Ibn Qudâmah, al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th., Juz XI. Madkur, Muhammad Salam, Peradilan dalam Islam, terjemahan dari al-Qadhâ fi al-Islâm oleh Imran AM, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
Manan,  Abdul,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Sebuah  Kewenangan Baru Peradilan Agama‛ , dalam hhtp//www.badilag.net, 10 Desember 2010. Mâwardî, al-, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Mubarok,  Jaih,  ‚Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia‛,  dalam hhtp//www. badilag.net, diunduh 10 Desember 2010.
Permana,  Arief  R.,  dan  Anton  Purba,  ‚Sekilas  Ulasan  UU  Perbankan  Syariah‛, dalam Buletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan ,  1  Volume  6,
Nomor 2, Agustus 2008.
Putusan  Nomor:  792/Pdt.G/2009/PA.JP  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat diputuskan, Kamis 10 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430.
Sâbiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah , Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th . Zuhaylî, al-, Wahbah, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997,
Juz VIII.

## ASAS INDEMNITAS DAN KAFÂLAH DALAM ASURANSI SYARIAH
Desmadi Saharuddin 
Abstract: The  Principles  of  Indemnity  and Kafâlah in Takâful .  The  main objectives  of  a  person  to  invest  are  to  become  wealthier  and  to  gain tranquility  in  his  life.  It  becomes  absurd  when  the  right  customers  for indemnity (kafâlah) towards  customers  who  received  a  risk  become unguaranteed.  The  customer  is  often  difficult  to  understand  the  terms contained  in  the  insurance  policy  that  written  in  a  very  small  font.  The ambiguities of these terms become significant obstacles in the settlement of claims. Cases of claim are mostly the result of the customer’s difficulty in understanding  these  terms  and  the  lack  of  a  good  explanation  of  the company concerning the content of the policy.
Keywords: indemnity, kafâlah, dhamân , risk, insurance policy
Abstrak: Asas  Indemnitas  dan Kaf ā lah dalam  Asuransi  Syariah. Menda- patkan  kesejahteraan  dan  ketentraman  adalah  tujuan  utama  seseorang berasuransi.  Hal  tersebut  menjadi absurd manakala  hak  nasabah  atas indemnitas  atau  pembayaran  ganti  rugi  setimpal (kafâlah) terhadap nasabah yang mendapat risiko menjadi tidak terjamin. Para nasabah sering kesulitan memahami istilah-istilah terdapat dalam polis asuransi (wording policy ) karena ditulis dengan huruf yang sangat kecil. Ketidakjelasan istilah- istilah  tersebut  menjadi  kendala  yang  sangat  berarti  dalam  penyelesaian klaim (claim  settlement) .  Kasus-kasus  penolakan  klaim  oleh  perusahaan asuransi atau operator asuransi tidak jarang dilatarbelakangi kesulitan nasa- bah dalam memahami istilah-istilah tersebut dan tidak adanya penje-lasan yang baik dari pihak perusahaan (agen) tentang isi polis.
Kata Kunci: indemnitas, kafâlah, dhamân, risiko, polis asuransi
Naskah diterima: 18 Februari 2012, direvisi: 5 Oktober 2012, disetujui: 18 Oktober 2012.
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: purilarasdua@gmail.com
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 140

## Pendahuluan
Dalam  transaksi  keuangan  modern  terdapat  upaya-upaya  pengamanan yang  dilakukan  oleh  pelbagai  pihak  untuk  mengatasi  kemungkinan  menderita kerugian, baik dengan cara mengalihkan risiko atau membaginya kepada pihak- pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu. Risk transfer dan risk sha- ring dapat dilakukan melalui sebuah perjanjian yang  disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.
Mengatasi  risiko  melalui  perjanjian  pertanggungan  memberikan  harapan akan ketentraman dari ancaman risiko yang tidak terduga, baik kepada masya- rakat ataupun kepada pelaku bisnis yang mendambakan suatu kepastian. Akan tetapi  apabila  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  ini  tidak  sadar akan eksistensi mereka dan tidak berpegang dengan prinsip kejujuran terhadap usaha  yang  dijalankan,  maka  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  mereka menjadi bagian dari risiko itu sendiri. Seperti tidak memberikan pelayanan yang baik  kepada  tertanggung  dan  tidak  melakukan  proses  klaim  dengan  baik  dan jujur,  atau  sengaja  mencari-cari  kelemahan  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan serta menghindari tanggung jawab.
Perusahaan  asuransi  adalah  pihak  pertama  yang  bertindak  sebagai  pe- nanggung, di mana perusahaan dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan  mengambil  alih  risiko  pihak  tertanggung.  Kesanggupan  dan  janji-janji pertanggungan  yang  diberikan  oleh  penanggung  kepada  tertanggung  membe- rikan arti yang amat besar bagi para nasabah. Mereka mempunyai harapan akan kepastian dan stabilitas ekonomi jika pada suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak  diharapkan.  Pihak  kedua  disebut  dengan  tertanggung,  sifatnya  boleh  jadi perorangan,  kelompok,  lembaga,  badan  hukum,  perusahaan  atau  siapapun mempunyai peluang dalam hal ini, di mana mereka  mempunyai kekhawatiran akan  menderita  kerugian.  Peralihan  risiko  dari  pihak  kedua  kepada  pihak pertama hanya bisa terjadi dengan sebab adanya perjanjian pertanggungan.
Pada  dasarnya,  hakikat  dari  sebuah  pertanggungan  adalah  janji  per- lindungan  yang  diberikan  kepada  para  tertanggung  atau  masyarakat  luas.  Kon- kretnya, tujuan utama dari jaminan pertanggungan adalah pembayaran ganti rugi dengan  metode  indemnitas  yang  disusun  dalam  dokumen  atau  polis  asuransi (insurance  policy) antara  tertanggung (insured) dengan  pihak  penanggung (insurer). Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  246  Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang  (KUHD)  bahwa  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  di  mana penanggung  berjanji  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  tertanggung  yang menderita  kerugian  karena  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yakni:  kehilangan,
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Pendahuluan
Dalam  transaksi  keuangan  modern  terdapat  upaya-upaya  pengamanan yang  dilakukan  oleh  pelbagai  pihak  untuk  mengatasi  kemungkinan  menderita kerugian, baik dengan cara mengalihkan risiko atau membaginya kepada pihak- pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu. Risk transfer dan risk sha- ring dapat dilakukan melalui sebuah perjanjian yang  disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.
Mengatasi  risiko  melalui  perjanjian  pertanggungan  memberikan  harapan akan ketentraman dari ancaman risiko yang tidak terduga, baik kepada masya- rakat ataupun kepada pelaku bisnis yang mendambakan suatu kepastian. Akan tetapi  apabila  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  ini  tidak  sadar akan eksistensi mereka dan tidak berpegang dengan prinsip kejujuran terhadap usaha  yang  dijalankan,  maka  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  mereka menjadi bagian dari risiko itu sendiri. Seperti tidak memberikan pelayanan yang baik  kepada  tertanggung  dan  tidak  melakukan  proses  klaim  dengan  baik  dan jujur,  atau  sengaja  mencari-cari  kelemahan  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan serta menghindari tanggung jawab.
Perusahaan  asuransi  adalah  pihak  pertama  yang  bertindak  sebagai  pe- nanggung, di mana perusahaan dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan  mengambil  alih  risiko  pihak  tertanggung.  Kesanggupan  dan  janji-janji pertanggungan  yang  diberikan  oleh  penanggung  kepada  tertanggung  membe- rikan arti yang amat besar bagi para nasabah. Mereka mempunyai harapan akan kepastian dan stabilitas ekonomi jika pada suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak  diharapkan.  Pihak  kedua  disebut  dengan  tertanggung,  sifatnya  boleh  jadi perorangan,  kelompok,  lembaga,  badan  hukum,  perusahaan  atau  siapapun mempunyai peluang dalam hal ini, di mana mereka  mempunyai kekhawatiran akan  menderita  kerugian.  Peralihan  risiko  dari  pihak  kedua  kepada  pihak pertama hanya bisa terjadi dengan sebab adanya perjanjian pertanggungan.
Pada  dasarnya,  hakikat  dari  sebuah  pertanggungan  adalah  janji  per- lindungan  yang  diberikan  kepada  para  tertanggung  atau  masyarakat  luas.  Kon- kretnya, tujuan utama dari jaminan pertanggungan adalah pembayaran ganti rugi dengan  metode  indemnitas  yang  disusun  dalam  dokumen  atau  polis  asuransi (insurance  policy) antara  tertanggung (insured) dengan  pihak  penanggung (insurer). Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  246  Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang  (KUHD)  bahwa  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  di  mana penanggung  berjanji  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  tertanggung  yang menderita  kerugian  karena  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yakni:  kehilangan,
kerugian,  atau  ketiadaan  keuntungan  yang  diharapkan  akibat  suatu  peristiwa/- musibah,  dengan  imbalan  premi  yang  wajib  dibayar  oleh  tertanggung  kepada penanggung. 1

## Pertanggungan Ganti Rugi (Indemitas)
Pada dasarnya siapapun yang memiliki harta benda dalam bentuk apa saja tidak terlindungi dari pelbagai musibah atau kerugian yang mungkin terjadi dise- babkan  oleh  risiko  yang  tidak  pasti.  Bermacam-macam  usaha  dilakukan  demi mengatasi  pelbagai  risiko  yang  tidak  diharapkan  mungkin  terjadi,  baik  dalam lingkungan  bisnis,  pekerjaan,  atau  terhadap  harta  kekayaan,  salah  satu  upaya tersebut adalah melalui pertanggungan. 2 Pertanggungan atau jaminan ganti rugi merupakan suatu bentuk proteksi risiko dari kerugian ekonomis yang diemban oleh perusahaan pertanggungan/asuransi. 3 Dalam pengertian hukum, perjanjian pertanggungan mempunyai tujuan yang pasti dan spesifik tertuju pada manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. 4
Sungguh demikian, perjanjian pertanggungan yang diadakan oleh peru- sahaan asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang tidak pasti.  Pertanggungan  baru  akan  dirasakan  manfaatnya  apabila  peristiwa  itu
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 246. Pada Pasal 257 dan 258 KUHD, masih ada lagi tambahan dari  sifat-sifat perjanjian asuransi atau pertanggungan tersebut.  P.L. Wery: Hoofzaken  van  het  Verzekeringsrecht (Deveter:  Kluwer  B.V.  1984),  h.  8.  Beberapa  hal  berkaitan tentang pertanggunan: (1) Pertanggungan merupakan perjanjian yang berdasarkan pada konsensus, dapat  terjadi  setelah  ada  kata  sepakat  ‚perjanjian  tanpa  bentuk‛.  (2)  Pertanggungan  berdasarkan pada kepercayaan yang istimewa antara penanggung dan tertanggung. Pertanggungan sebagai per- janjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) Pertanggungan pada dasarnya adalah sua- tu perjanjian penggantian kerugian ( shcadaverzekering atau indemnitas contract) . (2) Pertanggungan adalah  perjanjian  bersyarat;  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  dari  penang-gung  hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu terhadap sesuatu yang dipertanggungkan itu terjadi. (3) Pertanggungan adalah perjanjian timbal  balik, di mana tertanggung berkewajiban untuk mem- bayar  premi  kepada  penanggung.  (4)  Kerugian  yang  terjadi  disebabkan  oleh  peristiwa  yang  tidak tertentu  terhadap  sesuatu  yang  dipertanggungkan.  Lihat,  Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983), h. 22. 2 Pertanggungan (perjanjian pertanggungan) dalam arti yang sesungguhnya harus mengarah pada  suatu  tujuan  yaitu  di  mana  kerugian  yang  sungguh-sungguh  diderita  oleh  pihak  tertanggung akan  diganti  oleh  pihak  penanggung.  Oleh  karena  itu,  di  dalamnya  terdapat  suatu  penggantian kerugian,  maka  pertanggungan  ini  disebut  juga  dengan  pertanggungan  kerugian.  Lihat,  Emmy Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum  Pertanggungan, (Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Dagang  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), h. 8.
3 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, h. 8.
4 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 80.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 142
benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat  kepada  tertanggung  dalam  bentuk  pemberian  ganti  rugi  terhadap kepentingan yang telah diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/ musibah,  maka  perusahaan  akan  memperoleh  keuntungan  yang  berasal  dari pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa  perjanjian  asuransi  adalah  suatu  persetujuan  di  mana  masing-masing pihak  berjanji  untuk  membayarkan  sejumlah  uang  atau  sesuatu  yang  sama nilainya kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti. Ini bisa  kita  lihat  dalam  pasal  246  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) bahwa pertanggungan itu adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati  suatu  premi  mengikat  dirinya  terhadap  tertanggung  untuk  membe- baskannya  dari  kerugian  karena  kehilangan,  kerugian  atau  ketiadaan  keun- tungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti. 5
Jaminan  pertanggungan  yang  diadakan  oleh  perusahaan  asuransi  dalam menjalankan  misinya  sebagai  penjamin,  mempunyai  sifat-sifat  sebagai  berikut: Pertama,  pertanggungan  itu  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  penggantian  keru- gian, dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti  rugi  kepada  pihak  tertanggung  yang  menderita  kerugian  sebatas  pada jumlah kerugian yang timbul.
Kedua,  pertanggungan  merupakan  suatu  perjanjian  bersyarat,  di  mana kewajiban  memberikan  ganti  rugi  oleh  penanggung  hanya  dilaksanakan  kalau peristiwa  yang  tidak  tertentu  itu  terjadi.  Dalam  hal  ini  kewajiban  pelaksanaan pemberian  ganti  rugi  digantungkan  pada  satu  syarat,  yaitu  peristiwa  yang  tidak pasti. Ketiga, pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, di mana kewajiban penanggung  memberikan  ganti  rugi  dihadapkan  pada  kewajiban  tertanggung membayar  premi.  Keempat,  pertanggungan  akan  memberikan  ganti  kerugian atas  objek  kepentingan  yang  dipertanggungkan  yang  mempunyai  hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian. 6
Kontrak  perjanjian  pertanggungan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  per- usahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari  objek  yang  dipertanggungkan.  Perubahan  ini  dapat  disebabkan  oleh pelbagai faktor, seperti: kenaikan nilai pertanggungan karena adanya tambahan
5 Perusahaan asuransi akan memenuhi janjinya sebagai penanggung kerugian apabila semua prestasi  telah  dipenuhi  oleh  pihak  tertanggung.  Artinya,  kewajiban  penanggung  adalah  kewajiban bersyarat atas terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan kerugian itu terjadi. Walaupun  tertanggung  telah  memenuhi  semua  prestasinya,  kewajiban  penanggung  masih  tetap menggantung. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, h. 109.
6 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, h. 24.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat  kepada  tertanggung  dalam  bentuk  pemberian  ganti  rugi  terhadap kepentingan yang telah diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/ musibah,  maka  perusahaan  akan  memperoleh  keuntungan  yang  berasal  dari pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa  perjanjian  asuransi  adalah  suatu  persetujuan  di  mana  masing-masing pihak  berjanji  untuk  membayarkan  sejumlah  uang  atau  sesuatu  yang  sama nilainya kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti. Ini bisa  kita  lihat  dalam  pasal  246  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) bahwa pertanggungan itu adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati  suatu  premi  mengikat  dirinya  terhadap  tertanggung  untuk  membe- baskannya  dari  kerugian  karena  kehilangan,  kerugian  atau  ketiadaan  keun- tungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti. 5 Jaminan  pertanggungan  yang  diadakan  oleh  perusahaan  asuransi  dalam menjalankan  misinya  sebagai  penjamin,  mempunyai  sifat-sifat  sebagai  berikut:
Pertama,  pertanggungan  itu  pada  dasarnya  suatu  perjanjian  penggantian  keru- gian, dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti  rugi  kepada  pihak  tertanggung  yang  menderita  kerugian  sebatas  pada jumlah kerugian yang timbul.
Kedua,  pertanggungan  merupakan  suatu  perjanjian  bersyarat,  di  mana kewajiban  memberikan  ganti  rugi  oleh  penanggung  hanya  dilaksanakan  kalau peristiwa  yang  tidak  tertentu  itu  terjadi.  Dalam  hal  ini  kewajiban  pelaksanaan pemberian  ganti  rugi  digantungkan  pada  satu  syarat,  yaitu  peristiwa  yang  tidak pasti. Ketiga, pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, di mana kewajiban penanggung  memberikan  ganti  rugi  dihadapkan  pada  kewajiban  tertanggung membayar  premi.  Keempat,  pertanggungan  akan  memberikan  ganti  kerugian atas  objek  kepentingan  yang  dipertanggungkan  yang  mempunyai  hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian. 6
Kontrak  perjanjian  pertanggungan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  per- usahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari  objek  yang  dipertanggungkan.  Perubahan  ini  dapat  disebabkan  oleh pelbagai faktor, seperti: kenaikan nilai pertanggungan karena adanya tambahan
5 Perusahaan asuransi akan memenuhi janjinya sebagai penanggung kerugian apabila semua prestasi  telah  dipenuhi  oleh  pihak  tertanggung.  Artinya,  kewajiban  penanggung  adalah  kewajiban bersyarat atas terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan kerugian itu terjadi.
Walaupun  tertanggung  telah  memenuhi  semua  prestasinya,  kewajiban  penanggung  masih  tetap menggantung. Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, h. 109. 6 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, h. 24.
investasi,  perubahan  kegunaan  objek  yang  dipertanggungkan,  atau  karena perubahan-perubahan  lain.  Setiap  kali  terjadi  perubahan  harus  dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada  kontrak  tersebut.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  polis  disebut dengan endorsment yang  selalu  dicatat  dan  dilekatkan  pada  polis  utama asuransi,  dan  berfungsi  sebagai  rujukan  informasi  yang  paling  mutakhir  dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim. 7
Oleh  karena  itu,  apabila  perusahaan  pertanggungan  benar-benar  menja- lankan fungsinya sebagai penjamin atas risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan banyak manfaat kepada tertanggung, karena ia telah memberikan perlindungan, rasa terjamin atau ketentraman dalam menjalankan usaha.  Hal  ini  akan  dirasakan  oleh  tertanggung  pada  saat  mereka  menerima penggantian  kerugian,  terlebih  lagi  jika  dalam  jumlah  yang  besar.  Penggantian kerugian  dalam  jumlah  yang  besar  berdasarkan  peraturan  seharusnya  dibayar sekaligus  pada  saat  kerugian  itu  timbul,  sedangkan  preminya  dapat  dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan tertanggung. 8
Perusahaan  pertanggungan  dalam  melaksanakan  proteksi  atau  jaminan ganti  rugi  berlandaskan  kepada  beberapa  asas  yang  dijadikan  sebagai  patokan dalam memenuhi janji-janjinya. Asas-asas itu antara lain adalah indemnitas (in- demnity), kepentingan  yang  dapat  diasuransikan (insurable  interest), kejujuran yang  sempurna (utmost  goodfaith), dan  penyebab  terjadi  risiko (proximate cause). Asas-asas  ini  sangat  dominan  dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi, bentuk-bentuk  pemberian  ganti  rugi,  dan  kelayakan  pemberian  ganti  rugi  ter- hadap tertanggung yang menderita kerugian.

## Asas Indemnitas (Indemnity)
Asas  indemnitas 9 merupakan  landasan  utama  dalam  perjanjian  pertang- gungan  yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi kerugian atau asuransi
7 Muhammad Taufik Arifin, Asuransi Kerugian: Study Course, (Jakarta: Universitas Indonusa Esa  Unggul, September, 2007), h. 10.
8 Namun  dalam  praktiknya,  sering  sekali  pembayaran  ganti  rugi  dalam  jumlah  yang  besar tidak  dibayar  sekaligus.  Sebagai  contoh  adalah  pembayaran  klaim  Hotel  JW  Mariot  yang  diangsur dalam beberapa tahap oleh perusahaan asuransi Bintang.
9 Settelement on an indemnity basis means that a deducation is made for wear and tear. The amount  paid  is  that  required  to  replace  the  item  with  an  item  the  same  age  and  in  the  same condition.  Anonymous,  An  Introduction  to  Personal  General  Insurances,  Study  Course  Distance Learning Division .  (Sevenoaks Kent: Print and Collated in Great Britain, 1996), h. 4/4.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 144
umum, 10 serta  asas  yang  mendasari    mekanisme  kerja  dan  menentukan  arah tujuan dari sebuah pertanggungan. Intinya,  dalam sistem konvensional perusa- haan  asuransi  atau  penanggung  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  perjanjian pertanggungan  harus  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  tertanggung  yang menderita kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang timbul. 11 Dalam prinsip indemnitas  pihak  tertanggung  tidak  boleh  mendapatkan  keuntungan  melebihi dari  ganti  kerugian,  artinya  pihak  tertanggung  tidak  mendapatkan  keuntungan apa-apa dari ganti rugi tersebut, kecuali hanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian  yang  menimpanya,  posisi  keuangan  tertanggung  tidak  lebih  baik dibandingkan sebelum terjadinya musibah. 12
Asas  ini  dapat  ditemui  dalam  Pasal  246  KUHD 13 dan  sasaran  yang  ingin dicapai  adalah  menciptakan  suatu  keseimbangan  antara  risiko  yang  dialihkan kepada  penanggung  dengan  kerugian  yang  diderita  oleh  tertanggung.  Jika tertanggung  mengharapkan  lebih  dari  itu,  maka  ia  akan  berhadapan  dengan hukum perdata yang melarang untuk memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak. 14 Satu sisi asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat  dalam  fikih,  sebagaimana  yang  di  ungkapan  oleh  al-Syawkânî  dalam Majallah  al-Ahkâm  al-‘Adliyyah di  mana  tujuan  dari  ganti  kerugian (dhamân  al- mutallafah) adalah  untuk    menutupi  kemaslahatan  atau  kerugian  yang  hilang,
10 Apabila asas ini bukan merupakan asas yang esensial pada pertanggungan kerugian maka dapat  diperkirakan  bahwa  tertanggung  yang  mempunyai  niat  tidak  baik  untuk  mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini akan sengaja mencari celah agar mendapatkan ganti rugi dengan cara sengaja ikut membantu terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut. Terutama apabila perjanjian pertanggungan itu ditutup sebagai jumlah pertanggungan melebihi dari nilai benda sesung- guhnya (Over  Verzekering ).  Lihat,  Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum  Pertanggungan  dan Perkembangannya, h. 25. 11 The Chatered Insurance Institute, An Introduction to Commercial General Insurances , Study Cuorse (Great Britain, Publishing Division, 2000), h. 2/4 & 7/21.
12 Pada  Polis  yang  diberi  nilai,  kepentingan  yang  diasuransikan  sesungguhnya  dapat memperoleh kembali nilai yang  melebihi dari kerugian yang sebenarnya, dalam hal ini aturan terse- but  tidak  diperkenankan  karena  asuransi  adalah  perjanjian  jaminan  kerugian.  Lihat,  Emanuel, Insurance:  Law,  Theory  and  Practice, (t.t,  t.p,  t.th),  h.  41,  dan  Pasal  253  ayat  1  KUHD,  yang menentukan bahwa oververzekering hanya sah untuk sejumlah harga benda yang dipertanggungkan. 13 Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  di  mana  penanggung  mengikatkan  diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
14 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, h. 99; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum  Pertanggungan, Pertanggungan  Kerugian  pada  Umumnya, Kebakaran  dan  Jia (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975), p. 29; P.L. Wery: Hoofzaken van het Verzekeringsrecht, (Deveter: Kluwer B.V. 1984), h. 17-18.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
umum, 10 serta  asas  yang  mendasari    mekanisme  kerja  dan  menentukan  arah tujuan dari sebuah pertanggungan. Intinya,  dalam sistem konvensional perusa- haan  asuransi  atau  penanggung  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  perjanjian pertanggungan  harus  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  tertanggung  yang menderita kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang timbul. 11 Dalam prinsip indemnitas  pihak  tertanggung  tidak  boleh  mendapatkan  keuntungan  melebihi dari  ganti  kerugian,  artinya  pihak  tertanggung  tidak  mendapatkan  keuntungan apa-apa dari ganti rugi tersebut, kecuali hanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian  yang  menimpanya,  posisi  keuangan  tertanggung  tidak  lebih  baik dibandingkan sebelum terjadinya musibah. 12
Asas  ini  dapat  ditemui  dalam  Pasal  246  KUHD 13 dan  sasaran  yang  ingin dicapai  adalah  menciptakan  suatu  keseimbangan  antara  risiko  yang  dialihkan kepada  penanggung  dengan  kerugian  yang  diderita  oleh  tertanggung.  Jika tertanggung  mengharapkan  lebih  dari  itu,  maka  ia  akan  berhadapan  dengan hukum perdata yang melarang untuk memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak. 14 Satu sisi asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat  dalam  fikih,  sebagaimana  yang  di  ungkapan  oleh  al-Syawkânî  dalam Majallah  al-Ahkâm  al-‘Adliyyah di  mana  tujuan  dari  ganti  kerugian (dhamân  al- mutallafah) adalah  untuk    menutupi  kemaslahatan  atau  kerugian  yang  hilang,
10 Apabila asas ini bukan merupakan asas yang esensial pada pertanggungan kerugian maka dapat  diperkirakan  bahwa  tertanggung  yang  mempunyai  niat  tidak  baik  untuk  mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini akan sengaja mencari celah agar mendapatkan ganti rugi dengan cara sengaja ikut membantu terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut. Terutama apabila perjanjian pertanggungan itu ditutup sebagai jumlah pertanggungan melebihi dari nilai benda sesung- guhnya (Over  Verzekering ).  Lihat,  Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum  Pertanggungan  dan Perkembangannya, h. 25. 11 The Chatered Insurance Institute, An Introduction to Commercial General Insurances , Study Cuorse (Great Britain, Publishing Division, 2000), h. 2/4 & 7/21.
12 Pada  Polis  yang  diberi  nilai,  kepentingan  yang  diasuransikan  sesungguhnya  dapat memperoleh kembali nilai yang  melebihi dari kerugian yang sebenarnya, dalam hal ini aturan terse- but  tidak  diperkenankan  karena  asuransi  adalah  perjanjian  jaminan  kerugian.  Lihat,  Emanuel,
Insurance:  Law,  Theory  and  Practice, (t.t,  t.p,  t.th),  h.  41,  dan  Pasal  253  ayat  1  KUHD,  yang menentukan bahwa oververzekering hanya sah untuk sejumlah harga benda yang dipertanggungkan.
13 Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  di  mana  penanggung  mengikatkan  diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
14 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, h. 99; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum  Pertanggungan, Pertanggungan  Kerugian  pada  Umumnya, Kebakaran  dan  Jia (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975), p. 29; P.L. Wery: Hoofzaken van het Verzekeringsrecht, (Deveter: Kluwer B.V. 1984), h. 17-18.
oleh karena itu ganti rugi tidak melebihi dari kerugian yang terjadi. 15 Akan tetapi dalam perjanjian pertanggungan (indemnitas) adakalanya suatu ganti rugi tidak diberikan  pada  keseluruhan  kerugian  yang  timbul.  Ini  dapat  terjadi  pada  saat objek  atau  kepentingan  yang  dipertanggungkan  tidak  secara  keseluruhan, sehingga masih ada risiko yang ditanggung sendiri oleh tertanggung. 16 Dalam hal ini terdapat perbedaan antara asas indemnitas dengan prinsip dhamân yang ada dalam  fikih,  di  mana  ganti  rugi  tidak  boleh  kurang  dari  jumlah  kerugian  yang terjadi.
Berdasarkan  aturan  yang  ada  dalam  asuransi  kerugian/umum,  terdapat batasan-batasan  dan  jenis-jenis  kerugian (limitation  upon  lost  and  payment) yang  harus  diberikan  ganti  rugi,  batasan-batasan  itu  adalah: 17 Pertama, actual cash  value  of  propert. Penggantian  yang  diberikan  kepada  seseorang  berdasar atas nilai sesungguhnya (actual) atas kerugian-kerugian aktual yang terjadi pada milik seseorang. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti nilai sesungguhnya (value). Misalnya  sebuah  rumah  nilainya  seratus  juta  rupiah  kemudian  terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian sebesar 25 juta rupiah. Tapi sang pemilik meminta nilai penggantian tiga puluh juta rupiah karena dia ingin memperbaiki bagian  lain  dari  rumahnya.  Dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi  hanya  akan mengganti sebesar  25 juta rupiah. 18
15 Jam‘iyyah  al-Majallah, Majallah  al-Ahkâm  al-‘Adliyyah, (Bayrût:  Shâraku,  1377  H),  Cet.  V, Pasal 415. Lihat, Wahbah al-Zu h ayl î , Nazhariyyah al- Dha mân, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 15. 16 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, h. 25. 17 The Chatered Insurance Institute, An Introduction to Commercial General Insurances , Study Cuorse  (Great  Britain,  Publishing  Division,  2000),  h.  2/6.  Muhammad  Taufik  Arifin, Manajemen Asransi: Study Course, (Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, September, 2007), h. 11. 18 Dalam  pasal  288  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  disebutkan  bahwa penanggung  berkewajiban  untuk  mengganti  seluruh  biaya  perbaikan  untuk  membangun  kembali persil yang rusak dan sebesar-besarnya adalah sejumlah nilai yang dipertanggungkan. Pada ayat (2) Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jika janji untuk membangun kembali tidak diadakan  maka  penggantian  kerugian  ditetapkan  dengan  perbandingan  dari  nilai  persil  sebelum terjadi bencana dengan nilai dari apa yang masih ada. Dalam hal ini penggantian kerugian dipenuhi dengan uang tunai. Pada ayat (3) Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jika janji untuk membangun kembali diadakan, maka tertanggung harus mempergunakan uang pengganti un- tuk  membangun  kembali  persil  yang  ditimpa  bencana  dengan  pengawasan  lansung  dari  pe- nanggung.
Perbedaan  antara  janji  membangun  kembali  dengan  mengganti  kerugian  adalah,  dimana penggantian  kerugian  hanya  dapat  terjadi  untuk  jumlah  penuh  dari  benda-benda  yang  diper- tanggungkan.  Sedangkan  janji  untuk  membangun  kembali  dimana  biaya  untuk  itu  hanya  dapat dipenuhi tidak melebihi tiga perempat dari total biaya keseluruhan. (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),  ayat 1 dan 3).
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 146
Kedua, cost of repair/replacement cost . Berdasarkan kerugian yang terjadi bisa  saja  perusahaan  asuransi  menggantinya  dengan  melakukan  berbaikan langsung  dan  tidak  memberikan  penggantian  tunai,  atau  mengganti  dengan barang yang jenis dan kapasitasnya sama. Untuk asuransi kendaraan bermotor, seperti mobil yang mengalami kecelakaan sehingga bumper belakangnya rusak dan penyok, maka pihak asuransi hanya akan mengganti bumper yang penyok dengan bumper yang baru.
Pada  asuransi  syariah  asas  idemnitas  juga  berlaku  dalam  menentukan standar  ganti  rugi (kafâlah), jika  kita  melihat  metode  indemnitas  yang  terdapat dalam  sisteim  konvensional  maka  metode  ini  tidak  cocok  dipakai  dalam asuransi  syariah  apabila  tujuan  yang  diharapkan  adalah  memberikan  ganti  rugi berdasarkan  jumlah  kerugian  yang  timbul. Kafâlah atau dhamân yang  meru- pakan  landasan  ganti  rugi  dalam  hukum  fikih  menetapkan  bahwa  pemberian ganti  rugi  harus  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  ada  tanpa  dikurangi  atau dilebihkan  dari  nilainya.  Berbeda  halnya  dengan  sistem  indemintas,  di  mana prinsip yang berlaku tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan oleh kafâlah atau dhamân .  Sebagai  contoh,  untuk  suatu  pertanggungan maksimal,  pembayaran  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  penanggung  lebih  kecil dari jumlah kerugian yang terjadi. Ketentuan yang berlaku dalam sebuah klaim di mana pihak yang ditimpa musibah juga harus menanggung bagian dari kerugian tersebut, seperti pembebanan atas risiko sendiri (of claim) . Biaya ini juga berlaku untuk  semua  jenis  kerugian  yang  terjadi,  baik  itu  karena  kesalahan  pihak tertanggung  sendiri  atau  karena  pihak  ketiga.  Pada  hal  jika  kerugian  itu  terjadi karena disebabkan oleh perbuatan jahat atau unsur kesengajaan dari pihak lain yang berada di luar wewenang tertanggung, seperti perampokan, pencurian dan unsur-unsur  kesengajaan  dari  pihak  ketiga  seharusnya  tertanggung  (peserta) akan  mendapat  ganti  rugi (kafâlah) tanpa  ada  risiko  untuknya.  Dalam  kitab al- Wajîz, Imam  al-Ghazâlî  menyebutkan  bahwa al-dhamân  huwa  luzûm  radd  al- syay' aw badalah bi al-mitsl aw bi al-qîmah. 19
Menurut penulis, dalam asuransi syariah aturan-aturan yang memberatkan tertanggung  dalam  penerimaan  ganti  rugi  seperti  yang  terdapat  dalam  asuransi konvensional seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi itu adalah  menutup  maslahat  yang  hilang  tanpa  membebani  pihak  yang  tertimpa
Dari sini dapat kita lihat, betapa sulitnya mendapatkan ganti rugi yang telah dijanjikan oleh penanggung, kekuatan posisi mereka yang selalu ditopang oleh undang-undang.
19 Syams  al-Dîn  Abî  ‘Abd  Allâh  Muhammad  ibn  Muhammad  al-Ghazâlî, al-Wajîz, (Mishr:  al- Âdâb wa al-Mu’ayyad, 1317 H), Jil. I,  h. 208.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Kedua, cost of repair/replacement cost . Berdasarkan kerugian yang terjadi bisa  saja  perusahaan  asuransi  menggantinya  dengan  melakukan  berbaikan langsung  dan  tidak  memberikan  penggantian  tunai,  atau  mengganti  dengan barang yang jenis dan kapasitasnya sama. Untuk asuransi kendaraan bermotor, seperti mobil yang mengalami kecelakaan sehingga bumper belakangnya rusak dan penyok, maka pihak asuransi hanya akan mengganti bumper yang penyok dengan bumper yang baru.
Pada  asuransi  syariah  asas  idemnitas  juga  berlaku  dalam  menentukan standar  ganti  rugi (kafâlah), jika  kita  melihat  metode  indemnitas  yang  terdapat dalam  sisteim  konvensional  maka  metode  ini  tidak  cocok  dipakai  dalam asuransi  syariah  apabila  tujuan  yang  diharapkan  adalah  memberikan  ganti  rugi berdasarkan  jumlah  kerugian  yang  timbul. Kafâlah atau dhamân yang  meru- pakan  landasan  ganti  rugi  dalam  hukum  fikih  menetapkan  bahwa  pemberian ganti  rugi  harus  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  ada  tanpa  dikurangi  atau dilebihkan  dari  nilainya.  Berbeda  halnya  dengan  sistem  indemintas,  di  mana prinsip yang berlaku tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan oleh kafâlah atau dhamân .  Sebagai  contoh,  untuk  suatu  pertanggungan maksimal,  pembayaran  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  penanggung  lebih  kecil dari jumlah kerugian yang terjadi. Ketentuan yang berlaku dalam sebuah klaim di mana pihak yang ditimpa musibah juga harus menanggung bagian dari kerugian tersebut, seperti pembebanan atas risiko sendiri (of claim) . Biaya ini juga berlaku untuk  semua  jenis  kerugian  yang  terjadi,  baik  itu  karena  kesalahan  pihak tertanggung  sendiri  atau  karena  pihak  ketiga.  Pada  hal  jika  kerugian  itu  terjadi karena disebabkan oleh perbuatan jahat atau unsur kesengajaan dari pihak lain yang berada di luar wewenang tertanggung, seperti perampokan, pencurian dan unsur-unsur  kesengajaan  dari  pihak  ketiga  seharusnya  tertanggung  (peserta) akan  mendapat  ganti  rugi (kafâlah) tanpa  ada  risiko  untuknya.  Dalam  kitab al- Wajîz, Imam  al-Ghazâlî  menyebutkan  bahwa al-dhamân  huwa  luzûm  radd  al- syay' aw badalah bi al-mitsl aw bi al-qîmah. 19
Menurut penulis, dalam asuransi syariah aturan-aturan yang memberatkan tertanggung  dalam  penerimaan  ganti  rugi  seperti  yang  terdapat  dalam  asuransi konvensional seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi itu adalah  menutup  maslahat  yang  hilang  tanpa  membebani  pihak  yang  tertimpa
Dari sini dapat kita lihat, betapa sulitnya mendapatkan ganti rugi yang telah dijanjikan oleh penanggung, kekuatan posisi mereka yang selalu ditopang oleh undang-undang.
19 Syams  al-Dîn  Abî  ‘Abd  Allâh  Muhammad  ibn  Muhammad  al-Ghazâlî, al-Wajîz, (Mishr:  al- Âdâb wa al-Mu’ayyad, 1317 H), Jil. I,  h. 208.
musibah,  khususnya  terhadap  kerugian  atau  musibah  yang  di  luar  wewenang peserta/tertanggung.  Dengan  ditopang  oleh  peningkatan  jumlah  premi  yang terkumpul dari tahun ke tahun, kenaikan laba yang  diperoleh perusahaan,  dan penurunan rasio pembayaran claim, perusahaan/operator asuransi syariah dapat memberikan  banyak  pertolongan  kepada  peserta/tertanggung  yang  mendapat risiko  sebagai  wujud  dari  prinsip ta‘âwun .  Kalau  kita  perhatikan  dengan saksama,  pola-pola  yang  diterapkan  dalam  operasional  asuransi  syariah  dalam memberikan  jaminan (kafâlah) dan  pembayaran  ganti  rugi  masih  mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh konvensional seperti polis dan wording polis , kecuali  dalam  hal  akad,  produk,  investasi  dan  keberadaan  Dewan  Pengawas Syariah 20 Pola-pola tersebut antara lain; jenis-jenis polis yang digunakan dalam memberikan jaminan pertanggungan (kafâlah) ,  metode perhitungan dan sistem pembayaran  ganti  rugi,  kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh  peserta/  ter- tanggung pada saat terjadi klaim, lembaga penyelesaian sengketa apabila terjadi dispute , dan lain-lain. 21

## Pemberian Ganti (Kafâlah dan Dhamân)
Dalam  hukum  Islam seorang penjamin disebut dengan kâfil, mempunyai tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang  sangat  besar  terhadap  apapun  yang  dija- minnya, baik itu berupa harta benda,  utang-piutang, hak milik, ataupun kesela- matan  jiwa  seseorang.  Para  orang  tua  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap anak-anaknya, apabila anak-anak itu melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain mereka dituntut untuk memberikan ganti rugi yang setimpal, walau- pun anak-anak itu belum balig atau gila sekalipun. Begitu juga seseorang pemilik hewan ternak, wajib memberikan ganti rugi apabila hewan-hewan tersebut me- rusak tanaman atau harta benda orang lain, walaupun perusakan itu terjadi pada saat cuaca gelap gulita. 22
20 Hal  ini  diakui  oleh  banyak  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam  bisnis  asuransi  syariah,  di antaranya:  Direktur  Marketing  Asuransi  Syariah  Mubarakah,  Parmin  S.  Wijono,  Direktur  Utama Asuransi Tri Pakarta, Tedy I Puspito,  Direktur Utama Auransi Takaful Umum, Dadang Sukresna, Vice Presiden  Director  Panin  Life  Insurance,  Tri  Djoko  Santoso,  ‛Asuransi  Syariah  Menanti  Akad  Baku‛, Media Asuransi , September 2008, No. 212 Tahun XXIX,  20-22. 21 Asrul Togo, Advocates, Legal Consultan dan Insurance Advisor, Law Office Imam Supriyono
& Partners, Wawancara Pribadi, Jakarta, 19 Pebruari 2010.
22 ‘Alî al-Khafîf, Al-dhamân fî al-Fiqh al-Islâmî, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 2000), h. 8-9; ‘Alî Haydar, Durâr al-Hukkâm Syarh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Pasal 410. Abû Muhammad ibn Ghânim ibn Muhammad al-Baghdâdî, Majma’ al-dhamânât fî al-Madzhab Imâm Abî Hanîfah al-Nu’mân, (Mishr: Dâr al-Salâm, 1999 M), Jil. II, h. 402.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 148
Dalam fikih muamalah, jaminan ganti rugi disebut dengan al-dhamân atau al-kafâlah, 23 dalam istilah perasuransian dikenal dengan jaminan pertanggungan atau kafâlah dan risk  sharing ,  dalam  dunia  perbankan  disebut  dengan bank guaranty 24 atau al-dhamân  al-masrafî ,  namun  apabila  sudah  berbentuk  kontrak seperti  surat  berharga,  dokumen,  atau  sertifikat  kepemilikan  disebut  dengan collateral security . Al-dhamân dalam  fikih  muamalah  terbagi  kepada  dua  macam.  Pertama, al-dhamân dengan  maksud  ganti  rugi,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berupa al-mitslî, 25 maka yang harus diserahkan adalah harta al-mitslî pula, akan tetapi apabila berupa al-qimî, 26 maka keharusan mengembalikan  juga  dalam  bentuk al-qimî ‛.  Sedangkan  menurut  al-Syawkânî adalah  pemberian  ganti  rugi  dari  suatu  hal  yang  rusak  atau  lenyap. 27 Dalam pelbagai mazhab fikih kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian seperti, kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang di- harapkan,  kerugian  pihak  ketiga,  kerugian  karena  kecurian,    kerugian  yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya. 28
23 Mâlikiyyah,  Syâfi‘iyyah,  dan  Hanâbilah  menyebutkan  bahwa  arti  dari al-dhamân adalah kafâlah . Lihat, Wahbah al-Zuhaylî, Nazhâriyyah al-Dhamân, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 14-15. 24 Perjanjian  atau  kontrak  untuk  memikul  tanggung  jawab  atas  suatu  hutang  dalam melaksanakan suatu kewajiban (pembayaran hutang) atau tugas karena kelalaian. Adapun waranty adalah  jaminan  mutlak,  walaupun  tanpa  disertai  oleh  kelalaian.  Lihat,  Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991),  h. 492. 25 Harta yang dapat diukur dengan tepat dan terdapat jenis yang sama dalam satuannya pada masyarakat.
26 Harta  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  tepat  dan  tidak  terdapat  jenis  yang  sama  dalam satuannya pada masyarakat.
27 Jam‘iyyah al-Majallah, Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, (Bayrût: Syâraku, 1377 H). Pasal 415. Wahbah al-Zuhaylî, Nazhariyyah al- Dh amân, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 15. 28 Sayyid Ahmad al-Dardîr Abû al-Barkat, al-Sharh al-Kabîr, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jil. III, h.
329; Abû  Muhammad  ‘Abd  Allâh  ibn  Ahmad  ibn  Qudâmah al-Maqdisî  Muhammad, Al-Mughnî  fî  al- Fiqh al-Imâm ibn Ahmad ibn  Hanbal al-Syaybanî, (Bayrût: Dâr al-Fikr,  1405 H), Cet. I, Jil. V, h. 80; Muhammad al-Khâthib al-Syarbinî, Mughni al-Muhtâj 'ilâ Ma‘rifah Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jil. II, h. 75; ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Sayûthî, al-Asybah wa al-Nazhâ’ir, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H), Cet. I, h. 282. Mu h ammad ibn ‘Alî ibn Mu h ammad al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr, (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1973), Jil. V, h. 326; Abû Hâmid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazâlî, al- Mustasyfa, (Bayrût:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  1413  H),  Cet.  I,  h.  71;  Syams  al-Dîn  Abî  ‘Abd  Allâh Muhammad  ibn  Muhammad  al-Ghazâlî ī , I‘lâm  al-Muwaqqi‘în  ‘an  Rabb  al-‘Âlamîn, (al-Qâhirah: Kurdistan al-‘Ilmiyah, 1325 H), Jil. II, h. 157; Syams al-Dîn Abî ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Dalam fikih muamalah, jaminan ganti rugi disebut dengan al-dhamân atau al-kafâlah, 23 dalam istilah perasuransian dikenal dengan jaminan pertanggungan atau kafâlah dan risk  sharing ,  dalam  dunia  perbankan  disebut  dengan bank guaranty 24 atau al-dhamân  al-masrafî ,  namun  apabila  sudah  berbentuk  kontrak seperti  surat  berharga,  dokumen,  atau  sertifikat  kepemilikan  disebut  dengan collateral security .
Al-dhamân dalam  fikih  muamalah  terbagi  kepada  dua  macam.  Pertama, al-dhamân dengan  maksud  ganti  rugi,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berupa al-mitslî, 25 maka yang harus diserahkan adalah harta al-mitslî pula, akan tetapi apabila berupa al-qimî, 26 maka keharusan mengembalikan  juga  dalam  bentuk al-qimî ‛.  Sedangkan  menurut  al-Syawkânî adalah  pemberian  ganti  rugi  dari  suatu  hal  yang  rusak  atau  lenyap. 27 Dalam pelbagai mazhab fikih kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian seperti, kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang di- harapkan,  kerugian  pihak  ketiga,  kerugian  karena  kecurian,    kerugian  yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya. 28
23 Mâlikiyyah,  Syâfi‘iyyah,  dan  Hanâbilah  menyebutkan  bahwa  arti  dari al-dhamân adalah kafâlah . Lihat, Wahbah al-Zuhaylî, Nazhâriyyah al-Dhamân, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 14-15. 24 Perjanjian  atau  kontrak  untuk  memikul  tanggung  jawab  atas  suatu  hutang  dalam melaksanakan suatu kewajiban (pembayaran hutang) atau tugas karena kelalaian. Adapun waranty adalah  jaminan  mutlak,  walaupun  tanpa  disertai  oleh  kelalaian.  Lihat,  Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991),  h. 492. 25 Harta yang dapat diukur dengan tepat dan terdapat jenis yang sama dalam satuannya pada masyarakat.
26 Harta  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  tepat  dan  tidak  terdapat  jenis  yang  sama  dalam satuannya pada masyarakat.
27 Jam‘iyyah al-Majallah, Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, (Bayrût: Syâraku, 1377 H). Pasal 415. Wahbah al-Zuhaylî, Nazhariyyah al- Dh amân, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 15. 28 Sayyid Ahmad al-Dardîr Abû al-Barkat, al-Sharh al-Kabîr, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jil. III, h. 329; Abû  Muhammad  ‘Abd  Allâh  ibn  Ahmad  ibn  Qudâmah al-Maqdisî  Muhammad, Al-Mughnî  fî  al- Fiqh al-Imâm ibn Ahmad ibn  Hanbal al-Syaybanî, (Bayrût: Dâr al-Fikr,  1405 H), Cet. I, Jil. V, h. 80; Muhammad al-Khâthib al-Syarbinî, Mughni al-Muhtâj 'ilâ Ma‘rifah Ma‘ânî Alfâzh al-Minhâj, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jil. II, h. 75; ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Sayûthî, al-Asybah wa al-Nazhâ’ir, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H), Cet. I, h. 282. Mu h ammad ibn ‘Alî ibn Mu h ammad al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr, (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1973), Jil. V, h. 326; Abû Hâmid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazâlî, al- Mustasyfa, (Bayrût:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  1413  H),  Cet.  I,  h.  71;  Syams  al-Dîn  Abî  ‘Abd  Allâh Muhammad  ibn  Muhammad  al-Ghazâlî ī , I‘lâm  al-Muwaqqi‘în  ‘an  Rabb  al-‘Âlamîn, (al-Qâhirah:
Kurdistan al-‘Ilmiyah, 1325 H), Jil. II, h. 157; Syams al-Dîn Abî ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad
Kedua, al-dhamân dengan  maksud tanggung  jawab (al-kafâlah) ,  sebagai- mana  yang  didefinisikan  dalam  mazhab  Mâliki,  ‚Menimpakan  suatu  tanggung jawab  pada  orang  lain  dengan  alasan  yang  benar‛. 29 Sedangkan al-kafâlah dengan  arti al-dhamân terbagi  kepada  tiga  bentuk,  yaitu: kafâlah  bi  al-dayn, kafâlah bi al-‘ayn, dan kafâlah bi al-nafs . 30 Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal dengan jaminan fidusia.
Pada hakikatnya, yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermua- malah menurut prinsip dasar hukum Islam adalah lâ dh arar wa lâ dhirâr. 31 Oleh karena  itu,  setiap  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  baik  yang  dilakukan dengan  sengaja  ataupun  tidak,  pelakunya  harus  bertanggung  jawab  terhadap semua  kerusakan  dan  kerugian  yang  timbul.  Apabila  si  pelaku  tidak  mampu memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  perbuatannya, seperti orang gila dan anak-anak yang masih belum balig maka tanggung jawab harus  dipikul  walinya.  Kewajiban  memberikan  ganti  rugi  dalam  syariah  Islam bertujuan untuk  menjaga  dan memelihara  harta  benda dari  segala  kehancuran dan  kebinasaan  serta  memberikan  rasa  aman  kepada  pemiliknya  dari  hal-hal yang membahayakan. 32 Bahkan dalam alquran terdapat lebih dari satu ayat yang memerintahkan agar setiap tindakan yang merugikan orang lain diberikan ganti rugi yang setimpal. 33
Adapun  orang  yang  terpaksa  melakukan  tindakan  kejahatan  terhadap harta orang lain dan menimbulkan kerugian, pelakunya tetap harus bertanggung jawab  membayar  kerugian  tersebut.  Akan  tetapi  jika  keterpaksaan  itu  dapat mengancam  keselamatannya  apabila  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dipak- sakan kepadanya, maka kerugian ditanggung oleh orang yang memaksa, hal ini
al-Ghazâlî, al-Wajîz, h. 205; Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karîm ibn Muhammad al-Râfi‘î, Fath al-‘Azîz Syarh al-Wajiz, al-Tadhâmun min al-Ukhawah, (t.t., t.p., t.th.), Jil. XI, h. 241. 29 ‘Alî Haydar, Durâr al-Hukkâm, Pasal 410. Muhammad ibn ‘Alî ibn Muhammad al-Syawkânî, Nayl al-Awthâr, J il. V, h. 326. 30 Lihat, Hasan Elsefy, Islamic Finance A Comparative Jurisprudential Study, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007), h. 3.
31 ‚Syariah Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan‛. 32 Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salâm menjelaskan bahwa perbuatan berbahaya yang merugikan orang lain  benar-benar  tidak  dapat  ditoleransi,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan  kesalahan  pihak pengusaha yang tidak berhati-hati dalam menggunakan hak. Lihat, Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salâm, Qawâ‘id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 119. 33 ‛Barangsiapa  yang  menyerang  kamu,  maka  seranglah  ia,  seimbang  dengan  serangannya terhadapmu‛.  (Q.s.  al-Baqarah  [2]:  194).  ‛Dan  jika  kamu  memberikan  balasan,  maka  balaslah dengan  balasan  yang  sama  dengan  siksaan  yang  ditimpakan  kepadamu‛.  (Q.s.  al-Nahl  [16]:  126). ‛Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa‛. (Q.s. al-Syûrâ [42]: 40). ‛Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya‛. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 279).
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 150
disepakati oleh semua ulama mazhab 34 kecuali mazhab al-Zhâhirî yang menga- takan  bahwa    tidak  ada  keharusan  memberikan  ganti  rugi  terhadap  pelaku kejahatan yang dipaksa oleh orang lain walaupun paksaan itu tidak mengancam kesalamatannya, akan tetapi al-Zhâhirî sepakat bahwa seseorang yang memaksa orang  lain  disertai  dengan  ancaman  atas  keselamatan  jiwanya  harus  bertang- gung jawab memberikan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku. 35
Dalam  Alquran  kita  jumpai  bahwa  yang  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  adalah  pelaku  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  bukan  orang lain, 36 akan  tetapi  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  yang  dipaksa  oleh orang lain, kewajiban memberikan ganti rugi berpindah kepada si pemaksa. Hal ini  dikarenakan  perbuatan  bahaya  itu  secara  tidak  langsung  dilakukan  oleh pemaksa tersebut. 37 Jika pelaku hanya diperintah dan tanpa ada paksaan sama sekali,  maka  seluruh  kerugian  yang  timbul  adalah  tanggung  jawabnya  tanpa melibatkan orang yang memerintahkan perbuatan tersebut. 38 Hal ini disebabkan karena  pelaku  bisa  melakukan  pilihan  antara  melaksanakan  perintah  atau meninggalkannya. Tetapi apabila perintah itu datang dari penguasa setempat, di mana  menurut  kebiasaan  tidak  ada  hukuman  bagi  orang  yang  melanggarnya maka  pelaku  wajib  bertanggung  jawab  apabila  ia  melakukan  perbuatan  yang dapat merugikan orang lain. 39
Apabila  orang  tua/wali  memerintahkan  anaknya  yang  sudah  balig  untuk membakar rerumputan yang ada pada ladang miliknya, kemudian tanpa sengaja api membakar tanaman yang ada pada ladang tetangga milik orang lain, boleh jadi disebabkan oleh angin yang kuat atau karena besarnya api yang membakar rerumputan  tersebut,  maka  orang  tuanya  harus  memberikan  ganti  rugi  karena
34 Jam‘iyah al-Majallah, Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, Pasal: 949, 1001. ‘Alâ’ al-Dîn Abî Bakr ibn Mas’ûd al-Kasânî, Badâ’i Shanâ’î (Mishr: al-Jamâliyah, t.th), Cet. I, jil. V, h. 179; Subhî Mahmasanî, Al-Nazhariyyah al-‘Âmmah li al-Mawjubât wa al-‘Uqûd fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, (Bayrût: Al-Kasysyâf,
1948), Jil. I, h. 225.
35 Abû Muhammad ‘Alî ibn Ahmad Hazm al-Zhâhirî, Al-Muhallâ , (Mishr: al-Muniryyah, 1352 H), Cet. I, Jil. VIII, h. 329-330,  Pasal 1403. 36 ‛Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatan kembali kepada dirinya sendiri‛.  (Q.s.  Al-An’ ā m  [6]:  164);  ‛Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah  diper- buatnya‛. (Q.s. Al-Muddatstsir [74]: 38); ‚Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya‛. (Q.s. al-Baqarah [2]: 286).
37 ‘Alâ’ al-Dîn Abî Bakr ibn Mas‘ûd al-Kasânî, Badâ’i Shanâ’î, Jil. VII, h. 179. 38 Jam‘iyah al-Majallah, Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, Pasal 95 dan 1510. 39 Muhammad ibn Isrâ’il al-Syahir ibn Qâdhî Simâwan, Jâmi’ al-Fushûliyîn, (Mishr: Al-Kubra al- Amiriyyah Bûlaq, t.th), Cet. I, Jil. III, h. 78-80.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
disepakati oleh semua ulama mazhab 34 kecuali mazhab al-Zhâhirî yang menga- takan  bahwa    tidak  ada  keharusan  memberikan  ganti  rugi  terhadap  pelaku kejahatan yang dipaksa oleh orang lain walaupun paksaan itu tidak mengancam kesalamatannya, akan tetapi al-Zhâhirî sepakat bahwa seseorang yang memaksa orang  lain  disertai  dengan  ancaman  atas  keselamatan  jiwanya  harus  bertang- gung jawab memberikan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku. 35
Dalam  Alquran  kita  jumpai  bahwa  yang  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  adalah  pelaku  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  bukan  orang lain, 36 akan  tetapi  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  yang  dipaksa  oleh orang lain, kewajiban memberikan ganti rugi berpindah kepada si pemaksa. Hal ini  dikarenakan  perbuatan  bahaya  itu  secara  tidak  langsung  dilakukan  oleh pemaksa tersebut. 37 Jika pelaku hanya diperintah dan tanpa ada paksaan sama sekali,  maka  seluruh  kerugian  yang  timbul  adalah  tanggung  jawabnya  tanpa melibatkan orang yang memerintahkan perbuatan tersebut. 38 Hal ini disebabkan karena  pelaku  bisa  melakukan  pilihan  antara  melaksanakan  perintah  atau meninggalkannya. Tetapi apabila perintah itu datang dari penguasa setempat, di mana  menurut  kebiasaan  tidak  ada  hukuman  bagi  orang  yang  melanggarnya maka  pelaku  wajib  bertanggung  jawab  apabila  ia  melakukan  perbuatan  yang dapat merugikan orang lain. 39
Apabila  orang  tua/wali  memerintahkan  anaknya  yang  sudah  balig  untuk membakar rerumputan yang ada pada ladang miliknya, kemudian tanpa sengaja api membakar tanaman yang ada pada ladang tetangga milik orang lain, boleh jadi disebabkan oleh angin yang kuat atau karena besarnya api yang membakar rerumputan  tersebut,  maka  orang  tuanya  harus  memberikan  ganti  rugi  karena
34 Jam‘iyah al-Majallah, Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, Pasal: 949, 1001. ‘Alâ’ al-Dîn Abî Bakr ibn Mas’ûd al-Kasânî, Badâ’i Shanâ’î (Mishr: al-Jamâliyah, t.th), Cet. I, jil. V, h. 179; Subhî Mahmasanî, Al-Nazhariyyah al-‘Âmmah li al-Mawjubât wa al-‘Uqûd fi al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah, (Bayrût: Al-Kasysyâf, 1948), Jil. I, h. 225.
35 Abû Muhammad ‘Alî ibn Ahmad Hazm al-Zhâhirî, Al-Muhallâ , (Mishr: al-Muniryyah, 1352 H), Cet. I, Jil. VIII, h. 329-330,  Pasal 1403.
36 ‛Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatan kembali kepada dirinya sendiri‛.  (Q.s.  Al-An’ ā m  [6]:  164);  ‛Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  telah  diper- buatnya‛. (Q.s. Al-Muddatstsir [74]: 38); ‚Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya‛. (Q.s. al-Baqarah [2]: 286).
37 ‘Alâ’ al-Dîn Abî Bakr ibn Mas‘ûd al-Kasânî, Badâ’i Shanâ’î, Jil. VII, h. 179. 38 Jam‘iyah al-Majallah, Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, Pasal 95 dan 1510. 39 Muhammad ibn Isrâ’il al-Syahir ibn Qâdhî Simâwan, Jâmi’ al-Fushûliyîn, (Mishr: Al-Kubra al- Amiriyyah Bûlaq, t.th), Cet. I, Jil. III, h. 78-80.
dialah  yang  memerintahkan  untuk  melakukan  pembakaran. 40 Pada  dasarnya, secara  tersirat  perintah  orang  tua  pada  anak  adalah  sesuatu  yang  harus  dilak- sanakan  karena  adanya  kewajiban  dari  syariah  untuk  menaati  orang  tua  dan larangan mendurhakai mereka. Berbeda jika perintah itu jelas-jelas bertentangan dengan  syariah  seperti,  melakukan  pembakaran  pada  ladang  atau  harta  benda milik  orang  lain,  dalam  hal  ini  kewajiban  membayar  ganti  rugi  adalah  pelaku pembakaran tersebut.
Anak  yang  belum  balig  merupakan  tanggung  jawab  dari  orang  tuanya, namun  apabila  perintah  itu  datang  selain  dari  ibu  dan  bapaknya  untuk melakukan  sesuatu  atau  tindakan  perusakan  yang  mengakibat  kerusakan  atau kerugian pada harta orang lain, maka kerugian itu harus ditanggung oleh  orang yang memerintahkan. Karena pada hakikatnya, anak yang belum balig tidak bisa membedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dan  buruk,  perintah  yang  ditujukan kepada  mereka  secara  tersirat  adalah  bentuk  dari  pemaksaan,  mengingat kekuatan  akal  mereka  yang  masih  lemah. 41 Anak  yang  belum  balig  apabila diperintah  atau  dipaksa  oleh  sesamanya  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tindak kejahatan yang merugikan orang lain, dalam hal ini kewajiban memberikan ganti rugi  tidak  bisa  dilaksanakan,  karena  kerugian  yang  timbul  sama-sama  berasal dari perintah dan pelaku yang sama. Akan tetapi apabila tidak ada pemaksaaan dan perintah, maka kerugian harus ditanggung oleh walinya. 42 Kewajiban  membayar  ganti  rugi (dhamân) tidak  hanya  sebabkan  oleh pelaku yang balig, bahkan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh orang gila juga dituntut untuk diberikan ganti rugi yang setimpal pada walinya. Begitu juga  bagi  pelaku  yang  tidak  mengetahui  bahwa  harta  benda  yang  dirusaknya adalah milik orang lain bukan miliknya sendiri, karena ketidaktahuan bukanlah penyebab bebasnya seseorang dari tuntutan membayar ganti rugi. Hikmah  dari kewajiban membayar ganti rugi adalah untuk menjaga harta benda dari hal-hal yang merusak dan membinasakan serta untuk memberikan rasa  aman kepada masyarakat secara menyeluruh.
Begitu  juga  hewan  ternak  yang  merusak  pada  tanaman  dan  harta  orang lain  karena  lepas  dari  kandang  atau  ikatannya.  Kerugian  tersebut  harus  ditang- gung oleh pemilik hewan tersebut walaupun itu terjadi pada saat malam gelap
40 Abû  Muhammad  ibn  Ghânim  ibn  Muhammad  al-Baghdâdî, Majma’  al-dhâmânât  fî  al- Mazhab Imâm Abî Hanîfah al-Nu’mân (Mishr: Dâr al-Salâm, 1999 M.), Jil. I, h. 162. 41 Muhammad ibn Isrâ’îl al-Syahîr ibn Qâdhî Simâwan, Jâmi’ al-Fushûliyyîn, Jilid II, h. 80. 42 Abû  Muhammad  ibn  Ghânim  ibn  Muhammad  al-Baghdâdî, Majma’  al-dhamânât  fî  al- Madzhab Imâm Abî Han6ifah, Jilid I, h. 162.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 152
gulita  dan  hujan  deras,  karena  hewan  ternak  adalah  tanggung  jawab    para pemiliknya sungguhpun tidak terdapat hubungan lansung antara kerusakan dan kerugian dengan pemiliknya. 43
Kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  seseorang  dalam  rangka melaksanakan  tugas  yang  diperintahkan  kepadanya,  seperti  kerusakan  pada mobil  orang  lain  akibat  tertabrak  oleh  gerobak  sampah,  kewajiban  membayar ganti  rugi  ditanggung  oleh  tuan  atau  atasan  pekerja  tersebut.  Tugas  yang dilaksanakan  oleh  pekerja  adalah  bagian  dari  paksaan  yang  harus  dijalankan oleh para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, ganti rugi harus ditanggung oleh majikan  bukan  buruh.  Seorang  sopir  yang  menabrak  mobil  atau  sepeda  motor orang  lain  dalam  perjalanan  menjemput  atau  mengantar  majikannya,  kerugian yang  timbul  harus  ditanggung  oleh  majikan  bukan  oleh  sopir  yang  menabrak tersebut,  kecuali  jika  ia  menyalahi  aturan-aturan  yang  berlaku. 44 Keterpaksaan seseorang  dalam  melakukan sesuatu yang  mengakibatkan kerugian pada harta orang  lain  tidak  menjadikan  ia  bebas  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi, karena  keterpaksaan  tidak  akan  menghilangkan  hak  orang  lain  terhadap  harta benda milik mereka.
Hal  ini  sejalan  dengan  peristiwa  yang  terjadi  pada  masa  kekhalifahan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz, dimana pasukan balatentaranya yang berasal dari negeri Syam  melewati  ladang  pertanian  milik  seorang  petani  yang  mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian, petani tersebut mengadukannya  kepada khalifah,  lantas  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-‘Azîz  menggantinya  dengan  memberikan sepuluh ribu dirham. 45
Perintah yang berasal dari orang tua, wali, majikan, atau penguasa adalah perintah yang secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pemaksaan, artinya apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan akan ada ancaman atau hukuman yang akan diterima. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat perbuatan yang berasal  perintah  ini  harus  ditanggung  oleh  mereka.  Sedangkan  pelaku  yang mempunyai  pilihan  untuk  melaksanakan  atau  meninggalkan  perintah  yang ditujukan kepadanya harus menanggung sendiri kerugian yang terjadi, karena ia mampu untuk meninggalkannya.
43 Burhân al-Dîn Abî al-Hasan ‘Alî ibn Abî Bakr ibn ‘Abd al-Jalîl al-Rusydî, Al-Hidâyah Syarh al- Bidâyah al-Mubtadi, (Mishr: Muhammad ‘Alî Sibih, t.th.), Jilid IV, h. 149. 44 Muhammad ibn Isrâ’îl al-Syahîr ibn Qâdhî Simâwan, Jâmi’ al-Fushûliyyîn, Jil. II, h. 78. 45 Abû Yûsuf Ya‘qûb ibn Ibrâhîm ibn Habîb, al-Kharâj, (Mishr: al-Amiriyah Bulâq, 1322 H), Cet. I, h. 129.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
gulita  dan  hujan  deras,  karena  hewan  ternak  adalah  tanggung  jawab    para pemiliknya sungguhpun tidak terdapat hubungan lansung antara kerusakan dan kerugian dengan pemiliknya. 43
Kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  seseorang  dalam  rangka melaksanakan  tugas  yang  diperintahkan  kepadanya,  seperti  kerusakan  pada mobil  orang  lain  akibat  tertabrak  oleh  gerobak  sampah,  kewajiban  membayar ganti  rugi  ditanggung  oleh  tuan  atau  atasan  pekerja  tersebut.  Tugas  yang dilaksanakan  oleh  pekerja  adalah  bagian  dari  paksaan  yang  harus  dijalankan oleh para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, ganti rugi harus ditanggung oleh majikan  bukan  buruh.  Seorang  sopir  yang  menabrak  mobil  atau  sepeda  motor orang  lain  dalam  perjalanan  menjemput  atau  mengantar  majikannya,  kerugian yang  timbul  harus  ditanggung  oleh  majikan  bukan  oleh  sopir  yang  menabrak tersebut,  kecuali  jika  ia  menyalahi  aturan-aturan  yang  berlaku. 44 Keterpaksaan seseorang  dalam  melakukan sesuatu yang  mengakibatkan kerugian pada harta orang  lain  tidak  menjadikan  ia  bebas  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi, karena  keterpaksaan  tidak  akan  menghilangkan  hak  orang  lain  terhadap  harta benda milik mereka.
Hal  ini  sejalan  dengan  peristiwa  yang  terjadi  pada  masa  kekhalifahan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz, dimana pasukan balatentaranya yang berasal dari negeri Syam  melewati  ladang  pertanian  milik  seorang  petani  yang  mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian, petani tersebut mengadukannya  kepada khalifah,  lantas  ‘Umar  ibn  ‘Abd  al-‘Azîz  menggantinya  dengan  memberikan sepuluh ribu dirham. 45
Perintah yang berasal dari orang tua, wali, majikan, atau penguasa adalah perintah yang secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pemaksaan, artinya apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan akan ada ancaman atau hukuman yang akan diterima. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat perbuatan yang berasal  perintah  ini  harus  ditanggung  oleh  mereka.  Sedangkan  pelaku  yang mempunyai  pilihan  untuk  melaksanakan  atau  meninggalkan  perintah  yang ditujukan kepadanya harus menanggung sendiri kerugian yang terjadi, karena ia mampu untuk meninggalkannya.
43 Burhân al-Dîn Abî al-Hasan ‘Alî ibn Abî Bakr ibn ‘Abd al-Jalîl al-Rusydî, Al-Hidâyah Syarh al- Bidâyah al-Mubtadi, (Mishr: Muhammad ‘Alî Sibih, t.th.), Jilid IV, h. 149. 44 Muhammad ibn Isrâ’îl al-Syahîr ibn Qâdhî Simâwan, Jâmi’ al-Fushûliyyîn, Jil. II, h. 78. 45 Abû Yûsuf Ya‘qûb ibn Ibrâhîm ibn Habîb, al-Kharâj, (Mishr: al-Amiriyah Bulâq, 1322 H), Cet. I, h. 129.
Menurut  penulis,  berikut  ini  adalah  jenis-jenis  kerugian  yang  harus diberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kerugian dengan sebab-sebab yang  telah  disebutkan  di  atas.  Pertama,  kerugian  atau  kerusakan  yang  terjadi pada harta benda yang halal menurut hukum syariah harus diberikan ganti rugi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengganti kerugian yang terjadi pada bangkai, khamar, babi, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syariah. Harta benda yang tidak  halal  menurut  syariah  Islam,  seperti  mobil  curian,  peternakan  babi,  peru- sahaan  khamar  dilarang  bagi  perusahaan  asuransi  syariah  untuk  memberikan jaminan  kerugian.  Oleh  karena  itu,  dalam  polis  yang  digunakan  oleh  asuransi syariah  seharusnya  mencantumkan  kata-kata  halal  dari  produk  yang  diasuran- sikan.  Jaminan  kehalalan  dari  suatu  produk  yang  dipertanggungkan  dapat ditanyakan lansung kepada tertanggung atau pemilik.
Kedua,  harta  benda  yang  harus  diberikan  ganti  rugi  adalah  harta  yang dipelihara  dan  dilindungi  oleh  pemiliknya,  tidak  ada  kewajiban  memberikan ganti rugi pada harta atau apapun yang tidak dilindungi oleh pemiliknya. Sebuah mobil bisa dikatakan tidak dilindungi oleh pemiliknya apabila diparkir di bawah pepohonan yang sudah mati dan besar kemungkinan akan roboh.
Ketiga,  harta  benda  yang  mengalami  kerusakan  adalah  harta  yang  layak untuk diberikan ganti rugi, tidak ada pemberian ganti rugi pada harta yang tidak layak  untuk  diganti.  Sepeda  motor  yang  telah  rusak  parah  dan  tidak  ada  ke- mungkinan untuk bisa diperbaiki, adalah harta yang tidak layak untuk diberikan ganti apabila dicuri oleh pencuri.
Keempat, pemberian ganti rugi terhadap keuntungan yang hilang dibatasi dalam  bentuk-bentuk  kewajaran,  karena  keuntungan  yang  di  luar  batas  kewa- jaran adalah sesuatu yang  tidak pasti dan besar kemungkinan sulit dicapai oleh pemiliknya.
Kelima,  harta  benda  yang  disimpan  bukan  pada  tempatnya  dan  di  luar wilayah  kekuasaan/  wewenang  pemiliknya  tidak  diwajibkan  memberikan  ganti rugi. Kehilangan mobil yang diparkir di tempat yang tidak aman tanpa dilengkapi dengan  kunci  pengaman  yang  layak,  tidak  ada  kewajiban  bagi  perusahaan asuransi  untuk  menggantinya.  Undang-undang  yang  berlaku  di  Kerajaan  Saudi Arabia, di mana pencuri yang merampas uang dengan jumlah yang besar ketika disimpan  oleh  pemiliknya  dalam  kendaraan  tidak  dikenakan  hukum  potong tangan,  karena  mobil  bukanlah  tempat  untuk  menyimpan  uang.  Pencuri  yang merampas  harta  benda  ke  dalam  rumah  seseorang  akan  dikenakan  hukuman potong tangan karena telah melakukan pencurian ke dalam wilayah wewenang orang lain.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 154

## Ganti Rugi dalam Bisnis Asuransi Syariah
Dalam  kehidupan  masyarakat  modern,  secara  umum  jaminan  asuransi telah menjadi bagian transaksi finansial yang menyelinap ke dalam sendi-sendi aktivitas  perekonomian,  seperti  perdagangan,  perindustrian,  pertanian,  baik melalui pilihan sendiri maupun karena tekanan dari pihak-pihak tertentu. 46
Dalam  beberapa  hal  aktivitas  asuransi  tidak  hanya  terbatas  pada  sendi- sendi roda perekonomian, akan tetapi juga mencakup pada sarana-sarana yang dipergunakan  oleh  manusia  dalam  kehidupannya,  seperti  mobil,  rumah,  harta benda, jabatan, dan lain-lain. Untuk asuransi jiwa manfaat asuransi tidak hanya terhenti ketika manusia masih dalam keadaan hidup, akan tetapi terus berlanjut kepada para ahli waris mereka. Oleh karena itu, penting menjadikan sistem ini berjalan sesuai dengan tuntutan syariah. 47
46 Pada saat sekarang asuransi tidak lagi terbatas dalam bentuk konvensional saja, akan tetapi sudah  terdapat  perusahaan-perusahaan  asuransi  yang  menerapkan  sistem  muamalah  syariah  atau yang  disebut  dengan  asuransi  syariah.  Yang  membedakan  antara  asuransi  konvensional  dengan asuransi syariah adalah: Asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional, yaitu: Pertama, unsur ketidakpastian (gharâr). Dalam asuransi konvensional pada akad akadnya masih terdapat unsur-unsur ketidakpastian, karena nasabah  mengetahui  secara  pasti  besarnya  jumlah  pertanggungannya,  tetapi  tidak  mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Beda dengan asuransi syariah, yang mana kontraknya didasarkan  pada  akad  tolong-menolong  dan  saling  menjamin.  Dalam  prinsip  ini  semua  peserta asuransi  menjadi  penolong  dan  penjamin  satu  sama  lain.  Kedua,  unsur gambling  (maysir). Dalam asuransi  konvensional  pihak  yang  satu  mengalami  keuntungan.  Sedangkan  pihak  yang  lain mengalami  kerugian.  Sedangkan  dalam  asuransi  syariah  yang  menganut  prinsip  syariah reversing periode bermula dari awalnya bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkannya cash value dan  mendapatkan  semua  uang  yang  dibayarkan,  kecuali  hanya  sebagian  kecil,  yang  sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.
Ketiga, unsur riba . Dalam usaha asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan  dananya  atas  dasar  bunga,  terutama  dengan  bank-bank  dan funds  manager companies .  Sedangkan  dalam  asuransi  syariah  dengan  sistem  syariah  tidak  terdapat  usaha  dan investasi dengan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudhârabah). Keempat, unsur komersial. Dasar asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur komersialnya tertutup oleh unsur ta‘âwun . Atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-mudhârabah , dengan sistem bagi hasil keuntungan.
Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi  Syariah,  antara  lain  menyebutan  bahwa  asuransi  syariah (takâful  ta'mîn atau tadhâmun) adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk aset atau/dan tabarru' yang memberi  pola  pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  yang  sesuai  syariah. Fatwa  ini  juga  mengatur  tentang  reasuransi,  jenis  akad  asuransi,  klaim,  premi,  dan  lain-lain  yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi berdasarkan syariah.
47 Agus Edi Sumanto, Ernawan Priarto, dkk, Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah, (Jakarta: PT. Salamadani Pustaka Semesta, April 2009), h. 106 dan seterusnya.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013

## Ganti Rugi dalam Bisnis Asuransi Syariah
Dalam  kehidupan  masyarakat  modern,  secara  umum  jaminan  asuransi telah menjadi bagian transaksi finansial yang menyelinap ke dalam sendi-sendi aktivitas  perekonomian,  seperti  perdagangan,  perindustrian,  pertanian,  baik melalui pilihan sendiri maupun karena tekanan dari pihak-pihak tertentu. 46 Dalam  beberapa  hal  aktivitas  asuransi  tidak  hanya  terbatas  pada  sendi- sendi roda perekonomian, akan tetapi juga mencakup pada sarana-sarana yang dipergunakan  oleh  manusia  dalam  kehidupannya,  seperti  mobil,  rumah,  harta benda, jabatan, dan lain-lain. Untuk asuransi jiwa manfaat asuransi tidak hanya terhenti ketika manusia masih dalam keadaan hidup, akan tetapi terus berlanjut kepada para ahli waris mereka. Oleh karena itu, penting menjadikan sistem ini berjalan sesuai dengan tuntutan syariah. 47
46 Pada saat sekarang asuransi tidak lagi terbatas dalam bentuk konvensional saja, akan tetapi sudah  terdapat  perusahaan-perusahaan  asuransi  yang  menerapkan  sistem  muamalah  syariah  atau yang  disebut  dengan  asuransi  syariah.  Yang  membedakan  antara  asuransi  konvensional  dengan asuransi syariah adalah: Asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional, yaitu: Pertama, unsur ketidakpastian (gharâr).
Dalam asuransi konvensional pada akad akadnya masih terdapat unsur-unsur ketidakpastian, karena nasabah  mengetahui  secara  pasti  besarnya  jumlah  pertanggungannya,  tetapi  tidak  mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Beda dengan asuransi syariah, yang mana kontraknya didasarkan  pada  akad  tolong-menolong  dan  saling  menjamin.  Dalam  prinsip  ini  semua  peserta asuransi  menjadi  penolong  dan  penjamin  satu  sama  lain.  Kedua,  unsur gambling  (maysir). Dalam asuransi  konvensional  pihak  yang  satu  mengalami  keuntungan.  Sedangkan  pihak  yang  lain mengalami  kerugian.  Sedangkan  dalam  asuransi  syariah  yang  menganut  prinsip  syariah reversing periode bermula dari awalnya bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkannya cash value dan  mendapatkan  semua  uang  yang  dibayarkan,  kecuali  hanya  sebagian  kecil,  yang  sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.
Ketiga, unsur riba . Dalam usaha asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan  dananya  atas  dasar  bunga,  terutama  dengan  bank-bank  dan funds  manager companies .  Sedangkan  dalam  asuransi  syariah  dengan  sistem  syariah  tidak  terdapat  usaha  dan investasi dengan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudhârabah). Keempat, unsur komersial. Dasar asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur komersialnya tertutup oleh unsur ta‘âwun . Atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-mudhârabah , dengan sistem bagi hasil keuntungan.
Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi  Syariah,  antara  lain  menyebutan  bahwa  asuransi  syariah (takâful  ta'mîn atau tadhâmun) adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk aset atau/dan tabarru' yang memberi  pola  pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  yang  sesuai  syariah.
Fatwa  ini  juga  mengatur  tentang  reasuransi,  jenis  akad  asuransi,  klaim,  premi,  dan  lain-lain  yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi berdasarkan syariah.
47 Agus Edi Sumanto, Ernawan Priarto, dkk, Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah, (Jakarta: PT. Salamadani Pustaka Semesta, April 2009), h. 106 dan seterusnya.
Implementasi bisnis perusahaan asuransi syariah harus dapat menjadikan para  tertanggung/peserta  merasa  aman  dan  tentram  terhadap  kehidupan  yang mereka jalani serta harta benda yang mereka miliki. Pengertian asuransi sebagai satu sistem untuk menempatkan seseorang dalam keadaan aman dan tentram berbeda  dengan  pengertian  asuransi  sebagai  transaksi  bisnis.  Asuransi  sebagai satu sistem yang membuat orang merasa aman adalah bentuk tolong-menolong antara sesama yang  dilakukan oleh sekelompok manusia dalam hal mengatasi bahaya,  musibah,  dan  risiko  yang  mengancam  seseorang.  Apabila  musibah, bahaya atau risiko itu terjadi, dengan hanya mengorbankan sedikit kepentingan saja dari kelompok tersebut, maka akan cukup untuk mengatasi atau menutupi kemaslahatan  yang  hilang  akibat  musibah  yang  terjadi  pada  seseorang. 48 Se- sungguhnya  syariah  Islam  dalam  seluruh  sisi-sisi  syariahnya  sangat  memper- hatikan aturan-aturan kehidupan, baik yang berkaitan dengan kebersamaan atau kesejahteraan  dengan  menitikberatkan  aspek  tolong-menolong  apakah  itu berhubungan dengan hak atau kewajiban. 49
Tujuan utama yang ingin dicapai sistem asuransi syariah adalah  membina hubungan  persaudaraan  dan  saling  mengasihi  atas  sesama  kelompok  ma- syarakat,  mengembalikan  orang-orang  yang  ditimpa  musibah  kepada  kondisi yang  baik,  mewujudkan  ketentraman  dan  kedamaian  dalam  kehidupan bermasyarakat,  dan  untuk  menyimpan  harta  benda,  karena  para  peserta  yang ikut dalam program ini diminta untuk memberikan/membayarkan sedikit kontri- busi yang akan dikumpulkan bersama peserta yang lain sebagai alat menghadapi risiko besar yang mungkin terjadi. 50
Adapun  sistem tabarru’ yang  telah  diterapkan  oleh  lembaga-lembaga asuransi syariah modern, sesungguhnya telah dipraktikkan pada masa-masa lalu dalam pelbagai model dan metode. Metode-metode tersebut telah mapan pada masanya: Pertama, sistem ‘ aqilah, yakni yang diberlakukan terhadap pembunuh- an  untuk  pembayaran diah ,  atau  yang  dipraktikan  oleh  orang-orang  Anshâr ketika melindungi orang-orang Muhâjirîn pada saat mereka berada di Madinah. Kedua, sistem kafâlah al-ghârimîn, yakni bantuan yang diambil dari harta zakat untuk  membayar  utang-utang.  Ketiga,  sistem kafâlah  al-fuqarâ’  wa  al-masâkîn,
48 ‘Abd al-Razzâq al-Sanhûrî, al-Wasîth fî Syarh al-Qânûn al-Madanî, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Jil. VIII, h. 1080.
49 Husayn H â mid Hasan, Hukm al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah fî ‘Uqûd al-Ta’mîin, (al-Qâhirah: t.p, 1976), Cet. I, h. 10. 50 Musthafâ Ahmad al-Zarqâ’, Nizhâm al-Ta’mîn, (Bayrût: Mu’assasah al-Risâlah, 1984), Cet. I, h.  99;  ‘Abd  al-Samî’  al-Mashrî, al-Ta’mîn  al-Islâmî  bayn  al-Nazhariyyah  wa  al-Tathbîq, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1980), Cet. I, h. 14.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 156
yakni bantuan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu.  Keempat,  sistem kafâlah  abnâ’  al-sabîl, yakni  bantuan  untuk  meri- ngankan  beban  biaya  orang-orang  yang  sedang  dalam  kesulitan  akibat  situasi tertentu.  Kelima,  sistem nafaqât  bayn  al-aqârîb, yakni suatu  kewajiban  berupa bantuan yang diberikan oleh sanak famili yang mempunyai kesanggupan untuk saudara-saudara  mereka  yang  tidak  mampu/fakir.  Keenam,  sistem takâful  al- ijtimâ’î, seperti yang dilakukan oleh kabilah al-sya’riyûn, yakni dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi para janda atau pada saat mereka menghadapi kesulitan  kekurangan  bahan  makanan,  lalu  mereka  mengumpulkan  makanan yang ada pada satu tempat kemudian membaginya kembali menjadi sama rata. 51 Doktrin  indemnitas,  dalam  fikih  muamalah  disebut  dengan al-dhamân, 52 yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Ini wajib dilakukan karena  beberapa  hal,  antara  lain:  (1)  kerugian  yang  disebabkan  pelanggaran terhadap  akad (dhamân  al-aqdî); (2)  kerugian  akibat  kesalahan  dalam penggunaan harta (dhamân wadh’ al-yad); (3) kerugian akibat penahanan harta oleh  orang  lain (dhamân  al-hailûlah); (4)  kerugian  akibat  kejahatan  tipudaya (dhamân al-maghrûr); (5) kerugian akibat perusakan yang dilakukan oleh orang lain (dhamân al-itlâf) .
Dalam  prinsip  dasar  hukum  Islam,  segala  bentuk  kerugian  yang  terjadi harus  diberikan  ganti  rugi,  baik  kerugian  itu  dilakukan  secara  langsung (al- mubâsir) ataupun  tidak  langsung (ghayr  al-mubâsir) ,  baik  secara  sengaja (al- ‘amd) ,  ataupun  tidak  sengaja/tersalah (al-khatha’) ,  dan  orang  yang  menderita
51 Ketika  Rasullullah  mengetahui  apa  yang  dilakukan  oleh  orang-orang al-Asy’âriyyûn ini dalam  suatu  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al-Bukhârî  bahwa  Rasullullah  mendoakan  agar mereka  mendapat  rahmat  Allah  atas  kebaikan  yang  telah  mereka  lakukan.  Lihat,  Badar  al-Dîn  al- ‘Aynî, Abî Mahmûd Ibn Ahmad al-‘Aynî, ‘ Umdah al-Qârî’ Sharh Shahîh al-Bukhârî, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th),  Jil.  XIII,  h.  44.  Muhammad  Rawwâs  Qal’ajî, Mabâhits  fî  al-Iqtishâd  al-Islâmî  min  Ushûl  al- Fiqhiyyah, (Bayrut: Dâr al-Nafâ’is, 2000), h. 127.
52 Dhamân dalam  istilah  ahli  fikih  mengandung  dua  pengertian:  (a)  tanggung  jawab, sebagaimana  yang  terdapat  pada  definisi dhamân ahli  fikih  mazhab  Mâlikî  sebagai,  ‚Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar‛. (b) Ganti rugi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah sebagai, ‚Penyeraham suatu harta pada orang lain, apabila  harta  tersebut  harta al-mitsil (serupa  dan  dapat  diukur  atau  dihitung  dengan  tepat),  maka harus diserahkan harta al-mitsli pula, akan tetapi jika harta tersebut harta qimî (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta qimî tersebut‛. Secara lebih ringkas al-Syawkânî mendefinisikannya dengan,  ‚Ganti  rugi  dari  suatu  hal  yang  rusak  atau  lenyap‛.  ‘Ali  Haydar, Durar  al-Hukkâm  Syarh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Pasal 410.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
yakni bantuan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu.  Keempat,  sistem kafâlah  abnâ’  al-sabîl, yakni  bantuan  untuk  meri- ngankan  beban  biaya  orang-orang  yang  sedang  dalam  kesulitan  akibat  situasi tertentu.  Kelima,  sistem nafaqât  bayn  al-aqârîb, yakni suatu  kewajiban  berupa bantuan yang diberikan oleh sanak famili yang mempunyai kesanggupan untuk saudara-saudara  mereka  yang  tidak  mampu/fakir.  Keenam,  sistem takâful  al- ijtimâ’î, seperti yang dilakukan oleh kabilah al-sya’riyûn, yakni dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi para janda atau pada saat mereka menghadapi kesulitan  kekurangan  bahan  makanan,  lalu  mereka  mengumpulkan  makanan yang ada pada satu tempat kemudian membaginya kembali menjadi sama rata. 51 Doktrin  indemnitas,  dalam  fikih  muamalah  disebut  dengan al-dhamân, 52 yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Ini wajib dilakukan karena  beberapa  hal,  antara  lain:  (1)  kerugian  yang  disebabkan  pelanggaran terhadap  akad (dhamân  al-aqdî); (2)  kerugian  akibat  kesalahan  dalam penggunaan harta (dhamân wadh’ al-yad); (3) kerugian akibat penahanan harta oleh  orang  lain (dhamân  al-hailûlah); (4)  kerugian  akibat  kejahatan  tipudaya (dhamân al-maghrûr); (5) kerugian akibat perusakan yang dilakukan oleh orang lain (dhamân al-itlâf) .
Dalam  prinsip  dasar  hukum  Islam,  segala  bentuk  kerugian  yang  terjadi harus  diberikan  ganti  rugi,  baik  kerugian  itu  dilakukan  secara  langsung (al- mubâsir) ataupun  tidak  langsung (ghayr  al-mubâsir) ,  baik  secara  sengaja (al- ‘amd) ,  ataupun  tidak  sengaja/tersalah (al-khatha’) ,  dan  orang  yang  menderita
51 Ketika  Rasullullah  mengetahui  apa  yang  dilakukan  oleh  orang-orang al-Asy’âriyyûn ini dalam  suatu  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  al-Bukhârî  bahwa  Rasullullah  mendoakan  agar mereka  mendapat  rahmat  Allah  atas  kebaikan  yang  telah  mereka  lakukan.  Lihat,  Badar  al-Dîn  al- ‘Aynî, Abî Mahmûd Ibn Ahmad al-‘Aynî, ‘ Umdah al-Qârî’ Sharh Shahîh al-Bukhârî, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th),  Jil.  XIII,  h.  44.  Muhammad  Rawwâs  Qal’ajî, Mabâhits  fî  al-Iqtishâd  al-Islâmî  min  Ushûl  al- Fiqhiyyah, (Bayrut: Dâr al-Nafâ’is, 2000), h. 127.
52 Dhamân dalam  istilah  ahli  fikih  mengandung  dua  pengertian:  (a)  tanggung  jawab, sebagaimana  yang  terdapat  pada  definisi dhamân ahli  fikih  mazhab  Mâlikî  sebagai,  ‚Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar‛. (b) Ganti rugi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah sebagai, ‚Penyeraham suatu harta pada orang lain, apabila  harta  tersebut  harta al-mitsil (serupa  dan  dapat  diukur  atau  dihitung  dengan  tepat),  maka harus diserahkan harta al-mitsli pula, akan tetapi jika harta tersebut harta qimî (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta qimî tersebut‛. Secara lebih ringkas al-Syawkânî mendefinisikannya dengan,  ‚Ganti  rugi  dari  suatu  hal  yang  rusak  atau  lenyap‛.  ‘Ali  Haydar, Durar  al-Hukkâm  Syarh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Pasal 410.
kerugian  akibat  perbuatan  tersebut  harus  mendapatkan  ganti  rugi  sebagai kompensasi. 53
Sesungguhnya  dalam  membangun  sebuah  bisnis  asuransi  yang  berda- sarkan  prinsip  syariah  telah  lama  diwacanakan  dalam  buku-buku  fikih.  Salah satu  di  antaranya  adalah  Ibn  ‘Âbidîn  (1784-1836  M),  seorang  ahli  hukum  Islam yang menganut mazhab Hanafî. 54
Dalam  ajaran  Islam  semangat  untuk  melakukan  tolong-menolong  antara sesama  menjadi  dasar  adanya  asuransi  pada  tahap  awal.  Asuransi  merupakan wujud  usaha  dalam  pertanggungan  yang  melibatkan  sekelompok  orang  dan perusahaan  asuransi  yang  bertindak  sebagai  lembaga  pengelola  dana. Berdasarkan  semangat  tolong-menolong  maka  nilai  dasar  dari  asuransi  syariah adalah social oriented , yaitu sebuah nilai yang bertujuan untuk saling membantu dan  saling  menolong  antara  sesama  peserta  asuransi  dalam  menghadapi musibah  pada  sisi  ekonomi 55 .  Tetapi  setelah  bersentuhan  dengan  praktik  yang ada dalam asuransi konvensional terjadi pergeseran nilai pada asuransi syariah, yaitu dengan mengombinasikan semangat ekonomi yang nota bene cenderung mengejar  keuntungan  bisnis (profit) dengan  semangat social  oriented sebagai nilai yang digali dari ajaran Islam. Dalam keadaan seperti ini ulama kontemporer seperti,  Muslehudin,  Nejatullah  Siddiqi,  Abû  Zahrah,  Musthfâ  al-Zarqâ,  Mohd. Ma’sum  Billah,  dan  ulama-ulama  lain  serta  Majelis  Ulama  Indonesia  membo- lehkan  praktik  asuransi  syariah,  dengan  catatan  harus  terhindar  dari  unsur gharar, maysir , riba , zhulm , dan risywah . 56
Dalam Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm ditegaskan bahwa jaminan ganti rugi itu disyariahkan untuk mengganti mashlahah yang hilang atau penutup kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, pembayaran ganti rugi harus diberlakukan untuk  seluruh  bentuk  kerugian,  baik  yang  dilakukan  karena  kesalahan,  tidak disengaja, sengaja, lalai, sadar, lupa, dan bahkan terhadap orang gila, serta anak- anak sekalipun. 57
53 Sulaymân  Muhammad  Ahmad, Dhamân  al-Matalafât  fî  al-Fiqh  al-Islâmî, (al-Qâhirah: Mathba’ah al-Sa’âdah, 1985), h. 38.
54 Klingmuller, Concept and Development of Insurance in Islamic Countries , Islamic Culture,
(Hyderabad), January 1969, h. 30. Muhammad Anwar, ‚Comparative Study of Insurance and Takafol (Islamic Insurance)‛ , The Pakistan Development Review , Vol. 33, Issue: 4, Yr. Winter 1994.
55 Mohd.  Ma’sum  Billah, Islamic  Law  of  Trade  and  Finance  A  Selection  of  Issues, (Kuala Lumpur:  Ilmiyah Publishers, 2003, 2nd Ed. H. 126.
56 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah . 57 Al-‘Iz  ibn  ‘Abd  al-Salâm, Qawâ‘id  al-Ahkâm  fî  Mashâlih  al-Anâm (Bayrût:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1999), h. 119.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 158
Peran  perusahaan  atau  operator  adalah  memastikan  agar  skema  pem- bagian  risiko  berjalan  dengan  baik  dalam  upayanya  memberikan benefit bagi para  peserta,  dan  perusahaan  hanya  bertindak  sebagai  agen  nasabah,  karena pada hakikatnya para pesertalah yang saling berbagi risiko antar sesama mereka. Dari  kesemua  pekerjaan  itu,  perusahaan  asuransi  hanya  boleh  mengambil fee atau memperoleh porsi surplus dari akad-akad tijârah bukan dari akad tabarru’ , karena tabarru’ hanyalah untuk sesama partisan. 58 Namun, dalam kenyataannya ada  juga  beberapa  perusahaan  yang  menjadikan  dana tabarru’ ini  sebagai investasi untuk menambah benefit perusahaan. 59

## Penutup
Penulis sepakat dengan beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa dalam  asuransi  shariah,  aturan-aturan  yang  memberatkan  tertanggung  dalam penerimaan  ganti  rugi—seperti  yang  terdapat  dalam  asuransi  konvensional— seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi adalah menutup mashlahah yang hilang tanpa membebani pihak yang tertimpa musibah, khusus- nya terhadap kerugian atau musibah yang diluar weweng peserta/ tertanggung. Dengan  ditopang  oleh  peningkatan  jumlah  premi  yang  terkumpul  dari  tahun ketahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pem- bayaran claim, perusahaan/operator asuransi shari'ah dapat memberikan banyak pertolongan  kepada  peserta/tertanggung  yang  mendapat  risiko  sebagai  wujud dari prinsip ta‘âwun .
Kalau diperhatikan secara seksama, pola-pola yang diterapkan dalam ope- rasional asuransi syariah dalam memberikan jaminan dan pembayaran ganti rugi masih  mengikuti  aturan-aturan  yang  diterapkan  oleh  konvensional  seperti  polis dan wording  polis ,  kecuali  dalam  hal  akad,  produk,  investasi,  dan  keberadaan Dewan  Pengawas  Shariah.  Pola-pola  tersebut  antara  lain:  jenis-jenis  polis  yang digunakan dalam memberikan jaminan pertanggungan, metode perhitungan dan sistim  pembayaran  ganti  rugi,  kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh  peserta/ tertanggung  pada  saat  terjadi  klaim,  lembaga  penyelesaian  sengketa  apabila terjadi dispute , dan lain-lain.
Kemudian,  dalam  melakukan  pertanggungan,  perusahaan  asuransi  ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap nasabah, di antaranya mem-
58 Muhaimin  Iqbal, Asuransi  Syari'ah  Umum  dalam  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani,  2006),  h.
159.
59 Hadi Eka Putra, Direktur PT. Pro Asia Insurance Brokers & Consultans, Wawancara Pribadi, Jakarta 3 Desember 2009.
Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
Peran  perusahaan  atau  operator  adalah  memastikan  agar  skema  pem- bagian  risiko  berjalan  dengan  baik  dalam  upayanya  memberikan benefit bagi para  peserta,  dan  perusahaan  hanya  bertindak  sebagai  agen  nasabah,  karena pada hakikatnya para pesertalah yang saling berbagi risiko antar sesama mereka.
Dari  kesemua  pekerjaan  itu,  perusahaan  asuransi  hanya  boleh  mengambil fee atau memperoleh porsi surplus dari akad-akad tijârah bukan dari akad tabarru’ , karena tabarru’ hanyalah untuk sesama partisan. 58 Namun, dalam kenyataannya ada  juga  beberapa  perusahaan  yang  menjadikan  dana tabarru’ ini  sebagai investasi untuk menambah benefit perusahaan. 59

## Penutup
Penulis sepakat dengan beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa dalam  asuransi  shariah,  aturan-aturan  yang  memberatkan  tertanggung  dalam penerimaan  ganti  rugi—seperti  yang  terdapat  dalam  asuransi  konvensional— seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi adalah menutup mashlahah yang hilang tanpa membebani pihak yang tertimpa musibah, khusus- nya terhadap kerugian atau musibah yang diluar weweng peserta/ tertanggung.
Dengan  ditopang  oleh  peningkatan  jumlah  premi  yang  terkumpul  dari  tahun ketahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pem- bayaran claim, perusahaan/operator asuransi shari'ah dapat memberikan banyak pertolongan  kepada  peserta/tertanggung  yang  mendapat  risiko  sebagai  wujud dari prinsip ta‘âwun .
Kalau diperhatikan secara seksama, pola-pola yang diterapkan dalam ope- rasional asuransi syariah dalam memberikan jaminan dan pembayaran ganti rugi masih  mengikuti  aturan-aturan  yang  diterapkan  oleh  konvensional  seperti  polis dan wording  polis ,  kecuali  dalam  hal  akad,  produk,  investasi,  dan  keberadaan Dewan  Pengawas  Shariah.  Pola-pola  tersebut  antara  lain:  jenis-jenis  polis  yang digunakan dalam memberikan jaminan pertanggungan, metode perhitungan dan sistim  pembayaran  ganti  rugi,  kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh  peserta/ tertanggung  pada  saat  terjadi  klaim,  lembaga  penyelesaian  sengketa  apabila terjadi dispute , dan lain-lain.
Kemudian,  dalam  melakukan  pertanggungan,  perusahaan  asuransi  ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap nasabah, di antaranya mem-
58 Muhaimin  Iqbal, Asuransi  Syari'ah  Umum  dalam  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani,  2006),  h. 159.
59 Hadi Eka Putra, Direktur PT. Pro Asia Insurance Brokers & Consultans, Wawancara Pribadi, Jakarta 3 Desember 2009.
berikan  penjelasan  atau  sosialisasi,  baik  secara  berkala  ataupun  berkesinam- bungan  tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban nasbah,  atau benefit apa saja yang akan mereka dapatkan nasabah sebagai peserta asuransi. Banyak di  antara  nasabah  yang  tidak  mengetahui  tentang  seluk  beluk  asuransi,  seperti cara-cara  melakukan  proses  klaim,  mengetahui  jenis-jenis  jaminan  risiko  atau pengecualian yang terdapat dalam polis yang mereka miliki. Hal itu merupakan sesuatu  yang  sangat urgent untuk  dilakukan  mengingat  banyaknya  produk- produk  asuransi  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat.  Bahkan  ada  sebagian tertanggung yang tidak pernah membaca polis yang mereka miliki, atau jikapun mereka  pernah  membacanya  tidak  akan  memahami  sepenuhnya,  atau  boleh jadi keliru dalam menginterprestasikannya.
Hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, mengingat konsep dasar dari asuransi syariah itu sendiri adalah ta‘âwun dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan  bukan  dalam  berbuat  dosa  dan  penipuan.  Walaupun  dalam  hal penolakan  klaim  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi  tidak  seluruhnya disebabkan  oleh  kesalahan  atau  ketidakjujuran  perusahaan  dalam  memenuhi janji-janji mereka sebagai penanggung kerugian. Sebagian kasus penolakan juga disebabkan  oleh  kesalahan  dan  kekeliruan  pihak  tertanggung,  baik  dalam  me- mahami  polis,  mengintreprestasikannya  atau  karena  memang  mereka  sengaja ingin melakukan fraud claim . Namun apapun bentuk kerugian yang terjadi pada harta  yang  telah  dijadikan  sebagai  objek  pertanggungan,  selayaknya  berhak untuk diberikan ganti rugi, apalagi jika sampai menyebabkan kesengsaraan bagi pemiliknya. []

## Pustaka Acuan
‘Abd al-Salâm, Al-‘Iz ibn, Qawâ‘id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, Bayrût: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1999. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 1991.
Abû al-Barkat, al-, Sayyid Ahmad al-Dardîr, al-Syarh al-Kabîr, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Ahmad,  Sulaymân  Muhammad, Dhamân  al-Matalafât  fî  al-Fiqh  al-Islâmî, al-
Qâhirah: Mathba’ah al-Sa’âdah, 1985.
Anonymous ,  An  Introduction  to  Personal  General  Insurances,  Study  Course Distance  Learning  Division ,  Sevenoaks Kent:  Print  and  Collated  in  Great Britain, 1996.
Desmadi Saharuddin: Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah 160
Anwar,  Muhammad,  ‚Comparative  Study  of  Insurance  and  Takafol  (Islamic Insurance)‛ ,  The  Pakistan  Development  Review ,  Vol.  33,  Issue:  4,  Yr. Winter 1994. Arifin, Muhammad Taufik, Asuransi Kerugian ; Study Course, Jakarta: Universitas Indonusa Esa  Unggul, September, 2007.
Badar  al-Dîn  al-‘Aynî,  Abî  Mahmûd  Ibn  Ahmad  al-‘Aynî,  ‘ Umdah  al-Qârî’  Sharh Shahîh al-Bukhârî, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th. Baghdâdî,  al-,  Abû  Muhammad  ibn  Ghânim  ibn  Muhammad, Majma’  al- Dhamânât  fî  al-Madzhab  Imâm  Abî  Hanîfah  al-Nu’mân, Mishr:  Dâr  al- Salâm, 1999 M. Billah, Mohd. Ma’sum, Islamic Law of Trade and Finance A Selection of Issues, Kuala Lumpur: Ilmiyah Publishers, 2003, 2nd Ed. Elsefy,  Hasan, Islamic  Finance  A  Comparative  Jurisprudential  Study, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007. Emanuel, Insurance: Law, Theory and Practice, t.t, t.p, t.th. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah .
Ghazâlî,  al-,  Abû  Hâmid  Muhammad  ibn  Ahmad, al-Mustasyfâ, Bayrût:  Dâr  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H.
Ghazalî, al-, Syams al-Dîn Abî ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad, al-Wajîz, Mishr: al-Adâb wa al-Muayyad, 1317 H.
Ghazâlî, al-, Syams  al-Dîn  Abi ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad, I‘lâm  al- Muwaqqi‘în ‘an Rabb al-‘Âlamîn, al-Qâhirah: Kurdistan al-‘Ilmiyyah, 1325 H.
Ghazâlî, al-, Syams al-Dîn Abi ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad, al-Wajîz, Mishr: al-Âdâb wa al-Muayid, 1317 H. Hartono,  Sri  Rejeki, Hukum  Asuransi  dan  Perusahaan  Asuransi, Jakarta:  Sinar Grafika, 2008. Hasan,  Husayn  Hâmid, Hukm  al-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah  fî  ‘Uqûd  al-Ta’mîin, al-
Qâhirah: t.p, 1976.
Haydar, ‘Alî, Durar al-Hukkâm Sharh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
Haydar, ‘Alî, Durar al-Hukkâm Syarh Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
Iqbal, Muhaimin, Asuransi Syari'ah Umum dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani ,
2006.
Jam‘iyyah al-Majallah, Majallah al-Ahâm al-‘Adliyyah, Bayrût: Shâraku, 1377 H.