Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis  Rapulung Sumbawa

## Dianto
Prodi Ilmu Hukum,  Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea Email: diantosubiyanto@gmail.com

## Abstrak
Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Daerah-Daerah di Indonesia sering dilakukan sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi maupun untuk inemenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tidak dapat dihindari.  Akan  tetapi  dengan  pemahaman  masyarakat  yang  berkembang  terhadap  pentingnya partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan  bagi  penyelenggaraan  perencanaan  Pembangunan  Daerah transparan,  integratif,  holistik,    efektif,  dan  partisipatif  agar  terwujud  pembangunan  Daerah  terukur, produktif, dan berkelanjutan.
Kata kunci : Perencanaan Pembangunan, Rapulung Sumbawa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  yang dilaksanakan  di  Daerah-Daerah  di  Indonesia sering  dilakukan  sebatas  untuk  memenuhi pertumbuhan pembangunan dalam upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi maupun untuk  inemenuhi  kebutuhan  pengembangan suatu  kawasan  tertentu  yang  tidak  dapat dihindari.  Akan  tetapi  dengan  pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan  bagi  penyelenggaraan  perencanaan Pembangunan  Daerah    transparan,  integratif, holistik,    efektif,  dan  partisipatif agar  terwujud pembangunan  Daerah  terukur,  produktif,  dan berkelanjutan.Pada realitasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan  Daerah  khususnya  di  Kabupaten Sumbawa  masih  belum  efektif.  Partisipasi masyarakat  masih  rendah  dan  hanya  sebatas “hadir”  dalam  proses  musrenbang  ( Rapulung ).
Partisipasi  masyarakat  yang  didorong  oleh organisasi masyarakat sipil bertujuan membangun demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk  pengakuan civil  society, sebagai kekuatan  penekan  dan  pengimbang  dalam proses  perencanaan  Pembangunan  Daerah. Civil society yang kuat akan mendorong negara
untuk  memperkuat  dirinya  agar  terjadi balance of  power .  Sehingga  terjadi  keseimbangan kekuasaan  yang  bermuara  pada  terjadinya check and balance dalam proses penyelenggaraan negara.
Pada dasarnya bentuk civil society adalah adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan  politik  secara  aktif  dari  warga negara  melalui  wacana  dan  praksis  yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik; ketiga , adanya  kemampuan  membatasi  kuasa  negara, agar  negara  tidak  melakukan  intervensi. Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan harus  dilihat  sebagai  jendela  mental  ( mental window ), yaitu dengan membuka hati masyarakat untuk secara sadar dan tulus terlibat dalam  proses  pembangunan.  Selain  itu, partisipasi  masyarakat  merupakan  bentuk keterlibatan aktif  dan  kreatif  yang  diiringi  oleh potensi keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kesediaan berkorban untuk turut serta memecahkan masalah mereka sendiri . Filosopi Pembangunan Daerah
Kabupaten  Sumbawa  adalah  “Adat  Barenti  ko Syara’,  Syara  Barenti  ko  Kitabullah”, inilah yang  dijadikan  pegangan  guna  mendapatkan Krik (anugrah)  dan Slamat (keselamatan  dan keberkatan). Musyawarah (Rapulung) ini dilakukan  di  masjid  atau  di  rumah,  sebagai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
simbol  hukum    adat    Sumbawa.  Nilai-nilai Rapulung yang  diangkat,  dilihat  dari  struktur hirarki hukum adat sumbawa. Dimana Rapulung dalam  struktur  hirarki  hukum  adat sumbawa. Yaitu rapulung yang berupa partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang menjiwai  dalam  adat  sumbawa.  Bermula  dari Adat  barenti  ku  syara,  syara  barenti  ko kitabullah,  Ontologi, ketakit  ko  nene’  kongila biat  lenge dengan  melakukan sabalong sehingga menjadi masamalewa .
Tantangan
dalam perencanaan Pembangunan  Daerah  saat  ini  adalah  cara merumuskan  langkah  strategis  Perencanaan Pembangunan  Daerah  yang  sinergi  dengan kegiatan  pelestarian  Budayat.  Hal ini tidak hanya  berkaitan  dengan  kebijakan-kebijakan yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa  pada  saat  ini,  namun  juga  perlu mempertimbangkan Kabupaten Sumbawa dalam  peradabannya  di  masa  lampau.  Salah satunya  adalah  dengan  mempelajari  tipologi perkembangan sebuah kota, yang tentunya akan memberikan  gambaran  tentang  pengaruh- pengaruh  bentuk  perencanaan  Pembangunan Daerah, perbedaan-perbedaannya serta menemukenali  kearifan  lokal  yang  bisa diterapkan di masa kini.
Perlu  prakarsa  inovatif  dan  partisipasi yang mampu mengangkat isu-isu local participation dalam  proses  pembangunan seperti  model  partisipasi  inovatif  yang  telah ditemukan  dalam  bentuk  program  kegiatan yang  di  prakarsai  LSM,  beberapa  di  antaranya adalah  Sawarung,  Parekat  Ombara,  Dialog Stakeholder  Jawa  Barat,  Forum  Masyarakat Majalaya  Sejahtera  (FM2S),  dan  lain-lain. Berbagai prakarsa inovatif partisipasi masyarakat tersebut, sejalan dengan upaya yang dilakukan  oleh  berbagai  organisasi  masyarakat sipil,  untuk  melakukan  advokasi  agar  proses perencanaan  pembangunan  Daerah  melahirkan pembangunan yang lebih pro poor.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Teori Pembangunan
Sondang P siagian mendefinisikan Pembangunan  yaitu  :“Suatu  usaha  atau rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan  perubahan yang  berencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh  suatu  bangsa  negara  dan  pemerintah menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan bangsa  (natton  building)”.Pembangunan  dapat puladiartikan  sebagai  proses  tindakan  untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk,  sehingga  dapat  memenuhi  segala macam  dan  bentuk  kebutuhan  secara  layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan  perkembangan  penduduknya  serta sesuai  ilmu  tekhnologi  dan  tekhnik  yang semakin maju. Apabila definisi diatas dijabarkan  lebih  lanjut  akan  terlihat  beberapa ide  pokok  yang  terkandung  didalamnya sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sondang  P Siagian.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini perencanaan  pembangunan  yang  dimaksudkan adalah  perencanaan  pembangunan  daerah. Perencanaan  pembangunan  daerah  dalam  arti sempit  adalah  perencanaan  pembangunan  yang akan  dilaksanakan  oleh  aparat  Pemerintah Daerah,  Sedangkan  perencanaan  pembangunan daerah  dalam  arti  luas  adalah  seluruh  kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan  di  daerah,  baik  oleh  aparat Pemerintah Daerah,Pusat maupun masyarakat.

## 2. Teori Prulalisme
Pluralisme  dapat  mempunyai  arti  yang sama dengan masyarakat majemuk, yang terdiri dari  berbagai  macam  suku  bangsa,  agama,  ras, kelompok-kelompok  tertentu,    atau  masyarakat yang berbhineka.
Bahwa istilah “pluralism” dapat dipergunakan  di  dalam    berbagai  macam kerangka  pemikiran.  Semula  istilah  tersebut (untuk selanjutnya disebut pluralisme) dipergunakan  dalam  arti  yang  bertentangan dengan teori-teori tradisional mengenai kedaulatan negara.
Paradigma  plural  memandang  manusia sebagai  sosok  yang  independent,  bebas  dan memiliki otoritas serta otonomi untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya.
Pluralisme  hukum  sangatlah  penting untuk  diakodasi  dalam  sistem  hukum  nasional Indonesia. Urgensi penerapan pluralisme hukum juga ditandai masih hidupnya masyarakat adat di Indonesia. Van Vollenhoven salah  satu  pemikir  yang  menekuni  hukum  adat mengatakan,  di  wilayah  nusantara  setidaknya terdapat 19 wilayah hukum adat (rechtsringen), meliputi,  wilayah  Aceh,  wilayah  Gayo  alias Batak  dan  Nias,  wilayah  Minangkabau, Mentawai,  wilayah  Sumatra  Selatan,  Enggano, wilayah  Melayu,  wilayah  Bangka,  Balitung, wilayah Kalimantan, wilayah Minahasa, wilayah  Gorontalo,  wilayah  Toraja,  wilayah Sulawesi  Utara,  wilayah  kepulauan  Ternate, wilayah  Maluku,  wilayah  Irian  Barat,  wilayah Kepulauan  Timur,  wilayah  Bali,  Lombok, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, wilayah Solo, Yogyakarta, wilayah Jawa Barat, Jakarta.
Pluralisme  hukum  demi  masyarakat  adat dengan  serangkaian  anasirnya  sesunggguhnya merupakan satu  keniscayaan.  Jika  tidak,  maka konflik-konflik  akan  terus  menerus  terjadi karena masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum  yang  bagi mereka, terbiasa dengan budaya korupsi, mahal, berbelit-belit  dan  tidak  sesuai  dengan  budaya antropologis dan historis mereka.
Sebagaimana  I  Nyoman Nurjaya katakan, keragaman  budaya merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan  jati  diri  bangsa  dan  secara empirik  menjadi  unsur  pembentuk  Negara Kesatuan.  Kemajemukan  tersebut  menjadi modal  budaya  dan  kekuatan  budaya  yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sesungguhnya
merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki
kerangka  falsafah,  nilai  kebudayaan  dan  basis sosial yang hidup di masyarakat.
Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam  ke  dalam  dan  berakar  dalam masyarakatnya.  Setiap  kali  hukum  dan  cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya  maka  kita  akan  dihadapkan pada  cara  berhukum  yang  tidak  substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya,  maka  tidak  mudah  memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara  hukum  yang  berlaku  dan  diberlakukan dengan masyarakatnya.  Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak  ada  di  dunia  abstrak  melainkan  juga berada dalam kenyataan masyarakat.
Banyaknya  wilayah  yang  mempunyai hukum  adat  tersendiri  di  atas  memperlihatkan betapa  hukum  yang  ada  di  Indonesia  memang ril  pluralistik  dan  multikultural.  Fakta  itu  juga meniscayakan  bahwa  mikanisme  hukum  di Indonesia  tidak  sekedar  membasmi  dan membumi  hanguskan  sistem  hukum  adat, karena  dalam  diri  hukum  adat  yang  plural  itu terdapat  falsafah  yang  bersesuaian  dengan tradisi antropologis dan historis yang berkembang dalam masyarakat tersebut.
Menciptakan sistem hukum yang menghapuskan  terhadap  tatanan  sistem  yang antropologi  dan  historis  tersebut  tentu  akan berimplikasi  terhadap  hilangnya  landasan antropologis dan historis yang telah mengkonstruksi  kehidupan  mereka  dalam rentang waktu yang berabad-abad.
Pluralisme  hukum  sangat  penting  diakomodasi dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  mengingat multikulturalisme  masyarakat  dan  pluralisme hukum mereka yang mempunyai falsafah, nilai dan  nuansa  antropologis  yang  berbeda-beda. Menghapuskan  nilai  dan  norma-norma  hukum yang menjadi kekhasan masyarakat yang plural merupakan  satu  kejahatan  sistem  dan  pada akhirnya akan mendorong pada tradisi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kekerasan  karena  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap hukum yang dipaksakan.
a. Konsep Perencanaan
Pengertian  Perencanaan  Perencanaan adalah  proses  continue,  yang  terdiri  dari keputusan  atau  pilihan  dan  berbagai  cara untuk  menggunakan  sumber  daya  yang  ada, dengan  sasaran  untuk  mencapai  tujuan tertentu  dimasa  mendatang.  Pada  dasarnya segala  kegiatan  pembangunan  itu  baru  akan terarah  apabila  dilandaskan  pada  suatu perencanaan  pembangunan  dan  dikontrol, serta  dievaluasi.  Banyak  pendapat  tentang perncanaan pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian.Menurutnya perencanaan adalah keseluruhan  proses  pemikiran  penentuan secara  matang  dari  hal-hal  yang  akan dikerjakan  di  masa  yang  akan  datang  dalam rangka  yang  telah  ditentukan.Sementara  itu menurut  Pariata  Westra.  dalam  bukunya Ensklopedia Administrasi, perencanaan adalah:
Aktivitas  pokok  dalam  manajemen  yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan  dan  cara  mengerjakannya  dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Perkerjaaan  perencanaan  ini merupakan  salah  satu  fungsi  manajer, disamping  fungsi-fungsi  pokok  lainnya, yaitu penggerakan dan pengontrolan
b. Konsep Rapulung
Rapulung  adalah  adat  orang  sumbawa dalam mengambil keputusan terhadap sesuatu.
Rapulung dilakukan dengan memastikan partisipasi semua yang
berkepentingan  yang  mekanisme  dilakukan secara  terbuka.  Rapulung  dipimpin  oleh ketua pulung dengan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mengungkapkan  pendapatnya,  berdialog, mendiskusikan  sampai  pada  pengambilan kesimpulan.  Filosofi  rapulung  berasal  dari nilai ketakit  ko  nene’  kangila  boat  lenge adalah  nilai  takut  kepada  tuhan  yang  maha esa  sehingga  malu  berbuat  keburukan.
Dalam  konteks  pembangunan  nilai  filosofi erat  kaitan  dengan  nilai Sabalong  ma samalewa adalah tindakan perbaikan terhadap  sesuatu  agar  menjadi  seimbang antara dunia dan akhirat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Makna  Budaya  Hukum  Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Rapulung
Musrenbang (Rapulung) merupakan salah satu  bagian yang sangat  penting  bagi perencanaan  pembangunan.  Tinjauan  umum Musrenbang (Rapulung) menjadi lebih bermakna  karena  menjadi  media  utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan  untuk  menyelaraskan  prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah.  Mengklarifikasi  usulan  program  dan kegiatan  yang  telah  disampaikan  mayarakat pada  setiap  tahapan  Musrenbang,  mulai  dari Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang
Kecamatan,  Forum  RKPD,  dan  Musrenbang Daerah, serta mnyepakati prioritas pembangunan  dan  program/kegiatan  pada setiap tahapan Musrenbang. Konsep yang digunakan untuk menyepakati  program  dan  kegiatan  prioritas tersebut  adalah  musyawarah  untuk  mencapai mufakat  melalui  pendekatan  sistem top downmenuju  pengelolaan bottom  up ,  sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan daerah.
Musrenbang bertujuan mencapai konsensus  dan  kesepakatan  tentang  draft  final RKPD. Dokumen berisikan
a) arah kebijakan pembangunan daerah
b) arah  program  kegiatan  prioritas  SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Rencana Kerja SKPD
c) kerangka ekonomi makro dan keuangan
d) prioritas  program  dan  kegiatan  yang  akan dibiayai  oleh  APBD,  APBD  Provinsi,  dan sumber-sumber biaya lainnya
e) rekomendasi dukungan peraturan dari
Pemerintah Provinsi dan Pusat
f) alokasi anggaran untuk ADD.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Proses  Musrenbang  memajukan  setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang terdiri atas sebagai berikut:
a. Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan.
Musrenbang tingkat Desa adalah Masyarakat Desa  mulai  dari  Ketua  RT/RW,  Tokoh- Tokoh  Masyarakat,  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  Kelompok  Tani,  Kelompok Nelayan,  Pemuda,  Pengrajin,  dan  berbagai lapisan  masyarakat  desa  yang  memiliki kebutuhan  riil  dapat  berpartisipasi  dalam melakukan kebijakan pembangunan bersama pemerintah desa.
b. Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan.
Musrenbang  tingkat  kecamatan  adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang  bertujuan  untuk  menghimpun  dan menyeleksi program pembangunan di berbagai  desa  yang  ada  di  Kecamatan tersebut.  Delegasi  dari  setiap  desa  dapat mengajukan  program  yang  telah  disepakati dari musyawarah pembangunan tingkat desa. Pemerintah  Kecamatan  bertugas  sebagai fasilitator  dapat  memberikan  arahan  yang profesional  kepada  setiap  delegasi  dari pemerintah  desa  dan  perwakilan masyarakat desa.
c. Musyawarah  Perencanaan  Pemabngunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten.
Musrenbang  tingkat  Kabupaten  adalah musyawarah  pemabngunan  yang  dilakukan dengan  tujuan  untuk  menghimpun  apa  yang menjadi  hasil  dari  Musrenbang  tingkat  desa dan  tingkat  kecamatan.  Pemerintah  daerah harus  bisa  memastikan  keterwakilan  yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan.  Dan  meningkatkan  kualitas pengembilan  keputusan  tentang  alokasi sumber  daya  anggaran.  Dalam  hal  ini pemerintah daerah harus membentuk prosedur  Musrenbang  dalam  bentuk  perda tentang  partispasi  dan  transparansi  dalam
proses penyususnan anggaran yang menekankan  pada  kewajiban  keterwakilan masyarakat  dalam  Musrenbang.  Sehingga diharapkan  substansi  dari  RKPD,  KUA, PPA,  dan  sehingga  menjadi  APBD  yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. 1) Dasar Hukum Musrenbang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah wajib menyususn Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi  sebagai  dokumen  perencanaan daerah  untuk  1  (satu)  tahun.  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  merupakan penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD). Dengan  memperhatikan  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP)  dan  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Provinsi. Untuk  menyusun  RKPD,  pemerintah daerah  wajib  menyelenggarakan  Forum Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  secara  berjenjang,  mulai dari  tingkat  desa/kelurahan,  kecamatan sampai  dengan  kabupaten,  termasuk penyelnggaraan  Forum  SKPD  dan/atau gabungan SKPD.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  merupaka  kerangka dasar  otonomi  daerah  yang  salah  satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan  pembangunan  dari  bawah secara partisipatif.
Pendekatan  partisipatif  merupakan proses  perencanaan  atas  bawah  (top- down)  dan  bawah  atas  (bottom-up)  yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di  tingkat  desa/kelurahan,  kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pemabngunan,  sehingga  secara  teknis berbagai  keputusan  dalam  pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  jenjang pemerintahan.
Menurutu Peraturan Menterri Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,  Tata  Cara,  Penyususunan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  Daerah  pada Pasal 128 ayat (2) Penyelesaian Rumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  127 ayat (1).
2) Mekanisme Musrenbang
Mekanisme Musrenbang berdasarkan  Permendagri  Nomor  54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: a) Ditingkat  desa  dimulai  pada  bulan Desember  tahun  berjalan  dengan menyelenggarakan Murenbang Desa/Kelurahan dengan peserta
perwakilan  masyarakat  di  tingkat  RT seluruh  ketua  RT  dan  RW  serta  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  dan  lain- lain.
b) Ditingkat  Kecamatan  dengan  peserta gabungan delegasi desa dari kelurahan yang ada di Kecamatan serta mengundang  Muspika  (Musyawarah pimpinan  kecamatan),  hasil-hasil  dari keputusan  sebagai  kesepatan  bersama dari Musrenbang Desa/Kelurahan dibawa ketingkat Musrenbang Kecamatan  demikian  pula  hasil-hasil kesepakatan  musyawarah  di  tingkat Kecamatan  dibawa  ke  Musrenbang tingkat Kabupaten dimana hasil keputusan/kesepakatan Musrenbang Kabupaten  akan  menjadi  salah  satu dasar  dan  bahan  dalam  perencanaan pembangunan daerah.
3) Pelibatan  Masyarakat/Peserta  Dalam Musrenbang
Musrenbang  dari  awal  dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat  agar  pendapat  dan usulan  masyarakat  terhadap  perencanaan program-program pembangunan yang ada di  daerahnya  dapat  difasilitasi  di  dukung dan  diakomodir  oleh  pemerintah  daerah beserta  masyarakat  itu  sendiri  dan komponen yang lain. Dalam Musrenbang Desa, Kepala Desa dan unsur-unsur Desa lainnya  sebagai  pihak  penyelenggaraan Musrenbang memberikan undangan kepada  peserta-peserta  Musrenbang  yang ada di Desa/Kelurahan tersebut. Kemudian juga di level kecamatan, camat besrta  unsur-unsur  aparat  kecamatan sebagai pihak penyelenggara memberikan/menyebarkan undangan kepada peserta-peserta Musrenbang Kecamatan.
4) Peranan dan Kedudukan Musrenbang Musrenbang  merupakan  wahana publik  yang  pentinga  untuk  membawa para  pemangku  kepentingan  memahami isu-isu  dan  pernasalahan  pembangunan daerah mecapai kesepakatan atas prioritas pembangunnan,  dan consesnsus untuk pemacahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang lazimnya  dilaksanakan  setelah  selesainya tahap  persiapan  penyusunan  rencana (analisisis  situais  dan  rancangan  rencana) dari  keseluruhan  proses  perencanaan partisipatif.  Musrenbang  bertujuan  untuk menstrukturkan  permasalahan,  mencapai kesepakatan prioritas issu dan permasalahan  daerah,  serta  mekanisme penanganannya.  Musrenbang  merupakan wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan “ top- down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian  kebutuhan  masyarakat  dengan penilaian  yang  bersifat  teknis  serta resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah  daerah  dan  non  government stakeholders  untuk  pembangunan  daerah,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
antara  kebutuhan  program  pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber
pendanaan  pembangunan.  Musrenbang disebut  juga  Musrenbang  Daerah,  untuk Kabupaten/Kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota  dan  tingkat  Provinsi disebut juga Musrenbang Provinsi. Musrenbang  Kabupaten/Kota  merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan  yang  diawali  dari  kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang  Kecamatan,  dan  Forum SKPD,  sedangkan  Musrenbang  Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diwilayahnya. 2. Sinkronisasi  Peraturan  Perundang- Undangan Di Bidang Hukum Perencanaan  Pembangunan  Daerah
Dalam  Mewujudkan Filosofi  Sabalong

## Ma Samalewa
Perencanaan  pembangunan  berdasarkan jangka waktunya dan mengacu pada UU Nomor 25  Tahun  2004  dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)  dan  Rencana  Pembangunan  Tahunan. RPJP  merupakan  rencana  pembangunan  untuk jangka waktu 20 tahun dan RPJM untuk jangka waktu  5  tahun.  Menurut  UU  Nomor  25  Tahun 2004 Pasal 15 RPJP Daerah memuat visi, misi, dan  arah  pembangunan  daerah  yangmengacu pada  RPJP  Nasional.  Kemudian  RPJM  Daerah merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan  memperhatikan  RPJM  Nasional,  memuat arah  kebijakan  keuangan  daerah,  strategi pembangunan  daerah,  kebijakan  umum,dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  dan  program kewilayahan  disertai  dengan  rencana-rencana kerja  dalam  kerangka  regulasi  dan  kerangka pendanaan  yang  bersifat  indikatif.  Sedangkan
RKPD  yang  merupakan  perencanaan  tahunan daerah  adalah  penjabaran  dari  RPJM  Daerah dan  mengacu  pada  RKP,  memuat  rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan  Daerah,  rencana  kerja,  dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung  oleh  pemerintah  maupun  yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.  Perencanaan  pembangunan  daerah di  Indonesia  merupakan  satu  kesatuan  dalam sistem  perencanaan  pembangunan  nasional. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan  di  daerah  tidak  terlepas  dari konsep rencana pembangunan nasional, karenanya dalam menyusun program pembangunan  daerah  tetap  mengacu  kepada rencana  pembangunan  nasional,  baik  rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah sesuai  dengan  PP  No.  8  Tahun  2008 menggunakan  kombinasi  pendekatan  politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan  bawah-atas(bottom  up).  Pendekatanpolitik berkaitan  dengan  mekanisme  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  oleh  rakyat.  Sebelum dipilih  oleh  rakyat,  calon  kepala  daerah merumuskan  visi  dan  misinya  sebagai  janji yang  akan  dilaksanakan  apabila  terpilih menjadi  kepala  daerah.  Visi  dan  misi  tersebut kemudian  dijabarkan  menjadi  RPJM  Daerah untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  selama kepala  daerah  terpilih  memimpin  daerah. Namun  dalam  penyusunan  RPJM  Daerah tersebut  harus  tetap  mengacu  kepada  RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJP Nasional.Pendekatanteknokratik berkaitan dengan  profesionalisme  dan  keahlian  dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa  penyusunan  rencana  pembangunan daerah  perlu  mempertimbangkan  berbagai aspek  dan  keahlian  sehingga  hasil  yang diperoleh  bisa  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi
daerah secara komprehensif.Pendekatanpartisipatif merupakan  upaya  melibatkan  masyarakat  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
para  pemangku  kepentingan  (stakeholder) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan  daerah.  Pergeseran  pemahaman bahwa  masyarakat  bukan  sekedar  obyek  tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong  pelibatan  masyarakat  dalam  proses penyusunan  perencanaan  pembangunan  mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan). Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan  yang  baik  atau  yang  belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang
baik (goodgovernance).Pendekatanatas-bawah  (top- down)  dalam  proses  penyusunan  perencanaan pembangunan  daerah  melibatkan  Bappeda  dan SKPD. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab  dalam  mengkoordinasikan  kegiatan  ini merumuskan  rancangan  awal  dengan  masukan dari  rancangan  rencana  strategis  SKPD. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam  kegiatan  Musrenbang.Pendekatanbawah atas (bottom-up) dilakukan mulaidari pengusulan  program  atau  proyek  dari  tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat.
Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan  yang  dimaksudkan  sebagai wahana  menyerap  aspirasi  masyarakat  dalam pembangunan  yang  kemudian  hasilnya  akan dibawa  ke  Musrenbang  tingkat  kecamatan  dan selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten/kota.  Sejauh  mana  urgensi  dan kemampuan  pemerintah  berkaitan  dengan berbagai  usulan  yang  masuk  akan  menentukan pelaksanaan  program  dan  proyek  nantinya. Apabila  suatu  usulan  dianggap  sangat  urgen tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah  di  tingkat  bawah  maka  akan diusulkan  untuk  dibawa  ke  Musrenbang  di atasnya, yaitu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota,  provinsi  dan  nasional.  Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan  perencanaan  pembangunan  daerah menurut  PP  No.  8  Tahun  2008  adalah  bahwa perencanaan pembangunan daerah yaitu :
1. Merupakan  satu  kesatuan  dalam  sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Dilakukan  pemerintah  daerah  bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan  peran  dan  kewenangan  masing- masing
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta
4. Dilaksanakan  berdasarkan  kondisi  dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai  dinamika  perkembangan  daerah  dan nasional.
3. Mewujudkan Hukum
Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis  Rapulung Ke Depan 1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunanperencanaan pembangunan  daerah  dilakukan  melalui beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui  oleh para  perencana.  Secara  garis  besar, tahapan pernyusunan perencanaan pembangunan  daerah  menurut  PP  No.  8 Tahun 2008, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
1. Penyusunan Rancangan Awal Pada  proses  penyusunan  rancangan awal  rencana  pembangunan  dilakukan oleh  Bappeda.Rancangan  awal  RPJP Daerah  memuat  visi,  misi  dan  arah pembangunan  daerah  dan  mengacu pada RPJP provinsi (untuk
kabupaten/kota)  serta  RPJP  Nasional.
Selain  itu  dalam  penyusunan  RPJP
Daerah  yang  dilakukanoleh  Bappeda meminta  masukan  dari  SKPD  dan pemangku kepentingan.Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan untuk  RPJM  Daerah  yang  dilakukan oleh  Bappeda  memuat  visi,  misi  dan program kepala daerah terpilih dengan tetap  berpedoman  pada  RPJP  Daerah danmemperhatikan  RPJM  Nasional, kondisi  lingkungan  strategis,  serta hasil  evaluasi  terhadap  pelaksanaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
RPJM Daerah sebelumnya. Pola seperti  ini  diharapkan  bisa  dijalin kesinambungan antara program
pembangunan  yang telah dilaksanakan oleh  kepala  daerah  sebelumnya.Untuk penyusunan  RPKD  maka  rancangan awal disusun dengan cara menjabarkan dari RPJM Daerah dengan mengkoordinasikannya dengan rancangan  Rencana  Kerja  SKPD. Rancangan awal RKPD memuat rancangan  kerangka  ekonomi  daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya  serta  perkiraan  maju dengan  mempertimbangkan  kerangka pendanaan  dan  pagu  indikatif.  Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia  untuk  penyusunan  program dan  kegiatan  tahunan.  Rancangan tersebut  nantinya  akan  menjadi  bahan dalam  menyelenggarakan  Musrenbang RKPD.
2. Musrenbang
Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan  media  partisipasi  publik yang  digunakan  untuk  menjaring  dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.  Kegiatan  Musrenbang diawali  dari  tingkat  bawah  yaitu desa/kelurahan.  Berbagai  usulan  yang muncul  pada  Musrenbang  tersebut disusunskala prioritas berdasarkan urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatanyang bisa dijalankan  oleh  desa/kelurahan  secara mandiri akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Sedangkan usulan kegiatan  yang  tidak  bisa  dilakukan oleh  desa/kelurahan  maka  dibawa  ke
Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang kecamatan dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang
desa/kelurahan  selesai.  Musrenbang kecamatan dilakukan untuk
mengkoordinasikan  rencana  kegiatan desa/kelurahan  dalam  lingkup  wilayah kecamatan  yang  bersangkutan  dan dalam forum tersebut dilakukan pemilahan terhadap usulan-usulan program/kegiatan  yang  tidak  bisa dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Setelah melalui Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan musyawarah  Forum  SKPD.  Forum  ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi dalam rangka mensinkronkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan hasilMusrenbang kecamatan.  Hasil-hasil  musyawarah dalam  Forum  SKPD  tersebut  akan dibawa  ke  dalam  Forum  Musrenbang kabupaten/kota  dimana  Musrenbang ini  dilaksanakan  untuk  keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana  Pembangunan  Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dalam proses penyusunan  rencana  pembangunan daerah  untuk  skala  kabupaten/kota yang akan menghasilkan RKPD kabupaten/kota  hanya  dilaksanakan hingga pada Musrenbang Kabupaten/kota.  Untuk  penyusunan rencanapembangunan  provinsi  maka akan  dilanjutkan  dengan  Musrenbang provinsi.
3. Perumusan Rancangan Akhir Setelah proses pelaksanaan Musrenbang  kabupaten/kota  selesai maka akan dilanjutkan dengan perumusan  rancangan  akhir  yang dilakukan  oleh  Bappeda  berdasarkan hasil  Musrenbang  RKPD.  Rancangan akhir RKPD tersebut dilengkapi dengan  pendanaan  yang  menunjukkan prakiraan maju.
4. Penetapan Rencana Penetapan  rencana  merupakan  proses akhir  dalam  penyusunan  rencana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pembangunan.  RKPD  kabupaten/kota merupakan rencana pembangunan dalam skala kabupaten/kota yangmemiliki  jangka  waktu  tahunan, menurut PP No.8 Tahun 2008 pasal 23 ayat  (1),  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota  tersebut  kemudian disampaikan  kepada  Gubernur  dengan tembusan  kepada  Menteri  Dalam
Negeri.  RKPD  yang  telah  ditetapkan tersebut nantinya dipergunakan sebagai  dasar  dalam  penyusunan Rancangan APBD.Rancangan pembangunan daerah memiliki standart sistematika yang telah ditetapkan  menurut  PP  No.  8  Tahun 2008. Sistematika untuk RPJM Daerah paling sedikit mencakup:
a) Pendahuluan
b) Gambaran umum kondisi daerah
c) Gambaran  pengelolaan  keuangan daerah serta kerangka pendanaan
d) Analisis isu-isu strategis
e) Visi, misi, tujuan dan sasaranf.Strategi dan arah kebijakang. Kebijakan umum dan program pembangunan daerahh.Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaani.Penetapan indikator kinerja daerahj.Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaanSedangkan sistematika untuk RKPD paling sedikit mencakup:
a. Pendahuluan
b. Evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu
c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e. Rencana  program  dan  kegiatan prioritas daerah
2. Efektivitas  Penyusunan  Perencanaan
Pembangunan Daerah Untuk menilai sejauh mana efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan  daerah  haruslah  dilakukan setelah rencana yang telah dibuat tersebut diimplementasikan.  Yaitu  seberapa  besar tujuan,  sasaran  dan  target  pembangunan yang  telah  ditentukan  bisa  dicapai. Namun  sebelum  sampai  kepada  penilain terhadap  hasil  implementasi  rencana pembangunan,  efektivitas  bisa  dilakukan terhadap  bagaimana  proses  penyusunan rencana pembangunan tersebut dilakukan.
Yaitu bagaimana perencanaan
pembangunan dilakukan, dengan
melibatkan  siapa  saja  serta  sudahkah proses  yang  ditempuh  sesuai  dengan aturan yang ada.Bottom UpTop DownTop DownDilaksanakan SKPD
Musrenbang  RKPD  Final  Rancangan RKPD
Dari  praktek  penyusunan  rencana pembangunan  yang  telah  dilakukan  oleh beberapa  daerah  secara  umum  memiliki kesamaan  proses  yang  ditempuh.  Yaitu dengan  melakukan  Musrenbang  dari tingkat bawah di desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, forumSKPD dan Musrenbang Kabupaten. Penerapan Musrenbang  merupakan  langkah  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  proses penyusunan rencana pembangunan. Selain mekanisme bottomuptersebut, penyusunan  rencana  pembangunan  juga dilakukan  oleh  masing-masing  SKPD dengan  mengacu  pada  visi  daerah  dan RPJM Daerah.
Kombinasi  beberapa  pendekatan dilakukan  untuk  menghasilkan  sebuah rencana pembangunan yang komprehensif dengan  melibatkan  para  stakeholder. Namun  pelibatan  masyarakat  seringkali masih dianggap sebagai formalitas pelaksanaan  Musrenbang,  dan  belum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tentu usulan yang masuk dalam Musrenbang  bisa  diwujudkan.  Berbagai forum masyarakat yang mengkonsolidasikan diri dan dimaksudkan sebagai alternatif
penampung  aspirasi  masyarakat  di  luar kegiatan  Musrenbang  telah  marak  akhir- akhir  ini.  Seperti  “musrenbang”  dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan oleh forum  semacam  ini  adalah  menyalurkan aspirasi  masyarakat  untuk  mencari  solusi terhadap persoalan yang dihadapi berkaitan  dengan  program  pembangunan dan  pelayanan  publik  di  tingkat  lokal. Forum-forum  ini  biasanya  merupakan aliansi  dari  berbagai  organisasi  non pemerintah.  Selain  itu,  di  tingkat  bawah yaitu  dalam  lingkup  RT  sendiri  juga memiliki  forum  Kumpul  Warga  atau dengan  istilah  lain  yang  dilakukan  pada waktu menjelang Musrenbang
Desa/Kelurahan, dimana forum ini dimaksudkan  sebagai  wadah  penyerapan aspirasi masyarakat yang akan dibawa ke forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
Inisiatif  ini  merupakan  di  luar ketentuan  kegiatan  resmi  Musrenbang, karena  dalam  Musrenbang  tidak  pernah diatur  mengenai  forum  di  tingkat  RT sebagai salah satu forum dalam rangkaian Musrenbang.  Keberadaan  forum  yang digerakkan oleh organisasi non pemerintah  maupun  warga  di  tingkat  RT mencerminkan bahwa penjaringan aspirasi  yang  selama  ini  dilakukan melalui  mekanisme  Musrenbang  masih kurang  optimal  sehingga  harus  didukung dengan forum-forum seperti itu.Di
beberapa  daerah  keluhan  masyarakat yang  mengikuti  kegiatan  Musrenbang muncul karena minimnya usulan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah  daerah.  Satu  permasalahan klasik  yang  sering  muncul  dan  dijadikan argumen  adalah  kurangnya  dana  atau anggaran  pemerintah  yang  digunakan
untuk implementasi rencana
pembangunan yang telah disusun. Sehingga  perlu  dilakukan  prioritasi  sejak dari  Musrenbang  di  tingkat  bawah. Tereduksinya  usulan  masyarakat  dalam Musrenbang tingkat lanjutan di Kabupaten mencerminkan bahwa prioritasi yang diusung dari bawah masih belum menjadi prioritas di tingkat daerah. Pengaruh  kepentingan  yang  terjadi  di tingkat  daerah  dimana  ada  usulan  yang tiba-tiba masuk dalam rencana pembangunan  daerah  tanpa  melalui mekanisme resmi penyusunan perencanaan pembangunan dan menggeser usulan-usulan dari masyarakat yang telah dimusyawarhkan dalam Musrenbang mencerminkan
bahwaketerlibatan masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas dalam rangka memenuhi legalitas pelaksanaan Musrenbang. Sedangkan dilihat dari sisi peraturan  perundangan  daerah  yang digunakan  sebagai  landasan  hukum penyusunan rencana pembangunan daerah, ternyata dari tujuh daerah sampel hanya  Kabupaten  Kotabaru  dan  Sanggau yang  telah  memiliki  Perda  tentang  tata cara penyusunan perencanaan
pembangunan  daerah  sesuai  amanat  UU No.  25  Tahun  2004.  Berbeda  dengan ketentuan UU, Kabupaten Berau menuangkan  tata  cara  tersebut  dalam bentuk  Perbup  No.  3  Tahun  2008,  bukan dituangkan dalam bentuk Perda.
Kabupaten  lain  bahkan  belum  memiliki Perda tersebut. Tetapi walaupun demikian ternyata  semua  daerah  setiap  tahun  telah mengeluarkan RKPD tanpa Perda sebagai pedoman  penyusunan.  Sebagai  landasan hukum langsung menggunakan UU dalam konsiderannya,  padahal  UU  tersebut hanya  mengatur  secara  umum  tanpa merinci  secara  detail  mengenai  tata  cara penyusunan rencana pembangunan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Melihat  dari  aspek  proses  penyusunan perencanaan  dan  partisipasi  masyarakat maka  semua  daerah  memiliki  kondisi yang  hampir  sama.  Tetapi  dilihat  dari aspek  hukum  yaitu  kepemilikan  aturan hukum  daerah  yang  mendasarinya  maka sebagian  besar  daerah  masih  belum efektif dalam penyusunan rencana pembangunan  daerahnya,  kecuali  daerah yang  telah  memiliki  Perda  tentang  tata cara penyusunan perencanaan pembangunan  daerah  yaitu  Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Sanggau. Musrenbang kabupaten merupakan puncak dari proses perencanaan pembangunan daerah di kabupaten sehingga  harus  dimanfaatkan  secara optimal  untuk  menghasilkan  rencana pembangunan  yang  komprehensif  dan bukan sekedar kegiatan formalitas.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang  formalitas  ini  di  satu  sisi  memiliki keuntungan,  yaitu waktu  yang diperlukan untuk  Musrenbang  lebih  cepat  karena tidak  ada  perdebatan  dan  pembahasan secara  detail  karena  semua  telah  dibahas dalam  forum  SKPD  sebelumnya.  Tetapi di  sisi  lain  peran  peserta  Musrenbang menjadi tidak menonjol dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut sehingga  kontrol  dari  masyarakat  juga minim. Disamping itu, salah satu indikator masih rendahnya tingkat pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan  prencanaan  pembangunan daerah, dapat dilihat dengan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat  khususnya  mereka  yang terlibat  dalam  proses  Musrenbang  untuk melakukan  kontrol  terhadap  hasil  final dari  RPJMD  dan  RKPD,  apakah  telah mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat  yang  dijaring  melalui  forum Musrenbang. Sehingga masuknya
program-program baru  yang tidak pernah dibahas  di  forum  Musrenbang  dalam
dokumen  perencanaan  sangat  rentan terjadi.
Kondisi  ini  diperparah  lagi  dengan tidak adanya keharusan melibatkan Legislatif  (DPRD)  yang  memiliki  fungsi kontrol  dalam  pelaksanaan  Musrenbang. Dimana  pelibatan  DPRD  dibeberapa daerah,  lebih  karena  inisiatif  dari  daerah tersebut.Keterlibatan
DPRD dalam Musrenbang sebenarnya
sangat pentingartinya,  disamping  sebagai  tokoh dan  representasi  masyarakat,  kehadiran mereka  juga  bisa  mewarnai  dinamika pelaksanaan  Musrenbang.  Seperti  yang terjadi  di  Kabupaten  Sanggau  dan Bengkayang, legislatif ikut terlibat dalam Musrenbang sehingga mencerminkan representasi  masyarakat.  Di  Kabupaten Barito Timur keterlibatan DPRD dalam Musrenbang  terjadi  pada  tingkat kecamatan  dan  kabupaten.  Namun  untuk musrenbang  tingkat  kecamatan  tidak semua  anggota  Dewan  bisa  hadir  di semua  kecamatan.  Ada  beberapa  daerah yang  memang  tidak  melibatkan  DPRD karena  dikhawatirkan  suara  anggota dewan  tersebut  akan  dianggap  sebagai janji-janji,  hal  tersebut  ditemui  di Kabupaten  Kotabaru  dimana  legislatif tidak  diikutkan  dalam  Musrenbang. Selain  itu  karena  adanya  pertimbangan bahwa dokumen rancangan RKPD tersebut  nantinya  juga  akan  dibahas  di legislatif.  Keterlibatan  legislatif  dalam proses  Musrenbang  sebenarnya  bisa menjadi  penyeimbang  dalam  proses penyusunan rencana pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar  kehadiran  anggota  legislatif sebagai undangan seremonial pengesahan RKPD, tetapi keterlibatan legislatif seharusnya  juga  ikut  dalam  proses pembahasan  isi/substansi  draft  rencana pembangunan yang akan disahkan. Dengan demikian ada interaksi yang aktif antara legislatif, masyarakat dan eksekutif
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dalam  proses  perencanaan  pembangunan daerah. Adanya kekhawatiran akan munculnya  keinginan  atau  program- program  politis  dari  anggota  Legislatif jika  dilibatkan  dalam  forum  Musrenbang sebenarnya tidak beralasan. Karena kekhawatiran serupa juga bisa
dialamatkan  kepada  jajarang  eksekutif (Pimpinan  daerah  dan  juga  pimpinan SKPD).  Justru,  fungsi  kontrol  terhadap munculnya  program-program  politis  dan kepentingan  pihal-pihak  tertentu  akan bisa  diminimalisir  dengan  melibatkan semua jajaran pemerintahan dalam hal ini legislatif.  Di  samping  itu,  keberadaan aturan  di  tingkat  daerah  yang  mengatur tentang  tatacara  penyusunan  perencanaan pembanguan  di  daerah  (sebagian  besar belum  dimiliki  oleh  daerah)  dan  kualitas dan kapasitas tenaga fasilitator di masing- masing tingkat Musrenbang juga menjadi instrumen yang bisa menjaga kualitas dari produk  perencanaan  pembangunan  di daerah.  Dan  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  adanya  komitmen  dari  semua jajaran  untuk  menjadikan  dokumen- dokumen  perencanaan  (RPJMD,  Renstra dan Renja SKPD, dan hasil-hasil Musrenbang)  yang  telah  dihasilkan  pada tahapan-tahapan sebelumnya menjadi kunci utama Keterlibatan legistaltif dalam forum Musrenbang tersebut akan memberikan  beberapa  implikasi  positif yaitu antara lain; pertamabahwa keterlibatan legislatif dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah akan  mengikat  legislatif  untuk  ikut  serta mengawal dan menyukseskan implemenatsi rencana pembangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral  karena  mereka  ikut  terlibat  dalam penyusunannya. Keduadengan
kewenangan  yang  dimiliknya  khususnya dalam  hal  penganggaran  (budgeting) keterlibatan  legistlatif  menjadi  penting dalam pengalokasian atau relokasi
anggaran  untuk  program-program  yang memang sangat diperlukan dan diusulkan oleh masyarakat dalam forum Musrenbang,  karena  sebagian  besar program usulan masyarakat di Musrenbang  tidak  dapat  diakomodir  oleh SKPD karena alasan terbatasnya anggaran.  Ketiga  adalah  meningkatkan peran legislatif sebagai bentuk representasi masyarakat yang
diwakilinya,  sehingga  bisa  mengurangi kekecewaan  masyarakat  yang  tidak  ikut terlibat  dalam  proses  tersebut  dan aspirasinya  tidak  terakomodir  dalam rencana pembangunan.

## KESIMPULAN
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  dan  mengungkap  relasi  kekuasaan dan  pengetahuan  yang  berada  dibalik  wacana perencanaan  partisipatif  melalui  pelaksanaan Musrenbang  (Musrenbang)  pada  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa.  Oleh  karenanya,  hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dan pengetahuan yang terjadi dalam pelaksanaan  Musrenbang  ditunjukkan  dengan: Pertama, Musrenbang (Musrenbang) dilaksanakan  sesuai  dengan  amanah  regulasi. Masyarakat  mendapat  informasi  pelaksanaan Musrenbang  dan  menyampaikan  usulan-usulan pembangunan  yang  dibutuhkan  oleh  mereka. Namun, masyarakat tidak memperoleh informasi  yang  memadai  tentang  program  dan kegiatan  prioritas,  jumlah  anggaran,  serta perencanaan  tata  ruang  sehingga  kekuasaan tetap  berada  ditangan  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa  dalam  mengambil  keputusan  atas rencana  kerja  pembangunan  daerah  yang dihasilkan.  Kedua,  Partisipasi  masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa dinilai  masih  rendah  karena  adanya  kontestasi kepentingan yang terkandung dalam mekanisme perwakilan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## SARAN
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penelitian ini,  sebagai  suatu  rekomendasi  terhadap pemerintah  daerah  lainnya  atas  kondisi  yang harus disiapkan untuk keberhasilan pelaksanaan Musrenbang  (Musrenbang)    adalah  pertama, menempatkan masyarakat secara sejajar sebagai stakeholder yang  penting  dan  mendelegasikan kekuasaan kepada masyarakat. Kedua, melakukan  sosialisasi  secara  luas  terkait pelaksanaan.  Ketiga,  pengembangan  konsep pemberdayaan.  Keempat,  menetapkan  suatu aturan terkait pelaksanaan Musrenbang (Musrenbang)  secara  komprehensif  sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir seluruhnya.

## DAFTARPUSTAKA
Anthony,  W.  P..  Partisipatif  Management. Menlo  Park,  Calif:    addison-wesley Publishing Company. 1984 aptomo,    Ade, Hukum  dan  Kearifan  Lokal, Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010.
Maya Rostanti, Nandang Suherman dkk., 2008,
Mewujudkan  Anggaran  Pro  Rakyat Miskin:  Manual  Advokasi  Masyarakat Sipil  Dalam  Siklus  Anggaran  Daerah. Jakarta: yayasan Obor,Ed.
Nurjaya,  I  Nyoman, Pluralisme  Hukum,
Mengapa Perlu ?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan  Hukum  di  Indonesia, HuMa, 2007.
Rahardjo,  Satjitpto, Hukum dan Prilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik , Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
Setyanto, Widya P., 2008, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Bandung: FPPM Siagian, Sondang P. “Administrasi Pembangunan, Gunung Agung,
Cetakan 10, Jakarta. 1983
Soekanto,  ,  Soerjon Hukum  Adat  di  Indonesia, Cetakan  II,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, Solihin, Dadang , 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses, diunduh dari
http://www.slideshare.net/DadangSoli hin/perencanaan-pembangunan- daerah-konsep-strategi-tahapan-dan- proses/tanggal 14 februari 2021. Suherman,Nandang  &  Muluk,  Saeful,2008,
Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, Bandung: FPPM Suherman,Nandang  &  Muluk,  Saeful,2008, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, Bandung: FPPM
Sumarto, Hetifah Sj., 2009,  Inovasi, Partisipasi dan  Good  Governance:  20  Prakarsa Inovatif  dan  Partisipasi  di  Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor, Ed.
Tjokroamidjojo,  Bintoro,  1995,  Pengantar
Administrasi  Pembangunan,  Jakarta: LP3ES, Cet-17 Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993, Politik Pembangunan,  Sebuah  Konsep,  Arah dan Strategi, Yogyakarta: TiaraWacana, Cet-2