## 1969-2015: CERITA TIGA DEKADE POLITIK PERPINDAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA

## Anggy Denok Sukmawati
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI bluedandelion23@gmail.com
Judul : On The Politics of Migration: Indonesia and Beyond Penulis :  Riwanto Tirtosudarmo Tahun Terbit   :  2015 Tebal :  xxxix + 361 halaman Penerbit : LIPI Press

## Pengantar
Penulis  adalah  seorang  peneliti  di  Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, dan merupakan pionir dalam kajian politik migrasi di  Indonesia.  Kajian  ini  merupakan  kajian multidisipliner  yang  melihat  fenomena  migrasi penduduk  di  Indonesia  dengan  memper-  timbangkan faktor  politik  sebagai  latar  belakangnya.  Selama ini,  migrasi  penduduk  dilihat  sebagai  usaha  untuk meratakan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  dengan mempertimbangkan sisi ekonomi. Namun, penulis melihat  bahwa  migrasi  penduduk  tidak  hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi saja. Penulis melihat bahwa faktor politik juga merupakan salah satu  pendorong  terjadinya  migrasi  penduduk  di Indonesia.  Faktor  politik  tersebut  berkaitan  erat dengan Orde Baru yang mencetuskan pelaksanaan program transmigrasi penduduk Indonesia.
Selain  melihat  fenomena  migrasi  penduduk pada  era  Orde  Baru,  penulis  juga  melihat  efek samping dari migrasi penduduk tersebut, terutama setelah  era  Orde  Baru  runtuh.  Terdapat  beberapa masalah  yang  muncul  dari  migrasi  penduduk tersebut, yaitu munculnya konflik antara penduduk migran  dengan  penduduk  lokal  di  daerah  tujuan transmigrasi,  adanya  desentralisasi  kekuasaan, serta  gagalnya  pembentukan  konsep  “negara kesatuan”.  Masalah-masalah  tersebut  dibahas
dalam  bagian  pertama  buku  ini.  Selanjutnya, bagian kedua buku ini memaparkan contoh-contoh kasus migrasi beberapa suku Indonesia ke negara- negara  tetangga,  seperti  Malaysia  dan  Jepang, serta  memaparkan  masalah-masalah  yang  timbul seputar perpindahan penduduk antarnegara, khususnya di Asia Tenggara.

## Politik Pemerataan Penduduk
Program transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah  Orde  Baru  merupakan  usaha  pemerintah dalam meratakan jumlah penduduk Indonesia yang dirasa  kurang  sama  persebarannya.  Pemerintah melihat terlalu banyak orang yang tinggal di Pulau Jawa,  sedangkan  pulau-pulau  lain  di  Indonesia memiliki  jumlah  penduduk  yang  terhitung “sedikit”.  Hal  itu  menyebabkan  kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan tingkat ekonominya rendah. Menanggapi hal itu, pemerintah  kemudian  memindahkan  masyarakat desa-desa  di  Pulau  Jawa  ke  pulau  lain.  Pulau utama  tujuan  transmigrasi  adalah  Pulau  Sumatra, Kalimantan,  Papua,  dan  Sulawesi.  Jika  dilihat sekilas,  program  transmigrasi  tersebut  memiliki alasan  dan  tujuan  yang  masuk  akal.  Namun, sebenarnya,  transmigrasi  memiliki  agenda  dan tujuan  lain  di  baliknya.  Hal  inilah  yang disampaikan  oleh  penulis  dalam  bab  1  buku  ini “ Tansmigation as Ideological Policy ”.
Disebutkan  dalam  bab  ini,  kebijakan pembangunan di Indonesia selalu dipengaruhi oleh hubungan  dinamis  antara  pusat  (Pulau  Jawa  atau Jakarta)  dan  pinggiran  (daerah  atau  pulau  selain Jawa).  Hal  ini  disebabkan  Indonesia  merupakan negara  kepulauan,  dengan  Pulau  Jawa  sebagai pulau  yang  paling  banyak  penduduknya,  yang memiliki beragam budaya. Selain jumlahnya yang banyak,  suku  jawa  selalu  menjadi  kelompok budaya  yang  paling  dominan  dan  paling berpengaruh.  Penulis  mengutip  pendapat  Bruner (1974: 252) yang menyebutkan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa selalu menganggap transmigrasi  sebagai  proses  “Jawanisasi”,  serta “Islamisasi”, dan “Penjajahan Internal”, khususnya di Irian Jaya.
Pada  bab  ini,  penulis  secara  singkat memberikan  paparan  mengenai  transmigrasi  dari mulai awal dicetuskannya pada tahun 1969/1970 – 1973/1974  hingga  masa-masa  kemunduran  dan kegagalannya pada tahun 1993/1994 – 1996/1997. Poin-poin  utama  dari  program  transmigrasi  yang dibahas dalam bab ini meliputi dana transmigrasi, friksi  yang  muncul  selama  program  transmigrasi tersebut  dilaksanakan,  baik  dalam  Kementerian Transmigrasi maupun di dalam pemeritahan secara umum, hasil yang dicapai oleh program transmigrasi dari periode ke periode, serta masalah yang muncul karena proses transmigrasi tersebut.
Penulis  terutama  menyoroti  masalah  yang muncul  selama  pelaksanaan  transmigrasi,  baik masalah pada pemerintahan maupun pada masyarakat Indonesia.  Masalah  yang  muncul  terdiri  dari masalah  internal  dan  eksternal.  Masalah  internal yang  muncul  berkaitan  dengan  pengaturan antardepartemen  dalam  pemerintahan,  terutama masalah  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  dana tak  terpakai  yang  menunjukkan  ketidakefisiensian penerapan  rencana.  Hal  itu  diperburuk  dengan suramnya  prospek  harga  minyak  dunia.  Masalah tersebut  mulai  terasa  pada  tahun  kedua  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun  (Repelita)  IV  pada tahun  1985.  Sementara  itu,  masalah  eksternal berkaitan  dengan  munculnya  kritik  dari  negara- negara  luar,  terutama  berkaitan  dengan  perusakan hutan  dalam  upaya  pembukaan  lahan  pertanian bagi  para  transmigran  serta  perlakuan  yang  tidak adil  kepada  masyarakat  asli  di  daerah  tujuan transmigrasi.
Untuk  mengatasi  kedua  masalah  tersebut, Kementerian Transmigrasi  membentuk tim  penasihat yang diharapkan bisa membantu mencari jawaban atas  masalah-masalah  yang  ada.  Tim  tersebut menyelesaikan  laporannya  pada  tahun  1985  dan menyerahkan  laporannya  kepada  Kementerian Transmigrasi. Namun, tim tersebut masih memfokuskan  kajiannya  pada  masalah  internal yang  berkaitan  dengan  pengaturan  internal program  transmigrasi.  Sementara  itu,  masalah eksternal yang berkaitan daerah tujuan transmigrasi  dan  masyarakat  aslinya  masih  tidak tersentuh.  Alih-alih  mengatasi  masalah  tersebut, pemerintah  malah  memindahkan  daerah  tujuan transmigrasi,  dari  Pulau  Sumatra  dan  Kalimantan menjadi  perbatasan  Irian  Jaya  dan  Papua  Nugini. Hal  tersebutlah  yang  membuat  masalah  eksternal tadi  menjadi  semakin  besar.  Masalah  perusakan lingkungan  dan  pemindahan  masyarakat  asli  di daerah  tujuan  transmigrasi  mulai  mendapat perhatian  dunia  internasional.  Selain  timbulnya konflik  sosial  dan  politik,  transmigrasi  ke  Irian Jaya  dipandang  sebagai  program  yang  tidak realistis dari segi ekonomi.
Namun,  ketika  harga  minyak  dunia mengalami  keruntuhan  pada  tahun  1985-1986, program  transmigrasi  tersebut  juga  merasakan efeknya. Alokasi dana untuk program transmigrasi mengalami  pemotongan  sebesar  44%  pada  tahun 1986/1987 dan 65% pada tahun 1987/1988.  Sejak saat  itu,  program  transportasi  terus  mengalami penuruanan.  Selain  itu,  pendapat  publik  telah sangat  terpengaruh  oleh  kegagalan  manajemen yang  terjadi  pada  periode-periode  sebelumnya. Pada  tahun  1990,  hasil  sensus  menunjukkan bahwa  banyak  migran  dipindahkan  ke  daerah urban,  bukan  lagi  ke  daerah  pedalaman.  Hal  itu juga  menunjukkan  adanya  perubahan  dalam program transmigrasi, dari yang semula merupakan  transmigrasi  yang  dibiayai  oleh pemerintah  menjadi  transmigrasi  yang  dilakukan secara  sukarela  oleh  masyarakat.  Hal  ini  terjadi pada  pertengahan  tahun  1980-an  ketika  banyak pusat  pertumbuhan  ekonomi  berkembang  di daerah  urban  pada  pulau-pulau  di  luar  Jawa. Dalam  periode ini, para  migran juga  tertarik  pada kesempatan  bekerja  di  negara-negara  tetangga, khususnya  Malaysia.  Hal  ini  membuat  semakin sedikit  orang  yang  tertarik  untuk  mengikuti program  transmigrasi  yang  diselenggarakan  oleh
pemerintah.  Pada  akhir  Repelita  V,  capaian program  transmigrasi  lebih  rendah  dari  target pemerintah, bahkan setelah pemerintah menetapkan target yang rendah.
Repelita  VI  menjadi  usaha  pemerintah untuk menarik masyarakat kembali dalam mengikuti program transmigrasi. Pada Repelita VI ini, pemerintah menambahkan program pengembalian penduduk hutan lokal kepada lingkungan awalnya ke dalam program transmigrasi. Hal itu dilakukan sebagai  usaha  pemerintah  untuk  mendapat “persetujuan”  dari  dunia  internasional  yang sempat  mengecam  program  transmigrasi  di Indonesia.  Masyarakat  asli  hutan  dinilai  oleh pemerintah  sebagai  salah  satu  masyarakat  yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dengan  adanya  transmigrasi,  pemerintah  berusaha menaikkan  standar  kehidupan  dari  masyarakat yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  tersebut. Pemerintah  juga  berusaha  menarik  perusahaan swasta  untuk  ikut  bekerja  sama  dalam  program transmigrasi  ini.  Namun,  usaha  tersebut  gagal karena  ketidaksiapan  sistem  yang  ada  di  dalam Kementerian Transmigrasi.
Program  transmigrasi  semakin  terlihat menuju  akhirnya  ketika  Indonesia  didera  Krisis Ekonomi pada bulan Agustus tahun 1997. Dengan keadaan  ekonomi  Indonesia  yang  semakin memburuk,  sangat  sulit  bagi  pemerintah  untuk terus  menjalankan  program  transmigrasi  tersebut. Setelah  Presiden  Suharto  turun,  Wakil  Presiden B.J.  Habibie  masih  memiliki  itikad  baik  utnuk melanjutkan program transmigrasi tersebut. Namun,  rencana  tersebut  terkendala  oleh  masalah dana.  Selanjutnya,  pada  masa  pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, Kementerian Transmigrasi  dilebur  ke  dalam  Kementerian Kependudukan.  Pada  periode  ini,  memindahkan masyarakat  ke  tempat  lain  bukan  lagi  menjadi fokus  utama  Kementerian  Kependudukan.  Fokus utama mereka adalah menyelesaikan masalah yang muncul  akibat  transmigrasi.  Salah  satu  caranya adalah  dengan  mengembalikan  para  migran  ke daerah  asal  mereka.  Hal  ini  dilakukan  karena munculnya banyak konflik antara peduduk migran dengan  penduduk  lokal.  Hal  tersebut  menandai berakhirnya  perjalanan  program  transmigrasi  di Indonesia.

## Transmigrasi dan Konflik
Bab kedua dan ketiga dari bagian pertama buku  ini, Development-Migration-Conflict dan Demographic  Engineering  and  Displacement , memaparkan  masalah  dan  konflik  yang  muncul sebagai akibat dari transmigrasi di Indonesia. Bab kedua diawali dengan penjelasan akan perkembangan ekonomi dan populasi di Indonesia yang  sangat  pesat  pada  masa  pemerintahan  Orde Baru  yang  mulai  berkuasa  pada  tahun  1966. Perkembangan  ekonomi  Indonesia  menjadi  pesat karena  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  fokus utama bagi pemerintah Orde Baru. Hal itu terlihat dari  dibuatnya  banyak  rencana  pembangunan nasional  dan  regional.  Widjojo  Nitisastro  sebagai seorang  yang  dikenal  sebagai  arsitek  ekonomi Indonesia  di  masa  Orde  Baru  mengatakan  bahwa faktor populasi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu,  untuk  mengatasi  masalah  populasi  penduduk Indonesia  yang  telah  mencapai  jumlah  yang menghkawatirkan  banyaknya-102,9  juta  jiwa (sumber:  World  Bank,  United  States  Census Bureau),  Nitisastro  mengemukakan  bahwa  perlu diadakan  usaha-usaha  pembangunan  di  Indonesia untuk  memperluas  kesempatan  bekerja  yang disertai  dengan  usaha  pengontrolan  jumlah penduduk.  Akibat  dari  rencana  pembangunan tersebut,  pada  tahun  1970-an  angka  pertumbuhan rata-rata perkapita Gross Domestic Product (GDP) Indonesia  mencapai  5,4%.  Angka  tersebut mendekati  angka  yang  dicapai  oleh  Negara Industrial Baru.
Sementara itu, usaha pengontrolan jumlah penduduk dilaksanakan dengan munculnya program  Keluarga  Berencana  yang  membatasi sebuah  keluarga  untuk  memiliki  dua  orang  anak saja.  Program  ini  juga  dibarengi  dengan  usaha pemerataan  jumlah  penduduk  dengan  cara memindahkan penduduk dari pulau-pulau berpenduduk  padat,  seperti  Pulau  Jawa,  Bali,  dan Madura,  ke  pulau-pulau  lain  yang  jumlah penduduknya masih relatif “sedikit”, seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Usaha pemerataan  jumlah  penduduk  itu  dilaksanakan melalui program transmigrasi.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi  Indonesia  yang  semakin  pesat,  bidang- bidang  lain  juga  mengalami  pertumbuhan,  misalnya
bidang  sosial  dan  politis.  Semenjak  Indonesia merdeka  pada  bulan  Agustus  tahun  1945, persatuan  nasional  selalu  menjadi  isu  utama  yang diperhatikan.  Hal  itu  terutama  berkaitan  dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Pada  masa  Orde  Baru,  negara  Indonesia cenderung  berorientasi  ke  arah  negara  sentralis. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  terpusatnya  kekuatan  dan kekuasan  di  tangan  presiden.  Dari  sisi  kebijakan yang  ada,  misalnya,  hampir  80%  belanja  publik direncanakan  dan  didanai  oleh  dana  nasional  dan hanya sekitar 20% dana yang tersisa dikelola oleh pemerintah  daerah.  Hal  itu  berakibat  pada  tidak terbatasnya  kekuasaan  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah menjadi kurang bebas. Pertumbuhan  ekonomi  dan  struktural  yang  terjadi pada masa Orde Baru tersebut semakin mempertajam  karakter  negara  sentralis  di  dalam pemerintahan  Indonesia.  Karakter  tersebut  pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam penerapan kebijakan pemerintah di daerah.
Sejak  tahun  1970,  terjadi  beberapa perubahan  signifikan  yang  sangat  berpengaruh terhadap  pengendalian  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  yang  menjadi  semakin  luas. Pertama,  pemusatan  kekuatan  di  dalam  tubuh Angkatan Bersenjata menjadikan kekuasaan pemimpin  di  daerah  semakin  berkurang.  Kedua, proses  depolarisasi  telah  meminimalisasi  kemungkinan perbedaan  pendapat  dengan  pemerintah  pusat. Ketiga,  pertumbuhan  layanan  perkapalan  dan penerbangan  antarpulau,  layanan  telekomunikasi, perdagangan,  dan  jaringan  perbankan  merengkuh daerah-daerah di Indonesia untuk masuk ke dalam satu sistem ekonomi nasional. Keempat, penggunaan  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa nasional  menjadi  faktor  pemersatu  masyarakat Indonesia yang pada dasarnya merupakan masyarakat  etnolinguistik  yang  plural.  Di  sini, Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama yang menjembatani perbedaan- perbedaan bahasa daerah yang ada.
Melihat  hal  itu,  muncul  beberapa  gerakan di  daerah  yang  pada  dasarnya  merupakan  bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah  pusat.  Tercatat  ada  dua  periode penting  yang  menandai  munculnya  konflik  di daerah  tersebut  ke  permukaan,  yaitu  pada  tahun 1950-an  dan  tahun  1990-an.  Kedua  gerakan tersebut  memiliki  karakter  politis  dan  ideologis
yang  berbeda.  Gerakan  yang  terjadi  pada  tahun 1950-an  tidak  bertujuan  untuk  memisahkan  diri dari  Indonesia.  Sementara  itu,  gerakan  yang muncul pada tahun 1990-an memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sejak munculnya gerakan  pada  tahun  1950-an  tersebut,  isu mempertahankan persatuan Indonesia selalu menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah  Orde  Baru  memandang  masalah populasi  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam menjaga persatuan Indonesia. Pemerintah menganggap  persebaran  penduduk  yang  tidak merata  antara  Pulau  Jawa  dan  pulau-pulau  lain merupakan  masalah  populasi  utama  di  Indonesia. Sejak awal berkuasa, Presiden Suharto secara terus menerus menyerukan kebijakan pemerataan populasi  penduduk  Indonesia,  yang  diwujudkan dalam  bentuk  program  transmigrasi.  Alasan dibalik  tindakan  Presiden  Suharto  tersebut ditengarai  berangkat  dari  konsep  keselarasan dalam  budaya  Jawa  yang  dalam  konteks  negara Indonesia  bisa  diartikan  sebagai  persatuan nasional.  Dalam  hal  ini,  transmigrasi  dinilai sebagai  alat  yang  dapat  mempercepat  proses persatuan nasional tersebut.
Proses  sosial  yang  dibentuk  oleh  perubahan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru tersebut berpengaruh  pada  munculnya  banyak  konflik antaranggota  masyarakat.  Yang  menarik  dilihat adalah  mengapa  konflik  muncul  di  suatu  daerah, tetapi  tidak  di  daerah  lain.  Selain  itu,  mengapa konflik  yang  ada  di  suatu  daerah  tertentu  lebih sulit untuk diselesaikan, jika dibandingkan dengan daerah  lain.  Bab  ketiga  berusaha  menjelaskan alasan  utama  munculnya  pengungsi  internal, khususnya  berkaitan  dengan  kebijakan  rekayasa demografi  yang  memindahkan  masyarakat  dari Pulau  Jawa  ke  pulau  lain  yang  menyebabkan munculnya ketegangan dan konflik antara masyarakat pendatang dan penduduk lokal. Selain itu,  perkembangan  jumlah  pengungsi  internal  di suatu  daerah  yang  turut  mempengaruhi  kebijakan otonomi daerah juga dipaparkan di sini.
Kebijakan rekayasa demografis sebetulnya sudah  diterapkan  sejak  penjajahan  Belanda  di Indonesia.  Namun,  terdapat  perbedaan  mencolok antara  rekayasa  demografis  yang  dilakukan  oleh Penjajah  Belanda  dan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia.  Penjajah  Belanda  hanya
secara  tersirat  menggunakan  kebijakan  migrasi sebagai alat dari rekayasa demografis untuk tujuan keamanan.  Sementara  itu,  Pemerintah  Indonesia secara  terang-terangan  memindahkan  penduduk untuk  mencapai  tujuan  politis  dan  stategisnya. Rekayasa demografis menjadi bagian penting dari kebijakan  strategis  negara  dalam  mengurangi kemungkinan  timbulnya  ketegangan  sosial  dan politis,  baik  di  Pulau  Jawa  maupun  di  pulau lainnya.  Kebijakan  transmigrasi,  bersama  dengan strategi  militer  lainnya,  juga  digunakan  untuk mendukung  kebijakan  luar  negeri  ketika  terjadi konfrontasi  dengan  Malaysia.  Hal  itu  dilakukan dengan  memindahkan  penduduk  ke  daerah perbatasan  di  Provinsi  Riau,  Kalimantan  Barat, dan  Kalimantan  Timur.  Paling  penting,  transmigrasi digunakan  sebagai  alat  untuk  mengasimilasi kelompok-kelompok  etnis  yang  berbeda  dalam membangun  identitas  budaya  yang  homogen  di bawah sebuah negara-bangsa yang terintegrasi.
Namun,  transmigrasi  tersebut  kemudian menimbulkan konflik di daerah tujuannya. Konflik itu  muncul  pada  dasarnya  karena  perlakuan “khusus”  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat kepada para migran dan lingkungan tempat tinggal mereka.  Pemerintah  pusat  mengalokasikan  lebih banyak anggaran untuk pembangunan di lingkungan  tempat  tinggal  para  transmigran  jika dibandingkan  dengan  anggaran  untuk  daerah lainnya.  Pembangunan  jalan,  sekolah,  kantor pertanian, fasilitas kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya  biasanya  terpusat  hanya  di  daerah  tujuan transmigrasi,  dengan  sedikit  pembangunan  di daerah lain.
Sebetulnya,  jika  diteliti  lebih  lanjut, konflik  yang  terjadi  antara  para  migran  dengan penduduk  lokal  bukan  hanya  disebabkan  oleh masalah  transmigrasi.  Akar  dari  konflik  yang timbul  adalah  adanya  kesenjangan  ekonomi  dan sosial antara pusat dan daerah. Pusat di sini berarti Pulau  Jawa  dan  Bali,  sedangkan  daerah  di  sini adalah  pulau  lain  selain  Jawa  dan  Bali. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas dari pembangunan  yang  hanya  dipusatkan  di  Pulau Jawa  dan  Bali  saja.  Sementara  itu,  pulau-pulau lainnya  seolah-olah  tidak  tersentuh  pembangunan sama sekali. Hal itu terutama terlihat di Indonesia Timur. Penduduk lokal di Indonesia Timur, selain mendapat  tekanan  kuat  dalam  hal  politis  dan budaya,  kemudian  mendapat  tekanan  lebih  lanjut
ketika  mereka  tersingkir  dalam  bidang  ekonomi ketika para migran berdatangan ke daerah mereka.
Di Indonesia Timur, khususnya Irian Jaya dan  Timor  Timur,  pembagian  tenaga  kerja berdasarkan  kelompok  etnis  terlihat  paling mencolok  jika  dibandingkan  dengan  daerah  lain. Sektor  ekonomi  tingkat  atas  biasanya  berada  di tangan  kelompok  etnis  Tionghoa,  sedangkan sektor  menengah  dan  bawah  biasanya  didominasi oleh  kelompok  etnis  Makasar,  Bugis,  dan  Buton. Lapangan  pekerjaan  sebagai  pegawai  negeri  dan anggota  militer  yang  jumlahnya  terbatas  biasanya dikuasai  oleh  etnis  Jawa  dan  etnis  para  migran lainnya.  Dominasi  kelompok  etnis  Jawa  dalam menduduki  jabatan  pemerintahan  merupakan  efek samping  dari  proses  seleksi  pegawai  negeri  yang memang  dilakukan  di  Pulau  Jawa.  Di  Irian  Jaya dan  Timor  Timur,  karena  adanya  latar  belakang sejarah politis, penunjukkan pegawai pemerintahan oleh  pemerintah  pusat  juga  didasarkan  pada pertimbangan  militer  dan  keamanan.  Kebencian penduduk  lokal  terhadap  dominasi  para  migran, baik  dalam  sektor  pemerintahan  maupun  sektor swasta,  terlihat  sangat  jelas.  Di  Irian  Jaya  dan Timor Timur, konflik antara migran dan penduduk lokal  yang  semula  disebabkan  oleh  alasan ekonomi  semata  kemudian  berkembang  lebih lanjut  menjadi  konflik  antaretnis  dan  antaragama. Sementara  itu,  konflik  antara  kelompok  etnis Madura  dan  Dayak  di  Kalimantan  Barat  lebih disebabkan oleh kesalahpahaman budaya.
Setelah  Presiden  Suharto  lengser,  mulai muncul  banyak  protes  terkait  ketidakseimbangan hubungan  antara  pusat  dan  daerah.  Tercatat,  ada beberapa  aksi  protes  yang  cukup  besar  yang menuntut  otonomi  daerah.  Timor  Timur,  Irian Jaya,  dan  Aceh  merupakan  tiga  provinsi  yang secara tidak resmi mendapat status sebagai Daerah Operasi Militer karena di tiga provinsi ini muncul gerakan  separatis  yang  menuntut  kemerdekaan dari  Indonesia.  Lebih  lanjut,  kembali  muncul konflik  antaretnis  pada  tahun  1999  yang melibatkan  kelompok  etnis  Melayu  dan  Madura serta tahun  2001  yang  melibatkan  kelompok  etnis Madura dan Dayak Sampit. Pada tahun 1999, juga terjadi  konflik  di  Ambon  antara  penduduk  lokal yang  beragama  Kristen  dan  migran  dari  etnis Buton  yang  beragama  Islam.  Runtutan  konflik yang  melibatkan  unsur  separatisme,  etnisitas,  dan agama tersebut merupakan tantangan bagi
kedaulatan  nasional  dan  konsep  negara-bangsa  di Indonesia.
Lengsernya  Presiden  Suharto  menandai berakhirnya  era  Orde  Baru.  Usaha  Orde  Baru untuk memaksakan peleburan aspirasi dari banyak kelompok  etnis  sebagai  fondasi  dasar  ekonomi Indonesia  juga  tidak  bisa  dilanjutkan.  Hal  itu kemudian  juga  membuat  munculnya  berbagai konflik  laten  yang  selama  ini  ditekan  oleh  Orde Baru.  Runtuhnya  Orde  Baru  juga  memunculkan kebingungan  dan  disorientasi  kepada  para  kepala daerah  yang  menjadikan  mereka  menganggap bahwa masa depan daerahnya sekarang sepenuhnya  berada  di  tangan  mereka.  Pada  saat itulah,  wacana  tentang  otonomi  daerah  menguat, khususnya  pada  masa  pemerintahan  Presiden Megawati.

## Politik  Perubahan  tanpa  Perubahan  dalam Politik
Setelah  Orde  Baru  runtuh,  Indonesia memasuki  masa  yang  disebut  sebagai  masa reformasi.  Di  masa  reformasi  ini  muncul antusiasme  untuk  mencabut  konsep  sentralisasi yang  ada  selama  masa  Orde  Baru  yang  lalu. Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  dengan  cepat menjadi  dua  agenda  penting  nasional.  Masa reformasi  ini  bisa  dilihat  dari  dua  hal.  Pertama, adanya  keinginan  kuat  untuk  membentuk  ulang sistem politik Indonesia, terutama melalui amandemen  konstitusi.  Kebuntuan  politis  yang terjadi selama Orde Baru kemudian diubah secara drastis.  Hal  ini  merupakan  yang  pertama  kalinya semenjak  kemerdekaan  Indonesia.  Beberapa perubahan  dilakukan,  misalnya  restrukturisasi posisi  lembaga-lembaga  besar  negara,  seperti parlemen,  kepresidenan,  dan  pemilihan  umum. Kedua,  adanya  dorongan  kuat  untuk  secara geografis  mendistribusikan  kekuasaan  pusat  ke masing-masing daerah.
Pada masa pemerintahan Presiden Habibie,  telah  dibentuk  sebuah  tim  yang  bertugas untuk  merancang  undang-undang  otonomi  daerah tersebut.  Kegagalan  Presiden  Habibie  mencegah merdekanya  Timor-Timur  pada  bulan  Agustus tahun  1999  kemudian  menjadi  dorongan  utama dikeluarkannya  dua  buah  undang-undang  yang mengatur  tentang  desentralisasi  dan  posisi pemerintah  daerah  versus  pemerintah  pusat.  Dua
undang-undang  itu  adalah  Undang-Undang  No.22 Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang  No.  25  Tahun  1999  tentang Keseimbangan  Finansial  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Kedua  undang-undang tesebut  menggantikan  undang-undang  tentang pemerintah  daerah  sebelumnya,  Undang-Undang No.2  Tahun  1974,  dan  undang-undang  tentang pemerintah  desa,  Undang-Undang  No.5  Tahun 1979.  Kedua  undang-undang  baru  tersebut diharapkan  dapat  membawa  perubahan  baik  dari sistem politik sebelumnya yang sangat terpusat.
Namun,  pada  kenyataannya,  penerapan kedua  undang-undang  tersebut  di  tingkat  daerah tidak  terlepas  dari  berbagai  masalah.  Masalah yang  paling  utama  adalah  interpretasi  masing- masing  pemerintah  daerah  atas  undang-undang tersebut  yang  berbeda-beda  dan  tidak  jarang kebablasan. Akibatnya pemerintah daerah menjadi raja-raja  kecil  di  daerahnya  dan  secara  bebas  dan tidak  terkontrol  mengekploitasi  sumber  daya, terutama  sumber  daya  alam,  di  daerah  kekuasaanya. Selain itu, muncul pula sentimen kedaerahan yang sangat  tinggi,  terutama  dalam  proses  rekruitmen pegawai  pemerintahan.  Putra  daerah  harus  diberi prioritas pertama, di atas orang-orang yang berasal dari  daerah  lain.  Hal  itu  tentu  sangat  tidak menguntungkan  bagi  calon  pegawai  yang  tidak berasal dari daerah tersebut. Oleh karena itu, pada tahun  2004,  di  bawah  pemerintahan  Presiden Megawati,  dikeluarkanlah  revisi  dari  undang- undang  tahun  1999  tersebut,  yaitu  Undang- Undang No.32 Tahun 2004.
Lebih  lanjut,  motivasi  elit  politik  di tingkat  daerah  untuk  membentuk  provinsi  atau kabupaten  baru  sangatlah  beragam;  mulai  dari ambisi pribadi untuk memperoleh posisi birokratis dan  politis  sampai  keinginan  untuk  membangun masyarakat modern di daerah. Dalam mewujudkan tujuan mereka tersebut, etnisitas, selain memberikan ruang yang dapat dimanipulasi untuk memobilisasi  dukungan  dari  masyarakat,  pada waktu  yang  sama,  juga  menjadi  media  legitimasi kebudayaan untuk membenarkan motivasi mereka tersebut.  Dalam  lingkup  politis  itu,  etnisitas digunakan sebagai alasan jangka pendek oleh para elit  politik  lokal  dan  juga  penguasa  ekonomi. Sentimen terhadap lokalitas atau identitas kelompok  atau  sejarah  lokal  tertentu—atau
gabungan  dari  semuanya—dianggap  sebagai  alat yang bisa digunakan dalam panggung politis.
Hal  itulah  yang  kemudian  menciptakan munculnya jurang dalam politik Indonesia saat ini. Harapan  akan  adanya  perubahan  politis  dan demokratisasi  dengan  penerapan  reformasi  politik menjadi  tidak  terwujud.  Alih-alih,  saat  ini  kita menyaksikan  peristiwa-peristiwa  politis  yang mengular  dan  mengarah  pada  proses  involusi. Istilah  tersebut  meminjam  dari  konsep  “involusi agrikultural”  oleh  Clifford  Geertz  (1971)  yang memaparkan tentang proses bertambahnya kompleksitas internal pada struktur praktik politik di  Indonesia  yang  tanpa  adanya  perubahan  berarti pada  substansinya.  Ignas  Kleden  (2005)  juga mengatakan  hal  yang  serupa—keadaan  Indonesia saat  ini  sebagai  “politik  perubahan  tanpa perubahan politik”.

## Kegagalan Proyek Pembanguan Bangsa
Banyaknya  jumlah  penduduk  Indonesia sejak  dahulu  telah  menjadi  perhatian  oleh pemerintah. Hal itu kemudian yang menjadi alasan dikeluarkannya  kebijakan  demografis  berupa program transmigrasi. Program transmigrasi tersebut digadang-gadang sebagai salah satu unsur utama  dalam  proyek  pembangunan  negara-bangsa Indonesia.  Tujuan  kebijakan  transmigrasi  yang bersegi banyak itu membuatnya memiliki fleksibilitas  yang  tinggi  yang  mengizinkan pemerintah untuk “membentuk” arah kebijakan itu sesuai  dengan  minat  politik  dan  ekonomi  mereka. Politisasi  dari  program  transmigrasi  dan  dominasi etnis Jawa menjadi faktor utama adanya perbedaan perlakuan  terhadap  etnis  lain  di  daerah  tujuan transmigrasi.  Pemerintah  Indonesia  di  bawah kekuasaan  Presiden  Suharto  melakukan  rekayasa demografis dengan program “jawanisasi” yang ada di  balik  transmigrasi.  Situasi  tersebut  menunjukkan sempitnya  pemahaman  Pemerintah  era  Orde  Baru tentang nasionalisme.
Garis  batas  yang  semakin  tampak  nyata memisahkan etnis-etnis di Indonesia pada pemerintahan  Presiden  Suharto  merupakan  salah satu  konsekuensi  yang  muncul  secara  tidak sengaja  dan  berasal  dari  beberapa  faktor,  bukan hanya  akibat  dari  program  transmigrasi  yang  bias etnis  saja.  Perubahan  struktural  yang  mengarah pada  perkembangan  yang  tidak  seimbang,  baik
antardaerah maupun antarkelas sosial, menumbuhkan perasaan  ketidaksetaraan  yang  muncul  dengan kuat  di  antara  etnis-etnis  di  Indonesia.  Hal  itulah yang  menyebabkan  munculnya  ketegangan  sosial dan  komunal.  Lebih  lanjut,  runtuhnya  pemerintahan Orde  Baru  di  bawah  kekuasaan  Presiden  Suharto telah memunculkan dinamika baru yang membuat masalah-masalah  lokal  mengemuka  ke  atas  dan, pada  beberapa  kasus,  berubah  menjadi  konflik komunal yang brutal. Selain itu, jaringan terorisme nasional dan internasional juga turut terungkap.
Mengemukanya  masalah-masalah tersebut mau  tidak  mau  mengubah  wajah  nasionalisme  di masa  sekarang.  Saat  ini,  nasionalisme  tidak  lagi dipandang  dalam  lingkup  yang  sama  seperti  di masa para proklamator mencetuskan kemerdekaan Indonesia.  Disintegrasi  di  Indonesia  masih  akan menjadi  ancaman  selama  para  pemimpin  bangsa saat  ini—dan  di  masa  depan—belum  mampu membuang  obsesi  mereka  terhadap  Indonesia sebagai  sebuah  wilayah  geografis  saja  dan  tanpa mempertimbangkan  masyarakat  di  dalamnya. Ancaman  yang  selama  ini  ada  merupakan ancaman  yang  berasal  dari  dalam  konfigurasi demografis Indonesia saja.
Sementara  itu,  di  era  politik  global sekarang  ini,  ancaman-ancaman  baru  akan  tidak mudah  diredam  oleh  batasan-batasan  kedaulatan yang  ada.  Kesadaran  akan  kewarganegaraan global—yang  telah  diadopsi  oleh  berbagai  tokoh nonnegara  internasional  dan  transnasional  yang mempercayai  bahwa  hak  asasi  manusia  dapat memunculkan tantangan baru bagi pemerintah saat ini—sayangnya, masih berkembang dan beroperasi  di  bawah  prinsip-prinsip  konvensional kedaulatan negara-bangsa. Dalam hal ini, kegagalan  Indonesia  dalam  mempertahankan Timor  Timur  merupakan  salah  satu  contoh  kasus yang  merefleksikan  hal  tersebut.  Meskipun  kasus Timor  Timur  berbeda  dengan  kasus  Aceh  dan Papua, dalam situasi internasional yang mendukung  penyelesaian  masalah  kedaulatan dengan  cara  mengadakan  negoisasi  konsensus politis  saat  ini,  klaim  suatu  negara  atas  batas kedaulatan  geografis  sudah  tidak  lagi  mencukupi. Dalam  perspektif  ini,  tantangan  yang  dihadapi pemimpin Indonesia dalam menyelesaikan proyek nasionalis  warisan  para  Proklamator  perlu  dinilai kembali—atau  lebih  tepatnya  diformulasikan
kembali—terutama  tentang  gagasan  dasar  dari nasionalisme itu sendiri.

## Perpindahan Penduduk Antarnegara dan Permasalahannya
Pada  bagian  kedua  buku  ini,  penulis keluar  dari  konteks  Indonesia  dan  melihat perpindahan  penduduk  antarnegara  dan  masalah- masalah  yang  menyertainya.  Di  sini  penulis memfokuskan tulisannya dalam menyoroti masalah  perpindahan  penduduk  yang  terjadi  di kawasan  Asia  Timur.  Asia  Timur  di  sini  meliputi Australia,  negara-negara  di  Asia  Tenggara,  Cina, dan Korea Utara.
Bab  ketujuh  buku  ini,  yang  berjudul Malay World and the Politics of Space , membahas masalah  perpindahan  penduduk  yang  terjadi  di wilayah  Alam  Melayu  ( Malay  World ).  Alam Melayu menunjuk pada wilayah di Asia Tenggara yang  meliputi  Malaysia,  Indonesia,  Brunai, Thailand,  dan  Singapura.  Negara-negara  tersebut pada  masa  lalu  merupakan  negara-negara  yang memiliki  hubungan  dagang  yang  menggunakan bahasa  Melayu  sebagai lingua  franca .  Di  masa sekarang,  batasan  negara-negara  di  Alam  Melayu tersebut semakin mengabur. Saat ini, yang menjadi fokus  bukan  lagi  “Melayu”  dan  “Non-Melayu”. Munculnya  banyak  aktivitas  transnasional,  yang mengiringi  globalisasi,  memunculkan  pula  gejala perubahan sosial yang mengarah pada inklusivitas dan pluralitas di dalam masyarakat.
Selanjutnya,  pada  bab  delapan, Cross- Border  Migration  and  the  Nunukan  Tragedy , penulis  menggambarkan  masalah-masalah  yang muncul  akibat  adanya  perpindahan  penduduk antarnegara  tersebut.  Dalam  hal  ini,  penulis membahas  masalah  yang  terjadi  akibat  perpindahan penduduk  dari  Indonesia  ke  Malaysia.  Sejak adanya  perkembangan  ekonomi  yang  pesat  di Malaysia  pada  tahun  1970an,  banyak  masyarakat Indonesia  yang  mencari  pekerjaan  di  sana. Pekerjaan yang tersedia biasanya adalah pekerjaan tingkat  rendah  dan  pekerjaan  sebagai  asisten rumah  tangga.  Sebagian  besar  dari  orang-orang yang pergi mencari pekerjaan di Malaysia tersebut berasal  dari  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  dan  Nusa Tenggara Barat.
Masalah kemudian muncul karena banyak dari orang-orang tersebut yang menggunakan cara
yang ilegal untuk masuk ke Malaysia. Pemerintah malaysia  sudah  melihat  dan  memperhatikan masalah  tersebut  sejak  tahun  1984.  Namun,  baru pada tahun 2002, pemerintah Malaysia melakukan tindakan tegas dalam menghadapi masalah migran ilegal dari Indonesia tersebut. Pemerintah Malaysia  memberikan  denda  dan  mendeportasi para  pekerja  Indonesia  yang  tidak  memiliki dokumen  resmi.  Untuk  menghindari  deportasi tersebut,  para  pekerja  ilegal  tersebut  berusaha melarikan  diri  dari  Malaysia  melalui  pintu-pintu masuk  Indonesia-Malaysia  yang  ada.  Salah  satu pintu masuk Indonesia-Malaysia yang diserbu oleh pekerja  ilegal  Indonesia  yang  dideportasi  oleh Malaysia  itu  adalah  Pulau  Nunukan.  Pulau Nunukan  kemudian  menjadi  semacam  tempat penampungan  bagi  para  pekerja  ilegal  Indonesia yang dideportasi tersebut.
Dengan  bertambahnya  jumlah  pekerja ilegal  Indonesia  yang  datang  mengungsi  dan terbatasnya  fasilitas  yang  ada  di  Pulau  Nunukan, banyak  dari  pengungsi  tersebut  yang  jatuh  sakit dan kemudian meninggal dunia. Sampai tanggal 5 September  2002,  dilaporkan  sebanyak  70  orang pengungsi yang merupakan pekerja ilegal Indonesia  meninggal  di  sana.  Tentu  saja  setelah kejadian  itu  pemerintah  Indonesia  di  bawah pimpinan  Presiden  Megawati  melakukan  usaha- usaha  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Namun, tragedi tersebut menjadi titik tolak mengemukanya isu  perpindahan  penduduk  anatarnegara  di  mata dunia internasional.
Pada  bab  selanjutnya, In  the  Margin  of  a Borderland:  Florenese  Community  in  Sabah , penulis  memunculkan  isu  marjinalisasi  kelompok pekerja  dari  etnis  Flores  yang  ada  di  Pulau Nunukan dan Pulau Tawau. Pulau Nunukan masuk ke  dalam  wilayah  Indonesia,  sementara  Pulau Tawau masuk  ke dalam wilayah Malaysia. Kedua pulau  ini  dipisahkan  oleh  batas  laut  internasional yang  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan speedboat selama  90  menit.  Proses  perpindahan penduduk  dari  Flores  Timur  ke  Pulau  Nunukan dan  Tawau  sebetulnya  sudah  berlangsung  sejak sebelum  tahun  1950.  Namun,  pertumbuhan ekonomi  yang  pesat  di  Malaysia  pada  tahun 1970an  menjadi  faktor  pemicu  bertambahnya jumlah  orang  Flores  yang  datang  ke  Malaysia. Para  pekerja  dari  Flores  yang  datang  ke  Malaysia tersebut,  jika  beruntung  memperoleh  pekerjaan
yang  tetap,  kebanyakan  tinggal  di  Sabah. Sementara  itu,  bagi  para  pekerja  yang  kurang beruntung dan hanya memperoleh pekerjaan kelas bawah, kebanyakan tinggal di Pulau Nunukan dan Tawau.
Pada bab ini, penulis memaparkan bagaimana posisi  para  pekerja  dari  Flores  ini  di  lingkungan migran  di  Pulau  Nunukan  dan  Tawau.  Orang Flores  di  kedua  pulau  tesebut  dapat  dikatakan merupakan masyarakat marjinal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mereka merupakan  migran  yang  berasal  dari  kaum minoritas,  baik  dalam  hal  etnis  maupun  agama. Kedua,  mereka  merupakan  pekerja  yang  berada dalam  strata  sosial  paling  rendah,  yaitu  sebagai pekerja  di  perkebunan,  dengan  gaji  yang  relatif rendah  pula.  Ketiga,  sebagai  kelompok  minoritas transnasional,  kewarganegaraan  mereka  ditolak dan  mereka  didiskriminasikan  oleh  negara  tujuan dan  juga  oleh  migran  dari  kelompok  etnis dominan.
Kelompok  etnis  Flores  di  Pulau  Nunukan dan  Tawau  tersebut  masih  menjaga  komunikasi dengan  orang-orang  dari  tempat  asal  mereka  di Flores Timur. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jalan  dalam  menjaga  adat  istiadat  dan  budaya mereka.  Masyarakat  Flores  di  kedua  pulau  itu masih menggunakan bahasa Flores untuk berkomunikasi  antaranggota  kelompoknya.  Mereka juga  masih  memegang  agama  asal  mereka,  yaitu Katolik.  Dalam  menghadapi  kerasnya  kehidupan sebagai  masyarakat  marjinal  di  kedua  pulau  ini, gereja  berperan  sangat  besar  dalam  membantu meringankan beban orang-orang Flores tersebut.
Pada bab ini, penulis menyoroti kurangnya kajian  yang  dilakukan  pada  komunitas  perbatasan transnasional.  Kebanyakan  kajian  yang  sudah  ada pun masih belum memiliki kerangka teori dan alat analisis  yang  kuat.  Oleh  karena  itu,  penulis menyarankan  adanya  kajian  lebih  lanjut  pada komunitas-komunitas transnasional seperti komunitas Flores di Pulau Nunukan dan Tawau ini.
Bab  sepuluh  buku  ini, The  Making  of Minahasan Community in Oarai, Japan , memaparkan komunitas  pekerja  Minahasa  di  Kota  Oarai, Perfektur  Ibaraki,  Jepang.  Sama  seperti  kasus pekerja  dari  suku  Flores  di  Pulau  Nunukan  dan Tawau,  orang-orang  Minahasa  datang  ke  Oarai untuk  mencari  pekerjaan.  Kedua  kelompok
tersebut  menggunakan  rantai  keluarga  dalam mencari  dan  memperoleh  kesempatan  kerja  di negara tujuan. Selain itu, peran anggota komunitas dan  gereja  juga  memiliki  pengaruh  yang  besar dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka.  Namun, terdapat  satu  perbedaan  di  antara  pekerja  dari Flores  dengan  pekerja  dari  Minahasa  ini.  Jika orang-orang  Flores  yang  pergi  mencari  pekerjaan ke Malaysia merupakan masyarakat miskin, orang- orang  Minahasa  yang  pergi  ke  Oarai  bukanlah berasal  dari  kalangan  masyarakat  miskin.  Hal  itu disebabkan  biaya  untuk  pergi  ke  Oarai  sangatlah mahal.  Butuh  sekitar  40-  45  juta  bagi  seseorang yang  ingin  pergi  dari  Minahasa  ke  Oarai.  Uang sejumlah  itu  dipakai  untuk  membeli  tiket  dan membayar biaya administrasi.
Para pekerja Minahasa ini mulai datang ke Oarai  pada  tahun  1980-an.  Mereka  kebanyakan bekerja  di  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang makanan  laut.  Pemilik  perusahaan  tempat  mereka bekerja  puas  dengan  hasil  kerja  mereka  sehingga pemilik  perusahaan  meminta  mereka  untuk mengajak  saudara  atau  kenalan  mereka  untuk bekerja juga  di  perusahaan  itu.  Pada  awalnya,  hal ini berjalan dengan baik. Namun, sejak pemerintah Jepang memberlakukan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru pada tahun 1990-an, keberadaan pekerja asing,  terutama  yang  ilegal,  dikontrol  dengan sangat ketat.
Sejak  adanya  kontrol  yang  ketat  dari pemerintah  tersebut,  dan  juga  dengan  masuknya banyak  pekerja  dari  Cina,  posisi  pekerja  dari Minahasa  tersebut  mulai  goyah.  Mereka  harus mencari  pekerjaan  di  tempat  lain  selain  Oarai karena  kesempatan  kerja  di  sana  tidak  sebanyak dahulu.  Hal inilah  yang  membuat  ikatan di antara pekerja  dari  Minahasa  tersebut  semakain  melemah. Selain  itu,  peran  keluarga,  kerukunan,  dan  gereja dalam  kehidupan  sosial  para  pekerja  Minahasa juga turut melemah.
Dalam  dua  bab  terakhir  buku  ini,  penulis berusaha  menarik  semacam  garis  merah  yang menghubungkan  semua  hal  yang  berputar  di sekeliling  perpindahan  penduduk,  terutama  di kawasan  Asia  Tenggara.  Pada  bab  sebelas, Migration,  Ethnicity,  and  Conflict  in  Southeast Asia ,  penulis  ingin  mencari  hubungan  antara populasi  penduduk,  etnisitas,  dan  konflik  dengan mengambil contoh pada situasi di Asia, khususnya
Asia Tenggara. Pertambahan penduduk yang cepat ditengarai  sebagai  salah  satu  faktor  penyebab timbulnya  konflik  di  suatu  negara,  terutama  di negara miskin dan negara berkembang. Banyaknya jumlah penduduk miskin di negara-negara tersebut membuat  mereka  berusaha  mencari  pekerjaan  di luar  negaranya.  Namun,  jika  melihat  kasus  Asia Tenggara,  perpindahan  penduduk  antarnegara tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi. Orang-orang  Vietnam,  misalnya,  berusaha  pergi dari  negaranya  menuju  negara-negara  tetangga karena  adanya  Perang  Vietnam.  Kedatangan  para pengungsi  dari  Vietnam  ke  negara-negara  seperti Malaysia,  Indonesia,  dan  Thailand  tersebut kemudian  menimbulkan  berbagai  masalah  di negara tujuan.
Selain  masalah  ekonomi  dan  menghindari keadaan darurat perang tersebut, konflik antaretnis juga  bisa  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.  Hal  itu  seperti  terlihat  pada  kasus  pengungsi Rohingya  yang  terpaksa  pergi  dari  negaranya, Myanmar,  dan  mencari  bantuan  ke  negara-negara tetangga.  Selain  itu,  banyak  lagi  contoh  konflik etnis  di  negara-negara  Asia  Tenggara  yang menyebabkan  munculnya  gerakan  perpindahan penduduk  ke  negara  lain.  Hal  itu  tentu  saja menjadi  cermin  kegagalan  negara-negara  Asia Tenggara  dalam  menangani  masalah  politik domestik  dan  masalah  antardaerah  mereka, khususnya  di  bidang  perpindahan  penduduk. Daerah-daerah  perbatasan  di  negara-negara  Asia Tenggara  saat  ini  dianggap  sebagai  representasi dari  daerah  tujuan  pemindahan  penduduk  secara paksa  yang  memunculkan  berbagai  masalah. Beberapa  masalah  yang  mengemuka  berkaitan dengan perpindahan penduduk tersebut antara lain, status  tanpa  negara  seorang  migran,  status kewarganegaraan  para  migran  yang  tidak  jelas, perdagangan  manusia,  serta  politik  identitas. Masalah-masalah tersebut membuat Asia Tenggara menjadi  lapangan  penelitian  yang  kompleks  dan menarik untuk diteliti lebih mendalam, khususnya penelitian  di  bidang  populasi  penduduk,  etnisitas, dan konflik.
Pada  bab  terakhir  buku  ini, Migration— Development—Security  Nexus : In  Search  of  New Perspective in the Changing East Asian Contexts , penulis  mengangkat  masalah  keterkaitan  antara perpindahan  penduduk,  perkembangan  suatu
negara—baik  negara  yang  ditinggalkan  maupun yang  didatangi  oleh  para  migran—dan  masalah keamanan,  baik  keamanan  fisik  maupun  mental. Masalah  keamanan  menjadi  faktor  utama  yang mendorong  munculnya  dua  masalah  lain  tersebut. Perpindahan  penduduk  dipicu  oleh  kebutuhan seorang  individu  untuk  memperoleh  rasa  aman, baik  fisik  maupun  mental.  Ketika  perpindahan penduduk  itu  dilakukan  oleh  sekelompok  orang, terutama  perpindahan  penduduk  dari  satu  negara ke  negara  lain,  tidak  dipungkiri  menimbulkan masalah  keamanan  di  negara  tujuan.  Masalah keamanan  yang  timbul  tersebut  pada  akhirnya akan  mengganggu  perkembangan  negara  tujuan migran.  Padahal,  perkembangan  negara  juga merupakan  salah  satu  tujuan  utama  suatu  negara dalam mencapai keamanan politis.
Melihat  perkembangan  yang  ada  saat  ini, perpindahan penduduk antarnegara merupakan hal yang  sudah  tidak  asing  lagi.  Di  sini  penulis mengusulkan  adanya  kajian  mendalam  terkait perpindahan  penduduk  antarnegara  tersebut.  Ada tiga  pertanyaan  utama  yang  menurut  penulis  bisa dikembangkan  dalam  kajian-kajian  lanjutan  tentang perpindahan penduduk antarnegara tersebut. Pertama ,  bagaimana  cara  meminimalisasi  efek dari kebijakan rekayasa demografis yang mengatasnamakan  pembangunan  negara  yang sampai saat ini masih diterapkan di negara-negara di  Asia  Timur? Kedua ,  bagaimana  masalah longgarnya  perbatasan  negara  bisa  diatasi  dalam rangka  mengurangi  perdagangan  manusia  dan obat-obatan  terlarang  di  banyak  negara  di  Asia Timur? Ketiga ,  bagaimana  cara  meminimalisasi konflik  antaretnis,  agama,  dan  batasan  kultural lainnya  dalam  perpindahan  penduduk  transnasional dan  antarnegara,  karena  konflik-konflik  tersebut kemudian  menciptakan  ancaman  keamanan,  baik bagi  para  migran  maupun  bagi  masyarakat  pada umumnya?

## Penutup
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Riwanto  Tirtosudarmo  berdasarkan  rangkaian penelitiannya selama kurang lebih 30 tahun. Buku ini  memberikan  pandangan  baru  dalam  melihat masalah  perpindahan  penduduk.  Selama  ini, masalah  perpindahan  penduduk  hanya  menjadi kajian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dan  ahli  di bidang  kependudukan.  Buku  ini  membuktikan
bahwa  masalah  perpindahan  penduduk  juga  bisa, dan  perlu,  dilihat  dari  sudut  pandang  keilmuan lain,  misalnya  politik.  Buku  ini  memaparkan rangkaian masalah yang  muncul seputar perpindahan penduduk,  baik  masalah  yang  muncul  dalam prosesnya maupun masalah yang muncul karenanya.  Buku  ini  tidak  hanya  memaparkan masalah seputar perpindahan penduduk di Indonesia,  tetapi  juga  melihat  masalah-masalah yang  muncul  di  beberapa  negara,  khususnya  di Asia Tenggara.
Selain  membaca  buku  ini,  pembaca  dapat membaca  buku-buku  karya  penulis  yang  lain, seperti Mencari Indonesia 1 , Mencari Indonesia 2 , Dari  Entikong  sampai  Nunukan : Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan – Malaysia Timur (Sarawak  dan  Sabah) ,  dan From  Colonization  to Nation-State:  The  Political  Demography  of Indonesia .  Dengan  membaca  buku-buku  tersebut, pembaca  bisa  lebih  mudah  mengikuti  dan memahami isu-isu yang diangkat dalam buku ini.
Selain  itu,  pembacaan  buku  ini  perlu diimbangi  dengan  pemahaman  teori-teori  “dasar” maupun  studi  kasus  lain  seputar  migrasi penduduk,  baik  di  dunia  maupun  di  Indonesia, misalnya Migration  Theory karya  Bertell  dan Hollified  (2000),  serta  buku  yang  mengangkat topik  politik,  misalnya Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World karya  Grindle (1980).  Hal  tersebut  akan  membantu  pembaca memahami  konsep  politik  migrasi  yang  menjadi fokus  penulis.  Meskipun  alur  pikiran  utama penulis  telah  dipaparkan  dengan  runut,  di  dalam tiap-tiap  bab  penulis  memaparkan  ide-idenya dengan berlompatan. Kejadian-kejadian penting di dalam  buku  ini  muncul  secara  tidak  berurutan karena  mengikuti  alur  pembahasan  penulis. Dengan  semakin  bertambahnya  pengetahuan pembaca  tentang  topik  politik  migrasi,  pemahaman pembaca  terhadap  buku  ini  juga  akan  semakin dalam.  Setiap  kali  membaca  ulang  buku  ini, pembaca  akan  menemukan  hal-hal  baru  yang sebelumnya mungkin belum terlihat.

## Daftar Pustaka
Bertell,  C.B.  &  Hollified,  J.F.  (ed).  2000. Migration Theory : Talking  Across  Disciplines .  New York and London: Routledge.
Bruner, E.M. 1974. Dalam Urban Ethnicity , Abner Cohen  (ed).  London:  Tavistock  Publication Series:  ASA  Monographs/  Association  of Social Anthropologists of the Commonwealth, No. 12.
Geertz,  C.  1971. Agricultural  Involution : The Processes  of  Ecological  Change  in Indonesia . Berkeley: University of California Press.
Grindle,  M.  (ed).  1980. Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World .
Princeton: Princeton University Press.
Kleden,  I.  13  Februari  2005.  “Politik  Perubahan tanpa Perubahan Politik”. Tempo.
Tirtosudarmo,  Riwanto  &  John  Haba  (ed).  2005.
Dari  Entikong  sampai  Nunukan : Dinamika Daerah  Perbatasan  Kalimantan  –  Malaysia Timur  (Sarawak  dan  Sabah) .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. Mencari Indonesia : Demografi  Politik  Pasca-Soeharto .  Jakarta:
LIPI Press.
__________________.  2010. Mencari  Indonesia 2 : Batas-Batas  Rekayasa  Sosial .  Jakarta:
LIPI Press.
___________________.  2013. From  Colonization to  Nation-State:  The  Political  Demography of Indonesia . Jakarta: LIPI Press.