## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
Retno Putri Fitriah 1 , Rachma Fitriati 2
Fakultas Administrasi, Universitas Indonesia Correspondent author : retnoputrifitriah@gmail.com, rachma.fitriati@ui.ac.id Depok, Jawa Barat - Indonesia

## Abstract
Smart  City  is  considered  to  be  an  innovation  in  solving  the  complexity  of  urban  problems, requiring  cooperation  between  government,  society,  the  private  sector  and  stakeholders. This  research  aims  to  understand  the  collaboration  process  between  various  stakeholders carried  out  by  the  Tangerang  Regency  Government  through  the  Tangerang  Gemilang application  in  realizing  the  Smart  City  concept.  Qualitative  research  methods  with  a  case study  strategy  were  used,  and  data  was  collected  using  literature  studies,  interviews  and documentation.  The  research  results  explain  that  Tangerang  Gemilang  has  succeeded  in providing efficient and easily accessible public services via digital platforms. The Tangerang Gemilang  application  allows  the  public  to  access  public  information,  submit  requests,  and report  problems  by  reducing  complicated  permits  and  increasing  transparency.  Through  a collaborative governance approach, this program involves several actors in decision making and  policy  implementation,  including  government,  society  and  the  private  sector.  Active community  participation  is  realized  through  the  use  of  applications  as  a  communication channel  between  the  community  and  the  government.  Collaborative  Governance  is  an important  foundation  in  improving  the  quality  of  Smart  City-based  urban  services  in Tangerang Regency.
Keywords: Collaborative  governance;  E-Government;  Smart  City;  Tangerang  Gemilang; Urban services

## Abstrak
Smart  City dianggap  menjadi  sebuah  inovasi  dalam  menyelesaikan  kompleksitas permasalahan  perkotaan,  menuntut  adanya  kerjasama  pemerintah,  masyarakat,  swasta, serta  pemangku  kepentingan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  proses  kolaborasi antara  berbagai  pemangku  kepentingan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Tangerang  melalui  aplikasi  Tangerang  Gemilang  dalam  mewujudkan  konsep  Smart  City. Metode  penelitian  kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus  digunakan,  dan  data  dikumpulkan memakai  studi  kepustakaan,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menjelaskan Tangerang  Gemilang  telah  berhasil  menyediakan  layanan  publik  yang  efisien  dan  mudah diakses  melalui  platform  digital.  Aplikasi  Tangerang  Gemilang  memungkinkan  masyarakat untuk  mengakses  informasi  publik,  mengajukan  permohonan,  dan  melaporkan  masalah dengan  mengurangi  birokrasi  yang  rumit  dan  meningkatkan  transparansi.  Melalui pendekatan  collaborative  governance,  program  ini  melibatkan  beberapak  aktor  pada pengambilan  keputusan  serta  pelaksanaan  kebijakan,  termasuk  pemerintah,  masyarakat, dan  sektor  swasta.  Partisipasi  aktif  masyarakat  diwujudkan  melalui  penggunaan  aplikasi sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Collaborative governance menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas layanan perkotaan berbasis Smart City di Kabupaten Tangerang .
Kata  Kunci:  Collaborative  Governance;  E-Government;  Layanan  Perkotaan;  Smart  City;

## Tangerang Gemilang
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267

## PENDAHULUAN
Proporsi  penduduk  perkotaan  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  dari 30,9% pada tahun 1990 menjadi 43,1% pada tahun 2005, dan kemudian meningkat tajam menjadi 53,12% pada tahun 2015 (Hadijah & Sadali, 2020). Menurut laporan UN Habitat (2016), sekitar 65%  dari  pertambahan  penduduk  perkotaan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  migrasi  dan reklasifikasi,  sementara  sekitar  35%  sisanya  disebabkan  oleh  pertumbuhan  alami  penduduk perkotaan.  Menurut  Statistik  Kependudukan  Kabupaten  Tanggerang  Tahun  2020, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 mencapai  1,04%,  sedangkan  pada  tahun  2020  mencapai  5,86%.    Peningkatan  arus urbanisasi  menimbulkan  berbagai  masalah  baru  bagi  daerah  perkotaan  (Chauvin  et  al., 2017)  meliputi  masalah  sampah,  edukasi,  transportasi,  sosial  ekonomi,  bencana,  dan kesehatan,  serta  pelayanan  publik  yang  buruk.  Ditinjau  dari  pelayanan  publik,  Menurut (Mahsyar, 2011), di Indonesia menjadi isu kebijakan yang semakin penting karena perbaikan pelayanan  publik  yang  masih  stagnan.  Dampaknya  sangat  luas,  karena  mencakup berbagai  aspek  kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya.  Dalam  konteks  ekonomi, pelayanan  publik  yang  buruk  dapat  menyebabkan  penurunan  investasi,  yang  pada gilirannya  dapat  mengakibatkan  pemutusan  hubungan  kerja  di  industri  dan  kurangnya peluang kerja baru, yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran.
Smart  City dianggap menjadi  sebuah  inovasi  baru  dalam  menyelesaikan  persoalan masyarakat. Smart City menjelma sebagai solusi untuk pemerintah kota dan daerah dalam melihat  berbagai  masalah  perkotaan  yang  dipimpinnya  (Dameri,  2013). Smart  City adalah sebuah  kota  yang  menyatukan  konsep  digital,  alam,  dan  sosial  untuk  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik,  infrastruktur  perkotaan  yang  unggul,  lingkungan ramah,  transportasi  yang efisien,  dan  kehidupan  yang nyaman  (Abdoullaev, 2011).  Konsep Smart  City sering  disangkutpautkan  terhadap  penggunaan  teknologi  guna  pembangunan dan pengintegrasian infrastruktur serta pelayanan sebagai sebuah solusi inovatif untuk proses identifikasi  permasalahan  yang  ada  dan  memperbaikinya  secepat  mungkin  dengan  cara yang efesien serta efektif (Nam & Pardo, 2011).
Pada  implementasi Smart  City merupakan  upaya  untuk  menyesuaikan  kebutuhan publik seiring perkembangan teknologi, namun hal tersebut membutuhkan kecermatan juga pada  pengambilan  kebijakan  yang  makin  kompleks  yang  sesuai  terhadap perkembangan teknologi  (Alim  et  al.,  2019). Smart  City adalah  kota  dengan  kemampuan  untuk pemanfaatan  sumber  daya  yang  tersedia  ke  arah  kota  yang  modern,  ekonomis,  dan mempunyai  standar  yang  tinggi  (Nijkamp  &  Unum,  2008).  Selain  teknologi  informasi  dan

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
komunikasi, terdapat tiga hal pendorong Smart City , yaitu suatu tata laksana organisasi atau institusi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi (Chourabi et al., 2012).
Salah  satu  aspek Smart  City yang  penting  untuk  diimplemetasikan  adalah smart government sebagai  upaya  untuk menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  smart dan ideal  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  maksimal.  Dalam  upaya  meningkatkan pelayanan kepada sektor publik, smart government menjadi fokus utama untuk memberikan pelayanan  berkualitas  yang  efektif  kepada  masyarakat,  dengan  tujuan  memenuhi kebutuhan  mereka  dengan  lebih  baik.  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  e-Government  menjelaskan  pentingnya pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah, mengelola, menyediakan, dan mendistribusikan informasi serta pelayanan publik.
Pemerintah  tidak  akan  mampu  mewujudkan  inovasi  dan  inisiasi  program Smart  City apabila tidak memiliki dokumen normatif yang mendasarinya (Gil-Garcia et al., 2015). Selain itu,  pemerintah  seharusnya  mengikutsertakan  peran stakeholder guna  menwujudkan partisipasi  dan  kolaborasi  untuk  mewujudkan Smart  City (Anindra  et  al.,  2018).  Sinergitas diantara masyarakat, swasta dan pemerintah tidak boleh dipungkiri, ketiganya harus saling bekerja  sama  dan  bergantu  satu  sama  lain  untuk  mewujudkan  suatu  daerah  atau  negara menjadi  negara  yang  maju  dan  berhasil  (Alim  et  al.,  2019).  Komponen  tersebut  menjadi perhatian  oleh  seluruh  kota  yang  telah  menerapkan  kebijakan  pembangunan  berbasis Smart City .
Collaborative  governance menggambarkan  serangkaian  proses  dan  mekanisme  di mana  pemerintah,  masyarakat,  sektor  swasta,  dan  pemangku  kepentingan  lain  bekerja bersama  untuk  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  kebijakan  dan  inisiatif Smart  City .  Dalam  perspektif collaborative  governance ,  pemangku  kepentingan dianggap sebagai  mitra  yang  saling  berinteraksi  dan  bekerja  sama  dalam  pengambilan  keputusan, perencanaan,  dan  pelaksanaan  kebijakan  (Amsler,  2016).  Partisipasi  aktif  masyarakat adalah elemen penting dalam collaborative governance untuk mencapai Smart City yang berkelanjutan.  Masyarakat  harus  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan perencanaan,  serta  diberdayakan  dalam  penggunaan  teknologi  untuk  mengumpulkan data  dan  memberikan  umpan  balik  berharga  kepada  pembuat  kebijakan.  Dengan melibatkan masyarakat secara  aktif, keputusan dan inisiatif Smart City dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga (Barnes et al., 2008). Dalam konteks Smart City ,  tata  kelola  kolaboratif  menjadi  sangat  penting  karena  tidak  hanya  menghasilkan keputusan yang lebih baik, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang  lebih  luas.  Dengan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  kebijakan  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
inisiatif Smart  City dapat  lebih  memperhatikan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat dengan lebih baik (Amsler, 2016).
Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  bekerjasama  dengan  para  stakeholder  dalam mengatasi  permasalahan  yang  ada  dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dengan  meningkatkan  pelayanan  publik,  melalui  aplikasi  Tangerang  Gemilang. Pemerintahan  daerah  dengan  inovasi  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Dalam bab XXI Inovasi Daerah.  Pasal 386-390 UU 23/2014 menjelaskan, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup segala bentuk perubahan yang dilakukan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun  2017  tentang  Inovasi  Daerah,  dimana dijelaskan tujuan utama dari inovasi daerah yaitu untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam memajukan kesejateraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayan publik, pemberdayaan  Masyarakat,  serta  memperkuat  daya  saing  daerah.  Pemerintah  berupaya meluncurkan  inovasi  berbasis  teknologi  untuk  meminimalisif  penggunaan  waktu  agar menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan efektif (Fitrianti et al., 2021).
Pada  tahun  2017,  Kabupaten  Tangerang  hanya  memiliki  tiga  puluh  lima  sistem informasi  yang  berupa  palikasi  daerah  yang  digunakan  secara  terpisah  pada  setiap pemerintah daerah, tanpa adanya integrasi dalam  aplikasi E-government. Oleh karena itu, Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  mengambil  inisiatif  untuk  menciptakan  sebuah  aplikasi layanan  publik  yang  terintegrasi.  Tujuan  utamanya  adalah  menyediakan  portal  layanan pemerintahan secara digital dan menggabungkan semua layanan berbasis digital ke dalam satu  aplikasi  yang  terintegrasi,  yang  juga  memberikan  ruang  bagi  penyedia  layanan  dari setiap  perangkat  daerah  sebagai  pemilik  layanan.  Diharapkan  Kabupaten  Tangerang dapat memajukan konsep Smart City melalui aplikasi ini, mengingat informasi terkait layanan publik dapat diakses oleh penyedia layanan di setiap perangkat daerah.
Tangerang  Gemilang  adalah  sistem  pelayanan  publik  dengan  memanfaatkan teknologi  dan  sistem  informasi  dengan  menawarkan  empat  layanan  utama,  yaitu  layanan mandiri,  layanan  Informasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (iPBB),  layanan  Sistem  Informasi Pemakaman  (SIMAPAN),  dan  layanan  wisata.  Selain  itu  layanan  yang  diberikan  kepada publik  pada  aplikasi  ini  berupa  layanan  berita  terkini  terkait  Kabupaten  Tangerang,  Sistem Informasi  Donor  Darah  Indonesia  (Sidoni),  layanan  pengaduan  (SP4N  LAPOR!),  PPID,  Siaga, Sistem  Informasi  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (Sipinter),  Sistem  Informasi  Menara Telekomunikasi  (Simenara),  layanan  pajak,  layanan  e-BPHTB,  Sistem  Informasi  Aplikasi Pelayanan Ketanagerjaan (Siap Kerja), serta Tangerang Radio (91 FM). Pengelolaan semua aplikas tersebut langsung dibawahi oleh DISKOMINFOTIK pemerintah Kabupaten Tangerang

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dengan  melibatkan  dinas  dan  lemabaga  terkait  pada  Kabupaten  Tangerang. Masyarakat Kota  Tangerang  dapat  mengunduh  Aplikasi  sistem  Informasi  Tangerang  Gemilang  pada smartphone dan  langsung  bisa  mengoperasikannya.  Tujuan  utama  aplikasi  ini  pelayanan publik  pemerintah  Kabuoaten  Tanggerang  terus  meningkat  dan  tidak  pernah  ada penundaan  pelayanan  akibat  kekurangan  persediaan  pelayanan,  seperti  blangko  dan keperluan lainnya di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejenisnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  proses  kolaborasi  antara  berbagai  pemangku kepentingan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  melalui  aplikasi Tangerang  Gemilang  dalam  mewujudkan  konsep  Smart  City.  Terlibatnya  para  pemangku kepentingan  dalam  program  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  Collaborative Governance  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Layanan  Perkotaan  Berbasis  Smart  City  di Kabupaten Tangerang. Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan mampu membagikan wawasan  serta  rekomendasi  bagi  pembuat  kebijakan  dan  praktisi  dalam  pengembangan Smart  City  di  Indonesia.  Tidak  hanya  itu,  penelitian  ini  juga  berupaya  memperkuat pemahaman  tentang  peran  collaborative  governance  pada  pembangunan  perkotaan yang  berkelanjutan  dan  inklusif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang melalui aplikasi Tangerang Gemilang, serta dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam pengembangan Smart City di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Creswell, 2019) dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam pada ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, yang meliputi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala  Bidang  Aplikasi  Informatika,  Kepala  Seksi  Pengembangan  dan  Integrasi  Aplikasi Pelayanan Publik, staf pelaksana, serta tenaga ahli pengelola aplikasi Tangerang Gemilang di  Kabupaten  Tangerang  Provinsi  Banten.  Selain  itu,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi melalui  penelaahan  berbagai  literatur,  buku,  naskah  ilmiah,  laporan  penelitian,  dokumen, perundang-undangan  dan  sumber  informasi  lainnya  yang  relevan.  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  teknis  analisis  data  triangulasi.  Triangulasi  dengan  sumber  adalah yang digunakan penulis untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, karena data – data yang penulis peroleh selama  penelitian yaitu dengan menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dikumpulkan untuk diolah sehingga didapatkan data yang valid dan data residu. Dimana penentuan sebuah kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data ini. Dimana peneliti mencoba menemukan makna data yang telah  disatukan dengan menemukan koneksi, relasi, ataupun perbedaan.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk dapat mengetahui Transformasi  Perkotaan  Melalui  Kolaborative  Governance  Dalam  Program  Tangerang Gemilang Berbasis Smart City. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  negara  kota  yang  telah  menerapkan Smart  City didominasi  dengan dimensi Smart  City yang  dibangun  dengan  konsep  cohen  maupun  giffinger. Smart  city dapat  dibagi  menjadi  6  (enam)  dimensi  diantaranya:  (1) Smart  Economy ;  (2) Smart  Mobility ;
(3) Smart  Environment ;  (4) Smart  People ;  (5) Smart  Living ;  dan  (6) Smart Governance (Cohen, 2011). Jika dilihat dari layanan yang disediakan pada aplikasi Tangerang Gemilang, program ini termasuk pada dimensi smart governace dan smart economy .
1. Smart  Economy adalah  sebuah  sistem  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan perekonomian  dan  pendapatan  desa  melalui  model  bisnis  partisipatif  masyarakat. Konsep  Smart  Economy  melibatkan  pembangunan  tata  kelola  ekonomi  yang  adaptif dan  mampu  menghadapi  tantangan,  sehingga  menciptakan  ekosistem  yang mendukung  aktivitas  ekonomi  masyarakat  sejalan  dengan  sektor  unggulan  daerah. Tujuan  utamanya  adalah  meningkatkan  penataan  industri  primer,  sekunder,  dan  tersier guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  membangun  ekosistem  keuangan yang  kuat.  Dalam  aplikasi  Tangerang  Gemilang,  terdapat  layanan  wisata  yang memudahkan  masyarakat  dalam  merencanakan  perjalanan  atau  kunjungan  ke berbagai  tempat  di  Kabupaten  Tangerang.  Fitur  ini  menyediakan  informasi  mengenai objek  wisata,  seperti  tempat  kuliner,  cagar  alam,  pendidikan,  agama,  pertanian, budaya,  dan  bahari.  Keberadaan  fitur  ini  secara  tidak  langsung  berkontribusi  dalam meningkatkan sektor ekonomi di Kabupaten Tangerang Smart Governance.
2. Smart  government yaitu  menitik  beratkan  pada  perubahan  pelayanan  publik  yang masih  bersifat  manual  menjadi  digitalisasi  dengan  memanfaatkan  sebuah  inovasi  dari penggunaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi.  Melalui  konsep  smart  government, pelayanan  publik  yang  sebelumnya  dilakukan  secara  manual  mengalami  transformasi menjadi digital dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Implementasi smart  government  pada  aplikasi  Tangerang  Gemilang  memberikan  manfaat  bagi masyarakat  dengan  menyediakan  akses  yang  mudah,  terjangkau,  dan  cepat  kepada pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan merasa terhubung secara emosional dengan pemerintah melalui penggunaan aplikasi tersebut.

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Selain itu, adopsi teknologi dalam Tangerang Gemilang juga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  telah  meningkatkan  penyelenggaraan pelayanan  publik  melalui  implementasi  sistem  E-Government  sebagai  bagian  dari reformas sebuah  pelayanan  publik.  Aplikasi  Tangerang  Gemilang,  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  untuk  mengakses  layanan  publik  secara  online,  tanpa  batasan  waktu  dan tempat,  tidak  terbatas  pada  wilayah  Kabupaten  Tangerang.  Dengan  mengunduh  dan membuat  akun  pada  aplikasi  Tangerang  Gemilang,  masyarakat  Kabupaten  Tangerang dapat  dengan  mudah mencari informasi  publik,  mengakses  berita,  dan  melaporkan  sesuai dengan  layanan  yang  tersedia  dalam  aplikasi  tersebut.  Hal  ini  merupakan  solusi  untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  menggunakan  E-Government, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.
Dukungan  juga  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Pemerintah  Kabupaten  Tangerang,  Nono  Sudarno  menyatakan  bahwa  aplikasi  Tangerang Gemilang  adalah  sebuah  inovasi  dan  kreasi  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik  yang ditawarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang.  Aplikasi  ini  bertujuan  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  menerima  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Selain  itu,  aplikasi  ini  juga  menjadi  sarana  bagi  Pemerintah  Kabupaten Tangerang  untuk  mendorong  dan  meningkatkan  aksesibilitas  pelayanan  publik  bagi masyarakat di wilayah tersebut. Harapannya, dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat akan lebih  mudah  dalam  mengakses  layanan  publik  di  Kabupaten  Tangerang.  Tangerang Gemilang merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik yang  disediakan  oleh  dinas-dinas  di  Kabupaten  Tangerang,  sehingga  memberikan kemudahan yang lebih bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini.
Ditinjau  dari  Konsep Smart  Governance, dapat  diukur  berdasarkan  tiga  dimensi (Anityasari, 2019), yaitu:
1. Layanan Publik ( Public Service ); Pemerintah daerah telah berhasil menyediakan layanan publik  secara  online  dan  transparan  kepada  masyarakat  dengan  memanfaatkan teknologi  terkini  secara  inovatif  dan  kreatif.  Melalui  konsep  Smart  Governance,  sistem monitoring  diimplementasikan  langsung  terhadap  kebutuhan  masyarakat  serta mempermudah penyediaan jasa pokok. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan sarana  prasarana  yang  mendukung  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan efisien.,  serta  memudahkan  penyediaan  kebutuhan  jasa  pokok  untuk  masyarakat. Beberapa layanan yang tersedia pada Tangerang Gemilang sebagai bentuk pelayanan kepada  masyakarat  yang  terdiri  dari  empat  layanan  utama,  yaitu  layanan  mandiri,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
layanan  Informasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (iPBB),  layanan  Sistem  Informasi Pemakaman (SIMAPAN), dan layanan wisata. Selain itu layanan yang diberikan kepada publik  pada  aplikasi  ini  berupa  layanan  berita  terkini  terkait  Kabupaten  Tangerang, Sistem  Informasi  Donor  Darah  Indonesia  (Sidoni),  layanan  pengaduan  (SP4N  LAPOR!), PPID,  Siaga,  Sistem  Informasi  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (Sipinter),  Sistem  Informasi Menara  Telekomunikasi  (Simenara),  layanan  pajak,  layanan  e-BPHTB,  Sistem  Informasi Aplikasi  Pelayanan  Ketanagerjaan  (Siap  Kerja),  serta  Tangerang  Radio  (91  FM). Pelayanan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  membagikan keluasan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan tersebut. Selain itu, pelayanan ini  juga  lebih  transparan.  Salah  satu  masyarakat  Kabupaten  Tangerang  menyampaikan bahwa  layanan  iPBB  telah  membantu  dalam  kelancaran  proses  pelayanan  pajak bumi dan  bangunan.  Layanan  ini  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  peserta  wajib pajak  untuk  memperoleh  kemudahan  dalam  proses  pelayanan  PBB.  Sebelumnya, pelayanan wajib pajak memerlukan waktu yang lama dan masyarakat harus datang ke kantor  Bapenda  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  pelayanan  PBB.  Namun,  dengan hadirnya  layanan  ini,  proses  pelayanan  PBB  menjadi  lebih  mudah,  cepat,  dan menghindari praktik calo dalam pelayanan tersebut.
2. Birokrasi  ( Bureaucacy ),  Upaya  dalam  membangun  pemerintahan  yang  efektif,  efisien, dan  transparan,  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  dilakukan  secara  inovatif  dan kreatif.  Salah  satu  langkah  yang  diambil  adalah  dengan  menyediakan  berbagai  fitur dalam  aplikasi  Tangerang  Gemilang,  sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat. Aplikasi  ini  mempermudah  akses  dan  interaksi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat, serta menyediakan layanan-layanan yang relevan seperti informasi publik, berita  terkini, dan  pelaporan  yang  dapat  dilakukan  secara  online.  Dengan  demikian,  aplikasi Tangerang Gemilang menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.
3. Kebijakan Publik ( Public Policy ), Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan pengaduan kepada pemerintah dan instansi terkait di  dalam  lingkup  pemerintahan.  Hal  ini  terbukti  melalui  penerapan  sistem  Smart Governance  yang  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan pengaduan dan masukan sebelum pemerintah menerapkan kebijakan tertentu. Aplikasi Tangerang  Gemilang  memuat  layanan  SP4N  LAPOR  yang  memungkinkan  masyarakat untuk  secara  langsung  menyampaikan  aspirasi,  pelaporan,  atau  aduan  terkait  keluhan atau masukan terhadap pelayanan pemerintah yang telah diberikan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Tomor  et  al.,  2019),  dijelaskan  mengenai  komponen- komponen dalam konsep Smart Governance , meliputi;

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
1. Organisasi Pemerintah . Komponen tersebut melibatkan beragam aspek yaitu motivasi, visi dan strategi, sikap, pengambilan keputusan, proses kerjasama, fungasi, tanggung jawab, dan  pengadaan  keuangan,  peraturan,  sarana  teknologi  informasi,  sumber  daya manusia,  manajemen  ilmu,  dan  budaya  organisasi.  Kreasi  instansi  yang  adaptif  berbasis aplikasi pemerintah, swasta dna masyarakat dapat mendukung kolaborasi dalam inisiasi, desain, dan implementasi layanan publik baru. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Tangerang  berperan  sebagai  organisasi  pemerintah  yang memimpin inisiatif aplikasi Tangerang Gemilang sebagai platform pelayanan terintegrasi. Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  bertanggung  jawab  atas  manjemen  keuangan, peraturan,  teknologi  informasi,  dan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam membangun  Tangerang  Gemilang.  Kepala  Dinas  Kominfo  menjadi  penanggung  jawab utama dalam pengelolaan aplikasi tersebut, Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagai pengawas, Kepala Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik sebaga pelaksana utama, serta staf pelaksana dan empat orang tenaga dan dua programmer ahli  dari  Tim  Aplikasi  Pelayanan  Publik.  Dinas  Kominfo  juga  menjalin  kerjasama  dengan Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  dalam  mengelola  keamanan  siber  Tangerang Gemilang.  Selain  itu,  dalam  proses  rekrutmen  tenaga  ahli  untuk  mengelola  aplikasi Tangerang Gemilang, Dinas Kominfo berkolaborasi dengan Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).
2. Partisipasi Warga. Partisipasi aktif warga negara dalam memberikan saran yang berharga bagi  instansi  pemerintah  dapat  mencapai  keputusan  dan  kebijakan  yang  sangat  baik. Meskipun angkatan yang lebih tua umumnya lebih tertarik serta terlibat dalam politik dan urusan  publik,  mereka  mungkin  terbatas  dalam  hal  digitalisasi  dan  cenderung berpartisipasi  secara  tradisional.  Di  sisi  lain,  generasi  muda  memiliki  kemampuan  digital yang lebih baik dalam mengoprasikan teknologi informasi, namun cenderung minimnya keterlibatan  dalam  proses  pembentukan  kebijakan  dalam  pengembangan Smart  City . Masyarakat  Kabupaten  Tangerang  menjadi  target  utama  dalam  program  Tangerang Gemilang,  di  mana  mereka  adalah  pengguna  utama  dan  pemerintah  Kabupaten Tangerang  bertujuan  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih  mudah  kepada  mereka. Peran  masyarakat  sangat  penting  dalam  kesuksesan  aplikasi  ini, yang  dapat  diukur dari seberapa  banyak  masyarakat  yang  menggunakannya  dan  seberapa  puas  mereka dengan layanan digital yang diberikan di Kabupaten Tangerang. Selain itu, masukan dan saran dari masyarakat juga diperlukan untuk terus mengembangkan aplikasi ini.
3. Penggunaan  Teknologi. Penerapan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  menjadi salah satu elemen penting pada prosedur partisipatif tata laksana yang bertujuan untuk pengembangan Smart  City yang  berkesinambungan.  Layanan  TIK  dapat  berupa komunikasi  satu  arah,  misalnya  melalui  portal  web  (termasuk  layanan  email),  serta

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
berbagai  jenis  visualisasi  seperti  Augmented/Virtual  Reality,  yang  bertujuan  untuk memperoleh dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan.
Tangerang  Gemilang  merupakan  bentuk  nyata  komitmen  pemerintah  Kabupaten Tangerang menyediakan pelayanan publik dalam bentuk digital dengan pendekatan yang humanis, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah terkait pelayanan publik. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kritik dari masyarakat kepada Bupati  Tangerang  terkait  ketidakefektifan  serta  ketidakefisienan  pelayanan  publik  di Kabupaten  Tangerang.  Seluruh  masyarakat  ingin  adanya  solusi  untuk  menyederhanakan proses  pelayanan.  Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  berupaya  memberikan  sarana  dan prasarana,  serta  menyajikan  data  serta  informasi  dengan  cepat,  mudah  dan  akurat  untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, serta pelayanan publik berdasarkan dari Instruksi Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dalam konteks ini, Diskominfotik pemerintah Kabupaten Tangerang berperan sebagai pelaksana  kebijakan  ini.  Pendayagunaan  TIK  berbasis  aplikasi/online  didasarkan  oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik.  Perancangan  aplikasi  ini  juga  telah  termasuk  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2017-2021 Kabupaten Tangerang.  Cecep  Khaerudin,  Kepala  Bidang  Aplikasi  Informatika  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Tangerang,  menjelaskan  bahwa  Tangerang  Gemilang  merupakan salah satu langkah dalam mendorong perkembangan Smart City di Kabupaten Tangerang.
Menurut  (Firman,  2023), Collaborative  Governance dan Smart  City mempunyai keterkaitan  karena  sama-sama  fokus  dalam  hal  partisipasi  aktif  dan  kerjasama  antar pemangku  kepentingan  (pemerintah,  swasta  dan  masyarakat).  Berikut  merupakan kolerasinya;  Pertama,  partisipasi  masyarakat  adalah  faktor  utama  pada collaborative governance dan smart  city .  Partisipasi  warga  negara  pada  pelaksanaan  kebijakan  publik seperti  pengambilan  keputusan  sangat  ditekankan  dalam collaborative  governance . Kedua,  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta  adalah  hal  yang  umum  dalam Smart  City . Collaborative  governance memfasilitasi  kerjasama  dengan  mengusulkan kemitraan antara pemerintah menajdi pemangku kebijakan dan swasta yang menyediakan layanan,  infrastruktur,  serta  inovatif.  Ketiga, collaborative  governance menggerakan pemangku  kebijakan  dalam  merencanakan  dan  mengambil  keputusan  bersama  secara inklusif  serta  partisipatif.  Dalam  konteks  ini  dalam  merumuskan  dan  menetapkan  visi,  misi, serta strategi pengembangan Smart City . Kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas  merupakan  tujuan  untuk  mewujudkan  visi  kota  pintar  yang  sukses  serta  bermanfaat untuk masyarakat.

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Peningkatan  sarana  dan  prasarana  yang  unggul  dan  penyelesaian  masalah  yang tepat  dapat  tercapai  melalui  penerapan  collaborative  governance.  Pada  konteks  ini, collaborative  governance  memungkinkan  pemanfaatan  teknologi  secara  optimal, peningkatan  mutu  hidup  masyarakat,  serta  penciptaan  lingkungan  yang  inklusif,  inovatif, dan  berkelanjutan.  Hubungan  yang  kuat  antara  collaborative  governance  pada keberhasilan pengembangan Smart City memberikan berbagai keuntungan (Emerson et al., 2012).  C ollaborative governance adalah  serangkaian  pengaturan  di  mana  satu  atau  lebih lembaga publik secara formal melibatkan pemangku kepentingan "non-state" dalam proses pembuatan kebijakan (Ansell & Gash, 2008) . Pendekatan ini berorientasi pada konsensus dan deliberasi,  dengan  tujuan  untuk menciptakan  atau  mengimplementasikan  kebijakan  publik atau  mengatur  program  publik  atau  aset.  Dalam  menganalisis  data  terkait  collaborative governance  dalam  program  Tangerang  Gemilang,  peneliti  menggunakan  teori  Ansell  & Gash yang berkaitan dengan kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu
A. Kondisi  awal. Ditinjau  dari  kejadian  tertentu  dapat  menghasilkan  kesamaan  visi  dan tujuan  di  antara  setiap  pemangku  kepentingan.  Hal  ini  biasanya  terjadi  karena pengalaman  kerjasama  sebelumnya,  saling  menghormati  kerjasama  yang  telah dilakukan,  kepercayaan  yang  dimiliki  oleh  setiap  aktor  atau  pemangku  kepentingan terhadap  satu  sama  lain,  serta  kebutuhan  saling  membutuhkan  karena  perbedaan pengetahuan  atau  kemampuan.  Berangkat  dari  performa  pemerintah  Kabupaten Tangerang  yang  lambat  pada  tahun  2017,  dengan  hanya  ada  tiga  puluh  lima  aplikasi yang  terimplementasi  sebagian  dan  belum  terintegrasi,  serta  adanya  tuntutan masyarakat  akan  pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien,  Pemerintah  Kabupaten Tangerang  dan  pihak  terkait  berinisiatif  untuk  menyediakan  layanan  yang mempermudah  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  rumit  dan memakan waktu lama.
B. Kepemimpinan  fasilitatif .  Pemimpin  memiliki  peran  penting  dalam  menjalankan kolaborasi,  di  mana  diperlukan  pemimpin  yang  mampu  mengayomi,  memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai kesuksesan kolaborasi. Hingga saat  ini,  kepemimpinan  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Tangerang  telah  bersifat  fasilitatif, dengan  mampu  merangkul  dan  berhasil  mengajak  kerjasama  dengan  berbagai  pihak dalam  pengembangan  aplikasi  Tangerang  Gemilang.  Hal  ini  memungkinkan terbentuknya  sebuah  kolaborasi  yang  efektif.  Selain  itu,  Dinas  Kominfo  sebagai  aktor utama  juga  telah  memenuhi  ketiga  komponen  kepemimpinan  yang  bersifat  fasilitatif, yang kemudian diikuti oleh kepemimpinan yang bertanggung jawab dari aktor lainnya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
C. Desain  Kelembagaan. Berkaitan  dengan  prosedur  dan  aturan  dasar  dalam  kolaborasi, terdapat aspek-aspek seperti kelegalan proses kolaborasi, transparansi proses, partisipasi yang  inklusif,  dan  forum  yang  eksklusif.  Berdasarkan  hasil  dari  beberapa  wawancara, pembuatan  aplikasi  Tangerang  Gemilang  tidak  melibatkan  pihak  ketiga,  melainkan dilakukan  oleh  tenaga  ahli  atau  tenaga  kontrak  yang  bekerja  di  Dinas  Kominfo.  Proses perekrutan  tenaga  ahli  Dinas  Kominfo  dilakukan  bekerja  sama  dengan  Lembaga Pengadaan  Sistem  Elektronik  (LPSE).  Selain  itu,  untuk  menjaga  keamanan  data  dan mencegah  potensi  pencurian  data  serta  serangan  dari  hacker,  Dinas  Kominfo  bekerja sama  dengan  BSSN.  Dalam  proses  branding  Tangerang  Gemilang,  Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Multimedia  Nusantara  (UMN)  untuk  pembuatan  logo  mascot  dan  jingle  branding Kabupaten Tangerang sebagai salah satu instrument pembetukkan aplikasi awareness.
D. Proses  kolaborasi .  Proses  kolaborasi  merupakan  serangkaian  langkah  yang  dilakukan oleh  para  aktor  untuk  mewujudkan  inovasi  dalam  pelayanan  publik  berbasis  aplikasi, dengan  tujuan  mencapai  hasil  yang  telah  ditetapkan.  Terdapat  lima  tahapan  dalam proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008), yaitu:
1. Dialog  tatap  muka .  Semua  bentuk  kolaborasi  dimulai  dengan  dialog  tatap  muka langsung  antara  pemangku  kepentingan  yang  terlibat.  Melalui  proses  ini,  tercipta pemahaman  bersama  mengenai  peluang  dan  manfaat  yang  dapat  dihasilkan secara  bersama.  Dialog  yang  terjadi  dalam  pertemuan  awal  dapat  mengurangi keraguan dan stereotip negatif antara pemangku kepentingan.
2. Membangun  kepercayaan. Setelah  terjadi  dialog  tatap  muka,  setiap  pemangku kepentingan  perlu  membangun  saling  kepercayaan  dalam  melaksanakan  proses kolaborasi.  Kepercayaan  merupakan  faktor  kunci  untuk  menjaga  kelangsungan proses.  Oleh  karena  itu,  peran  pemimpin  sangat  penting  dalam  membangun hubungan yang solid antara pemangku kepentingan.
3. Komitmen  terhadap  proses. Komitmen  dari  setiap  pemangku  kepentingan memainkan  peran  penting  dalam  mewujudkan  program  atau  proses  kolaborasi. Dengan  komitmen  yang  kuat,  pemangku  kepentingan  tersebut  akan  bertanggung jawab  dalam  menjalankan  peran  mereka  dan  menjalin  kerja  sama  yang  baik dengan instansi lain.
4. Berbagi  pemahaman. Pada  tahapan  ini,  pemangku  kepentingan  harus  saling memahami  dan  memiliki  pemahaman  yang  sama  mengenai  program  atau  proses yang  sedang  berjalan.  Pemahaman  ini  mencakup  tujuan  bersama,  visi,  dan  misi. Dengan pemahaman yang sama, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada awal kesepakatan akan lebih mudah tercapai.

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
5. Hasil  interim. Tahapan  ini  menunjukkan  hasil  dari  proses  kolaborasi  yang  sudah  dapat terlihat, baik dalam skala kecil maupun hampir mencapai tujuan awal yang ditetapkan. Jika  hasil  interim  sudah  tercapai,  maka proses  kolaborasi  dianggap berhasil  dan  dapat terus dikembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Tangerang  telah melaksanakan  kelima  tahapan  proses  kolaborasi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Proses tersebut dimulai dengan mengadakan rapat pertemuan dengan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan aplikasi Tangerang Gemilang. Tahap awal ini, yaitu dialog tatap muka, merupakan  langkah  yang  sangat  penting  karena  menjadi  dasar  dari  seluruh  proses kolaborasi.  Pertemuan  tatap  muka  ini  memungkinkan  semua  pihak  untuk  berdiskusi mengenai  langkah-langkah  awal  yang  akan  diambil  untuk  merespons  masukan  dari masyarakat terkait kebutuhan akan pelayanan yang mudah dan cepat. Pertemuan tersebut juga  membahas  terkait  implementasi  aplikasi  Tangerang  Gemilang  sebagai  solusi  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Pembahasan  meliputi  fitur-fitur  yang  akan  ada  dalam aplikasi,  proses  pengembangan,  serta  kerja  sama  yang  diperlukan  antara  semua  pihak terlibat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencapai  pemahaman  yang  sama  dan  kesepakatan mengenai  tujuan  serta  manfaat  yang  akan  dihasilkan  dari kolaborasi  dalam  pembentukan aplikasi Tangerang Gemilang.

## KESIMPULAN
Kolaborasi  dalam  pengelolaan  pemerintahan  yang  melibatkan  berbagai  pemangku kepentingan  dalam  program  Tangerang  Gemilang.  Program  tersebut  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  perkotaan  berbasis  Smart  City  di  Kabupaten  Tangerang. Dalam  konteks  ini,  pentingnya  proses  kolaborasi  yang  efektif  antara  Dinas  Kominfo,  pihak terkait,  dan  masyarakat  menjadi  sorotan  utama.  Diperlukan  tahapan-tahapan  kolaborasi, seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman,  dan  mencapai  hasil  interim,  program  Tangerang  Gemilang  dapat  berhasil dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kolaborasi dalam konteks ini menjadi  kunci  sukses  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  perkotaan  berbasis  Smart  City, memperkuat  partisipasi  masyarakat,  dan  mencapai  tujuan  pembangunan  yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoulev  A.  2011.  A  smart  world:  a  development  model  for  intelegent  cities.  The  11th International Conference on Computer and Information Technology.
Alim, S., Nisa, A. K., Hair, A. (2019) “ New Public Service Kota Bandung Melalui Konsep Smart City”. Journal Of Politics and Policy Volume 2, Number 1, Desember 2019.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1236-1250 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267
Amsler,  L.  B.  (2016).  Collaborative  governance:  Integrating  management,  politics,  and  law. Public Administration Review, 76(5), 700 – 711.
Anindra,  F.,  Warnars,  H.  L.  H.  S.,  Min,  D.  M.  (2018)  “Smart  City  Implementation  Modelling  in Indonesia  With  Integration  Platform  Approach.”  Proceedings 18  2  Of  2018 International  Conference  On  Information  Management  And  Technology,  Icimtech 2018 (October 2018): 43 – 48. Https://Doi.Org/10.1109/Icimtech.2018.8528141
Anityasari, M. (2019). SMART CITY: Bunga Rampai Pengetahuan, Gagasan, & Rekomendasi ITS untuk Indonesia. In Smart City: Konsep, Model dan Teknologi .
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543 – 571.
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Barnes,  M.,  Skelcher,  C.,  Beirens,  H.,  Dalziel,  R.,  Jeffares,  S.,  &  Wilson,  L.  (2008).  Designing citizen-centred  governance  (full  report).  Joseph  Rowntree  Foundation,  1 – 6. http://eprints.brighton.ac.uk/10658/
Chauvin, J. P., Glaeser, E., Ma, Y., & Tobio, K. (2017). What is different about urbanization in rich and poor countries? Cities in Brazil, China, India and the United States. Journal of Urban Economics, 98, 17 – 49. doi:10.1016/j.jue.2016.05.003.
Chourabi,  H.,  Nam,  T.,  Walker,  S.,  Gil-Garcia,  J.  R.,  Mellouli,  S.,  Nahon,  K.,  Scholl,  H.  J.  (2012) “Understanding  Smart Cities:  An  Integrative  Framework.” Proceedings  Of  The  Annual Hawaii  International  Conference  On  System  Sciences,  (June  2015),  2289 – 2297.
Https://Doi.Org/10.1109/HICSS.2012.615
Cohen, B. (2011) “Basic Smart City Indicators: Smart City Wheel. “
Creswell,  John  W.  (2019). Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,.  Kuantitatif,  Dan Campuran Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dameri,  R.  P.  (2013).  “Searching  For  Smart  City  Definition:  A  Comprehensive Proposal.” International Journal Of Computers & Technology, 11(5), 2544-2551.
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2012).  An  integrative  framework  for  collaborative governance.  Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory,  22(1),  1 – 29.
Engagement,  E.  (2012).  Lawrence  Technological  University  College  of  Management An Exploratory Case Study on the Influence of Sustainability on
Firman, F. (2023). TATA KELOLA SMART CITY DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIF GOVERNANCE. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 9 (1).
Gil-Garcia,  J.  R., Pard o,  T.  A., &  Nam,  T.  (2015)  “What  Makes  A  City  Smart?  Identifying  Core Components And Proposing An Integrative And Comprehensive Conceptualization.” Information Polity, 20(1), 61 – 87. Https://Doi.Org/10.3233/IP-150354
Hadijah,  Z.,  &  Sadali,  M.  I.  (2020).  Pengaruh  urbanisasi  terhadap  penurunan  kemiskinan  di Indonesia. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 8(3), 290-306. doi:10.14710/jwl.8.3.290-306.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING
POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mahsyar,  A.  (2011).  Masalah  pelayanan  publik  di  Indonesia  dalam  perspektif  administrasi publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2).

## TRANSFORMASI PERKOTAAN MELALUI KOLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM TANGERANG GEMILANG BERBASIS SMART CITY
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1236-1250                                Retno Putri Fitriah, Rachma Fitriati DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.267 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Nam, T., & Pardo, T. A. (2011b). Smart City As Urban Innovation: Focusing On Management, Policy, And Context. In ICEGO V ’11 Proceedings Of The 5th International Conference
On Theory And Practice Of Electronic Governance (Hal. 185 – 194).
Https://Doi.Org/10.1145/2072069.2072100
Nijkamp.  P,  (2008).  "E  pluribus  unum".  Research  Memorandum,  Faculty  of  Economics (Amsterdam: VU University Amsterdam)
Tomor Zsuzsanna, Albert Meijer, Ank Michels & Stan Geertman (2019). Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review. Journal of Urban Technology, 26: 4, 3-27, DOI: 10.1080 /10630732.2019.1651178
Dokumen
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government
Website UN Habitat https://unhabitat.org/world-cities-report-2016 Laju pertumbuhan penduduk link: https://www.bps.go.id