TADAYUN : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914

## ASPEK HUKUM TERHADAP TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

## Wahyuni
Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu wahyuni@iainpalu.ac.id

## Abstract
Online loans are currently being discussed a lot, especially regarding the legality underlying. Where there is no clarity regarding the transaction mechanism and the legal consequences of the achievements made by both parties, and also not a few who end it through criminal law. In this regard, the authors would like to emphasize several legal aspects of this online loan transaction by conducting a normative-empirical legal analysis, using several approaches, including the approach to related laws and regulations, a case study approach related to online loan cases and a comparative approach or comparison to compare loan transactions  made  online  and  loan  transactions  made  offline.  Because  the  transaction  mechanism  is carried out online, this agreement cannot be separated from the principles adopted in civil law as well as the conditions for the validity of an agreement, so that even though online loan transactions are carried out online, they must be subject to applicable laws and regulations. and carry out the process of validating data and information for each party so that in the event of a default by one of the parties it can be resolved without harming one of the parties in the transaction.
Keywords : Financial Technology; Legal Perspective; Online loans

## Abstrak
Pinjaman  Online  saat  ini  sedang  banyak  diperbincangan  terutama  mengenai  payung  hukum yang mendasarinya. Dimana belum ada kejelasan terkait bagaimana mekanisme transaksinya serta bagaimana akibat hukum dari prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pula tidak sedikit yang mengakhirinya melalui jalur hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin menegaskan beberapa aspek hukum terhadap transaksi pinjaman online ini dengan  melakukan  analisis  secara  hukum  normatif-empiris,  dengan  menggunakan  beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan terkait, pendekatan studi kasus  yang  berkaitan  dengan  kasus  pinjaman  online  dan  pendekatan  komparasi  atau perbandingan  untuk  membandingkan  transaksi  pinjaman  yang  dilakukan  secara  online  dan transaksi  pinjaman  yang  dilakukan  secara  offline.  Oleh  karena  mekanisme  transaksi  yang dijalankan  secara  online,  maka  perjanjian  ini  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  yang  dianut dalam  hukum  keperdataan  serta  yang  menjadi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  sehingga transaksi  pinjaman  online  tersebut  sekalipun  dilakukan  secara  online,  namun  harus  tunduk pada perundang-undangan  yang  berlaku  serta melakukan  proses  validasi  data  dan  informasi masing-masing  pihak  sehingga  ketika  terjadi  wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak  dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut.
Kata kunci : Aspek Hukum; Teknologi Finansial; Pinjaman Online

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat dipungkiri telah banyak mempengaruhi  tatanan  hidup  masyarakat,  termasuk  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Banyak  hal  yang  dapat  dilakukan  saat  ini  hanya  dengan menggunakan  alat  komunikasi  berbasis  teknologi  informasi  diantaranya  adalah penyediaan aplikasi layanan publik. Salah satu aplikasi yang banyak tersebar saat ini adalah aplikasi pinjaman online. Aplikasi ini telah menghampiri sejuta penduduk di Indonesia  dengan  tawaran  yang  memudahkan  sistem  transaksi  pinjaman  sejumlah uang dimana sistem sebelumnya dirasakan banyak menyita waktu serta kurang efisien.
Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa testimoni sejumlah pengguna jasa layanan transaksi pinjaman online tersebut.
Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi transaksi pinjaman online  tersebut  tanpa  disadari  banyak  orang  yang  sebenarnya  telah  terjebak  dalam mekanisme  perjanjian  tersebut.  Mulai  dari  ketidakjelasan  penyelenggara  layanan pinjaman online, mekanisme yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian serta penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, belum lagi ditambah dengan sisi kelemahan perjanjian yang ditawarkan.  Kompleksnya  permasalahan  tersebut,  saat  ini  tidak  sedikit  yang memberikan perhatian tentang bagaimana sebaiknya penyelenggaraan pelayanan jasa transaksi  pinjaman  online  tersebut,  baik  dari  aspek  hukumnya  maupun  aspek pertumbuhan perekonomian nasional.
Transaksi  pinjaman  online  merupakan  istilah  yang  umum  digunakan  oleh masyarakat,  namun  sebenarnya  telah  dibakukan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi.  Disebutkan  bahwa  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan  internet.  Adanya  aplikasi layanan pinjaman online ini oleh Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan beberapa ketentuan, antara lain:
1. Penyelenggara  layanan  pinjaman  online  ialah  usaha  berbadan  hukum  di Indonesia yang sebagai penyedia, pengelola, dan pengoprasian pelayanan pinjaman yang berbasis akan i teknologi infornasi;
2. Batas maksimun jumlah pinjaman online yakni senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dapat ditinjau terhadap batas maksimum tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penyelenggara pinjaman online harus terdaftar dan menadapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketentuan tersebut, dapat dinilai hanya bersifat administratif terhadap layanan transaksi  pinjaman  online,  tidak  memiliki  unsur-unsur  dalam  mekanisme menyelesaikan masalah, padahal masalah yang muncul saat ini bahwa bagaimana bisa dengan suatu aplikasi berani meminjamkan sejumlah uang tanpa menyeleksi orang- orang yang akan berutang ditambah dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini serta tindak kriminalitas yang cukup tinggi, atau dengan kata lain mempercayai orang yang akan meminjam uang tanpa ada tahapan BI Checking .
Transaksi  pinjaman  online  ini  telah  mengikis  prinsip-prinsip  yang  ada  pada hukum perjanjian 1 , dimana dalam suatu perjanjian harus berasaskan konsensualisme yakni  suatu  perjanjian  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  bersepakat  mengikatkan dirinya  dalam  suatu  perjanjian,  dan  dengan  transaksi  pinjaman  online  tersebut, bagaimana  kedua  belah  pihak  menyatakan  sepakat  dalam  perjanjian,  sedangkan masing-masing pihak tidak bertemu, pengguna layanan sebagai orang yang berutang hanya melakukan apa yang diperintahkan aplikasi tersebut. Kita tidak akan tahu siapa yang  menggunakan  aplikasi  tersebut  dengan  kedok  kondisi  kelalaian  pihak  yang menggunakan aplikasi tersebut dan dikemudian hari ternyata menimbulkan masalah.
Kemudian  pada  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  ini  menekankan  pada kebebasan  antara  menggunakan  ataupun  tidak  menggunakan  perjanjian  serta kebebasan melakukan perjanjian bersama siapapun. Kebebasan dalam aspek apapun baik penentuan isi dari kontrak, seperti apa kemudian praktiknya kedepan dan syarat dalam  perjanjiannya  serta  bentuk  dari  perjanjian.  Kalau  kita  melihat  pada  praktik
1 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , 14th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.
transaksi  pinjaman  online  ini,  maka  asas  kebebasan  berkontrak  ini  nyaris  tidak sempurna dijalankan dalam perjanjian tersebut. Bebas membuat perjanjian, perjanjian secara  umum  oleh  penyedia  jasa  layanan  dirumuskan  oleh  pihak  yang  memberi pinjaman.  Dan  pengguna  jasa  tersebut  akan  menandatangani  apa  yang  disodorkan kepadanya.  Dan  pada  kenyataannya  ketika  ada  niat  meminjam  uang  apalagi  dalam kondisi terdesak seseorang hanya langsung menandatangani perjanjian tersebut saja. Atau  jika  dalam  bentuk  aplikasi,  seseorang  langsung  saja  mengklik  OK  pada  pilihan menunya.
Asas  kepastian  hukum  dalam  hukum  perjanjian  juga  harus  dipenuhi  dalam transaksi pinjaman online. Memang perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun apakah perjanjian dalam transaksi pinjaman online itu tidak menciderai hukum bagi para pihak. Disini harus ada campur tangan pemerintah. Sampai saat ini pemerintah belum sama sekali ikut andil dalam perjanjian online ini.
Kemudian  asas  itikad  baik  dalam  hukum  perjanjian  dilihat  dalam  konsep transaksi pinjaman online. Asas ini dapat saja dilunturkan nilai substansinya karena proses  yang  dijalankan  secara  online.  Seseorang  yang  misalnya  sudah  diberikan pinjaman tiba-tiba tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya dengan cara yang mudah saja seperti dengan memblokir semua nomor kontak yang melakukan penagihan kepadanya. Setelah si peminjam tidak dapat dihubungi maka pemberi jasa layanan  transaksi  pinjaman  online  bisa  melakukan  apa  dengan  kondisi  demikian. Melacak  nomor  kontak  sudah  tidak  bisa  dilakukan  dan  akhirnya  melakukan  sebuah upaya hukum baik itu gugatan perdata ataupun membuat laporan pidana. Kemudian asas  itikad  baik  ini  juga  sulit  untuk  diaplikasikan  melalui  media  online  sehubungan dengan tidak adanya barang jaminan dari pihak peminjam.
Asas itikad baik juga berhubungan dengan asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan salah satu prinsip hukum perjanjian dalam hal unsur kecakapan seseorang dalam bertanggungjawab terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan sistem pinjaman online ini, terhadap asas kepribadian maka yang harusnya dilakukan lebih dulu adalah dengan melakukan BI Checking . Namun yang terjadi pada banyak aplikasi pinjaman online tersebut tidak melakukan BI  Checking karena memang prinsip  pada
pinjaman  online  ini  adalah  memudahkan  pada  sistem  transaksi  pinjamannya.  Dari gambaran kasus tersebut, maka dampaknya tidak sedikit para pengguna jasa pinjaman online tersebut tidak memenuhi kewajibannya dan berbuntut pada persoalan perdata termasuk pidana.
Sekalipun  perjanjian  ini  dijalankan  dengan  mekanisme  berbasis  teknologi informasi  namun  tidak  bisa  juga  mengeyampingkan  aspek  hukum  perjanjian  yang seharusnya  ada  dalam  setiap  perjanjian  meskipun  perjanjian  itu  dijalankan  dengan mekanisme berbeda atau menggunakan teknologi informasi.
Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian hukum  normatif-empiris  yaitu  dengan  melihat  beberapa  kasus  yang  terjadi  pada masyarakat sebagai pengguna aplikasi pinjaman online kemudian mengkajinya sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  teori-teori  hukum  yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Tulisan ini juga merujuk pada bahan kepustakaan seperti  buku,  jurnal  dan  media  online  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan menyimpulkannya secara deskriptif analitis.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi pinjaman online diwadahi dalam bentuk layanan jasa keuangan yang mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  calon  penerima  pinjaman  dan  atau penerima  pinjaman  secara  langsung  melalui  media  elektronik.  Layanan  financial berupa transaksi  peminjaman online  ini dinaungi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) layaknya  penyelenggara  layanan  financial  lainnya  seperti  lembaga  keuangan  Bank, pergadaian dan sebagainya. Peran OJK terhadap pelayanan financial tekhnologi dalam aspek  Peer  to  peer  lending  mencakup  aspek  pemeriksa,  aspek  pengatur,  aspek pengawas serta termasuk menyelidiki seperti yang tercantum dalam aturan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Terkait  dengan  aspek  pengaturan,  maka  oleh  OJK  mempersyaratkan  kepada setiap layanan transaksi pinjaman online lebih dulu harus memiliki status kedudukan hukum yang jelas, kedudukan hukum dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap  pengguna  layanan  jasa  keuangan  yakni  penerima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman  yang  berupa  transaksi  pinjaman  online.  Adapun  status  hukum  dari
penyelenggara layanan transaksi pinjaman online ini adalah harus berbadan hukum Indonesia yang berperan dalam penyediaan, pengelolaan dan operasional pelayanan pinjam meminjam secara online. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pihak- pihak (Pemberi pinjaman dan Penerima Pinjaman) dalam transaksi pinjaman online ini dipertemukan lewat penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Pihak  dalam  transaksi  pinjaman  online  terdiri  dari  penerima  pinjaman  dan pemberi  pinjaman.  Penerima  pinjaman  meliputi  orang  perseorangan,  badan  hukum dan bisa juga badan usaha yang mempunyai piutang lewat layanan transaksi pinjaman online sedangkan pemberi pinjaman merupakan orang perseorangan, badan hukum dan  atau  badan  usaha  yang  mempunyai  piutang  melalui  transaksi  pinjaman  online. Kedua  pihak  tersebut  kedudukannya  sama  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  perdata Indonesia. 2
Direksi  dan  Komisaris  pada  penyelenggara  layanan  jasa  transaksi  pinjaman online  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  dan  jika  penyelenggaranya  merupakan  badan  hukum  koperasi,  maka kepengurusannya  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian.
Adapun dokumen elektronik pada setiap sistem informasi elektronik transaksi pinjaman online baik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikan  dan  sejenisnya  yang  dapat dilihat,  ditampilkan  dan  atau  didengar  melalui  alat  sistem  elektronik  tunduk  pada Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Begitupun juga yang berlaku pada sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik.
Terkait  dengan  sertifikat  elektronik  pada  transaksi  pinjaman  online  yang dimaksud adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang  bertugas  dalam  memberikan  termasuk  mengaudit  sertifikat-sertifikat  yang
2 Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 2 (2018): 320 – 38, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.
terdaftar di OJK. Sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas para pihak untuk menunjukkan status pihak-pihak dalam transaksi pinjaman online.
Dokumen elektronik pada transaksi pinjaman online sangat penting bersamaan halnya  pada  perjanjian  offline.  Jika  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  mengadakan perjanjian,  maka  kedua  pihak  tersebut  bertanda  tangan  dengan  disaksikan  oleh beberapa orang sebagai saksi. Namun untuk perjanjian pada transaksi pinjaman online dimuat  dalam  dokumen  elektronik  termasuk  sertifikat  elektronik  yang  menjadi pegangan  hukum  masing-masing  pihak  pemberi  dan  penerima  pinjaman  serta penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.
Kegiatan  usaha  transaksi  pinjaman  online  oleh  penyelenggara  layanan pinjaman  online  melakukan  penyediaan,  mengelola  serta  mengoperasikan  aplikasi layanan transaksi online tersebut dari pihak pemberi pinjaman ke penerima pinjaman dengan  sumber  dana  berasal  dari  pemberi  pinjaman,  sehingga  untuk  si  pemberi pinjaman lebih dulu melakukan kerjasama sebelum layanan jasa pengelolaan transaksi pinjaman online ini dipublikasikan pada para calon penerima pinjaman.
Penyelenggara  transaksi  pinjaman  online  harus  mematuhi  ketetapan pembatasan  jumlah  maksimal  pinjaman  yang  dapat  diberikan . Ketetapan  tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  dengan  penegasan bahwa jumlah maksimal pinjaman melalui transaksi pinjaman online adalah tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, penyelenggara jasa pinjaman online juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK.
Tata  cara  pendaftaran  serta  cara  memperoleh  izin  dari  OJK  mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus disamping syarat umum sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  adapun syarat  khusus  untuk  mendapatkan  izin  penyelenggaraan  jasa  layanan  pinjaman berbasis teknologi informasi, yaitu surat penyataan bermaterai yang menerangkan:
1. Dana sebagai modal pinjaman merupakan kepemilikan sempurna;
2. Dana  modal  bukan  dari  hasil  kejahatan  finansial  dan  atau  praktik money laundering ;
3. Belum pernah memiliki riwayat kredit macet ;
4. Belum  pernah  dikenai  hukuman  atas  tindak  pidana  berkaitan  dengan finansial dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. Belum  pernah  dikenai  hukuman  atas  tindak  pidana  berkaitan  dengan kejahatan lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Belum  pernah  mendapatkan  putusan  pengadilan  dalam  5  (lima)  tahun terakhir terkait pernyataan bangkrut atau menjadi penyebab bangkrutnya suatu perusahaan; dan
7. Belum  pernah  dalam  5  (lima)  tahun  terakhir  bertindak  sebagai pimpinan kepemilikan  saham,  atau  komisaris  dalam  perusahaan  financial  yang melakukan pelanggaran sehingga berakibat pencabutan perizinan usaha.
Ketujuh syarat tersebut juga berlaku bagi badan hukum yang terdaftar dan akan memperoleh  izin  penyelenggara  jasa  pinjaman  online  dari  OJK.  Pemberi  pinjaman online  sebagai  pengguna  jasa  penyelenggara  pinjaman  online  dapat  berasal  dari pemberi pinjaman luar negeri dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang- undangan  Indonesia.  Antara  penyelenggara  dan  pemberi  pinjaman  online  perlu membuat  perjanjian  atau  kesepakatan  tertulis  lebih  dulu  terkait  dengan  kerjasama yang  mereka  buat,  terutama  mengenai  suku  bunga  yang  juga  patut mempertimbangkan aspek kewajaran serta perkembangan perekonomian nasional.
Model perjanjian pinjaman online dibagi atas perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian penyelenggara pinjaman dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam  dokumen  elektronik  yang  sekurang-kurangnya  memuat  nomor  perjanjian, tanggal  perjanjian,  identitas  para  pihak,  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  jumlah pinjaman,  suku  bunga  pinjaman,  komisi,  jangka  waktu,  biaya-biaya  diluar  jumlah pinjaman, denda serta cara penutupan usaha.
Penyelenggarai  pinjaman  online  diwajibkan  memberikan  informasi  pada pemberi modal yang meliputi informasi mengenai total kebutuhan modal yang akan
diberikan pada peminjam, tujuan dari peminjaman dana, besarani bunga serta waktu pinjaman. Penjelasan yang dikecualikan untuk diakses oleh si pemberi pinjaman adalah terkait identitas para penerima pinjaman.
Bentuk  perjanjian  kedua  adalah  perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dan penerima pinjaman. Perjanjian keduanya juga dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat hal yang hampir sama dengan perjanjian antara penyelenggara pinjaman online dengan pemberi pinjaman. Penyelenggara pinjaman online menyediakan akses informasi  terkait  posisi  pinjaman  yang  diterima  si  penerima  pinjaman.  Untuk penyelenggara pinjaman online dilarang memberi akses informasi terkait identitas si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.
Transaksi  pinjaman  online  juga  perlu  melakukan  mitigasi  risiko  sesuai ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  OJK.  Penyelenggara  harus  memiliki  pusat  data  dan pusat  pemulihan  bencana  yang  bertempat  di  Indonesia  yang  mampu i memenuhi seluruh standar i yang telah ditetapkan. Penyelenggara diwajibkan:
1. Menjaga  kerahasiaan  dan  kelengkapan  informasi  pribadi  dan  informasi financial  pengguna  sejak  dikumpulkan  hingga  nantinya  dihapuskan  saat telah berakhir;
2. Menetapkan  penyediaan  otentikasi,  verifikasi  serta  validasi  untuk menghindari penolakan pengaksesan, pemrosesan dan penegakan informasi pribadi dan informasi financial yang dikelola;
3. Memastikan  bahwa  pengumpulan,  pengungkapan,  dan  penggunaan informasi  pribadi  serta  informasi  financial  pengguna  layanan  diperoleh dengan didasarkan pada persetujuan pengguna, kecuali terdapat ketentuan lain melalui peraturan perundang-undangn;
4. Tersedianya  sarana  komunikasi  lainnya,  bukan  hanya  melalui  satu  media aplikasi penyelenggara saja. Agar pelayanan pada pengguna dapat konteniu melalui media informasi lainnya; dan
5. Bersikap terbuka jika terjadi kesalahan serta kegagalan dalam menyimpan kerahasiaan  data  informasi  pengguna  yang  dikelola,  dengan  memberikan pemberitahuan secara tertulis pada pengguna layanan.
Penyelenggara layanan tekhnologi financial dalam aspek pinjaman merupakan pihak  utama  yang  berperan  penting  dalam  transaksi  pinjaman  online.  Ruang kendalinya  diamati  oleh  OJK  dan I jika  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  operasional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan OJK, maka izin penyelenggaraannya dapat dicabut  serta  berkonsekuensi  terhadap  sanksi  hukum  yang  berlaku.  Oleh  OJK mewajibkan  kepada  penyelenggara  untuk  melakukan  rekam  jejak  audit  terhadap seluruh kegiatannya dalam transaksi pinjaman online. Sehingga seluruh kegiatannya perlu  ditunjang  dengan  perangkat  yang  mendukung  mekanisme  rekam  jejak  audit tersebut. Rekam jejak audit ini sangat diperlukan dalam hal keperluan pengawasan, penegakan  hukum,  penyelesaian  sengketa,  verifikasi,  pengujian  serta  pemeriksaan lainnya.
Selain itu, diwajibkan pula bagi penyelenggara jasa pinjaman online ini untuk memiliki  sistem  pengamanan  yang  mewadahi  semua  komponen  sistem  informasi berbasis teknologi informasi dalam hal menghindari terjadinya gangguan, kegagalan sistem serta kerugian. Dalam sistem pengamanan tersebut mencakup semua prosedur, sistem pencegahan termasuk penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang dapat menimbulkan gangguan, kegagalan sistem serta kerugian tersebut.
Dari semua aspek hukum yang diwajibkan kepada penyelenggara tersebut, yang paling  urgen  adalah  aspek  edukasi  serta  perlindungan  terhadap  pengguna  layanan pinjaman online. Edukasi yang paling penting menurut penulis adalah edukasi teruntuk si  calon  pengguna  aplikasi  layanan  pinjaman  online  tersebut.  Karena  melihat kebanyakan  iklan  layanan  pinjaman  online  yang  dipublikasikan  oleh  penyelenggara kepada publik yang nampak hanyalah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga dikemudian hari banyak pihak yang terjebak pada kondisi yang tidak menyanggupi ketentuan layanan pinjaman online tersebut.
Berikut  salah  satu  bedah  kasus  yang  akan  penulis  ingin  sampaikan  kepada pihak-pihak yang akan menggunakan aplikasi pinjaman online tersebut sebagai suatu bentuk  edukasi  mengenai  pemahaman  transaksi  pinjaman  online.  Agar  dikemudian hari  terutama  bagi  si  pengguna  layanan  tidak  terburu-buru  mengambil  keputusan menggunakan  aplikasi  pinjaman  online  apalagi  pada  saat  menggunakan  aplikasi tersebut si calon pengguna dituntun dengan hanya klik-klik menu aplikasi, tanpa jedah
waktu  memberikan  pertanyaan  yang  kurang  dimengerti  kepada  penyelenggara transaksi pinjaman online.
Seseorang yang awalnya hanya cukup bermodalkan HP (Handphone) serta data internet kemudian ditawari oleh iklan pinjaman online dengan konten cara mendaftar dan  sistem  transaksi  yang  mudah  tentu  sangat  menggoda  banyak  kalangan. Penyelenggara  pinjaman  online  menyediakan  aplikasi  pinjaman  online  kemudian menuntun si calon pengguna untuk  mendownload dan install serta memasukan data- data  dengan  cara  yang  sangat  mudah.  Kemudian  si  calon  pengguna  memasukkan sejumlah uang yang dibutuhkan misalnya senilai 2 juta rupiah dan dalam waktu yang singkat dana tersebut di transfer ke rekening pengguna.
Tetapi dari cara yang mudah tersebut, pada kenyataannya jumlah uang yang kita ajukan tidak sama dengan sejumlah dana pinjaman yang diajukan, karena dipotong dengan biaya administrasi dengan persentase  10-16%, sehingga dari dana pengajuan pinjaman 2 juta rupiah yang akan ditransfer ke rekening pengguna hanya sekitar 1.8 juta rupiah. Dari sini kita sudah kehilangan uang 200 ribu rupiah yang mana hal ini memang bisa saja dimaklumi karena berlaku pada semua perusahaan dibidang layanan jasa  keuangan.  Tetapi  perlu  diketahui  bagi  si  pengguna  transaksi  pinjaman  online bahwa titik mula masalahnya baru akan dirasakan setelah dana itu ditransfer.
Dana  pinjaman  sejumlah  2  juta  rupiah  akan  dikredit  selama  6  bulan  dengan biaya  per  bulannya  adalah  640  ribu  rupiah.  Dari  sini  tentu  kita  juga  harus  sudah berhitung tentang berapa Bunga dengan pinjaman senilai 2 juta tersebut. Jika uang 640 ribu  rupiah  dibayarkan  selama  6  bulan  maka  jumlah  keseluruhan  yang  akan dikembalikan adalah sejumlah 3,8 juta rupiah. Dan tentunya dana awal yang ditransfer adalah hanya 1,8 juta. Sehingga dengan begitu bahwa pengembalian tentu lebih besar dari jumlah pinjaman.
Suku  bunga  pinjaman  online  di  Indonesia  berkisar  rata-rata  0,8%,  dengan rincian bulanan sebesar 24% perbulan atau 288% pertahun. Ilustrasi diatas dimisalkan hanya menggunakan bunga yang lebih rendah yakni 270% pertahun, artinya jumlah yang dibayarkan perbulannya bisa lebih dari 640 ribu rupiah.
Khusus pada tahun 2021, akumulasi dari pinjaman online untuk pengguna yang berasal dari Indonesia menembus jumlah uang 200 trilyun. Oleh karena itu, OJK dalam
hal  ini  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengawasi  penyelenggaraan  transaksi pinjaman  online  mulai  dan  harus  serius  mengawasi  operasional  transaksi  pinjaman online yang sudah lama ini beredar di masyarakat yang dimana penggunanya adalah sebagian  besar  yang  hanya  fokus  mendapatkan  uang  1,8  juta  rupiah  tanpa  tahu ketentuan perhitungan bunga dari penyelenggara pinjaman online.
OJK perlu membuat regulasi terkait batas maksimal bunga dari penyelenggara pinjaman online 3 tersebut, meskipun memang dalam transaksi tersebut berhubungan dengan hukum perjanjian, namun jika sudah terjadi banyak kasus wanprestasi, maka OJK sebagai perwakilan negara harus hadir menengahi masalah hukum perseorangan tersebut. Ini masalah yang benar-benar serius ditengah himpitan ekonomi masyarakat yang  mulai  melemah  yang  salah  satunya  diakibatkan  pandemi  covid-19  yang  tidak kunjung  selesai.  OJK  perlu  mensosialisasikan  transaksi  pinjaman  online  ini  sebagai bentuk edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, jangan menjerat masyarakat terjebak  pada  keadaan  yang  tidak  berkepastian  seperti  saat  ini.  OJK  harus  perketat pengawasan  transaksi  pinjaman  online,  karena  juga  terdapat  beberapa  aplikasi pinjaman  online  yang  beredar  dimasyarakat  berwatak  rentenir  dan  bisa  jadi pelegalannya tidak dalam pengawasan OJK ataupun OJK belum mampu mengendalikan sejumlah aplikasi pinjaman online yang beredar di masyarakat.
Sejauh  ini  telah  dibentuk  Satuan  Petugas  Waspada  Investasi  (SWI).  SWI  ini bertugas  mengawasi Fintech  Lending atau  pinjaman  online  yang  terdaftar  di  OJK termasuk menggencarkan edukasi ke masyarakat untuk tidak menggunakan pinjaman online  yang  ilegal  dan  hanya  memanfaatkan  pinjaman  online  yang  terdaftar  secara resmi di OJK. 4
Pembentukan SWI  ini  merupakan bagian  penegakan  hukum  terhadap pelaku aplikasi pinjaman online ilegal. SWI beranggotakan 12 kementerian dan lembaga yang
3 Antoni Tjandra, “Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer  Lending,” Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune 3,  no.  1  (2020):  90 – 103, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3077.
4 Mochamad  Januar  Rizki, Penegakan  Hukum  Pelaku  Pinjol  Ilegal  Diperlukan  Sebagai  Efek  Jera . https://www.hukumonline.com , diakses pada tanggal 14 Juni 2021
melaksanakan  pengupayahan  demi  pencegahan  kejahatan  financial  melalui  polisi cyber yang akan mengamankan pinjaman illegal dalam ruang siber.
Dengan beberapan uraian diatas, maka secara garis besar aspek hukum terhadap transaksi pinjaman online ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penyelenggara pinjaman online wajib memiliki izin resmi dari OJK;
2. Identitas  seperti  pengurus  serta  alamat  kantor  penyelenggara  pinjaman online harus jelas;
3. Pemberian  pinjaman  sesuai  dengan  prosedur  yang  tidak  bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan patut menduga atas pemberian pinjaman dengan cara yang sangat mudah;
4. Memperhatikan dan memperhitungkan dengan teliti atas penjelasan  bunga pinjaman serta pengenaan denda keterlambatan;
5. Batasan waktu penagihan;
6. Perizinan  pengaksesan  keseluruh  informasi  pada  ponsel  pengguna  jasa aplikasi pinjaman online;
7. Ancaman teror kekerasan kepada pengguna jasa aplikasi pinjaman online;
8. Penghinaaan serta pencemaran nama baik pengguna jasa aplikasi pinjaman online;
9. Menyebarkan foto/video pribadi pengguna jasa aplikasi pinjaman online;
10. Tidak tersedianya layanan pengaduan bagi pengguna jasa pinjaman online.
SWI saat ini sangat berperan dalam mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal diantaranya dengan pemblokiran situs dan aplikasi serta bekerjasama  dengan  pihak  OJK,  PPATK,  Perbankan  dan  Dittipisiber  Bareskrim  Polri untuk melakukan analisis dan penyelidikan tentang transaksi pinjaman online ini.

## C. KESIMPULAN
Aspek hukum terhadap transaksi pinjaman online ini melibatkan 3 (tiga) bagian hukum,  yaitu  hukum  perdata,  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana.  Pada  aspek hukum  perdata,  antara  pengguna  dan  penyelenggara  pinjaman  online  wajib memperhatikan  isi  perjanjian  atau  kontrak  kesepakatannya,  sebab  perjanjian  yang
telah  disepakati  kedua  belah  pihak akan  menjadi  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya. Konsekuensi dari perikatan perdata adalah wanprestasi. Kemudian pada aspek  hukum  administrasi  yang  menyangkut  tentang  sistem  perizinan  bagi penyelenggara aplikasi pinjaman online, penegakan hukum administrasi dan berkaitan dengan fungsi OJK dalam mengawasi operasional pinjaman online yang terdaftar secara resmi  di  OJK.  Dan  pada  aspek  hukum  pidananya  adalah  penegakan  hukum  pidana seperti melakukan proses hukum terhadap penyedia jasa online yang dilakukan secara ilegal dan merugikan masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online ilegal.
Saran  kedepannya  OJK  harus  mensosialisasikan  penyelenggaraan  pinjaman online ini kepada masyarakat dengan cara mengedukasi masyarakat agar lebih berhati- hati  terlebih  pada  penyedia  jasa  pinjaman  keuangan  online  yang  ilegal.  Serta  perlu mengintensifkan  kontrol  pengawasan  terhadap  penyelenggara  pinjaman  online  dan membangun  kerjasama  kepada  pihak-pihak  terkait  dalam  rangka  peningkatan pengawasan terhadap transaksi pinjaman online.

## REFERENSI
H.S, S. (2019). Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak (14th ed.). Jakarta:
Sinar Grafika.
Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (2), 320 – 338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6
Mochamad  Januar  Rizki,  Penegakan  Hukum  Pelaku  Pinjol  Ilegal  Diperlukan  Sebagai Efek Jera. https://www.hukumonline.com
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2016).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77
/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi
Informasi. In Otoritas Jasa Keuangan (pp. 1 – 29). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan- ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf Soesilo.  (2008). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  -  Burgerlijk  Wetboek .  Rhedbook Publisher.
Tjandra,  A.  (2020).  Kekosongan  Norma  Penentuan  Bunga  Pinjaman  Financial
Technology Peer To Peer Lending. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3 (1), 90 – 103. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3077