Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297

## KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SUDUT PANDANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI

## Susi Yanuarsi
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: susi.yanuarsi@gmail.com

## Abstract
Each  member  of  the  Board  of  Directors  must  also  be of  good  faith  and  full  responsibility  in carrying out his duties for the benefit of the company. If in carrying out their duties there is an indication  that  a  director  misused  the  power  given  to  him  for  personal  gain  and  caused financial  losses  that  led  to  the  bankruptcy  of  the  company,  then  a  director  can  be  held personally accountable or his personal assets can be used as collateral for repayment of the company's debts that are in the company bankruptcy.
Keywords : directors; responsibility; bankruptcy

## Abstrak
Setiap  anggota  Direksi  wajib  beritikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab  dalam  menjalankan tugasnya untuk  kepentingan perseroan. Jika dalam  menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang  direksi  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya  untuk  kepentingan pribadi  dan  menyebabkan  kerugian  finansial  yang  berujung  pada  pailitnya   perseroan,  maka seorang  direksi  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  secara  pribadi  atau  harta  kekayaan pribadinya  dapat  dijadikan  jaminan  pelunasan  hutang-hutang  perseroan  yang  sedang  dalam kepailitan.
Kata Kunci: direksi; tanggungjawab; kepailitan

## PENDAHULUAN
Perseroan  Terbatas  merupakan badan hukum sebagai persekutuan modal yang  didirikan  atas  dasar  perjanjian dalam melakukan kegiatan usaha dengan modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan  pelaksanaannya.  Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut
UUPT) 1 adalah terdiri atas  Rapat Umum Pemegang  Saham  (selanjutnya  disebut RUPS,   Direksi,  dan  Dewan  Komisaris. Diantara  ketiga  organ  perseroan terbatas ini  yang  memilki  kewenangan  penuh terhadap perseroan adalah direksi.
Berdasarkan  ketentuan   Pasal  1 ayat(5)  UUPT,  bahwa  Direksi  adalah organ  Perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
1 Hanafi B, “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan” https://www.academia.edu/35734277/TANGGU NG_JAWAB_DIREKSI_DALAM_PERSEROA N_PERSEROAN_TERBATAS_KETIKA_TERJ ADI_KEPAILITAN, 2009.
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan anggaran dasar.
Direksi  memiliki  peran  penting dalam  perusahaan  perseroan,  yakni berperan baik dalam mengatur perusahaan,  mengelola,  maupun  untuk memajukannya. Direksi ini diangkat oleh RUPS,  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  94  ayat  (1)  UUPT,  bahwa: “anggota  direksi  diangkat  oleh  RUPS.” dan lebih lanjut ayat (3) anggota Direksi diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu dan dapat diangkat kembali.
Itikad  baik  wajib  dimiliki  oleh setiap  anggota  Direksi,  juga  harus memiliki  rasa  penuh  tanggung  jawab dalam  menjalankan  tugasnya  untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan  tugasnya  ada  indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan  yang  diberikan  kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan  kerugian  finansial  yang berujung pada pailitnya  perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya  secara  pribadi atau  harta  kekayaan  pribadinya  dapat dijadikan  jaminan  pelunasan  hutang-
hutang  perseroan  yang  sedang  dalam kepailitan.
Pasal  104  ayat  (2)  menyebutkan bahwa: “ dalam  hal  kepailitan  terjadi karena  kesalahan  atau  kelalaian  Direksi dan  harta  pailit  tidak  cukup  untuk membayar  seluruh  kewajiban  Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit  tersebut.  Pengecualinannya  adalah sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4) bahwa :“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  apabila  dapat  membuktikan bahwa  kepailitan  tersebut  bukan  karena kesalahan  atau  kelalaiannya;  dan  telah melakukan  pengurusan  dengan  itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan  Perseroan;  tidak  mempunyai benturan  kepentingan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan  yang  dilakukan;  dan  telah mengambil  tindakan  untuk  mencegah terjadinya kepailitan.” 2
2 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, https://www.hukumperseroanterbatas.com/peme gang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
Tanggung  jawab  direksi  dalam perseroan  terbatas  yang  saat  terjadi kepailitan  tidak  semata-mata  didasarkan pada  ketentuan  Undang-undang  Nomor 40  Tahun  2007,  namun  didalam  hukum perusahaan  umumnya  dikenal  doktrin- doktirn  hukum  yang  mengatur  tentang bagaimana  seorang  direksi  bertanggung jawab  kepada  perseroan  terbatas,  jika perbubaran  direksi  itu  menyebabkan palilitnya  suatu  perseroan.  Dari  uraian tersebut  akan  dibahas  terkait  bagaimana tanggung  jawab direksi dalam Perseroan Terbatas saat mengalami kepailitan.

## PEMBAHASAN
Pranata  hukum  kepailitan  atau dalam bahasa Inggris disebut bankruptcy, sedangkan  dalam  bahasa Belanda  disebut failliet merupakan pranata  hukum  yang  dikenal  banyak negara,  baik  yang  menganut  sistem hukum Civil Law maupun Common Law.
Menurut  bahasa  Indonesia  penggunaan kepailitan  sebagai  istilah  “bangkrut”. Sedangkan dalam sistem hukum Common  Law terkadang  dipergunakan juga istilah Insolvency. Istilah Insolvency
dimaksudkan
sebagai suatu ketidaksanggupan membayar utang
ketika  utangnya  itu  jatuh  tempo  pada
dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/, 2019.
saat  bisnis  dari  debitor  akan  kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah bankruptcy, adalah  status  hukum  dari debitur  yang  sangat  khusus,  status  mana ditetapkan  oleh  Pengadilan. 3 Dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  istilah bankruptcy adalah: 4
Seseorang  yang  tidak  sanggup lagi akan memenuhi kewajiban- kewajibannya;  seorang  debitor  yang sudah tidak sanggup lagi akan membayar penuh kepada kreditor-kreditornya; seseorang yang tidak mampu membayar. Lebih  tepat  ialah  seseorang  yang  oleh suatu  pengadilan  dinyatakan bankrupt, dan  aktivanya  atau  warisannya  telah diperuntukkan  untuk  membayar  hutang- hutangnya”.
Kepailitan merupakan suatu proses  di  mana  seorang  debitor  yang mempunyai  kesulitan  keuangan  untuk membayar  utangnya  dinyatakan  pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan  niaga,  dikarenakan  debitor
3 Munir  Fuady, Hukum  Perusahaan  Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya, 2008).
4 Munir Fuady
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
tersebut tidak dapat membayar utangnya. 5
Menurut
Soematri Hartono, kepaililitan  adalah  lembaga  hukum perdata  Eropa  sebagai  realisasi  dari  dua asas  pokok  dalam  hukum  perdata  Eropa yang  tercantum  dalam  pasal-pasal  1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ). 6
Pasal 1131 : “menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur (siberutang  )  baik  benda  bergerak  atau benda  tidak  bergerak  baik  yang  ada maupun  yang  baru  aka  ada  dikemudian hari  menjadi  jaminan  untuk  semua perikatan-perikatan  pribadinya”.  Pasal 1132:  “menetapkan bahwa benda-benda milik  debitor  tersebut  menjadi  jaminan bersama-sama  bagi  para  krediturnya (siberpiutang  )  dan  hasil  penjualan benda-benda  milik  debitur  itu  dibagi menurut  keseimbangan  (proporsional) yaitu  menurut  besar  kecilnya  tagihan kreditor masing-masing kreditor, kecuali apabila  diantara  kreditor  ada  alasan- alasan untuk didahulukan.”
Menurut pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang  Kepailitan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kepailitan  adalah
5 Imran  Nating, Peranan  Dan  Tanggung  Jawab Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
6 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2003).
Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini.”
Debitor  sebagaimana  dimaksud dalam  pasa1  ayat  (1)  adalah:  Debitor adalah  orang  yang  mempunyai  utang karena  perjanjian  atau  Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Jadi berdasarkan hal tersebut   dapat  disimpulkan bahwa dalam kepailitan ada unsur-unsur:
1) adanya keadaan ‘berhenti
membayar’ atas suatu utang
2) adanya permohonan pailit,
3) adanya pernyataan pailit (oleh
Pengadilan Niaga)
4) adanya  sita  dan  eksekusi  atas  harta kekayaan  pihak  yang  dinyatakan pailit (debitur),
5)  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang berwenang,
6) semata-mata untuk kepentingan kreditur.
Tujuan  utama  kepailitan  adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor  atas  kekayaan  debitor  oleh kurator.  Kepailitan  dimaksudkan  untuk menghindari  terjadinya  sitaan  terpisah atau  eksekusi  terpisah  oleh  kreditor  dan
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
menggantikannya  dengan  mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor  dapat  dibagikan  kepada  semua kreditor  sesuai  dengan  hak  masing- masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan  suatu  solusi  terhadap  para pihak  apabila  debitor  dalam  keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.  Lembaga  kepailitan  pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: 7
1. kepailitan  sebagai  lembaga  pemberi jaminan  kepada  kreditor  bahwa debitor  tidak  akan  berbuat  curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap  semua  hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor- kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan  tentang  kepailitan  baik sebagai  suatu  lembaga  atau  sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan  satu  rangkaian  konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
7 Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit
Pasal  1131  dan  1132  KUH Perdata  merupakan  perwujudan  adanya jaminan  kepastian  pembayaran  atas transaksi-transaksi  yang  telah  diadakan oleh debitor terhadap kreditur- krediturnya  dengan  kedudukan  yang proporsional.  Adapun  hubungan  kedua pasal  tersebut  adalah  sebagai  berikut. Bahwa  kekayaan  debitur  (pasal  1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional,  kecuali  kreditor  dengan hak mendahului (hak Preferens).
Dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan pada pasal 2 ayat ( 1  )  disebutkan  bahwa  :  Debitor  yang mempunyai  dua  atau  lebih  Kreditor  dan tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan Pengadilan,  baik  atas  permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.
Debitur dinyatakannya pailit harus  telah  memenuhi  dua  syarat  yaitu: memiliki minimal dua kreditur dan harus ada utang. 8 Keharusan ada dua kreditur yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan  merupakan  pelaksanaan  dari ketentuan  pasal  1132  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata. Karena seorang
8 Imran Nating
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia  hanya  mempunyai  seorang  kreditor adalah  tidak  ada  keperluan  untuk membagi  asset  debitor  diantara  para kreditor.  Berdasarkan  Undang-Undang Kepailitan  dalam  pasal  1  ayat  (6) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: Utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun mata  uang  asing,  baik  secara  langsung maupun  yang  akan  timbul  di  kemudian hari  atau  kontinjen,  yang  timbul  karena perjanjian  atau  undang-undang  dan  yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi  memberi  hak  kepada  Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”
Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan yang
dimaksud  dengan:  utang  yang  telah  jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban  untuk  membayar  utang  yang telah  jatuh  waktu,  baik  karena  telah diperjanjikan,  karena  percepatan  waktu penagihannya  sebagaimana  diperjanjikan, karena  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh instansi  yang  berwenang,  maupun  karena putusan  pengadilan,  arbiter  atau  majelis arbitrase.”
Debitor  bisa  orang-perorangan maupun  badan  hukum,  sedangkan  pihak
yang  dapat  dinyatakan  pailit  antara  lain: orang  perorangan;  harta  peninggalan (warisan)  perkumpulan  perseroan  ( holding company ); penjamin ( guarantor ) ,  badan  hukum;  perkumpulan  bukan badan  hukum;  bank;  perusahaan  efek serta  perusahaan  asuransi,  reasuransi, dana  pensiun,  dan  badan  usaha  milik negara. 9
Pihak Yang Dapat Mengajukan

## Permohonan Pailit
Pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan pailit antara lain: 10
1. Permohonan debitor sendiri;
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya  (menurut  pasal  8  Undang- Undang  kepailitan   sebelum  diputuskan pengadilan wajib mengambil debitornya);
3. Pailit harus dengan putusan pengadilan ( pasal 2 ayat (1);
4. Pailit bisa atas permintaan kebijaksanaan  untuk  kepentingan  umum (pasal  2  ayat  (2),  pengadilan  wajib memanggil debitor;
5. Bila  debitornya  bank,  permohonan pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Bank Indonesia;
9 Syamsuddin  M.  Sinaga, Hukum  Kepailitan Indonesia (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012).
10 Abdul  R.  Saliman  et.al,  2005, Hukum  Bisnis Untuk  Perusahaan;  Teori  Dan  Contoh  Kasus (Jakarta: Renada Media Group, 2005).
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
6. Bila  debitornya  Perusahaan  Efek,
Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,  Permohonan  Pailit  Hanya dapat  diajukan  oleh  Badan  Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);
7. Dalam  hal  debitornya  Perusahaan
Asuransi,  Perusahaan  Reasuransi,  Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang  bergerak  dibidang  kepentingan publik,  permohonan  pernyataan  pailit hanya  dapat  diajukan  oleh  Menteri Keuangan.

## Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Apabila  seorang  debitor  telah secara  resmi  dinyatakan  pailit  maka secara yuridis akan menimbulkan akibat- akibat sebagai berikut:
1. Debitor  kehilangan  segala  haknya untuk  menguasai  dan  mengurus  atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya,  serta  segala  sesuatu  yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
2. Utang-utang  baru  tidak  lagi  dijamin oleh kekayaannya;
3. Untuk  melindungi  kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan  pernyataan  pailit  belum diucapkan,  kreditor  dapat  mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
a) Meletakkan  sita  jaminan  terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor;
b) Menunjuk  kurator  sementara  untuk mengawasi  pengelolaan  usaha  debitor, menerima  pembayaran  kepada  kreditor, pengalihan  atau  penggunaan  kekayaan debitor (pasal 10);
4. Harus  diumumkan  di  2  (dua)  surat kabar (pasal 15 ayat (4). 11
Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat  hukum  bagi  debitur  setelah dinyatakan  pailit  adalah  bahwa  ia  tidak boleh  lagi  mengurus  harta  kekayaannya yang  dinyatakan  pailit,  dan  selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan  debitur  pailit tersebut  adalah Kurator.Untuk  menjaga  dan  mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk  seorang  Hakim  Pengawas, yang mengawasi perjalan proses kepailitan  (pengurusan  dan  pemberesan harta pailit).
Perseroan  Terbatas  merupakan suatu artificial  person ,  yaitu   suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya  mempunyai hak dan kewajiban yang  sama   dengan  manusia.  Bila manusia  memiliki   anggota  tubuh  , perseroan memiliki organ-organ
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
seperti   komisaris,  direksi,  dan  Rapat Umum  Pemegang  Saham.  Hak  dan kewajiban organ-organ perseroan ini   tidak  hanya  diatur   oleh  undang- undang,  Anggaran  Dasar,  dan  doktrin. Perubahan   Anggaran  Dasar  perseroan hanya dapat dilakukan sesuai dengan   ketentuan   yang  ada  dalam Anggaran Dasar . 12
Dalam Undang-Undang
Perseroan tebatas, yang dimaskud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum  yang  didirikan   berdasarkan perjanjian,  yang  melakukan  kegiatan usaha   dengan  modal  tertentu,  yang seluruhnya  terbagi  dalam   saham,  dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan   dalam  undang-undang  ini serta peraturan pelaksananya.
Berdasar   batasan  yang  diberikan   Pasal 1  butir  1  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  tersebut   di  atas  ada   lima  ( 5)   hal  pokok  yang   dapat  dikemukakan di sini :
Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan Hukum
Ilmu hukum mengenal dua macam   subjek  hukum,  yaitu  subjek hukum   pribadi  (orang  perorangan),  dan subjek  hukum  berupa  badan  hukum.
12 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan (Malang:Universitas  Muhammadiyah  Malang, 2008).
Terhadap  masing-masing  subjek  hukum tersebut  berlaku  ketentuan   hukum  yang berbeda  satu  dengan  yang  lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan   suatu  aturan  yang  berlaku umum.
Salah  satu  ciri  khas   yang membedakan  subjek   hukum  pribadi dengan  subjek  hukum  badan  hukum adalah   saat  lahirnya  subjek  hukum tersebut,  yang  pada  akhirnya  akan menentukan   saat  lahirnya  hak-hak   dan kewajiban   bagi  masing-masing  subjek hukum  tersebut.  Menurut  Pasal  1  ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  ,pada  subjek  hukum  pribadi, status subjek hukum  dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perseorangan   tersebut  berada  dalam kandungan  .  Sedangkan  pada  badan hukum, keberadaan status badan hukumnya  baru  diperoleh  setelah  ia memperoleh  pengesahan   dari  pejabat yang berwenang, yang memberikan   hak-hak,  kewajiban   dan harta  kekayaan   sendiri  bagi  badan hukum  tersebut,  terlepas  dari   hak-hak, kewajiban   dan  harta  kekayaan  para pendiri,  pemegang  saham,  maupun  para pengurusnya.  Pasal  7  ayat  (4)  UUPT menyatakan bahwa
“perseroan
memperoleh status badan hukum  setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri”.
Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang   tidak  satu  pasal  pun yang   menyatakan  perseroan   sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas   dinyatakan   dalam  Pasal  1  butir  1 bahwa  perseroan   adalah  badan  hukum. Ini  berarti perseroan tersebut   memenuhi syarat  keilmuan sebagai   pendukung hak dan  kewajiban  antara  lain   memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.
Sebagai  suatu  badan  hukum, perseroan  memenuhi unsur-unsur  badan hukum   seperti  yang  ditentukan  dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah :

## 1. Organisasi yang teratur
Di  dalam  Pasal  1  butir  2  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas,  dapat  kita lihat  dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat
Umum Pemegang  Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.
2. Harta kekayaan sendiri
Menurut  Pasal  31  dan  32  UUPT,  harta kekayaan  sendiri  ini   berupa  modal dasar   yang  terdiri   atas  seluruh  nilai nominal saham yang terdiri atas uang   tunai  dan  harta  kekayaan   dalam bentuk lain.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri Sebagai badan hukum, perseroan melakukan  sendiri  hubungan   hukum dengan  pihak  ketiga  yang  diwakili   oleh pengurus  yang  disebut  Direksi  dan Komisaris.  Direksi   bertanggung  jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di  luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya,  direksi  berada  di  bawah pengawasan  Dewan  Komisaris,  yang dalam  hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

## 4. Mempunyai tujuan tersendiri
Tujuan  tersebut  ditentukan  di  dalam Anggaran Dasar perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka  tujuan   utama   perusahaan  adalah memperoleh keuntungan/ laba.
Direksi
Menurut Pasal 1 ayat
(2)  Undang-Undang Perseroan Terbatas,
organ  perseroan  adalah   Rapat  Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Dalam makalah ini pembahasan  ditekankan  pada  tanggung jawab  Direksi,  jadi  organ  perseroan seperti  RUPS  dan  Komisaris  tidak dibahas.
Jabatan  anggota  direksi  dalam pengurusan perseroan merupakan
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
jabatan penting , karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan  terletak di  tangan  direksi.. 13 Dalam  Pasal  1  ayat (4) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah “organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan  dan   tujuan  perseroan   serta mewakili  perseroan   baik  di  dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar”
1) Tugas dan Wewenang Direksi
Dalam  melakukan  tugas  dan
wewenangnya direksi harus bertolak  dari landasan  bahwa tugas dan kedudukannya   d1peroleh  berdasarkan
dua prinsip yaitu pertama kepercayaan   yang  diberikan  perseroan kepadanya (fiduciary  duty) dan  kedua yaitu  prinsip duty  of  skill  ang  care atau kemampuan  dan  kehati-hatian  tindakan Direksi. 14
Di  dalam  Undang-Undang  Peseroan Terbatas,  tugas  dan  wewenang  direksi terdapat  dalam  pasal-pasal  berikut  ini  : Pasal 92 yaitu antara lain :
1. Direksi  menjalankan  pengurusan
Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan
13 M.  Udin  Silalahi, Badan  Hukum  Organisasi Perusahaan (Jakarta: IBLAM, 2005).
14 Chatamarrasjid  Ais, Penerobosan  Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti  , 2004).
dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan.
2. Direksi  berwenang  menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  sesuai  dengan  kebijakan  yang dipandang  tepat,  dalam  batas  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi  Perseroan  terdiri  atas  1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
2) Tanggung Jawab Direksi
Lebih lanjut tentang tanggung jawab  direksi daitur dalam Pasal 97. 1. Direksi  bertanggung  jawab  atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  wajib  dilaksanakan  setiap anggota  Direksi  dengan  itikad  baik  dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap  anggota  Direksi  bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan  apabila  yang  bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam  hal  Direksi  terdiri  atas  2 (dua)  anggota  Direksi  atau  lebih, tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  berlaku  secara  tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan  atas  kerugian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) apabila dapat membuktikan:
a) kerugian  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya;
b) telah  melakukan pengurusan dengan itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan  dan  sesuai  dengan  maksud dan tujuan Perseroan;
c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung  atas tindakan  pengurusan  yang mengakibatkan kerugian; dan
d) telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah  timbul  atau  berlanjutnya kerugian tersebut.
Pada prinsipnya, tanggung  jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya  mengalarni  kepailitan adalah  sarna  dengan  tanggung  jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami  kepailitan.  Ada  beberapa kondisi  yang  merupakan  pengaturan lebih  lanjut  dari  kelembagaan  direksi berkaitan dengan kepailitannya perseroan  terbatas  ini.  Pada  prinsipnya direksi  tidak  bertanggung  jawab  secara pribadi terhadap perbuatan yang
dilakukan untuk dan atas narna perseroan  berdasarkan  wewenang  yang
dimilikinya. Hal ini karena perbuatan di- reksi  dipandang  sebagai  perbuatan perseroan  terbatas  yang  merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah  yang  bertanggung  jawab terhadap  perbuatannnya  perseroan  itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan  oleh  direksi.  Narnun, dalam  beberapa  hal  direksi  dapat  pula dimintai  pertanggungjawabannya  secara pribadi  dalam   kepailitan  perseroan terbatas ini. 15
Dalam  hal  terjadinya  kepailitan perseroan maka tidak secara a priori direksi bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. namun sebaliknya  direksi  mesti  bebas  dari tanggung  jawab  terhadap  kepailitan perseroan  terbatas.  Tanggung  jawab direksi  yang  perusahaannya  menagalami pailit,  pada  prinsipnya  adalah  sama dengan  tanggung  jawab  direksi  yang perusahaannya  tidak  mengalami  pailit. Pengaturan  lebih  lanjut  dari  tanggung jawab  direksi   dapat  dilihat  dari  kondisi tertentu.  Pada  prinsipnya  direksi  tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  atas nama perseroan yang ilakukan
15 M.  Hadi  Subhan, Hukum  Kepailitan,  Prinsip, Norma  dan  Praktik  di  Peradilan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
berdasarkan
wewenang yang dimilikinya.  Hal  ini  karena  perbuatan direksi  dipandang  sebagai  perbuatan perseroan  terbatas  yang  merupakan subjek  hukum.  namun  ada  beberapa  hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya  secara  pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas. 16
Pasal 104 ayat ( 2 ) UUPT
“ Dalam  hal  kepailitan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terjadi  karena kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh  kewajiban  Perseroan  dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”
Pasal 104 ayat (4 ) menyebutkan : “anggota  direksi  tidak  bertanggung jawab atas kepalitan perseroan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (  2  ) apabila dapat membuktikan :
a) kepailitan  tersebut  bukan  karena kesalahan atau kelalaiannya;
b) telah melakukan pengurusan dengan itikad  baik,  kehati-hatian,  dan  penuh tanggungjawab untuk kepentingan
16 Agus  Salim  Harahap,    “Tanggung  Jawab Direksi  Dalam  Kepailitan  Perseroan  Terbatas ,”
Lex  Jurnalica ,  Vol.5  Nomor  3,  Sekolah  Tinggi Ilmu Alhikmah, 2008.
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung  atas tindakan  pengurusan  yang dilakukan; dan
d) telah  mengambil  tindakan  untuk mencegah terjadinya kepailitan”
Namun  demikian,  bukanlah  hal yang  mudah  untuk  membuktikan  bahwa direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalarni  kebangkrutan  yang  ber- ujung  pada  kepailitan.  Fenomena seperti  ini  sudah  sejak  dahulu  terjadi, seperti  di  London  kasus  yang  sangat terkenal,  yakni Salomon  V  Salomon  Co.
Ltd.
Dari pengaturan ini, maka sebenarnya  ada  benang  merah  antara tanggung  jawab  direksi  perseroan terbatas  tidak  dalam  pailit  dan tanggung  jawab  direksi  dalam   hal perseroan  terbatas  mengalami  pailit. Dengan demikian, berbagai teori tanggung  jawab  direksi  di  atas  dapat dipakai  pula  untuk  mengukur  tanggung jawab  direksi  dalam   hal  perseroan terbatas mengalami kepailitan. Sedangkan  Pasal  104  Ayat  (2)  UUPT adalah  merupakan  implikasi  yuridis
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
dari  sifat  kolegialitas  dari  direksi  di mana  segenap  direksi  bertanggung jawab  secara  renteng (jointly  and severely). Sehingga bagi anggota direksi yang  berkehendak  untuk  melepaskan tanggung  jawab  renteng  tersebut, maka anggota direksi itu wajib membuktikan mengenai hal itu.
Aspek  kolegialitas  atau  disebut dengan  tanggung  jawab  secara  renteng bisa  menciptakan  ketidakadilan  dari anggota  direksi  yang  tidak  melakukan perbuatan tertentu namun dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjembatani persoalan ketidakadilan ini.  Pendapat  Rudhi  Prasetya  sangat tepat yang menyatakan bahwa “sebenarnya  penting  ketentuan  dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai lembaga rapat direksi benar-benar diimplementasikan  dan  jangan  sekadar dijadikan hiasan. Agar direksi dalam   mengambil  keputusan  benar- benar  telah  dirundingkan  di  antara segenap anggota direksi, yang notabene di antara mereka bertanggung jawab secara kolegial”.
Mengenai tanggung jawab direksi  yang  perseroannya  mengalami pailit,  Munir  Fuady  menyatakan  bahwa apabila  suatu  perseroan  pailit,  maka  tak sekonyong-konyong (tidak demi hukum)
pihak  direksi  harus  bertanggung  jawab secara  pribadi.  Agar  pihak  anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi  ketika  suatu  perusahaan  pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a) terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan)  atau  kelalaian  dari  direksi (dengan pembuktian biasa);
b) untuk membayar utang dan ongkos- ongkos  kepailitan,  haruslah  diambil terlebih  dahulu  dari  aset-aset  perseroan. Bila  aset  perseroan  tidak  mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi;
c) diberlakukan  pembuktian  terbalik (omkering  van  bewijslast)  bagi  anggota direksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan. (kesengajaan) atau kelalaiannya. 17
Di  samping  pertanggungjawaban perdata (civil  liability) tersebut,  direksi dapat dikenakan pertangungjawaban pidana (criminal liability) dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Ketentuan  pidana  ini  berkait  dengan tindakan organ perseroan setelah perseroan  terbatas  tersebut  dinyatakan pailit dan  juga berkait dengan terjadinya pailit  perseroan  terbatas.  Ketentuan pertangungjawaban  pidana  terhadap
17 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
direksi ini antara lain diatur dalam Pasal 398  dan  399  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana.
Anggota
direksi maupun komisaris  perseroan  terbatas  dapat dituntut  secara  pidana  bila  mereka telah  menyebabkan  kerugian  para kreditor  perseroan  terbatas  dan  dapat dikenakan  pidana  penjara  paling  lama satu  tahun  empat  bulan  jika  mereka turut serta dalam atau memberi persetujuan  atas  perbuatan-perbuatan yang  melanggar  anggaran  dasar  PT  dan perbuatanperbuatan tersebut mengakibatkan  kerugian  berat  sehingga perseroan  terbatas  jatuh pailit, atau turut serta  dalam  atau  memberi  persetujuan atas  pinjaman  dengan  persyaratan  yang memberatkan  dengan  maksud  menunda kepailitan PT, atau lalai dalam mengadakan  pembukuan  sebagaimana diwajibkan  oleh  UUPT  dan  anggaran dasar  PT.  Selanjutnya,  baik  direksi maupun  komisaris  PT  yang  telah dinyatakan  dalam  keadaan  pailit  dapat dituntut  secara  pidana  dan  dikenakan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun bila merekayasa pengeluaran/utang dengan  maksud  mengurangi  secara curang  hak-hak  para  kreditor  PT  atau mengalihkan kekayaan PT dengan cuma-
cuma  atau  dengan  harga  jauh  di  bawah kewajaran. 18

## KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Tanggung  Jawab  Direksi  bila terjadinya suatu Kepailitan pada Perseroan  Terbatas  menurut  ketentuan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007, jika  dalam  hal  kepailitan  terjadi  karena kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  dan harta  pailit,  maka  tidak  cukup  untuk membayar  seluruh  kewajiban  Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit  tersebut.  Anggota  direksi  tidak bertanggung jawab atas kepalitan perseroan bila dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan  atau  kelalaiannya.  Selain  itu, direksi  telah  melakukan  pengurusan dengan  itikad  baik,  kehati-hatian,  dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan  Perseroan.  Masalah  kepentingan juga  harus  dibuktikan  dengan  tidak adanya benturan kepentingan pada tindakan  pengurusan  yang  dilakukan.
18 M. Hadi Subhan
Susi Yanuarsi, Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,  Halaman 283-297
Direksi harus membuktikan telah melakukan tindakan pencegahan terjadinya kepailitan.
Untuk menjamin profesionalisme para  direksi  dalam  mengelola  suatu Perseroan  agar  terbebas  dari  tanggung jawab  terhadap  kepailitan  yang  mereka kelola harus diperhatikan laporan keuangan  dua  tahun  terakhir.  Kalau dalam laporan keuangan dilaporan terakhir  ada  indikasi  kecurangan  maka direksi  harus bertangung  jawab terhadap perusahaan yang pailit tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman  et.al,  2005, Hukum Bisnis  Untuk  Perusahaan;  Teori Dan  Contoh  Kasus (Jakarta:
Renada Media Group, 2005). Agus Salim Harahap,  “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ,” Lex Jurnalica , Vol.5 Nomor 3,
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Alhikmah,
2008.
Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan  dan  Soal-soal  Aktual Hukum  Perusahaan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2004).
Hanafi B, “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan” https://www.academia.edu/35734 277/TANGGUNG_JAWAB_DIR EKSI_DALAM_PERSEROAN_P ERSEROAN_TERBATAS_KETI KA_TERJADI_KEPAILITAN,
2009. Imran  Nating, Peranan  Dan  Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2009).
Tanggung Jawab Direksi dan Dewan
Komisaris dalam Perseroan Terbatas, https://www.hukumperseroanterba
tas.com/pemegang-saham- 2/tanggung-jawab-direksi-dan- dewan-komisaris-dalam-
perseroan-terbatas/, 2019.
Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis( Berdasarkan Undang-
UndangNomor  40  Tahun  2007),
(Bandung: Citra Aditya, 2008).
Rahayu  Hartini, Hukum  Kepailitan (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2008). Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Bandung: Alfabeta, 2003). Syamsuddin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: PT.
Tatanusa, 2012).
M.  Hadi  Subhan, Hukum  Kepailitan, Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di Peradilan (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan (Jakarta: IBLAM, 2005).