History: Received  : 25 Febuari 2024 Revised  : 10 Maret 2024 Accepted  : 29 Maret 2024 Published : 27 April 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 639 - 651 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4225

## URGENSI PERATURAN DAN DAMPAK DARI BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR (SUAP DI SEKTOR SWASTA) DI INDONESIA
Mazmur Apostolos Simbolon 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: mazmurcriztian10@gmail.com 1)

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini  ialah untuk  melakukan studi doktrinal yang kiranya  dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan reformulasi aturan tindak pidana korupsi di sektor swasta dimasa akan datang, dan melakukan penelitan agar dimasa akan datang suap disektor swasta akan dapat diadili dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini juga menjelaskan dampak yang terjadi dari korupsi di sektor swasta, dan  melakukan  sekilas  terkait  perbandingan  peraturan  mengenai  korupsi  disektor  swasta  antara Indonesia, Inggris, Jerman, Austria dan Singapura. Metode penelitian ini ialah yuridis doktrinal. Dalam penelitian  ini  juga  sedikit  mengaitkan  dengan  aturan  UNCAC  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia, korupsi swasta di Indonesia dapat dikatakan dalam posisi NonMandatory.

## Kata Kunci: Bribery In The Private Sektor, Korupsi, Tindak Pidana

## Abstract
The  objective  of  this  research  is  to  conduct  a  doctrinal  study  that  can  serve  as  a  foundation  for  reformulating regulations on corruption crimes in the private sector in the future. The study aims to ensure that, in the future, bribery in the private sector will be prosecutable as a corruption offense. This research also elaborates on the impacts of corruption in the private sector and briefly compares regulations on private sector corruption among Indonesia, England,  Germany,  Austria,  and  Singapore.  The  research  method  employed  is  a  juridical  doctrinal  approach. Additionally, this study is somewhat related to the UNCAC regulations ratified by Indonesia, placing private sector corruption in Indonesia in a Non-Mandatory position.
Keyword: Bribery in the Private Sector, Corruption, Criminal Act

## PENDAHULUAN
Pelaku  korupsi  banyak  dilakukan  oleh  para  aparat  hukum  dan  pihak  swasta, berdasarkan data laporan tren tindap pidana korupsi oleh ICW pada tahun 2022, dari yang  tertinggi  dan  terendah,  pada  tahun  2022  pelaku  swasta  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  menduduki  peringkat  2  (dua)  yaitu  berjumlah  319  orang,  dengan presentasi 22,85% (Herlambang, Fernando, and Rahmasari 2022). Berdasarkan data ini, maka  perlu  solusi  untuk  menangani  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta,  baik mereformulasi aturan atau adanya memasukkan pasal korupsi di sektor swasta dalam rancangan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  di  masa  akan  datang.  Untuk  itu
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
diperlukan  kebijakan  hukum  pidana  dengan  melakukan  revisi  substansi  peraturan, terutama  dalam  konteks  perluasan  norma  terkait  penyuapan  dan  unsur  perbuatan tindak  pidana  korupsi  di  sektor  swasta.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  perluasan  subjek hukum serta penyesuaian dalam pemberian ancaman pidana pada penyuapan aktif dan pasif.  Semua  aspek  ini  dapat  diatur  secara  komprehensif  dalam  satu  peraturan perundang-undangan  tunggal,  yakni  melalui  penyempurnaan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Langkah-langkah  ini  senantiasa  mengacu  pada  teori  kriminalisasi  yang  mengubah perilaku  yang  sebelumnya  tidak  dianggap  tindak  pidana  menjadi  perbuatan  pidana, seiring  dengan  pandangan  bahwa  perilaku  tersebut  dianggap  tidak  terpuji  dan memerlukan  sanksi  pidana.  Semua  perubahan  ini  perlu  dilakukan  dengan mempertimbangkan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan tujuan utama untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian, reformasi  hukum  pidana  diharapkan  dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks suap di sektor swasta, guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berintegritas.
Pengaturan mengenai “Tindak Pidana Korupsi” di Indonesia masih hanya mengatur tentang  praktek  korupsi  yang  ada  dalam  sector  public  (pemerintah),  yang  membuat adanya  kerugian  keuangan  negara  dan  kerugian  perekonomian  negara  (Saputro  and Chandra  2021).  Kegiatan  Korupsi  disektor  swasta  menjadi  permasalahan  dinegara Indonesia,  kegiatan  korupsi  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  pada  “Keuangan Negara  dan  Perekonomian  Negara”  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang -Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  nyatanya kegiatan  dari  korupsi  ini  berdampak  bagi  masyarakat,  salah  satu  contohnya  ialah memperlambat  kemajuan  perekonomian  masyarakat.  Kegiatan  suap  disektor  swasta, sampai  saat  ini  belum  ada  perubahan  pengaturannya,  sehingga  kegiatan  korupsi disektor swasta ini, seringkali tidak tercium Oleh Pengekak Hukum, sehingga tak jarang, bahwa apabila terdapat suatu kasus praktek korupsi di “Sektor Swasta” peraturan Yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, namun  peraturan  tersebut  jarang  sekali  digunakan  oleh  penegak  hukum,  untuk  itu seharusnya Indonesia juga mengatur tentang “Suap di Sektor Swasta” menjadi suatu “ Tindak Pidana Korupsi”. Kurangnya pengaturan “Suap di Sektor Swasta” sebagai suatu tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  membuat  kegiatan  suap  tersebut  menjadi  banyak terjadi dan merugikan masyarakat.
Peraturan “Suap di Sektor Swasta” sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi telah diatur dibeberapa negara, seperti Perancis dan Belanda. Pengaturan suap disektor swasta atau yang dikenal dengan Bribery In The Private Sector , telah dituangkan (diatur) pada peraturan  Internasional  yaitu  “ United  Nations  Convention  Againts  Corruption  (UNCAC” yang tertuan dalam pasal 21 yaitu “ Each State Party shall consider adopting such legislative
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
and  other  measurs  as  may  be  necessary  to  establish  as  criminal  offences,  when  committed intentionally in the course of Economic, Financial, or Commercial Activities:
a. The  promise,  Offering  or  Giving,  Directly  or  Indirectly,  of  an  Undue  advantage  to  any person  who  directs  or  works,  in  any  capacity,  for  a  private  sector  entity,  for  the  person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.
b. The solicitation or acceptance, Direcly or Indirectly, of an Undue advantage by Any Person who direcs or works, in Any capacity, for Private Sector Entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, ac or refrain from acting.
Pasal diatas dengan tegas mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak  pidana  korupsi.  Dari  pasal  diatas  menyebutkan  bahwa  suap  disektor  swasta merupakan  perbuatan  yang  “Memberikan  Janji,  Menawarkan  atau  Memberi,  adanya Permohonan atau Penerimaan, yang dilakukan dengan langsung atau tidak langsung, Menerima  atau  Mendapatkan  Keuntungan,  dengan  melanggar  kewajibannya,  dan bertindak  atau  tidak  bertindak,  yang  bertujuan  agar  seseorang  mau  melakukan  dan melanggar  kewajibannya”.  Indonesia  telah mengatur  UNCAC  yaitu  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Againts Corruption. Walau  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  mengkriminalisasikan “Suap  di  Sektor  Swasta  sebagai  Suatu  Tindak  Pidana  Korupsi”,  bukanlah  dapat dikatakan  sebagai  suatu  kesalahan  pemerintah.  Karena  dari  Tindakan-tindakan  yang dikriminalisasikan  oleh  UNCAC,  terdapat  sifat mandatory dan nonmandatory .  Didalam hal  ini,  Indonesia  mempunyai  hak  untuk  tidak  ikut  serta  sepenuhnya  pada  peraturan UNCAC  yang  ada.  Menurut  Eddie  O.S.Hiariej,  ia  berpendapat  bahwa  “Kedua  sifat tersebut  berkaitan  dengan  kesepakatan  dengan  kesepakatan  dengan  Negara  peserta didalam Konvensi tersebut, jika dalam suatu tindakan telah dikriminalisasi memiliki sifat Mandatory  artinya  terdapat  kesepakatan  semua  negara  peserta  pada  konvensi  untuk dapat diatur tindakan itu dalam Undang-Undang Nasionalnya, dan akan menimbulkan suatu Kewajiban dari Negara Peserta, kemudian, apabila suatu perbuatan yang memiliki sifat Nonmandatory artinya tiap-tiap negara peserta tidak memiliki kesepakatan untuk mengatakan  bahwa  suatu  perbuatan  atau  tindakan  itu  sebagai  suatu  perbuatan  yang criminal (jahat)”. Ia juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara Mandatory dan Nonmandaory,  yaitu  dalam  M andatory  memiliki  klausul  yang  “Negara  pihak  wajib mengambil tindakan legislative dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai suatu criminal”,  dan  untuk  Nonmandatory  memiliki  bahwa  Negara  Pihak  Wajib mempertimbangkan Untuk mengambil tindakan-tindakan dari legislatif dan pemerintah dengan tujuan untuk menetapkan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan pidana.
Untuk kegiatan Suap pada Sektor Swasta ialah yang memiliki sifat Nonmandatory. Sehingga sampai saat ini Indonesia belum merumuskan peraturan yang Mengatur Suap di Sektor Swasta, sebagai suatu perbuatan korupsi (tindak pidana korupsi). Sampai saat
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
ini juga pemerintah Indonesia belum mempertimbangkan suap disektor swasta sebagai suatu  tindak  pidana,  oleh  sebab  itu,  peraturannya  tidak  ada.  Kegiatan  suap  disektor swasta  dengan  suap  disektor  public,  pada  dasarnya  Tindakan  suapnya  sama,  namun dalam  sektor  swasta,  penerima  suap  atau  pelaku  suap  bukanlah  pejabat  publik,  akan tetapi  masyarakat  dengan  perusahaan  swasta,  atau  karyawan  dengan  petinggi perusahaan (contohnya). Kemudian, contoh suap sektor swasta termasuk vendor swasta yang  menyuap  petugas  pengadaan  di  bisnis  lain  untuk  mengamankan  kontrak  atau mendapatkan izin barang dagangan yang dibawah standar, restoran yang menawarkan makanan gratis kepada sektretaris yang mengirimkan pesanan katering resmi, dan staf hotel yang mendapatkan suap  dari perusahaan taksi yang mereka dukung. Semua ini mendistorsi harga dan membebankan biaya pada mereka yang kurang memanfaatkan atau kurang informasi, selain itu, ada masalah keadilan dan kesetaraan terkait dengan mereka  yang  tidak  dapat  memperoleh  keuntungan  dari  suap  tersebut.  Harriet  Kemp menyatkan  bahwa:  “Dampak  korupsi  terhadap  masyarakat  terdokumentasi  dengan baik. Secara politis hal itu merupakan hambatan bagi demokrasi dan supremasi hukum, secara  ekonomi,  itu  menghabiskan  kekayaan  negara,  seringkali  mengalihkannya kekantong  pejabat  yang  korup.  Pada  Intinya,  ini  menempatkan  ketidakseimbangan dalam  bagaimana  bisnis  dilakukan,  memungkinkan  mereka  yang  melakukan  korupsi untuk menang. Korupsi bukanlah kejahatan tanpa korban, itu mengarah pada keputusan yang  dibuat  untuk  alasan  yang  salah.  Dalam  kasus  terburuk,  korupsi  merugikan kebebasan, kesehatan, hak asasi manusia dan nyawa orang, Mungkin juga merugikan Perusahaan”.  Suap  disektor  swasta  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan nilai-nilai  konstitusi  di  Indonesia,  salah  satunya  ialah  keadilan  sosial.  Indonesia  telah mengatur  dan  mensahkan  peraturan  “ United  Nations  Convention  Againts  Corruption, kemudian  membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenal  dengan “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yaitu Undang -Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudiaan diubah kembali dalam Udang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hal disayangkan ialah peraturan diatas tidak terdapat adanya tindakan untuk mengkriminalisasikan suap disektor  Swasta,  menjadi  suatu  Tindak  Pidana  Korupsi,  karena  hal  itu  menimbulkan adanya  kekosongan  norma  Hukum  dalam  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dampak dari korupsi sangat besar, oleh sebab itu pemerintah Indonesia Harus mengatur aturan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi.
Dalam  penulisan  akan  membahas  tertait  tentang  pengaturan  hukum  tentang  suap disektor  swasta  sebagai  hal  yang  dapat  menjadi  suatu  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia, dampak dari suap di sektor swasta dan akan membandingkan secara singkat terkait peraturan suap disektor swasta diatur oleh negara Jerman, Austria, Inggris dan Singapura.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniawan  (2021)  dengan  judul  "Tindak Pidana Korupsi: Suap di Sektor Swasta di Indonesia Menurut UNCAC" mengulas secara
khusus isu suap di sektor swasta yang diatur dalam UNCAC. Keunggulan dari penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman bahwa suap di sektor swasta memiliki status tindak pidana korupsi yang diatur secara tegas dalam konteks hukum internasional.  Namun,  kelemahan  dari  penelitian  ini  terletak  pada  fokusnya  yang terbatas hanya pada menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan regulasi terkait suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC. Penelitian ini juga memberikan  pandangan  terkait  sanksi  yang  proporsional,  baik  dalam  ranah  perdata, administratif,  maupun  pidana.  Kemudian  tema  ini  juga  ditulis  oleh  Hasrina  Nurlaily, Rusmilawati  Windari  (2022),  yang  berjudul  “Re -Formulasi  Ketentuan  Korupsi  Sektor Swasta Komparatif Indone sia Dengan New Zealand”. Dalam objek penelitiannya lebih kepada melakukan perumusan tindak pidana korupsi sektor swasta dimasa mendatang dengan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitiannya melakukan komparatif Indonesia dengan new zealand dalam bribery in the  private  sector,  dan  dalam  tulisannya  mencantumkan  Re-formulasi  menyesuaikan dengan amanah UNCAC. Pembeda pada penelitian ini ialah lebih kepada menganalisis dari segi peraturan, dampak, dan melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di sektor swasta antara negara Indonesia, Singapura, Austria, Jerman, Inggris. Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  melakukan  studi  doktrinal  yang  kiranya  dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan reformulasi aturan tindak pidana korupsi di sektor swasta dimasa akan datang, dan melakukan penelitan agar dimasa akan datang suap disektor swasta akan dapat diadili dalam tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis doktrinal, dengan mengkaji pada  peraturan  perundang-undangan.  Dan  dalam  Menyusun  penelitian  ini menggunakan bahan dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal. Untuk melengkapi  isi  dan  menguatkan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  studi perbandingan,  untuk  melihat  bagaimana  beberapa  negara  yang  dicantumkan  dalam penelitian ini mengatur suap disektor swasta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Korupsi disektor swasta.
Pelaku  korupsi  banyak  dilakukan  oleh  para  aparat  hukum  dan  pihak  swasta, berdasarkan data laporan tren tindap pidana korupsi oleh ICW pada tahun 2022, dari yang  tertinggi  dan  terendah,  pada  tahun  2022  pelaku  swasta  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  menduduki  peringkat  2  (dua)  yaitu  berjumlah  319  orang,  dengan presentasi  22,85%. Pengaturan  tentang  korupsi  disektor  swasta  telah  diatur  dalam konvensi  PBB  yang  dihadiri  oleh  55  negara,  yaitu United  Nations  Conventions  Againts Corruption. Secara tegas dalam peraturan tersebut mengatur tindakan suap pada sektor swasta  yang  diyatakan  merupakan  suatu  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang tertuang  pada
Pasal 21: “ Each State Party Shall Consider adopting such legislative and othe measures as may be  necessary  to  establish  as  criminal  offences,  when  committed  intentionally  in  the  course  of Economic, Financial, or Commercial Activities:
a. The Promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in capacity, for a private sector entity, for the person him self for her self or for antoher person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.
b. The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duities, act or refrain from acting.
Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam jurnalnya yang berjudul korupsi diksektor swasta dan  tanggung  jawab  pidana  korporasi,  ia  menyatakan  bahwa  kegiatan  suap  disektor swasta  merupakan  sautu  tindakan  yang  memberikan  janji,  Menawarkan  atau Memberikan secara Langsung atau tidak langsung, yang terdapat adanya keuntungan yang  tidak  sewajarnya  terhadap  seseorang  yang  memimpin  didalam  sebuah  suatu perusahaan  swasta,  atau  lembaga  swasta,  terhadap  dirinya  sendiri/menahan  diri  dari melakukan  perbuatan  tersebut.  Kemudian,  perbuatan  yang  membuat  adanya permohonan atau adanya penerimaan hadiah secara langsung dan tidak langsung yang tidak sewajarnya yang dilakukan pemimpin (orang yang memimpin) atau yang bekerja diperusahaan  swasta  atau  lembaga  swasta,  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan pada dirinya sendiri, atau terhadap orang lain, dengan tujuan untuk melawan hak, dan melakukan  perbuatan.  Dalam  sektor  swasta,  ternyata  terdapat  peran  aktif  dalam mengimplementasikan anti korupsi, dan juga sektor swasta misalnya, perusahaan telah berperan penting dalam anti korupsi, dimana perusahaan telah tunduk pada peraturan yang ada, dan telah mendorong rancangan dan pelaksanaan terkait dengan anti korupsi yaitu  terdapat  prosedur  internal  untuk  mendeteksi  dan  mencegah  terjadinya  kegiatan praktik korupsi. Proses mengkriminalisasi suap disektor swasta ternyata bukan hal yang mudah, yaitu dimana terdapat beberapa alasan mengapa sulit untuk mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana:
a. Tidak  ada  definisi  yang  seragam  dan  sistematis  tentang  kehajatan    penyuapan sektor swasta saat ini dalam undang-undang internasional.
b. Hukum  pidana  yang  berbeda  menghasilkan  beban  pembuktian  dan  pembelaan yang berbeda.
c. Adanya  “unsur  internasional”  dalam  kasus  pidana  suap  sebenarnya  menjamin kasus tersebut tidak akan diproses hukum. Hal ini dapat diakibatkan oleh rintangan prosesdural  atau  pembuktian,  dari  persyaratan  “kriminalitas  ganda”,  dari kebutuhan untuk menuntut dari korban atau pihak berwenang dinegaranya, dari keengganan  korban  atau  penuntututan  atas  kejahatan  semacam  itu  bukan merupakan prioritas utama dari negara.
d. Konsep  yurisdiksi  terlalu  sempit  untuk  mendukung  penuntutan  keras  atas penyuapan sektor swasta. Dasar “territorial” untuk cerminan yurisdiksi dari akar hukum suap nasional tidak cukup luas untuk mencapai dimensi internasional baru dari transaksi saat ini, dengan polanya yang komplek dan eksotis.

## B. Dampak dari suap disektor swasta.
Adapun  yang  menjadi  dampak  dari  suap  disektor  swasta  ini  adalah  salah  satunya dapat  menimbulkan  kegagalan  dalam  pelaksanaannya  kewajiban  kontraktual, khususnya  pelanggaran  kewajiban  fidusia.  Selain  itu,  dalam  keadaan  tertentu, pemulihan yang merugikan, seperti menyebabkan pelanggaran kontrak, menyebabkan pelanggaran kewajiban fidusia, mengganggu perdagangan atau bisnis dengan cara yang melanggar  hukum,  pelanggaran antitrust, praktik  perdagangan  yang  tidak  adil,  atau bahkan  konspirasi  sipil.  Di  Amerika  Serikat,  tahun  1990,  sanksi  perdata  dibawah Undang-Undang negara bagian adalah jalan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan penyuapan swasta dan tampaknya tetap berlaku sampai sekarang. Tindakan perdata  dibawah  hukum  negara  bagian  biasanya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip hukum umum seperti pelanggaran kewajiban fidusia atau pelanggaran berat. Menurut Fisman dan Svensson (2007), Aterido Et Al. (2011), dan Hallward Driemerier, dkk (2006) dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Murat  S.Eker,  Judy  S.  Yang,  mengemukakan  bahwa perilaku suap ialah distorsi dan memiliki dampak negative terhadap penjualan dan pada pertumbuhan  lapangan  kerja.  Permohonan  suap  ini  dapat  menimbulkan ketidakperhatian  petinggi  perusahaan  (seperti  manajer)  dari  pekerjaannya,  serta terdapat  biaya  yang  mahal  secara  finalsial  untuk  melakukan  suap.  Seperti  contoh  jika suatu  perusahaan  tidak  membayar  suap  yang  diminta,  perusahaan  itu  tidak mendapatkan  lisensi  atau  layanan  yang  dipelrukan  yang  dapat  mengakibatkan hambatan lebih lanjut terhadap pruduksi dan operasi.
Bribery  in  The  Private  Sector, seperti  yang  dibahas  diatas  bukanlah  merupakan  suap yang  terjadi  antara  perusahaan  swasta  dengan  pejabat  public,  akan  tetapi,  salah  satu contohnya  ialah  antara  sesama  perusahaan  swasta  atau  lembaga  swasta,  ternyata dampak dari perilaku suap ini, tidak jauh beda dengan dampak yang ditimbulkan dalam suap disektor publik, menurut Kelly Griffiths dalam artikelnya ia menyebutkan adanya dampak  buruk  dari  suap  disektor  swasta  ini,  Adapun  dampaknya  ialah  berdampak buruk  bagi  investasi  langsung  baik  lokal  dan  asing,  pertumbuhan  ekonomi,  alokasi belanja public untuk Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur public, dan meningkatkan ketidaksetaraan  dan  kemiskinan.  Suap  ini  juga  berdampak  pada  sektor  pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya biaya menjalankan bisnis yang disebabkan oleh perilaku tersebut. Youxiang (2012) mengatakan bahwa perilaku suap disektor swasta terutama di tingkat perdagangan dapat mengganggu tatanan pasar dari persaingan yang sehat dan menghambat alokasi rasional dan sirkulasi normal dari faktor dan sumber daya pasar. Menurut Nattapat Tangatikom dalam artikelnya, mengemukakan bahwa suap disektor
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
swasta dapat menimbulkan persaingan tidak sehat, ia mengatakan bahwa karena tidak semua perusahaan mampu membayar suap. Sementara terdapat beberapa orang mampu dan  mau  membayar  suap  dengan  imbalan  dengan  beberapa  keuntungan,  orang  lain dipasar yang mungkin tidak mampu melakukannya dapat dikecualikan dari persaingan pasar,  penyuapan  disektor  swasta  dapat  berdampak  pada  seluruh  rantai  pasokan, medistorsi pasar dan persaingan.

## C. Pengaturan Hukum tentang suap disektor swasta sebagai tindak pidana dibeberapa Negara.
1. Pemberlakukan suap disektor swasta menjadi tindak pidana dinegara Jerman.
Dalam  hukum  pidana  Jerman,  telah  mengatur  suap  disektor  swasta  sebagai  suatu tindak pidana, dan peraturannya juga tegas, dimana ancaman yang dijatuhkan sangat berat. Hukum Jerman menganggap suap disektor swasta dapat mengganggu jalannya perdagangan yang sehat, dan dapat mengurangi rasa kepercayaan investor asing untuk mau  berinvestasi  dinegaranya.  Adapun  pengaturannya  dalam  KUHP  Jerman ( Strafgesetzbuch) ialah, diatur dalam pasal 299 yang menyebut “Suap dalam Bisnis”, dan pasal 300, yang mengatur kasus suap dalam bisnis yang sangat berat. Kedua ketentuan pasal  diatas  menganggap  tindakan  tersebut  sebagai  pelanggaran  terhadap  persaingan pasar.  Jadi,  pasal  299  ayat  (2)  menetapkan  bahwa,  siapapun,  untuk  keuntungan persaingan, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan kepada karyawan atau  kontraktor  bisnis,  untuk  mereka  secara  pribadi  atau  untuk  orang  ketiga,  dalam transaksi komersial, sebagai imbalan atas menguntungkan mereka atau orang lain secara tidak adil dalam perdagangan barang atau layanan, akan dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda. Dalam ayat (3), memperluas kriminalitas penyuapan aktif  maupun pasif.  Pasal  ini  ditujukan  untuk  kasus  persaingan  lintas  batas.  Terhadap  kasus penyuapan  aktif  dan  pasif  yang  sangat  parah  dalam  bisnis  terdapat  pada  pasal  300 KUHP  Jerman,  yang  untuk  kasus  seperti  itu  diancam  dengan  hukuman  penjara  tiga bulan hingga lima tahun.

## 2. KUHP Austria.
Sama halnya dengan negara Jerman, republic Austria juga mengkriminalisasikan suap disektor swasta sebagai suatu tindak pidana, dimana suap ini dikategorikan dalam dua kategori yaitu penyuapan akftif dan penyuapan pasif, dimana pengaturannya terdapat pada pasal 309, yaitu  Penerimaan hadiah dan pemberian suap kepada karyawan atau agen ( Geschenkannahme Und Bestechung Von Bediensteten Oder Beauftragten), dalam ayat (1) menjelaskan  bentuk  suap  pasif,  pada  ayat  (2),  menjelaskan  bentuk  suap  aktif, berdasarkan pasal diatas penyuapan aktif dipihak swasta, dijelaskan sebagai pemberian suap  kepada  pegawai  atau  agen,  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dalam  menjalankan kegiatan  usaha,  menawarkan,  menjanjikan  atau  memberikan  keuntungan  kepada pengawai  atau  agen  dari  pihak  swasta.  Perusahaan  karena  tidak  melakukan  atau
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
melakukan perbuatan hukum terdapat bertentangan terhadap tugasnya, akan dikenakan hukuman hingga dua tahun penjara, jika nilainya tidak melebihi 3.000 euro, hingga tiga tahun  penjara  jika  nilainya  melebihi  3.000  euro,  dan    hingga  5  tahun  dalam  hal  nilai melebihi 50.000,00 euro.

## 3. UK Bribery Act 2010 (Undang-Undang Suap 2010 Inggris).
Di  Inggris  juga  mengkriminalisasikan  suap  disektor  swasta  sebagai  suatu  tindak pidana,  peraturan  hukumnya  yaitu  UK  Bribery  Act  2010,  juga  menklarifikasikan  dua bentuk  suap  yaitu  suap  aktif  dan  pasif,  Undang-undang  suao  2010,  menjelaskan pelanggaran menyuap orang lain, disebut sebagai penyuapan aktif. Ini bertujuan untuk mencegah  seseorang  untuk  melakukan  suap,  baik  secara  langsung  atau  melalui  agen yang ditujukan untuk menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan kepada pihak  lain.  Tawaran,  janji  atau  pembayaran  tidak  langsung  yang  diterima  dari  pihak ketiga,  lebih  lanjut  Undang-Undang  suap  2010  ini  menjelaskan  unsur  lainnya  yaitu melengkapi  pelanggaran,  dan  hadiah  yang  bersifat  finansial  atau  lainnya  termasuk dalam mandate ketentuan dan tidak terbatas pada pembayaran uang.
Dalam Undang-Undang suap 2010 menjelaskan mengenai persyaratan krusial yaitu bahwa  pihak  yang  menerima  pembayaran  menginginkan  keuntungan  yang  diberikan untuk  membujuk  penerima  agar  melakukan  tindakan  yang  tidak  semestisnya  atau memberi  penghargaan  kepada  penerima  karena  telah  melakukannya.  Kemudian menjelaskan mengenai penyuapan pasif yaitu dimana pelaku memninta atau menyetujui untuk menerima suap.

## 4. Pengaturan hukum di Singapura.
Di Negara tetangga yaitu Singapura, juga telah mengatur tentang suap sebagai suatu tindak  pidana  korupsi.  Dari  data Corrupt  Practices  Investigation  Bureau  (CPIB) lembaga anti  korupsi  di  Singapura  telah  berhasil  memberantas  perkara  suap  disektor  swasta, yaitu dari tahun 2018 telah menangani kasus Korupsi disektor Swasta yaitu sebanyak 94 perkara  suap  disektor  swasta.  Pengaturan  hukum  tentang  suap  disektor  swasta dituangkan dalam peraturan Prevention of Corruption Act terdapat dalam dua pasal, yaitu Pada Pasal 5 dan Pasal 6 Prevention of Corruption Act, dengan ancaman hukuman dengan maksimal 5 tahun dan ditambah dengan klausul dengan memperberat hukuman menjadi 7  tahun.  Suap  yang  berkaitan  dengan  kontrak  yang  dilakukan  dengan  pihak  swasta dengan  pemerintah  atau  Lembaga  atau  Badan  Publik,  dapat  diancam  pidana  menjadi 100.000  Dolar  Singapura/hukuman  penjara  dengan  ancaman  maksimal  7  tahun.  Pada pasal 10 hingga pasal 12 Prevention Of Corruption Act , terdapat pengaturan tentang suap terkait dengan proyek pekerjaan, pelayanan, adanya pemasokan sesuatu baik material atau  benda,  yang  terdapat  krontak  denga  Pemernitah  atau  dapertemen  atau  badan Publik.
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia

## 5. Pengaturan  Suap pada Sektor Swasta di Indonesia.
Pada  waktu  adanya  UNCAC,  ternyata  Negara  Indonesia,  telah  memiliki  peraturan tentang  Suap  di  Sektor  Swasta,  yaitu  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 Tentang Tindak Pidana Suap, hal ini ialah peraturan hokum yang mengatur suap murni. Pengaturan  suap  dalam  Undang-Undang  ini  ialah  terdapat  pada  pasal  2  yang  pada intinya  menyatakan,  kepada  setiap  orang  yang  memberi  atau  menjanjikan,  dengan tujuan untuk membujuk seseorang untuk dapat berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang pada  prakteknya  berlawanan  dengan  kewenangan/kewajiban  yang  menyangkut kepentingan umum, dengan sanksi pidananya selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.15.000.000. Dan pada pasa 3 pada intinya menyatakan, barangsiapa yang menerima suatu  janji,  ia  mengetahui,  supaya  ia  dapat  melakukan  sesuatu  dengan  berlawanan terhadap kewenangannya dapat dipidana.

## D. Analisis  tentang  Pengaturan  Hukum  suap  disektor  swasta  menjadi  suatu  Tindak Pidana di Indonesia.
Pada dasarnya, UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap masih berlaku di Indonesia,  akan  tetapi  penggunaannya  sangat  jarang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum,  alasan  sangat  jarang  digunakan  ialah  karena  delik  mengenai  suap  dalam Undang-Undang Suap diatas sudah digabungkan dalam suatu peraturan yaitu Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga aparat penegak hukum hanya mengunakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dari pada suap dikarenakan dalam UU NO.11 Tahun 1980 tentang Tindak  Pidana  Suap,  unsur  tindak  pidananya  dianggap  sulit  untuk  dapat  dibuktikan. Jika melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, klausul suap  memang  dituangkan  (diatur)  sebagai  suatu  Tindak  Pidana  Korupsi,  akan  tetapi klausul  suap  ini  hanya  berlaku  jika  terjadi  suap  terhadap  pejabat  public,  tidak  ada penjelasan atau pemberlakukan suap pada sektor swasta menjadi tindak pidana korupsi. Mengacu pada asas Legalitas yang tertuang dalam KUHP yaitu tidak ada delik atau tidak ada  pidana  sebelum  perbuatan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali), sehingga, jika mengacu pada asas Legalitas ini, suap disektor Swasta, tidak dapat dikenakan sebagai suatu tindak pidana Korupsi. Hal ini akan menimbulkan banyak praktek suap disektor swasta  karena tidak adanya pengaturan  yang  tegas  yang  mengkriminalisasikan  suap  pada  sektor  swasta  menjadi suatu tindak pidana korupsi.
Adnan  Topan  Husodo  (2016)  mengungkapkan  pada  perspektif  legal  formal,  hanya mengenal kriminal korupsi disektor publik, yaitu semua perbuatan atau delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi inti dari perhatiannya pejabat publik atau pegawai pemerintahan.      Kasus  suap  pada  sektor  swasta  yang  pernah  ada  diIndonesia  ialah adanya dugaan kasus penyuapan pada tahun 2015 yang dilakukan PT.Interbat terhadap para dokter yang dilakukan pada lebih dari satu rumah sakit, baik terhadap swasta atau pemerintah. Dugaan suap ini ada karena adanya, praktek suap dari perusahaan Farmasi terhadap  para  dokter  dan  terdapat  2.125  dokter  yang  turut  mendapatkan  suap,  yang jumlahnya  mencapai  Rp.131.Miliar.  Menurut  Eddy  O.S.  Hiariej  ia berpendapat  bahwa pengaturan korupsi disektor swasta seperti yang tertuang dalam  UNCAC merupakan hanya  sebatas  perbuatan  yang  dilarang  akan  tetapi  belum  dijadikan  sebagai  suatu perbuatan pidana, karena tidak terdapat sanksi pidana didalamnya. Ia juga berpendapat bahwa  pemerintah  harus  mengkriminalisasikan  suap  disektor  swasta,  dan  harus disesuaikan  dengan  mengacu  pada  UNCAC  yang  telah  mengkriminalisasikan  suap disektor  swasta  menjadi  tindak  pidana  korupsi.  Perlunya  segera  mungkin  untuk mengkriminalisasikan suap disektor swasta karena mengingat bahwa modus operandi dalam  kasus  korupsi  di  Indonesia,  seringkali  melibatkan  pihak  swasta  terutama  pada perkara korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dampak dari suap pada sektor swasta  seperti  yang  dibahas  diatas  memiliki  dampak  negatif,  untuk  itu  perlu  adanya tindakan  reformasi  hukum  atau  perumusan  peraturan  perundang-undangan,  dengan mengkriminalisasikan suap disektor swasta menjadi tindak pidana korupsi.

## SIMPULAN
Indonesia telah memiliki peraturan hukum terkait suap disektor swasta, namun dalam hal  penegakan  hukumnya  terdapat  permasalahan,  karena  pada  dasarnya  hukum Indonesia  hanya  mengakui  suap  sebagai  perbuatan  korupsi  apabila  dilakukan  oleh pemerintah,  dengan  orang  lain,  tidak  adanya  pengaturan  suap  antara  swasta  dengan swasta, sehingga membuat para penegak hukum, menjadi kesulitan untuk menegakkan hukum,  karena  peraturan  yang  mana  akan  digunakan,  mengingat  unsur  delik  dalam Undang-Undang Suap tahun1980 sudah digabungkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemerintah  Indonesia  harus  segera  mungkin  mengkriminalisasikan  suap  disektor swasta menjadi tindak pidana korupsi, mengingat bahwa banyaknya terjadi kasus suap disektor swasta yang memiliki dampak negative seperti dapat menimbulkan kegagalan dalam  pelaksanaan  kewajiban  kontraktual,  khususnya  pelanggaran  kewajiban  fidusia. Selain  itu,  dalam  keadaan  tertetnu,  pemulihan  yang  merugikan,  seperti  menyebabkan pelanggaran  kontrak,  menyebabkan  pelanggaran  kewajiban  fidusia,  mengganggu perdagangan  atau  bisnis  dengan  cara  yang  melanggar  hukum,  pelanggaran antitrust , praktik  perdagangan  yang  tidak  adil,  atau  bahkan  konspirasi  sipil,  berdampak  buruk pada investasi langsung baik local dan asing, pertumbuhnan ekonomi, alokasi belanja
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
publik  untuk  Pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  public,  dan  meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan, dapat mengganggu tatanan pasar dari persaingan yang sehat  dan  menghambat  alokasi  rasional  dan  sirkulasi  normal  dari  faktor  dan  sumber daya pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas  Nathanael  Marbun, Suap  disektor  privat:  Dapatkah  Dijerat?, Jurnal  Integritas, Vol.3, No.1.
Diky  Anandya,  Lalola  Easter, Laporan  Hasil  Pemantauan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi Tahun 2022 , Indonesia Corruption Watch, 2023.
Eddy O.S. Hiariej, Korupsi  di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi, Junral Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, No.4, 2020, E- ISSN:2527-4716.
Guillermo Jorge, Fernando Felipe Basch, How has The Private Sector Reacted to The International  Standard  Against  Transnational  Bribery  ?  Evidence  From  Corporate Anticorruption Compliance Programs in Argentina, Spinger: Criminal Law Soc Change (2013), 60:165-190 DOI 10.1007/s10611- 01309447-9.
Gunter Heine, Thonas O. Rose, Private Commercial Bribery A Comparison of   National  and Supranational Legal Structures, Max-Planck-Institut fur   auslandisches and internationals Strafrecht Freiburg im Breisgau.
Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, Heru Suyanto, Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap di Indonesia, JUSTITIA:
Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, ISSN:2579-9398, Vol.8,   No.2, 2021.
Hasrina Nurlaily, Rusmilawati Windari, Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand, Jurnal Ius Constituendum, ISSN:2580-8842, Vol.7, 2022.
Herlambang,  Herlambang,  Zico  Junius  Fernando,  and  Helda  Rahmasari.  2022. “Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan  Aparatur  Sipil  Negara:  Sebuah  Kajian  Kritis.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 11(2).
Indra Kurniawan, Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di  Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Jurnal Buletin KONSTITUSI Volume II.
Jon ST Quah, Combanting Corruption in Singapore: A Comparative Analysis of  Two  Scandals, Public  Administration  and  Policy:  An  Asian  Pacific  Journal,  Vol.23,  No.1,  2020, ISSN:2517-679X.
Jonathan  Mukwiri, British  law  on  Corporate  Bribery, Emerald  Group  Publishing Limited: Journal of Financial Crime, Vol.22, No.1, 2015.
Kelly  Griggiths, Criminalising  Bribery  in  a  Corporate  World, Current  Issues  in Criminal Justice, Vol.27, No.31, SSN:1034-5329,2206-9542.
The Private Sector (Suap Di Sektor Swasta) Di Indonesia
Mijo Galiot, The Analysis of Active bribery in Positive Criminal Law of Germany and Austria, LEXONOMICA, Vol.9, No.1, pp.65-84.
Murat S. Eker, Judy S. Yang, Bribery Solicitations and Firm Performance in the
Latin America and Caribbean Region, Elsevier: Journal of Comparative Economics.
Nattapat Tangikom, CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR BRIBERY   OFFENCES IN PRIVATE SECTOR, Thammasat Business Law Journal, Vo.10, 2020.
Rajeev  K.Goel,  Jelena  Budak  &  Edo  Rajh, Private  Sector  Bribery  and  Effectiveness  of Anticorruption Policies, Applied Economics Letters, 2015, Vol.22, No.10, ISSN:1466- 429
Saputro,  Heri  Joko,  and  Tofik  Yanuar  Chandra.  2021.  “Urgensi  Pemulihan  Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” Mizan: Journal of Islamic Law 5(2): 273 – 90. Tunjung Mahardika Hariadi, Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia, Recidive, Vol.2, No.3, 2013.
Zico Junius Fernando, dkk, Preventing Bribery in the private sector through legal reform based on Pancasila, Cogent Social Sciences, Law,  CRIMINOLOGY & CRIMINAL
JUSTICE: RESEARCH ARTICLE.