Jurnal DAS SEIN 4 (1) 2024
Penguatan terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat
Victor Juzuf Sedubun 1
Vica Jillyan Edsti Saija 2 *

## Abstrak:
Kehidupan perekonomian masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam, dan hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua masyarakat hukum adat dapat mengelola hutan yang ada dalam wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan karena kepemilikan negara atas hutan begitu kuat, untuk itu pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat hukum adat harus ditingkatkan. Adapun kegiatan in di di Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang implikasi hukum penetapan hutan adat bagi peningkatan perekonomiannya. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi atau penyuluhan dan diskusi. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah ada anggota masyarakat yang telah mengetahui dan ada juga yang belum mengetahui tentang penetapan hutan adat dan implikasinya, selain itu lewat diskusi yang dibangun, ditemukan bahwa ada upaya menghalang-halangi masyarakat dalam mengelola hutan adat dengan alasan bahwa hutan tersebut merupakan hutan lindung.
Kata kunci : Implikasi hukum; Masyarakat hukum adat; Penyuluhan Hukum; Penetapan hutan adat.

## Strengthening the Legal Implications of Customary Forest Designation for Economic Improvement of Customary Law Peoples

## Abstract:
The economic life of indigenous peoples depends heavily on the wealth of natural resources, and customary forests are one of the many natural resources that can be managed. However, not all customary law communities can manage forests  in  customary  territories  to  meet  their  needs;  this  is  because  state  ownership  of  forests  is  so  strong  that knowledge and legal awareness of indigenous peoples must be improved. The activities in Sohuwe State and Waraloin Country aim to provide understanding and increase knowledge about the legal implications of establishing customary
1 Bagian  HTN/HAN,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura.  Ambon,  Indonesia.  E-mail: v.j.sedubun@gmail.com
2 Bagian HTN/HAN, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. *Correspondence E-mail: vicasaija@gmail.com
Jurnal DAS SEIN 4 (1) 2024
forests for economic improvement. The methods used are socialization, counselling, and discussion. The results and conclusions obtained are that community members already know, and some need to learn about customary forests' designation and implications. Besides that, through discussions that were built, it was found that there are efforts to hinder the community in managing customary forests because the forest is a protected forest. Keywords : Customary forests designation; Indigenous peoples; Legal counseling; Legal implications.
How to cite ( Chicago Style):
Sedubun.,  Victor  Juzuf.,  Vica  Jillyan  Edsti  Saija.  2024.  "Penguatan  terhadap  Implikasi  Hukum  Penetapan  Hutan  Adat  Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat ". DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 4 (1): 82-91
© 2024 – Sedubun., Victor Juzuf., Vica Jillyan Edsti Saija. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris yang berciri kepulauan. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan sumber penghidupan pada  kekayaan  sumber  daya  alam  (selanjutnya  disingkat  SDA).  Letak  geografis Indonesia  pada  garis  khatuliswa  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya akan SDA, baik di darat seperti hutan dan pertanian, maupun di laut seperti ikan, lola dan lainnya (Tanjung 2021).
Masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  majemuk,  yang  di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disingkat MHA). MHA adalah kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan menempati wilayah tertentu,  jauh  sebelum  negara  Indonesia  diproklamirkan  tahun  1945.  Keberadaan MHA diakui dan dihormati dalam konstitusi Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dengan jelas menyatakan:
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur  dalam  undang-undang  (Subarudi  2014).  Pengaturan  ini  bermakna  bahwa negara  mengakui  keberadaan  kesatuan  MHA  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  NKRI),  yang  diatur dalam undang-undang. Tidak dipungkiri bahwa MHA memiliki wilayah adat yang
secara turun termurun sejak leluhur mereka ada, telah mengelola wilayah tersebut. Wilayah  itu  termasuk  di dalam hutan  yang  oleh MHA disebut  sebagai  hutan adat (Salamat 2018) .
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehidupan perekonomian MHA sangat bergangtung pada kekayaan SDA, maka hutan adat adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam yang dapat dikelola. Namun tidak semua MHA dapat mengelola hutan yang  ada  dalam  wilayah  adat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  MHA.  Hal  ini disebabkan  karena  kepemilikan  negara  atas  hutan  begitu  kuat.  Tidak sedikit kasus yang melibatkan MHA ketika akan mengambil hasil tanaman ataupun hasil buruan dari dalam hutan di wilayah adat MHA. MHA seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan karena kepentingan pembangunan nasional di wilayah MHA.
Pertentangan antara “hak masyarakat adat dengan kepentingan nasional” yang disangkakan pemerintah di sini berkisar tentang tuduhan bahwa perilaku masyarakat adat cenderung eksploitatif sehingga menimbulkan dampak destruktif terhadap hutan dan  terancamnya  komitmen  kesatuan  terhadap  NKRI  dengan  hak  eksklusif  tersebut. Dua kekeliruan pandangan pemerintah tersebut harusnya diluruskan. Sikap eksploitatif terhadap hutan justru lebih banyak ditimbulkan karena ulah korporasi besar dan belum terbukti adanya suku yang ingin memerdekakan diri melalui dalih hak eksklusif kepada hutannya. Kalaupun ada tentu sangat sulit sekali (Tobroni 2013)
Hal yang disebutkan di atas, dapat ditemukan dalam beberapa kasus di Maluku, misalnya  illegal  logging  dengan  alasan  pembukaan  lahan  untuk  perkebunan,  yang dialami MHA di Negeri Sabuai di Kabupaten Seram Bagian Timur dan kasus di Desa Marafenfen,  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Kasus-kasus  tersebut  menjadi  contoh kedudukan MHA yang lemah jika diperhadapkan pada kepentingan Pemerintah dengan alasan investasi demi pembangunan nasional (Kurniasih and Sitabuana 2022).
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 35/PUU- X/2012 yang diputuskan pada tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (“Mengenal Hutan Adat – Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan” 2018). Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan hutan yang berada di dalam wilayah adat suatu MHA sebagai hutan adat milik MHA tersebut. Dalam kenyataannyan belum semua hutan dalam suatu
wilayah adat MHA ditetapkan sebagai hutan adat. Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi  Maluku,  belum  terdapat  hutan  adat  yang  ditetapkan  menjadi  hutan  adat, padahal ada hutan yang berada dalam wilayah adat MHA (Nugroho 2014).
Penetapan  hutan  adat  berpotensi  memungkiinkan  perekonomian  MHA  karena adanya pengelolaan hutan adat oleh MHA. MHA dapat mengelola hutan adat mereka untuk  memenuhi  kebutuhan  MHA  dan  membantu  perekonomian  MHA.  Implikasi hukum  terhadap  penetapan  hutan  adat  menjadi  faktor  penting  dalam  pemenuhan kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hutan dapat dikembangkan menjadi wilayah  penanaman  tanaman  jangka  panjang,  khususnya  MHA  di  Negeri  (sebutan untuk  desa/desa  adat)  Sohuwe  dan  Negeri  Waraloin  Kecamatan  Taniwel  Timur Kabupaten Seram Bagian Barat.

## Luaran
Luaran  pertama  dari  pengabdian  ini  adalah,  meningkatnya  pemahaman  dan pengetahuan masyarakat tentang penetapan hutan adat dan implikasi hukumnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat hukum adat. Luaran kedua yaitu dalam bentuk artikel pengabdian yang diterbitkan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

## Metode Pelaksanaan
Metode  pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  meliputi  pendekatan awal, yaitu membuat pendekatan dan membangun kerja sama dengan mitra, dalam hal ini  Pemerintah  Negeri  Sohuwe  dan  Pemerintah  Negeri  Waraloin.  Selanjuntnya melakukan  penyuluhan  atau  sosialisi  dengan  metode  ceramah  dan  diskusi  tentang pentingnya  penetapan  hutan  adat  yang  berimplikasi  terhadap  peningkatan perekonomian  MHA.  Metode  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat hukum adat tentang implikasi hukum penetapan hutan adat, tentang upaya mengelola, melindungi dan melestarikan hutan adat, serta bagaimana penetapan hutan adat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat hukum adat. Sehingga dapat
memberikan penguatan kapasitas pengetahuan MHA tentang pentingnya pelaksanaan penetapan hutan adat di Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin. Sekaligus mengetahui informasi lainnya dari masyarakat secara langsung.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhuan hukum bagi Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dilaksanakan dengan melakukan kerja sama bersama perangkat negeri, yang mana pelaksanaannya dapat diuraikan di bawah ini:
1.  Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang implikasi hukum penetapan hutan adat  bagi  peningkatan  perekonomian  masyarakat  hukum  adat  di  Negeri Sohuwe,  dilaksanakan  oleh  tim  sebagai  narasumber  sesuai  dengan kompetensinya,  yang  diikuti  para  peserta  yang  terdiri  dari  perwakilan perangkat negeri dan perwakilan masyarakat.
Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum antara lain:
a) Peran serta masyarakat negeri sohuwe dalam perlindungan hutan adat
b) Implikasi hukum penetapan dan pembetukan peraturan negeri tentang hutan adat
c) Pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal masyarakat hukum adat
d) Pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan
Dalam diskusi yang dibangun dengan peserta, penulis menemukan beberapa informasi, antara lain:
1) Peserta  belum  pernah  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  untuk menambah  pemahaman  atau  memberikan  penguatan  kapasitas  yang berkaitan dengan judul pengabdian ini.
2) Masyarakat  di  negeri  ini  tidak  sepenuhnya  mengelolah  dan mendapatkan manfaat dari hutan di wilayah adat mereka karena adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten, yang mana menurut  pemerintah  daerah  bahwa  hutan  adat  mereka  merupakan kawasan hutan lindung, yang telah diberikan izin pengelolaannya
3) kepada  pihak  ketiga,  namun  informasi  pemberian  izin  ini  belum diketahui legalitasnya oleh masyarakat. Informasi tersebut berimplikasi pada  ketidakjelasan  wilayah  pengelolaan  hutan  bagi  masyarakat,  dan tentunya merugikan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hasil hutan.
4) Negeri belum memiliki peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hutan adat.
2. Pelaksanaan  penyuluhan  hukum  dengan  judul  yang  sama  di  Negeri Waraloin,  dilaksanakan  oleh  tim  sebagai  narasumber  sesuai  dengan kompetensinya, yang diikuti oleh para peserta, yang terdiri dari perwakilan perangkat  negeri  dan  perwakilan  masyarakat.  Adapun  materi  yang disampaikan  dalam  penyuluhan  hukum  sama  dengan  materi  yang disampaikan di negeri sebelumnya. Dalam diskusi yang dibangun dengan peserta, penulis menemukan beberapa informasi, antara lain:
1) Peserta  belum  pernah  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  untuk menambah  pemahaman  atau  memberikan  penguatan  kapasitas  yang berkaitan dengan judul pengabdian ini.
2) Masyarakat  Waraloin  sebelumnya  mendiami  wilayah  di  bagian pegunungan, kemudian mereka direlokasi pada lokasi saat ini, namun sebagian masyarakat masih mengelolah dan mengambil hasil hutan dari petuanan awal mereka.
3) Belum ada peraturan negeri yang mengatur tentang perlindungan hutan adat di negeri mereka.

## 2.  Pembahasan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  menurut  penulis,  pemerintah  daerah dalam  melakukan  klaim  kepemilikan  hutan  adat,  hendaknya  mengacu  dari Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 (“MK: ‘Hutan Adat’ Termasuk ‘Hutan Hak’, Bukan ‘Hutan Negara’ | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” n.d.) yang menyatakan  inkonstitusional  bersyarat  terhadap  pasal-pasal  lain  sehubungan dengan  pengertian  hukum  adat  menurut  Mahkamah,  antara  lain  putusan penting adalah MK berpendapat bahwa “hutan hak” harus dimaknai terdiri dari
hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum, disamping terdapat ketegori hutan negara disamping hutan hak. Hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara (Saragih et al. 2023).
Dengan  demikian,  maka  hutan  adat  merupakan  hutan  hak  dan  bukan merupakan hutan negara, yang dapat dengan gampangnya diklaim sepihak oleh pemerintah dan kemudian dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain. Untuk itu, seharusnya pemerintah daerah menghormati hak yang dimiliki oleh MHA dan salah satunya adalah hak terhadap hutan adat, bukan hanya mengormati tetapi juga konsisten menjamin hak tersebut, sesuai dengan putusan yang telah dikeluarkan  oleh  MK  sebagai  lembaga  yang  mengawal  konstitusi  Indonesia (Muryunika, Marwoto, and Ir 2022).
Sebenarnya MHA mempunyai hak atas dasar penghidupan mereka, yaitu hak hutan marga. Hak-hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan dapat dijadikan  dasar  bagi  pemangku  adat  untuk  memperjuangkan  haknya  apabila areal  hutan  mereka  dikapling  oleh  para  memegang  HPH,  apalagi  fakta menunjukkan bahwa mereka memang sudah menempati dan menggarap tanah warisan  leluhurnya  secara  turun-temurun  dan  berabad-abad  lamanya sebagaimana  yang  dikutip  dari  Subarudi  &  Wiratno.  Oleh  karena  itu  strategi pengelolaan hutan adat ke depan harus dapat menjelaskan dan melaksanakan kegiatan yang berupa: 1) penetapan masyarakat adat, 2) penetapan tata batas hutan adat dan 3) pembentukan kelembagaan masyarakat adat (Subarudi 2014).
Adapun  hasil  pelaksanaan  dari  kegiatan  penyuluhan,  yaitu  masyarakat pada Negeri Sohuwe dan Negeri Waraloin dapat memahami tentang pentingnya menjaga penetapan hutan adat dalam meningkatan perekonomian masyarakat di  masing-masing  negeri  dan  pentingnya  mengelolah,  menjaga,  dan melestarikan hutan adat yang merupakan warisan dan harta bagi masa depan umat  manusia.  Masyarakat  juga  menjadi  tahu  tentang  penegakan  hukum lingkungan, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat sebagai kaum awam dalam bidang hukum, khususnya hukum lingkungan.
Beberapa hasil pelaksanaan dari kegiatan ini, sekaligus menjawab faktor- faktor  yang  menyebabkan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  arti penting penetapan hutan adat bagi perekonomian, antara lain:
1. Masyarakat  mengelolah  hutan  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari saja, dan kurang memperhatikan pelestarian hutan adat.
2. Pemerintah Negeri dan Staf tidak berani mengambil langkah konkrit untuk rencana pembangunan negeri terkait penyediaan dana bagi  pembentukan Peraturan Negeri tentang Hutan Adat.

## Gambar 1
Penyuluhan di Negeri Sohuwe
Gambar 2 Penyuluhan di Negeri Waraloin

## Kesimpulan
Dengan  adanya  kegiatan  ini,  dapat  memberikan  pengetahuan  dan  kesadaran hukum  masyarakat  Negeri  Sohuwe  dan  Negeri  Waraloin  terhadap  implikasi  hukum penetapan  hutan  adat  bagi  peningkatan  perekonomian  MHA,  faktor  penyebab kurangnya pemahaman dan selain itu adanya upaya menghalang-halangi masyarakat dalam mengelola hutan adat dengan alasan bahwa hutan MHA merupakan kawasan hutan  lindung.  Maka  penulis  merekomendasikan  perlu  adanya  penelitian  akademik tentang  wilayah  adat  dari  masing-masing  negeri,  sekaligus  untuk  mengetahui  batas- batas  penetapan  hutan  lindung,  dasar  hukum  dan  status  hutannya;  perlu  adanya pembentukan Peraturan Negeri tentang Hutan Adat untuk melindungi hutan adat pada kedua negeri sekaligus menjadi pilot project bagi negeri-negeri lainnya; dan Pemerintah Negeri  perlu  mengaktifkan  kembali  kewang  negeri  (polisi  hutan  yang  dimiliki  oleh negeri) dalam menjaga hutan (ewang) adat.

## Referensi
Kurniasih, Henna, and Tundjung Herning Sitabuana. 2022. “PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT DITINJAU DARI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.” PROSIDING SERINA 2 (1): 765–70. https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19801. “Mengenal Hutan Adat – Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan.” 2018. October 25, 2018. http://pokjapps.dishut.sumselprov.go.id/2018/10/25/mengenal-hutan-adat/. “MK: ‘Hutan Adat’ Termasuk ‘Hutan Hak’, Bukan ‘Hutan Negara’ | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” n.d. Accessed January 28, 2024.
https://www.mkri.id/index.php?id=8475&page=web.Berita.
Muryunika, Rince, Marwoto Marwoto, and Dodi Ir. 2022. “EFEKTIVITAS LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT RIMBO BULIM KABUPATEN BUNGO: The Effectiveness of Indigenous Institutions in Forest Management of Rimbo Bulim Indigenous, Bungo District.” Jurnal Silva Tropika 6 (1): 37–42. https://doi.org/10.22437/jsilvtrop.v6i1.20920.
Nugroho, Wahyu. 2014. “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan.” Jurnal Konstitusi 11 (1): 109–29. https://doi.org/10.31078/jk1116.
Salamat, Yusuf. 2018. “ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUUX/2012 TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY).” Jurnal Legislasi Indonesia 12 (1). https://doi.org/10.54629/jli.v12i1.367.
Saragih, Ray Amantharo, Rosnidar Sembiring, Suhaidi Suhaidi, and Syarifah Lisa Andriati. 2023. “Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan).” Locus Journal of Academic Literature Review , March, 243–60. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.141.
Subarudi, Subarudi. 2014. “Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis.” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 29270.
Tanjung, Albert. 2021. “KEDUDUKAN HUTAN ADAT DI ATAS TANAH ULAYAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN.” Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora 4 (1): 137–48. https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590.
Tobroni, Faiq. 2013. “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012).” Jurnal Konstitusi 10 (3): 461–82.