## JAMAAH KEAGAMAAN MELAWAN COVID-19 (Studi Pada Tempat-Tempat Ibadah Di Kota Kendari)

## Abdul Jalil
Universitas Halu Oleo Kendari abdul.jalil@uho.ac.id

## Ashmarita
Universitas Halu Oleo Kendari ashmarita@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  aktifitas  jamaah  saat pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  pada  bulan  Agustus sampai Oktober tahun 2021. Ada kesan bahwa semakin ketat pengaturan kegiatan  ditempat  ibadah,  keinginan  masyarakat  semakin  kuat  untuk melaksanakan  ibadah  di  tempat-tempat  ibadah  mereka,  termasuk kegiatan  sosial  keagamaan  lainnya.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah deskripstif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengamatan  dilakukan  di  beberapa  tempat  ibadah.    Informan  dipilih secara  sengaja,  yaitu  orang  yang  dianggap  mengetahui  permasalahan yang  diteliti.  Teori  yang  digunakan  adalah  kekuasaan  Bourdie  yang menjelaskan  bahwa  fenomena  sosial  apapun  termasuk  jamaah keagamaan dalam melakukan aktivitasnya adalah merupakan tindakan- tindakan  individu.  Mereka  tetap  menyelenggarakan  ibadah,  meskipun sudah diberikan himbauan berupa peraturan yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  jamaah  hakikatnya  sudah  sadar  akan  bahayanya Covid-19, akan tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa lepas dari aktivitas ibadah di tempat-tempat ibadah karena merupakan kebiasaan sejak  kecil  dan  turun  temurun.  Pada  konteks  melawan  Covid-19, sebagian  pimpinan  agama  lebih  setuju  dengan  terminologi  damai dengan  Covid-19,  artinya  tetap  beribadah  di  tempat  ibadah,  namun kesadaran  untuk  ketat  dalam  protokol  kesehatan  menjadi  kunci  utama bagi setiap individu.
Kata Kunci: Jamaah Keagamaan, Habitus, Tindakan Individu, Tempat Ibadah
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, 140-156 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v3i2.352 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  reveal  congregational  activities  during  the implementation of restrictions on community activities from August to October 2021. There is an impression that the stricter the regulation of activities  in  places  of  worship,  the  stronger  the  community's  desire  to perform  worship  in  their  worship  places,  including  other  social religious  activities.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method through an ethnographic approach. Observations were made in several places of worship. Informants were chosen deliberately, namely people who are considered to understand the problem under study. The theory used  is  Bourdie's  power  which  explains  that  any  social  phenomena including  religious  congregations  in  carrying  out  their  activities  are individual actions. They still hold worship, even though they have been given  an  appeal  in  the  form  of  strict  regulations.  The  results  of  the study  show  that  congregations  are  already  aware  of  the  dangers  of Covid-19, but at the same time they cannot be separated from activities in places of worship because it is a habit since childhood and has been passed down from generation to generation. In the context of fighting Covid-19, religious leaders agree more with the term peace with Covid- 19.  This  means  continuing  to  worship  in  places  of  worship,  but  being aware of strict health protocols is the main key for every individual.
Keywords : Religious  Congregations,  Habitus,  Individual  Actions, Places of Worship

## A. PENDAHULUAN
Tempat-tempat  ibadah  merupakan  media  yang  syarat  dengan kerumunan  atau  berkumpulnya  masyarakat  selain  pusat  hiburan,  pusat perbelanjaan, dan ruang-ruang publik lainnya, misalnya pelayanan bagi instansi pemerintah.  Istilah  tempat  ibadah  dalam  penelitian  ini,  keterwakilan  dari tempat  ibadah  umat  Islam  yaitu  masjid,  tempat  ibadah  umat  Kristiani  yaitu gereja,  dan  tempat  ibadah  umat  Hindu  yakni  pura.  Sementara  tempat  ibadah umat Budda, umat Khonghucu bahkan aliran kepercayaan atau penghayat yang merujuk  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016  diakui menjadi salah satu agama resmi di Indonesia tidak menjadi objek penelitian ini (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Darurat  Corona  Virus  Disease  2019  di wilayah Jawa dan Bali, 2016).
Masjid  atau  tempat  ibadah  umat  Islam  yang  notabene  sebagai  simbol masjid  yang  dikelola  oleh  pemerintah,  sudah  pasti  akan  beroperasi  atau menyelenggarakan  ibadah  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  pemerintah, terutama  saat  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  pada  bulan  Agustus,  September  bahkan  sampai  pertengahan  bulan Oktober.  Masjid  tersebut  adalah  masjid  Al-Alam  dan  masjid  raya  Al-Kausar, namun  karena  penelitian  ini  cukup  diambil  dari  keterwakilan  jamaah,  maka kami mengambil salah satu dari masjid yang dikelola pemerintah, yakni masjid Al-Alam.
Abdul Jalil & Ashmarita
Banyak  penelitian  yang  telah  membahas  tentang  jamaah  keagamaan dihubungkan  dengan  Covid-19,  utamanya  terkait  dengan  istilah  PPKM  diawal kali  terminologi  PPKM  ini  digunakan  oleh  Pemerintah.  Peneliti  menghimpun dari beberapa kebijakan terkait dengan  PPKM, mulai instruksi Menteri Dalam Negeri,  instruksi  Gubernur  Sulawesi  Tenggara,  keputusan  Walikota  Kendari yang  muaranya  memang  ada  klausul  dalam  kebijakan  tersebut  terkait pelarangan  ibadah  di  tempat  ibadah,  meskipun  hanya  sementara.  Namun kemudian lahir tausiyah dari MUI Sulawesi  Tenggara  yang semangatnya tetap membolehkan ibadah di tempat ibadah dengan tetap ketat protokol kesehatan. Diluar itu, tentu muncul beberapa penelitian yang juga menghubungkan dengan kebijakan PPKM, mulai dari jurnal, tugas akhir dan buku.
Rumpun  regulasi  berupa  instruksi  Menteri  Dalam  Negeri,  No.  15  tahun 2021  tentang  PPKM  Darurat  Covid-19  di  wilayah  Jawa  Bali  yang  dikeluarkan pada  tanggal  2  Juli  2021,  salah  satu  poin  terpenting  terkait  dengan  ibadah  di tempat  ibadah  adalah pada  Poin  G,  yang  menyebutkan  bahwasanya  tempat- tempat ibadah akan ditutup sementara (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona  Virus  Disease  2019  di  wilayah  Jawa  dan  Bali,  2021).  Meskipun  tidak menyebut  daerah  Sulawesi  Tenggara,  namun  gaungnya  sangat  ramai  disikapi oleh semua daerah, karena klausul ini kemudian direspon atau ditindaklanjuti oleh  instruksi  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  yang  mendorong  para  Bupati  dan Walikota  se-Sulawesi  Tenggara  untuk  menindaklanjuti  kebijakan  tersebut. Alhasil, lahirlah keputusan Walikota Kendari yang pada intinya tidak jauh beda dengan  instruksi  tersebut,  misalnya  dalam  poin  7,  bunyinya  kegiatan keagamaan di rumah ibadah, sementara ditiadakan .
Ibadah  di  tempat  ibadah  mulai  agak  longgar  setelah  terbitnya  instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 yang lebih mengatur pada kondisi dan level PPKM (Martani, 2021). Untuk zona tertentu dan kondisi penyebaran Covid-19 seperti apa,  maka dibuatlah kategori-kategori level  PPKM 1,2, dan 3. Selain itu, muncul tausiyah MUI Sultra atas kebijakan berupa Instruksi Menteri Dalam  Negeri  dan  keputusan  Walikota yang  klausulnya  “tempat  ibadah  untuk sementara  waktu  ditutup ”, meskipun  tausiyah  atau  fatwa  MUI  yang  bukan merupakan bagian dari sistem pemerintahan layaknya sebuah undang-undang atau  peraturan  daerah,  spirit  dan  semangat  mendorong  warga  keagamaan khususnya  agama  Islam  sangat  kuat  karena  kemudian  bergerak  cepat  lewat takmir masjid dan organisasi seperti Ikatan Muballigh Sultra, MUI Kabupaten dan  kota  se-Sulawesi  Tenggara.    Inti  dari  tausiyah  MUI  ini  antara  lain  terkait dengan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah adalah aktivitas ibadah di masjid, mushalla dan tempat ibadah publik yang bersifat kerumunan seperti pengajian, majlis  taklim,  tahlil,  istighatsah  kubra,  dan  sejenisnya  agar  memerhatikan kondisi  faktual  di  kawasan  tersebut.  Pada  kawasan  yang  penyebaran  Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketentuan pemerintah setempat, pelaksanaan ibadah dilakukan  di  rumah  masing-masing.  Pada  kawasan  yang    terkendali, penyelenggaraan ibadah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat,  sebagai  upaya  pencegahan  potensi  terjadinya  mata  rantai  penularan, lebih  dari  itu  sebanarnya  MUI  secara  serius  juga  telah  menerbitkan  fatwa terkait  dengan  ibadah  di  masa  Covid-19,  misalnya:  fatwa  MUI  No.14  tahun 2020  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Dalam  Situasi  Terjadi  Wabah  Covid-19 (Majelis Ulama Indonesia, 2020).
Berangkat dari kategorisasi pelevelan PPKM dan tausiyah MUI tersebut, kemudian  masyarakat  tetap  patuh  dan  menyelenggarakan  kegiatan  di  tempat ibadah,  yang  dalam  bahasa  peneliti  adalah Jama’ah melawan  Covid-19. Sementara  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  17  tahun  2021  lebih  sebagai perpanjangan masa PPKM karena masih dianggap rawan penyebaran Covid-19, kemudian  juga  muncul  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  18  dan  19  tahun 2021  merupakan  perubahan  dari  instruksi  No.  15  tahun  2021  dan  lebih  pada diktum  tertentu  utamanya  disektor  ekonomi  yang  diatur  (pemberlakuan pembatasan  kegiatan  masyarakat  berbasis  mikro  dan  mengoptimalkan  posko penanganan  Covid-19  2019 di tingkat  desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran  corona  virus  desease.  Nomor  17  tahun  2021,  n.d.).  Artinya  terkait dengan ibadah ditempat ibadah masih seperti klausul sebelumnya sebagaimana yang menjadi objek dalam penelitian ini. Klausul utuhnya berbunyi: “ ibadah di mesjid,  mushola,  gereja,  pura  dan  vihara  serta  tempat  ibadah  lainnya ditiadakan  untuk  sementara  waktu,  sampai  dengan  wilayah  dimaksud dinyatakan  aman  berdasarkan  penetapan  pemerintah  daerah  setempat  dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah” .
Penelitian  yang  menghubungkan  fatwa  MUI  dengan  Covid-19,  misalnya dari (Aprison & Melani, 2021), dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa MUI Sumatera Barat disatu sisi sebagai peran pedagogik bagi masyarakat, disisi lain  dalam  bimbingannya  justru  bertolak  belakang  dengan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota  dengan  mengirimkan  surat  agar  tempat  ibadah  tetap  dibuka untuk aktivitas ibadah, dengan alasan pasar dan mall juga beroperasi. Melihat peran  MUI  seperti  ini,  justru  masyarakat  melakukan  perlawanan,  artinya mereka lebih memilih beribadah di rumah masing-masing. Bahkan pandangan masyarakat  terhadap  MUI  Sumbar  justru  sebagai  ulama  yang  bukan  pewaris nabi  dan  cenderung  tidak  bijak  dan  tidak  mendidik.  Selain  juga  penelitian (Saputera, 2020) ,wujud dari terbitnya fatwa MUI tidak lain adalah harmonisasi tatanan kehidupan, termasuk menciptakan pola keberagaman dan peribadatan yang  progresif,  realistis,  dinamis,  dan  kontekstualis  sekaligus  menampakkan wajah  hukum  Islam  yang  solihun  likulli  zaman  wa  makan  serta  rahmat  bagi alam  semesta.  Ini  yang  juga  dipahami  sebagai  upaya  mitigasi  Covid-19,  tentu diawal  terbitnya  sebuah  fatwa,  masih  banyak  yang  menentangnya,  namun setelah  beroperasi  di  masyarakat  justru  kehadiran  fatwa  dapat  mendamaikan. Berikutnya masih terkait dengan fatwa MUI dengan Covid-19 adalah penelitian (mushodiq  &  imron,  2020),  hasil  penelitianya  menyebutkan  bahwa  tindakan sosial  keagamaan  seseorang  sangat  dipengaruhi  isi  dari  fatwa  MUI.  Isi  fatwa MUI  syarat  dengan  berbagai  model  peribadatan.  MUI  sebagai  aktor  penerus tradisi  para  nabi  dan  sahabat,  MUI  sangat  penting  perannya  ditengah-tengah pandemi.
Adapun  terkait  dengan  penelitian  yang  menghubungkan  jama’ah keagamaan  dengan  Covid-19,  antara  lain:  (Yudi  Apriaji  et  al.,  2021),  Hasilnya sebagian  besar  jama’ah  masjid  tidak  mematuhi Prokes  sebesar  86.7%,  hal  ini dibuktikan  saat  diobservasi  ternyata  tidak  memperhatikan social  distancing sebesar  43.3%  dan  tidak  membawa  peralatan  ibadah  sendiri  (44.4%). Selanjutnya,  penelitian  dari (Shodiqin  et  al.,  2020),  hasilnya  menyebutkan bahwa  perlunya  menjalin  sinergitas  antara  DKM,  Hira,  dan  tokoh  agama  agar konflik  dapat  terurai.  Hal  ini  melalui  pendekatan  persuasif  dengan  fokus pemberdayaan  bidang kesehatan,  ekonomi  dan  keagamaan,  sebagai  upaya
Abdul Jalil & Ashmarita
menghadapi  dampai  Covid-19.  Senada  dengan  itu,  penelitian  yang  dilakukan Pangkalan  et  al.,  (2020) menunjukkan  perlunya  membangun  sinergi  antara DKM  masjid  Baitul  Mukhlisin  dan  Irema  BM  serta  tokoh  agama  guna menyelesaikan kontroversi selama ini.
Rumpun  lain,  adalah  manajemen  masjid  di  masa  pandemi,  dan  PPKM dihubungkan  dengan  Covid-19.  Penelitian  (Nasution,  2020),  hasilnya  adalah perlunya manajemen masjid berbasis health transition di masa pandemi, yang meliputi: physical  management  ( kepengurusan,  pembangunan,  dan pemeliharaan  fisik  masjid,  pemeliharaan  kebersihan  masjid,  pengelolaan fasilitas-fasilitas  masjid;  selain  juga functional  management  ( masjid  sebagai tempat  dakwah,  tempat  pendidikan,  dan  tempat  sosialisasi  dan  informasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian yang lain, (Tobroni, 2020), hasilnya  adalah  kebijakan  PPKM  harus  memperhatikan  kebebasan tidak diskriminatif,  tidak  berimplikasi  meniadakan  hak,  adanya    kesebandingan antara  tujuan  dan  mekanisme  pembatasan,  dan  langkah  objektif  dalam perumusan  pembatasan.  Dalam  menangani  Covid-19,  pemerintah  Indonesia telah  memilih  opsi  pembatasan  sosial  berskala  besar,  yang  salah  satu implikasinya adalah pembatasan kegiatan keagamaan.
Penelitian  terkait  dengan  aktivitas  keagamaan  umat  Kristiani  di  masa pandemi,  misalnya (Sulkowski  &  Ignatowski,  2020),  hasilnya  menunjukkan bahwa masing-masing  gereja  baik  Katolik  maupun  Ortodoks  telah  membatasi diri  dalam  kegiatan  keagamaan  di  tempat  ibadah,  bahkan  bagi  Protestan sepenuhnya  menangguhkan  tanpa  ada  ibadah  di  tempat  ibadah,  terutama kegiatan  keagamaan  yang  syarat  denga n  jama’ah.  Selain  itu,  komunikasi  yang dibangun  antara  jama’ah  dengan  pemimpin -pemimpin  gereja  menggunakan teknologi  dan  media  publik  lain.  Selanjutnya  ( American  Psychologist ,  2020), hasilnya  adalah  apakah  religius  seseorang  menghambat  kepatuhan  terhadap kebijakan mitigasi Covid-19 sebagaimana shelter-in-place. Melihat ada temuan penelitian  sebelumnya  menyebutkan  bahwa  disatu  sisi,  kepatuhan  terhadap kebijakan  menjadikan  seseorang  tetap  lebih  religius,  sementara  ada  temuan sebaliknya,  bagi  yang  rendah  atau  kurang  patuh  terhadap  kebijakan  berakibat kurang  religius.  Lebih  lanjut,  akhir  dari  penelitian  yang  menggunakan  waktu selama 30 hari di wilayah metropolitan di Amerika Serikat disebutkan sebelum ada  kebijakan shelter-in-place ,  religius  seseorang  tidak  berpengaruh aktivitasnya,  namun  setelah  diberlakukan  justru  orang  yang  lebih  religius, justru  kepatuhan  terhadap  kebijakan  aturan  Covid-19  sangat  rendah.  Lain halnya  dengan  penelitian  (Yezli  &  Khan,  2021) ,  hasilnya  menyebutkan  bahwa perlunya  social  distancing  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19 dengan intervensi  untuk  membatasi  kontak  orang  dan  pertemuan,  baik  melalui penutupan sekolah, mal, dan kantor. Saatnya juga menutup sementara tempat ibadah dan menghentikan kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah.
Berangkat dari latar belakang dan beberapa penelitian tersebut, peneliti perlu  mengungkap  bahwa  pada  masa  pandemi,  tempat-tempat  ibadah  oleh kebijakan  pengurus  masjid  lebih  memilih  untuk  membatasi  diri  tidak beraktivitas keagamaan di tempat ibadah, selain itu mereka juga lebih memilih menerapkan  pembatasan  sosial  berskala  besar  bahkan  lebih  cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Sebagian juga memilih di musim pandemi, mendorong  warga  setempat  untuk  lebih  memaksimalkan  manajemen  masjid, baik  secara  fisik  maupun  fungsinya.  Fungsi  masjid  lebih  dipahami  sebagai
tempat untuk ibadah sekaligus bersosial, fungsi masjid secara fisik berarti lebih diperhatikan  pembangunan  dan  kebersihannya,termasuk  fasilitas-fasilitas masjid. Perbedaan lain dari penelitian ini,  umumnya mereka ketika beribadah di  tempat  ibadah  di  masa  pandemi  ditemukan  bahwa  86%  tidak  patuh  pada prokes. Sebagian penelitian lain, tetap mendorong pengurus tempat membuka tempat  ibadah  sebagaimana  dibukannya  pasar  dan  mall-mall.  Sementara penelitian  kami  ini adalah  jama’ah  ke agamaan  di  kota  Kendari  hubungannya dengan aktivitas di tempat ibadah di masa pandemi tetap beraktivitas di tempat ibadah,  tentu  dengan  protokol  kesehatan  yang  ketat,  meskipun  ada  instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian ditindak lanjuti instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara,  diperkuat  lagi  dengan  keputusan  Walikota  Kendari  terkait  PPKM waktu  itu,  dari  sini  kemudian  terbit  tausiyah  MUI  Sulawesi  Tenggara  terkait ibadah di tempat ibadah yang kemudian kami pilih sebagai pintu masuk untuk diteliti lebih lanjut, selain justru karena salah satu klausul di instruksi Menteri Dalam  Negeri  dan  keputusan  Walikota  Kendari “menutup  sementara  tempat ibadah”.  Untuk  itu , penelitian  terkait  jama’ah  keagamaan  di  tempat  ibadah  di masa pandemi, utamanya kebijakan PPKM antara bulan Agustus-Oktober 2021 diteliti lebih lanjut.
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  dalam  studi  kebudayaan  yang menghasilkan  etnografi, a rtinya  deskripsi  tentang  perilaku  masyarakat  dalam beribadah  di  tempat  ibadah  dalam  kondisi  Covid-19  antar  satu  lokasi  dengan lokasi  lain  tidak  sama,  kemudian  penulis  mendeskripsikannya  secara  aktual sebagaimana  yang  terjadi  di  lapangan.  Penelitian  ini  menggunakan  data kualitatif  yakni  peneliti  mengumpulkan  data  dimulai  dari  pengamatan  dan observasi  kemudian  melakukan  wawancara  kepada  informan  yang  dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Misalnya melakukan wawancara dengan Imam, Pastor dan tokoh yang memimpin dalam ibadah. Setelah data terkumpul kemudian  dianalisis  secara  baik.  Waktu  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini saat-saat  PPKM  di  kota  Kendari  utamanya  bulan  Agustus,  September  dan Oktober  2021  dan  beberapa  pengambilan  data  saat  ada  kegiatan  di  tempat ibadah.  Misalnya  peringatan Isra’ Miraj  bagi  umat  Islam  dan  saat  hari  Nyepi bagi  umat  Hindu.  Adapun  lokus  dalam  penelitian  ini  mengambil  tiga  tempat ibadah,  yakni  masjid  Al-Alam  yang  merupakan  masjid  yang  dikelola  oleh Pemerintah, gereja Katolik ST. Clemens, dan Pura tempat ibadah umat Hindu. Diawali dengan observasi awal di tempat-tempat ibadah ketika kebijakan PPKM berlaku  di  Kendari,  kemudian  peneliti  berkunjung  ke  tempat  ibadah  sebagai bentuk  pengumpulan  data,  mulai  dari  wawancara  dan  dokumentasi  sebagai data primer, sementara data sekunder berupa kebijakan atau laporan penelitian dan jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan penelitian.

## B. TEMPAT IBADAH DI KOTA KENDARI PADA MASA PANDEMI
Sebelum  membahas  permasalahan  penelitian  ini,  perlu  kiranya  peneliti menyebutkan  profile  secara  singkat  lokasi  penelitian  ini,  yakni  tiga  tempat ibadah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Masjid, gereja dan pura sebagai  sampel  tempat  ibadah  bagi  ja ma’ah  keagamaan  di  kota Kendari, ditengah-tengah lahirnya kebijakan PPKM di kota Kendari akibat kebijakan dari
Abdul Jalil & Ashmarita
Pemerintah  Pusat,  maka  pada  bulan  Agustus,  September  dan  Oktober  2021 nampak para jama’ah tetap melakukan ibadah di tempat ibadah. Masjid  Al  Alam adalah  masjid  di  kota  Kendari  provinsi  Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga dijuluki dengan nama Masjid Terapung. Dibangun sejak  tahun  2010  di  masa  kepemimpinan  Gubernur  Sultra  Nur  Alam. Diresmikan  penggunaannya  tahun  2018.  Masjid  Al  Alam  menjadi  ikon  kota Kendari  yang  banyak  dikunjungi  warga  sekitar  dan  para  pendatang.  Letak masjid Al Alam di Teluk Kendari. Untuk menuju ke masjid ini, para pengunjung melewati  hutan  bakau.  Pemerintah  setempat  telah  mereklamasi  dan  membuat jalan  masuk  maupun  keluar.  Masjid  ini  menjadi  ikon  wisata  religi  di  Sultra. Masjid  yang  memiliki  luas  12.692  meter  mampu  menampung  sekitar  10.000 jamaah.  Sementara  masjid  di  sekitar  kota  kendari  yang  notabene  dikelola warga,  tentu  jauh  lebih  sering  beroperasi  karena  yang  terpenting  adalah masing-masing dari jamaah tetap memperhatikan protokol kesehatan.

## Gambar 1. Peringatan Isra Mikraj Di Masjid Al-Alam Kendari, Oktober 2021
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  kegiatan  saat  diberlakukan  PPKM di kota Kendari, masyarakat masih antusias dan aktif di tempat-tempat ibadah, ini  menunjukkan  bahwa  selain  pimpinan  organisasi  keagamaan  harus  tegas dalam menyampaikan kegiatan yang syarat dengan berkumpulnya jama’a h, juga adanya  kesadaran  dari  anggota  jama’ah  tersebut  yang  tetap  ketat protokol kesehatan,  paling  tidak  menggunakan  masker,  sementara  handsanitizer umumnya  sebagian  saja  yang  membawanya  dan  biasa  saling  meminta  jika diantara  mereka  ada  yang  membawa.  Pihak  tempat  ibadah  masjid,  khususnya untuk  masjid  yang  dikelola  pemerintah  seperti  Al-Alam  dipastikan  juga tersedia, sehingga banyak yang tidak membawa handsanitizer.
Selanjutnya, penelitian ini juga  memotret tempat ibadah umat  Kristiani Katholik kota Kendari, yang sering disebut sebagai Gereja Santo Clemens, bisa juga  sebagai  gereja  Katolik  ST.  Clemens. Gereja  Katolik  Santo  Clemens merupakan salah satu gereja Katolik (Catholic Church) di kota Kendari. Gereja bagi persekutuan jemaat Katolik ini menyediakan tempat ibadah untuk ibadah rutin  Minggu  Pagi-Sore,  ibadah  Misa,  Paskah,  Kamis  Putih,  Baptis (Pembaptisan),  Natal  hingga  Jumat  Agung.  Gereja  Katolik  Santo  Clemens memiliki  ciri  khas  bangunan  yang  sejuk  dengan  sejarah  gereja  Katolik  di  kota Kendari  yang  kuat  sehingga  menjadi  tempat  ibadah  bagi  umat  Katolik  kota Kendari  (https://idalamat.com/alamat/240000/gereja-katolik-santo-clemens- 1-kendari-sulawesi-tenggara).
Gambar 2. Suasana Ruangan Peribadatan Di Gereja Santo Clemens Kendari, Oktober 2021
Secara  umum,  gereja  ini  melayani  ibadah  sebagai  berikut: jadwal perayaan  Ekaristi: Misa  harian  (Senin  s/d  Kamis):  Pk.  06.00  Wita  dan  Misa harian  (jumat):  Pk.  18.30  Wita.  Sementara Misa  mingguan: Sabtu:  Pk.  18.30 Wita dan Minggu: Pk. 08.00, 18.30 Wita. Kapasitas untuk jemaah saat Covid-19 maksimal 400, namun setelah pembangunan jadi bisa mencapai 10.000 jemaat (Pastur Martani, 2021).
Berikutnya  dalam  penelitian  ini  juga  mengambil  perwakilan  tempat ibadah umat Hindu yakni Pura. Dalam penelitian ini adalah Pura Provinsi yang letaknya  di  kota  Kendari  yakni Pura  Penataran  Agung  Jagadhita,  letaknya didekat  kompleks  bangunan  P2ID  (Pusat  Promosi  dan  Informasi  Daerah) Provinsi Sulawesi Tenggara dan kantor camat Kadia, kota Kendari. Pada 2008 dilaksanakan  renovasi  pura  Penataran  Agung  Jagadhita  meliputi:  padmasana dan  perluasan  utama  mandala  serta  pembangunan  bale  pawedan,  panglurah, candi bentar, bale kulkul, bale pedawa sara, wantilan, dan pengaspalan kanista mandala. Tepat pada tahun 2017 sudah mengalami beberapa kali penataan dan perehaban  dari  bangunan  pura  dan  bangunan  pendukung  lainnya,  sehingga tampak  asri.  Misalnya,  pada  tanggal  27  Juli  2008  di  pura  ini  juga  telah dilaksanakan upacara pamelaspasan, mapedagingan, ngenteg linggih, malabuh gentuh dan mapekelem ring segara. Yadnya terkait utsawa dharma gita nasional X  4-8  Agustus  2008.  (Prasasti  Pura).  Pura  ini   disungsung  oleh  banjar  sindhu merta  kota  Kendari,  yang  sampai  saat  ini  (Maret  2017)  tercatat  201  KK penyusung.
Gambar 3. Persiapan Sembahyang Di Ruang Tengah/Madya Di Pura Jagadhita Kendari, Maret 2021
Abdul Jalil & Ashmarita
Gambar  tersebut  pada  area  madya,  siapapun  yang  boleh  memasuki ruangan  atau  area  ini  dipastikan  dalam  keadaan  suci  (tidak  saat  menstruasi). Pura ini merupakan pura terbesar di Propinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan hari besar umat Hindu bisa dipastikan selalu ramai dan dihadiri dari jama’ah di lu ar kota Kendari, meskipun masa pandemi. Misalnya saat upacara catur brata juga diselenggarakan dengan tetap.

## C. KERANGKA KONSEP  JAMAAH KEAGAMAAN
Terminologi jama’a h adalah  meminjam  sebutan  umat  Islam  dengan jumlah  yang  banyak  atau  mencapai  tiga  orang  dalam  kaidah  bahasa  Arab. Jama’ah sudah pasti syarat berdekatan atau memunculkan kerumunan, apalagi kata “jama’ah”  dilekatkan  pada  kata  keagamaan,  sudah  pasti  merujuk  pada enam agama dan satu penghayat atau kepercayaan yang secara konstitusi diakui oleh  negara.    Pada  penelitian  ini  hanya  akan  diwakili  tempat-tempat  ibadah yang ada di kota kendari untuk menggambarkan bahwa umat atau jama ’ah saat pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM),  utamanaya  dalam penelitian ini diawali dari edaran pemerintah, baik Kemendagri yang kemudian ditindaklanjuti  terbitnya  edaran  dari  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  se- Indonesia tidak terkecuali kota Kendari. Meskipun sedikit ada perbedaan antara PPKM di Jawa-Bali  dengan luar Jawa, namun substansinya adalah diperlukan kontrol  yang  kuat  terkait  dengan  kegiatan  masyarakat  agar  upaya  untuk meminimalisir  bertambahnya  yang  terpapar  dapat  dikendalikan  dengan  stabil lebih baik.
Adapun habitus lebih diartikan dalam penelitian ini adalah pengetahuan kolektif  seseorang  yang  sudah  melakat  sejak  kecil.  Seperti  halnya  shalat  atau sembahnyang  di  tempat  ibadah  adalah  habitus  seseorang  ketika  mereka dibesarkan  dari  lingkungan  yang  taat  berjamaah  di  tempat  ibadah,  ketika  ada penutupan sementara tempat ibadah yang notabene adalah habitus seseorang, sudah dapat dipastikan akan mengalamai resistensi dari setiap individu, karena mereka menganggap ibadah di tempat ibadah adalah sebuah “habitus” . Meminjam  istilah  Haryatmoko,  habitus  adalah  sebuah  konsep  yang berhasil  mengatasi  masalah  dikotomi  antara  individu-masyarakat;  agen struktur  sosial,  kebebasan-determinisme  (Bourdieu,  2002).  Dari  konsep  ini akan  melahirkan  tindakan  individu,  menjamin  koherensi  hubungan  antara masyarakat  dan  pelaku,  habitus  menjadi  perantara  antara  individu  dan kolektivitas  (Basis,  2003:8-11).  Berangkat  dari  konsep  ini,  apa  yang  dilakukan para jama’ah keagamaan dengan tetap beribadah dan ketat protokol kesehata n sejatinya  tindakan  individu-individu  yang  kemudian  tetap  beroperasi  karena adanya  perantara  diantara  warga  sebagai  individu  dan  kebijakan  yang merupakan untuk umum atau jama’ah keagamaan.
Konsep “jama’ah”  atau  jema’at  bagi  umat Kristiani  atau  juga  disebut umat Hindu (Hindus) adalah mereka yang secara doktrin menjalankan aturan beragama  secara  baik.  Mereka  yang  hampir  dipastikan  shalat  lima  kali  dalam sehari,  ibadah  setiap  pagi  dan  sore,  mereka  yang  ibadah  setiap  hari,  baik  di tempat  ibadah  maupun  di  rumah  masing-masing,  utamanya  mereka mengerjakan  ibadah  ini  secara  kolektif,  bersama-sama  yang  syarat  dengan kerumunan.  Kerumunan  atau  sejensinya  sangat  dihindari  pada  saat  Covid-19
maupun saat diberlakukan PPKM. Bahkan pada saat awal pemberlakuan PPKM khususnya  terbitnya  kebijakan  pemerintah  melalui  instruksi  Menteri  Dalam Negeri No.15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali  tertanggal  2  Juli  2021.  Kemudian  ditindaklanjuti  instruksi  Gubernur Sulawesi  Tenggara  No.  443.2/2840  tentang  PPKM  mikro  atas  pengendalian Covid-19  di  Sultra,  dan  terakhir  keputusan  Walikota  Kendari  No.  574  tahun 2021.
Poin terpenting dari regulasi tersebut, terutama ketika menyimak dengan seksama dari keputusan Walikota pada penetapan keenam tentang pengetatan PPKM  mikro  pada  ayat  tujuh  yang  bunyinya: kegiatan  keagamaan  di  tempat ibadah  untuk  s ementara  ditiadakan” ini  yang  menarik  perhatian  dalam penelitian  ini.  Apakah  kegiatan  keagamaan  yang  dimaksud  selain  ibadah mahdloh bagi  umat  Muslim  atau  ibadah  wajib  bagi  umat  Kristiani  dan  umat Hindu atau semua aktivitas keagamaan secara menyeluruh, baik kegiatan social atau  majlis  taklim  di  tempat  ibadah  sekaligus  ibadah  lima  waktu  dan  salat jum’at.  Hal  ini  penting,  karena  sebelum  muncul  kebijakan PPKM  mikro  atau darurat  di  jawa  dan  bali,  hamper  kegiatan  keagamaan  setelah  new  normal, ibadah lima waktu da n salat jum’at tetap beroperasi. Begitu juga umat ksitiani dan  umat  hindu  juga  ibadah  rutin  harian,  mingguan,  dan  ibadah  bulanpetang dan  gelap  juga  dijalankan.  Memang  benar  adanya,  kalau  kegiatan  keagamaan seperti  majlis  taklim,  diskusi,  atau  kegiatan  social  di  sekitaran  tempat  ibadah sudah dihindari dan diindahkan untuk diselenggarakan.
Berangkat  dari  poin  ketujuh  t entang  “larangan  ibadah  ditempat  ibadah untuk  sementara  wak tu”  menj adi  penting  bagi  pemerintah  terutama  dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2021 dengan lebih fleksibel dan mengkategorikan  sebagai  PPKM  level  1,  2,  dan  3  selain  juga  kemudian  MUI Provinsi  Sultra  meresponnya  dengan  mengeluarkan  taushiyah  atau wasiat/nasehat  baik,  lebih  lagi  regulasi  ini  mengiringi  diselenggarakannya shalat  idul  adha  atau  ibadah  kurban  (Martani,  2021).  Hampir  bisa  dipastikan konsentrasi  warga,  sebagian  apatis  dengan  taushiyah  MUI  tersebut,  baginya taat kepada pemerintah juga ada anjurannya yakni wa atiu ulul amri (taatilah mereka para pemimpin). Sementara tetap menyelenggarakan ibadah idul adha dan ibadah kurban dengan tetap protocol kesehatan (prokes). Hal ini dilakukan oleh  sebagian  masyarakat  muslim  utamanya,  bagi  mereka  pemerintah  selalu membuat kebijakan berupa libur tanggal merah saat idul adha diundur di hari berikutnya agar konsentrasi masa libur tidak pada satu hari yang sama karena libur  dengan  hari  yang  sama  dimungkinkan  akan  menimbulkan  kluster  baru, berjumpa  kembali  di  tempat-tempat  keramaian  atau  mall.  Dengan  memecah konsentrasi libur, bagi aparatur sipil negara  liburnya 1 hari setelahnya, hal ini bisa dilihat dari dari saat libur 1 Muharram 1443 Hijriyah, libur hari kelahiran nabi Muhammad.

## D. ANALISIS JAMAAH KEAGAMAAN MELAWAN COVID-19
Bagi  sebagian  jamaa’ah  atau  umat  keagamaan,  setiap  kali  libur  dengan menggantikan  libur  tidak  sesuai  dengan  kalender  merah,  terutama  umat muslim merasa peduli dan tetap melawan yakni tetap libur hari sesuai kalender merah  sebelumnya  dengan  tetap  menyelenggarakan  kegiatan  keagamaan  di
Abdul Jalil & Ashmarita
mushollah  atau  masjid  bahkan  di  rumah  tokoh  adat.  Ini  yang  kami  sebut sebagai  bentuk perlawanan  jama’ah  yaitu  jama’ah  melawan Covid-19  berupa tetap  menyelenggarakan  kegiatan  keagamaan  di  masjid  atau  tempat  ibadah meskipun  ada  larangan  dari  pemerintah.  Berikut  wawancara  dengan  bapak Zaenal Puuwatu:
“Kita ini tetap menyelenggarakan shalat id, tentu dengan tetap prokes. Sudah  jauh  hari  panitia  bersama  warga  menyiapkan  betul  kegiatan penyelenggaraan salat id di masjid. Banyak warga yang minta kepada kami  untuk  tetap  digelar  salat  id  secara  jama’ah  di  masjid,  meskipun himbauan  pemerintah  kota  Kendari  tidak  membolehkannya  bahkan menyiapkan  petugas  untuk  memantau  terkait  dengan  masjid-masjid yang  tetap  menyelenggarakan  salat  id.  Jadi  kami  tetap menyelenggarakan.  Selain  itu,  kenapa  libur  yang  bertepatan  dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) selalu diundur atau tidak pas saat kalender  merah,  ini  juga  yang  menjadikan  warga  semaki n  protes” (Wawancara, Zaenal Puuwatu, 2021).
Dari  kutipan  wawancara  tersebut,  memang  sekilas  kegiatan penyelenggaraan  shalat  Idul  Adha  tetap  dilaksanakan  meskipun  hakikatnya tetap  waspada  karena  informasi  di  masjid  sebelah  juga  diawasi  untuk  tidak diselenggarakan  salat  Idul  Adha  di  masjid,  selain  pemerintah  menerjunkan Satpol  PP  guna  memantau  masjid  mana  saja  yang  tetap  beroperasi  harus ditindak  betul  dalam  artian  di  data,  jika  sewaktu-waktu  terjadi  kluster  baru pasca  salat  idha,  maka  takmir  masjid  bertanggungjawab.  Bentuk  perlawanan atau tetap diselenggarakannya kegiatan di masjid saat idul adha juga mendapat dukungan  dari  MUI  Provinsi  dengan  mengeluarkan taushiyah yang  isinya adalah Pertama, aktivitas ibadah di masjid, mushalla dan tempat ibadah publik yang  bersifat  kerumunan  seperti  pengajian,  majlis  taklim,  tahlil,  istighatsah kubra, dan sejenisnya  agar memerhatikan kondisi  faktual  di  kawasan  tersebut. Pada kawasan yang penyebaran Covid-19 tidak terkendali berdasarkan ketentuan pemerintah  setempat,  pelaksanaan  ibadah  dilakukan  di  rumah  masing-masing. Pada  kawasan  yang   terkendali,  penyelenggaraan  ibadah  dilakukan  dengan mengikuti  protokol  kesehatan  yang  ketat,  sebagai  upaya  pencegahan  potensi terjadinya  mata  rantai  penularan; Kedua, pelaksanaan  shalat Jum’at dan jamaah  mengacu  pada  Fatwa  MUI  Nomor  31  tahun  2020,  bahwa pelaksanaannya  mengikuti  protokol  kesehatan  secara  sangat  ketat  dan  hanya diikuti oleh jamaah w    arga setempat.
Dua poin penting taushiyah dari MUI tersebut memberi angin segar bagi mereka umat Islam yang awalnya ragu-ragu beribadah di tempat ibadah karena terlanjur  memahami  putusan  Walikota  Kendari  atas  larangan  beribadah  di tempat ibadah untuk sementara waktu karena PPKM mikro sebagaimana PPKM darurat di Jawa dan Bali. Umat Islam dapat lebih khusuk dan nyaman beribadah di tempat ibadah. Artinya bentuk perintah taatilah Allah, Rasul dan Pemimpim adalah  perintah  Allah.  Mentaati  pemimpin  berupa  kebijakan  untuk  tidak beribadah  di  temat  ibadah  kemudian  diperkuat  pemahamannya  dengan terbitnya  tausiyah  MUI  menjadi  selaras.  Artinya  bagi  yang  ragu  karena  lebih menimbulkan  kluster  baru,  maka  lebih  baik  di  rumah  masing-masing  dalam ibadah,  sebaliknya  bagi  yang  tetap  memahami  bahwa  level  di  kota  Kendari
dengan  tetap  prokes  adalah  membolehkan  untuk  ibadah  di  tempat  ibadah. Berikut wawancara dengan Andi Azharudin:
“Kalau  salat  idul  adha  ba hkan  ibadah  kurban,  kami  tetap menjalankannya  di  masjid  terdekat,  setelah  tahun  lalu  tidak  kurban karena  masih  kuat  dan  bahayanya  Covid-19  maka  kami  tidak  keluar rumah  demi  kebaikan  bersama,  namun  untuk  tahun  ini,  kami  lebih setuju  dan  sependapat  dengan  taushiyah  MUI  bahwa  sudah  boleh ibadah  di  masjid  atau  tempat  ibadah  selama  tetap  prokes,  adapun informasi  dari  putusan  Walikota  tentang  larangan  beribadaha  di tempat  ibadah  untuk  sementara  waktu,  itu  sepertinya  mengutip  dari PPKM  darurat,  padahal  kita  ini  level  mikro  belum  sampai darurat” (Wawancara, Andi Azharudin, Oktober  2021).
Dari kutipan tersebut memberikan informasi bahwa kegiatan ibadah bagi para  jama’ah  sejatinya  lebih taat  atas  informasi  dari  organisasinya.  Satu  misal, awal  pandemi  pernah  dilakukan  survey  oleh  Litbang  Kemenag,  bagaimana bahaya Covid-19, hampir semua organisasi menyebutkan persentase diatas 70% bahaya.  Namun  ketika  seberapa  besar  pengaruh  kebijakan  pemerintah  terkait dengan  regulasi  terkait  Covid-19,  maka  dapat  dipastikan  rata-rata  50%  yang lebih  memahaminya,  separuhnya  belum  sepenuhnya  paham  isi  dari  regulasi pemerintah  tersebut.  Setelah  disurvey  dengan  pertanyaan  terakhir  seberapa besar pemahaman anda dengan organisasi yang telah mensosialisasikan regulasi penting hidup sehat, memperhatikan prokes maka hampir dipastikan jumlahnya 88% patuh dan paham dari regulasi tersebut.
Senada dengan ungakapa informan ibu Zahroh , salah satu jamaa’ah dari Majlis Taklim hadir mengikuti peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Alam pada Agustus  2021.  PPKM  mikro  oleh  pemerintah  kota  Kendari  yang  mengatur ibadah ditempat ibadah tetap saja dilakukan sebagaimana hari-hari biasa, tentu penggunaan  masker  bagi  setiap  jama’ah  juga  wajib,  bagi  yang  tidak memakainya, terkadang disuruh kembali lagi atau pulang kebetulan juga dekat rumahnya  dengan  masjid,  namun  pada  saat  peringatan  hari  besar  Islam, biasanya  takmir  menyediakan  bagi  jamaah  yang  tidak  memakainya.  Pada umumnya,  tergantung  lingkungannya,  kalau  di  lingkungan  informan  ini, memakai  masker  lebih  sering  karena  khawatir  debu  masuk  dan  potensi  sakit sehingga  memakai  masker  hanya  saat  keluar  rumah  dan  menggunakannya kembali agar terhindar dari debu atau kotoran yang masuk. Selain itu, standar prokes di tempat ibadah juga tersedia handsantizer, cek suhu tubuh untuk even- even  besar,  seperti  peringatan  Maulid  Nabi.  Cek  suhu  tubuh  masih  dianggap sehat jika kurang dari 37 derajat, jika diatasnya, maka dianjurkan untuk istirahat dirumah dan tidak diperkenankan ke masjid sebelum sehat.
Selain  itu,  pertanyaan  yang  juga  direspon  oleh  informan  adalah  alat ibadah, apakah dibawa dari rumah atau disediakan atau tersedia di masjid atau tempat  ibadah,  maka  umumnya  juga  menjawab  dibawa  dari  rumah  masing- masing jama’ah. Terkait dengan pemahaman jamaah atau umat tentang di masa PPKM  mikro  juga  masih  sering  disosialisasikan  pentingnya  jangan  pernah kontak fisik dan bersalaman dengan ja ma’ah lain, baik setelah salat maupun di ruang-ruang publik saat bertemu dengan kolega dan sahabat. Tentu pertanyaan- pertanyaan yang juga dijawab dalam penelitian ini, umumnya masyarakat juga sadar bahwa setelah perjalanan dari luar kota, tidak serta merta aktif langsung
Abdul Jalil & Ashmarita
ke tempat ibadah, secara umum mereka isolasi mandiri 3-5 hari, baru dating ke tempat  ibadah.  Bagi  yang  usia  60  ke  atas  dan  masih  sehat,  biasanya  tetap  ke tempat ibadah, untuk ibu menyusui dan ibu hamil, umumnya warga disini tidak datang ke masjid atau tempat ibadah dan memilih di rumah masing-masing. PPKM mikro di bulan Oktober masih menjadi perhatian pemerintah dan semua  warga  karena  waspada  dan  tetap  memperhatikan  prokes  adalah  upaya untuk menjadikan kondisi lebih baik. Bentuk perlawanan jama’ah adalah dengan tetap  melakukan  aktivitas  di  tempat  ibadah  meskipun  ada  aturan  yang membatasinya.  Tentu  akan  berbeda  jika  kegiatan  tempat  ibadah  bukan  simpul masjid  atau  tempat  ibadah  yang  dikelola  oleh  pemerintah,  jauh  lebih  fleksibel untuk diselengarakan kegiatan keagamaan.
Berikutnya  adalah  kegiatan  keagamaan  di  tempat  ibadah  ST.  Clemens Mandonga.  Saat  kami  melakukan  kunjungan  di  gereja  yang  letaknya  di  Jln. Saranani ini disambut dengan hangat oleh para jemaa’at, namu n didepan pintu masuk  tersedia  cuci  tangan  dengan  sabun  dan  air  mengalir,  juga  dilengkapi dengan tisu. Setelah selesai menuju ruang pengecekan suhu, setelah dinyatakan aman, maka dibolehkan masuk ke ruang peribadahan atau sembahyang. Gereja Katolik  di  Kendari  hanya  ada  dua,  selain  jadwal  ibadah  dan  doanya  sama  di seluruh dunia. Hal ini diungkapkan oleh informan ibu Marsia, mengatakan:
“Secara  umum,  gereja Katolik  terstruktur  dalam  artian,  apa  yang dibaca oleh Paus (Gereja Katolik) di Roma, surat dan bacaannya, maka juga sama apa yang dibaca, tema juga sama di seluruh dunia. Ini yang membedakan  gereja  Katolik  dengan  gereja  Protestan.  Jika  gereja Protestan  satu  dengan  gereja  Protestan  yang  lain,  bacaanya  berbeda- beda. ” (Wawancara, Ibu Marsia, Oktober 2021).
Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa umat Katolik lebih ketat, bahkan untuk  menjadi  seorang  imam  harus  melalui  banyak  tahapan.  Dia menggambarkan  bahwa  anak  pertamanya  telah  melakukan  tahapan  pertama, yakni  pendidikan  seminari/sekolah  teologi  selama  15  tahun  dan  dinyatakan lulus, namun ketika hendak menuju tahap berikutnya, yang bersangkutan belum boleh,  karena  setelah  dikonsultasikan  dengan  pembimbing  rohaninya,  yang bersangkutan  masih  ada  dalam  pikirannya  tentang  sesuatu,  maka  belum  bisa dilanjutkan  ke  tahap  berikutnya.  Hal  ini  yang  menjadikan  jumlah  pastor  tidak banyak  sebagaimana  jumlah  pendeta  di  umat  Kristen  Protestan.  Artinya  di gereja Katolik memang ada dogma yang dijunjung tinggi. Tata perayaan di gereja juga diatur sedemikian rupa.
Pengakuan  dosa  oleh  imam  ketika  ada  diantara  jemaat  yang  pernah melakukan  dosa  besar,  dahulu  seorang  imam  hanya  memipin  dalam  posisi menghadap  ke  salib  bukan  ke  jemaat,  seiring  waktu,  sekarang  seorang  imam juga  menghadap  ke  jemaah  sebagai  symbol  pengakuan  dosa  dari  jemaat.  Lain halnya ketika wawancara dengan pastor Martani Projo, beliau baru dua minggu di Kendari sebelumnya bertugas di Makassar. Pastor akan di roling setiap lima tahun sekali. Pastor ini yang melayani jemaat se Sulawesi Tenggara.
Konsep jema’at melaw an Covid- 19 tidak tepat, yang benar adalah jema’at termasuk kami dari gereja mendukung aturan pemerintah secara umum, tentu dengan  tetap  mengedepankan  dan  memperhatikan  protokol  kesehatan  setiap hendak  beribadah  bahkan  di  rumah  pun  juga  menggunakan  masker  kecuali
hendak  makan  saja.  Ketika  ditanya  bagaimana  konsep  wabah  di  umat  Katolik, dengan tegas berikut penjelasannya:
“ Covid-19  ini  merupakan  wabah  internasional  sebagaimana  WHO menetapkan  sebagai  penyakit  yang  membahayakan  bahkan menurutnya,  Covid-19  tidak  memilah  dan  memilih  serta  dari  agama atau  strata  apapun,  semua  berpotensi  untuk  terpapar  jika  tidak menerapkan hidup sehat dan protokol kesehatan yang ketat, karena ada istilah orang tanpa gejala. ” (Wawancara, Martani Projo, Oktober 2021)
Masih menurut pastor Martani bahwa lembaga keagamaan seperti gereja katolik  ST.  Clemen  bukan  mel awan  pemerintah  jika  para  jema’ah  tetap  ke tempat ibadah, melainkan mendukung penuh kebijakan pemerintah yakni tetap beribadah  sekaligus  ketat  dan  memperhatikan  protokol  kesehatan  agar kehidupan  ini  bisa  normal  kembali.  Orang  bisa  aktivitas  dan  tetap  waspada. Lebih lanjut  menjelaskan, kita  ini  “jangan takut mati,  jangan  juga bunuh  diri”. Artinya  beribadah  tetap  berjalan  ditengah-tengah  wabah  yang  menakutkan, pada saat yang sama tetap protokol kesehatan saat beribadah karena sekali lalai sedikit,  tidak  menjaga  jarak,  mudah  kontak  fisik  dan  jarang  cuci  tanga,  serta tidak memakai handsantizer maka sama halnya kita bunuh diri.
Siapapun  diantara  kita,  semangatnya  adalah  semua  terhindar  dari penyakit.  Satu  misal,  bagaimana  konsep  lembaga  keagamaan  gereja  katolik  ini jika  diantara  jema’at  ada  yang  terpapar  atau  terindikasi  positif,  maka  secara langsung  melaporkan  ke  satgas  gereja.  Jika  setelah  ditangani  tetapi  akhirnya meninggal, maka proses pertolongannya sebatas mendoakan atau hak rohaninya diberikan tanpa harus menyentuh. Berikut wawancara dengan pastor Martani:
“Jika  terdapat  jema’at  yang  men inggal  dunia  karena  Covid-19,  maka hal  pertama  yang  diberikan  adalah  pemberian  hak  rohani  terhadap yang  bersangkutan  tanpa  menyentuh  langsung.  Memang  selama  ini, sebelum Covid-19, pemberian hak rohani dibarengi dengan kontak fisik karena keadaan pandemi, pihak gereja Katolik sebatas memberikan hak rohani. Penting kiranya disampaikan ke publik bahwa pentingnya tidak menyentuh  fisik  demi  kebaikan  bersama.  Tugas  satgas,  selain  dari unsur  jema’at juga  sebagian  ada perwakilan  pastor,  harapanya setiap ada yang meninggal maka hak rohani bisa diberikan oleh pastor yang mengabdikan  dirinya  sekaligus  sebagai  relawan  Satgas  di  gereja Katolik, ST . Clemens ini”. (Wawancara, Martani Projo, Oktober 2021)
Sekali lagi, dalam penjelasan dan kutipan wawancara tersebut, tidak ada konsep melawan  pemerintah  dengan tidak tertib  dan mengindahkan  kebijakan yang ada, melainkan lebih dipahami sebagai menghindari bahaya, wabah adalah hal  yang  diperintahkan  semua  agama,  pada  saat  yang  sama  kebijakan pemerintah juga perlu dukungan semua lapisan masyarakat, termasuk larangan tidak boleh ibadah di empat ibadah untuk sementara waktu tidak lain tujuannya adalah  agar kita bisa terhindari  dari bahaya.  Tidak hanya  pada tempat  ibadah, justru  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  ruang-ruang  public  juga  menjadi perhatian.  Satu  misal,  setiap    kita  naik  pesawat  tidak  diperkenankan  untuk mengambil  bagasi  sesaat  setelah  pesawan  landing,  harus  seijin  awak  pesawat. Duduk  juga  demikian,  hal  ini  semata-mata  ingin  semuanya  sehat  dan  tidak
Abdul Jalil & Ashmarita
menimbulkan  kluster  baru,  apalagi  setelah  ada  jaminan  bahwa  saat  ini  bisa dipastikan semua warga telah divaksin dua kali.
Dengan  demikian,  perilaku  hidup  sehat  dan  tetap  prokes  mutlak dilakukan,  baik  sebagai    individu  maupun  makhluk  sosial.  Untuk  selama  tidak ada  informasi  dari  WHO  maupun  pemerintah,  selamanya  setiap  keluar  rumah harus  memakai  masker  bahkan  di  rumah  bersama  keluarga  dan  kolega  juga demikian,  kecuali  saat  makan  dan  minum.  Semua  dilakukan  semata-mata menjaga  kesehatan  diantara  manusia  yang  sarat  dengan  interaksi.  Masih menurut pastor martani, awalnya beliau tidak percaya dengan Covid-19, namun setelah  pernah  kena  dan  dinyatakan  oleh  medis,  maka  pastor  Martani  sadar bahwa Covid memang benar adanya.
Adapun  ibadah  untuk  umat  Hindu,  pengambilan  data  saat  pelaksanaan Nyepi Maret 2021. Kegiatan upacara ini juga syarat dengan kepatuha n jama’ah yang  tetap  beribadah  di  tempat  ibadah,  yakni  Pura,  semua jama’ah  y ang menjalankan  perayaan  Nyepi  diwajibkan  untuk  memakai  masker,  mencuci tangan  sebelum  masuk  ke  dalam  Pura.  Sehubungan  dengan  Covid-19,  maka kegiatan  nyepi  yang  biasa  dilakukan  selama  seminggu  penuh,  hanya  karena wabah maka dipadatkan menjadi satu hari penuh, p enyucian juga dilaksanakan di  dalam  Pura,  tujuan  untuk  melakukan  upacara  Melasti  atau  penyucian  ini untuk  menyucikan  diri  dengan  melebur  segala  macam  kotoran  pikiran, perkataan  dan  perbuatan,  dan  mengambil  air  suci  untuk  dibagikan  ke  umat Hindu secara umum.
Di  dalam  Pura  terdapat  tiga  ruang  atau  setiap  umat  Hindu  akan memasuki  tiga  tahap; Pertama, Nisto  Mandalo yaitu  zona  terluar  yang merupakan pintu masuk menuju pura. Zona ini biasanya berupa lapangan atau taman  yang  dapat  digunakan  untuk  kegiatan  pementasan  tari  atau  tempat persiapan  dalam  melakukan  berbagai  upacara  keagamaan. Kedua,  Maddie bagian  tengah  yaitu  tempat  yang  sudah  dianggap  suci  oleh  umat  Hindu,  bisa dipastikan  perempuan  yang  lagi  datang  bulan  tidak  diperkenankan  memasuki ruang tengah/kedua; dan Ketiga yaitu Utamo sebagai tempat sembahyang. Beberapa  kegiatan  peribadatan  atau  sembahyang  juga  beroperasi,  baik untuk  perayaan  hari  besar  maupun  sekedar  untuk  kegiatan  bulan  petang  dan purnama. Mereka tetap beribadah ditempat ibadah dengan tetap menggunakan masker  dan  dengan  protocol  kesehatan  yang  ketat.  Misalnya  upacara  tawur sebagaimana  dalam  rangkain  kegiatan  upacara  perayaan  hari  nyepi. Tawur Kesanga  atau  Mecaru  biasanya  dilaksanakan  sesudah  Melasti,  tepatnya  sehari sebelum  Hari  Raya  Nyepi.  Rangkaian  kegiatan  ini  sebenarnya  juga panjang,mulai  pengerupukan  dan  caru/upacara  untuk  bhuta  kala,  termasuk juga  upacara  pawai  festival  ogoh-ogoh,  berhubung  Covid-19,  maka  semua ditiadakan  tetapi  ibadah  atau  upacara  diadakah  dan  dipadatkan  di  tempat ibadah  atau  Pura.  Tentu  dilarangnya  kegiatan  tersebut,  potensi  untuk penyebaran  Covid-19  lebih  kuat  sehingga  ditiadakan,  bukan  berarti  beribadah ditempat ibadah ditutup,melainkan terselenggara.,
Berangkat dari data di atas, hakikat dari tetap berlangsungnya ibadah di tempat  ibadah  seseorang  tidak  lain  adalah  tindakan  individu  yang  telah  lama menjadi  habitusnya,  bagi  sebagian  yang  tidak  patuh  dalam  beragama,  sudah dapat  dipastikan  larangan  ibadah  di  tempat  ibadah  karena  ditutup  sementara menjadi alasan pembenaran, namun bagi seseorang yang secara religius dengan
dibuktikan  tertibnya  ke  tempat  ibadah,  larangan  atau  pemberlakukan  PPKM tidak berarti.

## E. KESIMPULAN
Dari  beberapa  data  yang  didapat  bahwa  Covid-19  dengan diberlakukannya  PPKM,  bukan  berarti  melarang  untuk  beraktivitas  melainkan membolehkannya  dengan  protokol  kesehatan  yang  disiplin.  PPKM  yang  waktu Agustus-Oktober 2021  tidak lebih  sebagai kesadaran bersama  akan  pentingnya menghindari  potensi  penyebaran  Covid-19  dengan  menutup  sementara  tempat ibadah.  Ini  dalam  perspektif  masyarakat,  namun  bagi  masyarakat  yang  secara habitus dibesarkan dengan lingkungan yang patuh dan salat atau sembahyang di tempat masjid adalah sesuatu, jika hal itu ditutup sementara maka sudah dapat dipastikan  akan  ada  resistensi  para  jama’ah,  baik  umat  muslim  umat  katolik maupun umat hindu. Bentuk perlawanan atau berdamai dengan Covid-19 berarti para  jama’ah  tetap  beraktivitas  di  tempat -tempat  ibadah,  meskipun  regulasi mulai  instruksi  Pemerintah,  instruksi  Gubernur  dan  keputusan  Walikota Kendari  lebih  cenderung  menutup  sementara  tempat-tempat  ibadah.  Konsep melawan  Covid  oleh  Pastor  lebih  tepa t  dipahami  sebagai  “berdamai  dengan Covid-19 ”, kare na kita tidak mungkin melawan kebijakan pemerintah, yang ada adalah  mendukungnya  yakni  tetap  ketat  dan  disiplin  hidup  sehat  dan  tetap prokes  ketika  keluar  rumah  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain  termasuk  di gereja. Secara umum kebijakan yang dibuat semata-mata untuk mengharmoniskan tatanan kehidupan, bentuk PPKM dengan berbagai kebijakan berupa  perpanjangan  bahkan  diterbitkannya  dua  minggu  sekali  lebih  pada kesehatan bersama dengan tetap memperhatikan aktivitas perekonomian warga atau jama’ah. Memang sekilas ada kesan peraturan hanya mengikat pada ruang keagamaan  atau  tempat  ibadah,  namun  jika  ditelusuri  dan  perhatikan  secara utuh, semua ruang-ruang yang berpotensi kerumunan diatur, termasuk bisa jadi ora ng  yang  aktivitas  jama’aah  di  tem pat  ibadah,  hakikatnya  juga  orang  yang sama  yakni  mereka  yang  juga  aktif  di  mall,  pasar  dan  ruang  publik  lainnya. Hanya  isntruksi, keputusan wali  Kota, termasuk  Surat  Edaran  Menteri Agama, dan  Fatwa  atau  tausiyah  sendiri  tidak  serta  merta  dilengkapi  dengan  sanksi  di lapangan,  sehingga  wajar  jika  ditingkat  pelaksanaan,  aturan  aturan  tersebut lebih  sering  mengalamai  resistensi.  Ke  depan  jika  sama-sama  sifatnya  fatwa, atau  regulasi  yang  ditingkat  lapangan  tidak  ada  sanksi  atau  petugas  dari pemerintah  sebagai  pengawas  dan  evaluasi,  jauh  yang  lebih  efektif  adalah himbauan  pimpinan  ormas  masing-masing,  atau  yang  lebih  kecil  adalah menurunkan dari kebijakan pemerintah oleh masing- masing pimpinan jama’ah karena  tingkat  ketaatan  terhadap  kebijakan  yang  berangkat  dari  pimpinan ormas atau wilayah setempat menjadi bukti sebagaimana hasil survey Balitbang awal kali pandemi Covid-19.
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  pimpinan  universitas,  rektor Universitas Halu Oleo (UHO), ketua LPPM UHO, pimpinan fakultas mulai dari Dekan  dan Wakil Dekan  1, Wakil  Dekan  2, dan Wakil Dekan 3  dan  semua tim peneliti  yang  sudah  terlibat  bersama  di  lapangan  guna  tersusunnya  output penelitian ini yakni terbit dalam jurnal yang bereputasi.

## REFERENSI
Apriaji,  Y.,  et.al.  (2021).  Determinan  Perilaku  Pencegahan  Covid-19  Pada Jamaah Mesjid Kota Pontianak. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia ,
16 (1), 14-19. https://doi.org/10.26714/jkmi.16.1.2021.14-19 Abdur  Rahman  Adi  Saputera.  (2020).  Menelisik  Dinamika  Dan  Eksistensi Fatwa  MUI  Sebagai  Upaya  Mitigasi  Pandemi  Covid-19. Tahkim:  Jurnal
Peradaban  Dan  Hukum  Islam,  3 (2),  59-78.  https://doi.org/10.29313/ tahkim.v3i2.6569
Aprison,  W.,  &  Melani,  M.  (2021).  Covid-19  dan  MUI  Sumatera  Barat: Resistensi Masyarakat Terhadap Ulama Sebagai Pendidik. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 21 (1), 183 – 202. https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.7710 Mushodiq,  M.  A.,  &  Imron,  A.  (2020).  Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam Mitigasi  Pandemi  Covid-19  (Tinjauan  Tindakan  Sosial  dan  Dominasi Kekuasaan Max Weber). SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i , 7 (5), 455-472. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315
Nasution,  N.,  &  Wijaya,  W.  (2020).  Manajemen  Masjid  Pada  Masa  Pandemi Covid-19. Yonetim:  Jurnal  Manajemen  Dakwah , 3 (01),  84-104. https://doi.org/10.19109/yonetim.v3i01.6204
Muttaqin,  H.,  et.al.  (2020).  Pemberdayaan  Jamaah  Masjid  Dan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal An-Nufus , 2 (1), 58-76. https://doi.org/10.32534/annufus.v2i1.1651 Shodiqin,  A.,  et.al.  (2020).  Model  Pemberdayaan  Jamaah  Masjid  Menghadapi Dampak  Coronavirus  Disease  (Covid-19).  Retrieved  form  http://digilib. uinsgd.ac.id/30656/
Sulkowski,  L.,  &  Ignatowski,  G.  (2020).  Impact  of  Covid-19  Pandemic  on Organization of Religious Behaviour in Different Christian Denominations in  Poland. Religions , 11 (5),  254.  MDPI  AG.  Retrieved  from http://dx.doi.org/10.3390/rel11050254
Tobroni,  F.  (2020).  Pembatasan  Kegiatan  Keagamaan  Dalam  Penanganan Covid-19. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 6 (2),  369 – 395. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062
Yezli,  S.  &  Khan,  A.  (2020).  Covid-19  Pandemic:  It  Is  Time  To  Temporarily Close Places Of Worship And To Suspend Religious Gatherings. Journal of Travel Medicine , 28 (2), 1-2. https://doi.org/10.1093/jtm/taaa065