## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (STUDI SENGKETA WAKAF TANAH WAHDAH ISLAMIYAH)
ISSUES AND RESOLUTION OF WAQF DISPUTES ACCORDING TO LAW NO. 41 OF 2004 AND ISLAMIC LAW
(STUDY OF WAQF LAND DISPUTES OF WAHDAH

## ISLAMIYAH)

## Muhammad Taufan Djafry
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id
Askar Patahuddin Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

## Azwar Iskandar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: azwar@stiba.ac.id

## Ambarwati
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ambarwati@stiba.ac.id
Keywords : ABSTRACT Waqf, Dispute, Resolution, Wahdah Islamiyah This research aims to find out: (1) the issue of waqf disputes and their resolution  in  Indonesia  in  the  view  of  the  Law.  No.  41  of  2004  and Islamic law; and (2) the issue of  waqf disputes and their settlement  in Wahdah  Islamiyah.  This  research  is  descriptive-qualitative  research using a juridical-normative approach through field research. The results showed that: (1) the form of land waqf dispute problems in Indonesia, including: (a) issues involving holders of legitimate rights to waqf land; (b) issues related to the reason for rights or proof of acquisition used as a  basis  for  granting  rights;  (c)  errors/misrepresentation  of  rights. Article 62 of Law No. 41 of 2004 on Waqf affirms that the resolution of disputes  is  taken  through  deliberation  for  consensus.  If  dispute resolution  through  deliberation  is  unsuccessful,  the  dispute  can  be resolved through mediation, arbitration, or court. As for the review of Islamic law, the resolution of waqf disputes and other issues in the realm of  Islamic law can be facilitated through litigation and non-litigation. The  existence  of  peace  (al-iṣlah)  and  deliberation  for  consensus  is always  a  priority  and  is  expected  to  solve  problems  without  causing other  problems  (lā  ḍarara  wa  lā  ḍirāra) to  achieve  the  benefit  of  the

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
people in accordance with maqāṣid al-syarī'ah and justice; (2) Wahdah Islamiyah faces several problems of land waqf disputes, such as lack of legal certainty in waqf land  ownership, waqf practice by conventional means,  waqf  land  for  sale,  claims  of  waqf  land  ownership,  and  no checking  the  legality  of  waqf  land.  In  the  settlement  of  land  waqf disputes, Wahdah Islamiyah directs the resolution of  all dispute cases through  two  patterns,  namely  litigation  and  non-litigation  patterns, which are generally done by familial means or consensus deliberation. Kata kunci : ABSTRAK Wakaf, Sengketa, Penyelesaian, Wahdah Islamiyah Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Permasalahan  sengketa wakaf dan penyelesaiannya di Indonesia dalam tinjauan Undang-undang (UU)  No.  41  Tahun  2004  dan  hukum  Islam;  dan  (2)  Permasalahan sengketa  wakaf  dan  penyelesaiannya  di  Wahdah Islamiyah.  Penelitian adalah  penelitian  deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis- normatif  melalui  penelitian  lapangan  ( field  research ).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk permasalahan sengketa wakaf tanah di Indonesia, di antaranya berupa: (a) Menyangkut pemegang hak yang sah atas  tanah  wakaf;  (b)  Terkait  dengan  alasan  hak  atau  bukti  perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak; (c) Kekeliruan/kesalahan pemberian  hak.  Pasal  62  UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf menegaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  perwakafan  ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Adapun dalam tinjauan hukum Islam, resolusi sengketa wakaf dan persoalan lain dapat difasilitasi melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Eksistensi perdamaian ( al-iṣlāḥ ) dan musyawarah untuk mufakat  senantiasa menjadi  prioritas dan  diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  tanpa  memunculkan persoalan  lain  ( lā ḍarara wa lā  ḍirāra )  untuk  mencapai  kemaslahatan umat  sesuai  dengan maqāṣid  al-syarī’ah dan  keadilan;  (2)  Wahdah Islamiyah  menghadapi  beberapa  permasalahan  sengketa  wakaf  tanah, seperti  kurangnya  kepastian  hukum  dalam  kepemilikan  tanah  wakaf, praktek wakaf dengan cara konvensional, tanah wakaf diperjualbelikan, klaim pemilikan tanah wakaf, dan tidak ada pengecekan legalitas tanah wakaf.  Dalam  penyelesaian  sengketa  wakaf  tanah,  Wahdah  Islamiyah mengarahkan  penyelesaian  semua  perkara  sengketa  melalui  dua  pola, yakni  pola litigasi  dan non litigasi, di mana pada umumnya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah mufakat.
Diterima: 2 September 2021; Direvisi : 4 Oktober 2021; Disetujui : 4 Oktober 2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How to cite: Muhammad Taufan Djafry, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, Ambarwati. “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf  Tanah  Wahdah  Islamiyah)”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 2, No.  3 (2021): 396-412. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.402.

## PENDAHULUAN
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  (pihak  yang  mewakafkan  harta  benda miliknya)  untuk  memisahkan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat 1 . Dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakif  sesuai  dengan  fungsinya  dalam  rangka  mewujudkan  potensi  dan  manfaat ekonomis  harta  benda  wakif  untuk  kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum.
Sebelum adanya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (hal yang berkaitan dengan urusan pertanahan) 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan mazhab yang dianut, yaitu Mazhab Syafi’iyah dan adat kebiasaan setempat. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  terakhir  UU  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf,  lahir  untuk  melegalkan  institusi  wakaf  agar  memiliki  kepastian hukum.  Sebelum  berlakunya  UU  tersebut,  masyarakat  Islam  Indonesia  masih menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  keagamaan,  seperti  kebiasaan  melakukan perebutan atau pengambilan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu 3 . Dalam hukum Islam, dasar hukum wakaf adalah:
1. Q.s. Ᾱli Imran/3: 92
اَمَو َنوُّبرُتُ اَّرمِ اوُقرفْنُ ت  َّتََّحَّربِْلااوُلاَنَ ت ْنَل

## مْيرلَع رهرب َهللّا َّنراَف ٍءيَش ْنرم اوُقرفْنُ ت
Terjemahnya:
Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan,  sebelum  kamu  menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui 4 .
Ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  anjuran  untuk  menginfakkan  harta  yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Ihwal menginfakkan harta yang sangat dicintai, maka ia merupakan syarat meraih kebajikan yang hakiki. Iman perlu dibuktikan  dengan  pengorbanan.  Sehingga,  menginfakkan  harta  yang  dicintai membuktikan  bahwa  kecintaan  pada  Allah  dan  agama  melebihi  kecintaan  pada segalanya.
2. Hadis
لإا َتاَم َذرإ : َلاَق َمَّلَسَو رهْيَلَع ُهللّا ىلَص  ربَِنلا رنَع ,ُهْنَع ُهللّا َيرضَر ةَرْ يَرُه  ربَِا ْنَع ُهُلَمَع َعَطَقْ نرا ُناَسْن ْلرعَو ٍةَيرراَج ٍةَقَدَص ْنرم ٍةَث َلََث ْنرم هلاا ُهَل وُعْدَي ٍلحاَص ٍدَلَوَو رهرب ُعَفَ تْ نُ ي ٍم
1 Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam , (Cet. I; Jakarta: Permata Press, 2004), h. 114.
2 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Kamus  Bahasa  Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 19.
3 Mardi  Candra, Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  Serta  Ekonomi  Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 237.
4 Kementrian  Agama  R.I, Al-Qur’ān  dan  Terjemahnya (Jakarta  Selatan:  PT.  Pantja Cemerlang, 2012), h. 62.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Artinya:
Dari  Abi  Hurairah  ra.,  dari  Rasulullah  saw.,  dia  berkata,  “Jika  seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh” 5 .
Sedekah  jariah  dalam  hal  ini  adalah  sedekah  yang  pahalanya  terus  mengalir meski  hanya  sekali  bersedekah  dan  orang  yang  bersedekah  tersebut  sudah meninggal dunia. Sedekah jariah itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan. Hal ini dikuatkan melalui riwayat yang berbunyi:
َمَّلَسَو رهْيَلَع ُهللّا ىَّلَص َّربِهنلا ىَتَأَف ََبِْيَربِ اَضْرَأ َباَصَأ ُهْنَع ُهللّا َيَضَر رباَّطَلخا َنْب َرَمُع ْنَع َي اَهْ يرف ُهُررمأَتْس رب ُرُمَْتَ اَمَف ُهْنرم يردْنرع َسَفْ نَأ ٌّطَق ًلااَم ْبرصُأ َْلَ ََبِْيَربِ اًضْرأ ُتْبَصأ  رهنّإ رهللّا َلوُسَر َيَ َلاَقَ ف ْنرإ َلاَق ,ره
ُعاَبُ ي َلا ُهَّنأ ُرَمُع اَربِ َقَّدَصَتَ ف َلاَق اَربِ َتْقَّدَصَتَو  اَهَلْصأ َتْسَبَح  َتْئرش ثَروُي َلاَو ُبَهوُي َلاَو رفْيَّضْلاَو رلْيربَّسْلا رنْباَو رهْللّا رلْيربَس  رفَِو  رباَقرهرْلا  رفَِو  َبَْرُقْلا  رفَِو رءاَرَقُفْلا  رفِ اَربِ َقَّدَصَتَو ْنَم ىَلَع َحاَنُج َلا
6 ٍلرهوَمَتُم  ْيَْغ ُمرعْطُيَو  رفوُرْعَمْلربِ اَهْ نرم ُلُكَْيَ ْنَأ اَهَ يرلَو Artinya:
Sesungguhnya Umar ra. mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah saw. dan meminta nasehat mengenai tanah itu seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya tidak  pernah  mendapatkan  harta  lebih  baik  dari  tanah  itu.  Apakah  yang engkau  perintahkan  kepada  saya  tentang  tanah  itu?”  Rasulullah  saw. menjawab,  “Jika  engkau  berkenan,  tahanlah  batang  pohonnya  dan bersedekahlah dengan buahnya.” Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar  dengan  buahnya  dan  batang  pohon  itu  tidak  dijual,  dihadiakan  dan diwariskan.  ”Dan  Umar  besedekah  dengannya  kepada  orang-orang  fakir, para  kerabat,  para  budak,  orang-orang  yang  berjuang  di  jalan  Allah, ibnu sabīl ,  dan  para  tamu.  Pengurusnya  boleh  memakan  dari  hasilnya  dengan cara  yang  makruf,  dan  memberikannya  kepada  yang  lain  tanpa  meminta harganya.
Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun wakaf, yaitu:
a. Wakif (orang yang mewakafkan);
b. Mauquf (harta yang diwakafkan);
c. Mauquf ‘alaih (pihak yang dituju dari wakaf tersebut);
d. Sigat (lafal  dari  yang  mewakafkan  atau  pernyataan  atau  ikrar  wakif  sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda) 7 .
5 Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim al-Qusyairi , Sahih Muslim (Cet. VI; Damaskus: al-Maktabah al-Islami, 1987 M/1407 H), h. 264.
6 Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim al-Qusyairi , Sahih Muslim , h. 264.
7 Mardi Candra, Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah , h. 223.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Adapun terkait unsur-unsur wakaf, sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:
a. Wakif;
b. Nāẓir ;
c. Harta benda wakaf;
d. Ikrar wakaf;
e. Harta benda yang diperuntukan;
f. Jangka waktu wakaf 8 .
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  fungsi  wakaf  menjadi  semakin  luas sehingga  timbul  tuntutan  adanya  sebuah  lembaga  yang  mengurus  wakaf  secara khusus. Ketika wakaf dipandang sebagai amal sukarela ( voluntary ) dan memiliki akses terbatas, pengelolaannya diserahkan kepada penerima wakaf ( mauquf ‘alaihi ) atau  kepada  orang  yang  ditunjuk  oleh  pewakaf.  Akan  tetapi,  ketika  akses  wakaf bertambah  luas,  timbul  permasalahan-permasalahan  yang  terkait  dengan penyimpangan  wakaf  dan  berbagai  kendala  dalam  pengelolaannya,  seperti hilangnya  tanah  wakaf,  tanah  wakaf  terjadi  sengketa  di  pengadilan,  tanah  wakaf dimiliki oleh orang yang tidak berhak, dan banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik.
Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga  harus  dirasakan  oleh  umat.  Oleh  karena  itu,  pada  tataran  ideal,  harta  wakaf adalah  tanggung  jawab  kolektif  dalam  menjaga  keberadaannya,  sehingga keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban  dalam  mengurusi  wakaf  meskipun  mayoritas  penduduknya  beragama Islam.  Implikasinya,  banyak  harta-harta  wakaf  yang  kurang  terurus  dan  bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan 9 .
Praktek wakaf di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional dan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya peyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  misalnya  dengan memperjualbelikan benda-benda wakaf. Keadaan ini tentu saja berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf di Indonesia.
Menyadari tentang keadaan ini, para pihak berwenang memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun demkian,  peraturan-peraturan  yang  telah  dikeluarkan  itu  dianggap  masih  belum memadai  dalam  menghadapi  arus  globalisasi  saat  ini,  sehingga  diperlukan peraturan  baru  tentang  wakaf  yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  saat  ini.
8 Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama, Kompilasi  Hukum  Islam ,  h. 116.
9 Upi Komariah, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan, no. 2 (2014): h. 118.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan setitik  harapan bagi  perkembangan  dinamis  wakaf  di  Indonesia.  UU  Nomor  41  Tahun  2004 tersebut  mengamanatkan  pemerintah  untuk  memberikan  pembinaan  terhadap Lembaga  wakaf  di  Indonesia  agar  dapat  berperan  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa  penyelesaian  sengketa  perwakafan  ditempuh  melalui  musyawarah  untuk mencapai  mufakat,  namun  jika  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  yang disebutkan  di  atas  tidak  berhasil  sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi, arbitrasi, atau pengadilan 10 .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  dan  menganalisis bagaimana  jalan  keluar  dalam  menyelesaikan  masalah  persengketaan  tersebut, dengan mengambil studi kasus pada Ormas Wahdah Islamiyah. Ormas ini dipilih sebagai  objek  penelitian  karena  ormas  ini  tercatat  mengelola  harta  wakaf  yang relatif  banyak  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Oleh  karena  itu,  peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  permasalahan  sengketa  wakaf  dan  penyelesaiannya  di  Indonesia dalam tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam?
2. Bagaimana  permasalahan  sengketa  wakaf  dan  penyelesaiannya  di  Wahdah Islamiyah?
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan:
1. Untuk  mengetahui  permasalahan  sengketa  wakaf  dan  penyelesaiannya  di Indonesia dalam tinjauan UU. No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam;
2. Untuk  mengetahui  permasalahan  sengketa  wakaf  dan  penyelesaiannya  di Wahdah Islamiyah;
Beberapa penelitian dan kajian ilmiah terdahulu telah mencoba untuk mengkaji beberapa permasalahan yang terkait dengan hal tersebut. Nur Fadhilah melakukan penelitian  dengan  judul  “Sengketa  Tanah  Wakaf  dan  Strategi  Penyelesaiannya.” Penelitian ini mengkaji faktor-faktor pemicu dan strategi penyelasaian dari konflik sengketa  wakaf,  berdasarkan  teori  resolusi  konflik  Ralf  Dahrendorf  dan  sudut pandang peraturan-peraturan wakaf 11 . Adapun persamaan dengan tulisan ini yakni sama-sama membahas  strategi  penyelesaian  sengketa  wakaf.  Izzati  Rizqi  Annisa mengkaji tentang “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Kecamatan  Genuk”  dalam  rangka  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  mediasi sengketa  tanah  wakaf  dan  faktor-faktor  penghambat  efektivitas  mediasi  dalam
10 Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama ,  Kompilasi  Hukum  Islam ,  h. 132.
11 Nur Fadhila, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya,” h. 71.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kasus tanah wakaf Masjid Baitul Qudus 12 . Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu  penelitian  ini  dilakukan  di  salah  satu  lembaga  yang  ada  di  Makassar  yakni Biro Hukum dan Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah dengan megkaji bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi.
Selanjutnya,  Abdul  Rahman  Praja  Negara  melakukan  kajian  dengan  judul “Implementasi  Perwakafan  Tanah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Ad-Du’a, Bandar Lampung)” dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pelaksanannya terhadap proses wakaf tanah Masjid Ad-Du’a, Bandar  Lampung  dan  untuk  memahami  syarat  dan  tata  cara  perwakafan  tanah menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 13 . Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian di mana penulis mengkaji penyelesaian sengketa  menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan Hukum Islam di Lembaga Wahdah Islamiyah.
Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  penelitian  ini  termasuk  kategori penelitian  deskriptif , yaitu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang bersangkutan 14 . Dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis-normatif  melalui penelitian  lapangan  ( field  research ).  Penelitian  lapangan  yaitu  proses  penelitian yang mempunyai suatu periode yang dilakukan berulang-ulang, sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara cermat dan lengkap, dimulai dengan survey  pendahuluan  untuk  mendeteksi  situasi 15 ,  yaitu  mengenai  penyelesaian sengketa wakaf menurut UU No. 41 tahun 2004 dan hukum Islam pada sengketa wakaf  tanah  Wahdah  Islamiyah.  Sementara  pendekatan  yuridis-normatif  yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini 16 .
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan hasil wawancara pihak yang
12 Izzati  Rizqi  Annisa,  “Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  (Studi Kasus  Tanah  Wakaf  Masjid  Baitul  Qudus  di  Jalan  Gebanganom  Kelurahan  Genuk  Kecamatan Genuk)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 10. 13 Abdul Rahman Praja Negara, “Implementasi Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 4 1 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf  Masjid ad-Du’a Bandar Lampung)”, Skripsi (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), h. 7.
14 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).h.18
15 Farouk Muhammad dan Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), cet. I, (Jakarta: PTIK Pres, 2003), h. 100
16 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  PT  Remaja  Rusdakarya, 2006), h.  114.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bersangkutan  dan  hasil  pengamatan  maupun  pencatatan  yang  sistematis  serta dokumentasi.  Sementara  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya yang terkait dengan objek itu sendiri 17 . Data dikumpulkan menggunakan teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  dalam  bentuk komunikasi  langsung  antara  peneliti  dengan  responden,  dimana  dalam  hal  ini peneliti  mewawancarai  Ketua  Biro  Hukum  Wahdah  Islamiyah  sebagai  informan atau  narasumber.  Sementara  untuk  studi  dokumentasi,  peneliti  menggunakan catatan-catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, buku, peneltian, laporan dan lainnya 51 , yang terkait dengan topik penelitian.
Lokasi Penelitian ini adalah kantor Biro Hukum dan Lembaga Wakaf Wahdah Islamiyah,  yang  berlokasi  di  Jalan  Antang  Raya.  No.  48,  Makassar,  Sulawesi Selatan, Indonesia.

## PEMBAHASAN Permasalahan Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya
Permasalahan  wakaf  telah  muncul  sejak awal  sejarah  Islam.  Permasalahan  ini muncul disebabkan oleh perubahan sosial, pergeseran nilai dan tatanan masyarakat, dan tidak adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa status suatu harta sebagai objek wakaf 18 . Banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti-bukti, sehingga dapat menyebabkan berbagai kendala dalam pengelolaanya, seperti hilangnya tanah wakaf, tanah wakaf terjadi sengketa di Pengadilan, tanah wakaf dimiliki oleh orang yang  tidak  berhak,  dan  banyak  tanah  wakaf  yang  tidak  dikelola  dengan  baik, khususnya tanah-tanah yang memiliki nilai produktif.
Secara  istilah,  “Sengketa”  didefinisikan sebagai  proses  interaksi  antara  dua orang  atau  lebih  atau  kelompok  yang  masing-masing  memperjuangkan kepentingannya  atau  objek  yang  sama,  yaitu  tanah  dan  benda-benda  lain  yang berkaitan  dengan  tanah  seperti  air,  tanaman,  tambang  juga  udara  yang  berada dibatas  tanah  yang  bersangkutan 19 .  Menurut  Rachmadi  Usman,  kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di  antara  kedua  pihak  atau  lebih,  tetapi  keduanya  dapat  dibedakan.  Kata conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik , sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dengan sengketa . Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua  pihak  atau  lebih  dihadapkan  pada  perbedaan  kepentingan,  tidak  akan berkembang  menjadi  sengketa,  apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan  hanya
17 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung : Alfabeta, 2018 ) , h. 37.
18 Ibrahim Siregar, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia”, Jurnal Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam, no. 1 (2012): h. 122.
19 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 23.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memendam  perasaan  tidak  puas  atau  keprihatinannya 20 .  Secara  umum,  ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah, antara lain:
1. Masalah  yang  menyangkut  prioritas  dapat  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan  terhadap  sesuatu  alasan  hak  atau  bukti  perolehan  yang  digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan  pemberian  hak  yang  disebabkan  penerapan  peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial 21 .
Penyebab-penyebab  sengketa  atau  konflik  perwakafan  dapat  diidentifikasi melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf;
2. Tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf;
3. Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf;
4. Wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf baik oleh;
5. Sikap serakah ahli waris;
6. Penyalahgunaan peruntukkan dan fungsi harta benda wakaf oleh nazir 22 .
Sengketa  dapat  timbul  karena  ada  pihak  yang  merasakan  situasi  sosial  dan ekonomi  yang  tidak  adil  atau  hak  dan  kepentingannya  dirugikan.  Beberapa  teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik, yaitu:
1. Teori  hubungan  masyarakat,  menjelaskan  bahwa  sengketa  (konflik) disebabkan  oleh  polarisasi  yang  terus  terjadi,  adanya  ketidakpercayaan  dan rivalitas kelompok dalam masyarakat;
2. Teori negosiasi prinsip, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) terjadi karena posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak;
3. Teori  identitas,  menjelaskan  bahwa  sengketa  (konflik)  terjadi  karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain;
4. Teori  kesalahpahaman,  menjelaskan  bahwa  sengketa  (konflik) terjadi  karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda;
5. Teori transformasi, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) dapat terjadi karena adanya  masalah-masalah  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  yang  mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik;
20 Nur Fadhila, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, Jurnal Syariah dan Hukum, no. 1 (2011): h. 75.
21 Maria Sumardjono SW, Mediasi Sengketa Tanah (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,  2009), h. 61.
22 Izzati  Rizqi  Annisa,  “Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  (Studi Kasus  Tanah  Wakaf  Masjid  Baitul  Qudus  di  Jalan  Gebanganom  Kelurahan  Genuk  Kecamatan Genuk”, Skripsi, h. 29.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
6. Teori kebutuhan manusia, menjelaskan, bahwa sengketa (konflik) dapat terjadi karena  kebutuhan  atau  kepentingan  manusia  tidak  dapat  terpenuhi  atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain 23 .
Hal  pokok  yang  sering  juga  menimbulkan  permasalahan  perwakafan  dalam praktik  adalah  masih  banyaknya  wakaf  tanah  yang  tidak  ditindaklanjuti  dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum,  sehingga  apabila  di  kemudian  hari  terjadi  permasalahan  mengenai kepemilikan  tanah  wakaf,  penyelesaiannya  akan  menemui  kesulitan,  khususnya dalam  hal  pembuktian.  Hal  lain  yang  sering  menimbulkan  permasalahan  dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif  dan  tanah  wakaf  dikuasai  secara  turun  temurun  oleh  nazir  yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.
Dalam  praktik  sering  didengar  dan  dilihat  adanya  tanah  wakaf  yang  diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada  dasarnya  bukanlah  masalah  yang  serius,  karena  apabila  mengacu  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  wakaf  dapat  dilakukan  untuk  waktu tertentu,  sehingga  apabila  waktu  yang  ditentukan  telah  terlampaui,  wakaf dikembalikan  lagi  kepada  ahli  waris  wakif.  Namun,  khusus  untuk  wakaf  tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah  yang  diwakafkan  sehingga  tanah  yang  diwakafkan  tersebut  tidak  dapat diminta kembali.
Selanjutnya, mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh Nazir secara turun temurun dan  penggunaannya  yang  tidak  sesuai  dengan  ikrar  wakaf,  hal  ini  dikarekan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan Nazir beranggapan  bahwa  tanah  tersebut  milik  Nazir  sehingga  penggunaannya  bebas sesuai kepentingan mereka sendiri karena ketidaktahuan ahli waris Nazir.
Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  menegaskan bahwa  penyelesaian  sengketa  perwakafan  ditempuh  melalui  musyawarah  untuk mufakat.  Apabila  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  tidak  berhasil, sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan. Selanjutnya  disebutkan  dalam  penjelasannya,  bahwa  yang  dimaksud  dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  hal  mediasi  tidak  berhasil menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa  tersebut  dapat  dibawa  kepada  badan arbitrase syariah 24 . Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa,  maka  sengketa  tersebut  dapat  dibawa  ke  Pengadilan  Agama  dan/atau Mahkamah Syariah. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir
23 Izzati  Rizqi  Annisa,  “Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  (Studi Kasus  Tanah  Wakaf    Masjid  Baitul  Qudus  di  Jalan  Gebanganom  Kelurahan  Genuk  Kecamatan Genuk”, Skripsi, h. 33.
24 Fungsi ini dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia  (MUI),  yaitu  sebuah  lembaga  arbitrase  yang  berfungsi  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi Syariah di luar peradilan (Lihat: https://basyarnas-mui.com/profile/3/visi-dan-misi).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  dilakukan  apabila  penyelesaian  di  luar  pengadilan  atau  non  litigasi  tidak berhasil menyelesaikan sengketa 25 .
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  sebagaimana  telah  diamandemen  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama antara  orang  orang  yang  beragama  Islam,  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah; dan ekonomi syariah 26 .
Dalam hal ini, peran negara dengan menggunakan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf secara non litigasi adalah  untuk  menjawab tuntutan  akselerasi  dan  dinamika masyarakat  dalam  me- manage konflik  yang  volume  dan  intensitasnya  semakin  kompleks.  Negara memberikan  peluang  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  menyelesaikan sengketa sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki melalui institusi penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri ( folk institution) .
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  peranan  keterlibatan  pemerintah (Kementerian  Agama  Republik  Indonesia)  dalam  melaksanakan  pengelolaaan wakaf di Indonesia, memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan. Hal ini karena prospek perwakafan di Indonesia memiliki peluang yang sangat positif, baik dari segi kualitas maupun dari segi manfaatnya. Wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah saja akan tetapi diharapkan dapat menjadi wakaf produktif yang sangat perlu dikelola dengan cara profesional, sehingga dapat tumbuh menjadi sector real dalam perekonomian umat, masyarakat dan negara.
Adapun dalam tinjauan hukum Islam, resolusi sengketa wakaf dan persoalan lain dalam  ranah  hukum  Islam  dapat  difasilitasi  mealui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi. Eksistensi  perdamaian  ( al-iṣlah )  dan  musyawarah  untuk  mufakat  senantiasa menjadi prioritas. Ketepatan dalam memilih upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf  terutama  melalui  mediasi  diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  tanpa memunculkan  persoalan  lain  ( lā  ḍarara wa  lā  ḍirāra ).  Dinamisasi  hukum  Islam dituntut  melahirkan  berbagai  upaya  solutif  terhadap  segenap  aspek  persoalan kehidupan manusia. Demikian pula terkait praktek perwakafan dan beragam wujud problemnya, menuntut adanya penyelesaian. Semua upaya penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan maqāṣid al- syarī’ah dan mewujudkan hukum yang berkeadilan serta menumbuhkan keadilan hukum di tengah masyarakat. Sebagai langkah antisipatif dan untuk meminimalisir sengketa wakaf, seyogianya dipastikan adanya upaya mediasi yang mengedepankan kebajikan dan gerakan legalisasi, baik aset maupun lembaga/pengelola wakaf 27 . Ketika  terjadi  sengketa  atau  persoalan  (khusus  terkait  dengan  wakaf)  dalam aktivitas  kehidupan  yang  memerlukan  suatu  penyelesaian,  dianjurkan  untuk
25 Nur Fadhila, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, h. 3.
26 Si’ah  Khosiy'ah, wakaf  dan  hibah  perspektif  ulama  fiqh  dan  perkembangannya  di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 82.
27 Moh.  Mahrus,  “Konsep  al-Maslaha  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Wakaf”, Skripsi (Probolinggo: Fak. Tarbiyah IAIN Samarinda Kalimantan Timur, 2007), h. 23.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mencari jalan keluar untuk menemukan solusi yang tepat  dan benar, bisa dengan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang sengketa.

## Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah
Dalam  pengelolaan  tanah  wakaf,  Wahdah  Islamiyah  mengedepankan  asas manajemen  untuk  menghasilkan output yang  baik.  Dengan  mengedepankan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi (pertanggungjawaban yang jelas, terang,  dan  terbuka)  dan  akuntabilitas  (sistematis  di  muka  umum)  serta profesionalitas  dalam  pengelolaannya.  Jika  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas ditinggalkan,  maka  akan  membuka  peluang  terjadinya  penyelewengan  yang menyimpang  dari  tujuan  organisasi  lembaga  Wahdah  Islamiyah.  Dalam  sistem pengelolaannya, diperlukan perencanaan ( planning ), menggerakkan semua potensi ( actuating ) dan pengawasan ( controlling ). Adanya prinsip kebersamaan dan tolong- menolong  serta  nasihat-menasihati  dalam  kebaikan  akan  mengalahkan  segala tindakan ketidakjujuran, manipulasi dan sebagainya 28 . Wahdah Islamiyah selalu berupaya melakukan akselerasi  dalam pembangunan infrastruktur  secara  lebih  baik,  terlebih  dalam  pemanfaatan  tanah  wakaf  yang sifatnya non konvensional. Potensi wakaf menjadi salah satu sumber infrastruktur umat yang masih lemah, namun Wahdah Islamiyah tetap terus memaksimalkan agar dapat terealisasi. Adapun pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh umat dan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Wahdah  Islamyah  dari  wakaf,  di  antaranya adalah pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, kuburan, usaha farmasi, usaha pertanian, sarana olahraga memanah dan berkuda sekaligus ibadah tahunan Idul Fitri dan Idul Adha.
Hal  yang  dilakukan  Wahdah  Islamiyah agar  tanah  wakaf  dapat  meningkatkan produktivitas  umat,  yaitu  dengan  pemberdayaan  tanah  wakaf  dari  bentuk pengelolaan  tradisional  konsumtif  menjadi  profesional  produktif.  Misalnya, pengelolaan tanah wakaf  sebagai sarana dan prasarana  dakwah bagi  para dai dan masyarakat  sekitar,  dimana  lahan  wakaf  yang  tersedia  dikelola  atau  dijadikan tempat  pelatihan  para  dai  dan  bercocok  tanam  yang  dapat  menghasilkan income atau  pendapatan  bagi  dai-dai  tersebut.  Namun  demikian,  dibalik  kesuksesan Wahdah  Islamiyah  dalam  mengelola  harta  wakak  untuk  kebermanfaatan  umat, Wahdah Islamiyah juga menghadapi beberapa sengketa wakaf tanah.
Masalah  sengketa  wakaf  tanah  Wahdah  Islamiyah  muncul  disebabkan  karena kurangnya  kepastian  hukum  dalam  kepemilikan  tanah  wakaf  dan  praktek  wakaf yang  masih  mengadopsi  cara  konvensional  yang  memungkinkan  rentan  terjadi masalah  dan  tidak  sedikit  yang  berakhir  di  pengadilan.  Tanah  yang  telah diwakafkan  juga  telah  diperjualbelikan  oleh  oknum-oknum  perangkat  kelurahan dan oknum perangkat kecamatan. Pada saat Wahdah Islamiyah mengambil alih dan mengelola  tanah  wakaf  tersebut,  beberapa  oknum  masyarakat  datang  dan mengklaim tanah wakaf tersebut sebagai pemilik dengan memperlihatan sertifikat.
28 SA  (33  tahun),  Ketua  Biro  Hukum  dan  Advokasi  Wahdah  Islamiyah  Makassar, Wawancara , Makassar, 31 Mei 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hal ini kemudian menjadi pemicu munculnya sengketa antara Wahdah Islamiyah dan pihak-pihak yang juga memiliki sertifikat pada lahan dan objek yang sama 29 . Selain karena faktor di atas, secara umum penyebab terjadinya sengketa wakaf tanah Wahdah Islamiyah adalah:
1. Tidak diadakannya pengecekan awal pada legalitas tanah wakaf tersebut;
2. Tidak melakukan pelaporan data pada kantor kelurahan dan kecamatan;
3. Tidak melibatkan Tim Hukum pada saat penerimaan tanah wakaf, dimana hal ini  penting  karena  untuk  memberikan  masukan  dan  pertimbangan  sehingga tidak terjadi sengketa lahan wakaf tersebut.
4. Tidak  sampainya  informasi  ke  ahli  waris  dari  pewakaf,  sehingga  tidak mengetahui  adanya  penyerahan  wakaf tanah  milik  orang  tua  mereka  semasa hidupnya.
5. Kelalaian nazir wakaf yang tidak mengarsipkan atau tidak mengambil segera, serta tidak segera melakukan pengalihan legalitas tanah tersebut 30 .
Kendala yang ditemukan dalam perwakafan tanah Wahdah Islamiyah, menurut pandangan  Syamsu  Alam  sebagai  praktisi  hukum,  “Pada  hakikatnya  penuangan perwakafan tanah milik dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka secara yuridis merupakan  realisasi  dari  pengakuan  terhadap  unsur-unsur  yang  bersandar  pada hukum  agama, maka  dapat  disimpulkan bahwa  kendala-kendala  yang  sering  kali ditemukan dilapangan yakni:
1. Masih kurangnya pengurus memahami mengenai pendaftaran tanah wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf;
2. Pewakif  tidak  dapat  menunjukkan  alasan  atas  tanah  yang  diwakafkan,  oleh karena itu BPN tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanah yang diwakafkan. Padahal  tanah  tersebut  sudah  diikrarkan  di  KUA  oleh  pejabat  pembuat  akta ikrar wakaf;
3. Tidak terlepas pula faktor kendala pada personil di KUA dan BPN yang minim. Sehingga,  banyak  tanah  wakaf  tidak  tertangani  di  pengikrarannya  dan pendaftaran tanahnya di BPN.”
Adapun faktor penghambat yang didapatkan dalam perwakafan tanah Wahdah Islamiyah,  faktor  penghambat  proses  pendaftaran  tanah  wakaf  pada  lembaga Wahdah Islamiyah, kurangnya informasi hukum terkait tanah wakaf yang diserah terimakan. Status tanah wakaf yang belum jelas kepemilikannya serta batas-batas tanah wakaf tersebut, yang mengakibatkan pada saat pengembalian batas oleh BPN terjadi kesalahan input data dan adanya perubahan wilayah pada objek tanah wakaf tersebut, perubahan terjadi akibat pemekaran wilayah oleh pemerintahan Gubernur dan  walikota.  Sehingga,  data-data  tanah  wakaf  tersebut  harus  didata  ulang  dan menjadi pencatatan penting pada buku agenda PPAT kecamatan 31 .
Pemberdayaan  dan  pengembangan  wakaf  harus  diarahkan  kepada  wakaf produktif  melalui  manajemen  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  dengan
29 SA, Wawancara , Makassar, 31 Mei 2019.
30 SA, Wawancara , Makassar, 31 Mei 2019.
31 SA, Wawancara , Kantor DPD Makassar, 31 Mei 2019.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menggerakkan  seluruh  potensi  yang  terkait.  Beberapa  langkah  antisipasi  yang diakukan oleh Wahdah Islamiyah terhadap sengketa tanah lembaga, yaitu:
1. Melakukan penguasaan fisik lahan tanah wakaf tersebut, sejak dialihkannya ke lembaga Wahdah Islamiyah.
2. Mematuhi  segala  ketentuan  awal  dari  pewakaf  sesuai  peruntukannya  lahan wakaf tersebut.
3. Mengakomodir  segala  hal  yang  berhubungan  tentang  lahan  wakaf  menuju kepada wakaf yang produktif.
4. Instan melakukan laporan informasi ke kelurahan, kecamatan dan pewakaf. Dalam  proses  penyelesaiaan  sengketa  wakaf  tanah,  menurut  Syamsu  Alam, langkah  Wahdah  Islamiyah  pada  umumnya  telah  sesuai  dengan  kode  etik  para advokat, yaitu wajib mengarahkan penyelesaian semua perkara sengketa pada dua pola, yakni (1) Pola litigasi, yaitu penyelesaian perkara sengketa tanah melalui jalur pengadilan dan penetapan keputusan oleh majelis Hakim, dan (2) Non litigasi, yaitu penyelesaian  perkara  sengketa  tanah  dengan  jalur  musyawarah  mufakat  kedua belah pihak 32 .
Mahkamah  Agung  berusaha  membuat  aturan  agar  perkara  sengketa  wakaf selesai  di  ranah  non  litigasi  dengan  menggunakan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999.  Salah  satunya  yakni  dengan  mengintegrasikan  mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Harapannya, ketika mediasi dalam sengketa wakaf  ini  berhasil  maka  dapat  mengurangi  beban  pengadilan.  Konsep sulḥu 33 (perdamaian)  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  berbagai  kitab  fikih  merupakan satu  dokrin  utama  hukum  Islam  dalam  bidang  muamalah  untuk  menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan conditio sine quo non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.
Adapun  proses  yang  dilakukan  Wahdah  Islamiyah  agar  tanah  wakaf  tersebut secara konstitusional sah di mata hukum, dalam pandangan Syamsu Alam sebagai praktisi hukum dan Ketua Biro Hukum dan Advokasi Wahdah Islamiyah, tentunya mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2004.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitasnya saat ini, beberapa aset  wakaf pada  lingkungan  Wahdah  Islamiyah  masih  dalam  proses  pengelolaan  secara professional dalam rangka memberikan kontribusi dakwah dan berdaya guna untuk peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  Islam  khususnya  dan  umat manusia  pada umumnya. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004
32 SA, Wawancara , Kantor DPD Makassar, 31 Mei 2019.
33 Kata al-sulḥu atau  perdamaian  merupakan  bentuk masdar dari ṣalaḥa,  yaṣliḥu,  ṣalhan ,  yang berarti qaṭ al-munaża’ah atau memutuskan suatu persengkatan atau perselisihan (Lihat: Al- Munjid  fī  al-Lugah  wa  al-A‘lām .Cet.  XXVIII;  Beirut:  Dār  al-Masyriq,  1986).  Sedangkan menurut syara’ adalah  suatu  bentuk  akad  yang  dapat  menyelesaikan  adanya  pertentangan atau perselisihan. (Lihat: Imron Abu Amar, Terjemah Fath Al-Qorib, (Kudus: Menara Kudus, 1983), jilid 1, h.254).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tentang Wakaf, diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek konseptual, namun juga berupaya membuat inovasi dan tindakan kreativitas dalam mengelola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas bagi seluruh umat Islam dan umat manusia.
Mengingat bahwa pelaksanaan wakaf mengandung nuansa ibadah kepada Allah swt.,  maka  pelaksanaannya  tidak  boleh  lepas  dari  tuntunan  yang  digariskan  oleh Rasulullah saw. yaitu menciptakan manajemen yang baik guna kemaslahatan umat, melalui tertib administrasi dalam pengelolaan tanah wakaf, penguasaan fisik/objek wakaf,  dan  legalitas  tanah  wakaf.  Profesionalitas  kerja,  ketelitian,  amanah  dan bertanggung  jawab  sangat  penting  dimiliki  bagi  pengurus-pengurus  yang ditempatkan  pada  bidang  wakaf.  Menerima  tanah  wakaf  tanpa  kepedulian  aspek hukum  yang  bisa  terjadi,  akan  dapat  berakibat  buruk  bagi  lembaga  Wahdah Islamiyah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan,  dapat  disimpukan  beberapa  hal  sebagai berikut:
Pertama ,  permasalahan  dari  suatu  sengketa  wakaf  tanah  di  Indonesia,  di antaranya: (a) Masalah yang menyangkut pemegang hak yang sah atas tanah wakaf; (b) Masalah terkait dengan alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar  pemberian  hak;  (c)  Kekeliruan/kesalahan  pemberian  hak  yang  disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar; (d) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial. Selain itu, permasalahan perwakafan dalam praktik  juga  berupa  masih  banyaknya  wakaf  tanah  yang  tidak  ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, banyak pelaksanaan wakaf yang dilakukan secara  agamis  atau  mendasarkan  pada  rasa  saling  percaya,  dimintanya  kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh nazir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Pasal 62 Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Dalam  wakaf  ditegaskan  bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Adapun dalam tinjauan hukum Islam, resolusi sengketa wakaf dan persoalan lain dalam  ranah  hukum  Islam  dapat  difasilitasi  mealui  jalur  litigasi  dan  non-litigasi. Eksistensi  perdamaian  ( al-iṣlah )  dan  musyawarah  untuk  mufakat  senantiasa menjadi prioritas. Ketepatan dalam memilih upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf  terutama  melalui  mediasi  diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  tanpa memunculkan persoalan lain ( lā ḍarara wa lā ḍirāra ). Semua upaya penyelesaian sengketa  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai  kemaslahatan  umat  sesuai  dengan maqāṣid  al-syarī’ah dan  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  serta menumbuhkan keadilan hukum di tengah masyarakat.
Kedua ,  dibalik  kesuksesan  Wahdah  Islamiyah  dalam  mengelola  harta  wakat untuk  kebermanfaatan  umat,  Wahdah  Islamiyah  juga  menghadapi  beberapa sengketa  wakaf  tanah,  seperti    kurangnya  kepastian  hukum  dalam  kepemilikan tanah wakaf dan praktek wakaf yang masih mengadopsi cara konvensional, tanah

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  telah  diwakafkan  diperjualbelikan  oleh  oknum-oknum  perangkat  kelurahan dan kecamatan, beberapa oknum masyarakat datang dan mengklaim tanah wakaf tersebut sebagai pemilik dengan memperlihatan sertifikat, dan tidak diadakannya pengecekan awal pada legalitas tanah wakaf tersebut. Dalam penyelesaian sengketa wakaf  tanah,  Wahdah  Islamiyah  mengarahkan  penyelesaian  semua  perkara sengketa  melalui  dua  pola,  yakni:  (a)  Pola  litigasi,  yaitu  penyelesaian  perkara sengketa  tanah  melalui  jalur  pengadilan  dan  penetapan  keputusan  oleh  majelis hakim; dan (b) Non litigasi, yaitu penyelesaian perkara sengketa tanah dengan jalur musyawarah mufakat kedua belah pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa wakaf pada  lembaga  Wahdah  Islamiyah  dengan  berdasar  pada  hukum  Islam  pada umumnya  dilakukan  dengan  cara  kekeluargaan  atau  musyawarah  mufakat,  agar kedua bela pihak melakukan perdamaian di luar pengadilan dan tanpa melibatkan hakim. Pola Penyelesaian dengan cara musyawarah disyariatkan dalam Islam dalam hal apapun itu selama itu tidak melanggar syariat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qusyairi, Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim. Sahih Muslim. Cet. VI; Damaskus: al-Maktabah al-Islami, 1987 M.
Amar, Imron Abu. Terjemah Fath Al-Qorib. Jilid 1; Kudus: Menara Kudus, 1983. Annisa,  Izzati  Rizqi.  “Efektivitas  Mediasi  dalam  Penyelesain  Sengketa  Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus)”. Skripsi, Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
Basyarnas-MUI. Visi  dan  Misi. https://basyarnas-mui.com/profile/3/visi-dan-misi (Diakses tanggal 11 Oktober 2021).
Candra,  Mardi. Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  serta  Ekonomi Ekonomi Syariah . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama, Kompilasi  Hukum Islam , Cet. I; Jakarta: Permata Press, 2004.
Djaalil, dan Farouk Muhammad. Metodologi Penelitian Sosial. Bunga Rampai. Cet.
I; Jakarta: PTIK Pres, 2003.
Fadhilah,  Nur. “Sengketa  Tanah  Wakaf  dan  Strategi  Penyelesaiannya”, Jurnal Syariah dan Hukum, no. 1. 2011.
Kementrian  Agama  RI. Al-qur’an  dan  Terjemahan. Jakarta  Selatan:  PT.  Pantja Cemerlang, 2012.
Khosiy'ah, Si’ah. Wakaf dan Hibah Perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Komariah,  Upi.  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  di  Pengadilan  Agama”,  Jurnal Hukum dan Peradilan, no. 2. 2014.
Louis, Ma’lūf. Al-Munjid fī al-Lugah wa al-A‘lām . Cet. XXVIII; Beirut: Dār al- Masyriq, 1986.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 396-412 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Mahrus,  Moh.  “Konsep  al-Maslaha  Dalam  Penyelesaian  Sengketa”. Skripsi . Probolinggo: Fak. Tarbiyah IAIN Samarinda Kalimantan Timur, 2007.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Peneitian  Kualitatif.  Bandung :  PT.  Remaja Rusdakarya, 2006.
Negara, Abdul Rahman Praja. “Implementasi Perwakafan Tanah menurut Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf  Masjid  ad-Du’a  Lampung)”. Skripsi. Lampung:  Fak.  Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI. Kamus  bahasa indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah . Jakarta: Prenada Media, 2005.
Siregar, Ibrahim. “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia” , Jurnal Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. No. 1. 2012.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2018. Sumardjono, Maria SW. Mediasi Sengketa Tanah . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
Suryabrata, Sumardi. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.