Vol 1, No 10, Maret 2021, Hal 503-508 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin

## Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan
Arie Kartika, Windy Sri Wahyuni * , Dessy Agustina Harahap
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia Email: 1 ariekartika@staff.uma.ac.id, 2,* windy@staff.uma.ac.id, 3 dessyagustinaharahap86@gmail.com
Abstrak− Negara  berkewajiban  menjamin  diperolehnya  pelayanan  kesehatan  bagi  perempuan,  khususnya  pelayanan  Keluarga Berencana (KB), kehamilan, persalinan, pasca persalinan atau pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif. Tidak bisa dipungkiri sampai  saat  ini  masih  banyak  kantor/perusahaan  dan  Mall  yang  mengabaikan  keberadaan  ruang  laktasi.  Padahal  kewajiban penyelenggara kerja untuk menyediakan ruang laktasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013. Pengaturan tata cara penyediaan ruang ASI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan  memenuhi  hak  anak  untuk  mendapatkan  ASI  eksklusif.  Penyediaan  fasilitas  pojok  ASI  ini  dikhususkan  untuk  memenuhi kebutuhan ibu dan bayi yang masih harus menyusui, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif kepada para bayi sebagai salah satu nutrisi utama. Langkah ini juga berperan untuk menurunkan angka kematian bayi, karena kekebalan bayi akan meningkat melalui ASI. Akan tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Maka permasalahan yang ada adalah Bagaimana pengaturan hukum  atas  fasilitas  ruang  laktasi  pada  pusat  perbelanjaan  (Mall)  di  Kota  Medan?  dan  Bagaimanakah  akibat  hukum  dalam  tidak tersedianya  ruang  laktasi  pada  pusat  perbelanjaan  (Mall)  di  Kota  Medan?.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal  karena  penelitian  ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
Kata Kunci: Fasilitas Ruang Laktasi; Pusat Perbelanjaan (Mall)
Abstract− The  state  is  obliged  to  ensure  that  health  services  are  provided  for  women,  especially  family  planning  (KB)  services, pregnancy,  childbirth,  postpartum  or  exclusive  breastfeeding.  It  cannot  be  denied  that  until  now  there  are  still  many  offices   / companies  and  Malls  that ignore the  existence  of lactation  rooms. Whereas  the  obligation of  work organizers  to  provide lactation space  has  been  regulated  in  the  Republic  of  Indonesia  Minister  of  Health  Regulation  Number  15  of  2013.  The  regulation  of procedures for providing breastfeeding space aims to provide protection to mothers in exclusive breastfeeding and fulfill children's rights  to  receive  exclusive  breastfeeding.  The  provision  of  this  breastfeeding  corner  facility  is  devoted  to  meeting  the  need s  of mothers and babies who still have to breastfeed, and at the same time aims to increase exclusive breastfeeding for babies as one of the main nutrients. This step also plays a role in reducing infant mortality, because the baby's immunity will increase through breast milk. However, the reality on the ground says differently. So the problem is what is the legal arrangement for lactation room facilities in shopping centers (Malls) in Medan City? and What are the legal consequences for the unavailability of lactation space in shopping centers (Malls) in Medan City? This type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is also called doctrinal legal research because this research is carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data which are better known as names and reference materials in the field of law or reference materials in the field of law.
Keywords : Lactation Room Facilities; Shopping Centers (Mall)

## 1. PENDAHULUAN
ASI  merupakan  makanan  pertama  dan  utama  bagi  bayi  dan  merupakan  hak  setiap  bayi  di  dunia,  dari  berbagai  sudut pandang ilmiah dapat  dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan bayi  terbaik  dan paling ideal, karena di  dalam ASI mengandung  semua  zat  gizi  yang  diperlukan  dalam  jumlah  dan  perimbangan  yang  tepat.  Adanya  faktor  protektif  dan nutrien  dalam  ASI  menjamin  status  gizi  bayi  menjadi  baik  serta  kesakitan  dan  kematian  anak  menurun.  Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi. (Wijaya & Soesanto, Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga, 2017)
Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, isu mengenai pemberian ASI telah berkembang menjadi satu isu yang krusial dalam ranah publik, isu mengenai pemberian ASI menjadi perhatian banyak negara karena persoalan mengenai pemberian  ASI  ekslusif  kepada  bayi  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  pencapaian Millennium  Development  Goals (MDGs)  di  sektor  kesehatan.  Banyak  negara  kemudian  berupaya  untuk  menerapkan  berbagai  macam  regulasi  dan kebijakan  untuk  mendorong  tercapainya  standar  cakupan  ASI  menandai  tingginya  kualitas  pencapaian  di  sektor kesehatan di suatu negara. Di Indonesia hanya 30% ibu yang menyusui bayinya secara benar. Kesukaran menyusui ini, juga akibat tenaga kesehatan yang membantu dalam proses Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Pemberian ASI yang benar hendaknya  mulai  dilakukan  secepatnya  setelah  bayi  baru  lahir  dan  diberikan  kapanpun  bayi  membutuhkan  ASI, diberikan secara ekslusif selama 6 bulan dan diteruskan selama 2 tahun karena bagaimanapun pemberian ASI ekslusif untuk bayi sangat penting. (Kusumaningsih, 2020)
World  Health  Organization  (WHO)  merekomendasikan  ASI  eksklusif  sampai  bayi  berusia  6  bulan  dan  terus menyusui sampai bayi berusia 2 tahun. Pemberian ASI merupakan salah satu cara yang paling efektif dan murah untuk menurunkan  Angka  Kematian  Bayi  (AKB).  Walaupun  kampanye  pemberian  ASI  telah  gencar  dilakukan  di  seluruh dunia,  tetapi  cakupan  ASI  eksklusif  khususnya  di  negara  berkembang  masih  rendah.  Rendahnya  cakupan  ASI dipengaruhi  berbagai  macam  faktor  yaitu  faktor  sosiodemografik,  faktor  biofisik,  faktor  psikososial  dan  faktor intervensi. Faktor intervensi meliputi kebijakan pemerintah, dukungan sosial, dukungan petugas kesehatan, ketersediaan fasilitas menyusui, serta promosi susu formula.
Vol 1, No 10, Maret 2021, Hal 503-508 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Aktivitas ibu menyusui di luar rumah, baik itu dengan atau tanpa membawa bayi, bekerja maupun tidak bekerja juga akan mempengaruhi aktivitas menyusui ibu. Kurangnya fasilitas, dukungan serta anggapan negatif dan pengunjung maupun penyelenggara tempat umum menjadi salah satu kendala dalam pemberian ASI di luar rumah. Kesulitan yang dialami  ibu  dalam  memberikan  ASI  di  luar  rumah,  juga  menjadi  salah  satu  alasan  dalam  pemberian  susu  formula sebelum waktunya.
Permasalahan mengenai pemberian ASI juga terjadi di Indonesia. Untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia,  pemerintah  telah  membuat  kebijakan  terkait  pemberian  ASI  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  tahun 2012  tentang  pemberian  ASI  eksklusif  yang  mewajibkan  pemerintah  pusat,  daerah,  pengurus  tempat  kerja  dan penyelenggara  tempat  umum  untuk  mendukung  ibu  menyusui  agar  dapat  memberikan  ASI  eksklusif  kepada  bayinya sampai  bayi  berusia  6  bulan.  Penjelasan  yang  lebih  rinci  mengenai  dukungan  penyelenggara  tempat  umum  terhadap pemberian ASI diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah ASI.
Adanya  kebijakan  tersebut,  diharapkan  dapat  meningkatkan  cakupan  ASI  eksklusif  di  Indonesia.  Penerbitan Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 tahun 2012 serta Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 ternyata belum mampu  meningkatkan  cakupan  ASI  eksklusif  secara  signifikan.  Belum  berhasilnya  tujuan  dari  suatu  kebijakan  dapat terjadi  karena  kebijakan  tidak  dilaksanakan  dengan  benar  ( nonimplementation )  atau  gagal  dalam  pelaksanaan ( unsuccessful implementation ).  Komunikasi yang terjalin  antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, sikap dari pelaksana  kebijakan  dalam  menindaklanjuti  kebijakan,  kesiapan  sumber  daya  dalam  melaksanakan  kebijakan,  dan kondisi  lingkungan  dalam  mendukung  kebijakan  merupakan  berbagai  faktor  yang  juga  menentukan  kebijakan  dapat berhasil atau tidak. (Gusmelia, Lipoeto, & Hardisman, 2019)
Meskipun  telah  dikeluarkan  peraturan  tentang  diharuskannya  setiap  sarana  umum  untuk  menyediakan  ruangan khusus untuk ibu menyusui atau ruang laktasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012, namun penerapannya di  lapangan  masih  sangat  kurang  dan  belum  diawasi  keberadaan  ruang  laktasi  secara  menyeluruh  oleh  pemerintah. Sehingga belum terdapat data nasional mengenai jumlah ruang laktasi di sarana umum. Sarana umum adalah bangunan dalam  ruang  publik  yang  biasa  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  beraktivitas,  seperti  terminal,  stasiun  kereta  api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau Mall dan lain sebagainya. (Rosmahelfi, 2015)

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Metode  penelitian  hukum normatif  diartikan  sebagai  sebuah  metode  penelitian  atas  aturan-aturan  perundangan  baik  ditinjau  dari  sudut  hirarki peraturan  perundang-undangan  (vertikal),  maupun  hubungan  harmoni  perundang-undangan  (horizontal).  Metode penelitian  hukum  normatif  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  doktrin yang  ada,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penelitian  hukum  normatif  adalah  salah  satu  jenis metodologi  penelitian  hukum  yang  mendasarkan  analisisnya  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  menjadi  fokus  penelitian.  (Benuf  &  Azhar,  Metodologi  Penelitian  Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 2020)
Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum  yang diangkat.  Data  sekunder  di  bidang  hukum,  dibedakan  lagi  menjadi  3  (tiga)  jenis  berdasarkan  kekuatan  mengikatnya, yaitu:  (Benuf  &  Azhar,  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer, 2020) a. Bahan Hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  Undang-undang  yang  ditetapkan  oleh  parlemen,  dan  keputusan  agen- agen  administrasi  yang  terdiri  dari  Norma  Dasar Pancasila,  Peraturan  Dasar,  batang  tubuh  UUD  1945, Tap  MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.
b. Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  tentang  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi.

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data
Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  atau  sering  disebut  sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan.  Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan ( library research ) berdasarkan data sekunder.
Penelitian  hukum  normatif,  menggunakan  landasan  analisis  yaitu;  Norma  Hukum  Positif,  Yurisprudensi (keputusan  pengadilan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap),  dan  Doktrin  (pendapat  sarjana).  Ketiga  dasar tersebut,  mempunyai  urutan  secara  hierarkis.  Maksudnya  untuk  mencari  apa  yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari  terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana
Vol 1, No 10, Maret 2021, Hal 503-508 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
yurisprudensi  yang  terkait  dengan  itu,  dan  pada  tahap  akhir  barulah  dicari,  bagaimana  doktrin  yang  terkait  dengan masalah  tersebut  dipergunakannya  ketiga  hak  tersebut  sebagai  dasar,  merupakan  konsekuensi  dari  dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom. (Benuf & Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 2020)
Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan, buku,  dan  karya  ilmiah  serta  bahan  dari  internet  yang  berkaitan  erat  dengan “ Aspek  Hukum  atas  Fasilitas  Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan ( Mall ) di Kota Medan ” yang kemudian dianalisa secara induktif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Hukum atas Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan
Organisasi  Kesehatan Sedunia, WHO menilai ASI adalah sumber gizi  terbaik  bagi bayi  dan batita atau bayi  di bawah usia  tiga  tahun.  WHO  mengatakan  ASI  memberi  manfaat  kesehatan  seumur  hidup.  Misalnya,  menurut  WHO  –orang yang  pernah  mendapat  ASI  sewaktu  bayi  memiliki  kemungkinan  lebih  kecil  menghadapi  masalah  berat  badan  atau obesitas  dalam  hidupnya  kelak.  Mereka  juga  kurang  rentan  terhadap  diabetes  dan  tampil  lebih  baik  dalam  uji kecerdasan.
Pemberian  ASI  eksklusif  selama  6  bulan  mempunyai  dampak  yang  positif  baik  bagi  ibu  maupun  bayinya. Manfaat  memberikan  ASI  bagi  ibu  tidak  hanya  menjalin  kasih  sayang,  tetapi  dapat  mengurangi  perdarahan  setelah melahirkan, mempercepat  pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan, mengurangi risiko  terkena kanker payudara, dan  merupakan  kebahagiaan  tersendiri  bagi  ibu.  Pemberian  ASI  dapat  membentuk  perkembangan  emosional  karena dalam  dekapan  ibu  selama  disusui,  bayi  bersentuhan  langsung  dengan  ibu  sehingga  mendapatkan  kehangatan,  kasih sayang  dan  rasa  aman.  Selain  itu,  kandungan  ASI  kaya  akan  karotenoid  dan  selenium,  sehingga  ASI  berperan  dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk mencegah berbagai penyakit. Setiap tetes ASI juga mengandung mineral dan enzim untuk pencegahan penyakit dan antibodi yang lebih efektif dibandingkan dengan kandungan yang terdapat dalam susu formula. (Hutabarat & Dalimunthe, 2017)
Pemerintah  telah  berusaha  mengupayakan  peningkatan  cakupan  ASI  eksklusif,  salah  satunya  dengan memberikan dukungan serta perlindungan hukum yang dituangkan pada berbagai peraturan mengenai ibu yang sedang menyusui  anaknya  secara  eksklusif,  seperti  halnya  disebutkan  dalam  “Pasal  129  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”yaitu “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif“.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai  regulasi  salah satu  bentuk  perlindungan hukum, pemberian dukungan tersebut  juga  merupakan  kewajiban  dari  keluarga,  lingkungan  sekitar  dan  masyarakat  demi  membantu  ibu  yang menyusui yang tentunya akan berdampak pada peningkatkan cakupan pemberian ASI. Dukungan atas hak kenyamanan pemberian  ASI  Eksklusif  kepada  ibu  yang  sedang  menyusui  bayinya  ketika  beraktivitas  di  luar  rumah,  yaitu  seperti pada “Pasal 128 ayat (2), dan (3) dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” yang menyatakan bahwa dalam Pasal 128 ayat (2) “Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat  diharuskan  memberikan  dukungan  secara  penuh  bagi  ibu  bayi  dengan  penyediaan  waktu  dan  fasilitas khusus”  dan  dalam  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  “Yang  dimaksud  dalam  penyediaan  fasilitas  khusus  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan pada tempat kerja dan tempat sarana umum untuk disediakan”.
Lebih khususnya lagi pemerintah juga telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha/ penyelenggara tempat sarana umum guna menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui yang sedang melakukan aktivitas di tempat sarana umum seperti pada Pusat Perbelanjaan ( Mall ) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif ini memiliki tujuan untuk melindungi, mendukung, juga menyuarakan pemberian ASI Eksklusif melalui peningkatan  dukungan  dari  berbagai  pihak  seperti  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  fasilitas  pelayanan kesehatan, tenaga  kesehatan, masyarakat dan keluarga. Kewajiban Pelaku Usaha sebagai  penyelenggara sarana tempat umum tersebut  telah diatur dalam  Pasal  30 Peraturan Pemerintah Nomor  33 Tahun 2012  tentang Pemberian Air Susu Ibu  Eksklusif,  yang  dinyatakan  dalam  ayat  (1)  yaitu  “Pengurus  tempat  kerja  dan  penyelenggara  tempat  sarana  umum diharuskan  mendukung  program  ASI  eksklusif”. Dan  dukungan  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara  sesuai  dengan  yang terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa; “Dukungan yang diberikan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana  umum  yaitu  dengan  keharusan  menyediakan  fasilitas  khusus  untuk  menyusui  dan/atau  memerah  ASI  sesuai dengan kemampuan perusahaan”.
Pusat  perbelanjaan  ( Mall )  disini  termasuk  dalam  kategori  tempat  sarana  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  Pasal  32  Huruf  h  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Eksklusif yang menyatakan, pusat-pusat perbelanjaan termasuk dalam tempat sarana umum. (Rahmayanthi & Sukihana, 2020)
Ruang  laktasi  merupakan  ruangan  untuk  menyusui  bayi,  memerah  ASI,  menyimpan  ASI  perah,  dan/atau konseling  menyusui/ASI  yang  dilengkapi  dengan  prasarana  menyusui  dan  memerah  ASI  yang  dijelaskan  dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah  Air  Susu  Ibu.  Penyediaan  ruang  laktasi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  ibu  dalam memberikan  ASI  Eksklusif  dan  memenuhi  hak  anak  untuk  mendapatkan  ASI  Eksklusif,  meningkatkan  peran  dan
Vol 1, No 10, Maret 2021, Hal 503-508 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
dukungan  keluarga,  masyarakat,  Pemerintah  Daerah,  dan  Pemerintah  terhadap  pemberian  ASI  Eksklusif.  (Hardi, Yuliana, & Purbasari, 2019)
Pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  hak  bayi  agar  mendapatkan  air  susu  ibu  secara  eksklusif, sehingga muncul beberapa kebijakan terkait ASI Eksklusif, yang tertuang di dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 128 menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali ada indikasi medis, selama pemberian ASI Eksklusif ibu harus mendapat dukungan dari pihak keluarga, pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. (Wijaya & Susanti, Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, 2018)
Dukungan  pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  cakupan  pemberian  ASI  eksklusif  dituangkan  dalam sebuah  kebijakan  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No  33  Tahun  2012  tentang  pemberian  ASI  ekslusif.  Pada  BAB  V dijelaskan bahwa tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif dengan menyediakan fasilitas  khusus  menyusui/memerah  ASI.  Kemudian  peraturan  pemerintah  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  Permenkes Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI. (Rini, 2015)
Kebijakan  ruang  laktasi  harus  dipahami  oleh  lembaga  lembaga  terkait  yang  mempunyai  tanggung  jawab  di dalam implementasinya, dalam hal ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab dinas kesehatan dan juga dinas tenaga kerja serta perusahaan itu sendiri, koordinasi yang baik antara tiga lembaga ini akan menghasilkan implemetasi yang sesuai harapan  pemerintah.  (Wijaya  &  Susanti,  Kajian  Implementasi  Kebijakan  Ruang  Laktasi  di  PT  Royal  Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, 2018)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau Memerah ASI, dalam Pasal 10 dan 11 disebutkan bahwa persyaratan penyediaan ruang atau fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI harus berupa:
1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m;
2. Ada pintu yang dapat dikunci, mudah dibuka/ditutup;
3. Lantai keramik/semen/karpet;
4. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. Kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimum 60%;
9. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
Peralatan Ruang ASI sekurangkurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan menyimpan ASI yaitu: lemari pendingin untuk menyimpan ASI; gel pendingin ( ice pack ); tas untuk membawa ASI perahan ( cooler bag ); dan sterilizer botol ASI. Peralatan pendukung lainnya meliputi: meja tulis, kursi  dengan  sandaran  untuk  ibu  memerah  ASI,  konseling  menyusui  kit  yang  terdiri  dari  model  payudara,  boneka, cangkir  minum  ASI,  spuit,  media  KIE  tentang  ASI  yang  terdiri  dari  poster,  foto,  leaflet,  lemari  penyimpan  alat, dispenser dingin dan panas, alat cuci botol, tempat sampah dan penutup, penyejuk ruangan (AC/Kipas angin), nursing apron /kain pembatas atau pakai krey untuk memerah ASI, waslap untuk kompres payudara, tisu/lap tangan dan bantal untuk menopang saat menyusui. (Ainita, 2019)
Pemerintah daerah kota Medan juga telah mengeluarkan aturan terkait dengan penyediaan ruang laktasi di sarana umum dalam hal ini pusat  perbelanjaan ( Mall ) di kota Medan melalui  Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012  tentang  Sistem  Kesehatan  Kota  Medan  Pasal  35  ayat  (1)  “Ibu  menyusui  harus  mendapat  dukungan  penuh  dari pihak keluarga, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan penolong persalinan, swasta, dan masyarakat”. Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) “Dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penyediaan waktu,  fasilitas  khusus  dan  informasi  yang  benar  kepada  ibu  dan  keluarga  sehingga  dapat  memberikan  air  susu  ibu dengan baik” dan ayat (3) “Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diadakan di tempat kerja dan tempat saran umum”.

## 3.2 Akibat Hukum Tidak Tersedianya Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan
Masih kurangnya akses untuk menyusui atau fasilitas khusus menyusui di tempat umum ini disebabkan oleh beberapa hal,  seperti  tidak  adanya  ruang  khusus  menyusui,  ruang  menyusui  yang  tidak  layak  pakai  atau  ruang  menyusui  yang disalahfungsikan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab,  dan  tidak  tersedianya  anggaran  khusus  dari  pihak swasta  maupun  pemerintah  untuk  membuat  fasilitas  khusus  menyusui  tersebut.  Masih  banyak  kantor  pemerintahan, kantor swasta dan fasilitas publik (seperti tempat pembelanjaan, stasiun, terminal, dan lain-lain) yang belum memiliki ruang  menyusui.  Lalu,  ada  juga ruang  menyusui  yang  dinilai  tidak  layak  pakai  karena  alasan  kebersihan  atau  ukuran yang  sangat  kecil,  sedangkan  banyak  ibu  yang  membutuhkan  ruangan  tersebut.  Hal-hal  ini  sangat  disayangkan mengingat ibu menyusui dituntut untuk dapat menyusui kapanpun dan di manapun, tergantung permintaan bayi. Tidak tersedianya  ruang  untuk  menyusui  di  tempat  umum  ini  sedikit  banyak  menjadi  faktor  penyebab  ketidakberhasilan pemberian ASI Eksklusif dari ibu kepada bayi.
Menurut  Satjipto  Raharjo  penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  kepastian hukum,  kemanfaatan  sosial  dan  keadilan  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan  ketiga  ide  inilah  yang  merupakan hakekat  dari  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  dapat  diartikan  pula  penyelenggaraan  hukum  oleh  petugas
Vol 1, No 10, Maret 2021, Hal 503-508 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.
Dalam  perspektif  penegakan  hukum,  khususnya  hukum  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  ASI  Eksklusif  yaitu  seperti  tenaga  kesehatan  dan  fasilitas kesehatan yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini, menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, tempat  kerja  dan  tepat  sarana  umum  yang  tidak  menyediakan  ruang  menyusui,  pelaku  swasta  dan  perkantoran pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  juga  tidak  memberi  kesempatan  bagi  ibu  menyusui  untuk  memanfaatkan fasilitas  tersebut.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  apabila  dilanggar  maka  akan  dikenakan  sanksi  yang  tercantum  dalam Pasal  200  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang dengan  sengaja  menghalangi  program  pemberian  ASI  eksklusif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  128  ayat  (2) dipidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).” (Ainita, 2019)
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Sistem  Kesehatan  Kota  Medan terdapat  sanksi  yang  diperoleh  sarana  umum  yang  tidak  menyediakan  ruang  laktasi  bagi  ibu  menyusui.  Sanksi  yang dimuat  dalam  peraturan  ini  yakni  dalam  Pasal  87  ayat  (1)  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (4), Pasal 57 ayat  (6),  dan  Pasal  59  ayat  (5)  dikenanakan  Sanksi  Administratif  dan  atau  Sanksi  Pidana  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya dijelaskan kembali bentuk-bentuk sanksi administratif dalam Pasal 87 ayat  (2)  “Penerapan  sanksi  administrasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa:  a.  peringatan  tertulis;  b. pembatalan atau pembekuan izin dari sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan; c. pencabutan izin pendirian sarana kesehatan; dan d. penutupan sarana kesehatan.”
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  tersebut  secara  jelas  dikatakan  bahwa  bagi  sarana  umum  dimana dalam penelitian ini yakni  pusat  perbelanjaan ( Mall ) di  Kota Medan yang tidak menyediakan ruang khusus menyusui (laktasi)  bagi  ibu  menyusui,  maka  sarana  umum  tersebut  akan  memperoleh  salah  satu  sanksi  administrasi  yang  telah ditetapkan baik peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan izin, pencabutan izin atau penutupan sarana.

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan  Hukum  atas  Fasilitas  Ruang  Laktasi  pada  Pusat  Perbelanjaan  ( Mall )  di  Kota  Medan  dapat  dilihat  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Peraturan  yang  mengatur  tentang  fasilitas  ruang  laktasi  pada  pusat  perbelanjaan  ( Mall )  di  Kota  Medan  diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 128 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pemberian  Air  Susu  Ibu  Ekslusif  Pasal  30  ayat  (1)  dan  ayat  3),  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  dan/atau  Memerah  Air Susu Ibu;  serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor  4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan  Pasal  35 ayat  (3).  Ada  sanksi  yang  diberikan  pemerintah  kepada  pusat  perbelanjaan  ( Mall )  di  Kota  Medan  yang  tidak menyediakan  fasilitas  ruang laktasi  diantaranya dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal  200, sanksi  yang diberikan  yakni  pidana  penjara  selama  satu  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah). Lebih  khusus  diatur  pula  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor  4  Tahun  2012  Pasal  87  dikenakan  sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan izin, pencabutan izin atau penutupan sarana umum dalam hal ini pusat perbelanjaan ( Mall ) di Kota Medan.

## REFERENCES
Ainita, O. (2019, Januari). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Asi untuk Mendukung Program Asi Ekslusif di Provinsi Lampung. Pranata Hukum, 14 (1), 84-85.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan , 26-27.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020,  Juni).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7 (1), 24.
Gusmelia,  I.,  Lipoeto,  N.  I.,  &  Hardisman.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penyediaan  Ruang  Menyusui  di Kota  Padang. Jurnal Kesehatan Andalas, 8 (1), 152.
Hardi,  M.  W.,  Yuliana,  T.,  &  Purbasari,  A.  A.  (2019,  Agustus).  Faktor  –  Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Pemanfaatan  Ruang Laktasi pada Ibu Menyusui yang Bekerja Di Kementerian Keuangan RI 2019. Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendikia Utama, 7 (1), 131.
Hutabarat, S. M., & Dalimunthe, S. N. (2017). Pengaturan Penyediaan Ruang Asi bagi Pekerja Perempuan  pada Perusahaan. ADIL: Jurnal Hukum, 8 (2), 211-212.
Kusumaningsih, R. (2020, September). Penyediaan Ruang Laktasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pekerja dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hukum dan Keadilan, 7 (2), 309. Rahmayanthi,  G.,  &  Sukihana,  I.  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Ibu  Menyusui  dalam  Penyediaan  Ruang  Menyusui  yang Layak pada Pusat Perbelanjaan Modern (Plaza Renon Denpasar). Jurnal Kertha Semaya, 8 (3), 340-342. Rini, C. S. (2015, Mei). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi di Kota Malang . Jurnal AcTion: Aceh Nutrition Journal,
Vol 1, No 10, Maret 2021, Hal 503-508 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Rosmahelfi, R. (2015, April). Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal), 3 (3), 223-224.
Wijaya, P. S., & Soesanto. (2017, September 15). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga. Public Health Perspective Journal, 2 (2), 176.
Wijaya, P. S., & Susanti, E. M. (2018). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. Indonesia Jurnal Kebidanan, 2 (1), 2.