## Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Warga Negara Indonesia Eks ISIS
Trechsna Ali Ramadhani

## trechsna.dhani@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
Citizenship is fundamental in human life. A person who has the right to citizenship will be guaranteed in the constitution and this requires the state's responsibility to protect. However, there are actually some people who are stateless due to the state's withdrawal to their citizenship. This happened to Indonesian citizens who joined the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) after the Indonesian Government issued a statement that excluded its responsibility for Indonesian citizens who joined the ISIS organization. The Indonesian government statement also affects children who follow their parents to join the ISIS organization. Due to stateless parents, it is difficult for the child rights to be protected by the state, because the child's legal status is unknown. This legal research aims to unravel the legal status of ex-ISIS Indonesian citizen children and the responsibility of the Indonesian government to ex- ISIS Indonesian citizens.
Keywords: State Responsibility; Legal Status; Human Rights;

## Abstrak
Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seseorang dengan memiliki suatu kewarganegaraan terhadap suatu negara maka orang tersebut akan mendapatkan hak-hak asasi yang dijamin dalam konstitusi negara tersebut dan hal ini menimbulkan tanggung jawab negara tersebut untuk melindungi hal tersebut.
Namun, pada faktanya terdapat beberapa orang yang berstatus tanpa kewarganegaraan akibat negara melepas kewarganegaraannya. Hal ini terjadi pada Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan organisasi di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) setelah Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan melepas tanggung jawab terhadap Warga Negara Indonesia yang tergabung dengan organisasi ISIS tersebut. Pernyataan Pemerintah Indonesia tersebut juga berdampak pada anak dibawah umur yang mengikuti orangtua mereka untuk bergabung dengan organisasi ISIS. Dengan orangtua mereka berstatus tanpa kewarganegaraan maka hak asasi anak tersebut sulit untuk dilindungi oleh negara, dikarenakan status hukum anak tersebut tidak diketahui.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menegaskan status hukum Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS serta tanggung jawab Pemerintah Indonesia terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Status Hukum; Hak Asasi Manusia.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Trechsna Ali Ramadhani, ‘Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Warga Negara Indonesia Eks ISIS’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 8 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28493 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Trechsna Ali Ramadhani

## 1676 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...

## Pendahuluan
Pada tahun 1933, telah diadakan Montevideo Convention . Konvensi ini membahas  tentang  penetapan  definisi,  hak  dan  kewajiban  kenegaraan.  Dalam konvensi tersebut, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai syarat suatu negara yaitu Pasal 1 Montevideo Convention yang menyatakan bahwa terdapat 4 syarat suatu negara yaitu, Permanent Population , Defined  Territory , Government , dan Capacity to enter into relations with the other states . Berdasarkan 4 syarat terbentuknya suatu negara di atas, keberadaan warga negara merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan unsur tersebut berkaitan dengan unsur lainnya. Tidak mungkin suatu negara berdiri dengan pemerintahan yang baik tanpa masyarakat yang tetap. 1
Dengan pentingnya keberadaan warga negara sebagaimana dijabarkan diatas, maka diperlukan pengaturan terkait status kewarganegaraan seseorang. Secara universal, hal terkait status kewarganegaraan tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM 1948) yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
Dari pasal yang terdapat dalam deklarasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa perolehan hak atas kewarganegaraan merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM). Yang dimaksud dengan HAM yaitu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 2
Dengan menjadi warga negara suatu negara akan menimbulkan tanggung jawab negara atas warga negara mereka dalam hal perlindungan hak yang diatur
1 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-5 (CV Keni Media 2015).[5].
2 Mutiara Hikmah, ‘Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia’ (2009) Vol. 39 Jurnal Hukum dan Pembangunan. [439].
dalam konstitusi. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari konstitusi suatu negara yaitu perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. 3 Menurut Jimly Asshidiqie, hak warga negara wajib untuk diakui, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. 4
Selain memperoleh hak dari negara, warga negara juga memiliki kewajiban kepada negara. Hak negara atas warga negara tersebut wajib diakui, dihormati, dan ditaati oleh setiap warga negara. 5
Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana dinyatakan pada Pembukaan UUD NRI 1945 dan pada Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Negara Indonesia dalam hal ini memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda ( bipatride) dan tanpa kewarganegaraan ( apatride) . Namun pada kenyataannya masih sering ditemukan masalah kewarganegaraan terutama pada kasus orang tanpa kewarganegaraan ( stateless person) .
Menurut faktanya, kasus stateless person dapat dikatakan yang perlu digarisbawahi oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh United Nations High Commisioner for Refugee (UNHCR), pada tahun 2018 terdapat 70,8 juta orang yang berstatus stateless person . 6 Permasalahan stateless person juga terjadi pada Warga Negara Indonesia yang memutuskan untuk bergabung dengan Organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tercatat pada tahun 2018 terdapat 400 orang Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan organisasi ISIS. 7
3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-9 (Rajawali Pers 2017). (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I). [119].
4 ibid. [383].
5 ibid. 6 UNHCR, Worldwide displacement tops 70 million, UN Refugee Chief urges greater solidar- ity in response , www.unhcr.org, 19 Juni 2019, diakses pada 4 Agustus 2020.
7 Ramadhan Rizki, “ Menhan Sebut Ada 400 Warga Indonesia Bergabung ISIS ”. 7 November
2018, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711190426-20-313362/menhan-sebut-ada-
400-warga-indonesia-bergabung-isis, diakses pada 5 Agustus 2020.

## 1678 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
Permasalahan tersebut berawal dari kekalahan organisasi ISIS oleh Syrian Democratic Force (SDF). Hal ini dinyatakan oleh pemimpin SDF Mustafa Bali bahwa mereka telah menduduki semua wilayah kekuasaan ISIS. 8 Dari kekalahan tersebut, Warga Negara Indonesia meminta Pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka kembali ke Negara Indonesia. Mengenai permintaan Warga Negara Indonesia tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dan staf kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atas Warga Negara Indonesia eks-ISIS dan Moeldoko menyatakan secara tegas bahwa warga negara tersebut telah berstatus stateless tanpa proses hukum. 9
Dengan pernyataan Pemerintah Indonesia terhadap warga negara yang bergabung dengan organisasi ISIS tersebut sebagai stateless person, maka hak warga negara dan tanggung jawab negara yang diatur oleh UUD NRI 1945 tidak akan mereka dapatkan. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah melepaskan tanggung jawab negara terhadap Warga Negara Indonesia. Dari 400 orang yang bergabung dengan organisasi ISIS tersebut tentunya terdapat anak-anak yang mengikuti orang tuanya untuk bergabung dengan organisasi ISIS.
Tindakan Pemerintah Indonesia untuk melepas tanggung jawab negara atas anak tersebut dapat dikatakan telah menyimpang dari ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa negara akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak. Dengan tidak memulangkan anak tersebut ke Negara Indonesia maka kehidupan anak tersebut akan terancam dan tentunya tidak akan mendapat pendidikan sebagaimana harusnya anak tersebut dapatkan, meskipun kedua hal tersebut merupakan HAM yang diatur di UUD NRI 1945.
Untuk mengatasi hal diatas, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan anak tersebut. Ketentuan terkait pemulangan eks ISIS ini diatur
8 BBC, “Islamic State group defeated as final territory lost, US-backed forces say”, 23 Maret 2019,  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157, diakses pada 25 Agustus 2020.
9 Rikar Hussein dan Ghita Intan, “ Hundreds of Indonesian Former IS Members, Families Could Become Stateless” , 29 Februari 2020,. https://www.voanews.com/extremism-watch/hun- dreds-indonesian-former-members-families-could-become-stateless, diakses pada 5 Agustus 2020.
pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam mengimplementasikan pasal ini, Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud M.D. menyatakan bahwa mereka hanya akan memulangkan anak berumur 10 tahun kebawah ke Indonesia. 10 Hal ini merupakan suatu diskriminasi karena menurut Pasal 1 Convention of The Rights of Child dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun.
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia seperti ICCPR 1966 telah berlaku secara universal serta diratifikasi oleh berbagai negara seperti Indonesia. Namun, masih banyak ditemukan permasalahan kewarganegaraan seperti seorang anak yang berstatus stateless person . Hak yang dimiliki seorang anak tersebut sering kali tidak dipenuhi oleh negara dan mereka juga mendapatkan sikap diskriminasi akibat ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka sehingga negara sulit untuk menerapkan hak yang diatur konstitusi terhadap mereka. Walaupun terdapat pengaturan universal dan nasional yang mengatur terkait hal tersebut sebagaimana dijelaskan di atas.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ). Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yang dapat diartikan yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan
10 Sasminto Madrim dan Rikar Hussein, “Indonesia Not to Repatriate Citizens Linked to IS, Gives Exception to Minors”, 11 Februari 2020, https://www.voanews.com/extremism-watch/ indonesia-not-repatriate-citizens-linked-gives-exception-minors,  diakses pada 6 Oktober 2020.

## Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
norma hukum atau prinsip hukum. 11 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. 12

## Definisi Status Hukum
Penduduk merupakan salah satu unsur dalam terbentuknya suatu negara berdasarkan Montevideo Convention 1933. Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefinisikan penduduk yaitu, Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dari penjelasan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa, penduduk terbagi menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara merupakan pemegang status kewarganegaraan yang dalam hal ini ditunjukkan melalui Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang diberikan oleh negara tersebut.
Sedangkan orang asing adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan dari negara lain yang berada di luar wilayah negaranya dan berada di negara lain karena suatu kepentingan. Pembedaan kedua hal ini sangatlah penting dikarenakan menurut Jimly Asshiddiqie, setiap manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban asasi sebagai manusia, dan khusus untuk warga negara akan memiliki hak dan kewajiban asasi maupun hak dan kewajiban konstitusional. 13 Dengan adanya hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara, maka dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat pengaturan yang mengatur tentang perolehan status kewarganegaraan.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media 2005).[47].
12 ibid .[137].
13 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (PT. Bhuana Ilmu Populer 2008) (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II).[659].

## Pernyataan Pemerintah Indonesia
Dalam menyikapi kasus sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa pernyataan dari beberapa pejabat yang berwenang. Pernyataan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:
No. Nama dan Jabatan Bentuk Pernyataan 1. Joko Widodo / Presiden Republik Indonesia Pernyataan pada media massa Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia tidak akan memulangkan Warga Negara Indonesia eks ISIS. Bahkan Joko Widodo telah menyebut Warga Negara Indonesia eks ISIS tersebut sebagai ISIS eks Warga Negara Indonesia. Joko Widodo melakukan tindakan ini dengan tujuan untuk melindungi 267 Juta Penduduk Indonesia agar tidak mendapat pengaruh terorisme dari Warga Negara Indonesia eks ISIS tersebut. 2. Moeldoko / Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Pernyataan pada media massa Moeldoko menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia eks ISIS yang berada di Syria telah dinyatakan stateless atau tanpa kewarganegaraan. Hal tersebut dengan alasan bahwa Warga Negara Indonesia eks ISIS tersebut telah membakar paspor. 3 Mohammad Mahfud M.D. / Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia media sosial pribadi Mahfud M.D. di media sosial twitter menyatakan bahwa status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia eks ISIS telah dicabut tanpa proses pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2007. Mahfud M.D. juga menyatakan pencabutan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia eks ISIS dapat dilaksanakan dengan Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri setelah BNPT melakukan pendataan terkait hal tersebut. 4 Suhardi Alius / Kepala Badan Nasional P e n a n g g u l a n g a n Terorisme Pernyataan pada media massa Suhardi Alius menyatakan bahwa paspor milik Warga Negara Indonesia eks ISIS telah diblokir bersama dengan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM.
Berdasarkan pernyataan pejabat yang berwenang di Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia setuju untuk menghapus status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia eks ISIS. Dengan dihapus status kewarganegaraan tersebut, Warga Negara Indonesia eks ISIS tidak memiliki

## 1682 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
kewarganegaraan atau dinyatakan stateless. Selain menjadi stateless, hubungan seorang warga negara dengan negaranya akan terputus, dalam hal hubungan ini adalah tanggung jawab negara dan hak warga negara.

## Pernyataan Organisasi Internasional
Organisasi internasional dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menamakan warga negara suatu negara yang bergabung dengan organisasi teroris seperti Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) dan Al-Qaida sebagai Foreign Terrorist Fighters . Menurut PBB, Foreign Terrorist Fighters yang kembali ke negara asalnya dapat berpotensi menyebarkan ideologi radikal, melakukan kegiatan teroris di negara asal dan bergabung dengan organisasi teroris di negara asal mereka. 14 Ketiga tindakan yang disebut diatas tentunya tidak diinginkan oleh negara maupun penduduknya. Perlindungan penduduk memang merupakan suatu kewajiban oleh negara. Namun yang perlu digarisbawahi oleh setiap negara yaitu negara perlu menegakkan HAM terutama non-derogable rights yaitu hak yang tidak dapat dikurangi secara apapun kepada setiap warga negaranya. Dalam hal penolakan warga negara eks Foreign Terrorist Fighters negara tidak diperkenankan untuk membatasi pergerakan, menangkap, menahan atau membatasi kebebasan mereka. 15 Hal tersebut merupakan implementasi prinsip non-refoulement . Prinsip ini merupakan hal paling mendasar dalam hukum pengungsi internasional yang diatur pada Pasal 33 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees . Makna utama prinsip ini adalah tidak ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah yang berpotensi mengancam keselamatan orang tersebut. 16
14 Security Council Committee , “ twentieth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities S/2017/573 ” , United Nations Security Council , 7 Agustus 2017.[5].
15 United Nations , ‘ Guidance to States on Human Rights-Compliant Responses to The Threat Posed by Foreign Fighters’ (United Nations Publication 2018).[14].
16 Sigit Riyanto, ‘Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional’ (2010) 22 Mimbar Hukum . [435].
PBB dalam hal ini juga menentang secara tegas tindakan perampasan kewarganegaraan terhadap Foreign Terrorist Fighters tersebut, karena sebagaimana diketahui pada hukum internasional perampasan kewarganegaraan dinyatakan dilarang pada setiap negara. 17 Hal ini berhubungan dengan dampak keadaan tanpa kewarganegaraan atau stateless yang tentunya tidak dikehendaki oleh setiap negara. PBB dalam hal ini juga memberikan saran kepada negara terkait keterlibatan anak dalam kegiatan Foreign Terrorist Fighters . PBB mengatur kategori anak sebagai seseorang yang berusia 18 tahun kebawah, hal tersebut sesuai dengan Annual Report Dewan HAM PBB menyatakan bahwa hak individu yang berusia 18 tahun kebawah terutama HAM perlu dilindungi oleh negara. 18 Perlindungan tersebut harus sejalan dengan kewajiban internasional yang diatur, dalam hal ini kewajiban tersebut diatur dalam Convention on the Rights of Child .
Dalam guidance tersebut PBB mengingatkan setiap negara bahwa anak yang berusia 18 tahun harus dianggap sebagai korban walaupun anak tersebut termasuk sebagai salah satu kombatan atau lahir dari anggota mereka. Selanjutnya, PBB memerintahkan negara asal orangtua anak tersebut untuk membawanya kembali demi keselamatan mereka, terutama apabila orangtua meninggal atau ditahan. 19
Terkait dengan anak yang berstatus kombatan, maka negara perlu mengadili anak tersebut dengan sistem peradilan anak yang telah diatur di negara yang bersangkutan. Menurut PBB peradilan tersebut mempertimbangkan alternatif dari penuntutan anak tersebut dan menjadikan penahanan sebagai metode terakhir. 20

## Pengaturan Status Hukum Warga Negara
a. International Covenant on Civil and Political Rights 1966
Terkait dengan kasus ini, pasal yang perlu digarisbawahi adalah pasal 2,
17 United Nations, Op.Cit. [23].
18 Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism A/HRC/28/28, United Nations General Assembly , Twentyeight session, Agenda items 2 and 3 , 19 Desember 2014.[15].
19 ibid. [29].
20 ibid.

## 1684 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
Pasal 4 dan Pasal 24. Pasal 2 menjelaskan terkait tanggung jawab negara untuk menghormati dan menjamin hak- hak yang diatur dalam ICCPR 1966 antara lain hak kebangsaan dan tanpa diskriminasi. Pasal 4 menjelaskan terkait kebijakan yang dapat diambil oleh negara untuk mengesampingkan ICCPR 1966 apabila dianggap mengancam keadaan kehidupan bangsa dan semacamnya. Pada Pasal 24 menjelaskan terkait penegasan hak yang dimiliki anak antara lain hak tanpa diskriminasi dan hak kebangsaan.
Dengan  meratifikasi  ICCPR  1966  maka  Indonesia  wajib  untuk mengimplementasikan hak yang diatur pada kovenan tersebut. Apabila pernyataan Pejabat Pemerintah Indonesia sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 2 ICCPR 1966, maka dapat dikatakan Indonesia telah menentang pasal ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berdalih bahwa mereka mencabut status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia eks ISIS tersebut untuk melindungi kehidupan bangsa dari ancaman terorisme dan ideologi teroris mereka, hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ICCPR 1966. Namun terhadap anak hal ini berbeda sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 ayat 3 ICCPR 1966. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak wajib untuk memperoleh kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini Indonesia wajib untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anak yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia eks ISIS.
Beralih ke organisasi internasional. Penerapan prinsip Non-Refoulement merupakan implementasi Pasal 24 ICCPR 1966. Dengan pelarangan pencabutan kewarganegaraan terhadap anak yang tergabung dalam Foreign Terrorist Fighters maka anak tersebut masih memiliki status kewarganegaraan mereka. Karena anak tersebut merupakan warga negara suatu negara, maka pemerintah negara tersebut perlu  untuk  memulangkan  anak  tersebut  untuk  menghindari  area  konflik.  Lebih lanjut saran PBB mengenai pelarangan pencabutan kewarganegaraan secara sepihak tersebut merupakan implementasi dari Pasal 16 ICCPR 1966. Pasal tersebut menjelaskan terkait pengakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga apabila negara hendak untuk mencabut status kewarganegaraan maka perlu dilakukan proses hukum sehingga pihak yang bersangkutan mengetahui hal tersebut. Pasal
ini juga tergolong sebagai hak yang tidak dapat dikurangi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (2) ICCPR 1966.
b. Convention on the Rights of the Child 1989
Pada bagian awal perjanjian tersebut yaitu pasal 1 dan 2 mengatur bahwa yang tergolong sebagai anak adalah individu yang berumur 18 tahun kebawah. Selanjutnya  pada  pasal  2  dijelaskan  bahwa  negara  yang  meratifikasi  kovenan ini harus menghormati dan menjamin hak yang ditetapkan pada CRC 1989 tanpa diskriminasi. Terkait dengan pokok pembahasan, maka pasal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia adalah Pasal 8. Pasal 8 menyatakan bahwa negara wajib menghormati anak untuk mempertahankan status kewarganegaraan, apabila status tersebut secara ilegal hilang maka negara wajib memberikan bantuan dan perlindungan untuk segera menetapkan kembali status mereka.
Dari beberapa pasal tersebut maka perlu dihubungkan dengan pernyataan Pemerintah Indonesia sebagaimana tersebut diatas. Dari penjelasan pasal 8 tersebut maka anak berumur dibawah 18 tahun yang termasuk dalam Warga Negara Indonesia eks ISIS, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan hak anak tersebut melekat pada dirinya dan negara wajib untuk menghormati keinginan anak tersebut untuk memiliki status kewarganegaraan.
Dilihat dari pernyataan organisasi internasional PBB, saran PBB kepada negara yaitu melarang pencabutan status kewarganegaraan terhadap seorang anak merupakan bentuk implementasi terhadap pasal 8 CRC 1989 tersebut. Sehingga dalam hal ini PBB dapat dikatakan telah tepat dalam memberikan petunjuk pada negara berdasarkan CRC 1989.
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun menganut dua asas yaitu, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dengan adanya kedua asas tersebut maka Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan, dalam hal ini kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada

## Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
anak. 21 Selain kedua asas tersebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas-asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tersebut antara lain:
1.  Asas perlindungan maksimum, merupakan asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
2.  Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, merupakan asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
Terkait dengan pokok permasalahan yaitu pencabutan status kewarganegaraan,
maka dalam hal ini perlu melihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjelaskan terkait hal-hal yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia. Terkait dengan kasus, maka Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS tersebut berpotensi dapat dikenakan huruf:
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa seizin terlebih dahulu dari Presiden;
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji suatu kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
Dilihat dari asas dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dapat diartikan bahwa pernyataan Pemerintah Indonesia terkait Warga Negara Indonesia eks ISIS bertentangan dengan undang-undang tersebut. Asas perlindungan maksimum memberi arti bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS, dalam hal ini perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan atas status kewarganegaraan mereka. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM memberikan arti bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM milik Warga Negara Indonesia eks ISIS. Pengaturan
di Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai lepasnya status kewarganegaraan juga tidak dapat dikenakan terhadap Warga Negara Indonesia eks ISIS. Kedua huruf tersebut tidak dapat dikenakan, karena mengingat syarat suatu negara menurut Montevideo Convention 1933. Organisasi ISIS berdasarkan Montevideo Convention 1933 tidak dianggap sebagai negara karena tidak mempunyai wilayah yang tetap dan pemerintahan. Sehingga Pemerintah Indonesia tidak memiliki dasar yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan untuk melepas status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia eks ISIS. Maka pada hal ini pernyataan Pemerintah Indonesia telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Hal yang berbeda terjadi terhadap pernyataan organisasi internasional. PBB sebagaimana yang dinyatakan dalam saran-saran mereka terhadap negara terkait Foreign Terrorist Fighters telah sesuai dengan pengaturan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Penerapan prinsip non-refoulement dan perlindungan atas status kewarganegaraan Foreign Terrorist Fighters , sejalan dengan asas perlindungan maksimum dan asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengatur mengenai proses kehilangan kewarganegaraan tersebut. Dalam urutan proses tersebut terdapat proses yaitu tindakan pemeriksaan oleh menteri kepada pelapor, terlapor dan instansi terkait, hal ini dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Pemeriksaan menteri tersebut bertujuan untuk menetapkan Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, diperlukan tindakan oleh pemerintah dalam mencabut status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia eks ISIS.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka pernyataan oleh Pemerintah Indonesia mengenai Warga Negara Indonesia eks ISIS dapat dikatakan telah bertentangan. Hasil dari proses pencabutan status kewarganegaraan adalah

## 1688 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
Keputusan Menteri dan Keputusan Presiden. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan kedua keputusan tersebut yang terkait dengan Warga Negara Indonesia eks ISIS.
Hal yang berbeda dapat dilihat dalam saran PBB kepada negara. PBB memberikan saran kepada negara untuk menghindari proses pencabutan status kewarganegaraan Foreign Terrorist Fighters . Apabila terpaksa dilakukan maka tindakan pencabutan tersebut perlu dilakukan dengan berlandaskan HAM yaitu hak atas peradilan yang adil. Sehingga dalam hal ini pihak terlapor dapat mengetahui tindakan pemerintah yang akan diterimanya, selain itu pihak terlapor juga dapat memberikan pembelaan dalam pengadilan tersebut. Saran PBB tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

## Kasus Pencabutan Kewarganegaraan Di Dunia
Keadaan pencabutan kewarganegaraan oleh pemerintah suatu negara tidak hanya terjadi di Negara Indonesia, keadaan ini juga terjadi di Negara Inggris. Pemerintahan Inggris dalam hal ini menyatakan bahwa warga negara mereka, Shamima Begum telah dicabut status kewarganegaraan sehingga menyebabkan dia menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless .
Kejadian tersebut berawal pada tahun 2015, Shamima Begum pergi ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Pada tahun 2020, jurnalis Inggris menemukan Shamima Begum di kamp pengungsi, Shamima Begum menyatakan bahwa dia ingin kembali ke Inggris. Setelah pernyataan dari Shamima Begum tersebut tersebar di Inggris, menteri dalam negeri memberikan surat kepada keluarga Shamima Begum di Inggris yang menyatakan bahwa anak mereka telah dicabut kewarganegaraan oleh negara. 22
Hukum di Inggris menyatakan bahwa, Menteri Dalam Negeri Inggris dapat mencabut status kewarganegaraan seseorang yang memegang satu status kewarganegaraan, apabila terdapat “alasan yang mendasar” yang meyakinkan
22 Elian Peltier, “ Shamima Begum, Who Joined ISIS in Syria, Can Return to U.K., Court Says ”, https://www.nytimes.com/2020/07/16/world/europe/shamima-begum-isis-uk.html, (selanjutnya disingkat Elian Peltier I) diakses pada 7 November 2020.
bahwa seseorang tersebut dapat memperoleh status kewarganegaraan di negara lain. Dalam perspektif HAM, pengaturan tersebut menyebabkan seseorang menjadi stateless , yang sebagaimana diketahui menjadikan seseorang stateless merupakan pelanggaran menurut hukum internasional. Sarjana di Inggris juga menyatakan bahwa, tindakan pencabutan kewarganegaraan di Inggris selalu terarah pada kelompok minoritas dan menyatakan alasan yaitu untuk keamanan nasional. 23 Hal ini dapat dinyatakan bahwa pengaturan Negara Inggris tidak mengimplementasikan Pasal 4 ayat (1) ICCPR 1966. Penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa, Shamima Begum yang dicabut kewarganegaraan oleh Pemerintah Inggris memiliki beberapa alasan untuk membela dirinya terkait status kewarganegaraan dia. Sehingga dalam hal ini Shamima Begum mengajukan keberatan terkait hal pencabutan status kewarganegaraan kepada Pemerintah Negara Inggris. 24 Pemerintah Negara Inggris dalam hal ini telah mengimplementasikan hak yang diatur di Pasal 14 ICCPR 1966 yaitu peradilan yang adil.
Terkait dengan status hukum kewarganegaraan anak, Pemerintah Negara Inggris melakukan tindakan berbeda dengan yang dilakukan terhadap Shamima Begum. Pemerintah Negara Inggris dalam hal ini melakukan tindakan repatriation atau pemulangan terhadap Anak Warga Negara Inggris eks ISIS, Martin Longden utusan khusus Inggris untuk Syria menyatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap situasi yang menimpa mereka sekarang. 25

## Timbulnya Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Terhadap Perlindungan HAM Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS
Berdasarkan pernyataan Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional, dengan dihubungkan dengan peraturan universal dan peraturan perundang-
23 Mercedes Masters dan Salvador Santino F. Regilme Jr., ‘Human Rights and British Citizenship: The Case of Shamima Begum as Citizen to Homo Sacer’ (2020) Journal of Human Rights Practice Oxford University Press .[6].
24 Elian Peltier I, Loc.Cit .
25 Elian  Peltier, UK Takes Back Children from Former ISIS, https://www.nytimes. com/2019/11/22/world/europe/britain-isis-children-syria.html (selanjutnya disingkat Elian Peltier II) diakses pada 9 November 2020.

## 1690 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS tersebut mendapatkan hak yang diatur dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945.
Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 harus dapat untuk memenuhi perlindungan terhadap HAM warga negara. Hal ini didasarkan pada pendapat Hans Kelsen terkait empat syarat negara hukum yaitu:
1.  Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen;
2.  Anggota-Anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat;
3.  Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara;
4.  Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
5.  Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia. 26
Pendapat Hans Kelsen tersebut sejalan dengan pendapat dari Phillipus M. Hadjon yang memberikan pengertian terkait negara hukum yaitu “Negara yang mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia”. 27
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana yang dinyatakan pada konstitusi mereka yaitu UUD NRI 1945, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam perlindungan HAM terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Negara Indonesia telah mengatur terkait HAM yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu dijelaskan secara runtut dan komprehensif pada Bab XA UUD NRI 1945.
Menurut Herlambang, pengaturan perlindungan HAM di Negara Indonesia tidak hanya berada di Bab XA UUD NRI 1945 tersebut, namun terdapat HAM yang diatur di luar bab tersebut seperti pada Pasal 28 dan Pasal 31 UUD NRI
26 A. Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia (Penerbit ANDI 2017).[130].
27 ibid. [131].
1945. 28 Selanjutnya Herlambang juga mengemukakan bahwa pengaturan HAM yang diatur di konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945, sudah mencakup hak-hak yang diatur dalam ICCPR 1966 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR 1966). 29 Kedua perjanjian internasional tersebut  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia,  maka  ketentuan  dalam  perjanjian tersebut mengikat pada Warga Negara Indonesia termasuk Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan meratifikasi perjanjian tersebut maka Indonesia telah memberikan sumbangan terhadap perjuangan HAM di dunia. 30 Dalam memenuhi HAM Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, pemerintah dapat mengacu pada pengaturan di perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan.

## Pengaturan Perlindungan HAM Menurut Perjanjian Internasional
Semenjak pembentukan PBB pada tahun 1945, terdapat banyak perjanjian internasional yang mengatur mengenai pemenuhan HAM, termasuk perlindungan HAM untuk seorang anak. Terkait dengan permasalahan perlindungan HAM ini, PBB tidak hanya mengacu pada pengaturan di perjanjian internasional melainkan juga membuat pedoman bagi negara. Pedoman tersebut menjelaskan secara runtut tindakan yang perlu dilakukan oleh negara terhadap warga negara mereka yang menjadi anggota teroris, atau yang dinamakan PBB sebagai Foreign Terrorist Fighters . Terkait dengan HAM anak, pedoman tersebut memberikan bab tersendiri untuk menjelaskan hal tersebut. Menurut pedoman tersebut, anak dikategorikan menjadi korban, saksi dan tersangka dan anak tersebut perlu diperlakukan dengan cara yang konsisten hak, martabat dan kebutuhan mereka. 31
28 Herlambang P. Wiratraman, ‘Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep Pengaturan dan Dinamika Implementasi’ (2007) Vol. 1, No. 1 Jurnal Hukum Panta Rei.[7].
29 ibid.
30 Jimly Asshiddiqie I, Op.Cit .[349].
31 United Nations , Op.Cit. [28].

## Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
a. Universal Declaration of Human Rights 1948
Dalam hubungannya dengan HAM Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, DUHAM 1948 memberikan pengaturan HAM terhadap anak tersebut. Pengaturan HAM tersebut dinyatakan pada Pasal 2 yang menjelaskan terkait penerapan non- diskriminasi dalam perlindungan HAM oleh pemerintah terhadap setiap indivudu. Selanjutnya terdapat Pasal 3 yang menjelaskan terkait hak seseorang untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Dan yang terakhir terdapat ketentuan pada Pasal 13 yang menjelaskan terkait hak individu untuk kebebasan bergerak individu yaitu untuk meninggalkan suatu negeri dan berhak kembali ke negerinya.
Berdasarkan beberapa pasal di DUHAM 1948 tersebut maka Pemerintah Indonesia wajib melakukan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Pemerintah Indonesia dalam hal ini wajib menjamin keberlangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS dengan tanpa diskriminasi. Selain menjamin kehidupan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS,
Pemerintah Indonesia tidak dapat menghalangi keinginan anak tersebut untuk kembali ke negara asalnya yaitu Negara Indonesia. Pelaksanaan pemulangan tersebut juga dilakukan tanpa non-diskriminasi yaitu tidak membedakan ras, jenis kelamin, agama dan lain-lain.
b. International Covenant on Civil and Political Rights 1966
Terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, ICCPR 1966 memberikan pengaturan HAM yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Pengaturan HAM tersebut diatur pada Pasal 6 yang mengatur tentang hak untuk hidup seorang individu. Selanjutnya terdapat pengaturan pada Pasal 12 yang mengatur terkait hak untuk kebebasan bergerak. Dan pengaturan yang terakhir diatur pada Pasal 24 yang mengatur terkait hak untuk anak, yaitu individu yang belum dewasa atau berumur dibawah 18 tahun.
Berdasarkan pengaturan HAM di ICCPR 1966 tersebut, maka Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut sebagai pemenuhan hak untuk hidup, sehingga bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia wajib
dilakukan untuk menjamin kehidupan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Perlu diketahui juga bahwa ketentuan mengenai hak hidup yang diatur pada Pasal 6 ICCPR 1966 merupakan hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun atau non- derogable rights . Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal tersebut kepada Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS.
HAM selanjutnya yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk kebebasan bergerak. Dalam hak ini Pemerintah Indonesia tidak berhak untuk membatasi pergerakan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, termasuk apabila Anak Warga Negara Indonesia tersebut hendak kembali ke Negara Indonesia. Dalam hal ini Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS merupakan Warga Negara Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia tidak berhak untuk menolak kepulangan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Dalam melakukan perlindungan HAM tersebut, Pemerintah Indonesia wajib menerapkan asas non- diskriminasi terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, sehingga penerapan perlindungan HAM tersebut dapat diberikan secara menyeluruh kepada Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS.
c. Convention on the Rights of the Child 1989
Terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, CRC 1989 memberikan pengaturan mengenai perlindungan HAM anak tersebut. Pengaturan HAM yang pertama dinyatakan pada Pasal 6 yang menjelaskan terkait hak seorang anak untuk hidup dan negara harus berusaha semaksimal mungkin terhadap hal tersebut.
Pengaturan HAM selanjutnya yaitu dinyatakan pada Pasal 38 yang menjelaskan terkait kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan perawatan terhadap anak yang terdampak dalam suatu konflik bersenjata. Pengaturan HAM terakhir yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dinyatakan pada Pasal 40 yang menjelaskan terkait hak anak apabila dituduh telah melanggar hukum.
Berdasarkan beberapa pasal tersebut maka Pemerintah Indonesia wajib untuk memastikan kelangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib untuk menghindari Anak Warga Negara

## 1694 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
Indonesia eks ISIS dari konflik bersenjata. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Syria merupakan tempat konflik bersenjata sehingga dalam hal ini, kelangsungan hidup anak tersebut dapat terancam. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah  Indonesia  untuk  menghindari  konflik  tersebut  adalah  memulangkan anak tersebut ke Negara Indonesia.
Pada dasarnya negara juga wajib untuk mencegah perekrutan anak tersebut dalam organisasi teroris seperti ISIS tersebut. Hal ini dinyatakan pada Pasal 4 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in armed conflict 2002. Opsi ini menjelaskan kewajiban negara dalam suatu peristiwa terhadap anak dengan konflik bersenjata, dan opsi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari CRC 1989. Pasal 4 opsi tersebut menjelaskan terkait kewajiban negara untuk semaksimal mungkin mencegah perekrutan dan penggunaan anak dibawah 18 tahun dalam suatu kelompok bersenjata. Dalam hal ini maka Pemerintah Indonesia wajib untuk mencegah Anak Warga Negara Indonesia untuk tergabung atau ikut andil dalam kegiatan organisasi ISIS.

## d. Pengaturan terkait Counter-Terrorism
Dalam mengatur perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, negara dimungkinkan menemui keadaan yaitu anak tersebut merupakan bagian dari organisasi ISIS tersebut. Dalam hal kejadian tersebut PBB mengatur beberapa pengaturan mengenai hal tersebut yang tersebar dalam pedoman dan special rapporteur .
PBB melalui badan interregional Crime and Justice Research Institute mengeluarkan pedoman kepada setiap negara. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa setiap anak yang berusia 18 tahun kebawah dan bergabung dalam Organisasi ISIS tidak dituntut atas partisipasinya atau tindakan melanggar hukum, berdasarkan Pasal 38 CRC 1989 32 . Pasal 38 CRC 1989 tersebut mewajibkan negara dan kelompok bersenjata untuk menahan diri dalam merekrut angkatan bersenjata yang berusia 15 tahun kebawah, dan memastikan mereka tidak ikut andil dalam
32 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute , ‘ Children and Counter- Terrorism’ (UNICRI 2016).[60].
permusuhan yang ditimbulkan oleh negara atau kelompok bersenjata. Perintah tersebut dijadikan sebagai hukum yang tidak tertulis terhadap negara dan kelompok bersenjata, termasuk organisasi ISIS. Pada dasarnya kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama pada setiap negara. Sehingga anak dalam hal ini harus dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar pendapat atau keyakinan orangtua, wali atau anggota keluarga anak yang menyebabkan anak tersebut tergabung dalam organisasi teroris. 33
Untuk menghindari dan menghilangkan pengaruh terorisme pada anak tersebut, maka diperlukan tindakan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kontra radikalisasi merupakan program yang secara khusus dirancang untuk mencegah individu yang tidak terpengaruh untuk tidak menyeberangi dan menjadi teroris. 34
Sedangkan deradikalisasi merupakan program yang ditujukan kepada individu yang telah menjadi radikal terhadap paham terorisme untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat atau setidaknya menghalangi mereka dari kekerasan. 35
Strategi counter-terrorism yang dicetus oleh PBB tersebut, pada kenyataannya tidak secara khusus merujuk kepada anak. Dalam hal ini Negara Indonesia dapat mencontoh tindakan yang dilakukan oleh Negara Inggris terhadap anak eks teroris tersebut. Tindakan Negara Inggris dalam hal ini meliputi, menanggapi tantangan ideologis dan ancaman terorisme yang dihadapi, mencegah orang untuk tidak masuk ke organisasi terorisme dengan diberikan nasihat dan dukungan yang sesuai dan bekerja sama dengan sektor dan institusi yang dapat menangani resiko radikalisasi. 36

## Pengaturan Perlindungan HAM Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Dalam lingkup Negara Indonesia, Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa pengaturan mengenai perlindungan HAM kepada Warga Negara Indonesia.
33 Human Rights Council , “ Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while counter terrorism A/HRC/31/65”, 22 February 2016.[18].
34 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Op.Cit. [7]. 35 ibid .[8].
36 ibid. [68].

## 1696 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan HAM di UUD NRI 1945 mengatur hak-hak sipil dan politik dan hak-hak sosial budaya, dan pengaturan tersebut tersebar tidak hanya pada Bab XA UUD NRI 1945. 37
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam pengaturan secara umum, Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak atas HAM yang diatur pada Pasal 9, Pasal 26 dan Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 9 mengatur terkait hak untuk hidup dan mempertahankan hidup seorang individu. Pasal 26 mengatur terkait mengatur terkait hak warga negara untuk mendapatkan hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan individu tersebut. Pasal 27 mengatur terkait hak warga negara atas kebebasan bergerak, dalam hal ini Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk masuk kembali ke wilayah Negara Indonesia.
UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur HAM yang diperoleh oleh seorang anak. Pengaturan HAM anak tersebut diatur pada bagian kesepuluh undang- undang tersebut. Dari bagian tersebut, Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak terhadap HAM yang diatur dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 63 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 52 menegaskan terkait negara sebagai pelindung terhadap hak anak tersebut. Pasal 53 menjelaskan terkait hak anak untuk hidup dan mempertahankan hidup sejak dalam kandungan. Pasal 63 menjelaskan terkait hak anak untuk tidak terlibat dalam situasi peperangan atau konflik bersenjata, dalam hal pemerintah mempunyai peran untuk menghindari anak tersebut pada situasi yang mengancam hidup anak tersebut.
Berdasarkan pasal-pasal yang berada di UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Kewajiban Pemerintah Indonesia yaitu sebagai pelindung anak tersebut terkait hak yang dimilikinya. Dalam hal ini hak yang wajib dilindungi oleh Pemerintah Indonesia terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS adalah hak untuk hidup, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9
dan dipertegas pada Pasal 53 UU Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah Indonesia wajib untuk menjamin kelangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS yang berada di Negara Syria. Selain hak untuk hidup, Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghindari anak tersebut dari konflik bersenjata. Dalam menghindari kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mengacu pada Pasal 27 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan terkait kebebasan bergerak. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia perlu untuk memulangkan anak tersebut ke Negara Indonesia sekaligus tidak menghalangi apabila anak tersebut hendak kembali ke Negara Indonesia.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS berhak atas hak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Hak tersebut antara lain diatur pada Pasal 4, Pasal 15. Pasal 4 mengatur hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang pada setiap anak serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 15 menjelaskan terkait hak anak untuk mendapat perlindungan dari peristiwa yang dapat merugikan anak tersebut, dalam hal ini peristiwa yang perlu dihindari Anak Warga  Negara  Indonesia  eks  ISIS  adalah  konflik  bersenjata  yang  disebut  pada angka 2 pasal tersebut.
Berdasarkan kedua pasal tersebut maka dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Perlindungan HAM yang pertama adalah perlindungan atas hak untuk hidup, dalam hal ini hak hidup anak untuk tumbuh dan berkembang berada pada perlindungan Pemerintah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib memastikan kelangsungan hidup Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Setelah hak untuk hidup, Pemerintah Indonesia wajib untuk menghindarkan anak dari peristiwa konflik bersenjata yang dapat mengancam kelangsungan hidup anak tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia perlu untuk memastikan bahwa Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS tidak terdampak pada Konflik bersenjata di Negara Syria, yang sebagaimana diketahui merupakan lokasi sementara anak tersebut berada.

## 1698 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
UU Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan terkait kewajiban Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan HAM terhadap setiap anak. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 21 UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu, Pemerintah wajib menghormati dan menjamin HAM setiap anak dengan tanpa menerapkan asas diskriminasi. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib untuk melakukan perlindungan HAM pada setiap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS tanpa terkecuali.
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011) tidak menjelaskan terkait HAM yang wajib dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Namun UU Nomor 6 Tahun 2011 memberikan suatu ketentuan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HAM yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 14 UU Nomor 6 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa, setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak untuk memasuki wilayah Negara Indonesia. Pengaturan tersebut sebagai implementasi dari salah satu HAM yang diatur baik di perjanjian internasional maupun undang-undang yaitu, hak untuk kebebasan bergerak.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah ditentukan bahwa Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS merupakan Warga Negara Indonesia. Sehingga terkait dengan hal ini Pemerintah Indonesia tidak dapat menghalangi apabila Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS hendak untuk kembali ke Negara Indonesia. Pasal ini juga bisa dapat acuan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS sebagai tindakan untuk menghindarkan anak tersebut dari konflik bersenjata.
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah posisi Organisasi ISIS sebagai organisasi teroris atau Foreign Terrorist Fighters . Dengan ISIS sebagai organisasi teroris maka dimungkinkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS telah menjadi bagian dari mereka, hal ini dinamakan kombatan.
Selain dimungkinkan menjadi kombatan, Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS dimungkinkan juga terpapar pandangan terorisme pada dirinya. Terkait hal ini Pemerintah Indonesia wajib memberikan pendekatan yang berbeda terkait dengan anak yang mengalami situasi tersebut. PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tersebut dapat menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan terhadap anak tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO2 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2018), pada pasal 5 dinyatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana terorisme dapat diekstradisi. Dalam hal ini kombatan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS telah melanggar ketentuan yang diatur dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo, UU Nomor 5 Tahun 2018, maka Pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan untuk memulangkan kombatan anak tersebut. Hal ini sebagai bentuk perlindungan HAM yang telah diatur dalam perjanjian internasional maupun undang-undang yang telah dibahas sebelumnya.
Selain dalam hal pemulangan kombatan, PERPU Nomor 1 Tahun 2002 jo, UU Nomor 5 Tahun 2018 juga memberikan ketentuan terhadap kombatan yang dipulangkan tersebut. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 43C dan 43D peraturan tersebut, yaitu kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kedua tindakan tersebut sesuai untuk diterapkan Pemerintah Indonesia kepada Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS apabila dipulangkan ke Negara Indonesia.

## Perlindungan HAM Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia
Negara tidak dapat dikatakan telah melakukan perlindungan HAM apabila hanya mengatur pengaturan perlindungan HAM tersebut. Negara wajib untuk mengimplementasikan pengaturan perlindungan HAM tersebut kepada warga negara mereka. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tindakan terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, tindakan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

## Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
No. Nama dan Jabatan Bentuk Tindakan 1. Joko Widodo / Presiden Republik Indonesia Pernyataan pada media massa Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk memulangkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Dalam hal pemulangan ini hanya akan diterapkan pada anak berusia 10 tahun kebawah dalam basis case by case. 2. Donny Gahral Adian / Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Pernyataan dalam forum diskusi Donny Gahral Adian menyatakan bahwa, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk memulangkan anak yang berstatus yatim piatu dan anak yang berusia 10 tahun kebawah. Donny menyatakan bahwa anak yang berstatus yatim piatu merupakan tanggung jawab negara, karena dalam hal ini anak tersebut tidak memiliki ayah dan ibu. 3. Mohammad Mahfud MD / Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Pernyataan pada media massa Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan anak yang berstatus yatim piatu dan anak yang berusia 10 tahun. Menurut Mohammad Mahfud MD, anak berumur 10 tahun tidak terpengaruh paham radikalisme sehingga dapat “diperbaiki”. 4. Suhardi Alius / Kepala Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) Pernyataan pada media massa Terkait hal ini, BNPT belum bisa memastikan dapat memulangkan anak yang berusia dibawah 10 tahun dan berstatus yatim piatu. Menurut Suhardi Alius, pihak mereka kesulitan untuk mendapatkan data anak tersebut.
Berdasarkan beberapa pernyataan pejabat Pemerintah Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil tindakan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Tindakan tersebut berupa pemulangan anak tersebut ke Negara Indonesia dan, tindakan tersebut diterapkan
kepada anak yang berusia 10 tahun kebawah dan berstatus sebagai yatim piatu. Namun, tindakan perlindungan yang disebut oleh pejabat Pemerintah Indonesia tersebut belum didapatkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS. Sebagaimana dinyatakan oleh Suhardi Alius yang merupakan Kepala BNPT tersebut bahwa, BNPT terkendala dalam hal yang terkait data anak tersebut.
Tindakan Pemerintah Indonesia yang dinyatakan oleh beberapa pejabat pemerintah tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan asas HAM yang berlaku. Dengan hanya memulangkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS yang berumur 10 tahun dan berstatus yatim piatu, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak menerapkan asas HAM yaitu asas non-diskriminasi. Pemerintah Indonesia dikatakan tidak menerapkan asas non-diskriminasi karena, pada ketentuan baik di perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan diatas, anak merupakan individu yang berumur 18 tahun kebawah dan belum menikah.
Ketentuan mengenai non-diskriminasi telah dinyatakan pada Pasal 2 CRC
1989 dan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002. dengan diaturnya mengenai ketentuan asas non-diskriminasi pada peraturan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan perlindungan HAM anak wajib untuk menganut asas tersebut, yang dalam hal ini adalah asas non-diskriminasi. Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan perlindungan HAM terhadap Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, Pemerintah Indonesia wajib melakukan tindakan yang berdasarkan asas-asas yang telah diatur, seperti asas non-diskriminasi. Sehingga untuk menjalankan ketentuan tersebut, Pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan perlindungan HAM, perlu untuk memulangkan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS yaitu individu yang berumur 18 tahun dan belum menikah.
Selain asas non-diskriminasi, tindakan Pemerintah Indonesia tersebut juga wajib memperhatikan pasal 9 CRC 1989. Pasal tersebut menjelaskan pemisahan orangtua dengan anak. Berdasarkan pasal tersebut, pemisahan orangtua dengan anak dapat dilakukan apabila hal tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan prinsip yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal perlindungan HAM untuk anak, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 CRC 1989.

## 1702 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...

## Kesimpulan
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 dan asas yang dianut UU Nomor 12 Tahun 2006 serta PP Nomor 2 Tahun 2007, Anak Warga Negara Indonesia memiliki status hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam Negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama ICCPR 1966 dan CRC 1989 serta guidance yang dibuat oleh PBB terhadap setiap negara dalam mengatur warga negara mereka yang tergabung dalam organisasi teroris.
Dengan menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS, yang dalam hal ini merupakan Warga Negara Indonesia. Perlindungan HAM yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk hidup, hak  atas  kebebasan  bergerak  dan  hak  untuk  dihindari  dari  konflik  bersenjata.
Untuk melaksanakan ketiga perlindungan HAM tersebut, Pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan pemulangan Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS.
Pemulangan tersebut wajib untuk menerapkan asas non-diskriminasi, sehingga dalam hal ini pemulangan ditujukan kepada Anak Warga Negara Indonesia eks ISIS yang berusia 18 tahun kebawah dan belum menikah, sesuai dengan ketentuan mengenai anak yang diatur dalam CRC 1989 dan UU Nomor 23 Tahun 2002.

## Daftar Bacaan

## Buku
A. Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia (Penerbit ANDI 2017).
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-5 (CV Keni Media 2015).
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan ke-9 (Rajawali Pers 2017).
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (PT. Bhuana Ilmu Populer 2008).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenada Media 2005).
United Nations , Guidance to States on Human Rights-Compliant Responses to The Threat Posed by Foreign Fighters ( United Nations Publication 2018).
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute , ‘ Children and Counter-Terrorism’ (UNICRI 2016).

## Jurnal
Herlambang P. Wiratraman, ‘Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep Pengaturan dan Dinamika Implementasi’,
(2007) 1 Jurnal Hukum Panta Rei.
Mercedes Masters dan Salvador Santino F. Regilme Jr., ‘Human Rights and British Citizenship: The Case of Shamima Begum as Citizen to Homo Sacer’ (2020) Journal of Human Rights Practice Oxford University Press.
Mutiara Hikmah, ‘ Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia ’ (2009) 39 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Sigit Riyanto, ‘Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional’, (2010) 22 Mimbar Hukum.

## Laman
Achmad Nasrudin Yahya dan Krisiandi, “BNPT Sebut Paspor Milik WNI Eks- ISIS Sudah Diblokir”, 10 Maret 2020, https://nasional.kompas.com/ read/2020/03/10/14463621/bnpt-sebut-paspor-milik-wni-eks-isis-sudah- diblokir, diakses pada 20 Oktober 2020.
Al Jazeera, “Indonesia says will not repatriate citizens who fought with ISIL”, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/12/indonesia-says-will-not- repatriate-citizens-who-fought-with-isil. diakses pada 7 Desember 2020.
BBC, “Islamic State group defeated as final territory lost, US-backed forces say”, 23 Maret 2019,  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157, diakses pada 25 Agustus 2020.
Chandra Iswinarno dan Ria Rizki Nirmala Sari, “Rencana Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS, BNPT: Kita Belum Punya Akses”, https://www.suara.com/ news/2020/03/10/173851/rencana-pemulangan-anak-anak-wni-eks-isis- bnpt-kita-belum-punya-akses, diakses pada 7 Desember 2020
CNN Indonesia, “Jokowi Kini Sebut ISIS Eks WNI, Bukan Lagi WNI Eks ISIS”, 12 Februari 2020, https://www.cnnindonesia.com/

## 1704 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
nasional/20200212161651-20-473989/jokowi-kini-sebut-isis-eks-wni- bukan-lagi-wni-eks-isis, diakses pada 20 Oktober 2020.
CNN Indonesia, “Mahfud Sebut Status WNI eks ISIS Diatur Keppres dan Kepmen”, 19 Februari 2020, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200218140547-20-475723/mahfud-sebut-status-wni-eks-isis- diatur-keppres-dan-kepmen, diakses pada 20 Oktober 2020.
Elian Peltier, “ Shamima Begum, Who Joined ISIS in Syria, Can Return to U.K., Court Says ”,  https://www.nytimes.com/2020/07/16/world/europe/shamima- begum-isis-uk.html, diakses pada 7 November 2020.
Elian Peltier, UK Takes Back Children from Former ISIS, https://www.nytimes. com/2019/11/22/world/europe/britain-isis-children-syria.html , diakses pada 9 November 2020.
Muhammad Iqbal, “Moeldoko: 689 Anggota ISIS Eks WNI Sudah Dikatakan Stateless”, 13 Februari 2020, https://www.cnbcindonesia.com/ news/20200213143010-4-137645/moeldoko-689-anggota-isis-eks-wni- sudah-dikatakan-stateless, diakses pada 20 Oktober 2020.
Ramadhan Rizki, “ Menhan Sebut Ada 400 Warga Indonesia Bergabung ISIS ”. 7 November 2018, https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20180711190426-20-313362/menhan-sebut-ada-400-warga- indonesia-bergabung-isis, diakses pada 5 Agustus 2020.
Rikar Hussein dan Ghita Intan, “ Hundreds of Indonesian Former IS Members, Families Could Become Stateless” , 29 Februari 2020,. https://www.voanews. com/extremism-watch/hundreds-indonesian-former-members-families- could-become-stateless, diakses pada 5 Agustus 2020.
Sarah Hutagaol, “Pemerintah Putuskan Anak WNI Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia”, https://nasional.okezone.com/read/2020/02/25/337/2173917/ pemerintah-putuskan-anak-wni-eks-isis-dipulangkan-ke-indonesia, diakses pada 7 Desember 2020.
Sasminto Madrim dan Rikar Hussein, “Indonesia Not to Repatriate Citizens Linked to IS, Gives Exception to Minors”, 11 Februari 2020, https://www.voanews. com/extremism-watch/indonesia-not-repatriate-citizens-linked-gives- exception-minors,  diakses pada 6 Oktober 2020.
Siti Yona Hukmana, “Pemerintah Pastikan Pulangkan Anak Yatim Piatu Anggota IS Eks WNI”, https://m.mediaindonesia.com/read/detail/294978-pemerintah- pastikan-pulangkan-anak-yatim-piatu-anggota-is-eks-wni, diakses pada 7 Desember 2020.
UNHCR, Worldwide displacement tops 70 million, UN Refugee Chief urges greater solidarity in response , www.unhcr.org, 19 Juni 2019, diakses pada 4 Agustus 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara  R e p u b l i k Indonesia Tahun 2002 Nomor 106).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2).

## Konvensi dan Perjanjian Internasional
Universal Declaration of Human Rights 1948.
Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
Convention on the Rights of the Child 1989.

## Special Rapporteur
Human Rights Council, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism A/HRC/28/28, United Nations General Assembly , Twentyeight session, Agenda items 2 and 3 , 19 Desember 2014.

## 1706 Trechsna Ali: Tanggung Jawab Pemerintah...
Human Rights Council , “ Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while counter terrorism A/HRC/31/65”, 22 February 2016.
Security Council Committee , “ twentieth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities S/2017/573 ” , United Nations Security Council , 7 Agustus 2017.