Jurnal Ilmu Komunikasi P-ISSN 1693-3028 ; E-ISSN 2407-8220 Accredited Sinta 2 based on the Decree No. 200/M/KPT/2020
Volume 20, No. 1 April 2022, 88-100 DOI: https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433
Submitted: 25 December 2021, Revised: 29 March 2022, Accepted: 9 May 2022

## Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya

## Andre Noevi Rahmanto
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Indonesia Corresponding author : andreyuda@gmail.com
Abstract
Social media offers various communication facilities to build interactive relationships between citizens and the government because it has four potential strengths, namely: collaboration, participation, empowerment and time. The use of social media by local governments in Indonesia is still not optimal, including in the Solo Raya area.  This  study  aims  to  see  how  the  use  of  local  government  social  media  in Solo Raya affects  public  perceptions  of  good  governance  which  consists  of  aspects  of  accountability,  transparency and  participation.  This  study  uses  a  survey  method  with  quota  sampling  involving 210 participants in the Solo Raya area.  The  results  showed  that  social  media  had  a  positive  and  significant  effect  on  public perceptions of good governance and its three aspects. The findings of this study support previous research that  the  use  of  social  media  can  increase  government  transparency  and  citizen  participation.  This study  recommends  that  local  governments  further  increase  engagement  and  content  relevance  in  social media  management,  so  that  they  have  a  greater  contribution  to  the  implementation  of  good  governance. Keywords: Social Media; Local Government; Good Governance

## Abstrak
Media sosial menawarkan berbagai kemudahan berkomunikasi untuk membangun hubungan yang interaktif antara warga negara dan pemerintah karena memiliki empat kekuatan potensial yaitu: collaboration, participation,  empowerment  and  time. Penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah di Indonesia masih belum optimal, termasuk di wilayah Solo Raya. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana penggunaan media sosial pemerintah daerah di Solo Raya berpengaruh pada persepsi publik tentang good governance yang terdiri dari aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampling kuota melibatkan 210 partisipan di wilayah Solo Raya. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  media  sosial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  persepsi  publik  tentang good  governance dan ketiga aspeknya. Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan transparansi pemerintah dan partisipasi warga. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah lebih meningkatkan engagement dan relevansi konten dalam pengelolaan media sosial, sehingga memiliki kontribusi lebih besar pada pelaksanaan good  governance . Kata kunci: Media Sosial; Pemerintah Daerah; Good Governance

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui internet, terutama media sosial, membuka peluang komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Selama beberapa tahun terakhir, e-government telah menjadi topik yang menarik perhatian para akademisi dengan munculnya teknologi Web 2.0 (Magro, 2012). Istilah e-government dapat didefinisikan sebagai peningkatan akses dan penyampaian layanan dan informasi pemerintah kepada masyarakat, pelaku bisnis, dan lingkungan pemerintah
melalui penggunaan teknologi informasi komunikasi khususnya internet seperti aplikasi berbasis website (Barthwal, 2003; Irawan, 2015; Maznorbalia & Awalludin, 2021) ataupun media sosial (Bonsón et al., 2012; Gao & Lee, 2017). Didorong oleh meningkatnya harapan warga dan kebutuhan inovasi pemerintah, media sosial telah menjadi komponen kunci dari pemerintahan elektronik atau e-government . Sejumlah penelitian mengenai peran media sosial dalam e-government telah dilakukan beberapa tahun terakhir.
Media sosial dianggap menawarkan berbagai kemudahan berkomunikasi untuk membangun hubungan yang interaktif antara pemerintah dan warga negara sehingga media sosial sering digunakan sebagai instrumen yang bermanfaat untuk partisipasi aktif warga, berbagi informasi, komunikasi dan hubungan online antar pihak. Kemudahan tersebut dapat terjadi karena media sosial memiliki empat kekuatan potensial yaitu: collaboration, participation, empowerment and time (Bertot, et.al., 2010). Hadirnya media sosial telah mendorong proses reformasi birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang baik (Huda & Yunas, 2016). Media sosial digunakan karena kebutuhan lembaga pemerintahan untuk terus berkomunikasi dengan warganya dan menggunakannya untuk menilai aspirasi politik warga (Roengtam, 2020). Pemerintah menyadari pentingnya menyediakan layanan secara elektronik dengan berbagai situs dan aplikasi yang terkoneksi internet guna meningkatkan kinerja layanan pemerintah yang diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan (warga negara, bisnis dan pemerintah itu sendiri) (A.Mishaal & Abu-Shana, 2015), yang berdampak pada transparansi, akuntabilitas dan legitimasi lembaga pemerintahan (Gascó-Hernández & Fernández-Ple, 2014). Kajian mengenai dampak aplikasi jejaring sosial dan media sosial pemerintahan telah menghasilkan berbagai temuan dan perspektif. Berdasarkan perspektif warga, beberapa penelitian menunjukkan masyarakat menerima secara positif dan bersedia berinteraksi melalui
media sosial atau situs interaktif yang dibuat oleh pemerintah (Pusvita et al., 2017; Siregar & Rahmansyah, 2019). Berdasarkan perspektif pemerintah, situs interaktif dianggap memiliki kegunaan dan kemudahan dalam menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat bahkan tanpa melakukan tatap muka atau melalui media konvensional lainnya (Mahmudah, 2018). Efektivitas e-government tidak hanya berfokus pada keuntungan bagi pemerintah dalam menerima kemudahan berkomunikasi kepada publik dan memfasilitiasi pemerintah dalam mengartikulasikan tujuan, tetapi juga berfokus pada sejauh mana penggunaan media sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik, persepsi kualitas layanan, dan partisipasi masyarakat. E-government telah menjadi strategi yang kuat dan telah dilakukan oleh banyak pemerintah dalam memanfaatkan potensi dari penggunaan teknologi informasi baru, tetapi studi mengenai pemerintah lokal relatif sedikit khususnya di negara-negara berkembang dan lebih banyak pengetahuan yang harus dihasilkan (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012).
Ditengah harapan besar terhadap media sosial tersebut, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Solo Raya, masih belum optimal mengelola media sosial resminya. Berdasarkan observasi peneliti diketahui beberapa pemerintah daerah bahkan belum memiliki akun Facebook atau Twitter resmi. Rata-rata akun pemerintah tersebut memiliki jumlah pengikut yang masih sedikit (Tabel 1).
Sumber: Data Primer Diolah (2017)
Tabel 1. Akun Resmi Media sosial Pemerintah Daerah dan Jumlah Follower (data per 8 April 2017)
Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis persepsi publik mengenai penggunaan media sosial dalam kaitannya dengan good  governance  ( pemerintahan yang baik) dan aspek-aspeknya. Sejauh ini penelitian yang fokus pada persepsi publik mengenai penggunaan media sosial pemerintah daerah masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: 1) penggunaan media sosial pemerintah daerah Solo Raya berpengaruh terhadap good  governance ; 2) penggunaan media sosial pemerintah daerah Solo Raya berpengaruh terhadap  akuntabilitas; 3) penggunaan media sosial pemerintah daerah Solo Raya berpengaruh terhadap  transparansi; 4) penggunaan media sosial pemerintah daerah Solo Raya berpengaruh terhadap partisipasi.
Media Sosial dan Komunikasi Pemerintahan Media sosial mengacu pada situs  dan platform berbasis internet yang memfasilitasi interaksi antara pengguna media dengan memberikan kesempatan untuk membuat, berbagi dan bertukar konten (informasi, opini dan minat) sambil membangun identitas, percakapan, konektivitas, hubungan, reputasi, dan kelompok (Khan, 2017; Khan et al., 2014). Karakteristik utama dari media sosial adalah partisipatif, keterbukaan, percakapan (pertukaran informasi), keterlibatan, dan keterhubungan (Haro-de-Rosario et al., 2018) sehingga media sosial dianggap sebagai bentuk baru teknologi yang memfasilitasi interaksi sosial, yang memungkinkan kolaborasi dan musyawarah lintas pemangku kepentingan (Gao & Lee, 2017). Media sosial dan Web 2.0 sering digunakan secara bergantian meskipun dapat sedikit dibedakan. Khan (2013) menyatakan, media sosial terdiri dari berbagai alat dan teknologi yang mencakup proyek kolaboratif, blog, mikroblog, komunitas konten, situs jejaring sosial, dunia sosial virtual dan semua platform berbasis internet lainnya yang memfasilitasi penciptaan dan pertukaran konten. Media sosial hadir berdasarkan konsep Web 2.0 (Khan, 2013).
Media  sosial  secara  luas  didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan konstruksi dan pertukaran konten yang dibuat pengguna. Banyaknya variasi dan jenis platform media sosial yang muncul mempengaruhi karakteristik komunikasi penggunanya. Zhu dan Chen (Voorveld et al., 2018) mengembangkan tipologi berdasarkan dua karakteristik media sosial,  yaitu  sifat  koneksi  (berbasis  profil versus berbasis konten) dan tingkat kustomisasi pesan (sejauh mana layanan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu akan preferensi tertentu). Terdapat empat kategori media sosial yang berdasarkan dua karakteristik di atas, yaitu: (1) Relationship , merepresentasikan platform  media  sosial  yang  berbasis  profil dan sebagian besar terdiri dari pesan khusus. Kategori ini mencakup platform media sosial seperti Facebook dan LinkedIn; (2) Self-media , merepresentasikan platform media sosial yang berbasis profil tetapi menawarkan penggunanya kesempatan untuk mengelola saluran komunikasi media sosial sendiri, contohnya Twitter; (3) Creative  out-late yaitu platform media sosial yang berbasis konten dan memungkinkan pengguna untuk berbagi minat dan kreativitas. misalnya Youtube dan Instagram; dan (4) Collaboration yaitu platform yang berbasis konten tetapi memungkinkan orang untuk bertanya, mendapatkan saran, atau menemukan berita dan konten paling menarik pada saat itu.
Popularitas dan karakteristik media sosial yang menawarkan keterbukaan, membuat partisipasi dan ruang untuk berbagi, media sosial menjadi perantara penting untuk interaksi dan komunikasi terutama antara pemerintah dan warga negara (Khan et al., 2014). Web 2.0 atau teknologi baru lainnya seperti media sosial dapat diintegrasikan dengan portal pemerintah yang ada secara mudah dan berpotensi memperluas serta memperkaya hubungan dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintah
dan antara lembaga pemerintahan dan warga, bisnis, organisasi nirlaba, tingkat pemerintahan dan cabang pemerintah lainnya (Sandoval- Almazan & Gil-Garcia, 2012). Media sosial memiliki potensi untuk memperluas layanan pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengumpulkan gagasan-gagasan inovatif dari publik, dan meningkatkan pengambilan keputusan serta pemecahan masalah (John Carlo Bertot, Jaeger, & Hansen, 2012; Kamil, 2013; Noveck, 2021; Sukarno & Winarsih, 2021; Yuliani et al., 2020). Media sosial juga memberikan berbagai peluang bagi praktisi humas pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat umum (Diga & Kelleher, 2009; Sukarno & Winarsih, 2021). Penggunaan media sosial yang berbasis teknologi Web 2.0 sangat berguna untuk ekspresi diri dan partisipasi warga negara dalam aktivitas pemerintah serta dapat digunakan oleh pemerintah meningkatkan partisipasi warga (Dwivedi et al., 2017).
P e n g a r u h   M e d i a   S o s i a l   t e r h a d a p Pemerintahan yang Baik (Good Governance) United  Nation  Development  Programme (UNDP)  mendefinisikan  pemerintahan  sebagai pelaksana otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara. Pemerintahan adalah mekanisme, proses, hubungan, dan institusi yang kompleks dimana warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan warga, menggunakan hak dan kewajiban warga, dan menengahi perbedaan (Farazmand, 2015). Graham et al. (Pomeranz & Stedman, 2020) mengartikan pemerintahan sebagai proses dimana masyarakat atau organisasi membuat keputusan penting, menentukan siapa yang dilibatkan dalam proses dan bagaimana membuat kepentingan. Pemerintahan yang baik ( good  governance ) telah menjadi keharusan untuk pengambilan keputusan dan implementasi program bagi banyak negara di seluruh dunia. Pemerintahan yang baik ( good governance ) dapat didefinisikan
sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan dan memastikan bahwa suara-suara publik (terutama suara-suara mayoritas dan anggota masyarakat yang rentan) diperhitungkan, dan pengambilan keputusan itu responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan (Pomeranz & Stedman, 2020). World Bank (Kharisma, 2014) memperkenalkan good governance sebagai sebuah program pengelolaan sektor publik dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. Bagi warga negara, penyelenggaraan yang baik adalah yang memberikan kemudahan dan kepastian akan penyediaan layanan publik yang baik (Romi, 2011); juga mengacu kepada keputusan, kebijakan, dan tindakan yang bertujuan untuk kesejahteraan, kebaikan, atau kepentingan semua warga negara (Barthwal, 2003). Terdapat sembilan prinsip yang diajukan UNDP mengenai good  governance: (1) Partisipasi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui institusi intermediasi; (2) Kepastian hukum. Penerapan hukum yang sehat, adil, dan tidak pandang bulu; (3) Transparansi. Keterbukaan yang mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari pengambilan keputusan hingga sampai tahapan evaluasi; (4) Tanggung jawab. Setiap komponen yang terlibat dalam proses good  governance harus memiliki daya tanggap terhadap para stakeholders ; (5) Berorientasi konsensus. Pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan kesepakatan yang dibarengi dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan bersama; (6) Keadilan. Pemerintahan memberikan kesejahteraan yang sama bagi semua  lapisan  masyarakat;  (7)  Efektifitas  dan
efisiensi. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi selain karena dorongan kompetisi di dunia global, lembaga pemerintahan yang monopolis, yang tidak memiliki kompetisi, tidak akan  ada  efisiensi;  (8)  Akuntabilitas.  Setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik; dan (9) Visi strategik. setiap domain good  governance harus memiliki visi yang strategis baik untuk jangka panjang maupun visi strategik untuk jangka pendek (Duarmas et al., 2016; Safrijal et al., 2016). Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti mengajukan hipotesis pertama yang berfokus pada pengaruh penggunaan media sosial terhadap persepsi publik tentang pemerintahan yang baik ( good  governance ). H1: Penggunaan  media  sosial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi good governance
Pengaruh Media Sosial terhadap Akuntabilitas Dari sembilan prinsip good governance yang diajukan, penelitian ini mengambil tiga prinsip yang diuji meliputi: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Krina, 2003). Prinsip-prinsip tersebut dipilih karena ketiganya telah dilihat sebagai dasar untuk tata pemerintahan yang baik (Aminuzzaman et al., 2015). Akuntabilitas dan transparansi telah dianggap penting sebagai elemen kunci dari tata pemerintahan yang baik. Penelitian mengenai gaya pemerintahan baru yang mempromosikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan partisipasi warga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah (Bonsón et al., 2012). Berbagai riset telah menyoroti potensi kontribusi media sosial, untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas dapat diterapkan ketika pemerintah memberikan akses sebesar-besarnya kepada pihak luar untuk mengetahui hal yang dilakukan.
Bahkan di sektor-sektor tertentu akuntabilitas juga termasuk akses bebas untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketika tidak ada akses, maka pemerintah dianggap tidak akuntabel. Akuntabilitas tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap informasi yang diberikan tetapi juga memberikan pengetahuan kepada publik untuk dapat mengakses informasi tersebut (Huda & Yunas, 2016). Beberapa penelitian menemukan penggunaan media sosial memiliki dampak pada persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas media sosial yang dimiliki pemerintah. Misalnya, Bertot yang menemukan media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas yang meliputi transparansi dan keterbukaan baru, baik dengan memberikan instrumen baru kepada pemerintah untuk mempromosikan transparansi dan memberdayakan anggota masyarakat untuk secara kolektif mengambil bagian dalam mengawasi kinerja pemerintahan (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2012). Penelitian lainnya oleh Usman, Bashir, dan Bello (2020) menghasilkan temuan bahwa media sosial telah menjadi forum yang mendukung bentuk akuntabilitas baru dengan menyebarkan informasi penting melalui berbagai platform yang dimiliki pemerintah dan masyarakat juga dapat berkontribusi dalam berbagi informasi tentang kinerja pegawai negeri atau pejabat terpilih (Usman et al., 2020). Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesis kedua terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap persepsi publik tentang akuntabilitas. H2: Penggunaan  media  sosial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
Pengaruh Media Sosial terhadap Transparansi Transparansi menggambarkan sejauh mana aktor pemerintah membuat laporan (mencakup data, dokumen, dan informasi) yang relevan, berkualitas tinggi dan dapat diandalkan mengenai kegiatan pemerintah secara tepat waktu dan dapat diandalkan sehingga
masyarakat dapat mengakses, memantau, dan menilai tindakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan pemerintah. (Dwivedi et al., 2017; Song & Lee, 2016). Media sosial dipercaya dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan diakses secara mudah oleh masyarakat dalam hal transparansi. Song & Lee (2016) dan Marpianta & Hendriyani (2019) menemukan penggunaan media sosial oleh warga negara di pemerintahan secara positif dan signifikan terkait dengan persepsi mengenai transparansi di pemerintahan (Marpianta & Hendriyani, 2019; Song & Lee, 2016). Media sosial memiliki kemampuan mengubah pemerintahan dengan meningkatkan transparansi pemerintah dan interaksinya dengan masyarakat. Kemampuan media sosial menghadirkan ruang komunikasi yang interaktif dan instan serta sifat teknologi media sosial yang semakin luas dapat menciptakan cara baru partisipasi yang demokratis, terbuka, dan transparan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Bertot et al., 2010).
Penulis mengajukan hipotesis ketiga mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap persepsi publik tentang transparansi, yaitu: H3: Penggunaan media sosial pemerintah d a e r a h   b e r p e n g a r u h   p o s i t i f   d a n signifikan terhadap transparansi
Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Media sosial dalam konteks sektor publik telah diyakini mampu memberikan berbagai peluang bagi interaktivitas antara lembaga pemerintahan dengan publik. Melalui media sosial, sektor publik ingin berbagi dan menyebarkan informasi sekaligus ingin berinteraksi kepada publik tentang berbagai masalah (Khan et al., 2014). Manfaat penggunaan media sosial di sektor publik atau lembaga pemerintahan secara positif mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai lembaga pemerintahan yang semakin partisipatif di media sosial mendorong perumusan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:
Tabel 2 Definisi Konseptual, Definisi Operasional dan Indikator Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti (2018)
H4: Penggunaan  media  sosial  pemerintah daerah berpengaruh positif dan s i g n i f i k a n   t e r h a d a p   p a r t i s i p a s i
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti hendak menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel- variabel diukur dengan instrumen-instrumen penelitian  sehingga data yang terdiri dari angka- angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur- prosedur statistik (Creswell, 2016). Penelitian kuantitatif juga digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).
Rancangan penelitian yang dilakukan adalah rancangan korelasional. Rancangan ini menggunakan korelasi statistik untuk mendeskripsikan dan mengukur relasi atau kausalitas antara dua atau lebih variabel. Objek  penelitian  ini  adalah  warga  masyarakat yang tinggal di wilayah Solo Raya dan merupakan pengguna aktif media sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tertutup ( close ended question ) dan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju – 5 = Sangat Setuju). Kuesioner berisi 27 pertanyaan diberikan kepada 210 responden warga di wilayah Solo Raya dengan menggunakan sampling kuota sebanyak 30 warga untuk tujuh kabupaten/kota di wilayah Solo Raya. Penentuan jumlah sampel mengacu Sugiyono (2017:91) yang menyarankan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Jika sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Pada penelitian ini masing-masing variabel dijelaskan dalam definisi  dan  indikator  (Tabel  2).  Uji  validitas dilakukan dengan SPSS menunjukkan, semua
item pertanyaan (27 item ) memiliki nilai Sig. (2-tailed) <0.05 dan Pearson Correlation bernilai positif, maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0.951 > 0.70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis penelitian atau hubungan kausalitas antar variabel dan membuat kesimpulan. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel menggunakan koefisien korelasi  (R)  pada  taraf  signifikan  5%.  Apabila <  maka Ho diterima, sedangkan >  maka Ho ditolak.  Sedangkan  Nilai  koefisien  determinasi (R 2 ) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data Responden Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 210 responden dari  tujuh wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Masing-masing kabupaten/kota mendapatkan jumlah responden yang sama sebanyak 30 responden. Sebanyak 45,2%  responden  adalah  laki-laki  dan  54,8% orang lainnya adalah perempuan. Mayoritas ( mode ) responden merupakan generasi milenial yang  memiliki  rentang  usia  19-34  (49,5%) diikuti kelompok usia 35 – 50 tahun (33,8%) dan kelompok usia >50 tahun (16,7). Para responden memiliki tingkat pendidikan lulusan strata 1 (S1) (41,9%) diikuti lulusan Magister (S2) (19%) dan lulusan SMA (19%) dengan jenis pekerjaan 25,2% adalah  karyawan  swasta,  18,1%  merupakan wiraswasta  dan  14,3%  adalah  mahasiswa.
Penggunaan Media Sosial Hasil  survei  menemukan  sebanyak  58,6% responden menyatakan  menggunakan media sosial selama 3 – 10 jam dalam satu pekan. Sebanyak 31,9 % mengakses media sosial lebih dari 10 jam per minggu dan mengakses berbagai
media sosial melalui perangkat smartphone (91,4%).  Ketika  ditanya  apakah  responden mengetahui alamat akun yang dimiliki oleh pemerintah  daerah  di  wilayahnya,  68,6% responden menjawab mengetahui, sedangkan 31,4%  menjawab  belum  mengetahui  alamat akun media sosial pemerintah daerahnya. Dalam penelitian ini seluruh responden tetap diminta menjawab semua pertanyaan, dengan beberapa pertimbangan: (1) Penelitian ini tidak menguji  secara  spesifik  terhadap  satu  akun media sosial milik pemerintah, karena bisa jadi satu pemerintah daerah memiliki beberapa akun resmi; (2) Semua responden merupakan pengguna media sosial aktif; (3) Semua responden merupakan warga yang berinteraksi dengan layanan pemerintah. Selanjutnya data juga menunjukkan, meskipun tingkat penetrasi media sosial cenderung tinggi, tetapi intensitas responden untuk membuka atau mengakses media sosial pemerintah daerah masih kurang. Baru 52,9% responden yang mengatakan cukup sering mengakses akun media sosial pemerintah daerah. Sebagian  responden  (29%)  mengatakan jarang membuka akun media sosial pemerintah daerah    dan  belum  pernah  (18,1%).  Demikian pula terkait pertanyaan ‘apakah akun media sosial pemerintah daerah aktif meng- update posting ’, sebanyak  58%  responden  menjawab  sering ; sedangkan untuk pertanyaan ‘apakah akun media sosial pemerintah daerah aktif membalas komentar  netizen?’,  sebanyak  47%  responden menjawab sering. Terkait format konten, format berita  paling  disukai,  yaitu  sebanyak  56,7%, diikuti oleh format artikel sebanyak 11,9%, dan format  foto  sebanyak  11,4%.  Jenis  informasi yang paling disukai adalah adalah informasi tentang layanan publik sebanyak 37,1% diikuti oleh  aktivitas  pemerintah  sebanyak  26,2%  dan sosialisasi program sebanyak 25,2%. Selanjutnya bidang informasi layanan administrasi dianggap  yang  paling  penting  (33,8%), diikuti  oleh  informasi  pendidikan  (27,1%), pariwisata  (13,3%)  dan  kesehatan  (11%).
Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Media Sosial Pemerintah Daerah Solo Raya Terkait pandangan responden mengenai aspek akuntabilitas media sosial pemerintahan daerah, beberapa jawaban akuntabilitas dengan skor tertinggi sebagai berikut: (1) Media sosial pemerintah daerah menyajikan informasi tentang agenda program dan layanan pemerintah, sebesar 81,90%;  2)  Informasi  yang  disampaikan  akun media sosial pemerintah daerah penting untuk anda,  sebesar  80,86  %;  serta  3)  Media  sosial pemerintah daerah menyajikan informasi dengan akurat,  sebesar  80,29%.  Jawaban  untuk    aspek akuntabilitas dengan skor terendah pada item: (1) Informasi yang disampaikan akun media sosial pemerintah daerah bermanfaat untuk anda, sebesar  79,33%;  (2)  Media  sosial  pemerintah kabupaten/kota menyajikan informasi dengan lengkap, sebesar 79,14%; serta (3) Media sosial pemerintah kabupaten/kota menjelaskan hasil- hasil kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah, sebesar 78,29%. Selanjutnya aspek transparansi dengan skor tertinggi pada item sebagai berikut: 1) Dengan media sosial, publik lebih mudah mengakses informasi tentang pemerintah daerah,  sebesar  82,38%;  (2)  Dengan  media sosial, pemerintah daerah menjadi lebih terbuka kepada publik, sebesar 80,86%; serta (3) Media sosial pemerintah daerah digunakan untuk menyampaikan pelaporan kinerja pemerintah kepada  publik,  sebesar  78,48%.  Aspek transparansi dengan skor terendah pada item: (1) Media sosial pemerintah daerah dapat digunakan untuk melaporkan tindak penyelewengan aparat pemerintah,  sebesar  76,10%;  (2)  Akun  media sosial pemerintah daerah aktif mengupdate status (posting), sebesar 73,33%; serta (3) Akun media sosial pemerintah daerah aktif membalas komentar  netizen,  sebesar  67,24%.  Jawaban responden pada aspek partisipasi dengan skor tertinggi pada item: (1) Media sosial pemerintah daerah dapat menjadi forum untuk mendengarkan aspirasi  publik,  sebesar  79,52%;  (2)  Melalui media sosial pemerintah daerah memungkinkan
publik memperoleh hak yang sama sebagai warga,  sebesar  79,14%;  serta  (3)  Media  sosial pemerintah daerah memungkinkan publik melakukan pengawasan kebijakan, program dan  layanan  pemerintah,  sebesar  78,95%. Jawaban responden pada aspek partisipasi dengan skor terendah pada item: (1) Anda aktif memberikan like untuk postingan dalam akun media sosial pemerintah daerah, sebesar 70,48  %;  (2)  Anda  aktif  membagikan  ( share ) konten dalam akun media sosial pemerintah daerah,  sebesar  68,95%;  serta  (3)  Anda  aktif mengomentari status/posting dalam akun media sosial  pemerintah  daerah,  sebesar  66,57%.
Pengaruh Media Sosial terhadap Good Governance
Berdasarkan hasil uji statistik, ditemukan nilai  signifikansi  sebesar  0.00  <  0.05  dan  nilai r hitung > dari nilai r tabel (0.204 > 0.135) sehingga dapat disimpulkan media sosial (X) memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap good governance (Y) (H1 diterima). Adapun besaran pengaruh   media sosial terhadap pemerintahan yang baik (meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), penelitian ini menemukan nilai  koefisien  determinasi  (R 2 ) sebesar 0.042 sehingga dapat disimpulkan penggunaan media  sosial  memiliki  pengaruh  sebesar  4,2% terhadap good  governance di wilayah Solo Raya  dan  95,8%  nya  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor lain. Sedangkan tingkat hubungan antara penggunaan media sosial terhadap good  governance , memiliki tingkat hubungan atau korelasi rendah (antara 0.20 – 0.399).
P e n g a r u h   M e d i a   S o s i a l   t e r h a d a p Akuntabilitas Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,01 < 0,05 dan nilai r hitung > r tabel (0,176 > 0,135) sehingga dapat disimpulkan terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara media sosial dan akuntabilitas (H2 diterima).
Adapun besaran pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas  adalah  sebesar  0,031  atau  3,1%, sehingga dapat dikatakan besaran pengaruh media sosial pemerintah daerah terhadap akuntabilitas  sebesar  3,1%  sedangkan  96,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan analisis per daerah, peneliti menemukan ada pengaruh yang berbeda-beda antara media sosial pemerintah daerah dengan persepsi masyarakat mengenai akuntabilitas. Peneliti menemukan dari tujuh daerah kabupaten/kota di Solo Raya, hanya Kabupaten Sukoharjo yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,17 > 0,05  sehingga dapat disimpulkan penggunaan media sosial tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas media sosial pemerintahan di kabupaten Sukoharjo.
Di enam kota/kabupaten lainnya  peneliti menemukan    nilai  signifikansi  pengaruh  media sosial terhadap akuntabilitas adalah sebesar < 0,05 (Kabupaten Boyolali (Sig. 0,00 R 2 = 39,6%),  Kabupaten  Karanganyar  (Sig.  0,02 R 2 =  3%),  Kabupaten  Klaten  (Sig.  0,03  R 2 =  4,2%),  Kabupaten  Sragen  (Sig.  0,03  R 2 = 3,3%), Kota Surakarta (Sig. 0,00 R 2 = 22,7%), dan Kabupaten Wonogiri (Sig. 0,00 R 2 = 6%)).
Pengaruh Media Sosial terhadap Transparansi Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas sebesar 0,02 <0,05 dan nilai r hitung sebesar 0,156 > r tabel 0,135 sehingga dapat disimpulkan media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap  transparansi  (H3  diterima). Adapun besaran pengaruh media sosial terhadap transparansi  adalah  sebesar  0,024  atau  2,4% sehingga dapat dikatakan bahwa besaran pengaruh penggunaan media sosial pemerintah daerah terhadap persepsi tentang transparansi sebesar 2,4% sedangkan 97,6% nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan hasil analisis per daerah, dari tujuh wilayah kota dan kabupaten
di Solo Raya, hanya media sosial pemerintah Kabupaten Boyolali yang memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  transparansi  dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. Pada enam daerah lainnya nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap akuntabilisas lebih besar dari nilai  signifikasi  5%  atau  0,05  sehingga    media sosial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi tentang transparansi.
Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Berdasarkan hasil analisis, nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap partisipasi adalah sebesar 0,00 <0,05 dan nilai r hitung sebesar 0,211 > r tabel 0,135 sehingga dapat disimpulkan secara simultan media sosial memiliki pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  partisipasi  (H4 diterima). Adapun besaran pengaruh media sosial terhadap partisipasi adalah sebesar 0,044  atau  4,4%  sehingga    besaran  pengaruh penggunaan media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi di wilayah Solo Raya adalah  sebesar  4,4%  sedangkan  95,6%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan analisis per daerah ditemukan, hanya Kabupaten Boyolali  yang  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang partisipasi dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,00  <  0,05. Sedangkan pada enam daerah lainnya nilai signifikansi  pengaruh  media  sosial  terhadap partisipasi lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan, pada enam daerah lainnya media sosial tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi.
Dari hasil analisis diatas dapat dimaknai media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance dan ketiga aspeknya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di wilayah Solo Raya, meskipun pengaruh media sosial tersebut cenderung masih rendah. Dari ketiga aspek good  governance , kontribusi media sosial paling besar pada aspek partisipasi, diikuti akuntabilitas dan transparansi. Temuan penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah berpengaruh meningkatkan transparansi dan pada tahap berikutnya transparansi mendorong peningkatan partisipasi warga (Haro-de-Rosario, 2018; Bertot, 2012; Mergel, 2013). Terbukti pada penelitian ini media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi tentang good governance dan ketiga aspeknya. Sedikit berbeda dengan penelitian Rosario (2018) penelitian ini menemukan media sosial dipersepsi berkontribusi lebih besar pada aspek partisipasi dibandingkan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Khan (2017); Bertot, et.al (2012); Kamil (2013); Noveck (2021) bahwa media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Terkait nilai koefisien korelasi (R) sebesar  0.204  dan  nilai  koefisien  determinasi (R 2 ) sebesar 0.042, sehingga penggunaan media  sosial  memiliki  pengaruh  sebesar  4,2% terhadap persepsi good  governance di wilayah Solo Raya, berarti pengaruh media sosial masih tergolong rendah dalam mendorong good  governance, sehingga diperlukan upaya lebih intensif lagi dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan media sosialnya. Temuan penelitian pada pemerintah daerah di Solo Raya ini sejalan dengan penelitian  Bonson (2012) bahwa pemerintah daerah cenderung masih pasif dalam penggunaan media sosial sehingga penggunaan media sosial masih sulit untuk dijadikan gerbang revolusi pemerintahan yang lebih konsultatif, partisipatoris, kolaboratif dan transparan (Bonsón et al., 2012).
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap  persepsi good  governance pemerintah daerah di Solo Raya dengan nilai signifikansi  adalah  sebesar  0.00  <  0.05  dan nilai r hitung > dan nilai r tabel (0.204 > 0.139) (H1
98
diterima); 2) Penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi akuntabilitas pemerintah daerah di wilayah Solo Raya dengan nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,01 <0,05 dan nilai r hitung sebesar 0,176> r tabel 0,139 (H2 diterima); 3) Penggunaan media sosial pemerintahan daerah di Solo Raya memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap persepsi transparansi pemerintah daerah di wilayah  Solo  Raya  dengan  nilai  signifikansi pengaruh media sosial terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,02 <0,05 dan nilai r hitung sebesar 0,156 > r tabel 0,139 (H3 diterima); 4) Penggunaan media sosial pemerintahan daerah di Solo Raya memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap persepsi partisipasi pemerintah daerah di wilayah Solo Raya dengan nilai signifikansi pengaruh media sosial terhadap partisipasi adalah sebesar 0,02 <0,05 dan nilai r hitung sebesar 0,211 > r tabel 0,139  (H4  diterima);  5)  Nilai  koefisien korelasi  (R)  sebesar  0.204  dan  nilai  koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0.042 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial memiliki  pengaruh  sebesar  4,2%  terhadap  persepsi tentang good governance di wilayah Solo Raya. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya bahwa media sosial meningkatkan transparansi pemerintah. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menemukan media sosial justru dipersepsi berkontribusi lebih besar pada aspek partisipasi dibandingkan transparansi dan akuntabilitas. Berpijak pada hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan pemerintah daerah lebih meningkatkan engagement dan relevansi konten dalam pengelolaan media sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar pada pelaksanaan good  governance .
Daftar Pustaka A.Mishaal, D., & Abu-Shana, E. b. (2015). The Effect of Using Social Media in Governments: F r a m e w o r k   o f   C o m m u n i c a t i o n
Success. International  Conference  on Information Technology , 357–364. https://doi.org/10.15849/icit.2015.0069
Aminuzzaman, S. M., Jamil, I., & Haque, S. T. M. (2015). Does Governance Matter in South Asia and Beyond? In I. Jamil, S. M. Aminuzzaman, & S. T. M. Haque (Eds.), Governance  in  South, Southeast,  and  East  Asia (pp. 245–258). Springer International Publishing. https:// doi.org/10.1007/978-3-319-15218-9 Barthwal, C. (2003). E-Governance For Good Governance. Indian  Political  Science Association  Number , 64 (1), 285–308. Bertot, John C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti- corruption tools for societies. Government Information  Quarterly , 27 (3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001 Bertot, John Carlo, Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. Transforming  Government:  People, Process  and  Policy , 6 (1), 78–91. https:// doi.org/10.1108/17506161211214831 Bertot, John Carlo, Jaeger, P. T., & Hansen, D.
(2012). The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. Government Information  Quarterly , 29 (1), 30–40. https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004
Bertot, John Carlo, Jaeger, P. T., Munson, S., & Glaisyer, T. (2010). Social Media Technology and Government Transparency. Computer , 43 (11), 53–59. https://doi.org/10.1109/MC.2010.325 Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. Government  Information  Quarterly , 29 (2). https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001
Creswell, J. W. (2016). Research Design, Pendekatan  Kualitatif  Kuantitatif  dan Campuran, Edisi Keempat . Pustaka Pelajar. Diga, M., & Kelleher, T. (2009). Social media use, perceptions of decision-making power, and public relations roles. Public Relations  Review , 35 (4), 440–442. https://
doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.07.003 Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal  Administrasi Publik , 1 (37). https://ejournal.unsrat.ac.id/
index.php/JAP/article/view/11741/11334 Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Tajvidi, M., Lal, B., Sahu, G. P., & Gupta, A. (2017). Exploring the Role of Social Media in e-Government. Proceedings  of  the  10th International  Conference  on  Theory  and Practice  of  Electronic  Governance , Part F1280 (February 2019), 97–106. https:// doi.org/10.1145/3047273.3047374
F a r a z m a n d ,   A .   ( 2 0 1 5 ) .   G o v e r n a n c e in South, Southeast, and East Asia. In I. Jamil, S. M. Aminuzzaman, & S. T. M. Haque (Eds.), Governance  in  South,
Southeast,  and  East  Asia (pp. 11–26). Springer International Publishing. https:// doi.org/10.1007/978-3-319-15218-9 Gao, X., & Lee, J. (2017). E-government services and social media adoption: Experience of small local governments in Nebraska state. Government  Information Quarterly , 34 (4), 627–634. https:// doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.005
Gascó-Hernández, M., & Fernández-Ple, C.
(2014). Open Government and Social Media Strategies: A New Management Technique or Real Contribution to Strengthening Democracy. International Research Society for  Public  Management , 1–25. https:// doi.org/10.13140/RG.2.1.2827.2727 Haro-de-Rosario, A., Sáez-Martín, A., & del Carmen Caba-Pérez, M. (2018). Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook? New  Media  and  Society , 20 (1), 29–49. https://doi.org/10.1177/1461444816645652
Huda, M., & Yunas, N. S. (2016). The Development of E-Government System in Indonesia. Jurnal  Bina  Praja , 8 (1), 97–108. http://jurnal.kemendagri. go.id/index.php/jbp/article/view/166 Irawan, B. (2015). E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma , 4 (3), 200–209. http://e- j o u r n a l s . u n m u l . a c . i d / i n d e x . p h p / JParadigma/article/download/419/379
Kamil, I. (2013). Peran Sosial Media d a l a m   M e w u j u d k a n   G o o d Government. Sosiohumanitas , XV (1), 1 – 1 2 .   h t t p s : / / j u r n a l . a m i k o m . a c . i d / index.php/jspg/article/view/507
Khan, Gohar F. (2017). Social Media For Government . Springer Singapore. Khan, Gohar Feroz. (2013). The Government 2.0 utilization model and implementation scenarios. Information Development , 31 (2), 135–149. https:// doi.org/10.1177/0266666913502061
Khan, Gohar Feroz, Swar, B., & Lee, S. K.
(2014).  Social  Media  Risks  and  Benefits: A Public Sector Perspective. Social Science Computer  Review , 32 (5), 606–627. https:// doi.org/10.1177/0894439314524701 Kharisma, B. (2014). Dalam Sektor P u b l i k   D a n   S w a s t a   ( S u a t u Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Buletin Studi Ekonomi , 19 (1), 11. Magro, M. J. (2012). A Review of Social Media Use in E-Government. Administrative  Sciences , 2 (2), 148–161. https://doi.org/10.3390/admsci2020148
Mahmudah, D. (2018). Persepsi Aparat Pemerintah Kota Jambi terhadap Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan Media Pengaduan Berbasis Aplikasi. Jurnal Studi  Komunikasi  Dan  Media , 22 (2), 123. https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220203 Mahsun, Muhammad. (2018). Pengukuran Kinerja  Sektor  Publik .  BPFE Marpianta, D. A., & Hendriyani. (2019).
Influence  of  Use  of  Social  Media  of Government Agencies on Trust to the Government : Study on Social Media Owned by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 20 Nomor 1, April 2022, halaman 88-100 100
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Jurnal  Komunikasi  Indonesia , VIII (2). Maznorbalia, A. S., & Awalludin, M. A. (2021). Users Acceptance of E-Government System in Sintok, Malaysia: Applying the UTAUT Model. Policy & Governance Review , 5 (1), 66. https://doi.org/10.30589/pgr.v5i1.348 Noveck, B. S. (2021). From Idea to Implementation. In Solving  Public  Problem:  A  Practical Guide to Fix Our Government and Change Our World . Yale University Publisher. Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy and  Planning , 22 (3), 428–440. https:// doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181 Krina P, Loina Lalolo. (2003). Indikator dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi  dan  Partisispasi . Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pusvita, V., Widyawan & Setiawan, M. R. (2017). Jenis Partisipasi Masyarakat Dalam Government 2.0 (Studi Kasus Halaman Facebook Ridwan Kamil) Type of Citizen Participation in Government 2.0 (Case Tudy Facebook Page Ridwan Kamil). Jurnal Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi , 6 (1), 1–14. Roengtam,  S.  (2020).  The  effectiveness  of social media use for local governance development. Systematic  Reviews  in Pharmacy , 11 (12), 218–225. https:// d o i . o r g / 1 0 . 3 1 8 3 8 / s r p . 2 0 2 0 . 1 2 . 3 5 Romi. (2011). Implementasi Good Governance Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1),
84–95. https://media.neliti.com/media/ publications/9123-ID-implementasi- good-governance-dan-perizinan-dalam- pemanfaatan-ruang-di-indonesia.pdf Safrijal, Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh  Aparatur  Pelayanan  Publik  Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah , 1 (1), 176–191.
Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2012). Are government internet portals evolving towards more interaction, participation, and collaboration? Revisiting the rhetoric of e-government among municipalities. Government  Information Quarterly , 29 (SUPPL. 1), S72–S81. https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.09.004
Siregar, C. N., & Rahmansyah, S. (2019).
Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Jabar Digital Dalam Akun Instagram Ridwan Kamil Sebuah Kajian Sosio-Digital. Jurnal Sosioteknologi , 18 (3), 369–380. https:// doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.3.5
Song, C., & Lee, J. (2016). Citizens Use of Social Media in Government, Perceived Transparency, and Trust in Government. Public  Performance  and  Management Review , 39 (2), 430–453. https://doi. org/10.1080/15309576.2015.1108798 Sugiyono. (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta. Sukarno, M., & Winarsih, A. S. (2021). Analisis Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial ( Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah ). Journal of Social Politics and Governance ,
3 (1), 12–22. https://jurnal.amikom. ac.id/index.php/jspg/article/view/507 Usman, A., Bashir, A., & Bello, M. (2020). Social Media and Political Accountability in Nigeria: A Thematic Case Analysis. Adsu  Journal  of  Political  Science  and Administration , 1 (1), 2735–9646. Voorveld, H. A. M., van Noort, G., Muntinga, D. G., & Bronner, F. (2018). Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The  Differentiating  Role  of  Platform  Type. Journal of Advertising , 47 (1), 38–54. https:// doi.org/10.1080/00913367.2017.1405754 Yuliani,  F.,  Adriadi,  R.,  &  Safitra,  L.  (2020).
Media Baru Dalam Pelayanan Publik ( Sosial Media Dalam Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Bengkulu ). Commed: Jurnal  Komunikasi  Dan  Media , 4 (2), 149–157. http://ejournal.upbatam.ac.id/ index.php/commed/article/view/1467