## PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS NILAI NILAI PANCASILA PADA GENERASI Z DARI PERSPEKTIF COLLABORATIVE

## GOVERNANCE
1 Ni Putu Ari Setiawati, 2 Shri IGN Arya Wedakarna MWS, 3 I Made Sudiarkajaya, 4 I Gde Surya Kurniawan
Universitas Mahendradatta, Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar-Bali 1 putuarisetiawati170175@gmail.com , 2 awk.wedakarna198@gmail.com , 3 suryamozz
@gmail.com , 4 kurniawan2022.sister@gmail.com
Abstrak - Generasi Z (Gen Z) dikenal sebagai generasi yang belum pernah merasakan dunia tanpa internet dan teknologi digital. Sebagai generasi yang paling terhubung secara digital, Gen Z berpikir, berinteraksi, dan bekerja secara berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Ciri- ciri  Generasi  Z  seperti  keterbukaan  informasi,  kemampuan  beradaptasi,  dan  kemampuan bekerja sama membuka peluang besar untuk membangun negara dengan ide-ide inovatif dan kreatif.  Sebagai  digital  native,  Gen  Zmemiliki  keterampilan  teknis  yang  tinggi,  dapat melakukan banyak tugas, dan beradaptasi terhadap perubahan. Meski identitas Gen Z memiliki banyak aspek positif, namun tidak dapat dipungkiri juga terdapat banyak aspek negatif yang perlu  diperhatikan,  terutama  jika  menyangkut  nilai-nilai  Pancasila.  Terpaparnya  informasi yang tidak disaring di media sosial dapat menimbulkan informasi negatif yang melanggar nilai- nilai luhur bangsa. Meski Generasi Z memiliki banyak potensi positif yang bisa dikembangkan, namun  ada juga beberapa aspek negatif yang perlu  diwaspadai,  khususnya terkait nilai-nilai Pancasila.  Penting  bagi  masyarakat,  pendidik,  dan  pemerintah  untuk  bersama-sama menerapkan  strategi collaborative  governance yang  efektif  guna  memastikan  generasi  ini mewujudkan nilai-nilai luhur dan pengembangan keterampilan yang menjadi landasan bangsa Indonesia.  Hal  ini  memungkinkan  mereka  menjadi  generasi  teknologi,  namun  juga  menjadi generasi  pemimpin  dalam  hal  budaya  dan  tradisi.  Penggabungan  nilai-nilai  Pancasila hendaknya dilakukan dalam konteks, memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong partisipasi  dalam kegiatan sosial  dan kemasyarakatan. Pembinaan Pancasila juga harus dikemas secara positif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

## Kata Kunci: Gen Z, Pancasila, kolaboratif
Abstract  -  Generation  Z  is  the  generation  that  has  never  experienced  a  world  without  the Internet  and  digital  technology.  As  the  most  digitally  connected  generation,  generation  Z thinks,  interacts,  and  works  differently  than  the  previous  generation.  Generation  Z  features such as openness of information, adaptability, and collaboration open up great opportunities to  build  a  country  with  innovative  and  creative  ideas.  As  a  digital  native,  Gen  Z  has  high
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025
technical skills, can do many tasks, and adapts to change. Although Gen Z identity has many positive  aspects,  there  are  also  many  negative  aspects  to  clarity,  especially  concerning Pancasila's values. Although Generation Z has a lot of positive potential to develop, there are also some negative aspects to bear in mind, especially the values of Pancasila. It is important for  the  public,  educators,  and  governments  to  jointly  implement  an  effective  collaborative governance  strategy  to  ensure  this  generation  realizes  the  values  of  integrity  and  the development of skills that are the foundation of the Indonesian nation. It enables them to be a generation of technology but also to be generations of leaders in terms of culture and tradition. Engagement of Pancasila's values should be done in context, provide coherence in everyday life, and encourage participation in social and social activities. Pancasila construction should also be packed positively and relevant in everyday life.
Keywords: Gen Z, Pancasila, collaborative governance

## PENDAHULUAN
Generasi Z, atau sering disebut sebagai Gen  Z,  adalah  kelompok  demografi  yang lahir dari akhir 1990-an hingga awal 2010- an.  Mereka  dikenal  sebagai  generasi  yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet dan  teknologi  digital.  Menurut  (Turner, 2015), Gen Z adalah generasi  yang sangat tergantung pada teknologi untuk komunikasi,  pendidikan,  dan  hiburan. Mereka  merupakan  generasi  yang  sangat akrab  dengan  media  sosial,  ponsel  pintar, dan  berbagai  perangkat  teknologi  lainnya yang  memudahkan  akses  informasi  secara instan.  Sebagai  generasi  yang  paling terhubung  secara  digital,  Gen  Z  memiliki cara berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya.

## Karakteristik Generasi Z
Karakteristiknya yang unik dan berbeda  dengan  generasi  sebelumnya, memunculkan potensi dan sekaligus tantangan dalam menjaga kelestarian nilai- nilai Pancasila. Karakteristik khas Generasi Z,  seperti  keterbukaan  terhadap  informasi, kemampuan  beradaptasi  yang  tinggi,  dan kecenderungan untuk berkolaborasi, membuka peluang besar untuk memajukan bangsa dengan ide-ide kreatif dan inovatif.
Mereka  terbiasa  dengan  dunia  digital, memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan  yang  gesit  dan  responsif terhadap isu-isu terkini.
Generasi Z ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan  teknologi.  Sebagai digital native , mereka memiliki kemampuan teknis yang  tinggi,  mampu  melakukan multitask dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.  Generasi  ini  juga  dikenal sebagai  generasi  yang  inklusif,  terbuka terhadap  keberagaman,  sadar  sosial,  dan sangat peduli terhadap isu-isu global seperti perubahan  iklim  dan  keadilan  sosial (Dimock, 2019).
Banyak  sisi  positif  dari  identitas  Gen Z,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  juga banyak sisi negatif yang perlu diperhatikan, terutama jika menyangkut nilai-nilai Pancasila. Pancasila menekankan lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  dan Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia, sebagai landasan bangsa Indonesia.  Nilai-nilai  tersebut  menjadi standar moral bagi seluruh warga Indonesia dalam kehidupannya.
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025

## Potensi Pelempasan Karakter dari Nilai- Nilai Pancasila
Karakteristik  ini  juga  dapat  memicu kemerosotan nilai-nilai Pancasila jika tidak dikaji dan diarahkan dengan tepat. Paparan informasi  yang  tidak  terfilter  di  media sosial  dapat  menjerumuskan  mereka  ke dalam  konten  negatif  yang  bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.
Kecenderungan individualisme dan pragmatisme  juga  dapat  mengikis  rasa persatuan dan gotong royong yang menjadi fondasi Pancasila.
Karakteristik  Gen  Z  yang  berpotensi melempas dari nilai  nilai Pancasila, antara lain:
1. Kecenderungan
dalam menggunakan  teknologi  membuat mereka  cenderung  individualistis dan kurang terlibat dalam kehidupan  sosial  dan  kebangsaan. Menurut  (Schmitt,  2024)  generasi ini  menunjukkan  penurunan  dalam aktivitas  sosial  tradisional,  seperti berkumpul  dengan  teman-teman  di kehidupan nyata.
2. Kecanduan media sosial dan informasi instan mengurangi kemampuan  untuk  berpikir  kritis dan  berefleksi.  Hal  ini  dapat menyebabkan
kurangnya pemahaman  dan  penghayatan  yang mendalam  terhadap  nilai-nilai  inti Pancasila.  Kurangnya  pemahaman terhadap  nilai-nilai  ketuhanan  , kemanusiaan,  dan  keadilan  sosial dapat mengakibatkan tindakan yang kurang  memiliki  rasa  kasih  sayang dan pertimbangan terhadap sesama.
3. Sifat  mereka  yang  sangat  adaptif dan  terbuka  terhadap  perubahan dapat  membuat  mereka  mudah terpengaruh oleh budaya asing yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-
nilai Pancasila. Globalisasi dan arus informasi yang cepat dapat membawa  pengaruh  budaya  yang berpotensi berbenturan dengan identitas  nasional  dan  nilai-nilai kebangsaan.
4. Kemampuan  mengakses  berbagai informasi di internet tanpa melakukan  filter  yang  baik  dapat memengaruhi  pemahaman  mereka tentang  moralitas  dan  nilai-nilai nasional. Misalnya, budaya " cancel culture "  yang  muncul  di  media sosial  dapat  bertentangan  dengan prinsip  musyawarah  dan  mufakat yang  digariskan  dalam  Pancasila (Rebi et. al, 2020). Agar Generasi Z tetap dapat mengintegrasikan nilai- nilai  Pancasila  dalam  kehidupan mereka  di  tengah  perkembangan teknologi  yang pesat,  tantangan ini harus  diatasi  dengan  pendekatan yang bijak.
Generasi  Z  memiliki  banyak  potensi positif  yang  dapat  dikembangkan,  namun juga  memiliki  beberapa  sisi  negatif  yang perlu diwaspadai, terutama dalam kaitannya  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Penting  bagi  masyarakat,  pendidik,  dan pemerintah secara kolaboratif untuk bekerja  sama  dalam  menerapkan  strategi yang  efektif  guna  memastikan  bahwa generasi ini dapat mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Dengan  demikian,  mereka  dapat  menjadi generasi  yang  tidak  hanya  maju  dalam teknologi,  tetapi  juga  luhur  dalam  moral dan etika.
Penanaman  nilai-nilai  Pancasila  harus dilakukan  secara  kontekstual,  dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mendorong mereka untuk  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  sosial
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025
dan kemasyarakatan. Pendidikan Pancasila juga  harus  dikemas  dengan  cara  yang menarik  dan  relevan  dengan  kehidupan sehari-hari mereka.

## KAJIAN PUSTAKA
Sejarah Singkat Pancasila    dan Penetapannya sebagai Ideologi Bangsa Pancasila merupakan   dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan
5. Keadilan Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sejarah  Pancasila  tak  lepas  dari  semangat perjuangan  bangsa  Indonesia  melawan penjajahan serta hasrat untuk merdeka dan hidup bersatu dalam keberagaman.
Awal  mula  perumusan  Pancasila terjadi  pada  masa  persiapan  kemerdekaan Indonesia.  Pada  1  Maret  1945,  Jepang mendirikan  “ Dokuritsu  Junbi  Cosakai ” atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka.  Salah  satu  sidang  penting BPUPKI  adalah  sidang  yang  berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Dr. Ir.  Soekarno,  sebagai  salah  satu  anggota badan,  menyampaikan  gagasan  yang kemudian dikenal sebagai Pancasila pada 1 Juni  1945.  Dalam  pidatonya  Dr.  Ir. Soekarno  mengusulkan  lima  asas  dasar negara,  yang  kemudian  oleh  ahli  bahasa Indonesia, Mohammad Yamin, dinamakan “Pancasila” yang berasal dari kata “ panca ”
(lima)  dan  “ sila ”  (prinsip  atau  asas) (Wreksosuhardjo, 2005).
Konsep  Pancasila  saat  itu  belum  final dan  dalam  proses  penyempurnaannya. Pada  22  Juni  1945,  Panitia  Sembilan menyusun  Piagam  Jakarta  yang  memuat rumusan  Pancasila,  kemudian  pada  18 Agustus  1945  sehari  setelah  proklamasi kemerdekaan,  Pancasila  resmi  disahkan sebagai  dasar  negara  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  oleh  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI) (Sardiman & Amurwani, 2017).
Pancasila kemudian ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena memiliki sejumlah alasan prinsipil. Pertama, Pancasila mampu mengakomodasi kemajemukan dan pluralitas bangsa Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  suku, agama,  budaya,  dan  golongan.  Asas Persatuan  Indonesia  dalam  Pancasila menggambarkan  pentingnya  persatuan  di tengah keberagaman tersebut (Notonagoro, 1975).  Kedua,  Pancasila  mencerminkan nilai-nilai  luhur  tradisi  dan  budaya masyarakat  Indonesia,  seperti  gotong royong  (merakyat),  keadilan  sosial,  dan ketuhanan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan  falsafah  dan  pandangan hidup  luhur  bangsa  Indonesia  (Ronto, 2012).  Ketiga,  Pancasila  sebagai  ideologi negara menumbuhkan semangat demokrasi yang  beradab  dan  berkeadilan  melalui permusyawaratan perwakilan, bukan semata-mata  melalui  kekuasaan  mayoritas (Dewantara et.al, 2019).
Pancasila  tetap  menjadi  pedoman  dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara  Indonesia  sepanjang  masa. Pancasila  mampu  mengatasi  masalah  dan tantangan masa kini bagi bangsa Indonesia dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pancasila masih relevan sebagai landasan  moral  dan  etika  untuk
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025
menjalankan  kehidupan  berbangsa  yang adil,  makmur,  dan  sejahtera  di  tengah globalisasi  yang  semakin  mencabar  batas- batas budaya dan identitas.

## Pemerintahan  Kolaboratif  (Collaboratif Governance)
Dalam  administrasi  publik,  konsep kolaboratif  pemerintahan  telah  menjadi sangat  penting,  terutama  sejak  munculnya paradigma New Public Management (NPM).  Paradigma  NPM  memasukkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam  sektor  publik  untuk  meningkatkan kinerja  organisasi  pemerintah.  Tata  kelola kolaboratif,  adalah  elemen  penting  yang mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan.
New  Public  Management muncul sebagai  tanggapan  atas  kelemahan  model birokrasi tradisional, yang sering dianggap lamban,  tidak  efisien,  dan  tidak  responsif terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Menurut (Hood,  1991)  peningkatan  kolaborasi antara pemerintah dan bisnis, desentralisasi, penerapan indikator kinerja, dan kompetisi  pasar adalah semua strategi yang  digabungkan  dalam  NPM.  Prinsip- prinsip NPM dan kolaboratif pemerintahan sama-sama menekankan transparansi, keterlibatan berbagai aktor, dan akuntabilitas  dalam  proses  pengambilan keputusan. Konsep pemerintahan
kolaboratif  menjadi  semakin  populer sejak  2019. Collaborative  governance , menurut (Emerson et.al, 2019)
melibatkan  orang-orang  dari  berbagai sektor  pemerintah,  swasta,  dan  non- pemerintah dalam kerangka kerja sama untuk  memecahkan  masalah  kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak  saja.  Proses  ini  meningkatkan
legitimasi  keputusan  dan  kualitas layanan publik.
Dalam NPM, pemerintahan kolaboratif  didasarkan  pada  beberapa prinsip utama, antara lain: 1)
Keterlibatan multi-stakeholder ,  selain pemerintah, banyak pihak yang berkepentingan  lainnya  terlibat  dalam proses  pengambilan  keputusan,  2) Kemitraan,  terjalinnya  hubungan  kerja sama antara pemerintah dan entitas lain untuk  mencapai  tujuan  bersama,  3) Desentralisasi, aktor lokal diberi kewenangan untuk meningkatkan partisipasi  dan  tanggung  jawab,  4) Jaringan, stakeholder membuat jaringan  untuk  berkomunikasi  dan bekerja  sama,  dan  5)  Kapasitas, meningkatkan kemampuan para pemangku  kepentingan  (Ansell  &
Gash, 2008) Dengan meningkatnya
kompleksitas  masalah  yang  dihadapi oleh masyarakat modern, pemerintahan kolaboratif telah berkembang. Misalnya,  banyak  pihak  harus  bekerja sama  untuk  memecahkan  masalah seperti transformasi digital, keterbukaan data, dan perubahan iklim. Menurut  (Tores  &  Pina,  2020)  kerja sama  antara  pemerintah  dan  berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi kreatif dan efektif untuk masalah.
Di era digital, kemajuan teknologi  juga  membantu  kerja  sama pemerintahan.  Platform  kolaborasi, media  sosial,  dan  teknologi  informasi menjadi alat penting yang memungkinkan  berbagai  pemangku kepentingan  berpartisipasi  secara  aktif dan  secara  real-time.  (Mergel,  2021) mengatakan  bahwa  teknologi  digital telah  memungkinkan  lebih  banyak
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025
orang  untuk  mengakses  data  dan informasi,  yang  telah  menghasilkan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dalam proses
pengambilan keputusan.
Selain  itu,  institusi  pendidikan dan  penelitian  semakin  penting  untuk mendukung pemerintahan yang bekerja sama.  Institusi-institusi  ini  memiliki kemampuan  untuk  menyediakan  data dan  analisis  yang  diperlukan  untuk pengambilan  keputusan  berbasis  bukti ( evidence based decision making ).
Dengan meningkatnya kompleksitas  masalah  publik  dan kemajuan  teknologi,  kolaborasi  antara berbagai  sektor  menjadi  penting  untuk membangun  pemerintahan  yang  lebih efisien,  transparan,  dan  responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Collaborative governance menjadi elemen  penting  dalam  administrasi publik  modern  yang  direkayasa  oleh prinsip-prinsip New Public
Management. Kerja sama pemerintahan yang  efektif  dapat meningkatkan keterlibatan  dan  kepuasan  masyarakat serta  meningkatkan  kualitas  layanan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik  Collaborative  Governace  dalam implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Generasi Z.
Pada era yang penuh dengan dinamika globalisasi  seperti  saat  ini,  sangat  penting bagi  Generasi  Z  di  Indonesia  untuk menerapkan  nilai-nilai  Pancasila.  Salah satu  cara  yang  efektif  untuk  memastikan bahwa  nilai-nilai  Pancasila  tetap  relevan dan  relevan  di  kalangan  generasi  muda adalah  dengan  menerapkannya  melalui praktik  kerja  sama  pemerintahan.  Dalam konteks  ini,  kerja  sama  pemerintahan mengacu  pada  proses  pelaksanaan
kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan  berbagai  aktor  dari  sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

## Bentuk Collaborative Governance
1. Penguatan  Pendidikan  Karakter  di
Sekolah
Pendidikan  karakter  yang  didasarkan pada nilai-nilai Pancasila telah dimasukkan  ke  dalam  kurikulum sekolah di Indonesia. Untuk
melaksanakan ini, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, yayasan- yayasan  pendidikan,  dan  organisasi non-pemerintah  yang  berfokus  pada pendidikan  harus  bekerja  sama  (Adi, 2020).  Misalnya,  Gerakan  Literasi Nasional,  yang  bekerja  sama  dengan banyak  pihak  untuk  meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, memasukkan  nilai-nilai  Pancasila  ke dalam kurikulum sekolah.
2. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Salah    satu cara nyata     untuk menunjukkan  nilai-nilai    Pancasila, khususnya    sila    ketiga,   "Persatuan Indonesia"  adalah  melalui  tindakan seperti gotong royong atau kerja bakti di  lingkungan  masyarakat  (Yasmin, 2023)  .    Seringkali,  karang    taruna bekerja     sama    dengan  pemerintah setempat     dan    perusahaan  melalui program     tanggung jawab     sosial perusahaan (CSR) untuk melakukan kegiatan ini.
3. Forum Dialog dan Diskusi Publik Implementasi  yang  signifikan  lainnya adalah percakapan dan diskusi yang melibatkan   generasi   muda.   Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), universitas, dan kelompok pemuda melakukan   acara   ini    (Kemdikbud, 2019).  Melalui  forum  ini,  Generasi  Z dapat  berpartisipasi  dalam  diskusi tentang masalah       kebangsaan, membantu mereka memahami dan menginternalisasi  prinsip  Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025

## Aktor-Aktor yang Telibat
1. Pemerintah
Pemerintah  pada  berbagai  tingkatan, mulai  dari  pusat  hingga  daerah, memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan kerja  sama.  Dua  pihak  utama  yang bertanggung  jawab  atas  program internalisasi  dan  pendidikan  Pancasila adalah  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  dan  Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila (Kemdikbud,
2019).
2. Sektor Swasta Perusahaan  terlibat  dalam  berbagai kegiatan sosial yang mendukung nilai- nilai  Pancasila  melalui  program  CSR
mereka. Misalnya, perusahaan teknologi  mengadakan  pelatihan  dan seminar untuk anak muda tentang cara menggunakan teknologi secara bertanggung  jawab  dan  etis  (Suryadi,
2019).
3. Masyarakat Sipil Organisasi
non-pemerintah,
komunitas,  dan  institusi  pendidikan sangat  penting  dalam  mendorong program  berbasis  masyarakat  (BPIP, 2021).  Mereka  seringkali  berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip- prinsip Pancasila.
4. Institusi Pendidikan
Universitas  juga  merupakan  tempat penting untuk menerapkan collaborative governance (BPIP,
2021).  Institusi  ini  memastikan  nilai- nilai Pancasila diseminasi dengan baik ke generasi muda melalui pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan program pendidikan karakter.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, praktik pemerintahan kolaboratif menunjukkan  bahwa  kerja  sama  antara berbagai  pemangku  kepentingan  lebih penting  daripada  satu  pihak.  Generasi  Z membutuhkan pemahaman yang mendalam dan  praktis  tentang  Pancasila  sebagai pedoman  hidup  yang  relevan  di  tengah tantangan yang dihadapi di era globalisasi. Berbagai  pihak  dapat  bekerja  sama  secara sinergis  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip Pancasila secara efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, R. (2020). Pendidikan Karakter di Era Milenial: Persepsi dan Implementasi . Prenada Media.
Ansell,C., Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice.
Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4). https://doi.org/10.1093/jopart/mum03 2
BPIP. (2021). Laporan Tahunan BPIP .
BPIP.
Dewantara, J.A., Suhendar, I , Rosyid, R., Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as ideology and characteristics civic education in Indonesia. International Journal for Educational and Vocational Studies , 1 (5).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29 103/ijevs.v1i5.1617
Dimock, M. (2019). Defining generations: where millennials end and generations Z begins . Pew Research Center.
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025
https://www.pewresearch.org/short- reads/2019/01/17/where-millennials- end-and-generation-z-begins/
Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S.
(2019). Integrative framework for collaborative governance. Journal of
Public Administration Research and
Theory , 29 (1), 1–21.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration ,
69 (1), 3–19.
Kemdikbud. (2019). Kebijakan dan Program Penguatan Pendidikan
Karakter . Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mergel, I. (2021). Digital transformation in the public sector: a global perspective. Journal of Public Administration Research and Theory ,
8 (2), 150–165.
Notonagoro. (1975). Pncasila Secara
Ilmiah Populer (Cetakan ke).
Pantjuran Tudjuh. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/op ac/detail-opac?id=7980
Rebi et.al. (2020). Monograf Hukum Pancasila dan Globalisasi (E. Rifai
(Ed.); Cetakan Pe). Pusaka Media. http://repository.lppm.unila.ac.id/509 93/1/hk. panca.pdf
Ronto. (2012). Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara (Cetakan I). Balai
Pustaka.
Sardiman, A.M. Amurwani, D. L. (2017).
Sejarah Indonesia (Edisi Revi).
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
https://static.buku.kemdikbud.go.id/c ontent/pdf/bukuteks/k13/bukusiswa/S ejarah Sm1 Kelas XI BS press.pdf
Schmitt, M. (2024). iGen: Why Today’s Super-Connected Kids are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood: and What That Means for the Rest of Us. By Jean M. Twenge: A Book Review. TAFCS Research Journal , 10 (1), 41–
54.
https://www.researchgate.net/publicat ion/378128957_iGen_Why_Today’s_ Super- Connected_Kids_are_Growing_Up_L ess_Rebellious_More_Tolerant_Less _Happy- and_Completely_Unprepared_for_Ad ulthood_and_What_That_Means_for _the_Rest_of_Us_A_Book_Review
Suryadi, T. (2019). Peran CSR dalam penguatan nilai-nilai Pancasila.
Jurnal Kebijakan Publik Dan Sosial ,
5 (1), 55–70.
Tores, L., Pina, V. (2020). Public-sector reforms and the role of collaborative governance in the twenty first century. Review of Public
Administration , 8 (2), 150–165.
Turner, A. (2015). Generation Z:
Technology and social interest. The Jpurnal of Individual Psychology ,
71 (2), 103–113.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13 53/jip.2015.0021
Wreksosuhardjo, S. (2005). Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan
Ilmu Filsafat Pancasila . Andi.
Cakrawarti , Vol. 7 No. 02, Ags 2024 – Jan 2025
https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detai l/jdmrc#:~:text=Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan adalah,sebagai materi maupun sebagai metode.
Yasmin, R. A. (2023). Implementasi
Pancasila di Kalangan Generasi Z: Studi Kasus Kota Bandung. Seminar Nasional Pendidikan , II , 89–104.