## Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Ako- modasi Pariwisata di Kota Denpasar
I Nyoman Gede Sugiartha*, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, dan I Made Aditya Mantara Putra Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia *nyomansugiartha12@gmail.com

## Abstrak
Penerapan Online Single Submission (“OSS”) diterapkan pemerintah guna merampingkan proses perijinan usaha yang  selama  ini  dianggap  sangat  tidak  efisien  dan  membutuhkan  banyak  waktu  dan  biaya,  mewajibkan  seluruh  Perusahaan Terbatas (“PT”)  yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha  (“NIB”) dan lebih lanjut menyesuaikan izin-izin yang telah diperoleh oleh masing-masing PT tersebut sebelumnya, baik yang berkaitan dengan  operasional  maupun  non-operasional,  dengan  izin-izin  yang  dikeluarkan  oleh  OSS.  Sebagai  dampak  dari  penerapan OSS tersebut, Perseroan yang telah mengajukan dan mendapatkan  Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) namun belum berlaku  efektif,  harus  memenuhi  komitmen-komitmen  lainnya  yang  salah  satunya  adalah  Sertifikat  Laik  Fungsi  (“SLF”). Rumusan masalah dalam penelitian ini: (i) Penerapan pengaturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Provinsi Bali, (ii) Urgensi  penerapan  komitmen  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF)  di  Provinsi  Bali.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan Analisa konsep hukum. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teori  hukum  ekonomi,  teori  kedaulatan  negara  dan  konsepsi  hukum  sebagai  proses kebijakan. Melalui penelitian ini dapat ditentukan urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Kota Denpasar. Diperlukan konsistensi penerapan yang profesional yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum oleh  pemerintah  sehingga  menciptakan  pertumbuhan  perekonomian  melalui  pariwisata  yang  ideal  dan  berkelanjutan  di  Bali. Tolak ukur penerapan komitmen SLF namun dengan memperhatikan berbagai faktor hukum dan efisiensi kebijakan pemerintah secara mendalam, terstruktur dan sistematis.
Kata kunci : J asa Par iwisata; SLF; Ur gensi

## Abstract
The application of the Online Single Submission (“OSS”) is implemented by the government in order to streamline the business licensing  process  which  has  been  considered  very  inefficient  and  requires  a  lot  of  time  and  money,  requiring  all  Limited Liability  Companies  (“PT”)  established  under  the  laws  of  the  Republic  of  Indonesia  to  obtain  a  Business  Identification Number. (“NIB”) and further adjust the permits previously obtained by each of the PT, both those related to operations and non-operations, with the permits issued by OSS. As a result of the implementation of the OSS, companies that have applied for and obtained a Business Permit (Target Business Registration Certificate) but have not yet become effective, must fulfill other commitments, one of which is the Certificate of Feasibility of Function (“SLF”). The formulation of the problem in this study: (i) Application of the arrangement of the Function Feasibility Certificate (SLF) for buildings in the Province of Bali, (ii)  the urgency of the implementation of the Commitment to the Certificate of Feasibility of Function (SLF) in the Province of Bali. This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process. Through this research, it can be determined the urgency of implementing the commitment to the Certificate of Functional Worth (SLF) for buildings in Denpasar City. Consistency of professional application based on justice, certainty and legal benefits by the government is needed so as to create economic growth through ideal and sustainable tourism in Bali. The  benchmark  for  implementing  the  SLF  commitment  is  by  taking  into  account  various  legal  factors  and  the  efficiency  of government policies in a deep, structured and systematic manner.
Keywords: Tourism Services; SLF; Urgency
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 116 Published: 25/07/2021
How To Cite:
Sugiartha,  I,  N,  G.,  Dinar,  I,  G,  A,  A,  G,  P.,  Putra,  I,  M,  A,  M. ( 2021).  Urgensi  Sertifikat  Laik  Fungsi  (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 116 - 121. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.116-121

## I.  PENDAHULUAN
Investasi  usaha jasa akomodasi  pariwisata  se- bagai  jantung  kehidupan  masyarakat  Bali  sejak puluhan  tahun  silam.  Warna-warni  warisan  bu- daya  di  Bali  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi jutaan  wisatawan  yang  singgah,  mempelajari  bu- daya  nusantara  dan  bahkan  memutuskan  untuk menetap di Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan selaras dengan meningkatnya tawaran investor di Bali yang tertarik dengan investasi dalam industri pariwisata  yang  dianggap  sangat  menjanjikan sebelum pandemi.
Adanya  pandangan  yang  menghendaki  agar perusahaan  bermanfaat  bagi  masyarakat  atau negara,  sehingga  di  samping  tujuan  mencari  ke- untungan  atau  laba  sebagai  tujuan  utama,  ada tujuan lain yang mesti dicapai seperti peduli pada masyarakat  sekitar,  lingkungan  dan  sebagainya (Sidabalok, 2012) Problem konteks dalam proses pembentukan  hukum  dapat  berbentuk:  hukum berbeda  dengan  ekspetasi  komunitas,  hukum mengabaikan ekspektasi komunitas (Putra, 2016).
Setiap investasi baru ataupun yang melakukan perpanjangan  perijinan  oleh  pelaku  usaha  jasa pariwisata  akomodasi  seperti  pondok  wisata,  vil- la,  hotel  bintang  memiliki  persyaratan  pendafta- ran  perjinan  tersendiri  yang  berbeda  sesuai dengan  kategori  dan  jenis  usaha  jasa  akomodasi pariwisata.  Pasal  15  (2)  Undang  Undang  No.  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  peru- bahan  menuju  arah  progresif  dengan  berasaskan keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  kesejahteraan rakyat,  baik  lahir  maupun  bathin.  Sasaran  pem- banguna  ekonomi  dimaksudkan  untuk  mengu- rangi  pembangunan  dan  mengentaskan  kemiski- nan (Astawa  &  Sedana,  2017) .  Gedung  merupa- kan  bangunan  tempat  proses  penyelenggaraan pemerintahan,  layanan  masyarakat  ataupun kegiatan  masyarakat  atau  individu  yang  mempu- nyai  nilai  ekonomis  dan  sosial.  Untuk  itu bangunan gedung perlu dalam kondisi andal yang berarti dapat memberikan keselamatan, kesehatan,  kenyamanan  dan  kemudahan  bagi penghuninya,  sehingga  perlu  adanya  suatu  pera- turan  yang  mengatur  tentang  keandalan  suatu bangunan Gedung (Cholida, Purwanti, Sudarman- to,  &  Anggraini,  2020) .  Terjadinya  kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi menyebabkan kegagalan  Gedung  tidak  dapat  berfungsi  se-
bagaimana  mestinya.  Kegagalan  bangunan  dan kegagalan  konstruksi  dapat  disebabkan  oleh faktor  teknis  dan  faktor  non  teknis (Nur’aeni, 2018).
Berkaitan  dengan  penerapan  Online  Single Submission (“OSS”) diterapkan pemerintah guna merampingkan proses perijinan uasaha yang sela- ma ini dianggap sangat tidak efisien dan membu- tuhkan banyak waktu dan biaya, mewajibkan se- luruh  Perseroan  Terbatas  (“PT”)  yang  didirikan berdasarkan  hukum  Republik  Indonesia  untuk mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (“NIB”) dan  lebih  lanjut  menyesuaikan  izin-izin  yang  te- lah  diperoleh  oleh  masing-masing  PT  tersebut sebelumnya,  baik  yang  berkaitan  dengan operasional maupun non-operasional, dengan izin -izin  yang  dikeluarkan  oleh  OSS.  Lebih  lanjut, sebagai  dampak  dari  penerapan  OSS  tersebut, Perseroan yang telah mengajukan dan mendapat- kan  Izin  Usaha  (Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata) namun  belum  berlaku  efektif,  dikarenakan  harus memenuhi  komitmen-komitmen  lainnya  yang salah  satunya  adalah  Sertifikat  Laik  Fungsi (“SLF”).  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Ge- dung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertif- ikat  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Daerah kecuali  untuk  Bangunan  Gedung  Fungsi  Khusus oleh  Pemerintah  Pusat,  untuk  menyatakan  ke- laikan  fungsi  Bangunan  Gedung  sebagai  syarat untuk dapat dimanfaatkan, diatur dalam Ketentu- an  Umum  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 27/PRT/M/2018  tentang  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan. Kini telah diterbitkan Peraturan Men- teri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  RI No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas  Pera- turan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat RI No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan yang tidak mengubah ke- tentuan umum pasal 1 angka 4 tersebut.
Dalam pemenuhan komitmen-komitmen terse- but,  proses  untuk  mengajukan  izin  Tanda  Daftar Usaha  Pariwisata  bidang  Usaha  Penyediaan Akomodasi  jenis  Usaha  Hotel  (“TDUP-Hotel”) ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (“DPM&PTSP”)  Kota Denpasar,  mendapati  bahwa  salah  satu syaratnya adalah  SLF.  Namun,  berdasarkan  aturan  hukum yang  berlaku  yang  mengatur  terkait  dengan Standar  Usaha  Hotel  yaitu  Peraturan  Menteri Pariwisata  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  No. PM.53/HM.001/MPEK/2013  tentang  Standar
Halaman 117 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar
Usaha Hotel tertanggal 24 September 2019, telah meniadakan  SLF  sebagai  salah  satu  persyaratan dasar untuk Usaha Hotel. Terdapat beberapa pera- turan hukum yang tumpang tindih yang mengatur permasalahan  SLF;  dan  diduga  terdapat  penera- pan dasar hukum yang kurang tepat oleh DPM & PTSP Kota Denpasar berkaitan dengan penerapan SLF.
Jumlah  konsultan  SLF  yang  belum  memadai mengakibatkan  tingginya  biaya  yang  dibutuhkan untuk  mendapatkan  rekomendasi  sertifikasi  ini, dibutuhkan  penelitian  yang  mendalam  mengenai urgensi,  sasaran  penerapan  SLF  bangunan  bagi seluruh  pelaku  usaha  jasa  akomodasi  pariwisata di Kota Denpasar.
Dilihat  dari  penjelasan  tersebut  diatas  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Penerapan  pengaturan  Sertifikat  Laik  Fungsi (SLF) bangunan di Provinsi Bali.
Urgensi  penerapan  komitmen  Sertifikat  Laik Fungsi (SLF) di Provinsi Bali.

## II.  METODE
Dalam  penulisan  ini  dipergunakan  jenis metode  penelitian  hukum  normatif  dan  empirik karena  disinyalir  adanya  konflik  norma  antara Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  dengan  Peraturan  Menteri Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  selain  itu  juga digunakan  penelitian  hukum  empirik  untuk mengetahui jika terdapat kesenjangan yang terjadi pada penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut di lapangan. Sedangkan pendekatan  masalah  yang  digunakan,  yaitu pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual,  pendekatan  analitik  untuk  penelitian normatif  dan  pendekatan antropologi  hukum  dan pendekatan  analogi  hukum  untuk  penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer  dan  data  sekunder  yang  dikumpulkan dengan  teknik  wawancara,  dokumentasi  dan
pencatatan,  selanjutnya  dianalisis  dengan  teknik hermeneutik dan kualitatif.

## III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan pengaturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Kota Denpasar
Sejak tanggal 30 Maret 2021, diterbitkan Pera- turan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/ Kepala  Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2021  Ten- tang  Standar  Kegiatan  Usaha  Pada  Penyeleng- garaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata  (selanjutnya  disebut  “Permenparekraf No. 4 Tahun 2021”), disebutkan dalam Pasal 3 “ Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku, semua  Peraturan  Menteri  yang  mengatur  standar kegiatan  usaha  pada  penyelenggaraan  perizinan berusaha  sektor  pariwisata,  dinyatakan  masih tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan Peraturan Menteri ini”.
Menurut hemat penulis setiap ketentuan dalam sebuah  kebijakan  adalah  sebagai  proses  yang sepatutnya  untuk  dievaluasi  dan  diuji  ketepatan kemanfaatan hukum di masyarakat. Pada tanggal 02 November 2020, telah ditetapkan Undang un- dang  Negara  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun 2020  tentan  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut “UURI No. 11 Tahun 2020”), pada bagian ketiga Pasal 13 UURI No. 11 Tahun 2020 menyebutkan “Penyederhanaan  persyaratan  dasar  Perizinan Berusaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 huruf b meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi
Menurut hemat penulis persyaratan SLF meru- pakan  jenis  persyaratan  baru  yang  tidak  menc- erminkan  penyederhanaan  persyaratan  dasar  per- izinan  berusaha.  Berikut  akan  penulis  uraikan perbandingan  karakteristik  dari  Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan SLF.
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar
No Kriteria Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Ket 1 Definisi Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk mem- bangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung (PP RI Sertifikat yang diberikan pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan untuk dapat 2 Penerbit Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Tabel 1
Perbandingan Persetujuan Banguna Gedung dengan Sertifikat Laik Fungsi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Dalam lampiran Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi menyebutkan  dalam  lampirannya  mengenai standar usaha hotel:
Menengah Rendah Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui system OSS,
Persetujuan  pemanfaatan  ruang  laut  untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut,
Memenuhi  kriteria  nomor  6-10  dalam  lam- piran
Menengah Tinggi Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh LSU  bidang  pariwisata  paling  lambat  setelah  2 (dua)  tahun  setelah  beroperasi,  diunggah  melalui system OSS.
Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu)  tahun  setelah  beroperasi  diunggah  melalui system OSS;
Persetujuan  pemanfaatan  ruang  laut  untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut;
Memenuhi kriteria nomr 6-10 dalam lampiran Tinggi
Sertifikat  standar  usaha  yang  diterbitkan  oleh LSU bidang pariwisata paling lambat 1 (satu) ta- hun beroperasi, diunggah melalui system OSS;
Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui system OSS;
Persetujuan  pemanfaatan  ruang  laut  untuk usaha  hotel  yang  dibangun  dengan  memangfaat- kan ruang laut;
Memenuhi  kriteria  nomor  6-10  dalam  lam- piran.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Per- izinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pasal 4
Untuk  memulai  dan  melakukan  kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
Persyaratan  dasar  Perizinan  Berusaha  dan atau/
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pasal 5
Persyaratan  dasar  Perizinan  Berusaha  se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meli- puti  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang, persetujuan  lingkungan,  persetujuan  bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
Ketentuan  mengenai  persyaratan  dasar  Perizi- nan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perun- dang-undangan  di  bidang  tata  ruang,  lingkungan hidup dan bangunan Gedung.
Menurut  hemat  penulis,  berdasarkan  aturan hukum  yang  berlaku  yang  mengatur  terkait dengan  Standar  Usaha  Hotel  yaitu  Peraturan Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia  No.  12 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  No.  PM.53/HM.001/MPEK/2013  tentang Standar  Usaha  Hotel  tertanggal  24  September 2019,  telah  meniadakan  SLF  sebagai  salah  satu persyaratan dasar untuk Usaha Hotel, masih ber- laku.  Bahwa  dalam  Permenparekraf  No  4  Tahun 2021 tidak diatur mengenai SLF pada sektor pari- wisata.  Penulis  berpendapat  meskipun  dalam  PP No 5 Tahun 2021 mensyaratkan SLF sebagai per- syaratan  dasar  berusaha,  namun  dalam  Peraturan Menteri  sebagai  ketentuan  mengkhusus  kepada sektor  pariwisata  tidak  mengatur  tentang  SLF. Namun  dalam  formulir  persyaratan  TDUP  pada PD&PTSP  Kota  Denpasar  menentukan  bahwa persyaratan  SLF  hanya  diperuntukkan  pada bangunan gedung perbelanjaan dan Rumah Sakit.
Standar  usaha  hotel  adalah  rumusan  kualifi- kasi usaha hotel dan /atau klasifikasi usaha hotel yang  mencakup  aspek  produk,  pelayanan  dan pengelolaan  usaha  hotel.  Berikut  adalah  tabel ringkasan  persyaratan  perizinan  berusaha  antara PP RI No. 5 Tahun 2021 dan Permenparekraf RI No. 4 Tahun 2021.
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar
Urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kota Denpasar
Setelah  melakukan  penelitian  pada  website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kota  Denpasar  (DPM  PTSP)  bahwa persyaratan untuk Persetujuan Pemenuhan Komit- men  Tanda  Daftar  Usaha Pariwisata  (TDUP)  se- bagai berikut:
Formulir Permohonan Bermeterai Nomor Induk Berusaha (NIB) NPWP Perusahaan
KTP  Pemilik  atau  Pengurus  atau  Penanggung jawab perusahaan
KTP  Pemilik  dan  perubahan  bagi  perusahaan non perseorangan
Izin  lokasi  atau  izin  lokasi  perairan  atau  izin lokasi di laut dari OSS yang berlaku efektif
SPPL atau rekomendasi UKL/UPL atau SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
Izin Lingkungan dari OSS yang berlaku efektif (untuk kegiatan yang membutuhkan Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL)
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  atau  Peru- bahan Fungsi IMB beserta gambar
Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF)  khusus  kegiatan Pusat Perbelanjaan/Rumah Sakit atau Surat pern- yataan kesesuaian IMB untuk selain kegiatan ter- sebut.
…. Dst (terlampir)
Berdasarkan  persyaratan  diatas,  diten- tukan  bahwa  persyaratan  SLF  hanya  diperuntuk- kan pada kegiatan Pusat Perbelanjaan/Rumah Sa- kit  sehingga  pengajuan  TDUP  untuk  usaha  jasa akomodasi pariwisata di Denpasar tidak lagi me-
merlukan  SLF.  Disamping  itu  segala  ketentuan terkait  dengan  SLF  untuk  usaha  jasa  akomodasi berbasis risiko menengah tinggi berpedoman pada PP RI NO. 5 Tahun 2021 dan Permenparekraf RI NO. 4 Tahun 2021 (terlampir).

## IV. SIMPULAN
Urgensi SLF pada usaha jasa akomodasi pari- wisata  sebelum  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Pariwisata  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  No. PM.53/HM.001/MPEK/2013  tentang  Standar Usaha Hotel tertanggal 24 September 2019 masih berlaku  untuk  semua  jenis  usaha jasa  akomodasi pariwisata  baik  yang  telah  dibangun  sebelum diterbitkannya  Peraturan  Menteri  ini  dan  yang dibangun setelah terbitnya Peraturan Menteri ini. Namun  setelah  terbitnya  UU  No.  11  tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja,  SLF  hanya  diperuntukkan bagi  persyaratan  untuk  bangunan  pusat  per- belanjaan dan rumah sakit.
Penerapan  peruntukkan  SLF  pada  bangunan gedung pusat perbelanjaan dan rumah sakit sesuai dengan  persyaratan  perizinan  TDUP  pada  Dinas PD & PTSP Kota Denpasar masih berlaku hingga bulan Juli 2021 karena akan dikeluarkan ketentu- an  baru  yang  menyesuaikan  dengan  UU  RI  No. 11 Tahun 2021 yang saat ini masih dalam proses perampungan.

## DAFTAR BACAAN
Astawa, I. N. D., & Sedana, G. (2017). Kearifan Lokal Bali  dan  Pembangunan  Ekonomi  Suatu  Model Pembangunan  Ekonomi  Bali  Berkelanjutan . Denpasar: Pustaka Larasan.
Cholida,  N.  F.  F.,  Purwanti,  H.,  Sudarmanto,  B.,  & Anggraini,  L.  (2020).  Kesiapan  Instansi Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Peraturan Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Gedung. Teknika , 15 (2). Retrieved from https://
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar
Tabel 2
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
No Persyaratan Dasar Berizinan Berusaha (PP No 5 Th 2021) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PermenParekraf No 4 Th 2021) Ket 1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) bidang pari- wisata 2. Persetujuan Lingkungan Sertifikat laik sehat akomodasi melalui OSS 3 Persetujuan Bangunan Gedung Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut, 4 Sertifikat Laik Fungsi dan kriteria dalam lampiran 6-10
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
journals.usm.ac.id/index.php/teknika/article/ view/2668 Nur’aeni,  R.  D.  (2018). Pengembangan  Penilaian  Ke- laikan Fungsi Bangunan Gedung Dalam Rang- ka  Implementasi  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan di Kota Bandung . Teknik Universitas Parahyangan, Bandung. Putra, I. B. W. (2016). Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan  (Policy  Oriented  Theory  of  Law): Pemecahan  Problem  Konteks  Dalam  Proses Legislasi  Indonesia .  Denpasar:  Udayana  Uni- versity Press. Sidabalok, J. (2012). Hukum Perusahaan A nalisis Ter- hadap  Pengaturan  Peran  Perusahaan  Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia . Bandung: Nuansa Aulia.
Halaman 121
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar