Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kenoe Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
Oleh: Rispalman, SH., MH./Iklima Rita, SH rispalman@ar-raniry.ac.id

## ABSTRAK
Keberadaan lembaga kenoe bo adat di dalam masyarakat adat Gampong Kampung Paya tidak bisa di pisahkan  lagi dan sudah  mendarah daging dalam diri  masyarakat Gampong kampung Paya ,  dalam  halnya  menyelesaikan  dan  memutuskan  perkara.  Pertanyaan  penelitian  dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara pencurian melalui lembaga kenoe bo adat di Gampong  kampung  Paya ,  serta  bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  proses penyelesaian  pencurian  melalui  lembaga kenoe  bo  adat .  Skripsi  ini  mengunakan  metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan ( fiel research ), dengan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya mengunakan  penelitian  pustaka  ( library  research ).  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah lembaga kenoe  bo  adat dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  pencurian  yaitu penyelesaiannya  menggunakan  alat  bukti  berupa  sumpah  sedangkan  dalam  hukum  Islam penyelesaiannya  memerlukan  alat  bukti  yang  khusus  membuktikan  bahwa  pelaku  telah melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun alat buktinya yaitu sumpah, petunjuk, saksi dan  pengakuan.  Jadi,  perbedaannya  terletak  pada  proses  penyelesaian  pembuktiannya    yang mana lembaga kenoe bo adat cukup dengan sumpah sedangkan hukum Islam memerlukan alat bukti  lainnya.  Namum  persamaan  antara  keduannya  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  ingin membuat  pelaku  jera  dan  menjadi  pelajaran  bagi  orang  lain  sebagai  pencegahan,  serta terwujudnya  keamanan,  kedamaian,  ketentraman  dan  keharmonisan  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci: pencurian, lembaga kenoe bo adat

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  merupakan  suatu  sistem  hukum  yang  memiliki  pola  tersendiri  dalam menyelesaikan  perkara  tindak  pidana.  Hukum  ini  memiliki  karakter  yang  khas  dan  unik dibandingkan  dengan  sistem  hukum  lain.  Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh  dari  masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun  dan  terbangun  atas  nilai,  kaidah  dan  norma  yang  disepakati  dan  diyakini keberadaannya oleh komunitas masyarakat adat. 116
116 IAIN  Ar-raniry  dan  Biro  Keistimewaan  Aceh  Provinsi  NAD, Kelembagaan  Adat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press ), hlm. 65.
Pola penyelesaian perkara secara adat sudah lama dikenal dalam masyarakat Aceh. Dalam hukum, adat menjadi salah satu bangunan atau kunstruksi hukum bagi suatu perbuatan. Dalam kaidah  tersebut  bahwa  adat  merupakan  kebiasaan  atau  sesuatu  yang  berkenaan  dengan kebiasaan. 117 Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang  Penyelengaraan  Kehidupan  Adat  pada  pasal  10,  yang  berbunyi:  Aparat  penegak hukum  memberi  kesempatan  terlebih  dahulu  kepada Keuchik dan Imum  Mukin untuk menyelesaikan sengket-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukin masing-masing. Dari bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap perkara terlebih dahulu diselesaikan di Gampong yang berperkara. 118
Lembaga adat dan sistem penyelesaian perkara khususnya masyarakat Kluet tepatnya di Gampong  Kampung  Paya Kecamatan  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh  Selatan  dikenal  dengan sebutan  atau  istilah kenoe  bo  adat. Penyelesaian  melalui  lembaga kenoe  bo  adat dapat dilakukan melalui musyawarah seperangkat adat yang berbentuk kesepakatan bersama, sistem juri dan negosiasi.
Jadi, kenoe bo adat adalah suatu lembaga dan sistem penyelesaian perkara yang dilakukan secara mufakat atau musyawarah seperangkat adat Gampong dan ditentukan sanksi hukuman bagi si pelaku tindak pidana. Adapun  fungsi dan tujuan dibentuknya  lembaga kenoe bo adat tersebut ialah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara baik perkara tentang pidana maupun tentang perdata dalam bermasyarakat dan membuat perdamaian antara pelaku  dengan  korban  yang  mengalami  perkara  permasalahan.  Khususnya  penyelesaian pencurian melalui lembaga kenoe bo adat di Gampong Kampung Paya.
Di Gampong Kampung Paya , lembaga kenoe bo adat dalam mendamaikan pelaku dengan korban  secara  musyawarah  atau  mufakat  tanpa  dikenakan  sanksi  bagi  si  pelaku  jika  korban memaafkan pelaku dengan mengucapkan atau mengungkapkannya di lembaga tersebut, tempat penyelesaian  perkara  tersebut  dinamakan balie . Balie adalah  suatu  tempat  dimana  yang berperkara  menyelesaikan  perkara  yang  di  alaminya  atau  dilakukannya  suatu  perkara  yang terjadi di Gampong khususnya di Gampong Kampung Paya . Adapun lembaga atau orang-orang yang  berperan  penting  dalam kenoe  bo adat tersebut  ialah datuk  merah  angkasa sebagai pemimpin lembaga kenoe bo adat (Hakim), tanoek tuwoe (penasehat laki-laki), tanoek nenek
117 Jaih  Mubarok,  Kaidah  Fiqh; Sejarah  dan  Kaidah-Kaidah  Asasi ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.
118 Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  7  Tahun  2000,  pasal  10 Tentang Penyelengaraan Kehidupan Adat.
mamak (penasehat  perempuan), 4  kaum  8  tihang yang  terdiri  dari  12  orang, pegawai  adat , pegawai hukum , 84 tihang dan korban, keluarga korban dan pelaku, keluarga pelaku. 119
Tata cara dan langkah-langkah dalam  menyelesaikan perkara secara  lembaga kenoe bo adat yaitu: pertama pelaku diserahkan kepada pemuda Gampong untuk diproses secara adat, yaitu di keliling seluruh Gampong , berfungsi untuk dipermalukan dan membuat efek jera, wajib bagi warga masyarakat Gampong khususnya di Gampong Kampung Paya untuk menyaksikan proses  tersebut, kedua pelaku  ikut  membaur  dalam  lembaga  adat  untuk  menentukan  atau menunggu proses dari  lembaga adat Gampong berarti pelaku bersedia di kenoe bo adat kan, jika  tidak  bersedia  atau  mungkir/melarikan  diri  maka  pelaku  akan  di  serahkan  kepada  pihak yang  berwajib  atau  polres  setempat, ketiga diselesaikan  secara  lembaga kenoe  bo  adat yaitu mendatangkan saksi, memohon maaf/ampunan terhadap korban dan mendapatkan sanksi bagi pelaku jika korban tidak memaafkannya, jika korban memaafkan maka cukup di damaikan saja dan tidak dikenakan sanksi hukuman, keempat setelah diputuskan maka pemberian denda atas sanksi  yang  diterima  pelaku  yaitu  10  sampai  15  hari  masa  waktunya,  jika  pelaku  meminta tenggang waktu dalam  memberikan denda adat  maka  lembaga adat wajib  memberikan  masa waktu atau perpanjangan waktu yaitu 5 hari lagi. 120
Kesediaan    di  dalam  lembaga kenoe  bo  adat khususnya  dalam  mendamaikan  antara pelaku dengan korban ialah hadirnya saksi yaitu 2 orang saksi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dalam persidangan, yaitu saksi keluarga pelaku 1 orang baik perempuan ataupun laki- laki berumur 15 ke atas dan saksi dari keluarga korban 1 orang perempuan maupun laki-laki berumur 15 ke atas. 121
Di  dalam  lembaga kenoe  bo  adat adapun  alat  bukti  yang  digunakan  di  dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumpah yang di ikrar kan dengan mengunakan  Kitab Suci Alquran  yang diucapkan di dalam  lembaga kenoe bo adat tersebut, dari proses penangkapan terhadap  pelaku  tindak  pidana  lembaga  ini  tidak  memerlukan  adanya  kesaksian,  petunjuk, pengakuan  dan  alat  bukti  lainnya  dalam  berperkara  pidana  khususnya,  cukup  mengunakan sumpah ( ikrar ).
Adapun jenis tindak pidana yang diselesaikan lembaga kenoe bo adat ialah tindak pidana yang berkenaan dengan zina/perselingkuhan, pencurian, perkelahian, kekerasan rumah tangga,
119 Hasil wawancara dari alm M. Bahar (sebagai mantan Tuha Peut di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 20 Oktober 2017.
120 Hasil  wawancara  dari  Hasim  (sebagai  Tuha  Peut  di  Gampong  Kampung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 7 November 2017.
121 Hasil  wawancara  dari  Ady  Herman  (sebagai  SekGam  di  Gampong  Kampung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 7 November 2017.
perjudian,  mabuk-mabukan,  khalwat  dan  berbagai  perkara  lainnya.  Tetapi  khusus  di  dalam skripsi ini  meneliti tentang pencurian. 122
Adapun bentuk sanksi yang dikenakan di dalam lembaga adat dan sistem penyelesaian di lembaga kenoe bo adat ialah dikenakan  hukuman sanksi  yang sudah tertera di dalam Qanun Gampong, mengelilingi Gampong, membersihkan mesjid, mushola dan tempat ibadah lainnya, dan hukuman dari masyarakat dikucilkan. Khususnya sanksi yang didapati bagi pencurian ialah jika kurang dari dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana, jika melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian. 123
Adat Pinang Cerana merupakan “ adat yang paling melun dan adat yang paling ketik” artinya pinang cerana merupakan adat yang paling besar dan adat yang paling kecil. Maksud dari  pernyataan  tersebut  di  atas  adalah  pemberian  denda  adat  berupa  pinang  cerana  tersebut tidak  hanya  diberlakukan  kepada  suatu  perbuatan  tindak  pidana  pencurian  saja  melainkan kepada seluruh perbuatan yang berdampak negatif bagi masyarakat Gampong Kampung Paya . Dalam  hukum Islam setiap perbuatan  manusia sudah diatur dalam  Alquran dan Hadist seperti  tindak  pidana  pencurian,  kita  ketahui  bahwasanya  pencurian  adalah  perbuatan  yang dilarang dalam agama. Seperti Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:
ْلا ُقيرْسَي َقيراهسلا ُهللََّا َنَعَل ملسو هيلع الله ىلص يهللََّا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق هنع الله يضر َةَرْ يَرُه  يبَِأ ْنَعَو َةَضْيَ ب
124 ُهُدَي ُعَطْقُ تَ ف َلْبَْلْا ُقيرْسَيَو ُهُدَي ُعَطْقُ تَ ف Artinya:  Dari  Abu  Hurairah  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa Sallam bersabda: Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya.
Adapun  langkah-langkah  dalam  menyelesaikan  perkara  dalam  hukum  Islam  yaitu: pertama ditawarkan  sebuah  bentuk  perdamaian  yang  bernama Ishlah dalam  menyelesaikan perkara dalam hukum Islam berfungsi untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, kedua para sahabat Nabi berisjitihad dalam memberikan hukuman atau sanksi, ketiga memberikan hukuman terhadap pelaku baik hukuman tersebut berupa Hudud, Qishash, Diyat dan Ta’zir, khusus dalam kasus pencurian pada masa Nabi Muhammad saw memberikan
122 Hasil  wawancara  dari  Kuriadi  (sebagai  Bendahara  di  Gampong  Kampung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 21 Oktober 2017.
123 Hasil wawancara dari Hasim (sebagai Tuha Peut di Gampong Kampung Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 22 Oktober 2017.
124 Hadits No. 1257
hukuman  potong  tanggan, keempat pelaksanaan  pemberian  hukuman  tersebut  dilakukan  di depan umum baik dirajam, dicambuk, diqishash, dan lain-lainya, khusus pelaksanaan hukuman pencurian  yaitu  potong  tanggan  didepan  umum  dan  disaksikan  masyarakat  pada  masa  Nabi Muhammad saw.
Adapun pengertian Pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.
Di  dalam  Alquran,  larangan  atau  hukuman  yang  didapati  oleh  pencuri  baik  laki-laki maupun perempuan yaitu dipotong tangan, seperti firman Allah swt:
Artinya: Laki-laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah : 38).
Dalam  hukum  Islam  setiap  perkara  baik  perkara  tersebut  menyangkut  tentang  pidana maupun perdata memerlukan adanya pembuktian, yang mana pembuktian tersebut yaitu saksi ( syahadah ),  pengakuan  ( ikrar ), qasamah (sumpah)  dan qarinah (petunjuk).  Adapun  proses penangkapanya yang dilakukan secara langsung terbukti melakukan perbuatan tersebut maka tidak  memerlukan  pembuktian,  maka  langsung  dikenakan  hukuman  karena  pelaku  terbukti melakukan perbuatan tersebut, tetapi jika tidak maka memerlukan pembuktian.
Di Gampong  Kampung  Paya ,  ada  beberapa  perkara  pidana  yang  diselesaikan  melalui lembaga kenoe bo adat , termasuk di dalamnya perkara pidana dan juga perdata. Setidaknya ada kasus di tahun ini yaitu ada satu kasus pidana yang diselesaikan secara adat. Kasus terjadi pada bulan Januari, kasus pencurian  yang dilakukan anak-anak di  bawah umur,  yang diselesaikan secara  perdamaian  antara  pelaku  dengan  korban  oleh aparatur Gampong  tanpa  dikenakan sanksi  atau  pembayaran  denda,  pelaku    hanya  dinasehat,  di- tepung  tawar dan  disuruh membersihkan  mesjid untuk memberikan  jera  bagi sipelaku, dan  bagi keluarga pelaku wajib mengembalikan barang atau uang yang dicuri oleh sipelaku masa tenggang waktu 15 hari dari hari ketetapan sanksi. 125
Pembahasan di atas dapat kita lihat atau kita simpulkan bagaimana perbedaan lembaga dan sistem penyelesaian kenoe bo adat dengan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu perkara, kenoe  bo  adat tidak  memerlukan  adanya  pembuktian  cukup  dengan  mengunakan
125 Hasil wawancara dari alm M Bahar (sebagai mantan Tuha Peut di Gampong kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 23 Oktober 2017.
sumpah  ( ikrar )  sedangkan  dalam  hukum  Islam  memerlukan  alat  bukti  yang  berupa  saksi, pengakuan, qasamah dan qarinah .

## PEMBAHASAN

## A. Selayang Pandang Tentang Lembaga Kenoe Bo Adat
Lembaga kenoe bo adat adalah lembaga yang terbesar di Gampong kampung Paya , setiap perkara  baik  perkara  tentang  pidana  maupun  perdata  akan  diselesaikan  di  lembaga  tersebut, lembaga kenoe  bo  adat sudah  ada  sejak  sebelum  diproklamasikannya  kemerdekaan  di Indonesia, tetapi hanya saja lembaga kenoe bo adat dikenal dengan sebutan sidang Balleui yang mana sidang tersebut diPimpin oleh seorang Raja yaitu Raja Lelo yang merupakan pemegang tampuk kekuasaan di daerah Kluet khususnya di Gampong Kampung Paya . 126
Lembaga kenoe bo adat setiap  yang perkara dilembaga tersebut akan diselesaikan atau berpedoman  kepada  Qanun  Gampong  yang  di  terbitkan  pada  tahun  2015  sesudah  di  refisi beberapa  kali  menurut  kesepakatan  tokoh  adat  terdapat  di Gampong  Kampung  Paya . Tokoh adat yang berperan aktif di dalam lembaga ke noe bo adat ialah Datuk Merah Angkasa sebagai pemimpin lembaga kenoe bo adat (Hakim), Tanoek Tuwoe (penasehat laki-laki), Tanoek Nenek Mamak (penasehat perempuan), 4 Kaum 8 Tihang , Pegawai Adat , Pegawai Hukum , 84 Tihang.
Adapun  fungsi  dan  tujuan  dibentuknya  lembaga kenoe  bo  adat tersebut  ialah  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  baik  perkara  tentang  pidana maupun tentang perdata dalam bermasyarakat dan membuat perdamaian antara pelaku dengan korban  yang  mengalami  perkara  permasalahan.  Khususnya  penyelesaian  pencurian  ternak melalui  lembaga kenoe bo adat di Gampong Kampung Paya . Adapun  bentuk sanksi  yang di kenakan di dalam lembaga kenoe bo adat ini ialah dikenakannya hukuman sanksi yang sudah tertera di dalam Qanun Gampong, mengelilingi Gampong, membersihkan mesjid, mushola dan tempat ibadah lainnya, dan hukuman dari masyarakat itu sendiri seperti dikucilkan. 127

## B. Proses Penyelesaian Perkara Pencurian melalui Lembaga Kenoe Bo Adat di

## Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Penyelesaian kasus pidana pencurian  melalui  lembaga kenoe bo adat merupakan  suatu kemudahan  atau  keringanan  bagi  pelaku  pencuri  dikarenakan  tidak  diselesaikan  di  rumah
126 Hasil Wawancara dengan Abu Samah, sebagai Imeum Meunasah Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 18 Juli 2018. Jam 13:30 WIB.
127 Hasil  Wawancara  dengan  Kuriadi  (sebagai  Bendahara  di Gampong  Kampung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 25 Juli 2018. Jam 13:30 WIB.
tahanan/polsek sebagaimana pelaku pencurian pada umumnya, namun dengan demikian setiap pencurian yang dilakukan di Gampong Kampung Paya tersebut tidak semua diselesaikan secara adat melainkan ada juga yang di selesaikan dengan pihak kepolisian setempat menurut jumlah atau nilai barang yang di curi oleh pelaku tersebut, karena setiap pencurian yang dilakukan oleh pelaku jika tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan atau tidak memperoleh kemaafan dari pihak korban maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti. Dalam Qanun Gampong  Kampung  Paya Nomor  2  Tahun  2015  BAB  III  Pasal  1  tentang  pencurian terdapat batasan nominal harta yang dicuri. Jika pencurian di bawah nominal 2.000.000 akan di  selesaikan  secara  adat  dan  jika  di  atas  nominal  2.000.000  akan  di  serahkan  kepada  pihak kepolisian.
Tata cara dan langkah-langkah dalam  menyelesaikan perkara secara  lembaga kenoe bo adat yaitu: pertama pelaku diserahkan kepada pemuda Gampong untuk diproses secara adat, yaitu di keliling seluruh Gampong , berfungsi untuk dipermalukan dan membuat efek jera, wajib bagi warga masyarakat Gampong khususnya di Gampong Kampung Paya untuk menyaksikan proses  tersebut, kedua pelaku  ikut  membaur  dalam  lembaga  adat  untuk  menentukan  atau menunggu proses dari  lembaga adat Gampong berarti pelaku bersedia di kenoe bo adat kan, jika  tidak  bersedia  atau  mungkir/melarikan  diri  maka  pelaku  akan  diserahkan  kepada  pihak yang  berwajib  atau  polres  setempat, ketiga diselesaikan  secara  lembaga kenoe  bo  adat yaitu mendatangkan  saksi  keluarga  pelaku  untuk  memohon  maaf/ampunan  terhadap  korban  dan mendapatkan  sanksi  bagi  pelaku  jika  korban  tidak  memaafkannya,  jika  korban  memaafkan maka cukup di damaikan saja dan tidak dikenakan sanksi hukuman, keempat setelah diputuskan maka pemberian denda adat pinang cerana atas sanksi yang diterima pelaku yaitu 10 sampai 15 hari masa waktunya, jika pelaku meminta tenggang waktu dalam memberikan denda adat, maka lembaga adat wajib memberikan masa waktu atau perpanjangan waktu yaitu 5 hari lagi. 128
Peradilan adat atau lembaga kenoe bo adat di Gampong Kampung Paya , setiap pencurian yang  dilakukan  baik  individu/perseorangan  maupun  berkelompok,  semua  tidak  terlepas  dari hukuman. Untuk kasus pencurian prosedur peradilan adat atau hukum acaranya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Melaporkan pelaku oleh pihak korban kepada kepala dusun, namun tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan langsung kepada kepala Gampong.
128 Hasil  wawancara  dari  Hasim  (sebagai Tuha  Peuet di Gampong  Kampung  Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 7 November 2017. Jam 20:30 WIB.
b. Kasus kecil maupun besar tetap akan diselasaikan dengan apartur Gampong sesuai dengan ketentuan Qanun terkecuali dilakukan oleh anak-anak yang tidak mungkin diberi sanksi karena dapat membuat mental anak tersebut hilang.
c. Setelah  adanya  pelaporan  dari  pihak  korban  maupun  kepala  dusun  kepada  kepala Gampong  maka  kepala  Gampong  akan  mengadakan  musyawarah  dengan  para aparatur Gampong.
d. Dalam  pelaporan  tidak  boleh  di  sembarang  tempat  melainkan  harus  di  kantor Gampong  atau  Meunasah.  Sebelum  melakukan  persidangan  aparatur  Gampong melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut dilakukan guna untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan dengan cara berdamai. 129
e. Selama  persidangan  berlangsung  tidak  ada  yang  boleh  menyampaikan  pendapat sebelum  dipersilahkan  oleh  kepala  Gampong,  dan  pada  saat  dipersilahkan  oleh kepala  Gampong  para  pihak  atau  yang  mewakilinya  baru  boleh  menyampaikan persoalannya dan kemudian dicatat oleh sekretaris Gampong selaku panitera.
f. Geuchik beserta anggota yang ikut dalam persidangan memusyawarahkan putusan damai,  namun  tidak  terlepas  dari  sanksi  pidana  yaitu  berupa  denda  adat pinang cerana yang di bebankan kepada pelaku pencurian.
Proses penyelesaian atau pelaksanaan pembuktian di dalam lembaga kenoe bo adat yaitu sumpah yang di ikrar kan dengan mengunakan Kitab Suci Alquran yang dipimpin oleh ketua Imam  Meunasah ,  pelaku  akan  diberikan  pengarahan  terlebih  dahulu  oleh  panitera  kemudian diikuti  oleh  pemberian  arahan  dari Imam  Meunasah, apapun  yang  di  ucapkan  oleh Imam Meunasah kepada pelaku ketika pelaksanaan penyumpahan, pelaku wajib mengikuti kata-kata atau  ucapan  yang  utarakan  oleh Imam  Meunasah tidak  di  benarkan  membantah  atau  pun mengelah dari pelaksanaan proses penyumpahan tersebut. 130

## C. Perdamaian Versi Lembaga Kenoe Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
Perdamaian  merupakan  salah  satu  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  dengan  cara kekeluargaan,  antara  para  pihak  yang  berperkara  tanpa  menghadirkan  pihak  ketiga  sebagai
129 Hasil Wawancara dengan Zurman sebagai Tokoh Masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 12 Maret 2018. Jam 20: 00 WIB.
130 Hasil Wawancara dengan Abu Samah Sebagai Imam Mesjid Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 23 Februari 2018. Jam 15:30 WIB.
mediator/penengah. Namun  jika penyelesaian dengan cara kekeluargaan tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara yang di hadapi para pihak yang berkonflik maka jalan yang ditempuh sebelum  masuknya  keranah  pengadilan  atau  lembaga kenoe  bo  adat adalah  dengan menghadirkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dan  melakukan  kesediaan  kesaksian  dalam mendamaikan  kedua  belah  pihak  yaitu  keluarga  pelaku  dan  keluarga  korban  masing-masing satu (1) orang.
Proses mendamaikan antara pelaku dengan korban yang berperkara di lembaga kenoe bo adat ialah pertama kesediaan  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikan  perkara  secara  damai tanpa ada paksaan dari pihak ketiga atau orang lain baik itu dari kelurga pelaku maupun korban dan  yang kedua, kedua  belah  pihak  tersebut  terutama  korban  dengan  suka  rela  memaafkan pelaku  atau  pengucapkan  kata-kata  menerima  maaf  dari  pihak  pelaku  di  depan  perangkat- perangkat  adat  yang  berada  di  lembaga  tersebut.  Sedangkan  jika  korban  tidak  bersedia diselesaikan  dengan  cara  damai  maka  kasus  pencurian  tersebut  maka  akan  diproses  terlebih dahulu  secara  adat  Gampong  yaitu  di  selesaikan  oleh Imam  Mukim Gampong  untuk memberikan  arahan  atau  keyakinan  kepada  korban  untuk  bersedia  berdamai  dengan  pelaku, jika tidak korban tidak bersedia juga maka kasus pencurian tersebut akan diselesaikan secara adat Gampong yaitu disidangkan di lembaga tersebut. 131
Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  atau  tidak  dilaksanakannya  perdamaian  antara kedua belah pihak di dalam kasus Pencurian  ialah Pertama sebelah pihak  merasa dirugikan, Kedua masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  di Gampong  kampung  paya sudah  mengatur tentang  segala  perbuatan  (Qanun)  khususnya  masalah  pencurian, Ketiga masyarakat  masih tidak merasa puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian, Keempat sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian masih perpedoman kepada hukuman yang tertera di Qanun/Peraturan Gampong baik pencurian tersebut bernilai kecil maupun besar. 132

## D. Kasus Pencurian yang Telah di Selesaikan Lembaga Kenoe Bo adat
Berdasarkan data yang terdapat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten  Aceh selatan sejak di  bukukan qanun tersebut kedalam  Bentuk draf pada tahun 2015 terdapat beberapa kasus pencurian yang penyelesaiannya diselesaikan oleh lembaga kenoe bo adat , Kasus tersebut antara lain sebagai berikut:
131 Hasil Wawancara dengan Herman Sebagai Sekd es Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017. Jam 12:00 WIB.
132 Hasil Wawancara dengan Kuriandi, sebagai Juru Bicara Pemuda di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 22 Februari 2018. Jam 14:00 WIB.
a. Pencurian  besi  pabrik  mesin  tua  di  salah  satu  gudang  penyimpanan  barang  pada  25 Desember 2016 yang dilakukan oleh salah seorang remaja yang berdomisili di Gampong tersebut  yang  berinisial  AR  (19 tahun)  dan  korban  pencurian  berinisial  Z  (40 tahun), pelaku melakukan pencurian tepat pada pukul 10:00 dan pada saat pelaku melancarkan aksinya, pemilik rumah tidak berada di rumah melainkan berada di sawah dan pada saat itu ada salah seorang anak dari warga gampong  melihat pelaku  melakukan pencurian dan pelaku mengancam akan melukai anak tersebut bila melaporkan ke pemilik rumah. Pada pukul 10:45 pemilik rumah kembali kerumah dan pada saat menaruh cangkul ke gudang  pabrik  padi    penyimpanannya  dia  melihat  beberapa  besi  tua  yang  tersimpan digudangnya telah hilang dan saksi yang melihat kejadian berinisial F (12 tahun), M (10 tahun) dan IH (10 tahun) melaporkan kepemilik rumah. Pada saat itu juga pemilik rumah melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  aparatur  gampong  guna  untuk  membuat  jera kepada pelaku tersebut.
b. Pencurian uang pada 14 Januari 2016 yang dilakukan oleh remaja yang baru duduk di bangku  kelas  2  SMP  yang  berinisial  DK  (13  tahun)  di  salah  satu  toko  di  gampong tersebut  dengan  nominal  Rp.900.000.  Anak  tersebut  tertangkap  tangan  saat  hendak membawa  lari  uang  tersebut,  pemilik  toko  tidak  melakukan  pengejaran  melainkan melaporkan anak tersebut kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua anak tersebut memerintahkan  pemilik  toko  untuk  melaporkan  perbuatan  anaknya  ke  aparatur gampong.
Kedua  kasus  tersebut  merupakan  kasus  yang  benar  terjadi  selama  telah terbentuknya  Qanun  tersebut  pada  tahun  2015  lalu,  dan  tetap  berlaku  hingga  sampai pada  saat  sekarang.  Selama  rentang  waktu  dari  tahun  2015-2018  hanya  dua  kasus pencurian yang mendapat laporan kepada aparatur Gampong tersebut untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di gampong setempat. 133

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber dari buku:
Abdurrahman Fathoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi , (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
Abu Ammar, Abu Fatiah adnani, Mizanul  Muslim ,  Barometer Menuju Muslim Kaffah , (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009).
133 Wawancara dengan Herman (Sekdes), 24 Januari 2018. Jam 15:00 WIB.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2011).
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010).
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
_______Badruzzaman Ismail, Eksposa Majelis Adat Aceh  Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam , (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
___________________, Pedoman Peradilan Adat  di  Aceh Untuk Peradilan  Adat  yang Adil dan Akuntabel,
Burgin Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Jakarta: Raja
Wali Press, 2008).
Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang surut), (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008)
Faisal  Mahdi, Putusan  Pidana  di  Bawah  Ancaman  Pidana  Minimum, (Banda  Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012),
Fausia Saripa, Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simeulue ditinjau Menurut Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam  UIN Ar-Raniry tahun 2013
Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, (Bandung: Alumni, 1980.)
Hilman Hadikusuma, H ukum Pidana Adat,  ( Alumni Bandung, 1987).
Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyah,  Al-Tharug  al-  khukmiyyah  fi  al-Syari’iyyah, (Hukum  Acara Peradilan  Islam),  (terj,  Adnan  Qohar,  Anshoruddin), (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006),
I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat dalam  Sistem Hukum Indonesia, jurnal Bina Adhyaksa Vol.5, No.3-31, Juli 2015.
Iihami Biari, Syara Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia),
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999),
Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh;  Sejarah  dan  Kaidah-Kaidah  Asasi, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002).
Kadar  M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam , Ed 2, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2013),
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
Liantrika  Sartika, Penyelesaian  Perkara  Pidana  dalam  Hukum  Adat  Simeulu  ditinjau  dari Hukum Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun. 2000.
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoristis, Praktik...... ( Bandung: PT. Alumni, 2012),
Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh , 2013).
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)
Muhammad Taufik Makarao Dan Suhasril, Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek,
Muhammad Salam Madkar, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993),
Muhammad Salim Al-awwa, Fi ushulinnizhamin Aljinai Al Islam,
Musthafa Died Al-Bugha, Muhyidin Mitsu, Al-Wafi, Menyelami makna 40 Hadist Rasulullah, (syarah Kitab Arba’in An-Nawawiyah), (Jakarta: Al-I’tishom, 2003),
Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan,
2015.
Raizah, Efektivitas Penegakan Hukum bagi Residivis Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Keudei Runding, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan), Tahun 2015
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990).
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
Rusjdi Ali Muhammad, Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia,
(Lhokseumawe: Nadia Foundation 2004), cet,1.
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Samir  Aliyah, Sistem  Pemerintahan  Peradilan  dan  Adat  Dalam  Islam,  (terj,  Asmuni Selihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifah, 2004),
S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
Soedirjo, Jaksa  Dan  Hakim  Dalam  Proses  Pidana, (Jakarta:  Akademikia  Pressindo, 1985),
Soepomo, Huk um Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003).
Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
Soerjono Soekanto, Huk um Adat Indonesia , (Jakarta: PT Grafindo).
Taqwadin Husin, Kapita selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013),
Tri Andrisman, Hukum Pidana , (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007),
Wirjiono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  tertentu  Di  Indonesia ,  (Bandung:  PT Refika Aditama, 2003),
Yusriadi, Ancaman Pidana terhadap Pelaku Pencurian Ringan dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam , Fakultas Syari’ah di IAIN Ar-Raniry tahun 2012

## B. Sumber dari Internet:
Repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-SU... pada tanggal 01-06-2018, jam 21:11 WIB
https://rudini76ban.wordpress.com/.../landasan-berlakunya-huku...  pada  tanggal  23  Januari 2018.