History: Received  : 4 Februari 2021 Revised : 23 maret 2021
Accepted  : 6 April 2021 Published  : 25 April 2021 Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemi Covid 19
I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa 1
1 Faculty of Law Mahasaraswati University, Denpasar, Indonesia

## ABSTRACT
Keywords:
Teknologi;
E-Commerce; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Covid-19
Abstract : Technological developments have made a shift in customer behavior throughout the  world  including  Indonesia,  one  of  which  is  marked  by  the  growth  of  e-commerce worldwide  which  is  experiencing  a  significant  increase.  This  indicates  that  people  around the world are starting to move from shopping offline to shopping online. In Indonesia, the prohibition  of  unfair  business  competition  has  been  regulated  in  Law  Number  5  of  1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law No.  5  of  1999).  However,  under  these  conditions,  business  actors  take  advantage  of  the momentum  by  conducting  unfair  competition  between  business  actors.  Moreover,  it  is related  to  the  government's  policy  regarding  the  Covid-19  outbreak,  which  must implement  Social  Distancing,  where  one  of  these  policies  emphasizes  the  community  to avoid  activities  that  are  mass  gatherings,  so  online  shopping  is  one  of  the  community's efforts to implement social distancing.
Abstrak :  Perkembangan  teknologi  telah  membuat  pergeseran  perilaku  pelanggan  dan masyarakat  di  seluruh  dunia  termasuk  Indonesia,  salah  satunya  ditandai  dengan pertumbuhan  e-commerce  di  seluruh  dunia  yang  sedang  mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  di  seluruh  dunia  mulai berpindah  dari  berbelanja  secara  offline  menjadi  berbelanja  secara  online.  Di  Indonesia mengenai larangan persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Th. 1999). Namun, dalam kondisi yang seperti ini para pelaku usaha memanfaatkan momentum  dengan  melakukan  persaingan  tidak  sehat  antar  pelaku  usaha.  Apalagi dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah  atas  peristiwa  wabah  covid-19  ini  harus menerapkan  Social  Distancing,  yang  dimana  salah  satu  kebijakan  tersebut  menekankan kepada  masyarakat  untuk  menghindari  kegiatan  yang  bersifat  berkumpul  massa,  maka pembelanjaan  secara  online  inilah  salah satu upaya  masyarakat  untuk  menerapkan  social distancing.
Kata kunci:
Technology; E-Commerce;
Unfair Business Competition; Covid-19.
Alamat Korespondensi: E-mail: kutengambarita@gmail.com (Perbawa)

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  telah  membuat  pergeseran  perilaku  pelanggan  di  seluruh  dunia termasuk Indonesia, salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-commerce di seluruh dunia yang sedang  mengalami  peningkatan  yang  signifikan (Novianti,  2021;  Sinaga  &  Novianti,  2016). Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  di  seluruh  dunia  mulai  berpindah  dari  berbelanja secara  offline  menjadi  berbelanja  secara  online.  Mayoritas  masyarakat  telah  memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. Kebutuhan akan belanja online terakomodir dengan banyaknya e-
commerce  yang  bermunculan,  mulai  dari  Tokopedia,  Shopee,  Blibli,  Bukalapak,  Lazada,  dan  masih banyak lagi. Adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 berimbas kepanikan di tengah masyarakat, harga produk kesehatan seperti hand sanitizer naik tak wajar. Dilihat di online shop atau toko online, harga  pembersih  tangan  itu  naik  berkali-kali  lipat  dari  harga  normalnya (Jati  &  Yuliansyah,  2016). Harga  sejumlah  merek  hand  sanitizer  melambung  tinggi  di  beberapa  platform  e-commerce  seperti Lazada,  Bukalapak,  Blibli,  Shopee,  dan  Tokopedia.  Contohnya,  harga  hand  sanitizer  seperti  merek Dettol  dan  Nuvo  kemasan  50ml  yang  biasanya  dijual  belasan  ribu  rupiah  di  warung,  kini  ditempat pusat pembelanjaan maupun di online shop mematok harga yang sangat tidak wajar. Sekarang sudah di banderol seharga Rp. 49.000 sampai Rp 70.000.
Pedagang hand sanitizer di e-commerce itu juga rata-rata sudah memiliki bintang lima yang artinya  reputasi  penjualan  mereka  sudah  dikenal  baik  alias  bukan  pedagang  produk  kesehatan dadakan.  Seperti  diketahui,  selain  hand  sanitizer,  produk  kesehatan  lain  yang  mengalami  lonjakan harga yaitu masker. Imbas kepanikan di tengah masyarakat, masker sudah sulit ditemukan di pasaran. Selain itu, kalau pun tersedia, harganya meroket berkali-kali lipat. Harga masker yang jual beberapa platform e-commerce itu sudah melonjak lebih dari 10 kali lipat dari harga dalam kondisi normal. Di Indonesia  mengenai  larangan  persaingan  usaha  tidak  sehat  telah  diatur  dalam  UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5  Th.  1999).  Namun,  dalam  kondisi  yang  seperti  ini  para  pelaku  usaha  memanfaatkan  momentum dengan  melakukan  persaingan  tidak  sehat  antar  pelaku  usaha.  Alat-alat  kesehatan  seperti  masker maupun  handsanitizer  yang  sulit  ditemukan  karena  banyaknya  permintaan  konsumen  maka  para pelaku usaha online ini memanfaatkan keadaan tersebut dengan menjual barang dengan harga yang tidak wajar.
Apalagi  dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah  atas  peristiwa  wabah  covid-19  ini  harus menerapkan  Social  Distancing,  yang  dimana  salah  satu  kebijakan  tersebut  menekankan  kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang bersifat berkumpul massa, maka pembelanjaan secara online  inilah  salah  satu  upaya  masyarakat  untuk  menerapkan  social  distancing (Pakpahan,  2020). Maka  disini  penulis  tertarik  untuk  meneliti  permasalahan-permasalahan  terkait  persaingan  usaha tidak  sehat  oleh  pelaku  usaha  online  shop.  Tujuan  pokok  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana UU No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. persaingan usaha yang terjadi di online shop.  Dan  secara  khusus  peneltian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kebijakan  Presiden  dalam mengatur masyarakat untuk menjaga kondisi perekonomian.

## Metode
Metode  Penelitian  ini  bertipe  penelitian  hukum  normatif,  yakni  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  hukum  sekunder  sebagai  pendukung bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  pengadilan. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan  perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  Undang-undang  persaingan  usaha  ini  seharusnya  dapat  dan  membantu  dalam mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat  1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa ”Ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong”, termuat pikiran demokrasi eko nomi, hal ini kemudian dituangkkan kedalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Demokrasi ekonomi bisanya berciri khasnya diwujudkan  oleh  semua  anggota  masyarakat  berpartisipasi  dan    untuk  kepentingan  seluruh masyarakat,  selain  itu    mengabdi  kepada  kesejahteraan  seluruh  rakyat.  Pikiran  pokok  tersebut termuat  dalam  Pasal  2  UU  No  5  tahun  1999,  yang  dikaitkan  dengan  huruf  a  dan  huruf  b  dari pembukaannya, yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan rakyat sesuai
dengan  UUD  dan  demokrasi  ekonomi.  Dalam  aturan  tersebut  secara  umum  negara  harus menciptakan  peraturan  persaingan  usaha  untuk  dapat  mencapai  tujuan  demokrasi  ekonomi  atau ekonomi  untuk  keejahteraan  masyarakt  banyak/luas.  Oleh  karena  terdapat  tiga  sistem  yang bertentangan  dengan  tujuan  tersebut,  yaitu  liberalisme  perjuangan  bebas,  sistem  penganggaran belanja, sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi.
Fokus  terhadap  kesejahteraan  konsumen  mungkin  berasal  dari  pemahaman  bahwa konsumen harus mampu diproteksi dari produsen dan pemindahan kekayaan dari konsumen kepada produsen,  seperti  yang  tampak  kalau  dibandingkan  antara  monopoli  dan  persaingan  sempurna24, adalah hal yang tidak adil. Banyak ekonom berkeyakinan pengalihan kesejahteraan tersebut adalah peristiwa  ekonomi  yan g  ”netral”,  karena  menentukan  siapa  seharusnya  yang  ”memiliki”  surplus bukanlah  merupakan  bagian  ilmu  ekonomi.  Tujuan  utama  undang-undang  antitrust  adalah  untuk mencegah  perusahaan  mendapatkan  dan  menggunakan  kekuatan  pasar  (market  power)  untuk memaksa  konsumen  membayar  lebih  mahal  untuk  produk  dan  pelayanan  yang  mereka  dapatkan. Kongres  Amerika  berpendapat  bahwa  perusahaan  akan  menggunakan  kekuatan  pasar  secara  tidak jujur  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  konsumen  dan  pembuat  undang-undang  tidak memikirkan  tentang  efisiensi  ekonomi.  Jadi,  ada  dua  kata  kunci  yang  harus  diingat  dalam  ilmu ekonomi,  yaitu unlimited  needs pada  satu  sisi  dan limited  resources pada  sisi  yang  lain. Ketidakseimbangan  kedua  sisi  tersebut  memunculkan  masalah  ekonomi  (economic  problem). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  ilmu  ekonomi  adalah  ilmu  yang  berusaha  mengatasi masalah  ekonomi.  Bagaimana  kita  dapat  mengatasi  masalah  ekonomi  tersebut?  Pada  hakekatnya, kunci untuk mengatasi masalah ekonomi adalah melakukan alokasi sumber daya yang tepat. Karena kebutuhan  sifatnya  tidak  terbatas,  maka  tidak  semua  kebutuhan  dapat  dipenuhi.  Oleh  karena  itu, pilihan (choices) menjadi konsekuensi logis dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut
UU  No.  5  Tahun  1999  tidak  bertujuan  melindungi  persaingan  usaha  demi  kepentingan persaingan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  ketentuan  Pasal  3  tidak  hanya  terbatas  pada  tujuan  utama undang-undang persaingan, yaitu sistem persaingan yang bebas dan adil, di mana terdapat kepastian kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  semua  pelaku  usaha,  sedangkan  perjanjian  atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada (huruf b dan c), sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang  gerak  yang  luas.  Tujuan  ini  telah  ditegaskan  dalam  huruf  b  dan  c  dari  bagian  pembukaan. Selain  itu,  Pasal  3  menyebutkan  tujuan  sekunder  undang-undang  persaingan,  yang  ingin  dicapai melalui sistem persaingan yang bebas dan adil, kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien  (huruf  a  dan  d),  tujuan-tujuan  yang  mana  sudah  disebutkan  dalam  huruf  a  dan  b  bagian pembukaan.  Sehingga  seharusnya  sebagai  konsekuensi  terakhir  tujuan  kebijakan  ekonomi,  yaitu penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.
Proses persaingan dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan  barang  dan  jasa  dengan  kepentingan  konsumen  (fungsi  pengatur  persaingan  usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan)  serta dengan menyalurkan pendapatan menurut  kinerja pasar berdasarkan  produktivitas  marginal  (fungsi  distribusi).  Secara  sederhana,  struktur  pasar  dapat diberikan pengertian sebagai kondisi lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya sebagai produsen.  Terdapat  4  (empat)  bentuk  struktur  pasar  dalam  teori  ekonomi  dasar,  yaitu  pasar persaingan  sempurna  (perfect  competition),  pasar  persaingan  monopolistis  (monopolistic competition),  pasar  oligopoli  (oligopoly),  dan  pasar  monopoli  (monopoly).  Perbedaan  keempat struktur  pasar  tersebut  disebabkan  adanya  perbedaan  degree  of  market  power  (kekuatan  pasar) yaitu  kemampuan  satu  perusahaan  dalam  mempengaruhi  harga  keseimbangan  (harga  pasar). Perbedaan  tersebut  diakibatkan  perbedaan  karakteristik  yang  terdapat  di  masingmasing  struktur pasar. Karakteristik atau ciri yang menandai suatu pasar akan diuraikan dalam subbagian ini.
Instrumen  yang  mengatur  mengenai  rambu-rambu  persaingan  usaha  telah  dikemas  dalam Hukum Persaingan usaha (competition law).  Di Indonesia sarana kontrol social (tool of social control)
terhadap terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dirupakan dalam UU No. 5 Th. 1999. Regulasi tersebut sekaligus menjadi sarana rekayasa social (tool of social engineering) yang bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional,  mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam  kegiatan  usaha.  Pada  setiap  persaingan  akan  selalu  ditemukan  adanya  dua  pihak  atau  lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dan adanya kehendak diatara mereka untuk mencapai tujuan  yang  sama.  Diundangkannya  UU  No.  5  Th.  1999  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha melalui pembatasan-pembatasan untuk  mencegah  terjadinya  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  lainnya  sehingga diharapkan  dapat  menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif,  dimana  setiap  pelaku  usaha  dapat bersaing secara wajar dan sehat.
Pasar  monopoli  mempunyai  mempunyai  beberapa  karakteristik  khusus  seperti  pasar monopoli adalah industri satu perusahaan Sifat ini sesuai dengan definisi dari monopoli yaitu struktur pasar atau industri di mana terdapat hanya seorang penjual saja. Dengan demikian barang atau jasa yang  dihasilkannya  tidak  dapat  dibeli  di  tempat  lain.  Para  pembeli  tidak  mempunyai  pilihan  lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut. Syaratsyarat  penjualan  tersebut  sepenuhnya  ditentukan  oleh  pengusaha  monopoli  itu,  dan  para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apa pun di dalam menentukan syarat jual beli.
Tidak  memiliki  barang  substitusi  yang  mirip  Barang  yang  dihasilkan  perusahaan  monopoli tidak  dapat  disubstitusikan  oleh  barang  lain  yang  ada  dalam  perekonomian.  Barang  tersebut merupakan  satu-satunya  jenis  barang  yang  seperti  itu.  Kemiripan  atau  persamaan  dengannya  dari segi  kegunaan  tidak  ada  sama  sekali.  Aliran  listrik  sampai  saat  ini  adalah  contoh  dari  barang pengganti  yang  “mirip”,  y ang  ada  hanyalah  barang  substitusi  yang  sangat  berbeda  sifatnya,  yaitu lampu minyak. Lampu minyak  tidak  dapat  mensubstitusikan  listrik  karena  ia  tidak  dapat  digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika/gosokan. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk  ke  dalam  pasar  Sifat  ini  merupakan  sebab  utama  yang  menimbulkan  perusahaan  yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa adanya  hambatan  tersebut  pada  akhirnya  akan  terdapat  beberapa  perusahaan  dalam  industri. Keuntungan  perusahaan  monopoli  akan  menarik  pengusaha-pengusaha  lain  ke  dalam  industri tersebut.  Adanya  hambatan  masuk  yang  sangat  tinggi  menghindarkan  berlakunya  keadaan  yang seperti itu.
Dapat  menguasai  penentuan  harga  Oleh  karena  perusahaan  monopoli  merupakan  satu- satunya  penjual  di  dalam  pasar,  maka  penentuan  harga  dapat  dikuasainya.  Oleh  sebab  itu perusahaan  monopoli  dipandang  sebagai  penentu  harga  atau  price  setter.  Dengan  mengadakan pengendalian  ke  atas  produksi  dan  jumlah  barang  yang  ditawarkan,  perusahaan  monopoli  dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan cenderung dapat memanipulasi pasar dengan cara melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  dalam  bentuk  membatasi  pasar.  Hal  tersebut  akan  berimplikasi  sulitnya  bagi  pedagang  lain untuk bersaing di dalam pasar yang sama karena pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan akan mendistorsi pasar. Adapun bentuk dari kegiatan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam membatasi  pasar  antara  lain  berupa membatasi  peredaran  atau  pasokan  barang  di  pasar tersebut, praktek  diskriminasi, melakukan jual rugi sehingga merusak  harga pasar sampai dengan melakukan hambatan masuk pasar (entry barrier). Ketiadaan entry barrier akan mengakibatkan pasar kehilangan daya kompeitif dan iklim persaingan yang kondusif. Terjadinya paktek monopoli di pasar juga dapat merugikan  konsumen  karena  posisi  dominan  dari  pelaku  pasar  akan  membuatnya  mudah  untuk mengendalikan harga. Pada posisi tersebut semakin tingginya market dari sebuah perusahaan akan bebanding sejalan dengan semakin besarnya potensi kerugian yang dialami dalam persaingan karena semua akan bergantung dari aktivitas si pemilik kekuatan pasar.
Pemilik  kekuatan  pasar  akan  dengan  mudah  menentukan  naik  turunnya  harga  sehingga membunuh pangsa pasar dari pedagang lain. Apabila terdapat pedagang yang menjual harga tinggi maka  akan  dijual  barang  yang  sama  dengan  harga  lebih  rendah,  demikian  pula  jika  pedagang  lain menjual  dengan  harga  yang  sangat  murah  agar  tidak  rugi  maka  penguasa  pasar  juga  masih  akan
menjual  dibawah  harga  terendah  tersebut.  Selain  itu  difinisi  persaingan  usaha  secara  implisit  tidak dicantumkan  dalam  UU  No.  5  Th.  1999  namun  dalam  Undang-undang  ini  hanya  memberikan pengertian  mengenai  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam  Pasal  1  ayat  (6)  UU  No.  5  Th.  1999 menerangkan  pengertian  persaingan  tidak  sehat,  yaitu  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dilakukan  dengan cara  tidak  jujur  atau melawan  hukum atau  menghambat  persaingan  usaha. Persaingan  usaha  tidak sehat  merupakan  dampak  dari  praktek  persaingan  usaha.  Adanya  persaingan  usaha  dapat  juga membawa  sisi  negatif,  hal  ini  dapat  terjadi  jika  terdapat  pelaku  ekonomi  yang  tidak  jujur  sehingga mengganggu kepentingan publik. Hal tersebut dapat berimplikasi pula terhadap terjadinya praktek- praktek  curang  (unfair  competition)  karena  persaingan  dianggap  sebagai  kesempatan  untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.
Pada  masa  sekarang  ini  jual  beli  tidak  sebatas  dilakukan  secara  konvensional  saja  tetapi banyak  pula  jual  beli  yang  dilakukan  secara  online  (online  shooping).  Pada  jual  beli  online  ini konsumen dapat membeli barang atau jasa dari si penjual hanya melalui media internet tanpa harus bertatap muka. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi maka berimplikasi pula terhadap perubahan  kebiasaan  masyarakat  dalam  berbelanja.  Semakin  meningkatnya  kesibukan  sehari-hari yang  dialami  setiap  orang  membuat  transaksi  jual  beli  online  semakin  berkembang  dan  mulai menggantikan  transaksi  jual  beli  secara  konvensional.  Banyaknya  pilihan  toko  online  dan  tersedia selama  24  jam  penuh  juga  semakin  memudahkan  masyarakat  untuk  memilih  harga  dan  kualitas terbaik  hanya  dengan  mengakses  internet  dari  mana  saja.  Kegiatan  usaha  yang  dipengaruhi  oleh perkembangan  teknologi  memberikan  inovasi  baru  dalam  mempermudah  sistem  jual-beli  antara penjual dan pembeli. Seiring perkembangan teknologi, berdampak pula dalam bidang usaha tersebut mewujudkan suatu model baru dalam kegiatan usaha di dalam praktiknya dikenal dengan istilah jual beli secara online, yang pada umumnya dikenal dengan istilah “online shopping”.
Online shopping atau jual-beli secara online terdapat 2 (dua) jenis, diantaranya adalah online shop  dan online  marketplace,  online  shop merupakan  toko  digital yang  dibuat  secara online  untuk memasarkan  produk  dari  pelaku  usaha,  dan  online  marketplace  merupakan  situs  internet  yang dibuat untuk mengumpulkan beberapa toko online yang kemudian dijadikan dalam satu wadah yaitu website  yang  bertujuan  untuk  menjadi  pasar  yang  dapat  diakses  oleh  calon  pembeli  secara  online (Jati & Yuliansyah, 2016). Di Indonesia sendiri telah banyak pelaku usaha di bidang online shopping seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak dan masih banyak lainnya yang merupakan bagian dari pemanfaatan perkembangan teknologi. Dalam jual-beli secara online menerapkan sistem tersendiri dalam melakukan perjanjian jual – belinya, namun sistem yang dibuat tidak mengurangi unsur-unsur yang  ada  dalam  jual – beli  pada  umumnya  yang  diatur  dalam  Pasal  1457  Burgerlijk  Wetboek  yang memiliki  definisi  “jual -beli  adalah  suatu  persetujuan  yang  mengikat  pihak  penjual  berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Seperti halnya jual -beli pada umumnya, dalam sistem jual – beli online  ini  terdapat  penjual  dan  pembeli  yang  menawarkan  dan  membeli  barang  yang  kemudian bersepakat  satu  sama  lain  untuk  penjual  menyerahkan  barang  atas  kepemilikannya  dan  pembeli membayar  dengan  harga  tertentu,  yang  berbeda  didalamnya  hanya  terdapat  pada  proses pembayaran dan penyerahan nyata barang yang menjadi objek jual-belinya saja.
Hubungan hukum yang terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan timbal balik  akibat  adanya  transaksi  jual  beli (Budiarti  &  Mahadi,  2015). Pelaku  usaha  memiliki  kewajiban untuk  menyerahkan  barang  setelah  menerima  haknya  berupa  pembayaran  dari  konsumen (Andayana, 2020). Sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan menerima haknya berupa barang atau jasa. Konsumen dapat melakukan pencarian produk yang disediakan di toko online. Konsumen yang telah memilih produk, selanjutnya akan melakukan pembayaran  secara  elektronik,  kemudian  melakukan  kontak  dengan  layanan  bank.  Setelah  proses pembayaran selesai, maka konsumen cukup menunggu barang pesanan sampai. Pembeli dan penjual memiliki bukti digital untuk menjaga kepercayaan dan keamanan masingmasing.8 Dalam UU No. 5 Th. 1999 terdapat prinsip rule of reason dan per se illegal (Per se Violations atau Perse Rule). Prinsip rule of  reason  dan  per  se  illegal  diterapka n  dalam  bidang  hukum  persaingan  usaha  digunakan  untuk
menilai  apakah  suatu  kegiatan  maupun  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  telah  atau berpotensi  melanggar  Undang-Undang  Persaingan  Usaha.  Prinsip  rule  of  reason  dan  per  se  illegal merupakan  adopsi  dari  hukum  Amerika  Serikat.    Dalam  Sherman  Act  1980 – Antitrust  Law  pertama kali mengimplementasikan prinsip rule of reason (tahun 1911) dan perse illegal (tahun 1899) dalam putusan  Mahkamah  Agung.  Pasal  17  UU  No. 5  Th. 1999 menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang melakukan  penguasaan  atas  produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Ketentuan dalam UU No. 5 Th. 1999 lebih menekankan akibat perbuatan monopoli, sehingga menggunakan  prinsip  rule  of  reason,  yaitu  dengan  mempertimbangkan  apakah  perbuatan  yang dilakukan  pelaku  usaha  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  atau  menghambat  persaingan usaha tidak sehat. Penafsiran yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam UU No. 5 Th. 1999 untuk menentukan suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang termasuk dalam kategori  rule  of  reason  dan  per  se  illegal  didasarkan  pada  analisis  redaksional  atau  kalimat  yang terdapat  dalam  setiap  pasal  dari  Undang-Undang.  Hal  tersebut  nampak  ketika  membandingkan diantara pasal-pasal tertentu yang termasuk dalam kategori rule of reason. Penerapan alternatif dari kedua prinsip tersebut diserahkan kepada KPPU sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 5  Th.  1999.  Pada  dasarnya,  tugas  KPPU  antara  lain  adalah  melakukan  penilaian  terhadap  semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian  terhadap  konsumen.  Sedangkan  tujuan pembentukan  UU  No.  5  Th.  1999,  antara  lain  adalah  menciptakan  efisiensi  dalam  kegiatan  usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan cenderung dapat  memanipulasi  pasar  dengan  cara  melakukan  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat dalam  bentuk  membatasi  pasar.  Hal  tersebut  akan  berimplikasi  sulitnya  bagi  pedagang  lain  untuk bersaing  di  dalam  pasar  yang  sama  karena  pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  akan mendistorsi pasar.
Adapun bentuk dari kegiatan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam membatasi pasar  antara  lain  berupa  membatasi  peredaran  atau  pasokan  barang  di  pasar  tersebut,  praktek diskriminasi, melakukan jual rugi sehingga merusak harga pasar sampai dengan melakukan hambatan masuk  pasar  (entry  barrier).  Ketiadaan  entry  barrier  akan  mengakibatkan  pasar  kehilangan  daya kompeitif  dan  iklim  persaingan  yang  kondusif.  Terjadinya  paktek  monopoli  di  pasar  juga  dapat merugikan  konsumen  karena  posisi  dominan  dari  pelaku  pasar  akan  membuatnya  mudah  untuk mengendalikan harga. Pada posisi tersebut semakin tingginya market dari sebuah perusahaan akan bebanding sejalan dengan semakin besarnya potensi kerugian yang dialami dalam persaingan karena semua akan bergantung dari aktivitas si pemilik kekuatan pasar. Pemilik kekuatan pasar akan dengan mudah  menentukan  naik  turunnya  harga  sehingga  membunuh  pangsa  pasar  dari  pedagang  lain. Apabila  terdapat  pedagang  yang  menjual  harga  tinggi  maka  akan  dijual  barang  yang  sama  dengan harga lebih rendah, demikian pula jika pedagang lain menjual dengan harga yang sangat murah agar tidak  rugi  maka  penguasa  pasar  juga  masih  akan  menjual  dibawah  harga  terendah  tersebut. Persaingan usaha tidak terbatas pada transaksi konvensional saja sehingga perlu adanya pengaturan yang  menentukan  larangan  monopoli  dan  praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  lingkup transaksi elektronik. Untuk mengakomodir hal tersebut perlu diterapkan secara tegas larangan dan sanksi  atas  tindakan  pelaku  usaha  yang    dapat  menghambat  perdagangan  dan  mengakibatkan berkurangnya persaingan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Adanya  pengaturan  tersebut  dapat  dirupakan  dalam  amandemen  UU  No.  5  Th.  1999 sehingga mencakup pula larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri e- commerce.  Pasal  1  angka  5  UU  No.  5  Th.  1999  menyatakan  “pelaku  u saha  adalah  setiap  orang perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian,  menyelenggarakan  berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Berdasarkan pengaturan tersebut masih terdapat celah bagi
pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha diluar wilayah Indonesia untuk lepas dari pengawasan KPPU sehingga dengan adanya amandemen UU No. 5 Th. 1999 diharapkan kewenangan yang dimiliki KPPU  mencakup  pula  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  yang  berada  di  luar  wilayah  Indonesia. Dengan  adanya  pengaturan  secara  jelas,  maka  tindakan  pelaku  usaha  online  yang  menyebabkan praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  dihentikan  dan  kepentingan  konsumen akan terlindungi.
Penyebaran  virus  covid-19  di  Indonesia  semakin  meluas.  Dengan  meluasnya  virus  ini  maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan.  Kebijakan  tersebut  antara  lain  kebijakan  local lockdown dan social distancing (Hawari, 2021; Perencanaan et al., 2020). Pada penerapan kebijakan local lockdown ini masih hanya diterapkan di beberapa daerah saja. Misalnya di daerah Tegal, Jawa Tengah.  Pemerintah  Kota  Tegal  dan  Polres  tegal  melakukan  local  lockdown  dengan  menutup  jalur pantura yang melintasi Kota Tegal, akses masuk alunalun tegal, dan mematikan sebagian lampu jalan protokol  guna  pembatasan  kendaraan  yang  akan  masuk  ke  kota  Tegal,  serta  mencegah  adanya kerumunan  massa  di  jalan  guna  mencegah  penyebaran  covid-19.  Dengan  kebijakan  ini  maka  di bentuk  pos-pos  penjagaan  di  setiap  akses  masuk  ke  dalam  kota (Arifqi,  2021). Pos-pos  penjagaan akan  diisi  oleh  tim  gabungan  dari  TNI,  Polri,  serta  aparatur  pemerintah  daerah.  Menurut  Josua Pardede kepala ekonomi bank  Permata, lockdown bisa didefinisikan sebagai upaya  untuk menutup akses  dari  dan menuju suatu  daerah melalui  pembatasan  akses  warga  ke  ruang  publik,  meliburkan kegiatan belajar mengajar serta karantina suatu daerah dalam rangka mengurangi penyebaran virus ke suatu daerah. Namun mengingat penyebaran covid-19 sudah menyebar maka kebijakan lockdown ini cenderung tidak efektif dan counter-productive. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai langkah tersebut bisa membuat laju perekonomian akan semakin berat.
Kebijakan self distancing yang kadar pembatasan pergerakan masyarakat akibat virus corona lebih renda saja, tingkat konsumsi masyarakat bisa turun tajam (Arrosagaray et al., 2019). Lockdown ini akan berdampak pada ekonomi lebih utama Indonesia akan berat menjalankan lockdown dengan keseluruhan yang dimana mengingat perekonomian negara kita sangatlah rendah (Gollwitzer et al., 2021). Sedangkan  di  Indonesia,  apabila  tingkat  konsumsi  berkurang,  maka  pertumbuhan  beberapa indikator  penopang  ekonomi  pun  akan  mulai  berguguran.  Maklum  saja,  perekonomian  nasional sangat bergantung pada laju konsumsi masyarakat yang kini jumlahnya 260 juta orang ini. Lockdown akan  sangat  memukul  laju  ekonomi  Indonesia  secara  jangka  pendek (Susilo  et  al.,  2020). Hal  ini karena kota dengan kasus terbanyak virus corona ialah Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis,  dan  perdagangan  Indonesia.  Jadi  pemerintah  memikirkan  ulang  apabila  dilakukannya kebijakan  lockdown  secara  keseluruhan.  Yang  bisa  dilakukan  hanyalah  local  lockdown  yang  tidak sepenuhmya, hanya untuk mengurangi sedikitnya volume pergerakan masyarakat untuk beraktifitas.
Dalam  upaya  menangani  wabah  virus  Corona  yang  semakin  meluas,  pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial (Salam, 2020). Yang dimana untuk menjalankan kebijakan lockdown secara keseluruhan masih banyak faktor-faktor seperti ekonomi yang lebih utama. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain (Gunawan, G., Suranti, N. M. Y., & Fathoroni, 2020;  Salam,  2020). Kini,istilah  social  distancing  sudah  diganti  dengan  physical  distancing  oleh pemerintah.  Ketika  menerapkan  social  distancing,  seseorang  tidak  diperkenankan  untuk  berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 (satu) meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan  orang  yang  sedang  sakit  atau  berisiko  tinggi  menderita  COVID-19.  Hal  ini  terjadi  seiring dengan  menurunnya  tingkat  konsumsi  masyarakat  akibat  terjadinya  pandemic  yang  selanjutnya berimbas  pada  ketimpangan  pada  laju  perekonomian.  Selain  itu,  menurunnya  nilai  tukar  rupiah akibat pandemic yang terjadi penurunan kinerja pasar sehingga hal ini secara otomatis mengurangi laju jual beli di masyarakat yang akan mengancam roda perekonomian masyarakat.

## Simpulan
Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 maka tujuan tidak sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi publik.  Dengan  adanya  kesejahteraan  konsumen  maka  berarti  akan  berdampak  pada  terciptanya kesejahteraan rakyat. Pasal 3 itulah yang membedakan dengan undang-undang persaingan di negara lain yang tidak sekedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Musibah pandemic covid 19 mengakibatkan adanya keuntungan/peluang bagi usaha online, sehingga usaha online dilakukan dengan one stop shoping , selain itu juga penguasaan pasar,  termasuk  penentuan  harga  merupakan  karakteristik  atau  ciri  usaha  yang  dilakukan  dengan cara monopoli yang bertentangan dengan prinsip aturan persaingan usaha yang sudah diatur dalam UU No 5 Tahun 1999.

## Daftar Pustaka
Andayana,  M.  N.  D.  (2020).  Perubahan  Prilaku  Konsumen  Dan  Eksistensi  Umkm  Di  Era  Pandemi Covid-19.
Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial , 2 (2), 39 – 50. http://ejurnal.undana.ac.id/glory/article/view/3372.
Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Dan  Bisnis , 3 (2),  195 – 205. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.311.
Arrosagaray,  M.,  Gonzálezo,  M.,  Pino,  M.,  &  Rodríguez,  B.  (2019).  A  comparative  study  of  Spanish adult students’ attitudes to ICT in classroom, blended and distance language learning modes.
Computers and Education , 134 (October 2018), 31 – 40.
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.016.
Budiarti, F., & Mahadi, K. (2015). Strategi Penataan Kawasan Malioboro Menjadi Kawasan Pedestrian. Planesa , 6 (01), 51 – 59.
Gollwitzer,  A.,  McLoughlin,  K.,  &  Martel,  C.  (2021). Linking  Self-Reported  Social  Distancing  to  Real-
World Behavior During the COVID-19 Pandemic . https://doi.org/10.1177/19485506211018132.
Gunawan, G., Suranti, N. M. Y., & Fathoroni, F. (2020). Variations of Models and Learning Platforms for  Prospective  Teachers  During  the  COVID-19  Pandemic  Period. Indonesian  Journal  of Teacher Education , 1 (2), 61 – 70. https://doi.org/0000-0001-8546-0150.
Hawari,  H.  M.  (2021).  Etika  Komunikasi  Bisnis  Online  Di  Era  New  Normal  Perspektif  Hukum  Bisnis Islam. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan , 10 (1), 47 – 64. https://doi.org/10.51226/assalam.v10i1.207.
Jati,  W., &  Yuliansyah,  H.  (2016). Pengaruh Strategi Pemasaran  Online  (Online Marketing  Strategy) Terhadap Minat Beli Konsumen ( Studi Kasus Pada Toko Online Shop Azzam Store ) . 1 (1), 127 – 138.
Novianti, M. (2021). Analisa Strategi Bisnis PT XYZ dalam Industri Retail Fashion di Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan , 5 (3), 249 – 254.
https://doi.org/10.24912/jmbk.v5i3.11858.
Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 20 (April), 59 – 64. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64. Perencanaan,  K.,  Nasional,  P.,  Republik,  B.,  Abstraksi,  I.,  Baru,  N.,  Pembangunan,  R.,  Menengah,  J., Kunci, K., Journal, T. I., Planning, D., & Iv, V. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of Development Planning , 4 (2), 240 – 252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118.
Salam,  M.  A.  K.  (2020).  Perilaku  Produksi  di  Tengah  Krisis  Global  Akibat  Pandemi  Covid-19  dan Memanfaatkan Media Online  Facebook Sebagai Alternatif Pasar. Ekonomi, Manajemen Dan
Akuntansi , 1 – 21. http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6834.
Sinaga, K., & Novianti, R. (2016). Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Persepsi Harga terhadap  Loyalitas  Konsumen  Produk  Pasta  Gigi  Pepsodent. Management  &  Accounting Research Journal Global , 1 (1), 1 – 11.
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh,  G.,  Nainggolan,  L.,  Nelwan,  E.  J.,  Chen,  L.  K.,  Widhani,  A.,  Wijaya,  E.,  Wicaksana,  B., Maksum,  M.,  Annisa,  F.,  Jasirwan,  C.  O.  M.,  &  Yunihastuti,  E.  (2020).  Coronavirus  Disease 2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini. Jurnal  Penyakit  Dalam  Indonesia , 7 (1),  45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415.