INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4614-4627 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Menggali Kendala dan Kemungkinan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Desa Wisata: Studi Kabupaten Lampung Utara
Nitaria Angkasa 1 ✉
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Email: nitariapasa@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Desa  wisata  menunjukkan  potensi  desa  untuk  pariwisata.  Memahami  karakteristik,  kekuatan,  dan kelemahan  desa  sangat  penting  untuk  mengembangkan  desa  wisata  yang  dapat  dipasarkan. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata sangat penting bagi pembangunan desa. Penelitian ini mengkaji pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Desa  Wisata  dan  mengidentifikasi hambatannya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  untuk menarik kesimpulan secara deduktif dan membahas permasalahan yang ada. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah dimulai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019,  tetapi  belum  mencapai  potensi  maksimal  karena  berbagai  kendala.  Hambatan-hambatan tersebut  sesuai  dengan  Teori  Sistem  Hukum  yang  meliputi  substansi,  struktur,  dan  kultur. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun  2019  terhambat  karena  kurangnya  musyawarah,  pendekatan  personal,  transparansi  sistem pengelolaan, dan pemaksaan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara  harus  menegakkan  hukum  Pengelolaan  Desa  Wisata.  Bekerja  sama  dengan  para  pelaku pariwisata dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata.
Kata Kunci: Kendala, Penyelenggaraan, Pengembangan, Desa Wisata

## Abstract
Tourism villages demonstrate a village's potential for tourism. Understanding village characteristics, strengths,  and  weaknesses  is  essential  for  developing  tourist  villages  that are  marketable.  Local participation in tourism village development is crucial to village development. The study examines North Lampung Regency's tourism village development based on Regional Regulation Number 9 of 2019 on Tourism Village Management and identifies barriers. The research uses a normative and empirical juridical approach to draw deductive conclusions and cover the issues. Tourism village development  in  North  Lampung  Regency  has  begun  in  accordance  with  Regional  Regulation Number 9 of 2019, but it has not reached its full potential due to various obstacles. These obstacles match  the  Legal  System  Theory,  which  covers  substance,  structure,  and  culture.  Tourism  village development in North Lampung Regency under Regional Regulation Number 9 of 2019 is hindered by lack of deliberation, personal approach, management system transparency, and coercion. The Head of the North Lampung Regency Youth, Sports, and Tourism Service should enforce Tourism Village Management laws. Working with tourism veterans can boost community participation in Tourism Village Management.
Keywords: Constraints, Implementation, Development, Tourism Village

## PENDAHULUAN
Latar  Belakang  Pengembangan  desa  wisata  merupakan  inisiatif  strategis  untuk meningkatkan  sektor  pariwisata  dengan  memanfaatkan  potensi  desa.(Ramadan  et  al., 2022)  Menurut  pandangan  ini,  untuk  membangun  sebuah  desa  wisata  yang  sesuai dengan daya tarik pasarnya, seseorang harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang  fitur,  kekuatan,  dan  kekurangan  desa  tersebut.  Keterlibatan  penduduk  lokal sangat penting dalam pengembangan desa wisata karena menempatkan mereka sebagai kontributor  penting  bagi  pertumbuhan  daerah  secara  keseluruhan.(Sutrisno  &  Syukur, 2023)
Sebuah desa wisata menjadi contoh bagaimana atraksi, penginapan, dan fasilitas lainnya  dapat  diintegrasikan  dengan  mulus  ke  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat sambil  tetap  mempertahankan  tradisi  dan  praktik-praktik  yang  telah  berlangsung lama.(Fitriyah  et  al.,  2022)  Fitur  alam  dan  budaya,  serta  atraksi  wisata  khas  desa, digambarkan  dengan  cara  yang  indah  dan  alami.  Atraksi  ini  dikemas  secara  strategis untuk merangsang kunjungan wisatawan melalui penerapan konsep Community Based Tourism (CBT).(Sunarjaya et al., 2018)
Pariwisata  Berbasis  Komunitas  (CBT)  adalah  sebuah  konsep  yang  berfokus  pada pemanfaatan  komunitas  lokal  dalam  pengembangan  destinasi.  Sederhananya,  CBT
dipahami  sebagai  pariwisata  berkelanjutan  yang  dipimpin,  melibatkan,  dan  memberi manfaat  kepada  masyarakat.  Tujuannya  ialah  untuk  meningkatkan  standar  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat  setempat  sekaligus  menghormati  warisan  budaya  mereka. Partisipasi  ini  mencakup  semua  tahap  pengembangan  destinasi  wisata,  termasuk perencanaan,  pengelolaan,  dan  umpan  balik.  Konsep  CBT  sangat  didukung  oleh  tiga kegiatan pariwisata: wisata petualangan, wisata budaya, dan ekowisata.(Sabrina, 2018)
Visi ini selaras dengan tujuan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  2019-2024  Bupati  Kabupaten  Lampung  Utara  dan  sejalan dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo, yang menekankan pembangunan mulai dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa.  Tujuan  akhirnya  adalah mewujudkan  masyarakat  Lampung  Utara  yang  aman,  religius,  maju  dan  sejahtera. Kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan potensi strategis daerah di berbagai sektor usaha menjadi fokus tujuan ketujuh dalam visi ini. Selain itu, misi ke-8 menekankan bahwa masyarakat  Kabupaten  Lampung  Utara  harus  tetap  bersatu  dengan  menjaga  seni, budaya, dan praktik-praktik tradisional mereka. Pariwisata yang berkembang, terutama di "Desa  Wisata"  yang  telah  ditetapkan,  dianggap  memainkan  peran  penting  dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Akbar, 2019)
Kemajuan pengembangan desa wisata memberikan dampak langsung dan nyata bagi  masyarakat  setempat.  Dalam  ranah  pengembangan  pariwisata,  khususnya  dalam konteks  pengembangan  desa  wisata,  keterlibatan  satu  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) saja masih kurang. Yang krusial adalah sinergi program kolaboratif antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.  Selain  itu,  partisipasi  aktif  dan  dukungan  dari  masyarakat,  Pokdarwis (Kelompok Sadar Pariwisata), pemangku kepentingan industri pariwisata, dan pengelola lokasi pariwisata sangat penting.(Kasim et al., 2020)
Upaya komprehensif dan sistemik dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan  Desa  Wisata  menjadi  inti  pengembangan  desa  wisata.  Upaya  terpadu  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengantisipasi  dampak lanjutan  terhadap  peningkatan  pendapatan,  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, dan pelestarian kelestarian lingkungan.(Rohyani et al., 2019) Oleh sebab itu, bantuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk  mendorong  pertumbuhan  Desa  Wisata,  yang  pada  gilirannya  membantu meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  sekitar  daerah tersebut, khususnya di Kabupaten Lampung Utara.
Dengan tidak adanya peraturan daerah (perda) khusus, pengembangan sejumlah lokasi  wisata  desa  di  berbagai  daerah  di  Lampung  Utara  terhambat  oleh  sejumlah tantangan. Berdasarkan kondisi saat ini, tidak ada peraturan yang seragam mengenai hal ini,  yang  mengakibatkan  kurangnya  arahan  dari  pemerintah  mengenai  penerapan praktisnya. Kurangnya kerangka hukum menimbulkan sejumlah kendala yang signifikan, yang pada gilirannya menghambat implementasi di lapangan. Salah satu tantangan ini adalah tidak adanya rencana induk, yang saat ini hanya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata. Arung jeram di Kecamatan Abung Tengah, Curup Jono di Sungkai Barat, Desa Wisata di Desa Sri  Bandung,  dan  Bendungan  Wonomarto  di  Kotabumi  Utara  merupakan  beberapa daerah  di  Lampung  Utara  yang  berpotensi  menjadi  tujuan  wisata.  Pemerintah  daerah telah menyerukan rencana induk untuk tujuan wisata.
Program  pemberdayaan  masyarakat,  dengan  penekanan  pada  memaksimalkan potensi lokal untuk memberikan dampak ekonomi, merupakan fokus utama dari upaya Dinas Pariwisata dalam merealisasikan dana desa di 232 desa. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di dalam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah salah satu tindakan yang disarankan. Selain itu, pemerintah di semua tingkatan bekerja keras untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam upaya mereka meningkatkan perekonomian.
Tidak  adanya  dukungan  dari  pemerintah  kabupaten  dan  badan  usaha  seperti operator tur dan  pemodal membuat  rencana untuk membangun komunitas wisata di Kabupaten Lampung Utara sulit untuk direalisasikan. Sulit untuk membangun komunitas wisata yang menarik tanpa bantuan pemerintah yang signifikan dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat lokal mengenai pariwisata, khususnya dalam konteks desa wisata, menambah tantangan yang dihadapi dalam proses Pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, kami menggabungkan pendekatan empiris dengan pendekatan hukum normatif, dan kemudian kami menggunakan penalaran deduktif untuk  menarik kesimpulan yang lebih luas tentang solusi untuk masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
a. Penyelenggaraan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata
Wisata desa, menurut wawancara dengan Imam Hanafie, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara, merupakan komunitas mandiri yang dapat menarik wisatawan berkat atraksi yang dapat dipasarkan, tanpa perlu investor dari luar. Dalam pariwisata desa, ciri khas fisik wilayah desa dan kehidupan masyarakat setempat dipadukan dengan berbagai aspek  pariwisata, termasuk  atraksi,  akomodasi,  transportasi,  elemen  kelembagaan/manajemen, dan infrastruktur.
Ciri khas dan sumber daya yang luar biasa dari desa wisata merupakan dasar dari klasifikasi desa  wisata,  berdasarkan  wawancara  dengan  Zainal,  Kepala  Desa  Sri  Bandung  di  Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Desa-desa dapat dikelompokkan menjadi empat jenis berdasarkan daya tarik utamanya: 1) desa yang menampilkan budaya lokal, tradisi, artefak, atau kehidupan  masyarakat;  2)  desa  yang  menampilkan  keindahan  alam,  seperti  pegunungan, perkebunan, pertanian, atau daerah pesisir; 3) desa yang menggabungkan sumber daya budaya dan alam; dan 4) desa yang menampilkan ekonomi kreatif, khususnya industri kerajinan dan seni.
Fokus pada pembangunan pedesaan sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Lampung Utara dan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo. "Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Religius, Maju, dan Sejahtera" merupakan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2019-2024.  Kemandirian  ekonomi  melalui  pengembangan  potensi  daerah  dan perlindungan terhadap tradisi, seni, dan budaya lokal sebagai perekat sosial merupakan tujuan dari pengembangan pariwisata.
Pengembangan pariwisata khususnya Desa Wisata dipandang sebagai faktor krusial dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dampak langsung dan nyata yang dirasakan  Masyarakat.(Osin  &  Purwaningsih,  2020)  Pelaksana  pengembangan  pariwisata, termasuk pembentukan desa wisata, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah  (OPD).  Sangat  penting  bagi  Organisasi  Perangkat  Daerah  untuk  bekerja  sama  dalam merencanakan,  menganggarkan,  melaksanakan,  dan  mengawasi  program.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Lampung  Utara  No.  9  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Desa  Wisata  lebih  lanjut menetapkan bahwa bantuan masyarakat, Pokdarwis, perusahaan pariwisata, dan pengelola objek wisata diperlukan.
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengidentifikasi pembentukan desa wisata sebagai  inisiatif  penting  yang  membutuhkan  keterlibatan  pemerintah.(Kirana  &  Artisa,  2020) Peraturan daerah  membahas  lebih  dalam  mengenai  implementasi  teknologi.  Untuk  mengatasi masalah  yang berkaitan  dengan pariwisata,  pemerintah  daerah  telah  membuat rencana  untuk peningkatan  lokasi  wisata, terutama  yang  terkait  dengan  komunitas  wisatawan.(Hidayah,  2017)
Pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diberikan yurisdiksi yang luar biasa dan komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah  daerah,  dewan  perwakilan  rakyat  berdasarkan  otonomi  dan  tugas pembantuan, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diberikan yurisdiksi yang luar biasa dan komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Fauzi, 2019) Prinsip ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul.(Wijayanti, 2016) Kabupaten Lampung Utara menghadapi beberapa permasalahan, dan untuk mengatasinya telah ditetapkan Peraturan Daerah. Isu tersebut diantaranya adalah pengembangan desa wisata yang  bertujuan  untuk  memberikan  arahan  dalam  mentransformasikan  suatu  desa  menjadi destinasi wisata dan meningkatkan kualitas desa wisata yang telah tersedia.
Semua  elemen  yang  terkait  dengan  desa  wisata  diikutsertakan  dalam  proses pengembangan, yang pada dasarnya merupakan upaya yang lengkap dan sistemik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuannya, dengan harapan bahwa hal ini akan berdampak pada pendapatan yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,  dan  pelestarian  lingkungan.(Jatmoko,  2022)  Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  desa-desa  sekitar  destinasi  wisata  dan  memberi  manfaat  bagi  masyarakat Kabupaten  Lampung  Utara  secara  keseluruhan,  maka  perlu  adanya  dukungan  dari  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memimpin pengembangan Desa Wisata.
Berikut adalah beberapa cara proyek pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat:
1. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata:
a. Mendorong  kelompok  perangkat  daerah  untuk  bekerja  sama  dan  mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Utara melalui kolaborasi lintas sektoral.
b. Tercapainya pertumbuhan yang pesat dalam industri pariwisata dan pihak-pihak terkait.
c. Mempermudah proses pembinaan.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara:
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wisatawan.
b. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bekerja sama dengan lebih erat.
c. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Lampung Utara.
3. Tempat-tempat  wisata  unggulan  di  Kecamatan  Abung  Tengah  telah  diidentifikasi  oleh pemerintah kabupaten.
a. Desa  wisata  dan  desa-desa  yang  berdekatan  juga  akan  mendapatkan  manfaat  dari pengaruh  positif  pembangunan  berbasis  desa,  yang  akan  mendorong  pemerataan pertumbuhan.
b. Nama yang lebih dikenal di daerah tersebut.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
a. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).
b. Pembangunan desa yang berkelanjutan.
c. Prospek lapangan kerja bagi penduduk lokal di sekitar Desa Wisata.
5. Pengembangan tempat wisata memiliki pengaruh berjenjang, yaitu
a. meningkatkan perekonomian dan memberi manfaat bagi masyarakat.
b. Akses ke lowongan pekerjaan.
c. Pariwisata menjadi lebih dikenal.
6. Pemangku kepentingan:
a. Operator dan agen wisata akan mengalami peningkatan pendapatan.
b. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka.
c. Keuntungan yang lebih tinggi bagi mereka yang menjalankan restoran dan hotel.
d. Dedikasi untuk melindungi alam
Pembentukan desa wisata dapat didekati melalui berbagai metode, seperti memanfaatkan infrastruktur  masyarakat  lokal,  menekankan  manfaat  bagi  masyarakat  lokal,  mengadopsi pendekatan  skala  kecil,  melibatkan  masyarakat  lokal  dalam  prosesnya,  berintegrasi  dengan masyarakat,  menampilkan  atraksi  yang  unik,  menyediakan  penginapan  yang  mencerminkan keunikan desa, menghadirkan produk wisata pedesaan, dan sebagainya. Sebuah kota wisata yang maju  harus  menampilkan  prestasi  masyarakat  setempat  sekaligus  menampilkan  atraksi  dan penginapan khas yang mencerminkan daerah tersebut.(Nurhajati, 2018)
Keterlibatan masyarakat yang antusias dan proaktif sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan  desa  wisata.  Karena  anggota  masyarakat  yang  paling  memahami  kebutuhan mereka sendiri, masukan mereka ke dalam proyek-proyek pembangunan sangat penting. Hal ini memastikan bahwa masyarakat terlibat sejak awal, sehingga mereka dapat memiliki suara dalam menentukan bagaimana segala sesuatunya dilakukan dan bagaimana mereka dipantau.(Susiana, 2018)
Semua  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  desa  wisata  pada  dasarnya  harus bekerja sama secara sistematis dan terintegrasi untuk mengimplementasikan pengembangan desa wisata.  Inisiatif  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mengantisipasi dampak  yang  meningkat  terhadap  pendapatan,  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, dalam rangka mempromosikan Desa Wisata Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, diperlukan bantuan dari  OPD.  Bantuan  ini  sangat  penting  untuk  mempromosikan  dan  memajukan  kesejahteraan masyarakat di Desa Wisata Sri Bandung dan juga masyarakat Kabupaten Lampung Utara secara luas.
Temuan penelitian ini konsisten dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyoroti  tiga  komponen  penting  yang  mempengaruhi  efisiensi  dan  keberhasilan  penegakan hukum.  Budaya  hukum,  isi  hukum,  dan  struktur  hukum  adalah  beberapa  komponen  tersebut. Dalam hal ini, undang-undang adalah substansi hukum, aparat penegak hukum adalah struktur hukum,  dan  hukum  yang  hidup  yang  telah  diadopsi  oleh  masyarakat  adalah  budaya  hukum.
Dengan demikian, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah elemen-elemen yang membentuk sistem hukum.
Secara hukum, pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara dilakukan sesuai dengan  pedoman  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Desa Wisata. Pengelolaan, tujuan, kesulitan, dan peluang desa wisata di Kabupaten Lampung Utara-khususnya di Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah-semuanya tercakup dengan baik di dalam peraturan ini.
a. Sebagai contoh, menurut Pasal 21 Bab VI, Aspek Pengelolaan, yang menyatakan:
1) Pemerintah  daerah,  melalui  organisasi  perangkat  daerah  yang  sesuai  dan  camat, berkewajiban untuk memberikan arahan dan pengawasan.
2) Perencanaan  desa  wisata,  mengawasi  operasional  dan  keuangan  desa  wisata, mendorong  keterlibatan  masyarakat,  membimbing  kelompok-kelompok  sadar  wisata, dan  memfasilitasi  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  merupakan  bagian  dari  cakupan pengawasan dan pembinaan.
3) Pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan cara:  membantu  penyusunan  peraturan  desa  tentang  pengelolaan  desa  wisata, membantu tata kelola dan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan aset desa wisata, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata, program peningkatan daya tarik wisata, pemasaran dan promosi desa wisata, serta pemantauan dan evaluasi upaya pengembangan desa wisata.
b. Tujuan  atau  ruang  lingkup  yang  diuraikan  dalam  Pasal  3  Bab  II  berkaitan  dengan pengembangan desa wisata dan metode untuk pengembangan ini.
c. Kabupaten  Lampung  Utara  masih  terus  meningkatkan  pungutan  daerah  untuk mengembangkan  lebih  banyak  desa  wisata  yang  dimiliki  saat  ini,  yang  menghadirkan tantangan  dan  kendala.  Salah  satu  kendalanya  adalah  pembiayaan  untuk  pengembangan desa wisata berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Bab V.
d. Pasal 11, bagian ketiga, membahas tentang hak dan tanggung jawab pemerintah kota, desa, dan masyarakat, dan menjelaskan peluang mereka:
1) Pemerintah daerah dapat memetik manfaat dari retribusi pendapatan masyarakat desa wisata, ikut serta dalam pengembangan desa wisata, menilai kondisi desa wisata saat ini, dan memutuskan apakah akan mempertahankan atau menghapusnya.
2) Pembentukan lembaga pengelola desa wisata dan pengelolaan kegiatan pariwisata di desa wisata berada dalam lingkup pemerintah desa.
3) Masyarakat memiliki hak untuk berbagi manfaat sosial dan ekonomi dari desa wisata, memiliki suara dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata, menyumbangkan dana untuk perencanaan dan pengembangan tersebut, serta menyelenggarakan acara dan kegiatan di sekitar objek wisata.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 menguraikan kerangka hukum untuk pengembangan desa wisata di kabupaten tersebut. Desa-desa tersebut adalah Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung  Utara  di  bawah  naungan  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  dan  Pariwisata.  Kemitraan  ini memberikan  perhatian  khusus  pada  aspek  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  setempat. Pembangunan  ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  lokal  dapat  menimbulkan  konsekuensi yang tidak diinginkan, dan para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata harus bekerja untuk mengurangi konsekuensi ini di setiap kesempatan.
Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata yang memiliki implikasi  budaya  dan  hukum.  Tiga  elemen  utama  yang  membentuk  kebiasaan  dan  budaya masyarakat  Kabupaten Lampung Utara  telah  diadaptasi  dalam  peraturan  ini.  Pertama,  sumber daya  alam  dan  budaya  di  daerah  pedesaan  seringkali  lebih  asli,  dan  anggota  masyarakatnya seringkali masih mempraktikkan ritual dan tradisi yang telah berlangsung lama sambil menikmati keindahan  alam  di  daerah  tersebut.  Kedua,  berbeda  dengan  daerah  metropolitan,  daerah pedesaan  cenderung  memiliki  udara,  air,  dan  tanah  yang  lebih  bersih.  Pertimbangan  ketiga, masyarakat lokal di daerah pedesaan belum sepenuhnya menyadari potensi ekonomi, sosial, dan budaya mereka karena perkembangan ekonomi yang melambat di daerah tersebut.
Pemerintah daerah mengembangkan komunitas pariwisata di Kabupaten Lampung Utara. Pengembangan  ini  memprioritaskan  penampilan,  aksesibilitas,  dan  fasilitas.  Pemerintah mempromosikan  wisata  kuliner  dan  kelompok  sadar  wisata  untuk  meningkatkan  daya  tarik destinasi.  Kedua,  untuk  meningkatkan  aksesibilitas,  pemerintah  membangun  saluran  air  dan memelihara  jalan  di  desa-desa.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mempromosikan  pariwisata  dan menawarkan paket-paket liburan yang lengkap. Ketiga, pemerintah Kabupaten Lampung Utara menciptakan  komunitas  pariwisata  dengan  menyediakan  homestay  dan  meningkatkan  fasilitas pendukung pariwisata. Fasilitas-fasilitas ini termasuk gereja, toko cinderamata, toilet umum, dan tempat parkir.
Uraian rinci ini memungkinkan kita untuk memeriksa bahwa pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah dimulai, tetapi belum pada tingkat yang optimal, sesuai dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Lampung Utara  Nomor  9 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Desa Wisata. Substansi, struktur, dan budaya hukum semuanya menimbulkan tantangan bagi tujuan Teori Sistem Hukum.
b. Hambatan  Pelaksanaan  Pengembangan  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Lampung  Utara berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  9  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Desa Wisata
Pertumbuhan  desa  wisata  di  daerah  tersebut  terhambat  oleh  kurangnya  sumber  daya manusia,  menurut  wawancara  dengan  Imam  Hanafie,  Kepala  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara. Administrasi desa wisata adalah tugas yang menakutkan bagi banyak orang karena jadwal mereka yang padat dengan pekerjaan, sekolah, dan komitmen lainnya.  Pertumbuhan  permukiman  wisata  di  Kabupaten  Lampung  Utara  semakin  terhambat dengan adanya konflik bersenjata.
Ketidaksepakatan muncul ketika perspektif penduduk setempat berbeda dan ketika ada kepentingan yang saling bersaing antara penduduk  setempat dan pengelola desa wisata, kata Zainal, kepala Desa Sri Bandung di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Inisiatif desa  wisata  tidak  berjalan  seefektif  yang  diharapkan  karena  adanya  perbedaan  pendapat  ini. Dalam  dinamika  kelompok,  konflik  dapat  menjadi  sesuatu  yang  produktif  atau  merugikan. Pengelola desa di Kabupaten Lampung Utara yang bertanggung jawab atas pariwisata mungkin menjadi  kurang  berinvestasi  dalam  inisiatif  mereka  sebagai  akibat  dari  masalah  yang  telah disebutkan. Untungnya, ada beberapa solusi yang sedang dikerjakan, dan para pengelola desa wisata  sedang  bekerja  keras  untuk  merancang  pendekatan  baru  untuk  mengatasi  tantangan- tantangan ini.
Undang-undang  No.  23  tahun  2014  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengeksplorasi berbagai inisiatif, salah satunya adalah pembentukan komunitas-komunitas wisata.(Ngaisah & Tbs, 2020)  Peraturan  Daerah  memberikan panduan  yang  lebih  spesifik  tentang pelaksanaan teknis. Menanggapi  masalah  terkait  pariwisata,  pemerintah  daerah  merumuskan  peraturan  untuk pendirian  tempat  wisata,  terutama  dalam  pengaturan  komunitas  pariwisata.(Maulidiah  & Megawati,  2022)  Pengembangan  desa  wisata  diperjelas  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung  Utara  No.  9  Tahun  2019,  yang  mengatur  tentang  Pengelolaan  Desa  Wisata  dan menawarkan standar yang lebih komprehensif untuk pembangunannya.
Melalui program Pembangunan Desa Wisata, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi lingkungan mereka dengan melibatkan partisipasi warga setempat. Program ini memungkinkan masyarakat  untuk  mengidentifikasi  potensi  yang  ada,  merumuskan  penanganan  masalah,  dan mengangkat  potensi  lingkungan  dengan  pendekatan  inovatif,  dengan  tujuan  terciptanya desa wisata  yang  menarik  bagi  pengunjung  eksternal,  yang pada akhirnya  akan  berkontribusi  pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  9 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Desa  Wisata,  tujuan  dibentuknya  Desa  Wisata  di  Desa  Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, menjadi acuan dalam pedoman penyelenggaraan  Desa  Wisata.  Kejelasan  implementasi  diwujudkan  melalui  informasi  yang terperinci  dan  pemahaman  yang  jelas  terhadap  peraturan  tersebut  oleh  seluruh  pihak  terkait. Sehingga, untuk  berhasil mengimplementasikan kebijakan sebagaimana yang diinginkan, tidak hanya  penting  untuk  menerima  petunjuk  pelaksanaan,  tetapi  juga  memastikan  kejelasan mengenai petunjuk teknis penetapan desa sebagai desa wisata. Hal ini menjadi krusial karena desa
diakui  atas  keberadaan  objek  wisata  yang  menjadi  daya  tarik  bagi  pengunjung,  dan pengembangan desa wisata perlu difokuskan untuk memaksimalkan potensi desa yang beragam, baik dalam hal alam, budaya, maupun kuliner.
Singkatnya,  para  pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran,  dan  pihak-pihak  yang  terkait diberikan  informasi  yang  sama  mengenai  tujuan  kebijakan.  Staf  Dinas  Pemuda,  Olahraga,  dan Pariwisata  di  Desa  Sri  Bandung,  Kecamatan  Abung  Tengah,  Kabupaten  Lampung  Utara,  telah melakukan  pekerjaan  yang  sangat  baik  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  mereka  dan melestarikan budaya lokal. Selain itu, dinas tersebut telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Dinas  Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara. Namun, di beberapa daerah lain masih perlu dilakukan studi lebih lanjut.
Di satu sisi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara, di sisi lain, harus  mengkhawatirkan  beberapa  hal.  Diantaranya  adalah  kebutuhan  untuk  menghidupkan kembali situs web yang sudah tidak aktif, memperbaharuinya dengan semua berita terbaru, dan menyediakan media informasi bagi penduduk setempat tentang tempat-tempat wisata di Desa Sri  Bandung  (Kecamatan  Abung  Tengah).  Kurangnya  pembangunan  infrastruktur,  penyediaan fasilitas dan layanan yang terbatas, dan pembangunan yang tampaknya terhenti adalah masalah dalam  pengelolaan  tempat  wisata  Desa  Sri  Bandung.  Kurangnya  petugas  keamanan  di  lokasi wisata  juga  menimbulkan  kekhawatiran  akan  kenyamanan,  keselamatan,  dan  keamanan wisatawan. Manajemen dan pengawasan industri pariwisata tidak berfungsi dengan baik.
Implementasi  kebijakan  yang  efektif  membutuhkan  pemahaman  yang  menyeluruh mengenai standar dan tujuan kebijakan, yang harus dinyatakan dengan jelas untuk  mencegah terjadinya distorsi selama implementasi. Kesalahan penafsiran standar dan tujuan oleh pihak-pihak terkait  dapat  menghambat  pelaksanaan  kebijakan.  Sangat  penting  untuk  menawarkan  insentif kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam melaksanakan kebijakan.
Pengembangan desa wisata dapat dicapai melalui metode seperti memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur masyarakat lokal, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, operasi skala kecil, melibatkan  partisipasi  masyarakat  lokal,  mengimplementasikan  produk  wisata  pedesaan, berintegrasi  dengan  kehidupan  masyarakat,  menawarkan  atraksi  yang  unik,  dan  menyediakan akomodasi  yang  selaras  dengan  karakteristik  desa  setempat.  Desa  wisata  yang  mapan  harus menawarkan keuntungan bagi masyarakat setempat dan menampilkan atraksi dan penginapan yang  menjadi  ciri  khas  desa  tersebut.  Partisipasi  masyarakat  yang  aktif  dan  konstruktif  sangat penting  dalam  membangun  sebuah  kota  wisata.  Keterlibatan  masyarakat  di  setiap  langkah pembangunan  akan  memungkinkan  partisipasi  langsung,  memberdayakan  masyarakat  untuk secara aktif terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Yang  terpenting,  hak-hak  lokal  di  tingkat  desa  memungkinkan  pengembangan  desa ramah  turis  secara  otonom  untuk  meningkatkan  pendapatan  desa,  karena  desa  memiliki kemampuan  untuk  mengelola  potensi  ekonomi  dalam  skala  desa.(Zuhdiansyah  &  Syah,  2023)
Untuk menyiasati masalah pemahaman umum tentang potensi pariwisata sebagai daya tarik, lebih baik  menganggapnya sebagai kerangka kerja yang, dengan perencanaan dan presentasi yang tepat, dapat mengubah apa pun menjadi tujuan wisata.
Sejalan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  9  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Desa  Wisata,  pengembangan  desa  wisata  di  Kabupaten  Lampung  Utara sedang dilakukan. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke Teori Kebijakan Publik Thomas R. Dye, yang menegaskan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  hasil  dari  tindakan  atau  tidak  adanya  tindakan pemerintah.  Upaya  ini  mencakup  penetapan  aturan  untuk  administrasi  spasial  desa,  yang mencakup  perumahan,  fasilitas,  dan  koordinasi  kegiatan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan tempat-tempat  wisata  populer.  Pengembangan  desa  wisata  membutuhkan  kerja  sama  antara pemerintah  daerah,  pemerintah  kabupaten,  masyarakat,  dan  pihak  luar.  Desa-desa  yang ditetapkan sebagai desa wisata direvitalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019. Namun, upaya revitalisasi tersebut tidak sesuai dengan harapan karena teori kebijakan publik Dye tidak  diterapkan  dengan  baik,  yang  menyebabkan  kurangnya  transparansi  dalam  sistem manajemen, pendekatan personal, dan musyawarah.

## SIMPULAN
Penelitian  dan  diskusi  memungkinkan  kami  untuk  mendapatkan  kesimpulan sebagai  berikut:  Beberapa  hambatan  telah  diidentifikasi  sesuai  dengan  Teori  Sistem Hukum, khususnya yang berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya hukum, yang telah  menghambat  Kabupaten  Lampung  Utara  untuk  mencapai  potensinya  secara maksimal  di  bidang  pengembangan  desa  wisata,  sebagaimana  diamanatkan  oleh Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  No.  9  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Desa Wisata. Kurangnya transparansi dalam sistem pengelolaan, kurangnya musyawarah, dan  pendekatan  yang  bersifat  personal  merupakan  faktor-faktor  yang  menghambat pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik dari Dye, yang didefinisikan sebagai "Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan apa-apa, keputusan tersebut menjadi kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  I.  (2019). Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata  Model  Di  Desa  Sribandung Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.
Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  daerah  dalam  kerangka  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119 – 136.
Fitriyah, N., Fahrizky, R., & Rivaldi, A. (2022). Diseminasi Informasi Potensi Desa Wisata Melalui Website:-. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(3), 261 – 269.
Hidayah,  N.  I.  (2017).  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengembangan  Desa  Wisata Jatimulyo,  Girimulyo,  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Journal  of  Public Policy and Administration Research, 2(6), 738 – 750.
Jatmoko,  D.  (2022).  Pengembangan  Ekowisata  Gunung  Buthak  Melalui  Metode Community  Base  Tourism  Pada  Kelompok  Sadar  Wisata  Desa  Tlogokotes. Jurnal Pengabdian Barelang, 4(1), 55 – 59.
Kasim, S., Murianto, M., & Satria, C. (2020). Perancangan Media Promosi Desa Sintung sebagai Desa Wisata. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(1), 31 – 40.
Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 68 – 84.
Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dalam  Pengembangan  Desa  Wisata  (Studi  Pada  BUMDes  Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Publika, 391 – 406.
Ngaisah, S., & Tbs, N. F. N. (2020). Pengembangan Desa Seketi Pada Masa Pandemi Covid 19 Sebagai Desa Wisata Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Abdi Bhayangkara, 2(02), 774 – 789.
Nurhajati,  N.  (2018).  Dampak  Pengembangan  Desa  Wisata  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). Publiciana, 11(1), 1 – 13.
Osin, R. F., & Purwaningsih, N. K. (2020). Peran Generasi Milenial Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 5(2), 63 – 74.
Ramadan, R., Widiyanto, N., & Ihalauw, J. J. (2022). Peluang dan Tantangan Desa Wisata Kebun  Tinggi  Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau  Sebagai  Destinasi  Wisata Berkelanjutan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1784 – 1810.
Rohyani, I. S., Nursalim, I., & Arminy, N. S. (2019). Pegembangan Potensi Wisata Melalui Optimalisasi Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Arjangka. Jurnal Abdi Insani, 6(3), 332 – 339.
Sabrina,  A.  (2018). Implementasi  Community  Based  Tourism  (CBT)  di  Desa  Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sunarjaya, I. G., Antara, M., & Prasiasa, D. P. O. (2018). Kendala Pengembangan  Desa Wisata Munggu,  Kecamatan Mengwi,  Badung. Jurnal Master Pariwisata, 4(2), 215 –
227.
Susiana,  S.  (2018).  Peran  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  kesehatan reproduksi  (Studi  di  provinsi  jawa  tengah  dan  provinsi  kalimantan  barat). Jurnal Aspirasi, 7(1), 1 – 16.
Sutrisno, A. B., & Syukur, S. W. (2023). Pengembangan Desa Bantimutung Sebagai Desa Wisata Kreatif melalui Promosi Potensi Berbasis Media Sosial. Jurnal IPMAS, 3(2), 75 – 87.
Wijayanti,  S.  N.  (2016).  Hubungan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  negara  kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186 – 199.
Zuhdiansyah, N., & Syah, M. F. J. (2023). Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Merbuh Kecamatan Singorojo. Universitas Muhammadiyah Surakarta.