## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  3 – Desember  2023,  Hal.  392-402  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7887.392-400

## TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN TRENGGILING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 DAN FIQIH JINAYAH
Nurhabibah Siregar 1 , Zaid Alfauza Marpaung 2
Hukum Pidana Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia nurhabibah9895@gmail.com , zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

## Abstrak
Trenggiling  merupakan  satwa  yang  di  lindungi  oleh  pemerintah,  sebagaimana  di  atur  dalam  peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1990 tentang  hak pengusahaan hutan tenaman  industry presiden republik Indonesia yang  menyebutkan  bahwa  beberapa  jenis  flora  dan  fauna  yang  di  lindungin  diantaranya  adalah  trenggiling. Fenomena  memperniagakan  trenggiling  marak  terjadi  di  kota  Medan.  Penyidik  dan  Satuan  Polisi  Kehutanan Reaksi  Cepat  (SPORC)  Balai  Penegakan  Hukum  Wilayah  Sumatera,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK), berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan trenggiling yang diperkirakan bernilai lebih dari  Rp.  2,5  Milyar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  tindak  pidana  memperniagakan  tringgiling Ditinjau  Perspektif  Undang-Undang  No.5  Tahun  1990  dan  Perspektif  fiqih  jinayah.  Metode  penelitian  yang dipergunakan  yuridis  normatf.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tindak  pidana  mempernigakan  trenggiling diatur  dalam  ketentuan  Pasal  40  Undang-Undang  No.5  tahun  1990  yang  menyebutkan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Sedangkan menurut fiqih jinayah  Sanksi  dalam  memperniagakan  satwa  dikategorikan  sebagai  jarimah  ta’zir  dimana  perbuatan  pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim).
Kata Kunci : Pidana, Memperniagakan, Fiqih Jinayah

## Abstract
Pangolins are animals protected by the government, as regulated in Government Regulation Number 7 of 1990 which states that several types of flora and fauna are protected including pangolins. The phenomenon of trading pangolins is rife  in the city of Medan. Investigators and the Rapid  Reaction Forestry Police Unit  (SPORC) of the Sumatra Regional Law Enforcement  Center, Ministry of Environment  and Forestry (KLHK),  succeeded in thwarting pangolin trading activities estimated to be worth more than Rp. 2.5 billion. This study aims to discuss the criminal act of trafficking pangolins Reviewed the Perspective of Law No.5 of 1990 and the Perspective of jinayah fiqh.  Research  methods  used  juridical  normative.The  results  showed  that  the  crime  of  pangolin  in  the perspective of Law No. 5 of 1990 was formulated in Article 40 which reads, whoever intentionally violates the provisions  embodied  in  article  19  paragraph  (1)  and  article  33  paragraph  (1),  is  threatened  with  a  10-year sentence  and  a  maximum  fine  of  Rp.  200,000,000.00.  Meanwhile,  according  to  fiqh  jinayah,  sanctions  in trafficking  animals  are  categorized  as  jarimah  ta’zir  where  criminal  acts  whose  form  of  punishment  is determined by the ruler (judge).
Keywords: Criminal, Commerce, Fiqh Jinayah

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  dengan  keanekaragaman  hayati  yang  sangat  besar.  Menurut data dari pusat pemantauan konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre), Indonesia memiliki  berbagai  jenis  makhluk  hidup  seperti  amfibi,  burung,  mamalia,  dan  reptil  sebanyak  3.305 spesies. Dari spesies-spesies tersebut, sekitar 31,1% di antaranya hanya dapat ditemukan di Indonesia (endemik),  sedangkan  sekitar  9,9%  menghadapi  risiko  kepunahan.  Wilayah  laut  Indonesia  yang mencakup sekitar 5,8 juta km2 juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk 590 jenis terumbu karang. Wilayah laut ini mewakili sekitar 37% dari total spesies laut di dunia dan 30% dari jenis mangrove (Dewi & Resen, 1990).
Beberapa peraturan internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan perdagangan spesies yang  dilindungi  telah  diatur  dalam  konvensi-konvensi  seperti  Convention  on  International  Trade  in Endangered  Species  of  Wild  Fauna  and  Flora  (CITES)  yang  dimulai  pada  tahun  1973,  serta  melalui Daftar  Merah  Spesies  yang  Terancam  Punah  yang  dikeluarkan  oleh  IUCN.  Dalam  keduanya,  satwa liar diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, mulai dari yang paling kritis yaitu kategori terancam punah, hingga kategori yang memantau populasi mereka. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani konvensi CITES. Keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat beragam di Indonesia  menjadikannya  salah  satu  negara  dengan  keanekaragaman  hayati  terbesar  di  dunia (Qodriyatun, 2010).
Trenggiling  telah  menjadi  fokus  utama  perhatian  CITES  sejak  tahun  1985  karena  aktivitas perdagangan  ilegal  yang  semakin  merajalela,  mengakibatkan  penurunan  drastis  dalam  populasi mereka. Peningkatan dalam perburuan trenggiling dipicu oleh keyakinan masyarakat terhadap khasiat sisik  trenggiling  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  penyembuhan  untuk  berbagai  kondisi  seperti keracunan,  radang,  kudis,  dan  rematik  (Nowak  1999).  Selain  itu,  kerusakan  pada  habitat  alami trenggiling  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  berkurangnya  jumlah trenggiling yang dapat bertahan hidup (Irjayani, 2016).
Penyusutan  populasi  hewan  ini  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  akibat  meningkatnya aktivitas  perburuan.  Faktanya,  perdagangan  trenggiling  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  pesat sejak  tahun  2000-an.  Pada  awal  Mei  2012,  ada  laporan  baru  yang  menyebutkan  bahwa  petugas  dari Balai  Karantina  Tingkat  II  Cilegon-Banten  menemukan  truk  berpendingin  Thermo  King  yang ditinggalkan  begitu  saja.  Di  dalam  truk  tersebut,  terungkaplah  daging  trenggiling  yang  telah dibekukan  sebanyak  4.124,12  kg  serta  sisik  trenggiling  seberat  31,36  kg  yang  disimpan  oleh pemiliknya di area parkir Pelabuhan Merak (Hamzah, 2012).
Trenggiling  merupakan  salah  satu  jenis  mamalia  yang  menarik  dan  memiliki  ciri-ciri  unik. Salah  satu  aspek  menariknya  adalah  struktur  morfologi  tubuhnya  yang  dilapisi  oleh  sisik-sisik  keras yang  mirip  dengan  sisik  pada  reptil  (Breen  2012).  Tambahan  pula,  trenggiling  memiliki  indera penciuman yang lebih berkembang daripada indera penglihatannya (Robinson 2005). Fakta ini terkait dengan  kebiasaan  trenggiling  yang  aktif  pada  malam  hari  (nokturnal)  dan  lebih  mengandalkan penciuman  untuk  mencari  sarang  semut  dan  rayap  sebagai  sumber  makanan.  Trenggiling mengonsumsi secara utama semut (ordo Hymenoptera) dan rayap (ordo Isoptera), dengan semut tanah merah (Myrmicaria sp) termasuk dalam makanan favorit mereka (Heryatin, 1983).
Kepunahan  trenggiling  seringkali  disebabkan  oleh  perilaku  manusia  yang  tidak  bertanggung jawab.  Perburuan  dan  perdagangan  trenggiling  ilegal  menyebabkan  penurunan  populasi  trenggiling liar.  Selain  itu,  hutan  yang  menjadi  habitat  trenggiling  sering  dijadikan  medan.  Perkebunan  tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, sehingga habitat yang cocok untuk hidup trenggiling hampir tidak ada (Radhi, 2019).
Ancaman  utama  terhadap  hewan-hewan  dilindungi  ini  adalah  aktivitas  perburuan  dan perdagangan  mereka.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  sebagian  besar  dari  hewan-hewan dilindungi  yang  dijual  di  pasar  berasal  dari  hasil  perburuan  di  habitat  alaminya,  bukan  dari penangkaran.  Meskipun  hewan-hewan  dilindungi  yang  terancam  punah,  perdagangannya  tetap berlangsung  bebas  di  berbagai  pasar  hewan  di  seluruh  Indonesia.  Potensi  keuntungan  besar  yang dapat diperoleh dari perdagangan hewan liar, terutama yang termasuk dalam kategori langka, menjadi pendorong  utama  meningkatnya  aktivitas  perdagangan  tersebut.  Seiring  semakin  langkanya  hewan- hewan ini, nilai jualnya pun akan meningkat secara signifikan (Raya & Widowati, 2021).
Perdagangan  hewan-hewan  yang  termasuk  dalam  kategori  perlindungan  merupakan  ancaman yang  sangat  serius  terhadap  kelangsungan  hidup  makhluk-makhluk  tersebut  di  Indonesia.  Situasi  ini dipicu oleh potensi keuntungan yang tinggi dan risiko hukuman yang minim yang dihadapi oleh para pelaku  perdagangan  ilegal.  Kondisi  ini  membuat  perdagangan  hewan  dilindungi  menjadi  daya  tarik yang  kuat  bagi  individu  yang  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal  semacam  itu.  Ini  terutama  berlaku karena hewan-hewan yang diperdagangkan biasanya berasal dari penangkapan langsung di alam liar, bukan dari usaha pemeliharaan dalam penangkaran.
Dalam  berbagai  insiden  yang  terjadi,  terdapat  banyak  celah  dalam  sistem  hukum  yang memungkinkan  pelanggaran  aturan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  tantangan  yang  signifikan  bagi pemerintah  dalam  menemukan  solusi  yang  efektif.  Salah  satu  jenis  pelanggaran  yang  sering  terjadi
adalah  perdagangan  hewan  langka,  sebuah  masalah  umum  yang  disebabkan  oleh  ketidakcukupan peraturan dan pengawasan yang ada (Mahendra et al., 2021).
Di  samping  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990,  pemerintah  juga  telah mengimplementasikan  sanksi  pidana  terhadap  individu  maupun  kelompok  yang  terlibat  dalam perdagangan  hewan-hewan  dilindungi.  Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  ini  pun telah  bervariasi.  Salah  satunya  adalah  melalui  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  organisasi  non- pemerintah  (LSM)  yang  memiliki  fokus  pada  perlindungan  satwa  dan  satwa  liar,  seperti  Profauna. Profauna  merupakan  sebuah  lembaga  internasional  yang  dibiayai  oleh  dana  global,  yang  berperan dalam  melakukan  pemantauan,  penelitian,  serta  advokasi  terhadap  perdagangan  hewan  ilegal.  Selain itu, langkah-langkah untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kerja sama di bidang hukum juga merupakan bagian dari upaya-upaya tersebut (Pratama et al., 2023).
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 juga memaparkan beragam spesies flora dan fauna yang mendapatkan perlindungan hukum, dengan jumlah  total mencapai 294 spesies yang  tersebar di seluruh  wilayah  Indonesia.  Dalam  daftar  hewan-hewan  yang  dilindungi  ini,  salah  satu  contohnya adalah trenggiling. Trenggiling adalah jenis  mamalia bersisik yang memiliki lidah panjang dan tidak memiliki  gigi.  Terdapat  8  spesies  trenggiling  yang  ada  di  seluruh  dunia,  dan  dari  jumlah  tersebut,  4 spesies  dapat  ditemui  di  wilayah  Asia,  termasuk  di  Indonesia:  Pangolin  Cina,  Pangolin  India, Pangolin Filipina, dan Pangolin Sunda (Manis Javanica).
Walaupun langkah-langkah hukum telah diambil, terus terjadinya insiden-insiden semacam itu mengindikasikan bahwa peraturan yang ada masih kurang efektif dalam menciptakan efek penakutan bagi  para  pelaku  perdagangan  ilegal  satwa  dilindungi.  Dengan  memiliki  peraturan  yang  lebih  tegas, pelaksanaan  penegakan  hukum  bisa  berlangsung  dengan  lebih  efisien  untuk  melindungi  terutama satwa-satwa langka (Dewi & Resen, 1990).
Upaya  perlindungan  terhadap  hewan-hewan  dilindungi  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990 mengenai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya. Dalam  ekosistem,  unsur  krusial  terdiri  dari  tumbuhan  dan  hewan,  yang  masing-masing  memiliki peran  serta  manfaatnya  dalam  menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Praktik  berburu  terhadap  hewan- hewan  ini  memiliki  potensi  menjadi  ancaman  serius  terhadap  kelestarian  tumbuhan  dan  hewan, berpotensi merusak ekosistem hutan, dan secara langsung berdampak pada populasi hewan liar  yang dilindungi.  Oleh  karena  itu,  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  alam  ini  menjadi  hal  yang  sangat penting,  untuk  memastikan  keseimbangan  ekosistem  dan  rangkaian  makanan  alami  tetap  terjaga. Dampak  positif  dari  usaha  ini  pada  akhirnya  juga  dirasakan  oleh  manusia.Dalam  upaya  melindungi keanekaragaman  hayati  yang  liar,  pemerintah  telah  menetapkan  berbagai  peraturan  dan  undang- undang  yang  mengandung  larangan  dan  sanksi  bagi  individu  yang  terlibat  dalam  kegiatan  yang mengancam kelangsungan spesies-spesies yang terancam punah ini (Dharmayanti et al., 2022).
Berlandaskan  pasal  21  ayat  (2)  sub-huruf  a  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 mengenai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  setiap  orang  dilarang  secara tegas  untuk  menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  merawat,  mengangkut,  atau melakukan  perdagangan  terhadap  hewan-hewan  yang  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam kondisi hidup (Pertiwi, 2021).
Pasal  40  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengemukakan: “Orang yang dengan tujuan sengaja melanggar peraturan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 1  ayat (2) ini, dan Pasal 33 ayat (3),  akan  dikenakan  hukuman  penjara  dengan  maksimal  5  (lima)  tahun  serta  denda  yang  berkisar hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Menurut pandangan Sudarso, delik merujuk pada tindakan yang layak untuk dikenai hukuman karena melanggar norma hukum. Di sisi lain, ada juga sudut pandang yang menyamakan penyiksaan dengan peristiwa kriminal, seperti yang diungkapkan oleh Tresna: Peristiwa pidana adalah tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lain yang menjadi dasar dilakukannya tindakan pidana tersebut (Zulkumar, 2018).
Isu perdagangan ilegal trenggiling telah lama menjadi fokus perhatian utama pemerintah dalam upaya  untuk  memberantasnya.  Secara  menyeluruh,  pemerintah  Indonesia  telah  mengadopsi  dua pendekatan  dalam  menghadapi  tantangan  ini.  Pertama,  upaya  untuk  mengendalikan  perdagangan ilegal  trenggiling  dan  jenis  satwa  liar  lainnya  telah  diwujudkan  dengan  meratifikasi  Konvensi perdagangan internasional spesies terancam punah (CITES) dan menerapkan Undang-Undang Nomor
5  Tahun  1990  yang  mengatur  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Indonesia  telah menjalin kerja sama dengan organisasi  non-pemerintah  internasional,  yaitu  Wildlife  Conservation  Society  (WCS).  WCS merupakan lembaga swadaya masyarakat tingkat global yang berkomitmen pada pelestarian flora dan fauna. Kolaborasi  antara pemerintah  Indonesia dan WCS berlandaskan pada kesepakatan kerja sama yang  tertuang  dalam  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  yang  disepakati  pada  tahun  2009 (Franscya et al., 2022).
Dalam ajaran  Islam, ditegaskan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia bertanggung jawab untuk  melindungi  bumi  ini  dari  kerusakan,  sesuai  dengan  ajaran  yang  terdapat  dalam  Firman  Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 11:
مُهَل َليِق اَذِإ َو َنوُحِل  صُم ُن  حَن اَمَّنِإ ْا ٓوُلاَق  ِض  رَ  لۡٱ يِف ْاوُدِس فُت  َلَ ١١ Artinya:
“Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S. Al-Baqarah: 11).
Beberapa  bentuk  kerusakan  di  dunia  meliputi  tindakan  seperti  kekufuran,  kemaksiatan, pengungkapan  rahasia  orang  yang  beriman,  dan  memberikan  loyalitas  kepada  individu  yang  tidak beriman. Melanggar norma-norma agama dikhawatirkan dapat merusak atau bahkan menghancurkan alam  ini.  Dalam  ayat  suci,  Allah  secara  tegas  mengharamkan  setiap  manusia  untuk  melakukan perusakan  di  bumi.  Tindakan-tindakan  yang  merusak  ekosistem  ini  juga  dapat  mengganggu keseimbangan  alam.  Terkadang,  banyak  manusia  tidak  menyadari  bahwa  aktivitas  yang  mereka lakukan, baik disengaja atau tidak, dapat menyebabkan kerusakan yang tak terduga.
Tidak  banyak  yang  menyadari  bahwa  penting  untuk  merawat  alam  karena  kerusakan  tersebut berpotensi  memicu  kepunahan  spesies  tertentu,  baik  hewan  maupun  tumbuhan,  terutama  di  daerah- daerah  yang  rentan.  Hukum  Pidana  Islam  merupakan  bagian  integral  dari  hukum  Islam,  dikenal sebagai  fiqih,  yang  mencakup  prinsip-prinsip  agama  Islam  yang  meliputi  keyakinan,  praktik,  serta norma-norma  perilaku.  Dengan  demikian,  jinayah,  tindakan  atau  perbuatan  yang  dapat membahayakan  keselamatan  fisik  manusia  dan  merugikan  martabat  serta  harta  benda  mereka, dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Bahkan, tindakan semacam ini dianggap sebagai haram dan dapat mengakibatkan sanksi hukum di dunia dan hukuman dari Tuhan di akhirat.
Berdasarkan  paparan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  penulis  merasa  tertarik  untuk mengadakan  sebuah  penelitian  yang  berjudul  “Perdagangan  Trenggiling  dalam  Kerangka  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1990  dan  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam”.  Penelitian  ini  akan  merujuk  pada studi sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik ini, dengan menyusun ringkasan hasilnya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, yang secara terkait akan memberikan kontribusi pada jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, termasuk di antaranya:
Pertama,  skripsi  yang  ditulis  oleh  DesyRahmadhani  yang  berjudul  “Tindak  Pidana Merniagakan Satwa Liar Yang Dilindungin Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong  (Studi  Putusan  Nomor  135/Pid.b/lh/2020/PN  Tkn)”  dalam  skripsi  ini  membahas  tentang tindak  pidana  memperniagakan  satwa  liar  jenis  burung  rangkok  pada  putusan  nomor 135/Pid.B/2020/Pn  Tkn,  adapun  persamaan  pada  penelitian  ini  adalah  pada  objek  yang  dibahasan adalah  meperniagakan  satwa.  Penelitian  ini  sama-sama  menggunakan  metode  normatif.  Sedangkan perbedaan  penelitian  sebelumnya  adalah  pada  jenis  satwa.  Penelitian  ini  mengunkan  metode  fiqih jinayah, sedangkan penelitan sebelumnya hanya mengunakan sumber undang-undang,hasil penelitian.
Kedua,  Tesis  ditulis  Rizkia  Bangun  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Dalam Perdagangan  Satwa  Yang  Dilindundin  Di  Kawasan  Hutan  Di  Sumatra  Utara  “(Studi  Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)”.  Persamaan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  adalah pada  objeknya  sama-sama  satwa  yang  dilingunggin.  Dalam  penelitian  ini  sama-sama  menggunakan metode penelitian normatf. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada  jenis  satwa.  Penelitian  ini  mengunkan  metode  fiqih  jinayah,  sedangkan  penelitan  sebelumnya hanya mengunakan sumber undang-undang.
Skripsi  karya  Muhmmad  Fahri  Rahmat  Muzakki  yang  berjudul  “Penerapan  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Memperniagakan  Komodo  Sebagai  Hewan  Yang  Dilindungi  (Studi  Kasus Perkara  No  2405/PID.B/LH/2019/PN  SBY),  persamaan  penelitian  ini  adalah  objek  sama-sama membahsan tentang tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungin. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dalam metode penelitiansebelumnya mengagambil studi kasus putusan pn, sedangkan penelitian ini mengunkan metode normatif dan fiqih jinayah.
Dari  tinjauan  sebelumnya  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  tidak  ada  judul  yang  sama  yang ditemukan  oleh  penulis  dalam  beberapa  literatur  yang  telah  penulis  baca.  Ini  sejalan  dengan perbedaan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  jurnal  mengenai  Tindak  Pidana Memperniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah menurut  pandangan  hukum  Islam,  di  mana  penulis  menggunakan  Al-Quran  dan  hadis.  Oleh  karena itu, peneliti masih memiliki kesempatan untuk menjelajahi topik ini lebih mendalam.
Dari  konteks  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  penulis  dapat  merumuskan beberapa  permasalahan  utama  yang  menjadi  fokus  utama  penelitian  ini,  dengan  tujuan  untuk  secara menyeluruh menggali makna dari karya tulis ini.
1. Bagaiman  Pengaturan  Hukum  Memperniagakan  Tringgiling  Ditinjau  Perspektif  Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagimaina Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Memperniagakan Tringgiling?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  yang  tergolong  dalam  kategori  penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif diartikan sebagai upaya untuk menguji validitas suatu norma atau  peraturan  yang  berlaku.  Metode  penelitian  normatif  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  proses penelitian  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  berbagai  sumber  pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam kerangka  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penyelidikan  dan  analisis  terkait  meningkatnya  kasus tindak  pidana  perdagangan  trenggiling  yang  dilindungi  oleh  hukum.  Hal  ini  dilakukan  dengan mengacu  pada  Pasal  21  Ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta dengan merujuk pada pandangan fiqih jinayah dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Pengaturan  Hukum  Terhadap  Memperniagakan  Tringgiling  Ditinjau  Perspektif  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Dan  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan Ekosistemnya
Indonesia  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  hayati  yang  melimpah,  tetapi  juga  termasuk dalam  kategori  negara-negara  dengan  tingkat  keanekaragaman  hayati  yang  terancam  parah  di  dunia, dikenal  sebagai  “biodiversity  hotspot”.  Ancaman  terhadap  keanekaragaman  hayati  di  Indonesia sebagian  besar  disebabkan  oleh  aktivitas  manusia  itu  sendiri,  yang  sering  kali  merusak  dan mengeksploitasi  lingkungan  tanpa  mempertimbangkan  keberlanjutan  sumber  daya  alam  hayati. Keanekaragaman  jenis  satwa  di  Indonesia,  termasuk  spesies-spesies  yang  sangat  menarik,  telah mendorong  masyarakat  untuk  memanfaatkannya  dalam  berbagai  cara,  termasuk  dalam  perdagangan atau  penjualan.  Sayangnya,  sebagian  kelompok  masyarakat  terlibat  dalam  perdagangan  ilegal  satwa dilindungi tanpa memiliki izin resmi.
Oleh  karena  itu,  perdagangan  ilegal  satwa  dilindungi  menjadi  ancaman  serius  terhadap kelestarian  spesies-spesies  tersebut  di  Indonesia.  Khususnya  karena  banyak  dari  satwa  yang diperdagangkan  secara  langsung  ditangkap  dari  alam,  bukan  hasil  penangkaran.  Banyak  satwa  liar yang  mati  dalam  proses  penangkapan  yang  brutal,  pengangkutan  yang  tidak  memadai,  serta  kondisi kandang yang tidak sesuai standar dan pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan. Perdagangan ilegal satwa menjadi kejahatan serius yang berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem (Alam et al., 2021).
Kecenderungan  untuk  memiliki  satwa  liar,  terkadang  dipicu  oleh  rasa  cinta  terhadap  hewan tersebut dan nilai ekonomisnya yang tinggi,  mendorong pelaku  untuk melakukan  kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi. Wildlife crime, atau kejahatan terhadap flora dan fauna, sering kali dimulai dari  cinta  terhadap  satwa  tersebut.  Namun,  saat  perjalanan  dan  perdagangan,  kondisi  satwa  tersebut seringkali  mengalami  perlakuan  yang  tidak  layak,  seperti  penggunaan  bius,  yang  bahkan  bisa berujung  pada  kematian  satwa  tersebut.  Perdagangan  satwa  ini  tidak  hanya  terbatas  di  Indonesia, tetapi juga melibatkan pengiriman hingga ke luar negeri.
Salah satu pilar fundamental dalam upaya konservasi yang ditekankan oleh pemerintah adalah pelestarian  keanekaragaman  spesies  hewan  serta  ekosistemnya.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk menjaga  integritas  cagar  alam  agar  tetap  terjaga  dan  tidak  terhapuskan.  Kegiatan  konservasi  ini  bisa dilakukan  baik  dalam  lingkungan  aslinya  (in  situ)  maupun  di  luar  tempat  aslinya  (ex  situ)  seperti  di
kawasan  lindung.  Upaya  konservasi  di  luar  kawasan  lindung  mencakup  adopsi  berbagai  ketentuan yang membatasi tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.
Dalam ranah hukum, konsekuensi hukum mengacu pada hasil dan dampak yang timbul akibat tindakan  hukum  yang  diambil  oleh  pelaku  hukum  terhadap  objek  hukum.  Dalam  konteks  ini, konsekuensi hukum melibatkan akibat-akibat yang muncul sebagai akibat dari perbuatan yang diatur oleh  hukum.  Sanksi  pidana  merujuk  pada  bentuk  hukuman  yang  umumnya  diberlakukan  untuk menghukum  individu  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  pidana.  Jenis-jenis  sanksi  pidana bervariasi, mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, penjara biasa, kurungan, denda, pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang  tertentu,  hingga  pengumuman  putusan  hakim, semuanya  merupakan  bentuk-bentuk  tambahan  dari  hukuman.  Sanksi  pidana  merupakan  akibat  dari pelanggaran hukum, di mana pelanggaran  tersebut mengakibatkan pihak berwenang memberlakukan berbagai  bentuk  hukuman  seperti  penjara  atau  hukuman  lainnya.  Meskipun  sanksi  pidana  pada dasarnya  bertujuan  untuk  memperbaiki  perilaku  pelaku  kejahatan,  dalam  beberapa  situasi,  sanksi pidana juga digunakan sebagai ancaman untuk menghukum dan mengontrol kebebasan individu.
Penting  untuk  menjalankan  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  perdagangan  satwa  liar yang  dilindungi,  karena  tindakan  ini  memiliki  tujuan  utama  melindungi  satwa  liar  dari  aktivitas perdagangan  manusia.  Tindakan  ini  menjadi  sangat  krusial  karena  berperan  dalam  menjaga kelangsungan  hidup  satwa  liar  yang  terancam  dan  memastikan  bahwa  mereka  tetap  menjadi  bagian integral  dari  ekosistem  yang  lebih  besar.Dalam  konteks  ini,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  pemerintah melalui  regulasi  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  telah  menetapkan  larangan terhadap eksploitasi satwa langka yang dilindungi. Tindakan penegakan hukum pidana menjadi sarana untuk  menghentikan  pelanggaran  terhadap  larangan  ini,  sehingga  menjaga  keberadaan  dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga (Veronica et al., 2005).
Di Indonesia, pemberlakuan sanksi hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang memiliki cakupan umum, sementara tindak pidana dengan sifat khusus diatur dalam undang-undang yang terkait. Dalam garis besar, KUHP secara keseluruhan menguraikan  berbagai  bentuk  sanksi  pidana  dalam  Pasal  10,  yang  membentuk  dasar  hukum  untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana.
Sanksi pidana terdiri dari: a. Sanksi pokok:
1. Sanksi mati;
2. Penjara;
3. Kurungan;
4. Pidana denda;
b. Sanksi tambahan;
1. Pencabutan hak-hak;
2. Penyitaan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim (Fernando, 2014)
Adapun  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 yaitu: Pasal 40
1) Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukanpelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  19  (1)  dan  pasal  33  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2) Barangsiapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Barangsiapa  karena  kelalaiannya  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  19  ayat  (1)  dan  pasal  33  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4) Barangsiapa  karena  kelalaiannya  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran (Liuw, 2015).
Jika  dilihat  berdasarkan  kesalahannya,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  juga  membagi  perbuatan  pidana  terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya, aturan mengenai sanksi pidana dijabarkan dalam Pasal 40 sebagai berikut:
1) Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  dijelaskan dalam  Pasal  19  ayat  (1)  dan  Pasal  33  ayat  (1),  akan  dijatuhi  pidana  penjara  paling  lama  10 tahun dan denda maksimal Rp 200.000.000,00.
2) Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  dijelaskan dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  serta  Pasal  33  ayat  (3),  akan  dijatuhi  pidana  penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,00.
3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), akan dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,00.
4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  serta  Pasal  33  ayat  (3),  akan  dijatuhi  pidana  kurungan  paling  lama  1 tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00.
Tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan, sementara tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4) adalah pelanggaran (Undang-undang No.5 Tahun 1990, 1990).
Jika  dilihat  dari  segi  jenis  pelanggaran,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang  dilindungi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  kesengajaan  dan  kelalaian.  Ancaman  sanksi  terkait dengan tindakan kesengajaan dijelaskan dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan sanksi terkait dengan kelalaian dijelaskan dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).
Berdasarkan  pasal  40  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  formulasi  sanksi  pidana  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Berdasarkan isi pasal 40 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana yang diformulasikan dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  memiliki  ciri-ciri  berikut:  a.  Sistem  sanksi  pidana  dalam  undang-undang  ini mengadopsi  pendekatan  jalur  tunggal,  hanya  fokus  pada  sanksi  pidana,  dan  tidak  mencakup  upaya perbaikan perilaku. b. Penerapan sanksi pidana mencakup hukuman pokok seperti penjara, kurungan, dan  denda,  serta  sanksi  tambahan  berupa  konfiskasi  satwa  langka  untuk  dikembalikan  ke  habitat alaminya  (Pasal  24  ayat  (1)).  c.  Hukuman  pokok  diterapkan  dalam  bentuk  kombinasi  (penjara  dan denda)  yang  dijatuhkan  bersamaan  kepada  pelaku  tindak  pidana.  d.  Sanksi  pidana  ditujukan  hanya kepada  individu-individu  sebagai  pelaku,  sedangkan  perusahaan  atau  entitas  hukum  tidak diidentifikasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  e.  Undang-undang  ini  tidak  menetapkan  hukuman minimal yang spesifik, hanya mengatur ancaman hukuman maksimal. Ini berarti pelaku tindak pidana mungkin menerima hukuman pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal. f. Pelaksanaan sanksi pidana diatur dalam undang-undang dengan istilah delik, yang mencakup kejahatan dan pelanggaran, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (5) (Pratama, 2013).

## 3.2 Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Memperniagakan Tringgiling
Saat  ini,  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  peraturan  hukum  yang  berhubungan dengan  perlindungan  terhadap  satwa-satwa  tertentu  dan  juga  jenis-jenis  satwa  yang  tak  boleh dibiarkan  terancam  atau  ditangkap  tanpa  ijin.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  senantiasa  melakukan sosialisasi mengenai aspek hukum yang terkait dengan isu semacam ini.
Bukankah  Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  menjaga  bumi  dari  kerusakan,  sebagaimana dalam firman Allah SWT:
َنوُحِل  صُم ُن  حَن اَمَّنِإ ْا ٓوُلاَق  ِض  رَ  لۡٱ يِف ْاوُدِس فُت  َلَ   مُهَل َليِق اَذِإ َو ١١ Artinya:
“Janganlah kamu membuat Kerusakan dimuka bumi”(Q.S Al-Baqarah:11) ( Al-Quran Dan Terjemahan Jus 1-30 , n.d.)
Dalam  ayat  ini,  dengan  tegas  Allah  SWT  melarang  kita  untuk  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  kerusakan  pada  bumi.  Tindakan  yang  merusak  ekosistem  alam  juga  dapat  diartikan sebagai  tindakan  yang  menyebabkan  kerusakan  di  atas  permukaan  bumi.  Hal  ini  disebabkan  oleh struktur dan keseimbangan ekosistem yang memiliki peran penting dalam menjaga harmoni alam. Jika salah satu ekosistem dihilangkan, ini seolah-olah mengakibatkan kerusakan yang meluas di atas bumi. Allah  SWT  juga  mengingatkan  kita  untuk  tidak  merusak  bumi  dalam  berbagai  bagian  Al-Quran, bukan  hanya  dalamsurat  al-Baqarah  ayat  11  saja,  Allah  di  dalam  kalamnya  menyebut  janganlah berbuat  kerusakan  dimuka  bumi  beberapa  kali  di  dalam  Al-quran.  Allah  SWT  berfirman  di  dalam Q.S. Al-A’raf:
َلَ َو
يِنِس  حُم لٱ َن ِ م  ٞبي ِرَق ِ َّللَّٱ  َتَم  ح َر َّنِإ ۚاًعَمَط َو اٗف  وَخ ُهوُع دٱ َو اَه ِحََٰل  صِإ َد عَب  ِض  رَ  لۡٱ يِف ْاوُدِس فُت َن ٥٦
Artinya:
“Dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  dimuka  bumi  setelah    (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada  orang-orang  yang  berbuat  kebaikan”  (Q.S.  Al-Araf:  56) ( Al-Quran  Dan  Terjemahan  Jus  1- 30 ) .
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  dampak  buruk  dari  kerusakan  lingkungan  tidak  selalu  dirasakan sepenuhnya oleh manusia, tetapi hanya sebagian. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk  berperilaku  terhadap  alam  dengan  memahami  batasan  antara  tindakan  yang  baik  dan  tindakan yang merusak terhadap lingkungan dan isinya. Penting  untuk diingat bahwa  tidak  semua jenis satwa liar  yang  diperdagangkan  termasuk  dalam  kategori  yang  dilindungi  menurut  Lampiran  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999.  Oleh  karena  itu,  larangan  keras  diterapkan  bagi  mereka  yang melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana Pasal 50 ayat (3) huruf (m) menyatakan:  “Setiap orang  dilarang  mengeluarkan,  membawa,  dan  mengangkut  tumbuh-tumbuhan  dan  satwa  liar  yang tidak  dilindungi  undang-undang  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  tanpa  izin  dari  pejabat  yang berwenang.”
Dalam pandangan fiqih Jinayah, memperniagakan satwa yang dilindungi adalah suatu tindakan yang  dapat  menjadi  perhatian  dari  sudut  hukum.  Konsep  hukum  dalam  Islam  mencakup  berbagai aspek,  termasuk  juga  perlindungan  terhadap  lingkungan  dan  makhluk  hidup.  Namun,  hukum  dan pandangan  yang  spesifik  terkait  dengan  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi  mungkin  dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi ulama dan konteks masyarakat.
Pandangan  umum  dalam  Islam  adalah  menjaga  keseimbangan  alam  dan  melindungi  makhluk hidup,  termasuk  hewan.  Dalam  Al-Quran,  Allah  menyebutkan  bahwa  manusia  dijadikan  sebagai khalifah  (pemimpin)  di  bumi  untuk  merawatnya.  Oleh  karena  itu,  tindakan  yang  merusak  ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup dapat dianggap melanggar prinsip ini.
Dalam  beberapa  kasus,  memperniagakan  atau  memperdagangkan  satwa  yang  dilindungi  dapat dianggap  sebagai  tindakan  yang  merugikan  lingkungan  dan  masyarakat.  Namun,  hal  ini  juga  bisa tergantung pada aturan dan regulasi yang ada di masing-masing negara atau wilayah. Beberapa negara memiliki  undang-undang  yang  melarang  perdagangan  hewan  atau  tumbuhan  yang  terancam  punah atau dilindungi, dan tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum negara tersebut.
Sebagai  umat  Muslim,  ketika  berhadapan  dengan  isu-isu  seperti  memperniagakan  satwa  yang dilindungi,  sebaiknya  merujuk  pada  otoritas  agama,  seperti  ulama  dan  cendikiawan  Islam,  yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan pandangannya terhadap masalah-masalah lingkungan.  Selain  itu,  mengikuti  hukum  dan  regulasi  negara  juga  penting  dalam  menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang patuh pada hukum.
Perlu  diingat  bahwa  pandangan  ulama  dan  interpretasi  hukum  Islam  dapat  beragam,  terutama dalam  konteks  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  dan  perlindungan  hewan.  Oleh  karena  itu, disarankan  untuk  berkonsultasi  dengan  ulama  atau  cendikiawan  yang  dihormati  dalam  masyarakat Anda untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks lokal.
Dalam  fiqih  jinayah,  tidak  ada  regulasi  langsung  mengenai  kasus  perdagangan  trenggiling. Tidak  terdapat  larangan perbuatan  atau  hukuman yang secara  khusus mengacu pada hal ini. Namun, terdapat prinsip umum dalam ajaran Islam yang melarang tindakan merusak di atas permukaan bumi.
Dalam hal ini, kasus perburuan trenggiling bisa dihubungkan dengan prinsip ini. Qiyas, yaitu analogi hukum, dapat digunakan dalam situasi seperti ini. Qiyas merujuk pada membandingkan suatu situasi dengan  situasi  yang  sudah  memiliki  hukum  yang  jelas.  Dalam  hal  ini,  perburuan  trenggiling  dapat diqiyaskan dengan larangan merusak di atas permukaan bumi.
Menurut pandangan Al-qadli Abu Bakar al-Baqilaniy, qiyas dalam istilah adalah memasukkan sesuatu yang memiliki hukum (far) ke dalam situasi yang hukumnya belum jelas (asal) karena adanya illat hukum yang sama menurut pandangan mujtahid.
Selanjutnya, dalam pandangan fiqih jinayah, prinsip mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam  kasus  memperniagakan  trenggiling.  Mashlahah  mursalah  adalah  manfaat  yang  tidak  memiliki dasar  hukum  tetapi  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  agama.  Dalam  hal  ini,  jika  ditemukan situasi  di  mana  tidak  ada  ketentuan  hukum  atau  prinsip  yang  jelas  yang  mengatur  kasus  tersebut, namun  terdapat  manfaat  yang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam,  maka  situasi  semacam  itu  dapat dianggap sebagai maslahah mursalah.
Hadis rasulullah Saw tentang pelestarian satwa يِبَن  ْتَص َرَق ًةَلْمَن َّنَأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله َّىلَص ِالله ِل ْوُس َر  ْنَع ُهْنَع ُالله َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ىَح ْوَأَف  ْتَق ِرْحُأَف ِلْمَّنلا ِةَي ْرَقِب  َرَمَأَف  ِءاَيِبْنَلْۡا  ْن ِم ا
ُالله
َلْهَأ ٌةَلْمَن  َكْتَص َرَق  ْنَأ يِف ِهْيَلِإ
يراخبلا هاور( .ًةَد ِحا َو ًةَلْمَن َلاَهَف :ٍةَيا َو ِر يِف َو .ُحِ بَسُت  ِمَمُلۡا  ْنِم ًةَّمُأ  َتْك
Artinya:
“Dari  Abi  Hurairah  ra dari  Rasulullah  SAW  bahwa  ada  semut  yang  menggigit  seorang nabi  diantara  nabi-nabi  Allah,  lantas  ia  memerintahkan untuk  mencari  sarang  semut dan  kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau memusnahkan seluruh semut yang (sama-sama) bertasbih. Dan dalam  satu  riwayat  (terdapat  kalimat  yang  artinya):  “mengapa  tidak  hanya  satu  semut  (yang menggingit)? (HR. Bukhari)”
Hadis  diatas  menegaskan  larangan  melakukan  pemunahan  jenis  satwa  secara  keseluruhan  Ilmu  fiqh yang memuat kaidah fiqh pun menjadi sandaran atas kasus ini yaitu kaidah asasiyah berupa:
ُلا َز ُي  ُر َرَّضلَا

## Artinya:
“Kemudaratan dihilangkan sebisa mungki”(kaidah 4)
Setiap  individu  dalam  kehidupannya  tentu  menghindari  bahaya  atau  kesulitan.  Karakter alamiah  ini  menyebabkan  banyak  manusia  selalu  berpikir  secara  pragmatis  dan  praktis,  berusaha mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindari potensi bahaya sejauh mungkin. Usaha ini merefleksikan sifat manusiawi setiap individu. Islam mengakui realitas ini dan mengadopsinya dalam kerangka  hukum  yang  memahami  dan  mengakomodasi.  Ini  bukan  hanya  ungkapan  klise  belaka. Konsep prinsip ini mengandung makna yang mendorong kita untuk menjauhkan semua bentuk bahaya (dlarar) baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ancaman yang bisa berwujud sebagai  kesusahan, kesulitan,  atau  pembatasan,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat,  seharusnya  diminimalisir  sebisa mungkin.
Namun,  bukan  berarti  setiap  jenis  kenikmatan  dan  kebahagiaan  dapat  diambil  dengan  begitu saja,  dan  tidak  seluruh  hal  yang  tampak  berbahaya  harus  segera  dihilangkan  dari  segala  aspek kehidupan. Suatu hal yang mungkin terlihat baik atau bermanfaat (mashlahah) bisa berdampak negatif (mafsadah) bagi orang  lain, agama, atau bahkan diri sendiri. Sebaliknya, terkadang  hal yang tampak sebagai mafsadah bisa mengandung banyak kebaikan dan manfaat yang abadi hingga di akhirat. Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  mempelajari  lebih  dalam  prinsip-prinsip  ini,  karena  di  dalamnya terdapat  batasan-batasan  mengenai  mashlahah  yang  boleh  dan  sebaiknya  dikejar,  serta  kadar  dlarar yang  perlu  dihindari.  Dengan  begitu,  kita  tidak  akan  terjebak  dalam  rayuan  hawa  nafsu,  yang terkadang mendorong kita untuk melihat mafsadah sebagai mashlahah atau sebaliknya, hanya karena hal tersebut sesuai dengan selera setan.
Dalam hukum fiqih jinayah, tindakan semacam ini bisa masuk ke dalam kategori ta’zir. Jarimah tazir adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan secara spesifik dalam hukum syariah. Istilah “tazir” merujuk
pada hukuman yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat (Misran, 2021).
Dalam  konteks  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi,  jika  tindakan  ini  dianggap  melanggar prinsip-prinsip  lingkungan  dan  perlindungan  hewan  dalam  Islam,  maka  bisa  saja  dianggap  sebagai jarimah tazir. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan tidaklah ditentukan secara tegas dalam hukum Islam,  tetapi  hakim  atau  otoritas  yang  berwenang  dapat  menentukan  hukuman  yang  dianggap  sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya.
Penerapan jarimah tazir untuk pelanggaran seperti memperniagakan satwa yang dilindungi akan sangat  tergantung  pada  penilaian  hakim  atau  otoritas  yang  berwenang,  dengan  mempertimbangkan faktor-faktor seperti:
1. Kedudukan Satwa dalam Islam: Bagaimana pandangan Islam terhadap hak dan perlindungan hewan  dalam  lingkungan.  Apakah  tindakan  memperniagakan  satwa  dilindungi  dianggap merusak keseimbangan alam atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam.
2. Dampak  Lingkungan  dan  Masyarakat:  Sejauh  mana  tindakan  memperniagakan  satwa  yang dilindungi  dapat  merusak  lingkungan  dan  masyarakat.  Semakin  besar  dampak  negatifnya, semakin berat potensi hukuman tazir.
3. Ketentuan Hukum Nasional: Bagaimana hukum nasional atau peraturan negara terkait dengan perlindungan  hewan  dan  lingkungan.  Apakah  ada  undang-undang  atau  regulasi  yang melarang perdagangan satwa yang dilindungi.
4. Konteks  Sosial  dan  Ekonomi:  Bagaimana  tindakan  ini  terkait  dengan  kondisi  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Jika  perdagangan  satwa  dilindungi  dilakukan  karena  kebutuhan ekonomi, hakim mungkin akan mempertimbangkan aspek ini.
Penting  untuk  diingat  bahwa  penerapan  hukuman  tazir  harus  dilakukan  dengan  adil  dan proporsional, mengingat faktor-faktor yang relevan dalam kasus tersebut. Hal ini juga harus dilakukan oleh otoritas yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam hukum Islam serta hukum nasional. Jarimah  ta’zir  sepenuhnya  ditentukan  oleh  penguasa  dalam  menentukan  macam  dan  bentuk hukumannya,  tentunya  semua  itu  dengan  dasar  pertimbangan  kemaslahatan  umat  atau  masyarakat (Rofiq et al., 2021).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  hukum  terhadap  memperniagakan  trenggiling  dalam  perspektif  Undang-Undang No.  5  Tahum  1990  Pemidanaan  terhadap  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang di anacam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Dalam  kerangka  Fiqih  Jinayah,  belum  terdapat  ketentuan  yang  secara  langsung  mengatur mengenai perdagangan trenggiling, baik dalam bentuk larangan maupun sanksi hukumannya. Meskipun  demikian,  terdapat  nash  yang  melarang  tindakan  merusak  yang  dilakukan  di  atas permukaan  bumi,  dan  dalam  kasus  perburuan  trenggiling,  tindakan  tersebut  dapat dianalogikan  dengan  nash  tersebut.  Dalam  Fiqih  Jinayah,  jenis  tindakan  seperti  ini  dapat masuk ke dalam kategori ta’zir, di mana hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

## 4.2 Saran
1. Kepada  BKSDA  melakukan  langkah-langkah  pencegahan  terhadap  perbuatan  perdagangan satwa yang dilindungi memiliki signifikansi penting dalam menjaga agar satwa-satwa tersebut tetap  terhindar  dari  risiko  kepunahan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengawasan  yang  ketat  di wilayah-wilayah  atau  daerah-daerah  yang  memiliki  potensi  tinggi  untuk  terjadinya perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi
2. Kepada penegak hukum diperlukan upaya lebih optimal dan terarah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Upaya ini tidak hanya didasarkan pada  dasar  teori,  seperti  pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  juga  harus diwujudkan  dalam  praktik  yang  nyata.  Langkah  konkret  ini  mencerminkan  komitmen pemerintah dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana tersebut.
3. Kepada masyarakat diharapkan bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati yang berupa satwa langka agar tidak terjadi kepunahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-quran dan Terjemahan Jus 1-30 . Departemen agama.
Pratama,  A.  (2013).  Implementasi  Pasal  21  Ayat  (2)  Jo  Pasal  40  Ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi. May , 106. Pertiwi, M. I. B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Hidup Yang Dilindungi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan  Negeri Banda Aceh). Jurnal Imliah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala , 5 (2), 256–265.
Dewi,  A.  A.  I.  A.  K.,  &  Resen,  M.  G.  S.  K.  R.  (1990).  Upaya  Pemerintah  Melestarikan  Keberadaan  Satwa Langka yang Dilindungi dari Kepunahan di Indonesia. Essence of Scientific Medical Journal , 00 (03), 2–6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10256/7504 Fernando.  (2014).  Sanksi  Pidana  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Menurut  Kuhp  Dan  Di  Luar  Kuhp. Lex  Crime , III (HUKUM), 34. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296
Franscya,  B.,  Wibowo,  E.  S.,  Susiatiningsih,  R.  H.,  &  Paramasatya,  S.  (2022).  Upaya  Kepatuhan  Kerjasama Pemerintah  Indonesia  dengan  Wildlife  Conservation  Society  terhadap  CITES  terkait  Isu  Perdagangan Ilegal  Trenggiling  di  Indonesia. Journal  of  International  Relations , 8 ,  192–203.  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id
Mahendra,  I.K.A.S.,  Dewi,  A.A.S.L.,  &  Suryani,  L.P.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Penyelundupan  Penyu  sebagai  Satwa  Terlindungi  di  Bali. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 2 (2),  384–390. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3445.384-390
Irjayani, F. (2016). Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh  Indonesia  (Kasus  Penanganan  Perdagangan  Ilegal  Trenggiling  di  Indonesia  Tahun  2005- 2013). Journal of International Relations , 2 (1), 197–203.
Liuw,  Y.  (2015). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hewan  Lindung  Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1990 . IV (3), 24–29.
Dharmayanti,  M.D.M.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Sutama,  I.  N.  (2022).  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Perburuan Gading Gajah
di Indonesia.
Jurnal Interpretasi Hukum , 3 (1), 164–168.
https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4738.164-168 Misran,  M.  (2021).  Kriteria  Tindak  Pidana  Yang  Diancam  Hukuman  Ta’Zir. LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 10 (1), 25. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515
Pratama, I. P. V. S., Dewi,  A. . S. L.  D., & Suryani, L. P. (2023). Penegakan  hukum terhadap pelaku penjual penyu satwa dilindungi yang dijadikan olahan makanan di provinsi Bali. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (1), 33–38.
Qodriyatun,  S.  N.  (2010).  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  dalam  Kerangka Desentralisasi. Konservasi Sumber Daya , 15 (3), 551–577. Radhi, M. (2019). Perilaku Trenggiling (Manis javanica) Hewan Yang Hampir Punah . December . Raya, B. C., & Widowati, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) , 2 (1),  12–23. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063
Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2), 241. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957 Undang-undang No.5 Tahun 1990. (1990). Undang-undang No.5 Tahun 1990 . 5.
Veronica, C., Anis, F. H., & Umboh, K. Y. (2005). Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media  Sosial  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati
Dan
Ekosistemnya. Hukum Unsrat , 1 (1), 1–12.
https://web.facebook.com/permalink.php?id=1 Zulkumar,  R. (2018). Jenis  Landak  dan  Penegakan  Hukumnya  (Suatu  Penelitian  Di  Kabupaten  Aceh  Barat  ) . 2 (5), 420–429.