## PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF POSITIF DALAM UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## Erlin Triartha Yuliani
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail : erlintriartha@gmail.com

## Abstrak
Pemerintahan  yang  baik  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  pelayanan publik  Pemerintahan.  Pelayanan  Publik  yang  diselenggarakan  pemerintah    salah satu bentuknya ialah pemberian izin yang tertuang dalam surat keputusan. Akan tetapi  faktanya  yang  terjadi  ialah  masyarakat  sulit  untuk  mendapatkan permohonan surat keputusan, karena sikap diam pemerintah yang tidak memberi jawaban  apakah  permohonan  tersebut  diterima  atau  tidak.  Untuk  mengatasi masalah  tersebut,  jalur  yang  ditempuh  ialah  dengan  mengajukan  gugatan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  atau permohonan  sesuai  dengan  pasal  59  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Dalam  pasal    Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  diatur  bahwa  berlaku  keputusan  Fiktif  Positif  yang  berarti  sikap diam  pemerintah  merupakan  tindak  persetujuan  terhadap  permohonoan  yang diajukan.  Sedangkan  di  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berlaku Fiktif Negartif yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindakan menolak permohonan.  Berkaitan  dengan  dengan  adanya  dua  norma  tersebut mengakibatkan  ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat  untuk  mengajukan permohonan/gugatan. Kurang pahamnya masyarakat akan menjadi permasalahan  ke  depan  untuk  pemerintahan.  Maka  dari  itu  diharapkan pemerintah dapat melakukan harmonisasi peraturan demi memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
Kata Kunci : Pemerintahan Yang Baik; Fiktif Positif; Fiktif Negatif.

## Abstract
Good governance has a role in improving public services of Government. The Government organized  public  service  one  of  its  forms  is  the  granting  of  permissions  contained  in  the decision  letter.  But  the  fact  that  occurs  is  difficult  to  get  a  community  petition  letter decision,  because  the  Government's  stillness  did  not  give  an  answer  as  to  whether  the application was accepted or not. To resolve the issue, the path taken is to file a lawsuit as set forth in article 3 of Act No. 5 of the year 1986, or the application pursuant to section 59 of  the  Act  Number  30  year  2014  about  government  administration  .  Article  Act Administration  arranged  that  Positive  Fictitious  decision  applies  which  means  that
stillness  is  the  follow  government  approval  against  permohonoan  asked.  Whereas  in  the judicial act of The State applies a fictitious negative forms which means the Government is silent action stance rejecting the petition. With regard to the presence of two such norms result in legal uncertainty for citizens to apply for/lawsuit. Less pahamnya society will be problems  ahead  for  the  Government.  Thus  it  is  hoped  the  Government  can  perform  the harmonization of regulations in order to give legal certainty and good public services for the community.
Key Words: Good Governance; A Fictitious Positive; Negative Fictional.

## Pendahuluan
Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengamanatkan  bahwa tujuan  didirikan  Negara  Republik Indonesia,  antara  lain  adalah  untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan  setiap  warga  negara melalui  suatu  sistem  pemerintahan yang mendukung
terciptanya penyelenggaraan  pelayanan  publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative ( Penjelasan  Undang-Undang  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ).  Hal ini menyebabkan meningkatnya tuntutan  terhadap  pelayanan  publik. Pengertian Pelayanan Publik
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  UU  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik ialah, ” kegiatan atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundangundangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan  /  atau  pelayanan
administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik ”. Dewasa  ini  penyelenggaraan pelayanan  publik  masih  dihadapkan pada  kondisi  yang  belum  sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi  terjadinya  transformasi nilai  yang  berdimensi  luas  serta dampak berbagai masalah pembangunan  yang  kompleks.  Salah satu  bentuk  pelayanan  yang  sering menimbulkan kekecewaan ialah penerbitan  surat  keputusan  Pejaban TUN  kepada  masyarakat  terkait  ijin, akta-akta  dalam  lainnya.  Dalam perjalanannya,  masyarakat  sering mendapat    kendala  terhadap  surat keputusan tersebut. Kendalanya berupa  tidak  ada  kepastian  kapan mendapatkan surat keputusan tersebut,  juga  terkadang  masyarakat rancu  apakah  permohonan  tersebut diterima  atau  ditolak  meskipun persayaratan  telah  sesuai  dengan Standar Operasional Prosedur.
Salah satu penyelesaian mengenai  kekecewaan  terhadap  hal tersebut,  dapat  dilakukan  melalu
jalur  hukum.  Hal  ini  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  berisi  bahwa, “Negara  Indonesia adalah  Negara  Hukum.” .  Berdasarkan hal  tersebut,  memberikan  penguatan bahwa  Indonesia  yang  merupakan negara  hukum  tidak  hanya  dilandasi oleh  kekuasaan  saja.  Hukum  tidak dapat  tegak  dengan  sendirinya  yang mengartikan  bahwa  hukum  tidak mampu  mewujudkan  norma  ke dalam kenyataan (Simanjuntak; 2014).
Demi mewujudkan penegakkan hukum tersebut terlebih pada peradilan  administrasi  dibutuhkan suatu lembaga peradilan administrasi yaitu  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (selanjutnya  disebut  PTUN)  yang mana pengaturan terhadap PTUN ini diatur melali Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya  disebut  UU  PTUN). Dalam  pasal  3  UU  PTUN  dijelaskan bahwa: (1) Apabila Badan atau
Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan  keputusan, sedangkan hal itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal tersebut  disamakan  dengan  Keputusan Tata Usaha Negara.
(2) Jika  suatu  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak mengeluarkan  keputusan  yang  dimohon, sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana ditentukan  data  peraturan  perundang- undangan  dimaksud  telah  lewat,  maka Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
tidak menentukan jangka waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2), maka  setelah  lewat  jangka  waktu  empat bulan  sejak  diterimnya  permohonan, Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang  bersangkutan  dianggap  telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Kemudian, dalam penjelasan  pasal  3  ayat  (2)  dijelaskan bahwa Badan atau pejabat tata usaha negara  yang  menerima  permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan  yang  berisi  penolakan permohonan tersebut apabila tenggang  waktu  yang  ditetapkan telah  lewat  dan  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara  itu  bersikap  diam, tidak  melayani  permohonan  yang telah  diterimanya  (Harahap;  1997). Hal ini yang disebut keputusan Fiktif Negatif. “Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan  sikap  diam  dari  Badan atau  Pejabat  TUN,  yang  kemudian dianggap  disamakan  dengan  sebuah keputusan  TUN  yang  nyata  tertulis. “Negatif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap  berisi  penolakan  terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu  atau  badan  hukum  perdata kepada Badan atau Pejabat TUN.
Di  lain  hal,  dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  (UU  AP) juga  diatur  mengenai  permasalahan penyelesaian sengketa keputusan
TUN.  Warga  masyarakat  dapat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain
mengajukan gugatan, warga masyarakat dapat mengajukan permohonan fiktif positif. Terkait fiktif positi ini sudah diatur dalam pasal 53 UU AP. Permohonan fiktif positif ialah permohonan  yang  disebabkan  pejabat pemeritahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan  dalam  waktu  sepuluh  hari kerja  setelah  permohonan  diterima secara  lengkap  oleh  badan  dan/atau pejabat  pemerintahan.  Berdasarkan latar  belakang  ini,  penulis  akan membahas permasalahan:
1. Bagaimana  Perbandingan  Konsep
Fiktif  Negatif  dalam  UU  PTUN  dan Konsep  Fiktif  Positif  dalam  UU  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik? 2. Bagaimana upaya
penyelesaian terhadap  berlakunya  dua  Norma tersebut?  (Konsep  Fiktif  Negatif  dan Fiktif Positif)?

## Metode Penelitan
Metode penelitaian yang
dilakukan  dalam  penulisan  ialah menggunakan  pendekatan  normatif yaitu  berdasarkan  penelusuran  bahan pustaka  atau  data  sekunder  (Diantha; 2017).  Data sekunder dalam penelitian ini mencakup (Ashshofa; 2004):
1. Bahan  hukum  primer yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang
bersifat  mengikat  dan  resmi, yakni berbagai peraturan perundang- undangan  (baik  legislasi  maupun regulasi) serta putusan badan peradilan (putusan Mahkamah Konstitusi); 2. Bahan  hukum  sekunder yaitu  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer seperti hasil penelitian.
3. Bahan hukum tertier yaitu  bahan  yang  memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder seperti kamus,
ensiklopedia  dan  seterusnya. Langkah dalam melakukan penelitian ini yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder,  dan  bahan  tersier.  Bahan tetsebut  akan  dikaji  secara  sistematis kemudian  disinkronisasikan  dengan pokok permasalahan dan teori, untuk menjawab pokok bahasan.

## Perbandingan Fiktif Negatif Dalam
Pasal 3 UU PTUN dan Fiktif Positif Pasal 53 UU 30 Tahun 2014 Tentang Admnistrasi Pemerintahan
Melalui Gugatan Fiktif Negatif Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 UU PTUN Bentuk penyelesaian yang dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan permasalahan
sikap diamnya pemerintah ialah melalui jalur hukum. upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh melalui  gugatan  fiktif  negative  dan melalui permohonan untuk mendapatkan  keputusan  dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang biasanya diistilahkan  keputusan  fiktif  positif (Rodiing; 2017). Instrumen yang dapat dipakai  untuk  fikti  negative  ialah
pasal 3 UU Noor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang berbunyi:
(1) Apabila  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  tidak mengeluarkan  keputusan,  sedangkan hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka hal  tersebut  disamakan  dengan keputusan tata usaha negara.
(2) Jika  suatu  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,  sedangkan  jangka  waktu sebagaimana ditentukandalam peraturan perundangundangan dimaksud  telah  lewat,  maka  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara tersebut  dianggap  telah  menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (3) Dalam  hal  peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (2),  maka  setelah  lewat jangka  waktu  empat  bulan  sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Berdasarkan  apa  yang  telah disebutkan  dan  dijabarkan  melalui ketentuan Pasal 3 UU PTUN, adanya peristilahan  sebagai  fiktif  negatif karena memuat konteks “fiktif” yang menunjukan  bahwa  KTUN  yang menjadi objek gugatan tidak berwujud  (Soemitro;  2008).  Dan ketentuan  pasal  ini  dimaknai  bahwa sikap  diam  pejabat  merupakan bentuk penolakan
terhadap permohonan  yang  diajukan  orang
atau badan hukum perdata ke pejabat TUN.
Mengenai jangka waktu mengajukan  gugatan  sebagaimana diatur  dalam  ayat  2  dan  3,  pemohon dapat  mengajukan  gugatan  fiktif negatif  apabila  permohonan  yang diajukan  ke  termohon  (Kementerian) telah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan. Penghitungan permohonan  berdasarkan  tanggal penerimaan permohonan oleh Pejabat TUN yang tertera dalam suatu tanda terima.Contoh Keputusan Fiktif Negatif  dalam  pelayanan  Publik: Permohonan  Badan  HUkum  Perdata untuk  memperoleh  IMB  ke  Kantor Pelayanan Tata Kota, pemohon sudah melengkapi persyaratan, tetapi sampai  dengan  tenggang  waktu  4 (empat) bulan, belum ada respon dari Kantor  Pelayanan  Tata  Kota.  Maka setelah  lewat  dari  4  Bulan,  badan hukum  perdata  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Ketentuan  Pasal  3  UU  PTUN ini,  mengartikan  bahwa  sikap  diam dari  badan/pejabat  TUN  telah melanggar  AUPB,  karena  sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang seharusnya dianggap memberikan pelayan baik ke masyarakat justru bertindak sebaliknya.  Secara  fiktif  haruslah dianggap keputusan penolakan ketika  lewatnya  hari  terakhir  dari tenggang  waktu  yang  ditentukan (Abdullah; 2015).
Melalui  Permohonan  Fiktif  Positif dalam Pasal 53 UU 30 Tahun 2014
Penyelesaian  sengketa  melalui permohonan  fiktif  positif  merupakan kebalikan  dari  fiktif  negatif.  Fiktif positif adalah
kewenangan Pengadilan  untuk  memeriksa  dan memutus  penerimaan  permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/ atau  Tindakan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan.
Permohonan ini didasarkan  pada  pasal  53  UU
Administrasi Pemerintahan: (1) Batas  waktu  kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan  Keputusan  dan/  atau
Tindakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak  menentukan  batas  waktu kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  maka  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari kerja  setelah  permohonan  diterima secara  lengkap  oleh  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(3) Apabila  dalam  batas waktu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. (4) Pemohon  mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling  lama  21  (duapuluh  satu)  hari kerja sejak permohonan diajukan.
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  wajib  menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan  Pengadilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima)  hari  kerja  sejak  putusan Pengadilan ditetapkan
Permohonan  ini  disebut  fiktif positif karena merupakan permohonan yang diandiajukan dianggap adanya keputusan, sedangkan  diangap  positif  karena permohonan  yang  diajukan  oleh pemohon telah diterima dan diajukan permohonan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan  putusan  penerimaan tersebut. Runtutan permohonan dimulai: pemohon mengajukan permohonan  ke  badan  pejabat  tun, apabila  setelah  lewat  10  hari  sejak melakukan permohonan tidak mendapatkan jawaban apakah permohonan tersebut
diterima/ditolak, sedangkan itu
termasuk  kewenangan  pejaban  TUN, maka  sikap  diam  pejabat  TUN dianggap bahwa permohonan tersebut  dikabulkan.  Permohonan yang  dikabulkan  tersebut  kemudian yang  menjadi  alasan  bagi  pemohon untuk  mengajukan  ke  Pengadilan agar  permohonan  yang  dikabulkan tersebut  segera  dikeluarkan  putusan atas penerimaan permohonan. Tentunya Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan yang dikabulkan tersebut beralasan hukum
dikabulkan,  atau  ditolak  atau  tidak dapat diterima.
Serta apabila dikabulkan, maka  Pengadilan  memerintahkan kepada  bada  dan/atau  pejabat pemerintahan  untuk  menerbitkan keputusan  atau  tindakan  terkait
permohonan yang dimaksud (Rodiing;  2017).  Agar  lebih  jelas mengenai perbandingan Fiktif Negatif  dalam  UU  PTUN  dan  Fiktif
Positif  dalam  UU  Administrasi Pemerintahan, akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut Tabel I Perbandingan Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif (Rodiing; 2017) No.  Perbandingan Keputusan Fiktif Negatif Keputusan Fiktif Positif 1. Dasar Hukum Pasal 3 Jo Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 5 Tahun 2015 2. Bentuk Pengajuan ke Pengadilan Dengan Gugatan Biasa Dengan Permohonan 3. Subjek Hukum Penggugat: Orang atau Badan Hukum Perdata Tergugat: Badan atau Pejabat TUN Pemohon: Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum Termohon: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 4. Tenggang Waktu  Diatur dalam ayat (2) dan (3) yaitu setelah jangka waktu berakhir dan apabila tidak diatur maka jangka waktunya adalah 4 bulan dan berpedoman pada Pasal 55 UU No. 5 Apabila tenggang waktu tidak diatur dalam peraturan, maka 10 hari sejak diajukan permohonan, apabila telah lewat maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan
thn 1986 5. Keputusan Dianggap Penolakan Dianggap permohonan diterima/ dikabulkan 6. Hukum Acara Hukum acara biasa sebagaimana diatur dalam UU Peratun Sesuai dengan Perma No. 5 tahun 2015 7. Pelaksanaan Putusan Tidak diatur waktu pelaksanaan putusan apabila dikabulkan, jadi tetap merujuk ke pelaksanan Putusan pada acara biasa Pelaksanaan Putusan apabila permohonan dikabulkan yaitu
paling lama 5 hari kerja sejak Putusan ditetapkan (Pasal 53 ayat 6 UU No.
30 thn 2014
Penerapan  Konsep  Fiktif  Positif dalam  Persidangan  Permohonan  di PTUN
Agar lebih memahami mengenai konsep  fiktif  positif,  penulis  akan
menjelaskan  mengenai  Permohonan Fiktif  Positif  yang  sudah  diajukan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara sebagai berikut: A.  Pemohon : Darwis Rahman, Rektor UKDM B.  Termohon : Ditjen  Kelembagaan  Kementerian  Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi C.  Objek Permohonan : Keputusan  Fikti  Positif  atas  surat  dari Sekretaris  Jenderal  Legiun  Veteran Republik Indonesia Nomor D.131/MBLV/X/2017 tanggal 14 Februari  2017  kepada  Termohon  yang pada  intinya,  sebagaimana  disimpulkan dari Petitum Permohonan, meminta agar
membatalkan Surat Nomor 5188/C5/KL/2016  tanggal  25  Agustus 2016 perihal Pembentukan Tim Penyehatan  UKDM,  dan  Surat  Nomor 2182/C.C4/KL/2016 tanggal 22 November  2016  perihal  Permohonan Pengaktifan PD Dikti UKDM D.  Posita : 1. Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal: Pembentukan Tim Penyehatan
UKDM , dan; 2. Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:2182/C.C4/KL/2016 tanggal
22 November 2016 Perihal: Permohonan Pengaktifan PD Dikti UKDM; E.  Petitum 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan:
• Surat Direktur Jenderal
Kemenristek Dikti Nomor: 5188/C5/KL/2016 tertangg al 25 Agustus 2016 Perihal: Pembentukan Tim Penyehatan UKD yang pada pokoknya Penghentian
Penerimaan Mahasiswa Baru dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
• Surat Direktur Jenderal Kemenristek Dikti
Nomor: 2182/C.C4/KL/2016 tertan
ggal 22 November 2016 Perihal: Permohonan Pengaktifan Pangkalan Data Dikti UKDM yang pada pokoknya larangan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Meluluskan Mahasiswa. yang telah merugikan PEMOHON sebesar Rp7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut. 3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan a quo. F.  Kasus Posisi : Bahwa  pemohon  mengajukan  surat permohonan mengenai pengaktifan kembali  status  Perguruan  Tingi  Swasta yaitu Universitas Karya Darma Makassar. Bahwa termohon belum dapat melakukan  pengaktifan,  karena  UKDM sedang dikenai sanksi administrasi berat. Bahwa sanksi administratif berat tersebut dikenai  sejak  bulan  Mei  2016  yang dimulai dengan mengubah status Pangkalan  Data  Pendidikan  Tinggi  (PD Dikti) UKDM dari status “aktif” menjadi status dalam “pembinaan”, yang kemudian  diikuti  dengan  larangan- larangan,  termasuk  larangan  untuk menerima mahasiswa baru dan melakukan wisuda/meluluskan mahasiswa. Bahwa  pada  saat  dikenai  sanksi administrasi  tersebut  pada  bulan  Mei 2016,  peraturan  yang  digunakan  dalam menjatuhkan  sanksi  administratif  adalah Permenristekdikti  Nomor  50  Tahun  2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran  Perguruan  Tinggi  Negeri, dan  Pendirian,  Perubahan,  Pencabutan Izin  Perguruan  Tinggi  Swasta,  yang
kemudian  pada  tanggal  27  Desember 2016  dicabut  dan  diganti  dengan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran  Perguruan  Tinggi  Negeri, dan  Pendirian,  Perubahan,  Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Bahwa pada saat berlakunya Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tanggal  27  Desember  2016,  ternyata UKDM masih dikenai sanksi administratif berat, sehingga berdasarkan Ketentuan  Peralihan  Pasal  46  ayat  (1) Permenristekdikti  Nomor  100  Tahun 2016,  sanksi  administratif  berat  tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/perubahan sanksi.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  53  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  syarat untuk  memohonkan  keputusan  fiktif positif  adalah  apabila  Badan/Pejabat Pemerintah  tidak  mengatur  mengenai batas waktu kewajiban untuk melakukan Keputusan  dan/atau  Tindakan ,  maka batas  waktu  kewajiban  melakukan Keputusan  dan/atau  Tindakan  paling lama  adalah  10  (sepuluh)  hari  kerja.  Jika dalam  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja Badan/Pejabat Pemerintah tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan secara fiktif positif  dianggap  dikabulkan  secara hukum. Tetapi  ada  bantahan  termohon  terkait dalil tersebut, karena: a.  Permohonan  sejenis  pernah  diajukan  dan dijawab oleh Termohon Bahwa  sebelum  mengajukan  surat permohonan Nomor
D.131/MBLV/X/2017 tanggal 14 Februari 2017, Sekretaris Jenderal Legiun Veteran  Republik  Indonesia  pernah mengirimkan surat Nomor D- 14/MBLV/X/01/2017 tanggal 12 Januari 2017  perihal  Instruksi  Menteri  tentang Pemberian Hak Mahasiswa UKDM, yang pada  intinya  memohon  hal  yang  sama dengan surat Nomor D.131/MBLV/X/2017 tanggal 14 Februari  2017,  yaitu  agar  Surat  Direktur Pembinaan  Kelembagaan  Perguruan Tinggi Nomor 5188/C5/KL/2016 tanggal
25  Agustus  2016  dicabut  serta  memohon pengaktifan PD Dikti atas nama UKDM.
Bahwa  atas  permintaan  sebagaimana surat  Nomor  D-14/MBLV/X/01/2017 tanggal  12  Januari  2017,  Termohon  telah menjawab melalui surat Nomor 216/C.C5/KL/2017  tanggal  31  Januai 2017  perihal  Penyehatan  UKDM,  yang pada  intinya Termohon  akan  mencabut status  pembinaan  (sanksi  administratif berat)  kepada  UKDM  apabila  ada laporan  hasil  verifikasi  dari  Kopertis Wilayah IX dan laporan Tim Penyehatan  yang  menyatakan  bahwa UKDM  sudah  sehat .  Namun  demikian, hasil  verifikasi  yang  dilakukan  Kopertis Wilayah  IX  pada  tanggal  6  Januari  2017 menyatakan bahwa banyak data mahasiswa  UKDM  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan, serta berdasarkan hasil penilaian Tim Penyehatan UKDM dari unsur Kemenristekdikti, UKDM belum dinyatakan  sebagai  perguruan  tinggi yang sehat. Bahwa secara tidak langsung, melalui surat Nomor 216/C.C5/KL/2017 tanggal  31  Januai  2017 Termohon menolak permohonan Sekretaris
Jenderal LVRI tersebut.

## b. Permohonan Pemohon Telah Dijawab Oleh Termohon Dengan Tindakan
Bahwa  terkait  dengan  UKDM  dikenai sanksi  administratif  berat,  Termohon dengan itikad baik telah membentuk Tim Penyehatan  UKDM  yang  di  dalamnya melibatkan  Legiun  Veteran  Republik Indonesia  (LVRI)  sebagai  badan  badan penyelenggara UKDM, dan Tim Penyehatan tersebut sudah mulai bekerja sejak  bulan  November  2016  sampai dengan rapat  kerja  Tim  Penyehatan terkahir diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 .  Tetapi,  sampai  dengan  saat  ini, Termohon belum melihat adanya perbaikan  secara  nyata  yang  dilakukan oleh  pihak  UKDM,  sehingga  Termohon memutuskan  untuk  tidak  mencabut sanksi  administrasi  berat  tersebut.
Dengan  dilakukannya  rapat  kerja  Tim Penyehatan secara intens sampai dengan terakhir  tanggal  24  Maret  2017,  maka sebenarnya  Termohon  telah  melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menjawab  surat  Sekretaris  Jenderal Legiun  Veteran  Republik  Indonesia Nomor  D.131/MBLV/X/2017  tanggal  14
Februari 2017 dengan tindakan nyata. G.  Putusan : MENGADILI : 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (NO)
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Mengenai  proses  penyelesaian  perkara  permohonan  fiktif  positif  ini,  bisa dibilang cepat, karena penyelesaian kasus di atas hanya memakan waktu selama 34 hari, berikut riwayat perkaranya:
No.  Tanggal Tahapan Proses 1. Jumat,  26  Mei 2017 Pendaftaran Perkara Pendaftaran perkara 2. Senin,  29  Mei 2017 Penetapan Penetapan majelis hakim 3. Senin,  29  Mei 2017 Penetapan Penujukan PP 4. Senin,  29  Mei 2017 Penetapan Penunjukan Jurusita 5. Rabu,  31  Mei 2017 Penetapan Penetapan Hari Sidang Pertama 6. Senin,  12  Juni 2017 Penetapan Sidang Pertama 7. Senin,  3  Juli 2017 Persidangan Persidangan 8. Selasa,  4  Juli 2017 Putusan Putusan 9. Kamis,  6  Juli 2017 Putusan Minutasi/

## Upaya Penyelesaian Berlakunya
Keputusan Fiktif Positif Dan Fiktif Negatif
Perbandingan  singkat  di  atas, memperlihatkan  bahwa  berlakuya fiktif positif telah bergeser keberlakuannya  dari  fiktif  negatif menjadi  fiktif  positif.  Hal  ini  dengan alasan  bahwa  sikap  diam  pejabat Administrasi  dianggap  (fiktif)  sama dengan menyetujui, sehingga bertolak  belakang  dengan  konsepsi UU  Peratun  yang  menganut  asas bahwa  sikap  diam  badan/pejabat TUN  adalah  dipersamakan  dengan suatu  penolakan.  Dalam  konsepsi
fiktif positif lebih luas dari itu, karena seandainya
pun pejabat pemerintahan sudah menindaklanjuti suatu  permohonan  namun  apabila ketika  ditindaklanjuti  oleh  termohon, ternyata permohonan tersebut dikeluarkan  melebihi  waktu  yang ditentukan,  maka  dalam  hal  tersebut permohonan  si  pemohon  harus dianggap  sudah  dikabulkan  oleh termohon.
Atas dasar perbedaan- perbedaan  tersebut  di  atas,  apabila hukum  administrasi  Indonesia  masih menganut
secara konkuren keberlakuan  keputusan  fiktif  negatif
(UU Peratun) disamping keputusan/tindakan  fiktif  positif
(UUAP) atau dengan kata lain kedua prinsip  keputusan/tindakan  fiktif  ini dipertahankan  kedua-duanya  secara pararel,  maka  akan  membawa  suatu ambivalensi  dalam  upaya  penegakan hukum  administrasi.  Dampak  dari ambilavensi,  pada  saat  sekarang berkembang  dua  kutub  pemikiran yang  menyatakan  bahwa  meskipun dalam  UUAP  dikenal  permohonan fiktif positif namun tidak serta merta gugatan  fiktif  negatif  menjadi  tidak dapat  diajukan  lagi  dalam  gugatan biasa  di  Peratun.  Hal  itu  terjadi dikarenakan  UUAP  dan  UU  Peratun berbeda  rezim,  yang  pertama  berada dalam  rezim  hukum  materil  yang kedua  berada  dalam  rezim  hukum formal.  dikarenakan  UUAP  dan  UU Peratun berbeda rezim, yang pertama berada  dalam  rezim  hukum  materil yang  kedua  berada  dalam  rezim hukum formal (Enrico Simanjuntak).
Ditambah lagi berlakunya dalam  UU  AP  tidak  disertai  dengan perubahan UU Peratun, Hal ini yang menimbulkan  polarisasi  pandangan dikalangan  hakim  peratun.  Dualisme atau  polarisasi  pandangan  semacam ini  bahkan  terekam  dalam  salah  satu hasil  rumusan  kegiatan  pelatihan teknis  para  pimpinan  PTUN  tingkat pertama, yaitu:
“Dengan  berlakunya  ketentuan Pasal  53  UUAP,  bukan  berarti  secara mutatis  mutandis ketentuan  Pasal  3 UU  Peratun  menjadi  tidak  berlaku, karena  Lampiran  II  huruf  C,  angka 221 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur bahwa pencabutan peraturan
perundang-undangan  yang  sudah tidak  berlaku  harus  dilakukan  secara tegas  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  baru.  Meskipun secara  daya  guna  norma  Pasal  3  UU Peratun  sudah  tidak  efektif,  namun demikian  pengadilan  hendaknya tidak  menolak  pendaftaran  perkara dengan  menggunakan  dasar  Pasal  3 UU  Peratun,  karena  pada  prinsipnya pengadilan  tidak  boleh  menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat. Terhadap gugatan tersebut  dapat  disikapi  pada  tahap dismissal proses oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan gugatan  tidak  dapat  diterima  (vide pasal  62  ayat  (1)  huruf  (a)  UU Peratun).  Demikian  juga  seandainya suatu  gugatan  telah  diperiksa  oleh majelis hakim, maka perkara tersebut dapat  disikapi  dengan  menyatakan gugatan  penggugat  tidak  dapat diterima  dengan  mendasarkan  pada asas lex  posteriore  derogat  legi  priori . Pada saat gugatan dengan menggunakan  dasar  Pasal  3  UU Peratun  diajukan  ke  pengadilan, hendaknya kepaniteraan memberikan saran  adanya  ketentuan  Pasal  53  UU AP tersebut”.
Langkah  yang  dapat  ditempuh dalam  penyelesaian  konflik  ini  ialah memberlakukan  asas Lex  posteriori derogat  legi  priori yaitu  undang- undang  yang  baru  melumpuhkan undang-undang  yang  lama,  apabila undang-undnag yang baru bertentangan dengan undnag-undang yang  lama  yang  mengatur  materi yang  sama,  maka  yang  berlaku  ada
undang-undang  hukum  yang  lama (Soedikno Mertokusumo). Hal  ini  diperkuat  dengan Putusan Nomor 27/PEN.DIS/2015/PTUN-Dps Penggugat  : I Putu Rupadana (Banjar Adat) Tergugat : 1. Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali 2.  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Bangli Objek Gugatan : Sertipikat  Hak  Pakai  Nomor  54/Desa Kawan,  Luas  860  m2  atas  nama  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di Denpasar tanggal 9 Juli 1987 Kasus Posisi : Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak memberikan  keputusan  terkait  dengan permohonan  pembatalan  objek  sengketa yang  diajukan  oleh  Penggugat,  di  mana Tergugat  II  masih  berkoordinasi  dengan Tergugat  I  sebagaimana  Surat  Tergugat  I tertanggal  9  Oktober  2014,  lebih  lanjut Penggugat  meminta  kepastian  kepada Tergugat  I  atas  permohonan  pembatalan objek  sengketa.  Akan  tetapi  Tergugat  I belum memberikan keputusan atas permohonan  pembatalan,  maka  dari  itu Penggugat  mendalilkan  bahwa  Tindakan Tergugat  memenuhi  ketentuan  pasal  3  UU Nomor 5 Tahun 1986. Petitum : Pengadilan  berpendapat  bahwa  penggugat tidak fokus terhadapa gugatannya. Meskipun objek gugatan berupa pembatalan sertipikat hak pakai nomor 54, tetapi  kontruksi  dalil  gugatan  pengguat lebih  didasark  kepada  keputusan  fiktif negatif. Putusan : 1.  Menimbang  bahwa  dengan  berlakunya ketentuan  pasal  53  UU  30  Tahun  2014 tersebut, Pengadilan berpendapat ketetnuan dalam pasal 3 UU 5 Tahun 1986 yang  mengatur  tentang  fiktif  negatif harusla  dikesampingkan  berdasarkan  asas lex posterior derograt legi priori
2.  Menimbang  bahwa  meskipun  ketentuan
pasal  3  UU  Nomor  5  Tahun  1986  tidak dicabut  UU  30  Tahun  2014,  berdasarkan asas  tersebut,  pasal  3  tersebut  dianggap tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat  untuk  diterapkan  dalam  proses administrasi pemerintahan dalam kerangka sistem hukum administrasi negara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, penulis  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Penyelesaian permasalahan  terkait  sikap  diamnya pemerintah  dapa  dilakukan  melakui 2 cara yaitu:
a. Melalui  Gugatan  Fiktif Negatif dan b. Melalui Permohonan untuk mendapatkan keputusan Fiktif Positif Perbedaan prosedur
penyelesaian sengketa tersebut terdiri dari  beberapa  hal,  ditinjau  dari konsep,  bahwa  KTUN  Fiktif  Negatif “diam  ditolak”,  sedangkan  KTUN Fiktif Positif “diam dikabulkan”. Dari batas waktunya, KTUN Negatif yaitu yaitu  4  (empat)  bulan,  sedangkan pada KTUN fiktif positif 10 (sepuluh) hari  penyelesaian  sengketa  melalui Peradilan  Tata  Usaha  Negara  batas waktu  paling  lama  21  (dua  puluh satu)  hari.  Selanjutnya  pada  KTUN fiktif negatif diajukan melalui gugatan  sedangkan  KTUN  fiktif positif diajukan melalui permohonan. Perbedaan  antara  gugatan  dan permohonan  terletak  pada  prosedur atau hukum acara, sedangkan keduanya  sama-sama  merupakan sengketa yang menghasilkan putusan
Ditinjau dari batas waktu (daluwarsa) pengajuan gugatan atau permohonan, pada  KTUN  fiktif  negatif  90 (sembilan  puluh)  hari  sejak  KTUN fiktif  negatif  dikeluarkan  sedangkan KTUN  fiktif  positif  90  (sembilan puluh)  hari  sejak  KTUN  fiktif  positif dikeluarkan.  Pada  KTUN  fiktif negatif,  Putusan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  merupakan  putusan akhir  sehinggaupaya  hukum  yang tersedia  adalah  upaya  hukum  biasa sedangkan  pada  KTUN  fiktif  positif putusan  bersifat  final  dan  mengikat, sehingga  upaya  hukum  hanya tersedia upaya hukum luar biasa.
2. Walaupun  Fiktif  Positif merupakan  kebijakan  yang  ideal dalam  mengatasi  sikap  diamnya pemerintah  terhadap  permohonan yang  diajukan  oleh  masyarkat,  tetapi juga  mempunyai  kekurangan  bahwa karena  ada  dua  norma  yang mengatur, terjadi polarisasi kebijakan.  Maka  dari  itu  ,  sebagai solusinya ialah dengan menggunakan asas lex  posterior  derograt  legi  priori, yang  egatakan  bahwa  Undang- Undang  baru  mengenyampingkan Undang-Undang lama.
Jadi,
walaupun  keputusan  Fiktif  Negatis diatur dalam UU PTUN, hal tersebut sudah  tidak  berlaku  lagi  karena  ada
UU  Administrasi  Pemerintahan  yang mengantur mengenai keputusan fiktif positif.

## Daftar Pustaka Undang-Undang
Republik  Indonesia.  1986    Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1986  Nomor  77,  TLN  Nomor 3344.
Republik  Indonesia.2004.  tentang Perubahan  Pertama  Atas
Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran  Negara  Republik Indoneia  Tahun  2004  Nomor 35, TLN Nomor 4380
Republik  Indonesia.  2009.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun 2009  Perubahan  KeduaAtas Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 160, TLN
Nomor 5079. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 292. TLN 4674.

## Buku
Abdullah  M,  Ali.  2015. Teori  dan
Praktik Hukum Acara Peradilan Tata  Usaha  Negara  Pasca-
Amandemen , Jakarta: Prenadamedia Group Harahap , Zairin. 1997. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada Soemitro,  Rochmat,  2008. Peradilan Tata  Usaha  Negara ,  Bandung: Refika Aditama Yasin,  Muhammad  dkk.2017 Anotasi Undang-Undang  No.  30  Tahun 2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan .  Jakarta:  UI- CSGAR

## JURNAL DAN LAIN-LAIN
Budiaman  Rodiing.  2017. Keputusan Fiktif  Negatif  dan  Fiktif  Positif dalam  Peningkatan  Pelayanan Publik, Tanjungpura  Law
Journal, Vol I, Issue I, January 2017, hal 34 Enrico  Simanjuntak,  2014,  “Prospek Ombudsman Republik Indonesia  Dalam  Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi  Putusan  Peradilan
Tata  Usaha  Negara”,  Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 2, Juli 2014 Enrico  Simanjuntak.2017.  “ Perkara Fiktif  Positif  dan  Permasalahan Hukumnya”, Jurnal  Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3. Yodi Martono Wahyunadi. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  Pemerintahan.” Universitas Trisakti, 2016.
Hasil Rumusan Diklat Kapita Selekta Sengketa  Tata  Usaha  Negara Bagi  Pimpinan  Pengadilan Tingkat Pertama, mulai tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan  25  Maret  2017  di Pusdiklat  Mahkamah  Agung RI, Megamendung, Bogor