Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024     DDOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 15-03-2024   Revised: 22-05-2024   Accepted: 28-05-2024    Available online since Janu 10, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE
Indonesian Trias  Politica Analysis:  A  Study  of Constitutional  Court  Decision  Number  90/PUU- XII/2023  concerning  the  Age  Limit  for  Presidential and Vice Presidential Candidates Analisis Trias Politica Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XII/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden
Fikri Gali Fernando Holqi 1* , Yuda Nur Ardiyansyah 2 , Tria Nindy Kurnia 3 , Tiara Wahyu Meyda Wulandari 4 , Maulana Adiwangsa 5 1 Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia 2 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Indonesia 3 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia 4 Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia
5 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Jawa Timur, Indonesia
* Corresponding author: fikrigali61@webmail.umm.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 using an analytical tool, namely the concept in Trias Politica. This research uses a normative type (doctrinal) with a (Case approach). The data in this study used primary and secondary data,  including  national  legislation  and  other  relevant  literature.  Implementation  of  the Indonesian Trias Politica concept is different from the pure  Montesquiue trias politica. This is because of the examinative power occupied by (BPK). The DPR is referred to as a positive legislator. Therefore, the Constitutional Court is referred to as a negative legislator. Thus, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XII/2023 which adds a phrase to Judicial  Review  in  Article  169  letter  q  of  Law  No.  7  of  2017  concerning  Elections, normatively contradicts the authority of the DPR as a positive legislator listed in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Based on Trias Politica's analysis, Constitutional Court  Decision  No.  90/PUU-XII/2023  concerning  Decisions  29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, and 55/PUU-XXI/2023, the Court thinks that regarding the age in article 169 letter (q) of Law No. 7 of 2017, it is the authority to form laws and to amend them. This is certainly contrary to the principle of open legal policy where this principle is oriented toward the DPR as a positive legislature or as a framer of laws and to change it. This  is  certainly  contrary  to  the  principle  of  open  legal  policy  where  this  principle  is oriented  towards  the  DPR  as  a  positive  legislature  or  as  a  framer  of  laws  contained  in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 173 letter (b) of the MD3
Law which states that the authority and duties of the DPR are carried out by discussing, drafting, and disseminating bills.

## Keywords
Trias Politica; DPR; Constitutional Court; Constitutional Court Decision

## Abstrak
Penelitian  ini  berupaya  untuk  menganalisis  Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XII/2023 dengan menggunakan konsep Trias Politica . Mengimplementasikan jenis normatif  yuridis (doktrinal) dengan pendekatan kasus (case approach). Data dalam penelitian terdiri dari primer  dan  sekunder  yang  meliputi  undang-undang  nasional  dan  literatur  yang  relevan. Implementasi  konsep Trias  Politica Indonesia  berbeda  dari  Trias  Politica  murni Montesquiue. Karena terdapat kekuasaan eksaminatif yaitu (BPK). DPR disebut sebagai positif legislator, sedangkan MK disebut sebagai negatif legislator. Sehingga, Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023 yang didalamnya terdapat penambahan frasa pada Pada Judicial review yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara normative bertentangan dengan kewenangan DPR sebagai positif legislator yang  tercantum  pada  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945.  Berdasarkan  analisis Trias Politica , Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  90/PUU-XII/2023  dengan  merujuk  pada  Putusan 29/PUU-XXI/2023,  51/PUU-XXI/2023  dan  55/PUU-XXI/2023,  Mahkamah berpendapat  bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah  wewenang  sebagai  pembentuk  undang-undang  dan  untuk  mengubahnya.  Hal  ini tentunya bertentangan dengan prinsip open legal policy yang dimana prinsip ini berorientasi pada  DPR  sebagai positive  legislatur e  atau  sebagai  pembentuk  Undang-Undang  yang tercantum  pada  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  serta  Pasal  173  huruf  (b)  UU  MD3  yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, Menyusun, dan menyebarluaskan RUU.

## Kata Kunci
Trias Politica; DPR; Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi

## HOW TO CITE:
Fikri Gali Fernando Holqi, Yuda Nur Ardiyansyah, Tri Nindy Kurnia, Tiara Wahyu Meyda Wulandari, Maulana Adiwangsa, Indonesian Trias Politica Analysis: A Study of  Constitutional  Court  Decision  Number  90/PUU-XII/2023  concerning  the  Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 104-122.

## Pendahuluan
Konsep Trias Politica dilatar belakangi oleh Bahasa Yunani yang berarti Tri artinya (tiga), As adalah  (pusat),  serta Politia merupakan  (kekuasaan)  sebagai  pondasi  prinsip demokrasi. Secara fundamental, konsep Trias Politica mengklasifikasi tiga kekuasaan politik dalam  suatu  negara  klasifikasi  tersebut  meliputi  (eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif).  Tiga bentuk  lembaga  negara  itu  mempunyai  sifat  independen  serta  berada  dalam  strata  yang
sejajar antara dengan yang lain. Kesetaraan dan independensi tiga bentuk lembaga tersebut digunakan sebagai upaya saling melakukan pengawasan, kontrol berlandaskan pada prinsip cheks  and  balances.  Pada  dasarnya,  konsep Trias  Politica merupakan  konsepsi  yang peruntukan sebagai implementasi kekuasaan negara yang tidak dapat diberikan dalam sub- bagian kewenangan politik, sehingga menuntu untuk dilakukan demarkasi antara lembaga- lemabaga negara yakni memuat (eksekutif, legislatif, yudikatif). 1
Implementasi pemikiran atas skema dalam Trias Politica Indonesia belnadaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun1945, dimulai dari sebelum dilakukannya amandemen higga pasca amandemen dapat diidentifikasi bahwa pemisahan kewenanagan politik dalam sistem Trias  Politica  Indonesia  tidak  hanya  terdapat  pada  tiga  pilar  utama  yakni  eksekutif (Presiden)  legislatif  (MPR,  DPR),  serta  yudikatif  (MA,  MK)  namun  juga  terdapat kewenangan lembaga konsultatif (DPA) sebelum amandemen, seduah amandemen muncul lembaga eksaminatif (BPK). 2 Meski tidak sepenuhnya menggunakan konsep Trias politica , tetapi Indonesia juga mengaktualisasi konsep Trias Politica secara tidak langsung. Indonesia menerapkan hakikat surplus kewenangan dengan prinsip klasik, hal itu dilakukan dengan cara mengklasifikasi kewenangan negara pada tiga pilar dalam Trias Politica . 3
Limitation  of  Power atau  pembatasan  dalam  kekuasaan  memiliki  korelasi  dengan pandangan teoritis dari pemisah kekuasaan hingga pemikiran tentang klasifikasi kekuasaan. Penerapan ketiga prinsip teori tersebut memiliki korelasi dalam fenomena serta keadaan yang relevan. Dengan demikian, secara umum dan secara fundamental, dogma dikotomi pembagian  kekuasaan  diverifikasi  bermula  berdasarkan  pada  teori Trias  Politica Montesquieu. 4 Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengeksplanasi bahwa Indonesia dapat diartikan suatu negara yang berlandaskan pada hukum. 5
Konsep negara hukum cenderung menitik beratkan hakikat hukum merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau masyarakat sebagai agenda melindungi serta mengawal  produk  hukum  yang  diimplementasikan,  oleh  karena  itu  tercipta  lembaga peradilan. Dalam struktur lembaga peradilan, fungsi hakim sangat sentral dalam aktivitas penegakan  hukum  di  Indonesia.  Mekanisme  penegakan  hukum  merupakan  ketetentuan yang  diaktualisasi  sebagai  upaya  untuk  terciptanya  sebuah  kepastian  serta  perlindungan hukum  di  Indonesia.  Pada  fase  mekanisme  penegakan  hukum,  hakim  memiliki  fungsi sebagai  peran  dalam  mengadili  suatu  perkara.  Mengadili  merupakan  tahapan  dijalankan
1 Ruhenda  Ruhenda  et  al.,  “Tinjauan  Trias  Politika  Terhadap  Terbentuknya  Sistem  Politik  Dan Pemerintahan  Di  Indonesia,” Journal  of  Governance  and  Social  Policy 1,  no.  2  (2020):  58 – 69, https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221.
2 Efi  Yulistyowati,  Endah  Pujiastuti,  and  Tri  Mulyani,  “Penerapan  Konsep  Trias  Politica  Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945,” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (2017): 328 – 38. 3 Cristiani Junita Umboh, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia,” Lex Administratum 8, no. 1 (2020): 131 – 42. 4 Odang  Suparman,  “Konsep  Lembaga  Negara  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Trias  Politica Berdasarkan  Prinsip  Checks  and  Balances  System,” Ahkam 2,  no.  1  (2023):  59 – 75, https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898.
5 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
oleh hakim dalam memeriksa hingga memutus suatu perkara. Tahapan dalam mengadili perkara, diaktualisasikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku (Ius Constitutum) . Sebagai pihak penegakan hukum dan keadilan, hakim maupun pejabat yang berwenang  untuk  mengadili  suatu  perkara  harus  mampu  membentuk  kepastian  hukum, kemanfaataan dan keadilan bagi masyarakat melalui putusan. 6
Hakim  konstitusi  diangkat  melalui  3  (tiga)  lembaga  berbeda  yaitu,  eksekutif (Presiden), yudikatif (MA), dan legislatif (DPR) hal ini berorientasi agar hakim yang diusung mempunyai  latar  belakang  bervariasi  sebagai  upaya  dalam  menafsirkan  konstitusi  tidak mendasarkan  pada  satu  sudut  pandang,  Dengan  demikian,  tafsir  konstitusi  dilihat berdasarkan perbedaan padangan dan mengeliminasi hal-hal yang bersifat politis. Dalam penempatan  jabatan  hakim  konstitusi  harus  menghindari  sesuatu  yang  bersifat transaksional politis, hal itu karena seorang hakim dituntut untuk mengamalkan penuh asas independensi  dan  imparsialitas.  Sehingga  tidak  bertolak  belakang  dengan  amanah konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  harus  mengeliminasi  hal-hal  yang  bersifat  politik  dari pejabat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemahaman  atas  UUD  1945  sebagai  acuan  dan landasan  terhadap  seorang  hakim  konstitusi  dalam  mengimplementasikan  amanahnya ditengah intervensi politik. 7 Asas-asas universal terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada negara hukum yakni memuat tentang kemandirian personal, substatif, internal, serta institusi,  Prinsip-prinsip  tersebut  diterapkan  sebagai  interpretasi  prinsip  suatu  bentuk negara hukum yang termaktub pada UUD 1945 pasca amandemen. 8
Pasca  Putusan  MK  Nomor  90/PUU-XII/2023  menuai  banyak  pertentangan  dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara luas. Ketua Mahkamah Konstitusi dinilai tidak netral dalam melakukan putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan wewenang  MK  sebagaimana  Pasal  24C  UUD  1945.  Konstitusi  Keputusan  pengadilan merupakan  keputusan  lembaga  peradilan  yang  mempunyai  lingkup  sangat  luas  akan konsekuensi. Intensitas konsekuensi yang terjadi sebagai implikasi dari aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi, pada situasi analisis kebijakan publik, dapat diidentifikasi sebagai fakta  yang  relevan  apabila  dalam  hal  ini  dianalisis  dengan  mengimplementasikan pendekatan  esensial.  Secara  umum,  Keputusan  MK  terdiri  dari  dua  aspek.  Dua  aspek tersebut  merupakan  pernyataan  bahwa  suatu  paragraf,  pasal,  atau  hukum a  quo yang diusulkan untuk ditinjau kembali dirasa bertentangan dengan konstitusi nasional Indonesia serta terkait perbaikan atau perlindungan hak konstitusional pemohon a quo yang telah atau dirasa dilanggar oleh implementasi produk hukum a quo . Meskipun secara fundamental hal itu hanya dapat dibagi berdasarkan dua bentuk konsekuensi, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai konsekuensi yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang relevan
6 Andi  Arifin,  “Peran  Hakim  Dalam  Mewujudkan  Negara  Hukum  Indonesia,” IJOLARES :
Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1 (2023): 6 – 10, https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2.
7 Andra Triyudiana et al., “Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 01 (2022): 1 – 21, https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx.
8 Azwad Rachmat Hambali, “Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum,” Kalabbirang Law Journal 3, no. 1 (2021): 48 – 57.
dengan berbagai faktor supremasi hukum Indonesia yang demokratis. 9 Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan menggunakan perspektif konsep Trias Politica yakni untuk mengidentifikasi konsep Trias Politica pada sistem ketatanegaraan Indonesia, peran DPR sebagai positive legislator, peran  MK  sebagai  negative  legislator,  analisis  Trias  Politica  pada  Putusan  MK  Nomor 90/PUU-XII/2023  serta  dampak  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU- XII/2023.
Metode Secara umum, penelitian ini mengimplementasikan jenis penelitian normatif yuridis (doktrinal)  dengan  mengaktualisasikan Case  approach. Pada  dasarnya,  penelitian  jenis normatif senantiasa diidentifikasi sebagai bentuk riset doktrinal dengan menerapkan studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud meliputi Undang-Undang, Putusan Pengadilan, teori hukum, dll. Sedangkan Case approach merupakan suatu metode yang digunakan dengan cara  mengkonstruksi  kasus  yang  telah  ditetapkan  melalui  putusan  pengadilan  atau mempunyai kekuatan hukum tetap serta memiliki korelasi dengan fokus penelitian. Data- data  yang  dikumpulkan  kemudian  diklasifikasi  untuk  menganalisis  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  90/PUU-XII-2023.  Sehingga,  mampu  ditarik  kesimpulan  dengan menerapkan  pola  deduktif  dengan  cara  menjadikan  pernyataan  umum  ke  pernyataan khusus. 10

## Hasil dan Pembahasan A. Konsep Trias Politica Indonesia
Suatu negara dapat dapat diverifikasi sebagai negara ketika  dapat mencakup empat aspek  yaitu  mempunyai  rakyat,  wilayah,  pemerintah  atau  kekuasaan,  serta  validasi  dari negara  lain.  Dalam  struktur  suatu  negara,  pemerintah  berfungsi  sebagai  pengendali kekuasaan  hingga  mengaktualisasi  kekuasaanya  berdasarkan  amanah  rakyat.  Dalam men erapkan  sistem  pemerintahan,  pemerintah  diharuskan  membentuk  sebuah  “Sistem Pemerintahan”. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai akultuasi berlandaskan pada dua istilah yakni “Sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem dapat diartiakan suatu elemen yang mencakup keutuhan, yang memuat beberapa unsur dan memiliki relasi fungsional antara aspek-aspek hingga relasi pada kompleksitas yang ada didalamnya. Dengan demikian, relasi tersebut  memberikan  implikasi  dependensi  pada  instrumen-instrumen  yang konsekuensinya  jika  terdapat  satu  dari  keseluruhan  unsur  tidak  mampu  berkerja  secara optimal maka dapat berpengaruh keseluruhan. 11
9 Maharani Trisni Zulaiha, “Public Policy Analysis Of The Implementation Of Constitutional Court Ruling Number 90 / PUU- XXI / 2023 In The 2024 Election,” Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1, no. 4 (2023): 89 – 103. 10 Muahimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
11 Moh. Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Sinar Bakti, 1983).
Disisi  lain,  pemerintahan  secara  universal  merupakan  seluruh  aktivitas  yang dijalankan  suatu  negara  sebagai  upaya  penyelenggara  yang  memiliki  orientasi  dalam menyejahterakan  masyarakat  serta  memastikan  ketentingan  umum.  Oleh  karena  itu, pemerintah  tidak  dapat  dijustifikasi  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  hanya mengimplementasikan  fungsi  sebagai  eksekutif,  namun  juga  memuat  fungsi  lain  hal  ini mencakup Lembaga legislatif dan eksekutif. 12 Pada dasarnya, sistem penyelenggaraan suatu negara  memiliki  keterkaitan  dengan  klasifikasi  kewenangan  lembaga.  Hal  ini  senantiasa disebut dengan istilah Trias Politica . Secara umum, konsep Trias Politica merupakan konsep yang  berada  dalam  sistem  pemerintahan  negara  dengan  menjalankan  tiga  ragam  bentuk kekuasaan.  Sehingga  tidak  hanya  diorganisir  hanya  dengan  mengimplementasikan  satu lembaga,  namun  ketiganya  memiliki  kewenangan  sebagai  wujud  kekuasaan  yang terklasifikasi.  Dalam  hal  ini,  pemikiran Trias  Politica memuat  tiga  jenis  kekuasaan kelembagaan yang dapat diidentifikasi pada penjelasan dibawah ini:
1. Kekuasaan Lembaga Legislatif
Legislatif  merupakan  representasi  dari  wewenang  dalam  menciptakan  norma atau  UU.  Kekuasaan  untuk  menciptakan  UU  perlu  berstatus  pada  lembaga berwenang atau badang khusus. Negara dengan prinsip demokrasi perlu menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Sehingga, badan khusus yang dimaksud adalah lembaga legislatif, Legislatif mempunyai peran yang sangat vital pada proses dan pembentukan norma atau UU dalam sebuah negara. Yang nantinya, produk hukum akan dijadikan sebagai  pedoman  hidup  masyarakat  serta  memberikan  implikasi  baik  langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat secara luas. Sebagai lembaga pembentuk norma atau UU, Lembaga legislatif hanya memiliki wewenang dalam mengusulkan RUU  dan  mencetuskan  UU,  legislatif  tidak  diperkenankan  untuk mengimplementasikan. Karena yang akan menjalankan UU adalah lembaga eksekutif.
2. Kekuasaan Lembaga Eksekutif
Secara  definitif,  kekuasaan  Eksekutif  adalah  suatu  bentuk  kewenangan  yang diperuntukkan sebagai agenda menerapkan suatu UU. Kekuasaan mengimplementasikan UU berada ditangan Kepala Negara. Pada dasarnya, Kepala Negara tidak diperkenankan dengan sendirinya untuk mengaktualisasi UU. Dengan demikian, bentuk kewenangan dari kepala negara akan dimanifestasikan pada pejabat pemerintah atau biasa disebut sebagai menteri yang secara berdampingan merupakan bentuk badan mandat UU sebagai lembaga eksekutif. Badan tersebut yang berwenang dalam mengimplementasikan kewenangan lembaga eksekutif.
3. Kekuasaan Lembaga Yudikatif
Kekuasaan yudikatif dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang berwenang untuk menegakkan undang-undang hingga berwenang dalam agenda mendelegasikan peradilan kepada masyarakat. Badan Yudikatif memiliki kekuasaaan dalam memutus suatu perkara, melimpahkan hukuman kepada segala pengingkaran terhadap UU yang
telah  disahkan  serta  diterapkan.  Meskipun  hakim  diangkat  oleh  Kepala  Negara (Eksekutif) namun hakim memiliki status yang istimewa serta memiliki hak khusus, hakim  berwenang  dalam  mengadili  kepala  negara,  ketika  seorang  kepala  negara melanggar suatu aturan.
Mengacu  pada  prinsip  sistem  pemerintahan  Indonesia,  lembaga  negara  yang berlandaskan  pada  UUD  1945  terdiri  dari  tujuh  jenis  yaitu  memuat  DPR,  MPR,  DPD, Presiden, MA, MK, BPK. Beberapa lembaga diatas berada dalam ranah kewenangannya tersendiri. Berlandaskan pada konsep Trias Politica yang megklasifikasi kewenangan lembaga negara menjadi empat cabang kekuasaan.
1. Kekuasaan Lembaga Legislatif
Kekuasaan Legislatif, merupakan lembaga yang wewenang untuk membentuk suatu UU. Di Indonesia, lembaga legislatif berdasarkan pada pasca amandemen UUD 1945 meliputi (MPR, DPR, DPD).

## 2. Kekuasaan Lembaga Eksekutif
Kekuasaan eksekutif adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan  UU.  Di  Indonesia,  kekuasaan  eksekutif  berlandaskan  pada pasca amandemen UUD 1945 yaitu Presiden.

## 3. Kekuasaan Lembaga Yudikatif
Kekuasaan yudikatif diidentifikasi sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam menegakkan  UU  serta  berhak  mendelegasikan  peradilan  kepada  masyarakat. Yudikatif  merupakan  lemabag  yang  berwenang  dalam  memutus  perkara, melimpahkan hukuman terhadap segala bentuk pengingkaran UU (MA dan MK).
4. Kekuasaan Lembaga Eksaminatif
Kewenangan eksaminatif merupakan suatu lembaga yang memiliki hak dalam hal pemeriksaan keuangan negara. Di  Indonesia, kekuasaan eksaminatif tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 pasca amandemen adalah BPK. 13 Meskipun pada dasarnya BPK  tidak  terverifikasi  pada  konsepsi Trias  Politica ,  tetapi  keudukan  BPK  setara dengan lembaga lain yang tercakup dalam Trias Politica .

## B. DPR Sebagai Positive Legislature
Kekuasaan dalam mencetuskan suatu norma atau regulasi pasca amandemen UUD 1945,  memberikan  implikasi  dalam  perubahan  secara  drastis.  Transfigurasi  tersebut menjadikan  wewenang  DPR  lebih  tinggi  daripada  Presiden.  Kekuasaan  pembentukan undang-undang  pasca  amandemen,  terdapat  ditangan  DPR.  Tetapi,  RUU  tetaplah memerlukan persetujuan dari seorang Presiden. Ketika RUU tidak mendapat verifikasi dari Presiden, RUU yang diajukan akan dibatalkan. Sehingga, wewenang pembentukan UU yang diamanatkan  pada  DPR,  akan  dibatalkan  oleh  konstitusi.  Selain  itu,  DPD  dapat  sebut sebagai lembaga legislatif, dengan kata lain menciptakan konsep dua ruang dalam lembaga
13 Yulistyowati,  Pujiastuti,  and  Mulyani,  “Penerapan  Konsep  Trias  Politica  Dalam  Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945.”
legislatif. Namun secara faktual, peran  DPD sebagai representasi mengimplementasikan wewenangnya sangatlah rendah. Terdapat beberapa indikator rendahnya fungsi DPD yakni DPD hanya diperuntukan dalam mengusulak RUU pada DPR, RUU yang diajukan oleh DPD dalam konteks Pemda terbatas oleh konstitusi, kontribusi DPD pada perbincangan dibarengi di DPR, ketia RUU belum masuk pada tahapan pertimbangan Presiden, DPD tidak diperbolehkan mengajukan RUU dalam hal prolegnas. 14
Ketentuan pada Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 telah memecah orientasi implementasi transfiguasi pada konstitusi sebagai agenda dalam memperkuat suatu sistem pemerintahan serta fungsi DPR pada mekanisme pembentukan UU. Hal itu dapat terjadi karena  wewenang  pembentukan  UU  tidak  sepenuhnya  berada  pada  ranah  DPR  sebagai Lembaga  legislatif.  Kontribusi  Presiden  dalam  mekanisme  pembahasan  RUU  secara eksplisit telah mampu meneguhkan kekuatan sistem parlementer, sehingga mencerminkan suatu  sistem  yang  tidak  bijak  dalam  mendemarkasi  antara  wewenang  eksekutif  dan legislatif. 15 Dalam  hal  ini,  permasalahan  yang  sering  kali  terjadi  yakni  terkait  belum maksimalnya fungsi dan peran DPD dalam ranah pembentukan UU diidentifikasi sebagai konsekuensi atribusi pada suatu konstitusi yang terkesan abstrak memberikan status pada DPD.  DPD  seringkali  diverifikasi  hanya  sebagai co-legislator yang  berfungsi  sebagai pembantu  DPR  dalam  pembuatan  UU.  Apabila  dikomparaikan  dengan  negara  lain, misalnya Amerika Serikat serta Belanda, wewenang DPD diidentifikasi belum maksimal. Dengan demikian, diperlukan reformasi fungsi dan wewenang DPD agar dapat optimal. Hal  itu  secara  eksplisit  mengharuskan  persamaan  status  antara  DPR  serta  DPD  dan klasifikasi wewenang yang tegas pada mekanisme penyusunan UU. 16
Amandemen  UUD  1945,  telah  menyerahkan  wewenang  pembentukan  UU,  yang pada  walanya  terdapat  dalam  ranah  Presiden  atau “eksekutif  heavy” berubah  menjadi wewenang DPR “legislative heavy” . Tetapi segala RUU yang berasal dari DPR atau Presiden wajib dibahas secara bersamaan. Sehingga, ketika tidak ada persetujuan dari DPR ataupun Presiden maka RUU dibatalkan. Pada  dasarnya sedari awal UUD 1945, Indonesia tidak mengaktualisasikan konsep Trias Politica Montisquie murni pada sistem pemerintahannya. Hal itu dapat diidentifikasi dalam peran dan fungsi DPD dalam rangka mengajukan RUU pada aspek-aspek tertentu, DPD tidak dapat mengusulkan secara eksplisit kepada Presiden.
14 Basrial Zuhri, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang -Undang Menurut Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Setelah Amandemen,” Ensiklopedia of Journal PERANAN 3, no. 5 (2021): 73 – 83. 15 Farida  Azzahra,  “Rekonstruksi  Kewenangan  Presiden  Dalam  Pembentukan  Undang -Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia,” Legislasi Indonesia, 18, 153-67. , no. 18 (2021): 153 – 67. 16 Hezron  Sabar  Rotua  Tinambunan  and  Dicky  Eko  Prasetio,  “Rekonstruksi  Konstitusi  Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 266, https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274.
Oleh karena itu, RUU yang diajukan oleh DPD berpotensi untuk ditolak DPR sebagai usul inisiatif. 17
Dalam  hal  ini  DPR  serta  Presiden  mengarungi  kondisi  dinamika  wewenang  yang saling tumpeng-tindih pada konteks pencetusan kebijakan negara. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi dan kewenangan dalam membentuk UU. Sebagai representasi dari  fungsi  legislasi,  DPR  berfungsi  sebagai  aktor  yang  mampu  membentuk  dan menetapkan sebuah UU. Tetapi, Presiden juga mempunyai kontribusi yang sangat strategis dalam  mekanisme  lagislasi.  Hal  itu  dikarenakan  Presiden  mempunyai  hak  veto  mampu diterapkan untuk mendukung atau menolak suatu UU yang telah disepakati oleh DPR. 18 Peran Presiden masih diterapkan dalam mekanisme  pembentukan UU. Hal itu memuat beberapa  hal  yaitu  terkait  hak  dalam  mengusulkan  RUU,  pembahasan  yang diimplementasikan dengan DPR pada sebuah RUU serta pengesahan RUU menjadi UU yang dijalankan oleh Presiden. 19 Wewenang pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR selaku  lembaga  legislatif  bukanlah  tanpa  kelemahan.  Kelemahan  tersebut  dapat diidentifikasi  pada  Pasal  20  UUD  1945  yang  menjelaskan  terkait  segala  RUU  perlu dilakukan pembahasan dijalankan DPR dan Presiden hingga mencapai konsensus kolektif. Hal  ini  yang  diverifikasi  sebagai  suatu  kelemahan  dalam  mekanisme  pembentukan  UU. Struktur  pembentukan  perundang-undangan  yang  memiliki  korelasi  suatu  norma  atau aturan yang seperti ini secara eksplisit tidak mampu merepresentasikan prinsip checks and balences dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial. 20
Dalam  fase  mekanisme  pembentukan  UU,  secara  universal  DPR  mempunyai  tiga fungsi sebagaimana secara atributif yang menyatakan bahwa kewenangan yang termaktub dalam  UUD  1945.  Ketiga  fungsi  DPR  dalam  hal  ini  meliputi  fungsi  dalam  mekanisme legislasi,  fungsi  pada  perncanaan  anggaran,  hingga  fungsi  dalam  pengawasan.  Beberapa fungsi  DPR  perlu  diterapkan  sebagai  orientasi  pencerminan  masyarakat,  selain  itu  juga diperuntukan sebagai penunjang upaya Pemerintah dalam mengauktualisasikan politik luar negeri yang relevan dengan keputusan UU. Disisi lain, fungsi legislasi DPR perlu dilakukan oleh DPR sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam mencetuskan UU yang juga merupakan  tuntutan  dari  UUD  1945.  Selain  DPR,  ada  pula  Badan  keahlian  DPR  RI. Dimulai  dari  akhir  tahun  2015, supporting  system di  DPR  terklasifikasi  menjadi  dua  yaitu
17 Deni Syaputra, “Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang -Undang Di Republik Indonesia,” Jurnal Menara Ilmu XII, no. 4 (2018): 29 – 38, http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/731/650.
18 Elva  Imeldatur  Rohmah,  “Dinamika  Overlapping  Kewenangan  Dpr  Dan  Presiden  Dalam Pembentukan  Kebijakan  Negara,” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 13,  no.  1  (2023):  48 – 68, https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137.
19 Erik Santio and Bahder Johan Nasution, “Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang  Legislatif  Menurut Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,” Limbago: Journal  of Constitutional Law 1, no. 1 SE- (2021): 152 – 69, https://online- journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643.
20 Ahmad  Yani,  “Analisis  Kontruksi  Struktural  Dan  Kewenangan  DPR  Dalam  Fungsi  Legislasi Berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  1945,” Jurnal  Konstitusi 15,  no.  2  (2018):  348, https://doi.org/10.31078/jk1526.
memuat  Sekretariat  Jenderal  DPR  serta  Badan  Keahlian  DPR.  Badan  ini  sebagaimana sesuai dengan amanat yang terdapat pada Pasal 413 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 yang mempunyai  tugas  sebagai  supporting  DPR  dalam  tugas  dan  wewenangnya,  serta  diatur dalam  Perpres.  Dengan  demikian  mampu  menciptakan  hukum  bagi  keadilan  sebagai orientasi kedamaian (Justice for Peace). 21
Mengenai fase pembentukan UU, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan-Perundang  Undangan  yang  menjelaskan terkait beberapa fase yang dilakukan dalam pembentukan UU yaitu mulai dari perencanaan hingga  penetapan. 22 Dalam  hal  ini,  perencanaan  dapat  diidentifikasi  sebagai  salah  satu langkah  sentral  pada  proses  pembentukan  UU.  Materi  suatu  regulasi  mampu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, hal itu memuat tentang kemampuan lembaga DPR sebagai (personal) dalam rangka melakukan fungsi legislasi. Faktor lain juga diidentifikasi mengenai  substansi  UU  dan  proses  penyusunannya. 23 Dalam  proses  pembentukan  UU, tidak sepenuhnya menjadi tugas bagi DPR, publik juga perlu berkontribusi pada setiap fase pembentukan UU. 24
Fungsi  legislasi  DPR  diimplementasikan  dalam  rangka  relfeksi  sebagai  lembaga pembentuk  UU.  Fungsi  legislasi  sangat  menonjol  dan  memberikan  pengaruh,  dengan fungsi legislasi DPR mampu memberikan implikasi dalam segala sektor yang ada di Negara Indonesia. Namun fungsi legislasi secara faktual tidak dapat berjalan optimal. Dalam hal ini,  DPR  dianggap  tidak  produktif.  Hal  itu  diidentifikasi  dengan  kurangnya  RUU  yang menjadi  inisiatif  DPR.  Seharusnya  DPR  sebagai  representasi  dari  masyarakat  mampu memaksimalkan  fungsi  legislasi  ini  dalam  membuat  peraturan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat secara luas. 25 Implementasi fungsi legislasi DPR pasca amandemen dibarengi dengan  kemunculan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Secara  umum,  Mahkamah  Konstitusi (MK)  memiliki  wewenang  dalam  menjalankan  mekanisme  judicial  review,  hal  ini membentuk keadaan baru, bahwa undang-undang merupakan output atau produk hukum yang  tidak  mampu  diintervensi  melalui  gugatan  tetapi  dapat  direvisi  oleh  Mahkamah Konstitusi (MK) melewati proses mekanisme Judicial Review . Mahkamah Konstitusi (MK) hanya  memiliki  wewenang  dalam  menyatakan  bahwa  materi  UU  bertentangan    atau bertolak  belakang  dengan  UUD  serta    bahwa  UU  tidak  memiliki  kekuatan  hukum. Sedangkan rumusan evaluasi UU kukuh menjadi wewenang lebaga legilatif dalam hal ini
21 Achmadudin Rajab, “Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan  Perundang- Undangan  Yang  Mendukung  Terwujudnya  Keadilan  Untuk  Kedamaian,” Journal Legislasi Indonesiaurnal Legislasi Indonesia 14, no. 02 (2017): 233 – 44. 22 Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
23 Apriwinda Intan, “Politik  Pembentukan  Peraturan Perundang - Undangan,” An-Nizam 14, no.  2 (2020): 141 – 53, http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319. 24 Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam  Proses  Pembentukan  Undang- Undang,” Jurnal  Legislasi  Indonesia 17,  no.  3  (2020):  282, https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679.
25 Sugiman,  “Fungsi  Legislasi  DPR  Pasca  Amandemen  UUD  NKRI  1945,” Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 173 – 82, https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468.
adalah DPR. Dengan demikian, wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dianggap sebagai keweanang legislasi yang bersifat negatif (negative legislator). 26

## C. Mahkamah Konstitusi Sebagai

## Negative Legislature
Pasca perubahan pada UUD 1945, mampu menciptakan kondisi baru terkait sistem ketatanegaraan  di  Indonesia.  Reformasi  UUD  1945  memberikan  implikasi  dalam terbentuknya sebuah lembaga negara, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan MK meliputi  pengujian  UU  terhadap  UUD,  hal  ini  senantiasa  diidentifikasi  sebagai  bentuk mekanisme Judicial Review atau pengujian UU terhadap UUD sebagai salah satu wewenang Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  eksistensi  prinsip  atau  asas  konstitusional  undang- undang (Constitutionality  of  Law) yang  dapat  memastikan  bahwa  aturan  atau  norma  yang dicetuskan oleh lembaga legislatif (DPR) tidak bertolak belakang dengan UUD 1945. 27 Pada dasarnya, kewenangan Mahkamah Konsitusi sebagai aktivitas mengimplementasikan kekuasaanya pada mekanisme judicial review bukan tanpa persoalan. Dalam praktiknya seringkali menciptakan suatu polemik yang mana putusan MK dianggap sebagai  bentuk kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip konstitusionalitas serta prinsip  demokrasi  pada  aspek  legislasi.  Beberapa  tipe  diverifikasi  bersifat  eksesif  atau melewati batas wewenang MK berupa entitas putusan yang mempunyai substansi gagasan kebijakan  dan  eksistensi  putusan  yang  memuat  rangkaian  norma  baru.  Tindakan menginterpretasi  UUD  1945  berpotensi  terciptanya  perspektif judicial  activism hingga mampu memberikan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu bada peradilan mampunyai  supremasi  pada  ranah  ajudikasi  konstitusional,  meskipun  pada  dasarnya lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  merupakan  tujuan  dari  dari  tindakan  reformasi konstitusi sebagai agenda untuk mengokohkan prinsip klasifikasi kekuasaan serta prinsip checks and balances . 28
MKRI merupakan seuatu bentuk lembaga tinggi negara yang terdapat pada sistem tata negara Indonesia. Memiliki wewenang dalam kekuasaan kehakiman beriringan dengan Mahkamah Agung. Terbentuknya MK pasca amandemen UUD 1945 sebagai upaya untuk mengokohkan  struktur  prinsip  demokrasi  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Status  MK merupakan suatu lembaga negara yang terdapat dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Kekuasaan  kehakiman  dalam  hal  ini  perlu  memiliki  sifat  merdeka  sebagai  orientasi
26 Sunarto, “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945,” Integralistik 28, no. 1 (2017): 57 – 67, https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11814.
27 Rangga  Wijaya,  “Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang -Undang  Terhadap Undang- Undang  Dasar  1945,” IJOLARES :  Indonesian  Journal  of  Law  Research 1,  no.  1  (2023):  23 – 27, https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5.
28 Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia,” Khazanah Hukum 3, no. 2 (2021): 70 – 79, https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012.
penyelenggaraan peradilan dalam rangka menegakan hukum serta keadilan. 29 Pembentukan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dianggap  dapat  memastikan  norma  tertinggi  kedudukan konstitusi mampu diwujudkan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa diartikan sebagai (The Guardian of the Constitution) . MK berperan dalam hal peradilan, yakni memutus suatu perkara sebagai upaya dalam menguji UU terhadap UUD. Pada dasarnya, terdapat beberapa aspek yang perlu ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu ide terkait prinsip demokrasi, rule of law , dan HAM atau minority rights . 30
Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945. MK dituntut untuk menerima serta memutuskan suatu perkara pengajuan dari masyarakat apabila terdapat produk hukum yang kedudukannya  berada  dibawah  UU  yaitu  meliputi  Kepres,  Penetapan  Presiden,  Inpres, Perpres  untuk diusulkan  dilakukan  Judicial  Review.  Pada  awal  terbentuknya  Mahkamah Konstitusi  (MK),  setidaknya  terdapat  tiga  putusan  MK  yang  mampu  dijadikan  sebagai acuan  penegasan  status  penjelasan  dalam  sebuah  UU,  beberapa  putusan  tersebut  yaitu Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU-III/2005,  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  011/PUU-III/2005,  serta  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, MK dianggap sebagai lebaga peninjau dan pengawal konstitusi,  sehingga  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berperan  dalam  hal  pengawalan implementasi  prinsip  demokrasi,  pelindung  hak  konstitusional  warga  negara  serta pelindung HAM. 31
Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  berada  pada  ranah  pengadilan  dan memiliki peran strategis dalam memutus suatu perkara hukum serta pengaduan hal-hal yang bersifat  konstitusional. 32 MKRI  memiliki  status  yang  sama  dengan  MARI.  MKRI  serta MARI dapat diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (judiciary) yang bebas intervensi serta dikotomi terhadap kekuasaan lain, yaitu pemerintah sebagai (executive) dan DPR sebagai (legislature). Antara  MKRI  dan MARI secara ekuivalen berstatus hukum di Jakarta sebagai ibukota NKRI. Yang membedakan antara MKRI dan MARI terdapat pada struktur  organ  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  ini  terklasifikasi  serta  berbeda  antara  satu dengan  lain.  MKRI  tidak  memiliki struktur  organisasi sebesar  MARI  yang  diidentifikasi tingkatan tertinggi pada suatu sistem peradilan yang memuat struktur secara bertibgkat baik vertikal maupun horizontal yang meliputi empat ranah badan peradilan, yakni Peradilan
29 Mahkamah  Konstitusi  RI.  Pengantar  Jimly  Asshidiqie,  Cetak  Biru.  Membangun  Mahkamah Konstitusi  sebagai  Institusi  yang  Modern  dan Bertanggung  Jawab,  Jakarta,  24  Desember  2004,  Hlm.16 dalam Sugiono Margi and Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,” Jurnal  Rechten :  Riset  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia 1,  no.  3  (2022), https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48.
30 Yuni Yarni, “Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional,” Meraja
Journal
1, no.
1
(2018):
44 – 47, https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogle Scholar.
31 Adeline Dyah Kasetyaning Putri and Yohanes Suwanto, “Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 1, no. 4 (2022): 599 – 606, https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/83. 32 Benito  Asdhie  Kodiyat MS  and  Eza  Ista  Maulida  Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 160 – 74, https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174.
Umum,  PTUN,  PA,  dan  Peradilan  militer.  Jimly  Asshidiqie  menyebutkan  bahwa  secara fundamental  MARI  merupakan (Court  of  Justice) sedangkan  MKRI  merupakan (Court  of Law). 33
Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dicita-citakan melampaui dari sekedar sebagai istilah The Guardian of Constitution , tidak terpaku sebagai pedoman dalam implementasi UU namun  juga  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dapat  menciptakan  tafsiran  baru  yang  relevan dengan  evolusi  zaman  serta  evolusi  pola  hidup,  perilaku  hingga  kebutuhan  serta kepentingan umum masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya  untuk  mengaktualisasikan  wewenang  sebagai  pihak  salah  satu  pihak  penegakan hukum  tidak  hanya  memuat  acuan  pada  kepastian  hukum,  karena  sejatinya  kebutuhan masyarakat cenderung pada kemanfaatan hukum. 34
D. Analisis Trias  Politica Terhadap  Putusan  MK Nomor 90/PUU-XII/2023 Judicial  review  yang  dilakukan  terhadap  Pasal  169  huruf  (q)  UU  Pemilu  yang kemudian telah diputuskan oleh MK berdasarkan pada Putusan No. 90/PUU-XII/2023 yakni  meliputi.  Pertama,  MK  mengabulkan  permohonan judicial  review untuk  sebagian. Kedua, menyebutkan bahwa Pasal 169 huruf (q) berusia minial 40 tahun adalah bertolak belakang  dengan  UUD  1945  serta  tidak  berlaku  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknasi sebagai berusia 40 tahun adalah dipilih dan atau sedang menduduki jabatang publik yang dilakukan melalui pemilihan umum. Hal ini termasuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Dengan demikian, materi muatan pada Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu menyebutkan bahwa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). 35
Pada pertimbangannya, MK mencatat bahwa walaupun ketentuan terkait batas usia calon Presiden serta Wakil Presiden tidak diatur secara eksplisit didalam UUD 1945, tetapi secara praktis terdapat potensi untuk memberikan legitimasi terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Negara didunia dibawah usia 40 tahun atas dasar pengalaman yang baik  dalam  pemerintahan.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga memberikan batasan usia Presiden dan Wakil Presiden  yaitu  35  tahun,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  huruf  (o),  yang  menyatakan bahwa  persyaratan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berusia  sekurang-kurangnya  35
33 Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Kamis, 2 September, 2004, dalam Ibnu Sina Chandranegara, “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis),” Al-Qisth Law Review 1, no. 1 (2017): 28.
34 Jufri Hardianto. M. Kastulani M. Alpi Syahrin, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi,” Eksekusi I, no. 2 (2019): 104 – 32.
35 Meliza Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU- XII/2023,” Supremasi 14, no. 1 (2024): 15 – 27.
tahun. 36 Merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU- XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No.  7  Tahun  2017,  adalah  wewenang  sebagai  pembentuk  undang-undang  dan  untuk mengubahnya. Oleh karena itu, dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, hal itu mencerminkan  perubahan  sikap  yang  mengenyampingkan  putusan  sebelumnya.  Selain terjadi legal standing yang tidak layak, terdapat perbedaan anatara permohonanan pemohon dengan  putusan  dalam  ligitasi  usia  calon  Presiden  Wakil  Presiden  tahun  2023.  Alasan Mahkamah  Konstitusi  mengubah  petitum  dalam  permohonan  pemohon  ialah  untuk menyelaraskan  pemaknaan  yang  tepat  sebagai  acuan  pertimbagan  hukum  MK  yang berlandaskan petitum pilihan atau pengganti (ex aequo et bono). 37
Kemudian  yang  terakhir  mengenai  perubahan  aturan  yang  ditinjau  dari  putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah merupakan suatu usaha pengubahan pada hukum primer yaitu pada pasal 169 huruf (q) UU pemilu. Untuk itu dasar aturan mengenai kewenangan lembaga yang berhak untuk mengubah peraturan perundang-undangan ialah DPR-RI. Keputusan tersebut tertuang pada pasal 20 UUD 1945 yang telah diatur Kembali pada UU No. 13 Tahun 2019 mengenai perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPRD yang selanjutnya disebut dengan UU MD3. 38 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  sah  secara  hukum sejak  diumumkan  dan  dibacakan,  sehingga  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi disamakan dengan produk undang-undang. Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah  Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Finalitas suatu putusan  Mahkamah  Konstitusi  juga  menyangkut  kekuatan  hukum  mengikatnya  yang bersifat  final.  Sifat  putusan  Mahkamah  yang  final  dan  mengikat  berarti  bahwa  seluruh putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  dapat  diuji  oleh  badan  peradilan  lain,  termasuk  di lingkungan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dampak dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan runtuhnya undang-undang, khususnya putusan a quo . Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip open legal policy yang dimana prinsip ini berorientasi pada DPR sebagai positive legislatur e atau sebagai pembentuk Undang-Undang yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 173 huruf (b)  UU  MD3  yang  menyatakan  bahwa  wewenang  dan  tugas  DPR  dilakukan  dengan membahas, menyusun, dan menyebarluaskan RUU.
Pada  dasarnya,  konsep  dalam  sistem  hukum  Indonesia  diciptakan  sebagai  upaya melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  untuk  merealisasikan  prinsip kesejahteraan.
36 Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, “Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Studi Kasus Putusan No . 90 / PUU- XXI / 2023, ” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 3, no. 2 (2024): 97 – 107. 37 Angie  Angel  Lina  et  al.,  “Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU - XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia,” Jurnal Hukum In Concreto 3, no. 1 (2024): 2024. 38 Iwan  Erar  Jorsoef  Abdil  Azizul  Furqon,  Jaury  Douglas  Pardomuan,  Michael  Geovani  Joseph, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU -XII/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H . L . A Hart Dan Ronald Dworkin,” Iblam Law Review 4 (2024): 416 – 26.
Hal  ini  dilakukan  melalui  Undang-Undang  yang  dicetuskan  sebagai  cerminan  bentuk kehendak rakyat (sovereignty) serta MK sebagai lembaga pengawas. Tetapi, dalam Putusan MK  No.  90/PUU-XII/2023  memperlihatkan  adanya  sifat  intervensi  dari  luar  Lembaga yudikatif.  Hal  ini  merepresentasikan  rendahnya  prinsip checks and balences dalam  sistem pemerinatahan di Indonesia. Sehingga,  dituntut untuk melakukan evaluasi  ulang kepada wewenang MK sebagai agenda dalam meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu  adanya  perbaikan  dalam  struktur  UUD  1945  serta  penguatan  peran  pengawas eksternal  MK  dalam  upaya  menciptakan  prinsip cheks and balences pada  suatu  negara demokrasi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945. 39
Kesimpulan Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, aktualisasi konsep Trias Politica di Indonesia berbeda dengan Trias Politica Montesquieu. Pada Trias Politica Montesquieu, hanya memuat tiga pilar kelembagaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pada tatanan kenegaraan Indonesia terdapat setidaknya empat pilar yakni eksekutif (Presiden), legislatif (MPR, DPR, DPD), yudikatif (MA, MK), dan eksaminatif (BPK). DPR adalah suatu lembaga yang memiliki peran dalam mekanisme legislasi. Dalam mengimplementasikan  peran  tersebut,  DPR  berwenang  dalam  membetuk  suatu  regulasi atau undang-undang bersama-sama dengan Presiden serta DPD. Sehingga, DPR disebut sebagai positive legislature . Sedangkan MK berdasarkan pada Pasal 24C UUD 1945 fungsi dan wewenang  MK  salah  satunya  adalah judicial  review .  Namun  dalam  hal  ini  MK  hanya mempunyai  wewenang  dalam  menyatakan  bahwa  materi  UU  bertolak  belakang  dengan UUD atau UU tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan rumusan evaluasi UU kukuh menjadi wewenang lebaga legilatif dalam hal ini adalah DPR. Dengan demikian, wewenang MK hanya dianggap sebagai keweanang legislasi yang bersifat negatif (negative  legislature) . Berdasarkan hasil analisa menggunakan konsep Trias Politica dapat disimpulkan bahwa yang Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XII/2023  yang  dilakukan  dengan menambahkan frasa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konsep Trias Politica dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar fungsi menciptakan regulasi bagi DPR.
Berdasarkan analisis Trias Politica , Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 dengan merujuk pada Putusan 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa mengenai umur dalam pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, adalah wewenang sebagai pembentuk undang-undang dan untuk mengubahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip open legal policy yang dimana prinsip ini berorientasi pada  DPR  sebagai positive  legislatur e  atau  sebagai  pembentuk  Undang-Undang  yang tercantum  pada  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  1945  serta  Pasal  173  huruf  (b)  UU  MD3  yang menyatakan bahwa wewenang dan tugas DPR dilakukan dengan membahas, menyusun,
39 Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023,” Sanskara Hukum Dan HAM 2, no. 02 (2023): 105 – 17, https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288.
dan  menyebarluaskan  RUU. Oleh  karena  itu,  dalam  putusan  perkara  nomor  90/PUU- XXI/2023,  hal  itu  mencerminkan  perubahan  sikap  yang  mengenyampingkan  putusan sebelumnya. Dampak dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat Nomor 90/PUU- XXI/2023 telah menyebabkan runtuhnya undang-undang, khususnya putusan a quo . dalam Putusan  MK  No.  90/PUU-XII/2023  memperlihatkan  adanya  sifat  intervensi  dari  luar lembaga yudikatif. Sehingga, dituntut untuk melakukan evaluasi ulang kepada wewenang MK  sebagai  agenda  dalam  meminimalisir  penyalahgunaan  kekuasaan.  Selain  itu,  perlu adanya perbaikan dalam struktur UUD 1945 serta penguatan peran pengawas eksternal MK dalam upaya menciptakan prinsip checks and balences pada suatu negara demokrasi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945.

## Informasi Pendanaan
Tidak ada

## Referensi
Abdil  Azizul  Furqon,  Jaury  Douglas  Pardomuan,  Michael  Geovani  Joseph,  Iwan  Erar Jorsoef. “ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XII/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H . L . A Hart Dan Ronald Dworkin.” Iblam Law Review 4 (2024): 416 – 26.
Andi Arifin. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1 (2023): 6 – 10. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2.
Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi  Konstitusional  Di  Indonesia.” Khazanah  Hukum 3,  no.  2  (2021):  70 – 79. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012.
Azzahra,  Farida.  “Rekonstruksi  Kewenangan  Presiden  Dalam  Pembentukan  Undang - Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia.” Legislasi Indonesia, 18, 153-67. , no. 18 (2021): 153 – 67.
Chandranegara, Ibnu Sina. “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan  Lembaga  Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis).” Al- Qisth Law Review 1, no. 1 (2017): 28.
Firdaus, Fahmi Ramadhan. “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang- Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 282. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679.
Hambali,  Azwad  Rachmat.  “Kemerdekaan  Hakim  Dan  Kemandirian  Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum.” Kalabbirang Law Journal 3, no. 1 (2021):
48 – 57.
Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza. “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU- XII/2023.” Supremasi 14, no. 1 (2024): 15 – 27.
Intan, Apriwinda. “Politik Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.” An-Nizam 14,
no. 2 (2020): 141 – 53. http://journal.iain- ternate.ac.id/index.php/annizam/article/view/319.
Kelilauw,  Amran  Anshary,  and  Zuhad  Aji  Firmantoro.  “Analisis  Legal  Standing  Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Studi Kasus Putusan No . 90 / PUU- XXI / 2023.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 3, no. 2 (2024): 97 – 107. Kodiyat  MS,  Benito  Asdhie,  and  Eza  Ista  Maulida  Sinaga.  “Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Melalui Konstitusional Complaint.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 160 – 74. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174.
Kusnardi, Moh. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
Lina, Angie Angel, Alan Bayu Aji, Hukum Tata Negara, and Universitas Harapan Bangsa.
“Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU -XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Hukum In Concreto 3, no. 1 (2024): 2024.
M. Alpi Syahrin, Jufri Hardianto. M. Kastulani. “Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi.” Eksekusi I, no. 2 (2019): 104 – 32.
Muahimin. Metode Penelitian Hukum . Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12, 1 (2011).
Putri,  Adeline  Dyah  Kasetyaning,  and  Yohanes  Suwanto.  “Kewenangan  Dan  Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Demokrasi Dan Ketahanan
Nasional 1,
no. 4 (2022): 599 – 606. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/83.
Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023.” Sanskara Hukum Dan HAM
2,
no. 02 (2023): 105 – 17. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288.
Rajab,  Achmadudin.  “Peran  Penting  Badan  Keahlian  Dpr  Ri  Dalam  Sistem  Hukum Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Mendukung  Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian.” Journal Legislasi Indonesiaurnal Legislasi Indonesia 14, no. 02 (2017): 233 – 44.
Rangga  Wijaya.  “Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pengujian  Undang -Undang Terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945.” IJOLARES :  Indonesian  Journal  of  Law Research 1, no. 1 (2023): 23 – 27. https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5.
Rohmah, Elva Imeldatur. “Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023): 48 – 68. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137.
Ruhenda,  Ruhenda,  Heldi  Heldi,  Hasan  Mustapa,  and  Muhammad  Andi  Septiadi. “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan
Di  Indonesia.” Journal  of  Governance  and  Social  Policy 1,  no.  2  (2020):  58 – 69. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221.
Santio,  Erik,  and  Bahder  Johan  Nasution.  “Analisis  Kewenangan  Presiden  Republik Indonesia  Di  Bidang  Legislatif  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.” Limbago: Journal of Constitutional Law 1, no. 1 SE- (2021): 152 – 69. https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/8643.
Sugiman. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, no. 2 (2020): 173 – 82. https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468.
Sugiono  Margi,  and  Maulida  Khazanah.  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Kelembagaan Negara.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 3 (2022). https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48.
Sunarto, Sunarto. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud 1945.” Integralistik 28, no.
1 (2017): 57 – 67. https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11814.
Suparman,  Odang.  “Konsep  Lembaga  Negara  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System.” Ahkam 2, no. 1 (2023):
59 – 75. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898.
Syaputra, Deni. “Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang - Undang  Di  Republik  Indonesia.” Jurnal  Menara  Ilmu XII,  no.  4  (2018):  29 – 38. http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/731/650.
Tinambunan,  Hezron  Sabar  Rotua,  and  Dicky  Eko  Prasetio.  “Rekonstruksi  Konstitusi Dalam  Regional  Representative  Dewan  Perwakilan  Daerah  Terhadap  Fungsi Legislatif.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 266. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274.
Triyudiana,  Andra,  Ahmad  Solehudin,  Azhary  Fathama,  and  Nabilla  Putri  Aryani. “Netralitas  Profesi  Hakim  Di  Tengah  Intervensi  Politik.” Das  Sollen:  Jurnal  Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 01 (2022): 1 – 21. https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx.
Umboh, Cristiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” Lex Administratum 8, no. 1 (2020): 131 – 42.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yani,  Ahmad.  “Analisis  Kontruksi  Struktural  Dan  Kewenangan  DPR  Dalam  Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 348. https://doi.org/10.31078/jk1526.
Yarni,  Yuni.  “Peran  Dan  Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Wali  Konstitusi  Dan Interpretasi  Konstitusional.” Meraja  Journal 1,  no.  1  (2018):  44 – 47. https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0AGoogl e Scholar.
Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (2017): 328 – 38. Zuhri, Basrial. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang -Undang
Menurut  Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  Setelah  Amandemen.” Ensiklopedia of Journal PERANAN 3, no. 5 (2021): 73 – 83.
Zulaiha,  Maharani  Trisni.  “Public  Policy  Analysis  Of  The  Implementation  Of Constitutional Court Ruling Number 90 / PUU- XXI / 2023 In The 2024 Election.”
Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1, no. 4 (2023): 89 – 103.

## Biografi Singkat Penulis
Fikri  Gali  Fernando  Holqi ,  Mahasiswa  Program  Studi  Sosiologi  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan konsentrasi dibidang Kebijakan Publik (Public Policy) . Sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ketua Komisi Legislasi).
Yuda Nur Ardiyansyah , Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah  Universitas  Islam  Negeri  Kyai  Haji  Achmad  Siddiq  Jember  yang  mempunyai konsentrasi Hukum Tata Negara.
Tria  Nindy  Kurnia ,  Mahasiswi  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan konsentrasi dibidang Hukum Ekonomi.
Tiara Wahyu Meyda Wulandari , Mahasiswi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan konsentrasi dibidang Sosiologi  Ekonomi.  Sebagai  Anggota  Himpunan  Mahasiswa  Sosiologi  Universitas Muhammadiyah Malang.
Maulana  Adiwangsa ,  Mahasiswa  Progam  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Syari'ah  Universitas  Islam  Negeri  Kyai  Haji  Achmad  Siddiq  Jember,  sebagai  anggota KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu), dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.