## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023

## KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN DI DAERAH
Vony Febriana Pratiwi
Analisis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Correspondence Author: vonyvonypratiwi@gmail.com

## ABSTRACT
Sanitation programs are an integral part of efforts to maintain public health. Good sanitation includes waste  management  and  environmental  cleanliness  and  provides  safe  and  adequate  access  to  clean  water  and sanitation  facilities.  By  understanding  the  importance  of  sanitation  programs,  governments,  non-governmental organizations, and communities can work together to increase everyone's access to adequate sanitation. This is an essential step in achieving sustainable development goals and improving society's overall health and well-being. This research  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  This  research  data  collection  method  uses  a descriptive-normative method. Although most countries have national policies and plans to support sanitation, only some countries have allocated sufficient human and financial resources to implement them. The policy in Indonesia for implementing sanitation programs was formed through Minister of Home Affairs Regulation Number 87 of 2022 concerning the Acceleration of Sustainable Sanitation Services in Regions for 2022-2024. However, future implementation will experience stagnation, considering that the regulation is limited to only two years, namely 2022 to 2024. So, to anticipate this, the government must immediately form a regulatory platform for implementing the sanitation program at the end of the existing regulations.

## Keyword: Sanitation, Local Government and Public Policy

## PENDAHULUAN
Sanitasi merupakan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan upaya promotif dan preventif kesehatan. Tidak memadainya prasarana dan sarana sanitasi memberikan pengaruh buruk pada kondisi kesehatan  dan  lingkungan  yang  memiliki  dampak  lanjutan  terhadap  tingkat  perekonomian  dan kesejahteraan.    Dampak  negatif  dari  kondisi  sanitasi  yang  buruk  banyak  mempengaruhi  aspek kehidupan,  mulai  dari  turunnya  kualitas  lingkungan  hidup,  tercemarnya  sumber  air  bersih  bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare, penyakit yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi yang berdampak panjang, serta penyakit lainnya.  Secara akumulatif, sanitasi buruk sangat berdampak pada  menurunnya  daya  saing,  produktifitas  maupun  citra  suatu  daerah  atau  negara,  yang  sekaligus berarti menurunnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Misi keenam dari Program SDG,s mewajibkan negara-negara untuk memastikan akses universal terhadap layanan sanitasi yang dikelola secara aman di tingkat rumah tangga dan mengurangi separuh air  limbah  yang  tidak  diolah  pada  tahun  2030.  Pada  tahun  2012,  Pemerintah  Indonesia,  dengan dukungan  UNICEF,  meluncurkan  rencana  percepatan  sanitasi  dan  kebersihan  lima  tahun  di  tiga provinsi bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Papua (Odagiri et al., 2020). Ketiga provinsi fokus tersebut secara umum mencerminkan wilayah di Indonesia bagian timur dengan cakupan sanitasi yang beragam (rata-rata atau miskin) dan beban kekurangan gizi kronis yang besar pada anak (prevalensi stunting berkisar antara 40 hingga 52%).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
Pasar sanitasi onsite memiliki peluang pasar yang signifikan dan berpotensi memberikan dampak yang  tinggi  terhadap  peningkatan  kesehatan  dan  martabat  pengguna  dan  penyedia  layanan  fasilitas sanitasi  (Greene  et  al.,  2021).  Negara-negara  seperti  Irlandia,  Malaysia,  dan  Jepang  sudah  sukses menerapkan OSS ( On Site Sanitation ) sebagai bagian dari sistem pengelolaan air limbah skala penuh (Dasgupta  et  al.,  2021).  Namun,  upaya  apa  pun  untuk  menyederhanakan  sanitasi  non-jaringan  di seluruh kota tidaklah lengkap dan hanya efektif sebagian tanpa memastikan bahwa sistem OSS ( On Site Sanitation ) di tingkat rumah tangga berfungsi dengan baik dari waktu ke waktu.
Mengingat  sistem  negara  yang  sangat  terdesentralisasi,  upaya-upaya  difokuskan  pada  strategi berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kapasitas  pemerintah  kabupaten  dalam  mengelola  dan melaksanakan  arahan  yang  digariskan  dalam  program  sanitasi  nasional  (Seymour  et  al.,  2021). Mengingat  keragaman  geografis  Indonesia  dan  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi,  kemajuan  dalam mencapai target sanitasi masih sulit dicapai. Fakta menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat dan mendukung  sistem  pemerintahan  yang  ada,  khususnya  pada  tingkat  daerah  yang  disertai  dengan komitmen politik yang kuat, dapat memberikan manfaat yang besar dalam waktu yang relatif singkat, bahkan di bidang-bidang yang penuh tantangan. Dengan dilaksanakannya program berbasis masyarakat secara nasional, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kesetaraan kualitas sanitasi yang ada di Indonesia.
Tabel : Pencapaian dan Target Sanitasi 2020-2024 Indikator Capaian 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 Akses Sanitasi Layak 80,29% 82,07% 86,03% 90% Akses Sanitasi Aman 7,64% 13% 14% 15% Persampahan Penanganan : 54,85% Pengurangan : 0,88% Penanganan : 75,28% Pengurangan : 9,13% Penanganan : 77,64% Pengurangan : 14,57% Penanganan : 80% Pengurangan : 20% BABS 5,69% 2,98% 1,49% 0%
Sumber : Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, 2023.
Sejak tahun 2004, sanitasi dan pasokan air bersih menjadi masalah besar, karena hanya 55% masyarakat di dunia memperoleh pasokan dan layanan sanitasi layak. Di Indonesia, pada tahun 2015 melalui  program  Millennium  Development  Goals  menargetkan  73%  penduduk  mendapatkan  akses terhadap  sanitasi  dan  pasokan  air  bersih  yang  cukup  dan  layak.  Artikel  ini  akan  mengkaji  tentang pendanaan program serta kebijakan penyelenggaraan sanitasi di daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  87  Tahun  2022  tentang  Percepatan  Layanan  Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, namun peraturan ini bersifat terbatas hanya dua tahun sehingga bagaimana eksistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program sanitasi kedepannya.

## MEDOTE
Penelitian  dilakukan  melalui  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  desktiptif.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) beserta eksistensi regulasi program. Metode pegumpulan data penelitian ini menggunakan metode deskriptif- normatif.  Pendekatan  normatif  dilakukan  dengan  mengikuti  aturan  atau  pedoman  yang  telah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai standar dan landasan kebijakan.  Pengumpulan data menggunakan data sekunder dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman, risalah rapat dan pembahasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta penelitian kepustakaan guna memperkaya penelitian dalam bentuk buku, jurnal. , hasil penelitian dan informasi lain yang mendukung penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pembiayaan Program Pembangunan Sanitasi
Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya  struktur  perekonomian  yang  kokoh  berlandaskan  keunggulan  kompetitif  di  berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam  RPJMN  2020-2024  ini  terdapat  capaian  pembangunan  sanitasi  2015-2019,  sasaran sanitasi 2024 (untuk air limbah 90% hunian dengan akses sanitasi layak, termasuk akses aman 15%, dan  80%  penanganan  serta  20%  pengurangan  sampah),    isu  strategis,  arah  kebijakan  dan  strategi sanitasi  layak  dan  aman  (yaitu:  peningkatan  kapasitas  institusi  dalam  layanan  pengelolaan  sanitasi, peningkatan  komitmen  kepala  daerah  untuk  layanan  sanitasi  yang  berkelanjutan,  pengembangan infrastruktur  dan    layanan  sanitasi  permukiman sesuai  dengan  karakteristik  dan  kebutuhan  daerah, peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan pengembangan kerjasama dan pola pendanaan), rincian proyek prioritas strategis ( major project ), matriks pembangunan, dan arah pembangunan wilayah.
Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2023.
Sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dapat berasal dari sumber yang ada di setiap tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Selain sumber pendanaan pemerintah,
29,5% 9,3% 44,8% 7,4% 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% PERSENTASE PENDANAAN SANITASI 28 KAB/KOTA BERDASARKAN JENIS SUMBER DANA APBD KAB/KOTA. APBD PROVINSI
APBN CSR MASYARAKAT ZISWAF MIKRO KREDIT DANA DESA

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
masih  terdapat  sumber  lainnya  dari  swasta  dan  masyarakat..  Dana  yang  berasal  dari  pemerintah kabupaten dianggarkan tiap tahunnya untuk kegiatan program termasuk kegiatan yang tidak dibiayai atau sebagian dibiayai melalui dana Bank Dunia tetapi sudah disepakati pada saat negosiasi. Anggaran Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk pembiayaan program dan kegiatan sanitasi diturunkan dari RPJMD menjadi Perda (melalui persetujuan DPRD) dan Peraturan Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota. Jika anggaran tersebut diperintahkan untuk pembiayaan operasional infrastruktur, maka aturan dapat berupa Surat Keterangan (SK) Bupati/Walikota.
Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau yang kemudian disebut STBM, sebagaimana dijelaskan dalam RPJMN tahun 2015- 2019 mengharuskan setiap tingkatan pemerintahan, mulai  dari  tingkat  terendah  yaitu  desa,  kecamatan,  kabupaten  dan  provinsi  untuk  melaksanakan program  tersebut.  Kemudian  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  3  tahun  2014  program tersebut  telah  ditetapkan  sebagai  program  nasional  dan  dalam  pengimplementasiannya  diserahkan kepada daerah untuk mengatasi permasalahan sanitasi di daerahnya masing-masing (Muaja et al., 2020). Pada tahun 2018 Provinsi yang memiliki persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi adalah  DI  Yogyakarta  (93,38%),  Sulawesi  Selatan  (95,01%)  dan  NTB  (95,87%).  Provinsi  dengan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM terendah adalah Papua Barat (23,29%), Maluku (16,42%) dan Papua (8,78%) (Kasih et al., 2022).
Grafik Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020, 34 Provinsi (dalam Persen)
Sumber Badan Pusat Statistik, 2020.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  telah  menetapkan target capaian sanitasi hingga 2024 yaitu 90% akses layak air limbah (termasuk 15% akses aman), 0% Buang  Air  Besar  Sembarangan  (BABS)  di  tempat  terbuka,  dan  100%  sampah  perkotaan  terkelola dengan  baik  (20%  pengurangan  sampah  dan  80%  penanganan  sampah).    Dengan  demikian  fokus utama program PPSP 2020-2024 adalah kegiatan implementasi untuk peningkatan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan yang akan menjadi jawaban terhadap tantangan pembangunan sanitasi menuju akses aman pada tahun 2030 (Wijaya et al., 2023).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
Tidak  sedikit  daerah  yang,  sungguh  pun  punya  komitmen  besar  untuk  mengatasi  persoalan sanitasinya, mengalami stagnasi saat dihadapkan pada kenyataan betapa sedikit dana yang dimilikinya. Seberapa  pun  kenaikan  anggaran  diputuskan  tiap  tahun,  akhirnya  jumlahnya  tidak  pernah  mampu menutup gap yang dibutuhkan. Pada sisi lain, banyak juga daerah yang punya kreativitas memecahkan kebuntuan dengan mengenali dan mengerahkan sumber-sumber dana non-APBD untuk mendukung pembangunan  sanitasi.  Kabupaten  Soppeng,  Kabupaten  Karanganyar,  dan  Kabupaten  Muara  Enim adalah beberapa contoh daerah yang mampu memanfaatkan peluang tersebut. Alih-alih bertumpu pada APBD, ketiganya justru mengandalkan sumber-sumber dana alternatif potensial untuk menutup gap pendanaan. Beberapa potensi yang berhasil dikonsolidasikan di antaranya adalah: dana APB-Desa, dana BAZNAS  dan  dana  keagamaan  lain,  dana  dunia  usaha  melalui  CSR,  APBD  Provinsi,  hibah-hibah APBN  dan  donor,  dan  tentu  saja  masyarakat.  Inisiatif  mengoptimalkan  alokasi  APBD  sekaligus mengkonsolidasikan  sumber-sumber  dana  non-APBD  dikenal  dengan  istilah  bauran  pendanaan (funding mix). Meskipun dari sisi skala, cakupan kegiatan, dan bentuk keterlibatannya tidak seragam, tetapi ketiga kabupaten menjalankan proses yang relatif serupa. Jenis kegiatannya beragam: kampanye publik, bantuan akses di tingkat rumah tangga/komunal, pelatihan masyarakat, atau sekadar bantuan barang ( in kind ) terkait sanitasi.

## Implementasi Kebijakan Program Percepatan Sanitasi Permukiman
Dalam pembentukan kebijakan baru, maka pemerintah menjadi faktor penggerak utama dalam menggerakkan  keberfungsian  suatu  kebijakan  tersebut  (Pettarani  et  al.,  2024).  Pemerintah  pusat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan kepada  pemerintah  daerah  (Wijaya  &  Handrisal,  2019).  Program  PPSP  merupakan  program pembangunan  sanitasi  terintegrasi  dari  Pusat  hingga  daerah  yang  melibatkan  seluruh  pihak  dari kalangan pemerintah dan lembaga non pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan. Program ini hingga  tahun  2019  melibatkan  489  Kabupaten/  Kota  di  34  provinsi  yang  termasuk  dalam  ketagori daerah  rawan  sanitasi,  yang  mencakup  kota  besar  dan  kota  menengah  serta  kawasan  perkotaan  di wilayah  Kabupaten/  Kota.  Fokus  utama  program  PPSP  2020  -  2024  adalah  kebiatan  impkementasi untuk  peningkatan  akses  dan  layanan  sanitasi  berkelanjutan  yang  akan  menjadi  jawaban  terhadap tantangan pembangunan sanitasi menuju akses aman pada tahun 2030.
Gambar : Ketersediaan Peraturan Air Limbah Domestik 514 Kabupaten/Kota di  34 Provinsi
Sumber : Kementerian PUPR, 2020

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
Gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  dari  514  Kab/Kota  di  34  Provinsi  yang  diidentifikasi, terdapat  113  Kabupaten/  Kota  yang  memiliki  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik,  dan  hanya  11  Kabupaten/  Kota  yang  memiliki  Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  Air Limbah Domestik.

## Gambar : Ketersediaan Peraturan Persampahan 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi

## Sumber : Kementerian PUPR, 2020
Dari 514 Kab/Kota di 34 Provinsi yang diidentifikasi, terdapat  354 Kabupaten/ Kota yang memiliki  Peraturan  Daerah  tentang  Persampahan,  dan  hanya  21  Kabupaten/  Kota  yang  memiliki Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  Persampahan.  Belum  terakomodasinya  dokumen  perencanaan sanitasi di daerah, menggambarkan kondisi dan kebutuhan sanitasi di Kabupaten/ Kota mendorong pemerintah  untuk  menyusun  program  PPSP  dengan  fokus  utama  mendapatkan  model  pendekatan pembangunan  sanitasi  yang  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  di  daerah  dan  sekaligus  mendukung pemerintah untuk mencapai target Millenium Development Golas (MDGs) di sektor sanitasi sebesar 62,4%  pada  akhir  tahun  2015.  Kemudian,  pemerintah  melnajutkan  lagi  program  PPSP  pata  tahun 2015-2018  denga  fokus  pada  implementasi  dokumen  perencanaan  sanitasi  yang  telah  disusun  oleh Kabupaten/ Kota.
Implementasi  dokumen  perencanaan  Strategi  Sanitasi  Kabupaten/  Kota  (SSK) mempersyaratkan  keberadaan  regulasi  yang  mendukung,  termasuk  penegakannya.  Perencanaan program/kegiatan di dalam SSK tidak terlaksana secara optimal jika daerah tidak memiliki regulasi yang menjadi  payung  hukum  yang  memadai.  Jika  tidak  ada  kerangka  peraturan  komprehensif  tentang layanan sanitasi berkelanjutan, maka visi dan misi kepala daerah terkait sanitasi tidak akan tercapai. Terkait dengan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK), komitmen kepala daerah kerap kali  dituangkan  ke  dalam  sebuah  paket  kebijakan.  Paket  kebijakan  pada  dasarnya  adalah  strategi

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
bagaimana kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi secara realistis dalam sisa waktu jabatan bupati/walikota. Namun implementasi paket kebijakan membutuhkan regulasi yang pas, baik peraturan daerah atau sekadar peraturan kepala daerah.
Menyelenggarakan layanan sanitasi secara komprehensif dan berkelanjutan jelas tidak mudah. Seringkali kabupaten/kota hanya sanggup menangani sebagian saja dari seluruh rantai layanan sejak dari  hulu  hingga  ke  hilir  (Kasih  et  al.,  2022).  Sebagai  contoh,  pada  penyelenggaraan  layanan persampahan,  daerah  hanya  mampu  melakukan  penanganan  sementara  aspek  pengurangannnya terabaikan atau sebaliknya (Mahendradi & Ardiyansah, 2020). Untuk pengelolaan air limbah domestik, daerah  mampu  meningkatkan  capaian  akses  dasar,  tetapi  belum  mampu  melakukan  hal  yang  sama untuk akses aman yang salah satu penyebabnya tidak memiliki IPLT. Situasi semacam itu banyak terjadi di  daerah  dan  bentuknya  bervariasi.  Salah  satu  kunci  memecahkan  permasalahan  tersebut  adalah adanya pembagian peran yang jelas dalam berbagai aspek (Rahmat Hidayat et al., 2021). Khususnya adanya pemisahan, yaitu dengan adanya pemisahan operator dan regulator.
Salah  satu  faktor  penting  yang  dapat  mendukung  percepatan  pembangunan  sanitasi berkelanjutan di daerah adalah faktor kebijakan atau kelengkapan pengaturan di daerah, yang mengatur secara  cermat  bidang  sanitasi  (Hutton  &  Chase,  2016).  Peran  pemerintah  provinsi  sebagai  wakil pemerintah  pusat  diharapkan  dapat  berperan  memfasilitasi  pembinaan  dan  pengawasan  baik  dalam bentuk  asistensi  maupun  supervisi.  Kondisi  kelengkapan  pengaturan  di  daerah  ini  tentunya  akan mempengaruhi pelaksanaan perbaikan aspek-aspek pembangunan sanitasi lainnya yang meliputi aspek kesiapan  kelembagaan  operator  layanan  sanitasi,  pembangunan  infrastruktur,  perubahan  perilaku masyarakat dan pendanaan sanitasi. Ekspektasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dapat  memperkuat  kapasitas  dalam  pelaksanaan  di  Provinsi  sebagai  aktualisasi  peran  provinsi  guna mewujudkan capaian target sanitasi di masing-masing daerah sebagaimana arahan kebijakan RPJMN 2020-2024
Dalam hal eksistensi dan keberlanjutan program PPSP, selama ini hanya dijalankan melalui Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  memberikan  stimulasi  kepada  pemerintah  daerah, meskipun sudah ada berbagai aturan sebelumnya. Maka untuk mencapai konsistensi program tersebut maka  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  87  Tahun  2022  tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Mengingat masih terdapat daerah yang belum memutakhirkan dokumen perencanaan strategis sanitasi di tingkat provinsi atau Roadmap  Sanitasi  Provinsi  (RSP).  Selain  itu,  sejumlah  daerah  di  tingkat  kabupaten/kota  diketahui belum  mengintegrasikan  dokumen  Strategi  Sanitasi  Kabupaten/Kota  (SSK)  ke  dalam  perencanaan pembangunan  daerah.  Hingga  Tahun  2022,  sebanyak  200  kabupaten/kota  diketahui  memiliki dokumen SSK yang masih berlaku. Sedangkan sebanyak 291 kabupaten/kota lainnya telah memiliki dokumen SSK, tetapi belum dimutakhirkan. Untuk tingkat provinsi, terdapat 15 provinsi yang memiliki dokumen RSP, tetapi baru 3 provinsi yang dokumennya masih berlaku.
Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 hanya berlaku hanya 2 tahun dengan menyesuaikan RPJMN  2020-2024,  sehingga  setelah  tahun  berikutnya  pemerintah  harus  mengeluarkan  peraturan lanjutannya. Sehingga untuk implementasi program sanitasi di daerah memiliki payung hukum formal yang berkonsekuensi dalam proses penganggaran.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023

## KESIMPULAN
Pemerintah Indonesia menyadari perlunya mengatasi kesenjangan antara desa dan kota dalam akses  terhadap  sanitasi  yang  lebih  baik,  mengingat  adanya  komitmen  global  untuk  mencapai  SDGs keenam yang menyiratkan bahwa slogan tidak ada yang tertinggal tidak dapat dipenuhi tanpa mengatasi masalah-masalah  yang  ada.  Masalah  akses  terhadap  sanitasi  yang  lebih  baik  di  pedesaan  dan  pada akhirnya akan berubah menjadi sanitasi yang dikelola dengan aman. Pemerintah telah memberikan kebijakan  melalui  Program  Percepatan  Sanitasi  Permukiman  (PPSP)  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.
Sanitasi  merupakan  barang  publik  karena  dikonsumsi  dan  bermanfaat  bagi  seluruh  umat manusia tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Sebagai barang publik, sanitasi mempunyai dampak yang luas baik terhadap individu maupun lingkungan serta generasi sekarang dan masa depan. Sehingga kebijakan di bidang sanitasi harus memiliki kebijakan yang bersifat berkelanjutan sehingga dalam  pelaksanaan  programnya,  pemerintah  daerah  dapat  melaksanakannya  berdasarkan  amanah peraturan perundang-undangan atau payung hukum untuk mengalokasikan anggaran. Sebagai barang publik, tidak mudah untuk mengukur biaya dan manfaat sanitasi serta mendorong kesediaan pengguna untuk  membayar  guna  memastikan  praktik  kebersihan  dan  sanitasi  yang  baik.  Oleh  karena  itu, pengelolaan  program  sanitasi  perlu  dilakukan  secara  inklusif,  dipimpin  oleh  pemerintah  atau masyarakat  yang  terintegrasi  dalam  mekanisme  kelembagaan  yang  kuat  disertai  dengan  kepastian hukum yang konkret.

## REFERENSI
Dasgupta, S., Agarwal, N., & Mukherjee, A. (2021). Moving up the On-Site Sanitation ladder in urban India  through  better  systems  and  standards. Journal  of  Environmental  Management , 280 . https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111656
Greene, N., Hennessy, S., Rogers, T. W., Tsai, J., & de los Reyes, F. L. (2021). The Role of Emptying Services in Provision of Safely Managed Sanitation : A Classification and Quantification of the Needs  of  LMICs. Journal  of  Environmental  Management , 290 (April),  112612. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112612
Hutton, G., & Chase, C. (2016). The Knowledge Base for Achieving the Sustainable Development Goal Targets on Water Supply, Sanitation and Hygiene. International Journal of Environmental Research and Public Health , 13 (6), 1–35. https://doi.org/10.3390/ijerph13060536
Kasih, B. T., Febriawati, H., Husin, H., Wati, N., & Pratiwi, B. A. (2022). Pemicuan Sanitasi Total Berbasis  Masyarakat  (STBM)  pada  Masa  New  Normal  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Ilmu Kesehatan Masyarakat , 11 (1), 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.33221/jikm.v11i01.1012 Mahendradi, & Ardiyansah. (2020). Fenomena Kondisi Sanitasi Air Bersih di Rusunawa Tanggalrejo Kecamatan  Tempuran  Kabupaten  Magelang. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  Dan  Kebijakan  Publik ,
1 (2), 78–84. https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2335
Muaja, M. S., Pinontoan, O. R., & Sumampouw, O. J. (2020). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar Sembarangan. Journal of Public Heath and Community Medicine , 1 (3), 28–34.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 09 Number 02 Oktober 2023
Accredited by Sinta Rank 5 based on Ristekdikti No.79/E/KPT/2023
https://doi.org/ttps://doi.org/10.35801/ijphcm.1.3.2020.29008 Odagiri, M., Cronin, A. A., Thomas, A., Kurniawan, M. A., Zainal, M., Setiabudi, W., Gnilo, M. E., Badloe, C., Virgiyanti, T. D., Nurali, I. A., Wahanudin, L., Mardikanto, A., & Pronyk, P. (2020). Achieving the Sustainable Development Goals for Water and Sanitation in Indonesia – Results from a five-year (2013–2017) Large-scale Effectiveness Evaluation. International Journal of Hygiene and Environmental Health , 230 , 113584. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2020.113584 Pettarani, A., Wijaya, M., Widyastuti, T. V., & Said, A. L. (2024). Pengantar Kebijakan Publik : Teori dan Praktek (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
Rahmat Hidayat, A., Burhanuddin, A., Ahmad Yani, A., & Hans, A. (2021). Can Citizen Reporting System Be Effectively Constructed? A Study of Smart City Implementation in Indonesia. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik , 26 (2) (November), 112–130.
https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.61114
Seymour, Z. A., Cloete, E., McCurdy, M., Olson, M., & Hughes, J. (2021). Understanding values of sanitation users: Examining preferences and behaviors for sanitation systems. Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development , 11 (2), 195–207.
https://doi.org/10.2166/washdev.2021.119
Wijaya,  M.,  &  Handrisal.  (2019).  Implementasi  Program  Dana  Alokasi  Khusus  (Dak)  Sub  Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 03 (2), 342– 370.
Wijaya, M., Zanariah, Rosalin, N., Yulina, I. K., Dinihari, T. R., Purba, T. P., Ernamayanti, & Saragih, J. (2023). Dinamika Kebijakan dan Praktik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman . Madza Publishing.