## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(3), Oktober 2020, 976-982 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v20i3.1087

## Evaluasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas Di Kota Palembang
Ririn Noviyanti Putri 1 , Haerawati Idris 2 , Nur Alam Fajar 3
1,2,3 Universitas Sriwijaya Correspondence email: ririnnoviyanti95@gmail.com
Abstrak. Konsep upaya kesehatan jiwa paripurna merupakan penanganan masalah kesehatan serta landasannya mencakup upaya kesehatan  jiwa  masyarakat,  didukung  pelayanan  kesehatan  jiwa  dasar  dan  diperkuat  pelayanan  kesehatan  jiwa  rujukan  yang terintegrasi. Sebagian besar ODGJ belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak  langsung  memengaruhi  tingkat  keberhasilan  pembangunan  kesehatan.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pelaksanaan pelayanan  kesehatan  jiwa  berbasis  komunitas  di  Kota  Palembang.  Metode  penelitian  dengan  desain  kualitatif,  informan  dalam penelitian  dipilih  secara  purposive.  Teknik  pengambilan  data  dengan  wawancara  mendalam  kepada  12  informan,  observasi  dan telaah  dokumen.  Triangulasi  yang  dilakukan  berupa  triangulasi  sumber,  metode  dan  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kesadaran  masyarakat  mengenai kesehatan  jiwa  masih rendah karena  masih tingginya stigma  negatif  masyarakat dan  minimnya pengetahuan  masyarakat  yang  dapat  berdampak  pada  dukungan  yang  akan  diberikan  oleh  keluarga.  Maka  diperlukannya pemberdayaan  masyarakat  dalam  menjangkau  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  pelayanan  kesehatan  jiwa.  Penelitian  ini menyarankan agar adanya sikap proaktif dari Puskesmas untuk menjangkau masyarakat di seluruh wilayah kerjanya dengan cara memperbanyak kegiatan di luar Puskesmas, memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
Kata kunci : Evaluasi; Pelayanan Kesehatan Jiwa; Puskesmas
Abstract. The concept of complete mental health efforts is the handling of health problems and its foundation includes community mental health efforts, supported by basic mental health services and strengthened integrated referral mental health services. Most of  ODGJ  have  not  gotten  health  care.  Not  yet  optimal  mental  health  services  indirectly  affect  the  success  rate  of  health development.  This  research  aims  to  analyse  the  implementation  of  community-based  mental  health  services  in  Palembang. Methods  of  research  with  qualitative  design,  informant  in  the  research  is  chosen  purposive.  Data  retrieval  techniques  with  in- depth  interviews  to  12  informant,  observation  and  study  of  documents.  Triangulation  is  done  in  the  form  of  triangulation  of source, method and data. Results showed that the low public awareness of mental health is still low because of the high level of negative  stigma  of  society  and  low  public  knowledge  that  can  impact  on  the  support  that  will  be  provided  by  Family.  So  the empowerment  of  community  needs  to  reach  people  to  access  mental  health  services.  This  research  suggests  that  there  is  a proactive stance from the public health center to reach people throughout  their  workforce by reproducing  activities outside the public health center, strengthening cross-sector cooperation and empowering community.

## Keywords: Evaluation; Mental Health Services; Public Health Center

## PENDAHULUAN
Konsep upaya kesehatan jiwa paripurna merupakan  penanganan  masalah kesehatan serta landasannya mencakup upaya kesehatan jiwa masyarakat,  didukung  pelayanan  kesehatan  jiwa  dasar dan  diperkuat  pelayanan  kesehatan  jiwa  rujukan  yang terintegrasi  (Kemenkes,  2015).  Integrasi  layanan kesehatan jiwa dalam pengaturan komunitas dan layanan kesehatan  telah  disarankan  sebagai  strategi  untuk mengurangi kesenjangan perawatan (Keynejad RC et al, 2017).
Paket  perawatan  tingkat  komunitas  (masyarakat) ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap  perawatan  dan  memberikan  kontribusi  dalam meningkatkan  hasil  dan  inklusi  sosial  orang  dengan masalah  kesehatan  jiwa,  serta  untuk  mengubah pandangan/persepsi  masyarakat  terkait  kesehatan  jiwa agar  berkurangnya  stigma  kesehatan  jiwa  yang  negative dai kalangan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat  terhadap  kesehatan  jiwa  dapat  dicapai
dengan  manajemen  pelayanan  kesehatan  khususnya pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas (Rosiana et al, 2016). Pelayanan kesehatan jiwa komunitas ini dapat dilihat  pada  lingkungan  masyarakat  pengguna  dan puskesmas (Jordans MJD et al, 2019).
Berdasarkan  hasil  Riset  Kesehatan  dasar  (2018), proporsi  gangguan  jiwa  pada  tahun  2013  di  Sumatera Selatan  meningkat  dari  1,1  mil  per  1.000  penduduk menjadi  8  mil  per  1.000  penduduk  pada  tahun  2018. Diketahui  jumlah  kunjungan  gangguan  jiwa  sekitar 53.655 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi 56.389 orang. Jumlah kunjungan gangguan jiwa pada Puskesmas Kota Palembang tahun 2017 sebanyak 8.506 jiwa  dan  pada  tahun  2018  menjadi  10.623  jiwa.  Hal  ini diperkuat dengan data Dinsos Kota Palembang, terdapat peningkatan  penjangkauan  ODGJ  dari  tahun  2017  yaitu 81  orang  dan  pada  tahun  2018  meningkat  sebesar  212 orang (Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2017).
Berdasarkan  hasil  survey  awal  yang  dilakukan oleh  peneliti,  di  Kota  Palembang  hanya  terdapat  2
puskesmas  yang  memiliki  posyandu  kesehatan  jiwa  dan pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  Puskesmas  1  Ulu  dan Puskesmas Kenten.  Inovasi posyandu jiwa tersebut baru dilaksanakan  pada  tahun  2018  lalu,  sedangkan Puskesmas Kenten baru melaksanakan pada tahun 2019. Persentase  kunjungan  gangguan  jiwa  di  Puskesmas  1 Ulu pada tahun 2017 sebesar 119 jiwa. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 259 jiwa. Inovasi tersebut berdampak  positif  dikarenakan  cakupan  pelayanan kesehatan  jiwa  di  puskesmas  tersebut  pada  tahun  2018 sebesar  93,75%  dan  tahun  2019  meningkat  menjadi 103,93% (Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2017).
Jumlah  kasus  kesehatan  jiwa  yang  terus meningkat  dan  bermacam-macam  tantagan  yang  telag dihadapi  menjadikan  perubahan  fundamental  terhadap. Perubahan  tersebut  yaitu  dari  pelayanan  kesehatan  jiwa dengan  perawatan  yang  tertutup  berubah  menjadi perawatan yang terbuka. Sedangkan dari sisi penanganannya dari pendekatan klinis-individual berubah menjadi produktif-sosial dikarenakan berkembangnya  konsep  kesehatan  jiwa  komunitas  yang melibatkan  secara  aktif  seluruh  potensi  yang  ada dimasyarakat. Sebagai layanan kesehatan dasar, puskesmas  harus  memberikan  pelayanan  yang  optimal serta  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  mengakses pelayanan  tersebut.  Hal  tersebut  jika  diterapkan  dengan baik,  dapat  meningkatkan  hasil  kegiatan  program pelayanan  kesehatan  jiwa.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  maka  perlu  evaluasi  lebih  lanjut  mengenai Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Berbasis  Komunitas  di  Kota Palembang.

## METODE
Penelitian ini menggunakan desain riset kualitatif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah fenomena  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  ini  mengamati kegiatan  program  pelayanan  kesehatan  jiwa  berbasis komunitas  di    wilayah  kerja  Puskesmas  1  Ulu  dan  Pkm Kenten  Kota  Palembang.  Pemilihan  lokasi  Pkm  1  Ulu dan  Pkm  Kenten  yaitu  berdasarkan  puskesmas  yang memiliki  posyandu  jiwa,  terdapat  pemberdayaan masyarakat  (kader)  dan  peningkatan  jumlah  kunjungan orang dengan gangguan jiwa pada puskesmas tersebut.
Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan  teknik purposive  sampling .  Partisipan pada  penelitian  ini  berjumlah  12  partisipan  dengan mempertimbanglan  saturasi  data.  Informan  pada penelitian  ini  antara  lain  keluarga  pasien,  kader, pengeloloa  program  puskesmas,  dokter,  perawat  dan pengelola  program  kesehatan  jiwa  di  Dinas  Kesehatan. Cara  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara mendalam,  observasi  dan  telaah  dokumen.  Adapun triangulasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah triangulasi  sumber, metode dan data.  Analisis data  yang digunakan adalah content analysis .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran Masyarakat
Tabel  1. Analisis  Tema  Kesadaran  Masyarakat  tentang Gangguan Jiwa Tema Kategori Sub Kategori Kurangnya Kesadaran Masyarakat Pengetahuan Masyarakat Rendah Tidak  mengerti  arti gangguan jiwa Tidak  mengerti  cara merawat pasien ODGJ Stigma Masyarakat Negatif Malu Mengurung Mempasung

## Pengetahuan
Pada lingkungan masyarakat, telah banyak beredar kepercayaan  atau  mitos  yang  salah  mengenai  kesehatan jiwa, ada yang percaya bahwa penyakit jiwa disebabkan oleh  gangguan  roh  jahat,  ada  yang  menuduh  bahwa  itu akibat  guna-guna  dan  lain-lainnya.  Kepercayaan  yang salah  ini  hanya  akan  merugikan  penderita  dan keluarganya  karena  orang  dengan  gangguan  jiwa tersebut  tidak  mendapat  pengobatan  secara  cepat  dan tepat. Pertolongan pertama yang diberikan oleh keluarga ketika  mengetahui  ada  yang  mengalami  gangguan  jiwa maka mereka berspekulasi dalam mencari pengobatan.
Hasil wawancara dengan Keluarga:
“ dio  ni  keno  taunyo  sudah  ngamuk-ngamuk  itu,  jadi dio  ni  ibuk  kurung  dikamar … pernah  dibawak  ke orang  pintar  disuruh  minum  dogan  tapi  katek  hasil ” (AS).
Hasil  tersebut  juga  didukung  oleh  hasil  wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan:
“masyarakat  itu  pengetahuannya  masih  rendah, mereka masih anggap gangguan jiwa ini sebagai hal yang  tabu,  penyakit  yang  memalukan,  tidak  bisa disembuhkan,  sehingga  banyak  keluarga  itu  yang mengurung,  mempasung  yang  dapat  membuat keterlambatan dalam pengobatan ODGJ tersebut.” (DS).
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa keluarga ODGJ membawa pasien berobat pertama bukan ke  pelayanan  kesehatan  tetapi  ke  pengobatan  alternatif lain  seperti  dukun,  ustad,  kiai  dan  lainnya.  Hal  tersebut terjadi  dikarenakan  masih  tingginya  kepercayaan supratural  yang  ada  di  masyarakat  mengenai  kesehatan jiwa dan rendahnya pengetahuan masyarakat yang dapat mempengaruhi pencarian pengobatan terhadap ODGJ.
Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak adanya media promosi kesehatan mengenai kesehatan jiwa yang diberikan  oleh  puskesmas  itu  sendiri  seperti  brosur ataupun  leaflet  bahkan  poster  yang  ditempel  di  tembok. Rendahnya pengetahuan keluarga mengakibatkan kesalahan  dalam  menangani  pasien  ODGJ  seperti mengurung dan mempasung pasien. Selain itu, dukungan yang  buruk  dalam  merawat  pasien  juga  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  tingkat  pendidikan,  lama  sakit
dan  pendapatan  keluarga.  Peningkatan  pengetahuan keluarga dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan  kesehatan  atau  edukasi  kepada  keluarga tentang gangguan jiwa.
Pengetahuan  masyarakat  dan  keluarga  yang rendah  dalam  kesehatan  jiwa  ini  merupakan  salah  satu kendala  dalam  proses  penyembuhan  ODGJ.  Persepsi keluarga  dan  masyarakat  selama  ini  yaitu  penyakit kesehatan  jiwa  merupaka  sebuah  aib.  Masyarakat  dan keluarga masih percaya terhadap kepercayaan supranatural yang mana kesehatan jiwa diakibatkan oleh guna-guna,  santet,  kutukan  dan  lainnya.  Akibat  dari dampak tersebut, pasien ODGJ mengalami keterlambatan  dalam  pengobatan  dikarenakan  keluarga lebih memilih membawa pasien untuk berobat ke dukun maupun ke paranormal (Hawari & Dadang, 2011).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  80%  keluarga  membawa  pasien ODGJ  pertama  kali  untuk  mendapatkan  pengobatan  ke dukun  maupun  orang  pintar.  Kondisi  ini  diperberat dengan  sikap  keluarga  yang  cenderung  memperlakukan pasien dengan cara disembunyikan, diisolasi, dikucilkan, bahkan  ada  yang  sampai  dipasung.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  80%  pasien  pernah  dipasung sebelum memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas.
Penelitian yang dilakukan oleh Keliat et al (2012) menunjukkan  bahwa  rendahnya  pengetahuan  keluarga mengakibatkan 64% penderita gangguan jiwa dibawa ke paranormal  atau  orang  pintar.  Pasien  akan  dibawa  ke pelayanan  kesehatan  apabila  pasien  tersebut  sudah kronis (Subandi, 2012). Upaya pengobatan kepada orang drngn  gangguan  jiwa  yang  membutuhkan  waktu  yang relative  lama  dan  akses  ke  pelayanan  kesehatan  jiwa yang juga jauh akan menambah beban biaya pengobatan bagi  keluarga.  Sehingga  menyebabkan  keluarga  untuk mengambil tindakan penanganan dengan caranya sendiri seperti  melakukan  pemasungan  terhadap  ODGJ  tersebut (Suswinarto DY, 2015).
Dukungan  keluarga  dalam  merawat  pasien gangguan jiwa salah satu yang mempengaruhinya adalah tingkat pendidikan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  (48%)  tingkat  pendidikan  keluarga adalah  SD.  Status  tingkat  pendidikan  yang  rendah kurang  memiliki  informasi  yang  cukup  terkait  dengan pengatahuan penyakit dan perawatannya dalam memberikan dukunga (WHO, 2011). Selain pegetahuan, faktor  keyakinan  dan  budaya  juga  dapt  mempengaruhi keluarga  dalam  pencarian  pengobatan.  Faktor  dari keyakinan  dan  budaya  yang  diyakini  oleh  masyarakat menganggap  penyebab  gangguan  jiwa  dikarenakan  oleh roh jahat (Ching Wu.H, Chen.F, 2016).
Dukungan buruk yang diberikan keluarga terhadap  pengobatn  pasien  dengan  gangguan  jiwa  yaitu dikarenakan  oleh  pengetahuan  yang  rendah  serta  masih tingginya kepercayaan supranatural di masyarakat. Salah satu  bentuk  dukungan  yang  buruk  diberikan  oleh kerluarga  yaitu  dengan  tindakan  pemasungan  maupun
pengurungan pasien. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak  asasi manusia yang akan memperparah keadaan  pasien  itu  sendiri  (Tristiana  et  al,  2018). Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Syarniah et  al ( 2014)  bahwa  masyarakat  menganggap  bahwa  pasung adalah  penanganan  utama  pada  pasien  ODGJ    dan sebesar 55,1% masyarakat mengatakan bahwa dilakukannyan  pemasungan  tersebut  dikarenakan  oleh alasan  keamanan    untuk  pasien  itu  sendiri  dan menghindari  stigma  yang  negative  dari  masyarakat sekitar (Syarniah et al, 2014).

## Stigma Masyarakat
Selain rendahnya pengetahuan keluarga, penerimaan  masyarakat  mengenai  ODGJ  juga  belum baik.  Masyarakat  masih  menganggap  gangguan  jiwa sebagai tabu dan merupakan sebuah aib sehingga mereka menutupi  kondisi  pasien.  Mereka  tidak  memandang seperti penyakit lainnya yang dapat diobati.
Hasil wawancara dengan keluarga berikut ini:
“ yo  dio    ni galak  kabur  ilang-ilang dari  rumah,  jadi aku kurung, dirante kakinyo dikamar ini lah biar dak ilang,  tetanggo  sini  sering  ngomongi,  cuma  aku nahan ati bae, malu sebenarnyo cuma nak cak mano lagi …” (NL)
Hasil wawancara dengan kader:
“ado  keluargo  yang  nerimo,  ado  jugo  yang  tidak, keluargo malu dengan kondisi pasien …” (SP)
Hasil wawancara dengan Pengelola Program Puskesmas: “ yo keluargonyo tu dek dak boleh tau kondisi pasien, ado  pasien…  kami  disuruhnyo  diam-diam  jangan sampe  tetanggonyo  tau,  dio  malu,  takut  anaknyo diejek diomongi cak itu lah …” (SY).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  stigma negative  yang  dimiliki  masyarakat  tersebut  dapat mempengaruhi  seluruh  area  kehidupan  keluarga, menyebabkan  isolasi  secara  fisik  serta  dapat  membuat pasien sulit untuk mengaskes pelayanan  kesehatan  jiwa. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  dengan keluarga  pasien,  bahwa  penyuluhan  ke  masyarakat belum  pernah  dilakukan  oleh  pihak  puskesmas  terkait kesehatan jiwa ini.
Stigma negative terhadap pasien gangguan jiwa di Indonesia  masih  sangat  tinggi  yang  dapat  menyebabkan pasien  ODGJ  menjadi  terkucilkan,  diskriminatif  dan dapat  memperparah  kondisi  dari  pasien  tersebut (Wardhani & Fauzia, 2014). Stigma negative merupakan salah  satu  hambatan  yang  dapat  mencegah  ODGJ mendapatkan  perawatan  yang  tepat.  Pada  kenyataannya, 50-60%  ODGJ  menghindari  perawatan  karena  takut mendapat stigma yang negative. Tindakan menyembunyikan  keadaan  pasien  merupakan  salah  satu tindakan  yang  dilakukan  keluarga  pertama  kali  yang
dapat  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pencarian pengobatan (Franz et al. 2010).
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian bahwa keluarga malu dengan kondisi pasien dan menyembunyikan  anggota  keluarga  yang  sakit  yang dapat memperparah kondisi pasien karena keterlambatan dalam  pengobatan.  Pengucilan  terhadap  keluarga maupun  pasien  akan  terjadi  dengan  adanya  stigma negative  tersebut.  Beban  psikologi  yang  berat  pada keluarga  merupakan  dampak  dari  stigma  negative  dari masyatakat  yang  berdampak  pada  kurang  adekuatnya dukungan  yang  diberikan  oleh  keluarga  pada  proses pemulihan ODGJ.
Dukungan  keluarga  sangat  dibutuhkan  dalam proses  pemulihan  dan  penyembuhan  pada  pasien. Kurangnya dukungan yang diberikan oleh keluarga yang menyebabkan keluarga melakukan tindakan pemasungan merupakan salah satu dampak dari stigma negative yang beredar di masyarakat (Nasriati, 2017).  Kondisi tersebut berdampak  pada  buruknya  dukungan  emosional  yang diberikan  oleh  keluarga.  Dukungan  emosional  tersebut tidak  akan  diberikan  keluarga  kepada  penderita (Friedman, 2010).
Upaya  promotif  merupakan  salah  satu  tindakan yang  harus  dilakukan  dalam  mengatasi  penghilangan stigma, meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat,  diskriminasi,  pelanggaran  HAM,  serta meningkatkan  pemahaman,  keterlibatan  dan  penerimaan masyarakat  terhadap  ODGJ.  Bentuk  upaya  promotif tersebut  antara  lain  yaitu  dengan  pemberian  penyuluhan mengenai kesehatan jiwa dimasyarakat  (Yusuf AH et al, 2019).

## Dukungan Ekonomi
Tabel 2. Analisis Tema Dukungan Ekonomi Tema Kategori Sub Kategori Pendapatan masyarakat yang tidak menentu Biaya pengobatan JKN yang tidak merata Bisa menggunakan KK Tidak bisa langsung rujuk ke RSJ
Program  pengobatan  dan  perawatan  kesehatan jiwa  yang  memerlukan  waktu  yang  relative  panjang menyebabkan  terbebaninya  kondisi  psikologis  keluarga. Kemajuan  yang  lambat  dari  setiap  perkembangan pengobatan  dari  pasien  ODGJ  memberikan  gambaran bagi  keluarga  bahwa  ODGJ  akan  menjadi  beban  bagi keluarga baik secara psikologi maupun ekonomi. Faktor Ekonomi  berkaitan  dengan  pemberian  pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Biaya pengobatan, kesulitan ekonomi  dan  tidak  adanya  jaminan  pembiayaan kesehatan  merupakan  sebagian  penyebab  kesenjangan pengobatan  dari  pasien  ODGJ,  karena  itu  penting menyediakan  sistem  asuransi  kesehatan  bagi  ODGJ untuk mendukung akses ke pelayanan kesahatan jiwa.
Hasil  wawancara  dengan  Pengelola  Program  Dinkes Kota Palembang:
“Itu  salah  satu  masalah  kita,  masalah  kita  adalah JKN,  jadi  beberapa  ODGJ  kita  ada  beberapa  yang belum punya JKN. Kemarin sudah kami dari petugas kesehatan kami usulkan ke Dinas Sosial, tapi sampai saat  ini  ada  sekitar  kurang  lebih  320  KK  belum ada JKN,  ODGJ  itu  belum  ada  JKNnya.  Jadi,  karena sekarang  sistem  rujukan  ini  berjenjang,  jadi  agak kesulitan  kita  itu  salah  satu  hambatan  kami  juga. Jadi, dari puskesmas harus ke Tipe B dulu baru bisa ke RSJ Erba” (DK).
Hasil wawancara dengan keluarga pasien:
“dak tentu dek cukup makan bae, Alhamdulillah ado puskesmas  dak  bayar  lagi  tinggal  ngasih  KK  biso konsul dan dapat obat langsung, BPJS sekarang lagi diurus” (PN).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa pasien  ODGJ  rata-rata  berasal  dari  keluarga  dengan ekonomi  rendah.  Namun,  dalam  hal  memanfaatkan pelayanan  kesehatan  jiwa  di  puskesmas,  keluarga  tidak mendapatkan  kesulitan  saat  mengakses  pelayanan tersebut  di  karenakan  memiliki  jaminan  kesehatan. Dengan  adanya  jaminan  kesehatan,  keluarga  pasien ODGJ  sangat  merasa  terbantu  dalam  melakukan pengobatan dan pasien perlahan menunjukkan perkembangan  kesehatan  yang  membaik  serta  dapat melakukan  aktivitas  sehari-hari  berdampingan  dengan keluarga atau masyarakat lainnya.
Pelayanan kesehatan  yang terjangkau ( affordable ) oleh  masyarakat  merupakan  salah  satu  syarat  dalam penyediaan  pelayanan  kesehatan,  biaya  pelayanan kesehatan  diharuskan  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi masyarakat.  Keterjangkauan  dalam  biaya  pelayanan dapat memudahkan setiap orang memelihara kesehatannya  secara  berkesinambungan (Kemenkes, 2015).
Faktor penghasilan juga mempengaruhi dukungan buruk  yang  diberikan  oleh  keluarga  terhadap  pasien ODGJ. Ketersediaan fasilitas kesehatan  yang diperlukan dapat  ditentukan  dari  status  ekonomi  masyarakat tersebut,  sehingga  status  sosial  ekonomi  ini  akan mempengaruhi  dukungan  seseorang (Hawari  &  Dadang, 2011).  Ching et  al (2016),  menyebutkan  bahwa  faktor yang  mempengaruhi  dukungan  salah  satunya  faktor sosio  ekonomi  yakni  semakin  tinggi  tingkat  ekonomi seseorang  biasanya  akan  lebih  cepat  tanggap  terhadap gejala  penyakit  yang  dirasakan.  Salah  satu  wujud  dari dukungan  instrumental  yang  akan  digunakan  dalam mencari  pelayanan  kesehatan  jiwa  dalam  merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa adalah penghasilan keluarga (Ching Wu.H, Chen.F, 2016).
Mancini  (2017)  menyatakan  bahwa  faktor  yang berperan  terhadap  rendahnya  beban  keluarga  adalah fasilitas  jaminan  kesehatan.  Penghasilan  yang  rendah akan  menimbulkan  beban  yang  berat  dalam  merawat
ODGJ,  namun  hal  itu  tidak  membuat  keluarga  merasa sangat  terbebani  karena  keluarga  memiliki  fasilitas jaminan  kesehatan  yang  sangat  menopang financial caregiver ,  sehingga  akan  mengurangi  beban  perawatan (Mancini, 2017).
Aspek  pembiayaan  kesehatan  jiwa  didapatkan adanya  dukungan  pemerintah  untuk  menerapkan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  dalam  layanan kesehatan  termasuk  kesehatan  jiwa  dalam  mencapai Universal  Coverage pada  tahun  2019  ini.  Hal  ini merupakan  potensi  cukup  besar  untuk  menjamin  ODGJ dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan  dan  meningkatkan  cakupan  pelayanan kesehata  jiwa.  Sejumlah  penelitian  menemukan  bahwa dengan  adanya  puskesmas  sebagai  layanan  kesehatan dasar sangat membantu dalam perawatan dan kesembuhan  pasien  ODGJ  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien serta Jaminan Kesehatan tersebut  dapat  memperluas  akses  masyarakat  ke pelayanan kesehatan jiwa (Pratiwi et al, 2015).

## Identifikasi Awal
Pelaksanakan  kesehatan  jiwa  yang  ada  pada lingkungan masyarakat pengguna ini mulanya dilakukan dengan  kegiatan  identifikasi  awal  oleh  kader  jiwa  yang bertugas.  Kader  jiwa  memiliki  tugas  yang  dapat dikatakan lebih kompleks dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya.
Tabel 3. Analisis Tema Identifikasi Awal Tema Kategori Sub Kategori Pentingnya pemberdayaan masyarakat Penjaringan Kasus Susah mendapat laporan dari masyarakat Keluarga tidak terbuka Sering terjadi penolakan dari pihak keluarga

## Hasil wawancara dengan kader:
“…dari  tetanggo  dan  dari  lingkungan  tempat  kami tugas  sebagai  kader  bahwa  disana  ada  kasus  odgj, jadi  kita  datangi,  kita  crosscheck  dan  kemudian  kita lapor  pihak  puskes…kasus  yang  sudah  saya  di temukan itu sekitar 10 ya” (RD)
Hasil wawancara dengan Pengelola Program Puskesmas: “waktunyo itu sebenarnyo susah, paling kadang kito dapat  laporan  dari  kader  itu  lah,  kalo  kader  sudah laporan  agek  tinggal  atur  waktu  untuk  kunjungan, atau  pasiennyo  itu  dewek  yang  langsung  berobat kesni kan…” (RS)
Hasil wawancara dengan Dokter: “dalam penjaringan kasus kita mendapatkan laporan dari  kader,  RT,  lurah,  camat  dan  lainnyo,  nah  kalo sudah  dapat  laporan  baru  kito  adakan  kunjungan
rumah  itu,  kito  crosscheck…paling  banyak  laporan dari  kader  karna  kan  emang  tugasnya  kader  dalam penjaringan  dan  pelaporan  kasus  untuk  membantu kita” (PD)
Hasil  wawancara  dengan  Pengelola  Program  Dinkes Kota :
“pemberdayaan  masyarakat  itu  penting  ya  untuk membantu  puskesmas  terutama  dalam  penemuan kasus  itu,  namun  ya  itu  tadi  masih  ada  puskes  yang belum ada kader …” (DK).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa dalam  melakukan  identifikasi  awal  kader  jiwa melakukan  beberapa  proses  mulai  dari  mengetahui  dan melihat  secara  langsung  terhadap  ciri-ciri  yang  dimiliki oleh  individu  tersebut,  atau  mendapat  laporan  dari beberapa  masyarakat  lain  mengenai  tingkah  laku individu yang diyakini sebagai penderita gangguan jiwa. Setelah itu proses identifikasi dilanjutkan dengan adanya tindakan  mendatangi  keluarga  pasien  dan  dilakukannya sosialisasi  secara  mendasar.  Kader  juga  memberikan edukasi/sosialisasi mengenai layanan kesehatan jiwa dan memberi  informasi  kepada  keluarga  terkait  penanganan pasien  serta  kader  akan  melaporkan  kasus  tersebut  ke bagian pihak puskesmas untuk ditanggulangi.
Hasil  wawancara  diketahui  bahwa  1  kader  bisa menemukan  3-5  kasus  ODGJ  di  wilayah  kerja puskesmas  masing-masing.  Kader  dapat  dengan  mudah menemukan kasus karena merupakan masyarakat/tetangga  sekitar  sehingga  kader  bisa  dengan mudah melakukan pendekatan ke keluarga pasien. Akan tetapi,  berdasarkan  hasil  observasi  kader  kesehatan  jiwa tersebut belum mendapatkan pelatihan secara menyeluruh.
Identifikasi awal merupakan kegiatan penjaringan kasus-kasus  gangguan  jiwa  yang  dilaksanakan  secara terencana,  komprehensif  dan  multidisipliner  difasilitasi oleh manajer kasus dengan berfokus kebutuhan individu (Yusuf  AH  et  al,  2019).  Profesi  atau  petugas  yang  bisa menjadi  menejer  kasus  dilingkungan  masyarakat  ini adalah pekerja sosial, kader kesehatan jiwa yang terlatih dan juru latih (terapis) kerja (Kemenkes, 2010).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kader memiliki  tugas  yang  dapat  dikatakan  lebih  kompleks dibandingkan  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya. Tugas  utama  dari  kader  yaitu  melakukan  identifikasi kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa, yang nantinya akan  ditindaklanjuti  oleh  pihak  puskesmas.  Akan  tetapi, beberapa  puskesmas  tidak  memiliki  kader  kesehatan jiwa  yang  menyebabkan  kesulitan  dalam  penjaringan dari kasus gangguan jiwa.
Keberhasilan  perawatan  selanjutnya  terhadap pasien ODGJ yaitu kemampuan kader dalam menemukan  secara  dini  penderita  gangguan  jiwa dimasyarakat  (Sutarjo  et  al,  2016).  Kunjungan  rumah merupakan  langkah  identifikasi  awal  yang  dilakukan oleh kader dan cara tersebut efektif untuk
menyampaikan  informasi.  Beberapa  keluarga  ODGJ pada  awalnya  belum  mengatahui    jika  ada  pelayanan kesehatan  jiwa  ada  di  puskesmas,  Adanya  informasi yang  disampaikan  kader,  memberikan  efek  positif kepada  keluarga  ODGJ  dikarenakan  keluarga  menjadi tahu  mengenai  adanya  pelayanan  kesehatan  jiwa  di puskesmas sehingga  keluarga  dapat  dengan  mudah mengakses pelayanan kesehatan jiwa tersebut (Surahmiyati et al, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hanifah et  al (2017)  menunjukkan  bahwa  kader  dapat  menjaring  atau menemukan  kasus  dengan  mudah  dikarenakan  kader merupakan  bagian  dari  masyarakat.  Kader  dalam melakukan  identifikasi  awal  dengan  menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dengan keluarga ODGJ. Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  ini  bahwa puskesmas yang memiliki kader mengalami peningkatan penemuan  jumlah  kasus  ODGJ  dibandingkan  dengan puskesmas  yang  tidak  memiliki  kader  kesehatan  jiwa (Hanifah & Afridah, 2018).
Kader  berpotensi  mempengaruhi  dan  merubah keyakinan atau persepsi masyarakat mengenai gangguan jiwa. Kader  tidak  mengalami  hambatan  jarak,  budaya, bahasa,  agama  dan  status  sosial  untuk  berkomunikasi dan  membangun  hubungan  kepada  pasien  maupun keluarga pasien ODGJ (Kemenkes,
2014).
Perlibatan/pemberdayaan masyarakat merupakan langkah  efektif  untuk  mengatasi  masalah  kesenjangan pelayanan  kesehatan  jiwa.  Peran  kader  menjadi  bukti potensi sumber daya masyarakat yang dapat dioptimalkan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  ODGJ dan  keluarganya.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  di Kenya bahwa Pekerja Kesehatan Masyarakat melakukan peran  penting  sebagai  pendidik  kesehatan  dan  dapat meningkatkan  pengetahuan  masyarakat,  kemudahan pengobatan  pasien  dan  sosialisasi  dengan  masyarakat sekitar  mengenai  kesehatan  jiwa (Pratiwi  et  al,  2015). Maka  dari  itu  sangat  dibutuhkannya  pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa.

## SIMPULAN
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencarian pengobatan  dan  penanganan  pasien  ODGJ  dikarenakan rendahnya  pengetahuan  dan  tingginya  stigma  negatif yang  ada  dimasyarakat.  Hal  tersebut  dapat  berdampak pada  dukungan  yang  diberikan  oleh  keluarga.  Maka sangat  diperlukannya  upaya  promotif  dalam  upaya kesehatan  berbasis  komunitas  seperti  penyuluhan  dan edukasi  serta  pemberdayaan  masyarakat  sebagai perpanjangtangan  dari  puskesmas  dalam  menjangkau masyarakat  untuk  mengakses  pelayanan  kesehatan  jiwa secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ching  Wu.H,  Chen.F.  2016. Sosiocultural  Factors
Associated
with Caregiver-Psychiatrist Relationship  in  Taiwan  Psychiatry  Investig .
Pskiatri Investig. 13 (3): 288-296.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov .
Dinas  Kesehatan  Kota  Palembang.  2017. Profil Kesehatan Kota Palembang . Sumatera Selatan. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia .2015. Mental Health . Franz. L, Carter T, Leiner A.S, Bergner.E. 2010. Stigma and  Treatment  Delay  in  First-episode  Psychosis: A Grounded Theory Studi. Early Interv Psychiatry. 4(1):47-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov
Friedman,  M.  2010. Keperawatan  Keluarga  Teori  dan Praktek . Ed 3. Jakarta: ECG. Hanifah  AN,  Afridah W. 2018. Upaya Mengoptimalkan Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Berbasis  Masyarakat di  Kelurahan  Wonokromo  Surabaya. Jurnal Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Hawari,  Dadang.  2011. Manajemen  Stress  Cemas  dan Depresi . Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
Jordans MJD, Luitel NP, Kohrt BA, Rathod SD, Garman EC, De Silva M, Komproe IH, Patel  Ikram, Lund Crick. 2019. Community-, facility-, and individual-level  outcomesof  a  district  mental health  care  plan  in  a  low-resource  setting  in Nepal:  A  population-based  evaluation. PLoSMed 16(2): e1002748.https://doi. org/10.1371/journal.pmed.1002748.
Keliat,  B.A,  Riasmiani  M  and  Daulima  N.H.C,  2012.
The  Effetivness  of  the  Implementation  of Community Mental Health Nursing model Toward the Life Skill of Patiens with Mental Disorder and their  Family  in  Jakarta .  Depok:  Directorate  of Reasearch and Public Service Universitas Indonesia. Kemenkes.  Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan Tahun 2015-2019. Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI; 2015. Kementerian  Kesehatan  RI.  2010. Buku  Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar . Jakarta. Kementrian Kesehatan RI. 2014. Undang Undang No 18 Tahun 2014 Tentang  Kesehatan    Jiwa. Lembaran Negara  RI  tahun  2014  No.5571.  Jakarta  : Sekretariat Negara.
Keynejad  RC,  Dua  T,  Barbui  C,  Thornicroft  G.  2017.
WHO  Mental  Health  Gap  Action  Programme (mhGAP)  intervention  guide:  a  systematic  review of  evidence  from  low  and  middle-income countries. Evid  Based  Ment  Health.  21(1):30–4. https://doi.org/10.1136/eb-2017-102750 PMID: 28903977.
Lestari  Wardhani  &  Fauzia  Y.  2014. Stigma  dan Penanganan  Gangguan  Jiwa  Berat  yang  di Pasung . Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol 7 No 2. 157-166.
Mancini,  M.A  2017. An  Exploration  of  Factors  that Efeect  the  Implementation  of  Peer  Support Services  in  Community  Mental  Health  Settings.
Community  Mental  Health  Journal.  Springer  US. 0(0). p.0. doi: 10.1007/s10597-017-0145-4. Nasriati R. 2017. Stigma dan Dukungan Keluarga dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Medisains  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Kesehatan. Vol. 15 No. 1.
Pratiwi  A,  Muhlisin  A,  Sudaryono  A,  Kurniwan  ST. 2015. Penyakit  Jiwa  di  Komunitas .  Jurnal  Warta Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah  Surakarta.  Vol  28  No  2.  ISSN 1410-9344.
Rosiana  A,  Yuli  Setyaningrum,  N.A.  2016. Ipteks  Bagi Masyarakat  (Ibm)  Kelompok  Kader  Kesehatan Jiwa  di  Desa  Pasuruhan  Kidul  Kabupaten Kudus dalam  Upaya  Pemberdayaan  Kader  Kesehatan Jiwa  untuk  Meningkatkan  Kemandirian  dengan Metode  “One  Volunter  One  Patient”. The  4 th
University Research Coloqu, 458-465. Subandi.  2012. Dimensi  Keluarga  Pasien  Psikotik  di Jawa .  Jurnal  Psikologi,  Universitas  Gadjah  Mada Vol 35 No 1: 62-79. Surahmiyati  S,  Yoga  BH,  Hasanbasri  M.  2017 . Dukungan  sosial  untuk  orang  dengan  gangguan jiwa  di  daerah  miskin:  studi  di  sebuah  wilayah puskesmas  di  Gunungkidul .  BKM  Journal  of Community  Medicine  and  Public  Health.  Vol  33 No 8.
Suswinarto DY, Andarini  Sri, Lestari Reno. 2015. Studi Fenomenologi  :  Pengalaman  Keluarga  Terhadap Pemasungan  dan  Lepas  Pasung  pada  Anggota Keluarga  yang Mengalami  Gangguan  Jiwa  Berat di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Bantur  Kabupaten Malang  Propinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Ners  dan Kebidanan. Vol 2  No 2. Sutarjo,  P.,  Pamungkas,  D.R.,  Linawati,  O.M.  2016.
Stigma  Terhadap  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ)  Pada  Mahasiswa  Program  Studi  Ilmu Stikes  Jenderal  Achmad  Yani  Yogyakarta .  Media Ilmu Kesehatan. 5(2), 128-132 Syarniah,  Rizani  A,  Sirah  E.  2014. Studi  Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung Pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik
Demografi  di  desa  Sungai  Arpat  Kecamatan Karang  Intan  Kabupaten  Banjar. Jurnal  Skala Kesehatan. Vol 5 No 2.
Tristiana  RD,  Yusuf  A,  Fitryasari  R,  Wahyuni  SD, Nihayati  HE.  2018. Perceived  Barries  on  Mental Health  Services  by  The  Family  of  Patients  with Mental  Ilness .  International  Journal  of  Nursing Sciences. 5(1):63-7. World Health Organization.  The  World  Medicine Situation  2011  3ed.  Rational  Use  of  Medicine. Geneva, 2011.
Yusuf  AH,  Fitryasari  R,  Nihayati  NE,  Tristiana  RD. 2019. Kesehatan Jiwa (Pendekatan Holistik dalam Asuhan  Keperawatan). Edisi  Pertama.  Jakarta  : Mitra Wacana Media.