## PETA RISIKO FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
1

## FRAUD RISK MAP FOR GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES
Mustofa Kamal 2 Email: kamalopek.bpkp@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  dan  memberi  contoh  pemetaan  risiko  fraud  di pengadaan  barang/jasa pemerintah  melalui  studi  literatur,  studi  normatif  dan  studi  kasus prospektif  dan  retrospektif.  Penilaian  skala  likelihood  risiko  fraud  pengadaan  pemerintah diperoleh melalui studi prospektif di riset sebelumnya. Riset ini menilai skala dampak risiko fraud pengadaan dilakukan 2 metode, yaitu survai prospektif dan studi kasus retrospektif. Ada  33  responden  berupa  para  pemangku  kepentingan  pengadaan  yang  menilai  skala dampak  risiko  dalam  survai  prospektif.  Nilai  risiko  fraud  pengadaan  diperoleh  melalui perkalian  antara  skala  likelihood  di  riset  sebelumnya  dengan  skala  dampak  di  riset  ini. Kemudian  skala  dampak  hasil  prospektif  divalidasi  dengan  studi  retrospektif  berdasarkan kasus  korupsi  di  KPK  sehingga  nilai  risiko  fraud  pengadaan  tervalidasi  diperoleh.  Hasil penelitian menunjukkan daftar peringkat risiko dengan risiko tertinggi adalah perencanaan tidak  sesuai  kebutuhan  yang  sebenarnya  dengan  nilai  level  risiko  8,76  dari  hasil  survai prospektif,  dan  14,60    dari  hasil  analisis  retrospektif.  Peta  risiko  fraud  PBJP  dapat  dibuat melalui  matriks  analisis  risiko  dengan  hasil  2  risiko  masuk  level  tinggi  dengan  prioritas penanganan  ke-5,  sisanya  56  masuk  level  sedang,  terdiri  dari;  18  risiko  di  prioritas penanganan ke-9, 3 risiko di prioritas penanganan ke-11 dan 35 risiko di prioritas penanganan ke-14. Dua risiko tertinggi tersebut adalah perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu.
Kata kunci: fraud pengadaan, nilai risiko fraud, peta risiko fraud

## ABSTRACT
This study aims to analyze and provide examples of fraud risk mapping in government goods / services procurement  through  literature  studies,  normative  studies  and  prospective  and  retrospective  case studies.  An  assessment  of  the  likelihood  scale  for  government  procurement  fraud  risk  was  obtained through  a  prospective  study  in  previous  research.  This  research  assesses  the  scale  of  the  impact  of procurement fraud risk using 2 methods, namely prospective surveys and retrospective case studies. There were 33 respondents in the form of procurement stakeholders who assessed the scale of risk impacts in a prospective survey. The value of procurement fraud risk is obtained by multiplying the scale of likelihood in previous research and the scale of impact in this research. Then the impact scale of the prospective outcome is validated with a retrospective study based on corruption cases at the KPK so that the value of the risk of validated procurement fraud is obtained. The results show a list of risk ratings with the highest risk is that planning does not match the actual needs with a risk level value of 8.76 from
1 Diterima 1 Oktober 2019, direvisi 11 Oktober 2019
2 BPKP  Training Educaton Centre and Master's program at the Faculty of Law of  Djuanda University Bogor, Indonesia
the results of a prospective survey, and 14.60 from the results of a retrospective analysis. PBJP fraud risk map can be made through a risk analysis matrix with the results of 2 risks entering a high level with priority handling of the 5th, the remaining 56 enter the moderate level, consisting of; 18 risks in the 9th priority priority, 3 risks in the 11th priority priority and 35 risks in the 14th priority priority. The two highest risks are that planning is not according to real needs and planning is tailored to the wishes of certain parties.
Keywords: procurement fraud, fraud risk value, fraud risk map

## A. PENDAHULUAN
da  3  jenis  fraud,  yaitu;  rekayasa laporan,  penggelapan  aset  dan korupsi.  Fraud  dapat  terjadi  pada setiap  organisasi,  kapan  saja  dan  selalu bersifat  dinamis.  Fraud  merupakan  risiko utama  yang  mengancam  tidak  hanya terhadap pencapaian tujuan organisasi dari sisi kesehatan kinerja, keuangan, tetapi juga dapat membawa ancaman yang lebih besar dari sisi nama baik dan reputasi organisasi. (Nurharyanto 2013).  Sehingga Fraud perlu dicegah.  Di  sektor  pemerintah,  upaya membangun manajemen risiko dan pencegahan  atau  penanganan  fraud  telah menjadi mandat.
Di  bidang  manajemen  risiko,  ada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia nomor  60 tahun 2008, disingkat PP 60/2008, tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  disingkat  SPIP.  Salah  satu unsur SPIP berupa penilaian risiko. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau organisasi  dimana  terdapat  kemungkinan yang merugikan
atau konsekuensi penyimpangan atas hasil yang ingin dicapai (LKPP 2016). Risiko juga dapat merupakan sebagai  suatu  kejadian  yang  mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak  negatif  pada  pencapaian  tujuan instansi  pemerintah  (PP  60/2008).  Oleh karena itu risiko harus dinilai dan dikelola dengan baik.
Dalam  rangka  penilaian  risiko,  PP 60/2008  mengungkap  bahwa  Pimpinan Instansi  Pemerintah  wajib  melakukan identifikasi  risiko  dan  analisis  risiko. Identifikasi  risiko  dapat  dilaksanakan dengan  menggunakan  metodologi  yang
sesuai  untuk  tujuan  Instansi  Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif  serta  mekanisme  yang memadai  untuk  mengenali  risiko  dari faktor  eksternal  dan  faktor  internal; Sedangkan  analisis  risiko  dilaksanakan untuk  menentukan  dampak  dari  risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian  tujuan  Instansi  Pemerintah. Pimpinan  Instansi  Pemerintah  perlu menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam menentukan  tingkat  risiko  yang  dapat diterima.
Sementara  di  bidang  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  disingkat PBJP,  ada  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres  16/2018.  PBJP  adalah  kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan, sampai  dengan  serah  terima  hasil pekerjaan. PBJP bertujuan mencapai Value for  Money  (VFM)  dari  setiap  belanja pemerintah.  Capaian  VFM  berupa  PBJP harus menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang  yang dibelanjakan, diukur dari  aspek  kualitas,  jumlah,  waktu,  biaya, lokasi, dan Penyedia.
Untuk mencapai tujuan PBJP sesuai arah  kebijakannya  maka  PBJP  harus dijalankan  dengan  prinsip  efisien,  efektif, transparan,  terbuka,  bersaing,  adil,  dan akuntabel.  Salah  satu  mandat  untuk mencapai  tujuan  PBJP  dan  implementasi prinsip  PBJP  adalah  pelaku  PBJP  harus melakukan  pengendalian  kontrak  dan pengawasan PBJP. PP 60/2008 mengungkap bahwa rancangan
A
pengendalian harus memenuhi karakteristik, salah
satunya, harus dikaitkan  dengan  proses  penilaian  risiko. Hal  ini  berarti  pengendalian  kontrak  PBJP harus  dikaitkan  dengan  proses  penilaian risiko PBJP.
Nurharyanto  (2013)  mengungkap terminologi  penilaian  risiko  ini  sama dengan  pemetaan  risiko  yang  merupakan keseluruhan  proses  manajemen  risiko untuk  mengidentifikasi,  menganalisis  dan mengevaluasi  risiko.  Metode  identifikasi risiko  dapat  mencakup  pemeringkatan ( ranking  activities )  secara  kualitatif  dan kuantitatif,  pembahasan  pada  tingkat pimpinan,  prakiraan  dan  perencanaan strategis,  serta  pertimbangan  terhadap temuan  audit  dan  evaluasi  aparat pengawasan intern pemerintah (PP60/2008). Organisasi juga dapat mengembangkan  proses  identifikasi  risiko dengan  menggunakan  kombinasi  dari survai internal, wawancara dengan berbagai  karyawan  dan  asistensi  dari konsultan  (Bugall  dkk,  2015).  Di  samping itu,  organisasi  juga  dapat  menggunakan  2 cara untuk identifikasi risiko yaitu dengan cara prospektif dan cara retrospektif. Risiko prospektif  adalah  identifikasi  risiko  yang belum  terjadi,  tetapi  mungkin  terjadi
beberapa  waktu  yang  akan  datang  (BPKP 2010).  Identifikasi  risiko  prospektif  dapat dilakukan dengan metode antara lain survei staf  atau  klien  untuk  identifikasi  isu  atau problem yang diantisipasi (BPKP 2009).
Sedangkan  cara  retrospektif  adalah identifikasi  risiko  dari  peristiwa/insiden yang  sebelumnya  pernah  terjadi.  Sumber informasi  risiko  retrospektif  dapat  berupa antara  lain  laporan  audit,  daftar  insiden, media  profesional  (BPKP  2010).  Hal tersebut
mengungkap
bahwa
insiden/laporan  audit/media  profesional yang pernah terjadi di instansi pemerintah dapat  menjadi  sumber  informasi  risiko yang perlu dirancang penanganannya.
Organisasi  juga  dapat  mengadopsi The Committee of Supporting Organizations of the  Treadway  Commission’s  ( COSO’s) enterprise  risk  management (ERM) model (Venter,  2007).  Salah  satu  peneliti  yang menggunakan  pendekatan  ERM  dalam pemetaan risiko adalah Wiryani dkk (2013). Hasilnya  mengungkap  bahwa  peta  risiko dibuat melalui pengukuran risiko berdasarkan  probabilitas  dan  dampaknya. selanjutnya,  ada  beberapa  penelitian sebelumnya  terkait  dengan  risiko  dan pemetaan  risiko,  baik  secara  umum maupun  terkait  pengadaan  ,  yang  ada  di tabel 1.
Tabel 1. Beberapa penelitian sebelumnya tentang risiko yang terkait pemetaan risiko Peneliti objek penelitian Metode penelitian Hasil penelitian Wiryani dkk (2013). industri penyamakan kulit deskriptif melalui studi kasus, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan pengamatan peta risiko dibuat melalui pengukuran probabilitas risiko dan dampaknya. Hasilnya ada 2 risiko diperingkat tertinggi yaitu risiko “ketergantungan pada key person ” dengan nilai risiko 25 dan risiko “kesalahan penanganan bahan berbahaya/tidak terpakai’ dengan nilai risiko 20. Utami dkk (2013) proses bisnis GraPARI Kualitatif dan kuantitatif melalui studi literatur, studi lapangan dan brainstorming 112 risiko dengan peringkat di peta risiko; 33 risiko harus diberikan usulan tindakan korektif, 14 risiko tidak harus diberikan tindakan korektif dan 65 risiko lainnya harus
dengan pendekatan Fault Tree Analysis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan nilai deteksi. Sukrawan dan Winarno (2013) proyek alih daya Teknologi Informasi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Deskriptif dengan studi literatur dan wawancara dengan pendekatan Project
Management Body of Knowledge (PMBOK)
Perencanaan penerapan manajemen risiko belum ada. Risiko yang cukup tinggi kemungkinan keterjadian dan dampaknya berupa; tidak ada analisis kebutuhan user, waktu pengerjaan yang berlarut-larut, dan kualifikasi staf vendor tidak sesuai syarat. Irawan dkk (2015) Pengeboran di wilayah asset 5 PT Pertamina Analisis pengukuran dan pemetaan risiko mengacu pada
Godfrey (1996).
Teknik yang digunakan; observasi, wawancara,
kuesioner, studi pustaka dan FGD 24 risiko dengan peringkat di peta risiko; 8 risiko pada tingkat ekstrim, 5 risiko tinggi, 5 risiko sedang, dan 6 risiko rendah Faizana dkk (2015) bencana tanah longsor di Kota Semarang Deskriptif dengan analisis data sekunder dan primer Peta risiko dengan peringkat: 15 kelurahan pada 475,127 hektar dengan tingkat risiko tinggi, 10 kelurahan pada 323,141 hektar dengan tingkat risiko sedang,  dan 8 kelurahan pada 126,003 hektar dengan tingkat risiko rendah Pertiwi dkk (2016) Proyek Pembangunan Underpass Gatot Subroto Denpasar kualitatif dan kuantitatif dengan tahapan; identifikasi risiko, penilaian risiko dan risk maping 83 risiko dengan 2 peringkat tertinggi di peta risiko;  level extrime risk ada 25
risiko dan high risk ada 26 risiko
Sumber : hasil olah data beberapa jurnal
Sementara itu, di bidang pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi, ada  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun  pelaksanaan  mandatori  penilaian
risiko, pengendalian dan pencegahan fraud PBJP  tersebut  belum  menunjukkan  hasil yang  optimal.  Kamal  dan  Tohom  (2019) mengungkap bahwa Procurement fraud is a second  largest  among  7  fraud  case prosecuted  by  Indonesia's  Corruption Eradication
Commission (Komisi
Pemberantasan  Korupsi,  abbreviated  as KPK) from 2004 to 2017 (KPK, 2018). There are  171  Procurement  fraud  or  25%  of  688 fraud  case  in  that  period.  It  portrayed  an increasing  trend  from number of procurement  corruption  are  two  event  in 2004  to    fifteen  event  in  2017.  Fakta peningkatan  tren  korupsi  PBJP  tersebut selaras  dengan  bukti  empiris  dari  Kamal (2018).  Penilitiannya  membuktikan  ada peningkatan  likelihood  risiko  fraud  di manajemen pemerintah, dari level “pernah terjadi”  di  tahun  2004  menjadi  “sering terjadi” di tahun 2018 (Kamal, 2018).
Di  pencegahan  korupsi  dalam bidang  pengadaan  infrastruktur,  ada  hasil studi/kajian  sektor  strategis  di  Laporan
Tahunan KPK 2016 yang menginformasikan tentang kajian infrastruktur jalan di Kementerian PUPR, di halaman 234, nomor 6. Datanya mengungkap bahwa ada pergeseran ruang tipikor  yang  masuk  ke  tahap  perencanaan anggaran    dan  menyarankan  diperlukan kajian  lebih  lanjut  untuk  “memetakan potensi korupsi” yang mungkin terjadi dan memberikan  rekomendasi  pencegahan korupsi  (KPK  2016).  Laporan  KPK  ini menunjukkan bahwa perlu ada kajian peta risiko  fraud  pengadaan  pemerintah  dan perlu ada pencegahan korupsi.
Risiko fraud adalah tingkat kerentanan yang dihadapi organisasi/entitas terkait dengan
terpenuhinya  salah  satu  unsur  dalam segitiga fraud yaitu motif/niat, kesempatan dan  rasionalisasi  melakukan  perbuatan fraud,  yang  jika  menjadi  insiden  akan berdampak  pada  kerugian  keuangan, kinerja dan reputasi organisasi/entitas baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung (Nurharyanto  2016).  Pendeteksian  fraud dipengaruhi  oleh  efektivitas  deteksi  fraud melalui on  going  monitoring  activity dan whistle  blowing ,  efektivitas  deteksi  fraud oleh  auditor  internal  dan  eksternal, efektivitas  investigasi  dan  penuntutan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, efektivitas  pengadilan kasus korupsi,  serta efektivitas  sanksi  bagi  koruptor  (Kastowo 2016).
Risiko  fraud  perlu  dipetakan dengan tujuan untuk menentukan informasi  penting  terkait  dengan  potensi fraud,    mengidentifikasi  sistem  yang memproses, menyimpan atau mengirimkan informasi  penting  untuk  mengidentifikasi fraud, menemukan kerentanan proses yang mudah terkena fraud dan menyusun proses yang  baru,  pengendalian  dan  prosedur untuk mengurangi risiko fraud (Nurharyanto 2013). Kemungkinan
keterjadian  risiko  fraud  dapat  diukur dengan  menggunakan  skala  likert  (BPKP 2009).  Beberapa  penelitian  sebelumnya terkait  dengan  risiko  fraud  dan  atau pemetaan risiko fraud diungkap di tabel 2.
Tabel 2. Beberapa penelitian sebelumnya tentang risiko yang terkait pemetaan risiko Peneliti objek penelitian Metode penelitian Hasil penelitian Venter, AC (2007) Pengadaan Deskriptif dengan Studi literatur Matrik risiko fraud pengadaan berdasarkan the COSO’s ERM – Integrated Framework dapat dikembangkan untuk membangun manajemen risiko fraud pengadaan. Wijaya, A (2014) Perusahaan Wanda Putra Kencana Surabaya Deskriptif melalui Observasi dan wawancara Penerapan fraud risk management diharapkan dapat meminimalkan fraud. Penerapannya dapat dilakukan melalui analisis lingkungan internal, identifikasi
risiko, penilaian risiko, pemetaan risiko dan pengelolaan risiko. Alfian (2015) PBJP deskriptif dengan studi literatur dan observasi lapangan audit 66 uraian risiko fraud PBJP Kamal (2018) Planning, Organinizing, Actuating & Controlling (POAC) Manajemen Pemerintah Kualitatif dengan studi literatur dan survai dengan responden peserta 83 peserta diklat Peringkat likelihood risiko fraud di manajemen pemerintah. Hasilnya 8 risiko fraud di POA dengan level sering terjadi 31 risiko fraud di POAC dengan level pernah terjadi Kamal dan Tohom (2019) Risiko Fraud Pengadaan Pemerintah Kualitatif dengan survai kepada 53 responden auditor, pelaku pengadaan dan trainer pengadaan Peringkat likelihood risiko fraud pengadaan pemerintah. The results showed that there are 5 risks have a "frequent" likelihood, there are 54 risks have "occasionally" likelihood, and 7 risks have "almost never" likehood
Sumber : hasil olah data beberapa jurnal
Organisasi dapat
menerapkan strategi  pencegahan  fraud,  termasuk korupsi,  dengan  menjalankan  proses manajemen  risiko  fraud  (Wulandari  dan Natasari  2018).  Organisasi  juga  dapat mengadopsi The  Committee  of  Supporting Organizations  of  the  Treadway  Commission’s ( COSO’s) enterprise  risk  management (ERM) model  dalam  area  atau  fungsi  pengadaan bahkan  untuk  sub  areanya  seperti manajemen risiko fraud pengadaan. Matrik risiko fraud pengadaan dapat dikembangkan untuk membantu
manajemen  dalam  mengidentifikasi  dan menangani risiko fraud pengadaan (Venter 2007).
Di  bidang  PBJP,  Penilaian  risiko Pengadaan  yang  baik  akan  mengurangi potensi  fraud  pengadaan  barang/jasa  di lembaga  publik  (Nurharjanti,  2017).  Hasil penilitian  Alfian  (2015)  dan  Kamal  dan Tohom  (2019)  belum  bisa  membutkikan atau membuat peta risiko fraud PBJP. Dari beberapa  informasi  mandatori  regulasi, kondisi tren peningkatan korupsi PBJP, dan
beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan penelitian:
1. Bagaimana cara memetakan risiko fraud PBJP  sesuai  level  nilai  dan  peringkat penanganannya?.
2. Apa  saja  isi  risiko  dalam  peta  risiko fraud PBJP tersebut?
3. Risiko  fraud  PBJP  apa  saja  yang menduduki peringkat tertinggi?.
Penelitian ini mengembangkan, baik secara  kualitatif  maupun  kuantitatif,  hasil penelitian dari alfian (2015) dan Kamal dan Tohom  (2019)  dalam  mengukur  dan memetakan  level  nilai  risiko  fraud  PBJP. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk  memberikan  contoh  bentuk  peta risiko  fraud  PBJP  instansi  pemerintah dengan  nilai  level  risiko  dan  peringkat penanganannya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah kualitatif dan  kuantitatif  melalui  studi  kasus prospektif dan retrospektif dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder.
Arikunto  (2014)  mengungkapkan  bahwa data primer berupa, antara lain, data verbal dari  informan  yang  berkenaan  dengan penelitian. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari dokumen grafis dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.
Temuan  penelitian  kualitatif    tidak diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau bentuk  hitungan  lainnya  (Gunawan  2015).
Sedangkan penelitian kuantitatif menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran dan penampilan hasilnya. Analisis data dengan rumus  statistik,  dapat  juga  hanya  statistik sederhana dalam bentuk rerata, simpangan
baku,  tabulasi  silang,  tabel,  bagan  dan grafik (Arikunto 2014).
Studi kasus
prospektif dan retrospektif digunakan secara sekuen untuk analisis risiko fraud PBJP, gambar 4. Studi prospektif  berguna  untuk  menemukan kecenderungan  dan  arah  perkembangan suatu kasus. Tindak perbaikan tidak harus dilakukan  oleh  peneliti,  tetapi  oleh  orang lain  yang  kompeten  (Rahardjo  2017). Sedangkan  studi  retrospektif  dilakukan dengan  analisis  kasus  korupsi  PBJP  (KPK 2014)  untuk  mevalidasi  daftar  risiko  hasil prospektif.
Gambar 4. Proses penelititan studi kasus prospektif dan retrospektif
Sumber: hasil olah data (Rahardjo 2017; BPKP 2009; LKPP 2016) .
Peta Risiko Fraud PBJP hasil studi prospektif dan retrospektif
Daftar Peringkat level risiko fraud PBJP gabungan dari hasil studi prospektif dan retrospektif
analisis  dampak risiko  secara RETROSPEKTIF dengan kasus korupsi  PBJP
PMK 12/2016 & KPK (2014)
daftar Peringkat level  Risiko Fraud PBJP hasil studi  kasus prospektif
survai melalui google form ke informan (prospektif)
Perpres 16/2018 & PMK 12/2016 penilaian impact risiko pada tujuan  VFM PBJP sumber data risiko fraud PBJP risiko fraud PBJP (Alfian 2015) Likelihood risiko fraud (Kamal dan Tohom, 2019)
Proses  penelitian  (gambar  4) dimulai  dengan  identifikasi  risiko  fraud PBJP  (Alfian  2015)  dan  hasil  penilaian likelihood  atas  risiko  fraud  (Kamal  dan Tohom, 2019). Hasil penelitian Kamal dan Tohom  (2019)  berupa  rata-rata likelihood level dari  responden  untuk  setiap  uraian risiko fraud PBJP.
Selanjutnya,  penilaian  dampak risiko  fraud  pada  tujuan  PBJP  dilakukan dengan proses; peniliti menuangkan tujuan PBJP (perpres 16/2018) dalam format survai di google  form .  Para  responden  diharapkan melakukan  ceklist  “setiap  risiko  akan mempunyai dampak negatif pada tujuan
PBJP yang mana saja”. Tujuan PBJP yang  akan  menjadi  fokus  penelitian  ini adalah  capaian  6  tujuan Value  For  Money (VFM).  Hasilnya  adalah  rata-rata  dampak setiap  risiko  fraud  PBJP  pada  VFM  dari semua responden.
Kemudian,  peneliti  menggunakan kriteria  dampak  risiko  dari  PMK  12/2016 yaitu  internval    %  capaian  kinerja.  Nilai rata-rata  dampak  risiko  fraud  pada  VFM untuk setiap risiko fraud PBJP akan menjadi pengurang  ketercapaian  6  VFM,  sehingga nilai  dampak  berupa  %  capaian  kinerja VFM dapat dihitung dengan rumus:
6 VFM - Rata-rata dampak risiko fraud dari semua respond 6 VFM
Setelah % capaian kinerja VFM untuk setiap risiko fraud dihitung maka daftar peringkat level risiko fraud PBJP hasil studi prospektif dapat  dibuat.  Daftar  ini  akan  dikaji  secara retrospektif atau ditelaah dan dibandingkan dengan  kasus  korupsi  PBJP  yang  pernah terjadi (KPK, 2014) .
Studi retrospektif dilakukan dengan fokus  pada  risiko-risiko  fraud  yang mempunyai dampak pada kerugian negara. Kriteria  yang  digunakan  adalah  PMK 12/2016  yang  memberi  acuan  “kriteria dampak  risiko”  berupa  interval  nilai kerugian  negara.  Hasilnya  adalah  berupa nilai  dampak  risiko  fraud  PBJP  yang mutakhir berupa dampak pada kinerja plus dampak  kerugian  negara.  Sehingga  daftar
level  risiko  fraud  PBJP  yang  baru  dapat dibuat  yang  merupakan  gabungan  dari hasil  studi  prospektif  dan  hasil  studi retrospektif.  Daftar  ini  menjadi  sumber informasi untuk membuat peta risiko fraud PBJP.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil studi oleh Kamal dan Tohom (2019)  menunjukkan  rata-rata  penilaian level  keterjadian  66  risiko  fraud  PBJP terbagi dalam 3 kategori level keterjadian, yaitu; ada 5 risiko “sering terjadi”, 53 risiko “kadang  terjadi”,  dan  8  risiko  “hampir tidak  pernah  terjadi”  (Lampiran  I). Peringkat 10 besarnya sebagai berikut:
Tabel 2. Daftar likelihood risiko fraud PBJP hasil prospektif
RISIKO FRAUD PBJP Rata-rata Tingkat Keterjadian Risiko Fraud menurut 52 Responden di survai pertama Level  likelihood risiko fraud PBJP no. Uraian 18 pelaku PBJP 18 Auditor 16 Trainer Rata- rata dari 3 kelompo k Pembula tan Uraian 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; 2,44 3,06 3,25 2,92 3 sering terjadi 2 perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu; 2,39 2,72 2,94 2,68 3 sering terjadi 3 capaian kualitas tidak sesuai kontrak 2,17 3,39 2,44 2,66 3 sering terjadi
4 barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; 2,28 3 2,38 2,55 3 sering terjadi 5 HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid. 2 3,11 2,5 2,54 3 sering terjadi 6 kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya 1,78 3,17 2,38 2,44 2 kadang terjadi 7 spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu 2 3 2,19 2,4 2 kadang terjadi 8 capaian kuantitas tidak sesuai kontrak 1,83 3,06 2,25 2,38 2 kadang terjadi 9 pekerjaan utama disubkontrakkan 1,83 3 2,25 2,36 2 kadang terjadi 10 pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran 1,72 2,89 2,25 2,29 2 kadang terjadi

## Sumber: Kamal dan Tohom (2019)
Studi  Kasus  Prospektif  atas  dampak risiko pada capaian tujuan PBJP Survei dilakukan untuk mengetahui penilaian dampak risiko fraud PBJP  terhadap  tujuan  VFM  PBJP  dari  58 risiko  yang  level  keterjadiaannya  berupa “sering terjadi” dan “kadang terjadi” yang
ada di hasil studi Kamal dan Tohom (2019). Hasil  respon  secara  online  menunjukkan ada  33  responden  yang  mengisi  google form  pada  tanggal  5  sampai  dengan  9 Agustus  2018.  Rincian  responden  sesuai jabatan ada di tabel 3.
Tabel 3. 33 responden yang mengisi survai yang kedua Jabatan Pengalaman dalam tahun Jumlah ≤1 1< P ≤ 5 5< Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 1 1 1 3 Pejabat struktural lain 1 1 1 3 Pejabat Fungsional PBJP (PPK, Pokja ULP, PP) 1 2 2 5 Jumlah Pelaku PBJP 11 Auditor pertama 3 3 1 7 Auditor muda 2 1 3 Auditor madya 5 5 Jumlah Auditor 15 Trainer PBJP 2 2 4 Trainer Manajemen Risiko 3 3 Jumlah Trainer 7 Total Responden 33
Sumber : hasil olah data rekapitulasi respon di google form, agustus 2018
Para  responden  diminta  untuk mengidentifikasi  dampak  risiko  fraud PBJP  pada  tujuan  PBJP  sesuai  P16/2018. Hasilnya  akan  dianalisis  dengan  fokus pada  6  tujuan  atribusi  value  for  money (VFM) PBJP dengan pertimbangan bahwa VFM  merupakan  prioritas  target  kinerja
PBJP. Sehingga setiap risiko fraud ditelaah tentang  “berapa  capaian  VFM  jika  risiko fraud  PBJP  tersebut  terjadi?”.  Tingkat prosentase  (%)  capaian  VFM  inilah  yang dikembangkan  menjadi  level  dampak risiko seperti yang ada di tabel 4.
Tabel 4 . Kriteria Dampak Risiko di Area Kinerja Level dampak Target Kinerja (TaKin) sebagai area dampak Capaian VFM PBJP Nilai Uraian 1 Tidak signifikan 100% ≤ TaKin 100% = VFM 2 Minor 80% < TaKin < 100% 80% < VFM < 100% 3 Moderat 50% < TaKin ≤ 80% 50% < VFM ≤ 80% 4 Signifikan 25% < TaKin ≤ 50% 25% < VFM ≤ 50% 5 Sangat signifikan TaKin ≤ 25% VFM ≤ 25%
Sumber : hasil olah data PMK 12/2016 dan P16/2018
Hasil  survai  dari  33  responden tersebut  menunjukkan  bahwa  semua  58 risiko  berdampak  pada  capaian  VFM  di kisaran  “50%  <  VFM  ≤  80%”  artinya memperoleh  nilai  3  atau  moderat (Lampiran II).
Dari hasil survai tersebut dan hasil studi  Kamal  dan  Tohom  (2019)  dapat disusun  daftar  nilai  risiko  fraud  PBJP secara  prospektif.  Level  risiko  dihitung
terlebih  dahulu  dengan  cara  perkalian antara  nilai  likelihood  dengan  nilai dampak.  Lalu,  hasilnya  dibuat  peringkat (Lampiran  III).  Peringkat  10  besar  level risiko  fraud  PBJP  ada  di  tabel  5  dengan level  tertinggi  risiko  fraud  adalah “perencanaan tidak sesuai dengan
kebutuhan  riil”  dengan  nilai  level  risiko 8,76.

## Tabel 5. Peringkat 10 besar risiko fraud PBJP hasil analisis prospektif
no. Uraian Risiko fraud PBJP Kode risiko Likelihood impact risk level 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; RFBJ01 2,92 3 8,76 2 perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak- pihak tertentu; RFBJ02 2,68 3 8,04 3 capaian kualitas tidak sesuai kontrak RFBJ03 2,66 3 7,98 4 barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; RFBJ04 2,55 3 7,65 5 HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid. RFBJ05 2,54 3 7,62
6 kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya RFBJ06 2,44 3 7,32 7 spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu RFBJ07 2,40 3 7,20 8 capaian kuantitas tidak sesuai kontrak RFBJ08 2,38 3 7,14 9 pekerjaan utama disubkontrakkan RFBJ09 2,36 3 7,08 10 pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran RFBJ10 2,29 3 6,87
Sumber : hasil olah data (Alfian 2015; BPKP 2016; PMK 12/2016; P16/2018; google form 2018).

## Studi Kasus Retrospektif
Penilaian  dampak  risiko  secara prospektif  merupakan  penilaian  dampak risiko  pada  ketercapaian  6  tujuan  VFM PBJP  secara  imajinatif  oleh  33  responden. Penilaian ini akan ditelaah lebih mendalam untuk  mengetahui  dampak  risiko  fraud PBJP terhadap kerugian negara.
Pisau  analisis  yang  digunakan adalah  kasus  korupsi  PBJP  yang  sudah
inkrah di KPK (2014) dan kriteria dampak risiko  di  area  kerugian  negara  (PMK 12/2016).  Cara  ini  diharapkan  bisa memutakhirkan
level risiko dan menambah  penilaian  dampak  menjadi lebih  akuntabel  (sesuai  prinsip  PBJP) karena  berbasis  peristiwa  nyata  di  masa lalu  dan  telah  menjadi  dokumen  instansi penegak  hukum.  Kriteria  dampak  risiko yang ada di tabel 6.
Tabel 6. Kriteria Dampak Risiko di Area Kerugian Negara Nilai Dampak Uraian Dampak Nilai Kerugian Negara (NKN) sebagai area dampak 1 Tidak signifikan NKN ≤ Rp10.000.000 2 Minor Rp10.000.000 < NKN ≤ Rp50.000.000 3 Moderat Rp50.000.000 < NKN ≤ Rp100.000.000 4 Signifikan Rp100.000.000 < NKN ≤ Rp500.000.000 5 Sangat signifikan Rp500.000.000 < NKN Sumber: PMK 12/2016 Laporan kajian pencegahan korupsi pada PBJP (KPK 2014)
mengungkap ada 30 kasus korupsi PBJP di tahap perencanaan dan penganggaran, 12 kasus  di  tahap  pelaksanaan  dan  3  kasus pada  tahap  pengawasan.  Semua  kasus korupsi  tersebut  merugikan  keuangan negara  diatas  Rp500.000.000  atau  nilai dampak  5  atau  level  “sangat  signifikan”.
Analisis dilakukan
dengan
membandingkan  antara  modus  korupsi dengan  daftar  risiko  hasil  analisis prospektif. Hasilnya menunjukkan ada 12 modus  korupsi  yang  menunjukkan kesamaan  atau  kesesuaian  (tabel  7). Rincian  12  moduk  korupsi  terdiri  dari;  9 modus  mempunyai  kesesuaian  dengan risiko  (hasil  prospektif)  dan  3  modus merupakan  risiko  baru.  Risiko  baru  ini perlu dianalisis lebih lanjut.

## Tabel 7. Rekapitulasi kesesuaian modus korupsi dengan risiko
No. Modus korupsi Kesesuaian dengan risiko 1 Proyek/paket sudah dijual (ijon) RFBJ 02,12 2 Pengadaan tidak sesuai kebutuhan (rekayasa dokumen) RFBJ 01 3 Persekongkolan antara DPR, KPD & vendor RFBJ 15, 18 4 HPS dibuat oleh vendor RFBJ 20, 29 5 Spesifikasi teknis dibuat oleh vendor RFBJ 07 6 Mark up harga RFBJ 21 7 Suap kepada pihak terkait RFBJ 34 8 Manipulasi pemilihan pemenang RFBJ 35, 52 9 Manipulasi dokumen tender RFBJ 13, 22, 24, 32, 35, 42, 43, 46, 52, 56 10 Manipulasi dokumen serah terima Tidak ada (risiko baru) 11 Suap kepada auditor Tidak ada (risiko baru) 12 Suap kepada penegak hukum Tidak ada (risiko baru)
Sumber: hasil olah data (KPK 2014; alfian 2015)
Selanjutnya,  daftar  peringkat risiko  yang  telah  diperoleh  melalui analisis  prospektif  dapat  diperbaharui melalui  studi  retrospektif.  Hasilnya berupa daftar peringkat risiko hasil studi prospektif  dan  retrospektif  (Lampiran
IV). Peringkat 10 besar risiko fraud PBJP yang  ada  di  tabel  5  berubah  menjadi seperti yang ada di tabel 8. Level tertinggi risiko  fraud  adalah  “perencanaan  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  riil”  dengan nilai level risiko 14,60.
Tabel 8 . Peringkat 10 besar risiko fraud PBJP hasil analisis prospektif dan retrospektif
no. Uraian risiko fraud PBJP Kode risiko Likelihood  impact risk level 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; RFBJ01 2,92 5 14,60 2 perencanaan  disesuaikan  dengan  keinginan  pihak- pihak tertentu; RFBJ02 2,68 5 13,40 3 spesifikasi  teknis  barang/jasa  yang  mengarah  pada kemampuan  penyedia  tertentu/  dibuat  oleh penyedia RFBJ07 2,40 5 12,00 4 ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan RFBJ12 2,25 5 11,25 5 Ada  rekayasa  persyaratan  kualifikasi  dan  berpihak pd penyedia tertentu RFBJ13 2,21 5 11,05
6
Pemilihan  orang  yang  tidak  profesional,  tidak mempunyai pemahaman,
dan
kemampuan mengenai  proses  tender  sehingga  mudah  dijadikan “boneka”  untuk  memuluskan  jala  nnya  praktik korupsi kolusi RFBJ15 2,19 5 10,95 7 Pemilihan  orang-orang  yang  tidak  berintegritas moral  dan  mudah  dipengaruhi  untuk  melakukan praktik korupsi-kolusi RFBJ18 2,15 5 10,75 8 HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia RFBJ20 2,12 5 10,60 9 kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lumpsum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS. RFBJ21 2,08 5 10,40 10 praktik evaluasi penawaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan RFBJ22 2,07 5 10,35
Sumber : hasil olah data (Alfian 2015; BPKP 2016; PMK 12/2016; P16/2018; google form; 2018; KPK 2014).
Hasil diatas dapat
menjadi informasi  untuk  penyusunan  peta  risiko fraud.  Pemetaan  risiko  sesuai  daftar peringkat risiko (lampiran IV) dapat dibuat dalam  bentuk  matriks  (gambar  5).  Dari peta  risiko  tersebut,  instansi  pemerintah dapat  melakukan  rencana  penanganan risiko  faud  PBJP.  Hal  ini  dapat  dimulai
dengan  penentuan risk  owner dari  setiap risiko  tersebut.  Kemudian  penelaahan kewenangan yang dimiliki oleh setiap risk owner tersebut. Dan, kajian pengembangan respon atas risiko berbasis regulasi dan best practise dapat dilakukan dengan membuat profil risiko.
Gambar 5. Peta Risiko Fraud PBJP dengan prioritas penanganan
Matriks Analisis Risiko Fraud PBJP (5 x 5) Level Dampak di Area VFM & Kerugian Negara 1 2 3 4 5 tidak signifikan Minor Moderat signifikan sangat signifikan L ik elih oo d 5 Hampir pasti terjadi 17 10 6 3 PRIORITAS penanganan ke 1 4 sangat sering terjadi 20 3 8 4 2 3 sering terjadi 22 15 11. ada 3 risiko 7 5. Ada 2 risiko (RFBJ03, 04,05) (RFBJ 01 & 02) 2 24 19 14. ada 35 risiko 12 9. ada 18 risiko
kadang terjadi (RFBJ 06,08,09,10,11, 14,17,16,19, 23,25,27,26,28,30,31, 33,36,37,39,38,41,40, 44,45,47,48,49,50,51, 55,54,53,57,58) (RFBJ 07,12,13,15, 18,20, 21,22,24,29, 32,34,35,43,42, 46,52,56) 1 hampir tidak pernah terjadi 25 23 21 18 16
sumber: hasil olah data (Alfian 2015; PMK 12/2016; BPKP 2016; google form 2018; KPK 2014).

## D. KESIMPULAN
Pemetaan  risiko  fraud  PBJP  dapat dibuat  dengan  urutan  identifikasi  risiko fraud  PBJP,  penilaian likelihood dan dampak  risiko,  penentuan  peringkat  nilai risiko  dan  membuat  matriks  analisisnya. Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  66 risiko  fraud  PBJP  teridentifikasi  yang dinilai likelihood -nya. Kemudian dipilih 58 risiko dinilai dampak  risiko  pada capaian Value  For  Money (VFM)  PBJP  secara prospektif.  Hasilnya  dapat  diurutkan sesuai  peringkat  nilai  dengan  yang tertinggi  adalah  perencanaan  tidak  sesuai kebutuhan riel dengan nilai 8,76. Hasil ini ditelaah lebih mendalam dengan penilaian dampak  risiko  di  area  kerugian  negara secara retrospektif. Hasilnya menunjukkan peringkat  risiko  fraud  PBJP  tertinggi adalah
perencanaan tidak sesuai kebutuhan  riel  dengan  nilai  yang meningkat yaitu 14,6. Daftar  peringkat  risiko  fraud  PBJP menjadi sumber informasi untuk penyusunan peta risiko fraud PBJP dengan pendekatan matriks
analisis risiko prospektif  dan  retrospektif.  Hasilnya menunjukkan;  ada  2  risiko  fraud  PBJP dengan level tinggi di prioritas penanganan ke-5,  sisanya  56  risiko  fraud  PBJP  dengan level  sedang,  terdiri  dari;  18  risiko  di prioritas  penanganan  ke-9,  3  risiko  di prioritas penanganan ke-11 dan 35 risiko di prioritas  penanganan  ke-14.  Dua  risiko tertinggi tersebut adalah perencanaan tidak
sesuai  dengan  kebutuhan  riil  dan perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak  tertentu.  Hasil  penelitian  ini menyempurnakan  penelitian  Alfian  (2015) dan Kamal dan Tohom (2019) menjadi lebih jelas  nilai  level  risiko  dan  lebih  aplikatif dalam  merancang  prioritas  penanganan risiko fraud PBJP.

## Implikasi penelitian
Manajemen risiko fraud PBJP perlu dibangun  melekat  pada  setiap  proses pengadaan  agar  Value  for  Money  PBJP tercapai.  Fakta  trend  peningkatan  korupsi PBJP  yang  pernah  terjadi  di  periode  2004 sampai dengan 2017 bukan saja mengancam ketercapaian  VFM  tapi  juga  merugikan negara  serta  meninggalkan  jejak  sakit  di sistem pengadaan. Area sistem pengadaan yang  butuh  perhatian  serius  adalah perencanaan  PBJP  yang  terbukti  koruptif oleh  KPK  dan  terbukti  menduduki peringkat level risiko tertinggi di penelitian ini.
Pimpinan instansi pemerintah dapat membangun  manajemen  risiko  dengan menggunakan peta risiko fraud  PBJP  hasil penelitian  ini  serta  memutakhirkan  sesuai dengan kondisi organisasi untuk merancang  penanganannya  sesuai  level risiko. Jika manajemen risiko PBJP mutakhir dan  akuntabel  maka  para  pelaku  PBJP sesungguhnya telah membuat tameng dari segala  ancaman  (risiko)  baik  dari  internal maupun dari eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
BPKP.  (2009). Penilaian  Risiko,  Modul  3, Diklat  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  Dasar. Bogor: Pusdiklatwas BPKP. BPKP.  (2010). Konsep  dan  Implementasi  Risk Assessment,  Modul  Diklat  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) Dasar . Bogor: Pusdiklatwas BPKP. Nurharyanto. (2013). Sistem Kendali Kecurangan (FRAUD) Perbankan: Konsepsi, Asesmen Risiko dan Penerapan
Kebijakan  Anti-Fraud. Edisi  Pertama. Jakarta: Tinta Creative Production. Arikunto  Suharsimi.  (2014). Prosedur Penelitian;  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. BPKP.  (2015). Manajemen  Risiko  Organisasi
Sektor  Publik,  Modul  Diklat  Teknis Substansi . Bogor: Pusdiklatwas BPKP LKPP.  (2016). Mengelola  Risiko,  Unit Kompetensi  29,  materi  SKKNI  2016 . Jakarta: LKPP
Jurnal dan karya tulis ilmiah Venter,  AC.  (2007).  A  procurement  fraud risk  management  model. Meditari
Accountancy  Research Vol.15  No.  2
2007 : 77-93. Utami,  N.R.  &  Wessiani,  N.A.  (2013). Perancangan  Risk  Mapping    dalam Upaya Pengembangan Mitigasi Risiko  pada  Grapari  PT.  Telkomsel. tbk. Jurnal Teknik Pomits. Vol. 2, No. 1, (2013)  ISSN:  2337-3539  (2301-9271 Print).
Wiryani,  H.  Achsani,  N.A.  &  Baga,  L.M.
(2013).  Pemetaan  Risiko  di  Industri Penyamakan Kulit dengan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). Jurnal Manajemen & Agribisnis , Vol. 10 No. 1, Maret 2013 Sukrawan, A. A. & Winarno, W. W. (2013). Penerapan Risk Management Framework untuk Pelaksanaan
Proyek Alih Daya Sistem Informasi di BPK RI, JNTETI , Vol.2, No.3, Agustus 2013. ISSN 2301 – 4156. Wijaya, A. (2014). Implementasi Fraud Risk Management  untuk  Meminimalkan Risiko  Kecurangan  (Fraud)  pada Bagian  Produksi  dan  Penjualan Perusahaan  Makanan  Wanda  Putra Kencana  Surabaya. Calyptra:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya . Vol 3 No.2 (2014).
Faizana,  F.  Nugraha,  A.L.  Yuwono,  B.D. (2015).  Pemetaan  Risiko  Bencana Tanah Longsor  Kota Semarang. Jurnal Geodesi Undip Januari 2015. Volume 4, Nomor  1,  Tahun  2015,  (ISSN  :  2337- 845X) 223.
Bugall. Kallman. & Narvaez. (2015). When you come to a fork in the road. take it. The  Journal  of  Enterprise  Risk Management , Volume 1, issue 1, 2015. Irawan, G. & Wibawa, B. M. (2015). Analisis Peta  Risiko  Pengeboran  di  wilayah asset 5  PT Pertamina ep, JMK , VOL. 17, NO. 2, SEPTEMBER  2015, 113–125 DOI:  10.9744/jmk.17.2.113–125  ISSN 1411-1438  print  /  ISSN  2338-8234 online. Alfian.  (2015).  Pemetaan  Jenis  dan  Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Jurnal
Pengadaan  LKPP. Oktober  2015/ Volume 4, Nomor 1.
Kamal,  M.  (2018).  Penilaian  Likelihood Risiko  Fraud  dalam    Manajemen Pemerintah. Jurnal Liquidity . Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 27-32. Kamal,  M.  Dan  Tohom,  A.  (2019),
Likelihood  Rating  of  Fraud  Risk  in Government Procurement. The International Journal of Business Review , Juni 2019, Vol 2, No.1, 2019 Kastowo,  M.  (2016).  Pemodelan  Tindakan Koruptif: Analisis dengan pendekatan Teori  Pilihan  Rasional  dan  Dilema Keagenan. Karya Tulis Ilmiah, Majalah Kampus Pengawasan: Media Komunikasi Diklat  Auditor. Edisi  Januari  2016. Pusdiklatwas BPKP.
Nurharyanto.  (2016).  Pendekatan  Teori Permainan  dan  Konsep  Assesmen Risiko  Fraud  Untuk  Melakukan Pencegahan  dan  Pendeteksian  Fraud Pada Sektor Publik. Karya Tulis Ilmiah, Majalah  Kampus  Pengawasan:  Media Komunikasi  Diklat  Auditor. Edisi Januari 2016. Pusdiklatwas BPKP.
Pertiwi, I. G. A. I. M. Kristinayanti, W. S. & Aryawan,  I.  G.  M.  O.  (2016). Manajemen Risiko Proyek Pembangunan Underpass Gatot Subroto  Denpasar. Jurnal  Akuntansi,
Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 4, No.  1,  July  2016,  1-6  p-ISSN:  2337- 7887.
Nurharjanti,  N.  N.  (2017).  Faktor-Faktor yang  Berhubungan  dengan  Fraud Pengadaan  Barang/Jasa  di  Lembaga Publik. Jurnal Akuntansi dan Investasi , Vol. 18 No. 2, Hlm: 209-221 Juli 2017 Artikel  ini  tersedia  di  website: http://journal.umy.ac.id/index.php /ai DOI: 10.18196/jai.180284.
Wulandari, R. & Natasari, D. (2018). Desain dan  Arsitektur  untuk  Memitigasi Fraud pada Organisasi Bisnis. Jurnal Gama  Societa .  Vol.  1  No.  1,  Januari 2018, 80 – 89.
Website Gunawan,  I.  (2015). Metode  Penelitian Kualitatif. diakses dari http://fip.um.ac.id/wp-
content/uploads/2015/12/3_Metpen -Kualitatif.pdf.
Rahardjo,  H.  M.  (2017).  S tudi  Kasus  dalam Penelitian  Kualitatif:  Konsep  dan Prosedurnya . diakses dari
http://repository.uin- malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus- dalam-penelitian-kualitatif.pdf KPK.  (2018). TPK  berdasarkan  jenis  perkara , diakses dari https://acch.kpk.go.id/id/statistik/t indak-pidana-korupsi/tpk- berdasarkan-jenis-perkara
Laporan
KPK.  (2014). Laporan  kajian  pencegahan korupsi  pada  PBJP .  Diakses  dari www.kpk.go.id KPK. (2016). Laporan Tahunan KPK RI 2016 . Kajian  strategis  bidang infrastruktur, halaman  234,  nomor  6.  Diakses  dari www.kpk.go.id
Lampiran I
Daftar likelihood risiko fraud PBJP hasil prospektif RISIKO FRAUD PBJP Rata-rata Tingkat Keterjadian Risiko Fraud menurut 52 Responden di survai pertama Level  likelihood risiko fraud PBJP no. Uraian 18 pelaku PBJP 18 Auditor 16 Trainer Rata- rata dari 3 kelompo k Pembula tan Uraian 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; 2,44 3,06 3,25 2,92 3 sering terjadi 2 perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu; 2,39 2,72 2,94 2,68 3 sering terjadi 3 capaian kualitas tidak sesuai kontrak 2,17 3,39 2,44 2,66 3 sering terjadi 4 barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; 2,28 3 2,38 2,55 3 sering terjadi 5 HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid. 2 3,11 2,5 2,54 3 sering terjadi 6 kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya 1,78 3,17 2,38 2,44 2 kadang terjadi 7 spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu 2 3 2,19 2,4 2 kadang terjadi 8 capaian kuantitas tidak sesuai kontrak 1,83 3,06 2,25 2,38 2 kadang terjadi
9 pekerjaan utama disubkontrakkan 1,83 3 2,25 2,36 2 kadang terjadi 10 pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran 1,72 2,89 2,25 2,29 2 kadang terjadi 11 Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung 2,28 2,39 2,13 2,26 2 kadang terjadi 12 ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan 1,67 2,44 2,63 2,25 2 kadang terjadi 13 Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu 1,83 2,61 2,19 2,21 2 kadang terjadi 14 adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis peker jaan 1,67 2,72 2,25 2,21 2 kadang terjadi 15 pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan “boneka” untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsikolusi 1,89 2,61 2,06 2,19 2 kadang terjadi 16 ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran 1,67 3 1,81 2,16 2 kadang terjadi 17 adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum 1,56 2,67 2,25 2,16 2 kadang terjadi 18 pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi 1,72 2,61 2,13 2,15 2 kadang terjadi 19 alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis 1,78 2,56 2,06 2,13 2 kadang terjadi 20 HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia 1,67 2,56 2,13 2,12 2 kadang terjadi 21 kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS. 1,61 2,56 2,06 2,08 2 kadang terjadi 22 praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan 1,78 2,44 2 2,07 2 kadang terjadi 23 aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang 1,78 2,5 1,88 2,05 2 kadang terjadi 24 adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan 1,67 2,61 1,88 2,05 2 kadang terjadi 25 pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan 1,61 2,33 2,13 2,02 2 kadang terjadi 26 pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa 1,56 2,28 2,19 2,01 2 kadang terjadi 27 penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung 1,83 2,39 1,81 2,01 2 kadang terjadi 28 isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias 1,67 2,5 1,69 1,95 2 kadang terjadi 29 perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu 1,56 2,33 1,94 1,94 2 kadang terjadi 30 tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan 1,78 2,11 1,88 1,92 2 kadang terjadi 31 berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran 1,78 2,39 1,56 1,91 2 kadang terjadi
32 evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat 1,56 2,28 1,81 1,88 2 kadang terjadi 33 klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan 1,67 2,17 1,81 1,88 2 kadang terjadi 34 pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih 1,39 2,33 1,88 1,87 2 kadang terjadi 35 pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya 1,67 2,22 1,69 1,86 2 kadang terjadi 36 Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal 1,61 2,33 1,63 1,86 2 kadang terjadi 37 substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi 1,56 2,28 1,69 1,84 2 kadang terjadi 38 pemenang tender tidak diumumkan secara luas 1,39 2,44 1,63 1,82 2 kadang terjadi 39 penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas 1,56 2,22 1,69 1,82 2 kadang terjadi 40 isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman 1,5 2,22 1,69 1,8 2 kadang terjadi 41 tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas 1,67 2,11 1,63 1,8 2 kadang terjadi 42 ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan 1,5 1,94 1,94 1,79 2 kadang terjadi 43 kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif 1,56 2,39 1,44 1,79 2 kadang terjadi 44 penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan 1,56 2,06 1,75 1,79 2 kadang terjadi 45 addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan 1,5 2,06 1,75 1,77 2 kadang terjadi 46 rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair 1,33 2,39 1,5 1,74 2 kadang terjadi 47 waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan 1,5 2,06 1,63 1,73 2 kadang terjadi 48 penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering 1,72 1,94 1,5 1,72 2 kadang terjadi 49 perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung 1,56 1,94 1,5 1,67 2 kadang terjadi 50 waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas 1,5 2,11 1,38 1,66 2 kadang terjadi 51 saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas 1,33 2,22 1,44 1,66 2 kadang terjadi 52 panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding 1,44 2 1,5 1,65 2 kadang terjadi 53 ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran 1,44 1,89 1,56 1,63 2 kadang terjadi 54 alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif 1,5 1,94 1,44 1,63 2 kadang terjadi 55 hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta 1,44 2 1,44 1,63 2 kadang terjadi 56 pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak 1,61 1,72 1,5 1,61 2 kadang terjadi 57 penandatangan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan 1,56 1,56 1,56 1,56 2 kadang terjadi 58 Pengumuman tender semu atau fiktif 1,33 2 1,31 1,55 2 kadang terjadi 59 penetapan jadwal proses tender yang secara disengaja mendekati akhir tahun anggaran, 1,56 2,11 1,5 1,72 2 kadang terjadi
sehingga memungkinkan dilakukan penunjukan langsung 60 relokasi tempat penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran 1,33 1,67 1,44 1,48 1 hampir tidak pernah terjadi 61 tidak semua peserta pelelangan yang mendaftar/lulus prakualifikasi diundang untuk aanwijzing 1,39 1,72 1,25 1,45 1 hampir tidak pernah terjadi 62 dokumen pelelangan yang diberikan tidak sama 1,39 1,56 1,38 1,44 1 hampir tidak pernah terjadi 63 sengaja tidak langsung mene rima dan meng arsipkan dokumen pena waran yang diterima lewat pos untuk menjustifikasi tidak diterimanya dokumen tersebut karena terlambat diterima 1,33 1,61 1,38 1,44 1 hampir tidak pernah terjadi 64 waktu dan tempat pembukaan dokumen penawaran tidak jelas, sehingga tidak semua penyedia mengetahui 1,33 1,67 1,31 1,44 1 hampir tidak pernah terjadi 65 dokumen lelang dibuat ganda dan berbeda untuk rekanan yang akan dimenangkan dan yang akan dikalahkan 1,33 1,61 1,31 1,42 1 hampir tidak pernah terjadi 66 waktu dan tempat pengambilan dokumen pelelangan tidak jelas 1,39 1,5 1,25 1,38 1 hampir tidak pernah terjadi Sumber : diolah dari Alfian (2015), Fahrudin dan Erdianty (2016) dan google form, Maret 2018

## Lampiran II

## Daftar dampak risiko fraud PBJP pada VFM PBJP hasil prospektif
RISIKO PBJP Rata-rata identifikasi Tingkat Dampak Risiko Fraud pada 6 tujuan PBJP menurut 33 Responden di survai kedua Level dampak pada Capaian Value For Money PBJP no. Uraian 11 pelaku PBJP 15 Audit or 7 Traine r Rata-rata dari 3 kelompok Rata-rata Capaian VFM Nilai a B C d E f= (c+d+e)/3 g= (6VFM -f)/6VFM H 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; 1,91 1,73 3,14 2,26 62,30 3 2 perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu; 2,82 1,93 2,86 2,54 57,73 3 3 capaian kualitas tidak sesuai kontrak 2,18 1,73 2,14 2,02 66,34 3 4 barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; 2,36 2,27 2,14 2,26 62,37 3 5 HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid. 1,91 2,13 2,00 2,01 66,43 3 6 kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya 2,27 2,40 2,71 2,46 58,96 3 7 spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu 1,82 2,07 2,00 1,96 67,31 3 8 capaian kuantitas tidak sesuai kontrak 1,64 1,60 2,14 1,79 70,12 3 9 pekerjaan utama disubkontrakkan 1,82 2,40 2,71 2,31 61,49 3 10 pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran 2,09 2,47 2,71 2,42 59,60 3 11 Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung 2,09 1,47 1,29 1,61 73,09 3 12 ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan 2,73 2,13 2,00 2,29 61,89 3
13 Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu 1,64 1,73 1,29 1,55 74,14 3 14 adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis peker jaan 1,82 1,67 1,43 1,64 72,70 3 15 pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan “boneka” untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsikolusi 2,82 2,47 2,29 2,52 57,94 3 16 ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran 1,91 2,00 1,71 1,87 68,76 3 17 adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum 1,91 2,07 2,29 2,09 65,21 3 18 pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi 2,73 2,53 2,29 2,52 58,08 3 19 alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis 1,73 1,53 1,43 1,56 73,95 3 20 HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia 1,55 2,47 2,43 2,15 64,22 3 21 kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS. 1,82 2,00 2,29 2,03 66,09 3 22 praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan 1,91 2,07 2,14 2,04 66,01 3 23 aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang 2,09 1,47 1,57 1,71 71,51 3 24 adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan 1,73 1,60 2,29 1,87 68,82 3 25 pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan 2,27 1,87 2,57 2,24 62,72 3 26 pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa 2,82 1,87 2,43 2,37 60,48 3 27 penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung 2,45 2,00 2,57 2,34 60,97 3 28 isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias 2,09 2,13 1,57 1,93 67,80 3 29 perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu 1,91 2,00 1,86 1,92 67,97 3 30 tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan 1,64 1,80 1,86 1,76 70,59 3 31 berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran 1,73 1,80 1,00 1,51 74,85 3 32 evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat 2,00 2,00 1,86 1,95 67,46 3 33 klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan 1,64 1,80 1,43 1,62 72,97 3
34 pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih 2,64 2,27 1,86 2,25 62,44 3 35 pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya 1,73 1,87 2,29 1,96 67,34 3 36 Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal 1,73 1,27 1,29 1,43 76,22 3 37 substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi 1,55 1,47 1,57 1,53 74,54 3 38 pemenang tender tidak diumumkan secara luas 1,73 1,20 1,43 1,45 75,80 3 39 penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas 2,00 1,67 1,43 1,70 71,69 3 40 isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman 1,45 1,40 1,29 1,38 77,00 3 41 tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas 1,91 1,60 2,00 1,84 69,39 3 42 ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan 2,09 2,20 2,29 2,19 63,46 3 43 kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif 2,27 2,00 2,14 2,14 64,36 3 44 penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan 2,36 1,93 2,00 2,10 65,02 3 45 addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan 2,27 2,00 2,29 2,19 63,56 3 46 rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair 1,64 1,67 1,57 1,62 72,92 3 47 waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan 1,73 2,07 1,71 1,84 69,40 3 48 penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering 1,45 1,53 2,00 1,66 72,29 3 49 perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung 2,82 2,33 2,14 2,43 59,48 3 50 waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas 1,82 1,47 1,57 1,62 73,02 3 51 saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas 1,73 1,40 1,29 1,47 75,48 3 52 panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding 1,73 1,60 2,43 1,92 68,02 3 53 ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran 1,91 1,53 1,71 1,72 71,35 3 54 alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif 1,45 1,47 1,71 1,55 74,25 3 55 hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta 1,45 1,33 1,29 1,36 77,37 3 56 pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak 1,91 1,87 1,57 1,78 70,29 3 57 penandatangan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan 1,55 1,80 2,29 1,88 68,72 3 58 Pengumuman tender semu atau fiktif 2,27 1,80 2,14 2,07 65,47 3
Sumber: Alfian (2015), PMK 12/2016, P16/2018 dan google form (2018)

## Lampiran III
Daftar peringkat level risiko fraud PBJP hasil prospektif RISIKO FRAUD PBJP Level risiko fraud PBJP no. Uraian Kode risiko Likelihood Impact risk level 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; RFBJ01 2,92 3 8,76
2 perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu; RFBJ02 2,68 3 8,04 3 capaian kualitas tidak sesuai kontrak RFBJ03 2,66 3 7,98 4 barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; RFBJ04 2,55 3 7,65 5 HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid. RFBJ05 2,54 3 7,62 6 kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya RFBJ06 2,44 3 7,32 7 spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu RFBJ07 2,40 3 7,20 8 capaian kuantitas tidak sesuai kontrak RFBJ08 2,38 3 7,14 9 pekerjaan utama disubkontrakkan RFBJ09 2,36 3 7,08 10 pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran RFBJ10 2,29 3 6,87 11 Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung RFBJ11 2,26 3 6,78 12 ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan RFBJ12 2,25 3 6,75 13 Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu RFBJ13 2,21 3 6,63 14 adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis peker jaan RFBJ14 2,21 3 6,63 15 pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan “boneka” untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsikolusi RFBJ15 2,19 3 6,57 16 ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran RFBJ16 2,16 3 6,48 17 adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum RFBJ17 2,16 3 6,48 18 pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi- kolusi RFBJ18 2,15 3 6,45 19 alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis RFBJ19 2,13 3 6,39 20 HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia RFBJ20 2,12 3 6,36 21 kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS. RFBJ21 2,08 3 6,24 22 praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan RFBJ22 2,07 3 6,21 23 aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang RFBJ23 2,05 3 6,15 24 adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan RFBJ24 2,05 3 6,15 25 pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan RFBJ25 2,02 3 6,06 26 pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa RFBJ26 2,01 3 6,03 27 penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung RFBJ27 2,01 3 6,03 28 isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias RFBJ28 1,95 3 5,85 29 perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu RFBJ29 1,94 3 5,82 30 tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan RFBJ30 1,92 3 5,76 31 berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran RFBJ31 1,91 3 5,73
32 evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat RFBJ32 1,88 3 5,64 33 klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan RFBJ33 1,88 3 5,64 34 pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih RFBJ34 1,87 3 5,61 35 pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya RFBJ35 1,86 3 5,58 36 Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal RFBJ36 1,86 3 5,58 37 substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi RFBJ37 1,84 3 5,52 38 pemenang tender tidak diumumkan secara luas RFBJ38 1,82 3 5,46 39 penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas RFBJ39 1,82 3 5,46 40 isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman RFBJ40 1,80 3 5,40 41 tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas RFBJ41 1,80 3 5,40 42 ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan RFBJ42 1,79 3 5,37 43 kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif RFBJ43 1,79 3 5,37 44 penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan RFBJ44 1,79 3 5,37 45 addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan RFBJ45 1,77 3 5,31 46 rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair RFBJ46 1,74 3 5,22 47 waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan RFBJ47 1,73 3 5,19 48 penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering RFBJ48 1,72 3 5,16 49 perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung RFBJ49 1,67 3 5,01 50 waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas RFBJ50 1,66 3 4,98 51 saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas RFBJ51 1,66 3 4,98 52 panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding RFBJ52 1,65 3 4,95 53 ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran RFBJ53 1,63 3 4,89 54 alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif RFBJ54 1,63 3 4,89 55 hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta RFBJ55 1,63 3 4,89 56 pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak RFBJ56 1,61 3 4,83 57 penandatangan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan RFBJ57 1,56 3 4,68 58 Pengumuman tender semu atau fiktif RFBJ58 1,55 3 4,65
Sumber : diolah dari Alfian (2015), Fahrudin dan Erdianty (2016) dan google form, 2018
Lampiran IV
Daftar peringkat level risiko fraud PBJP hasil prospektif dan retrospektif RISIKO FRAUD PBJP Level risiko fraud PBJP no. Uraian Kode risiko Likelihood (prospektif) impact (prospektif & retrospektif) risk level 1 perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil; RFBJ01 2,92 5 14,60
2 perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu; RFBJ02 2,68 5 13,40 3 spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu/ dibuat oleh penyedia RFBJ07 2,40 5 12,00 4 ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan RFBJ12 2,25 5 11,25 5 Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu RFBJ13 2,21 5 11,05 6 pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan “boneka” untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsikolusi RFBJ15 2,19 5 10,95 7 pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi RFBJ18 2,15 5 10,75 8 HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia RFBJ20 2,12 5 10,60 9 kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS. RFBJ21 2,08 5 10,40 10 praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan RFBJ22 2,07 5 10,35 11 adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan RFBJ24 2,05 5 10,25 12 perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu RFBJ29 1,94 5 9,70 13 evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat RFBJ32 1,88 5 9,40 14 pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih RFBJ34 1,87 5 9,35 15 pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya RFBJ35 1,86 5 9,30 16 kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif RFBJ43 1,79 5 8,95 17 ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan RFBJ42 1,79 5 8,95 18 rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair RFBJ46 1,74 5 8,70 19 panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding RFBJ52 1,65 5 8,25 20 pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak RFBJ56 1,61 5 8,05 21 capaian kualitas tidak sesuai kontrak RFBJ03 2,66 3 7,98 22 barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu; RFBJ04 2,55 3 7,65 23 HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid RFBJ05 2,54 3 7,62 24 kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya RFBJ06 2,44 3 7,32 25 capaian kuantitas tidak sesuai kontrak RFBJ08 2,38 3 7,14 26 pekerjaan utama disubkontrakkan RFBJ09 2,36 3 7,08 27 pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran RFBJ10 2,29 3 6,87 28 Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung RFBJ11 2,26 3 6,78 29 adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis peker jaan RFBJ14 2,21 3 6,63 30 adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum RFBJ17 2,16 3 6,48 31 ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran RFBJ16 2,16 3 6,48 32 alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis RFBJ19 2,13 3 6,39 33 aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang RFBJ23 2,05 3 6,15
34 pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan RFBJ25 2,02 3 6,06 35 penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung RFBJ27 2,01 3 6,03 36 pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa RFBJ26 2,01 3 6,03 37 isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias RFBJ28 1,95 3 5,85 38 tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan RFBJ30 1,92 3 5,76 39 berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran RFBJ31 1,91 3 5,73 40 klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan RFBJ33 1,88 3 5,64 41 Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal RFBJ36 1,86 3 5,58 42 substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi RFBJ37 1,84 3 5,52 43 penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas RFBJ39 1,82 3 5,46 44 pemenang tender tidak diumumkan secara luas RFBJ38 1,82 3 5,46 45 tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas RFBJ41 1,80 3 5,40 46 isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman RFBJ40 1,80 3 5,40 47 penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan RFBJ44 1,79 3 5,37 48 addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan RFBJ45 1,77 3 5,31 49 waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan RFBJ47 1,73 3 5,19 50 penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering RFBJ48 1,72 3 5,16 51 perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung RFBJ49 1,67 3 5,01 52 waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas RFBJ50 1,66 3 4,98 53 saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas RFBJ51 1,66 3 4,98 54 hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta RFBJ55 1,63 3 4,89 55 alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif RFBJ54 1,63 3 4,89 56 ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran RFBJ53 1,63 3 4,89 57 penandatangan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan RFBJ57 1,56 3 4,68 58 Pengumuman tender semu atau fiktif RFBJ58 1,55 3 4,65
Sumber : diolah dari Alfian (2015), BPKP (2016) dan google form, 2018