ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020 Halaman 191-206

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI
Rifqi Febrian
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi rifqifebrian@gmail.com

## Fitria
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fitria@unja.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is the Industrial Relations Dispute Settlement through mediation at  the  Office  of  Cooperatives  and  SMEs  in  the  City  of  Jambi  is  to  determine  the  Process  of Industrial Relations Dispute Settlement Implementation Process. through mediation and to find out  the  form  of  mediation  settlement  carried  out  by  the  mediator  in  resolving  Industrial Relations Disputes at the Jambi City Cooperative and SME Labor Office. Mediation is an attempt by the government to settle Industrial Relations Disputes outside the court based on Law No. 2 of  2004  concerning  Settlement  of  Industrial  Relations  Disputes.  Mediation  efforts  are  carried out  to  achieve  fast,  accurate,  fair  and  cheap  Industrial  Relations  Dispute  Settlement.  The method used in this research is empirical legal research methods. Empirical research methods are  used  to  find  out  the  actual  problems  that  occur  in  the  field.  The  results  of  the  study conducted by the author found that Industrial Relations Dispute Settlement through mediation at the Office of Cooperative and SMEs in the City of Jambi, Implementation of dispute resolution through  mediation  at  the  Office  of  Cooperatives  and  SMEs  in  the  City  of  Jambi  from  2017  to 2019 did not all reach an agreement by making agreements Together only 60% can  be done and  recommended  20%  and  closed  cases  20%.  This  research  is  expected  to  increase  the mediator because only 2 mediators exist in the Cooperative and SME Labor Office and the City of Jambi due to approximately 1,700 cases and are not comparable. Besides the parties must be cooperative. This research is expected to contribute thoughts and is expected to provide input and suggestions for the perfection of this scientific paper.
Keywords; Industrial Relation, Mediation, Settlement, Mediator.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  Ini  adalah  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  melalui mediasi  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan  Ukm  Kota  Jambi  adalah  untuk  mengetahui Proses  Pelaksanaan  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  melalui  mediasi  dan untuk  mengetahui  bentuk  penyelesaian  mediasi    yang  dilakukan  oleh  mediator  dalam menyelesaikan  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi    dan Ukm  Kota  Jambi.  Mediasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam menyelesaikan  Perselisihan  Hubungan  Industrial  diluar  pengadilan  berdasarkan    Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya Mediasi  dilakukan  untuk  mencapai  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
cepat,  tepat,  adil,  dan  murah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  empiris.  Metode  Penelitian  empiris  digunakan  untuk  mengetahui permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan  penulis  menemukan  bahwa  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial melalui  mediasi  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan  Ukm  Kota  Jambi  ,  Pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada dinas Tenaga kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi  dari  tahun  2017  sampai  2019  tidak  semuanya  mencapai  kesepakatan  dengan membuat perjanjian Bersama hanya 60 % yang dapat dilakukan  dan anjuran 20% dan tutup kasus 20%.Penelitian ini diharapkan agar mediator ditambah karena hanya 2 mediator yang ada  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan  Ukm  dan  Kota  Jambi  karena  lebih  kurang  1.700 Kasus  dan  tidak  sebanding.  Disamping  para  pihak  harus  Kooperatif.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  pemikiran  dan  diharapkan  memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.
Kata Kunci ; Hubungan Industrial, Mediasi, Penyelesaian, Mediator.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  ke empat  dinyatakan  bahwa  tujuan  Negara Indonesia  adalah  melindungi  segenap Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;  mencerdaskan  kehidupan  bangsa; dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan; perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Dari ketentuan  ini  setidaknya  ada  empat  tujuan bernegara, yakni:
1. Protection  function ,  negara  melindungi seluruh tumpah darah  Indonesia;
2. Welfare function , negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat;
3. Educational  function ,  negara  memiliki kewajiban  mencerdaskan  kehidupan bangsa;
4. Peacefulness function , wajib menciptakan perdamaian dalam
kehidupan  bernegara  dan      bermasya- rakat, baik ke dalam maupun ke luar. 1
Sehubungan  dengan  tujuan  bernegara bangsa  Indonesia,  sebagaimana  tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, para  pakar  menyebutkan  bahwa  tujuan negara  seperti  itu  mencerminkan  tipe negara  hukum  kesejahteraan  ( Welfare State ).  Untuk  mewujudkan  tujuan  negara tersebut  dibutuhkan  pembangunan  di segala bidang  dengan cara mengoptimalkan seluruh komponen bangsa dan negara, baik sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya manusianya.
Untuk  dapat  mengoptimalkan  sumber daya manusianya, negara perlu memberikan perlindungan  di  segala  bidang  bagi  semua warga  Negaranya.  Bidang  yang  memiliki peranan  penting  adalah  perekonomian  dan ketenagakerjaan,  tanpa  mengesampingkan bidang  lain.  Pelaksanaan  pembangunan  di
1 Lalu Husni , Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi a,  Edisi  Revisi,  PT.Raja  Grafindo Persada, 2014, Hlm. 14.
bidang ekonomi mewujudkan suatu
masyarakat  yang  adil  dan  makmur sebagaimana    diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945,  sulit  untuk  dapat diwujudkan  tanpa  adanya  suatu  kondisi yang  kondusif  untuk  melalui  investasi  baik itu  berupa  pengembangan  usaha  ataupun investasi baru. Sektor yang perlu mendapat perhatian  untuk  mencapai  suasana  yang kondusif  adalah  sektor  ketenagakerjaan, dimana  peranan  Sumber  Daya  Manusia dalam  hal  ini  pekerja/buruh  adalah  sangat dominan.  Oleh  karena  itu,  tanpa  melalui kerjasama  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  yang  harmonis  dan  dinamis upaya pengembangan usaha dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat
pekerja sulit dicapai.
Dalam  rangka  pelaksanaan  kerjasama antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha diperlukan  suatu  perangkat  hukum  yang dapat  memberikan  kepastian  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  diantara  pelaku  proses produksi  barang  atau  jasa  tersebut.  Dalam mengadakan  hubungan  kerja  tidak  selalu harmonis kadang- kadang bisa terjadi silang pendapat  atau  perbedaan  pendapat  antara pekerja  dengan  pengusaha  dimana    dapat diselesaikan  melalui  perundingan  secara bipartit yaitu perundingan oleh pekerja dan pengusaha  secara  musyawarah  untuk mencapai  mufakat,  seandainya  tidak tercapai  kesepakatan  baru  diselesaikan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disingkat  (PPHI). Dalam  penyelesaian  perselisihan  oleh PPHI dapat melakukan dengan 2 cara yaitu melalui Pengadilan maupun diluar pengadilan. PPHI dasar hukumnya Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi Tugas dan Wewenangnya  pada  pasal  57  memeriksa dan memutus perkara mengenai
perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja  atau buruh dalam satu perusahaan
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal  28  D  mengamanatkan  bahwa  “setiap orang  berhak  untuk    bekerja  serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan  layak  dalam  hubungan  kerja”. Berdasarkan  pasal  diatas  Jelas  bahwa  hak untuk  bekerja  dan  kesepakatan  upah  yang layak merupakan hak asasi manusia apabila hak  ini  dilanggar  akan  mendapatkan hukuman sanksi.
Dalam  melakukan  hubungan  kerja apabila  terjadi  perselisihan  antara  pekerja dengan pengusaha apabila terjadi perselisihan  diselesaikan  oleh  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial    salah satunya  penyelesaiaannya  melalui  mediasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Pasal  8  dan
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  17 Tahun 2014 Pasal 13.
Hubungan Industrial merupakan bagian dari  pembangunan  ketenagakerjaan  untuk mewujudkan  amanat  dari  Undang-Undang Dasar  1945,  terutama  mengenai  jaminan dan  perlindungan  hak-hak  pekerja  sebagai warga  negara.  Pembangunan  ketenaga- kerjaan  mempunyai  banyak  keterkaitan yang  tidak  hanya  menyangkut  kepentingan tenaga  kerja  sebelum,  selama  dan  sesudah bekerja,  tetapi  juga  keterkaitan  antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat.
Tujuan  Hubungan  Industrial  adalah mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan  Republik  Indonesia  17 Agustus  1945  di  dalam  pembangunan nasional  untuk  mewujudkan  masyarakat adil  dan  makmur  yang  berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial melalui  penciptaan  ketenangan,  ketentra- man  dan  ketertiban kerja  serta  ketenangan usaha meningkatkan produksi dan meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  serta derajatnya sesuai derajat manusia Sedemikan berat dan amat mulianya tujuan tersebut,  maka  semua  pihak  yang  terkait dalam hubungan industrial
harus
memahami untuk terwujudnya pelaksanaan Hubungan Industrial dengan baik. 2
Pelaksanaan  hubungan  industrial  tidak selalu  berjalan  dengan  baik  kadang  kadang bisa  terjadi  perbedaan  pendapat  anatara pekerja  dengan  pengusaha.  Apabila  terjadi perselisihan  antara  pengusaha  dengan pekerja  maka  pemerintah  ikut  campur untuk menyelesaikannya. Fungsi pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Hal ini diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang selanjutnya  disingkat  PPHI,  dimana  dalam menyelesaikan  masalah  yang  timbul  dapat melalui  pengadilan  dan  diluar  pengadilan dalam  hal  ini  salah  satu  fungsi  pemerintah diluar  pengadilan  adalah  menyelesaikan secara mediasi.
Dalam  Peraturan  Menteri  tenaga  kerja dan  transmigrasi  republik  Indonesia  yang selanjutnya  disingkat  Permenaker,  Nomor 17  Tahun  2014  Tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian  Mediator  serta  Tata  Kerja Mediasi    Pasal  7  menyatakan  bahwa mediator bertugas untuk melakukan:
1. Pembinaan Hubungan Industrial;
2. Pengembangan  Hubungan  Industrial; dan
3. Penyelesaian Hubungan Industrial.
2 Abdul Khakim, Pengantar hukum ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.Citra  Aditya Bakti, 2003, Hlm. 50.
Tugas  mediator  dalam  hal  ini  yang diteliti  fokus  adalah  c  yaitu  mengenai penyelesaian  hubungan  industrial  diluar pengadilan  salah  satunya  mediasi.  Pasal  9
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Tahun
2014 dinyatakan bahwa kewajiban mediator adalah sebagai berikut :
1. meminta  kepada  para  pihak  untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi
2. memanggil para pihak yang berselisih
3. memimpin  dan  mengatur  jalannya sidang Mediasi
4. membantu para pihak membuat perjanjian  bersama,  apabila  tercapai
kesepakatan
5. membuat  anjuran  secara  tertulis,
apabila tidak tercapai kesepakatan 6. membuat risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 7. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh 8. membuat  laporan  hasil  penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada  Direktur  Jenderal  atau  Kepala Dinas  Provinsi  atau  Kepala  Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan 9. mencatat hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam buku  registrasi  Perselisihan  Hubungan Industrial. Selain itu dalam Permenaker Nomor 17
Tahun  2014  Pasal  2  dijelaskan  tentang
Syarat-syarat  Mediator  adalah  sebagai berikut:
1. Beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Pegawai Negeri Sipil pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan; 4. Berbadan  sehat  menurut  keterangan dokter;
5. Menguasai  Peraturan  Perundangan  di bidang Ketenagakerjaan;
6. Berwibawa,  Jujur,  Adil  dan  tidak berperilaku tercela;
7. Berpendidikan sekurang-kurangnya
Starata satu (S1); 8. Memiliki sertifikat kompetensi; dan
9. Memiliki  Surat  Keputusan  Pegangkatan
Oleh Menteri. Penelitian  Awal  menunjukkan  di  Kota Jambi  dari  tahun  2017  sampai  2019  ada sejumlah 238 kasus mediasi yang diselesaikan  oleh  Mediator  Dinas  Tenaga Kerja Koperasi  dan Ukm Kota Jambi , yang terdiri  dari  Kesepakatan  Para  Pihak dibuatkan Perjanjian Bersama yang
ditandatangani  oleh  para  pihak  dan disaksikan  oleh  mediator  dan  para  pihak yang tidak menemui kesepakatan dibuatkan anjuran yang  berisi  hak-hak  dan  kewajiban para  pihak  yang  harus  dipenuhi  mereka, apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  yang dimuat  dalam  anjuran  tertulis  mediator maka  kasusnya  dapat  dilanjutkan  ke
Pengadilan  Hubungan  Industrial  untuk diselesaikan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat tabel dibawah Ini.
Tabel 1. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial tentang mediasi dari tahun 2017 sampai 2019 Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi No  Tahun  Kasus Perjanjian Bersama Anjuran  Tutup 1 2017 111 63 23 25 2 2018 73 45 14 14 3 2019 54 28 10 11 Jumlah 238 136 47 50 Sumber:  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan UKM Kota Jambi 2019 Dari  tabel    di    atas  tahun  2017  kasus masuk sebanyak 111, yang dapat
diselesaikan  dengan  membuat  perjanjian bersama    sebanyak  63  kasus,  sedangkan yang tidak mencapai kesepakatan sebanyak 23 kasus, yaitu dengan memberikan anjuran kepada  para  pihak  dan  kasus  yang  tidak dapat diselesaikan, karena para pihak tidak hadir  kasusnya  ditutup  sebanyak  25  kasus. Tahun  2018  kasus  masuk  sebanyak  73 kasus,  Perjanjian  Bersama  45  anjuran  14, tutup  14  kasus.  Tahun  2019    kasus  54  , Perjanjian Bersama 28 anjuran 10 dan tutup 11.
Dari  kasus  diatas  paling  sering  terjadi adalah  konflik  sehingga  pihak  yang dirugikan  terutama  dari  Pihak  Pekerja/ Buruh  oleh  karena  itu  mereka  mengajukan Penyelesaian  Mediasi  Melalui  Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Kota Jambi, sebagai instansi yang berwenang dibidang Ketenagakerjaan untuk
menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja melalui Mediator Hubungan  Industrial.  Masalah  Pemutusan
Hubungan Kerja ini yang dituntut dari pihak pekerja / buruh, adalah :
1. Hak  Pesangon  dan  uang  penghargaan masa kerja ;
2. Hak  Normatif  berupa  upah  lembur belum  dibayarkan  dan  kekurangan Upah sesuai dengan UMP yang berlaku ;
3. Pengembalian  Ijazah  yang  ditahan  oleh Pihak Pengusaha.
4. Mutasi dan Demosi yang dilakukan oleh Pihak  Pengusaha  terhadap  Pihak Pekerja / Buruh.
Berdarkan apa yang sudah di sampaikan di  atas  maka  yang  akan  dibahas  didalam artikel  ilmiah  ini  adalah  mengenai bagaimana proses
penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  melalui mediasi  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi dan  UKM  dan  bentuk  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  melalui mediasi.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris yaitu adalah penelitian yang melihat sejauh  mana  bekerjanya  hukum  di masyarakat  dan  penelitian  empiris  lebih menekankan  pada  segi  observasinya dimana  titik  tolak  pengamatannya  terletak pada kenyataan atau fakta- fakta sosial yang ada,  yaitu  penelitian  lapangan  yang
mengandalkan pengamatan dan pengumpulan  pada  Dinas  Tenaga  Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi.

## C. Proses  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Mediasi Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi Dan UKM Kota Jambi merupakan Pusat Perdagangan  dan  Pelayanan  Jasa,  terutama bidang  Perbankan  dan    Pariwisata,  seperti Perhotelan dan Restoran. Hal ini mempanguruhi  pada  banyaknya  kasus
Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang terjadi.
Kasus-  Kasus  yang  dapat  diselesaikan oleh  mediator  pada  Dinas  Tenaga  Kerja Koperasi  dan  Ukm  Kota  Jambi  adalah Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dimana Pemutusan  Hubungan  kerja  terjadi  akibat tindakan  pengusaha  yang  sewenang- wenang antara lain gaji yang belum dibayar dan  Hak-hak  lainnya  kadang-kadang Kontrak  Kerja  yang  belum  habis  waktunya pengusaha sudah melakukan PHK.
Berikut  Beberapa  Daftar  Penyelesaian Melalui  Mediasi  yang  dilakukan  Oleh Mediator  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Jambi dari tahun 2017 sampai 2019.
Tabel 2. Penyelesaian Permasalahan PHK melalui mediasi Tahun 2017 No. Nama pekerja Nama Perusahaan 1 Kolipin PT.Agung Automall Toyota 2. Muhammad Yusuf PT.Kerta Gaya 3. Teguh Hartono PT.Talkindo Selaksa Anugrah 4. Rani Widiastuti Hotel Amanah
5. Nita Larasaty PT.Sinar Sentosa Primatama 6. Modris Yanto PT.Sinar Mitra Sepadan Finance 7. Sjahrial PT.BPRJambiCita Sahabat 8. Yekti Kurniasih PT.PLNDPCAreaJambi 9. Andri Kurniadi Hotel Novita 10 Tetty  Lenny  Debora S. PT.CiptaMitrakalitama

## Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi
Dari  Tabel  di  atas  terlihat  bahwa mediator  membuat  perjanjian  Bersama    6 Kasus  dan  anjuran  sebanyak  3  Kasus  dan Tutup  1  Kasus  kalau  diperhatikan  data diatas  mediator  cukup  Berperan  dimana 60%  Perjanjian  Bersama  sedangkan  30% anjuran 10 %Tutup.
Tabel 3. Penyelesaian Permasalahan PHK melalui
mediasi Tahun 2018 No Nama Pekerja Nama Perusahaan Permasalahan Keterangan 1. Lidia Sepriani Rumah Sakit MMC PHK PB 2. Budianto PT.Sinar Mas Multifinance PHK PB 3. Abdullah Green House Hotel PHK PB 4. Sari Lisnawati Yayasan Pondok Pesantren As’ad PHK PB 5. Emi Tati Eka Sari Lorena PHK PB 6. Lia PT.WellcomeRelito Pratama PHK Anjuran 7.. Yatno R. Parbowo PT.  Alam  Bukit  TIga Puluh PHK Tutup

## Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi
Jika  dilihat  dari  tabel  diatas  mediator berhasil  membuat  perjanjian  Bersama sebanyak  5  Kasus  Anjuran  1  Kasus  dan Tutup  1  Kasus.  Disini  Mediator  cukup berperan  yaitu  Perjanjian  Bersama  71% anjuran 14,5% Tutup 14,5%.
Tabel 4. Penyelesaian Permasalahan PHK melalui Mediasi Tahun 2019
No Nama Pekerja Nama Perusahaan Permasalahan Keterangan
1. Arif Wibowo PT.Prima Persada Nusantara PHK PB 2. Takkas PT.Jambi PHK PB
Tambunan Distribusiindoijaya 3. Ananda Syahputra PT.Usaha Tabang Hari PHK PB 4. Suryati PT.Kudo Teknologi Indonesia PHK Anjuran 5. Nopriyadi PT.Okido PHK Tutup
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi
Jika  dilihat  dari  tabel  di  atas  maka mediator  sangat  berperan  karena  dari  5 kasus  yang  masuk  ke  mediator  3  kasus dapat  diselesaikan  dengan  membuat perjanjian  Bersama  yaitu  sekitar  60%  dan Anjuran  1  Sekitar  20%  dan  Tutup  1  kasus sekitar  20%.  Dari  kasus  yang  diselesaikan oleh mediator dari tahun 2017 sampai 2019 lebih  dari  Separuh  lebih  kasus  dapat diselesaikan  melalui  Perjanjian  Bersama hanya sekitar 20% anjuran dan 20% Tutup
Kasus. Selanjutnya  dapat  kita  lihat  dalam Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  Melalui  Mediasi  pada dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota
Jambi.  Berikut  Prosedur  Penyelesaian
Perselisihan  Mediasi,  dalam  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial  melalui mediasi  ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi yaitu: 1. Surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial 2. Risalah  perundingan  Bipartit  yang
memuat
a) Nama  lengkap  dan  alamat  para pihak;
b) Tanggal dan tempat perundingan;
c) Pokok masalah alasan perselisihan;
d) Pendapat Para Pihak;
e) Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
f) Tanggal  serta  tanda  tangan  para pihak yang melakukan perundingan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan  Industrial  Mediator  Melakukan Langkah-langkah sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  17  Tahun 2014 Sebagai Berikut : 1. Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator melakukan  langkah-langkah  sebagai berikut: a) Melakukan Penelitian tentang duduk perkara  Perselisihan  Hubungan Industrial; b) Menyiapkan Panggilan secara tertulis  kepada  para  pihak  untuk hadir  dengan  mempertimbangkan waktu  panggilan  secara  patut sehingga  sidang  mediasi  dapat dilaksanakan  paling  lama  7  (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan; c) Melaksanakan sidang mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah Untuk mencapai mufakat ; d) Mengeluarkan anjuran tertulis kepada para pihak apabila (sepuluh) hari  kerja  sejak  sidang  mediasi pertama;
e) Membantu  membuat  perjanjian Bersama  secara  tertlis,  apabila
tercapai  kesepakatan  penyelesaian
yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator;
f) Memberitahu  para  pihak  untuk mendaftarkan  perjanjian  bersama yang pada pengadilan negeri tempat
Perjanjian  bersama  ditandatangani untuk  mendapatkan  akta  bukti
pendaftaran
g) Membuat  risalah  klarifikasi  dan risalah  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial h) Membuat Laporan Hasil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kepada Direktur  Jendral  atau  Kepala  Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan
2. Dalam  hal  salah  satu  pihak  atau  para pihak  menggunakan  kuasa  hukum dalam  sidang  mediasi,  mediator  dapat meminta  kuasa  hukum  menghadirkan pemberi kuasa.
3. Dalam  hal  salah  para  pihak  telah dipanggil secara patut dan layak selama 3  kali  ternyata  pihak  pemohon  yang mencatatkan  perselisihan  tidak  hadir, maka pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dihapus dari Buku Registrasi Perselisihan.
4. Dalam  hal  para  pihak  telah  dipanggil secara  patut  dan  layak  sebanyak  3  kali ternyata  pihak  termohon  tidak  hadir, maka  mediator  mengeluarkan  anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.
Proses  Pelaksanaan  Mediasi  Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi adalah :
1. Sebelum  diselesaikan  melalui  Mediator, para pihak harus mengadakan
perundingan  terlebih  dahulu  secara bipartit.  Perundingan  bipartit  adalah perundingan yang dilakukan oleh kedua belah  pihak  yang  berselisih  tanpa campur  tangan  pihak  ketiga.  Proses Pelaksanaan  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  melalui  Mediasi  pada  Dinas Tenaga  Kerja  Koperasi  dan  Ukm  Kota Jambi  terlebih  dahulu  harus  melalui secara  Bipartit  terlebih  dahulu.  Hal  ini berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubun-gan Industrial adalah : a) Perselisihan  hubungan  industrial wajib  diupayakan  penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit  secara  musyawarah  untuk mencapai mufakat.
b) Penyelesaian  perselisihan  melalui Bipartit    sebagaimana  dimaksud paada  ayat  (1)  harus  diselesaikan paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kerja  sejak  tanggal  dimulainya perundingan.
c) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)  hari  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  salah  satu  pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan  perundingan  tetapi  tidak
mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Menurut Budi Satria dan Ramayanti selaku  Mediator  Dinas  Tenaga  Kerja
Koperasi  dan  Ukm  Kota  Jambi didapatkan  penjelasan  Penyelesaian Secara Bipartit sebagai berikut
(1) Dalam  Proses  penyelesaian  secara Bipartit perlu dibuat:
(a) Risalah Hasil Perundingan;
(b) Daftar hadir perundingan;
(c) Permintaan  dan  pemberitahuan perundingan  dari  salah  satu
pihak. (2) Perjanjian  Bersama  bila  tercapai penyelesaian perselisihan didaftarkan  oleh  para  pihak  pada Pengadilan Hubungan Industrial;
(3) Bila  tidak  selesai  penyelesaian perselisihan  maka  salah  satu  atau kedua  belah  pihak  mencatatkan secara  langsung  perselisihannya kepada  Instansi  yang  bertanggung jawab  dibidang  Ketenagakerjaan setempat 3 ;
(4) Apabila  perundingan  bipartit  gagal, maka  salah  satu  pihak  melaporkan pada instansi yang berwenang untuk menyelesaikan  perselisihan,  yaitu Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Jambi.
Dalam laporannya, para pihak harus
3 Budi  dan  Ramayanti,  Mediator  Dinas  Tenaga Kerja  Koperasi  dan  UKM  Kota  Jambi,
Wawancara 19 November 2019
melampirkan  bukti  perundingan atau  risalah  yang  menyatakan bahwa  perundingan  bipartit  gagal ditempuh. Setelah itu baru
dilakukan  proses  mediasi  oleh Mediator.
Dalam  Pasal  4  ayat  (3)  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2004 disebutkan  bahwa  instansi  yang berwenang  di  bidang  ketenagaker- jaan  harus  menawarkan  penyele- saian melalui konsiliasi atau
arbitrase.  Tetapi  kenyataannya  di Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi tidak ditemui  model  penyelesaian  secara konsiliasi  atau  arbitrase,  maka setelah  para  pihak  mencatatkan pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi dan  UKM  Kota  Jambi  dengan melampirkan  bukti  perundingan, langkah  selanjutnya  yang  dilakukan adalah penyelesaian
melalui mediasi.  Pencatatan  perkara  ditulis dalam  Agenda  Perselisihan  yang isinya  mencakup  tanggal  terima pengaduan,  pihak  yang  mengadu, identitas  para  pihak,  masalah perselisihan,  penyelesaian  perseli- sihan dan Mediator yang menangani.
2. Setelah  Mediator  menerima  laporan atau pelimpahan penyelesaian perselisihan, maka harus segera dilakukan  sidang  mediasi.  Sebelum dilakukan  sidang,  Mediator  membuat panggilan  yang  disampaikan  kepada
para  pihak  yang  isinya  bahwa  para pihak  diharapkan  datang  pada  proses mediasi untuk mengikuti sidang mediasi.  Panggilan  biasanya  ditanggapi dengan  baik  oleh  para  pihak  dengan langsung hadir pada proses persidangan  tanpa  Mediator  harus mengulangi panggilan untuk mendatangkan  para  pihak  atau  salah satu  pihak.  Jadi  Mediator  hanya membuat panggilan sekali saja. Kalaupun  misalnya  pengusaha  tidak dapat  hadir  karena  suatu  hal  untuk memenuhi  panggilan  sidang,  maka biasanya diwakilkan oleh staf personalia  perusahaan.  Selama  kurun waktu  dua  tahun  tersebut,  belum pernah  para  pihak  tidak  hadir  dalam sidang walaupun dikuasakan. 3. Setelah Para Pihak memenuhi panggilan  dan  tidak  melakukan perundingan  bipartite,  maka  segera dilakukan sidang mediasi  satu, apabila mediasi  pertama  belum  mencapai kesepakatan para pihak maka dilanjutkan  mediasi  lagi  yang  kedua dan  apabila  mediasi  kedua  belum  ada juga  kesepakatan  maka  dilanjutkan mediasi yang ketiga atau yang terakhir setelah  yang  ketiga  tidak  ada  juga kesepakatan  maka  kepada  para  pihak diberikan  anjuran  yang  berisi  opsi- opsi.
4. Jika  dalam  sidang  mediasi  yang pertama  kedua  maupun  ketiga  opsi
opsi atau npilihan tadi disepakati oleh para pihak maka dibuatkanlah
perjanjian  bersama,  akan  tetapi  kalo anjuran  tidak  ada  kesepakatan  para pihak maka para pihak bisa melakukan upaya  hukum  dengan  mengajukan gugatan  perselisihan  mereka  melalui Peradilan  Penyelesaian  perselisihan Hubungan Industrial.
5. Jika  para  pihak  tidak  menemui  kata sepakat, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Anjuran tertulis dapat berubah  menjadi  Perjanjian  Bersama manakala  anjuran  tersebut  disepakati oleh masing-masing pihak, dan perselisihan  diangggap  sudah  selesai. Apabila anjuran tertulis tidak disetujui para pihak, maka salah satu pihak atau kedua  belah  pihak  dapat  menaikkan masalah  tersebut  ke  Pengadilan Hubungan Industrial. Seperti
tercantum  dalam  Pasal  13  ayat  (2) huruf  e  Undang-undang  Nomor  2
Tahun  2004  disebutkan  bahwa  dalam jangka  waktu  selambat-lambatnya  3 hari  kerja  sejak  anjuran  tertulis disetujui, Mediator harus sudah selesai membantu  para  pihak  membuat Perjanjian  Bersama.  Kenyataannya, setelah  anjuran  tertulis  dikeluarkan oleh  Mediator,  dalam  jangka  waktu paling  lambat  10  hari  sejak  Putusan Anjuran  diterima,  para  pihak  hanya memberikan jawaban saja, tetapi lewat jangka waktu 3 hari setelah para pihak
memberikan jawaban, para pihak atau
salah  satu  pihak  tidak  mengajukan permohonan  ke  Mediator  untuk dibuatkan Perjanjian Bersama, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Putusan Anjuran tidak disepakati para pihak.

## D. Bentuk  Penyelesaian  Perselisihan Melalui Mediasi
Ada  2  (dua)  maksud  atau  tujuan didaftarkan  ke  pengadilan  hubungan Industrial:
1. Apabila  belum  terjadi  pembayaran  hak pekerja  berupa  pembayaran  atas pemutusan  hubungan  kerja  maupun upah  terhadap  pekerja  tersebut  artinya uang kebijaksanaan atau uang
penghargaan  masa  kerja    maka  perjan- jian  bersama  yang  disepakati  apabila tidak didaftarkan bisa saja perusahaan/ pengusaha  wan  prestasi  sehingga tuntutan eksekusi terkendala  .
2. Apabila  tidak  dibayar  dan    perjanjian bersama  tidak  didaftar  di  pengadilan perselisihan  hubungan  Industrial  maka hak  hak  telah  dimuat  di  Perjanjian Bersama  bisa  di  mentahkan  lagi maksudnya  adalah  Perjanjian  Bersama ini tidak selesai . karena bisa saja terjadi para pihak tidak memenuhi kewajibannya Tabel 5. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bersifat Anjuran No Tahun Jumlah Kasus % 1 2017 23 Kasus 49% 2 2018 14 Kasus 30% 3 2019 10 Kasus 21% Jumlah 47 Kasus Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi Jika dilihat dari tabel diatas penyelesaian perselisihan hubungan industrial  juga  dari  tahun  ke  tahun mengalami penurunan terjadinya penurunan ini  terjadi  akibat  beberapa  factor  misalnya kemungkinan
penyelesaian mediasi mencapai  kesepakatan  bersama  dengan membuat  perjanjian  bersama  atau  juga karena  para  pihak  tidak  lagi  mau melanjutkan menyelesaikan melalui mediasi Anjuran tertulis memuat sebagai berikut :
1. Keterangan  pekerja  atau  buruh  atau hubungan  serikat  pekerja  atau  serikat buruh;
2. Keterangan Pengusaha;
3. Keterangan saksi atau saksi ahli;
4. Pendapat  dan  pertimbangan  hokum; dan
5. Anjuran.
Apabila  para  pihak  dipanggil  secara patut  dan  layak  sebanyak  3  kali  ternyata pihak termohon tidak hadir maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada. Bisa juga terjadi apabila para pihak tidak sepakat maka akan dikeluarkan
juga  Anjuran  Jadi  anjuran  itu  dapat dikeluarkan apabila:
1. Termohon  tidak  hadir  dan  dipanggil secara patut
2. Tidak adanya kesepakatan para pihak Setelah  diusulkan  anjuran  tertulis  oleh mediator  maka  kesepakatan  para  pihak memberikan Jawaban secara tertulis kepada mediator  yang  isinya  menyetujui  atau menolak  anjuran    tertulis  dalam  waktu  10 hari  kerja  setelah  menerima  anjuran tertulis,  dalam  hal  ini  Kemungkinan    para pihak  menerima  atau  menolak  anjuran tertulis :
1. Dalam hal para pihak tidak memberikan
jawaban  secara  tertulis  dianggap menolak anjuran dari mediator 2. Sebaliknya apabila para pihak menerima  anjuran  dan  menyatakan secara tertulis maka mediator membantu pembuatan Perjanjian Bersama  secara  bersama  paling  lama  3
tiga  hari  kerja  sejak  anjuran  disetujui oleh  para  pihak  yang  kemudian ditandatangani  oleh  para  pihak  dan mediator sebagai saksi Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan para pihak baik dengan perjanjian Bersama atau  anjuran  maka  kasusnya  ditutup. Kemungkinan  kasus  ditutup,  para  pihak telah  dipanggil  oleh  mediator  secara  patut para pihak atau salah satu pihak tidak hadir tanpa  alasan  yang  jelas  atau  salah  satu pihak mengundurkan diri.
Tabel 6. Kasus Mediasi Karena Ditutup No  Tahun Jumlah kasus % 1. 2017 25 Kasus 50% 2. 2018 14 Kasus 28% 3. 2019 11 Kasus 22% Jumlah 50 Kasus 100% Sumber:  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan UKM Kota Jambi Jika  diperhatikan  dari  tabel  di  atas ternyata  penutupan  kasus    dari  tahun  ke tahun mengalami penurunan, kasus tersebut  banyak  diselesaikan  melalui perjanjian  bersama  dan  anjuran  tertulis untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  tabel dibawah ini:
Tabel 7. Perbandingan kasus mediasi di Dinas Tenaga kerja Kota Jambi No Tahun Jumlah kasus Perjanjian Bersama % Anjuran % Tutup Kasus % 1. 2017 111 kasus 63 (57%) 23 (21%) 25(22%) 2. 2018 73 kasus 45 (62%) 14 (19%) 14(19%) 3. 2019 49 Kasus 28(57%) 10 (20%) 11(23%) Sumber;  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan

## UKM Kota Jambi
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat kasus  yang  masuk  pada  tahun    2017 sebanyak  111  kasus,  diselesaikan  oleh mediator  melalui  perjanjian  bersama sebanyak  63  kasus,  yang  aartinya  mediator berhasil  membuat  kesepakatan  bersama para  pihak.  Disamping  itu  tahun  2017 Mediator tidak dapat membuat kesepakatan sehingga  mediator  memberikan  anjuran sebesar  21%,  Kasus  Tutp  23%  pada  tahun 2017 kasus yang bersifat anjuran dan kasus tutup sama banyak, yaitu sekitar 20%.
Pada tahun 2018 yang dapat diselesasaikan  mediator  dengan  perjanjian bersama  62%,  anjuran  19%,  tutup  kasus 19%,  pada  tahun  2018  kasus  yang  besifat anjuran  dan  tutup  kurang  lebih  19%.  Pada tahun 2019 yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama 57%, Anjuran 20%, dan Tutup  Kasus  23%.  Jadi  pada  tahun  2019 rata-rata  kasus  anjuran  dan  tutup  sekitar
20%.  Mediator  sangat  berperan  dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dilihat dari data duasu lebih dari
60%  yaitu  diselesaikan  melalui  perjanjian bersama,  anjuran  20%  serta  tutup  kasus 20%.
Dalam  melakukan  tindakan  apapun, tidak jarang muncul suatu Hambatan. Begitu juga  yang  terjadi  dalam  menyelesaikan perselisihan  hubungan  industrial  antara pekerja  dengan  pengusaha  yang  dilakukan oleh Mediator di Kantor Dinas  Tenaga Kerja Koperasi  dan  Ukm  Kota  Jambi. Hambatan yang dihadapi Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk  Kota Jambi  dalam menyelesaikan  perselisihan  antara pekerja dengan pengusaha yaitu:
1. Sulit  mendatangkan  pengusaha  untuk hadir  dalam  pertemuan  atau  sidang yang diadakan oleh Mediator. Pengusaha biasanya mempunyai kesibukan  sendiri  sehingga  tidak mempunyai  waktu  untuk  menghadiri pertemuan dan hanya diwakili oleh staf personalianya  saja.  Hal  itu  bisa membuat proses berlangsung lebih lama
walaupun ada jangka waktu
penyelesaian,  karena  wakil  perusahaan harus  melaporkan  hasil  pertemuan terlebih dahulu kepada pengusaha. 4
2. Risalah  perundingan  yang  di  lampirkan oleh  pekerja  pada  saat  mencatatkan perselisihan  ke  Dinas  Tenaga  Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi  bisa saja dipalsukan dengan alasan pihak pengusaha  tidak  mau  menandatangani risalah perundingan. Padahal kenyataannya  pada  saat sidang  mediasi dan  masing-masing  pihak  di  dengar keterangannya,  pengusaha  menyatakan bahwa telah menyetujui hasil
perundingan  bipartit.  Hal  ini  sering sekali  terjadi  dalam  proses  mediasi  di Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi  dan  Ukm Kota Jambi. 5
3. Perselisihan    yang    diajukan    oleh pekerja    melalui  Serikat  Pekerja Nasional,      tidak      dilengkapi      dengan surat      kuasa    dari    pekerja,  sehingga proses  tidak  bisa    dilanjutkan    karena tertib  administrasi tidak dipenuhi. 6
4. Masih  kurangnya  tingkat  pengetahuan mengenai  ketenagakerjaan  para  pihak yang  terkait  dengan  perselisihan hubungan  industrial  baik  itu  pekerja, pengusaha, maupun pihak yang berwenang  menyelesaikan  perselisihan
4 Ramayanti,  Mediator  Kota  Jambi, Wawancara tanggal 22 November 2019
5 Ibid.
6 Budi  Satria,  Mediator  Kota  Jambi,  Wawancara 22 November 2019
hubungan industrial.
Perselisihan  Hubugan  Industrial  yang masuk  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Koperasi dan  Ukm  Kota  Jambi  diselesaikan  hampir seluruhnya  diselesaikan  melalui  cara mediasi  karena  para  pihak  berselisih khususnya para pekerja menganggap bahwa mediasi  sebagai  suatu  cara  penyelesaian yang cepat, tepat, adil, gratis. 7 Sebagaimana diatur  dalam  Pasal  21  dan  Pasal  22 Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 apabila mediator  melakukan  kesalahan  dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut Pasal 21
1. Direktur  Jenderal  atau  Kepala  Dinas
Provinsi  atau  kepala  dinas  kabupaten/
Kota  melakukan  pembinaan  terhadap mediator
2. Dalam  hal  mediator  tidak  melakukan tugas  dan  kewajibannya  direktur jenderal atau kepala dinas provinsi atau kepala  dinas  kabupaten  kota  dapat memberikan  teguran  lisan  dan  teguran tertulis
3. Bentuk  teguran  tertulis  sebagaimana dimaksud  ayat  2  tercantum  dalam format  19  lampiran  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Kewenangan  dalam  memberikan  dalam memberikan  sanksi  terhadap  mediator
dengan  ketentuan  Pasal  21  bahwa  dirjen atau kepala Dinas Provinsi dapat memberikan Pembinaan terhadap mediator dan apabila mediator tidak melakukan tugas dan  kewajibannya  Pejabat  yang  berwenang dapat memberikan  lisan tertulis.
Pasal 22
Mediator  yang  tidak  dapat  menyelesaikan Perselisihan  Hubungan  Industrial  dalam waktu  paling  lama  30  hari  kerja  tanpa alasan  yang  sah  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  15  ayat  1  dapat  dikenakan sanksi  administrative  berupa  hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan  yang  berlaku  bagi  pegawai negeri sipil. Apabila Mediator tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan  pasal  22  dapat dikenakan  sanksi berupa  hukuman  disiplin  sesuai  Undang- Undang  pegawai  negeri  sipil.  Jadi,  setelah dibuat perjanjian Bersama supaya
mempunyai  akibat  hukum  didaftarkan  di pengadilan  hubungan  industrial  supaya dapat  di  Eksekusi  maksudnya  dapat dilakukan pembayaran,  Perjanjian tersebut dapat  apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  kewajiban  dalam  perjanjian bersama  tadi  maka  salah  pihak  yang  tidak puas  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Hubungan Industrial.

## E. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  didalam  artikel ilmiah  ini,  yaitu  proses  penyelesaian perselisihan perburuhan hubungan industrial  melalui  mediasi  pada  dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi telah  dilakukan  menurut  tahap-tahap  yang diatur  dalam  undang  undang  yaitu  setiap penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial  melalui  mediasi  harus  terlebih dahulu melakukan penyelesaian bipartite di perusahaan  sebelum  mengajukan  mediasi. Penyelesaian mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila bipartite tidak
dilakukan.

## F. Saran
Adapun  saran  yang  peneliti  berikan pada  artikel  ilmiah  ini  adalah  ada  baiknya jumlah  mediator  di  tambah  lagi  dan sebaiknya  ada  lembaga  mediator  secara independent.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Abdul  Khakim.  2003. Pengantar  hukum ketenagakerjaan Indonesia . PT.Citra
Aditya Bakti.
Budi dan Ramayanti. Mediator Dinas Tenaga Kerja  Koperasi  dan  UKM  Kota  Jambi.
Wawancara 19 November 2019. Budi Satria. Mediator Kota Jambi. Wawancara 22 November 2019.
Lalu  Husni . 2014. Pengantar  Hukum
Ketenagakerjaan Indonesi a. Edisi Revisi.
PT.Raja Grafindo Persada. Ramayanti. Mediator Kota Jambi. Wawancara tanggal  22  November 2019.

## Peraturan Hukum
Undang- Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1957 tentang  Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 17  Tahun  2014  tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan  Industrial  Serta  Tata  Kerja Mediasi.