## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 1 - 14

## KESENJANGAN  IMPLEMENTASI  DALAM  PENATAUSAHAAN BARANG  MILIK  NEGARA  YANG  BERASAL  DARI KONTRAKTOR  KONTRAK  KERJASAMA

## Cahyaningrum
Alumni  Program  Maksi  FEB-UGM Yogyakarta,  PNS  di  Kementerian  ESDM,  Jakarta Email:  cahya_ningrum86@yahoo.co.id
Abdul Halim
Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis,  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta Email:  abhalim58@yahoo.com

## Abstract
Oil and gas industry began in the Dutch colonial era. Based on Article 78 Government Regulation No. 35 Year 2004 on Upstream Oil and Gas, that all goods and equipment which directly used in the Upstream Oil and Gas Activity that purchased by Contractor becomes to State assets which is developed by the government and managed by SKK Migas. Enactment of Government Regulation No. 6 of 2006 about the management of State assets / Regional assets (BMN / BMD) as the implementation of the mandate of Law Number 17 Year 2003 on State Finance and Law No. 1 of 2004 on State Treasury is a new chapter for the management of state assets more orderly , accountable, and transparent. SKK Migas as an  institution whose function is to supervise the implementation of the Production Sharing Contract (PSC) has purpose  to  provide  maximum  benefit  for  the  country.  On  the  other  hand,  state  asset management  by  the  Government  aims  to  achieve  accountability  through  the  orderly administration and better management of State assets. The difference between that purpose, can lead to implementation gaps. This research was conducted with the aim of knowing the activity of administration of State assets originating from Contractor of Cooperation Contract which has the highest implementation gaps, find the source of the cause and finding the impact on the administration of  State assets originating from Contractor of Cooperation Contract. Measurements implementation gaps using tools that called integrity scorecard. Integrity  scores  obtained  by  submitting  some  questionnaires  to  the  respondents.  The respondents in this study is the contractors which have commercial production. The research results illustrate the reporting activity has the highest implementation gap. It can also be seen  from  the  BPK  findings  on  Internal  Control  System  in  State  assets  administration originating from Contractor of Cooperation Contract on LKPP Year 2007 - 2013. Based on the descriptive analysis of the State assets which originating from Contractor of Cooperation Contract enforcement background and administration activity analysis, it can be concluded that the cause of the implementation gap is the political pressures, bureaucratic overlap, and resource constraints in the implementation of the regulation.Based on the inductive analysis of the weakness symptoms that occur in the administration of State assets originating from Contractor of Cooperation Contract, can be concluded that the data presented in the central goverment financial report (LKPP) potentially not comply with the qualitative characteristics standards such us relevant, reliable, comparable and understandable.
Keywords: Implementation  Gaps,  Administration,  State  assets  which  originating  from Contractor of Cooperation Contract .

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  pasal  6  ayat  1 Undang Undang Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi,  kegiatan  usaha  hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Contoh ketentuan yang menyebutkan bahwa  barang  yang  diperoleh/dibeli  oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama menjadi milik aset milik Pemerintah Republik Indonesia dan digunakan dalam kegiatan hulu migas terdapat dalam Kontrak Kerja Sama (KKKS)/( Production Sharing Contract/PSC): Section X Title of Equip- ment sebagai berikut :
“10.1 Equiment purchased by CONTRAC- TOR  pursuant  to  the  Work  Program becomes  the property of GOI (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operation  hereunder.” (PSC  BPMIGAS, 2009)
Selain tercantum dalam PSC, berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu  Migas pasal 78 dikemukakan  bahwa  seluruh  barang  dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan  Usaha  Hulu  yang  dibeli  Kontraktor m enjadi  m ilik/kekayaan  negara  yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. Ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 sebagai pelaksanaan dari amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan babak baru bagi pengelolaan aset  negara  yang  lebih  tertib,  akuntabel,  dan transparan.  Pengelolaan  aset  negara  yang profesional  dan  modern  diharapkan  meraih kepercayaan  masyarakat  dalam  upaya  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
KKKS  sebagai  pelaksana  Kontrak  Kerja Sama,  aktivitas  pembukuan/pencatatan  aset menjadi  penting  artinya  dalam  menentukan jumlah biaya penyusutan barang dan peralatan yang  digunakan  untuk  operasi  perminyakan. Biaya  penyusutan  tersebut  merupakan  salah satu  faktor  penggantian  biaya  operasional

## KESENJANGAN IMPLEMENTASI DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
kegiatan hulu migas yang dikenal dengan istilah Cost Recovery sebagaimana tercantum dalam pasal  7,  pasal  11  dan  pasal  12  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Migas.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nampak terdapat perbedaan motivasi antara Pemerintah dengan  KKKS  yang  menunjukkan  adanya kesenjangan  implementasi  dalam  penata- usahaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS  antara  hukum/peraturan  yang  telah ditetapkan pemerintah dengan implementasinya di  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui aktifitas penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS yang memiliki kesenjangan implem entasi  tertinggi,  dan  m engetahui penyebab  dan  dampak  penatausahaan  BMN yang Berasal dari KKKS.

## TINJAUAN  LITERATUR
Pengertian  Barang  Milik  Negara  yang Berasal dari KKKS
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah. Perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh  dari  hibah/sumbangan  atau  yang sejenis,  barang  yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum  tetap.  BMN  yang  berasal  dari  KKKS merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh dari adanya perjanjian/kontrak.

## Penatausahaan Barang Milik Negara
Penatausahaan berasal dari kata tata usaha. Dalam  arti  sempit,  “Tata  Usaha”  juga  dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan pencatatan  dan  penyusunan  keterangan- keterangan,  sehingga  keterangan-keterangan tersebut  dapat  digunakan  secara  langsung
sebagai bahan informasi bagi pimpinan suatu organisasi  yang  bersangkutan  dan  juga  oleh siapa saja yang membutuhkannya. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang  Pengelolaan  BMN/Daerah,  penata- usahaan barang milik Negara/daerah merupakan kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara/daerah.

## Kesenjangan Implementasi
Kesenjangan  implementasi  merupakan perbedaan  antara  motivasi  pemerintah  yang dituangkan  dalam  hukum/peraturan  dengan bagaimana pelaksanaannya dan  dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan (Smith & Larimer, 2009). Kesenjangan implementasi terjadi ketika kebijakan hanya berlaku di atas kertas saja dan sulit dalam  implementasinya (CIPE & Global Integrity, 2012).
Menurut  Suharto  (2008)  agar  sebuah implementasi dapat berhasil terdapat prasyarat sebelum  melakukan  sebuah  kebijakan  yang harus diperhatikan. Prasyarat dimaksud meliputi kebijakan harus didasari oleh teori dan kaidah- kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi,  memiliki langkah-langkah yang kompleks, memiliki prosedur akuntabilitas yang  jelas,  pihak  yang  bertanggungjawab memberi pelayanan harus terlibat perumusan kebijakan, melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur, dan para pembuat kebijakan harus memberi  perhatian  yang  sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan.

## Metode Pengukuran Kesenjangan Impelementasi
Kesenjangan  implementasi  dapat  diukur dengan menggunakan pendekatan berupa Integrity Scorecard yang didalamnya menguji 3(tiga) komponen konsep  meliputi keberadaan mekanisme integritas publik mencakup adanya hukum   dan  instansi  yang  m endorong akuntabilitas  publik,  keefektifan  mekanisme tersebut,  dan  akses  masyarakat  ke  dalam mekanisme tersebut (CIPE & Global Integrity, 2012).
Integrity Scorecard didasarkan pada angka yang  disebut  sebagai  indikator  integritas. Indikator  integritas  merupakan  kumpulan pertanyaan/pengujian  mekanisme  integritas terhadap konsep keberadaan, keefektifan dan akses.  Ada dua tipe indikator integritas yaitu indikator  hukum  dan  indikator  pelaksanaan. Indikator hukum menyediakan penilaian yang objektif mengenai aturan hukum tertentu, hak- hak  fundamental,  institusi  pemerintah  dan regulasi  yang  ada.  Indikator  pelaksanaan menunjukkan pelaksanaan hukum secara de- facto , efektifitas, penegakan hukum serta akses masyarakat  terhadap  peraturan  perundangan yang  berlaku.  Besarnya  kesenjangan  imple- mentasi secara sederhana diukur dari selisih nilai indikator hukum dengan indikator pelaksanaan ( CIPE & Global Integrity,2012).

## Penyebab Kesenjangan Implementasi
Teori  institutional  berpandangan  bahwa perilaku organisasi dibentuk/ dipengaruhi oleh lingkungan institusi di luar organisasi. Organisasi akan menyesuaikan diri atau isomorphic , akibat tekanan dari luar jika ingin bertahan hidup (Di Maggio  dan  Powell,  1983).  Terdapat  3  (tiga) proses bagaimana organisasi menyesuaikan diri. Pertama, coercive  isomorphism yaitu  proses penyesuaian  m enuju  kesam aan  dengan “pemaksaan”.  Kedua, mimetic  isomorphism yaitu  proses  dim ana  organisasi  m eniru organisasi lain yang berhasil dalam satu bidang. Ketiga, normative isomorphism yaitu perubahan yang muncul dari tekanan profesi yang dapat berupa pelatihan atau sertifikasi (Di Maggio dan Powell, 1983).
Adapun  penyebab  utam a  terjadinya kesenjangan  implementasi  sebagaimana disimpulkan oleh para peneliti CIPE & Global Integrity  (2012)  dapat  berupa  faktor  politik (birokrasi,  legitimasi  hukum,  kualitas  hukum, kepentingan yang berbeda-beda), faktor ekonomi (sumber daya untuk mengaplikasikan hukum, penghalang  aktivitas  ekonomi,  pengukuhan kepentingan), faktor sosial budaya (pengaruh dari kelompok  elit  lokal,  struktur  sosial,  warisan budaya).

## LATAR BELAKANG  KONTEKSTUAL OBJEK  PENELITIAN
Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  BMN/D, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/MK.6/ 2009 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/MK.6/2010 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS, Peraturan Menteri Keuangan Nomor  02/PMK.05/2011  sebagaimana  telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  245/PMK.05/2012  tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal Dari KKKS serta Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  248/PMK.05/2012 tentang  Sistem  Akuntansi  Transaksi  Khusus menjelaskan tata cara penatausahaan BMN dan hierarki penatausahaan melibatkan Kementerian/ Lembaga/Instansi  yang  meliputi  KKKS,  SKK Migas, Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM  (PPBMN)  dan  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan (DJKN).
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  dan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, KKKS merupakan Badan Usaha Tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak  dan  gas  bumi  di  Indonesia.  KKKS mem iliki  wewenang  dan  tanggung  jawab untukmelakukan pencatatan BMN, menyimpan dan  mengadministrasikan  bukti  kepemilikan, melaporkan data BMN secara berkala kepada SKK Migas, dan melakukan pengamanan atas BMN KKKS yang berada dalam penguasaannya.
SKK  Migas  bertugas  m elaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Visi SKK Migas yaitu menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktifitas ekonomi Indonesia. Sedangkan misi  SKK Migas  yaitu melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap pelaksanaan  kontrak  kerja  sama  dengan
semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas  bum i  guna  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat  (SKK  Migas,  2012). Berdasarkan Peraturan Pengelolaan BMN yang berasal  dari  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama, SKK  Migas  juga  memiliki  wewenang  dan tanggung jawab terkait Barang Milik Negara yang meliputi melakukan pembinaan penggunaan BMN di lingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, menyampaikan laporan konsolidasi secara berkala  kepada  KESDM,  dan  melaksanakan kewenangan  dan  tanggungjawab  lain  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Pengelolaan aset  KKKS  berada  dalam  pembinaan  dan pengawasan divisi akuntansi, divisi pengelolaan rantai  suplai  KKKS  dan  divisi  pertimbangan hukum dan formalitas.
PPBMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM melalui Sekretaris Jenderal.  PPBMN  m em punyai  tugas melaksanakan  penyelenggaraan pengelolaan barang  m ilik  negara  KESDM.Salah  satu fungsinya yaitu penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan  penatausahaan,  pemantauan evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  BMN. Berdasarkan Peraturan Pengelolaan BMN yang Berasal  dari  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama, PPBMN menjalankan kewenangan dan tanggung jawab  atas penggunaan  Barang Milik  Negara meliputi melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan  konsolidasi  yang  disampaikan  SKK Migas,  melakukan  pencatatan  atas  laporan konsolidasi yang disampaikan oleh SKK Migas, mengajukan  usul  pemanfaatan/pemindah- tanganan BMN yang diusulkan SKK Migas serta melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab lain. PPBMN merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) sekaligus sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (UAKPLB-BUN) BMN yang berasal dari KKKS.
DJKN  m erupakan  unit  eselon  I  pada Kem enterian  Keuangan  yang  bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

## KESENJANGAN IMPLEMENTASI DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang  negara,  dan  lelang.Visi  DJKN  yaitu menjadi  pengelola  kekayaan  negara,  piutang negara,  dan  lelang  yang  profesional,  dan bertanggungjawab  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.Salah  satu  misi  yang diemban  oleh  DJKN  yaitu  mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.  Pengelolaan  BMN  yang  berasal  dari KKKS ditangani oleh unit eselon II DJKN yaitu Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain  (Direktorat  PNKNL)  yang  kemudian dikelola lebih lanjut oleh Subdirektorat KNL I yang memiliki  tugas  m elaksanakan  penyiapan rum usan  kebijakan  dan  standardisasi, penyusunan  sistem  dan  prosedur,  penata- usahaan  dan  penyusunan  daftar,  pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain- lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial Lingkup I sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

## RANCANGAN  PENELITIAN
Penelitian  ini  m enggunakan  m etode pendekatan kualitatif.  Bogdan dan Taylor (1975) dalam  Sukmono  (2005),  menjelaskan  bahwa pendekatan  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni  dengan  membandingkan  kondisi  nyata yang  dihadapi  pelaksana  kebijakan  dengan landasan  teori  yang  berkaitan  serta  meng- gunakan  teknik  analitis  induktif  yang  mengkaji serangkaian  gejala-gejala  yang  spesifik/khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum.
Analisis  data  menggunakan  media  yang berupa Integrity Scorecard sebagaimana dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh CIPE dan Global Integrity tahun 2012. Integrity Scorecard didasarkan pada angka yang disebut sebagai indikator integritas.Indikator integritas merupakan
kumpulan pertanyaan/pengujian terhadap konsep keberadaan,  keefektifan  dan  akses  terhadap mekanisme integritas. Indikator integritas terdiri dari indikator hukum dan indikator pelaksanaan. Indikator de-jure ini dinilai dengan 100 poin untuk pertanyaan yang dijawab dengan “Ya” atau nilai 0 poin untuk pertanyaan yang dijawab “Tidak” ( CIPE & Global Integrity, 2012 ) .  Penilaian atas indikator pelaksanaan beragam sesuai dengan permasalahan yang diuji.  Indikator pelaksanaan dapat diukur dengan skala 0 -100 poin atau dapat pula dengan nilai pasti  100 poin untuk pertanyaan yang dijawab dengan “Ya” atau nilai 0 poin untuk pertanyaan  yang  dijawab  “Tidak”.  Besarnya kesenjangan  implementasi secara  sederhana diukur dari selisih nilai indikator hukum dengan indikator pelaksanaan (CIPE & Global Integrity, 2012).
Proses  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada tahapan penelitian hingga tuntas, dan  datanya  mengalami  kejenuhan.  Ukuran kejenuhan  data  ditandai  dengan  tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru (Miles dan Huberman dalam Rienna, 2008). Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman meliputi 3 tahap yaitu reduksi data ( data reduc- tion ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan penarikan kesimpulan ( data conclusion ) .
Data primer diperoleh melalui studi lapangan langsung dengan bagian terkait sesuai dengan bidang pengamatan, membagikan kuesioner dan m elakukan  wawancara  kepada  pembuat kebijakan (DJKN) dan pelaksana penatausahaan BMN (PPBMN, SKK Migas, dan KKKS).  Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik melalui literatur atau buku-buku teks. Selain itu juga dikumpulkan laporan-laporan tertulis yang dikeluarkan oleh DJKN, Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS baik yang dipublikasikan maupun tidak.

## PEMAPARAN  TEMUAN
Pengukuran  Kesenjangan  Implementasi pada Aktivitas Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS.
Pengukuran  kesenjangan  implementasi menggunakan  m edia integrity  scorecard dilaksanakan  melalui  pembagian  kuesioner kepada KKKS produksi dikarenakan KKKS telah mendapatkan cost-recovery dari  pemerintah. Berdasarkan data SKK Migas per tanggal 22 Juni 2014 yang tercantum dalam website , terdapat 79  KKKS  yang  telah  berproduksi  secara komersial. Dikarenakan keterbatasan waktu dan lokasi  KKKS  yang  berpencar,  maka  hanya dikiirimkan kuesioner kepada operator-operator utama  wilayah  kerja  migas.    Dari  43  berkas kuesioner yang disebar hanya 13 kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan kepada penulis untuk selanjutnya diolah untuk mengukur kesenjangan implementasi di tiga aktivitas penatausahaan. Hasil perhitungan disajikan sebagai berikut :

## Gambar  1  :  Diagram  Kesenjangan Implementasi  pada  Penatausahaan  BMN  Yang Berasal  Dari  KKKS
Berdasarkan  diagram  di  atas,  tampak kesenjangan implementasi terbesar terjadi pada aktivitas pelaporan BMN. Dengan menggunakan indikator pelaksanaan:
a. Dalam  praktek,  KKKS  menyusun  laporan BMN yang berada dalam penguasaannya.
b. Dalam praktek, KKKS melaporkan data BMN kepada SKK Migas secara berkala melalui SINAS SKK Migas dan SINTA.
c. Dalam praktek, KKKS melaporkan data BMN kepada SKK Migas secara berkala sesuai dengan PTK SKK Migas Nomor 007 Buku Ketiga Tahun 2009.
d. Dalam praktek, KKKS mengetahui jumlah aset  dalam penguasaannya  yang  tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Ketentuan tersebut tidak dilaksanakan KKKS sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  SKK Migas, terutama terkait dengan waktu pelaporan yang berbeda-beda pada masing-masing KKKS dan tidak semua KKKS mengetahui berapa nilai aset yang ada dalam penguasaannya yang telah disajikan  dalam  LKPP.  Hal  ini  diindikasikan penyampaian hasil konsolidasi laporan KKKS secara berjenjang tidak berjalan dengan baik. Integritas laporan keuangan dapat dicapai apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang  memiliki  standar  karakteristik  kualitatif meliputi  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan, dapat dipahami (Jamaan, 2008).
Kelemahan integritas pelaporan BMN KKKS tersebut dipertegas dengan temuan BPK atas Sistem Pengendalian Internal Penatausahaan BMN  yang  Berasal  dari  KKKS  pada  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007 sampai  dengan  tahun  2013  disajikan  pada tabel 1.

## Penyebab dan Dampak Kesenjangan
Implementasi dalam Penatausahaan

## BMN yang berasal dari KKKS
Untuk mengetahui penyebab dan dampak kesenjangan implementasi, dilakukan observasi dan wawancara dengan pelaksana serta pejabat yang terkait dengan penatausahaan BMN baik dari SKK Migas, PPBMN dan DJKN Kementerian Keuangan.
Penertiban BMN  yang berasal  dari KKKS dimulai ketika adanya temuan BPK atas laporan aset KKKS dalam LKPP tahun 2007 yang tidak diyakini kewajarannya dan berlanjut ke temuan LKPP  tahun  2008  yaitu  pemerintah  belum m enetapkan  kebijakan  pengelolaan  dan kebijakan akuntansi aset KKKS yang menjadi m ilik  negara  sebagaim ana  dikutip  dari wawancara  dengan  salah  satu  kepala  seksi PNKNL Kementerian Keuangan sebagai berikut:
“Kalau  yang  menjadi  trigger  utama,  kalau  tidak salah  adalah  sebenarnya  karena  itu  sudah menj adi  rekomendasi  tim  pemeriksa  BPK. Ada  temuan  BPK  atas  laporan  k euangan Pemerintah Pusat  mengenai  pengelolaan aset

## KESENJANGAN IMPLEMENTASI DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
Tabel 1. Temuan BPK atas Sistem Pengendalian Internal BMN yang Berasal dari
KKKS  pada LKPP Tahun 2007-2013 No Tahun LKPP Judul Temuan Catatan 1 2007 Saldo aset Lain-Lain yang dikelola BPMIGAS dalam LKPP tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. 1. Terdapat permasalahan kelengkapan dalam penyajian aset lain-lain di LKPP yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas. 2. Kelemahan Pengendalian Intern dalam pengelolaan dan pelaporan aset negara dari kegiatan usaha hulu migas. 2 2008 Pemerintah belum menetapkan kebijakan pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk aset KKKS yang menjadi milik negara. Temuan terkait saat pengakuan dan basis pengukuran serta nilai aset capital KKKS milik negara yang disajikan baru sebatas aset capital tanah dan persediaan. 3 2009 Pemerintah Belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk aset KKKS yang menjadi milik negara. 1. Aset KKKS yang telah tidak digunakan dan telah diserahkan kepada Pemerintah dhi. Kementerian ESDM untuk
selanjutnya diusulkan status penggunaannya kepada Menteri Keuangan belum dicatat. 2. Belum ditetapkannya kebijakan akuntansi untuk aset KKKS. 4 2010 Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian aset Eks KKKS Belum memadai. Hasil IP atas aset KKKS beresiko tidak menghasilkan nilai wajar, disebabkan DJKN belum menyusun secara baik petunjuk teknis inventarisasi yang menjamin kesesuaian prinsip sensus dan menjamin validitas data inventarisasi serta tidak ada evaluasi ulang oleh DJKN atas Berita Acara IP. 5 2011 Pelaksanaan IP atas aset KKKS belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi Subsequent Expenditure dan Kewajaran Penilaian aset scrap serta pengelolaannya belum sesuai dengan aturan. 1. Penatausahaan dan pengelolaan aset KKKS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
2. Terdapat kelemahan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS.
yang  tidak  ak untabel,  baik  itu  yang  di Kementerian  Lembaga  maupun  di  Lain-lain. Makanya  kemudian  pemerintah  mulai menyikapinya  dengan  menyusun  peraturan peraturan  yang  berusaha  itu  di…merupakan jalan  keluar  atas  rekomendasi  BPK  itu.  Jadi sebenarnya  bukan  masalah  top  bottom  atau bottom  up,  tapi  karena  lebih  kepada  urgensi karena  ada  temuan  BPK  yang  harus  segera ditindaklanjuti…  itulah  kira-kira.  Bisa  dibilang itu top  bottom juga  bisa  karena triggerny a adalah  temuan  BPK”.
Menindaklanjuti temuan tersebut pemerintah bergegas untuk melakukan IP dan menerbitkan peraturan teknis terkait dengan Pengelolaan BMN yang  Berasal  dari  KKKS  meliputi  PMK  135/
PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2009 sedangkan peraturan mengenai akuntansinya  baru  diatur  dalam  PMK  02/ PMK.05/2011 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari  2011.  Tabel  2  menyajian  Aktivitas Penatausahaan BMN yang Berasal dari KKKS.

## ANALISIS DAN DISKUSI HASIL INVESTIGASI KASUS
Berdasarkan 13 kuesioner yang telah diisi oleh manajemen badan usaha yang menjadi operator utama, mewakili 22 operator KKKS dari
Tabel 1. Temuan BPK atas Sistem Pengendalian Internal BMN yang Berasal dari

## KKKS  pada LKPP Tahun 2007-2013 (Lanjutan)
No Tahun LKPP Judul Temuan Catatan 6 2012 Tidak ada temuan dalam hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal oleh BPK pada LKPP Tahun 2012. - 7 2013 SPI pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum memadai, dan masih terdapat aset LNG Tangguh senilai USD2.970.388.443,00 yang belum dilaporkan. 1. Pengendalian intern dalam pencatatan aset belum memadai karena belum terdapat mekanisme
rekonsiliasi dan sistem pencatatan aset KKKS yang terintegrasi sehingga nilai aset KKKS yang dilaporkan dalam laporan keuangan berpotensi tidak andal dan DJKN tidak memiliki monitoring atas penatausahaan aset KKKS yang terminasi. 2. SKK Migas belum melaporkan aset LNG Tangguh kepada Kementerian
ESDM/DJKN Kementerian Keuangan
Sumber : Diolah dari Laporan Pemeriksaan BPK terhadap SPI pada LKPP

## KESENJANGAN IMPLEMENTASI DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
79 wilayah kerja produksi yang kemudian diolah dengan  media integrity  scorecard didapatkan bahwa aktifitas pelaporan memiliki kesenjangan implementasi  tertinggi.  Analisis  deskriptif digunakan  untuk  mendapatkan  gambaran penyebab  utama  terjadinya  kesenjangan implementasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan  UU  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan memiliki fungsi sebagai Bendahara  Umum  Negara  yang  memiliki wewenang  menetapkan  kebijakan  dan
pedoman pengelolaan serta penghapusan BMN. Sedangkan, berdasarkan PP 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Menteri  ESDM  memiliki  wewenang  untuk mengelola Data Migas dan bersama Menteri Keuangan melakukan pembinaan terhadap seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas.
2. SKK Migas dahulu merupakan BPMIGAS yang  telah  dibubarkan  berdasarkan keputusan MK, dibentuk sejak tahun 2001, memiliki fungsi dan tugas, pengendalian dan
Tabel 2. Aktivitas Penatausahaan BMN yang Berasal dari KKKS Pembukuan/Pencatatan Inventarisasi Pelaporan 1. Pencatatan aset, penyimpanan bukti kepemilikan dan dokumen sumber seperti faktur, sertifikat Placed Into Service , dll, menjadi
tanggungjawab KKKS.
2. Pencatatan dan perhitungan depresiasi yang dilakukan KKKS dimaksudkan untuk perhitungan
cost-recovery sesuai dengan PP Nomor 79 tahun 2010, berbeda dengan perhitungan penyusutan yang diatur oleh Pemerintah sesuai dengan Perdirjen KN Nomor 1 Tahun 2013.
3. Belum terdapat sistem pencatatan aset yang terintegrasi sehingga semua proses perhitungan dilakukan secara manual yang memiliki potensi human error cukup besar.
4. Kendala Implementasinya hanya sebagian kecil KKKS Produksi menggunakan SINAS baru, sedangkan sebagian besar KKKS
lain masih memakai sistem lama, bahkan excel.
1. Inventarisasi selain wajib dilakukan oleh Pemerintah secara sensus minimal sekali dalam 5 tahun, namun juga telah dilakukan sendiri oleh KKKS sesuai dengan ketentuan SKK Migas dalam rangka pengawasan cost- recovery . 2. Kendala Implementasinya :
a. Keterbatasan pengetahuan personil lapangan tentang fungsi dan keberadaan aset-aset tua sehingga dampaknya menyulitkan tim penertiban untuk melakukan penilaian. b. Persiapan lapangan kurang, sedangkan jumlah aset yang harus
sangat banyak dan tersebar. c. Keterbatasan personil, akomodasi, transportasi,
biaya operasional dan biaya non-operasional.
1. Pelaporan BMN yang Berasal dari KKKS dilaksanakan secara berjenjang yaitu KKKS kepada SKK Migas dan kemudian SKK Migas kepada PPBMN dan PPBMN kepada DJKN.
2. Laporan KKKS kepada SKK Migas bertujuan untuk perhitungan Cost-Recovery , sedangkan
SKK Migas kepada pemerintah bertujuan untuk penyusunan LKPP.
3. Review laporan yang diserahkan oleh KKKS kepada SKK Migas sangat sempit yaitu hanya 7 hari pada laporan semesteran, sehingga untuk laporan semester I LKPP menggunakan data Q1 (Jan-Maret).
4. Kendala implementasinya :
a. Sumber Daya Manusia terbatas sedangkan proses konsolidasi dan pengolahan data baik yang dilakukan oleh SKK Migas, PPBMN dan DJKN masih dikerjakan secara manual menggunakan format file excel sehingga potensi human error cukup besar.
b. Belum semua KKKS melaporkan data aset kepada SKK Migas, dan tidak semua KKKS menggunakan aplikasi yang diperintahkan oleh SKK Migas.
c. Belum ada sistem terintegrasi antar fungsi fungsi di SKK Migas, dengan PPBMN dan DJKN sehingga tidak ada proses rekonsiliasi dan validasi data.
pengawasan  pelaksanaan  kontrak  kerja sama. Penatausahaan  aset KKKS  sangat terkait dengan pertanggungjawaban cost- recovery .
3. Penertiban BMN  yang berasal  dari KKKS dimulai  ketika  adanya  temuan  BPK  atas laporan aset KKKS dalam LKPP tahun 2007 yang  tidak  diyakini  kewajarannya  dan berlanjut ke temuan LKPP tahun 2008 yaitu pemerintah  belum  menetapkan  kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi aset KKKS yang menjadi milik negara.
4. Terhadap  adanya  kebijakan  pemerintah tersebut,  SKK  Migas  m elakukan penyesuaian dengan menerbitkan Pedoman Tata  Kerja  Pengelolaan  Rantai  Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007- REVISI-1/PTK/IX/2009.  Namun  tujuan pengelolaan  BMN  yang  tercantum  dalam PTK  tersebut  berbeda  dengan  tujuan pengelolaan  BMN  ada  pada  PMK  135/ PMK.06/2009  tentang  Pengelolaan  BMN yang Berasal dari KKKS.
5. Berdasarksn PSC yang ditandatangani oleh
KKKS  dengan  SKK  Migas  selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Indo- nesia,  SKK  Migas  bertanggungjawab terhadap manajemen yang dimaksud dalam PSC,  sedangkan kontraktor  bertanggung- jawab  kepada  SKK  Migas  terhadap pelaksanaan  operasi  sesuai  dengan ketentuan PSC. Hal ini secara implisit bahwa KKKS  harus  tunduk  terhadap  ketentuan yang ditetapkan oleh SKK Migas.
Melihat gambaran-gambaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penertiban BMN oleh pemerintah  didorong  oleh  hasil  pemeriksaan badan pengawas keuangan (BPK) yang memiliki wewenang  dalam  menetukan  opini  terhadap LKPP yang disampaikan oleh pemerintah pusat sebagai  wujud  pertanggungjawaban  kepada masyarakat.  SKK Migas sebagai bagian dari pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan tersebut, dan menyesuaikan kebijakan teknis yang sudah diterbitkan. Dorongan perilaku ini dikenal dengan Coercive Isomorphism yaitu proses penyesuaian menuju kesamaan dengan
pemaksaan akibat dari adanya pengaruh politik dan  masalah  legitimasi  yang  berupa  regulasi maupun kontrak (DiMaggio dan Powell, 1983).
Jika dilihat dari kedudukan masing-masing Kementerian/Lembaga,  Kementerian  ESDM berdasarkan PP 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas mendapatkan amanat melakukan pengelolaan atas barang yang diperoleh/dibeli oleh  KKKS,  Kementerian  keuangan  sebagai pemegang kuasa atas fiskal sebagai Bendahara Umum  Negara  yang  didalamnya  mencakup pengelolaan  barang  sebagaimana  tercantun dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 juga memiliki wewenang dalam pengelolaan aset KKKS karena telah masuk dalam kategori BMN. Hal tersebut dalam  praktek  menyebabkan  birokrasi  yang panjang dan bertingkat-tingkat sehingga semakin memperlebar kesenjangan implementasi yang terjadi (CIPE ,2012).
Pelaksanaan penertiban BMN merupakan hal yang bagus dilaksanakan mengingat adanya mekanisme penggantian biaya Kontraktor oleh Pemerintah.    Nam un  dalam  prakteknya, penetapan kebijakan tersebut belum didukung dengan sumber daya yang lengkap baik yang berupa personil/tenaga kerja,  maupun sistem terintegrasi  yang  mampu  mengakomodir perbedaan tujuan pengelolaan BMN yang berasal dari  KKKS  tersebut.    Hal  ini  mengakibatkan informasi  yang  disam paikan  tidak  dapat diverifikasi  sehingga  membuka  peluang  bagi pihak  tertentu,  yang  akhirnya  dapat  semakin memperbesar kesenjangan.
Analisis induktif mengkaji serangkaian gejala- gejala yang spesifik, untuk diambil kesimpulan secara  umum.  Analisis  ini  digunakan  untuk mendapatkan jawaban atas dampak terjadinya kesenjangan implementasi sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengukuran integrity scorecard , kesenjangan implementasi tertinggi terjadi pada aktivitas pelaporan.
2. Hanya  50%  KKKS  produksi  yang  sudah menggunakan SINAS baru, yang lain masih menggunakan sistem yang lama dan harmoni III bahkan excel. Selain itu, masih banyak KKKS yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan aset kepada SKK Migas.

## KESENJANGAN IMPLEMENTASI DALAM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
3. Temuan BPK atas Sistem Pengendalian In- ternal Penatausahaan BMN  yang Berasal dari KKKS secara umum meliputi :
a. Pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS  belum  memadai  dikarenakan petunjuk teknis pelaksanaan IP belum tersusun dengan baik.
b. Validitas  proses  inventarisasi  masih diragukan.
c. Nilai  buku  aset  KKKS  yang  tercatat dalam SKK Migas dengan yang tercatat dalam  LKPP  berbeda  karena  dasar perhitungan  depresiasi  berbeda.  SKK Migas  menggunakan  ketentuan cost- recovery ,  sedangkan  LKPP  meng- gunakan ketentuan dalam Perdirjen KN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang Berasal Dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan  Keuangan  Transaksi  Khusus BUN.
d. Belum terdapat mekanisme rekonsiliasi dan  sistem  pencatatan  aset  yang terintegrasi  sehingga  semua  proses perhitungan  dilakukan  secara  manual yang memiliki potensi besar kesalahan manusia .
e. Tidak  ada  monitoring  terhadap  aset KKKS yang sudah terminasi.
Berdasarkan  gejala-gejala  tersebut, kesenjangan implementasi pada penatausahaan BMN Yang Berasal dari KKKS berdampak pada kegagalan  pemenuhan  standar  karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntasi  Pemerintah  yang  meliputi  relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

## Simpulan
Berdasarkan  paparan  tem uan  dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kesenjangan implementasi tertinggi terjadi pada aktivitas pelaporan BMN yang berasal dari KKKS. Hal tersebut juga didukung oleh temuan  pemeriksaan  BPK  atas  Sistem Pengendalian Internal Penatausahaan BMN yang Berasal dari KKKS pada LKPP tahun 2007 s.d Tahun 2013.
2. Penyebab  terjadinya  kesenjangan implementasi berupa adanya tekanan politik dan regulasi dikenal dengan coercive isomor- phism , birokrasi yang saling tumpang tindih dan belum jelas pembagian kewenangannya, serta  keterbatasn  sumber  daya  untuk mengaplikasikan hukum.
3. Dampak adanya kesenjangan implementasi dalam penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS  adalah  data  yang  disajikan  dalam LKPP berpotensi tidak memenuhi standar kualitas Laporan Keuangan yang meliputi relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipaham i.  Kegagalan  tersebut  dapat mengakibatkan  data  aset  KKKS  yang terdapat dalam LKPP tidak dapat dijadikan acuan  dalam   pengam bilan  kebijakan pemerintah.

## Keterbatasan
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Pada saat dilakukan penelitian  ini, PP 27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  BMN/D mencabut PP 6 Tahun 2006 baru diterbitkan pada  24 April  2014.  Hingga  penelitian  ini diajukan,  peraturan  pelaksanaan  yang menyesuaikan  belum diterbitkan, akibatnya penelitian tetap menggunakan PP 6 Tahun 2006 sebagai acuan.
2. Penelitian  ini  hanya  mengambil  indikator berdasarkan peraturan dan pedoman teknis yang  berlaku  pada  periode  dilakukan penelitian. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan  isi  peraturan-peraturan  yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, maka hasil  penelitian  selanjutnya  berpotensi berbeda.
3. Responden yang diambil dalam penelitian ini hanya  m encakup  KKKS  yang  sudah berproduksi secara komersil, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi secara umum karena kendala dan permasalahan yang terjadi dapat berbeda bila menggunakan responden yang lain.

## Rekomendasi
Berdasarkan simpulan hasil penelitian maka rekomendasi  yang  dapat  disarankan  adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah  kiranya  dapat  menetapkan kedudukan dan garis kewenangan yang jelas antar  kem enterian/instansi  dalam  hal pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS sehingga tidak menimbulkan kesenjangan implementasi  pada  penatausahaan  BMN pada khususnya.
2. Pemerintah harus segera membangun sistem terintegrasi yang dapat segera diaplikasikan mengingat  BMN  yang  berasal  dari  KKKS dilaporkan dalam LKPP setiap tahunnya.
3. Menambah  personil  pada  bidang-bidang yang menangani penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS sampai dangan sistem terintegrasi  dapat  diaplikasikan  serta memisahkan fungsi pelaporan internal dan eksternal  pada  SKK  Migas,  mengingat banyaknya laporan yang harus disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
4. Mempererat koordinasi antara KKKS, SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,  agar  kebijakan  yang  diambil dapat berjalan secara harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
BPMIGAS  (2009),  Pedom an  Tata  Kerja Pengelolaan  Rantai  Suplai  Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007-REVISI-1/ PTK/IX/2009, Buku Ketiga.
Centre for International Private Enterprise and Global Integrity (2012), Improving Public Governance, Closing the Implementation Gap Between Law and  Practice .
DiMaggio, P.J., dan Powell, W.W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomor- phism and Collective Rationality in Organi- zational Fields , American Sociological Re- view,48,147-160.
Jamaan (2008), “Pengaruh Mekanisme Corpo- rate  Governance dan  Kualitas  Kantor Akuntan  Publik  terhadap  Integritas Informasi Laporan Keuangan” Tesis Uni- versitas Diponegoro, Semarang.
Milles, M.B. and Huberman, M.A (1984), Quali- tative Data Analysis . London: Sage Publi- cation.
Peraturan Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan Pem erintah  Nom or  55  Tahun  2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran Negara RI Nomor 4855).
Pearturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  135/ PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak  Kerja  Sama  (Berita  Negara  RI Tahun 2009 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 442);
Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2010 tentang  Biaya  Operasi  yang  Dapat Dikem balikan  dan  Perlakuan  Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 139)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/ 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 2)sebagaim ana  telah  cabut  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/ PMK.05/2012tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara  Yang  Berasal  Dari  Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  248/ PMK.05/2012  tentang  Sistem  Akuntansi Transaksi Khusus
Peraturan Direktur  Jendral Kekayaan  Negara Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang Berasal Dari KKKS.
SKK Migas, Annual Report 2012.
Suharto, Edi (2008), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta.
Sukmono, Koko (2005), Evaluasi Manajemen Penatausahaan  Barang  Milik/Kekayaan Negara Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Smith.B.Kevin & Larimer.W. Christopher (2009), “How Does It Work? Policy Implementa- tion.”  The  Public  Policy  Theory  Primer”,
Philadelphia, PA: Westview Press, pp.155- 156.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI  Tahun  2001  Nomor  136,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
http://www.globalintegrity.org/report