TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 2 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.439 Hal. 214-222

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA PALEMBANG (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang)
Nurwahidah Armeilia (1), Isabella (2) Amaliatulwalidain (3)
1,2,3 Universitas Indo Global Mandiri, 081351504773. Email Korespondensi: 2018610017@students.uigm.ac.id
Abstrak: Penelitian  ini  berjudul  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun 2021  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palembang. Di mana pegawai merupakan sumber daya manusia yang bermanfaat karena  pegawai  salah  satu  unsur  aparatur  yang  secara  kelembagaan  merupakan  bagian  dari  manajemen pemerintahan  dan bersedia  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  pemerintahan,  pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat Tujuan di lakukan nya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan  disiplin  kerja  pegawai  negeri  sipil  di  kantor  Badan  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya manusia  (BKPSDM)  kota  Palembang.  Teori  yang  digunakan  menggunakan  miliknya  teori  Edward  III  dengan beberapa indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Organisasi. Pendekatan penelitian kali ini  ialah  menggunakan  pendekatan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan penelitian  deskriptif,  yakni  jenis  penelitian  yang  berupaya  menggambarkan  fenomena/kejadian  dengan  apa adanya.  Adapun hasil penelitian dan temuan di lapangan ialah melalui indikator yang ada pada teori Edward III menunjukkan bahwa komunikasi pihak BKPSDM kepada OPD lain sudah berjalan baik di lihat oleh karena ada nya  sosialisasi  yang dilakukan  baik  sebelum,  saat  dan  sesudah peraturan pemerintah  nomor 94  tahun  2021  ini diberlakukan.serta  kualitas  SDM  yang  ada  di  BKPSDM  sudah  baik  dan  mampu  menjadi  contoh  disiplin pegawai  di  kota  Palembang.  Namun  pada  penerapan  sanksi  kedisiplinan  untuk  saat  ini  belum  ada  tolak  ukur pasti dalam sanksi kedisiplinan untuk itu BKPSDM terus memantau perkembangan disiplin di kota Palembang

## Kata kunci; Implementasi, Disiplin Kerja, BKPSDM
Abstract: The purpose of this research is to find out how to implement the implementation of civil servant work discipline in the Office of the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Palembang City. The research approach this time is to use an approach. The approach used in this research is descriptive research, which is a type of research that seeks to describe phenomena/events as they are. The research method used  in  this  research  is  qualitative  research.  Qualitative  research  is  a  research  and  understanding  process based  on  a  methodology  that  investigates  a  social  phenomenon  and  human  problem  based  on  data.  Data collection  methods  used  to  collect  data  in  qualitative  research  generally  use  observation,  interviews,  and documentation  studies.  The  results  of  research  and  findings  in  the  field  are  through  indicators  that  exist  in Edward III's theory showing that communication from the BKPSDM to other OPDs has been going well in view of the socialization that was carried out both before, during and after government regulation number 94 of 2021 in  and  the  quality  of  human  resources  at  BKPSDM  is  good  and  capable  of  being  an  example  of  employee discipline  in  the  city  of  Palembang.  However,  in  the  application  of  disciplinary  sanctions  for  now  there  is  no definite  benchmark  in  disciplinary  sanctions  for  that  BKPSDM  continues  to  monitor  the  development  of discipline in the city of Palembang.
Keywords:  Implementation, Work Discipline, BKPSDM.
Article History: Received; 10-02-2023; Revised; 02-03-2023; Accepted; 08-05-2023

## PENDAHULUAN
Kedisiplinan  sering  menjadi  suatu  syarat  untuk  tercapainya  sesuatu  sehingga  dalam  setiap peraturan  di  instansi  apapun  peraturan    mengenai  kedisiplinan  pasti  selalu  ada.  Hal  ini  disebabkan karena  pentingnya  peranan  kedisiplinan  dalam  mencapai  standar-standar  organisasi.  Seperti  yang diungkapkan oleh  Hasibuan  bahwa  kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan kesediaan  seseorang  mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan (Harahap, 2016).
Kedisiplinan  sering  menjadi  suatu  syarat  untuk  tercapainya  sesuatu  sehingga  dalam  setiap peraturan  di  instansi  apapun  peraturan    mengenai  kedisiplinan  pasti  selalu  ada.  Hal  ini  disebabkan karena  pentingnya  peranan  kedisiplinan  dalam  mencapai  standar-standar  organisasi.  Seperti  yang diungkapkan oleh  Hasibuan  bahwa  kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan kesediaan  seseorang  mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan (Harahap, 2016).
Di  era  globalisasi seperti  sekarang  ini setiap instansi atau lembaga  dituntut  untuk  menjadikan sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dengan  cara  mengembangkan  potensinya  agar  mampu bersaing  dan  menciptakan  inovasi  baru.  Sumber  daya  manusia  menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  dalam  melakukan  kegiatan-kegiatan  dalam  pencapaian  tujuan  bersama.  Namun  hanya dengan  mengandalkan  usaha  individu  maka  tujuan  lembaga  tidak  akan  tercapai  secara  unggul,  oleh karena  itu  diperlukan  adanya  kerja  sama  di  dalam  lembaga  oleh  sesama  anggota  pegawai.  Setiap instansi  pemerintah  maupun  swasta  diperlukan  adanya  produktivitas  kerja  untuk  mencapai  tujuan yang  telahditetapkan.  Produktivitas  kerja  merupakan  suatu  akibat  dari  persyaratan  kerja  yang  harus dipenuhi  oleh  pegawai  untuk  memperoleh  hasil  maksimal  di  mana  dalam  pelaksanaannya produktivitas  kerja  terletak  pada  faktor  manusia  sebagai  pelaksana  kegiatan  pekerjaan.  Jadi  faktor manusia  memegang  peranan  penting  dalam  mencapai  hasil  agar  sesuai  dengan  tujuan  instansi tersebut,  karena  betapa  pun  sempurna  nya  peralatan  kerja  tanpa  adanya  tenaga  manusia  tidak  akan berhasil memproduksi barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Disiplin  kerja  merupakan  hal  yang  penting  dalam  membangun  karakter  bangsa.  Sikap  mental disiplin  harus  dijadikan  landasan  utama  dalam  pelayanan  ASN.  Pengembangan  budaya  ASN mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin kerja dapat mewarnai perilaku ASN dalam meningkatkan kinerja  nya.  Sebagai  contoh  negara  Jepang  memiliki  tingkat  produktivitas  yang  tinggi  berkat kedisiplinanya.  Budaya  disiplin  aparatur  yang  tinggi  dalam  pelayanan  publik  menjadikan  Jepang sebagai bangsa yang memiliki pelayanan terbaik kepada masyarakatnya sehingga tingkat ekonomi nya menjadi maju dibandingkan dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Berbeda dengan ASN di  Indonesia,  pelaksanaan  budaya  disiplin  masih  mengalami  kendala  yang  sangat  kompleks  terkait dengan sumber daya manusia yang ada. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya ASN yang tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan bertanggung jawab. Disiplin kerja ASN adalah kesanggupan ASN  untuk  mentaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau kedinasan yang apabila tidak dilaksanakan akan memperoleh hukuman disiplin. (Onibala. 2019).
Sementara itu, sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya yang  bergerak  dalam  hal  yang  serupa  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  membahas mengenai disiplin pegawai baik itu kewajiban dan larangan yang tidak boleh di lakukan oleh pegawai negeri sipil  itu  sendiri.  Di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  ini terdapat  berbagai pembaruan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  seperti  contohnya  yaitu  perbedaan definisi disiplin ASN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil  adalah  kesanggupan Pegawai  Negeri  Sipil untuk  menaati kewajiban  dan menghindari  larangan yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Menurut pra-penelitian yang di lakukan oleh peneliti, Menurut data yang diperoleh pada tahun 2021  kemarin  terdapat  beberapa  kasus  dengan  pelanggaran  sedang  dan  pelanggaran  berat,  berupa  1 orang  dengan  hukuman  sedang  dan  8  orang  dengan  hukuman  berat.  Hukuman  sedang  terhadap  1 orang tersebut yaitu berupa penundaan gaji berkala. Sementara 8 orang dengan hukuman berat yaitu berupa pemberhentian terhadap 3 orang dan sisanya turun pangkat jabatan selama 3 tahun sebanyak 5 orang.
Berdasarkan  data  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kota Palembang  belum maksimal  di terapkan,  hal ini  dapat  di  lihat  dari masih terdapatnya  pegawai  yang mendapatkan hukuman sedang dan berat yang diberikan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber  daya  manusia  Kota  Palembang.    Oleh  sebab  itu,  Berdasarkan  kasus  yang  peneliti  dapatkan pada  saat  pra-penelitian  berlangsung  yaitu  Pertama,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 bukan  lah  satu-satu  nya  peraturan  yang  menjamin  mengenai  disiplin  kerja  pegawai.  Serta  Kedua, masing terdapat pelanggaran dengan sanksi sedang dan berat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Kota Palembang dan di tangani oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM)  Kota  Palembang.  Maka  dari  itu,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di  Kota  Palembang    (Studi  Pada  Badan  Kepegawaian  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (BKPSDM) Kota Palembang)”.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian pada penelitian kali ini ialah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  di  mana  penelitian  deskriptif  ialah  penelitian  yang  berupaya  untuk  menjelaskan  fenomena atau  kejadian  dengan  apa  adanya.  Sebagaimana  menurut  Mustafidah,dkk  (2020)  mengatakan  bahwa penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  di  tunjukkan  untuk  menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan sedang berlangsung.
Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau  kelompok  orang  tertentu  atau  gambaran  tentang  suatu  gejala  atau  hubungan  antara  dua  gejala atau lebih. Sementara itu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Di  mana  menurut  Creswell  (2016)  Penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting  seperti  mengajukan  pertanyaan  dan  prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  para partisipan,  menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari  tema  khusus  ke  tema  umum,  menafsirkan makna data.
Sehubungan  dengan  rumusan  masalah  yang  diangkat  pada  penjelasan  sebelumnya  maka  yang menjadi unit analisis pada penelitian ini ialah Kepala BKPSDM, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan  Pegawai  di  lingkungan  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota Palembang.  Sedangkan,  Informan  adalah  subjek  yang  memberikan  data  berupa  informasi  peneliti yang  didapatkan  melalui  wawancara.  Penelitian  kali  ini  narasumber  dari  Kepala  BKPSDM  beserta Kepala  Sub  bagian  yang  berwenang  serta  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  di  kantor  BKPSDM. Informan pada penelitian kali ini berjumlah 10 orang yang terbagi atas 1 Orang Kepala BKPSDM, 3 Orang  Kepala  bagian,  3  Orang  Kepala  Sub  Bagian    dan  3  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kantor BKPSDM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  Di  Kota  Palembang  yang  di  mana  peraturan  ini  dibuat  dengan  tujuan  menjadi  salah  satu pedoman bagi para pegawai negeri sipil untuk bukan hanya berperilaku namun juga bagi ke disiplinan para  pegawai  negeri  sipil  tersebut  khusus  nya  di  Kota  Palembang.  Dengan  ada  nya  Peraturan Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  ini  diharapkan  kepada  seluruh  pegawai  negeri  sipil  di  kota Palembang  dapat  memaksimal  kan  kinerja  nya  dan  semaksimal  mungkin  dalam  menerapkan kedisiplinan  di  kalangan  pegawai  negeri  sipil  sendiri.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 dibuat dan di bentuk untuk tujuan yaitu salah satu nya untuk mengendalikan manusia atau masyarakat
dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi di mana yang di maksud kan Peraturan Pemerintah Nomor 94  Tahun  2021  diberlakukan  pada  berbagai  instansi  pemerintah  baik  yang  berhubungan  langsung kepada  masyarakat  atau  pun  tidak,  di  mana  dalam  hal  ini  Kantor  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  merupakan  kantor  atau  badan  yang  di  tunjuk untuk mengawasi jalan nya peraturan tersebut kepada seluruh pegawai negeri sipil di kota Palembang.
Penelitian  ini    di  lakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palembang. Dengan beberapa tahapan  seperti  melakukan  pengumpulan  data  di  lapangan  dengan  menggunakan  metode  seperti wawancara, observasi dan dokumentasi bersama informan atau narasumber terkait.

## Komunikasi
Komunikasi merupakan bentuk interaksi guna menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan  dengan  baik  dapat  terjadi  penyampaian  informasi  yang  efektif  dalam  hal  ini  antara pegawai  negeri  sipil  dari  berbagai  instansi  dengan  badan  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber daya  manusia  (BKPSDM)  kota  Palembang.  Komunikasi  di  butuhkan  untuk  mengkoordinasi penerapan  peraturan  pemerintah  nomor  94  tahun  2021  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil  di kehidupan sehari-hari pada lingkungan pegawai negeri sipil tersebut.
Dalam  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  pengaruh  komunikasi  penting adanya  karena  peran  komunikasi  sendiri  mampu  menyampaikan  segala  informasi  yang  berkaitan dengan  peraturan  atau regulasi  tersebut terlebih  bahwa  sebuah  peraturan  wajib  di  sampaikan  hingga seluruh lapisan sasaran dari peraturan tersebut dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini wajib di ketahui oleh seluruh lapisan pegawai negeri sipil di Kota Palembang. Pada indikator ini  berkaitan  dengan  komunikasi  yang  dapat  mempengaruhi  Implementasi  Penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Perubahan  yang  terjadi  setelah  ada  nya  Perubahan  Peraturan  Nomor  94  Tahun  2021  ini  tidak ada di karena kan pada hakikat nya OPD yang ada di kota Palembang sudah mengikuti peraturan yang telah lama, maka ketika peraturan tersebut di cabut dan digantikan dengan yang baru, perubahan nya terletak  hanya  pada  isi  regulasi  yang  di  ubah  pada  undang-undang  tersebut  namun  penerapan  nya masih sama seperti yang biasa di lakukan.
Adanya  arahan  dari  BKPSDM  dalam  bentuk  meng  implementasi  kan  Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini ialah berbentuk arahan sosialisasi pihak Kantor BKPSDM bersama kepala Sub  Bidang  Kepegawaian  di  seluruh  OPD  yang  ada  di  kota  Palembang,  selanjutnya  Kepala  Sub Bidang Kepegawaian tersebut yang akan menindak lanjuti arahan tersebut kepada pegawai yang ada di  kantor  masing-masing.  Selain  itu  pihak  kantor  BKPSDM  juga  memberikan  surat  edaran  kepada OPD  dan  melakukan  pembinaan  dalam  bentuk  mendatangi  OPD-OPD  tersebut  guna  mengingatkan kembali mengenai kedisplinan pegawai yang ada di OPD-OPD tersebut.
Selain itu, Secara garis besar pada perbedaan golongan pada pegawai tidak akan mendapatkan perbedaan  hukuman  kedisiplinan  yang  di  berikan,  sebaliknya  hukuman  tersebut  di  tentukan berdasarkan kesalahan seseorang yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun  2021.  jadi  perbedaan  penerapan  undang-undang  nomor  94  tahun  2021  tentang  kedisiplinan berdasarkan  golongan  pegawai  tersebut  tidak  ada.  Tolak  ukur  hukuman  yang  diberikan  kepada pegawai  hanya  dapat  di  ukur  melalui  besar  kecil  nya  kesalahan  yang  tertulis  berdasarkan  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tersebut.
Selanjutnya,  Inti  dari  indikator  ini  peneliti  menangkap  bahwa  telah  ada  nya  komunikasi  yang baik  antara  pihak  badan  kepegawaian  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  kepada  organisasi perangkat  daerah  yang  terkait.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dengan  telah  adanya  komunikasi  yang  baik berupa  sosialisasi  yang  diberikan  baik  sebelum,  saat  dan  sesudah  peraturan  pemerintah  nomor  94 tahun  2021  ini  di  berlakukan.  Serta  telah  ada  nya  peninjauan  ulang  dan  rutin  yang  dilakukan  oleh BKPSDM  guna  mengingatkan  pegawai  mengenai  kesadaran  kedisiplinan  yang  setiap  hari  harus  di terapkan di kantor seluruh instansi di Kota Palembang ini.

## Sumber daya
Sumber  daya  yang  dimaksud  meliputi  staf  yang  memadai  dan  keahlian  yang  baik  untuk melaksanakan  tugas-tugas  mereka,  wewenang  dan  fasilitas  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik.
Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor dan kelompok sasaran.  Sumber  daya  anggaran  dan  sumber  daya  fasilitas  juga  sangat  dibutuhkan  karena  untuk menunjang keberhasilan sebuah program. Peneliti ingin mengetahui bagaimana indikator sumber daya dapat  mempengaruhi  implementasi  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  .  Dari  indikator sumber daya ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan, apakah sumber daya manusia yang ada di BKPSDM maupun instansi-instansi yang ada di kota Palembang sudah berjalan dengan maksimal dan seberapa efektifkan peraturan ini telah berjalan di lingkungan pegawai instansi di kota Palembang.
Perbedaan  kualitas  pegawai  yang  ada  di  kantor  BKPSDM  setelah  dan  sebelum  di  terapkan nya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2022  ini  ialah  terletak  pada  kebaruan  disiplin  yang  di terapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 itu sendiri di mana pada peraturan tersebut mencantumkan  apa  saja  yang  menjadi  kewajiban  dan  larangan  yang  harus  di  terapkan  atau  di  taati oleh setiap pegawai negeri sipil di kota Palembang.
Selanjutnya persyaratan standar untuk menjadi pegawai di kantor BKPSDM ialah harus lebih disiplin dan memiliki integritas yang lebih di bandingan pada instansi atau OPD lain di kantor-kantor lain. bentuk pelanggaran yang biasanya terjadi di kalangan pegawai di kota Palembang ialah seperti terlambat  masuk  kerja  atau  pun  tidak  masuk  kerja,  hal  ini  dapat  di  ketahui  oleh  pihak  BKPSDM karena terkoneksi melalui absensi yang ada pada setiap kantor OPD yang ada di Kota Palembang. Hal ini sama saja dengan BKPSDM dapat memantau alur masuk dan pulang pegawai pada saat jam kerja berlangsung  di  setiap  instansi  nya.  Maka  dari  itu  pelanggaran  yang  paling  sering  di  temui  oleh BKPSDM  yaitu  pelanggaran  mengenai  tidak  masuk  kerja,  hal  ini  pun  di  dasari  karena  kurangnya pengetahuan  pegawai  mengenai  batasan  tidak  masuk  kerja  yang  dapat  di  berikan  hukuman  atasnya. Selain itu menurut hasil wawancara juga dapat di katakan bahwa pelanggaran lain yang ada di kantor BKPSDM juga terbilang cukup stabil dalam artian tidak terlalu banyak  terjadi pelanggaran lainnya.
Pada  indikator  ini  dapat  di  analisa  bahwa  penerapan  disiplin  di  kantor  BKPSDM  Kota Palembang  berdasarkan indikator  Sumber  Daya telah  dilaksanakan  dengan sebaik mungkin  di mana pada indikator ini kantor BKPSDM Kota Palembang telah menerapkan kualitas pegawai yang baik di kantor BKPSDM itu sendiri sehingga dapat menjadi contoh bagi para pegawai lain di OPD-OPD lain, serta  kantor  BKPSDM  sudah  berhasil  menanggani  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  setiap  pegawai yang  ada  instansi  seluruh  kota  Palembang  dengan  baik  sesuai  dengan  struktur  atau  mekanisme  nya seperti  adanya  pembinaan,  teguran  serta  sanksi  kebijakan  yang  diberikan  kepada  pegawai  yang melanggar  aturan  ke  disiplinan  tersebut.  Sehingga  dalam  indikator  ini  BKPSDM  sudah  maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi contoh atau induk dari tingkat ke disiplinan yang harus nya ada di kota Palembang ini sendiri.

## Disposisi
Dalam penelitian kali ini, disposisi dapat digambarkan sebagai suatu watak atau karaktersistik yang di miliki oleh suatu instansi dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu program yang akan  di  jalani  nya.  Faktor  disposisi  lebih  menitik  beratkan  pada  sikap,  perilaku  dan  cara  suatu implementor  menerapkan  kebijakan  atau  program  yang  akan  di  jalani  nya  dengan  sebaik  mungkin. Pada  indikator  disposisi  ini  peneliti  ingin  mengetahui  pengaruh  disposisi  terhadap  implementasi peraturan  pemerintah  nomor  94  tahun  2022  mengenai  disiplin  kerja  pegawai  negeri  sipil  di  kantor BKPSDM Kota Palembang.
Bentuk dan cara kantor BKPSDM Kota Palembang dalam meminimalisir pelanggaran disiplin oleh  pergawai  negeri  sipil  di  kota  Palembang  yaitu  berbentuk  melakukan  pembinaan  dengan  cara sosialisasi  dan  peringgatan  yang  dilakukan  agar  pegawai  PNS  yang  ada  di  kota  Palembang  terus mengingat mengenai pelanggaran kedisiplinan dan tidak melakukan pelanggaran tersebut baik dalam skala ringan, berat maupun sedang sekali pun. Perbedaan sanksi yang diberikan antara PNS dan Non PNS memiliki berbedaan yaitu berdasarkan sumber dan jumlah nya. Berdasarkan sumber nya sanksi yang di berikan kepada pegawai PNS berpedoman pada bonus atau reward  yaitu TPP dan hal ini di atur seluruh nya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri  sipil.  Sementara  sanksi  yang  di  dapatkan  oleh  pegawai  non  PNS  bersumber  dari  Peraturan Walikota dan pemotongan gaji pun dilakukan pada gaji pokok yang diterima bukan bonus atau reward yang didapatkan.
Berdasarkan hasil wawancara pada indikator disposisi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara  kantor  BKPSDM  dalam  meminimalisir  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  sipil yaitu  dengan  cara  melakukan  pembinaan  berupa  sosialisasi  dan  seminar-seminar  yang  dilakukan bersama kasubag kepegawaian seluruh instansi di kota Palembang. Selain itu untuk fungsi dari sanksi yang diterapkan pun cukup berjalan baik untuk membuat pegawai lebih disiplin lagi. Serta program- progam yang dikeluarkan pemerintah seperti pemberian TPP atau bonus tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai guna dengan mekanisme bahwa semakin kecil angka kedisiplinan pegawai  maka semakin  kecil pula  nominal bonus  TPP  yang  didapatkan  oleh setiap  PNS.  Selain itu, perbedaan  sanksi  yang  diterima  oleh  pegawai  PNS  dan  Non  PNS  pun  ternyata  ada,  yakini  bagi pegawai negeri sipil atau PNS sanksi kedisiplinan yang di dapatkan berupa pemotongan sanksi TPP, maka  semakin  kecil  angka  disiplin  kinerja  nya  maka  semakin  kecil  pula  nominal  TPP  yang  di dapatkan, namun sebalik nya semakin besar disiplin kinerja nya maka semakin besar pula TPP yang didapatkan.  Untuk  pegawai  Non  PNS  akan  tetapi  sanksi  yang  diberikan  jika  pegawai  tidak  disiplin akan  di  kenakan  sanksi  berupa  pemotongan  gaji,  jadi  sumber  dana  yang  dipotong  berdasarkan  hasil gaji yang di dapatkan bukan lagi bersumber dari reward dan bonus seperti pegawai PNS. Maka dari itu  disiplin  kerja  harus  diterapkan  dengan  baik  karena  bukan  hanya  merugikan  pegawai  itu  sendiri namun juga memberikan dampak yang buruk bagi para pegawai itu sendiri.

## Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu proses yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan. Birokrasi menurut Edwards memiliki dua karakter yaitu prosedur- prosedur  kerja,  ukuran-ukuran  dasar  atau  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  fragmentasi birokrasi. SOP sendiri menjadi sebuah pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi  bagian  penting  dalam  sebuah  organisasi  yang  memberikan  perbedaan  tugas  pokok,  fungsi, dan  wewenang.  Pada  indikator ini  Peneliti ingin  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  birokrasi  dalam penerapan disiplin kerja pegawai negeri sipil oleh kantor BKPSDM Kota Palembang.
Proses  pemberian  hukuman  disiplin  tersebut  tergantung  dari  arah  dari  pelanggaran  yang dilakukan oleh oknum bersangkutan. Jadi kalau misalkan hukuman disiplin tersebut terindikasi ringan artinya atasan langsung  yang  dapat  memberikan  hukuman langsung  kepada  yang  bersangkutan, tapi kalau  pelanggaran  disiplin tersebut terindikasi sedang  atau  bahkan  berat, akan di  bentuk tim khusus yang  menangani,  tim  yang  terdiri  dari  atasan  langsung,  unsur  pengawas,  dan  unsur  kepegawaian. Setelah itu tim tersebut nanti yang akan memeriksa bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan dan apabila  terbukti  bersalah  nanti  di  beri  hukuman  disiplin.  Setelah  itu  tim  melakukan  pemeriksaan bahwa yang bersangkutan terindikasi melakukan pelanggaran yang berat atau sedang nanti hasilnya di bawa dahulu ranah nya ke rapat Dewan Pertimbangan Penyatuan Hukum Dan Disiplin yang diketuai oleh  Pak  Sekda, setelah  itu  mendapatkan  rekomendasi  apa  hukuman  disiplin  yang  akan di dapatkan oleh yang bersangkutan. Di mana dewan ini punya pertimbangan dari Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 3 ,  Kabag  Hukum,  Insepktorat,  dengan  BKPSDM,  itu  memiliki  pertimbangan-pertimbangan  yang memberatkan  dan  meringankan,  yang  meringankan  misalnya  yang  bersangkutan  belum  pernah mendapatkan  hukuman  disiplin  atau  bersangkutan  itu  melakukan  pelanggaran  disiplin  itu  tidak sengaja atau dalam tekanan.
Atau  yang  memberatkan  ada  lagi  misal  nya  yang  bersangkutan  itu  sudah  sering  melakukan pelanggaran  disiplin  terus mengulang  lagi  artinya  dari  pertimbangan  yang  seharusnya  dia  kesalahan kena hukuman disiplin berat itu misalnya penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan berdasarkan  rekomendasi  dari tim  tersebut  tetapi  ternyata  dia  bisa saja  mendapatkan  hukuman  yeng lebih berat. Pada intinya proses pemberian hukuman ini sediri telah ditetapkan berdasarkan tingkatan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai  itu  sendiri.tergantung  seberapa  ringan,  sedan  dan  berat pelanggaran yang dilakukannya.
Hasil  wawancara  peneliti  berdasarkan  indikator  struktur  birokrasi  ini  sendiri  mendapatkan hasil bahwa pihak kantor BKPSDM itu sendiri telah memiliki bidang khusus yang mengurusi segala persoalan mengenai disiplin pegawai baik dalam tingkat ringan, sedang maupun berat sekali pun, serta pada bidang disiplin dan penghargaan tersebut juga telah memiliki alur nya untuk memproses setiap pelanggaran  yang  terjadi  yang  di  lakukan  oleh  pegawai  yang  ada  di  kota  Palembang  ini  dengan mekanisme  atau  proses  yang  telah  di  tetapkan  secara  tersusun  sedari  dulu.  Maka  dari  itu  pada
indikator  ini  peneliti  merasa  bahwa  struktur  birokrasi  penanganan  pelanggaran  disiplin  pegawai  di kota  Palembang  ini  sendiri  sudah  dapat  di  katakan  maksimal  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di kantor BKPSDM Kota Palembang, peneliti  mendapatkan  beberapa  hasil  yang  dapat  peneliti  simpulkan  Pada  Indikator  komunikasi peneliti  menangkap  bahwa  telah  ada  komunikasi    yang  baik  antara  pihak  badan  kepegawaian  dan pengembangan sumber daya manusia kepada organisasi perangkat daerah yang terkait. Hal ini dapat di lihat dengan telah adanya komunikasi yang baik berupa sosialisasi yang diberikan.
Pada indikator Sumber Daya ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya yang ada di kantor  BKPSDM  telah  dilaksanakan  dengan  sebaik  mungkin  di  mana  hal  ini  dapat  di  lihat  dari penerapan kualitas pegawai yang baik di kantor BKPSDM itu sendiri sehingga dapat menjadi contoh bagi para pegawai lain di OPD-OPD lain.
Berdasarkan hasil pada indikator Disposisi ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa cara kantor BKPSDM dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yaitu dengan cara melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan seminar-seminar yang dilakukan bersama kasubag kepegawaian seluruh instansi di kota Palembang. Selain itu untuk fungsi dari sanksi yang diterapkan pun cukup berjalan baik untuk membuat pegawai lebih disiplin lagi.
Selain itu, perbedaan sanksi yang diterima oleh pegawai PNS dan Non PNS pun ternyata ada dan dibedakan , yaitu bagi pegawai negeri sipil atau PNS sanksi ke disiplinan yang di dapatkan berupa pemotongan gaji atau bonus TPP, maka semakin kecil angka disiplin kinerja nya maka semakin kecil pula nominal TPP yang di dapatkan, namun sebalik nya semakin besar atau bagus disiplin kinerja nya maka semakin besar pula TPP yang didapatkan.
Hasil  pada indikator struktur birokrasi ini mendapatkan hasil bahwa pihak kantor BKPSDM itu sendiri  telah  memiliki  bidang  khusus  yang  mengurusi  segala  persoalan  mengenai  disiplin  pegawai baik  dalam  tingkat  ringan,  sedang  maupun  berat  sekali  pun,  serta  pada  bidang  disiplin  dan penghargaan tersebut juga telah memiliki alur nya untuk memproses setiap pelanggaran yang terjadi yang  di  lakukan  oleh  pegawai  yang ada  di  kota  Palembang ini  dengan  mekanisme  atau proses  yang telah di tetapkan secara tersusun sedari dulu

## REFERENSI
Creswell,  J.W.  (2016).  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Campuran.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Djibran,  N.  (2021).  Pengaruh  Motivasi  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  ASN  Di  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo. Skripsi, 1(711518038).
Gunawan,  Imam.  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif  :  Teori  dan  Praktik.`Jakarta  :  Bumi Aksara.
Hamid,  H.,  &  Kurniawaty,  K.  (2020). Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Motivasi  Dan  Disiplin Kerja Terhadap Kinerja ASN. Jurnal Ekonomika , 4 (1), 58-67.
Hadianti,  L.  S.  (2017).  Pengaruh  Pelaksanaan  tata  tertib  sekolah  terhadap  kedisiplinan  belajar siswa (Penelitian deskriftif analisis di SDN Sukakarya II Kecamatan samarang   Kabupaten Garut). Jurnal Pendidikan UNIGA, 2(1), 1-8.
Hadiyanti,  R.  R.  (2017).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota  Samarinda.  Jurnal  Universitas Mulawarman, 1(3), 985-997.
Harahap, R. E. (2016). Hubungan Kepemimpinan Transformasional Dan Disiplin Kerja   Dengan Kinerja Perawat Rumah Sakit Tk.Ii Putri Hijau Medan. Jurnal Magister Psikologi Uma, 8
Keles,  J.  L.,  Tasik,  F.,  &  Rares,  J.  (2020).  Hubungan  Disiplin  Kerja,  Semangat  Kerja  Terhadap Produktivitas Kerja Asn Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi   Utara. Jurnal Administrasi Publik, 6(93).
Komisi  Aparatur  Sipil  Negara.  2021.  Kinerja  Pengawasan  Asn  2021,  Kasn  Catatkan  Peningkatan Signifikan. Https://Www.Kasn.Go.Id/Id/Publikasi/Kinerja-Pengawasan- Asn-2021-Kasn- Catatkan-Peningkatan- Signifikan. Diakses Pada 7 Januari 2022.
Mustafidah,  Dkk.  (2020).  Dasar-Dasar  Metodologi  Penelitian.  Purwokerto  :  Um  Purwokerto Press
Manik,  S.  (2017).  Pengaruh  Kepuasan  Kerja  Terhadap  Disiplin  Kerja  Pegawai  Kantor  Camat Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. International Journal of Social Science and Business, 1(4), 257-264.
Mbate'e, M. M. (2020). Peranan Kedisiplinan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas   Kerja
Pegawai Di Pustu Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias
Utara. Jesya
(Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 3(1), 98-110.
Mursalim,  S.  W.  (2017).  Implementasi  kebijakan  smart  city  di  Kota  Bandung. Jurnal  Ilmu Administrasi, 14(1), 126-138.
Musrya,  A.  R.,  Baharuddin,  H.,  &  Said,  M.  F.  (2020).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Journal of Lex Generalis (JLG), 1(5), 698-716.
Onibala,  C.  M.,  Taroreh,R.  N.,  &  Trang,  I.  (2019).  Pengaruh  Disiplin  Kerja,  Stres  Kerja  Dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas
Kebudayaan Daerah Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi, 7(3).
Peraturan Pemerintah Nomor 94  Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Walikota  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
Peraturaan  Walikota  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Putra,  R.  (2021).  Proses  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Dikantor  Camat  Air  Hangat  Barat.  Jurnal  Administrasi Nusantara Maha, 3(4), 111-124.
Rahayu, I., Hidayat, M., & Badaruddin, B. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi   dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja ASN pada Dinas Sosial Propinsi Papua   Barat. Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR), 1(1), 78-85.
RAFIK,  M.  (2016). Pelaksanaan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Dilingkungan  Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Doctoral dissertation, Tadulako University).
Sultan, A. S. (2018). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  Tentang
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Kantor  Camat  Telen  Kabupaten  Kutai  Timur. Jurnal Paradigma (Jp), 7(1), 24-34.
Syari,  N.  R.,  Warjio,  W.,  &  Kadir,  A.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Strukturasi:   Jurnal Ilmiah   Magister Administrasi Publik, 1(2), 156-164.
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung  :  Penerbit Alfabeta.
Tjilen, Alexander P. (2019). Konsep, Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan  Publik.
Bandung : Penerbit Nusa Media.
Tanjung,  H.  (2017).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap  Prestasi  Kerja Pegawai Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota
Medan. Jurnal  Ilmiah  Manajemen
Dan Bisnis, 15(1).
Tempo.com.
2021. Ini 13 Poin Perubahan Ketentuan Disiplin PNS.
https://nasional.tempo.co/read/1507997/ini-13-poin-perubahan-ketentuan- disiplin- pns-ada-soal-izin-kawin-dan-cerai/full&view=ok Di Akses Pada  22 April 2022.
Yoesana,  U.  (2013).  Hubungan  Antara  Motivasi  Kerja  Dengan  Disiplin  Kerja  Pegawai  Di Kantor  Kecamatan  Muara  Jawa  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  .Jurnal  pemerintahan integratif, 1(1), 13-27.