## PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA SESUAI KONTRAK
Sandi Andika Surya Putra 1 dan Sarwono Hardjomuljadi 2
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta, 11440
Email korespondensi: sandikasuryaputra@yahoo.com
2 Prodi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya Meruya Selatan, Jakarta, 11650
Email : sarwonohm2@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penggunaan  standar  kontrak  FIDIC  sebagai  model  kontrak  konstruksi  di  Indonesia  semakin meningkat.  Proyek  konstruksi  yang  didanai  oleh  swasta,  pemerintah  maupun  pinjaman  luar negeri  banyak  menggunakan  standar  kontrak  FIDIC.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh  informasi  variabel  dominan  kewajiban  pengguna  jasa  yang  tidak  dipenuhi  dan dampak yang dapat terjadi apabila tidak dipenuhi. Program penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk mendapatkan variabel dominan kewajiban pengguna jasa yang tidak dipenuhi, dan selanjutnya  dilakukan  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Hasil  analisis didapat  5  variabel  dominan  yaitu  1)  Pengguna  jasa  memberikan  ganti  rugi  atas  setiap  biaya ditambah dengan keuntungan, yang akan ditambahkan ke dalam harga kontrak jika pengujian ditunda  oleh pengguna  jasa, 2) Pengguna jasa membayar jumlah yang  disahkan dalam setiap Berita  Acara  Pembayaran  Sementara,  3)  Pengguna  jasa  memberikan  perpanjangan  waktu penyelesaian pekerjaan akibat dari penghentian pekerjaan oleh kontraktor yang dikarenakan pengguna jasa gagal untuk menerbitkan dan mensahkan Berita Acara Pembayaran Sementara, keterlambatan  pembayaran  progres  pekerjaan,  4)  Pengguna  jasa  memberikan  perpanjangan waktu jika pengujian ditunda oleh pengguna jasa, 5) Pengguna jasa memberikan ganti rugi biaya bunga  yang  digabungkan  secara  bulanan  pada  pembayaran  yang  tertunda  selama  terjadinya keterlambatan  pembayaran.  Dampak  yang  terjadi  apabila  kewajiban  pengguna  jasa  sesuai kontrak  tidak  dipenuhi  adalah  1)  Penyedia  jasa  akan  mengeluarkan  biaya  yang  tidak diperkirakan sebelumnya, 2) Gagal bayar kontraktor utama kepada sub-kontraktor, 3) Penyedia jasa  berpotensi  terkena  denda  yang  di  ajukan  oleh  pengguna  jasa  akibat  mundurnya  jadwal pelaksanaan proyek, 4) Berpotensi menimbulkan dispute .
Kata kunci : Pemenuhan Kewajiban, Pengguna Jasa, Kontrak

## ABSTRACT
ABSTRACT : Application FIDIC General Condition of Contract as a model for construction contract in Indonesia is increased. Constuction project’s funded by goverment, private, or foreign loan using FIDIC  General  Condition  of  Contract.  This  study  aims  to  obtain  information  on  the  dominant variable  of  employer  obligations  that  are  not  fulfilled  and  the  impacts  that  may  occur  if  not fulfilled. Research program use factor analysis to obtain the dominant variable that the employer are not fulfilled, and then analyzed the data using qualitative analysis. The result showed obtained five  dominant  variables  is  1)  The  employer  provide  compensation  of  any  cost  plus  reasonable profit, which shall be included in the contract price if testing is delayed by the employer, 2) The employer pay the amount certified in each Interm Payment Certificate, 3) The employer provide an extension of the time for completion of work as a result of work termination by the contractor due to the employer failing to issue and validate Interm Payment Certificate, delay payments for work progress, 4) The employer provide an extention of time if testing is delayed by the employer, 5) The employer provide compensation of financing charges compounded monthly on the amount unpaid during the period of delay employer. The impact that can occur if the employer obligations according  to  the  contract  are  not  fulfilled  are  1)  The  contractor  will  incur  costs  that  are  not predicted before, 2) Sub-contractors unpaid by main-contractor, 3) The employer has the potential to claims fines from the contractor for delays in the project schedule, 4) Potential dispute .
Keywords: Implementation of Obligations, Employer, Contract

## 1. PENDAHULUAN
Industri  konstuksi  merupakan  salah  satu faktor  penyumbang  pertumbuhan  ekonomi di Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2019, kontribusi  industri  konstruksi  terhadap perekonomian Indonesia cukup besar yaitu 10,76%  terhadap  Produk  Domestik  Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I tahun 2019 [1] .  Proyek  konstruksi  muncul  karena adanya  permintaan  yang  berasal  dari berbagai industri seperti perbankan, pertambangan, teknologi, dan berbagai jenis jasa.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan permintaan  tersebut  muncul  dari  pelaku industri  konstruksi  itu  sendiri.  Selain  dari segi permintaan, dari segi investasi pengembangan  proyek  konstruksi  juga sangat  berkaitan  dengan  industri  lain misalnya dalam hal pendanaan.
Industri  kontruksi  merupakan  salah  satu industri  yang  sangat  berisiko  karena memiliki  karakteristik  atau  ciri  khas  yang berbeda dari masing-masing proyek konstruksi [2] . Selain itu industri konstruksi juga  memiliki  faktor  risiko  dengan  tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  industri  lainnya [3] . Risiko dapat diidentifikasi dan diklasifikasi, hal  ini  dapat  membantu  tim  proyek menyusun  berbagai  risiko  yang  dapat mempengaruhi  suatu  proyek  konstruksi. Pengklasifikasian risiko dapat berkontribusi pada  efektivitas  dan  kualitas  proses identifikasi risiko dan menciptakan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  sifat risiko  dan  sumbernya [4] .  Dalam  studinya Siraj  dan  Aminah [5] menyederhanakan kategori  risiko  pada  industri  konstruksi menjadi  10  risiko  yang  dapat  terjadi,  yaitu manajemen,  teknis,  konstruksi,  sumber daya, kondisi lapangan, hukum dan kontrak, ekonomi  dan  keuangan,  sosial,  politik  dan Health, Safety and Environment (HSE).
Pada proses pelaksanaannya proyek konstruksi  memiliki  tingkat  keunikan  dan kompleksitasnya  masing-masing  dan  dapat menimbulkan berbagai risiko salah satunya risiko hukum dan kontrak. Untuk mengurangi  dampak  risiko  tersebut,  maka
perlu  adanya  sebuah  ikatan  kerja  antara pengguna  jasa  dengan  penyedia  jasa  yang digunakan sebagai dasar hukum, berbentuk kontrak  konstruksi.  Di  Indonesia,  kontrak konstruksi yang sering dipergunakan antara lain,  yaitu:  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010  &  Peraturan  Presiden  Nomor 70  Tahun  2012, Fédération  Internationale Des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), Joint
Contract Tribunals (JCT), American Institute Of  Architects (AIA), Singapore  Institute  of Architects (SIA) [6] .  Kontrak  konstruksi didefinisikan sebagai kontrak yang mengikat  dua  atau  lebih  pihak  (biasanya Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa)  pada seperangkat  kondisi  (umum  dan  khusus), kebijakan dan klausal yang diputuskan oleh Penyedia  Jasa,  disetujui  oleh  kedua  belah pihak  dan  tercatat  dalam  kontrak [7] .  Di dalam  syarat-syarat  kontrak  konstruksi berisikan  hak  dan  kewajiban  dari  masing- masing pihak yang terkait dalam kontrak.
Namun  sayangnya  sudah  menjadi  rahasia umum,  jika  para  pihak  seringkali  melihat kontrak  kerja  konstruksi  hanya  sekilas dicermati tentang “nilai kontrak” dan “tanda tangan” [8] .  Jarang  sekali  para  pihak mencermati  hal-hal  apa  yang  seharusnya dimuat di dalam suatu kontrak.
Berdasarkan hal tersebut diatas merupakan hal  yang  lazim  apabila  terjadi  klaim  dalam proyek konstruksi. Klaim dapat terjadi saat satu pihak percaya bahwa pihak lain belum memenuhi  kewajiban  yang  diperjanjikan dalam kontrak dan mereka layak memperoleh  kompensasi  berupa  uang dan/atau waktu. Tidak dipenuhinya kewajiban sesuai kontrak, dapat disebabkan adanya  pelanggaran  yang  disadari  oleh pihak  yang  melanggar  atau  dapat  juga disebabkan  karena  masing-masing  pihak yang  terikat  kontrak  tidak  memahami dengan  baik  setiap  kata  dalam  kontrak [9] . Jika  permasalahan  dan  klaim  itu  tidak  bisa diselesaikan  maka  dapat  memunculkan sengketa  ( dispute ).  Dari  uraian  tersebut  di atas,  maka  perlu  adanya  penelitian  tentang apa  saja  kewajiban  pengguna  jasa  sesuai dengan kontrak. Agar nantinya terlihat jelas pihak mana yang telah memenuhi
kewajibannya  sesuai  kontrak  dan  pihak mana  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya sesuai  kontrak.  Rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja kewajiban pengguna  jasa  sesuai  dengan  kontrak  yang tidak  dipenuhi?  ;  dan  2)  Apa  dampak  tidak dipenuhinya  kewajiban  pengguna  jasa sesuai  kontrak?.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  memperoleh  informasi:  1) Kewajiban  pengguna  jasa  sesuai  dengan kontrak  yang  tidak  dipenuhi;  dan  Dampak tidak  terpenuhinya  kewajiban  pengguna jasa sesuai kontrak.

## 2. PROYEK KONSTRUKSI
Proyek  konstruksi  adalah  suatu  kegiatan sementara  yang  berlangsung  dalam  jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan  tugas  yang  sasarannya  telah digariskan  dengan  jelas [10] .  Selain  itu, menurut  Ervianto  (2005) [11] proyek konstruksi  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan  umumnya  berjangka  waktu  pendek. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  No.2 Tahun 2017 Pasal 1 tentang Jasa Konstruksi mendefinisikan proyek
konstruksi
merupakan  keseluruhan  atau  sebagian kegiatan  yang  meliputi  pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,  dan  pembangunan  kembali suatu  bangunan.  Dari  berbagai  definisi diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  proyek konstruksi merupakan suatu kegatan sementara  yang  berlangsung  dalam  jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil konstruksi dengan standar mutu yang baik.
Dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi  ada  parameter  yang  harus dipenuhi  untuk  menjamin  keberhasilan penyelenggaraan  proyek  konstruksi  yaitu besar  biaya  (anggaran)  yang  dialokasikan, jadwal, serta mutu yang harus dipenuhi [10] . Ketiga  hal  tersebut  sering  diasosiasikan sebagai  sasaran  proyek  atau  umumnya disebut sebagai Triple constraint . Parameter
tersebut dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.
Gambar 1. Triple Constraint [10]

## Jenis-jenis proyek konstruksi
Secara  umum  ada  berbagai  jenis  proyek konstruksi  dan  dapat  dibedakan  menjadi tiga  jenis  yaitu:  1)  konstruksi  bangunan hunian, 2) konstruksi bangunan non-hunian, dan  3)  konstruksi  non-bangunan [12] . Konstruksi  bangunan  hunian  meliputi rumah,  kondominium,  perumahan  multi unit, serta low rise dan high rise apartment . Konstruksi  bangunan  non-hunian  meliputi bangunan  yang  didirikan  untuk  tujuan komersil  dan  industrial  seperti  pertokoan, gedung  perkantoran,  gudang,  fasilitas manufaktur,  rumah  sakit,  stasiun,  pusat perbelanjaan,  bangunan  untuk  pendidikan, dan  bangunan  institusional  (bank,  gereja, panti jompo, dan lain-lain).
Konstruksi non-bangunan dibedakan menjadi  tiga  bagian  yaitu:  1)  konstruksi berat dan jalan raya, 2) konstruksi perairan,
3) konstruksi militer [12] .

## Kontrak
Menurut  Gifis [13] kontrak  merupakan suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian  dimana  hukum  memberikan ganti  rugi  terhadap  wanprestasi  terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan  kontrak  tersebut  oleh  hukum dianggap  sebagai  suatu  tugas.  Sedangkan menurut  Garner [14] menyatakan  kontrak adalah  suatu  perjanjian  anatar  dua  pihak atau  lebih  dengan  hak  dan  kewajiban  yang
dapat  diberlakukan  atau  dikenal  dalam hukum  atau  perundangan  yang  berlaku, atau  dapat  juga  berupa  suatu  janji  atau serangkaian  janji-janji  oleh  para  pihak untuk suatu transaksi, yang didasari hukum perundangan yang berlaku.
Berdasarkan  berbagai  pengertian  di  atas dapat  dilihat  beberapa  unsur-unsur  yang tercantum  dalam  kontrak  yaitu  adanya hubungan hukum, danya subjek hukum, dan adanya prestasi. Hubungan hukum merupakan  hubungan  yang  menimbulkan akibat  hukum,  dimana  pengertian  akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Subjek  hukum  yaitu  pendukung  hak  dan kewajiban,  dimana  subjek  hukum  yang dimaksud adalah subjek hukum yang diatur dalam  KUH  Perdata  yang  terdiri  dari  dua bagian  yaitu  manusia  dan  badan  hukum. Prestasi  menurut  Pasal  1234  KUH  Perdata terdiri  atas  untuk  memberi  sesuatu,  untuk berbuat  sesuatu,  dan  untuk  tidak  berbuat sesuatu.

## 3. KONTRAK KONSTRUKSI
Perjanjian antara dua pihak dalam pelaksanaan  konstruksi  bangunan  maupun infrastruktur  bisa  disebut  sebagai  Kontrak Konstruksi. Tetapi Undang-undang Nomor 2 Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi  Pasal 46 menyatakan bahwa pengaturan hubungan  kerja  antara  Pengguna  Jasa  dan Penyedia  Jasa  harus  dituangkan  dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Maka selanjutnya perjanjian  semacam  itu  tidak  lagi  disebut sebagai  Kontrak  Konstruksi  melainkan Kontrak Kerja Konstruksi. Menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 angka 8,  Kontrak  Kerja  Konstruksi  didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Kontrak  konstruksi  timbul  karena  adanya kontraktor  yang  berjanji  akan  melakukan pekerjaan dan pengguna jasa yang memanfaatkan jasa kontraktor dan berjanji akan  membayar  apa  yang  dikerjakan  oleh kontraktor  yang  sesuai  dengan  kebutuhan
pengguna jasa dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
Dari apa yang tercantum di atas, jelas bahwa suatu  perjanjian  harus  ditaati,  karena merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (menandatanganinya) yang bersifat
mengikat  dan  memiliki  kekuatan  hukum yang  memuat  persetujuan  bersama  secara sukarela  antara  pihak  kesatu  dan  pihak kedua.

## Jenis-jenis kontrak konstruksi
Menurut  Keppres  No.  80  Tahun  2003  [14] adapun  jenis-jenis  kontrak  konstruksi adalah:
1. Berdasarkan  bentuk  imbalan:  a) Lump Sum ;  b)  Harga  satuan/ unit  price ;  c) Gabungan Lump  sum dan  harga  satuan;
d) Terima jadi ( turn key ); e) Persentase.
2. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: a) Tahun tunggal; b) Tahun jamak.
3. Berdasarkan  jumlah  pengguna/jasa:  a) Kontrak  pengadaan  tunggal;  b)  Kontrak pengadaan bersama

## Tahap pelaksanaan kontrak konstruksi
Menurut  Peraturan  Presiden  No.  29  Tahun 2000  [15]  tentang  penyelenggaraan  jasa konstruksi  lingkup  tahapan  perencanaan pekerjaan  konstruksi  terbagi  menjadi beberapa  tahapan  antara  lain  prastudi kelayakan,  studi  kelayakan,  perencanaan umum,  dan  perencanaan  teknik,  namun tahapan-tahapan tersebut tergantung seberapa  besar  risiko  yang  akan  terjadi. Dalam pemilihan tahapan-tahapan perencanaan pekerjaan konstruksi menurut Peraturan  Presiden  No.  29  Tahun  2000 pasal  26  menyatakan  bahwa  apabila pekerjaan  konstruksi  dengan  risiko  tinggi harus  dilakukan  prastudi  kelayakan,  studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan  teknik.  Sedangkan  pekerjaan konstruksi  dengan  risiko  sedang  harus dilakukan  studi  kelayakan,  perencanaan umum,  dan  perencanaan  teknik.  Untuk
risiko rendah hanya dilakukan perencanaan teknik saja.
Tahap selanjutnya setelah dilakukan perencanaan  adalah  tahap  melaksanakan apa yang direncanakan sekaligus mengawasinya. Menurut Peraturan
Presiden  No.  29  Tahun  2000  pasal  28 lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan  pekerjaan  konstruksi  meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan  hasil  akhir  pekerjaan.  Dalam proses  pelaksanaan  beserta  pengawasan pekerjaan  konstruksi  haruslah  dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik. Oleh karena  itu  setiap  bangunan  gedung  negara harus  memenuhi  persyaratan  administratif baik  pada  tahap  pembangunan  maupun pada  tahap  pemanfaatan  bagunan  gedung. Skema tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak  konstruksi  dapat  dilihat  pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Kontrak [16]

## Persyaratan kontrak
Persyaratan adalah bagian pokok dari suatu kontrak  yang  mengarah  pada  karakteristik dari suatu kontrak.
Pelanggaran
persyaratan memberikan hak kepada pihak yang  dicederai  untuk  tidak  mengakui kontrak  dan  mengajukan  klaim  ganti  rugi [17] .  Sedangkan  menurut  Garner  [18] persyaratan adalah suatu kejadian mendatang dan tidak pasti dimana keberadaan atau batas suatu kewajiban atau tanggung  jawab  tergantung  padanya;  suatu tindakan atau kejadian yang tidak pasti yang menambah atau meniadakan suatu kewajiban  menghasilkan  kinerja  yang dijanjikan.  Sebagai  contoh,  jika  Ahmad menjanjikan  Rp  500.000,-  kepada  Ali sebagai  pembayaran  untuk  perbaikan
mobilnya  tetapi  Ali  gagal  memperbaikinya, maka  Ahmad  dibebaskan  dari  kewajiban membayar [9].
Dalam  persyaratan  suatu  kontrak  menurut Bubshait and Soliman [19] haruslah: Clarity , Conciseness ,
Completeness ,
Internal consistency , External consistency , Practically , Fairness , Effect  on  quality , Effect  on  cost , Effect on schedule , Effect of safety .

## Model kontrak konstruksi di Indonesia
Kontrak konstruksi disepakati sebagai hasil dari proses penawaran dan negosiasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Formalisasi  kontrak  dilakukan  melalui suatu  dokumen  tertulis  yang  menjelaskan hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak yang terikat didalamnya. Hingga pertengahan  tahun  1999,  Indonesia  belum memiliki  peraturan  perundang-undangan yang baku mengenai Jasa Konstruksi. UU No.
18/1999  tentang  Jasa  Konstruksi  bari dijadikan Undang-Undang pada tahun 1999 dan  baru  mulai  diberlakukan  pada  tahun 2000,  dengan  demikian  terdapat  banyak sekali model kontrak konstruksi di Indonesia.  Namun,  secara  umum  model kontrak  tersebut  dapat  dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:
1. Versi Pemerintah
Biasanya  masing-masing  Kementerian memiliki  suatu  standar  sendiri.  Standar yang dipakai adalah
Standar
Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Versi Swasta Nasional
Versi  ini  beraneka  ragam  sesuai  selera pengguna  jasa.  Terkadang  mengutip standar  Kementerian  atau  mengutip kontrak  luar  negeri  seperti  FIDIC,  JCT, atau AIA. Namun karena diadopsi secara sebagian  tersebut,  maka  wajah  kontrak versi  ini  menjadi  tidak  jelas  dan  sangat rawan sengketa.
3. Versi Swasta Asing
Umumnya  digunakan  oleh  pengguna jasa/pemilik proyek asing yang mengadopsi  standar  kontrak  FIDIC,  JCT atau AIA
FIDIC condition of contract for construction tahun 1999
Standar  Kontrak  FIDIC  Buku  Merah  ( Red Book )  digunakan  untuk  pekerjaan  yang dirancang oleh pemberi kerja atau konsultan  proyek  dan  dilaksanakan  oleh kontraktor  melalui  lingkup  kerja  yang ditentukan. Namun, ruang lingkupnya dapat mencakup  beberapa  paket  pekerjaan  yang perlu dirancang dan dibangun oleh kontraktor dibawah pengawasan supervisor dari pemberi kerja.

## Urutan dokumen kontrak menurut FIDIC
Dalam  kontrak  konstruksi  atau  perjanjian antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa terdiri  dari  beberapa  dokumen  yang  saling melengkapi  dan  secara  bersama  disebut dokumen  kontrak.  Dokumen  kontrak  suatu proyek menurut FIDIC General Conditions of Contracts 1999  ( Red  Book )  Sub-klausal  1.5 dapat terdiri dari [20]:
1. Perjanjian kontrak ( Contract Agreement )
2. Surat penunjukan ( Letter of Acceptance )
3. Surat penawaran ( Letter of Tender )
4. Persyaratan khusus ( Particular Conditions )
5. Persyaratan umum ( General Conditions )
6. Spesifikasi ( Specification )
7. Gambar-gambar (Drawings )
8. Jadwal/daftar ( Schedules )
9. Appendix to Tender
10. Bill of Quantity and Day Work Schedule

## 4. KLAIM KONSTRUKSI
Menurut  Garner  [18]  klaim  adalah  suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu pemulihan  hukum  yang  berhak  didapatkan seseorang. Selain itu menurut Hardjomuljadi et al [21] klaim adalah suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu yang  mana  hak  seseorang  tersebut  telah hilang sebelumnya karena yang bersangkutan  beranggapan  memiliki  hak untuk  mendapatkannya  kembali.  Menurut
Martin  and  Law  [22]  klaim  adalah  suatu tuntutan  atas  suatu  ganti  rugi  atau memastikan suatu hak, terutama hak untuk membawa kasus tertentu ke pengadilan.
Dari  pernyataan  diatas  jelas  bahwa  klaim dapat  timbul  kapan  pun  dan  dapat  terjadi karena berbagai alasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardjomuljadi [9] pengajuan klaim konstruksi  berdasarkan  sudut  pandang pengguna  jasa  yaitu  perubahan  disain, perbedaan  intepretasi  kontrak,  perubahan lingkup pekerjaan, keterlambatan
penyelesaian  pekerjaan  oleh  kontraktor, pekerjaan tambah ( Variation Order ), pengambilan  keputusan  yang  lambat  oleh kedua  belah  pihak.  Sedangkan  pengajuan klaim konstruksi berdasarkan sudut pandang  penyedia  jasa  yaitu  perubahan disain, keterlambatan pembayaran, manajemen  dan  pengawasan  yang  buruk, perubahan lingkup pekerjaan, kondisi yang tidak dapat ditentukan sebelumnya, kebijakan pemerintah, perbedaan intepretasi kontrak, pengambilan keputusan yang  lambat  oleh  kedua  belah  pihak, instruksi pekerjaan tambah secara lisan oleh pengguna  jasa.  Selain  itu  timbulnya  klaim konstruksi menurut kontraktor dikarenakan pengguna jasa tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak,  sebaliknya  pihak  pengguna  jasa mengajukan  klaim  kepada  kontraktor dengan  alasan  kontraktor  tidak  memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Tidak dipenuhinya  kewajiban  sesuai  kontrak, dapat disebabkan adanya pelanggaran yang disadari  oleh  pihak  yang  melanggar  atau dapat  juga  disebabkan  karena  masing- masing  pihak  yang  terikat  kontrak  tidak memahami  dengan  baik  setiap  kata  dalam kontrak.  Terjadinya  klaim  yang  kemudian berkembang  menjadi  sengketa  terutama seringkali disebabkan oleh kelalaian, kekurang  telitian,  dan  kelemahan  dalam pengetahuan  kontraktual  para  pelaku  jasa konstruksi [23].
Klaim  konstruksi  dapat  berdampak  pada bertambahnya  harga  kontrak  di  samping karena  adanya  perubahan  desain  yang
mengakibatkan bertambahnya volume pekerjaan dan perpanjangan waktu penyelesaian.  Menurut  Hardjomuljadi  [23] komponen  penambahan  harga  kontrak dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu perintah perubahan ( variation order ), penyesuaian harga dengan rumus  eskalasi  ( price  adjustment ),  dan klaim.
Suatu  hal  yang  harus  dipahami  dalam kaitannya  dengan  klaim  adalah  kontraktor selalu berkewajiban menginvestasikan sumber  daya,  terutama  sumber  daya keuangan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan sehingga  kontraktor  akan  selalu  berupaya sekuat  tenaga  untuk  memperoleh  kembali dana  investasi  tersebut  sebelum  atau  pada akhir penyelesaian pekerjaan.

## 5. JENIS PENELITIAN
Berdasarkan  teknik  pengumpulan  data, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilengkapi dengan penelitian kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  survei. Selanjutnya antara  penelitian  kualitatif  dan kuantitatif dilakukan penggabungan sehingga  dapat  disebut mixed  method [24].
Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta.

## 6. DATA DAN VARIABEL
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  2  (dua)  jenis  data,  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dalam  penelitian  ini  didapat  melalui penyebaran  kuisioner  kepada  pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek konstruksi. Kuisioner terdiri dari variabel-variabel yang didapat dari studi literatur tentang standar kontrak  FIDIC General  Conditions  of Contracts 1999  ( Red  Book ).  Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian  ini  adalah  responden  yang memiliki  pengalaman  minimal  5  tahun bekerja  di  bidang  konstruksi  dan  memiliki pengalaman minimal 5 tahun bekerja dalam bidang  kontrak  konstruksi.  Jumlah  sampel dalam  penelitian  ini  berjumlah  42  sampel yang  terdiri  dari  pengguna  jasa,  konsultan,
dan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan  gedung  bertingkat  tinggi  di Jakarta  yang  menggunakan  FIDIC General Conditions  of  Contracts 1999  ( Red  Book ) sebagai model kontrak.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah literatur yang termuat dalam  buku-buku,  jurnal,  dan  berbagai media  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian.

## 7. INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner metode tertutup, dimana kuesioner disediakan jawabannya, sehingga responden  tinggal  memilih  dan  menjawab secara  langsung.  kuesioner  terdiri  dari  37 butir  pernyataan.  Penyebaran  kuesioner dilakukan  dengan  beberapa  cara  seperti penyerahan  kuisioner  secara  langsung  dan menggunakan google  form yang link nya dikirim  melalui  email  atau whatsapp .  Skala ukur  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  model  skala likert dengan  skala  5. Selain itu, pernyataan pada skala likert yang digunakan  mempunyai  gradasi  positif sampai negatif.

## 8. ANALISIS DATA
Pada  penelitian  ini  metoda  analisis  data dilakukan  dengan  analisis  kuantitatif  dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan software  IBM  SPSS  Statistic  26.0 dimana analisis  data  yang  akan  dilakukan  yaitu  uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis faktor. Menurut  Sugiyono  [25]  validitas  adalah suatu  ukuran  yang  menunjukkan  bahwa variabel  yang  diukur  memang  benar-benar variabel  yang  hendak  diteliti  oleh  peneliti. Sehingga  secara  umum  dapat  diartikan bahwa validitas merupakan kekuatan kesimpulan,  inferensi,  atau  proporsi  dari hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  yang mendekati kebenaran. Suatu hasil pengukuran dikatakan valid apabila pengukuran  dilakukan  terhadap  hal  yang
seharusnya  diukur  dan  inferensi  yang dihasilkan mendekati kebenaran.
Reliabilitas  merupakan  derajat  konsistensi dan  stabilitas  data  atau  temuan  [26].  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  suatu  data dikatakan  reliabel  apabila  dua  atau  lebih peneliti  dalam  objek  yang  sama  akan menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok  data  bila  terbagi  menjadi  dua menunjukkan data yang tidak berbeda.
Analisis faktor adalah analisis yang bertujuan  untuk  mencari  faktor-faktor utama  yang  paling  mempengaruhi  variabel dependen  dari  serangkaian  uji  yang dilakukan atas serangkaian variabel independen sebagai faktornya [27]. Analisis faktor  dapat  membantu  untuk  mengetahui variabel mana saja yang sebenarnya sangat dekat  atau  mirip,  serta  mana  saja  dari variabel yang benar-benar berbeda [28].
Sedangkan  analisis  kualitatif  dilakukan dengan  cara  melakukan  uji  pakar  terhadap variabel-variabel yang telah didapatkan dari hasil studi literatur.

## Deskripsi responden
Responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak 42  responden  yang  terdiri  dari  12 responden  atau  29%  berasal  dari  pemilik proyek, 5 responden atau 12% berasal dari konsultan,  dan  25  responden  atau  59% berasal dari kontraktor. Dilihat berdasarkan latar  belakang  pendidikan,  81%  responden berasal  dari  latar  belakang  pendidikan Strata  1  (S1),  17%  responden  berasal  dari latar  belakang  pendidikan  Magister  (S2), dan  2%  responden  berasal  dari  latar belakang  pendidikan  Ahli  madya  (DIII). Sedangkan dilihat berdasarkan pengalaman kerja,  sebanyak  20  responden  atau  48% memiliki  pengalaman  5-10  tahun,  10 responden  atau  24%  memiliki  pengalaman 10-15  tahun,  dan  12  responden  atau  28% memiliki pengalaman > 15 tahun.

## Uji validitas dan reliabilitas
Kuesioner  terdiri  dari  37  butir  pernyataan. Setelah  dilakukan  uji  validitas  pakar,  uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program bantu software IBM SPSS  Statistic  26.0 maka  diperoleh  24 variabel  yang  valid.  Berdasarkan  hasil  uji reliabilitas terhadap 24 variabel menggunakan program bantu software IBM SPSS Statistic 26.0 diperoleh nilai Cronbach alpha  sebesar  0,952  (Lihat  Tabel  2)  atau  > 0,9. Ini artinya instrumen sangat reliabel.

## Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

## Analisis faktor
Analisis faktor pada penelitian ini dilakukan terhadap  24  variabel  yang  telah  melalui  uji validitas  dan  reliabilitas.  Analisis  faktor dilakukan  dengan  menggunakan  program bantu software  IBM  SPSS  Statistic  26.0 .  Uji analisis  faktor  dilakukan  dengan  cara  uji KMO  MSA  ( Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of Sampling  Adequacy ).  Berdasarakan  hasil analisis  data  menunjukkan  bahwa  analisis faktor  dapat  dilanjutkan  karena  nilai  KMO MSA = 0,752 > 0,5 (Lihat Tabel 3).
Tabel 3. KMO dan Barlett’s Test
Proses selanjutnya adalah melihat tabel Anti Image  Matrices .  Adapun  hasil  output Anti Image  Matrices yaitu  terdapat  hasil  output yang  memiliki  huruf superscript ,  hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut merupakan  data  yang  menjadi  tolak  ukur
valid  atau  tidaknya  fungsi  tersebut.  Data dianggap valid jika memiliki nilai lebih dari 0,5 dan dinyatakan tidak valid jika memiliki nilai kurang dari 0,5. Dari hasil analisis data menunjukkan, dari semua variabel terdapat 3  (tiga)  variabel  yang  tidak  valid,  variabel tersebut  adalah  X7  dengan  nilai Anti-image Correlation =  0,369;  X26  dengan  nilai Anti- image Correlation = 0,422; X35 dengan nilai Anti-image Correlation = 0,418 dari masing- masing variabel tersebut memiliki nilai Anti- image  Correlation <  0,5  sehingga  variabel tersebut  digugurkan  dan  tidak  digunakan pada analisis berikutnya.
Proses  selanjutnya  dilakukan  dengan  uji Communalities .  Hasil  uji Communalities digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  sebuah  variabel  dapat  menjelaskan faktor.
Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:
1. Nilai Extraction variabel  X2  (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu sebagai akibat kegagalan Enjinir menerbitkan  gambar  atau  instruksi)  =
0,763.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X2 sebesar 76,3%;
2. Nilai Extraction variabel  X3  (Pengguna jasa  memberikan  ganti  rugi  sejumlah biaya  plus  keuntungan,  yang  akan dimasukkan dalam harga kontrak sebagai akibat kegagalan Enjinir menerbitkan  gambar  atau  instruksi)  = 0,802.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X3 sebesar 80,2%;
3. Nilai Extraction variabel  X5  (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu sebagai akibat kegagalan pengguna jasa memberikan  hak  atau  penguasaan dalam  waktu  yang  ditentukan)  =  0,692. Ini  artinya  kewajiban  pengguna  jasa yang  sering  tidak  dipenuhi/dilanggar dapat  diwakili  oleh  variabel  X5  sebesar 69,2%;
4. Nilai Extraction variabel  X6  (Pengguna jasa  memberikan  ganti  rugi  sejumlah biaya  plus  keuntungan,  yang  akan dimasukkan dalam harga kontrak sebagai akibat kegagalan pengguna jasa memberikan  hak  atau  penguasaan dalam  waktu  yang  ditentukan)  =  0,849. Ini  artinya  kewajiban  pengguna  jasa yang  sering  tidak  dipenuhi/dilanggar dapat  diwakili  oleh  variabel  X6  sebesar 84,9%;
5. Nilai Extraction variabel  X7  (Pengguna jasa  harus  (jika  dia  dalam  posisi  untuk melakukannya)  memberikan  bantuan yang  wajar  kepada  Kontraktor  atas permintaan
Kontraktor untuk
permohonan izin, lisensi atau persetujuan  yang  disyaratkan  oleh hukum  negara)  =  0,447.  Ini  artinya kewajiban  pengguna  jasa  yang  sering tidak dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X7 sebesar 44,7%;
6. Nilai Extraction variabel  X9  (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu akibat  kesalahan  informasi  titik-titik referensi,  posisi,  ketinggian  ukuran)  = 0,839.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak
dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X9 sebesar 83,9%;
7. Nilai Extraction variabel X10 (Pengguna jasa  memberikan  ganti  rugi  sejumlah biaya  plus  keuntungan  yang  akan dimasukkan dalam harga kontrak sebagai akibat kesalahan informasi titik- titik referensi, posisi, ketinggian ukuran) = 0,833. Ini artinya kewajiban pengguna jasa yang sering tidak dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X10 sebesar 83,3%;
8. Nilai Extraction variabel X12 (Pengguna jasa  memberikan  ganti  rugi  atas  biaya, yang  akan  dimasukkan  ke  dalam  harga kontrak  apabila  dan  sebatas  kontraktor menemui  kondisi  fisik  yang  tidak  dapat diperkirakan
sebelumnya, menyampaikan pemberitahuan) = 0,845.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak
dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X12 sebesar 84,5%;
9. Nilai Extraction variabel X13 (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu untuk setiap keterlambatan apabila dan sebatas  kontraktor  menemui  kondisi fisik  yang  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya, menyampaikan pemberitahuan)  =  0,856.  Ini  artinya kewajiban  pengguna  jasa  yang  sering tidak dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X13 sebesar 85,6%;
10. Nilai Extraction variabel  X14  (Bilamana kontraktor  mengalami  keterlambatan dan/atau  menanggung  biaya  karena mengikuti instruksi tersebut (Kontraktor  harus  melakukan  tindakan pengamanan  untuk  mencegah  personil kontraktor atau orang lain
memindahkan  atau  merusak  temuan- temuan tersebut), pengguna jasa
memberikan  perpanjangan  waktu)  = 0,809.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak
dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X14 sebesar 80,9%;
11. Nilai Extraction variabel  X15  (Bilamana kontraktor  mengalami  keterlambatan dan/atau  menanggung  biaya  karena mengikuti instruksi tersebut (Kontraktor  harus  melakukan  tindakan pengamanan  untuk  mencegah  personil kontraktor atau orang lain
memindahkan  atau  merusak  temuan- temuan tersebut), pengguna jasa memberikan  ganti  rugi  atas  biaya  yang akan dimasukkan dalam harga kontrak) = 0,835. Ini artinya kewajiban pengguna jasa
yang sering tidak dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X15 sebesar 83,5%;
12. Nilai Extraction variabel X16 (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu jika pengujian ditunda oleh (atas nama) pengguna  jasa)  =  0,862.  Ini  artinya kewajiban  pengguna  jasa  yang  sering tidak dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X16 sebesar 86,2%;
13. Nilai Extraction variabel X17 (Pengguna jasa  memberikan  ganti  rugi  atas  setiap biaya  ditambah  dengan  keuntungan, yang akan ditambahkan ke dalam harga kontrak  jika  pengujian  ditunda  oleh (atas nama) pengguna jasa) = 0,913. Ini artinya  kewajiban  pengguna  jasa  yang sering  tidak  dipenuhi/dilanggar  dapat diwakili  oleh  variabel  X17  sebesar 91,3%;
14. Nilai Extraction variabel X20 (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu penyelesaian  akibat  kelainan  keadaan cuaca  yang  sangat  buruk)  =  0,810.  Ini artinya  kewajiban  pengguna  jasa  yang sering  tidak  dipenuhi/dilanggar  dapat diwakili  oleh  variabel  X20  sebesar 81,0%;
15. Nilai Extraction variabel X21 (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu penyelesaian  akibat  instruksi  untuk menghentikan  kemajuan  suatu  bagian pekerjaan  atau  seluruh  pekerjaan)  = 0,813.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak
dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X21 sebesar 81,3%;
16. Nilai Extraction variabel X22 (Pengguna jasa  memberikan  ganti  rugi  atas  setiap biaya,  yang  akan  dimasukkan  ke  dalam harga  kontrak  akibat  instruksi  untuk menghentikan  kemajuan  suatu  bagian pekerjaan  atau  seluruh  pekerjaan)  = 0,726.  Ini  artinya  kewajiban  pengguna jasa yang sering tidak
dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X22 sebesar 72,6%;
17. Nilai Extraction variabel X25 (Pengguna jasa  mensetujui  atau  menentukan  tarif atau  harga  sementara  apabila  item tersebut  tidak  terdapat  dalam  kontrak) = 0,645. Ini artinya kewajiban pengguna jasa yang sering tidak
dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X25 sebesar 64,5%;
18. Nilai Extraction variabel X26 (Pengguna jasa mensetujui atau menentukan bayaran  ( fee )  kepada  kontraktor  atas
usulan yang disampaikan oleh
kontraktor  yang  memberikan  manfaat (biaya,  mutu,  waktu)  bagi  pengguna jasa)  =  0,528.  Ini  artinya  kewajiban pengguna  jasa  yang  sering  tidak dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X26 sebesar 52,8%;
19. Nilai Extraction variabel X29 (Pengguna
jasa menerbitkan Berita Acara
Pembayaran Sementara (28 hari setelah menerima  pernyataan  tagihan  dan dokumen  pendukung))  =  0,699.  Ini artinya  kewajiban  pengguna  jasa  yang sering  tidak  dipenuhi/dilanggar  dapat diwakili  oleh  variabel  X29  sebesar 69,9%;
20. Nilai Extraction variabel X30 (Pengguna jasa  membayar  jumlah  yang  disahkan dalam  setiap  Berita  Acara  Pembayaran Sementara  (56  hari  setelah  menerima pernyataan tagihan dan dokumen pendukung))  =  0,906.  Ini  artinya kewajiban  pengguna  jasa  yang  sering tidak dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X30 sebesar 90,6%;
21. Nilai Extraction variabel X31 (Pengguna jasa memberikan ganti rugi biaya bunga yang  digabungkan  secara  bulanan  pada pembayaran  yang  tertunda  selama terjadinya  keterlambatan  pembayaran)
= 0,852. Ini artinya kewajiban pengguna jasa yang sering tidak dipenuhi/dilanggar  dapat  diwakili  oleh variabel X31 sebesar 85,2%;
22. Nilai Extraction variabel X33 (Pengguna jasa tepat waktu dalam dalam menerbitkan  Berita  Acara  Pembayaran Akhir  (28  hari  setelah  menerima tagihaan akhir dan pernyataan pembebasan  dari  kewajiban))  =  0,774. Ini  artinya  kewajiban  pengguna  jasa yang  sering  tidak  dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X33 sebesar 77,4%;
23. Nilai Extraction variabel X35 (Pengguna jasa menerbitkan pemberitahuan untuk mengakhiri  kontrak  jika  kontraktor gagal  melaksanakan  kewajiban  dalam kontrak  (Dalam  kejadian  dan  keadaan ini,  pengguna  jasa  dapat,  setelah
menyampaikan  pemberitahuan  dalam jangka  14  hari  kepada  kontraktor, memutuskan kontrak dan mengeluarkan kontraktor dari lapangan)) = 0,590. Ini artinya kewajiban  pengguna  jasa  yang  sering tidak dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X35 sebesar 59,0%;
24. Nilai Extraction variabel X36 (Pengguna jasa  memberikan  perpanjangan  waktu penyelesaian  pekerjaan  akibat  dari penghentian  pekerjaan  oleh  kontraktor yang  dikarenakan  pengguna  jasa  gagal untuk  menerbitkan  dan  mensahkan Berita  Acara  Pembayaran  Sementara, keterlambatan  pembayaran  progres pekerjaan) = 0,894. Ini artinya kewajiban  pengguna  jasa  yang  sering tidak dipenuhi/dilanggar dapat diwakili oleh variabel X36 sebesar 89,4%.

## Tabel 4. Communalities
Communalities Initial Extraction X2 1.000 0.763 X3 1.000 0.802 X5 1.000 0.692 X6 1.000 0.849 X7 1.000 0.447 X9 1.000 0.839 X10 1.000 0.833 X12 1.000 0.845 X13 1.000 0.856 X14 1.000 0.809 X15 1.000 0.835 X16 1.000 0.862 X17 1.000 0.913 X20 1.000 0.810 X21 1.000 0.813 X22 1.000 0.726 X25 1.000 0.645 X26 1.000 0.528
Communalities Initial Extraction X29 1.000 0.699 X30 1.000 0.906 X31 1.000 0.852 X33 1.000 0.774 X35 1.000 0.590 X36 1.000 0.894
Berdasarkan  nilai extraction pada  24  (dua puluh  empat)  variabel  di  atas,  diperoleh kesimpulan  bahwa  terdapat  5  (lima) variabel  dominan.  Variabel  tersebut  adalah X17,  X30,  X36,  X16,  X31,  dimana  masing- masing  memiliki  nilai extraction pada variabel  X17  memiliki  nilai extraction terbesar  yaitu  0,913  atau  91,3%  disusul dengan  variabel  X30  sebesar  0,906  atau 90,6%,  variabel  X36  sebesar  0,894  atau 89,4%,  variabel  X16  sebesar  0,862  atau 86,2%, dan X31 sebesar 0,852 atau 85,2%.

## Analisis kualitatif
Tahapan  selanjutnya  dari  penelitian  ini adalah  melakukan  analisis  dampak  yang akan  terjadi  apabila  kewajiban  pengguna jasa sesuai kontrak tidak dipenuhi. Analisis ini  dilakukan  dengan  cara  menyebarkan kuisioner  kepada  responden  yang  telah ditentukan  dan  selanjutnya  jawaban  yang dituliskan oleh responden dilakukan analisis. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan  jawaban  yang  sesuai  dengan pernyataan yang ada di dalam kuisioner.
Dari  keseluruhan  variabel  yang  telah  diuji, ditemukan  5  (lima)  variabel  yang  paling dominan. Variabel dominan tersebut dipilih berdasarkan  hasil  studi  literatur,  validasi pakar  dan  selanjutnya  dilakukan  analisis statistik. Adapun dampak yang akan timbul dari  5  (lima)  variabel  dominan  tersebut apabila tidak dipenuhi oleh pihak pengguna jasa menurut responden dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.
Tabel  5.  Dampak  Tidak  Dipenuhinya Kewajiban Pengguna Jasa Variabel Dampak X16 1. Keterlambatan waktu pengujian akan  berdampak  pada  durasi pekerjaan selanjutnya
2. Jadwal  pelaksanaan  pekerjaan akan  mundur  atau  tidak  sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya
3. Bertambahnya biaya akibat jadwal  pelaksanaan  pekerjaan yang  mundur  dari  jadwal  yang ditentukan sebelumnya
4. Penyedia jasa berpotensi terkena  denda  yang  di  ajukan oleh  pengguna  jasa  akibat mundurnya jadwal pelaksanaan proyek X17 1. Penyedia jasa akan mengeluarkan  biaya  yang  tidak diperkirakan sebelumnya
2. Bertambahnya  biaya overhead sehingga  dapat  memperkecil keuntungan dari penyedia jasa
3. Pembengkakan biaya ( cost overrun ), sehingga menimbulkan  kerugian  bagi pihak penyedia jasa 4. Berpotensi menimbulkan dispute X30 1. Terjadi permasalahan cash flow pada penyedia jasa
2. Gagal  bayar  kontraktor  utama kepada sub-kontraktor
3. Akan  menurunkan  performa kerja penyedia jasa
4. Timbulnya klaim financing charges oleh  penyedia  jasa kepada pengguna jasa
5. Berpotensi menimbulkan dispute X31 1. Terjadi permasalahan cash flow pada  penyedia  jasa  akibat menanggung biaya bunga pinjaman bank
2. Pembengkakan biaya ( cost overrun ), sehingga menimbulkan  kerugian  bagi pihak penyedia jasa 3. Akan  menurunkan  performa kerja penyedia jasa
Variabel Dampak 4. Berpotensi menimbulkan dispute X36 1. Jadwal  pelaksanaan  pekerjaan akan  mundur  atau  tidak  sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya
2. Bertambahnya biaya akibat jadwal  pelaksanaan  pekerjaan yang  mundur  dari  jadwal  yang ditentukan sebelumnya 3. Penyedia jasa berpotensi terkena  denda  yang  di  ajukan oleh  pengguna  jasa  akibat mundurnya jadwal pelaksanaan proyek 4. Berpotensi menimbulkan
dispute

## 9. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewajiban pengguna jasa sesuai kontrak yang tidak dipenuhi adalah:
a) Pengguna jasa memberikan ganti rugi atas  setiap  biaya  ditambah  dengan keuntungan,  yang  akan  ditambahkan ke dalam harga kontrak jika pengujian  ditunda  oleh  (atas  nama) pengguna jasa
b) Pengguna  jasa  membayar  jumlah yang  disahkan  dalam  setiap  Berita Acara  Pembayaran  Sementara  (56 hari  setelah  menerima  pernyataan tagihan dan dokumen pendukung)
c) Pengguna jasa memberikan perpanjangan  waktu  penyelesaian pekerjaan  akibat  dari  penghentian pekerjaan  oleh  kontraktor  yang dikarenakan  pengguna  jasa  gagal untuk  menerbitkan  dan  mensahkan Berita Acara Pembayaran Sementara, keterlambatan  pembayaran  progres pekerjaan
d) Pengguna jasa memberikan perpanjangan  waktu  jika  pengujian ditunda  oleh  (atas  nama)  pengguna jasa
e) Pengguna jasa memberikan ganti rugi biaya bunga yang digabungkan secara bulanan  pada  pembayaran  yang tertunda selama terjadinya
keterlambatan pembayaran.
2. Dampak  tidak  dipenuhinya  kewajiban pengguna jasa sesuai kontrak adalah:
a) Penyedia  jasa  akan  mengeluarkan biaya yang tidak diperkirakan sebelumnya,    Bertambahnya  biaya overhead sehingga dapat memperkecil keuntungan dari
penyedia  jasa,  Pembengkakan  biaya ( cost overrun ), sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  pihak penyedia jasa, Berpotensi menimbulkan dispute b) Terjadi permasalahan cash flow pada penyedia jasa, Gagal bayar kontraktor utama  kepada  sub-kontraktor,  Akan menurunkan performa kerja penyedia  jasa,  Timbulnya  klaim financing  charges oleh  penyedia  jasa kepada  pengguna  jasa,  Berpotensi menimbulkan dispute
c) Jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  akan mundur  atau  tidak  sesuai  dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya,  Bertambahnya  biaya akibat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang  mundur  dari  jadwal  yang ditentukan  sebelumnya,    Penyedia jasa berpotensi terkena denda yang di ajukan  oleh  pengguna  jasa  akibat mundurnya jadwal pelaksanaan proyek,  Berpotensi  menimbulkan dispute
d) Keterlambatan waktu pengujian akan berdampak  pada  durasi  pekerjaan selanjutnya, Jadwal pelaksanaan pekerjaan  akan  mundur  atau  tidak sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan sebelumnya,
Bertambahnya  biaya  akibat  jadwal pelaksanaan  pekerjaan yang  mundur dari jadwal yang ditentukan sebelumnya,
Penyedia jasa
berpotensi  terkena  denda  yang  di ajukan  oleh  pengguna  jasa  akibat
mundurnya jadwal pelaksanaan proyek

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan Pusat Statistik. 2019. Indikator Konstruksi  Triwulan  I  – 2019 .  Jakarta: Sub-direktorat Statistik Konstruksi.
[2] Purba,  H  dan  Prastowo,  Y.  2020 .
Potential  Risk  Occurring  in  FIDIC Contract  Construction  Project:  A Literature Review. Advance Researches  in  Civil  Engineering .  Vol.  2
(1). Hal: 1-12
[3] Flanagan  R,  and  Norman  G.  (1993). Risk  Management  and  Construction. Oxford. UK. Blackwell Science Ltd.
[4] Bu-Qammaz,  A.  S.,  Dikmen,  I.,  & Birgonul, M. T. (2009). “Risk Assessment of International Construction Projects Using the Analytic  Network  Process”. Canadian
Journal of Civil Engineering , Vol 36. Hal 1.170-1.181
[5] Siraj,  B  Nasir.,  Aminah  R  Fayek. (2019). “Risk Identification and
Common Risk in Construction: Literature Review and Content Analysis”.  J.  Constr.  Eng.  Manage.  145 (9): 03119004. https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1 061/%28ASCE%29CO.1943- 7862.0001685
[6] Galih,  A  dan  Hardjomuljadi,  Sarwono. (2013).  “Analisis  Faktor  Penyebab Klaim  Pada  Proyek  Konstruksi  Yang Menggunakan  FIDIC  Conditions  of Contract  for  Plant  and  Design  Build”. Jurnal Konstruksia. Vol. 5 (1).
[7] Shadid,  Mosab  Sael  Rushdi.  (2015). Construction  Claim  Management  in United  Arab  Emirates  Construction Industry. Eastern Mediterranean
University: Gazimaguza, North Cyprus [8] Rivai,  Ruslan.  2018.  Kata  Sambutan:
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  (LPJK)  Nasional  dalam Mascruchiyah, Nieke. 2018.
Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Kerja
Konstruksi  Melalui  Arbitrase  &  APS.
PT Raja Grafindo Persada: Depok. [9] Hardjomuljadi, Sarwono. 2014. Permasalahan  Klaim  Konstruksi  Di Proyek  Institusi  Pemerintah. Seminar
Konstruksi Indonesia . Jakarta: 6 November 2014 [10]  Soeharto,  Iman.  (1995).  Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Erlangga. Jakarta
[11]  Ervianto,  I.  W.  (2005).  Manajemen Proyek  Konstruksi  Edisi  Revisi.  Andi. Yogyakarta
[12]  Hegazy,  Tarek.  (2003).  Computer-
Based Construction in Project
Management.  Prentice  Hall,  New Jersey
[13]  Gifis,  Steven.  H.  1984. Law  Dictionary dalam  Masruchiyah,  Nieke.  2018.
Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase & APS . PT. Raja Grafindo Persada: Depok
[14]  Pemerintah
Indonesia. 2003.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.  80  Tahun  2003  tentang  pedoman pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah .  Lembaran  Negara  RI
Tahun 2003 No. 80. Jakarta: Sekertariat Negara. [15]  Pemerintah Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.  29  Tahun  2000  tentang penyelenggaraan jasa konstruksi . Lembaran  Negara  RI  Tahun  2000  No. 29. Jakarta: Sekertariat Negara.
[16]  Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014.  Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract. Bandung: Logoz Publishing.
[17]  Tay,  Chaterine  Swee  Kian  and  Tang See  Chim.  2004.  Contract  Law. Marshall Cavendish International.
[18]  Garner,  Brian  A.  2004 .  Black’s  Law Dictionary,  Tenth  Edition ,  Thomson Reuters,  St.  Paul-Minnesota,  dalam Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014. Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi
FIDIC Condition of Contract . Bandung: Logoz Publishing.
[19]  Bubshait,  A  Abdulaziz  and  Soliman,  A Almohawis.  (1994).  “Evaluating  the General  Conditions  of  a  Construction Contract”.  International  Journal  of Project  Management  .  Vol  12  (3).  Hal
133-136.
[20]  Fédération
Internationale des Ingenierus-Conseils. FIDIC. 1999 . Condition  of  Contract  for  Construction First Edition . FIDIC.
[21]  Hardjomuljadi,  Sarwono;  Abdulkadir, Ariono;  Takei,  Masaru.  2006. Strategi Klaim  Konstruksi  Berdasarkan  FIDIC Condition  of  Contract .  Pola  Grade.
Jakarta.
[22]  Martin, Elizabeth A and Law, Jonathan. 2006. Oxford Dictionary of Law . Oxford University Press. New York.
[23]  Hardjomuljadi, Sarwono. (2014). “Factor Analysis on Causal of
Construction  Claims  and  Disputes  in Indonesia  (with  Reference  to  the Construction  of  Hydroelectric  Power
Project  in  Indonesia)”.  International
Journal of Applied Engineering
Research.  Vol.  9  (22).  Hal:  12.421- 12.445.
[24]  Neuman,  W.  L.  2014.  Social  Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches;  Relevance  of  Social Research, Vol: 8.
[25]  Sugiyono.
(2010). Metodologi Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[26]  Sugiyono. (2017). Metode Penelitian &
Pengembangan Untuk Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial,
Teknik. Bandung: Alfabeta.
[27]  Santoso, S. (2014). SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
[28]  Nisfianoor, Muhammad. (2009).
Pendekatan  Statistika  Modern  Untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.