasi  PKK  di  Desa Monano,  menunjukkan  kurangnya program-program  yang  dilaksanakan selama ini. Pentingnya menempatkan potensi kaum perempuan  yang  ada  di  Desa Monano, dalam proses pembangunan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka. Program pemberdayaan sebagai  pendekatan  baru,  lahir  dari ketidakpuasan  terhadap  pendekatan- pendekatan  yang  ada  sebelumnya. Pendekatan pemberdayaan perempuan  ini  didasarkan  pada asumsi  bahwa  untuk  memperbaiki posisi  perempuan,  dibutuhkan  upaya meningkatkan kekuasaan tawar- menawar dalam mengubah nasibnya.
Pendekatan  ini  meletakkan  upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai  pusat  perhatian.  Ini  berarti bahwa  kesamaan  hak  ekonomi,  hak- hak  resmi  yang  tidak  diskriminatif serta hak-hak reproduktif dimasukkan ke dalam agenda pembangunan  hingga  ke  tingkat desa.  Untuk  menerapkannya  dalam kehidupan  sehari-hari,  tentu  saja pendekatan ini
membutuhkan pemahaman  yang  lebih  mendalam bagi setiap pengurus PKK dan aparat Pemerintah  dari  tingkat  desa  hingga tingkat kabupaten, mengenai kondisi lokal perempuan dan masyarakatnya.

## Cara-Cara Yang Digunakan
Cara-cara yang digunakan yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini, yaitu  cara-cara  yang  digunakan dalam  melaksanakan  program  dapat dipahami  oleh  kaum  perempuan. Berbagai metode yang sudah diterapkan dalam pemberdayaan perempuan,  namun  pada  praktiknya selalu saja membuat kaum perempuan  dalam  posisi  penerima dan  bukan  pelaku.  Dalam  upaya pemberdayaannya,  perlu  diterapkan metode  dan  strategi  secara  bertahap. Pada  tahapan  awal  yang  perlu diperhatikan
adalah kesejahteraannya.
Pengamatan  selama  ini,    bagi ibu  rumah  tangga  yang  tidak  lagi memiliki  suami,  beban  hidupnya bertambah  berat  selain  mengurus rumah  tangga,  juga  harus  mencari nafkah  di  luar    rumah.    Oleh  karena itu,  metode  atau  cara-cara  yang digunakan  yang  paling  efektif  tidak lain secara berkesinambungan memprogramkan  berbagai  kegiatan yang  dapat  memberi  nilai  tambah secara langsung dapat dirasakan oleh
kaum  perempuan.  Selam  ini,  cara- cara seperti itu tidak pernah dilakukan  baik  oleh  Pemerintah Desa, Kecamatan apalagi oleh Pemerintah Kabupaten. Urusan PKK diserahkan seluruhnya kepada organsasinya  yang  selama  ini  justru tidak memiliki daya untuk memberdayakan kaum perempuan. Cara-cara memberdayakan ibu-ibu  di  Desa  dalam  setiap program yang dicanangkan, seharusnya dilakukan secara bertahap  dan  berkesinambungan. Cara  tersebut  dapat  memberikan akses kemudahan dalam memperoleh  program  yang  dapat menambah pendapatan keluarga. Tahapan  berikutnya  baru  memberi penyadaran melalui berbagai aktivitas yang memungkinkan dirinya  tidak  mengalami  kesulitan lagi  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  keluarga.  Dengan  demikian, diharapkan dapat memunculkan partisipasinya  secara  aktif  pada setiap kegiatan program.
Cara-cara  lain  sebagai  tahapan yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap pengurus  dan  aparat  pemerintah, yaitu  dengan  selalu  melakukan pengawasan  pada  setiap  tahapan kegiatan  guna  membentengi  dirinya dari hambatan-hambatan yang dialami hingga mencapai kemandirian. Tahapan pemberdayaan  seperti  itu  dalam kerangka  program  PKK,  diharapkan akan  membantu  terwujudnya  tujuan program untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan, baik berupa pemenuhan kebutuhan praktis (jangka pendek) maupun pemenuhan kebutuhan strategis (jangka panjang).  Pendekatan  pemberdayaan kaum  perempuan  yang  demikian  itu
dalam  konsep  pembangunan  sesuai dengan prinsip-prinsip model pembangunan  yang  bertumpu  pada manusia atau masyarakat. Mengidentifikasikan Penerapan Kebijakan Program Mengidentifikasi penerapan kebijakan  program  pemberdayaan yang  jelas  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini,  yaitu  setiap  program diidentifikasi  permasalahan  yang dihadapi.  Peran  perempuan  dalam menerima tanggung jawab melaksanakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  (PKK),  belum  nampak seperti misalnya dalam mengidentifikasi penerapan kebijakan  program  yang  tertuang dalam  10  (sepuluh)  program  PKK. Rendahnya  tingkat  pendidikan,  dan minimnya pendapatan yang diperoleh,  merupakan  hal  yang menghambar  pengurus  organisasi PKK  untuk  memiliki  tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pengamatan, kegiatan  mengidentifikasi  penerapan kebijakan  program  tidak  pernah dilaksanakan.  Kegiatan  organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga  (PKK),    umumnya  nanti ada  perintah  dari  Kecamatan  dan Kabupaten  seperti  ada  kunjungan Tim  Penggerak  PKK  baru  ada aktivitas. Minimnya aktivitas
organisasi  juga  lebih  disebabkan tidak  ada  jaminan  yang  tetap  berupa insentif yang diterima sebagai imbalan atas kepengurusan.
Para  pengurus  organisasi  PKK
lebih mengutamakan tanggung jawab  sebagai  ibu  rumah  tangga daripada  tanggung  jawab  sebagai
pengurus  organisasi.  Walaupun  ada program pemberdayaan yang dicanangkan melalui Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM), juga ditujukan bagi anggota  PKK,  namun  hanya  pada saat  ada  pembagian  uang  sebagai modal  usaha,  ada  kegiatan  di  PKK.
Itupun  hanya  keadaan  terpaksa karena  di  dorong  untuk  memperoleh program bantuan pemberdayaan tersebut. Setiap organisasi dalam melaksanakan  aktivitasnya,  sudah tentu  membutuhkan  anggaran,  dan berbagai  fasilitas  kerja  lain  yang mendukung  kelancaran  pelaksanaan program.  Jika  ketersediaannya  tidak memadai,  sangat  sulit  bagi  siapapun terutama pengurus organisasi dituntut tanggung  jawab untuk mencapai keberhasilan program. Dewasa  ini,  tidak  mudah  mengajak orang  lain  untuk  mau  aktif  dalam organisasi  yang  tidak  memiliki anggaran. Demikian  pula  halnya  dengan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengamatan selama ini para pengurus  yang  sebagian  berstatus sebagai pegawai dan aparat, walaupun mereka memiliki pendapatan dari gaji yang diterimanya sebagai pegawai, namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya,  maka  dengan  bekerja di organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), diharapkan  kekurangan  itu  dapat terpenuhi.  Jika  tidak,  maka  hal  itu jelas akan mempengaruhi semangatnya untuk bekerja. Permasalahan  inilah  yang  sering tidak  dipahami  oleh  Pemerintah sehingga  setiap  kegiatan  perempuan
yang dituntut adalah tanggung jawab sebagai  anggota  organisasi,  namun disisi  lain  tidak  ada  perhatian  untuk mensejahterakannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas, disimpulkan sebagai berikut: (1) Program pemberdayaan  perempuan  melalui kegiatan program PKK, belum menggambarkan kenyataan sebenarnya  bahwa  keluarga  kaum perempuan telah memperoleh program  yang  dapat  mensejahterkan keluarganya; (2) Program pemberdayaan  perempuan  melalui kegiatan program PKK, belum memiliki  pengaruh  baik  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan; (3) Program pemberdayaan  perempuan  melalui kegiatan program PKK, belum dievaluasi  secara  berkesinambungan sehingga  kurang  memiliki  dampak manfaat  bagi  kemandirian  kaum perempuan; (4) Program pemberdayaan  perempuan  melalui kegiatan program PKK, belum menerapkan  dengan  baik  cara-cara yang  digunakan  sebagai  metode dalam  melaksanakan  program  yang dapat  dipahami  secara  baik  oleh kaum perempuan; (5) Program pemberdayaan  perempuan  melalui kegiatan program PKK, belum maksimal mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan  dengan  jelas  tentang permasalahan  yang  dihadapi  kaum perempuan.

## SARAN
Dalam  rangka  meningkatkan pelaksanaan  program  pemberdayaan kaum  perempuan  melalui  organisasi PKK di masa mendatang, disarankan sebagai  berikut:  (1)  Perlunya  setiap program  pemberdayaan  perempuan di organisasi PKK, dapat menggambarkan kenyataan sebenarnya  kondisi  keluarga  kaum perempuan;  (2)  Perlunya  setiap program  pemberdayaan  perempuan di organisasi PKK, memiliki pengaruh  baik  langsung  maupun tidak  langsung  terhadap  peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan; (3) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi  PKK,  dapat  dievaluasi secara  berkesinambungan  sehingga memiliki  dampak  manfaat  bagi kemandirian  kaum  perempuan;  (4) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi PKK, menerapkan dengan baik cara-cara yang digunakan sebagai metode dalam melaksanakan program yang dapat dipahami secara baik  oleh  kaum  perempuan;  (5) Perlunya setiap program pemberdayaan perempuan di organisasi  PKK,  mengidentifikasi penerapan kebijakan program pemberdayaan  dengan  jelas  tentang permasalahan  yang  dihadapi  kaum perempuan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin Zainal Said. 2002. Kebijakan Publik .    Cet.  Pertama.  Jakarta:
Alfabeta.
Adi, Ibandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan  Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas ,  Jakarta  Lembaga Penerbit  Fakultas  Ekonomi Indonesia
Amirudin  &  Ruhyanto,  Ari,  (Ed).
2004. Mengelola  Dinamika Politik  dan  Sumber  Daya Daerah .  Yogyakarta:  Program S2  Politik  Lokal  dan  otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada Arikunto,  Suharsini.  2006. Prosedur Penelitian,  Statu  Pendekatan
Praktik .  Edisi  Revisi  VI.  Cet.
Ketigabelas.  Jakarta:  Rineka Cipta. Blau, Peter. M dan Meyer, Marshall.
W.  2000. Birokrasi  Dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Darwin,  Muhadjir,  dan  Kusumasari, Bevaola. 2002. Sensivitas Gender Pada Birokrasi Publik , Artikel  pada  Policy  Brief No.09/PB/2002. Yogyakarta: CPPS Gadjah Mada University. Dedeona,  Hendrikus  Triwibawanto. 2007. Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif. Vol. 4 No  1  Maret  2007. Bandung: Jurnal Ilmu Adminsitrasi, STIA LAN Hesel, Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi . Cetakan Pertama.  Yogyakarta:  Lukman Offset. Hogwood,  Brian  W.,  and  Lewis  A. Gunn. 1994. Policy Analysis for the  Real  World. New  York:
Oxford University Press. Jamasy,  Owin.  2004.  Keadilan, Pemberdayaan, & Penangguiangan  Kemiskinan, Bandung:  Blantika
Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan  Untuk  Rakyat. Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan. Jakarta: CIDES
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metodologi
Penelitian Kualitatif , Cet.
Kedua.  Bandung:  PT.Remadja Rosdakarya. Nisbet,  J.,  &  Watt,  J.  1994. Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis , disadur oleh L. Wilardjo. Yogyakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia kerjsama Satya Wacana University Press Nugroho, Riant Dwidjowijoto.  2007. Manajemen Pembangunan Indonesia,  Sebuah  Pengantar dan Panduan. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
Puspitosari,  Hesti,  Wahyudi,  Imam,
dan  Kurniawan.  Lutfi  J.  2006 .
Marginalisasi  Rakyat  dalam Anggarn Publik. Jakarta : YAPPIKA) Pranarka dan Moeljarto. 1996. Pemberdayaan (Empowerment), Dalam Pemberdayaan, Konsep Kebijakan  dan  Implementasi . Jakarta: CSIS
Sen, Amartya. 1999. Development As
Freedom. New  York:  Anchor Book, terjemahan Siagian,S.P.. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja . Jakarta: Rineka Cipta Soetomo. 2006, Strategi-Strategi
Pembangunan Masyarakat. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan  Kemiskinan dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan . Yogyakarta: UGM. Suharto,  Edi.  2004. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan  Kesejahteraan Sosial  dan  Pekerja  Sosial. Bandung: Rafika Aditama
Suyatno,  Bagog.  1996. Kemiskinan dan  Kebijakan  Pembangunan .
Yogyakarta: Aditya Media Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Cet. Pertama. Yogyakarta: Lukman Offset Thoha,  Miftah.  2008. Tinjauan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah di Indonesia. Jurnal Politika, Volume 4 No.02:31-46 Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004.. Pembangunan Dilema dan Tantangan . Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan
Publik : Teori dan Proses. Cet.
Pertama.  Yogyakarta:  Media Pressindo.