e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246
DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i3 Received: 20 November 2022,   Revised: 20 Januari 2023, Publish: 24 Januari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Belanja Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)
Henny A. Manafe 1 , M.E. Perseveranda 2 , Feby Rosaline Koli 3
1 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, email: hennyunwira@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, email: perseverandaerse@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, email: rosalani3313@gmail.com

## Corresponding Author: Feby Rosaline Koli
Abstract: The writing  of this  scientific paper refers  to  other works, especially research that examines  the  influence  of  each  variable  or  other  factor  that  has  an  impact  on  regional spending, namely the contribution of local taxes, regional original income, and regional fees. affect the variable so that it can be used for further writing. The results obtained consist of: 1)  Regional  regional  tax  contributions  have  a  positive  or  crucial  impact  on  regional spending;  2)  Local  own-source  revenue  has  a  positive  or  crucial  impact  on  regional spending;  3)  Regional  fees  have  a  positive  or  crucial  impact  on  regional  spending;  4)  The contribution  of  regional  taxes,  regional  original  revenues,  and  regional  fees  have  a simultaneous positive and significant impact on regional spending.
Keyword: Regional  Expenditure,  Regional  Tax  Contribution,  Regional  Own  Revenue, Regional Retribution.
Abstrak: Penulisan  karya  ilmiah  ini  beracuan  ke  karya  lain,  terutama  riset  yang  meneliti pengaruh masing-masing variabel atau faktor lainnya yang berakibat ke belanja daerah, yaitu kontribusi pajak pajak daerah, pendapatan asli daerah, dan restribusi daerah Karya ilmiah ini peneliti  tuliskan  dengan  tujuan  mendapat  hipotesis  yang  memengaruhi  variabel  agar  bisa dipergunakan  untuk  penulisan  selanjutnya.  Hasil  yang  didapat,  terdiri  atas:  1)  Kontribusi pajak daerah daerah berakibat positif maupun krusial bagi belanja daerah; 2) Pendapatan asli daerah  berakibat  positif  maupun  krusial  bagi  belanja  daerah;  3)  Restribusi  daerah  berakibat positif  maupun  krusial  bagi  belanja  daerah;  4)  Kontribusi  pajak  daerah,  pendapatan  asli daerah, dan restribusi daerah berakibat positif maupun bermakna secara simultan bagi belanja daerah.
Kata Kunci: Belanja Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Restribusi Daerah.

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah mempunyai peranan aktif terkait pengelolaan kekayaan daerah dan pemanfaatan  belanja  daerah.  UU  No.  32  Tahun  2004  sudah  memberikan  kebebasan  ke pemerintah  daerah  dalam  mengelola  atau  mengatur  daerah  masing-masing.  Kebijakan  itu disebut  sebagai  otonomi  daerah.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah  berlandaskan  ke pertimbangan bila daerah tersebut lebih memahami kondisi maupun kebutuhan masyarakat di daerah.  Penyelenggaraan  otonomi  daerah  berlandaskan  ke  penilaian  bila  daerah  tersebut cenderung  tahu  akan  kondisi  atau  kebutuhan  masyarakat.  Keberadaan  otonomi  daerah setidaknya  bisa  menarik  pemodal  guna  menginvestasikan  modalnya  ke  daerah.  Sesuai penilaian itu, penyelenggaraan otonomi daerah setidaknya bisa membangun daerah seoptimal mungkin  dan  mengarahkan  pertumbuhan  ekonomi  atau  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Belanja  daerah  yang  pemerintah  daerah  laksanakan,  yaitu  belanja  modal.  Belanja modal  merupakan  pengeluaran  yang  dilaksanakan  guna  pembangunan  aset  tetap. Pembangunan  aset  tetap  bermaksud  agar  bisa  menyediakan  fasilitas,  sarana  prasarana,  dan infrastruktur, termasuk memfasilitasi layanan publik secara layak agar bisa mengoptimalkan produktivitas  di  sektor  ekonomi.  Jika  deaerah  mempunyai  fasilitas  yang  layak,  maka  bisa mengarahkan pemodal guna menenamkan modal, serta masyarakat bisa menjalankan seluruh aktivitas  mereka  secara  nyaman  demi  meningkatkan  produktivitas.  Belanja  daerah  bisa terpengaruh  oleh  bermacam  faktor,  seperti  PAD,  kontribusi  pajak  daerah,  bagi  hasil  pajak maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah perlu bisa memaksimalkan potensi sumber pendapatan, maka bisa memaksimalkan  pula  PAD.  PAD  merupakan  penerimaan  utama  bagi  suatu  wilayah.  PAD yang  didapat  oleh  suatu  wilayah  berasal  dari  pajak  daerah,  tata  kelola  aset  daerah  yang terpisah, retribusi daerah, dan sebagainya. World Bank menuturkan pendapat bila batas 20% pendapatan  PAD,  yaitu  batas  minimal  melaksanakan  otonomi  daerah.  Paling  tidak,  PAD miimal  20%  sehingga  kredibilitas  wilayah  itu  bisa  menghilang  (Riduansyah,  2013).  PAD berperan  dalam  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerah.  Permendagri  No.  21  Tahun  2011 mengenai Belanja Daerah, menyebut bila belanja daerah sebagai keharusan bagi pemerintah daerah  yang  mendapat  pengakuan  sebagai  upaya  mengurangi  nilai  aset  bersih.  Belanja merupakan  istilah  yang  ada  di  laporan  perwujudan  anggaran  yang  masih  berbasis  kas. Belanja dikategorikan sesuai pembagian ekonomi (jenis belanja), organisasi maupun fungsi. Pembagian  ekonomi  ialah  mengklasifikasikan  belanja  berlandaskan  jenis  belanja  dalam menjalankan aktivitas tertentu.
Pajak  daerah  merupakan  unsur  PAD,  yaitu  pajak  yang  pemerintah  daerah  kenakan untuk  masyarakat  yang  menghuni  suatu  wilayah  yuridiksi,  tidak  mendapat  kontraprestasi yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dalam  pemungutan  pajak  daerah  yang  dibayarkan. Pemerintah  daerah  bisa  menentukan  maupun  melakukan  pemungutan  bermacam  jenis  pajak daerah  berdasar  pada  potensi  yang  ia  miliki.  Perihal  ini  bisa  berpeluang  bila  pemerintah daerah  mempunyai  kapabilitas  dalam  menentukan  jenis  pajak  daerah  daerah  yang  bisa  ia pungut,  tanpa  mengintervensi  dari  tingkat  pemerintah  yang  lebih  tinggi.  Kian  tingginya potensi  pajak  daerah,  tentu  kontribusi  pajak  itu  kian  membesar  untuk  mencukupi  belanja daerah.
Retribusi  daerah  pun  sebagai  unsur  dari  PAD,  yaitu  penerimaan  yang  didapat pemerintah daerah sesudah memberi layanan tertentu ke masyarakat yang menghuni wioayah yurisdiksi. Pajak daerah maupun retribusi daerah  memiliki perbedaan di kontraprestasi  yang pemerintah daerah berikan. Bila di dalam pajak daerah kontraprestasi tidak diserahkan, tentu
retribusi  daerah  kontribusinya  diserahkan  secara  langsung  oleh  pemerintah  daerah  ke masyarakat yang membayarkan retribusi itu.
Dana  bagi  hasil  ialah  unsur  dana  perimbangan  yang  diperoleh  melalui  pajak  dan sumber daya alam. Dana tersebut diperoleh melalui pajak, meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh) Pasal  25  maupun  Pasal  29  wajib pajak secara pribadi dalam negeri atau  PPh Pasal  21.  Tata kelola  dan  pemanfaatan  dana  bagi  hasil  pajak  perlu  terselenggara  sesuai  aturan  undang- undang,  efektif,  terbuka,  dan  bisa  dipertanggungjawabkan,  serta  tetap  memperhatikan  asas keadilan  demi  mencairkan  dana  bagi  hasil  terpenuhi.  Selain  itu,  tujuan  pencairan  dana  bagi hasil  ialah  meminimalkan  ketimpangan  sumber  pembiayaan  pemerintah  pusat  dan  daerah, meminimalkan ketimpangan pendanaan pemerintah antardaerah, dan membantu daerah untuk membiayai  wewenang  mereka.  Kian  tingginya  PAD  di  suatu  wilayah,  tentu  belanja  modal yang pemerintah daerah lakukan pun mengalami peningkatan
Berlandaskan ke penjelasan tersebut, peneliti bisa menuliskan rumusan permasalahan pada artikel ini, seperti:
1. Apakah kontribusi pajak daerah berakibat positif dan bermakna kepada belanja daerah?
2. Apakah pendapatan asli daerah berakibat positif dan bermakna kepada belanja daerah?
3. Apakah restribusi daerah berakibat positif dan bermakna kepada belanja daerah?
4. Apakah  kontribusi  pajak  daerah,  pendapatan  asli  daerah  dan  restibusi  daerah  berakibat positif dan cukup penting secara bersama-sama kepada belanja daerah?

## METODE
Penulisan  karya  ilmiah  ini  memanfaatkan  metode  kualitatif  ataupun  kajian  pustaka untuk  mengkaji teori  maupun hubungan masing-masing variabel.  Dalam  mengkaji teori  dan hubungan  variabel  itu,  peneliti  memanfaatkan  referensi  yang  didapat  secara  offline  ataupun online.  Melalui  metode  kualitatif  ini,  harus  memanfaatkan  kajian  pustaka  secara  konsisten dengan hipotesis metodologis (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kontribusi Pajak Daerah Berpengaruh ke Belanja Daerah
Penerimaan  pajak  berkonstribusi  besar  dengan  menyalurkan  70%  ke  APBN.  Sejauh ini, pajak menjadi fokus utama untuk keberlanjutan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan (Sugianto 2008:1). Di tiap tahunnya, data jumlah wajib pajak yang dilakukan pungutan oleh Dinas Pelayanan Pajak Pusat Abdul Muis mengalami peningkatan. Sejak 2011 sampai 2014 terjadi lonjakan wajib pajak di Jakarta dengan angka menyentuh  15,50%. Data terkait  penerimaan  pajak  di  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  2011  menyentuh  angka  109,00%, 2012  berada  di  angka  107,24%,  2013  (103,31%),  dan  2014  (83,40%).  Melalui  uraian  itu, memperjelas  bila  sasaran  maupun  perwujudan  penerimaan  pajak  daerah  sejak  2011  hingga 2014 mengalami  peningkatan, tetapi  perwujudan penerimaan pajak tidak  berimbang dengan sasaran  yang  direncanakan.  Riset  Pauwah,  Saerang,  dan  Mandey  (2014)  memaparkan  bila rerata  perwujudan  PAD  tergolong  efektif  dengan  pengendalian  yang  layak.  Memah  (2013) pun memaparkan bila seluruh keterlibatan pajak hotel dan restoran berkontribusi cukup baik kepada  PAD.  Kendati  mengalami  penurunan  Santosa,  Tinangon,  dan  Elim  (2014),  terdapat rasio efektivitas yang dianggap rendah sebab kurangnya upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, memperjelas keuangan daerah sebagai seluruh hak maupun keharusan daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang bisa ternilai melalui uang, begitu pun dengan bermacam aset terkait hak atau kewajiban daerah itu sesuai kerangka  APBD.  Bahwa APBD,  yaitu perencanaan finansial tahuan daerah  yang ditentukan sesuai  Peraturan  Daerah  mengenai  APBD.  Kebijakan  keuangan  daerah  terarahkan  guna
mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah  sebagai  sumber  pokok  yang  bisa  dimanfaatkan dalam  menjalankan  pemerintah  atau  pembangunan  daerah  berdasar  kebutuhan,  serta  demi meminimalkan kebergantungan untuk memperoleh dana dari pemerintah tingkat atas.
Suandy (2013:229), menyatakan pajak daerah itu pungutan yang harus terlaksana oleh perseorangan  maupun  lembaga  terhadap  daerah  tanpa  mendapat  imbalan  langsung  yang berimbang dan bisa dipaksakan berdasar undang-undang demi mendanai pemerintah maupun pembangunan  daerah.  Bowo  (2014),  pajak  daerah  sangat  berimbas  positif  sebab  sebagai pendapatan asli daerah terbesar.
Kontribusi  pajak  daerah  berdampak  positif  dan  krusial  bagi  belanja  daerah,  seperti karya riset milik Hidayah, S.R. (2012) maupun Hendriyana.H., Bagianto A. dan Zulkarnaen W (2022).

## Pendapatan Asli Daerah Berakibat ke Belanja Daerah
Permendagri  No.  30  Tahun  2006  mempertegas  belanja  daerah  sebagai  seluruh pengeluaran dari rekning kas umum daerah guna meminimalkan ekuitas dana lancar sebagai kewajiban  daerah  selama  satu  tahun  anggaran  tanpa  bisa  memperoleh  pembayaran  kembali oleh daerah. Belanja daerah berguna sebagai penyelenggara urusan pemerintah atau menjadi wewenang pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib maupun urusan pilihan.
Simanjuntak et al. (2013), pendapatan asli daerah ialah perwujudan dari penghasilan yang daerah dapatkan. Sepatutnya pemerintah daerah perlu memaksimalkan pendapatan asli daerah  mereka  demi  mendanai  pengeluaran  dan  tidak  memicu  aktivitas  perekonomian  di daerahnya  terhambat.  Kian  besarnya  PAD,  maka  memicu  belanja  daerah  mengalami peningkatan  dan  mampu  menyejahterakan  (Adriani  &  Yasa,  2015).  Sama  seperti  penuturan itu,  Sasana  (2011)  memperjelas  jika  kian  membesarkan  kapabilitas  perusahaan  dalam menyusun  PAD,  tentu  alokasi  belanja  daerah  kian  longgar,  maka  ada  keterkaitan  positif antara PAD dengan belanja daerah.
Melalui risetnya, Abdul Halim dan Sukriy Abdullah, menyebut jika secara individual DAU maupun PAD berakibat cukup penting bagi Belanja Daerah dengan lag atau tanpa lag. Bila  tidak  mempergunakan  lag,  PAD  memengaruhi  belanja  daerah  lebih  kuat  dibanding DAU. Namun, bila mempergunakan lag, maka DAU memengaruhi belanja daerah secara kuat dibanding  PAD.  Perihal  ini  memperjelas  jika  ada flypaper  effect pada  respons  pemerintah daerah kepada DAU maupun PAD (Sukriy dan Halim 2003). Sesuai uraian itu, mempertegas bila  dorongan  guna  belanja  daerah  pada  tahun  t  terpengaruh  oleh  transfer  pemerintah  pusat yang  didapat  daerah  periode  t-1.  Melalui  risetnya,  Maimunah  (2006)  menyebut  bila  secara individual  atau  bersamaan,  DAU  maupun  PAD  memengaruhi  cukup  penting  bagi  belanja daerah tanpa lag atau dengan lag. Saat di-regres secara simultan menggunakan lat atau tanpa lag, DAU memengaruhi kuat kepada BD dibanding PAD. Hasi ini memperlihatkan bila ada flypaper effect pada belanja daerah di wilayah Sumatra (Maimunah, 2006). Riset  Putra.  I.M.A.P (2014)  dan  Riduansyah  M  (2010)  memperjelas  PAD  berakibat cukup penting dan terpisah kepada belanja daerah.

## Restribusi Daerah Berdampak pada Belanja Daerah
Retribusi daerah ialah iuran daerah untuk membayarkan jasa/memberi perizinan yang tersedia atau diserahkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau lembaga (Mardiasmo,  2016:18).  Ramlan  (2016),  retribusi  daerah  ialah  kebermanfaatan  atau  imbalan yang  didapat  dari  individu  atau  lembaga/jasa  pelayanan,  pekerjaan,  penggunaan  barang maupun  perizinan  dari  pemerintah  daerah.  Arifin  (2014),  retribusi  daerah  sebagai  sumber penghasilan  daerah  yang  berperan  vital  untuk  mendanai  pelaksanaan  pemerintah  daerah maupun  pemebangunan  daerah.  Sulistyowat  (2011),  kemandirian  daerah  bisa  terwujud melalui  peningkatan  PAD  di  bidang  pungutan  daerah.  Bila  retribusi  daerah  mengalami
peningkatan,  PAD  juga  meningkat  sehingga  bisa  memaksimalkan  alokasi  belanja  daerah demi menyediakan layanan masyarakat.
Retribusi  daerah  sama  seperti  pajak  daerah,  yakni  PAD  yang  dijadikan  sumber pendanaan  untuk  menyelenggarakan  maupun  membangun  daerah/pemerintah  demi memaksimalkan atau menyejahterakan masyarakatnya. Daerah mendapat kesempatan terkait pemanfaatan  potensi  sumber  keuangan  melalui  penentuan  jenis  retribusi.  Pajak  daerah ataupun  retribusi  daerah  sifatnya  limitatif  atau  pemerintah  daerah  tidak  bisa  melakukan pemungutan jenis pajak maupun retribusi bila tidak sesuai dengan perundang-undangan.
Meningkatkan  layanan  masyarakat  bisa  memberi  hasil  terbaik  bilamana  penghasilan dari  pemerintah  daerah  pun  layak.  Kendati  pemerintah  daerah  mendapat  bantuan  dari pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah diharuskan untuk memaksimalkan segala potensi di  daerah  mereka  dalam  perbaikan  dan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah.  Kemandirian daerah  diwujudkan  melalui  peningkatan  PAD  agar  bisa  memicu  alokasi  belanja  modal meningkat pula sehingga mampu memberi layanan kepada masyarakat secara optimal.
Restribusi  daerah    bepengaruh  positif  maupun  krusial  bagi  belanja  daerah,  berdasar pada karya ilmiah milik Rubiyanto R dan Rahayu (2019), dan Laksono Dan Subowo (2014).

## Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Restribusi Daerah  Berdampak pada Belanja  Daerah
Belanja daerah dianggap sebagai seluruh kewajiban daerah yang mendapat pengakuan untuk  mengurangi  aset  bersih  selama  tahun  anggaran  terkait.  (Halim,  2003),  belanja  daerah ialah  pengeluaran  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  pertanggungjawaban  atau kewenangannya  terhadap  masyarakat  atau  pemerintah  di  atasnya.  Dengan  begitu, memperjelas jika belanja daerah ialah seluruh pengeluaran pemerintah daerah selama periode anggaran,  seperti  aset  keluar  untuk  menjalankan  kewenangan,  pertanggungjawaban  maupun kewajibannya bagi masyarakat atau pemerintah pusat
Judiseno,  (2005:7)  memaparkan  bila  pajak  sebagai  pungutan  masyarakat  ke  kas negara  (mengalihkan  kekayaan  dari  sektor  partikulit  ke  sektor  pemerintah)  berdasar perundang-undang  (bisa  dilakukan  pemaksaan)  tanpa  memperoleh  jasa  timbal  (tegen prestasi),  yang  bisa  diperlihatkan  atau  dipergunakan  secara  langsung  dalam  mendanai pengeluaran  umum.  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  mengenai Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  menyebut  pajak  sebagai  keterlibatan  wajib  ke negara  yang  terutang  oleh  perseorangan  atau  lembaga  yang  sifatnya  dipaksakan  sesuai perundang-undangan,  serta  tanpa  mendapat  imbalan  dan  berguna  bagi  kebutuhan  negara, terkhusus  memakmurkan  warga  negara.  Riduansyah  (2013)  menguraikan  kontribusi  pajak, yaitu  unsur  yang  ada  di  PAD  dan  sebagai  pajak  yang  diberikan  pemerintah  daerah  ke masyarakat  yang  menempati  wilayah  yurisdiksi,  serta  tidak  mendapat  kontraprestasi  yang diserahkan pemerintah daerah selaku pemungut pajak yang dibayarkan.
PAD  menjadi  unsur  sumber  pembuayaan  bagi  daerah  beracuan  ke  Pasal  79  UU  No. 22  Tahun  1999  perihal  Pemerintahan  Daerah,  menyebut  jika  segala  hal  yang  pemerintah daerah dapatkan melalui uang sebab wewenang yang masyarakat berikan bisa berwujud pajak maupun  retribusi  daerah.  Bahihaqi  (2011)  mempertegas,  pendapatan  daerah  ialah  upaya meningkatkan  penghasilan  dari  beragam  bidang.  Sesuai  Permendagri  No  13  Tahun  2006, pendapatan  daerah  menjadi  hak  bagi  pemerintah  terkait  yang  mendapat  pengakuan  sebagai upaya menambahkan nilai aset bersih selama kurun waktu tertentu. Riduansyah (2013) turut menambahkan  jika  retribusi  daerah  dan  unsur  lainnya  yang  tergolong  sebagai  PAD,  yaitu perolehan pemerintah daerah sesudah menyediakan layanan ke masyarakat  yang menempati wilayah yurisdiksi.
Pemerintah daerah berkewenangan membagi pendapatan mereka untuk sektor belanja langsung  atau  belanja  daerah.  Pajak  daerah,  yaitu  PAD  dengan  tarif  yang  ditentukan  oleh
peraturan  daerah.  Kemandirian  daerah  bisa  ditentukan  demi  mengoptimalkan  PAD  dari sektor  retribusi  daerah.  Bila  retribusi  daerah  naik,  tentu  PAD  pun  mengalami  peningkatan, maka bisa mengoptimalkan pengalokasian belanja daerah demi memberi layanan terbagi bagi masyarakat. Dana alokasi umum diperoleh melalui APBN yang teralokasikan dengan maksur memeriksa  kondisi  finansial  antarwilayah  demi  mendanai  kebutuhan  pengeluaran.  Dana alokasi  khusus  menjadi  dana  yang  didapat  melalui  APBN  yang  diserahkan  ke  daerah  guna mendanai aktivitas khusus sebagai urusan daerah maupun prioritas nasional
Sesuai  pemaparan  tersebut,  memperjelas  bila  kontribusi  pajak  daerah,  PAD,  dan restribusi daerah berdampak positif maupun krusial bagi berlanja daerah, sesuai kajian Asih S (2018) dan W. Nathania (2019).

## Conceptual Framework
Beracuan  ke  pemaparan  di  atas,  peneliti  memperoleh  kerangka  berpikir,  yang  terdiri atas:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis
Berdasar  gambar  di  atas,  maka  kontribusi  pajak  daerah,  PAD,  dan  restribusi  daerah berpengaruh  bagi  belanja  daerah  baik  secara  parsial  ataupun  serempak.  Masih  terdapat variabel  yang  turut  memengaruhinya,  seperti  hasil  pajak  (X4),  dana  alokasi  umum (X5), sistem akuntansi keuangan daerah (X6)

## KESIMPULAN
Beracuan ke pemaparan di atas, peneliti bisa merumuskan hipotesis menjadi:
1. Kontribusi Pajak daerah  berakibat positif dan penting ke belanja daerah.
2. PAD berakibat positif ataupun penting ke belanja daerah.
3. Restribusi Daerah berakibat positif dan penting ke belanja daerah.
4. Kontribusi  pajak  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  dan  restribusi  daerah  positif  ataupun cukup penting ke belanja daerah.

## REFERENSI
Amalia, W. R., Nor, W., &  Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect  Pada Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)
Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Kalimantan Selatan (2009–2013). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 1-12.
Asih,  S.  (2018).  Pengaruh  kontribusi  pajak  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  retribusi  daerah dan  bagi  hasil  pajak  terhadap  belanja  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai variabel  moderating  pemerintah  kabupaten  dan  kota.  Jurnal  Akuntansi  Bisnis  dan Publik, 9(1), 177-191.
DN, A. H., & Wahjudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Guna Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Komparasi  Pemerintah  Kota Semarang Dan Surakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 21(2).
Fajar,  C.  M.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1).
Hendriyana,  H.,  Bagianto,  A.,  &  Zulkarnaen,  W.  (2022).  Kontribusi  pajak  daerah,  retribusi daerah  dan  dana  alokasi  umum  terhadap  belanja  daerah.  Emacs  journal:  journal  of economics, management, accounting and business, 1(1), 23-34.
Hidayah, S. R. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan  Periode  2006-2010  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).
Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dau dan dak terhadap belanja daerah. Accounting Analysis Journal, 3(4).
Nathania,  W.  (2019).  Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Daerah  Serta  Kontribusinya Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Provinsi  DKI  JAKARTA  Tahun 2011-2014). TECHNOBIZ: International Journal of Business, 2(1), 34-37.
Putra, I. M. A. P. (2014). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. Jurnal Ilmiah Akunzansi dan Humanika, 3(2).
Rahmawati,  L.  A.,  &  Suryono,  B.  (2015).  Flypaper  Effect  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah.  Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi (JIRA), 4(9).
Riduansyah,  M.  (2010).  Kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan asli  daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  guna Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota Bogor). Hubs-Asia, 10(1).
Rubiyanto, R., & Rahayu, R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. Majalah Ekonomi, 24(1), 92-107.
Rusmita, S. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap  belanja  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan, 5(3), 237.
Setiawan,  A.,  &  Wahyudi,  S.  (2011).  Pengaruh  dana  alokasi  umum  (DAU)  dan  pendapatan asli  daerah  (PAD)  terhadap  belanja  daerah  (studi  kasus  pada  Provinsi  Jawa  Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Daerah.  Jurnal manajemen, 5(2), 183-194.