Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Volume 5 No. 2 Juli 2022 ISSN:  2614-1388 | E-ISSN 2622-7479 DOI : 10.0118/saliha.v5i2.348
| Published: Juli 30, 2022

## Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
Burhanudin Ata Gusman Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email: burhanudin1900331046@webmail.uad.ac.id
Abstract: Policies  arise  because  there  are  problems  that  require  action  to  address  them  properly. Education policy is the process of formulating reforms in actions that are easily accepted with common sense in solving educational problems. This study uses a literature study with qualitative methods. In collecting  data  using  various  sources  from  journals.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how education policy is in the old, new and reform eras. The results of the  research  show that during the New  Order,  the  curriculum  structure  was  valid  from  1945  to  1950,  namely  the  lowest  education, teacher  education,  general  education,  vocational  education,  technical  pedagogy,  technical  high  school, higher education, republican higher education, higher education in the Dutch occupied areas. In the old order  there  was  a  curriculum  from  1945  to  1968,  lesson  plans  without  problems  in  1952,  a  1964 curriculum,  while  in  the  new  order  the  curriculum  was  1967,  1975,  1984,  1994,  while  competency- based  reforms,  the  2006  and  2013  curriculum  were  needed.  -policies  contained  in  the  old  order  until now, so that we know the history of education policies from the old order to the current reform Kata Kunci: Policy, Old Order, New Order, Reform
Abstrak :  Kebijakan  muncul  karena  ada  masalah  yang  membutuhkan  tindakan  untuk mengatasinya dengan baik. Kebijakan pendidikan adalah proses merumuskan reformasi dalam tindakan  yang  mudah  diterima  dengan  akal  sehat  dalam  memecahkan  masalah  pendidikan. Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  metode  kualitatif.  Dalam mengumpulkan  data  menggunakan  berbagai  sumber  dari  jurnal.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  pendidikan  di  era lama,  baru  dan  reformasi. Hasil penelitian menujukan masa orde baru struktur kurikulum berlaku 1945 sampai 1950 orde lama  yaitu  sebagai  pendidikan  terendah,  pendidikan  guru,  pendidikan  umum,  pendidikan kejuruan,  pedagogi  teknis,  sekolah  menengan  teknik,  pendidikan  tinggi,  pendidikan  tinggi republik,  pendidikan  tinggi  di  daerah  pendudukan  belanda.  Pada  orde  lama  terdapat kurikulum  tahun  1945  sampai  1968,  rencana  pelajaran  tanpa  masalah  pada  tahun  1952, kurikulum  1964,  sedangkan  diorde  baru  kuriikulum  1967,  1975,  1984,  1994,  sedangkan reformasi berbasis kompetensi, kurikulum ktsp 2006, dan 2013. Hal tersebut perlu memahami kebijakan-kebijakan yang terdapat pada orde lama hingga sekarang, sehingga kita tahu sejarah kabijakan Pendidikan masa orde lama hingga reformasi saat ini.
Kata Kunci : Kebijakan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

## Pendahuluan
Kebijakan  serta  perkembangan  Pendidikan  di  Indonesia,  tidak  dapat dipisahkan  dari  yang  Namanya  perkembangan  sejarah  bangsa  Indonesia  serta kebijakan  Pendidikan  dari  period  eke  periode,  dari  sebelum  Indonesia  merdeka sampai  era  reformasi  saat  ini.  Panjangnya  perjalanan  sejarah  Pendidikan  islam  di Indonesia telah memberi warna tersendiri terhadap Pendidikan tanah air Indonesia. Berhubungannya lembaga Pendidikan ke dalam sistem nasioanal Pendidikan, secara
umpan  balik  telah  mendapatkan  pengaruh  bersar  terhadap  pihak  masing-masing. Kebijakan  merupakan  hal  yang  bisa  bertujuan  pada  politik,  maksudnya  kebijakan Pendidikan  adalah  menifestasi  dari  berbagai  kegiatan  politik  sendiri  yang  dapat membuat daya jual terhadap suatu tujuan yang dicapai. 1
Menurut pandangan banyak yang menilai bahwa zaman sebelum kemerdekaan Indonesia  sampai  saat  ini  masa  reformasi,  kebijakan  pada  Pendidikan  diterapkan dengan cara membeda-bedakan serta tidak adil merata, walaupun upaya agar dapat mendorong  perubahan  serta  kemajuan  Pendidikan  islam  harus  terus  diterpkan hingga  datangya  UUSPN  nomor  20  tahun  2003.  Tetapi  sebelum  membahas  terkait topik  diatas,  baiknya  penulis  menjelaskan  secara  detail  makna  dari  kebijakan Pendidikan islam ini. Bahwa kebijakan merupakan berbagai aktivitas yang memiliki tujuan yang pastinya diiringi para pelaku supaya dapat memecahkan permasalahan , atau juga dapat diartikan bahwa kebijakan ialah kumpulan putuan seseorang yang diambil  oleh  kelompok  politik  untuk  usaha  memilih  cara-cara  serta  tujuan  agar tercapainya suatu tujuan. 2
Kebijakan  dalam  Pendidikan  islam  Indonesia 3 yaitu  kebijakan  politik  atau dapat  kita  sebut  dengan  kebijakan  pulik.  Bahwa  kebijakan  public  merupakan berbagai  aktivitas  kegiatan  yang  mana  seseorang  mengajukan  kelompok  maupun pemerintahan  dengan  bermaksud  agara  bisa  mencapai  apa  yang  menjadi  tujuan. Tidak  hanya  itu  kebijakan  public  ini  juga  dapat  diartikan  dengan  hasil  keputusan yang diambil dari manajeen puncak beruapa prinsip, tujuan maupun dalam memilih masa  depan  organisasi  yang  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat. Selain  itu  bahwa  kebijakan  itu  sulit  untuk  dipisahkan  terkait  kebijakan  dengan presepsi  dan  paradigma  public.  Begitu  juga  sebaliknya  penerapan  kebijakan Pendidikan sangat berdampak terhadap potilik dalam kehidupan. 4
1 I Yuniarti, N Khodijah, and ..., “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah,” MODELING:
Jurnal Program
Studi PGMI 9, no. 1 (2022): 182 – 207, http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1148.
2 E  &  Irama  Herawati,  “Studi  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Pada  Lembaga  Pendidikan  DI Indonesia,” TADARUS: Jurnal Pendidikan Islam 7, no. September (2021): 2086 – 9118.
3 A  F  Sabiq,  “Kebijakan  Politik  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Indonesia,”
Lentera:Jurnal Diklat Keagamaan Padang 5, no. 2 (2021): 1 – 14, https://lentera.kemenag.go.id/index.php/lentera/article/view/28.
4 Afida  Nurrizqi,  “Karakteristik  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Madrasah  Prespektif  Kebijakan  Pendidikan,” Jurnal Pendidikan Dan Sains 3, no. 1 (2021): 124 – 41, https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang.
Dari  berbagai  pengertian  diatas  yang  berkesinambungan  dengan  public  bisa diartikan sebagai aturan yang disahkan serta dirumuskan melewati proses pejaban public  yang  mengambil  keputusan  tersebut  bisa  juga  pejabat  yang  didalamnya mengelola  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan  Pendidikan  agama  islam  dengan maksud  serta  memiliki  tujuan-tujuan  tertentu  yang  akan  dicapai  dari  Pendidikan islam tersebut. 5
Sedangkan Pendidikan agama islam merupakan suatu proses yang mana dapat merubah pola perilaku seseorang menjadi yang lebih baik, proses tersebut dilakukan dengan yang Namanya  Pendidikan serta pembelajaran sebagai suatu hal yang bisa mengubah  perilaku. 6 Berdasarkan  definisis  diatas,  penulis  dalam  hal  ini  akan membahas  terkait  bagaimana  kebijakan  Pendidikan  islam  di  Indonesia  dari  masa orde baru, orde lama sampai masa era reformasi

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan menggunakan  analisis  dokumen  untuk  melakukan  penelitian.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  metode  analisis  isi  untuk memberikan  pemahaman  isi  secara  detail.  Metode  analisis  isi  digunakan  untuk mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasinya. Misalnya:  buku,  teks,  surat  kabar,  novel,  lagu,  gambar,  iklan  dan  segala  macam komunikasi  yang  dapat  dianalisis.  Karena  penelitian  ini  merupakan  studi kepustakaan,  metode  pengumpulan  datanya  menggunakan  pengumpulan  data kepustakaan,  yaitu  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi pelajaran. Penulis kemudian  meneliti  dan  menentukan  fokus  pembahasan  dari  pengumpulan  data tersebut. Data primer berasal dari buku, jurnal, dan sumber lainnya. 7

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
5 Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Ode Baru,” JURNAL TARBIYA Volume: 1, no. 1 (2018): 15 – 33.
6 Syafrizal Fuady, “Berbagai Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Pra -Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (Skb 3 Menteri), Era Reformasi Dan Kecenderungan Masing- Masing Zaman,” TARBIYATUL MISBAH (Jurnal KAJIAN ILMU PENDIDIKAN) 12, no. 2 (2019): 1 – 31.
7 Mustarsyidah Zayyini Rusyda, “Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia,” Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 2 Issue 2, no. Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan (2021): 167 – 80.

## Pada masa kemerdekaan hingga Orde Lama
Usaha  pemerintah  penting  untuk  Indonesia,  yang  mana  pada  mulanya dipimpin  oleh  tokoh  yang  pernah  berjasa  pada  masa  penjajahan. 8 Tokoh-tokoh tersebut  menjadi  menteri  pendidikan  selama  ini.  Pada  kongres  pendidikan,  Menteri Pendidikan  dan  Pengajaran  membentuk  panitia  untuk  menyusun  RUU  tentang pendidikan  dan  pengajaran  sesuai  dengan  ideologi  bangsa  Indonesia  itu  sendiri. Pemerintah  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  mengembangkan  pendidikan  nasional yang  berbasis  budaya  Indonesia.  Pendidikan    nasional  memiliki  tujuan  yaitu  agar menghasilkan  warga  negara  yang  mampu  bekerja  sama  dan  berkontribusi  pada negaranya, serta memiliki rasa patriotisme yang kuat. Praktik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan lain di mana ia terjadi. 9
Tujuan  pelatihan  pada  saat  wirausaha  adalah  ini  Menyelesaikan  tatanan kehidupan  dan  perkembangan.  Tujuan  ini  menghadapi  kendala.  Artinya,  penjajah Belanda ingin dijajah kembali, dan rakyat Indonesia harus berjuang lagi secara politik dan fisik. Di negara bagian ini, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional.
Pada  kewajiban  UUD  1945,  Beberapa  bulan  setelah  proklamasi  kemerdekaan, Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (PP  dan  K)  mengeluarkan  “Petunjuk  Umum” bagi para guru untuk meninggalkan sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme.  Komisi  Penyusun  Undang-Undang  (RUU)  Pendidikan  dan  Pengajaran. Pembahasan RUU di Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat dihentikan setelah pecahnya  perang  kolonial  kedua  Peristiwa  ini  baru  bisa  terjadi  pada  tanggal  29 Oktober  1949.  Pada  tanggal  5  April  1950,  RUU  tersebut  disahkan  sebagai  Undang- Undang  Nomor  Rhode  Island.  Empat  makalah  tentang  Pendidikan  Dasar  dan Pengajaran  di  Sekolah  diterbitkan  pada  tahun  1950.  Rhode  Island  Law  No.  adalah undang-undang  yang  mengatur  sistem  hukum  di  Rhode  Island.  Undang-undang No.4  Tahun  1950  kemudian  disahkan  oleh  DPR  pada  tanggal  27  Januari  1954,
8 Miftahur Rohman, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang,” Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam 02, no. Kebijakan Pendidikan Islam (2018): 15 – 33.
9 Mohammad Kosim, “Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama,” Karsa 22, no. 1 (2014).
kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954, dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954 sebagai Undang-Undang No. Tahun 1954, ada 12 bulan. 10 Sekalipun  telah  terjadi  perubahan  bentuk  dan  konstitusi  negara  sejak  tahun 1945,  UUD  1945  tetap  menjadi  konstitusi  negara  sampai  akhirnya  terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memberlakukan UUD RIS. Ketetapan No.4  Tahun  1950  sebenarnya  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  penyelenggaraan pendidikan,  pengajaran,  kebudayaan  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  untuk  mempersatukan  negara.  Dalam  undang-undang  nomor  (masukkan nama  undang-undang  di  sini),  disebutkan  bahwa  untuk  membentuk  manusia  yang cakap. 11

## Struktur sekolah awal kemerdekaan dan kurikulum pendidikan
Struktur  sekolah  Indonesia  pasca  kemerdekaan  didasarkan  pada  satu  jenis Sekolah  tiga  jenjang  pendidikan  tetap  berjalan  seperti  di  Jepang,  tetapi  RPP-nya hampir  sama  dan  bahasa  Indonesia  ditetapkan  sebagai  bahasa  pengajaran  sekolah tersebut.  Buku  teks  yang  digunakan  adalah  buku  terjemahan  dari  bahasa  Belanda yang telah dirintis sejak zaman Jepang. zaman, ke dalam bahasa Indonesia. Struktur dan kurikulum sekolah yang berlaku dari tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:
1. Disebut sebagai pendidikan terendah
Di Indonesia sejak awal kemerdekaan pendidikan rendah, Di Sekolah Rakyat (SR), masa  pendidikan  tiga  tahun.  Tujuan  didirikannya  SR  ini  bukan  hanya  untuk menaikkan  jenjang  pendidikan  sebelum  kemerdekaan,  tetapi  juga  untuk bersekolah. Mengingat  silabus  SR  diatur  sesuai  dengan  keputusan  Menteri  PKK tanggal  19  November  1946  No.  1153/Bhg  A  yang  menyebutkan  daftar  pelajaran bahasa  Inggris  yang  fokusnya  adalah  pelajaran  bahasa  aritmatika  dari  38  jam pelajaran  per  minggu,  8  jam  bahasa  Indonesia,  4  jam  bahasa  daerah  dan  17  jam berhitung  dialokasikan  untuk  kelas  IV<V  dan  VI.  Tercatat  ada  24.775  SR  pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia.
2. Pendidikan guru
10 Muhammad  Sholeh  Hoddin,  “Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia;  Studi  Kebijakan Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Pra- Kemerdekaan  Hingga  Reformasi.,” Jurnal  Ilmiah  Iqra’ 14,  no.  1  (2020):  15, https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035.
11 Sarfika  Datumula,  “Peraturan  Keb ijakan  Pendidikan  Di  Indonesia  Pada  Masa  Orde  Lama,  Orde  Baru, Reformasi,  Dan  Kabinet  Kerja,” Moderasi:  Jurnal  Studi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 1,  no.  2  (2021):  56 – 78, https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27.
Ada tiga jenis pendidikan guru selama periode 1945-1950 Yaitu:
a. Sekolah Guru B adalah sekolah dalam waktu empat tahun yang menyediakan pendidikan  untuk  guru  sekolah  umum.  Siswa  yang  diterima  di  sekolah  SR biasanya  lulusan  SR  yang  telah  lulus  ujian  masuk  SMA.  Pelajaran  yang diberikan di kelas umum I, II, III bersifat umum, sedangkan pendidikan guru baru  ditawarkan  di  kelas  IV  khusus.  Untuk  kelas  IV,  lulusan  SMP  juga diterima,  dan  SPG  dipimpin  oleh  kepala  sekolah  yang  membawahi  sejumlah guru, beberapa di antaranya adalah staf non-reguler, karena kekurangan guru reguler.
b. Sekolah Guru C (SGC) Karena kebutuhan guru SR yang mendesak, maka perlu dibuka  sekolah  guru  yang  dapat  menghasilkan  dalam  waktu  singkat.  Maka didirikanlah  sekolah  guru  dua  tahun  setelah  SR  dan  disebut  SGC,  namun karena  dirasa  kurang  bermanfaat  maka  ditutup  kembali  dan  sebagian dialihfungsikan menjadi SGB.
c. Sekolah Pendidikan A (SGA) Karena asumsi bahwa  4 tahun studi guru tidak menjamin pengetahuan yang cukup untuk kualifikasi guru,  SGA dibuka dan menawarkan  tiga  tahun  studi  pascasarjana.  Atau, lulusan  SGB  Grade  III  juga dapat diterima. Dokumen yang disediakan untuk SGA adalah jenis yang sama dengan    yang  disediakan  untuk  SGB,  hanya  implementasinya  lebih  luas  dan lebih mendalam.
3. Pendidikan umum
Terdapat Ada dua jenis pendidikan umum, yaitu
a. Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  sama  dengan  zaman  Jepang,  sekolah menengah  pertama  menggunakan  kurikulum  yang  sama,  tetapi  dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PPK pada tahun 1946, pembagian A dan B dimulai di Kelas II untuk mendapatkan nilai IIA, IIB , IIIA dan IIIB. Bagian A juga  berisi  beberapa  ilmu  alam  dan  ilmu  pasti.  Tetapi  yang  lain  menerima kursus  bahasa  dan  praktik  utama.  Di  sisi  lain,  di  bagian  B,  ilmu  alam  dan eksakta diberikan.
b. Sekolah  Menengah  Pertama  (SMT),  Kementerian  PPK  secara  langsung mengelola  SMAT    di  Pulau  Jawa,  khususnya  sekolah-sekolah  di  kota-kota
seperti:  Jakarta,  Bandung,  Semarang,  Yogyakarta,  Surakarta,  Surabaya  dan Cirebon.  SMT di luar  Jawa  berada di  bawah  kewenangan  pemerintah  daerah karena sulitnya berkomunikasi dengan pusat. SMT adalah bentuk pendidikan pasca sarjana 3 tahun  dan setelah lulus dapat melanjutkan ke universitas. RPP tidak jelas dan yang diberikan hanya RPP. Karena saat itu mereka masih harus beradaptasi  dengan  kondisi  yang  labil  saat  itu.  Oleh  karena  itu,  rencana pembelajaran yang ditempuh adalah: (1) isi memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa  pengantar  bahasa  Indonesia,  (3)  mutunya  setingkat    SMT  sebelum kemerdekaan. Ujian akhir dapat diadakan oleh masing-masing sekolah selama tidak  ada  ujian  negara,  tetapi  hanya  setelah  tahun  1947    ujian  negara  mulai berlaku.
4. Pelatihan kejuruan
Pendidikan vokasi yaitu sebagai berikut
a. Pendidikan Ekonomi
Pada awal kemerdekaan, pemerintah baru  membuka sekolah komersial lama, dan  pengajaran  dilakukan  3  tahun  setelah  sekolah  populer.  Sekolah perdagangan  ini  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga administrasi  atau  akuntansi,  sedangkan  pemeriksaan  sekolah  perdagangan disediakan oleh pengawas sekolah perdagangan.
b. Pendidikan wanita
Setelah  kemerdekaan,  pemerintah  membuka  Sekolah  Kecerdasan  Putri  (SKP) dan  pada  tahun  1947  Sekolah  Guru  Kecerdasan  Putri  (SGKP)  berlangsung empat tahun setelah SMP atau SKP.
5. Pedagogi Teknis
a. Kursus  Kerajinan  Negeri  (KKN),  sekolah/kursus    satu  tahun    dan  program pelatihan  teknis  terendah  berdasarkan  SR  enam  tahun.  KKN  mencakup spesialisasi: kayu, besi, jalinan, furnitur, las dan batu.
b. Sekolah  Insinyur  Pertama  (STP),  yang  bertujuan  untuk  melatih  perajin  yang terampil tetapi  dengan pengetahuan teoritis. Durasi pelatihan ini adalah dua tahun  setelah  SR  dan  mencakup  spesialisasi  berikut:  kayu,  batu,  keramik, furnitur,  mengepang,  besi,  listrik,  otomotif,  percetakan,  tekstil  kulit,  sepeda
motor, survei dan pengecoran.
c. Sekolah Teknik (ST), untuk melatih pengawas gedung. Masa pendidikan dua tahun  setelah  STP  atau  SMP  bagian  B  dan  mencakup  spesialisasi  berikut: konstruksi,  konstruksi  air  dan  jalan,  konstruksi  radio,  pembuatan  kapal, percetakan dan pertambangan.
6. Sekolah Menengah Teknik  (STM)
Bertujuan  untuk  melatih  para  ahli  teknis  dan  staf  teknis  menengah.  Periode pelatihan adalah 4 tahun setelah  bagian B atau ST SMP dan mencakup spesialisasi berikut:  konstruksi  bangunan,  konstruksi  sipil,  pembuatan  kapal,  pembuatan mesin, pembuatan mesin, teknik elektro, pembuatan mesin kapal kelautan, kimia dan  penerbangan.  Pelatihan  guru  sekolah  teknik,  untuk  memenuhi  kebutuhan guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus untuk melatih guru produksi:
a. Gelar Teknik (KGSTP) untuk mengajar penuh waktu di STP dengan  jurusan: Teknik Sipil, Mesin, Listrik dan Percetakan.
b. Diploma B I Teknik (KGST) untuk mengajar  penuh waktu di ST/STM kelas I fakultas teknik sipil, gedung dan mesin.
c. Insinyur  tingkat  B  II    mengajar  di  STM  fakultas  teknik  sipil,    gedung, permesinan dan kelistrikan. 12
7. Pendidikan Tinggi
Selama  kurun  waktu  1945-1950,  kemungkinan  melanjutkan  pendidikan  tinggi semakin  terbuka    bagi  warga  yang  tidak  mampu.  Lembaga  pendidikan  ini berkembang  pesat,  tetapi  karena  pelaksanaannya,  perjuangan  fisik  dilakukan, kelas sering terganggu oleh perjuangan garis depan. Institusi pendidikan yang ada adalah  Universitas  Gajah  Mada,  beberapa  SMA  dan  institut  di  Jakarta (pemukiman) Klaten, Solo dan Yogyakarta.
8. Pendidikan tinggi republik
Sejak  awal  kemerdekaan  di  Jakarta  pada  masa  pendudukan  Belanda,  telah didirikan sekolah  kedokteran sebagai kelanjutan dari zaman Ika Daigaku  Jepang. Pada bulan November 1946, Sekolah Tinggi Hukum serta Filsafat dan Sastra juga
12 Riska  and  Hudaidah,  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Kondisi  Pendidikan  Di  Indonesia  Pada  Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966),” Jurnal Ilmiah Pendidikan 3, no. 3 (2021): 824 – 29.
dibuka.  Setelah  invasi  militer  I,  dua  perguruan  tinggi  terakhir  ditutup  oleh Belanda  dan tidak  ada  lagi  secara  resmi,  sehingga  perguruan  tinggi  pada  waktu itu  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  Perguruan  Tinggi  Republik  dan  Perguruan  Tinggi Masa Pendudukan Belanda. Tapi kuliah tetap di rumah guru, jadi semacam kuliah privat. Sebelum invasi militer pertama ke Malang, ada juga lembaga  pendidikan tinggi  republik.  Demikian  pula,  ada  sekolah  tinggi  teknik  kedokteran  hewan  di Bandung yang telah dipindahkan ke Yogyakarta.
9. Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda
Atas prakarsa Belanda, pada  Januari 1946 didirikan  universitas darurat (NOOD Universiteit)  yang  terdiri  dari  lima  fakultas,  yaitu  fakultas  Kedokteran,  Hukum, Sastra dan Filsafat dan Pertanian di Jakarta dan Fakultas Teknik di Bandung. Pada bulan  Maret  1947,  oleh  pemerintah  Belanda,  nama  universitas  darurat  tersebut resmi  diubah  menjadi  nama  Universitas  Indonesia  (Universiteit  Van  Indonesia). Pada  tahun  1947,  universitas  juga  berkembang  dengan  fakultas  ilmu  alam  dan eksakta  di  Bandung,  kedokteran  hewan  di  Bogor,  kedokteran  di  Surabaya  dan ekonomi di Makassar (Ujung Pandang). Pada bulan Maret 1948, fakultas pertanian dipindahkan ke Bogor.

## Pendidikan orde lama
Secara  umum  pengajaran  pada  masa  orde  lama  sebagai  bentuk  penafsiran pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno sudah cukup memberikan ruang  bebas  bagi  siswa  pendidikan.  Pemerintahan  yang  berlandaskan  sosialisme menjadi  acuan  dasar  bagaimana  pendidikan  akan  digagas  dan  dikelola  untuk pembangunan  dan  kemajuan    Indonesia  ke  depan.  Pada  prinsipnya,  konsep sosialisme  dalam  pendidikan  memberikan  dasar  bahwa  pendidikan  adalah  hak semua kelompok masyarakat, tanpa memandang kelas sosialnya. Saat itu, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara  tetangga dan banyak anak muda yang dikirim untuk belajar ke luar negeri dengan tujuan agar suatu saat bisa kembali ke tanah air untuk  mengaplikasikan  ilmu  yang  didapat.  Tidak  ada  hambatan  ekonomi  yang menghalangi  seseorang  untuk  bersekolah,  karena  diskriminasi  dipandang  sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat ini adalah saat di mana setiap orang merasa setara dengan  orang  lain,  dan  setiap  orang  berhak  atas  pendidikan.  Orde  lama  berusaha
membangun masyarakat madani yang kuat, berdasarkan demokrasi, persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, termasuk di bidang pendidikan. 13
Banyak pemikir yang lahir saat ini, karena ruang kebebasan benar-benar terbuka dan  tidak  ada  yang  mendikte  siswa.  Tidak  ada  nuansa  kepentingan  politik  dari industri tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara atau pemerintah yang dominan. Seok arno pernah berkata, “… alangkah hebatnya jika setiap guru di student  garden  university  menjadi  Rasul  Kebangkitan!  Hanya  seorang  guru  yang dadanya penuh dengan jiwa yang terbangun yang dapat "mengirim" kebangkitan ke dalam jiwa anak.
Dari kata-kata Soekarno, sangat jelas bahwa pemerintahan rezim lama  sangat mementingkan pembangunan bangsa melalui pendidikan.  Di bawah kepemimpinan Menteri  Pendidikan,  Ki  Hadjar  Dewantara,  telah  dikembangkan  sistem  pendidikan "antar" yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, alam, budaya, suku, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai "Panca Dharma Taman Siswa" dan semboyan "ing ngarso". sung tulodho, ing madyo mangun karso". , tut wuri handayani "pada tahun 1950  diundangkan    peraturan  pendidikan  nasional  pertama  yaitu  undang-undang nomor 4 tahun 1950, kemudian disempurnakan (jo) menjadi undang-undang nomor 12 tahun 1954 tentang  pendidikan dan mengajar di sekolah-sekolah. Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961  tentang Pendidikan Tinggi disusul dengan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1965  tentang  Dewan  Pendidikan  Nasional  dan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang  Pokok-pokok  Sistem  Pendidikan Nasional  Pancasila.  Pada    akhir  pendidikan  Presiden  Soekarno,  90%  penduduk Indonesia mengenyam pendidikan dasar. Kurikulum sekolah pada masa Orde Lama adalah sebagai berikut:
a. Rentang 1945-1968
Program pertama  lahir pada masa kemerdekaan menggunakan istilah  Belanda “leer plan” yang berarti rencana pelajaran. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat  politis,  bergerak  dari  orientasi  pendidikan  Belanda  ke  kepentingan nasional. Tapi sebaliknya, Pancasila adalah asas pendidikan. Kurikulum  saat ini
13 Muhammad Sabarudin, “Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan,” TARBIYA:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Islam 1,  no.  1  (2015):  139 – 74,  https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal- tarbiya/article/view/141.
dikenal sebagai 'Studi Tahun 1947', yang baru diterapkan pada tahun 1950. Fokus Kurikulum  1947  tidak  menekankan  pada  pendidikan  spiritual'.  Prioritasnya adalah  pendidikan  karakter,  kesadaran  bernegara  dan  masyarakat.  Saat  itu, mahasiswa  lebih  fokus  bagaimana  berintegrasi  dengan  masyarakat.  Proses pendidikan  sangat  kental  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Aspek  emosional  dan psikologis  lebih  ditekankan  dengan  pemberian  kursus  seni  dan  pendidikan jasmani.  Oleh  karena  itu,  yang  terpenting  adalah  bagaimana  menciptakan  rasa bela negara.
b. Rencana pelajaran tanpa masalah pada tahun 1952
Silabus  ini  dipecah  menjadi  lebih  detail  untuk  setiap  mata  pelajaran,  yang disebut  "Silabus  Tidak  Berpelumas tahun  1952".  Kurikulumnya  sangat  jelas    dan satu  guru  mengajar  satu  mata  pelajaran.  Pada  saat  itu,  kebutuhan    pengetahuan siswa  lebih  diperhatikan  dan  unit  pengajaran  juga  lebih  rinci.  Namun,  dalam program ini, siswa tetap diposisikan sebagai objek karena guru merupakan aktor sentral dalam transmisi pengetahuan. Guru  menentukan apa  yang akan dicapai siswa  di  dalam  kelas,  dan  guru  juga  menentukan  standar  keberhasilan  siswa dalam proses pendidikan.
c. Kurikulum 1964
Kurikulum 1964 menitikberatkan pada pengembangan kreativitas, minat, karsa, kerja keras, dan akhlak (Panca wardhana). Mata pelajaran dikelompokkan menjadi lima kelompok area: Mental, Intelektual, Emosional/Artistik, Terampil, dan Fisik. Pendidikan  dasar  lebih  menitikberatkan  pada  pengetahuan  dan  fungsi  praktis. Dalam  kurikulum  1964,  arah  pendidikan  mulai  masuk  ke  bidang  pragmatisme. Dalam  arti  bahwa  setiap  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah  dapat  berkorelasi positif  dengan  fungsi  siswa  dalam  masyarakat.    Dalam  waktu  singkat  peralihan dari RIS ke RI tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dan  pengajaran  secara  komprehensif  yang  berlaku  di  seluruh  tanah  air.  Belanda meninggalkan  sekolah-sekolah  kolonial  di  daerah-daerah  yang  dikuasai  oleh pemerintah Indonesia, dan sistem pendidikan  akan dilaksanakan secara nasional dengan kapasitas terbatas.
Setelah  berdirinya  RIS    pada  bulan  Desember  1949,  pemerintah  RIS  dan
pemerintah Indonesia, sebagai inti  negara kesatuan dan memiliki aparatur yang paling lengkap, menandatangani "Piagam yang disetujui oleh Pemerintah Negara Indonesia    dan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Indonesia".  Piagam  ini ditandatangani  oleh  Perdana  Menteri  Republik  Indonesia,  Dr.  Moh  Hatta  dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr. A Halim pada tanggal 19 Mei 1950.
Atas  dasar  piagam  ini,  ada  suatu  perkumpulan  khusus  dengan  organisasi pendidikan  dan  pengajaran  Kementerian  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan  RIS  dan  Kementerian  Pendidikan,  Pendidikan    dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  menyelenggarakan  "  Pemberitahuan  umum  pada  bulan  Juni 30  Tahun  1950    berlaku  untuk  seluruh  Indonesia  sampai dengan  sistem tersebut direvisi. Menerapkan Undang-Undang Dasar Pendidikan dan Pengajaran

## Pendidikan dalam orde baru
Orde Baru  berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dilihat sebagai era  pembangunan  nasional.  Dalam  bidang  pembangunan  pendidikan,  khususnya pendidikan  dasar,  telah  terjadi  lompatan  yang  sangat  penting  dengan  adanya Instruksi  Presiden  (Inpres)  tentang  pendidikan  dasar.  Namun  sangat  disayangkan pelaksanaan  arahan  Presiden  ini  hanya  dilakukan  secara  kuantitas  tetapi  tidak proporsional dengan pembangunan secara kualitatif. Yang terpenting saat ini adalah menghasilkan  lulusan  terdidik  sebanyak  mungkin  tanpa  memandang  kualitas pendidikan  dan  prestasi  akademik.  Pelaksanaan  pendidikan  pada  masa  Orde  Baru ternyata penuh dengan kendala, karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi “homogenitas”  guna  menghambat  kemajuan  di  bidang  pendidikan.  EBTANAS, UMPTN,  menjadi  pilihan  keseragaman  intelektual  mahasiswa.  Dalam  pendidikan Orde Baru, tidak mungkin menciptakan pemerataan dalam pendidikan  karena unsur dominasi dan ketundukan masih sangat banyak dalam model pendidikan baru Orde. Saat ini, siswa diberikan  materi dalam jumlah besar dan berat tanpa mengindahkan batasan  untuk  memberikan  perhatian  pada  elemen  kurikulum    lain    terhadap kepekaan  lingkungan.  Beberapa  hal  negatif  lain  yang  tercipta  selama  ini  adalah produk pendidikan yang ditujukan untuk menjadi pekerja. Dengan demikian, akibat dari hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akalnya (tanpa memanusiakan manusia),  lahirnya  manusia  yang  terdidik  secara  membosankan  dalam  kepekaan
sosial,  dan  banyaknya  pemuda  yang  berpikiran  positif,  serta  hilangnya  kebebasan berpendapat. 14
Kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru adalah:
a. Program 1968
Kurikulum  1968  menekankan  pendekatan  terorganisir  untuk  mata  pelajaran: kelompok  pelatihan  Pancasila,  pengetahuan  dasar  dan  keterampilan  khusus.  Isi mata  kuliah  bersifat  teoritis  dan  tidak  berkaitan  dengan  permasalahan  aktual  di lapangan.  Pada titik ini, siswa hanya bertindak sebagai raksasa, hanya menghafal teori-teori  yang  ada,  tanpa  penerapan  teori  apa  pun.  Aspek  emosional  dan psikologis  tidak  disorot  dalam  kursus  ini.  Padahal,  program  ini  hanya menekankan pada pembinaan siswa dari segi intelektual.
b. Program 1975
Program 1975 menekankan  tujuan, sehingga pengajaran lebih efektif dan efisien berdasarkan  MBO  (manajemen  berdasarkan  tujuan).  Metode,  materi,  dan  tujuan pengajaran dirinci dalam Proses Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal sebagai “unit mata kuliah”, yaitu rencana pembelajaran untuk setiap unit pembahasan.  Setiap  unit  pengajaran  dibagi  menjadi:  tujuan  pendidikan  umum (ATI),  tujuan  pendidikan  khusus  (TIC),  topik,  materi  pembelajaran,  kegiatan belajar  mengajar,  dan  penilaian.  Dalam  program  ini,  peran  guru  menjadi  lebih penting, karena setiap guru berkewajiban merinci tujuan yang ingin dicapai dalam proses  belajar  mengajar.  Setiap  guru  harus  memiliki  rencana  yang  rinci  dalam pelaksanaan  program  belajar  mengajar.  Setiap  tatap  muka  sudah  diatur sebelumnya dan dijadwalkan. Dengan program ini, semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan progresif.
c. Program tahun 1984.
Program 1984 menggunakan "pendekatan keterampilan berbasis proses". Proses ini menjadi lebih penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran siswa dalam program  ini  adalah  mengamati  sesuatu,  merakit,  berdiskusi,  dan  melaporkan. Model ini disebut Student Active Learning (CBSA) atau Pembelajaran Siswa Aktif
14 Lukis Alam and Lukis Alam, “Islamic Education Policy Contes tation in the Era of The New Order and the  Reformation  Kontestasi  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Era  Orde  Baru  Dan  Reformasi,” Ruhama :  Islamic Education Jurnal 3, no. 2 (2020): 59 – 79.
(SAL).  CBSA  melihat  guru  sebagai  fasilitator,  sehingga  bentuk  kegiatan  berbasis ceramah tidak lagi ditemukan dalam program ini. Dalam program ini, mahasiswa diposisikan  sebagai  subjek  dalam  proses  belajar  mengajar.  Siswa  juga  berperan dalam  pembentukan  pengetahuan  dengan  diberi  kesempatan  untuk mengemukakan pendapat, bertanya dan berdiskusi.
d. Program 1994
Program tahun 1994 merupakan hasil dari upaya  memadukan program-program sebelumnya,  khususnya  program  tahun  1975  dan  1984.  Dalam  program  ini, bentuk-bentuk penindasan siswa mulai terjadi dengan  beban belajar siswa mulai dari  muatan  nasional  hingga  muatan  lokal.  Materi  muatan  lokal  disesuaikan dengan  kebutuhan  masing-masing  daerah,  misalnya  bahasa  seni  daerah, keterampilan daerah, dll. 15

## Pendidikan di masa reformasi
Periode ini telah menciptakan ruang yang cukup untuk perumusan  kebijakan pendidikan  revolusioner  dan  reformasi  baru.  Format  program  ini  berbasis kompetensi.  Demikian  pula  bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  bergeser  dari sentralisasi  (orde  lama)  menjadi  desentralisasi.  Saat  itu,  pemerintah  sedang melakukan  ketentuan  UUD  1945  dengan  mengutamakan  anggaran  pendidikan minimal 20% dari APBN. “Negara memprioritaskan pengeluaran paling sedikit dua puluh  persen  (20%)  dari  APBN  pada  anggaran  pendidikan  untuk  pendapatan  dan belanja, serta  anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. 16
Berdasarkan  hukum  bilangan.  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah, yang  ditopang  oleh  hukum  digital.  25  tahun  1999  tentang  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah,    pendidikan  mengarah  pada  pembangunan  daerah,  di  mana keragaman  sangat  diperhatikan.  Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam penyelenggaraan  satuan  pendidikan.    Pendidikan  di  era  reformasi  tahun  1999 mengubah  wajah  sistem  pendidikan  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  22
15 Saiful Anwar, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi),” Al I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 6, no. 2 (2019): 87 – 91.
16 Tiara  Salwadila, “Sistem  Dan  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  Pada  Era  Reformasi,” Pendidikan
Sejarah Dan Kajian Sejarah 3, no. 2 (2021): 158 – 63, https://ojs.stkippgri- lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1196/658.
Tahun 1999, di mana pendidikan menjadi sektor pembangunan yang terdesentralisasi. Pemerintah telah memperkenalkan model “manajemen berbasis sekolah”. Sementara itu,  untuk  mengimbangi  tuntutan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  maka dibuatlah  sistem  “Kurikulum  Berbasis  Kapabilitas”.  Pada  tahun  2003,  pemerintah memberlakukan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 untuk  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989,  dan  sejak    itu pendidikan dipahami sebagai: 17
“Upaya  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  dimana  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk    kekuatan  spiritual,  pengendalian  diri,  budi  pekerti,  kecerdasan  hikmat, kepribadian  luhur  dan  keterampilan  yang  diperlukan  bagi  diri,  masyarakat,  bangsa dan  negara.  Pendidikan  pada  masa doi  moi  juga  tidak  sepenuhnya  berhasil,  karena pemerintah tidak memberikan kebebasan penuh untuk merancang Pendidikan sesuai dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  lokal,  misalnya  menentukan  nilai  kelulusan siswa.  Kelahiran  masih  diatur  dan  diputuskan  oleh  pemerintah.  Walaupun    ada aturan  yang  mengatur  kedudukan  siswa  sebagai  mata  pelajaran  yang  sederajat dengan guru, namun dalam penerapannya guru selalu menjadi bagian yang dominan dan  dominan  dari  siswanya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  proses pendidikan Indonesia masih jauh dari selesai. . seharusnya memperjuangkan hak-hak siswa. 18
Kurikulum yang digunakan pada masa reformasi adalah:
a. Kurikulum Berbasis Kompetensi
Dalam  pelaksanaan  program ini,  posisi  mahasiswa  kembali  ditempatkan sebagai subjek  dalam  proses  pendidikan  dengan    ruang  diskusi  terbuka  untuk  menimba ilmu. Siswa sebenarnya diminta untuk aktif mengumpulkan informasi. Sekali lagi, peran  guru  diposisikan  sebagai  fasilitator  dalam  pengumpulan  informasi. Kegiatan  pembelajaran  menggunakan  banyak  pendekatan  dan  metode  yang berbeda,  sumber  belajar  tidak  hanya  guru  tetapi  juga  sumber  belajar  lain  yang
17 Saeful  Anam,  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Dalam  Undang -Undang  No  20  Tahun  2003 (SISDIKNAS),” MODELING: Jurnal Program Studi PGMI 9, no. 20 (2018): 115 – 30.
18 Maghfuri  Amin,  “Analisis  Politik  Dan  Kebijakan  Pendidik an  Islam  Pada  Awal  Orde  Reformasi  (1998- 2004),” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8, no. 1 (2020): 14 – 26,
https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924.
memenuhi  unsur  pengajaran.  Hal  ini  mutlak  diperlukan  karena  KBK  juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek emosional dan psikologis peserta didik sebagai subjek pendidikan.
b. Kurikulum Tingkat Satuan  (KTSP) 2006
Secara  umum  KTSP  tidak  jauh  berbeda  dengan  KBK,  namun  perbedaan utamanya terletak pada kewenangan penyusunannya yang mengacu pada hierarki sistem  pendidikan.  Pemerintah  pusat  menetapkan  kompetensi  inti  dan  standar kompetensi,  sedangkan  sekolah  dalam  hal  ini  guru  dituntut  untuk  dapat mengembangkan kurikulum dan penilaian sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kabupaten/kota.
Dengan  demikian,  dalam  program  ini,  sekolah  sebagai  satuan  pendidikan berhak  menyusun dan mengembangkan program pengajaran yang sesuai dengan kepentingan  siswa  dan  kepentingan  lingkungan.  KTSP  mempromosikan  lebih banyak  lokalitas  pendidikan.  Karena  KTSP  didasarkan  pada  pelaksanaan  KBK, siswa  juga  berkesempatan  untuk  memperoleh  ilmu  pengetahuan  secara  terbuka berdasarkan  sistem  atau  program  yang  telah  ditentukan  oleh  sekolah  masing- masing.  Dalam  program  ini,  unsur-unsur  pengajaran  dikembalikan  ke  posisi semula, yaitu unsur teoritis dan praktis. Namun dalam program ini, unsur praktis lebih  ditekankan  daripada  unsur  teoritis.  Setiap  kebijakan  yang  ditempuh  oleh lembaga pendidikan terkecil  dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitarnya. 19

## c. Kurikulum 2013
Kurikulum  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  1  ayat  19 adalah:  Seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan  bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Sedangkan Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurkulum berbasis  kompentensi  yang  telah  dirintis  pada  tahun  2004  dan  KTSP  2006  yang mencakup  kompentensi  sikap,  pengetahuan  dan  keterampilan  secara  terpadu.26
19 Eva Tri Cahyanti, “Kebijakan Pendidikan Islam Di Indoensia; Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi,” Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 2, no. 2 (2021): 1 – 17.
Kurikulum  2013  yang  berbasis  karakter  dan  kompentensi  lahir  sebagai  jawaban terhadap  berbagai  kritikan  terhadap  kurikulum  2006,  serta  sesuai  dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya  pemerintah  untuk  mencapai  keunggulan  masyarakat  bangsa  dalam penguasaan  teknologi  sepert  yang  digariskan  dalam  haluan  negara. Pengembangan kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan,  persepsi  masyarakat  pengetahuan  dan  pedagogi,  kompentensi  masa depan,  serta  fenomena  negatif  yang  mengemuka.  Tujuan  dari  program  2013 Program  2013  bertujuan  untuk  mempersiapkan  masyarakat  Indonesia  agar mampu  hidup    beriman,  produktif,  kreatif,  inovatif,  efektif  dan    mampu memberikan  sumbangsih  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara, dan  peradaban  dunia.  Dalam  hal  ini,  pengembangan  program  2013  difokuskan pada  pembangunan  keterampilan  dan  karakter  siswa,  berupa  sintesis  dari pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  yang  dimiliki  siswa  yang  dapat diungkapkan  sebagai  bentuk  pemahaman    konsep  yang  mereka  pelajari  secara konseptual. 20

## Kesimpulan
Terdapat  tiga  masa  dalam  kebijakan  Pendidikan  di  paper  ini  yaitu  kebijakan masa orde lama, orde baru dan reformasi. Pada masa orde baru  struktur kurikulum berlaku 1945 sampai 1950 orde lama yaitu sebagai pendidikan terendah, pendidikan guru,  pendidikan  umum,  pendidikan  kejuruan,  pedagogi  teknis,  sekolah  menengan teknik,  pendidikan  tinggi,  pendidikan  tinggi  republik,  pendidikan  tinggi  di  daerah pendudukan  belanda.  Pada  orde lama  terdapat  kurikulum tahun  1945  sampai  1968, rencana pelajaran tanpa masalah pada tahun 1952,kurikulum 1964, sedangkan diorde baru  kuriikulum  1967,  1975,  1984,  1994,  sedangkan  reformasi  berbasis  kompetensi, kurikulum  ktsp  2006,  dan  2013.  Dengan  demikian  kita  perlu  memahami  kebijakan- kebijakan  yang  terdapat  pada  orde  lama  hingga  sekarang,  untuk  mengetahui, sehingga  kita  tahu  sejarah  kabijakan  Pendidikan  masa  orde  lama  hingga  reformasi saat ini.
20 Pen dekatan Politik and D A N Kebijakan, “Pendidikan Islam Orde Reformasi,” J I A I:Jurnal Ilmu Agama Islam , no. 20 (n.d.): 22 – 33.

## Daftar Pustaka
Alam,  Lukis,  and  Lukis  Alam.  “Islamic  Education  Policy  Contestation  in  the  Er a  of The New Order and the Reformation Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi.” Ruhama : Islamic Education Jurnal 3, no. 2 (2020): 59 – 79.
Anam,  Saeful.  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Dalam  Undang -Undang  No  20 Tahun  2003  (SISDIKNAS).” MODELING:  Jurnal  Program  Studi  PGMI 9,  no.  20 (2018): 115 – 30.
Anwar,  Saiful.  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia (Zaman  Orde  Baru Dan  Reformasi).” Al  I’tibar :  Jurnal  Pendidikan  Islam, 6,  no.  2 (2019): 87 – 91.
Cahyanti, Eva Tri. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Indoensia; Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi.” Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 2, no. 2 (2021): 1 – 17.
Datumula, Sarfika.  “Peraturan  Kebijakan  Pendidikan  Di  Indonesia  Pada  Masa  Orde Lama,  Orde  Baru,  Reformasi,  Dan  Kabinet  Kerja.” Moderasi:  Jurnal  Studi  Ilmu
Pengetahuan Sosial 1, no. 2 (2021): 56 – 78. https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27.
Fuady,  Syafrizal.  “ Berbagai  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Pra- Kemerdekaan,  Orde  Lama,  Orde  Baru  (Skb  3  Menteri),  Era  Reformasi  Dan Kecenderungan Masing- Masing Zaman.” TARBIYATUL MISBAH (Jurnal KAJIAN ILMU PENDIDIKAN) 12, no. 2 (2019): 1 – 31.
Herawati,  E  &  Irama.  “St udi  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Pada  Lembaga Pendidikan  DI  Indonesia.” TADARUS:  Jurnal  Pendidikan  Islam 7,  no.  September (2021): 2086 – 9118.

## Hoddin, Muhammad Sholeh. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi
Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Masa  Pra- Kemerdekaan  Hingga  Reformasi.” Jurnal Ilmiah Iqra’ 14, no. 1 (2020): 15. https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035.
Kosim,  Mohammad.  “Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Sekolah  Pada  Masa Orde Lama.” Karsa 22, no. 1 (2014).
Maghfuri Amin. “Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998- 2004).” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8, no. 1 (2020): 14 – 26.
https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614/924.
Nurrizqi,  Afida.  “Karakteristik  Pendi dikan  Agama  Islam  Di  Madrasah  Prespektif Kebijakan  Pendidikan.” Jurnal  Pendidikan  Dan  Sains 3,  no.  1  (2021):  124 – 41. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang.
Politik, Pendekatan, and D A N Kebijakan. “Pendidikan Islam Orde Reformasi.” J I A I:Jurnal Ilmu Agama Islam , no. 20 (n.d.): 22 – 33.
Riska,  and  Hudaidah.  “Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Kondisi  Pendidikan  Di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966).” Jurnal Ilmiah Pendidikan 3, no. 3 (2021): 824 – 29.
Rohman,  Miftahur.  “Kebijakan  Pendidikan  Islam  Masa  Penjajahan  Jepang.” Al- Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam 02, no. Kebijakan Pendidikan Islam (2018): 15 – 33.
Sabarudin,  Muhammad.  “Pola  Dan  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Masa  Awal  Dan Sebelum  Kemerdekaan.” TARBIYA:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Islam 1,  no.  1  (2015):
139 – 74. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/141.
Sabiq, A F. “Kebijakan Politik Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia.” Lentera:Jurnal  Diklat  Keagamaan  Padang 5,  no.  2  (2021):  1 – 14. https://lentera.kemenag.go.id/index.php/lentera/article/view/28.
Salwadila, Tiara. “Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Era  Reformasi.” Pendidikan  Sejarah  Dan  Kajian  Sejarah 3,  no.  2  (2021):  158 – 63. https://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1196/658.
Yuniarti,  I,  N  Khodijah,  and  ...  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Agama  Islam  Di Sekolah Dan Madrasah.” MODELING: Jurnal Program Studi PGMI 9, no. 1 (2022): 182 – 207. http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1148.
Yuningsih, Heni. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Ode Baru.” JURNAL TARBIYA Volume: 1, no. 1 (2018): 15 – 33.
Zayyini  Rusyda,  Mustarsyidah.  “Kebijakan  Pendidikan  Keagamaan  Islam  Di Indonesia.” Edukasia:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pembelajaran 2  Issue  2,  no. Optimalisasi, pendidikan pesantren, kebijakan (2021): 167 – 80. http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/46.