Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Peringatan Dini ( Early Warning System ) dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Perum Perhutani KPH Pasuruan Jawa Timur
The Public Perception of Early Warning System in Forest Fire Prevention Efforts Perum Perhutani KPH Pasuruan East Java
Ati Dwi Nurhayati 1 , Haridha Anindita 1 , dan Handian Purwawangsa 2
1 Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB
2 Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB

## ABSTRACT
Most of forest and land fire in Indonesia caused by human activities therefore it is imfortant to prevent it by conducting researh to identify the factor based on perception level of people. To have know ledge about  forest and  land  fire  factors, can help to determine fire danger rating of one specific area. As a result, we can design effective early warning system in preventing forest & land fire. The study shows that the perception level of  people early warning system is at low degree. Kunjoro Wesi and Wotanmas  Jedong  Village  have  93,30% and  Sumberrejo  Village  has  63,30%  of  respondent  with no knowledge  on  EWS.  While Tambalsari village considered to have middle level of perception, with 50% of respondent have know ledge on EWS. According to Spearmen formal education has a positive correlation with perception level of EWS on all four village. So the level of formal education has a significant contibution for people knowledge.
Key words: early warning system, forest fire, perception, public

## PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  terjadi hampir  setiap  tahunnya.    Hal  ini  merupakan  ancaman yang serius bagi kelestarian hutan karena dapat merusak fungsi ekologis secara cepat. Kebakaran hutan dan lahan yang  terjadi  di  Indonesia,  sebagian  besar  disebabkan karena  manusia.  Kegiatan  konversi  hutan  untuk dijadikan  sebagai  lahan  pertanian  dan  perkebunan semakin  sering  terjadi.    Penyiapan  lahan  dengan  cara pembakaran  dianggap  sebagai  metode  yang  lebih murah, mudah dan cepat.
Kondisi  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat sekitar  hutan  akan  mempengaruhi  kerawanan  hutan terhadap  kebakaran  maupun  gangguan  lainnya.  Upaya pengendalian  kebakaran  hutan  dengan  melibatkan masyarakat merupakan  salah  satu  cara  yang  diterapkan oleh  Perum  Perhutani,  untuk  mengurangi  kerusakan hutan,  termasuk  di  dalamnya  KPH  Pasuruan  Unit  II Jawa  Timur.      Manusia  diduga  sebagai  faktor  utama terjadinya  kerusakan  hutan  seperti  kebakaran  hutan, sehingga  perlu  mendapat  perhatian  dan  penanganan yang  tepat  secara  efektif  dan  efisien.    Dengan mengetahui  faktor-faktor  penyebab  kebakaran  hutan, maka  dapat  ditentukan tingkat  kerawanan  kebakaran  di suatu  daerah.  Penandaan lokasi  rawan  kebakaran hutan dapat  dijadikan  sebagai  suatu  dasar  dalam  penerapan sistem  peringatan dini  ( early  warning  system )  terhadap bahaya  kebakaran  hutan  dalam  upaya  pencegahan kebakaran hutan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi  penyebab  terjadinya  kebakaran  hutan dilihat  dari  persepsi  masyarakat  terhadap  bahaya
kebakaran hutan dan sistem peringatan dini, menentukan  tingkat  kerawanan  kebakaran  hutan  suatu lokasi,  yang  dapat  digunakan  dalam  sistem  peringatan dini  bahaya  kebakaran  hutan,  dan  menentukan  upaya pencegahan kebakaran hutan.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Sumberrejo  dan Desa Tambaksari,  KPH Pasuruan Perum Perhutani Unit II,  Jawa  Timur.    Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  lembar kuisioner sebagai interview guide ,  peta  lokasi,  data  kebakaran  5  (lima)  tahun  ter- akhir, data demografi desa dan data pengelolaan hutan.
Penentuan  lokasi  contoh  pada  penelitian  ini  dengan metode purposive  sampling berdasarkan  pada  luasan areal  terbakar  dan  kedekatan  jarak  dengan  KPH Pasuruan.  Dengan  demikian  maka  lokasi  yang  dipilih adalah,  BKPH  Penanggungan  RPH  Ngoro  dan  BKPH Lawang  Barat  RPH  Jatiarjo.  Penetapan  responden sebagai  objek  penelitian  dilakukan  dengan  metode snowball  sampling  technique .  Jumlah  responden  dari standar  minimal  penelitian  survey  adalah  sebanyak  30 orang.  Pengolahan  data  disajikan  dalam  bentuk deskriptif. Untuk mengetahui tingkat persepsi responden dilakukan scoring dengan 3(tiga) skala nilai  (1, 2, dan 3).
Data hasil wawancara diolah menggunakan Software  SPSS 17.0  dan  disajikan    secara  deskriptif. Nilai  akhir  skor  diklasifikasikan  dalam  3  (tiga)  kelas,
150 Ati Dwi Nurhayati et al .
yaitu: Rendah  (1), Sedang (2) dan Tinggi (3), kemudian dilakukan analisis korelasi menggunakan uji Spearman .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejadian  kebakaran  hutan  tertinggi  di  KPH Pasuruan  terjadi  pada  tahun  2009  dengan  frekuensi  24 kali seluas 182.3 ha. Frekuensi kebakaran hutan di KPH Pasuruan  dalam    5  tahun  terakhir  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1  Frekuensi kebakaran  hutan di KPH Pasuruan tahun 2007-2011
Kejadian  kebakaran  hutan  pada  tahun  2009  terjadi pada  bulan  September  -  November  (Gambar  2). Berdasarkan  data  curah  hujan  bulanan,  Kabupaten Pasuruan  pada  bulan-bulan  tersebut  merupakan  musim kemarau  yang  rawan  akan  bahaya  kebakaran  hutan. Tahun  2010  merupakan  prestasi  bagi  KPH  Pasuruan karena  dapat  mengurangi  kejadian  kebakaran  hutan. Namun  kejadian  kebakaran  hutan  terjadi  kembali  pada tahun  2011,  hal  ini  diduga  karena  menurunnya pengawasan KPH Pasuruan.
Gambar 2  Frekuensi kebakaran hutan bulanan di KPH Pasuruan tahun 2007-2011
KPH  Pasuruan  memiliki  7  BKPH  yang  tersebar  di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Mojokerto. Berdasarkan luas areal terbakar di KPH Pasuruan tahun 2007-2011,  BKPH  Lawang  Barat  merupakan  daerah
yang  luas  areal  terbakarnya  paling  tinggi  yaitu  seluas 101.8  ha.    BKPH  Penanggungan  merupakan  daerah kedua tertinggi luas areal terbakarnya yaitu sebesar 87.4 ha.    Luas  areal  terbakar  pada  setiap  BKPH  di  KPH Pasuruan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3  Luas  areal  terbakar  tahun  2007-2011 seluruh  BKPH di KPH Pasuruan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  penyebab    spesifik kebakaran  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  2007–2011 di  KPH  Pasuruan,  yaitu  adanya  kegiatan  masyarakat dalam  membuat  arang,  pendakian  gunung  oleh pendatang,  kemudahan  akses  menuju  hutan,  kelalaian para  pendaki  akibat  api  unggun  yang  belum  padam dengan  sempurnadan  kegiatan  pencari  burung  oleh pemburu.    Selain  itu  faktor  alam  seperti  keadaan topografi  juga dapat mempengaruhi arah dan kecepatan menjalarnya    api.    KPH    Pasuruan  memiliki  topografi berombak,  berlereng  dan  berbukit  yang  dapat menyebabkan  api  menjalar  dengan  cepat.  Menurut Sulinda  (2003),  kebakaran  sering  terjadi  pada  lokasi- lokasi yang memiliki topografi berombak dan berlereng. Selain  itu,  angin  juga  dapat  menentukan  arah  dan menjalarnya api karena memiliki korelasi positif dengan kecepatan menjalarnya api (Suratmo 1985 dalam Thoha 2001).
Karakteristik responden dapat dilihat dari Masyarakat yang menjadi responden pada Desa Kunjoro Wesi  memiliki  jumlah  anggota  keluarga  tergolong sedang,  yaitu  4–5  orang  dengan  persentase  sebesar 63.3%.  Desa  yang  jumlah  anggota  keluarganya tergolong  kecil,  dengan  jumlah  2-3  orang  adalah  Desa Wotanmas  Jedong  (66.7%),  Desa  Sumberrejo  (46.7%) dan  Desa  Tambaksari  (53.3%).  Sebagian  besar masyarakat  pada  desa  penelitian  memiliki  tingkat pendidikan  formal,  yaitu  tidak  sekolah-tamat  Sekolah Dasar.    Persentase  Desa  Kunjoro  Wesi  76.6%,  Desa Wotanmas  Jedong  66.7%,  Desa  Sumberrejo  80%    dan Tambaksari  76.7%.    Hal  ini  terjadi  karena  jauhnya jarak,  tingginya  biaya  pendidikan,    keterbatasan  sarana dan  prasarana  yang  menunjang  pendidikan,  serta rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya tingkat pendidikan formal. Nurhayati (2010)
menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi  pola  pikir  seseorang  atau  masyarakat dalam    mengambil    kesimpulan    dan    melakukan tindakan. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan masyarakat yang  rendah  menyebabkan  pola  pikir  masyarakat menjadi lebih berorientasi jangka  pendek.
Sebagian besar masyarakat yang menjadi responden memiliki mata pencaharian petani-peladang-buruh yang beraktivitas  di  hutan.  Ini  ditunjukkan  pada  sebagian besar masyarakat di  desa penelitian yang memiliki luas lahan  berkisar  antara  0.25–0.5  ha.  Jenis  tanaman  yang ditanam seperti palawija, padi, singkong, kopi, cabe dan jagung.  Masyarakat  juga  menanam  tanaman  kehutanan di  lahan  milik  mereka  seperti  Sengon  ( Falcataria moluccana ),  Puspa  ( Schima  wallichii ),  Jati  putih ( Gmelina arborea ), dan Jabon ( Anthocephallus cadamba ). Tingkat  pendapatan keempat desa penelitian masih  di  bawah  UMR  Kabupaten  Pasuruan  dan Mojokerto.
Tingkat  persepsi  masyarakat  terhadap  sistem peringatan  dini  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya bahaya  kebakaran  hutan  tergolong  rendah  (Gambar  4). Desa Kunjoro Wesi, Wotanmas Jedong dan Sumberrejo memiliki tingkat persepsi tergolong rendah dengan nilai yang  diperoleh  antara  10-23  poin.    Persentasi  ketiga desa ini adalah 93.30 % untuk  Desa Kunjoro Wesi dan Desa  Wotanmas  Jedong,  serta  63.30%  untuk  Desa Sumberrejo.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat pada  ketiga  desa  tersebut  tidak  mengetahui  tentang sistem  peringatan  dini  yang  diterapkan  KPH  Pasuruan sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan. Masyarakat  ketiga  desa  ini  pada  umumnya  mengetahui tentang kebakaran hutan, karena pernah adanya kejadian kebakaran  hutan  di  KPH  Pasuruan.    Sumber  informasi mengenai  terjadinya  kebakaran hutan yang didapatkan oleh  masyarakat  melalui  aparat  desa  setempatdan petugas  Perhutani  yang  sedang  patroli  serta  melihat
sendiri  kejadian  kebakaran  hutan.  Namun,  sebagian masyarakat  tidak  mengetahui  dengan  jelas  faktor penyebab  terjadinya  kebakaran  hutan  dikarenakan mereka  tidak pernah melakukan penyiapan lahan untuk pertanian dengan cara membakar. Berbeda dengan Desa Tambaksari  yang  masyarakatnya  memiliki  tingkat persepsi  tergolong  sedang  terhadap  sistem  peringatan dini,  yaitu  sebesar  50%.    Hal  ini  disebabkan  motivasi dari  masyarakat  desa  ini  sangat  baik.    Pengetahuan mengenai kebakaran hutan  yang  pernah  terjadi  di  KPH Pasuruan sangat tinggi.  Metode penyiapan  lahan yang diterapkan  di  desa  ini  adalah  penyiapan  lahan  tanpa bakar.  Hal  yang    membedakan  dengan  ketiga  desa lainnya  adalah  sebagian  masyarakat  di  desa  ini mengetahui  tentang  sistem  peringatan  dini  dan tujuannya  yang bersumber dari petugas  kehutanan  dan aparat  desa  setempatserta  media  informasi.  Tujuan  dari sistem  peringatan  dini  yang  diketahui  oleh  masyarakat antara  lain,  dapat  mencegah    terjadinya  kebakaran hutan. Inisiatif  masyarakat desa Tambaksari  lebih baik karena masyarakat mengadakan kegiatan rutin penyuluhan  mengenai  kebakaran  hutan  bekerjasama dengan  KPH  Pasuruan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam upaya pencegahan diantaranya adalah pembuatan  papan peringatan  kebakaran  dan  pemadaman  api  saat kebakaran.    Metode  dan  alat  yang  digunakan  saat pemadaman adalah alat manual berupa gepyok, arit, dan cangkul.  Keberadaan  sistem  peringatan  dini  dinilai sangat  penting  oleh  masyarakat  di  keempat  desa penelitian.
Gambar 4  Tingkat persepsi masyarakat terhadap sistem peringatan dini ( early warning system )
Penentuan  daerah  rawan  kebakaran  hutan  berdasarkan aksesibilitas  dibagi  menjadi  tiga  kriteria  yaitu,  jarak antara pemukiman masyarakat dengan hutan, aksesibilitas  menuju  hutan  dan  konflik  lahan  antara
masyarakat  dengan  KPH  Pasuruan.    Setiap  desa memiliki  jarak  yang  bervariasi  antara  pemukiman masyarakat dengan hutan milik Perhutani (Tabel 1).
Tabel 1  Distribusi  responden  berdasarkan  jarak  dengan  hutan,  aksesibilitas  ke  hutan  dan  konflik  dengan  kph pasuruan
Desa Kunjoro Wesi Desa Watonmas Jedong Desa Sumberrejo Desa Tambaksari Variabel Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % Jarak >5 km 1 3,3 1 3,3 0 0 0 0 2 - 5 Km 12 40 15 50 8 26,7 4 13,3 <2 Km 17 56,7 14 46,7 22 73,3 26 86,7 Akses Baik 25 83,3 24 80 28 93,3 21 70 Buruk 5 16,7 6 20 2 6,7 9 30 Konflik tidak ada 30 100 30 100 30 100 30 100 Ada 0 0 0 0 0 0 0 0
Menurut pendapat masyarakat, konflik permasalahan lahan  antara  masyarakat  dengan  KPH  Pasuruan  tidak ada.  Hal  ini  terbukti  dengan  persentase  mengenai konflik  dari  keempat  desa  tersebut  100%  menjawab tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan KPH  Pasuruan.    Hal  ini  terjadi  karena  KPH  Pasuruan selalu dapat menyelesaikan permasalahan sosial dengan masyarakat.  Sistem  bagi  hasil  dan  program  Penanaman Lantai  Hutan  di  bawah  Tegakan  yang  diterapkan  KPH Pasuruan  ini  pun  menjadi  solusi  untuk  mencegah terjadinya permasalahan lahan.
Menurut  pendapat  masyarakat  dari    keempat  desa tersebut,  aksesibilitas  menuju  ke  hutan  milik  KPH Pasuruan  adalah  baik.    Persentase  penilaian  bahaya kebakaran  berdasarkan  aksesibilitas    untuk  Desa
kunjoro  wesi  adalah  83,3%,    Desa  Wotanmas    Jedong sebesar 80%,  Desa Sumberrejo sebesar 93,3% dan 70% untuk  Desa Tambaksari (Gambar 5).  Akses menuju ke hutan  berupa  jalan setapak,  jalan makadam, dan jalan setapak  berbatu.    Masyarakat  biasa  melalui  jalan makadam  dan  jalan  berbatu  tersebut  dengan  berjalan kaki, sepeda dan sepeda motor. Untuk daerah yang terjal dan berbatu kerikil masyarakat biasanya  menempuhnya dengan  berjalan  kaki.  Akses  jalan  menuju  ke  hutan sering juga digunakan sebagai jalur pendakian bagi para pendaki  saat  mendaki  Gunung  Penanggungan  dan Gunung  Arjuno.    Kedekatan  jarak  antara  pemukiman masyarakat  dengan hutan diduga  dapat  menjadi    faktor sering terjadinya kebakaran  hutan.
Gambar 5.  Penilaian daerah rawan kebakaran berdasarkan aksesibilitas
Dalam  penentuan  daerah  rawan  kebakaran  hutan tidak  hanya  berdasarkan  aksesibilitas  saja,  akan  tetapi dapat  dilihat  dari  tingkat  persepsi    masyarakat  sekitar hutan. Berdasarkan Tabel 2. tingkat persepsi masyarakat
terhadap keberadaan  KPH Pasuruan  tergolong  sedang dan persepsi masyarakat terhadap sistem peringatan dini dalam  upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  masih rendah.  Rendahnya  tingkat  persepsi  berarti  rendahnya
pengetahuan    masyarakat  mengenai  kebakaran  hutan dan  sistem  peringatan  dini.  Hal  ini  berpengaruh  besar pada  hutan  karena  masyarakat  di  sekitar  hutan  kurang memahami  dan  mengerti    mengenai  bahaya    atau ancaman    yang    menganggu hutan  dan  kawasan hutan. Keempat  desa  penelitian  tergolong  dalam  tingkat kerawanan  tinggi  dalam  bahaya    kebakaran  hutan
berdasarkan  aksesibilitas  dengan  peringkat  pertama adalah  Desa  Sumberrejo,    selanjutnya  Desa  Kunjoro Wesi,  Desa  Wotanmas  Jedong  dan  Desa  Tambaksari. Untuk  tingkat  persepsi masyarakat,  menunjukan  bahwa peringkat  pertama  adalah  Desa  Kunjoro  Wesi,  kedua Desa  Wotanmas  Jedong,  ketiga  Desa  Sumberrejo  dan Desa Tambaksari.
Tabel 2   Rekapitulasi penentuan daerah rawan kebakaran hutan
Peringkat Aksesibilitas Tingkat Persepsi Keterangan 1 Desa Sumberrejo Desa Kunjoro Wesi Tinggi 2 Desa Kunjoro Wesi Desa Wotanmas Jedong Sedang 3 Desa Wotanmas Jedong Desa Sumberrejo Sedang 4 Desa Tambaksari Desa Tambaksari Rendah
Upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  dengan  tingkat kebakaran  hutan  tergolong  sedang-tinggi  yaitu  pada Desa  Sumberrejo  dan  Desa  Kunjoro  Wesi  dapat dilakukan  penambahan  sarana  dan  prasarana  seperti menara pantau api, pengadaan alat pemadam kebakaran, alat  pelindung  diri  dan    papan    peringatan  pencegahan kebakaran  hutan  di  daerah  strategis,  peningkatan rutinitas  agenda  patroli  oleh  petugas  Perhutani    baik darat  dan  udara  bila  memungkinkan  untuk  daerah dengan  tingkat  kerawanan  tinggi  yang  dijadikan prioritas  utama  dalam  pencegahan  kebakaran  hutan, pembangunan  pos  jaga  di  titik  rawan  kebakaran hutan, penegakan  hukum  “ No  Burning  Policy ”  terkait kebakaran  hutan  dan  pembukaan  lahan  dan  juga peningkatan  kinerja  SATGAS  DAMKAR  (satuan petugas  pemadam  kebakaran)  dengan  mengikuti pelatihan terkait kebakaran hutan.
Upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  untuk  daerah rawan yang tergolong dalam kategori sedang dan rendah yaitu  Desa  Wotanmas  Jedong  dan  Desa  Tambaksari dapat  dilakukan    kegiatan  sosialisasi  dan  penyuluhan rutin  mengenai  kebakaran  hutan  kepada  masyarakat sekitar  hutan,  peningkatan  kegiatan  PHBM  seperti program  pengembangan  dalam  bidang  pertanian, kehutanan,  dan  peternakan  kepada  masyarakat  untuk pencegahan  kebakaran  hutan.    Pengadaan    kegiatan kontrol  cuaca  dan  perhitungan Fire  Danger  Rating (FDR) sebagai salah satu contoh Sistem Peringatan Dini ( Early  Warning  System )  bahaya  kebakaran  hutan, pengadaan  kegiatan  pemantauan hotspot (titik api) dan pemantauan  lapangan  untuk  pencegahan  kebakaran hutan,  serta  pengadaan  media  informasi  mengenai kebakaran  seperti banner ,    kaos,  poster, leaflet ,  topi, gelas  dan  media  promosi  lainnya    kepada  masyarakat sekitar    hutan    secara    gratis  dalam  upaya  pencegahan kebakaran hutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Tingkat  persepsi  masyarakat  terhadap  sistem peringatan  dini  tergolong  rendah,  pada  Desa Kunjoro  Wesi,  Desa  Wotanmas  Jedong  dan  Desa Sumberrejo, sedangkan tingkat persepsi masyarakat
Desa  Tambaksari    tergolong  sedang.  Rendahnya tingkat  pendidikan  formal  masyarakat  di  keempat desa  penelitian  merupakan  faktor  penyebab terjadinya kebakaran hutan di KPH Pasuruan.
2. Tingkat  kerawanan  bahaya  kebakaran  hutan berdasarkan  aksesibilitas  dan  tingkat  persepsi masyarakat  tergolong  sedang-tinggi  di  Desa Sumberrejo  dan  Desa  Kunjoro  Wesi.  Desa Wotanmas  Jedong  tergolong  sedang  dan  Desa Tambaksari tergolong rendah.
3. Penentuan  upaya  pencegahan  kebakaran  hutan dapat  dilakukan  dengan  adanya  integrasi  antara program yang ada di KPH Pasuruan dengan kondisi sosial  masyarakat  dan  kebutuhan  yang  menunjang kegiatan  kebakaran  hutan  sehingga  luaran  yang diharapkan dapat tercapai dan menguntungkan bagi semua pihak.

## Saran
1. Perlunya  pendekatan  kepada  masyarakat  secara aktif salah satunya melalui penyuluhan dalam upaya menimbulkan  kesadaran  masyarakat  mengenai bahaya kebakaran hutan.
2. Penambahan  sarana  dan  prasarana  dalam  upaya pencegahan kebakaran hutan, seperti menara pantau api, pengadaan alat pemadam kebakaran hutan, alat pelindung  diri  dan  papan  peringatan  kebakaran hutan.
3. Aspirasi    masyarakat  keempat  desa  penelitian  ini perlu  direalisasikan  dalam  perbaikan  sistem pengelolaan dan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di KPH Pasuruan serta peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Nurhayati  L.  2010.  Persepsi  masyarakat  terhadap rencana  restorasi  koridor  halimun  salak  di  Taman Nasional  Halimun  Salak(Studi  Kasus  di  Desa Cipeuteuy  dan  Purwabakti).  [Skripsi].  Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Sarwono  SW.  2002. Psikologi  Sosial,  Individu  dan Teori-Teori Psikilogi Sosial . Jakarta: Balai Pustaka.
Sulinda L. 2003. Strategi pengendalian kebakaran hutan secara terpadu di KPH Semarang PT Perhutani Unit I  Jawa  Tengah.  [Skripsi].  Bogor:  Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Tampang. 1999. Persepsi masyarakat terhadap pencemaran  udara  dan  kebisingan  energi  diesel (Kasus  Kabupaten  Bogor)[Tesis].  Bogor:  Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Thoha. 2001. Cuaca kebakaran hutan kaitannya  dengan upaya  pencegahan  kebakaran  hutan  di  Indonesia. [Skripsi].  Medan:  Fakultas  Pertanian,  Universitas Sumatera Utara.
Tjiptoherijanto  P.  1995.  Proyeksi  Penduduk,  Angkatan Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. [terhubung berkala]. www.bappenas.go.id[4Juli2