ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 1 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i1.23452

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BATIK DI KABUPATEN BANYUWANGI
Anisa Ramadhanti 1 , Sri Wahyuni 1 , Mukhamad Zulianto 1
1 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: anisarahma1797@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  bermaksud  guna  menggambarkan  peran  pemda dalam  memberdayakan  UMKM  batik  di  Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah kajian deskriptif memanfaatkan strategi kualitatif. Staff dan pendamping usaha mikro  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro  dan  Perdagangan  Kabupaten  Banyuwangi  sebagai  informan  utama, sedangkan  informan  pendukung  pada  kajian  ini  ialah  masing-masing  pemilik  UMKM  batik.  Metode  Tanya jawab, pengamatan, dan pengumpulan merupakan cara mengumpulkan data dalam kajian ini. Menyederhanakan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan merupakan metode analisis datayang digunakan di kajian ini. Sebagai fasilitator pemerintah daerah memberikan fasilitas dengan mengadakan  pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin batik, mengadakan pameran daerah maupun luar daerah, membuatkan event khusus untuk  batik  yaitu  Banyuwangi  Batik  Festival  (BBF),  menyediakan marketplace secara online seperti banyuwangi-mall.com maupun offline bagi  pemilik  UMKM  untuk  memasarkan  produknya.  Sebagai  regulator membuat peraturan, peraturan tersebut diatur dalam Perbup Banyuwangi No. 47 tahun 2017 mengenai Pakaian Dinas  Harian  (PDH)  bahwa  semua  pegawai  di  lingkungan  Kabupaten  Banyuwangi  diwajibkan  menggunakan baju khas adat Banyuwangi. Kemudian adanya kebijakan yang mengharuskan para pemilik UMKM batik untuk tetap  menjaga  kualitas  batik,  artinya  hanya  boleh  memproduksi  dan  menjual  batik  dengan  corak  khas  batik Banyuwangi, batik tulis, batik stamp dan tidak boleh menjual serta memproduksi kain motif batik atau printing. Dan juga kebijakan kemudahan pengajuan pendirian izin usaha. Upaya yang terakhir yaitu sebagai katalisator. Memberikan  stimulus  untuk  UMKM  ini  diwujudkan  oleh  pemerintah  dari  Dinas  Koperasi  Provinsi  maupun Kementrian dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan pihak perbankan, seperti adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian adanya bantuan berupa dana karena dampak pandemi.
Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UMKM

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan merupakan cara pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Memberikan daya atau kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, penguatan modal terhadap  SDM  serta  perlindungan  atas  produk  merupakan  pemberdayaan  yang  dimaksud  dalam pengembangan  UMKM.  Mengangkat  dan  memberikan support kepada  masyarakat  yang  bertujuan agar  masyarakat  memiliki  potensi  mengembangkan  kemampuan  serta  dapat  mengembangkan kemampuan  setiap  daerah  yang  mana  nantinya  akan  mampu  menciptakan  lapangan  pekerjaan  guna mencukupi  kepentingan  ekonominya.  Menurut  Mardikanto  (2013:32)  untuk  konsep  pemberdayaan, publik  tidak  dijadikan  objek  dari  semua  proyek  pembangunan,  tetapi  merupakan  subjek  dari  usaha pembangunannya tersebut, hal ini merupakan konsep utama dalam pemberdayaan.
Menurut  Mardikanto  dan  Seobiato  (2017:113).  Istilah  pemberdayaan  dapat  diartikan  sebagai suatu cara yang memberikan daya yang berarti kemampuan serta keberanian yang berarti kedudukan. Implementasi  memberdayakan  publik  bisa  dilaksanakan  oleh  siapapun,  namun  seringnya pemberdayaan  ini  terhenti  di  memberdayakan  ekonomi  yang  bertujuan  mengentaskan  kekurangan atau  pengendalian  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  banyak  yang  memilih  jalan  pemberdayaan  melalui pengembangan kegiatan produktif dengan tujuan peningkatan pendapatan. Pemberdayaan mempunyai arti,  dorongan,  bimbingan,  atau  pendampingan  dalam  meningkatkan  kemampuan  individu  maupun publik  yang  berkemampuan  mandiri.  Usaha  ini  ialah  jenjang  dari  proses  pemberdayaan  yang  dapat merubah  tingkah  laku,  demi  mendapatkan  perilaku  lebih  baik  dimana  berujung  menaikkan  kualitas hidup  dan  kesejahteraannya.  Hal  ini  merupakan  pelaksanaan  dalam  pemberdayaan  menurut  Anwas
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 1 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i1.23452
(2014:5).
Salah  satu  UMKM  yang  mendapat  perhatian  oleh  Pemerintah  Daerah  yaitu  UMKM  yang bergerak  di  bidang  batik.  Batik  telah  menjadi  warisan  budaya  asli  Indonesia  setelah  ditetapkannya oleh  UNESCO  pada  2  Oktober  2009  lalu,  sehingga  pada  setiap  tanggal  tersebut  diperingati  sebagai Hari Batik Nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Wulandari (2011:1) bahwa batik merupakan kain tertentu yang sengaja dibuat khusus, yang mana didalamnya terdapat ciri khas sehingga dapat dikenali langsung oleh publik. Beda halnya dengan pendapat yang diungkap oleh Musman dan Arini (2011:2) batik  ialah  kerajinan  bernilai  seni  yang  tinggi  serta  merupakan  warisan culture asli  Indonesia khususnya Jawa dari dulu.
Menurut  Tambunan  (2012:11)  UMKM  merupakan  cabang  bisnis  dan  bermanfaat  secara mandiri, dilaksanakan oleh perorangan maupun golongan bisnis pada semua area ekonomi. Nilai aset awal,  pendapatan  per  tahun  dan  jumlah  pekerja  tetap  yang  membedakan  antara  UMK  dan  UM. Setidaknya pemda melakukan tiga fungsi, yakni service, regulation and empowering yang bertujuan untuk  mencapai  penataan  pemerintahan  yang  baik  (Sembiring,  2012:3).  Ikut  serta  pemerintah  atas pemberdayaan  produk  UMKM  secara  efektif  yang  pertama  yaitu  sebagai  fasilitator.  Terkait  hal tersebut  pemerintah  harus  mampu  memberi  fasilitas,  wadah  terhadap  pemilik  UMKM  untuk mengembangkan  produk  lokal  yaitu  dengan  memberikan  fasilitas.  Sebagai  regulator  Pemerintah Daerah  Banyuwangi  membuat  regulasi  yang  berkaitan  dengan  pakaian  dinas  di  lingkungan pemerintah  kabupaten  Banyuwangi  yang  didalamnya  mewajibkan  menggunakan  Pakaian  Dinas Harian  (PDH)  dengan  corak  khas  batik  Banyuwangi  dan  Pakaian  Dinas  Harian  (PDH)  adat Banyuwangi  yang  tertera  pada  Perbup  Banyuwangi  Nomor  47  Tahun  2017.  Dalam  hal  katalisator Pemerintah  Daerah  memberikan  stimulun  dalam  mempercepat  perkembangan  dari  UMKM  berupa bantuan relaksasi kredit agar UMKM tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun.
Berdasarkan  uraian  masalah  diatas  maka  tema  yang  diambil  peniliti  dalam  penelitian  kali  ini ialah “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  UMKM  Batik  di  Kabupaten Banyuwangi”.

## METODE
Deskriptif  kualitatif  adalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  bertujuan  untuk mendeskripsikan  fungsi  ikut  serta  pemda  dalam  pemberdayaan  UMKM  batik  di  Kabupaten Banyuwangi.  Penelitian  ini  dalam  menentukan  lokasi  ini  menggunakan  metode purposive  area , dengan  subjek  penelitian  staff  dan  pendamping  usaha  mikro  dari  Dinkop  Kabupaten  Banyuwangi sebagai  informan  utama  dan  pemilik  UMKM  Batik  di  Kabupaten  Banyuwangi  sebagai  informan pendukung serta dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung.  Menggunakan cara tanya jawab, pengamatan,  serta  pengumpulan  merupakan  mengumpulkan  data  pada  kajian  ini.  Menyederhanakan data, penyampaian data, dan menarik kesimpulan adalah analisis data di penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  daerah  sudah  memberikan  dukungan  penuh  berupa  fasilitas  untuk  para  pelaku UMKM  batik  khususnya.  Pemda  memberikan  fasilitas  berupa  diadakannya  pameran-pameran, pelatihan-pelatihan untuk para pembatik maupun karyawannya bahkan dibuatkan acara (event) khusus untuk para pembatik. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan peraturan dan kebijakan bagi UMKM serta memberikan stimulus kredit melalui kerjasama dengan bank. Kualitas produk dan bahan utama utama  batik  juga  berpengaruh  agar  konsumen  tetap  puas  dan  percaya  akan  kualitas  produk  batik UMKM Banyuwangi.
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 1 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i1.23452
Ikut serta pemda untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Banyuwangi meliputi fasilitator, regulator dan katalisator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Sebagai Fasilitator
Dukungan yang diberikan oleh pemda dalam pemberdayaan UMKM dalam hal fasilitator yaitu dengan memberikan fasilitas. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah agar UMKM batik yang ada di  Kabupaten  Banyuwangi  terus  berkembang.  Disini pemerintah  menjembatani para  pelaku  UMKM dengan memberikan dukungan, wadah atau tempat dan bantuan.
Tabel 1. Klasifikasi Fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk UMKM Batik
No. Nama UMKM Fasilitas 1. Karang Segoro Batik Pelatihan membatik, pameran daerah atau local, Banyuwangi Batik Festival (BBF) dan marketplace 2. Godho Batik Pameran luar kota, pelatihan manajemen pengelolaan, marketplace dan event khusus 3. Batik Seblang Pemasaran online, pameran, Pusat Batik Banyuwangi (PBB) 4. Mertosari Batik Pelatihan untuk pengrajin batik dan manajemen pengelolaan, pameran daerah sampai luar kota, festival khusus batik, Pusat Batik Banyuwangi (PBB) 5. Sigro Arum Batik Pelatihan untuk karyawan, pemasaran, event umum, Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)
(Sumber : Data Sekunder, 2021)
Dari hasil penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa ikut serta pemda untuk memberdayakan UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi  menjadi  fasilitator  memberikan  dukungan  penuh. Pemerintah  merupakan  pihak  yang  memberikan  jalan  bagi  UMKM.  Berkududukan  sebagai  pihak yang memberikan fasilitas pemerintah telah memfasilitasi diantaranya, dengan memberikan pelatihan untuk  meningkatkan  keterampilan  para  pengrajin  batik,  mengadakan  pameran  daerah  maupun  luar daerah,  membuat  dan  menggelar event khusus  batik  yaitu  Banyuwangi  Batik  Festival  (BBF), memberikan marketplace melalui online dan offline untuk memasarkan produk setiap UMKM. Hal ini sudah  dirasakan  oleh  para  pemilik  UMKM  di  Kabupaten  Banyuwangi,  diantaranya  UMKM  Karang Segoro  Batik,  UMKM  Godho  Batik,  UMKM  Batik  Seblang,  UMKM  Mertosari  Batik  dan  UMKM Sigro Arum Batik.
B. Sebagai Regulator
Berperan  dalam  pemberdayaan  UMKM  di  Kabupaten  Banyuwangi  pemerintah  daerah memegang  peranan  sebagai  regulator.  Berperan  sebagai  regulator  ini  diwujudkan  oleh  pemerintah daerah  dengan  dikeluarkannya  peraturan  ataupun  kebijakan.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pemda  berguna agar  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  terus  berkembang.  Pemerintah  daerah  telah mengeluarkan  peraturan  dan  juga  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  para  pemilik  UMKM  khususnya UMKM  batik.  Mulai  dari  peraturan  yang  mewajibkan  semua  pegawai  instansi  pemerintahan menggunakan  Pakaian  Dinas  Harian  (PDH)  dengan  corak  batik  Banyuwangi  dan  baju  adat
Banyuwangi,  mengharuskan  para  pemilik  UMKM  batik  agar  tetap  menjaga  kualitas  produk,  barang serta jujur tentang produknya dan juga menghimbau untuk para  pemilik UMKM baru untuk segera mendaftarkan  usahanya  di  Disperindag  Banyuwangi  supaya  bisa  bergabung  dengan  asosiasi  atau komunitas untuk memperluas jaringannya.
C. Sebagai Katalisator
Pemberdayaan  yang  terjadi  pada  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  tentu  tak  luput  lagi  dari keikutsertaan  atau  campur  tangan  dari  pihak  pemerintah  daerah.  Berperan  sebagai  katalisator  pihak pemerintah  daerah tidak sepenuhnya  memegang kendali melainkan  sebagai  pihak  yang memberikan stimulan, artinya pihak pemerintah berperan sebagai pihak yang mempercepat proses pemberdayaan dari  UMKM.  Pemerintah  yang  berpihak  sebagai  katalisator  atau  memberikan  stimulus  dalam  hal mempercepat proses pemberdayaan dari UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi sudah memberikan stimulus  berupa  kredit.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  adanya  kerjasama  antara  pihak  Dinas  Koperasi Daerah  maupun  Kementrian  dengan  perbankan  baik  swasta  maupun  pemerintahan.  Adanya  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  dan  adanya  bantuan  langsung  untuk  pemilik  UMKM  karena  terdampak pandemi, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk stimulus  dari  pemerintah  agar  bisa  membawa  perubahan  untuk  UMKM  serta  menjadi  proses mempercepat pemberdayaan UMKM khususnya batik di Kabupaten Banyuwangi.

## Pembahasan
Bersumber  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dijelaskan,  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah daerah telah melakukan pemberdayaaan UMKM khususnya batik di Kabupaten Banyuwangi. Usaha pemerintah  daerah  untuk  memberdayakan  UMKM  dengan  cara  memberikan  berbagai  fasilitas, membuat  peraturan  serta  kebijakan  dan  memberikan  stimulus  untuk  pemberdayaan  UMKM  yang bertujuan  agar  pemilik  UMKM  terus  bisa  mengembangkan  usaha  batiknya  dan  bisa  memenuhi kebutuhan konsumen. Sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2017:63) yang menjelaskan bahwa  pemberdayaan  merupakan  kegiatan  yang  berpeluang  serta  sebagai  jalan  kepentingan  untuk membenahi kualitas hidup individu, golongan serta publik.
Pemberdayaan  perlu  dilakukan  dan  bertujuan  agar  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  tersebut bisa  terus  berkembang  dan  bisa  memenuhi  permintaan  konsumen.  Campur  tangan  dari  pemerintah daerah  dalam  pemberdayaan  UMKM  memang  perlu  adanya  dan  berperan  sangat  penting.  Sesuai dengan  pendapat  Ife  dan  Tesoriero  (2016:558)  peran  pengembang  masyarakat  yakni  dengan mengembangkan  jumlah  subjek  publik  yang  mana  nantinya  akan  berpotensi  untuk  mengatur  serta menetapkan  secara  mandiri  cara-cara  yang  berkepentingan  dalam  meningkatkan  kehidupan  usaha mereka.
Pemerintah  daerah  dalam  memberdayakan  UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi memberikan  fasilitas.  Sesuai  dengan  Diva  (2009:15),  pemerintah  sebagai  fasilitator  tentunya  harus menyediakan  fasilitas  yang  mendukung  agar  UMKM  dapat  menempuh  target  yang  ingin  dicapai. Fasilitas yang dimaksudkan bisa berupa pemberian pelatihan dan pemberian bantuan barang dan jasa subsidi. fasilitas dari pemerintah daerah berupa pameran, festival maupun event khusus yang diadakan setiap tahunnya. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan UMKM batik dengan  memberikan  pelatihan  untuk  pembatik,  seputar  kualitas,  motif,  desain,  tata  letak  dan manajemen  pengelolaan  usaha  batik.  Selain  itu  pemerintah  daerah  memberikan  fasilitas  dengan mengadakan  pameran  daerah  sampai  ke  luar  daerah,  membuatkan event khusus  untuk  batik  yaitu Banyuwangi  Batik  Festival  (BBF)  serta  memberikan marketplace secara online di banyuwangi- mall.com dan secara offline di Pusat Batik Banyuwangi (PBB).
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 16 Nomor 1 (2022) DOI: 10.19184/jpe.v16i1.23452
Pemberdayaan dari segi regulator merupakan pemberdayaan dengan cara mengeluarkan aturan ataupun  kebijakan.  Pendapat  lain  yang  juga  diungkapkan  oleh  (Diva,  2009:15) bahwa  pemerintah sebagai  regulator  atau  penyalur  yang  dapat  diwujudkan  dengan  dibuatnya  kebijakan  guna memudahkan  UMKM  pada  fase  pengembangan  usaha  tersebut.  Peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  bertujuan agar UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi  bisa terus  berkembang.  Adanya kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  bertujuan  agar  UMKM  batik  terus  bisa  menjaga kualitas produk, barang dan batik yang dikelolanya.
Peraturan  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  agar  UMKM  batik  bisa  terus  berkembang ditetapkan  dalam  Perbup  Banyuwangi  No.  47  Tahun  2017  tentang  PDH  tenaga  kerja  Pemerintahan Kabupaten  Banyuwangi  yang  diwajibkan  menggunakan  corak  batik  Banyuwangi  dan  baju  adat Banyuwangi. Peraturan ini disosialisaikan melalui atau dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk UMKM batik Banyuwangi yaitu harus menjaga kualitas  barang,  produk,  batik  yang  diproduksi  dan  kejujuran  tentang  produk  kepada  konsumen. Dengan  adanya  peraturan  bupati  tersebut  disamping  menunjukkan  masih  adanya  adat  istiadat  di Kabupaten  Banyuwangi,  juga  hal  ini  berdampak  kepada  pemilik  UMKM  Karang  Segoro  Batik, UMKM  Godho  Batik,  UMKM  Batik  Seblang,  UMKM  Mertosari  Batik  dan  UMKM  Sigro  Arum Batik  dalam  hal  peningkatan  produksi  batik.  Selain  itu  pemerintah  daerah  juga  memberikan kemudahan dalam hal Surat Izin Usaha Perdagangan.
Campur tangan dari pemda berperan selaku katalisator dalam pemberdayaan merupakan pihak yang bertindak sebagai pendorong laju jalan pemberdayaan dari UMKM. Menurut Purba (2018:12), katalisator  merupakan  segala  hal  yang  menjadi  sebab  pergantian  serta  menciptakan  peristiwa  baru dengan tujuan memperkeras jalan kejadian. Stimulus penting adanya agar proses pemberdayaan bisa berjalan dengan cepat.
Stimulus  pada  pemberdayaan  UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi  pemerintah  daerah memberikan  bantuan  kredit  kepada  para  pemilik  UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Program bantuan kredit yang ditujukan untuk pemilik UMKM batik di Kabupaten Banyuwangi ini datang dari Dinas  Koperasi  Provinsi  maupun  Kementrian  yang  diwujudkan  dengan  adanya  kerjasama  dengan pihak  perbankan  yang  dimaksudkan  yaitu  dengan  adanya  Kredit  Usaha  Rakyat.  Untuk  mengajukan Kredit  Usaha  Rakyat  kepada  pihak  bank,  pemilik  UMKM  batik  harus    memenuhi  syarat  terlebih dahulu  diantaranya,  pemilik  harus  memiliki  jaminan,  adanya  tempat  usaha  yang  dikelola  dan  tidak bermasalah  di  perbankan  manapun.  Selain  itu  pemberdayaan  dari  pemerintah  untuk  UMKM  batik yaitu dengan adanya bantuan karena dampak pandemi.

## PENUTUP
Ikut  serta  pemerintah  daerah  untuk memberdayakan UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi yaitu  berperan  untuk  memberikan  fasilitas,  regulasi  dan  katalisator.  Berkaitan  dengan  fasilitator pemerintah  daerah  menyediakan  fasilitas  dengan  mengadakan  pelatihan  untuk  meningkatkan keterampilan  para  pengrajin  batik,  mengadakan  pameran  daerah  maupun  luar  daerah,  membuatkan event khusus batik yaitu Banyuwangi Batik Festival (BBF), menyediakan marketplace secara online seperti banyuwangi-mall.com maupun offline bagi  pemilik  UMKM  untuk  memasarkan  produknya. Pemerintah  sebagai  regulator,  merupakan  pihak  yang  membuat  peraturan  ataupun  kebijakan. Peraturan  ini  dittetapkan  dalam  Perbup  Banyuwangi  No.  47  tahun  2017  tentang  PDH  semua  SKPD dan  semua  Dinas  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi  diwajibkan  menggunakan  baju  khas  adat Banyuwangi. Kebijakan yang mengharuskan para pemilik UMKM batik untuk tetap menjaga kualitas batik,  artinya  hanya  boleh  memproduksi  dan  menjual  batik  dengan  corak  khas  batik  Banyuwangi, batik  tulis,  batik  stamp  dan  tidak  boleh  menjual  serta  memproduksi  kain  motif  batik  atau  printing.
Kebijakan  kemudahan  pengajuan  pendirian  izin  usaha.  Upaya  yang  terakhir  dalam  pemberdayaan UMKM  batik  di  Kabupaten  Banyuwangi  yaitu  sebagai  katalisator.  Memberikan  stimulus  untuk UMKM  ini  diwujudkan  oleh  pemerintah  dari  Dinas  Koperasi  Provinsi  maupun  Kementrian  dengan adanya  kerjasama  antara  golongan  pemda  dengan  pihak  perbankan,  seperti  adanya  Kredit  Usaha Rakyat (KUR). Kemudian adanya bantuan berupa dana karena dampak pandemi,

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas, M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
Diva,  G.  2009. Mengembangkan  UKM  Melalui  Pemberdayaan  Peran  Pemerintah  Daerah  Jakarta.
Jakarta: Bakrie School of Management.
Ife,  J.  dan  F.  Tesoriero.  2016. Community  Development:  Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  Di Era Globalisasi. Bandung: Pustaka Belajar.
Musman, A. dan A.B. Arini. 2011. Batik – Warisan Adiluhur Nusantara. Yogyakarta: G-Media.
Peraturan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  47  Tahun  2017. Perubahan  Pakaian  Dinas  Di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 04 Oktober 2017. Banyuwangi.
Purba,  G.  M.  2018.  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Memberdayakan  UMKM  Di  Kota  Semarang. Jurnal Undip. 7(4): 1-17. Sembiring, M. 2012. Budaya Dan Kinerja Organisasi. Bandung: Fokusmedia. Tambunan, T. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-isu Penting . Jakarta: LP3ES.
Totok, M. dan P.S. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kabijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Totok, M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Wulandari,  A.  2011. Batik  Nusantara  Makna  Filosofi,  Cara  Pembuatan,  dan  Industri  Batik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.