## STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

## Agustina Setiawan
setiawan197174@yahoo.co.id

## Abstract
The handling of child protection has not been established in Bandung in common a view over the issues of children's rights, resulting in differences in the understanding of the needs and treatment strategies. This is evident from the handling of the problem of children who have not run optimally so  that there are still many problems in handling. This study used a descriptive research method with a qualitative approach, the data used will be more complete, in- depth and reliable.
Given the difficulties faced by the city government such as the prevention and handling of child abuse, exploitation, mistreatment and neglect of children. Children who do not get good service by parents that children behave become street  children,  children  who  are  dealing  with  the  law,  child  deviant behavior  such  as  sex,  drinking  and drugs  as part of the mismanagement of the parents. Many children are not getting proper education, proper health and do not  have  lands  a  decent  playground.  The  number  of  street  children  in  Bandung,  which  reached  2,162  children  , abandoned  children  who  reach  5,848  poor  children  and  children's  children  who  reach  78  751  in  2012  . Lack of optimal handling of the child by the local government led to the growth of street children and poor children increased in Bandung, supported by a low awareness of the public led to the increasing problem of child protection. Necessary  measures  to  prevent  and  deal  with  perlinidungan  children  through  role  local  government  and  the community to seriously address the issue of child protection. One effort is the implementation of the model and the right strategy so that the child can be humanized and disejahterakan through a model of prevention and  protection of  children's  snacks.  The  child  protection  strategy  includes:  1  )  prevention  through  awareness  building  society  , making  policies  ,  involving  the  community,  institutional  and  service  delivery  .  2  )  treatment  through  the identification  of  child  problems  ,  withdrawal  ,  rehabilitation  ,  reintegration  and  care  management  .  Through  the model and this strategy is expected to be upgraded to child protection services in the City of Bandung through the policies formulated by the local government of Bandung .
Keywords : management, models and strategies for child protection

## A.  PENDAHULUAN
Pengakuan      atas  eksistensi  anak  sebagai  subyek  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang sui generis ( rights  holders  as  sui  generis )  ditandai  manakala  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  telah diratifikasi  oleh  193  negara.  Dengan  demikian  sebanyak  193  pemerintah  telah  menerima kewajibannya  untuk  mengambil  semua  langkah-langkah  legislatif,  administratif,  sosial,  dan pendidikan  secara  layak  untuk  melindungi  anak-anak  dari  semua  bentuk  dan  manifestasi kekerasan.Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Secara garis besar Konvensi Hak Anak (KHA) merincikan  hak-hak  anak  dalam  54  pasal  yang  dikelompokkan  dalam  4  (empat)  hak  dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival rights) , kedua , hak untuk tumbuh dah berkembang (development  rights) , ketiga ,  hak  atas  perlindungan (protection  rights) , keempat, Hak  untuk berpartisipasi (participation  rights). Dengan  meratifikasi  KHA,  Indonesia  menyepakati  bahwa
seluruh  hak  anak  tersebut  adalah  hak  asasi  manusia  seorang  anak  yang  setara  pentingnya,  dan bahwa  Indonesia  akan  melakukan  segala  upaya  untuk  memastikan  seluruh  hak  tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  pemerintah  daerah  kota  Bandung  adalah  masih  banyaknya pelanggaran-pelanggaran  mengenai  hak  anak  sehingga  anak  tidak  mendapatkan  hak  atas perlindungannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung, namun permasalahan  tentang  perlindungan  anak  ini  nampaknya  belum  juga  dapat  diselesaikan  secara optimal  dan  masih  menyisakan  persoalan-persoalan  baru  seperti  perdagangan  anak,  pelecehan seksual anak, tindak kekerasan terhadap anak serta eksploitasi anak terutama pada anak jalanan di  kota  Bandung  semakin  marak  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum  tepatnya  strategi penanganan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah Daerah Kota Bandung sehingga masih  banyak  permasalahan-permasalahan  dalam  penanganannya.  Memperhatikan  hal  tersebut, Kota  Bandung  sangat  membutuhkan  strategi  pengelolaan  dan  penanganan  oleh  berbagai kelembagaan  tentang  Perlindungan  Anak.  Permasalahan  seperti  Dinas  Sosial  mencatat  terdapat sekitar 2.162 orang anak hidup dan bekerja dijalanan, 5.848 anak terlantar, 57 anak berhadapan dengan  hokum,  151  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  dan  kecenderungannya semakin  meningkat  jumlahnya  dari  tahun  ke  tahun  menjadi  tugas  yang  cukup  berat  bagi pemerintah daerah.
Upaya penanganan perlindungan anak  perlu dikaji ulang, antara lain perlu adanya model dan strategi  penanganan,  karena  apabila  ditanggulangi  langsung  secara  represif,  misal  penangkapan terhadap pelaku perdagangan anak, orang tua, dirazia anak jalanan, penangkapan anak pengguna narkoba  baik  yang  dilakukan  oleh  polisi  maupun  oleh  Dinas  Sosial,  terbukti  selalu  timbul masalah  baru.  Salah  satu  alternatif  model  dan  strategi  penangan  perlindungan  anak,  adalah konsep Penanganan dan Pencegahan dalam perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Konvensi  Anak  yang antara lain memiliki tiga aspek yang meliputi: kelangsungan hidup ( survival ), tumbuh kembang ( developmental ), dan perlindungan ( protection ).

## B. METODE
Metode  yang digunakan  dalam  penulisan  ini adalah analisis data kualitatif    yaitu proses menyusun data agar dapat  ditafsirkan dan diketahui  maknanya. Menyusun data jenis ini berarti menggolongkannya  ke  dalam  pola,  tema,  unit  atau  kategori.  Apabila  diperoleh  dari  banyak sumber  maka  data  tersebut  kemudian  dikoleksi  dan  dibandingkan  agar  dapat  dimasukkan  ke dalam salah satu kategori. Selanjutnya Miles dan Huberman (1992 :16) memberi petunjuk secara umum tentang langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu melalui :
1. Rekap  data;  Seperti  telah  dikemukakan  bahwa  dalam  penulisan  kualitatif  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi.
a. Observasi  dilakukan  peneliti  pada  Dinas  Sosial  Kota  Bandung,  Yayasan  Bantera, Yayasan  Perlindungan  Anak,  wilayah  tempat  anak  jalanan  di  Pastur,  Jalan  Achmad Yani.
b. Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Dinas  Sosial,  Kepala  Seksi  Pembinaan  Rawan Sosial Anak dan Remaja, Ketua Yayasan Bantera, Ketua Yayasan Perlindungan Anak, Komnas HAM Anak, Yayasan Masyarakat Sehat, Yayasan Komite Anti Pemiskinan.
c. Pelaksanaan  kegiatan  penulisan  dilakukan  pada  bulan  Juni  sampai  dengan  Agutus 2013.
d. Dimensi Penulisan ini antara lain menjawab pertanyaan mengenai :
1) Permasalahan tentang anak di Kota Bandung
2) Kondisi dan upaya yang dilakukan saat ini.
3) Strategi pencegahan dalam membangun kesadaran masayarakat.
4) Strategi pencegahan dalam membuat kebijakan operasional.
5) Strategi pencegahan pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak.
6) Strategi pencegahan dalam optimalisasi kelembagaan pemerintah daerah
7) Strategi pencegahan dalam pemberian pelayanan perlindungan anak
8) Strategi penanganan melalui identifikasi dan reforting
9) Strategi penanganan melalui penarikan dan rescue.
10) Strategi penanganan melalui rehabilitasi
11) Strategi penanganan melalui manajemenn layanan.
2. Reduksi  data;  Semakin  lama  pengumpulan  data  berlangsung,  maka  semakin  banyak  data yang diperoleh. Data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama ada  yang berbeda, ada
yang  penting  dan  ada  yang  tidak,  ada  yang  bermakna  dan  ada  yang  tidak.  Dalam  tahap reduksi  ini  peneliti  melakukan  pengklarifikasian  data,  memilih  data  yang  berguna,  yang penting  dan  yang  bermakna.  Data  yang  tidak  penting  dibuang.  Dengan  reduksi  data  ini maka hasil penulisan menjadi jelas dan tajam.
3. Penyajian  Data;  Setelah  data  yang  banyak  tersebut  direduksi  maka  upaya  data  tersebut mudah  dipahami  baik  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain  sehingga  data  tersebut  perlu disajikan. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, dan uraian rinci. Data yang disajikan tersebut sudah melalui tahapan analisis seperti di atas.
4. Verifikasi dan Penyimpulan; setelah data disajikan dalam bentuk uraian rinci maka analisis selanjutnya  adalah  memperivikasi  terhadap  data  yang  telah  disajikan  tersebut.  Dalam memperivikasi  ini  selanjutnya  peneliti  dapat  memberikan  tafsiran,  makna  dan  mencari hubungan antara satu kategori dengan kategori lain.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan anak  bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secaraoptimal  sesuai  harkat,  martabat,  dan  kemanusiaan  serta mendapat  perlindungandari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia yangberkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  sejahtera.  Perlindungan  anak  dapat  diartikan  sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anakserta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Namun kenyataannya berdasarkan hasil penulisan di  Kota  Bandung  menunjukkan  masih  banyaknya  anak  tidak  mendapatkan  perlindungan  dari pemerintah dan masayarakat, terlihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Anak Bermasalah No Jenis Anak 2012 1 Anak Balita Terlantar 354 2 Anak Terlantar 5.848 3 Anak berhadapan dengan hukum 57 4 Anak Jalanan 2.162 5 Anak dengan Kedisabilitasan 1.060 6 Anak  yang  memerlukan  perlindungan khusus 151 7 Penyandang Disabilitas 5.069 8 Keluarga bermasalah psikologis (tindak 2.603

## kekerasan anak)
Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung 2013
Tabel 2. Lembaga Penanganan Anak
No Uraian Jumlah 1 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan 45 unit 2 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 11 unit 3 Rumah Singgah 1 unit Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung 2013
Berdasarkan  tabel  di  atas,  Kota  Bandung  memerlukan  pengelolaan  perlindungan  yang dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  pemerintah  daerah.  Namun  tentunya  tidak  dapat dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah  tanpa  peran  serta  yang  baik  dari  dunia  usaha dan masyarakat.  Pemerintah Kota bandung melalui dinas sosial telah berupaya untuk melakukan pendataan  serta  pembinaan  terhadap  para  anak  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya,  namun tentunya  upaya  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya mengingat berbagai kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, seperti  kendala  sumberdaya  aparat  pemerintah  pada  dinas  sosial  serta  juga  jumlah  lembaga penangan  anak  yang  membantu  pemerintah  daerah  masuh  cukup  sedikit  bila  dibandingkan dengan  anak  yang  bermasalah  di    Kota  Bandung.  Seperti  data  yang  ditampilkan  dalam  tabel dimana anak terlantar di Kota bandung pada tahun 2012 mencapai 5.848 anak.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  para  orang  tua  yang  tidak  memahami  tentang perannya  sebagai  orang  tua  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara  yang  harus  memberikan perlindungan terhadap putra-putrinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pembinaan rawan sosial anak bahwa banyaknya anak terlantar lebih disebabkan oleh peran orang tua yang kurang perduli terhadap anak, disebabkan oleh tingkat kemiskinan orang tua, hubungan yang  kurang  harmonis  antara  anak  dan  orang  tua,  perhatian  yang  kurang  terhadap  anak disebabkan oleh kesibukan orang tua baik ayah maupun ibu, serta anak yang telah ditinggalkan oleh  orang  tuanya  baik  ayah  maupun  ibu.  Berdasarkan  kondisi  yang  demikian  si  anak  menjadi terlantarkan dan tidak mendapatkan penanganan yang baik oleh keluarganya, akibatnya ada yang hidup dijalanan, diasuh oleh sanak saudaranya namun tidak mendapatkan pelayanan  yang baik,
diasuh  oleh  lembaga-lembaga  rumah  singgah,  anak  dieksploitasi  untuk  mengamen,  melakukan tindakan asusila, penjaja seks dan lain-lain.
Begitu  pula  anak  jalanan  yang  mencapai  2.162  di  Kota  Bandung,  menunjukkan  perhatian yang  cukup  serius  bagi  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  dalam  mengelola  perlindungan  anak. Akibat dari banyaknya anak jalan tentunya berakibat terhadap kekerasan anak jalanan dan juga eksploitasi  anak  jalanan  melalui  pekerjaan  meminta-minta  di  jalanan  dan  juga  perilaku  seksual serta  minum-minuman.Anak  jalanan  lebih  berani  dalam  berbuat  dan  bentindak  kurang  sesuai dengan  norma-norma  orang  timur  yang  lebih  mengedepankan  rasa  malu  dan  rasa  takut sebagaimana pedoman bangsa  Indonesia  yaitu ajaran pancasila.Hilangnya rasa hormat  dan  rasa malu itu tentunya didasari oleh kebutuhan dan juga peran oknum-oknum  masyarakat di jalanan yang  memanfaatkan  anak  jalanan  untuk  diekploitasi  dalam  mendapatkan  pendapatan  bagi mereka.Kurangnya  penanganan  terhadap  para  anak  jalanan  yang  dilakukan  secara  intensif  dan kontinyu  menyebabkan  jumlah  anak  jalanan  dari  hari  ke  hari  semakin  banyak  dan  semakin berani untuk turun ke jalanan.
Begitu pula kondisi yang sangat memperihatinkan adalah masih banyaknya fakir miskin yang jumlahnya  mencapai  78.751  di  Kota  Bandung  yang  tentunya  akan  berpengaruh  terhadap perlakukan  terhadap  anak.  Akibat  kemiskinan  yang  cukup  besar  menyebabkan  salah  satunya anak  menjadi  terlantar,  anak  keluar  dari  rumah  dan  juga  anak  kemudian  berbuat  tidak  sesuai dengan  norma-norma    hukum  seperti  anak  jalanan,  menjual  diri  (WTS),  dan  bahkan  mencuri. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pencegahan dan penanganan fakir miskin dengan sebaik-baiknya agar akibat dari kondisi tersebut tidak terjadi.
Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip  kemanusiaan,  keterpaduan  dan  keadilan.  Sehingga  setiap  orang  harus  mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  terciptanya kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Untuk  mencapai  layanan  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  Korban  Kekerasan  secara  terpadu  dan  komperhensip  diperlukan  bentuk  layanan  secara terpadu  dari  berbagai  lembaga  terkait  meliputi  pelayanan  medis,  mediocolegal,  psikososial, bantuan  hukum,  pendampingan,  kemandirian  ekonomi  (pelatihan).  Layanan  tersebut  dilakukan secara  merata  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  sehingga  setiap  masyarakat  berhak  memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum.
Secara  prinsip,  sasaran  strategis  penyelenggaraan  perlindungan  adalah  menjaga  keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan  rumah aman dan nyaman  yang kondusif  untuk  korban  kekerasan.Sasaran  strategis  tersebut  ditempuh  melalui  tahapan-tahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi.Ada  tiga  fenomena  penting  yang  perlu  dicermati  dalam  kaitan  dengan  Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
1. Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dari  tahun  ketahun  jumlahnya  meningkat  dengan modus kekerasannya cenderung lebih sadis.
2. Minimnya  sarana  dan  prasarana  rumah  aman  dan  nyaman  yang  kondusif  untuk  korban kekerasan.
3. Anak adalah  amanah dan karunia Tuhan  Yang  Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
4. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  diharapkan  dapat  menjamin  kelangsungan  eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
5. Anak  perlu  mendapat  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal,  baik  secara  fisik,  mental,kognitif,  spiritual  maupun  sosial.  Karena  sifatnya,  maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal.
Masyarakat  diharapkan  dapat  melakukan  intervensi  untuk  menyelamatkan  anak- anak.Perlunya  reaksi  cepat  yang  berasal  dari  masyarakat  penting  untuk  mencegah  kejahatan terhadap anak  yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan.Masyakarat bisa intervensi kepada  keluarga-keluarga  kalau  melakukan  kejahatan  terhadap  anak.  Sehingga  diperlukan kesepakatan diantara warga agar dapat melakukan intervensi apapun demi menyelamatkan anak- anak.

## Strategi Perlindungan Anak
Berdasarkan konsep strategi perlindungan anak, bahwa pengelolaan perlindungan anak dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanganan.Strategi yang dilakukan untuk membangun kemampuan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  cara  pencegahan  primer  yaitu  menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya masalah perlindungan anak`, antara lain :

## a. Strategi Pencegahan dalam Perlindungan Anak
1) Membangun Kesadaran Masyarakat
Upaya  untuk  membangun  kesadaran  masayarakat  Kota  Bandung  yang  tinggi  dalam rangka  pencegahan  masalah  perlindungan  anak  dengan  melakukan  pemahaman- pemahaman  terhadap  adanya  peraturan  perundangan-undangan,  peraturan  dan  kebijakan nasional  maupun  daerah  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang  dapat  dilakukan oleh  seluruh  aparatar  pemerintah  daerah.  Kota  Bandung  pusat  kegiatan  perekonomian terbesar  di  Jawa  Barat  tentunya  akan  membawa  dampak  pada  banyaknya  masyarakat sekitar  Kota  Bandung  untuk  mencari  kehidupan  dan  kesenangan.  Hal  inilah  yang dimanfatkan oleh berbagai kalangan untuk meraup keuntungan tanpa melihat dampak yang ditimbulkannya.  Pemerintah  daerah  Kota  Bandung  dan  berbagai  lembaga  lainnya  perlu melakukan  penyadaran  terhadap  masyarakat    mengenai  resiko  dan  ancaman  terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, ekploitasi, penelantaran terhadap anak, termasuk  juga  dalam  bahaya  perdagangan  anak,  esploitasi  seksual,  ekonomi, penyalahgunaan narkotika, minuman keras serta zat berbahaya lainnya. Lembaga-lembaga yang  aktif  berperan  serta  membantu  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  sampai  saat  ini seperti    Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)/Panti  Asuhan  kurang  lebih  45 lembaga dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 11 lembaga serta Rumah Singgah.
Melakukan  kampanye  untuk  perubahan  sikap  masyarakat  secara  berkelanjutan mengenai  pencegahan  kekerasan,  perlakukan  salah,  eksploitasi  dan  penelantaran  anak. Melakukan  kampanye  secara  berkelanjutan  untuk  perubahan  sikap  masyarakat  guna menghilangkan  pandangan  salah  serta  deskriminasi  terhadap  anak-anak  yang  menjadi korban  tindak  kekerasan,  perlakukan  salah,  eksploitasi  dan  penelantaran  maupun  anak- anak  yang  berkebutuhan  khusus  lainnya  seperti  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, anak  dengan  kecacatan  dan  anak  yang  terinfeksi  HIV/AIDs.  Serta  melakukan  kampanye secara  berkelanjutan  dilingkungan  lembaga  pendidikan  untuk  memastikan  setiap  anak mendapat  informasi  yang  memadai  dan  layak  mengenai  resiko  dan  ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, penularan HIV/AIDs, maupun bentuk perilaku-perilaku  beresiko  lainnya  dengan  isi  dan  cara  komunikasi  yang  sesuai  dengan tingkat perkembangan anak.
2) Membuat Kebijakan Operasional
Pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  perlu  menyusun  kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak.Upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak.  Disamping  kebijakan  tersebut  pemerintah  daerah perlu pula menyusun  rencana jangka panjang dan jangka menengah  yang dijabarkan oleh sertiap  dinas  kedalam  rencana  strategis  bagi  pembangunan  daerah.  Perencanaan pembangunan  tersebut  akan  berkaitan  dengan  program  kerja  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  seperti  fungsi  pelayanan  dalam  bidang pendidikan,  kesehatan  dan  kependudukan  bagi  anak-anak.  Penyediaan  ruang  public  bagi anak-anak merupakan suatu keharusan dimana anak perlu mendapatkan ruang atau tempat untuk  beraktivitas  sarana  bermain  baik  di  tingkat  kota,  kecamatan  dan  kelurahan,  begitu pula sarana bermain dilingkungan sekolah, pusat-pusat perbelanjaan. Salah satu kebijakan pemerintah  daerah  Kota  Bandung  untuk  memberikan  Ruang  Terbuka  Hijau  antara  lain membuka  lahan  10  hektar  di  kawasan  Jalan  Laswi  tanah  milik  PT.  KAI  serta  beberapa ruang  terbuka  hijau  yang  sudah  ada  seperti  Alun-alun,  Gasibu,  Taman  Pramuka,  dan Taman Lansia. Penyediaan ruang-ruang bermain bagi anak-anak baik disekolah, di rumah sakit dan pusat-pusat perbelanjaan. Memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak serta jaminan  kesehatan  dan  juga  memastikan  jaminan  pengawasan  dari  pemerintah  atas pemenuhan hak-hak anak sehingga tidak terlantarkan seperti pengakuan atas identitas anak dengan  menerbitkan  akta  kelahirannya,  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  hak  untuk mendapatkan layanan kesehatan, serta jaminan social lainnya yang dibutuhkan anak.
3) Pelibatan Masyarakat
Melibatkan  lembaga-lembaga  yang  berbasis  kemasyarakatan  seperti  Lembaga  Sosial Masyarakat  dan Rumah Singgah dalam pencegahan dan penanganan anak jalanan, pekerja anak,  anak  yang  terjebak  drugs  dan  anak  yang  mengalami  berbagai  bentuk  tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.Bahwa permasalahan anak tidak dapat  diselesaikan  oleh  pemerintah  dearah  sendiri,  namun  perlu  ada  peran  serta  dari masyarakat  baik  dalam  penanganan  dan  pencegahannya.Peranan  masayarakat  di  Kota Bandung  cukup  memberikan  kontrribusi  yang  baik  terutama  dari  yayasan-yayasan  social masyarakat  yang  berperan  aktif  dalam  membantu  pemerintah  daerah  seperti  penanganan anak-anak  jalanan  dan  penanganan  anak-anak  dari  tindakan  kekerasan.Pelibatan masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah baik pengawasan, pencegahan
dan  penanganan  anak  sehingga  harapan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.
Pelibatan  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanganan  anak  juga  dilakukan  untuk memberikan  pendampingan  bagi  anak  agar  anak  tidak  trauma  dan  dapat  kembali beraktivitas  sebagaimana  anak-anak  lainnya  dan  juga  untuk  mencegah  terjadinya disriminasi terhadap anak yang bermasalah dilakukan pendampingan dan pendidikan anak.
4) Kelembagaan
Pemerintah  daerah  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  anak-anak  membentuk  tim khusus  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  pelayanan  terhadap  anak. Bekerjasama  dengan  dinas-dinas  terkait  seperti  dinas  kesehatan,  dinas  pendidikan,  dinas social,  dinas  tenaga  kerja  serta  dengan  beberapa  lembaga  social  masyarakat  dalam melakukan  pelayanan  pengelolaan  terhadap  anak  seperti  anak-anak  jalanan,  anak  korban narkotika,  serta  korban  eksploitasi.  Dengan  dibentuknya  tim  ini  akan  dapat  diketahui mengenai perkembangan anak-anak di Kota Bandung dan bagaimana pengelolaannya.
5) Pemberian Pelayanan
Pelayanan  terhadap  anak-anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  kota  bandung dan  bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga  soaial  lainnya  yaitu  melalui  identifitasi terhadap  anak  korban  kekerasan  dan  eksploitasi  serta  diterlantarkan,  menyelenggarakan layanan  kebutuhan  dasar  bagi  anak  korban  kekerasan,  eksploitasi  anak  dan  anak diterlantarkan.Mencari  keluarga  pengganti  atau  orang  tua  asuh  bagi  anak  yang  tidak memiliki  orang  tua  atau  anak  yang  diterlantarkan.Memberikan  dukungan  penguatan ekonomi  bagi  keluarga  anak  jalanan  yang  tidak  memiliki  kecukupan  ekonomi  dengan bantuan  modal.Mengembangkan  informasi  dan  layanan  bagi  anak  yang  rentan  menjadi korban  kekerasan,  eksploitasi  dan  seksual,  serta  penelantaran  di  tingkat  kelurahan  dan kecamatan.

## b. Strategi Penanganan dalam Perlindungan Anak
1) Melakukan identifikasi dan reporting
Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap anak yaitu  dengan  mewajibkan  kepada  setiap  majikan  yang  mempekerjakan  anak  untuk melaporkan kepada RT, RW, Lurah dan  Camat serta Dinas Sosial dimana tempat mereka bekerja. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa majikan masih mempekerjakan anak-anak dibawah  usia  17  tahun.  Hal  ini  bertentangan  undang-undang  anak  yang  melarang
mempekerjakan  anak-anak  dibwah  usia  17  tahun.  Namun  kenyataannya  sulit  sekali mengawasi  para  majikan  tersebut  mengingat  tidak  adanya  pengawasan  dari  pemerintah daerah  dan  kurangnya  peran  serta  masyarakat  dalam  melaporkan  adanya  tindakan  yang melanggar  ketentuan  pemerintah.Perlu  dilakukannya  pendataan  yang  kontinu  terhadap anak-anak  jalanan  mengingat  setiap  tahun  jumlah  anak  jalanan  semakin  bertambah  dan sulit  sekali  dikendalikan.Dengan  peranan  pendataan  yang  kontinyu  dapat  diketahui begaimana  pertumbuhan  anak-anak  jalanan  tersebut  dan  dapat  dicari  bagaimana pengelolaan anak jalanan agar tidak berkembang semakin banyak.
2) Penarikan atau Rescue
Pemerintah daerah wajib melakukan upaya penyelamatan dengan segera terhadap setiap laporan  kasus  kekerasan,  trafiking  dan  penyalahgunaan  anak.  Hal  ini  untuk  mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang semakin besar dan tindakan penyalahgunaan akan yang semakin  tidak  terkendali.  Perlunya  payang  hukum  bagi  anak-anak  agar  anak-anak terlindungi  dari  perlakuan  salah  yang  dilakukan  baik  oleh  orang  tua  maupun  masyarakat lainnya  yang  memanfaatkan  anak  untuk  kepentingan  tertentu  yang  bertentangan  dengan undang-undang.Penguatan peranan represif penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pengelola hiburan yang mempekerjakan anak, majikan yang mempekerjakan  anak  serta  para  orang  tua  yang  mempekerjakan  anak  tentunya  perlu dilakukan  sehingga  dapat  memberikan  tindakan  hokum  selanjutnya  bagi  yang bersangkutan.
3) Rehabilitasi
Pemerintah  daerah  perlu  mempersiapkan  dan  memberikan  pelayanan  sarana  dan prasarana  bagi  para  korban  tindakan  kekeliruan  terhadap  anak  seperti  penyediaan  rumah atau tempat anak korban kekerasan, eksploitasi dan anak terlantar.Bagitu pula pemerintah daerah  harus  memiliki  program  pemulihan  bagi  anak  korban  kekerasan,  eksploitasi  dan anak terlantar. Memberikan jaminan  kesehatan daerah untuk pembiayaan pemenuhan hak kesehatan  bagi  anak  korban  kekerasan,  eksploitasi  dan  anak  terlantar.Penguatan  peran dinas social dalam pemberian tenaga bantuan hokum serta tenaga social professional dalam melakukan  pendampingan  terhadap  anak  korban  kekerasan,  eksploitasi  dan  anak terlantar.Pemberian    jaminan  uuntuk  mendapatkan  layanan  dasar  kesehatan,  pendidikan dan  kependudukan  serta  melaksanakan  pelatihan  perlindungan  anak  bagi  petugas  yang akan memberikan layanan pemulihan bagi anak.
4) Reintegrasi
Pemerintah  daerah  perlu  memberikan  jaminan  akan    penyediaan  layanan  reintegrasi social  bagi  anak  korban  kekerasan,  eksploitasi  dan  penelantaran  anak  seperti  layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh anak pada saat berada di  keluarga  maupun  dimasyarakat.  Begitu  pula  peranan  dinas    socialdalam  melakukan pembinaan  terhadap  orangtua  dan  keluarga  dalam  hal  pengasuhan  anak  termasuk  upaya memastikan  orang  tua  menarik  anak  untuk  tidak  turun  ke  jalan.Melakukan  upaya  untuk penyiapan lembaga pengasuhan bagi anak dan jaminan dukungan keuangan bagi lembaga pengasuhan  anak,  menjamin  proses  pemulangan  bagi  anak-anak  dari  luar  kota  serta mnjamin  terlaksananya  monitoring  dan  pendampingan  lanjutan  untuk  mendukung  dan memastikan  tertap  berlangsungnya  proses  perubahan  perilaku  anak  dalam  keluarga  dan lembaga pengasuhan.
5) Manajemen layanan
Pemerintah  daerah  dalam  hal  perlindungan  terhadap  anak  perlu  juga  memberikan jaminan  kepastian  tersedianya  layanan  terhadap  anak  di  rumah  sakit,  tenaga  medis,  obat, serta alat kesehatan.Menjamin terselenggaranya pelatihan bagi para penyedia layanan agar tidak  terjadi  diskriminasi  pelayanan  serta  membuat  system  dan  mekanisme  pengaduan, penyelamatan  dan  penanganan  yang  cepat  dan  terpadu  ditingkat  kota  tentang  kekerasan terhadap anak yang dapat diakses oleh anak, keluarga dan masyarakat.
Melalui  model dan  strategi  perlindungan  yang telah dijelaskan di  atas, pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pengelolaan perlindungan anak dapat menerapkan model dan strategi  tersebut.  Tentunya  setelah  tahap  ini  dapat  dilakukan  dengan  optimal,  maka  selanjutnya disusun  suatu  kebijakan  Kota  Bandung  yang  mengatur  bagaimana  perlindungan  anak  tersebut sesuai  dengan  model  dan  strategi  perlindungan  anak,  baik  strategi  pencegahan  dan    strategi penanganannya  sehingga  kebijakan  yang  disusun  tersebut  akan  merekomendasi  upaya-upaya terhadap  perlindungan  anak  di  Kota  Bandung  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan perundang-undangan  yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Hak Asasi Manusia.
Dengan  telah  disusunnya  kebijakan  peraturan  daerah  Kota  Bandung  Nomor  10  tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Bandung, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana supaya kebijakan  yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tersebut dapat diberlakukan dan dijalankan oleh  segenap  warga  masyarakat  di  Kota  Bandung,  baik  pemerintah  daerah  maupun masyarakatnya. Tentunya tahap selanjutnya adalah melalui tahap sosialisasi kebijakan dan masa
transisi  untuk  pemberlakukannya  dengan  menerapkan  toleransi  dalam  pemberian  sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penulisan  dan  pembahasan  tentang  model  dan  strategi  perlindungan anak di Kota Bandung, dapat peneliti simpulkan bahwa:
1. Permasalahan  tentang  perlindungan  anak  masih  merupakan  kendala  yang  belum  dapat diselesaikan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  walaupun  berbagai  upaya  sudah dilakukan.
2. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah hak anakpun masih merupakan  kendala  karena  masih  minimnya  partisipasi  dari  lembaga-lembaga  sosial  anak yang memiliki keseriusan dalam menangani hak-hak anak.
3. Salah satu upaya alternative melalui penerapan model dan strategi yang tepat dalam penangan dan  pencegahan  terhadap  perlindungan  anak  sehingga  anak  dapat  dimanusiakan  dan disejahterakan melalui model pencegahan dan penganan perlindungan anak.
4. Strategi  perlindungan  anak  yang  dapat  dilakukan  adalah  meliputi:  1)  pencegahan  melalui membangun  kesadaran  masayarakat,  membuat  kebijakank-kebijakan,  melibatkan  unsur masyarakat,  kelembagaan  dan  pemberian  pelayanan.  2)  penanganan  melalui  identifikasi permasalahan anak, penarikan, rehabilitasi, reintegrasi dan manajemen pelayanan.
5. Melalui  strategi  ini  dapat  ditingkatkan  pelayanan  terhadap  perlindungan  anak  di  Kota Bandung melalui kebijakan-kebijakan  yang telah di rumuskan dan disahkan oleh  pemerintah daerah Kota Bandung.

## Daftar Pustaka
Merdeka Sirait, Arist. Menjaga dan Melindungi Anak. Jakarta: Komnas Ham.
Dan  O’Donnel.  2006. Perlindungan  Anak,  Panduan  bagi  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat .
Jakarta: SRO-Kundi
Darwin Prinst.2003. Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Mahbul Al Hak. 1995. Tirai Kemiskinan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
-----------------------------. 2001. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Cetakan IV. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Miles, Matthew; dan A. Michael Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru . Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi  Rohidi. Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia.
Musrihah. 2000. Dasar dan teori Ilmu Hukum. Bandung: Grafika Persada.
Nasution.Siregar. 1993. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Tarsito.
Saraswati, Rika. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia . Citra Adtya.
Satjipto Rahardjo. 2003. Sisi-sisi Lain dari  Hukum di Indonesia . Jakarta:  Kompas.
Setiono.  2004. Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) .  Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Sutedjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.
Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Mandar Maju.
Yayasan  Pemantau  Hak  Anak.  2003.  Perlindungan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan:  Langkah-
Langkah   Implementasi Rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB.

## Dokumen:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  03  Tahun  2005  Tentang  Penyelenggaraan  Ketertiban,
Kebersihan, dan Keindahan.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak.

## Biodata :
Agustina Setiawan, S.IP.,M.Si adalah staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi