## KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM MELALUI PENDIDIKAN GUNA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN MDG’s

## Diah Ayu Pratiwi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan diah_mahdan@yahoo.co.id

## Abstract
The  development  of  human  capital  through  education  is  one  of  the requirements  for  the  creation  of  poverty  reduction.  During  the  development  of education in Batam has been done efforts development and relevance of education in accordance  with  the  development  goals  of  science  and  technology  and  the  needs  of the labor market, with the national education system running and also the target of international commitments in the field of education. However, education development indicators in Batam are still low.
The purpose of this study is to identify poverty and how it relates to education and  reduce  poverty  and  accelerate  the  achievement  of  the  MDGs.  The  research method  used  in  this  research  uses  qualitative  method  to  explore  poverty  and education  development  in  Batam.  Survey  documents  relating  to  educational  and psychological  development  in  Batam  became  an  important  source  of  data  in  this study.
The  results  of  this  study  indicate  that  based  on  the  achievement  of  Gross Participated on Education (APM/APK) and the average years of education in Batam have reached the target according to MDG's, but the number of illiterates in Batam is still high. Educational development brings with it the inequality of education among various community groups in Batam according to the income they earn.
Keywords: development education, poverty, and hinterland

## Abstrak
Pembangunan  modal  manusia  melalui  pendidikan  merupakan  salah satu  syarat  terciptanya  penurunan  kemiskinan.  Selama  ini  pembangunan bidang  pendidikan  di  Kota  Batam  telah  dilakukan  upaya  pengembangan  dan relevansi  pendidikan  sesuai  dengan  tujuan  perkembangan  IPTEK  dan kebutuhan  pasar  kerja,  dengan  sistem  pendidikan  nasional  yang  berjalan  dan juga sasaran komitmen-komitmen internasional dibidang pendidikan. Namun, indicator pembangunan pendidikan di Kota Batam masih rendah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  kemiskinan  dan bagaimana kaitannya antara pembangunan pendidikan dan upaya mengurangi kemiskinan,  guna  mempercepat  pencapaian  MDG’s.  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  kemiskinan
dan  pembangunan  pendidikan  di  Kota  Batam.  Dokumen  yang  terkait pengembangan pendidikan dan psikologi di Kota Batam menjadi data penting dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa  pembangunan pendidikan yang  didasarkan  pada  pencapaian  APK/APM  dan  rata-rata  lama  tahun pendidikan  di  Kota  Batam  telah  mencapai  sasaran  menurut  MDG’s,  namun jumlah  buta  aksara  di  Kota  Batam  masih  tinggi.  Pembangunan  pendidikan membawa  serta  ketimpangan  pendidikan  diantara  berbagai  kelompok masyarakat di Kota Batam menurut pendapatan yang mereka peroleh.
Kata Kunci: pembangunan pendidikan, kemiskinan, hinterland

## A. Pendahuluan
Millennium  Development  Goals (MDG’s)  merupakan  sebuah paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT)  Milenium  PBB  pada  September  2000.  Kemudian,  Majelis Umum PBB melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium PBB
(A/RES/55/2. United  Nations  Millennium  Declaration ).  Lahirnya  Deklarasi Milenium  merupakan  bentuk  komitmen  Negara-negara  anggota  PBB  guna meningkatkan kerjasama global untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi penduduk  dunia.  Deklarasi  Millenium  menempatkan  pembangunan  manusia sebagai  fokus  utama  pembangunan  serta  memiliki  tenggat  waktu  dan kemajuan  yang  terukur.  Guna  memonitor  tingkat  pencapaian  perbaikan kehidupan sosial penduduk, maka digunakan beberapa  yang tertuang dalam 8 target,  diantaranya  pemberantasan  kemiskinan  dan  kelaparan  ekstrem; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan  perempuan;  menurunkan  angka  kematian  anak;  meningkatkan kesehatan  ibu;  memerangi  HIV  dan  AIDS;  malaria  serta  penyakit  lainnya; memastikan  kelestarian  lingkungan;  dan  mengembangkan  kemitraan  global untuk  pembangunan.  8  target  inilah  yang  dinamakan  sebagai Goals Millennium Development (MDG’s)
Indonesia  sebagai  Negara  anggota  PBB  yang  ikut  menandatangani Deklarasi  Milenium.    Pencapaian  sasaran  MDG’s  merupakan  salah  satu prioritas  utama  bangsa  Indonesia.  Guna  mencapai  dan  melaksanakan
indikator-indikator  yang  tercantum  dalam  MDG’s  diperlukan  tidak  hanya peranan  pemerintah  pusat  tetapi  juga  peranan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  perencanaan  dan  implementasi  program  pembangunan  dari berbagai sektor yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dalam pencapaian sasaran MDG’s yang menjadi target utama yaitu di bidang pendidikan dan kemiskinan. Kaitan antara pendidikan dan kemiskinan pernah dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam teori kependudukan. Secara garis  besar  Mill  menjelaskan  bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk  melampui laju pertumbuhan makanan sebagai suatu aksioma, yang tidak perlu diragukan lagi  kebenarannya.  Lebih  lanjut  Mill  menjelaskan  apabila  produktifitas seseorang  tinggi  maka  cenderung  mempunyai  keluarga  yang  kecil.  Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Tinggi rendahnya fertilitas ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan  yang tidak mampu yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan penduduk  (Malthus,  2007).  Secara  logika  tingkat  pendidikan  penduduk menentukan  sikapnya  guna  mempertimbangkan  perlu  tidaknya  menambah anak sesuai dengan karir dan usaha yang ada.
Berdasarkan  teori  tersebut,  timbul  suatu  keyakinan  bahwa  semakin tingginya  laju  pertumbuhan  penduduk  akan  berpengaruh  terhadap  masalah kemiskinan.  Apabila  tidak  ada  pembatasan  terhadap  pertumbuhan  penduduk, maka  manusia  akan  mengalami  kekurangan  bahan  makanan.  Inilah  yang merupakan  sumber  kemelaratan  dan  kemiskinan  manusia.  Kemiskinan merupakan  isu  terpenting  yang  perlu  mendapat  perhatian  karena  dapat mengancam stabilitas politik dan menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap sumber  daya  alam  yang  apabila  dibiarkan  akan  menyebabkan  kelangkaan sumber daya alam.
Istilah  kemiskinan  muncul  ketika  seseorang  atau  sekelompok  orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan  minimal  dari  standar  hidup  tertentu.  Kemiskinan  bukan  hanya berarti  rendahnya  pendapatan,  tetapi  juga  tidak  adanya  berbagai  faktor  lain, misalnya  kecukupan  pangan,  kesehatan,  keterlibatan  dengan  lingkungan sosial,  penghargaan  penduduk,  dan  pendidikan  yang  memadai.  Kemiskinan
juga  berarti  kehilangan  kesempatan  untuk  mencapai  standar  kehidupan tertentu  lainnya,  seperti  panjang  umur,  sehat,  bebas  dari  kelaparan,  serta memiliki  akses  terhadap  sarana  kesehatan,  air  bersih,  pendidikan,  dan  sosial. Secara  garis  besar,  kemiskinan  merupakan  masalah  pemenuhan  kebutuhan dasar.  Sebenarnya,  bukan  hanya  masalah  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang dihadapi  penduduk  Indonesia,    namun  juga  masalah  kesenjangan  yang mengakibatkan  “aset”  yang  “seharusnya”  cukup  digunakan  oleh  seluruh penduduk  Indonesia  “tidak  dapat  menjangkau”  seluruh  lapisan  penduduk (Pande, 2010).
Di Indonesia, permasalahan kemiskinan sudah mendapat perhatian luas sejak tahun 1993, dimana pada saat itu Presiden Republik Indonesia berpidato mengenai  masalah  kemiskinan    di  depan  DPR  (BPS,  1999,1).  Sejak  saat  itu, berbagai  program  untuk  mengentas  kemiskinan  sudah  dibuat  diantaranya program  IDT,  JPS,  dan  berbagai  program  yang  sifatnya  memberdayakan penduduk  miskin.  Namun,  kemiskinan  tetap  saja  belum  terhapus,  bahkan penduduk miskin makin berfluaktif. Berikut ini adalah grafik mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia:
Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Sumber: Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan - 2012
Berdasarkan  grafik  diatas  memperlihatkan  bahwa  pada  periode  2002- 2005  terjadi  penurunan  persentase  penduduk  miskin  dari  18,2  persen  pada tahun 2002 menjadi 16,69 persen pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin secara cukup drastis menjadi 17,75
persen.  Pada  tahun  2007  –  2011  terjadi  penurunan  jumlah  penduduk  miskin dari 16,58 persen menjadi 12,49 persen.
Permasalahan  kemiskinan  bukan  hanya  sekadar  berapa  jumlah  dan persentase penduduk miskin. Namun, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selain harus mampu  memperkecil  jumlah  penduduk  miskin,  kebijakan  kemiskinan  juga sekaligus  dapat  mengurangi  tingkat  kedalaman  dan  keparahan  kemiskinan tersebut.  Agar  dapat  segera  keluar  dari  permasalahan  tersebut,  diperlukan strategi  pembangunan  modal  manusia  yang  menempatkan  sumberdaya manusia sebagai perspektif pembangunan melalui pendidikan guna memerangi kemiskinan.
Peran  pendidikan  dalam  memerangi  kemiskinan  sangat  menentukan. Negara yang berhasil memerangi kemiskinan merupakan Negara yang mampu memberikan  pendidikan  kepada  warga  Negaranya.  Pendidikan  merupakan condition  sine  qua  non (syarat  mutlak)  bagi  sebuah  Negara.  Kualitas pendidikan  yang  melatarbelakangi  sumber  daya  manusia  di  sebuah  Negara menentukan maju mundurnya Negara tersebut. Selain itu, keberhasilan Negara didalam  menyediakan  pendidikan  bagi  warga  negaranya  merupakan  kunci sukses  bagi  Negara  dalam  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan (Zamroni, 2010).
Guna  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  diperlukan  peranan pemerintah  terutama  dalam  meningkatkan  pembangunan  modal  manusia  dan mendorong  penelitian  dan  pengembangan  agar  dapat  meningkatkan produktivitas  manusia.  Peningkatan  produktivitas  manusia  dapat  dilakukan melalui  investasi  pendidikan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dapat  dilihat  dari  pengetahuan  dan  keterampilan  seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga  akan  meningkat,  sehingga  akan  mendorong  peningkatan  produktivitas kerjanya.  Dengan  tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  perusahaan  akan memperoleh hasil atau keuntungan yang lebih banyak dengan memperkerjakan  tenaga  kerja  yang  memiliki  produktivitas  tinggi,  sehingga perusahaan  juga  akan  bersedia  memberikan  gaji  yang  lebih  tinggi  bagi  yang
bersangkutan.  Di  sektor  informal  seperti  pertanian,  peningkatan  ketrampilan dan  keahlian  tenaga  kerjaa  mampu  meningkatkan  hasil  pertanian,  karena tenaga  kerja  yang  terampil  mampu  bekerja  lebih  efisien.  Pada  akhirnya seseorang  yang  memiliki  produktivitas  yang  tinggi  akan  memperoleh kesejahteraan  yang  lebih  baik,  yang  diperlihatkan  melalui  peningkatan pendapatan  maupun  konsumsinya.  Rendahnya  produktivitas  kaum  miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004)
Keterkaitan  pendidikan  dan  kemiskinan  sangat  besar  karena pendidikan  memberikan  kemampuan  untuk  berkembang  lewat  penguasaan ilmu  dan  keterampilan.  Pendidikan  menanamkan  kesadaran  akan  pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti manggapai masa  depan  (Criswardani  Suryawati,  2005).  Dalam  penelitian  Hemanto Siregar  dan  Dwi  Wahyunuarti  (2008)  menemukan  bahwa  pendidikan  yang diukur  dengan  jumlah  penduduk  yang  lulus  pendidikan  SMP,  SMA,  dan diploma  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  penurunan  jumlah  penduduk miskin.  Hal  ini  berarti  bahwa  pembangunan  modal  manusia (human  capital ) melalui  pendidikan  merupakan  determinan  penting  guna  menurunkan  jumlah penduduk miskin.
Sampai  saat  ini,  Pemerintah  Indonesia  belum  mampu  memberikan hasil  yang  menggembirakan  terkait  pengentasan  kemiskinan,  termasuk Pemerintahan Kepulauan Riau terutama di Kota Batam. Upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Batam  belum  maksimal  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Batam. Berikut ini tingkat kemiskinan penduduk Kepulauan Riau  menurut  Kabupaten/  Kota  pada  tahun  2009  –  2010  dapat  dilihat  secara detail pada tabel 1.2 berikut ini:

## Tabel 1.1

## Tingkat Kemiskinan Penduduk di Kepulauan Riau
Daerah Garis Kemiskinan (Rp/Bulan) Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Karimun 237 250 254 789 6,48 7,21 15 539 15 344 Bintan 260 143 274 721 7,01 7,33 9 236 10 428 Natuna 205 825 217 359 4,35 4,83 4 3888 3 348 Lingga 289 115 310 489 16,56 15,81 15 360 13 626 Kepulauan Anambas - 245 079 - 4,80 - 1 797 Kota Batam 374 186 401 849 6,76 7,26 54 777 68 889 Kota Tanjung Pinang 412 718 435 847 13,42 12,60 26 029 23 640 Kepulauan Riau 283 965 295 095 8,27 8,05 125 329 137 072 Indonesia 200 262 211 726 14,15 13,33 32. 530.000 31.023.39 0
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)
Berdasarkan  data  diatas  memperlihatkan  bahwa  Kota  Batam  sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu berjumlah 54.777 jiwa pada tahun 2009 naik menjadi 68.889 jiwa pada tahun 2010. Kemudian secara berurutan  diikuti  oleh  Kota  Tanjung  Pinang,  Karimun,  Lingga,  Bintan, Natuna,  dan  Kepulauan  Anambas.  Dari  data  diatas  memperlihatkan  bahwa usaha  Pemerintah  Kota  Batam  dalam  menurunkan  tingkat  kemiskinan  belum berhasil.
Pembangunan  modal  manusia  melalui  pendidikan  merupakan  salah satu  syarat  terciptanya  penurunan  kemiskinan.  Selama  ini  pembangunan bidang  pendidikan  di  Kota  Batam  telah  dilakukan  upaya  pengembangan  dan relevansi  pendidikan  sesuai  dengan  tujuan  perkembangan  IPTEK  dan kebutuhan  pasar  kerja,  dengan  sistem  pendidikan  nasional  yang  berjalan  dan juga  sasaran  komitmen-komitmen  internasional  dibidang  pendidikan. Pendidikan di Batam saat ini secara umum berjalan sangat baik, hal ini terlihat
dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kota  Batam  pada  periode  2007  – 2010  dari  76,82  persen  meningkat  menjadi  77,80  persen.  Apabila dibandingkan dengan  kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu pada periode  2010  Karimun  (75,07  persen),  Bintan  (74,4  persen),  Natuna  (70,56 persen),  Lingga (71,35 persen), Kepulauan Anambas (68,6 persen), dan Kota Tanjung  Pinang  (74,59  persen)  (BPS,  2010).  Berdasarkan  data  diatas menjadikan  Kota  Batam  yang  terbaik  di  Kepulauan  Riau  dalam  hal kesejahteraan penduduknya.
Meskipun  demikian,  secara  geografis  Kota  Batam  berbentuk  pulau, mempunyai  12  kecamatan  yang  tersebar  di  pulau-pulau  kecil  atau  yang dikenal dengan nama hinterland . Selama ini, pembangunan pendidikan hanya menitikberatkan di Kota Batam saja. Hal ini tentu saja membawa kendala yang tidak  sederhana  terutama  penduduk  yang  tinggal  di  daerah hinterland , misalnya  minat  untuk  mengakses  pendidikan,  minat  untuk  melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  putus  sekolah,  pola  perilaku  yang akan  mengikuti  orangtuanya,  daya  jangkau  dan  intensitas  layanan  dan pembinaan oleh para pengelola dan pembina pendidikan.
Selain  itu,  Kota  Batam  merupakan  salah  satu  daerah  industri  terbesar di  Indonesia  menjadikan  Kota  Batam  sebagai  daerah  urban  yang  akan  selalu diminati  untuk  didatangi  berbagai  ragam  penduduk  dengan  kualifikasi  status sosial  yang  beragam  guna  mencari  pekerjaan.  Hal  ini  berimplikasi  terhadap bagaimana  melakukan  pemerataan  kebutuhan  layanan  penduduk  terutama dalam mengakses pendidikan.
Persoalan  diatas,  memungkinkan  tingkat  aksesibilitas  terhadap pendidikan  menjadi  rendah.  Akses  penduduk  terhadap  fasilitas-fasilitas pendidikan  dapat  dilihat  dari  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  dan  Angka Partisipasi  Murni  (APM)  yang  diestimasi  menurut  jenjang  pendidikan.  Pada periode 2007 – 2010, untuk jenjang SD terjadi peningkatan APK dari 102,55 persen pada tahun 2007 menjadi 105,46 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan APM  meningkat  tipis  dari  97,14  persen  pada  tahun  2007  menjadi  97,  65 persen pada tahun 2010. Pada jenjang SLTP, pertumbuhan APK maupun APM mengalami perkembangan yang cukup baik. APK mencapai 95,38 persen dan
APM 82,34 persen. Jenjang SLTA/SMK terjadi  peningkatan APK dari 62,62 persen pada tahun 2007 menjadi 64,12 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan APM meningkat tipis dari 58,84 persen pada tahun 2007 menjadi 59,65 persen pada  tahun  2010  (BPS  Kepri,  2011).  Belum  tercapainya  angka  100  persen pada  APK  dan  APM  memperlihatkan  belum  maksimalnya  pembangunan modal manusia melalui pendidikan di Kota Batam.
Tujuan tulisan ini adalah mengidentifikasi kemiskinan dan bagaimana kaitannya antara pembangunan pendidikan dan upaya mengurangi kemiskinan, serta  kemana  arah  dan  kebijakan  pendidikan  yang  lebih  dapat  menjamin pengurangan  kemiskinan  guna  mempercepat  pencapaian  MDG’s.  Ruang lingkup  tulisan  ini  adalah  penulis  akan  mengambil  jangka  waktu  pada  tahun 2007  –  2010.  Tahun-tahun  diluar  jangkauan  penelitian  ini  akan  digunakan penulis  untuk  memperjelas  hubungan  antara  variabel-variabel  yang  akan diteliti.

## B. Dasar Pemikiran
Pendidikan  dan  kemiskinan  memiliki  hubungan  yang  positif.  Secara makro  dapat  dijelaskan  bahwa  semakin  tinggi  pendidikan  semakin  baik pekerjaan  yang  diperoleh,  maka  semakin  tinggi  gaji  yang  diperoleh  dan semakin  rendah  tingkat  kemiskinan,  dan  semakin  besar  anggaran  dapat dibelanjakan  untuk  pendidikan.  Pada  dasarnya,  pembangunan  pendidikan merupakan  suatu  proses  pembangunan  ekonomi  (Boediono,  1997).  Lebih lanjut  Boediono  menjelaskan  apabila  ditinjau  dari  pembangunan  ekonomi, pendidikan  memiliki  dua  fungsi. Pertama pendidikan  dapat  meningkatkan konsumsi,  khususnya  konsumsi  barang-barang  teknologi. Kedua ,  pendidikan memiliki  fungsi  mempersiapkan  tenaga  kerja  yang  berperan  dalam  proses produksi dan distribusi.
Berdasarkan fungsi pertama, meningkatkan konsumsi akan memperluas pasar dan mendorong tingkat produksi lebih tinggi. Produksi akan menghasilkan  pendapatan.  Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi  produksi  dan semakin  tinggi  produktivitas  akan  menghasilkan  pendapatan  yang  semakin tinggi. Sebagian atau seluruh pendapatan akan dipergunakan untuk konsumsi.
Tingkat pendapatan atau tingkat kemiskinan, secara umum, akan  menentukan surplus yang diwujudkan dalam bentuk tabungan. Semakin tinggi pendapatan semakin  besar  surplus  berarti  semakin  besar  jumlah  tabungan.  Jumlah tabungan merupakan sumber terbentuknya investasi, semakin besar investasi, maka  semakin  besar  kemampuan  untuk  berproduksi.  Investasi  dapat dilaksanakan  dalam  dua  bentuk,  yaitu  investasi  fisik  dan  non  fisik.  Pada umumnya, human investment dalam bentuk pendidikan dan kesehatan.
Kerangka pikir Boediono diatas, dapat diasumsikan bahwa pendapatan akan mempengaruhi pendidikan melalui dua jalur. Pertama , pendapatan akan menentukan  kemampuan  berkonsumsi,  termasuk  konsumsi  pendidikan, contohnya  sekolah,  membayar  jasa  kursus-kursus,  dan  sebagainya. Kedua , besarnya  pendapatan  akan  memberikan  kemungkinan  untuk  menyediakan anggaran  pendidikan.  Semakin  tinggi  pendapatan  memberikan  kemungkinan semakin besar anggaran untuk pendidikan.
Pendapatan memberikan kemampuan penduduk untuk berkonsumsi di bidang  pendidikan.  Namun,  pendapatan  nasional  tidak  terbagi  secara  merata diantara  penduduk.  Dengan  demikian,  kemampuan  berkonsumsi  di  bidang pendidikan  berbeda  diantara  penduduk  menurut  pendapatannya.  Penduduk yang  termasuk  dalam  kelompok  yang  memperoleh  pendapatan  tinggi  akan memiliki kemampuan berkonsumsi di bidang pendidikan lebih besar daripada kelompok  yang  berpendapatan  rendah.  Tentu  saja,  ketimpangan  pendapatan akan melahirkan ketimpangan memperoleh pendidikan (Zamroni, 2010).
Berangkat  dari  pemikiran  diatas,  dapat  diasumsikan  bahwa  bagi penduduk  miskin,  kesempatan  memperoleh  pendidikan  dan  pendapatan bagaikan  lingkaran  yang  tidak  berujung  ( vicious  circle ).  Penduduk  yang miskin sejak awal usia anak hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang TK atau SD dengan kualitas  yang rendah.  Lulusan dari sekolah  yang berkualitas  rendah  hanya  mampu  mengantarkan  para  lulusannya  masuk  ke sekolah  yang  juga  berkualitas  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  masuk kesekolah  yang  lebih  tinggi  didasarkan  pada  nilai  yang  diperoleh  saat  ujian sekolah  jenjang  sebelumnya  atau  lewat  tes  masuk.  Sehingga,  anak-anak  dari keluarga  miskin  akan  kesulitan  untuk  mendapatkan  sekolah  yang  bermutu.
Dengan  demikian,  apabila  anak-anak  keluarga  miskin  dapat  masuk  ke perguruan tinggi yang bermutu rendah ataupun hanya dapat masuk ke program studi  yang  relatif  “sepi  peminat”,  hal  tersebut  tidak  menjamin  masa  depan mereka  guna  mendapatkan  pendapatan  yang  tinggi.  Sebaliknya,  orang  yang kaya  kebanyakan  memiliki  latarbelakang  pendidikan  yang  relatif  lebih  tinggi dan  memiliki  kesempatan  untuk  menyekolahkan  anak-anak  sejak  TK  di sekolah  yang  bermutu.  Hal  ini  akan  memberikan  jaminan  bagi  anak-anak mereka  untuk  masuk  ke  jenjang  sekolah  yang  lebih  tinggi  dan  bermutu,  dan pada  akhirnya  mengantarkan  anak-anak  mereka  memasuki  kampus  pilihan dan/atau program-program studi yang memungkinkan lulusannya mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.
Vicious  circle ini  memiliki  makna  bahwa  sekolah  merupakan  proses yang  disebut social  reproduction .  Lewat  proses  pendidikan,  kelompok  orang kaya  akan  melahirkan  keturunan  yang  berpendidikan  dan  kaya  juga.  Dan sebaliknya,  kelompok  orang-orang  miskin  akan  melahirkan  keturunan  yang juga miskin dan berpendidikan relatif rendah.

## C. Pembangunan Pendidikan Di Kota Batam
Pencapaian  pendidikan  dapat  dilihat  dari  Angka  Partisipasi  Kasar (APK) atau Partisipasi Murni (APM), selain itu juga dari persentase buta huruf dan  lama  tahun  bersekolah.  APK  dan  APM  diestimasi  berdasarkan  pada jenjang  pendidikan.  APK  SD  adalah  jumlah  siswa  SD  dibagi  dengan  jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun), APK SLTP adalah jumlah siswa SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia SLTP (13-15 tahun), APK SLTA adalah jumlah siswa  SLTA  dibagi  dengan  jumlah  anak  usia  SLTA  (16-18  tahun),  dan  APK Perguruan Tinggi adalah mahasiswa dibagi dengan jumlah penduduk usia PT (19-24 tahun). Sedangkan APM SD adalah siswa dalam usia SD (7-12 tahun) dibagi dengan total anak usia SD,  APM SLTP adalah siswa dalam usia SLTP (13-15  tahun)  dibagi  dengan  total  anak  usia  SLTP,  APK  SLTA  adalah  siswa dalam  usia  SLTA  (16-18  tahun)  dibagi  dengan  total  anak  usia  SLTA,  dan APK  PT  adalah  mahasiswa  dalam  usia  19-24  tahun  dibagi  dengan  total penduduk usia 19-24 tahun (BPS, 2011).
Menurut  MDG’s  bahwa  tercapainya  pendidikan  dasar  dengan Gross Enrollment Rate (GER) atau Angka Partisipasi Kasar (APK) pada angka 90%. Di  Batam,  APK  untuk  jenjang  pendidikan  SD  sudah  mencapai  diatas  100% sejak  tahun  2006.  Berikut  ini  tabel  yang  menjelaskan  tentang  Angka Partisipasi  Kasar  dan  Angka  Partisipasi  Murni  Di  Kota  Batam  pada  periode 2007/2008 – 2010/2011 (tabel 1.3 dan 1.4):
Tabel 3.1
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) periode 2007/2008 –
2010/2011 Tingkat Pendidikan 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. SD/MI 94.00 100.9 102.5 105.2 105.5 109.4 2. SLTP/ MTs 79.95 89.12 91.31 93.26 95.38 97.50 3. SLTA/ MA 59.10 61.44 62.62 63.91 64.12 65.25
Sumber: Batam Dalam Angka 2011, Pemerintah Kota Batam Tahun 2011
Berdasarkan  pada  tabel  diatas  memperlihatkan  bahwa  pada  periode 2005/2006  APK  SD  Kota  Batam  sudah  mencapai  90%,  sesuai  dengan  target pencapaian MDG’s. Kemudian pada periode 2006/2007 – 2010/2011 APK SD Kota Batam sudah mencapai diatas 100%.  Peningkatan APK SD Kota Batam tidak  diikuti  oleh  APK  SLTP  dan  SLTA  yang  masih  dibawah  100%. Meskipun  APK  Kota  Batam  berdasarkan  tingkat  pendidikan  semakin  tahun semakin meningkat, namun tidak begitu signifikan peningkatannya.

## Tabel 3.2
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) periode 2007/2008 –
2010/2011 Tingkat Pendidikan 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. SD/MI 94.00 100.9 97.14 97.25 97.65 98.68 2. SLTP/ MTs 79.95 89.12 76.08 81.70 82.34 84.35 3. SLTA/ MA 59.10 61.44 58.84 59.31 59.65 59.75
Sumber: Batam Dalam Angka 2011, Pemerintah Kota Batam Tahun 2011
Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada jenjang SD, pertumbuhan APM di Kota Batam selama lima tahun terakhir mengalami pasang surut menunjukkan pertumbuhan  yang  tidak  berarti.  Hal  ini  antara  lain,  karena  angka drop  out jenjang SD masih cukup tingi, khususnya untuk kelas-kelas awal dan didaerah hinterland. Pada jenjang SLTP/MTs, APM menunjukkan perkembangan yang cukup  baik,  dimana  APK  mencapai  84  persen.  Namun  untuk  mencapai program  wajib  belajar  9  tahun  bukan  merupakan  tugas  yang  mudah, mengingat  hampir  sebagian  besar  sasaran  berada  pada  daerah-daerah  yang sulit dicapai terutama di daerah hinterland.
Pada  jenjang  SLTA/  MA  menunjukkan  pertumbuhan  APM  selama lima  tahun  terakhir  mengalami  stagnasi,  meskipun  pada  periode  2006/2007 mengalami  peningkatan  namun  pada  periode  2007/2008  mengalami penurunan.  Permasalahan  ini  hampir  sama  pada  jenjang  SLTP/MTs,  dimana sebagian besar sasaran berada pada daerah yang secara geografis sulit dicapai terutama di daerah hinterland.
Selain indikator APK dan APM dalam melihat pencapain  pendidikan, berapa  lama  tahun  rata-rata  penduduk  Kota  Batam  mendapatkan  pendidikan pendidikan  formal.  Pada  tabel  1.5  menyajikan  informasi  mengenai  rata-rata lama  sekolah  berdasarkan  jenjang  pendidikan  dan  kelas  pada  periode  2006  – 2010.
Tabel 3.3 Rata-rata Lama Bersekolah Tahun  2007 – 2010 Uraian 2007 2008 2009 2010 Rata-rata Lama Bersekolah 10.7 10.7 10.4 10.9
Sumber: RPJMD Kota Batam 2010 - 2015
Jika  dilihat  pada  tabel  3.3  diatas  rata-rata  lama  bersekolah  di  Kota Batam  mengalami  peningkatan  meskipun  tidak  signifikan.  Adapun  rata-rata
lama  sekolah  sebesar  10.9  tahun  mengandung  pengertian  bahwa  rata-rata penduduk  Kota  Batam  mengeyam  pendidikan  selama  hampir  11  tahun,  atau hingga kelas 2 SLTA.
Tabel 3.4

## Jumlah Lulusan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009 – 2010
Uraian SD SLTP SLTA SMK Jumlah Siswa Jumlah Lulusan Jumlah Siswa Jumlah Lulusan Jumlah Siswa Jumlah Lulusan Jumlah Siswa Jumlah Lulusan Jumlah Lulusan 10.090 10.056 7.731 7.709 2.954 2.936 2.116 2.113
Sumber: RPJMD Kota Batam 2010 – 2015
Berdasarkan tabel 3.4 tidak menunjukkan angka 100 persen penduduk Kota  Batam  lulus  berdasarkan  tingkat  pendidikan.  Hal  ini  antara  lain,  karena angka droup out  penduduk Batam pada jenjang  SD, SLTP,  dan SLTA  cukup tinggi meskipun tidak signifikan.
Sementara  itu,  jumlah  penduduk  Kota  Batam  yang  mengalami  buta aksara masih banyak terutama di daerah hinterland. Hal ini dapat dilihat pada tabel  3.5  mengenai  jumlah  buta  huruf/  buta  aksara  penduduk  Kota  Batam tahun 2010 – 2011.
Tabel 3.5 Jumlah Buta Huruf/ Buta Aksara Kota Batam Tahun 2010 – 2011 Tahun Jumlah Penduduk Tidak/ Belum Pernah Sekolah Jenjang Umur Buta Huruf/ Buta Aksara 2010 1.056.701 115.522 15 – 24 909 2011 1.137.894 98.140 15 – 24 1057

## Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam
Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa jumlah buta huruf/ buta aksara masih banyak terjadi di Kota Batam. Buta aksara merupakan salah satu momok yang menakutkan  dalam  pembangunan  pendidikan  dan  berpengaruh  terhadap Pembangunan  Indeks  Manusia.  Masih  besarnya  angka  buta  aksara  yang terdapat  di  Kota  Batam,  mengindikasikan  tingkat  partisipasi  pendidikan penduduk Kota Batam masih rendah.

## D. Kesenjangan Pendidikan dan Kemiskinan
Pada  umumnya  pendapatan  keluarga  mencerminkan  status  sosial ekonomi  suatu  keluarga,  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan pendidikan  seseorang  yang  pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  pekerjaan yang  diperoleh.  Kemampuan  keluarga  dalam  menyekolahkan  anaknya  ke jenjang SD  tidak terlalu pengaruh terhadap pendapatan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan  pemerintah  memberikan  pendidikan  gratis  kepada  penduduk Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar.
Berdasarkan APM Kota Batam tahun 2007 – 2010, jenjang pendidikan SD  semua  kelompok  pendapatan  dari  20  persen  pendapatan  terendah  sampai 20 persen pendapatan tertinggi dapat menyekolahkan anaknya. APM dari lima kelompok pendapatan memiliki posisi APM yang sama pada skitar 90. Hal ini berarti bahwa program pemerintah Wajib Belajar 6 tahun sudah tercapai.
Namun,  pada jenjang pendidikan SLTP  dan SLTA menunjukkan pola yang berbeda. Penduduk 20 persen terkaya memiliki APM yang paling tinggi, diikuti  oleh  kelompok  20  persen  terkaya  kedua  sampai  kelompok  paling miskin  memiliki  APM  terendah.  Pada  jenjang  SLTA,  APM  kelompok  20 persen  terkaya  tahun  2010  mengalami  peningkatan,  semakin  menjauhi  APM kelompok yang lain. Sehingga, kelompok penduduk yang lebih kaya memiliki kesempatan  akses  pendidikan  yang  lebih  besar  dibandingan  kelompok  lain. Dengan  demikian,  kelompok  dari  keluarga  paling  kaya  meiliki  akses  yang besar dalam menyekolahkan anaknya sampai jenjang SLTA hingga Perguruan Tinggi  dengan  kualitas  pendidikan  yang  terjamin.  Berbeda  halnya  dengan kelompok keluarga paling miskin, memiliki kesulitan dalam akses pendidikan ke  jenjang  SLTA.  Karena  pada  umunya  SLTA  baik  negeri  maupun  swasta yang  ada  di  Kota  Batam  berada  pada  kecamatan-kecamatan  besar  sehingga bagi  sebagian  penduduk  untuk  sekolah  SLTA,  diperlukan  biaya  transportasi yang  cukup  besar  terutama  penduduk  yang  berada  di  daerah  hinterland. Berikut tabel 4.1 Jumlah Sekolah yang ada di Kota Batam Tahun 2010.
Tabel 4.1
Jumlah Sekolah di Kota Batam Berdasarkan Kecamatan tahun 2010
Kecamatan TK SD SLTP/ MTs SLTA/SMK/ MA Negeri  Swasta  Negeri  Swasta  Negeri  Swasta  Negeri  Swasta Belakang Padang - 3 14 2 6 2 2 1 Batu Ampar 1 26 4 8 1 5 1 2 Sekupang 2 38 11 18 3 9 2 3 Nongsa 22 10 11 4 6 1 2 Bulang 2 1 11 1 3 3 1 1 Lubuk Baja 1 27 9 11 1 8 1 6 Sei Beduk 1 30 6 13 2 5 1 2 Galang 1 - 24 1 7 1 3 - Bengkong 1 36 13 14 3 9 1 4 Batam Kota 1 69 10 32 7 12 1 7 Sagulung 1 65 17 26 8 6 1 2 Batu Aji 1 44 7 22 3 7 1 6 Total 12 361 136 159 48 73 17 36

## Sumber: Batam Dalam Angka 2011
Jika  melihat  tabel  4.1  menjelaskan  bahwa  jumlah  sekolah  di  Kota Batam  lebih  banyak  berada  pada  daerah  mainland  (Kecamatan  Batu  Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Sei Beduk, Bengkong, Batam Kota, dan Batu Aji) dibandingkan dengan di daerah hinterland (Kecamatan Belakang Padang, Bulang  dan  Galang).  Hal  ini  memperjelas  disparitas  pendidikan  antara penduduk  kaya  dan  miskin  dalam  memperoleh  akses  pendidikan  dengan kualitas mutu terjamin.

## E. Penutup
Pada  masa  Orde  Baru,  ada  tiga  strategi  utama  dalam  kebijakan pendidikan  yang  bertumpu  pada:  pemerataan  pendidikan,  peningkatan kualitas,  dan  peningkatan  manajemen  pendidikan.  Namun,  gaya  bahasa  dan
ornamen  dapat  berubah  sesuai  dengan  selera  penentu  kebijakan  yang  pada intinya tidak pernah bergeser dari pemerataan, mutu dan manajemen.
Berangkat  dari  uraian  diatas,  pembangunan  pendidikan  yang didasarkan pada pencapaian APK/APM dan rata-rata lama tahun pendidikan di Kota  Batam  telah  mencapai  sasaran  menurut  MDG’s,  namun  jumlah  buta aksara di Kota Batam masih tinggi. Pembangunan pendidikan membawa serta ketimpangan  pendidikan  diantara  berbagai  kelompok  masyarakat  di  Kota Batam  menurut  pendapatan  yang  mereka  peroleh.  Penduduk  yang  termasuk kelompok  20  persen  berpendapatan  tinggi  memperoleh  kesempatan pendidikan  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  penduduk  kelompok 20 persen berpendapatan rendah. Gambaran diatas baru dalam aspek kuantitas, namun pada aspek kualitas tidak akan jauh berbeda.
Berangkat  dari  asumsi  diatas,  kebijakan  pendidikan  selama  ini memperkuat  teori  mengenai  pendidikan  merupakan  awal  proses  stratifikasi sosial  yang  berakhir  pada social  reproduction .  Hal  ini  berakibat  pada pernyataan  “yang  kaya  semakin  kaya  dan  yang  miskin  semakin  miskin” merupakan kenyataan sebagai dari hasil proses pendidikan. Hanya masyarakat yang  memiliki  pendapatan  yang  lebih  besarlah  yang  dapat  menikmati  akses pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Dengan  kata  lain,  sesungguhnya  pendidikan menegaskan  adanya  kemiskinan  lintas  generasi.  Setidak-tidaknya  pendidikan tidak dapat berbuat banyak menghadapinya.
Guna  memerangi  kemiskinan  melalui  pendidikan,  Pemerintah  Kota Batam  perlu  merumuskan  beberapa  kebijakan. Pertama ,  perlu  adanya pemerataan jumlah sekolah baik jenjang SD – SLTA di Kota Batam terutama di  daerah  hinterland  dan  kemudahan  akses  dalam  hal  ini  transportasi  untuk menjangkau  sekolah  tersebut. Kedua, Pemerintah  Kota  Batam  khususnya Dinas  Pendidikan  perlu  menggalakkan  program  Buta  Aksara  dan  pentingnya pendidikan  pada  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  berada  di  daerah hinterland.
Ketiga,  perlu  dirumuskan  kebijakan  non  konvensional  melalui pendidikan  nonformal  di  Kota  Batam.  Kebijakan  ini  mengembalikan  makna pendidikan  sesungguhnya  yang  memiliki  prinsip  bahwa  pendidikan  bukan
sekedar  sekolah  atau  pendidikan  formal,  yang  menekankan  pada  penguasaan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Penguasaan  terhadap  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  para peserta didik tercabut  dari akar budaya sosial  masyarakatnya. Apa  yang  dipelajari  tidak  ada  kaitannya  dengan  realitas  kehidupan  mereka. Pendidikan  nonformal  yang  akan  langsung  memberikan  kemampuan  dan fasilitas  kepada  peserta  didik  untuk  dapat  belajar  dan  bekerja.  Sehingga mereka  dapat  belajar  dan  bekerja  berdasarkan  pada  potensi  yang  dimiliki masing-masing  peserta  didik.  Dengan  demikian  mereka  dapat  keluar  dari kemiskinan dengan usaha atau potensi yang mereka miliki.

## Daftar Pusataka
Criswardani, Suryawati.
2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional . Dapat diakses di http://www.jmpk-
online.net/Volume  8/Vol_08  No_03_2005.pdf .  diunduh  tanggal  14 Februari 2013.
Kutanegara, Pande Made. 2010 . Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah:  Dilema  Peran  Pemerintah  dan  Masyarakat .  Yogyakarta:
Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM.
Malthus, et. al. 2007. Kependudukan Dilema dan Solusi. Bandung: Nuansa.
Pemerintah Kota Batam. 2011. Batam Dalam Angka 2011. Batam Pemerintah  Kota  Batam.  2015.  Laporan  RPJMD  Kota  Batam  Tahun  2010  –
2015. Batam
Siregar,  Hermanto  dan  Dwi  Wahyuniarti.  2008.  “ Dampak  Pertumbuhan Ekonomi  Terhadap  Penurunan  Jumlah  Penduduk  Miskin” . http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3.pdf . Diunduh pada tanggal 20 Februari 2013. Sitepu,  Rasidin  K.  dan  Bonar  M.  Sinaga.  2004. Dampak  Investasi  Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia:  Pendekatan  Model  Computable  General  Equilibrium . http://ejournal.unud.ac.id/?module=detailpenelitian&idf=7&idj=48& idv=18&idi=48&idr=191. Diunduh tanggal 20 Februari 2013.
Zamroni.  2010. Pendidikan  dan  Kemiskinan .  Yogyakarta:  Pusat  Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM.