## PENGARUH LEGALITAS HAK KOMUNAL HUTAN ADAT DI PULAU BARASAK, DESA PILANG, KECAMATAN JABIREN RAYA, KABUPATEN PULANG PISAU TERHADAP KELESTARIAN HUTAN ADAT
The Effect of Communal Rights Legality of Hutan Adat in Barasak Island, Pilang Village, Jabiren Raya Sub-District Pulang Pisau District Against The Sustainability of Hutan Adat
Misrita 1 , Yetrie Ludang 2 , Risa Masdania 3 , Imam Qalyubi 4 , Herry Palangka Jaya 5 1,2 Jurusan Kehutanan,Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya 5 Prodi TIP, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya
3 Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya 4 IAIN Palangka Raya
Corresponding author : 4) imamqalyubi@yahoo.com

## ABSTRACT
This  research  was  conduct  to  see  the  effect  of  the  legality  of  hutan  adat  in  Pilang  Village  Jabiren  Raya Subdistrict Pulang Pisau District after the government inaugurated as a hutan adat on its preservation and to examine  the  factors  that  influence  its  sustainability  and  destruction.  The  design  used  in  this  research  is descriptive  qualitative  with  the  purposive  sampling  method.  To  support  the  credibility  in  this  study  uses  the data triangulation method. Based on data collection and data analysis carried out, it's finding that the legality of the communal rights of hutan adat on Barasak island shows that the community has awareness in maintaining and  preserving  hutan  adat.  Some  of  the  factors  behind  the  people's  knowledge  in  protecting  hutan  adat include:  because  hutan  adat  themselves  have  benefits  for  the  survival  of  indigenous,  social,  religious, economic, and cultural communities. For these reasons, the existence of hutan adat is still maintained and protected by the surrounding community.

## Keywords: hutan adat, legality, communal rights

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  melihat  pengaruh  legalitas  hutan  adat  di  Desa  Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau pasca diresmikannya sebagai hutan adat oleh pemerintah terhadap  pelestariannya  serta  mengkaji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kelestarian  dan  perusakannya. Desain yang digunakan di dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode pemercontoh bertujuan atau purposive sampling . Untuk menunjang kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Berdasarkan  pengumpulan  data  dan  analisis  data  yang  dilakukan  ditemukan  bahwa  legalitas  hak  komunal hutan  adat  di  Pulau  Barasak  menunjukkan  bahwa  masyarakat  memiliki  kesadaran  dalam  menjaga  dan melestarikan  hutan  adat.  Beberapa  faktor  yang  melatari  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  hutan  adat antara lain: karena hutan adat sendiri  memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup bagi masyarakat adat, sosial, keagamaan, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan alasan-alasan tersebut keberadaan hutan adat hingga saat ini tetap terjaga dan terlindungi oleh masyarakat sekitarnya.
Kata kunci: Hutan adat , legalitas , hak komunal
Pengaruh Legalitas Hak Komunal Hutan Adat Di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Kelestarian Hutan Adat

## PENDAHULUAN
Hutan  Kalimantan  termasuk  yang  terluas setelah  Papua.  Secara  keseluruhan  luas 743.330 km². Dengan jumlah penduduk yang hanya 5,6%  persen  dari  total  penduduk  nasional  RI. Kalimantan  memiliki  hutan  yang  lebat.  Namun, wilayah  hutan  tersebut  semakin  berkurang  akibat maraknya  aksi  penebangan  pohon.  Dengan banyaknya penebangan pohon liar secara massive baik  kelompok  kecil  hingga  kelompok  besar terorganisir,  maka  perlu  adanya  penyadaran  akan pelestarian  hutan  dengan  pendekatan  kearifan lokal.
Kasus  hutan  adat  Kinipan  yang  beberapa waktu lalu muncul di media hingga terjadinya kisruh penangkapan yang dianggap kontroversial menjadi salah  satu  yang urgent untuk  dikaji  atau  dibahas.
Walaupun hutan adat telah lama diakui masyarakat namun  aspek  legalitas  secara  hukum  negara selama ini belum dilakukan secara menyeluruh.
Beberapa  waktu  lalu,  tepatnya  di  bulan September  2019  Presiden  Joko  Widodo mengeluarkan  SK  Hijau  untuk  lima  Hutan  Adat  di Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat dengan total  luas  mencapai  1.645  hektare.  Beberapa  SK Hijau  yang  diterbitkan  tersebut  antara  lain  adalah Hutan Adat di Kota Digulis, Pontianak,  Hutan Adat (HA)  Rage  di  Kabupaten  Bengkayang  seluas  126 hektare,  HA  Gunung  Temua  di  Kabupaten Bengkayang  seluas  151  ha,  HA  Gunung  Jalo  di Kabupaten  Bengkayang  seluas  258  ha,  HA  Bukit Samabue di Kabupaten Landak seluas 900 ha, HA Binua  Laman  Garoh  di  Kabupaten  Landak  seluas
210  ha.  Menurut  Menteri  LHK  untuk  seluruh Kalimantan terdapat 4,64 juta ha hutan adat. "Hutan adat diperkirakan ada di 833 lokasi, dan yang telah diselesaikan  ada  di  50  lokasi."  Selain  lima  hutan adat  tersebut  terdapat  satu  lagi  yaitu  hutan  adat Sungai  Utik.  Melalui  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  mengakui  hutan  adat  milik masyarakat adat  Dayak  Iban  Sungai  Utik  pada  20 Mei  2020,  melalui  SK  Nomor:  3238/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL  Hutan  Adat  Utik  luasnya  9.480 hektar. Lokasinya berada di kawasan hutan lindung seluas 3.862 hektar di kawasan hutan seluas 5.518 hektar,  dan  areal  penggunaan  lain  100  hektar  di Desa  Batu  Lintang,  Kecamatan  Embaloh  Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Di  seluruh  Indonesia  Hutan  adat  diperkirakan ada di 833 lokasi, dan yang telah diselesaikan ada di  50  lokasi.  Berdasarkan  data  KLHK  sebelumnya dalam buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018,  di  mana  hingga  Oktober  2018  jumlah penetapan dan pencadangan Hutan Adat mencapai 27.950,34 ha. Luas tersebut terdiri atas penetapan atau pencantuman HA sejak 2016.
Terdapat  33  Hutan  Adat  di  mana  di  dalamnya terdapat dua HA yang masih dalam pencadangan. Seluruh  Hutan  Adat  tersebut  diakses  atau  dikelola oleh  14.049  kepala  keluarga  dari  Masyarakat Hukum  Adat.  Areal  Hutan  Adat  dimaksud  itu tersebar  di  wilayah  Provinsi  Jambi,  Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Tengah,  Banten,  Provinsi Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur  dan  Provinsi Jawa  Barat.  Adapun  pencadangan  Hutan  Adat berada di Provinsi Sumatera Utara dan Jambi.
Belum  selesai  permasalahan  Hutan  Adat permasalahan  terbaru  juga  muncul,  yaitu  dengan adanya pengesahan UU Onmibus Law oleh DPR di awal  bulan  Oktober  2020  ini,  karena  di  dalam  UU sangat  berpengaruh  secara  langsung  terhadap porsi  lahan  untuk  Hutan  Adat.  Dalam  sejarahnya, maklumat  tentang  luas  wilayah  hutan  pada  masa reformasi  awal  ditetapkan  langsung  oleh  Presiden B.J.  Habibie,  tapi  kini  keputusan  tersebut  telah dihapus dalam UU yang baru Omnibus Law di era kepemimpinan  Joko  Widodo (Bisnis.  Tempo.co Kamis  8  Oktober  2020). Di  era  kepimpinan  B.J. Habibie  terdapat  kewajiban  30%  kawasan  hutan dalam  UU  kehutanan  pasal  18  nomor  41  tahun 1999.  Dalam  UU  ini  disebutkan  bahwa  Indonesia dengan  intensitas  hutan  yang  tinggi  rentan  akan keseimbangan  tata  air  seperti  banjir  hingga sedimentasi,  maka  ditetapkanlah  luas  kawasan hutan  dalam  setiap  DAS/Pulau,  minimal  30%  dari luas daratan.
Jika  merujuk  pada  uraian  data  di  atas Hutan  Adat  khususnya  di  wilayah  Kalimantan secara keseluruhan yang memiliki luas 743.330 km² maka  luas  areal  hutan  setidaknya  222.999  Km2. Dengan demikian hanya sebagian kecil saja Hutan Adat yang diakui khususnya di Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat, Hutan Adat  di  Kalimantan  Tengah  cukup  tertinggal  jauh, karena selama ini hanya ada satu kabupaten yang secara  resmi  diakui  keberadaan  hutan  adatnya, yaitu  di  Kabupaten  Kuala  Kapuas.  Padahal keberadaan  hutan  adat  memiliki  manfaat  bagi keberlangsungan  hidup  bagi  masyarakat  adat.
Fungsi atau manfaatnya antara lain sebagai fungsi kelestarian  hutan,  fungsi  sosial,  keagamaan, ekonomi dan kebudayaan. Pada aspek kelestarian hutan, hutan adat merupakan benteng terakhir dari kelestarian  hutan,  karena,  keberadaannya  dijaga dan  dilindungi  oleh  adat  atau  masyarakat  di sekitarnya.  Mengingat  begitu  besarnya  implikasi legalitas hutan adat terhadap pelestariannya, maka penelitian ini dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif  merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil penelitian  namun  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan  yang  lebih  luas  (Sugiyono,  2005:21). Sementara  metode  kualitatif  bersifat  subyektif, multiinterpretatif  dan  kontekstual.  Berbeda  dengan penelitian  kuantitatif  yang  mengacu  pada  paham positivistik,  tekstualis  atau  preskriptif.  Instrumen yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  berupa  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Setelah  data  terkumpul  dan terklasifikasi,  maka  berikutnya  dilakukan  analisis data  dengan  menggunakan  teori-teori  yang  telah diuraikan sebelumnya.
Terkait  dengan  teori  dalam  kajian  hutan adat  ini,  karena  memiliki  pertalian  dengan  kajian sosial  dan  budaya  maka  teori  yang  digunakan sebagai  pemandu  jalannya  pembahasan  ini menggunakan  teori  profan  dan  sakral,  teori interaksionisme simbolik, dan fenomenologis.
Pengaruh Legalitas Hak Komunal Hutan Adat Di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Kelestarian Hutan Adat
Teori  profan  dan  sakral  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  digagas  oleh  Durkheim. Pemikiran  Durkheim  yang  terkait  dengan  profan dan sakral secara tersurat tertuang dalam bukunya The  Elementary  Form  of  Religious  Life yang dipublikasikan  pada  tahun  1912.  Buku  ini, merupakan  karya  fundamental  Durkheim  yang memuat  inti  teori-teori  pemikiran  tentang  agama (Durkheim,  2003).  Profan  menurut  Durkheim, profan  adalah  merupakan  sebuah  refleksi keseharian  hidup  yang  bersifat  biasa-biasa  saja atau  natural  sementara  pada  sisi  lain  Durkheim menempatkan  sakral  sebagai  sebuah  pengalaman individual yang bersifat supernatural.
Sementara  Eliade  dalam  bukunya The Sacred and the Profan: The Nature of Religion yang diterbitkan  pada  tahun  1959  mengambarkan  dua pandangan  yang  mendasar  dari  sebuah pengalaman  yaitu  pengalaman  tradisional  dan modern.  Manusia  tradisonal  menurut  Eliade memandang dunia dengan pendekatan yang diliputi kesakralan sebaliknya manusia modern cenderung mendesakralisasi  pandangannya  terhadap  dunia. Bagi  masyarakat  modern  bahwa  dunia  adalah sebuah realitas yang profan.
Terkait  dengan  teori  interaksionisme simbolik  dalam  penelitian  menekankan  bahwa realitas  sosial  sebagai  proses  dan  bukan  sesuatu yang bersifat statis. Dalam interaksionisme simbolik ini  individu  atau  masyarakat  dipandang  sebagai sebuah  entitas  yang  dalam  interaksinya  memiliki kode-kode  atau  tanda  yang  memberikan  sebuah implikasi  makna  di  dalamnya.  Dengan  demikian
peneliti dalam hal ini harus mampu menginterpretasi individu maupun kelompok dalam interakasi  atau  komunikasi  antara  satu  dengan yang lainnya. Dalam teori interaksionisme simbolik ini  makna  dan  penafsiran  menjadi  poin  penting sebagai  dasar  dalam  memahami  prilaku  manusia. Tokoh penting dalam teori interaksionisme simbolik ini  adalah  Georg  Herbert  Mead  (lihat  Strauss  & Corbin. 2015:8).
Teori  fenomenologi  berupaya  menemukan fakta  melalui  interpretasi  berdasarkan  hasil pengalaman  individu-individu  dalam  memandang fenomena-fenomena  yang  ada  di  sekitarnya. Artinya  fenomonologi  lebih  menekankan  pada pengalaman manusia dalam memandang dunianya (lihat,  Suyanto  &  Sutinah  2015:178,  Anwar  & Adang,2013:286 dan Lubis Dkk, 2019: 47).
Beberapa  sumber  literatur  maupun  jurnal yang  berkaitan  secara  langsung  maupun  tidak langsung dengan penelitian ini antara lain:
Penelitian  tentang  peranan  hukum  adat dalam  menjaga  kelestarian  hutan  adat  Telang Siong  Kecamatan  Paju  Epat  Kabupaten  Barito Timur  Kalimantan  Tengah  yang  merupakan  karya tulis  ilmiah  skripsi  pada  Fakultas  Petanian Universitas  Palangka  Raya  tahun  2019.  Penelitian ini  berupaya  melihat  bagaimana  masyarakat  lokal suku  Dayak  Maanyan  dalam  menjaga  kelestarian hutan  berdasarkan  aturan  hukum  adat  yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan questionnaire dan interview dengan 25 responden. Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh  sebesar  70  %
setuju  bahwa  hukum  adat  di  Desa  Telang  Siong berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Rushestiana  Pratiwi  Dkk  dari  Fakultas  Kehutanan,
Universitas Nusa Bangsa dengan judul
” Kelembagaan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Hutan  Adat ”: Studi  Kasus  di  Kasepuhan  Pasir Eurih,  Desa  Sindanglaya,  Kecamatan  Sobang, Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten  dan  dilakukan pada tahun 2018 (Jurnal Belantara [JBL] Vol. 2, No. 1,  Maret 2019  (62-69)  64).  Penelitian  ini  berupaya mengetahui  potensi  kelembagaan  masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  adat  di  wilayah  hutan adat.  Pengetahuan  dan  pemahaman  yang diperoleh  akan bermanfaat  bagi  pihak  yang  terkait dalam  membuat  suatu  rekomendasi  untuk mengelola  hutan  adat  secara  adil,  sejahtera,  dan berkelanjutan, sehingga kawasan hutan adat dapat dilestarikan  dan  bermanfaat  bagi  semua  pihak. Penelitian ini dilakukan pasca diresmikannya hutan oleh  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak Provinsi  Banten  Nomor  8  Tahun  2015  tentang Pengakuan,  Perlindungan,  dan  Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Penelitian ini menggunakan  metode  studi  kasus.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara dan  kuisioner  dengan  30  responden.  Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.
Penelitian  lainnya  yang  cukup  relevan dengan  penelitian  ini  adalah  yang  dilakukan  oleh Safrin  Salam  dengan  judul  “ Perlindungan  Hukum Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Hutan  Adat ” jurnal hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016). Dalam penelitian
ini  disebutkan  bahwa  perlindungan  hukum masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat merupakan  kewajiban  pemerintah  yang  harus dipenuhi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 18B  UUD  1945.  Namun  dalam  kajiannya penelitiannya fokus pada bagaimana prinsip-prinsip pengaturan  Hutan  Adat  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011.  Selain itu penelitian  ini juga berupaya melihat bagaimana peran  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU- IX/2011.
Setelah dilakukan kajian penelitian ditemukan  adanya  Prinsip-Prinsip  Pengaturan Hutan  Adat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah: a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak;  c)  Definisi  Hutan  adat  adalah  hutan  yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d)  hutan  adat  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat.  Sedangkan  peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  atas hutan  adat  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  35/PUU-IX/2011  adalah  dengan  menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan  masyarakat  hukum  adat  dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat.
Penelitian  lainnya  yang  cukup  memberikan warna  dalam  penelitian  i ni  dengan  judul  “Pola Perlindungan  Hutan  Adat  Terhadap  Masyarakat Adat  Di  Provinsi  Riau  Pasca  Putusan  Mahkamah
Pengaruh Legalitas Hak Komunal Hutan Adat Di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Kelestarian Hutan Adat
Konstitusi  Nomor  35/Puu- X/2012”  yang  dilakukan oleh Gusliana HB pada jurnal hukum RESPUBLICA Vol.  16  No.  1  (2016):  Hukum  Bisnis,  Hukum  Tata Negara,  dan  Hukum  Pidana . Dalam  penelitian  ini, peneliti  menguraikan  terkait  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  Nomor  35/PUU-X/2012  mereview beberapa  pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  terutama  Pasal  1 angka  (6)  yang  dinyatakan  bahwa  kata  Negara tentang  Kehutanan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat.  Pernyataan  tersebut  tentu  akan memberikan  konsekuensi,  yaitu  memperkuat kedudukan  hutan  adat.  Namun  dalam  pandangan peneliti  UU  tersebut  belum  terbentuk  suatu  pola perlindungan  yang  pasti  sehingga  masih  rawan konflik.  Maka  dari  itu,  perlu  dicarikan  pola perlindungan  hutan  adat  pasca  putusan  MK tersebut.
Jurnal  lainnya  yang  cukup  memiliki relevansi  dengan  penelitian  ini  yaitu  kajian  hutan adat  pada  Jurnal  Society,  Volume  V,  Nomor  2, Desember  2017  /16  /2017 dengan  judul  “ Hutan Adat  dan  Kelas  Menengah:  Titik  Balik  Reforma Agraria  di  Indonesia ” yang  ditulis  oleh  Iskandar Zulkarnain.  Menurutnya  reformasi  agraria  arena hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 35 /  PUU-X  /  2012  tidak  dapat  didasarkan  pada dominasi  negara  (pemerintah)  melalui  agenda teritorialisasi negara hutan dan bukan pada AMAN sebagai  representasi  perjuangan  adat  dari paradoks kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melalui  beberapa  tahapan  dalam pengumpulan  data  baik  melalui,  observasi  yaitu dengan  melihat  langsung  kedaan  masyarakat  di sekitar  Pulau  Barasak  Desa  Pilang  Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Diharapkan dengan  melihat  keadaan  masyarakat  secara langsung,  maka  dapat  dibuat  sebuah  pandangan atau  gambaran  bagaimana  kondisi  masyarakat secara  nyata,  khususnya  yang  tinggal  di  sekitar hutan  adat.  Selain  pengumpulan  data  dengan teknik  pengamatan  juga  dilakukan  pegumpulan teknik  dokumentasi.  Dalam  pendokumentasian terkait  dengan  data-data  semacam  statistik, dokumen-dokumen terkait dengan hutan adat, desa adat,  dll,  serta  dokumen  foto.  Dari  dua  teknik pengumpulan  data  tersebut  selanjutnya  dilakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara.
Dari hasil pengamatan kedaan masyarakat di  sekitar  Pulau  Barasak  Desa  Pilang  Kecamatan Jabiren  Raya  Kabupaten  Pulang  Pisau,  dalam berbagai  aspek  cukup  baik.  Artinya hampir  semua sektor  pekerjaan  ada  dan  tersedia  sesuai  dengan kondisi  alam  di  Desa  Pilang.  Beberapa  kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Pilang antara lain menjadi abdi negara yaitu sebagai pegawai negeri, berkerja  di  proyek  swasta  seperti  membangun jembatan,  pembangunan  jalan,  berdagang, berkebun  sawit,  mencari  ikan,  mendulang  emas, menganyam  rotan,  berkebun  rotan,  menyadap karet, menanam buah nanas, merawat durian, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.
Kehidupan  bermasyarakat  di  sekitar  Desa Pilang  berjalan  sebagaimana  di  kabupaten- kabupaten  sekitarnya  seperti  di  daerah  Kapuas, maupun di daerah Buntok. Dari aspek keagamaan masyarakat  di  daerah  Pilang  merupakan masyarakat  yang  heterogen,  karena  terdapat banyak agama yang hidup rukun di daerah tersebut seperti  agama  leluhur  Dayak  Ngaju  yaitu Kaharingan,  agama  Islam,  Agama  Kristen,  dll. Keharmonisan  dalam  hubungan  beragama  ini merupakan  cermin  dari  Huma  Betang  yaitu  rumah tradisional Dayak Ngaju yang memiliki filosofi hidup dalam satu wadah beragam keyakinan namun tetap menjaga  keharmonisan  dan  keselarasan.  Filosofi Huma  Betang  ini  menjadi  landasan  pokok  bagi masyarakat dalam memahami apa itu keberagaman, multikulturalisme, dan pluralisme.
Dampak  Kelestarian  Hutan  Adat  Pasca  Surat Keputusan Dari Menteri Lingkungan Hidup
Melalui beragam teknik pengumpulan data baik  dari  observasi,  dokumentasi,  maupun  melalui diskusi  terpumpun  diperoleh  beberapa  temuan data.  Beberapa  diantaranya,  bahwa  sebagian masyarakat  belum  sepenuhnya  tahu  kalau  di daerahnya terdapat hutan adat sebagaimana yang santer diperbincangkan baik pada level masyarakat umum  maupun  di  level  pemerintahan,  bahkan dalam diskusi di beberapa media sosial.
Pasca  ditetapkannya  Pulau  Barasak  Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau  sebagai  hutan  adat  oleh  pemerintah  sejauh ini menurut masyarakat yang diwakili dalam diskusi
terpumpun  mengatakan,  bahwa  sampai  saat  ini belum  ada  kegiatan,  walaupun  pernyataan  ini dibantah oleh responden yang lain bernama Jenta seorang ibu-ibu yang aktif sebagai pengurus hutan desa  dan  Hutan  adat  yang  juga  aktif  dalam kegiatan menganyam rotan khas Dayak. Selain Bu Jenta,  Pak  Kasir  Jamal  mengatakan  bahwa pasca ditetapkannya  Pulau  Barasak  sebagai  hutan  adat, telah  ada  kegiatan  berupa  agroforestery  berupa pemberian  bibit  kayu,  buah-buahan  maupun pemberian  ternak  berupa  sapi.  Artinya  bahwa terdapat dampak positif pasca diresmikannya Pulau Barasak  sebagai  Hutan  Adat.  Dengan  adanya pemberian  bibit  ini,  agar  masyarakat  rajin  dalam menanam  tanaman  sehingga  masyarakat  tidak hanya menebang namun pada sisi lain juga harus menanam.
Terkait  dengan  status  Hutan  Adat, menurut  salah  seorang  responden  berpendapat bahwa  walaupun  Pulau  Barasak  sudah  terdapat surat  keputusan  sebagai  hutan  adat,  namun  bagi mereka,  itu  belum  sepenuhnya  resmi,  demikian pernyataan Pak Kasir Jamal yang merupakan salah satu  anggota  di  kepengurusan  pengelola  Hutan Adat,  karena  surat  keputusan  tersebut  harus diserahkan  langsung  dari  presiden  ke  masyarakat yang  tinggal  di  wilayah  Pulau  Barasak.  Dampak dari  ditetapkannya  pulau  Barasak  sebagai  hutan adat,  hingga  kini  tidak  ada  pelanggaran  berupa penebangan  pohon,  baik  yang  dilakukan masyarakat  luar  maupun  masyarakat  di  sekitar Pulau Barasak sendiri.
Pengaruh Legalitas Hak Komunal Hutan Adat Di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Kelestarian Hutan Adat
Dalam diskusi terpumpun yang diadakan di kantor  desa  Pilang  Bapak  Apou  Deh.  S  yang merupakan  ketua  RT  mengatakan  bahwa  dengan keberadaan  hutan  adat  di  desa  Pilang, masyarakatnya mendapatkan bantuan berupa bibit kelapa kopyor. Upaya pemerintah setempat dengan memberikan bibit ini agar masyarakat mendayagunakan tanaman yang produktif sehingga kemudian  tidak  perlu  mengganggu  tanaman  yang ada  di  lingkungan  hutan  adat,  dan  terbukti  sejauh ini  menurut  pengakuan  masyarakat  Desa  Pilang tidak  ada  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan hutan adat di pulau Barasak. Perlu diketahui bahwa pada masa lalu di sekitar pulau Barasak dikabarkan ramai dengan penambangan emas yang hingga kini dapat dilihat bekas galian tersebut.
Menurut Ibu Jenta pelarangan perambahan hutan  dan  pembakaran  lahan  memiliki  hal  yang positif dan juga negatif. Hal positif dengan adanya pelarangan  perambahan  hutan  dan  pembakaran hutan yaitu hutan tetap lestari, namun terdapat hal- hal yang negatif terkait dengan pelarangan tersebut yaitu,  masyarakat  takut  untuk  membuka  lahan pertanian  yang  baru,  karena  mereka  memiliki kebiasaan  yang  sebelumnya  yaitu  dengan  cara membakar  namun  kini  mereka  tidak  berani  lagi menggunakan cara tersebut karena adanya aturan hukum  yang  mengaturnya.  Hal  negativ  yang dirasakan  dari  pelarangan  tersebut  yaitu, masyarakat  kini  enggan  menanam  padi  karena, mereka  takut  membuka  lahan  baru  sebagaimana yang  sering  lakukan  selama  ini.  Perlu  dipahami bersama  bahwa  sistem  pembakaran  yang
dilakukan  masyarakat  selama  ini  dengan  penuh tanggung  jawab,  karena  dilakukan  secara  turun temurun, bahkan sebelum acara pembakaran lahan dilakukan, juga dilakukan ritual agar yang dilakukan diridhoi oleh yang maha kuasa.
Di sisi lain sistem pembakaran lahan yang dilakukan  juga  dengan  cara-cara  yang  arif  sesuai dengan  kultur  lokal  yang  telah  ada  sejak  ribuan tahun  lalu  seperti dibuat  sekat  bakar  yang disebut pematang  yang  dibuat  keliling  lahan  yang  akan dibakar  sehingga  tidak  akan  merembet  ke  lahan yang  lain  di  sekitarnya.  Berbeda  dengan  yang dilakukan  orang-orang  saat  ini,  dimana  ketika pembukaan  lahan  baru  mereka  langsung membakar  tanpa  melakukan  proses  tersebut sehingga terjadilah kebakaran hutan.
Dalam kebudayaan Dayak khususnya yang terdapat  di  wilayah  Pulau  Barasak  pembukaan lahan baru tidak dilakukan secara individual, namun dilakukan  secara  berkelompok,  semisal  satu kelompok  pembukaan  lahan  baru  terdiri  dari  20 orang yang berasal dari tiga hingga lima keluarga. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan  kemampuan  atau  kapasistas  yang  dimiliki yang  bersangkutan.  Salah  satu  kelebihan  dari bekerja  dengan  berkelompok  ini  adalah  menjaga agar  lahan  tidak  terbakar,  walaupun  memang  ada cerita  bahwa  orang  Dayak  juga  memiliki kemampuan  ilmu  yang  dapat  menahan  agar  api tidak  menjalar  ke  lahan  yang  lain.  Menurut  Bapak Kasir  Jamal  ada  seorang  Dayak  yang  dikenal sebagai  Raja  Mandak  atau  orang  yang  memiliki kemampuan  menahan  api  agar  tidak  menjalar
dengan  menggunakan  ilmu  yang  dimilikinya. Namun  keahlian  semacam  ini  tidak  lagi  muncul  di dalam masyarakat Desa terutama di Desa Pilang.
Pembakaran  lahan  dalam  masyarakat Dayak  sebenarnya  memiliki  banyak  hal  positif sebagaimana  yang  diutarakn  oleh  salah  seorang responden dalam diskusi terpumpun yang diadakan di  kantor  desa  Pilang,  yaitu  Ibu  Jenta  yang mengatakan bahwa pada jaman dahulu masyarakat desa  tidak  biasa  membeli  pupuk  untuk  tanaman padi mereka, namun sudah cukup diberikan dengan abu hasil bakaran lahan tersebut karena abu hasil bakaran tersebut memiliki banyak kandungan positif yang dapat membantu pertumbuhan tanaman padi dan  tanaman  yang  lainnya.  Menurut  Ibu  Jenta dengan  adanya  pelarangan  pembakaran  lahan, sangat  berdampak  pada  dirinya  sehingga  saat  ia mulai  membeli  pupuk  kimia  bahkan  ia  sendiri sebagai konsumen beras bukan sebagai produsen, karena  dibelenggu  oleh  aturan  pembukaan  lahan baru tersebut.
Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kelestarian dan Kerusakan Hutan Adat Pasca Diresmikannya  Sebagai  Hutan  Adat  Oleh Pemerintah
Sebelum diresmikannya hutan adat Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau pada  dasarnya  kesadaran  masyarakat  tersebut sudah  cukup  tinggi,  artinya  tanpa  adanya  aturan yang mengikat soal perambahan hutan, masyarakat sudah  paham  betul  arti  penting  alam  bagi  dirinya sehingga  sulit  bagi  mereka  untuk  melakukan pelanggaran tersebut.
Selama  ini  kita  hanya  mengenal  alam  dan manusia  sebagai  hubungan  antara  subyek  dan obyek.  Alam  dengan  segala  isinya  dianggap sebagai obyek seperti hutan yang dapat digunakan sebagaimana  yang  diingini  oleh  manusia  sebagai subyeknya.  Hutan  dieksploitasi  untuk  kepentingan ekonomi  manusianya.  Dalam  pemikiran  yang  bijak bahwa  hubungan  subyek  dan  obyek  semacam  ini tidak  dapat  dipertahankan  lagi.  Karena  telah terbukti  banyak  mendatangkan  malapetaka  yang ditimbulkan  oleh  kesewenang-wenangan  manusia sebagai  pelaku  utama.  Anggapan  umum  di  atas ternyata  berbeda  sekali  dengan  suku  Dayak  yang terdapat  di Kalimantan, manusia Dayak memposisikan  dirinya  linear  dengan  alam  bukan merupakan hubungan yang vertikal atas bawah.
Hutan di mata orang Dayak telah menjadi satu ikatan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  karena  selama ini orang Dayak yang telah beribu-ribu tahun tinggal di  pedalaman  hutan  belantara.  Sehingga  hutan bukan  lagi  sebagai  obyek  untuk  dieksploitasi  saja akan  tetapi  mempunyai  nilai  lebih  yang  sangat berbeda  dengan  kaum  kapitalis  yang  hanya memandang hutan sebagai objek eksploitasi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.
Hubungan  antara  orang  Dayak  dan  alamnya selain  linear  hubungan  lainnya  juga  dapat digolongkan  dengan  hubungan  yang  saling mempengaruhi. Hubungan antara orang Dayak dan alamnya  tersebut  menurut  teori ekologi modern merupakan  hubungan  timbal  balik.  Di  mana manusia  tidak  hanya  diposisikan  pada  tataran
Pengaruh Legalitas Hak Komunal Hutan Adat Di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Kelestarian Hutan Adat
subyek  semata  khususnya  dalam  memperlakukan hutannya  akan  tetapi  di  sini  alam  turut  menjadi subyek yang dapat memberikan pengaruh terhadap prilaku manusia di sekitarnya.
Kembali  pada  pembahasan  semula  bahwa, terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi masyarakat  hutan  adat  Desa  Pilang  mengapa mereka  tidak  melakukan  perambahan  hutan  di sekitar  hutan  adat  karena,  dalam  diri  seorang Dayak  sejati  telah  tertanam  arti  penting  alam  bagi dirinya dan manusia. Selain itu dalam ajaran agama yang  mereka  anut  apakah  itu  agama  Kaharingan, Islam ataupun Kristen juga telah diajarkan  tentang larangan untuk mengekploitasi alam.
Hal-hal lain mengapa masyarakat Dayak yang tinggal di sekitar hutan adat di Pulau Barasak tidak mau merusak hutan adat tersebut karena dari hutan tersebut  mereka  dapat  hidup.  Dari  hutan masyarakat  dapat  memanfaatkan  tumbuhan  obat- obatan,  buah-buahan,  hasil  rotan,  kulit  kayu, hewan-hewan yang layak untuk dimakan semacam ayam hutan, burung-burung dengan populasi yang tinggi,  tupai,  dll.  Tidak  hanya  itu  di  sekitar  hutan bahkan di dalam hutan banyak kubangan-kubangan air yang didiami oleh ikan-ikan, sehingga di musim kering  masyarakat  dapat  mengambilnya  dengan cara  menguras  atau  dengan  cara  tradisional lainnya.
Kesadaran lainnya mengapa masyarakat yang tinggal  di  sekitar  hutan  adat  Desa  Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan perambahan, karena sejak dahulu
masyarakat  Dayak  sudah  dibiasakan  dengan aturan-aturan  yang  berasal  dari  adat  yang  telh disepakati bersama seperti pelarangan mengganggu  pada  hutan  larangan  seperti  tanah adat  di  tanah  Patahu  di  mana  masyarakat  Dayak menunaikan  nadzarnya. Selain  Patahu  juga terdapat tanah adat Pahewan yaitu tempat di mana masyarakat  Dayak  dapat  atau  boleh  berburu hewan, namun dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat tanah adat yang disebut sebagai tanah adat Kaleka yaitu  tanah  ulayat  di  mana  para  leluhur dimakamkan. Tanah adat lainnya yang juga dijaga keberadaannya  adalah  tanah  adat  Kanuahan sebuah  tempat  di  mana pusaka  leluhur dipendam, dan  yang  terakhir  adalah  tanah  adat  yang  disebut Keramat  dipercaya  masyarakat  sekitar,  sebagai tempat  turunnya  putri  kayangan  atau  putri-putri dalam mitologi Dayak yang sangat dikeramatkan.
Bersandarkan  pada  alasan-alasan  di  atas itulah mengapa hampir tidak ada pelanggaran yang dilakukan  oleh  masyarakat  Dayak  yang  tinggal  di sekitar  hutan  adat  di  Desa  Pilang  Kecamatan Jabiren  Raya  Kabupaten  Pulang,  karena  di  dalam diri  mereka  telah  tertanam  nilai-nilai  baik  yang berasal  dari  budaya  masayarakat  sendiri,  agama yang  dianut  maupun  aspek-aspek  mitologi  yang dipercayainya.  Selain  itu  juga  karena  ada  aspek ekonomi selain aspek hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Melalui proses pengumpulan data diperoleh  beberapa  poin  penting  terkait  dengan
pengaruh  diresmikannya  hutan  adat  di  wilayah Pulau  Barasak  Desa  Pilang  Kecamatan  Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau terhadap kelestarian hutan  diperoleh  beberapa  temuan  antara  lain: sebagian  masyarakat  belum  sepenuhnya  tahu kalau di daerahnya terdapat hutan adat, sejauh ini menurut  masyarakat  belum  ada  kegiatan  terkait hutan adat, walaupun pernyataan ini dibantah oleh responden  lainnya,  masyarakat  lebih  rajin  setelah mendapat  batuan  bibit  tanaman  dan  ternak  dari pemerintah,  dan  dengan  adanya  pemberian  bibit ini,  masyarakat  rajin  dalam  menanam  tanaman sehingga  masyarakat  tidak  hanya  dapat  merusak pohon.  Terkait  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kelestarian  dan  perusakan  hutan adat  Desa  Pilang,  Kecamatan  Jabiren  Raya, Kabupaten  Pulang  Pisau  pasca  diresmikannya sebagai  hutan  adat  oleh  pemerintah  ditemukan beberapa temuan penelitian antara lain: kesadaran yang  tumbuh  secara  kultural,  kesadaran  karena ajaran agama  yang  dianut  masyarakat,  adanya kesadaran  secara  internal,  bahwa  sebagai  sumber kehidupan,  kesadaran  yang  muncul  karena  hutan memiliki  kekuatan  sakral  dan  kesadaran  karena  takut adanya hukuman yang berlaku.

## Saran
Banyak  hal  yang  signifikan  yang  dapat dikaji  lebih  jauh  terkait  dengan  hutan  adat  ini, karena  setelah  dilakukan  observasi  di  lapangan didapati  permasalahan  yang  jauh  lebih  komplek  di dalam masyarakat yang perlu segera ditangani baik oleh  pemerintah  maupun  oleh  lembaga  kajian
seperti perguruan tinggi sebagai salah satu problem solver masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Baier,  Martin.  2007. The  Development  of  a  New Religion  in  Kalimantan,  Central  Borneo,
Asian Anthropology , 6:1, 169-182, DOI: To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/1683478X.2007.1 0552574.
Coomans, Mikhail. 1987. Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Denzim, K.Norman & Collin, S Yvonna. 2011. The Sage  Handbook  :Qualitative  Research  I , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ferry  Hartaku,  2019  “Peranan  hukum  adat  dalam menjaga  kelestarian  hutan  adat  Telang Siong  Kecamatan  Paju  Epat  Kabupaten Barito  Timur  Kalimantan  Te ngah”.  Skripsi Fakultas  Petanian  Univeritas  Palangka Raya.
Gusliana HB. 2016 “Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap  Masyarakat  Adat  Di  Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  35/Puu- X/2012”  pada  jurnal  hukum RESPUBLICA Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis,  Hukum  Tata  Negara,  dan  Hukum Pidana.
Herdiansyah,  Haris.  2015. Wawancara,  Observasi, dan  Vocus  Groups,  Sebagai  Instrumen Penggalian data Kualitatif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hose,  Charles  &  William  Mc  Dougell.  1912. The Pagan  Tribes  of  Borneo. London:
Macmillan.
Iskandar  Zulkarnain .  2017  dengan  judul  “ Hutan Adat  dan  Kelas  Menengah:  Titik  Balik Reforma  Agraria  di  Indonesia ” Jurnal Society,  Volume  V,  Nomor  2,  Desember 2017 /16 /2017 Lubis, Akhyar Yusuf. 2014.  Teori  dan  Methodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya
Pengaruh Legalitas Hak Komunal Hutan Adat Di Pulau Barasak, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terhadap
Kelestarian Hutan Adat
Kontemporer.  Jakarta  :  Rajagrafindo persada.
Lubis, Zulkarnain Dkk.2019. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial. Yogyakarta: Andioffset.
Kementrian Penerangan, R. 1953. Republik Indonesia : Provinsi Kalimantan. Jakarta: Kementrian Penerangan R.I.
Safrin Salam. 2016 “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat” jurnal hukum Novelty Vol 7, No 2 (2016).
Scharer, H. 1963. The Conception of God Among A South Borneo People. Netherland: The Hague-Martinus Nijhof.
Sugiyono 2017. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Albafeta.
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2015. Dasar- dasar Penelitian Kualitatif. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
Suyanto,  Bagong  dan  Sutinah.  2015. Metode Penelitain  Sosial:  Beebagai  Alternatif Pendekatan, Edisi Ketiga . Jakarta: Prenada Media Group.
Ukur,  Fridolin.  1992. “Agam a  Suku  Dayak :  “Hindu Kaharingan ”.  Dalam  Majalah PENINJAU edisi  1992/2/1993/1  TH:XVII/2/XVIII/1. Diterbitkan  oleh  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia.
Rushestiana  Pratiwi,  Tb  Unu  Nitibaskara  dan Messalina  L  Salampessy  Kelembagaan Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Hutan Adat  (Studi  Kasus  di  Kasepuhan  Pasir Eurih,  Desa  Sindanglaya,  Kecamatan Sobang,  Kabupaten  Lebak,  Provinsi Banten) (Jurnal Belantara [JBL] Vol. 2, No.
1, Maret 2019 (62-69) 64).
Usop.  KMA.M.dkk.  1977/1978. Sejarah  Daerah Kalimantan  Tengah.  Jakarta: Proyek Penelitian  dan  Pencatatan  Kebudayaan Daerah  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Sumber Internet:
Diakses pada hari minggu, 15 November 2020 (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pul ang_Pisau)