## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo

## MUWUJUDKAN BUDAYA POLITIK SANTUN, BERSIH DAN BERETIKA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Wahyu Widodo Universitas PGRI Semarang Jl. Lontar Semarang
Email:

## Abstract
Makalah ini membahas konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Dalam rangka menuju arah  pembangunan  dan  modernisasi  suatu  masyarakat  akan  menempuh  jalan  yang berbeda  antara  satu  masyarakat  dengan  yang  lain,  dan  itu  terjadi  karena  peranan kebudayaan  sebagai  salah  satu  faktor.  Budaya  politik  dapat  membentuk  aspirasi, harapan,  preferensi,  dan  prioritas  tertentu  dalam  menghadapi  tantangan  yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Pada gilirannya, disimpulkan bahwa peran budaya  politik  santun,  bersih  dan  beretika  dalam  rangka  memperkokoh  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menuju  Indonesia  baru  adalah: pertama ,  etika  politik  dan pemerintahan  mengandung  misi  kepada  setiap  pejabat  dan  elite  politik  untuk bersikap  jujur,  amanah,  sportif,  siap  melayani,  berjiwa  besar,  memiliki  keteladanan, rendah  hati,  dan  siap  untuk  mundur  dari  jabatan  publik  apabila  terbukti  melakukan kesalahan  dan  secara  moral  kebijakannya  bertentangan  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat. Kedua ,  perlu  dilakukan  upaya  penanaman  suatu  kesadaran bahwa  politik  yang  hendak  kita  perjuangkan  bukan  semata  politik  kekuasaan, melainkan  suatu  politik  yang  mengedepankan  panggilan  pengabdian  demi kesejahteraan masyarakat luas, dialektika antara partai dan politikus serta masyarakat yang  kritis. Ketiga , budaya  politik  santun,  bersih  dan  beretika  ini  diperlukan  karena dapat  membuat  para  elite  politik  menjauhi  sikap  dan  perbuatan  yang  dapat merugikan  bangsa  Indonesia.  Akhirnya,  disarankan  agar  dilaksanakan  kembali pendidikan  budi  pekerti  yang  merupakan  pondasi  bagi  pelaksanaan Civic Education agar  tercipta  generasi  yang  tidak  hanya  mau  menjadi  politisi,  namun  paham  budaya dan etika politik.
Kata  kunci:  budaya  politik,  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  menuju  Indonesia baru

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418

## I. PENDAHULUAN
Setiap  masyarakat  dari  suatu  negara selalu memiliki budaya politik.
Demikian  juga  individu-individu  yang hidup  di  tengah-tengah  masyarakat yang  senantiasa memiliki orientasi dan persepsi  terhadap  sistem  politiknya.
Konsep budaya politik pada hakikatnya  berpusat  pada  imajinasi (pikiran  dan  perasaan)  manusia  yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, dalam menuju arah pembangunan  dan  modernisasi  suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang  lain  dan  itu  terjadi  karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi,  dan prioritas  tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan  oleh  perubahan  sosial
politik.  Setiap  masyarakat  memiliki common sense yang  bervarisi  dari  satu kebudayaan  dengan  kebudayaan  yang lain,  yang berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang kekuasaan, partisipasi, pengawasan (control) sosial,  serta kritik  masyarakat  (Almond  &  Verba, 1965: 78).
Dalam  budaya  politik,  birokrasi pemerintahan  Indonesia  sejak  awal kemerdekaan  hingga  kini  masih  belum bergeser  dari  paradigma  kekuatan, bukan  pelayanan.  Dalam  paradigma kekuasaan  terkandung  hak-hak  untuk mengatur, untuk itu mereka memperoleh  sesuatu  dari  mereka  yang
diatur.  Rakyat  sebagai  pihak  yang dikuasai,  bukan  yang  menguasai.  Oleh karena  itu,  rakyat  harus  memberikan sesuatu  kepada  penguasa  agar  dapat melayaninya.
Fenomena sosial menunjukkan  betapa  rakyat  dibuat sibuk  oleh  aparat  pemerintah  untuk upacara penyambutan presiden, sebagai penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya.  Demikian  pula  ketika para petinggi pemerintahan lain berkunjung,  pengadaan  acara-acara seremonial,  dan  pengagungan  simbol- simbol  menjadi  momen  penting  yang menghabiskan  banyak  dana yang sebenarnya  kurang  bermanfaat.  Hal  ini menunjukkan  upaya  rakyat  untuk menghormati  pemerintah/  atasan  agar mereka  tetap  mendapat  pelayanan. Padahal  secara  esensial,  pelayanan menjadi  tugas  yang  diemban  oleh pemerintah.
Apabila  pelaksanaan  sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui  berbagai  sarana  yang  ada, maka  masyarakat  dalam  kehidupan politik  kenegaraan  sebagai  satu  sistem akan  lahir  dan  berkembang    budaya politiknya  secara  proporsional,  jujur dan  adil,  serta  bertanggung  jawab sehingga  terwujudlah  budaya  politik santun, bersih dan beretika.  Ini berarti, tanggung  jawab  masyarakat  sesuai dengan  hak  dan  kewajibannya,  yaitu bagaimana  dirinya  mampu  berperan dan  berpartisipasi  dalam  kehidupan politik kenegaraan atas dasar kesadaran  politik  yang  baik  dan  tinggi

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo
sehingga  terwujudlah  Indonesia  baru yang  lebih baik.  Karena itulah penulis
tertarik untuk membuat makalah
dengan  judul ”Muwujudkan  Budaya Politik  Santun,  Bersih  dan  Beretika dalam rangka Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Berdasarkan uraian latar belakang  di  atas  makalah  ini  akan membahas mengenai: Bagaimana peran budaya politik santun, bersih dan beretika  dalam  rangka  memperkokoh kehidupan  ber-bangsa  dan  bernegara menuju Indonesia baru? Upaya apakah
yang dapat dilakukan untuk
mewujudkan  budaya  politik  santun, bersih  dan  beretika  dalam  rangka memperkokoh  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  menuju  Indonesia  baru? Bagaimana  urgensi  budaya  politik santun,  bersih  dan  beretika  dalam rangka memperkokoh kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menuju Indonesia baru?

## II. PEMBAHASAN
A. Peran  Budaya  Politik  Santun,

## Bersih Dan Beretika
Berbicara tentang etika kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia,  manjadi  suatu  kajian  yang menarik  bagi  penulis.  Hal  ini  karena saat  ini  Indonesia  berada  pada  era
kebabasan berpolitik setelah melampaui  masa  kelam  berpolitik. Seiring dengan datangnya era reformasi  pada  pertengahan  tahun
1998, Indonesia memasuki masa
transisi  dari  era  otoritarian  ke  era demokrasi.  Dalam  masa  transisi  itu, dilakukan  perubahan-perubahan  yang bersifat  fundamental  dalam  berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun  tatanan  kehidupan  politik baru  yang  demokratis.  Namun  dalam perjalanannya, tatanan kehidupan politik  yang  demokratis  ini,  lambat laun  tergerus  oleh  kepentingan  pribadi dan  kelompok.  Ini  dapat  terlihat bagaimana  saat  ini  para  elit  berkuasa lebih  mudah  menghalalkan  segala  cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya.  Mereka  sudah  tidak lagi  mengindahkan  nilai-nilai  etik  dan moralitas  berpolitik  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara (Syafeie, 1998: 34). Berbicara mengenai etika berpolitik  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara,  kita  harus  mengakui bahwa  saat  ini  banyak  kalangan  elite politik  cenderung  berpolitik  dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak sekali kenyataan bahwa
mereka  berpolitik  dilakukan  tanpa rasionalitas,  mengedepankan  emosi dan  kepentingan  kelompok,  serta  tidak mengutamakan kepentingan berbangsa. Hal  ini  sangat  menghawatirkan  karena bukan  hanya  terjadi  pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan  memunculkan  isu  penyerangan pribadi,  namun  juga  politik  kekerasan pun terjadi. Para elite politik  yang  saat ini  cenderung  kurang  peduli  terhadap terjadinya  konflik  masyarakat  dan tumbuhnya  budaya  kekerasan.  Elite bisa bersikap seperti itu karena mereka

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
sebagian  besar  berasal  dari  partai politik  atau  kelompok-kelompok  yang berbasis  primordial  sehingga  elite politik pun cenderung berperilaku yang sama  dengan  perilaku  pendukungnya. Bahkan  elite  seperti  ini  merasa  halal untuk  membenturkan  massa atau menggunakan massa untuk mendukung langkah  politiknya.  Elite  serta  massa yang  cenderung  berpolitik  dengan mengabaikan etika, mereka tidak sadar bahwa  sebenarnya  kekuatan  yang berbasis  primordial  di  negeri  ini cenderung  berimbang.  Jika  mereka terus  berbenturan,  tak  akan  ada  yang menang (Sedarmayanti, 2003: 112).
Kurangnya etika berpolitik sebagaimana  prilaku  elite  di  atas merupakan akibat dari ketiadaan
pendidikan  politik  yang  memadai. Bangsa  kita  tidak  banyak  mempunyai guru  politik  yang  baik,  yang  dapat mengajarkan  bagaimana  berpolitik  tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun  dengan  penghayatan  etika  serta moral.  Politik  yang  mengedepankan
take  and  give, berkonsensus,  dan pengorbanan.  Selain  itu  kurangnya
komunikasi politik juga menjadi penyebab  lahirnya  elite  politik  seperti ini.  Yaitu  elite  politik  yang  tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat,  namun  juga  menghasilkan orang-orang  yang  cenderung  otoriter,
termasuk politik kekerasan yang semakin  berkembang  karena  perilaku politik dipandu oleh nilai-nilai emosi. Etika  Politik  adalah  sarana  yang diharapkan mampu menciptakan suasana  harmonis  antar  pelaku  dan
antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok  kepentingan  lainnya  untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan  kepentingan  bersama dari  pada  kepentingan  pribadi  dan golongan. Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan  prinsip  pedoman  dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan  dan  perjalanan  roda pemerintahan yang biasanya
dinyatakan  dalam  konstitusi  negara (Budiarjo,  1997:  98).  Di  Indonesia Eika  Politik  dan  Pemerintahan  diatur dalam  Ketetapan  MPR  RI  No.  VI Tahun  2001  tentang  Etika  Kehidupan Berbangsa.  Dalam  Ketetapan  tersebut diuraikan  bahwa  etika  kehidupan berbangsa  tidak  terkecuali  kehidupan berpolitik  merupakan  rumusan  yang bersumber dari ajaran agama, khususnya  yang  bersifat  universal,  dan nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa  yang tercermin  dalam  Pancasila  sebagai acuan  dasar  dalam  berpikir,  bersikap dan  bertingkah  laku  dalam  kehidupan berbangsa.
Rumusan tentang etika kehidupan  berbangsa ini disusun
dengan  maksud  untuk  membantu memberikan  penyadaran  tentang  arti penting  tegaknya  etika  dan  moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Pokok-pokok  etika  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara mengedepankan  kejujuran,  amanah, keteladanan,  sportifitas,  disiplin,  etos kerja,  kemandirian,  sikap  toleransi,

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo
rasa  malu,  tanggung  jawab,  menjaga kehormatan  serta  martabat diri  sebagai warga bangsa (Arifin, http://www.lfip.org/english/pdf/bali- seminar/Sisdiknas ).
Dalam  TAP  MPR  tersebut  juga
dinyatakan  bahwa  Etika  Politik  dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,  efisien,  dan  efektif  serta menumbuhkan  suasana  politik  yang demokratis yang bercirikan keterbukaan,  rasa  bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai  perbedaan,  jujur  dalam persaingan,  kesediaan  untuk  menerima pendapat  yang  lebih  benar,  serta menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia dan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban dalam  kehidupan  berbangsa.  Etika pemerintahan  mengamanatkan  agar penyelenggara  negara  memiliki  rasa kepedulian  tinggi  dalam  memberikan pelayanan  kepada  publik,  siap  mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah  dan  sistem  nilai  ataupun dianggap  tidak  mampu  memenuhi amanah masyarakat,  bangsa,  dan
negara.  Masalah  potensial  yang  dapat menimbulkan permusuhan dan
pertentangan diselesaikan secara
musyawarah  dengan  penuh  kearifan dan kebijaksanaan  sesuai dengan  nilai- nilai  agama  dan  nilai-nilai  luhur budaya,  dengan  tetap  menjunjung tinggi  perbedaan  sebagai  sesuatu  yang manusiawi  dan  alamiah.  TAP  ini mengamanatkan  kepada  seluruh  warga negara  untuk  mengamalkan  etika kehidupan berbangsa.  Untuk  berpolitik
dengan etika dan moral dalam berbangsa  dan  bernegara,  paling  tidak dibutuhkan  dua  syarat,  yaitu  Ada kedewasaan  untuk  dialog  dan   Dapat menomorduakan  kepentingan  pribadi atau kelompok.
Etika  politik  dan  pemerintahan
mengandung misi kepada setiap
pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur,  amanah,  sportif,  siap  melayani, berjiwa  besar,  memiliki  keteladanan, rendah  hati,  dan  siap  untuk  mundur dari  jabatan  publik  apabila  terbukti melakukan  kesalahan dan secara  moral kebijakannya bertentangan dengan
hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat. Etika  ini  diwujudkan  dalam  bentuk sikap yang bertatakrama dalam
perilaku  politik  yang  toleran,  tidak berpura-pura,  tidak  arogan,  jauh  dari sikap  munafik  serta  tidak  melakukan kebohongan  publik,  tidak  manipulatif dan  berbagai  tindakan  yang  tidak terpuji  lainnya.  Etika  politik  harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan  bangsa  dan  negara  di atas  kepentingan  partai  dan  golongan (Kartono, 1989: 76). Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan  demokratis  yang  baru,
umumnya  akan  ditandai  dengan  bagi- bagi  kekuasaan  di  antara  koalisi  yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektifitas kepemimpinan  dalam  pemerintahan yang baru sedangkan dalam pelaksanaan  demokrasi  itu  sendiri

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
belum  akan  mampu  menawarkan solusi  mendasar  terhadap  berbagai permasalahan  sosial  dan  ekonomi  di negara   yang  bersangkutan.  Tantangan bagi  konsolidasi  demokrasi  adalah bagaimana  menyelesaikan  masalah- masalah  tersebut  dan  tidak  justru hanyut oleh permasalahan-
permasalahan  itu  (Huntington,  2001:
45). Konsolidasi  demokrasi  menuntut
etika  politik  yang  kuat  yang  mem- berikan  kematangan  emosional  dan dukungan yang rasional untuk menerapkan  prosedur-prosedur  demo- krasi.  Ia  melandaskan  penekanannya pada  pentingnya  etika  politik  pada asumsi  bahwa  semua  sistem  politik termasuk  sistem  demokrasi,  cepat  atau lambat  akan  menghadapi  krisis,  dan etika  politik  yang  tertanam  dengan kuatlah  yang  akan  menolong  negara- negara  demokrasi  melewati  krisis tersebut.  Implikasinya  proses  demo- kratisasi  tanpa  etika  politik  yang mengakar  menjadi  rentan  dan  bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti  kemerosotan  ekonomi,  konflik regional  atau  konflik  sosial,  atau  krisis politik  yang  disebabkan  oleh  korupsi atau  kepemimpinan  yang  terpecah (Almond & Verba, 1965: 75).
Perilaku pemimpin  nasional  pun, sesungguhnya  tidak  berbeda  jauh
dengan massanya. Karena itu tumbuhnya  kedewasaan  politik  di antara pemimpin  nasional  sangat dapat menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran serta untuk menyelamatkan  masa  depan  bangsa Indonesia sendiri. Untuk menyelamatkan  bangsa  ini  mau  tak mau pendidikan kewarganegaraan harus  semakin  dikembangkan.  Sebagai contoh  adalah  melalui  pendidikan kewarganegaraan  di  semua  jenjang pendidikan  mulai  dari  pendidikan dasar  sampai  pendidikan  tinggi  yaitu pendidikan  yang  menyadarkan  kita terhadap  pluralitas  dan  keberagaman yang  tinggi.  Pluralitas  ini  begitu penting dan harus diutamakan (Buchori,  2000: 135).
Berpolitik  tanpa  kesadaran  etika dan  moral  hanya  akan  melahirkan krisis  kepemimpinan.  Karena  itu, sekarang  yang  diharapkan  adalah adanya  pencerahan  dari  kembalinya budayawan dan agamawan yang
bermoral  sehingga  kita  senantiasa kembali  pada  etika,  moralitas,  dan kebhinnekaan. Krisis kehidupan
berbangsa  dan  bernegara,  yang  sedang dihadapi  bangsa  Indonesia,  antara  lain karena  persoalan  etika  dan  perilaku kekuasaan. Silang pendapat, perdebatan,  konflik,  dan  upaya  saling menyalahkan  terus  berlangsung  di kalangan  elite,  tanpa  peduli  dan menyadari  bahwa  seluruh  rakyat  kita sedang prihatin menyaksikan kenyataan ini. Kemampuan membangun harmoni, melakukan
kompromi  dan  konsensus  di  kalangan elite  politik  kita  terkesan  sangat rendah, tetapi cepat sekali untuk saling melecehkan dan merendahkan. Padahal untuk  mengubah  arah  dan  melakukan lompatan  jauh  ke  depan,  sangat

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo
diperlukan  kompromi  dan  semangat rekonsiliasi. Politik bukanlah persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh  keuntungan  yang  lebih besar,  sebagaimana  diyakini  oleh sebagian besar pelaksana money politics di  Tanah  Air.  Politik  bukanlah semata-mata  perkara  yang  pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan  dan  cara  mencapai  tujuan tersebut,  yang  dapat  ditangani  dengan memakai rasionalitas. Politik lebih dari pragmatisme,  tetapi  mengandung  sifat eksistensial  dalam  wujudnya  karena melibatkan  juga  rasionalitas  nilai-nilai. Karena  itulah,  politik  lebih  dari sekadar  matematika  tentang  hubungan mekanis  di  antara  tujuan  dan  cara mencapainya.  Politik  lebih  mirip  suatu etika  yang  menuntut  agar  suatu  tujuan yang  dipilih  harus  dapat  dibenarkan oleh  akal  sehat  yang  dapat  diuji,  dan cara yang ditetapkan untuk
mencapainya  haruslah  dapat  dites dengan kriteria moral.
Dalam politik ada keindahan dan bukan hanya kekotoran, ada nilai luhur dan  bukan  hanya  tipu  muslihat,  ada cita-cita  besar  yang  dipertaruhkan dalam  berbagai  langkah  kecil,  dan bukan  hanya  kepentingan-kepentingan kecil  yang  diucapkan  dalam  kata-kata besar.
Hal-hal inilah yang menyebabkan politik dapat dilaksanakan  dan  harus  dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Apabila  kesadaran  etika  berpolitik sangat  rendah  maka  tantangan  yang mungkin  kita  hadapi  kedepan  adalah
terjadinya feodalisme maupun kapitalisme  dalam  politik  Indonesia yang  dapat  mengakibatkan  bahwa kemerdekaan  nasional  justru  memberi kesempatan  kepada  para  pemimpin politik menjadi raja-raja yang membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan  dan  keterbelakangan. Tantangan ini harus kita hadapi dengan penuh kesadaran untuk selalu berjuang menentang  feodalisme  dan  perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman  kapitalisme.  Usaha  ini sangat ditentukan juga melalui perjuangan  partai  politik  (Dahl,  1998: 110). Partai politik hendaknya berbentuk  partai  kader  dan  bukan partai  massa,  karena  dengan  partai kader  para  anggota  partai  yang mempunyai pengetahuan dan keyakinan  politik  dapat  ikut  memikul tanggung  jawab  politik,  sedangkan dalam  partai  massa  keputusan  politik diserahkan seluruhnya ke tangan pemimpin  politik  dan  massa  rakyat tetap tergantung dan tinggal dimobilisasi  menurut  kehendak  sang pemimpin  partai. Partai politik  sebagai pilar demokrasi haruslah selalu berinteraksi dengan masyarakat sepanjang tahun. Kegiatan sosial kemasyarakatan  merupakan  agenda wajib  begitu  pula  sikap  cepat  tanggap dalam menghadapi musibah dan
bencana. Para  elit politik  partai  pun sudah seharusnya  sering  terjun  menemui konstituen, mendengar aspirasi mereka, dan memperjuangkannya.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Partai  tidak  boleh  membuat  jarak dengan rakyat. Di sinilah sesungguhnya  hakikat  dari  pendidikan politik  yang  diterapkan  oleh  partai politik dan elitenya. Dengan demikian,
maka  apapun  sikap  dan  kebijakan partai tidak akan terlepas dari kehendak  masyarakat  konstituennya, dan  benar-benar  menjadi  penyambung
lidah rakyat. Sehingga dapat mencegah kehawatiran bahwa partai hanya memperjuangkan kepentingan
kelompoknya.  Kegiatan  pencerdasan politik masyarakat  harus terus dipupuk oleh  partai  politik  melalui  respon terhadap  realitas  sosial-politik.  Selain itu  berpolitik  hendaknya  dilakukan dengan  cara  yang  santun,  damai,  dan menyejukkan.  Kemudian  kita  juga harus
mengembangan sistem
multipartai  agar  kehidupan  politik terhindar  dari  konsentrasi  kekuasaan yang  terlalu  besar  pada  diri  satu  orang atau  satu  golongan  saja.  Dengan  etika berpolitik  yang  demikian   itulah  kita berharap  masyarakat  madani  yang  kita cita-citakan dapat segera terwujud.
B. Upaya untuk mewujudkan budaya  politik  santun,  bersih dan beretika
Tuhan  Yang  Maha  Esa  telah berkenan  melimpahkan  karunia  tak terhingga  ke  tanah  air  tercinta  ini. Bukan  hanya  panorama  pegunungan, pantai  dan  lembahnya  yang  jelita, namun  di  dalamnya  terkandung  pula sumber  daya  alam  yang  nilainya sungguh  tak  terbilang.  Belum  lagi berbagai suku bangsa yang mendiaminya,  dengan  adat-istiadat, bahasa, agama, serta hasil-hasil
kebudayaan  dan  keseniannya  yang beraneka,  yang  masing-masing  kaya akan  warna  dan  dinamika.  Semuanya terhampar  dalam  jalinan  kebersamaan: satu  nusa,  satu  bangsa,  satu  bahasa, Indonesia.
Menimbang keanekaragaman suku yang mendiami wilayah nusantara  beserta  kekayaan  adat  dan budayanya,  saya  meyakini  bahwa  jiwa bangsa  ini  pada  hakikatnya  bersumber dari seni budayanya yang telah tumbuh berkembang  melampaui  abad  demi abad  tak  terbayangkan.  Dalam  suatu kesempatan  berkunjung  ke  Monas (Monumen  Nasional)  Jakarta,  saya berkesempatan  untuk  menyaksikan perjalanan  bangsa  ini  melalui  diorama serta berbagai peninggalan dan dokumen  sejarah  yang  menunjukkan kesejatian negeri ini. Saya
menyaksikan  juga  teks  proklamasi yang asli dan berfoto di  sana. Terlintas dalam  pikiran  bahwa  kita  memang telah  merdeka  sebagai  negara  yang berdaulat.  Namun,  sebagai  bangsa tampaknya kita juga perlu menggaungkan kemerdekaan dan kekayaan kebudayaan kita, yang dengan  itu  terbuka  peluang  untuk memberi  inspirasi  bagi  bangsa-bangsa lain  di  dunia  tentang  pentingnya  seni budaya sebagai pemersatu umat manusia dalam  perdamaian yang penuh saling pengertian.
Melalui ziarah pada sejarah luhur bangsa  kita  dapat  terbersit  renungan perihal  pentingnya  mengedepankan suatu  perilaku  politik  yang  berbudaya. Hal  ini  mengemuka  justru  karena  kita menyaksikan  fenomena  belakangan ini,  di  mana  kehidupan  politik  seakan- akan  tak  berjarak  dengan  berbagai intrik.  Seolah-olah  perilaku  yang  jauh dari  kesantunan  dan  etika  adalah keniscayaan  dunia  politik,  di  mana

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo
kepentingan-kepentingan  pribadi  dan kelompok  mengabaikan  kepentingan bersama sebagai bangsa.
Pertama-tama  patut  ditanamkan suatu  kesadaran  bahwa  politik  yang hendak  kita  perjuangkan  bukanlah semata  politik  kekuasaan  melainkan suatu  politik  yang  mengedepankan panggilan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian,  nilai-nilai  luhur  warisan budaya bangsa ini dapat diimplementasikan dalam perilaku keseharian  serta  menjadi  acuan  bagi pengambil  keputusan  dan  kebijakan. Di  sisi  lain,  politik  yang  berbudaya juga  mensyaratkan  adanya  masyarakat yang  kritis,  yang  melihat  perbedaan pandangan  serta  perdebatan  wacana antarpartai  sebagai  suatu  kewajaran demokrasi.
Dialektika  antara  partai  dan politikus  serta  masyarakat  yang  kritis, diyakini  akan  memperluas  medan kesadaran  baru  dalam  berbangsa  dan bernegara, yang menjadikan era keterbukaan  ini  sebagai  hal  yang produktif, bukan semata pertikaian dan luapan  kebencian  lantaran  berbeda ideologi  atau  pandangan.  Bila  ini berlangsung  dalam  suatu  proses  yang berkelanjutan,  jelaslah  demokrasi  kita tidak  akan  terjebak  pada  sekadar prosedural, melainkan
sungguh-
sungguh mewarnai kehidupan keseharian  sosial  politik  negeri  ini. Terbuka  peluang,  melalui  serangkaian tahapan  dan  proses  itu,  para  politikus bermetamorfosis menjadi para negarawan (Delors, 1996: 90). Terlebih  lagi,  bila  kita  sedia mengkaji  tentang  adanya  kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah republik yang masyarakatnya
majemuk,  multietnis  dan  multikultur, serta  tengah  menghadapi  dinamika
percepatan  perubahan  sebagai  akibat hadirnya  nilai-nilai  global,  buah  dari kemajuan  teknologi  informatika  yang nan  canggih  itu.  Di  samping  itu, Indonesia  yang  memiliki  letak  yang strategis  antara  dua  benua,  Asia  dan Australia,  serta  dua  samudera,  Hindia dan  Pasifik,  menghadapi  tantangan  ke depan  yang  memerlukan  suatu  pola penanganan yang holistik berlandaskan kerja sama semua pihak tanpa terkecuali. Upaya mengatasi problematik bangsa ini, memang bukan hanya tugas Presiden sebagai eksekutif beserta  jajaran  pemerintahnya,  akan tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab anggota legislatif, yudikatif dan, terkait di  dalamnya,  para  profesional  aneka bidang,  serta  para  pelaku  politik  yang berbudaya.
Guna  membangun  politik  yang berbudaya tersebut, tak dapat diabaikan peran museum yang sesungguhnya terbilang strategis. Tidak seperti yang selama ini dibayangkan oleh sebagian masyarakat awam, museum terbukti dapat difungsikan sebagai laboratorium kebudayaan,  di  mana  para  ahli,  pakar aneka  bidang  dan  juga  generasi  muda dapat  mengembangkan  ide-ide  kreatif dan
gagasan-gagasan cerdasnya berdasarkan  suatu  telaah  yang  lebih mendalam  terhadap  apa  yang  telah dicapai  para  leluhur  melalui  karya- karya berupa apapun yang tersimpan di dalam museum. Saya kira adalah suatu yang tidak berlebihan bila kita berupaya  menjadikan  museum  beserta organisasi pengelolanya menjadi semacam center  of  excellence .  Yakni, semacam laboratorium yang memungkinkan para ahli untuk melakukan  suatu  kajian  dan  program akademis  secara  tepat  guna  dan  tepat makna, guna
mengembangkan

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
pemikiran  atau  menghasilkan  kreasi- kreasi  inovatif  yang  bermanfaat  bagi pembangunan  bangsa,  baik  itu  tataran filosofis maupun tataran praksis. Masing-masing  selayaknya  terpanggil untuk mengadakan pembenahan menyeluruh serta pencanangan program  yang  saling  sinergi  seraya menyadari bahwa museum juga merupakan salah satu sarana pembangunan  karakter  dan  pekerti bangsa ( nation and character building ) (Dewey, 1961: 221).
Secara  lebih  fokus  dan  khusus, dengan  menimbang  bahwa  museum bisa  menjadi center of excellence serta laboratorium kebudayaan seperti disinggung di atas, sinergi seni tersebut patut  diketengahkan  dalam  wujud program-program  nyata  yang  lebih terarah dan berkelanjutan guna mendorong  upaya-upaya  pembentukan karakter  dan  watak  bangsa.  Sebab hanya  negara  yang  telah  menemukan jati  dirinya  serta  kuasa  mengukuhkan nation  and  character  building-nya,
berpeluang untuk unggul dalam
persaingan global. C. Urgensi  Budaya  Politik  Santun, Bersih dan Beretika Berbicara tentang etika kehidupan  berbangsa  dan  bernegara di Indonesia,  manjadi  suatu  kajian yang  menarik  bagi  penulis.  Hal  ini karena  saat  ini  Indonesia  berada  pada era kebabasan berpolitik setelah melampaui  masa  kelam  berpolitik. Seiring dengan datangnya era reformasi  pada  pertengahan  tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi  dari  era  otoritarian  ke  era demokrasi.  Dalam  masa  transisi  itu,
dilakukan  perubahan-perubahan  yang bersifat  fundamental  dalam  berbagai bidang kehidupan, termasuk
membangun tatanan kehidup-an politik baru  yang  demokratis.  Namun  dalam perjalanannya, tatanan kehidupan politik  yang  demokratis  ini,  lambat laun  tergerus  oleh  kepentingan  pribadi dan  kelompok.  Ini  dapat  terlihat bagaimana  saat  ini  para  elit  berkuasa lebih  mudah  menghalalkan  segala  cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya.  Mereka  sudah  tidak lagi  mengindahkan  nilai-nilai  etik  dan moralitas  berpolitik  dalam  kehidupan berbangsa  dan  ber-negara (Kartono, 1990: 90).
Etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  kita  harus mengakui bahwa saat ini banyak
kalangan elite politik cenderung berpolitik  dengan  melalaikan  etika kenegarawanan. Banyak sekali
kenyataan  bahwa  mereka  berpolitik dilakukan  tanpa  rasionalitas,  menge- depankan  emosi  dan  kepentingan kelompok,  serta  tidak  mengutamakan kepentingan  berbangsa.  Hal  ini  sangat menghawatirkan  karena  bukan  hanya terjadi pembunuhan karakter antarpemimpin nasional dengan memunculkan isu penyerangan pribadi,
namun  juga  politik  kekerasan  pun terjadi.  Para  elite  politik  yang  saat  ini cenderung  kurang  peduli  terhadap terjadinya  konflik  masyarakat  dan tumbuhnya  budaya  kekerasan.  Elite bisa bersikap seperti itu karena mereka sebagian  besar  berasal  dari  partai politik  atau  kelompok-kelompok  yang berbasis primordial sehingga elite politik pun cenderung berperilaku yang sama  dengan  perilaku  pendukungnya. Bahkan  elite  seperti  ini  merasa  halal untuk  membenturkan massa atau meng-gunakan massa untuk
mendukung  langkah  politiknya.  Elite serta  massa  yang  cenderung  berpolitik dengan  mengabaikan  etika,  mereka

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo
tidak sadar bahwa sebenarnya
kekuatan  yang  berbasis  primordial  di negeri  ini  cenderung  berimbang.  Jika mereka terus berbenturan, tak akan ada yang menang.
Kurangnya etika berpolitik sebagaimana  prilaku  elite  di  atas merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan  politik  yang  memadai. Bangsa  kita  tidak  banyak  mempunyai guru  politik  yang  baik,  yang  dapat mengajarkan  bagaimana  berpolitik  tak hanya memperebutkan kekuasaan,
namun  dengan  penghayatan  etika serta moral. Politik yang menge-
depankan take and give, berkonsensus, dan  pengorbanan.  Selain  itu  kurang- nya komunikasi politik juga menjadi penyebab  lahirnya  elite  politik  seperti ini.  Yaitu  elite  politik  yang  tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat,  namun  juga  menghasilkan orang-orang  yang  cenderung  otoriter,
termasuk politik kekerasan yang semakin  berkembang  karena  perilaku politik dipandu oleh nilai-nilai emosi. Saat ini
negara sedang mengalami  berbagai  persoalan,  tentu kita semua telah mahfum. Tidak hanya pada  sektor  atau  bidang  tertentu  saja, persoalan  telah  muncul  di  hampir semua  sendi  kehidupan  berbangsa. Kecenderungan yang ada, persoalan itu semakin hari bukannya semakin menyederhana  tetapi  kian  kompleks dan rumit. Ini bisa terjadi bukan karena kita  tidak  melakukan  apapun  untuk mengatasinya.  Setiap  persoalan  telah coba  kita  atasi  dan  hadapi  dengan menerapkan pendekatan-pendekatan tertentu.  Pun  demikian,  reformasi segala  bidang  sudah  ditempuh  untuk melakukan  perbaikan-perbaikan.  Itu sebabnya, reformasi pada 1998 dilakukan,  dengan  harapan  kondisi segera  berubah  dan  lebih  baik.  Sudah
lebih  kurang  14  tahun  reformasi dilakukan,  persoalan-persoalan  itu  tak juga  dapat  tuntas  diselesaikan.  Ada beberapa  bidang  yang  mendapat  klaim agak  sedikit  membaik,  seperti  bidang ekonomi misalnya, namun tidak sedikit yang  makin  terpuruk  seperti  bidang hukum, politik, dan sosial.
Dulu,  reformasi  dilakukan  antara lain  untuk  memperbaiki  hukum  dan politik yang kurang memberikan makna  bagi  kemaslahatan  rakyat. Setelah  reformasi,  bukannya  tambah baik,  hukum  dan  politik  tetap  lebih sering  dibelokkan  menjadi  instrumen untuk  mencapai  atau  melanggengkan kekuasaan.  Hukum  dengan  segenap institusinya  juga  tak  mampu  meredam kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik- praktik kotor lainnya. Politik
dipraktikkan  dengan  perilaku  yang minim  kesantunan.  Praktiknya,  politik direduksi  untuk  alasan  kekuasaan bukan  sebuah  proses  mewujudkan kebaikan  bersama.  Politik  identitas semakin  menguat  mengalahkan  visi kebersamaan  sebagai  bangsa  seiring rasa  saling  percaya  diantara  sesama warga  bangsa  yang  memudar  pelan- pelan. Distrust itu  telah  menimbulkan disorientasi,  tak  ada  pegangan  bagi rakyat mengenai hendak dibawa kemana  bangsa  ini  dijalankan.  Pada gilirannya, disorientasi itu pun berpeluang  mencetak  pembangkangan ( disobedience ),  yang  dalam  skala  kecil atau  besar,  sama-sama  membahayakan bagi  integrasi  bangsa  dan  negara (Lipset, 1963: 56).
Setelah  segala  cara  memperbaiki sistem, baik hukum, sosial, politik, dan ekonomi  dilakukan  dan  tak  juga menunjukkan  hasil, maka banyak  yang kemudian  meyakini  bahwa  problem sebenarnya bukanlah soal sistem

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
belaka,  melainkan  berkait  dengan  soal etika  berbangsa  dan  bernegara  yang meredup. Betapapun sistem diubah dan diganti, tetap saja problem tak kunjung tuntas  teratasi  selama  kita  belum mampu  membenahi  etika  berbangsa dan  bernegara.  Jadi,  inti  persoalannya sekarang  ialah  soal  melemahnya  etika berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini mengisyaratkan bahwa upaya perbaikan  kondisi  bangsa  ini  haruslah memperhatikan  fakta  bahwa  krisis  ini bertalian  erat  dengan  krisis  etika  dan moralitas. Untuk itu, upaya menemukan solusi harus disertai upaya mengingat  dan  memperkuat  kembali prinsip-prinsip  fundamen  etis-moral dan karakter bangsa berdasarkan falsafah  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia  sebagaimana  tertuang  dalam konstitusi kita, UUD 1945. Untuk itu perlu diketahui tentang bagaimana  sesungguhnya  Carut  marut politik nasional, bagaimana Membangun  politik  etis  dan  berakhlak mulia,  dan  bagaimana  Membangun politik social.
Saat  ini,  banyak  pejabat  negara yang  berperilaku  tidak  etis  atau melanggar etika. Banyak pejabat negara  yang  sedang  mendapat  sorotan masyarakat  karena  diduga  terlibat dalam  kasus  hukum  tertentu,  dengan enteng  menjawab, buat  apa  mundur, bukankah pengadilan belum membuktikan  kalau  saya  bersalah .
Padahal,  seseorang  yang  melanggar etika  seharusnya  merasa  lebih  berdosa daripada  melanggar  hukum  karena pada  dasarnya  etika  merupakan  dasar hukum.  Hukum  itu  ada  karena  etika, hukum  merupakan  nilai  etik  yang diundangkan.  Karena  itu,  jika  ada seorang  pemimpin  atau  pejabat  negara sudah  terbukti  melanggar  etika,  maka seharusnya ia malu dan lalu
mengundurkan diri tanpa perlu menunggu  putusan  pengadilan.  Pelajar ilmu hukum pasti paham bahwa hukum itu  adalah  formalisasi  dari  nilai-nilai agama,  etika,  dan  kesusilaan  yang semua  menjadi  kaidah-kaidah  dalam bermasyarakat untuk kemudian diformalkan  menjadi  aturan  hukum.
Oleh  sebab  itulah,  kaidah-kaidah  itu harus dijadikan landasan dalam penegakan hukum (Sasmita, 1
Desember 2004).
Di  bidang  sosial,  etika  dalam pergaulan antar sesama warga semakin tergerus  oleh  berbagai  hal,  mulai  dari pergeseran nilai sebagai imbas modernitas,  derasnya  arus  informasi yang  tak  terbendung,  sampai  dengan menyeruaknya
kembali politik identitas.  Perbedaan  latar  belakang, apakah  itu  agama,  keyakinan,  suku, aliran,  atau  perbedaan  lainnya,  mudah sekali  menyulut  konflik  meski  dipicu oleh persoalan-persoalan sepele.
Terlebih  lagi,  perbedaan  pendapat lebih sering diselesaikan dengan menggunakan  “okol”  ketimbang  akal. Akibatnya,  alih-alih  menyelesaikan masalah,  yang  ada  persoalan  makin rumit dan kian meruncing.
Kecenderungan  lebih  menggunakan “okol”  ketimbang  akal  menunjukkan melemahnya penghargaan
dan penghormatan terhadap nilai  dan martabat manusia.
Tak berhenti sampai di situ, etika di  dunia  pendidikan  juga  nyata-nyata semakin  dipinggirkan.  Sekarang  ini banyak  orang  yang  suka  melanggar etika  akademis  dan  etika  keilmuan, misalnya orang membeli gelar akademik  dan  suka  mencuri  karya keilmuan  orang  lain  (plagiasi).  Pada kasus  lain,  ada  akademisi  yang  suka “menjual”  keahlian  untuk  menuliskan tesis  atau  disertasi  orang  lain  dengan

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo
imbalan  tertentu.  Ada  pula  pakar  dari perguruan tinggi yang diminta
menyampaikan pendapat ahli di persidangan  tetapi  pendapatnya  tidak mengacu pada pakem  ilmiah-akademis melainkan  bergantung  pesanan  dan pendapatan.  Dulu, orang  menulis  buku dan  menerbitkan  merupakan  prestasi akademik  luar  biasa  yang  mem- banggakan.  Tetapi  sekarang,  orang bisa  punya  artikel,  buku,  atau  bahkan karya  ilmiah  tanpa  harus  memiliki tradisi  berpikir  ilmiah  dengan  cara menyewa ghost  writer lalu  mengklaim hasil  tulisan  itu  sebagai  karyanya, padahal  ia  tak  paham  substansinya. Mereka yang mengabaikan etika ilmiah  akademik  itu  merupakan  orang yang  tidak  keberatan  membohongi  diri sendiri.  Dan  apabila  seseorang  sudah bisa  membohongi  diri  sendiri,  maka dia  tidak  sungkan  untuk  membohongi orang  lain,  itulah  ciri  koruptor  atau calon  koruptor.  Artinya,  kemerosotan etika  di  dunia  pendidikan  turut berkontribusi banyak dalam
keterpurukan  moral  dan  etika  bangsa (Soedijarto, 14 Januari 2010).
Dewasa  ini,  ukuran  etis  atau tidak,  menjadi  sangat  lentur  karena sikap  permisif  masyarakat  terhadap hal-hal  yang  sesungguhnya  merupakan bentuk  penyimpangan  sosial.  Korupsi di  negeri  ini  kian  mengerikan  dan merajalela, salah satunya karena dianggap  wajar.  Sebagian  lain  malah menganggap  korupsi  sebagai  budaya. Orang korupsi itu hanya soal kesempatan, kalau pun ada kesempatan tapi  tak  korupsi,  dianggap  sebagai orang  yang  sok  bersih.  Alhasil,  kita sendiri  tidak  tahu  bagaimana  cara memberantasnya.  Seperti  sering  saya katakan,  teori  pemberantasan  korupsi dari  gudang  sudah  habis.  Semua  teori dan  cara  sudah  disarankan  namun
seolah tak ada yang mempan, sementara negara terus menerus
digerogoti.
Di  bidang  hukum,  yang  terjadi sekarang  adalah  hukum  dibuat  dan ditegakkan  tanpa  bertumpu pada  etika, moral,  dan  hati  nurani  sehingga menjauhi  rasa  keadilan.  Aturan  hukum yang  dibuat  seringkali  tak  membawa perbaikan  yang  diinginkan.  Salah  satu sebabnya karena terjadinya pelanggaran  etika  melalui  politik kompromistis-transaksional saat
pembahasan  di  lembaga  legislatif.  Di ranah penegakan  hukum, para penegak hukum  sering  berhenti  pada  keinginan menegakkan bunyi pasal-pasal undang- undang  itu  sendiri  tanpa  melibatkan moral  dan  etika.  Penegakan  hukum yang  hanya  sekedar  menekankan  dan menge-depankan  formalitas-prosedural di atas etika dan moral keadilan publik sebagai  sukma  hukum,  menyebabkan keadilan seringkali gagal diwujudkan.
Hal  serupa  terjadi  di  bidang ekonomi. Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari etika dan moral, karena ekonomi  tanpa  etika  sama  halnya dengan  kejahatan.  Namun  demikian, saat  ini  kita  melihat  bagaimana aktivitas  ekonomi  yang  dijalankan justru menge-sampingkan
etika.
Maraknya  kasus  korupsi  berupa  suap dalam bentuk commitment fee atau kick back dalam proyek misalnya, menujukkan bagaimana aktivitas ekonomi telah mengesampingkan etika.  Padahal,  jika  saja  etika  untuk memperoleh proyek pemerintah dipegang teguh, korupsi dan suap akan bisa  dicegah.  Saat  ini  kita  juga  dapat melihat dikesampingkannya etika aktivitas  ekonomi  terhadap  lingkungan hidup  yang  mengakibatkan  kerugian terhadap  masyarakat  saat  ini  dan  di masa  yang  akan  datang.  Pelanggaran-

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
pelanggaran  atas  etika  terjadi  pula dalam  bidang  ekonomi  terkait  dengan lemahnya etika pemerintahan di
birokrasi (Tilaar, 2002: 144).
Tentu kita miris dengan fenomena  ini.  Manakala  etika  tidak lagi  dijadikan  sebagai  acuan  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, maka ini bukan lain adalah suara sirine tanda  bahaya  bagi  negara  ini.  Saya sering  menyebut  kondisi  negara  saat ini  sedang  dalam  bahaya.  Di  dalam konstitusi  memang  ada  ketentuan tentang  negara  dalam  bahaya  dalam arti serangan dari luar, dari negara lain, sehingga  negara  dapat  menyatakan perang,  namun  keadaan  sekarang  ini lebih bahaya karena ancaman itu justru datang  dari  dalam  negara.  Ancaman bahaya itu ialah terjadinya penggerogotan  dan  pem-busukan  dari dalam  negara  ini  sendiri.  Krisis  etika telah  membuat  kita  sulit  menemukan orang-orang  dengan  perangai  santun, tulus,  toleran,  meng-apresiasi  orang
lain secara berkeadaban dan manusiawi,  dalam  segala  hal.  Itu sesuatu  yang  ironis  mengingat  jati  diri bangsa Indonesia sesungguhnya dibingkai oleh nalar untuk memberikan penghormatan  terhadap  nilai  kebaikan,
kemanusiaan,  dan  keadilan  (Widjaya, 1982: 86).
Semua cara tentu harus ditempuh untuk  memperkuat  etika  bernegara.
Namun,  terdapat  dua  hal  penting  yang harus diperhatikan. Pertama , pendidikan etika merupakan pendidikan  karakter  yang  berbeda dengan  pendidikan  sebagai  transfer pengetahuan. Dalam proses pendidikan karakter  ini  peran  keteladanan  jauh lebih  besar  dibanding  dengan  proses verbal.  Perilaku  dosen  dan  pimpinan perguruan tinggi
lebih besar pengaruhnya  terhadap  pem-bentukan
etika  mahasiswa  dibanding  kuliah tentang  etika  di  kelas.  Keteladanan dalam  menegakkan  kejujuran  ilmiah dan  keberanian  dalam  menegakkan kebebasan  akademik  serta  kebebasan mimbar  akademik  menjadi  hal  yang sangat penting untuk ditumbuh-
suburkan di kampus-kampus. Demikian pula, keteladanan aparat dan pimpinan pemerintahan
akan berpengaruh  lebih  tinggi  terhadap upaya  memperkuat  etika  bernegara  di kalangan masyarakat dibanding dengan model  penataran,  berapa  jam  pun penataran itu diberikan.
Kedua , persoalan etika bernegara tidak  dapat  diselesaikan  hanya  oleh negara  dan  para  aparatnya.  Negara dalam  geraknya  diwakili  oleh  aparat yang juga merupakan anggota masyarakat. Dengan
sendirinya perubahan etika bernegara  yang terjadi di  kalangan  aparat  sesungguhnya mencerminkan  perubahan  yang  terjadi di  masyarakat.  Sebaliknya,  aparat  dan pimpinan  adalah  model  bagi  anggota masyarakat.  Semuanya  saling  terkait sehingga harus dilakukan secara simultan.  Di  era  demokrasi  saat  ini, masyarakat memiliki peran besar untuk menentukan  pemimipin  yang  beretika sekaligus  mampu  memperkuat  etika berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  dapat melakukan  hal  ini,  tentu  harus  ada kesadaran  terlebih  dahulu  di  kalangan masyarakat serta organisasi masyarakat dan  politik  tentang  pentingnya  etika berbangsa dan bernegara.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Muwujudkan Budaya Politik Santun, Bersih Dan Beretika Wahyu Widodo

## III. SIMPULAN
Peran  budaya  politik  santun, bersih  dan  beretika  dalam  rangka memperkokoh  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  menuju  Indonesia  baru adalah  etika  politik  dan  pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur,  amanah,  sportif,  siap  melayani, berjiwa  besar,  memiliki  keteladanan, rendah  hati,  dan  siap  untuk  mundur dari  jabatan  publik  apabila  terbukti melakukan  kesalahan  dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.
Etika  ini  diwujudkan  dalam  bentuk sikap yang bertatakrama dalam
perilaku  politik  yang  toleran,  tidak berpura-pura,  tidak  arogan,  jauh  dari sikap  munafik  serta  tidak  melakukan kebohongan  publik,  tidak  manipulatif dan  berbagai  tindakan  yang  tidak terpuji lainnya.
Upaya  yang  dapat  dilakukan untuk  mewujudkan  budaya  politik santun,  bersih  dan  beretika  dalam rangka memperkokoh kehidupan berbangsa  dan  bernegara  menuju Indonesia baru diantaranya ditanamkan suatu  kesadaran  bahwa  politik  yang hendak  kita  perjuangkan  bukanlah semata  politik  kekuasaan  melainkan suatu  politik  yang  mengedepankan
panggilan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat luas, dialektika  antara  partai  dan  politikus serta  masyarakat  yang  kritis.  Budaya politik  santun,  bersih  dan  beretika dalam rangka
memperkokoh
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara menuju Indonesia baru sangat diperlukan  karena dapat membuat para elite  politik  menjauhi  sikap  dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa Indonesia.
Akhirnya,  penulis  menyarankan agar  dilaksanakan  kembali  pendidikan budi  pekerti  yang  merupakan  pondasi bagi  pelaksanaan civic  education agar tercipta generasi yang tidak hanya mau menjadi  politisi  namun  paham  budaya dan  etika  politik.  Pendidikan  budi pekerti sekaligus merefleksikan pemikiran rakyat Indonesia hingga saat ini.  Hal  tersebut  juga  menggambarkan perubahan kepedulian bangsa ini terhadap  pendidikan  yang  bernuansa etika-moral.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond, G.A. & S. Verba. (1965). The Civic Culture: Political Attitudes  and  Democracy  in Five  Nations .  Boston:  Little
Brown & Co.
Arifin, Anwar. http://www.lfip.org/ english/pdf/bali-seminar/ Sisdiknas Budiarjo,  Mariam.  (1997). Dasar- Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:
Gramedia. Buchori,  Mochtar.  (2000). Peranan Pendidikan dalam Pembentukan  Budaya  Politik di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

## HUMANIKA Vol. 19 No. 1 (2014)  ISSN 1412-9418
Dahl,  R.  (1998). On  Democracy .
London: Yale University Press.
Delors,  J.,  et.  al.  (1996). Learning: The  Treasure  Within. Report  to UNESCO  of  The  International Commision  on  The  Twenty First Century. UNESCO. Paris. Dewey,  John.  (1961). Democracy  and
Education:  Introduction  to  the Philosophy  of  Education .  New York: Mac Millan Company. Huntington, Samuel P. (2001). Gelombang Demokratisasi Ketiga . Jakarta: Pustaka  Utama Grafiti. Kartono, Kartini. (1989). Pendidikan Politik  sebagai  Bagian  dari
Pendidikan  Orang  Dewasa . Bandung: Mandar Maju. Kartono,  Kartini.  (1990). Wawasan Politik: Mengenai Sistem Pendidikan Nasional . Bandung: Mandar Maju. Lipset,  S.M.  (1963). Political  Man: The  Social  Bases  of  Politics.
New York: Anchor Books. Phenix,  Philip.  (1964). Realms  of Meaning:  A  Philosophy  of Curriculum for General Education. New York: McGraw-Hill Book. Syafeie, Inu Kencana. (1998). Manajemen Pemerintahan . Jakarta: PT. Pertja. Sedarmayanti. (2003). Good Governance  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah. Bandung: PT. Mandar Maju. Sasmita,  Ginanjar  K.  “Budaya Politik dalam Proses Demokratisasi  di  Indonesia”. Makalah  disajikan  pada  acara Kongres IV dan Seminar Nasional  PERSADI  Lembaga Administrasi Indonesia. Jakarta, 1 Desember 2004. Soedijarto. “Pendidikan Nasional dan Pembangunan  Kebudayaan  dan Karakter  Bangsa  (Jati  Diri Bangsa) dan Implikasinya terhadap Sistem Kurikulum dan Proses Pembelajaran”. Makalah disajikan pada Sarasehan Nasional Pengembangan Pendi-dikan Budaya dan Karakter  Bangsa,  14  Januari 2010. Tilaar, H.A.R. (2002). Mengindonesia  Etnisitas  dan Identitas  Bangsa  Indonesia:
Tinjauan  dari  Perspektif  Ilmu Pendidikan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Widjaya,  A.  (1982). Budaya  Politik dan  Pembangunan  Ekonomi.
Jakarta: LP3ES.