DOI : doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i2.269                                                     ISSN : 2775-1341 (Print)

## Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah  KCP Muara Bungo)
Busriadi 1
Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
bbusriadi@gmail.com
Sandy Kurniadi 2
Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo abuzazasdy@gmail.com
Hermansyah 3
Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo hermansyah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan implementasi pembiayaan musyarakah  pada perbankan syariah  studi kasus pada bank BRI Syariah  KCP Muara Bungo. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui  Untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  pembiayaan  musyarakah  di  BRIS  KCP Muara  Bungo  dan  bagaimana  upaya  BRIS  KCP  Muara  Bungo  Untuk  Meminimalisir  Risiko Pembiayaan  Musyarakah,  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  penelitian kualitatif  deskriptif,  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  reseach)  yakni pengamatan  langsung  ke  obyek  yang  diteliti  guna  mendapatkan  data  yang  relevan.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pembiayaan  musyarakah  yang  dipraktekkan  oleh  BRIS  KCP Muara Bungo adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BRIS dengan nasabah di mana BRIS KCP Muara Bungo mengikut sertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal.
Kata Kunci : Pembiayaan, Musyarakah, Bank Syariah

## Abstract
This research aims at implementing musyarakah financing in Islamic banking as a case study at the BRI Syariah KCP Muara Bungo Bank. In addition, this research also aims to find out. To find out  how  the  musyarakah  financing  mechanism  at BRIS  KCP  Muara  Bungo and  how  BRIS  KCP Muara Bungo efforts to Minimize Musyarakah Financing Risks. The approach in this study is a descriptive  qualitative  research  approach.  (field  reseach),  namely  direct  observation  of  the object under study in order to obtain relevant data.  The results showed that the  musyarakah financing  that  was  practiced  by  BRIS  KCP  Muara  Bungo  was  financing  with  a  business agreement between BRIS and customers in which BRIS KCP Muara Bungo included a portion of
1 Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
2 Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
3 Dosen Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
the  funds  in  the  business.  The  results  of  this  business  are  divided  according  to  mutual agreement by considering the proportion of capital.
Keywords: Financing, Musharaka, Islamic Bank

## A. Pendahuluan
Islam adalah agama yang mengajarkan keselarasan antara dimensi duniawi dan  ukhrawi,  sehingga  untuk  mewujudkan  keselarasan  itu  maka  ada  pengaturan dalam kehidupan  manusia  dengan  sang  khaliq dan mengatur hubungan manusia dimasyarakat . Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. merupakan agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek kebutuhan kehidupannya dan menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 4
Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri  tidak  menggantungkan  pertolongan  orang  lain. 5 Sebagaimana  firman  Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2
ْ اوُنَواَعَ تَو
يَلَع
ُديِدَش َ َّللّٱ  َّنِإ َٰۖ َّللّٱ ْاوُقَّتٱَو  ِِۚن ََٰو ۡدُعۡلٱَو ِمۡثِ ۡلۡٱ يَلَع ْاوُنَواَعَت  َلََو  َٰٰۖىَوۡقَّتلٱَو ِّرِبۡلٱ

## ِباَقِعۡلٱ
٢
Artinya:  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah  :
2) 6
Namun pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan ditekankan adanya bentuk kerjasama  dan  gotong  royong.  Salah  satu  bentuk  muamalah  yang  di  ajarkan  dalam Islam  adalah  bentuk  kerjasama,  syirkah  atau  musyarakah  yaitu  akad  antara  dua orang  atau  lebih  dengan  menyetorkan  modal  dengan  keuntungan  di  bagi  bersama menurut  bagian  yang  disepakati,  musyarakah  dapat  dilakukan  antara  seseorang dengan orang lain atau di sebuah lembaga keuangan yaitu bank syariah.  Salah satu bisnis yang bersistem Islam dikendalikan oleh sistem halal dan haram, baik dari cara
4 Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Ilmu Ekonomi Islam , (Yogyakarta: UGM BPFE, 1978), h. 1-2.
5 Ibid., h. 10.
6 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Solo: Pustaka Mantiq, 1997) h. 122.
perolehan  dan  pemanfaatan  harta  dalam  lembaga  keuangan  syariah  adalah  dengan menggunakan  pembiayaan  musyarakah.  Pembiayaan  musyarakah  adalah salah  satu jenis  pembiayaan  yang  diberikan  BRIS  KCP  Muara  Bungo  kepada  masyarakat.BRIS merupakan  salah  satu  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  terdapat  di  Muara  Bungo. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang  lebih  efektif  untuk  meningkatkan  etos  kerja,  karena  dalam  syirkah  tersebut masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan secara optimal. 7
Ciri  khas  yang  paling  utama  adalah  adanya  prinsip  keadilan  dan  kejujuran. Sesuai  dengan  prinsip  musyarakah  di  atas,  sudah  seharusnya  bank  syariah  dalam melakukan  pembiayaan  musyarakah  mengikuti  petunjuk  teknis  pembiayaan musyarakah  yang  sesuai  dengan  prinsip-  prinsip  syariah  dan  harus  menghindari suatu  pembiayaan  musyarakah  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Dalam pembiayaan  berdasarkan  akad  musyarakah  antara  bank  syariah  dan  nasabah masing-masing  bertindak  sebagai  mitra  usaha  dengan  bersama-sama  menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
Dari  hasil  pra  riset  penulis,  penulis  mendapatkan  praktek  pembiayaan musyarakah  di  BRIS  KCP  Muara  Bungo,  pihak  BRIS  KCP  Muara  Bungo  melakukan akad  kerjasama  dalam  sebuah  usaha  kepada  nasabah.BRIS  KCP  Muara  Bungo mempunyai  beberapa  produk  pembiayaan,  salah  satunya  pembiayaan  musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang dipraktekkan di BRIS KCP Muara Bungo adalah pihak yang memberikan sebagian modal usaha kepada nasabah untuk menjalankan sebuah usaha,  namun  nasabah  harus  mengembalikan  modal  tersebut  kepada  BRIS  dengan cara  angsuran  setiap  bulan  dengan  di  sertakan  besarnya  bagi  hasil  yang  telah  di tentukan antara pihak BRIS KCP Muara Bungo dan nasabah pada saat dilakukannya perjanjian  di  awal.  Bagi  hasil  bukan  berdasarkan  nisbah  keuntungan  hasil  usaha namun berdasarkan besarnya modal awal yang di berikan kepada nasabah.
Jadi  dalam  pembiayaan  musyarakah  yang  dipraktekkan  oleh  BRIS  KCP  Muara Bungo adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BRIS dengan nasabah di mana  BRIS  KCP  Muara  Bungo  mengikut  sertakan  sebagian  dana  dalam  usaha
7 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 197-198
tersebut.  Hasil  usaha  ini  di  bagi  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  dengan mempertimbangkan proporsi modal.Jadi permasalahnnya di BRIS KCP Muara Bungo adalah  BRIS  KCP  Muara  Bungo  hanya  mengikut  sertakan  sebagian  modalnya  dan tanpa ikut serta dalam kegiatan usaha.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penulis  sangat  tertarik  untuk  menganalisis lebih  dalam  praktek  pembiayaan  musyarakah  dalam  lembaga  keuangan  syariah, apakah  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  muamalah  dalam  Islam  atau  belum. Untuk  menganalisis  lebih  lanjut  penulis  mengambil  tempat  penelitian  di  salah  satu lembaga keuangan syariah di BRIS KCP Muara Bungo.

## B. Landasan Teori
Pembiayaan  adalah    penyediaan    uang    atautagihan    yang  dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara   bank   dengan   pihak lain   yang   mewajibkan   pihak   yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau tagihan  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.
Berdasarkan  sifat  penggunaanya,  bank  syariah  menyalurkan  dua  jenis pembiayaan,  yaitu  pembiayaan  produktif  dan  pembiayaan  konsumtif.  Pembiayaan produktif  adalah  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  peningkatan  usaha  atau bantuan  modal  bagi  peminjamnya,  contohnya  adalah  pembiayaan  mudharabah, sedangkan  pembiayaan  konsumtif  adalah  pembiayaan  yang  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi yang meminjamnya.
Jenis  pembiayaan  berdasarkan  prinsip,  yaitu  pembiayaan  bagi  hasil, pembiayaan jual-beli, dan pembiayaan sewa (leasing). Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang berbentuk kerjasama  anatara  penyedia  dana  dengan  pengelola  usaha  dimana  keuntungan usaha  ini  dibagi  kepada  setiap  pihak  sesuai  dengan  perjanjian,  contohnya  adalah pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah.  Pembiayaan  jual-beli  adalah pembiayaan  yang  dilakukan  untuk  membiayai  pembelian  barang  atau  komoditi berdasarkan  prinsip  jual-beli,  contohnya  murabahah,salam  dan  isthisna. Pembiayaan  sewa  digunakan  untuk  usaha  perpindahan  hak  guna  atas  barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa,dengan atau tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri,contohnya ijarah.
Musyarakah  juga  merupakan  salah  satu  jenis  usaha  patungan  dimana terdapat  beberapa  pihak  yang  bekerja  sama.  Pihak  yang  bekerja  sama  tersebut menggabungkan  sumber  daya  baik  berupa  modal  usaha  dan  keterampilan manajerial  untuk  bersama-sama  membentuk  sebuah  perusahaan  (syirkah  al  inan) sebagai sebuah badan hokum (legal entity) dan mengelolanya. Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting rights) perusahaan sesuai dengan proporsinya.
Untuk  pembagian  keuntungan,setiap  pihak  menerima  pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka,demikian halnya jika usaha  tersebut  mengalami  kerugian,  rugi  ditanggung  sesuai  dengan  proporsi kontribusi modal. Dengan demikian, dalam musyarakah bank bersama nasabahnya dapat mengumpulkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama.

## 1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah
Syirkah  merupakan  salah  satu  institusi  bisnis  tertua  yang  hingga  sekarang masih  eksis  dan  dipraktikkan  oleh  masyarakat  muslim.  Secara  etimologis,  syirkah berarti al- ikhtilath (penggabungan).Menurut ulama’ Hanafiah, syirkah secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
Secara  terminologis,  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  syirkah (musyarakah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan,  atau  kepercayaan  dalam  usaha  tertentu  dengan  pembagian keuntungan  berdasarkan  nisbah  yang  di  sepakati  oleh  pihak-pihak  yang  terikat. Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang pembiayaan  musyarakah,  musyarakah  adalah  pembiayaan  berdasarkan  akad  kerja sama  antara  dua  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Definisi  syirkah  menurut  istilah  terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan ulama’.
a.  Menurut Hanafiah
Syirkah adalah suatu ungkapan tentang  akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.
b.  Menurut Malikiyah
Syirkah    adalah    persetujuan    untuk    melakukan    hak  bagi    keduanya besertadiri  mereka,  yakni  setiap  orang  yang  berserikat  memberikan  persetujuan kepada teman serikatnya    untuk    melakukan    hak    terhadap    harta keduanya disamping masih tetapnya hak bagi masing- masing peserta.
c.   Menurut Syafi’iyah
Syirkah    menurut    syara‟    adalah    suatu    ungkapan    tentang  tetapnya  hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
d.   Menurut Hanabilah
Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasrruf.
Beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah bagi perbankan syariah.
a.  Musyarakah  permanen,  di  mana  pihak  bank  merupakan  partner  usaha tetap  dalam  suatu  proyek  atau  usaha.  Model  ini  jarang  di  praktekkan,  namun investasi  modal  permanen  ini  merupakan  alternatif  menarik  bagi  investasi  surat- surat  berharga  atau  saham.Dalam  musyarakah  ini,  bank  di  tuntut  untuk  terlibat langsung  dalam  usaha  yang  menguntungkan  selama  masing-masing  partner musyarakah menginginkannya.
b.  Musyarakah  digunakan  untuk  skim  pembiayaan  modal  kerja.  Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim  ini,  pihak  bank  akan  menyediakan  dana  untuk  membeli  asset  atau  alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya.
c.  Musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah ini bisa  diaplikasikan  dalam  bentuk  pembiayaan  perdagangan,  seperti  ekspor,  impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

## 2. Landasan Pembiayaan Musyarakah
a.  Al-Qur’an
Firman Allah QS. Annisa: 12.
Artinya  :  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada
ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (Q.S An-nisa‟:12)
Firman Allah Q.S. Shad: 24
Artinya  :  Daud  berkata:  "Sesungguhnya  dia  telah  berbuat  zalim  kepadamu dengan  meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  kepada  kambingnya.  Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  amat  sedikitlah  mereka  ini".  Dan  Daud mengetahui  bahwa  Kami  mengujinya;  maka  ia  meminta  ampun  kepada  Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Q.S. Shad: 24)
b.  Al-hadits
“ Dari     Abu     Hurairah,     Rasulullah     saw   bersabda, “Sesungguhnya Allah  Azza  wa  Jalla  berfirman,‟Aku  pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang  berserikat selama  salah  satunya  tidakmengkhianati  lainnya,  apabila  berkhiyanat  kepada lainnya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR Abu Dawud)
Hadits  Qudsi  tersebut  menunujukkan  kecintaan  Allah  kepada  hamba- hambaNya  yang  melakukan  perkongsian  selama  saling  menjunjung  tinggi  amanat kebersamaan  dan  menjauhi  pengkhianatan.  Jika  salah  seorang  yang  bersekutu menghiyanati  temannya,  Allah  SWT  akan  menghilangkan  pertolongan  dan keberkahan tersebut.
c.  Ijma’
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:08/DSN-  MUI/IV/2000. Ibnu  Qudamah  dalam  kitabnya,  al-Mughni,  telah  berkata,”Kaum  muslimin  telah berkosensus  terhadap  legitimasi  musyarakah  secara  global  walaupun  terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”
3.  Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah
a. Rukun pembiayaan musyarakah
Ucapan (Sighah) penawaran dan penerimaan (ijab  dan qabul). Ucapan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a) Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit  menunjukkan  tujuan kontrak (akad).
b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c) Akad dituangkan secara tertulis.
b. Pihak yang berkontrak.
Pihak-pihak  yang  berkontrak  harus  cakap  hukum,  dan  memperhatikan hal-hal berikut:
1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2) Setiap  mitra  harus  meyediakan  dana  dan  pekerjaan,  dan  setiap  mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
3) Setiap  mitra  memiliki  hak  untuk  mengatur  asset  musyarakah  dalam proses bisnis normal.
4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset  dan  masing-  masing  dianggap  telah  diberi  wewenang  untuk  melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya.
5) Seorang  mitra  tidak  diizinkan  untuk  mencairkan  atau  menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
c. Objek kesepakatan berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
1) Modal
a) Modal  yang  diberikan  harus  uang  tunai,  emas,  perak  atau  yang  nilainya sama.
b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan  modal  musyarakah  kepada  pihak  lain,  kecuali  atas  dasar kesepakatan.
c) Pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan  musyarakah  tidak  ada  jaminan, namun untuk menhindari terjadinya pengyimpangan, LKS dapat miminta jaminan.
2) Kerja
a) Partisipasi  para  mitra  dalam  pekerjaan  merupakan  dasar  pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
b) Setiap  mitra  melaksanakan  kerja  dalam  musyarakah  atas  nama  pribadi dan wakil dari mitranya.
3) Keuntungan
a) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
b) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
4) Kerugian
Kerugian  harus dibagi  diantara  para  mitra  secara  proporsional  menurut saham masing-masing dalam modal.

## 4.  Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah
a.  Musyarakah  Pemilikan,  tercipta  karena  warisan,  wasiat,  atau  kondisi  lainnya yang  mengakibatkan  pemilikan  satu  aset  oleh  dua  orang  atau  lebih.  Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan  berbagi  pula  dari  keuntungan  yang  dihasilkan  asset  tersebut.  Syirkah  dalam kategori ini terbagi menjadi:
1) Syirkah Ikhtiyari (perserikatan di landasi pilihan orang yang berserikat), yaitu  perserikatan  yang  muncul  akibat  keinginan  dua  orang  atau  lebih  untuk mengikatkan  diri  dalam  suatu  kepemilikan.Seperti  dua  orang  bersepakat  membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat dan lain-lain.
2) Syirkah Jabr, yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang  wafat.  Harta  syirkah  dari  seseorang  yang  meninggal  dunia  secara  otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
b.  Musyarakah  Akad,  tercipta  dengan  cara  kesepakatan  di  mana  dua  orang  atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah Akad terbagi menjadi:

## 1) Syirkah al-‘inan
Syirkah  al-„inan  adalah  kontrak  antara  dua  orang  atau  lebih.  Setiap  pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  dan  berpartisipasi  dalam  kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagai mana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-nasing pihak baik dalam dana maupun kerja  atau  bagi  hasil  tidak  harus  sama  dan  identik  sesuai  dengan  kesepakatan mereka.  Mayoritas  ulama  ‘membolehkan  jenis  al-musyarakah  ini.  Yang  menjadi persoalan di dalam syirkah „inan adalah sebagai berikut:
a) Persyaratan kerja fisik
Dalam  syirkah  ‘inan  dibolehkan  masing-masing  mitra  untuk  menyepakati persyaratan  bahwa  masing-masing  harus  ikut  kerja  atau  salah  satu  saja  yang bekerja.
b) Pembagian keuntungan
Keuntungan yang di raih bisa di bagi sama rata atau ada yang  lebih tinggi, sedangkan  kerugian  yang terjadi  harus dibagi  menurut  kadar saham  yang  di  setor oleh masing-masing mitra.
c) Hilangnya modal syirkah
Jika modal syirkah ini hancur sebagian atau seluruhnya sebelum pembelian dan sebelum dicampur, maka syirkah ini menjadi batal.
d) Menjalankan modal syirkah
Masing-masing mitra berhak untuk menjalankan modal perusahaan karena keduanya  telah  sepakat  untuk  berkongsi  sehingga  menimbulkan  pengertian  sudah ada izin dari masing-masing untuk menjalankan perusahaannya.

## 2) Syirkah Mufawadhah
Syirkah  mufawadhah  adalah  kontrak  kerja  sama  antara  dua  orang  atau lebih.  Setiap  pihak  memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana  yang  diberikan,kerja,  tanggungjawab,  dan  beban  utang  di  bagi  oleh  masing- masing pihak. Adapun syarat Mufawadhah adalah sebagai berikut:
a) Kesamaan modal di antara masing-masing pihak.
b) Kesamaan wewenang dalam penggunaan modal. Tidak sah suatu syirkah
yang dilakukan antara anak kecil dan orang dewasa.
c) Kesamaan  dalam  agama  yang  dianut.  Jadi  syirkah  tidak  berlaku  antara orang muslim dan orang kafir.
d) Masing-masing pihak harus menjadi penjamin bagi yang lainnya.
Menurut  Imam  Malik,  Syirkah  mufawadhah  adalah  dua  orang  atau  lebih bekerjasama dalam berniaga dengan dua jumlah harta dengan syarat masing-masing mengambil  keuntungan  berdasarkan  modalnya  dan  masing-  masing  pihak memberikan  hak  mereka  mengelola  untuk  yang  lain  dalam  membeli,  menjual,  dan mempersewakan, baik ketika orang tersebut hadir maupun tidak hadir.
Menurut  Abu  Hanifah,  syirkah  Muwafadhah  adalah  dua  orang  atau  lebih bekerjasama  pada  suatu  uasaha  dengan  syarat  kedua-duanya  modalnya  sama (modal  seorang  tidak  boleh  lebih),  mempunyai  hak  yang  sama.  Menurut  ulama’ Hanabilah,  syirkah  muwafadhah  adalah  bekerjasama  dalam  mencari  laba  harta, masing-masing  dari  keduanya  menyerahkan  urusan  jual  beli  dan  lain-lain  kepada mitranya.Syirkah  semacam  ini  dari  golongan  Maliki  dan  Hanafi  membolehkannya, sedangkan Syafi’i melarangnya.

## 3) Syirkah A’mal
Al-musyarakah  ini  adalah  kontrak  kerja  sama  dua  orang  seprofesi  untuk menerima  pekerjaan  secara  bersama  dan  berbagi  keuntungan  dari  pekerjaan  itu. Misalnya,  kerjasama  dua  orang  arsitek  untuk  menggarap  sebuah  proyek.  Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali yang di kutip Ismail Nawawi membolehkan musyarakah ini, baik kedua orang tersebut satu profesi maupun tidak.

## 4) Syirkah Wujuh
Syirkah  wujuh  adalah  kontrak  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  memiliki reputasi  dan  prestasi  baik  serta  ahli  dalam  bisnis.Mereka  membeli  barang  secara kredit  dari  suatu  perusahaan  dan  menjual  barang  tersebut  secara  tunai.Mereka berbagi  dalam  keuntungan  dan  kerugian  berdasarkan  jaminan  kepada  penyuplai yang  disediakan  oleh  tiap  mitra.Kemitraan  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan modal  dari  pihak  diluar  keduanya,  keuntungan  dibagi  setelah  dikurangi  dengan modal yang diperoleh dari pihak luar tersebut.

## 5) Syirkah Mudharabah
Syirkah  Mudharabah  adalah  kontrak  kerja  sama  antara  pemilik  modal  dan seorang  pekerja  untuk  mengelola  uang  dari  pemilik  modal  dalam  perdagangan
tertentu.  Keuntungannya  di  bagi  sesuai  kesepakan  bersama,  sedangkan  kerugian yang di derita menjadi tanggungan pemilik modal.
5. Manfaat Pembiayaan Musyarakah
Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, di antaranya sebagai berikut:
1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank  tidak  berkewajiban  membayar  dalam  jumlah  tertentu  kepada  nasabah pendanaan  secara  tetap,  tetapi  disesuaikan  dengan  pendapatan/hasil  usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian  pokok  pembiayaan  sesuai  dengan  cash  flow/arus  kas  usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank  akan  lebih  selektif  dan  hati-hati  mencari  usaha  yang  benar-benar  halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana  bank  akan  menagih  penerima  pembiayaan  (nasabah)  satu  jumlah  bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
Menurut  Undang-undang  Nomor    21    tahun    2008    tentang  perbankan syariah  yang    dimaksud    dengan    pembiayaan  adalah  penyediaan      dana      atau tagihan   yang   dipersamakan   dengan   itu berupa :
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabahdan musyarakah
2. Tansaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarahuntuk transaksi multi jasa. 8
8 Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field  research ).  Suatu  penelitian  di  mana  peneliti  melihat  ke  lapangan  untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 9
Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola.  Jadi,  penelitian  normatif  empiris  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 10
Dalam penelitian ini yang sebagai ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum  Islam  ( fiqh )  dan  fatwa  DSN,  sedangkan  obyek  penelitian  ini  adalah  praktek pembiayaan musyarakah di BRIS KCP Muara Bungo. Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  yang  bersifat  deskriptif.Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  yang dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  informasi  mengenai  status  suatu  gejala  yang ada.Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan  data  empiris.  Baik  pada  penelitian  kuantitatif  maupun  kualitatif desainnya  sama,  yang  membedakan  adalah  kemauan  dan  kepentingan  penelitian  itu sendiri.Sumber  data  adalah  tempat  atau  orang  yang  diperoleh.    Untuk  mencapai kebenaran ilmiah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## a. Data Primer
Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data-data  yang  bersumber  dari informan,  adapun  informan  yang  telah  memberikan  data  yang  berhubungan  dengan praktek  pembiayaan  musyarakah  kepada  peneliti  adalah  Ahmad  Syarif (PimCapem).Sumber  data  tersebut  memiliki  hubungan  dengan  masalah  pokok penelitian  sebagai  bahan  informasi  yang  dicari.yang  terlibat  meliputi  karyawan  BRIS KCP Muara Bungo  Adalah Ahmad Syarif selaku analisis pembiayaan Musyarakah BRIS
9 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26.
10 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 33-34.
KCP  Muara  Bungo.  Sedangkan  konsep  yang  terjadi  di  BRIS  KCP  Muara  Bungo  dalam pembiayaan musyarakah adalah nasabah harus mengembalikan modal yang diberikan oleh  BRIS  KCP  Muara  Bungo  setiap  bulan  dengan  disertakan  bagi  hasil.Penghitungan bagi hasil menurut besarnya modal.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  misalnya  melalui  orang  lain  atau  dokumen.  Sumber  data  yang mendukung dan melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, surat-surat  atau  laporan  yang  telah  tersedia,  meliputi  dokumen-  dokumen  BRIS  KCP Muara Bungo.

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BRIS KCP Muara Bungo.
Pembiayaan  modal  kerja  di  BRI  Syariah  KCP  Muara  Bungo  adalah  sebuah pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  kerja  atau  modal  investasi  yang  digunakan untuk  pemenuhan  barang  dagangan,penambahan  bahan  baku  produksi,  dan  pembelian  alat- alat kerja.
Pembiayaan  modal  kerja  yang  ditetapkan  oleh  BRI  Syariah  memiliki  2  akad  yaitu akad  murabahah  dan  akad  musyarakah.  Akan  tetapi  terdapat  perbedaan  pada  penggunaan akad,  jika  menggunakan  akad  mudharabah  maka  berbentuk  modal  kerja  linkage  yaitu pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  kebutuhan  modal  kerja  yang  bersifat  kerjasama  dengan lembaga  keuangan  yang  berbadan  hukum  seperti  Koperasi  Multifinansial.  Sedangkan  jika menggunakan  akad  musyarakah  maka  termasuk  pembiayaan  modal  kerja  ritel,  yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif.
Dalam  prakteknya  BRI  Syariah  KCP  Muara  Bungo  lebih  sering  menggunakan  akad Musyarakah sebagai akad pembiayaan modal kerja, karena menurut pihak BRI Syariah KCP Muara  Bungo.  sebagian  besar  nasabah  yang  bernegosiasi  dengan  Customer  Service  dan Account Officer mengarahkan pada pembiayaan dengan akad musyarakah.
Berikut  mekanisme  pembiayaan  modal  kerja  dengan  akad  musyarakah  di  BRI  Syariah KCP Muara Bungo:
a. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BRI Syariah KC Semarang dan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank.
1) Identitas Pribadi berupa :
a) Fotocopy KTP
b) Fotocopy KK
c) Fotocopy NPWP
d) Fotocopy Akta Nikah
e) Foto copy SIUP (surat izin usaha perdagangan)
f) Foto copy TDP (Tanda daftar perusahaan)
2) Financial Nasabah
a) Fotocopy Laporan keuangan Nasabah
b) Fotocopy Mutasi Rekening hasil penjualan dan pendapatan Nasabah
3) Jaminan
a) Fotocopy Jaminan yang akan dijadikan Agunan pembiayaan
b) Foto copy IMB
c) Foto copy PBB/ Pajak
a. Selanjutnya  AO  (Acounting  Officer)  melakukan  Analisis  pada  Nasabah  sampai disetujui  oleh  komite  pembiayaan  yaitu  Manager  Marketing,  Pimpinan  Cabanng Pembantu, Pipminan Cabang, atau Kantor Pusat,
b. Dilakukan  BI  Cheking  untuk  mengetahui  history  pinjaman  nasabah  sebelum dilakukan akad, dan sebagai pertimbangan apakah nasabah tersebut lancar atau tidak dalam memenuhi kewajiban angsurannya.
c. Untuk mengetahui berapa nilai market dengan melihat kondisi jaminan pada nasabah dilakukan  penilaian  oleh  pihak  appraisal,  nilai  market  berfungsi  untuk  tolak  ukur besar kecilnya plafond yang bisa nasabah pinjam.
d. Selanjutnya dilakukan akad pembiayaan musyarakah dengan notaris dan dihadiri oleh pihak  marketing,  Pimpinan  Cabang  Pembantu  atau  Pimpinan  Cabang  sebagai  pihak bank.
e. Lalu dilakukan review prabooking oleh pihak ADP sebelum dilakukan pencairan,yang bertujuan agar mengetahui sudah terpenuhi semua atau belum persyaratan yang telah ditentukan oleh komite, setelah semua terpenuhi dilakukan input data pencairan.
f. Setelah  dana  pembiayaan  cair,  AO  wajib  melakukan  monitoring  nasabah  sampai nasabah tersebut melunasi kreditnya. 11
Untuk mekanisme bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil pada BRI Syariah yang sudah disepakati kedua belah. Praktek musyarakah dalam BRISyariah menjadi hal yang
11 Ahmad Syarif, Pimpinan Cabang BRIS KCP Muara Bungo, Hasil Wawancara , Tanggal 08 Desember 2020
sangat penting dalam penulisan skripsi ini, karena dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme musyarakah di BRISyariah. Musyarakah sebagai kerjasama kemitraan antara Bank dan nasabah, yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kemitraan adalah salah satu usaha mewujudkan keadilan muamalah melalui konsep bagi hasil dan kemitraan.
BRIS KCP Muara Bungosebagai lembaga keuangan syariah pastinya mempunyai tujuan yang umumnya sama dalam menawarkan produk pembiayaan dengan akad musyarakah dan akad lain.Risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan pada pembiayaan bisnis pembiayaan adalah RISIKO KREDIT yaitu terjadinya Kredit Bermasalah/Kredit Macet. Kredit dikatakan bermasalah jika terjadi pelanggaran perjanjian kredit yang biasanya diikuti dengan kemacetan kredit. Hal ini akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank yang ditandai dengan gejala seperti :
a. Menurunnya aktifitas rekening nasabah.
b. Adanya tunggakan atas pembayaran kewajibannya yang berulang setiap bulannya.
c. Adanya peningkatan secara signifikan pemakaian plafon yang diberikan
d. Sering melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro dengan saldo tidak cukup
e. Waktu hutang kepada konsumen menjadi lebih panjang
f. Waktu piutang kepada supplie rmenjadi lebih pendek
g. Nasabah susah dihubungi
h. Banyaknya usaha sejenis yang mengalami penurunan penjualan.
Gejala-gejala tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa penyebab yang muncul baik dari sisi internal maupun eksternal suatu bank
a. Faktor Eksternal Bank :
1) Kondisi manajemen debitur
2) Kegagalan usaha debitur
3) Side Streaming olehdebitur
4) Itikad kurang baik debitur
5) Kondisi ekonomi makro (Depresiasi, Devaluasi dan inflasi)
6) Kebijakan Pemerintah (Deregulasi dll).
b. FaktorInternal Bank :
1) Pertumbuhan kredit yang berlebihan
2) Penyimpangan Ketentuan/Prosedur
3) Lemahnya sistem monitoring dan pengawasan dari internal Bank
Guna mencegah kredit bermasalah maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak BRI Syariah yaitu:
a. Menjaga & memelihara dokumen kredit.
b. Memonitoring kredit & mutasi rekening debitur, termasuk mengawasi cerukan (Over Draft).
c. Memonitoring setiap aktivitas usaha debitur.
d. Mewaspadai faktor-faktor Eksternal dan Internal debitur.
e. Memberikan perhatian khusus kepada perusahaan/ debitur yang mengalami pertumbuhan luar biasa.
Untuk  meminimalisir  terjadinya  risiko  kredit  tersebut,  maka  diperlukan  pemahaman terhadap  dasar-dasar  prinsip  analisa  pembiayaan,  antara  lain  menggunakan  prinsip  “5  C Principles of Credit” : Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition of Economics.
a. Character
Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  karakter  calon  Debitur  dalam  kemauan  dan kemampuan,  kejujuran,  integritas,  stabilitas  serta  motivasi  untuk  membayar  angsuran  yang dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:
1) Meneliti riwayat hidup dari calon Debitur.
2) Meneliti reputasi di tempat usaha calon Debitur.
3) Meminta informasi dari bank ke bank yang pernah memberikan fasilitas pembiayaan (Bank Information).
4) Mencari informasi kehidupan calon nasabah dari lingkungan tempat tinggal (trade checking).
b. Capacity (capability)
Untuk  melihat  sejauh  mana  kemampuan  calon  Debitur  dalam  membayar kewajibannya  yang  dihubungkan  dengan  kemampuannya  mengelola  bisnis  serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak pendapatannya /pemasukannya maka semakin besar  kemampuannya  dalam  mengembalikan  pinjamannya.  Kita  bisa  menilai  capasity  dari calon Debitur dengan cara:
1) Menilai kekayaan nasabah, dengan cara melihat seberapa besar aset yang dimiliki oleh calon Debitur.
2) Melihat laporan keungan dari usaha yang dilakukan calon Debitur (Past Financial Performance).
3) Melihat perkembangan usaha yang dilakukan oleh calon Debitur.
c. Capital
Capital/  modal  yang  dimaksud  di  sini  adalah  ketersediaan  modal  awal  nasabah sebelum  mengajukan  pembiayaan.  Poin  capital  ini  tidak  terlalu  dipertimbangkan  oleh  BRI Syariah,  Dibandingkan  dengan  karakter,  kapasitas  (kemampuan  membayar  anggota),  dan agunan/jaminan.  Akan  tetapi  poin  ini  masih  dinilai  juga  demi  keamanan  dan  kehati-hatian BRI  Syariah  dalam  menyalurkan  pembiayaan.  Dan  biasanya  BRI  Syariah  tidak  akan memberikan  pembiayaan  untuk  modal  usaha  100%.  Dilihat  dari  modal  yang  di  gelontorkan nasabah  atau  mitra  yang  digunakan  untuk  usaha  maka  semakin  banyak  modal  yang  dipakai semakin bersungguh-sungguh pula nasabah dalam menjalani usahanya.
c. Colleteral
Menilai  dan  menganalisis  agunan  yang  agunkan  ke  BRI  Syariah.  Nilai  dari  jaminan diharuskan  jumlahnya  tinggi  dibanding  dengan  pinjamanya,  pinjaman  diharuskan  sebesar 75% dari nilai jaminan yang diagunkan. Menilai juga keabsahan atau keaslian dari jaminan, yang akan bisa dipergunakan secepat mungkin apabila terjadi suatu masalah.
d. Condition
Melihat kondisi lingkungan saat pemberian pembiayaan baik kondisi ekonomi yang terjadi maupun politik. Sehingga dibutuhkan kondisi yang stabil dalam pengucuran dana pembiayaan. Dan apabila dalam kondisi yang tidak setabil pembiayaan tetap diberikan maka perlu dilihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

## 2. Meminimalisir Risiko Pembiayaan Musyarakah.
Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa produk pembiayaan musyarakah di Muara Bungo memiliki. permasalahan utama yaitu risiko kredit atau yang biasa disebut dengan kredit macet/bermasalah Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor dari internal Bank atau dari eksternal (Nasabah dan kondisi ekonomi).
Dari berbagai strategi yang dilakukan pihak BRI Syariah untuk meminimalisir risiko kredit dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu strategi yang dilakukan sebelum pencairan dana pembiayaan dan sesudah pencairan dana.
a. Sebelum Pencairan Dana Pembiayaan
Strategi sebelum pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan cara verifikasi Nasabah dari mulai permohonan pembiayaan, dokumen persyaratan, jaminan sampai dengan peninjauan langsung lingkungan tempat usaha. Mekanisme tersebut dilakukan dengan menganut prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition of Economics) dan 7P (People, Purpose, Payment, Protection, Prospective, Party & Profitability).
b. Setelah Pencairan Dana Pembiayaan
Setelah persetujuan pembiayaan dari BRI Syariah juga melakukan langkah-langkah dalam meminimalisir risiko pembiayaan, yaitu melakukan monitoring terhadap nasabah sampai pelunasan kredit.
Dari segi klasifikasi nasabah, BRI Syariah membagi kategori nasabah menjadi 4 tingkatan
a. Kategori I : Nasabah/Debitur mempunyai kemauan dan kemampuan yang tinggi. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan pihak BRI Syariah yaitu penagihan dan monitoring.
b. Kategori II : Nasabah/Debitur mempunyai kemauan namun kemampuan terbatas. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan pihak BRI Syariah yaitu restrukturisasi.
c. Kategori III: Nasabah/Debitur mempunyai kemauan yang rendah tetapi kemampuan tinggi. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan pihak BRI Syariah yaitu pembinaan.
d. Kategori IV : Nasabah/Debitur mempunyai kemauan dan kemampuan yang rendah.
Sehingga tindak lanjut yang dilakukan pihak BRI Syariah yaitu pembinaan dan usulan ulang pada unit pembiayaan.
Dalam prakteknya penerapan strategi diatas untuk meminimalisir risiko pembiayaan musyarakah oleh BRI Syariah KCP Muara Bungo dapat dianggap berhasil, dengan indikasi kelancaran Nasabah/Debitur dalam membayar angsuran dan ketepatan waktu pelunasan kreditnya sesuai dengan kesepakatan awal.
Dari pengamatan yang dilakukan penulis strategi BRI Syariah mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT : a. Strenght
BRI Syariah menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik dan mempunyai kekuatan manajerial serta manajemen risiko yang baik sebagai lembaga keuangan Syariah yang menyediakan produk pembiayaan modal kerja musyarakah.
b. Weakness
BRI Syariah masih belum populer di kalangan masyarakat secara luas, karena masih di sekitar kawasan perkotaan saja maka jangkauannya kurang menyeluruh. Padahal sendi ekonomi tidak hanya di perkotaan.
c. Opportunity
Kebutuhan usaha di era modern sekarang ini terutama di kawasan perkotaan membutuhkan modal yang cukup besar.
d. Threat
Nasabah/Debitur yang bermasalah. Dan persaingan antar lembaga keuangan.
E. Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  peneltian  mekanisme  pembiayaan  modal  kerja  dengan  akad musyarakah di BRI Syariah KCP Muara Bungo adalah sebagai berikut :
a. Nasabah  melakukan  permohonan  pembiayaan  dengan  datang  langsung  ke  BRI  Syariah KC Semarang dan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank.
b. Selanjutnya AO (Acounting Officer) melakukan Analisis pada Nasabah sampai disetujui oleh  komite  pembiayaan  yaitu  Manager  Marketing,  Pimpinan  Cabanng  Pembantu, Pipminan Cabang, atau Kantor Pusat
c. Dilakukan  BI  Cheking  untuk  mengetahui  history  pinjaman  nasabah  sebelum  dilakukan akad,  dan  sebagai  pertimbangan  apakah  nasabah  tersebut  lancar  atau  tidak  dalam memenuhi kewajiban angsurannya.
d. Untuk  mengetahui  berapa  nilai  market  dengan  melihat  kondisi  jaminan  pada  nasabah dilakukan  penilaian  oleh  pihak  appraisal,  nilai  market  berfungsi  untuk  tolak  ukur  besar kecilnya plafond yang bisa nasabah pinjam.
e. Selanjutnya  dilakukan  akad  pembiayaan  musyarakah  dengan  notaris  dan  dihadiri  oleh pihak marketing, Pimpinan Cabang Pembantu atau Pimpinan Cabang sebagai pihak bank.
f. Lalu  dilakukan  review  prabooking  oleh  pihak  ADP  sebelum  dilakukan  pencairan,yang bertujuan  agar  mengetahui  sudah  terpenuhi  semua  atau  belum  persyaratan  yang  telah ditentukan oleh komite, setelah semua terpenuhi dilakukan input data pencairan.
g. Setelah dana pembiayaan cair, AO wajib melakukan monitoring nasabah sampai nasabah tersebut melunasi kreditnya.
2. Musyarakah  sebagai  kerjasama  kemitraan  antara  Bank  dan  nasabah,  yang mengedepankan  prinsip  kejujuran  dan  kemitraan  adalah  salah  satu  usaha  mewujudkan keadilan  muamalah  melalui  konsep  bagi  hasil  dan  kemitraan.BRIS  KCP  Muara  Bungo sebagai  lembaga  keuangan  syariah  pastinya  mempunyai  tujuan  yang  umumnya  sama dalam  menawarkan  produk  pembiayaan  dengan  akad  musyarakah  dan  akad  lain.Karena Nasabah  memerlukan  tambahan  modal  maka  mengajukan  pembiayaan  ke  Bank  Syariah dan kedua pihak sepakat  melakukan perjanjian kontrak pembiayaan modal  kerja dengan akad  Musyarakah.  Selanjutnya  Bank  Syariah  mencairkan  dana  pembiayaan  modal  kerja sesuai yang diajukan oleh nasabah.
3. Untuk  meminimalisir  terjadinya  risiko  kredit  tersebut,  maka  diperlukan  pemahaman terhadap  dasar-dasar  prinsip  analisa  pembiayaan,  antara  lain  menggunakan  prinsip  “5  C Principles  of  Credit”  :  Character,  Capacity,  Capital,  Collateral  &  Condition  of Economics.
Strategi  yang  dilakukan  pihak  BRI  Syariah  untuk  meminimalisir  risiko  kredit  dapat  di klasifikasikan menjadi 2 yaitu strategi  yang dilakukan sebelum pencairan dana pembiayaan dan sesudah pencairan dana.
a. Sebelum Pencairan Dana Pembiayaan
Strategi sebelum pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan cara verifikasi Nasabah dari mulai  permohonan  pembiayaan,  dokumen  persyaratan,  jaminan  sampai  dengan peninjauan langsung lingkungan tempat usaha.
b. Setelah Pencairan Dana Pembiayaan
Setelah  persetujuan  pembiayaan  dari  BRI  Syariah  juga  melakukan  langkah-langkah  dalam meminimalisir risiko pembiayaan, yaitu melakukan monitoring terhadap nasabah sampai pelunasan kredit.

## Daftar Pustaka
Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Ilmu Ekonomi Islam , Yogyakarta: UGM BPFE, 1978.
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya , Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
Ahmad Syarif, Pimpinan Cabang BRIS KCP Muara Bungo, Hasil Wawancara , Tanggal 08 Desember 2020.
Paradina, N. E. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada BPKP Provinsi Jambi). ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah , 3 (1), 90-104.