## PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ATAS KEBIJAKAN REPORT PALM OIL OLEH UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI WORLD TRADE ORGANIZATION
Luh Intan Purnama Dewi 1 , I Made Yudana 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum

## Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: intanpurnama2399@gmail.com , made.yudana@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengaturan  CPO  dalam ketentuan  WTO,  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  proses  penyelesaian  sengketa  antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan report palm oil menurut ketentuan WTO. Guna menjawab rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  digunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji tentang  pengaturan  CPO  termasuk  implementasi  prinsip  MFN  dalam  WTO  dan  menganalisis  proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pemboikotan minyak kelapa sawit. Digunakan pula jenis pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang mana data-data  tersebut  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  dokumen  dan  dianalisa  dengan  teknik  deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni  Eropa  terhadap  Indonesia  atas  pemboikotan  CPO  telah  dibantah  pemerintah  Indonesia  melalui sertifikasi  berupa  RSPO,  ISCC,  SAN  dan  ISPO.  Sertifikasi  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  prinsip non-diskriminasi  (MFN).  Dalam  praktiknya  di  lapangan,  penerapan  prinsip  MFN  dalam  perdagangan internasional  sering  kali  tidak  dapat  berjalan  dengan  mudah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kasus pemboikotan  CPO  oleh  Uni  Eropa  terhadap  Indonesia,  yang  mana  RED  II  dianggap  melanggar  prinsip MFN  termasuk  mendiskriminasi  CPO  Indonesia  dari  minyak  nabati  lainnya.  Penyelesaian  sengketa  di WTO dapat diselesaikan melalui lembaga DSB. Terkait sengketa pemboikotan CPO yang dilakukan Uni Eropa,  Indonesia  dapat  melakukan  beberapa  upaya  yaitu dengan  tindakan  yang  sifatnya power  based, tindakan yang sifatnya right based , serta tindakan yang sifatnya interest based .
Kata Kunci : Prinsip Most Favuored Nation , Penyelesaian Sengketa Dagang, CPO

## ABSTRACT
The purposes of this research are to discover and analyze the CPO regulation in WTO provisions, as well as to discover and analyze the dispute settlement process between Indonesia and the European Union  regarding  the  policy  of  reporting  palm  oil  according  to  WTO  provisions.  In  order  to  answer  the research  problems,  normative  legal  research  was  used  to examine  the  regulation  of CPO  including  the implementation  of  MFN  principles  in  the  WTO,  and  to  analyze  the  dispute  resolution  process  between Indonesia and the European Union regarding the policy of palm oil boycotting. This research also used of statutory,  conceptual,  and  case  approach  which  all  of  data  are  collected  by  document  study  technique and analyzed used a qualitative descriptive technique. Through this research method, it is found that the policies issued by the European Union against Indonesia regarding the CPO boycott have been denied by  the  Indonesian  government  through  certification  in  the  form  of  RSPO,  ISCC,  SAN,  and  ISPO.  The certification  must  be  carried  out  with  the  principle  of  non-discrimination  (MFN).  In  the  field  practice,  the application of MFN principles in international trade is often not run well. It can be seen from the case of the  CPO  boycott  by  the  European  Union  against  Indonesia, when  RED  II  is  considered  to  violate  MFN principles,  including  discriminating  Indonesian  CPO  from  other  vegetable  oils.  Dispute  resolution  in  the WTO  can  be  resolved  through  the  DSB  institution.  Regarding  the  dispute  over  the  CPO  boycott  by  the European Union, Indonesia can carry out several efforts, namely by taking power-based actions, rights- based actions, and interest-based actions.
Key Words : Most Favuored Nation Principles , Trade Disputes Settlement , CPO

## PENDAHULUAN
Industri minyak sawit dalam perekonomian  makroekonomi  Indonesia mempunyai  peran  yang  strategis  yakni sebagai penghasil devisa terbesar, sebagai pendorong  sektor  ekonomi  masyarakat, serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan menyumbang sekitar 108 ribu  lapangan  pekerjaan  setiap  tahunnya. Perkebunan  kelapa  sawit  berkembang dengan  sangat  signifikan  di  22  provinsi  di Indonesia.Selain  menyediakan  lapangan pekerjaan yang cukup besar, pembangunan subsektor kelapa sawit di Indonesia dikatakan sebagai sumber pendapatan para petani  (Afifudin,  2010:  124-136).  Adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif dan memberikan manfaat bagi daerah sekitarnya (Syahza, 2011: 297-310).
Minyak sawit merupakan salah satu alternatif Indonesia bahkan dunia di tengah kelangkaan  sumber  energi  sehingga  tidak heran apabila minyak sawit disebut sebagai berlian  kuning.  Minyak  sawit  berperan penting  dalam  industri  pangan  dan  non- pangan. Dalam industri pangan, persentase penggunaan  minyak  sawit  mencapai  80%, 19%  untuk  industri  kosmetik,  serta  sisanya sebanyak  1%  digunakan  dalam  industri biodiesel dengan  tujuan  untuk  untuk memenuhi kebutuhan energi terbaharukan.
Dikarenakan memiliki produk unggulan  seperti  minyak  kelapa  sawit, Indonesia  tidak  ragu  bergabung  dengan organisasi perdagangan dunia untuk melakukan  kerjasama  internasional.  Pada mulanya,  langkah  kerjasama  internasional dilakukan  pasca  perang  dunia  II  diikuti dengan dibentuknya GATT ( General Agreement  on  Tariffs  and  Trade )  tahun 1947  di  Jenewa,  Swiss  yang  saat  ini  telah sepakati  oleh  125  negara  di  dunia.GATT sendiri  adalah  traktat  perjanjian  multilateral dengan  status  sebagai  “ Law  Making Treaties ”  yang  bertujuan  untuk  membentuk perdagangan  yang  bersifat  adil  dan  bebas, termasuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan demi kesejahteraan insan manusia. GATT mengikat  semua  anggota  WTO  termasuk
Indonesia yang telah menjadi anggota WTO sejak  tahun  1957  serta  Uni  Eropa  yang menjadi  perwakilan  berbagai  negara  di Eropa (Kadarukmi, 2013: 207).
Penggunaan  CPO  sebagai bioenergy kian  meningkat  di  wilayah  Uni  Eropa  yang dipakai  dalam  berbagai  industri  dalam bentuk energi alternatif. CPO yang berbahan  dasar  kelapa  sawit  hanya  dapat tumbuh di negara tropis sehingga menyebabkan  terjadinya  ketergantungan impor  oleh  Uni  Eropa  tehadap  Indonesia. Sejak  adanya  agenda  SDGs  ( Suistainable Development  Goals )  yang  dicanangkan oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) menyebabkan  industri  kelapa  sawit  banyak disoroti  dunia.  Aspek  penting  dalam  SDGs salah satunya adalah lingkungan, sehingga masyarakat internasional melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan program  PBB  tersebut.Berdasarkan  hal tersebut,  komitmen  Uni  Eropa  untuk menjaga lingkungan menyebabkan terjadinya  perubahan  penggunaan  energi menjadi EBT (Energi Baru dan Terbarukan) di kawasan Uni Eropa.CPO justru dikaitkan dengan deforestation hutan,  kerusakan terhadap  biodiversitas  satwa  dan  fauna, maupun kebakaran hutan yang
menimbulkan emisi gas. Kebijakan Uni
Eropa untuk memangkas  penggunaan  minyak  Sawit sebenarnya  diawali  dengan  dikeluarkannya kebijakan  RED  I  pada  tanggal  23  April 2009. RED memiliki tujuan guna menaikkan kekuatan  energi,  serta  meminimalisasi  gas emisi,  melakukan  perubahan  dari  bahan bakar  fosil  menjadi  EBT.  Tidak  berhenti sampai  disana,  RED  II  kembali  diajukan sebagai  revisi  dari  RED  I  ke  parlemen Eropa  yang  disepakati  oleh  negara-negara anggota  Uni  Eropa  pada  tanggal  14  Juni 2018 dan resmi ditetapkan pada tanggal 11 Desember  2018. Delegated  Regulation (DR)  yang  merupakan  aturan  pelaksana dari RED II yang resmi berlaku pada tangal 10  Juni  2019,  mengklasifikasikan  CPO sebagai komoditas yang mempunyai Indirect  Land  Use  Change (ILUC)  dengan resiko tinggi.
Aturan  yang  ditetapkan  oleh  Uni Eropa  melalui  RED  II  pada  pokoknya adalah menganggap bahwa dalam memproduksi CPO, Indonesia telah melakukan deforestation hutan. Jika dibandingkan  dengan  minyak  nabati  lain, produksi  CPO  Indonesia  justru  9  kali  lebih ekonomis.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari rincian  yang  dikutip  dari  data  bpdp  yang menyebutkan bahwa minyak dari biji bunga matahari maupun kacang kedelai memanfaatkan  luas  areal  mencapai  5 hingga  9  kali  lebih  besar  dibandingkan minyak kelapa sawit. Produksi minyak sawit hanya memanfaatkan 6,6% dari pemanfaatan  tanah  di  bumi  yang  mampu memproduksi  sebesar    38,7%  keperluan minyak  nabati  bagi  negara-negara  di  dunia (bpdp.or.id.).  Namun  apabila  melihat  kasus yang  terjadi  antara  Indonesia  dan  Uni Eropa,  produksi  minyak  kedelai  oleh Amerika Serikat justru tidak dipermasalahkan oleh Uni Eropa. Sehingga wajar  bila  Indonesia  menganggap  bahwa Uni  Eropa  telah  mendiskriminasi  CPO Indonesia  dengan  memberikan  kebijakan yang  tidak  adil  dalam  pemanfaatan  minyak nabati di pasar Eropa melalui RED II.
Dibentuknya  kebijakan  pemanfaatan bioenergy oleh Uni Eropa tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh WTO atau GATT dikarenakan telah menyebabkan  terjadinya  konflik  dalam perdagangan  internasional.  Prinsip Most
Favoured
Nation (MFN) menuntut
diciptakannya kegiatan perdagangan internasional  yang  adil  dan fair dengan tidak mendiskriminasi negara-negara anggota  serta  menjunjung  tinggi  perlakuan yang  sama  sesama  negara  anggota  WTO. Oleh  sebab  itu,  perlu  dianalisa  lebih  dalam mengenai  pengaturan  minyak  kelapa  Sawit ( Crude  Palm  Oil )  dalam  tatanan  regulasi  di WTO  serta  implementasi  prinsip  MFN dalam  perdagangan  internasional.  Selain itu,  Indonesia  juga  tengah  berusaha  untuk menyelesaikan  permasalahan  ini  dengan Uni  Eropa  sehingga  diperlukan  kajian  yang dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk menyelesaikan  sengketa  dagang  diantara kedua belah pihak.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian yang  dipergunakan  yaitu  penelitian  yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan  dan  merangkai  pendapat hukum  dengan  cara  melakukan  analisa terhadap  inti  permasalahan  yang  diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015: 24). Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan  CPO  termasuk  implementasi prinsip  MFN  dalam WTO  dan  menganalisis proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan  pemboikotan  minyak  kelapa sawit . Sehubungan  dengan  jenis  penelitian hukum  yang  digunakan,  penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  dan pendekatan kasus ( case approach ).
Pendekatan
perundang-undangan digunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang  No.  7  tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement  establishing  the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia,  dan  Peraturan  Presiden  No.  44 Tahun  2020  tentang  Sistem  Sertifikasi Perkebunan  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan Indonesia.  sementara  itu  digunakannya pendekatan konseptual ( conceptual approach )  bertujuan  untuk  mendalami konsep-konsep hukum internasional seperti perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa  yaitu WTO  agreement yang harusnya diperhatikan sebelum dilakukannya  pemboikotan  minyak  Sawit oleh  pihak  Uni  Eropa,  serta  ketentuan- ketentuan perdagangan internasional dalam kerangka  WTO.  Sedangkan  pendekatan kasus ( case approach ) merupakan pendekatan  yang  dilaksanakan  melalui penelaahan  atau  pendalaman  terhadap kasus-kasus yang bertalian dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam  hal  ini    terdapat  kasus  serupa  yang terjadi yakni antara Malaysia dan Uni Eropa mengenai diskriminasi kelapa sawit, namun dalam  penelitian  ini  hanya  akan  fokus membahas kasus antara Uni Eropa dengan Indonesia  mengenai  pemboikotan  produk kelapa Sawit.
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang diperoleh untuk diolah dan dianalisis dalam penelitian  hukum  normatif  adalah  data sekunder  yang  terdiri  dari  Bahan  hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan
hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  dalam hal  ini,  digunakan  Undang-Undang  No.  7 tahun 1994
tentang
Pengesahan Agreement  establishing  the  World  Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan  Indonesia,  serta  semua perjanjian  yang  tercantum  dalam  WTO ( World  Trade  Organization ) Agreement untuk  mencari  data  yang  berhubungan dengan  permasalahan  dalam  proposal  ini. Bahan    huku  sekunder  meliputi:  buku-buku literatur  atau  bacaan  atau  dokumen  yang membahas mengenai perdagangan internasional,  prinsip  dalam  perdagangan internasional  menurut  WTO,  serta  upaya hukum  terhadap  pemboikotan  kelapa  sawit Indonesia;  doktrin  atau  pendapat  para  ahli yang  berkompeten  dengan  permasalahan yang  dibahas;  serta  pandangan  atau  teori- teori  yang  sesuai  dengan  permasalahan yang akan dikaji. Sedangkan bahan hukum tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum  normatif  ini  antara  lain  Kamus Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris, dan Kamus Hukum.
Dalam  pengumpulan  bahan  hukum, teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang dipergunakan  adalah  dengan  menemukan kerangka  normatif  melalui  pemanfaatan bahan  hukum  yang  telah  disebutkan  di atas.  Dengan  kata  lain,  data  dikumpulkan dengan  cara  atau  teknik  studi  dokumen terhadap  bahan-bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier  (Fajar  &  Achmad, 2010: 160). Dalam penelitian ini, digunakan teknik deskriptif dengan menguraikan permasalahan  hukum  yang  timbul  di  suatu wilayah tertentu dengan tujuan mendapatkan  deskripsi  secara  merata  dan terstruktur  sesuai  dengan  permasalahan yang  diteliti.  Argumentasi  yang  dilakukan memberikan deskripsi terhadap permasalahan  yang  diteliti  dan  dapat menjadi  narasi  intelektual  dalam  menjawab rumusan  permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian  ini.  Data  yang  diperoleh  akan dianalisis  dengan  menggunakan  analisa kualitatif  agar  memperoleh  gambaran  yang sistematis dan terstruktur atas permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian  ini  akan  menjadi  penelitian deksriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Crude  Palm  Oil  Dalam Ketentuan World Trade Organization
Ekspor  CPO  ke  Uni  Eropa  pada dekade  belakangan  benar-benar  telah menjadi  solusi  bagi  defisit  keuangan Negara Indonesia. Namun demikian, gerakan SDGs yang dicanangkan oleh PBB menyebabkan  Uni  Eropa  mengeluarkan kebijakan yang membahas mengenai biofuel yang  berasal  dari  minyak  kelapa sawit  yang  disebut  dengan Renewable Energy  Directive (RED).  Kebijakan  yang diusung oleh Uni Eropa pada tahun 2009 ini dilatarbelakangi oleh kegagalan CPO dalam memenuhi  target  pengurangan  gas  emisi sebesar 35%.  Tidak cukup sampai di sana, Uni Eropa kembali mengeluarkan kebijakan RED  II  dan Delegated  Regulation sebagai aturan pelaksananya dengan mengklasifikasikan CPO sebagai komoditas yang mempunyai Indirect Land Use Change (ILUC) dengan risiko tinggi.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap Indonesia atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia dengan menunjukkan sertifikasi  yang  telah  dilakukan  untuk  CPO termasuk yang diakui oleh WTO. Sertifikasi tersebut berupa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Standard for Carbon Certification (ISCC), Sustainable Agriculture  Network (SAN)  dan Indonesian Sustainable  Palm  Oil (ISPO).  Sertifikasi CPO  berkelanjutan  yang  dikeluarkan  oleh RSPO di tahun 2011 dimanfaatkan oleh Uni Eropa  dalam  menerapkan  ekspor  CPO  di pasar  global  dengan  tujuan  ditaatinya persyaratan  dalam  sertifikasi  berkelanjutan oleh  para  eksportir.  Sementara  itu,  dari sudut  pandang  pemerintah  Indonesia, sertifikasi  CPO  yang  dikeluarkan  oleh RSPO ini sangat  penting dilakukan dengan tujuan  CPO  Indonesia  dapat  bertahan  di tengah  kompetitifnya  persaingan  di  pasar internasional,  termasuk  mempertahankan pasarnya  di  negara-negara  Uni  Eropa. (Drajat, 2013: 9).
Selain  RSPO,  CPO  Indonesia  juga telah mendapatkan sertifikasi ISCC. Sertifikasi  tersebut  diterbitkan  oleh  SGS Germany pada  tanggal  24  Oktober  tahun 2014.  SGS German y  adalah  suatu  badan
independen  yang  bertugas  memberikan sertifikasi  dengan  fokus  kegiatan  pada pelaksanaan  inspeksi,  verifikasi,  evaluasi atau pengujian, serta sertifikasi. Sementara itu, sertifikasi CPO melalui SAN ( Sustainable  Agriculture  Network )  juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa
sawit
Indonesia
guna mengupayakan produk sawit yang berkelanjutan  di  tingkat  internasional.  SAN sendiri  merupakan  jaringan  LSM  tingkat internasional  yang  mempunyai  fokus  untuk membantu  perusahaan  maupun  produsen untuk  mengembangkan  produknya  secara berkelanjutan  melalui  metode  yang  efektif dan efesien ( suistainableagriculture .eco).
Selain sertifikasi CPO berskala internasional,  pemerintah  Indonesia  juga berupaya  mengeluarkan  sertifikasi  dari dalam  negeri  untuk  mempertahankan  daya saing  CPO  di  pasar  global  dengan  produk yang  berkelanjutan.  Standardisasi  tersebut dilakukan  dengan  menetapkan Indonesian Suistainable  Palm  Oil (ISPO)  dibarengi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11  tahun  2015  Tentang  Sistem  Sertifikasi Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Indonesia. ISPO memiliki 3 tujuan penting diantaranya adalah (Damayanti, 2020: 181-188):
1)  menumbuhkan  dan  meningkatkan kesadaran  para  produsen  CPO untuk  bertanggung  jawab  terhadap lingkungan melalui prosedur produksi yang ramah lingkungan;
2)  menjaga  eksistensi  CPO  di  pasar global di tengah persaingan dagang yang semakin kompetitif;
3)  berkomitmen dalam mengurangi efek  gas  rumah  kaca  yang  juga menjadi  syarat  utama  dari  negara pengimpor kepada produsen CPO.
Pada  prinsipnya  WTO  memberikan kesempatan kepada negara-negara anggotanya  untuk  membentuk  kebijakan- kebijakan  yang  sifatnya  teknis  mengenai standardisasi  produk  di  dalam  negerinya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam TBT ( Technical Barrier to Trade ) Agreement .  Berbagai  ketentuan tersebut  harus  dilaksanakan  berdasarkan prinsip adil tanpa adanya diskriminasi ( Most Favoured Nation /MFN).
TBT Agreement adalah  salah  satu perjanjian  dalam  GATT  yang  memberikan tata  cara  maupun  ketentuan  mengenai kewenangan  negara  anggota  WTO  untuk menyusun kebijakan teknis, adopsi peraturan,  dan  menerapkan  kebijakan dengan  standardisasi  teknis  yang  tepat. Adapun  maksud  dari  peraturan  teknis tersebut  sebagaimana  tertuang  dalam  TBT Agreement adalah “ Document  which  lays down product characteristics or their related processes and production methods, including  the  applicable  administrative provisions,  with  which  compliance  is mandatory.  It  may  also  include  or  deal exclusively  with  terminology,  symbols, packaging, marking or labeling requirements  as  they  apply  to  a  product, process  or  production  method”. Selain  itu, baik  GATT  maupun  TBT Agreement tidak memberikan larangan tentang aturan- aturan teknis terhadap standardisasi produk dari  suatu  negara  kepada  produk  yang diimpor dari negara lain. Meskipun demikian,  pelaksanaan  standardisasi  atas produk yang diimpor dari negara lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional khususnya prinsip non diskriminasi atau Most Favoured  Nation sebagaimana  tertuang dalam article I  ayat  (1)  dan article III  ayat (1)  GATT.  Dengan  demikian  pengaturan CPO  dalam WTO memang  tidak  dijelaskan secara  tersurat  namun  didasarkan  pada ketentuan  dalam  TBT Agreement yang sudah  mewakili  bahwa  produk-produk  dari suatu  negara  termasuk  CPO  telah  diatur sedemikian rupa dalam ketentuan WTO.
Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan,  penerapan  prinsip  MFN  dalam perdagangan  internasional  sering  kali  tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  kasus  pemboikotan  CPO oleh  Uni  Eropa  terhadap  Indonesia  melalui kebijakan  RED.  Pemerintah  Uni  Eropa menuduh  pihak  Indonesia  telah  melakukan kerusakan lingkungan akibat proses produksi CPO yang cenderung tidak ramah lingkungan  dan  menganggap  bahwa  ISPO belum  layak  untuk  dijadikan  sebagai standar  CPO  yang  berkelanjutan  di  tingkat internasional. Padahal RED yang dikeluarkan  oleh  Uni  Eropa  masih  perlu dikaji  karena  telah  melanggar  prinsip  MFN termasuk  mendiskriminasi  CPO  Indonesia
dari  minyak  nabati  lainnya.  Hal  tersebut dikarenakan  penerapan  pinsip  MFN  tidak hanya  menghasilkan  efek  positif  namun juga dapat mendatangkan efek negatif bagi negara-negara  anggota  WTO.  Beberapa efek  negatif  tersebut  diantaranya  adalah (Fajar, 2019: 68-79):
a)  kekuatan  negara  yang  tidak merata,
b)  perluasan perjanjian yang
merugikan, c)  tendensi  ketergantungan  dalam transaksi perdagangan.
Terlepas dari implikasi negatif mengenai  prinsip  MFN  tersebut,  pada hakikatnya penerapan prinsip MFN sebagai prinsip  utama  dari  GATT  bertujuan  untuk menghapuskan  perlakuan  diskriminasi  dan menjamin  perlindungan  atas  hak-hak  dari negara  berkembang  dalam  perdagangan internasional.  Dikatakan  sebagai  prinsip utama  dalam  GATT  (Thalib,  2012:  42), prinsip MFN ini selalu ditempatkan di urutan pertama  oleh  para  ahli  pada  setiap pendapatnya  karena  dengan  penerapan prinsip  MFN  yang  benar-benar  sesuai tujuan tentu akan sangat berdampak positif pada  pelaksanaan  perdagangan  global yang sehat dan adil. Sebagaimana dijelaskan di atas, article I GATT menetapkan  beberapa  kewajiban  yang harus dilakukan oleh negara anggota WTO, antara lain:
1)  kewajiban  yang  berhubungan dengan  bea  baik  impor  maupun ekspor barang;
2)  kewajiban  yang  berhubungan dengan  cara-cara  penentuan bea serta pungutan lainnya;
3)  kewajiban  yang  berhubungan dengan kebijakan ekspor maupun impor;
4)  kewajiban  yang  berhubungan dengan  setiap  hal  yang  telah disebutkan  dalam  article  III GATT  khususnya  ayat  (2)  dan
(4) mengenai pajak dalam negeri (Thalib, 2012: 44).
Dari  berbagai  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  pemerintah  Indonesia telah  melakukan  berbagai  sertifikasi  untuk produk  CPO  dalam  negeri  baik  sertifikasi
melalui  RSPO,  ISCC,  SAN  maupun  ISPO. Sertifikasi tersebut tentu sudah dilaksanakan  berdasarkan  mandat  yang diberikan oleh WTO melalui TBT Agreement yang  memperbolehkan  setiap negara  melakukan  standardisasi  untuk produknya  masing-masing  asalkan  sesuai dengan  prinsip  perdagangan  internasional khususnya  prinsip  non  diskriminasi  atau MFN.  Dalam  praktiknya  sendiri,  prinsip tersebut  justru  tidak  terealisasikan  dengan baik  mengingat  kasus  yang  menimpa  CPO Indonesia.  Pemerintah  Uni  Eropa  tetap menuduh  pihak  Indonesia  telah  melakukan kerusakan lingkungan akibat proses produksi CPO yang cenderung tidak ramah lingkungan  dan  menganggap  bahwa  ISPO belum  layak  untuk  dijadikan  sebagai standar  CPO  yang  berkelanjutan  di  tingkat internasional.  Padahal  uraian  di  atas  telah menyebutkan  berbagai  upaya  sertifikasi CPO yang telah dilakukan Indonesia sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  Uni  Eropa.  Padahal  RED  yang dikeluarkan  oleh  Uni  Eropa  masih  perlu dikaji  karena  telah  melanggar  prinsip  MFN termasuk  mendiskriminasi  CPO  Indonesia dari  minyak  nabati  lainnya.  Sehingga  tidak mengherankan  bilamana  kebijakan  RED  I, RED  II  dan  DR  dianggap  sebagai  langkah untuk  memboikot  produk  CPO Indonesia  di pasar internasional.
Proses  Penyelesaian  Sengketa  Antara Indonesia  Dan  Uni  Eropa  Mengenai Kebijakan  Report  Palm  Oil  Menurut Ketentuan World Trade Organization
1.  Penyelesaian Sengketa Dagang Menurut Ketentuan WTO Meskipun berbagai aktivitas
perdagangan  internasional  yang  dilakukan telah  diatur  dalam  berbagai  perjanjian  dan prinsip  perdagangan  internasional,  namun dalam  pelaksanaannya  masih  mengalami hambatan  yang  berujung  pada  terjadinya sengketa diantara pihak-pihak yang
bersangkutan.  Dalam  rangka  mencegah dan  mengatasi  hal  tersebut,  WTO  telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa  dagang  yang  tertuang  dalam Understanding on Rules and Procedures of Disputes  Settlement yang  lazim  disebut dengan  DSU  dan  direalisasikan  melalui lembaga DSB ( Disputes Settlement Body ).
DSB  adalah  bagian  dari General Council atau Dewan Umum WTO sehingga negara-negara  anggota  berhak  secara  adil memanfaatkan lembaga tersebut. Hal tersebut  tertuang  dalam Article IV  ayat  (3) perjanjian WTO atau Agreement Estabilishing  the  World  Trade  Organization yang  menyebutkan  bahwa    “ The  General Council  shall  convene  as  appropriate  to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement  Understanding.  The  Dispute Settlement  Body  may  have  its  own chairman  and  shall  establish  such  rules  of procedure  as  it  deems  necessary  for  the fulfilment  of  those  responsibilities .”  DSB disebut sebagai pilar sentral dalam perdagangan global antar negara-negara di dunia,  sebab  dibentuknya  DSB  tersebut merupakan  salah  satu  kontribusi  WTO dalam  rangka  menjaga  keseimbangan ekonomi dunia.
Seiring dengan perkembangan globalisasi, DSB
mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa  yang  ekstensif  dan  sistematis secara formal baik dalam proses penyelesaian  sengketa  hingga  proses pelaksanaan putusannya.
Adapun  tugas-tugas  pokok  dari  DSB sebagaimana  ketentuan  dari  Pasal  3  DSU antara lain (Suherman, 2012: 7):
a)  menguraikan  aturan-aturan  yang tertuang  dalam  WTO Agreement dengan  menafsirkan  ketentuannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional publik; b)  putusan dari penyelesaian sengketa tidak diperbolehkan untuk
menambah  ataupun  mengurangi hak  dan  kewajiban  yang  diatur dalam ketentuan WTO;
c)  mampu  memberikan  jaminan  atas solusi positif dan dapat diterima oleh semua pihak dengan tetap
melakukan konsistensi terhadap substansi perjanjian dalam WTO;
d)  membuktikan  jaminan  pemberian sanksi kepada negara yang melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan dalam
covered
agreement dan memungkinkan langkah  retalisasi  atau  pembalasan sebagai cara terakhir ; e)  putusan yang dikeluarkan oleh DSB dilaksanakan secara mufakat dengan menggunakan prosedur reverse  consensus atau  konsesus terbalik.  Maksudnya  bilamana  tidak terdapat  suatu  kesepakatan  untuk mengambil  suatu  putusan,  maka DSB haruslah dianggap telah mengambil putusan. Sehingga dalam  hal pembentukan panel tetap berjalan kecuali terjadi pertentangan dari  semua  negara  anggota  WTO. Tujuan  dari  prosedur  konsensus terbalik  adalah  untuk  menghindari terhambatnya  proses  penyelesaian sengketa  apabila  terdapat  satu negara  anggota  yang  melakukan penolakan.
Adanya
DSB ini memberikan konsekuensi bahwa seluruh negara anggota  WTO  memiliki  kewajiban  untuk menyelesaikan  permasalahan  dagangnnya melalui  jalur  yang  ditentukan  DSB,  dan negara  anggota  tidak  diijinkan  untuk memutuskan tindakan secara sepihak yang dapat mengakibatkan sengketa atau permasalahan  lain  baik  dengan  2  negara maupun  lebih  (Sutiarnoto,  2016:  43). Penyelesaian  sengketa  melalui  DSB  ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu
1)  Negosiasi.  Tujuan  diadakannya  tahap negosiasi  ini  adalah  untuk  memaparkan fakta-fakta  yang  terjadi  termasuk  dasar hukum yang digunakan, serta
diharapkan dapat menyelesaikan sengketa  hanya  sampai  di  tahap  ini tanpa perlu membawa kasus tersebut ke tahap  selanjutnya  selanjutnya  (Barutu, 2015: 37)..
2)  Pembentukan  Panel.  Panel  merupakan dewan ad hoc yang bertujuan melakukan pertimbangan  dan  memberikan  putusan atas  sengketa  tertentu,  serta  akan dibubarkan jika tugas-tugas yang diampunya
telah
sepenuhnya diselesaikan.  Panel  berfungsi  sebagai pembuat  penilaian  obyektif  atas  kasus
atau sengketa yang terjadi baik mengenai  fakta-fakta  kasus  tersebut maupun  implementasi  dari  perjanjian- perjanjian  diantara  kedua  belah  pihak (Barutu,  2015:  38).  Adapun  tahapan- tahapan  dari  proses  panel  terdiri  dari beberapa  alur,  antara  lain  (Yohanes, dkk, 2017: 167):
a)  para pihak yang tengah bersengketa  dapat  memberikan pendapatnya dalam bentuk tulisan melalui written submissions kepada panel; b)  pertemuan pertama. Kedua
belah  pihak  dan  pihak  ketiga akan  melakukan  sesi hearing terhadap argumen masing- masing pada first meeting . Selanjutnya panelis akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali
informasi lebih dalam atas
sengketa yang diadili; c)  pertemuan  kedua.  Para  pihak dapat  mengajukan  sanggahan dalam bentuk tulisan dan pendapat  secara  lisan  dalam second  meeting melalui second written submission ;
d) first  draft .  Alur  selanjutnya  tidak
dilakukan  dengan  pertemuan, tetapi panelis hanya memberikan draft pertama kepada  kedua  pihak  yang  berisi uraian  latar  belakang  kasus termasuk  di  dalamnya  berisi fakta  maupun  argumentasi  agar ditanggapi oleh para pihak dalam jangka waktu 2 minggu;
e) interim report atau laporan
sementara.  Laporan  sementara ini diberikan oleh panelis kepada para  pihak  yang  mengandung fakta-fakta
baru beserta kesimpulan  akhir  yang  wajib ditanggapi  oleh  kedua  pihak dalam jangka waktu 1 minggu;
f) final  report .  Setelah  melalui tahapan  di  atas,  panelis  akan menyerahkan laporan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa. Final report
tersebut  akan  diedarkan  kepada semua  negara  anggota  WTO sesudah  3  minggu  diserahkan
kepada  para  pihak.  Kemudian negara-negara  anggota  WTO harus  mempelajari  laporan  akhir tersebut  dalam  waktu  20  hari, dan  diserahkan  kepada  DSB agar diangkat secara legal dengan  kurun  waktu  2  bulan sejak  disebarkan.  Dalam  hal terdapat  keberatan  dari  suatu negara  atas  laporan  tersebut, maka  keberatan  dapat  diajukan dalam  bentuk  tertulis  kepada panel maksimal 10 hari sebelum diadakannya  pertemuan  DSB. Apabila panel memutuskan bahwa permasalahan pelanggaran yang disengketakan  memang  benar telah menyeleweng dari ketentuan-ketentuan WTO,
maka  panel  akan  menyarankan pihak tergugat untuk membentuk aturan-aturan  sesuai  dengan ketentuan WTO;
g)  ketetapan/putusan  DSB.  Panel report selanjutnya diberikan kepada  DSB  untuk  diteliti  dan diadopsi. Setelah 2 bulan putusan  dikeluarkan,  para  pihak diijinkan untuk meminta dilakukan  banding.  Putusan  dari DSB adalah ketetapan yang sah dan  wajib  ditaati  oleh  kedua belah pihak yang bersengketa.
3)  Pembentukan  Kerangka  Acuan  Panel atau  Panel Term  of  Reference (TOR).
Panel  TOR  pada  dasarnya  terdiri  dari sejumlah hal. Pertama, panelis melakukan pemeriksaan dengan
menggunakan acuan yang terkait dengan sengketa yang serahkan. Kedua, sengketa tersebut akan diberikan kepada  DSB  melalui  dokumen  legal yang  memuat  tentang  fakta-fakta  yang ditemukan  guna  membantu  DSB  dalam membuat pertimbangan dan menetapkan  putusan  atas  sengketa yang  diajukan.  Ketiga,  panelis  harus memerhatikan  hal-hal  yang  menjadi ketentuan  dalam  suatu  perjanjian  yang relevan dengan sengketa yang diajukan. Keempat,  apabila  dalam  proses  panel terdapat substansi yang saling bertentangan  dan  sulit  diatasi,  maka panel  akan  melaporkan  hal  tersebut  ke
DSB untuk selanjutnya
direkomendasikan  tindakan  yang  lain yang  relevan.  Dalam  hal  adanya  suatu perspektif  yang  tidak  terpengaruh  atas substansi  yang  bertentangan  tersebut, maka  laporan  terpisah  akan  dibuat  oleh panel (Sutiarnoto, 2016: 47).
4)  Badan  Banding  ( Appellate  Body ).  tujuan dilaksanakan  banding  bukanlah  untuk mengevaluasi data dan fakta-fakta sebelumnya, melainkan menguji relevansi  antara  hukum  yang  dipakai dengan  sengketa  yang  terjadi.  Hasil banding  yang  dilakukan  dapat  berupa penegakan ( uphold ), perubahan ( modify ), maupun diputarbalikkan ( reverse )  terhadap  fakta-fakta  yang ditemukan dari keputusan panel (Barutu, 2015: 54)..
5)  Pelaksanaan Rekomendasi. Pelaksanaan rekomendasi ini di dasarkan pada hasil panel ataupun hasil banding.  Dalam  tahap  ini,  seringkali terjadi  perbedaan  pandangan  di  antara kedua belah pihak saat dilaksanakannya rekomendasi.  Oleh  sebab  itu,  penting dilakukan
peninjauan kembali sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pasal  21  ayat  (5)  DSU  (Barutu,  2015:
55).
6)  Inspeksi  Implementasi. Tujuan dari inspeksi  ini  adalah  untuk  memberikan jaminan  kepada  para  pihak  bahwa rekomendasi  baik  dari  panel  maupun badan  banding  dilaksanakan  dengan baik  oleh  kedua  pihak.  Tahap  ini merupakan  implementasi  dari  Pasal  21 ayat  (1)  DSU  yang  mengharuskan bahwa  para  pihak  wajib  untuk  taat kepada  rekomendasi (putusan)  baik  dari panel  maupun  badan  banding  guna menjamin  kemanfaatan  seluruh  negara anggota WTO (Suherman, 2012: 12)..
2.  Upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam Melawan Pemboikotan  Kelapa  Sawit  oleh  Uni Eropa Kebijakan RED dan DR yang diterapkan oleh Uni Eropa dapat dimasukkan  ke  dalam  kategori Violation Complaint yaitu  kategori  pengaduan  yang mengindikasikan  bahwa  negara  anggota dapat  membuat  pengaduan  dikarenakan
terdapat  negara  anggota  lain  yang  telah melakukan  tindakan  yang  bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  WTO (Suherman,  2012:  15).  Kategori  tersebut dianggap  sesuai  dengan  permasalahan yang  terjadi  antara  Indonesia  dan  Uni Eropa  sebab  kebijakan  yang  dikeluarkan tersebut  telah  melanggar  ketentuan  GATT. Dalam  hal  ini  kebijakan  RED  II  telah mendiskriminasi  produk  CPO  Indonesia yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pada GATT  1947  khususnya  dalam  Pasal  XX huruf  g  tentang  larangan  diskriminasi. Selain  itu,  kebijakan  tersebut  juga  tidak sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  TBT Agreement yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  prinsip  MFN  yaitu  keharusan negara  pengimpor  untuk  tidak  memberikan perlakuan  yang  kurang  menguntungkan kepada  produk  dari  negara  pengekspor. Termasuk  bertentangan  dengan  Pasal  1 ayat  (1)  GATT  1947  yang  juga  mengatur secara pokok tentang prinsip MFN. Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia dapat  melakukan beberapa upaya  untuk  menyelesaikan  sengketanya dengan Uni Eropa yaitu 1.  Tindakan  yang  sifatnya power  based . Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan  menggunakan  kekuatan  atau kekuasaan  suatu  negara  agar  negara lain  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  baik  dengan  cara  pengiriman pesan/surat  dari  petinggi  suatu  negara ke petinggi negara yang dituju, menunjukkan ketidaksukaan atau kekecewaan  negara  yang  dirugikan dalam  suatu  forum  internasional,  dan melakukan  ancaman  di  bidang  ekonomi terhadap  negara  lawan.  Tindakan  ini telah dilakukan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo  melalui  pelarangan  ekspor bijih  nikel  sejak  tanggal  1  Januari  2020 ke Uni Eropa.
2.  Tindakan  yang  sifatnya right  based . Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan  berlandaskan  pada  ketentuan hukum  yang  sesuai  dan  diselesaikan melalui  proses  hukum,  dalam  hal  ini sengketa  dagang  yang  terjadi  antara Indonesia dan Uni Eropa dapat diselesaikan  melalui  DSB  di  WTO. Langkah ini juga telah ditempuh Indonesia  yang  mana  Indonesia  telah mengajukan gugatan kepada WTO pada
tanggal 9 Desember 2019 dengan nomor gugatan DS 593. Namun proses tersebut belum  menemukan  titik  terang  karena situasi  Covid-19  yang  menyebabkan ditundanya  proses  persidangan  dan  Uni Eropa  yang  tetap  bersikeras  dengan pendapatnya bahwa RED II tidak pernah mendiskriminasi CPO Indonesia.
3.  Tindakan  yang  sifatnya interest  based . Apabila  proses  penyelesaian  sengketa yang  dilakukan  melalui  jalur  hukum masih tetap tidak memberikan hasil yang sesuai,  maka  langkah  yang  dapat ditempuh  adalah  dengan  melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa  yang  didasarkan  pada kebutuhan masing-masing pihak (Simanjuntak,  2010:  74).Upaya  tersebut dapat  dilakukan  dengan  memperbaiki dan mengoptimalkan ISPO secara bersama-sama  agar  dapat  menjadi standar  CPO  berbasis  global.  Sehingga sertifikasi  yang  dilakukan  Indonesia  baik ISCC,  SAN,  maupun  RSPO  juga  dapat dikuatkan  melalui  ISPO  yang  diakui secara global.

## SIMPULAN
1.  Kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan
Uni  Eropa  terhadap  Indonesia  atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia
dengan menunjukkan sertifikasi yang telah dilakukan  untuk  CPO  termasuk  yang diakui  oleh  WTO.  Sertifikasi  tersebut berupa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International  Standard  for Carbon  Certification (ISCC), Sustainable
Agriculture
Network (SAN) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Meskipun  pengaturan  CPO  dalam  WTO tidak  dituliskan  secara  spesifik,  namun sertifikasi tersebut dapat dilakukan negara-negara  anggota  WTO  sesuai dengan ketentuan TBT Agreement dengan tetap menjunjung prinsip MFN.
2.  Penyelesaian  sengketa  melalui  DSB  ini dilakukan  dengan  beberapa  tahapan yaitu  negosiasi,  pembentukan  panel, pembentukan  kerangka  acuan  panel atau  Panel Term  of  Reference (TOR), badan banding ( Appellate Body ), pelaksanaan rekomendasi,
serta inspeksi implementasi.

## SARAN
1.  Seharusnya  Uni  Eropa  dalam  membuat kebijakan  harus  memerhatikan  prinsip yang dianut dalam perdagangan internasional sebagaimana yang tercantum  dalam  ketentuan  WTO,  serta bersikap  adil  dalam  mengkategorikan suatu  produk  sebagai  produk  yang  tidak berkelanjutan.
2.  Saran lain untuk Indonesia yang bertalian  dengan  DSB  adalah  selain perbaikan  mutu  CPO  secara  internal, upaya  hukum  secara  eksternal  belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga  perlu  adanya  evaluasi  lebih maksimal.
3.  Pemerintah  Indonesia  juga  tidak  boleh hanya  menerima  tindakan  diskriminasi yang  dilakukan  pihak  Uni  Eropa    tanpa memberikan  perlawanan  yang  tidak hanya  tegas  tetapi  juga  cermat.  Upaya cermat yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia  adalah  dengan  memperbaiki dan  menyempurnakan  berbagai  aturan tentang standardisasi produk CPO melalui ISPO agar dapat bersaing dalam ranah internasional.
4.  Indonesia  sebagai  negara  yang  terkenal dengan  adat  ketimurannya  seharusnya berupaya membangun komunikasi dengan Uni Eropa, karena bagaimanapun  relasi  ini  harus  dibangun dengan baik berdasarkan asas kesimbangan  dan  keselarasan,  sebab Indonesia sangat berkepentingan dengan negara-negara Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin,  S.,  Kusuma,  S.I  2010. “ Analisis Struktur  Pasar  CPO:  Pengaruhnya terhadap  pengembangan  ekonomi wilayah  Sumater  Utara ”.  Jurnal Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah . Vol. 2 No. 3. Annex 1.1 Agreement On Technical Barriers  To  Trade ,  diakses  pada http://Www.Wto.Org/English/ Docs_E/Legal_E/17-Tbt.Pdf (diakses tanggal 28 Januari 2022)
Anonim.
https://www.sustainableagriculture.e co/our-vision (diakses  tanggal  28
Januari 2022)
Barutu, Christhophorus.
2015. Seni
Bersengketa  di  WTO .  Bandung:  PT
Citra Aditya Bakti.
Dispute Settlement Understanding WTO
Drajat,  B.  2013. Upaya  Mengatasi  Black
Campaign Kelapa Sawit Dan Langkah  Strategis  Ke  Depan .  Jawa Barat: Lembaga Riset Perkebunan.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad.  2010.
Dualisme  penelitian  hukum  normatif &  empiris .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Fajar,  Ni  Made  Anggia  Paramesthi.  2019. Implementasi  Prinsip  MFN  ( Most Favoured Nation Treatment ) dan NT
( National  Treatment )  GATT  dalam
Pelaksanaan Kegiatan
Kepariwisataan  Di  Provinsi  Bali.
Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 1.
Kadarukmi,  M.E.Retno.  20 13.  “Dampak Implementasi  GATT/WTO  terhadap Ekspor  Impor  Indonesia ” Jurnal
Administrasi Bisnis Vol. 9, No. 1 Peraturan  Presiden  No.  44  Tahun  2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Renewable Energy Directive 2009/28/EC
Simanjuntak, Reiner. 2010. Defending Palm Oil . Jurnal  AgroAsia ,  Volume  3.
Tersedia dalam http://u.lipi.go.id/1441860497
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015.
Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Suherman,  Ade  Maman.  2012. Dispute Settlement Body WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan  Internasional. Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  Tahun ke-42 , Nomor 1.
Sutiarnoto.  2016. Hukum  Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional , Medan: USU Press. Syahza, Almasdi. 2011.  “Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan  Perkebunan  Kelapa Sa wit.” Jurnal Ekonomi Pembangunan . Vol. 12, No. 2. Thalib,  Prawitra.  2012.  ImplikasiPrinsip Most Favoured Nation DalamUpayaPenghapusanHambata nPedaganganInternasional. JurnalYu ridika : Volume 27 No 1.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia