Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 10 Oktober 2021

## LARANGAN MUDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Dahlia Dewi Apriani 1 , Suteki 2 , Fadjrin Wira Perdana 3 , Ferdinand Pusriansyah 4 , H.Irwan 5 , Yohan Wibisono 6 .
Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,4,5,6 , Universitas Diponegoro 2,3 , Email: dahliadewiapriani@yahoo.co.id 1 , suteki@lecturer.undip.ac.id 2 , fadjrinwira@gmail.com 3 , ferdi.p82@gmail.com 4 , irwanpasang07@gmail.com 5 , yohanwibisono@gmail.com 6 .

## Abstrak
Inkonsisten  kebijakan  mudik  semakain  memperdalam  dan  meruncing  pad  a tataran  masyarakat,  sehingga  terjadinya  polarisasi  cara  pandang  masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosio- kultural  masyarakat  Indonesia  namun  harus  dilakukan  meskipun  bahaya pandemi  Covid-19  mengancam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis  bagaimana  pandangan  hukum  progresif  terhadap  kebiajakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan  kontroversi  larangan  mudik  lebaran  sekaligus  menghadirkan kepastian  hukum  dalam  perspektif  Hukum  Progresif  adalah  menegaskan  cara pandang  Pemerintah  yang  masih  mendasarkan  diri  kepada  ajaran  ilmu  hukum positif (analytical  jurisprudence ). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir”  kebenaran  hanya  yang  nampak  secara tekstual  dalam  pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  PM 13 Tahun 2021,  yang oleh  Hukum Progresif  justru  hal  itu  dikritik  karena  sama  sekali  tidak  bisa  menjelaskan kebenaran  yang  kompleks  (keadilan  substantive).  Dalam  perspektif  Hukum Proresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum  itu  sendiri.  Sehingga  hukum  harus  memihak  kepada  kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.
Kata kunci : Mudik; Perspektif Hukum; Progresif

## Abstract
The  inconsistency  of  the  homecoming  policy  has  deepened  and  tapered  off  at  the community level, resulting in a polarization of people's perspectives on the urgency of  going  home,  which  has  long  been  embedded  as  a  socio-cultural  reality  for Indonesian  society  but  must  be  carried  out  despite  the  dangers  of  the  Covid-19 pandemic threatening. This study aims to examine and analyze how the progressive legal  view  of  the  homecoming  ban  policy.  This  research  is  a  type  of  empirical juridical research to find out and determine how the law applies as a norm or das sollen.  The  results  of  the  study  explained  that  in  the  perspective  of  Progressive Law, the enactment of the Minister of Transportation Regulation Number PM 13 of
2021 to stop the controversy over the Eid homecoming ban while at the same time providing legal certainty in the perspective of Progressive Law is to emphasize the Government's perspective which still bases itself on the teachings of positive legal science (analytical jurisprudence). The Minister of Transportation has deliberately "localized"  the  truth  only  that  appears  textually  in  the  articles  of  the  Minister  of Transportation Regulation Number PM 13 of 2021, which by Progressive Law has been criticized for not being able to explain complex truths (substantive justice). In the perspective of progressive law, the law is always linked to purposes outside the textual  narrative  of  the  law  itself.  So  the  law  must  side  with  the  interests  of  the community (public) and for the sake of justice itself.

## Keywords: Homecoming; Legal Perspective; Progressive

## Pendahuluan
Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Semua moda transportasi baik transportasi  darat,  laut,  udara  dilarang  beroperasi  mulai  tanggal  6  Mei  s/d  tanggal  17 Mei  2021.  Larangan  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  13  Tahun  2021  tentang  Pengendalian  Transportasi  Selama  Masa  Idul  Fitri  1442 Hijriah  Dalam  Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  (Yunita  &  Amalliah,  2021). Menurut  Adita  Irawati  Juru  Bicara  Kementerian  Perhubungan  Adita  Irawati,  dalam konferensi  pers  di  Jakarta,  bahwa  “Pengendalian  transportasi  dilakukan  melalui larangan  penggunaan  atau  pengoperasian  sarana  transportasi  penumpang  untuk  semua moda transportasi yaitu: moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa (Irawati, 2021)
Pengendalian  transportasi  dilakukan  melalui  larangan  penggunaan  atau pengoperasian  sarana  transportasi  penumpang  untuk  semua  moda  transportasi  yaitu moda  darat,  laut,  udara  dan  perkeretaapian.  Angkutan  yang  dilarang  pada  masa pemberlakuan aturan tersebut yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, Kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil  bus.  Serta  kendaraan  bermotor,  serta  kapal  angkutan  sungai,  danau,  dan penyeberangan.  Meskipun  demikian,  terdapat  alat  transportasi  yang  masih  dapat beroperasi  yaitu  angkutan  barang  dan  logistik.  Kendaraan  angkutan  tersebut  tetap berjalan seperti biasa.
Kebijakan  larangan  mudik  tersebut  memicu  kontroversi  di  tengah  masyarakat karena  dinilai  sebagai  kebijakan  yang  inkonsisten.  Pada  awalnya  Pemerintah  melalui Kementerian  Perhubungan  memperbolehkan  mudik,  sehingga  publik  meresponnya dengan  meminta  Kemenhub  untuk  memperhatikan  kelayakan  sarana  dan  transportasi berupa inspeksi terhadap personel, ramp check, hingga ketersediaan sarana keselamatan (Detiknews, 2021).   Inkonsistensi kebijakan mudik sebenarnya telah muncul dari awal saat  Kementrian  PMK  memberikan  keterangan  yang  berbeda  (bertolak  belakang) dengan  Kementrian  Perhubungan  terkait  dengan  Mudik  2021,  sehingga  publik  juga menilai lemahnya koordinasi administrative pemerintahan.
Inkonsisten  kebijakan  mudik  tersebut  semakain  memperdalam  keterbelahan  di akar rumput (masyarakat) yaitu terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi  mudik  yang  telah  lama  tertanam  dalam  sebagai  realitas  sosio-kultural masyarakat  Indonesia  namun  harus  dilakukan  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Survey yang  dilaksanakan  oleh  Kemenhub  melalui  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada Maret 2021 juga telah melaksanakan survey kepada masyarakat  terhadap  animo  masyarakat  untuk  melakukan  mudik.  Hasil  survey  itu menunjukan ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik (Balitbang, 2021).
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  13  Tahun  2021  tentang Pengendalian  Transportasi  Selama  Masa  Idul  Fitri  1442  Hijriah  Dalam  Rangka Pencegahan  Penyebaran  Covid-19,  menjadi  cara  yang  diambil  pemerintah  untuk menghentikan  kontroversi  di  tengah  masyarakat  terkait  dengan  mudik  lebaran  tahun 2021  dan  sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pengusaha  moda  transportasi (darat/laut/udara),  pengusaha  ritel  makanan-minuman,  pakain  (konveksi)  dan  lain-lain sebagai  pihak-pihak  yang  selama  ini  berkepentingan  langsung  secara  ekonomi (finansial) dari kegiatan mudik masyarakat Indonesia.
Mengenai  kajian  mudik,  maka  terdapat  beberapa  temuan  kajian  sebelumnya yang  membahas  tentang  mudik  dari  berbagai  perspektif,  sebagaimana  yang  dilakukan oleh  Bambang  (Soebyakto,  2011)  dengan  melalui  kajian  kualitatif  terhadap  mudik lebaran,  (Wahid  &  Kosmopolitan,  2007)  dengan  melakukan  kajian  realistis  pelaku mudik  melalui  perspektif  budaya  dan  agama,  (Fuad,  2011)  dengan  penekanan  kajian pada fenomenologi kepada pelaku mudik,  (Lestari, 2019) dengan menggunakan survei online  terhadap  karakteristik  arus  mudik lebaran.  Mengenai  angkutan  tranportasi  yang dijadikan  kendaraan  oleh  para  pemudik  pada  waktu  mudik  lebaran  dijadikan  kajian penelitian  oleh  (Narti  &  Setiyadi,  2020)  dengan  menggunakan  metode  Analytic Hierarchy  Process.  Tidak  hanya  itu  saja,  pemantauan  kualitas  udara  saat  terjadi  alus mudik  juga  dilakukan  kajian  oleh  (Putra,  2018).  Sedangkan  kajian  pelarangan  mudik dan dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian dilakukan oleh (Haidar & Nurwati, 2020).
Jika kita cermati berbagai penelitian sebelumnya, tidak ada satupun yang secara khusus membahas tentang kajian larangan mudik dari sudut pandang hukum progresif. padahal  jika  dikaji  secara  akademis,  akan  ada  pernyataan  rasional  bahwa  akan  ada beberapa  pengetahuan  antropologis,  konsep  sosial,  pandangan  hukum  dan  adat,  dan pemahaman tentang  agama  Islam  yang  diyakini  sepenuh  hati  dan mengakar  kuat pada msyarakat muslim di Indonesia.
Kepastian hukum yang hendak dihadirkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tersebut menarik untuk dilakukan pembahasan dengan menggunakan Hukum Progresif sebagai istrumen analisis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  atau  penelitian lapangan,  yang  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  apa  yang terjadi dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan  atau  pelaksanaan  ketentuan  hukum  normatif  dalam  peristiwa  hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Ali, 2021).
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah adalah  dengan  menggunakan  metode  empiris.  Disebut  metode  yudisial  adalah memperlakukan hukum sebagai suatu norma atau das sollen), karena ketika membahas masalah dalam penelitian ini digunakan bahan hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. adalah memperlakukan hukum sebagai  realitas  masyarakat,  budaya,  atau  keberadaan,  karena  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  asli  yang  langsung  diperoleh  dari  lokasi  penelitian. permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Bahan  hukum  Sekunder  dan  Tersier  (yaitu  data sekunder) dipadukan dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu pelaksanaan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  khususnya  melalui  jalur  litigasi  di  pengadilan agama.
Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi  atau  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  data  di  lokasi  penelitian  atau  lapangan  ( field research ).  Wawancara  adalah  suatu  proses  tanya  jawab  dalam  penelitian  yang merupakan bentuk lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan secara langsung mendengarkan informasi atau uraian.
Data  yang  dikumpulkan  melalui  kegiatan  pengumpulan  data  tidak  ada  artinya untuk  tujuan  penelitian.  Karena  data  tersebut  masih  merupakan  data  mentah  dan perlu diolah  secara  keras,  maka  peneliti  tidak  dapat  menarik  kesimpulan  tentang  tujuan penelitian.  Proses  yang  sedang  berlangsung  adalah  meninjau  dan  meninjau  data  yang diperoleh  untuk  memastikan  apakah  data  tersebut  dapat  memenuhi  situasi  yang sebenarnya.  Setelah  data  diolah  dan  dirasa  cukup,  disajikan  dalam  bentuk  narasi  dan tabel.  Setelah  data  terkumpul  lengkap  dan  diolah  dengan  menggunakan  narasi  atau tabel, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan Kebijakan Larangan Mudik di Saat Pandemi Covid-19
Kementerian  Perhubungan  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Substansi hukum (legal substance) yang  diatur dalam pengendalian transportasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian,  pengawasan,  dan  sanksi.  Serta  diatur  juga  ketentuan mengenai  pengendalian  transportasi  di  wilayah  aglomerasi.  Pengecualian  terhadap aturan  ini  diberlakukan  antara  lain  untuk  penumpang  yang  memenuhi  kriteria  khusus
seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti: melahirkan dan kondisi sakit.
Latar  belakang  diundagkannya  Permenhub  13  Tahun  2021  diterbitkan  dalam rangka  menindaklanjuti  hasil  Rapat  Tingkat  Menteri  dalam  Sidang  Kabinet  Paripurna yang telah menetapkan kebijakan peniadaan mudik Idul Fitri tahun 2021.
Moda  angkutan  darat  yang  dilarang  pada  masa  pemberlakuan  Permenhub  13 Tahun  2021  yaitu:  kendaraan  bermotor  umum  dengan  jenis  mobil  bus  dan  mobil penumpang,  kendaraan  bermotor  perseorangan  dan  jenis  mobil  penumpang,  mobil  bus dan  kendaraan  bermotor,  serta  kapal  angkutan  sungai,  danau  dan  penyeberangan. Pengecualian  diberlakukan  bagi  masyarakat  dengan  kepentingan  tertentu  seperti:  yang bekerja  atau  perjalanan  dinas  untuk  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Pegawai  BUMN, Pegawai  BUMD,  Polri,  TNI,  pegawai  swasta  yang  dilengkapi  dengan  surat  tugas dengan  tandatangan  basah  dan  cap  basah  dari  pimpinannya,  kunjungan  keluarga  yang sakit,  kunjungan  duka  anggota  keluarga yang  meninggal  dunia,  ibu  hamil  dengan  satu orang  pendamping,  kepentingan  melahirkan  maksimal  dua  orang  pendamping,  dan pelayanan kesehatan yang darurat.
Sedangkan,  pengecualian  kendaraan  diberlakukan  bagi:  kendaraan  pimpinan lembaga  tinggi  negara  RI,  kendaraan  dinas  operasional,  berplat  dinas,  TNI,  Polri  dan kendaraan  dinas  operasional  petugas  jalan  tol,  kendaraan  pemadam  kebakaran, ambulans  dan  mobil  jenazah;  mobil  barang  dengan  tidak  membawa  penumpang; kendaran  yang  digunakan  untuk  pelayanan  kesehatan  setempat  seperti  ibu  hamil  dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran  Indonesia  WNI  dan  mahasiswa  pelajar  di  luar  negeri,  serta  pemulangan  orang dengan  alasan  khusus  dari  pemerintah  sampai  ke  daerah  asal  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
Pengawasan  di  lapangan  akan  dilakukan  Polri  dibantu  TNI,  Kemenhub,  dan Dinas  Perhubungan  di  daerah,  untuk  kendaraan  bermotor  umum  dan  kendaraan bermotor  perseorangan  melalui  titik-titik  penyekatan.  Adapun  titik  penyekatan  akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
Moda  angkutan  laut,  selama  periode  pelarangan  mudik  lebaran,  dibuka  posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15. Di sektor perhubungan laut, pengecualian  diberlakukan  terhadap:  kapal  penumpang  yang  melayani  pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI  yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan;  pergantian  awak  kapal;  kapal  penumpang  yang  melayani  transportasi  rutin untuk  pelayaran  lokal  satu  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dengan  ketentuan persyaratan  yang  berlaku;  kapal  penumpang  yang  melayani  transportasi  antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas; kapal penumpang  yang  melayani  transportasi  rutin  untuk  pelayaran  di  daerah  perintis  dan daerah  tertinggal,  terpencil,  terluar  maupun  daerah  perbatasan;  serta  kapal  penumpang dapat  diizinkan  beroperasi  untuk  mengangkut  barang  logistik  yang  meliputi  barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.
Pengawasan  larangan  penggunaan  sarana  transportasi  laut  dilaksanakan  oleh Penyelenggara  Pelabuhan  dan/atau  Syahbandar  bersama  dengan  Satgas  Covid-19. Sedangkan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Moda angkutan udara, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Selanjutnya,  operator  yang  akan  melakukan  penerbangan  yang  dikecualikan,  dapat menggunakan  izin  rute  eksisting  atau  mengajukan  flight  approval  (FA)  kepada  Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.
Pengecualian  pada  angkutan  udara  diberlakukan  bagi:  penerbangan  pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat  asing  serta  perwakilan  organisasi  internasional;  operasional  penerbangan khusus  repatriasi;  operasional  penegakan  hukum,  ketertiban,  dan  pelayanan  darurat; operasional  angkutan  kargo;  serta  operasional  angkutan  udara  perintis  operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara, Penyelenggara Bandara, Pemda,  dan  Satgas  Covid-19,  yang  dilakukan  pada  pos  koordinasi  atau  cek  poin  di terminal bandara.
Moda  angkutan kereta api, perjalanan kereta api antar kota akan ditiadakan, dan kereta  perkotaan  diberlakukan  pembatasan  jam  operasional  dan  supply.Pengawasan dilakukan  oleh  Ditjen  Perkeretaapian,  Balai  Teknik  Perkeretaapian  di  Jawa  dan Sumatera,  dibantu  oleh  Satgas  Penanganan  Covid-19,  TNI/Polri,  Dishub  dan  Pemda. Sanksi  akan  diberikan  kepada  operator  perkeretaapian  jika  terjadi  pelanggaran,  sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## Teori Hukum Progresif
Sebagaimana  diuraikan  oleh  Philipe  Nonet  dan  Philipp  Selznich,  bahwa  di Amerika  pada  tahun  70-an  timbul  persoalan-persoalan  sosial,  kejahatan,  kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of  power pada  tahun  1960-an,  masyarakat  merasakan  betapa  hukum  gagal  untuk menangani  berbagai  problema  sosial  tersebut  (Rahardjo,  2009).  Kondisi  hukum  di Amerika  tersebut  memunculkan  suatu  kritik  pada  pakar  hukum  di  Amerika  melalui “ Critical Legal Studies Movement ”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolah dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.
Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk  mengukuhkan  keberadaan  ilmu  hukum  untuk  menjadi  sebenar  ilmu  juga  terus berkembang.  Hukum  bukanlah  sesuatu  yang  final  (finite  scheme)  akan  tetapi  terus bergerak  dan  dinamis  mengikuti  perubahan  jaman.  Sehingga,  hukum  harus  terus ditelaah  dengan  melakukan  review  melalui  upaya-upaya  yang  progresif  sehingga kebenaran  yang  hakiki  dapat  dicapai  dan  menghadirkan  kemerdekaan  manusia  dalam
menggapai  keharmonisan,  kedamaian,  ketertiban  yang  pada  akhirnya  mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.
Di  Indonesia,  muncul  yang  dinamakan  hukum  Progresif  yang  muncul  pada sekitar  tahun  2002  dengan  penggagasnya  Satjipto  Rahardjo.  Hukum  progresif  lahir karena  selama  ini  ajaran  ilmu  hukum  positif (analytical  jurisprudence )  yang dipraktikkan  pada  realitas  empirik  di  Indonesia  tidak  memuaskan.  Gagasan  hukum progresif  muncul  karena  prihatin  terhadap  kualitas  penegakan  hukum  di  Indonesia terutama  sejak  terjadinya  reformasi  pada  pertengah  tahun  1997.  Jika  fungsi  hukum dimaksudkan  untuk  turut  serta  memecahkan  persoalan  kemasyarakatan  secara  ideal, maka  yang  dialami  dan terjadi  Indonesia sekarang  ini adalah  sangat  bertolak  belakang dengan cita-cita ideal tersebut (Rahardjo, 2005).
Untuk  mencari  solusi  dari  kegagalan  penerapan analytical  jurisprudence , Hukum  Progresif  memiliki  asumsi  dasar  hubungan  antara  hukum  dengan  manusia. Progresivisme  bertolak  dari  pandangan  kemanusiaan,  bahwa  manusia  pada  dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian,  asumsi  dasar  Hukum  Progresif  dimulai  dari  hakikat  dasar  hukum  adalah untuk  manusia.  Hukum  tidak  hadir  untuk  dirinya-sendiri  sebagaimana  yang  digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan  manusia.  Posisi  yang  demikian  mengantarkan  satu  predisposisi  bahwa hukum itu selalu berada pada status “law in the making ” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi) (Rahardjo, 2005).
Gagasan  yang  demikian  ini  jelas  berbeda  dari  aliran  hukum  positif  yang menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal- pasal  jelas  tidak  bisa  menggambarkan  kebenaran  dari  hukum  yang  sangat  kompleks. Ilmu  yang tidak bisa menjelaskan kebenaran  yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat  diragukan  posisinya  sebagai  ilmu  hukum  yang  sebenar  ilmu  ( genuine  science ). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan  dengan  developmetal  model  hukum  dari  Nonet  dan  Selznick.  Hukum Progresif  juga  berbagi  paham  dengan Legal  Realism dan Freirechtslehre .  Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe  responsive (Nuryadi & SH, 2016). Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi  tekstual  hukum  itu  sendiri.  Atau  sebagaimana  disebutkan  oleh  (Rondonuwu, 2014)  bahwa  hukum  responsif  mencoba  mengatasi  kepicikan  (prokialisme)  dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi (Nuryadi & SH, 2016, p. 21).
Terkait  dengan Legal  Realism dan Freirechtslehre, Hukum  Progresif  melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang  ingin  dicapainya  serta  akibat-akibat  yang  timbul  dari  bekerjanya  hukum.  Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga
dekat dengan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai  studi  tentang  peraturan-peraturan  (Nuryadi  &  SH,  2016).  Dengan  demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistic.  Hukum  Progresif  juga  dekat  dengan  teori-teori  Hukum  Alam  yakni  pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘meta-juridical’. Dengan demikian,  Hukum  Progresif  mendahulukan  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar daripada  menafsirkan  hukum  dari  sudut  ‘logika  dan  peraturan’.  Meski  hampir  mirip dengan Critical Legal Studies Movement yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977, tapi  Hukum  Progresif  tidak  hanya  berhenti  pada  kritik  atas  sistem  hukum  liberal. Hukum  Progresif  mengetengahkan  paham  bahwa  hukum  itu  tidak  mutlak  digerakkan oleh  hukum  positif  atau  hukum  perundang-undangan,  tetapi  ia  juga  digerakkan  pada asas non-formal (Busro, 2011).
Hukum  progresif  melihat  dunia  dan  hukum  dengan  pandangan  yang  mengalir saja,  seperti Panta  Rei (semua  mengalir)  dari  filsuf  Heraklitos.  Apabila  orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri (Swardhana, 2010), yaitu:
a. Paradigma  dalam  hukum  progresif  adalah  bahwa  “hukum  adalah  untuk  manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya.  Hukum ada untuk manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum.  Apabila  kita  berpegangan  pada  keyakinan, bahwa  manusia  itu  adalah  untuk  hukum, maka manusia itu akan  selalu  diusahakan, mungkin  juga  dipaksakan,  untuk  bias  masuk  ke  dalam  skema-skema  yang  telah dibuat oleh hukum.
b. Hukum  progresif  menolak  untuk  mempertahankan  keadaan  status  quo  dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang  berpendapat,  bahwa  hukum  adalah  tolak  ukur  untuk  semuanya  dan  manusia adalah  untuk  hukum.  Cara  berhukum  yang  demikian  itu  sejalan  dengan  cara positivistik, normatif dan legalistik.
Mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif  yaitu  yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam  menalar  serta  memahami  dan  nurani  manusia  untuk  membuat  interprestasi hukum  yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan,  berdasarkan  kepada  kehidupan  yang  baik,  bersifat  responsif,  mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan (Tripa, 2019). Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan  tatkala  kita  ingin  mengangkat  pengertian  progresivisme,  yaitu  (Marbun, 2014) :
1. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
2. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
3. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
4. Hukum  selalu  bergerak  dalam  proses  perubahan  ( law  as  a  process,  law  in  the making );
5. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
6. Hukumnya memiliki tipe responsif;
7. Hukum mendorong peran publik;
8. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.
Memhadirkan  Kepastian  Hukum  Kontroversi  Larangan  Mudik  Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 dalam Perspektif Hukum Progresif
Dengan menggunakan titik tolak latar belakang yang menjadi dasar keberlakuan suatu norma hukum dapat dikonstruksikan arah, alasan dan/atau tujuan diberlakukannya norma hukum tersebut di tengah masyarakat. Pola tersebut dapat diamati pada Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  13  Tahun  2021  tentang  Pengendalian  Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Berdasarkan keterangan dalam Konferensi Pers Biro Komunikasi dan Informasi Publik  Kementrian  Perhubungan,  Konferensi  Pers  Permenhub  Pengendalian Transportasi  Selama  Masa  Idul  Fitri,  8  April  2021,  latar  belakang  yang  menjadi  arah, alasan  dan/atau  tujuan  keberlakuan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  13 Tahun  2021  adalah  dalam  rangka  menindaklanjuti  hasil  Rapat  Tingkat  Menteri  dalam Sidang Kabinet Paripurna yang telah menetapkan kebijakan peniadaan mudik Idul Fitri tahun  2021.  Sementara  sebelumnya  kencang  berhembus  kontroversi  larangan  mudik sebagai  kebijakan  inkonsistensi  dan  lemahnya  koordinasi  dari  pemerintah  sendiri, dimana  Kementrian  PMK  dan  Kementrian  Perhubungan  memberikan  keterangan  yang bertolak  belakang  terkait  dengan  larangan  mudik  lebaran  tahun  2021.  Dalam  konteks inilah  logika  publik  terbentuk  bahwa  keberlakuan  Permenhub  untuk  menghadirkan kepastian  hukum  menghentikan  kontroversi  (keterbelahan  pendapat  publik)  dan selanjutnya kepada masyarakat dan khususnya para pelaku bisnis yang secara ekonomi finansiaal  menggantungkan  bisnisnya  pada  kegiatan  mudik  masyarakat,  untuk mentaatinya.  Pelanggaran  terhadap  semua  ketentuan  dalam  Permenhub  akan  berujung kepada sanksi hukum.
Dalam  perspektif  Hukum  Progresif,  menghadikan  kepastian  hukum  di  tengah kontrovensi  larangan  mudik  lebaran  pada  saat  pandemic  covid-19  melalui  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 menegaskan cara pandang Pemerintah berdasarkan  ajaran  ilmu  hukum  positif (analytical  jurisprudence ).  Cara  pandang terhadap hukum yang terbukti gagal dalam praktik berhukum di Amerika Serikat tahun 1960-an  dalam  merespon  persoalan-persoalan  sosial,  kejahatan,  kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power.
Dalam  perspektif  Hukum  Progresif,  maka  latar  belakang  yang  menjadi  arah, alasan  dan/atau  tujuan  keberlakuan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  13 Tahun  2021  adalah  dalam  rangka  menghadirkan  kepastian  hukum  menghentikan kontroversi (keterbelahan pendapat publik) terkait larangan mudik pada saat pandemic Covid-19. Melalui Permenhub, dalam perspektif cara berhukum pemerintah, dihentikan kontroversi larangan mudik sekaligus menhadirkan kepastian hukum. Permenhub telah dengan  sengaja  “melokalisir”  kebenaran  hanya  yang  nampak  secara  tekstual  dalam pasal-pasal  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  13  Tahun  2021,  yang  oleh Hukum  Progresif  justru  hal  itu  dikritik  karena  sama  sekali  tidak  bisa  menjelaskan kebenaran  yang  kompleks  (keadilan  substantive).  Dalam  perspektif  Hukum  Proresif, maka  hukum  selalu  dikaitkan  pada  tujuan-tujuan  di  luar  narasi  tekstual  hukum  itu sendiri.  Sehingga  hukum  harus  memihak  kepada  kepentingan  masyarakat  (publik)  dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.
Dengan sifat dinamis hukum, yang selalu bergerak dalam proses perubahan ( law as  a  process,  law  in  the  making )  dengan  tujuan  mengantarkan  manusia  kepada kesejahteraan dan kebahagian. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik, sehingga membangun negara hukum yang berhati nurani.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif  Hukum  Progresif,  keberlakuan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM 13  Tahun  2021  untuk  menghentikan  kontroversi  larangan  mudik  lebaran  sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara  pandang  Pemerintah  yang  masih  mendasarkan  diri  kepada  ajaran  ilmu  hukum positif (analytical  jurisprudence ).  Upaya  menghadirkan  kepastian  hukum  justru  tidak memberikan keadilan bagi kepentingan masyarakat. Menggunakan Permenhub

## Bibliografi
Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Balitbang. (2021). Survei awal Balitbang Kemenhub sebut 11% masyarakat masih ingin mudik .  Retrieved  from  https://nasional.kontan.co.id/news/survei-awal-balitbang- kemenhub-sebut-11-masyarakat-masih-ingin-mudik
Busro,  Achmad.  (2011).  Kebebasan  Berkontrak  dalam  Pandangan  Hukum  Progresif. Masalah-Masalah Hukum , 40 (2), 172–177.
Detiknews.  (2021). Polemik  Larangan  Mudik  Lebaran  2021 .  Retrieved  from https://news.detik.com/berita/d-5510760/polemik-larangan-mudik-lebaran-2021
Fuad,  Muskinul.  (2011).  Makna  Hidup  Di  Bauk  Tradisi  Mudik  Lebaran  (Studi Fenomenologi  Atas  Pengalaman  Pemudik  Dalam  Merayakan  Idul  Fitri  Di Kampung  Halaman). KOMUNIKA:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi , 5 (1),  107– 123.
Haidar,  Galih,  &  Nurwati,  Nunung.  (2020).  Dampak  Kebijakan  Larangan  Mudik COVID-19 Terhadap Budaya Mudik di Indonesia. Jurnal Sosial Soedirman , 4 (2), 1–15.
Irawati,  Adita.  (2021). Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik .  Retrieved  from http://dephub.go.id/post/read/permenhub-pengendalian-transportasi-selama-masa- idul-fitri-telah-diterbitkan
Lestari,  F.  (2019).  Kajian  Karakteristik  Arus  Mudik  Lebaran  Menggunakan  Survei Online. Jurnal Penelitian Transportasi Darat , 21 (1), 31–36.
Marbun,  Rocky.  (2014).  Grand  Design  Politik  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Hukum Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945. Padjadjaran Journal of Law , 1 (3).
Narti,  Ahmad  Yani,  &  Setiyadi,  Adika  Dharma.  (2020).  Pemilihan  Angkutan  Mudik Lebaran  Menggunakan  Metode  Analytic  Hierarchy  Process. Paradigma-Jurnal Komputer Dan Informatika , 22 (1), 17–24.
Nuryadi,  H. Deni, & SH,  M.  H. (2016).  Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 1 (2), 394–408.
Putra, Rendika Tryaspada. (2018). Penginderaan Jarak Jauh (Citra Lokasi & Kualitas Udara) . Surabaya: UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.
Rahardjo,  Satjipto.  (2005).  Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif , 1 (1), 1–24.
Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis .
Rondonuwu, Diana Esther. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum  Menjadi  Sebenar  Ilmu  Pengetahuan  Hukum. LEX  ADMINISTRATUM , 2 (2).
Soebyakto,  Bambang  Bemby. (2011). Mudik lebaran: Studi kualitatif. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 9 (2), 62–67.
Swardhana,  Gde  Made.  (2010).  Pergulatan  Hukum  Positivistik  Menuju  Paradigma Hukum Progresif. Masalah-Masalah Hukum , 39 (4), 378–384.
Tripa, Sulaiman. (2019). Rekonseptualisasi Hukum Indonesia . Bandar Publishing.
Wahid,  Abdurrahman,  &  Kosmopolitan,  Islam.  (2007).  Nilai-nilai  Indonesia  & Transformasi Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute .
Yunita, Ria, & Amalliah, Amalliah. (2021).  Strategi Komunikasi Pemerintah Terhadap Masyarakat  Mengenai  Kebijakan  Larangan  Mudik  Lebaran  Tahun  2021  Pada Pademic COVID 19. Jurnal Akrab Juara , 6 (2), 122–133.