## TRANSPARANSI PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE BOLANGO
Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga
STIA Bina Taruna Gorontalo maryamdpoma@gmail.com 1 & bukujurnalstia@binataruna.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi  pelaksanaan  program Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone  Bolango. Metode  penelitian  menggunakan  jenis  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  kepada  sejumlah informan,  observasi  dan  pencatatan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa,  fokus  pertanggungjawaban  dalam pelaksanaan  program  KUBE  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  belum  adanya pertanggungjawaban  yang  dilakukan  secara  terbuka  kepada  masyarakat.  Fokus komunikasi publik dalam pelaksanaan program KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari  masih  banyaknya  masyarakat  ataupun  kelompok  masyarakat  yang  tidak  tahu tentang  KUBE.  Fokus  keterbukaan  informasi  dalam  pelaksanaan  program  KUBE belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota kelompok yang belum paham  secara  tuntas  terkait  dengan  program  KUBE.  Fokus  kemudahan  akses informasi  dalam  pelaksanaan  program  KUBE  belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari ketiadaan  wadah  atau  akses  bagi  masyarakat  sebagai  tempat  aduan  terkait  dengan pelaksanaan program KUBE.
Disarankan, perlu adanya bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango terkait dengan capain atau hasil pelaksanaan program KUBE. Perlunya meningkatkan  intensitas  komunikasi  atau  sosialisasi  secara  menyeluh  dan  langsung kepada  kelompok  sasaran  terkait  dengan  program  KUBE.  Perlunya  menerapkan Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik dengan  menyiapkan  situs  data  yang  bisa  diakses  oleh  masyarakat  secara  mudah, kapan dan dimanapun. Perlunya membentuk dan menyiapkan satu wadah khusus bagi peserta kelompon Kube sebagai tempat aduan dalam pelaksanaan program KUBE.
Kata Kunci: Transparansi, Kelompok Usaha Bersama

## PENDAHULUAN
Hakekat  pembangunan  adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Hal  tersebut  diperjelas dalam  pembukaan  UUD  1945  bahwa tujuan  kemerdekaan  yaitu  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga, Transparansi ....
nasional  diharapkan  mampu  menuju pada  keseimbangan,  keserasian,  dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.  Kemiskinan  merupakan salah  satu  dampak  negatif  dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan  yang  cukup  kompleks membutuhkan  perubahan  semua  pihak secara  bersama  dan  terkoordinasi. Secara  umum,  kemiskinan  adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan  seseorang  atau  kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Angka statistik memberikan informasi bahwa masih banyak jumlah penduduk  miskin,  dimana  hal  tersebut bersifat dinamis dengan melihat kondisi  perekonomian  nasional  yang belum stabil. Sebagai  contoh,  Propinsi Gorontalo yang telah banyak mengadakan kegiatan sebagai penanggulangan  kemiskinan,  namun faktanya  masih banyak  dijumpai keluarga  yang  berada  di  bawah  garis kemiskinan.  Menurut  Data  Badan Pusat  Statistik  Indonesia  tahun  2016 pengangguran  dan  kemiskinan  hingga saat  ini  masih  merupakan  masalah besar  Bangsa  Indonesia  yang  belum bisa terpecahkan. Strategi dalam pengentasan kemiskinan banyak ditawarkan  untuk  mengatasi  persoalan kemiskinan, seperti penyediaan lapangan kerja dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak lepas  dari  konteks  pembangunan masyarakat.  Pembangunan  masyarakat mengandung  arti  sebagai  usaha  sadar, sistematis, dan terarah yang
diselenggarakan  oleh,  dari  dan  untuk masyarakat  bertujuan  mengubah  taraf kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Strategi pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas masyarakat melalui pembedayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yaitu proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan baik secara individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya dan kemampuan  yang  terdapat  dalam  diri individu  dan  kelompok  masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat diharapkan dapat menunjang penanggulangan kemiskinan  sehingga  dapat  dapat berjalan lebih efektif. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Manusia  mempunyai  peran  sebagai pelaku sekaligus sasaran
pembangunan. Pemberdayaan dan pembangunan  memiliki  kaitan  yang erat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan  bentuk  kemandirian  dalam mengatasi permasalahan mereka
melalui kreatifitas untuk meningkatkan kualitas  hidup.  Upaya  peningkatan kualitas hidup diperlukan agar masyarakat  memiliki  pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  untuk  keluar dari permasalahan mereka. Arah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga, Transparansi ....
pembangunan  masyarakat  desa  yang paling efektif dan tepat untuk mencapai  tujuan  adalah  program  yang melibatkan atau memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan  sehingga  terlibat  dalam proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi.  Arah  tersebut  hendaknya disesuaikan  dengan  potensi  yang dimiliki,  sehingga  akan  tepat  sasaran dan pembangunan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Pembangunan masyarakat  merupakan  suatu  proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan pemberdayaan masyarakat  yang  berpengaruh  dengan melibatkan seluruh aspek pembangunan serta menggunakan kemitraan  untuk  membuka  akses dalam menciptakan keberdayaan masyarakat  yang  serasi,  selaras  dan seimbang. Pelaksanaan program penanggulangan  kemiskinan  melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan  secara  berkelompok.  Salah satu penanggulangan kemiskinan berbasis  program  kelompok  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah dengan menciptakan program Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE). Program  ini  merupakan  gagasan  yang dapat  memberikan pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan  kualitas  hidup  anggota. Program KUBE dilaksanakan langsung  oleh  masyarakat  dengan pedoman dari pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui program
keterampilan menciptakan sebuah usaha.  Program  KUBE  merupakan salah  satu  solusi  untuk  mengurangi pengangguran  di  pedesaan,  sebagai peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia, serta menekan masalah sosial dengan  mengoptimalkan  potensi  yang ada ( Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia.  Nomor  25  Tahun 2015). Salah satu tujuan program KUBE adalah membantu memberdayakan  masyarakat,  terutama masyarakat miskin yang perlu disejahterakan. Namun demikian,
dalam pelaksanaannya, program KUBE  belum  sepenuhnya  berhasil direalisasikan  di  seluruh  Indonesia. Masih  banyak  ditemukan  kendala  di lapangan  khususnya  dari  pemerintah daerah  atau  dinas  terkait  sebagai penyelenggara program KUBE.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone Bolango merupakan salah satu instansi yang  dipercaya  untuk  melaksanakan program  KUBE di  wilayah Kabupaten Bone  Bolango.  Kehadiran  program KUBE sendiri bersamaan dengan awal terbentuknya
Kabupaten Bone
Bolango  yakni  pada  tahun  2003  dan hingga saat ini jumlah KUBE yang ada di  Kabupaten  Bone  Bolango  sebanyak 239  kelompok  dengan  jumlah  anggota perkelompok  sebanyak  10  orang. Secara  umum  bantuan  yang  diberikan dari  program  KUBE  adalah  dalam bentuk  uang  dengan  kisaran  20  juta perkelompok.
Dalam  pelaksanaannya,  program KUBE  di  wilayah  Kabupaten  Bone
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga, Transparansi ....
Bolango  belum  sepenuhnya  berhasil. Salah  satu  kendala  yang  dihadapi adalah terkait dengan keterbukaan atau transparansi  program.  Transparansi merupakan  prinsip  yang  menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil  yang  dicapai.  Pada  hakikatnya, prinsip  transparansi  memiliki  dua aspek  yaitu  aspek  komunikasi  publik oleh  pemerintah  dan  hak  masyarakat terhadap askes informasi. Sejauh ini transparansi pelaksanaan  program  KUBE  oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango dilihat  dari  aspek  transparansi  belum optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  tidak adanya  bentuk  pertanggungjawaban secara  terbuka  yang  dilakukan  oleh pihak Dinas  Sosial  kepada masyarakat atas capaian dari pelaksanaan program
KUBE.  Kurangnya  komunikasi  publik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara  yakni  Dinas  Sosial Kabupaten  Bone  Bolango  dalam  hal ini kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara  menyeluruh  dan  terperinci kesegala  lapisan  masyarakat  sehingga banyak  dari  masyarakat  luas  yang belum  memahami  secara  baik  tentang program  KUBE.  Kurang  terbukanya pihak  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone Bolango  dalam  memberikan  ruang kepada masyarakat sehingga informasi secara jelas terkait dengan pelaksanaan program  tersebut  kurang  mampu diserap  dengan  baik  oleh  kelompok penerima  bantuan  sehingga  banyak
kelompok yang kurang mampu memenuhi  target  ataupun  sasaran  dari program  KUBE.  Terakhir  adalah minimnya  akses  bagi  masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  terkait pelaksanaan  program  KUBE.  Hal  ini terlihat  dari  ketiadaan  fasilitas  yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone  Bolango  sebagai  wadah  bagi masyarakat ataupun kelompok penerima  bantuan  untuk  mengadukan permasalahan yang ada.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  rumusan  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi  Pelaksanaan  Program Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone Bolango?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi pelaksanaan program KUBE  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Bone Bolango.

## Manfaat Penelitian
1. Secara  teoritis,  untuk  menambah pengetahuan  dan  kajian  baru  dalam pengembangan  ilmu  Administrasi Publik dan merangsang dilakukannya penelitian selanjutnya.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
2. Secara  praktis,  sebagai  masukan bagi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone Bolango  agar  transparansi  dalam pelaksanaan program KUBE.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari informan yang diwawancarai. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan  untuk  mengggambarkan,
meringkaskan berbagai kondisi, situasi dan  fenomena  realitas  sosial  yang  ada di  masyarakat  yang  menjadi  obyek penelitian (Bungin, 2007).

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  adalah  (a) Pertanggungjawaban  terbuka,  dimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  bentuk  pertanggungjawaban oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone Bolango yang dilakukan secara terbuka  terkait  dengan  pelaksanaan program  KUBE;  (b)  Komunikasi Publik,  dimana  yang  dimaksudkan dalam  penelitian  ini  adalah  bentuk komunikasi  Dinas  Sosial  Kabupaten Bone  Bolango  kepada  masyarakat Kabupaten  Bone  Bolango  di  dalam memasyarakatkan program  KUBE;  (c) Keterbukaan  Informasi,  dimana  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  penyediaan  ruang  terbuka  bagi masyarakat  atau  kelompok  penerima bantuan  dalam  memperoleh  informasi
terkait  dengan  pelaksanaan  program KUBE;  dan  (d)  Kemudahan  akses informasi,  dimana  yang  dimaksudkan dalam  penelitian  ini  adalah  adanya akses  yang  mudah  bagi  kelompok penerima  bantuan  dalam  memperoleh informasi  terkait  dengan  pelaksanaan program KUBE.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut uraian pembahasan terkait dengan transparansi pelaksanaan  program  KUBE  oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango,  dengan  fokus  penelitian; pertanggungjawaban, komunikasi
publik,  keterbukaan  informasi  dan kemudahan akses informasi.
1. Pertanggungjawaban
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan
pertanggungjawaban  adalah  bentuk pertanggungjawaban  oleh  Dinas Sosial  Kabupaten  Bone  Bolango yang  dilakukan  secara  terbuka terkait dengan pelaksanaan program KUBE.
Hasil  penelitian  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  transparansi pelaksanaan  program  KUBE  oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone
Bolango, dengan fokus pertanggungjawaban belum optimal.
Hal ini terlihat dari bentuk pertanggungjawaban yang
dilakukan  secara down-up (bawah ke atas) melalui pembuatan laporan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga, Transparansi ....
yang  berisikan  materi  pelaksanaan program KUBE, namun di lain sisi, belum ada pertanggungjawaban yang  dilakukan  secara  terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bone Bolango mulai hasil verifikasi,  seleksi  hingga  capaian dari program KUBE. 2. Komunikasi
Dalam penelitian ini, yang dimaksud  dengan  adalah  kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Bone Bolango di dalam memasyarakatkan  program  KUBE. Hasil  penelitian  dan  analisis,  maka dapat disimpulkan bahwa transparansi  pelaksanaan  program KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten  Bone  Bolango,  dengan fokus  komunikasi  publik  belum optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  masih banyaknya masyarakat ataupun kelompok  masyarakat  yang  ada  di Kabupaten  Bone  Bolango  yang belum  tersentuh  oleh  program KUBE bahkan masih ada sebahagian  masyarakat  yang  sama sekali  tidak  tahu  akan  adanya program  pemerintah  yang  bernama KUBE.
3. Keterbukaan Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah  penyediaan  ruang  terbuka bagi  masyarakat  atau  kelompok penerima bantuan dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program KUBE. Hasil  penelitian  dan  analisis,  maka dapat disimpulkan bahwa transparansi  pelaksanaan  program KUBE oleh Dinas
Sosial Kabupaten  Bone  Bolango,  dengan fokus  keterbukaan  informasi  belum optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  masih banyaknya  anggota  kelompok  yang belum  paham  secara  tuntas  terkait dengan  program  KUBE  sehingga timbul  kekhawatiran  dari  anggota kelompok khususnya terkait dengan dampak pengelolaan dana bantuan.
4. Kemudahan
Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kemudahan adalah  akses  yang  mudah  bagi kelompok  penerima  bantuan  dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan program KUBE. Hasil  penelitian  dan  analisis,  maka dapat disimpulkan bahwa transparansi  pelaksanaan  program KUBE oleh Dinas
Sosial Kabupaten  Bone  Bolango,  dengan fokus  kemudahan  akses  informasi belum  optimal.  Hal  ini  terlihat  dari ketiadaan  wadah  atau  akses  bagi masyarakat  sebagai  tempat  aduan terkait dengan pelaksanaan program KUBE. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, transparansi pelaksanaan  program  KUBE  oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango belum  optimal.  Hal  tersebut  terlihat dari masih belum adanya pertanggungjawaban  yang  dilakukan secara  terbuka  kepada  masyarakat Kabupaten  Bone  Bolango,  masih
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Maryam D. Poma & Anggriani N. Mbuinga, Transparansi ....
minimnya  kegiatan  sosialisasi  dalam memasyarakatkan  program  KUBE, masih  banyaknya  anggota  kelompok yang  belum  paham  secara  tuntas terkait  dengan  program  KUBE  dan ketiadaan  wadah  atau  akses  bagi masyarakat  sebagai  tempat  aduan terkait  dengan  pelaksanaan  program KUBE.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  maka  disimpulkan bahwa  (1)  Transparansi  pelaksanaan program  KUBE  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten  Bone  Bolango,  dengan fokus pertanggungjawaban belum optimal.  Hal  ini  terlihat  dari  belum adanya pertanggungjawaban yang dilakukan  secara  terbuka  kepada masyarakat  Kabupaten  Bone  Bolango mulai  hasil  verifikasi,  seleksi  hingga capaian  dari  program  KUBE;  (2) Transparansi pelaksanaan  program KUBE  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus komunikasi publik belum optimal. Hal ini  terlihat  dari  masih  banyaknya masyarakat ataupun kelompok masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Bone  Bolango  yang  belum  tersentuh oleh  program  KUBE  bahkan  masih ada sebahagian masyarakat  yang sama sekali tidak tahu akan adanya program pemerintah  yang  bernama  KUBE;  (3) Transparansi  pelaksanaan  program KUBE  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Bone Bolango, dengan fokus keterbukaan  informasi  belum  optimal.
Hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya anggota  kelompok  yang  belum  paham
secara  tuntas  terkait  dengan  program KUBE  sehingga  timbul  kekhawatiran dari  anggota  kelompok  khususnya terkait  dengan  dampak  pengelolaan dana bantuan; (4) Transparansi pelaksanaan  program  KUBE  oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango,  dengan  fokus  kemudahan akses informasi belum optimal. Hal ini terlihat  dari  ketiadaan  wadah  atau akses  bagi  masyarakat  sebagai  tempat aduan  terkait  dengan  pelaksanaan program KUBE.

## SARAN
Adapun  saran  dalam  penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Perlu adanya  bentuk  pertanggungjawaban kepada  masyarakat  Kabupaten  Bone Bolango  terkait  dengan  capain  atau hasil  pelaksanaan  program  KUBE;  (2) Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi  atau  sosialisasi  secara menyeluh dan langsung kepada kelompok  sasaran  terkait  dengan program KUBE; (3)
Perlunya menerapkan  Undang-undang  Nomor 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  dengan  menyiapkan situs  data  yang  bisa  diakses  oleh masyarakat  secara  mudah,  kapan  dan dimanapun;  (4)  Perlunya  membentuk dan  menyiapkan  satu  wadah  khusus bagi  peserta  kelompon  Kube  sebagai tempat  aduan  dalam  pelaksanaan program  KUBE;  dan  (5)  Perlunya melaksanakan  program  KUBE  secara transparan  dengan  mengoptimalkan bentuk
pertanggungjawaban, komunikasi
publik, keterbukaan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
informasi dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Albrow,  2010. Birokrasi, (Cetakan Ketiga) Tiara Wacana, Yogyakarta Arikunto, Suharsimi 2009. Manajemen Pendidikan .Yogyakarta:  Aditya Media. Bungin,  Burhan.  2015.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Depok:
Rajagrafindo. Danim,  Sudarwan.  (2011). Pengantar Studi Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara Dimock  &  Fox,  2007. Administrasi
Negara  Jilid  1  dan  2 .  Rieneka
Cipta. Jakarta Dunn,  W.  N.  (2009). Public  Policy Analysis: An Introduction .
Englewood  Cliffs,  N.J:  Prentice Hall. Gie,  The  Liang  2010. Administrasi Perkantoran . Yokyakarta: Modern Liberty Guntur, Setiawan , 2010. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan . Bandung: Remaja Rosdakarya offset. Hasan  Shadily.  2007. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai
Pustaka. Ibrahim,  Amin.  2008. Teori  dan Konsep  Pelayanan  Publik  Serta Implementasinya . Bandung: Mandar Maju. Ismani, 2009. Debirokrasi dan Deregulasi . Jakarta: Obor.
LAN, 2008. Standar Pelayanan Publik . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara . Kadarwati , 2008. Administrasi Negara Pembangunan .  Jakarta:  Karunia LP3ES. Keban,  Jeremias  T.2008. Enama dimensi  Strategi  Administrasi Publik,  Konsep,  Teori  dan  Isu. Yogyakarta: Gava Media. Kurniawan,  Luthfi  J.  Mokhamad Najih. 2008. Paradigma Kebijakan  Pelayanan  Publik . Malang: Trans Publishing Kusdi,  2009, Transformasi  Pelayanan Publik. Pembaruan, Yogyakarta.
Marzuki,  2012. Metodologi  Riset, Yogyakarta: Ekonisia Moleong,  Jexy  J.,  2007. Metodologi
Penelitian  Kualitatif .    Bandung: Rosda. Nurdin Usman, 2009. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada. Pasolong, Harbani. 2011. Teori
Administrasi  Publik.  Bandung: Alfabeta.
Rosenbloom,  David  H,  2008. Public Administration; understanding Management,  Politics,  and  Law in  the  Public  Sector .  6 th edition. Mc  Graw  Hill  International Edition. New York Santoso,  Pandji.,  2008,  “ Administrasi
Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance” ,
Cet.Pertama,
Bandung: PT.Refika Aditama Santoso,  2009. Birokrasi  Terhadap Peningkatan  Pelayanan  Publik
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume V Nomor 1 Juni 2018
Di  Era  Otonomi .  Bandung:  PT.
Refika Aditama.
Sri  Yuliani,  2009. Pengantar  Ilmu
Administrasi  Negara .  Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret,
Sugiyono,  2013, Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sulistiyani Ambar Teguh, 2011 . Manajemen  dan  Sumber  Daya
Manusia:  Konsep  Teori  dan.
Pengembangan Dalam Konteks
Organisasi Publik . Yogyakarta:
Graha Ilmu. Tangkilisan,  Hersel  Nogi  S.  (2008). Kebijakan Publik yang Membumi .  Yogyakarta:  YPAPI dan Lukman Offset.
Ulbert  Silalahi,  2011. Pengantar  Ilmu administrasi. Bandung:  Sinar Baru.
Wibawa,  S.  (2007). Kebijakan  Publik .
Jakarta: Intermedia.
Winarno,  Budi.  (2007). Kebijakan
Publik:  Teori  dan  Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
Dokumen Lain:

## UUD 1945 Negara Kesatuan Repubilk Indonesia
Peraturan Menteri  Sosial  Republik Indonesia.  Nomor  25  Tahun 2015. Tentang. Kelompok  Usaha Bersama.