## PENYUSUNAN ANGGARAN PERSPEKTIF FIQHI ANGGARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Abdul Kadir Arno
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Email : abdulkadir.arno@iainpalopo.ac.id

## Abstract
In  managing  the  budget,  honesty  (shidq)  is  a  liability,  which  can’t  be  executed  unless  the application of the principle of budget transparency. Therefore, based on the rules then, do the transparency of the budget is mandatory. In the view of Islam, avoiding the transparency of the budget is disobedience. The application of the basic values of Islamic law in the preparation of the budget becomes extremely important in anticipating the leak. In this context the existence of fiqh budget is very urgent, because it is not just for the sake of personal interest but also the public. Therefore the parties involved in the preparation of the budget should be linked by law, so that the consequences of which can be accounted for before the courts in case of fraud .

## Keywords: Budget, Economic Law Sharia

## Abstrak
Dalam  mengelola  anggaran,  kejujuran  (shidq)  adalah  kewajiban,  yang  tidak  dapat dieksekusi kecuali penerapan prinsip  transparansi  anggaran. Karena itu, berdasarkan aturan  maka,  lakukan  transparansi  anggaran  itu  wajib.  Dalam  pandangan  Islam, menghindari  transparansi  anggaran  adalah  ketidaktaatan.  Penerapan  nilai-nilai  dasar hukum  Islam  dalam  penyusunan  anggaran  menjadi  sangat  penting  dalam mengantisipasi  kebocoran.  Dalam  konteks  ini  keberadaan  anggaran  fiqh  sangat mendesak,  karena  tidak  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  tetapi  juga  masyarakat. Karena  itu  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  harus  dihubungkan oleh  hukum,  sehingga  konsekuensinya  dapat  dipertanggungjawabkan  di  pengadilan jika terjadi kecurangan.
Kata Kunci : Anggaran, Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Pada  era  sekarang  ini,  Lembaga  atau  sebuah  organisasi  baik  bersifat  profit  (sektor swasta) maupun nonprofit (Pemerintah) adalah yang mampu melakukan efisiensi, peningkatan mutu,  dan  mampu  mem-pertahankan  kelangsungan  hidup  organisasi  dan  terus  berkembang. Kondisi tersebut menuntut para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kinerja yang tidak lepas  dari  kemampuan  dalam  perencanaan,  peng-koordinasian,  dan  pengendalian  berbagai aktivitas dan sumber daya yang dimiliki. Dalam menjalankan sebuah organisasi, ada berbagai
fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan (planning) pengendalian (controlling), dan pengambilan keputusan (decision making) . 1 Perencanaan sebagai titik tolak men-jalankan kegiatan organisasi, memegang peranan yang  sangat  penting.  Berdasarkan  jangka  waktunya,  perencanaan  dapat  dibeda-kan  menjadi perencanaan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek.  Perencanaan  jangka  panjang  organisasi tertuang dalam visi, misi, strategi dan program, sedangkan peren-canaan jangka pendek akan diturunkan berdasar perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek yang disajikan dalam bentuk angka-angka disebut dengan anggaran.
Organisasi  memerlukan  anggaran  sebagai  salah  satu  komponen  penting  agar  tetap survive dalam  menjalankan  suatu  aktivitas  untuk  menerjemahkan  seluruh  strategi  menjadi rencana  dan  tujuan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang. 2 Anggaran  merupakan  gambaran kuantitatif dari tujuan-tujuan manajemen dan menjadi alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut.
Pada umumnya suatu organisasi atau lembaga menggunakan anggaran sebagai salah satu langkah  awal  dalam  melaksana-kan  aktivitas.  Anggaran  adalah  alat  peren-canaan  dan pengendalian  yang  sangat  pen-ting  dalam  suatu  kelembagaan,  sehingga  proses  penyusunan anggaran  merupakan  aspek  penting  dalam  pencapaian  keberhasil-an  suatu  organisasi. Anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan dan pengendalian, tetapi juga sebagai alat  koordinasi,  komunikasi,  evaluasi  kinerja  dan  motivasi 3 serta alat untuk  mendelegasikan wewenang  atasan  kepada  bawahan.  Lebih  lanjut  menurut  Hanson  pengendalian  dalam anggaran  mencakup  pengarahan  dan  penga-turan  orang-orang  dalam  organisasi.  Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran, dimana pihak-pihak yang berkaitan diberi  peran  untuk  melaksanakan  kegiatan  pencapaian  sasaran  yang  ditetapkan  dalam anggaran. 4
Proses  penyusunan  anggaran  meru-pakan  kegiatan  yang  penting  dan  melibatkan berbagai pihak baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah. Para mana-jer akan memainkan peranan dalam mem-persiapkan dan mengevaluasi berbagai alternative dari tujuan anggaran,  ketika  anggaran  digunakan  sebagai  tolok  ukur  kinerja  manajer. 5 Penyusunan anggaran  merupakan  proses  pembuatan  rencana  kerja  dalam  rangka  waktu  satu  tahun,  yang dinyatakan  dalam  satuan  moneter  dan  satuan  kuantitatif  orang  lain.  Pada  dasarnya,  penyu- sunan  anggaran  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  penganggaran  partisipatif (bottom-up) yang disusun  dengan  memberikan  kesem-patan  bagi  manajer  level  bawah  untuk  ber-partisipasi dalam  pembentukan  anggaran;  dan  penganggaran top-down, yang  disusun  dengan  tidak melibatkan partisipasi bawahan secara signifikan. 6
1 Endang Raino Wirjono dan Agus Budi Raharjono,"Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer Terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Dalam  Penyusunan  Anggaran  Dengan  Kinerja  Manajerial”, Kinerja, Vol. 11 No. 1, thn 2007) h., 50-63..
2 Hansen Don R, Momen, M, , Akuntansi Mangemen, Jakarta, Penerbit Salemba Empat: 2006), h. 54 3 Ibid.
4 Ibid 5 George R. Terry & Leslie W. Rue. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara. 2009 dalam Endang dan Agus, op.cit.
6 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik akuntansi  Keuangan Daerah (Jakarta : Salemba  empat, 2002
Dalam penyusunan anggaran pada sebuah organiasiasi atau kelembagaan di-butuhkan sebuah perencanaan yang matang. Anggaran yang disusun haruslah sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan  setiap  orga-nisasi  atau  kelembagaan  tersebut  untuk  mencapai  visi  dan  misi  yang tertuang dalam Renstra organiasiasi atau kelembagaan ter-sebut. Renstra inilah yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja suatu organisasi. Oleh karenanya, setiap anggaran yang disusun juga harus memiliki tolak ukur atas kinerja yang nantinya akan dicapai.
Namun  diakui  atau  tidak  kebocoran  anggaran,  realita  yang  ada  terjadi  dalam    semua organisas  atau  kelembagaan  berkaitan  dengannya.  Apabila  ada  sebagian  pengamat,  pakar, ilmuwan atau anggota masyarakat yang menyangkal hal tersebut, barangkali hanya berusaha berprasangka baik, selebih-nya mungkin menutup mata dan telinga terhadap kenyataan yang ada. Salah satu modus dalam perencanaan anggaran yang dilakukan adalah dengan melakukan peng-gelembungan anggaran atau mark-up budget yaitu menaikkan nilai anggaran dari nilai yang  sebenarnya. 7 Biasanya  hal  tersebut  terjadi  dalam  proyek  dengan  cara  meng- gelembungkan besarnya dana proyek seper-ti memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif ( split budget) yang dilakukan dengan membuat item atau mata anggaran yang sebenarnya tidak  pernah  direalisasikan  untuk  tujuan  tertentu,  namun  dialokasikan  untuk  kepentingan lainnya.  Dapat  diberikan  contoh  misalnya  dalam  anggaran  dimasuk-kan  pembelian  printer, tetapi pada praktik-nya tidak ada printer yang dibeli, atau kalau dibeli harganya lebih murah.
Dalam ilustrasi di atas, terdapat ke-mungkinan ada kebocoran anggaran sehing-ga tidak semua  dana  dialokasikan  untuk  proyek  tersebut. Bahkan  telah  menjadi  rahasia  umum, kontraktor  harus  menyisih-kan  dana  sekian  persen  untuk  oknum-oknum  di  birokrasi  agar dimenangkan dalam tender dan mendapatkan proyek. Dalam berbagai kasus, proses penentuan kebijakan  termasuk  dalam  penganggaran  hanya  formalitas  belaka,  sebab  dibalik  prosedur formal tersebut sebenarnya sudah tersisipkan titipan-titipan dari para kolega dan kroni-kroni yang  memanfaatkan  kedekatannya  dengan  penguasa  untuk  memperkaya  diri,  keluarga,  dan atau kelompoknya. 8
Fenomena kebocoran anggaran ter-sebut sudah menjadi realitas yang terjadi di Republik ini, kebocoran tersebut akibat praktik KKN yang berkaitan dengan kegia-tan pengadaan barang dan jasa. 9 Realitas tersebut masih tetap berlanjut hingga kini, kegiatan pengadaan barang dan jasa  peme-rintah,   masih  berpotensi  menjadi  ladang  subur  korupsi.  Dalam  konteks  perkem- bangan ekonomi Islam di Indonesia, bagai-mana hukum ekonomi Islam merespon fenomena tersebut. Menurut Mulyadi pengertian ang-garan adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara  kuantitif  yang  mencakup  jangka  waktu  satu  tahun. 10 Menurut  Hanson  dalam  Riyadi anggaran adalah: Suatu per-nyataan formal yang dibuat oleh manaje-men tentang rencana yang akan  dilakukan  pada  masa  yang  akan  datang  dalam  suatu  periode  tertentu,  dimana  rencana tersebut  akan  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  kegiatan  selama  periode  ter- sebut. 11
7 Indonesia Coruption Watch, Korupsi Anggaran, http://www.antikorupsi.org/
8 Iskandar Siregar, “Menuju Era Transparansi Anggaran”, http://www.kabar Indonesia.com akses 23 Februari 2015
9 Anonim,“Penggelembungan  Anggaran  Modus  laten  Korupsi”  http://www.anggaran. depkeu.go.id. akses akses 23 Februari 2015
10 Mulyadi, Akuntansi Biaya (Yogyakarta: BP-STIE YKPN, 1993), h. 488
11 Riyadi, S.. Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 3, No. 2, Tahun 2000, h. 137.
Alat  penting  untuk  perencanaan  dan  pengendalian  dalam  suatu  organisasi adalah anggaran. Anggaran juga merupakan ren-cana keuangan perusahaan yang digunakan sebagai pedoman  untuk  menilai  kinerja 12 alat koordinasi  dan  komunikasi  antara  pim-pinan  dengan bawahan  dalam  organisasi, 13 dan  alat  untuk  mendelegasikan  wewenang  pimpinan  kepada bawahan. Dari  pengertian-pengertian  di  atas,  dapat  diperoleh  makna  bahwa  anggaran berisi rencana  kerja,  ren-cana  keuangan  yang  berhubungan  dengan aktivitas  perusahaan/institusi dalam jangka waktu tertentu.
Penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan utama, yaitu: 1) untuk menye-suaikan rencana  strategis;  2)  untuk  mem-bantu  mengkoordinasikan  aktivitas  dari  beberapa  bagian organisasi;  3)  untuk  menu-gaskan  tanggung  jawab  kepada  manajer,  untuk  mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk meng-informasikan kepada mereka mengenai  kinerja  yang  diharapkan  dari  mereka,  dan;  4)  untuk  memperoleh  komitmen  yang meru-pakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Anggaran sebaiknya men-jadi cetak  biru  keuangan  mengenai  bagai-mana  perusahaan/istitusi  diharapkan  untuk  beroperasi. Anggaran  telah  menjadi  alat  mana-jemen  yang  diterima  untuk  merencana-kan  dan mengendalikan  aktivitas  organisasi.  Anggaran  diterapkan  dengan  berbagai  ting  katan kerumitan dan keberhasilan oleh banyak organisasi bisnis dan nirlaba.

## KARAKTERISTIK PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN
Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk satu tahun itu. Menurut Anthony dan Govindarajan, anggaran mempunyai karakteristik: 1) Ang-garan mengestimasikan potensi laba  dari  unit  bisnis  tersebut,  2)  Merupakan  komitmen  manajemen,  yang  berarti  manajer menye-tujui  serta  telah  ditinjau  oleh  pejabat  yang  lebih  tinggi  wewenangnya  dari  pembuat anggaran untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 14
Suatu  anggaran  harus  dapat  me-motivasi  manajer  dan  karyawan  untuk  me-menuhi sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  anggaran  sehingga  meningkatkan  efektifitas  anggaran. Oleh  karena  itu  ang-garan  harus  memperhatikan  aspek  perilaku  manusia.  Kenis mengembangkan  lima  karakteristik  anggaran  yang  memperhatikan  perilaku  manusia. Karakteristik tersebut adalah:
1. Budgetary Participation (partisipasi anggaran). Mengacu pada sejauh mana manajer berpartisipasi  dalam  menyu-sun  anggaran  dan  mempengaruhi    sasaran  anggaran untuk pencapaian prestasinya.
2. Budgetary Goal Clarity (kejelasan sa-saran anggaran). Mengacu pada sejauh mana sasaran  anggaran  dinyatakan  secara  jelas  dan  spesifik,  juga  dimengerti  oleh  para manajer yang bertugas mencapai sasaran anggaran.
3. Budgetary  Feedback (umpan  balik  anggaran).  Umpan  balik  tentang  tingkat pencapaian sasaran anggaran adalah variable motivasi yang sangat penting.
12 Schiff, M. and A.W. Lewin.. The Impact of People on Budgets.The Accounting Review. Vol. 45, 1970. pp. 259 -268
13 Kenis,  I..  Effects  of  Budgetary  Goal  Characteristic  on  Managerial  Attitude  and  Performance, Accounting Review Oct 1979. pp 707-721
14 Anthony  dan  Govindarajan.  Manage-ment  Control  System,  Penerbit  Salemba  Empat,  Jakarta 2005), h. 27
4. Budgetary Evaluation (evaluasi ang-garan). Evaluasi anggaran mengacu pada selisih anggaran yang ditelusuri ke manajer pusat pertanggung jawaban dan dipakai untuk mengevaluasi kinerja.
5. Budget Goal Difficulty (tingkat kesu-litan sasaran anggaran). Sasaran ang-garan yang sangat  mudah  dicapai  tidak  mencerminkan  tantangan  dan  memiliki  pengaruh motivasional  yang  rendah.  Di  lain  sisi,  sasaran  yang  sangat  sulit  untuk  dicapai mengakibatkan perasaan gagal, frustasi, penolakan dan aspirasi yang rendah.
Penyusunan  anggaran  dalam  suatu  organisasi  biasanya  dilakukan  oleh  depar-temen anggaran  dan  komite anggaran. Departemen anggaran menangani arus informasi dari sistem pengendalian  ang-garan.  Komite  anggaran  yang  terdiri  dari  anggota-anggota  manajemen senior,  me-ninjau  dan  menyetujui  atau  menyesuaikan  masing-masing  anggaran.  Komite anggaran juga harus menyetujui revisi anggaran besar yang dibuat selama satu tahun. Menurut Siegel  dan  Marcony  dalam  Asnawi,  ada  tiga  tahapan  utama  dalam  proses  penyusunan anggaran, yaitu:
1. Penetapan Tujuan
Perencanaan  dimulai  dengan  men-terjemahkan  tujuan  organisasi  yang  luas  ke  dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus.
2. Implementasi
Pada  tahap  implementasi,  rencana  formal  tersebut  digunakan  untuk  meng komunikasikan tujuan dan strategi orga-nisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi.
3. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.
Setelah  anggaran  diimplementasi-kan,  maka  anggaran  tersebut  berfungsi    sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap manajemen kinerja  actual  dan  berfungsi  sebagai  suatu  dasar  untuk  melakukan  manajemen  berdasarkan pengecualian.

## PRINSIP-PRINSIP  HUKUM  EKONOMI  ISLAM  TERHADAP  PERENCANAAN ANGGARAN
Anggaran didefinisikan oleh Glenn A Welsch sebagai " Profit planning and contro may be broadly as defined as sistematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control respon-sibility ofmanagement" 15 Dengan demikian, anggaran harus dikaitkan  dengan  fungsi-fungsi  dasar  manajemen  yang  meliputi  fungsi perencanaan, koordinasi dan penga-wasan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen.
Interpretasi  dari hal tersebut adalah, (1) Anggaran harus bersifat formal yang disusun dengan sengaja serta bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis dan teliti, (2) Anggaran harus sistematis  yang  disusun  dengan berurutan  dan  berdasarkan  logika,  (3)  Setiap  manajer dihadapkan  pada  suatu  tanggungjawab  untuk  mengambil  keputusan,  sehingga  anggaran merupakan  hasil  peng-ambilan  keputusan  yang  berdasarkan  asumsi  tertentu,  (4)  Keputusan yang  diambil  oleh  manajer  tersebut,  merupakan  pelaksanaan  fungsi  manajer  dari  segi perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan peng-awasan.
Melalui  anggaran,  organisasi  meng-komunikasikan  rencana-rencana  manajemen  ke semua  anggota  organisasi,  mengkoor-dinasikan  aktivitas  dari  berbagai  bagian  organisasi,
15 Glenn A.Welsch, Budgeting Profit Planning and Control, fourth edition, (New Delhi: prentice hall of India Private Limited, 1981), h.3
menugaskan tanggungjawab kepada manajer, juga memperoleh komit-men dari manajer yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer.
Meskipun  penyusunan  anggaran  me-rupakan  tanggung  jawab  pimpinan  tertinggi organisasi, namun dapat didelegasikan kepada bagian yang terkait seperti bagian administrasi yang menyimpan seluruh data aktivitas organisasi. Pendelegasian tersebut dapat juga diberikan kepada panitia ang-garan yang terdiri dari pimpinan dan wakil masing-masing bagian terkait.
Fungsi  anggaran  pada  suatu  orga-nisasi  merupakan  alat  untuk  membantu  pimpinan dalam pelaksanaan fungsi peren-canaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalan-kan program kerja untuk tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut  Winardi  perencanaan  suatu  tindakan  yang  meliputi  tindakan  memilih  dan menghubungkan fakta-fakta dan mem-buat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang  dalam  hal  mem  visualisasi  serta  merumuskan  aktifitas-aktifitas  yang  diusulkan yang  di-anggap  perlu  untuk  mencapai  hasil  yang  diingin-kan. 16 Dengan  demikian  sebelum suatu  organisasi  melaksanakan  aktivitasnya,  pimpinan  dari  organisasi  tersebut  lebih dahulu harus merumuskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai  dari  kegiatan-kegiatan  tersebut,  serta mekanisme  pelaksanaannya.  Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.
Selain  berfungsi  sebagai  perencanaan  organisasi,  anggaran  merupakan  salah  satu cara  untuk  mengadakan pengawasan. Peng-awasan tersebut merupakan usaha yang ditempuh agar  rencana yang  telah  disusun  sebelumnya  dapat  dicapai.  Dengan  demikian  pengawasan adalah  mengevaluasi  prestasi  kerja  dan  tindakan  perbaikan  kinerja. 17 Pengawasan  tersebut dilakukan dengan  membandingkan  antara  prestasi  kerja  dengan  yang  dianggarkan.    Dari perbanding-an tersebut dapat ditemukan perilaku efisiensi, kinerja yang baik dalam mengelola organisasi.  Tujuan  pengawasan  tersebut  bukan  untuk  mencari  kesalahan,  akan  tetapi  untuk mencegah  dan  memperbaiki  kesalahan  serta untuk  menjamin  tercapainya  tujuan-tujuan  dan rencana organisasi.
Adapun  fungsi  koordinasi  menuntut  adanya  keselarasan  tindakan  bekerja  dari  setiap individu  atau  bagian  dalam  orga-nisasi untuk  mencapai  tujuan.  Dalam  koor-dinasi tersebut diperlukan  perencanaan  yang  baik,  yang  dapat  menunjukkan  keselarasan  rencana antara  satu  bagian  dengan  bagian  lainnya. Dalam  konteks  tersebut anggaran  dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik.
Fungsi  anggaran yang  lain  adalah  merupakan  suatu  rencana  kerja  yang  disusun sistematis sehingga dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan  kegiatannya,  karena penyusunan  anggaran  berdasarkan  peng-alaman  masa  lalu dan prediksi pada masa yang akan datang.
Untuk  mencapai  tujuan organisasi  fungsi  anggaran  tersebut  perlu  dimple-mentasikan. Dalam  kerangka  itulah,  ang-garan  harus  disusun  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  anggaran yaitu,  transparan,    akuntabel,  disiplin  anggaran  (efisien,  tepat  guna,  tepat  waktu  dan  dapat dipertanggung-jawabkan),  keadilan  (penggunaannya  harus  dialokasikan  secara  adil  untuk kepentingan seluruh kelompok  masyarakat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan ke-sejahteraan bagi masyarakat).
16 Winardi, Azas-azas Manajemen,  (Bandung: Penerbit Alumni,1983), h.149 17 Ibid
Kalau dicermati prinsip-prinsip ang-garan tersebut sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum  ekonomi  Islam.  Oleh  karena  itu  penyusunan  anggaran  dengan  penerapan  prinsip- prinsip  hukum  ekonomi  Islam  sudah  menjadi  keniscayaan.  Adapun  prinsip-prinsip  hukum ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan ang-garan, sebagai berikut:
1. Prinsip Tauhid ( Unity/Ilahiyah /Ketuhanan) 18 adalah  prinsip  umum dalam Islam, sehingga  hukum  ekonomi  Islam  pun  menganut  prinsip  tersebut. Prinsip  ini menegaskan bahwa  semua  manusia  ada  di bawah  satu  ketetapan  yang  sama,  yaitu ketetapan  tauhid  yang  dinyatakan  dalam  kalimat La’ilaha  Illa  Allah .  Prinsip  ini ditarik    dari  firman  Allah  QS.  Ali  Imran ayat  64.  Berdasarkan  atas  prinsip  tauhid tersebut,  maka  pelaksana-an  hukum  ekonomi  Islam  merupakan  ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun ang-garan, maka tidak lain karena  sedang  beribadah  dan  memenuhi  perintah  atau  ketetapan  Allah,  sehingga anggaran  yang  disusun  akan  transparan,  akun-tabel,  disiplin  dan  dapat dipertanggung-jawabkan
2. Prinsip  Keadilan  ( Equilibrium/ Keseim-bangan) 19 ,  adalah  prinsip yang  menuntut terwujudnya  keseimbangan  individu  dan   masyarakat,  prinsip   tersebut  meng- hendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari peri-laku merugikan.  Dalam  penyusunan  anggaran  harus   dialokasikan  secara  adil  untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al An’am ayat 152, QS. Al-Maidah : 8, QS. Al-Hujurat.
3. Prinsip  Amar  Makruf  Nahi  Munkar,  adalah  prinsip  yang  memposisikan  ang-garan sebagai  pedoman  kerja,  sehingga  bagi  yang  melakukan  penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi diberi reward. Prinsip amar makruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Imran : 104, 110, 114.
4. Prinsip  Pertanggungjawaban  ( Responsi-bility ),  adalah  prinsip  yang  menuntut komitmen  mutlak  terhadap  upaya  peningkatan  kesejahteraan  sesama  manusia, sehingga  penyusunan  anggaran  harus  mempertanggungjawabkan  ke-benarannya. Prinsip  pertanggung-jawaban  tersebut    ditegaskan  dalam  QS. Al-Isra  ayat  36  dan surat Al-Ahzab ayat 15.

## URGENSI FIQH ANGGARAN
Umat  Islam  Indonesia  semakin  mem-perhatikan  keputusan-keputusan  atau  kete-tapan ulamanya  sendiri  dan  mempunyai  kecenderungan  untuk  mengurangi  keter-ikatan  pada fiqh madzab fiqh yang empat, terutama terhadap ketetapan-ketetapan yang bersifat kontemporer. Kondisi tersebut ber-implikasi kepada tuntutan terhadap ulama dan cendekiawan muslim agar bersikap  lebih  responsif  terhadap  eskalasi  persoalan  ke-kinian  disemua  bidang,  termasuk persoalan  ekonomi  seperti  pengelolaan  anggaran.  Oleh  karena  itu,  respon  ulama  dan cendekiawan muslim Indonesia akan adanya fiqh ang-garan, menjadi urgen untuk didiskusikan lebih lanjut, sebagai bentuk dinamika pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia.
Mengkaji  tentang  fiqh  anggaran,  tidak  bisa  lepas  dari  kajian  fiqh  itu  sendiri.  Secara etimologis, fiqh diambil  dari  kata faqiha-yafqahu  fiqhan yang berarti  mengetahui  dan memahami.
Menurut Ibn Manzur fiqh berarti “mengetahui dan memahami
18 Syed Nawab Haider Naqvi, 1994, Islam Economics and Society, (London and New York: Kegan Paul International Ltd),  h. Xviii.
19 Ibid., h. 71
sesuatu”.   Sedangkan  menurut  terminologi  ahli usul  al-fiqh (usuliyyun ), fiqh berarti  ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang diperoleh mela-lui ijtihad.
Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah: (1) ilmu tentang hukum syara’; (2) hukum Syara’ tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan  konkret, 20 (3)  penge-tahuan  itu  diperoleh  dengan  cara  ijtihad  atau istidlal ,  yaitu mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum, (4) yang diderivatkan dari sumber pokoknya.
Sehingga ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh orang yang sudah  mencapai kualifikasi mujtahid.  Dalam  rangka  kegiatan  ini  maka  tidak  dapat  terlepas  dari  metodenya  (ilmu usul alfiqh dan kaidah-kaidah fiqhiy-yah ), sebagai acuan teoritis dan praktisnya. Oleh karena itu, fiqh  disebut  sebagai  ilmu ijtihadi dan  ahlinya  ( faqih )  tidak  lain  adalah  mujtahid  itu  sendiri. Terkait dengan definisi fiqh tersebut, maka fiqh anggaran dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh yang harus mencakup empat unsur di atas, yaitu 1) berisi tentang hukum syara’ (hukum  Islam),  dalam  hal  ini  nilai-nilai  dasar  hukum  Islam.  Nilai-nilai  dasar  hukum  Islam adalah  nilai-nilai  dasar  Islam.  Nilai-nilai  dasar  tersebut  adalah  kejujuran  ( sidq,  amanah ), keadilan, pertanggung-jawaban, kemanfaatan dan kesejahteraan; (2) hukum tersebut tentang perbuatan muka-llaf yang  bersifat  konkret  dalam  hal  ini  adalah  pengelolaan  anggaran;  (3) hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan (4) hukum praktis tersebut digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan logika ( ra’y ). Namun,  dalam  rangka  merumuskan  fiqh  anggaran  tersebut  tidak  dapat  terlepas  dari  seting sosial-budaya  masyarakat  dan  pada  zamannya,  sehingga  fiqh  selalu  mem-bawa  warna lingkungannya. Hal ini mem-pertegas bahwa secara umum fiqh itu berpertegas bahwa secara umum fiqh itu bersifat zanni (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak  mengikat  setiap  muslim.  Fiqh  bersifat  dinamis  (fleksibel), tidak  bersifat  universal  dan dapat  mengalami  perubahan.  Tetapi,  ketika fiqh itu  menjadi qanun atau  hukum  positif  atau menjadi rujukan dalam kepu-tusan hakim dipengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam  atau  para  pihak.  Adapun  penerapan  nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  seperti shidq dan amanah ke  dalam  fiqh  anggaran didasarkan  kepada  kaidah  ushul  fiqh  yang  menegaskan bahwa:
بج ول ا متي لا ام لا ا ا و وهف هب بج
Artinya ”
sesuatu  kewajiban  tidak  sempurna  pelaksanaannya  kecuali  dengan  adanya  sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula” . 21
Dalam  pengelolaan  anggaran,  kejuju-ran  ( shidq) tersebut  adalah  suatu  kewajiban, yang tidak  bisa  dijalankan  kecuali  dengan  penerapan  prinsip  trans-paransi  anggaran.  Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Perilaku jujur ( shidq) (Q.S  Maryam:41,56, Q.S at-Taubah : 119), sangat berkaitan dengan sifat amanah (Q.S.  al-Qashash:26) . Bila   karakter amanah dipeli-hara,  maka kejujuran  ( shidq ) dapat  ditegak-kan.  Dalam  hal  ini shidq berkaitan  dengan  proses  informasi  anggaran,
20 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 87- 89.
21  H.A.Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis,   (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 95-96.
sedangkan amanah berkaitan dengan  komitmen  untuk mengalokasikan dan mendistribusikan ang-garan  kepada  yang  berhak  dalam  rangka  implementasi  nilai-nilai  kemanfaatan,  kese- jahteraan dan pertanggungjawaban. (QS al-Baqarah : 282, Q.S. al-Mujadalah : 7, Q.S al-Isra' : 34, 36, Q.S al-Furqan : 16, Q.S al-Ahzab: 15). Pengendalian shidq dan amanah dilakukan dengan  membangun  sistem  pengawasan.  Sistem  kontrol  atau  pengawasan  ini  harus diimplementasi-kan dengan  sangat  tegas   dan  didukung  oleh   supremasi  hukum  yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. (Q.S an-Nisa : 58 dan Q.S. al-Hujurat : 13)
Berdasarkan kepada  kaidah  ushul  fiqh  di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  pengawasan anggaran adalah suatu kewajiban karena, penerapan shidq dan amanah tidak ber-jalan, tanpa adanya  pengawasan.  Peng-awasan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  baik  tanpa  transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif fiqh anggaran, menegak-kan transparansi (Q.S Ali Imran:  150  dan  Q.Sasy-Syura:  38)  anggaran  adalah  pelak-sanaan  ibadah  yang  menempati kedudukan yang mulia dalam agama.
Dalam  kerangka  inilah  penerapan  nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  dalam  penyu-sunan anggaran menjadi sangat penting dalam upaya antisipasi kebocoran. Pada konteks ini eksistensi fiqh anggaran  sangat  urgen,  karena  bukan  hanya  demi  kepen-tingan  pribadi  tetapi  juga masyarakat.  Oleh  karena  itu  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi penyelewengan.
Pemaksaan  hukum  dalam  bentuk fiqh anggaran  ala  Indonesia  yang  diangkat  sebagai hukum positif seperti KHI dan KHES, memang masih terbuka lebar untuk didiskusikan. Tetapi sebagai antisipasi mani-pulasi dana, urgensi dari pemberian sanksi hukum bagi para pihak yang terbukti  bekerja  tidak jujur,  menjadi sangat penting,  ka-rena nilai-nilai  Islam  yang  dikaitkan secara hukum tersebut, akan lebih mengikat dari-pada hanya dikaitkan secara moral atau etis yang tingkat ketaatannya sangat tergantung kepada kesadaran pribadi yang terkait. Karena sifat ketaatan yang bersifat subyektif tersebut secara  proporsional keterikatannya relatif lemah.

## FIQH ANGGARAN SUATU UPAYA PENGENDALIAN
Dalam  Islam  pengawasan  yang  ber-fungsi  sebagai  pengendalian dilakukan  untuk meluruskan  yang  tidak  lurus,  mengo-reksi  yang  salah  dan  membenarkan  yang hak. 22 Berdasarkan  ruang  lingkupnya,  peng-awasan  terbagi  menjadi  dua;  pertama    peng- awasan  internal  ( built-in  control )  yaitu,  pengawasan  yang  berasal  dari  diri  sendiri  dan bersumber  dari  keimanan  kepada  Allah  Swt  (tauhid).  Secara  filosofis,  fungsi  pengawasan dalam  Islam  muncul  dari  pemahaman manusia  akan tanggung  jawab  individu,  amanah,  dan keadilan. 23
Pengawasan  internal  yang  melekat  dalam  setiap  pribadi  muslim   tersebut  akan menjauhkannya  dari  bentuk  penyimpangan  dalam  pengelolaan  anggaran  dan  menuntun-nya konsisten  menjalankan  hukum-hukum  Allah  swt  dalam  setiap  aktivitasnya.  Yang  kedua pengawasan eksternal ( external control ) yaitu, pengawasan eksternal yang dilakukan dari luar diri  manusia  dan terdiri  atas  mekanisme  pengawasan  dari  pemimpin  yang  berkaitan  dengan penyelesaian  tugas  yang  telah  didelegasikan,  kesesuaian  antara  penyelesaian  tugas  dan perencanaan tugas terkait dengan anggaran dan lain-lain.
22 Abdul Mannan, Membangun Islam Kaffah,  (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), h. 152. 23  Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn,   Manajemen  Syariah:  Sebuah  Kajian  Historis  Dan  Kontem- porer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 180
Dari  pengawasan internal  tersebut,  kemudian  dibarengi  dengan  pengawasan eksternal dilakukan  melalui  mekanisme  kepemimpinan  yang  adil,  transparan,  akun-tabel  dan bertanggungjawab.  Sebelum  teknik  pengawasan  eksternal  dapat  dipergunakan  atau  disusun sistemnya,  harus  didasarkan  kepada  perencanaan  yang  jelas,  lengkap  dan  terpadu  untuk meningkatkan  efektivitas  pengawasan  dalam  organisasi.  Hal  tersebut  dilakukan  karena, pengawasan membutuh-kan struktur organisasi yang jelas, oleh karena itu harus diketahui oleh orang yang bertanggungjawab atas terjadinya penyim-pangan rencana sistem pengawasan dan yang harus mengambil tindakan untuk mem-benarkannya.
Dalam  kerangka  pengawasan  ekster-nal  tersebut,  eksistensi  fiqh  anggaran  layak diupayakan,  sebagai  suatu  mekanisme  pengendalian  pimpinan  dan  staf  dalam  penyusunan anggaran  suatu  organisasi,  yang  disemangati  prinsip  pertanggungjawaban  dan  amar  makruf nahi  munkar.  Adapun  integrasi  nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  dalam  perencanaan  anggaran diwujudkan  melalui  tiga  pilar  pengawasan sebagai  suatu  pengendalian,  yaitu; 1) ketaqwaan individu, 2) kontrol anggota, dan 3) supremasi hukum. 24
Seluruh stakeholder organisasi harus dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa disetiap tempat dan waktu  agar mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Selain itu perlu disusun mekanisme  saling  me-gawasi  antar  sesama anggota  secara  horizontal.  Dengan  demikian, dalam suasana  organisasi  yang  mencerminkan  formula  tim,  maka  proses  keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkanbersama.
Ketaqwaan  individu  dan  kontrol  sesama  anggota  tersebut  perlu  dibarengi  dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan. Sistem peng-awasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian punishment ( hukuman) dan reward (imbalan). Bentuk reward tidak harus materi tetapi dapat berupa peng- hargaan atau promosi jabatan. 25
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa, upaya mewujudkan fiqh anggaran sebagai suatu sistem pengendalian dalam pengawasan anggaran  tersebut, bukan hanya ajakan moral semata,  tetapi  dalam  bentuk  peraturan  pengawasan  anggaran  dalam  setiap  perusahaan  atau organisasi,  baik  mekanisme  formal  maupun  mekanisme  masyarakat,  sehingga  terdapat mekanisme reward (penghargaan) bagi yang berprestasi dan punishment (sanksi) bagi yang melaku-kan penyimpangan.

## PENUTUP
Dalam pengelolaan anggaran, kejuju-ran ( shidq) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi angga-ran. Oleh karena itu berdasarkan  kaidah  tersebut  maka,  melakukan  transparansi  anggaran  adalah  wajib. Dalam pandangan  Islam,  menghindari  transparansi  anggaran  adalah  suatu  kemaksiatan.  Penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting dalam upaya antisipasi kebocoran. Pada konteks ini eksistensi fiqh anggaran sangat penting, karena bukan hanya  demi  kepentingan  pri-badi  tetapi  juga  masyarakat.  Oleh  karena  itu  para  pihak  yang terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  harus  dikaitkan  secara  hukum,  sehingga  punya
24Anonim  ,”Pengawasan  Perspektif  Islam”  dikutip  dari   http://eei.fe.umy.ac.id  .  Akses  pada tanggal 6 Feb 2015
25Didin  Hafidhuddin, Manajemen  Syariah  Dalam  Praktik,  (Jakarta:  Gema  Insani  Pers,  2003), h.158.
konsekuensi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  didepan  pengadilan  jika  terjadi penyelewengan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony dan Govindarajan. Management Control System, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2005.
Djazuli, H.A Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menye-lesaikan Masalah-masalah Yang Praktis ,   Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Endang  Raino  Wirjono  dan  Agus  Budi  Raharjono, "Pengaruh  Karakteristik  Personalitas Manajer  Terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Dalam  Penyusunan  Anggaran Dengan Kinerja Manajerial ”, Kinerja, Vol. 11 No. 1, thn 2007.
Glenn A.Welsch, Budgeting Profit Planning and Control , fourth edition, New Delhi: prentice hall of India Private Limited, 1981
Hafidhuddin, Didin. Manajemen Syariah Dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
Halim, Abdul Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta : Salemba empat, 2002
Hansen Don R, Momen, M, , Akuntansi Mangemen, Jakarta, Penerbit Salemba Empat: 2006
Ibrahim,  Ahmad  Abu  Sinn, Manajemen  Syariah:  Sebuah  Kajian  Historis  Dan Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Mannan, Abdul Membangun Islam Kaffah ,  Jakarta: Madina Pustaka, 2000
Mulyadi, Akuntansi Biaya (Yogyakarta: BP-STIE YKPN, 1993), h. 488
Schiff, M. and A.W. Lewin.. The Impact of People on Budgets.The Accounting Review. Vol. 45, 1970. pp. 259 -268
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
Syed  Nawab  Haider  Naqvi,  1994, Islam  Economics  and  Society ,  (London  and  New  York: Kegan  Paul  International  Ltd),  hal.  Xviii.  Lihat  juga  Yusuf  Qardhawi, Norma  Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press
Winardi, Azas-azas Manajemen, Bandung: Penerbit Alumni,1983