TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA OLEH PEMELUKNYA MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
oleh Mochamad Guruh Abdi Priatna Hj. Hernawati RAS

## ABSTRAK
Kejahatan yang marak dilakukan di internet salah satunya adalah penodaan agama. Penodaan agama adalah perbuatan menghina suatu agama, baik dari segi kepercayaan maupun syariatnya. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa memiliki konsekuensi adanya perlindungan bagi agama, namun pada kenyataannya penegakan hukum pada perundang-undangan yang ada tidak cukup untuk menghentikan praktik penodaan agama. Adapun permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet dan Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet. Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskritif analistis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet dapat di terapkan dengan ketentuan pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP. Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet dapat dijatuhi sanksi di dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elekttonik. Ketika suatu sanksi pidana di jatuhkan, maka tujuan dari hukum pidana tersebut dapat dikenakan kepada seseorang yang secara bersalah melakukan perbuatan pidana (geenstraf zonder schuld). Ketika suatu sanksi pidana di jatuhkan oleh hakim tentunya harus memberikan kepastian, keadilan dan kemafaatan bagi masyarakat luas.
Kata Kunci: Penodaan Agama, Sanksi Pidana

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan dan peranan yang penting, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Pasal 28 Huruf (E) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Dalam Pasal 29 UUD 1945 menentukan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Negara menjamin kemerdekaan setiap masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pemanfaatan Media Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dan konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalah hal pembuktian dan hal terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari dimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Dalam hal itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkan pun bisa sedemikian kompleks dan rumit.
Kegiatan melalui media sistem elektonik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, secara yuridis kegiatan ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teknologi informasi semakin menigkat. Perkembangan ini tercermin dari semakin canggihnya media-media yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu media yang paling menonjol perkembangannya adalah internet. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. 1) Informasi dan komunikasi merupakan bidang yang mendapatkan pengaruh besar dengan lahirnya internet. Setelah adanya internet informasi sangat mudah dan cepat untuk disebar serta diketahui oleh masyarakat luas. Melalui internet setiap orang dapat dengan bebas menggunakan pendapatnya dan menyebarkan informasi Perkembangan internet yang sangat pesat di Indonesia merupakan hal yang tidak terduga sebelumnya. Awal internet hanya diketahui sebagian kecil orang dan hanya terpaku
1) Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cetakan ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 31
oleh orang-orang yang menggeluti dunia komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia sebatas hiburan dan percobaan. 2) Hal tersebut merupakan salah satu fungsi internet yang paling nampak, yakni sebagai media penyebaran informasi. Internet sebagai media penyebar ini memiliki lingkup penyebaran yang tidak terbatas pada wilayah suatu negara. Suatu bangsa yang hidup di satu pojok dunia akan bisa menyaksikan kondisi kehidupan bangsa lain yang sedang dilanda derita akibat konflik senjata. 3) Fungsi ini pada kenyataannya tidak hanya menimbulkan kemanfaatan, melainkan dapat menimbulkan kerugian bahkan dijadikan sebagai media kejahatan.
Secara Umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.
Penodaan yang dapat diartikan dari kata noda, noda yaitu sesuatu yang menyebabkan nampak kotor. Disamping itu, noda juga disebut sebagai sebuah aib, cela dan cacat. Sedangkan agama dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata cara peribadatan, dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.
Penodaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Penodaan agama disebut juga dengan penghinaan agama atau penistaan agama. Penghinaan atau penistaan agama merupakan suatu bentuk yang melanggar hukum yang telah di atur dalam agama itu sendiri. Dan setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tersendiri untuk memilih agama. Akan tetapi jika manusia itu sendiri melanggar atau menentang agama yang telah di yakini ataupun menghina agama yang lain, maka itu juga merupakan suatu bentuk penodaan atau penghinaan agama. Apapun penyebabnya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Persoalan mengenai penodaan semakin mendapatkan perhatian masyarakat dan aparat penegakan hukum baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa perbuatan penodaan memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Penodaan agama bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis, terhadap agama tertentu.
Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, agama juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengingkaran terhadap pengaruh agama dalam kehidupan bermasyarakat dapat mendorong terjadinya penodaan terhadap agama. Tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi. 4)
2) Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1
3) Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.Cit, hlm 1.
4) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Eresco, Bandung, 1986, hlm 6.
Persoalan mengenai penodaan agama mendapat perhatian karena menyangkut keyakinan dan/atau agama yang harus dihargai dan dihormati sesama manusia. Jika hal ini dibiarkan akan mengancam keberagaman antara masyarakat seperti halnya contoh kasus dibawah ini; Pertama, kasus Sebastian Joe bin Abdul Hadi dalam putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dalam akun facebooknya milik terdakwa yang dapat dilihat/ diakses/ dibaca oleh setiap orang. Pada tanggal 19 juni 2012 untuk pertama kalinya Sebastian Joe menyebarkan kata-kata di media internet dengan kata-kata sebagai berikut “didunia nyata ini tidak ada tempat yang menghadap kpd yg disugestikan Y.M.K dlm khdpn. Km yg disugestikan Y.M.K dlm khdpn itu tdk ada di dlm dunia nyata di dlm khdpn. tp... klu tempat untuk menghadap /menyembah berhala dgn berbagai bentuk nya/ banyak...x... yaaa...”, dan kata-kata tersebut menurut Ahli Drs. KH. Ahmad Hidayat, S.H bin K.H Muh. Sirod telah menodai agama Islam dan memusuhi Allah dan Rosul-Nya karena bertentangan dengan Surat AL- BAQARAH ayat 98, selain itu Terpidana kemudian pada tanggal 24 Juni 2012 juga melakukan penyebaran kata-kata lain yang berisi penodaan tentang Adam dan Hawa juga tentang Bulan Ramadhan. Sejalan dengan analisis tokoh agama Islam tersebut, Hakim Agung pada Mahkamah Agung memutus yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kedua, kasus terpidana bernama Agung Handoko Bin Harun Sohar dalam putusan Nomor 391/Pid.Sus/2016/PN Kla. Terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
Maraknya tindak pidana penodaan terhadap agama oleh pemeluknya sendiri melalui media internet tentu merupakan hal yang menarik untuk penulis analisis. Tindak pidana penistaan terhadap agama ini akan berdampak besar pada umat agamanya, khususnya bagi agama yang dihina oleh anggota umatnya sendiri. Dampak paling besar adalah perpecahan dari umat beragama tersebut dan adanya penurunan moral dalam masyarakat Indonesia. Padahal dari segi perangkat hukum, aturan mengenai penistaan terhadap agama ini telah ada antara lain Pasal 156, 156a, dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP) serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dari beberapa ketentuan tersebut pada kenyataan belum dapat menghentikan praktik penistaan agama yang terjadi di media internet.
Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut; Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet serta Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menetapkan 2 (dua) identifikasi masalah, yaitu :
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet ?

## METODE PENELITIAN

## Metode Pendekatan
Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier.

## Spesifikasi penelitian
Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskritif analistis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. 5)

## TINJAUAN YURIDIS DAN TEORITIS
Konsep negara hukum ialah suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk menetralisirkan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat Undang-undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, satu dan lain dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannnya. 6)
Agama merupakan salah satu jiwa dari Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila pada sila pertama yakni “Ketuhanan yang maha esa”. Agama juga langsung dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pada Bab XI tentang Agama pada UUD 1945 yang berbunyi :”
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”
Pengakuan terhadap agama yang dilindungi dengan baik dalam konstitusi memberikan konsekuensi bahwa setiap rakyat Indonesia harus menjungjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang ada. Bahkan penggalian hukum nasional juga salah satunya bersumber dari nilai-nilai hukum agama. Misalnya dalam KUHP tersebar perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan tercela atau dosa dalam nilai hukum agama, seperti pembunuhan, pencurian, fitnah, delik-delik kesusilaan dan sebagainya. 7) nilai-nilai agama dalam hal ini juga berperan dalam penentuan tindak pidana.
5) Roni Hantidjo Soemirto, Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 93. 6) Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, Hlm 22.
7 ) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm 326.
Ketentuan pidana mengenai penodaan agama terdapat dalam kaidah hukum pidana ( lex generalis) . Seiring dengan perkembangan zaman polarisasi terhadap penodaan agama pun semakin berkembang yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media. Penodaan terhadap agama merupakan suatu kejahatan yang mengancam keberagaman yang berdampak pada tindakan memecah belah kesatuan dan persatuan.
Berdasarkan Pasal 156a KUHP “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan melakukan perbuatan
a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Penodaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, karena menggangu keberagaman dan kebebasan dalam memeluk suatu keyakinan. Selain itu penodaan agama berpotensi menghancurkan nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang diajukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk. 8)
1. Menentukan perbbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahirannya (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang menimbulkan karenanya. Kaduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 9)
8) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 1 9) Ibid, hlm 64

## PEMBAHASAN
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Oleh Pemeluknya Melalui Media Internet
Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet dapat di terapkan dengan ketentuan pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP. mengenai norma hukum di dalam KUHP diatur pada Pasal 156 tentang penodaan agama, sedangkan norma hukum diluar KUHP diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka terjadi perubahan sifat melawan hukum. Dahulu penodaan terhadap agama dilakukan secara langsung dengan maksud menimbulkan rasa kebencian induvidu dan kelompok masyarakat dan/atau menghina keyakinan seseorang, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka penodaan agama dilakukan melalui media internet. Pemanfaatan teknologi dan informasi mengubah prilaku seseorang, masyarakat dan peradaban manusia. Internet yang seharusnya dijadikan sebagai sarana mempermudah aktifitas, tetapi dijadiakan sarana perbuatan melawan hukum baru. Internet dijadikan sarana atau wadah untuk melakukan suatu tindak pidana, tentunya tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan media internet di Indonesia. Oleh pelaku tindak pidana, media internet adalah sarana yang tepat untuk mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat melawan hukum dan atau tidak dibenarkan oleh Undang-undang.
Mengacu kepada kasus Sebastian Joe yang secara sengaja dan melawan hukum melakukan penodaan agama melalui media facebook, bahwa perbuatan Sebastian Joe termasuk dalam dua ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan lex specialist dan ketentuan Pasal 156 KUHP yang bersifat lex generalis . Secara Umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Penistaan agama merupakan bagian dari perbuatan SARA dengan tujuan dan maksud yang beragam.
Secara umum, perbuatan yang dilakukan Sebastian Joe adalah bentuk pemanfaatan teknologi yang kelewat batas. Perkembangan teknologi dijadikan alat untuk mengumbar permusuhan dan mengarah pada perpecahan yang bersifat SARA. Perbuatan Sebastian Joe dapat di persalahkan karena telah membuat tulisan yang merendahkan, melecehkan dan menghina suatu agama (islam), serta membuat keresahan umat islam. Bahwa Sebastian joe mengehendaki untuk melakukan perbuatan di muka umum yang berupa mengeluarkan pendapat yang pada pokoknya bersifat permusuhan dan penodaan terhadap agama.
Merujuk pada kasus Agung Handoko yang secara bersalah menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) dan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kasus Agung Handoko dengan sengaja menodakan agama melalui media internet, yang mana Agung Handoko telah membuat foto dengan pose menginjak Al Quran dan disebarkan melalui internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan computer luas dan besar yang mendunia, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dapat diakses dan/atau dilihat oleh
semua orang di dunia. Tentunya atas tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menodai agama islam. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu Negara ke Negara lain seluruh dunia dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga dinamis dan interaktif. Secara umum ada banyak manfaat yang diperoleh apabila seseorang mempunyai akses internet
Bahwa pada kasus Joe Handoko termasuk kedalam dua ketentuan hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elekttonik yang ketentuan bersifat lex specialist dan ketentuan Pasal 156 KUHP yang bersifat generalis,maka sesuai asas hukum yang berlaku ketentuan lex specialist yang diterapkan.

## Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet
Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet dapat dijatuhi sanksi di dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang- undang tentang Informasi dan Transaksi Elekttonik. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap seseorang yang di nyatakan bersalah. Penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinanya. Untuk mengukur kesalahan seseorang yang di yakini bersalah oleh hakim, hakim mempertimbangkan dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang ada di dalam diri pelaku (kesalahan), sedangkan unsur objektif yaitu perbuatannya. Ketika suatu sanksi pidana di jatuhkan, maka tujuan dari hukum pidana tersebut dapat dikenakan kepada seseorang yang secara bersalah melakukan perbuatan pidana (geenstraf zonder schuld).
Tujuan dari hukum pidana modern yaitu pencegahan dan pembinaan. Dalam konteks pencegahan yaitu bertujuan untuk sebagai upaya pencegahan terhadap suatu kejahatan, sedangkan pembinaan yaitu bertujuan untuk membina seseorang yang di jatuhi hukuman agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya kembali. Terhadap kasus Sebastian joe yang dengan bersalah melakukan penodaan agama melalui media internet, seharusnya berlaku asas lex specialist derogate lex generalis. Dalam kasus tersebut berlaku ketentuan yang khusus, oleh karena hal tersebut seharusnya hakim menjatuhkan ketentuan diluar KUHP yaitu Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Sebastian joe melakukan penodaan agama yaitu dengan sengaja menginjak Kitab suci umat muslim lalu di sebarkan di akun facebook miliknya. Dalam hal ini Sebastian joe melakukan suatu tindak pidana melalui media internet. Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa tujuan hukum pidana modern yaitu sebagai pencegahan dan pembinaan, jika di hubungkan dengan kasus Sebastian joe, penjatuhan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan upaya pencegahan terhadap masyarakat agar lebih menghargai kepercayaan seseorang atau golongan serta untuk memberikan pelajaran bagi masyarat umum agar lebih bijak dalam menggunakan media internet. Terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh pemeluknya, bahwa di dalam norma hukum di dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Jika mengacu kepada kedua kasus tersebut bahwa faktanya agama yang dianutnya di nodai sendiri olehnya. Penodaan agama disebut juga dengan penghinaan agama atau penistaan agama. Penghinaan atau penistaan agama merupakan suatu bentuk yang melanggar hukum yang telah di atur dalam agama itu sendiri. Dan setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tersendiri untuk memilih agama. Akan tetapi jika manusia itu sendiri melanggar atau menentang agama yang telah di yakini ataupun menghina agama yang lain, maka itu juga merupakan suatu bentuk penodaan atau penghinaan agama. Hakim sebagai tonggak dalam penegakan hukum seharusnya dapat memperluas
normanya dalam menghadapi kasus-kasus penodaan agama melalui media internet, sehingga secara langsung dapat memberikan suatu pembaharuan hukum pidana.
Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah menoadai agama melalui media internet seharusnya sudah tidak relevan dijatuhkan dengan mengacu kepada ketentuan di dalam KUHP, karena saat ini informasi dan teknologi di jadikan media dan/atau sarana untuk melakukan perbuatannya tersebut, artinya ketentuan di luar KUHP yang seharusnya di jatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan tindakan tersebut.
Pengaturan tentang ketentuan mengenai tindakan penodaan agama di tunjukan agar seseorang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang menyakini satu agama kepercayaan lalu merusak nilai- nilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama. Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dengan konstitusi.
Perbuatan dapat dikatagorikan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi usnur-unsur pidana. Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Maka dalam proses pelaksanaan dan Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :
a. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet di terapkan dengan ketentuan pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP. mengenai norma hukum di dalam KUHP diatur pada Pasal 156 tentang penodaan agama, sedangkan norma hukum diluar KUHP diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik upaya penyelesaiannya yaitu dengan memperbaharui norma hukum terkait dengan ketentuan mengenai penodaan terhadap agama melalui media internet dengan cara memasukan kaidah hukum baru tentang penodaan agama ke dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus penodaan agama oleh pemeluknya melalui media internet dapat dijatuhi sanksi yang diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28
ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elekttonik. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap seseorang yang di nyatakan bersalah. Penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinanya. Untuk mengukur kesalahan seseorang yang di yakini bersalah oleh hakim, hakim mempertimbangkan dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang ada di dalam diri pelaku (kesalahan), sedangkan unsur objektif yaitu perbuatannya. Ketika suatu sanksi pidana di jatuhkan, maka tujuan dari hukum pidana tersebut dapat dikenakan kepada seseorang yang secara bersalah melakukan perbuatan pidana ( geenstraf zonder schuld ).
Saran a. Perkembangan teknologi seharusnya berjalan beriringan pula dengan perkembangan hukum, sehingga dalam hal ini hukum berada pada posisi selangkah sebih maju dari perkembangan teknologi. Dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh pemeluknya melalui media internet, sanksi yang diberikan kepada pelaku seharusnya lebih berat dan menggunakan aturan hukum yang lebih pasti sesuai asas lex specialist derogate lex generalis.
b. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku penodaan agama seharusnya melihat tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Ketika suatu sanksi pidana di jatuhkan oleh hakim tentunya harus memberikan kepastian, keadilan dan kemafaatan bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cetakan ke 1, Bandung, PT Refika Aditama, 2005 Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2004 ------------------, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001 Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 Budi Sutedjo, Kajian Terhadap Model E-Media Dalam Pembangunan Sistem E- Ducation , Yogyakarta, 2004
C.S.T. Kansil, Penghantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002 E. Ultrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2008
-----------dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta,2008 P.A.F. lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PY Citra Aditya Bakti, Bandung,
2011
Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012 Roni Hantidjo Soemirto, Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973 Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana-1, CV. Armico, Bandung, 1990 Sathochild Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah , Balai Lektur Mahasiswa,2001, Jakarta Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Eresco, 1986

## Peraturan Perundang-Udangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Sumber Lain http://studihukum.wordpress.com/2001/11/11/hukum-pidana-3 . Diakses tanggal 22 September 2017, Pukul 23.25 WIB http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/download/958/751 ,Diakses tanggal 06 Oktober 2017, Pukul 14:29 WIB. http://id.wikipedia.org/ApaituInternet?. Diunduh dari www.andhika.com Diakses tanggak 06 Oktober 2017, Pukul 22:02 WIB http://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/ , Diakses Tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 23:29 WIB