Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554

## Pengembangan Metode Pemulihan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19
Mokhtar Sayyid 1 , Rita Nataliawati 2
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, Indonesia sayyidaksmi@gmail.com 1 , nataliarita588@gmail.com 2
*Penulis Korespondensi Diajukan : 99/xxx/9999 (mohon tidak diisi oleh author, bagian ini diisi oleh editor) Disetujui : 99/xxx/9999
Dipublikasi : 99/xxx/9999

## ABSTRACT
The  case  of  the  Covid-19  pandemic  caused  a  slowdown  in  economic  growth  in  Indonesia, which  in  turn  resulted  in  a  decrease  in  the  amount  of  tax  revenue,  which  eventually  led  the government  to  provide  tax  incentives  to  taxpayers.  The  COVID-19  pandemic  has  had  a tremendous  impact  on  all  countries  in  the  world,  including  Indonesia.  The  Central  Statistics Agency  (BPS)  announced  that  the  Indonesian  economy  experienced  a  slowdown  in  the  first quarter  of  2020,  which  was  2.97%.  Compared  to  the  fourth  quarter  of  2019,  Indonesia's economic  growth  was  recorded  at  minus  2.41%.  This  study  aims  to  develop  a  method  of  tax revenue  that  has  been  adapted  to  the  conditions  of  the  Covid-19  pandemic.  This  study  uses  an exploratory  method  with  a  quantitative  approach.  The  data  used  are  the  annual  reports  of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018 and 2019. The sample selection method uses a purposive sampling method and obtained 233 samples for 2018 and 227 samples for  2019.  With  the  results  in  the  form  of  suggestions  given  in  improving  Post-covid-19  tax revenues,  namely  (1)  Optimization  of  the  withholding  tax  (WHT)  mechanism,  (2)  Imposition  of Final  PPh  for  non-SME  taxpayers,  and  (3)  Efficiency  of  tax  collection  costs.  This  proposal requires in-depth study before implementation
Keywords : Pandemic Covid-19; Witholding Tax; PPh Final.

## PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh negara di dunia, ter- masuk  Indonesia.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengumumkan  ekonomi  Indonesia  mengalami perlambatan  pada  kuartal  I/2020  yaitu  sebesar  2,97%.  Kepala  BPS,  Suhariyanto,  mengatakan bahwa  dibandingkan  kuartal  IV/2019,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tercatat  minus  2,41%. Perlambatan  ini  tidak  hanya  dialami  oleh  Indonesia,  namun  juga  semua  negara  di  dunia  (BPS, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020, ditambah lagi  penerimaan  dari  sektor  pajak  diperkirakan  akan  tergerus  sampai  Rp.  388  Trilyun  (Siregar, 2020).  Salah  satu  penyebabnya  adalah  insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah.  Walaupun  be- gitu,  penulis  juga  menyadari  bahwa  kebijakan  tersebut  memang  harus  diambil  untuk  membantu pelaku usaha.  Insentif pajak diberikan  selama enam bulan, dari bulan  April sampai dengan Sep- tember 2020, dengan harapan ekonomi sudah mulai pulih pada kuartal IV/2020.
Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  di  Indonesia  ada  dua  yaitu  “laba  bersih”  untuk  DPP  Pajak Penghasilan  (DPP  PPh)  dan  “omset”  untuk  DPP  Pajak  Pertambahan  Nilai  (DPP  PPN).  Kedua jenis  pajak  ini  memiliki  hubungan  langsung.  Jika  omset  meningkat,  maka  laba  bersih  juga  akan meningkat. Untuk meningkatkan laba, hanya ada dua cara yaitu meningkatkan omset dan mengu- rangi  biaya  operasional.  Dalam  kondisi  abnormal  seperti  ini  dimana  banyak  perusahaan  men- galami penurunan omset, sementara beberapa biaya operasional bersifat tetap, maka otomatis laba
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
juga  akan  menurun.  Kondisi  ini  menyebabkan  penerimaan  pajak  dari  PPh  dan  PPN  juga  akan menurun. Hal ini terbukti dengan data penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2020 hanya te- realisasi Rp. 376,67 Trilyun atau hanya 30% dari target  APBN (Siregar, 2020). Di sisi lain, jika kita  bicara  dari  sisi  fiskus,  pemulihan  penerimaan  pajak  hanya  bisa  dilakukan  juga  dengan  dua cara  yaitu  meningkatkan  penerimaan  pajak  serta  mengurangi  biaya  pengumpulan  pajak  ( cost  of collection ). Biaya pengumpulan pajak dapat berupa biaya terkait dengan Account Representative (AR), biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya  penyelesaian  sengketa pajak, dan lainnya (Cheisvi- yanny, 2020).
Peningkatan  penerimaan  pajak  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  basis  pajak  dan mengoptimalkan mekanisme withholding tax (WHT). Peningkatan basis pajak sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2017 pada saat pencanangan program inklusi pajak. Program ini bertujuan agar  semua  lapisan  masyarakat  memahami  pajak  sehingga  dapat  menimbulkan  kesadaran  pajak. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak yang baru dilantik tanggal 1 November 2019, menegaskan kembali tentang rencana peningkatan basis pajak ini dengan mengeluarkan program “Pengawasan Berbasis  Kewilayahan”  yang  belum  sempat  dilaksanakan  karena  pandemi  Covid-19.  Direktur Jenderal  Pajak  juga  menerbitkan  Keputusan  DJP Nomor  KEP-75/PJ/2020  yang  memuat  tentang reshaping organisasi  DJP  dan  mulai  berlaku  tanggal  1  Maret  2020.  Artinya,  pemerintah  sudah matang dalam program peningkatan basis pajak ini.

## STUDI LITERATUR
Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian terdahulu No. Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur Variabel Penelitian Hasil Penelitian 1. Meningkatkan  Kepatuhan  dan Peneramaan Pajak Melalui Witholding Tax System (Darmayasa, et. al, 2016 ) 1) Witholding Tax System 2) Slipper Slope Framework 3) Kepatuhan Pajak 4) Penerimaan Pajak Kepatuhan  wajib  pajak  di Indonesia masih dinilai
rendah  dan  perlu  dilakukan upaya  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak.  Melalui sistem Witholding  Tax WP dipotong  PPh  pada  saat kemampuan ekonomi tinggi sehingga tidak mengganggu Cash Flow 2. Analisis Kinerja Account Representative (AR) dalam Upaya  Peningkatan  Kepatuhan Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama Manado (Waghe, wt. al. , 2018) 1) Account Repre- sentative (AR) 2) Kepatuhan Wajib Pajak Kinerja Account Representative (AR)  dapat dikatakan baik namun tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak masih terbilang rendah. 3. Pengaruh  Pengetahuan  Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  KPP  Bandung Karees (Saputri , 2019) 1) Pengetahuan Pera- turan Perpajakan 2) Kualitas Pelayanan 3) Kepatuhan Wajib Pajak Pengathuan Peraturan Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. 4. Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era- Pandemi Covid-19 (Akbar, 1) Optimalisasi Pen- erimaan Pajak Kinerja DJP masih rendahyang  tergambar  dari penerimaan  pajak  di  negara Indonesia salama lima
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
No. Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur Variabel Penelitian Hasil Penelitian 2020) tahun belum mampu mencapai target. 5. Insentif  Pajak,  bantuan  Stimulus Pemerintah  pada  Kinerja  Usaha
Mikro Kecil menengah di kabupaten  Boyolali (Lestari  et al., 2021) 1) Insentif Pajak 2) Bantuan Stimulus 3) Kinerja UMKM Insentif  Pajak  dan  bantuan Stimulus Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja UMKM
Sumber: diolah peneliti, 2021

## Sistem Pemungutan Pajak Witholding Tax (WHT)
WHT  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak. Penunjukan pemungut atau pemotong pa- jak  diatur  dalam  keputusan  Menteri  Keuangan,  misalnya  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor  231/PMK.03/2019  tentang  pemungut  pajak  atau  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang pemungut PPh 22 impor. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan  pajak  banyak  bergantung  pada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk.  Hal  ini  yang  mem- bedakan sistem WHT dengan official assessment system yang bergantung pada fiskus dan dengan self  assessment  system yang  bergantung  pada  wajib  pajak  sendiri  (Resmi,  2017:11).  Di  dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pengenaan PPh dengan mekanismes WHT terlihat di  beberapa  pasal  yaitu  Pasal  4  Ayat  2,  Pasal  15,  Pasal  17  Ayat  2C,  Pasal  21/26,  Pasal  22,  dan Pasal 23/26. UU PPh juga mengatur tentang cara pelunasan pajak yang berasal dari luar Indone- sia. UU ini menganut azaz domisili dan azaz sumber serta menganut prinsip world-wide income , sehingga penghasilan  wajib pajak baik  yang  diperoleh atau diterima dari  Indonesia maupun dari luar  Indonesia  akan  dikenakan  pajak.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  24  UU  PPh  (Budi,  2017:358- 359).  Mekanisme  WHT  juga  diatur  dalam  UU  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  beserta  aturan terkaitnya. Secara empiris, mekanisme WHT efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan  penerimaan  pajak.  Keunggulan  lainnya  adalah  dapat  mengurangi  biaya  pemungutan  pajak bagi  pemerintah  dan  membantu  dalam  pengelolaan  anggaran  karena  arus  kas  masuk  lebih  cepat diterima.  Di  sisi  lain,  mekanisme  ini  menimbulkan  biaya  kepatuhan  bagi  wajib  pajak  sehingga membebani  arus  kas  wajib  pajak.  Pajak  yang  sudah  dipotong  atau  dipungut  melalui  mekanisme WHT  dapat  dijadikan  kredit  pajak  yang  mengurangi  pajak  terutang  akhir  tahun,  kecuali  untuk pemotongan PPh final (Kristiaji dan Awwaliatul, 2020: 12).

## PPh Final
Rezim  PPh  final  sudah  diperkenalkan  di  Indonesia  sejak  berlakunya  UU  No  7  Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami empat kali perubahan. Hingga amandemen ter- akhir,  yaitu UU No 36 Tahun  2008, penerapan PPh final di  Indonesia  sudah mengalami  perlua- san. Kristiaji dan Awwaliatul (2020) merumuskan taksonomi PPh final atas lima kelompok yaitu: 1) PPh final yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN), 2) PPh final yang didorong  atas  pemisahan  penghasilan  dari  modal  dan  penghasilan  dari  pekerjaan,  3)  PPh  final sebagai pendukung kebijakan presumptive tax , 4) PPh final yang menjamin keberlangsungan sis- tem  pemajakan  berbasis  keluarga,  5)  PPh  final  yang  lebih  didorong  untuk  tujuan  kesederhaan, kepatuhan, dan penerimaan.
PPh  final  memiliki  beberapa  keunggulan  antara  lain:  (1)  lebih  mudah  diterapkan  di  negara yang belum memiliki sistem administrasi yang canggih dan dimana masyarakatnya belum mem- iliki  pengetahuan  pajak  yang  mumpuni  dan  (2)  lebih  gampang  dilakukan  pengawasan  sehingga dapat menjaga penerimaan negara. Namun di sisi lain, ada beberapa tinjauan kritis yang ditujukan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
kepada  PPh  final  ini  yaitu:  1)  Dapat  meningkatkan  biaya  kepatuhan  dan  membuka  peluang agresifitas pajak, 2) Menciptakan tax gap yaitu kesenjangan antara potensi dari basis pajak secara ekonomi  dengan  realisasinya,  3)  Mengesampingkan  prinsip ability  to  pay dan  mendistorsi  pro- gresivitas  sistem pajak, 4) Mempengaruhi daya  saing, 5) Sebagai bagian dari mekanisme  WHT, PPh  final  mengaburkan self  assessment  system ,  6)  Bertentangan  dengan  prinsip  membatasi kekuasaan dalam mengenakan pajak.
Biaya Pajak Biaya kepatuhan ( cost of compliance )
Biaya kepatuhan merupakan biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya ini dapat berupa biaya untuk menyetor dan melaporkan pajak, biaya untuk menyimpan arsip pajak, biaya untuk membayar gaji bagian pajak dan/atau honor konsultan pajak, biaya  untuk  menghadapi  pemeriksaan  dan/atau  sengketa  pajak,  biaya  untuk  membayar  sanksi administrasi, dan lain-lain.
Biaya pengumpulan pajak ( cost of collection )
Biaya  pengumpulan  pajak  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  fiskus  terkait  dengan upaya mengumpulkan penerimaan pajak dari wajib pajak. Biaya ini dapat berupa biaya gaji peg- awai pajak, biaya pelatihan pegawai pajak, biaya penyelenggaraan pemeriksaan dan/atau sengketa pajak,  biaya  pengadaan  dan  perawatan  IT,  biaya  pelaksanaan  program-program  perpajakan,  dan lain-lain.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksploratif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Data  kuanti- tatif  yang  digunakan  adalah annual  report perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)  tahun  2018  dan  2019. Metode  pemilihan  sampel  adalah purposive  sampling  method yaitu pemilihan  sampel  berdasarkan  kriteria.  Kriteria  yang  digunakan  adalah:  1)  Perusahaan  yang  be- rada  pada  sektor  perdagangan  dan  manufaktur.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Menteri Keuangan, Sri Muyani, yang menyebutkan ada 3 (tiga) sektor yang setidaknya akan mulai bangkit di sekitaran bulan Oktober 2020 yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan manufaktur (Djumena, 2020). Perusahaan di  sektor pariwisata termasuk dalam sektor perdagangan, 2) Perusahaan yang memiliki  data  lengkap  untuk  tahun  2018  dan  2019,  3)  Perusahaan  yang  membayar  pajak  untuk tahun  2018  dan  2019,  4)    Perusahaan  yang  memiliki  omset  di  atas  Rp.  50  Milyar,  yang menggunakan tarif tunggal 25%.
Dari keempat kriteria diatas, maka didapatkan 233 sampel untuk tahun 2018 dan 227 sampel untuk  tahun  2019.  Data  yang  diambil  dari annual  report adalah  data  tentang  omset  dan  pajak terutang.  Data  ini  digunakan  untuk  menghitung  besaran  pajak  efektif  atas  omset,  yang  dibayar oleh perusahaan selama 2018 dan 2019. Hasil perhitungan pajak efektif digunakan sebagai dasar memberikan argumen dan menawarkan solusi bagi fiskus dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19 ini. Penulis juga melakukan studi literatur untuk meyakini bahwa solusi yang diberikan dapat diimplementasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL

## Peningkatan Penerimaan Pajak
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua  usulan  terkait  dengan  upaya  peningkatan  penerimaan pajak,  yaitu  dengan  cara  1)  Mengoptimalkan  mekanisme Witholding  System (WHT)  dan  2) mengenakan  pajak  final  kepada  wajib  pajak  non-UMKM.  Tentunya  penelitian  ini  belum maksimal oleh karena itu diharapkan perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai usulan tersebut.

## Mengoptimalkan Mekanisme WHT
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
Dalam  penelitian  ini  saran  pertama  yang  diajukan  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak yaitu dengan mengoptimalkan mekanisme WHT. Sistem WHT di Indonesia diatur dalam UU No. 36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  UU  No  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan.  Beberapa  pasal-pasal  UU  Pajak  penghasilan  yang  menggunakan  sistem  WHT, antara lain Pasal 4 ayat 2, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26. Melalui sistem  WHT  ini,  perusahaan  dapat  menggunakan    perhitungan Gross  Base atau Nett  Base (Rosdiana & Irianto, 2014).
Meskipun  sistem  pemungutan  pajak  menggunakan  WHT  ini  sudah  lama  diterapkan  di Indonesia  tetapi  pelaksanaan  di  lapangan  masih  belum  optimal.  Padahal  di  Indonesia  kontribusi WHT  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  sangat  besar  sekitar  80%.  Salah  satu  sektor  yaitu realisasi  pajak  penghasilan  non-migas  pada  periode  juli  sampai  dengan  januari  2019  dimana pendapatan pajak mencapai Rp. 35,5 triliun atau sudah mencapai 53,66% target penerimaan pajak non  migas  terpenuhi.  Menurut  catatan  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  sistem  pemungutan pajak dengan menggunakan WHT menjadi kontribusi utama pajak penghasilan non-migas hampir mencapai  target.  Oleh  karena  itu  perlunya  optimalisasi  sistem  WHT  di  Indonesia.  Penyebab kurang  optimalnya  penggunakan  sistem  WHT  disinyalir  karena  kurangnya  sosialisasi,  yang mengakibatkan  pemungut  atau  pemotong  pajak  kurang  paham  akan  kewajibannya.  Selain  itu terkadang antara  auditor, pemerintah dan fiskus sendiri memiliki pemahaman berbeda mengenai aturan  pajak  yang  berlaku,  sehingga  mengakibatkan  WHT  dan  Wajib  pajak  bingung  dalam menerapkan aturan tersebut di lapangan.
Contohnya  seperti  beberapa  tahun  terakhir  dimana  banyak  koreksi  pajak  yang  dilakukan terhadap  biaya  pengiriman  barang  seperti  halnya  ongkos  angkut  dan  sejenisnya  koreksi  ini dilakukan karena biaya ini harus dipotong PPH pasal 23 sebesar 2% namun pemotong pajak tidak melakukan pemotongan. Kasus lainnya yaitu sebelum tahun 2015 pembelian kepada petani tidak dipungut PPh 22. Aturan tersebut baru diubah pada tahun 2015, dimana semua hasil perkebunan dipungut PPh 22. Tidak semua Wajib Pajak mengetahui tentang peraturan ini sehingga berakibat PPh  22  tidak  dipungut  atas  pembelian  kepada  petani.  Hal  ini  berakibat  pada  saat  pemeriksaan, terjadi koreksi pajak terhadap pembelian kepada petani. Padahal mekanisme WHT ini dipandang lebih efektif dalam pengumpulan pajak, hal ini dikarenakan adanya perpindahan ekonomis secara waktu  nyata  dari  penerima  penghasilan  kepada  pihak  ketiga  tepat  saat  terjadinya  transaksi bersangkutan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  dasar  perpajakan  yaitu  konsep  kenyamanan pembayaran pajak ( convenience of payment) bagi penerima penghasilan.
Kondisi ini tidak bisa dianggap kesalahan wajib pajak semata, namun hal ini juga menjadi tanggung  jawab  fiskus,  khususnya  AR.  Dimana  AR  bertanggung  jawab  dalam  melayani perpajakan  secara  langsung,  edukasi  dan  asistensi  serta  memastikan  dan  mengawasi  pemenuhan hak  dan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak.  AR  disini  berperan  dalam  menyebarkan  informasi terkait aturan pajak ini, namun terkadang AR pun tidak memahami aturan perpajakan yang terkait dengan  proses  bisnis  wajib  pajak.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pujian  dan  Konsirin (2019)  menemukan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  negative  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Menurunnya kepercayaan wajib pajak  ini dapat disebabkan oleh  aturan pajak yang  rumit, gaya  komunikasi  fiskus  serta  sengketa  pajak  yang  lama  dan  melelahkan.  Oleh  karena  itu  gaya komunikasi  AR  diharapkan  mampu  meningkatkan  kepercayaan  Wajib  pajak  terhadap  fiskus, sehingga saat terjadi pembayaran pajak oleh fiskus wajib Pajak tidak perlu merasa terintimidasi.
AR  perlu  memahami  bahwa  setiap  wajib  pajak  memiliki  beragam  karakter  yang dipengaruhi  oleh  banyak  factor  mulai  dari  tingkat  pendidikan,  budaya  dan  Bahasa.  Jika  AR mampu  berkomunikasi  dengan  baik  ditambah  dengan  pengetahuan  pajak  dan  akuntansi  yang mumpuni, maka diyakini bahwa  AR mampu menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal lagi. Sehingga  kedepannya  AR  perlu  sangat  intens  dalam  mengedukasi  Wajib  Pajak  tentang mekanisme  WHT  ini.  Oleh  sebab  itu  AR  diharapkan  mampu  memahami  proses  wajib  pajak  itu sendiri  agar  dapat  menjelaskan  tentang  transaksi  apa  saja  yang  perlu  di  pungut  atau  dipotong pajaknya. Optimalisasi pajak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menambah objek
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
pajak yang dapat dipungut oleh WHT. Namun jauh lebih penting adalah edukasi pajak baik pihak yang memotong maupun pihak yang dipotong. Oleh karena itu perlunya peranan AR disini untuk mengoptimalkan penyebaran dan pemahaman Informasi perpajakan.  Apalagi saat ini pemerintah berencana  mengoptimalkan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dari  pada  Pajak  Penghasilan  (PPh) dengan  mempertimbangkan  tren  dunia  dimana  kecenderungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) cenderung mengalami penurunan. Silahkan baca tulisan penulis KONTAN.CO.ID yang berjudul Jelaskan  pertimbangan  kebijakan  baru  PPN,  kemenkeu  sebut  The  Deasth  of  the  Income  Tax. Selain  itu  kecenderungan  masyarakat  untuk  berbelanja  secara  online  di  era  pandemic  membuat pemasukan negara melalui PPN ini wajib untuk dipertimbangkan
Oleh  sebab  itu  peranan  WHT  dalam  era  pandemic  cukup  menjadi  sorotan.  Pemerintah dapat menggandeng e-commers dalam penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, selain itu dapat bekerja sama dengan Go-Pay, Shopee Pay, OVO dan alat pembayaran lainnya. Selain itu mekanisme  WHT  yang  tidak  merepotkan  atau  merugikan  rekanan  dalam  hal  bertransaksi  atau pengadaan  barang/jasa  dengan  pemerintah,  seperti  pengenaan  pajak  final  atas  semua  transaksi dengan pemungut. Optimalisasi ini juga nantinya akan mendukung usulan kedua yang diusulkan peneliti.

## PEMBAHASAN

## Mengenakan Pajak Final kepada Wajib Pajak non UMKM
Saran kedua  yang diajukan penulis dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengenakan  pajak  final  kepada  wajib  pajak  non-UMKM  seperti  halnya  pengenaan  PPh  Final pada UMKM. Hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam memberikan saran ini yaitu  dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 UU PPh disebutkan bahwa mekanisme pengenaan pajak final dikenakan dengan 5 (lima) pertimbangan antara lain: 1) Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, 2) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, 3) Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun DJP, 4) Pemerataan dalam pengenaan pajak, 5) Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
Atas  dasar  pertimbangan  UU  ini  DJP  mengenakan  pajak  final  untuk  beberapa  jenis penghasilan  termasuk  penghasilan  yang  diperoleh  perusahaan  yang  menyewakan  tanah  dan/atau bangunan.  Seperti  juga  halnya  dalam  bagian  penjelasan  Pasal  15  UU  PPh,  DJP  menggunakan pertimbangan praktis untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu, maka DJP juga mengenakan PPh final untuk beberapa subjek  pajak  luar  negeri.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun 2018  yang  merupakan  aturan  pengganti  dari  PP  Nomor  46  Tahun  2013.  PP  ini  terbit  dengan mempertimbangkan  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Memberikan  kemudahan  dan  kesederhanaan kepada  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  2)  Memberlakukan  jangka  waktu tertentu sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dpaat menyelenggarakan pembukuan sebelum  dikenakan  PPh  dengan  aturan  Umum,  3)  Menyesuaikan  Tarif  (dari  tariff  1%  menjadi taris  0,5%)  untuk  mendorong  masyarakat  berperan  serta  dalam  kegiatan  ekonomi  formal,  4) Memberikan keadilan bagi wajib pajak yang telah mampu melakukan pembukuan.
Oleh  sebeb  itu  penulis  mengajukan  usulan  untuk  mengenalkan  PPh  Final  kepada perusahaan  non-UMKM  hanya  untuk  beberapa  tahun  kedepan  jadi  dapat  dikatakan  situsional tergantung  situasi  yang  terjadi  di  Indonesia.  Kalau  bisa  dimulai  dari  pelaporan  SPT  Tahunan untuk Tahun 2020 sampai 2021, dasar pemikiran usulan ini adalah karena pasca pandemic Covid- 19  ini,  Wajib  Pajak  sedang  berfokus  dalam  proses  pemulihan  usaha,  prinsip  kemudahan  dan kesederhanaan  yang  ditawarkan  oleh  PPh  Final  akan  sangan  membantu  Wajib  Pajak  selaku pelaku  non-UMKM  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Tetapi  Wajib  Pajak  tersebut tetap  melakukan  pembukuan.  Untuk  tahun  pajak  2020,  PPh  25  yang  sudah  di  setor  dan  semua kredit  pajak  dianggap  setoran  PPh  Final.  Tentunya  usulan  ini  nantinya  akan  mengakibatkan kurang  bayar  dalam  perpajakan,  oleh  karena  itu  kekurangan  pembayaran  pajak  nanti  akan dihitung  pada  saat  pelaporan  SPT  Tahunan.  Untuk  tahun  pajak  2021,  PPh  Final  dibayar  setiap
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
bulannya  mengikuti  mekanisme  pembayaran  PPh  untuk  UMKM.  Usulan  ini  nantinya  berbeda dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menghentikan mekanisme WHT terhadap pelaku UMKM melalui  Surat  Keterangan  Bebas,  usulan  mengenai  PPh  Final  bagi  non-UMKM    tetap  dengan mekanisme  WHT  yang  sudah  berjalan  sekarang.  Pemungutan  atau  pemotongan  pajak  tetap dilakukan  dengan  mekanisme  WHT  yang  sudah  berjalan  sekarang.  Nantinya  pajak  yang  sudah dipungut atau dipotong tersebut bisa dijadikan pengurang Pembayaran PPh Final. Hal ini sejalan dengan usulan pertama, sekaligus bisa dijadikan kontrol untuk mencegah agresifitas pajak.
Pengenaan  PPh  Final  ini  nantinya  akan  sangat  membantu  perusahaan  dalam  mengurangi sengketa  pajak  karena  mengabaikan  kondisi  perusahaan  yang  mengalami  kerugian  atau  lebih bayar.  Tentu  nantinya  aka  nada  kritik  dalam  kebijakan  ini.  Kritik  yang  rutin  muncul  adalah pengenaan  pajak  seharusnya  dikenakan  atas  laba  usaha.  PPh  Final  juga  dianggap  tidak mencerminkan  keadilan  pajak,  sebab  perusahaan  rugi  tetap  bayar  pajak  (Subroto:2020)  Oleh karena  itu  penggunaan  PPh  Final  ini  tidak  dapat  digunakan  dalam  jangka  panjang,  namun  jika dilihat dari keunggun PPh Final ini dapat dijadikan cara cepat untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penulis sudah mempertimbangkan kelemahan serta kelebihan dalam penggunaan PPh Final dan memiliki 3 argumentasi dimana argumentasi yang pertama, PPh final untuk wajib pajak non- UMKM ini hanya bersifat jangka pendek, bisa satu sampai dua tahun atau sampai masa pandemic ini  berakhir  dan  Indonesia  mampu  bangkit  dalam  keterpurukan  ekonomi  sehingga  penerimaan pajak  dapat  pulih  kembali. Kedua, memberikan  kesempatan  untuk  Wajib  Pajak  non-UMKM kesempatan lebih berkontribusi bagi negara. Hal ini sesuai dengan ungkapan Sandiaga Uno pada bulan  Juni  di  Jakarta.  Beliau  mengatakan  bahwa  pemerintah  perlu  mengumpulakn  pajak  dari perushaaan  besar  selama  ini  telah  telah  menikmati  keuntungan  dari  pasa  Indonesia  yang  besar. Pajak  dari  perusahaan  besar  itu  kemudian  didistribusikan  dalam  bentuk  bantuan  modal  usaha kepada UMKM atau dalam bentuk dana tunai kepada masyarakat yang terimbas langsung karena pandemic ini (Oktaveri:2020). Ketiga, penulis mengkaji pengenaan tarif atas laba kotor dan laba bersih  dan  menemukan  bahwa  komponen  laba  kototr  dan  laba  bersih  terdapat  lebih  banyak kemungkinan perencanaan pajak yang  agresif, misalnya terkait deductible versus non deductible expense atau  terkait  dengan  pengakuan unrealized/loss yang  sekarang  diwajibkan  oleh  SAK- IFRS.
Lalu  untuk  tarif  pembayaran  pajak  yang  dikenakan,  penulis  akan  melihat  terlebih  dahulu tren pembayaran pajak dengan cara mengambil data perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  karena  lebih  mudah  diperoleh,  meskipun  tidak  dapat  digeneralisasikan karena  perusahaan  besar  yang  berada  di  Indonesia  hanya  menguasai  0,1%  pangsa  pasar.  Data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdiri dari 3 (tiga) sektor  yaitu  sektor  Industri  Barang  Konsumsi,  sektor  Industri  dasar  &  kimia,  dan  sektor  aneka industri, serta perusahaan perdagangan, jasa dan investasi.
Gambar 1. Grafik Pajak Terhadap Omset Sumber: diolah peneliti, 2021
Industri Barang Konsumsi Industri dasar dan kimia Aneka Industry Perdagangan, Jasa, dan Investasi 0 2 4 6 Grafik Pajak terhadap Omset 2018 2019 Column1
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
Dari  gambar  1  diketahui  bahwa  nilai  pajak  atas  omset  pada  tahun  2018-2019  mengalami kenaikan  dan  penurunan  dengan  hasil  olahan  data  diperoleh  secara  rata-rata  presentase  pajak terhadap omset semua sampel yaitu sebesar 2,15% untuk tahun 2018 dan 2,18% untuk tahun 2019 (lihat lampiran), oleh karena itu ususlan tarif pajak yang diajukan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Usulan Besaran Tarif Pajak Jenis WP Besaran Omset Tarif PPh Final Keterangan WP UMKM <Rp. 4,8M/tahun  0,5% Sudah  diatur  dalam PP 23/2018 WP NON UMKM Rp.  4,8M  -  Rp. 50M/tahun 1-3% Saran peneliti >Rp. 50M/tahun 3-5%
Sumber: data diolah peneliti, 2021
Berikut  untuk  mengantisipasi  kritikan  yang  mengatakan  bahwa  PPh  Final  mendorong perencanaan  pajak  yang  agresif,  setidaknya  2  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  DJP  yaitu  (1) Memperketat  kontrol  terhadap  penggunaan  e-faktur  dan  (2)  Mengawasi  perubahan  asset  pribadi Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak non-UMKM seharusnya sudah dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  karena  memiliki  omset  di  atas  4,8  M/tahun.  Sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP), wajib pajak seharusnya menggunakan e-faktur dalam melaporkan omset perusahaan untuk setiap  bulannya.  Jika  AR  melakukan  kontrol  rutin  terhadap  e-faktur,  maka  diharapkan  dapat mencegah  agresifitas  pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Bawono  Kristiaji, Partner  DDTC  dimana  beliau  mengatakan  bahwa  kebijakan  pajak  pasca  pandemic  covid-19  di berbagai negara lebih banyak berkaitan dengan sektor PPN, misalnya dalam bentuk peningkatan tarif,  perluasan  basis  maupun  pembenaan  sistem  perpajakan  (Setiawan:2020).  Lebih  lanjut, kenaikan  ataupun  penurunan  omset  pastinya  berpengaruh  terhadap  kenaikan  ataupun  penurunan asset  pemegang  saham  hal  ini  juga  bisa  dijadikan  dasar  evaluasi  untuk  mencegah  agresifitas pajak.

## Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak
Efisiensi  biaya  yang  paling  mungkin  bisa  dilakukan  adalah  dengan  cara  mengurangi pemeriksaan  sengketa  pajak.  Bapak  hestu  Yoga  Saksama,  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan Hubungan  Masyarakat  DJP,  mengatakan  bahwa  Wajib  Pajak  perlu  didorong  melakukan  self correction  sehingga  tidak  perlu  dilakukan  pemeriksaan.  Disinilah  peran  AR  sangat  dibutuhkan, untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak jika ada laporan SPT yang tidak akurat. Jika AR dapat  berperan  secara  maksimal,  maka  jumlah  pemeriksaan  akan  bisa  dikurang  dan  otomatis jumlah  sengketa  pajak  ikut  berkurang.  Tahun  depan  khususnya  saat  era  pandemic  Covid-19  ini belum  berakhir  dan  ekonomi  Indonesia  masih  belum  bisa  bangkit  paska  pandemic  Covid-19 diprediksi  bahwa  akan  banyak  wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT  rugi  atau  bahkan  lebih  bayar karena  menurunnya  kegiatan  ekonomi  selama  pandemic  Covid-19  yang  akhirnya  menyebabkan omset  dan  laba  bersih  menurun.  Sementara  itu,disisi  lain,  negara  membutuhkan  penerimaan pajak.  Hal  ini  nantinya  sangat  berpotensi  menimbulkan  sengketa  pajak  yang  juga  berpengaruh terhadap  tingginya  biaya  pengumpulan  pajak.  Penerapan  PPh  Final  yang  telah  disarankan diharapkan mampu mengurangi jumlah pemeriksaan dan sengketa pajak.
Data  tahun  2020  menunjukan  tren  sengketa  pajak  yang  terus  mengalami  kenaikan  sejak tahun 2017. Berikut tabel kenaikan sengketa pajak yang diolah oleh penulis:
Tabel 3. Jumlah Berkas Sengketa Pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
Tahun Jumlah Berkas Sengketa Pajak 2017 5.553 2018 7.813 2019 12.882 2020 16.634
Sumber: Ditjen Pajak
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  setiap  tahunnya  jumlah  sengketa  pajak  di Indonesia  mengalami  peningkatan  dengan  berkas  sengketa  pajak  tahun  2020  yang  memiliki jumlah  paling  tinggi  sejak  enam  tahun  terakhir  dengan  kenaikan  10,5%  dibandingkan  dengan tahun  2019.  Dari  sini  dapat  dibayangkan  berapa  banyak  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk menangani sengketa pajak ini. Sementara tingkat kemenangan DJP dalam pengadilan pajak pada tahun  2019  hanya  40,54%  dari  total  putusan  angka  ini  dibawah  target  di  level  41%  bahkan merosot  dibandingkan  dengan  tahun  2018  yang  meraih  tingkat  kemenangan  43,53%  dari  total putusan.  Hal  ini  disinyalir  karena  sebab  sebagai  berikut:  1)  Banyaknya  kasus  koreksi  ketentuan formal  yang  dimentahkan  oleh  hakim  yakni  Nomor  Seri  Faktur  Pajak  (NSFP)  yang  diterbitkan sebelum tanggal jatah nomor seri dan Surat Pemeberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang tidak ada DGT1, 2) Perencanaan strategi pemenangan  kasus  yang belum optimal, 3)  Kualitas  koreksi  pemeriksaan  yang  masih  banyak  menyalahi  aturan  sehingga  menyebabkan posisi Ditjen Pajak di Pengadilan ajak menjadi Lemah, 4) Cara pandang majelis hakim yang lebih mengedepankan  keadilan  substantive  dan  mengabaikan  fungsi  peraturan  pajak  yang  lainnya seperti menjaga ketertiban administrasi perpajakan.
Dari  penyebab  merosotnya  tingkat  kemenangan  DJP  tersebut  pada  poin  ke-tiga  dapat diketahui  bahwa  pengetahuan  pajak  dalam  bidang  pelaksanaan  masih  cukup  lemah  oleh  karena itu perlu ditingkatkan kembali agar pelaksanaannya dapat lebih optimal. Jadi, untuk memulihkan penerimaan  pajak  pasca  pandemic  ini,  peran  AR  sangat  diperlukan.  AR  diharapkan  lebih maksimal  lagi  dalam  mengontrol  e-faktur,  melakukan  penelitian  terhadap  laporan  keuangan Wajib Pajak, pengawasan terhadap rekening koran/bank, dan pengawasan terhadap asset pribadi Wajib pajak. Sedangkan untuk efisiensi biaya peemriksaan dan sengketa pajak dapat dialokasikan untuk  pelatihan  AR/bagian  pemeriksaan,  program  ektensifikasi,  pengawasan  berbasis kewilayahan.

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  oleh  peneliti  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa strategi  pemulihan  pajak  pasca  pandemic  Covid-19  dapat  dilakukan  melalui:  1)  Pengoptimalan mekanisme WHT dimana AR juga ikut turut berperan dalam menyebarkan informasi perpajakan sehinggan  tidak  terjadi  perbedaan  pemahaman  antara  pemerintah,  auditor,  fiskus  serta  pihak pemotong  dan  Wajib  Pajak  itu  sendiri,  2)  Pengenaan  PPh  Final  terhadap  Wajib  Pajak  non- UMKM dengan mempertimbangkan Wajib Pajak sedang berfokus dalam proses pemulihan usaha, dengan  prinsip  kemudahan  dan  kesederhanaan  yang  ditawarkan  oleh  PPh  Final  akan  sangan membantu Wajib Pajak non-UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan catatan bahwa  pengenaan  pajak  ini  bersifat  situasional,  3)  Efisiensi  Biaya  Pengumpulan  Pajak  dengan bantuan AR selaku pemeriksa Pajak, agar sengketa pajak di Indonesia cepat teratasi.
Usulan ini tentu perlu dikaji lebih dalam lagi sebab nantinya jika usulan ini diterapkan akan berdampak cukup signifikan terhadap praktik perpajakan yang ada di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH (O PSIONAL )
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Masyarakat (DRPM)  Deputi  Bidang  Penguatan  Riset  dan  Pengembangan  Kementerian  Riset  dan Teknologi/Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  selaku  pihak  pemberi  dana  Program  Penelitian Dosen Pemula.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554

## REFERENSI
Akbar, Rizkiyatul Luthfia. (2020). Analisis Konerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Di  Era  Pandemi  Covid-19. Journal  of  Applied  Business  Economics (JABE), 7(1), 98-110. BPS dan Kementerian Keuangan. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jakarta: BPS. Budi, Prianto. (2017). Buku Pintar Pajak. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan. Cheisviyanny,  Charoline.  (2012).  Tinjauan  atas  Pajak  Penghasilan  (PPh)  25  bagi  Pelaku  Bisnis dan  Implikasinya  terhada  Pemeriksaan  Pajak  Penghasilan. Prosiding  pada  Seminar Nasional  Manajemen  Bisnis  di  Indonesia  (SNMBI) ,  01  November  2012,  hal  475-492, ISBN : 978-602-18867-1-7 Cheisviyanny, Charoline. (2020). Mengurangi Biaya Pengumpulan Pajak . www.news.ddtc.co.id. Darmayasa, I Nyiman., Aneswari, Yuyun Rzka., dan Yusdita. Elana Era. (2015).  Meningkatkan Kepatuhan  dan  Peneramaan  Pajak  Melalui Witholding  Tax  System . Simposium  Nasional Perpajakan (SNP) 5 Universitas Turnojoy Djumena, Erlangga. (2020). Mulai 2021, Pemerintah Buru Wajib Pajak Badan dengan Kriteria Ini .  Diakses  melalui  https://money.kompas.com/read/2020/05/18/040400526/mulai-2021- pemerintah-buru-wajib-pajak-badan-dengan-kriteria-ini tanggal 18 Juni 2020.
Fitriani,  Feni  Freycinetia.  (2020). Parah!  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Hanya  2,9  Persen Kuartal  I/2020. Diakses  melalui  https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510 /parah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020  tanggal  18  Juni 2020.
Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Kep-DJP)  Nomor  KEP-75/PJ/2020  tentang  Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Kristiaji, B. Bawono dan Awwaliatul Mukarromah. (2020). Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia. DDTC Working Paper 2220.
Lestari, Septi Dwi., Nurlaela, Siti., dan Dewi, Riana R. (2021). Insentif Pajak, bantuan Stimulus Pemerintah  pada  Kinerja  Usaha  Mikro  Kecil  menengah  di  kabupaten  Boyolali. Journal Ekombies Review, 9(1), 135-146. Oktaveri,  John  Andhi.  (2020). Saran  Sandiaga  Uno  untuk  Pemerintah:  Kumpulkan  Pajak  dari Perusahaan Besar dan Bantu UMKM . Diakses melalui
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200617/9/1253977/saran-sandiaga-uno-untuk- pemerintah-kumpulkan-pajak-dari-perusahaan-besar-dan-bantu-umkm-  tanggal  18  Juni 2020.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan,
Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  231/PMK.03/2019  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran dan  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  Pengukuhan  dan  Pencabutan  Pengusaha Kena  Pajak,  serta  Pemotongan  dan/atau  Pemungutan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak bagi Instansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. Saputri, Dwi Anggraeni., dan Ela Suliatya. (2019).  Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  KPP  Bandung  Karees. Jurnal Competitive, 14(2), 60-71. Setiawan,  Sakina  Rakhma  Diah.  (2020). Pandemi  Covid-19,  Bagaimana  Sektor  Perpajakan? Diakses  melalui  https://money.kompas.com/read/2020/05/18/223948426/pandemi-covid- 19-bagaimana-sektor-perpajakan?page=all tanggal 18 Juni 2020.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554
Siregar, Boyke P. (2020). Kekurangan Penerimaan Pajak Hingga Akhir Tahun Hampir Rp. 388 T .  Diakses  melalui  https://www.wartaekonomi.co.id/read287037/kekurangan-penerimaan- pajak-hingga-akhir-tahun-hampir-rp388-triliun tanggal 18 Juni 2020.
Subroto, Gatot. (2020). Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Surat  Edaran  Nomor  SE-07/PJ/2020  tentang  Kebijakan  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.