## PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA

## (STUDI DESA SINDANGJAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR)

## IRGI NAZRI ADLANI
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: nazriirgi@gmail.com

## HP: 081931321682
ABSTRACT. Sindang  Jaya  Village  Government  established  BUMDes  as  a  motor  of  economic driving  in  rural  areas  through  Bumdes  program  that  has  been  made  because  through  Bumdes facility  ordinary  people get  capital for entrepreneurship and more independent in managing  the potential  of  natural  resources  in  Sindangjaya  Village  but  in  its  formation  is  still  minimal coaching  from  Local  Government  so  that  some  problems  arise,  such  as  how  the  content  of Bumdes  program,  and  how  its  implementation  as  well  as  bagamanakah  obstacles  in  managing the  potential  of  village  sindangjaya.Hasil  research  shows  that  the  contents  of  the  program Bumdes  Sindang    Jaya  village  is  engaged  in  the  type  of  business  Social   Business,  Business Leasing  Business  Save  Borrow  other  than  that  the  implementation  of  BUMDes  programs  have been running well and Barriers in managing Bumdes and managing the potential Village natural resources  on  financial  planning  and  agricultural  products  have  not  been  well  managed  and proper  target  so  that  even  though  the  program  is  already  running  but  its  content  is  not  fully commonly  felt  by  all  people  because  of  lack  of  knowledge  in  marketing  the  existing  natural resources.
KEYWORDS: Implementation; Program; Bumdes.
ABSTRAK . Pemerintah  Desa  Sindang  Jaya  membentuk  BUMDes  sebagai  motor  penggerak ekonomi  di  pedesaan  melalui  program  Bumdes  yang  sudah  di  buat  karna  melalui  fasilitas Bumdes  masyarakat  biasa  mendapatlan  modal  untuk  berwirausaha  serta      lebih  mandiri  dalam mengelola  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Desa  Sindangjaya        namun  dalam pembentukkannya  masih  minim  pembinaan  dari  Pemerintah  Daerah  sehingga  muncul  beberapa permasalahan,  diantaranya  adalah  ada  Bagaimanakah  isi  program  Bumdes,  dan  Bagaimana Implementasinya serta bagamanakah hambatannya dalam mengelola potensi desa sindangjaya.Hasil penelitian menunjukkan  bahwa isi program Bumdes desa  sindang  Jaya  adalah bergerak di bidang  jenis usaha Bisnis Sosial, Bisnis Penyewaan Bisnis Simpan Pinjam selain  itu implementasi  pelaksanaan  program-program  BUMDes  telah  berjalan  secara  baik  dan Hambatannya  dalam  mengelola  Bumdes  serta  mengelola  potensi  Sumber  daya  alam  desa mengenai  perencanaan  keuangan  dan  hasil  bumi  belum  terkelola  dengan  baik  dan  tepat  sasaran sehingga meskipun program tersebut sudah berjalan akan tetapi hasinya belum sepenuhnya biasa
dirasakan oleh semua masyarakat karna minimnya pengetahuan dalam memasarkan hasil sumber daya alam yang ada.
Kata Kunci : Penerapan; Program; Bumdes.

## PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA

## (STUDI DESA SINDANGJAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR)

## A.   PENDAHULUAN
Pemerintah desa merupakan subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan    daerah    sehingga    desa memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus    kepentingan    masyarakatnya dalam  kerangka  otonomi  desa  itu  sendiri. Sebelum  kita melangkah lebih lanjut mengenai    otonomi    desa    ini,    alangkah baiknya  kita  mengetahui terlebih  dahulu  arti dari  kedua  kata  tersebut  yaitu  otonomi  dan desa. Budiono Bambang (2000:32) mengemukakan  bahwa  pengembangan  basis ekonomi  di  pedesaan  sudah  semenjak  lama dijalankan oleh Pemerintah melalui  berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana  diinginkan  bersama.  Terdapat banyak  faktor  yang  menyebabkan  kurang berhasilnya    program-program    tersebut. Salah   satu   faktor   yang   paling   dominan adalah   intervensi  Pemerintah  terlalu   besar, akibatnya       justru       menghambat       daya
kreativitas   dan   inovasi   masyarakat   desa dalam  mengelola  dan  menjalankan  mesin ekonomi di pedesaan.
Sistem  dan  mekanisme  kelembagaan ekonomi  di  pedesaan  tidak  berjalan  efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan  semangat  kemandirian.  Belajar dari  pengalaman  masa  lalu,  satu  pendekatan baru  yang  diharapkan  mampu  menstimulus dan  menggerakkan  roda  perekonomian  di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya  oleh  masyarakat  desa.  Lembaga ekonomi  ini  tidak  lagi  didirikan  atas  dasar instruksi Pemerintah.
Tetapi harus didasarkan pada keinginan  masyarakat    desa  yang  berangkat dari   adanya   potensi   yang    jika   dikelola dengan tepat akan  menimbulkan permintaan di  pasar.  Pendirian  lembaga  ini  antara  lain dimaksudkan  untuk  mengurangi  peran  para tengkulak    yang    seringkali    menyebabkan
meningkatnya  biaya  transaksi  (transaction cost)  antara  harga  produk  dari  produsen kepada  konsumen  akhir.  Melalui  lembaga ini  diharapkan  setiap  produsen  di  pedesaan dapat  menikmati  selisih  harga  jual  produk dengan  biaya  produksi  yang  layak  dan konsumen  tidak  harus  menanggung  harga pembelian    yang    mahal.    Membantu kebutuhan  dana  masyarakat  yang  bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok masyarakat  (Kapokmas).  Disamping  itu, berfungsi  menumbuh  suburkan  kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.
Bumdes memiliki peran untuk meningkatkan  sarana  perekonomian  dan meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat desa.   Pemerintah  pusat  hingga   ke  daerah kota  maupun  kabupaten  sangat    mendorong masyarakat mempunyai usaha dalam mendorong dan menekan angka pengangguran  sesuai  peraturan  yang  berlaku di  Indonesia  hingga  daerahnya.  Undang  – undang  No  6  tahun  2014  pasal  1  ayat  6 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  adalah badan    usaha    yang    seluruh    atau    sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan    secara    langsung    yang    berasal dari  kekayaan  Desa   yang   dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,    dan  usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. Dan pada pasal 87 tentang badan usah miliki desa bahwa :
1.  Desa  dapat  mendirikan  Badan Usaha  Milik  Desa  yang  disebut BUM Desa.
2.  BUM    Desa    dikelola    dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3.  BUM  Desa  dapat  menjalankan usaha    di    bidang    ekonomi dan/atau  pelayanan  umum  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bumdes  diharapkan  memiliki  peran serta    memajukan    masyarakat    didalam bidang    ekonomi.    Dalam    pelaksanaan bumdes  tersebut  sesuai  dengan  UU  No  6 tahun  2014 pasal 1  ayat  6 bahwa  peran  desa merupakan  vital  karena  pemerintah  desa yangMembangun  bumdes  tersebut  dan  juga bumdes  harus  dengan  kesadaran  kerja  sama pelaksanaan  dan  pembangunannya.  Seperti desa   yang   menjalankan   dan   masyarakat harus ikut andil mengawasi dalam pelakasanaannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Dalam  peraturan  pemerintah  tentang badan  usaha  milik  desa  (BUMDES)  Bagian Kesatu  Pendirian  dan  Organisasi  Pengelola pada Pasal 132 bahwa :

## 1.   Desa    dapat    mendirikan   BUM
Desa.
2.  Pendirian                BUM                Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan  ditetapkan dengan peraturan Desa. 3.   Organisasi  pengelola  BUM  Desa terpisah dari organisasi
Pemerintahan Desa.
4.   Organisasi  pengelola  BUM  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a.   penasihat; dan
b.   pelaksana operasional.
5.   Penasihat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (4)  huruf  a  dijabat secara  ex-officio  oleh  kepala Desa.
6. Pelaksana                  operasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (6)  dilarang  merangkap  jabatan
yang melaksanakan fungsi pelaksana  lembaga  Pemerintahan Desa dan lembaga
kemasyarakatan  Desa.    dimaksud pada  ayat  (4)  huruf  b  merupakan perseorangan  yang  diangkat  dan diberhentikan oleh kepala Desa. 7. Pelaksana                  operasional sebagaimana
Pembentukan dan pengelolaan bumdes  didalam peraturan  pemerintah  pasal 132    diharapkan    pengelolaan    organisasi badan  usaha  milik  desa  (BUMDES)  harus sesuai  dengan musyawarah  desa dan mempunyai   aturan    seperti  peraturan   desa agar    sejalan   dengan   hasil    musyawarah dalam  pembangunan  ekonomi  desa.  Aturan peratuan menteri desa no 4 tahun 2015 pasal 12 mengungkapkan jika pelaksanaan operasional  badan  usaha  milik  desa  harus bisa  menjadi  lembaga  yang  melayani kebutuhan  ekonomi  dan/atau  pelayanan umum masyarakat desa, karena Badan usaha milik  desa  didorong  untuk  bisa  menggali dan  memanfaatkan  potensi  usaha  ekonomi desa  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli desa.
Berdasarkan peraturan perda Kabupaten  cianjur  dalam  mendorong  dan memberikan   tata   cara   dan   pengelolaan Badan usaha  milik desa.  Sesuai dalam Perda cianjur  ayat  3  tahun  2012  pasal  5  bahwa dalam  peran  desa  dan  strategi  Badan  Usaha Milik  desa  harus  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  untuk  menumbuh kembangkan  ekonomi  masyarakat  melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat,  dan pengelolaan  aset  milik  desa sesuai  kebutuhan  dan  potensi  desa,   maka
Pemerintah  Desa  diberi  kewenangan  untuk membentuk  dan  mengelola  Badan  Usaha Milik Desa.
Sebagai  level pemerintahan terendah, pemerintah   desa   sebagai   ujung   tombak dalam  sistem  pemerintahan  daerah  akan berhubungan  dan  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan    masyarakat    dari    atas hingga  bawah.  Karena  itu,  sistem  dan mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  sangat  didukung  dan  ditentukan  oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah  daerah.  Reformasi  dan  otonomi daerah  sebenarnya  adalah  harapan  baru  bagi pemerintah  dan  masyarakat  desa  untuk membangun  desanya  sesuai  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat.   Sebagian  besar   aparat pemerintah  desa,  otonomi  adalah  suatu peluang  baru  yang  dapat  membuka  ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola  desa  sesuai  dengan  sumber  daya yang dimiliki baik  yang  berupa  sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia.
Undang-Undang   Nomor   23   Tahun 2014    tentang    Pemerintahan    Daerah membawa  penyempurnaan  baru  terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan  mulai  dari
Pemerintah Daerah sampai kepada Pemerintahan   Desa.   Undang-Undang   ini telah  memberikan  otonomi  yang  jauh  lebih
besar  kepada  Daerah  otonom  terutama Daerah  Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa secara  yuridis  formal  diakui  dalam  Undang- Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam   Undang-Undang   Nomor   6 Tahun  2014  disebutkan  bahwa  Desa  adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas    wilayah    yang    berwenang    untuk mengatur        dan        mengurus        urusan pemerintahan,      kepentingan      masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan   Negara   Kesatuan   Republik Indonesia.
Pemerintah  Desa  dilaksanakan  oleh Kepala  Desa  sebagai  Badan  Eksekutif   dan Badan    Permusyawaratan    Desa    (BPD) sebagai  Badan  Legislatif.  Pemerintah  inilah yang  selanjutnya  mengayomi  masyarakat serta  mengurus  kepentingan  desa  dalam bidang  pemerintahan,  dan  pembangunan. Walaupun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupten,   namun   diperlukan   juga   suatu
badan  yang  mengurus  kekayaan  asli  desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan.    Untuk    itu    perlu    suatu lembaga  yang  dapat  mengelola  potensi  desa dengan  maksimal  maka  didirikanlah  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang modalnya  berasal dari kekayaan desa  seperti industri  masyarakat,  pertanian,  pertenakan, perdaganga, pariwisata dan lain-lain.
Badan    Usaha    Milik    Desa (BUMDesa)  merupakan  lembaga  usaha  desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan    desa    dalam    upaya memperkuat    perekonomian    desa    dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.  Cara  kerja  BUMDesa  adalah  dengan jalan    menampung    kegiatan-kegiatan ekonomi  masyarakat  dalam  sebuah  bentuk kelembagaan    atau    badan    usaha    yang dikelola  secara  profesional,  namun  tetap bersandar  pada  potensi  asli  desa.  Hal  ini dapat  menjadikan  usaha  masyarakat  lebih produktif dan efektif.
Lahirnya  lembaga seperti  BUMDesa, diharapkan  akan  menjadi  lembaga  yang menampung  kegiatan  ekonomi  masyarakat yang  berkembang  menurut  ciri  khas  desa dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  sebagai  tempat  kehidupan dan    penghidupan.    Bahkan    lebih    dari    itu, Desa    diharapkan    akan    menjadi    fondasi
penting  bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara dimasa  yang  akan  datang.  Terbentuknya Badan  Usaha  Milik  Desa  di  mulai  dari lahirnya   Undang   -   undang   No.   32  tahun 2004  beserta  Peraturan  Pemerintah  No.  72 tahun  2005  dan  Peraturan  menteri  dalam negeri      No.  39  tahun  2010  merupakan kebijakan    yang    telah    memberikan kesempatan ruang, petunjuk  maupun  payung hukum terhadap BUMDesa.
Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. Pertama, pembentukan BUMDesa bersifat kondisional,  yakni  membutuhkan  sejumlah persyaratan,  yang  menjadi  dasar  kelayakan pembentukan      BUMDesa.  Dalam  pasal  5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan BUMDesa sebagai berikut :
a.   Atas   inisiatif   pemerintah   desa dan  atau  masyarakat  berdasarkan musyawarah warga desa.
b.  Adanya  potensi  usaha  ekonomi masyarakat.
c.  Sesuai          dengan          kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
d.   Tersedianya   sumber   daya   desa yang  belum  dimanfaatkan  secara optimal, terutama kekayaan desa.
e.  Tersedianya          sumber          daya manusia  yang  mampu  mengelola
badan usaha sebagai aspek penggerak perekonomian
masyarakat desa.
f.  Adanya          unit-unit          usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat  yang  dikelola  secara parsial dan kurang
terakomodasi;dan
g.   Untuk  meningkatkan  pendapatan
masyarakat  dan  pendapatan  asli desa.
Kedua, BUMDesa  merupkan  usaha desa    yang   bercirikan  kepemilikan  kolektif, bukan  hanya  dimiliki  oleh  pemerintah  desa, bukan    hanya    dimiliki    masyarakat,    bukan juga hanya dimiliki oleh individu,  melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Ketiga, mekanisme pembentukan  BUMDesa  bersifat  inklusif, deliberative dan partisipatoris, Artinya BUMDesa  tidak  cukup  dibentuk  oleh pemerintah  desa,  tetapi  debentuk  melalui musyawarah  desa  yang  melibatkan  berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional        musyawarah  desa  juga dilembagakan  sebagai  institusi  tertinggi dalam  BUMDesa  seperti  hal  nya  rapat anggota dalam koperasi.
Keempat, pengelolaan  BUMDesa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi  terlihat  dalam  bentuk  dalam pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen    musyawarah  desa  tetapi  juga  di tunjukan  pada  komponen  akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun asset BUMDesa dari pemerintahan desa merupakan    komponen    penting    untuk menjaga  akuntabilitas  BUMDesa.  Kebijakan di    atas,    khususnya        Permendagri    No. 39/2010  dan  fasilitasi  Kementerian  Dalam Negeri    dan    kebijakan    Pemerintah Kabupaten,  merupakan  factor  utama  yang melahirkan  BUMDesa  di  banyak  desa  dan daerah.
Badan    Usaha    Milik    Desa (BUMDesa)    dalam    pandangan    hukum, diatur    dalam   Undang-Undang   Nomor    6 Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  72ayat  (1) huruf  a  yang  menyatakan  pendapatan  asli desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset, swadaya  dan partisipasi,  gotong  royong,  dan lain-lain  pendapatan  asli  desa.  Berdasarkan penjelasan  dari  Pasal  72  ayat  (1)  huruf  a yang  dimaksud  dengan  pendapatan  asli  desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian yang dimaksud  hasil usaha  adalah  termasuk  hasil
dari     BUMDesa.     Selanjutnya      BUMDesa diatur  dalam  pasal  87  pada  ayat  1  dan  3 yang  menyatakan  desa  dapat  mendirikan BUMDesa  yang  dikelola  dengan  semangat kekeluargaan dan gotong-royongan.
BUMDesa  dapat  menjalankan  usaha di   bidang    ekonomi   dan/atau    pelayanan umum  sesuai  degan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.    Pengaturan    lebih lanjut  mengenai  BUMDesa  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang Pendirian, Pengurusan
Dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa. Adapun tujuan pendirian  Badan Usaha  Milik    Desa  dalam  Peratura  menteri desa  Nomor  4  Tahun  2015  BUMDesa didirikan dengan tujuan sebagai berikut:
1.   Meningkatkan        perekonomian
Desa.
2.   Mengoptimalkan  asset  Desa agar bermanfaat  untuk  kesejahteraan Desa.
3.    Meningkatkan  usaha  masyarakat
dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4.  Mengembangkan  rencana  kerja
sama  usaha  antar  Desa  dan/atau dengan pihak ketiga.
5.  Menciptakan  peluang  dan  dan jaringan  pasar    yang   mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6.   Membuka lapangan kerja.
7.  Meningkatkan              kesejahteraan masyarakat  melalui  perbaikan pelayanan  umum,  pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8.  Meningkatkan                    pendapatan masyarakat  Desa  dan  Pendapatan Asli Desa.
Perekonomian pedesaan dengan model  BUMDesa,  diharapkan  mampu  untuk meningkatkan  perekonomian masyarakat desa.  Selain  itu  juga  untuk  menambah Pendapatan  Asli  Desa  (PAD).  Pemerintahan Desa  yang  setiap  tahun  membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dalam menjalankan roda pemerintahan  setidaknya  ada  pendapatan yang  bersumber  asli  dari  desanya  sendiri bukan  hanya  bergantung  pada  dana  kucuran pemerintah  diatasnya.  Karena  dari  sinilah muncul kesadaraan akan pentingnya kemandirian  desa,  bukan  berarti  pemerintah pusat lepas  tanggung jawab  terhadap persoalan-persoalan pedesaan.
Pembentukan
BUMDesa berdasarkan    pada    musyawarah    yang diadakan    oleh    pemerintah    desa    dengan
prakarsa      (in isiasi)      mas yarakat,      serta mendasarkan kooperatif, pada partisipatif, prinsip-prinsip transparansi,
seluruh  elemen  masyarakat  yang  ada  didesa.
Setiap  satu  tahun  sekali  pemerintah  desa melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) dari sinilah alur pembentukan BUMDes dimulai. Hasil Musrenbangdes  yang  berkenaan  dengan pembentukan    BUMDes    ini    dituangkan dalam  bentuk  Anggaran  Dasar/Anggaran Rumah    Tangga    yang    berisi    tentang organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem  pertanggung  jawaban  dan  pelaporan, bagi  hasil dan  kepailitan.  Kemudian  langkah selanjutnya  perencanaan  draft  yang  akan dituangkan  kedalam  bentuk  Peraturan  Desa. Berdasarkan  perda  kab  cianjur  no  3  tahun 2001  pasal 3  bahwa  Pembentukan BUMDes bertujuan untuk:
a.   meningkatkan    pendapatan    asli desa
b.  mendorong              berkembangnya kegiatan
perekonomian
masyarakat desa c.  meningkatkan    kreativitas    dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa; dan d.  mendorong              berkembangnya usaha  mikro    sektor  informal untuk  penyerapan  tenaga  kerja bagi masyarakat di desa
Sumber  pendapatan  diatas  menjadi tumpuan perekonomian desa.sebagai pendapatan  asli  desa  digunakan  untuk pelaksanaan  pembangunan,  namun  dalam pengelolaan  perekonomian  pemerintah  desa pada  kenyataannya  belum  berjalan  dengan baik,sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Ekonomi  desa  pada  umumnya sangat    memprihatinkan    dan    banyak    desa yang   hanya   mengandalkan   bantuan   dari pihak  pemerintah  saja.  Hal  tersebut  tentu akan mempersulit pembangunan perekonomian  desa.  Pemerintah  desa  masih banyak yang merasa  kesulitan  dalam mendapatkan  dan  meningkatkan  pendapatan asli    desanya.    Hal    ini    disebabkan keterbatasan  dari sumber  daya  yang  dimiliki baik  sumber  daya  manusia  maupun  sumber daya  alamnya.  Komoditi  itu  yang  menjadi unggulan  pada  suatu  desa  belum  dapat dimanfaatkan dengan baik.
Sejauh dibuatkannya program kegiatan  BUMDesa  harus    didasarkan  pada kebutuhan  dan  potensi  desa,  sebagai  upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya,    BUMDesa    dibangun    atas
emansipatif,  akuntabel,  dan  sustainabel dengan.       Dari       semua       itu       yang terpenting adalah bahwa              pengelolaan BUMDesa    harus    dilakukan    secara profesional  dan  mandiri.  Desa  Sindangjaya adalah  salah  satu  desa  di  kecamatan  cipanas yang  mempunyai luas wilayah 512 Ha. Desa sindangjaya  mempunya  jumlah  penduduk sebanyak  13.255  jiwa.  desa  sindangjaya mempunyai   potensi   di   bidang   pertanian untuk  meningkatkan  ekonomi  desa  karena desa  sindangjaya  berada  pada  ketinggian antara  1000  sampai  dengan  1.100  meter diatas permukaan laut.
Dataran  tanah   yang   berbukit   bukit dan  serta  kesuburan  tanah  yang  tinggi dihubungkan  dengan  ketinggian  tempat, curah  hujan,  dan   iklim   serta  jenis  tanah. Maka dari itu desa sindangjaya sangat cocok untuk  usaha  dibidang  pertanian  tanaman holtikultura,  khususnya  sayur  mayor  dataran tinggi  (wortel,  bawang  daun,  dan  daun casein).  disitulah  bahwa  masyarakat  desa sindangjaya memiliki sasaran untuk mengelola  dan  membangun  BUMDES  di desa  tersebut.  Dalam  kebijakan  program pemerintah desa sindangjaya sangat mendorong  sesuai  dengan  paparan  potensi desa sindangjaya karena potensi alam sangat besar,  maka  harus dikelola dalam BUMDES
agar      terorganisir       dan       kesejahteraan masyarakat lebih tinggi.
Dalam  pra  penelitian  pada  hari  senin tanggal  4  desember,  peneliti  menemukan fenomena  tentang  pengelolaan  BUMDES tersebut    belum  berjalan  secara  efektif  atau masih  terbengkalai  hanya  baru  1  program yang    berjalan   yaitu   pembangunan   ruko untuk  menunjang kegiatan  roda  badan usaha milik  desa.  Pemerintah  desa  juga  memiliki perencanaan  desa  wisata  agropolitan  karena sesuai  topografi  dan  kontur  desa  yaitu berbukit  dan  daerah  pertanian,  dan  juga pengelolaan  desa  wisata  tersebut  dikelola oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES), akan  tetapi  masih  ditingkat  perencanaan meskipun  itu  sebagai  program  kerja  yang harus dilaksanakan.
Seperti  tercantum  dalam  Rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)    salah    satunya    kebijakan ditingkat pengembangan  program  desa seperti  potensi  desa  yaitu  program  lahan wisata/hiburan  akan  dikelola  oleh  badan usaha  milik  desa  (BUMDES).  tetapi  Badan Usaha    milik    desa    memiliki    beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.  yaitu  kurang  percaya  nya masyarakat  kepada  pihak  bumdes  karena mereka  berpandangan  bahwa  organisasi tersebut    akan         mengambil    alih    atau
mengeruk  semua  hasil  dalam  pengelolaan agro  bisnis.  Dan  pihak  bumdes  pun  belum mempercayai  semua  masyarakat        karena bumdes    pun    berpandangan    bahwa masyarakat  akan  sulit  untuk  mengembalikan modal  pinjaman  karena  keuangan  bumdes harus terus berputar.
Masyarakat  desa  sindangjaya  tidak akan  bisa  menikmati  hasil  dari  program bumdes    tersebut    meskipun    organisasi bumdes bertujuan untuk memberikan
kesejahteraan  lewat  program  bumdes  dalam mengelola  potensi  dan  sumberdaya  desa sindangjaya.  Berdasarkan hal  tersebut,  maka peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul “  PENERAPAN PROGRAM  BADAN  USAHA  MILIK
DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA (STUDI DESA SINDANGJAYA

## KECAMATAN
CIPANAS KABUPATEN CIANJUR).”

## B.  KERANGKA KONSEPTUAL
Dari  teori  yang  dikemukakan  oleh
George  C.  Edward  III  dalam  agustino
(2008:149)
yang mempengaruhi
keberhasilan    implementasai    kebijakan dibagi menjadi empat variabel, diantaranya:
1.    Komunikasi
Seperti     halnya     Menurut     Edward     III. ”komunikasi  merupakan  salah-satu  variabel  penting yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik”.  Implementasi  yang  efektif  akan  terlaksana, jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui  mengenai apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Infromasi  yang diketahui   para   pengambil   keputusan   hanya   bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

## 2. Struktur Birokrasi
Menurut  George  C.  Edwards  III  Struktur
Birokrasi  dalam    pencapaian  sebuah  kebijakan  dalam implementasi    Birokrasi    merupakan    salah-satu institusi  yang  paling  penting  bahkan  sering  menjadi pelaksana  kegiatan.  Keberadaan  birokrasi  tidak hanya dalam  struktur  pemerintah,  tetapi  juga  ada  dalam organisasi-organisasi  swasta,  institusi  pendidikan  dan sebagainya.  Bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu birokrasi  diciptakan  hanya  untuk  menjalankan  suatu kebijakan tertentu.

## 3.   Sikap                 pelaksanaan
(Disposisi) Menurut Edward III mengemukakan ”kecenderungan-
kecenderungan   atau   disposisi   merupakan
salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi  penting  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif”.  Jika  para  pelaksana mempunyai    kecenderungan    atau    sikap positif  atau  adanya  dukungan  terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan  yang  besar  implementasi kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan keputusan  awal.  Demikian  sebaliknya,  jika para    pelaksana    bersikap    negatif    atau menolak  terhadap  implementasi  kebijakan karena konflik kepentingan maka
implementasi  kebijakan  akan  menghadapi kendala yang serius.

## 4.   Sumber Daya
Menurut  Edward  III  sumber  daya merupakan  hal  penting  dalam  implementasi kebijakan    yang    baik     Indikator-indikator yang  digunakan  untuk  melihat    sejauhmana sumber  daya  mempengaruhi  implementasi kebijakan   terdiri   dari   Staf   Sumber   daya
utama dalam  implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats).

## C.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  disebabkan karena  peneliti  berkeinginan  kuat  untuk memahami  dan  mengamati  secara  lebih mendalam  secara  detail  dan  luas  tentang bagaimana penerapan dan pengelolaan Sumber  daya  oleh  BUMDesa  di  Desa Sindangjaya  Kecamatan  Cipanas  Kabupaten Cianjur. Menurut Nasution (1996:3)
pendekatan  kualitatif  pada  hakekatnya  ialah
“mengamati  orang dalam lingkungan hidupnya  atau  kebijakan  yang  dibuat, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami  bahasa  mereka,  tentang  dunia sekitar.  Penelitian  deskriptif  dapat  diartikan mengadakan  penggambaran  yang  lebih  jelas tentang situasi-situasi sosial”.
Dalam penelitian ini untuk menganalisis,  peneliti  menggunakan  teknik puprosive  sampling. Purposive sampling
(sampel bertujuan) adalah teknik
pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu.

## D.  PEMBAHASAN
Bagaimanakah  penerapan  rogram Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengelola potensi dan Sumber Daya Desa ?
Pemerintah Desa Sindang jaya telah menyusun anggaran dasar Bumdes dengan sebagaimana  amanat  dari  Undang  undang  Nomor  6 Tahun  2014 tentang desa  serta menindak lanjuti    dari pelaksanaan   Bumdes   berdasarkan   pasal   136   PP Nomor  43  Tahun  2015  tentang  peraturan  pelaksana Desa dan  Peraturan Bupati Cianjur Nomor. 85 Tahun 2014  Tentang  Tata  Cara  Pembentukkan  dan Pengelolaan   Badan   Usaha   Milik   Desa   Undang Undang  Desa  yang  salah  satu  tujuaannya  adalah menjadikan    Bumdes    di    wilayah    Kab.Cianjur khususnya  desa  Sindang  Jaya  merupakan  menjadikan Instrumen  Pendayagunaan  ekonomi  Lokal  dengan beragam jenis potensi yang ada.
BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian  pemerintahan  desa  guna  mencapai peningkatan  kesejahteraan  warganya,  Sementara  itu. untuk  jenis  usaha  yang  dapat  dikembangkan  melalui BUMDes  diantaranya,  usaha  bisnis  sosial  melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan,  usaha  bisnis  penyewaan  melalui  usaha  alat transportasi,   perkakas   pesta,   gedung   pertemuan, rumah  toko  dan  tanah  milik  BUMDes  dan  usaha bersama (holding) sebagai  induk  dari  unit-unit  usaha yang  dikembangkan  melalui  pengembangan  dan  desa wisata.
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Program jenis  usaha  dalam  BUMDES  Sugih  Jaya  terbagi  6 klasifikasi sebagai berikut:
a.       Bisnis Sosial
Jenis    usaha    bisnis    sosial    dalam BUMDES yakni       dapat       melakukan pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Dengan  kata  lain  memberi  keuntungan sosial  kepada  warga,  meskipun  tidak mendapatkan keuntunggan yang besar.
b.        Bisnis Uang
BUMDES         menjalankan         bisnis uang yang       memenuhi       kebutuhan keuangan    masyarakat    desa    dengan bunga   yang   lebih   rendah   daripada bunga    uang    yang    didapatkan masyarakat  desa  dari  para  rentenir  desa atau bank-bank konvensional.
c.        Bisnis Penyewaan
BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat  setempat  dan    sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

## d.       Lembaga Perantara
BUM         Desa         menjadi “lembaga perantara” yang           menghubungkan komoditas  pertanian  dengan  pasar  atau agar  para petani  tidak kesulitan  menjual produk  mereka  ke  pasar.  Atau  BUM Desa  menjual  jasa  pelayanan  kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

## e.       Trading/perdagangan
BUM  Desa  menjalankan  bisnis  yang berproduksi  dan/atau  berdagang  barang- barang tertentu untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan  pada  sekala  pasar  yang  lebih luas.
f. Usaha Bersama
BUM  Desa  sebagai  ”usaha  bersama”, atau  sebagai  induk  dari  unit-unit  usaha
yang   ada   di   desa,   dimana   masing- masing  unit  yang  berdiri  sendiri-sendiri ini,  diatur  dan  ditata  sinerginya  oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.
Mengenai tentang pelaksanaan program Bumdes Sugih Jaya dalam mengelola  potensi  desa  masyarakat  di wajibkan  ikut  serta  dalam  ke  anggotaan Bumdes    Sugih    Jaya     karna     dengan    di terbikan  Nomor  Induk  anggota  Bumdes masyarakat bisa menikmati program- program  bantuan  pemerintah  desa  sindang jaya salah satunya adalah:

## a. Pelaksanaan   Program   koperasi desa
Koperasi  desa  menyiapkan  segala
kebutuhan pokok masyarakat demi meningkatkan  ekonomi  masyarakat  desa seperti halnya,  menjual bahan sembako yang harganya   lebih  terjangkau  dari  pada  harga pasar.  Selain  itu  koperasi  desa  juga menyiapkan  bahan  pokok  pertanian  seperti halnya  pupuk,  bibit,  pestisida,  dll.  Serta kebutuhan  peternakan  seperti  pakan  ternak, ikan,   ayam,   bebek.   juga   bibit   unggulan seperti  ayam  potong,  benih  ikan  mas  anak domba dan bebek. Pelaksanaannya masyarakat  desa  yang  keikutsertaan  sebagai keanggotaaan  bumdes  bisa  mendapatkan fasilitas  tersebut  dengan  syarat  mengikuti ketentuan    yang    berlaku    yang    telah disepakati bersama.
b.         Pelaksanaan     Program     Usaha

## Ekonomi (PNPM)
Pelaksanaannya diharapkan mendorong    masyarakat    desa    untuk    dapat bisa      membuka     peluang     usaha      mandiri dengan  mendapatkan  pinjaman  modal  usaha seperti halnya masyarakat desa bisa menyimpan  uang   melalui  program  simpan pinjam    (PNPM)    yang    diharapkan masyarakat bisa mempercayai untuk menyimpan  uang  selain  bank  swasta  yang ada  diwilayah  kabupaten  cianjur,  Karena selain  memiliki  jarak  tempuh  yang  dekat, PNPM  Bumdes  juga  dapat  dipercaya menyimpan  uang  masyarakat  dengan  bunga yang  tidak  begitu  tinggi  dibandingkan  bank –  bank  konvensional  lainnya.  Selain  itu pinjaman  modal  usaha  juga  dapat  diberikan kepada  masyarakat  sesuai dengan kebutuhan masing – masing dengan mempertimbangkan jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan.
c.         Pelaksanaan  Program  Pertanian

## Agro Bisnis
Program ini diharapkan memaksimalkan  sumberdaya  yang  nantinya masyarakat  sendiri  dapat  menikmati  sendiri hasilnya  dengan  memperhatikan  alam  yang subur    desa   sindangjaya.    Masyarakat    desa bisa  memanfaatkan  sumberdaya  alam  yang ada seperti halnya bumdes  menyiapkan bibit
sayuran  beserta  pupuknya  untuk  dapat dimanfaatkan  yang  nantinya  masyarakat  itu sendiri yang akan mengelola dan mendapatkan  hasilnya.  Selain  itu  bumdes juga  menyediakan  bibit  ikan  mas,  anak domba  dan  bebek  yang akhirnya  masyarakat itu  sendiri  dapat  menikmati  fasilitas  yang diberikan  pemerintah  desa  dengan  syarat sebagaiman    diatur    dalam    ketentuan kebijakan pemerintah desa.
Penggunaan dan  tata  cara pembagian keuntungan  dari  hasil  bumdes.    Pendapatan bersih    diperoleh    dari    hasil    transaksi dikurangi  dengan  pengeluaran  biaya  dan kewajiban  dari  pihak  lain  serta  pengusutan ata  barang  –  barang  inventaris  dalam  satu tahun  pembukuan.  Pembagian  pendapatan bersih  di  tetapkan  berdasarkan  musyawarah penasihat    dan    pengelola    tetapkan berdasarkan  musyarawah  penasihat  dan pengelola  badan  usaha  milik  desa,  setelah dikurangi    biaya    operasional  dengan ketentuan :
a.      Pemupukan Modal Usaha : 20 %
b.      Pendapatan Asli Desa
: 20 %
c.      Pendidikan     dan     Pelatihan
Pengurus         :   7 %
d.      Komisaris
:   7 %
e.      Pengawas
:   5 %
f.      Honor Pengelola
: 30 %
g.      Biaya Rapat
:   5 %
h.      Dana Sosial
:   2 %
i.      Dana Cadangan
:   4 %
j. Bagi       masyarakat        yang menggunakan pemanfaatan
Bumdes    dapat    dikenakan biaya  keterlambatan  biaya angsuran  sesuai  dengan  batas waktu  keterlambatan  biaya angsuran  sesuai  dengan  batas waktu  yang  ditentukan  setiap tanggal  10    dikenakan  sanksi denda   sebesar   Rp.   10.000 bagi  yang  mengikuti program simpan  pinjam.  Untuk  yang mengikuti  program  pertanian agro  bisnis  dan  peternakan yang  menjual  atau  melelang ternaknya tanpa seizini pengelola bumdes wajib mengembalikan  permodalan serta  jasa  sebesar  15  % pertahun.
k. Keuntungan  usaha   dari   jasa
layanan  koperasi  dikenakan biaya iuran perbulannya sebesar  Rp.  5.000  bilamana tidak  dibayarkan,  penerima atau  anggota  koperasi  harus mengembalikan  barang  atau uang  sesuai  dengan  apa  yang diterima    dari    layanan koperasi.  Semuanya  untuk menciptakan      masyarakat yang produktif serta membelikan  pelayanan  yang maksimal serta menggali potensi  desa  untuk  didaya gunakan dan membuka wirausaha baru desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

## E.   SIMPULAN
1.   Isi Program Badan Usaha Milik Desa Bumdes  yang  menjadi  Program unggulan  adalah  jenis  usaha  Bisnis Sosial,  sasaranya  dapat  melakukan pelayanan publik kepada  masyarakat, Bisnis Penyewaan yaitu bisnis penyewaan    kios-kios    di    tempat wisata  untuk  kebutuhan    masyarakat setempat,      Lembaga  Perantara  yaitu yang     menghubungkan     komoditas
pertanian dengan pasar, selain itu ada Simpan  Pinjam  yakni  menjalankan bisnis  pinjaman  untuk  kebutuhan usaha maupun tabungan bagi masyarakat Desa
2.  Penerapan      pelaksanaan      program Bumdes  sudah  berjalan  dengan  baik sesuai  dengan  Perdes  yang  ada, Manfaat  dari  Pelaksanaan  Program koperasi  desa  dan  Program  Program Usaha Ekonomi (PNPM) serta
Program    Pertanian    Agro    Bisnis sudah biasa dirasakan oleh Masyarakat Desa Sindang Jaya.
3.  Hambatannya  adalah  Sumberdaya
Manusia    yang    ada    dalam pelaksanaan  program  BUMDes  ini secara  kuantitas  sangat  kurang,  salah satunya    sosialisai    yang    kurang kepada    masyarakat    baik    oleh pengurus  Bumdes  maupun  Perangkat Desa, dari segi kualitas, sumber  daya yang    ada    tidak    terlalu    faham teknologi IT seperti Komputer sehingga masih dilakukan pembukuan secara manual. F.   Saran Setelah penulis memberikan kesimpulan  dari  hasil  penelitian  tentang Penerapan   Program   Badan   Usaha   Milik
Desa  (BUMDes)  dalam  Pengelolaan  Potensi dan  Sumber  Daya  (studi  desa  sindangjaya Kecamatan  Cipanas  Kabupaten  Cianjur) penulis  akan  memberikan  beberapa  saran yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  Desa Sindangjaya  Kecamatan  Cipanas  Kabupaten Cianjur, yaitu sebagai berikut :

## a.     Saran Akademis
Peneliti  mengharapkan  agar  penelitian ini  dapat  berguna  bagi  mahasiswa  yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian  lanjutan  atas  topik  yang  sama. Peneliti  berharap  agar  topik  yang  telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan    dalam    meningkatkan ekonomi    desa    dengan    mengelola    sumber daya  dan  potensi  desa  dengan  cara wawancara  guna  dapat  mendapatkan  hasil yang maksimal.
b.   Saran Kebijakan
1.  Diharapkan  untuk  jenis  program
Bumdes periode Pemerintahan Kepala      Desa  yang  akan  datang lebih  terperinci  dalam  menyusun jenis  jenis  dan  isi  program  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan jaman sehingga pengelolaan  objek  wisata,  usaha pertanian      dan   perdagangan   di Desa     sindangjaya         mengikuti
perkembangan    globalisasi    yang ada.
2.  Diharapkan            pengelolaan    dan pelaksanaan Bumdes di Desa
Sindang  Jaya  lebih  di  tingkatkan kualitas pelayanannya serta sosialisasi  secara  menyeluruh  ke kalangan  masyarakat  baik  oleh panitia Bumdes maupun oleh perangkat  Desa  serta  lebih  di mudahkan bagi masyarakat berpenghasilan  rendah  untuk  dapat di  ikut  sertaan  menjadi  anggota Bumdes Desa Sindang Jaya.

## c.   Saran Praktis
Administratif  belum  terkelola  dengan baik,  hal  ini  dikarenakan  pengelola  masih melakukan  pembukuan  secara  manual  dan tidak  rutin  dalam  melakukan  penginputan data  sehingga  peneliti  kesulitan  dalam mendapatkan data, Meningkatkan pengelolaan  BUMDes dengan  menggunakan manajemen  Komputer  yang  baik  sehingga data  yang  ada  tidak  tercecer  dan  tersimpan rapi  dalam  dokumen  penting  BUMDes. Sehingga  saat  data tersebut  dibutuhkan akan mudah  dicari  dan  mudah  dalam  membuat laporan pertanggung jawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Text :
Abidin,   Said    Zainal.    (2012). Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: Salemba Humanika
Agustino,    Leo.        (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta. Agustino.   (2008). Politik   dan   Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia    (AIPI)    dan    Puslit    KP2W Lembaga Penelitian Unpad
Ali,  Farid  dan  Andi  Syamsu  Alam.  (2012). Studi Kebijakan Pemerintah . Bandung:
Refika Aditama
Anggara,  Sahya.  (2014). Kebijakan  Publik. Bandung: Pustaka Setia
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisi Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  Universit y Press
Engkus.  (2017). Administrasi  Kepegawaian Indonesia  Pada  Sektor  Publik  (Dalam Pendekatan  Aparatur  Sipil  Negeri). Bandung: Fisip Unpas Press
Irawan,   Prasetya.   (2005). Materi   Pokok Metodologi Penelitian Administrasi . Jakarta:
Universitas Terbuka.
Nugroho D. Riant. (2003). Kebijakan Publik :  Formulasi  Implementasi  dan Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo
Parson.  (2005).  W. Public  Policy  Pengantar teori  dan  Praktek  Analisis  Kebijakan.
Jakarta: Prenada Media.
Subarsono. (2012). Analisis Kebijakan Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .
Pustaka  Belajar.  Analisis  Kebijakan
Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif    Kualitatif    Dn    R&D. Bandung: Alfabeta.
Suharto,  Edi.  (2013). Kebijakan  Sosial Sebagai  Kebijakan  Publi k.  Bandung  : Alfabeta
Wahab,  Abdul  Solichin.  (2013). Analisis
Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi  Kebijaksanaan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara
Wicaksono,      Kristian      Widya.      (2006).
Administrasi  dan  Birokrasi  Pemerintah . Yogyakarta: Graha Ilmu
Widodo,  Joko.  (2010). Analisis  kebijakan publik . Malang : Bayu Media
Winarno,  Budi.  (2005). Kebijakan  Publik, dan  Teori  serta  Proses .  Jakarta:  Media Pressindo

## Dokumen-Dokumen:
Undang-undang   Nomor.   32   Tahun   2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang    Nomor.    6    Tahun    2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.  39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan  Menteri  Desa   Nomor.  4  Tahun 2015 Tentang Desa
Peraturan   Daerah   Nomor.   9   Tahun   2014 Tentang Desa
Peraturan  Bupati  Cianjur  Nomor.  85  Tahun 2014  Tentang  Tata  Cara Pembentukkan dan     Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa
Peraturan   Desa   Sindang   Jaya   Nomor.   7 Tahun    2013 Tentang    Pembentukkan Badan Usaha Milik Desa Mandiri
Skripsi/Jurnal :
Rustianawati  Cintiya.  (2013). Implementasi Kebijakan Pengadaan tanah untuk
Pembangunan  Bandara  Internasional Jawa  Barat  (BLJB)  di  Kecamatan Kertajati  Majalengka, Universitas  Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
Wijanarko,  Septian.  Agung.  (2016). Peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)
Dalam pemberdayaan      masyarakat .
universitas pembangunan nasional
veteran, jawa timur.
Fajarwati, Yeni. (2016). Implementasi
Program  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)    Di    Desa    Pagedang
Kabupaten    Tangerang. Universitas Sultan Ageung Tirtayasa, Banten
Engkus.  (2017). Administrasi  Publik  Dalam Perspektif  Ekologi .  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik. Volume (7) : 88