## AKAD DERIVATIF DALAM TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER 1
Oleh: Zainal Abidin (Dosen STAIN Pamekasan/email: zainalabid@gmail.com)
Abstrak: Ada  dua  hal  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Pertama, Bagaimana  kodifikasi  akad  dalam  transaksi  mualah kontemporer  di  Perbankan  Syariah? Kedua, Bagaimana  kajian fikih  muamalah  terhadap  kodifikasi  akad  tersebut?.  agar  lebih mendalam maka akad yang akan di kaji dalam penelitian dapat dipetakan  kepada  tiga  akad  yaitu  Salam  Paralel  (SP)  yaitu transaksi salam dalam jual beli yang dilakukan oleh para pihak secara simultan dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan pemilikan barang. Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  termasuk  penelitian  pustaka ( library  research). Penelitian  ini  termasuk  kategori  deskriptif analitik  yaitu  berusaha  menggambarkan  sekaligus  memberikan analisis  yang  kompeherensif  tentang  transaksi  muamalah kontemporer.  Adapun  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  dimana  data  yang  akan  dicari  berupa  teks-teks  yang note bene berbentuk kualitatif. Jika data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan contents analysis. Sisi Keabsahan  Akad. Akad  derivatif  merupakan  nama  istilah  yang dimunculkan  terhadap  adanya  sebuah  akad  yang  terjadi  pada muamalah  kontemporer.  Setelah  dikaji  ternyata  akad  derivatif itu  adalah  turunan  dari  akad  induknya.  Namun  untuk  menjadi pedoman  bagi  sebuah  transaksi  muamalah  yang  memerlukan pihak ketiga maka diperlukan gabungan beberapa akad. Dalam SP misalnya karena LKS memerlukan produsen barang dan jasa maka  ia  memerlukan  akad  lagi  yaitu  istishna‟  atau  salam  lagi, sehingga  akad  salam  akan  simultan  sehingga  terciptalah  akad salam paralel atau istishna‟ paralel. Demikian juga dalam IMBT,
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  individual  penulis  dengan  topik  Akad  Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer yang dibiayai dari DIPA STAIN Pamekasan 2013.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
terdapar dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad jual beli atau hibah/pemberian.  Ijarah  dulu  di  selesaikan  setelah  itu  ada pemindahan milik dengan skema jual beli atau hibah. Lazimnya transaksi  terjadi  antara  dua  pihak,  yaitu  pembeli  dan  penjual, pemesan  dengan  pihak  yang  dipesan.  Namun  karena  lembaga keuangan syariah bukanlah produsen dari semua barang maka ia memerlukan  pihak  ketiga  untuk  menyediakan  barang  dan  jasa sehingga LKS harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari hal itu  muncullah  transaksi  baru  yang  menjadi  konsekwensi  itu sehingga  memerlukan  akad  lagi  sehingga  terjadilah  akad  satu paket seperti SP, IMBT dan MM. Sisi Penetapan Dalil Dari segi kodifikasi  dalil  baik  yang tesktual  normatif  yaitu  pertimbangan Al Quran dan Hadits serta dalil usul fiqh sudah sesuai dengan standar operasional dari akad yang ada di tambah lagi ada pakar dari pihak yang berkompeten maka hal itu tidak bisa diragukan lagi  dan  akad  itu  telah  mempunyai  dalil  yang  sulit  untuk dibantah. Setelah dapat dipahami maka ternyata akad yang ada dan  dipraktekkan  dalam  perbankan  syariah  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  akad  derivatif.  Akad  derivatif  ini merupakan  temuan  penelitian  dalam  kajian  ini.  Dinamakan derivatif  karena  akad  derivatidf  tersebut  merupakan  turunan akad dari akad induknya, misalnya Salam Paralel adalah turunan dari akad salam.
Kata Kunci : Akad derivatif, muamalah kontemporer
Abstract: This  study  concerns  on  two  aspects:  firstly,  how  is  the agreement  codification  at  transaction  of  contemporary  mualah  in  syariah banking?  Secondly,  how  is  the  analysis  of  fiqh  muammalah  upon  the agreement codification?  Akad (agreement) that is studied in this research are  Salam  Paralel  (SP)  and  Ijarah  Muntahiyah  Bi  Tamlik  (IMBT). This  study  utilizes  library  research  design.  It  is  classified  as  analytic descriptive  category  that  tends  to  describe  and  provide  a  comprehensive analysis on contemporary muamalah transaction.  Hence, it makes use of qualitative  approach  gathering  the  data  in  form  of  qualitative  texts.  The collected data is analyzed through content analysis technique.
Keywords : derivative agreement, contemporary muamalah.
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 337
Pendahuluan Dalam  konteks  kitab  fikih  sudah  tertera  dengan  rapi  jawaban  terhadap masalah muamalah. Namun bagaimanapun hebatnya kitab fikih 2 ia tidak bebas nilai. Ia terikat ruang dan waktu serta setting sosial yang melingkupinya. Artinya ia telah  berhenti  dan  mempunyai  kemampuan  terbatas  di  dalam  menjawab problematika kehidupan.
Pada  sisi  lain  kehidupan  dan  problematika  kehidupan  manusia  terus berlangsung.  Kedua  hal  ini  yaitu  isi  kitab  fikih  dan  problematika  sudah  tidak seimbang  dimana  hal  yang  sudah  terbatas  (kitab  fikih)  mau  menyelesaikan  hal yang tidak terbatas (masalah kehidupan). Tentu jawabanya adalah tidak mungkin termasuk  dalam  masalah  muamalah.  Oleh  karena  itu  perlu  sebuah  terobosan baru  bagaimana  memandang  masalah  tersebut  dengan  memperhatikan  latar konteksnya  namun  harus  juga  tetap  melihat  warisan  keilmuan  yang  cukup berharga yaitu literartur kitab fikih.
Literatur  dalam  kitab  fikih  sudah  tertata  dan  terkodifikasi  dengan  rapi. Namun  dalam  mengahadapi  laju  zaman  maka  dimungkinkan  ternyata  ia  tidak mampu menaggulanginya.  Hal tersebut dapat dilihat dalam perbankan syariah 3 untuk  memenuhi  tuntutan  skema  transaksi  yang  diperlukan  dalam  sebuah transaksi  yang  bersifat  derivatif  (turunan)  meskipun  dalam  nomenklaturnya masih mengikutkan induknya.
Pemetaan  kodifikasi  transaksi  atau  dikenal  dengan  sebutan  akad  dalam muamalah  yang  ada  dalam  literatur  fikih  muamalah  sudah  tertata  dengan lengkap.  Akad  merupakan  sesuatu  yang  mengatur  sebuah  transaksi  dimana  ia akan  melahirkan  akibat  hukum  sehingga  keabsahan  akad  tersebut  akan menentukan keabsahan sebuah transaksi. 4
Pembahasan  terhadap  aturan  normatif  fikih  muamalah  secara  kritis menjadi  sebuah  keniscayaan.  Bersandar  pada  kitab  kuning  sebagai  induk
2 Bahkan  dikalangan  pesantren  sudah  disepakati  beberapa  kitab  fikih  yang  memenuhi kualifikasi untuk dijadikan sandaran dalam memutuskan hukum semisal di bahstul masail yang dikenal  dengan al  kutub  al  mu‟tabarah. Lihat  Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual  NU (Yogyakarta:LKiS, 2000), hlm. 58.
3 Perbankan  syariah  merupakan  perbankan  yang  harus  berdasar  pada  nilai  syariah sehingga  semua  transaksi  harus  ada  sandaranya  dalam  fikih  yaitu  fikih  muamalah.  Validitas transaksi  itu  harus  begitu  jelas  dan  nyata  sehingga  ada  kepastian  hukum  didalamnya.  Sesuai dengan  UU  no.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dimungkinkan  di  masa  depan model  transaksi  tersebut  dapat  diaplikasikan  di  lembaga  keuangan  non  bank  seperti  Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BMT bahkan perorangan.
4 Perikasa Wahbah Zuhaily, Al Fiqh al Islami wa Adilatu, Juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 22.

## Zainal Abidin
landasan  fikih  muamalah  perlu  diapresiasi  namun  apriori  terhadap perkembangan  akad  sebagai  respon  terhadap  perkembangan  transaksi  dalam ranah kontemporer merupakan sebuah kewajiban. 5
Pergeseran  itu  tentunya  tidak  sesederhana  namanya  namun  melalui serangkaian  proses  panjang  dan  berliku  serta  memerlukan  beberapa  analisis. Pemahaman  terhadap  proses  penetapan  itu  tentunya  akan  bisa  memberikan penilaian bagaimana posisi transaksi tersebut dalam pandangan fikih muamalah. Keabsahan  terhadap  akad  “baru”  sebagai  turunan  merupakan  sebuah kajian  yang  dipentingkan  untuk  menjadi  dasar  pijakan  bahwa  akad  tersebut merupakan  sebuah akad yang  absah  dan  dapat  diaplikasikan  seperti  akad  yang sudah mapan di dalam kitab-kitab fikih muamalah.
Oleh karena itu kajian ini ditambah dengan nadanya yang kritis berusaha memberikan  gambaran  yang  cukup  lengkap  sehingga  kajian  ini  layak  untuk dilakukan.
Dari paparan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  kodifikasi  akad  dalam  transaksi  mualah  kontemporer  di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana kajian fikih muamalah terhadap kodifikasi akad tersebut? Penelitian ini dibatasi pada bagaimana proses kodifikasi akad yang ada di dalam transaksi muamalah kontemporer yang ada dan didipraktekkan di dalam transaksi  perbankan  syariah  maupun  lembaga  keuangan  syariah  yang  lain, kemudian  bagaimana  kajian  terhadap  transaksi  muamalah  tersebut  dalam pandangan fikih muamalah.
Akad  tersebut  banyak  aneka  macamnya,  namun  agar  lebih  mendalam maka akad yang akan di kaji dalam penelitian dapat dipetakan kepada tiga akad yaitu Salam Paralel (SP) yaitu transaksi salam dalam jual beli yang dilakukan oleh para pihak secara simultan 6 dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan pemilikan barang 7 kedua akad tersebut belum ditemukan dalam konsep fikih mumalah yang tradisional semisal lireratur kitab fikih  sehingga  ketiga  akad  tersebut  digolongkan  kepada  fikih  muamalah kontemporer karena hal tersebut dikaji dalam masalah fikih kontemporer.
5 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 8. 6 BI, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, 2006), hlm. 65.
7 Ibid., hlm. 27.
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 339
Metode Penelitian Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  pustaka  ( library  research) yang berusaha mengkaji berupa kitab, buku, jurnal dan lain sebagainya yang bersifat tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian tentang transaksi muamalah. Penelitian  ini  termasuk  kategori  deskriptif  analitik  yaitu  berusaha menggambarkan  sekaligus  memberikan  analisis  yang  kompeherensif  tentang transaksi muamalah kontemporer.
Adapun  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dimana  data yang akan dicari berupa teks-teks yang notabene berbentuk kualitatif. disamping itu penelitian ini termasuk penelitian norma hukum artinya meneliti hukum yang terkandung dalam transaksi mumalah kontemporer yang diteliti secara normatif, yaitu muatan dari transaksi muamalah kontemporer 8 . Sumber  data  ada  dua  yaitu: Pertama ,  sumber  primer  adalah  buku  yang membahas  tentang  transaksi  muamalah  kontemporer  yang  dibatasi  pada  tiga macam  transkasi  di  atas  yaitu  salam  paralel, ijarah  muntahiyah  bi  tamlik dan musyarakah muntanaqishah . Kedua , sumber sekunder adalah seluruh kitab fiqh yang dibatasi pada keempat maddhab sekaligus sebagai bahan analisis terhadap ketiga transaksi  muamalah  kontemporer  serta  sumber  lain  yang  akan  mendukung kegiatan penelitian ini.
Kegitan  analisis  data  merupakan  sebuah  proses  penyederhanaan  data kedalam sebuah bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. 9 Sesuai dengan jenis dan data digunakan maka data yang sudah terkumpul akan dilakukan  analisis  dengan  menggunakan contents  analysis 10 dengan  menganalisis muatan  dari  teks  untuk  memahami  dan  mengungkapkan  makna  yang terkandung di dalam teks. Analisis ini digunakan sebagai pisau analisis utamanya untuk  mencapai  tujuan  yaitu  mengetahui  kodifikasi  dari  ketiga  akad  derivatif dalam transaksi muamalah kontemporer.
Analisis terhadap teks dilakukan secara analitis-kritis dengan proses yang akan  dilakukan  dalam  tiga  langkah  yaitu: Pertama ,  reduksi  data  yaitu  data  yang sudah  terkumpul  akan  disusun  secara  sistematis  dan  dicari  pokok-pokok masalahnya  sehingga  intisari  data  bisa  ditemukan. Kedua,  display data  yaitu menjabarkan data yang ditemukan dimana jumlahnya banyak ke dalam beberapa diagram,  tabel  sehingga  mudah  dipetakan. Ketiga, heuristik  data  yaitu
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 121. 9 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), hlm. 104. 10 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.49.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
menemukan perbedaan dan bisa menarik persamaan kemudian diperbandingkan antara tema yang saling berhubungan antar data yang satu dengan yang lainnya. 11 Sedangkan alat bantu untuk melakukan analisisadalah ushul fiqh yaitu sebuah  metode  yang  mencoba  mendekati  sebuah  masalah  dengan mengungkapkan metode penalaran yang digunakan untuk menjawab tantangan atau  untuk  mengetahui  dasar  yang  dijadikan  acuan  dalam  menetapkan  sebuah pemahaman  fikih 12 .  Melalui  pendekatan  ini  akan  mudah  ditangkap  tentang kodifikasi akad derivetif dalam transaksi muamalah kontemporer. Temuan Penelitian dan Pembahasan

## Akad dalam Muamalah
Akad  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu al  rabt yang  mempunyai  makna menghubungkan atau mengkaitkan. Ada makna lain yaitu mengikat antara ujung sesuatu. Ada beberapa pengertian akad secara etimologis, yaitu: 1) mengikat dan mengumpulkan dalam dua ujung tali kemudian mengikat salah satunya dengan jalan  lain  sehingga  sambung  untuk  menjadi  suatu  benda.  2)  sambungan  yang memegang kedua ujung itu dan mengikat. 3) janji sebagaimana disinggung dalam Al qur‟an surat Ali Imran ayat: 76 yang artinya: “ bukan demikian, sebenarnya siapa saja  yang  mnepati  janji  yang  telah  dibuatnya  dan  bertakwa  maka  sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.
Kata „aqd mengacu  pada  terjadinya  dua  perjanjian  atau  lebih  yaitu  bila seseorang  mengadakan  janji  kemudian  ada  orang  lain  yang  menyetujui  janji tersebut  sehingga  ada  dua  orang  yang  salaing  terikat  pada  perjanjian  itu.  Dari uraian di atas ada beberapa tahap yaitu: 1) perjanjian . 2) persetujuan dua buah perjanijan atau lebih dan 3) perikatan. 13
Akad  secara  konseptual  adalah  hubungan  atau  keterikatan  antara  ijab dan kabul dalam diskursus yang dibenarkan secara syariat dan mempunyai suatu implikasi  tertentu.  Oleh  karena  itu  akad  merupakan  keterikatan  anatara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan syari‟at dan mempunyai implikasi tertentu. 14 Adapaun  pengertian  akad  menurut  pendapat  syafi‟iyah,  malikiyah  dan hanabilah adalah:
1. Akad  adalah  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  seseorang  berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, thalaq ataupun berdasarkan kehendak dua
11 Ibid.
12 Abd  al  Karim  Zaidan, Al  Wajiz  fi  Ushul  Al  Fiqh, (Aman  Yordania:  Muassasah  Al Risalah, 1990), hlm. 11.
13 Ismail, Fiqh , hlm. 30-31.
14 Wahbah,.Al fiqh.juz IV, hlm. 81.
341
orang seperti jual beli, gadai dan lain sebagainya. Ini merupakan pengertian akad dalam arti luas.
2. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan syari‟at yang mempunyai dampak pada obyek akad. Inilah pengertian akad dalam arti yang sempit. 15
Dalam  fikih  muamalah  akad  mempunyai  beberapa  unsur,  yaitu 16 : Pertama, mawdlu‟  al  aqd (tujuan  akad)  adalah  tujuan  atau  hukum  dimana  suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad hendakanya tujuannya satu,  sehingga  akad  yang  lain  tujuannya  beda  pula.  Misalnya  akad al  ba‟i tujuannya adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Akad ijarah tujuannya  adalah  pemindahan  manfaat  suatu  barang  dengan iwadl (pengganti). Kedua akad ini lain sehingga mempunyai tujuan masing-masing. Kedua, sighat al aqd (Formula akad) yang dinyatakan esensi akad adalah kesepakatan  dua  kehendak  dan  kesepakatan  itu  terjadi  melalui  formula  akad. Ada  beberapa  syarat  dalam  formula  akad,  yaitu:  1). Jala‟ul  ma‟na yaitu ungkapannya  harus  jelas  sehingga  mudah  dipahami  jenis  akadnya.  2). tawafuq bayn al ijab wa al qabul yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. 3). jazm al iradatayn yaitu tidak adanya unsur keraguan dan paksaan. 4). ittishal al qabul wa al ijab yaitu kedua pihak harus jadi dalam satu majelis.
Aturan  tentang  akad  menggambarkan  betapa  pentinganya  posisi  akad didalam  transaksi  muamalah  karena  akad  akan  memberikan  konsekuensi  dan akibat hukum.
1. Konsep Anwa‟ul „uqud (macam-macam akad)
Pemetaan  dan  pembahasan  akad  dalam  kitab-kitab  fikih  terhadap  akad dalam  mumalah.  Ada  beberapa  akad  yang  dibahas  dalam  fikih  mumalah  yang disebut  dengan  ruang  lingkup  fikih  muamalah 17 ,  yaitu: Al  ba‟i (jual  beli); Rahn (gadai); Kafalah  wa  dhaman (jaminan  dan  tanggungan); Hiwalah (pemindahan hutang); tafjis (jatuh  bangkit); al  hajru (batasan  bertindak); Asysyirkah
15 Suhendi, hlm. 43-44.
16 Ghufron, Fikih , hlm. 89-93.
17 Prinsip dalam perbankan syariah harus sesuai dengan nilai dasar syari‟ah. Nilai dasar dalam  transaksi  mumamalah  sudah  terkodifikasi  dengan  baik  dalam  bab  khusus  tentang muamalah. Untuk memperdalam kajian ini sebagai landasan dalam penelitian ini bisa dilihat di Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm. 18. Bandingkan dengan Ismail  Nawawi, Fiqh  Mu‟malah;  Hukum  Ekonomi,  Bisnis  Dan  Sosial (Surabaya:  Putra  Media Nusantara,  2010),  hlm.  17.  Bandingkan  dengan  BI, Perbankan  Syariah  Lebih  Dari  Sekedar  Bank (Jakarta:BI, 2010), hlm. 40-44.. Lihat juga Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, Fath Al Qarib, (Surabaya: Al Hidayah, tt), hlm. 30-37.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
(Perkongsian); al mudahrabah (perseroan harta); al musyaqah al mukhabarah (sewa menyewa  tanah); al  ujrah (upah); al  syuf‟ah (gugatan); al  ji‟alah (sayembara); al qismah (pembagian  kekayaan); hibah (pemberian); salam (pesanan); ijarah (sewa menyewa).
Dari beberapa akad yang ada maka perlu diperdalam pembahasan akad yang  berhubungan  dengan  akad  derivatif,  yaitu: Pertama, salam.  Salam  adalah pembelian  barang  yang  akan  diserahkan  kemudian  hari  dan  pembayarannya dilakukan  didepan  secara  penuh 18 dengan  ciri-ciri  tertentu  dan  waktu penyerahan  juga  ditentukan. Kedua, syirkah  atau  musyarakah  adalah  keikut sertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang  ditetapkan  berdasarkan  perjanjian  untuk  bekerjasama  dengan  pembagian keuntungan  dan  kerugian  tertentu.  Segala  resiko  ditanggung  bersama. 19 . Ketiga, ijarah  adalah  transaksi  terhadap  manfaat  yang  dikehendaki  secara  jelas  harta yang  bersifat  mubah  dan  dapat  dipertukarkan  dengan  imbalan  tertentu. Aplikasinya adalah akad persewaan. 20
Serapan  beberapa  akad  tersebut  terlihat  dalam  praktik  perbankan syari‟ah. Namun ada beberapa modifikasi akad dimana ketiga akad tersebut telah ditransformasi ke nama akad yang berbeda yaitu akad salam paralel dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
Syarat-Syarat Akad 21
Zuhaily  mengungkapkan pendapat  Mazahab  Hanafi  bahwa  syarat  yang ada  dalam  akad  dapat  dikategorikan  menjadi  syarat  sah  (shahih),  rusak  (fasid) dan syarat yang batal (batil) dengan penjelasan sebagai berikut di bawah ini: 22
1. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan sub-stansi akad. Mendukung dan memperkuat sub-stansi akad dan dibenarkan oleh syara‟ , sesuai dengan kebiasaan  masyarakat  („urf).  Contoh  dalam  jual  beli  ituharga  barang  yang diajukan oleh penjual, adanya hak pilih (khiyar) dan syarat sesuai dengan „urf dan adanya garansi.
2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu criteria yang ada dalam  syarat  shahih.  Misalnya  member  mobil  dengan  uji  coba  dulu  selama satu tahun.
18 NH  Muhammad  Firdaus, Ekonomi  Syariah (Jakarta:  Renasian,  2005);  hlm.  28. Bandingkan dengan  Wahbah Zuhaily, Al Fiqh al Islamy wa adillatuh, Juz 4 ( Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 598-599. Bandingkan dengan Ismail, Fiqh , hlm. 214.
19 Ibid, hlm. 242-243.
20 Ghufron, Fiqh , hlm. 182.
21 Ismail, Fiqh, hlm. 32-34.
22 Zuhaily, Al fiqh..Juz IV, hlm. 189.
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 343 3. Syarat  batil  adalah  syarat  yang  tidak  mempunyai  criteria  syarat  shahih  dan tidak  memberi  nilai  manfaat  bagi  salah  satu  pihak  atau  lainnya,  akan  tetapi malah menimbulkan dampak negative. Misalnya penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya. 23
Kemudian  ada  pembagian  lagi  yang  dipahami  ahli  fikih,  bahwa  syarat pembentukan  akad  di  bedakan  menjadi  syarat  terjadinya  akad,  syarat  syahnya akad,  syarat  pelaksanaan  akad  dan  syarat  kepastian  hukum  masing-masing dijelaksan sebagai berikut:
(1) Syarat terjadinya akad, merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya  akad  secara  syari‟at,  jika  tidak  memenuhi  syarat  tersebut  maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu:
(a) Umum  adalah  syarat  yang  harus  ada  pada  setiap  akad.  Syarat  tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahliah). Tidak sah orang  yang  berakat  tidak  cakap  bertindak,  seperti  orang  gila,  orang  di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya.
 Yang dijadikan obyek akad menerima hukumnya.
 Akad  itu  diijinkan  oleh  syari‟at,  dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai hak melakukan, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
 Jangan akad itu yang dilarang oleh syari‟at, seperti jual-beli mulasamah
 Akad  dapat  memberikan  faidah  sehingga  tidak  sah  bila  rahn  dianggap sebagai imbangan amanah.
 Ijab  itu  jalan  terus,  tidak  dicabut  sebelum  terjadinya  qabul.  Maka  bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya, sebelum gabul maka batalah ijabnya.
 Ijab  dan  qabul  mesti  bersambung,  sehingga  bila  orang  yang  berijab, sudah  berpisah  sebelum  adanya  qabul,  maka  ijab  tersebut  menjadi batal. 24
Namun  ada  syarat-yarat  khusus  adalah  akad  yang  harus  ada  pada sebagian akad dan tidak di syari‟atkan pada bagian lain. Syarat khusus ini  biasa  disebut  syarat  tambahan  ( idhafi )  yang  harus  ada  disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.
(2) Syarat sahnya akad.
23 Bandingkan dengan fikih muamalah, Ismail, hlm. 32-47.
24 Ibid. Bandingkan dengan fikih muamalah kontemporer  .

## Zainal Abidin
Syarat  sahnya  akad  adalah  segala  sesuatu  yang  disyaratkan  syari‟at  untuk menjamin  dampak  keabsahan  akad.  Jika  tidak  terpenuhi  maka  rusaklah akadnya.  Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu  Abidin 25 mengemukakan  adanya  kekhususan  syarat  akad  setiap  terjadinya  akad. Ulama‟  Hanafiyah  mensyaratkan  terhindarnya  seorang  dari  enam  kecacatan dalam jual-beli, yaitu: kebodohan, kepaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak (fasid).
(3) Syarat pelaksanaan akad.
Dalam  pelaksanaan  akad  ada  dua  syarat  yaitu  pemilikan  dan  kekuasaan. Pemikiran  adalah  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  sehingga  ia  bebas dengan  apa  yang  ia  miliki  sesuai  dengan  aturan  syari‟at,  baik  dengan ketetapan  aslinya  dilakukan  oleh  dirinya.  Maupun  sebagai  pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain, (1) barang yang dijadikan  obyek  kata  itu  harus  miliknya  orang  yang  berakad,  jika  dijadikan tergantung  dari  ijin  pemiliknya  yang  asli,  (2)  Barang  yang  dijadikan  obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.
Syarat kepastian hokum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian di antara  syarat Luzum dalam  jual  beli  adalah  terhindarnya  dari  beberapa  hiyar dalam  jual  beli,  seperti  hiyar  syarat,  hiyar  „aib.  Jika luzum tampak,  maka  akad batal atau dikembalikan.

## Transaksi Salam Dan Ijarah
Ba‟i As-Salam
Dalam praktek jual-beli sehari-hari dijumpai adanya fenomena jual – beli dengan sistem pesanan atau model inden, misalnya membeli mobil tertentu yang produknya  terbaru  belum  banyak  beredar  di  pasaran.  jual,  beli  dengan  model inden konseptualnya diformulasikan definisi sebagai berikut:
Dalam  pengertian  yang  sederhana  jual  –beli  dengan  sistem  inden  ( Ba‟i Al-Salam )  berarti  pembelian  barang  yang  akan  diserahkan  di  kemudian  hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. 26
Menurut  ulama  ada  pendapat  mengemukakan  bahwa  jual-beli  dengan sistem  inden  (salam)  ialah  jual-beli  sesuatu  dengan  ciri-ciri  tertentu  yang  akan diserahkan  pada  waktu  tertentu.  Contohnya,  orang  muslim  membeli  komoditi dengan  ciri-ciri  tertentu,  misalnya  mobil,  rumah,  makanan,  hewan,  dan  lain sebagainya  yang  akan  diterimanya  pada  waktu  tertentu.  Ia  bayar  harganya  dan
25 Ibnu Abidin (tt:6) Juz IV
26 Firdaus, 2005, hlm. 28.
345
menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya. 27
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Zuhaily  jual-beli  sistem  pesanan  ( Ba‟i As-Salam) transaksi jual-beli barang pesanan diantara pembeli ( musalam ) dengan penjual ( musalam ilaih ). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal  transaksi,  sedangkan  pembayaran  dilakukan  di  muka  secara  penuh. Selanjutnya  Zuhaily  mengemukakan  pendapat  ulama‟  safiiyah  dan  hanabilah salam  adalah  transaksi  atas  pesanan  dengan  spesifikasi  tertentu  yang ditangguhkan  penyerahannya  dalam  waktu  tertentu  dimana  juga  pembayaran dilakukan  dengan  cara  tunai  dimajelis  akad.  Ulama‟  malikiyah  mengemukakan salam yakni adalah transaksi jual – beli dimana pembayarannya dilakukan secara tunai  dan  komoditas  pesanan  diserahkan  kemudian  dengan  jangka  waktu tertentu. 28 Jual-beli  dengan  sitem  pesanan  (salam)  telah  diperbolehkan,  dengan berlandaskan  pada  firman  Allah  SWT  dan  Rasulullah  Shallallahu  Alaihi  wa Sallam.  Yang  artinya :  Hai  orang  –orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu‟amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan  juga  hendaklah  seorang  penulis  diantara  kamu  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  mereka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya jika yang berhutang itu  orang  yang  lemah  akalnya  atau  lemah  (keadaanya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (diantaramu).  Jika  tak  ada  dua  orang lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  (diantaramu).  Jika  tak  ada  dua  orang  lelaki,  maka (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  bersaksi-saksi  yang  kami  ridhai,  supaya jika seorang lupa maka yang seorang akan mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.  (tulislah  mu‟amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu‟amalah  itu  perdagangan  tunai yang kamu jalankan diantara kamu. maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. persaksikanlah apabila kamu bejual  – beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian, maka sesungguhnya hal itu
27 Al – Jazairi, 2005, hlm. 510
28 Zuhaily , 1989, hlm. 598-599.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah;282) Rasulullah bersabda yang dapat di pahami Artinya: “Barangsiapa  melakukan  salam  pada  sesuatu,  hedaklah  ia  melakukan  salam  dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu” (Diriwayatkan Muslim).
Abdullah  bin  al-abbas  radhiyallahu  anhuma  berkata,  “ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan jual-beli inden (salam) pada buah – buahan selama setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun.” (Muttafaq Allah).

## Rukun dan Syarat Salam
Dalam  praktik  jual-beli  secara  pesanan  harus  memenuhi  syarat  dan  rukun sebagai berikut:
a. Rukun dan Syarat Salam 29
Pelaksanaan  jual  –  beli  dengan  sistem  pesanan  atau  inden  memuat  rukun sebagai berikut :
1. Pembeli ( Muslam )
2. Penjual ( Musalam Ilaih )
3. Ucapan ( Sighat )
4. Barang yang dipesan ( Muslam fih ) Sedangkan syarat jual – beli dengan sistem pesanan sebagai berikut :
1. Pembayarannya  dilakukan  dengan  kontan,  dengan  emas,  atau  perak, ataupun  juga  logam  –  logam,  agar  hal-hal  ribawi  tidak  diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
2. Komoditinya  harus  dengan  sifat  –  sifat  yang  jelas,  misalnya  dengan disebutkan  jenisnya  dan  ukurannya,  agar  tidak  terjadi  konflik  antara seorang  muslim  dengan  saudaranya  yang  akan  menyebabkan  dendam permusuhan diantara keduanya.
3. Waktu penyerahan komoditi harus telah ditentukan dan pada suatu waktu, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan  uang  dilakukan  di  satu  majelis,  agar  tidak  menjadi  pintunya jual-beli hutang dengan hutang yang diharamkan.
5. Dalil dari syarat – syarat diatas yakni ialah sabda Rasulullah Shallalallahu Alaihi  wa  Sallam,  yang  artinya: “Barangsiapa  melakukan  salam  pada  sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam  takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.” (Diriwayatkan Muslim )
29 Ismail fikih muamalha, hlm. 214-225.
347
Penjelasannya  persyaratan  lain  telah  dikemukakan  oleh  Firdaus  at  all (2005: 29 - 33), ia mengatakan di samping segenap rukun harus terpenuhi, ba‟i Al-Salam juga  mengharuskan  tercukupinya  segenap  syarat  masing–masing rukun, yaitu :
1. Modal  salam.  Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  modal  ba‟i  al-salam sebagai berikut:
a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai. Hokum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda  pendapat  masalah  bolehnya  pembayaran  dalam  bentuk  asset perdagangan. Beberap ulama menganggapnya boleh.
b. Penerima  pembayran  salam.  Dimana  kebanyakan  para  ulama mengahruskan pembayran salam dilakukan di tempat  kontrak. Hal muslam (pembeli)  tidak  dijadikan  sebagai  hutang  penjual.  Lebih  khusus  lagi, pembayaran  salam  tidak  bisa  dalam  bentuk  seperti  pembebasan  hutang yang  harus  dibayar  dari muslam  ilaih (penjual).  Hal  ini  adalah  untuk mencegah  praktik  dari  muslah  ilaih  (penjual).  Hal  ini  adalah  untuk mencegah parktik riba melalui mekanisme salam.
2. Al-Muslam fih (Barang). Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al- muslam fih atau barang yang ditransaksikan dalam ba‟i al-salam adalah:
a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
b. Harus bias diidentifikasikan secara jelas untuk bias mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam  barang tersebut (misalnya beras atau kain), juga tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
c. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
d. Kebanyakan  ulama  mensyartkan  penyerahan muslam  fih, harus  ditunda pada  suatu  waktu  kemudian,  tetapi  mazhab  syafi‟i  membolehkan penyerahan segera
e. Bolehnya  menentukan  tenggang  waktu  di  masa  yang  akan  datang  untuk penyerahan barang.
Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan di masa yang akan datang juga  boleh  ditentukan  saat  transaksi.  Misalnya,  Januari  2001.  Mereka  juga sepakat  bahwa  pengantaran  tidak  boleh  tergantung  pada  hal  yang  tidak  dapat dipastikan,  seperti  misalnya  ketersediaan  dana  yang  belum  pasti.  Atau  juga bergantung  pada  kedatangan  seseorang  .  meskipun  demikian,  beberapa  ulama membolehkan  penjual  berjanji  hendak  menyerahkan  muslam  fih  pada  sebuah kurun  waktu  tertentu,  dan  bukan  untuk  menetapkan  tanggal  secara  pasti. Misalnya,  janji  mendatang.  Namun  para  ulama  umumnya  member  syarat  yang

## Zainal Abidin
sangat  khusus.  Mazhab  Maliki  dan  juga  salah  satu  pandangan  Mazhab  Hanafi membolehkan  seorang  penjual  menetapkan  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang memungkinkan waktu penyerahan muslam fih.
Tanggal  ataupun  musim  yang  akan  dipilih  sebagai  waktu  penyerahan dimasa  mendatang  hendaknya  disesuaikan  dengan  kemungkinan  tersedianya muslam  fih hal  tersebut  diperlukan  untuk  mencegah  gharar  atau  ketidakpastian, dan  memungkinkan  pihak  muslam  ilaih  untuk  menunaikan  kewajibannya. Mazhab  hanafi  juga  mengahruskan  agar  ketersediannya  muslam  fih  juga  terus diketahui mulai saat melakukan kontrak sampai waktu pengiriman.
Spesifikasi  muslam  fihi  diterima  berdasarkan  penjelasan  muslam  ilaih. Penyediaan muslam fih yang akan dikirimkan kemudian tidak boleh bergantung pada produksi stu pihak tertentu. Sekali lagi., ketentuan ini juga untuk mencegah terjadiya  gharar dan mendorong  muslam ilaih untuk lebih mampu memenuhi kewajibannya.  Pembatasannya  muslam  fih  hanya  berasal    dari  sumbertertentu, misalnya  dibenarkan.  Muslam  ilaih  di  tuntut  untuk  mencari  alternative penyediaan  muslam  ilaih  sepanjang  masih  mempunyai  spesifikasi  yang  sama persis dengan yang telah disepakati.
a. Tempat  penyerahan.  Pihak  –  pihak  yang  berkontrak  harus  menunjukkan tempat  yang  disepakati  dimana    muslam  fih  harus  diserahkan.  Jika  kedua pihak  berkontrak  tidak  menentukan  tempat  [engiriman,  maka  barang  harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang di muslam ilaih atau bagian pembelian.
b. Penjualan  muslam  fih  sebelum  diterima.  Jumhur  ulama  melarang  penjualan ulang  muslam  fih  oleh  muslam  ilaih  sebelum  diterima  oleh  muslam.para ulama  bersepakat,  muslam  ilaih  tidak  boleh  mengambil  keuntungan  tanpa menunaikan  kewajiban  dan  juga  menyerahkan  muslam  fih.  Imam  malik setuju junhur utama tersebut bila muslam fih itu berbentuk makanan. Tetapi jika muslam ilaih itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali  barang  tersebut  ebelum  diterima  pembelinya  asalkan  memenuhi persyaratan  sebagai  berikut:  (1)  jika  barang  tersebut  lalu  bias  dijual  kembali kepada muslim ilaih , harga penjualannya haruslah sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah. (2) jika barang tersebut di jual kepda pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantungnya kualitas.
c. Penggantian muslam  ilaih yaitu  dengan  barang  lain.  Para  ulama  melarang pergantian muslam  fih dengan  barang  –  barang  lainnya.  Penukaran  ataupun penggantian barang al-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum akan  di  serakan  barang  tersebut  tidak  lagi  milik  muslam  ilaih,  tetapi  sudah
349
menjadi milik muslam (fidz dzimah). Bila barangtersebut diganti dengan barang yang  memiliki  spesifikasi  dan  kualitas  yang  sama,  meskipun  mungkin sumbernya berbeda, para ulama akan membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual-beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.
Mazhab  Maliki  hanya  menyetujui  pelarangan  penggantian  tersebut  bila muslam  fih  itu  adalah  makanan.  Mazhab  ini  membolehkan muslam  fih selain makanan dengan beberapa syarat tertentu, yaitu : 1. Jika pembeli yang menghendaki penggantian muslam fih tersebut, sedangkan barang  pengganti  itu  dibuat  oleh  muslim  ilaih,  maka  kualitas  muslam  ilaih yang telah di sepakati agar tidak timbul kemungkinan riba al fadhi.
2. Muslam harus mengambil sendiri  barang pengganti supaya tidak mengarah kepada  pertukaran  hutang  dengan  hutang.    Hubungan  antara  barang pengganti dan harga harusbebas dari riba.
Hukum – Hukum Salam 30
Hukum penjualan secara inden (salam) terbagi menjadi : 1. Waktu  penyerahan  komoditi  adalah  masih  lama,  misalnya  satu  bulan  atau lebih,  karena  penyerahan  komoditu  pada  waktu  dekat  itu  seperti  jual-beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.
2. Waktu  penyerahan  komoditi  adalah  waktu  dimana  pada  umunya  komoditi telah tersedia  pada waktu tersebut. Jadi tidak sah waktu penyerahan kurma di  musim    bunga  atau  waktu  penyerahan  anggur  dimusim  dingin,  karena itulah bias menimbulkan perselisihan di antara kaum Muslim.
3. Jika  tempat  penyerahan  komoditi  harus  dilakukan  di  tempat  akad.  Jika tempat penye-rahannya ditentukan  di tempat khusus seperti  disepakati pada waktu akad dalm  arti kedua  belah  pihak sepakat  melakukan serah terima di tempat    tersebut,  maka  serah  terima  komoditi  harus  dilakukan  ditempat tersebut, sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya.
Ijarah Transaksi  sewa  ( ijarah )  identik  dengan  jual  beli,  dalam  sewa  ( ijarah ) pemilik  dibatasi  dengan  waktu.  Transaksi  ijarah  dilandasi  adanya  pemindahan manfaat. 31
Jadi  pada  dasarnya  prinsip ijarah sama  dangan  prinsip  jual  beli,namun perbedaannya  terletak  pada  obyek  transaksinya.  Bila  pada  jual  beli  obyek transaksiknya adalah barang,maka pada ijarah obyek transaksinya jasa. Pada akhir
30 Ibid. 31 Wahbah, Al fiqh, Juz IV, 729.

## Zainal Abidin
masa sewa bank dapat saja menjual barang yag disewakan pada nasabah. Karena itu  dalam  bank  syari‟a  dikenal  sewa  yang  diikuti  dengan  perpindahan pemilikan (ijarah muntahbiyah bittamlik) . Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. 32 Sistem dan model akad ijarah ini ada disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat  barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan.  Dengan  kata  lain,  apabila  nasabah  memiliki  kemampuan  keuangan, maka  pemenuhan  kebutuhan  barang  atau  manfaat  barang  akan  dilakukan langsung  oleh  nasabah  kepada  pemilik  barang  (produsen)  tanpa  melalui  bank syariah. Dengan demikian, parkatik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayran  sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau  pengunduran  periode  waktu  pembayaran  (disesuaikan  dengan kemampun nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Dalam  akad  ijarah,  terdapat  beberapa    hal  yang  dapat  dicermati  lebih jauh, yaitu :
(1) Di  beberapa  bank,  penggunaan  uang  muka  dilakukan  untuk  meberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud  dari bank syariah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
(2) Di  beberapa  bank,  penyediaan  dana  untuk  menyewa  barang  disetorkan langsung  ke  rekening    nasabah,  yang  selanjutnya    atas  nama  bank  syariah ( wakalah ), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.
Pada  akhirnya  masa  sewa,  bank    dapat  saja  menjual  barang  yang disewakan  kepada  nasabah  .karena  itu  dalam  perbnakansyari‟ah  dikenal  sewa yang diikuti dengan per-pindahan pemilikan (Ijarah Muntahia Bittamlik/ IMBT ) . harga sewa dan harga jual disepakati awal perjan-jian. Pembuayaan IBMT akan divas lebih rinci di bawah ini. 33

## Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer
1. Kodifikasi Akad dalam transaksi muamalah di Perbankan Syariah Sebagai  sebuah  bank  maka  perbankan  syariah  juga  mempunyai  sebagai sebuah unit yang berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam opersionalnya PBS diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga produknya harus sesuai dengan fatwa DSN tersebut.
32 Ismail , Fiqh Muamalah , 312-318. 33 Ibid.
351
Kedua  akad  yang  akan  dikaji  dalam  kajian  ini  adalah  akad  yang dipergunakan  oleh  perbankan  syariah  sebagai  sebuah  skema  penyaluran  dana yaitu pembiayaan. Salam Paralel (SP) 34
Salam paralel (al salam al muwazi) adalah dua akad salam yang dilakukan oleh  para  pihak  secara  simultan.  Yaitu  bentuk  akad  antara  nasabah  dengan Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  kemudian  untuk  memenuhi  kewajibannya kepada nasabah LKS memerlukan pihak lain sebagai shani‟ . 35
Ada  beberapa  pertimbangan  di  dalam  membuat  istilah  akad istishna‟ paralel. Beberapa pertimbangannya adalah: Kaidah ushul fiqh yang berbunyi:
- Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya.
- Sesuatu yang yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara‟ selama tidaak bertentangan dengan syara‟. Berdasarkan  pertimbangan  itu  maka  istishna‟  paralel  diperbolehkan dengan  syarat istishna‟ yang  pertama  tidak mu‟allaq dengan  istishna‟  kedua. Artinya  kedua  istishna‟  itu  mandiri  dan  tidak  ada  ketergantungan  diantara keduanya karena esensinya paralel itu adalah dua akad.
Sedangkan  dalam  manajemen  perbankan  syariah  hal  itu  di  atur  dengan sangat  ideal  sekali.  Sistem  dan  model  pembiayaan  akad  salam  merupakan transaksi jual beli dimana barang yang di jual-belikan belum ada. Oleh karena itu barang  diserahkan  secara  tangguh  sementara  pembayarannya  dilakukan  secara tunai.  Bank  bertindak  sebagai  pembeli,  semen-tara  nasabah  bertindak  sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank makan  akan  menjualnya  kepada  rekanan  nasabah  atau  kepada  nasabah  itu sendiri  secara  tunai  atau  secara  cicilan,  harga  jual  yang  telah  ditetapkan  oleh bank  hadalah  harga  beli  bank  dari  nasabah  ditambah  keuntungan.  Dalam  hal bank  mensual  secara  tunai  biasanya  disebut  biaya  talangan (bridging  financing) .
34 Fatwa  DSN  no  22/DSN-MUI/III/2002  tentang  Jual  Beli istishna‟ diawasi  pada tanggal 02 Agustus 2013 di www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah_files.com
35 Dalam  fatwa  DSN  yang  dikenal  adalah istishna‟ paralel. Istishna‟ adalah  kontrak penjualan  antara  pembeli  dengan  pembuat  barang  menurut  spesifikasi  yang  disepakati  dan menjualnya  kepada  pembeli  .  kedua  belah  pihak  sepakat  terhadap  harga  ,  sistem  pembayaran, apakah dibayar di muka, di cicil atau ditangguhkan pada suatu waktu di masa yang akan datang. Istishna‟ paralel atau dua akad istishna‟ yang dilakukan secara simultan. Sehingga ada kemiripan antara salam dengan istishna baik murni maupun yang paralel.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Sedanngkan dalam hal bank menjualnya secsara cicilan kedua belah pihak haus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.
Pelaksanaan  kegiatan  sistem  dan  model  akad  salam  dalam  perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam parallel hal ini dapat dipahami karena  (1)  kegiatan  salam  oleh  bank  syariah  merupakan  akibat  dari  adanya permintaan barang oleh nasabah, dan (2) bank syariah bukanlah produsen dari barang  dimaksud.  Berdasarkan  kompilasi  SOP  yang  disampaikan  oleh  bank syariah, tahapan pelaksanaan salam dan salam paralel adalah sebagai berikut 36 :
1. Adanya  permintaan  barang  tertentu  dengan  spesifikasi  yang  jelas,  oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual.
2. Wa‟ad  nasabah  untuk  membeli  barang  dengan  harga  dan  waktu  tangguh pengiriman barang disepakati.
3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang dimaksud(sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah).
4. Pengikatan  I  antara  bank  sebagai  penjual  dan  nasabah  pembeli  untuk membeh barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran  oleh  nasabah  pembeli  dilakukan  sebagian  di  awal  akad  dan sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6. Pengikatan  II  antara  bank  sebagai  pembeli  dan  nasabah  produsen  untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan.
7. Pembayaran  dilakukan  segera  oleh  bank  sebagai  pembeli  kepada  nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman  barang  dilakukan  langsung  oleh  nasabah  produsen  kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan. 37
Dari hasil analisi atas SOP akad salam, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh:
1) Secara  umum,  pemahaman  bank  syariah  menunjukkan  bahwa  akad salam dilakukan  tidak  terbatas  pada  hasil  pertanian  saja.  Setiap  pembelian  barang apa  pun  yang  memerlukan  tahapan  pemesanan,  proses  produksi,  serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad salam .
2) Praktik sistem dan model akad salam di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam  format  salam  parallel.  Dalam  akad  pertama  antara  nasabah  pembeli
36 Ismail Namwawi, Perbankan Syariah; Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua‟malah Pengkayaan Teori Menuju Praktik (Surabaya: ViV Press, 2011), hlm. 328-329.
37 Ibid.
353
dan bank syariah, nasabah tidak membayar di muka barang yang dibeli, tetapi meminta  bank  syariah  untuk  membiayai  pengadaannya  terlebih  dahulu. Sedangkan  dalam  akad  kedua,  bank  syariah  memesan  barang  dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh.
3) Keuntungan  bank  syariah  atas  paktik salam parallel  diperoleh  dari  selisih antara  harga  beli  (dari  nasabah  produsen)  dan  harga  jual  (kepada  nasabah pembeli).
4) Pengakuan  piutang salam dilakukan  sebagai  piutang  uang  (sebagai  akibat kegiatan  penyediaan  dana)  daripada  piutang  barang  (sebagai  akibat  kegiatan jual beli.). 38
Berbagai ketentuan umum pembiayan salam yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
(1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya, secara jelas, seperti, macam, ukuran dan jumlahnya.
(2) Apabila  hasil  produksi  yang  diterima  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  akad, maka  nasabah  (produsen)  harus  bertanggung  jawab  dengan  cara  antara  lain mengembalikan  dana  yang  telah  diterimanya  atau  mengganti  barang  yang sesuai dengan pesanannya.
(3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesannya, sebagai persediaan ( inventory ), maka dimungkinkan bagi bank melakukan akad salam  kepada  pihak  ketiga  (pembeli  kedua),  seperti  dealer,  pedagang  pasar atau pertokoan atau rekanan, mekanisme seperti ini disebut parallel salam. Pembiayaan Istishna’ dan Isthisna’ Parallel Produk ini menyerupai salam , tapi dalam isthisna ‟; pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin. Pembyaran skim sithisna‟ dalam bank  syari‟ah  umumnya  diaplikasikan  pada  pembiayaan  manufaktur  dan kontruksi.
Ketentuan umum pembiayaan istishna‟ adalah sebagai berikut:
(1) Spesifikasi  barang  pesanan  harus  jelas,  seperti  jenis,  macam,  ukuran  dan jumlahnya.
(2) Harga jual yang telah disepakati harus dicantumkan dalam akad istishna‟ dan tidak boleh verruga selama berlakunya akad.
(3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga estela akan ditanda tangani, seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah. Seperti halnya praktik salam , secara praktik pelaksanaan kegiatan istishna‟ dalam perbankan syari‟ah cenderung dilakukan dalam format istishna‟ parallel . Hal
38 Ibid.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
ini  dapat  dipahanti  karena  (1)  kegiatan istishna oleh  bank  syari‟ah  menetapkan akibat  dari  adanya  permintaan  barang  tertentu  oleh  nasabah,  dan  (2)  bank syari‟ah bukanlah produsen dari barang dimaksud. Secara umum tahapan parktik istishna dan istishna‟  parallel) di  perbankan  syari‟ah  adalah  sama  dengan  tahapan praktik salam . Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara  sekaligus,  tetapi  dilakukan  secara  bertahap  (angsuran).  Berdasarkan kompilasi  SOP  yang  disampaikan  oleh  Bank  syari‟ah  tahapan  pelaksanaan istishana‟ dan istishna‟ parallel adalah sebagai berikut: 39
1. Adanya  permintaan  barang  tertentu  dengan  spesifikasi  yang  jelas,  oleh nasabah pembeli kepada bank syari‟ah sebagai mustahil
2. Wa‟ad nasabah  untuk  membeli  barang  dengan  harga  dan  waktu  tangguh pengiriman barang yang disepakati
3. Mencari  produsen  yang  sanggup  untuk  menyediakan  barang  dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati denga harga yang lebih rendah).
4. Pengikatan I antara bank nasabah untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran  oleh  nasabah  dilakukan  sebagaian  di  awal  akad  dan  sisanya sebelum barang diterima (atau sisanya disepakati untuk diangsur).
6. Pengikatan  II  antara  bank  dan  produsen  untuk  membeli  barang  dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
7. Pembayaran  dilakukan  secara  bertahap  bank  kepada  produsen  setelah pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh produsen kepada nasabah. 40
Dari hasil analisi atas SOP produk istishna‟ , terdapat beberapa hal yang dapat decermati lebih jauh, yaitu:
1) Secara  umum  pemahaman  bank  syari‟ah  terhadap  akad istishna‟ adalah berkaitan  dengan  pembelian  suatu  benda  yang  memiliki  nilai  besar  dan diproduksi  secara  bertahap,  misalnya,  banguan,  pesawat  terbang,  dan sebagainya.
2) Sama  halnya  dengan  parktik  salam, praktik  istishna‟ di  bank  syariah  hampir selalu dilakukan dalam format istishna‟ parallel. Dengan demikian praktik istishna‟ di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian marjin antara harga akad I dan harga akad II.
3) Sama  halnya  dengan  praktik  salam,  praktik istishna‟ di  industri  perbankan syariah  lebih  mencerminkan  kegiatan  utang  piutang  (penyediaan  dana)  dari
39 Ismail, perbankan syariah, hlm. 332.
40 Ibid.
355
pada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang istihisna‟ lebih mencerminkan  piutang  uang  (sebagai akibat kegiatan  penyediaan  dana)  dari pada piutang barang (sebagai akibat kegiatn jual beli). 41
Dari  paparan  di  atas  sudah  sangat  jelas  bagaimana  tertatanya  sebuah kontrak yang dikenal dengan akad. Ijarah Muntahiyah bi al Tamlik (IMBT) 42
IMBT  adalah  akad  sewa  yang  diakhiri  dengan  pemindahan  hak  milik dengan opsi jual beli atau pemberian (hibah). Pembelian mobil. Sebelum lunas maka memakai akad sewa, kemudian setelah lunas memakai akad jual beli atau hibah.  Dalam  akad  IMBT  berarti  ada  dua  akad  yaitu  ijarah  dan  jual  beli  atau hibah.
Akad seperti diperbolehkan berdasarkan salah satu kaidah fiqh yaitu:
- Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya.
- Di mana terdapat kemaslahatan disitulah ada hukum Allah. Berdasarkan pertimbagan itu maka IMBT diperbolehkan dengan syarat semua  persyaratan  ijarah  harus  dipenuhi  sekaligus  persyaratan  jual  beli  atau pemberian baik hadiah atau hibah setelah ijarah selesai harus juga dipenuhi.
Sedangkan  dalam  konteks  perbankan  syari‟ah  maka  dapat  dikaji  lebih lanjut sebagaimana yang akan dipaparkan dalam pembahasan berikut ini.
Sistem dan model akad ijarah ini ada disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan.  Dengan  kata  lain,  apabila  nasabah  memiliki  kemampuan  keuangan, maka  pemenuhan  kebutuhan  barang  atau  manfaat  barang  akan  dilakukan langsung  oleh  nasabah  kepada  pemilik  barang  (produsen)  tanpa  melalui  bank syariah. Dengan demikian, parkatik ijarah yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau  pengunduran  periode  waktu  pembayaran  (disesuaikan  dengan kemampun nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank). Berdasarkan kompilasi SOP yang disampaikan oleh bank syari‟ah. Ada beberapa Tahapan pelaksanaa ijarah adalah sebagai berikut: 43
41 Ibid.
42 Fatwa  DSn  no  27/DSN-MUI/III/2002  tentang  Jual  Beli istishna‟ diawasi  pada tanggal 02 Agustus 2013 di www.kumpulan-fatwa-dsn-dewan-syariah_files.com
43 Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 334-335.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
1. Adanya  permintaan  untuk  menyewa  barang  tertentu  dengan  spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
2. Wa‟ad  antara  bank  dan  nasabah  untuk  menyewa  barang  dengan  harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh
6. Barang diserahterimakan dari pemilik barang kepada bank syari‟ah
7. Akad anatara bank dengan nasabah untuk sewa
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
9. Barang diserahterimakan dari bank syariah kepada nasabah
10. Pada  akhir  periode,  barang  diserahterimakan  kembali  dari  nasabah  ke bank syari‟ah, yang selanjutnya akan diserahterimakan ke pemilik barang Dalam  analisis  SOP  akad  ijarah,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat dicermati lebih jauh, yaitu: 44
(1) Di beberapa bank, penggunaan uang muka dilakukan untuk meberikan jaminan bahwa nasabah memang benar akan menyewa barang dimaksud dari bank syari‟ah. Uang muka diperlakukan sebagai pembayaran sewa di muka.
(2) Di beberapa bank, penyediaan dana untuk menyewa barang disetorkan langsung ke rekening nasabah, yang selanjutnya atas nama bank syari‟ah ( wakalah ), nasabah melakukan penyewaan barang dari pemilik barang.
Pada  akhirnya  masa  sewa,  bank  dapat  saja  menjual  barang  yang disewakan  kepada  nasabah  .karena  itu  dalam  perbankan  syari‟ah  dikenal  sewa yang  diikuti  dengan  perpindahan  pemilikan (Ijarah  Muntahia  Bittamlik/ IMBT ) . harga  sewa  dan  harga  jual  disepakati  awal  perjanjian.  Pembiayaan  IBMT  akan divas lebih rinci di bawah ini.
Praktik Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik 45
Praktik  model  akad  sewa  beli (Ijarah  Muntahia  Bittamlik/ IMBT ) pada dasarnya  merupakan  perpaduan  antara  sewa  (ijarah)  dengan  jual  beli.  Semakin jelas  dan  kuat  komitmen  untuk  membeli  barang  di  awal  akad,  maka  hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli  barang  di  awal  akad  tidak  begitu  kuat  dan  jelas  (walaupun  opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.
44 Ibid.
45 Ibid.
357
Berdasarkan  kompilasi  SOP  yang  disampaikan  oleh  Bank  Syariah tahapan pelaksanaan IMBT adalah seperti yang tertera dibawah ini: 46
1. Adanya permintaan untuk menyewa barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah
2. Wa‟ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati.
3. Bank syari‟ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
4. Bank syari‟ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
5. Bank syari‟ah membayar sewa di muka secara penuh
6. Barang diserhterimakan dari pemilik barang kepada bank syari‟ah
7. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
8. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
9. Barang diserahterimakan dari bank syari‟ah kepada nasabah
10. Pada  akhir  periode,  barang  diserahterimakan  kembali  dari  nasabah  ke  bank syari‟ah, yang selanjutnya akan diserahterimakan ke pemilik barang
Dari  sisi ijarah, perbedaan  IMBT  terletak  dari  adanya  opsi  untuk membeli  barang  dimaksud  pada  akhir  periode.  Sedangkan  dari  sisi  jual  beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (ijarah) , sebelum transaksi jual beli dilakukan. Hasil analisi atas SOP akad IMBT, terdapat beberapa hal yang dapat dicermati lebih jauh, yaitu: di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode yang dituangkan dalam wa‟ad, cenderung bersifat keharusan/wajib bagi nasabah . 47
2. Tinjuauan  Fikih  Terhadap  Kodifikasi  Akad  dalam  Transaksi Muamalah di Perbankan Syariah
Pembahasan  pada  kedua  akad  derivatif  di  atas  agar  lebih  spesifik  akan diarahkan kepada dua sisi.

## Sisi Keabsahan Akad
Akad  derivatif  merupakan  nama  istilah  yang  dimunculkan  terhadap adanya  sebuah  akad  yang  terjadi  pada  muamalah  kontemporer.  Setelah  dikaji ternyata  akad  derivatif  itu  adalah  turunan  dari  akad  induknya.  Namun  untuk menjadi  pedoman  bagi  sebuah  transaksi  muamalah  yang  memerlukan  pihak ketiga  maka  diperlukan  gabungan  beberapa  akad.  Dalam  SP  misalnya  karena LKS memerlukan produsen barang dan jasa maka ia memerlukan akad lagi yaitu istishna‟ atau salam lagi, sehingga akad salam akan simultan sehingga terciptalah
46 Ibid. 47 Ibid.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
akad salam paralel  atau istishna‟ paralel.  Untuk  lebih  sederhananya  bisa  dilihat dalam diagram berikut ini:
Demikian  juga  dalam  IMBT,  terdapar  dua  jenis  akad  yaitu  akad  ijarah dan akad jual beli atau hibah/pemberian. Ijarah dulu di selesaikan setelah itu ada pemindahan milik dengan skema jual beli atau hibah.
Lazimnya transaksi terjadi antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual, pemesan dengan pihak yang dipesan. Namun karena lembaga keuangan syari‟ah bukanlah produsen dari semua barang maka ia memerlukan pihak ketiga untuk menyediakan  barang  dan  jasa  sehingga  LKS  harus  bekerja  sama  dengan  pihak ketiga.  Dari  hal  itu  muncullah  transaksi  baru  yang  menjadi  konsekwensi  itu sehingga  memerlukan  akad  lagi  sehingga  terjadilah  akad  satu  paket  seperti  SP dan IMBT.

## Sisi Penetapan Dalil
Dari segi kodifikasi dalil baik yang tesktual normatif yaitu pertimbangan Al  Quran  dan  Hadits  serta  dalil  usul  fiqh  sudah  sesuai  dengan  standar operasional  dari  akad  yang  ada  di  tambah  lagi  ada  pakar  dari  pihak  yang berkompeten  maka  hal  itu  tidak  bisa  diragukan  lagi  dan  akad  itu  telah mempunyai dalil yang sulit untuk dibantah.
Setelah dapat dipahami maka ternyata akad yang ada dan dipraktekkan dalam  perbankan  syariah  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  akad  derivatif. Akad  derivatif  ini  merupakan  temuan  penelitian  dalam  kajian  ini.  Dinamakan derivatif  karena  akad  derivatidf  tersebut  merupakan  turunan  akad  dari  akad induknya, misalnya Salam Parallel adalah turunan dari akad salam . Produsen barang Nasabah LKS 1.Negoisasi pesanan dengan
kriteria 3.Jual barang 2.memesan barang
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 359
Penutup Akad yang dipakai dalam transaksi muamalah kontemporer yang lazim dipakai dalam Perbannkan syari‟ah ternyata merupakan gabungan dari beberapa akad, dimana setiap akad antara yang satu dengan yang lain sudah ada SOP yang jelas dan sudah sesuai dengan prinsip dasar sebuah akad sehingga kodifikasinya sudah standar. Demikian juga dari keabsahan dasar yang digunakan apalagi akad tersebut sudah digodok melalui proses yang panjang.
Akad  derivatif  tersebut  merupakan  bukti  kongkret ijtihad  jama‟i dalam ranah  problematika  kontemporer  yang  masih  merujuk  kepada  khazanah  klasik sehingga akad yang dihasilkan bisa diberi label akad derivatif.

## Zainal Abidin
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013

## Daftar Pustaka
BI. Kamus  Istilah  Keuangan  dan  Perbankan  Syariah. Jakarta:  Direktorat  Perbankan Syariah BI. 2006.
BI. Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank. Jakarta:BI Direktorat Perbankan Syariah. 2010. Firdaus, NH Muhammad. Ekonomi Syariah. Jakarta: Renasian. 2005. Haryanto,  Rudy.  dkk  “Respon  Perbankan  Syariah  dan  Lembaga  Keuangan Syariah  di  Pamekasan  Terhadap  Pembukaan  Program  Studi  Perbankan Syariah  di  STAIN  Pamekasan ” Hasil  Penelitian,    STAIN  Pamekasan. 2010.
Mas‟adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. 2002. Muhadjir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. Muhammad, Syamsuddin Abu Abdillah. Fath Al Qarib. Surabaya: Al Hidayah. tt. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. Nawawi,    Ismail. Fiqh  Mu‟malah;  Hukum  Ekonomi,  Bisnis  Dan  Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010. Nawawi, Ismail. Perbankan Syariah; Issu-Issu Manajemen Fiqh Mu‟amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik, Buku Dua. Surabaya: Viv Press. 2010. Nawawi, Ismail. Metoda penelitian. Surabaya: Viv Press. 2012. Sabiq,  Sayyid. Fiqih  Sunnah, terj.  Nor  Hasanuddin  et.  Al.  Jakarta:  Pena  Pundi Aksara. 2004.
Suyanto, Bagong. dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Kencana Prenada. 2011. Syafe‟i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Zahro, Ahmad. Tradisi Intelektual NU . Yogyakarta:LkiS. 2000. Zaidan, Abd al Karim. Al Wajiz fi Ushul Al Fiqh. Aman Yordania: Muassasah Al Risalah. 1990. Zuhaily, Wahbah. Al Fiqh al Islamy wa Adillatuh, Juz 4. Beirut: Dar al Fikr. 1989.