How to cite: Fina Puspita Fitriyanti (2022) Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori Transfromasi Keuangan dalam Menafsirkan  Status  Hukum  Keuangan Badan  Usaha Milik  Negara, Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, 7 (8). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## TEORI SUMBER VS TEORI BADAN HUKUM DAN TEORI TRANSFROMASI KEUANGAN DALAM MENAFSIRKAN STATUS HUKUM KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

## Fina Puspita Fitriyanti
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: fina.puspita01@ui.ac.id

## Abstrak
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  merupakan  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kehadiran BUMN diharapkan dapat  memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional  dan penerimaan negara. Namun, pemahaman mengenai status keuangan BUMN hingga saat ini masih menjadi perdebatan akibat adanya peraturan dan putusan pengadilan yang  saling  bertentangan  dalam  menafsirkan  status  hukum  keuangan  BUMN berdasarkan  teori  yang  dianut  sehingga  menyebabkan  tidak  adanya  kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilihat penjabaran dalam menafsirkan status  hukum  keuangan  BUMN  berdasarkan  teori  sumber  yang  memiliki pemahaman  yang  berbeda  dengan  teori  badan  hukum  dan  teori  transformasi keuangan.
Kata Kunci : status  hukum  keuangan  BUMN;  keuangan  negara;  teori  sumber;  teori badan hukum; teori transformasi keuangan

## Abstract
State-Owned Enterprises (BUMN) are business entities whose capital is wholly or most  of  the capital  owned  by  the  state through  direct  investment  originating  from separated  state  assets.  The  presence  of  SOEs  is  expected  to  contribute  to  the development  of  the  national  economy  and  state  revenues.  However,  the understanding  of  the  financial  status  of  SOEs  is  still  a  matter  of  debate  due  to conflicting regulations and court decisions in interpreting the legal status of SOEs' finances  based  on  the  theory  adopted,  resulting  in  the  absence  of  legal  certainty. Based on this, it is necessary to look at the translation in interpreting the financial legal  status  of  SOEs  based  on  source  theory  which  has  a  different  understanding from the theory of legal entities and the theory of financial transformation.
Keywords:  SOE's  financial  legal  status;  state  finances;  source  theory;  legal  entity theory; financial transformation theory

## Pendahuluan
Konflik  regulasi  kerap  kali  terjadi  di  Indonesia,  salah  satu  yang  sedang  ramai diperbincangkan  adalah  mengenai  penafsiran  status  hukum  keuangan  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN).  Adanya  perbedaan  pendapat  dalam  membuat  suatu  putusan menggunakan teori dan peraturan yang berbeda-beda dalam menafsirkan status hukum keuangan BUMN menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  (Indonesia,  2003)  Penyertaan  modal yang  diberikan  oleh  Pemerintah  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Penyertaan  dan  Penatausahaan  Modal  Negara  Pada  BUMN  dan  Perseroan  Terbatas, dimana kekayaan negara yang dipisahkan yaitu uang negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BUMN di Indonesia lahir sebagai pelaksanaan politik ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
BUMN  terbagi  atas  2  (dua)  bentuk,  yaitu  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar  keuntungan.  Terhadap  Persero  berlaku  segala  ketentuan  dan  prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Sedangkan  Perum  adalah  BUMN  yang seluruh  modalnya  dimiliki  negara  dan  tidak  terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan  untuk kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  yang  bermutu  tinggi  dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan  bahwa  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara  merupakan keuangan  negara.  Dikarenakan  adanya  kepemilikan  modal  negara  dalam  pembentukan BUMN  Persero  melalui  modal  yang  disetor  oleh  negara  yang  berasal  dari  kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu APBN. Konsep demikian menganut teori sumber. Namun konsep ini sangat berbeda dengan teori badan hukum dan teori transformasi.
Akibat  dari  adanya  “penyertaan  modal  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan”  dalam  pembentukan  BUMN  Persero  menimbulkan  pro  dan  kontra  terkait status  keuangan  di  BUMN  Persero  tersebut,  apakah  merupakan  keuangan  negara  atau tidak  termasuk  dalam  keuangan  negara.  Dengan  demikian,  yang  menjadi  rumusan
masalah  adalah  bagaimana  teori  sumber  vs.  teori  badan  hukum  dan  teori  transformasi keuangan  dalam  menafsirkan  status  hukum  keuangan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma  dalam  hukum  positif  yang  berlaku.  (Ibrahim,  2008)  Tujuannya  adalah menganalisis  penerapan  teori  hukum  yang  dihubungkan  dengan  peraturan  dan  putusan agar ditemukan penafsiran yang ideal.
Berdasarkan  sifatnya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  yaitu memberikan  gambaran  mengenai  teori  sumber,  teori  badan  hukum,  dan  teori transformasi  keuangan  untuk  menafsirkan  status  hukum  keuangan  BUMN.  Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  status  hukum  keuangan BUMN berdasarkan teori hukum keuangan publik.
Jenis data dan bahan hukum yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  berupa  peraturan perundang-undangan,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2005 tenang  Tata  Cara  Penyertaan  dan  Penatausahaan  Modal  Negara  pada  Badan  Usaha Milik  Negara  dan  Perseroan  Terbatas,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  Nomor 48/PUU-XI/2013,
Nomor 62/PUU-XI/2013,
dan Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/201901/PHPU-PRES/XVII/2019. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  meliputi  buku-buku  teks  yang  ditulis  para  ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, bahan dari media internet, dan kajian terkait status keuangan  BUMN  berdasarkan  putusan  badan  peradilan  dan  teori  yang  menjadi pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan teori hukum keuangan publik.
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan 3 (tiga) langkah, yaitu reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  (Ismail  &  El  Rahman,  2021) Dalam  pengolahan  data,  data  yang  diperoleh  dikualifikasikan,  baik  data  primer  dari peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  badan  peradilan  maupun  data  sekunder yang  berkaitan  dengan  status  keuangan  anak  perushaan  BUMN  dan  teori  yang digunakan  apakah  sejalan  dengan  teori  hukum  keuangan  publik.  Kemudian,  data-data yang diperoleh direduksi atau disortir menjadi data yang relevan dengan permasalahan yang  dibahas.  Lalu  dilanjutkan  dengan  penyajian  data  melalui  penyusunan  informasi- informasi  yang  didapatkan  sehingga  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan.  Terakhir,  penarikan  kesimpulan  sebagai  hasil  dari  analisis  yang  telah
dilakukan  terkait  status  keuangan  anak  perushaan  BUMN  dan  teori  yang  digunakan apakah sejalan dengan teori hukum keuangan publik.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Teori Sumber dalam menafsirkan status hukum keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Teori  sumber  adalah  salah  satu  teori  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan keuangan  negara.  Teori  sumber  merupakan  teori  klasik  karena  dianggap  sebagai sumber atau asal dari aliran uang itu berasal. Namun, pembahasan maupun pendapat para  ahli  mengenai  teori  ini  sangat  minim  dan  belum  ditemukan  rujukan  yang memadai untuk dapat dijadikan acuan atau bahan pustakan.
W.  Riawan  Tjandra  menyatakan  bahwa  setiap  aliran  uang  negara  yang bersumber  dari  APBN  harus  dipertanggungjawabkan  berdasarkan  mekanisme pertanggungjawaban  APBN.  Sehingga  semua  keuangan  yang  berasal  dari  negara merupakan  keuangan  negara  sehingga  pemakaiannya  harus  dipertanggungjawabkan melalui  mekanisme  pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  negara.  Selain  itu, teori  ini  banyak  digunakan  oleh  Para  Hakim  dalam  memutus  perkara  terkait penggunaan uang negara.
Para  hakim  menganggap  bahwa  sumber  keuangan  BUMN  sebagian  besar berasal dari negara sehingga keuangan BUMN merupakan keuangan negara. Hal ini dikarenakan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dikarenakan modal dalam pembentukan BUMN berasal dari negara,  maka  keuangan  BUMN  dianggap  sebagai  keuangan  negara  meskipun penyertaan  modal  dari  negara  tersebut  dilakukan  melalui  penyertaan  langsung  dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  48/PUU-XI/2013  dan Nomor  62/PUU-XI/2013  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa kekayaan  atau  keuangan  negara  yang  sudah  dipisahkan  pada  pemisahan negara/perusahaan  daerah  tetap  merupakan  keuangan  negara,  perusahaan negara/perusahaan  daerah  merupakan  perpanjangan  tangan  negara  dan  kekayaan negara  yang  dipisahkan  tersebut  masih  tetap  menjadi  kekayaan  negara.  Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  sumber  keuangan  BUMN  berasal  dari  keuangan negara  sehingga  tetap  merupakan  keuangan  negara  meskipun  telah  dipisahkan  dari APBN  untuk  dijadikan  penyertaan  modal  di  BUMN  sehingga  tidak  mengangap adanya  pemisahan  status  keuangan  antara  keuangan  negara  dan  keuangan  BUMN. Selain  itu,  pemisahan  kekayaan  negara  dilihat  dari  perspektif  transaksi  bukanlah transaksi  yang  mengalihkan  suatu  hak  sehingga  tidak  terjadi  peralihan  hak  dari negara  kepada  BUMN.  Oleh  karenanya,  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

## B. Teori Badan Hukum dalam menafsirkan status hukum keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Teori Badan Hukum dikembangkan oleh Rudolf von Jehring, Otto von Gierke, Fredrich Carl von Savigny, A. Brinz dan Meyers. (Widiyono, 2008) Namun, konsep badan  hukum  ini  baru  dikenal  luas  ketika  Putusan  House  of  Lords  pada  kasus Salomon  vs  A  Salomon  &  Co.  Ltd  yang  diputus  pada  tanggal  16  November  1897, dimana  prinsip  badan  hukum  ( legal  entity )  yang  membedakan  badan  hukum ( corporation )  dengan  anggota  atau  pendiri  (atau  pemegang  saham  perusahaan) sehingga prinsip ini sering dijadikan dasar pembentukan hukum perusahaan modern. Terhadap  teori  badan  hukum  ini  dikenal  beberapa  doktrin  sebagai  landasan  teoritik keberadaan badan hukum, yaitu:
1) Teori Fiksi
Teori  fiksi  dikemukakan  oleh  Fredrich  Carl  von  Savigny  (1779-1861)  yang menyatakan  bahwa  badan  hukum  semata-mata  hanyalah  buatan  negara  saja. Badan  huku  hanya  lah  fiksi,  yaitu  sesuatu  yang  sesungguhnya  tidak  ada,  tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sebagai pelaku hukum atau subyek hukum yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum seperti  manusia.  (Rido,  1977)  Sehingga tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  tersebut  haruslah  melalui  wakilnya, seperti direktur atau pengurus perseroan.
2) Teori Organ
Teori  organ  dikemukakan  oleh  Otto  von  Gierke  (1841-1921)  dan  muncul sebagai reaksi ketika diterapkannya teori fiksi. Menurut teori organ, badan hukum bukanlah  sesuatu  yang  abstrak  (fiksi)  tetapi  seperti  manusia  yang  benar-benar dalam  pergaulan  hukum  dapat  membentuk  kemauan  sendiri  (mempunyai kehendak dan kemauan sendiri) dengan perantara yang ada padanya (pengurus dan anggota-anggotanya).  (Prananingrum,  2014)  Apa  yang  diputuskan  oleh  organ adalah  sesuai  dengan  kehendak  badan  hukum  itu  sendiri,  sehingga  badan  hukum dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan manusia.
3) Teori Harta Kekayaan Bertujuan
Teori  harta  kekayaan  bertujuan  dikemukakan  oleh  Brinz  yang  menyatakan bahwa  hanya  manusia  saja  yang  dapat  menjadi  subyek  hukum.  Namun,  ada kekayaan  yang  bukan  merupakan  kekayaan  manusia,  tetapi  terikat  oleh  tujuan tertentu.  Sehingga  badan  hukum  diberi  kedudukan  seperti  manusia.  Hal  ini dikarenakan  badan  hukum  memiliki  hak  atas  harta  kekayaan  yang  menimbulkan berbagai  kewajiban.  (Debby,  2021)  Kekayaan  yang  dimiliki  oleh  badan  hukum berasal dari kekayaan seseorang yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadinya.
4) Teori Harta Kekayaan Bersama
Teori harta kekayaan bersama dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818 – 1892) yang menyatakan bahwa pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah  hak  dan  kewajiban  anggotanya  bersama-sama,  dan  harta  kekayaan  badan hukum merupakan harta kekayaan besama milik seluruh anggotanya.
5) Teori Kenyataan Yuridis
Teori  kenyataan  yuridis  dikemukakan  oleh  E.M.  Meijers  yang  menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. E.M. Meijers menyebut teori ini  sebagai  teori  kenyataan  sederhana  karena  menekankan  bahwa  hendaknya dalam  mempersamakan  badan  hukum  dengan  manusia  itu  terbatas  sampai  pada bidang  hukum  saja.  Sehingga  menurut  teori  kenyataan  yuridis,  badan  hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.
Istilah  badan  hukum  berasal  dari  terjemahan rechtspersoon (Belanda), persona moralis (Latin),  dan legal  persons (Inggris).  Dalam  BW  (Burgelijk  Wetboek) Belanda,  istilah rechtspersoon diperkenalkan  pada  permulaan  abad  XX  saat diundangkannya  Undang-Undang  tentang  Kanak-Kanak  ( Kinderwetten ).  Menurut Buku I BW Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 302 serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku  III  BW  (lama)  tahun  1838  terdapat  banyak  ketentuan  tentang rechtspersonen tetapi  dengan  menggunakan  istilah zedelijk  lichaam (badan  susila).  Titel  10  (Pasal 1600  s.d.  1702)  telah  dicabut  sejak  diundangkannya  Buku  II  N.B.W.  tentang rechtspersonen tahun 1976, dimana Buku II N.B.W. dibagi dalam 7 titel, yaitu:
Titel 1 : Algemene bepalingen (Peraturan Umum (Pasal 1-25))
Titel 2 : Verenigingen (Perkumpulan-perkumpulan (Pasal 26-63))
Titel 3 : Naamloze vennootschappen (Perseroan Terbatas (Pasal 64-174)) Titel  4  : Besloten  vennootschappen  met  beperkte  aansprakelijkheid (Perseroan Tertutup dengan pertanggungan jawab terbatas (Pasal 175-258))
Titel 5 : Stichtingen (Yayasan-yayasan (Pasal 285-305))
Titel 6 : De jaarrekening (Perhitungan tahunan (Pasal 306-343)
Titel 7 : Het recht van enquete (Hak angket (Pasal 344-359))
Dalam B.W Indonesia atau KUHPerdata tidak mengatur secara lengkap tentang badan  hukum,  hanya  termuat  pada  Buku  III  titel  IX  Pasal  1653  s.d.  1665  dengan istilah  “ van  zedelijkelichamen ”  yang  dianggap  sebagai  perjanjian  atau  perikatan. Kata rechtspersoon tidak  dijumpai  dalam  Bab  IX  KUHPerdata,  meskipun maksudnya  antara  lain  mengatur rechtspersoonlijkheid (kepribadian  hukum)  yaitu badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini menimbulkan kontra  dari  para  ahli  karena  badan  hukum  adalah  orang  sehingga  seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang. Istilah badan hukum pertama kali dijumpai dalam  Pasal  12 Hamsterwet (Prayitno,  2010)  (UU  Penimbunan  Barang)  yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman pidana kepada badan hukum.
Menurut  Black’s  Law  Dictionary, legal  persons adalah  “ An  entity  such  as corporation, created by law given certain legal rights and duties of human being; a being, real or imaginary, wgo for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being ”. (Garner, 2004) E. Utrecht mengartikan badan hukum sebagai badan  yang  menurut  hukum  berkuasa  (berwenang)  menjadi  pendukung  hak,  yang tidak  berjiwa,  atau  lebih  tepat  bukan  manusia.  (Imaniyati,  2009)  Menurut
Molengraff, pada hakikatnya badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya  bersama-sama,  dan  didalamnya  terdapat  harta  kekayaan  bersama  yang tidak  dapat  dibagi-bagi.  (Asshiddiqie,  2017)  Salim  HS  berpendapat  bahwa  badan hukum  adalah  kumpulan  orang-orang  yang  mempunyai  tujuan  (arah  yang  ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. (Salim, 2008) Chaidir Ali menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum itu harus mencakup:
a. Perkumpulan orang;
b. Dapat melakukan perbuatan hukum ( rechtshandeling ) dalam hubungan-hubungan hukum ( rechtsbetrekking );
c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
d. Mempunyai pengurus;
e. Mempunyai hak dan kewajiban;
f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
Badan hukum ( rechts person ) adalah salah satu badan yang dapat memiliki hak dan  kewajiban  untuk  melakukan  perbuatannya  sendiri  dalam  lalu  lintas hukum,seperti  manusia.  Badan  hukum  merupakan  salah  satu  subyek  hukum  selain manusia  ( natuurlijke  person ).  Subyek  hukum  merupakan  pengemban  hak  dan kewajiban  dalam  lalu  lintas  hukum,  sehingga  subyek  hukum  dapat  melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. (Halim, 1984) Selain itu, badan hukum dapat  memiliki  kekayaannya  sendiri  terpisah  dari  kekayaan  para  anggotanya,  ikut serta  dalam  lalu  lintas  hukum  dengan  perantara  pengurusnya,  dapat  digugat  dan menggugat dimuka hakim. Filosofi pendirian badan hukum adalah dengan kematian pendirinya,  harta  kekayaan  badan  hukum  tersebut  diharapkan  masih  dapat bermanfaat  untuk  orang  lain,  karena  harta  kekayaan  badan  hukum  telah  dipisahkan dari harta kekayaan para pendirinya.
Syarat agar suatu badan atau perkumpulan dapat dikatakan sebagai badan hukum yaitu sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan terpisah dari para pendirinya
Harta  kekayaan  badan  hukum  adalah  harta  kekayaan  para  pendiri  yang dimasukkan menjadi milik bersama dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendirinya serta harta kekayaan ini digunakan untuk tujuan tertentu (Rido, 1977) yaitu untuk kepentingan bersama.
b. Memiliki tujuan tertentu
Badan  hukum  memiliki  tujuan  tertentu  yang  bukan  merupakan  kepentingan pribadi  dari  satu  atau  beberapa  anggotanya,  (Santosa,  2019)  tetapi  tujuan  badan hukum adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.
c. Memiliki kepentingan tertentu Dalam rangka mencapai tujuan tertentu didirikannya badan hukum, badan hukum memiliki  kepentingan  tertentu,  yaitu  dapat  menuntut  dan  mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam lalu lintas hukum.
d. Memiliki organisasi yang teratur
Badan  hukum  merupakan  suatu  badan  yang  hanya  dapat  bertindak  dalam  lalu lintas hukum dengan organnya (mewakili badan hukum).
Badan  hukum  terdiri  dari  2  (dua)  jenis,  yaitu  badan  hukum  publik  dan  badan hukum  perdata.  Penggolongan  badan  hukum  publik  dan  badan  hukum  perdata didasarkan  pada  kriteria  pembagian  hukum,  yaitu  hukum  publik  dan  hukum  privat. Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya (Prayitno, 2010).
a. Badan  hukum  menurut  bentuknya,  adalah  pembagian  badan  hukum  berdasarkan bentuk
kewenangan  yang  dimiliki.  Terdapat  2  (dua)  bentuk  badan  hukum,  yaitu: (Atmadja, 2007)
1) Badan  hukum  publik  ( personne  morale )  adalah  badan  hukum  yang  memiliki tugas  dan  kewenangan  dalam  mengeluarkan  kebijakan  publik,  baik  yang mengikat  umum  seperti  Undang-Undang  Perpajakan  maupun  yang  tidak mengikat  umum  seperti  Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  Yang  termasuk  badan  hukum  publik  adalah  negara  dan  daerah,  atau badan  hukum  lain  yang  “ditetapkan”  dengan  undang-undang  atau “berdasarkan”  peraturan  perundang-undangan.  Yang  termasuk  dalam  badan hukum publik meliputi negara, provinsi, kota praja, lembaga, majelis, dan bank negara;
2) Badan  hukum  privat  ( personne  juridique )  adalah  badan  hukum  yang  tidak memiliki  kewenangan  dalam  mengeluarkan  kebijakan  publik  yang  mengikat umum.  Yang  termasuk  dalam  badan  hukum  privat  meliputi  perkumpulan ( vereniging ),  Perseroan  Terbatas  (PT),  perusahaan  tertutup  dengan tanggungjawab  terbatas,  Firma,  Maskapai  Andil  Indonesia  (M.A.I),  korporasi dan yayasan.
b. Badan  hukum  menurut  peraturan  yang  mengaturnya,  adalah  pembagian  badan hukum  berdasarkan  ketentuan  yang  mengatur  badan  hukum  tersebut.  Terdapat  2 (dua) macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya, yaitu:
1) Badan  hukum  yang  terletak  dalam  lapangan  hukum  perdata  BW,  yang  akan menimbulkan  badan  hukum  perdata  eropa,  seperti zedelijke  lichaam (perhimpunan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata (Pasal 1653-1665) dan Stb.  1870  No.  64),  Perseroan  Terbatas,  Firma,  dan  lain-lain  (yang  didirikan menurut KUH Dagang), dan CV (didirikan berdasarkan Stb. 1933 No. 108);
2) Badan  hukum  yang  terletak  dalam  lapangan  hukum  perdata  adat,  yang  akan menimbulkan  badan  hukum  bumiputra,  seperti  Koperasi  Indonesia  (didirikan berdasarkan  Stb.  1927  No.  1),  Perkumpulan  Indonesia  (didirikan  berdasarkan Stb. 1939 No. 570.
c. Badan hukum menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1) Korporasi  ( corporation ),  adalah  kumpulan  orang-orang  yang  dalam  lalu  lintas hukum  bertindak  bersama-sama  sebagai  subyek  hukum  tersendiri,  dimana
korporasi  merupakan  badan  hukum  yang  beranggota  tetapi  memiliki  hak  dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya;
2) Yayasan  ( stichting ),  adalah  harta  kekayaan  yang  dipisahkan  untuk  tujuan tertentu, dimana yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
Man S. Sastra Widjaja memberikan kriteria untuk menentukan badan hukum itu tergolong  badan  hukum  publik  atau  badan  hukum  perdata,  yaitu:  (Sastrawidjaja, 2005)
a. Berdasarkan  terjadinya  atau  pendirinya,  yaitu  apabila  badan  hukum  dalam pendiriannya  berlaku  ketentuan  hukum  publik  atau  didirikan  oleh  kekuasaan umum,  maka  badan  hukum  tersebut  merupakan  badan  hukum  publik.  Tetapi apabila badan hukum didirikan oleh orang perorangan sehingga berlaku ketentuan hukum perdata, maka badan hukum tersebut termasuk dalam badan hukum privat;
b. Berdasarkan  lapangan  pekerjaan,  yaitu  apabila  lapangan  pekerjaan  dari  badan hukum itu untuk kepentingan umum, maka termasuk badan hukum publik. Namun apabila  lapangan  pekerjaan  untuk  kepentingan  perseorangan  atau  sekelompok orang saja, maka badan hukum tersebut termasuk dalam badan hukum privat.
Yang  termasuk  dalam  badan  hukum  publik  yaitu  badan  hukum  yang  dibentuk oleh  daerah  dan  badan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Sedangkan, yang tersmasuk dalam badan hukum perdata yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum, Yayasan, dan Koperasi.
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  BUMN  merupakan  badan  hukum  perdata  tetapi mendapatkan modal melalui penyertaan secara langsung  dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. BUMN terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu Perum dan Persero. Perum (Perusahaan Umum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi  atas  saham,  yang  bertujuan  untuk  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  tinggi  dan  sekaligus  mengejar  keuntungan berdasarkan  prinsip  pengelolaan  perusahaan.  Sedangkan  Persero  (Perusahaan Perseroan) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam  saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.  Terhadap  Persero  berlaku  segala  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  yang berlaku  bagi  perseroan  terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas adalah  badan  hukum  perdata/privat,  memiliki  kekuasaan  privat  untuk  melakukan tindakan hukum privat, dan tunduk pada ketentuan hukum privat. (Arifardhani, 2019) Selain  itu,  Perseroan  Terbatas  memiliki  harta  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari harta kekayaan para pendiri atau pemiliknya.
Modal untuk pendirian BUMN berbentuk Persero minimal dimiliki oleh negara sebesar  51%,  dimana  negara  melakukan  penyertaan  langsung  kepada  BUMN  yang berasal  dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Kekayaan  negara  yang  dipisahkan
tersebut  merupakan  kekayaan  negara  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  untuk  dijadikan  sebagai  penyertaan  modal  negara  kepada Perseroan  Tebatas  (Persero)  berbentuk  saham.  Dengan  adanya  penyertaan  modal negara dalam Perseroan Tebatas (Persero) berarti negara berperan sebagai pemegang saham dalam Perseroan sebatas modal yang disetor oleh negara ke dalam Perseroan yang berasal dari kekeyaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, hanya deviden (laba)  sajalah  yang  menjadi  bagian  Pemerintah  yang  merupakan  keuangan  negara, sedangkan kekayaan BUMN adalah kekayaan badan hukum BUMN itu sendiri bukan merupakan kekayaan negara.
Salah  satu  ciri  dari  badan  hukum  adalah memiliki  kekayaan  yang  terpisah  dari pemiliknya,  sehingga  seharusnya  kekayaan  yang  dipisahkan  dari  APBN  yang kemudian  dijadikan  sebagai  modal  pendirian  perusahaan  negara  (BUMN/Persero) dengan  sendirinya  akan  menjadi  kekayaan  perusahaan  negara  (BUMN/Persero) tersebut,  bukan  lagi  merupakan  kekayaan  negara.  Hal  ini  diperkuat  dengan pernyataan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.  Tujuan  adanya  pemisahan  kekayaan  negara  ini  adalah  untuk  membuat batasan yang jelas antara tanggung jawab publik atau negara dengan tanggung jawab privat. Prof. Arifin Soeria Atmadja menyatakan bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003,  ketika  negara  memisahkan  kekayaannya untuk pendirian Persero/BUMN yang dananya berasal dari penyertaan modal negara yang dalam hal ini adalah APBN dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, maka negara  masih  bertindak  dalam  ranah  hukum  publik.  Tetapi,  ketika  negara menyampaikan  kehendaknya  untuk  mendirikan  Persero/BUMN  di  hadapan  notaris, maka  saat  itulah  negara  menundukkan  dirinya  secara  sukarela  pada  hukum  perdata dan  negara  sebagai  pemegang  saham  (subyek  hukum  perdata)  yang  kedudukannya sama  dengan  pemegang  saham  lainnya  serta  kehilangan  imunitas  publiknya. (Atmadja,  2007)  Kehadiran  pemerintah  di  BUMN  hanya  sebagai acting  principal (pemilik  wakil),  yaitu  mewakili  masyarakat  umum  sebagai  pemilik  BUMN  yang sebenarnya  ( ultimate  principal ).  Namun,  Drs.  Siswo  Sujanto,  DEA  menyatakan bahwa  “pemisahan  kekayaan”  dimaksud  semata-mata  untuk  menjamin kemampuannya  untuk  mengelola  kebijakan  yang  bersifat  spesifik,  sehingga  tidak terkendala oleh pola baku pengelolaan anggaran pemerintah.
Berdasarkan  teori  badan  hukum,  dikarenakan  Perseroan  Terbatas  adalah  badan hukum  privat  yang  pembinaan  dan  pengelolaannya  bersifat  privat,  maka  kekayaan negara  yang  dipisahkan  yang  dijadikan  penyertaan  modal  pada  BUMN  Persero merupakan  keuangan  BUMN  Persero  tersebut  berdasarkan  prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Berdasarkan  Fatwa  Mahkamah  Agung  Nomor  WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang intinya  menyatakan  bahwa  modal  BUMN  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  telah dipisahkan  dari  APBN  dan  pembinaan  dan  pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan pada  sistem  APBN  melainkan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  perusahaan  yang sehat.  Sehingga  terlihat  adanya  perubahan  status  kekayaan  yang  dipisahkan  pada
BUMN tidak lagi tunduk pada ketentuan APBN tetapi tunduk pada ketentuan hukum privat yang sama dengan perusahaan swasta biasa.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-IX/2011  yang  menyatakan bahwa  piutang  BUMN  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Pembendaharaan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang BUMN  dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas bukan lagi termasuk dalam piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke  Panitia  Urusan  Piutang  Negara  (PUPN)  dan  ketentuan  tentang  piutang  BUMN dalam  Undang-Undang  Nomor  49  Prp.  Tahun  1960  tidak  lagi  mengikat  secara hukum, begitu pula dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  sudah  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat secara  hukum  setelah  berlakunya  Undang-Undang  BUMN.  Pertimbangan  hukum dalam  putusan  Mahkamah  tersebut  adalah  karena  BUMN  merupakan  badan  usaha yang  memiliki  kekayaan  terpisah  dari  kekayaan  negara  sehingga  kewenangan pengurusan  kekayaan,  usaha,  termasuk  penyelesaian  utang-utang  BUMN  tunduk pada hukum perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas.  Namun  Prof.  R.  Muchsan,  S.H.  menyatakan  bahwa  “…perlu dikhawatirkan  kalau  itu lepas  dari  kekayaan  negara,  maka  amanah  yang  utama  dari UUD,  yaitu  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  tidak  akan  terwujud.  Di  sini keuntungan  profit  hanya  dinikmati  oleh  perusahaan  itu  sendiri  atau  mungkin dividennya  hanya  untuk  pemegang-pemegang  saham  dan  sebagainya  kurang mencerminkan apa yang diamanatkan oleh UUD.”
C. Teori  Transformasi  Keuangan  dalam  menafsirkan  status  hukum  keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Teori transformasi keuangan dikemukan oleh Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H.  Teori  ini  merupakan  teori  yang  beralaskan  pada  teori  badan  hukum (Debby, 2021) dan  pada  hakikatnya  terkait  dengan  perubahan  status  hukum  keuangan  dari keuangan  negara  menjadi  keuangan  badan  hukum.  Perubahan  (transform)  status hukum keuangan sebagai akibat dari tindakan hukum penyerahan dan pemisahan atas keuangan  dari  satu  subyek  hukum  ke  subyek  hukum  lainnya.  Adanya  peruabahan status  hukum  keuangan  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  hak  dan  kewajiban dalam  penguasaan  dan  kepemilikan  uang  dalam  suatu  badan  hukum  sehingga pengelolaan,  tanggung  jawab,  dan  resiko  yang  dipikul  berada  pada  subyek  hukum yang  baru.  Pengelolaan,  pertanggungjawaban,  dan  resiko  keuangan  publik  berbeda dengan keuangan privat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan keuangannya, dimana tujuan dari  keuangan  publik  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, sedangkan  tujuan  dari  keuangan  privat  adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan sebesar-besarnya  tanpa  melihat  dampaknya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat (Atmadja, 2009).
Ketika  negara  melakukan  penyertaan  modal  (dalam  bentuk  uang)  pada Perseroan  Terbatas,  maka  uang  negara  tersebut  bertransformasi  menjadi  uang Perseroan Terbatas dan negara yang diwakili oleh Pemerintah memiliki saham pada
Perseroan  Terbatas  sebesar  modal  yang  disertakan  tersebut  (Wuisang,  2015). Kekayaan negara yang menjadi modal dalam bentuk saham dari Perseroan Terbatas tidak lagi merupakan kekayaan negara, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan  Perseroan  Terbatas  tersebut.  Sehingga  dengan  sendirinya  negara  tunduk pada ketentuan hukum privat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas.  Hal  ini  mengakibatkan  kedudukan  Pemerintah  tidak  dapat  lagi dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum publik, tetapi sebagai badan hukum privat  yang  tindakan  dan  pengelolaaannya  tunduk  pada  hukum  privat.  Sebaliknya, pajak  dan  laba  usaha  yang  dihasilkan  oleh  Perseroan  Terbatas  ketika  diserahkan  ke Pemerintah,  maka  uang  tersebut  bertransformasi  dari  keuangan  Perseroan  Terbatas (privat)  menjadi  keuangan  negara  (publik)  dan  dengan  sendirinya  tunduk  pada ketentuan  hukum  publik.  Kemudian,  Kekayaan  bersih  BUMN  yang  menjadi  hak pemerintah  dicatat  sebagai  aset  pemerintah.  Sebaliknya  pendapatan  BUMN  tidak dicatat  sebagai  pendapatan  APBN  begitupun  pengeluaran  BUMN  juga  tidak  dicatat sebagai  pengeluaran  APBN.  Kekayaan  negara  pada  BUMN  dipisahkan  dari  APBN agar  kekayaan  BUMN  dapat  dikelola  sesuai  dengan  prinsip  bisnis  yang  sehat  dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penyertaan  modal  negara  pada  Perseroan  Terbatas  menimbulkan  konsekuensi dalam  hal  menanggung  resiko  dan  bertanggung  jawab  terhadap  usaha  yang dibiayainya  (Simatupang,  2005).  Dalam  keadaan  tersebut,  Pemerintah  tidak  boleh berkedudukan  sebagai  badan  hukum  publik  dan  kedudukan  Pemerintah  pada  badan hukum privat bukanlah mewakili negara sehingga imunitas publik dari negara hilang dan  terputus  hubungan  publiknya.  Kedudukan  negara  sebagai  pemilik  saham  sama dengan kedudukan pemilik saham lainnya, dan negara dapat digugat dan menggugat di  hadapan  Pengadilan  Negeri  bukan  dihadapan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (Indrawati, 2014).
Teori  transformasi  keuangan  ini  kemudian  diadopsi  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, yang tertuang didalam Pasal 2A ayat (3) dan (4), dimana kekayaan negara yang  dipisahkan  yang  dijadikan  penyertaan  modal  negara  pada  BUMN  (Persero) bertransformasi menjadi saham yang dimiliki negara pada BUMN (Persero) tersebut. Kekayaan  negara  yang  telah  bertransformasi  tersebut  berubah  menjadi  kekayaan BUMN. Selain itu, teori ini juga didukung dengan dimuatnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  dalam bagian penjelasan yang mengartikan arti kata “dipisahkan” yaitu adanya pemisahaan kekayaan  negara  dari  APBN  untuk  dijadikan  penyertaan  modal  negara  kepada BUMN  sehingga  pembinaan  dan  pengelolaannya  tidak  lagi  berdasarkan  sistem APBN,  tetapi  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  perusahaan  yang  baik.  dan  Fatwa Mahkamah  Agung  Nomor  WKMA/Yud/20/VIII/2006  yang  intinya  menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN
dan  pembinaan  dan  pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan  pada  sistem  APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Teori transformasi keuangan juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum  presiden  tahun  2019,  dimana  calon  wakil  presiden  Ma’ruf  Amin  masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Mandiri Syariah dan PT  Bank  BNI  Syariah  dan  tidak  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  tersebut  sejak ditetapkan  sebagai  sebagai  pasangan  calon  nomor  urut  01  peserta  pemilu  wakil presiden  pada  tahun  2019.  Namun  Mahakamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham yang sebagian besar dimiliki oleh BUMN. Saham PT Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero)  Tbk  sebesar  99.94%  dan  PT  BNI  Life  Insuransce  sebesar  0.06%,  dan saham PT Bank Mandiri Syariah terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 99.9999998% dan PT Mandiri Sekuritas sebesar 0.0000002%, maka tidak ada modal PT Bank BNI Syariah maupun PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki  oleh negara melalui penyertaan langsung.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  diatas,  maka  dapat  diperoleh simpulan sebagai berikut:
1) Penyertaan  modal  dalam  pembentukan  BUMN  Persero  yang  berasal  dari  kekayaan negara yang dipisahkan, dalam hal ini adalah APBN hingga saat ini masih dianggap sebagai  keuangan  negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  sumber,  dimana  dikarenakan penyertaan  modal  bersumber  dari  APBN  yang  notabene  adalah  uang  negara,  maka penyertaan  modal  meskipun  berasal  dari  kekayaan  negara  yang  telah  dipisahkan tetapi  masing  dianggap  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara.  Teori  ini  banyak diangap tidak tepat untuk menafsirkan status hukum keuangan BUMN.
2) BUMN  Persero  adalah  subyek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  serta memiliki  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan  pemiliknya.  Berdasarkan teori  badan  hukum,  BUMN  Persero  merupakan  badan  hukum  privat  yang  dapat melakukan  tindakan  hukum  privat  sehingga  tunduk  pada  hukum  privat,  yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, BUMN  Persero  dapat  melakukan  pengelolaan  dan  pembinaan  berdasarkan  prinsip- prinsip yang ada dalam Perseroan Terbatas. Dikarenakan BUMN Persero merupakan subyek hukum sendiri dan memiliki kekayaan yang terpisah, maka kekayaan BUMN Persero tidaklah seluruhnya merupakan kekayaan negara.
3) Penyertaan  modal  dari  APBN  kepada  BUMN  Persero  menandakan  beralihnya  uang publik ke uang privat. Adanya peralihan ini merupakan teori transformasi keuangan dimana  status  hukum  keuangan  berubah  akibat  adanya  tindakan  penyerahan  dan pemisahan  keuangan  dari  satu  subyek  hukum  kepada  subyek  hukum  lainnya. Transformasi  ini  menyebabkan  pengelolaan,  resiko,  dan  tanggung  jawab  atas penguasaan dan kepemilikan uang beralih pada subyek hukum yang baru. Sehingga
penyertaan  uang  negara  sebagai  modal  dalam  pembentukan  BUMN  Persero  berarti uang  negara  tersebut  bertransformasi  menjadi  uang  BUMN  Persero  dimana penyertaan  tersebut  dikonvensikan  dalam  bentuk  saham  sebesar  modal  yang disertakan. Begitu pula jika negara mendapakan laba dari BUMN Persero, akan ada transformasi  keuangan  dari  uang  BUMN  Persero  menjadi  uang  negara.  Dengan demikian, keuangan BUMN Persero bukan termasuk dalam keuangan negara.

## BIBLIOGRAFI
Arifardhani,  Yoyo.  (2019).  Kemandirian  Badan  Usaha  Milik  Negara:  Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik. Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan ,
1 (1), 54–72.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2017). Perkembangan  dan  konsolidasi  lembaga  negara  pasca reformasi .
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  (2007).  Transformasi  Status  Hukum  Uang  Negara  sebagai Teori  Keuangan  Publik  yang  Berdimensi  Penghormatan  terhadap  Badan  Hukum. Paparan  Ilmiah  Disampaikan  Pada  Acara  Syukuran  Pemberian  Pengharagaan Guru Besar Pengabdian Pendidikan Anugerah Sewaka Winayaroha, Jakarta .
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria.  (2009).  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum. Teori, Kritik, Dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers .
Debby, Debby. (2021). status hukum keuangan perseroan terbatas (persero) berdasarkan teori badan hukum dan teori transformasi keuangan. Justitia et Pax , 37 (2).
Garner, Bryan A. (2004). Black’s Law Dictionary, eight edition. USA: West, a Thomson Business .
Halim, A. Ridwan. (1984). Hukum perdata dalam tanya jawab .
Ibrahim,  Johnny.  (2008). Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang . Bayumedia Publishing, cet. Keempat.
Imaniyati,  Neni  Sri.  (2009). Hukum  Bisnis:  Telaah  tentang  Pelaku  dan  Kegiatan Ekonomi . Graha Ilmu.
Indonesia, Republik. (2003). Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara . UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297, Ps. 1 angka
1.
Indrawati, Yuli. (2014). Aktualisasi Hukum Keuangan Publik. Bandung: Mujahid .
Ismail, Nurhasan, & El Rahman, Taufiq. (2021). Status Kepemilikan Dan Pemanfaatan Tanah  Grondkaart  Di  Stasiun  Depok  Baru,  Lenteng  Agung,  Dan  Tanjung  Barat. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (4), 1007–1048.
Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 73–92.
Prayitno, Cuk. (2010). Tinjauan yuridis kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan  pertanggungjawaban  pengurus  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  berbentuk persero . Universitas Indonesia. Fakultas Hukum.
Rido, Ali. (1977). Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf . Alumni.
Salim,  H.  S.  (2008).  Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW),  Cetakan  Kelima. Jakarta: Sinar Grafika .
Santosa, A. A. Gede D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 152–166.
Sastrawidjaja, Man Suparman. (2005). Bunga rampai hukum dagang . Alumni.
Simatupang,  Dian  Puji  N.  (2005). Determinasi  kebijakan  anggaran  negara  Indonesia: studi yuridis . Papas Sinar Sinanti.
Widiyono, Try. (2008). Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. Ghalia, Jakarta .
Wuisang,  Ari.  (2015).  Transformasi  Keuangan  Publik  Menjadi  Keuangan  Perdata Dalam  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Oleh  Pemerintah. Pakuan Law Review , 1 (2).

## Copyright holder:
Fina Puspita Fitriyanti (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: