JIGE 5 (2) (2024) 803-814

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626
Tinjauan  Yuridis  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab  Tentang  Pembatalan  Hibah  Perspektif  Teori Keadilan
Ahmad Soleh Hasibuan 1* , Nindi Aliska Nasution 1
1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia * Corresponding author email: ahmad@uinsyahada.ac.id

## Article Info
Article history:
Received March 03, 2024 Approved May 04, 2024

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  decision  of  the  Religious  Court  Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab regarding grant cancellation. This study uses a  statutory  and  conceptual  approach.  The  data  sources  used  are  primary data  sources  consisting  of  decisions  from  the  Religious  Courts, compilations of Islamic law, books of civil law laws, compilations of sharia economic laws. Meanwhile, secondary sources of law consist of books of Islamic jurisprudence, law books, and scientific journal articles. The results of this study indicate that the panel of judges examining cases of disputes over  the  cancellation  of  grants  uses  article  35  paragraph  1,  article  36 paragraph 1 of law number 1 of 1974 concerning joint property and article 1338 of the Civil Code regarding agreements/agreement, thus ignoring the article  regarding  the  permissibility  of  withdrawing  a  grant  object  even though  the  grant  is  without  the  approval  of  other  heirs.  The  panel  of judges  should  ideally  be  guided  by  the  concept  of  Maqasid  Syari'ah, namely maintenance of property and offspring. Thus, it can avoid negative impacts  that  will  occur  in  family  ties,  such  as  the  relationship  between parents  and  their  heirs.  However,  according  to  Hans  Kelsen's  theory  of justice,  the  legal  considerations  made  by  judges  in  deciding  cases  of cancellation  of  grants  are  inconsistent  in  terms  of  the  application  of  the legal  system  in  force  in  Indonesia  because  according  to  him  a  sense  of justice has not been fulfilled for justice seekers.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  putusan  Pengadilan  Agama Stabat  No.1062/Pdt.  G/2015/PA.Stab  tentang  pembatalan  hibah.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perudang-undangan  dan  konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama, kompilasi hukum Islam, kitab undang-undang hukum  perdata,  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah.  Sedangkan  sumber hukum  sekunder  terdiri  dari  kitab-kitab  fikih  Islam,  buku-buku  hukum, dan artikel jurnal ilmiah.  Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah menggunakan pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta bersama dan pasal 1338 KUHPerdata mengenai perjanjian/perikatan,
Keywords: Court Decisions, Cancellation  of  Grants, Justice
sehingga  mengabaikan  pasal  tentang  kebolehan  menarik  objek  hibah meskipun  hibah  tersebut  tanpa  persetujuan  ahli  waris  lainnya.  Majelis hakim  idealnya  mempedomani  konsep Maqasid  Syari’ah  yakni pemeliharaan  terhadap  harta  dan  keturunan.  Dengan  demikian,  dapat menghindari  dampak  negatif  yang  bakal  terjadi  dalam  ikatan  keluarga, seperti  hubungan  orang  tua dengan ahli warisnya.  Namun  menurut teori keadilan  Hans  Kelsen,  pertimbangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim dalam  memutus  perkara  pembatalan  hibah  tidak  konsisten  dalam  hal penerapan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  karena  itu menurutnya belum terpenuhi rasa berkeadilan bagi pencari keadilan.
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to  cite: Hasibuan,  A.  S.,  &  Nasution,  N.  A.  (2024).  Tinjauan  Yuridis  Putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab  Tentang  Pembatalan  Hibah  Perspektif  Teori  Keadilan.  Jurnal  Ilmiah  Global  Education,  5(2),  803–814. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626

## PENDAHULUAN
Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.  Pada  dasarnya  hibah  disyariatkan  oleh  Allah  kepada  umatnya  untuk  kemaslahatan bersama.  Selain  itu,  hibah  dapat  dilakukan  apabila  terdapat  pihak  pemberi  hibah,  penerima hibah,  dan  harta  benda  yang  akan  dihibahkan.  Dalam  hukum  Islam,  hibah  bertujuan  untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah dan sebaliknya. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah schenking . Karena itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan memilih  ( free  chois ),  dan  menjamin  kehidupan  umatnya  ketika  melakukan  perbuatan  yang berkaitan dengan hak-haknya.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  171  huruf  g  menyatakan  bahwa  hibah adalah ”pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun  dan  dilaksanakan  peralihannya  ketika  keduanya  masih  hidup”.  Sementara  menurut KUHPerdata  pasal  1666  menegaskan  bahwa  ”hibah  merupakan  pemberian  seseorang  kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semaunya sedangkan objek yang dihibahkan  berupa  benda  yang  bergerak  maupun  tidak  dalam  pelaksanaannya  ketika  pemberi hibah masih hidup”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan,  namun  harus  memenuhi  beberapa  syarat  termasuk  jumlah  harta  yang  boleh dihibahkan.  Dalam  hal  batasan  yang  diperbolehkan  adalah  tidak  melebihid  sepertiga  dari hartanya (berdasarkan pasal 210 KHI). Namun demikian, nampaknya hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun dalam hal pemberian  hibah tersebut diberikan kepada orang yang memiliki hubungan  persaudaraan  atau  sebagai  suami  istri.  Tetapi  hibah  yang  boleh  ditarik  kembali hanyalah  hibah  yang  diberikan  oleh  orang  tua  kepada  anaknya  sesuai  dengan  Pasal  212  KHI (Dermina Dalimunthe, 2020).
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  apabila  objek  hibah  masih  dikuasai  oleh  anak  atau tergabung dengan milik orang tuanya masih bisa dicabut, namun jika telah bercampur dengan harta miliknya, atau dengan harta orang lain maka tidak bisa dicabut kembali. Dapat dikatakan bahwa  masih  ada  kemungkinan  si  penghibah  menarik  kembali  hibah  yang  sudah  diberikan kepada  seseorang  dengan  berbagai  alasan  dan  keadaan  tertentu.  Berdasarkan  undang-undang nomor  3  tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  menegaskan  bahwa”salah  satu  kekuasaan Pengadilan  Agama  adalah  menangani  perkara  perceraian,  hadhanah,  nafkah,  harta  gono  gini,
kewarisan dan  lainnya”.  Pada dasarnya pelaksanaan hibah  sudah  lazim dilakukan masyarakat Sumatera  Utara.  Salah  satu  contohnya  adalah  sebagian  masyarakat  melakukan  hibah  baik berupa  harta  benda/kekayaan  terhadap  seseorang  tanpa  mengharapkan  imbalan  apapun. Namun, acapkali terjadi sengketa pembatalan hibah di kalangan masyarakat hingga berujung ke ranah Pengadilan Agama (Maulana Ira, 2022).
Uniknya,  sebagian  hakim  Pengadilan  Agama  di  Sumatera  Utara  mengabulkan gugatan/permohonan perkara pembatalan hibah dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan dalam putusannya. Pada umumnya, gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon pasca si pemberi  hibah  meninggal  dunia,  sedangkan  objek  hibah  yang  sering  dipermasalahkan  karena nilai  ekonominya  rentan  tinggi.  Namun  sangat  disayangkan  atas  tindakan  tersebut  sebab mencederai  niat baik si pemberi hibah dalam  memberikan manfaat untuk kepentingan umum. Tak  hanya  itu,  penggugat/pemohon  yang  sering  mempermasalahkan  eksistensi  objek  hibah tersebut  adalah  pihak  ahli  waris  yang  merasa  dirugikan  kendatipun  tujuannya  untuk kemaslahatan umat (Mustika Ade Pratiwi, 2022).
Pasca  dilakukan  penelusuran  pada  Sistem  Aplikasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP) Pengadilan  Agama  di  lingkungan  Sumatera  Utara,  maka  ditemukan  beberapa  putusan  yang berkaitan  dengan  pembatalan  hibah,  diantaranya;  putusan  Pengadilan  Agama  Stabat  dengan register No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab.
Hasil  putusan  ini  menujukkan  bahwa  disetujuinya  pembatalan  hibah  dengan  ketentuan sebagai  berikut:  Menimbang  pada  pokok  permohonan  para  Pemohon  menyatakan  bahwa harta/benda  yang  dijadikan  objek  hibah  tersebut  sebidang  tanah  2.376  M2  yang  notabene bagian  dari  harta  peninggalan  seluas  6.860  M2.  Berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang dipaparkan  Termohon  1  maupun  Termohon  2,  bahwa  membenarkan  tanah  yang  dihibahkan seluas  2.  376  M2  tersebut  melebehi  dari  1/3  luas  tanah  peninggalan  yang  belum  dibagikan kepada  ahli  waris  seluas  6.860  M2  .  Oleh  karena  itu,  batasan  ukuran  harta  benda  yang  boleh dihibahkan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  pasal  210  ayat  1  kompilasi  kompilasi  Islam,  yang menegaskan bahwa ‘objek harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hartanya’. Berdasarkan surat perjanjian tanah tertanggal 28 Agustus 1986 tersebut yang notabene menjadi bukti  sehingga  harus  dikatakan  batal  demi  hukum.  Padahal  objek  hibah  tersebut  seharusnya ditetapkan menjadi bagian dari harta  warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah  Sarjuni Bin Sanmupit. Untuk tercapainya putusan berdasarkan a quo yang memiliki sifat keadilan, kepastian hukum  dan  memberikan  kebermanfaatan.  Sehingga  majelis  hakim  menimbang  perlu menuangkan  dalam  amar  putusan  ini  dan  memerintahkan  kepada  para  pihak  yang  telah menguasai  objek  perkara  dari  Termohon  2  agar  menyerahkan/mengembalikan  harta  tersebut kepada ahli waris.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif,  dimana  akan  mengidentifikasi dan  mengkonsepsi  norma  hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  waktu dan  tempat  tertentu  sebagai  bentuk  kekuasaan  berdaulat.  Penelitian  hukum  normatif  dalam kontek  kajian  ini  dilaksanakan  terhadap  sengketa  pembatalan  hibah  dengan  menganalisis putusan-putusan  Pengadilan  Agama  ditinjau  dari  teori  maslahah.  Salah  satu  tujuannya  adalah untuk  menelisik  asas-asas  hukum  yang  digunakan  pada  perkara  pembatalan  hibah  perspektif maslahah.  Sedangkan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan
meliputi  komipilasi  hukum  Islam,  KUPerdata,  undang-undang  nomor  48  tahun  2009  tentang kekuasaan kehakiman, putusan-putusan Pengadilan Agama, dan teori Maslahah .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembatalan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Konsep  hibah  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  perjanjian/perikatan  yang  dikenal  istilah ‘perjanjian cuma-cuma’. Hal ini ditujukan kepada salah satu unsur yang memiliki prestasi saja, tanpa  memberikan  imbalan.  Praktik  perjanjian  yang  demikian  disebut  perjanjian  ‘sepihak’ sebagai  antonim  dari  perjanjian  ‘bertimbal  balik’.  Secara  umum,  perjanjian  yang  sering digunakan adalah bertimbal-balik. Sebab keduanya mendapatkan maslahah ketika adanya timbal balik yang bakal diterimanya. Sementara itu, Subekti memandang pasal 1666 KUHPerdata yakni kata  ‘diwaktu-hidupnya’  si  pemberi  hibah  dapat  membedakan  antara  pemberian  yang dilangsungkan  dengan  waktu  tertentu  (surat  wasiat),  dalam  hal  berlakunya  ketika  si  pemberi wasiat  meninggal  dunia.  Tetapi  yang  disebut  hibah  ketika  pemberiannya  semasa  hidup penghibah.  Namun  hibah  tersebut  bisa  ditarik  kembali  apabila  ada  pihak  lain  yang  merasa dirugikan  dan  ia  menggugat  ke  pengadilan.  Tetapi  yang  tidak  diperbolehkan  itu  ketika melakukan penarikan secara sepihak dalam hal ini si pemberi hibah.
Pada dasarnya, hibah yang sudah diberikan seseorang terhadap orang lain tak bisa ditarik kembali  kecuali  ada  gugatan/permohonan.  Sebagimana  yang  diatur  dalam  pasal  1688 KUHPerdata, diantaranya:
1. Salah satu penyebabnya, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat hibah berdasarkan undang- undang.  Berarti  hibah  yang  diperbolehkan  hanya  yang  memenuhi  persyaratan  seperti  si penghibah menerapkan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, jika si penerima hibah tidak berhadir  dalam  konteks  peralihan  hibah  yang  dilaksanakan  (pasca  meninggal  dunia/belum lahir) maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal.
2. Apabila pihak penerima hibah melakukan tindakan yang berdampak negatif, seperti kejahatan yang  dapat  mengancam  jiwa  si  penghibah.  Maka  dapat  dilakukan  pembatalan  hibah.  Tak hanya itu, apabila si penerima hibah melakukan perbuatan kriminal/pidana seperti membantu dalam aksi tersebut atau menjadi subyek utama yang bisa mengancam keselamatan hidup si penghibah  maka  bisa  juga  dibatalkan  perjanjian  hibah  tersebut.  Maksud  dari ‘kajahatan/kesalahan’ dalam konsensus ini adalah seseorang yang melanggar norma hukum, peraturan  perundang-undangan,  dan  bakal  mendapat  ancaman  berupa  sangsi  hukuman pidana  atas  perbuatannya.  Salah  satu  contohnya  adalah  melakukan  tindakan  pembunuhan, penistaan terhadap pemberi hibah dan perbutan lainnya.
3. Apabila  si  penerima  hibah  tidak  memberikan  hak  nafkah  kepada  si  pemberi  hibah (berdasarkan  perjanjian)  dalam  keadaan  sakit  atau  jatuh  miskin,  namun  telah  terjadi  proses penghibahan sesuai ketentuan yang berlaku. Maksud dari ‘miskin’ dalam konsensus ini adalah si penghibah tak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terlebih lagi dari segi jumlah pendapatannya di bawah rata-rata kebutuhan hidup keluarga.  Kendatipun  memberikan  bantuan  biaya  kehidupan  terhadap  penghibah  bukan  hal yang wajib dalam konsep penghibahan, namun atas dasar kemanusiaan serta sebagai bentuk balas  budi  dan  ungkapan  rasa  terima  kasih  terhadap  si  pemberi  hibah.  Berdasarkan  hal tersebut  si  pemberi  hibah  dapat  menarik  kembali  perjanjian  penghibahan  yang  sudah dilakukan karena si penerima hibah tidak memberikan nafkah sebagaimana kebutuhannya (si penghibah).
Pada bagian pertama, proses pembatalan hibah dapat dilakukan dengan syarat harta benda yang sudah dihibahkan tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula serta harus bebas dari segala  bentuk  beban  yang  melekat  atas  harta/benda.  Jika  keadaan  ini  terjadi  di  kalangan masyarakat,  maka  si  penghibah  bisa  mengalihkannya  kepada  orang  lain  yang  dapat mengendalikan  serta  melaksanakan  segala  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  si  penerima  hibah. Sementara  bagian  kedua  dan  ketiga,  terutama  dalam  pasal  1688  KUHPerdata  menyatakan bahwa  harta  benda  yang  sudah  dihibahkan  tak  dapat  diganggu  gugat  ketika  hendak  dialihkan kepada  orang  lain.  Kendati  demikian,  kecuali  ada  yang  menggugat  si  pemberi  hibah  untuk membatalkan perjanjian pemberian hibah sesuai pasal 616 KUHPerdata.
Namun demkian, apabila harta benda yang menjadi objek hibah belum diserahkan oleh si pemberi  hibah, maka si penerima hibah tidak mempunyai hak  untuk mendesak pemberiannya. Tetapi,  jika  si  penghibah  sudah  memberikan  harta  benda  tersebut  kepada  si  penerima  hibah, maka  si  penerima  hibah  harus  mengembalikan  objek  hibah  tersebut  disertai  dengan  hasil-hasil gugatan  dimulai sejak  waktu diajukan  hingga dikabulkan.  Namun  apabila  objek  hibah  tersebut ternyata sudah dijual maka si penerima hibah harus menggantinya sesuai dengan harganya. Tak hanya itu, si penerima hibah harus mengganti rugi kepada si penghibah atas beban lainnya yang disandarkan  kepadanya  baik  berupa  harta  benda  bergerak  atau  tidak,  hal  ini  juga  sebelum gugatan  diajukan.  Praktik  pembatalan  hibah  ini  bisa  dilakukan  oleh  si  penghibah  dengan  cara meminta  untuk  mencabut  perjanjian  hibah  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama, dengan  demikian  hibah  yang  sudah  diberikan  dapat  dibatalkan/dikembalikan  kepada  si penghibah.
Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan upaya perlindungan hukum, rasa keadilan bagi  para  pihak  yang  berperkara,  termasuk  dalam  melindungi  hak-haknya  berdasarkan  hukum yang berlaku. Karena itu, soal gugatan akan berakhir apabila satu tahun dihitung sejak peristiwa tersebut  menjadi  pemicu  tuntutan  dan  si  pemberi  mengetahuinya.  Dengan  kata  lain,  bahwa tuntutan  hukum  tersebut  tak  bisa  dimajukan  oleh  si  pemberi  hibah  kepada  ahli  warisnya  si penerima  hibah,  atau  pihak  lain  ahli  warisnya  penghibah  kepada  si  penerima  hibah.  Kecuali upaya terakhir yakni apabila tuntutan itu dimajukan oleh si pemberi hibah atau apabila orang ini sudah  meninggal  dunia  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  pasca  terjadinya  peristiwa  yang disangkakan.

## Pembatalan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Secara  historis,  hadirnya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dilatarbelakangi karena  kebutuhan  mendesak  dalam  penyediaan  sumber  hukum  materiil  di  lingkungan Pengadilan  Agama  dalam  bidang  hukum  ekonomi  syariah  pasca  diterbitkan  undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kehadiran kompilasi hukum ekonomi syariah dapat memenuhi kebutuhan mendesak di tengah menggeliatnya konsep ekonomi berbasis syariah  dan  merambahnya  sistem  perbankan  syariah  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Pasca diterbitkannya  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  memakan  waktu  yang  cukup  lama,  bahkan prosesnya  melalui  beberapa  forum  kajian  intelektual  yang  melibatkan  berbagai  tokoh  untuk mendapatkan kesepakatannya. Melalui forum kajian dan diskusi yang rentan lama tersebut yang dilaksanakan  secara  formal  dengan  agenda  seminar  ilmiah  bertajuk  ’kompilasi  nash  dan hujjah shar’iyyah bidang ekonomi syariah’ yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional
tepatnya departemen hukum dan hak asasi manusia berkolaborasi dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia pada 10-12 Juli 2006 lalu.
Kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  memandang  bahwa  masalah  pembatalan  hibah merupakan  perbuatan  yang  diperbolehkan.  Tak  hanya  itu,  menurutnya  si  penghibah  dapat menarik kembali perjanjian hibah ketika harta tersebut belum diserahkan. Namun jika penghibah menarik  kembali  hibahnya  tanpa  ada  alasan  atau  persetujuan  dari  si  penerima  hibah  atau putusan  dari  Pengadilan  kemudian  hibahnya  telah  diserahkan  sehingga  hal  demikian  tidak diperkenankan, sebab si pemberi hibah dianggap sebagai pihak yang mengambil hak orang lain. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  pasal  713  mengenai penarikan  hibah  kembali,  yakni:  ”jika  si  pemberi  hibah  membatalkan  hibah  yang  sudah diserahkan tanpa adanya  persetujuan dari  si penerima hibah atau putusan  Pengadilan, maka si penghibah dikategorikan sebagai perampas hak milik orang lain; dan jika harta/barang tersebut dinyatakan  rusak  atau  hilang  ketika  keberadaannya  di  bawah  kendalinya  maka  ia  wajib mengganti atas kerugiannya”.
Tak  hanya  itu,  pasal  712  KHES  menyatakan  bahwa:  ”si  pemberi  hibah  bisa  menarik kembali  harta  benda  hibahnya  pasca  proses  peralihan  hibah  dilakukan,  namun  harus  disetujui oleh  si  penerima  hibah”.  Kendatipun  demikian,  ada  pengecualian  masalah  hibah  ini  yakni terhadap orang tuanya, atau saudara pria dan wanitanya atau terhadap anak-anak saudaranya, atau  terhadap  paman  bibinya.  Artinya  hibah  yang  diberikan  terhadap  oknum-oknum  tersebut tidak bisa ditarik kembali. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 714 ayat 1, 2, dan 3 kompilasi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:
1. Jika seseorang memberikan hibah kepada orang tuanya, atau terhadap saudara laki-laki atau perempuannya, atau terhadap anak-anak saudaranya, atau terhadap paman bibinya, maka ia tidak dapat menarik kembali hibahnya;
2. Jika  orang  tua  memberikan  hibah  terhadap  anak-anaknya,  maka  ia  memiliki  hak  untuk menarik kembali hibah tersebut selama anaknya masih hidup;
3. Apabila  orang  tua  memberikan  hibah  kepada  anak-anaknya,  idealnya  dihitung  sebagai peralihan harta (warisan) jika tidak ada kesepakatan antara ahli waris lainnya.

## Batasan Usia Ideal Pemberi Hibah dan Jumlah Harta yang Boleh Dihibahkan
Jumlah harta yang boleh dihibahkan harus sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 1, yaitu ”orang  yang  berusia  sekurang-kurangnya  21  tahun,  dalam  keadaan  sehat,  tanpa  ada  unsur paksaan,  dan  bisa  menghibahkan  hartanya  sebanyak  1/3  terhadap  orang  lain  atau instansi/lembaga  dan  disaksikan  oleh  dua  orang  untuk  dimilikinya”.  Menurut  pandangan jumhur  ulama,  bahwa  ”seseorang  bisa  menyumbangkan  harta  bendanya  sejumlah  1/3 kendatipun  ia  sedang  sakit”.  Sebab  pendapat  para  ulama  tersebut  berlandaskan  kepada  hadist Nabi  masa  kepemimpinan  Ibnu  Husain  kepada  seseorang  yang  hendak  melepaskan  budaknya sebanyak  enam  sebelum  kematiannya,  maka  dilepaskan  1/3  budaknya  dan  memperbudak sisanya.
Ketentuan  dalam  fikih  Islam  mengenai  aturan  menyumbangkan  1/3  harta/kekayaan terhadap orang lain yakni tidak diatur secara detail dan jelas. Tetapi sudah dibahas di dalam fikih kontemporer kendatipun hanya sebatas saja bukan secara eksplisit. Artinya hanya secara umum yang  berkaitan  dengan  benda  atau  harta.  Karena  itu,  ada  dua  pandangan,  diantaranya: Menyetarakan  antara  wasiat  dan  hibah,  sebab  wasiat  itu  berkorelasi  dengan  harta  benda menggunakan  metode  pemberian  secara  suka  rela  sehingga  kadar  hibah  yang  sama  dengan wasiat  adalah  tidak  diperbolehkan  melebihi  dari  sepertiga  dari  kadar  harta  miliknya,  hal  ini
disepakati oleh jumhur ulama. Kemaslahatan peralihan harta benda merupakan sesuatu hal yang harus  diprioritaskan,  misalnya  melakukan  sedekah  atas  harta  benda  miliknya.  Namun  tidak boleh  melebihi  dari  sepertiga  dari  jumlah  hartanya.  Sebab  dikhawatirkan  terjadi  perselisihan ketika  si  pemberi  meninggal  dunia.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disebutkan  bahwa  batasan harta  yang  boleh  dihibahkan  menurut  fikih  Islam  adalah  tidak  melebihi  sepertiga  dari  harta benda  milik  si  pemberi  hibah.  Pendapat  ini  merupakan  hasil  kesepakatan  ulama,  yakni  aturan yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 210 ayat (1). Dengan demikian, berarti jumlahnya sama saja antara hibah denga wasiat yakni tidak melebihi 1/3 (sepertiga).

## Dampak Hukum Terhadap Pembatalan Hibah
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  mengatur tentang dampak hukum terhadap sengketa pembatalan hibah. Pada dasarnya, implikasi hukum terhadap pembatalan hibah berlaku tidak permanen atau ada masa surutnya dan bahkan kembali kepada kondisi semula ( ex tunc ). Tindakan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh seseorang merupakan  penyimpangan  terhadap  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Adapun  penjelasan  dari  regulasi  tersebut  bahwa  ”harta  benda  dan  orang-orangnya  harus dipulihkan  dengan kondisi  semula  sebelum  disepakati  sebuah  perjanjian”.  Kemudian ada  yang berpendapat tentang ”pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan ada unsur paksaan, baik karena adanya  unsur  penipuan  sehingga  dapat  berimplikasi  terhadap  objek  hibahnya  dan  orang- orangnya sebagaimana keadaan sebelum disepakati perjanjian tersebut”. Salah satu penyebabnya karena  ada  unsur  yang  tidak  dipenuhi  oleh  si  penghibah,  seperti  rukun  dan  syaratnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata tepatnya pasal 1330 menyatakan bahwa “bisa kembali seperti semula”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut  hukum  positif  kendatipun  sudah  ada  putusan pembatalan  hibah  tetap  tidak  memiliki  akibat  hukum  (sesuai  keinginan).  Namun  menurut yurisprudensi  dan  doktrin  dinyatakan  maksud  dari  pembatalan absolute yakni  ‘tindakan  hukum yang  batal  demi  hukum’,  yaitu  atas  tindakan  hukum  semasa  terjadinya  perbuatan  hukum tersebut  tidak  mempunyai  dampak/akibat  hukum.  Namun  yang  dimaksud  pembatalan  relatif adalah  tindakan  hukum  yang  bisa  dibatalkan  dalam  hal  ini  bisa  dilaksanakan  sesuai  harapan kepada salah satu pihak.
Dengan demikian, seluruh harta benda yang sudah dihibahkan si penghibah akan kembali menjadi  hak  miliknya  sendiri.  Seperti  harta  benda  yang  dijadikan  sebagai  jaminan,  idealnya harus  segera  dilunasi  sebelum  harta  tersebut  dikembalikan  kepada  si  pemberi  hibah.  Jika  si penghibah  melakukan  hibah  berupa  rumah  atau  sebidang  tanah,  semestinya  dengan  adanya putusan  Pengadilan  Agama  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  maka  tanah  dan  rumah akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Metode pengembalian objek hibah ini dengan cara mengosongkannya terlebih dahulu, namun jika yang dihibahkan berupa rumah maka seharusnya si penerima hibah harus meninggalkan rumah yang diterimanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama.  Selain  itu,  apabila  objek  yang  dihibahkan  berupa  sebidang  tanah  dan  diatas  tanah tersebut  sudah  memiliki  bangunan  permanen  maka  harus  dibongkar  serta  diratakan  seperti kondisi semula berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

## Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Ditinjau dari Teori Keadilan
Namun  demikian,  untuk  menilik  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  hakim  dalam memutuskan  perkara  pembatalan  hibah  berdasarkan  konsep  keadilan.  Maka  peneliti  menggap perlu untuk menggunakan salah satu teori yang digagas oleh Hans  Kelsen yaitu teori keadilan. Pada buku yang bertajuk ” the general theory of law and state ”. Buku ini menjelaskan bahwa suatu
sistem  sosial  dapat  disebut  adil  apabila  mampu  mengatur  perilaku  masyarakat  dengan  sebaik mungkin  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  ia  memperoleh  kebahagiaan  di  dalamnya.  Hans Kelsen  mempunyai  pandangan  tentang  positifisme,  yakni  melalui  nilai-nilai  keadilan  individu yang diperoleh berdasarkan aturan hukum yang merefresentasikan nilai-nilai umum, tetapi masih terwujudkan rasa keadilan serta kebahagiaan yang ditujukan kepada setiap individu, kendatipun keadilan  itu  pada  hakikatnya  bersifat  subjektif.  Ia  juga  mengakui  bahwa  keadilan  yang sebenarnya  itu  bersumber  dari  alam,  dimana  lahirnya  dari  hakikat  dari  sesuatu  atau  kodrat manusia, atau berasal dari pemikiran manusia atau kehendak dari tuhan. Melalui pikiran dapat diwujudkan  sebagai  doktrin  yang  dinyatakan  hukum  alam.  Artinya  Hans  Kelsen  yang  notabe menganut aliran positivisme juga mengakui eksistensi kebenaran hukum alam itu sendiri.
Berdasarkan  hal  itu,  pemikirannya  terkait  konsep  keadilan  mengarah  terhadap  dualitas antara  hukum  positif  dan  hukum  alam.  Keadilan  dirasionalisasikan  melalui  ilmu  pengetahuan yang  berwujud  kepada  suatu  kepentingan-kepentingan  yang  berakhir  memicu  suatu  konflik kepentingan. Metode penyelesaian konflik tersebut bisa dilalui melalui regulasi yang memberikan rasa keadilan bagi suatu kepentingan dengan cara mengorbankan yang lain atau dengan mencoba komporomi menuju perdamaian untuk semua kepentingan. Menurut Hans Kelsen bahwa konsep ’keadilan’  berarti  legitimasi.  Secara  umum  dinyatakan  ’adil’  ketika  sudah  diterapkan,  namun dikatakan ’tidak adil’ apabila diterapkan kepada satu perkara dan tidak kepada perkara lain yang sama.  Baik  konsep  keadilan  dan  legalitas  ini  diterapkan  dalam  sistem  hukum  nasional  dapat dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan hukum nasional berdasarkan tingkatan dan derajatnya,  terlebih  peraturan  hukum  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  terhadap  esensi materill dalam pengaturan hukum tersebut.
Idealnya,  majelis  hakim  yang  diberi  amanah  dalam  memutus perkara  harus  memberikan pertimbangan  hukum  terlebih  dahulu  mengenai  substansi  materi  gugatan  yang  diajukan  oleh penggugat/pemohon.  Dalam  hal  perkara  ini,  majelis  hakim  menimbang  bahwa  sengketa pembatalan  hibah  merupakan  termasuk  kekuasaan  absolut  Pengadilan  Agama  sehingga  dapat memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara.  Hal  ini  sesuai  dengan  undang-undang nomor  3  tahun  2006  pasal  49  huruf  d  tentang  Peradilan  Agama.  Pada  dasarnya,  dalam memutuskan suatu perkara wajib hukumnya melakukan aktivitas pertimbangan mendasar. Sebab adanya pertimbangan tersebut dapat memperoleh putusan-putusan yang ideal meliputi asas-asas hukum demi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Melihat pertimbangan dari putusan perkara ini pada tingkat pertama mejelis  hakim memutuskan masalah pembatalan  hibah yang melebihi sepertiga  dari  harta  miliknya.  Hakim  mempunyai  pandangan  yang  seragam  tetapi  ada  juga hkaim yang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan dalam memberikan putusan pada perkara pembatalan hibah.
Hasil  putusan  ini  menujukkan  bahwa  disetujuinya  pembatalan  hibah  dengan  ketentuan sebagai  berikut:  Menimbang  pada  pokok  permohonan  para  Pemohon  menyatakan  bahwa harta/benda yang dijadikan objek hibah tersebut sebidang tanah 2.376 M2 yang notabene bagian dari  harta  peninggalan  seluas  6.860  M2  .  Berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang dipaparkan  Termohon  1  maupun  Termohon  2,  bahwa  membenarkan  tanah  yang  dihibahkan seluas  2.  376  M2  tersebut  melebehi  dari  1/3  luas  tanah  peninggalan  yang  belum  dibagikan kepada  ahli  waris  seluas  6.860  M2.  Oleh  karena  itu,  batasan  ukuran  harta  benda  yang  boleh dihibahkan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  pasal  210  ayat  1  kompilasi  kompilasi  Islam,  yang menegaskan bahwa ‘objek harta yang dihibahkan  tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hartanya’. Berdasarkan surat perjanjian tanah tertanggal 28 Agustus 1986 tersebut yang notabene menjadi
bukti  sehingga  harus  dikatakan  batal  demi  hukum.  Padahal  objek  hibah  tersebut  seharusnya ditetapkan  menjadi  bagian  dari  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  Almh.  Sarjuni  Bin Sanmupit. Untuk tercapainya putusan berdasarkan a quo yang memiliki sifat keadilan, kepastian hukum  dan  memberikan  kebermanfaatan.  Sehingga  majelis  hakim  menimbang  perlu menuangkan  dalam  amar  putusan  ini  dan  memerintahkan  kepada  para  pihak  yang  telah menguasai  objek  perkara  dari  Termohon  2  agar  menyerahkan/mengembalikan  harta  tersebut kepada ahli waris.
Berdasarkan putusan tersebut, pada tingkat pertama majelis hakim mengacu kepada pasal 212  kompilasi  hukum  Islam  dengan  mengambil  rujukan  kepada  pasal  712  angka  1  kompilasi hukum Islam mengenai asas kebolehan seorang ayah menarik hibah terhadap anaknya, namun demikian  hakim  mempertimbangkan  dan  menekankan  pada  pasal  35,  pasal  36  ayat  1  bahwa harta  yang  didapatkan selama  pernikahan  disebut  harta  gono  gini,  kemudian berkaitan  dengan harta  gono  gini  tersebut  suami  istri  bisa  bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak  terkait dengan  harta  yang  mau  dihibahkan  dimana  harus  berdasarkan  milik  harta  si  pemberi  hibah. majelis  hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  dikabulkan,  sebab  Tergugat  sudah memberikan  kesaksian  kebenaran  gugatan  Penggugat.  Oleh  karenanya,  berdasarkan  penjelasan Tergugat  tersebut  maka  kedudukan  pengakuan  yang  sudah  diungkapkan  bersifat  final  dan mengikat  sehingga  tak  perlu  ke  tahap  pembuktian  lagi.  Dengan  demikian,  sesuai  dengan  yang dikemukakan  dalam  Ahkam  al-Adillah  pasal  1069  berarti  ” tindakan hukum terhadap harta benda syirkah  harus  berdasarkan  kesepakatan  anggota  syirkah ”.  Sedangkan  menurut  pasal  720  kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa si pemberi hibah atau si penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut bisa ditarik kembali.
Hakim  memberikan  putusan  terhadap  sengketa  pembatalan  hibah  orang  tua  kepada  ini tentu harus melihat unsur kemaslahatan kepada berbagai pihak yang berperkara, sebab mengenai hubungan antara orang tua dengan anak dan juga pemeliharaan harta berdasarkan tujuan syariah dalam  mewujudkan  kelima  unsur  pokok  dalam  kehidupan  manusia  tersebut.  Pertimbangan hakim  tersebut  menurut  peneliti,  apabila  ditinjau  dari  maslahah  menerima  gugatan  sengketa pembatalan hibah karena eksistensi harta tersebut masih belum jelas baik mengenai persyaratan harta  benda  yang  dihibahkan  artinya  harus  miliknya  sendiri  yakni  si  penggugat/pemohon,  tak hanya  itu  jumlah  yang  diperbolehkan  untuk  dihibahkan  juga  harus  diperhatikan  berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, menurut peneliti bahwa putusan majelis hakim pengadilan agama tersebut sudah sesuai dengan teori maslahah dalam perkara ini. Hal ini masuk pada tingkat maslahah daruriyyah yaitu menjaga dan memelihara harta agar tidak berada dalam penguasaan  yang  tidak  tepat  dan  menjadikannya  mudharat  dikarenakan  dikuasi  oleh  oknum yang tidak mempunyai hak kepemilikan yang resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum agama.
Sedangkan  menurut  teori  keadilan,  bahwa  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  harus memberikan  kesan  adil  bagi  para  penggugat/pemohon.  Maka  dari  itu,  menurut  Aristoteles keadilan  terbagi  menjadi  dua  macam,  yakni  keadilan  distributif  dan  komunikatif.  Maksud keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  memberikan  terhadap  tiga  orang  bagian  berdasarkan prestasinya.  Keadilan  komunikatif  adalah  memberikan  dengan  porsi  yang  sama  kepada  setiap oknum tanpa membedakan jumlah prestasinya. Tetapi dalam pemenuhan hak keadilan bagi para pihak yang bersegketa oleh majelis hakim, dimana harus dipertimbangkan secara benar. Namun jika  majelis  hakim  memutuskan  dengan  menggunakan  produk  hukum  yang  notabene  tidak mengakomodir  kepentingan  para  pihak,  maka  bisa  mencederai  asas  keadilan,  baik  dari  aspek
keadilan  distributif  maupun  komunikatif.  Berdasarkan  hal  itu,  peneliti  berpendapat  bahwa pertimbangan  hakim yang mengacu pada ketentuan pasal 35 ayat 1 pasal 36 ayat 1, kemudian merujuk kepada pasal 210 kompilasi hukum Islam dan juga merujuk kepada pasal 705 angkat 1 kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  dinyatakan  bahwa  harta  yang  dihibahkan  dipersyaratkan harus  berasal  dari  harta  si  pemberi  hibah,  kemudian  majelis  hakim  memperkuat  dalilnya menggunakan pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah, berkaitan dengan si pemberi hibah atau penerima hbah yang sudah meninggal dunia, maka hibah tersebut bisa ditarik kembali.
Kendati  demikian,  pertimbangan  majelis  hakim  tersebut  bisa  dipahami  bahwa  hakim sangat  berkeinginan  untuk  memberikan  dan  menerapkan  kepastian  hukum  dalam  putusan tersebut, sebagaimana menurut Gustav Radbrouch bahwa setidaknya hukum harus mempunyai tiga nilai dasar, sehingga ketiganya menjadi barometer tatkala berdiskusi mengenai hukum. Hal ini  akan  diuraikan  ketiganya,  sebagai  berikut:  kepastian  hukum,  rasa  keadilan  dan kebermanfaatan.  Realitanya,  ketiganya  tidak  selalu  harmoni  sebab  terdapat  sifat  ketegangan. Karena  kepastian  hukum  terkadang  tidak  sejalan  dengan  rasa  adil  dan  sebagainya.  Oleh karenanya, dalam membuat putusan salah satu tugas hakim adalah mengatur ketiga nilai dasar tersebut. Berarti tuntutan ini majelis hakim harus memilih salah satu nilai dasar saja. Kendatipun profesi  hakim  sangat  rumit,  namun  aktivitas  pengambilan putusan  hakim  adalah sebagai suatu seni  ( art )  daripada  logika  (akal).  Pada  dasarnya,  makna  folosofis  keadilan  adalah  untuk mewujudkan  keadilan  secara  nyata.  Tapi  kenyatannya,  di  pengadilan  mengacu  pada  aliran positivisme  yang  menerapkan  prosedur  dan  melihat  kedudukan  hukum  sebagai  norma  belaka saja, sehingga yang diwujudkan adalah keadilan secara prosedural semata bukan keadilan secara substantif.  Oleh  karenanya,  apabila  hanya  keadilan  prosedural  yang  diinginkan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  majelis  hakim  dapat  disebut  sudah menginternalisasi  keadilan  prosedural  kepada  berbagai  pihak.  Menurutnya  konsep  keadilan merupakan untuk mewujudkan perdamaian, sebab keadialan bersumber dari cita-cita irrasional.

## KESIMPULAN
Hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah dominan menggunakan pasal 35  ayat 1  dan  pasal 36  ayat  I  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  harta  Bersama  dan pasal  1338  kitab  undang-undang  hukum  perdata  mengenai  perjanjian/perikatan,  sehingga mengabaikan  pasal  kebolehan  menarik  objek  hibah  meskipun  hibah  tersebut  tanpa  persetujuan ahli  waris  lainnya.  Sedangkan  menurut  teori  maslahah  bahwa  hakim  dominan  menerima penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama, untuk mewujudkan konsep Maqasid Syari’ah yakni pemeliharaan terhadap harta dan keturunan sehingga kontek demikian sesuai berdasarkan teori  maslahah  yang  digagas  oleh  al-Ghâzâli.  Namun  menurut  teori  keadilan  Hans  Kelsen, bahwa  pertimbangan  hakim  dominan  tidak  konsisten  dalam  menerapkan  sistem  hukum  yang berkeadilan sehingga menurutnya belum sepenuhnya terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaliyah, Robiah, & Nadjematul F. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam,
4 (2), 108-130.
Bashori, Dhofir C., and Miftahul I. (2021). Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 5 (1), 44-56.
http://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738
Budify,  A.,  Manurung,  J.  A.  L.,  &  Hariandja,  S.  B.  (2020).  Pembatalan  Akta  Hibah  di Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar:  Kajian  Putusan  Nomor  33/Pdt.G/2019/PN.Pms. SIGn Jurnal Hukum, 2 (1), 72-85. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77 Dalimunthe,  Dermina.  (2020).  Comparasi  Pengalihan  Harta  Hibah  Menjadi  Harta  Warisan Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 6 (1), 13–26.
https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2538
Faizah,  Nadjematul,  &  Siti  F  Z.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Gugatan  Pembatalan  Hibah  Dari Ayah Kepada Anak. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 5 (2), 104-126.
Gultom,  N.,  &  Tjempaka,  T.  (2023).  Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara
Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS). AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam,  5 (2), 1051-1058. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227
Habibi, Hilman. (2022). Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta  Hibah  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dibatalkan  Pengadilan  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: 0362/Pdt. G/2016/Pa. Kng).
HS.,  S.,  Djumardin,  D.,  &  Munandar,  A.  (2023).  Penyuluhan  Hukum  Tentang  Kekuatan Pembuktian  Akta  Hibah  Di  Desa  Ongko,  Kecamatan  Empang,  Kabupaten
Sumbawa. Jurnal Risalah Kenotariatan , 4 (1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.105
Ibrahim,  Zumiyati  S.  (2021).  Implikasi  Pembatalan  Hibah  (Suatu  Tinjauan  Hukum  Islam).
Jurnal Al Himayah, 5 (2), 132–146.
Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan  Agama. Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1 (2), 265-277. https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483
Jonaedi E, SHI, SH Johnny I, & MM Se. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris . Prenada Media.
Kristiawanto, SHI. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif . Prenada Media.
Muzayyin,  A.,  Mawardi,  M.,  &  Syarifuddin,  S.  (2022).  Pembatalan  Hibah  Perspektif  Hukum Islam Dan Kuhper Di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Situbondo . Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 3 (2), 229-242. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2323
Muzhdalifah,  Imelda  A.  (2022).  Pembatalan  Akta  Hibah Berdasarkan  Akta  Ppat Dari  Mertua
Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/PDT.G/2020/PA.KUPANG). Indonesian Notary: Vol. 4, Article 22.
https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/22
Pratiwi,  Mustika  Ade.  (2022).  Kajian  Yudiris  Mengenai  Kewenangan  Pengadilan  Agama Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perbankan  Syariah  Setelah  Berlakunya  Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Sari, M. (2022). Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata). Jurnal  Ar- Risalah, 2 (2), 10-28. doi:https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4160
Usman.,  Amalyah,  U.  (2020).  KEABSAHAN  SERTIPIKAT  PENGGANTI  SEBAGAI
DASAR PEMBUATAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS NOMOR
64/PDT.G/2018/PN.KDI). Indonesian Notary: Vol. 2, Article 29.
https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/29
Zumiyati  S.  I.  (2021).  Implikasi  Pembatalan  Hibah  (Suatu  Tinjauan  Hukum  Islam). Jurnal  Al Himayah, 5 (2), 132-146.