## KONSEP LINIERITAS GURU SEKOLAH DASAR PADA KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR 56 TAHUN 2022

## Ummi Hidayati
Magister Ilmu Hukum UNISMA Jl. MT Haryono No.193 Malang , 56144 Email : 22102021003@unisma.ac.id

## Diyan Isnaeni
Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
Rahmatul Hidayati Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

## Abstrak
Konsep  linieritas  guru  pada  Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun 2022masih  mengacu  pada  Permendikbud  Nomor  46    Tahun  2016  pasal  4.  Pada Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun    2022,  Beban  kerja  guru  pada  satuan pendidikan  pelaksana  Kurikulum  Merdeka  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pemenuhan  beban  kerja  guru, kepala  sekolah,  dan  pengawas  sekolah.  Konsep  linieritas  guru  pada  kurikulum merdeka  lebih  luas  lagi  Interpretasinya.  Pemenuhan  beban  mengajar guruminimal 24 jam perminggu   tidak hanya dengan melaksanakan pembelajaran, tetapi  bisa  juga  dengan  pembimbingan  dilakukan  dalam  kegiatan  intrakurikuler, kokurikuler,  dan  ekstrakurikuler  atau  menjadi  sebagai  koordinator  projek penguatan profil pelajar Pancasila.Akibat hukum penataan linieritas guru Sekolah Dasar  Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun    2022,  Guru  yang  memenuhi ketentuan  mendapat  hak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen.Guru  yang  tidak  linier tidak    bisa  menuntut  haknya.  Agar  mendapat  hak  sesuai  ketentuan,  guru hendaknya  mengikuti  program  pendidikan  oleh  lembaga  pendidikan  tinggi  dan pengembangan profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Kata  Kunci :  Konsep  linieritas,  guru  sekolah  dasar,  Kepmendikbudristek  Nomor 56 Tahun  2022

## Abstract
The  concept  of  teacher  linearity  in  Kepmendikbudristek  Number  56  of 2022  still  refers  to  Permendikbud  Number  46  of  2016  article  4.  In Kepmendikbudristek  Number  56  of  2022,  teacher  workload  in  education  units implementing  the  Independent  Curriculum  refers  to  the  provisions  of  laws  and regulations  governing  teacher  workload  fulfillment  ,  principals,  and  school superintendents. The concept of teacher linearity in the independent curriculum is even broader in its interpretation. Fulfilling the teacher's teaching load of at least 24  hours  per  week  is  not  only  by  carrying  out  learning,  but  can  also  be  carried
out by mentoring in intra-curricular, co-curricular and extra-curricular activities or  by  becoming  a  project  coordinator  for  strengthening  the  profile  of  Pancasila students.The  legal  consequence  of  the  linearity  arrangement  for  Elementary School  teachers in  Kepmendikbudristek Number 56 of 2022, Teachers who fulfill the  provisions  get  the  rights  as  stipulated  in  Article  14  paragraph  (1)  of  Law Number  14  of  2005  concerning  Teachers  and  Lecturers.  Non-linear  teachers cannot  claim  their  rights.  In  order  to  obtain  rights  according  to  the  provisions, teachers  should  take  part  in  educational  programs  by  higher  education institutions and teacher professional development organized by the government. Keywords: The concept of linearity, elementary school teachers, Kepmendikbudristek Number 56 of 2022

## PENDAHULUAN
Di  dalam  pasal  1  ayat  (3)  undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana segala  tatanan  dalam  kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat,  dan  bernegara didasarkan  atas  hukum  yang  berlaku.  Aturan-aturan  hukum  dibuat  untuk memelihara  ketertiban,  keteraturan,  keamanan  dan  kenyamanan  masyarakat. Kumpulan  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  penguasa  dikenal  dengan  peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.
Peraturan  hukum  tidak  lepas  dari  politik  hukum  dimana  hukum  adalah produk  dari  penguasa.  Politik  hukum  adalah  legal  policy  atau  garis  (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai  tujuan negara. Dalam  Pembukaan    Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  tertulis  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  salah  satunya  adalah mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Sarana  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional tersebut  adalah  melalui  pendidikan.Pendidikan  adalah  salah  satu  jalan  untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia  merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga  negara  Indonesia.  Dalam  pengusahaan  dan  penyelenggaraannya, pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  yang  diatur  dengan  undang- undang  dalam  satu  sistem  pengajaran  nasional.  Pendidikan  yang  diinginkan bangsa  Indonesia  adalah  yang  merata  diseluruh  penjuru  Indonesia  dari  Sabang sampai Merauke.Berbicara mengenai  pendidikan, ada beberapa aspek pendukung terwujudnya  sistem  pendidikan.  Antara  lain  sekolah,  kepala  sekolah,  guru  dan tenaga kependidikan, siswa, kurikulum, dana, sarana dan prasarana. Pasal 39 Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen  sebagai  tenaga  profesional  mempunyai  visi  terwujudnya  penyelenggaraan pembelajaran  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  profesionalitas  untuk  memenuhi  hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  formal  merupakan  tempat berlangsungnya  proses  pendidikan  secara  teratur  dengan  melibatkan  sejumlah sumber  daya  yang  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Sumber  daya  yang  dimaksud  meliputi  sumber  daya  manusia  yang  terdiri  dari kepala  sekolah,  guru,  tenaga  administrasi  dan  siswa,  serta  sumber  daya  bukan manusia  yang  terdiri  dari  kurikulum  atau  sumber  belajar,  fasilitas  dalam  bentuk sarana  dan  prasarana.  Penataan  terhadap  suber-sumber  daya  tersebut  perlu
dilakukan  agar  tujuan  pendidikan  dapat  dicapai  secara  efektif  dan  efisien.  Guru sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia    memiliki  peranan  yang  penting  dalam proses pendidikan. Jika kompetensi dan komitmen guru terhadap sekolah rendah, maka akan berakibat buruk pada prestasi belajar siswa.
Peraturan  mengenai  kompetensi  guru  secara  rinci  ditetapkan  di  dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 16 tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Lampirannya. Peraturan tersebut berisi  standar  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  guru,  yaitu  kompetensi pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  kompetensi profesional.  Dua  diantara  empat  kompetensi  tersebut,  kompetensi  pedagogik  dan kompetensi  profesional,  merupakan  kompetensi  yang  berhubungan  dengan pembelajaran.  Hal  ini  karena  kedua  kompetensi  tersebut    sangat  mendukung keberhasilan pembelajaran.
“Pencapaian  kompetensi  pedagogik  dan  kompetensi  profesional  guru ditetapkan  melalui  Uji  Kompetensi  Guru  (UKG)  yang  mulai  diberlakukan  di tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan hasil UKG di tahun 2015, diperoleh informasi bahwa  dari  34  provinsi,  hanya  terdapat  tujuh  provinsi  yang  memperoleh  nilai lebih  tinggi  dari  SKM  sebesar  55.  Ketujuh  provinsi  tersebut,  yakni:  DI Yogyakarta  (62,58),  Jawa  Tengah  (59,10),  DKI  Jakarta  (58,44),  Jawa  Timur (56,73),  Bali  (56,13),  Bangka  Belitung  (55,13),  dan  Jawa  Barat  (55,06).  Fakta tentang  pencapaian  kedua  kompetensi  dapat  dimaknai  bahwa  guru  masih  harus meningkatkan  kompetensinya.  Upaya  meningkatkan  kompetensi  guru,  dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh guru secara mandiri .” 1
Guru  yang  kompeten  artinya  guru  tersebut  bertindak  secara  profesional. Kompetensi  guru  tersebut  selain  diperoleh  melalui  jalur  akademik  juga  bisa diperoleh  melalui  kegiatan  KKG  maupun  MGMP  yang  diikuti  oleh  guru.  Guru yang kompeten bisa memperoleh sertifikat pendidik sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun  2015 melalui  Program  Pendidikan  Guru  Strata  satu  yang  diselenggarakan oleh  Lembaga  Pendidikan  atau  Program  Pendidikan  Profesi  Guru  yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Pendidik  adalah  tenaga  kependidikan  yang  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dengan  tugas  khusus  sebagai  profesi  pendidik. Termasuk dalam tenaga kependidikan ini adalah guru, dosen, konselor, pengawas, pamong  belajar,  widyaiswara,tutor,  ustadz  dan  sebutan  lain  yang  berlaku  di masyarakat.      Dalam  penelitian  ini,  istilah  yang  akan  digunakan  adalah  istilah guru.
Agar  guru  dapat  melakukan  tugasnya  dengan  terarah  dan  teratur  secara profesional,  perlu  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  profesi  guru  ini.  Hal  ini berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional  terutama  di  bidang pendidikan.  Dimana  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional  di  bidang pendidikan akan lebih mudah terwujud jika dikerjakan oleh tenaga profesional di bidang  pendidikan.Namun  terkadang,  karena  keterbatasan  jumlah  tenaga profesional  guru,  beberapa  daerah  di  Indonesia  mempekerjakan  guru  tidak berdasarkan  latar belakang pendidikan sesuai profesi  pendidik/ guru. Pergantian rezim pemerintahan sering  diiringi dengan pergantian kebijakan yang dituangkan
1 Etty Sisdiana, 2018, Penguatan Kompetensi Guru Mengimplementasikan Kurikulum melalui KKG, MGMP Jenjang Pendidikan Dasar, Jakarta; Puslitjakdikbud. Hal 10
dalam  peraturan-peraturan  hukum.  Hal  ini  juga  berlaku  pada  dunia  pendidikan, misalnya bergantinya kurikulum.
Kurikulum  2022  atau  dikenal  sebagai  Kurikulum  Merdeka  adalah  lahir pada masa rezim Joko Widodo. Menurut  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan Riset  dan  Teknologi  Indonesia,  Nadiem  Makariem,  kurikulum  ini  lahir  setelah masa  pandemi  Covid-19  yang  menggunakan  kurikulum  darurat  sebagai  solusi untuk  menghindari  dampak  learning  lost  akibat  belajar  di  rumah  selama  masa Pandemi Covid-19.Setelah berjalan hampir satu tahun ajaran,  Kemendikbudristek telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut  secara  umum  menunjukkan  bahwa  siswa  pengguna  kurikulum  darurat mendapatkan  hasil  asesmen  yang  lebih  baik  daripada  pengguna  Kurikulum  2013 secara  penuh,  terlepas  dari  latar  belakang  sosial  ekonominya.  Namun  disisi  lain, dapat  dikatakan  bahwa  intervensi  ini  merupakan  kebijakan  bumper  untuk menanggulangi  potensi  learning  loss  dan  learning  gap  selama  pandemi.    Ada keresahan guru sebagai  ujung tombak pelaksanaan kurikulum merdeka mengenai linieritas  mereka,  yang  akan  berdampak  pada  kesejahteraan  yang  akan  mereka terima  dengan  lahirnya  peraturan  perundangan  baru  oleh  Menteri  Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun  2022  lahir  sebagai  pedoman penerapan  kurikulum  dalam  rangka  pembelajaran  setelah  masa  pandemi.  Guru sebagai  ujung  tombak pelaksana kurikulum  pendidikan, secara langsung maupun tidak  langsung  tentu  akan  terdampak  dengan  lahirnya  Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022. Bisa jadi ada perubahan kebijakan yang lebih longgar atau lebih  ketat    mengenai  profesi  mereka.  Bisa  jadi  kebijakan  yang  baru  lahir  lebih menguntungkan  profesi  mereka  ataupun  malah  sebaliknya.  Untuk  mengetahui konsep Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022 khususnya mengenai linieritas guru  sekolah  dasar  dan  akibat  hukum  linieritas  guru  sekolah  dasar  pada Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022, perlu dilakukan kajian yuridis. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang membutuhkan jawaban sehingga perlu untuk diteliti diantaranya:
1. Bagaimana konsep linieritas guru sekolah dasar  pada Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022?
2. Bagaimana akibat hukum linieritas guru sekolah dasar pada Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022?

## METODE PENELITIAN
Mengacu  pada  judul  dan  perumusan  masalah,  maka  penelitian  ini termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dimana sumber bahan hukum primer diambil dari peraturan perundang-undangan.
Untuk memecahkan isu hukum  terkait linieritas guru Sekolah Dasar pada kurikulum  merdeka,    pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang-undang  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  terhadap  peraturan-peraturan  perundang- undangan  yang  menyangkut  masalah  linieritas  guru  Sekolah  Dasar  pada Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun  2022.  Pendekatan  konseptual  yang digunakan  merujuk  pada  teori  hierarki  perundang-undangan  Hans  Kelsens  dan
teori kepastian hukum yang digunakan untuk menganalisis linieritas guru Sekolah Dasar  pada  Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun  2022.  Sumber  bahan  hukum untuk kajian penelitian ini adalah:
1. Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam  hal  ini  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan obyek penelitian. 2
1. Undang-undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
4. Kepmendikbudristek  Nomor.  56  Tahun  2022  tentang  Pedoman Penerapan  Kurikulum  dalam  rangka  Pemulihan  Pembelajaran  ( kurikulum merdeka)
2.  Sekunder,  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  tulisan-tulisan  dan  buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 3
3. Tertier, Bahan hukum  tertier adalah petuntuk atau penjelasan mengenai  bahan hukum  primer  atau  bahan  hukum  sekunder  yang  berasal  dari  kamus, ensiklopedi, surat kabar, majalah, dan sebagainya. 4
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumentasi  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  masalah  penelitian,  buku- buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan  hasil  penelitian.Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  pendekatan  kualitatif  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Deskripsi  kualitatif  yang  diuraikan  meliputi  isi  dan  struktur hukum  positif  yang  menjadi  rujukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum yang  menjadi  obyek  kajian     dan  konsep-konsep  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep Linieritas Guru Sekolah Dasar
Secara  umum  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan meliputi  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  pengundangan,  dan  penyebarluasan. 5 Keputusan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  Nomor  56  Tahun  2022  dalam perencanaannya  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  terjadi  saat  itu  sesuai kewenangan  yang  melekat.  Penyusunan  yang  dilakukan  berdasarkan  kajian akademik  yang  dilakukan  oleh  tim  penyusun  pusat  kurikulum  dan  pembelajaran Badan  Standar,  Kurikulum,  dan  Asesmen  Pendidikan  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi.  Disahkan  dan  ditetapkan  oleh  Menteri
2 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 106-107
3 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok:Kencana. Hal 129
4 Ibid
5 Ahmad Redi, 2017, Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 24-25
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  Nadiem Makariem di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022.
Secara  tata  urutan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Keputusan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini tidak tercantum  secara  tertulis  dalam  tata  urutan  Perundang-Undangan  Republik Indonesia, namun diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  Nomor  56  Tahun  2022  ini sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2021  Tentang    Standar  Nasional Pendidikan.  Sedangkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 merupakan  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Perundang-Undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan.  “Sudikno Mertokusumo  mengemukakan  hukum  bukanlah  sekedar  kumpulan  peraturan- peraturan  yang  masing-masing  berdiri  sendiri-sendiri.  Arti  pentingnya  suatu peraturan  hukum  adalah  karena  hubungannya  yang  sistematis  dengan  peraturan- peraturan  hukum  lainnya.  Hukum  merupakan  sistem,  artinya  hukum  merupakan tatanan.  Hukum  merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  yang  terdiri  dari  bagian- bagian  atau  unsur-unsur  yang  saling  berkaitan  erat  satu  sama  lain.  Dengan  kata lain  sistem  hukum  adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan kesatuan  tersebut.” 6 Unsur-unsur  hukum  seperti  tingkah  laku  masyarakat,  aturan yang dibuat lembaga resmi,aturan yang bersifat memaksa, adanya sanksi tegas ini tidak dapat  berdiri sendiri  melainkan berjalan bersama-sama dalam suatu  tatanan yang disebut tatanan hukum.
Menurut Hans Kelsen, “Dengan mempostulasikan norma dasar  tata urutan atau  susunan  hierarkis  tatanan  hukum  suatu  negara,  konstitusi  menempati  urutan tertinggi  didalam  hukum  nasional.  Konstitusi  disini  dipahami  bukan  dalam  arti formal,  melainkan  dalam  arti  material.  Konstitusi  dalam  arti  formal  adalah  suatu dokumen  resmi,  seperangkat  norma  hukum  yang  hanya  dapat  diubah  dibawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri  atas peraturan-peraturan  yang  mengatur  pembentukan  norma-norma  hukum  yang bersifat umum, terutama undang-undang.” 7
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  riset  dan  Teknologi    Nomor 56  Tahun  2022  merupakan  peraturan  yang  bersumber  dari  Pancasila  sebagai sumber  hukum  materiil  dan  Undang-Undang  Dasar  Neragar  Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum formil yang tertinggi. Tata urutan perundang- undangan  yang  menjadi  landasan  pelaksanaan  Keputusan  Menteri  Pendidikan Kebudayaan  riset  dan  Teknologi    Nomor  56  Tahun  2022  berikutnya  adalah
6 Ibid  Hal 51-52
7 Hans Kelsen, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media. Hal 180
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundangan dibawahnya.
Tingkat penciptaan hukum biasanya dibagi menjadi dua tingkat atau lebih dalam  struktur  hukum  positif  pada  banyak  sistem  negara.  Disini  ditekankan perbedaan  antar  undang-undang  dan  peraturan.  Konstitusi  atau  undang-undang menyerahkan  penciptaan  norma-norma  hukum  baru  pada  parlemen  yang  dipilih rakyat,  tetapi  membiarkan  pelaksanaan  lebih  terperinci  undang-undang  tersebut dengan  aturan-aturan  umum  yang  dikeluarkan  oleh  beberapa  lembaga administratif  atau  ketika  dalam  beberapa  kasus  pengecualian  konstitusi  memberi kuasa  cabang  eksekutif  sebagai  pengganti  parlemen  untuk  mengeluarkan  semua norma  umum  yang  penting  atau  beberapa  dari  norma  tersebut.  Norma-norma umum  yang  berasal  dari  lembaga  administratif,  bukan  parlemen,  dikelompokkan sebagai  peraturan  dan  mereka  dilaksanakan  atau  menggantikan  undang-undang. Peraturan-peraturan semacam ini disebut instrumen undang-undang. 8
Di  Indonesia  parlemen  dikenal  dengan  nama  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Undang-undang  merupakan  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat.  Sedangkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  riset  dan Teknologi    Nomor  56  Tahun  2022  merupakan  norma  umum  yang  berasal  dari lembaga  administrasi  non  parlemen,  dalam  hal  ini  Kementrian  Pendidikan Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  yang  merupakan  pembantu  pelaksanaan  tugas administrasi Presiden.
Sesuatu yang dibuat pasti memiliki tujuan. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa “Hukum dibuat pasti ada tujuannya, yaitu suatu nilai  yang  ingin  diwujudkan  manusia. Tujuan  hukum  yang  utama  ada  tiga,  yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan,  dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.” 9 Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Riset  dan Teknologi  Nomor  56  Tahun  2022  tujuannya  jelas  yaitu  dalam  rangka  pemulihan ketertinggalan  pembelajaran  (learning  loss)  yang  terjadi  dalam  kondisi  khusus. Kondisi  khusus  yang  dimaksud  disini  adalah  kondisi  pasca  pandemi  covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan interaksi sosial di seluruh dunia. Kondisi ini  berdampak  pada  dunia  pendidikan,  dimana  selama  2  tahun  pandemi berlangsung,  pembelajaran  tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  di  sekolah, namun  dilakukan  di  rumah  masing-masing.  Hal  ini  menyebabkan  ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang cukup parah bagi siswa yang tidak mempunyai cukup daya dukung pembelajaran mandiri ataupun dengan panduan online guru di rumah masing-masing.
Pemikiran  para  pakar  hukum  bahwa  wujud  kepastian  hukum  pada umumnya  berupa  peraturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  suatu  badan  yang  memiliki otoritas  .  Kepastian  hukum  sendiri  merupakan  salah  satu  asas  dalam  tata pemerintahan  yang  baik.  Dengan  adanya  suatu  kepastian  hukum,  maka  dengan sendirinya  warga  masyarakat  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Suatu kepastian  hukum  mengharuskan  terciptanya  suatu  peraturan  umum  atau  kaidah umum  yang  berlaku  secara  umum,  serta  mengakibatkan  bahwa  tugas  hukum umum  untuk  mencapai  kepastian  hukum  (demi  adanya  ketertiban  dan  keadilan
8 Hans Kelsen, 2015, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media. Hal 108
9 Siska Lis Sulistiani, 2021, Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.Hal. 15
bagi  seluruh  rakyat  Indonesia).  Hal  ini  dilakukan  agar  terciptanya  suasana  yang aman dan tenteram  dalam masyarakat  luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas. 10
Lembaga  atau  badan  yang  memiliki  otoritas  membentuk  peraturan perundang-undangan  jenis  ini,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Riset  dan  Teknologi  Nomor  56  Tahun  2022,  adalah  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  dan  pejabat  pembentuknya  adalah  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepastian hukum pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini  menjamin  terselengganyanya  pendidikan  yang  bermutu  di  Indonesia  setelah mengalami  masa  pandemi  covid-19.  Materi  muatan  didalamnya  adalah  aturan dibidang  pendidikan  sesuai  dengan  kewenangan  dari  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan atau kelompok  satuan  pendidikan  karena  memuat    prinsip  diversivikasi  didalamnya. Prinsip  ini  membuka  kesempatan  bagi  setiap  satuan  pendidikan  atau  kelompok satuan  pendidikan  untuk  menyusun  kurikulum  sesuai  dengan  kondisi  satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  Nomor  56  Tahun  2022  ini  adalah  dapat memulihkan  ketertinggalan  pembelajaran  ( learning  loss )  yang  terjadi  dalam kondisi khusus.Sifat keterbukaan dari peraturan ini terlihat dari rumusannya yang memegang  prinsip  diversivikasi,  dimana  ada  kebebasan  untuk  merumuskan kurikulum  sendiri  bagi  semua  satuan  pendidikan  atau  kelompok  satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
Kurikulum merdeka yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022  juga mengacu pada Standar  Nasional  Pendidikan  untuk  mewujudkan tujuan  pendidikan  nasional  dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan beban  kerja  dan  penataan  linieritas  guru  bersertifikat  pendidik  dalam implementasi  pembelajaran  pada  Kurikulum  2013  dan  Kurikulum  2013  yang disederhanakan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Pemenuhan  beban  kerja  dan  penataan  linieritas  guru  bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka  tercantum dalam  Lampiran  II  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini.  Bagi  satuan  pendidikan  yang  ditetapkan  sebagai  Pelaksana  Program  Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan, kurikulum yang  digunakan  mengacu  pada  Kurikulum  Merdeka  dan  pemenuhan  beban  kerja guru  serta  linieritas  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini.
Menurut  Permendikbud  Nomor  46  Tahun  2016,  penataan  kesesuaian aspek linieritas pelaksanaan tugas guru diperlukan dalam rangka penguatan tugas keprofesionalan  guru.  Permendikbud  ini  lahir  sebelum  pandemi  dan  saat
10 Siska Lis Sulistiani, 2021, Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.Hal. 16
kurikulum  yang  berlaku  adalah  kurikulum  2013.  Berkenaan  dengan  pelaksanaan kurikulum  2013  yang  berdampak  pada  perubahan  jam  mengajar  perminggu  dan kode  sertifikat  pendidik,  maka  perlu  dilakukan  penataan  kesesuaian  kewenangan mengajar  guru  dalam  pemenuhan  beban  mengajar  dan  penataan  kode  sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Suatu tata aturan sosial yang menghendaki  perilaku  individu  tertentu  dan  dilakukan  dengan  menetapkannya sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah yang memaksa ( a coercive order ).  Permendikbud  Nomor 46 Tahun 2016 menghendaki  guru Sekolah Dasar untuk  memenuhi  beban  jam  mengajar  perminggu  sebagai  syarat  linieritas  pada sertifikasi pendidik.
Penataan linieritas guru pada kurikulum 2013 mengalami  perubahan pada kurikulum merdeka. Perubahan ini karena adanya perubahan mata pelajaran yang pada  akhirnya  mempengaruhi  pemenuhan  beban  mengajar  bagi  guru  kelas maupun guru mata pelajaran. Pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 pasal 4 disebutkan  bahwa  guru  bersertifikat  pendidik  yang  telah  memiliki  sertifikat pendidik wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 (24 jam) tatap muka per  minggu.  Bagi  guru  yang  terkena  dampak  perubahan  kurikulum,  dalam pemenuhan  beban  mengajar  dapat  mengajar    mata  pelajaran  sesuai  dengan keilmuannya  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya  meskipun  sertifikat pendidiknya  tidak  linier  dengan  kualifikasi  akademiknya  atau  sesuai  bidang keilmuan  lainnya  yang  dikuasainya.Kegiatan  pokok  melaksanakan  pembelajaran atau pembimbinganharus memenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka  per  minggu  dan  paling  banyak  40  (empat  puluh)  jam  tatap  muka  per minggu.  Penghitungan  kegiatan  pokok  melaksanakan  pembelajaran  atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 (satu) tahun dibagi per-minggu  yang  menghasilkan  paling  sedikit  24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap muka.  Pemenuhan  beban  kerja    guru  melaksanakan  pembelajaran  atau pembimbingan  dilakukan  dalam  kegiatan  intrakurikuler,  kokurikuler,  dan ekstrakurikuler.
Struktur  Kurikulum  Merdeka  merupakan  pengorganisasian  atas  capaian pembelajaran,  muatan  pembelajaran,  dan  beban  belajar.  Pemerintah  mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan lokal dan muatan tambahan sesuai kebutuhan  dan  karakteristik  satuan  pendidikan  dan/atau  daerah.  Pembelajaran dibagi  menjadi  2  (dua)  kegiatan  utama,  yaitu  pembelajaran  intrakurikuler  dan projek  penguatan  profil  pelajar  Pancasila.  Projek  penguatan  profil  pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler pada Kurikulum Merdeka.
Pemenuhan  beban  kerja  guru  pada  satuan  pendidikan  pelaksana Kurikulum  Merdeka  dapat  tercapai  apabila  jumlah  guru  pada  satuan  pendidikan pelaksana  kurikulum  merdeka  sesuai  dengan  kebutuhan.  Kepala  satuan pendidikan  menghitung  kebutuhan  guru  berdasarkan  pemenuhan  beban  kerja dalam  struktur  Kurikulum  Merdeka.  Dalam  hal  guru  tidak  dapat  memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka  per  minggu  berdasarkan  struktur  kurikulum merdeka,  guru  dapat  diberikan  tugas  tambahan  atau  tugas  tambahan  lain  yang terkait  dengan  pendidikan  di  satuan  pendidikan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan disini maksudnya  tugas  tambahan  lain  sebagai  koordinator  projek  penguatan  profil
pelajar Pancasila. Tugas tambahan lain sebagai  koordinator projek diberikan jika masih  terdapat  guru yang kekurangan jam mengajar dan diprioritaskan bagi  guru yang masih kekurangan jam pelajaran akibat perubahan struktur kurikulum.
Konsep  linieritas  guru  pada  kurikulum  merdeka  masih  mengacu  pada Permendikbud  Nomor  46    Tahun  2016  pasal  4.  Pada  Permendikbud  Nomor  46 Tahun  2016  pasal  4  disebutkan  bahwa  guru  bersertifikat  pendidik  yang  telah memiliki  sertifikat  pendidik  wajib  memenuhi  beban  mengajar  paling  sedikit  24 (24  jam)  tatap  muka  per  minggu.  Bagi  guru  yang  terkena  dampak  perubahan kurikulum,  dalam  pemenuhan  beban  mengajar  dapat  mengajar    mata  pelajaran sesuai  dengan  keilmuannya  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya  meskipun sertifikat  pendidiknya  tidak  linier  dengan  kualifikasi  akademiknya  atau  sesuai bidang keilmuan lainnya yang dikuasainya. Pada kurikulum merdeka, Beban kerja guru  pada  satuan  pendidikan  pelaksana  Kurikulum  Merdeka  mengacu  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pemenuhan beban  kerja  guru,  kepala  sekolah,  dan  pengawas  sekolah.Kegiatan  pokok melaksanakan  pembelajaran  atau  pembimbingan  harus  memenuhi  paling  sedikit 24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka  per  minggu  dan  paling  banyak  40  (empat puluh) jam tatap muka per minggu.Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama,  yaitu  pembelajaran  intrakurikuler  dan  projek  penguatan  profil  pelajar Pancasila.
Beban  kerja  tugas  tambahan  sebagai  koordinator  projek  penguatan  profil pelajar  Pancasila    dapat  diekuivalensikan  dengan  2  (dua)  jam  tatap  muka  per  1 (satu)  rombongan  belajar  setiap  tahun  untuk  pemenuhan  jam  tatap  muka  paling sedikit  24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka  per  minggu  dan  paling  banyak mengampu  3  (tiga)  rombongan  belajar.  Beban  ini  diberikan  apabila  guru  tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu.
Dapat dikatakan, konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka lebih luas lagi  Interpretasinya.  Pemenuhan  beban  kerja/  mengajar      guruminimal  24  jam perminggu      tidak  hanya  melaksanakan  pembelajaran,  tetapi  bisa  dipenuhi  juga dengan pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler  atau  menjadi  sebagai  koordinator  projek  penguatan  profil  pelajar Pancasila.
Dari uraian diatas terlihat bahwa aturan pemenuhan beban kerja bagi guru lebih  mendekati  keadilan  pada    Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Riset  dan  Teknologi  Nomor  56  Tahun  2022  dibandingkan  aturan  pemenuhan beban kerja pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016. Walaupun antara aturan dan keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang terpisah. Menurut Hans Kelsen, “Kecenderungan  untuk  menyamakan  hukum  dan  keadilan  merupakan kecenderungan  untuk  membenarkan  tatanan  sosial  tertentu.  Ini  suatu kecenderungan politik bukan kecenderungan ilmiah.”
Penataan  linieritas  guru  Sekolah  Dasar  dalam  pembelajaran  pada Kurikulum Merdeka selain mengacu pada ketentuan mengenai penataan linieritas guru bersertifikat pendidik, juga mengacu pada ketentuan dibawah ini:
1. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Sekolah Dasar (SD) /  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  dapat  diampu  oleh  guru  yang  mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SD.
2.  Mata  pelajaran  IPAS  SDLB  dapat  diampu  oleh  guru  yang  mempunyai kualifikasi  akademik  atau  serifikat  pendidik  Guru  Kelas  Sekolah  Luar  Biasa
(SLB)  atau  bidang  studi  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  /  Ilmu  Pengetahuan Sosial (IPS).
3. Mata Pelajaran dalam struktur kurikulum SD /MI selain:
a.  Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
b.  Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (PJOK)
c.  Bahasa Inggris
d.  Muatan Lokal
diajarkan oleh guru kelas.
4. Mata pelajaran Bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD / MI dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan mata pelajaran pilihan pada SD / MI dan SDLB yang dapat diajarkan oleh:
a. Guru kelas yang memiliki kompetensi Bahasa Inggris
b. Guru  Bahasa  Inggris  yang  tersedia  di  SD  /  MI  dan  SDLB  yang bersangkutan
c. Guru  Bahasa  Inggris  yang  tersedia  di  SD  /  MI  atau  SMP  /  MTs  dan Sekolah  Menengah  Pertama  Luar  Biasa  terdekat  yang  ditugaskan  dan diakui beban kerjanya
d. Mahasiswa  yang  masuk  dalam  Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka.
5. Mata pelajaran Muatan Lokal  dalam  struktur kurikulum  SD / MI dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan mata pelajaran pilihan pada SD / MI dan SDLB yang dapat diajarkan oleh:
a. Guru kelas yang memiliki kompetensi Muatan Lokal
b. Guru Muatan Lokal yang tersedia di SD/MI dan SDLB yang bersangkutan
c. Guru  Muatan  Lokal  di  SD/MI  atau  SMP/MTs  dan  SMPLB  terdekat  yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.
d. Mahasiswa  program  studi  Muatan  Lokal  (berdasarkan  Surat  Keputusan Gubernur) yang masuk dalam program Kampus Merdeka.

## B. Akibat Hukum Penataan Linieritas Guru Sekolah Dasar
Akibat  Hukumpenataan linieritas guru Sekolah Dasar berdasarkan alokasi jam  mengajar  bagi  guru  Sekolah  Dasar  bisa  bermacam-macam.  Berdasarkan diktum  kedua  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, pemenuhan beban belajar dibagi menjadi 2. Yang pertama disebutkan  dalam    diktum  ketujuh  bahwa  pemenuhan  beban  kerja  dan  penataan linieritas  guru  bersertifikat  pendidik  dalam  implementasi  pembelajaran  pada Kurikulum  2013  dan  Kurikulum  2013  yang  disederhanakan  sebagaimana dimaksud  dalam  diktum  kedua  huruf  a  dan  huruf  b  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud  disini  adalah  Permendikbud  Nomor  46  Tahun  2016  tentang  Penataan Linieritas  Guru.  Yang  kedua  disebutkan  dalam  diktum  kedelapan  bahwa pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi  pembelajaran  pada  Kurikulum  Merdeka  sebagaimana  dimaksud dalam diktum kedua huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan Teknologi Nomor 56 Tahun 22.
Pada  Permendikbud  Nomor  46  Tahun  2016  tentang  Penataan  Linieritas Guru  dijelaskan  bahwa  Linieritas  bagi  guru  bersertifikat  pendidik  merupakan
kesesuaian  antara  sertifikat  pendidik  dengan  mata  pelajaran  yang  diampu  oleh guru.    Selama  dalam  proses  penyesuaian,  guru  bersertifikat  pendidik  yang  telah memiliki  sertifikat  pendidik  wajib  memenuhi  beban  mengajar  paling  sedikit  24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.Selama dalam proses penyesuaian, guru  bersertifikat  pendidik  yang  telah  memiliki  sertifikat  pendidik  wajib memenuhi  beban  mengajar  paling  sedikit  24  (dua  puluh  empat)  jam  tatap  muka per  minggu.  Bagi  guru  yang  terkena  dampak  perubahan  kurikulum,  dalam pemenuhan beban mengajar dapat mengajar mata pelajaran sesuai dengan rumpun keilmuannya  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya  meskipun  sertifikat pendidiknya  tidak  linier  dengan  kualifikasiaka  demiknya  atau  sesuai  bidang keilmuan  lainnya  yang  dikuasainya.  Guru  yang  memenuhi  ketentuan  tetap mendapat  hak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen..  Hak-hak  guru  tersebut diantaranya:
a. Memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan  jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas  kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. Memperoleh  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. Memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan  ikut  menentukan kelulusan,  penghargaan,  dan/  atau  sanksi  kepada  peserta  didik  sesuai  dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Hans  Kelsen  membagi  hak  menjadi  2,  yaitu  hak  atas  benda  atau  barang ( jus  in  rem )  dan  hak  untuk  menuntut  seseorang  berbuat  menurut  cara  tertentu, yaitu hak atas perbuatan orang lain ( jus in personam ). 11 Hak yang diperoleh guru menurut  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru dan Dosen disini menuntut negara dalam hal ini menteri Pendidikan Kebudayaan Riset  dan  Teknologi  beserta  jajarannya  kebawah,  pengelola  yayasan  pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam peraturan perundang-undangan mengenai linieritas  guru.  Hak  tersebut  bisa  diperoleh  guru  setelah  guru  melaksanakan kewajiban  mengajar  secara  profesional  sesuai  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun  2022,  guru  yang  tidak linier sesuai  dengan ketentuan linieritas guru, tidak  bisa menuntut  haknya. Agar mendapat  hak  sesuai  ketentuan,  guru  yang  mempunyai  bakat  dan  kemampuan menjadi  guru  profesional  setelah  memenuhi  ketentuan  beban  beban  belajar minimum,  hendaknya  mengikuti  program  pendidikan  dan  pengembangan  profesi
11 Hans Kelsen,2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung:Penerbit Nusa Media. Hal 109
guru  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun  lembaga  pendidikan  tinggi yang telah terakreditasi.
Setiap  kewajiban  seorang  individu  tidak  selalu  berarti  mengandung  suatu hak  hukum  bagi  seorang  individu  lain. 12 Ketika  mahasiswa  yang  mengikuti Program  Kampus  Merdeka  melaksanakan  pengajaran  di  sebuah  institusi pendidikan  baik  milik  pemerintah  ataupun  swasta,  tidak  berarti  mereka  berhak menuntut kompensasi tertentu atas profesionalitas mengajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa tersebut berkaitan  dengan  pihak  kampus  sebagai  penyelenggara  program  Kampus Merdeka.

## KESIMPULAN
Dari tulisan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1.  Konsep  linieritas  guru  pada  kurikulum  merdeka  masih  mengacu  pada Permendikbud  Nomor  46    Tahun  2016  pasal  4.  Pada  kurikulum  merdeka, Beban  kerja  guru  pada  satuan  pendidikan  pelaksana  Kurikulum  Merdeka mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka lebih luas lagi Interpretasinya. Pemenuhan  beban  kerja/  mengajar      guruminimal  24  jam  perminggu      tidak hanya  melaksanakan  pembelajaran,  tetapi  bisa  dipenuhi  juga  dengan pembimbingan  dilakukan  dalam  kegiatan  intrakurikuler,  kokurikuler,  dan ekstrakurikuler  atau  menjadi  sebagai  koordinator  projek  penguatan  profil pelajar Pancasila.
2. Akibat  Hukumpenataan linieritas guru Sekolah Dasar berdasarkan alokasi  jam mengajar  bagi  guru  Sekolah  Dasar  bisa  bermacam-macam.  Akibat  hukum penataan  linieritas  guru  Sekolah  Dasar  Keputusan  Menteri  Pendidikan Kebudayaan Riset  dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 berdasarkan Guru yang memenuhi  ketentuan  mendapat  hak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen.  Untuk  yang belum  memenuhi  ketentuan,  guru  dapat  mengikuti  program  pendidikan  dan pengembangan  profesi  guru  yang  diselenggaran  oleh  pemerintah  atau  lembaga pendidikan tinggi yang telah terakreditasi.
Kepmendikbudristek  Nomor  56  Tahun  2022  memang  merupakan  produk baru hukum  di  bidang pendidikan yang lahir setelah pandemi covid  19 melanda. Mengingat  produk  hukum  ini  dibuat  dalam  proses  yang  singkat  tentu  masih banyak  yang  harus  dibenahi.  Produk  hukum  ini  dalam  pelaksanaannya  masih bertahap  dan  baru  dimulai,  karena  itu  belum  ditemui  kasus  hukum  dalam pelaksanaannya. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah  maupun  pihak  yang  berkepentingan  dalam  hal  ini  guru  ketika  ada masalah  timbul  setelah  pelaksanaannya.  Juga  perlu  adanya  kajian  yang  lebih mendalam  mengenai  produk  hukum  ini,  agar  tujuan  hukum  dari  munculnya produk hukum ini lebih mudah terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
12 Hans Kelsen,2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung:Penerbit Nusa Media. Hal 113
Ali, Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Efendi,  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim,  2016, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris , Depok:Kencana. Kelsen,Hans, 2015, Pengantar Teori Hukum , Bandung: Nusa Media. Kelsen,Hans, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Bandung:Penerbit Nusa Media.
Redi, Ahmad, 2017, Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan , Jakarta: Sinar Grafika.
Sisdiana,Etty,  2018, Penguatan  Kompetensi  Guru  Mengimplementasikan Kurikulum  melalui  KKG,  MGMP  Jenjang  Pendidikan  Dasar ,  Jakarta; Puslitjakdikbud
Sulistiani,Siska  Lis.,  2021, Wakaf  Uang: Pengelolaan  Dalam  Hukum Islam  Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Permendikbud  Nomor  46  Tahun  2016  tentang Penataan  Linieritas  Guru Bersertifikat Pendidik .
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  Nomor  56 Tahun  2022  tentang Pedoman  Penerapan  Kurikulum  Dalam  Rangka Pemulihan Pembelajaran .