## UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A JAMBI

## Nia Ananda Yusriani, Umar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : niaanandayusrianii@gmail.com umar.harun12@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  kejahatan  kekerasan  antar  warga  binaan  pemasyarakatan  di  lembaga pemasyarakatan  sering  terjadi,  akibat  dari  berbagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kondisi  psikologis  warga  binaan.  Faktor  yang  mempengaruhi  tersebut  seperti  adanya diskriminasi pemberian hak, adanya geng-geng didalam blok hunian atau hal lain yang menjadi  pemicu tindak kekerasan  antar  warga binaan tersebut.  Rumusan  penelitiannya adalah  apa  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  kekerasan  antar  warga  binaan  di  Lapas Kelas IIA Jambi, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. hasil analisis menunjukkan bahwa  ada  banyak  faktor  penyebab  yang  membuat  warga  binaan  condong  melakukan kekerasan antar sesama lainnya, salah satu  diantaranya ialah keberadaan  warga binaan dalam lingkungan  yang padat dan berbeda dengan kondisi di kehidupan kesehariannya yang memicu adanya tingkah laku lainnya untuk mendominasi di antara individu lainnya, kemudian upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak  kekerasan  antar  warga binaan di  Lapas Kelas  IIA Jambi  yaitu dengan diberikan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, kemudian dengan memberikan sosialisasi (SMR) Standar minimum rules for prisoners dan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana. kesimpulan berdasarkan faktor penyebab dan  upaya  pencegahan  tindak  kekerasan  antar  warga  binaan  pemasyarakatan  di  Lapas Kelas  IIA  Jambi  yaitu  Lingkungan  sosial  masyarakat  yang  kompleks  seperti  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Jambi  cenderung  memberikan  pengaruh  perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis warga binaan  pemasyarakatan  itu  sendiri.  upaya  yang  dilakukan  dalam  mencegah  tindak kekerasan  antar  warga  binaan  di  Lapas  Kelas  IIA  Jambi  yaitu  dengan  Peningkatan Pengawasan,  Sosialisasi  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pembinaan  narapidana, Pemberian  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB),  Cuti  Bersyarat  (CB),  Cuti  Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat tertentu.
Kata Kunci : Tindak Kekerasan, Warga Binaan, Pemasyarakatan, Upaya Pencegahan

## ABSTRACT
Violent crimes between inmates in prisons often occur, as a result of various factors that can  affect  the  psychological  condition  of  inmates.  The  influencing  factors  include discrimination  in  granting  rights, the existence  of  gangs in  residential  blocks or other things that trigger acts of violence between the inmates. The research formulation is what are the factors that cause violence between inmates in Class IIA Jambi prisons, and how are  the  efforts  made  to  prevent  acts  of  violence  between  inmates  in  Jambi  Class  IIA
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
prisons. The method used in this paper is a qualitative method with a case study approach. The results of the analysis show that there are many factors that cause inmates to tend to violence  against  each  other,  one  of  which  is  the  existence  of  inmates  in  a  dense environment and different from conditions in their daily lives that trigger other behaviors to dominate among other individuals, then the effort to prevent acts of violence between inmates, the efforts made to  prevent  acts  of  violence  between inmates in the Class IIA Jambi prison, namely by being given self-reliance and personality development, then by providing socialization (SMR) Minimum standards of rules for prisoners and coaching outside the penitentiary. for prisoners. The conclusion is based on the causal factors and efforts to prevent acts of violence between inmates in the Class IIA Jambi prison, namely the complex social environment of the community as in the Class IIA Jambi Penitentiary tends  to  influence  violent  crime  behavior,  but  basically  it  is  also  determined  by  the biological  factors  of  the  inmates.  itself.  Efforts  are  made  to  prevent  acts  of  violence between  inmates  in  the  Class  IIA  Jambi  prison,  namely  by  increasing  supervision, socializing  human  rights  values  in  fostering  prisoners,  granting  leave  before  release (CMB), conditional leave (CB), leave to visit family (CMK),and parole (PB) with certain conditions
Keywords : Violence, Inmates, Corrections, Prevention Efforts

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum oleh sebab sistem negara  yang berdasarkan pada hukum dan bukan pada kepentingan dari kekuasaan (Machtsstaat). Kehidupan manusia yang tidak lepas dari hukum sebagai aturan dan memberi pengaturan pada tingkah laku di setiap lapisan individu dalam lingkungan sosial agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman.
Ketertiban  yang  dimaksudkan  pula  sebagai  rangka  perwujudan  hak-hak  yang  dimiliki manusia sejak dilahirkan dan untuk dilindungi dalam sistem penegakan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini ada unsur-unsur pokok bidang hukum yang perlu dilangsungkan guna mendukung terbangunnya kondisi dan situasi yang kondusif, seperti yaitu; aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, dan masyarakat sebagai adressat hukum (Natabaya, 2008: 3).
Pada  perkembangan  kehidupan,  ketiga  unsur  pokok  dalam  pembangunan  kondisi  dan situasi  dengan  ketertiban  yang  sesuai  dengan  ranah  hukum  akan  membawa  pembangunan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan aturan lama ke aturan baru, dalam arti penghapusan aturan lama untuk direduksi menjadi aturan baru melalui pembaharuan aturan dari koreksi yang berkolerasi secara kesesuaian hukum dan warga negara.
Adapun  jalannya  sistem  ini  diikuti  dengan  peningkatan  kualitas  pada  aparat  penegak hukum baik secara kinerja, sarana dan prasana, atapun kesejahteraan bagi para aparatur penegak hukum  yang  berada  di  dalam  bagian  struktur  sosial  warga  negara  dengan  peran  menyebarkan kesadaran hukum  melalui  tupoksi  jabatannya. hukum  yang juga merupakan bagian dari lapisan masyarakat dalam menyebarkan kesadaran dan pengetahuan akan hukum kepada masyarakat yang lebih luas lagi pada suatu negara. Namun apabila, unsur-unsur pokok dalam pembangunan dasar hukum itu timpang atau tidak seimbang, kejahatan mungkin saja di struktur kehidupan manusia yaitu dalam lingkungan sosial dan mengancam keamanan warga negara.
Hal ini tentu saja dapat terjadi dari atau oleh lapisan bawah maupun atas, atau bisa saja oleh  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri.  Apabila  hal  demikian  terjadi,  maka  diperlukan  sebuah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
brainstorming  untuk  menemui  langkah-langkah  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  situasi  yang bermasalah baik dalam masa pencegahan ataupun penanggulangan.
Sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  tercantum  pada  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 10, seperti kejahatan melalui jalur penal yang berfokus dengan sifat repressive terhadap kejahatan yang sudah terjadi, namun sebaliknya, kejahatan yang belum terjadi dalam upayanya melalui jalur nonpenal dengan sifat preventif dan disasarkan guna mendapatkan sub faktof kriminogen.  Hal  ini antara lain dipusatkan pada permasalahan  yang dimiliki kondisi sosial sehingga mengandung kemungkinan lahirnya kejahatan.
Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat berlangsungnya pembinaan bagi narapidana dan anak  didik  dengan  maksud  menjunjung  dan  membimbing  hak-hak  yang  masih  dimiliki  untuk melanjutkan hidupnya setelah masa pidana berakhir dan kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan adalah  sub  terakhir  sistem  peradilan  pidana  yang  pada  tingkatannya,  tahapan  ini  berisikan serangkaian  perwujudan  tujuan  dan  harapan  seperti  pembinaan  bagi  penghuni  lembaga pemasyarakatan atau disebut juga narapidana. Hal ini didasarkan sesuai dengan pilar-pilar proses pemidanaan dalam kerangka struktur peradilan hingga ke pengadilan.
Kehidupan baru yang didapatkan narapidana selama menetap di rumah tahanan negara atau disebut pula rutan tersebut menghadirkan suatu ketegangan akibat dari perasaan tidak puas dengan kehidupan yang didapat sebelumnya. Tidak hanya itu, pada rutan pula terdiri dari seluruh lapisan masyarakat atas ragam tindak kejahatan, umur, dan asal yang disimpulkan bahwa setiap tahanan ialah  tidak  hanya  terdiri  dari  persamaan,  namun  lebih  banyak  perbedaan  antar  individu (Prawiratama, 2019: 53). Dengan demikian para narapidana diharuskan untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi antar individu lainnya untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran.
Aturan mengenai Pemasyarakatan sejauh ini sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Jika  melihat  maksud  dan  tujuan  dari  dibentuknya Undang-Undang  pemasyarakatan  tersebut,  dapat  terlihat  keinginan  dari  penyelenggara  Negara untuk  menciptakan  kondisi  yang  lebih  baik  dalam  proses  membina  warga  binaan  agar  berguna bagi  masyarakat  nantinya  dan  yang  terpenting  adalah  penghormatan  atas  hak-hak  para  warga binaan.  Tujuan  pemasyarakatan  termaktub  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan.  Tujuan  dari  diberikannya  hukuman  sendiri  tidak  lain  adalah  untuk menciptakan suatu kedamaian yang dibuktikan dengan adanya keserasian antara ketertiban dengan ketentraman  yang ada.  Hal  lainnya  yang ditunjukkan ialah adanya angka  yang terus meningkat dari  kasus  kekerasan  di  Indonesia  yang  juga  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  antar  warga binaan.
Perbedaan  yang  terdapat  antar  tahanan  dapat  menimbulkan  suatu  permasalahan  atau konflik yang berpotensi pada terjadinya tindak kekerasan antar sesama narapidana atau tahanan. Tindak  kekerasan  juga  terjadi  karena  dampak  psikologis  yang  diderita  para  narapidana. Bagaimanapun, dampak psikologis akibat dari pidana penjara, jauh lebih berat dibanding pidana penjara  itu  sendiri.  Sehingga  sebenarnya  seorang  narapidana  tidak  hanya  dipidana  secara  fisik, tetapi juga secara psikologis (Harsono, 1995: 90).
Perilaku kekerasan antar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan rutan termasuk kedalam  kategori  penyimpangan.  Tindak  kejahatan  kekerasan  yang  kerap  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara pada saat ini dapat dirasakan oleh pendatang baru maupun orang lama yang nanti akan memperkeruh suasana menjadi lebih parah. Hal ini tampaknya mulai  semakin  merajalela,  sementara  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencari  buntut  dari  inti sebenarnya permasalahan yang ada belum bisa di lakukan secara maksimal, UPT Pemasyarakatan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seharusnya  membutuhkan  penyelidikan  yang  lebih  serius  agar  nantinya  tidak  terjadi  lagi  kasus yang  serupa  sehingga  tujuan  utama  dari  pemasyarakatan  dapat  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang  berusaha  memahami  dan  menafsirkan  pengetahuan  atas  suatu  objek  teliti  berdasarkan peristiwa,  interaksi,  tingkah laku, dan lain sejenisnya pada manusia  yang berperan dalam suatu fenomena. Hasil penelitian juga mengandung karakter terhadap sajian kalimat  yang lebih detail dan  spesifik  dengan  uraian  deskriptif  analitis  terhadap  data-data  yang  didapatkan.  Penelitian kualitatif pada umumnya memiliki pandangan induktif terhadap interdepedensi keilmuan sebagai dasar kajian ilmiah yang sistemis dan konseptual melalui teori dan relevansinya dengan penelitian. Adapun sifat  yang menjadi  karakteristik penelitian  yaitu berdasarkan interpretasi  peneliti untuk memberikan tanggapan dan menyampaikan pemahaman dari objek teliti di kehidupan nyata yang divalidasi  berjenjang  dari  keberadaan  sumber  data  seperti  hasil  wawancara,  hasil  pengamatan, hasil kumpulan referensi yang dirangkum dalam anotasi bibliografi. Yang menjadi pendukung data dari keadaan sosial sebagai bentuk interaksi pendekatan penelitian antar individu (Bryman, 2012: 380).    Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  pendekatan  yuridis  untuk meninjau  objek  studi  dalam  sudut  pandang  keilmuan  hukum  pidana  dan  sumber  tertuliss sejenisnya sebagai data sekunder yang memiliki relevansi dengan tindak kekerasan antar warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Dalam berkembangnya sisi kehidupan, ada tiga unsur utama pada pembangunan kondisi dan situasi dengan ketertiban  yang sesuai dengan wilayah hukum dalam hal ini akan mengarah pada  pembangunan  peraturan  perundang-undangan  dengan  memasukkan  aturan  lama  ke  aturan baru,  dalam  arti  penghapusan  aturan  lama  untuk  dikurangi  untuk  dibuat  aturan  baru  lewat pembaharuan  aturan  dari  perbaikan  yang  berhubungan  secara  kesesuaian  hukum  dan  warga negara.

## A. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas  Kelas II A Jambi
Ada banyak faktor penyebab yang membuat warga binaan condong melakukan kekerasan antar  sesama  lainnya,  salah  satu  diantaranya  ialah  keberadaan  warga  binaan  dalam  lingkungan yang padat dan berbeda dengan kondisi di kehidupan kesehariannya yang memicu adanya tingkah laku lainnya untuk mendominasi di antara individu lainnya. Tindak kekerasan mungkin bukanlagi hal  yang  aneh  bagi  warga  binaan  yang  berasal  dari  tajuk  kejahatan  serupa,  namun  pendorong kemungkinan terbesar lainnya adalah faktor psikologi warga binaan  yang sudah sangat terbiasa menerima atau bahkan melakukan kekerasan baik selama menjadi warga binaan ataupun sebelum akhirnya menjadi narapidana.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Faktor lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan antar warga binaan yaitu:
a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah  petugas dan penghuni yang tinggi
b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata: pelaksanaan tugas cenderung berdasar kebiasaan, dan kurang respect terhadap  kebutuhan narapidana
c. Kesejahteraan  petugas  dan  keinginan  narapidana  yang  kuat  untuk  mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan  dan  memungkinkan  terjadinya  suap;  perbedaan  perlakuan,  persaingan  tidak sehat, dan kecemburuan  sosial
d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan; perlakuan apatis, malas, tidak patuh, dan lain-lain.

## B. Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi
Penanggulangan  kekerasan  atau  kejahatan  yang  terjadi  antar  warga  binaan  di  lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

## 1. Peningkatan Pengawasan
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  memiliki  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga Pemasyarakatan  (KPLP)  yang  merupakan  jajaran  petugas  yang  memiliki  tugas  pokok  untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. KPLP Jambi terdiri dari tiga regu jaga dan dua regu staf keamanan. Regu jaga di Lapas Kelas IIA Jambi ialah pelaksana utama terhadap penjagaan lingkungan dalam taraf keamanan yang sesuai bagi ruang-ruang, blok- blok, pintu porter pintu porter, hingga pos-pos yang ada pada lingkungan lapas.
Petugas Kesatuan Pengaman Lembaga Tanggung jawab yang pasti dimiliki oleh Pemasyarakatan  dari  adanya  jadwal  aktivitas  yang  terjadi  di  luar  lingkungan  lapas,  contohnya seperti  pengawalan  keluar  LP  (ke  rumah  sakit,  pengiriman  jenasah  dan  sebagainya).  Tanggung jawab lainnya ialah memastikan bahwa setiap lingkungan tidak terdiri dari adanya barang-barang yang dilarang antara lain narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Sistem  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  petugas  LP  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan adalah dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga  binaan pemasyarakatan.  Jika  ada  permasalahan  yang  terjadi  antar  warga  binaan  pemasyarakatan  yang dapat  diselesaikan  dengan  mediasi  maka  petugas  akan  memfasilitasi  dan  sekaligus  menjadi mediator untuk penyelesaian masalah itu.
Sebagai  salah  satu  penanggulangan  terjadinya  kekerasan  antar  sesama  warga  binaan pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Jambi  maka  warga  binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan. Pembinaan seperti:

## a. Pembinaan kemandirian
Segala  kegiatan  yang  meliputi  usaha  menyalurkan  dan  mengembangkan  bakat  dan ketrampilan serta pengelolaan hasil karya  warga binaan pemasyarakatan.

## b. Pembinaan kepribadian
Segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun diri, meningkatkan iman dan taqwa bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut meliputi:
1. Pembinaan kesadaran beragama (rohani),
2. Pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  dalam  bentuk  mengikutsertakan  warga binaan dalam  Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.
3. Pembinaan kesadaran hukum berupa  penyuluhan-penyuluhan hukum oleh  BPHN, Kantor Wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM  maupun  yang  dilakukan  oleh  petugas  bantuan hukum.
4. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan  masyarakat dalam bentuk kunjungan  keluarga, program Cuti Menjelang Bebas  (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).
5. Pembinaan  kesegaran      jasmani  untuk  menjaga  kondisi  kesehatan  jasmani    kepada penghuni  diberikan  kegiatan-kegiatan  olahraga  yang  dilaksanakan  dihalaman  atau lapangan dalam Lapas, seperti senam pagi, tenes meja,  bola volley, tenis lapangan.
6. Pembinaan pendidikan dengan menyelenggarakan taman baca yang bekerjasama dengan perpustakan wilayah Jambi dan dilaksanakan setiap  hari kerja dari jam  15.00 s/d 16.00 WIB.

## 2. Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembinaan
HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan  pemasyarakatan.  Standard  Minimum  Rules  for  Prisoners  (SMR)  Standar  Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan Warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak- hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana atau warga binaan pemasyarakatan.
Adanya  perkembangan  teori  pemidanaan  yang  kini  rasanya  dianggap  sudah  kurang memiliki  relevansi  dengan  kehidupan  masyarakat.  Dalam  arti  hal  ini  sudah  bukanlagi mengorientasikan tujuan pembalasan atau penjeraan yang cenderung bertentangan dengan nilai- nilai  kemanusiaan,  melainkan  lebih  pada  tata  perlakuan  yang  bertujuan  bukan  saja  agar  para terpidana  bertobat  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  lagi,  melainkan  juga  melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan.
Tata  cara  perlakuan  ini  dilandaskan  atas  dasar  sistem  yang  telah  diberlakukan  sejak  27 April 1964 mengenai sistem pemasyarakatan.
Dengan berlandas prinsip tersebut maka rutan/lapas diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain:
1) Merupakan  komunitas  yang  teratur  dengan  baik,  seperti:  tidak  membahayakan  nyawa, kesehatan dan integral personal.
2) Kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami narapidana akibat pemidanaan.
3) Aktifitas  di  dalamnya sebanyak mungkin  membantu  narapida untuk  mampu kembali  ke masyarakat setelah menjalani pidananya.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
3. Pemberian  Cuti Menjelang  Bebas  (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-Syarat Tertentu
Upaya lain dalam mengurangi kelebihan kapasitas (over kapasitas) pada rutan/lapas adalah dengan pemindahan narapidana dari rutan/lapas yang over kapasitas ke rutan/lapas yang  masih memungkinkan untuk menampung hunian narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan  HAM  No.M  03-PK.02.01.Tahun  1991  tanggal  12  Juni  Tahun  1991  tentang  petunjuk pemindahan Napi.
Proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3  masa pidana, minimal  Sembilan bulan berkelakuan baik,  besarnya cuti  sama dengan remisi terahkir maksimal enam bulan.
Dengan  demikian,  upaya-upaya  yang  dilakukan  tersebut  mengandung  harapan kelancarannya pembinaan-pembinaan dalam jadwal  yang teratur dapat memberikan kondisi dan situasi  yang  koheren  atas  perlakuan  yang  sama  diiringi  rasa  keadilan  yang  setara  antar  sesame warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut :
A. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi :
Lingkungan sosial masyarakat yang kompleks seperti dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi cenderung memberikan pengaruh perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis warga   binaan pemasyarakatan itu sendiri.   Biasanya pencetus terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan dilatar belakangi oleh:
a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi
b. Pemahaman terhadap uraian tugas  dan nilai-nilai HAM tidak merata seperti pelaksanaan tugas cenderung berdasar kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana.
c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan atau  kelonggaran,  menimbulkan      kecenderungan  tumbuhnya  hubungan  pribadi  yang berlebihan  dan  memungkinkan  terjadinya  suap  seperti  perbedaan  perlakuan,  persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial.
d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan dan menyebabkan perlakuan apatis, malas, tidak patuh dan lain- lain.
B. Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi, upaya yang dilakukan  petugas  untuk  mencegah  tindak  kekerasan  terhadap  sesama  warga  binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi di lakukan dengan upaya sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengawasan
2. Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana.
3. Pemberian  Cuti  Menjelang  Bebas  (CMB),  Cuti  Bersyarat  (CB),  Cuti  Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
Dirjosworo, “Kriminologi Narapidana Di Indonesia” Bandung: Sinar Baru, 1992 G. Nusantara, Abdul Hakim, “Hukum Acara Pidana”, Jakarta: Sarwoko, 1986
Harsono, C.I, “Sistem Baru Pembinaan Narapidana”, Jakarta: Djambatan, 1995
Mamuji, Sri, “Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah”, Jakarta: UI Press, 2006 Muhammad Kamal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
Sudarto, Kepita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986)
Wilson, “Pembinaan Narapidana Berprilaku Baik” Jakarta: Djambatan, 2005

## UNDANG-UNDANG
Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan