## Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang

## Yuyun Yuniarsih
Fisip Universitas Sanggabuana yuyunyuniarsih79@gmail.com

## Abstrak
Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  kabupaten  Subang  merupakan  badan pemerintah  yang  bergerak  dibidang  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah kabupaten  Subang.  Laporan  keuangan  adalah  media  yang  paling  penting  untuk menilai kinerja, kondisi ekonomi dan prestasi perusahaan/instansi. Laporan keuangan merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi  yang  memberikan  gambaran  tentang keadaan  posisi  keuangan,  hasil  usaha,  serta  perubahan  dalam  posisi  keuangan  suatu perusahaan/instansi  pemerintah.  Administrasi  keuangan  adalah  pengelolaan  yang meliputi  segala  aktivitas  yang    berkaitan  dengan  keuangan  dan  pencapaian  tujuan sebuah  organisasi  perusahaan  maupun  instansi  pemerintah.  Sumber  keuangan  di Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  kabupaten  Subang  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pihak  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  pengelolaan  APBD  adalah  Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang  Nomor  72  Tahun 2016 tentang  Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah di bentuk Satuan  Organisasi  Tata  Kerja  baru  bernama  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai  tugas pokok  melaksanakan sebagian kewenangan daerah  dibidang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  berlaku  dan  berdasarkan  kebijakan  yang  di  tetapkan  oleh  Bupati. Pelaporan  keuangan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kabupaten Subang  mengacu  pada  peraturan  Bupati  Subang  diantaranya  Peraturan  Nomor  37 Tahun  2015  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Subang.  Penulis  menemukan    masalah  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah (BPKD) ini dalam segi pelaporan keuangannya,  sering terjadi  keterlambatan pada  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ).  Hal  ini  menghambat  proses  laporan keuangan, yang tentunya berdampak tidak baik pada Kantor Dinas tersebut. Didalam peraturan  Bupati  Subang  Nomor  37  Tahun  2015  tentang  sitem  dan  prosedur
pengelolaan  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Subang,  pada  Bab  V  bagian kesatu  paragraf  5  pasal  260  mengenai  Laporan  Keuangan  Entitas  Akuntansi.Bab  V bagian kedua pasal 269 mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan.
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, BPKD

## Abstract
Regional  Financial  Management  Agency  (BPKD)  Subang  district  is  a  government  agency engaged  in  financial  management  local  government  district  Subang.  The  financial  statements are  the  most  important  medium  for  assessing  the  performance,  economic  conditions  and achievements  of  the  company  /  agency.  The  financial  statements  are  the  end  result  of  the accounting process which provides an overview of the state of the financial position, results of operations, and changes in the financial position of a company / government agency. Financial administration  is  the  management  that  covers  all  activities  related  to  finance  and  the achievement of the goals of a corporate organization or government agencies. Financial resources at  the  Regional  Financial  Management  Agency  (BPKD)  Subang  district  comes  from  the Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD).  The  party  who  has  the  task  of implementing the APBD management is the Head of the Regional Finance Management Unit (SKPKD)  and  acts  as  the  Regional  General  Treasurer  (BUD).  Based  on  Subang  Regency Regulation  No.  72  of  2016  on  Organization  and  Procedures  of  Regional  Office  in  Subang Regency Government, has been in the form of new Working Organization Unit named Regional Financial  Management  Agency  Subang  District  is  the  implementing  element  of  Local Government in the field of Regional Financial Management and has a duty principal exercise of some  regional  authorities  in  the  field  of  Regional  Financial  Management  in  accordance  with applicable Laws and Regulations and based on the policies set by the Bupati. Financial reporting in Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang Regency refers to the regulation of Subang  Regent  such  as  Regulation  No.  37  of  2015  on  Financial  Management  System  and Procedure Subang Regency Government. The author finds problems in the Regional Financial Management  Agency  (BPKD)  in  terms  of  financial  reporting,  often  a  delay  in  the  Report  of Accountability  (LPJ).  This  inhibits  the  process  of  financial  statements,  which  certainly  has  a negative  impact  on  the  Office.  In  the  regulation  of  the  Subang  Regent  No.  37  of  2015  on  the system and procedures for financial management of the Subang Regency government, in Chapter V,  the  first  part  of  paragraph  5  of  Article  260  concerning  the  Accounting  Firm's  Financial Statements.Chapter V of Article 269 on the Reporting Entity Reporting System and Procedures.
Keywords : Financial Management, Financial Reporting, BPKD

## Pendahuluan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah  yang  bergerak  dibidang  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah kabupaten  Subang.  Dalam  rangka  pelaksanaan  peraturan  daerah  kabupaten  Subang nomor  8  tahun  2015  tentang  perubahan  atas  peraturan  daerah  kabupaten  Subang nomor  2  tahun  2009  tentang  pokok-pokok  pengelolaan  keuangan  daerah,  perlu menetapkan  peraturan  Bupati  Subang  tentang  sistem  dan  prosedur  pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara tertib ,taat  pada  ketentuan  perundang-undangan,  efektif  ,efisien,ekonomis,transparan  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  azas  keadilan,  kepatutan  dan  manfaat untuk  masyarakat.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan dituangkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  langsung maupun  tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai tugas-tugas pemerintahan ,pembangunan,dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu kewajiban pemerintah kabupaten Subang adalah melaksanakan penyusunan laporan  keuangan  yang  di  susun  setiap  tahun  dan  di  laksanakan  berdasarkan  pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Pengertian  laporan  keuangan  menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  “Laporan keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan.  Laporan  keuangan yang   lengkap  biasanya  meliputi  neraca,  laporan  perubahan  posisi  keuangan  (yang dapat  disajikan  dalam  berbagai  cara  seperti  misal,  sebagai  laporan  arus  kas,  atau laporan  arus  dana),  catatan  juga  termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang berkaitan  dengan  laporan  tersebut,  misal  informasi  keuangan  segmen  industri  dan geografis  serta  pengungkapan  pengaruh  perubahan  harga”.  Dari  pengertian  diatas laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen/instansi pemerintah. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk  menilai  kinerja,  kondisi  ekonomi  dan  prestasi  perusahaan/instansi.  Laporan keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi  yang  memberikan  gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu  perusahaan/instansi  pemerintah.  Laporan  keuangan  juga  merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan /instansi pemerintah.
Mekanisme  laporan  keuangan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD) kabupaten Subang memiliki komponen yang terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

## 1
Dilihat dari tujuan laporan keuangannya adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  untuk  mengambil  keputusan  dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Maka dalam pelaporan keuangan di pemerintah daerah harus memenuhi/sesuai  dengan  standar  peraturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah. Laporan  keuangan  sangatlah  penting  bagi  perusahaan  maupun  instansi  pemerintah, maka  dari  itu  laporan  harus  disajikan  sesuai  fakta  yang  ada  dilapangan  dan penyampaian    laporan  harus  tepat  waktu.  Penulis  menemukan    masalah  di  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini dalam segi pelaporan keuangannya,  sering terjadi  keterlambatan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal ini menghambat proses dari laporan keuangan, yang tentunya berdampak tidak baik pada Kantor Dinas tersebut.

## Kerangka Teori

## a. Pengertian Administrasi dan Administrasi Keuangan
Pendapat menurut Sondang P. Siagian (1980:3), administrasi adalah keseluruhan dari  proses  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  didasarkan  dari  rasionalitas tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Sedangkan Administrasi  dalam  arti  sempit  adalah  segala  suatu  bentuk  kegiatan  tata  usaha  yang mencakup  korespodensi,  kesekertariatan,  penyusunan  laporan  dan  kearsipan.  Lalu Administrasi dalam arti luas adalah proses-proses semua kegiatan secara menyeluruh dalam menyelenggarakan suatu kegiatan didasarkan pada tujuan atau rasional tertentu yang  dilakukan  oleh  dua  individu  atau  lebih  dalam  mencapai  tujuan  dengan  sarana dan  prasarana  yang  ada  (Sondang  P.  Siagian  2001:267).    Sejalan  dengan  pendapat Sondang P. Siagian, Habert A. Simon juga mendefinisikan administrasi sebagai berikut (1999:2) yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik, pengertian  administrasi  ialah  sebagai  kegiatan-kegiatan  kelompok  kerjasama  untuk mencapai  tujuan-tujuan  bersama.  Dari  definisi  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  Administrasi  adalah  proses  ketatausahaan  dan  bentuk  kerja  sama  kelompok dalam penyelenggaraan pelayanan demi mencapai tujuan bersama.
Administrasi  keuangan  terdiri  dari  gabungan  kata  adminstrasi  dan  keuangan. Adapun pendapat menurut D.J Mamesah (1995:14) dalam bukunya sistem administrasi keuangan  daerah  mengemukakan  bahwa  administrasi  keuangan  adalah  rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, syah, hemat, berdaya guna,  dan  berhasil  guna  (mengelola  keuangan  tersebut  meliputi  penerimaan- penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembiayaannya).
Secara  singkat,  pengertian  administrasi  keuangan  menurut  para  ahli  terbagi menjadi dua yaitu :
a. Pengelolaan  keuangan  adalah  pengertian  administrasi  keuangan  secara  luas, terkandung  proses  pengaturan  serta  penetapan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan pengadaan  atau  pemanfaatan  keuangan  sehingga  tugas-tugas  pokok  organisasi terwujud secara efektif dan efisien.
b. Tata  usaha  keuangan  adalah  pengertian  administrasi  keuangan  dalam  arti  sempit, bahwa  administrasi  keuangan  berkaitan  dengan  proses-proses    menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas penatabukuan. Aktivitas ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku.
Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Administrasi  Keuangan adalah  segala  aktivitas  pengelolaan  dan  tata  usaha  keuangan  dalam  mencapai  tujuan organisasi.
Sebagai bentuk pengelolaan, perlu ada beberapa komponen di dalam administrasi keuangan. Komponen tersebut adalah sebagai berikut :
a) Perencanaan  Keuangan,  yaitu  merencanakan  pemasukan  serta  pengeluaran keuangan ataupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu.
b) Penganggaran  Keuangan.  yaitu  pemasukan,  pengeluaran,  ataupun  aktivitas  yang telah direncanakan sebelumnya kemudian didetailkan dan dibuatkan anggarannya.
c) Pengelolaan  Keuangan,  yaitu  penggunaan  dana  sedemikian  rupa  agar  dapat bermanfaat secara maksimal.
d) Pencairan  Keuangan,  upaya  mendapatkan  pendanaan  agar  segala  aktivitas organisasi berjalan dengan lancar.
e) Penyimpanan  Keuangan.  Upaya  pengumpulan  dana  organisasi  kemudian menyimpannya dengan aman.
f) Pengendalian Keuangan, berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem ataupun kinerja keuangan di dalam organisasi.
g) Pemeriksaan Keuangan, berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangan dapat dicegah.

## b.  Laporan Keuangan
Mekanisme  dapat  diartikan  dalam  banyak  pengertian  yang  dapat  dijelaskan menjadi tiga pengertian, Lorens Bagus (1996:612-613)  :
1. Mekanisme  adalah  pandangan  bahwa  interaksi  bagian-bagian  dengan  bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Mekanisme  adalah  teori  bahwa  semua  gejala  dapat  dijelaskan  dengan  prinsip- prinsip  yang  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  mesin-mesin  tanpa  bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
3. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan berkaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
Dari definisi diatas tersebut, tampak Lorens Bagus mendefinisikan mekanisme itu berkaitan  dengan  mekanik/mesin.  Adapun  dapat  diibaratkan  atau  dikaitkan  dengan Administrasi,  mekanisme  tersebut  merupakan  proses/prosedur  tahapan  pekerjaan yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir.
Definisi  Laporan  menurut  Keraf  (2001:284),  laporan  adalah  salah  satu  cara komunikasi  dimana  penulis  dapat  menyampaikan  informasi  kepada  seseorang  atau badan  karena  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya.  Laporan  adalah  suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggung-jawaban
baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  ada,  dan  sebagai  salah  satu  cara  pelaksanaan komunikasi  dari  pihak  yang  satu  kepada  pihak  yang  lainnya.  Pendapat  lainnya menurut Soegito dalam Wardani (2008), laporan adalah berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sejalan dengan pendapat Keraf dan Soegito tersebut maka menurut Rama dan Jones (2006:250), laporan adalah presentasi  data  yang  telah  terformat  dan  terorganisasi  dengan  baik.  Berdasarkan beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Laporan  adalah  salah  satu penyampaian informasi yang didukung oleh data yang sesuai dengan fakta dan telah terformat dengan baik, sebagai tanggungjawab yang telah dibebankan kepada pembuat laporan tersebut.
Fungsi laporan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas
2. Landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan
3. Alat untuk melakukan pengawasan
4. Dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain.
Macam-macam laporan menurut bentuknya adalah sebagai berikut :
1. Laporan berbentuk formulir
2. Laporan berbentuk surat
3. Laporan berbentuk memorandum (memo)
4. Laporan berbentuk naskah
5. Laporan berbentuk buku
Dasar membuat laporan adalah sebagai berikut :
1. Clear :  Kejelasan  suatu  laporan  diperlukan  baik  dalam  pemakaian  bahasa,  istilah, maupun kata-kata yang harus mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.
2. Mengenai  sasaran  permasalahannya  :  dengan  menghindari  pemakaian  kata-kata yang membuat orang lain tidak paham dengan isi laporan, kalimat harus jelas dan singkat.
3. Lengkap  :  kelengkapan  tentang  permasalahan  yang  dibahas  sudah  terselesaikan semua sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, pembahasan urutan permasalahan harus sesuai dengan prioritas.
4. Tepat  waktu  dan  cermat  :  tepat  waktu  sangat  diperlukan  dalam  penyampaian laporan  karena  pihak  yang  membutuhkan  laporan  untuk  menghadapi  masalah- masalah  yang  bersifat  mendadak  membutuhkan  pembuatan  laporan  yang  bisa diusahakan secepatnya dibuat  dan disampaikan.
5. Tetap/konsisten  :  laporan  yang  didukung  data-data  yang  bersifat  tetap  ,  selalu akurat dan tidak berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan akan membuat suatu laporan lebih dapat dipercaya dan diterima.
6. Objektif  dan  fakta      :  pembuatan  laporan  harus  berdasarkan  fakta-fakta  yang  bisa dibuktikan kebenarannya maupun dibuat secara objektif.
7. Harus  ada    proses  timbal  balik  :  laporan  yang  baik  harus  bisa  dipahami  dan dimengerti  sehingga  menimbulkan  minat  pembaca    laporan,  apabila  pembaca memberikan respon diartikan menunjukan adanya proses timbal balik.
Keuangan  dalam  bahasa  inggris finance yang  artinya  mempelajari  bagaimana individu,  bisnis,  dan  organisasi  meningkatkan  ,mengalokasi,  dan  menggunakan sumber  daya  sejalan  dengan  waktu,  dan  juga  menghitung  risiko  dalam  menjalankan proyek. Istilah keuangan dapat berarti : Ilmu keuangan dan asset lainnya, manajemen asset,  menghitung  dan  mengatur  risiko  proyek. Adapun  pendapat  menurut  Ridwan dan  Inge  (2003),  keuangan  merupakan  ilmu  dan  seni  dalam  mengelola  uang  yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan  proses,  lembaga,  pasar,  dan  instrumen  yang  terlibat  dalam  transfer  uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.  Dari definisi tersebut diatas penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Keuangan  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan keluar dan masuknya uang serta sebagai ilmu dalam mengelola uang dengan baik.
Pengertian  keuangan  daerah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam  ketentuan umumnya  menyatakan  bahawa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  daerah  tersebut.  Sehubungan dengan  pentingnya  posisi  keuangan  tersebut,    keuangan    daerah  sebagai  salah  satu indikator  untuk  mengetahui  kemampuan  daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Dengan  dikeluarkannya  undang-undang  tentang  otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang satu dengan yang lainnya terutama dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
UU  No.  17    Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  khususnya  pasal  30-32 mejelaskan  tentang  bentuk  pertanggungjawaban  keuangan  Negara.  Dalam  ketentuan tersebut, baik Presiden hingga Kepala Daerah (Gubernur, Bupati , Walikota) diwajibkan untuk  menyampaikan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan setidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran (RKA),Neraca,  Laporan  arus  kas  dan  Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  telah diperiksa  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK)  selambat-lambatnya  6  bulan  setelah tahun  anggaran  berakhir(bulan  juni  tahun  berjalan).  Yang  mana  penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan  Negara/BUMN  pada  LKPP  dan  lampiran  laporan  keuangan  perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.
Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan  pada suatu  periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja perusahaan  tersebut.  Laporan  keuangan  adalah  bagian  dari  proses  pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :
1. Neraca  :  suatu bagian  dari  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  atau  entitas pemerintah  yang  dihasilkan  dalam  suatu  periode  akuntansi  dimana  menunjukkan posisi  atas  keuangan  perusahaan  atau  entitas  bisnis  tersebut  pada  akhir  periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis.
2. Laporan  laba  rugi  :  mengukur  kinerja  keuangan  perusahaan  selama  satu  periode tertentu.
3. Laporan  perubahan  ekuitas  :  laporan  keuangan  yang  menyajikan  informasi mengenai  perubahan  modal  pada  perusahaan  akibat  dari  kegiatan  pokok  operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu.
4. Laporan  perubahan  posisi  keuangan,  yang  dapat  disajikan  dalam  bentuk  laporan arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan  dan  laporan  lain  serta  materi  penjelasan  yang  merupakan  bagian  integral dari laporan keuangan.
Menurut  pendapat  Darsono  (2005:15)  dalam  bukunya  pedoman  Memahami Laporan  Keuangan,  pengertian  laporan  keuangan  merupakan  pernyataan  manajemen tentang  kondisi  perusahaan  yang  diungkapkan  dalam  bentuk  mata  uang.  Diikuti pendapat  dari  Birgham  dan  Houston  (2010:84)  Laporan  Keuangan  adalah  beberapa lembar  kertas  yang  berisi  tulisan  angka-angka  namun  sangat  penting  juga  untuk memikirkan aset nyatanya yang berada di balik angka tersebut.  Sedangkan pendapat menurut Subramanyam  (2010)  Laporan  Keuangan  ialah  produk  akhir  dari  sebuah pelaporan  transaksi  keuangan  yang  penyusunannya  diatur  oleh  standar  atau  aturan ilmu  akuntansi,  insentif  manager,  mekanisme  pelaksanaan  dan  pengawasan perusahaan. Pengetahuan dan pemahaman lingkungan pelaporan keuangan yang baik sangat  mendukung  dalam  penyampaian  informasi  posisi  keuangan  perusahaan sesungguhnya  agar  dicapai  kinerja  perusahaan  yang  lebih  baik.    Laporan  keuangan merupakan  adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk  berkomunikasi  antara  data  keuangan  maupun  aktivitas  suatu  perusahaan dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  data  atau  aktivitas  perusahaan tersebut  (Munawir,2005:2).  Pendapat  lainnya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  bahwa  laporan keuangan  merupakan  laporan  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi- transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Entitas  pelaporan  dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang  menurut  ketentuan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan    kewajiban  daerah  tersebut.  Berdasarkan  beberapa penjelasan  megenai  laporan  keuangan    pemerintah  daerah  diatas,  penulis  dapat menyimpukan  bahwa  laporan  keuangan    pemerintah  daerah  adalah  hasil  dari  proses akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  antara  data keuangan  maupun  aktivitas  suatu  perusahaan  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan termasuk didalamnya segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan    kewajiban  daerah tersebut.
Jenis-jenis  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Subang  yang  pokok terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh  entitas akuntansi  dan  entitas  pelaporan,  yang  sekurang-kurangnya  menyandingkan anggaran dan realisasi dari pos-pos berikut :
a. Pendapatan LRA
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus/Defisit-LRA
e. Pembiayaan; dan
f. Sisa Lebih/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
2. Neraca,  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas  akuntansi  atau  entitas pelaporan  mengenai  asset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada  tanggal  tertentu.  Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :
a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Piutang
d. Persediaan
e. Investasi jangka panjang
f. Asset tetap
g. Kewajiban jangka pendek
h. Kewajiban jangka panjang, dan
i. Ekuitas.
3. Laporan Operasional (LO), menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
b. Beban dari kegiatan operasional
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional
d. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
e. Pos luar biasa; dan
f. Surplus/Defisit-LO
Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang :
a. Hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun.
b. Daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
4. Laporan Arus Kas (LAK)
Menyajikan  informasi  mengenai  sumber,  penggunaan,  perubahan  kas  dan  setara kas  selama  satu  periode  akuntansi,  dan  saldo  kas  dan  setara  kas  pada  tanggal pelaporan.
Laporan  arus  kas  disusun  dan  disajikan  oleh  entitas  pelaporan  menggunakan metode langsung yang menyajikan pos-pos sebagai berikut :
a. Arus kas dari aktivitas operasi : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan  untuk  kegiatan    operasional  pemerintah  Kabupaten  Subang  selama satu periode akuntansi.
b. Arus  kas  dari  aktivitas    investasi  :  aktivitas  penerimaan  dan  pengeluaran  kas yang  ditujukan  untuk  perolehan  dan  pelepasan  asset  tetap  serta  investasi lainnya yang tidak  termasuk dalam setara kas.
c. Arus kas dari aktivitas  pendanaan : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang  berhubungan  dengan  pemberian  piutang  jangka  panjang  dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.
d. Arus kas dari aktivitas  transitorasi : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
e. Kenaikan/penurunan kas
f. Saldo akhir
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a. Ekuitas awal
b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
d. Ekuitas akhir.
6. Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK),  harus  disajikan  secara  sistematis,  yang meliputi:
a. Penjelasan atau daftar terinci analisis dari nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih, Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Laporan  Perubahan Ekuitas.
b. Penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintah.
c. Pengungkapan-pengungkapan  lainnya  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang wajar laporan keuangan.
Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
i. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
ii. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro
iii. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan
iv. Informasi  tentang  dasar  penyajian  laporan  keuangan  dan  kebijakan akuntansi  yang  dipilih  untuk  diterapkan  atas  transaksi  dan  kejadian penting lainnya.
v. Rincian  dan  penjelasan  masing-masing  pos  yang  disajikan  pada  lembar depan laporan keuangan.
Sumber  keuangan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  kabupaten Subang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pihak  yang
mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  APBD  adalah  Kepala  Satuan  Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

## Metode Penelitian
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif tidak semena-mena mencari kebenaran, tetapi pada pemahaman terhadap apa yang di teliti.  Menurut  Creswell  dalam  Satori  dan  Komariah  (2010:24),  bahwa  penelitian kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis  terpisah,  jelas  pemeriksaan  bahwa  menjelajah  suatu  masalah  social  atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran, holistic, meneliti kata-kata, laporan,-laporan  memerinci  pandangan-pandangan  dari  penutur  asli,  dan  melakukan studi di suatu pengaturan yang alami.

## Hasil dan Pembahasan
a. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang    Nomor    72    Tahun  2016 tentang    Organisasi  dan  Tata  Cara  Dinas  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Subang,  telah  di  bentuk  Satuan  Organisasi  Tata  Kerja  baru  bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana Pemerintah  Daerah  di  bidang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  mempunyai tugas  pokok    melaksanakan  sebagian  kewenangan  daerah  dibidang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku dan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati. Dari tugas pokok tersebut sangat  jelas  bahwa  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Subang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Karena  kemandirian tersebut  dapat  terwujud  apabila  sumber-sumber  penerimaan  daerah  dapat memenuhi  kebutuhan  daerah  dalam  menyelenggarakan  tugas  daerah  sebagai konsekuensi  pelaksanaan  desentralisasi.  Oleh  karena  itu  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang memiliki tugas penting yaitu meningkatkan sumber-sumber  penerimaan  daerah  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  daerah yang  tahun  demi  tahun  terus  berkembang  sesuai  dengan  dinamika  masyarakat Kabupaten  Subang.  Untuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut  Badan  Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijaksanaan dan Pedoman pelaksanaan APBD ;
b. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ;
c. Pengendalian pelaksanaan APBD ;
d. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
e. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah ;
f. Pemantauan  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  APBD  oleh  Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;
g. Penatausahaan  dan  pengaturan  dana  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan APBD;
h. Penyimpan uang daerah ;
i. Penetapan SPD ;
j. Pelaksanaan  penempatan  uang  daerah  dan  mengelola  /  menatausahakan investasi ;
k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atau beban rekening kas umum daerah ;
l. Penyiapan  pelaksanaan  pinjaman  dan  pemberian  pinjaman  atas  nama pemerintah daerah ;
m. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
n. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
o. Pelaksanaan penagihan piutang daerah ;
p. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
q. Penyajian informasi keuangan daerah ;
r. Pelaksanaan  kebijakan  dan  pedoman  pengelolaan  serta  penghapusan  barang milik daerah ;
s. Pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan pendapatan daerah ;
t. Pengelolaan  administrasi  umum,  meliputi  urusan  umum,  urusan  keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.
Untuk  mewujudkan  kemandirian  Kabupaten  Subang  dalam  menyelenggarakan tugas  daerah  sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan  desentralisasi,  sudah  menjadi tugas  penting  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Subang.  Tugas penting  tersebut  adalah  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari  sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai atau mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas  daerah,  oleh  karena  itu  sumber  daya  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah  harus  diarahkan  atau  berorientasi  kepada  tugas  yang  diembannya  itu. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  sesuai  dengan  rencana  strategis  Badan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Subang  Tahun  2016-2021,  mempunyai Visi  “  Terwujudnya  Pengelolaan  Keuangan  yang  Dinamis  dan  Akuntabel  dalam Menunjang Visi Misi Kabupaten Subang”. Dengan visi misi ini terkandung maksud semua  aparat  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Subang  tergerak/ termotivasi/  terpacu  untuk  bekerja  dengan  sungguh-sungguh  dalam  upaya peningkatan  penerimaan  PAD  dan  penerimaan  bagian  daerah  serta  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  dan  perluasan  cakupannya,  dengan  demikian diperlukan upaya peningkatan penggalian potensi sumber daya PAD yang ada dan perluasan  objek  dan  subjek  jenis  pungutan,  peninjauan  dan  penyesuaian  tarif pungutan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.
c. Mekanisme pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah
Setiap  instansi,  perusahaan  maupun  lembaga  apapun  tentu  memiliki peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan,  baik  oleh  pemerintah  maupun peraturan yang dibuat oleh instansi, perusahaan maupun lembaga itu sendiri. Demi mencapainya suatu tujuan dengan tertib dan terarah, maka peraturan-peraturan itu wajib dipatuhi oleh masing-masing  pihak yang terkait. Badan Pengelolaan Keuangan  Daerah  (BPKD)  kabupaten  Subang  merupakan  badan  pemerintah  yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang, yang didalam nya ada beberapa bidang dengan berbagai fungsinya masing-masing. Dilihat kepanjangan dari BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tentunya  mengelola  kegiatan  mengenai  aktivitas  keuangan  daerah  di  Kabupaten Subang.  Di  awali  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  perubahan  APBD,  pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi. Pelaporan  keuangan  di Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kabupaten  Subang  mengacu  pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan salah satunya peraturan Bupati  Subang  Nomor  37  Tahun  2015  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Sebelum  tahap  pelaporan,  ada proses  penyusunan.  Penyusunan  laporan  keuangan  entitas  akuntansi  dan penyusunan  laporan  keuangan  entitas  pelaporan  diatur  dalam  peraturan  Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015. Didalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015  tentang  sitem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah  pemerintah Kabupaten  Subang,  pada  Bab  V  bagian  kesatu  paragraf  5  pasal  260  mengenai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjelaskan:
1) Berdasarkan  neraca  saldo,  jurnal  penyesuaian,  dan  neraca  saldo  setelah penyesuaian petugas akuntansi SKPD menyusun laporan keuangan SKPD.
2) Berdasarkan  neraca  saldo,  jurnal  penyesuaian,  dan  neraca  saldo  setelah penyesuaian petugas akuntansi PPKD menyusun laporan keuangan PPKD.
3) Laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Operasional (LO)
c. Neraca
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Bab V bagian kedua pasal 269 mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan menjelaskan :
1) Laporan  Keuangan  Entitas  Pelaporan  disusun  dengan  melakukan  proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Subang.
2) Laporan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  entitas  akuntansi  dan laporan  keuangan  PPKD  selaku  entitas  akuntansi  menjadi  dasar  dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Subang.
3) Laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terdiri dari
:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (PSAL)
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan Arus Kas (LAK)
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Penyusunan      laporan  keuangan  diatur  didalam  perundang-undangan  sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
d. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
e. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
f. Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  40  Tahun  2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang.
Adapun prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni :
1) Basis  Akuntansi,  digunakan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  berbasis  kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran  dan  basis  akrual  untuk  pengakuan  asset,  kewajiban,  ekuitas  dalam neraca.
2) Nilai historis ( Historical Cost )
Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban  dicatat  sebesar  jumlah  kas  dan  setara  kas  yang  diharapkan  akan dibayarkan  untuk  memenuhi  kewajiban  di  mana  yang  akan  datang  dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
3)  Realisasi ( Realization )
Bagi  pemerintah,  pendapatan  yang  telah  diotorisasikan  melalui  anggaran pemerintah  selama  satu  tahun  fiskal  akan  digunakan  untuk  membayar  hutang dan belanja dalam periode tertentu.
4)  Substansi mengungguli bentuk formal ( Substance Over Form )
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa  lain  yang  seharusnya  disajikan,  maka  transaksi  serta  peristiwa  lain tersebut  perlu  dicatat  dan  disajikan  sesuai  dengan  substansi  dan  realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek  formalitasnya.
5)  Periodisitas ( Periodicity )
Kegiatan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  entitas  pelaporan  perlu  dibagi menjadi  periode-periode  pelaporan  sehingga  kinerja  entitas  dapat  diukur  dan posisi  sumber  daya  yang  dimilikinya  dapat  ditentukan.  Periode  utama  yang digunakan  adalah  tahunan,  namun  periode  bulanan,  triwulan,  dan  semesteran juga dianjurkan.
6)  Konsistensi ( Consistency )
Perlakuan  akuntansi  yang  sama  harus  diterapkan  pada  kejadian  yang  serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang    baru  diterapkan  mampu  memberikan  informasi  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  metode  lama.  Pengaruh  atas  penerapan  metode  ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
7)  Pengungkapan lengkap ( Full Disclosure )
Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh  pengguna  laporan.  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8)  Penyajian wajar ( Fair Presentation )
Laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  wajar.  Pertimbangan  dalam penyusunan  laporan  keuangan  diperlukan  ketika  menghadapi  ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
Berikut  langkah  awal  dalam  melaksanakan  kegiatan  hingga  menjadi  laporan keuangan yang lengkap, yaitu :
1) Anggaran  Pedapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  suatu  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daaerah  di  Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2) Kemudian  mengajukan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA),  yaitu  dokumen perencanaan  dan  penganggaran    yang  berisi  rencana  pendapatan,  rencana belanja  program  dan  kegiatan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
3) Setelah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dibuat, maka harus ada Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  yaitu  dokumen  yang  memuat pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4) Lalu  mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  dokumen  yang diterbitkan  oleh  pejabat  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5) Setelah  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),maka  Surat  Permintaan Membayar  (SPM)  akan  diterbitkan  dan  digunakan  oleh  pengguna  anggaran /kuasa  pengguna  anggaran  untuk  penerbitan  SP2D  atas  beban  pengeluaran DPA-SKPD.
6) Jika  semua  dokumen  untuk  penciran  dana  sudah  lengkap  maka  Bendahara Umum  Daerah  (BUD)  akan  menerbitkan    Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D), dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana tersebut.
7) Dan  ketika  dana  sudah  diterima,  dokumen  yang  harus  dibuat  oleh  penerima pencairan  dana  tersebut  adalah  Surat  Pertangung  Jawaban  (SPJ).    Sebagai bentuk  laporan  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  atas  dana  yang  dipakai dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
8) Lalu  diinput  kedalam  Sistem  Informasi  Pengelolaan    Keuangan  Daerah (SIPKD),  merupakan  aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi  bidang  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berdasarkan  pada  asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.
9) Dari semua dokumen dan laporan diatas, akan menghasilkan suatu fungsional yaitu  fungsi  dimana  bagian  penyusunan  laporan  keuangan  akan  bertugas sebagaimana fungsinya dalam peranan penyusunan laporan keuangan.
10) Dan menghasilkan Buku Kas Umum (BKU), digunakan untuk mencatat semua transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  baik  secara  tunai  maupun  giral, mutasi  kas  dari  bank  ke  tunai  dan  perbaikan/koreksi  kesalahan  pembukuan. Dokumen  sumber  transaksi  pertama  kali  dicatat  di  BKU,  baru  kemudian dicatat di buku pembantu masing-masing.
11) Setelah kegiatan telah dilaksanakan, maka harus dibuat Laporan Pertanggung Jawaban  (LPJ)  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  pelaksana  atas terlaksananya kegiatan tersebut.
12) Rincian  Obyek  (RO)  harus  dibuat,  diurutkan  berdasarkan  jenis  dari  masing- masing barang yang telah dibeli. Contohnya : Peralatan ATK (Pulpen).
13) proses akhir dari rangkaian kegiatan, dilakukan  proses  verifikasi atas  Surat Pertanggung  Jawaban  (SPJ)  dan  Laporan  Pertanggung    Jawaban  (LPJ)  oleh pihak Verifikator yang selanjutnya akan di periksa oleh bagian Akuntansi.
14) Dari  bagian Akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan  Realisasi  Anggaran    (LRA),Neraca,  Laporan  Operasional(LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
15) Laporan Realisasi Anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang  menunjukkan  ketaatan  terhadap  APBD  dalam  satu  periode  pelaporan. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
16) Laporan  Operasional,  Hal-hal  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  keuangan selama  satu  tahun  dan  daftar-daftar  yang  merinci  lebih  lanjut  angka-angka yang dianggap perlu.
17) Laporan  Arus  Kas,  menyajikan  informasi  mengenai  sumber,  penggunaan, perubahan  kas  dan  setara  kas  selama  satu  periode  akuntansi,  dan  saldo  kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18) Laporan  Perubahan  Ekuitas,  menggambarkan  peningkatan  atau  penurunan aktiva  bersih  atau  kekayaan  selama  periode  yang  bersangkutan  berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diterapkan.
19) Catatan  atas  Laporan  Keuangan,  suatu  catatan  tambahan  dan  informasi  yang ditambahkan  ke  akhir  laporan    keuangan  untuk  memberikan  tambahan informasi lebih lanjut kepada pembaca.
20) Jadilah  laporan  keuangan  yang  lengkap  dan  tersusun  sesuai  data/laporan yang berkaitan.
d.  Masalah/hambatan yang biasa terjadi dalam mekanisme pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang Masalah  yang  sering  terjadi  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (BPKD)  dalam  mekanisme  pelaporan  Keuangannya  adalah  pada  saat  setelah melakukan  perjalanan  dinas,  biasanya  ada  bukti-bukti  yang  disebut  Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari orang yang telah melakukan perjalanan dinas tersebut. Di dalam surat pertanggung jawaban tercantum rincian biaya, tujuan perjalanan dinas, dan waktu pelaksanaan. Pada saat penginputan Surat Pertanggung  Jawaban  (SPJ),  ditemukan  ketidakcocokan  jumlah  nilai  biaya maupun  waktu  pelaksanaan  dengan  data  yang  sebelumnya  sudah  diinput  ke dalam  sistem.  Hal  ini  akan  memperlambat  penginputan  untuk  dijadikan sebagai  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ),  karena  surat  pertanggung jawaban  yang  tidak  sesuai  tersebut  akan  dikembalikan  kepada  pihak  yang melakukan  perjalanan  dinas  agar  diperbaiki  dengan  cepat.  Setelah  adanya perbaikan  tersebut  udah  dianggap  tidak  ada  masalah  mengenai  laporan  yang tidak sesuai lagi maka laporan dapat diselesaikan.  Dari  keterlambatan  ini  akan mempengaruhi  kepada  laporan-laporan  yang  seharusnya  sudah  dibuat  dan dilaporkan  kepada  kepala  bagian  keuangan,  tetapi  keterlambatan  laporan tersebut  tidak  terlalu  signifikan.  Karena  masih  ada  laporan-laporan  lain  yang dapat  membantu  mengisi  kekurangan  laporan  pertanggung  jawaban  tersebut. Penyebab  keterlambatan  ini  dipengaruhi  beberapa  faktor  yakni Human  Eror, System Eror , dan pemadaman listrik. Dalam  mengatasi  masalah  ini,  biasanya bagian  penyusunan  laporan  keuangan  akan  selalu  memeriksa  setiap  laporan- laporan  yang  masuk  sebelum  ke  tahap  penyusunan  dan  juga  mengantisipasi kemungkinan  system  eror  dan  terjadi    pemadaman  listrik  dengan  segera menginput  data  yang  telah  ada  kemudian  secepatnya  simpan  data.  Hal  ini dilakukan agar mengurangi resiko terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kembali.

## Kesimpulan
Pelaporan  keuangan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  Kabupaten Subang  mengacu  pada  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  dan
salah  satunya  peraturan  Bupati  Subang  Nomor  37  Tahun  2015  tentang  Sistem  dan Prosedur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Subang.  Setelah penulis  mengamati  dan  mempelajari  mengenai  mekanisme  pelaporan  keuangan  di BPKD Kabupaten Subang ini, dapat disimpulkan bahwa mekanismenya berurutan dan sesuai berdasarkan prosedur dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Penulis mendapati beberapa masalah di BPKD Kabupaten Subang, seperti masalah data yang tidak  sesuai  dalam  Laporan  Pertanggung    Jawaban  (LPJ)  ,itu  akan  segera  diserahkan kembali  kepada  pejabat  yang  membuat  LPJ  tersebut,  biasanya  kesalahan  seperti  itu diakibatkan  karena Human  Error dalam  segi  pengetikan.  Kemudian  dalam  masalah keterlambatan laporan, segera mungkin akan meminta laporan diselesaikan lebih cepat kepada pejabat yang membuat laporan tersebut.
Faktor dari keterlambatan ini terjadi karena System Error dan kesibukan lain yang terjadi  dengan  pejabat  tersebut,  contohnya  dalam  kasus  yang  penulis  lihat  ketika pejabat  bagian  penginputan  data  Laporan  Perjalanan  Dinas  tidak  bisa  masuk  kerja pejabat  lain  tidak  bisa  menggantikan  pekerjaannya  karena  sudah  memiliki  pekerjaan dan  tanggungjawab  masing-masing,  sehingga  harus  menunggu  orang  yang bersangkutan  masuk  kerja  kembali.  Dalam  kasus  seperti  diatas  dapat  disimpulkan bahwa dalam teknis/kinerja pegawainya kurang baik dan tidak teliti dalam pengetikan dan pelaksanaan pembuatan laporan tersebut. Petunjuk  teknis  dalam  menyusun laporan  keuangan.  sebelum  tahap  pelaporan,  ada  proses  penyusunan.  Penyusunan laporan  keuangan  entitas  akuntansi  dan  penyusunan  laporan  keuangan  entitas pelaporan  diatur  dalam  peraturan  Bupati  Subang  Nomor  37  Tahun  2015,  didalamnya tentang  sitem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten Subang, pada Bab V bagian kesatu paragraf 5 pasal 260 mengenai Laporan Keuangan Entitas  Akuntansi.  Dalam  penginputan  laporannya,  diinput  kedalam  Aplikasi  yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memudahkan pengguna mencari  informasi-informasi  keuangan  yang  dibutuhkan,  dan  tentunya  sangat  efektif dan efisien.

## Referensi
Bagus,Lorens.1996.Pengertian Mekanisme. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia.
Darsono.2005. Pedoman Memahami Laporan Keuangan.Jakarta:Andi Offset.
Grager,Arthur.2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia.Surabaya:CV.Cahaya. Hariadi,dkk.2010. Peranan Laporan Keuangan.Jakarta:Literata Lintas Media.
Ihwan Kema.September 2013.Jurnal EMBA.Vol 1 No 3,Hal 771-781.Manado.
Keraf.2001. Definisi Laporan.Diksi dan Gaya Bahasa.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
Mamesah.1995.Sistem Administrasi Keuangan Daerah.Jakarta:Gramedia
82
Mulyawan,Rahman.2017.Administrasi  Keuangan  Edisi  Ketiga.  Tanggerang  Selatan: Universitas Terbuka
Rama dan Jones.2006. Buku Pintar Pelajaran:Wahyumedia.
Ridwan  dan  Inge.2003.  Manajemen  Keuangan.Edisi  Kelima.Jakarta:Literata  Lintas Media.
Riswan  dan  Yolanda.Maret  2014.Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan.Vol  5  No  1,Hal  93- 121.Lampung.
UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  37  Tahun  2015  Tentang  Sistem  dan  Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang.
Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  40  Tahun  2015  Tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang .
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.