## PENINDAKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA NIGERIA
YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN:

## STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT

## (Legal Action on Nigerian who Extends Limit of Immigration Residence Permit:
Case Studies in Immigration Office of West Jakarta)

## M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI ma.syahrin@poltekim.ac.id

## Anindito Rizki Wiraputra
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI anindito.wiraputra@poltekim.ac.id

## Dwi Septianto

## Taruna Politeknik Imigrasi

## Abstract
The  increasing  migration  of  Nigerian  citizens  in  Indonesia  has  a  mixed  impact.  Not  only  the  economic sector, but also the increasing number of violations and immigration crimes. The Immigration Office of West Jakarta,  which  is  the  jurisdiction  of  the  distribution  of  Nigerian  residences,  faces  quite  difficult  problems. The  formulation  of  the  problems  to  be  examined  in  this  paper  are  as  follows:  (1)  How  do  immigration actions carried out by Immigration Office of West Jakarta in resolving cases of Nigerian citizens who exceed the immigration residence permit time limit and (2) What are the obstacles faced by  Immigration Office of West Jakarta in resolving the case. The research method used is qualitative empirical legal research. Based on  the  results  of  the  discussion,  the  following  legal  facts  are  obtained.  The  efforts  made  by  Immigration Office of West Jakarta in overcoming abuse of immigration permits by Nigerian citizens are divided into 2 (two)  parts,  namely  preventive  efforts  and  repressive  efforts.  Preventive  efforts  carried  out  by  the Immigration  Office  of  West  Jakarta  are  well  underway  and  in  accordance  with  existing  regulations.  The preventive efforts are realized in 2 (two) systems, namely administrative supervision and field supervision. In addition,  these  preventive  efforts  have  proven  effective  with  quite  a  number  of  Nigerians  who  abuse immigration  permits  by  the  Immigration  Office  of  West  Jakarta.  Then  the  existing  repressions  are  felt  to require  changes  in  the  granting  of  actions  /  punishments  against  Nigerian  people  who  abuse  immigration permits.  The  change  is  in  the  form  of  providing  legal  action  for  investigating  the  violators  to  take precedence. Because all this time what happened in the field of giving immigration action was prioritized in giving  action  to  Nigerian  people  who  misused  immigration  permits.  Even  though  the  provision  of immigration actions does not give a deterrent effect to these actors. So that the impact of these actors will do the same thing again. In practice, in the field of supervision and repression of Nigerian citizens who abuse immigration residence permits carried out by the Immigration Office of West Jakarta, there must be various problems.  These  problems  are  divided  into  2  (two)  factors,  namely  from  the  outside  and  from  within.  The external factor itself consists of the motives of some Nigerian citizens who came to Indonesia. Then there is a fictitious  sponsor  that  increasingly  makes  it  difficult  to  trace  the  perpetrators  of  abuse  of  immigration permits.  Furthermore,  the  imbalance  between  the  area  of  West  Jakarta's  work  area  and  the  number  of personnel and equipment that does not support this. Then from the point of view of internal factors which are the obstacles is the lack of supporting factors in carrying out supervision and repression of Nigerian citizens who abuse immigration permits. Finally, the attitude of the immigration officers was less assertive in giving action to Nigerian citizens who committed abuse of immigration permits .
Keywords: Nigeria, Residence Permit, Immigration, West Jakarta

## Abstrak
Meningkatnya migrasi warga negara Nigeria di Indonesia membawa dampak yang beragam. Tidak hanya sektor  ekonomi,  tetapi  juga  semakin  bertambahnya  jumlah  pelanggaran  dan  kejahatan  keimigrasian. Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  yang  menjadi  yurisdiksi  sebaran  tempat  tinggal warga Nigeria menghadapi persoalan yang cukup sulit. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  dalam  menyelesaikan  kasus  warga  negara  Nigeria  yang  melebihi  batas waktu  izin  tinggal  keimigrasian  dan  (2)  Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  dalam menyelesaikan  kasus tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  diperoleh  fakta hukum  sebagai  berikut.  Upaya  yang  dilakukan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat dalam  menanggulangi  penyalahgunaan  izin  keimigrasian  oleh  warga  negara  Nigeria  terbagi  menjadi  2 (dua)  bagian  yaitu  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Upaya  preventif  yang  dilakukan  jajaran  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya  preventif  tersebut  diwujudkan  2  (dua)  sistem  yaitu  pengawasan  administratif  dan  pengawasan lapangan. Selain itu upaya preventif tersebut sudah terbukti efektif dengan cukup banyaknya orang Nigeria yang menyalahgunakan izin  keimigrasian  oleh jajaran  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta Barat.  Kemudian  represif  yang  telah  ada  dirasa  memerlukan  perubahan  dalam  pemberian tindakan/hukuman terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Perubahan tersebut berupa  pemberian  tindakan  hukum  penyidikan  kepada  para  pelanggar  tersebut  agar  lebih  diutamakan. Karena  selama  ini  yang  terjadi  dilapangan  pemberian  tindakan  keimigrasian  lebih  diutamakan  dalam memberikan  penindakan  terhadap  orang  Nigeria  yang  menyalahgunakan  izin  keimigrasian.  Padahal pemberian  tindakan  keimigrasian  kurang  memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  tersebut.  Sehingga dampak  nya  para  pelaku  tersebut  akan  melakukan  hal  yang  sama  lagi.  Dalam  prakteknya  dilapangan pengawasan  dan  penindakan  terhadap  warga  negara  Nigeria  yang  menyalahgunaan  izin  tinggal keimigrasian  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  pastinya menemui berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya terbagai menjadi 2 (dua) faktor yaitu dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar itu sendiri terdiri dari m o tif beberapa warga negara Nigeria yang datang ke Indonesia Kemudian terdapatnya sponsor fiktif yang semakin membuat sulit terlacaknya pelaku penyalahgunaan  izin  keimigrasian.  Selanjutnya,  ketimpangan  antara  luas  wilayah  kerja  Jakarta  Barat dengan jumlah  personil  dan  perlengkapan  srarana  yang  tidak  menunjang  hal tersebut.  Kemudian  dilihat dari  sudut  faktor  internal  yang  menjadi  kendala  adalah  kurangnnya  faktor  penunjang  dalam  melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Terakhir kurang  tegasnya  sikap  petugas  imigrasi  dalam  memberikan  tindakan  terhadap  warga  Nigeria  yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian.

## Kata Kunci: Nigeria, Izin Tinggal, Keimigrasian, Jakarta Barat

## PENDAHULUAN
Nigeria  adalah  negara  terbesar  yang  ada  di Pantai  Afrika  Barat.  Di  negara  inilah,  kita  bisa menemukan kemajemukan kondisi yang kaya dari Afrika.  Kota-kota  besar  yang  lengkap  dengan kemewahan  sampai  desa-desa  terpencil  yang bahkan tanpa fasilitas listrik dan air bersih ada di Nigeria. Nigeria terbentang dari Republik Nigeria di  sebelah  utara  sampai  ujung  timur  Teluk Guinea.  Nigeria  mempunyai  garis  pantai  yang memanjang  sekitar  800  km  dari  Benin  sampai Kamerun. Di Nigeria terdapat 2 (dua) teluk besar, yakni  Teluk  Benin  dan  Teluk  Bonny  yang merupakan  bagian  dari  Teluk  Guinea.  Di sepanjang  pantai  dan  daerah  pedalaman  hingga sejauh 100 km, lahannya tertutup oleh rawa bakau dan  diselingi  oleh  sungai  dan  anak  sungai  yang sangat  banyak.  Di  Nigeria  bagian  tengah,  Hutan
sedikit  demi  sedikit  berbaur  menjadi  lahan  hutan dan sabana. Di bagian utara Nigeria, dataran yang rata  dan  tidak  berpohon  tumbuh  sangat  banyak. Pada  umumnya  Nigeria  adalah  dataran  rendah dengan  ketinggian  rata  rata  300  km  di  atas permukaan  laut.  Daerah  yang  tinggi  di  antaranya terletak  di  dataran  tinggi  Adamawa  dengan ketinggian  mencapai  1.500  mdpl.  Dataran  tinggi Adamawa  terletak  di  sepanjang  perbatasan  timur Kamerun.  Ada  pula  Gunung  Vogel  dengan ketinggian 2.042 mdpl di sebelah tenggara Sungai Benue,  dataran  tinggi  Jos  berketinggian  1.200  m yang  terletak  di  bagian  tengah  Nigeria,  dan  bukit Share setinggi 1.780 meter. 1
1 https://www.kemlu.go.id/abuja/id/profil.aspx , diakses  pada  hari  Minggu  (06/01/2018),  pukul  17.01 WIB.
Tingkat
pertumbuhan penduduk menunjukkan  angka  yang  sangat  tinggi  yaitu  2,8 % per tahun, sehingga memiliki doubling time 25. Artinya  hanya  dalam  waktu  25  (dua  lima)  tahun ke depan jika angka tersebut tidak menurun, maka Negara ini berpenduduk dua kali lipat dari jumlah sekarang.  Kepadatan  penduduknya  mencapai sekitar 121 jiwa/km² dan sebagian besar penduduk terkonsentrasi  di  wilayah  selatan  negara  ini. Beberapa  kota  besar  dibagian  selatan  antara  lain Lagos  yang  merupakan  ibukota  negara  pertama (sekarang  pindah  ke  Abuja),  Benin,  Ibadan, Ogbomosho, Kaduna, dan Port Hacourt. Mengingat  wilayah  Nigeria  terletak  pada  titik temu  arus  migrasi  transkontinental  dari  berbagai arah, hal ini menyebabkan adanya perbedaan etnis atau  suku  bangsa  dan  budaya  yang  beragam. Setiap  suku  bangsa  memiliki  bahasa  dan  tradisi serta  adat  istiadat  yang  berbeda-beda.  Terdapat tidak  kurang  dari  200  etnis. 2 Kelompok  yang paling  besar  adalah suku Hausa,  Yoruba,  Ibo dan Fulani.  Adapun  kelompok  suku  yang  lebih  kecil antara lain Kanuri, Edo, Ijaw, Nuve, Bura, Ibibio, Tiv,  dan  Nupe.  Kelompok  suku  kecil  umumnya terpusat  di  bagian  tengah  Nigeria.  Orang  Yoruba tinggal  di  kawasan  baratbarat  daya,  orang  Ibo tinggal  di  wilayah  timur, sedangkan  orang  Fulani dan Hausa tinggal di kawasan utara. Penduduk di kawasan  utara  atau  zona  sabana  berperawakan tinggi.  Penduduk  Nigeria  sebagian  besar  adalah berkulit  hitam.  Masuknya  orang  arab  ke  lembah Chad  menyebabkan  terjadinya  percampuran  ras. Di  wilayah  selatan  juga  terjadi  percampuran  ras, terutama  di  Calabar,  Warri,  dan  Abonnema. Wilayah  ini  cukup  banyak  dan  telah  lama  para pedagang  yang  bermukim  baik  dari  Eropa maupun  Timur  Tengah  seperti  Suriah.  Bahasa resmi  yang  digunakan  penduduk  Nigeria  adalah bahasa  Inggris.  Adapun  agama  yang  dianut sebagian  besar  adalah  Islam,  Kristen,  dan animism sebagai peninggalan leluhurnya. 3
Migrasi  warga  negara  Nigeria  ke  Indonesia semakin  terasa  nyata,  banyaknya  warga  negara Nigeria  yang  beralasan  datang  ke  pasar  tanah abang.  Para  perantau  tersebut  terus  berkembang jumlahnya  hingga  saat  ini.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  banyak  diantara  mereka yang  membawa  keluarganya.  Sekarang  banyak warga  negara  Nigeria  yang  menjadi  pedagang  di pasar tanah abang.  Tanah Abang sebuah kawasan
2 https://www.pelajaran.click/2015/12/mengenal- profil-negara-nigeria-lengkap.html ,  diakses  pada  hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.06 WIB.
3 http://eprints.umm.ac.id/36176/3/jiptummpp- gdl-khairunnis-48923-3-babii.pdf ,  diakses  pada  hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.019 WIB.
yang  merupakan  kecamatan  di  Jakarta  Pusat, terkenal  sebagai  pusat  perdagangan  tekstil terbesar  di  Asia  Tenggara.Padahal,  dahulunya Tanah  Abang  adalah  tempat  berjualan  kambing, yang  kemudian  dipugar  total  menjadi  bangunan modern.  Kawasan  Tanah  Abang  yang  dahulu memiliki  terminal  bus  dan  selalu  dipadati kendaraan  itu  memang  mempunyai  sejarah  yang panjang, usianya sudah ratusan tahun. Ada banyak versi mengenai asal-usul penamaan Tanah Abang. Pertama , hingga  akhir  abad  ke-19  kawasan  itu bernama  Nabang.  Makanya  pada  masa  itu  para kondektur  angkutan  umum  sering  meneriakkan jalurnya  “Nabang,  Nabang,  ayo  ke  Nabang.” Dalam  penulisan  formal  zaman  Hindia  Belanda, diberi partikel “De” sehingga menjadi De Nabang. Nabang  sendiri  adalah  jenis  pohon  yang  tumbuh di  atas  bukit  di  kawasan  tersebut.  Penduduk sekitar  menyebut  “Tenabang”  sebagai  plesetan dari  De  Nabang.  Lantaran  dikira  itu  benar Tenabang,  maka  peusahaan  jawatan  kereta  api pada  tahun  1890  mencoba  “meluruskan”  dengan memberi  nama  Tanah  Abang.  Adapun  versi Kedua,  dihubungkan  dengan  penyerangan  Kota Batavia oleh pasukan Mataram pada  tahun  1628. Serangan dilancarkan ke arah kota melalui daerah selatan    yaitu    Tanah    Abang.  Tempat  tersebut digunakan  sebagai  pangkalan  karena  kondisinya yang berupa tanah bukit dengan daerah rawa-rawa dan  ada  Kali  Krukut  di  sekitarnya.  Karena tanahnya  yang  merah,  maka  merek  menyebutnya “tanah  abang”  yang  dalam  bahasa  Jawa  berarti merah.Versi  Ketiga,  menyebutkan  bahwa  Tanah Abang dari kata “abang dan adik,” yaitu dua orang besaudara  kakak  dan  adik.  Karena  adiknya  tidak mempunyai  rumah,  dia  minta  kepada  abangnya untuk mendirikan rumah.
Tanah yang ditempati disebut tanah abang, dan  populer  hingga  sekarang  dengan  sebutan Tanah  Abang.  Nama  Tanah  Abang  mulai dikenal  ketika  seorang  kapten  China  bernama Phoa  Bhingam  meminta  izin  ke  pemerintah Belanda  untuk  membuat  terusan  pada  1648. Nama Tanah Abang dikenal sampai  sekarang. 4 Di sini Indonesia merupakan salah satu negara tujuan  bagi  warga  negara  Nigeria  untuk mencari penghidupan yang layak negeri.
Dalam  rangka  meningkatkan  hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu  diberikan  kemudahan  bagi  orang  asing dari  warganegara  tertetu  untuk  masuk  dan
4 https://jakarta.bisnis.com/read/20150225/387/406520/ sejarah-jakarta-asal-usulnama-tanah-abang , diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.06 WIB.
keluar  wilayah  Republik  Indonesia  yang dilaksanakan  dalam  bentuk  pembebasan  dari kewajiban  memiliki  visa  kunjungan  dengan memperhatikan  asas  timbal  balik  dan  manfaat serta  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih dalam  meningkatkan  perekonomian  melalui kunjungan  wisatawan  mancanegara. 5 Banyak tujuan kunjungan dari subjek bebas Visa mulai dari  wisata,  keluarga,  sosial,  seni  dan  budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti  seminar,  mengikuti  rapat  yang diadakan  dengan  kantor  pusat  atau  perwakilan di Indonesia, meneruskan perjalanan ke Negara lain.Visa  kunjungan  211  dipergunakan  un  tuk keperluan  tidak  bekerja  yang  kegiatannya meliputi  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan pemerintahan,  kepariwisataan,  sosial  budaya, dan  kegiatan  usaha  di  berikan  paling  lama  60 (enam  puluh)  hari.  Lama  tinggal  bebas  visa kunjungan  diberikan  izin  tinggal  kunjungan paling  lama  30  hari,  tidak  dapat  diperpanjang atau  dialih  statuskan  menjadi  izin  tinggal lainnya. 6 Lama  tinggal  Visa  kunjungan  212 beberapa  kali  perjalanan  dipergunakan  untuk keperluan  tidak  bekerja  yang  meliputi  semua aspek  yang  berkaitan  dengan  kegitatan pemerintahan,  kepariwisataan,  sosial  budaya, dan kegiatan usaha, dalam waktu 1(satu) tahun, dengan  jangka  waktu  setiap  kunjungan  tidak lebih  dari  60  (enam  puluh)  hari. 7 Dengan semakin  banyaknya  orang  Nigeria  melakukan kegiatan  di  wilayah  Indonesia,  khususnya  di wilayah  Jakarta  Barat.  Maka  fungsi  dan  peran Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta  Barat  sangat  diperlukan  disini.  Fungsi dan peran tersebut adalah melakukan pengawasan  terhadap  warga  negara  Nigeria yang  berada  di  Wilayah  Jakarta  Barat.  Setiap warga  negara  Nigeria  yang  datang  kewilayah Indonesia  terdapat  beberapa  oknum  yang dengan sengaja menyalahgunakan izin keimigrasian  mereka,  dimana  izin  yang  telah diberikan padanya di gunakan untuk kepentingan  atau  perluan  lain.  Sehingga  dapat berkibat  atau  menimbulkan  dampak  yang berbahaya atau  merugikan masyarakat,  bangsa
5 Syahrin,  M.A.,  2018.  Menakar  Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), pp.43-57.
6 M.  Iman  Santoso, Perspektif  Imigrasi  dalam Pembangunan  Ekonomi  dan  Ketahanan  Nasional , Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press), 2014, hlm. 12.
7 Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa  Kewarganegaraan  (Stateless)  yang  Ditahan Lebih  Dari  10  (Sepuluh)  Tahun  di  Rumah  Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2), pp.455-481.
dan negara Republik Indonesia.
Maka  dari  itu  untuk  mencipatakan  suasana aman, tentram, tertib dan damai bagai masyarakat Indonesia, keseluruhan aturan hukum keimigrasian  wajib  ditegakkan  kepada  setiap orang  yang  berada  di  dalam  wilayah  Hukum Indonesia,  baik  itu  warga  negara  Indonesia  atau warga  negara  asing.  Hukum  tersebut  mengatur tentang  tata  tertib  lalu  lintas  orang  antar  negara dan  penindakan  orang  asing  di  seluruh  wilayah Indonesia serta terdapat pula adanya sanksi-sanksi terhadap  atau  bagi  pelanggar  peraturan-peraturan keimigrasian. Adapun hukum keimigrasian tersebut  yakni  berupa  tindakan  keimigrasian  dan melalui proses penyidikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  tindakan  keimigrasian  yang dilakukan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Non  TPI  Jakarta  Barat  dalam menyelesaikan kasus  warga  negara  Nigeria  yang  melebihi batas waktu izin tinggal keimigrasian?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Barat dalam menyelesaikan kasus tersebut?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta  mengembangkan  permasalahan  hukum terkait. 8

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan  mengidentikasi  dan  menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti  bahan  pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang  ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data
Teknik analisa isu hukum ( legal issue ) dalam penelitian  ini  menggunakan  logika  berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang merupakan  gabungan  dari  pola  berpikir  induktif ( inductive )  dan  deduktf  ( deductive )  dalam persoalan  hukum  faktual  yang  konkrit.  Proses
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.
yang  terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas- asas  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma- norma  hukum  yang  dirumuskan  secara  umum dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang dihadapi,  begitu  juga  seterusnya  secara  bolak- balik dalam proses campuran. 9
9 Yudha  Bhakti  Ardhiswastra, Penafsiran  dan Konstruksi  Hukum ,  Bandung:  Alumni,  2018,  hlm.  9; Saut  P.  Panjaitan, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum:  Asas, Pengertian,  dan  Sistematika ,  Palembang,  Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

## PEMBAHASAN
I. Tindakan  Keimigrasian  yang  Dilakukan Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta Barat dalam Menyelesaikan Kasus  Warga  Negara  Nigeria  Yang Melebihi  Batas  Waktu  Izin  Tinggal Keimigrasian
Dari  sekian  banyak  warga  Nigeria  yang masuk ke negara Indonesia khususnya di wilayah Jakarta  Barat,  ditemukan  beberapa  oknum  yang melanggar  ketentuan  peraturan  keimigrasian. Dalam  penemuan  tersebut  hampir  sebagian  besar pelanggaran  keimigrasian  yang  dilakukan  oleh oknum  warga  Negara  Nigeria  adalah  berupa penyalahgunaan  izin  tinggal  keimigrasian. 10 Hal ini  diperkuat  dengan  data  dibawah  ini  yang penulis  peroleh  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus Non TPI Jakarta Barat.
10 Syahrin,  M.A.,  2018.  The  Immigration  Crime and  Policy:  Implementation  of  PPNS  Authorities  on Investigation. Journal of Indonesian Legal Studies , 3 (02), pp.175-194.
Tabel I Jumlah Tindak Pidana Keimigrasian oleh Warga Negara Nigeria di Jakarta Barat No Bulan Pasal 78 Pasal 116 Pasal 119 1 September 17 - - 2 Desember - 3 - 3 Maret - 1 - 4 April 2 - - 5 Mei 3 - - 6 Juni 3 3 - 7 Juli 3 - - Jumlah 28 7 -
Sumber: Bidang Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat
Sejauh  ini  peran  aparat  Imigrasi  khususnya
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Barat dalam mengantisipasi adanya penyalahgunaan  izin  keimigrasian  oleh  warga Nigeria  yakni  dengan  membuat  2  (dua)  macam tindakan yaitu tindakan preventif dan represif. 11

## 1. Tindakan Preventif
Tindakan  ini  adalah  suatu  tindakan  yang dilakukan  aparat  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Non  TPI  Jakarta  Barat  untuk  mencegat  atau semacam tindakan dini agar supaya penyalahgunaan izin keimigrasian itu sendiri tidak terjadi.  Sejauh  ini  aparat  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Non  TPI  Jakarat  Barat  telah  melakukan tindakan  preventif  dengan  cara  melakukan pengaawan  secara  ketat  terhadap  subjek-subjek pemegang izin keimigrasian khususnya pemegang izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas.
Tindakan  nyata  yang  telah  dilakukan  aparat Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Barat  dalam  melaakukan  tindakan  preventif adalah dengan melalukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.
a. Pengawasan Administratif
Pengawasan  administratif  yang  dilakukan ialah  berupa  pengawasan  melalui  dokumen- dokumen keimigrasian berupa:
1) Pencatatan, pengumpulan, pengolahan data;
2) Penyajian maupun penyebaran informasi secara  manual  dan  elektronik  tentang lalu  lintas,  keberadaan  dan  kegiatan
11 Muhammad  Indra, Perspektif  Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia , Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2013, hlm. 91.
orang asing diwilayah Jakarta Barat;
3) Pendaftaran orang asing yangberada diwilayah Jakarta Barat;
4) Penyususnan daftar nama-nama WNI dan WNA yang tidak dikehendaki masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Sejauh ini proses tersebut sudah terlaksanakan  dengan  baik  oleh  petugas  Imigrasi. Namun untuk lebih sempurna dilakukan pengawasan administratif tersebut harus diimbangi  dengan  pengawasan  yang  baik  pula agar  nantinya  diharapkan  adanya  kecocokan antara dilapangan dengan data yang ada.
b. Pengawasan Lapangan
Melihat penjelasan singkat mengenai pengawasan  administratif  yang  dilakukan  oleh jajaran  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta Barat diatas, maka pengawasan administratif tersebut pastinya tidak akan berjalan dengan  semestinya  jika  tidak  diimbangi  dengan adanya  pengawasan  lapangan.  Karena  pada dasarnya  pengawasan  administratif  tersesbut hanyalah pengawasan yang sebatas untuk mengetahui  keberadaan/domisili  orang  Nigeria tersebut di wilayah Jakarta Barat dan kegiatan apa yang  akan  dilakukan  di  wilayah  Indonesia, dengan  cara  mencatat  mengumpulkan  serta mengolah data keimigrasian
Alat  pemeriksaan  disini  adalah  pengawasan lapangan  sebagai  proses  yang  dilakukan  oleh seluruh  instansi  imigrasi  termasuk  Kantor Imigrasi  kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat untuk  mencocokan  fakta  yang  ada  di  lapangan dengan  data  dokumen  kimugrasian  yang  ada. Sejauh ini  pengawasan lapangan  yang  di lakukan oleh aparat Kantor Imigrasi Klas I khusus Jakarta
barat  sudah  cukup  baik.  Pengawasan  lapangan yang  ada  dikantor  tersebut  juga  sudah  terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
1) Pengawasan Lapangan yang Bersifat Kegiatan atau Rutin.
Jadi disini pengawasan lapangan tersebut  menjadi  agenda  rutinitas  yang dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  khususnya pada  bagian  pengawasan  dan  penindakan keimigrasian, untuk terjun kelapangan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan  data  atau  keterangan mengenai pelanggaran penyalahgunaan izin
keimigrasian oleh warga Nigeria.
2) Pengawasan Lapangan yang Bersifat Operasi
Pengertiannya  disini  merupakan  suatu upaya  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan keterangan mengenai pelanggaran izin kimigrasian  namun  dibatasi  dengan  waktu, daearah  atau  sasaran,  serta  dukungan  dana.
Untuk  kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non TPI  Jakarta  Barat  Sendiri  telah  melalkukan hal  tersebut  dengan  cukup  baik.  Hingga bulan  Juni  2018,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  telah menangkap  20  (dua  puluh)  orang  warga Nigeria  yang  menyalahkan  izin  mereka  dan Overstay .  Tertangkapnya  20  (dua  puluh) orang  warga  Nigeria  itu  merupakan  suatu pencapaian  keberhasilan  yang  tidak  lain dapat dengan operasi-operasi  yang dilakukan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat khususnya pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.
2. Tindakan Represif
Dalam  praktek  dilapangan  Kantor  Imigrasi Klas  I  khusus  Jakarta  Barat  menerapkan  2  (dua) sistem penindakan
terhadap pelanggaran penyalahgunaan  izin  keimigrasian,  yaitu;  melalui tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan. Namun kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  lebih cenderung  memberikan  tindakan  administrtatif keimigrasian kepada  orang Nigeria yang overstay ataupun yang menyalahgunakan izin keimigrasiannya  daripada  mengambil  keputusan untuk melakukan penyidikan.
Berikut ini adalah contoh kasus warga negara Nigeria  yang  melebihin  batas  waktu  izin  tinggal keimigrasian  ( overstay) yang  ada  di  Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. 12
a. Dalam kasus ini terbukti bahwa seorang pria berkewarganegaraan Nigeri bernama Princewill.  D.  Imagbe , lahir  di  Benin  City, pada tanggal 07 Deseember 1983, pemegang paspor  kebangasaan  Nigeria  dengan  nomor paspor A04943183 telah melakukan melakukan tindakan
pelanggaran keimigrasian  ( overstay ).  Berdasarkan  berita acara  pemeriksaan  (BAP)  pada  hari  jumat tanggal  18  Mei  2018.  Princewill.  D.  Imagbe masuk  terakhir  kali  ke  wilayah  Indonesia pada  tanggal  18  Oktober  2016  melalui bandara Seokarno Hatta, Cingkareng.
Princewill.  D.  Imagbe  mengunakan  indek Visa 211 yang berlaku  14 (empat  belas  hari) hari.  Princewill.  D.  Imagbe  ke  Indonesia untuk  menjakankan  bisnis  pakaian  yang setiap  bulannya.  Princewill.  D.  Imagbe melakukan  transaksi  pengiriman  pakaian yang  Princewill.  D.  Imagbe  beli  di  Tanah abang,  kemudian  Princewill.  D.  Imagbe mengirim  barang  tersebut  sesuai  dengan pesanan mengunakan ekspedisi ke luar negri. Pada  saat  Princewill.  D.  Imagbe  berjalan menuju  Tower  A  setelah  membeli  makanan di bawah, kemudian pada saat Princewill. D. Imagbe  menunggu  di  lift  datang  2  (dua) orang petugas Imigrasi kemudian
menanyakan dimana paspornya. Lalu Princewill. D. Imagbe di bawa ke posko yang terletak di Tower B dan petugas mengintrogasi Princewill. D. Imagbe. Setelah itu  Princewill.  D.  Imagbe  bersama  3  (tiga) orang  petugas  imigrasi  menuju  ke  unit Apartemen  tempat  Princewill.  D.  Imagbe tinggal.  Setelah  petugas  mengecek  izin tinggal  Princewill.  D.  Imagbe,  petugas mengatakan  bahwa  Princewill.  D.I  magbe telah overstay dan  petugas  membawanya  ke Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta Barat.
b. Dalam kasus ini terbukti bahwa seorang pria berkewarganegaraan Nigeri bernama
Freeman  Yebosh  Osei  lahir  di  New  Tafo, pada  tanggal  27  September  1994,  pemegang paspor  kebangasaan  Nigeria  dengan  nomor paspor A07712134 telah melakukan melakukan tindakan pelanggaran
keimigrasian  ( overstay ).  Berdasarkan  berita acara  pemeriksaan  (BAP)  pada  hari  jumat tanggal  20  April  2018.  Benedict  uchenna
12 Laporan Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI Jakarta Barat.
echele  masuk  terakhir  kali  ke  wilayah Indonesia pada tanggal 24 April 2018 melalui bandara Seokarno Hatta, Cingkareng. Paschal Chidubem  Akpagu  mengunakan  indek  Visa 211 yang berlaku 30 (tiga puluh) hari, dengan nomor  Visa  V6C130369.  Paschal  Chidubem Akpagu  ke  Indonesia  untuk  menjakankan survei  lapangan  untuk  memulai  bisnis pakaian  di  Indonesia.  Pada  saat  itu  5  (lima) orang  polisi  datang  ke  tempat  kediaman Paschal Chidunem Akpagu di Jl. Tawakal No 6 Rw 16 Tomang, Grogol  Petamburan,  Kota Jakarta Barat. Pada saat ditanyakan dokumen perjalanan Paspor Paschal
Chidunem tidak bisa menunjukan paspor nya dikarenakan  izin  tinggal  yang  ia  miliki  telah habis  masa  berlakunya.  Paschal  Chidunem lalu  di  bawa  ke  kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat.  Pada  saat dimintai  berita  acara  pendapat,  Paschal Chidubem Akpagu mengakui bahwa paspornya  berada  di  kamarnya.  Paschal Chidunem  juga  mengetahui  bahwa  izin tinggalnya  sudah  melebihi  batas  waktu  dan hingga saat ini belum diperpanjang.
Dari  kedua  contoh  diatas  dapat  dipahami bahwa  yang  bersangkutan  dikenakan  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian mengenai: (1)  Orang Asing pemegang  izin  tinggal  yang  telah  berakhir  masa berlakunya  dan  masih  berada  dalam  wilayah Indonesia  kurang  dari  60  (enam  puluh)  hari  dari batas  waktu  izin  tinggal  dikenai  biaya  beban sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa  deportasi  dan  penangkalan;  (3)  Orang asing  pemegang  izin  tinggal  yang  telah  berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia  lebih  dari  batas  waktu  izin  tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Melihat  contoh  kasus  diatas  terlihat  jelas bahwa  hampir  setiap  warga  negara  Nigeria  yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian  akan  diberikan  hukuman  berupa pengusiran  dari  wilayah  Indonesia  (deportasi). Dapat dimengerti bahwa tindakan berupa pengusiran  dari  wilayah  Indonesia  seperti  yang ada  pada  contoh  diatas,  merupakan  cara  yang paling efektif untuk memberikan hukuman kepada setiap  pelanggar  yang  menyalahgunakan  izin keimigrasian.
Pengaturan  mengenai  sanksi  dan  ketentuan pidana  yang  merupakan  sub  sistem  dari  hukum pidana, masih menghadapi kendali dalam penerapannya. Dalam penegakan hukum keimigrasian  seringkali  tidak  terdapat  kejelasan untuk  proses  hukum  admnistrasi  atau  pidana. Untuk  itu  sebaiknya  para  Pejabat  Imigrasi  mulai merubah  untuk  merubah  pola  pikirnya  dalam bekerja agar dapat lebih maksimal lagi. Artiannya bahwa untuk melakukan perubahan sistem bekerja supaya instasi ini terkhusus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta barat menjadi lebih maju dan tangguh, sehingga dapat  menjadi  contoh  bagi kantor  imigrasi  lain  yang  ada  di  seluruh Indonesia.
Perubahan  yang  dimaksud  disini  adalah berupa  adanya  ketegasan  dari  aparat  dalam memberikan hukuman kepada pelanggar tindakan pidana keimigrasian yang berupa penyalahgunaan izin  keimigrasian  supaya  kedepannya  akan menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan.
Dibutuhkan  sebuah  tindakan  hukum  berupa penyidikan  untuk  melakukan  perubahan  sistem kerja  dalam  menindak  pelanggaran  tersebut. Hukuman  ini  pasti  akan  lebih  memberikan  efek jera  kepada  para  pelanggar.  Tapi  dalam melakukan  penyidikan  ini  terdapat  banyak kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses, yaitu: 13
a. Kurangnya  kualitas  dan  kuantitas  sumber daya manusia yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat. Kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia yang  kurang  tersebut  terletak  pada  tenaga PPNS yang kurang sehingga dalam melakukan  proses  penyidikan  tidak  berjalan lancar;
b. Susahnya  menemukan  alat  bukti,  merupakan salah  satu  kendala yang  sangat  sering terjadi dalam proses penyidikan. Sehingga kedepannya apabila alat bukti tidak ditemukan  saat  proses  penyidikan  maka kasus  tersebut  tidak  dapat  diajukan    ke pengadilan;
c. Banyak anggarpan bahwa tindakan penyidikan merupakan tindakan yang kurang efektif  dan  efisien,  selain  itu  membutuhkan tenaga  dan  dana  yang  banyak.  Sehingga tindakan ini jarang diterapkan di lapangan.
13 Hasil  penelitian  dan  pengamatan  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  pada Bulan Juni 2018.
Melihat  kendala-kendala  diatas  dirasa  hal tersebut  merupakan  pernyataan    klasik  yang mungkin  sering  terjadi  di  lapangan.  Namun  lebih baiknya hal tersebut segera mungkin disikapi oleh Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Barat.  Karena  pada  dasarnya  perubahan  yang dilakukan tersebut malah mengarah pada tegaknya Undang-Undang Pasal 78 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  mengenai:  “Orang  asing yang dengan sengaja menyalahgukan tau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan maksud  pemberian  izin  keimigrasian  yang diberikan  kepadanya,  dipidana  dengan  pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.“ Untuk itu sebenerannya para petugas imigrasi  tidak  perlu  ragu  dalam  melakukan tindakan  tersebut.  Karena  nantinya  perubahan tersebut  akan  memberikan  dampak  yang  baik demi majunya instasi kita sendiri.

## II. Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta
Barat Dalam Menyelesaikan Kasus

## Tersebut
Warga  negara  Nigeria  yang  berada  di wilayah  Jakarta  Barat  sering  melanggar  Pasal  78 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian mengenai (1) Orang Asing pemegang  izin  tinggal  yang  telah  berakhir  masa berlakunya  dan  masih  berada  dalam  wilayah Indonesia  kurang  dari  60  (enam  puluh)  hari  dari bayas  waktu  izin  tinggal  dikenai  biaya  beban sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai  tindakan  administratif  Keimigrasian berupa  deportasi  dan  penangkalan;  (3)  Orang asing  pemegang  izin  tinggal  yang  telah  berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia  lebih  dari  batas  waktu  izin  tinggal dikenai    Tindakan  Administratif  Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan
Terdapat  2  (dua)  faktor  penyebab  warga negara  Nigeria  menyalahgunakan  izin  tinggal keimigrasian.  Faktor  tersebut  meurut  penulis terdiri dari faktor ekternal dan faktor internal dari Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Barat.
1. Faktor Ekternal (Luar) 14
a. Motif Warga Nigeria ke Indonesia
Seperti  yang  penulis  jelaskan  di  latar belakang  bahwa  penyebab  orang  warga  negara Nigeria  masuk  ke  negara  Indonesia  ialah  Nigeria
14 Ibid .
sebagai negeri yang tingkat pertumbuhan penduduk  semakin  meningkat  setiap  tahunnya. Saat  ini  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  menjadi  tujuan  orang  Nigeria  untuk medapatkan  keuntungan  dari  wilayah  Indonesia. Wilayah  Jakarta  barat  merupakan  salah  satu wilayah  di  Indonesia  yang  menjadi  tujuan tersebut.  Terdapat  banyak  penginapan  di  wilayah Jakarta barat dari kos-kos dan sampai apartemen.
b. Luas  Wilayah  yang  Tidak  Seimbang  dengan Kuantitas  Sumber Daya Manusia  dan Sarana Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Jakarta Barat
Pada  kenyataan  dilapangan  luas  wilayah kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Jakarta Barat  sangatlah  luas  yaitu  mencapai  69,47  km 2 mencangkup  6  (enam)  kecamaan  yaitu:  Taman Sari,  Grogol,  Petamburan,  Kembangan  Tambora Kebon  Jeruk,  Pal  merah  dan  45  (empat  puluh lima)  kelurahan.  Luas  wilayah  kerja  yang  cukup luas  seperti  yang  disebutkan  diatas,  tidaklah dimbangi  denga  jumlah  kekuatan  personil  Kantor Imigrasi  Kelas  I  khusus  Jakarta  Barat  yang memadai dalam melakukan pengawasan lapangam  ke  seluruh  wilayah  tersebut.  Padahal dalam  melakukan  pengawasan  lapangam  tersebut dilakukan oleh personel didalam bidan wasdakim, Selaim  kurangnya  personil  dalam  melakukan pengawasan  lapangan  hal  tersebut.  Semakin dipersulit dengan kurangnya sarana yang menunjang dalam melakukan pengawasn lapangan.
2. Faktor Internal (Dalam) 15
Adapun sebab warga negara Nigeia menyalahgunaan  batas  izin  tinggal  keimigrasian mereka  dipandang  dari  faktor  yang  bersal  dari instansi  kita  sendiri.  Kekurangan-kekurangan yang  ada  didalam  intansi  kita  khususnya  kantor Imigrasi  kelas  I  Khusus  Jakarta  Barat  merupakan suatu  celah  yang  dapat dimanfaatkan oleh oknum warga  negara  Nigeria  yang  tidak  bertangung jawab.  Di  bawah  ini  penulis  akan  memaparkan beberapa kekurangan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Barat yang menjadi faktor penyebab  orang  Nigeria  di  sekitar    wilayah Jakarta    Barat  menyalahgunaan  izin  keimigrasian mereka.
a. Kurangnya Faktor Penunjang Dalam Pengawasan
Pada  dasarnya  untuk  mendapatkan  segala sesuatu  proses  kegiatan  yang  baik  atau  lancar, maka  diperlakukan  faktor  penunjang  untuk
15 Ibid.
melaksanakan  kegiatan  tersebut,  agar  proses kegiatan  tersebut  berjalan  dengan  lancar,  maka diperlukan faktor penunjang untuk- melaksanakan kegiatan  tersebut,  agar  proses  kegiatan  tersebut berjalan  dengan  lancar  dan  mendapatkan  hasil yang maksimal.  Hal  ini  berlaku  juga  pada  proses pengawasan  yang  ada  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus Non TPI Jakarta Barat, untuk menciptakan  proses  pengawasan  yang  lancar maka Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non TPI Jakarta Barat memerlukan faktor penunjang untuk  mewujudkan  hal  tersebut.  Namun  pada kenyataan  di  dalam  proses  pengawasan  orang asing  warga  negara  Nigeria,  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Jakarta  Barat  masih  mempunyai kekurangan  faktor  penunjang  untuk  mewujudkan kelancaran dalam proses pengawasan.

## b. Kurangnya Sarana dan Prasana
Terbatasnya faktor sarana dan prasarana pada Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta Barat  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong meningkatnya  penyalahgunaan  izin  keimigrasian di  wilayah  Jakarta  Barat.  Kurangnya  sarana  pada seksi  Wasdakim  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus Jakarta  Barat  antara  lain  dengan  kurang penambahan alat transportasi (mobil/motor dinas) pada  seksi  ini,  sehingga  proeses  operasi  berjalan kurang lancar. Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat saat ini hanya memiliki 2 (dua) unit kendaraan  operasional  untuk  hal  pengawasan  dan 1 (satu) unit kendaraan deteni.
Kemudian  sebagai  prasarana  pendukung, setidaknya  dalam  melakukan  operasi  lapangan pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  perlu  dilengkapi senjata  api.  Hal  ini  diperlukan  bilamana  seorang pejabat  imigrasi      ingin      melumpuhkan  target sasaran  yang  kabur  atau  menyerang  petugas Imigrasi.
c. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia
Tidak  bisa  dipungkuri  kurangnya  kuantitas sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat  menjadikan  salah satu  faktor  pendorong  penyalahgunaan  izin tinggal  keimigrasian  ( overstay ).  Bahwa di  kantor Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat terbagi menjadi 2 (dua) tim dalam hal pengawasan lapangan,  di  setiap  tim  terdiri  5  (lima)  dari  tiap tim terdapat 1 (satu) Pejabat Imigrasi dan terdapat koordinator tim di masing-masing tim.
d. Kurangnya Anggaran Pengawasan
Kurangnya  anggaran  ini  meliputi  semua aspek dalam pengawasan tersebut. Untuk
mendapatkan  pengawasan  yang  baik  maka  di perlukan  operasi  yang  rutin  padahal  setiap melakukan  operasi  dibutuhkan  dana  yang  cukup besar. Kekurangan anggaran tidak hanya ada pada pelaksanaan operasi namun kurang nya sarana dan prasarana seperti yang disebutkan diatas disebabkan  juga  karena  tidak  adanya  anggaran untuk mewujudkan saran dan prasarana tersebut.
e. Kurang Tegasnya Petugas dalam Penindakan Disamping adanya kekurangan faktor penunjang  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Non TPI  Jakarta  Barat  seperti  yang  di  sebutkan  pada point pertama, hal lain yang menyebabkan adanya penyalahgunaan izin kekimigrasian adalah dengan kurangnnya  sikap  petugas  untuk  bersikap  tegas dalam  memberikan  tindakan  terhadap  Warga Nigeria  yang overstay di  Indonesia.  bahwa pentingnya  dalam  penegakan  hukum  adalah orang-orang yang diserahi tugas untuk menegakan hukum  yaitu  aparat  penegak  hukum    itu  sendiri (Pejabat  Imigrasi).  Karena  peraturan  baik  namun orang-orangnnya  kurang  mempunyai  integritas pribadi  yang  baik.  Tapi  sebaliknya  seburuk apapun  sistemnya,  jika  orang-  orangnya  bersih dan  mempunyai  Integritas  yang  tinggi,  maka penegakan  hukum  masih  bisa  dijalankan  dengan baik.
Dalam  praktek  di  lapangan  hampir  setiap oknum warga Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian,  mereka  hanya  mendapat  hukuman yang  ringan.  Dalam  beberapa  kasus  di  Kantor Imigrasi  Klas  I  Khusus  Jakarta  Barat  sendiri, dalam  menindaklanjuti  penyalahgunaan  izin keimigrasian hanya memberikan hukuman kepada yang  bersangkutan  dengan  hukuman  tindakan administratif  berupa  pengusiran  dari  wilayah Indonesia  atau  yang  biasa  kita  kenal  dengan sebutan  deportasi.  Menanggapi  permasalahan diatas,  sepertinya  tindakan  keimigrasian  berupa pendeportasian  dari  wilayah  Indonesia  dirasa kurang  memberikan  efek  jera  kepada  oknum tersebut.  Realitanya  orang  Nigeria  yang  telah dideportasi  dari  wilayah  Indonesia  akan  kembali lagi  dan  melakukan  hal  yang  serupa.  Untuk  itu sebaikanya  petugas  imigrasi  yang  ada  di  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Khusus  Jakarta  Barat melakukan  perubahan  dalam  dalam  menyikapi permasalahan  ini,  Perubahan  tersebut  adalah dengan  cara  memberikan  tindakan  tegas  kepada warga  yang overstay berupa  pemberian  tindakan penyidikan sehingga dimaksudkan dengan perubahan  ini  akan  memberikan  efek  jera  kepada oknum  warga  Nigeria  yang  Overstay  ataupun melakukan pelanggaran izin keimigrasiannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Upaya  yang  dilakukan  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat dalam  menanggulangi  penyalahgunaan izin  keimigrasian  oleh  warga  negara Nigeria  terbagi  menjadi  2  (dua)  bagian yaitu  upaya  preventif  dan  upaya  represif. Upaya  preventif  yang  dilakukan  jajaran Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Jakarta Barat  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Upaya preventif  tersebut  diwujudkan  2  (dua) sistem yaitu pengawasan administratif dan pengawasan  lapangan.  Selain  itu  upaya preventif  tersebut  sudah  terbukti  efektif dengan  cukup  banyaknya  orang  Nigeria yang  menyalahgunakan  izin  keimigrasian oleh  jajaran  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Kemudian represif yang telah ada dirasa memerlukan perubahan dalam pemberian tindakan/hukuman terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Perubahan  tersebut  berupa  pemberian tindakan hukum penyidikan  kepada  para pelanggar tersebut agar lebih diutamakan. Karena selama ini yang terjadi dilapangan pemberian  tindakan  keimigrasian  lebih diutamakan dalam memberikan
penindakan  terhadap  orang  Nigeria  yang menyalahgunakan izin keimigrasian.
Padahal  pemberian  tindakan  keimigrasian kurang memberikan efek jera kepada para pelaku  tersebut.  Sehingga  dampak  nya para  pelaku  tersebut  akan  melakukan  hal yang sama lagi.
2. Dalam prakteknya dilapangan pengawasan  dan  penindakan  terhadap warga negara Nigeria yang menyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus  Non  TPI  Jakarta  Barat pastinya menemui berbagai permasalahan.
Permasalahan tersebut diantaranya terbagai  menjadi  2  (dua)  faktor  yaitu  dari luar  dan  dari  dalam.  Faktor  dari  luar  itu sendiri  terdiri  dari  motif  beberapa  warga negara  Nigeria  yang  datang  ke  Indonesia sudah bermaksud untuk melakukan tindak pidana keimigrasian,
khususnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kemudian terdapatnya sponsor fiktif yang semakin membuat sulit terlacaknya pelaku
penyalahgunaan izin keimigrasian. Selanjutnya,  ketimpangan  antara  luas wilayah kerja Jakarta Barat dengan jumlah personil  dan  perlengkapan  srarana  yang tidak  menunjang  hal  tersebut.  Kemudian dilihat  dari  sudut  faktor  internal  yang menjadi kendala adalah kurangnnya faktor penunjang  dalam  melakukan  pengawasan dan  penindakan  terhadap  warga  Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Terakhir  kurang  tegasnya  sikap  petugas imigrasi  dalam  memberikan  tindakan terhadap  warga  Nigeria  yang  melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian.

## SARAN
1. Diperlukannya  sarana  dan  prasarana penunjang dalam melakukan tugas penindakan  dan  pengawasan  ini.  Sarana tersebut  minimal  tersedianya  kendaraan seperti  mobil  ataupun  motor  untuk menunjang daripada tugas tersebut. Mengenai  masalah  tentang  sponsor  fiktif yang  cukup  meresahkan.  Karena  dengan adanya  sponsor  fiktif  tersebut  keberadaan orang  asing  yang  berada  di  wilayah Jakarta  Barat  menjadi  sulit  terpantau. Kemudian  apabila  orang  asing  yang bersangkutan tertangkap melakukan tindak  pidana  keimigrasian  kita  sebagai pihak imigrasi tidak tahu siapa yang akan bertanggung  jawab  terhadap  kegiatan  dan keberadaan orang asing tersebut.
2. Perlunya  peningkatan  terhadap  kualitas dan  kuantitas  sumber  daya  manusia. Mengenai  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  tersebut  melalui  pelatihan- pelatihan seperti kesamptaan, diklat penyidik  pegawai negeri sipil  dan sebagainya.  Perlu  adanya  ketegasan  dari aparat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI  Jakarta  Barat  dalam  memberikan tindakan  terhadap  orang  Nigeria  yang menyalahgukanan izin keimigrasian, yaitu dengan  memberikan  tindakan  hukum berupa  penyidikan  kepada  mereka  para pelaku  sehingga  akan  menimbulkan  efek jera.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## I. Buku
M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan
Nasional , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 12. Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia , Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2013. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

## II. Jurnal dan Majalah Ilmiah
Syahrin, M Alvi. (2014). Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. Bhumi Pura , 11 (1), 23–24. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0753319_Perkembangan_Konsep_Nasionali sme_di_Dunia Syahrin, M Alvi. (2014). Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, dan Keimigrasian. Bhumi Pura , 8 (1), 36–38. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0753225_Refleksi_Hubungan_Negara_War ga_Negara_dan_Keimigrasian Syahrin, M Alvi. (2015). Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? Checkpoint , 3 (1), 29–31.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Eks pansi Syahrin, M Alvi. (2015). Hak Asasi Bermigrasi.
Bhumi Pura , 11 (1), 45–48. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33
0753333_Hak_Asasi_Bermigrasi Syahrin, M Alvi. (2016). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. Bhumi Pura , 6 (1), 38–40.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33
0753263_Eksodus_Warga_Negara_Tiongko k_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan
Syahrin, M Alvi. (2016). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) (1st ed., Vol.
1, pp. 16–31). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas
I Khusus Soekarno Hatta. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Keda ulatan_Negara
Syahrin, M Alvi. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.
Sriwijaya Law Review , 1 (2), 168–178.
Retrieved from http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwija yalawreview/issue/view/7 Syahrin, M Alvi. (2017). Imigran Ilegal dan HAM Universal. Bhumi Pura , 5 (1), 29–34.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33
0776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Uni versal Syahrin, M Alvi. (2017). Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. Bhumi Pura , 5 (1), 45–48. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0776497_Posisi_dan_Perkembangan_Huku m_Pengungsi_Internasional Syahrin, M Alvi. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia , 3 (2), 455–481. Retrieved from http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/pe nerapan-hukum-deteni-tanpa- kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan- lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah- detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko- nizar-zlavic Syahrin, M Alvi. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian.
Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), 43–57. Retrieved from http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php /dejure/article/view/331/pdf Syahrin, M Alvi. (2018). Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura , 2 (1), 13–16. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/33 0776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_200 0 Syahrin, M Alvi, Artono, H. B., & Santiago, F. (2018). Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology , 9 (5), 1051–1058. Retrieved from http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Uploa dFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_ 117.pdf
Syahrin, M Alvi, & Pasaribu, P. Y. (2018). Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 1 (1), 150–164.
Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/33 0307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_ Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indone sia Syahrin, M Alvi, & Pranata, S. (2018). Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 1 (1), 49–62. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33
0307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indone sia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tah un_1951_dan_Protokol_Tahun_1967 Syahrin, M Alvi. (2018). Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. Bhumi Pura , 1 (1), 12–16.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0776651_Pembatasan_Prinsip_Non- Refoulement Syahrin, M Alvi. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In International Conference on Indonesian Legal Studies (Vol. 192, pp. 94–99). Retrieved from https://www.atlantis- press.com/proceedings/icils-18/25903147 Syahrin, M Alvi, & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In International Conference on Energy and Mining Law (Vol. 59, pp. 184–189).
Retrieved from https://www.atlantis- press.com/proceedings/iceml-18/25902923 Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Seminar Hukum Nasional , 4 (1), 25–49. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/ article/view/25555
Syahrin, M Alvi, Arifin, R., & Nursanto, G. A. (2018). Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasi an_di_Indonesia
Syahrin, M Alvi. (2018). The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. JILS , 3 , 175. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v 3i02.27512
Syahrin, M Alvi. (2018). Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement bagi Pencari Suaka dan Pengungsi sebagai Suatu Jus Cogens. In Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal dalam Perspektif Kedaulatan Negara . Depok: Universitas Pancasila.
Syahrin, M Alvi. (2018). Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan atau Kemanusiaan? In ImmiTalk 2018:
Challenges in Border Protection . Depok:
Politeknik Imigrasi. Syahrin, M Alvi. (2018). Indonesia Darurat Imigran Ilegal. Checkpoint , 5 (1), 18–19.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal Syahrin, M Alvi. (2018). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. Fiat Justicia , 4 (2), 155–169. Retrieved from http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/ref leksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas- visa-kunjungan-dalam-perspektif- keimigrasian Syahrin, M Alvi. (2018). Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran. Bhumi Pura , 6 (1), 48–
50. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 0776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Sur at_Edaran
Syahrin, M Alvi. (2019). Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsri dari Luar Negeri dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. In Kebijakan Indonesia dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, dan Regionalisme . Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia.
Syahrin, M Alvi. (2019). Difusi Norma Hukum dan Sosial dalam Intervensi Politik. Opinio Juris , 4 (4), 24–37. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 2711016_Difusi_Norma_Hukum_dan_Sosia l_dalam_Intervensi_Politik Syahrin, M Alvi. (2019). Metode Penelitian Keimigrasian (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/33 1800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian III. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian,
UU  No.  6  Tahun  2011,  LN  Tahun  2011 Nomor 52.
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP No. 31 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 68.
IV. Internet http://eprints.umm.ac.id/36176/3/jiptummpp-gdl- khairunnis-48923-3-babii.pdf , diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.019 WIB
https://jakarta.bisnis.com/read/20150225/387/406 520/sejarah-jakarta-asal-usulnama-tanah- abang , diakses pada hari Minggu
(06/01/2018), pukul 17.06 WIB
V. Lainnya
Laporan Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Hasil penelitian dan pengamatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pada Bulan Juni 2018.