How to cite: Alfarizi, M. I Ridho et al., (2022) Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11110
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## PENERAPAN  PRINSIP  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI  PADA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA KETANGGA JERAENG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## Moh Ridho Imam Alfarizi, Rispawati, Basariah, Baqdawansyah Alqadri
Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Mataram, Indonesia Email: alfarizimohridhoimam98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  pada  pengelolaan  dana  desa  serta  faktor  pendukung  dan  penghambatnya,  dalam mewujudkan Good  Goveranance di  desa  Ketangga  Jeraeng  Kabupaten  Lombok  Timur. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  jenis  deskriptif.  Pengumpulan  data  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  yang dikumpulkan  dianalisis  melalui  tahapan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  transparansi  dan akuntibilitas  pada  pengelolaan  dana  desa  dalam  mewujudkan good  governance di  desa Ketangga  Jeraeng  Keruak  kabupaten  Lombok  Timur  sudah  diterapkan  dengan  baik.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  selalu  di  informasikan  terkait kegiatan  yang  telah  diselenggarakan  pemerintah  desa  di  papan  informasi  yang  ada  dikantor desa selain itu diumumkan melalui pengeras suara dimasjid. Dapat dilihat juga bahwa laporan pertanggungjawaban  pemerintah  desa  sebelum  di  serahkan  ke  kecamatan  itu  dikaji  terlebih dahulu  oleh  BPD,  kemudian  disahkan  dan  diantar  ke  kecamatan  untuk  diserahkan  kapada pemerintah  daerah  (Bupati).  Adapun  faktor  pendukungnya  adalah.  Masyarakat  terlibat  aktif dalam memberikan masukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa melalui BPD,  terinputnya  seluruh  laporan  pertanggungjawaban  kedalam  sistem  keuangan  desa,  tim pelaksana program paham akan surat pertanggungjawaban (SPJ), anggaran yang telah terpakai bisa  dilihat  SPJ  nya  di  kantor  desa,  adanya  sumber  daya  manusia  (SDM),  fasilitas  yang lengkap,  adanya  anggaran  dalam  melaksanakan  kegiatan.  Adapun  faktor  penghambatnya adalah.  rendahnya  rasa  kaingintahuan  masyarakat  terkait  dengan  pengelolaan  dana  desa, kebijakan  pemerintah  pusat  sering  berubah-ubah,  kurang  memahami  teknologi  informasi, kurangnya  partisipasi  masyarakat  pada  evaluasi  selesai  kegiatan,  perangkat  desa  kurang disiplin,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  memberikan  saran,  kebijakan  pemerintah pusat sering berubah-ubah.
Kata Kunci : Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Pada Pengelolaan Dana Desa.

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  application  of  the  principles  of  accountability  and transparency  in  the  management  of  village  funds  as  well  as  the  supporting  and inhibiting  factors  in  the  application  of  the  principles  of  accountability  and transparency in the management of  village funds in realizing good governance in the
village of  Ketangga  Jeraeng, East  Lombok Regency. This  research uses a descriptive qualitative  approach.  Data  collection  is  done  by  interview,  observation,  and documentation. The data collected was analyzed by stages namely data reduction, data presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  the application of the principles of transparency and accountability in the management of village funds in realizing good governance in the village of Ketangga Jeraeng Keruak, East  Lombok  district,  has  been  well  implemented.  The  application  of  the  principle  of transparency  has  been  well  implemented,  this  is  evidenced  by  the  stages  in  the implementation  of  village  government  being  carried  out  openly,  namely  providing clear information both through information boards and also being announced through mosque loudspeakers. While the application of the principle of accountability has been implemented, but it is not optimal, this is because in the implementation of the village government,  the  accountability  report  is  only  posted  on  an  information  board  in  the village,  not  distributed  to  the  community.  Factors  supporting  the  application  of  the principle of accountability are as follows. Prepared quarterly reports to accountability reports at the end of the fiscal year, inputted all accountability reports into the village financial  system,  the  program  implementing  team  understood  accountability  letters (SPJ),  the  budget  that  had  been  issued  could  be  viewed  at  the  village  office.  The inhibiting factors in the application of the principle of accountability are the low level of  public  curiosity  regarding  the  management  of  village  funds,  central  government policies  often  change,  lack  of  understanding  of  information  technology,  lack  of community  participation  in  the  evaluation  of  the  completion  of  activities.  Factors supporting the application of the principle of transparency are the existence of human resources  (HR),  complete  facilities,  and  the  existence  of  a  budget  in  carrying  out activities.  The  inhibiting  factors  are  lack  of  discipline  in  village  officials,  lack  of community  participation  in  providing  advice,  central  government  policies  often change.
Keywords :  The  Principle  of  Transparency,  the  Principle  of  Accountability,  in  the Management of Village Funds.

## Pendahuluan
Menurut  undang-undang  Nomor.  6  Tahun  2014,  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  dan  /  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 4 huruf (b) bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum  atas  desa  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil merupakan  ujung  tombak  baik  dalam  pelayanan  maupun  pembangunan.  Penyelenggaraan pemerintah  desa  diselenggarakan  oleh  Kepala  Desa  beserta  perangkat  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  (Solikhah,  2018).  Dalam  menuju  tata  pemerintahan  desa
yang  baik  maka  dibutuhkan  kemitraan  dan  Kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  desa dengan  parlemen  desa.  Hubungan  yang  baik  dan  kondusif  antara  pemerintah  desa  dan perlemen  desa  diharapkan  mampu  memperlancar  penyelenggaraan  otonomi  desa  yang mampu mendorong terciptanya good governance (Bahrudin, 2016).
Badan Pemusyawarakatan Desa (BPD) merupakan Lembaga Permusyawaratan bagi masyarakat  desa  yang  melekat  didalamnya,  fungsi  Permusyawaratan  dari  segenap  unsur masyarakat.  BPD  merupakan  perwujudan  dari  wakil  rakyat,  yang  pada  hakekatnya menunjukkan kedudukan BPD sebagai  Lembaga  legislative pada tingkat  desa (Kusmanto, 2013).  BPD  sebagai  lembaga  legislasi  dan  wadah  yang  berfungsi  untuk  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Pada  hakikatnya  lembaga  ini  adalah  mitra  kerja pemerintah  Desa  yang  memiliki  kedudukan  yang  sejajar  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan (Langoy, 2016). BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama  sama  Pemerintah  Desa  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa.  Dalam  hal  ini,  BPD sebagai  lembaga  pengawasan  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  kontrol  terhadap implementasi  peraturan  Desa  serta  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  (APBDes) (Firman, 2020).
Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  proses penganggaran  mulai  dari  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  benar  benar  dapat disetujui  dan  di  pertanggungjawabkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi  juga  berhak  untuk  meminta  pertanggungjawaban  atas  rencana  baik  pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012).
Tanjung  (2014:  11) menjelaskan bahwa transparansi  berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Atas pertanggungjawaban pemerintahan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.
Pengelolaan Keuangan termasuk didalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  disebutkan  bahwa Pengelolaan  Keuangan  Desa  dapat  terdiri  dari  Perencanaan,  Penganggaran,  Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban  (Feni & Susi, 2018).
Salah  satu  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengelolaan  anggaran  Dana  Desa  adalah bagaimana  menerapkan  prinsip  transparansi  di  setiap  pengelolaan,  supaya  terjadi kesinambungan  dalam  pelaksanaan  anggaran  tersebut,  dalam  mengawali  proses pengawalan  dana  desa  tersebut  dibutuhkan  kemandirian  dari  masyarakat  desa,  terkhusus pengawalan di bidang pembangunan desa.
Dalam pelaksanaan pemerintahan desa juga tentu dibutuhkan peran dari warga desa dalam  hal  mengkawal  segala  kebijakan  dan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  desa, sehingga dalam mewujudkan Good Governance itu tidak hanya peran dari pemerintah desa, namun juga peran warga desa sangatlah penting.
Fenomena  yang  terjadi  sekarang  ini  banyaknya  kasus  korupsi  yang  menjerat aperatur  desa  seperti  yang  terjadi  dengan  walikota  Bekasi  jawa  barat  yang  terjerat  kasus dugaan  suap  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  kasus  yang  sama  terjadi  pada  bupati penajam  pasar  utara,  Kalimantan  timur  diduga  korupsi  suap  pengadaan  barang,  jasa,  dan perizinan (Indonesia Corruption Watch, 2022).
Berdasarkan  hal  tersebut  penting  sekali  diinstansi  pemerintahan  baik  daerah  dan desa  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  mewujudkan Good Governance. Seperti amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa tepatnya  pada  pasal  26  ayat  4  poin  (f)  yang  berbunyi  melaksanakan  prinsip  tata pemerintahan  desa  yang  akuntabel,  transparan,  professional,  efektif  dan  efisien,  bersih, serta bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme .
Desa ketangga jeraeng adalah salah satu desa baru yang mekar pada tahun 2021, di Kabupaten  Lombok  Timur.  Sebelum  mekar  desa  tersebut  Bernama  desa  Selebung- Ketangga.  Setelah  kemerdekaan  republik  Indonesia  dengan  terbentuknya  provinsi  Nusa Tenggara  Barat,  maka  berdasarkan  aturan  PERMENDAGRI  NO  1  TAHUN  2017  tentang pemekaran  desa  maka  desa  Selebung  Ketangga  di  mekarkan  menjadi  Desa  Ketangga Jeraeng dan Desa Selebung.
Dalam  penelitian  ini  terkait  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  pada pengelolaan  dana  desa  menggunakan  2  teori  untuk  penerapan  prinsip  akuntabiltas menggunakan teori yang dikemukakan oleh Solihin (2007: 138) adalah adanya kesesuaian antara  pelaksanaan  dengan  standar  prosedur  pelaksanaan,  adanya  sanksi  yang  diterapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan program, adanya output dan outcome yang terukur.
Kemudian  dalam  penerapan  prinsip  transparansi  menggunakan  teori  dari (Tundunaung,  2018)  adalah  Penyediaan  dan  akses  informasi  yang  jelas  tentang perencanaan,  prosedur  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban,  Adanya  musyawarah  yang melibatkan  masyarakat,  Keterbukaan  proses  pengelolaan,  Keterbukaan  informasi  tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Keuangan desa Ketangga Jeraeng Keruak kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan dengan memilih individu yang bisa menjawab pertanyaan sesuai topik penelitian dengan  Teknik Snowball  Sampling (Rispawati,  2020).  Dalam  penelitian  ini  informan
dipilih dengan Teknik Purposive Sampling. Informan dalam penelitian ini yaitu (1) Kepala Dusun  Ketangga  barat,  (2)  Ketua  Badan  permusyawaratan  desa  (BPD),  (3)  Tokoh Masyarakat, (4) Tokoh Pemuda, (5) Ketua Rukun Tentangga (RT) desa Ketangga Jeraeng Keruak kabupaten Lombok Timur.
Data  pada  penelitian  ini  dikumpulkan  menggunakan  Teknik  observasi,  wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini dianalisa dengan Teknik reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  (Sugiyono,  2018).  Triangulasi  dalam  penelitian  ini menggunakan triangulasi sumber.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan  Prinsip  Transparansi  Pada  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Di  Desa  Ketangga  Jeraeng  Kabupaten  Lombok Timur.
Melihat realita dan kenyataan yang ada dilapangan serta berdasarkan wawancara dengan subjek dan informan penelitian maka prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa  dalam  mewujudkan good  governance di  Desa  Ketangga  Jeraeng  Kabupaten Lombok  Timur  sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  setiap  selesai melaksanakan program pemerintah desa langsung membuat laporan pertanggungjawabannya  kemudian  di  pasang  di  papan  informasi  yang  ada  di  kantor desa,  kemudian  semua  informasi  yang  ada  selalu  diumumkan  di  website  resmi pemerintah desa juga di umumkan lewat pengeras suara di masjid. Sehingga ini sejalan dengan pendapat (Tundunaung, 2018) bahwa penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang  perencanaan,  prosedur  pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban,  adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan, keterbukaan informasi  tentang  pengelolaan  dokumen  pengelolaan  dana  desa  sudah  dilaksanakan dengan  baik.  Selanjutnya,  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang pemerintah  desa  huruf  D,  yang  menyatakan  bahwa  “asas  keterbukaan  atau  prinsip transparansi  adalah  membuka  diri  terhadap  hak-hak  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  deskriminatif  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  Desa,  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 68 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa  “masyarakat  berhak  meminta  dan  mendapatkan  informasi  dari  pemerintah  desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  perangkat  Desa  Ketangga Jeraeng  Kabupaten  Lombok  Timur  sudah  menerapkan  prinsip  transparansi  sesuai dengan indikator transparansi yang dikemukakan oleh (Tundunaung, 2018) dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
B. Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Pada  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam Mewujudkan  Good  Governance  Di  Desa  Ketangga  Jeraeng  Kabupaten  Lombok Timur.
Melihat realita dan kenyataan yang ada di lapangan serta berdasarkan wawancara dengan  subjek  dan  informan  penelitian  maka  penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Ketangga Jeraeng tidak  berjalan  secara  keseluruhan  seperti  adanya output dan outcome yang  terukur,  itu yang hanya dijalankan pada setiap kegiatan hanyalah output dari kegiatan tersebut saja, namun  untuk outcomenya sendiri  itu  tidak  dijalankan  (tidak  ada).  Kemudian  asas pertanggungjawaban  atau  prinsip  akuntabilitas  belum  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  huruf  F,  yang  menyatakan  bahwa  melaksanakan  prinsip  tata pemerintahan  desa  harus  akuntabel.  Sejalan  dengan  pasal  68  ayat  (1)  huruf  C, menyatakan  bahwa  “menyampaikan  aspirasi,  saran,  dan  pendapat  lisan  atau  tertulis secara  bertanggungjawab  tentang  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan  Desa,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pembinaan kemasyarakatan desa.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perangkat  Desa  Ketangga Jeraeng  Kecamatan  Keruak  belum  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dengan  baik. Dikarenakan  beberapa  indikator  tersebut  tidak  dijalankan  seperti  adanya  output  dan outcome  yang  terukur,  dalam  indikator  ini  yang  hanya  dijalankan  outputnya  saja  dan untuk outcomenya sendiri tidak dijalankan.
C. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Prinsip  Transparansi  Pada  Pengelolaan  Dana Desa  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Di  Desa  Ketangga  Jeraeng Kecamatan Keruak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  2  jenis  faktor  yang mempengaruhi  penerapan  prinsip  transparansi  pada  pengelolaan  dana  desa  dalam mewujudkan good  governance di  Desa  Ketangga  Jeraeng  Kecamatan  Keruak  yaitu faktor pendukung dan penghambat.
1. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi,  melancarkan,  dan membantu  mempercepat  terjadinya  sesuatu.  Berikut  faktor  pendukung  dalam penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak.
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  yang  dimaksud  yaitu  perangkat  desa  dan  masyarakat  desa Ketangga Jeraeng. Menurut Daryanto (2017: 15) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah suatu  ilmu  atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja)  yang dimiliki oleh individu  secara  efisien dan efektif serta  dapat  digunakan  secara  maksimal.  Perangkat  desa  harus  mengetahui  tugas dan  fungsi  sebelum  memegang  jabatan  tertentu  di  desa,  agar  mereka  mengetahui
apa saja yang harus dikerjakan serta menempatkan sesuai prosedur, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman.
Berdasarkan  data  penelitian  yang  diperoleh,  menunjukkan  bahwa  sumber daya manusia di Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, hal ini terbukti dari  tingkat  Pendidikan  para  perangkat  desa  dan  masyarakat  desa  Ketangga Jeraeng.
b. Fasilitas
Fasilitas  yang  dimaksud  yaitu  tersedianya  fasilitas  untuk  masyarakat  desa agar  bisa  mengakses  segala  bentuk  informasi  terkait  dengan  penyelenggaraan pemerintah  desa.  Menurut  Sulastiyono  (2011:  98)  mendefinisikan  fasilitas merupakan  penyediaan  perlengkapan-perlengkapan  fisik  untuk  memberikan kemudahan  kepada  para  tamu  dalam  melaksanakan  aktivitas-aktivitasnya  atau kegiatan-kegiatannya,  Sehingga  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  terpenuhi.  Dan fasilitas  dikantor  desa  harus  memadai  untuk  menunjang  kinerja  perangkat  desa agar  lebih  optimal  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  masyarakat,  serta tersedianya  fasilitas  yang  dimiliki  pemerintah  desa  dalam  memberikan  informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  di  Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur memiliki fasilitas yang lengkap, hal ini terbukti dari adanya ruang kerja bagi perangkat desa dengan kondisi  yang  baik,  adanya  papan  informasi  dan  web  resmi  desa  yang  disediakan pemerintah  desa  untuk  desa.  Agar  memudahkan  masyarakat  memperoleh informasi  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  adanya  computer,  kursi. Meja, printer, laptop untuk menunjang kinerja perangkat desa.
c. Adanya anggaran
Adanya  anggaran  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  anggaran  dana  desa dalam  melaksanakan  setiap  program/kegiatan.  Menurut  Nafrin  (2007:  11) anggaran  adalah  rencana  tertulis  mengenai  kegiatan  suatu  organisasi  yang dinyatakan  secara  kuantitatif  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  umumnya dinyatakan  dalam  satuaan  uang.    Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  bahwa anggaran  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dalam  penerapan  prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor  pendukung  dalam  penerapan  prinsip  transparansi  pada  pengelolaan  dana desa dalam mewujudkan good governance di  Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  mendukung,  fasilitas  yang  memadai, serta adanya anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan.
2. Faktor Penghambat
Hambatan  atau  halangan  yang  menjadi  faktor  dalam  mencegah  terjadinya suatu pencapaian atau tujuan yang ingin dicapai. Faktor penghambat dalam penerapan prinsip  transparansi  pada  pengelolaan  dana  desa  dalam  mewujudkan good governance di  Desa  Ketangga  Jeraeng  yaitu  antara  lain  kebijakan  pemerintah  pusat sering berubah-ubah, perangkat desa yang kurang disiplin dan partisipasi masyarakat. Faktor  partisipasi  masyarakat  yang  dimaksud  disini  adalah  partisipasi  masyarakat dalam  evaluasi.  Dalam  hal  ini  masyarakat  sangat  dibutuhkan  oleh  pemerintah  desa untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  masyarakat  jarang memberikan masukan dan saran kepada pemerintahan desa terkait dengan hal-hal  yang harus  diperbaiki  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  sebagai  berikut.  1) faktor  manusia,  2)  partisipasi  masyarakat  terdiri  dari  a)  partisipasi  dalam  proses pembuatan  keputusan,  b)  partisipasi  dalam  pelaksanaan,  c)  partisipasi  dalam pemanfaatan  hasil,  d)  partisipasi  dalam  evaluasi,  3)  faktor  keuangan,  4)  peralatan,  5) organisasi dan menajemen.
D. Faktor  yang  Mempengaruhi  Prinsip  Akuntabilitas  Pada  Pengelolaan  Dana  Desa Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Di  Desa  Ketangga  Jeraeng  Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  2  jenis  faktor  yang mempengaruhi penerapan prinsip akuntabilitas dalam mewujudkan good governance di Desa  Ketangga  Jeraeng  Kabupaten  Lombok  Timur  yakni  faktor  pendukung  dan penghambat.
1. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi,  membantu,  dan mempercepat  terjadinya  sesuatu.  Yang  menjadi  faktor  pendukung  dalam  penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governace di  Desa  Ketangga  Jeraeng  adalah  1)  terbuatnya  laporan  triwulan  hingga  laporan pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran,  2)  terinputnya  seluruh  laporan pertanggungjawaban  ke  sistem  keuangan  desa  (siskeudes),  3)  tim  pelaksana program/kegiatan  paham  akan  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ),  4)  anggaran  yang telah dikeluarkan bisa dilihat SPJ nya di kantor Desa.
2. Faktor Penghambat
Hambatan  atau  halangan  yang  menjadi  faktor  dalam  mencegah  terjadinya suatu  pencapaian  yang  ingin  dicapai.  Faktor  penghambat  dalam  penerapan  prinsip akuntabilitas  pada  pengelolaan  dana  desa  dalam  mewujudkan good  governance di Desa  Ketangga  Jeraeng  adalah  1)  rendahnya  rasa  keingintahuan  masyarakat  terkait dengan  pengelolaan  dana  desa,  2)  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  sering  berubah-
ubah,  3)  kurang  memahami  teknologi  informasi,  4)  masyarakat  kurang  dalam memberikan saran dan masukan terhadap evaluasi program/kegiatan.

## Kesimpulan
Penerapan  prinsip  transparansi  sudah  diterapkan  dengan  baik  hal  ini  dibuktikan dengan  tahapan  tahapan  pelaksanaan  pemerintahan  desa  dilakukan  secara  terbuka  yakni memberikan  informasi  yang  jelas  baik  melalui  papan  informasi  dan  juga  diumumkan melalui pengeras suara dimasjid.
Faktor  pendukung  penerapan  prinsip  transparansi  adalah  adanya  sumber  daya manusia  (SDM),  fasilitas  yang  lengkap,  adanya  anggaran  dalam  melaksanakan  kegiatan. Faktor  penghambat  adalah  perangkat  desa  kurang  disiplin,  kurangnya  partisipasi masyarakat dalam memberikan saran, kebijakan pemerintah pusat sering berubah-ubah.
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  belum  diterapkan  dengan  baik  hal  ini  dikarenakan dalam pelaksanaan pemerintah desa untuk laporan pertanggungjawaban itu hanya di pasang di papan informasi yang ada didesa, tidak dibagikan kepada masyarakat.
Faktor  pendukung  penerapan  prinsip  akuntabilitas  adalah  sebagai  berikut. Terbuatnya  laporan  triwulan  hingga  laporan  pertanggungjawaban  akhir  tahun  anggaran, terinputnya  seluruh  laporan  pertanggungjawaban  kedalam  sistem  keuangan  desa,  tim pelaksana  program  paham  akan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ),  anggaran  yang  telah dikeluarkan  bisa  dilihat  SPJ  nya  di  kantor  desa.  Faktor  penghambat  dalam  penerapan prinsip  akuntabilitas  adalah  rendahnya  rasa  kaingintahuan  masyarakat  terkait  dengan pengelolaan  dana  desa,  kebijakan  pemerintah  pusat  sering  berubah-ubah,  kurang memahami  teknologi  informasi,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  pada  evaluasi  selesai kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahrudin,  A.  (2016).  Pola  Hubungan  Pemerintahan  Desa  Dan  Parlemen  Desa  Menuju Good Governance. Serat Acitya , 4 (3), 135–147. https://doi.org/10.56444/sa.v4i3.268.
Daryanto,  K.  S.,  &  Karim,  S.  (2017). Pembelajaran  abad  21 (Vol.  267). https://doi.org/Yogyakarta: Gava Media.
Firman,  F.  (2020).  Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Desa. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (1),  39–52. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.35.
Kusmanto,  H.  (2013).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Daerah  dalam  meningkatkan partisipasi politik masyarakat. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA  (Journal  of  Governance  and  Political  Social  UMA) , 1 (1),  28–36. https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.550.
Langoy,  F.  (2016).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Menyalurkan  Aspirasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  (Suatu  Studi  Di  Desa  Tumani  Selatan  Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). Politico: Jurnal Ilmu Politik , 3 (1), 160583.
Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: ANDI.
Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan: Edisi ke 3 . Jakarta: PT Salemba Empat.
Nurintan, A., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek,  Kecamatan  Moyo  Hulu,  Kabupaten  Sumbawa  Besar. Indonesian  Journal  of Social Sciences and Humanities , 1(3), 195-207 .
Solikhah,  B.,  (2018).  Mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dengan  aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). SNKPPM , 1 (1), 434–438.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sulastiyono, A. (2011). Manajemen penyelenggaraan hotel . Bandung: Alfabeta.
Tanjung,  A.  H.  (2014). Akuntansi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  keuangan  publik . Yogyakarta: BPFE UGM.
Tundunaung, L., (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1–11.
Copyright holder:
Moh Ridho Imam Alfarizi, Rispawati, Basariah, Baqdawansyah Al-Qodri (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: