## Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik

## Amalia Tri Puspita Sari
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember e-mail : amaliatri53@gmail.com

## Abstract
The Palestinian-Israeli conflict has occurred since 1948 and continues to persist; until now, it has not ended. There were times when the conflict escalated, including in the period 2000-2005 known as the Intifada II. That period became a historic event in the 21st century, especially in the Middle East. Before the Second Intifada, there  was  the  First  Intifada  (1987-1993)  which  became  a  symbol  of  the  first physically  planned  resistance  carried  out  by  the  Palestinian  people  after  many attempts to resolve the conflict diplomatically. After the First Intifada, efforts were made to resolve the dispute through the Oslo Agreement. Still, Israel did not fulfill some of the promises made to the Palestinians, and the continued occupation and repression of the Palestinian people had triggered a more significant conflict until the  Second  Intifada  (2000-2005) erupted.  This  article  aims to  map  the  variables involved in this conflict so that it is known which variables play a role in escalating and  prolonging  the  conflict.  The  relationship  between  these  variables  is constructed based on systems thinking and visualized in a Causal Loop Diagram. Furthermore,  the  authors  analyze  this  phenomenon  with  the  perspective  of constructivism  and  the  concept  of  political  strategy  in  conflict  resolution.  The finding of this study is that external actor, namely the United States, has taken the form of a Gradualism strategy through conflict manipulation so that the conflict becomes prolonged.
Keywords: conflict  resolution,  diplomacy,  Palestine-Israel,  political  strategy, systems thinking

## Abstrak
Konflik Palestina-Israel telah terjadi sejak tahun 1948 dan terus berkepanjangan, sampai saat ini belum usai. Ada masa-masa ketika konflik tereskalasi, antara lain pada  periode  tahun  2000-2005  yang  dikenal  dikenal  dengan  nama  Intifada  II.
Periode itu menjadi peristiwa bersejarah di abad 21 khususnya di wilayah Timur Tengah.  Sebelum  terjadinya  Intifada  II,  telah  terjadi  Intifada  I  (1987-1993)  yang menjadi simbol perlawanan terencana secara fisik yang pertama dilakukan oleh rakyat Palestina setelah banyak kali dilakukan upaya penyelesaian konflik secara diplomasi.  Pasca  Intifada  I,  dilakukan  upaya  penyelesaian  konflik  melalui Perjanjian  Oslo  namun  tidak  terealisasinya  isi  perjanian  dan  berlanjutnya pendudukan  dan  represi  terhadap  bangsa  Palestina  telah  memicu  konflik  yang lebih  besar  hingga  meletuslah  Intifada  II  (2000-2005).  Tujuan  artikel  ini  adalah untuk  memetakan  variabel-variabel  yang  terlibat  dalam  konflik  ini  sehingga diketahui  variabel  mana  saja  yang  berperan  dalam  mengeskalasi  dan memperpanjang konflik. Hubungan antarvariabel itu dikonstruksi dengan berbasis systems  thinking  dan  divisualisasikan  dalam  sebuah  Causal  Loop  Diagram.
Selanjutnya  penulis  menganalisis  fenomena  ini  dengan  konsep  konstruktivisme dan  konsep  strategi politik  dalam  resolusi  konflik.  Temuan  penelitian  ini  adalah bahwa  aktor  eksternal,  yaitu  Amerika  Serikat  telah  melakukan  bentuk  strategi Gradualisme lewat manipulasi konflik sehingga konflik menjadi berkepanjangan.
Kata  kunci: diplomasi,  Palestina-Israel,  resolusi  konflik,  strategi  politik, systems thinking

## Pendahuluan
Konflik  Palestina-Israel  dimulai  sejak  tahun  1948,  yaitu  ketika  negara  Israel dideklarasikan  pada  14  Mei  1948.  Namun  demikian,  akar  dari  kemunculan  konflik  ini sudah terjadi sejak era Perang Dunia I. Saat itu, tanah Palestina merupakan bagian dari Kekaisaran  Turki  Ustmani,  dan  Turki  Utsmani  memutuskan  untuk  bergabung  dengan Blok  Sentral,  sehingga  ia  menjadi  musuh  dari  Sekutu.  Sementara  di  wilayah  Eropa, paham Zionisme mulai menyebar. Paham ini awalnya dikemukakan oleh seorang jurnalis asal Austria bernama Theodore Herzl yang meliput kehidupan bangsa Yahudi di Perancis yang  dipersekusi  dan  dialienasi  dan  ia  mengemukakan  pentingnya  bangsa  Yahudi memiliki  negara  sendiri  (Ben-Gurion,  1998).  Kehadiran  Theodore  Herzl  menjadi  titik awal munculnya ideologi Zionisme yakni ideologi yang menuntut atas pendirian negara bangsa  di  tanah  yang  telah  dijanjikan  tidak  lain  tanah  orang-orang  Palestina.  Konflik antara  Palestina  dan  Zionis  Israel  berlanjut  hingga  memasuki  abad  21.  Perlawanan masyarakat  Palestina  terhadap  Zionis  Israel  tetap  dilakukan  lantaran  okupasi  wilayah Palestina dilakukan dengan cara yang ilegal. Awalnya, komunitas Yahudi membeli tanah bangsa  Arab  Palestina  dan  membangun  permukiman  Yahudi.  Kemudian,  setelah Resolusi  PBB  181  tahun  1947  ditetapkan  PBB  untuk  membagi  dua  wilayah  Palestina,
orang-orang  Yahudi  melakukan  pengusiran  kepada  warga  Palestina  yang  berada  di wilayah yang ditetapkan oleh PBB sebagai negara Israel. Mereka juga melakukan teror kepada masyarakat Palestina untuk segera meninggalkan tempat tinggal mereka. Teror tersebut salah satunya dilakukan oleh kelompok militan bersenjata Zionis yakni Haganah bentukan seorang ekstrimis Yahudi bernama Vladimir Zhabotinsky.
Sejak awal dimulainya persiapan negara Israel, yaitu di masa mandat Inggris 1920 hingga  1948  di  mana  Inggris  memfasilitasi  migrasi  orang-orang  Yahudi  dari  Eropa  ke Palestina, warga Arab Palestina telah menunjukkan protes dan perlawanannya. Bahkan, pada tahun 1936-1939 orang Palestina melakukan perlawanan bersenjata yang disebut Pemberontakan  Besar  Palestina  (Thawrat  Filastin  al-Kubra)  yang  menuntut kemerdekaan dari Inggris dan penolakan atas masifnya kedatangan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka. Israel dideklarasikan tahun 1948, bangsa Palestina terus melakukan perlawanan,  antara  lain  dilakukan  oleh  PLO  (Palestine  Liberal  Organization)  yang didirikan  tahun  1964,  serta  beberapa  milisi  bersenjata  lainnya,  seperti  Jihad  Islam (Harakat al- Jihād al -Islami fi Filastin) yang didirikan tahun 1970-an dan Hamas ( Ḥ arakat al-Muqawamah al-Islamiyah) yang didirikan tahun 1987.
Perlawanan  para  pejuang  Palestina  pada  periode  1987-1993  disebut  sebagai Intifada Pertama (Intifada I).  Konfik yang sangat tereskalasi ini diakhiri dengan upaya perdamaian  dengan  mediasi  AS,  antara  PLO  yang  saat  itu  dipimpin  Yaser  Arafat  dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tanggal 13 September 1993. Perjanjian itu dikenal dengan nama Oslo Accords (Kesepakatan Oslo) dan berisi tentang kewenangan untuk  mengatur  pembagian  kewenangan  sementara  di  antara  kedua  pihak.  Dengan penandatanganan  Kesepakatan  Oslo,  Israel  menerima  PLO  sebagai  perwakilan  dari masyarakat  Palestina  dan  menyetujui  dibentuknya  Otoritas  Palestina  dengan  Yaser Arafat  (PLO)  sebagai  pemimpinnya.  Sebaliknya,  Otoritas  Palestina  bersedia  mengakui Israel dan berjanji untuk menghentikan serangan kepada masyarakat Israel.
Salah satu butir perjanjian dalam Oslo Accords, yaitu pasal 19, disebutkan bahwa kedua pihak harus menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum.  Di tahap ini, PLO bertransformasi  dari  milisi  bersenjata  menjadi  organisasi  yang  lebih  moderat  dengan menerima proses diplomasi dan perjanjian dengan Israel. Namun, meskipun ada janji mengenai  perlindungan  HAM,  klausul-klausul  lain  dalam  Oslo  Accords  bertentangan dengan  janji  tersebut,  sehingga  memunculkan  penderitaan  bagi  bangsa  Palestina. Antara  lain,  seperti  dilaporkan  organisasi  HAM  Israel,  B’Tselem,  Kesepakatan  Oslo menetapkan kontrol Israel atas wilayah-wilayah yang menghubungkan antara wilayah yang dikontrol Otoritas Palestina. Akibatnya, warga Palestina menjadi terhalang untuk bepergian  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya.  Kontrol  Israel  atas  penyeberangan perbatasan merugikan aspek ekonomi Palestina, menghalangi hak-hak warga Palestina
untuk bekerja dan bersekolah, menghalangi hubungan antarkeluarga. Selain itu, Israel melakukan  berbagai  kekerasan,  hingga  pembunuhan,  di  kawasan  pendudukan (occupied  territory).  Hal  ini  memunculkan  aksi  perlawanan,  antara  lain  aksi-aksi  bom yang  dilakukan  Hamas  terhadap  Israel.  Menuru t  data  dari  B’Tselem,  selama  periode 1993-1999, ada 364 warga Palestina yang dibunuh tentara Israel, dan sebaliknya ada 258 orang Israel yang dibunuh milisi Palestina (B’Tselem, 1999).
Tensi di kawasan semakin memanas ketika pada tanggal 28 September 2000, PM Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan yang sangat provokatif di Temple Mount, atau yang  disebut  oleh  kaum  Muslim  sebagai  Haram  al-Sharif,  yaitu  kawasan  dimana kompleks  Masjid  al-Aqsha  berada.  Masuknya  Ariel  Sharon,  didampingi  oleh  pasukan bersenjata  dan  petinggi  Partai  Likud  Israel,  ke  kawasan  Al  Aqsha  menimbulkan kemarahan  masyarakat  Palestina.  Mereka  melakukan  aksi  demo  memprotes kedatangan  Sharon  dan  dihadapi  dengan  represif  oleh  militer  Israel  sehingga  muncul aksi-aksi  kekerasan  yang  menjatuhkan  korban  sangat  banyak,  baik  di  pihak  Palestina maupun Israel. Perlawanan orang Palestina di masa ini disebut sebagai Intifada II dan karena  terjadi  di  kompleks  masjid  Al  Aqsa,  disebut  juga  “Intifadhah  al - Aqsha”  yang berlangsung  dari  2000  hingga  2007.  Jumlah  korban  tewas  dalam  periode  7  tahun  ini adalah 4.219 orang dari Palestina dan 1.024 orang Israel (Anwar, 2021).
Dalam  artikel  ini  penulis  akan  mengimplementasikan  cara  berpikir  sistem ( systems thinking ) dalam memetakan krisis yang terjadi pada masa intifada. Artikel dan riset terdahulu mengenai konflik Palestina sudah banyak ditulis oleh para penstudi HI, namun demikian masih belum ditemukan analisis yang memanfaatkan systems thinking . Dengan systems thinking , penulis berupaya mengidentifikasi faktor sebab-akibat yang menyebabkan  konflik  Palestina-Israel  menjadi  konflik  yang  berkepanjangan.  Pisau analisis  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  konstruktivisme  dan  konsep  strategi politik dalam resolusi konflik.

## Systems Thinking (Berpikir Sistem)
Dalam  riset  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang mengumpulkan  data-data  dari  dokumen  resmi,  buku,  jurnal,  berita,  dan  video dokumenter.  Selanjutnya,  penulis  menggunakan  berpikir  sistem  ( systems  thinking ) , penulis  dapat  menemukan  variabel-variabel  yang  saling  berhubungan  sebab-akibat. Berpikir  sistem  merupakan  proses  berpikir  yang  berusaha  untuk  menemukan  logika organisasi dan disiplin integrasi agar dapat mengetahui pola-pola dan hubungan melalui masalah yang lebih kompleks. Para ahli yang menggunakan berpikir sistem menemukan bahwa prinsip yang dibawa oleh berpikir sistem ini adalah bersifat non-linear. Sistem merupakan  gabungan  elemen  yang  saling  berkaitan  dan  terorganisir  untuk
menggerakkan siklus tertentu seperti yang ditulis Meadows (2008:11) “A system isn’t just any old collection of things. A system is an interconnected set of elements that us coherently organized in a way that achieve something. If you look at the definition closely for a minute, you can see that a system must consist of the kinds of things: elements, interconnections, and a function of purpose” (Sarasi, et al., 2021) .
Dengan kata lain, berpikir sistem adalah cara berpikir bahwa satu kejadian akan menyebabkan kejadian yang lain sehingga dampak dari kejadian tersebut akan berimbas kepada  sumber  kejadian  awal,  seperti  efek  domino.  Konsep  berpikir  sistem  ini  akan memudahkan kita untuk menemukan masalah ataupun hambatan fenomena sosial baik sederhana maupun kompleks sehingga membantu kita menemukan solusi yang dapat memperbaiki sistem dan diharapkan dapat berkesinambungan atau sustainable. Output dari  berpikir  sistem  adalah  visualisasi  sistem  yang  kompleks  yang  terdiri  dari  elemen atau variabel, interkoneksi, dan fungsi di dalamnya dalam bentuk causal loop diagram (CLD).

## Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik dalam Resolusi Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II
Perspektif Konstruktivisme dalam  studi Hubungan Internasional adalah respon dari perspektif terdahulu yang lebih mapan, yakni Liberalisme dan Realisme. Pada masa berkembangnya  Perspektif  Konstruktivisme,  dunia  sedang  berada  dalam  dua  polar ideologi antara dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Peristiwa tersebut biasa kita kenal yakni Perang Dingin. Amerika Serikat sebagai polar ideologi Liberalisme dan Rusia sebagai polar ideologi Realisme yang saling berebut pengaruh di panggung internasional.  Hegemoni  ideologi  mereka  semakin  tak  terbendung  hingga  muncul paham  Neoliberalisme  dan  Neorealisme.  Kedua  paham  tersebut  sama-sama  berakar dari pemikiran Liberalisme dan Realisme. Para pemikir konstruktivis skeptikal terhadap dua ideologi tersebut karena mereka percaya bahwa semua fenomena yang terjadi di dunia ini merupakan hasil konstruksi atau buatan manusia. Atau bisa dikatakan bahwa peristiwa  yang  terjadi  dalam  panggung  internasional  tidak  lepas  dari  intensi  yang subjektif para pelaku kejadian, yakni manusia. Maka dari itu, determinan utama dalam perspektif  Konstruktivisme  adalah individual  actor. Instrumen  yang  dipakai  oleh perspektif Konstruktivisme adalah ide, wacana, dan sikap dari aktor individu tersebut. Dalam  ranah  hubungan  internasional,  aktor  individu  dalam  perspektif  Konstrutivisme adalah pemimpin negara atau presiden. Atas dasar ini, penulis akan menganalisis tokoh- tokoh representasi Palestina maupun Israel pada Intifada II.
Selanjutnya,  penulis  akan  menggunakan  konsep  strategi  politik.  Dalam hubungan  internasional,  strategi  politik  yang  diterapkan  pada  saat  bernegosiasi
terhadap  penyelesaian  suatu  konflik  menjadi  salah  satu  kunci  utama    untuk mendapatkan target atau tujuan. Strategi politik yang digunakan dalam artikel ini untuk menganalisis  konflik  berkepanjangan  Palestina-Israel  pada  masa  Intifada  II  yakni Sequencing  Strategies  and  Tactics. Konsep  ini  membahas  bagaimana bargaining atau bernegosiasi  juga  memiliki  strategi.  Strategi  bernegosiasi  dapat  dilakukan  jika  negara memiliki power atau  kekuatan  besar  dalam  politik  global.  Negosiasi  yang  didukung dengan power dapat  memunculkan  aspek-aspek  yakni memanipulasi  situasi  dengan menggunakan  kekuatan. Sehingga  jika  suatu  negara  memiliki  kekuatan  politik  yang tinggi dapat dengan mudah memanipulasi keadaan dalam suatu agenda bernegosiasi. Model Sequencing atau pengurutan dalam teori ini juga memunculkan beberapa jenis strategi  negosiasi , salah  satunya  adalah Gradualism  Approach  (Incrementalism atau Negotiation  Strategies). Dalam  strategi  ini  mediator  akan  menggiring  negosiasi  dari yang  awalnya  merupakan  permintaan  sederhana  menjadi  negosiasi  yang  kompleks sehingga  dibutuhkan  tawar-menawar  yang  berkelanjutan.  Mediator  dalam  negosiasi memiliki  intensi  untuk memecah  konflik  menjadi  semakin  kompleks bahkan  berujung kepada konflik yang tidak dapat diselesaikan (sustain) (Weiss, 2003).

## Perspektif Konstruktivisme terhadap Aktor Individual Palestina-Israel
Konflik Palestina-Israel di masa Intifada II menjadi tanda bahwa resolusi konflik yang  diupayakan  bersama  negara-negara  terlibat  adalah  sebuah  kegagalan.  Dalam perspektif Konstruktivisme, kegagalan tersebut juga merupakan konstruksi sosial yang sangat  bergantung  kepada  aktor  individu  sebagai  determinan  utama  perspektif  ini. Sesuai isi perjanjian Oslo I dan II, Otoritas Palestina difasilitasi untuk mendirikan pasukan bersenjata  (polisi)  dengan  tugas  menjaga  keamanan  dan  mencegah  warga  Palestina melakukan kekerasan terhadap Israel. Selain itu, isi perjanjian tersebut terkait dengan pembagian  kontrol  keamanan  atas  Tepi  Barat,  pelaksanaan  pemilu Palestina, pengembalian  wilayah-wilayah  Palestina  yang  diduduki  Israel  ( transfer  of  land ),  aturan perdagangan di antara kedua pihak dan pembebasan tahanan Palestina (Sharif, 2009:226).
Di  satu  sisi,  Israel  tidak  melaksanakan  hampir  semua  janjinya.  Banyak  peneliti politik  menilai  bahwa  Israel  tidak  menjalankan  Perjanjian  Oslo  dan  justru  melakukan banyak okupasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut Amnesty International dalam data resolusi PBB, Israel banyak melakukan illegal settlement terhitung setidaknya 600.000 penduduk ilegal, terutama di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terhitung hingga tahun 2005 (berakhirnya Intifada II) sebanyak 9.000 penduduk ilegal Israel tinggal di Gaza.
Tidak  dilaksanakannya  isi  Perjanjian  Oslo  oleh  Israel  sangat  terkait  dengan keputusan-keputusan  politik  para  pemimpinnya.  Penanda  tangan  Oslo,  PM Yitzhak Rabin,  dibunuh  oleh  Zionis  dari  kelompok    sayap  radikal  kiri  ( radical  left-wing )  pada  4
November 1995. Setelah itu, PM Israel silih berganti dijabat oleh Shimon Peres, kemudian digantikan  oleh Netanyahu  yang  melakukan  kebijakan  tangan  besi.  Tahun  1999,  Ehud Barak menang pemilu mengalahkan Netanyahu. Kekerasan semakin meningkat sehingga Presiden  AS  saat  itu,  Bill  Clinton  dan  President  Mesir  Hosni  Mubarak,  mengadakan perundingan damai di Sharm Al-Sheikh Mesir pada 4 October 1999. Tidak ada keputusan penting  yang  diambil  oleh  PM  Ehud  Barak  and  Arafat  selain  bahwa  mereka  setuju  untuk mencari solusi. Perundingan yang dimediasi Clinton kembali dilakukan pada Juli tahun 2000, di Camp David, namun kembali tidak ada kesepakatan yang berhasil diambil karena Israel menolak kembali pada komitmen Oslo (Sharif, 2009: 232).
Pada  28  September  2000,  Ariel  Sharon  (saat  itu  posisinya  adalah  pemimpin partai oposisi Israel, Likud) bersama dengan delegasi Partai Likud, dikawal oleh ratusan polisi  antitetor,  masuk  ke  Temple  Mount,  atau  kawasan  Masjid  Al-Aqsa Mosque di waktu sholat dan hal ini merupakan pelanggaran serius dari aturan mengenai kunjungan ke situs tersebut sehingga memunculkan protes dan berlanjut pada aksi-aksi kekerasan antara pasukan Israel yang bersenjata lengkap dengan jamaah masjid Al-Aqsa pada saat itu. Aksi-aksi demonstrasi juga meluas di seluruh kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza,  yang  direspon  dengan  peluru  tajam  dan  peluru  karet,  serta  gas  air  mata,  oleh tentara  Israel  (Sharif,  2009:  226).  Warga  Palestina  terus  melakukan  perlawanan  yang disebut sebagai Intifada II yang berlangsung hingga tahun 2005. Pada Maret 2001, Ariel Sharon terpilih sebagai PM Israel, mengalahkan Ehud Barak dalam pemilu.
Di  sisi  lain,  Otoritas  Palestina  ditekan  untuk  menghalangi  adanya  perlawanan. Karena warga Palestina yang terus mengalami kekerasan, penghancuran rumah-rumah, serta  pembunuhan  dari  pihak  Israel,  aksi-aksi  perlawanan  terjadi.  Perlawanan  ini dipimpin  oleh  milisi  Palestina,  seperti  Hamas  dan  Jihad  Islam.  “Kegagalan”  Otoritas Palestina menghalangi aksi-aksi perlawanan ini membuat Arafat dituduh tidak memiliki otoritas, ba hkan dituduh mendukung “terorisme.” N amun di sisi lain, dapat dipahami bahwa  bagi  Arafat,  cita-cita  kemerdekaan  Palestina  tidak  dapat  ditawar.  Meskipun Arafat memilih  untuk  berdiplomasi,  dia tetap  memegang  cita-cita  Palestina  merdeka. Antara lain pernyataa nnya, “ Tidak semua yang mereka inginkan akan terjadi. Kami akan mendirikan kami negara merdeka" (Sharif, 2009: 226).
Aksi-aksi  perlawanan  warga  Palestina  dijadikan  alasan  oleh  Israel  untuk menuduh Arafat mendukung “terorisme.”  Alasan teorisme ini, dipakai oleh PM Israel Sharon  pada  Desember  2001  untuk  mengebom  rumah  Arafat  dan  beberapa  kantor Otoritas  Palestina. Saat itu Ariel Sharon mengatakan, "Saya mengatakan kepada semua orang yang mendengar saya di seluruh dunia: mereka yang bangkit melawan kita untuk membunuh kita bertanggung jawab atas kehancuran mereka sendiri seperti yang telah dilakukan  di  dunia  di  bawah  kepemimpinan  berani  Presiden  Bush.”  Sharon  merujuk
kepada Bush, karena pada masa itu, pasca 911 (11 September 2001), Bush melancarkan Perang Melawan Terorisme (Goldenberg, 2001).
Berlanjutnya  konflik  Palestina-Israel  tidak  bisa  dilepaskan  oleh  campur  tangan Amerika  Serikat.  Mengingat  bahwa  semua  yang  terjadi  adalah  konstruksi  sosial, kehadiran Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut menjadi obvious. Konflik antar dua negara tersebut sudah dikonstruksi semenjak Amerika Serikat bersedia  menjadi  penengah. Meskipun  Israel  melakukan  sangat  banyak  pelanggaran atas isi perjanjian Oslo, namun AS tetap melanjutkan dukungannya kepada Israel, antara lain dengan terus menyuplai dana hibah sebesar 3 M USD per tahun. Dalam serangan PM  Ariel  Sharon  ke  rumah  Arafat  pun,  AS  tidak  memberikan  kecaman,  meskipun pesawat yang digunakan adalah F-16 buatan AS. Juru bicara Gedung Putih pada masa itu, Ari Fleischer, berkomentar,  "Sudut pandang presiden adalah Israel adalah kekuatan berdaulat. Israel memiliki hak untuk membela diri." "Presiden berpikir sangat penting bahwa penjara Palestina tidak hanya memiliki jeruji di bagian depan, tetapi  tidak lagi memiliki pintu putar di bagian belakang," kata Fleischer (Goldenberg, 2001).
Uraian di atas, dalam pandangan penulis, merupakan bukti bahwa determinan utama dalam  perspektif  Konstruktivisme  yakni  individu  yang  memiliki  kekuasaan  dan berpotensi  mengontruksi  suatu  peristiwa  jelas  terlihat  dalam  konflik  berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
Tindakan  Strategi  Politik  ( Gradualism  Approach )  terhadap  Aktor  Terlibat  dalam Resolusi Konflik Palestina-Israel
Amerika Serikat adalah aktor negara yang sangat berperan dalam berbagai upaya negosiasi  antara  Palestina  dan  Israel.  Menurut  penulis  strategi  penyelesaian  yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap konflik Palestina-Israel merupakan penerapan konsep Sequencing  Strategies dengan  model  pendekatan  Gradualisme.  Pendekatan Gradualisme ini dilakukan oleh diplomat Amerika Serikat Henry Kissinger. Kissinger pada saat itu sangat mendominasi kebijakan luar negeri AS dan aktif dalam mengawal konflik tersebut.  Yang  dilakukan  Kissinger  adalah  memanipulasi  situasi  politik  dalam  bentuk campur tangan serta menjadi penengah pada Oslo Accords I dan II. AS memanipulasi trust issue yang dirasakan oleh masing-masing pihak Palestina dan Israel. Kepercayaan keduanya yang bisa dinilai ‘rendah’ menjadi celah un tuk membuat suasana ketegangan kedua negara  “ditenangkan”  dengan  mengakui kedaulatan  satu  sama  lain.  Tujuannya untuk  memperjelas  dan  memecah  belah  keduanya  sehingga  di  balik  pengakuan kedaulatan  yang  dilakukan,  semakin  memperuncing  konflik  tersebut.  Tujuan  lain  dari pendekatan  Gradualisme  ini  adalah  membangun  kepercayaan  dan  ketergantungan kepada AS sebagai penengah di dalam konflik tersebut sehingga peran Amerika Serikat
terhadap konflik ini sangat besar. Ketika waktu berlakunya perjanjian telah usai, sudah dapat dipastikan kedua negara akan berkonflik dan berujung pada perang.
Jika  ditinjau  ulang,  masyarakat  Arab-Palestina  dan  Yahudi-Israel  sebenarnya mungkin  untuk  hidup  berdampingan,  akan  tetapi  ideologi  Zionisme  yang  radikal  dan dukungan AS kepada rezim Zionis dalam bentuk suplai persenjataan, politik, dan dana menjadi penghalang besar dalam mencapai terealisasinya two state-solution .
Pasca Oslo, AS memediasi kedua pihak dengan mengadakan Camp David Summit pada bulan Juli tahun 2000, tepat dua bulan sebelum terjadinya Intifada II. Perundingan ini  dihadiri  oleh  Ehud  Barak  sebagai  Perdana  Menteri  Israel  saat  itu  dan  Presiden Otoritas  Palestina,  Yasser  Arafat,  sementara  Presiden  AS,  Bill  Clinton,  menjadi mediatornya.  Dalam  Camp  David  ini,  AS  juga  melakukan  Gradualisme.  Hal  ini  terlihat dari sikap negosiator AS yang menyudutkan Arafat, memandangnya sebagai pihak yang mempersulit  perundingan.  Fakta  ini  ditemukan  oleh  Pressman  (2003)  dalam penelitiannya. Menurutnya, para perunding Israel dan AS mengklaim bahwa Arafat dan anggota timnya di Camp David tidak mau memainkan peran konstruktif dan tidak mau berkompromi. membangun posisi. Pressman mengutip negosiator AS, Dennis Ross yang menyebut bahwa Arafat selama 14 hari di Camp David “selalu mengatakan tidak pada apapun.”
Namun,  penelitian  Pressman  menemukan  bahwa  proposal  yang  disampaikan oleh  Israel  telah  mengabaikan  poin-poin  krusial  yang  diinginkan  oleh  Palestina,  yaitu penyatuan  negara  Palestina  di  Tepi  Barat,  kedaulatan  penuh  Otoritas  Palestina  atas Jerusalem  timur  yang  merupakan  wilayah  yang  ditinggali  oleh  populasi  Arab,  dan resolusi  mengenai  hak  kembalinya  para  pengungsu  Palestina.  Bahkan,  menurut Pressman, para negosiator Palestina benar-benar menginginkan two-state solution dan tidak  berkeinginan  untuk  menghancurkan  Idid  Israel  (Pressman,  2003:6).  Namun demikian,  versi  AS  dan  Israel  (yang  menyebut  bahwa  kegagalan  perundingan  adalah karena  sikap  Palestina)  lebih  banyak  tersebar  ke  publik  karena  faktanya  dalam perundingan ini ada ketidakseimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina. Israel dan AS  memiliki  lebih  banyak  kekuatan  dan  pengaruh  di  meja  perundingan  dibandingkan Palestina  serta  unggul  dalam  menyebarluaskan  retorika,  citra,  dan  simbil  terkait perundingan ini (Pressman, 2003:7).
Secara umum, warga Palestina juga sudah tidak percaya lagi dengan perjanjian dalam  Oslo  Accords  yang  sudah  lama  diberlakukan  karena  adanya  pelanggaran  dari pihak  Zionis  Israel  yang  dengan  sewenang-wenang  melakukan illegal  settlement sehingga  menelan  banyak  korban.  Inilah  yang  mendorong  terjadinya  perlawanan Intifada  II  yang  menjatuhkan  banyak  korban.  Sesuai  dengan  data  di  bawah  ini,
perbandingan masyarakat bukan tentara (combantant) dari Palestina dan Israel sangat berbanding jauh. Korban masyarakat sipil Palestina lebih banyak jika dibanding dengan masyarakat sipil Israel dalam rentang waktu Intifada II, yaitu 2000-2005.
Ringkasan Laporan Statistik Rata-rata Korban Jiwa
periode 27 September 2000 – 1 Januari 2005 Masyarakat Palestina Korban Masyarakat Israel Korban Perempuan 140 jiwa Perempuan 316 jiwa Masyarakat Sipil yang terbunuh oleh kelompok lawan 1.099 jiwa  Masyarakat Sipil yang terbunuh oleh kelompok lawan 764 jiwa - Diantaranya adalah perempuan 103 jiwa - Diantaranya adalah perempuan 306 jiwa Tentara yang terbunuh oleh kelompok lawan 1.542 jiwa  Tentara yang terbunuh oleh kelompok lawan 216 jiwa Masyarakat  yang  terbunuh akibat aksi internal 406 jiwa Masyarakat  yang  terbunuh akibat aksi internal 22 jiwa Masyarakat Sipil < 12 tahun  88 jiwa Masyarakat Sipil < 12 tahun  46 jiwa Masyarakat  Sipil  (laki-laki) usia 12-29 tahun 581 jiwa Masyarakat  Sipil  (laki-laki) usia 12-29 tahun 178 jiwa Masyarakat Sipil ≥ 45 tahun 89 jiwa Masyarakat Sipil ≥ 45 tahun 255 jiwa Sumber: Wayback Machine
Berdasarkan  paparan  di  atas,  penulis  mencoba  menghubungkan  berbagai variabel  penting  dan  tindakan  aktor-aktor  utama  yang  terlibat  dalam  berlanjutnya konflik antar dua negara Palestina-Israel dalam diagram causal loop (CLD) berikut ini.
Gambar 1 CLD Analisis Resolusi Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II
Diagram causal loop ini menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat dalam sebuah  sistem  yang  dapat  mengeskalasi  konflik.  Dalam  menganalisis,  penulis menggunakan  perspektif  Konstruktivisme  dan  Pendekatan  Gradualisme  sehingga penulis dapat menemukan bahwa praktik politik yang dilakukan oleh AS terhadap konflik antara Palestina dan Israel berperan dalam melanggengkan konflik antar kedua negara tersebut pada masa sebelum dan sesudah terjadinya Intifada II.
Penulis menemukan bahwa pengakuan kedaulatan dari Palestina kepada Israel (dan sebaliknya, pengakuan PLO sebagai Otoritas Palestina) pada Oslo Accords justru pada akhirnya meningkatkan ketegangan antara PLO dan Israel karena Oslo menuntut PLO  untuk  menjaga  keamanan  Israel  (melarang  warga  Palestina  untuk  melakukan perlawanan)  padahal  di  saat  yang  sama,  Israel  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam Kesepakatan  Oslo . Meningkatnya ketegangan  antara  PLO  dan  Israel menyebabkan  2 variabel  baru  yakni:  meningkatnya peluang  terjadinya  perjanjian  perdamaian  yang baru dan meningkatnya jumlah kelompok militan Palestina dan Israel.
Ketika muncul peluang terjadinya perdamaian yang baru, muncul pula variabel keterlibatan  Amerika  Serikat  pada  Camp  David  Summit . Meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat pada Camp David Summit mengakibatkan ketegangan antara PLO dan Israel meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis penulis yang telah dipaparkan sebelumnya,  yaitu  bahwa  kehadiran  pihak  eksternal  dalam  melakukan  perjanjian perdamaian  ternyata  sama  sekali  tidak  membuahkan  hasil  dan  justru  mengonstruksi ketegangan politik baru sehingga mengakibatkan sikap represif aktor-aktor terlibat yang tentunya menggiring sentimen publik Palestina untuk melakukan perlawanan.
Variabel ketegangan  antara  PLO  dan  Israel, membentuk reinforcing  loop antarketiga  variabel  tersebut.  Dapat  disimpulkan  bahwa  keterlibatan  Amerika  Serikat terhadap perdamaian atas konflik Palestina-Israel melanggengkan konflik antar kedua negara karena variabel yang disebutkan di atas saling menguatkan.
Selanjutnya variabel ketegangan antara PLO dan Israel mengakibatkan jumlah kelompok  militan  Palestina  dan  Israel meningkat.  Ketika jumlah  kelompok  militan Palestina  dan  Israel meningkat,  mengakibatkan  kasus teror  oleh  kelompok  militan Israel meningkat.  Meningkatnya teror  oleh  kelompok  militan  Israel mengakibatkan perlawanan  oleh  masyarakat  Palestina  terhadap  Israel meningkat.  Perlawanan tersebut  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  maupun  kelompok  militan  yang  sudah terbentuk sejak lama yang berasal dari masyarakat Palestina. Kejadian tersebut semakin hari semakin memanas hingga peristiwa Intifada II mencuat.
Kemudian, perlawanan  masyarakat  Palestina  terhadap  Israel meningkat, mengakibatkan dua masalah baru yakni: jumlah korban nyawa dan harta dan perang sipil  antara  Palestina  dan  Israel. Dalam  masalah  pertama,  ketika perlawanan  oleh masyarakat Palestina terhadap Israel meningkat, jumlah korban nyawa dan harta turut meningkat.  Meningkatnya jumlah  korban  nyawa  dan  harta, mengakibatkan ketegangan antara PLO dan Israel meningkat. Dari penjelasan mengenai percabangan masalah kedua yang disebabkan oleh ketegangan antara PLO dan Israel, membentuk reinforcing loop antar kelima variabel tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ketegangan yang  terjadi  antara  PLO  dan  Israel mengakibatkan  4  masalah  baru  yang  dapat memperuncing konflik karena variabel yang disebutkan di atas saling menguatkan.
Percabangan  masalah  kedua  dari perlawanan  oleh  masyarakat  Palestina terhadap  Israel meningkat,  menyebabkan perang  sipil  antara  Palestina  dan  Israel meningkat. Perang sipil antara Palestina dan Israel ini terjadi di beberapa titik di wilayah Palestina. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah permukiman dan sarana umum Palestina (rusak akibat penghancuran/demolition yang dilakukan Israel). Karena jumlah  permukiman  dan  sarana  umum  Palestina berkurang, illegal  settlement di Palestina meningkat,  karena  di  bekas  tanah  gedung  permukiman  tersebut  dibangun perumahan-perumahan khusus Yahudi-Israel.
Semakin  tinggi illegal  settlement di  Palestina  oleh  Yahudi  Israel berbanding terbalik dengan wilayah kepemilikan Palestina yang semakin hari semakin menyempit. Wilayah  kepemilikan  Palestina yang  semakin  berkurang  membuat  masyarakat Palestina  merasa  bahwa  mereka  teraleniasi  sehingga perlawanan  oleh  masyarakat Palestina terhadap Israel meningkat. Dari penjelasan mengenai percabangan masalah
kedua  yang  disebabkan oleh perlawanan  oleh masyarakat  Palestina  terhadap  Israel, membentuk balancing loop antar kelima variabel tersebut.
Perang sipil antara Palestina dan Israel (antara warga sipil Palestina atau milisi, melawan tentara Israel) akan terus terjadi karena wujud provokasi yang dilakukan  AS melalui bantuan  senjata  oleh  AS  terhadap  Israel semakin  meningkat.  Meningkatnya bantuan senjata oleh AS disebabkan oleh keterlibatan AIPAC terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan tersebut akan ditentukan oleh seberapa sering perang  sipil  antara  Palestina  dan  Israel terjadi.  Semakin  banyak perang  sipil antara Palestina dan Israel, semakin tinggi pula keterlibatan AIPAC terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Israel. Salah satu wujud kebijakan luar negeri Amerika Serikat  terhadap  negara  Israel  adalah  berupa bantuan  senjata  oleh  Amerika  Serikat terhadap  Israel. Dari  penjelasan  mengenai Perang  sipil  antara  Palestina  dan  Israel, membentuk reinforcing  loop ketiga  variabel  yang  dijelaskan  di  atas  karena  variabel tersebut saling menguatkan.

## Simpulan
Konflik  berkepanjangan  antara  Palestina  dan  Israel  merupakan  konflik  yang kompleks  akan  kepentingan.  Kepentingan  tersebut  tidak  hanya  sekadar  kepentingan internal  kedua  belah  pihak – yaitu  kehendak  bangsa  Palestina  untuk  merdeka  dan melawan pendudukan; dan kehendak Israel untuk mempertahankan pendudukannya di Palestina — tetapi  juga  terkait  dengan pihak  eksternal.  Perspektif  Konstruktivisme  dan konsep  strategi  politik yang  digunakan  oleh  penulis  dapat  memperjelas  bahwa keterlibatan  Amerika  Serikat  yang  bertindak  menjadi  mediator  antara  Palestina  dan Israel,  namun  yang  terjadi  adalah  AS  melakukan  bentuk  strategi  Gradualisme  lewat manipulasi konflik sehingga konflik menjadi berkepanjangan .
Di samping itu, perilaku dari kedua pihak (perlawanan dari pihak Palestina dan represi serta pendudukan dari pihak Israel) yang dipimpin oleh para tokoh politik, yaitu Yaser Arafat dari Otoritas Palestina, dan PM Israel pasca Yitzak Rabin, terutama PM Ariel Sharon  yang  mengambil  kebijakan  sangat  represif  seiring  dengan  kebijakan  AS melakukan  Perang  Melawan  Terorisme  pasca  911  tahun  2001,  memunculkan perlawanan.  Perlawanan  memunculkan  respon  dan  akhirnya  konflik  terus  berlanjut hingga  kini.  Hubungan  sebab-akibat  yang  saling  interkoneksi  dan  kompleks  tersebut dapat  divisualisasikan  dengan  menggunakan  CLD.  Berdasarkan  CLD  yang  penulis konstruksikan,  dapat  disimpulkan  bahwa “bahan  bakar”  dari  memutarnya  siklus maupun dinamika konflik Palestina dan Israel salah satunya karena dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah dan dukungannya pada Israel.

## Daftar Pustaka
Anwar,  I.C.  (2021).  Apa  Itu  Intifada  I  dan  II  dalam  Sejarah  Konflik  Palestina  &  Israel?. Tirto , [online]. Dalam: https://tirto.id/gf8J [Diakses pada tanggal 19 Juni 2021]
Ben  Gurion,  D.  (nd) Theodore  Herzl  Biography .  [daring]  Britannica.  Dalam: https://www.britannica.com/biography/Theodor-Herzl  [Diakses  pada  tanggal  4 September 2021]
B’Tselem  Report.  (1999). Oslo:  before  and  after:  The  Status  of  Human  Rights  in the Occupied Territories. Dalam:
http://www.btselem.org/publications/summaries/199905_oslo_before_and_after. [Diakses pada tanggal 19 Juni 2022].
Goldenberg,  S.  (2001).  Heat  Turned  Up  on  Arafat. The  Guardian ,  [online].  Dalam: https://www.theguardian.com/world/2001/dec/04/israel5 [Diakses pada tanggal 19 Juni 2022]
Lear, E.N., & Laqueur, W.Z. (1974). A History of Zionism. Contemporary Sociology, Vol 3, p. 440.
Pressman,  J.  (2003).  Visions  in  Collision:  What  Happened  at  Camp  David  and  Taba?. International Security . 28. 5-43. 10.1162/016228803322761955.
Sarasi, V., Yulianti, D., Farras, J.I. (2021). Pengantar Berpikir Sistem dan Dinamika Sistem .
Bengkulu: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Raflesia.
Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. Jurnal Adabiyah , 16 (2), 172-184. https://doi.org/10.24252/JAd.v17i116i2a7
Sharif, B. A. (2009). Arafat and the Dream of Palestine . New York: Palgrave MacMillan.
Weiss J dan Rosenberg S. (2003). Sequencing Strategies and Tactics. (daring) Dalam: https://www.beyondintractability.org/essay/issue-segmentation [Diakses pada tanggal 5 September 2021)
Wibowo H. (2014). Mandat Liga Bangsa-Bangsa: Kegagalan Palestina Menjadi Negara Merdeka (1920-1948). Al- Turāṡ . Vol 20 no. 2. 297-311.