Efek Belanja Modal Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Jurnal Ecces

## Wardihan Sabar
1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Yasin Limpo, No. 36 Samata, Gowa, Sulawesi Selatan E-mail : wardihan.sabar@uin-alauddin.ac.id
Abstrak:  Efek  Belanja  Modal  Pemerintah  Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian  IPM  Provinsi  Sulawesi  Selatan  selama  kurun  waktu  2007-2016  terus  mengalami peningkatan, namun angkanya masih lebih rendah dibandingkan angka IPM Nasional. Artikel ini mengulas pengaruh belanja belanja modal pendidikan, belanja modal kesehatan, belanja modal  ekonomi  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sulawesi Selatan periode 2007-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan  eksplanatori.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berupa  data sekunder  dalam  bentuk  data  panel  (pooled  data)  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Variabel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  belanja  modal  pendidikan, belanja  modal  kesehatan  dan  belanja  modal  ekonomi  dari  APBD  seluruh  Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Estimasi parameter dari variabel tersebut dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pendidikan,  dan  belanja  modal  kesehatan,  dan  belanja  modal  ekonomi  berpengaruh signifikan  terhadap  IPM  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Peningkatan  alokasi  belanja  modal pada  ketiga  sektor  ini  memberikan  dampak  positif  terhadap  upaya  meningkatkan  indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata kunci:  Indeks Pembangunan Manusia, Sulawesi Selatan,  Belanja Pemerintah.

## Abstract  : The  Effect  of  Government  Capital  Spending  On Human Development Index in the Regency / City of South Sulawesi Province
The  achievements  of  the  HDI  of  South  Sulawesi  Province  during  the  2007-2016  period continued  to  increase,  but  the  figure  was  still  lower  than  the  National  HDI.  This  article reviews the effects of education capital spending, health capital spending, economic capital spending on the human development index in the Regency / City of South Sulawesi Province
in the 2007-2016 period. This research is a quantitative study with the approach used is an explanatory.  The  type  of  data  used  in  this  study  is  secondary  data  in  the  form  of  pooled data in the Regency / City of South Sulawesi Province. The variables used in this study are education capital spending, health capital spending and economic capital spending from the APBD  throughout the Regency / City of South Sulawesi Province. Estimated parameters of these  variables  using  the  Ordinary  Least  Square  (OLS)  method.  The  results  of  this  study indicate that education capital spending, and health capital spending, and economic capital spending  have  a  significant  effect  on  HDI  in  South  Sulawesi  Province.  Increased  capital spending allocations in these three sectors have a positive impact on efforts to improve the human development index in the Regency / City of South Sulawesi Province.
Keywords: Human Development Index, South Sulawesi, Government Capital Spending.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Manusia  adalah  kekayaan  bangsa  yang  sesungguhnya.  Tujuan  utama  dari pembangunan  adalah  menciptakan  lingkungan  yang  memungkinkan  bagi  rakyatnya  untuk menikmati  umur  panjang,  sehat,  dan  menjalankan  kehidupan  yang  produktif.  Hal  ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh  berbagai  kesibukan  jangka  pendek  untuk  mengumpulkan  harta  dan  uang.  ( Human Development Report 1990).
Luasnya  cakupan  pembangunan  manusia  menjadikan  peningkatan  IPM  sebagai manifestasi  dari  pembangunan  manusia  dapat  ditafsirkan  sebagai  keberhasilan  dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan ( enlarging the choices of the people). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi  pembangunan  manusia  adalah  pendidikan  dan  kesehatan.  Dua  faktor  penting  ini merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  perlu  dimiliki  agar  mampu  meningkatkan potensinya.
Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan  yang  memberikan  perhatian  utama  pada  pertumbuhan  ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.
Perspektif  pembangunan  manusia  merupakan  sebuah  pemikiran  radikal  dalam konsep  pembangunan.  Perspektif  ini  menggantikan  konsep  pertumbuhan  ekonomi  dan pertumbuhan pendapatan per kapita yang digunakan oleh perencana kebijakan sebelumnya.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  dipandang  dari  sisi  perdagangan,  investasi,  dan  teknologi merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, hal itu hanya melihat manusia sebagai alat untuk mencapai  pertumbuhan,  dan  bukan  sebagai  tujuan  dari  pembangunan.  Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara- cara  (pertumbuhan  produk  domestik  bruto/PDB),  ke  diskusi  tentang  tujuan  akhir  dari pembangunan.  Pembangunan  manusia  juga  merupakan  perwujudan  jangka  panjang,  yang meletakkan  pembangunan  di  sekeliling  manusia,  dan  bukan  manusia  di  sekeliling pembangunan (BPS, 2014).
Umumnya,  semakin  tinggi  kapabilitas  dasar  yang  dimiliki  suatu  bangsa,  semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka  bangsa  tersebut  akan  kalah  bersaing  dengan  bangsa-bangsa  lain  yang  lebih  maju. Untuk  meningkatkan  IPM  semata-mata  tidak  hanya  pada  pertumbuhan  ekonomi  karena pertumbuhan  ekonomi  baru  merupakan  syarat  perlu.  Agar  pertumbuhan  ekonomi  sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup  yaitu  pemerataan  pembangunan.  Dengan  pemerataan  pembangunan  terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Di  Indonesia  bagian  timur,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  disorot  sebagai  salah  satu provinsi  dengan  perkembangan  pembangunan  yang  cukup  pesat.  Dana  Anggaran  Belanja Pembangunan  pada  APBD  Provinsi  Sulawesi  Selatan  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Sektor-sektor  penunjang  pembangunan  manusia  seperti  sektor  pendidikan, kesehatan,  dan  ekonomi  juga  turut  mengalami  peningkatan  anggaran.  Data  publikasi  BPS memperlihatkan bahwa IPM Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Tahun  2007  IPM  Provinsi  Sulawesi  Selatan    sebesar  69,62  persen  dan  terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016 mencapai angka 73,89 persen. Jika dilihat berdasarkan pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurun waktu 2007-2016 ini menggambarkan  IPM  Provinsi  Sulawesi  Selatan  terus  mengalami  peningkatan    namun angkanya masih relatif lebih rendah dibandingkan angka IPM Nasional.
Sektor  pendukung  dimensi  IPM  yang  terkandung  dalam  anggaran  belanja pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tentunya juga memegang peranan.  Kebutuhan  yang  berbeda  pada  tiap  daerah  kabupaten/kota  juga  membuat
perbedaan  pengalokasian  anggaran  dan  tentunya  juga  berimbas  pada  pencapaian  IPM. Walaupun angka IPM tersebut mengalami peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dan belum mampu mencapai hasil yang diharapkan.
Belanja  pemerintah  diprioritaskan  untuk  melindungi,  dan  meningkatkan  kualitas kehidupan  masyarakat  dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  daerah  yang  diwujudkan  dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan  minimal  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  (UU  Nomor  32 Tahun 2004).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terkait  penelitian  yang  dilakukan  diantaranya oleh  Arifin  (2014)  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Sektor Kesehatan, Belanja Pemerintah Sektor pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Jawa Timur 2006-2013”. Irawan (2014) “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia”. Paddu dkk (2014), dalam jurnal dengan judul Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor  pendidikan  dan  Sektor  Kesehatan  terhadap  IPM  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten  Sinjai.  Abdul  Kadir,  dkk,  (2017).  "Pengaruh  Pengeluaran  Kesehatan  dan Pendidikan Serta Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku". Sofilda, et al Z. (2015). Government Spending Contributions on per Capita Income  and its Effect  toward  the  Human  Development  Index  (Comparative  Study  between  Western Indonesia and Central & East Indonesia”. Edeme, (2014). Analyzing the effects of sectoral public spending on human development in nigeria: evidence from panel data”.
Kesamaan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  objek  penelitian  menyangkut  indeks pembangunan manusia, dengan salah satu faktor penentu Belanja modal pemerintah sektor publik  diantaranya  belanja  modal  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi.  Sementara perbedaan  dalam  penelitian  ini,  terletak  pada  wilayah  pengamatan  mencakup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan penggunaan data panel. Terdapat pula perbedaan dari sisi model yang digunakan dalam penelitian, sebagaimana dalam penelitian Sofilda, et al Z. (2015) menggunakan pertumbuhan pendapatan perkapita sebagai variabel antara yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Sementara Edeme, (2014)  lebih  rinci  menggunakan  variabel  pengeluaran  pemerinatah  untuk  pembangunan infrastruktur  pertanian,  pembanguna  pedesaan,  energy,  dan  sanitasi terhadap Pembangunan  Manusia  di  Nigeria.  Artikel  ini  mengulas  hasil  penelitian  terkait  efektifitas
belanja  modal  pemerintah  dalam  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia  di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW
Lembaga United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  telah  mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development  Indeks  (HDI).  Meskipun  HDI  merupakan  alat  ukur  pembangunan  SDM  yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.
Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: Pertama, Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth  dan  angka  kematian  bayi  per  seribu  penduduk  atau  (infant  mortality  rate).  Kedua, Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas ( adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas ( the  mean  years  of  schooling).  Ketiga,  Access  to  resource,  dapat  diukur  secara  makro melalui PDB rill perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat  dilengkapi  dengan  tingkatan  angkatan  kerja  (UNDP, Human  Development  Report 1993: 105-106).
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  komponen-komponen  yang mempengaruhi  IPM  antara  lain;    Indeks  Pendidikan,  Indeks  Harapan  hidup,  dan  Indeks Hidup  Layak.  Penghitungan  Indeks  Pendidikan  (IP)  mencakup  dua  indikator  yaitu  angka melek  huruf  (LIT)  dan  rata-rata  lama  sekolah  (MYS).  Populasi  yang  digunakan  adalah penduduk  berumur  15  tahun  ke  atas  karena  pada  kenyataannya  penduduk  usia  tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi  sebenarnya  mengingat  penduduk  yang  berusia  kurang  dari  15  tahun  masih  dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua  indikator  pendidikan  ini  dimunculkan  dengan  harapan  dapat  mencerminkan  tingkat pengetahuan  (cerminan  angka  LIT),  dimana  LIT  merupakan  proporsi  penduduk  yang memiliki  kemampuan  baca  tulis  dalam  suatu  kelompok  penduduk  secara  keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.
Indeks  Harapan  Hidup  menunjukkan  jumlah  tahun  hidup  yang  diharapkan  dapat dinikmati  penduduk  suatu  wilayah.  Dengan  memasukkan  informasi  mengenai  angka kelahiran  dan  kematian  per  tahun,  variabel  tersebut  diharapkan  akan  mencerminkan  rata- rata  lama  hidup  sekaligus  hidup  sehat  masyarakat.  Sehubungan  dengan  sulitnya mendapatkan  informasi  orang  yang  meninggal  pada  kurun  waktu  tertentu,  maka  untuk menghitung  angka  harapan  hidup  digunakan  metode  tidak  langsung.  Data  dasar  yang dibutuhkan  dalam  metode  ini  adalah  rata-rata  anak  lahir  hidup  dan  rata-rata  anak  masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini  disediakan  oleh  program  Mortpak.  Untuk  mendapatkan  Indeks  Harapan  Hidup  dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.
Untuk  mengukur  dimensi  standar  hidup  layak  (daya  beli),  UNDP  mengunakan indikator  yang  dikenal  dengan  real  per  kapita  GDP  adjusted.  Untuk  perhitungan  IPM  sub nasional  (provinsi  atau  kabupaten/kota)  tidak  memakai  PDRB  per  kapita  karena  PDRB  per kapita  hanya  mengukur  produksi  suatu  wilayah  dan  tidak  mencerminkan  daya  beli  riil masyarakat  yang  merupakan  konsentrasi  IPM.  Untuk  mengukur  daya  beli  penduduk  antar provinsi  di  Indonesia,  BPS  menggunakan  data  rata-rata  konsumsi  27  komoditi  terpilih  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat  Indonesia  dan  telah  distandarkan  agar  bisa  dibandingkan  antar  daerah  dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP ( Purchasing Power Parity).
Lain  halnya  dengan  Todaro  (2006)  yang  mengungkapkan  bahwa  pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi: Petama, Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang  apabila  tidak  dipenuhi  akan  menghentikan  kehidupan  seseorang,  meliputi  pangan, sandang,  papan,  kesehatan  dan  keamanan.  Jika  satu  saja  tidak  terpenuhi  akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
Kedua,  Jati  Diri,  yaitu  merupakan  komponen  dari  kehidupan  yang  serba  lebih  baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam self  esteem  (jati  diri).  Ketiga,  Kebebasan  dari  Sikap  Menghamba,  yaitu  merupakan kemampuan  untuk  memiliki  nilai  universal  yang  tercantum  dalam  pembangunan  manusia adalah  kemerdekaan  manusia.  Kemerdekaan  dan  kebebasan  di  sini  diartikan  sebagai kemampuan  berdiri  tegak  sehingga  tidak  diperbudak  oleh  pengejaran  dari  aspek-aspek
materil  dalam  kehidupan.  Dengan  adanya  kebebasan  kita  tidak  hanya  semata-mata  dipilih tapi kitalah yang memilih.
Dalam  indeks  pembangunan  manusia  terdapat  tiga  komposisi  indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  besar  indeks  pembangunan  manusia  suatu  negara,  yaitu  ; Pertama, Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi). Kedua, Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata- rata  lama  sekolah  (dengan  bobot  sepertiga). Ketiga,  Standar  kehidupan  diukur  dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:
IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)…………………………………………………...(1)
Dimana:
X1 = Indeks harapan hidup X2 = Indeks pendidikan X3 = Indeks standar hidup layak
Dalam hal keterkaitan dengan belanja pemerintah, Rostow dan Musgrave cit Vildzah (2016) menghubungkan  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Perkembangan pengeluaran  pemerintah  oleh  Adolf  Wagner  menjelaskan  bahwa  semakin  meningkatnya pendapatan  per  kapita  dalam  suatu  perekonomian  maka  secara  relatif  pengeluaran pemerintah  akan  meningkat.  Sehingga  kurva  peningkatan  pengeluaran  pemerintah berbentuk eksponensial. Hukum Wagner yang  terkenal yaitu “The Law of Expanding State Expenditure”  dimana  pengeluaran  pemerintah  terus  meningkat  disebabkan  oleh  peranan pemerintah  yang  semakin  besar  dalam  mengurus  segala  aktivitas  yang  berhubungan dengan masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi dan kebudayaan.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Metode yang digunakan adalah metode eksplanatori. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji  suatu  teori  atau  hipotesis  guna  memperkuat  atau  bahkan  menolak  teori  atau hipotesis  hasil  penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya. Penelitian  eksplanatori  atau eksplanatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  dua  atau  lebih  gejala  atau variabel (Leedy et al., 2005).
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, dalam bentuk panel  data  ( pooled  data)  yang  menggabungkan  data  time  series  periode  2007-2016  dan data cross  section  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Data-data  yang  dimaksud yaitu  belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan  dan  belanja  ekonomi  seluruh  Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, serta data IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari data BPS yang dipublikasi secara online.
Teknik yang digunakan dengan persamaan exponential function dengan multiple regression, sebagai berikut;
IPM t = β 0 BPend t β1 BKes t β2 BEko t β3 PEko t β4 μ t .………………….………………….…… (2)
Untuk  mengestimasikan  koefisien  regresi,  sesuai  pendapat  Feldstein  (1988) dilakukan transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural ( ln) parsial ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:
Ln IPM t = β 0 + β 1 Ln BPend t + β 2 Ln BKes t + β 3 Ln BEko t +  µ t …………………… (3)
Dimana:
IPM : Indeks Pembangunan Manusia (Persen) β0 : Konstanta β 1 , β 2 , β 3 , β 4 : Koefisien Regresi BPend : Belanja Pendidikan (Rupiah) BKes : Belanja Kesehatan (Rupiah) BEko : Belanja Ekonomi (Rupiah) Ln : Logaritma Natural t : Time Series/cross section  (tahun) µ : Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  arah  hubungan  antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji  koefisien  berdasarakan  output  SPSS  terhadap  ketiga  variabel  independen  yaitu  belanja modal pendidikan, belanja modal kesehatan, dan belanja modal ekonomi, terhadap variabel dependen  yaitu  indeks  pembangunan  manusia  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan  selama periode pengamatan.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  maka  dihasilkan  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Ln  IPM t =  4,429  +  0,045  Ln BPend t +  0,053  Ln BKes t +  0,023 Ln  BEko t +  0,041
µ t …………………………………………………………………………………….……. (12)

## 1) Nilai Koefisien
Nilai koefisien β0 sebesar 4,429, angka tersebut menunjukkan bahwa jika Belanja Modal Pendidikan (X1), Belanja Modal Kesehatan (X2), Belanja Modal Ekonomi (X3) nilainya 0 atau konstan maka Indeks Pembanguan Manusia sebesar 4,429.
2) Belanja Modal Pendidikan
Variabel bebas belanja modal pendidikan (X1) mempunyai koefisien regresi β1 sebesar 0,045 menunjukkan pengaruh belanja modal pendidikan yang bernilai positif (+). Artinya apabila  belanja  modal  pendidikan  bertambah  1  satuan  (Miliar  Rupiah)  maka  akan menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,045, dengan asumsi belanja modal kesehatan (X2), belanja modal ekonomi (X3) dianggap konstan.
3) Belanja Modal Kesehatan
Variabel  belanja  modal  kesehatan  (X2)  mempunyai  koefisien  regresi  β2  sebesar  0,053 menunjukkan  pengaruh  belanja  modal  kesehatan  yang  bernilai  positif  (+).  Artinya apabila belanja modal kesehatan bertambah sebesar 1 satuan (Miliar Rupiah) maka akan menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,053 dengan asumsi belanja modal pendidikan (X1), belanja modal ekonomi (X3) dianggap konstan.
4) Belanja Modal Ekonomi
Variabel  bebas  belanja  modal  ekonomi  (X3)  mempunyai  koefisien  regresi  β3  sebesar 0,023 menunjukkan pengaruh belanja modal ekonomi yang bernilai negatif (+). Artinya apabila belanja modal ekonomi bertambah sebesar 1 satuan (Miliar Rupiah) maka akan menyebabkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 0,023 dengan asumsi belanja modal pendidikan (X1), belanja modal kesehatan (X2) dianggap konstan.
Berikut adalah tabel ringkasan hasil analisis linear berganda:
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Variabel Independen Β t- Hit Sign Belanja Modal Pendidikan (X 1 ) 0,045 3,406 0,001 Belanja Modal Kesehatan (X 2 ) 0,053 4,027 0,000 Belanja Modal Ekonomi (X 3 ) 0,023 5,971 0,000 Konstanta 4,429 F Hitung 17,200 R Square (R 2 ) 0,511 Adjusted R 2 0,509 Sampel (n) 240
Sumber: Output data sekunder setelah diolah, Tahun 2018.

## a. Koefisien Determinasi ( R Square)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Saat  nilai  koefisien  mendekati  satu,  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen menunjukkan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,511, yang artinya bahwa 51,1% variasi perubahan indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di  Sulawesi  Selatan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  yaitu  Belanja  Modal  Pendidikan (X1),  Belanja  Modal  Kesehatan  (X2),  Belanja  Modal  Ekonomi  (X3)  sedangkan  sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## b. Uji Hipotesis

## 1) Uji t
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  belanja  modal pendidikan (X1), belanja modal kesehatan (X2), belanja modal ekonomi (X3) secara parsial terhadap  variabel  dependen  indeks  pembangunan  manusia  kabupaten/kota  di  Sulawesi Selatan,  dengan  menganggap  variabel  lain  konstan.  Signifikansi  tersebut  dapat  diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan t hitung .
1. Pengaruh  belanja  modal  pendidikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
Berdasarkan  Tabel  4.  diperoleh  nilai  signifikansi  untuk  variabel  belanja  modal pendidikan  adalah  0,001  dinyatakan  lebih  kecil  dari  taraf α  =  0.05  (0,001<  0,05),  dengan nilai t hitung =  3,406  dan  dengan  nilai t tabel =  2,447  sehingga  t hitung > t tabel (3,406  >  2,447). Dari  hasil  tersebut  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  belanja  modal  pendidikan mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  sebelumnya  bahwa belanja  modal  pendidikan  berpengaruh  positif  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
2. Pengaruh  belanja  modal  kesehatan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
Berdasarkan  Tabel  4.  diperoleh  nilai  signifikansi  untuk  variabel  belanja  modal pendidikan  adalah  0,000  dinyatakan  lebih  kecil  dari  taraf α  =  0.05  (0,000<  0,00),  dengan nilai t hitung =  4,027  dan  dengan  nilai t tabel =  2,447  sehingga  t hitung > t tabel (4,027  >  2,447). Dari  hasil  tersebut  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  belanja  modal  kesehatan mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  sebelumnya  bahwa belanja  modal  kesehatan  berpengaruh  positif  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
3. Pengaruh  belanja  modal  kesehatan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
Berdasarkan  Tabel  4.  diperoleh  nilai  signifikansi  untuk  variabel  belanja  modal ekonomi adalah 0,000 dinyatakan lebih kecil dari taraf α = 0.05 (0,000< 0,00), dengan nilai t hitung =  5,971  dan  dengan  nilai t tabel =  2,447  sehingga  t hitung > t tabel (5,971  >  2,447).  Dari hasil  tersebut  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  belanja  modal  ekonomi mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  sebelumnya  bahwa belanja  modal  ekonomi  berpengaruh  positif  terhadap  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

## 2) Uji F
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  semua  variabel  independen  yang dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel dependennya.  Uji  F  dilakukan  dengan  membandingkan F hitung dan F tabel .  Jika  nilai  taraf
signifikasi F hitung <  α  =  0.05  juga  dibuktikan  dengan  jika  nilai F hitung >  F tabel .  Jika  nilai signifikansi F hitung dibawah α= 0.05 dan jika F hitung > F tabel maka variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
Hasil  perhitungan  uji  F  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  Dari  hasil  regresi  pengaruh variabel  belanja  modal  pendidikan  (X1),  belanja  modal  kesehatan  (X2),  belanja  modal ekonomi  (X3)  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen  indeks  pembangunan  manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Y), maka diperoleh nilai F hitung sebesar 17,200 dengan signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0.05 (0.000 < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## 1. Implikasi  Belanja  Modal  Pendidikan  terhadap  IPM  Kabupaten/Kota  di Sulawesi Selatan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  disektor  pendidikan  tahun berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  IPM  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Peningkatan  alokasi  belanja  modal  pada  sektor  pendidikan  memberikan  dampak  positif terhadap  upaya  untuk  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia  kabupaten/kota  di provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian sasaran belanja modal pada bidang pendidikan dihapakan  dapat  memacu  harapan  lama  sekolah,  dan  rata-rata  lama  sekolah  mengalami peningkatan  di semua kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Isa  Pratowo (2013), Mahulauw, Abdul Kadir, dkk, (2017), Paddu dkk (2014), Kahang, dkk, (2017), dan Irawan  (2014).  Dengan  menyatakan  hasil  bahwa  alokasi  belanja  pemerintah  disektor pendidikan khususnya belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
Pengeluaran  pembangunan  pada  sektor  pembangunan  dapat  dialokasikan  untuk penyediaan  infrastruktur  pendidikan  dan  menyelenggarakan  pelayanan  pendidikan  kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 APBN persen merupakan  wujud  realisasi  pemerintah  untuk  meningkatkan  pendidikan.  Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal  tersebut  terlihat  dari  besarnya  pengeluaran  pemerintah  untuk  sektor  pendidikan. Pemerintah  menyediakan  anggaran  minimal  20%  dari  APBN  untuk  bidang  pendidikan.  Hal tersebut  tercantum  dalam  UndangUndang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Pasal  49  mengamanatkan  bahwa  dana  pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya
pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan  minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), (Kahang, dkk, 2017).
Konsekuensi dari tinggi dan rendahnya pengeluaran pada sektor pendidikan adalah Indeks Pendidikan yang diperoleh di masing-masing daerah. Tren alokasi balanja pendidikan pada  kabupaten/kota  di  provinsi  Sulawesi  selatan  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini sejalan  dengan  program  peningkatan  kualitas  infrastruktur  pendidikan  dalam  upaya mendongkrak  kualitas  pendidikan  di  seluruh  wilayah  Sulawesi  Selatan.  Sejalan  dengan  hal tersebut  seluruh  wilayah  kabupaten  kota  juga  telah  menerapkan  pendidikan  gratis  pada tingkatan pendidikan wajib 12 tahun, sebagai upaya untuk mengangkat kualitas manusia di Sulawesi Selatan, dan tentunya berdampak positif terhadap Indeks pembangunan manusia di seluruh wilayah ini.
Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi.  Sebagai  nilai  tambah,  pendidikan  juga  akan  memperluas  pilihan-pilihan  lain. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih  lama.  Tidak  hanya  itu,  manusia  yang  berpendidikan  juga  akan  berpeluang  besar mendapatkan  pekerjaan  dan  pendapatan  yang  lebih  layak.  Oleh  karena  itu,  pendidikan menjadi  penting  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia  agar  dapat memperluas peluang mereka (BPS, 2014).
Negara-negara  termiskin  di  dunia  ditandai  dengan  teramat  rendahnya  pengeluaran biaya  untuk  kesehatan  dibanding  dengan  standar  negara-negara  berpendapatan  tinggi. Walaupun  seandainya  negara-negara  miskin  tersebut  mengalokasikan  sumber  daya  dalam negeri  lebih  banyak  untuk  kesehatan  hal  ini  tidak  akan  memecahkan  masalah  mendasar: negara-negara miskin tidak memiliki sumber daya biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakatnya. Dengan perkiraan US$ 30 – 40 per kapita untuk pelayanan esensial, jumlah ini akan menyerap sekitar 10% dari GNP dari negara  miskin  tersebut,  jauh  dari  sumber  daya  dalam  negeri  yang  dapat  dimobilisasikan (Sujudi, 2003).
Dengan  besarnya  jumlah  belanja  pendidikan  melalui  adanya  berbagai  program bantuan  dari  pemerintah  sebagian  besar  penduduk  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dapat mengenyam pendidikan formal. Dilihat pada angka melek huruf yang tertinggi adalah Kota
Makassar.  Sementara  angka  melek  huruf  yang  rendah  masih  ada  didaerah  Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Gowa.
Meskipun  demikian  angka  melek  huruf  tidak  lagi  dijadikan  sasaran  dalam  upaya peningktan  indeks  pendidikan  di  indonesi,  pandangan  ini  telah  dianggap  kurang  relevan dengan  kondisi  saat  ini.  Oleh  karena  itu  Badan  pusat  Statistik  pada  tahun  2014  merilis metode baru dalam mengukur indeks pembangunan manusia, dengan menggunakan Rata- rata lama sekolah, dan Harapan lama sekolah.
Pada  dasarnya,  perubahan  metodologi  penghitungan  IPM  didasarkan  pada  alasan yang  cukup  rasional.  Suatu  indeks  komposit  harus  mampu  mengukur  apa  yang  diukur. Dengan  pemilihan  metode  dan  variabel  yang  tepat,  indeks  yang  dihasilkan  akan  cukup relevan.  Namun,  alasan  utama  yang  dijadikan  dasar  perubahan  metodologi  penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar (BPS, 2014).
Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.  Angka  Melek  Huruf  (AMH)  sudah  tidak  relevan  dalam  mengukur  pendidikan  secara utuh  karena  tidak  dapat  menggambarkan  kualitas  pendidikan.  Sebelum  penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan  tingkat  pendidikan  antar  wilayah  dengan  baik.  Dalam  konsep  pembentukan indeks  komposit,  variabel  yang  tidak  sensitif  membedakan  akan  menyebakan  indikator komposit  menjadi  tidak  relevan.  Oleh  karena  itu,  indikator  AMH  dianggap  sudah  tidak relevan  sebagai  komponen  dalam  penghitungan  IPM.  Kedua,  penggunaan  rumus  rata-rata aritmatik  dalam  penghitungan  IPM  menggambarkan  bahwa  capaian  yang  rendah  di  suatu dimensi  dapat  ditutupi  oleh  capaian  tinggi  dari  dimensi  lain.  Pada  dasarnya,  konsep  yang diusung  dalam  pembangunan  manusia  adalah  pemerataan  pembangunan  dan  sangat  anti terhadap  ketimpangan  pembangunan.  Rata-rata  aritmatik  memungkinkan  adanya  transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah (BPS, 2014).

## 2. Implikasi Belanja Modal Kesehtan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  disektor  Kesehatan  tahun berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  IPM  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Peningkatan  alokasi  belanja  modal  pada  sektor  kesehatan  memberikan  dampak  positif terhadap  upaya  untuk  meningkatkan  inndeks  pembangunan  manusia  kabupaten/kota  di provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil  Penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Oleh  Kahang, dkk 2017, yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Kutai Timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahulauw, dkk, 2017, menunjukan hasil bahwa Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan  kesehatan  yang  lebih  baik.  Pembangunan  manusia  memperluas  pilihan-pilihan manusia  dengan  mensyaratkan  berumur  panjang.  Proksi  umur  panjang  dan  sehat  yang digunakan  dalam  pembangunan  manusia  adalah  indikator  angka  harapan  hidup  saat  lahir. Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat.
Hasil  Penelitian  Saha Cit Mahulauw,  dkk  (2017) ,  mengenai  implikasi  tingkat kesehatan terhadap pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi mengemukakan bahwa  peningkatan  pengeluaran  kesehatan  dapat  mengurangi  angka  kematian  dan meningkatkan harapan hidup. Saluran fiskal melalui belanja bidang kesehatan secara efektif berdampak terhadap pembangunan manusia. Dengan pengeluaran bidang kesehatan, orang lebih  sehat  dapat  hidup  lebih  lama  dan  juga  dapat  bekerja  lebih  baik  dengan  tingkat produksi  yang  lebih  tinggi.  Tingkat  kesehatan  yang  lebih  baik  juga  menunjang  seseorang dapat mengakses tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Selama  kurun  waktu  2010  hingga  2014,  angka  harapan  hidup  Indonesia  terus meningkat.  Artinya,  harapan  seorang  bayi  yang  baru  lahir  untuk  dapat  hidup  lebih  lama menjadi semakin tinggi. Saat ini, angka harapanhidup saat lahir di Indonesia telah mencapai 70,59  tahun.  Selama  empat  tahun,  angka  harapan  hidup  saat  lahir  di  Indonesia  tumbuh 0,28 persen per tahun.
Peningkatan  belanja  modal  di  sektor  kesehatan  setiap  tahunnya  menjadikan  bukti bahwa  akses  fasilitas  kesehatan  semakin  terjangkau.  Namun,  akses  tersebut  masih  terasa sulit  bagi  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah.  Semakin  rendah  pendapatan seseorang nampaknya akan semakin rendah pula  akses  persalinan  medis  bagi mereka. Inilah  salah  satu  tantangan  yang  perlu  dikaji  oleh  pemerintah.  Setiap  tahunnya  program kesehatan  gratis  selalu  digalakkan  oleh  pemerintah  Sulawesi  Selatan.  Anggaran  pun  yang digulirkan  pemerintah  setempat  terus  meningkat,  terjangkaunya  pelayanan  kesehatan terbaik untuk masyarakatnya (BPS, 2015).

## 3. Implikasi Belanja Modal Ekonomi terhadap IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  disektor  Ekonomi  tahun berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  IPM  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Peningkatan  alokasi  belanja  modal  pada  sektor  ekonomi  memberikan  dampak  positif terhadap  upaya  untuk  meningkatkan  inndeks  pembangunan  manusia  kabupaten/kota  di provinsi  Sulawesi  Selatan.  Anggaran  bidang  ekonomi  digunakan  untuk  menyasar pembangunan  infrastruktur  yang  dapat  memperlancar  aksesibititas  warga  dalam  interaksi ekonomi  antar  wilayah,  dan  mengurangi  kesenjangan  pembangunan  antar  kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahulauw, dkk (2017), menunjukan  hasil  bahwa Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  pembangunan  infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Sapkota Cit Mahulauw, dkk (2017) menemukan bahwa aksesbilitas infrastruktur yang lebih  baik  berkat  alokasi  anggaran  yang  lebih  tinggi  dapat  mereduksi  tingkat  kemiskinan secara  signifikan.  Sapkota  menemukan  variabel  infrastruktur  seperti  akses  listrik  dan  air berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM.  Ketersediaan  aksesbilitas  infrastruktur seperti  listrik  dapat  meningkatkan  pendapatan  karena  usaha  masyarakat  dan  segala  lini aktivitas lebih produktif, sehingga daya beli menjadi meningkat dan otomatis meningkatkan indeks IPM
Selama  tahun  2010  hingga  2014,  terjadi  kemajuan  pembangunan  manusia  di kawasan  barat  dan  timur.  Meski  dari  sisi  capaian  kawasan  barat  lebih  unggul,  penurunan kesenjangan  pembangunan  manusia  di  kawasan  ini  cenderung  lebih  lambat.  Kesenjangan IPM  tertinggi  dan  terendah  di  kawasan  barat  hanya  sedikit  berkurang  dari  28,23  di  tahun 2010  menjadi  27,05  pada  tahun  2014.  Sebaliknya,  penurunan  kesenjangan  pembangunan manusia di kawasan timur cenderung lebih cepat. Pada tahun 2010, perbedaan capaian IPM tertinggi dan terendah di kawasan timur mencapai 58,51. Tahun 2014, perbedaan tersebut berkurang menjadi 55,92.
Upaya  pemerataan  pencapaian  pembangunan  antar  kawasan  sebetulnya    sudah diupayakan  pemerintah  dalam  pelaksanaan  Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera,
Koridor  Ekonomi  Jawa,  Koridor  Ekonomi  Kalimantan,  Koridor  Ekonomi  Sulawesi,  Koridor Ekonomi  Bali–Nusa  Tenggara,  dan  Koridor  Ekonomi  Papua–Kepulauan  Maluku;  dan memperkuat kemampuan SDM untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor  ekonomi  (Kemenko  Bidang  Perekonomian,  2011).  Peningkatan  kualitas  SDM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia (BPS, 2014).
Dukungan  belanja  ekonomi  khususnya  belanja  modal  infrastruktur  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  kemajuan  ekonomi  di  daerah.  Dengan  demikian  akan meningkatkan ouput perkapita di daerah tersebut. Peningkatan output perkapita akan terus merangsang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Belanja  modal  pendidikan,  belanja  Kesehatan,  dan  belanja  ekonomi  memberikan implikasi  signifikan  positif  terhadap  IPM  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Diperlukan    alokasi  belanja  pemerintah  di  sektor  pendidikan  yang  lebih  berorientasi  pada pemerataan  fasilitas  pendidikan  yang  dapat  menunjang  kualitas  pendidikan  khususnya  di daerah-daerah  yang  tingkat  IPM  nya  tergolong  rendah  dibandingkan  daerah  yang  lainya. Sementara  disektor  kesehatan  Diperlukan  pula  program-program  innovatif  di  bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan 24 jam pada daerah-daerah terpencil, pemberlakuan pelayanan  yang  setara  antar  golongan  masyarakat,  serta  peningkatan  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  mempuni  di  masing-masing  daerah.  Anggaran  bidang  ekonomi  digunakan untuk  menyasar  pembangunan  infrastruktur  yang  dapat  memperlancar  aksesibititas  warga dalam  interaksi  ekonomi  antar  wilayah, dan  mengurangi  kesenjangan  pembangunan  antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCES
Ayu  Bhakti,  Nadia  Ayu,  Istiqomah  Istiqomah,  and  Suprapto  Suprapto,  (2018).  "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012." EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 18.4: 542-469.
Arifin,  Mochammad  Yuli.  2015.  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Sektor  Kesehatan,  Belanja Pemerintah  Sektor  Pendidikan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. Jurnal: Economia, Volume 3, Nomor 1, Edisi April 2015. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi  Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
Edeme,  R.  K.  (2014).  Analyzing  the  effects  of  sectoral  public  spending  on  human development  in  nigeria:  evidence  from  panel  data. IOSR  Journal  of  Humanities  and Social Science (IOSR-JHSS), 19(9), 1-13.
Guritno, Mangkoesoebroto. 2012. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Irawan,  Hakim.  2014.  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  IPM  di  Indonesia  Periode  2006- 2012.  Skripsi:  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

## Jember,  I.  Made.  "Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Kemiskinan,  Dan  Belanja  Daerah Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Kabupaten  Kota  Provinsi  Bali  Periode 2005–2013."
Jhingan,  ML.  2014.  Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan.  Penerjemah:  D.Guritno. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Jusaeman,  Ahyadi.  2014.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peningkatan  Mutu Modal  Manusia  di  Kabupaten  Soppeng.  Skripsi:  Jurusan  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeritas Hasanuddin Makassar.
Kahang, M., & budi Suharto, R. (2017, January). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di kabupaten kutai timur. In Forum Ekonomi (Vol. 18, No. 2, pp. 130-140).
Latuconsina,  Zulfikar  Mohamad  Yamin.  "Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten  Malang  Berbasis  Pendekatan  Perwilayahan  dan Regresi Panel." Journal of Regional and Rural Development Planning 1.2 (2017): 202- 216.
Leedy, Paul D., and Jeanne Ellis Ormrod, (2005). Practical Research. Pearson Custom, Mahulauw,  Abdul  Kadir,  Dwi  Budi  Santosa,  and  Putu  Mahardika,  (2017).  "Pengaruh Pengeluaran  Kesehatan  dan  Pendidikan  Serta  Infrastruktur  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku." Jurnal Ekonomi Pembangunan 14.2: 122- 148.

## Prasetyo, Bambang. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Pratowo, Nur Isa. "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia." Jurnal Studi Ekonomi Indonesia (2013).
Sapkota,  J.  B.  (2015).  Infrastructure  Access  and  Human  Development:  Cross-Country Evidence and Post-2015 Development Strategies. Journal of Globalization Studies.
Setiawan,  Muhammad  Bhakti,  and  Abdul  Hakim.  "Indeks  pembangunan  manusia Indonesia." Jurnal Economia 9.1 (2013): 18-26.
Shihab, Quraish. 1994. Membumikan Al Quran. Bandung: Mizan.
Sujudi,  Achmad.  (2003). Investasi  kesehatan  untuk  pembangunan  ekonomi.  Departemen Kesehatan RI.
Sofilda,  E.,  &  Hamzah,  M.  Z.  (2015).  Government  Spending  Contributions  on  per  Capita Income  and  its  Effect  toward  the  Human  Development  Index  (Comparative  Study between  Western  Indonesia  and  Central  &  East  Indonesia). Journal  of  Social  and Development Sciences, 6(3), 43-49. https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.851
Suyuthi, Jalaluddin al. 2003. Al Durru Al Mantsur Fi Tafsir Bi Al Ma’Tsur.
Suryani,  2015  .Metode  Riset  Kuantitatif  (Teori  dan  Aplikasi  Pada  Penelitian  Ekonomi). Jakarta: Kencana.
Todaro, P Michael. 2011. Pembangunan Ekonomi jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Wahyudin, Andi. 2015. Pengeluaran Publik dan Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Jurnal:  Economia,  Volume  2,  Nomor  1  Edisi  Mei  2015.  Jurusan  Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.
Winarti,  Astri.  2014.  Analisis  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Bidang  Kesehatan,  Kemiskinan dan  PDB  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Indonesia  Periode  1992-2012. Skripsi: Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas  Diponegoro Semarang.