## PEMENUHAN HAK ANAK DI INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PENGASUHAN, PENGASUHAN TUNGGAL DAN

## PENGASUHAN BERSAMA
Rika Saraswati Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata email: rikasaraswati@unika.ac.id
Emanuel Boputra Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata email: emanuel@unika.ac.id
Yuni Kusniati Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata email: yunika@unika.ac.id disampaikan 6/3/2020 – di -review 27/7/2020 – diterima 31/5/2021
DOI: 10.25123/vej.v7i1.4066

## Abstract
In  many  countries,  joint  custody  has  replaced  and  is  considered  better  than  sole  custody.  It  is  also deemed  more  in  line  with  the  gender  equality  principle  which  demands  both  parents  to  share responsibility for the custody and care of the child post-divorce. This article discusses how judges in divorce cases decide on child custody, and the extent to which they consider the merits of joint or sole custody  and  demand  divorcees  to  consider  making  a  parenting  plan  in  the  best  interest  of  their children.  Qualitative data is collected from the District Court and Religious Court at Semarang and by analysing 4 court decisions regarding child custody.  Interestingly, none of the Courts above possess or implements  a  policy  or  have  some  procedural  ruling  obligating  judges  in  divorce  cases  to  demand parents  to  consider  joint  custody  or  making  a  parenting  plan  post-divorce.  Obligatory  pre-trial mediation  is geared  more  as a procedural-formalistic attempt to dissuade parties to  continue with divorce.
Keywords : Sole-Joint custody, gender equality, parenting plans, divorce

## Abstrak
Konsep  pengasuhan  bersama,  di  dalam  beberapa  sistem  hukum  berbeda,  sudah  menggantikan pengasuhan  tunggal.    Alasannya  adalah  pengasuhan  tunggal  dianggap  tidak  lagi  sesuai  dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan sebaiknya urusan mengasuh anak  melibatkan kedua orang tua. Fokus tulisan ini adalah pada bagaimana hakim menanggapi dan memutus persoalan pengasuhan anak dalam konteks  Pasal 41  UU Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah  melalui  UU Nomor 16 Tahun 2019), serta mengawasi pembuatan dan pelaksanaan rencana pengasuhan dari kedua  orang  tua  pasca  perceraian.  Penelaahan  dilakukan  dengan  menganalisis  data  kualitatif- kuantatif yang diambil dari  Pengadilan Negeri  dan Agama di Semarang serta  dengan mengkaji 4 putusan  tentang  hak  asuh.  Temuan  menarik  adalah  Pengadilan  tampaknya  tidak  memilki kebijakan atau panduan bagi hakim berkenaan dengan menetapkan kewajiban pasangan membuat rencana  pengasuhan  pasca  putusan  cerai.  Sementara  itu  mediasi  pra-sidang  dilakukan  dengan tujuan utama mendamaikan pihak yang mengajukan permohonan cerai.
Kata kunci : pengasuhan tunggal-bersama, kesetaraan gender, perencanaan pengasuhan, perceraian

## Pendahuluan
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  situasi  adanya  perubahan  di  dalam  sistem hukum di beberapa negara dalam mengatur pengasuhan anak setelah perkawinan orang  tuanya  berakhir  karena  perceraian  di mana  pengasuhan  tunggal  dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kesetaraan gender, sehingga pengasuhan yang baik  setelah  terjadinya  perceraian  sebaiknya  tetap  melibatkan  kedua  orang  tua melalui pengasuhan bersama.
Ketentuan terkait dengan pengasuhan anak setelah perkawinan orang tua berakhir karena putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (yang  telah  mengalami  perubahan  melalui  UU  Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal tersebut menentukan bahwa  baik  ibu atau  bapak tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai  penguasaan  anak-anak  maka  Pengadilan  yang  akan  memberi keputusannya.  Pasal  41  UU  Perkawinan  juga  mengatur  jika  bapak  dalam kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut  maka  Pengadilan  dapat menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut.  Pasal  49  UU  Perkawinan selanjutnya  mengatur  bahwa  ayah  atau  ibu  yang  berkelakuan  buruk  sekali  atau sangat  melalaikan  kewajibannya  dapat  dicabut  kekuasaannya  sebagai  orangtua tanpa  mencabut  kewajiban-kewajibannya  kepada  anaknya  untuk  memberi  biaya pemeliharaan.
Ketentuan  lain  yang  terkait  dengan  pengasuhan  ada  di  dalam  Pasal  105 Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  dengan  KHI)  yang  menentukan bahwa  pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau belum  berumur  12  tahun adalah  hak  ibunya;  dalam  hal  anak  sudah mumayyiz maka  ia  berhak  memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya. Semua biaya pengasuhan dan nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya,  sekurang- kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  diri  sendiri  (21 tahun).  Kewajiban  ayah  ini  termasuk  kepada  anak  yang  tidak  turut  dengannya (Pasal 156 KHI).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  beberapa  negara  diperoleh  beberapa kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk  menetapkan  hak  asuh  asuh,  yaitu:  (1) keinginan  orang  tua,  (2)  keinginan  anak,  (3)  hubungan  antar  anak,  orang  tua, saudara  kandung  dan  orang  lain  yang  memberikan  pengaruh  signifikan  pada kepentingan  terbaik  anak,  (4)  penyesuaian  anak  di  rumah,  sekolah  dan masyarakat,  (5)  kesehatan  fisik  dan  mental  orang-orang  yang  terlibat  dengan anak. 1 Kelima  hal  ini  sangat  bersifat  psikologis  karena  berhubungan  dengan pengukuran  kualitas  hubungan  antarpribadi,  kelekatan  emosional  antara  orang tua  dan  anak,  kemampuan  mengatasi  masalah  dan  konsistensi  serta  stabilitas hubungan dari waktu ke waktu. Dengan demikian dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai pengasuh utama, pengadilan akan melihat orang tua yang mana yang membelikan dan mencucikan pakaian anaknya, siapa yang memandikan dan mendandani  anaknya,  siapa  yang  menanamkan  disiplin  kepada  anak,  siapa  yang menyiapkan makanan dan menyuapi anaknya, siapa yang membantu mengerjakan pekerjaan  rumah  anaknya,  siapa  yang  menidurkan  anaknya  di  malam  hari  dan membangunkannya  di  pagi  hari,  siapa  yang  merawat  anaknya  ketika  sakit  dan membawanya  ke  dokter,  dan  siapa  yang  mengatur  waktu  bermain  anak  dengan teman-temannya.  Hal  ini  yang  disebut  dengan primary  caretaker  preference (preferensi  pengasuh  primer),  di  mana  pengadilan  harus  memberikan  hak  asuh primer  kepada  orang  tua  yang  menjadi  penanggung  jawab  utama  dalam  proses membesarkan anak mereka sebelum terjadi perceraian. 2
Hak untuk  memelihara  anak  oleh  seorang  ibu atau  ayah telah  mengalami perubahan.  Pada  awal  abad  ke  sembilan  belas,  hak  untuk  memelihara  atau mengasuh  anak  ( the  right  of  custody )  semula  diyakini  tepat  untuk  diberikan kepada  ayah;  kemudian  bergeser  ke  pandangan  bahwa  ibu  adalah  pihak  yang tepat untuk mendapatkannya. Alasan pergeseran pandangan tersebut didasarkan pada  suatu  teori  bahwa  seorang  ibu  harus  memelihara  dan  merawat  anak-anak
1 Linda.  D  Elrod.  and  M.  D.  Dale,  ‘Paradigm  Shifts  and  Pendulum  Swings  in  Child  Custody:  The Interests of Children in the Balance’  42(3) Family Law Q. 381, 2008.
2 R.F.  Cochran  Jr.  ‘The  Search  for  Guidance  in  Determining  the  Best  Interests  of  the  Child  at Divorce:  Reconciling  the  Primary  Caretaker  and  Joint  Custody  Preferences’  20(1)  University  of Richmond Law Rev. 1985.
yang usianya masih rawan ( tender years ). Hal ini tentunya dengan pengecualian, apabila  si  ibu  ternyata  tidak  pantas  mendapatkan  hak  tersebut  atas  dasar kepentingan terbaik bagi anak. Pada tahun 1970an, para ahli di bidang kesehatan mental  menyarankan  agar  pengasuhan  tunggal  ( sole  custody )  harus  diserahkan kepada orang tua yang secara psikologis memiliki keterikatan atau kebersamaan bersama  anak  sebagai  hal  yang  utama. 3 Akan  tetapi,  seiring  dengan  semakin banyak  perempuan  yang  bekerja  dan  banyak  para  ayah  yang  mencari  dan memperjuangkan hak pengasuhan atas anak-anaknya maka nilai-nilai kesetaraan gender  berpengaruh  pada  hubungan  pengasuhan  sehingga  konsep  pengasuhan tunggal ( sole custody ) yang biasanya diberikan kepada ibu menjadi hal yang tidak mutlak dan kemudian memunculkan konsep pengasuhan bersama ( joint custody ). 4
Konsep  pengasuhan  bersama  kemudian  dianggap  sebagai  bentuk pengasuhan  yang  tepat  di  negara-negara  barat,  seperti  Australia, 5 Amerika, 6 Kanada 7 dan  negara  lainnya.  Konsep  ini  mewajibkan  kedua  orang  tua  untuk membuat  kesepakatan  yang  terkait  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  anak  di semua  aspek  kehidupan. 8 Pengasuhan  bersama  ini  bukannya  tanpa  kekurangan, terutama  jika  pengadilan  tidak  jeli  dalam  mendalami  penyebab  terjadinya perceraian,  misalnya:    ketidakstabilan  jiwa/emosi  seseorang,  penolakan  anak untuk  bertemu  orang  tua,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  dugaan penyalahgunaan kekuasaan. 9
Pengadilan  membedakan  antara legal  custody dan physical  custody.  Legal custody (hak  asuh  legal)  merupakan  bentuk  pengasuhan  yang  berhubungan dengan hak dan tanggungjawab orang tua, misalnya menentukan anaknya harus
3 Id.
4 Linda D Eldrod, Reforming the System to Protect Children in High Conflict Custody Cases, 28(2) William Mitchell Law Review.  506, 2001.
5 Lawrie  Moloney,  Child  Focused  Parenting  after  Separation:  Socio  legal  Developments  and Challenges, 21(2) ANZJ Fam.  61, 2000.
6 J.Herbie DiFonzo, From the Rule of One to Shared Parenting: Custody Presumptions in Law and Policy, 52 (2) Family Court Review.  214, 2014.
7 Martha Saffer, 2007, Joint Custody, Parental Conflict and Children’s Adjustment to Divorce: What the Social Science Literature Does and Does Not Tell Us, 26(3) Canadian Family Law Quarterly. 285,  2007;  Lihat  juga  Barbara  J  Fidler  and  Rachel  Birnbaum,    Child  Custody  Disputes:  Private and Public Assesment,  25(2) Canadian Family Law Quarterly. 137, 140. 2006
8 Cochran, supra no. 2.
9 Id.
sekolah  di  mana,  penanganan  medis  yang  harus  diterima;  keputusan  demikian harus  dinegosiasikan  bila  kedua  orang  tua  anak  berbagi  hak  asuh  legal. Physical custody (hak  asuh  fisik)  merupakan  bentuk  pengasuhan  yang  mengacu  pada berapa lama seorang anak dapat menghabiskan waktu bersama salah satu orang tua. Jika kedua orang tua anak berbagi hak asuh fisik, anak tinggal dengan masing- masing orang tua dengan jangka waktu tertentu.
Hak asuh tunggal ( sole custody ) adalah bentuk pengasuhan di mana salah satu orang  tua  memiliki  hak  asuh legal  dan  fisik,  sementara  yang  lainnya  secara umum  hanya  diberi  hak-hak  terbatas  untuk  mengunjungi  anaknya  dengan  masa kunjungan yang teratur. Hak asuh tunggal lebih disukai bila salah satu orang tua jelas-jelas  tidak  kompeten,  atau  bila  kondisi  anak  yang  rentan  yang  harus dilindungi  dari  konflik-konflik  yang  sering  muncul  karena  orang  tua  saling bermusuhan  (sementara  mereka  harus  berbagi  hak  asuh  dan  masih  sering berinteraksi  dalam  mengatur  jadwal  kunjungan  dan  dalam  mengambil  berbagai keputusan tentang anak). 10
Hak asuh bersama juga semakin sering diterapkan―keuntungan utamanya adalah  bahwa  pengasuhan  ini  memastikan  bahwa  kedua  orangtua  anak  terlibat dalam  proses  membesarkan  anaknya.  Selain  itu,  dukungan  finansial  untuk  anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orang  tua yang diberi hak asuh harus  selalu  meminta  pembayaran  biaya  pengasuhan  dari  orang  tua  yang  tidak memiliki  hak  asuh.  Hanya  saja,  ada  ketidakuntungannya  terutama  bagi  kedua orang  tua  yang  mungkin  saling  membenci  karena  mereka  harus  berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.
Perkembangan  berikutnya  menunjukkan  bahwa  di  sebagian  besar  negara mulai mensyaratkan asas the best interest of the child (kepentingan terbaik anak) sebagai  dasar  menentukan  hak  atas  pengasuhan. 11 Kepentingan  terbaik  anak'
10 Id.
11 J. H. DiFonzo, ‘From the Rule of One to Shared Parenting: Custody Presumptions in Law and Policy’ .  52(2) Family Court Rev. 214, 2014;  L. Moloney, ‘Child Focused Parenting after Separation: Socio Legal Developments and Challenges’  21(2)  Australian and New Zealand J. of the Family 61, 2000.. For the UK experience, see UK Parliament Justice Committee, Operation of the Family Courts: 4. Underpinning Principles <https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmjust/518/51807.htm> accessed
ditentukan dengan memastikan terpenuhi dan terjaminnya kebutuhan anak-anak untuk  dicintai,  untuk  mendapatkan  kasih  sayang,  bimbingan  dan  pendidikan berkelanjutan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepentingan  anak  menjadi pertimbangan  yang  utama  daripada  kebutuhan  orang  tua  dan  pihak-pihak  lain yang  berkepentingan. 12 Melalui  asas  ini,  maka  tidak  ada  praduga  bahwa  si  ayah atau  si  ibu  yang  lebih  berhak  mendapatkan  hak  asuh  anak.  Tujuan  lebih  tinggi yang  hendak  dicapai  melalui  asas  ini  adalah  untuk  menempatkan  anak  di lingkungan  yang  paling  menguntungkan  dan  yang  memungkinkan  untuk berkembang dengan sehat.
Asas  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  menurut  penjelasan  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  (selanjutnya disebut  dengan  UU  Perlindungan  Anak  Tahun  2002)  yang  telah  diperbaharui melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  (selanjutnya  disebut  dengan  UU Perlindungan Anak Tahun 2014) menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif, dan  badan  yudikatif,  maka  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi pertimbangan utama karena anak merupakan kelompok/pihak yang rentan yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah. 13 Oleh karena itu, asas ini menjadi sangat  penting  sebagai  pedoman  bagi  hakim  dalam  memutus  kasus  perceraian yang  di  dalamnya  terdapat  perselisihan  mengenai  hak  asuh  anak  karena  anak merupakan pihak yang rentan jika terjadi perceraian.
Pasal 41 UU Perkawinan tidak memberikan  kejelasan maupun  penjelasan lebih  lanjut  mengenai  ‘kepentingan’  anak;  Pasal  41  UU  Perkawinan  hanya menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik
30 March 2019, pukul. 18:00;  M. Saffer,  ‘Joint Custody, Parental Conflict and Children’s Adjustment to Divorce: What the Social Science Literature Does and Does Not Tell Us’  26(3) Cdn. Family Law Q. 285, 2007; B. J. Fidler and R. Birnbaum, ‘Child Custody Disputes: Private and Public Assessment’ 25(2) Cdn. Family Law Q. 137, 2006; N. Bala, V. Talwar and J. Harris, ‘The Voice of Children in Canadian Family Law Cases’  24 Cdn. Family Law Q. 221, 2005.
12 Rika  Saraswati,  Emanuel  Boputra  dan  Yuni  Kusniati,  Tinjauan  terhadap  Sistem  Pengasuhan Anak dari Pengasuhan Tunggal Menjadi Pengasuhan Bersama sebagai Perwujudan Pemenuhan Asas  Kepentingan  Terbaik  Anak,  penelitian-LPPM  Universitas  Katolik  Soegijapranata,  tidak dipublikasikan,  27-30, 2018.
13 Rika  Saraswati,  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2015, hlm., 25-26.
ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan  anak-anak”.  Faktor-faktor  tersebut  tentunya  akan  berpengaruh terhadap keputusan Hakim dalam menentukan hak asuh anak.
Untuk  mengetahui  sejauhmana  konsep  pengasuhan  bersama  sebagai perwujudan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  telah  diadopsi  oleh  Hakim  di Indonesia  melalui  putusan  pengadilan,  maka  penulis  melakukan  penelitian  di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang melalui beberapa putusan  pengadilan  mengenai  perkara  perceraian  yang  disertai  dengan permohonan  hak  asuh  anak.  Pertimbangan  dipilihnya  Pengadilan  Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang karena kedua Pengadilan ini memiliki tugas  dan  kewenangan,  serta  yurisdiksi  dalam  menangani  kasus-kasus  yang terkait dengan perceraian  dan hak asuh anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional, dan kasus-kasus tersebut juga memiliki keterkaitan  dengan  asas  kepentingan  terbaik  anak  dan  hak-hak  anak  sebagai akibat  perceraian  yang  diatur  di  dalam  UU  Perlindungan  Anak.    Putusan Pengadilan yang diteliti  adalah putusan tentang perceraian yang disertai dengan permohonan  hak  asuh  anak  sejumlah  empat  (4)  di  tahun  2014  hingga  2017. Pertimbangan diambilnya putusan pengadilan pada kurun waktu tersebut adalah untuk  mengetahui  pengetahuan  hakim  setelah  diundangkannya  UU  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak  khususnya tentang  asas kepentingan terbaik bagi anak (yang diatur di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak Tahun 2002) dan hak anak untuk bertemu orangtuanya  setelah perpisahan  hak  yang  merupakan  ‘roh’  dan  salah satu bagian dari konsep pengasuhan bersama (yang diatur di dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak Tahun 2014).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memberikan  kuesioner  yang dibuat  dengan  sistem  terbuka  kepada  empat  (4)  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Semarang  dan  satu  (1)  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Semarang  yang  semuanya pernah  memutus  kasus  perceraian  yang  disertai  dengan  permohonan  hak  asuh
anak.  Wawancara  juga  dilakukan  kepada  kelima  hakim  yang  diberi  kuesioner tersebut  sebagai  klarifikasi  terhadap  jawaban-jawaban  atas  kuesioner  yang dirasakan  kurang  jelas.    Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  menyeluruh mengenai  dasar  pertimbangan  hakim  (termasuk  penerapan  asas  kepentingan terbaik  anak)  dalam  memutus  kasus  perceraian  dengan  permohonan  hak  asuh anak  dan  kepada  siapa  hak  asuh  anak  diberikan  oleh  hakim.  Dengan  demikian maka  dapat  diketahui  sejauh  mana  hakim  telah  mengenal  dan  memperkenalkan konsep  pengasuhan  bersama  terhadap  pasangan  suami-istri  yang  hendak bercerai, dan sejauh mana konsep tersebut diterapkan di dalam putusannya.

## Pembahasan

## Pendapat Hakim Mengenai Konsep Pengasuhan di dalam UU Perkawinan
Hak  untuk  memelihara  atau  hak  asuh  terhadap  anak  sebagai  akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 UU Perkawinan tidak menyebut dengan  jelas  sebagai  hak  asuh  tunggal  ataukah  hak  asuh  bersama.  Akan  tetapi para  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Semarang  (4  orang)  dan  Pengadilan  Agama Semarang  (1  orang)  yang  telah  menjawab  kuesioner  dan  diwawancarai menyatakan  bahwa  pengasuhan  anak  menurut  UU  Perkawinan  adalah  hak  asuh bersama karena suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai  orangtua,  yaitu  mendidik  dan  memelihara  anak  secara  bersama-sama. Mereka berpendapat bahwa meskipun kebanyakan hak asuh atau hak memelihara diberikan kepada salah satu orang tua, tetapi dapat juga diberikan kepada kedua orang  tua  sebagai  ‘hak  asuh  bersama’  karena  tidak  dilarang. 14 Menurut  para hakim,  bentuk  pengasuhan  yang  diatur  oleh  UU  Perkawinan  merupakan pengasuhan bersama karena  ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik  anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  kecuali  ada perselisihan  maka  pengadilan  memberikan  putusan  (Pasal  41  dan  45  UU Perkawinan). 15
14 Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, supra no. 12.
Meskipun  para  hakim  menyatakan  bahwa  pengasuhan  dalam  UU Perkawinan  merupakan  pengasuhan  bersama,  hal-hal  yang  terkait  dengan kesepakatan  mengenai  dalam  hal  apa  dan  bagaimana  cara  pengasuhan  bersama itu akan dilakukan tidak jelas. Ketidakjelasan terjadi karena tidak ada ketentuan yang  mengaturnya  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  para  hakim  yang diwawancarai (lihat tabel berikut).
Tabel 1: Ketentuan Hak Asuh Bersama di Indonesia
Hakim
Jawaban
Hakim PN 16 Tidak jelas diatur Hakim PN 17 Ada, yaitu pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Hakim PN 18 Ketentuan khusus tidak ada Hakim PN 19 Belum  ada  ketentuan  khusus,  hanya  mengacu  pada  UU  Perlindungan  Anak, namun bisa diarahkan untuk membuat kesepakatan bersama antara orangtua demi kebaikan dan tumbuh kembang anaknya.
Hakim PA 20 Tidak ada, kalau perkara hak asuh anak menjadi ranah sengketa di pengadilan maka harus ditetapkan pada salah satu pihak Sumber: Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, 2018 21
Para  hakim  tersebut  menganggap  bahwa  kesepakatan  untuk  mengasuh bersama  tetap  perlu  dilakukan  meskipun  hak  asuh  tunggal  ( sole  custody )  telah ditetapkan oleh pengadilan.  Beberapa hakim menganggap tidak perlu mengubah konsep hak asuh tunggal menjadi hak asuh bersama dengan alasan kedua bentuk pengasuhan  tersebut  tetap  dapat  digunakan  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri tergantung pada kebutuhan dan kepentingan anak. Selain itu, hakim berpendapat bahwa selama hak asuh menjadi obyek sengketa maka konsep hak asuh bersama tidak bisa  diterapkan.  Akan  tetapi,  terdapat  hakim  yang  memandang  bahwa  hak asuh  bersama  melalui  kesepakatan  bersama  adalah  hal  yang  penting  dan  dapat diusulkan  untuk  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan. 22 Mengingat  tidak  ada  kejelasan  peraturan  mengenai  hal  tersebut  maka  dalam
16 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim EP pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:00.
17 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim MY pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:00.
18 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim NN pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:45.
19 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim EN pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:45.
20 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim MS pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09:00.
21 Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, supra no. 12.
22 Id.
pelaksanaannya  ada  beberapa  hakim  yang  pernah  dan  tidak  pernah memerintahkan  para  pihak  untuk  membuat  kesepakatan  dalam  melakukan pengasuhan bersama (lihat tabel berikut ini).
Tabel  2:  Hakim  Memerintahkan  Membuat  Kesepakatan  tentang  Hak  Asuh  Bersama  dan
Menuangkan ke Dalam Perjanjian Hakim Di luar Pengadilan Di dalam Pengadilan Hakim PN 23 Tidak pernah Belum pernah Hakim PN 24 Tidak pernah karena perintah pengasuhan  anak  adalah  perintah undang-undang, kecuali dalam kenyataannya  diperoleh  fakta  bahwa hak pengasuhan itu  dibebankan kepada salah satu pihak maka dituangkan dalam pertimbangan dan putusan hakim Tidak  pernah  karena  cukup dengan keputusan pengadilan. Hakim PN 25 Pernah  memerintahkan  tetapi  tidak dilaksanakan Kalau  memerintah  atau  memutus- kan  belum pernah  karena  tidak dituangkan dalam perjanjian, tetapi kesepakatan lisan Hakim PN 26 Seharusnya  dilakukan  namun  jarang terjadi Pernah, terutama saat mediasi oleh mediator  hakim Hakim PA 27 Pernah,  memutus  perkara  yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika kesepakatan    itu  tercapai  pada  saat mediasi Tidak  pernah  karena  biasanya hakim  hanya    menganjurkan  agar kedua  belah  pihak  membuat kesepakatan
Sumber: Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, 2018 28
Ketiadaan  ketentuan  telah  menyebabkan  para  hakim  jarang  sekali menyarankan  para  pihak  untuk  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  yang diatur  di  dalam  UU  Perkawinan,  dalam  hal  ini  ayah  dan  ibu  terlepas  yang bersangkutan  ditetapkan  sebagai  pemegang  hak  asuh  atau  tidak.    Mengingat jarang sekali para pihak yang bercerai membuat kesepakatan bersama untuk tetap memelihara  dan  memenuhi  kebutuhan  anak  lahir  dan  batin  secara  bersama setelah perceraian, maka ada beberapa hakim yang memerintahkan kepada para pihak  untuk  tidak  membatasi  akses  bertemu  anak  dari  pihak  lain  yang  tidak mendapatkan hak asuhnya; tidak membatasi akses untuk bertemu anak terhadap pihak  lain  yang  tidak  mendapatkan  hak  asuh  dianggap  sebagai  bentuk
23 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim EP pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:00.
24 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim MY pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:00.
25 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim NN pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:45.
26 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim EN pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:45.
27 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim MS pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09:00.
28 Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, supra no.12.
perwujudan  hak  asuh  bersama  oleh  hakim. 29 Akan  tetapi,  tidak  semua  hakim melakukannya  karena  hakim  tersebut  berpendapat  bahwa  akibat  perceraian terhadap  pengasuhan  anak  tetap  terbatas  diatur  dalam  UU  Perkawinan,  kecuali ada  permohonan  dan  didukung  dengan  fakta  serta  alasan  yang  cukup  barulah ditetapkan. 30
Meskipun  para  hakim  berbeda  pendapat  mengenai  penerapan  hak  asuh bersama  di  dalam  proses  peradilan,  pada  prinsipnya  mereka  setuju  dengan konsep hak asuh bersama ini karena baik untuk masa depan dan kejiwaan anak. Selain itu, para hakim berpendapat bahwa hak asuh bersama adalah yang utama karena tidak ada yang  bisa menggantikan kasih sayang orang tua pada anaknya. Selain itu, perlu juga ditentukan dengan siapa saja anak akan tinggal dengan orang tua yang dianggap nyaman dan baik untuk tumbuh kembang anak sehingga tidak ada  tekanan  psikis  pada  anak  setelah  perceraian  terjadi.  Terdapat  hakim  yang berpendapat bahwa hakim tidak menyatakan hak asuh bersama tetapi sebaliknya hak asuh kepada anak menjadi status quo dalam arti hakim tidak akan mengubah situasi dan kondisi yang ada yang dihadapi anak sehari-hari dalam hubungannya dengan orangtuanya yang saling berselisih atau berpisah karena menurut  hakim situasi dan kondisi tersebut sudah baik untuk kehidupan dan perkembangan anak di saat ini dan di masa depan. 31

## Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama dalam Putusan Pengadilan
Melalui  empat  (4)  putusan  yang  diteliti  terkait  dengan  kasus  perceraian dan  permohonan  hak  asuh  anak  sepanjang  tahun  2014-2017,  maka  dapat diketahui  bahwa  majelis  hakim  telah  berusaha  untuk  memenuhi  prinsip kepentingan terbaik anak (sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak  tahun  2002  dan  2014).  Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak    telah diletakkan  oleh  majelis  hakim  sebagai  prinsip  yang  utama  daripada  kebutuhan orang tua dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, berdasarkan asas ini  maka  tidak  ada  praduga  bahwa  si  ayah  atau  si  ibu  yang  lebih  berhak
29 Id.
30 Id.
31 Id.
mendapatkan  hak  asuh  anak.  Tujuan  lebih  tinggi  adalah  menempatkan  anak  di lingkungan yang paling menguntungkannya dan lingkungan yang memungkinkannya untuk berkembang dengan sehat.
Salah satu contoh pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg yang diteliti memilih untuk tidak memberikan hak  asuh kepada  salah  satu pihak tetapi  mendasarkan  pada status quo yang  ada demi  kepentingan  terbaik  anak.  Majelis  hakim  dalam  putusan  tersebut  tidak menyebutkan  kata  konflik,  namun  pertimbangan  yang  diberikan  telah menyiratkan  bahwa  hak  asuh  bersama  yang  diputuskan  oleh  hakim  bertujuan mengurangi konflik yang mungkin timbul.
”Berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dan  kepentingan  anak  maka  Majelis Hakim  berpendapat  kedua  orang  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut tidak  akan  ditetapkan  kepada  Penggugat  maupun  Tergugat  dan  dengan tetap  berada  pada  status  seperti  sekarang  dengan  diasuh  oleh  Penggugat dan  Tergugat  sebagai  ibu  dan  ayahnya,  seperti  yang  telah  berjalan  pada waktu  kedua  orangtuanya  berpisah  rumah,  dengan  tetap  memberikan kebebasan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  selaku  orangtua  untuk mencurahkan  kasih  sayangnya  masing-masing  (Pasal  5  ayat  1  dan  2  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”. 32
Dengan menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak maka standar ini mengharuskan  pengadilan  untuk  memprediksi  masa  depan  si  anak.  Oleh  karena itu, hakim harus membayangkan mengenai bentuk pengasuhan seperti apa yang memungkinkan perkembangan yang sehat selama masa kanak-kanak atau selama beberapa  puluh  tahun  setelah  keputusan  itu  diambil.  Hal  ini  terlihat  dalam Putusan  Pengadilan  Nomor:  217/Pdt.G/2014/PN.SMG  di  mana  di  dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa:
”…Mengingat  kedua  anak  masih  berada  di  bawah  umur  dan  secara psikologis hubungan lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) karena sehari- hari  diasuh  oleh  penggugat,  maka  sudah  sepatutnya  anak  tersebut  di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat. Anak-anak penggugat mengikuti dan  tinggal  dengan  Penggugat  selaku  ibunya  hingga  dewasa  dan  berdiri sendiri,  dengan  ketentuan  apabila  Tergugat  selaku  ayah  kandung  anak tersebut  ingin  mengunjungi  atau  bertemu  anaknya  untuk  saling
32 Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg, hlm., 33.
memberikan  kasih  sayang,  Penggugat  tidak  menghalangi  dan melarangnya”. 33
Selanjutnya, pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 428/Pdt.G/2014/PN.Smg menyebutkan:
”… Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut akan lebih tepat apabila pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada Penggugat  sebagai  ibunya  dengan  tanpa  mengurangi  kewajiban  Tergugat sebagai bapaknya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya”. 34
Berdasarkan  putusan-putusan  tersebut  terlihat  bahwa  ada  majelis  hakim yang  menggunakan  hak  asuh  tunggal  ( sole  custody )  dan  memberi  kesempatan pihak yang lain yang tidak diberi hak asuh untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai  orang  tua  dan  memberi  akses  pihak  yang  tidak  diberi  hak  asuh  untuk tetap  bertemu  dengan  anak-anak  dengan  tujuan    agar  para  pihak  bisa  saling memberikan  kasih  saying;  akses  ini  hanya  bisa  dilakukan  apabila  pihak  yang diberi hak asuh tunggal tidak menghalangi dan melarangnya.
Hak  asuh  tunggal  lebih  disukai  oleh  hakim  apabila  salah  satu  orang  tua jelas-jelas tidak kompeten. Akan tetapi, dalam kasus-kasus di mana kedua orang tua  kompeten  dan  peduli  pada  anak  ternyata  hak  asuh  tunggal  tetap  dianggap lebih  baik,  terutama  bila  kondisi  anak  yang  rentan  yang  harus  dilindungi  dari konflik-konflik  yang  sering  muncul  apabila  kedua  orang  tua  saling  bermusuhan dan  harus  berbagi  hak  asuh  sehingga  masih  harus  berinteraksi  dalam  mengatur jadwal  kunjungan  dan  dalam  mengambil  berbagai  keputusan  tentang  anak. Kelemahan  dari  hak  asuh  tunggal  lebih  sering  terjadi  ketika  pihak  yang  tidak mendapatkan  hak  asuh  mengabaikan  kewajibannya  untuk  memelihara  dan memberi biaya pendidikan. 35
33 Putusan Pengadilan Nomor: 217/Pdt.G/2014/PN.SMG, hlm.,12.
34 Putusan Pengadilan Nomor:  428/Pdt.G/2014/PN.Smg, hlm.,10.
35 Ivan  Ricardo  Gitowardojo,  Pemenuhan  Hak  Anak  Untuk  Bertemu  Dengan  Salah  Satu  Orang Tuanya Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Pasal 14 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Putusan
Kelemahan  hak  asuh  tunggal  inilah  yang  kemudian  mendorong diterapkannya  hak  asuh  bersama.  Keuntungan  utamanya  adalah  bahwa  cara  ini memastikan  bahwa  kedua  orang  tua  anak  terlibat  dalam  proses  membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh  tunggal.    Berikut  adalah  contoh  pertimbangan  hakim  yang  menunjukkan penerapan hak asuh bersama pada Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg:
”Menimbang  bahwa  dari  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  dan  Tergugat ditemukan  fakta  bahwa  Penggugat  masih  sering  bertemu  dengan  kedua anaknya  dan  masih  mencurahkan  kasih  sayang  pada  saat-saat  tertentu, sedangkan Tergugat telah mengasuh kedua anak terebut dengan baik dan nyaman,  Majelis  Hakim  berpendapat  agar  kenyamanan  kedua  orang  anak terebut tidak terganggu meskipun antara Penggugat dan Tergugat bercerai maka sudah seharusnya anak tersebut dilindungi dari permasalahan kedua orangtuanya  tersebut  semata-mata  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak (Pasal 2 huruf (b) dan pasal 26 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 23 Tahun 2002  yang  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak)”. 36
Berdasarkan  putusan  tersebut  majelis  hakim  berpendapat  kedua  anak tersebut  tidak  akan  ditetapkan  kepada  Penggugat  maupun  Tergugat  dan  tetap berada pada status seperti sekarang dengan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai  ibu  dan  ayahnya,  seperti  yang  telah  berjalan  pada  waktu  kedua orangtuanya  berpisah  rumah,  dengan  tetap  memberikan  kebebasan  kepada Penggugat  dan  Tergugat  selaku  orangtua  untuk  mencurahkan  kasih  sayangnya masing-masing.
Untuk  membantu  hakim  dan  mengurangi  ketidakjelasan  standar kepentingan  terbaik  anak,  banyak  negara-negara  yang  mengadopasi  konsep primary caretaker preference atau preferensi dalam menentukan pengasuh utama.
Primary caretaker preference mewajibkan pengadilan memberikan hak asuh yang utama kepada orangtua dalam proses membesarkan anak mereka sebelum terjadi perceraian.  Penentuan  siapa  yang  bertanggung  jawab  tersebut  perlu  dilakukan
No.30/Pdt.G/2016/PN.Smg  dan  Putusan  No.45/Pdt.G/2016/PN.Smg),  Skripsi  S1,  Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, 2017.
36 Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg, hlm. 32.
atas  dasar  pertimbangan  bahwa  kontinuitas  pengasuhan  dan  kehangatan, konsistensi  dan  kontinuitas  hubungan  tersebut  sangat  penting  dan  sangat dibutuhkan  bagi  kesejahteraan  anak.  Pengadilan  akan  melihat  siapa  yang dianggap sebagai pengasuh utama dengan cara, misalnya: melihat orangtua yang mana yang membelikan dan mencucikan pakain anaknya, siapa yang memandikan dan menyiapkan segala keperluan berpakaian anaknya, siapa yang menanamkan disiplin  kepada  anak,  siapa  yang  menyiapkan  makanan  dan  menyuapi  anaknya, siapa  yang  membantu  mengerjakan  pekerjaan  rumah  anaknya,  siapa  yang menidurkan  anaknya  di  malam  hari  dan  membangunkannya  di  pagi  hari,  siapa yang merawat anaknya ketika sakit dan membawanya ke dokter, dan siapa yang mengatur waktu bermain anak dengan teman-temannya. 37
Berdasarkan  putusan  yang  diteliti  terlihat  bahwa  majelis  hakim  lebih sering memberikan hak asuh anak kepada si ibu daripada si ayah  karena si anak lebih dekat dengan ibunya meskipun sang ayah yang telah berpisah rumah dengan ibunya  tetap  memberikan  biaya  pemeliharaan  kepada  anaknya.  Dari  keempat putusan  yang  diteliti,  tiga  putusan  yang  hak  asuh  anak  dimohonkan    oleh  ibu sebagai  penggugat  seluruhnya  diterima  oleh  pengadilan,  sedangkan  satu  kasus yang dimintakan oleh ayah tidak diterima dan diputus dengan status quo . Majelis hakim menyatakan yang dimaksud dengan status quo adalah situasi atau kondisi yang  ada  dan  dijalani  oleh  anak  sebelum  perceraian  tetap  berlangsung sebagaimana  adanya.    Hal  ini  telah  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim  (melalui Putusan  Pengadilan  Nomor:  1901/Pdt.G/2017/PA.Smg)  tetap  menggunakan konsep hak asuh tunggal dan hak asuh bersama secara bersama-sama.
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  pula  bahwa kriteria  yang  digunakan  oleh  majelis  hakim  untuk  menetapkan  hak  asuh  asuh
37 V.  Hadiyono,  Rika  Saraswati,  Anastasia  Anita  Carolina  Hadi,    Jauw,  Angelia  YS  dan  Jordan Febriyanto,  Penerapan  Asas  Penghargaan  Terhadap  Hak  Berpendapat  Anak  Dalam  Putusan Pengadilan Tentang Hak Pemeliharaan Dan Mendidik  Anak ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang), Penelitian Fakultas Hukum  dan Komunikasi, 2016;  lihat juga Rika Saraswati dan V.Hadiyono,  Penghargaan  Hak  Berpendapat  Anak  di  Pengadilan:  Studi  Kasus  di  Pengadilan Negeri Semarang, 13(2) Sawwa Jurnal Studi Gender, 2018.
http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/3016,  diakses  29  Maret  2019, pukul 21:00.
adalah keinginan  orang  tua,   keinginan anak, dan  hubungan  antara  anak  dengan orang tuanya,  kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak. Hal ini diperkuat dengan pendapat para  hakim yang menyatakan bahwa ibu dan bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anaknya  semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Hal  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  41  dan  Pasal  49  UU  Perkawinan. Kewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  oleh  ayah  dan  ibu  setelah perceraian juga diatur di  Pasal 105 KHI   yang menentukan hak asuh kepada ibu jika  anak  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun,    apabila  anak  sudah mumayyiz ia berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya.
Kebijakan  Pengadilan  Bagi  Orangtua  yang  akan  Bercerai  agar  Memiliki Rencana Pengasuhan  ( P a renting Plans ) Bersama
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  dan  wawancara kepada  empat  (4)  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Semarang  dan  satu  (1)  hakim  di Pengadilan Agama Semarang, ternyata tidak semua hakim pernah memerintahkan kepada  para  pihak  yang  berperkara  untuk  membuat  kesepakatan  di  luar pengadilan  tentang  hak  asuh  bersama.  Terdapat  dua  hakim  yang  pernah memerintahkan  agar  para  pihak  membuat  kesepakatan  dengan  hasil  ada  yang terlaksana  dan  ada  yang  tidak  dilaksanakan.  Selanjutnya,  hanya  ada  satu  hakim yang  berpendapat  bahwa  kesepakatan  tentang  perencanaan  hak  asuh  bersama atau parenting  plans seharusnya  memang  dilakukan  oleh  para  pihak,  namun  hal tersebut jarang dilakukan.
Terdapat  empat  (4)  Hakim  yang  menyatakan  bahwa  tidak  pernah memerintahkan  untuk  membuat  kesepakatan  di  dalam  Pengadilan  tentang  hak asuh  bersama  dan  menuangkan  ke  dalam  perjanjian  karena  para  hakim  ini berpendapat  bahwa  hal  itu  cukup  dilakukan  melalui  putusan  pengadilan. Selanjutnya,  terdapat  satu  (1)  Hakim  yang  menyatakan  pernah  memerintahkan pada  saat  mediasi  dan  perintah  itu  dilaksanakan  oleh  para  pihak.  Perencanaan pengasuhan (p arenting plan ) meliputi jadwal pengasuhan dan segala sesuatu yang
terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang tua dan hak-hak anak. Perencanaan ini meletakkan tanggung jawab dari setiap orang tua dalam menyediakan kebutuhan anak pada saat pelaksanaannya berdasarkan usia  anak  dan  kedewasaannya.  Suatu  perencanaan  juga  memuat  hal-hal  tentang penyelesaian di masa mendatang dalam hal terjadi perselisihan antara orangtua, khususnya penyelesaian perselisihan melalui mediasi. 38
Melalui  jadwal  pengasuhan  ( parenting  time )  di  dalam  perencanaan pengasuhan  maka  hak-hak  anak  terjamin  keberkelanjutan  dan  secara  berkala dapat  melakukan  kontak  yang  bermakna  dengan  kedua  orang  tua.  Alokasi perencanaan  jadwal  pengasuhan  dimaknai  kedua  orang  tua  harus  memiliki periode  waktu  tertentu  di  mana  seorang  anak  tinggal  dengan  atau  berada  di bawah pengasuhan dan pengawasan dari setiap orang tua. Periode waktu ini tidak harus sama jumlahnya, tetapi harus berakibat pada lama tinggalnya dengan setiap orang tua. 39
Dalam  hal  perencanaan  pengasuhan  dituangkan  ke  dalam  putusan pengadilan  atas  dasar  kesepakatan  yang  sudah dibuat  oleh para  pihak  maka  hal tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  agar  para  pihak  menepati  kesepakatan untuk  memperhatikan  hak  anak  untuk  bertemu  dengan  salah  satu  orang  tua dalam  hal  terjadi  perpisahan.  Selain  itu,  untuk  menghidari  terjadinya pengingkaran  kesepakatan  atau  tidak  dilaksanakannya  putusan  hakim  untuk mengunjungi  anak,  atau  pihak  yang  mendapat  hak  asuh  tunggal  menghalangi pihak  yang  hanya  mendapatkan  akses  untuk  bertemu  dengan  anaknya.  Dengan demikian  maka  hal  tersebut  akan  memudahkan  pihak-pihak  untuk  menggugat hak-haknya  yang  tidak  terpenuhi  kepada  pemerintah,  baik  melalui  pengadilan atau ke lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
38 J. Herbie DiFonzo , supra no. 10, hlm., 61-65.

## Ketersediaan Program Mediasi Mengenai Pengasuhan Bersama
Berdasarkan putusan pengadilan yang diteliti dan hasil dari kuesioner dan wawancara  kepada  hakim  dapat  diketahui  bahwa  mediasi  yang  diberikan  oleh majelis  hakim  lebih  menitikberatkan  pada  kehendak  para  pihak  untuk  bercerai atau  tidak  bercerai.  Pengadilan  melalui  mediator  hakim  tidak  pernah memerintahkan para pihak untuk membuat perencanaan pengasuhan  bagi anak- anak hasil perkawinan apabila mediasi ternyata tidak membuahkan hasil. Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2016/PN.Smg telah menunjukkan hal tersebut:
“...Menimbang  bahwa  para  pihak  yang  berperkara  terlebih  dahulu menempuh  upaya  mediasi  untuk  mengakhiri  perselisihan  antara  mereka secara  damai,  dan  para  pihak  sepakat  menyerahkan  sepenuhnya  kepada Majelis  Hakim  untuk  menunjuk  mediator  dan  untuk  itu  Majelis  Hakim menunjuk Hakim mediator. Mediasi telah dilakukan pada 10 Mei 2016 dan Mediator  memberitahukan  bahwa  mediasi  yang  dilakukan  telah  gagal mencapai kesepakatan..”. 40
Kemudian pada Putusan Pengadilan  Nomor: 428/Pdt.G/2014/PN.Smg juga menunjukkan situasi yang sama:
“…Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk  Hakim  mediator.  Berdasarkan  laporan  Mediator  tanggal  30 Desember 2014, Mediasi telah dinyatakan gagal”. 41
Putusan Pengadilan
Nomor: 217/Pdt.G/2014/PN.Smg melalui pertimbangan  majelis  hakim  juga  menunjukkan  bahwa  para  pihak  diwajibkan menyelesaikan  perkara  melalui  mediasi  dan  majelis  hakim  telah  menunjuk mediator hakim dalam perkara tersebut; dalam putusan tersebut diketahui bahwa mediator  hakim  telah  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  dan berdasarkan  laporan  mediator  tanggal  14  Agustus  2014  mediasi  telah  gagal. 42
Putusan  Pengadilan  Nomor:  1901/Pdt.G/2017/PA.Smg  juga  menunjukkan  hal yang  sama 43 bahwa  setelah  perdamaian  yang  diupayakan  tidak  berhasil,  baik melalui  majelis  hakim  maupun  mediator  hakim,  maka  tidak  ada  lagi  perintah
40 Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2016/PN.Smg, hlm.,3.
41 Putusan Pengadilan Nomor: 428/Pdt.G/2014/PN.Smg, hlm., 3.
42 Putusan Pengadilan Nomor: 217/Pdt.G/2014/PN.Smg, hlm., 5.
43 Putusan Pengadilan Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg, hlm., 4-5.
untuk  membuat  perencanaan  pengasuhan  yang  sebenarnya  sangat  penting  bagi kepentingan anak-anak para pihak.
Mengingat  bahwa  salah  satu  tugas  dan  fungsi  hakim  sebagai  mediator menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  adalah  untuk  menginventarisasi  permasalahan dan  mengagendakan  pembahasan  berdasarkan  skala  proritas.  Oleh  karena  itu, hakim  yang  bertugas  sebagai  mediator  harus  mengingatkan  kebutuhan  dan kepentingan  terpenuhinya  hak-hak  anak  mereka.  Dengan  demikian,  sangat penting  bagi  hakim  memahami  subtansi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Tahun 2002 dan 2014 sehingga ketika mendapatkan tugas sebagai mediator dapat melakukan  sosialisasi  tentang  hak-hak  anak  kepada  para  pihak,  dan  juga mewajibkan para pihak untuk membuat perencanaan pengasuhan bersama.
Sudah  seharusnya  menjadi  kebijakan  bagi  pemerintah  Indonesia  melalui lembaga  pengadilan,  baik  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama,  untuk mewajibkan  para  pihak  yang  akan  bercerai  agar  membuat  perencanaan pengasuhan bersama demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.  Selain itu, hakim sebagai mediator memiliki tugas untuk  memfasilitasi  dan  mendorong  para  pihak  menelusuri  dan  menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para  pihak,  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  penyelesaian,  termasuk  dalam merumuskan kesepakatan bersama.
Membuat kesepakatan bersama untuk perencanaan pengasuhan bagi para pihak  yang  akan  bercerai  setelah  mediasi  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan sangat diperlukan karena perencanaan pengasuhan yang disepakati dan hasilnya dibawa  ke  dalam  proses  pengadilan  akan  memberikan  kekuatan  hukum  dan diharapkan  mampu  melindungi  kepentingan  terpenuhinya  hak-hak  anak, khususnya  hak  atas  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan.  Kesepakatan  bersama untuk  perencanaan  pengasuhan  bersama  menjadi  sangat  penting  karena  sistem hukum  yang  ada  untuk  melindungi  hak-hak  anak  setelah  terjadinya  perceraian pada  umumnya  dilakukan  melalui  eksekusi  dengan  cara  mengajukan  gugatan  ke pengadilan.  Akan  tetapi,  upaya  ini  juga  tidak  maksimal  karena  kendala-kendala
yang  ada,  khususnya  dari  pihak  perempuan  sebagai  penggugat  yang  biasanya kemampuan ekonominya terbatas dan pemahaman hukum yang rendah maupun dari  biaya  pengajuan  gugatan  eksekusi  yang  tidak  murah. 44 Berkaitan  dengan sistem dan mekanisme hukum yang ada untuk melindungi hak-hak  anak setelah terjadinya  perceraian  para  hakim  yang  diberi  kuesioner  dan  diwawancarai memberi  jawaban  yang  beragam  sebagaimana  yang  dimuat  dalam  tabel  berikut ini.

## Tabel  3:  Sistem  dan  Mekanisme  yang  Dimiliki  Pengadilan  untuk  Melindungi  Hak- Hak Anak
Hakim Jawaban Hakim PN 45 Mekanisme melalui mendengarkan keterangan anak (judicial activision). Setelah putusnya  perkawinan  mekanisme  melalui  gugatan  di  pengadilan  misalnya tentang pencabutan hak asuh.
Hakim PN 46 Tidak memiliki mekanisme tersebut, kecuali hanya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak Hakim PN 47 Tidak memiliki Hakim PN 48 Ada,  berupa  penetapan  atau  penunjukan  sementara  pihak  mana  yang  akan memelihara anak sebelum putusan pengadilan (mediasi) Hakim PA 49
Anak  yang  berada  di  bawah  umur  adalah  hak  ibunya  untuk mengasuh  kecuali  ibunya  tidak  cakap  dan  hak  tersebut  tidak mutlak  karena  ayahnya  tetap  diberi  akses  untuk  berhubungan dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak.
Sumber: Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati, 2018 50
Jawaban tersebut menunjukkan adanya perbedaan mengenai ketersediaan sistem dan mekanisme di pengadilan untuk melindungi hak-hak anak. Mengingat dalam  kenyataannya  banyak  anak-anak  yang  tidak  terpenuhi  hak-haknya  oleh ayah  atau  ibu  yang  tidak  memperoleh  hak  asuh  maka  kesepakatan  dalam perencanaan  pengasuhan  bersama  menjadi  sangat  penting  dan  seyogyanya dipertimbangkan agar menjadi suatu keharusan bagi para pihak untuk membuat
44 Gheavina  Ferisma  W,  2.,  Pelaksanaan  Kewajiban  Pembayaran  Nafkah  Anak  yang  Ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang, Skripsi S1 Fakults Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang; Lihat juga Savira Dita Setiawati, 2018,  Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  di  Pengadilan  Negeri    Semarang  dan  Pengadilan  Agama Semarang, Skripsi S1 Fakults Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, 2018.
45 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim EP pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:00.
46 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim MY pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:00.
47 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim NN pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:45.
48 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim EN pada tanggal 19 Juli 2018, pukul 10:45.
49 Kuesioner dan wawancara dengan Hakim MS pada tanggal 16 Juli 2018, pukul 09:00.
50 Rika Saraswati, Emanuel Boputra, Yuni Kusniati, supra no.12.
dan  menjalankannya.  Hakim  sebagai  mediator  diberi  kewajiban  oleh  pengadilan untuk melihat hal ini sebagai skala prioritas yang harus dilakukan oleh para pihak ketika  mereka  telah  memutuskan  untuk  bercerai  dan  menolak perdamaian  yang ditawarkan  oleh  hakim  sebagai  mediator.  Hal  ini  sebaiknya  tidak  hanya  berlaku bagi  hakim  sebagai  mediator  di  Pengadilan  Negeri  Semarang  dan  Pengadilan Agama  Semarang,  tetapi  juga  berlaku  bagi  para  mediator  non-hakim  yang mendapat  tugas  menangani  perkara  perceraian  di  mana  ada  kepentingan  anak yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentunya diharapkan juga dilakukan oleh para mediator  hakim  (dan  mediator  non-hakim) di  pengadilan  negeri  dan  pengadilan agama di seluruh wilayah di Indonesia.  Dengan memerintahkan para pihak untuk membuat  perencanaan  pengasuhan  maka  para  mediator  hakim  tersebut  dapat memberikan  wacana  tentang  kesetaraan  gender  kepada  para  pihak  untuk  dan dalam  melakukan  pengasuhan  bersama  melalui  perencanaan  pengasuhan Bersama tersebut demi kepentingan terbaik anak.

## Penutup
Ketentuan  dalam  Pasal  41  UU  Perkawinan  dianggap  oleh  para  hakim kurang jelas mengatur pengasuhan tunggal atau pengasuhan bersama,  meskipun demikian para hakim melalui putusan-putusannya telah melaksanakannya dengan memberikan  pengasuhan  kepada  ibu,  ayah  atau  keduanya  baik  melalui pengasuhan tunggal atau pengasuhan bersama. Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan  Negeri  Semarang  belum  memiliki  kebijakan  yang  mewajibkan  orang tua  yang  akan  bercerai  membuat  perencanaan  pengasuhan  bersama  bagi  anak- anak mereka. Selain itu, dalam proses mediasi juga belum terdapat kebijakan yang mewajibkan suami-istri yang akan bercerai membuat kesepakatan mengenai hak asuh bersama.
Mengingat bahwa persoalan hak anak setelah orang tua bercerai terjadi di seluruh  wilayah  Indonesia,  maka  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama  di seluruh  wilayah  di  Indonesia  seharusnya  memiliki  kebijakan  dan  pedoman  yang mewajibkan  para  pihak  yang  akan  bercerai  agar  membuat  perencanaan pengasuhan bersama demi terpenuhinya hak-hak anak. Kewajiban tersebut dapat
dilakukan  pada  saat  proses  mediasi  maupun  pada  saat  proses  persidangan berlangsung, sehingga ketika putusan dijatuhkan dan ditetapkan oleh Hakim ada jaminan bagi anak-anak untuk kehidupannya di masa depan.

## Daftar Pustaka
Buku:
Rika  Saraswati,  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2015, hlm.25-26.

## Jurnal:
Bala,  N.,  V.  Talwar  and  J.  Harris,  ‘The  Voice  of  Children  in  Canadian  Family  Law Cases’ 24 Cdn. Family Law Q. 221, 2005
Cochran, R.F. Jr. ‘The Search for Guidance in Determining the Best Interests   of the Child  at  Divorce:  Reconciling  the  Primary  Caretaker  and  Joint  Custody Preferences’ 20(1) University of Richmond Law Rev. 1985. <http://scholarship.richmond.edu/lawreview/vol20/iss1/2>).
DiFonzo,  J.  Herbie,  From  the  Rule  of  One  to  Shared  Parenting:  Custody Presumptions in Law and Policy, 52 (2) Family Court Review.  214, 2014.
Elrod,  Linda  D,  Reforming  the  System  to  Protect  Children  in  High  Conflict Custody Cases, 28(2) William Mitchell Law Review.  506, 2001.
Elrod,  Linda.  D.  and  M.  D.  Dale,  ‘Paradigm  Shifts  and  Pendulum  Swings  in  Child Custody: The Interests of Children in the Balance’ 42 (3) Family Law   Q. 381, 2008.
Fidler,  Barbara  J  and  Rachel  Birnbaum,  Child  Custody  Disputes:  Private    and Public Assesment,  25 (2) Canadian Family Law Quarterly. 137,   140. 2006 Moloney,  Lawrie,  Child  Focused  Parenting  after  Separation:  Socio  Legal Developments and Challenges,  21(2) ANZJ Fam.  61, 2000.
Rika  Saraswati,  dan  V.  Hadiyono,  Penghargaan  Hak  Berpendapat  Anak  di Pengadilan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang, 13(2)  Sawwa Jurnal  Studi  Gender,  2018.  http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ sawwa/article/view/3016
Saffer,  Martha,  Joint  Custody,  Parental  Conflict  and  Children’s  Adjustment  to Divorce:  What the Social Science Literature Does and Does Not Tell Us, 26 (3) Canadian Family Law Quarterly. 285, 2007

## Referensi Tidak Dipublikasi:
Gheavina  Ferisma  W,  Pelaksanaan  Kewajiban  Pembayaran  Nafkah  Anak  yang Ditetapkan  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Semarang,  Skripsi  S1 Fakultas  Hukum  dan  Komunikasi  Unika  Soegijapranata,  Semarang,  2018, tidak dipublikasi.
Ivan  Ricardo  Gitowardojo,  Pemenuhan  Hak  Anak  Untuk  Bertemu  Dengan  Salah Satu Orang Tuanya Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh SetelahTerjadinya Perceraian Menurut Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang   Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang   Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus  Putusan  No.30/  Pdt.G/2016/PN.
Smg  dan Putusan   No.45/Pdt.G/2016/PN.Smg), Skripsi S1,
Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata  Semarang,  2017, tidak dipublikasi. Rika  Saraswati,  Emanuel  Boputra  dan  Yuni  Kusniati,  Tinjauan  terhadap Sistem  Pengasuhan  Anak  dari  Pengasuhan  Tunggal  Menjadi  Pengasuhan Bersama sebagai Perwujudan Pemenuhan Asas   Kepentingan
Terbaik
Anak, penelitian-LPPM Universitas Katolik Soegijapranata,  27-30, 2018,
tidak dipublikasi.
Savira  Dita  Setiawati,  Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan di Pengadilan Negeri  Semarang dan Pengadilan Agama  Semarang, Skripsi  S1  Fakults  Hukum  dan  Komunikasi  Unika  Soegijapranata, Semarang,  2018, tidak dipublikasi.
V. Hadiyono, Rika Saraswati, Anastasia Anita Carolina Hadi,  Jauw, Angelia   YS dan  Jordan  Febriyanto,  Penerapan  Asas  Penghargaan  terhadap  Hak Berpendapat Anak Dalam Putusan  Pengadilan  tentang Hak Pemeliharaan dan Mendidik  Anak ( Studi Kasus Di Pengadilan   Negeri Semarang),
Penelitian Fakultas Hukum dan Komunikasi, 2016, tidak dipublikasi.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang R.I., No. 1. Tahun 1974, Perkawinan Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2002, PERLINDUNGAN ANAK Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Instruksi Presiden R.I., No.  1 Tahun 1991, Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 .
Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 217/Pdt.G/2014/PN.Smg Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 428/Pdt.G/2014/PN.Smg Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 158/Pdt.G/2016/PN.Smg Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg
Kuesioner dan Wawancara: Hakim E P pada tanggal 19 Juli 2018. Hakim MY pada tanggal 19 Juli 2018. Hakim NN pada tanggal 19 Juli 2018. Hakim EN pada tanggal 19 Juli 2018. Hakim MS pada tanggal 16 Juli 2018.