## MODEL COMMUNITY GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Syamsurizaldi 1 , Alfan Miko 2 , Annisa Aulia Putri 3 , M. Surya Ali Dharma 4 , Fillia Agustin Coirala 5 , Willy Silfana 6
1 Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang
2 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang
3 Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas, Kota Padang 4 Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas, Kota Padang
5 Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang
6 Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang E-mail: syamsurizaldi@soc.unand.ac.id 1 ; alfanmiko@soc.unand.ac.id 2 , annisa1920842011@student.unand.ac.id 3 ; msadms19931015@gmail.com 4 ; filliacoirala189@gmail.com 5 ; willysilfiana@gmail.com 6

## ABSTRAK
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  membawa  angin  segar  untuk  percepatan pembangunan  desa  dan  kawasan  pedesaan,  dimana  salah  satu  perubahan  mendasar  adalah  adanya  pengakuan (rekognisi)  terhadap  fungsi  desa  sebagai self-governing  community sejalan  dengan local  self  goverment .  Di Provinsi Sumatera Barat, eksistensi desa ini diatur melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang  Nagari.  Salah  satu  nagari  yang  telah  menerapkan  Artikel  ini  akan  menganalisis  dan  mendeskripsikan model  community  governance  di  Nagari  Taram.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  analisis  deskriptif.  Pendekatan  dan  tipe  ini  digunakan  karena  peneliti  ingin  menjelaskan  dan mendeskripsikan Community  Governance di  Nagari  Taram.  Kesimpulan  artikel  ini  yaitu  Nagari  Taram  masih memegang  tinggi  nilai  adat,  sehingga  pemerintah  nagari  berkolaborasi  dengan  tokoh  adat  dan  agama  dalam pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  nagari.  Pemerintah  nagari  bertindak  sebagai  pembina  dan pendamping,  sedangkan  masyarakat  melaksanakan  di  bawah  komando  dari  niniak  mamak  kaum.  Dengan adanya pelibatan tokoh adat dan agama, rasa memiliki dan rasa bernagari menjadi tinggi di Nagari Taram.
Kata kunci: Community Governance , Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

## ABSTRACT
The issuance of Law Number 6of 2014 concersing Villages has brought good news for the acceleration of development of villages and rural areas, where one of the fundamental changes is recognition of the function of the villages as a self- governing  community  in  line  with  local  self-government.  In  West  Sumatera  Province,  the  existence  of  this  village  is regulated through the West Sumatera Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari. One of the villages that  has  implemented  this  article  will  analyze  and  describe  the  community  governance  model  in  Nagari  Taram.  The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. This approach and type is used because  we wants to explain and describe Community Governance in Nagari Taram. The conclusion of this article is that Nagari Taram still holds high costumary values, so the village government collaborates with traditional and religious leaders in the development and implementation of village governance. Nagari’s government acts as a supervisor and companion, while the community carries out under the command of the niniak mamak kaum. With te involvement of traditional and religious leaders, a sense of belonging and a sense of religion is high in Nagari Taram
Keywords: Community Governance, Village Governance

## PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  telah  membawa angin segar untuk percepatan
pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana  salah  satu  perubahan  mendasar adalah  adanya  pengakuan  (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai Self
Governing  Community sejalan  dengan local  self  goverment .  Artinya,  esksistensi desa  tidak  hanya  sebagai  perpanjangan tangan  dari  pemerintahan  tingkat  atas, melainkan  juga  diakui  sebagai  komunitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri  sesuai  dengan nilai-nilai lokal.  Seiring  dengan  perkembangan kondisi  social  masyarakat  di  pedesaan, tentu harapan ini tidaklah mudah diwujudkan,  meskipun  kebijakan  telah memberikan peluang seluas-luasnya.
Eksistensi community  governance yang  oleh  para  ahli  hukum  juga  disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum ternyata  telah  memiliki  sejarah  panjang  di Eropa  dan  termasuk  di  Indonesia.  Di negara-negara  Eropa  dikenal  berbagai macam  nama self-governing  community , mulai  dari  istilah dewan  komunitas di Spanyol, Commune di  Italia, Parish di Inggris  (Natsir,  2016).  Bahkan  sebuah studi di wilayah pedesaan India menggambarkan kuatnya peran community governance sebagai institusi yang bergerak dengan  modal  sosial  dalam  bekerjasama menciptakan  partisipasi  aktif  masyarakat (Krishna,  2002).  Salah  satu  bentuk self- governing  community yang  masih  eksis dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia sampai  saat ini  adalah  Nagari  di Minangkabau  (Amaliatulwalidain,  2016). Kapasitas  nagari  sebagai self-governing
community ini  dapat  dilihat  dari  tiga  hal meliputi:  Unsur  territorial,  social  dan ekonomi.
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan  berdemokrasi,  fungsi self- governing  community di  Nagari  belum terwujud  sebagaimana  yang  diharapkan, akibat  masih  kuatnya  peran  regulasi pemerintahan  tingkat  atas  dalam  bentuk Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Menteri  dan  Peraturan  Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan  desa  (Masyitah,  2019). Munculnya  keraguan  dan  ketakutan  untuk berbuat  dan  berinovasi  ketika  sesuatu  itu tidak  diatur  (secara  khusus)  oleh  sebuah kebijakan  ternyata  menjadi  dilemma  dan problema  dalam  pembangunan  berbasis komunitas yang seharusnya mandiri dalam pengambilan keputusan (Totikidis,
Armstrong, & Francis, 2005). Terbentuknya  kultur  sangat  tergantung dengan  regulasi  tingkat  atas  merupakan salah  satu  dampak  dari  perubahan  Nagari menjadi Pemerintahan Desa, yaitu berubahnya Nagari ( self-governing community) menjadi  Desa  ( local  state government) berdasarkan  UU  Nomor  5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa yang berlangsung selama dua dasawarsa di masa orde baru (Amaliatulwalidain, 2016).
Disamping  itu  di  era  reformasi  saat ini  ternyata  dialokasikannya  dana  desa
dengan jumlah cukup besar sejak berlakunya  UU  Desa,  pada  satu  sisi memberikan dampak positif yaitu semakin besarnya  sumberdaya  untuk  percepatan pembangunan  desa  (nagari).  Namun  pada sisi  lain  juga  timbul  sebuah  dampak negative  yang  diduga  dapat  melemahkan fungsi self-governing community.
Penelitian  Ekaputra  dkk  (Ekaputra  et  al., 2018)  menemukan  bahwa  alokasi  dana desa memberikan dampak negative terhadap  variabel  modal  sosial  khususnya pada  indikator  semangat  begotong  royong yang makin berkurang. Ternyata, peningkatan  ekonomi  sangat  berpengaruh terhadap  modal  social  masyarakat  yang menggeser  nilai  dari  relasi  social  menjadi relasi  transaksional  yang  mana  segala sesuatu diukur dengan materi (Ekaputra et al., 2018). Hal ini dipicu oleh kondisi pada awal  pendistribusian  dana  desa  (2015- 2017),  dimana  pemanfaatannya  sangat dominan untuk pembangunan infrastruktur (fisik)  nagari  dimana  proses  administrasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya hampiri sama dengan sistem pekerjaan proyek kontraktual oleh pemerintah  daerah,  sehingga  berkurang dorongan untuk bergotong royong.
Sementara  itu,  karena  besarnya  alokasi anggaran untuk pembangunan fisik sehingga  hanya  sebagian  kecil  anggaran yang  dialokasikan  untuk  pemberdayaan
masyarakat  nagari  (Syamsurizaldi,  Putri, & Antoni, 2019).
Upaya  penguatan  Nagari  sebagai self-governing  community telah  dilakukan oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat dengan  membentuk  Peraturan  Daerah Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Nagari, dimana  eksistensi  pemerintahan  nagari termasuk  konstruksi  nagari  adat  telah diakomodir  dan  diperkuat,  hal  ini  juga sejalan  dengan  amanat  UU  Desa.  Namun sampai  saat  ini  implementasinya  nagari adat sebagai representasi kelembagaan dari s elf-governing  community belum  berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Nagari  Taram  Kecamatan  Harau Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  merupakan salah  satu pilot  project Nagari  Adat  yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat.  Berdasarkan  wawancara dengan  Wali  Nagari  Taram,  ada  dua pertimbangan ditetapkannya Nagari Taram yaitu: (1) Dari aspek kewilayahaan, Nagari Taram  belum  mengalami  pemekaran wilayah  Nagari,  artinya  wilayah  kesatuan masyarakat hukum adat yang direpresentasikan  oleh  Kerapatan  Adat Nagari  masih  sama  dengan  wilayah administrasi pemerintahan yang direpresentasikan oleh Pemerintahan Nagari.  (2)  Dari  aspek  social  budaya, eksistensi  dan  peran  tokoh  adat  (ninik mamak)  dan  tokoh  agama  (ulama)  masih cukup  kuat  dalam  kehidupan  social
termasuk  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.
Berbagai  inovasi  di  nagari,  telah mengantarkan  Nagari  Taram  terpilih sebagai  Juara  1  Desa  Berprestasi  Tingkat Nasional  untuk  Regional  Sumatera  Tahun 2019.  Kemajuan  dan  capaian  prestasi sebuah  nagari  tentu  juga  dipengaruhi  oleh kepemimpinan  wali  nagari  yang  terbuka serta  mau  bekerjasama  dan  berkolaborasi dengan  stakeholder  (Syamsurizaldi  et  al., 2019)  terutama  dengan  unsur community governance .
Fenomena awal Nagari Taram sebagai  pilot project nagari  adat  dan kemudian memiliki bebagai bentuk inovasi pembangunan berbasis komunitas menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan model community governance ,  sejalan  dengan  fungsi  nagari sebagai self-governing community berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  artikel  ini  akan  membahas lebih  lanjut  mengenai  model community governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut  Bodgan  dan  Taylor,  penelitian kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa
kata-kata  tertulis  dari  perilaku  orang  yang diamati  (Moleong,  2010).  Tipe  penelitian bersifat  deskriptif  analisis,  yaitu  dengan cara  mengumpulkan  dan  menyusun  data, kemudian menganalisis dan mengintepretasikannya.  Pendekatan  dan tipe  ini  digunakan  karena  peneliti  ingin menjelaskan dan mendeskripsikan kepemimpinan  kolaboratif  Wali  Nagari Rancak  Provinsi  Sumatera  Barat.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  merupakan  data  utama  yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari dokumentasi  dan  arsip  yang  berkaitan dengan  penelitian.  Teknik  pengambilan data  primer  menggunakan  wawancara, sedangkan  data  sekunder  dalam  penelitian ini  berupa  dokumen,  berita,  dan  dokumen resmi  lainnya.  Penelitian  ini  dilakukan  di Nagari  Pasia  Laweh  Kecamatan  Palupuah Kabupaten Agam. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan  nagari  ini  merupakan  nagari percontohan  penanggulangan  Covid-19 berbasis kaum di Provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  governance  yang  meletakan posisi  yang  seimbang  antara  pemerintah, dunia  usaha  dan  civil  society  menjadi konsep penting yang mengubah paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan  (Kooiman,  2008).  Dalam
konteks ini masyarakat bukan lagi sekedar penerima  manfaat  ( beneficiaries )  atau objek belaka, melainkan agen pembangunan  (subjek)  yang  mempunyai posisi yang penting dalam proses pembangunan.  Perubahan  paradigma  ini lahir  sejalan  dengan  hadirnya  konsep pembangunan  partisipatif  ( partisipatory development )  yang  menjadi  bagian  dari konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable  development )  dan  kemudian dikembangkan lagi menjadi konsep pembangunan berbasis komunitas ( community  based  development ).  Studi tentang  governance  kaitannya  dengan pembangunan  kawasan  pedesaan  sudah dimulai  di  era  1990-an  yaitu  mengkaji tentang  pelibatan  masyarakat  sebagai komunitas  dalam  perumusan  kebijakan publik di  Irlandia Utara  (Murray & Greer, 1999).
Dalam  sejarah  perkembangan  ilmu administrasi public, telah terjadi perubahan dari  pemerintah (government) ke  tata kelola  pemerintahan (governance), yang didorong oleh suatu kenyataan bahwa saat ini  dalam  mengelola  sector  public  actor pemerintah (state  atau  government) tidak lagi  menjadi  penentu,  akan  tetapi  sudah harus  berbagi  peran  dengan  actor  non- pemerintah yaitu dunia usaha (private) dan komunitas (civil society). Istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan  sebagai  suatu  kegiatan,
tetapi  juga  mengandung  arti  pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan  dan  juga  bisa  diartikan kepemerintahan  (Sedarmayanti,  2004). Koiman  (Koiman,  2008)  mengartikan covernance sebagai  proses interaksi  social politik antara pemerintah dengan masyarakat  dalam  berbagai  bidang  yang berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan  tersebut.  Tata kelola  pemerintahan  mencakup  seluruh mekanisme,  proses,  dan  lembaga-lembaga dimana  warga  dan  kelompok-kelompok masyarakat megutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi  kewajiban  dan  menjembatani perbedaan diantara mereka. Dalam sejarah perkembangan masa lalu dan kecendrungan dimasa depan, peran komunitas (community  governance) akan semakin  meningkat  dalam  tata  kelola pemerintahan (Kushandajani, 2014).

## Community Governance
Community governance menjadi salah satu pilar atau actor dari governance, dan  banyak  pakar  berpendapat  bahwa community  governance memiliki  sejarah paling  tua  dibandingkan  dengan  actor government (state) dan corporate governance (private).  Menurut  Clarke  &
Stewart (Michael Clarke & Stewart, 1994) community governance adalah istilah yang digunakan  untuk  menggambarkan  proses
pengambilan  keputusan  yang  terjadi  pada skala  yang  sesuai  untuk,  dan  dianggap sebagai  sah  oleh,  komunitas.  Oleh  karena itu community governance dapat dipahami sebagai  bentuk  khusus  dari governance politik (termasuk governance pemerintahan)  yang  mungkin  berada  pada tingkat  tertinggi  dalam  demokratisasi dengan  memberdayakan  publik  sebagai 'komunitas'  (M.  Clarke  &  Stewart,  1992) atau  mewujudkan  demokratisasi  lokal pemerintahan  (M.  Clarke  &  Stewart, 1997).
Selanjutnya,  Sudarmo  (Sudarmo, 2019) menggambarkan kapasitas community dalam governance sebagai berikut:
“(1) kemampuan untuk mengorganisasi  dirinya  secara informal,  (2)kemauan  belajar dari  pengalaman  sebelumnya dan hal-hal yang belum diketahui
untuk mengantisipasi  hal-hal  yang akan datang, (3) bekerja dalam waktu  yang  jelas  dan  nyata melalui network, (4)
kesediaan berbagi peran
diantara keanekaragaman pelaku/stakeholder sebagai sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia lainnya  yang  tersedia,  dan  (5) terselenggaranya    distribusi intelegensia untuk memecahkan masalah bersama, dan ini berarti menuntut  kesediaan  berbagi informasi dan komunikasi terbuka yang menjamin transparansi, responsivitas, dan  akuntabilitas  satu  sama lain,  dan  adaptasi  terhadap situasi  lingkungan    yang uncertain dan kompleks”.
Konsep community governance juga menjadi perhatian para ahli dalam mengkaji perkembangan perspektif governance dalam ilmu administrasi publik.  Misalnya,  model  yang  ditawarkan sebagai  sebuah kontinum  untuk  mengukur secara teoretis intervensi terhadap community  governance menurut  Totikidis,
Amstrong  &  Francis  (Totikidis  et  al.,
2005) seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Model Community Governance Sebagai Suatu Kontimum Kepemimpinan Komunitas Pemberdayaan Komunitas Kepemilikan Komunitas Mencerminkan konsep sekelompok orang dan kelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan visi bersama. Pemberdayaan masyarakat baik untuk orang yang memiliki sumberdaya maupun yang dapat mengakses sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (misalnya. makanan, tempat tinggal, pendapatan) sampai dengan kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya (misalnya. interaksi sosial, dukungan untuk pengembangan diri). Terlihat jelas bahwa ada hubungan antara modal ekonomi dengan sosial. Pada dimensi ini terkait dengan cara seseorang terhubung dengan komunitasnya, sehingga ia merasa memiliki dan ingin terlihat esksitensinya dalam komunitasnya.
a. Berbagi visi dan pemahaman;
b. Partisipasi komunitas;
c. Perilaku bekerjasama
d. Advokasi masyarakat atau komunitas.
a. Akses terhadap sumberdaya;
b. Berbagi kekuasaan;
c. Pendelegasian dalam pengambilan keputusan. a. Rasa memiliki; b. Rasa peduli
c. Memiliki ikatan pada suatu tempat (daerah)
d. Menghargai keanekaragaman
(Sumber: Totikidis, Amstrong & Francis, 2005)
Berdasarkan model Community Governance menurut  Totikidis,  Amstrong
&  Francis  (Totikidis  et  al.,  2005)  pada Tabel  1  maka  pembangunan  nagari  akan dilihat dari tiga dimensi yaitu kepemimpinan  komunitas,  pemberdayaan komunitas  dan  kepemilikan  komunitas sebagai  suatu  proses  yang  terus  menerus (kontimum) dan masing-masingnya memiliki  dimensi  untuk  mengukurnya secara  empiris.  Model  ini  akan  dijadikan sebagai defenisi operasional dalam penelitian ini.

## Inovasi di Nagari Taram
Nagari  Taram  merupakan  salah  satu nagari  rancak  yang  terdapat  di  Provinsi Sumatera  Barat.  Nagari  ini  memperoleh prestasi sebagai nagari terbaik I di Provinsi Sumatera Barat, dan terbaik I di Regional I tingkat  Nasional.  Perolehan  prestasi  ini bukan hanya merupakan kesuksesan
Pemerintah  Nagari,  tapi  juga  komitmen bersama  antara  pemerintah  nagari  dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan.
Keberhasilan  Nagari  Taram  dalam meraih  terbaik  I  di  Provinsi  Sumatera Barat  tidak  terlepas  dari  berbagai  gagasan dan  inovasi  yang  telah  dibuat  di  nagari tersebut  baik  di  bidang  pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Inovasi tersebut  tidak  terlepas  dari  tingginya semangat  masyarakat  dalam  membangun nagari  menjadi  lebih  baik.  Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan di Nagari Taram, yaitu:
1. Pemanfaatan  lahan-lahan  tidur  di Nagari Taram
Nagari Taram memanfaatkan lahan  tidur  dan  lahan  krisis  produksi jagung.  Saat  ini,  jumlah  produksi jagung  di  Nagari  Taram  mencapai
1000  ton  per  tahun.  Pemanfaatan lahan tidur ini bukan hanya menguntungkan  pemilik  lahan,  tapi juga  membuka  lapangan  pekerjaan baru  di  Nagari  Taram.  Tercatat, jumlah  serapan  tenaga  kerja  dalam produksi  jagung  ini  mencapai  90 orang.
2. Pemberdayaan  kelompok  Swa-TUNA (Swadaya Tukang Nagari) Swadaya Tukang Nagari
merupakan kelompok masyarakat yang  berprofesi  sebagai  tukang  di Nagari  Taram.  Selanjutnya,  kegiatan Swa-TUNA  disahkan  melalui  SK Wali  Nagari  Nomor  32  Tahun  2018. Swa-TUNA melakukan kegiatan pembangunan  fasilitas  Nagari  dan berkewajiban  bekerja  satu  hari  dalam seminggu  tanpa  dibayar.kegiatan  ini dilakukan  secara  sukarela,  tanpa  ada paksaan dari pihak manapun.
3. Sakato Sakaki Mambangun Nagari Program ini berupa iuran sukarela masyarakat  Nagari  untuk  kegiatan pembangunan masyarakat. Iuran sukarela  tersebut  berjumlah  lima  ribu per  bulan  bagi  setiap  KK  yang  ada, namun  dikecualikan  bagi  KK  miskin. Dana sakato  sakaki ini  dipungut berdasarkan  Peraturan  Nagari,  dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan
nagari,  dan  untuk  petugas  kebersihan dan keamanan di Nagari.
4. Pengelolaan Wisata Nagari
Nagari  Taram  memiliki  Wisata Kapalo  Banda  Taram,  serta  wisata religi  Surau  Tuo  Taram.  Pengelolaan wisata  ini  dilakukan  oleh  kelompok sadar  wisata  dan  berintegrasi  dengan BUMNag Taram.
5. Rehabilitasi Hutan Nagari
Kegiatan rehabilitasi hutan nagari dilakukan  dengan  cara  penyediaan bibit  tanaman,  seperti  sereh  wangi, bibit  lemon,  da  bibit  alpukat  super. Selain itu, hutan nagari juga dipergunakan  untuk  produksi  getah pinus dan rotan, dimana pemanfaatannya dapat menambah PAD  Nagari.  Pengelolaan  perhutanan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Pelopor Swa-JKN Nagari
Terdapat  beberapa  inovasi  di bidang  kemasyarakatan  di  Nagari Taram, yaitu Swa-JKN, dimana pelayanan dilakukan melalui “door to door ” sehingga Nagari Taram dinobatkan  sebagai  pelopor  desa  Swa JKN  oleh  BPJS.  Program  ini  juga menyediakan layanan konsultasi JKN- KIS, mengintegrasi data-data penerima manfaat dari program lainnya seperti PKH, RASTRA, BDT, dan lainnya
7. Bank Sampah
Inovasi selanjutnya adalah penyediaan  bank  sampah  sebagai salah  satu  funding  support  untuk pembiayaan JKN
8. Pemeriksaan IVA
Dilakukan  pada  saat  Gebyar Taram  menuju  bebas  kanker  serviks dan kanker payudara dengan posyandu terintegrasi dengan pemeriksa IVA
9. PADAN
PADAN merupakan akronim dari
Pelayanan Administrasi
Terpadu
Nagari.  PADAN  bertujuan  untuk menyediakan  layanan  dasar  untuk masyarakat dengan penugasan personil khusus pengelola melalui  SK Wali Nagari Nomor 88 Tahun 2017. Selain  inovasi  tersebut,  juga  terdapat inovasi  lainnya seperti  penyediaan Rumah Relawan  Pelita  dan  Arisan  Jamban. Banyaknya inovasi yang terdapat di Nagari Taram,  mengantarkan  Nagari  ini  menjadi Nagari  terbaik  di  Sumatera  Barat  pada tahun  2019.  Selain  itu,  penyelenggaraan pemerintahan  yang  selalu  melibatkan  adat setempat juga mengantarkan Nagari Taram menjadi salah satu pilot project penyelenggaraan  desa  adat,  sesuai  dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor  7  Tahun  2018  Tentang  Nagari. Pada dasarnya, walaupun penyelenggaraan pemerintahan  telah  mengikuti  UU  Desa,
penyelenggaraan  pemerintahan  di  Nagari Taram  juga  mengelaborasi  pemerintahan desa  yang  diatur  pada  UU  Desa  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  menurut adat yang ada di Nagari Taram.
Community Governance dalam

## Pembangunan di Nagari Taram
Banyak ahli yang mengemukakan arti dari pembangunan dari sejarah panjang lahirnya  konsep  pembangunan  itu  sendiri. Namun  yang  terpenting,  dari  sudut pandang kajian administrasi pembangunan sebagai  bagian  dari  ilmu  administrasi publik,  ternyata  upaya  memberikan  peran yang  lebih  besar  kepada  administrator dengan  mengintrodusir  program-program yang dianggap langsung dapat meningkatkan  kemampuan  negara  yang dibangun,  seperti  Marshall  Plan  yang diterapkan  di  barat,  kemudian  diintrudosir ke Negara berkembangan dengan pendekatan Task Oriented dirasakan banyak mengalami banyak kesulitan tersendiri  sebab  system  nilai  dan  budaya setempat  sering  tidak  diperhatikan  atau terlupakan  (Akib  dan  Tarigan,  2008). Demikian juga dalam konteks pembangunan  desa,  yang  selama  ini banyak  berdasarkankan  presepsi  orang kota.    Oleh  karena  itu  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan semsetinya berbasis social budaya masyarakat setempat, yang sangat diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat
dan sekaligus dapat menghindari terjadinya benturan nilai dalam masyarakat.  Hal  yang  demikian  sering disebut  dengan  pembangunan  berbasis komunitas.
Pembangunan nagari adalah pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh nagari  yang  juga  berkedudukan  sebagai self-governing  community sejalan  dengan defenisi community governance dari Totikidis,  Amstrong  &  Francis  (Totikidis et  al.,  2005)  sebagai  pengelolaan  dan pengambilan  keputusan  pada  tingkat komunitas,  yang  dilakukan  oleh,  bersama, atau  atas  nama  komunitas (by,  with  or  on behalf  of  a  community) oleh  sebuah kelompok pemangku kepentingan komunitas. Jika merujuk kepada pengertian  pembangunan  desa  dalam  UU Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, sebagai  tertuang  pada  Pasal  1  angka  (8) yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan desa.
Pada  dasarnya,  konsep Governance merujuk  pada  interaksi  para  aktor  dalam pemerintahan. Pada community governance ,  aktor  utama  yang  berperan adalah komunitas. Penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Taram melibatkan semua  unsur  yang  ada  di  Nagari.  Salah satu  keunggulan  yang  membuat  Nagari Taram  berprestasi  adalah  tingginya  rasa
memiliki  dan  kerja  sama  di  antara masyarakat.  Aktor-aktor  yang  terlibat dalam  community  governance  di  nagari taram bisa dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2.  Aktor Community Governance di
Nagari Taram No. Lembaga 1. Pemerintah Nagari
2. Badan Musyawarah Nagari
3. LPPM Nagari
4. Niniak Mamak melalui KAN
5. Linmas Nagari
6. TP PKK
7. Kader Pangan Nagari
8. Bundo Kanduang
9. Karang Taruna
10.  Majelis Ulama Nagari
11.  Ikatan Keluarga Perantau Nagari Taram (IKRAM) 12.  Gerakan Mahasiswa (Gema) Nagari Taram 13.  Swadaya Tukang Nagari (Swa-TUNA) Sumber: Olahan Peneliti, 2020
Dari  Tabel  2  di  atas  terlihat  bahwa terdapat  banyak  aktor  yang  terlibat  dalam pembangunan  di  Nagari  Taram.  Pelibatan banyak  aktor  dapat  memberikan  dampak positif  bagi  pembangunan  di  nagari.  Hal ini terlihat dari beragamnya program  yang dilaksanakan,  serta  pelaksanaannya  yang tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah nagari,  tapi  juga  melibatkan  masyarakat secara aktif. Interaksi aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  di  nagari  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada tahap perencanaan pembangunan dan  penyelenggaraan  pemerintahan nagari
Tahap perencanaan menjadi tahapan  paling  pertama  dan  utama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Jika  dilihat  dari  alur  yang  telah dirancang  dalam  UU  Desa,  tahap perencanaan  dilakukan  pada  forum musyawarah nagari, dan menghasilkan  dokumen  perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan  (RKP)  Nagari.  RKP Nagari  kemudian  dijadikan  dasar penyusunan  APB  Nagari  pada  tahun anggaran yang telah ditetapkan.
Di Nagari Taram, proses perencanaan  dilakukan  mulai  dari tingkat  jorong,  atau  yang  disebut dengan  rembukjor.  Setiap  jorong menentukan  program  prioritas  yang akan dilaksanakan. Kemudian program  tersebut  dirangkum,  dan dibawa ke musyawarah nagari.
Selanjutnya,  program  yang  menjadi prioritas tersebut disahkan di musyawarah nagari untuk dilaksanakan.  Di  tahap  perencanaan, semua aktor yang terlibat secara aktif, dan  pemerintah  nagari  lebih  banyak bertindak  sebagai  pengawas.  Semua aspirasi  perencanaan  berasal  dari masyarakat,  dan  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Pada tahap penanggaran pembangunan  dan  penyelenggaraan pemerintahan nagari
Tahap  penganggaran  merupakan tahap  dimana  perencanaan  yang  telah
disepakati bersama dalam bentuk RKP Nagari  dijabarkan  dalam  bentuk anggaran  berupa  APB  Nagari.  Tahap penganggaran dilakukan oleh pemerintah nagari, termasuk pemanfaatan aplikasi SISKEUDES.
3. Pada tahap pelaksanaan pembangunan dan  penyelenggaraan  pemerintahan nagari
Tahap  ini  sepenuhnya  dilakukan oleh masyarakat nagari, dan dibimbing oleh pemerintah nagari. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan yang bersifat pembangunan fisik, dilaksanakan oleh Swa-Tuna.  Para  tukang  nagari  ikut bekerja melakukan pembangunan tanpa  digaji  oleh  pemerintah  nagari. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi, diberikan  oleh  bundo kanduang dan PKK nagari yang secara bergotong  royong  memasak  serta menyediakan  minuman  untuk  tukang. Tukang Nagari diberikan waktu piket, dimana setiap tukang hanya diwajibkan  satu  hari  dalam  seminggu untuk bekerja melaksanakan pembangunan  di  nagari.  Selain  itu, kegiatan  pemberdayaan  masyarakat juga  dilakukan  dengan  melibatkan LSM yang ada.
4. Pada  tahap  pengawasan  dan  evaluasi pembangunan nagari
Pada  tahap  ini,  pengawasan dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat nagari.
Evaluasi dan pertanggungjawaban  dilakukan  oleh pemerintah  nagari  dengan  membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari  (LPPN)  serta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban  (LKPj).  Laporan tersebut  disampaikan oleh Pemerintah Nagari  kepada  Bamus  Nagari,  dan disaksikan  oleh  Tokoh  Masyarakat serta masyarakat nagari.
Pada dasarnya, setiap kegiatan tersebut  dilakukan  dengan  keterlibatan aktif  semua  elemen  masyarakat  yang  ada di  nagari.  Penulis  melihat  fenomena  ini dan  menganalisisnya  berdasarkan  model community  governance yang  disampaikan oleh  Totikidis,  Amstrong  dan  Francis sebagai berikut:
1. Kepemimpinan Komunitas
Kepemimpinan komunitas mencerminkan sekelompok orang yang  bekerja  sama  mencapai  tujuan bersama.
Penyelenggaraan pemerintahan Nagari Taram berdasarkan visi “Terwujudnya
Masyarakat  Taram  yang  Bersatu, Berkeadilan,  dan  Bermartabat  menuju Kesejahteraan  di  Bawah  Lindungan dan  Ridho  Allah  SWT”.  Dalam pelaksanaan visi tersebut, misi pertama yang dilakukan adalah
menjalin  hubungan  harmonis  antara pemerintah  dengan  ninik  mamak pemangku  adat  serta  bundo  kanduang sebagai bagian  yang tidak terpisahkan dalam  struktur  adat  minang  sehingga tercapai  saling  pengertian  dan  saling menguatkan menuju cita-cita bersama. Dari  misi  pertama  terlihat  bahwa pemerintah nagari menggandeng niniak mamak untuk dapat menyelenggarakan  pembangunan  dan pemerintahan.
Nagari Taram yang masih memegang  erat  adat.  Masyarakat  di Nagari  Taram  masih  menghargai niniak  mamak,  dan  juga  sangat mendengarkan  niniak  mamak.  Jika niniak  mamak  melarang,  masyarakat tidak  akan  melakukannya.  Niniak mamak  di  Nagari  Taram  dikenal  juga dengan Niniak  Mamak  Nan  duo ampek . Hal ini dikarenakan, di Nagari Taram  terdapat  tujuh  suku  dan  24 kaum. 24 niniak mamak ini tergabung ke dalam KAN. Untuk dapat memperlancar kegiatan yang dilakukan, Wali Nagari akan menyamakan  persepsi  terlebih  dahulu dengan  para  niniak  mamak.  Hal  ini dilakukan  dengan  cara  ikut  dalam rapat  KAN,  ataupun  menyampaikan secara  pribadi.  Kemudian,  ketika disetujui  niniak  mamak,  kegiatan nagari akan dapat dilaksanakan.
Niniak mamak akan menjamin anggota  kaumnya  akan  berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan  oleh  nagari.  Dengan adanya  penyamaan  persepsi  antara pemerintah  nagari  dan  niniak  mamak sebagai pemimpin kaum, maka kegiatan  yang  dilaksanakan  akan terselenggara dengan lancar.
2. Pemberdayaan komunitas Pemberdayaan komunitas merupakan  salah  satu  variabel  yang penting dalam penerapan model community governance . Dalam pemberdayaan komunitas, perlu diperhatikan akses komunitas terhadap sumber daya serta pembagian kekuasaan.  Pemberdayaan  komunitas dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di Nagari  Taram  dilaksanakan  dengan berkolaborasi  bersama  tokoh-tokoh adat  dan  tokoh-tokoh  agama.  Setelah adanya  penyamaan  persepsi  antara niniak  mamak  dengan  wali  nagari, niniak  mamak  akan  mengkoordinir anggota  kaum  untuk  pelaksanaan kegiatan.  Ketika  masyarakat  anggota kaum  tidak  berpartisipasi,  niniak mamak  yang  akan  menasehati  dan mengingatkan anggota kaum tersebut.
Dalam hal pemberdayaan komunitas,tidak  ditemukan  konflik antara  pemerintah  dengan  tokoh  adat
dan  agama.  Hal  ini  dikarenakan mereka  memiliki  tugas  dan  fungsi masing-masing.  Pelaksanaan  kegiatan diserahkan  kepada  niniak  mamak, sedangkan pemerintah nagari bertindak  sebagai  pendamping  dan pembina.  Pemerintah  nagari  akan memberikan  arahan  kepada  niniak mamak  sebagai  pemimpin  kaum, kemudian niniak mamak akan mengarahkan kaum untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
Dengan adanya pembagian kekuasaan  yang  jelas,  pemerintah nagari  akan  mampu  menggali  lebih dalam  potensi  yang  dimiliki  oleh kaum,  serta  pemerintah  nagari  akan lebih  mengetahui  apa  yang  paling dibutuhkan  oleh  kaum.  Hal  ini memberikan  dampak  positif,  yaitu pembangunan  di  nagari  akan  berjalan lancar  dengan  adanya  partisipasi  aktif dari  masyarakat,  serta  kebutuhan masyarakat  akan  lebih  terpenuhi.  Hal ini terlihat dari rangkuman wawancara dengan  informan  yaitu  Pengurus KAN,  Bundo  Kanduang  dan  Bamus Nagari Taram berikut ini:
“Sikap kooperatif masyarakat dalam mencapai visi dan misi nagari tergambar  melalui  kegiatan gotong royong yang melibatkan  semua  unsur masyarakat baik tokoh formal  seperti  Perangkat
Nagari,  staf  Bamus  Nagari, Pengurus    BAMUS,  KAN, LPM, Pemuda Nagari, MUI Nagari,  TP-PKK,  Cadiak Pandai,  Bundo  Kanduang.
Kemudian  kreatifitas  dan antusias  masyarakat  juga terlihat  dengan  partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dan Komunitas S-TUNA  (Swadaya  Tukang Nagari)  yang  bergerak  di dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan rumah ibadah dan penanggulangan bencana. Ada juga Relawan Pelita Rumah yaitu komunitas  yang  bergerak pengelolaan bantuan- bantuan  sosial,  kerjasama pemerintah  nagari  dengan
BPJS  untuk  mendukung Nagari  Pelopor  SWA  JKN.
Kemudian  ada  masyarakat yang  menyerahkan  tanah waqafnya  untuk  pandam perkuburan nagari”.
3. Kepemilikan Komunitas Nilai-nilai adat yang masih melekat  dalam  masyarakat  membuat pola  pemerintahan  akan  mengikuti nilai-nilai  yang  telah  dianut.  Hal  ini terlihat  dari  pola  pemerintahan  di Nagari  Taram,  dimana  pemerintah nagari  memasukkan  nilai-nilai  lokal ke dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pelibatan  kelompok- kelompok  masyarakat  seperti  niniak mamak,  alim  ulama,  cadiak  pandai,
dan bundo kanduang  yang merupakan tokoh-tokoh  adat  dan  tokoh-tokoh agama  di  nagari  membuat  pemerintah nagari  akan  lebih  mudah  menarik partisipasi  aktif  dari  masyarakat. Keberadaan  tokoh-tokoh  adat  dan tokoh-tokoh  agama  tersebut  juga diakui  oleh  nagari,  dengan  membuat peraturan nagari maupun surat keputusan nagari, baik tentang kepengurusan  KAN,  kepengurusan Munag, maupun kepengurusan Bundo Kanduang.  Adanya  pengakuan  oleh pemerintah  nagari  akan  membuat kelompok-kelompok  tersebut  merasa diakui,  serta  merasa  bertanggung jawab atas kemajuan nagarinya.
Hal  inilah  yang  dilakukan  di Nagari  Taram.  Kelompok-kelompok adat  dan  agama  tersebut  diakui keberadaannya di nagari, serta memegang  peranan  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  di  nagari.  Pemerintah nagari  akan  meminta  persetuan  dari kelompok-kelompok  tersebut  untuk melakukan  suatu  kegiatan,  sehingga kelompok  tersebut  merasa  memiliki tanggung jawab akan kegiatan tersebut.  kemudian,  mereka  akan mengkoordinir masyarakat untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini bisa dimanfaatkan  bagi  wilayah  yang
masih  memegang  nilai-nilai  kearifan lokal yang tinggi. Sehingga, masyarakat  menjadi  merasa  memiliki dan  merasa  ikut  bertanggungjawab dengan nagari.

## SIMPULAN
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  telah  membawa  angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan  kawasan  pedesaan,  dimana  salah  satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan  (rekognisi)  terhadap  fungsi desa  sebagai Self  Governing  Community sejalan  dengan  local  self  goverment. Artinya,  esksistensi  desa  tidak  hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan  tingkat  atas,  melainkan  juga diakui  sebagai  komunitas  yang  memiliki kewenangan  dalam  mengelola  urusan rumah  tangganya  (otonomi)  sendiri  sesuai dengan  nilai-nilai  lokal.  Salah  satu  nagari yang  menerapkan  community  governance adalah  Nagari  Taram.  Kesimpulan  artikel ini  yaitu  Nagari  Taram  masih  memegang tinggi  nilai  adat,  sehingga  pemerintah nagari  berkolaborasi  dengan  tokoh  adat dan  agama  dalam  pembangunan  dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Pemerintah nagari bertindak sebagai pembina  dan  pendamping,  sedangkan masyarakat melaksanakan di bawah komando  dari  niniak  mamak  kaum. Dengan  adanya  pelibatan  tokoh  adat  dan
agama,  rasa  memiliki  dan  rasa  bernagari menjadi  tinggi  di  Nagari  Taram.  pelibatan kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  akan  dapat  menjaga  nilai- nilai  kearifan  lokal  serta  meningkatkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliatulwalidain.  (2016).  DEMOKRASI LOKAL  DI  SUMATERA  BARAT Memahami Pendekatan “Self
Governing  Community”  Pada  Sistem Pemerintahan  Nagari  Modern  di Minangkabau. Jurnal  Pemerintahan Dan Politik , 2 (1), 1–8.
Clarke,  M.,  &  Stewart,  J.  (1992).  Citizens and Local Democracy: Empowerment A  Theme  for  the  1990s.  In Local Government Management Board .
Luton.
Clarke, M., & Stewart, J. (1997). Handling the  Wicked  Issues:  A  Challange  for GOvernment .
Birmingham:
University of Birmingham.
Clarke, Michael, & Stewart, J. (1994). The local authority and the new community governance. Local Government  Studies , 20 (2),  163–176. https://doi.org/10.1080/03003939408 433719
Ekaputra,  E.,  Syamsurizaldi,  Stiyanto,  E.,
Saputra,  D.,  Gustian,  H.,  Wardiman, D.,  …Hafidz,  M.  (2018).  Data  dan Informasi ;  Manfaat  dana  desa  di Provinsi  Sumatera  Barat.  In Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi  Kemendes  PDTT  dan LPPM Unand . https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004
Koiman, J. (2008). Governing in Governance . Sage Publication.
Krishna,  A.  (2002).  Enhancing  political participation  in  democracies:  What  is the role of social capital?
Comparative  Political  Studies , 35 (4),
437–460.
https://doi.org/10.1177/00104140020 35004003 Kushandajani. (2014). Aplikasi Community Governance Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan. POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik , 4 (1), 41–48.
https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2
013.41-48
Masyitah. (2019). VILLAGE GOVERNANCE : Village
Democracy  in  the  Frame  of  Self
Governing  Community  and  Local Self  Government. Meraja  Journal ,
2 (3), 85–99.
Moleong,  L.  J.  (2010). Metodologi
Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Murray, M. R., & Greer, J. V. (1999). The changing governance of rural
development: State‐community
interaction in Northern Ireland. Policy Studies , 20 (1), 37–50. https://doi.org/10.1080/01442879908 423765 Natsir,  M.  (2016).  Surau  dan  Upaya Mewujudkan Self Governing Community di Sumatera Barat. Kompetensi Pendamping Pembangunan  Desa ,  135.  Padang:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP.
Sedarmayanti.  (2004). Sumber  Daya Manusia  dan  Produktivitas  Kerja . Bandung: Mandar Maju.

## Sudarmo. (2019). TATA KELOLA KOMUNITAS
TERHADAP PROSTITUSI:

## REHABILITASI
SOSIAL  BAGI  PEKERJA  SEKS
MELALUI MODAL SOSIAL. Jurnal Borneo  Administrator , 15 (2),  117– 136.
Syamsurizaldi,  Putri,  A.  A.,  &  Antoni,  S.
(2019).
MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE  PADA  NAGARI RANCAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Jurnal Pembangunan Nagari , (1), 99–121.
Totikidis,  V.,  Armstrong,  A.  F.  .,  &
Francis, R. D. (2005). The concept of community governance: a preliminary review. GovNet
Conference , (January), 20.