Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 2615-0913 (Media Online) Terakreditasi

## Politik Pembangunan Koeksistensi di Kota Depok: Refleksi Kasus Demonstrasi terhadap Kapel Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cinere oleh Organisasi Masyarakat
Naufal Bariq Alauddin Simamora * , Ridwan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia *bariqaas@gmail.com

## Abstract
The demonstration at the GBI Cinere Chapel in September 2023 was one of the factors that made Depok City the city with the lowest tolerance index in Indonesia. The city of Depok has had the lowest tolerance index in Indonesia since 2020-2023, so it is included in the category of intolerant city. This research aims to explore political steps that can be used to build coexistence among the people of Depok City in the challenges that arise in achieving coexistence amidst the complexity of diversity, especially in the case  of  the  GBI  Cinere  Chapel  demonstration.  The  method  used  in  this  research  is  a qualitative-descriptive method by analyzing descriptive data obtained through interviews and writing and making observations from the data. The results of the research show that in carrying out coexistence development efforts in the Depok City community, we must be active  in  collaborating  with  leadership  and  community  dialogue,  reviewing  legal  and policy frameworks, as well as adapting the practices of tolerance development programs. Thus, it is hoped that these various efforts can become preventive efforts in maintaining unity in the Depok City community.

## Keywords: Depok City; Coexistence; GBI Cinere Chapel

## Abstrak
Demo terhadap Kapel GBI Cinere di Bulan September tahun 2023 lalu menjadi salah  satu  faktor  yang  menjadikan  Kota  Depok  sebagai  kota  dengan  indeks  toleransi terendah di Indonesia. Kota Depok memiliki indeks toleransi rendah di Indonesia sejak tahun  2020-2023  sehingga  masuk  ke  dalam  kategori  kota  intoleran.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendalami  langkah  politik  yang  dapat  digunakan  untuk  membangun koeksistensi  masyarakat  Kota  Depok  dalam  tantangan  yang  timbul  untuk  mencapai koeksistensi di tengah kompleksitas keberagaman, khususnya dalam kasus demo terhadap Kapel  GBI  Cinere.  Metode  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif- deskriptif dengan cara menganalisis data-data deskriptif yang diraih melalui wawancara maupun  tertulis  dan  dilakukan  pengamatan  dari  data  tersebut.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  melaksanakan  usaha  pembangunan  koeksistensi  di masyarakat Kota Depok, maka harus giat untuk berkolaborasi kepemimpinan dan dialog komunitas,  meninjau  kerangka  hukum  dan  kebijakan,  serta  adaptasi  praktik  program pengembangan  toleransi.  Dengan  demikian,  diharapkan  agar  berbagai  usaha  tersebut dapat menjadi usaha preventif dalam menjaga persatuan di masyarakat Kota Depok.

## Kata Kunci: Kota Depok; Koeksistensi; Kapel GBI Cinere

## Pendahuluan
Intoleransi merupakan salah satu bentuk konflik dan diskriminasi terhadap umat beragama  yang  hingga  saat  ini  masih  terjadi  dalam  bentuk  pelarangan,  penyerangan, hingga  pemaksaan  terhadap  umat  agama  beragama. Intoleransi  merupakan  salah satu
permasalahan  yang  terjadi  di  Kota  Depok  dan  menunjukkan  ancaman  serius  terhadap kerukunan umat beragama. Penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute selama empat tahun,  mulai  dari  tahun  2020  hingga  2023,  terkait  dengan  Indeks  Kota  Toleran  (IKT) menunjukkan bahwa Kota Depok mendapatkan skor toleransi yang rendah sejak tahun 2020  hingga  2023.  Hasilnya,  Kota  Depok  tergolong  dalam  kategori  kota  intoleran  di Indonesia.
Salah satu peristiwa yang terkait dengan permasalahan intoleransi di Kota Depok adalah datangnya puluhan orang ke Kapel GBI Cinere pada bulan September tahun 2023. Kedatangan kelompok massa yang bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Gandul menolak adanya kapel tersebut. Di hari sebelum dilaksanakan peribadatan, telah dilakukan pertemuan bersama Pemerintah Kota Depok yang menghasilkan kesepakatan mengenai tidak adanya kegiatan ibadah selama persoalan izin kapel belum diselesaikan. Pengurus kapel merasa selalu dipersulit mendapatkan izin peribadatan di lokasi. Pengurus kapel  telah  berinisiatif  menemui  Lurah  hingga  Camat  untuk  membahas  izin  ibadah. Kedatangan puluhan warga ini merupakan bentuk protes atas keberadaan kapel yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Depok.
Persoalan perizinan rumah ibadah semua agama di  Indonesia sudah seharusnya menjadi persoalan birokrasi antara pengurus dan pemerintah saja. Kedatangan puluhan anggota organisasi masyarakat yang demo di depan kantor pelayanan tersebut tentu saja akan  melahirkan  rasa  terancam  bagi  warga  yang  beribadah  di  kapel  tersebut  sehingga tindakan ini berpotensi memicu disharmoni di masa mendatang.
IKT tahun 2020 menempatkan Kota Depok dengan nilai rendah, mencapai skor 2,00 dan menempatkannya pada peringkat ke-92 sebagai kota dengan tingkat intoleransi tertinggi  di  Indonesia.  Penilaian  IKT  melibatkan  berbagai  peristiwa  yang  terjadi  pada periode tertentu, dan skor yang diperoleh mencerminkan tingkat intoleransi dengan latar belakang  yang  sesuai  pada  waktu  tersebut.  Hal  ini  memberikan  gambaran  tentang kompleksitas  dan  beragamnya  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  tingginya  tingkat intoleransi di Kota Depok serta perluasan pemahaman mengenai dampak politik dalam memperburuk situasi toleransi di tingkat lokal.
IKT Setara Institute menempatkan kembali Kota Depok di Tahun 2021 menjadi kota  dengan  skor  toleransi  terendah  di  urutan  ke-94.  IKT  di  tahun  2022  kembali menunjukkan  Kota  Depok  mengalami  kenaikan  satu  peringkat  terendah,  berada  pada posisi ke-93, di atas Kota Cilegon sebagai kota dengan IKT paling rendah di antara 94 kota  pada  tahun  2022.  Sementara  itu,  Kota  Depok  kembali  turun  menjadi  peringkat terakhir di IKT 2023 di antara 94 Kota di Indonesia.
Masalah intoleransi yang terjadi di Kota Depok menjadi suatu isu yang penting bagi masyarakat, mengingat potensi dampak yang lebih besar jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah setempat. Implikasi dari hasil tindakan tersebut memiliki dampak kepada dinamika bermasyarakat dalam aspek ekonomi dan politik yang besar sehingga dapat menciptakan rasa tidak tentram kepada masyarakat luas (Halimah, 2018).
Konsep  multikulturalisme  di  Indonesia  berlandaskan  pada  pengakuan  terhadap heterogenitas masyarakat, mencakup keberagaman budaya, tradisi, agama, dan berbagai perbedaan  lainnya.  Semboyan  “Bhineka  Tunggal  Ika”  menjadi  landasan  yang menggambarkan  Negara  Indonesia  yang  kaya  akan  keanekaragaman,  namun  mampu bersatu dalam harmoni kehidupan meskipun memiliki beragam perbedaan (Aly, 2015). Dengan semboyan tersebut, telah menjadi kewajiban bagi setiap individu dan kelompok dari  suku,  bahasa,  budaya,  atau  agama  yang  berbeda,  dapat  bersatu  dalam  bernegara. Akan  tetapi,  sikap  intoleransi  di  antara  masyarakat  menjadi  salah  satu  ancaman  bagi kekayaan Negara Indonesia yang berasal dari keragaman masyarakat multikultural.
Intoleransi merupakan sikap penolakan terhadap perbedaan yang menghadirkan tantangan signifikan terhadap kemajemukan masyarakat. Dampak negatif sikap intoleran tersebut  mengancam  persatuan  yang  merupakan  landasan  yang  dibangun  oleh  warga Indonesia.  Menurut  Umar  Hasyim,  toleransi  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk menghormati hak dan kewajiban orang lain atau anggota masyarakat dalam menjalankan keyakinan  dan  kepentingan  mereka.  Hal  ini  berlaku  selama  tindakan  tersebut  tidak melanggar  aturan  dan  norma  yang  telah  diatur  untuk  menjamin  kesejahteraan  dan keharmonisan  dalam  masyarakat  (Hasyim,  1979).  Menurut  Juergensmeyer  (Haryani, 2019), untuk individu maupun kelompok, awal mula intoleransi dapat berpotensi menjadi perlakuan kekerasan dan menjadi mata rantai kekerasan yang menular dan tidak berhenti. Oleh  karena  itu,  memahami  akar  dan  manifestasi  intoleransi  menjadi  suatu  hal  yang sangat penting dalam rangka mengatasi masalah sosial secara efektif.
Diskriminasi,  prasangka  buruk,  dan  persekusi  adalah  contoh  bentuk  intoleransi yang  bila  diwujudkan  dapat  memberikan  dampak  negatif  dan  merugikan  terhadap masyarakat. Ketika individu atau kelompok dipinggirkan berdasarkan ras, etnis, agama, atau  karakteristik  lainnya,  integrasi  dalam  masyarakat  menjadi  terancam,  dan  hal  ini menyebabkan  perpecahan  dalam  komunitas  serta  berkurangnya  kepercayaan  antar masyarakat.  Dampak  sikap  intoleransi  juga  menghasilkan  kesenjangan  ekonomi, gangguan  hubungan  antarpribadi,  peluang  pendidikan,  dan  kesejahteraan  masyarakat secara  keseluruhan  (Seftiani,  2020).  Dalam  pemerintahan,  intoleransi  dapat mengakibatkan  kebijakan  yang  diskriminatif,  pengambilan  keputusan  yang  bias,  dan merusak  norma-norma  demokrasi,  sehingga  membahayakan  legitimasi  sistem  politik. Selain  itu,  kepemilikan  hak  terhadap  rasa  aman  merupakan  sebuah  hak  konstitusional bagi  setiap  warga  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara.  Begitu  juga  dengan  hak  atas kebebasan berkeyakinan dan beragama sudah dijamin di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39/1999  tentang  Hak Asasi  Manusia. Merangkul  keberagaman dan mendorong inklusivitas tidak hanya menjadi keharusan etis, tetapi juga merupakan sarana wajib untuk kemakmuran dan stabilitas masyarakat atau setiap pemerintahan.
Menurut KBBI, koeksistensi memiliki arti keadaan hidup  berdampingan  secara damai antara dua negara (bangsa) atau lebih yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya.  Koeksistensi  merupakan  keadaan  di  mana  dua  atau  lebih  kelompok  hidup bersama dengan menghargai perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok secara damai (Jannah & Nawir, 2018). Landasan koeksistensi adalah kesadaran akan  perbedaan  individu  dan  kelompok,  seperti  perbedaan  etnis,  agama,  gender,  dan pilihan  politik.  Identitas  kelompok  tersebut  dapat  menjadi  sumber  konflik.  Dengan demikian, konsep koeksistensi bertujuan untuk mengurangi kemungkinan konflik yang kompleks dan merugikan yang mungkin timbul akibat perbedaan identitas kelompok.
Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  terkait  dinamika intoleransi di Kota Depok. Maka dari itu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam  mengidentifikasi  area-area  spesifik  yang  memerlukan  perhatian  dan  intervensi untuk  meningkatkan  tingkat  toleransi  dan  meminimalkan  tingkat  intoleransi  di  tingkat lokal. Delapan indikator IKT tersebut di antaranya adalah: rencana pembangunan dalam bentuk  RPJMD  dan  produk  hukum  pendukung  lainnya,  ada  tidaknya  kebijakan diskriminatif,  peristiwa  intoleransi,  dinamika  masyarakat  sipil  terkait  isu  toleransi, pernyataan  pejabat  kunci  tentang  isu  toleransi,  tindakan  nyata  terkait  isu  toleransi, heterogenitas keagamaan penduduk, dan inklusi sosial keagamaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendalami langkah politik yang dapat  digunakan untuk  membangun  koeksistensi  masyarakat  Kota  Depok.  Riset  ini  menjadi  signifikan karena  mampu  mengidentifikasi  serta  memahami  dinamika  interaksi  antar  segmen masyarakat  dan  tantangan  yang  timbul  dalam  upaya  mencapai  koeksistensi  di  tengah
kompleksitas keberagaman, khususnya dalam kasus demo terhadap Kapel GBI Cinere. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  di  atas,  masalah  sikap  intoleransi  menjadi tinjauan serius bagi Kota Depok. Maka, rumusan masalah yang tersaji untuk penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut adalah, bagaimana langkah politik yang harus diterapkan untuk mewujudkan pembangunan koeksistensi pada masyarakat Kota Depok, berkaca dari kasus demo terhadap Kapel GBI Cinere sehingga Kota Depok dapat beranjak keluar dari kategori kota intoleran?
Penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan  penelitian  penulis  di  antaranya  adalah penelitian yang berjudul “Intoleransi dan Resistensi Masyarakat terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama di Kota Bogor, Jawa Barat”. Fokus penelitian tersebut adalah  mengungkap  berbagai  faktor  pemicu  ( trigger )  resistansi  dan  intoleransi  dalam masyarakat  Kota  Bogor  yang  majemuk.  Fokus  penelitian  juga  pada  mengidentifikasi seperti  apa  sikap  pemerintah  setempat,  masyarakat,  dan  pemuka  agama  menyikapi  isu intoleransi di Kota Bogor sehingga peluang kerukunan dan toleransi umat beragama di Kota  Bogor  dapat  terus  terjalin.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kota  Bogor dipengaruhi oleh interpretasi berlebihan dari berita yang terkadang tidak akurat. Insiden yang  mencerminkan  sikap  intoleran  keyakinan  sering  kali  menimbulkan  konflik  antar kelompok (Haryani, 2019).
Selain  itu,  penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan  penelitian  penulis  adalah penelitian  yang  berjudul  “Peran  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  Menghadapi  Isu Toleransi  antar  Umat  Beragama”.  Fokus  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  dan mengidentifikasi  penyebab  dari  munculnya  isu  intoleransi  di  Kota  Banda  Aceh  serta bagaimana  peran  pemerintah  setempat  dalam  menyelesaikan  permasalahan  intoleransi ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  isu  intoleransi  di  Kota  Banda  Aceh  tidak  terjadi karena pada faktanya umat beragama di Kota Banda Aceh tetap bisa melaksanakan ibadah masing-masing  dengan  aman  di  rumah  ibadah  maupun  rumah  pribadi.  Adapun Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  mengupayakan  solusi  dari  isu  intoleransi  ini  dengan membangun dan mewadahi mobilitas antar umat beragama (Masrul, 2020).

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  dengan  metode  kualitatif- deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari sumber primer melalui sumber informan, yaitu perseorangan dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti.  Sedangkan,  sumber  sekunder digunakan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah tersedia untuk mendukung data primer dari bahan pustaka. Penulis memilih informan dengan teknik purposive sampling berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu informan yang terlibat  secara langsung atau mengerti mengenai permasalahan demonstrasi Kapel GBI Cinere dan kompetensi dengan fenomena yang diteliti. Hal ini sangat penting untuk menjamin kredibilitas informasi yang akan diperoleh dari informan dalam penelitian ini. Selain itu, proses analisis data oleh peneliti  terdiri  dari  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Penelitian  ini  menggunakan  Teori  Politik  Kewarganegaraan  dan  Teori Multikulturalisme.  Dengan  demikian,  peneliti  ditempatkan  menjadi  sebagai  instrumen utama  dalam  menghimpunkan  data  yang  dapat  berkaitan  secara  langsung  dengan instrumen atau objek penelitian dalam penelitian dengan metode kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Koeksistensi di Kota Depok
Data dari BNBA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tahun 2023  mengungkapkan  keberagaman  perbedaan  agama  di  Kota  Depok  memiliki
komposisi yang mencakup pemeluk agama Islam sebesar 91,176 persen, Kristen 4,766 persen, Katolik 1,509 persen, Buddha 0,277 persen, Hindu 0,165 persen, Konghucu 0,105 persen, dan kelompok lainnya sebesar 0,002 persen. Data sensus penduduk tahun 2000 menyatakan bahwa beberapa suku yang bermukim di Kota Depok sebagian besar terdiri dari  suku  Betawi,  Jawa,  Sunda,  Batak,  dan  Minangkabau.  Dengan  demikian,  elemen- elemen keberagaman ini menciptakan lingkungan dinamis di Kota Depok.
Hasil  temuan  Setara  Institute  untuk  Indeks  Kota  Toleran  (IKT)  Kota  Depok melalui delapan indikator yang dimiliki didapat dari banyak faktor yang terjadi di Kota Depok  dalam  periode  2020-2023.  Beberapa  kejadian  yang  teridentifikasi  dan memengaruhi  tingkat  kota  toleran  Kota  Depok  pada  periode  tersebut  mencakup diskriminasi terhadap dua siswi berjilbab yang hendak melakukan praktik kerja lapangan, Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  Kota  Religius,  pelarangan  perayaan  Hari Valentine,  kesepakatan  rapat  terkait  Raperda  Kota  Religius,  demonstrasi  penutupan Masjid Al-Hidayah bagi warga Ahmadiyah, dan demo terhadap Kapel GBI Cinere.
Menurut Elga Sarapung, sikap intoleransi memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai dampak negatif, seperti pelecehan hak asasi manusia, pertikaian, polarisasi, dan diskriminasi. Selain itu, intoleransi juga dapat menjadi penghambat dalam perkembangan sosial,  politik,  dan  ekonomi  masyarakat  (Sarapung,  2002).  Maka,  penanganan  serius terhadap  permasalahan  intoleransi  di  Kota  Depok  menjadi  suatu  kebutuhan  yang mendesak  agar  dapat  mencegah  potensi  kerugian  yang  lebih  besar  dan  menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa tersebut tentu memiliki pengaruh pada penempatan IKT Kota Depok tahun 2020 pada urutan ke-86.
Menurut  Direktur  Riset  Setara  Institute,  Halili  Hasan  (2021),  permasalahan intoleransi  di  Kota  Depok  berpotensi  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Hal  ini disebabkan  oleh  munculnya  politik  favoritisme  dari  kelompok  konservatif,  yang  dapat memperkeruh kondisi intoleransi di masyarakat. Kota Depok menempatkan skor terendah disebabkan  masih  terperangkap  pada  siklus  intoleransi  antara  mayoritas  dan  minoritas menurut  temuan  Setara  Institute  (2021).  Charles  Taylor  memperjelas  aspek multikulturalisme  sebagai  bentuk  dorongan  kepentingan  politik  kaum  minoritas  atau kelompok-kelompok subaltern (Arifin,  2019).  Identitas  suatu  kelompok  sebagian dipengaruhi  oleh  pengakuan  atau  ketidakpengakuan  orang  lain.  Maka  dari  itu,  tidak mengakui  atau  mengakui  secara  salah  kepada  kelompok  lain  mampu  mengakibatkan kerusakan nyata pada seseorang atau kelompok dan mengurangi mode eksistensi mereka secara nyata dan merusak.

## 2.  Faktor  Pemicu  Demonstrasi  terhadap  Kapel  GBI  Cinere  oleh  Organisasi Masyarakat
Setiap isu koeksistensi dan toleransi di Kota Depok memiliki akar permasalahan yang  menjadi  sumbernya,  termasuk  permasalahan  demo  terhadap  Kapel  GBI  Cinere. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa kondisi yang menjadi faktor  munculnya  demo  terhadap  kapel  tersebut.  Beberapa  komponen  yang  dimaksud adalah sebagai berikut:
Pertama, tekanan dari kelompok organisasi masyarakat penolak. Jika dipandang melalui Teori Politik Kewarganegaraan, maka demo yang dilakukan oleh LPM Gandul bertentangan  dengan  aspek  inklusi  yang  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  organisasi masyarakat tersebut mengakui hak-hak semua kelompok dengan adil sesuai aspek inklusi sebagai  warga  negara.  Berbagai  alasan  yang  kerap  kali  digunakan  oleh  kelompok penolak,  seperti  mencakup  lobi  pemangku  kepentingan,  demonstrasi,  penguatan  opini publik,  kekerasan,  hingga  intimidasi  (Haryani,  2019).  Meskipun  demo  yang  dilakukan
oleh  LPM  terhadap  Kapel  GBI  Cinere  tidak  mencapai  tingkat  kekerasan,  kegiatan tersebut  menghasilkan  rasa  cemas  dan  kekhawatiran  di  kalangan  masyarakat  jemaat kapel.  Penolakan  terhadap  keberadaan  kapel  berakar  pada  masalah  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  rumah  ibadah  yang  dianggap  tidak  memenuhi  syarat.  Pihak  kapel mengklaim  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  melaksanakan  ibadah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  meskipun  tidak  diwajibkan.  Akan  tetapi,  tindakan  organsasi masyarakat dalam menggeruduk kapel dianggap tidak dapat dibenarkan, sebab persoalan birokrasi  seharusnya  dapat  diselesaikan  antara  penyelenggara  ibadah  dan  pihak berwenang  setempat,  sehingga  eskalasi  konflik  semacam  itu  dapat  dihindari.  Dengan demikian,  melalui  berbagai  alasan  seperti  tidak  memiliki  izin  dan  tidak  sesuai  aturan pembangunan rumah ibadah kerap kali menjadi  pembenaran oleh pihak  penolak untuk melakukan tindakan yang intoleran (Riansyah et al., 2021).
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  pedoman  kerukunan  Melalui Peraturan  Bersama  Menteri  (PBM)  merupakan  faktor  kedua  yang  memengaruhi permasalahan  tersebut.  Kementerian  Agama  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  telah mengeluarkan pedoman dalam merawat kerukunan beragama melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006. Secara umum, peraturan ini menjelaskan  pedoman  terkait  toleransi  hubungan  antar  umat  beragama,  menghargai kesetaraan  ajaran  agama,  dan  kerjasama  antar  kehidupan  bermasyarakat.  Lebih  lanjut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga telah diatur melalui peraturan tersebut, yaitu Bab III mengenai pembentukan FKUB yang bertujuan sebagai media musyawarah antar  tokoh  agama.  “Memang  terdapat  sebagian  masyarakat  yang  tidak  menyetujui keberadaan kapel tersebut, karena saat kemarin terkandung masalah miskomunikasi yang belum berpedoman pada PBM. Hal kemarin itu dapat terjadi karena mereka yang terlibat, belum memahami dari PBM” (Wawancara, 2024).
Ketentuan pemerintah dalam menginisiasi pendirian FKUB tidak hanya berperan dalam  mengatur  pendirian  rumah  ibadah,  tetapi  juga  menjadikan  FKUB  sebagai penghubung antar umat beragama untuk mewujudkan upaya preventif dalam mencegah timbulnya  konflik.  Demo  terhadap  eksistensi  kapel  oleh  organisasi  masyarakat menandakan  bahwa  sosialisasi  yang  menjadi  tugas  FKUB  belum  berhasil  merangkul seluruh lapisan kelompok masyarakat, sehingga pemahaman terkait landasan PBM belum terimplementasi  sepenuhnya.  Oleh  karena  itu,  dukungan  penuh  dari  Pemerintah  Kota Depok  terhadap  optimalisasi  peran  FKUB  sangatlah  penting.  Persoalan  “lesu  darah” kerap  kali  timbul  kepada  pengurus-pengurus  instansi  sosial-keagamaan  yang  bersifat non-profit , meskipun segala biaya operasional telah diatur oleh Pemerintah Kota. Kinerja pasif FKUB harus dihindari sebagaimana mestinya agar tidak menjadi lembaga antarumat beragama yang tidak aktif demi kemaslahatan masyarakat banyak (Aslati, 2014). Maka demikian, penting bagi FKUB untuk mendapatkan anggaran pendukung yang memadai sesuai  dengan  kebutuhan  operasionalnya  dalam  menjangkau  kelompok-kelompok keagamaan,  sehingga  dapat  berfungsi  secara  efektif.  Selain  itu,  para  tokoh  agama dianggap  memiliki  kapasitas  dalam  mengimplementasikan  nilai-nilai  agama,  seperti berbuat kebaikan, keadilan, dan keharmonisan. Maka, peran FKUB dalam menyatukan titik temu di antara masyarakat di tengah perbedaan menjadi sangat esensial.
Ketiga, gagalnya usaha preventif dari pemerintah setempat merupakan salah satu aspek  yang  perlu  dicermati.  Pemerintah  Kota  Depok  memiliki  intelijen  yang  memiliki tugas  memberi  informasi  terkait  ancaman  keamanan  dan  gangguan  wilayah  setempat untuk  membantu  aparat  dalam  menertibkan  berbagai  potensi  permasalahan  di  dalam masyarakat.  Kodim,  Polisi,  Camat  dan  Lurah  merupakan  beberapa  lembaga  yang memiliki  fungsi  dalam  mencari  informasi  potensi  gangguan  tersebut.  Selain  itu, perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Kota  Depok  dalam  melaporkan  situasi  terkait
potensi  ancaman  adalah  Forum  Kewaspadaan  Dini  Masyarakat  (FKDM)  yang  diatur melalui Permendagri Nomor 12 Tahun 2006. Organisasi-organisasi ini (FKUB, FPK, dan FKDM) saling bahu membahu turun ke masyarakat agar masyarakat semakin baik.
Pembentukan  organisasi-organisasi  yang  bertugas  merawat  persatuan  oleh Pemerintah  Kota  Depok  merupakan mandatory dari  Permendagri  dan  PBM.  FKDM secara umum memiliki fungsi sebagai usaha preventif dalam mendeteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah forum tersebut berada. Dengan menghimpun  warga  pada  satu  forum,  diharapkan  mampu  membantu  pemerintah  kota dalam  mengidentifikasi  dan  memantau  wilayahnya  (Hakim  &  Dewanti,  2020).  Upaya preventif  Pemerintah  Kota  Depok  dalam  mencegah  demo  yang  memicu  ketegangan horizontal  antar  masyarakat  belum  berhasil,  karena  melalui  banyaknya  rekan  intelijen yang  berada  di  masyarakat  tidak  berhasil  dalam  mengidentifikasi  munculnya  demo terhadap Kapel GBI Cinere sehingga menimbulkan kecemasan tersendiri bagi jemaat dan menyebabkan  tidak  bisa  beribadah  untuk  sementara  waktu.  Dengan  demikian,  perlu penanganan khusus dalam optimalisasi lembaga-lembaga tersebut agar kejadian serupa yang mengancam koeksistensi di masyarakat tidak terulang kembali. Intisari dari konsep koeksistensi merupakan pemahaman suatu pihak bahwa kelompoknya atau individunya berlainan pada banyak hal dalam perbedaan identitas dengan pihak lain (Zhang, 2016).

## 3.  Pembangunan  Koeksistensi  Melalui  Kolaborasi  Kepemimpinan  dan  Dialog Komunitas dalam Mewujudkan Toleransi di Masyarakat
Langkah-langkah  politik  untuk  pembangunan  koeksistensi  ditujukan  sebagai pendekatan atau tindakan yang dibangun dengan tujuan mencapai harmoni dan kerja sama antara berbagai kelompok, sosial, agama, atau etnis yang berbeda dalam masyarakat Kota Depok. Selain itu, hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian, toleransi, dan kerja sama antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam konteks  politik,  pembangunan  untuk  koeksistensi  mampu  menjadi  salah  satu  aspek penting  dalam  mengatasi  ketegangan  internal  di  suatu  wilayah,  memperkuat  stabilitas, dan menaikkan perkembangan berkelanjutan. Hal Ini juga dapat menjadi landasan bagi pembangunan  kewarganegaraan  yang  inklusif  dan  demokratis.  Dari  perspektif multikulturalisme,  berbagai  usaha  dalam  bentuk  kegiatan  untuk  menjaga  harmoni  di masyarakat merupakan cara mengorganisasikan kekayaan kultural kolektif. Tindakan ini adalah  sebuah  media  untuk  mengintegrasikan  masyarakat  multikultural,  yang  disebut oleh Irwan Abdullah sebagai “kecerdasan lokal” atau perspektif lokal sebagai jawaban dari  pertanyaan  besar  mengenai  persatuan  dalam  kehidupan  bersama  di  abad  ini  yang semakin berpotensi terancam (Mahyuddin, 2020).
Penelitian  penulis  mengidentifikasi  beberapa  hal  yang  menjadi  langkah  politik untuk membangun koeksistensi di Kota Depok dari refleksi permasalahan demo terhadap Kapel GBI Cinere. Temuan kami menekankan peran penting dari para pemimpin dalam mengadvokasi  dan  merawat  ekosistem  yang  menjunjung  tinggi  persatuan.  Pandangan informan  kepada  kepemimpinan  Kota  Depok  menyatakan  bahwa  ketika  permasalahan demo  terhadap  Kapel  GBI  Cinere  muncul,  Wali  Kota  Depok  masih  terkesan  hanya bersifat normatif dalam menanggapi persoalan tersebut (wawancara, 2024). Terdapat tiga aspek  kepemimpinan  dalam  ekosistem  toleransi,  yaitu  kepemimpinan  politik  ( political leadership ),  kepemimpinan  kemasyarakatan  ( societal  leadership ),  dan  kepemimpinan birokrasi  ( bureaucratic  leadership ),  menjadi  penentu  kemajuan  atau  kemunduran toleransi di suatu daerah. Ketiga faktor tersebut harus diintegrasikan secara sinergis untuk merancang upaya bersama dalam meningkatkan toleransi. Keberhasilan dalam mencapai hal  ini  dapat  dilihat  dari  kota-kota  yang  berhasil  meninggalkan  peringkat  10  terbawah dalam IKT tahun 2023 (Yosarie et al., 2023).
Kepemimpinan  di  Kota  Depok  dalam  ekosistem  toleransi  meliputi  Wali  Kota Depok  ( political  leadership ),  badan  legislatif  Kota  Depok,  Aparatur  Sipil  Negara ( bureaucratic  leadership ),  FKUB,  dan  pimpinan  organisasi-organisasi  kemasyarakatan ( societal  leadership ).  Pemimpin  dalam  hal  ini  memiliki  tugas  penting  dalam mengadvokasi regulasi dan praktik inklusif yang menjunjung kebebasan beragama dan keberagaman.  Tindakan  politik  yang  inklusif  dan  toleran  dapat  membantu  meredakan ketegangan dan membangun rasa saling menghormati antar pihak. Kemudian, Pemerintah Kota  Depok  akan  lebih  baik  jika  merangkul  organisasi-organisasi  masyarakat  atau keagamaan yang lebih menyeluruh ke dalam FKUB, tidak hanya organisasi besar yang sudah  terbentuk,  tetapi  juga  organisasi-organisasi  akar  rumput  yang  lebih  menjangkau semua kalangan (wawancara, 2024).
Kepemimpinan Politik merupakan instruksi dan mobilisasi yang berasal dari satu pihak baik itu personal maupun kelompok kepada masyarakat di sekitarnya dengan tujuan agar bertindak secara terpola dan koheren. Menurut Andrew Heywood, kepemimpinan politik  dapat  diketahui  melalui  tiga  pandangan,  yaitu  kepemimpinan  sebagai  pola perilaku,  kepemimpinan  sebagai  kualitas  personal,  dan  kepemimpinan  sebagai  nilai politik.  Kepemimpinan  politik  yang  efektif  memastikan  pembuatan  kebijakan  yang mendukung toleransi dan pluralisme agama. Ini termasuk melindungi hak-hak minoritas agama,  mempromosikan  dialog  antaragama,  dan  mendorong  pengakuan  yang  adil terhadap  semua  kepercayaan.  Maka  demikian,  kepemimpinan  politik  dapat  ditemui  di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik, partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintahan.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2002  Tentang Pertahanan  Negara  dan  Undang-Undang  No.17  tahun  2013  tentang  Organisasi Masyarakat,  masyarakat  memiliki  hak  dan  patut  ikut  serta  dalam  bela  negara.  Ormas- ormas  dan  LSM  selaku  pimpinan  kemasyarakatan  diharapkan  agar  bertindak  sebagai katalisator  dan  penggerak  masyarakat  dalam  usaha  bela  negara,  terutama  saat  dalam keadaan  darurat  (Herdiansah  &  Randi,  2016).  Dengan  demikian,  setiap  pemimpin kemasyarakatan di setiap tingkatan dituntut agar menunjang terbentuknya kondusifitas di masyarakat sehingga membuahkan usaha preventif akan konflik horizontal di masyarakat melalui berbagai cara. Salah satu cara sebagai upaya preventif adalah dengan dialog antar kelompok. Melalui dialog, diharapkan terjadi pemahaman yang lebih baik sambil tetap waspada terhadap berbagai faktor yang terkait dengan hubungan antar umat beragama, baik yang dapat memicu konflik maupun memperlihatkan potensi integrasi. Dalam proses dialog,  akan  diidentifikasi  kearifan  lokal  sebagai  upaya  untuk  memperkuat  kerukunan antar umat beragama (Rehayati dalam Saliro, 2019).
Dialog  konstruktif  antar  golongan  kelompok  warga  dibutuhkan  oleh kepemimpinan  kemasyarakatan  agar  tumbuhnya  inklusivitas  di  lapisan  masyarakat. Partisipasi dan percakapan yang aktif serta konstruktif dari komunitas dapat memperluas pengertian dan penerimaan di kalangan beragam kelompok agama dan budaya. Tindakan- tindakan yang digerakkan oleh masyarakat, seperti mengadakan festival budaya bersama, penerimaan  aspirasi,  menyelenggarakan  program  pertukaran  antar  kelompok,  dan menggelar kegiatan bersama antar agama, dapat memperkuat toleransi dan menjunjung tinggi rasa hormat. Dialog menjadi sarana refleksi kolektif memiliki kekuatan kritis yang bermanfaat bagi dimensi praktis dan refleksif, baik dalam kehidupan keagamaan pribadi maupun  kelompok.  Dialog  antar  agama  berperan  kritis  baik  secara  internal  ( ad  intra ) maupun  eksternal  ( ad  extra ).  Prinsip  dasar  dialog  adalah  untuk  membangun  toleransi, menciptakan  kesejahteraan,  menggalakkan  keterbukaan,  memperluas  pemahaman bersama, mendorong integrasi, dan mempromosikan koeksistensi di antara para penganut beragama serta aspek lainnya (Hasan, 2018).
Sementara itu, kepemimpinan birokrasi  yang baik dapat  memastikan pelayanan publik  yang  merata  dan  adil  bagi  semua  warga,  termasuk  pelayanan  bagi  seluruh golongan masyarakat. Hal ini mencakup akses yang setara terhadap fasilitas umum, izin menyelenggarakan  peribadatan,  layanan  kesehatan,  dan  pendidikan,  tanpa  diskriminasi berdasarkan  agama.  Selain  itu,  kepemimpinan  birokrasi  yang  baik  dapat  memainkan peran  penting  dalam  menyediakan  sosialisasi  dan  pendidikan  tentang  pentingnya toleransi  agama  dan  kepercayaan.  Hal  tersebut  dilakukan  melalui  program-program pendidikan formal dan nonformal, serta kampanye kesadaran akan koeksistensi di tingkat lokal.
Hak  ( rights )  merupakan  salah  satu  dari  empat  dimensi  kunci  dari kewarganegaraan oleh Kristian Stokke (2017). Hak memiliki tiga kategori utama. yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dalam konteks kolaborasi kepemimpinan, maka hak sudah seharusnya menjadi dimensi yang tertanam di dalamnya. Hak sipil memungkinkan seseorang  untuk  mengikuti  keyakinan  mereka  tanpa  takut  akan  diskriminasi  atau penganiayaan.  Hak  ini  juga  mencakup  hak  untuk  mengkritik  dan  mengekspresikan pandangan  yang  berbeda  tentang  agama,  yang  merupakan  aspek  penting  dari  dialog antaragama  dan  pemahaman  bersama.  Selanjutnya,  hak  politik  sudah  seharusnya  agar memastikan  semua  kelompok  agama  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mewakili kepentingan  mereka  dan  berkontribusi  pada  pembuatan  kebijakan.  Tentu  saja  hal  ini membantu mencegah dominasi satu kelompok agama atas yang lain dan mempromosikan keseimbangan  pemerintahan  yang  sehat.  Sementara  itu,  hak  sosial  menjamin  bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang agama mereka, memiliki akses yang sama ke sumber  daya  ini.  Dengan  demikian,  hal  ini  mendorong  inklusi  dan  kesetaraan, mengurangi disintegrasi, dan memperkuat ikatan komunitas.

## 4. Mewujudkan Keadilan dalam Beragama
Landasan  hukum  rumah  peribadatan  agama  telah  diatur  Pemerintah  Indonesia melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan  8  Tahun  2006.  Setelah  peraturan  ini  ditetapkan,  penelitian  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan  tahun  2007  mengonfirmasi  bahwa  peraturan  tersebut  memiliki  pengaruh sebesar  17,4  persen  (Muchtar,  2010).  Center  for  Religious  and Cross  Cultural  Studies Universitas Gajah Mada menemukan terdapat sedikitnya 18 kasus terkait rumah ibadah yang terkonsentrasi di DKI Jakarta dan Jawa barat tiga tahun berselang setelah peraturan tersebut ditetapkan, serta 573 kasus gangguan terkait rumah ibadah skala nasional dari tahun  2007-2022  menurut  data  Setara  Institute.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  implementasi  dari  PBM  Nomor  9  dan  8  Tahun  2006  belum  terlaksana  secara sempurna di masyarakat Indonesia.
Jika  melihat  permasalahan  mengenai  peribadatan  Kapel  GBI  Cinere  di  Kota Depok, tidak dipenuhinya syarat administrasi yang diatur PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, bukan menjadi sebab permasalahan utama, tetapi ego dan miskomunikasi dari pihak yang berunjuk  rasa  sebelum  memahami  peraturan  dan  melaksanakan  dialog  terhadap pemerintah  setempat  maupun  penyelenggara  rumah  ibadah.  Kapel  merupakan  kantor pelayanan atau rumah doa, berbeda dengan gereja yang merupakan sebuah rumah ibadah sehingga syarat administrasi yang diperlukan tidak sama. Di sisi lain, Wali Kota Depok pun menyampaikan bahwa permasalahan Kapel GBI Cinere tetap harus memenuhi syarat administratif  sesuai  PBM  karena  pemanfaatan  gedung  bukan  rumah  ibadah  sementara seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  18  dan  19  (2023).  Sedangkan,  pemanfaatan gedung  ruko  tersebut  adalah  menjadi  kantor  pelayanan  bagi  jemaat  atau  diibaratkan seperti mushola dalam Agama Islam.
Tertulis  pada  Pasal  18  dan  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006, terkutip bahwa pemanfaatan bangunan gedung yang bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah  sementara  wajib  memiliki  surat  keterangan  pemberian  izin  sementara  dari Bupati/Walikota.  Izin  tersebut  diberikan dengan  memenuhi  dua persyaratan utama:  (a) Bangunan  tersebut  layak  fungsi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2002,  dan  (b)  Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  serta  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat.  Persyaratan  tersebut  mencakup  izin  tertulis  dari  pemilik bangunan, rekomendasi tertulis dari Lurah/Kepala Desa, serta pelaporan tertulis kepada Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  dan  kepada  Kepala  Kantor  Departemen Agama Kabupaten/Kota. Surat keterangan tersebut memiliki masa berlaku paling  lama dua tahun.  Selain itu, bagi bangunan gedung rumah ibadat yang sudah lama digunakan atau  memiliki  nilai  sejarah  namun  belum  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) sebelum  peraturan  tersebut  diberlakukan,  Bupati/Walikota  bertanggung  jawab  untuk membantu proses penerbitan IMB sesuai dengan Pasal 28.
Terdapat beberapa perkara penting yang harus dicermati oleh regulator mengenai izin sementara bangunan untuk peribadatan. Pertama, regulasi tersebut bertujuan untuk memberi  ruang  bagi  komunitas  beragama  yang  belum  memiliki  fasilitas  ibadah permanen. Kedua, proses perizinan tidak bergantung pada jumlah anggota atau dukungan warga lokal, namun pada kebutuhan nyata akan tempat ibadah tersebut oleh komunitas beragama.  Dalam  beberapa  kasus,  populasi  agama  mungkin  tidak  mencukupi,  tetapi dalam  situasi  tertentu,  seperti  konflik,  mereka  tetap  dapat  diberi  fasilitas  untuk mendirikan  tempat  ibadah.  Ketiga,  batas  dua  tahun  pada  izin  sementara  tidak  bersifat mutlak  dan  dapat  diperpanjang.  Keempat,  aturan  ini  bertujuan  untuk  mencegah kemungkinan munculnya bangunan yang disebut “gereja ruko” dan mengurangi konflik yang  disebabkan  oleh  kesalahpahaman  terkait  lokasi  ibadah  (Rumadi  dalam  Farida, 2017).  Charles  Taylor  (1994)  berpendapat  bahwa  kebebasan  beragama  dan  kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia fundamental. Hal ini memiliki kaitan dengan masyarakat  multikultural  yang  memungkinkan  terdapat  beberapa  sistem  hukum  yang berbeda yang berlaku untuk kelompok-kelompok yang berbeda. Akan tetapi, pluralisme dalam  hukum  bukanlah  tentang  menciptakan  sistem  hukum  yang  terpisah  untuk  setiap kelompok. Sebaliknya, ini tentang menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.

## 5. Adaptasi Praktik Program Pengembangan Toleransi
Dalam  meningkatkan  indeks  kota  toleran  bagi  Kota  Depok,  maka  diperlukan penyerapan program atau kebijakan dari daerah lain yang memiliki indeks toleransi tinggi di  masyarakatnya  sebagai  usaha  pembelajaran  agar  fokus  pemerintah  dalam meningkatkan  koeksistensi  dalam  masyarakat  dapat  terus  berkembang.  Kota-Kota dengan  indeks  toleransi  tertinggi  di  Indonesia  kerap  kali  menjadi  pembanding  dengan tujuan  studi  komparatif  dari  berbagai  kota  lainnya  di  Indonesia  dalam  mempelajari pengelolaan  dan  program  pemajuan  aspek  toleransi.  Beberapa  kota  bahkan  berhasil mengimplementasikan dalam pembangunan ekosistem toleransi di daerah masing-masing melalui regulasi dan program. Hasil penelitian Setara Institute pada Indeks Kota Toleran untuk sepuluh kota dengan raihan indeks tertinggi pada tahun 2023 ditunjukkan melalui tabel berikut ini.
Tabel 1. Peringkat Indeks Kota Toleran Tertinggi Tahun 2023
No Kota Skor Akhir 1 Singkawang 6,500 2 Bekasi 6,460
3 Salatiga 6,450 4 Manado 6,400 5 Semarang 6,230 6 Magelang 6,220 7 Kediri 6,073 8 Sukabumi 5,997 9 Kupang 5,953 10 Surakarta 5,800
(Sumber: Laporan Final IKT 2023 Setara Institute)
Peringkat tiga teratas IKT tahun 2023 masih ditempati oleh kota-kota yang sama dari IKT tahun 2022, yaitu Kota Singkawang, Kota Bekasi, dan Kota Salatiga. Tren yang dimiliki  oleh  ketiga  kota  tersebut  menampilkan  bahwa  posisi  yang  ditempati  dalam peringkat tinggi IKT dapat diraih dengan usaha merawat aspek toleransi yang dewasa dan berkesinambungan.  Kolaborasi  kepemimpinan  diperlukan  tidak  hanya  di  tingkat  kota, tetapi  juga  kolaborasi  di  tingkat  provinsi  dan  nasional.  Perlu  dipelajari  secara komprehensif persoalan multikulturalisme ini, agar penduduk Indonesia tidak terlena dan terseret dalam pemikiran bahwa keragaman hanyalah suatu slogan dan bukan tugas yang harus  diemban  (Rahma  et  al.,  2022).  Perkara  tersebut  penting  dipahami  oleh  seluruh warga  Indonesia.  Provinsi  Jawa  Tengah  menjadi  contoh  ketika  menetapkan  Perda Provinsi  Jawa  Tengah  No.  37  Tahun  2022  mengenai  Sinergitas  Penguatan  Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah, dan Pergub Jawa Tengah No. 35 Tahun 2022 mengenai Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan  yang  Mengarah  pada  Terorisme.  Selanjutnya,  Provinsi  Kalimantan  Tengah mempunyai Perda Provinsi No. 12 Tahun 2022  mengenai Penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat, serta Provinsi Jawa Timur yang memiliki Perda Provinsi Jawa Timur No. 8  Tahun  2018  mengenai  Penyelenggaraan  Toleransi  Kehidupan  Bermasyarakat.  Maka demikian, kerja sama dari berbagai pihak dalam mengimplementasikan secara efektif dari peraturan-peraturan tersebut akan mampu menjaga ekosistem toleransi-intoleransi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat.
Permasalahan  intoleransi  kerap  kali  bersilangan  dan  melintasi  batas-batas administratif antar kabupaten/kota, baik dalam hal pelaku maupun korban, dan dampak buruknya dapat dirasakan oleh kelompok minoritas yang sama di berbagai daerah. Oleh karena  itu,  penting  bagi  permasalahan  ini  untuk  diangkat  sebagai  isu  bersama.  Setiap provinsi di Indonesia perlu memainkan peran yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap wilayah di bawah yurisdiksi administratifnya memiliki budaya toleransi yang kuat (Yosarie  et  al.,  2023).  Kemudian,  berkaca  dari  Kota  Singkawang  yang  ditempati  oleh karakteristik  masyarakat  yang  majemuk,  Wali  Kota  Singkawang  mengesahkan pembentukan Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (FKPELA) yang menjadi sarana bagi pemuda-pemuda lintas agama di Kota Singkawang dan juga menjadi inisiatif dari pemuda  Kota  Singkawang  (Sadiro,  2019).  Sedangkan,  Kota  Depok  belum  mempunyai forum kepemudaan yang sama seperti dimiliki oleh Kota Singkawang. Dari hal tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kota Singkawang aktif dalam menggali dan menjelaskan nilai- nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila  melalui  prinsip  otonomi  daerah  yang
terdesentralisasi, yang menjadi landasan semangat Pemerintahan Kota Singkawang untuk mencapai  visi  dan  misinya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  konteks  toleransi, pemerintah daerah telah mengambil tanggung jawab atas hal tersebut (Saliro, 2019).
Oleh karena itu, membangun koeksistensi di Kota Depok, kepemimpinan politik, birokrasi, dan kemasyarakatan yang efektif sangatlah krusial. Ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing aspek; politik membutuhkan ketegasan dan visi yang inklusif, birokrasi memerlukan koordinasi yang efisien dan implementasi kebijakan yang terukur,  sementara  kemasyarakatan  membutuhkan  kemampuan  menggaet  kolaborasi berbagai  kelompok  di  masyarakat.  Lebih  lanjut,  komunikasi  strategis  lintas  aktor, termasuk  eksekutif,  legislatif,  dan  elemen  masyarakat,  menjadi  hal  kunci.  Dengan membangun  pemahaman  bersama  tentang  pentingnya  toleransi,  kolaborasi  antar kepemimpinan  dapat  menghasilkan  kebijakan  toleransi  yang  optimal.  Terakhir, sosialisasi rutin dan efektif oleh para pemimpin masyarakat tentang toleransi beragama menjadi penting. Ini memastikan bahwa nilai-nilai toleransi ditanamkan secara mendalam dalam  masyarakat  majemuk,  yang  merupakan  fondasi  bagi  pembangunan  koeksistensi yang  berkelanjutan.  Dengan  demikian,  melalui  sinergi  antara  berbagai  aspek kepemimpinan dan komunikasi yang efektif, serta upaya sosialisasi yang terus-menerus, koeksistensi keberagaman di Kota Depok dapat terpelihara dengan baik.

## Kesimpulan
Demo terhadap Kapel GBI Cinere oleh organisasi masyarakat menjadi salah satu yang memengaruhi IKT Kota Depok tahun 2023 sehingga Kota Depok menempati posisi terbawah dari 94 kota di Indonesia. Pokok permasalahan disebabkan oleh adanya tekanan dari kelompok penolak, kurangnya pemahaman terkait PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, dan gagalnya usaha preventif dari pemerintah setempat. Beberapa usaha yang dirancang untuk  memperbaiki  permasalahan  intoleransi  adalah,  kolaborasi  kepemimpinan  dan dialog komunitas, mengoptimalkan peraturan yang ada, serta adaptasi praktik program pengembangan  toleransi.  Berdasarkan  kesimpulan,  maka  saran  yang  diberikan  adalah, pertama,  penguatan  pendidikan  toleransi  melalui  berbagai  perangkat  yang  dimiliki pemerintah maupun masyarakat, seperti sekolah, forum masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya. Kedua, mendukung pembentukan forum dialog lintas agama yang aktif dan berkelanjutan di Kota Depok sehingga dapat memperkuat pemahaman dan kepercayaan antarumat beragama. Terakhir, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memahami akar penyebab  intoleransi  secara  lebih  mendalam  dan  mengembangkan  strategi  intervensi yang lebih efektif. Melalui penelitian yang mendalam, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang  memicu  intoleransi  serta  cara-cara  yang  paling  efektif  untuk  mengatasi  dan mencegahnya, sehingga memberikan landasan yang lebih kuat bagi upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di Kota Depok.

## Daftar Pustaka
Aly.  (2015).  Study  Deskriptif  Nilai-Nilai  Multikultural  dalam  Pendidikan  di  Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. Jurnal Ilmiah Pesantren , 1 (1), 9-16.
Aslati, A. (2014). Optimalisasi Peran Fkub dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru. TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama , 6(2), 188-199.
Hakim,  L.,  &  Dewanti, E.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Forum  Kewaspadaan Dini  Masyarakat  Di  Badan  Kesatuan  Bangsa  Dan  Politik  Untuk  Mencegah Konflik  Sosial  Pada  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan. Public  Administration Journal (PAJ) , 4 (1), 69-82.
Halimah,  S.  (2018).  Memangkas  Paham  Intoleran  Dan  Radikalisme  Melalui Pembelajaran  Agama  Islam  Yang  Bervisi  Rahmatan  Lil  Alamin. Jurnal  Al- Makrifat , 3 (2), 130-148.
Haryani, E. (2019). Intoleransi dan Resistensi Masyarakat terhadap Kemajemukan: Studi Kasus Kerukunan Beragama di Kota Bogor, Jawa Barat. Jurnal Multikultural dan Multireligius , 18 (2), 73-90.
Hasan,  Z.  (2018).  Dialog  antar  Umat  Beragama. Jurnal  Lisan  Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pikiran dan Kebudayaan , 12 (2), 387-400. Hasyim, U. (1979). Toleransi Dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Umat Beragama . Jakarta: Bina Ilmu. Herdiansah,  A.  G.,  &  Randi.  (2016).  Peran  Organisasi  Masyarakat  (ORMAS)  dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dalam  Menopang  Pembangunan  di Indonesia. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , 1 (1), 49-67. Jannah, S. M., & Nawir, M. (2018). Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama  di  Kecamatan  Lamasi  Kabupaten  Luwu). Equilibrium:  Jurnal Pendidikan Sosiologi , 6(2), 133-140.
Mahyudin.  (2020).  Peran  Strategis  IAIN  Ambon  dan  IAKN  Ambon  Dalam  Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan , 13 (1), 103-124.
Masrul,  M.  (2020).  Peran  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  Menghadapi  Isu Intoleransi antar Umat Beragama. Journal of Political Sphere , 1 (2), 52-62. Muchtar, I. H. (2010). Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di  Kota Bekasi. Jurnal Multikultural & Multireligius , 9 (35), 98-112.
Rahma, T., Lemuel, Y., Fitriana, D., Fanani, T. R. A., & Sekarjati, R. D. L. G. (2022). Intolerance  in  the  Flow  of  Information  in  the  Era  of  Globalization:  How  to Approach  the  Moral  Values  of  Pancasila  and  the  Constitution? Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism , 1 (1), 33-118.
Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. International Journal of Demos , 3 (1), 43-52.
Sadiro, S. S. (2019). Perspektif Sosiologis terhadap Toleransi antar Umat Beragama di Kota  Singkawang. Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Humaniora , 17 (2),  283- 296.
Sarapung, E. (2002). Pluralisme, Konflik, Dan Perdamaian: Studi Bersama Antar-Iman . Yogyakarta: Institut DIAN Interfidei.
Seftiani, S., Pamungkas, C., Nadhiroh, I. M., & Alamsyah, P. (2020). Wajah Pluralitas yang Tergerus: Intoleransi dan Radikalisme di Sembilan Daerah . Yogyakarta: PT Kanisius.
Stokke,  K.  (2017).  Politics  of  Citizenship:  Towards  an  Analytical  Framework. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography , 71 (4), 193-207. Taylor,  C.,  Appiah,  K.  A.,  Rockefeller,  S.  C.,  Walzer,  M.,  &  Wolf,  S.  (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition . New Jersey: Princeton University Press.
Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., & Hasan, H. (2024). Indeks Kota Toleran Tahun 2023 . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
Zhang,  X.  (2016).  On  Cultural  Coexistence  in  an  Age  of  Globalization. International Journal of Education and Research , 4(6), 163-168.