## ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, KAPASITAS FISKAL DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA

## ABSTRACT
Dewi Adhityarani Musaidah 1 d_adhityarani@yahoo.com Ida Ayu Purba Riani 2 purbariani@gmail.com Elsyan R. Marlissa 3 elsyan_marlissa@yahoo.com
This study aims to answer how the influence of fiscal capacity, regional government spending,  investment  and  the  residents  to  regional  gross  domestic  product  (GDP) and  fiscal  capacity  of  regional  government  spending.  There  are  seven  exogenous variables,  three  endogenous  variables  analyzed  use  the  Two  Stage  Least  Square (2SLS), that produces simultaneous estimation equation model. The result showed fiscal  capacity,  regional  government  spending,  foreign  investment,  domestic investment,  and  residents  simultaneously  significant  to  the  regional  GDP . The second  model,  the  fiscal  capacity  of  regional  GDP,  local  taxes,  and  levies, simultaneously  significant  to  fiscal  capacity.  The  third  model,  regional  government spending show the regional GDP, fiscal capacity, local revenue, balance funds, and residents simultaneously will not affect local government spending.
Keywords:  Fiscal  decentralization,  investment,  Residents,  regional  gross  domestic product, fiscal capacity, provinces of papua government spending.

## PENDAHULUAN
Menurut Sekda Provinsi Papua,  (Hery Dosinaen 2017) menyatakan bawa    pendapatan  daerah  mencapai  Rp.13,9  triliun,  berdasarkan  total pendapatan  daerah  tersebut,  Pendapatan  Asli  Daerah  hanya  berkontribusi 7,23  persen,  sedangkan  Dana  Perimbangan  sebesar    24,8  persen  serta lainnya dari lain-lain pendapatan yang sah paling tinggi sekitar 67,9 persen.
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Ditinjau  dari  Belanja  daerah  ternyata  total  belanja  daerah  Provinsi Papua  terjadi  defisit  anggaran  sebesar  Rp.  1,5  triliun  di  Provinsi  Papua, karena  begitu  tingginya  kebutuhan  pembangunan  sedangkan  kapasitas fiskal  daerah  tidak  begitu  cukup.  Dengan  demikian  dikatakan  bahwa, Pendapatan Asli Daerah masih memberikan dampak kecil terhadap belanja daerah melalui program dan kegiatan di Provinsi Papua.
Peningkatan  provinsi  Papua  dapat  terwujud  dari  kapasitas  fiskal yang besar. Kemandirian provinsi suatu daerah dapat dilihat dari kapasitas fiskal  yang  dimiliki  daerah  tersebut,  semakin  besar  kontribusi  kapasitas fiskal  terhadap  penerimaan  daerah  maka  semakin  tinggi  kemampuan daerah dalam membiayai semua kebutuhan daerah.
Akan  tetapi  jika  persentase  kapasitasnya  relatif  kecil,  daerah tersebut sangat tergantung kepada dana berimbang (Dana Alokasi Umum, Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  hasil),  artinya  pemerintah  daerah mengalami  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  terhadap  dana  yang diberikan  oleh  pusat.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  inventarisasi  potensi yang  ada,  di  mana  potensi  daerah  akan  dijadikan  sebagai  sumber penerimaan.  Begitu  pun  yang  seharusnya  terjadi  dalam  skema  kapasitas fiskal di provinsi Papua.
Pembangunan daerah bertumpuh pada (UU Nomor 22 Tahun 1999) yang  secara  umum  menjelaskan  pembangunan  daerah  dilaksanakan melalui  penguatan  otonomi  daerah  dan  pengeloloaan  sumber  daya  yang bermuara  pada  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  kaitan  itu, otonomi  daerah  juga  memberi  hak  dan  wewenang  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan warga setempat sesuai amanat undang-undang.
Menurut  (UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah Pasal  1  ayat  5.  “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan”.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  diartikan  bahwa
otonomi  daerah  merupakan  kemerdekaan  atau  kebebasan  menentukan aturan  sendiri  berdasarkan  perundang-undangan,  dalam  memenuhi kebutuhan  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan  kemampuan  yang  dimiliki oleh daerah.
Otonomi  daerah  yang  sudah  berjalan  diharapkan  bukan  hanya pelimpahan  wewenang  dari  pusat  kepada  daerah  untuk  menggeser kekuasaan.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Kaloh  (2002),  bahwa  otonomi  daerah harus  didefinisikan  sebagai  otonomi  bagi  rakyat  daerah  bukan  otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal.
Otonomi  daerah  bukan  hanya  merupakan  pelimpahan  wewenang tetapi  juga  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan daerah.  Adapun  dasar  hukum  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  :  (1) Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  Amandemen  ke-2  yang  terdiri  dari  : Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A Ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2;
(2)  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan Otonomi  Daerah;  (3)  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  IV/MPR/2000  mengenai Rekomendasi  Kebijakan  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah;  (4) Undang  Undang  No.  32  Tahun  2004  mengenai  Pemerintahan  Daerah  dan (5)  Undang  Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
Konsep  dan  Desentralisasi  Fiskal. Penerapan  otonomi  daerah/ desentralisasi yang luas diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada masa  orde  baru.  Pengertian  desentralisasi  adalah  pelimpahan  wewenang dari  pusat  kepada  daerah.  Desentralisasi  merupakan  sebuah  alat  untuk mencapai  salah  satu  tujuan  bernegara,    khususnya  dalam  rangka memberikan  pelayanan  umum  yang  lebih  baik  dan  menciptakan  proses pengambilan keputusan umum yang lebih demokratis.
Desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dari desentralisasi  (Sidik 2002). Desentralisasi fiskal secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan    (UU  RI  No.  33  tahun  2004).  Desentralisasi  fiskal  merupakan
pelimpahan  wewenang  kepada  daerah  dalam  mengelola  sumber  -  sumber keuangan  sendiri,  sehingga  daerah  mempunyai  kesempatan  yang  lebih dalam mengatur rumah tangganya.
Desentralisasi  Fiskal  diartikan  sebagai  pelimpahan  wewenang  di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi,  baik  secara  administrasi  maupun  pemanfaatannya  diatur atau  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Dengan  terjadinya  pelimpahan sebagian  wewenang  terhadap  sumber  -sumber  penerimaan  di  daerah, diharapkan  daerah-daerah  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  rutin, pelayanan  publik  dan  meningkatkan  investasi  yang  produktif  (capital investment) di daerahnya  (Ladjin 2008).
Secara  garis  besar  investasi  merupakan  pengeluaran  pemerintah untuk membelanjakan barang-barang modal atau peralatan penunjan yang akan  digunakan  untuk  memproduksi  barang  dan  jasa  dimasa  yang  akan datang. Sementara bila dilihat dari berbagai sumber tentang investasi pada umumnya  menjelaskan  investasi  merupakan  satu  komponen  yang  terkait langsung dengan PDB = C + I+ G (X-M).
Sejalan  dengan  itu,  Samuelson  2004),  secara  umum  menjelaskan investasi  meliputi  penambahan  barang  di  suatu  wilayah,  seperti  property atau  peralatan  produksi  atau  langkah  mengorbankan  konsumsi  di  waktu mendatang.
Selanjutnya  pentingnya  tabungan  berdasarkan  teori  neo  klasik menjelaskan tabungan sebagai umber investasi. Pada teori neo klasik juga menjelaskan bahwa investasi biasa dipandang sebagai salah satu pengerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembagunan.
Menurut    (Siska  Permata  Indah  2011),  Penelitian  dengan  judul Analisis  dampak  desentralisasi  fiskal  dan  pengaruhnya  terhadap  PDRB, Tenaga  Kerja,  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Menggunakan metode  analisis  deskriptif  dan  simultan  (2SLS).  Hasil  dari  penelitian kebijakan  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  terhadap  PDRB  Jawa Barat tetapi tidak signifikan terhadap tenaga kerja.
Faktor-faktor  yang  signifikan  meningkatkan  PDRB  Jawa  Barat adalah  PAD,  dana  transfer,  investasi,  ekspor  dan  impor,  tenaga  kerja, dummy  desentralisasi  fiskal.  Sedangkan  variabel  dummy  krisis  ekonomi berpengaruh  negatif  terhadap  PDRB  Jawa  Barat.  Kebijakan  desentralisasi fiskal  belum  mampu  menjamin  ketersediaan  lapangan  kerja  (pro  job) sehingga  tidak  dapat  menekan  angka  pengangguran  di  Jawa  Barat. Peningkatan PDRB signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : berbagai sumber, 2018
Kebijakan desentralisasi Indonesia  telah  secara mendasar mengubah  sistem  pemerintahan  di  Indonesi  melalui  pelakasanaan  UU seperti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25. Tahun  1999  tentang  Keseimbangan  Fiskal  antara  Pemerintah  Daerah  dan Pemerintah Pusat. Sejak itu, kedua UU ini digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004  dan  UU  No.  33  tahun  2004  yang  memberikan  ketetapan  yang  lebih jelas dan rinci untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Undang-Undang  ini  menegaskan  komitmen  Indonesia  untuk mengembangkan  otonomi  daerah  sebagai  suatu  cara  untuk  meningkatkan penyediaan  pelayanan,  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjamin  stabilitas
politik,  ekonomi  dan  sosial  bangsa.  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai upaya  untuk  memfasilitasi  kelancaran  pelaksanaan  UU  yang  telah ditetapkan.
Pertumbuhan ekonomi provinsi Papua triwulan II tahun 2017 tercatat mengalami  peningkatan  lebih  tinggi  dibanding  triwulan  sebelumnya. Sebagaimana dikutip dalam kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi Papua  Agustus  2017,  kinerja  perekonomian  provinsi  Papua  mencapai 4,91%  (yoy)  pada  triwulan  II  lebih  tinggi  dibandingakan  kinerja  triwulan sebelumnya  hanya  sebesar  3,36%  (yoy).  Terlihat  dari  perbaikan  performa ekspor  ke  luar  negeri  dari  provinsi  Papua  menjadi  penopang  tingginya pertumbuhan  pada  triwulan  II.  Dari  sisi  lapangan  usaha  peningkatan penjualan  konsentrat  mineral  hasil  tambang  menjadi  faktor  dominan  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal,  begitupun  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Papua.  Keberhasilan desentralisasi fiskal  provinsi  Papua  bisa  didukung  dengan  pendapatan  asli daerah (PAD) yang besar, penanaman modal yang memadai, pajak daerah, dana  berimbang,  pemasukan  retribusi  dan  penududk  yang  sejahtera (Juwani  2007).  Semakin  tinggi  pendapatan  daerah  provinsi  maka  semakin pembangunan yang dilakukan oleh provinsi Papua.
Adapun  instrumen  desentralisasi  fiskal  yaitu  dana  perimbangan, pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  PAD,  instrument  dari  investasi  yaitu PMA  dan  PMDN.  Berdasarkan  beberapa  teori  dan  penelitian  terdahulu peneliti  merujuk  pada  buku  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan Kementrian Keuangan (2011) dan  dari penelitian  (Zhang dan Zhou 1998), (Annisa Irdhania 2009), dan  (Ahmad Dorani 2008).
H1:   Diduga  hahwa  kapasitas  fiskal,  pengeluaran  pemerintah  daerah, PMA,  PMDN  dan  penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap  Produk Domestik Regional Bruto.
H2:   Diduga  hahwa  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Pajak  Daerah,  dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal.
H3:   Diduga  bahwa  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  kapasitas  fiskal, Pendapatan  asli  daerah,  Dana  Perimbangan  dan  penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dan  analsisi  statistik  dengan  sumber  data  sekunder  seperti  Data  Dalam Angka  (DDA),  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Kependudukan, Pendapatan  perkapita  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Papua, Fiskal Keuangan Daerah bersumber dari DJPK RI, Realisasi PMDN bersumber  dari  Bank  Indonesia  dan  berbagai  literature,  referensi,  jurnal. Sementara    analisis Two  Stage  Least  Square (2SLS)  ini  digunakan  untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Persamaan  Simultan. Simultan  adalah  situasi  dimana  adanya hubungan  dua  arah  antara  variabel  independent  dan  variabel  dependent. Variabel  Y  tidak  hanya  ditentukan  oleh  X  karena  beberapa  dari  variabel  X juga ditentukan oleh Y. Terdapat beberapa persamaan dalam model ini dan masing-masing variabel dependent bersifat endogen  (Gujarati 1978).
Y 1t = β 12 Y 2t + β 13 Y 3t + …+ β 1M Y Mt + γ 11 X 1t + …+ γ 1K X Kt + µ 1t (1)
Dengan :
Y 1, Y 2,…, Y M : M variabel endogen, atau variabel tak bebas bersama X 1, X 2,…, X K : K variabel yang ditetapkan terlebih dahulu µ 1, µ 1,…, µ M : M gangguan stokastik t= 1, 2 ,. . ., N  : banyak observasi total β : koefisien variabel endogen
Spesifikasi  Model. Spesifikasi  model  merupakan  tahap  awal  untuk menentukan bentuk model persamaan yang akan diestimasi parameternya.
Yt = β 10 + β 11 CPFt + β 12 TEXPt + γ 11 PMAt + γ 12 PMDNt + γ 13 PENDt + µ 1t CPFt = β 20 + β 21 Yt + β 22 RTAXt + γ 21 RRETt + µ 2t TEXPt = β 30 + β 31 Yt + β 32 CPFt + γ 31 PADt + γ 32 DPt + γ 33 PENDt + µ 3t
Keterangan variabel dalam model :
Y t
: Produk Domestik Regional Bruto
TEXP t : Pengeluaran Pemerintah Daerah
CPF t : Kapasitas Fiskal
PMA t : Penanaman Modal Asing
PMDN t : Penanaman Modal Dalam Negeri
PEND t : Penduduk
RTAX t : Pajak Daerah
RRET t : Retribusi Daerah
PAD t : Pendapatan Asli Daerah
DP t : Dana Perimbangan
Identifikasi  Model. Dalam  melakukan  pendugaan  parameter,  suatu persamaan  di  dalam  model  simultan  harus  teridentifikasi.  Kondisi  yang harus dipenuhi agar suatu model dapat diidentifikasi adalah :

## K- M ≥ G-1

## Dimana :
K   =  Total variabel dalam model (variabel endogen dan variabel predeterminan) M   =  Jumlah  variabel  endogen  dan  eksogen  yang  dimasukkan  dalam  suatu persamaan tertentu dalam model
G   =  Total persamaan
Apabila  K-M  sama  dengan  G-1  maka  suatu  persamaan  di  dalam model  dikatakan  teridentifikasi  secara  tepat  ( exactly  Identified );  jika  K-M lebih  kecil  dari  G-1,  maka  persamaan  dikatakan  tidak  teridentifikasi ( underidentified ); sedangkan jika K-M lebih besar dari G-1 maka persamaan tersebut dikatakan teridentifikasi berlebih ( overidentified ).
Apabila  suatu  persamaan  simultan  dalam  kondisi exactly  identified, maka  metode  pendugaan  yang  tepat  digunakan  adalah Indirect  Least Square (ILS).  Apabila  suatu  persamaan  simultan  dalam  kondisi overidentified, maka metode pendugaan yang tepat digunakan adalah Two
Stage  Least  Square (2SLS).  Sedangkan  jika  persamaan  simultan  tidak teridentifikasi maka tidak dapat diduga.
Masalah  identifikasi  model  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui apakah estimasi parameter dapat dilakukan melalui persamaan reduced  form  dari  sistem  persamaan  simultan  sehingga  dapat  ditentukan metode  yang  sesuai.  Berikut  disajikan  hasil  identifikasi  model  sebagai berikut:
Yt = β 10 + β 11 CPFt + β 12 TEXPt + γ 11 PMAt + γ 12 PMDNt + γ 13 PENDt + µ 1t
(Model 1)
CPFt = β 20 + β 21 Yt + β 22 RTAXt + γ 21 RRETt + µ 2t
(Model 2)
TEXPt = β 30 + β 31 Yt + β 32 CPFt + γ 31 PADt + γ 32 DPt + γ 33 PENDt + µ 3t
(Model 3)
Berdasarkan ke 3 model di atas diperloleh nilai K, k, dan m sebagai berikut:
K : 16 M : Model 1 = 6, Model 2 = 4, dan Model 3 = 6 G
: Model 1 = 5, Model 2 = 3, dan Model 3 = 5

## Tabel 1 Identifikasi Model
Model K-M G-1 Identifikasi Model Model 1 10 4 Overidentified Model 2 12 2 Overidentified Model 3 10 4 Overidentified
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  di  ketahui  bahwa  seluruh  model dalam  penelitian  termasuk  dalam  kategori  overidentified,  sehingga parameter-parameter  dalam  persamaan  mempunyai  lebih  dari  satu  hasil estimasi  yang  bisa  digunakan  dan  dapat  di  estimasi  menggunakan Two Stage Least Square.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Two  Stage  Least  Square  (2sls).  Two  Stage  Least  Square (2SLS)  adalah  salah  satu  metode  regresi  yang  termasuk  ke  dalam kelompok  analisis  persamaan  struktural.  Metode  ini  merupakan  perluasan dari metode OLS yang biasa digunakan dalam perhitungan analisis regresi. 2SLS digunakan dalam kondisi dimana terdapat korelasi antara error yang dihasilkan dalam model berkorelasi dengan variabel bebasnya.
Mengapa disebut Two Stage Least Square , karena terdapat two stage atau  dua  langkah  dan  pada  dasarnya  hanya  merupakan  perluasan  dari metode  OLS  ( Ordinary  Least  Square ).  Berikut  disajikan  hasil  estimasi berdasarkan  persamaan  produk  domestik  regional  bruto,  kapasitas  fiskal, dan pengeluaran pemerintah daerah dengan hasil sebagai berikut.
Hasil  Estimasi  Produk  Domestik  Regional  Bruto. Hasil  estimasi model  persamaan  simultan  terhadap  produk  domestik  regional  bruto menunjukkan  bahwa  model  yang  dibangun  signifikan  pada  taraf  nyata  5 persen dan mampu menjelaskan permasalahan dengan sangat baik. Hal ini terlihat  dari  nilai R-squared nya  yaitu  sebesar  0,9992  yang  berarti  bahwa model  telah  mampu  menjelaskan  keragaman  masalah  sebesar  99,92 persen dan sisanya sebesar 0,08 persen dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model (Tabel 2).

## Tabel 2 Hasil Pendugaan Parameter Model Terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (Yt) Variabel Koefisien Prob C -13522202 0,1763 CPFT (Kapasitas Fiskal) -6,673510 0,0597 TEXPT (Pengeluaran Pemerintah Daerah) -0,345533 0,5234 PMAT (Penanaman Modal Asing) 4,750660 0,0378 PMDNT (Penanaman Modal Dalam Negeri) 0,305591 0,2114 PENDT (Penduduk) 3,849.889 0,0001 R-squared 0,999223 Adjusted R-squared 0,998251 S.E. of regression 1986529
F-statistic 1028,399 Prob(F-statistic) 0,000003 J-statistic 0,000000
Sumber : diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  2  didapat  nilai  kontstanta  dan  koefisien  regresi, sehingga  dapat  dibentuk  persamaan  regresi  linier  berganda  sebagai berikut:
Yt  =  -13522202 –  6,673510  CPFt  –  0,345533  TEXPt  +  4,750660 PMAt + 0,305591 PMDNt + 38,49889 PENDt + e
Berdasarkan  hasil  estimasi  terhadap  model  Produk  Domestik Regional Bruto terlihat bahwa variabel kapasitas fiskal (CPFt) memiliki nilai elastisitas sebesar -6,67 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen pada kapasitas  fiskal  (CPFt)  akan  mengurangi  PDRB  sebesar  6,67  persen. Pengeluaran  Pemerintah  (TEXPt)  memiliki  nilai  elastisitas  sebesar  -0,345 yang  berarti  bahwa  setiap  kenaikan  1  persen  pada  Pengeluaran Pemerintah  (TEXPt)  maka  akan  mengurangi  PDRB  sebesar  -0,345  hal  ini tidak sejalan dengan teori.
Secara  konseptual  dengan  adanya  belanja  daerah  yang  berkualitas, maka  akan  berdampak  pada  nilai  PDRB.  Artinya  secara  tidak  langsung seharusnya  setiap  pengeluaran  pemerintah  melalui  kebijakan  fiskal  papua akan  meningkatkan  perekonomian  papua  yang  dicerminkan  melalui peningkatan nilai PDRB.
Variabel  investasi  yang  terdiri  dari  PMA  dan  PMDN  signifikan  dan berpengaruh positif terhadap PDRB provinsi Papua dengan nilai elastisitas 4,75  dan  0,305.  Hal  ini  bermakna  bahwa  setiap  kenaikan  PMA  sebesar  1 persen  maka  akan  menyebabkan  PDRB  naik  4,75  persen  begitupun dengan kenaikan PMDN sebesar 1 persen maka PDRB naik 0,305 persen. Fakta  ini  sesuai  dengan  teori  ekonomi  Keynes  yang  menyebutkan  bahwa investasi meningkatkan output total ( agregat expenditure ).
Berdasarkan  hasil  pendugaan  diketahui  variabel  penduduk  (PEND) meningkatkan  PDRB  provinsi  Papua  dengan  nilai  koefisien  38,49  yang berarti bahwa setiap kenaikan penduduk 1 persen akan mampu menaikkan PDRB  sebesar  38,49  persen.  Variabel  penduduk  di  provinsi  Papua  pada penelitiannya ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB. Berdasarkan  teori  penduduk  sangat  menentukan  perekonomian  suatu daerah.
Hasil  Estimasi  Kapasitas  Fiskal. Hasil  estimasi  model  persamaan simultan  terhadap  kapasitas  fiskal  menunjukkan  bahwa  model  yang dibangun  signifikan  pada  taraf  5  persen  dan  mampu  menjelaskan permasalahan  dengan  sangat  baik.  Hal  ini terlihat  dari  nilai R-squared nya yaitu sebesar 0,9136 yang berarti bahwa model telah mampu menjelaskan keragaman  masalah  sebesar  91,36  persen  dan  sisanya  8,64  persen dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model.

## Tabel 3 Hasil Pendugaan Parameter Model Kapasitas Fiskal
Variabel Koefisien Prob C 2241103 0,0435 YT (PDRB) 0,005365 0,6000 RTAXT (Pajak Daerah) 1,493.697 0,0367 RRETT (Retribusi Daerah) -2,442676 0,5318 R-squared 0,913637 Adjusted R-squared 0,870455 S.E. of regression 9939759 F-statistic 2,115803 Prob(F-statistic) 0,001363 J-statistic 0,000000

## Sumber : diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  didapat  nilai  kontstanta  dan  koefisien regresi,  sehingga  dapat  dibentuk  persamaan  regresi  linier  berganda sebagai berikut:
CPFt = 2241103 + 0.005365 Yt +14.93697 RTAXt  - 24.42676 RRETt +  e
Variabel  PDRB  (Yt)  dalam  hasil  estimasi  adalah  positif  sebesar 0,005  namun  terbukti  tidak  signifikan.  Dengan  arti  lain  PDRB  (Yt)  tidak memiliki  pengaruh  yang  nyata  terhadap  kapasitas  fiskal  daerah.  Dari  hasil tersebut  PDRB  tidak  sesuai  dengan  dengan  hipotesis  penelitian.  Tetapi sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh    (Joko  Tri  Haryanto 2006).  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  mengetahui  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan  masyarakat  di  dalam  meningkatkan  produksi  barang  dan  jasa. Pertumbuhan  ekonomi  meningkat,  dikarenakan  kegiatan  ekonomi  dalam memproduksi barang dan jasa meningkat.
Tanda  parameter  untuk  Pajak  Daerah  adalah  positif  yaitu  14,936 yang  menunjukkan  bahwa  apabila  Pajak  Daerah  naik  1  persen  maka Kapasitas  Fiskal  akan  naik  sebesar  14,936  persen,  hasil  regresi  dengan asumsi  variabel  yang  lain  tetap  ( cateris  paribus ).  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Pajak  Daerah  sesuai  dengan  hipotesis  penelitian  serta sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Joko  Tri  Haryanto (2006).
Variabel Retribusi Daerah dari hasil estimasi bernilai negative sebesar 24,426 dan terbukti tidak signifikan terhadap kapasitas fiskal. Berarti terjadi penyimpangan  dari  hipotesis  penelitian.  Tetapi  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Joko  Tri  Haryanto  (2006).  Hal  ini  terjadi karena dilihat dari data retribusi daerah kurang konstan. Kontribusi retribusi daerah di provinsi Papua belum maksimal, terkadang ada aset yang harus diwajibkan  membayar  tetapi  tidak  dipungut  atau  terlewatkan  sehingga realisasi yang diterima tidak sesuai dengan target.
Hasil  Estimasi  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah .  Hasil  dari  model Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  memperoleh  nilai  koefisien Adjusted  R- squared sebesar  0.534616  atau  53.43%  menunjukkan  bahwa  Produk Domestik  Regional  Bruto  (Yt),  kapasitas  fiskal  (CPFt),  pendapatan  asli daerah  (PADt),  dana  perimbangan  (DPt),  dan  penduduk  (PENDt)
memberikan  pengaruh  sebesar  53.43%  terhadap  pengeluaran  pemerintah (TEXPt). Sedangkan sisanya sebesar 46.57% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.
Tabel  4  Hasil  Pendugaan  Parameter  Model  Pengeluaran  Pemerintah Daerah
Variabel Koefisien Prob C 9541252 0,6641 YT (PDRB) 0,230375 0,5653 CPFT (Kapasitas Fiskal) 0,631645 0,6681 PADT (Pajak Asli Daerah) 1,434.582 0,9133 DPT (Dana Perimbangan) -0,183401 0,9480 PENDT (Penduduk) -1,142097 0,5707 R-squared 0,793163 Adjusted R-squared 0,534616 S.E. of regression 2360912 F-statistic 3,067777 Prob(F-statistic) 0,150002 J-statistic 1,38E-37
Berdasarkan  tabel  di  atas  didapat  nilai  kontstanta  dan  koefisien regresi,  sehingga  dapat  dibentuk  persamaan  regresi  linier  berganda sebagai berikut:
TEXPt  =  9541252  +  0,230375  Yt  +  0,631645  CPFt  +  1,434582 PADt – 0,183401 DPt – 11,42097 PEND t +  e
Dari  model  tersebut  diatas  diartikan  bahwa  variabel  PDRB  (Yt) berpengaruh positif meningkatkan pengeluaran pemerintah (TEXPt) daerah provinsi  Papua  namun  pengaruhnya  tidak  signifikan  pada  taraf  nyata  5 persen.  Nilai  estimasi  positif  sebesar  0,230  terhadap  pengeluaran pemerintah.  Hal  ini  karena  dampak  dari  meningkatnya  PDRB  tidak langsung membuat pengeluaran pemerintah meningkat.

## KESIMPULAN
Kapasitas  Fiskal,  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah,  Penanaman Modal  Asing,  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri,  dan  Penduduk  secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan total  pengaruh  sebesar  99,92  persen,  sedangkan sisanya  sebesar 0,08  persen  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diamati  di  dalam penelitian ini.
Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kapasitas  Fiskal  dengan total  pengaruh  sebesar  91,36  persen,  sedangkan  sisanya  sebesar  8,64 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.
Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Kapasitas  Fiskal,  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Penduduk  secara  simultan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  dengan total  pengaruh  sebesar  53,43  persen,  sedangkan  sisanya  sebesar  46,57 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, S. 2007. Ekonom,  Jilid 2. Jakarta:Esis Andayani,  Sri.  (2014). Analisis  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Kualitas Pemerintahan Dan Kinerja Ekonomi DI Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur . Univesitas Brawijaya. Abdul  Halim,  (2001),    Bunga    Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
Boediono. 1985. Pengantar ilmu ekonomi No. 4. Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2007)
Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari,  2007.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi Pendapatan    Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal,  Simposium  Nasional Akuntansi X. Makasar.
Didir  M.P.  Pontjowinoto.  (1991). Alternatif  Reformasi  Kebijakan  dan Manajemen Keuangan Daerah. Prisma, Vol. XX, No. 8, hal 31-42. Edy   Suandi   Hamid,   (2006),   Ekonomi   Indonesia   dari   Sentralisasi ke
Desentralisasi, Yogyakarta,UII Press. Elia Radianto. (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di
Maluku. Prisma, nomor 3, 1997, hal 39-50. FX.  Sugiyanto.  (2000). Kemandirian  dan  Otonomi  Daerah. Media  Ekonomi dan Bisnis. Vol. XII, No. I, hal 1-7.
Halim,  A.  dan  Damayanti,  T.  W.  (2007). Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan DDaerah. UPP AMP YKPN, Jogjakarta. Hamid,  E.  S.  (2003).  “Formula  Alternatif  Dana  Alokasi  Umum”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 18 No 3: 224-242. Hari,  Priyoadi.  (2005).  “Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi”.  Jurnal  Interdisoliner  Kritis  UKSW (Terakreditasi).
Haris,  S.  (2005). Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  :  Desentralisasi,
Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. LIPI Press, Jakarta.
Herman,  Asaribab.  (2014).  Laporan  Studi  Strategis  Dalam  Negri  Peserta PPRA  LII  LEMHANMAS  RI  tentang  Pembangunan  Nasioan Provinsi  Papua,  Jakarta,  Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik Indonesia.
Jatmoko,  Ahmad.  (2005). Analisis  Pengaruh  PAD  Terhadap  PDRB  di Provinsi Jawa Barat .
Jonathan,  Sarwono.  (2006).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu
Joko,  Tri  Haryanto.  (2006).  “Kemandirian  Daerah  :  Sebuah  Perspektif dengan  Metode Path  Analisys ”, Jurnal  Manajemen  Usahawan , Nomor  03  Th  XXXV  Maret  2006,  Lembaga  Management  FE-UI, Jakarta, hal. 45.
Julitawati, dkk. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh .  Jurnal  Akuntansi.  Universitas Syiah Kuala
Kaho,  Joseph  Riwu,    (1998), Prospek    Otonomi    Daerah    di    Negara Republik Indonesia , Jakarta, Raja Grafindo Persada. Kaho, Josef Riwu, (1997), Prospek Ekonomi di Negara Republik Indonesia Fak.Sospol-UGM, Yogyakarta
Kaloh,  J.  (2002).  Mencari  Bentuk  Otonomi  Daerah,  Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta.
Khalid,  Idham.  (2015). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Sulawesi  Selatan ,  Sulawesi  Selatan  :
Universitas Muhammadiyah Makasar. Ladjin, Nurjanna. (2008). Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah) . Semarang:
Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. (1999). Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik. PAU Studi Ekonomi UGM. Yogyakarta. ________ . (2002). Otonomi    dan    Manajemen    Keuangan Daerah. Yogyakarta,  Penerbit Andi.
Muin,  Fatkhul.  2014.  “Otonomi  Daerah  Dalam  Persepektif  Pembagian Urusan  Pemerintahan-Pemerintahan  Daerah  Dan  Keuangan Daerah”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-
Mare t. Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Munir  Dasril,  H.  A.  Djuanda  dan  H.  N. Tangkilisan (2004), Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit YPAPI. Nurlan  Darise.  (2009).  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pedoman  untuk Eksekutifdan Legislatif. Jakarta: Indeks.
Pambudi, Septian B. (2008). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  Di Provinsi Jawa Barat. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Permenkeu No. 245 Tahun 2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Permenkeu No. 37 Tahun 2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Republik  Indonesia  ,  (2004-a),  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia  ,  (2004-b),  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Riduwan  &  Sunarto.  (2010). Pengantar  Statistika  Untuk  Penelitian:
Pendidikan,  Sosial,  Komunikasi,  Ekonomi,  dan  Bisnis. Bandung:
Alfabeta.
Sadono  Sukirno,  (2004),  Pengantar  Teori  Makroekonomi,  Jakarta:  Raja grafindo Persada
Sarsiti  dan  Rakiman,2011.  Jurnal  “pengaruh  Pendapatan  Perkapita  dan jumlah  wajib  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  di kabupaten sukoharjo periode 2002-2010.
Sasana. Hadi 2009. “Peran Desentralisasi Fiskal Tehadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah”.  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan Vol 10, No.1, Juni 2009
Sidik,  M.,  R.  Simanjuntak,  B.  Brodjonegoro.  (2002). Dana  Alokasi  Umum  : Konsep,  Hambatan  dan Prospek  Di  Era  Otonomi  Daerah. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Siregar,  S.  (2010).  Statistika  Deskriptif  Untuk  Penelitian:  Dilengkapi perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: Rajawali Pers.
Sudjana,  D  (2001),  Metode  &  Teknik  pembelajaran  partisipatif.  Bandung:
Falah Production
Sukanto  Reksohadiprodjo,  (2001), Ekonomi  Publik ,  Yogyakarta,  BPFE UGM.
Sukirno,  Sadono.  (2004).  Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar.  Edisi-3.  PT.
Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
Sumitro  Djojohadikusumo,  (1994),  Dasar Teori  Ekonomi  Pertumbuhan  dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta, LP3ES.
Sumarsono,  Hadi  dan  Utomo,  Sugeng  Hadi,  2009.  “Deliberate  Inflation pada  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  Jawa  Timur  dan  Dampaknya bagi  Pertumbuhan  Daerah”: Jurnal  Ekonomi  Studi  Pembangunan , JESP Vol. 1, No. 3, 2009
Suprajitno,  Pudji.  (2003). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi
Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus di Kabupaten
Banjarnegara). Semarang: Universitas Diponegoro. Supraktiko,  Joko,  dkk.  (2017). Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan  Regional Provinsi Papua , Papua, Bank Indonesia Provinsi Papua. Suseno        Triyanto        Widodo,          (1990), Indikator          Ekonomi    : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia , Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
Triani,  Mike.  (2015). Analisis  Kebijakan  Otonomi  Daerah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Sumatra  Barat  Dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Universitas Negeri Padang. Tulus  TH  Tambunan,.  (2003), Perekonomian    Indonesia  :    Beberapa Masalah Penting, Jakarta, Ghalia Indonesia. Turtiantoro.  (2000). Otonomi  Daerah  Dalam  Prespektif  Administrasi Pembangunan. Media  Ekonomi  dan  Bisnis.  Vol. XII,  No. I,  hal  25- 31.
Untoro, Joko, 2010, Ekonomi, Jakarta, Kawahmedia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Yuliati,  2001, Analisis  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam  Menghadapi Otonomi  Daerah, Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Yuniarti,  Ari.  (2008). Pengaruh  Pertumbuhan  Pendapatan  Perkapita, Tingkat Investasi Dan Tingkat Industrialisasi Terhadap Kemandirian Daerah  Studi  Kasus:  Kabupaten  dan  Kota  Di  Wilayah  Soloraya) . Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Zhang  Tao  dan  Zou  Heng  fu.  (1998).  “Fiscal  Decentralization.  Public Spending and  Economic  Growth  in  China” ,  Journal  of  Public Expenditure 67,221240.)
Internet: Fauzan. “Pertumbuhan ekonomi di Papua triwulan II alami peningkatan”. 26 Desember 2017.
https://elshinta.com/news/122050/2017/09/28/pertumbuhan-ekonomi- di-papua-triwulan-ii-alami-peningkatan