INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8214-8221 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Akuntansi Forensik Dan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)
Nur Abdillah 1 ✉ , Rafika Ludmilla 2 , Achmad Ridwan 3 , Astuti Madewi 4
Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
Email: nurabdillah.nul@bsi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini menggambarkan kasus kecurangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, yang melibatkan manipulasi data laporan keuangan. Kasus tersebut melibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan merugikan pemangku kepentingan perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan studi kasus dan analisis laporan keuangan, penelitian ini mengidentifikasi  pola  kecurangan  dan  dampaknya  terhadap  perusahaan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kasus  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  fraud  menurut  hukum  Indonesia  dan Asosiasi  Pemeriksa  Fraud  Bersertifikat  (ACFE),  menggambarkan  kompleksitas  dan  seriusnya permasalahan integritas dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan di perusahaan di masa depan. Dalam menganalisis kasus ini, penelitian ini merujuk pada kerangka teori akuntansi forensik, prinsip akuntansi, dan regulasi keuangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman  komprehensif  tentang  dampak  kecurangan  dalam  laporan  keuangan  dan mempertimbangkan peran penting auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di masa mendatang.
Kata Kunci : Kecurangan, Laporan Keuangan, Manipulasi, Tata Kelola Perusahaan, Penelitian Kualitatif, Studi Kasus, Pemangku Kepentingan, Akuntansi Forensik, Auditor, Hukum Indonesia.
Abstract
This  research  depicts  a  case  of  fraud  that  occurred  at  PT  Garuda  Indonesia  Tbk,  involving  the manipulation of financial report data. The case involved the presentation of inaccurate financial reports that harmed the stakeholders of the company. Using a qualitative research method combining case study  and  financial  report  analysis,  this  study  identified  patterns  of  fraud and their  impact  on the company. The findings suggest that this case can be categorized as fraud under Indonesian law and the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), illustrating the complexity and seriousness of integrity issues in corporate governance. This research is expected to provide crucial insights into the efforts to prevent and combat fraud in future companies. In analyzing this case, this research refers to the  framework  of  forensic  accounting  theory,  accounting  principles,  and  applicable  financial regulations. Therefore, this study provides a comprehensive understanding of the impact of fraud in financial reports and considers the crucial role of auditors in detecting and preventing fraud in the future.
Keyword: Fraud, Financial Reports, Manipulation, Corporate Governance, Qualitative Research, Case Study, Stakeholders, Forensic Accounting, Auditors, Indonesian Law

## PENDAHULUAN
Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain bahkan merugikan keuangan perusahaan / negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan.
Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan sangatlah penting bagi para pemakai (investor) dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat manajemen termotivasi untuk menyajikan informasi dengan kinerja perusahaan yang baik. Namun, hal tersebut tidak selalu dapat terwujud oleh pihak manajemen, sehingga dapat memicu timbulnya tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat merugikan sekaligus menguntungkan bagi pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis yaitu dapat memaksimalkan profit dengan memanipulasi data laporan keuangan agar terlihat baik dimata publik dan dilain sisi dapat merugikan publik seperti investor dan pemakai laporan keuangan lainnya atas informasi yang tidak valid. Fenomena kecurangan dalam memanipulasi data laporan keuangan sudah sering terjadi baik pada perusahaan negara maupun swasta.
Tindakan  kecurangan  pada  laporan  keuangan  menyebabkan  informasi  yang  terkandung dalam  laporan  keuangan  menjadi  tidak  relevan  dan  menyebabkan  salah  saji  material  sehingga menyesatkan  pengguna  laporan  keuangan.  Perusahaan  ketika  menyajikan  informasi  yang  tidak relevan,  maka  informasi  keuangan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk  pengambilan keputusan ekonomi, karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.
Tindakan kecurang ini sudah sering terjadi di Indonesia, Kasus yang terjadi tahun  2019 lalu pada  Garuda  Indonesia  Grub  dimana  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  mengumumkan  hasil
pemerikasaan laporan keuangan tahun 2018, yang dinyatakan bahwa Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 (Merdeka.com) .
Berdasarkan  contoh  kasus  diatas  bahwa  laporan  keuangan  merupakan  hal  yang  sangat penting,  yang  tidak  dapat  dimanipulasi  karena  berhubungan  dengan  beberapa  macam  pihak. Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  peraturanperaturan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran tersebut, adapun sanksi serta denda untuk pelanggar tersebut sesuai dengan level pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, peran profesi auditor sangat dibutuhkan untuk melakukan pendeteksian sedini mungkin terhadap fraud, sehingga dapat melakukan pencegahan terjadinya fraud dan kemungkinan kecurangan yang berkepanjangan. Auditor juga harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud  dari  berbagai  perspektif.  Dari  definisi  menurut  hukum  Indonesia,  kasus  Garuda  Indonesia termasuk dalam kaegori fraudyang didefinisikan dalam KUHP pasal 378 tentang perbuatan curang. Dan menurut ACFE, kasusini juga merupakan   jenis  fraud berupa Fraudulent Statement dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yang menggabungkan  studi  kasus  dan  analisis  laporan  keuangan.  Data  dikumpulkan  melalui  studi dokumen seperti laporan keuangan dan dokumen resmi, sementara wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti auditor, manajemen perusahaan, dan otoritas terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola kecurangan, manipulasi  data,  serta  dampaknya  terhadap  laporan  keuangan  dan  pemangku  kepentingan perusahaan. Pembahasan hasil analisis data merujuk pada kerangka teori akuntansi forensik, prinsip akuntansi, dan regulasi keuangan yang berlaku, untuk memahami faktor-faktor yang memungkinkan kecurangan  terjadi.  Kesimpulan  dari  penelitian  diharapkan  memberikan  gambaran  komprehensif mengenai kasus kecurangan di PT Garuda Indonesia Tbk, serta memberikan wawasan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan di perusahaan di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan Kasus Garuda
Kasus rekayasa keuangan yang dilakukan garuda terungkap ketika dua orang komisaris PT Garuda Indonesia Chairul Tanjung dan Dony Oskaria perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources  Lrd.  Menolak  untuk  mendatangani  laporan  keuangan  periode  2018.  Kedua  komisaris tersebut berpendapat bahwa laporan keuangan mengenai transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi tidak sesuai dengan Standar Akuntansi.
Kronologi Polemik Laporan Keuangan Garuda Indonesia 1 April 2019
Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja tahun buku 2018 kepada
Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US$114,08 juta.
24 April 2019
Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris  Garuda  Indonesia,  Chairul  Tanjung  dan  Dony  Oskaria  selaku  perwakilan  dari  PT  Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST, Chairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia  tahun  2018.  Trans  Airways  berpendapat  angka  transaksi  dengan  Mahata  sebesar US$239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal  dari  kerja  sama  tersebut  tidak  dicantumkan  sebagai  pendapatan,  maka  perusahaan sebenarnya  masih  merugi  US$244,96  juta.  Catatan  tersebut  membuat  beban  yang  ditanggung Garuda  Indonesia  menjadi  lebih  besar  untuk  membayar  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Padahal,  beban  itu  seharusnya  belum  menjadi  kewajiban  karena pembayaran dari kerja sama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan.

## 30 April 2019
BEI telah  bertemu  dengan  manajemen  Garuda Indonesia  dan  kantor akuntan  publik  (KAP) Tanubrata  Sutanto  Fahmi  Bambang  dan  Rekan  selaku  auditor  laporan  keuangan  perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 08.30 - 09.30 WIB.
2 Mei 2019
OJK meminta BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda periode 2018.
21 Mei 2019
Garuda dipanggil oleh Komisi VI DPR. Jajaran direksi dimintai keterangan oleh Komisi VI DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut.
14 Juni 2019
Kementerian Keuangan telah menyelesaikan  pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) terkait laporan keuangan Garuda periode 2018. Berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemenkeu juga masih menunggu koordinasi dari OJK terkait penetapan sanksi yang akan dijatuhkan pada KAP ini.

## 28 Juni 2019
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan kesalahan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.
Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Stategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar
1. Pasal  69  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (UU  PM) “(1)  Laporan keuangan  yang  disampaikan  kepada  Bapepam  wajib  disusun  berdasarkan  prinsip  akuntansi yang berlaku umum. (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam da pat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.”
2. Peraturan  Bapepam  dan  LK  Nomor  VIII.G.7  tentang  Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.
3. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang sewa. Sanksi yang diberikan pada pihak yang terlibat (Garuda dan KAP)
Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan  menyajikan  kembali  LKT  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk  per  31  Desember  2018  serta melakukan  paparan  publik  (public  expose)  atas  perbaikan  dan  penyajian  kembali  LKT  per  31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan  LK  Nomor  VIII.G.7  tentang  Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Emiten  dan Perusahaan Publik,  Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang sewa.
Selain itu juga Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member  of  BDO  International  Limited)  untuk  melakukan  perbaikan  kebijakan  dan  prosedur pengendalian  mutu  atas  pelanggaran  Peraturan  OJK  Nomor  13/POJK.03/2017  jo.  SPAP  Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.
Deputi  Komisioner  Hubungan  Masyarakat  dan  Manajemen  Strategis,  Anto  Prabowo mengatakan, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tb  katas  pelanggaran  Peraturan  OJK  Nomor  29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
Sanksi  denda  kepada  masing-masing  anggota  Direksi  PT  Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang  dijatuhkan  antara  lain  denda  senilai  Rp  250  juta  dan  restatement  atau  perbaikan  laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019.
Dalam kutipan laporan laba rugi Garuda periode 2018 menunjukkan bahwa dalam pendapatan lain-lain tahun 2018 sebesar $278 juta yang dimana perbedaannya sangat jauh dengan periode 2017 yang hanya sebesar $19 juta.
Dalam CALK Garuda 2018 di bagian pendapatan lain-lain dapat dilihat bahwa ada pendapatan yang di tahun 2017 tidak ada namun pada tahun 2018 ada, yaitu pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar $239 juta.
Lalu dalam CALK No.47 bagian e (layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat  dan  manajemen  konten)  tertulis  PT  Garuda  Indonesia  menjalin  kerjasama  dengan  PT Mahata Aero Teknologi pada tanggal 31 Oktober 2018 mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam  penerbangan  dan  hiburan  dalam  pesawat  dan  manajemen  konten.  Garuda  akan mengevaluasi  setiap  2  bulan  perjanjian  kerjasama,  dan  jika  hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa perjanjian kerjasama tidak menguntungkan Garuda dan Mahata tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka Garuda berhak mengakhiri perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 15 tahun.
Sangat  jelas  dalam  CALK  Garuda  2018  tertulis  bahwa  perjanjian  kerjasama  ini  merupakan kontrak  jangka panjang  dan  harus  dialokasikan  secara  persentase  penyelesaiannya  setiap  tahun. Pendapatan ini sangat berpengaruh signifikan terhadap laba yang dilaporkan. Jika transaksi ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan maka Garuda Indonesia sebenarnya masih merugi.
Ilustrasi di atas merupakan laporan laba rugi Garuda 2018 yang telah disajikan kembali. Ilustrasi di atas menunjukkan jumlah pendapat lain-lain hanya sebesar $38 juta berbeda dari laporan laba rugi sebelum disajikan kembali yang besarnya $278 juta.

## SIMPULAN
Fraud menurut hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui beberapa pasal, termasuk Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang perbuatan curang. Di sisi lain, Asosiasi Pemeriksa Fraud Bersertifikat (ACFE) membagi fraud menjadi tiga tipologi berdasarkan perbuatan, termasuk asset misappropriation, fraudulent statement, dan korupsi. Kasus Garuda Indonesia dapat dikategorikan sebagai fraud berdasarkan KUHP Pasal 378, yang menetapkan bahwa terdapat upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui tipu  muslihat,  nama  palsu,  atau  rangkaian  kebohongan  untuk  memperoleh  barang  atau menghapuskan hutang.
Dari  perspektif  ACFE,  kasus  ini  juga  tergolong  sebagai  fraudulent  statement,  di  mana perusahaan  diduga  melakukan  rekayasa  keuangan  dalam  penyajian  laporan  keuangannya  untuk menciptakan gambaran kondisi keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Kedua sudut pandang  ini  menggambarkan  kompleksitas  kasus  fraud  yang  melibatkan  praktik-praktik  yang merugikan pihak terkait dan mencerminkan permasalahan serius terkait integritas dalam tata kelola perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING),
2(2),
372 – 380. https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708
Lidyah, R. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. I-Finance, 2(2), 72 – 91.
Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 13(2), 137 – 162. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395
Aisyah,  S.  N.  (2019/2020). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigasi.  Retrieved  from studocu: https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/auditing/kasus-garuda- indonesia-lap-keu/8782979