Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2021 (STUDI KASUS BUMDES ANUGRAH MULYA DI KABUPATEN MADIUN)

## Eka Febiana Nurdiyawati, Nur Sayidatul Munti’ah
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo efebiana883@gmail.com , nursayidatul@umpo.ac.id

## ABSTRACT
BUMDes  Anugrah  Mulya,  which  is  used  as  a  research  site,  is  located  in  Candimulyo Village, Dolopo District, Madiun Regency, East Java. The purpose of this research is to find out how current financial management at BUMDes Anugrah Mulya with Government Regulation No. 11 of 2021. Therefore, the role of the manager is also very important in implementing appropriate financial management. The descriptive qualitative method was chosen by researchers in this research through a process of observation, interviews, and documentation (data triangulation). The form of government business that is realized to increase the village's original income and support the development of the village is known as  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes).  Village  governments  establish  BUMDes  to help improve village welfare. One of the BUMDes in Madiun Regency provides several services for the community, especially in the fulfillment of basic materials and services. This can certainly help and have a positive impact on the surrounding community. The results shown in this study indicate that the financial management in BUMDes Anugrah Mulya is not appropriate because the reports reported on accountability are incomplete. Semi-annual  financial  reports  reported  every  6  months  are  still  not  implemented  at BUMDes  Anugrah  Mulya.  This  is  constrained  by  Human  Resources  who  are  less competent in managing financial reports with the standard yes. This research is expected to be used as advice and evaluation so that financial management is given more attention so that the financial cycle is smooth and in accordance with applicable regulations.
Keywords : BUMDes, Financial Management, PP No.11 of 2021

## ABSTRAK
BUMDes  Anugrah  Mulya    yang  dijadikan  tempat  penelitian  ini  berada  di  Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan saat ini pada BUMDes Anugrah Mulya dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Oleh karena itu, peran pengelola  juga  sangat  penting  dalam  menerapkan  pengelolaan  keuangan  yang  sesuai. Metode kualitatif deskriptif menjadi pilihan oleh peneliti dalam penelitian kali ini melalui proses  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  (triangulasi  data).  Bentuk  usaha pemerintah yang diwujudkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mendukung perkembangan  desa  dikenal  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Pemerintah desa  membentuk  BUMDes  untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  desa.  Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Madiun ini memberikan beberapa pelayanan untuk masyarakat  terutama  dalam  pemenuhan  bahan-bahan  pokok  serta  pelayanan  jasa.  Hal tersebut tentu dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hasil  yang  ditunjukkan  pada  penelitian  kali  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan
keuangan yang ada di BUMDes Anugrah Mulya kurang sesuai dikarenakan laporan yang dilaporkan  pada  pertanggungjawaban  kurang  lengkap.  Laporan  keuangan  semesteran yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali masih belum terlaksana pada BUMDes Anugrah Mulya. Hal tersebut terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dalam mengelola laporan keuangan dengan standar yang ditentukan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan evaluasi agar pengelolaan keuangan lebih diperhatikan sehingga siklus keuangan lancar dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.
Kata kunci : BUMDes, Pengelolaan Keuangan, PP No.11 Tahun.2021

## PENDAHULUAN
Pada  era  saat  ini  pembangunan desa  merupakan  pusat  perkembangan dalam suatu wilayah melalui penyaluran dana  desa.  Alokasi  dana  desa  adalah wujud upaya pemerintah dalam
mempercepat  perkembangan,  agar  desa dapat melakukan pembenahan diri guna meningkatkan  pendapatan  desa  atau biasa  disebut  pendapatan  asli  desa (PADes)  (Erlina  &  Sirojuzilam,  2020). Upaya dalam mengembangkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan satuan unit usaha yang  berada  dalam  satu  wadah  yaitu Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  biasa disebut  BUMDes.  BUMDes  adalah suatu  lembaga  usaha  desa  yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat  dan  Pemerintah  Desa  guna meningkatkan perekonomian desa
(Aliah  et  al.,  2022).  Akan  tetapi  dalam mendirikan  BUMDes  terdapat  aturan- aturan  yang  harus  dipenuhi.  Dasar hukum  yang  melandasi  pendirian BUMDes  tercantum  dalam  UU  No.6 Tahun  2014  tentang  Desa,  UU  No.11 tentang  Cipta  Kerja,    dan  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan  Usaha  Milik  Desa.  BUMDes yang  sudah  berstatus  badan  hukum difasilitasi  oleh  Kementerian  Hukum dan HAM berdasarkan regulasi Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun 2021  membuka  peluang  bagi  BUMDes untuk  memperbanyak  jenis  usaha  yang dijalankan.  Menurut  (Yulianto,  2023) kontribusi yang dihasilkan oleh BUMDes di Indonesia terlihat
menunjukkan  perkembangan  dalam  hal meningkatkan  pendapatan  asli  desa (PADes)  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  APBDes  sebesar  Rp1,1 Triliun pada tahun 2017-2021.
Dilansir  juga  oleh  (Setiawan, 2023)  bahwa  saat  ini  jumlah  BUMDes yang ada di Jawa Timur sebanyak 6.490 BUMDes  dengan  beberapa  kategori yaitu  1.400  BUMDes  maju,  2.353 berkembang, dan 2.737 pemula. Jumlah BUMDes  di  Kabupaten  Madiun  seperti yang  dilansir  oleh  (Bimantara,  2023) setidaknya  terdapat  198  BUMDes  akan tetapi  hanya  50  BUMDes  yang  lebih menonjol. Faktor yang dapat mempengaruhi  sehingga  banyaknya BUMDes yang kurang aktif dikarenakan minimnya manajemen pengelolaan hingga pengelolaan keuangannya. Salah satu BUMDes yang sudah berbadan hukum yang ada di Kabupaten Madiun yaitu BUMDes Anugrah Mulya yang berada di Kecamatan Dolopo Desa Candimulya.  BUMDes  tersebut  sudah melalui  tahap  atau  alur  pendaftaran sesuai  dengan  ketentuan  kemendesa. BUMDes  Anugrah  Mulya  didirikan sejak  tahun  2017  akan  tetapi  sempat berhenti  beroperasi,  dan  buka  kembali pada  tahun  2021.  Berdirinya  BUMDes tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  sekitar  dan  menambah pendapatan asli desa (PADes). BUMDes ini merupakan salah satu BUMDes yang pertama dapat melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau  biasa  disebut  PKB  hal  tersebut berpotensi dalam meningkatkan
pendapatan  asli  desa.  Selain  melayani pembayaran  PKB  BUMDes  juga mempunyai 2 unit usaha lain yaitu ATK (Alat  Tulis  Kantor),  serta  penjualan sembako.  BUMDes  ini  merupakan BUMDes  yang  mempunyai  pelayanan jasa  terlengkap  di  lingkup  sekitar kecamatan Dolopo. Usaha tersebut akan berjalan  lancar  jika  pengelolaan  di dalamnya  terkelola  dengan  baik,  akan tetapi  pada  BUMDes  Anugrah  Mulya pengelolaan keuangannya masih kurang tertata  dalam  hal  pencatatan  dan pembukuan nya.
Pada  BUMDes  di  Kabupaten Madiun yang pernah diteliti oleh (Dewi, 2018) menunjukkan bahwa pengembangan  BUMDes  melalui  unit usaha yang ada masih kurang maksimal,
hal itu terkendala oleh beberapa hal salah satunya  pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  pengurus  tidak  berjalan dengan baik bahwa pengelolaan keuangan  tidak  dapat  ditunjukkan dengan  alas  an  masih  ada  tahap perputaran  anggaran/pinjaman.  Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan  keuangan  dalam  suatu lembaga jika tidak berjalan dengan baik akan  menghambat  program  yang dijalankan juga.
Pengelolaan  dalam  BUMDes menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  perkembangan  suatu BUMDes  terutama  dalam  mengelola keuangan dikarenakan BUMDes merupakan  suatu  lembaga profit atau mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang  dijelaskan  pada  Pasal  58  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  11  Tahun  2021  yang menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa  diwajibkan  membuat  laporan berkala  berupa  perencanaan  program kerja. Dalam mengelola laporan keuangan  pada  BUMDes  yaitu  suatu perwujudan tanggungjawaban dari pengelola BUMDes yang paling sedikit
berisi  laporan  keuangan  tahunan  yang terdiri  dari  laporan  keuangan  akhir periode  yang  baru  berakhir  dan perhitungan  laba  rugi  beserta  dengan penjelasannya (Ilma et al., 2022). Dalam hal mengurus laporan keuangan pengurus  BUMDes  mempunyai  andil penting  dalam  hal  pengelolaannya. Pengelola  BUMDes  yang  memiliki kapasitas  dalam  hal    meningkatkan potensi sumber daya yang ada disekitar sebagai salah satu pendapatan BUMDes dan tata kelola yang baik (M Titiokan et al.,  2020).  Pengelola  BUMDes  harus berkompeten dalam hal pengelolaan dan pencatatan  keuangan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  sebagai  wujud transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas. Pada penelitian yang sebelumnya dilakukan  oleh  (Aliah  et  al.,  2022) menunjukkan bahwa penyusunan laporan  keuangan  yang  dilakukan  di BUMDes Desa Tanjung Pura, Kabupaten  Langkat  hanya  sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban  belum  diterapkan sesuai  dengan  praturan  pemerintah  hal itu  dikarenakan  pengelola  masih  belum terlalu  paham  dengan  istilah-istilah  di akuntansi  sehingga  hanya  dilakukan dengan  cara  sederhana  yaitu  dengan melihat  pengeluaran  dan  penerimaan serta keuntungan yang didapatkan.
Pada  penelitian  (Ilma  et  al., 2022) pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  BUMDes  Kembang dilakukan  dengan  kooperatif  dan partisipatif BUMDes Kembang melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan dan  pertanggungjawaban.  Akan  tetapi dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan  BUMDes  Kembang masih  belum  sesuai.  Pada  tahap pelaksanaan, pencatatannya masih sederhana  belum  sampai  diposting
dalam buku besar. Penatausahaan hanya dilakukan  pada  saat  ada  bantuan  dari pihak luar saja. Pentingnya memahami dan menerapkan  pengelolaan  keuangan dengan  benar  pada  BUMDes  juga mendukung berkembangnya suatu BUMDes.  Berdasarkan  hal-hal  yang dijabarkan menunjukkan bahwa pengelolaan  keuangan  penting  bagi sebuah  badan  usaha  ataupun  lembaga. Pada  BUMDes  pengelolaan  keuangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.11  Tahun  2021  akan  tetapi  tidak semua  BUMDes  dapat  menerapkan sesuai  dengan  peraturan,  maka  dari  itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui  implementasi  pengelolaan keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  11 Tahun  2021  pada  BUMDes  Anugrah Mulya di Kabupaten Madiun.
Dari  latar  belakang  tersebut memunculkan  rumusan  masalah  pada penelitian  kali  ini  yaitu  bagaimana pengelolaan  keuangan  pada  BUMDes Anugrah  Mulya  dengan  panduan pengelolaan  keuangan  bagi  BUMDes. Kedua,  apakah  pengelolaan  keuangan BUMDes Anugrah Mulya sesuai dengan PP  No.  11  Tahun  2021.  Tujuan  dari penelitian  kali  ini  untuk  mengetahui bagaimana pengelolaan yang dijalankan oleh BUMDes Anugrah Mulya saat ini, apakah sudah sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021.

## Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa sendiri menjadi  salah  satu  sumber  untuk meningkatkan  pendapatan  desa  dan didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang nantinya  dikelola  oleh  pemerintah  desa dan  dimiliki  oleh  desa.  BUMDes memiliki  modal  seluruhnya  atau sebagian besar dari kekayaan desa yang dipisahkan.  BUMDes  adalah  suatu lembaga  usaha  untuk  mendukung
pemberdayaan  masyarakat  desa  yang mengelola  aset-aset  dan  sumber  daya ekonomi (Sri & Dewi, 2014).
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja pasal 117 dijelaskan bahwa  “BUMDes  adalah  badan  hukum yang  didirikan  oleh  desa  atau  bersama desa  untuk  mengelola  usaha    dan  jenis aktivitas produktif serta pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa”. Saat  ini  jumlah  keseluruhan
BUMDes  yang  ada  di  Indonesia sebanyak 53.409 BUMDes yang berdiri dan  18.505  diantaranya  tercatat  sudah berbadan  hukum,  hal  tersebut  dilansir pada laman resmi bumdes.kemendesa.go.id yang menunjukkan jumlah BUMDes yang ada di Indonesia. Didirikannya  sebuah  BUMDes pasti mempunyai suatu tujuan.
Berdirinya  BUMDes  bertujuan  unuk meningkatkan  kemampuan  keuangan pemerintah  desa  melalui  kepemilikan modal dan pengelolaan bersama dengan pemerintah  desa  (Suryo  Wibowo  & Sulistya  Hapsari,  2022).  Menurut (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2021) pada  pasal  3  dijabarkan  bahwa berdirinya BUMDes memiliki beberapa tujuan  yaitu  untuk  melakukan  kegiatan usaha  ekonomi,  pelayanan  umum  dan pemenuhan kebutuhan umum masyarakat  desa  untuk  memperoleh keuntungan  bersih  guna  meningkatkan pendapatan asli desa.
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan atau manajemen  keuangan  secara  bahasa berasal  dari  kata  manajemen  yang memiliki  arti  mengelola  atau  mengolah dan  keuangan  yang  mempunyai  arti berhubungan  dengan  uang  seperi transaksi jual beli, investasi, dan modal. Menurut  (Purba  &  Maksudi,  2020) pengelolaan keuangan merupakan
perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengendalian  kegiatan keuangan.  Pada  pengelolaan  keuangan BUMDes  mengadopsi  dari  pengelolaan keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan desa  menurut  PERMENDAGRI  No.20 Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan  desa  yaitu  “pengelolaan keuangan  desa  merupakan  seluruh kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan  pertanggungjawaban  keuangan desa”  (Pemerintah  Republik  Indonesia, 2018).
Gambar 1Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 BUMDes yang merupakan lembaga usaha profit atau yang memiliki keuntungan  tentunya  tidak  lepas  dari pengelolaan  keuangan  di  dalamnya. Pengelolaan  keuangan  adalah  suatu proses merencanakan, mengelola, mengendalikan kegiatan keuangan dalam hal pemanfaatan dana, mengalokasikan dana, maupun pembagian  keuntungan  (Rofidah  & Rochayatun, 2020).
Pengelolaan  keuangan  memiliki beberapa  fungsi  yaitu  merencanakan, pada  saat  perencanaan  dapat  dilakukan pertimbangan  yang  matang  agar  dapat memaksimalkan  keuntungan.  Kedua pengendalian, pengendalian berhubungan dengan tindak pengawasan dalam  aktivitas  keuangan,  ketiga auditing,  pemeriksaan  pada  proses auditing dengan kaidah standar keuangan agar tidak ada penyimpangan, keempat  pelaporan,  dengan  adanya manajemen  keuangan,  maka  pelaporan keuangan  dilakukan  setiap  tahun  serta dapat  menganalisis  rasio  laporan  laba rugi. Tujuan dari pengelolaan keuangan pada  dasarnya  adalah  merealisasikan
pengelolaan  keuangan  yang  awalnya sudah direncanakan dan telah ditetapkan.
Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan PP No. 11 Tahun 2021 Dalam mengelola keungan dalam  BUMDes  tentunya  disusun menurut peraturan yang berlaku, saat ini pengelolaan  keuangan  dalam  BUMDes yang  mencakup  Anggaran  Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kepemilikan, Modal, Aset, Laporan Pertanggungjawaban  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun 2021.  Dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  mencakup beberapa hal salah satunya yaitu modal yang  dianggarkan.  Pada  bab  6  pada  PP No.  11  Tahun  2021  juga  dijabarkan tentang  modal,  asset,  dan  pinjaman BUMDes. Sebagaimana dimaksud sebagian  besar  kepemilikan  modal dimiliki oleh desa. Merujuk pada PP No. 11 Tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban yang berisi kondisi keuangan  selama  periode  tertentu.
Meliputi  laporan  keuangan  (neraca), laporan  laba  rugi  yang  terdapat  pada laporan semesteran dengan kurun waktu 6  bulan  dan  laporan  tahunan  yang dilaporkan  satu  tahun  sekali.  Laporan semesteran  minimal  berisi  laporan keuangan dan laporan laba rugi, laporan tahunan  berisi  laporan  keuangan  akhir tahun periode dan perhitungan laba rugi. Dalam  tahapan  awal  menyusun  laporan keuangan  dimulai  dari  perencanaan, perencanaan digunakan untuk
membantu  menyusun  rencana  secara akurat  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Pada  tahap  pelaksanaan  pengelola melaksanakan  apa  yang  sudah  di  susun pada  tahap  perencanaan  sebelumnya, sedangkan  dalam  tahap  penatausahaan diharapkan  pengelola  dapat  melakukan pencatatan  atas  seluruh  transaksi  yang sudah  dilakukan.  Pelaporan  keuangan
juga  digunakan  untuk  mengetahui kondisi  keuangan  suatu  lembaga  dalam satu  periode  tertentu,  untuk  laporan pertanggungjawaban di
harapkan pengelola  dapat  bertanggungjawab  atas laporan dan kinerja yang dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian Pada penelitian kali ini
menggunakan  deskriptif  kualitatif  yang berarti  menjelaskan  dengan  narasi. Alasan  lebih  memilih  melakukan penelitian  ini  dengan  metode  penelitian kualitatif  dikarenakan  peneliti  berusaha mendeskripsikan  dengan  menjelaskan bagaimana kondisi pengelolaan keuangan BUMDes yang menjadi salah satu  aset  desa  dalam  menunjang pendapatan  desa.  Selain  itu  peneliti bertujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori.
Tempat Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan oleh peneliti bertempat di bidang badan usaha  yang  dimilliki  oleh  desa.  Objek penelitian  adalah  Badan  Usaha  Milik Desa  Anugrah  Mulya  yang  berada  di Kabupaten  Madiun.  Waktu  yang dibutuhkan  untuk  penelitian  kurang lebih  1  bulan  dimulai  dari  bulan  juni- sekarang.  Penelitian  dilakukan  pada BUMDes  Anugrah  Mulya  dikeranakan BUMDes tersebut merupakan salah satu lembaga profit atau memiliki
keuntungan  yang  saat  ini  sedang dikembangkan  oleh  desa,  sehingga pengelolaan  keuangan  di  dalamnya berpengaruh  dengan  keberlangsungan BUMDes.
Sampel Sumber Data
Pada  penelitian  kali  ini  sampel sumber  data  berasal  dari  Kepala BUMDes, Bendahara BUMDes, Pengelola  BUMDes,  serta  masyarakat sekitar  BUMDes.  Sampel  data  yang digunakan  dipilih  berdasarkan  pada
situasi  social  atau  objek  yang  diteliti sehingga,  mampu  mencakup  secara menyeluruh  pada  aspek  pengumpulan data (Sugiyono, 2022).
Teknik Pengumpulan Data Peneliti melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi ke tempat penelitian,  melakukan  sesi  wawancara, serta  dokumentasi  sebagai  penunjang. Menurut  Sutrisno  Hadi  (1986)  dalam (Sugiyono,  2022)  dikemukakan  bahwa Observasi merupakan suatu proses yang kompleks,  suatu  proses  yang  tersusun dari  berbagai  proses  biologis  dan psikologis. Dalam melakukan pengumpulan  data  peneliti  melakukan observasi  terlebih  dahulu  guna  melihat kondsi yang ada pada BUMDes Anugrah Mulya  saat  ini. Wawancara menurut (Sugiyono,  2022)  menyatakan  bahwa Wawancara merupakan teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  jika akan melakukan studi pendahuluan guna menemukan  permasalahan  yang  terjadi, juga untuk mengetahui keadaan responden  dan  jumlah  responden.  Pada tahap  wawancara  peneliti  melakukan wawancara  kepada  ketua  BUMDes Anugrah  Mulya  dengan  beberapa pertanyaan  yang  sudah  disiapkan sebelumnya, pertanyaan meliputi bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Anugrah Mulya saat ini serta penerapan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pada pengelolaan keungan. Menurut (Sugiyono, 2022) Dokumentasi adalah  catatan  peristiwa yang  sudah  berlalu,  studi  dokumen adalah  pelengkap  dari  penggunaan metode  observasi  serta  wawancara  dari penelitian  kualitatif.  Pada  penelitian  ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

## Jenis Data
Data  yang  digunakan  untuk melakukan penelitian kali ini adalah data primer  yaitu  data  yang  diperoleh
merupakan  data  melalui  observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kali ini data diperoleh  dari.  Data  sekunder  berupa artikel, buku, berita, atau dokumen lain yang berkaitan dengan variabel penelitian. Analisis Data
Memasuki  tahapan  analisis  data diawali  dari  pengumpulan  data  yang telah  dilakukan,  setelah  itu  peneliti melakukan  analisis  terhadap  data  yang didapatkan agar bisa di olah. Setelah data yang didapatkan diolah peneliti menyajikan  data  tersebut  dalam  bentuk uraian  singkat  atau  teks  naratif.  Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan  dari  data-data  yang  telah diuraikan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Usaha  Milik  Desa  Anugrah Mulya
Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Anugrah  Mulya  merupakan badan  usaha  yang  dimiliki  oleh pemerintah  desa  Candimulyo.  Suatu lembaga  tentu  memiliki  pengelola  atau pengurus, pada penelitian yang
dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 2024  kepada  ketua  atau  direktur BUMDes  Anugrah  Mulya  terdapat struktur  pengelola  BUMDes  Anugrah Mulya.  Struktur  pengelola  BUMDes yaitu  terdiri  dari,  penasehat,  pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala unit.
Pada  tahap  awal  observasi peneliti dapat mengetahui bahwa saat ini BUMDes Anugrah Mulya sedang dalam tahap  BUMDes  berkembang,  menurut ketua  BUMDes “Untuk  saat  ini BUMDes  Anugrah  Mulya  masih tergolong  BUMDes  berkembang  belum bisa  dikatakan  BUMDes  Maju” hal  itu ditunjukkan  pada  unit  usaha  bersama dalam  bentuk  toko  sembako  yang beroperasi setiap harinya. Selain itu juga
layanan-layanan  jasa  yang  dilakukan oleh  BUMDes.  Memasuki  tahap wawancara yang dilakukan oleh peneliti Berdirinya  BUMDes  ini  sudah  sesuai dengan  PP  No.11  Tahun  2021  hal  itu juga  dipaparkan  oleh  ketua  BUMDes saat  wawancara  “ BUMDesa  Anugrah Mulya  saat  ini  memang  sudah  sesuai dengan  juknis  yang  ada  pada  PP.11 tentang pendirian dan pengorganisasiannya ”. Pada penerapan Peraturan Pemerintah  No.  11  Tahun  2021 BUMDes Anugrah Mulya mengimplementasikan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku tentang pendirian.  BUMDes  Anugrah  Mulya memiliki  beberapa  unit  usaha  berupa unit  kelompok  usaha  bersama,  unit pertanian,  unit  perdagangan,  unit peternakan.  Saat  ini  unit  yang berkembang  atau  berjalan  dengan  baik yaitu  unit  kelompok  usaha  bersama berupa persediaan sembako ataupun alat tulis  kantor.  Adapun  jenis  usaha  lain yaitu  berupa  pelayanan  jasa  bagi masyarakat sekitar.
Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan PP No. 11 Tahun 2021 Berdasarkan  peran  BUMDes
Anugrah  Mulya  yang  menunjukkan organisasi  atau  lembaga  profit  tentunya tidak  luput  dari  pengelolaan  keuangan yang  dilakukan,  walaupun  keuntungan yang  didapatkan  tidak  terlalu  besar. Sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan keuangan yang diadopsi dari pengelolaan  keuangan  desa  yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan  Peraturan  Pemerintah  No.11 Tahun 2021 Pada  tahap  awal  pengelolaan keuangan  BUMDes  Anugrah  Mulya membuat  perencanaan  yang  disusun kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga.  Penyusunan  AD/ART
ini  merupakan  langkah  awal  untuk melaksanakan  kegiatan  pada  BUMDes Anugrah  Mulya.  Dalam  penyusunan AD/ART  ini  merupakan  tahap  pertama perencanaan  keuangan  yang  nantinya akan dijalankan oleh BUMDes Anugrah Mulya,  adapun  perencanaan  keuangan yaitu tentang modal, asset, dan rencana program kerja. Berdasarkan hal tersebut BUMDes  Anugrah  Mulya  sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 bab Anggaran Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga.  Adapun laporan  modal  yang  didapatkan  oleh BUMDes merupakan dana yang berasal dari desa yang bersumber dari APBDes. Berikut  merupakan  tabel  modal  yang disusun oleh BUMDes Anugrah Mulya.
N o. Ketera ngan Modal Dari Desa Modal BUMDes 1. Modal tahun 2017 Rp.42.000. 000,00 Rp.42.000. 000,00 2. Modal tahun 2018 Rp.10.000. 000,00 Rp.10.000. 000,00 3. Modal tahun 2020 Rp.60.000. 000,00 Rp.60.000. 000,00 Total Rp.112.00 0.000,00 Rp.112.00 0.000,00 Tabel 1 Laporan Modal BUMDes Anugrah Mulya
Berdasarkan  dari  tabel  modal diatas  selama  BUMDes  berjalan mendapatkan  modal  dari  desa  sebesar Rp.112.000.000,00. Dapat dilihat bahwa modal  yang  diberikan  oleh  desa disalurkan  kurang  tepat  sesuai  dengan waktu  yang  ditentukan,  hal  tersebut dikarenakan banyak kendala yang terjadi di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh ketua  BUMDes  Anugrah  Mulya  pada sesi  wawancara  bahwa  “ Ada  beberapa kendala  yang  dialami  seperti  adanya covid-19 tahun 2019 sehingga dana desa yang  seharusnya  diberikan  oleh  desa
tidak didapatkan sesuai dengan waktunya,  selain  itu  banyak  sektor perekonomian lainnya yang dikembangkan oleh desa ”. Pada  tahap  kedua  pengelolaan keuangan yaitu terdapat tahap pelaksanaan.  Pada  tahap  pelaksanaan keuangan berpedoman pada perencanaan  yang  sebelumnya  dibuat. Perencanaan  keuangan  yang  sudah dirancang  kemudian  di  terapkan  sesuai dengan kebutuhan dalam BUMDes. Saat ini  kebutuhan  yang  dipenuhi  dalam BUMDes  Anugrah  Mulya  adalah pemenuhan  pada  unit  usaha  bersama. Tahap  ketiga  yaitu  penatausahaan  pada tahap ini biasa dilakukan oleh bendahara BUMDes,  semua  kegiatan  transaksi dicatat  dan  dicantumkan  dalam  laporan pertanggungjawaban  BUMDes.  Pada tahap keempat yaitu pelaporan, pelaporan  dilakukan  satu  periode  atau satu  tahun  sekali  yang  diketahui  oleh penanggungjawab BUMDes dan penasihat  BUMDes.  Pada  PP  No.  11 Tahun  2021  juga  dijelaskan  untuk laporan pertanggungjawaban juga diketahui  oleh  masyarakat,  akan  tetapi pada  BUMDes  Anugrah  Mulya  belum bisa menerapkannya dikarenakan beberapa kendala. Salah satu kendalanya yaitu nantinya akan menimbulkan biaya tambahan  dan  berpengaruh  pada  modal yang diberikan oleh desa. Tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban,
pertanggungjawaban sebagai bentuk dari rasa  tanggungjawab  atas  modal  yang sudah  diberikan  kepada  pengelola BUMDes.  Pertanggungjawaban  yang dilakukan  oleh  BUMDes  Anugrah Mulya  dengan  mengirimkan  berkas dokumen  yang  berisi  pengelolaan  dana selama  satu  tahun  kepada  Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah  No.11  Tahun  2021  bab pertanggungjawaban  dijelaskan  bahwa laporan  keuangan  BUMDes  terdiri  dari
laporan semesteran dan laporan tahunan yang berisikan neraca, laporan laba rugi, dan penjelasannya. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Anugrah Mulya berisi neraca yang memuat asset atau  harta  serta  modal  yang  diberikan oleh desa. Diketahui dari neraca tersebut BUMDes Anugrah Mulya tidak memiliki  bagian  liabilitas  atau  hutang hal  tersebut  dikarenakan  BUMDes
Anugrah  Mulya  tidak  terkait  dengan hutang  oleh  pihak  ketiga.  Hal  itu dikarenakan pihak BUMDes yang belum mampu untuk melakukan hutang dengan pihak ketiga, persyaratan yang diberikan oleh  pihak  ketiga  salah  satunya  bank belum bisa dilaksanakan oleh BUMDes Anugrah Mulya seperti laporan keuangan  yang  menunjukkan  kondisi keuangan pada BUMDes sesuai dengan standar akuntansi. Selama ini BUMDes melakukan  aktivitas  keuangan  dengan cara  pencatatan  sederhana  seperti pencatatan pengeluaran dan pemasukan. No  Keterangan Debit Kredit 1. Aset Rp.xx Rp.xx 2. Modal Rp.xx Tabel 2 Ilustrasi neraca BUMDes Anugrah Mulya Pada laporan pertanggungjawaban BUMDes Anugrah Mulya  ini  hanya  melaksanakan  laporan tahunan  yang  berisi  laporan  keuangan selama  satu  tahun.  Hal  itu  dikarenakan kurangnya  sistem  yang  mendukung dalam hal pelaporan keuangan sehingga sampai  saat  ini  masih  dilaksanakan secara  manual.  Maka  dari  itu  laporan pertanggungjawaban  hanya  dilakukan satu  tahun  sekali  atau  hanya  laporan tahunan. Sedangkan menurut PP No. 11 Tahun 2021 BUMDes wajib melaporkan secara berkala yaitu laporan semesteran yang 6 bulan sekali dan tahunan.
Selain dalam pembentukan AD/ART, Modal, dan Laporan Pertanggungjawaban aktivitas keuangan juga  terjadi  setiap  harinya  yaitu  dalam transaksi  yang  dilakukan  pada  unit pengembangan  usaha  bersama  yang berupa  toko  sembako  dan  alat  tulis.
Pengelolaan  keuangan  setiap  harinya dilakukan menggunakan sistem komputer  yang  mencatat  penjualan barang ketika transaksi. BUMDes  Anugrah  Mulya  juga sering  mendapatkan  kunjungan  oleh beberapa pihak luar untuk mendapatkan pembinaan dalam menjalankan BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PENUTUP
Pengelolaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  BUMDes  Anugrah Mulya dilakukan dengan peraturan yang berlaku,  semua  pengelola  ikut  andil dalam hal pengelolaan keuangan secara operasional  walaupun  ada  beberapa kendala  yang  dialami  salah  satunya laporan  keuangan  semesteran  yang belum terlaksana dalam laporan pertanggungjawaban.  Pada  pengelolaan keuangan secara keseluruhan berdasarkan standar akuntansi sederhana dengan  menerapkan  pencatatan  laporan keuangan,  laporan  modal,  dan  laporan laba  rugi  walaupun  belum  sampai  ke tahap buku besar. Pengelolaan keuangan pada BUMDes Anugrah Mulya memang kurang  sesuai  di  tahap  laporan pertanggungjawaban
dikarenakan
kendala  yang  dialami  oleh  BUMDes Anugrah  Mulya.  BUMDes  Anugrah Mulya  dapat  meningkatkan  pembinaan kepada  pengelola  keuangan  agar pengelolaan keuangan di dalamya dapat tersusun  dengan  standar  yang  berlaku. Hal  tersebut  juga  dapat  menunjang BUMDes  Anugrah  Mulya  menjadi BUMDes  yang  lebih  maju  dengan pengelolaan yang lebih terorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan  Laporan  Keuangan  yang baik dan benar pada BUMDes. Owner ,
6 (3), 1457–1462. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.9 75 Bimantara, B. (2023). Ratusan BUMDES di
Madiun  tak  akif .  Radar  Madiiun. https://radarmadiun.jawapos.com/mej ayan/801221720/ratusan-bumdes-di- madiun-tak-aktif
Dewi,  Y.  S.  R.  dan  M.  (2018).  Strategi Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa
Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  (Studi  Pada  Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) di Desa  Sareng  Kecamatan  Geger Kabupaten  Madiun). Jurnal  unesa ,
1 (3), 3.
Erlina,  E.,  &  Sirojuzilam,  S.  (2020).
Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan  Dan  Pelaporan  Keuangan
Bumdes  Sistem  Akuntansi  Bumdes Berbasis  Web. Owner , 4 (1),  282. https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.1
95
Ilma,  M.,  Yuliarti,  N.  C.,  &  Fitriya,  E. (2022).  Pengelolaan  Keuangan  Badan Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes  )  Studi Kasus Pada BUMDes Kembang Desa Kemiri  Kecamatan  Panti. Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (7), 2198–2204. https://journal- nusantara.com/index.php/JIM/article/v iew/473%0Ahttps://journal- nusantara.com/index.php/JIM/article/d ownload/473/453 M Titiokan, B., Huliselan, M., Sanduan, A., N  Ralahallo,  F.,  &  Siahainenia,  SE, M.Si,  A.  J.  D.  (2020).  Pengelolaan Keuangan  BUMDes  Di  Kabupaten Kepulauan  Aru. Jurnal  Pengabdian Masyarakat  Jamak  (Manajemen  & Akuntansi) , 03 (01), 197–216. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2018). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun 2021  Tentang  Badan  Usaha  Milik
Desa .
Purba,  F.,  &  Maksudi,  M.  Y.  (2020).  The Effect of Cash Turnover and Account Receivable  Turnover  on  Returns  on Assets  in  PT  .  Alexindo  Mandiri Express 2015-2019 period. Indonesian College of Economics , 1–17. Rofidah,  N.,  &  Rochayatun,  S.  (2020).
Implementasi  Pengelolaan  Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten  Malang). El  Muhasaba Jurnal Akuntansi , 11 (1), 60.
https://doi.org/10.18860/em.v11i1.759 9 Setiawan,  D.  (2023). Bank  UMKM  Jatim dan  DPMD  Bersinergi  Tingkatkan Pemberdayaan BUMDES/BUMDESMA . https://www.harianbhirawa.co.id/bank -umkm-jatim-dan-dpmd-bersinergi- tingkatkan-pemberdayaan-bumdes- bumdesma/ Sri, A., & Dewi, K. (2014). SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA ( P AD es  )  SE  RT  A  MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA . V (1), 1–14. Sugiyono.  (2022). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (27 ed.). ALFABETA, CV.
Suryo  Wibowo,  M.  I.,  &  Sulistya  Hapsari, A.  N.  (2022).  Pengelolaan  Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  Desa. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan (JRAP) , 9 (01), 52–71. https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009 .01.05 Yulianto,  T.  (2023). Resolusi  BUMDES 2023 . kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/20 23/01/17/resolusi-bumdes-2023