Volume 6, Nomor 2, Maret – April 2024 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.8325

## PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA BENTUK BADAN USAHA TERBATAS (PT) DAN PERUSAHAAN PERORANGAN
Naily Aridah 1 , Rewidan Muhammad Haikal 2
Universitas Pelita Harapan 1,2,3
01051220184@student.uph.edu 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengidentifikasi  perbandingan  pertanggungjawaban  hukum antara  badan  usaha  terbatas  (PT)  dan  perusahaan  perseorangan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  karakteristik  analisis  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  sumber  data  sekunder,  khususnya  dengan menerapkan  teknik  penelitian  kepustakaan,  yang  dikenal  sebagai  " Library  Research. " Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam pertanggungjawaban hukum antara PT dan  perusahaan  perseorangan.  Pemegang  saham  PT  memiliki  pertanggungjawaban terbatas,  sementara  pemilik  perusahaan  perseorangan  memiliki  pertanggungjawaban terbatas  pada  nilai  sahamnya,  sesuai  dengan  prinsip limited  liability. Simpulan, penelitian  ini  memberikan  wawasan  mendalam  mengenai  aspek  hukum  yang membedakan  pertanggungjawaban  PT  dan  perusahaan  perseorangan.  Penemuan  ini dapat  menjadi  dasar  untuk  pengembangan  kebijakan  hukum  yang  lebih  efektif  dalam mengatur tanggung jawab hukum entitas bisnis, baik berbentuk PT maupun perusahaan perseorangan.
Kata Kunci : Perbandingan, Pertanggungjawaban, PT, Perseorangan

## ABSTRACT
The aim of the research is to identify the comparison of legal liability between limited business  entities  (PT) and individual companies. This  research uses a normative legal approach  with  descriptive  analysis  characteristics.  Data  collection  was  carried  out through  secondary  data  sources,  specifically  by  applying  library  research  techniques, known  as  "Library  Research."  The  research  results  show  differences  in  legal  liability between  PT  and  individual  companies.  PT  shareholders  have  limited  liability,  while individual  company  owners  have  limited  liability  for  the  value  of  their  shares,  in accordance with the principle of limited liability. In conclusion, this research provides in-depth  insight  into  the  legal  aspects  that  differentiate  the  responsibilities  of  PT  and individual companies. These findings can be the basis for developing legal policies that are more effective in regulating the legal responsibilities of business entities, whether in the form of PT or individual companies.

## Keywords: Comparison, Accountability, PT, Individual

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  perubahan  ekonomi  global  yang  sedang  berlangsung  dan  upaya untuk  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  nasional,  diperlukan  peran  aktif  dari masyarakat  dalam  mencapai  kesejahteraan  nasional  (Rochaida  2016).  Hal  ini melibatkan  menjaga  keselarasan  perkembangan  ekonomi  dan  kesatuan  dalam  skala
nasional.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pengaturan  yang  relevan  dengan perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  harus  tersedia.  Pencapaian kesejahteraan  nasional  memerlukan  dorongan  masyarakat  untuk  berperan  sebagai wirausahawan.  Ini  memerlukan  perubahan  paradigma  dari  menjadi  konsumen  pasif menjadi  produsen  yang  aktif  yang  mana  masyarakat  harus  didorong  untuk  keluar  dari zona  kenyamanan  mereka  dan  mulai  berusaha  secara  mandiri.  Istilah  "perusahaan" memiliki  hubungan  erat  dengan  konsep  "korporasi."  Menurut  Ensiklopedia  Ekonomi, Keuangan,  dan  Perdagangan  yang  dikumpulkan  oleh  A.  Abdurahman,  "korporasi" adalah  suatu  badan  hukum  yang  dibentuk  sesuai  dengan  undang-undang  suatu  negara dengan  tujuan  menjalankan  kegiatan  ekonomi  atau  aktivitas  lain  yang  sah.  Badan hukum ini dapat ada selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, memiliki identitas dan nama yang diakui oleh hukum, sehingga dapat diselidiki di pengadilan.
Korporasi juga memiliki hak untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kontrak dan  melaksanakan  berbagai  fungsi  lain  yang  diatur  oleh  undang-undang  negara  yang bersangkutan (Effendy  2014).  Secara  umum,  sebuah  korporasi  bisa  menjadi  organisasi yang dikelola oleh pemerintah, sebagian dikelola oleh pemerintah, atau swasta. Dalam konteks  ekonomi  dan  hukum,  korporasi  adalah  entitas  hukum  yang  memiliki kemampuan  untuk  menjalankan  operasi  bisnis  dan  berbagai  transaksi  sesuai  dengan hukum yang berlaku di negara tempat korporasi tersebut beroperasi. Terdapat berbagai bentuk perusahaan yang ada, termasuk perusahaan perorangan (seperti Usaha Dagang - UD),  Persero (Maatschap) ,  Perseroan  Firma (Venootschap  Onder  Firma) ,  Perseroan Komanditer (Commanditaire  Vennootschap) ,  dan  Perseroan  Terbatas (Naamloze Vennootschap) seperti  yang  dijelaskan  oleh  (Sari  2020).  Namun,  dalam  konteks  ini, penting  untuk  dicatat  bahwa  beberapa  bentuk  perusahaan  dianggap  sebagai  badan hukum,  seperti  Perseroan  Terbatas,  sementara  yang  lainnya,  seperti  Perusahaan Perseorangan, tidak memiliki status badan hukum.
Di  dalam  peraturan  perundangan  Indonesia,  tidak  ada  definisi  yang  sangat  rinci mengenai  istilah  "badan  hukum."  Ketiadaan  pengaturan  yang  jelas  ini  dapat  menjadi permasalahan, mengingat bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan  kewajiban  hukum  yang  diakui  oleh  hukum.  Oleh  karena  itu,  ada  kebutuhan  untuk memberikan  klarifikasi  yang  lebih  tegas  tentang  konsep  badan  hukum  dalam  konteks penggolongan jenis badan hukum di Indonesia, mengingat pentingnya kedudukan badan hukum  dalam  sistem  hukum.  Dilihat  dari  jenis  struktur  hukumnya,  perusahaan  dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum mencakup entitas yang memiliki status hukum  yang  terpisah,  dan  ini  bisa  dimiliki  baik  oleh  pihak  swasta  maupun  oleh pemerintah.  Contoh-contoh  perusahaan  badan  hukum  yang  dimiliki  oleh  pihak  swasta mencakup perseroan terbatas (PT) dan koperasi,  sementara perusahaan umum (Perum) dan  perusahaan  perseroan  (Persero)  adalah  contoh  perusahaan  badan  hukum  yang dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum  seperti perseroan terbatas dan koperasi biasanya  beroperasi  sebagai  bentuk  kemitraan.  Di  sisi  lain,  perusahaan  bukan  badan hukum  tidak  memiliki  status  hukum  yang  terpisah  dari  pemiliknya.  Ini  sering  kali mencakup  usaha  perseorangan  dan  perusahaan  persekutuan  yang  hanya  dimiliki  oleh pihak swasta. Dalam klasifikasi ini, perusahaan bukan badan hukum adalah entitas yang tidak memiliki entitas hukum terpisah yang mewakili mereka.
Dalam  konteks  perkembangan  perekonomian,  terdapat  tren  yang  menunjukkan bahwa  sektor  swasta  semakin  mendominasi  perekonomian  Indonesia.  Fenomena  ini semakin  dipertegas  oleh  serangkaian  deregulasi  ekonomi  yang  telah  diterapkan.
Sebagian  besar  pelaku  usaha  swasta  lebih  memilih  untuk  menjalankan  badan  usaha dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  dibandingkan  dengan  bentuk  usaha  lainnya. Sebagai akibatnya, tidak bisa disangkal bahwa mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas.
Peningkatan  peran  sektor  swasta,  terutama  dalam  bentuk  PT,  telah  menjadi  ciri khas  dalam  perkembangan  ekonomi  Indonesia.  Deregulasi  ekonomi,  yang  mencakup berbagai  langkah  untuk  memfasilitasi  aktivitas  bisnis  dan  investasi  swasta,  telah mendorong  pertumbuhan  sektor  swasta  di  negara  ini.  Hal  ini  tercermin  dalam banyaknya  perusahaan  yang  didirikan  sebagai  Perseroan  Terbatas,  menandakan popularitas  model  bisnis  ini  di  kalangan  pengusaha  dan  investor  di  Indonesia.  Dengan demikian,  peran  Perseroan  Terbatas  telah  menjadi  elemen  kunci  dalam  menggerakkan perekonomian  Indonesia  ke  arah  yang  lebih  swasta  dan  mandiri.  Tidaklah mengherankan  bahwa  bentuk  Usaha  Perseroan  Terbatas  memiliki  beberapa  kelebihan yang  cukup  mencolok.  Kelebihan  tersebut  terutama  berkaitan  dengan  berbagai  aspek seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris, dan tingkat tanggung jawab yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan  adalah peran RUPS dalam  menjaga hak-hak pemegang saham dan  kepentingan  pihak  ketiga.  RUPS  merupakan  organ  tertinggi  dalam  Perseroan Terbatas  yang  memiliki  wewenang  khusus.  Keberadaannya  menjadikan  perlindungan yang  cukup  kuat  bagi  pemegang  saham  dan  pihak  kreditur.  Selain  itu,  Direksi  juga memiliki  tanggung  jawab  yang  melekat  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  RUPS dalam  menjalankan  tindakan-tindakan  tertentu.  Dengan  demikian,  RUPS  adalah lembaga  yang  memiliki  otoritas  yang  tidak  diberikan  kepada  Direksi  dan  Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan yang signifikan.
Hal  ini  menciptakan  kerangka  hukum  yang  kuat  untuk  mengatur  tindakan  dan keputusan yang melibatkan Perseroan Terbatas, yang memberikan perlindungan kepada pemegang  saham  dan  pihak  ketiga  yang  terkait  dengan  entitas  ini.  Melalui keseimbangan  kekuasaan  antara  RUPS,  Direksi,  dan  Dewan  Komisaris,  Perseroan Terbatas  menciptakan  mekanisme  yang  transparan  dan  adil  untuk  mengatur  urusan bisnisnya,  menjaga  hak-hak  pihak  terkait,  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap peraturan  yang  berlaku.  Perusahaan  Perseorangan,  juga  dikenal  sebagai  usaha perseorangan, merupakan suatu bentuk badan usaha di mana tidak ada pemisahan yang jelas  antara  kepemilikan  pribadi  dan  kepemilikan  bisnis.  Dalam  konteks  ini,  pemilik usaha  adalah  individu  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  seluruh  aspek  perusahaan, termasuk  risiko  dan  operasionalnya.  Dalam  perusahaan  perseorangan,  harta  pribadi pemilik menjadi bagian dari kekayaan perusahaan, dan ini berarti bahwa pemilik pribadi harus  mengambil  tanggung  jawab  atas  semua  utang  dan  kewajiban  perusahaan.  Ini berarti  bahwa  jika  perusahaan  memiliki  utang,  harta  pribadi  pemilik  dapat  digunakan untuk  melunasi  utang tersebut.  Dalam hal  peraturan perundangan, umumnya tidak  ada persyaratan  khusus  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendirikan  perusahaan  perseorangan. Yang diperlukan hanyalah izin atau permohonan  yang sesuai  dengan persyaratan yang berlaku  di  kantor  perizinan  setempat.  Dengan  kata  lain,  pendirian  perusahaan perseorangan lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk badan usaha hukum lainnya.
Perseroan  Terbatas,  biasa  disingkat  sebagai  PT,  adalah  suatu  badan  hukum  yang didirikan  melalui  perjanjian  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha.  Modal  PT dikelompokkan  dalam  bentuk  saham  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham,  dan  setiap pemegang  saham  memiliki  sebagian  saham  yang  sesuai  dengan  kepemilikan  mereka. Salah  satu  ciri  penting  dari  Perseroan  Terbatas  adalah  bahwa  kekayaan  perusahaan
dianggap  terpisah  dari  kekayaan  pribadi  pemilik  perusahaan.  Dalam  konteks  ini,  PT dianggap  sebagai  entitas  hukum  yang  independen  yang  memiliki  aset  dan  kewajiban sendiri,  yang  tidak  bercampur  dengan  aset  pribadi  pemiliknya (Fitrahady,  Zuhairi,  and Riadhussyah  2020).  Pemilik  saham  PT  berhak  menerima  bagian  dari  keuntungan perusahaan  yang  disebut  dengan  dividen,  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang  mereka miliki.  Selain  sumber  modal  yang  berasal  dari  saham,  Perseroan  Terbatas  juga  dapat mendapatkan modal melalui penerbitan obligasi. Pemegang obligasi memiliki hak untuk menerima bunga tetap sesuai dengan perjanjian, tanpa memperhatikan keuntungan atau kerugian  yang  dialami  oleh  Perseroan  Terbatas.  Dalam  struktur  Perseroan  Terbatas, pemisahan antara aset dan kewajiban perusahaan dengan aset dan kewajiban pemiliknya memberikan  perlindungan  hukum  yang  penting,  dan  ini  merupakan  salah  satu  alasan mengapa  banyak  bisnis  memilih  bentuk  hukum  PT  saat  mereka  memulai  operasi bisnisnya.  Dalam  era  globalisasi,  bisnis  sering  kali  beroperasi  di  pasar  internasional, yang melibatkan berbagai yurisdiksi dengan peraturan dan hukum bisnis yang berbeda. Perusahaan  yang  berencana  untuk  ekspansi  global  perlu  mempertimbangkan pertanggungjawaban  hukum  dalam  berbagai  yurisdiksi  yang  berbeda.  Akar  pemikiran ini  yang  mendorong  penulis  untuk  menuliskan  jurnal  ini  dengan  mengangkat  judul “Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum antara Bentuk Badan Usaha Terbatas (PT) dan Perusahaan Perorangan”

## KAJIAN TEORI

## Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum
Istilah "badan hukum" dalam konteks ini adalah istilah teknis dalam ranah hukum yang mengacu pada entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dalam kerangka hukum. Sebagai contoh penggunaan istilah "badan hukum," dapat ditemukan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  yang mendefinisikan  "Perseroan  Terbatas"  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan  asosiasi modal, didirikan melalui perjanjian, bergerak dalam kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham, serta mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam  undang-undang  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Namun,  dalam  UUPT  ini,  tidak ada  penjelasan  yang  lengkap  mengenai  makna  "badan  hukum"  itu  sendiri.  Namun demikian,  ketentuan  ini  kemudian  mengalami  perubahan  melalui  pengesahan  Undang- Undang  Cipta  Kerja  (UU  Ciptaker).  Dalam  UU  Ciptaker,  definisi  tersebut  berubah menjadi  "Perseroan"  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  asosiasi  modal,  didirikan melalui perjanjian, bergerak dalam kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam  saham  atau  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro dan Kecil. Perubahan ini menggambarkan bagaimana istilah "badan hukum" mengacu pada entitas hukum  yang  diakui  oleh  hukum  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha  dan  memiliki  hak dan  kewajiban  tertentu  dalam  kerangka  hukum.  Penjelasan  yang  lebih  rinci  tentang konsep  badan  hukum  ini  menjadi  penting  karena  berdampak  pada  tata  cara  berdirinya dan  beroperasinya  entitas  bisnis  dalam  sistem  hukum,  serta  mengukur  sejauh  mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap entitas bisnis dan pemiliknya.

## Tanggungjawab Korporasi Perseroan Terbatas
Seperti  yang  telah  disampaikan  pada  bagian  sebelumnya,  prinsip  dasar  dalam tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam situasi  ketika suatu  perusahaan korporasi mengalami  kerugian,  kepailitan,  atau  likuidasi  adalah  bahwa  korporasi  tersebut
bertanggung  jawab  secara  utama.  Dalam  konteks  ini,  jika  suatu  korporasi  menghadapi kerugian, kepailitan, atau proses likuidasi yang berdampak pada kerugian pihak ketiga, korporasi  sebagai  entitas  hukum  (melalui  pengurusnya)  adalah  yang  pertama  kali diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. Ini mengindikasikan bahwa korporasi adalah  subjek  yang  memiliki  kewajiban  hukum  untuk  menanggung  kerugian  yang timbul  dan  bertanggung  jawab  atas  konsekuensi  hukum  yang  terkait  dengan  situasi tersebut.  Dengan  demikian,  korporasi  dianggap  sebagai  entitas  yang  memiliki kewajiban  primer  terhadap  pihak  ketiga  yang  mungkin  mengalami  kerugian  akibat kondisi korporasi yang tidak menguntungkan seperti kerugian, kepailitan, atau likuidasi.

## Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Menurut  Pasal  74  Ayat  (1)  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007, perseroan  terbatas  yang  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha yang terkait dengan sumber daya alam. Perseroan terbatas yang termasuk dalam kategori ini adalah yang secara aktif mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dalam  operasinya.  Selain  itu, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya  alam  juga  diwajibkan  untuk  mematuhi  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan, meskipun  mereka  tidak  secara  langsung  mengelola  atau  memanfaatkan  sumber  daya alam.  Ketentuan  ini  dirancang  untuk  memastikan  bahwa  perseroan  terbatas  menjaga hubungan yang seimbang, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai, norma, serta budaya masyarakat  setempat  dalam  menjalankan  aktivitas  mereka  yang  terkait  dengan  sumber daya  alam.  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  bagian  dari  kewajiban perseroan terbatas dan telah dimasukkan dalam anggaran biaya perseroan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial  dan lingkungan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran.

## Pengertian Perusahaan Perorangan
Perusahaan Perseorangan atau yang sering disebut sebagai sole trader merupakan salah  satu  bentuk  usaha  yang  paling  sederhana  dalam  proses  pembentukannya.  Dalam perspektif  definisi  yang  diberikan  oleh  Zainal  Asikin  dan  Wira  Pria  Suhartana, PerusahaanPerseorangan dapat dijelaskan sebagai suatu entitas bisnis yang dikelola oleh satu  individu  pengusaha.  Dalam  konteks  ini,  satu  orang  pengusaha  memiliki  tanggung jawab  penuh  atas  operasional  dan  keuangan  perusahaan,  serta  mengambil  keputusan- keputusan  yang  berkaitan  dengan  berbagai  aspek  usaha  tersebut.  Ini  menunjukkan bahwa  Perusahaan  Perseorangan  adalah  bentuk  usaha  yang  tidak  melibatkan kepemilikan  saham  oleh  lebih  dari  satu  pemilik  dan  membedakannya  dari  perusahaan dengan  struktur  kepemilikan  yang  lebih  kompleks.  Sebagai  entitas  bisnis  yang sederhana,  Perusahaan  Perseorangan  memiliki  karakteristik  yang  mencirikan kesederhanaan  dalam  kepemilikan,  kendali,  dan  tanggung  jawab  usaha  yang  berpusat pada satu individu pengusaha.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif analisis.  Artinya,  penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  norma-norma  hukum  yang berlaku  dalam  konteks  pertanggungjawaban  hukum  perusahaan.  Penelitian  ini  tidak hanya  terbatas  pada  pemahaman  dan  pemaparan  norma  hukum,  tetapi  juga  mencakup proses  penggambaran,  penelaahan,  dan  penjelasan  mengenai  berbagai  aspek  yang
berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  hukum  perusahaan.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis,  yang  berarti  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis  isu-isu  yang  terkait  dengan  pertanggungjawaban  hukum  perusahaan. Deskriptif  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  penjelasan  rinci  mengenai  berbagai  aspek dan  perincian  terkait  pertanggungjawaban  hukum  perusahaan.  Analisis,  di  sisi  lain, mencakup  evaluasi  dan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  isu-isu  tersebut, serta  upaya  untuk  menjelaskan  implikasi  dan  konsekuensi  dari  pertanggungjawaban hukum  perusahaan.  Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan data sekunder.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan,  yang dikenal  sebagai "Library  Research." Dalam  metode  ini,  peneliti  mengakses  berbagai sumber  informasi  yang  telah  ada,  seperti  buku,  artikel  ilmiah,  laporan  penelitian sebelumnya, dokumen hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini menjadi dasar utama untuk analisis dalam penelitian ini. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data yang dikumpulkan  dieksplorasi  dengan  menggunakan  logika  berfikir.  Peneliti  menggali makna,  pola,  dan  konsep  yang  muncul  dari  data  sekunder  tersebut.  Selama  proses analisis,  peneliti  menerapkan  penalaran  deduktif,  yang  berarti  mereka  menggunakan data  yang  ada  untuk  menyusun  pemahaman  dan  kesimpulan  yang  lebih  mendalam mengenai  topik  penelitian.  Hasil  dari  analisis  kualitatif  ini  digunakan  untuk mengembangkan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pertanggungjawaban  hukum perusahaan dan aspek-aspek yang terkait.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  melibatkan  analisis  berdasarkan  teori  hukum  dan  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  sebagai  landasan  utama  dalam  menjelaskan  dan memahami berbagai aspek yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum perusahaan. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  proses  analisis  mencakup  dua  aspek utama: pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan peraturan  perundang-undangan (statute  approach) menekankan  penggunaan  berbagai undang-undang,  peraturan,  dan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  subjek penelitian ini. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang terkait, seperti  undang-undang  perusahaan,  regulasi  terkait  tanggung  jawab  perusahaan,  dan ketentuan  hukum  lainnya  yang  menjadi  kerangka  hukum  yang  mengatur  perusahaan. Pendekatan  ini  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  memahami  aspek  hukum  yang relevan dalam konteks pertanggungjawaban perusahaan.
Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (conceptual approach) juga  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pendekatan  konsep  mengacu  pada eksplorasi  dan  analisis  konsep-konsep  hukum  yang  mendasari  pertanggungjawaban perusahaan.  Peneliti  mempertimbangkan  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan konsep  pertanggungjawaban,  baik  dalam  konteks  hukum  bisnis  maupun  hukum perusahaan.  Pendekatan  ini  membantu  dalam  memahami  landasan  konseptual  yang mendasari  pertanggungjawaban  hukum  perusahaan  dan  memberikan  kerangka  kerja teoritis yang mendalam dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Perbandingan  Pertanggungjawaban  Hukum  antara  Perseroan  Terbatas  (PT) dengan Perseroan Perorangan

## PT (Perseroan Terbatas)
Dalam  konteks  badan  usaha  terbatas  (PT),  terdapat  prinsip  pertanggungjawaban hukum  yang  menentukan  perbedaan  signifikan  dengan  perusahaan  perorangan. Pemegang  saham  PT  diberikan  jaminan  bahwa  mereka  tidak  akan  bertanggung  jawab secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  oleh  PT  dan  tidak  akan  memiliki  tanggung jawab  atas  kerugian  PT  yang  melebihi  jumlah  saham  yang  mereka  miliki.  Ini  sejalan dengan  prinsip  limited  liability,  di  mana  pemegang  saham  PT  memiliki pertanggungjawaban  yang  terbatas  pada  jumlah  saham  yang  dimiliki,  sehingga  risiko finansial  mereka  terbatas  pada  investasi  modal  mereka  dalam  PT.  Selain  itu,  PT  juga memiliki  tanggung  jawab  terbatas  pada  modal  yang  disetorkan  oleh  para  pemegang saham.  Artinya,  tanggung  jawab  PT  dibatasi  oleh  jumlah  modal  yang  telah  disetorkan oleh  para  pemegang  saham.  Ini  berarti  bahwa  jika  PT  menghadapi  masalah  finansial atau  kerugian,  para  pemegang  saham  tidak  akan  diwajibkan  untuk  menyediakan  dana tambahan di luar modal yang mereka telah investasikan dalam PT.
Namun, yang harus digarisbawahi  adalah bahwa pemegang saham PT tidak akan memiliki  tanggung  jawab  atas  perbuatan  hukum  PT,  kecuali  jika  terdapat  tindakan tertentu  yang  dilakukan  oleh  organ  PT  yang  menyebabkan  hilangnya  prinsip pertanggungjawaban  terbatas  tersebut.  Dalam  situasi  seperti  ini,  doktrin  piercing  the corporate  veil  dapat  diterapkan,  yang  berarti  pemegang  saham  bisa  dimintai pertanggungjawaban  jika  terbukti  bahwa  tindakan  tertentu  dari  PT  yang  melibatkan pemegang saham  telah  melanggar hukum.  Jadi,  meskipun prinsip  pertanggungjawaban terbatas  berlaku  secara  umum,  doktrin  ini  memberikan  fleksibilitas  untuk menghapuskan  pertanggungjawaban  terbatas  dalam  situasi  tertentu  yang  melibatkan tindakan ilegal atau tidak etis oleh PT yang melibatkan pemegang saham.

## Perusahaan Perseorangan
Perseroan  perorangan  adalah  suatu  entitas  bisnis  yang  memiliki  ciri  khas  yaitu kepemilikan  tunggal,  di  mana  satu  individu  adalah  pemilik  tunggal  dan  pemegang saham  tunggal  perseroan  tersebut.  Salah  satu  prinsip  utama  yang  mengatur  perseroan perorangan  adalah  prinsip  limited  liability,  yang  berarti  bahwa  pemilik  perseroan perorangan  memiliki  pertanggungjawaban  terbatas  atas  aktivitas  dan  kewajiban perseroan  yang  sebatas  nilai  saham  yang  dimilikinya.  Dalam  konteks  ini,  pemilik perseroan  perorangan  memiliki  kebebasan  untuk  menjalankan  perseroan  dan bertanggung  jawab  hanya  sejauh  nilai  saham  yang  dimilikinya,  sehingga  risiko finansialnya dibatasi oleh jumlah modal yang diinvestasikan dalam perseroan. Namun, terdapat  juga doktrin  piercing  the  corporate veil  yang merupakan suatu  prinsip  hukum yang mengizinkan penghapusan pertanggungjawaban terbatas dalam situasi tertentu. Ini berarti  bahwa  meskipun  pemilik  perseroan  perorangan  memiliki  pertanggungjawaban terbatas, pertanggungjawaban tersebut dapat dihapuskan jika terdapat pelanggaran atau tindakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  organ  perseroan  perorangan  yang  menyebabkan gugurnya prinsip  pertanggungjawaban terbatas tersebut.  Dalam  konteks ini, terbukalah kemungkinan pemilik perseroan perorangan dimintai pertanggungjawaban jika tindakan perseroan  melibatkan  mereka  secara  ilegal  atau  tidak  etis,  sehingga  menghapuskan prinsip pertanggungjawaban terbatas yang sejatinya berlaku.
Selain itu, perlu dicatat bahwa perseroan perorangan, yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan  tunggal,  juga  memiliki  dampak  lain.  Pemilik  tunggal  memiliki  kontrol penuh  atas  perseroan  dan  mengawasi  operasinya  secara  langsung.  Namun,  ini  juga membawa risiko terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya tata kelola
dalam  pengelolaan  entitas  bisnis  perseroan  perorangan.  Dalam  prakteknya,  situasi seperti  ini  dapat  mengakibatkan  penyelewengan  dalam  tanggungjawab  dan  tata  kelola perseroan perorangan yang dikelola oleh satu pemilik.
Dari  perbandingan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  PT  dan  perusahaan perorangan  memiliki  perbedaan  dalam  hal  pertanggungjawaban  hukum.  Pemegang saham  PT  memiliki  pertanggungjawaban  terbatas,  sedangkan  pemilik  perseroan perorangan  memiliki  pertanggungjawaban  terbatas  pada  nilai  sahamnya  sebagaimana prinsip  limited  liability.  Namun,  baik  PT  maupun  perusahaan  perorangan  memiliki doktrin  piercing  the  corporate  veil  yang  menghapuskan  pertanggungjawaban  terbatas jika  terdapat  tindakan  tertentu  dari  organ  PT  atau  perseroan  perorangan  yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut

## SIMPULAN
Bahwa  PT  dan  perusahaan  perorangan  memiliki  perbedaan  dalam  hal pertanggungjawaban  hukum.  Pemegang  saham  PT  memiliki  pertanggungjawaban terbatas,  sedangkan  pemilik  perseroan  perorangan  memiliki  pertanggungjawaban terbatas  pada  nilai  sahamnya  sebagaimana  prinsip limited  liability. Namun,  baik  PT maupun  perusahaan  perorangan  memiliki  doktrin piercing  the  corporate  veil yang menghapuskan  pertanggungjawaban  terbatas  jika  terdapat  tindakan  tertentu  dari  organ PT atau perseroan perorangan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendy,  Sjahril.  2014.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Asing  Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih Di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta
Lyonnaise Medan).” Jurnal Mercatoria 7(2): 144–60. https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/666
Fitrahady,  Khairus  Febryan,  Ahmad  Zuhairi,  and  M  Riadhussyah.  2020.  “Recovery Aset  Daerah  Yang  Dijadikan  Agunan  Oleh  Pihak  Ketiga  Dalam  Perjanjian Kerjasama Dengan Bumd.” : 550–67.
Rochaida,  Eny.  2016.  “Dampak  Pertumbuhan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur.” Forum Ekonomi 18(1):
14–24. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/42.%20
Diakses%2030%20Juli%202022
Sari,  Saidah  Putri.  2020.  “Hubungan  Minat  Beli  Dengan  Keputusan  Pembelian  Pada
Konsumen.” Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi 8(1): 147.