## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Victor Emanuel PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI
Gadion PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN  JAMINAN DI CU  KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG Tri Minarti

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG
Sugianto

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 1 Halaman 1 - 57 Sintang Maret 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum. Chief Editor :
Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H Editors : Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H English Language Advisors: Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi............................................................................................................................... 1-10

## PERLINDUNGAN  HUKUM  MOTIF  KAIN  TENUN  IKAT  DAYAK  KABUPATEN  SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Victor Emanuel ............................................................................................................................ 11-23

## PENANGANAN TINDAK PIDANA  ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI
Gadion .......................................................................................................................................... 24-34

## PENYELESAIAN  WANPRESTASI  PERJANJIAN  KREDIT  KELOMPOK  PRODUKTIF DENGAN  JAMINAN DI CU  KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG
Tri Minarti .................................................................................................................................... 35-47

## PERAN  SERTA  MASYARAKAT  DALAM  TERTIB  BERLALU  LINTAS  (STUDI  KASUS  DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG
Sugianto ....................................................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum  Motif Kain Tenun  Ikat Dayak Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,Penanganan  Tindak  Pidana  Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG)
Sugianto
Fakultas Hukum.Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email: heronimussugianto973@gmail.com

## Abstract
This study are focus on the awareness of  people  toward  traffic  rules  at  sintang regency.  This  study  designed  as  a  form  of juridical  sociological  approach.  The  study are  intended  to  recite  the  regulation  and  the fact of the awareness of people to obey traffic rules.The  sample  of  research  are  the  chief of  police  resort  of  sintang  regency,  the  chief of  Transportation  Development  Division, the  transportation  agency,  2  road  user  as perpertrators  of  traffic  violations,  2  road user  as  the  victiom  of  traffic  violations.  The result prove that there were lack of awareness to  obey  the  traffic  rule.  it  means  the  roads user  needs  to  know  the  true  regulation  as mentioned on number 22 of 2009 about traffic rules  and  transportation.  This  study  provide several  suggestion,  namely:  the  stakeholder needs to socialize the traffic rules broadly as regulated in mumber 22 of 2009 broadly, The road  user  needs  to  know  better  traffic  sign, the  stakeholders  need  explicitnes  to  enforce law, and every road user must obey the traffic rules.
Keywords:Violation,Trafficandtransportation

## development

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah negara hukum, pernyataan ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, peraturan hukum di Indonesia menjadi panglima tertinggi untuk mewujudkan  kebenaran  dan  keadilan  bagi rakyat  indonesia,  hukum  adalah  keseluruhan aturan  hidup  yang  bersifat  memaksa  untuk melindungi  kepentingan  manusia  dalam bermasyarakat. 1 Menurut  asas legalitas formil  yang  terdapat  dalam  pasal  1  ayat (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang dan  diancam  dengan  pidana  kecuali  telah ditentukan  dengan  aturan  pidana.  Ketentuan ini mengatur mengenai kepastian hukum/asas legalitas  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia, asas  legalitas  merupakan  ukuran  untuk menentukan  tindak  pidana,  juga  menentukan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, untuk mempertanggung  jawabkan  perbuatan  yang
1 Saleh, Roeslan.1996 . Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional . Karya Dunia Pikir:- jakarta.hlm.2
dilakukan  seseorang  harus  juga  didasarkan pada  aturan  pidana.  Asas  legalitas  ( principle of  legality )  adalah  asas  yang  menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih  dahulu  dalam  perundang-undangan. 2
Asas  ini  dalam  bahasa  latin  sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada  delik,  tidak  ada  pidana  tanpa  peraturan lebih dahulu).
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 3 pada dasarnya jalan dibuatkan dengan tujuan:  a.  Terwujudnya  pelayanan  lalu  lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,  serta  mampu  menjunjung  tinggi martabat bangsa. b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan c. Terwujudnya penegakkan  hukum  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat.
Pelanggaran yang
dilakukan masyarakat adalah ketidak patuhan  dalam  menaati  tata  tertib  lalu  lintas yang  ada.  Persoalan  ini  sering  terjadi  pula dikaitkan  dengan  lalu  lintas  kendaraan  yang beraneka  ragam  dan  pertambahan  jumlah kendaraan  yang  lebih  cepat  dibandingkan dengan  pertambahan  prasarana  jalan  yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas.
2 Hamzah, Andi.2007. Asas-asas hukum Pidana . Rineka Cipta:jakarta.hlm.7
Untuk  menciptakan  suasana  yang aman,  selamat,  cepat,  lancar,  tertib,  dan teratur, nyaman serta efisien tersebut tentunya subjek  pengguna  jalan  harus  mematuhi segala  cara  tata  tertib  berlalu  lintas  dijalan raya  sesuai  dengan  ketentuan undang- undang yang telah ditetapkan. Mematuhi dan melaksanakan  Undang-Undang  Lalu  Lintas bagi  pengguna jalan sangatlah penting sekali dalam  mengurangi  angka  kecelakaan  setiap bulan  dan  tahun  disuatu  provinsi,  kabupaten bahkan sampai ke kecamatan-kecamatan.
Seperti  penulis  lihat  sendiri  dikota sintang  masih  ada  pengguna  lalu  lintas  yang menerobos  rambu-rambu  atau  lampu  merah baik  itu  roda  empat  atau  roda  dua  yang melakukan  hal  tersebut,  sungguh  itu  sangat disayangkan  terjadi  karena  mereka  bukan hanya  dapat  membahayakan  dirinya  sendiri namun  dapat  membahayakan  orang  lain, mereka  bisa  saja  mengalami  kecelakaan  lalu lintas karena apa yang mereka lakukan sudah melanggar ketertiban dan keamanan lalu lintas yang ada.
Berdasarkan  pra  penelitian  yang dilakukan  penulis  dengan  Kasat  Lantas Bapak  AKP.  Aulia  Hadisaputra  SH.  SIK. Maka  dapat  kita  lihat  jumlah  pelanggaran dari  hasil  rajia  rutin  yang  dilakukan  oleh Polrest  Sintang  tahun  2018  berjumlah:  4882 kasus  yang  terdiri  dari:  pelanggaran  surat- surat  berjumlah:  3793  kasus,  Helm:  352 kasus, Marka Jalan:10 kasus perlengkapan
721  kasus  dan  kecelakaan  meninggal  dunia berjumlah 27 orang, luka berat 18 orang, dan luka ringan 10 orang. Tahun 2019 berjumlah 4986  kasus  yang  terdiri  dari:  pelanggararan surat-surat:  3599  kasus,  helm:  423  kasus, marka  jalan:  36  kasus,  perlengkapan:  910 kasus  dan  kecelakaan  meninggal  dunia berjumlah 31 orang, luka berat berjumlah 16 orang dan luka ringan berjumlah 9 orang. Dan pada tahun 2020 berjumlah 1163 kasus  yang terdiri dari: surat-surat: 908 kasus, Helm: 123 kasus,  Marka  jalan:  0  kasus,  perlengkapan: 132  kasus  dan  kecelakaan  meninggal  dunia berjumlah 25 orang, luka berat berjumlah 18 orang dan luka ringan berjumlah 10 orang.
Berdasarkan  informasi  dari  warga masyarakat  jalan  M.T.  Haryono  bahwa mayoritas  kecelakaan  yang  terjadi  dijalan raya  adalah  disebabkan  oleh  faktor  subyek pengguna  jalan  itu  sendiri  yang  tidak  tertib berlalu lintas serta tidak ada kesadaran dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.
Ada  beberapa  faktor  yang  sering dilanggar oleh subyek  pengguna jalan dalam berlalu lintas dijalan raya, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menjalankan  kendaraan  didalam kota dengan kecepatan tinggi.
b. Tidak mematuhi ketentuan tentang
rambu-rambu  dan  marka  jalan, alat  pemberi  syarat  lalu  lintas, waktu  kerja  dan  waktu  istirahat pengemudi,  gerakan  lalu  lintas,
berhenti  dan  parkir,  persyaratan teknis  dan  laik  jalan  kendaraan bermotor,  pengguna  kendaraan bermotor peringatan dengan bunyi dan sinar, tata cara mengakut orang dan barang.
c. Selain itu juga sering menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya  dijalan  yang  tidak  sesuai dengan peruntukannya.
Sebagaimana diketahui bahwa keamanan  dan  ketertiban  adalah  salah  satu tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  tujuan tersebut,  diperlukan  suatu  peraturan  yang mengatur  tentang  tata  cara  setiap  orang berprilaku di lingkungan masyarakat sehingga tercipta  ketertiban  dan  keamanan  maupun kemakmuran  serta  keadilan    yang   merata di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hukum  itu mengatur  hubungan  antara  orang-orang  lain disamping  itu  untuk  membatasi  beberapa kepentingan  serta  mengadakan  larangan  atau keharusan  agar  supaya  ketertiban  didalam masyarakat. 3 Selanjutnya  Hukum  adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-
perintah dan larangan-larangan) yang mengurus  tata  tertib  masyarakat  dan  oleh karena itu harus ditaati masyarakat itu. 4
Dalam  Undang-Undang  nomor  22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
3 Satochid Kertanegara.2001 . Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu . Balai Lektur Ma- hasiswa:Jakarta.Hlm.78
4 E. Utrecht dalam Buku C.S.T. Kan- sil.1993. Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indone- sia . PN Balai Pustaka:Jakarta.Hlm.36
jalan, pada pasal 25 ayat (1) dikatakan bahwa: setiap jalan  yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
a. Rambu-rambu.
b. Marka jalan.
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
d. Alat penerang jalan.
e. Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan.
f. Alat pengawas dan pengaman jalan.
g. Fasilitas  untuk  sepeda,  pejalan  kaki, dan penyandang cacat.
h. Fasilitas  pendukung  kegiatan  lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan. Pengertian  pasal  25  ayat  (1)  diatas adalah  mengenai  tata  cara  serta  ketentuan mengenai  kelengkapan  jalan  yang  ditujukan untuk keselamatan, keamanan, serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai hasil  dan  daya  guna  dan  pemanfaatan  jalan untuk  lalu  lintas  serta  kemudahan  bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
Selanjutnya  dalam  pasal  106  ayat  (1) huruf  d  dikatakan  bahwa:  setiap  orang  yang mengemudi kendaraan bermotor dijalan wajib mematuhi ketentuan :
a. Rambu perintah atau rambu larangan.
b. Marka jalan.
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
d. Gerak lalu lintas.
e. Berhenti dan parkir.
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
g. Kecepatan maksimal dan minimal, dan/atau
h. Tata  cara  pengandengan  dan penempelan  dengan  kendaraan lain.
Dengan  demikian  dari  pasal  tersebut diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  setiap pengemudi  kendaraan      bermotor      pada waktu  mengemudikan  kendaraannya  wajib berprilaku  tertib  dengan      mencegah      hal- hal  yang  dapat  merintangi,  membahayakan kebebasan,  kelancaran  berlalu  lintas  serta mematuhi rambu-rambu kelas jalan, serta alat pemberi  isyarat  maupun  peraturan-peraturan lainnya  yang  harus  dipatuhi  dalam  berlalu lintas.  Perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum,  pelanggaran  mana  disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana- pidana  tertentu  dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang dan  diancam  pidana,  asal  saja  dalam  pidana itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan  kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan, suatu kejadian yang  ditimbulkan  oleh  orang).  Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 5
Selanjutnya  menurut  Brigjen  Pol. Moch. Anwar H.A.K. pelanggaran lalu lintas di  jalan  raya  dapat  dibedakan  menjadi  3
5 Moelyatno.1987. Azas-Azas Hukum Pidana . Bina Aksara:Jakarta.Hlm.94
golongan yaitu:
1. Pelanggaran  lalu  lintas  bergerak (Moving violation) , misalnya pelanggaran kecepatan.
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti
(standing Violation) , misalnya melanggar  rambu-rambu  larangan berhenti.
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (other violation) ,  misalnya  tidak  memenuhi peraturan  perundang-undangan  lalu lintas  jalan  raya  tentang  penomoran, penerangan,  peralatan,  perlengkapan, dan pemuatan. 6
Bertitik  tolak  dari  pengertian  diatas dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  perbuatan pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  telah ditentukan  oleh  hukum  dan  tidak  boleh dilanggar dan diancam dengan hukum sesuai dengan  perbuatannya. Rechtsdeliscten atau kejahatan  merupakan  perbuatan  yang  dapat dihukum  karena  telah  dilarang  dan  diancam dengan  hukuman  oleh  undang-undang  dan wetsdelicten atau pelanggaran perbuatan yang dapat  dihukum  karena  telah  dilarang  dan diancam  dengan  hukum  oleh  undang-undang. 7
Selain  itu  diatur  juga  dalam  PERKAP KAPOLRI  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang Lalu  Lintas Dalam  Waktu Tertentu  dan
6 Moch Anwar H.A.K, Brig. Jend.1982.
Hukum Pidana Bagian Khusus .Citra Aditya Bakti:Bandung. Hlm.168
Pengguna Jalan Selain Untuk Lalu Lintas pada Bab II Pengaturan Lalu intas Dalam Keadaan Tertentu dalam pasal 4 menyatakan:
(1) Pengaturan  lalu  lintas  dalam  keadaan tertentu  dilakukan  pada  saat  sistem  lalu lintas  tidak  berfungsi  untuk  kelancaran lalu  lintas  yang  disebabkan  antara  lain oleh;
a. Perubahan  lalu  lintas  secara  tiba- tiba atau situasional.
b. Adanya  pengguna  jalan  yang diprioritaskan.
c. Adanya perkerjaan jalan.
d. Adanya kecelakaan lalu lintas.
e. Adanya  aktivitas  perayaan  hari- hari nasional antara lain peringatan hari  ulang  tahun  kemerdekaan Republik  Indonesia,  hari  ulang tahun  suatu  kota,  dan  hari-hari nasional lainnya.
f. Adanya kegiatan olah raga, konfrensi berskala nasional maupun internasional.
g. Terjadi  keadaan  darurat  antara lain kerusuhan massa, demontrasi, bencana alam, dan kebakaran.
h. Adanya  penggunaan  jalan  selain untuk kegiatan lalu lintas.
(2) Tindakan  pengaturan  lalu  lintas  dalam keadaan tertentu meliputi:
a. Memberhentikan  arus  lalu  lintas dan/atau pengguna jalan.
7 Satochid Kertanegara.2001. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian satu . Balai Lektur Ma- hasiswa:Jakarta.Hlm.45
b. Mengatur  pengguna  jalan  untuk
terus berjalan.
c. Mempercepat arus lalu lintas.
d. Memperlambat arus lalu lintas.
e. Mengalihkan arus lalu lintas.
f. Menutup  dan  membuka  arus  lalu lintas.
Tindakan petugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib diutamakan daripada pengaturan yang diberikan  oleh  alat  pemberi  isyarat lalu  lintas,  rambu  lalu  lintas  dan/atau marka jalan.

## PEMBAHASAN
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dan strategi  sehingga  dalam  penyelengaraannya dikuasai oleh hukum, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Undang- Undang ini dibuat sebagai wujud dari hukum transportasi  nasional  secara  terpadu  dan serasi  dengan  tingkat  kebutuhan  lalu  lintas dan  pelayanan  angkutan  yang  tertib  hukum. tanpa adanya sarana dan prasarana lalu lintas, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau prasarana  tersebut  antara  lain;  mencakup tenaga  manusia  (SDM)  yang  berpendidikan dan  terampil,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal- hal  itu  tidak  terpenuhi  maka  akan  sulit penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Perbuatan  pelanggaran  hukum  dalam berlalu  lintas  merupakan  suatu  pelanggaran terhadap  ketentuan  peraturan  hukum  yang berlaku khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu perlu adanya  tindakan  hukum  dari  aparat  yang berwenang  guna  mengantisipasi  terjadinya pelanggaran hukum dan tingginya kecelakaan lalu  lintas  yang  diakibatkan  oleh  tidak dipatuhinya  rambu-rambu  lalu  lintas  dalam pengaturan arus kendaraan di Kota Sintang.
Akan  tetapi  bagaimana  penegakan hukum  terhadap  mereka  dirasakan  belum efektif,  hal  ini  memang  dipengaruhi  oleh berbagai  hukum  dalam  pemberlakuan  suatu aturan hukum, sedangkan berrfungsi tidaknya hukum  yang  berlaku  sangat  tergantung  pada faktor-faktor  sebagaimana  yang  dimaksud oleh Sorjono Soekanto sebagai berikut:
1. Faktor  Hukumnya  Sendiri,  yang  didalam tulisan  ini  akan  dibatasi  pada  undang- undang saja. Undang- undang telah dibuat sedemikian rupa hanya warga kota kurang memahami peraturan berlalu lintas dikarena sosialisasi  dari  dinas  terkait  dalam  hal  ini pihak  Kepolisian  dan  Dinas  Perhubungan kurang  maksimal  terkait  anggaran  yang minim.  Dalam  hal  ini  bahwa  warga  Kota Sintang belum Sadar akan tertib lalu lintas sehingga  masih  banyak  pengguna  jalan yang  melanggar  aturan  lalu  lintas  seperti tidak  menggunakan  perlengkapan  saat berkendaraan,  tidak  menggunakan  spion,
tidak  menggunakan  helm,  lampu  sein, lampu depan penerangan, sabuk pengaman, dan tidak memperhatikan marka jalan dan rambu-rambu  lalu  lintas  apa  yang  seperti tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009.
2. Aspek  Penegak  Hukum,  dalam  hal  ini petugas  kepolisian  dan  petugas  Dinas Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten  Sintang  dalam  melaksanakan tugasnya  masih  dalam  upaya  persuasif ataupun  dengan  cara  pendekatan  yaitu apabila  pengemudi  kendaraan  bermotor roda  dua,  roda  empat  maupun  roda  enam yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas tidak  diambil  tindakan  tegas  hanya diperingati  saja  seharus  diambil  tindakan tegas misalnya langsung ditilang.
3. Aspek  Sarana  dan  prasarana  yang
mendukung  peraturan  tersebut,  faktor  ini sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut sudah sulit untuk memaksimalkan tertib  berlalu  lintas,  maka  tidak  mungkin penegakan  hukum  berjalan  dengan  lancar misalnya:  kurangnya  anggota  Polisi  Lalu Lintas  dan  anggota  Dinas  Lalu  lintas dalam  upaya  pengaturan  lalu  lintas  pada perempat/persimpangan sehingga tidak ada polisi  yang  menjaganya  kalau  pada  jam- jam  padat  kendaraaan,  kurang  anggaran dari pemerintah sarana material pembuatan rambu-rambu lalu lintas, kemudian
kurangnya  marka  jalan  dan  rambu-rambu pengaturan  lalu  lintas  yang  masih  kurang ini memungkin kan pengendara tidak hati- hati  dalam  berkendaraan.  Kekurangan sarana misalnya mobil patroli yang sangat minim dan peralatan lainnya.
4. Aspek  Masyarakat  yaitu  faktor  dimana hukum  itu  berlaku  atau  diterapkan, faktor  ini  juga  merupakan  salah  satu yang  mempengaruhi  penegakan  hukum, meningat masyarakat itu sendiri mengesampingkan aturan hukum yang ada, masyarakat yang ada lebih cenderung takut terhadap  aparat  atau  petugas  ketimbang dengan kepatuhan terhadap hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya para pengemudi kendaraan  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  rambu-rambu  lalu  lintas  yang ada  pada  ha  itu  untuk  menyelamatkan diri  sendiri.  Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
5. Aspek  Kebudayaan  yang  merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penegakan  hukum  yaitu  sifat  dan  tingkah laku yang membudaya yang terdapat dalam masyarakat sehingga menimbulkan gejala- gejala yang timbul dalam kehidupan sehari- hari.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangya ketaat  /displin  atau  kurangnya  kepatuhan hukum  atau  tidak  takut  dengan  sanksi hukuman yang ada yang tidak memberi
efek jera bagi pelanggar/pengguna jalan. 8

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  kesimpulan  bahwa  Masih rendahnya  pengetahuan  dan  pemahaman sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran warga  Kota  Sintang  terhadap  tertib  berlalu lintas  mengakibatkan  masih  banyaknya masyarakat warga kota sintang yang melakukan  pelanggaran  lalulintas  dijalan raya.  Karena  belum  maksimalnya  sosialisasi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Jalan  Raya  dan Tindakan  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian terhadap penegakkan ketertiban berlalu lintas dijalan  raya  belum  maksimal  karena  kurang sosialisasi  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Jalan Raya dari dinas  yang  berwenang  dalam  hal  ini  adalah Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalulintas sehingga  warga  Sintang  masih  banyak melakukan  pelanggaran  terhadap  rambu- rambu lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
E. Utrecht dalam Buku C.S.T. Kansil.1993.
Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hu- kum Indonesia . PN Balai Pustaka:Ja- karta.
Hamzah, Andi.2007. Asas-asas hukum Pi- dana . Rineka Cipta:jakarta.
..............1991.Asas-Asas Hukum Pidana.
8 8. Soekanto,Soejono.1990. Fak- tor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan
Hukum .CV Pers Rajawali: Jakarta.hlm.19
Rineka Cipta:Jakarta Kertanegara, Satochid.2001 . Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu . Balai Lektur Mahasiswa:Jakarta. Moch Anwar H.A.K, Brig. Jend.1982.
Hukum Pidana Bagian Khusus. Citra Aditya Bakti:Bandung.
Moelyatno.1987. Azas-Azas Hukum Pidana . Bina Aksara:Jakarta.
................ 1989. Perbuatan Pidana dan Per- tanggungjawaban Pidana dalam hukum Pi- dana .Bina Aksara: Jakarta Saleh, Roeslan.1996 . Pembinaan Cita Hu- kum dan Asas-Asas Hukum Nasional.
Karya Dunia Pikir :jakarta.
Soekanto, Soerjono.1983. Pokok-pokok Sosi- ologi Hukum .CV.Rajawali:Jakarta.
..................  1982. Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap masalah-mas- alah Sosial. Alumni:Bandung.
................. .1990. Faktor-faktor Yang Mem- pengaruhi Penegakkan Hukum .CV
Pers Rajawali: Jakarta Peraturan perundang-Undangan Undang – Undang Republik Indonesia No- mor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lin- tas.