## EFEKTIVITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN LAYANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
Rufinus Hotmaulana Hutauruk a , Nur Laily a , David Tan a , Zulhairi a a Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Email: david.tan@uib.ac.id
Naskah diterima: 05 Oktober 2020; revisi: 7 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857

## Abstrak:
Akta  Notaris  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat,  terutama  dalam  hubungan  bisnis,  kegiatan  di  bidang  perbankan,  pertanahan,  kegiatan sosial,  dan  sebagainya.  Kewenangan  pembuatan  akta  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari  fungsi  notaris yang  harus  disesuaikan  dengan  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014.  Sehingga,  untuk mendukung  akuntabilitas  dan  pengawasan  terhadap  kinerja  Notaris  yang  ada  di  seluruh  Indonesia, pemerintah  telah  menetapkan  adanya  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  yang  berada  di  setiap Kabupaten/Kota.  Akan  tetapi,  meskipun  telah  terbentuk  namun  pelaksanaan  fungsi  pembinaan  dan pengawasan  yang  dilakukan  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik,  salah  satu  contoh  adalah  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD) Notaris  Kota  Batam  yang  masih  menghadapi  berbagai  kendala.  Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dengan  jenis  data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitatif  yang  selanjutnya  dilakukan  pembahasan  menggunakan  Teori  Hukum Pembangunan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Teori  Perlindungan  Hukum  oleh  Phillipus  M Hadjon.  Dari  hasil  penelitian  yang  penelitian  lakukan  terdapat  beberapa  kesimpulan,  diantaranya Peran  MPD  Notaris  Kota  Batam  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  UU  No.30  Tahun  2004  dan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  25  Tahun  2014.  Adapun  yang  menjadi kendalanya  antara  lain,  belum  adanya  kesesuaian  waktu  antar  anggota  MPD  dalam  melaksanakan pengawasan  dan  pemeriksaan  rutin,  minimnya  anggaran  serta  fasilitas,  dan  lain-lain.  Solusi  yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government . Kata kunci : Efektivitas; Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Kota Batam
Abstract :
Notary  Deed  has  an  important  role  in  every  legal  relationship  in  public  life,  especially  in  business relations, banking activities, land affairs, social activities, and so on. The authority to make the deed is also inseparable from the functions of the notary that must be adjusted to Law Number 30 of 2004 concerning  the  Position  of  Notary  as  amended  by  Law  Number  2  of  2014.  Thus,  to  support accountability and supervision of the performance of Notaries throughout Indonesia, the government has established a Notary Regional Supervisory Council in each Regency / City. However, even though it has been formed, the implementation of the guidance and supervision functions carried out does not always go well, one example is the Batam City Notary Regional Supervisory  Council (MPD), which still  faces  various  obstacles.  This  research  uses  empirical  juridical  methods  with  primary  and secondary  data  types.  Data  analysis  was  carried  out  qualitatively  which  was  then  conducted  a discussion  using the  Theory  of  Development  Law  by Mochtar  Kusumaatmadja and  Theory  of  Legal Protection  by  Phillipus  M  Hadjon.  From  the  results  of  the  research  conducted  there  are  several conclusions, including the role of MPD  Notary  Batam  City  has  not  been  carried  out in  accordance
with  Law  No.30  of  2004  and  Regulation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  25  of 2014.  As  for  the  obstacles,  among  others,  there  is  no  time  suitability,  among  MPD  members  in carrying  out  routine  supervision  and  inspection,  lack  of  budget  and  facilities,  and  others.  Solutions that can be provided include MPD members needing to set a rescheduling to carry out routine checks and the need for e-government facilities.
Keywords : Effectiveness; Regional Supervisory Council; Notary; Batam City

## LATAR BELAKANG
Notaris  sebagai  pejabat  umum  menjalankan  suatu  fungsi  sosial  yang  sangat  penting,  yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat meminta nasihat dari Notaris  mengenai  isi  dari  akta-akta  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Dalam  memberikan  nasihat serta  petunjuk-petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dari  para  pihak  yang  bersangkutan,  seorang Notaris  wajib  mengindahkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sehingga  dapat  diwujudkan  dengan  sebaik-baiknya  dan  sedapat  mungkin  menghindarkan terjadinya perselisihan.
Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta  otentik  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan,  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak  yang  membuat  dan  membutuhkan akta  tersebut.  Sebagai  salah  satu,  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh,  Akta  Notaris  mempunyai peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain- lain.  Kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis  berupa  akta  otentik  makin  meningkat  sejalan dengan  berkembangnya  tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai  hubungan  ekonomi dan  sosial,  baik  pada  tingkat  nasional,  regional,  maupun  global.  Melalui  akta  otentik  yang menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum,  dan  sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari,  dalam  proses  penyelesaian  suatu  sengketa  tersebut,  namun  akta  otentik  yang merupakan  alat  bukti  tertulis  yang  dapat  memberi  sumbangan  nyata  bagi  penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 1
Sebagaimana  layaknya  seorang  manusia  yang  tidak  luput  dari  kesalahan  dan kekhilafan. Notaris juga adalah manusia, sehingga Notaris juga bisa berbuat kesalahan dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  sekaligus  pejabat  pembuat  akta Notaris.  Oleh  karena  tugas  dan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik,  dan  demi  kepentingan  masyarakat  banyak  maka  untuk  menghindari penyalahgunaan  dan  penyimpangan  tugas  dan  jabatannya,  bagi  Notaris  terutama  dalam pembuatan  akta  agar  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 2
Pada awalnya pengawasan Notaris dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 14  Tahun  1970  tentang  ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  dimana Departemen  Kehakiman  mempunyai  otoritas  terhadap  organisasi,  administrasi  dan  finansial
1 Lihat  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Republik  Indonesia, ―Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris,‖ Pub. L. No. 2, 1 (2014), https://www.kemhan.go.id/ppid/wp- content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf.
2 David Tan dan Lu Sudirman, ―Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia,‖ Journal of Indonesian Legal Studies 5, no. 1 (2020): 125– 70, https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.37308.
pengadilan,  termasuk  di  dalamnya  pengawasan  terhadap  Notaris.  Dalam  Bab  II  Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana  disebutkan  tentang  ruang  lingkup  pengawasan  Notaris,  yaitu    Pasal  2  ayat  (1) berbunyi ―Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat  dan  selanjutnya  secara  hirarkhis  dilakukan  oleh Ketua  Pengadilan  Tinggi,  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Kehakiman‖.  Ayat  (2) berbunyi ―Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  Jabatan  Notaris  dan  peraturan  perundang- undangan  lainnya  sepanjang  mengenai  penyelenggaraan  tugastugas  Notaris‖.  Selanjutnya ayat  (3)  menyebutkan  bahwa  ―Pengawasan  tersebut  ayat  (1)  bersifat  membimbing  dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan -pertemuan berkala oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan  para  Notaris  atau  organisasi  profesi  Notaris  di daerahnya‖.  Ayat  (4)  berbunyi  ―Para  Ketua  Pengadilan  dari  lain  lingkungan  peradilan membantu  dalam  pengawasan  tersebut  ayat  (1)  dengan  menyampaikan  hal-hal  yang  perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani‖. Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  tersebut  kemudian  dicabut  dan  digantikan  dengan  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  pada  intinya  bahwa  kekuasaan  dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dan  oleh sebuah  Mahkamah  Konstitusi,  kemudian  organisasi,  administrasi  dan  finansial  dalam lingkungan  peradilan  -  peradilan  berada  di  bawah  kekuasaan  dan  kewenangan  Mahkamah Agung  dan  Organisasi,  administrasi  finansial  Mahkamah  Konstitusi  berada  di  bawah kekuasaan  dan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  berdasarkan  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan  Kehakiman,  Departemen  Kehakiman  sudah  tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  kehakiman yang  baru  tersebut,  secara  substansi  Departemen  Kehakiman  q.q  Menteri  Kehakiman  sudah tidak  lagi  mempunyai  otoritas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris.  Akan  tetapi, pengawasan  Notaris  tersebut  menjadi  otoritas  penuh  badan  peradilan,  hal  ini  sesuai  dengan Pasal  54  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan  tindakan  terhadap  Notaris  berdasarkan  laporan  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris. Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam  Pasal  54  tersebut  di  atas  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  berdasarkan Pasal  91  ayat  (4)  Undang  Jabatan  Notaris.  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris tersebut  pengawasan  Notaris  memasuki  babak  baru,  dimana  pengawasan  tidak  hanya  dari Notaris  saja  akan  tetapi  juga  dari  unsur  pemerintah  (Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia ) dan akademisi bidang hukum. Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan,  fungsi  pengawasan  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  pengawasan adalah  suatu  usaha  untuk  menjamin  adanya  kearsipan  antara  penyelenggara  tugas pemerintahan  oleh  daerah-daerah  dan  oleh  pemerintah  dan  untuk  menjamin  kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. 3
3 Viktor  M  Situmorang  and  Cormentyna  Sitanggang, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Di  Daerah ,  1st  ed., Bandung: Sinar Grafika, 1993, hlm. 233.
Pengawasan  adalah  salah  satu  fungsi  dasar  manajemen  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut ― controlling ‖. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan  dan  pengendalian.  Pengawasan  dalam  hal  ini  adalah  pengawasan  dalam  arti sempit,  yaitu  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan yang semestinya. 4
Pengertian  dasar  dari  pengawasan  adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah  sesuai  dengan  yang  semestinya  atau  tidak. 5 Pengawasan  adalah  proses  pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 6
Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris, pengertian pengawasan  dalam  Pasal  50  alinea  (1)  sampai  dengan  alinea  (3),  yaitu  tindakan  yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  berupa  peneguran  dan/  atau  pemecatan  selama  tiga  (3) sampai  enam  (6)  bulan  terhadap  Notaris  yang  mengabaikan  keluhuran  dari  martabat  atau tugas  jabatannya  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  umum  atau  melakukan kesalahan-kesalahan  lain,  baik  di  dalam  maupun  diluar  jabatannya  sebagai  Notaris,  yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya. Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  pengawasan  menurut  Pasal  67  ayat  (1) dilakukan  oleh  Menteri  namun  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas Notaris  yang  dibentuk  oleh  Menteri.  Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  menegaskan  yang dimaksud  dengan  pengawasan  adalah  kegiatan  preventif  dan  represif  termasuk  kegiatan pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  terhadap  Notaris.  Menurut  Keputusan Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor.  M-OL.H.T.03.01  Tahun  2003  tentang Kenotarisan.
Menurut  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris,  adapun  yang  dimaksud  dengan  pengawasan,  yaitu  pemberian  pembinaan  dan pengawasan  baik  secara  preventif  maupun  kuratif  kepada  Notaris  dalam  menjalankan profesinya  sebagai  pejabat  umum  sehingga  Notaris  senantiasa  harus  meningkatkan profesionalisme  dan  kualitas  kerjanya,  sehingga  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  penerima  jasa  Notaris  dan  masyarakat  luas.  Dari  beberapa pengertian  tentang  pengawasan  yang  telah  disebut  di  atas  maka  jelaslah  bahwa  manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan  masalah  penyimpangan,  manfaat  pengawasan  adalah  untuk  mengetahui  terjadi  atau tidak  terjadinya  penyimpangan  dan  bila  terjadi  perlu  diketahui  sebab-sebab  terjadinya
4 Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Bandung: Sinar Grafika, 1987, hlm. 53.
5 Ibid , hlm. 63.
6 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 12.
penyimpangan  tersebut. 7 Selain  itu  pengawasan  berfungsi  pula  sebagai  bahan  untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan  pengawasan  oleh  pengawas,  tujuan  dari  pengawasan  yang  dilakukan  tehadap Notaris  adalah  supaya  Notaris  sebanyak  mungkin  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang dituntut  kepadanya.  Persyaratan-persyaratan  yang  dituntut  tersebut  tidak  hanya  oleh  hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode  etik  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  memenuhi  persyaratan-persyaratan yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  demi  pengamanan  atas  kepentingan  masyarakat  yang dilayani.
Pengawasan  terhadap  Notaris  sangat  penting  bagi  kehidupan  masyarakat.  Dalam menjalankan  tugasnya,  Notaris  ditunut  untuk  meningkatkan  profesionalisme  dan  kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. 8 Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap professional dan meningkatkan kualitas dirinya.  Adapun  tujuan  pengawasan  Notaris  adalah  memenuhi  persyaratan-persyaratan  dan menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam  perundang-undangan  yang berlaku  demi  pengaman  kepentingan  masyarakat  umum,  sedangkan  yang  menjadi  tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagaimana  yang  diberikan  oleh peraturan  dasar  yang  bersangkutan,  senantiasa  dilakukan  di  atas  jalur  yang  telah  ditentukan bukan  saja  jalur  hukum  tetapi  juga  atas  dasar  moral  dan  etika  profesi  demi  terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pengawasan  Notaris  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  dalam  hal  ini  oleh  hakim,  namun  setelah  keberadaan Pengadilan  Negeri  diintegrasikan  satu  atap  di  bawah  Mahkamah  Agung  maka  pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (yang sekarang  berubah  nomenklatur  menjadi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia). Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan  terhadap  Notaris  adalah  Menteri  Hukum  dan  HAM  mempunyai  tugas  yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Kementerian  Hukum  dan  HAM  mempunyai  tugas  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.
Sebagai  Negara  hukum,  landasan  kontitusi  kita  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUDNRI  Tahun  1945)  telah  menentukan  secara  tegas bahwa  negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Prinsip  negara  hukum  pada hakikatnya  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan kebenaran  dan  keadilan.  Kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  menuntut,  antara lain,  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum  dalam masyarakat.  Sehingga  terhadap  seluruh  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  maupun  dihadapan Notaris perlu diawasi kebenarannya oleh lembaga  yang berwenang,  yaitu Majelis Pengawas
7 Sujamto, op.cit , hlm. 64.
8 Alfiyan  Mardiansyah  et  al.,  ―Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pada  Proses  Penyelidikan  Suatu Perkara  Tindak  Pidana  Yang  Melibatkan  Notaris,‖ Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 9,  no.  1 (2020): 48–58, doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
Notaris.  Pengawasan  tersebut  dilakukan  baik  oleh  tingkat  pusat,  tingkat  wilayah  maupun tingkat  daerah.  Dimana  masing-masing  majelis  dikenal  dengan  Majelis  Pengawas  Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  terhadap  Notaris  di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.
Namun,  akibat  adanya  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat  akan  hukum  serta memperkuat  struktur  organisasi  majelis  pengawas,  maka  beberapa  ketentuan  Pasal  yaitu Pasal  1 sampai dengan  Pasal  19, Pasal  38 dan Pasal  39 Peraturan Menteri Hukum dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004  telah  dicabut  dan  diganti  dengan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2015  tentang  Susunan  Organisasi,  Tata  Cara  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  terdapat  banyak  perubahan mengenai  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  melakukan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  Notaris.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  semakin  banyak  jumlah  notaris maka  akan  semakin  banyaklah  kendala  yang  harus  dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris  dalam  menjalani  perannya,  maka  untuk  melihat  apakah  Majelis  Pengawas  Daerah Kota Batam, yang mana di kota Batam, dari data yang peneliti peroleh dari Majelis Pengawas Daerah  nya  bahwa  terdapat  108  (seratus  delapan)  Notaris  yang  memiliki  wilayah  kerja  di Batam. Dimana para notaris tersebut melakukan banyak aktifitas terkait kewenanganya dalam menerbitkan  akta  otentik,  maka  pengawasan  terhadap  notaris  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas Notaris menjadi hal  yang sangat penting dalam memberikan perlindungan  hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait  peran  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  dalam  menjalankan  tugasnya sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  dan  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 dengan mengangkat  judul  ―Efektifitas    Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  Dalam Peningkatan  Pelayanan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta‖.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian  di  atas,  adapun  permasalahan  dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di kota Batam. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah  Kota  Batam  menghadapi  kendala  dalam  melakukan  pengawasan  Notaris  di  Kota Batam.  Serta  bagaimana  solusi  terhadap  kendala  yang  dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melaksanakan tugas pengawasan Notaris.

## METODE
Penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  permasalahan  diatas,  menggunakan  metode penelitian hukum  yuridis empiris.  untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai
metode  penelitian  hukum  berdasarkan  fokus  penelitiannya.  Yuridis  Sosiologis  adalah penelitian  hukum  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  yang  kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang dipergunakan/dipedomani dalam melaksanakan tugas pengawasan notaris yang dilaksanakan oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Kota  Batam,  baru  kemudian  mengkaji  penerapan  ketentuan hukum  positif  tertulis  tadi  pada  peristiwa  hukum  in  concreto  dalam  tugas  tersebut.  Dimana tahap-tahap  yang  digunakan  penulis  adalah  sejalan  dengan  tahap-tahap  penelitian  hukum empiris/sosiologis, yaitu:
1. Tahap  pertama  adalah  kajian  mengenai  hukum  normatif  yang  berlaku,  yaitu  dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris di Kota Batam.
2. Tahap  kedua  adalah  penerapan  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  tertulis  tersebut pada  peristiwa in  concreto guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan,  yaitu memperlihatkan hasil capaian dari tugas yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan tugas pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam.
Alasan  pemilihan  jenis  penelitian  hukum  ini  adalah  dikarenakan  peneliti  masih menemukan  kesenjangan  diantara  peraturan  hukum  yang  dikendaki  ( Das  Sollen )  dengan fakta  atau  kenyataan  yang  terjadi  ( Das  Sein )  dalam  pelaksanaan  tugas  Majelis  Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Batam. Dengan  pemilihan  metode  yuridis  empiris  ini  diharapkan  hasil  penelitian  ini  lebih  valid, terperinci  dan  terarah,  sehingga  data  yang  diperoleh  dapat  peneliti  pertanggunngjawabkan secara ilmiah serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang akan dibahas.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Peran  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  dalam  Melakukan  Pengawasan terhadap Notaris Kota Batam
Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  adalah  salah  satu  Majelis  yang  berada  di bawah Wilayah Provinsi Kota Batam, yang memiliki kewenangan mengawasi notaris ada di wilayah  kota  batam.  Notaris  yang  memiliki  wilayah  tugas  di  Kota  Batam  berjumlah  108 orang  notaris,  yang  seharusnya  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris.  Bertambahnya  jumlah  Notaris  mengakibatkan  perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 pengawasan  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  setempat. 9 Berdasarkan  Pasal  67  ayat  (1) Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Menteri membentuk Majelis Pengawas.
(3) Majelis  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  berjumlah  9  (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
9 Sigian, Filsafat Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 112.
Dalam  menjalankan  tugasnya  Majelis  Pengawas  Notaris    Kota  Batam  merujuk  pada Dasar  Hukum  Pelaksanaan  tugas  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  yaitu  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  117,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5491) serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja  Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota  dan  Tata Kerja Majelis Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787).
Dalam  hal  suatu  daerah  tidak  terdapat  unsur  instansi  pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a,  keanggotaan  dalam  Majelis  Pengawas  diisi  dari  unsur  lain yang  ditunjuk  oleh  Menteri.    Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Ketentuan  mengenai  pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
Dalam Pasal 67 memang terjadi perubahan yaitu pada ketentuan ayat (3) dan ayat (6). Pada ayat (3) huruf c terdapat perubahan redaksi sebelumnya adalah ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang, setelah perubahan menjadi ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam ayat (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Pasal 67 ayat (6) Setelah perubahan menjadi ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (5)  berlaku  bagi  Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara  Notaris.  Dihilangkannya Notaris  pengganti  khusus  karena  dianggap  telah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  di masyarakat sekarang ini. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) juga mengalami perubahan dimana di dalam  penjelasanya  dinyatakan  cukup  jelas.  Sebelumnya,  dalam  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris penjelasan Pasal 67 ayat ( 1) dinyatakan yang dimaksud dengan ―pengawasan‖ termasuk juga pembinaan terhadap Notaris.
Dalam  Pasal  68  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  Majelis  Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.
Majelis  Pengawas  Notaris  terbagi  menjadi  3  yaitu  Majelis  Pengawas  Daerah  yang berkedudukan  di  Kabupaten/Kota,  Majelis  Pengawas  Wilayah  berkedudukan  di  ibu  kota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Untuk wilayah Kota  Batam,  semua  unsur  yang  diatura  dalam  Undang-Undnag  Nomor  2  Tahum  2014 tersebut  terpenuhi,  tiga  dari  unsur  notaris,  tiga  dari  unsur  pemerintah  dan  tiga  dari  unsur akademisi.
Dalam  hal  di  suatu  Kabupaten/Kota,  jumlah  Notaris  tidak  sebanding  dengan  jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh  anggota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2).  Masa  jabatan  ketua,  wakil  ketua,  dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
Majelis  Pengawas  Daerah  dibantu  oleh  seorang  sekretaris  atau  lebih  yang  ditunjuk dalam  Rapat  Majelis  Pengawas  Daerah.  Pada  Pasal  69  ayat  (2a)  merupakan  refleksi  dari
keadaan pengawasan Notaris selama ini. Sebelum adanya perubahan ini, pengawasan Majelis Pengawas  Daerah  berdasarkan  wilayah  kabupaten  atau  kota.  Dalam  beberapa  daerah  yang baru  terbentuk  (daerah  pemekaran)  atau  daerah  yang  tidak  banyak  Notarisnya,  terjadi pemborosan  dan  tidak  adanya  efesiensi  pengawasan  karena  anggota  Majelis  Pengawas Daerah lebih banyak dari jumlah Notaris yang di awasi. 10
Misalnya,  dalam  1  kabupaten  hanya  ada  2  Notaris,  sedangkan  jumlah  Majelis Pengawas  Daerah  ada  9  orang.  Untuk  menghemat  biaya  pengawasan  dan  efisiensi pengawasan maka dirasa perlu untuk penggabungan beberapa wilayah kabupaten/Kota. Pada Pasal  70  mengenai  kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  pengawasan  Notaris tidak mengalami perubahan. Pasal 70 menyatakan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
1) Menyelenggarakan  sidang  untuk.  memeriksa  adanya  dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2) Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4) Menetapkan  Notaris  Pengganti  dengan  memperhatikan  usul  Notaris  yang bersangkutan;
5) Menentukan  tempat  penyimpanan  Protokol  Notaris  yang  pada  saat  serah  terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
7) Menerima laporan dari  masyarakat  mengenai  adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
8) Membuat  dan  menyampaikan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ini Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan terhadap  Jabatan  Notaris  juga  perilaku  Notaris  yang  diatur  di  dalam  Kode  Etik  Profesi Notaris.  Majelis  Pengawas  Daerah  memberikan  izin  cuti  kepada  Notaris  yang  permohonan izin cuti tidak melebihi waktu 6 (enam)bulan. Majelis Pengawas Daerah menetapkan Notaris pengganti  dengan  memperhatikan  usul  Notaris.  Majelis  Pengawas  Daerah  juga  menentukan tempat  protocol  Notaris,  dan  menunjuk  Notaris  pemegang  sementara  Protokol  Notaris. Majelis Pengawas  Daerah melakukan pengawasan terhadap adanya laporan dari masyarakat mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran  ketentuan Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Pasal  71  mengenai  kewajiban  Majelis  Pengawas  Daerah juga  tidak  mengalami  perubahan.  Pasal  71  menyebutkan  Majelis  Pengawas  Daerah berkewajiban:
a. Mencatat  pada  buku  daftar  yang  termasuk  dalam  Protokol  Notaris  dengan menyebutkan  tanggal  pemeriksaan,  jumlah  akta  serta  jumlah  surat  di  bawah  tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah  setempat,  dengan  tembusan  kepada  Notaris  yang  bersangkutan,  Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
10 Djati Juliarsa and John Suprianto, Manajemen Umum . Yogyakarta: BPPT, 1988, hlm. 101.
e. Memeriksa  laporan  masyarakat  terhadap  Notaris  dan  menyampaikan  hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari,  dengan  tembusan  kepada  pihak  yang  melaporkan,  Notaris  yang  bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
Dalam  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  juga  terdapat  perubahan  beberapa  kewenangan Majelis  Pengawas  Daerah  yang  dimana  kewenangan  tersebut  menjadi  sebuah  kewenangan lembaga yang baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Pada Bab VIII diubah, penyebutannya menjadi pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris, yang sebelumnya hanya memuat  tulisan  pengambilan  minuta  akta  dan  pemanggilan  notaris.  Notaris  tidak  bisa menyerahkan  minuta  akta  (asli  akta)  kepada  orang  lain  kecuali  para  pihak  yang  bertanda tangan di dalam akta itu karena akan bertentangan dengan kewenangan dan sumpah jabatan Notaris.  Dalam  hal  diperlukannya  proses  persidangan  yang  bisa  diserahkan  hanyalah fotocopy minuta akta.
Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat  permintaan  persetujuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan  jawaban  menerima  atau  menolak permintaan  persetujuan.  Dalam  hal  majelis  kehormatan  Notaris  tidak  memberikan  jawaban dalam  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  majelis  kehormatan  Notaris dianggap  menerima  permintaan  persetujuan.  Perubahan  Pasal  66  tersebut  adalah  akibat  dari putusan  Majelis  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dengan  Putusan  MK  No.  49/PUUX/  2012 tanggal  23  Maret  2013,  telah  mengabulkan  permohonan  uji  materiil  (judicial  review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Sdr Kant Kamal. Amar putusan MK pada intinya membatalkan frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  dalam  pasal  yang  diuji.  Dengan  demikian  pemeriksaan  proses hukum  yang  melibatkan  notaris  tidak  memerlukan  persetujuan  MPD  lagi  dan  frasa  tersebut dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat. Keputusan ini final and binding dan harus ditaati.
Sebelum Putusan MK tersebut, Notaris tidak bisa langsung ke dalam proses peradilan, menghadap  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  tanpa  adanya  persetujuan  Majelis Pengawas  Daerah.  Putusan  MK  tersebut  cukup  menghentak  dunia  Notaris  yang  saat  ini merasa  mendapat  perlindungan  frasa  tersebut.  Penegak  hukum  terutama  polisi  tidak  boleh serta-merta  demi  proses  peradilan  pidana  mengambil  dokumen  dalam  penyimpanan  Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen- dokumen yang dibuatnya, tanpa persetujuan MPD.
Pasal  66  Undang-Undang  No  30  Tahun  2004  tersebut  dianggap  melanggar  prinsip persamaan di depan hukum ( equality before the law ) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat  (1)  UUD  1945  yang  bersifat  universal  sesuai  pula  dengan  Article  26  ICCPR ( International Covenant on Civiland Political Rights ) 1966 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia  dengan  UU  No.12/2005.  Di  sini  ditegaskan  adanya  persamaan  kedudukan  semua orang  di  depan  hukum  dan  hak  semua  orang  atas  perlindungan  hukum  yang  sama  ( equal protection )  tanpa  diskriminasi.  Menurut  MK,  ada  suatu  prinsip  demokrasi  dan  rule  of  law yang  dapat  dicederai  dengan  frasa  di  atas,  yaitu  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka (independence of the judiciary), yang harus dikawal oleh MK dan Mahkamah Agung (MA).
Campur  tangan  MPD  juga  dianggap  dapat  menimbulkan  penundaan  proses  peradilan  dan keadilan ( justice delayed justice denied ).
Sementara penundaan keadilan juga melanggar HAM ( delay of justice is violation of human rights ). Perkecualian tentu saja dimungkinkan terhadap kedudukan Notaris sepanjang berkaitan  dengan  Kode  Etik  Notaris  yang  bersentuhan  dengan  sikap,  tingkah  laku  dan moralitas  serta  kehormatan  ( dignity )  Notaris,  bukan  dalam  penegakan  hukum,  khususnya sistem peradilan pidana ( criminal justice system ).
Gangguan  terhadap  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan  bersifat  universal  bisa menimbulkan  ketidakadilan  ( criminal  injustice  system ).  Kewenangan  memberikan persetujuan pemanggilan Notaris tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah karena adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Setelah Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ini  disahkan  frase  mendapatkan  persetujuan  tersebut  kembali  muncul  di  dalam  Pasal  66 dengan  lembaga  yang  berbeda  yaitu  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Berdasarkan  perubahan Pasal  66  tersebut  dimana  kewenangan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  memberikan persetujuan  terhadap  pemerikasaan  Notaris  oleh  penegak  hukum  tidak  berlaku  lagi  dan menjadi  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  sesuai  dengan  Pasal  66  Undang-Undang No 2 Tahun 2014, maka di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. 11
Mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan Notaris  adalah  bersifat  preventif  maupun  represif.  Pengawasan  yang  dilakukan  secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara  represif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  setelah  pekerjaan  atau  kegiatan dilaksanakan.
Dalam  hal  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  atau  preventif  dari  hasil wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Bapak  Rinto  Sitorus,  bahwa  Majelis  Pengawas Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  undangan    yang  berlaku  Majelis Pengawas Notaris paling sedikit melakukan satu kali pemeriksaan kepada notaris yang ada di wilayah kerja Kota Batam.
Pemeriksaan  secara  preventif    ini  dilaksanakan  dengan  sengaja  dan  dilkasankan dengan  memberikan  informasi  kepada  para  notaris  tentang  jadwal  kedatangan  para  Majelis Pengawas  Daerah  Notaris  ke    semua  Kantor  Notaris  yang  berada  di  bawah  pengawasanya. Dimana  pengawasan  preventif  ini  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  Kota  Batam dengan  melaksanakan  rapat  majelis  terlebih  dahulu  guna  membagi  tim  pengawasan  dan menentukan  jadwal  untuk  turun  melakukan  pengawasan  .  Selain  itu  rapat  ini  juga dilaksanakan  untuk  saling  mengingatkan  tentang  hal  hal  apa  saja  yang  akan  diperiksa  yang harus  majelis  laksanakan.  Dan  dalam  hal  pemeriksaan  pencegahan  ini  Majelis  Pengawas Notaris akan melaksanakan pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan secara berkala dan minimal dilaksanakan saru kali dalam setahun.
Pada  tahun  ini  tepatnya  tahun  2018  Majelis  Pengawas  Notaris  Kota  Batam  sesuai dengan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  sekretaris  Majelis  Pengawas  Notaris  Ibu Dwi  Resti  Bangun  bahwa  Pemeriksaan  Protokol  Notaris  pada  notaris  di  kota  Batam  telah dilaksanakan  pada bulan Agustus 2018 yang dilaksanakan dengan tahapan pembentukan Tim Pemeriksaan,  pemeriksaan  lapangan  dengan  pembuatan  Berita  Acara  Pemeriksaan  serta evaluasi tindak lanjut.
11 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 31.
Untuk  dapat  melaksanakan  pembentukan  Tim  Pemeriksaan,  sekretaris  Majelis Pengawas  Notaris  mengundang  seluruh  anggota  Majelis  Pengawas  untuk  hadir  dan berkumpul  dalam  rapat  pembentukan  tim  pemeriksaan  protokol.  Rapat  ini  dilakukan  untuk membuat  pembagian  Tim  Pemeriksaan  protokol,  dimana  di  setiap  tim  yang  melaksanakan pemeriksaan protokol setiap unsur yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris harus terpenuhi dalam  setiap  tim  yang  turun  yaitu  satu  tim  terdiri  dari  satu  dari  unsur  pemerintah,  satu  dari unsur akademisi dan satu dari unsur notaris itu sendiri dan dibantu oleh sekretaris.
Selain  melakukan  pembagian  tim  pemeriksaan  protokol  notaris,  dalam  rapat pembentukan  tim  ini  juga  dilaksanakan  penentuan  jadwal  setiap  tim  yang  akan  turun,  dan sesuai  dengan  anggota  tim  pengawas  yang  ada,  Majelis  Pengawas  Daerah  Kota  Batam membagi  tim  ini  menjadi  tiga  tim,  maka  tiga  tim  tersebut  menyepakati  jadwal  untuk  turun dan membagi 108 Notaris yang akan di lakukan pemeriksaan protkolnya yait masing masing tim  akan  turun  pada  36  Notaris,  dan  notaris  yang  menjadi  anggota  pengawas  notaris  tidak dapat  memeriksa  dirinya  sendiri  namun  dia  kan  diperiksa  oleh  tim  lainya.  Dengan  jumlah notaris  yang  lumayan  banyak  yang  akan  diperiksa  protokol  notarisnya  maka  tim  tersebut harus pintar membagi menyusun jadwal untuk menyerapagamkan waktu turun melaksanakan menimbang berbedanya kesibukan masing-masing tim tersebut. 12
Setelah  disepakati  dalam  rapat  pembentukan  Tim  dan  jadwal  turun,  maka  yang dilakukan  oleh  masing  masing  tim  dengan  dibantu  oleh  sekretaris  adalah  menyurati  semua notaris  yang  ada  di  wilayah  kota  Batam  tentang  jadwal  pemeriksaan  protokol  yang  akan dilaksanakan  oleh  Tim  Pemeriksa  Protokol  yang  berisikan  jadwal  pemeriksaan,  siapa  tim pemeriksaan  yang  akan  turun  dan  mengingatkan  dokumen  dokumen  apa  saja  yang  harus disiapkan  agar  pada  saat  pemeriksaan  semua  dokumen  itu  harus  di  siapkan.  Surat pemberitahuan  tersebut  dikirimkan  minimal  sebulan  sebelum  pemeriksaan  protokol  notaris dilaksanakan.  Dan  setiap  tahun  Majelis  Pengawas  Notaris  Kota  Batam  melaksanakan  rapat pembentukan  tim  pemeriksa  dan  menyurati  para  notaris  sebulan  sebelum  pemeriksaan protokol notaris dilaksanakan.
Sebulan  atau  minimal  tujuh  hari  sebelum  pemeriksaan  protokol  notaris  akan  turun kelapangan  setelah  Tim  Pemeriksaan  Protokol  di  bentik  dan  menyusun  jadwal  pemeriksaan dan  menentukan  notaris  yang  akan  diperiksa,  maka  tim  akan  melaksanakan  pemeriksaan protokol  notaris  yang  mana  setiap  notaris  yang  akan  diperiksa  harus  ada  di  kantornya  pada saat pemeriksaan protokol notaris dilakukan oleh tim pemeriksa protokol sesuai dengan surat pemberitahuan  yang berisi  jadwal  turun dan siapa sja tim  yang akan turun, dan para notaris yang diperiksa harus data protokol notaris yang akan diperiksa. 13
Dimana  pemeriksaan  protokol  yang  akan  dilaksanakan  oleh  masing-masing  tim  yang turun kepada setiap notaris sesuai dengan Bab V Permenkumham M.39/2004 adalah:
1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2) Surat pengengkatan sebagai notaris;
3) Berita Acara sumpah jabatan;
4) Surat keterangan izin cuti;
5) Sertifikat cuti;
6) Protokol  Notaris  yang  terdiri  atas:  Minuta  akta,  Buku  daftar  akta  atau  reportarium, Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dan disahkan tandatanganya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, Buku daftar nama penghadap atau klapper
12 Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sekretaris MPD Kota Batam.
13 Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota MPD Kota Batam.
dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang dipisahkan, Buku daftar protes, Buku  daftar  wasiat  dan  Buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7) Keadaan arsip.
8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamananya).
9) Laporan  bulanan  pengiriman  salinan  yang  disahkan  dan  daftar  akta,  daftar  surat  di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan.
10) Uji petik terhadap akta.
11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih.
12) Jumlah pegawai yang terdiri dari atas sarjana dan non-sarjana.
13) Sarana  kantor  antara  lain  Komputer,  Meja,  Lemari,  Kursi  tamu,  Mesin  ketik, Filing cabinet ,  Pesawat  telepon/faksimili/internet,  Penilaian  pemeriksaan,  Waktu  dan tanggal pemeriksaan.
Setelah  Tim  Pemeriksa  Protokol  membuat  jadwal  dan  menyurati  para  notaris,  maka Majelis  Pengawas  Notaris  yang  telah  dibagi  dalam  kelompok  Tim  pemeriksa  Protokol Notaris  turun  sesuai  jadwal  yang  telah  di  buat  dan  melakukan  pemeriksaan  pada  notaris notaris  yang  ada  diwilayah  Kota  Batam  yang  juga  telah  ditentukan  ke  notaris  mana  tim tersebut  harus  datang  untuk  pemeriksaan  protokol  notaris  tersebut.  Setelah  melakukan pemeriksaan  protokol  pada  notaris  yang  dilakukan  pada  108  notaris  di  Kota  Batam  ,  maka para anggota majelis pengawas notaris kota Batam yang telah di bagi dalam Tim Pemeriksa Protokol  Notaris,  harus  melakukan  evaluasi  terhadap  masing  masing  notaris,  dimana  saat turun melaksanakan pemeriksaan protokol notaris tersebut, semua  hal  yang wajib diperiksa sebagaimana  tersebut  diatas,  harus  mendapat  evaluasi  dan  tindaklanjut  dari  tim  pemerikas, terkait apakah semua unsur tersebut telah sesuai dan ada pada setiap notaris.
Evaluasi  dilakukan  untuk  menilai  tingkat  kepatuhan  para  Notaris  terhadap  undang- undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka nantinya hasil evaluasi yang diberikan oleh  Tim  pemeriksa  protokol  notaris  kota  Batam  akan  digunakan  sebagai  bahan  untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  kepada notaris secara keberlanjutan.
Dimana  hasil  evaluasi  pembinaan  dan  pengawasan  akan  ditindaklanjuti  dengan pemberian  penghargaan  kepada  Notaris  yang  mematuhi  ketentuan  undang-undang  Jabatan Notaris dan  Kode Etik  Notaris atau pemberian  sanksi kepada notaris  yang tidak patuh  pada ketentuan  tersebut.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  majelis  pengawas  notaris  tidak  hanya melakukan  pemeriksaan  protokol  notaris  saja,  Majelis  Pengawas  notaris  juga  melaksankan tugas  pemeriksaan  majelis  pengawas  notaris,  dimana  hal  ini  dilakukan  jika  ada  pengaduan yang masuk terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris kota Batam.
Dalam  hal  melakukan  pemeriksaan  terhadap  notaris  yang  dilaporkan,  Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  kota  Batam  melakukan  pemeriksaaan  terhadap  notaris  yang dilaporkan. Laporan yang masuk tersebut dapat masuk langsung ke Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Batam atau  merupakan laporan  perpanjangan dari Majelis pengawas Pusat atau majelis  pengawas  Wilayah.  Dimana  ketua  majelis  pengawas  notaris  membentuk  Majelis Pemeriksa  Daerah,  Majelis  Pemetiksa  Wilayah  dan  majelis  Pemerikasa  Pusat    dari  masing masing  unsur  yang  terdiri  atas    1  (satu)  orang  ketua  dan  2  (dua  )    orang  anggota  Majelis pemeriksa  dan  dibantu  oleh    1   (  satu  )   orang  sekretaris.  Dalam  hal  laporan  masuk  kepada Majelis  Pemeriksa  Wilayah  dan  Majelis  Pemeriksa  Pusat,  maka  mereka  berwenang memeriksa    dan  memutuskan  laporan  yang  diterima.  Namun  Majelis  pemeriksa  wajib menolak  untuk  memeriksa  notaris  yang  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hunungan
darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris.
Dalam  hal  Majelis  Pemeriksa  mempunyai  hubungan  dengan  terlapor,  ketua  majelis pengawas  notaris  menunjuk  penggantinya.  Laporan  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan  dan disampiakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Majelis  Pengawas  Daerah  Kota  Batam  menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode Etik  Notaris  atau  pelanggaran    pelaksanaan  jabatan  notaris.  Maka  majelis  akan  melakukan pemeriksaan, dimana Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.  Pemanggilan  dilakukan  dengan  surat  oleh  sekretaris  dalam  waktu  paling  lambat  5 (lima ) hari kerja sebelum sidang dan dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimail yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
a. Pemanggilan Terlapor, dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak  hadir  maka  majelis  pengawas  daerah  notaris  kota  batam  akan  melakukan pemanggilan kedua , setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut yang kedua kali  namun  tetap  tidak  hadir  maka  pemeriksaan  dilakukan  dan  putusan  diucapkan tanpa kehadiran terlapor
b. Pemanggilan Pelapor, dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir maka dialkukan pemanggilan kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa mengatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi. 14
Sepanjang tahun 2018 Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam telah memeriksa tiga  kasus  laporan  yang  masuk  ke  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  dan melakukan  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Akhinya  semua  tugas  pemeriksaan  dan  pengewasan  yang  dilalukan  oleh  Majelis  Pengawas Notaris  bertujuan  memberikan  arah  dan  tuntunan  serta  memberikan  pembinaan  dan  juga pengawasan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan  jabatan  profesinya  sebagai  pejabat  umum, agar  senantiasa  dapat  meningkatkan  profesionalisme  dan  kualitas  kerjanya,  sehingga  dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya  Notaris  bukanlah  untuk  kepentingan  Notaris  itu  sendiri  tetapi  untuk  kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.
Peran  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  sebelumnya  melakukan  pengawasan  dan pembinaan,  setelah  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  ini  diberlakukan  menjadi  terpisah yaitu  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Pembinaan  oleh Majelis  Kehormatan  Notaris  diatur  di  dalam  Pasal  66A,  sedangkan  pengawasan  dilakukan oleh Majelis  Pengawas  Daerah  yang diatur dalam  Pasal  67.  Mengenai  tugas dan fungsi  dan tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian,  struktur  organisasi,  tata  kerja  dan  anggaran majelis kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66A ayat (3) belum di  atur dengan Peraturan Menteri.
Majelis  Pengawas  Daerah  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari  masyarakat  dan  dari  Notaris  lainnya  dan  menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan  sanksi  apapun.  Majelis  Pengawas  Daerah  hanya  berwenang  untuk  melaporkan hasil  sidang  dan  pemeriksaannya  kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah  dengan  tembusan
14 Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
kepada  pihak  yang  melaporkan,  Notaris  yang  bersangkutan,  Majelis  Pengawas  Pusat  dan Organisasi Notaris (INI).
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan    dengan  wakil  Ketua  Majelis  Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, menjawab pertanyaan peneliti berapakah pelaporan yang pernah diterima  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  sepanjang  2016  sampai  2018? Dan jawaban  yang di dapatkan adalah Kasus-kasus ditangani   MPD 2016-2018,  yaitu tahun 2016 ada 2 kasus, tahun 2017  ada 1 kasus  ( Permohonan mediasi, namun tak tercapai) dan satahun 2018 sampai dengan bulan Juni ada  3 kasus yang di tangani oleh Majelis Pengawas Wilayah  Notaris  Kota  Batam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku dan sejauh ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam sejauh ini menyelesaikan kasus Notaris  yang  masuk,  atau  aduan  yang  masuk  kepada  MPD,  sedangkan  untuk  pencegahan Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  melakukan  administrasi  persuratan  untuk memberikan himbauan dalam bentuk mengirimkan surat kepada notaris di kota Batam untuk selalu  memegang  teguk  kode  etik  notaris  dan  menjalankan  tugas  sesuai  amanat  perundang- undangan.
Sejalan dengan teori perlindungan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dimana perlindungan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan norma norma hukum yang ada,  dan  dengan  ketentuan  peraturan  yang  diatur  dalam  undang  undang  jabatan  notaris  dan peraturan  menteri  hukum  dan  HAM  maka  masyarakat  sebagai  subjek  dapat  dilindungi  atau mendapatkan  perlindungan  hukum  ketika  semua  notaris  dapat  menjalani  tugasnya  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  kode  etik  profesi,  dimana  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  maka  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  dibentuk  untuk melakukan pengawasan terhadap para notaris, termasuk untuk notaris kota Batam.
Peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam selama ini sesungguhnya  bertujuan  untuk  mengawasi  kinerja  Notaris  dalam  membuat  akta  otentik. Dimana  dalam  kaitannya,  bahwa  akta  otentik  sangat  berkaitan  dengan  pelayanan  kepada masyarakat  khususnya  di  bidang  perdata  yang  meliputi  perjanjian  jual  –  beli,  perkreditan, perbankan,  hak  tanggungan,  fidusia  dan  lain  sebagainya.  Pada  umumnya,  kalangan masyakarat yang sering berhadapan dengan Notaris juga berasal dari kalangan bisnis dan jasa di  bidang  perbankan.  Sehingga  peran  Notaris  juga  berkaitan  dengan  pembangunan  Hukum nasional, hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.  Secara  dimensional  maka  Teori  Hukum  Pembangunan  memakai kerangkaacuan  pada  pandangan  hidup  ( way  of  live )  masyarakat  serta  bangsa  Indonesia berdasarkan asas  Pancasila  yang bersifat  kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan  kaidah  yang  terdapat  dalam  Teori  Hukum  Pembangunan  tersebut  relatif  sudah merupakan  dimensi  yang  meliputi  structure  (struktur),  culture  (kultur)  dan  substance (substansi).  Ketiga,  pada  dasarnya  Teori  Hukum  Pembangunan  memberikan  dasar  fungsi hukum  sebagai  ―sarana  pembaharuan  masyarakat‖  ( law  as  a  tool  social  engeneering )  dan hukum  sebagai  suatu  sistem  sangat  diperlukan  bagibangsa  Indonesia  sebagai  negara  yang sedang berkembang.

## Upaya  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  dalam  Menghadapi  Kendala dalam Melakukan Pengawasan Notaris di Kota Batam
Majelis pengawas Daerah notaris kota Batam berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  sudah  kita  bahas  sebelumnya.  Ada  dua kasus  ditahun  2016,  1  kasus  di  tahun  2017  dan  3  kasus  di  tahun  2018.  Serta  melakukan
pemeriksaan  protokol  notaris  minimal  satu  kali  dalam  setahun.  Dimana  tahun  2018 pemeriksaan protokol Notaris dilaksanakan pada bulan Agustus. Dalam melaksanakan tugas yang tidak mudah ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kota Batam menhhadapi berbagai kendala, kendala ini muncul mengingat para anggota Majelis berlatar belakang profesi  yang berbeda  beda.  Kesulitan  muncul  saat  menentukan  tanggal  dan  hari  untuk  melaksanakan pemeriksaan,  baik  itu  jadwal  pemeriksaan  protokol  notaris  maupun  jadwal  pemeriksaan terhadap laporan yang masuk ke Majelis pengawas daerah Notaris Kota Batam. 15
Di samping itu selain latar belakang profesi yang berbeda anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam juga berdomisili tidak hanya di Kota Batam, tapi juga berdomisi di  Kota  Tanjungpinang,  dan  berkantor  di  Tanjungpinang  yang  membutuhkan  waktu  untuk lebih  untuk  dapat  menjalankan  tugas  pemeriksaan  dan  pembinaan  notaris  di  Kota  Batam. Dimana  anggota  majelis  pengawas  dari  Kantor  Wilayah  yang  nota  benenya  berkantor  dan berdomisili di kota Tanjungpinang.
Kesulitan  atau  masalah  yang  juga  sering  muncul  dalam  melakukan  tugas  sebagai majelis  pengawas  daerah  notaris  Kota  Batam  adalah  pemahaman  yang  berbeda  atau kurangnya  pemahaman  pihak  pelapor  tentang  cara  melaporkan  dan  jangaka  waktu pemeriksaan  terhadap  laporan  yang  disampaikan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kota  Batam.  Dimana  pemeriksaan  oleh  Majelis  Pemeriksa  yang  telah  ditetapkan melaksanakan  pemeriksaan  yang  bersifat  tertutup  untuk  umum,  dan  pemeriksaan  tersebut dimulai  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kalender  setelah  laporan  diterima. Sementara  pelapor  terkadang  tidak  memahami  jangka  waktu  ini  dan  Majelis  Pengawas daerah Notaris Kota Batam dianggap lamban menangani atau menindaklanjuti laporan  yang masuk,  seperti  laporan  yang  pernah  masuk  hari  Jumat  dan  hari  rabu  diminggu  beikutnya pelapor dating kembali  menanyakan kenapa laporanya lambat  di  tanggapi,  padahal  belum 7 hari  kerja  terhitung  sejak  laporannya  masuk  ke  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota Batam.
Selain  itu  menghadapi  tantangan  teknologi,  laporan  yang  dikirimkan  juga  harusnya dalam bentuk tertulis dan telah ditandatangi oleh pihak pelapor, sehinga jika masuk laporan ke  email  dan  belum  diatndatangi  mana  laporan  tersebut  tidak  akan  ditindaklanjuti  oleh Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam.  Terhadap  laporan  yang  masuk  dan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  maka,  majelis  pengawas  daerah  notaris  kota  batam  harus menyelesaikan  pemeriksaan  dan  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  dalam  jangka  waktu  30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laopran diterima.
Dimana  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  akan  menuangkan  hasil pemeriksaannya dalam bentuk  berita acara pemeriksaan  yang ditandatangani  oleh ketua dan sekretaris  Majelis Pengawas Notaris Kota Batam. Yang kemudian berita acara pemeriksaan tersebut  dikirimkan  kepada  Majelis  Pengawas  Wliayah  Notaris  Provinsi  Kepulauan  Riau ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawsa Pusat dan Pengurus Dewan  Ikatan Notaris Indonesia.
Maka  terkait  kendala  dan  masalah  yang  dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris Kota Batam, dari hasil wawancara yeng peneliti lakukan, kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas dapat diklasifikasi berdasarkan teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan
15 David  Tan,  ―Controversial  Issues  on  the  Making  of  Notarial  Deed  Containing  Chained  Promise  (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle,‖ Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 2 (2019): 315–338, doi:10.15294/jils.v4i2.31091.
oleh Soerjono Soekanto. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto  adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor  yaitu:
1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  hukum  maupun    yang menerapkanya;
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan
5) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  MPD  Batam  dalam  melaksanakan  pengawasan Notaris  di  Kota  Batam  menurut  berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  adalah sebagai berikut:
a) Faktor Hukumnya (Undang-Undang)
Menurut  peneliti  sesungguhnya  kehadiran  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  sudah  cukup  baik,  namun  perlu  diakui  bahwa  selama  ini  bagi  anggota Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  yang  tidak  melaksanakan  tugasnya dalam  pemeriksaan  protocol  Notaris  tidak  dikenai  sanksi  dalam  bentuk  apapun. Sehingga  dari  hasil  wawancara  masih  ditemui  adanya  anggota  MPD  yang  tidak mengikuti rapat rutin dan juga pemeriksaan protocol notaris.
b) Faktor Penegak Hukum
Kesibukan  anggota  Majelis  Pengawas  Notaris  yang  berbeda  profesi  sehingga  agak sulit mencocokan waktu untuk kumpul seluruh anggota MPD Dimana Notaris kurang bisa  me-manage  waktu  antara  kegiatan  Notaris  dengan  waktu  pemeriksaan.  Tim pemeriksaan  harus  terdiri  dari  unsure  pemerintah,  notaries  dan  akademisi  sedang kananggota  MPD  dari  unsure  pemerintah  kebanyakan  berada  di  Tanjungpinang sehingga  kesulitan  untuk  mengejar  batas  waktu  penyelesaian  perkara  sebagaimana yang diatur undang-undang.
c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mpenegakan Hukum Notaris  juga  ditemui  kurang  rapi  dalam  membuat  Protokoler  Notaris  dan  terkadang Protokoler Notaris ini belum disalin dibuku Protokol dan masih ditulis dengan pensil atau dengan correction-pen.  Lalu  kelengkapan atas sarana dan prasarana  yang masih perlu  ditambahkan  lagi,  misalkan  untuk  kantor  Sekretariat  masih  bergabung  dengan Kantor  Perwakilan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  ada  di Batam. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris itu terdiri dari unsur berbeda jadi untuk  melakukan  pemeriksaan  itu  kurang  pantas  karena  unsur  yang  mengawasi Notaris  dan  yang  diawasi  juga  Notaris  sendiri  sehingga  kurang  maksimal pelaksanaannya.  Selain  itu  dana  insentif  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  belum memadai  dan  pengawasan  dari  unsur  pemerintahan  tidak  diberikan  dana  intensif tersebut.
d) Faktor Masyarakat
Faktor  penghambat  yang  ditemui  pada  saat  melaksanakan  pengawasan  adalah  masih banyak Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan, atau menyampaikan laporan tidak tepat waktu sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris kesulitan dalam mendata dan merekapitulasi Protokol Notaris tersebut.
e) Faktor Kebudayaan
Majelis belum melakukan pemeriksaan berkala kepada notaris notaris kota batam, dan hanya  turun  ketika  ada  laporan  yang  masuk.  Melihat  kendala  yang  dihadapi  oleh majelis  pengawas  notaris  kota  Batam,  tidaklah  menjadi  suatu  hal  yang  membuat negara  ini  tidak  dapat  melaksanakan  misi  pembangunan,  sebagaimana  teori  hukum pembangunan  yang  disampaikan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa  untuk  dapat mengembangkan  bangsa  dan  terus  membangun  bangsa,  para  pengawas  notaris  harus menggunakan  pola  kerjasama  dengan  melibatkan  seluruh  pihak  terkait  sehingga tujuan  dari  pengawasan  yang  dilaksanakan  akan  tercapai  dan  negara  ini  terus  bisa mengembangkan  potensi  diri  untuk  mensejahterahkan  rakyat  nya.  Dan  jika  kita analisa  dengan  menggunakan  teori  efektifitas  hukum,  maka  masalah  yang  timbul dalam mengawasi notaris  yang tugasnya dilaksanakan oleh Majelis pengawas daerah notaris  kota  batam  belum  efektif  karena  masih  lemah  dalam  penegakan  hukum dimana  sehingga  masih  menimbulkan  masalah  yang  harus  dicarikan  solusinya sehingga  budaya  hukum  para  notaris  terbangun  menjadi  notaris  yang  menjalankan tugasnya  sesuai  amanat  undang-undang  notaris  dan  kode  etik  notaris.  Dalam  hal penegakan  hukum,  dengan  tugas  pengawasan  yang  dilakukan  majelis  pengawas daerah  notaris  Kota  Batam,  maka  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait tugas  seorang  notaris  dapat  dipatuhi  dan  dilaksanakan  oleh  notaris  karena  mereka selalu  diawasi  oleh  majelis  pengawas  notaris  kota  Batam.  Walaupun  dalam melaksanakan  tugasnya  Majelis  Pengawas  Daerah  notaris  Kota  Batam  menghadapi berbagai kendala yang salah satunya sarana dan prasana yaitu belum memiliki gedung secretariat, dari sis efektifitas hukum dapat mengakibatkan kurang efektifitasnya kerja majelis  pengawas  notaris  kota  Batam.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  efektifitas dimana  salah  satu  pendukung  suatu  hal  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  harapan jikan  sarana  dan  prasana  nya  terpenuhi  dengan  baik,  maka  hukum  itu  akan  menjadi efektif dalam pelaksanaanya dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu para notaris kota  Batam  dapat  menjalankan  tugasnya  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terlaksananya  tugas  majelis  pengawas  notaris  juga  harus  didukung  oleh  kondisi masyarakat  yang  selalu  melaporkan  kealfaan  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris kepada  majelis  pengawas  notaris  Kota  Batam,  sehingga  teori  efektifitas  yang  mengatakan bahwa  hukum  itu  akan  efektif  ketika  pelaksanaannya  di  dukung  oleh  masyarakat.  Dimana akhirnya  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pengawasan  notaris dapat  berfungsi  dan  sesuai  dengan  teori  efektifitas  hukum  dimana  berjalanya  semua ketentuan yang mengatur tugas dan peran notaris yang diawasi oleh majelis pengawas daerah notaris  akan  menumbuhkan  budaya  yang  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat  khususnya dalam pemberian pelayanan dari notaris kepada masyarakat. 16
Dalam  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap Notaris yang ada di Kota Batam, Majelis Pengawas Daerah Kota Batam melakukan beberapa upaya, diantaranya:
16 David  Tan,  ―Cyber-Notaries  From  A  Contemporary  Legal  Perspective:  A  Paradox  in  Indonesian  Laws  and The  Marginal  Compromises  to  Find  Equilibrium,‖ Indonesia  Law  Review 10,  no.  2  (2020):  113–136, doi:10.15742/ilrev.v10n2.635.
1) Melakukan  rapat  koordinasi  dengan  seluruh  Anggota  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris  Kota  Batam,  dari  mulai  Ketua,  Wakil,  Anggota  dan  seluruh  anggota  tim sekretariat.
2) Melakukan rapat evaluasi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kepulauan Riau untuk  mengusulkan  agar  ke  depannya  anggota  MPD  Kota  Batam  yang  dipilih  dapat dipertimbangkan  yang  berdomisili  di  Kota  Batam.  Hal  ini  dilakukan  untuk memudahkan teknis pemeriksaan daan pengawasan terhadap Notaris di Batam.
3) Melakukan pembinaan secara berkala kepada Notaris di Kota Batam yang ditemukan melakukan  pelanggaran  terhadap  administratif  dalam  pembuatan  akta  notaris  agar sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris.

## Solusi  terhadap  Kendala  yang  Dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota Batam
Guna  memberi  solusi  menghadapi  kendala  yang  di  temukan  oleh  Majelis  pengawas  Daerah Notaris maka dilakukanlah berbagai upaya. Upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris  Dalam  Mengatasi  hambatan-hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  Terhadap Notaris Di Kota Batam adalah berdasarkan teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:
a. Faktor Hukumnya (undang-undang)
Perlu  dilakukan  penambahan  materi  muatan  yang  mengatur  tentang  sanksi administratif  baik  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis  maupun  pemberhentian  bagi anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
b. Faktor Penegak Hukum
Perlu  Melakukan  re-schedulle  terhadap  Anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kota  Batam  yang  pada  saat  pemeriksaan  Notaris  yang  tidak  bisa  hadir  dalam pemeriksaan pertama dan dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan pertama pada saat pemeriksaan kedua dilakukan.
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum Sebelum  melakukan  pemeriksaan  Notaris  diberikan  Surat  Pemberitahuan  agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan sesuai dengan jadwal  yang telah dibuat. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris agar melaporkan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  di  Kota  Batam  khususnya, sehingga  kerjasama  antara  masyarakat  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam melakukan  pengawasan  lebih  optimal.yang  dilakukan  melalui  penyuluhan  hukum. Dikarenakan anggaran pembiayaan dalam melakukan pengawasan belum mencukupi, untuk menunjang itu Majelis Pengawas Daerah melaksanakan tugas dengan sukarela.
d. Faktor Masyarakatnya Majelis  Pegawas  Daerah  dituntut  lebih  efektif  untuk  me-manage  waktu  antara melakukan  pengawasan  dengan  menjalankan  tugas  pokok  masing-masing,  karena unsur Majelis Pengawas Daerah Notaris itu terdiri juga dari unsur Dosen dan Notaris sendiri.  Mengingat  sulitnya  mengatur  waktu  maka  Majelis  pengawas  daerah  notaris kota  batam  melakukan  pemeriksaan  notaris  pada  hari  sabtu.  Pemeriksaan  protocol
secara  rutin,  administrasi  yang  baik  akan  mengurangi  permasalahan.  Dalam pemeriksaan  juga  sering  kali  dilakukan  pembinaan  khusus  terhada  Notaris  terkait kewajiban  Notaris.  Bekerjasama  dengan  Kanwil  dan    INI    mengadakan  pembinaan bagi para Notaris.
e. Faktor Kebudayaan
Untuk laporan notaris yang biasanya dikirimkan ke Majelis Pengawas wilayah notaris secara  manual.  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  tahun  2018  telah meloncing  system  pelaporan  berbasis  IT    yaitu  SILARIS,  Sistem  Laporan  Notaris, dimana  notaris  tidak  harus  mengirim  laopran  secara  manual  lagi,  tapi  dengan  cara teknologi yang memudahkan, dan dapat dilakukan diamana saja dan kapan saja. Solusi  yang  dilaksanakan  dalam  menghadapi  kendala  yang  dihadapi  oleh  Majelis Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  adalah  hal  yang  sejalan  dengan  teori  efektifitas hukum,  dimana  seandainya  tidak  ada  usaha  atau  solusi  yang  dicari  dan  dilakukan  untuk mengatasi masalah  yang dihadapi dalm melaksanakan tugas pengawasan maka hukum tidak akan bermanfaat dan tugas dan kewajiban tidak dapat dilaksanakan yang akan berujung pada tidak efektifnya aturan hukum yang telah dibuat dan masyarakat tidak dapat dipenuhi haknya sesuai dengan harapan.
Maka  solusi  yang  diberikan  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  menjadikan hukum  dapat  memberikan  efektifitas  hukum  dan  melindungi  semua  lapisan  masyarakat. Dalam  menjalankan  tugas  majelis  pengawas  daerah  notaris  kota  Batam  mencari  solusi  dari kendala  yang  dihadapi,  solusi  yang  diambil  diharapkan  dapat  memberikan  menfaat  dan membawa  efek  kepada  notaris  yang  belum  melaksanakan  tugasnya  sesuai  amanat  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  karena  terus  diawasi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris Kota Batam menjadi jera dan akhirnya hukum dapat ditegakan dan kembali mengacu pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  aturan  dan  pelaksanaan  tugas  sesuai aturan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pengawas  notaris  mambawa  manfaat  merubah  budaya yang buruk menjadi lebih baik.
Sesuai dengan peran notaris, aturan  yang mengatur para notaris juga harus didukung oleh masyarakat, dimana sesuai dengan teori efektifitas, diperlukan dukungan masyarakat dan solusi  yang  diberikan  dalam  menghadapi  kendala  yang  ada,  menjadi  solusi  yang  harus difikirkan kedepanya agar hukum jelas memberikan manfaat yang efektif.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris  yang  di  kota  Batam,  peran  Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam belum dilaksanakan secara efektif.
2) Terhadap  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  pengawasan  Notaris  di  Kota Batam,  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota  Batam  melakukan  upaya  sebagai berikut:
a. Melakukan  rapat  koordinasi  dengan  seluruh  Anggota  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris  Kota  Batam,  dari  mulai  Ketua,  Wakil,  Anggota  dan  seluruh  anggota  tim sekretariat.
b. Melakukan  rapat  evaluasi  dengan  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  Kepulauan Riau  untuk  mengusulkan  agar  ke  depannya  anggota  MPD  Kota  Batam  yang dipilih dapat dipertimbangkan yang berdomisili di Kota Batam. Hal ini dilakukan
untuk  memudahkan  teknis  pemeriksaan  daan  pengawasan  terhadap  Notaris  di Batam.
c. Melakukan  pembinaan  secara  berkala  kepada  Notaris  di  Kota  Batam  yang ditemukan  melakukan  pelanggaran  terhadap  administratif  dalam  pembuatan  akta notaris  agar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3) Solusi  terhadap  kendala  yang  dihadapi  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kota Batam dalam melaksanakan tugas pengawasan Notaris di Batam antara lain:
a. Para  anggota  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  membuat  jadwal  ulang  untuk melakukan pemeriksaan dan menjadwalkan pemeriksaan di hari sabtu;
b. Terkait anggaran yang terbatas, anggota melaksanakan tugas dengan suka rela dan tetap  menjunjung  tinggi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku; dan
c. Perlu  adanya  penyediaan  fasilitas  e-goverment  dalam  bentuk  sistem  laporan notaris  yang  digital  SILARIS  yang  di  buat  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kepulauan  Riau,  sehingga  laporan  notaris  tidak  perlu  dikirim secara manual kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Batam.

## DAFTAR PUSTAKA
Juliarsa, Djati, and John Suprianto. Manajemen Umum . Yogyakarta: BPPT, 1988.
Mardiansyah, Alfiyan, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and Muhammad Syahri Ramadhan. ―Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris.‖ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 48–58.
doi:http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Indonesia, 2014.
Sigian. Filsafat Administrasi . Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Situmorang, Viktor M, and Cormentyna Sitanggang. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah . 1st ed. Bandung: Sinar Grafika, 1993.
Sujamto. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia . Bandung: Sinar Grafika, 1987.
———. Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Tan, David. ―Controversial Issues on the Making of Notarial Deed Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle.‖ Journal of Indonesian Legal Studies 4, no. 2 (2019): 315–338. doi:10.15294/jils.v4i2.31091.
———. ―Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium.‖ Indonesia Law Review 10, no. 2 (2020): 113–136. doi:10.15742/ilrev.v10n2.635.
Tan, David, and Lu Sudirman. ―Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia.‖ Journal of Indonesian Legal Studies 5, no. 1 (2020): 125–170. doi:10.15294/jils.v5i1.37308.
Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1983.