Juridical Analysis of Requirements for Candidates for Village Apparatus Based on Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Apparatus Juncto Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus and Law Number 6 of 2014
concerning Villages
Analisis Yuridis Persyaratan Calon Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Adi Herisasono 1) ; Ferdiati 2) ; Mochammad Fadil 3) , Romiyatul Fatlah 4)
1,2,3) Universitas Sunan Giri Surabaya Email: 1) adiherisasono@gmail.com; 2) sekdeskabalan@gmail.com ; 3) mochammadfadil62@gmail.com ; 4) romiyatulfatlah567@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 September 2023] Revised [10 Oktober 2023] Accepted [18 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Pengisian  perangkat  desa  merupakan  agenda  rutin  yang  biasa  digelar  dalam  sebuah  sistem demokrasi  pada  pemerintahan  desa.  Hal  ini  merupakan  wujud  demokrasi  lokal,  yaitu pelaksanaan  demokrasi  pada  tingkat  desa,  pengangkatan  perangkat  desa  secara  demokratis menjanjikan  terwujudnya  pemerintahan  yang  representatif.  Undang  Undang  No.  6  Tahun  2014 mensyaratkan pengangkatan perangkat desa pada Pasal 50 huruf (c) adalah berdomisili di desa setempat  atau  paling  kurang  bertempat  tinggal  sekurang-kurangnya  1  (satu)  tahun  sebelum pendaftaran.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019 pengangkatan  perangkat  desa  tidak  mensyaratkan  harus  berdomisili  didesa  setempat. Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis mengambil rumusan permasalan sebagai berikut: Bagaimana  pengaturan  pengisian  perangkat  desa  menurut  Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun 2014  dan  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun  2017  ?Bagaimana  pengisian perangkat  desa  menurut  Peratuaran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019  ? Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahuipengaturan  pengisian  perangkat  desa  menurut Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan  peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  67  Tahun 2017  Untuk  mengetahui  pengisian  perangkat  desa  menurut  Peratuaran  Daerah  Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan bahan hukum primer  dan  sekunder,  yang  dilakukan  melalui  kajian  terhadap  peraturan  perundang-  undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun  2017  mempunyai  syarat  pengangkatan  perangkat  desa  yang sama,  yaitu  harus  terdaftar  sebagai  warga  desa.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  50  ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  67  Tahun  2017.  Persyaratan  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  calon perangkat  desa  memahami  karakter  dan  kultur  masyarakat  desa.  Pasal  2  Ayat  (1)  Peratuaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tidak sejalan dengan Undang Undang dan Permendagri  tersebut.  Sebagai  komunitas  yang  diberi  hak  untuk  berpemerintah,  pemerintahan desa  tidak  seharusnya  disamakan  dengan  logika  pemerinthan  kepala  daerah  ataupun  nasional. Selain itu, terdapat kekhawatiran potensi eksploitasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi elit  desa  jika  posisi  pemerintahan  atau  perangkat  desa  diisi  oleh  orang  yang  tidak  berasal  atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut.

## ABSTRACT
Completion of village officials is  a routine agenda that is usually held in a  democratic system in village governance. This is a form of local democracy, namely the implementation of democracy at the village level, the democratic appointment of village officials promises the establishment of a representative government. Law No. 6 of 2014 requires that the appointment of village officials in Article 50 letter (c)  is domiciled in the local village or at least resides at least 1 (one) year before registration. Whereas in the Regional Regulation of Bojonegoro Regency Number 4 of  2019 the appointment  of village officials  does not  require that they have to live in the local village. Based on the elaboration above, the authors take the following formulation of the problem: What are the arrangements  for  filling  in  village  officials  according  to  Law  Number  6  of  2014  and  Minister  of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017? The purpose of this study was to find out the filling arrangements  for  village  officials  according  to  Law  Number  6  of  2014  and  Minister  of  Home Affairs  Regulation  Number  67  of  2017.  normative  law  in  the  form  of  literature  review  which  is
KEYWORDS Analysis, Village Apparatus, Regional Regulation, Village, Law This is an open access article under the CC –BY-SA license
carried out by tracing primary and secondary legal materials, which is carried out through a study of  statutory  regulations  and  other  legal  materials.  Law  Number  6  of  2014  and  Minister  of  Home Affairs  Regulation  Number  67  of  2017  have  the  same  conditions  for  appointing  village  officials, namely they must be registered as villagers. As explained in Article 50 paragraph (1) letter c of Law  Number  6  of  2014  and  Article  2  paragraph  (1)  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation Number  67  of  2017.  This  requirement  is  intended  to  ensure  that  prospective  village  officials understand the character and culture of village communities. Article 2 Paragraph (1) Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 4 of  2019 is not in line with the aforementioned Law and Permendagri. As a community that is given the right to govern, village government should not be equated  with  the  logic  of  regional  or  national  head  government.  In  addition,  there  are  concerns about the potential for exploitation of village resources for the personal interests of village elites if government positions or village officials are filled  by people who do not come from or live in the village and do not know the ins and outs of the village.

## PENDAHULUAN
Desa  telah  memiliki  struktur  kelembagaan  yang  mapan  yang  dihormati  dan  dilestarikan  oleh masyarakat  desa  yang  bersangkutan  dengan  keadaan  desa  baik  sebagai  lembaga  pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sebagai entitas  kesatuan  masyarakat  hukum,  desa  merupakan  basis  sistem  kemasyarakatan  bangsa  Indonesia yang  sangat  kokoh  sehingga  menjadi  landasan  yang  paling  mendasar  untuk  pengembangan  politik, ekonomi,  sosial-budaya,  dan  hankam  yang  stabil  dan  dinamis  (Sajangbati,  2015).  Pada  tanggal  15 Januari  2014  lahirlah  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Landasan  filosofis  lahirnya Undang-undang  tersebut  didasarkan  kepada pertimbangan  bahwa  desa  memiliki  hak  asal-usul  dan  hak tradisional  dalam  mengatur  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).
Secara yuridis, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD  1945,  yaitu  : “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang-undang ” 1 Diterbitkanya Undang-undang  tentang  desa  diharapkan  dapat  mengangkat  desa  pada  posisi  subjek  yang  terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Hal lain adalah bahwa dengan pengaturan desa akan dapat ditentukan format desa yangtepat sesuai dengan konteks  keragaman  lokal.  Penguatan  kemandirian  desa  melalui  Undang-undang  tentang  desa sebenarnya  juga  menempatkan  desa  sebagai  subjek  pemerintahan dan pembangunan  yang  betul-betul berangkat  dari  bawah.  Dengan  adanya  Undang-undang  desa  maka  pengangkatan  perangkat  desa dilakukan  secara  langsung  guna  membentuk  pemerintahan  desa  yang  professional,  efisien  dan  efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Persyaratan calon perangkat desa merupakan elemen penting dalam suatu  proses  penyelengaraan  pemerintahan desa,  karena  merupakan  tolak  ukur calon  perangkat  dalam suatu  desa.  Maka  dengan  Peratuaran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019  adanya Konflik  Norma  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Di  dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  Pasal  50  huruf  (c)  disebutkan  bahwa  persyaratan pencalonan  perangkat  desa  ialah  terdaftar  sebagai  penduduk  dan  bertempat  tinggal  di  desa  setempat dan  paling  kurang  1  (satu)  tahun  sebelum  pendaftaran.  Sedangkan  di  dalam  Peratuaran  Daerah Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019  Menyebutkan  bahwa  persyaratan  pencalonan  perangkat desa ialah warga Negara Indonesia.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal 50  ayat  (1)  huruf  c  Undang-  Undang  Nomor  6 Tahun  2014 dan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  Tahun  2017.  Persyaratan  ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa.  Pasal  2  Ayat  (1)  Peratuaran  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019  tidak  sejalan dengan  Undang  Undang  dan  Permendagri  tersebut.  Sebagai  komunitas  yang  diberi  hak  untuk berpemerintah,  pemerintahan  desa  tidak  seharusnya  disamakan  dengan  logika  pemerintahan  kepala daerah  ataupun  nasional.  Selain  itu,  terdapat  kekhawatiran  potensi  eksploitasi  sumber  daya  desa  demi kepentingan  pribadi  elit  desa  jika  posisi  pemerintahan  atau  perangkat  desa  diisi  oleh  orang  yang  tidak berasal atau berdomisili di desa tersebut serta tidak mengetahui seluk beluk dari desa tersebut.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  pengisian  perangkat  desa  menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan
untuk mengetahui pengisian perangkat desa menurut Peratuaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Peraturan daerah tentang pengisian Perangkat Desa.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Pemerintahan Desa
Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola  kewenangan, melaksanakan  kepemimpinan,  dan  koordinasi  pemerintahan  serta  pembangunan  masyarakat  dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.
Menurut Syafi’ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:
1.  Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. ditambah  awalan  “pe”  menjadi  pemerintah,  yang  berarti  badan  yang  melakukan  kekuasaan memerintah.
3.  Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
Pemerintahan  dalam  arti  luas  adalah  segala  urusan  yang  dilakukan  oleh  Negara  dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  rakyatnya  dan  kepentingan  Negara  sendiri,  jadi  tidak  diartikan sebagai  Pemerintah  yang  hanya  menjalankan  tugas  eksekutif  saja,  melainkan  juga  meliputi  tugas- tugas  lainnya  termasuk  legislatif  dan  yudikatif.  Pemerintahan  Desa  adalah  suatu  proses  pemaduan usaha-usaha  masyarakat  desa  yang  bersangkutan  dengan  usaha-usaha  pemerintah  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015).
Dalam  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  23,  ditegaskan  bahwa Pemerintahan  Desa  diselenggarakan  oleh  Pemerintahan  Desa.  Pada  Pasal  1  ayat  3  dirumuskan bahwa:  Pemerintahan  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa  (Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  Tentang  Desa,  2014).  Jadi  pemerintahan  Desa  merupakan  organisasi  penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:
a)  Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
b)  Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
1)  Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
2)  Unsur  pelaksana  teknis,  yaitu  unsur  pembantu  kepala  desa  yang  melaksanakan  urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
c)  Unsur  kewilayahan,  yaitu  pembantu  kepala  desa  di  wilayah  kerjanya  seperti  kepala  dusun (Nurcholis, 2011).

## Peraturan Desa
Peraturan  desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Peraturan  desa  tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan  ini  menjadi  sangat  penting  sebagai  check  balance  bagi  pemerintahan  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa. Mengingat  pentingnya  kedudukan  peraturan  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  maka  dalam  penyusunan  peraturan  desa  tersebut  harus  didasarkan  kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi,  serta  tidak  boleh  merugikan kepentingan  umum.  Lebih dari  pada  itu,  peraturan  desa  sebagai  produk  politik  harus  disusun  secara demokratis dan partisipatif.
Setelah  peraturan  desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD,  maka  tahap  selanjutnya adalah  pelaksanaan  peraturan  desa  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa.  Kemudian,  BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil  pelaksanaan  peraturan  desa  tersebut.  Sedangkan  masyarakat  selaku  penerima  manfaat, juga mempunyai  hak  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  peraturan  desa (Solekhan,  2014). Agar  peraturan  desa  benar-benar  mencerminkan  hasil  permusyawaratan  dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang  meliputi  syarat-syarat  dan  tata  cara  pengambilan  keputusan  bentuk  peraturan  desa,  tata  cara pengesahan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  serta  hal-hal  lain  yang  dapat  menjamin  terwujudnya demokrasi di desa.
Tata  urutan  peraturan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  pedoman  dalam pembuatan  aturan  hukum  dibawahnya.  berdasarkan  ketetapan  (Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Republik  Indonesia  Nomor  III/MPR/2000  Tentang  Sumber  Hukum  Dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia, 2000) adalah:
1)  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2)  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3)  Undang-undang;
4)  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5)  Peraturan Pemerintah;
6)  Keputusan Presiden; 7)  Peraturan Daerah
Pada ketentuan Pasal 7 Ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan  yang  paling  bawah,  dapat  didefiniskan  sebagai  peraturan  untuk  melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
a)  Peraturan daerah Provinsi
Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
b)  Peraturan daerah Kabupaten
Peraturan  daerah  yang  disusun  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota.
c)  Peraturan Desa
Peraturan  Desa  yang  dibuat  pemerintah  desa  bersama  Badan  Perwakilan  Desa  yang  tata  cara pembuatan  peraturan  desa  atau  setingkat  diatur  oleh  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang bersangkutan (Widjaja, 2008).
Peraturan  pemerintah  desa  disusun  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  desa didasarkan  pada  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  serta  sejalan  dengan  asas pengaturan  desa,  menurut  Pasal  24,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  (Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) berdasarkan asas:
1) Kepastian hukum;
2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3) Tertib kepentingan umum;
4) Keterbukaan;
5) Proporsionalitas;
6) Profesionalitas;
7) Akuntabilitas;
8) Efektivitas dan efisien;
9) Kearifan lokal;
10)  Keberagaman; dan
11)  Partisipatif.

## Penyelenggara Pemerintahan Desa
Pemerintah  desa  terdiri  atas  kepala  desa  dan  perangkat  desa.  Sementara,  perangkat  desa terdiri  dari  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa  lainnya.  Yang  dimaksud  dengan  “perangkat  desa lainnya”  dalam  ketentuan  ini  adalah  perangkat  pembantu  kepala  desa  yang  terdiri  dari  sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau  dengan  sebutan  lain.  Jumlah  perangkat  desa  disesuaikan  dengan  kebutuhan,  kondisi  sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa (Suharto, 2005).
Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  pemerintah  desa adalah  kepala  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

## Kepala Desa
Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:
a.  Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
b.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
4) Menetapkan peraturan desa;
5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6) Membina kehidupan masyarakat desa;
7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8) Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  desa  serta  mengintegrasikannya  agar  mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10)  Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan  sebagian  kekayaan  negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11)  Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12)  Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13)  Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14)  Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15)  Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

## Perangkat Desa
Perangkat  desa  terdiri  dari:  Sekretaris  desa,  pelaksana  kewilayahan,  Pelaksana  teknis. Sedangkan  tugas  mereka  adalah  membantu  kepala  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

## BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  mitra  kepala  desa  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya.  Keanggotaan  BPD  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah  yang  pengisiannya  dilakukan  secara  demokratis.  Jumlah  anggota  BPD  ditetapkan  dengan jumlah  paling  sedikit  5  (lima)  orang  dan  paling  banyak 9  (sembilan)  orang,  dengan  memperhatikan wilayah,  perempuan,  penduduk,  dan  kemampuan  keuangan  desa.  Sedangkan  peresmiannya ditetapkan  dengan  keputusan  Bupati/Walikota. Masa  kerja  BPD  sama  dengan  Kepala  Desa,  yaitu  6 tahun  dan  sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  selama  3  (tiga)  kali  secara  berturut-turut  atau  tidak berturut-turut.  Sedangkan  tugas  dan  fungsi  BPD  adalah:  1) membahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  2)  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  desa, dan  3)  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa. Kemudian  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  tersebut,  BPD  mempunyai  hak  untuk:  1)  mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  pemerintahan  desa,  2)  menyatakan  pendapat  atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  3)  mendapatkan  biaya  operasional  pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Solekhan, 2014).

## Tata Kelola Pemerintahan Desa
Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yaitu sebagai berikut: Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang berbunyi:
Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-undang;  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial  didalam masyarakat.  Tugas  utama  yang  harus  dilakukan  pemerintahan  desa  adalah  bagaimana menciptakan kehidupan  demoktrasi,  dan  memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik,  sehingga  dapat  membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, baik  dalam  hal  pembangunan  maupun  penyelenggaraan  negara  secara  umum,  tata  pemerintahan yang  baik  melibatkan  tiga  pilar  yaitu  penyelenggara  negara  termasuk  pemerintah,  dunia  usaha,  dan masyarakat.  Ketiga  unsur  tersebut  disyaratkan  bersinergi  dalam  rangka  membangun  tata pemerintahan  yang  baik  dilembaga  penyelenggara  negara,  dunia  usaha,  dan  berbagai  kegiatan masyarakat (Abdullah, 2009).

## Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Konsep  good  governance  menjadi  sangat  populer  seiring  dengan  menguatnya  nilai-nilai  politik dan  demokratisasi  di  Indonesia.  Seiring  dengan  penerapannya  tersebut,  secara  terminologi  good governance  ini  dialih  bahasa kan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  “tata  pemerintahan  yang  baik” atau ada pula yang menyebutnya “kepemerintahan yang baik”.
Menurut  Ganie  Rochman,  pengertian  good  governance  terdapat  empat  unsur  utama,  yaitu akuntabilitas,  adanya  kerangka  hukum  (rule  of  law),  informasi,  dan  transparansi.16  Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik good governance tersebut  juga  diungkapnya  Syamsuddin  bahwa  good  governance  mengarahkan  kepada  upaya  untuk memperbaiki  dan meningkatkan  proses  manajemen  pemerintahan  sehingga  kinerjanya  menjadi  lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan  pada  dua  level.  Pertama,  di  level  desa  perlu  dibangun  good  governance  yang memungkinkan  keterlibatan  seluruh  elemen  desa  dalam  urusan  publik,  penyelenggaraan pemerintahan,  dan  merumuskan  kepentingan  desa.  Sebab  demokratisasi  proses  penyelenggaraan pemerintahan  desa  bisa  terbentuk  melalui  perluasan  ruang  publik,  pengaktifan  kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip good governance ada 9 prinsip atau karakteristik good governance, yaitu: a.  Partisipasi ( Participation )
Setiap  warga  negara  mempunyai  suara  dalam  pembuatan  keputusan,  baik  secara  langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.
b.  Penerapan hukum ( Rule of Law )
Kerangka  hukum  harus  adil  dan  dilaksanakan  tanpa  buku,  terutama  hukum  untuk  hak  asasi manusia.
c.  Transparansi ( Transparancy )
Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi.  Proses-  proses,  lembaga-lembaga, dan  informasi  secara  langsung  dapat  diterima  oleh  mereka  yang  membutuhkan  informasi  harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
d.  Tanggung jawab ( Responsiveness )
Lembaga-lembaga  dan  proses-proses  harus  mencoba  untuk  melayani  setiap  pemangku kepentingan.
e.  Orientasi ( Consensus otientation )
Good  governance menjadi  perantara  kepentingan  yang  berbeda  untuk memperoleh  pilihan-pilihan terbaik  bagi  kepentingan  yang  lebih  luas,  baik  dalam  hal  kebijakan-kebijakan  maupun  prosedur- prosedur.
f.  Keadilan ( Equity )
Semua  warga  negara,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  mempunyai  kesempatan  untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.
g.  Efektivitas ( Effectiveness and efficiency )
Proses-proses  dan  lembaga-lembaga  sebaik  mungkin  menghasilkan  sesuai  dengan  apa  yang digariskan dengan menggunakan sumber- sumber yang tersedia.
h.  Akuntabilitas ( Accountability )
Para  pembuat  keputusan  dalam  pemerintahan,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  sipil  bertanggung jawab  kepada  publik  dan  lembaga-  lembaga  pemangku  kepentingan.  Akuntabilitas  ini  tergantung pada  organisasi  dan  sifat  keputusan  yang  dibuat,  apakah  keputusan  tersebut  untuk  kepentingan internal atau eksternal organisasi.
i.  Strategi visi ( strategic vision )
Para  pemimpin  dan  publik  harus  mempunyai  perspektip  good  governance  dan  mengembangan manusia  yang  luas  dan  jauh  depan  sejalan  dengan  apa  yang  diperlukan  untuk  pembangunan semacam ini.
Jika  prinsip-prinsip  tersebut  diberlakukan  dan  bisa  dilaksanakan  dengan  sungguh-sungguh, maka  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  bisa  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip tersebut.  Kedua,  pada  level  tata  hubungan  desa  dengan  supra  desa  (Kabupaten/Provinsi),  perlu dibangun  sebuah  proses  deliveryl  intermediary  yang  bisa  mengantarkan  semesta  kepentingan  desa pada domain politik supradesa secara partisipatif.

## Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  merupakan  bagian  dari  pemerintah  nasional,  yang  penyelenggaraanya ditujukan  kepada  desa.  Menurut  Hanif  Nurcholis,17  pemerintah  mempunyai  tugas  pokok  yaitu:  (1) melaksanakan  urusan  rumah  tangga  desa,  urusan  pemerintahan  umum,  membangun  dan  membina
masyarakat; (2) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten.  Dari  tugas  pokok  tersebut,  lahirlah  fungsi  pemerintah  desa  yang  berkaitan  langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintah  desa.  Pemerintahan  desa  terdiri  dari  kepala  desa  dan  perangkat  desa  bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan  dan  pembinaan  kemasyarakatan  desa.  Sejalan  dengan  itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga  mengartikan  bahwa  pemerintah  desa  adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  kepemerintahan  desa (Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

## Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Sebagaimana  diutarakan  pada  bagian  sejarah  pemerintahan  desa  menurut  konsep  UU  No  5 Tahun  1979,  bahwa  sebagai  akibat  kekacauan  paradigmatik  antara  konsep  otonomi  desa  sebagai sesuatu  yang  bersifat  asli,  yang  berbeda  dengan  konsep  otonomi  daerah  pada  tingkat Kabupaten/Kota,  sehingga  pasca  berlakunya  UU  No  32  Tahun  2014,  pengaturan  tentang  desa  yang sebelumnya  merupakan  bagian  terintegrasi  dengan  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah,  baik  dimasa UU  No  22  Tahun  1999  maupun  UU  No  32  Tahun  2004,  akhirnya  legal  police  negara  memisahkan antara normativitas UU tentang Pemerintahan Daerahdengan UU tentang Desa.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  yang  disusun  dengan  semangat  penerapan  amanat  konstitusi,  yaitu  pengaturan masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2)  untuk  diatur  dalam  susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat  hukum  adat  mengenai  pengaturan  hak  ulayat  merujuk  pada  ketentuan  peraturan perundang-  undangan  sektoral  yang  berkaitan.  Dengan  konstruksi  menggabungkan  fungsi  self- governing  community  dengan  local  self  government,  diharapkan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa  dan  Desa  Adat  pada  dasarnya  melakukan  tugas  yang  hampir  sama.  Sedangkan perbedaannya  hanyalah  dalam  pelaksanaan  hak  asal  usul,  terutama  menyangkut  pelestarian  sosial Desa  Adat,  pengaturan  dan  pengurusan  wilayah  adat,  sidang  perdamaian  adat,  pemeliharaan ketenteraman  dan  ketertiban  bagi  masyarakat  hukum  adat,  serta  pengaturan  pelaksanaan pemerintahan  berdasarkan  susunan  asli.  Desa  Adat  memiliki  fungsi  pemerintahan,  keuangan  Desa, pembangunan  Desa,  serta  mendapat  fasilitasi  dan  pembinaan  dari  pemerintah  Kabupaten/Kota. Dalam  posisi  seperti  ini,  Desa  dan  Desa  Adat  mendapat  perlakuan  yang  sama  dari  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah.
Oleh  sebab  itu,  di  masa  depan  Desa  dan  Desa  Adat  dapat  melakukan  perubahan  wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

## Pemerintahan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan Desa
Apabila berbicara tentang desa, maka mau tidak mau terlebih dahulu kita harus meletakkannya dalam  kerangka  sistem  pemerintahan  daerah.  Karena  desa  merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh dalam  kerangka  sistem  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  daerah.  Apabila  kita  mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka tidak satupun ketentuan pasal- pasal  dalam  UUD  1945  yang  menyatakan  secara  eksplisit  tentang  desa.  Pertanyaan  yang  muncul darimana sebetulnya asal usul pengaturan desa di dalam UUD 1945.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas  apabila  kita  berbicara  tentang  desa,  maka  harus diletakkan  dalam  konteks  pemerintahan  daerah.  Oleh  karena  itu  untuk  melihat  tentang  asal  usul pengaturan desa di dalam UUD 1945, mestilah mengacu pada ketentuan Bab VI Pasal 18 UUD 1945 yang  diamandemen  menjadi  ketentuan  Pasal  18,  18A,  dan  18B.  Berdasarkan  ketiga  pasal  ini,  maka pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas tiga bentuk:
a.  Pemerintahan Daerah biasa (Pasal 18); b.  Pemerintah Daerah Khusus atau Istimewa (Pasal 18B ayat 1); c.  Kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2).
Pemerintahan  daerah  biasa,  dalam  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  biasanya menggunakan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  (Pasal  18  ayat  2).  Adapun  pemerintah  daerah khusus  atau  istimewa  dan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  menggunakan  penghormatan  dan pengakuan, rekognisi (Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2). Bahasa yang digunakan dalam ketentuan Pasal 18 B ayat 2 adalah “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mengandung  makna  beserta  hak- hak  tradisionalnya”.  Pengaturan  ini  mengandung  makna  bahwa negara  harus  melakukan  rekognisi  terhadap  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  yang didalamnya  mencakup  desa,  nagari,  mukim,  huta,  sosor,  kampung,  marga,  nagari,  parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya.
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  keberadaan  Pemerintahan  Desa  Adat  terkait  dengan pengakuan  konstitusional  masyarakat  hokum  adat  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati  keberadaan  dan  hak- hak  masyarakat  adat.  Pasal  ini  berbunyi:  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  Masyarakat  hukum  adat  disebut  juga  dengan  istilah “masyarakat  tradisional”  atau  the  indigenous  people,  dalam  kehidupan  sehari-hari  lebih  sering  dan populer  disebut  deng an  istilah  “masyarakat  adat”  (Samosir,  2013).  Masyarakat  hukum  adat  adalah komunitas  manusia  yang  patuh  pada  peraturan  atau  hukum  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia dalam  hubungannya  satu  sama  lain  baik  berupa  keseluruhan  dari  kebiasaan  dan  kesusilaan  yang benar-benar  hidup  karena  diyakini  dan  dianut,  jika  dilanggar  pelakunya  mendapat  sanksi  dari penguasa adat.
Pengertian masyarakat  hukum  adat  adalah masyarakat  yang  timbul  secara  spontan di  wilayah tertentu,  yang  berdirinya  tidak  ditetapkan  atau  diperintahkan  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi  atau penguasa  lainnya,  dengan  rasa  solidaritas  yang  sangat  besar  diantara  para  anggota  masyarakat sebagai  orang  luar  dan  menggunakan  wilayahnya  sebagai  sumber  kekayaannya  hanya  dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola  pergaulan  yang  sama,  hanya  akan  terjadi  apabila  adanya  suatu  komunitas  hubungan  dengan pola  berulang  tetap.  Selain  itu,  masyarakat      hukum      adat      merupakan      komunitas  manusia  yang patuh  pada  peraturan  atau  hukum  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam  hubungannya  satu sama  lain  baik  berupa  keseluruhan  dari  kebiasaan  dan  kesusilaan  yang  benar-benar  hidup  karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.
Di Negara Republik Indonesia, masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:
a.  Masyarakat  adat  yang  susunan  kekerabatannya  kebapakan  (Patrilinial),  yaitu  masyarakat  yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
b.  Masyarakat  adat  yang  susunan  kekerabatannya  keibuan(Matrilinial),  yaitu  masyarakat  yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
c.  Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
d.  Masyarakat  adat  yang  bersendi  kebapakan beralih (Alternatif) maksudnya  yaitu  kekerabatan  yang mengutamakan  garis  keturunan  laki-laki  namun  adakalanya  mengikuti  garis  keturunan  wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.
Ditinjau  dari  segi dasar  susunannya,  masyarakat  hukum  adat dapat  dibagi  atas dua  golongan, yaitu  yang  berdasarkan  pertalian  suatu  keturunan  (genealogi)  dan  berdasar  lingkungan  daerah (teritorial) (Soekanto & Soleman B, 2016). Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota- anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat  genealogis  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  teratur,  dimana  para  anggotanya  terikat  pada
suatu  keturunan  yang  sama  dan  leluhur,  baik  secara  langsung  karena  hubungan  darah  (keturunan) atau  secara  tidak  langsung  karena  pertalian  keturunan  atau  pertalian  adat.  Adapun  melalui  sudut bentuknya,  maka  masyarakat  hukum  adat  tersebut  ada  yang  berdiri  sendiri,  menjadi  bagian  dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.
Salah  satu  hal  yang  penting  dalam  masyarakat  hukum  adat  terkait  erat  dengan  intitusional kelembagaan  masyarakat  hukum  adat  yang  selama  ini  diakui  dengan  Desa  berikut  sistem pemerintahannya.  Mengacu  pada  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  pengertian  Desa  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Kontruksi  pasal  diatas  berimplikasi  pada  sistem  pemerintahan  Desa  Adat  adalah  bagian  dari sistem Pemeritahan Desa. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan: “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat”. Pemerintahan Desa Adat dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  adat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat.
Meskipun  demikian,  Pemerintahan  Desa  Adat  memiliki  kekhasannya  tersendiri  dibandingkan sistem Pemerintahan Desa pada umumnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 109 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.  Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  Desa  Adat  yang  masih  hidup  serta  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  tidak  bertentangan  dengan  asas  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.  Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai  dengan  susunan  asli  Desa  Adat  atau  dibentuk  baru  sesuai  dengan  prakarsa  masyarakat Desa Adat.
3.  Susunan  kelembagaan,  pengisian  jabatan,  dan  masa  jabatan  Kepala  Desa  Adat  berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normatif  legal  research)  dengan  fokus  kajian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan perundang-undangan  dipilih  karena  penelitian  ini  beranjak  dari  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  pendekatan  kasus dipilih  karena melakukan  telaah  terhadap  kasus  yang  berkaitan  dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

## Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  yuridis  yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari : 1.  Undang-undang Dasar 1945
2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa
4.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  tahun  2017  tentang  Pengangkatan  dan  pemberhentian perangkat desa
5.  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019.

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder  yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  yuridis,  yang  terdiri  dari  buku-buku  literatur,  jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Bahan Hukum Tersier
Bahan  Hukum  Tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari; Kamus Bahsa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, dan Kamus Bahasa Inggris.

## Metode Pengumpulan Data
Studi  pustaka,  yakni  dengan  mengkaji  jurnal,  hasil  penelitian  hukum,  dan  literatur  yang berhubungan dengan permasalahan penelitian .

## Analisis Data
Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dengan cara mengumpulkan data, dan data yang terkumpul  akan  disusun  secara  deskriptif.  Dalam  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diteliti  dengan cara  memaparkan  data-data  yang  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Hal  itu dimaksudkan untuk  mendapatkan  kebenarannya,  yaitu  dengan  menguraikan  data  yang  telah  terkumpul  sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prosedur Pengisian Perangkat Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014,  maka  pemerintah  Desa  secara  administratif berada  di  bawah  pemerintahan  Kabupaten/Kota  (local  self  government).  Namun  tetap memiliki  hak  dan kewenangan  khusus  untuk  mengurus  urusan  masyarakat  sesuai  dengan  hakasal-usul  dan  adat  istiadat yang  masih  hidup.  Kewenangan  khusus  untuk  mengurus  urusan  masyarakat  sesuai  dengan  asal-usul dan adat istiadatyang masih hidup inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota.  Kesederajatan  ini  mengandung  makna,  bahwa  kesatuan  masyarakat  hukum  atau  sebutan  nama lainya  berhak  atas  segala  perlakuan  dan  diberi  kesempatan  berkembang  sebagai  subsistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dengan  tetap  berada  pada  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Mardeli, 2015).
Lahiranya  UU  No.6  Tahun  2014  sangat  erat  kaitanya  dengan  komoditas  politik.  Terlepas  dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, lahirnya undang-undang ini menjadikan masyarakat desa merasa lega karena telah mendapat payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No.  22  Tahun  1999  maupun  UU  No.  32  Tahun  2004.    Pemerintah  Desa  sebagai  bentuk  pemerintahan bawahan  dan  merupakan  pemerintahan  tertua  yang  telah  ada  bahkan  sebelum  Indonesia  merdeka, eksistensinya diakui hingga saat ini. Melalui substansi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional desa dengan hak asal usul dan hak tradisionalnya  memiliki  kewenangan  dalam  menjalankan  urusan  rumah  tangganya  secara  mandiri. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  26  UU  No.  6  Tahun  2014,  Kepala  Desa  bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.57 Makna yang terkandung dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014  tersebut,  tidak  semata-  mata  bahwa  kepala  desa  sajalah  yang  mempunyai  tugas  dalam menjalankan  pemerintahan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  kepala  desa  dibantu  oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa yang lainya. Penjelasasn tersebut  memperlihatkan  bahwa  adanya  kordinasi  antara  kepala  desa  dengan  perangkatnya  dalam menjalankan pemerintahan.
Didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lebih rincinya terdapat di dalam Pasal 48,  telah  dijelaskan  bahwa  perangkat  desa  terdiri  dari  sekretaris  desa,  pelaksana  kewilayahan  dan pelaksana teknis. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tersebut bertugas membantu Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  di  dalam  wilayah  desa.  Yang  berhak mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa, akan tetapi harus dikonsultasikan dengan Camat dan atas nama Bupati/Walikota setempat. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari  warga  Desa  yang  memenuhi  persyaratan,  yang  secara  rinci  terdapat  di  dalam  Pasal  50  ayat  (1). Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai perangkat desa adalah:
1.  Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2.  Berusia 20 ( dua puluh ) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3.  Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Mengenai  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  khususnya  yang  terdapat  dalam Pasal 50 ayat (1) huruf C,58 menurut penulis dilihat dari segi positifnya dapat membuat masyarakat lebih mengenal  sosok  perangkat  Desa  yang  menjabat  di  Desanya,  dengan adanya  Undang-undang  ini  calon perangkat  desa  paling  tidak  lebih  mengenal  adat,  budaya  serta  kehidupan  sosial  masyarakat  di sekelilingnya. Selanjutnya pemerintahan Desa harus mendapatkan legitimasi warga agar seluruh warga Desa  mendukung  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Perangkat  Desa.  Sedangkan  dilihat  dari  segi  negatifnya adalah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ini membatasi warga negara untuk berkontribusi membangun pemerintahan  desa  yang  sejatinya  merupakan  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat  di tingkat  paling  bawah.  Karena  desa  merupakan  level  terendah  dalam  sistem  hierarki  ketatanegaraan Republik  Indonesia.  Pengisian  Perangkat  Desa  Menurut  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No.  67  Tahun 2017  Tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa.  Pengangkatan  Perangkat  Desa menurut  Pasal  2  ayat  (1)  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.67  Tahun  2017  diantaranya  adalah Perangkat  Desa  diangkat  oleh  Kepala  Desa  dari  warga  Desa  yang  telah  memenuhi  syarat,  baik  syarat umum maupun syarat khusus.
Syarat umum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah ;
1.  Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2.  Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3.  Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Sedangkan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
Adapun  mekanisme  pengangkatan  Perangkat  Desa  dijelaskan  pada  bagian  kedua.  Kepala  Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Terkait  masalah  penjaringan  dan  penyaringan  seleksi  calon  perangkat  desa  diatas,  yang  dimaksud pengangkatan  perangkat  desa  adalah  kegiatan  penjaringan  dan  penyaringan  hingga  pelantikan perangkat  desa.  Penjaringan  dalam  pasal  ini  diartikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  menerima  berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, sedangkan penyaringan perangkat  desa  adalah  kegiatan  dalam  bentuk  seleksi  untuk  menentukan  calon  perangkat  desa  yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan. Tentunya dalam proses penjaringan  calon  perangkat  desa  harus  diseleksi  sesuai  dengan  persyaratan  dan  ketentuan  yang berlaku mengenai ketentuan persyaratan bakal calon perangkat desa.
Kepala  Desa  melakukan  penjaringan      dan      penyaringan  calon  Perangkat  Desa  yang  dilakukan oleh  Tim.  Pelaksanaan  penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon  Perangkat  Desa  dilaksanakan  paling lama  2(dua)  bulan  setelah  jabatan  perangkat  desa  kosong  atau  diberhentikan.  Kemudian  hasil penjaringan  dan  penyaringan  bakal  calon  Perangkat  Desa  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang  calon dikonsultasikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Camat.  Camat  memberikan  rekomendasi  tertulis  terhadap calon  Perangkat  Desa  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja.  Rekomendasi  yang  diberikan  Camat berupa  persetujuan  atau  penolakan  berdasarkan  persyaratan  yang  ditentukan.  Dalam  hal  Camat memberikan  persetujuan,  Kepala  Desa  menerbitkan  Keputusan  Kepala  Desa  tentang  Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 2 menyatakan bahwa persyaratan  umum  yang  harus  dipenuhi  oleh  perangkat  desa  adalah  berpendidikan  paling  rendah Sekolah  Menengah  Umum  atau  sederajat,  berusia  minimal  20  (dua  puluh)  tahun  sampai  dengan  42 (empat  puluh  dua)  tahun,  memenuhi  kelengkapan  persyaratan  administrasi  serta  persyaratan  khusus yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2017  perangkat  desa  diberhentikan  apabila  telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan  keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat  desa  dan  melanggar  larangan  sebagai  perangkat  desa.  Pada  ketentuan  peralihan  Pasal  12 Ayat 1 Permendagri Nomor 67 Tahun2017 menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan  pengangkatannya.  Selanjutnya  Pasal  12  Ayat  2  Permendagri  Nomor  67  Tahun  2017 menyebutkan  Perangkat  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  yang  diangkat  secara  periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

## Pengisian Perangkat Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019
Pengangkatan  Perangkat  Desa  menurut  Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bojonegoro  No.  4  Tahun  2019  adalah  Perangkat  Desa  diangkat  oleh  Kepala  Desa  dari  warga  negara Indonesia  yang  telah  memenuhi  persyaratan,  kemudian  Pasal  2  Ayat  (2)  menyebutkan  Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1.  Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3.  Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4.  Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5.  Berkelakuan baik;
6.  Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
7.  Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
8.  tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9.  tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10.  surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
11.  sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat, untuk jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
12.  sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Dusun;
13.  surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
Menurut  penulis  Pasal 2  Ayat  (1)  Peraturan Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019 tersebut tidak mewakili hakikat atau inti dari UU No. 6 tahun 2014 yang mana dijelaskan bahwa negara mengakui  desa  sebagai  desa  adat  yang  sebagaimana  mengakui  adat  istidat,  hak  asal-usul  yang  ada didesa dan sesuai prinsip demokrasi desa, antara lain (Naeni, 2015):
1.  Kepentingan Masyarakat Desa
Pelaksanaan  pemerintahan  desa  harus  berujung  pada  kepentingan  masyarakat  desa.  Kepentingan masyarakat  desa  umumnya  yang  berkait  dan  menentukan  perikehidupan  warga  desa,  khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Posisi perangkat desa merupakan posisi yang  strategis dalam desa, dimana  sebagaian  besar  desa  yang  masih  menggunakan  hak  asal-usul  atau  hukum  adatnya menjadikan  warganya  yang  menjadi  perangkat  desa.  Hal  ini  guna  mempermudah  dalam  hal komunikasi  perangkat  desa  dengan  masyrakatnya,  dan  perangkat  desa  sudah  mengetahui  seluk beluk kehidupan masyarakat desa ataupun tentang geografis dari desa tersebut.
2.  Musyawarah
Setiap  keputusan  desa  mengutamakan  proses  musyawarah  mufakat.  Musyawarah  merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang  dilaksanakan  dengan  melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat.  Berbeda  dengan  sistem pengambilan  keputusan  yang  mengedepankan  pemungutan  suara,  prinsip  musyawarah mengedepankan  tukar  pendapat,  pandangan,  dan  argumentasi  antar  peserta  musyawarah  sampai dicapai mufakat.
3.  Prikemanusiaan atau humanis
Pengertian  demokrasi  dalam  UU  Desa  di  atas  menempatkan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap keluhuran  harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  tata perlakuan  dasar  atas  manusia/  masyarakat  desa.  Itu  berarti  setiap  orang  atau  individu  warga  desa harus  dilihat  dalam  posisinya  yang  luhur  dan  mulia  sebagai  makhluk  Tuhan.  Setiap  orang  berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya dalam pemerintahan desa.
4.  Partisipasi
Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis  desa.  UU  Desa  meletakkan  sifat  partisipatif  sebagai  asas  pengaturan,  yang  artinya berkehendak  untuk  menopang  proses  demokratisasi  di  desa.  Sebagai  asas  pengaturan  Desa  dan
prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh  setiap  warga  desa  sebagai  pemegang  kekuasaan.  Warga  desa  sebagai  pemegang  kekuasaan desa,  maka  warga  desa  lebih  partisipasi  dalam  hal  pengangkatan  perangkat  desa,  dimana masyarakat  desa  ikut  andil  dalam  pencalonan  perangkat  desa  yang  ruangnya  sangat  luas  tanpa adanya partisipasi dari orang yang berasal dari luar desa setempat.
Peraturan  Daerah  kabupaten  Bojonegoro  Nomor  4  tahun  2019  ini  sangat  berlawanan  dengan Pasal 28J ayat (1), ayat (2), Pasal 18B ayat (2) yang dimana negara mengakui masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin serta perangkat desa yang mengenal  warga  dan  wilayahnya  telah  dianulir  demi  hak  individual  perangkat  desa.  Berbeda  halnya dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kabupaten Tuban di Dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tuban  Nomor  30  Tahun  2017  Pasal  12  yang  berbunyi  yang  dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Desa yang :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memelihara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
5. Mampu mengoprasikan komputer;
6. Sehat jasmani, serta bebas dari narkotika dan obat terlarang;
7. Berkelakuan baik;
8. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10.  Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
Sedangkan  untuk  Persyaratan  Calon  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Lamongan  dalam  Peraturan Bupati Lamongan nomor 43 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi Perangkat Desa diangkat oleh Kepala  Desa  dari  Warga  Desa  yang  memenuhi  Persyaratan.  Sebagai  komunitas  yang  diberi  hak  untuk berpemerintah,  pemerintahan  atau  kepemimpinan  desa  tidak  seharusnya  disamakan  dengan  logika pemerintahan  kepala  daerah  ataupun  nasional.  Selain  itu,  terdapat  kekhawatiran  potensi  eksploitasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi elit desa. Jika posisi pemerintahan atau perangkat desa diisi oleh  orang  yang  tidak  berasal atau  berdomisili  di  desa  tersebut  serta tidak mengetahui  seluk  beluk  dari desa  tersebut.  Dengan  adanya  dana  desa,  yang  berjumlah  hampir  mencapai  1  (satu)  milyar  perdesa, angka  yang  sangat  besar  bagi  sebuah  desa.  Hal  ini  lah  yang  dikhawatirkan  masyarakat  akan dimanfaatkan  oleh  kepentingan  segelintir  orang  di  pemerintahan  desa  jika  tidak  berdomisili  atau mengenal daerah tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67 Tahun  2017 mempunyai  syarat  pengangkatan  perangkat  desa  yang  sama,  yaitu  Perangkat  Desa  diangkat  oleh kepala  desa  dari  warga  desa.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  50  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun  2017.  Persyaratan  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  calon  perangkat  desa memahami karakter dan kultur masyarakat desa.
2.  Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 bertentangan dengan pasal  50  ayat  (1)  huruf  c  UU  No.  6  Tahun  2014,  Dengan  Peraturan  Daerah  tersebut  maka  syarat domisili  bagi  calon  perangkat  desa  sudah  lebih  terbuka  bagi  masyarakat.  Akan  tetapi  peraturan tersebut  bisa mimbulkan  persoalan  karena  karakter  masyarakatdi  desa  berbeda  dengan masyarakat di daerah Kabupaten atau Kota.

## Saran
1.  Pengangkatan  peragkat  desa  hendaknya  dilaksanakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  untuk mewujudkan permerintahan desa yang demokratis.
2.  Hendaknya  Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  nomor  4  tahun  2019  segera direvisi  disesuaikan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  67  tahun  2017  dan  Undang Undang Nomor 6 tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, H. (2009). Geliat pembangunan Kota PekanBaru Menuju Terkemuka Di indonesia . PT Wahana Semesta Intermedia. Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan . Pustaka Setia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia, Pub. L. No. III (2000).
Mardeli, I. (2015). Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Naeni,  A.  (2015). Demokratisasi  Desa .  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014). Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Erlangga.
Sajangbati,  Y.  C. (2015).  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014. Lex Administratum , 3 (2), 24 –32.
Samosir,  D.  (2013). Hukum  Adat  Indonesia:  Eksistensi  dalam  Dinamika  Perkembangan  Hukum  di Indonesia . Nuansa Aulia.
Soekanto, S., & Soleman B, T. (2016). Hukum Adat Indonesia . Rajawali Pers. Solekhan. (2014). Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat . Setara Pres. Suharto,  D.  G.  (2005). Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Dalam  Perspektif  Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik . Universitas Sebelas Maret. Widjaja,  H.  (2008). Otonomi  Desa:  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Utuh .  Raja  Grafindo Persada.