MENELAAH DAMPAK PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM MENDETEKSI FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKTOR PUBLIK
Suhartono 1 , Raodahtul Jannah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jalan H.M. Yasin Limpo N0. 36, Samata-Gowa *Email: suhartono@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan  fraud  telah  terjadi  di  segala  bidang,  salah  satunya  yaitu  fraud  pengadaan  barang/jasa.  Fraud pengadaan  barang/jasa  identik  dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik,  baik  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian akhir pengadaan. Akuntansi forensik merupakan solusi dalam mendeteksi terjadinya  fraud.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menelaah  bagaimana  dampak  penerapan  akuntansi  forensik dalam  mendeteksi  fraud  pengadaan  barang/jasa  pada  sektor  publik.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan akuntansi  forensik  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pendeteksian  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa. Penerapan  akuntansi  forensik  yang  semakin  baik  akan  berpengaruh  positif  dan  dapat  meningkatkan  upaya keberhasilan  dalam  mendeteksi  fraud  pengadaan  barang  dan  jasa.  Selain  itu,  penerapan  akuntansi  forensik secara signifikan berpengaruh terhadap berkurangnya kasus-kasus fraud yang terjadi di sektor publik.
Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Fraud Pengadaan Barang/Jasa, Sektor Publik

## ABSTRACT
Fraud  problems  have  occurred  in  all  fields,  one  of  which  is  fraud  in  the  procurement  of  goods  /  services. Identical  goods  /  services  procurement  fraud  is  carried  out  by  public  sector  organizations,  both  in  the planning,  implementation, and final  procurement processes.  Forensic  accounting is  a  solution  in  detecting fraud.  The  purpose  of  this  study  is to examine  how  the impact  of  the  application  of  forensic  accounting in detecting  fraud  in  procurement  of  goods  /  services  in  the  public  sector.  This  research  is  a  qualitative research  with  a  phenomenological  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  application  of forensic  accounting  has  a  significant  effect  on  the  detection  of  fraud  in  the  procurement  of  goods  and services.  The better  application  of forensic  accounting  will have  a  positive effect  and  can increase  success efforts in detecting fraud in the procurement of goods and services. In addition, the application of forensic accounting has significantly reduced fraud cases that have occurred in the public sector.
Keywords: Forensic Accounting, Fraud of Goods / Services Procurement, Public Sector

## PENDAHULUAN
Praktik fraud hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak berdiri tahun 2002 hingga tahun 2019, telah berhasil membongkar 1.152 pelaku kasus fraud (korupsi) di Indonesia. Menjamurnya praktik fraud ini,  sangat  ironis  melihat  banyaknya  strategi  yang  telah  dirumuskan  oleh  lembaga pemerintahan  dan  lembaga  sosial  masyarakat  dalam  pemberantasan fraud .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  strategi  yang  telah  dirumuskan  belum  mampu  untuk  menuntaskan permasalahan fraud di Indonesia.
Permasalahan fraud telah  terjadi  di  segala  bidang,  salah  satunya  yaitu fraud pengadaan  barang/jasa. Fraud pengadaan  barang/jasa  identik  dilakukan  oleh  organisasi
sektor  publik,  baik  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  penyelesaian  akhir pengadaan (Artantri et al., 2016). Pengadaan barang/jasa merupakan aktivitas yang sangat berpotensi  terjadinya fraud ,  melihat  jumlah  anggaran  yang  terus  bertambah  setiap tahunnya  (Wiharti  &  Novita,  2020).  Menurut  Wakil  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  Nawawi  Pomolongan  (2020),  kasus  yang  ditangani  KPK  sampai  saat  ini  masih tercatat  70  persen  kasus  mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa.  Melihat  banyaknya  kasus fraud pengadaan  barang/jasa,  maka  memberikan  gambaran  buruknya  kualitas  barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik.
Fenomena  ini  harus  disikapi  dengan  baik  karena fraud terus  menerus  terjadi  dan berulang  kali.  Diperlukan  adanya  suatu  cara  untuk  mendeteksi  terjadinya fraud pada organisai sektor publik. Akuntansi forensik merupakan solusi dalam mendeteksi terjadinya fraud (Wiralestari,  2016).  Akuntansi  forensik  berperan  dalam  menghitung  besarnya kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan  melawan  hukum,  seperti fraud pengadaan barang/jasa (Jenitra, 2018).  Selain itu, akuntan forensik dalam menjalankan tugasnya akan mencari bukti kuat dari perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan bilamana diperlukan.
Akuntansi  forensik di Indonesia sebenarnya bukan hal  baru. Akuntansi  forensik di Indonesia  mulai  dikenal  setelah  keberhasilan  Pricewaterhouse  Coopers  (PwC)  dalam membongkar  kasus  Bank  Bali.  PwC  dalam  kasus  Bank  Bali  mampu  menunjukkan  arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari (sunburst), kemudian  PwC  meringkasnya  menjadi  arus  dana  dari  orang-orang  yang  terlibat  dalam kasus  ini.  Melihat  keberhasilan  ini,  akuntansi  forensik  akan  sangat  membantu  dalam mengatasi permasalahan fraud di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki standar khusus  yang  mengatur  tentang  penggunaan  akuntansi  forensik,  sehingga  minat  akuntan untuk mendalami ilmu ini masih minim (Jenitra, 2018).
Terlepas  dari  minimnya  akuntan  yang  mendalami  ilmu  akuntansi  forensik. Penelitian  mengenai  akuntansi  forensik  dalam  mendeteksi fraud pengadaan  barang/jasa telah  banyak  dilakukan.  Penelitian  yang  telah  dilakukan,  yaitu  diantaranya  Larasati  et  al. (2017),  Wiharti  &  Novita  (2020),  Artantri  et  al.  (2016),  Ramadhan  &  Arifin  (2019),  dan Putri  (2017).  Dengan  dilakukannya  praktik  akuntansi  forensik  di  Indonesia,  belum  dapat diukur  apakah  penerapan  akuntansi  forensik  telah  membantu  dalam  mendeteksi fraud pengadaan  barang/jasa  pada  sektor  publik.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  menelaah
bagaimana  dampak  penerapan  akuntansi  forensik  dalam  mendeteksi fraud pengadaan barang/jasa pada sektor publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Organisasi Sektor Publik
Secara  garis  besar,  organisasi  adalah  sekelompok  orang  yang  secara  bersama- sama  ingin  mencapai sebuah tujuan. Sedangkan sektor publik sendiri  sering diartikan sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya  berhubungan  dengan  penyediaan  barang  dan jasa  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  hak  publik.  Jadi,  organisasi  sektor  publik merupakan  sebuah  organisasi  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Karena orientasi dari organisasi ini mengarah pada kepentingan publik, maka tujuan akhir dari orientasi  ini  bukanlah  pada  pencapaian  laba.  Dalam  praktiknya,  organisasi  sektor publik  adalah  organisasi  yang  menggunakan  dana  masyarakat,  sehingga  perlu  untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## 2. Pengadaan Barang dan Jasa
Ketersediaan barang/jasa yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan  sangat  berpengaruh  dalam  peningkatan  pelayanan  publik.  Upaya  dalam memperoleh  barang  atau  jasa  yang  berkualitas  tersebut  harus  dilakukan  melalui persaingan  yang  sehat,  terbuka  dan  adil  sehingga  dapat  tercapai  efisiensi  dan efektifitas  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  maksimal  (Putri,  2017).  Secara  umum, menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  pengertian  pengadaan  barang  dan  jasa  adalah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai  oleh  APBN/  APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini  yaitu  meliputi:  barang,  pekerjaan  konstruksi,  jasa  konsultansi;  dan  jasa  lainnya. Sementara  metode  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  dapat  dilaksanakan  dengan pelelangan  umum,  pelelangan  terbatas,  pemilihan  langsung,  penunjukan  langsung maupun swakelola.
Pihak- pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu
a. Pengguna Anggaran (PA);
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan
g. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a. Menghasilkan Barang/Jasa  yang tepat  dari setiap uang  yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

## 3. Fraud
Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kecurangan merupakan sebuah  objek  utama  yang  diperangi  dalam  akuntansi  forensik  dan  dibuktikan  dalam audit investigatif. Kecurangan adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan seseorang untuk mendapatkan  keuntungan  dari  orang  lain  melalui  perbuatan  yang  tidak  benar. Kecurangan  adalah  penipuan  yang  disengaja,  umumnya  dalam  bentuk  kebohongan, penjiplakan  dan  pencurian.  Kecurangan  dilakukan  untuk  memperoleh  keuntungan berupa  uang  dan  kekayaan,  atau  untuk  menghindari  pembayaran  atau  kerugian  jasa, menghindari  pajak  serta  mengamankan  kepentingan  pribadi  atau  suatu  usaha  tertentu (Sayyid,  2014).  Kecurangan  semacam  ini  menunjukkan  adanya  keinginan  yang disengaja, dan tidak termasuk ketidaktahuan.
Selain  pengertian  di  atas,  berikut  beberapa  macam  pengertian  fraud  atau kecurangan lainnya, yaitu:
a. Menurut  Tommie  W.  Singleton  dan  Aaron  J,  kecurangan  adalah  perbuatan mencakup  akal  muslihat,  kelicikan,  dan  tidak  jujur  dan  cara-cara  yang  tidak layak/wajar  untuk  menipu  orang  lain  untuk  keuntungan  diri  sendiri,  sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
b. Menurut G. Jack Bologna, Robert  J. Lindquist dan Joseph T. Wells,  Kecurangan adalah penipuan kriminal  yang bermaksud  memberi  manfaat keuangan kepada si penipu.
Wiralestari (2016) menyatakan bahwa fraud dapat sedini mungkin terdeteksi jika seorang  manajemen atau internal auditor jeli  melihat tanda-tanda  fraud. Tanda- tanda fraud tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Terdapat  perbedaan  angka  laporan  keuangan  yang  mencolok  dengan  tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting.
4. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.
5. Perkembangan perusahaan yang sulit.
Fraud  terdiri  dari  tiga  jenis  penyimpangan,  menurut  Association  of  Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Artantri et al. (2016) membagi fraud (fraud) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:
1. Penyimpangan atas aset (Asset Misappropriation) Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian  aset  atau  harta  perusahaan  atau  pihak  lain.  Ini merupakan  bentuk  fraud  yang  paling  mudah  dideteksi  karena  sifatnya  yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).
2. Pernyataan  palsu  atau  salah  pernyataan  (Fraudulent  Statement)  Fraudulent statement  meliputi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  atau  eksekutif  suatu perusahaan  atau  instansi  pemerintah  untuk  menutupi  kondisi  keuangan  yang sebenarnya  dengan  melakukan  rekayasa  keuangan  (financial  engineering)  dalam penyajian  laporan  keuangannya  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing
3. Korupsi (Corruption) Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak  yang  bekerja  sama  menikmati  keuntungan  (simbiosis  mutualisme). Termasuk  di    dalamnya  adalah  penyalahgunaan  wewenang/konflik  kepentingan (Conflict  Of  Interest),  penyuapan  (Bribery),  penerimaan  yang  tidak  sah/illegal (Illegal Gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (Economic Extortion).
Menurut  Shodiq  et  al.  (2013)  dalam  penelitiannya,  ada  empat  faktor  yang menjadi  penyebab  seseorang  melakukan  kecurangan,  dikenal  dengan  teori  GONE (Greed, Opportunity, Need, and Exposure), yaitu:
a. greed  (keserakahan),  berkaitan  dengan  adanya  perilaku  serakah  yang  secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
b. opportunity  (kesempatan),  berkaitan  dengan  keadaan  organisasi  atau  instansi masyarakat  yang  sedemikian  rupa  sehingga  terbuka  kesempatan  bagi  seseorang untuk melakukan fraud terhadapnya.
c. needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
d. exposure (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku fraud apabila pelaku ditemukan melakukan fraud.
Sedangkan  menurut  Anggraini  et  al.  (2019)  ada  tiga  sudut  pemicu  seseorang melakukan  kecurangan,  tiga  sudut  tersebut  dapat  dijelaskan  dalam  bentuk  fraud triangle atau segitiga fraud, yaitu:
1. Tekanan (Unshareable pressure/  incentive). Merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi), nilai (values) dan apa pula karena dorongan keserakahan.
2. Adanya kesempatan / peluang (Perceived Opportunity). Yaitu kondisi atau situasi yang  memungkinkan  seseorang  melakukan  atau  menutupi  tindakan  tidak  jujur. Biasanya  hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  internal  control  perusahaan  yang lemah kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang.
3. Rasionalisasi  (Rationalization).  Merupakan  elemen  penting  dalam  terjadinya fraud,  dimana  pelaku  mencari  pembenaran  sebelum  melakukan  kejahatan,  bukan sesudah  melakukan  tindakan  tersebut.  Rasionalisasi  diperlukan  agar  si  pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan  karena  sudah  tidak  dibutuhkan  lagi.  Rasionalisasi  atau  sikap (attitude),  yang  paling  banyak  digunakan  adalah  hanya  meminjam  (borrowing) asset  yang  dicuri  dan  alasan  bahwa  tindakannya  untuk  membahagiakan  orang- orang yang dicintainya.
Berdasarkan data rekapitulasi IHPS BPK I Tahun 2014, fraud dalam pengadaan barang dan  jasa di Indonesia, terbagi  menjadi tiga jenis,  yaitu (1) yang  menimbulkan potensi kerugian negara; (2) yang menimbulkan kekurangan penerimaan; dan (3) yang menimbulkan  ketidakefektifan.  Lebih  lanjut,  fraud  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa
berpotensi  dapat  terjadi  yaitu  pada  tahapan  perencanaan  pengadaan,  pelaksanaan lelang maupun pelaksanaan pekerjaan (Putri, 2017).
Larasati et al. (2017) menyatakan bahwa pencegahan fraud dalam hal pengadaan barang publik, terdiri dari:
a. Memperkuat kerangka hukum.
b. Prosedur transparan.
c. Membuka dokumen tender.
d. Evaluasi penawaran.
e. Melimpahkan wewenang.
f. Pemeriksaan dan audit independen.
4. Akuntansi Forensik
Lidyah  (2016) mengemukakan  bahwa  awalnya  di  Amerika  Serikat  akuntansi forensik  digunakan  untuk  menentukan  pembagian  warisan  atau  mengungkap  motif pembunuhan.  Istilah  akuntansi  forensik  tersebut  bermula  dari  penerapan  akuntansi untuk  menyelesaikan  atau  memecahkan  persoalan  hukum.  Di  Amerika,  profesi  yang bergerak  di  bidang  akuntansi  forensik  disebut  auditor  forensic  atau  pemeriksa  fraud bersertifikasi  Certified Fraud Examiners (CFE) yang bergabung dalam Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Akuntansi  forensik  adalah  suatu  aplikasi  keterampilan  investigasi  dan  analitik yang  memiliki  tujuan  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  keuangan  melalui  cara- cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum (Larasati et  al.,  2017).  Secara  sederhana  akuntansi  forensik  dapat  dikatakan  sebagai  akuntansi yang  akurat  dalam  tujuan  hukum,  yang  tahan  uji  dalam  kancah  perseteruan  selama proses  pengadilan,  dan  dalam  proses  peninjauan  yudisial  ataupun  tinjauan administratif (Wiralestari, 2016). Akuntan forensik memiliki tugas untuk memberikan pendapat  hukum  dalam  pengadilan  (litigation).  Disamping  itu,  akuntan  forensik  juga memiliki  peran  akuntan  forensik  dalam  bidang  hukum  di  luar  pengadilan  (non litigation)  misalnya  dalam  membantu  merumuskan  alternatif  penyelesaian  perkara dalam  sengketa,  perumusan  perhitungan  ganti  rugi  dan  upaya  dalam  menghitung dampak pemutusan/ pelanggaran kontrak (Lidyah, 2016).
Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian:
1. Jasa  penyelidikan  (investigative  services)  mengarahkan  pemeriksa  penipuan  atau auditor  penipuan,  yang  mana  mereka  menguasai  pengetahuan  tentang  akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan, dan misinterpretasi.
2. Jasa  litigasi  (litigation  services)  merepresentasikan  kesaksian  dari  seorang pemeriksa  penipuan  dan  jasa-jasa  akuntansi  forensik  yang  ditawarkan  untuk memecahkan  isu-isu  valuasi,  seperti  yang  dialami  dalam  kasus  perceraian. Sehingga,  tim  audit  harus  menjalani  pelatihan  dan  diberitahu  tentang  pentingnya prosedur  akuntansi  forensik  di  dalam  praktek  audit  dan  kebutuhan  akan  adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah.
Akuntansi  forensik  meliputi  investigasi  kecurangan  dan  menginvestigasi pembukuan  keuangan  maupun  catatan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi. Berbeda  dengan  auditor  yang  memberikan  opini  terhadap  suatu  laporan  keuangan, Akuntansi  forensik  lebih  berfokus  pada  suatu  dugaan  atau  sebuah  peristiwa  tertentu. Oleh  karena  itu,  akuntansi  forensik  harus  memiliki  peran  yang  efektif  dalam menyelidiki  dan  membuktikan  adanya  tindak  pidana  korupsi  (Claudia,  2018). Tuanakotta,  2010  dalam  (Lidyah,  2016)  mengatakan  bahwa  kualitas  yang  harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik adalah:
a. Kreatif:  kemampuan  untuk  melihat  sesuatu  yang  orang  lain  menganggap  situasi bisnis  normal  dan  mempertimbangkan  interpretasi  lain,  yakni  bahwa  itu  tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal.
b. Rasa  ingin  tahu:  keinginan  untuk  menemukan  apa  yang  sesungguhnya  terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
c. Tidak  menyerah:  kemampuan  untuk  maju  terus  pantang  mundur  walaupun  fakta (seolah-olah)  tidak  mendukung,  dan  ketika  dokumen  atau  informasi  sulit diperoleh.
d. Akal sehat: kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.
e. Business  sense:  kemampuan  untuk  memahami  bagaimana  bisnis  sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat
f. Percaya diri:  kemampuan untuk  mempercayai diri  dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).
Lidyah (2016) mengemukakan bahwa di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian, di sektor publik berurusan dengan kerugian bagi negara  dan  keuangan  Negara,  sedangkan  di  sektor  privat,  berurusan  dengan  kerugian karena  terjadi  cidera  janji  dalam  suatu  perikatan.  Kerugian  merupakan  titik  pertama dalam  segitiga  akuntansi  forensik.  Titik  kedua  adalah  tindakan/perbuatan  melawan hukum  yang  dapat  menimbulkan  tuntutan  akibat  terjadi  kerugian.  Titik  ketiga menunjukkan adanya keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan  melawan  hukum. Berikut  ini  segitiga  akuntansi  forensik  yang  menjelaskan  hubungan  kausalitas  antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum.

## Segitiga Akuntansi Forensik
Perbuatan  melawan hukum dan  hubungan kausalitas adalah ranah para ahli dan praktisi  hukum,  sedangkan  perhitungan  besarnya  kerugian  yang  timbul  karena perbuatan  melawan  hukum  adalah  ranah  akuntan  forensik.  Akuntan  forensik membantu para ahli dan praktisi hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk  menentukan  hubungan  kausalitas  tersebut.  Segitiga  akuntansi  forensik,  selain menjelaskan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum, juga menjelaskan hubungan antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  secara  mendalam  mengkaji  suatu  objek demi  mendapatkan  informasi  dan  data-data  yang  terperinci  (Sugiyono,  2014).  Sedangkan pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang berusaha untuk memahami  makna suatu
Kerugian
Perbuatan Melawan Hukum Hubungan Kausalitas
peristiwa  serta  interaksi  pada  orang-orang  biasa  dalam  situasi  tertentu.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  memahami  respon  atas  keberadaan  dari  manusia  atau  masyarakat  serta pengalaman  yang  dipahami  dalam  melakukan  interaksi  (Afiyanti,  2008).  Metode  yang digunakan  dalam  pendekatan  fenomologi  terdiri  atas tahap  intuisi,  analisis  serta  deskripsi dan yang hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis. Oleh karena itu, hasil dari penelitian kualitatif  mampu  mengungkapkan  fenomena-fenomena pada suatu subjek  yang diteliti secara mendalam.
Penelitian  ini  mengumpulkan  data-data  penelitian  dengan  menggunakan  metode studi  literature.  Studi  literatur  sendiri  merupakan  metode  penelitian  yang  berusaha mensintesa  berbagai  hasil  penelitian  sebelumnya  untuk  kemudian  dikaji  dan  dijadikan bahan  pembuatan  hasil  dan  kesimpulan  penelitian  untuk  menjamin  keabsahan  data penelitian digunakan triangulasi sumber data dan teori untuk analisa data sendiri dilakukan dalam  tiga  tahap  yaitu  dengan  pengumpulan  literatur  penelitian,  transkip  data,  dan penyimpulan akhir (Afiyanti, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak  Penerapan  Akuntansi  Forensik  Dalam  Mencegah  Fraud  Terhadap Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  proses  kesinambungan  pertukaran  yang menggunakan  sumber  daya  keuangan  perusahaan  untuk  dijadikan  alat  produksi  ( capital expenditures ),  yang  sangat  berpotensi  sekali  terjadi  penyimpangan  dan  kecurangan. Pengadaan  barang  dan  jasa  publik  merupakan  aktivitas  yang  sensitif  melihat  dari  jumlah anggaran yang sangat signifikan dan terus bertambah anggaran setiap tahunnya (Wiharti & Novita, 2020). Berdasarkan kategori penanganan kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2019 terdiri dari 661 perkara penyuapan, 205 perkara pengadaan barang dan jasa, 48 perkara penyalahgunaan anggaran, 34 perkara tindak pidana pencucian uang, 26 perkara pungutan, 23 perkara perizinan, dan 10 perkara merintangi  proses  KPK  (Anti-Corruption  Clearing  House,  2019).  Sehubungan  dengan risiko  yang  sangat  besar  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  ini,  mengingat  dalam proses  pengadaan  barang/jasa  sangat  memerlukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  yang tepat,  karena  terdapat  beberapa  risiko  dalam  pengadaan  barang/jasa  yaitu  antara  lain: kualitas  pengendalian  intern,  besarnya  nilai  pengadaan  barang  dan  jasa,  tingginya  tingkat risiko kegagalan pemanfaatan atas pengadaan barang dan jasa, serta kompleksitas kegiatan
pengadaan  barang  dan  jasa,  yang  kemungkinan  besar  terjadi fraud pada  kegiatan pengadaan  barang  dan  jasa  dan  diperkirakan  memiliki  pengaruh  yang  besar  pada pencapaian  tujuan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Maka  dari  itu  perlu  adanya  upaya  dan strategi  yang  tepat  untuk  mencegah,  mendeteksi  dan  mengungkapkan  fraud  yang  sangat mungkin sekali terjadi pada pengadaan barang dan jasa.
Tindakan fraud yang  hampir  sering  dijumpai  pada  setiap  tahap  dalam  proses pengadaan  barang/jasa  mulai  dari  perencanaan,  pembentukan  panitia  pengadaan,  proses pengadaan,  penyusunan  kontrak,  sampai  dengan  pelaksanaan  kontrak  (Modul  Pelatihan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.,  2010).  Mengingat  ancaman  nyata  dalam  fraud pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dapat  menyebabkan  buruknya  kualitas  barang/jasa  yang dihasilkan  sehingga  tidak  dapat  melayani  kepentingan  publik  secara  efektif  dan  efisien. Dalam  kondisi  ini  penerapan  akuntansi  forensik  dan  audit  investigasi  sangat  dibutuhkan, akuntansi  forensik  merupakan  penerapan  disiplin  akuntansi  dalam  arti  luas,  termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta,  2016),  sedangkan  keterampilan  audit  Investigasi  dibutuhkan  untuk mengumpulkan  bukti,  menganalisis  bukti,  mengevaluasi  bukti,  menafsirkan  dan mengkomunikasikan  hasil  temuan  kemungkinan  terjadinya  (ada  atau  tidaknya) pelanggaran/perbuatan melawan hukum.
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Fauzan  et  al.,  2014)  yang menyimpulkan  bahwa  akuntansi  forensik  serta  audit  investigasi  berpengaruh  sangat  baik secara  parsial  maupun  simultan  terhadap  pengungkapan fraud .  Serta  sejalan  dengan penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  (Rizki  et  al.,  2017)  menyatakan  bahwa  akuntansi forensik  dan  audit  investigasi  masing-masing  memiliki  efek  positif  yang  signifikan  pada deteksi  kejahatan  kerah  putih  (White  Collar  Crime).  Maka  dari  itu  penerapan  Akuntansi forensik  dan  Audit  Investigasi  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  mendeteksi fraud karena perkembangan  fraud  yang semakin pesat dari hari ke hari. Hal  ini dapat membantu untuk mengurangi  kasus fraud seperti  korupsi  yang  sering  terjadi  di  Lingkungan  Pemerintahan, serta  dapat  mengembalikan  dan  meningkatkan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintahan (Wiharti & Novita, 2020).

## Penerapan Akuntansi Forensik Berpengaruh Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa
Dengan  melakukan  penerapan  akuntansi  forensik  dilengkapi  dengan  pengetahuan dan  keterampilan  audit  investigatif,  seperti  taktik  pengawasan,  wawancara,  dan  keahlian
interogasi,  membantu  akuntan  forensik  memiliki  keterampilan  lain  di  luar  keterampilan yang berkaitan dengan audit dan mampu memadukan dengan aspek keuangan dan hukum. Kemampuan  ini  akan  membantu  akuntan  forensic  dalam  melakukan  pencarian  barang bukti  dan  menjadi  saksi  saat  persidangan.  Adapun  hasil  penelitian  sebelumnya  yang menjadi dasar penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah et al., 2016) mengungkapkan  bahwa  Audit  investigasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pendeteksian fraud .
Hal  ini didukung oleh  hasil penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh  (Okoye  & Gbegi,  2013)  yang  menyatakan  bahwa  Penerapan  akuntansi  forensik  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  berkurangnya  kasus-kasus fraud yang  terjadi  di  sektor  publik. Penerapan  Akuntansi  forensik  dapat  membantu  lebih  baik  dalam  upaya  pencegahan  dan pendeteksian fraud di  organisasi  sektor  publik.  Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan (Wawolangi,  2014)    hasil  penelitiannya  juga  menunjukkan  bahwa  penerapan  akuntansi forensik sangat dibutuhkan dengan upaya utama mendeteksi fraud , dan masyarakat sudah mulai  merasakan  pentingnya  penerapan  akuntansi  forensik  demi  kelangsungan  dan pengembangan  ekonomi  negara  Indonesia.  Akuntan  forensik  dapat  mendeteksi  penyebab terjadinya  kecurangan.  Terdapat  tiga  kategori  utama  kecurangan  yaitu  korupsi, asset misappropriation ,  dan  kecurangan  laporan  keuangan.  Ketiga  kategori  kecurangan  ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara (Wiharti & Novita, 2020).

## Pengaruh Akuntansi Forensik Terhadap Kecurangan Pada Sektor Publik
Hasil  uji  Kruskal  Wallis  menunjukkan  menunjukkan  bahwa  Akuntansi  Forensik dapat digunakan untuk mengurangi kecurangan pada sektor publik. Hal ini dikarenakan di Indonesia,  memang  penggunaan  akuntansi  forensik  lebih  dibutuhkan  pada  sektor  publik dibandingkan  dengan  sektor  privat  karena  jumlah  perkara  yang  lebih  banyak  di  sektor publik.  Kecurangan  akuntansi  yang  biasanya  dilakukan  yaitu  dalam  bentuk  korupsi  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Daerah  (APBN/APBD).  Peran  akuntansi forensik  dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dilaksanakan  untuk  membantu  seorang penyidik tindak pidana korupsi salah satunya yaitu menghitung kerugian keuangan negara. Penghitungan  kerugian  keuangan  negara  merupakan  suatu  proses  untuk  memperoleh kesimpulan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam klausul dakwaan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi.
Akuntansi  forensik  dapat  menghitung  jumlah  kerugian  negara  dengan  melakukan teknik audit investigatif, wawancara mendalam dan melakukan penelusuran terhadap jejak-
jejak arus uang. Dengan adanya penelusuran bukti-bukti yang ada maka dapat disimpulkan berapa besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi serta modus operandi yang dilakukan  tersangka  tindak  pidana  korupsi.  Jumlah  kerugian  negara  ini  nantinya  akan dijadikan  dasar  berapa  jumlah  yang  harus  dikembalikan  kepada  negara  oleh  terpidana korupsi atas perbuatan korupsi  yang telah dilakukannya. Dalam  hal  ini akuntansi  forensik memiliki peran penting agar korupsi  yang terjadi  pada sektor publik dapat ditindaklanjuti secara tegas dan diharapkan dapat mengurangi segala bentuk kecurangan yang terjadi pada sektor  publik.  Dimana  hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Okoye  (2013)  dan  Gbegi  (2014) yang  menyatakan  bahwa  akuntansi  forensik  dapat  mengurangi  kecurangan  pada  sektor publik (Jenitra, 2018).

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  penerapan  akuntansi  forensik  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pendeteksian fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Penerapan  akuntansi  forensik  yang  semakin  baik  akan berpengaruh  positif  dan  dapat  meningkatkan  upaya  keberhasilan  dalam  mendeteksi  fraud pengadaan  barang  dan  jasa.  Selain  itu,  penerapan  akuntansi  forensik  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  berkurangnya  kasus-kasus fraud yang  terjadi  di  sektor  publik. Penerapan  akuntansi  forensik  dapat  membantu  lebih  baik  dalam  upaya  pencegahan  dan pendeteksian fraud di  organisasi  sektor  publik.  Akuntansi  forensik  sangat  dibutuhkan dengan upaya utama mendeteksi fraud , dan masyarakat sudah mulai merasakan pentingnya penerapan  akuntansi  forensik  demi  kelangsungan  dan  pengembangan  ekonomi  negara Indonesia.
Adapun saran dari penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang  lebih  baik,  disarankan  menggunakan  kuesioner,  wawancara,  dan  survey  untuk  data yang lebih nyata. Penelitian ini hanya terbatas berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan indikator fraud yang lainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyanti,  Y.  (2008).  Validitas  dan  Reliabilitas  dalam  Penelitian  Kualitatif. JKI :  Jurnal Keperawatan Indonesia , 12 (2), 137–141.
Anggraini,  D.,  Triharyati,  E.,  &  Novita,  H.  A.  (2019).  Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigatif  dalam  Pengungkapan  Fraud. Journal  of  Economic,  Bussines  and Accounting (COSTING) , 2 (2), 372–380. https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708
Anti-Corruption  Clearing  House.  (2019). Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Perkara . Acch.Kpk.Go.Id. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan- perkara
Ardiansyah,  A.,  Purnamasari,  P.,  &  Gunawan,  H.  (2016). Penerapan  Akuntansi  Forensik dan  Audit  Investigasi  terhadap  Pendeteksian  Fraud  Asset  Misappropriation  (  Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat ) . 695–701.
Artantri,  L.  P.  R.  M.,  Handajani,  L.,  &  Pituringsih,  E.  (2016).  Peran  E-Procurement Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Daerah  Di Pulau Lombok. NeO~Bis , 10 (1), 16–32.
Claudia,  G.  (2018).  Akuntansi  Forensik  Untuk  Bedah  Kasus  Korupsi. Jemap , 1 (1),  95. https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1586
Fauzan, I. A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2014). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit  Investigasi  terhadap  Pengungkapan  Fraud. Penelitian  Sivitas  Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora) , 2 (2), 456–465.
Jenitra,  I.  (2018).  Akuntansi  Forensik  Sebagai  Alat  untuk  Mendeteksi  dan  Mencegah Kecurangan Pada Sektor Publik. Majalah Ilmiah Solusi , 16 (1), 1689–1699.
Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap  Pencegahan  Fraud  di  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE) , 3 , 43–60.
Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., (2010).
Lidyah,  R.  (2016).  Korupsi  Dan  Akuntansi  Forensik. I-Finance:  A  Research  Journal  on Islamic Finance , 2 (2), 72–91.
Okoye, E. I., & Gbegi, D. O. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention  in  the  Public  Sector  (A  Study  of  Selected  Ministries  in  Kogi  State). International  Journal  of  Academic  Research  in  Business  and  Social  Sciences , 3 (3), 2222–6990.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. Nomor 16, 1 (2018).
Pomolongan,  N.  (2020,  August  26).  KPK  Sebut  70  Persen  Kasus  Korupsi  Terkait
Pengadaan Barang dan Jasa. Kompas.Com . https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus- korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa
Putri,  D.  M.  (2017).  Analisis  Implementasi  Probity  Audit  Dalam  Pencegahan  dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Universitas Gadjah Mada. ABIS : Accounting and Business Information Systems Journal , 5 (3).
Ramadhan,  M.  S.,  &  Arifin,  J.  (2019).  Efektivitas  Probity  Audit  Dalam  Mencegah Kecurangan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 10 (3), 550–568. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32
Rizki, B. F., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. (2017). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap. Prosiding Akuntansi , 4 (42), 513–524.
Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud Dalam  Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif.
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman , 13 (2), 137–162. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395
Shodiq,  N.,  Carolina,  A.,  &  Sambharakhresna,  Y.  (2013).  Persepsi  Auditor  Terhadap Penerapan  Audit  Forensik  Dalam  Mendeteksi  Kecurangan  Penyajian  Laporan Keuangan. JAFFA , 01 (2), 113–128.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mixed Methods) . Alfabeta.
Tuanakotta,  T.  M.  (2016). Akuntansi  Forensik  &  Audit  Investigasi-Edisi  2  (2nd  ed.) . Salemba Empat.
Wiharti,  R.  R.,  &  Novita,  N.  (2020).  Dampak  Penerapan  Akuntansi  Forensik  dan  Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 10 (2), 115. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.24698
Wiralestari,  W.  (2016).  Fraud:  Akuntansi  Forensik  Dan  Audit  Investigatif. Media  Riset Akuntansi , 6 (1), Hal. 43-59.