Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 46-55 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.44640 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Pemanfaatan untuk Agunan
Monsaputra 1 * , Khursatul Munibah 1 , Dyah Retno Panuju
1 Institut Pertanian Bogor, Indonesia

## A B S T R A K
Reforma  agraria  bertujuan  memperbaiki  ketimpangan  struktur  agraria menjadi  lebih  berkeadilan  melalui  redistribusi  penguasaan,  penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan program redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Sertipikat redistribusi  tanah  dapat  digunakan  sebagai  agunan,  tahun  2009-2018 sertipikat redistribusi tanah yang diagunkan sebanyak 871 buah  (7,79 %). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  karakteristik  kegiatan redistribusi  tanah  berdasarkan  kategori  pemanfaatan  sertipikat  untuk agunan  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  kuantitatif  dengan  teknik  analisis  data  dengan  analisis spasial  melalui  overlay  peta.  Pemanfaatan  sertipikat  untuk  agunan  tinggi ditahun  pertama  setelah  pembagian  dan  cenderung  menurun setelahnya. Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  mayoritas  lokasi  redistribusi tanah berada pada nilai tanah yang tidak terlalu tinggi dan berada dibawah
radius 2 km dari jalan. Lokasi yang diagunkan  cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum diagunkan dominan pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Secara umum lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha perbidang tanah, baik yang diagunkan maupun yang belum diagunkan.

## A B S T R A C T
Agrarian  reform  aims  to  improve  the  inequality  of  agrarian  structures  to  be  more  equitable  through redistribution  of  land  tenure,  used  and  utilization.  West  Pasaman  Regency  has  implemented  a  land redistribution  program  to  reorganize  the  control,  ownership,  used  and  utilization  of  land.  Land redistribution  certificates  can  be  used  as  collateral,  in  2009-2018  there  were  871  land  redistribution certificates (7.79%). This study aims to identify the characteristics of land redistribution activities based on the category of use of certificates for collateral in West Pasaman Regency. The methods of analysis used was quantitative with spatial analysis used map overlays. Utilization of certificates for collateral was high in the first year after distribution and tends to decrease afterward. The results showed that the majority of land redistribution locations were at land values that were not too high and were under a radius of 2 km from  the  road.  Locations  that  are  pledged  tend  to  be  more  in  a  radius  farther  from  the  center  of government,  while  locations  that  have  not  been  pledged  are  dominant  at  a  radius  of 40  km and  60  km from the center of government. To sum up, the location of the majority of land redistribution activities is an area of 1-2 ha per plot of land, both the distribution of collateralized land and non-collateralized land.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: mon_eps40@yahoo.com

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 14 Februari 2021 Accepted 28 April 2022 Available online 01 Juni 2022
Kata Kunci: Reforma Agraria; Redistribusi Tanah; Landreform
Keywords: Agrarian Reform; Land Redistribution; Landreform

## 1. Pendahuluan
Tujuan utama reforma agraria adalah memperbaiki ketimpangan struktur agraria menjadi lebih  berkeadilan  melalui  redistribusi  penguasaan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  lahan  untuk masyarakat  miskin  dan  petani  gurem  atau  petani  yang  tidak  memiliki  tanah  di  pedesaan (Rachman  &  Setiawan,  2015).  Reforma  agraria  menurut  Fatimah  (2015)  pada  hakekatnya merupakan  konsep  landreform,  yaitu  penataan  kembali  struktur  penguasaan  dan  kepemilikan tanah  yang  lebih  adil,  termasuk  pencegahan  konsentrasi  kepemilikan  tanah.  Petani  umumnya memiliki  tanah  yang  kecil,  menurut  penelitian  di  Jawa  dan  Bali,  jumlah  petani  pemilik  tanah (40%) lebih sedikit dibanding buruh tani (60%) (Tim Peneliti STPN , 2014). Usaha pemerataan penguasaan tanah  melalui  landreform  secara  potensial  dapat menunjang  sekaligus  dua  tujuan utama  pembangunan  yaitu  kenaikan  produksi  dan  pemerataan  (Wiradi  et  al.,  2017). Sebagai penunjang kesejahteraan dan untuk mencapai kemakmuran rakyat, maka tanah menjadi faktor yang sangat penting (Putra & Rani, 2021).
Reforma agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses (Dhinata et al., 2022).  Penataan  aset  menekankan  pada  penaataan  kembali  penguasaan,  pemilikan, penggunaan  serta  pemanfaatan  tanah,  sedangkan  penaataan  akses  menekankan  pada pemberian  bantuan  permodalan  atau  lainnya  kepada  penerima  tanah  guna  peningkatan kesejahteraan  (Purnama  et  al.,  2020).  Pelaksanaan  reforma  agraria  tidak  hanya  ditujukan untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran,  tetapi  juga  dalam  rangka  menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial (Wardhana, 2020).
Pelaksanaan  landreform  di  Indonesia  menurut    Syahyuti  (2016)  sangat  berat  karena kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  belum  mapan,  setelah  beberapa  tahun  dilanda  krisis multidimensi.  Pelaksanaan  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Desa  Bogorame  Kecamatan  Sulang memperlihatkan  bahwa  tanah  obyek  landreform  yang  telah  diredistribusikan  saat  ini  telah banyak mengalami perubahan fungsi dari tanah tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah dan pemukiman  juga  dibangunnya  jalan-jalan  masuk  ke  desa  dan  jalan  setapak  yang  mengelilingi tegalan  (Novprastya  et  al.,  2013).  Di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  pada  tahun  2019  objek bidang  tanah  pelaksanaan  redistribusi  tanah  paling  banyak  luas  1001  s.d.  3000  m2  dengan persentase 40%  dan bidang tanah paling sedikit antara luas 7001 - 9.000 m2 (Triandaru et al., 2021).
Redistribusi  tanah  di  Jepang,  Korea  Selatan  dan  Taiwan  pasca  perang  dunia  II  terjadi perubahan  struktural,  dampaknya  tidak  hanya  langsung  pada  sektor  pertanian,  tetapi  juga stimulus  yang  dirasakan  oleh  industri  di  negara  tersebut.  Ketiga  negara  tersebut  melakukan redistribusi tanah ketika ekonomi mereka masih sangat bergantung pada pertanian, peternakan dan  sektor  pertanian  yang  menyerap  sebagian  besar  tenaga  kerja (Işcan,  2018) . Menurut McDonald (1997) pelaksanaan reforma agraria di Jepang  berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  melalui  penataan  kembali  lahan  pertanian  dan  kepemilikan  lahan pertanian.  Mereka  yang  memperoleh  lahan  harus  mengolah  sendiri  lahannya  dan  apabila dilanggar  ada  kebijakan  untuk  menertibkannya.  Hasil  penelitian    Kolb  dan  Nelson  (2012) menjelaskan  bahwa  kunci  keberhasilan  reforma  agraria  di  Asia  adalah  kekuatan suatu  negara untuk  mendukung  kegiatan  tersebut  dan  bersedia  untuk  mendukung  pembaruan  dan menggunakan semua instrumen pemerintah untuk keberhasilan reforma agraria.
Kabupaten  Pasaman  Barat  salah  satu  daerah  yang  telah  mengimplementasikan  program redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.  Sertipikat  redistribusi  tanah  dapat  digunakan  sebagai  agunan,  tahun  2009-2018 sertipikat redistribusi tanah  di Kabupaten Pasaman Barat yang diagunkan sebanyak 871 buah (7,79  %)  (Monsaputra  et  al.,  2022).  Pelaksanaan  reforma  agraria  tidak  hanya  memberikan sertipikat secara aktif kepada masyarakat namum ada tindak lanjut dari penyerahan sertipikat berdasarkan  manfaat  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  (Utomo,  2021).  Kegiatan  redistribusi tidak  terhenti  sampai  pemberian  tanda  bukti  hak  atas  tanah  (sertipikat),  namun  dilanjutkan dengan  memberikan  fasilitas  untuk  membuka  akses  penerima  manfaat  terhadap  modal, teknologi,  pasar,  peningkatan  kapasitas,  manajemen  dan  pendampingan  (Isnaeni,  2017).
Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa sertipikat kegiatan redistribusi tanah dimanfaatkan untuk mengakses modal, namun demikian belum ada penelitian yang menganalisis karakteristik kegiatan  redistribusi  tanah  berdasar  pemanfaatan  sertipikat  untuk  agunan  (Utomo,  2021; Isnaeni,  2017).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  karakteristik  kegiatan redistribusi  tanah  berdasarkan  kategori  pemanfaatan  sertipikat  untuk  agunan  di  Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Metode
Penelitian menggunanakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera  Barat.  Beberapa  data  sekunder  yang  dikoleksi  adalah  jumlah  dan  sebaran  lokasi redistribusi tanah secara umum, peta bidang lokasi yang sudah dimanfaatkan untuk agunan dan yang  belum  dimanfaatkan  untuk  agunan  serta  peta  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT)  tahun  2018. Redistribusi tanah tahun 2009-2018 dibedakan menjadi 2 kategori yaitu redistribusi tanah yang telah diagunkan dan yang belum diagunkan.
Karakteristik dari masing-masing kategori dianalisis berdasarkan  ZNT, buffer jalan, buffer pusat pemerintahan. Peta bidang tanah berdasar pemanfaatan untuk agunan dioverlay dengan peta  ZNT  untuk  melihat  sebaran  lokasi  bidang  tanah  tersebut  berdasar  nilai  tanah,  kemudian bidang  tanah  tersebut  di  overlay  dengan  posisi  jalan  dan  pusat  pemerintahan  untuk  melihat sebaran lokasi berdasarkan posisi jalan dan pusat pemerintahan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Objek  kegiatan  redistribusi  tanah  adalah  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dan  telah ditegaskan menjadi objek landreform. Di Kabupaten Pasaman Barat objek kegiatan ini berasal dari tanah milik adat. Hak kepemilikan adat dilepaskan kenegara, kemudian ditetapkan sebagai objek landreform oleh BPN.
Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tidak dilaksanakan di semua kecamatan pada tiap tahun  pelaksanaan,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  jumlah  target  yang  dibebankan  dari  Kanwil  BPN maupun kesiapan masing-masing lokasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan redistribusi tanah di  Kabupaten  Pangkajene  yang  hanya  dilakasanakan  di  2  desa  (Purnama  et  al.,  2020). Dibutuhkan  pemberian  pemahaman  kepada  pimpinan  adat  yang  menguasai  tanah  tentang mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  ini  yang  berbeda  dengan  program  pensertipikatan  tanah lainnya.
Pemanfaatan  sertipikat  untuk  agunan  tinggi  di  tahun  pertama  setelah  pembagian  dan cenderung  menurun  setelahnya  seperti  terlihat  pada  Gambar  1.  Ini  dipengaruhi  karena masyarakat yang mengagunkan adalah mereka yang sebelum ada sertipikat redistribusi tanah telah berencana untuk mendapatkan tambahan modal dan punya rencana pemanfaatan modal. Bagi masyarakat yang lain setelah memiliki sertipikat redistribusi tanah belum ada perencanaan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan pemantauan    karena  dibutuhkan  pendampingan  dan  monitoring  kepada  penerima  sertipikat secara berkelanjutan supaya manfaat kegiatan ini bisa maksimal. Di Kecamatan Sungai Beremas pemanfaatan  untuk  agunan  hanya  pada  satu  periode  yaitu  tahun  2012  dan  melalui  kelompok tani. Pemanfaatan modal untuk membuka dan menanami lahan dengan kelapa sawit.
Gambar 1 . Periode pemanfaatan sertipikat redistribusi tanah untuk agunan perkecamatan
Pada Gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa lokasi redistribusi tanah di Kecamatan Gunung Tuleh memiliki nilai tanah yang kecil. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lokasi lahan tersebut yang jauh  dari  akses  jalan  dan  lokasi  ini  berbatasan  dengan  hutan  lindung.  Di  Kecamatan  Koto Balingka dan Lembah Melintang memiliki lokasi redistribusi bernilai lebih tinggi karena berada dekat dengan akses jalan utama, sedangkan di Kecamatan Talamau lokasinya dekat dengan ibu kota kabupaten.
Gambar 2 . Sebaran lokasi redistribusi tanah yang belum diagunkan berdasarkan zona nilai tanah
Gambar 3. Sebaran lokasi redistribusi tanah yang diagunkan berdasarkan zona nilai tanah
Gambar  4  memperlihatkan  bahwa  mayoritas  lokasi  redistribusi  tanah  berada  pada  nilai tanah  Rp  4000-8000,  ini  termasuk  nilai  tanah  yang  tidak  terlalu  tinggi.  Hal  ini  dipengaruhi karena  lokasi  redistribusi  tanah  mayoritas  adalah  adalah  lahan  perkebunan  dalam  satu hamparan yang luas, ini biasanya berada jauh dari jalan utama.

## Gambar 4. Klasifikasi ZNT lokasi redistribusi tanah
Gambar  5  memperlihatkan  bahwa  lokasi  redistribusi  tanah  mayoritas  berada  dibawah radius  2  km  dari  jalan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kemudahan  akses  pada  saat  membawa  hasil panen.  Gambar  6  memperlihatkan  di  Kecamatan  Sungai  Beremas  mayoritas  lokasi  yang diagunkan dan belum diagunkan berada pada radius 2000 m. Lokasi lahan tersebut berada pada satu  hamparan,  sedangkan  lokasi  yang  berada  pada  radius  3000  m  lebih  banyak  yang  belum diagunkan.  Lokasi  pada  radius  500  m  di  Kecamatan  Lembah  Melintang  dan  Kecamatan  Koto Balingka  lebih  banyak yang  telah  diagunkan.  Di  Kecamatan  Ranah  Batahan  lokasinya  tersebar dari  dekat  dengan  jalan  sampai  jauh  dari  jalan.  Bidang  tanah  di  kecamatan  ini  tersebar disebagian besar wilayah kecamatan. Lokasi yang mayoritas berada pada radius 4000 m adalah di Kecamatan Gunung Tuleh, lokasi ini jauh dari akses jalan dan perkampungan penduduk.
Gambar 5. Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak dari jalan
Gambar 6. Jumlah bidang dan luas lokasi redistribusi tanah buffer jalan perkecamatan Gambar  7  memperlihatkan  lokasi  yang  diagunkan    cenderung  lebih  banyak  pada  radius lebih  jauh  dari  pusat  pemerintahan,  sedangkan  lokasi  yang  belum  diagunkan  dominan  pada radius 40 km dan 60 km dari pusat pemerintahan. Lokasi yang belum diagunkan pada radius 40 km  berada  di  Kecamatan  Sungai  Aua,  Kecamatan  Lembah  Melintang  dan  Kecamatan  Gunung Tuleh, sedangkan pada radius 60 km berada pada Kecamatan Ranah Batahan. Lokasi radius 60 km dominan lokasi diagunkan dan belum diagunkan karena pada radius ini terdapat Kecamatan Sungai  Beremas  (46%  lokasi  yang  diagunkan  berada  dikecamatan  ini).  Pada  radius  60  km terdapat Kecamatan Ranah Batahan (42% lokasi yang belum diagunkan berada pada kecamatan ini).
Gambar 7. Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan jarak ke pusat pemerintahan
Gambar 8 memperlihatkan lokasi kegiatan redistribusi tanah mayoritas memiliki luas 1-2 ha  perbidang  tanah,  baik  yang  diagunkan  maupun  yang  belum  diagunkan.  Peningkatan  luas tanah  per  hektar  meningkatkan  peluang  untuk  mengagunkan  sertipikat  redistribusi  tanah (Monsaputra et al., 2022). Bidang lokasi yang besar dari 2 ha lebih sedikit dibandingkan dengan dari 1 ha. Penerima redistribusi tanah maksimal memperoleh 5 ha tiap KK. Lokasi yang dikelola oleh kelompok umumnya memiliki luas lahan yang relatif sama.

## Gambar 8 .  Jumlah bidang berdasarkan luas lokasi redistribusi tanah
Gambar  9  memperlihatkan  lokasi  yang  diagunkan  di  Kecamatan  Koto  Balingka,  Lembah Melintang, Ranah Batahan, Sungai Aua mayoritas memiliki luas 1-2 hektar. Di Kecamatan Sungai Beremas semua lokasi memiliki luas 1-2 hektar, hal ini disebabkan karena kegiatan redistribusi di lokasi ini dilaksanakan hanya satu kali periode kegiatan dan berada pada satu hamparan serta dikelola  oleh  kelompok  tani  yang  mengatur  luas  lahan  masing-masing  anggota.  Lokasi  belum diagunkan  mayoritas  memiliki  luas  1-2  hektar.  Di  Kecamatan  Gunung  Tuleh,  Kecamatan Talamau  dan  Kecamatan  Sungai  Beremas  tidak  ada  lokasi  yang  lebih  besar  dari  2  hektar.  Di Kecamatan  Talamau  semua  lokasinya  berada  pada  luas  1-2  hektar  karena  dari  awal  pihak kelompok tani telah mengatur luas untuk tiap anggota.
Belum diagunkan                                              Diagunkan

## Gambar 9. Jumlah bidang redistribusi tanah berdasarkan luas perkecamatan
Berdasarkan gambar 10 dapat dilihat bahwa penggunaan tanah lokasi redistribusi tanah mayoritas  perkebunan  dan  pertanian  lahan  kering,  selain  itu  terdapat  penggunaan  belukar, sawah  dan  tanah  terbuka.  Lokasi  redistribusi  yang  berupa  tanah  belukar  atau  tanah  terbuka dipersiapkan untuk jadi lahan perkebunan, seperti di Kecamatan Sungai Beremas sebanyak 500 bidang tanah.
Gambar 10. Sebaran lokasi redistribusi tanah berdasarkan penggunaan tanah

## 4. Simpulan dan saran
Pemanfaatan  sertipikat  untuk  agunan  tinggi  ditahun  pertama  setelah  pembagian  dan cenderung menurun setelahnya. Mayoritas lokasi redistribusi tanah berada pada nilai yang tidak terlalu tinggi, hal ini dipengaruhi karena lokasi redistribusi tanah mayoritas adalah adalah lahan perkebunan dalam satu hamparan yang luas, ini biasanya berada jauh dari jalan utama. Lokasi redistribusi  tanah  mayoritas  berada  dibawah  radius  2  km  dari  jalan.  Lokasi  yang  diagunkan cenderung lebih banyak pada radius lebih jauh dari pusat pemerintahan, sedangkan lokasi yang belum  diagunkan  dominan  pada  radius  40  km  dan  60  km  dari  pusat  pemerintahan.  Lokasi kegiatan  redistribusi  tanah  mayoritas  memiliki  luas  1-2  ha  perbidang  tanah,  baik  yang diagunkan  maupun  yang  belum  diagunkan.  Penelitian  selanjutnya  dapat  digunakan  variabel kesesuaian  lahan  untuk  melihat  karakteristik  lokasi  redistribusi  tanah,  sehingga  bisa  dianalis komoditi yang sesuai untuk lokasi tersebut.

## Daftar Rujukan
Dhinata, H. A., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  Tahun  2021. Ekonomi,  Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) , 3 (3), 362 – 367. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1180
Fatimah,  F.  (2015).  Reforma  Agraria  Dalam  Konteks  Peningkatan  Akses  Kaum  Tani  Miskin Terhadap  Penguasaan  Tanah  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 10 (2),  191 – 203.
Işcan, T. B. (2018). Redistributive land reform and structural chang e in Japan, South Korea, and Taiwan. American Journal of Agricultural Economics , 100 (3), 732 – 761. https://doi.org/10.1093/ajae/aax093
Isnaeni,  D.  (2017).  Kebijakan  Landreform  Sebagai  Penerapan  Politik  Pembaharuan  Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan) , 1 (2), 83 – 97. Monsaputra,  Munibah,  K.,  &  Panuju,  D.  R.  (2022).  Faktor  Penentu  Pemanfaatan  Sertifikat Redistribusi  Tanah  untuk  Mengakses  Modal :  Studi  Kasus  Kabupaten  Pasaman  Barat. Journal of Regional and Rural Development PlanningPlanning , 6 (1), 65 – 73.
Novprastya,  H.,  Kahar,  S.,  &  Sudarsono,  B.  (2013).  Kajian  Tentang  Redistribusi  Tanah  Obyek Landreform  Di  Kabupaten  Rembang. Geodesi  Undip , 3 (Sistem  Informasi  Geografis),  240 – 252.
Purnama,  A.  S.,  Makkawaru,  Z.,  &  Tira,  A.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Clavia : Journal Of Law ,
18 (1), 67 – 74.
Putra,  J.  K.,  &  Rani,  M.  (2021).  Harmonisasi  Regulasi  Pembatasan  Luas  Tanah  Pertanian  Bagi Petani Dalam Program Land Reform. Jurnal de Jure , 13 (56), 39 – 58. Rachman,  N.  F.,  &  Setiawan,  U.  (2015). Buku  Putih  Reforma  Agraria (3rd  ed.).  Konsorsium Pembaruan Agraria.
Syahyuti,  N.  (2016).  Kendala  Pelaksanaan  Landreform  di  Indonesia:  Analisa  terhadap  Kondisi dan  Perkembangan  Berbagai  Faktor  Prasyarat  Pelaksanaan  Reforma  Agraria. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 22 (2), 89. https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.89-101 Tim Peneliti STPN 2014. (2014). Asas-Asas Keagrariaan; Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria,  Dasar  Keilmuan  Agraria,  dan  Asas  Hubungan  Keagrariaan  di  Indonesia (1st  ed.). STPN Press.
Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma  Agraria  Dengan  Pola  Redistribusi  Tanah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 7 (2), 201 – 216. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/5655/3790
Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. Veritas et Justitia , 7 (1), 115 – 138. https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935
Wardhana,  Y.  S.  (2020).  Pelaksanaan  Program  Redistribusi  Tanah  Di  Kawasan  Tanah  Adat
Provinsi Papua. Kosmik Hukum , 20 (1), 64.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625
Wiradi,  G.,  Soentoro,  Collier,  W.  L.,  White,  B.,  Makali,  &  Manning,  C.  (2017). Ranah  Studi Agraria:Penguasaan  Tanah  dan  Hubungan  Agraris (1st  ed.,  Issue  April).  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.