## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKTOR DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Andi Wahidah 1 , Rulinawaty 2, , Hamka Hakim 3

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  rector's  policy  in improving  the  quality  of  education  at  the  University  of  West  Sulawesi.  The technique  of  collecting  data  is  through  observation  which  is  carried  out  by observing directly the object needed focusing on (1) the content of the observation, (2)  recording  observations:  when  to  record  and  when  to  observe  the  object  of research, (3) establishing relationships between observers, interviews, on this stage, the  interview  applied  was  a  guided  free  interview.  The  results  showed  that  the implementation  of  the  rector's  policy  in  the  field  of  education  in  the  aspect  of bureaucratic  structure  regarding  organizational  governance,  charts,  division  of labor,  and  hierarchies  which  are  the  chain  of  command  in  carrying  out  the  main tasks and functions of the holders of authority or authority ranging from rectorate officials to educators (lecturers) and education staff is one of the important factors in running the wheels of an institutional organization.
Keywords: rectorate policy; bureaucracy; hierarchy; authority

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  rektor dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Universitas  Sulawesi  Barat.  Teknik pengumpulan  data  melalui  observasi  yang  dilakukan  dengan  mengamati  secara langsung obyek yang diperlukan, dengan memperhatikan: (1) isi pengamatan, (2) mencatat  pengamatan:  kapan  waktu  pencatatan  dan  kapan  mengamati  obyek penelitian, (3) menjalin hubungan antara pengamat, wawancara, pada tahapan ini wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rektor bidang pendidikan pada aspek struktur  birokrasi  mengenai  tata  kelola  organisasi,  bagan,  pembagian  kerja  dan hierarki yang merupakan mata rantai komando dalam  menjalankan tugas pokok dan fungsi pada pemegang otoritas atau kewenangan mulai dari pejabat rektorat sampai  pada tenaga  pendidik (dosen) dan  tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda organisasi institusi.
Keywords: kebijakan rektor; birokrasi; hirarki; wewenang

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi  dimana  pendidikan  tinggi  merupakan  jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan menengah  yang  mencakup  program  diploma,  program  sarjana,  program  magister, program  doktor,  dan  program  profesi,  serta  program  spesialis,  yang  diselenggarakan oleh  perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan  bangsa  Indonesia.  Perguruan  tinggi yang  dimaksudkan  adalah  perguruan  tinggi  negeri    yang  didirikan  dan/atau
1 Universitas Sulawesi Barat Sulawesi Barat, Indonesia eric.aan77@gmail.com
2 Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia ruly@ecampus.ut.ac.id
3 STIA Prima Bone Jl. Urif Sumoharjo Watampone, Indonesia karangpulu36@gmail.com
diselenggarakan oleh  pemerintah  yang memiliki peran  administrator. (Aripin & Daud, 2014)
Kemudian pendidikan tinggi bertujuan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 5(a)  berkembangnya  potensi  mahasiswa  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  terampil,  kompeten,  dan  berbudaya  untuk  kepentingan  bangsa,  (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan/ atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melalui  penelitian  yang  memperhatikan  dan menerapkan  nilai  humaniora  agar  bermanfaat  bagi  kemajuan  bangsa,  serta  kemajuan peradaban  dan  kesejahtraan  umat  manusia  dan  (d)  terwujudnya  pengabdian  kepada masyarakat  berbasis  penalaran  dan  karya  penelitian  yang  bermanfaat  dalam memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  yang  mana  perguruan  tinggi  sebagai  lembaga pendidikan  yang  dipimpin  oleh  rektor  secara  kelembagaan  atau  organisasi  dalam sebuah  perguruan  tinggi,  rektor  sekaligus  pimpinan  organisasi  perguruan  tinggi  yang berkantor  dalam  sebuah  perguruan  tinggi  setingkat  universitas  /institute  atau sejenisnya  yang  disebut  rektorat  yang  membawahi  seperangkat  instrument, sebagaimana  garis  garis  besar  Statuta  masing  masing  Perguruan  Tinggi.  Rektor merupakan  pimpinan  tertinggi  dalam  sebuah  organisasi  rektorat  yang  membawahi beberapa  wakil  lembaga-lembaga  tertentu  termasuk  lembaga  penjaminan  mutu  yang bertugas  sebagai  pengambil  kebijakan  yang  kurang  lebih  berorientasi  pada  kurikulum pembelajaran mahasiswa yang mampu menguasai literasi baru(Aripin & Daud, 2014).
Demikian halnya dengan kelompok sasaran, kelompok sasaran yang dimaksudkan disini adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru,  kelompok  sasaran  ini  adalah  orang-orang  paling  banyak  terkena  dampak kebijakan(Aripin,  Rulinawaty,  &  Samboteng,  2021),  yang  dimaksudkan  oleh  penulis orang  yang  berada  pada  sturuktur  maupun  pada  unit  birokrasi  Universitas  Sulawesi Barat  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijakan  belum  sepenuhnya  berjalan. Kemudian  faktor-faktor  lingkungan,  faktor-faktor  lingkungan  tersebut  adalah  unsur- unsur  komponen  yang  ada  dalam  lingkungan  yang  berpengaruh  terhadap  atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan rektordalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar, belum cukup memadai, Contohnya, gedung rektorat (gedung perkantoran) ruang kuliah, fasilitas perpustakaan, laboratorium dan kualitas dosen pendidikan yang umumnya berpendidikan strata dua.
Melihat latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini  sebagai  berikut  yakni  Bagaimana  implementasi  kebijakan  rektor  dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat?
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Sulawesi Barat.
Kegunaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  referensi,  informasi  dan  bukti empiris  khususnya  mengenai  administrasi  publik  dan  prespektif  implementasi kebijakan rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar.
2. Penelitian ini diharapkan agar sebagai mahasiswa program magister administrasi publik dapat menambah wawasan keilmuan dan menemukan teori-teori tentang administrasi  publik  yang  berhubungan  dengan  implementasi  kebijakan  rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penggunaan  istilah  implementasi  pertama  sekali  digunakan  oleh  Lasswell (Rulinawati,  2013)  Sebagai  ilmuwan  yang  pertama  sekali  mengembangkan  studi tentang  kebijakan  publik,  Lasswell  menggagas  suatu  pendekatan  yang  disebut  sebagai pendekatan proses ( policy process approach ). Menurutnya, agar ilmuwan memperoleh pemahaman  yang  baik  tentang  apa  sesungguhnya  kebijakan  publik,  maka  kebijakan publik  harus  diurai  menjadi  beberapa  bagian  sebagai  tahapantahapan,  yaitu:  agenda- setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi.
Pengertian  lain  dikemukakan  oleh  Maarse  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu  dan  dalam  urutan  waktu  tertentu  (Rulinawati,  2013).  Sedangkan  konsep  lain menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari tujuan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  oleh  pejabat  atau  instansi  pelaksana.  Senada dengan  itu  Mazmanian,  Daniel  A  and  Paul  A.  Sabatier  (Mazmanian  &  Sabatier,  1981) memberikan  penjelasan  mengenai  makna  implementasi  tersebut  sebagai  berikut: “Memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlak u atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian- kejadian  dan  kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah  disahkannya  pedoman-pedoman kebijakan  negara  yang  mencakup  baik  usaha-usaha  untuk  mengadministerasikannya maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak  nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian- kejadian”.
Implementasi kebijakan publik harus diwujudkan dalam bentuk program-program yang  lebih  rinci,  seperti  yang  dikemukakan  Grindle  bahwa  proses  implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat  umum  telah  diperinci,  program  telah  dirancang  dan  sejumlah  biaya  telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut(Schofield, 2001).
Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  kelompok  sasaran  sehingga  dalam  waktu  jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Rulinawaty Kasmad, Samboteng, & Mahsyar, 2019). Oleh  karena itu, sebuah program kebijakan harus diimplementasikan agar  mempunyai  dampak  atau  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  proses  kebijakan  publik.  Implementasi merupakan  tahapan  atau  serangkaian  kegiatan  setelah  suatu  kebijakan  dirumuskan. Tanpa  suatu  implementasi  maka  suatu  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  akan  sia-sia. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini  masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan(Alwi & Kasmad, 2018) Oleh karena dalam implementasi kebijakan terkadang muncul masalah yang tidak dijumpai dalam konsep namun muncul di lapangan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses,  serangkaian  keputusan  dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan tidak  hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan  administratif  yang  bertanggung  jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, namun  ia  nya  juga  menyangkut  kepada  jaringan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  prilaku  dari  semua  pihak  yang terlibat  dengan  beragam  aturan  spesifik,  situasi  yang  serba  ideal  dari  segi perundangannya  yang  sudah  jelas,  unit-unit  organisasi  berikut  staf  yang  di  beri  tugas sudah terlatih dengan baik, biaya yang diperlukan sudah tersedia, dan tentu diperlukan penyesuaian.  Meski  situasi  dan  kondisinya  telah  dianggap  cukup  ideal,  kemungkinan proses implementasi  masih berliku dan tidak mudah(Aripin, Rulinawaty, & Kharisma, n.d.).

## Organisasi Rektorat
Rektorat  merupakan  suatu  lembaga  yang  dikendalikan  oleh  seorang  pejabat professional yaitu Rektor dalam organisasi Universitas yang bertugas mengatur semua sumber  yang  dalam  organisasi  dan  melakukan  kerjasama  dengan  dosen  secara bersama-sama dalam mendidik mahasiswa sebagai masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana Universitas sebagai institusi pelayan publik.
Organisasi  timbul  bilamana  orang-orang  bergabung  dalam  usaha  mereka  dalam mencapai  tujuan  bersama.(Rulinawaty  et  al.,  2021)  organisasi  ada  bila  orang-orang berhubungan  satu  sama  lain,  mau  menyumbangkan  kegiatan-kegiatan  atau  bekerja sama untuk mencapai tujuan be rsama.” (Castro, 2019) organisasi sebagai satu kesatuan hubungan  yang  resmi  untuk  mencapai  tujuan-tujuan.  Dalam  bekerja  sama  itu  orang- orang perlu diperlengkapi dengan alat-alat dana dan teknologi dan bahwa orang terikat pada lingkungan dan peraturan tertentu, sehingga dengan demikian mereka diharapkan dapat  dengan  sukses  mencapai  sasaran  dengan  sukses(Castro,  2019).  Oleh  sebab  itu pengertian  organisasi  dalam  dinamikanya  ini  maka  organisasi  dapat  disimpulkan sebagai  “kerja  sama  orang -orang  atau  sekelompok  orang  dengan  menggunakan  dana, alat-alat dan teknologi, serta mau terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu supaya dapat me ngarah pada pencapaian tujuan yang diingini.”

## Mutu Pendidikan
Kata  “Mutu”  berasal  dari  bahasa  Inggris  “Quality”  yang  berarti  kualitas.  Mutu berarti merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Sesuai keberadaannya,  mutu  dipandang  sebagai  nilai  tertinggi  dari  suatu  produk  atau  jasa. Mutu adalah derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa. Terdapat banyak pengertian tentang mutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu  adalah  (ukuran)  baik  buruk  suatu  benda,  kadar,  taraf,  derajat,  atau  kualitas, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya.
Mutu  adalah  gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari  barang  atau  jasa  yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan(Marwan, 2022). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.  Antara  proses  dan  hasil  pendidikan  yang  bermutu  saling  berhubungan.

## Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat Andi Wahidah, Rulinawaty, Hamka Hakim
Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.(Manasikana & Anggraeni, 2018)
Pada  hakikatnya  beberapa  pengertian  mutu  tersebut  adalah  sama  dan  memiliki elemen-elemen  sebagai  berikut:  pertama,  meliputi  usaha  memenuhi  atau  melebihi harapan  pelanggan.  Kedua,  mencakup  produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan. Ketiga,  merupakan  kondisi  yang  selalu  berubah.  Berdasarkan  elemen-elemen  tersebut maka  mutu  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. Sementara jika dilihat dari sisi pendidikan, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai  kemampuan  pendidikan  tinggi  dalam  pengelolaan  secara  operasional  dan efisien  terhadap  komponen-komponen  yang  berkaitan  dengan  Pendidikan  Tinggi, sehingga  menghasilkan  nilai  tambah  terhadap  komponen  tersebut  menurut norma/standar yang berlaku.

## Penelitian Terdahulu
Adapun  tujuan  menggambarkan  dari  penelitian  terdahulu  yaitu  untuk  memperkuat hasil  dari  penelitian  yang  sedang  dilakukan,  dan  selain  itu  juga  bertujuan  untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.
Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu No Nama Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 1 Nillam Martha Sonia Ningrum, dkk (2018). Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan yaitu masih rendahnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap isi kebijakan, sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai, kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar dan masih kurangnya pengawasan dari Rektor dan pihak terkait lainnya. Jenis penelitian adalah sama deskriptif kualitatif.
Ruang lingkup penelitian yaitu
Implementasi Kebijakan Dalam ranah Perguruan Tinggi. Lokas peneliti terdahulu adalah di Universitas Negeri Padang, sementara penulis mengadakan penelitian di Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR). 2. Aminuddin Bakry (2010) Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Implementasi Kebijakan Jenis penelitian adalah sama deskriptif kualitatif. Lokas peneliti terdahulu adalah Studi Kasus di Kabupaten
Jembrana. Bali,
Sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR 3. Ahmad Implementasi Hasil penelitian ini Ruang lingkup Lokas peneliti
Sulaiman, Udik, B. Wibowo (2016). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. menunjukkan bahwa Kendala yang dihadapi dalam implementasi SPMI di UGM adalah: komitmen pimpinan relatif kurang, jumlah tenaga auditor yang masih terbatas, kegiatan SPMI sering terjebak menjadi kegiatan rutin. penelitian yaitu tentang Implementasi kebijakan dalam ranah Perguruan Tinggi. Jenis penelitian adalah sama Deskriptif Kualitatif. terahulu adalah di Kantor Jaminan Mutu UGM sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR. 4. Wiwik Suryandartiwi Anggarawati, (2017). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi dan Akademi Bidang Kesehatan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi
Bidang Kesehatan di Provinsi DIY menunjukkan banyak perbedaan dalam menerapkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), namun sebagian besar menunjukkan bahwa SPMI diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja masih terdapat kekurangan pada kelengkapan dokumen mutu serta masih ada yang mengacu peraturan lama. Ruang lingkup penelitian yaitu implementasi Kebijakan dalam ranah Perguruan Tinggi. Jenis penelitian adalah sama Deskriptif Kualitatif. Lokas peneliti terdahulu adalah di Akademi Bidang Kesehatan, DIY, sementara penulis mengadakan penelitian di UNSULBAR. 5. Mujianto Solichin (2015), Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi Hasil penelitian ini menunjukkan dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responbilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Ruang lingkup penelitian yaitu tentang Implementasi kebijakan. Jenis penelitian sama kualitatif deskriptif. Lokas peneliti terdahulu adalah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, sementara penulis mengadakan penelitian di
UNSULBAR.

## Kerangka Konsep
Dalam  kerangka  berfikir  ini  diuraikan  secara  detail  mengenai  Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat. Adapun  implementasi  kebijakan  yang  dimaksudkan  oleh  penulis  adalah  sejauh  mana

## Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat Andi Wahidah, Rulinawaty, Hamka Hakim
implementasi  kebijakan  tersebut  dapat  terlaksana.Sebagaimana  kebijakan  yang dimaksudkan  adalah  terlaksananya  pola-pola  interaksi  berdasarkan  komunikasi  yang diinginkan  oleh  mereka  yang  telah  mendefinisikan  kebijakan.  Demikian  halnya terbentuknya  kelompok  sasaran,  yang  dimaksudkan  adalah  mereka  yang  diminta  oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru berdasarkan sumber daya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  implementasi  kebijakan  itu  bersumber dari  sebuah  lembaga  perguruan  tinggi  Universitas  Sulawesi  Barat  yang  dipimpin  oleh rektor  beserta  prangkatnya  sebagai  pengambil  kebijakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  pengambilan  kebijakan  tersebut  adalah  berkaitan dengan  penyelenggaraan    tridharma  perguruan  tinggi,pengembangan  potensi  tenaga pengajardan kompetensi tenaga kependidikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan  yang  akan  berdampak  pada  perjalanan  organisasi/kelembagaan  Unsulbar. Untuk  lebih  jelasnya  terkait  dengan  implementasi  kebijakan  rektor  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Universitas  Sulawesi  Barat,  maka  dievaluasi menggunakan Teori Analisis Kebijakan yang kemukakan oleh Edward III melalui empat aspek  yakni  komunikasi,  disposisi,  sumber  daya,  dan  struktur  birokrasi  (Rulinawati, 2013)dapat dilihat dalam gambar kerangka berpikir berikut ini.

## Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan desain  penelitian  adalah  deskriptif.  Metode  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode
yang  bertujuan  membuat  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta dan  sifat-sifat  populasi  atau  daerah  tertentu(Maxwell  &  others,  2008).  Berdasarkan pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode untuk mengartikan, memahami, mempelajari, dan meneliti serta melukiskan fenomena atau  peristiwa  pada  masa  sekarang  secara  sistematis.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini maka  fenomena  yang  akan  dilihat  adalah  mengenai  implementasi  kebijakan  rektor dalam meningkatkan mutu pendidikan di Unsulbar.

## Sumber-sumber Informasi dan Pemilihan Informan
Seluruh  informasi  yang  telah  ditemui  sebelumnya  dapat  digabungkan  dengan memilih satuan berikutnya. Untuk memulai tidak menjadi masalah bagi penulis tentang siapa  dan  dimana.  Namun,  apabila  terjadi  kekeliruan  setelah  berjalan  maka  penulis dapat  memilih  sesuai  dengan    apa  yang  diperlukan.  Ketetapan  informan  dilapangan berdasarkan  prinsip  kejenuhan  informasi.  Apabila  masih  membutuhkan  informasi setelah  memperoleh  informasi  dari  informan  sebelumnya  maka  peneliti  mencari  lagi informan  yang  diperkirakan  memiliki  informasi  yang  masih  dibutuhkan  dalam pengembangan  tulisan,  sebaliknya  jika  dengan  menambah  informan  didapatkan informasi  yaang  sama  berarti  jumlah  informan  dinyatakan  cukup,  karena  informasi telah  memadai.  Secara  perseorangan  dalam  satuan  kajian  sudah  penulis  ketahui, sehingga  pengumpulan  data  dipusatkan  disekitar  satuan  kajian  tersebut.  Kriteria menentukan subyek penelitian (informan), sebagai berikut.
1. Informan  merupakan  orang  yang  mengetahui  secara  pasti  situasi,  sehingga kondisi tersebut tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami.
2. Informan tersebut pernah terlibat atau masih terlibat dalam kegiatan
3. Informan tersebut pernah berkecimpung atau masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang akan diteliti.
4. Informan  itu  bersedia  atau  mempunyai  waktu  untuk  dimintai  informasi  terkait penelitian.
5. Informan  tersebut,  awalnya  masih  asing  dengan  penulis,  untuk  kemudian  bisa menerima  penulis  dalam  suasana  kekerabatan  sehingga  dapat  dijadikan narasumber.
6. Penulis  menggabungkan  informan  dengan  menganalisis  kejadian  menurut perspektif mereka dan memilih informan yang menggunakan teori partisipatif.
7. Informan pada penelitian ini adalah Rektor, dekan, beberapa dosen, mahasiswa dan staff akademik Universitas Sulawesi barat dipilih secara random sampling.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  ini  adalah  berupa  pedoman  wawancara  (kuisioner),  alat tulis  (pulpen),  kertas,  serta  alat  berupa  tape  recorder  dan  kamera  guna  mengambil gambar (foto), yang berhubungan dengan obyek penelitian, kesemuanya dimanfaatkan oleh  penulis  dalam  penelitian  untuk  pelaksanaan  pengumpulan  data  penelitian  di lapangan, selaku perencana, pelaksana, analis dan penafsir data dan sekaligus menjadi pelapor penulisan akhir dalam penelitian ini (Miles & Huberman, 1984).

## Prosedur Pengumpulan Data
Adapun  proses  mekanisme  pengumpulan  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini dijabarkan sebagai berikut:
1. Observasi,  pada  tahapan  ini  penulis  lebih  aktif  mewawancarai  subyek  (informan) kemudian  mengembangkan  hubungan-hubungan  yang  aktif  di  antara  mereka, kemudian diberbagai situasi dapat segera pindah ke banyak keterlibatan. Observasi dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  obyek  yang  diperlukan,dengan memperhatikan:  (1)  isi  pengamatan,  (2)  mencatat  pengamatan:  kapan  waktu pencatatan  dan  kapan  mengamati  obyek  penelitian,  (3)  menjalin  hubungan  antara pengamat.  Daftar  pedoman  observasi  yang  dibuat  disesuaikan  dengan  observasi umum yang divisualisasikan di lokasi penelitian.
2. Wawancara, pada tahapan ini wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin.  Wawancara  bebas  terpimpin  adalah  merupakan  kombinasi  antara wawancara bebas dan terpimpin. Pada wawancara jenis ini, membuat pokok-pokok masalah  yang  akan  diteliti,  selanjutnya  dalam  proses  wawancara  berlangsung mengikuti  situasi,  pewawancara  harus  pandai  mengarahkan  yang  diwawancarai apabila  ia  menyimpang.  Pedoman  wawancara  berfungsi  sebagai  pengendali  jangan sampai  proses  wawancara  kehilangan  arah.Kata-kata  dan  tindakan  orang-orang yang  diamati  atau  diwawancarai  dalam  kegiatan  merupakan  sumber  data  utama. Sumber  data  utama  tersebut  dapat  diperoleh  melalui  catatan  tertulis  atau  melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto.
3. Dokumentasi,  dokumentasi  dilakukan  guna  mengumpulkan  data  sekunder  yang sudah  tertulis.Dokumen  resmi,  dapat  diperoleh  di  instansi  terkait.  Sumber  tertulis berupa  buku,  termasuk    jurnal  juga  karya  ilmiah  lainnya  yang  sangat  berharga sebagai  referensi  bagi  pengembangan  penulisan  ini.  Dari  sumber-sumber  tersebut, penulis memperoleh pula informasi seputar judul penelitian.

## Metode Analisis Data
Analisis  dilakukan  mempergunakan  tiga  alur  kegiatan  secara  bersamaan  yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi(Miles & Huberman, 1994). Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengancara berikut:
1. Reduksi  data  yaitu  memilih  hal-hal  pokok  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian, yakni Implementasi kebijakan.
2. Penyajian data. Data yang bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan informasi secara tepat.
3. Pengambilan  keputusan  dan  verifikasi.  Dari  data  yang  diperoleh,    penulis  menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Rektor  bidang  pendidikan  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan merupakan  tindak  lanjut  dari  kebijakan  Permen  ristek  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia  Sebagaiman  Permendikbud  No.  50  Tahun  2014  tentang  Sitem  Penjaminan
Mutu  Pendidikan  Tinggi.  Selanjutnya,  Kebijakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  Unsulbar  tahun  2019.  Bahwa  untuk  meningkatkan  mutu  suatu  pendidikan tinggi  yang  perlu  dipertegas  adalah  visi  dan  orientasi,  dimana  perguruan  tinggi merupakan  sebuah  institusi  publik  yang  memberikan  pelayanan  pendidikan  terhadap masyarakat  dan  Perguruan  Tinggi  pun  merupakan  lembaga  pengembangan  ilmu  yang bertujuan  dapat  melahirkan  masyarakat  yang  punya  pengetahuan,  punya  keahlian, kompeten  dan  memiliki  keterampilan,  maka  dari  itu  yang  mendukung  usaha  untuk meningkatkan  mutu  Perguruan  Tinggi  sebagai  lembaga    Pendidikan  Tinggi  sangat ditentukan oleh Sarana dan prasarana (gedung, ruang perkantoran dan ruang kuliah). Pasilitas  yang  memadai  (perpustakaan  dan  laboratorium).  Kualitas  dosen  dengan komitmen waktu yang cukup untuk mengajar. Kemampuan meneliti yang secara terus menerus  guna  meningkatkan  kompetensi  dan  keahliannya.  Dalam  implementasi kebijakan  rektor  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Unsulbar,  penulis  melihat langsung  dan  sekaligus  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  informan  yang sehubungan  dengan  sejauh  mana  penyelenggaraan  implementasi  kebijakan  yang  ada dalam  Unsulbar  yang  berhubungan  dengan  hal  tersebut  diatas    pada  pendekatan melalui proses penyelenggaraan yang penulis kaji dari aspek Komunikasi, sumber daya, disposisi  (sikap)  dan  struktur  birokrasi  yang  merupakan  aspek  yang  saling  berkaitan antara  satu  dengan  yang  lain  sebagai  alat  ukur  pada  proses  berlangsungnya implementasi  kebijakan.  Untuk  lebih  jelasnya,  terkait  dengan  implementasi  kebijakan rektor  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Unsulbar  dijabarkan  dalam  sub pembahasan berikut ini.

## a. Komunikasi
Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada  komunikan  yang  mana  penting  untuk  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  persiapkan  dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan .
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  salah  satu  informan  pada  tanggal  25 September 2020 yakni informan (AD) mengemukakan pada penulis bahwa;
“ Seluruh  kebijakan  rektorat  dikomunikasikan  melalaui  Rapat  senat  yang merupakan  tindak  lanjut dari  kebijakan  Kementerian,  senantiasa  selalu  saya  tindak lanjuti  kebawah  pada  semua  pihak  yang  berhubungan  dengan  kewenangan  yang diberikan  pada  saya  khususnya  terkait  dengan  bidang  pendidikan  misalnya, kebijakan  tentang  mutu  pendidikan,  ini  harus  diimplementasikan  pada  semua fakultas  dan  lembaga  yang  mempunyai  kapasitas  mengurusi  kegiatan pendidikan,namun  dalam  pelaksanaannya  pada  pihak-pihak  yang  telah mendapatkan tugas itu, perlu sinergitas yang baik antar semua komponen ” .
Informan  (AD)  ini  adalah  Rektor  Unsulbar  yang  mengungkapkan  bahwa  dalam mengimplementasikan  kebijakan  Rektorat  yang  berhubungan  dengan  kegiatan pendidikan  senantiasa  dikomunikasikan  pada  yang  berwenang,  walaupun  untuk pelaksanaan kebijakan yang diimplementasikan itu diperlukan kerjasama dan sinergitas antara semua komponen dalam saling memberi informasi, hal ini belum berjalan secara maksimal.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (ZB) pada tanggal 29 September 2020 menyatakan bahwa:
“ Kebijakan  mengenai  kegiatan  pendidikan,  senantiasa  saya  komunikasikan pada  stakeholder  kependidikan  dalam  lingkup  unsubar,  saya  lakukan  dengan  cara rapat  bersama,  namun  yang  menghadiri  rapat  bersama  itu,  terkadang  tidak semuanya  hadir,  dan  sangsi  untuk  itu  belum  ada  yang  bersifat  administrative,  lagi pula  pasilitas  pendudukung  mengenai  kegiatan  pendidikan  termasuk  pasilitas komunikasi belum tersedia dengan baik ”
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (BH) pada tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa:
“ Menurut  saya  yang  mengkomunikasikan  penyelenggaraan  implementasi kebijakan pendidikan adalah pihak-pihak termasuk pejabat rektorat, dekan, kaprodi dan  staf  bidang  akademik,  akan  tetapi  pada  prakteknya  dalam  mensosialisasikan kebijakan pendidikan sebagai usaha untuk mutu pendidikan belum berjalan lancar ” Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (SS) pada tanggal 05 Oktober 2020 menyatakan bahwa:
“ Kebijakan  yang  turun  dari  rektorat  Unsulbar  yang  mengsosialisasikannya tentunya  adalah  para  pejabat  yang  ada  dalam  lingkupm  unsulbar,  rupanya terkadang  hal  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  saya  sebagai  dosen terkadang  tidak  mendapatkan  informasi  secara  jelas  kegiatan - kegiatan  pendidikan yang akan dilaksanakan oleh dosen, ini mungkin karena tidak terbagung komunikasi dengan baik ”
Aspek  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  memiliki  peran  penting  agar kebijakan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

## b. Aspek Sumber Daya
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  Rektorat  bidang  pendidikan  untuk menindak  lanjuti  Kebijakan  Kementerian  Pendidikan.  Keberhasilan  proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber daya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumber  daya  yang  terpenting  dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
Tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses  implementasi  menuntut  adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik(Lukman Samboteng, Rulinawaty, Akbar, & Muh.Rachmat Kasmad, 2020). Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber- sumber  daya  itu  nihil,  maka  kinerja  kebijakan  publik  sangat  sulit  untuk  diharapkan. Tetapi  diluar  sumber  daya  manusia,  sumbersuber  daya  lain  yang  diperlukan diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan  kapabel  telah  tersedia  sedangkan kucuran  dana  melalui  anggaran  tidak  tersedia,  maka  akan  timbul  masalah  untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (ZB) pada tanggal 23 Oktober 2020 menyatakan bahwa:
“ Sumber daya mempunyai peran sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan  karena  dalam  kegiatan  pendidikan  diperlukan  sumber  daya  utamanya
sumber  daya  manusia  yang  baik,  terutama  pada  jenjang  pendidikan  para  dosen maupun  tenaga  kependidikan  karena  masyarakat  sebagai  penerima  layanan pendidikan  mereka  sangat  berharap  untuk  memperoleh  ilmu  pengetahuan  di Universitas  Sulawesi  Barat  ini,  dan  mereka  dapat  mempertanggungjawabkannya terutama  dalam  dunia  kerja,  namun  sumber  daya  manusia  tenaga  pengajar  kita yaitu dosen yang ada belum memadai ”
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (BH) pada tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa:
“ Implementasikan  kebijakan  rektorat  di  bidang  pendidikan,  sumber  daya mempunyai  peran  penting  dalam  kegiatan  pendidikan,  namun  di  Universitas Sulawesi  Barat  ini  masih  sangat  belum  memadai  utamanya  sumber  daya  manusia yang mempunyai jenjang pendidikan tertinggi, misalnya, yang berkualifikasi Doktor untuk  semua  program  studi,  sehingga  dalam  mengimplementasikan  kebijakan Pendidikan  Tinggi  yang  ditindaklanjuti  oleh  kebijakan  rektorat  belum  bisa  berjalan secara maksimal, dibanding jumlah masyarakat yang masuk ke universitas Sulawesi Barat setiap tahunnya menuntut ilmu ”
Universitas Sulawesi Barat sebagai usaha untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan bagi dosen diberi kesempatan untuk meningkatkan sumber dayanya melalui peningkatatan  strata  pendidikan  yang  tadinya  hanya  berkulifikasi  strata  dua ditingkatkan  menjadi  strata  tiga  dan  kesempatan  ini  berlaku  untuk  semua  program studi  yang  disesuaikan  dengan  program  studi  yang  ada  di  universitas  Sulawesi  barat dan  setiap  tahunnya  diadakan  rekrutmen  tenaga  pengajar  bagi  program  studi  yang kekurangan dosen.
Untuk  memperbaiki  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  lainnya  di Universitas  Sulawesi  Barat  ini  diharapkan  pada  seluruh  dosen  sebagai  orang  yang memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang menuntut ilmu di Universitas Sulawesi  Barat  agar  mengikuti  pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan  kualifikasi pendidikannya,  dan  dapat  diusulkan  untuk  mendapatkan  beasiswa,  bagi  yang  tidak lulus  tes  untuk  mendapatkan  beasiswa  dapat  menggunakan  biaya  sendiri  dan  diberi status izin belajar.
Implementasikan  kebijakan  Rektorat  bidang  pendidikan  sebagai  tindak  lanjut Kebijakan  Kementerian  Pendidikan,  yang  berdasarkan  dengan  Sumber  Daya,  yang mana penulis melihat sebagai salah satu aspek dalam menyelenggarakan implementasi kebijakan Rektorat bidang pendidikan di Unsulbar.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  rektorat  di  bidang  pendidikan,  sumber daya  mempunyai  peran  penting  dalam  kegiatan  pendidikan,  namun  di  Universitas Sulawesi Barat ini masih sangat belum memadai utamanya sumber daya manusia yang mempunyai  jenjang  pendidikan  tertinggi,  misalnya,  yang  berkualifikasi  doktor  untuk semua  program  studi,  sehingga  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  Pendidikan Tinggi  yang  ditindak  lanjuti  oleh  kebijakan  rektorat  belum  bisa  berjalan  secara maksimal,  pada  hal  jumlah  masyarakat  yang  masuk  ke  Universitas  Sulawesi  Barat sebagai  perguruan  tinggi  negeri  dalam  menuntut  ilmu  senantiasa  setiap  tahunnya bertambah.
c. Aspek Disposisi.
Pada  aspek  ini  akan  dilihat  sejauhmana  para  pemangku  kepentingan  adanya kemauan  dan  kecendrungan  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh- sungguh.Oleh  karena  itu  penulis  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  informan yang sehubungan dengan disposisi ini.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (BH) pada tanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bahwa:
“ Pada  dasarnya  dalam  mengimplemetasikan  kebijakan  rektorat,  kalau  saya perhatikan  teman-teman  yang  lain  tetap  ada  kecendrungan  untuk  melaksanakan secara  sungguh-sungguh,  hanya  saja  terkadang  kita  ini  terkendala  oleh  factor pendanaan  dan  fasilitas  yang  kurang  memadai  misalnya,  ruangan  alat  IT  artinya sarana  maupun  prasarana  yang  belum  memadai,  sehingga  kebijakan  pendidikan belum bisa terselenggara secara memuaskan ”
Penyelenggaraan  implementasi  kebijakan  rektorat  bidang  pendidikan  adalah tanggung  jawab  Universitas  Sulawesi  Barat  harus  dilaksanakan  secara  lebih  baik  dan secara  bersama  sama  berkomitmen.  Menindaklanjuti  kebijakan  pendidikan  sesuai kebijakan  kementerian  pendidikan  menggunakan  standar  oprasional  prosedur  dan prosedur baku oprasional dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pendidikan.
Penyelenggaran implementasi kebijakan bidang pendidikan dalam melaksanakan tanggung  dapat  terlaksana  secara  optimal,  oleh  karena  itu  dalam  melaksanakannya digunakan    Sembilan  kriteria  dokumen  yaitu  visi  misi,  tata  pamong,  sumber  daya manusia,  kemahasiswaan,  keuangan  sarana  dan  prasarana,  pendidikan,  penelitian, pengabdian, keluaran dan dampak tridharma, namun semua ini belum berjalan secara maksimal yang disebabkan oleh sumber daya manusia, dana dan komitmen”
Pada dasar disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan terlihat dari faktor sarana dan prasarana yang merupakan infrastruktur dalam menindaklanjuti kebijakan rektorat tersebut belum cukup tersedia. Walaupun kebijakan pendidikan atas disposisi kebijakan Kementerian telah memiliki  instrument dalam menerapkan kebijakan  yakni standard  oprasional  prosedur  dan  prosedur  baku  oprasional  dalam  melaksanakan kebijakan terkait dengan pendidikan, tetap kurang berjalan secara  efektif dikarenakan kurang  terciptanya  sinergitas  pada  semua  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan pemangku  tugas  dan  fungsi  kebijakan  rektorat  bidang  pendidikanpada  hal  dalam melaksanakannya digunakan sembilan kriteria dokumen yiaitu visi misi, tata pamong, sumber  daya  manusia,  kemahasiswaan,  keuangan  sarana  dan  prasarana,  pendidikan, penelitian,  pengabdian,  keluaran  dan  dampak  tridharma,  berdasarkan  hal  itu menurutpengamatan penulis masih sebatas konsep yang belum direalisasikan, terbukti hampir  seluruh  kelembagaan  program  studi  di  Unsulbar  masih  berakreditasi  tidak unggul atau umumnya akreditasi program studi tersebut masuk kategori nilai C.

## d. Aspek Struktur Birokrasi.
Dalam  penyelenggaraan  implementasi  kebijakan,    aspek  struktur  birokrasi mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, yang mana struktur birokrasi berfungsi  untuk  mengatur  tatanan  organisasi,  bagan,  pembagian  kerja  dan  hierarki, sehingga  penyelenggaraan  implementasi  kebijakan  yang  mealalui  organisasi  rektorat bidang  pendidikan  berjalan  sesuai  dengan  proses  yang  ada  di  Unsubar.  Olehnya  itu penulis didalam penelitian ini mencoba melakukan wawancara atau konfirmasi kepada
beberapa  informan  yang  sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  rektorat  bidang pendidikan di Unsulbar.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (ZB) pada tanggal 23 Oktober 2020 menyatakan bahwa:
“Menurut  saya  struktur  birokrasi  untuk mengimplementasikan  kebijakan berjalan sesuai mekanisme yang ada baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu  diimplementasikan  dari  pimpinan  sampai  pada  staf  ditingkat  fakultas,  begitu juga  tetap  dilaksanakan  kordinasi  sesama  unsur  pimpinan,  namun  dalam pela ksanaannya perlu ada pengawasan dan monitoring”
Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan (KM) pada tanggal 30 November 2020 menyatakan bahwa:
“ Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  rektorat  bidang  pendidikan dilaksanakan  berdasarkan  proses  yang  dilakukan  oleh  pejabat  sesuai  hierarki maupun  dosen  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing  masing,  namun  belum sepenuhnya  dapat  berjalan  dengan  baik  yang  disebabkan  oleh  belum  kuatnya komitmen,  misalnya  belum  adanya  sanksi  tentang  pelanggaran  dalam penyelenggraan implementasi kebijakan untuk pendidikan ”
Struktur  birokrasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pendidikan difungsikan  untuk  mengukur  perkembangan  kinerja  para  kordinator  program  studi, tenaga  kependidikan  berdasarkan  hierarki  dan  kinerja  dosen  dalam  melaksanakan kewajibannya  masing-masing,  walaupun  hal  ini  belum  terlaksana  secara  maksimal disebabkan masih terbatasnya sumber daya khususnya kualitas sumber daya manusia” . Struktur  birokrasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  relatif  belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  mekanisme  yang  ada  baik  secara  vertikal  maupun  secara horizontal yaitu diimplementasikannya kebijakan pendidikan dari pimpinan sampai ke tingkat  fakultas,  begitu  juga  pelaksanaan  kordinasi,  monitoring  dan  evaluasi  belum optimal  dikarenakan  oleh  factor  komitmen  dan  sumber  daya  manusia(Rulinawaty;, Samboteng;, Aripin;, & Hasanuddin, 2020).
Implementasi  kebijakan  pendidikan  yang  dilaksanakan  berdasrakan  hierarki kewenangan, terkadang tidak berjalan lancar dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pihak  yang  berwenang  terutama  kepada  kordinator-kordinator  program  studi  dan trenaga  pendidik  maupun  pada  tenaga  kependidikan  yang  berkewenangan  untuk  itu, dan  struktur  birokrasi  berperan  sebagai  prangkat  organisasi  yang  menguhubungkan tugas  dan  fungsi  bagi  penyelenggara  dalam  mengimplementasikan  kebijakan pendidikan,   akan tetapi   belum optimalnya  kegiatan sumber daya tersebut, membuat peran berdasarkan struktur birokrasi belum sepenuhnya berjalan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  maka  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Sehubungan  penyelenggaraan  implementasi  kebijakan  rektorat  bidang pendidikan di Universitas Sulawesi Barat, dimana implementasi kebijakan yang dimaksudkan pada
a) .. aspek  komunikasi  dalam  melaksanakan  kebijakan  rektorat,  proses komunikasi  itu  tidak  berjalan  efektif  yang  disebabkan  oleh  factor  pasilitas yang tidak memadai.
b) . aspek sumber daya tidak memberi kontribusi yang cukup maksimal lantaran sumber  Dana  yang  terbatas,  lagi  pula  sumber  daya  manusia  yang  belum mencukupi.
c) .. aspek  disposisi  juga  belum  berjalan  secara  maksimal  yang  sebenarnya diperlukan  sikap  ketegasan  pimpinan  dalam  memberi  perintah  terhadap bawahannya,
d) . aspek  struktur  birokrasi  mengenai  tata  kelola  organisasi,  bagan,  pembagian kerja dan hierarki yang merupakan mata rantai komando dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada pemegang otoritas atau kewenangan mulai dari pejabat  rektorat  sampai  pada  tenaga  pendidik  (dosen)  dan  tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda organisasi  institusi,  walaupun  dimediasi  oleh  koridor  standar  oprasional prosedur dan panduan baku oprasional, namun hal ini belum berjalan secara baik.
2. Penyelenggarakan  kebijakan  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di Universitas  Sulawesi  Barat,  berdasarkan  pada  aspek  sarana  dan  prasarana terutama  sarana  gedung  kegiatan  pertemuan  dan  atau  sebagai  tempat  acara seremonial,  gedung  perkantoran  dan  ruangan  perkuliahan  belum  layak.  Begitu pula  terhadap  pasilitas  yang  dapat  mendukung  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan utamanya perpustakaan dan laboratorium yang merupakan pasilitas literasi bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi, buku-buku, jurnal, artikel maupun dokumen yang dibutuhkan belum memadai, juga laboratorium sebagai pasilitas tempat praktek khususnya bagi mahasiswa pada program studi eksakta, juga belum cukup layak.
Demikian  halnya  dengan  kualitas  dosen  yang  merupkan  salah  satu  penentu kebijakan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  dimana  ketersediaan  waktu yang  disesuaikan  dengan  waktu  mengajar  masih  terdapat  dosen  yang  belum sangat kuat pada komitmen tridharma perguruan tinggi

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  saran  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan rektorat di bidang pendidikan di Unsulbar  sebagai  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  diharapkan  kordinasi kerjasama dibidang informasi, perkuat komitmen terhadap proses maksimalisasi sumber daya serta peningkatan motivasi kemampuan  sumber daya manusia.
2.  Dalam  menindaklanjuti  kebijakan  yang  terkait  peningkatan  mutu  pendidikan, maka  diharapkan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  lebih  ditingkatkan, kemudian  fasilitas  pendidikan  perlu  ditingkatkan  karena  merupakan  hal  yang sangat penting untuk peningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa, dan yang
tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai  mutu pendidikan,  kualitas  dosen  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  prioritas mengenai  kualifikasi  jenjang  pendidikan  yang  lebih  baik  untuk  memperkuat kompetensi  dan  keahlian  keilmuan  serta  diharapkan  mendapatkan  motivasi untuk  senantiasa  berinovasi  menciptakan  karya-karya  ilmiah,  penulisan  buku dan jurnal yang berskala internasional

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi, & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: Is it smart implementer of the cocoa  business  development  policy  in  Indonesia? International  Journal  of  Public Policy , 14 (5 – 6). https://doi.org/10.1504/ijpp.2018.10017926
Aripin,  S.,  &  Daud,  M.  (2014).  Peran  Administrator  Publik  dalam  Formulasi  dan Implementasi  Kebijakan  (Analisis  Kurikulum  2013). Academica:  Majalah  Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik , 6 (1), 1158 – 1169. Retrieved from https://www.neliti.com/id/publications/28482/
Aripin, S., Rulinawaty, & Kharisma, B. (n.d.). Tax Policies the System of Tax Regional Hierarchy  in  Regional  Tax  Revenues  in  Indonesia.  In International  Journal  of Innovation,  Creativity  and  Change.  www.ijicc.net (Vol.  14).  Retrieved  from www.ijicc.net
Aripin,  S.,  Rulinawaty,  &  Samboteng,  L.  (2021).  Agile  Bureaucracy  for  Public  Policy Accountability:  Implementation  of  the  Street  Vendor  Policy  in  Indonesia. Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020) , 564 (Icas 2020), 108 – 116. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.021
Castro,  R.  (2019).  Blended  learning  in  higher  education:  Trends  and  capabilities.
Education and Information
Technologies , 24 (4), 2523 – 2546. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09886-3
Lukman  Samboteng,  Rulinawaty,  Akbar,  M.  F.,  &  Muh.Rachmat  Kasmad.  (2020).
Talent management of state civil officers ( ASN ), bureaucratic digitalization era in Indonesia . 41 (31), 157 – 169.
Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  2018,  Universitas
Muhammadiyah Surakarta , 102 – 110. Retrieved from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10206/Makalah 13
Arina Manasikana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Marwan,  E.  (2022).  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di  Sekolah. Al- Ihda’ : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran , 12 (2), 1 – 10. https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.2
Maxwell, J. A., & others. (2008). Designing a qualitative study. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods , 2 , 214 – 253.
Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1981). Liberalism, environmentalism, and partisanship in  public  policy-making:  The  California  Coastal  Commissions. Environment  and Behavior , 13 (3), 361 – 384.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data:
Implementasi Kebijakan Rektor dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat Andi Wahidah, Rulinawaty, Hamka Hakim
Toward a shared craft. In Educational researcher (Vol. 13). Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  data  analysis:  An  expanded sourcebook . sage. Rulinawati. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik .
Rulinawaty;,  Samboteng;,  L.,  Aripin;,  S.,  &  Hasanuddin.  (2020). Crafting  Agile Bureaucracy :  Transforming  Work  Ethics  of  Civil  Servants  and  Organisational Culture of Bureaucracy in Indonesia . 12 (11), 692 – 714.
Rulinawaty  Kasmad,  Samboteng,  L.,  &  Mahsyar,  A.  (2019).  The  Unwise  Policy  Of Community Based-Organisation: Can It Empower Them? Implementation Network Of  Food  Diversification  In  Indonesia  Rulinawaty. OPCION , 35 (22),  2900 – 2961. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rulinawaty, Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., Harta, R., Susanti, A., & Fadillah, S.  (2021).  Accountability  Performance  Public  Service:  Community  Based Organization  Solution  for  Base  Public  Service. Proceedings  of  the  First International  Conference  on  Science,  Technology,  Engineering  and  Industrial Revolution (ICSTEIR 2020) , 536 (Icsteir 2020), 238 – 243. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.037
Schofield, J. (2001). Time for a revival? Public policy implementation: a review of the literature and an agenda for future research. International Journal of Management Reviews , 3 (3), 245 – 263.