Terakreditasi

## Analisis Permendkbudristek No. 46 Tahun 2023 Terhadap Kekerasan Struktural Yang Terjadi Pada Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Di Kabupaten Kendal
Nahar Surur * , Atik Dina Nasikhah, Ego Setyawan Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia
* naharsurur@uniss.ac.id

## Abstract
Findings of structural violence in the world of education continue to occur today. One  type  of  structural  violence  that  often  occurs  in  the  educational  environment  is educational discrimination against minorities. Cases of educational discrimination were also  experienced  by  the  Sapto  Darmo  sect  of  faith  in  Kendal  Regency,  some  of  whom experienced  difficulties  in  obtaining  formal  education.  In  fact,  Kendal  is  one  of  the districts in Central Java Province which has 5 developing religious beliefs, one of which is  the  Sapto  Darmo  Belief.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  whether Permendikbudristek  Regulation  No.  46  of  2023  can  be  used  as  a  legal  umbrella  for adherents of the Sapto Darmo belief in Kendal Regency or whether this regulation is just a formality. The method used in this research is analyzing the policy results of Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 on the Sapto Darmo belief sect in Kendal Regency using empirical juridical analysis. In particular, this research is targeted to  be  a  reference  source  for  the  Kendal  Regency  Government  in  providing  equal educational  rights  for  adherents  of  the  Sapto  Darmo  belief  system.  The  results  of  this research show that Permendikbudristek No. 46 of 2023 has been implemented well for students who adhere to existing beliefs in Kendal Regency, especially the Sapto Darmo belief sect. The conclusion of this research is that the violence that was previously feared would befall religious students in Kendal Regency has gradually improved and there are no longer any reports of schools prohibiting religious students from entering school. If in the future there are still schools that prohibit this, the Kendal Regency Government and the Kendal Regency Education and Culture Office will seek mediation and legal action.

## Keywords:  Sapto  Darmo  Belief;  Structural  Violence;  Legal  Protection;  Policy Implementation

## Abstrak
Temuan adanya kekerasan structural dalam dunia pendidikan terus terjadi hingga saat ini. Salah satu jenis kekerasan struktural yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan yaitu  adanya  diskriminasi  pendidikan  terhadap  kaum  minoritas.  Kasus  diskriminasi pendidikan  juga  dialami  oleh  aliran  kepercayaan  sapto  darmo  yang  ada  di  Kabupaten Kendal,  diantaranya  mengalami  kesulitan  dalam  mendapatkan  pendidikan  Formal. Padahal Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 5 aliran kepercayaan yang berkembang,  salah satunya adalah  aliran kepercayaan sapto darmo.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  Peraturan Permendikbudristek No 46 tahun 2023 mampu dijadikan payung hukum bagi penganut aliran kepercayaan Sapto Darmo di Kabupaten Kendal ataukah peraturan tersebut hanya bersifat formalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisa hasil kebijakan dari Permendikbudristek No. 46 tahun 2023  terhadap aliran kepercayaan Sapto Darmo  di  Kabupaten  Kendal  menggunakan  analisis  yuridis  empiris.  Secara  khusus penelitian  ini  ditargetkan  dapat  menjadi  sumber  rujukan  bagi  pemeritah  Kabupaten
Kendal dalam memberikan hak kesetaraan pendidikan bagi penganut aliran kepercayaan sapto darmo. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek No.46 tahun 2023 telah diimplementasikan secara baik terhadap siswa siswi penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya aliran kepercayaan Sapto Darmo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan yang dulunya dikhawatirkan akan menimpa siswa-siswi  penghayat  kepercayaan  yang  ada  di  Kabupaten  Kendal  telah  berangsur membaik  dan  tidak  lagi  ditemukan  adanya  laporan  mengenai  sekolah  yang  melarang siswa  dari  penghayat  kepercayaan  untuk  masuk  ke  sekolah.  Jika  nantinya  masih  ada sekolah  yang  melarang  hal  itu,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Kendal  dan  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kendal  akan  mengupayakan  mediasi  hingga jalur hukum.

## Kata  Kunci:  Aliran  Kepercayaan  Sapto  Darmo;  Kekerasan  Struktural;  Payung Hukum; Implementasi Kebijakan

## Pendahuluan
Kekerasan  merupakan  sebuah  aktivitas  yang  sadar  atau  tidak  sadar,  yang memasukkan  sebuah  objek  dalam  struktur  subjek.  Subjek  disini  memiliki  banyak pengertian. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua  yang  memungkinkan  terjadinya  luka,  dukacita,  sakit  atau  bahkan  kematian. Menurut  Johan  Galtung  kekerasan  sruktural  merupakan  kekerasan  yang  terjadi  secara tidak  langsung  bisa  terjadi  dikarenakan  kondisi  budaya,  agama,  politik  dan  lain-lain (Liere,  2010).  Dunia  pendidikan  adalah  titik  awal  dalam  pengimplementasian multikultural  dalam  masyarakat  yang  demokratis.  Melalui  sekolah  dapat  menanamkan sifat  kemajemukan  bagi  para  siswa.  Pluralitas  menjadi  salah  satu  bentuk  budaya  yang mengharuskan  guru  bersifat  kreatif  sehingga  terciptanya  perdamaian.  Proses pembelajaran diharapkan lebih mengutamakan suasana yang berwawasan multikultural yang mengutamakan nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila (Karmila, 2021).
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Permendikburistek No.46 Tahun 2023 telah diterapkan dan diaplikasikan terhadap penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya aliran kepercayaan sapto darmo. Dalam beberapa tahun terakhir  warga  penghayat  kepercayaan  dipersulit  untuk  mendaftar  di  sekolah  negeri. Bahkan  Pihak  Sekolah  enggan  memasukkan  agama  kepercayaan  pada  kolom  rapot mereka  (Muji,  2024).  Urgensi  mengangkat  masalah  ini  adalah  implementasi  kebijakan Permendikbudristek  No.46  Tahun  2023  terkait  perlindungan  kekerasan  struktural  yang masih terjadi di Kabupaten Kendal, khususnya terhadap aliran kepercayaan Sapto Darmo. Diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk mengawasi dan memantau jalannya aturan tersebut di  setiap  lini  Pendidikan  yang  ada.  Selain  itu  pemerintah  perlu  melakukan  upaya sosialisasi dan juga advokasi di setiap sekolah-sekolah yang belum sadar terkait regulasi tersebut supaya warga penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten Kendal memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain (Pradana, 2018).
Fungsi Implementasi Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 menjadi parameter dan  Solusi  terhadap  kekerasan  struktural  yang  masih  terjadi  pada  satuan  Pendidikan. Temuan  adanya  kekerasan  struktural  dalam  dunia  pendidikan  terjadi  pada  Zulfa  Nur Rahman yang bersekolah di  SMK 07 Semarang.  Zulfa merupakan salah  satu  penganut aliran kepecayaan, ia tidak dinaikkan kelas oleh gurunya dikarenakan menolak mengikuti ajaran agama yang tersedia di sekolah. Menurut Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid hal tersebut terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang aliran  kepercayaan.  Kasus  lain  yang  terjadi  di  Jawa  Barat  terkait  diskriminasi  masih
sering  terjadi  hingga  tahun  2015  (Rosyid,  2020).  Kasus  diskriminasi  pendidikan  juga pernah  dialami  oleh  aliran  kepercayaan  Sapto  Darmo  di  Kabupaten  Kendal.  Peristiwa tersebut  terjadi  pada  tahun  2022,  salah  satu  pengikut  aliran  kepercayaan  Sapto  Darmo mengalami penolakan masuk ke salah satu SMK swasta yang ada di Kabupaten Kendal. Meskipun  peraturan  Permendikbud  No  27  Tahun  2016  sudah  terbit  tentang  layanan pendidikan bagi penganut kepercayaan, namun kasus penolakan terhadap siswa penganut kepercayaan  sapto  darmo  masih  terjadi.  Kendal  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang berada di  provinsi  jawa  tengah.  Aliran kepercayaan banyak berkembang  di  Kabupaten Kendal,  menurut  data  yang  tersaji  dalam  web  edatakebudayaan  terdapat  5  aliran kepercayaan  yang  berkembang  di  Kendal  salah  satunya  adalah  sapto  darmo.  Aliran kepercayaan Sapto Darmo berkembang di Desa Banyuurip RT02 RW02 Kec. Ngampel. Aliran  kepercayaan  sapto  Darmo  ini  memiliki  jumlah  anggota  paling  banyak  diantara jumlah anggota dari aliran kepercayaan yang lain (Cahyantara, 2024).
Penganut  aliran  kepercayaan  Sapto  Darmo  mendapatkan  banyak  permasalahan mulai  dari  penolakan  ibadah,  penolakan  pemakaman,  penolakan  masuk  sekolah,  dan kesusahan  dalam  mengurus  pernikahan.  Permasalahan  yang  telah  disebutkan  tadi merupakan  tindakan  kekerasan  struktural  yang  telah  terjadi  pada  penganut  aliran kepercayaan Sapto Darmo. Peneliti berinisiatif melakukan penelitian tentang kekerasan struktural yang terjadi pada aliran kepercayaan Sapto Darmo yaitu fokus pada kesulitan penganut  aliran  kepercayaan  dalam  mendaftar  sekolah.  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  baru  saja  meluncurkan  Permendikbudristek  terbaru No.  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di  Lingkungan Satuan  Pendidikan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  masih  ada kekerasan  struktural  yang  dialami  oleh  penganut  aliran  kepercayaan  Sapto  Dramo  di Kabupaten  Kendal  dalam  bidang  pendidikan  setelah  terbitnya  peraturan  dari Permendikbudristek.  Hasil  implementasi  kebijakan  Permendikbudristek  tersebut diharapkan  menjadi  Solusi  dalam  mengatasi  kekerasan  struktural  yang  masih  dialami warga  penghayat  kepercayaan  yang  ada  di  Kabupaten  Kendal,  khususnya  Aliran Kepercayaan Sapto Darmo.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang implementasi  kebijakan  Permendikbudristek  No.46  tahun  2023  serta  dapat  membantu pemerintah  dan  masyarakat  meningkatkan  toleransi  antar  umat  beragama  dan kepercayaannya.

## Metode
Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum sociology of law yang mengkaji law as it is in society , yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah  pola  perilaku  sosial  yang  terlembaga  dan  eksis  sebagai  variabel  sosial  yang empiric, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu  pendekatan  penelitian  yang  mempelajari  pengaruh  masyarakat  terhadap  hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris (Shalihah, 2017). Sehingga dalam penelitian  ini  peneliti  melihat  implementasi  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023 terhadap tindakan kekerasan struktural yang terjadi terhadap siswa siswi penghayat aliran kepercayaan  Sapto  Darmo  di  Kabupaten  Kendal.  Penelitian  yuridis  sosiologis menggunakan  data sekunder  sebagai  data awalnya,  yang  kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat ketentuan Permendikbudristek terbaru No. 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan  Pendidikan,  peneliti  juga  melihat  langsung  yang  terjadi  dilapangan  atau  field research.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara  kepada
narasumber terkait sehingga menunjang data primer yang akan dianalisa nantinya. Dalam analisis  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang  mana  menganalisa  kebijakan Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023  yang  menghasilkan  kebijakan  yang implementatif  terkait  hak  Pendidikan  bagi  warga  penghayat  kepercayaan  yang  ada  di Kabupaten Kendal.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Analisis Peraturan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023
Masyarakat yang berke-Tuhanan di Indonesia memiliki dua sebutan yaitu agama dan kepercayaan. Prinsip kepercayaan itu sejajar dengan agama karena para penghayat mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Perbedaannya terletak pada cara ritual beribadah yang berbeda dari pemeluk agama resmi yang ada di negara Indonesia (Marzali, 2016). Kebijakan dalam pendidikan merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah  dalam  membangun  suatu  sistem  pendidikan  yang  sesuai  dengan  cita-cita luhur bangsa Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah biasanya muncul adanya permasalahan yang harus diselesaikan terutama dalam bidang pendidikan. Tentu dengan  adanya  kebijakan  baru  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  tidak  semua mendapatkan respon positif dari masyarakat maupun instansi pemerintahan. Kelompok penganut kepercayaan mendapat stigma diantaranya tekanan diskriminasi dan Persekusi. Implikasi dari Tindakan yang didaptakan oleh penghayat kepercayaan adalah rasa takut dalam penghayatannya (Trinugraha, 2023). Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat  tentang  kebijakan  yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah,  sehingga meminimalisir munculnya permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di dunia pendidikan.  Terdapat  tiga  dosa  besar  dalam  dunia  pendidikan  salah  satunya  yaitu intoleransi.
Intoleransi  yaitu  tidak  memiliki  rasa  tenggang  rasa,  dalam  Peraturan Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 Pasal 11 berbunyi Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  huruf  e  merupakan  setiap  perbuatan kekerasan  dalam  bentuk  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan  atau  pemulihan berdasarkan warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual,  mental  sensorik  serta fisik. Adanya peraturan tersebut  sebagai upaya himbauan kepada masyarakat untuk meminimalisir adanya kekerasan. Kekerasan bisa diartikan dengan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antarmanusia, baik individu  maupun  kelompok,  yang  dirasa  oleh  salah  satu  pihak  sebagai  situasi  yang membebani,  membuat  berat,  tidak  menyenangkan,  tidak  bebas.  Situasi  ini  membuat korban menjadi sakit baik secara fisik maupun mental (Murniati A. N., 2004). Sedangkan kekerasan  struktural  yaitu  akibat  dari  struktur  yang  sangat  kuat,  sehingga  tidak  ada peluang  untuk  bebas  (Murniati  A.  N.,  2004).  Menurut  Galtung  kekerasan  struktural berarti kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung dalam prespektif kondisi budaya, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain (Liere, 2010).
Dugaan  adanya  kekerasan  structural  yang  terjadi  pada  aliran  kepercayaan khususnya kepercayaan Sapto Darmo memang benar terjadi pada tahun 2022. Kekerasan yang dialami salah satunya adalah anak dari aliran kepercayaan Sapto Darmo mengalami penolakan  masuk  sekolah  ke  salah  satu  SMK  swasta  yang  ada  di  Kabupaten  Kendal. Peneliti melakukan konfirmasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan bahwa permasalahan  tersebut  benar  terjadi.  Hal  ini  berdampak  pada  kondisi  psikis  anak  yang mengakibatkan adanya rasa trauma atau tidak percaya diri. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Yuhan sebagai pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan iya bu memang benar adanya bahwa ada yang laporan kesini untuk meminta perlindungan hukum katanya ada salah satu pengikut aliran kepercayaannya di tolak masuk ke sekolah (Cahyantara, 2024).
Upaya yang dilakukan oleh ketua aliran kepercayaan sapto darmo adalah meminta perlindungan atas haknya sebagai warga negara sesuai dengan pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kejelasan pasal ini tentu  memberikan  kebebabasan  kepada  warga  negaranya  untuk  memeluk  agama  atau kepercayaan masing-masing. Tentu dengan adanya kebabasan beragama tersebut maka apapun agama dan kepercayaannya berhak mendapatkan hak yang sama terutama dalam memperoleh  pendidikan.  Kemudian  pihak  Dinas kebudayaan  dan  Pendididikan  setelah adanya  laporan  tersebut  langsung  mengambil  langkah  mengonfirmasi  dan  meluruskan bahwa pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang adanya kebebasan memperoleh pendidikan  khususnya  untuk  pengikut  aliran  kepercayaan  yang  tertuang  dalam Permendikbud  No.  27  Tahun  2016.  Peraturan  tersebut  menjelaskan  tentang  Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 berbunyi Layanan pendidikan kepercayaan Tehadap Tuhan yang  Maha  Esa  adalah  Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  yang  Maha Esa  yang  diberikan  kepada  Peserta  Didik  penghayat  Kepercyaan  terhadap  Tuhan  yang Maha Esa (Rosyid, 2020).
Latar belakang terbitnya peraturan ini adalah salah satu siswa yang bernama Zulfa Nur Rahman yang bersekolah di SMK 07 Semarang tidak dinaikkan kelas oleh gurunya akibat ia penganut aliran kepercayaan, Namun setelah terbitnya peraturan tersebut kasus kekerasan  struktural  kembali  terjadi  pada  penganut  aliran  kperecayaan  Sapto  Darmo, setelah  dikonfirmasi  oleh  pihak  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  ternyata  peraturan tersebut  masih  belum  banyak  yang  mengetahui.  Seperti  yang  di  jelaskan  oleh  bapak Yuhan ya setelah adanya laporan tersebut kemudian kami mendatangi ke sekolah tersebut bu, kalau menurut saya pribadi sekolah tersebut bukan berasal dari background sekolah agama  tetapi  sekolah  nasional,  alasan  dari  pihak  sekolah  tersebut  ya  karena  belum  tau adanya peraturan tersebut, kemudian saya kumpulkan dan tunjukkan bahwa pemerintah terutama  Kemendikbud  sudah  menerbitkan  peraturan  tentang  kebebasan  bersekolah khususnya bagi penganut aliran kepercayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 27 tahun  2016,  namun  mereka  masih  ngeyel  alasannya  pendaftaran  sudah  di  tutup,  harus menunggu keputusan dari kepala sekolah, akhirnya saya cabut pendaftarannya kemudian saya daftarkan anak tersebut ke sekolah Bina Utama Kendal, alhamdulillah anaknya mau, saya tanya anaknya lagi masih mau ndak daftar di sekolah yang lama di jawab ndak mau, karena sudah terlanjur malu katanya (Cahyantara, 2024). Terbitnya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 merupakan Langkah yang diambil oleh Pemerintah agar kekerasan dalam  dunia  pendidikan  terutama  kekerasan  struktural  tidak  terjadi  kembali.  Peraturan tersebut  berisi  tentang  bentuk-bentuk  deskriminasi  diantaranya  larangan,  paksaan, pengistimewaan. Mengurangi dan menghalangi (Anggraeni, 2023).
a. Bentuk Larangan Yang Dijelaskan Dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf A Point 2 Yaitu:
1) Mengikuti  mata  pelajaran  Agama/  kepercayaan  yang  diajar  oleh  pendidik  sesuai dengan agama/ kepercayaan peserta yang diakui oleh pemerintah dan atau
2) Mengamalkan  ajaran  agama  atau  kepercayaan  yang  sesuai  keyakinan  agama  atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan
b. Bentuk Paksaan Yang Dijelaskan Dalam Pasal 11 Ayat Ayat (2) Huruf B Point 2 Dan 3 Yaitu:
1) Mengikuti mata pelajaran agama/ kepercayaan yang diajar oleh pendidik yang tidak sesuai  dengan  agama/  kepercayaan  Peserta  Didik  yang  diakui  oleh  Pemerintah  dan atau
2) Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan.
c. Bentuk  Pengistimewaan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  11  Ayat  (2)  Huruf  c  yaitu mengistemawakan  calon pemimpin/ pengurus organisasi  berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan.
d. Bentuk  Larangan  dan  Pemaksaan  yang  dijelaskan  dalam  pasal  11  Ayat  (2)  Huruf  d point  1  dan  2  yaitu  larangan  atau  pemaksaan  kepada  peserta  didik,  pendidik,  atau tenaga Kependidikan untuk :
1) Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksankan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya dan
2) Memberikan  donasi/  bantuan  dengan  alasan  latar  belakang  suku/  etnis,  agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin dan/ atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
e. Bentuk mengurangi, menghalangi, dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) Huruf e pada poin 1-5 yaitu perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan haka tau kebutuhan Peserta Didik untuk:
1) Mengikuti proses penerimaan Pserta Didik
2) Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak Menerima bantuan pendidkan atau beasiswa yang menjadi hak Peserta Didik
3) Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi
4) Memiliki  kesempatan  untuk  mengikuti  pelatihan  atau  melanjutkan  pendidikan  pada jenjang berikutnya
5) Memperoleh hasil penilaian pembelajaran
6) Naik kelas
7) Lulus dari satuan pendidikan
f. Mengikuti Bimbingan Dan Konsultasi
Fakta  dilapangan  setelah  terbitnya  Permendikbud  No  46  tahun  2023  tidak ditemukan adanya kekerasan struktural atau diskriminasi dalam dunia pendidikan, hal ini karenakan  adanya  sikap  toleransi  yang  dimiliki  oleh  setiap  instansi  di  Lembaga pendidikan seperti yang dikatakan oleh bapak Yuhan setalah adanya terbitnya peraturan baru  bu  sampai  saat  ini  kami  belum  menerima  adanya  laporan  tentang  diskriminasi maupun kekerasan struktural yang terjadi di lingkungan pendidikan terutama di wilayah Kabupaten  Kendal.  Upaya  yang  kami  lakukan  memberikan  fasilitas  kepada  para pengahayat untuk melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah di wilayah Kabupaten Kendal,  selain  itu  kami  juga  ada  pembinaan  masyarakat  terhadap  penerimaan  warga pengikut penghayat  kepercayaan  sapto  darmo.  Wilayah yang kami lakukan pembinaan yaitu di wilayah Cepiring, Ringin Arum, dan Weleri.
Perubahan  peraturan  hukum  dari  Permendikbud  No.  27  Tahun  2016  menjadi Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023  merupakan  pembaharuan  hukum  yang  dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Hukum  tidak  dapat  lepas  dari  kehidupan  manusia  dalam  interaksi  dengan  sesamanya. Dimana  ada  masyarakat  distu  juga  pasti  ada  hukum.  Masyarakat  bersifat  dinamis sedangkan hukum sebagai pengendali kehidupan masyarakat melalui, menetapkan yang seharusnya dilakukan dengan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh individu dalam masyarakat  (Gardanita,  2020).  Perumusan  kebijakan  yang  baru  tidak  bisa  dikatakan seperti membalikkan sebuah telapak tangan tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena ada proses yang perlu dilalui. Menyikapi adanya anatomi hukum seperti ini perlu adanya  kepastian  kebijakan  yang  terkadang  terdapat  aturan  yang  bertentangan  dengan masyarakat,  bahkan  adakalanya  justru  kebijakan  yang  dibuat  tidak  mencerminkan kepentingan masyarakat namun hanya melindungi kepentingan para penguasa.
Efektifitas  hukum  dapat  diartikan  dengan  suatu  kegiatan  yang  memperlihatkan suatu  strategi  perumusan  masalah  yang  bersifat  umum,  sedangkan  menurut  Black efektifitas  hukum  ialah  menelaah  apakah  hukum  itu  berlaku.  Menurut  Black  idealnya dilihat dari kaidah yang dirumuskan dalam undang-undnag atau keputusan hakim dengan realitas hukum (Black, 1954). Pendapat lain dari Sorjono Soekanto menurutnya apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan maka hal itu biasanya diukur apakah ada pengaruhnya dalam keberhasilan mengatur sikap tindak  atau  perilaku  tertentu,  sehingga  sesuai  dengan  tujuannya  atau  tidak  (Soekanto, 1985). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum  itu  sebagai  perilaku  atau  tingkah  laku.  Efektifitas  hukum  dapat  dilihat  dari pernyataan kaidah hukum yang dapat mengacu pada hukum substansi (Hukum Materil), dan  hukum  acara  (Hukum  Formal).  Demikian  apabila  berbicara  mengenai  efektifitas hukum  dalam  masyarakat  di  inodnesia  yaitu  membahas  daya  kerja  hukum  dalam mengatur dan atau  memaksa  warga masyarakat  untuk  taat  terhadap hukum.  Efektifitas hukum harus mengkaji tentang kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (Djaenab, 2018).
Faktor lain penyebab adanya hukum dikatan efektif atau tidak dilihat dari penegak hukum  dan  sarana/  fasilitas.  Penegak  hukum  adalah  orang  yang  bertugas  menerapkan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto secara sosiologis  setiap  penegak  hukum  mempunyai  kedudukan  (status)  dan  peranan  ( role) tertentu (Soekanto, 1985). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakakat baik tinggi, sedang maupun rendah. Kedudukan tersebut berisi tentang hak- hak  dan  kewajiban-kewajiban.  Hak  dan  kewajiban  itu  merupakan  peranan  atau role, Seseorang  apabila  mempunyai  kedudukan  tertentu  umunya  biasa  dikatakan  sebagai pemegang peranan ( role occupant). Hak adalah suatu wewenang sedangkan kewajiban adalah  beban  atau  tugas.  Warga  masyarakat  sebagai  penegak  hukum  mempunyai kedudukan  peranan  sekaligus.  Apabila  antara  kedudukan  dan  peranan  timbul  konflik status conflict dan conflict of roles maka terjadi kesenjangan antara peranan seharusnya dengan  peranan  sebenarnya  yang  dilakukan  atau  peranan  actual.  Maka  akan  terjadi kesenjangan peran role distance.
Pelaksanaan peran aktual penegak hukum sebaiknya harus mawas diri dan mampu berikhtiar untuk hidup secara logis, ethis dan estetis. Adapun istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Logis, diartikan sebagai dapat membuktikan yang benar maupun yang salah
b. Ethis, mempunyai  sikap  tidak  monoton,  serakah.  Tidak  tegas,  bertele-tele,  tidak berlebihan dan tidak berkekurangan.
c. Estetis, yaitu mencari yang enak tanpa harus menyebabkan ketidak enakan pada orang lain.
Ikhtiar bhidup yang telah dijelaskan hanya dapat terjadi apabila berlandaskan pada dua azas yaitu:
a. Apa yang tidak ingin dialami jangan menyebabkan orang lain mengalaminya
b. Apa  yang  boleh  anda  dapatkan,  biarkan  orang  lain  mendapatkannya  dengan  cara berikhtiar (Djaenab, 2018).
Efektifitas hukum dapat berjalan dengan baik diukur dengan sarana atau fasilitas. Sarana  yang  dimaksud  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi  sebagai  factor  pendukung. Sebagai contoh apabila di kantor tidak ada kertas, karbon, komputer ataupun mesin ketik, bagaimana karyawannya dapat bekerja dan membuat laporan pekerjaannya dengan baik. Jika  peratalan  tersebut  ada,  maka  diperlukan  upaya  pemeliharaan,  karena  kenyataanya sering terjadi suatu peraturan yang sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap  akan  berakibat  peraturan  yang  semula  bertujuan  untuk  memperlancar  proses,
justru mengakibatkan terjadinya hambatan. Selain fasilitas, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Masyarakat  dituntut  untuk  mempunyai  kesadaran  dalam  mematuhi  suatu  peraturan perundang-undangan (Ali, 2006).
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal Dalam Mengimplementasikan

## Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023
Kebijakan  adalah  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan dampak postif bagi Masyarakat luas. Keberhasilan kebijakan tidak dilihat dari bagaimana aturan tersebut dibuat, namun yang terpenting adalah implementasinya. Kebijakan publik dibuat  untuk  menangani  suatu  masalah  agar  masyarakat  merasa  aman  dan  nyaman (Wibawani,  2024).  Tahapan  kebijakan  publik  terdiri  dari  lima  Langkah  identifikasi masalah,  formulasi  kebijakan,  legitimasi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  yang terakhir  evaluasi  kebijakan.  Setiap  tahapan  memiliki  fungsi  tersendiri  dan  saling mendukung untuk mensukseskan kebijakan public yang akan diterapkan (Kasmad, 2018). Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi tingkat kekerasan dan diskriminasi pendidikan telah tertuang pada Permendikbudristek No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Pada  Satuan  Pendidikan.  Namun  pada proses  perjalanannya  masyarakat  dan  pihak  sekolah  masih  belum  bisa  menerima keberadaan kelompok penghayat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi tetaplah terjadi dan penganut kepercayaan masih menjadi korbannya. Salah satu contoh yang  dialami  oleh  Zulfa  Nur  Rahman  yang  merupakan  siswa  SMK  07  Semarang.  Ia diancam  tidak  bisa  naik  kelas  lantaran  tidak  mau  mengikuti  ajaran  agama  di  sekolah. Pihak sekolah mengaku belum mengetahui regulasi yang ada sehingga harus melakukan tindakan  demikian.  Bahkan  tak  jarang  siswa  penghayat  kepercayaan  mengalami penolakan untuk masuk ke sekolah impiannya (Cahyantara, 2024).
Alasan  lain  mengapa  sekolah  menolak  tidak  memberikan  kelas  adalah  karena hanya ada 1 murid penghayat saja yang ada di sekolah tersebut. Padahal kegiatan belajar mengajar idealnya dilakukan tiap kelas dengan porsi murid yang telah ditetapkan berkisar antara  20-30  siswa  per  kelas.  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023  hadir  sebagai jawaban  dan  penegasan  dari  aturan  sebelumnya.  Peraturan  ini  mengatur  terkait pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  dalam  lingkungan  satuan  pendidikan  di Indonesia. Peraturan ini hadir untuk melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang  aman,  nyaman  dan  menyenangkan.  Jika  dicermati,  pendidikan  penghayat kepercayaan  juga  penting  karena  pada  hakikatnya  aliran  kepercayaana  adalah  sama dengan  agama  resmi  di  Indonesia.  Kepercayaan  dan  keyakinan  mereka  sama  seperti agama  lain,  yaitu  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Wahyu,  2019).  Mengenai  hal  ini pemerintah Kabupaten Kendal telah berupaya untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut melalui  berbegai  cara.  Diantara  jalan  yang  ditempuh  antara  lain  memfasilitasi  para penghayat kepercayaan untuk mengadakan pertemuan dan rapat sekedar membahas dan menyatukan  visi  misi  antar  penghayat  kepercayaan.  Selain  itu  Disdikbud  juga bekerjasama  dengan  Kejaksaan  dan  Kesbangpol  mensosialisasikan  lewat  edaran  surat yang di distribusikan ke berbagai sekolah (Cahyantara, 2024).
Pemerintah Kabupaten Kendal juga mengangkat pamong penghayat yang digaji dari anggaran dana social.  Pamong  Penghayat  yang terpilih  itu telah  bersertifikasi  dari Direktorat Penghayat Kepercayaaan dibawah naungan Kemendikbud. Mereka ditugaskan untuk mengajar pendidikan penghayat bagi siswa siswi penghayat kepercayaan yang ada di  Kabupaten  Kendal  (Cahyantara,  2024).  Kegiatan  belajar  mengajar  penghayat kepercayaan bisa dilakukan di sekolah ataupun di sanggar tempat penghayat kepercayaan beribadah.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.  20  Tahun  2003  Pasal  12  Nomor  1A  Setiap
peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pendidikan  agama sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  segama.  Dari Aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa diperbolehkan mengikuti mata pelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak wajib mengikuti pelajaran agama yang ditentukan pihak sekolah  (Ardianto, 2024).
Gambar 1. Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan Di Satuan  Pendidikan Bersama Disdikbud Kabupaten Kendal.
Sumber: Instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Diakses Pada 11 Juli 2024)
Faktor pendukung implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 adalah tidak  terlepas  dari  dukungan  Pemkab  Kendal,  Disdikbud  dan  warga  Masyarakat, khususnya satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal yang terus mengupayakan agar  siswa-siswi  nya  mendapatkan  Pendidikan  yang  layak,  terlepas  dari  background keagamaan  dan  keyakinan  yang  berbeda-beda  (Arroisi,  2021).  Adapun  faktor penghambat  tercapainya  implementasi  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023  adalah dari segi SDM di berbagai satuan pendidikan yang kurang terbuka dan kurang teredukasi akan  regulasi  yang  telah  ada.  Mereka  lebih  acuh  tak  acuh  terhadap  kaum  minoritas sehingga  mempersulit  siswa  siswi  penghayat  kepercayaan  yang  hendak  bersekolah. Bahkan tidak sedikit yang memberikan sanksi kepada siswa siswi penghayat yang tidak mau  mengikuti  pembelajaran  agama  di  sekolah  dan  diancam  tidak  nak  kelas.  Hal  ini menimbulkan keresahan bagi warga penghayat kepercayaan yang hendak memasukkan putra putrinya ke sekolah dengan tujuan yang baik yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut Adam Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: a. Idealized Policy
Kebijakan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  yang tertuang  dalam  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023  mengatur  tentang  pencegahan dan penaganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini hadir untuk
melindungi  peserta  didik  mendapatkan  pendidikan  yang  aman,  nyaman  dan menyenangkan.  Adapun  yang  melatarbelakangi  dikeluarkannya  peraturan  ini  adalah makin maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Adapun bentuk kekerasan  yang  diatur  dalam  Permendikbudristek  adalah:  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi (Wibawani, 2024).
Dalam  mengimplementasi  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023,  selain  dari pihak  sekolah,  orangtua  siswa  sebagai  masyarakat  juga  punya  andil  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  di  satuan  sekolah.  Sebagai  upaya  pencegahan kekerasan  di  satuan  pendidikan,  orangtua  juga  dapat  berpartisipasi  dengan  ikut  serta mengkampanyekan  dan  melakukan  sosialisasi  terhadap  pencegahan  dan  penanganan kekerasan di satuan pendidikan baik melalui media sosial maupun kepada orangtua lain serta lingkungan sekitar.
b. Target Groups
Faktor  penting  dalam  kesuksesan  kebijakan  adalah  kelompok  sasaran,  yaitu satuan  pendidikan  yang  ada  di  Kabupaten  Kendal.  Pembentukan  satgas  pencegahan kekerasan  di  tiap  sekolah  adalah  bentuk  interaksi  yang  diharapkan  oleh  perumus kebijakan. Perubahan mekanisme penerimaan siswa baru juga telah memudahkan siswa siswi dari kalangan penghayat kepercayaan dalam mendaftar di sekolah-sekolah negeri. Meskipun sudah berjalan dengan baik, beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal masih menolak adanya siswa-siswi dari kalangan penghayat kepercayaan (Wibawani, 2024).
Berdasarkan indikator target groups, langkah yang sudah ditempuh dan diterapkan di berbagai sekolah dinilai berhasil. Warga dari kalangan penghayat kepercayaan sudah tidak  khawatir  putra  putrinya  tidak  bisa  bersekolah  di  sekolah  negeri.  Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye, edukasi dan informasi yang jelas agar mereka  yang  belum  faham  dapat  menerapkan  kebijakan  tersebut.  Dengan  pemahaman yang  baik,  satuan  pendidikan  dan  masyarakat  dapat  lebih  aktif  dan  partisipatif  dalam mendukung kebijakan ini sehingga dapat diimplementasikan lebih efektif dan efisien.
c. Implementing Organization
Implementing  organization  merupakan  para  implementor,  termasuk  tenaga kependidikan di sekolah-sekolah dan masyarakat memiliki tanggungjawab besar dalam menjalankan kebijakan permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Mereka perlu memiliki pemahaman  yang  komprehensif  tentang  peran  dan  tanggungjawab  untuk  mengelola kebijakan ini secara efektif. Badan pelaksana seperti Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten  Kendal  membantu  implementor  dalam  menjalankan  kebijakan  tersebut (Wibawani, 2024).  Implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di Kabupaten Kendal dinilai sudah berhasil meskipun ada pro kontra. Baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Perangkat sekolah dan tenaga kependidikan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Kendal  untuk  ditindaklanjuti  melalui  upaya  mediasi  hingga  jalur  hukum. Semua  lini  dituntut  untuk  memahami  kebijakan  ini  secara  efektif  dan  diterima  dengan baik.
d. Environmental Factors
Variabel  terakhir  adalah  unsur  lingkungan  yang  meliputi  aspek  budaya,  sosial, ekonomi  dan  politik.  Keempat  unsur  ini  berperan  dalam  mempengaruhi  keberhasilan kebijakan  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023.  Implementasi  kebijakan  ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa berjalan sesuai rencana (Wibawani,  2024).  Pengawasan  ketat  terkait  implementasi  kebijakan  ini  dilakukan dengan  dilaksanakannya  kegiatan  rapat  rutin  para  pengurus  pengahayat  kepercayaan untuk menyalurkan aspirasi dan menyatukan visi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarkat luas.
Berdasarkan  indikator Environmental  Factors ,  implementasi  kebijakan  di Kabupaten  Kendal  dinilai  sudah  berhasil.  Hal  ini  dilakukan  dengan  strategi  melalui koordinasi  dengan  pihak  pihak  terkait.  Kolaborasi  antar  pihak  yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan  ini  sangat  penting  demi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi. Tujuan  dari  sistem  kerja  ini  adalah  untuk  menjamin  hak  pendidikan  bagi  penghayat kepercayaan di Kabupaten Kendal dan mencegah diskriminasi dan kekerasan struktural pendidikan  yang  terjadi  di  tahun  tahun  sebelumnya  agar  tidak  terulang  kembali (Hasibuan, 2019). Dari ke empat variabel tersebut, penulis rangkum dalam sebuah bagan seperti berikut:

## Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  pasca  terbitnya  Permendikbudristek  No.  27 tahun 2016, kekerasan structural masih dialami oleh siswa-siswi penghayat kepercayaan Aliran Sapto Darmo, namun pasca diterbitkannya Permendikbudristek No. 46 tahun 2023 kekerasan  tersebut  telahberakhir.  Tidak  lagi  ditemukan  adanya  kekerasan  struktural dalam  ruang  lingkup  pendidikan  khususnya  pada  aliran  Sapto  Darmo.  Pemerintah Kabupaten  Kendal  bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengupayakan segala cara untuk mengimplementasikan Permendikbudristek No. 46  Tahun  2023,  diantaranya  difasilitasinya  rapat  tahunan  penghayat  kepercayaan  se- Kabupaten  Kendal,  mengupayakan  advokasi  dan  sosialisasi  ke  berbagai  sekolah  dan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kendal hingga mengangkat pamong penghayat yang telah bersertifikasi dari Direktorat Penghayat Kepercayaan yang mana mereka digaji dari dana sosial Kabupaten Kendal untuk ditugaskan mengajar mapel agama bagi siswa siswi penghayat kepercayaan.

## Daftar Pustaka
Ali, Z. (2006). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Anggraeni, E. J. (2023). Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Wicarana , 2 (2), 118-126.
Ardianto, M. M. (2024). Penguatan Identitas dan Strategi Penyebaran Ajaran Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Yogyakarta. Jurnal Inen Paer , 35-55.
Arroisi,  J.,  Badi,  S.,  Perdana,  M.  P.,  &  Mafaza,  A.  T.  (2021).  Problematika  Aliran Kepercayaan dan Kebatinan sebagai Agama Asli Indonesia. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 6 (2), 138-155.
Black, M. (1954). Chritical Thingking: An Introduction to Logic and Scientific Method. New York: Prentice- Hall.
Djaenab,  D.  (2018).  Efektifitas  Dan  Berfungsinya  Hukum  Dalam  Masyarakat. Ash- Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 4 (2), 148-153.
Gardanita, G. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom  Agama  Ktp  Elektronik  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 97/Puu-Xiv/2016). Novum: Jurnal Hukum , 7 (1).
Hasibuan, H. H. (2019). Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqasid. Aqlam: Journal of Islam and Plurality , 4 (2). Karmila,  K.,  Fauziah,  N.,  Safira,  E.,  Sadikin,  M.  N.  A.,  &  Wardhana,  K.  E.  (2021). Diskriminasi  Pendidikan  Di  Indonesia. Educasia:  Jurnal  Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran , 6 (3), 191-203. Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara.
Liere, L. V. (2010). Menghancurkan Belenggu Kekerasan: Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi dan Terorisme. Jakarta: Gunung Mulia. Marzali,  A.  (2016).  Agama  dan  kebudayaan.  Umbara:  Indonesian  Journal  of Anthropology, 1 (1), 57–75.
Murniati, A. N. (2004). Getar Gender: Buku Kedua. Magelang: IndonesiaTera.
Pradana, T. M. (2018). Penerapan Putusan MK Tentang Pengakuan Aliran Kepercayaan di Indonesia Demi Mewujudkan SDG'S 2030 Poin 16 )Peace, Justicem and Strong Institution)  Studi  Kasus  di  Desa  Cening,  Kecamatan  Singorojo,  Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Lex Scientia Law , 79-92.
Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus. Jurnal Hukum Progresif , 8 (1), 81-97. Shalihah, F. (2017). Sosioloigi Hukum. Jakarta: Grafindo Persada. Soekanto, S. (1985). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Trinugraha,  Y.  H.,  Saputro,  R.,  &  Yuhastina,  Y.  (2023).  Proses  Stigmatisasi  Pada Pengikut Penghayat Kepercayaan Pelajar Kawruh Jiwo di Kota Surakarta: Kajian teori  Stigma  Erving  Goffmap. Sosiohumaniora:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 9 (1), 93-111.
Faj'jrina, F. S. N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , 7 (3), 182-189.