INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10117-10129 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Kinerja Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Jayapura dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Teluk Youtefa
Mesak Rumsowek 1 ✉ , Roland Everson Binur 2 , Lazarus Ramandei 3
(1) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua
(2) Program Studi Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua
(3) Jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua
Email : ramandeylaz@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa. Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Selain itu  penelitian  ini  juga  melihat  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  kinerja  Badan Lingkungan  Hidup.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Kota  Jayapura  dan  dilakukan  di  Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Jayapura. Jenis  penelitian adalah  deskriptif  kualitatif, dimana penelitian  ini berusaha  untuk  menggambarakan  tentang  suatu  keadaan  atau  fenomena  sosial  tertentu  dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi  dan  wawancara. Data  menggunakan  data primer dan  sekunder,  data primer didapat langsung  dari  informan  yang  terkait  dengan  kegiatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  di  Teluk Youtefa  baik  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  maupun  dari  masyarakat.  Sedangkan  data  sekunder berasal dari buku-buku, dokumen dan sumber informasi lain yang terkait dengan penelitian. Dari hasil penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara  umum  pelaksanaan  kegiatan  menanggulangi pencemaran di Teluk Youtefa telah dilaksanakan. Namun dari hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, dimana masih terjadi pencemaran air. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui kinerja  Badan  Lingkungan  Hidup  maupun  dari  masyarakat  untuk  ikut  mancegah  terjadinya pencemaran lingkungan. Namun demikian Badan Lingkungan Hidup sebagai aparat pelaksana sudah berusaha  untuk  menanggulangi  pencemaran.  Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  BLH  perlu meningkatkan produktivitasnya terutama pada kegiatan pencegahan, pengawasan dan penertiban. Kata kunci : kinerja, pencemaran air, limbah industri, rumah tangga

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  performance  of  local  governments  in  this  regard  through  the Environmental Agency in Jayapura tackling pollution in the Bay of Youtefa. Performance is assessed using several indicators apply productivity, responsiveness and accountability. In addition to that the study also date back to the factors that support and hinder the performance of the Environmental Agency. The research was filmed in the town of Jayapura and conducted at the Environmental Agency of  the  town  of  Jayapura.  This  type  of  research  is  qualitative,  descriptive  research  is  trying  to menggambarakan about a situation or social phenomenon specific acupuncture and do an assessment regarding  the  issue  of  research.  Data  collection  is  carried  out  by  technical  documentation  and interviews. Data using primary and secondary data, primary data obtained directly from informants associated  with  activities  that  result  in  contamination  in  the  Bay  of  Youtefa  both  from  the Environmental Agency as  well  as  from  the community. While  secondary data derived  from books, documents and other sources of information related to research. From the results of research can be drawn the conclusion that in general the implementation of activities tackling pollution in the Bay Youtefa tlah implemented. But from the results achieved has not shown maximum results, these is still going on air pollution. So this research would like to know the performance of the Environmental Agency or from the community to join the mancegah occurrence of environmental pollution. However, the Environmental Agency as implementing apparatus s trying to cope with pollution. Based on the research  results  thus  improving its  productivity  mainly  tagline  BLH  authenticity  on  the  activities  of prevention, monitoring and curbing.
Keywords: performance, industrial waste, water pollution, household

## PENDAHULUAN
Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan  dan  makhluk  hidup  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  kelangsungan  kehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  dan  makhluk hidup lainnya (Keraf,  2010). Lingkungan hidup ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu komponen  fisik  (abiotik),  komponen  abiotik  dan  komponen  kultur  (Rusdina,  2015).. Dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  ketiga  komponen  itu  kemungkinan  akan mengalami perubahan atau lebih dikenal dengan kata akan terkena dampak. Dampak yang bersifat positif sangat diharapkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup (Manik, 2018). Sedangkan dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup, harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
Dinamika perkembangan hidup manusia menunjukkan bahwa semakin modern kehidupan manusia, semakin besar pula kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya ( Pramudyanto, 2014). Di samping itu perkembangan kehidupan tersebut
juga  menyebabkan semakin  menipisnya sumber  daya alam  di  bumi  ini (Adnan  dkk., 2008). Jika kegiatan kelompok masyarakat jaman dulu hanya menimbulkan kerusakan dan  pencemaran  lingkungan  dalam  jumlah  minimal,  maka  kegiatan  kelompok masyarakat  jaman  sekarang  ternyata  menimbulkan  kerusakan  yang  berlipat  ganda, sehingga Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib mengeluarkan kebijakan  di bidang lingkungan hidup secara nasional ( Sachoemar & Wahjono, 2018).
Prinsip-prinsip pengelolaan hidup di Indonesia telah dirumuskan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut telah dirumuskan pengertian,  tujuan  dan  asas  serta sasaran  maupun  mekanisme  dan  kewenangan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diartikan  sebagai  upaya  terpadu untuk melestarikan fungsi  lingkungan  hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
Tindakan  pengendalian  mempunyai  posisi  strategis  untuk  menjaga  dan mengawasi agar fungsi lingkungan hidup terjaga baik daya dukungnya ataupun daya tampungnya.  Tindakan  pengendalian  perusakan  dan  atau  pencemaran  lingkungan salah satunya adalah permasalahan pencemaran air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus.  Untuk  mendapatkan  air  yang  baik  sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah industri, limbah  dari  kegiatan  rumah  tangga,  maupun  limbah  dari  kegiatan  yang  lainnya. (Ramandei & Nawipa, 2022).  Pembuangan limbah secara langsung inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air (Febriwahyudi & Hadi, 2012).
Pencemaran lingkungan  hidup  adalah  masuknya atau  dimasukkannya  makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia  sehingga  kualitasnya  turun  sampai  ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan lingkungan  tidak  dapat  berfungsi  sesuai  peruntukkannya  (Undang-  undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 11). Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air, secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82
tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  terjadi  akibat  dari  pembangunan  di  berbagai bidang. Baik dalam bidang industri, jasa pemukiman, pendidikan maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan perkotaan tersebut, maka terjadi alih fungsi lahan yang tadinya merupakan lahan pertanian yang tidak terbangun menjadi daerah terbangun ( built  up  area).  Perubahan  ini  menyebabkan  peningkatan  kepadatan  penduduk  dan kepadatan  pemukiman.  Perluasan  lahan  terbangun  baik  difungsikan  sebagai pemukiman,  perdagangan  maupun  industri  secara  otomatis  akan  memicu permasalahan  penurunan  kualitas  lingkungan.  Di  bidang  industri  sendiri  jika  tidak dilakukan  pengelolaan  yang  tepat  dari  sisa  buangan  industri,  akan  menimbulkan berbagai masalah. Permasalahan tersebut antara lain masalah banjir, sampah, polusi udara dan pencemaran air. Di dalam kegiatan industri, maupun rumah tangga, air yang telah  digunakan  sering  langsung  dibuang  ke  lingkungan  karena  kandungan  bahan kimianya  dapat  mencemari  lingkungan,  sehingga  beban  lingkungan  semakin  berat terutama  tercemarnya  dalam  sungai  yang  ikut  mengakibatkan  tercemarnya  Teluk Youtefa.
Kota  Jayapura  merupakan  kota  yang  sangat  pesat  pekembangannya  di  Provinsi Papua sehingga letaknya yang sangat  strategis, yang memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Namun pertumbuhan industri juga membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan kota, terutama pada sungai-sungai yang ada di Kota  Jayapura. Sungai-  sungai  yang mengalir  di  sini  mengalami  pencemaran  yang  mengkhawatirkan.  Sedikitnya  ada  4 sungai  yang  melewati  wilayah  Kota  Jayapura  sudah  dalam  kondisi  yang  cukup mengkhawatirkan.
Kota  Jayapura  sebagai  kota  yang  pertumbuhannya  sangat  pesat,  terutama  di bidang industri dengan berbagai limbah yang dikeluarkan dari proses produksi, memiliki potensi dampak pencemaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 9 mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu melakukan pengelolaan air limbah yaitu dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Di  Kota  Jayapura  terdapat  beberapa  industri,  baik  industri  makanan,  industri  mebel, industri  tekstil,  dll,  yang  ikut  menceemari  sungai-sungai  yang  berdampak  pada pencemaran Teluk Youtefa, seperti Sungai Hanyaan, Acai, Sbohonry
Permasalahan pencemaran lingkungan di Kota  Jayapura di tangani oleh Badan Lingkungan  Hidup  kota  Jayapura.  Tugas  dari  Badan  Lingkungn  Hidup  adalah
menyelenggarakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura mengaku telah melakukan tindakan  preventif  maupun  represif  tetapi  permasalahan  masih  ditemui.  Untuk mengatasi  permasalahan  pencemaran  karena  air  limbah,  maupun  pencemaran  di sungai-sungai diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam  menjaga  dan  menanggulangi  pencemaran  lingnungan  terutama  yang berdampak  pada  pencemaran  teluk  Youtefa  dan  kemampuan  dari  Pemerintah  kota dalam  menanggulangi  pencemaran  air  limbah  secara  bertanggungjawab,  sehingga kinerja penanggulangan pencemaran baik limbah industri maupun keluarga bisa diatasi dengan baik.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bermaksud  memberikan gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  tertentu (Gunawan, 2013). Arah kajian penelitian kualitatif adalah pada perilaku manusia sehari- hari dalam keadaan rutin secara apa adanya. Berdasarkan arah kajiannya penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja Badan Lingkungan Hidup  dalam  menanggulangi  pencemaran  di  Teluk  Youtefa.  Karena  penelitian  ini berusaha  untuk  menggambarkan,  menafsirkan  dan  menganalisis  kinerja  Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa, maka penelitian ini dikategorikan sebagai bentuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial tertentu.

## Lokasi penelitian
Lokasi  Penelitian  adalah  di  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Jayapura.  Adapun pemilihan  lokasi  tersebut  karena:  Badan  Lingkungan  Hidup  merupakan  Badan  atau Lembaga  pemerintahan  yang  diberi  kewenangan  oleh  pemerintahan  di  bidang perlindungan lingkungan hidup.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang  dalam  penelitian  kualitatif  khususnya  dilakukan  dalam  bentuk  wawancara mendalam  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  langsung  kepada  informan. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Kampung Nafri, Enggros, Tobati yang juga
merasakan dampak akibat kinerja Badan Lingkungan Hidup.
2. Observasi
Teknik observasi digunakan untuk  menggali data dari sumber  data yang  berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda serta rekaman gambar.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokuman, dan literatur lainnya.

## Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  maka  teknik  pengambilan  sampel dilakukan secara selektif dengan menggunakan pertimbangan secara teoritis, keinginan dari peneliti, karakteristik empiris, serta kebutuhan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan  metode  penarikan  sampel  yaitu purposive  sampling  atau  sampel bertujuan,  dimana  peneliti  cenderung  menggunakan  atau  memilih  informan  yang dianggap  tahu  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjadi  sumber  data  yang  mantap  dan mengetahui permasalahannya secara lengkap tanpa didasarkan pada strata maupun random, tetapi lebih ditekankan pada tujuan tertentu (Gunawan, 2013).

## Validitas Data
Untuk menentukan keabsahan atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu  (Moloeng,  2009).  Ada  4  macam  trianggulasi  sebagai  teknik  pemeriksaan  yang menggunakan pemanfaatan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Ini dilakukan dengan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber lain (Bachri, 2010).

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  kualitatif  pada  dasarnya  proses  analisis  dilakukan  bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Model yang digunakan adalah model analisis yang dilakukan apabila inti data sudah diperoleh. Kemudian dilakukan penafsiran
data  dimana  penulis  mengungkapkan  dalam  bentuk  uraian-  uraian  dan  penjelasan lainnya yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan- kesimpulan serta saran-saran sesuai  dengan  penelitian  ini.  Dalam  metode  interaktif  ini  terdapat  tiga  komponen analisis, yaitu : reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk  lebih jelasnya proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif (H.B Sutopo, 2002:96)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Penanggulangan Pencemaran Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura Untuk  mengatur  dan  mencegah  agar  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  agar  tidak  menyebabkan  kerusakan  terhadap  lingkungan  hidup  maka pemerintah  mengeluarkan  UU  No  23  Tahun  1997  tentang  Lingkungan  Hidup  yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Untuk mencegah pencemaran air, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dalam peraturan pemerintah ini memuat persyaratan yang harus dipatuhi oleh pelaku kegiatan industri selama  melakukan  kegiatan  industri.  Tujuan  dari  PP  No  82  tahun  2001  ini  untuk mencegah  atau  meminimalisir  terjadinya  pencemaran  terhadap  sumber  air  yang diakibatkan oleh pembuangan limbah dari aktivitas industri maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk dapat mengetahi seberapa besar kinerja kegiatan penanggulangan Pencemaran di Teluk Youtefa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura yang telah dicapai selama ini, berikut dijelaskan dalam bab ini dengan menggunakan indikator- indikator produktivitas,  responsivitas  dan  akuntabilitas.  Selain  itu  juga  akan  dibahas faktor-faktor  apa  saja  yang  mendukung  dan  menghambat  penanggulangan  Teluk Youtefa.

## 1. Indikator Produktivitas
Produktivitas  dapat  dipahami  sebagai  rasio  antara input  dan  output,  artinya perbandingan  sejauh  mana  upaya  yang  dilakukan  dengan  hasil  yang  diperoleh dalam periode tertentu. Berkaitan dengan prodiktivitas ini kinerja Badan Lingkungan Hidup  dapat  diukur  dari  pencapaian  target  yang  telah  ditetapkan  dengan  hasil realisasi. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran air limbah  industi  Batik.  Kegiatan-kegiatan  ini mengacu pada Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan  tersebut  adalah  pencegahan,  penyuluhan,  pengawasan  dan penertiban.
Dalam  usaha  untuk  mengendalikan  permasalahan  lingkungan  hidup pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura  membentuk  Instansi  Pengendalian  Lingkungan Hidup,  di  Kota  Jayapura  instansi  tersebut  dalah  Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan  pemantauan  terhadap  setiap  usaha  dan  atau kegiatan  secara  periodik  dan  sewaktu-waktu  sesuai  dengan kebutuhan.  Kegiatan yang  dilakukan  Badan  lingkungan  Hidup  bersifat  pembinaan.  Badan  Lingkungan Hidup  menjamin  dan  mengarahkan  agar  pelaksanaan  aktivitas  industri  yang dilakukan oleh masyarakat pelaku industri berjalan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Tabel 1. Baku mutu air berdasarkan PP No 82 Tahun 2001
Kelas Baku Mutu BOD  COD  pH  Seng  Tembaga  Krom  Nikel  Timbal  Nitrit  Nitrat  Kadmium Kelas I  2 - 6-9  0.05 0.02 0.05 - 0.03  0.06 10 0.01 Kelas II  3 25 6-9  0.05 0.02 0.05 10 0.03  0.06 10 0.01 Kelas III  6 50 6-9  0.05 0.02 0.05 20 0.03  0.06 20 0.01 Kelas IV  12 100 5-9 2 0.2 1 20 1 - 20 0.01
Sumber : BLH Kota Jayapura
Keterangan :
Kelas I   : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum
Kelas  II  :  air  yang  peruntukannya  dapat  digunakan  untuk  sarana/prasarana  rekreasi  air,
pengelolaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman
Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan air untuk mengairi pertanaman
Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman
Dari  monitoring  keadaan  sungai-sungai  yang  ada  menunjukkan  terjadi kondisi pencemaran yang ada di beberapa sungai yang menunjukkan kenaikan dan penurunan beberapa kandungan yang terkontaminasi dalam air. Badan Lingkungan Hidup  memberikan  alasan  bahwa  kondisi  tersebut  disebabkan  oleh  aktifitas kegiatan  masyarakat  serta  aktifitas  produksi  kecil,  maupun  bengkel  bengkel  dan sangat  banyak  jumlahnya  sehingga  limbah  yang  dihasilkan  juga  banyak.  Dari pemantauan yang dilakukan di beberapa titik sungai, pencemaran yang terjadi tidak bisa ditetapkan bahwa pencemaran yang  disebabkan  oleh  industri  di  sekitar  situ namun lebih kerah aktifitas masyarakat baik yang mendiami hulu hingga hilir setiap sungai.

## 2. Indikator Responsivitas
Responsivitas di sini dilihat dari tanggapan Badan Lingkungan Hidup terhadap keinginan-keinginan dari masyarakat baik masyarakat umum maupun  masyarakat pelaku  industri.  Dalam  operasionalnya  Badan  Lingkungan  Hidup  harus  mampu menanggapi  keluhan,  tuntutan,  kebutuhan  para  pelaku  industri  dan  masyarakat sehingga  penanggulangan  terhadap  pencemaran  dapat  dilaksanakan  sebaik- baiknya. Terhadap keinginan dari pelaku industri serta masayarakat, responsivitas Badan Lingkungan Hidup dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan- kegiatan Badan Lingkungan Hidup.
Dalam kegiatan sosialisasi jika ada pelaku industri dan masyarakat yang belum mengetahui  suatu  permasalahan  petugas  akan  memberi  informasi  yang dibutuhkan,  dalam  kegiatan  pengawasan  Badan  Lingkungan  Hidup memberikan bantuan  terhadap  pelaksanaan  pengolahan  limbah  kepada  industri  yang  belum melaksanakan  seperti  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  serta  kepada  masyarakat melalui kegiatan penyuluhan serta himbauan. Terkait dengan penertiban, petugas memberikan waktu  bagi industri  untuk  memperbaiki apa yang tidak atau  belum sesuai tersebut sebelum diberi surat peringatan tertulis, dalam tahapan ini pelaku industri juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu responsivitas terhadap masyarakat umum juga cukup baik dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat bahkan menyampaikan keluhan.

## 3. Indikator Akuntabilitas
Akuntabilitas  sebagai  kriteria  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Jayapura  bertanggungjawab  dalam  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  ada  dalam  masyarakat.  Suatu kegiatan  organisasi  publik  memiliki tingkat  akuntabel, jika  kegiatan  itu  dianggap benar  dan sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  berkembang  dalam  masyarakat. Akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup secara vertikal adalah kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Wali Kota Jayapura. Sedangkan akuntabilitas Badan Lingkungan  Hidup  secara  horizontal  adalah  pertanggungjawaban  kepada masyarakat luas.
Pertanggungjawaban  Badan  Lingkungan  Hidup  kepada  pemerintah  bukan hanya masalah dana saja, tetapi juga pada pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang dilakukan  Badan  Lingkungan  Hidup  apakah  memenuhi  target  yang  ditetapkan pemerintah, dan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau tidak. Pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi pencemaran air  limbah industri dan rumah tangga ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, karena pada dasarnya mengacu pada aturan dari pemerintah dari sisi hukum dan undang-undangnya.
Pertanggungjawaban  Badan  Lingkungan  Hidup  untuk  menanggulangi Pencemaran  di  Teluk  Youtefa  belum  memperoleh  hasil  yang  maksimal  karena masih  terjadi  beberapa  kasus  pencemaran.  Pertanggungjawaban  Badan Lingkungan  Hidup  memang  bukan  hanya  pada  pencemaran  industri  saja  tetapi juga terhadap masyarakat secara luas, tetapi ada banyak program lain juga yang membutuhkan penanganan. Sedangkan pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup  terhadap  masyarakat  lebih  kepada  pelaksanaan  kegiatan.  Pada  kegiatan penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya  saja  pada  pengawasan  dan  penertiban  Badan  Lingkungan  Hidup  kurang maksimal dan masih terjadi permasalahan pencemaran di masyarakat.
Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Teluk Youtefa
1. Faktor Pendukung
a. Dari Pihak Badan Lingkungan Hidup
Perhatian dari pemerintah sangat besar terhadap pencemaran Teluk Youtefa, sehingga melalui beberapa Peraturan Daerah di Kota Jayapura lebih mengarah
pada terciptanya kondisi lingkungan, Kebersihan dan lain-lain. Pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi  masalah  pencemaran  lingkungan.  Petugas  dari Badan Lingkungan Hidup juga antusias mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan baik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  ataupun  oleh  instansi  non pemerintah.
b. Dari Pihak Masyarakat
Antusiasme  masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  sudah merupakan awal yang baik. Meskipun dalam pengawasan dan penertiban masih ada  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  namun  Badan  Lingkungan Hidup mencoba mengatasi dengan sebaik- baiknya. Sebenarnya dari masyarakat sudah  ada  peningkatan  kesadaran  terhadap  lingkungan  hidup.  Badan Lingkungan  Hidup  juga  dibantu  oleh  LSM  yang  peduli  pada  kelestarian lingkungan, yang turut membantu memantau keadaan lingkungan.
2. Faktor Penghambat
a. Dari Pihak Badan Lingkungan Hidup
Dalam  pelaksanaan  suatu  program,  dana  merupakan  faktor  penting  yang sangat  menentukan.  Tanpa  adanya  dukungan  dana  yang  memadai  mustahil suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancer. Sumber dana untuk pelaksanaan penanggulangan pencemaran air air limbah industri dan rumah tangga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura yang setiap tahun  menganggarkan  dana  untuk  kegiatan  penanggulangan  pencemaran. Namun  alokasi  dana  yang  ada  masih  kurang  untuk  mendapatkan  hasil  yang maksimal, sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura sebagai organisasi pemerintah yang memiliki  kewenangan  dalam  permasalahan  penanggulangan pencemaran ini  berusaha  mendayagunakan  sumber  daya  yang  ada  dengan seefektif dan seefisien mungkin. Terbatasnya anggaran yang dimiliki merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kotaKota Jayapura. Padahal perkembangan serta kegiatan industri/ pabrik kecil bertumbuh begitu pesatnya di Kota Jayapura dan terus berjalan dan cenderung meningkat. Sebagai akibatnya adalah kegiatan penyuluhan, pengawasan, penertiban.
Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air limbah industri dan rumah tangga. Dilihat
dari sisi kuantitas, jumlah petugas masih kurang, terlebih lagi setelah sebagian besar  pegawai  telah  ditarik  sebagai  pegawai  provinsi  setalah  berlakunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2008.  Sedangkan  dari  sisi  kualitas,  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  petugas Badan Lingkungan Hidup belum memadai mengingat tugas- tugas dari Badan Lingkungan Hidup mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan.
b. Dari Pihak Masyarakat
Kesadaran  dan  peran  serta  masyarakat  terhadap  penanggulangan pencemaran  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  dapat  dikatakan masih  kurang.  Masyarakat  pelaku  industri  batik  terkadang  kurang memperhatikan  aspek  lingkungan  hidup  dalam pelaksanaan  kegiatan  industri mereka. Pencemaran  dan  perusakan lingkungan  bisa  diminimalisir  jika  pemilik industri  batik  menggunakan  alat-alat  pengendali  pencemaran.  Tetapi  dalam prakteknya penggunaan alat-alat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit yang berpengaruh  pada  bertambahnya biaya produksi. Pencemaran  dan  perusakan lingkungan bisa diminimalisir bahkan dicegah jika pemilik industri menggunakan alat- alat pengendali pencemaran serta pro aktif dari  masyarakat.

## SIMPULAN
1. Sikap petugas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran khususnya pencemaran air limbah industri dan rumah tangga sudah cukup baik, namun masih terdapat pelaku industri yang tidak peduli terhadap kegiatan.
2. Secara  umum  pelaksanaan  seluruh  rangkaian  kegiatan  penanggulangan  sudah cukup baik, namun masih saja terjadi pelanggaran. Hal ini karena pengawasan yang kurang maksimal karena jumlah petugas yang kurang memadai.
3. Penegakan terhadap PP No. 82 Tahun 2001 belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan penertiban, dimana belum diterapkannya  secara  tegas  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku industri. Dalam peraturtan ini tertulis bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan atau  kegiatan  yang  membuang  air  limbah  ke  air  atau  sumber  air  wajib  mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin” pasal 38 ayat 1 dan salah satu syarat yang terdapat dalam perijinan adalah kewajiban untuk mengolah limbah. Sebagaimana yang  tertulis  “Dalam  persyaratan  izin  pembuangan  air  limbah  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan kewajiban untuk mengolah limbah” Pasal 38 ayat 2 (1).
4. Dilihat  dari  monitoring  sungai  tahun  2010-2017  sesuai  informasi  dari  BLH  Kota Jayapura menunjukkan terjadinya tingkat pencemaran yang cukup tinggi terhadap kandungan  zat  kimia  di  dalam  air  sungai,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  upaya pemerintah  menanggulangi  pencemaran  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal. Namun hal ini bukan hanya karena kinerja Badan Lingkungan Hidup yang kurang, namun  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  dari  luar  organisasi.  Diantaranya adalah kesadaran pelaku industri, mereka enggan mengolah limbah sisa produksinya karena membutuhkan proses yang rumit dan dana yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan,  H.,  Tadjudin,  D.,  Yuliani,  E.  L.,  Komarudin,  H.,  Lopulalan,  D.,  Siagian,  Y.  L.,  &
Munggoro, D. W. (Eds.). (2008). Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi. CIFOR.
Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan  validitas  data  melalui  triangulasi  pada  penelitian kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10 (1), 46-62.
Febriwahyudi, C. T., & Hadi, W. (2012). Resirkulasi Air Tambak Bandeng Dengan Slow Sand Filter. Jurnal Teknik Pomits, 1(1), 1-5.
Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
Keraf, A. S. (2010). Etika lingkungan hidup. Penerbit Buku Kompas.
Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Yogjakarta: Kencana.
Moloeng, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 14.

## Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan H
Pramudyanto,  B.  (2014).  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  di  Wilayah  Pesisir. J. Lingkar Widyaiswara, 1(4), 21-40.
Ramandei, Lazarus & Nawipa, Sepo. (2022). Community Participation in Waste Management in Hamadi South, South Jayapura District, Jayapura City. 2. 13-23.
Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Jurnal Istek, 9(2).
Sachoemar, S. I., & Wahjono, H. D. (2018). Kondisi pencemaran lingkungan perairan di Teluk Jakarta. Jurnal Air Indonesia, 3(1).
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup