## POLA PEMANFAATAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN UNTUK MEREDUKSI KONFLIK PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN UTARA ACEH

## FISHING GROUND UTILIZATION PATTERN TO REDUCE CONFLICTS IN CAPTURE FISHERIES IN NORTHEN ACEH
Nanda Rizki Purnama 1 , Domu Simbolon 2 , Mustaruddin 2 1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Korespondensi : nandarizki.2008@gmail.com

## ABSTRACT
Conflicts in fisheries sector started especially a few years ago between local and multi-national fishing companies in Northen Aceh waters. This conflicts occur because unfair exploitation of  fish resources have limited, so it make the challenging of  fishing ground. This study was aimed to analyze causing factors and the effects of  conflicts in the fisheries sector and how to reduce the conflicts. Analyze methods of  this research use descriptive and AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Results showed that the main conflicts source in the fishing area was the fishing practices such as light purse seine, fishing ground, bomb fishing, trawl, FAD’s and illegal fishing. Consequently, a destruction of  fish habitat may occur which affected to decreasing catches and income fishers when challenging fishing ground. The enhancement of  management patterns were giving the attention to biological aspects in the each exploitation, minimalizing the breaking the FAD’s  as a main conflict, applying the management startegy by priority serially (mediation, arbitrase, negotiation, and compensation).
Keywords: Analytical Hierarchy Process, conflicts, fishing ground, utilization patterns

## ABSTRAK
Konflik perikanan tangkap di perairan Utara Aceh merupakan persoalan konflik yang terjadi sejak tahun 2005-2015. Konflik  perikanan  tangkap  secara  umum  terjadi  akibat  sumberdaya  ikan  yang  semakin  berkurang  sehingga  terjadi persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan sumberdaya pada daerah penangkapan ikan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak konflik perikanan tangkap serta menentukan pola pemanfaatan daerah penangkapan ikan untuk mereduksi konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  dan AHP ( Analitycal Hierarchy Process ). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab konflik perikanan tangkapan di perairan Utara Aceh adalah penggunaan cahaya lampu pada purse seine, perebutan daerah penangkapan ikan, penggunaan bom ikan, penggunaan trawl , pemutusan rumpon, dan illegal  fishing. Dampak yang dihasilkan dari konflik perikanan tangkap adalah tergganggunya habitat sumberdaya ikan, menurunnya hasil tangkapan dan  pendapatan  nelayan  tradisional  serta  pertikaian  antar  nelayan  di  daerah  penangkapan  ikan  yang  diperebutkan. Pola pemanfaatan yang dapat dikembangkan adalah memberi perhatian dominan terhadap aspek biologi/SDI dalam setiap  tindakan  pemanfaatan,  meminimalkan  terjadinya  pemutusan  rumpon  (konflik  utama),  menerapkan  strategi penggelolaan dengan urutan prioritas: mediasi, arbitrase, negosiasi dan ganti rugi.
Kata kunci: Analytical Hierarchy Process , daerah penangkapan ikan, konflik, pola pemanfaatan

## PENDAHULUAN
Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung paling barat Indonesia. Luas wilayah perairan laut Aceh sekitar 295.370 km². Ekosistem laut di sepanjang pesisir Aceh sangat sesuai bagi kehidupan dan biota laut. Kondisi yang demikian sangat strategi untuk usaha perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut (DKP Aceh 2010). Kondisi wilayah tersebut menjadikan Provinsi Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Sentuhan pada teknologi yang lebih modern dan tepat guna menggantikan teknologi sederhana atau tradisional yang masih ada, maka sektor ini mempunyai peluang besar dan dapat menjadi sektor dominan dan andalan untuk mengangkat serta meningkatkan pendapatan ( income generating ) dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa depan. Sumberdaya ikan masih dianggap memiliki sifat terbuka ( open access ) dan milik bersama ( common property ), artinya setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut. Persoalan hak pemanfaatan tidak hanya melibatkan satu pihak, yakni masyarakat lokal atau nelayan, tetapi juga pihak lain seperti pengusaha dan pemerintah. Berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam sering berbenturan sehingga  menimbulkan  konflik.  Setiap pengguna sumberdaya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Sifat pemanfaatan sumberdaya yang demikian akan mengakibatkan konflik antarpengguna sumberdaya, khususnya antarkelompok nelayan (Christy 1987).
Konflik  perikanan  tangkap  secara umum terjadi akibat sumberdaya ikan yang semakin berkurang sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat dalam memperebutkan sumberdaya pada daerah penangkapan ikan yang sama. Sisi lain unit pada penangkapan ikan cenderung bertambah sehingga produktivitas nelayan makin berkurang. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah kelompok nelayan tradisional dalam memperebutkan daerah penangkapan ikan yang sama. Keragaman jenis  konflik  ini  banyak  disebabkan  oleh keragaman persepsi nelayan tentang pengelolaan sumberdaya ikan. Potensi konflik  dapat  disebabkan  oleh  prinsip hunting di mana nelayan harus selalu memburu ikan sehingga terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya akumulasi
unit penangkapan ikan pada daerah penangkapan ikan pada waktu yang sama (Budiono 2005). Ada berbagai masalah dan jenis konflik yang masih terjadi di perairan Utara Aceh. Hal ini disebabkan oleh pertahanan keamanan yang kurang bagus di daerah perbatasan, sehingga banyak kapal asing atau kapal nelayan lokal dari provinsi lain yang masuk dan melakukan penangkapan ikan di perairan Utara Aceh serta lemahnya penegakan peraturan/otonomi daerah dan rendahnya kualitas dari nelayan. Pola pemanfaatan dalam pengelolaan daerah penangkapan ikan perlu sebuah kajian yang lebih  lanjut  agar  dapat  mereduksi  konflik yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab dan  dampak  konflik  perikanan  tangkap serta menentukan pola pemanfaatan daerahpenangkapan ikan untuk mereduksi konflik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di perairan Utara  Provinsi  Aceh  dengan  titik  koordinat 950-960  BT  dan  5.3-5.8  LU  yang  meliputi Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama survei lapangan tempat lokasi penelitian pada bulan Desember 2014, tahap kedua pengumpulan data lapangan pada bulan Januari-Maret 2015. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: jenis upaya penangkapan, kelembagaan panglima laôt, jumlah kapal penangkap ikan,  dan jumlah nelayan. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung atau survei di lapangan. Data dikumpulkan untuk mengetahui kondisi umum pemanfaatan daerah penangkapan ikan di perairan Utara Aceh,  kasus  konflik  perikanan  tangkap, persepsi dan tanggapan nelayan terhadap konflik yang meliputi faktor-faktor penyebab konflik  dan  dampak  konflik,  solusi  untuk menangani  konflik,  lokasi  penangkapan ikan, aktor yang terlibat, sejarah/kronologis terjadinya  konflik,  tempat  kejadian,  akar masalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah penelitian, serta kelembagaan panglima laôt.

## Analisis data
Faktor  penyebab  dan  dampak  konflik perikatan tangkap
Faktor penyebab konflik dan dampak konflik perikanan tangkap dianalisis secara deskriptif.  Sebaran  spasial  lokasi  konflik perikanan tangkap disajikan dalam bentuk peta  tematik.  Pengelolaan  konflik  biasanya memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap pengelolaan sumberdaya termasuk perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap, dalam pemanfaatan yang tanpa batas tersebut sering diterapkan dan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi. Namun demikian, pada kondisi tertentu, strategi yang tanpa batas tersebut terkadang memperburuk kelangsungan suatu sumberdaya karena agregat dari strategi yang besar dan melampaui daya dukung kelangsungan sumberdaya tersebut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah kelompok nelayan tradisional. Keragaman jenis konflik perikanan tangkap banyak disebabkan oleh keragaman persepsi nelayan tentang pengelolaan sumberdaya ikan.  Potensi  konflik  perikanan  tangkap dapat disebabkan oleh prinsip hutang di mana nelayan harus selalu memburu ikan, suatu persaingan yang mengakibatkan terjadinya akumulasi unit penangkapan ikan pada tempat dan waktu yang sama.
Strategi  penyelesaian  konflik  perikanan tangkap
Analisis hierarki atau yang juga dikenal dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) ini digunakan untuk menentukan prioritas berbagai opsi strategi resolusi konflik  pemanfaatan  daerah  penangkapan ikan. Prinsipnya, penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kesesuaian/kriteria yang ada dan beberapa hal yang menjadi faktor pembatasnya di perairan Utara Aceh.
Tahap awal yang perlu dilakukan dalam analisis hierarki ini adalah pendefinisian  masalah  atau  komponen. Pendefinisian  komponen  yang  menjadi tujuan, kriteria, dan faktor pembatas dalam penentuan  opsi  strategi  resolusi  konflik pemanfaatan daerah penangkapan ikan di  perairan  Utara  Aceh  diidentifikasi  dan ditetapkan. Selanjutnya komponen terpilih
tersebut dikelompokkan dan disusun dalam bentuk struktur bertingkat. Tahap analisis skala banding berpasangan, data disiapkan dengan dengan Mikrosoft Excel, sedangkan penetapan skala banding berpasangan dan sistem pembobotannya mengacu kepada Mustaruddin et al . (2011). Data yang sudah lengkap selanjutnya dianalisis menggunakan AHP. Menguji kinerja hasil analisis, maka dilakukan uji konsistensi dan sensitivitas. Hasil uji konsistensi diharapkan menunjukkan rasio inconsistency (RI) di bawah 0.10. Bila RI bernilai 0.10 atau lebih, berarti data yang digunakan tidak konsisten dan harus dilakukan pengambilan ulang. Uji  analisis  sensitivitas  diharapkan  hasil tidak terlalu sensitif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jenis dan lokasi terjadinya konflik
Jenis  konflik  yang  terjadi  di  perairan Utara  Aceh  dewasa  ini  terdiri  dari  konflik alat tangkap dan konflik pengkalingan laut. Kedua jenis konflik tersebut tercakup dalam enam jenis kasus yaitu penggunaan cahaya lampu pada purse seine , perebutan daerah penangkapan ikan, penggunaan bom ikan, penggunaan trawl , pemutusan rumpon, dan illegal  fishing .  Kasus  konflik  tersebut  telah terjadi sejak tahun 2005 dan masih tetap sering terjadi dewasa ini (Tabel 1).
Konflik  di  perairan  Utara  Aceh dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: aman, rawan, dan berbahaya. Potensi konflik  perikanan  di  perairan  Utara  Aceh menyebar merata di perairan, namun lebih terkonsetrasi di kawasan pesisir. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik kategori berbahaya lebih tinggi intensitasnya dan penyebarannya lebih luas dibandingkan kategori  rawan  dan  aman.  Konflik  kategori rawan dan aman relatif sama, yaitu lokasinya lebih jauh dari pesisir dibandingkan dengan kategori berbahaya. Hal ini berarti bahwa DPI bagi nelayan tradisional yang terkonsentrasi di sekitar pantai memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadi konflik  kategori  berbahaya.  Peta  sebaran lokasi konflik dapat dilihat pada Gambar 1.

## Tabel 1. Jenis dan waktu terjadinya konflik di perairan Utara Aceh
No Jenis konflik Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 P e n g u n a a n cahaya lampu pada purse seine √ √
√ √ √ √ 2 P e r e b u t a n d a e r a h penangkapan ikan √ √ √ √ √ 3 Penggunaan bom ikan
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ 4 P e n g u n a a n trawl √ √ √ √ √ √ 5 P e m u t u s a n rumpon √ √ √ √ 6 Illegal fishing √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Gambar 1. Peta sebaran lokasi konflik di perairan Utara Aceh
Faktor  penyebab  dan  dampak  konflik perikanan tangkap

## Penggunaan cahaya lampu pada purse seine
Menurut Nedelec (2000), purse seine adalah suatu alat penangkap ikan yang digolongkan dalam kelompok jaring lingkar ( surrounding net ) yang dilengkapi tali kerut dan cincin untuk menguncupkan jaring bagian bawah pada saat dioperasikan. Cincin mempunyai fungsi ganda sebagai tempat lewat tali cincin dan juga berfungsi sebagai pemberat. Purse seine sampai saat ini merupakan alat penangkap ikan pelagis kecil yang paling produktif. Peranan jaring adalah sebagai pengurung ikan agar tidak lari dari sergapan jaring ketika dilingkarkan. Menurut Rahman (2001) bahwa cahaya yang dihasilkan dari lampu dengan intensitas tinggi akan lebih cepat menarik ikan yang
memiliki sifat fototaksis positif (tertarik pada cahaya), sehingga berkumpul di sekitar lampu. Lampu sebagai alat bantu untuk merangsang atau menarik perhatian ikan agar berkumpul di bawah cahaya lampu. Penangkapan ikan di perairan Utara  Aceh  yang  menggunakan purse seine dilengkapi alat bantu lampu. Penggunaan lampu dengan intensitas cahaya berkapasitas tinggi (mencapai 350 lux) oleh nelayan dari luar Aceh di wilayah perairan Aceh merugikan nelayan tradisional yang hanya menggunakan cahaya lampu dengan intensitas rendah (38 lux). Hal ini membuat ikan di DPI nelayan tradisional berkurang karena ikan bermigrasi ke arah cahaya lampu intensitas tinggi sehingga menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional. Dampak lain yang disebabkan oleh penggunaan purse seine adalah overfishing , stok sumberdaya ikan

## menurun dan adanya perebutan DPI antarnelayan.

## Perebutan daerah penangkapan ikan
Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan asing di kawasan penangkapan nelayan tradisional adalah trawl .  Alat tangkap tersebut dianggap nelayan tradisional sebagai pemicu terjadinya kerusakan habitat sumberdaya ikan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pertikaian antarnelayan lokal dan asing. Nelayan tradisional dan nelayan asing berlomba untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah besar, bahkan sering kali menimbulkan kegiatan penangkapan ikan yang destruktif. Menurut Agnet et al . (2009), kegiatan tersebut semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik untuk ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.
Konflik  perebutan  daerah  penang- kapan ikan antara nelayan tradisional dan nelayan asing di perairan Selat Malaka berada pada jarak kurang dari 12 mil dari pantai dianggap sebagai hak properti nelayan  tradisional.  Penyebab  konflik  ini dikarenakan alat tangkap nelayan asing lebih modern dibandingkan nelayan tradisional hal ini tidak adanya aturan baku/tertulis dalam  pengelolaan  DPI.  Dampak  konflik ini tentunya akan menggangu habitat sumberdaya ikan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan tradisional dan pertikaian antarnelayan di daerah penangkapan ikan yang diperebutkan.

## Penggunaan bom ikan
Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan khususnya saatmelakukan penangkapan ikan karang. Menurut Suparmono (2002) bahwa penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Menurut Charles (1992) konflik ini termasuk tipologi konflik alokasi internal karena biasanya terjadi di antara stakeholder yang berkaitan langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, yaitu
antarnelayan dengan petugas keamanan laut. Konflik  penggunaan  bom  ikan  terjadi antara nelayan pengguna dan bukan pengguna  bom  ikan.  Penyebab  konflik disebabkan nelayan pengguna bom ikan telah melanggar UU No 45 Tahun 2009, revisi UU  No  31  Tahun  2004.  Nelayan  pengguna bom ikan tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dengan cara mudah dibandingkan nelayan bukan pengguna bom ikan, namun cara tersebut tentunya akan merusak ekosistem terumbu karang termasuk daerah pemijahan ikan dan terganggunya rantai makanan ikan. Hal ini berdampak pada musnahnya biota dan rusaknya lingkungan, DPI terdegradasi, serta hasil tangkapan dan pendapatan nelayan yang tidak menggunakan bom ikan menurun drastis.

## Penggunaan trawl
Trawl merupakan pukat kantong berbentuk kerucut dengan mulut lebar yang diberi pemberat pada tali ris bawah ( ground rope ) dan diberi pelampung pada tali ris atas ( head rope ). Pengoperasian trawl di perairan Aceh jelas dilarang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Namum, aktivitas penangkapan ikan dengan trawl masih marak ditemukan di perairan ini, bahkan nelayannya berasal dari Thailand. Trawl merupakan suatu alat penangkap ikan yang menarik untuk diteliti karena produktif dan hasil tangkapan beraneka ragam jenisnya, namun alat tersebut tidak ramah lingkungan serta tidak selektif. Daerah penangkapan trawl relatif dangkal sampai kedalaman 25 meter dengan dasar laut yang landai dan rata terdiri dari pasir lumpur dan tidak berbatu atau berkarang serta bebas dari bangkai kapal karam dan bangkai benda lainnya (Usemahu & Tosila 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik pengunaan trawl adalah masih beroperasinya alat tangkap trawl yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah, pelanggaran jalur penangkapan oleh nelayan asing, pengoperasian trawl dapat merusak rumpon nelayan tradisional, kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi pemerintah serta belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan. Penggunaan trawl berdampak pada kerusakan habitat sehingga menurunkan ketersediaan sumberdaya ikan. Hal ini menyebabkan karena berkurangnya hasil tangkapan

## nelayan.

## Illegal fishing
Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional (Nielsen et al . 2012). Kapal asing sering terlihat di perairan Utara Aceh sehingga mereka mengibarkan bendera NKRI yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.
Penyebab  konflik illegal  fishing berawal dari kebutuhan ikan dunia yang meningkat tetapi sumberdaya ikan di fishing ground negara tertentu sudah menipis, kapal-kapal penangkapan dunia mulai melakukan penangkapan di luar wilayah yang terbuka dan luas dengan pengawasan yang tidak ketat, seperti Indonesia dalam hal  ini  perairan  Utara  Aceh.  Pengawasa yang tidak ketat di perairan Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM. Dampak illegal  fishing yaitu berkurangnya sumberdaya ikan bagi nelayan lokal, luasan DPI bagi nelayan lokal menjadi terbatas sehingga mengurangi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan lokal.

## Pemutusan rumpon
Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang pada perairan laut (SK Mentan No. 51/Kpts/ TK. 250/1/97). Rumpon bisa disebut juga dengan Fish Aggregating Device (FAD), yaitu suatu alat untuk penangkapan ikan yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul dalam suatu catchable area (Sudirman  &  Mallawa  2004).  Kepadatan gerombolan ikan pada rumpon diketahui oleh nelayan berdasarkan buih atau gelembung udara yang timpul di permukaan air, warna air yang gelap karena pengaruh gerombolan ikan atau banyaknya ikan kecil yang bergerak di sekitar rumpon. Menurut Subani & Barus (1989) bahwa penggunaan rumpon memiliki beberapa keuntungan di antaranya: memudahkan mendapatkan gerombolan ikan, biaya eksplotasi terutama biaya BBM dapat dikurangi, sehingga
keuntungan menjadi meningkat. Penggunaan rumpon untuk alat penangkapan memiliki keuntungan karena ikan akan bergerombol di rumpon sehingga nelayan tidak perlu mencari DPI dengan begitu penggunaan BBM menjadi lebih hemat, namun nelayan pengguna rumpon akan membatasi sumberdaya ikan bagi nelayan nonrumpon, karena migrasi ikan terhalang rumpon sehingga menimbulkan konflik. Selain itu, terdapat pula sistem kerja sama antara nelayan yang tidak memiliki rumpon dengan nelayan pemilik rumpon dengan sistem bagi hasil, namun sistem yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan konflik yang berujung pemutusan rumpon. Dampak  yang  disebabkan  oleh  konflik  ini adalah kerugian investasi bagi pemilik rumpon, sisa rumpon menjadi DPI yang baru dan dapat digunakan oleh nelayan secara bebas dan kualitas lingkungan menurun akibat pencemaran sisa-sisa rumpon yang berkarat.

## Upaya penyelesaian konflik
Konflik  yang  terjadi  di  perairan Utara  Aceh  meliputi  penggunaan  cahaya lampu pada purse seine , perebutan daerah penangkapan ikan, penggunaan bom ikan, penggunaan trawl , pemutusan rumpon, dan illegal  fishing .  Upaya  penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur persidangan yang dilakukan oleh panglima laôt Aceh. Persidangan adat laôt ini mempunyai kaidah hukum acara tersendiri. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai kaidah hukum acara persidangan adat laôt yaitu setiap orang/pawang yang mengajukan perkara pada lembaga persidangan hukum adat laôt harus membayar uang meja (besarannya ditentukan oleh masing-masing Lhôk), Pengajuan perkara dapat dilakukan pada hari senin-kamis pada jam 09:00 WIB sampai dengan selesai, biaya sidang dipungut 10% dari uang hasil diperkarakan, penggugat sudah harus menghadirkan saksi-saksi pada saat sidang dibuka, saksi-saksi dari pihak yang penggugat diisyaratkan harus mengangkat sumpah, sidang dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 3 orang anggota sidang, dengan 1 orang dari unsur Dinas Perikanan dan Kelautan, apabila penggugat atau tergugat tidak menghadiri sidang sampai dengan 2 kali persidangan, maka majelis akan mengambil keputusan, apabila pada sidang ketiga penggugat atau tergugat tidak hadir,
perkara dapat ditolak dan lembaga hukum akan mengambil biaya sidang 10 persen dari uang hasil perkara tersebut, dan penggugat diberi waktu selama 2 x 24 jam untuk membawa pengaduan kepada panglima laôt sejak terjadinya perkara, lewat dari waktu 2 x 24 jam pengaduan dari penggugat tidak dapat diterima atau batal.

## Penentuan kriteria penyelesaian konflik
Hasil analisis vektor prioritas terkait kriteria yang perlu diakomodasi dalam  resolusi  konflik  perikanan  tangkap menunjukkan bahwa rasio kepentingan untuk kriteria teknologi (TEK) 0.13, kriteria ekonomi (EKO) 0.30, kriteria sosial (SOS) 0.06, dan kriteria biologi (BIO) 0.51 dapat dilihat  pada  Gambar  2.  Rasio  kepentingan tersebut menunjuk-kan urgensi setiap kriteria dalam penentuan program AHP yang akan dijalankan. Kriteria biologi (BIO) mempunyai rasio kepentingan dengan nilai terbesar, yang berarti bahwa kriteria tersebut memiliki peran penting dalam menentukan program yang akan dijalankan di perairan Utara Aceh.
Faktor-faktor pembatas dalam penyelesaian konflik
Hasil analisis vektor prioritas terkait faktor pembatas membantu untuk mengetahui pihak mana yang perlu dibuatkan program untuk mendukung pihak tersebut. Vektor prioritas pada tingkat ketiga diperoleh dari keenam pihak pengambil kebijakan disajikan pada Gambar 3. Adapun rasio kepentingan (RK) untuk keenam pihak yang terlibat dalam pengunaan cahaya lampu pada purse seine (CLP) 0.19; perebutan daerah penangkapan ikan (DPI) 0.13; penggunaan bom ikan (BOM) 0.16; pengunaan trawl (TRL) 0.11; pemutusan rumpon (PTR) 0.27; dan illegal  fishing (ILF) 0.14. Berdasarkan nilai RK tersebut, diketahui bahwa PTR merupakan pihak yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam penentuan jenis program yang akan dijalankan di perairan Utara Aceh.

## Prioritas strategi penyelesaian konflik
Alternatif strategi penyelesaian adalah mediasi (MED), arbitrase (ARB), negosiasi  (NEG)  dan  ganti  rugi  (GRI).  Hasil analisis AHP terhadap keempat alternatif strategi  tersebut  disajikan  pada  Gambar 4.  Berdasarkan  Gambar  4,  strategi
yang diunggulkan (proritas I) untuk menyelesaikan konflik perikanan tangkap di perairan  Utara  Aceh  adalah  mediasi/MED (RK  0.54).  Konflik  yang  terjadi  sebaiknya diupayakan terlebih dahulu mediasi di antara pihak yang berkonflik. Mediasi dapat ditengahi oleh panglima laôt. Pihak-pihak yang berkonflik ditanya apa keberatannya/ ketidak-senangan mereka terhadap yang lain dan apa harapannya, untuk kemudian dicari titik temu terbaik. Hal ini hendaknya terus  dilakukan  setiap  ada  konflik/kasus sehingga tidak berkepenjangan. Strategi ARB dapat menjadi alternatif berikutnya (prioritas  II)  untuk  penyelesaian  konflik perikanan tangkap. Strategi ini dapat dipilih bila upaya mediasi tidak dapat memberi penyelesaian.

## Pola  pemanfaatan  untuk  mereduksi  konflik perikanan tangkap
Mengacu pada hasil analisis sebelumnya ternyata ditemukan  enam konflik perikanan tangkap yaitu pengunaan cahaya lampu pada purse seine , perebutan daerah penangkapan ikan, penggunaan bom ikan, penggunaan trawl, pemutusan rumpon dan illegal fishing . Konflik tersebut menimbulkan dampak yang merugikan. Supaya konflik tersebut dapat diselesaikan maka harus dipilih beberapa kriteria yang tepat untuk menyelesaikannya diantaranya kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan biologi. Kriteria ini harus sesuai penerapannya dengan  hal-hal  yang  bisa  menjadi  konflik. Secara diagram pola pemanfaatan DPI untuk mereduksi konflik perikanan tangkap dapat dilihat pada Gambar 5.
Kriteria biologi menjadi kriteria yang paling penting. Hal ini diduga karena usaha perikanan sangat tergantung pada kondisi sumberdaya ikan secara berkelanjutan untuk pemanfaatan DPI. Supaya dapat menimalkan terjadinya pemutusan rumpon, maka pemanfaatan DPI harus melihat jalur migrasi ikan ke lokasi penangkapan ikan nelayan  tradisional.  Konflik  tersebut  dapat dieliminasi.
Strategi mediasi paling penting untuk dipertimbangkan pada pola pemanfaatan DPI. Terpilihnya mediasi sebagai solusi paling penting, karena merupakan jalan arternatif yang memberikan solusi terbaik, hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa konflik  yang  terselesaikan  melalui  jalan mediasi. Strategi arbitrase dapat menjadi alternatif berikutnya untuk penyelesaian konflik  pola  pemanfaatan  DPI.  Strategi
ini dapat dipilih bila mediasi tidak sesuai harapan  nelayan  yang  berkonflik  untuk penyelesaian pola pemanfaatan DPI. Strategi arbitrase (hukum) yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi merupakan dianggap prioritas kedua untuk menimalkan  konflik  perikanan  tangkap  di perairan  Utara  Aceh.  Terpilihnya  tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi (hukum) ini menunjukkan bahwa  penyelesaian  konflik  di  perairan Utara Aceh perlu penegakan hukum tanpa pandang bulu dan setiap pelanggaran harus
segera ditindak. Negosiasi dan ganti rugi menjadi strategi prioritas ketiga dan keempat terkait  dengan  upaya  menimalkan  konflik perikanan tangkap. Maka kedua strategi ini merupakan strategi alternatif berikutnya yang dapat dilakukan bila tindakan mediasi dan arbitrase mengalami hambatan dalam implementasinya. Bila hal ini dapat dilakukan, maka setiap konflik selalu dapat dieliminasi, interaksi stakeholders menjadi lebih  berguna  dan  efisien,  pengembangan kegiatan perikanan tangkap dapat terus dilakukan.
Gambar 2. Perbandingan kepentingan di antara kriteria pengolaan (Rasio RI 0.09)
Gambar 3. Perbandingan kepentingan di antara faktor pembatas (RI 0.09)
Gambar 4. Perbandingan kepentingan di antara alternatif strategi (RI 0.07)

## Gambar 5. Pola pemanfaatan DPI untuk mereduksi konflik

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab konflik perikanan tangkap di perairan Utara Aceh adalah penggunaan cahaya lampu pada purse seine , perebutan daerah penangkapan ikan, penggunaan bom ikan, penggunaan trawl , pemutusan rumpon, dan illegal fishing . Dampak  yang  dihasilkan  dari  konflik perikanan tangkap adalah tergganggunya habitat sumberdaya ikan, menurunnya hasil tangkapan  dan pendapatan nelayan tradisional serta pertikaian antarnelayan di daerah penangkapan ikan yang diperebutkan, pola pemanfaatan yang dapat dikembangkan adalah memberi perhatian dominan terhadap aspek biologi/ SDI dalam setiap tindakan pemanfaatan, dan meminimalkan terjadinya pemutusan
rumpon (konflik utama), serta menerapkan strategi penggelolaan dengan urutan prioritas: mediasi, arbitrase, negosiasi dan ganti rugi.

## Saran
Penambahan aparatur keamanan laut di  perairan  Utara  Aceh  perlu  dilakukan, untuk  menghindari  terjadinya  konflik antarnelayan tradisional dan nelayan asing, maupun antarnelayan tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, Beddington JR, Pitcher TJ. 2009. Estimating the worldwide extent of illegal fishing. Plos one . 4(2):e4570. Budiono A. 2005. Keefektifan pengelolaan konflik  pada  perikanan  tangkap di Perairan Selatan Jawa Timur
[Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Charles AT. 2001. Fishery  Conflict  and  the
Co-management Approach in Tony J. Pitcher (ed). Sustainable Fishery Systems . Canada: University of British Columbia. Christy FT. 1987. Hak Penggunaan Wilayah pada  Perikanan  Laut:  Definisi  dan Kondisi . Jakarta : Gramedia.
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. 2010. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Aceh . Banda Aceh. Mustaruddin, Nurani TW, Wisudo SH, Wiyono ES, Haluan J. 2011. Pendekatan
Kuantitatif untuk Pengembangan
Operasi Industri Perikanan . Bandung: Penerbit Lubuk Agung Bandung. Nedelec C. 2000. Definisi  dan  Klasifikasi Alat Tangkap Ikan . Published by
Arrangement with the Food and
Agriculture Organization of The United  Nation.  Diterjemahkan  oleh Bagian Proyek Pengembangan Teknik Penangkapan Ikan Semarang. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan.
Semarang. Nielsen  EE,  Cariani  A,  Mac  AE,  Maes  GE, Milano  I,  Ogden  R,  Carvalho  GR. 2012. Gene-associated markers provide tools for tackling illegal fishing and  false  ecocertification. Nature
Communications . Pemerintah Republik Indonesia. 2009.
Undang-Undang  Nomor  45  tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Rahman A. 2001. Perbandingan hasil tangkapan purse seine dengan menggunakan alat bantu cahaya dan kombinasi cahaya rumpon di perairan Kabupaten Barru. Skripsi Makasar: Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya  Perikanan,  Univesitas
Hasanuddin Makassar.
Subani W, Barus HR. 1989. Alat penangkapan ikan dan udang laut di Indonesia, Jurnal Penelitian dan
Perikanan Laut. Surdirman H, Mallawa. 2004. T eknik Penangkapan Ikan . Jakarta: Reneka Cipta. Suparmono M. 2002. Buku Pedoman Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep dan Metode
Penghitungan) . Yogyakarta: BPFE. Usemahu  AR,  Tomasila  L.  2003. Teknik
Penangkapan Ikan . Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
Yusfiandayani  R.  2004.  Studi  tentang mekanisme berkumpulan ikan pelagis kecil di sekitar rumpon dan pengembangan perikanan di perairan pasauran propinsi Banten [Disertasi tidak dipublikasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.