## JIEE:
Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Penanggulangan Bencana  Kebakaran  Pada  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir

## Selatan
Annisa Fitri 1* , Musri 2 , Ilham Syahrial 3
1,2,3 Universitas Ekasakti, Indonesia
* penulis korespondensi: anisafitri@unespadang.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Pemadam Kebakaran (Damkar)
merupakan lembaga penanggulangan  bencana  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Bupati.  Dinas  Kebakaran  Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dalam melaksanakan  tugas  penanganan  masalah  bencana  kebakaran daerah  kabupaten/  kota  yang  memiliki  tanggung  jawab menanggulangi bencana kebakaran, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya  selain  bertanggungjawab  dalam  hal  pencegahan  dan penanggulangan  kebakaran  juga bertanggungjawab  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  pada  pemadaman kebakaran  dan  penanggulangan  bencana,  dan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  100 Tahun  2018  Tentang  Penerapan  Standar  Minimal.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  Penanggulangan Bencana  Kebakaran  pada  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan dapat dilihat dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana  Kebakaran  Melalui  Kemudahan  Layanan.  Kendala  yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  pada  Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan  adalah  Masih  rendahnya kesadaran  terhadap  risiko  kebakaran  dan  masih  rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, Waktu  Tanggap  Layanan  Kebakaran  Dalam  Realisasi  Target Tersebut Masih Belum Tercapai, Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai,  Sarana  dan  Prasarana  yang  kurang.  Upaya  dalam Mengatasi Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dalam  Penanggulangan  Bencana Kebakaran  pada  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Memaksimalkan  Waktu  Tanggap,  pengembangan  sumber  daya manusia  melalui  Pendidikan  dan  pelatihan    dan  memaksimalkan waktu yang ada. Received 11 May 2022
Received  in  revised  form  04 June 2022 Accepted 30 June 2022
Keyword: Standar Pelayanan Minimal, Penanggulangan, Bencana Kebakaran.

## PENDAHULUAN
Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Pesisir  Selatan  lahir  berdasarkan  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana  Kabupaten  Pesisir  Selatan  yang lahir berdasarkan Peraturan Bupati No. 42
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya selain bertanggungjawab dalam hal  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran  juga  bertanggungjawab  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  pada  pemadaman  kebakaran dan penanggulangan bencana, dan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  100 Tahun  2018  Tentang  Penerapan  Standar Minimal.
S tandar  Pelayanan  Minimal  yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan  tentang  jenis  dan  mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga  secara  minimal,  terutama  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Legalitas Standar
Pelayanan  Minimal  tersebut  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tahun 2005,  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan SPM.
SPM dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penerapan  prinsip-prinsip  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas.  Seiring dengan  pelayanan  minimal  yang  harus diberikan  kepada  masyarakat,  untuk mendukung  pelayanan  minimal  tersebut ada  beberapa  prinsip  khusus  yang berlaku  dalam  pelayanan  publik,  antara lain: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu,  akurasi,  keamanan,  tanggung jawab,  kelengkapan  sarana  prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan,
keramahan, kesopanan dan kenyamanan.
Dalam  penyelenggaraannya  saat  ini Dinas  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan  dihadapkan  pada  berbagai kendala  dalam  pencapaian  standar pelayanan penanggulangan bencana kebakaran,  sebagaimana  yang  keluhan masyarakat terkait penanganannya kebakaran  baik  yang  bersifat  kebijakan, kinerja  institusi,  peraturan  perundang- undangan, mekanisme operasional maupun kelengkapan pranatanya. Kinerja dan kewenangan institusi pemadam  kebakaran  (IPK)  masih  belum optimal menyangkut sumber daya manusia  (SDM),  peralatan  dan  fasilitas pendukungnya.  Termasuk  kurangnya jumlah  pos-pos  pemadam  kebakaran yang  mempengaruhi  waktu  tanggap  dan bobot  serangan.  sebagaimana  diketahui jarak  tempuh  yang  jauh  dari  pos pemadam turut memperlambat penanganan  kebakaran  di  lokasi  yang hanya  dilayani  oleh  4  pos  pemadam kebakaran  yaitu  wilayah  Tapan,  Ranah Pesisir, Lengayang dan Painan. sebagaimana  diketahui  jarak  tempuh yang  jauh  dari  pos  pemadam  turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi  (bahwa  saat  ini  luas  wilayah  kab. Pesisir Selatan 5.749,89 Km2  dengan 15 Kecamatan  dan  182  Nagari).  Sementara itu, tuntutan akan tindakan penyelamatan  terhadap  kebakaran  dan bencana  lainnya  semakin  meningkat seiring  dengan  meningkatnya  kejadian bencana. yang padat. Selain diakibatkan oleh  padatnya  jumlah  penduduk  juga pengaruh mobilisasi ekonomi dan industri  yang  semakin  berkembang menyebabkan  risiko  kebakaran  semakin tinggi.    Dari    hasil  pengamatan  pertama dan data yang di dapat, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah  kebakaran di Kabupaten  Pesisir  Selatan  tercatat sebanyak  135  kejadian  dimana  ditahun
2019 merupakan kejadian terparah yakni sebanyak  69  kejadian.  Dalam  hal  ini target  pencapaian  Standar  Pelayanan Minimal  Dinas  Kebakaran  Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya disesuaikan  dengan  PERMENDAGRI  No.
69  tahun  2012  melainkan  masih mengacu pada kebijakan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mana hal ini  dikarenakan  kemampuan  Dinas Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan dalam  pencapaian  target  tersebut  belum sesuai dengan kondisi wilayah manajemen kebakaran, fasilitas fisik, dan jumlah  aparatur  pemadam  kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana hal ini juga sesuai dengan metrik pembagian kewenangan,  menanggungjawab  utama adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota.  Dalam  realisasinya, masih  terdapat  kesenjangan  antara jumlah  sarana  prasarana  dan  Unit
Pemadam Kebakaran, hal ini menyebabkan tingkat capaian respon time yang masih relatif.
Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003  pelayanan  publik  adalah  segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima  pelayanan,  maupun  dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Mengikuti  definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan  sebagai  rangkaian  kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Standar  Pelayanan  Minimal  atau yang  sering  disebut  dengan  istilah  SPM merupakan  ketentuan  tentang  jenis  serta mutu  pelayanan  dasar  yang  merupakan urusan  wajib  daerah  yang  berhak didapatkan  oleh  setiap  warga  negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu
spesifikasi  teknis  tentang  tolak  ukur pelayanan  minimum  yang  diberikan  oleh
Badan Layanan
Umum terhadap masyarakat.  Dengan  adanya  SPM  maka akan  terjamin  kualitas  dan  kuantitas minimal dari suatu pelayanan publik yang diterima  oleh  masyarakat,  sehingga diharapkan  akan  meratanya  pelayanan yang  diterima  oleh  masyarakat  dan menghindari kesenjangan.
Beragamnya  kondisi  daerah  dinilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada setiap masyarakat sehingga perlu adanya pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal yang dijadikan patokan atau  tolok  ukur  pelayanan  aparatur kepada  masyarakat.  Dengan  adanya sebuah implementasi kebijakan yang telah ditentukan diharapkan pelayanan tersebut dapat  diterima  dengan  adil  dan  merata. Implementasi kebijakan merupakan proses  pelaksanaan  kebijakan  segera setelah penetapan peraturan atau Undang-undang. Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang dimana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan teknik bekerja sama menjalankan kebijakan  guna  mencapai  tujuan.  (Teguh Prasetya  :  2018)  Diantaranya  tujuan  dari Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal ialah sebagai berikut:
a) Sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
b) Agar  terjaminnya  hak  masyarakat dalam menerima suatu pelayanan
c) Mendorong agar terciptanya keselarasan dalam pelayanan publik di setiap daerah.
d) Akan  akuntabilitas  Badan  Layanan Umum dalam penyelenggaraan layanan
e) Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
pelayanan publik.
Selain  adanya  tujuan  dari  Standar
Pelayanan Minimal yang telah dipaparkan,
disisi lain Implementasi Standar
Pelayanan  Minimal  juga  memiliki  suatu manfaat yang antara lain:
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui diberikannya
sebuah  jaminan  mengenai  penerapan SPM dalam pelayanan publik.
b. Dapat  menentukan  sebuah  dana anggaran  yang  dibutuhkan  untuk menyelenggarakan pelayanan publik
c. Menjadi  dasar  untuk  menentukan anggaran berbasis kerja
d. Dapat  meningkatkan  akuntabilitas pemerintah  karena  masyarakat  dapat mengukur sejauh mana kinerja pemerintah  dalam  menyelenggarakan pelayanan publik e. Sebagai  tolok  ukur  untuk  mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah  dalam  melakukan  pelayanan publik.
f. Menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan pengawasan  sebagai  bahan  evaluasi kinerja.
Dengan diterapkannya sebuah Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dalam pemberian  pelayanan  tidak  boleh  tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan  diskriminasi  pelayanan, perlu  pula  mendapatkan  pembenahan melalui  keterbukaan  dan  kemudahan prosedur,  penetapan  yang  jelas  dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam  teknik  pelayanan,  dan  tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsi  serta  memberi  gambaran secara  sistematis  mengenai  Implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada
Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Untuk  pemilihan  informan dilakukan  dengan  metode purposive sampling .  Sedangkan  untuk  menguji
keabsahan data dilakukan dengan menggunakan  triangulasi  sumber,  yaitu dengan  cara  membandingkan  data  dari narasumber  yang  satu  dengan  data  dari narasumber lainnya.
Proses  penelitian  yang  dilakukan dalam  penelitian  mengenai  Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada
Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan  dengan  merumuskan  terlebih dahulu permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian  peneliti  melakukan  kajian literatur  dari  berbagai  media  informasi serta  melakukan  wawancara  dengan beberapa  informan  untuk  memastikan informasi yang peneliti per oleh dari media cetak maupun elektronik. Melihat adanya kesamaan  antara  berita  dengan  temuan yang  peneliti  per  oleh  saat  survei  awal, maka  peneliti  mengumpulkan  data  dan dokumentasi  di  lapangan  dengan  cara melihat  dan  menelusuri  Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada
Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan.
Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan  sebagai  lokus  penelitian  selama enam bulan. Dimana dalam penelitian ini peneliti  menggunakan  observasi  non partisipan. Teknik observasi non partisipan  ini  digunakan  karena  dalam proses  penelitian  ini,  peneliti  hanya berperan  mengamati  kegiatan  ataupun program yang dilakukan kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan saja dan  tidak  ikut  serta  dalam  kegiatan. Kalaupun  ikut  dalam  kegiatan  itu  hanya dalam  lingkup  yang  terbatas  sesuai dengan  kebutuhan  data  yang  peneliti butuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan adalah lembaga yang  berwenang  untuk  menanggulangi
dan menangani bencana kebakaran. Dinas Pemadam  Kebakaran  Pesisir  Selatan dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  peraturan  bupati  pesisir  selatan nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan  organisasi,  tugas  pokok,  fungsi, tata  kerja,  dan  uraian  tugas  jabatan struktural satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.
Hasil penelitian mengenai Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran  Pada  Pemadam  Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam
menjalankan  tugasnya  sebagai  pelaksana rusan  pemerintahan  daerah  di  bidang kebakaran  dan  penanggulangan  bencana berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Pada  penelitian  ini  penulis menemukan
4 poin dalam Pengimplementasian  Standar  Pelayanan
Minimal    yakni    pengumpulan  data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan  dasar,  penyusunan  rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar.”
Dalam  Hal  ini  kita  akan  melihat pelaksanaan  pelayanan  dasar  di  Dinas Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan yakni:
Program Pencegahan dan Penanggulangan  Bencana  Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu organisasi perangkat  daerah  (OPD)  yang  melayani masyarakat  selama  1  x  24  jam.  Bagi institusi  Pemadam  Kebakaran  tidak mengenal hari libur, guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan  berkualitas  agar  menjalankan  tugas dengan  sebaik-baiknya  penuh  tanggung jawab. Kemudahan layanan yang diberikan berupa pelayanan gratis seperti memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana
memadamkan  api  secara  tradisional,
kemudian
memberikan kemudahan
layanan  melalui  sosialisasi  dan  simulasi kepada masyarakat dan instansi pemerintahan  serta  bekerja  sama  dengan Kominfo  1  kali  dalam  sebulan  untuk menghimbau masyarakat untuk memastikan kompor dan arus listrik saat keluar rumah, tidak membuang sembarangan  puntung  rokok  dan  lain sebagainya, selanjutnya
Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan membuat  stiker  yang  tersebar  pada  182 Nagari, Puskesmas, Masjid yang berisikan nomor  yang  bisa  dihubungi,  bahaya  dan cara memadam kebakaran secara sederhana. Program Pencegahan dan Penanggulangan  Bencana  Kebakaran Melalui Layanan Tambahan Selain
kemudahan layanan pemadaman  kebakaran,  terdapat  jenis layanan  penunjang  lainnya  yang  secara faktual  melekat  pada  tugas  pemadam kebakaran  dan  penyelamatan.  Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian  target  SPM  di  daerah  serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud  adalah  Layanan  Penyelamatan dan Evakuasi
pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non  kebakaran)  yaitu  peristiwa  yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam  keselamatan  manusia  selain kejadian  kebakaran.  Jenis  dari  operasi darurat  non  kebakaran  yang  selama  ini dilakukan  adalah  penanganan  pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan  penyelamatan  hewan  yang berdampak  pada  keselamatan  manusia ( animal rescue ), dan lain-lain.
Layanan Penyelamatan
dan Evakuasi  pada  kondisi  membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan  dengan  segera  sejak  menerima laporan/informasi  dan  penanganannya disesuaikan  dengan  jenis  kondisi  darurat yang dilayani.
Standar Waktu ( response time )
Standar  waktu  yang  digunakan dalam  penanganan  waktu  kebakaran adalah  15  menit  yang  terdiri  dari  Waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran  di  suatu  tempat,  interpretasi penentuan lokasi kebakaran, dan penyiapan pasukan
serta sarana pemadaman,  Waktu  perjalanan  dari  Pos Pemadam  menuju  lokasi,  Waktu  gelar peralatan  di  lokasi  sampai  dengan  siap operasi  penyemprotan,  Namun  fakta umum  yang  ada  di  lapangan  menilai bahwa  selama  ini  pelayanan  kebakaran tidak  dapat  dilayani  15  menit.  Sebagian besar masyarakat menilai bahwa Pemadam  Kebakaran  “selalu  terlambat”.
Sesungguhnya tidaklah
demikian,
Kalaupun ada  yang terlambat itu
dikarenakan  oleh  beberapa  hal  karena keterlambatan
masyarakat dalam melaporkan  berita  kebakaran;  lokasi  Pos Pemadam  Kebakaran  yang  terlalu  jauh dari  lokasi  kebakaran.  tingkat  kepadatan penduduk  dan  kemacetan  lalu  lintas; Perubahan  kondisi  lalu  lintas;  perbedaan waktu  tanggap  yang  dipengaruhi  oleh kecepatan unit mobil kebakaran; hambatan akseleri unit pemadam kebakaran antara lain portal, jalan sempit, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Pos  Pembantu  dan  unit  mobil;  belum optimalnya koordinasi instansional.
Berdasarkan Implementasi pelayanan  dasar  di  Dinas  Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan  di atas  penulis mencoba menganalisis bahwa Implementasi  standar  pelayanan  minimal yang dilakukan dinas pemadam kebakaran  kabupaten  Pesisir  Selatan sudah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 114 tahun 2018 dimana standar
pelayanan  dibedakan  ke  dalam  standar pelayanan  darurat  kebakaran  dan  non kebakaran,  dalam  hal  ini  Implementasi Standar
Pelayanan
Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada
Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir
Selatan  melalui  kemudahan  layanan kemudian  program  pencegahan  dan penanggulangan bencana kebakaran melalui  layanan  tambahan  serta  standar waktu  atau  response  time  yang  harus dimaksimalkan.  Selama  ini,  masyarakat cenderung untuk membebankan tanggung jawab penanggulangan kebakaran kepada para  petugas  dari  Dinas  Pemadam Kebakaran,
yang kadang-kadang
perlengkapannya masih jauh dari memadai.  Kesiagaan  para  pengelola bangunan  umum,  maupun  kesadaran masyarakat  akan  cara-cara  menghadapi kebakaran,  sering  kali  masih  jauh  dari standar  atau  keadaan  yang  diharapkan. Sering kali dalam setiap kebakaran, Dinas Pemadam  Kebakaran  dijadikan  kambing hitam  karena  tak  bisa  memadamkan  api dalam  waktu  singkat,  padahal  faktor- faktor lain, seperti kondisi jalan, kemacetan lalulintas, kepadatan
permukiman, ketersediaan hidran/ sumber air untuk pemadaman, koordinasi dan kesiapan masyarakat merupakan hal yang  sangat  penting  dalam  mencapai keberhasilan pemadaman kebakaran. PERMASALAHAN Masih  rendahnya  kesadaran  terhadap risiko  kebakaran  dan  masih  rendahnya pemahaman  terhadap  kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam tugas
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan  Bahaya  bencana  pada umumnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat  akan  bahaya  kebakaran  dan kesiapan  masyarakat  untuk  menghadapi dan  menanggulangi  bahaya  kebakaran dan bencana sangat rendah, sehingga bila terjadi  kebakaran  umumnya  masyarakat sangat panik karena tidak tahu cara-cara evakuasi  dan  penanggulangan  bahaya kebakaran.  kemudian  masih  rendahnya kepedulian  masyarakat,  seperti  tidak mendahulukan/memberikan  akses  jalan yang  bisa  dengan  cepat  dilalui  armada damkar  pada  saat  terjadi  kebakaran,
banyaknya masyarakat yang melihat/menonton    pada  saat  kejadian kebakaran  sehingga  petugas  damkar kesulitan
dalam menanggulangi

## kebakaran
Waktu  Tanggap  Layanan  Kebakaran Dalam  Realisasi  Target  Tersebut  Masih Belum Tercapai
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menggunakan jasa pemadaman kebakaran, didapatkan keterangan bahwa Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten Pesisir Selatan
sering mengalami
keterlambatan  tiba  di  lokasi  kejadian kebakaran  hingga  satu  jam  lamanya setelah  masyarakat  membuat  pelaporan terjadinya  kebakaran  ke  Dinas  Pemadam Kebakaran Masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran mengenai ketepatan waktu dari pihak  Dinas.  Ketentuan response time yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal  Tahun  2004  yaitu  maksimal  15 menit.
Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten  Pesisir  Selatan  menemukan banyak  kendala  sehingga  tidak  dapat mencapai response time maksimal  15 menit tersebut.
Sumber  Daya  Manusia  yang  Belum Memadai
Berdasarkan  data  yang  penulis temukan  di lapangan sebanyak 74 orang. Jumlah  tersebut  mulai  dari  unsur pimpinan  sampai  ke  unsur  pelaksana  di bawah yang didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA. Jumlah  tersebut  masih  dapat  dikatakan masih  kurang  dan  masih  kekurangan pegawai  yang  bersertifikasi.  Pegawai  ASN yang  dimiliki  oleh  Dinas  Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan yaitu  sebanyak  13  Orang  dan  lebihnya pegawai  dengan  status  non  PNS.  Dengan kurangnya jumlah personil serta sedikitnya  pegawai  yang  bersertifikasi maka  pelaksanaan  tugas  tidak  akan berjalan  dengan  maksimal  sesuai  dengan
kebutuhan masyarakat, serta akan menjadi  penghambat  dalam  pencapaian visi dan misi dari organisasi tersebut. Sarana dan Prasarana yang Kurang
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki sarana prasarana yang memadai. Seharusnya di setiap kecamatan memiliki satu  pos  pembantu  untuk  mempercepat petugas  dalam  melaksanakan  pelayanan penanganan bencana kebakaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan  hanya  memiliki  4  pos  pembantu yaitu  di  Painan,  Kambang,  Balaiselasa, dan  Tapan  Pos  pembantu  di  Kabupaten Pesisir Selatan yang masih sedikit ini tidak jarang  menjadi  kendala  terlambatnya petugas  pemadam  kebakaran  menuju  ke lokasi  kebakaran  sehingga  tidak  dapat mencapai response time 15  menit.  Dinas Pemadam  Kebakaran  ini  juga  belum memiliki  mobil  tangga  pemadam  yang mampu untuk menjangkau lantai gedung- gedung dengan ketinggian belasan hingga puluhan lantai. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga masih  sangat  membutuhkan  armada- armada  baru dengan teknologi yang lebih maju sehingga dapat mempercepat proses pemadaman api.
UPAYA DALAM MENGATASI

## PERMASALAHAN
Adapun  upaya  dalam  mengatasi kendala tersebut yaitu : Sosialisasi dan Simulasi
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Kegiatan  sosialisasi  yang  berkaitan dengan  pencegahan  dan  penanganan bencana  kebakaran  ke  masyarakat. Sosialisasi  yang  dilakukan  ditujukan kepada  seluruh  masyarakat  mulai  dari murid  Taman  Kanak-Kanak,  mahasiswa, masyarakat  umum,  pegawai  instansi pemerintah,  kegiatan  tersebut  intinya lebihnya pada pengetahuan dan keterampilan  bagaimana  Masyarakat  itu harus  bisa  memahami  pentingnya  upaya
pencegahan  kebakaran  melebihi  upaya penanggulangannya  Pertama  mengerti bagaimana kebakaran terjadi, penjalarannya dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya.
Kedua  memberikan  kesadaran  tentang pentingnya
meningkatkan perilaku keseharian dalam pencegahan kebakaran. Ketiga mengenal dan menjelaskan beberapa cara
pencegahan dan penanggulangan  kebakaran  yang  terjadi karena  kebocoran  pada  selang  regulator kompor  gas  dan  cara  penggunaan  alat pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam  Api  Ringan  (APAR)  dan  yang terakhir  bagaimana  mengantisipasi  dan mengurangi  kerugian  akibat  kebakaran sebelum kebakaran itu membesar, Melalui sosialisasi  dan  simulasi  ini  diharapkan bencana  kebakaran  pada  lingkungan masyarakat  bisa  diminimalisir  dan  juga mengingatkan  kepada  masyarakat  akan pentingnya pencegahan dini kebakaran.

## Memaksimalkan Waktu Tanggap
Waktu  Tanggap  atau  lebih  dikenal dengan Respons time adalah  total  waktu yang  dihitung  dari  saat  berita  kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai  dengan  kondisi  siap  untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan  air  pertama).  Komponen waktu yang dihitung dalam Response time ini adalah: waktu pengiriman pasukan dan sarana  pemadam  kebakaran  ( dispatch time ),  waktu  perjalanan  menuju  lokasi kebakaran  dan  waktu  menggelar  sarana pemadam  kebakaran  sampai  siap  untuk memadamkan.
Berhubungan  dengan Response time ada  beberapa  hal yang menentukan, antara  lain:  Tipe  layanan  yang  dilakukan oleh  instansi  penanggulangan  kebakaran; Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk  potensi  bahaya  di  lokasi  WMK dan  kapasitas  kemampuan  yang  ada; Kesadaran dan persepsi terhadap response
time termasuk perjalanan yang diperlukan petugas  dan  sarana  pemadam  kebakaran menuju lokasi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pesisir  Selatan menetapkan response time pelayanan pemadaman  adalah  15  menit,  dengan rincian: Waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran di  suatu tempat,  interpretasi  penentuan  lokasi kebakaran  dan  penyiapan  pasukan  serta sarana  pemadaman  selama  5  menit; Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran  menuju  lokasi  kebakaran selama  5 menit; Waktu gelar peralatan  di lokasi  sampai  dengan  siap  operasi pemadaman (penyemprotan) 5 menit. Yang perlu  dipahami  sehubungan  dengan penentuan Response time 15  menit  ini adalah  bahwa  berawal  dari response time ini  maka  direncanakan  penentuan  lokasi sarana/ prasarana pemadaman (termasuk pos  kebakaran)  untuk  dapat  menjangkau satu  area  dengan response time 15  menit tersebut. Jadi tidak menutup
kemungkinan  suatu  saat  nanti response time ditentukan  kurang  dari  15  menit, tentunya  apabila  secara  keseluruhan sarana  /  prasarana  penanggulangan kebakaran telah memadai.
Karena semakin  cepat response time berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja Dinas  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten Pesisir Selatan
dalam melayani masyarakat.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  adalah kualitas  usaha  manusia  supaya  mampu untuk  meningkatkan  aktivitas,  ketepatan waktu,  kemampuan,  serta  peningkatan pencapaian    nilai.  Peran  pentingnya sumber  daya  manusia  dalam  organisasi yaitu  bahwa segala   potensi  yang  dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha  untuk  meraih  keberhasilan  dalam mencapai tujuan yang baik secara individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya manusia memiliki andil yang besar dalam menentukan  maju  dan  berkembangnya
suatu  organisasi.  Oleh  karena  itu kemajuan  suatu  organisasi  ditentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Pengembangan Sumber Daya manusia dalam hal ini melalui pendidikan dan  pelatihan  (diklat)  sumber  daya manusia  terdiri  dari  4  poin  analisis yaitu diklat  pemadam,  diklat  operator  mobil, diklat montir dan diklat operator komunikasi.    Urgensinya  bahwa  semua personil  adalah  tenaga  pemadam  yang membutuhkan  kualifikasi  untuk  dapat menyelesaikan  tugasnya  dengan  baik. Apabila  tidak  memiliki  kualifikasi  sesuai dengan  bidangnya  dapat  berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam menyelesaikan  tugas.  Sertifikasi  adalah bukti  atau  tanda  bahwa  personil  telah lulus  dalam  diklat  yang  diikuti.  Idealnya menurut Permendagri No. 16 Tahun 2009, anggota personil pemadam harus tersertifikasi pemadam.
Memaksimalkan  Sarana  dan  Prasarana yang ada
Kurangnya sarana prasarana penunjang  kinerja  petugas  pemadam kebakaran  menjadi  salah  satu  kendala untuk  memaksimalkan  tugas  dalam mengatasi bencana kebakaran  Saat ini di Pessel baru memiliki 5 unit mobil damkar, dari  5  unit  itu,  1  unit  diantaranya  tidak bisa  menyemprotkan  air,  sehingga  hanya difungsikan  sebagai  armada  angkut  air saja  bila  kebakaran  terjadi.  Karena  biaya yang  dikeluarkan  sangat  mahal  maka dimaksimalkan  sarana  dan  prasarana yang ada.
Pada  hasil  wawancara  yang  telah penulis per oleh yakni dalam pelaksanaan penyiapan sarana penanggulangan
kebakaran,  apabila  pihak  Disdamkar (Dinas  Pemadam  Kebakaran)  mengalami kerusakan dalam sarana maupun prasarana tersebut maka akan melakukan laporan  kepada  pemerintah  Kabupaten Pesisir  Selatan  Selain  itu  juga    untuk mengajukan permintaan terhadap kelengkapan  sarana  dan    prasarana
sehingga dalam perwujudan realisasi  dari pemerintah  Kota  dapat    memakan  proses waktu yang lama. Sambil menunggu para petugas pemadam  kebakaran melakukan perbaikan  seadanya  atau  menggunakan alternatif  lain,    dengan  harapan  dapat menangani permasalahan sementara waktu. Ini  merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh posko pemadam kebakaran di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  hingga  kini kondisi sarana dan prasarana pada  posko ini sebagian mengalami keadaan baik dan sebagian  mengalami  keadaan  tidak  baik, dengan demikian perhatian dari pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan sangat
di harapkan. Bahkan dalam penuturan  tambahan  dari  Bapak  Indiarto selaku  petugas  pemadam  kebakaran sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat  dimaksimalkan  secara    lebih, walaupun  beberapa  telah  di  temukan mengalami kerusakan atau dalam kondisi kurang  baik  tetapi  hal  ini  tidak menyurutkan kinerja dan semangat  kerja petugas  pemadam  kebakaran  dalam melaksanakan tugas ke depannya.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  uraian  pembahasan yang  telah  dikemukakan  pada  BAB sebelumnya, maka  kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut :
2. Implementasi  Standar  Pelayanan Minimum (SPM) Penangulangan Bencana  Kebakaran  pada  Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Program Pencegahan  dan  Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui
Kemudahan  Layanan,  Kemudahan layanan  yang  diberikan  berupa pelayanan gratis seperti memberikan pengetahuan  kepada  masyarakat tentang bagaimana memadamkan api secara tradisional, kemudian
memberikan  kemudahan  layanan melalui  sosialisasi  dan  simulasi
kepada  masyarakat  dan  instansi pemerintahan  serta  bekerja  sama dengan Kominfo 1 kali dalam sebulan untuk menghimbau masyarakat untuk memastikan kompor dan arus listrik  saat  keluar  rumah,  tidak membuang  sembarangan  puntung rokok dan lain sebagainya, selanjutnya  Pemadam  Kebakaran
Kabupaten  Pesisir  Selatan  membuat stiker yang tersebar pada 182 Nagari, Puskesmas,  Masjid  yang  berisikan nomor  yang  bisa  dihubungi,  bahaya dan  cara  memadam  kebakaran secara sederhana.
3. Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten  Pesisir  Selatan  adalah Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko kebakaran dan masih rendahnya  pemahaman  terhadap kesiapsiagaan  dalam  menghadapi kebakaran,  Waktu Tanggap Layanan Kebakaran  Dalam  Realisasi  Target Tersebut  Masih  Belum  Tercapai, Sumber  Daya  Manusia  yang  Belum Memadai,  Sarana  dan  Prasarana yang kurang.
4. Upaya  dalam  Mengatasi  Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Adapun upaya  dalam  mengatasi  kendala tersebut  yaitu  :  Sosialisasi  dan Simulasi  Penanggulangan  Bencana Kebakaran,  Memaksimalkan  Waktu Tanggap  ,pengembangan  sumber daya  manusia  melalui  Pendidikan dan  pelatihan    dan  memaksimalkan waktu yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Badudu,  Jus  dan  Zain,  Sultan  Muhammad,
2001, Kamus  Bahasa  Indonesia Jakarta, Balai Pustaka.
Bogdan,  Tylor,    Lexy  J.  Moleong.  2007. MetodePenelitianKualitiatif. PT.  Remaja Rosda karya, Bandung.
Burhan  Burgin,  2006 ,  Metode  Penelitian Kualitatif , Jakarta: PT Raja Grafindo.
Hadari  Nawawi,  2012. Metode  Research (PenelitianIlmiah). Jakarta. Bumi Aksara.
Hamid  Darmadi,  2014. Metode  Penelitian Pendidikan  dan  Sosial, Bandung  : Alfabeta.
Husni Tamrin, 2013, Hukum Pelayanan Publik
Di Indonesia , Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
Lexi,  Dr.  J.  Moleong,  MA.  2001. Metode Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Moenir, A S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, J akarta, Bumi Aksara.
Moleong, Lexy. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT  Remaja  Rosda  Karya.
Bandung.
Raminto, Atik Septi Winarsih, 2007, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Ratminto, Atik Septi Winarsih, OP.Cit.
Sujardi, 2012, Pengembangan Kinerja Pelayanan  Publik, Bandung,  PT  Refika Aditama.
Sanapiah  Faisal,  2013. Memahami  Penelitian Kualitatif dan kualitatif.
Bandung.Alfabeta.
Usman,  Husaini  &  Purnomo  Setiady  Akbar,
2008, Metodologi  Penelitian  Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Darmawan  Listya  Cahya,  Dwi  Suci  Lestari, Identifikasi Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  Bidang
Penatataan  Ruang  Di  provinsi  Nusa Tenggara Timur, Jurnal Planesa.
Esti Setiawati, Studi Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidkan dasar Di Kabupaten Bantul ,
Jurnal pendidikan Ke-SD-an.
Fitri,  A.,  &  Yuska,  H.  (2021).  Peran  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kecamatan  IV Jurai  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 1 (2), 90-103.