## Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Melalui Program Kemitraan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan
Nafsiatun 1 Rommy Patra 2 Subiyatno 3 Endah Mintarsih 4 1 Universitas Tanjungpura Pontianak
2 Universitas Tanjungpura Pontianak
3 Universitas Tanjungpura Pontianak
4 Universitas Tanjungpura Pontianak
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 3 (2) 2019,  203  — 215

## JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/index
* Corresponding Author. Nafsiatun@yahoo.co.id (Nafsiatun)
Rommypatra@yahoo.co.id (Rommy Patra)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history:
Received:    August 2019 Accepted:   October 2019 Published:  December 2019
Punggur  Kecil  Village,  Sungai  Kakap  District,  Kubu  Raya  Re- gency,  West  Kalimantan  Province  is  one  of  the  developing  vil- lages. Therefore, it requires structuring in the field of population administration, especially the administration of birth, death, and marriage.  The  PKM  Team  of  the  Faculty  of  Law,  Tanjungpura University in collaboration with the Punggur Kecil Village Gov- ernment conducted the PKM Orderly Population Administration activities.  PKM  activities  include  socialization,  counseling,  and education.  Improvements  to  population  administration  include birth,  death,  and  marriage.  This  activity  was  able  to  improve order  administration  in  Punggur  Kecil  Village.  Increasing  or- derliness  in  population  administration  has  had an  effect  on  the mapping  of  the  population  of  Punggur  Kecil  Village  so  that  it can  carry  out  a  strategy  to  empower  its  population  to  improve their welfare. The results of monitoring and evaluation of activi- ties  carried  out  before  and after  the  activity  showed  a  77%  in- crease in understanding of the community of Punggur Kecil Vil- lage  towards  orderly  population  administration.  Before  PKM activities 97% of the people said they had never received coun- seling  on  population  administration.  After  this  PKM  activity, 77%  of  the  Punggur  Kecil  Village  community  was  satisfied.  As many  as  23%  of  the  community  were  dissatisfied  because  the PKM  implementation  time  was  not  long  enough.  This  is  evi- denced by 100% of the community asking for the PKM Team of the  Faculty  of  Law  of  Tanjungpura  University  to  do  another PKM in Punggur Kecil Village with a different theme so that the Village of Punggur Kecil is further advanced.
Keywords: Increasing of Quality, Civilization Data Base, Punggur Kecil Village
ISSN
2580-4332 (online) DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.2.2
How to cite:
-,  N.  (2019).  Peningkatan  Kualitas  Data  Kependudukan  melalui  Program  Kemitraan Masyarakat  Tertib  Administrasi  Kependudukan. Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat  Madani (JPMM) , 3 (2), 203 - 215. Retrieved from http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/article/view/9248

## PENDAHULUAN Analisis Situasi
Berdasarkan  Kalimantan  Barat  dalam Angka  2017  (BPS  Kalimantan  Barat,  2018) Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan  pemekaran dari  Kabupaten  Mempawah  dengan  Undang- Undang No. 35 Tahun 2007 yang terdiri atas 9 kecamatan dan 108 desa. Penduduk Kabupaten Kubu  Raya  terdiri  atas  suku  Melayu,  Dayak, Bugis,  China,  Jawa,  Madura,  dan  lainnya.  Se- bagian  besar  perekonomian  Kabupaten  Kubu Raya  bertumpu  pada  pertanian,  perdagangan dan  perikanan  (BPS  Kabupaten  Kubu  Raya, 2018; BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018).
Kecamatan  Sungai  Kakap  merupakan salah  satu  kecamatan  dalam  Kabupaten  Kubu Raya. Kecamatan Sungai Kakap terdiri atas 12 desa diantaranya Desa Punggur Kecil.
Desa  Punggur  Kecil  di  Kecamatan Sungai Kakap merupakan desa dengan potensi sumber  daya  manusia  dan  alam  yang  dapat diberdayakan  dan  dimanfaatkan  lebih  optimal. Beberapa karakteristik permasalahan terungkap dalam  wawancara  dengan  Tim  PKM  Fakultas Hukum  Universitas  Tanjungpura  Pontianak dengan  Pemerintah  Desa  Punggur  Kecil  dan masyarakat Desa Punggur Kecil mengenai data kependudukan  di  Desa  Punggur  Kecil.  Data wawancara  dan  survei  kemudian  dianalisis untuk  mengklasifikasikan  dan  mencari  solusi sehingga bisa diperoleh suatu kesepakatan.
Mitra  dalam  kegiatan  ini  adalah Pemerintahan  Desa  Punggur  Kecil  Kecamatan Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu  Raya  yang mengalami
permasalahan pada tertib administrasi kependudukannya.
Penduduk  usia  muda  (14-25)  sebagai usia  produktif  berdasarkan  monograph  di Desa  Punggur  Kecil    adalah  55,8%.  Usia produktif  ini  60%nya  lulusan  SMA,  35% lulusan  SMP,  dan  5%  sarjana.  Berdasarkan jenis  kelamin  penduduk  usia  produktif tersebut  terdiri  atas  65%  laki-laki  dan  35% perempuan. Komposisi etnis terdiri atas Jawa 65%,  Melayu  25  %  dan  Bugis  10%.  Secara keagamaan  masyarakat  Desa  Punggur  Kecil ini  95%  Islam.  Desa  Punggur  Kecil  secara kemasyarakatan  kehidupannyaa  sangat  rukun dan  toleransi  antar  umat  beragama  dan  suku sangat  rukun.  Mereka  membiasakan  diri berbaur  secara  universal  dan  saling  tolong- menolong jika memerlukan bantuan
Berdasarkan analisis situasi dan tujuan serta  target  yang  ingin  dicapai  maka  Tim Pengusul dan Mitra sepakat membuat langkah yang  bertahap  selama  5  bulan  dengan  4 kegiatan  utama  dalam  metode  pelaksanaan meliputi  :  (1)  pengenalan  administrasi kependudukan  (2)  pelatihan  pembuatan data base kependudukan  (3)  pelatihan  pemetaan kependudukan  (4)  pengenalan  pemberdayaan penduduk.  Indikator  peningkatan  dianalisis secara  persentase  dengan  memperhatikan kondisi awal dan setelah kegiatan  PKM  serta evaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas maka  perumusan  masalah  dalam  kegiatan  ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas data
2580-4332 (online)
kependudukan  di  Desa  Punggur  Kecil,  Keca- matan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu  Raya, Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam ter- tib  administrasi  kelahiran,  kematian  dan  per- nikahan.

## Tujuan Kegiatan
Tujuan  kegiatan  pengabdian  masyara- kat ini adalah menghasilkan data kependudukan  yang  berkualitas  melalui  pen- ingkatan perilaku tertib administrasi kelahiran, kematian  dan  pernikahan  di  Desa  Punggur Kecil,  Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

## Manfaat Kegiatan
Kegiatan pengabdian masyarakat ini di- harapkan  mampu  meningkatkan  kualitas  data kependudukan  melalui  peningkatan  kesadaran dan  perilaku  tertib  administrasi  kelahiran,  ke- matian dan pernikahan di Desa Punggur Kecil, Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

## KAJIAN TEORITIK Teori Kependudukan Sebelum Malthus
Sejak abad ke-15 sampai akhir abad ke- 19  ditandai  dengan  pesatnya  perubahan  dan perkembangan peradaban manusia sebagai aki- bat  ditemukannya  penemuan-penemuan  baru dan eksplorasi terhadap wilayah-wilayah  baru. Periode  ini  merupakan  awal  dari  revolusi  in- dustri  yang  sebelumnya  diawali  dengan  peri- ode  Renaissance.  Ide-ide  merkantilisme  men- guasai periode ini (terutama pada sebagian be- sar  abad  ke-17  dan  18).  Meskipun  merkan-
tilisme sendiri masih ditafsirkan menurut cara yang  berbeda,  tetapi  ajaran  pokoknya  adalah kekuasaan dan kesejahteraan negara, terutama akumulasi uang dan logam mulia yang dipan- dang sebagai sasaran utama kebijakan nasion- al.  Sarana  yang  paling  penting  untuk  men- capai tujuan kekuasaan dan kekayaan itu ada- lah  perluasan  perdagangan  luar  negeri  dan pembangunan  pabrik.  Arus  utama  diskursus kependudukan  pada  periode  ini  adalah  teori yang  mengatakan  bahwa  betapa  pentingnya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin besar. Para ahli pada masa ini lebih menyukai suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk me- rangsang  pertumbuhan  penduduk  termasuk merangsang  perkawinan  dan  pembentukan keluarga  besar  serta  mengambil  langkah- langkah  kebijaksanaan  untuk  meningkatkan program  kesehatan  masyarakat,  mencegah arus  emigrasi  ke  luar  negeri  dan  meningkat- kan  imigrasi  terutama  pekerja-pekerja  yang memiliki  keterampilan  tertentu.  Pada  da- sarnya,  mayoritas  ahli  penganut  paham  mer- kantilisme  berpendapat  bahwa  suatu  negara yang  jumlah  penduduknya  banyak  akan mempunyai  beberapa  keuntungan  tertentu, terutama jika ditinjau dari segi ekonomis dan politis (Subair, 2015).

## Teori Kependudukan Malthus
Thomas Robert
Malthus dilahirkan tahun 1766, dekat Dorking di Sur- rey,  Inggris,  dia  bersekolah  di  Jesus  College di  Universitas  Cambridge  selaku  mahasiswa yang cemerlang. Dia tamat tahun 1788 dan di-
tugaskan sebagai pendeta Anglikan pada tahun itu juga. Pada tahun 1791 dia memperoleh ge- lar "master" dan tahun 1793 dia menjadi kera- bat  Jesus  College.  Ia  menulis  pelbagai  buku lain perihal ekonomi, dan  yang paling penting diantaranya  adalah  The  Principle  of  Economy (1820).  Buku  ini  mempengaruhi  banyak ekonom  yang  datang  kemudian,  khusus  tokoh abad  ke-20  yang  terkenal:  John  Maynard Keynes.  Dalam  akhir  hayatnya  Malthus  mem- peroleh  pelbagai  penghargaan.  Dia  tutup  mata tahun  1834  pada  umur  enam  puluh  tujuh  di dekat  kota  Bath,  Inggris.  Pada  mulanya  Mal- thus tak lebih dari seorang pendeta yang sama sekali  tak  dikenal.  Tetapi  tahun  1798,  mener- bitkan  sebuah  buku  walau  tipis  namun  sangat berpengaruh yaitu An Essay on the Principle of Population  as  it  Affects  the  Future  Improve- ment of Society . Tetapi sebenarnya ia bukanlah orang  pertama  yang  menaruh  perhatian  ter- hadap  adanya  kemungkinan  suatu  pemerinta- han  kota  yang  tenang  tiba-tiba  berantakan  ka- rena  kebanyakan  penduduk.  Pemikiran  seperti ini  dulu  pernah  pula  diketemukan  oleh  pel- bagai  filosof.  Malthus  sendiri  menunjuk  Plato dan  Aristoteles  sudah  mendiskusikan  perkara ini.  Memang,  dia  mengutip  Aristoteles  yang menulis antara lain: “dalam rata-rata negeri, ji- ka  tiap  penduduk  dibiarkan  bebas  punya  anak semau-maunya,  ujung-ujungnya  dia  akan dilanda kemiskinan". Faktanya, Plato dan Aris- toteles  hanya  menyebut  ide  itu  sepintas  lalu, dan  sentuhan  permasalahannya  umumnya  su- dah  dilupakan  orang.  Adalah  Malthus  yang mengembangkan ide itu dan menulis secara in- tensif  pokok  persoalannya.  Hal  yang  lebih
penting,  Malthus  merupakan  orang  pertama yang  menekankan  kengerian  masalah  ke- banyakan penduduk, dan mengedepankan ma- salah  ini  agar  menjadi  pusat  perhatian  kaum intelektual  dunia.  Malthus  merupakan  orang pertama yang berhasil mengembangkan suatu teori  kependudukan  yang  komprehensif  dan dan konsisten dalam kaitannya dengan kondi- si  ekonomi.  Ide  tentang  kependudukan  di- tuangkannya ke dalam bukunya yang berjudul ‘Essay  on  the  Principle  of  Population’    yang terbit  pertama  kali  pada  tahun  1798.  Edisi yang  pertama  hanya  mencerminkan  suatu polemik  yang  ditujukan  kepada  para  penulis terdahulu  sebagaimana  telah  diuraikan  pada bagian  sebelumnya.  Ia  mengkritik  dengan tajam  pandangan  Condorcet  tentang  kesem- purnaan manusia dan pendapat  Godwin yang menyebutkan bahwa kepincangan- kepincangan  di  dunia  disebabkan  oleh  lem- baga  manusia  itu  sendiri.  Malthus  kemudian menyusun suatu formulasi yang menyebutkan bahwa manusia hanya dapat melipatgandakan makanannya menurut deret hitung sedangkan di  lain  pihak  pertambahan  penduduk  selalu mengikuti deret ukur. Ia juga membantah op- timisme  pemikir  terdahulu  terutama  yang beraliran  merkantilisme  dan  fisiokrat  dengan memberikan  jawaban  bahwa  kemampuan manusia  untuk  meningkatkan  sarana-sarana kehidupan  ternyata  jauh  lebih  rendah dibandingkan dengan kemampuan mereka un- tuk memperbanyak jumlah jenisnya disamping  ditegaskannya  bahwa  jumlah penduduk  yang  terlalu  banyak  dapat  men-
imbulkan bahaya yang cukup gawat dan baha- ya itu senantiasa ada. Untuk menguatkan jawa- bannya itu, Malthus mengemukakan kenyataan sejarah  yang  telah  menunjukkan  bahwa penduduk selalu cenderung menuju ke arah ba- tas-batas  yang  ditentukan  oleh  nafkah  hidup dan  justru  dari  batas-batas  itulah  akan  timbul ‘kesengsaraan’  dan  ‘kepincangan’  dalam masyarakat  kecuali  bila  sesuatu  perkawinan dapat ditunda (Subair, 2015).

## Administrasi Kependudukan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  yang  telah  direvisi  oleh  Un- dang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  dan seperangkat  peraturan  pelaksanaanya,  antara lain Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan (NIK), sebagaimana telah diubah dengan Pera- turan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  2010,  KTP merupakan  dokumen  kependudukan  pribadi seseorang  sebagai  warga  negara  Indonesia. Berdasarkan  dokumen  kependudukan  maka seorang  warga  negara  bisa  mengurus  surat- surat  penting  lainnya,  kapan  saja  dan  dimana saja,  sehingga  perlu  pemberian  layanan  yang baik  terhadap  masyarakat  menyangkut  doku- men kependudukan tersebut (Febriharini, 2016; Achdiat dan Mulyana, 2017).
Pembangunan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indone- sia  sebagai  negara  terbesar  ke  empat  dari jumlah  penduduk  setelah  China,  India  dan USA,  memiliki  peran  strategis  dalam  Pem-
bangunan  Nasional,  sehingga  dalam  rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan  dokumen  kependudukan  dan  le- galitas  catatan  sipil  diperlukan  pengelolaan administrasi  kependudukan  yang  akurat, terkini  dan  dikelola  secara  komprehensif  un- tuk  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat (Achdiat dan Mulyana, 2017).
Salah  satu  latar  belakang  dil- aksanakannya  Reformasi  Birokrasi  adalah kualitas  pelayanan  publik  yang  belum  me- menuhi  harapan  masyarakat  dengan  tingkat kepuasan  masyarakat  masih  rendah  karena banyaknya  keluhan  masyarakat,  prosedur  pe- layanan yang rumit, tidak tepat waktu, mahal dan  petugas  yang  tidak  kooperatif  (Suryani dan Jamaluddin, 2016).
Kementerian  Dalam  Negeri  telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  4  tahun  2010  tentang  Pedoman  Pela- yanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138–270  ten- tang  Petunjuk  Teknis  Pedoman  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecama- tan  yang  proses  pengelolaannya  mulai  dari permohonan sampai ke tahap terbitnya doku- men  dilakukan  dalam  satu  tempat.  Satu  tem- pat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket  pelayanan.  Pemerintah  Kecamatan  se- bagai  unit  organisasi  pemerintah  daerah mempunyai  kedudukan  yang  strategis  karena berada  di  garis  depan  yang  berhadapan  lang-
sung  dengan  masyarakat  dengan  berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Sebagai pusat  pelayanan,  kecamatan  dimasa  depan  di- harapkan  mampu  memberikan  pelayanan secara  proporsional  berdasarkan  kriteria  dan skala  kecamatan  di  bidang  perijinan  dan  non perijinan  (Suryani  dan  Jamaluddin,  2016). Kondisi  ini  memicu  desa-desa  juga  untuk memberikan  layanan  publik  yang  baik  dengan melakukan  koordinasi  antara  masyarakat  dan tingkat layanan publik di atas desa yaitu keca- matan.
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) merupakan aplikasi un- tuk  mengelola  kependudukan  daerah,  meliputi pengelolaan  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Hasil Sensus,  dan  Laporan  Demografi  penduduk. Aplikasi  ini  digunakan  untuk  mengelola  data kependudukan  pada  Kecamatan/Kelurahan yang  lokasinya  terpisah,  dengan  berbasis teknologi  internet  seluruh  data  dan  aplikasi ditempatkan  di  satu  titik  yaitu Internet  Data Center , maka integritas keseluruhan data sela- lu  terjamin.  Sistem  Informasi  yang  berkaitan dengan  data  penduduk  mencakup  seluruh aspek  kependudukan.  Dipusatkan  di  Daerah Tingkat  II  seperti  Kabupaten  dan  Kotamadya, dengan  prasarana  teknologi  informasi  SIAK dapat  menangani  pendataan  status  penduduk dengan segala perubahannya. Sistem informasi ini  sangat  mendukung  proses  dalam  suatu  or-
ganisasi khususnya dalam menjalankan fungsi managerial  meliputi  perencanaan,  pelaksa- naan dan pengendalian. Sistem Informasi Ad- ministrasi  Kependudukan  merupakan  sebuah sistem  informasi  yang  pengelolaannya  me- manfaatkan  teknologi  informasi  dan  komu- nikasi  untuk  memfasilitasi  berbagai  kegiatan pengelolaan  administrasi  kependudukan  pada tingkat  penyelenggara  dan  instansi  pelaksana sebagai  satu  kesatuan  yang  dimaksudkan  un- tuk  administrasi  kependudukan  dalam  skala nasional terselenggara secara terpadu dan ter- tib.  (Ripa’I,  2018).  Sistem  Informasi  Admin- istrasi  Kependudukan  juga  harus  mampu menyasar  ke  tingkat  desa.  Hal  ini  dilakukan karena  desa  merupakan  ujung  tombak  komu- nikasi dengan masyarakat.

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat ( community  empowerment )  sering  kali  sulit dibedakan  dengan  pembangunan  masyarakat ( community  development )  karena  mengacu pada  pengertian  yang  tumpang  tindih  dalam penggunaannya  di  masyarakat.  Dalam  kajian ini  pemberdayaan  masyarakat  ( community empowerment ) dan pembangunan masyarakat ( community  development )  dimaksudkan  se- bagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan  pemerintah  untuk  memfasilitasi masyarakat  lokal  dalam  merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki  sehingga  pada  akhirnya  mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi,  ekologi  dan  sosial  secara  berke-
lanjutan.  Oleh  karena  itu  pemberdayaan masyarakat  pada  hakekatnya  berkaitan  erat dengan sustainable development yang membu- tuhkan  prasyarat  keberlanjutan  kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis (Noor, 2011).
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  kon- sep  pembanguan  ekonomi  yang  merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun para- digma baru dalam pembangunan  yang bersifat peoplecentered,  participatory,  empowerment and sustainable . Konsep pembangunan dengan model  pemberdayaan  masyarakat  tidak  hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar ( basic need )  masyarakat  tetapi  lebih  sebagai  upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan masyarakat ( empowerment ) se- bagai  strategi  alternatif  dalam  pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran  walaupun  dalam  kenyataannya  be- lum  secara  maksimal  dalam  implementasinya. Pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat merupakan hal  banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa  ini  kedepan  apalagi  apabila  dikaitkan dengan skill masyarakat  yang  masih  kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Noor, 2011).
Reformasi  di  bidang  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bergulir  sejak  tahun  1998 membawa  dampak  nyata  dan  luas  perubahan dalam  sistem  pemerintahan  dari  kekuasaan yang sangat sentralistis (Orde Baru)  ke dalam sistem  otonomi  dengan  desentralisasinya.  Un- dang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  berubah
menjadi  UU  Nomor  32  Tahun  2004  yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 tahun 2014 serta diubah lagi dengan UU No- mor 9 tahun 2015 sebagai pengganti UU No- mor  5/1974  adalah  bukti  perubahan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia. Perubahan  pelaksanaan  pemerintahan  dengan Otonomi  pada  Daerah  Kabupaten/Kota  telah melahirkan perubahan yang signifikan teruta- ma  yang  berhubungan  dengan  pelaku  pem- bangunan,  pengambilan  keputusan  dalam perencanaan  pembangunan,  pelaksanaan  dan pengawasan pembangunan. Tetapi dalam ken- yataannya  praktik  penyelenggaraan  otonomi daerah  masih  banyak  kendala  antara  lain  ku- rang  kreativitas  dan  partisipasi  masyarakat secrara  kritis  dan  rasional,  sehingga  perlu dicarikan  jalan  keluar  secara  sungguh- sungguh  sesuai  amanat  undang-undang Pemerintahan  Daerah  yang  berlaku  (Noor, 2015).
Pemberdayaan masyarakat ( empowerment) sebagai  model  pembangunan berakar  kerakyatan  adalah  upaya  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pa- da kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari  sudut  pandang  penyelenggaraan  Admin- istrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tid- ak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implicit mengandung pengertian pene- gakan  demokrasi  ekonomi  (yaitu  kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan  untuk  rakyat).  Dengan  demkian  konsep ekonomi  yang  dimaksud  menyangkut  pen-
guasaan  teknologi,  pemilikan  modal,  akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh kare- na itu agar demokrasi ekonomi dapat berjanan, maka  aspirasi  harus  ditampung  dan  dirumus- kan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang  dalam  rumusan  kebjakan  publik ( public  policies )  untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendaki  masyarakat.  Gerakan  pem- bangunan  yang  dilakukan  pemerintah  secara essensial  harus  dibarengi  dengan  menggerak- kan partisipasi masyarakat yang lebih besar un- tuk  kegiatan  yang  dilakukannya  sendiri. Dengan  demikian  menjadi  tugas  yang  sangat penting  bagi  menegemen  pembangunan  untuk menggerakkan,  membimbing,  menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang  dilakukan  masyarakat.  Upaya  ini    dil- akukan  melalui  kebijaksanaan,  peraturan  dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diara- hkan untuk menunjang, merangsang dan mem- buka  jalan  bagi  kegiatan  pembangunan masyarakat (Noor, 2011).

## MATERI DAN METODE
Kegiatan  PKM  Tertib  Administrasi Kependudukan  ini  meliputi  penataan  admin- istrasi kependudukan dan pemetaan kependudukan.  PKM  ini  akan  menyelesaikan permasalahan  Tertib  Administrasi  di  Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Ka- bupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Bar- at  dengan  pendekatan  secara  persusasif. Pelaksanaan kegiatan PKM Tertib Administra- si  dilakukan  di  dengan  metode  sosialisasi, penyuluhan,  dan  pendampingan.  Sasaran kegiatan PKM ini adalah pemerintah desa dan
masyarakat Desa Punggur Kecil.
Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan bersama  mitra    dengan  langkah-langkah sebagai berkut  :
a. Kemampuan
organisasi dan manajamen diri
Pengenalan manajamen organisasi dan pengenalan  konsep  manajemen  yang  baik bagi  Pemerintahan  Desa  Punggur  Kecil Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu Raya dengan metode sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan diikuti oleh jajaran Pemerintah Desa Punggur Kecil dari RT sampai desa.
b. Pengetahuan
data base

## kependudukan
Tim  PKM  akan  mengajarkan  dan melakukan  transfer  informasi  bagaimana melakukan  pendataan  kependudukan  yang baik dan pemberdayaan potensi kependudukan tersebut. Kegiatan ini dilakukan  dengan  metode  penyuluhan  dan pelatihan sehingga aparat Desa Punggur Kecil dapat  memahami  secara  cepat  dan  tepat mengenai administrasi kependudukan.
c. Pemberian pelatihan tentang pemetaan kependudukan
Pemberian  pelatihan  diberikan  secara intensif  kepada  mitra.  Pelatihan  dilakukan dengan  teknik  demonstrasi  oleh  Tim  PKM yang  dilanjutkan  dengan  uji  coba  oleh  mitra kemudian diakhiri dengan diskusi.
Pelatihan  pemetaan  penting  karena setelah  data  kependudukan  teradministrasi
2580-4332 (online)
dengan  baik  maka  pemetaan  kependudukan dapat  dilakukan  sehingga  pemberdayaan potensi  masyarakat  lebih  mudah  dilakukan. Pemetaan  memerlukan  prioritas  potensi  sesuai target pengembangan Desa Punggur Kecil.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan,  Tim  PKM  akan  membuat  bahan evaluasi dengan membandingkan kondisi awal sebelum  kegiatan  dan  akhir  sesudah  kegiatan. Hasil  evaluasi  diukur  secara  kuantitatif  dalam bentuk persentase keberhasilan kegiatan PKM.

## d. Peningkatan potensi kependudukan
Kegiatan  ini  akan  seoptimal  mungkin memberikan  pelatihan  pemetaan  potensi kependudukan  di  Desa  Punggur  Kecil Kecamatan  Sungai  Kakap  Kabupaten  Kubu
Raya dengan memperhatikan target pengembangan Desa Punggur Kecil. Pemetaan juga  memperhatikan  potensi  alam  dari  Desa Punggur Kecil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PKM Tertib Administrasi
Kependudukan  di  Desa  Punggur  Kecil, Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antara Tim PKM Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura dengan  Pemerintahan  Desa  dan  warga  Desa Punggur  Kecil.  PKM  ini  merupakan  langkah penyelesaian  masalah  yang  diidentifikasi  saat survei  pendahuluan  di  Desa  Punggur  Kecil. Permasalahan  yang  mendasar  adalah  kurang tertibnya  administrasi  kependudukan  karena kurang pahamnya masyarakat tentang
pentingnya administrasi kependudukan terutama kelahiran, kematian dan pernikahan.
PKM dilaksanakan dengan metode so- sialisasi,  penyuluhan  dan  pendampingan  ter- hadap administrasi kependudukan Desa Pung- gur  Kecil  meliputi  kelahiran  ,  kematian  dan pernikahan.
Pada  sosialisasi,  penyuluhan  dan  pen- dampingan kegiatan pengabdian diperoleh in- formasi  bahwa  administrasi  kependudukan belum  berjalan  dengan  baik.  Kesadaran masyarakat  untuk  melaporkan  kelahiran,  ke- matian dan pernikahan masih kurang. Kondisi ini  mempengaruhi  pencatatan  administrasi menjadi  tidak  lengkap  sehingga  informasi kependudukan tidak menyeluruh.
Secara  deskriptif  masyarakat  masih berpikiran  bahwa  ketika  sudah  terjadi  ya  su- dah.  Kesadaran  untuk  melaporkan  kejadian kelahiran, kematian dan pernikahan perlu dit- ingkatkan.  Oleh  karena  itu  perlu  kegiatan pengabdian  ini  untuk  mengubah  pola  piker tersebut.  Kesadaran  masyarakat  akan  mem- bantu peningkatan kelengkapan data kependudukan  sehingga  administrasi  menjadi tertib  maka  data  base  Desa  Punggur  Kecil, Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu Raya akan menjadi berkualitas. Data ini men- jadi dasar pengembangan kemajuan desa.
Berdasarkan kuisioner pada saat sebe- lum  kegiatan  pengabdian  dengan  peserta  so- sialisasi,  penyuluhan  dan  pendampingan (responden)  sejumlah  50  orang  menunjukkan bahwa  50%  menyatakan  tidak  perlu melaporkan kejadian kelahiran, kematian dan
pernikahan  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat.  Sementara  itu  60%  responden menyatakan  tidak  tahu  bahwa  data  kelahiran, kematian dan pernikahan sangat penting untuk data  pribadi  dan  pengembangan  desa.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  dalam kondisi belum berpikir efek positif dari sebuah data.
Sementara itu ketika dilakukan kuision- er  terhadap  layanan  Pemerintah  Desa  Punggur Kecil  terhadap  masyarakat  menunjukkan  bah- wa  90%  menyatakan  aparat  desa  melayani dengan baik dan 95% menyatakan aparat desa pro aktif memberikan ajakan untuk melaporkan kejadian  kelahiran,  kematian  dan  pernikahan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  yang  perlu  dil- akukan perubahan adalah pada pola pemikiran masyarakatnya  untuk  sadar  akan  pentingnya sebuah data kependudukan.
Masyarakat  Desa  Punggur  Kecil  dan aparatur  Pemerintah  Desa  Punggur  Kecil  san-
gat  mendukung  kegiatan  PKM  ini  dan  an- tusias  melakukan  diskusi  dengan  Tim  Pen- gusul PKM Tertib
Administrasi Kependudukan  dari  Fakultas  Hukum  Univer- sitas Tanjungpura. Kondisi ini memungkinkan kerjasama  yang  baik  sehingga  transfer  ilmu pengetahuan  bisa  berjalan  dengan  baik  pula. Masyarakat aktif  menanyakan tentang bagaimana  pendaftaran  kelahiran,  kematian dan  pernikahan.  Hampir  sebagian  besar masyarakat  Desa  Punggur  Kecil  belum mendaftarkan  pernikahannya  di  adminitrasi kependudukan. Hal ini dipengaruhi oleh pan- dangan  mereka  bahwa  menikah  cukup  sah secara  agama.  Kondisi  ini  memerlukan  per- baikan untuk melindungi hak-hak pernikahan.
Tim  Pengusul  PKM  dari  Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura memberikan sosialisasi,  penyuluhan  dan  pendampingan terhadap  masalah  administrasi  kependudukan
DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.2.2 212 Gambar 1 Tim PKM Tertib Administrasi Kependudukan dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Gambar 2 Ketua Tim PKM Tertib Administrasi Kependudukan (Dr, Nafsiatun, S.H., M.Hum) memberikan sosialisasi dan penyuluhan
yaitu kelahiran, kematian terutama pernikahan. Masalah  pencatatan  pernikahan  paling  domi- nan didiskusikan dalam kegiatan PKM ini.
Pelatihan dan pendampingan dilakukan terhadap  pembuatan data  base kependudukan, pemetaan  kependudukan  dan  potensi  pem- berdayaan masyarakat melalui peta kependudukan. Data base kependudukan dibu- at  secara  sederhana  namun  mampu  menam- pung  informasi  kelahiran,  kematian  dan  per- nikahan.  Pemetaan  yang  dilakukan  ternyata mampu  memebrikan  ide  baru  bagi  pem- berdayaan  masyarakat  seperti  pemberdayaan karang taruna, pemberdayaan ibu-ibu PKK dan pemberdayaan  nelayan.  Hal  ini  akan  men- dukung pembangunan Desa Punggur Kecil.
Kegiatan PKM ini ini mampu memper- baiki  ketertiban  administrasi  kependudukan  di Desa  Punggur  Kecil.  Peningkatan  ketertiban
administrasi  kependudukan  ini  memberikan efek  pada  pemetaan  kependudukan  Desa Punggur  Kecil  sehingga  bisa  melakukan strategi  pemberdayaan  penduduknya  untuk peningkatan kesejahteraannya. Hasil monitor- ing  dan  evaluasi  kegiatan  yang  dilakukan sebelum  dan  sesudah  kegiatan  menunjukkan peningkatan  77%  pemahaman  masyarakat Desa  Punggur  Kecil  terhadap  tertib  admin- istrasi kependudukan. Sebelum kegiatan PKM 97%  masyarakat  mengatakan  belum  pernah mendapatkan penyuluhan tentang administrasi kependudukan.  Setelah  kegiatan  PKM  ini sebanyak  77%  masyarakat  Desa  Punggur Kecil  merasa  puas.  Sebanyak  23%  masyara- kat  tidak  puas  karena  waktu  pelaksanaan PKM kurang lama. Hal ini dibuktikan dengan 100%  masyarakat  meminta  Tim  PKM Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura
DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.2.2 213 Gambar 3 Anggota Tim PKM Tertib Adminstrasi
Kependudukan (Subiyatno, S.H.,
M.H) memberikan sosialisasi dan
penyuluhan
Gambar 4
Warga Desa Punggur Kecil Aktif Ber- diskusi dalam PKM Tertib Admin-
istrasi Kependudukan
melakukan PKM lagi di Desa Punggur Kecil.
Kegiatan program kemitraan masyarakat  (PKM)  Tertib  Administrasi Kependudukan  ini  mampu  memberikan  ma- sukan  dan  meningkatan  pemahaman  masyara- kat  dan  aparatur  Desa  Punggur  Kecil  tentang pentingnya  tertib  administrasi  kependudukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016  Tentang  Administrasi  Kependudukan yang  telah  direvisi  oleh  Undang-Undang  No- mor 24 Tahun 2013 dan seperangkat peraturan pelaksanaanya,  antara  lain  Peraturan  Presiden Nomor  26  Tahun  2009  tentang  Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk  Kependudukan  (NIK),  sebagaimana  te- lah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No- mor  34  tahun  2010  bertujuan  untuk  tertibnya administrasi  kependudukan  secara  nasional, kepastian hukum hak sipil dan juga untuk pem- utakhiran data kependudukan bagi pelaksanaan program-program  pemerintah  (Febriharini, 2016; Achdiat dan Mulyana 2017). Keberhasi- lan  administrasi  kependudukan  juga  di- pengaruhi  oleh  layanan  publik    dari  aparatur Pemerintahan  Desa  (Darwin  dkk.,  2010;  Us- man,  2011).  Oleh  karena  itu  Tim PKM  juga menjelaskan  pentingnya  kualitas  layanan  ad- ministrasi  kependudukan  di  Desa  Punggur Kecil.  Selain  pencatatan  pernikahan,  pencata- tan  kematian  juga  penting  untuk  melindungi hak-hak  ahli  waris  (Achdiat  dan  Mulyana, 2017).  Bastiar  dkk.,  2014  mengatakan  bahwa hal  yang  mendasar  menjadi  faktor  lemahnya administrasi kependudukan adalah jaringan in- ternet.  Oleh  karena  itu  Tim  PKM  Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura juga
menyarankan  kepada  aparatur  Desa  Punggur Kecil  agar  mengoptimalkan  jaringan  internet untuk mendukung administrasi kependudukan sehingga  kepentingan  masyarakat  menjadi lebih cepat layanannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kegiatan PKM Ter- tib  Administrasi  Kependudukan  di  Desa Punggur  Kecil  dapat  disimpulkan  bahwa PKM  Tertib  Administrasi  Fakultas  Hukum Universitas  Tanjungpura  mampu  meningkat- kan  pemahaman  dan  menata  administrasi kependudukan Desa Punggur Kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Achdiat  dan  Mulyana,  Y.,  2017,  Model  Pen- ingkatan Kebijakan Laporan Kematian dalam  Administrasi  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  di  Kabupaten  Ban- dung  Barat, Jurnal  Sosiohumaniora , 19 (2), 140-148
Bastiar, Sutadji, M. dan Irawan, B., 2014, Im-
plementasi  Kebijakan  e-  KTP  dalam Mewujudkan  Tertib  Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan  dan  Pecatatan  Sipil  di
Kabupaten  Kutai  Barat, Journal  Ad- ministrative Reform, 2 (3), 1967-1979
BPS  Provinsi  Kalimantan  Barat,  2018,  Kali- mantan Barat dalam Angka  2017
BPS Kabupaten Kubu Raya, 2018, Kabupaten
2580-4332 (online)

## Kubu Raya dalam Angka 2017
Darwin,  Handoko,  H.,  dan  Hermanto,  B.A.,
2010,  Strategi  Optimalisasi  Pelayanan Aparatur  Dinas  Kependudukan  dan
Catatan Sipil Kabupaten Musi Propinsi
Sumatera  Selatan, Jurnal  Ekonomi  dan
Perencanaan Pembangunan, 3  (2),  68-
77
Febriharini,  M.P.,  2016,  Pelaksanaan  Program e-KTP  dalam  Tertib  Administrasi Kependudukan, Jurnal Ilmiah Universi- tas Tujuh Belas Agustus Semarang, Se-
rat Acitya , 5 (2), 17-30
Mouw  E.,  dan  Keradjaan,  H.,  2016,  Pengel- olaan  Administrasi  Pemerintahan  Desa (  Studi  di  Desa  Wari  dan  Wari  Ino Kecamatan  Tobelo, Jurnal  Uniera, 5
(2), 19-25
Noor,  M.,  2011,  Pemberdayaan  Masyarakat,
Jurnal Ilmiah Civis , 1 (2), 87-99
Ripa’i,  A.,  2018,  Penerapan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  Berbasis
Teknologi  Informasi  Menuju  Single Identity Number di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Sumedang  Provinsi  Jawa
Barat, Jurnal Dukcapil , 6 (1), 67-88
Subair,  2015,  Relevansi  Teori  Malthus  dalam Diskursus  Kependudukan  Kontem- porer, Dialektika , 9 (2), 96-110
Suryani, I., dan Jamaluddin, 2016, Pelayanan Administrasi  Kependudukan  pada Kantor  Kecamatan  Pattallassa  Kabu- paten Gowa, Jurnal Office , 2 (2), 133-
142
Usman, J., 2011, Manajemen Birokrasi Profe- sional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, Jurnal Otoritas , 1 (2), 102-109