## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Telaah Fenomena operasi pengganTian Kelamin Bagi KhunTsa (sTudi KomprehensiF huKum islam dan huKum posiTiF)
AnAlysis of the Phenomenon of Gender rePlAcement surGery for KhunsA (comPrehensive study of islAmic lAw And Positive lAw)

## dede hilman rasyid
Fakultas Hukum Univeritas Internasional Batam e-mail: 2051070.dede@uib.edu

## Winda Fitri
Fakultas Hukum Univeritas Internasional Batam e-mail: windafitri@uib.edu

## abstrak
Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasikan apakah dia perempuan atau laki-laki. Fenomena khuntsa di dunia modern dianggap sebagai anomali kelamin yang memungkinkan dan dapat terjadi pada beberapa orang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang khuntsa dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan sisi ketuhanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau literature review dengan pendekatan normatif untuk menganalisis pokok persoalan hukum terkait khuntsa dan implikasinya terhadap perlindungan hukum warga negara yang menjalani operasi penggantian kelamin serta hak keperdataan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena khuntsa juga menimbulkan dampak psikologis bagi individu yang mengalaminya, yang dapat mempengaruhi fisik dan perilaku mereka. Kedokteran modern mengkategorikan khuntsa sebagai anomali kelamin yang dapat diidentifikasi dan ditangani melalui prosedur pergantian kelamin. Meskipun pandangan ini mungkin bertentangan dengan fiqh klasik, namun dalam konteks fiqh kontemporer, khuntsa dianggap sebagai suatu kasus khusus yang memerlukan pertimbangan mendalam. Dalam penanganannya, penelitian ini merekomendasikan agar penanganan khuntsa dilakukan melalui prosedur pergantian kelamin yang sama seperti yang diterapkan untuk kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini, kaidah fiqh menjadi dasar kuat untuk membuktikan pentingnya penetapan status bagi individu khuntsa.
Kata kunci : Khuntsa, Penggantian Sex, Hukum Islam, Hukum Positif.

## abstract
Khunsa is a condition when an individual has both genders and cannot be identified as either female or male. the phenomenon of khunsa in the modern world is considered a gender anomaly that is possible and can occur in some individuals. this research aims to explore the understanding of khunsa from the perspectives of islamic law, positive law, and the divine aspect. the research method used is literature review with a normative approach to analyze the legal issues related to khunsa and its implications for the legal protection of citizens undergoing gender replacement surgery and their civil rights. the results show that the phenomenon of khunsa also has psychological impacts on individuals experiencing it, which can affect their physical and behavioral aspects. modern medicine categorizes khunsa as a gender anomaly that can be identified and addressed through gender replacement procedures. Although this view may

## 774~785
contradict classical fiqh, in the context of contemporary fiqh, khunsa is considered a special case that requires careful consideration. in its handling, this research recommends that the treatment of khunsa be carried out through the same gender replacement procedures applied to other cases. in this regard, fiqh principles serve as a strong foundation to prove the importance of establishing the status for khunsa individuals.
Keywords: Khunsa, Sex Change, Islamic Law, Positive Law.

## a. pendahuluan
Negara Indonesia adalah Negara Hukum 1 . Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia (baik formal maupun materil) seluruhnya bersumber pada Pancasila. 2
Selain sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila dan menganut sistem civil law, Indonesia memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, yaitu hukum Islam, hukum positif dan hukum adat yang menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia. Berdasarkan perkembangan teori hukum adat pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan hukum Islam di Indonesia menjadi kuat, meski hukum Islam dan hukum adat sama-sama masuk dalam sistem hukum Indonesia. 3
Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri atas dua jenis kelamin, yaitu laki- laki dan perempuan, hal ini sudah tercantum didalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13. Namun kenyataanya ada fenomena kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin. Di antara bentuk kelainan istinbath , kelamin laki-laki atau perempuan namun memiliki kecenderungan permanen 4 .
Mengenai operasi alat kelamin dan transgender secara yuridis baik dalam yurisdiksi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia masih menjadi perdebatan dalam keberlanjutannya. Hukum Islam yang merujuk pada Al-quran dan Hadits sebagai sumber hukumnya telah menyinggung masalah perubahan jenis kelamin dan perilaku transgender. Ini sesuai dengan sumber hukum Islam utama yaitu Al-Qur’an Surah An- Nisa ayat 119. 5 Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa mengganti jenis kelamin atau mengubah apa yang sudahh diciptakan oleh Allah SWT hukumnya adalah haram. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Tin ayat 4 yang menyatakan bahwa kami telah menciptakan  manusia  dalam  bentuk  fisik  yang  sebaik-baiknya,  jauh lebih sempurna daripada hewan. Peristiwa ketidaksempurnaan dari seseorang bukan berarti Allah mengingkari janji-Nya tetapi Allah ingin memperlihatkan bahwasanya setiap orang itu sama dengan segala kondisinya yang mereka miliki sehingga munculah yang disebut kesetaraan gender. 6
Berdasarkan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana telah diganti dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.
1 Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).
2 Paisol Burlian, Hukum Tata Negara, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm.17
3 Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 178
4 Purwawidyana, Operasi Penggantian Kelamin”, Makalah Simposium Pergantian Kelamin, (Ungaran : UN- DARIS 16 September 1998) 5 Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. Kitab Suci Al-Quran, Surakarta: Ziyad Book
6 Asman. 2021. “Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam”. Jurnal : Kajian Keluarga,
Gender, dan Anak, 4(1), hal 21-33
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat Undang- Undang Adminduk), ditetapkan bahwa masing-masing warga negara diharuskan untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan kejadian penting yang mereka alami ke lembaga pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Selain didasarkan menurut hukum Islam, aturan tentang penggantian jenis kelamin melalui operasi dan perilaku transgender juga telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun, pada kenyataannya transgender menggunakan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alasan untuk melindungi hak-hak mereka, kenyataannya adalah bahwa dalam sistem hukum yang berlaku seperti dalam Undang-Undang banyak ditemukan aturan yang saling kontradiktif.
Khuntsa sering dikaitkan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis, dan dipersamakan dengan transeksual serta transgender. Padahal secara prinsip semua istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa khuntsa dalam istilah adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak memiliki kedua-duanya sama sekali 7 . Khuntsa dibedakan menjadi dua macam, 1) Khuntsa Musykil, yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang penentuan kelaminnya sangat sulit, 2) Khuntsa Ghairu Musykil, yaitu keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasikan kelaminnya.
Dengan demikian, khuntsa ditempatkan pada ranah yang tidak dapat memilih karena datangnya dari pencipta sendiri. Mengenai berbagai kerancuan yang ada dapat kita perhatikan pendapat para ahli terutama dalam kajian psikologi dan kedokteran karena permasalahan mengenai istilah yang salah ini berkaitan dengan kajian dalam disiplin tersebut. Khuntsa dalam pembahasan fiqh dibedakan menjadi dua macam, yaitu Khuntsa Musykil dan Khuntsa Ghairu Musykil yang keduanya memiliki definisi  yang berbeda. Perbedaan ini dimaksudkan untuk lebih mudah mengelempokkan khuntsa berdasar jenis kasusnya 8
Tetapi masih ada kelompok orang yang melakukan ini karena alasan tertentu. Jelas bahwa tindakan yang diambil oleh beberapa kelompok masyarakat ini telah bertentangan dan melanggar nilai dan norma yang berlaku.
Permohonan  perubahan  jenis  kelamin  ke  pengadilan  di  Indonesia  sudah  ada  sejak dekade 70an. 9 Diawali dengan permohonan yang diajukan oleh Iwan Rubianto Iskandar pada  tahun  1973.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa  kasus mengenai  kelamin  ganda  atau khuntsa,  seperti yang terjadi  di  Boyolali,  Jawa  Tengah. Dalam surat permohonanya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan  terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali (Register Perkara Nomor: 54/Pdt.P/2015/PNByl), bahwa Para Pemohon yaitu Sugiman dan Suciati telah mengajukan permohonan untuk pergantian jenis kelamin anaknya yaitu Nuri Wiyarti, diketahui berjenis kelamin yang tidak jelas apakah laki- laki atau perempuan dikarenakan jenis kelaminnya tidak jelas ataupub samar-samar, namun   dalam perkembangannya Nuri Wiyarti mengalami perubahan pada dirinya
7 Marzuki. Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
8 Iskandar, A. M. Waria dan Perubahan Kelamin ditinjau dari Hukum Islam. Yogyakarta: CV. Nur Cahaya, 1981.
9 Asmawati,  R.  (2017).  Keabsahan  Pergantian  Kelamin  Dalam  Perspektif  Yuridis  (Studi Tentang Per- timbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan).Jurnal Jurisprudence,4(2), 58-64
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 776~785
yang  menyerupai seorang laki-laki sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah  Sakit Umum Dr.  Moewardi Provinsi Jawa Tengah. Setelah mempelajari fakta- fakta    yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan dari Sugiman dan Suciati. Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan jenis kelamin anak tersebut berubah menjadi laki-laki. Ditinjau dari hukum positif Indonesia seluruh pemohon yang telah dikabulkan identitas jenis kelamin barunya, berhak mendapat perlakuan yang sama dengan perempuan lain dihadapan hukum. Ketetapan pengadilan merupakan dasar  hukum  yang  kuat  bagi mereka untuk medapatkan pengakuan hokum tersebut. Namun   bagaimana   akibat hokum dari penetapan pengadilan ini ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya hukum waris Islam dan hukum perkawinan. 10
Munculnya pro kontra apabila langsung menyimpulkan dengan cepat bahwa semua penetapan pengadilan terkait perubahan jenis kelamin tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hanya dikarenakan Jumhur Ulama berpendapat bahwa pergantian jenis kelamin hukumnya adalah haram. Setiap kasus memiliki karakteristik serta alasan- alasan yang  berbeda-beda. Dan setiap orang mempunyai hak keperdataan semenjak lahir, namun muncul pertanyaan dan pro kontra terhadap hak keperdataan bagi khunsta yang melakukan operasi pengganti jenis kelamin.

## B. meTode peneliTian
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian artikel ini adalah jenis penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan dengan mengkaji, membaca, dan memahami peraturan hukum positif yang berlaku, baik berupa Undang-Undang, kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, dan pendapat- pendapat hukum atau Doktrin lainnya 11 , hal ini didukung oleh data sekunder yaitu jurnal, kepustakaan, dan teori atau konsep hukum lainnya. Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian ilmiah yang dilaksanakan dengan mentelaah buku- buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk membantu melengkapi pemahaman-pemahaman mengenai hukum- hukum yang ada dan memberikan solusi dalam menyelesaikan suatu penelitian. Selain penelitian hukum normatif, jenis data dalam penelitian penulis juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI   Nomor   03/MUNAS-VIII/MUI/2010. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi pustaka dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel hukum. Dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana kualitatif adalah metode analisis yang menjelaskan dan menyelesaikan dengan cara deskriptif .
10   Harahap,  Y.,  &  Omara,  A.  (2010).  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Perspektif  Hukum Perundang-Un- dangan.Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,22(3), 625-644. 11   Noor Inna Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, Jurnal Bidan “Midwife Journal”, Volume 1, Nomor 1, Januari 2015, Halaman 48

## C. pemBahasan

## 1) Khuntsa dan penetapan statusnya di indonesia
Khuntsa adalah suatu keadaan ketika seorang individu memiliki dua kelamin dan tidak dapat diidentifikasikan apakah dia perempuan dan laki-laki.  Khuntsa dibedakan menjadi dua macam, 1) Khuntsa Musykil, yaitu suatu keadaan kelamin ganda yang penentuan kelaminnya sangat sulit, 2) Khuntsa Ghairu Musykil, yaitu keadaan kelamin ganda yang masih dapat dengan mudah diidentifikasikan kelaminnya.
Khuntsa merupakan sebuah fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat namun tidak menjadi sorotan yang eksklusif. Padahal fenomena khuntsa merupakan fenomena yang dapat menyentuh berbagai macam lini baik agama, sains hingga sosial (terkait khuntsa ini. Pemberitaan ini pula yang dapat menyebabkan posisi khuntsa dalam kaitannya dengan sosial kemasyarakatan menjadi semakin tidak jelas. Bahkan dalam agama, posisi khuntsa menjadi hal yang tidak lagi disoroti karena salah tafsir terhadap khuntsa tersebut. (bisa dimasukkan referensi kaki)
Pada akhirnya tern khuntsa menjadi sebuah tern yang tabu dan tidak layak dibicarakan kembali, padahal jika dapat melihat dengan kacamata yang lebih luas, term khuntsa membawa pada khasanah yang baru terkait manusia, agama, dan masyarakat. Khuntsa sering dikaitkan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis, dan dipersamakan dengan transeksual serta transgender. Padahal secara prinsip semua istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa khuntsa dalam istilah adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak memiliki kedua-duanya sama sekali. Dengan demikian, khuntsa ditempatkan pada ranah yang tidak dapat memilih karena datangnya dari pencipta sendiri.
Mengenai berbagai kerancuan yang ada dapat kita perhatikan pendapat para ahli terutama dalam kajian psikologi dan kedokteran karena permasalahan mengenai istilah yang salah ini berkaitan dengan kajian dalam disiplin tersebut. Sedangkan waria adalah sebuah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fisiologis laki-laki, namun cenderung untuk berfikir, berpenampilan dan berperilaku layaknya perempuan. Waria cenderung untuk melakukan penyimpangan seksual seperti transeksual dan transgender.
Transeksual merupakan sebuah kecenderungan untuk mengganti kelamin karena merasa bahwa identitas gendernya berlawanan dengan kondisi biologis yang dimilikinya. Transeksual merasa bahwa dirinya „terperangkap ‟ pada tubuh yang salah sehingga menghendaki untuk membenarkannya. Transeksual dan trangender hampir didefinisikan secara sama, namun transeksual lebih mengarah kepada dorongan untuk melakukan usaha demi mewujudkan gender yang diinginkan semisal dengan operasi kelamin. Anindita menyebutkan dalam tulisannya yang dimuat oleh Jurnal Kriminologi Indonesia menyebutkan bahwa transgender adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan gender yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Sedang transeksual adalah indvidu yang secar hormonal atau pembedahan melakukan perubahan pada alat kelamin dan tubuhnya.
Gay, Lesbian, Straight, Education Network (GLSEN) memberi definisi terkait transgender dan transeksual, bahwa transgender adalah paying untuk individu yang berekspresi tidak sesuai dengan gender seksnya. Transeksual adalah salah satu contoh dari transgender yang cenderung melakukan operasi kelamin atau hormon untuk
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 778~785
melakukan perubahan kepada gender yang diinginkan. Definisi yang dipaparkan GLSEN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Trangender adalah sebuah kata umum untuk pengidap dysphoria gender, sedang transeksual adalah contoh dari transgender.
Khuntsa dalam pembahasan fiqh dibedakan menjadi dua macam, yaitu Khuntsa Musykil dan Khuntsa Ghairu Musykil yang keduanya memiliki definisi yang berbeda. Perbedaan ini dimaksudkan untuk lebih udah mengelempokkan khuntsa berdasar jenis kasusnya.
1.  Khuntsa Musykil Khuntsa musykil adalah khuntsa yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipatikan jenis kelaminnya 12 . Khuntsa musykil juga dapat dikatakan sebagai khuntsa yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala 13 . Dengan demikian, khuntsa musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena ketidakdominanan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).
2. Khuntsa Ghairu Musykil Khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari khuntsa ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati dzakar terlebih dahulu daripada lewat farji, maka dia dianggap seorang laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari farji dahulu daripada dari dzakar, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan.
Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari khuntsa, sebagai berikut:
a.  Alat Keluarnya Kelamin.
Metode pertama untuk menentukan kelamin dari khuntsa adalah dengan mempelajari darimana keluar air kencingnya. Kasus mudah seperti khuntsa ghairu musykil mungkin akan sangat jelas untuk diketahui darimana air kencingnya keluar karena alat kelamin yang berfungsi hanya satu meskipun dia memiliki dua alat kelamin. Ketidakfungsian alat kelamin yang satu dapat karena memang hanya sebuah anomali dalam pembentukan alat kelamin jadi tidak menjadi hal yang menyulitkan. Berbeda dengan khuntsa musykil yang kedua alat kelaminnya sama-sama berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan air kencing. Dalam kasus ini maka yang perlu diperhatikan adalah alat kelamin mana yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Apabila air kencing dikeluarkan lebih dahulu dari dzakar daripada dari farj, maka dapat dianggap bahwa dia (khuntsa tersebut) adalah seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila air kencing lebih dahulu keluar dari farj daripada dari dzakar, maka dia dianggap sebagai laki-laki dan dapat diperlakukan sebagai laki-laki.
Metode ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ketika beliau menimang bayi dari kalangan Anshar yang berkelamin ganda: ي ٔزُ زبصُنا ٍي ىثُخب ًتأ ،لبقف ُّي لٕبٌبي لٔا ٍي زْٕب ٕثأ صلى لاله عليه وسلم َّأ Artinya: “Diriwayatkan bahwa Rasul SAW bertemu dengan khuntsa dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda: Berilah warisan anak
12   Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 140. 13   Fathur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: al-Ma’arif, 1975), 482.
khuntsa ini (seperti bagian anak lakilaki atau perempuan) mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya berkencing” 14
Hadits senada juga disebutkan dalam Al-Kaafi karangan Syekh Kulaini, sebagai berikut :
،بع ًٍج ٌاذبش ٍب مضفنا ٍع ، ٌإفص ٍع ، ٌبكسي ٍبا ٍع ،ٍب دٔاد ٍع يسعشنا ًهع ٕبأ ، زببجنا دبع ٍب محمد ٍع ،ى ٍحٌ ٍب ٌإفص ٍع ٍي لٕبٌ ٌبك ٌإ :لبق ؟ ثزٌٕ ، ّهف مبقنا ٍي لٕبٌ ٌبك ٌإٔ دقسف ، فٍك سكذٔ مبق ّنٔ دنٔ دٕنٕي ٍع مئس :لبق ولاسنا ٍّهع للها دبع ًبأ ٍع مٍعبًسإ ىثُنا ثاسٍي سكرنا ثاسٍي ّهف  ِسكذ
Artinya: “dari Abu Ali Al-Asy’ari, dari Abdul Jabar, dari sofwan bin yahya, dan mu- hammad bin ismail, dari fadhil bin sadzan keduanya, dari sofwan, dari ibnu mas- kan, dari dawud bin farqad, dari Abi Abdillah Alaihi salam berkata: ditanya tentang kelahiran seorang bayi dan dia memilki vagina dan dzakar bagaimana warisannya? Beliau berkata: “apabila dia kencing dari dzakar maka dia mewarisi sebagaimana war- isannya laki-laki, dan apabila dia kencing dari vagina maka baginya warisan seperti warisannya perempuan” 15
b.  Meniliti Tanda – Tanda Kedewasaan
Metode pertama dalam menentukan jenis kelamin bagi khuntsa dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan karena dapat dilakukan dengan jenjang usia yang tidak tentu. Namun, apabila metode pertama tidak berhasil untuk menentukan kelamin khuntsa, maka dapat menggunakan metode lain, yaitu meneliti tanda-tanda kedewasaannya. Seperti telah diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (secara fisik), meskipun adapula ciri kedewasaan yang sama. Ulama-ulama berbagai madzhab berkomentar dalam kaitannya dengan penentuan kelamin dari khuntsa adalah sebagai berikut 16 :
1.  Hanabilah dan salah satu dari ulama Syafi ‟ i berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah.
2.  Hanafiyah dan satu ulama Syafi ‟ i serta salah satu pendapat Hanabilah mengatakan bahwa khuntsa tetap dihukumi dengan khuntsa karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara khuntsa musykil). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli khuntsa.
3. Ibnu Utsaimin memiliki pendapat bahwa menggunakan metode kedokteran dibolehkan dalam penentuan kelamin dari khuntsa, contohnya dengan melakukan pengecekan terhadap rahimnya.
Ilmu kedokteran membahas masalah khuntsa ini sebagai sebuah keadaan kelamin yang abnormal. Kelainan kelamin seperti halnya khuntsa dikenal dan diteliti serta diberi istilah ambiguous genatalia. Ambiguous genitalia atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan 17 .
14   Shalih bin Abdul Aziz, at-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil (Riyadh: Darul Asshimat, 1996), 110. 15   Kulaini, al-Kaafi (Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367), Juz 7, 156.
16   Bagus Prasetyo Purnomo Putro, Tinjauan Yuridis Perkawinan, 2020
17   Kate Davies, “Disorders of Sex Development–Ambiguous Genitalia.” Journal of Pediatric Nursing 31, no. 4 (Juli 2016): 46–66
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 780~785
Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebuatan di atas, kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah yang lain sebagai interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara dua kutub tersebut.
Islam menjelaskan tentang perubahan kelamin sebagai isu yang dikaji dalam fiqh modern, karena adanya pemikiran untuk merubah kelamin ada pada era modern yang memungkinkan dilakukannya perubahan kelamin, meskipun zaman dulu juga terdapat pula perilaku seperti perubahan kelamin seperti kebiri yaitu menghilangkan kelamin yang melekat padanya. Fuqaha telah merumuskan bahwa berganti kelamin (dalam hal ini kaitannya dengan segala perubahan. kelamin. Al-Qur ‟ an Surat Annisa ayat 119, Allah melarang untuk mengadakan perubahan pada ciptaan yang telah Allah tetapkan, seperti halnya juga pada kelamin karena merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir ke dunia. Telah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, Al-Baidhawi, Zubdatul Tafsir dan Shafwatul Bayan yang dituliskan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masailul Fiqhiyah kapita selekta Hukum Islam, bahwa perbuatan yang diharamkan karena merupakan tindakan perubahan ciptaan Allah adalah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tattoo, mencukur bulu muka (alis), dan thakannuts, yaitu bertingkah laku seperti jenis kelamin lawannya atau transeksual, atau yang biasa kita sebut banci atau tomboy (Abi Abdillah Muhammad, t.t.). Beberapa hadits juga menunjukkan ketidakbolehan dari merubah ciptaan Allah.
Bahkan dalam beberapa hadits melarang dengan pasti untuk menyerupai lawan jenis kebiri, mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya) merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan bahkan derajatnya ada pada taraf haram. Para fuqaha mendasarkan keputusan ini berdasarkan dalil yang menjadi isyarat tentang keharaman melakukan perubahan kelamin baik secara eksplisit ataupun impilisit. Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak seketika haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat dipersamakan illatnya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara-perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya.
Sebagai contoh perubahan kelamin dalam kasus khuntsa atau hermaphrodite yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini diindikasikan karena khuntsa atau hermaphrodit dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus khuntsa musykil hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya yang memungkinkan untuk merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari khuntsa berbahaya bagi kesehatan tubuhnya 18 .
Penetapan status khuntsa Kelainan pada kelamin menimbulkan banyak pembahasan yang terkait dengannya. Kelainan kelamin seperti kelamin ganda atau Khuntsa menjadi
18   Zuhroni, dkk., Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 199.
sebuah pembahasan yang begitu menarik untuk dibahas, bukan hanya pada aspek kelainan yang terjadi pada kelaminnya dan hukumnya, namun hingga kepada aspek penanganan dan mensikapi kelainan ini, karena bagaimanapun kelamin ganda adalah permasalahan yang benar adanya dan terdapat fakta di lapangan. Hukum Islam dalam kaitannya menetapkan status khuntsa hanya berhenti kepada perkara yang dianggap terganggu ketika terdapat status abnormal seperti kelamin ganda ini, contohnya masalah waris dan pernikahan yang jelas menempatkan kejelasan kelamin sebagai sesuatu yang mutlak adanya yaitu laki-laki atau perempuan bukan diantara keduannya.
Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat secar fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya 19 Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya.
Namun, ketika membahas khuntsa kaitannya dengan kehidupan yang lebih umum daripada itu, hukum Islam hanya menempatkan masalah kejelasan kelamin ini sebagai sesuatu yang mubah dan boleh diperjelas. Padahal justru permasalahannya adalah ketika kejelasan status dari khuntsa tidak menjadi perhatian khusus dan hanya diperhatikan ketika dalam masalah yang penting saja. Ketidakjelasan kelamin yang dialami khuntsa merupakan beban pikiran bagi kalangan yang mengalaminya. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran perkembangan gender yang harusnya menjadi jelas dalam rentang waktu tertentu.
Kohlberg menerangkan bahwa dalam teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting, Pertama, fase seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan, Kedua, fase dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya, Ketiga, fase seorang idividu mulai mengerti bahwa kelamin adalah sesuatu yang alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah 20 . Rentang usia dalam pengenalan gender membuat kejelasan tentang identitas gender menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kelamin ganda dalam pandangan ini menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dibiarkan terjadi, karena dapat mempengaruhi pola pikir dari seorang yang berkelamin ganda.

## 2) operasi Kelamin menurut hukum islam
Kitab Suci Al-Qur’an menyebutkan hanya ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan (QS. 49 :13) 21 . Perbedaan itu dalam hal karakteristik, jenis kelamin adalah bagian dari anatomi tubuh atau anggota tubuh yang memiliki identitas, yang menjelaskan siapa orang itu sebenarnya, laki-laki atau perempuan menurut biologisnya. Ilmu sosial mengenal gender adalah perbedaan yang tidak bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan.
19   Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), 167. 20   Steffi Kurniawan dan Meilina Imelda, “Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin.” CDK-210 40, no. 11 (2013):
828 21   Mahmudin Buyamin dan Agus Hermanto. 2016. Fiqh Kesehatan Permasalahan Actual dan Kontemporer. Bandung: Pustaka Setia.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 782~785
Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, tetapi diciptakan oleh manusia sendiri melalui proses budaya dan sosial. Gender seseorang dapat berubah, sedangkan jenis kelamin biologis tidak dapat berubah 22 .
Jenis kelamin dan gender disimpulkan bahwa keduanya saling terkait tetapi tidak sama, karena jenis kelamin adalah sifat yang mutlak dan tidak dapat diubah. Gender dapat berubah sesuai dengan karakteristik yang dimiliki setiap manusia dalam keinginannya. Hal ini penting karena berkaitan dengan jenis kelamin dan gender pada seseorang yang akan melakukan perubahan fisik seperti mengubah jenis kelamin melalui operasi kelamin. Kemudian secara substansial dan kompleks akan mengubah bentuk karakteristik dan sifat sebagai individu yang menjalankan kehidupnya.
Adapun dalam Islam melihat operasi jenis kelamin hanya boleh dilakukan jika ada cacat pada jenis kelamin, atau ingin menyempurnakan jenis kelamin sehingga berfungsi dengan baik seperti khuntsa, yang mana seseorang memiliki dua jenis kelamin (ganda) 23 . Haram hukumnya melakukan operasi kelamin dengan tujuan untuk merubah, karena perbuatan ini dilakukan, karena dianggap telah merubah ciptaan Allah SWT secara mutlak
Adapun hukum operasi kelamin dilarang/diizinkan dalam garis besar Ulama lokal yang telah mengelompokkan hukum operasi kelamin, yaitu:
a.  Pertama operasi kelamin dilakukan untuk tujuan taghyir atau tabdil hanya mengikuti keinginan atau kepentingan tertentu, hukumnya haram dan berlaku juga untuk semua anggota tubuh, karena telah mengubah ciptaan Allah SWT. Beberapa ulama mendasarkan dari dalil-dalil Al-Qur’an yaitu :
نِم ا يلَِو َنََٰطۡيَّشلٱ ِذ ِخَّتيَ نم ََو ِِۚللَّّٱ َقل َۡخ َّنُرِ يَغُيَلَف ۡمُهن ََّرمُٓل َََو َلَۡٱ ُل َََو َلَف ۡمُهن ََّرمُٓل َََو ۡمُهَّنَي ِنمَُل َََو ۡمُهَّنَّل ِض ِمََٰعنۡ َناَذاءَ َّنُك ِتَبُي ا نيِبمُّ ان ا َرۡسُخ َرِسَخ دَۡقَف ِللَّّٱ ِنودُ “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-an- gan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ter- nak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”.
Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S an-nisa ayat 119) Ayat ini oleh ulama merupakan dasar untuk melarang perubahan bentuk tubuh manusia dengan cara apapun, termasuk operasi plastik dan operasi kelamin. (Sihab 2005:591).
ميِلَع َللَّّٱ َّنِإ ۡمُِۚكَٰىَقتۡأ َ َ ِللَّّٱ أ َّنِإ ِۚاوُٓف َراَعَتلِ َلِئآَبَق َو اب وُعُش دَنِع ۡمُكم ََركۡ ۡمُكََٰنلَۡعَج أي َ ُّ ُأ َو ٖرَكَذ نِم مُكََٰنۡقَلَخ انَِّإ ُساَّنلٱ اَهي َو َٰىَثن ريِبَخ
“hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan se- orang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (Q.s al-hujurat ayat 13)
22   Siska Lis Sulistiani. 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hu- kum Positif di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia.
23   Sayid Sabiq. 1987. Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif.
Mana ayat ini menegaskan bahwa apa yang telah diciptakan tidak boleh diubah oleh manusia, manusia harus menerima apa yang telah ditetapkan dan harus merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan. 24 Ketetapan haram ini sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin. 25
b.  Kedua operasi jenis kelamin yang dilakukan atas dasar kebaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Seperti khuntsa, musykil atau ghair musykil. Pendapat ini juga didasari oleh hadist Rasulullah yang artinya: “rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”.
Hadits menegaskan bahwa laki-laki harus jelas tentang kejantanan mereka dan laki-laki benar-benar jelas akan feminitas mereka. Dalam upaya untuk memperjelas identitas menurut agama dan tokoh agama dapat menentukan apakah operasi kelamin ini dilakukan atau tidak.
c.   Ketiga operasi jenis kelamin yang dilakukan yaitu pembuangan anggota tubuh yang berlebih serta beberapa jenis kelamin (khuntsa) diperbolehkan. Untuk memfungsikan pada alat kelamin sesuai dengan anggota tubuh lainnya berdasarkan perilaku dominan. Operasi kelamin menurut Hukum Positif di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditetapkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan. dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami ke badan pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peristiwa kependudukan adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan, karenamembawa akibat pada penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu identitas dan/atau sertifikat kependudukan.
Termasuk pindah datang,perubahan alamat, dan status tempat tinggal terbatas untuk tempat tinggal tetap, sedangkan peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang termasuk kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, adopsi anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, merujuk pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) dari Undang- Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan “Peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada badan pelaksana, termasuk perubahan jenis kelamin. Berdasarkan keputusan pengadilan, operasi perubahan jenis kelamin dapat dilakukan oleh seseorang, dan sah di mata hukum. Menurut Pasal 10 ayat 2 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mencobanya” . Hakim dalam sistem civil law tidak dapat menolak suatu kasus karena Undang-Undang itu tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus menciptakan hukum, dengan menggali hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disamakan dengan peran hakim common law yaitu judge made law hukum menciptakan hukum.
Dalam kasus perubahan jenis kelamin ini, hakim telah membuat hukum karena pengadilan telah mendengarkan kesaksian dokter kandungan, psikiater, ulama dan pendeta tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pemohon. Pemerintah
24   Abdul Aziz Dahlan, et al (ed). 2010. Ensiklofedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve 25   Majelis Ulama Indonesia. 1975. Kumpulan Fatwa MUI. Jakarta: Erlangga
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 784~785
menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan No. 226/Menkes/SK/VI/ 1979 tentang Pembentukan Standing Commite Operasi Pengganti Pengganti jenis kelamin yang berisi penunjukkan dan pembentukan tim untuk menangani operasi, yang memiliki unsur-unsur dari bidang agama, medis, dan hukum 26 .

## d. Kesimpulan
Dari pembahasan pertama, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dengan tegas mengharamkan operasi kelamin dengan tujuan mengganti atau merubah jenis kelamin. Akibat hukum yang timbul dari operasi kelamin dalam perspektif. Hukum Islam tidak akan merubah status seseorang dalam agama ini. Hukum tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perubahan jenis kelamin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan ketentuan agama, serta tidak dapat diubah sesuai dengan pandangan fiqh dalam Islam.
Berdasarkan pembahasan kedua, khuntsa merupakan keadaan genital abnormal yang memerlukan penanganan khusus. Penanganan ini mencakup aspek medis dan sosial yang melibatkan pemberian dukungan psikologis dan identitas gender bagi individu khuntsa. Pentingnya penetapan status khuntsa adalah untuk melindungi individu dari dampak negatif yang mungkin muncul akibat kondisi psikis dan fisik yang rumit. Perubahan kelamin bagi khuntsa harus memenuhi ketentuan fiqh, meskipun proses ini mungkin memerlukan waktu yang lama dan kompleksitas tersendiri. Melalui pemahaman tentang fase pengenalan gender menurut Kohlberg, diketahui bahwa kelamin tidak dapat diubah, sehingga penetapan status khuntsa menjadi krusial bagi perkembangan individu yang sehat secara psikologis dan sosial.

## daFTar pusTaKa
Abdul Aziz Dahlan. (2010). ensiklopedi hukum islam . Jakarta: PT Ikhtiar Baru.
Bambang Sunggono. (2015). metode Penelitian hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2016). Kitab suci Al-Quran . Surakarta: Ziyad Book.
Fathur, Rahman. (1975). ilmu waris . Bandung: al-Ma’arif.
Iskandar, A. M. (1981). waria dan Perubahan Kelamin ditinjau dari hukum islam . Yogyakarta: CV. Nur Cahaya.
Kate Davies. (2016). “Disorders of Sex Development–Ambiguous Genitalia.” Journal of Pediatric nursing , 31(4), 46–66
Kencana, Ulya. (2017). hukum wakaf indonesia . Malang: Setara Press.
Kulaini. (1376). surah al-Kaafi Juz 7 Ayat 156 . Iran: Darul Kitab Islamiyah.
Kurniawan, Steffi dan Meilina Imelda. (2013). Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin. cdK-210 , 40(11), 828.
Marzuki. (2013). Pengantar studi hukum islam Prinsip dasar memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan hukum islam di indonesia . Yogyakarta: Penerbit
26   Ro’fah Setyowati. 2007. Fenomenal Operasi Kelamin Bagi Transseksual, Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam dan Masyarakat, Semarang: Pustaka Magister.
Ombak.
Masjfuk Zuhdi. (1991). masail fiqhiyyah: Kapita selekta hukum islam . Jakarta: CV. Haji Masagung.
Munir Fuady. (2018). metode riset hukum Pendekatan teori dan Konsep . Depok: Rajawali Pers.
Mahmudin Buyamin dan Agus Hermanto. (2016). fiqh Kesehatan Permasalahan Actual dan Kontemporer. Bandung: Pustaka Setia.
Majelis Ulama Indonesia. (1975). Kumpulan fatwa mui . Jakarta: Erlangga.
Paisol Burlian. (2018). hukum tata negara . Palembang: Tunas Gemilang Press.
Purwawidyana. (1998). operasi Penggantian Kelamin”, makalah simposium Pergantian Kelamin . Ungaran : UNDARIS.
Republik Indonesia. Perubahan Ketiga undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 , Pasal 1 Ayat (3).
Ro’fah Setyowati. (2007). fenomenal operasi Kelamin Bagi transseksual, tinjauan hukum Perdata, hukum islam dan masyarakat . Semarang: Pustaka Magister.
Siska Lis Sulistiani. (2016). Kejahatan dan Penyimpangan seksual dalam Perspektif hukum islam dan hukum Positif di indonesia . Bandung: Nuansa Aulia.
Shalih bin Abdul Aziz. (1996). at-takmil mafata tahribihi min idwaul Ghalil . Riyadh: Darul Asshimat.
Sayid Sabiq. (1987). fiqh sunnah . Bandung: Al-Ma’arif.
Van Hoeve, Amir Syarifuddin. (2004). hukum Kewarisan islam. Jakarta: Prenada Media.
Zuhroni, dkk. (2003). islam untuk disiplin ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 . Jakarta: Departemen Agama RI.