## Islam dan Asuransi di Indonesia Mu’adil Faizin
Fakultas Syari`ah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga muadilfaizin@yahoo.com

## Abstract
The  development  of  Islamic  business  thinking  encourages  a  variety  of  sharia-based business practices, Sharia Insurance, meeting the two variables "Islam And Insurance", is one of them. Insurance is assumed as an industry with the principle of mutual help, but some  assess  the  Takaful  Insurance  in  Indonsia  is  not  clear  because  it  has  business activities in it. Therefore, researchers raised the issue of Islam and Insurance In Indonesia. This  study  of  literature  review  using  content  analysis  method.  Research  results  that Sharia Insurance  has a historical basis  called  the  concept of at-ta'min at-ta'awuniy, as well  as  ethical  basis  of  ta'awun  and  takaful.  There  are  2  (two)  Takaful  products  in Indonesia; first, products with elements of savings (saving); second, the product without the element of savings (non-saving) .
Key Words: Business, Islam, Insurance, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan  pemikiran  bisnis  Islam  mendorong  berbagai  praktik  bisnis  berbasis syariah, Asuransi Syariah, pertemuan dua variabel “Islam dan Asuransi”,  adalah salah satunya.  Asuransi  diasumsi  sebagai  industri  dengan  asas  saling  membantu,  namun sebagian menilai Asuransi Syariah di Indonsia tidak jelas karena memiliki kegiatan bisnis di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu Islam dan Asuransi Di Indonesia. Penelitian  ini  kajian  pustaka  dengan  menggunakan  metode  analisis  secara  content analysis. Penelitian menghasilkan bahwa Asuransi Syariah memiliki dasar historis yang disebut konsep at-ta’min at-ta’awuniy, serta dasar etis ta’awun dan takaful. Ada 2 (dua) produk asuransi syariah di Indonesia; pertama, produk dengan unsur tabungan (saving); kedua, produk tanpa unsur tabungan (non-saving).
Kata Kunci: Bisnis, Islam, Asuransi, Indonesia

## Pendahuluan
Giatnya  pelaku  bisnis  dan  akademisi  dalam  menyuarakan  etika  bisnis berdasarkan  Islam  telah  membuahkan  pertumbuhan  pesat  praktik  ekonomi dengan  label  syariah.  Berbagai  kegiatan  bisnis  kian  tertarik  dengan  konsep syariah yang dinilai memiliki tujuan tidak hanya keuntungan duniawi, tapi juga al-falah fi al-akhirah atau kemenangan di akhirat. 1
Konsep  ekonomi  syariah  juga  memberi  angin  segar  bagi  sebagian  orang yang  merasa  tidak  nyaman  dengan  konsep  kapitalis. 2 Terlebih  lagi  Islam  telah
1 Daniar, Asuransi Perspektif Al-Quran , dalam Jurnal “Islamic Ecomonics” Volume 1 No.02 Desember 2015, h.229-230
2 Ibid.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
memberi  celah  yang  luas  bagi  praktik  muamalat. 3 Perkembangan  tersebut memunculkan  lembaga-lembaga  keuangan  berbasis  syariah  seperti;  perbankan, pegadaian, investasi, bahkan juga asuransi. 4
Asuransi  Syariah,  pertemuan  dua  variabel  “Islam  dan  Asuransi”, diasumsikan  dapat  membantu  masyarakat  dalam  asas  saling  menolong. 5 Meskipun sebagian menilai, di Indonesia, masih perlu perbaikan regulasi hukum. 6 Ada  pula  yang  menilai  ketidakjelasan  arah  Asuransi  Syariah,  karena  terdapat ranah  bisnis  di  dalamnya.  Sehingga  asas  tolong-menolong  menjadi dipertanyakan.  Dalam  kesempatan  ini,  penyusun  tulisan  ini  ingin  mengurai Asuransi  Syariah  perihal  secara  normatif,  historis,  aplikatif  di  Indonesia  serta peluang perbaikan kedepan yang dibutuhkan.

## Asuransi Syarah di Indonesia Pengertian
Asuransi  secara  bahasa  berasal  dari—Belanda—kata assurantie ,  dalam hukum  Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. 7 Selengkapnya dengan  kata assaradeur berarti  penanggung  dan geassureede yang  berarti tertanggung. Dalam bahasa Perancis disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu  yang  pasti  terjadi.  Dalam  bahasa  Latin, assecurare yang  berarti menyakinkan  orang.  Dalam  bahasa  Inggris  disebut insurance yang  berarti menanggung  sesuatu  yang  mungkin  atau  tidak  mungkin  terjadi  dan assurance yang  berarti  menanggung  sesuatu  yang  pasti  terjadi. 8 Dalam  bahasa  Arab, asuransi  digunakan  kata at-ta’min ,  penanggungnya  disebut mu’ammin ,  dan tertanggung disebut mu’amman lahu atau sering juga disebut dengan musta’min . 9
Secara istilah Asuransi—menurut Robert I. Mehr—memiliki arti suatu alat untuk  mengurangi  risiko  dengan  menggabungkan  sejumlah  unit-unit  yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat  diprediksi  tersebut  kemudian  dibagi  dan  didistribusikan  secara proporsional  di  antara  semua  unit-unit  dalam  gabungan  tersebut. 10 Sedangkan menurut  Mark  R.Greene  asuransi  adalah  institusi  ekonomi  yang  mengurangi
3 Nashr  Farid  Muhammad  Washil,  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Qawaid  Fiqhiyyah , (Jakarta: Amzah, 2009), h.5
4 Daniar, Asuransi Perspektif., h.230
5 Hidayatullah, Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian ¸ dalam Jurnal “Fiat Justisia” Volume 8 No.02 April-Juni 2014, h. 312
6 Fatkhul  Muin,  Rully  Syahrul  Mucharom, Asuransi  Sosial  Syariah  Bagi  Muslim  Indonesia , dalam Jurnal “Ahkam” Volume XV No.01 Januari 2015, h. 111
7 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life  And  General)  Konsep  Dan  Sistem Operasional , (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.26
8 Mohamad  Heykal,  Nurul  Huda, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  Dan  Praktis ,
(Jakarta: Kencana, 2010), h.151
9 Kuat  Ismanto, Asuransi  Syari’ah  Tinjauan  Asas-asas  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009), h.20
10 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ., h.26
risiko  dengan  menggabungkan  di  bawah  satu  manajemen  dan  kelompok  objek dalam  suatu  kondisi  sehingga  kerugian  besar  yang  terjadi  atau  yang  diderita oleh suatu kelompok yang tadi diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. 11
Sedangkan,  C  Arthur  Williams  Jr.  dan  Richard  M.Heins  melihat  asuransi dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial  oleh  penanggung.  Kedua,  asuransi  adalah  alat  yang  mana  risiko  dua orang  atau  lebih  atau  perusahaan-perusahaan  digabungkan  melalui  kontribusi premi  yang  pasti  atau  yang  ditentukan  sebagai  dana  yang  dipakai  untuk membayar klain. 12
Sementara, definisi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan  peserta  dan  operator.  Sebatas  tertentu  asuransi  syariah  dengan konvensional  tidak  terlalu  beda  dalam  melakukan  hubungan  mutual.  Letak perbedaan  antara  asuransi  syariah  dan  asuransi  konvensional  adalah  pada bagaimana  risiko  itu  dikelola  dan  ditanggung,  dan  bagaimana  dana  asuransi syariah  dikelola.  Perbedaan  lebih  jauh  lagi  terletak  pada  hubungan  antara operator  (pada  asuransi  konvensional  istilah  yang  digunakan:  Penanggung) dengan  peserta  (pada  asuransi  konvensional  istilah  yang  digunakan: Tertanggung). 13 Selain  itu,  perbedaan  asuransi  syariah  di  antaranya:  memiliki DPS,  terdapat tabarru’ ,  dalam  investasi  menggunakan mudharabah ,  kepemilikan dana hak peserta. 14
Dalam konteks Indonesia, Burgerlijke Wetboek (BW) secara khusus mengenai pertanggungan, Pasal 1774 KUH Perdata pertanggungan/asuransi menyebutkan bahwa: 15
“Suatu  perjanjian  untung-untungan  adalah  suatu  perbuatan  yang hasilnya,  mengenai  untung  ruginya,  baik  bagi  semua  pihak,  maupun sementara  pihak,  bergantung  kepada  kejadian  yang  belum  tentu. Demikian  adalah:  perjanjian  pertanggungan;  bunga  cagak  hidup; perjudian  dan  pertaruhan”.  Perjanjian  yang  pertama  (perjanjian pertanggungan) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas,  asuransi  (pertanggungan) termasuk  dalam  kategori  perjanjian  untung-untungan.  Khusus  untuk  aturan syariah ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tersebut tidak dapat dijadikan
11 Ibid , h.27. 12 Ibid .
13 Muhaimin  Iqbal, Asuransi  Umum  Syariah  Dalam  Praktik ,  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2005), h.2.
14 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi , (Jakarta: Kencana, 2014), h.266-268.
15 Pasal 1774 KUH Perdata Tentang Pertanggungan/Asuransi.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
sebagai  dasar  hukum,  karena  adanya  unsur  perjudian  ( maisir )  yang  tidak diperbolehkan ajaran Islam. 16
Mengenai  definisi  asuransi,  terdapat  dalam  KUHD  yaitu  pada  bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan. Pasal 246 berbunyi: 17
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana seseorang  penanggung  mengikat  diri  kepada  seorang  tertanggung dengan  menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan  penggantian kepadanya  karena  suatu  kerugian,  kerusakan,  atau  kehilangan keuntungan  yang  tidak  diharapkan  yang  mungkin  akan  dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”
Definisi yang juga dberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa: 18
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan  ketentuan  yang  diharapkan  atau  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita  tertanggung,  yang timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang tertanggung”.
Dalam KUHD hanya melingkupi asuransi kerugian 19 , sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sudah melingkupi Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa. 20
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  asuransi  didefinisikan menjadi dua yaitu:
1. Asuransi  adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul,  kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
16 Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah Di Indonesia (Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia) , (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.2.
17 Pasal 246 KUHD Tentang Asuransi 18 UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
19 Wiroso, Produk Perbankan Syariah , (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h.47-50.
20 Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah ., h.3.
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi  syariah  Adalah  kumpulan  perjanjian,  yang  terdiri  atas perjanjian  antara  perusahaan  asuransi  syariah  dan  pemegang  polis  dan perjanjian  di  antara  para  pemegang  polis,  dalam  rangka  pengelolaan kontribusi  berdasarkan  prinsip  syariah  guna  saling  menolong  dan melindungi dengan cara:
a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis  karena terjadinya suatu peristiwa  yang tidak pasti; atau
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meningkatnya peserta  atau  pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Asuransi  syariah  disebut  pula takaful , ta’min ,  atau tadhamun ,  yaitu  suatu usaha saling melindungi  dan  saling tolong menolong di antara sejumlah orang melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  atau tabarru’ melalui  akad  sesuai  dengan syariah. 21 Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong  menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam bentuk  aset  atau tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

## Sejarah
Asuransi  secara historis  telah  dikenal  sejak  zaman  sebelum  Masehi.  Pada zaman  Mesir  Kuno  semasa  Nabi  Yusuf  as  dijadikan  sekretaris  negara.  Benih konsep  asuransi  telah  ditawarkan  Nabi  Yusuf  as  melalui  kebijakan  untuk menyisihkan  sebagian  dari  hasil  panen  pada  tujuh  tahun  pertama  sebagai cadangan  bahan  makanan  pada  masa  paceklik.  Dengan  demikian,  pada  masa tujuh tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri tersebut. 22
Pada  masa  Rasulullah  SAW.  juga  terdapat  konsep  asuransi  Islam  yang disebut  dengan aqilah .  Menurut    Thomas  Patrick  dalam  bukunya Dictionary  of Islam , dikutip  Muhammad  Syakir  Sula, aqilah sudah  menjadi  kebiasaan  suku
21 Ismail Nawawi, Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer , (Bogor: Ghalia, 2012), h.301.
22 Mohamad Heykal, Nurul Huda, Lembaga Keuangan., h.155.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah ( diyat )  sebagai  kompensasi  oleh  saudara  terdekat  sari  pembunuh.  Saudara terdekat pembunuh itulah yang disebut aqilah , harus membayar uang darah atas nama pembunuh. 23
Ide  pokok  dari aqilah adalah  suku  Arab  zaman  dulu  harus  siap  untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban.  Kesiapan  untuk  membayar  kontribusi  keuangan  sama  dengan  premi praktik  asuransi.  Sementara,  kompensasi  yang  dibayar  berdasarkan al-aqilah sama  dengan  nilai  pertanggungan  dalam  praktik  asuransi  sekarang.  Karena merupakan  bentuk  perlindungan  finansial  untuk  pewaris  terhadap  kematian yang  tidak  diharapkan  dari  sang  korban. 24 Sistem aqilah inilah  yang  kemudian juga dijadikan dasar historis menerapkan asuransi syariah.
Konsep  asuransi  syariah  telah  diperkenalkan  secara  global  melalui rekomendasi Fatwa Muktamar Ekonomi Islam yang pertama kali bersidang pada 1976 M di Makkah dengan dihadiri oleh 200 ulama, diputuskan konsep Asuransi ( at-ta’min  at-ta’awuniy ).  Selanjutnya  dikuatkan  lagi  pada  Majma’  al-Fiqh  al- Islamiy  yang  bersidang  pada  28  Desember  1985  di  Jeddah.  Di  sisi  lain, memutuskan  Asuransi  jenis  Perniagaan  adalah  haram.  Majma’  al-Fiqh  ini mengharuskan  asuransi  jenis  kerja  sama  ( ta’awuni )  sebagai  alternatif  asuransi Islam menggantikan jenis asuransi konvensional. 25 Selanjutnya, asuransi syariah mulai  berkembang  di  berbagai  belahan  negara  yang  lain,  antara  lain Sudanese Islamic  Isurance (1979), Islamic  Arab  Isurance  Co (1979), Dar  Al-Maal  Al-Islami , Geneva (1981), Islamic  Takafol  Company (I.T.C), S.A.  Luxembourg (1983), Islamic Takafol  and  Re-Takafol  Company , Bahamas (1983),  Syarikat Al-Takafol  Al-Islamiah Bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985). 26
Asuransi  syariah  yang  pertama  kali  berdiri  di  Indonesia  adalah  Asuransi Takaful  Indonesia  pada  tanggal  25  Agustus  1994  melalui  Surat  Keputusan Menteri  Keuangan  No.  Kep-385/KMK.017/1994.  Berdirinya  Asuransi  Takaful Indonesia  adalah hasil dari berbagai seminar nasional  dan setelah mengadakan studi  banding  dengan  Takaful  Malaysia.  Diawali  dengan  Tim  Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori  oleh Ikatan Cedekiawan Muslim  Indonesia  (ICMI)  melalui  Yayasan  Abdi  Bangsa,  Bank  Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia. 27
23 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah., h.30-31.
24 Ibid .
25 Mohamad Heykal, Nurul Huda, Lembaga Keuangan., h.158.
26 Andri Soemitra, Bank & Lembaga., h.250.
27 Hidayatullah, Asuransi Syariah., h.313.
Terbentuk PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai Holding Company pada  tanggal  24  Februari  1994.  Kemudian  PT  STI  mendirikan  dua  anak perusahaan,  yakni  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga  ( Life  Insurance )  dan  PT Asuransi  Takaful  Umum  ( General  Insurance ).  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga diresmikan  lebih  awal  pada  tanggal  24  Agustus  1994  oleh  Bapak  Mar’ie Muhammad  selaku  Menteri  Keuangan  saat  itu  setelah  mendapatkan  izin operasional pada tanggal 4 Agustus 1994. 28
Sampai  sekarang  jumlah  perusahaan  Asuransi  dengan  prinsip  Syariah adalah  sebanyak  25  perusahaan  Asuransi  Umum  unit  usaha  Syariah,  3 perusahaan Asuransi Umum full Syariah, 19 Asuransi Jiwa unit usaha Syariah, 5 perusahaan Asuransi Jiwa full Syaraiah, dan 3 perusahaan Reasuransi unit usaha Syariah. 29

## Dasar dan Prinsip
Konsep  yang  dianggap  embrio  asuransi  syariah,  di  antaranya al-aqila (kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban) , at- tanahud (mengumpulkan  makanan  hendak  dibagi  sama  rata), aqd  al-hirasah (kontrak  pengawal  menjamin  keselamatan  seseorang  dengan  bayaran)  dan dhiman  khatr  thariq (jaminan  keselamatan  lalu  lintas).  Kemiripannya  adalah praktik  muamalat  dengan  prinsip  pertanggungan  terhadap  hal  yang  terjadi  di masa datang. Sedangkan, perbedaanya adalah  dalam aqila, hirasah, dan dhaman khatr  tariq justru  pembayar  premi  tidak  mendapatkan  manfaat  dari  preminya tersebut,  karena  diperuntukkan  bagi  orang  lain.  Di  sisi  lain,  penjamin memberikan jaminannya kepada terjamin. 30
At-tanahud , praktik yang mengumpulkan makanan dari para peserta safar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka,  kendati  mereka  mendapatkan  porsi  yang  berbeda-beda.  Dikutip  oleh Muhammad  Syakir  Sula  dari  Mukhtashshar  Shahih  Bukhari  hadits  1076 disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda.”Marga Asy’ari (asy’ariyyin) ketika keluarganya  mengalami  kekurangan  bahan  makanan,  maka  mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi di  antara  mereka  secara  merata.  Mereka  adalah  bagian  dari  kami  dan  kami adalah bagian dari mereka”. 31
Syaikh  Abdur  Rohman  Isa—Guru  Besar  Universitas  Al-Azhar—menilai asuransi merupakan praktik muamalat gaya baru yang menyangkut kepentingan umum. Menurutnya, perjanjian asuransi syariah adalah sama dengan perjanjian memberi  janji  upah.  Berisi mewajibkan dirinya membayar sejumlah uang ganti
28 Ibid , h.314. 29 www.ojk.go.id/
30 Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah ., h.48-51.
31 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah., h.83
kerugian,  apabila  pihak  lain  mengerjakan  sesuatu  untuknya,  ialah  membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Perbuatan melayani kepentingan umum tersebut  terlihat  dari  memelihara  harta  milik  orang-orang  dan  menolak  risiko harta benda yang terancam bahaya. Ditegaskan pula bahwa tidak diperoleh nash yang melarangnya baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun ijma’. 32
Syaikh  Abdul  Wahab  Khalaf—Guru  Besar  Hukum  Islam  Universitas Kairo—mengatakan asuransi boleh sebab termasuk akad mudharabah. Di mana, perjanjian persekutuan dibuat dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak lain. Bahkan hal tersebut diperkuat dengan dasar 33 :
1. Berdasarkan tafsir ayat riba dalam surah Al-Baqarah: “Tiadalah termasuk riba  yang  diharamkan  dalam  nash  (yang  sudah  jelas  keharamannya), apabila  seorang  memberikan  modalnya  kepada  orang  lain  dengan menetapkan bagian tertentu dari modal itu.
2. Persyaratan dalam mudharabah bahwa bagian keuntungan berdasarkan laba  dan  tidak  ada  ketentuan  tertentu  (persentase  dari  modal)  belum diterima  oleh  sebagian mujtahidin fuqoha,  dan  hal  itu  bukanlah merupakan hukum yang telah disepakati.
Pernyataan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota nasabah, bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang. 34
Ahli  fiqih  Islam  yang  pertama  kali  berbicara  masalah  asuransi  adalah Muhammad  Amin  bin  Umar  bin  Abdul  Aziz, 35 yang  terkenal  dengan  sebutan Ibnu  Abidin  al-Dimasyqi  (1784-1836).  Merupakan  seorang  ulama  bermazhab Hanafi yang membahas asuransi dalam karyanya Hasyiyah Ibn ‘Abidin bab Jihad, pasal  Isti’man  al-Kafir .  Disebutkan,  telah  menjadi  kebiasaan  bila  para  pedagan menyewa  kapal  dari  seorang harby ,  mereka  membayar  upah  pengangkutnya. Serta membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa  kapal  dengan  sebutan sukarah —dalam  bahasa  sekarang  premi asuransi—dengan  ketentuan  bahwa  barang-barang  pemakai  kapal  yang disewanya  itu,  apabila  musnah  karena  kebakaran,  tenggelam,  dibajak  atau sebagainya,  maka  penerima  uang  premi  asuransi  itu  menjadi  penanggung, sebagai  imabalan  uang  yang  diambil  dari  pedagang  itu.  Pihak  penanggung memiliki  wakil  yang  bertempat  di  kota-kota  pelabuhan  negara  Isam  atas  izin penguasa. Wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari pedagang tersebut.
32 Ibid, h.71. 33 Ibid, h.72. 34 Ibid .
35 Husni  Mubarak, Kontroversi  Asuransi  di  Indonesia:  Telaah  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) , dalam Jurnal “Tsaqafah” Volume 12 No.01 Mei 2016, h. 109.
Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka si wakil tersebut membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya. 36
Namun, Ibnu ‘Abidin berdasarkan pemaparannya, telah menyatakan tidak boleh bagi si pedagang mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah tersebut, karena hanya yang demikian itu illitizamu malam yalzam ‘mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib’. 37
Muhammad  Abduh  juga  mengeluarkan  fatwa  antara  tahun  1900-1901  M yang melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya, Abduh menyatakan bahwa hubungan  antara  pihak  tertanggung  dan  pihak  asuransi  sebagai  akad mudharabah . 38 Prof.Mustafa  Al-Zarqa  dalam  papernya  yang  dipublikasi  tahun 1961  dan  1976  menyatakan  bahwa  tidak  ada  informasi  yang  didapatkannya dalam  teks  syariah  ataupun  teori  hukum  yang  melarang  asuransi.  Apa  yang ditemukan  tentang  itu  hanyalah  objek  umum  yang  belum  spesifik  membahas poin asuransi. 39
Pada  gilirannya,  pandangan  ahli  fiqih  mengenai  asuransi  merupakan pandangan responsif terhadap suatu hal yang baru. Asuransi merupakan suatu muamalat  yang  sampai  sekarang  membutuhkan  kajian  yang  terus  diperdalam. Hukum  Islam  yang  khusus  terkaitnya  tidak  ditemukan.  Karenanya,  masalah asuransi dalam Islam termasuk ruang lingkup ijtihadiyah . 40
Dalam  perkembangan  waktu,  sampai  kepada  sebuah  konsep  yang disepakati bersama serta menjadi acuan dunia. Konsep ta’awuni (kerja sama) atau at-takmin  ta’awuni berdasarkan  rekomendasi  fatwa  Muktamar  Ekonomi  Islam yang bersidang pertama kali di Mekah. Pesertanya meliputi hampir 200 ulama. Selajutnya rekomendasi tersebut dibulatkan menjadi majma’ al-fiqih al-Islami yang bersidang  pada  28  Desember  1985  di  Jeddah,  serta  memutuskan  pengharaman Asuransi Jenis Perniagaan. 41
Muhammad  Syakir  Sula  berpendapat  bahwa  asuransi  dapat  dimaknai sebagi sikap menjaga-jaga jika suatu saat terjadi musibah. Langkah menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) di usia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah SWT meningal dunia. 42 Allah berfirman:
36 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah., h.85.
37 Ibid .
38 Mohd  Ma’sum  Billah, Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern ,  (Malaysia:  Sweet & Maxwell Asia, 2010), h.10.
39 Mahmoud  A.  El-Gamal, Islamic  Finance  (Law,  Economic,  And  Practice) ,  (New  York: Cambridge, 2006), h.148
40 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah. , h.85-86.
41 Ibid , h.86.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
                                                                                                                           
Artinya: 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah  Setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Hasyr[59]: 18).
Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam  beberapa  tempat,  antara  lain  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No 63 Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  PP  No.  73  Tahun  1992  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perasuransian  serta  aturan-aturan  lain  yang  mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan), UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,  UU  No.  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  yang  di  dalamnya  sudah menjelaskan perasuransian syariah.
Di  samping  itu,  perasuransian  syariah  di  Indonesia  juga  diatur  di  dalam beberapa  fatwa  DSN-MUI  antara  lain  Fatwa  DSN-MUI  No.  21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa  DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006  tentang  akad mudharabah  musyarakah pada  Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang  Akad Wakalah Bil Ujrah pada  Asuransi  dan  Reasuransi  Syariah,  Fatqa  DSN  MUI  No.  53/DSN- MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
Beberapa yang dapat ditangkap dari prinsip asuransi yaitu sebagai berikut:
1. Ikhtiar Dan Berserah Diri
...                                                                                        ... 
Artinya:  255...  Kepunyaan-Nya  apa  yang  di  langit  dan  di  bumi.  tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya..
Pada dasarnya tidak ada seorang manusia pun yang dapat dengan pasti mengetahui  apa  yang  terjadi.  Namun  ikhtiar  dalam  usaha  menghindari pengambilan  risiko  adalah  hal  yang  penting. Asuransi  dalam  hal  ini  dinalai sebagai salah satu ikhtiar tersebut. 43

## 2. Ta’awun
....                                                                                                                     
          
Artinya:  2.  ...  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan) kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran.  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah Amat berat siksa-Nya.(Al-Maidah[5]: 2).
Rasa  tolong-menolong  dan  tanggung  jawab  terhadap  yang  lainnya adalah  salah  satu  bentuk  kebersamaan  dan  solidaritas  dalam  sebuah masyarakat. Si fakir merasa aman karena dilindungi oleh saudara yang kaya, mereka  yang  sakit  merasa  ringan  karena  mendapatkan  pertolongan saudaranya yang sehat, begitu seterusnya. 44
Tolong-menolong  adalah  pondasi  dasar  dalam  menegakkan  konsep asuransi syariah. Bentuk solusi bagi meknisme operasionalnya. 45 Kerenanya, dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong  melaui  instrumen  dana tabarru’ (dana  kebajikan).  Bahkan seandainya  masyarakat  miskin  tidak  mampu  membayar  iuran ta’awun atau tabarru’, maka orang kaya berkewajiban untuk membayarkan iuran mereka. 46
3. Melindungi Sesama
                                                                                     
Artinya: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini  (Ka'bah).  4.  yang  telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untuk menghilangkan  lapar  dan  mengamankan  mereka  dari  ketakutan.  (Al- Quraisy[106]:3-4).
Kisah  teladan  Nabi  Yusuf  as  serta  kaum  asy’ariyyin  juga  memperkuat prinsip  ini.  Di  mana,  satu  sama  lain  saling  melindungi  dan  mengurangi perasaan  mementingkan  diri  sendiri.  Aktivitas  mempererat  hubungan  di antara individu dalam suatu kehidupan sosial menjadi penting. 47
Selain itu dalam kontrak, para pihak yang terlibat kontrak harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang mendasari kontrak asuransi berlaku secara umum. 48
4. Kepentingan Terasuransikan
Prinsip  ini  bermaksud  orang  yang  membeli  polis  asuransi  harus mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan barang, orang dan atua hak yang  diasuransikan.  Kepentingan  ini  terlihat  ketika  pengambil  polis mengalami  kerugian  ketika  objek  yang  diasuransikan  mengalami  kerusakan atau  terjadi  musibah.  Kepentingan  keuangan  ini  memungkinkan  menjadi alasan untuk mengasuransikan harta benda atau kepentingan lain. 49
44 Ibid , h.89.
45 Ibid , h.229.
46 Ibid , h.231.
47 Ibid, h.90. 48 Ibid, h,235.
49 Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah ., h.72.
Prinsip  ini  dalam  Asuransi  Indonesia  disebut  dengan  Prinsip Kepentingan  yang  dapat  diasuransikan.  Kerangka  kerjanya  adalah  setiap pihak  yang  bermaksud  mengadakan  perjanjian  asuransi,  harus  mempunyai kepentingan  yang  dapat  diasuransikan. 50 Apabila  terjadi  musibah  atas  objek yang  diasuransikan  dan  terbukti  baha  kita  tidak  memiliki  kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka kita tidak berhak menerima ganti rugi. 51
5. Kejujuran Sempurna
Prinsip  ini  bermaksud  untuk  mewajibkan  pemberitahuan  sejelas- jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek  yang  diasuransikan.  Prinsip  ini  pun  menjelaskan  risiko-risiko  yang dijamin  maupun  yang  dikecualikan,  segala  persayaratan  dan  kondisi pertanggungan  secara  jelas  serta  teliti.  Kewajibam  untuk  memberikan  fakta- fakta penting tersebut berlaku 52 :
a. Sejak perjanjuan mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak  asuransi  selesai  dibuat,  yaitu  pada  saat  persetujuan kontrak tersebut. b. Pada saat perpanjang kontrak asuransi
c. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.
6. Pengganti Kerugian
Kebanyakan  kontrak  asuransi  kesehatan  merupakan  kontrak indemnity atau  kontrak  pengganti  kerugian.  Penanggung  menyediakan  penggantian kerugian  untuk  kerugian  yang  nyata  diderita  tertanggung,  dan  tidak  lebih besar  daripada  kerugian  ini.  Batas  tertinggi  kewajiban  penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. 53
7. Subrogasi
Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”. 54
Kaitannya  dengan  seseorang  yang  menyebabkan  suatu  kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian. Pihak penanggung mengambil alih  hak  menagih  ganti  kerugian  pada  pihak  yang  menyebabkan  kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. 55
50 Ibid, h.73. 51 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perpeksitf Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis,
Teoritis, Dan Praktis) , (Jakarta:Kencana, 2004), h.78.
52 Ibid , h.78-79.
53 Ibid , h.80.
54 Ibid , h.81.
8. Kontribusi
Tertanggung  dapat  mengasuransikan  harta  benda  yang  sama  pada beberapa  perusahaan  asuransi.  Namun  bila  terjadi  kerugian  atas  objek  yang diasuransikan  maka  secara  otomatis  berlaku  prinsip  kontribusi.  Prinsip  ini berlaku apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak  tertanggung,  maka  penanggung  berhak  menuntut  perusahaan- perusahaan  lain  yang  terlibat  suatu  pertanggungan  (secara  bersama-sama menutup  asuransi  harta  benda  milik  tertanggung)  untuk  membayar  bagian kerugian  masing-asing  yang  besarnya  sebanding  dengan  jumlah pertanggungan yang ditutupinya. 56
9. Kuasa Proksimal
Apabila  kepentingan  yang  diasuransikan  mengalami  musibah  atau kecelakaan,  maka  pertama  yang  dilakukan  penanggung  adalah  mencari sebab-sebab  yang  aktif  dan  efisien  yang  menggerakkan  suatu  rangkaian peristiwa  tanpa  terputus  sehingg  pada  akhirnya  terjadilah  musibah  atau kecelakaan  tersebut.  Prinsip  mencari  penyebab  kerugian  yang  aktif  dan efisien  :  “ Unbroken  Chain  of  Events ”  yaitu  suatu  rangkaian  mata  rantai peristiwa  yang  tidak  terputus.  Sebagai  contoh,  kasus  klaim  Sebagai contohnya, kasus klaim kecelakaan diri berikut: 57
a. Seseorang  mengendarai  mobil  di  jalan  tol  dengan  kecepatan  tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik.
b. Orang tersebut luka parah dan dibawa ke rumah sakit.
c. Tidak lama kemudian meninggal dunia.
Dalam  peristiwa  tersebut  diketahui  bahwa  kuasa  proksimalnya  adalah orang  tersebut  mengendarai  kendaraan  dengan  kecepatan  tinggi  sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik.

## Produk Asuransi Syariah Di Indonesia
Berdasarkan  pemanfaatan  dan  proteksi  yang  akan  diterima  pemegang polis, ada 2 (dua) produk asuransi syariah di Indonesia; pertama , produk dengan unsur tabungan ( saving ); kedua , produk tanpa unsur tabungan ( non-saving ). 58
1. Produk Unsur Tabungan
Produk  unsur  tabungan  diperuntukkan  bagi  pemegang  polis  yang menginginkan  dana  berkembang  sekaligus  proteksi  asuransi  selama  masa perjanjian.  Premi  yang  dibayarkan  peserta  terbagi  menjadi  3  (tiga)  bagian. Salah satu bagiannya akan diinvestasikan dan peserta mendapat bagi hasil. 59
56 Ibid , h.82.
57 Ibid , h.83.
58 Agus  Purnomo, Analisis  Pembayaran  Premi  Dalam  Asuransi  Syariah ,  dalam  jurnal  “al- Uqud” Volume 1 No.1 Januari 2017, h. 33.
59 Ibid.
Contoh perhitungannya adalah misalnya dana investasi tahunan sebesar Rp  20.000.000,  masa  perjanjian  5  tahun, tabarru 3%, loading 35%,  nisbah bagi hasil  60%  peserta  dan  40%  perusahaan  asuransi,  dengan  asumsi  tingkat investasi 10% per tahun, dapat dilakukan perhitungan. Pada tahun pertama, dari  premi    Rp  20.000.000,  dialokasikan  3%  atau  sebesar  Rp  600.000  sebagai dana tabarru’ ,  dan  35%  atau  sebesar  Rp  7.000.000  sebagai  biaya loading dan hanya dikenakan pada tahun pertama saja, sehingga dana yang dialokasikan menjadi  tabungan  peserta  sebesar  Rp  12.400.000.  Setelah  diinvestasikan selama setahun dengan asumsi tingkat investasi 10% didapatkan dana sebesar Rp 1.240.000, lalu nisbah untuk peserta 60% dengan hasil Rp 744.000, sehingga dalam  setahun  yakni  sebesar  Rp  13.144.000.  Adapun  dana  kematian  yang semula sebesar Rp 100.000.000 menjadi Rp 113.144.000 di tahun tersebut. 60 Tahun  kedua,  Rp  13.144.000  +  Rp  19.400.000  =  Rp  32.544.000 diinvestasikan  maka  manfaat  nilai  tunai  menjadi  Rp  34.496.640,  sedangkan, manfaat    klaim  meninggal  Rp  134.496.640,  besar  dana  yang  dicadangkan sesuai   dengan besarnya premi  yang telah dibayarkan. Tahun ketiga sampai tahun  kelima  berlaku  perhitungan  yang  sama,  meskipun  perhitungan  yang sebenarnya bisa berbeda sesuai tingkat investasi yang terjadi di kurun waktu bersangkutan. 61
Skema Produk Unsur Tabungan 2

## 3

## 2. Produk Tanpa Unsur Tabungan
Produk tanpa unsur tabungan umumnya diperuntukkan bagi peserta asuransi kumpulan, dengan minimal peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Tidak  terdapat  rekening  khusus  bagi  peserta  karena  tidak  menggunakan konsep  tabungan.  Produk  asuransi  ini  dimiliki  secara  kumpulan  yakni, program  asuransi  kecelakaan  diri,  umumnya  bagi  perusahaan  yang menginginkan jaminan karyawan, atau sekolah untuk para siswanya, dengan premi yang relatif murah. 62
60 Ibid, h.34.
61 Ibid.
62 Ibid , h.35.
Bantuan Anggota Um ’ 5.Bagi Hasil Tabungan 4. Investasi Usaha Um ’ Loading Tabarru ’ 1.Premi
Perhitungannya  dengan  tabel  mortalita  dalam  permisalan  bahwa  dari 1000 orang yang berusia 35 tahun akan meninggal sebelum berusia 36 tahun adalah  sebanyak  1,65  orang,  dari  10.000  orang  yang  berusia  35  tahun  akan meninggal  sebelum  berusia  36  tahun  adalah  sebanyak  16,4  orang  begitu seterusnya. Perhitungan premi berikutnya apabila peserta menginginkan ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 10.000.000 per orang apabila terkena musibah  meninggal  dunia,  jika  rata-rata  usia  masuk  35  tahun.    Berdasarkan tabel  mortalita  untuk  setiap  100.000  orang  jumlah  diprediksi  meninggal sebanyak  164  orang,  jumlah  uang  pertanggungan  yang  dibutuhkan  Rp 10.000.000  x  164  orang  =  Rp  1.640.000.000,  sehingga  iuran  masing-masing peserta adalah Rp 1.640.000.000 / 100.000 orang = Rp 16.400 per tahun. 63
Apabila  ditambahkan  dengan  perhitungan  asumsi  investasi  5% pertahun  dan  biaya loading 20%  yaitu  Rp  1.640.000.000  /  (1+5%)  =  Rp 1.561.904.762,  biaya loading 20%  menjadi  Rp  1.561.904.762  /  (1-20%)  =  Rp 1.952.380.953,  sehingga  masing-masing  iuran  peserta  adalah  =  Rp
1.952.380.953 / 100.000 orang = Rp 19.524 per orang. 64

## Skema Produk Tanpa Unsur Tabungan
2
Pengelolaan  asuransi  syariah  di  Indonesia  didasarkan  kepada  kontrak mudharabah yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak  yang  satu  memiliki  modal  (uang)  tetapi  tidak  dapat  mengelola  secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini menghasilkan kontrak usaha yang saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Apabila  ada  hasil  dari  usaha  ini, maka  akan  dibagi  dua,  satu  bagian  untuk  pemilik  modal  dan  satu  bagian  lagi untuk  perusahaan  yang  mengelola  dana  tersebut  setelah  dipotong  biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan. 65
Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi  dibayarkan  oleh  peserta  akan  dimasukkan  ke  dalam  dua  rekening  yaitu rekening untuk dana tabarru’ (sosial) dan rekening untuk dana tabungan ( saving ).
63 Ibid , h.36.
64 Ibid , h.37.
65 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana,  2012), h.269.
3.Bantuan Anggota Um ’ Loading Tabarru ’ 1.Premi
Status kepemilikian dana tabungan ( saving ) masih menjadi milik peserta asuransi, kapan saja ia dapat menarik dana tersebut. 66
Landasan operasional asuransi syariah menggunakan prinsip syariah yang dalam  pengertiannya  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah. 67 Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2010  tentang  Penerapan  Prinsip  Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya  disebut  PMK)  menyebutkan  bahwa  polis  asuransi  dengan  prinsip syariah wajib mengandung akad tabarru’ dan akad tijarah . 68
Menurut  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  69/POJK.05/2016 (selanjutnya  disebut  POJK)  akad tabarru’ adalah  akad  hibah  dalam  bentuk pemberian  dana  dari  satu  peserta  kepada  Dana Tabarru’ untuk  tujuan  tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan tujuan komersial. 69 Akad tabarru’ yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: 70
a. Kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong ( ta’awuni );
b. Hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;
c. Hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok;
d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi;
e. Cara dan waktu pembayaran santunan/klaim;
f. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta;
g. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting ; dan
h. Ketentuan lain yang disepakati.
Model  akad tabarru’ adalah  sebagai  berikut:  a)  Dalam  transaksi pendelegasian  wewenang  atau  kuasa  dari  pihak  pertama  kepada  pihak  kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan  untuk kepentingan
66 Ibid , h.269-270.
67 Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian
68 Pasal  7  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2010  Tentang  Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
69 Pasal 1 angka 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
70 Pasal 56 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Tabarru’
serta  tanggung  jawab  sepenuhnya  oleh  pihak  pertama,  maka  dari  segi  sifat akadnya adalah akad tabarru’ , dan nama akadnya sendiri adalah akad wakalah ; b)
Berkaitan  dengan  transaksi  pinjam  meminjam  dengan  ketentuan  pihak  yang menerima  peminjaman wajib  mengembalikan  dana  sebesar  yang  diterima,  dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah akad tabarru’ , sedangkan nama dari akad tersebut adalah akad qard (pinjam meminjam); c) Sementara jika terjadi transaksi pemberian  sesuatu  (berupa  uang,  barang,  jasa,  dan  lain-lain)  yang  dilakukan tanpa ada kompensasi balik dari si penerima kepada si pemberi, maka dari segi sifat  akadnya  adalah  akad tabarru’ ,  sedangkan  nama  akadnya  adalah  akad hibah. 71
Adapun  akad tijarah adalah  akad  antara  peserta  secara  kolektif  atau secara  individu  kepada  perusahaan  dengan  tujuan  komersial. 72 Menurut  POJK akad tijarah berbentuk tiga macam; 73
a. Akad Wakalah  bil  Ujrah adalah  akad tijarah yang  memberikan  kuasa kepada  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi  Syariah, atau  Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru’ dan/atau  Dana  Investasi  Peserta,  sesuai  kuasa  atau  wewenang  yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah ( fee );
b. Akad Mudharabah adalah  akad tijarah yang  memberikan  kuasa  kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau  Unit Syariah  sebagai mudharib (pengelola  dana)  untuk  mengelola  investasi
Dana Tabarru’ dan/atau  Dana  Investasi  Peserta,  sesuai  kuasa  atau
71 Asuransi Syariah, “Kontrak Atau Akad Pada Asuransi Syariah”, m.asuransisyariah.asia/produk , diakses Tanggal 27 Maret 2017.
72 Pasal 1 angka 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
73 Pasal 1 angka 33, 34 dan 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
Qard Wakalah Hibah Nasabah Asuransi Syariah Wakalah bil Ujrah Dikelola Peserta yang membutuhkan
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
wewenang  yang  diberikan,  dengan  imbalan  berupa  bagi  hasil  ( nisbah ) yang besarnya telah disepakati sebelumnya;
c. Akad Mudharabah  Musytarakah adalah  akad tijarah yang  memberikan kuasa  kepada  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi Syariah,  atau    Unit  Syariah  sebagai mudharib (pengelola  dana)  untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan  dengan  kekayaan  Perusahaan  Asuransi  Syariah, Perusahaan  Reasuransi  Syariah,  atau    Unit  Syariah,  sesuai  kuasa  atau wewenang  yang  diberikan,  dengan  imbalan  berupa  bagi  hasil  ( nisbah ) yang  besarnya  ditentukan  berdasarkan  komposisi  kekayaan  yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.
Penggunaan  salah  satu  akad tijarah sebagaimana  dimaksud  di  atas  wajib dilakukan  secara  konsisten  sampai  berakhirnya  polis  asuransi  syariah. 74 Berkaitan model yang terdapat dalam akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu: 75
a. Kontrak Tertentu yang Pasti (KTYP) Misalnya  dengan  besarnya  jumlah  profit  yang  akan  diterima  oleh  salah satu pihak sudah ditentukan secara pasti.
b. Kontrak Tertentu yang Tidak Pasti (KTYTP) Misalnya  dengan  besarnya  jumlah  profit  yang  akan  diterima  oleh  salah satu pihak belum disebutkan secara pasti.
Asuransi  syariah  secara  umum  menawarkan  dua  jenis  pertanggungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
74 Pasal 54 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
75 Asuransi Syariah, “Kontrak Atau Akad Pada Asuransi Syariah”, m.asuransisyariah.asia/produk , diakses Tanggal 27 Maret 2017. Nasabah Asuransi Syariah Mudharib Investasi/
Tabarru’ Nisbah
Nasabah
Asuransi Syariah Investasi/ Tabarru’ Dimanfaatkan Asuransi Syariah Mudharib Nisbah
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
1. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa) Bentuk  asuransi  yang  memberikan  perlindungan  dalam  menghadapi musibah  kematian  dan  kecelakaan  atas  diri  asuransi.  Dalam  musibah kematian  yang  akan  menerima  santunan  sesuai  dengan  perjanjian  adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk bagi orang yang tidak punya  ahli  waris.  Dalam  musibah  kecelakaan  yang  tidak  mengakibatkan kematian,  santunan  akan  diterima  oleh  peserta  yang  mengalami  musibah/ yang masih hidup. 76
2. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)
Bentuk  asuransi  yang  memberikan  perlindungan  dalam  menghadapi bencana  atau  kecelakaaan  atas  harta  milik  peserta  asuransi  seperti  rumah, kendaraan  bermotor,  risiko  pembangunan  atau  kebakaran. 77 Prinsip umumnya adalah unsur tolong-menolong, kerjasama dan tentu saja bertujuan meringankan penderitaan atau beban antar sesama anggota asuransi syariah tersebut. Terdapat 3 prinsip asuransi yang merupakan prinsip asuransi umum syariah  yaitu  prinsip  bertanggungjawab,  prinsip  bekerja  sama  dan  prinsip meringankan  beban  seseorang.  Prinsip  ini  yang  harus  diaplikasikan  tidak hanya  oleh  perusahaan asuransi  tetapi  juga  oleh  para  nasabah  atau  anggota peserta asuransi syariah. 78
Dalam praktik setiap jenis asuransi tersebut di atas, akad yang digunakan tetaplah  sama,  sesuai  dengan  aturan  PMK,  POJK  dan  UU  No  40  Tahun  2014. Demikian di bawah ini adalah beberapa contoh langkahnya:
1. Pengakuan Awal Atas Kontribusi Peserta / Nasabah Sebagai  contohnya  dalam  PT  Asuransi    Takaful  Keluarga,.
kontribusi  diakui  pada  saat  pembayaran  premi/  kontribusi  dasar  oleh peserta diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. PT. Asuransi Takaful  Keluarga  telah  membagi  atau  memisahkan  dana  kontribusi peserta  menjadi  tiga  yaitu  rekening  tabungan,  rekening tabarru’ dan biaya  pengelolaan.  Rekening  tabungan  adalah  rekening  dana  peserta.
Rekening Tabarru’ adalah  rekening  kebajikan,  dana  untuk  tolong menolong  sesama  peserta,  biaya  pengelolaan  merupakan  pendapatan perusahaan untuk biaya operasional. 79
Ada  tiga  kolom  dalam  kuitansi  ketika  peserta  membayar kontribusi pertama. Dari sejumlah dana yang dibayarkan peserta dalam
76 Abdul Manan, Hukum Ekonomi.. , h.271.
77 Ibid , h.272.
78 Hilda Yunita Sabrie, Prawitra Thalib, Amalia Rizki, Prinsip General Takaful System Dalam Akad  Asuransi  Syariah  Demi  Mencapai  Kemaslahatan ,  dalam  Jurnal  “Prespektif”  Volume  XX  No.03 September 2015, h. 164.
79 Mariana, Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga) , dalam Jurnal “Human Falah” Volume  3 No.2 Juli-Desember 2016
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
bentuk kontribusi /premi x% masuk rekening dana tabarru’ , y% masuk rekening tabungan, dan z% masuk rekening biaya pengelolaan/ujroh. 80 Dana tabarru’ bukan  dana  milik  perusahaan  tetapi  dana  milik peserta secara kolektif dan menjadi hak bagi peserta yang mendapatkan musibah. Dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena  entitas  pengelola  tidak  berhak  untuk  menggunakan  dana tersebut  untuk  keperluannya,  tetapi  hanya  mengelola  dana  sebagai wakil  para  peserta.  Yang  merupakan  pendapatan  Asuransi  Takaful adalah biaya pengelolaan yang nisbah prosentasenya ditentukan diawal sesuai  akad  yang  telah  disepakati  antara  perusahaan  dengan  peserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru’ juga berasal dari hasil  investasi  dan  akumulasi  cadangan  surplus underwriting dana tabarru’ . 81 Surplus  tersebut  menurut  hasil  wawancara  penulis,  bisa berasal  dari  dana tabarru’ yang  selama  setahun  tidak  terpakai, 82 atau bisa  juga  karena  penurunan  beban underwriting (pembayaran  beban klaim yang tidak terlalu besar untuk pihak asuransi). 83
Kedudukan pengelola antara lain, sebagai wakil peserta ( wakalah ) atau  pengelola  dana (mudharabah atau mudharabah  musytarakah ). Asuransi  Takaful  keluarga  dalam  mengelola  investasi  dana  peserta dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh yang nisbahnya ditentukan diawal  sesuai  kesepakatan.  Khusus  dana tabarru’ ,  hasil  investasinya tetap masuk rekening dana tabarru’ dan selamanya menjadi hak peserta secara kolektif, perusahaan tidak boleh menggunakannya. 84
2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Berdasarkan akad tabarru’ yang tercantum dalam aplikasi peserta, tertulis  jika terdapat surplus underwriting dana tabarru’ maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana tabarru’ , dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk. 85 Jika terdapat deficit underwriting dana tabarru’ maka  perusahaan  akan  menutupi deficit tersebut  dari  dana pemegang  saham  dalam  bentuk  pinjaman  ( Qordul  Hasan )  dan pengembaliannya  akan  diperhitungkan  terhadap surplus  underwriting
80 Ibid. 81 Ibid, h.199.
82 Wawancara  Yos  Enirson,  Praktisi  Asuransi  Syariah  Asia  Prudential  Tanggal  27  Maret 2017
83 Febrinda Eka Damayanti, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suprlus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia, dalam  Jurnal  “Ekonomi  Syariah”  Volume  3  No.12  Desember 2016
84 Wawancara  Yos  Enirson,  Praktisi  Asuransi  Syariah  Asia  Prudential  Tanggal  27  Maret 2017
85 Mariana, Gaung PSAK.. , h.180.
dana tabarru’ yang akan datang. 86 Apapun akad yang digunakan untuk mengalokasikan surplus  underwriting ,  maka  harus    disepakati  terlebih dahulu  dengan    peserta  pada  awal  terjadinya  kontrak.  Tidak  adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid. 87

## Penutup Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelusuran dan pembahasan tentang Asuransi Syariah di Indonesia. Serta, setelah melewati proses penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Asuransi  syariah  adalah  suatu  pengaturan  pengelolaan  risiko  yang memenuhi  ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual  yang melibatkan peserta  dan  operator.  Memiliki  dasar  historis  yang  disebut  konsep at-ta’min at- ta’awuniy . Serta dasar etis ta’awun dan takaful . Adapun landasan operasionalnya adalah UU Republik Indonesia No 40 Tahun 2014; PMK No 18/PMK.010/2010; Fatwa  DSN  Nomor  21/DSN-MUI/X/2001;  serta  Peraturan  OJK    No 69/POJK.05/2016.  Ada  2  (dua)  produk  asuransi  syariah  di  Indonesia; pertama , produk  dengan  unsur  tabungan  ( saving ); kedua ,  produk  tanpa  unsur  tabungan ( non-saving ).

## Rekomendasi
Asuransi  syariah  merupakan  hal  yang  baru  dan  masih  membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Karena itu, kajian dan perbaharuan data normatif maupun  empiris  terkaitnya  menjadi  penting  untuk  terus  dilakukan  sesuai perkembangan, demi menghindari distorsi pemahaman.

## Referensi
Buku: Abdul  Ghofur  Anshori, Asuransi  Syariah  Di  Indonesia (Regulasi  Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia) , Yogyakarta:
UII Press, 2007
Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , Jakarta: Kencana,  2012
AM.  Hasan  Ali, Asuransi  Dalam  Perpeksitf  Hukum  Islam  (Suatu  Tinjauan  Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis) , Jakarta:Kencana, 2004
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi , (Jakarta: Kencana, 2014 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi , Jakarta: Kencana, 2014
Ismail Nawawi, Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer , Bogor: Ghalia, 2012
86 Destri  Budi  Nugraheni, Analisis  Yuridis  Akad  Tabarru’  Dan  Akad  Tijarah  Dalam  Produk Unit Link Syariah , dalam Jurnal “Mimbar Hukum” Volume 28  No.2 Juni 2016 87 Wawancara  Yos  Enirson,  Praktisi  Asuransi  Syariah  Asia  Prudential  Tanggal  27  Maret 2017
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Kuat  Ismanto, Asuransi  Syari’ah  Tinjauan  Asas-asas  Hukum  Islam ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Mahmoud A. El-Gamal, Islamic Finance (Law, Economic, And Practice) , New York: Cambridge, 2006
Mohamad  Heykal,  Nurul  Huda, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  Dan Praktis , Jakarta: Kencana, 2010
Mohd  Ma’sum  Billah, Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern ,  Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010
Muhaimin  Iqbal, Asuransi  Umum  Syariah  Dalam  Praktik ,  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2005
Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life  And  General)  Konsep  Dan  Sistem Operasional , Jakarta: Gema Insani, 2004
Nashr  Farid  Muhammad  Washil,  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Qawaid Fiqhiyyah , Jakarta: Amzah, 2009
Wiroso, Produk Perbankan Syariah , Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
Jurnal: Agus  Purnomo, Analisis  Pembayaran  Premi  Dalam  Asuransi  Syariah ,  dalam jurnal “al-Uqud” Volume 1 No.1 Januari 2017
Daniar, Asuransi  Perspektif  Al-Quran ,  dalam  Jurnal  “Islamic  Ecomonics” Volume 1 No.02 Desember 2015
Destri  Budi  Nugraheni, Analisis  Yuridis  Akad  Tabarru’  Dan  Akad  Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah , dalam Jurnal “Mimbar Hukum” Volume 28  No.2
Juni 2016 Djaman,  Sartika  Anggriani, Penerapan  Klausula  Baku  Pada  Perjanjian  Gadai
Pada  PT.Pegadaian  (Persero) ,  dalam  Jurnal  “Lex  Et  Societatis”  Volume  1  No.01 Januari-Maret 2013.
Fatkhul  Muin,  Rully  Syahrul  Mucharom, Asuransi  Sosial  Syariah  Bagi Muslim Indonesia , dalam Jurnal “Ahkam” Volume XV No.01 Januari 2015 Febrinda Eka Damayanti, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suprlus Underwriting  Asuransi  Umum  Syariah  Di  Indonesia, dalam  Jurnal  “Ekonomi Syariah” Volume 3 No.12 Desember 2016 Hidayatullah, Asuransi  Syariah  Dan  Gagasan  Amandemen  Undang-undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian ¸ dalam Jurnal “Fiat Justisia” Volume 8 No.02 April-Juni 2014
Hilda Yunita Sabrie, Prawitra Thalib, Amalia Rizki, Prinsip General Takaful System  Dalam  Akad  Asuransi  Syariah  Demi  Mencapai  Kemaslahatan ,  dalam  Jurnal “Prespektif” Volume XX No.03 September 2015 Husni  Mubarak, Kontroversi  Asuransi  di  Indonesia:  Telaah  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ,  dalam Jurnal “Tsaqafah” Volume 12 No.01 Mei 2016 Mariana, Gaung  PSAK  108  Dalam  Praktik  Asuransi  Syariah  (Studi  Pada  PT. Asuransi  Takaful  Keluarga) ,  dalam  Jurnal  “Human  Falah”  Volume    3  No.2  Juli- Desember 2016
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017
Peraturan:
KUH Perdata Tentang Pertanggungan/Asuransi. KUHD Tentang Asuransi Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2010  Tentang Penerapan  Prinsip  Dasar  Penyelenggaraan  Usaha  Asuransi  Dan  Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/POJK.05/2016  Tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Website:
Asuransi  Syariah,  “Kontrak  Atau  Akad  Pada  Asuransi  Syariah”,
m.asuransisyariah.asia/produk , diakses Tanggal 27 Maret 2017
Asuransi  Syariah,  “Daftar  Perusahaan  Asuransi  Syariah”, www.ojk.go.id/ , diakses   Tanggal 27 Maret 2017