INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3612-3623 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia
Yudistira Raihan Kurnia
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: c100200021@student.ums.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji hubungan antara hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi Indonesia. Ini merupakan pengembangan dari penelitian berjudul "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." Tujuannya adalah menyelidiki  tiga  aspek  utama:  (1)  Prinsip  Demokrasi  sebagai  Landasan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia: Bagaimana konsep demokrasi seperti Kedaulatan Rakyat dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  menjadi  dasar  perlindungan  hak  asasi  manusia;  (2)  Hubungan  Hak  Asasi  Manusia  dan Demokrasi  dalam  Hukum  Indonesia:  Menyoroti  hubungan  dan  saling  penguatan  antara  keduanya dalam  kerangka  konstitusional;  (3)  Strategi  Mengatasi  Tantangan  dalam  Menyelaraskan  Hak  Asasi Manusia  dan  Demokrasi:  Mengkaji  hambatan  integrasi  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan proses, faktor, tindakan,  dan  individu  yang  terlibat.  Temuan  menunjukkan  bahwa  demokrasi  Pancasila menggabungkan ide-ide hak asasi manusia seperti Kedaulatan Rakyat dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Tata Negara.

## Abstract
This  research  examines  the  relationship  between  human  rights  and  democratic  values  in  the Indonesian  constitution.  It  builds  on  research  entitled  “Human  Rights  Protection  and  Democratic Challenges  in  the  Indonesian  Legal  System  Based  on  Pancasila.”  It  aims  to  investigate  three  main aspects: (1) Democratic Principles as the Foundation of Human Rights Protection: How democratic concepts  such  as  People's  Sovereignty  and  Just  and  Civilized  Humanity  form  the  basis  of  human rights  protection;  (2)  The  Relationship  between  Human  Rights  and  Democracy  in  Indonesian  Law: Highlighting  the  relationship  and  mutual  reinforcement  between  the  two  within  the  constitutional framework; (3) Strategies to Overcome Challenges in Harmonizing Human Rights and Democracy: Examines the obstacles to the integration of human rights and democracy in Indonesia. This research uses a descriptive approach to describe the processes, factors, actions and individuals involved. The findings  show  that  Pancasila  democracy  incorporates  human  rights  ideas  such  as  People's Sovereignty and Just and Civilized Humanity.
Keyword: Democracy, Human Rights, Indonesia, Constitutional Law System

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  sebuah  konsep  hukum  dan  normatif  yang menjamin hak-hak fundamental bagi setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia.  Hak-hak  ini  bersifat  universal,  melampaui  batas  geografis,  waktu,  dan  berlaku untuk  semua  orang,  menjadikannya  elemen  esensial  dalam  martabat  manusia.  HAM bersifat  inheren,  tidak  dapat  dicabut,  tidak  dapat  dibagi,  saling  terkait,  dan  saling bergantung.  Pemerintah  diamanahkan  untuk  mengakui,  melindungi,  dan  menegakkan hak-hak  asasi  manusia  ini.  Selain  itu,  pemerintah  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengantisipasi dan merespons pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara (Zoelva, 2022).
Demokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  di  mana  rakyat  memiliki  kedaulatan  dan wewenang untuk menentukan arah bangsa. Kata "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani  " demos"  (rakyat)  dan  "kratos"  (pemerintahan),  yang  secara  harfiah  berarti "pemerintahan  oleh  rakyat"(Liddle,  2013).  Demokrasi  juga  mencakup  ciri-ciri  seperti kebebasan berekspresi, perlindungan hak, dan pengambilan keputusan bersama. Namun, demokrasi  memiliki  risiko  seperti  anarki  dan  dominasi  mayoritas,  yang  harus  diatasi melalui mekanisme yang mencegah hasil tersebut(Fadillah et al., 2024).
Di  Indonesia,  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  saling  terkait.  Demokrasi  Pancasila sebagai landasan sistem politik Indonesia sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat yang menempatkan  kekuasaan  mutlak  di  tangan  rakyat.  Hak  asasi  manusia  dalam  konteks  ini
merupakan  landasan  penting  bagi  pembangunan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Demokrasi  di  Indonesia  dibangun  atas  dasar  keyakinan  bahwa  kekuasaan  berasal  dari rakyat,  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  komponen  penting  dalam  proses  demokrasi. Peran negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi dan hak  asasi  manusia,  dimana  demokrasi  Indonesia  secara  tradisional  dibangun  atas  dasar persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara.
Hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  sangat  dihargai  dalam  sistem  hukum ketatanegaraan  Indonesia.  Demokrasi,  yang  berarti  “pemerintahan  oleh,  untuk,  dan  dari rakyat”,  menjamin  bahwa  kekuasaan  ada  di  tangan  rakyat  dan  pilihan-pilihan  dibuat secara  transparan  dan  demokratis.  Sedangkan  hak  asasi  manusia  adalah  konsep  yang menjamin  terpeliharanya  dan  ditegakkannya  hak-hak  dasar  setiap  individu,  seperti  hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas kebebasan.
Sistem  hukum  ketatanegaraan  Indonesia  sangat  menekankan  pada  demokrasi  dan hak  asasi  manusia.  Demokrasi  tidak  bisa  ada  tanpa  supremasi  hukum  yang  melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sistem hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia  tidak  bisa  dianggap  demokratis.  Indonesia  sebagai  negara  demokratis  harus menjamin penghormatan dan penegakan hak asasi manusia melalui sistem hukum yang berfungsi dengan baik(Gunawan, 2018).
Pada kenyataannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Misalnya, korupsi politik, prasangka agama dan ras, serta kekerasan politik masih terjadi dalam sistem pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diperkuat untuk melindungi hak asasi manusia.
Generasi  muda  memiliki  peran  penting  dalam  upaya  memperkuat  demokrasi  dan melindungi hak asasi manusia. Mereka harus berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan  memperbaiki  sistem  politik  yang  masih  didominasi  oleh  kelas  politik  lama.  Dengan cara ini, demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih seimbang dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjaga dan terlindungi.
Hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  memiliki  peran  penting  dalam  sistem  hukum konstitusional Indonesia. Demokrasi menjamin bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan keputusan diambil secara transparan dan demokratis, sementara hak asasi manusia memastikan  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  setiap  individu. Oleh  karena  itu,  sebagai  negara  demokratis,  Indonesia  harus  memastikan  bahwa  hak asasi  manusia  dihormati  dan  dilindungi  melalui  sistem  hukum  yang  berfungsi  dengan baik, serta mendorong generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi guna mengubah sistem politik yang masih dikuasai oleh elit politik lama(Manan, 2010).

## METODE PENELITIAN
Teknik  penelitian  adalah  suatu  cara  untuk  memperoleh  data  yang  sesuai  dengan tujuan yang diinginkan(Nugroho, Yusuf & Setyawan, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “ilmiah” adalah ilmu pengetahuan atau kelengkapan standar serta norma  yang  berkaitan  dengan  ilmu  pengetahuan,  yang  menjamin  kebenaran  setinggi- tingginya suatu temuan.
Pendekatan  penelitian  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  tujuannya adalah  untuk  memperoleh  informasi  tentang  jawaban,  pansertagan,  atau  kesan masyarakat.  Alhasil,  pembahasan  yang  diberikan  harus  bersifat  kualitatif  atau menggunakan  deskripsi  naratif  dengan  kata-kata.  Penelitian  deskriptif  berupaya memberikan  gambaran  yang  tepat  serta  akurat  tentang  proses,  objek,  aktivitas,  serta manusia(Dimyati & Wardiono, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip demokrasi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
Pancasila,  dasar  negara  Indonesia,  bukan  hanya  sebatas  ideologi,  tetapi  juga landasan  kokoh  bagi  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Lima  prinsip  Pancasila  saling terkait dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera(Horowitz, 2013):
1. Kedaulatan  Rakyat:  akyat  memegang  kekuasaan  tertinggi.  Demokrasi  Pancasila memberikan  hak  kepada  rakyat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pengambilan keputusan melalui pemilu, musyawarah, dan berbagai cara lainnya. Hak partisipasi ini, terutama  dalam  hal  perlindungan  hak  asasi  manusia,  menjadi  esensi  demokrasi Pancasila.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Setiap individu memiliki martabat dan hak-hak dasar  yang  harus  dihormati.  Demokrasi  Pancasila  menjunjung  tinggi  keadilan  sosial, kesetaraan,  dan  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  pembelaan  hak  asasi  manusia menjadi elemen penting dalam politik Indonesia.
3. Persatuan  Indonesia:  Persatuan  dan  kesatuan  bangsa  menjadi  fondasi  utama. Demokrasi  Pancasila  menghargai  keberagaman  sosial,  budaya,  dan  agama,  serta mendorong  kerukunan  dan  toleransi  antar  warga  negara.  Perlindungan  hak  asasi manusia merupakan komponen penting dalam upaya memajukan persatuan nasional.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:  asyarakat  dilibatkan  aktif  dalam  pengambilan keputusan  politik.  Demokrasi  Pancasila  menjunjung  tinggi  musyawarah  untuk mencapai  mufakat.  Keputusan  politik  diambil  melalui  diskusi  masyarakat  dan perwakilan  politik  yang  mencerminkan  kepentingan  rakyat.  Pendekatan  ini mengintegrasikan  perlindungan  hak  asasi  manusia  ke  dalam  proses  pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
5. Mekanisme Konsultasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangatlah penting. Demokrasi Pancasila memanfaatkan berbagai alat konsultasi publik seperti dialog komunitas, forum diskusi, dan pertemuan publik untuk mengumpulkan umpan balik publik mengenai berbagai topik kebijakan publik. Warga negara berhak untuk  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  lebih  inklusif,  termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam demokrasi Pancasila.  Tujuan  Pancasila  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia menekankan perlunya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar  setiap  individu.  Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  peraturan  dan membentuk  organisasi  terkait  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  hak  asasi manusianya.  Pancasila  bukan  hanya  sebatas  teks,  tetapi  pedoman  hidup  yang menuntun  Indonesia  menuju  masyarakat  yang  adil,  demokratis,  dan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia.  Memahami  dan  mengamalkan  Pancasila  merupakan  kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  di  Indonesia  membawa  pengaruh  signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi tidak hanya menjadi fondasi bagi struktur geopolitik negara, tetapi juga memengaruhi cara pandang, penghormatan, dan  perlindungan  HAM  oleh  pemerintah  dan  masyarakat(Salmawati,  2022).  Demokrasi memberikan manfaat bagi sistem pemerintahan dan institusi nasional lainnya. Partisipasi aktif  warga  negara  dalam  proses  politik,  seperti  memilih  dan  menyuarakan  pendapat, memungkinkan lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  menjadi  lebih  efektif  dalam  melindungi  hak-hak  manusia  dan  warga  negara. Demokrasi  bukan  hanya  sistem  hukum,  tetapi  juga  memungkinkan  masyarakat  untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk dan menjaga hak-hak mereka.
Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga fondasi penting bagi penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi memiliki peran krusial dalam mendorong berbagai elemen penting:
1. Penegakan Hukum yang Adil:
1) Memperkuat  Lembaga  Peradilan:  Demokrasi  mendorong  penguatan  lembaga peradilan  agar  independen,  imparsial,  dan  akuntabel.  Hal  ini  memastikan tegaknya hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
2) Akses Keadilan bagi Semua: Demokrasi menjunjung tinggi hak setiap orang untuk mendapatkan  akses  terhadap  keadilan.  Hal  ini  berarti  meniadakan  diskriminasi dalam proses hukum dan memastikan semua orang diperlakukan dengan sama di depan hukum.
2. Perlindungan Hak-Hak Minoritas:
1) Menghormati  Kebebasan  Beragama:  Demokrasi  menjamin  kebebasan  beragama bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan mereka.
2) Melawan  Diskriminasi:  Demokrasi  melindungi  kelompok  minoritas  dari diskriminasi  dan  misinformasi.  Hal  ini  penting  untuk  menciptakan  masyarakat yang inklusif dan toleran.
3) Partisipasi  Politik  yang  Bermakna:  Demokrasi  memberikan  ruang  bagi  kelompok minoritas  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  sehingga suara mereka didengar dan aspirasinya terwakili.
3. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel:
1) Transparansi  dan  Akuntabilitas:  Demokrasi  memastikan  bahwa  tindakan pemerintah  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel  kepada  rakyat.  Hal  ini meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
2) Partisipasi Publik dalam Kebijakan: Demokrasi mendorong partisipasi aktif publik dalam  proses  pembuatan kebijakan.  Hal  ini memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
3) Memperkuat  Promosi  HAM:  Partisipasi  publik  yang  aktif  dalam  proses  politik memperkuat promosi hak asasi manusia melalui berbagai saluran(Layyin, n.d.).
Penerapan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  kokoh  di  Indonesia  bagaikan menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan demokrasi yang  kuat,  kita  dapat  mewujudkan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  lebih baik  dan  membangun  masyarakat  yang  adil,  inklusif,  dan  menjunjung  tinggi keadilan sosial.
Hubungan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  demokrasi  merupakan  dua  pilar  fundamental  yang menjadi  pedoman  bagi  sistem  hukum  Indonesia.  Hal  ini  tercantum  dengan  jelas  dalam
UUD  1945,  di  mana  Indonesia  berkomitmen  penuh  untuk  melindungi  HAM  sebagai landasan  utama  dalam  membangun  sistem  hukumnya.  Konstitusi  Indonesia  menjamin berbagai hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama,  kebebasan  berekspresi,  dan  hak  untuk  mendapatkan  keadilan.  Sistem  dan kebijakan  hukum  Indonesia  dirancang  dan  diimplementasikan  dengan  berlandaskan prinsip-prinsip  demokrasi.  Demokrasi  di  Indonesia  memastikan  partisipasi  rakyat  dalam proses  politik  melalui  berbagai  mekanisme,  seperti  pemilu,  kebebasan  berekspresi,  dan kebebasan  berorganisasi.  Hal  ini  menjamin  bahwa  suara  rakyat  didengar  dan dipertimbangkan  dalam  perumusan  kebijakan  dan  proyek-proyek  pembangunan.  Lebih lanjut, demokrasi juga berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah.  Lembaga-lembaga  demokrasi  seperti  parlemen  dan  media  massa  memiliki peran  penting  dalam  mengawasi  kinerja  pemerintah  dan  memastikan  bahwa  mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.
Sistem  peradilan  yang  independen  juga  menjamin  penerapan  dan  penegakan  hak asasi  manusia.  Instansi  pemerintah  bekerja  tanpa  kenal  lelah  untuk  memastikan  bahwa pemerintah  dan  lembaga  lainnya  menjunjung  dan  melindungi  hak-hak  individu.  Sistem hukum  konstitusional  mengedepankan  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  dengan memastikan semua pihak mendapatkan putusan pengadilan yang adil.
Berbagai organisasi otonom, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),  berperan  penting  dalam  memastikan  demokrasi  berjalan  efisien  dan  adil  bagi semua.  Prinsip-prinsip  ini  menjamin  bahwa  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  negara lainnya  mematuhi  norma-norma  hak  asasi  manusia  yang  diakui  secara  internasional, sehingga  memungkinkan  sistem  hukum  Indonesia  untuk  mendorong  demokrasi  yang inklusif  dan  berpusat  pada  rakyat.  Sistem  hukum  melindungi  hak-hak  individu  dan mendukung cita-cita inti demokrasi. Kerangka hukum konstitusi Indonesia mencakup hak asasi  manusia  dan  demokrasi,  yang  sangat  penting  bagi  stabilitas  dan  keseimbangan negara.  Beberapa  faktor  yang  terkait  dengan  hak  dan  demokrasi  dalam  sistem  hukum ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut: (Sucipto dkk, 2023):
1. Kedaulatan  rakyat  merupakan  elemen  kunci  dalam  sistem  hukum  ketatanegaraan Indonesia.  Hal  ini  mengacu  pada  pemikiran  bahwa  kekuasaan  negara  berasal  dari rakyat  dan  harus  digunakan  untuk  kepentingan  mereka.  Dalam  perspektif  ini, demokrasi  Indonesia  bergantung  pada  rakyat  yang  menjalankan  kekuasaan  melalui sistem pemilihan langsung dan perwakilan.
2. Hak  asasi  manusia  merupakan  komponen  penting  dalam  sistem  hukum  demokrasi dan konstitusional Indonesia. Hal ini mencakup hak-hak sipil dan politik, yang penting
bagi  kebebasan  dan  keseimbangan  masyarakat.  UUD  1945  menjamin  hak  asasi manusia yang dilindungi oleh lembaga dan proses hukum terkait.
3. Pemilihan  umum  dan  perwakilan  memungkinkan  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam  pengambilan  keputusan  dan  proses  pengawasan  pemerintah.  Dalam  sistem hukum  ketatanegaraan  Indonesia,  pemilu  diselenggarakan  secara  langsung  dan rahasia  untuk  memilih  wakil  rakyat  yang  akan  mewakili  kepentingannya  dalam pemerintahan.
4. Batasan  Kekuasaan:  Kekuasaan  negara  harus  dibatasi  untuk  mencegah penyalahgunaan  dan  menjamin  bahwa  kekuasaan  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  terbaik  warga  negara.  Di  Indonesia,  kewenangan  pemerintahan  dibagi menjadi  tiga  cabang:  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif,  dengan  tujuan  menghindari penyalahgunaan  dan  mendorong  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam pelaksanaannya.
5. Pengawasan  dan  penegakan  hukum  merupakan  komponen  penting  dalam  sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka ini, kebebasan informasi, pers, dan supremasi  hukum  berfungsi  sebagai  pengawas  terhadap  fungsi  demokrasi, memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara jujur dan akuntabel.
Ringkasnya, sistem hukum ketatanegaraan Indonesia menekankan pada keterlibatan masyarakat  melalui  pemilihan  umum  langsung  dan  perwakilan,  perlindungan  hak  asasi manusia, pembagian kekuasaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan dari sistem hukum  ini  adalah  untuk  menjaga  keseimbangan  dan  stabilitas  negara  sekaligus memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk keuntungan rakyat.
Menghadapi  tantangan  untuk  mempertahankan  keseimbangan  antara  Hak  Asasi  Manusia dan Demokrasi dalam kerangka hukum konstitusi Indonesia
Menjaga  keseimbangan  antara  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  merupakan kesulitan  besar  bagi  sistem  hukum  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Hak  asasi  manusia  dan demokrasi  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan;  demokrasi  yang  berfungsi dengan  baik  sering  kali  menjadi  landasan  untuk  menjaga  dan  memajukan  hak  asasi manusia,  sedangkan  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  berhasil  dapat  memperkuat nilai-nilai demokrasi. Namun pada kenyataannya, terdapat kendala-kendala tertentu yang menghambat penerapan dan pemenuhan kedua pengertian tersebut (Perbowo, 2016).
Kedua  nilai  ini  saling  terkait  erat,  serta  demokrasi  berfungsi  sebagai  cara  untuk mencapai  hak  asasi  manusia.  Namun,  Indonesia  masih  menghadapi  sejumlah  tantangan dalam  memasukkan  hak  asasi  manusia  serta  demokrasi  ke  dalam  sistem  hukumnya.
Pertama,  Indonesia  menghadapi  tantangan  dalam  melindungi  hak  asasi  manusia, meskipun  telah  menandatangani  banyak  perjanjian  internasional  seperti  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  Konvensi  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik. Implementasinya  masih  belum  optimal  karena  infrastruktur  yang  tidak  memadai, rendahnya  pengetahuan  masyarakat,  dan  korupsi  di  pemerintahan.  Kedua,  meskipun sistem demokrasi Indonesia sebagian besar stabil, terdapat beberapa kelemahan, seperti korupsi  di  pemerintahan  dan  intoleransi  agama  dan  ras  yang  masih  terjadi.  Kebebasan berpendapat  dan  pers  juga  dibatasi,  begitu  pula  keterlibatan  masyarakat  dalam  politik. Ketiga,  hubungan  antara  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  di  Indonesia  harus ditingkatkan.  Meskipun  demokrasi  memfasilitasi  pelestarian  hak  asasi  manusia, perlindungan  hak  asasi  manusia  memerlukan  sistem  demokrasi  yang  seimbang  dan berfungsi dengan baik. Hak asasi manusia harus dijamin dan dilestarikan sejalan dengan hukum konstitusi Indonesia, yang memerlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan  efektif.  Demokrasi  juga  harus  dipupuk  melalui  keterlibatan  politik  yang  aktif,  serta kebebasan intelektual dan jurnalistik yang luas (Rif’an & Khory, 2015).
i satu sisi, demokrasi membuka ruang bagi partisipasi rakyat dan perlindungan hak- hak  fundamental.  Di  sisi  lain,  penegakan  HAM  yang  efektif  membutuhkan  kerangka hukum  dan  institusi  yang  kuat.  Berikut  beberapa  tantangan  utama  dalam  mewujudkan keseimbangan ini:
1. Penegakan Hukum yang Lemah:
1) Kekurangan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Kurangnya sumber daya manusia dan  pelatihan  yang  memadai  bagi  aparat  penegak  hukum  dapat  menghambat proses penegakan hukum HAM.
2) Keterbatasan Dana: Keterbatasan anggaran untuk operasional penegakan hukum HAM  dapat  menghambat  efektivitas  investigasi,  penuntutan,  dan  perlindungan saksi.
3) Intervensi Politik: Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat memengaruhi proses  penegakan  hukum  HAM,  sehingga  sulit  mencapai  keadilan  yang  objektif dan imparsial.
2. Kebijakan DIskriminatif:
1) Keberadaan  Peraturan  Diskriminatif:  Beberapa  peraturan  atau  kebijakan pemerintah  mungkin  mendiskriminasi  kelompok  minoritas  atau  rentan,  seperti perempuan, etnis minoritas, dan komunitas LGBTQ. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip  demokrasi  dan  HAM  yang  menjamin  kesetaraan  hak  bagi  semua orang.
2) Stigma  dan  Stereotip:  Stigma  dan  stereotip  terhadap  kelompok  minoritas  dapat memperkuat diskriminasi dan memicu pelanggaran HAM.
3. Ketimpangan Akses dan Partisipasi:
1) Ketimpangan  Ekonomi  dan  Sosial:  Ketimpangan  ekonomi  dan  sosial  dapat membatasi akses kelompok marginal terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya  lainnya.  Hal  ini  dapat  menghambat  partisipasi  mereka  dalam  proses demokrasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.
2) Kurangnya Kesadaran HAM: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang  HAM  dapat  membuat  mereka  rentan  terhadap  pelanggaran  dan eksploitasi.
4. Ketimpangan dalam Akses dan Partisipasi: Tidak semua warga negara memiliki akses yang  sama  terhadap  sistem  politik  atau  kebijakan  pemerintah.  Ketimpangan  dalam akses  terhadap  pendidikan,  informasi,  dan  sumber  daya  lainnya  dapat  mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga menghambat perlindungan hak-hak yang setara bagi semua orang.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil:
1. Memperkuat  Penegakan  Hukum:  Meningkatkan  kapasitas  dan  akuntabilitas  aparat penegak hukum, memastikan independensi peradilan, dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penegakan hukum HAM.
2. Meninjau  Ulang  Kebijakan:  Melakukan  peninjauan  ulang  terhadap  peraturan  dan kebijakan yang diskriminatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.
3. Meningkatkan Kesadaran HAM: Melaksanakan program edukasi  dan sosialisasi HAM secara  komprehensif  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat tentang hak-hak mereka.
4. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Memberikan ruang dan akses yang lebih luas bagi kelompok  marginal  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  demokrasi  dan  pengambilan keputusan.
5. Membangun  Kolaborasi:  Membangun  kolaborasi  antara  pemerintah,  organisasi masyarakat  sipil,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  memperkuat  upaya perlindungan HAM dan demokrasi.
Mencapai  keseimbangan  antara  HAM  dan  demokrasi  di  Indonesia  membutuhkan komitmen  dan  upaya  berkelanjutan  dari  semua  pihak.  Dengan  mengatasi  berbagai tantangan  yang  ada  dan  menerapkan  solusi  yang  tepat,  Indonesia  dapat  mewujudkan sistem  hukum  yang  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  serta  menjunjung  tinggi  hak-hak
fundamental bagi seluruh rakyatnya (Rizky & Zulkifli, 2023).
Menjaga  keseimbangan  antara  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  dalam  sistem hukum  Indonesia  adalah  sebuah  tantangan  krusial.  Untuk  menghadapi  tantangan  ini, diperlukan  upaya  yang  lebih  efektif  dalam  mempromosikan  harmoni  antara  hak  asasi manusia  dan  demokrasi,  melalui  pendidikan,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  serta reformasi  peradilan  yang  lebih  komprehensif  dan  efektif.  Dengan  langkah-langkah  ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan diri menjadi negara yang lebih demokratis dan  adil,  serta  memastikan  bahwa  hak-hak  dasar  manusia  terlindungi  dan  kekuasaan rakyat dijalankan dengan keadilan dan integritas.

## SIMPULAN
Demokrasi  melindungi  HAM  melalui  pengawasan  pemerintah,  partisipasi masyarakat,  dan  akses  ke  peradilan,  serta  menghormati  hak  minoritas  dan  kebebasan beragama. Sistem hukum Indonesia menekankan hak asasi  manusia seperti kehidupan, agama, pendapat, dan keadilan sesuai UUD 1945. Komitmen ini terlihat dalam kebijakan dan partisipasi masyarakat, dengan peradilan independen dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  memantau  kepatuhan  pemerintah.  Kedaulatan  rakyat  dan  hak  asasi  manusia adalah  bagian  integral  dari  sistem  ini,  menjamin  transparansi  dan  akuntabilitas. Tantangan yang dihadapi termasuk penegakan hukum terbatas, konflik antara hak dan keamanan,  kebijakan  diskriminatif,  serta  kesenjangan.  Solusi  meliputi  memperkuat peradilan,  mendorong  kebijakan  inklusif, meningkatkan pendidikan,  dan menggalakkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dimyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. Fakultas Hukum UMS, Surakarta.
Fadillah,  N.,  Himmawan,  D.,  &  Umam,  A.  K.  (2024).  Elections  And  Development  Of Democracy  In  Indonesia. Diplomasi:  Jurnal  Demokrasi,  Pemerintahan  Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 17–23.
Gunawan, B. P. (2018). Democracy In Indonesia Constitutional Life. Proceeding 10th ADRI 2017 International Multidisciplinary Conference and Call for Paper, Batam, March 3-4, 2017, 152.
Horowitz,  D.  L.  (2013). Constitutional  change  and  democracy  in  Indonesia.  Cambridge University Press.
Layyin, M. (n.d.). The Democracy management In Indonesia Constitution. Proceedings of
the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.
Liddle, R. W. (2013). Improving the quality of democracy in Indonesia. Indonesia, 96, 59– 80.
Manan, M. (2010). Constitutional democracy for divided societies: The indonesian case. J. Pol. & L., 3, 125.
Nugroho, Yusuf, S.,  & Setyawan. (2014). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Klasifikasi Masa  Studi  Mahasiswa  Fakultas  Komunikasi  Dan  Informatika  Universitas Muhammadiyah Surakarta Menggunakan Algoritma C4.5, VI(1), 84–91.
Zoelva, H. (2022). The Development of Islam and Democracy in Indonesia. Const. Rev., 8, 37.