## DAFTAR ISI

## P EDOMAN T RANSLITERASI
1-20  Munawir Haris , “Metodologi Penemuan Hukum Islam”
21-40  Moh. Lutfi Nurcahyono ,
“Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”
41-70  Muhammad Harfin Zuhdi ,
“Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis”
71-102  Zaenuddin Mansyur ,
“Pembaruan Masla ╪ ah dalam Maqā ╣ī d al-Sharī„ah: Telaah Humanistis tentang al-Kulliyyāt al-Khamsah”
103-124  Muhammad Salahuddin , “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqā ╣ī d al-Sharī„ah”
125-142  Miftahul Huda , “Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia”
143-162  Adi Fadli , “Hukum Islam dalam Tradisi Lokal: Telaah Pemikiran TGH. M. Soleh Chambali tentang Haji”
163-188  Muhammad Ansor ,
“Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh”
189-222  Lukman Arake , “Pendekatan Hukum Islam terhadap Jihad dan Terorisme”

## L AMPIRAN - L AMPIRAN

## PEDOMAN TRANSLITERASI
ا = a غ = g
ب = b ف = f ت = t
ق = q ث = th ك = k
ج = j ل = l ح = ╪ م = m خ = kh ن = n
د = d و = w ذ = dh
ه = h ر = r ء = ’ ز = z ي = y
س  = s ش  = sh Untuk Madd dan Diftong ص  = ╣ آ = ā (a panjang)
ض  = ╨ يإ = ī  (i panjang) ط = ╢ وأ = ū (u panjang) ظ = ╬ وا = aw ع = ‘ يأ = ay Contoh penulisan dengan transilterasi:
ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعا ( a„ūdhu bi al-Lāh min al-shay╢ān al-rajīm );
ميحلا نمحرلا الله مسب ( bism al-Lāh al-ra╪mān al-ra╪īm ); آّهِا ْرَث ْو َكْلا  َكاَنْي َ طْع َ أ ( innā a„╢aynāka al-kawthar );
ْر َحْها َو  َكِّبَرِل  ِّلَص َف ( fa╣alli lirabbika wan╪ar );
ريخلا حابص ( ╣abā╪ al-khayr ).
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
1

## METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM

## Munawir Haris
(Jurusan Dakwah STAIN Sorong, Papua Barat Email: irfani.fanani@gmail.com)
Abstract: Continuous  dialogue  between  Islamic  law  and  its  context  of space and time necessitates the emergence of various methods of invention of Islamic  law.  This  paper  aims  to  map  the  diversity  of  the  methods  under some categorizations. The authors found that, at least, there are three models of  methods  of  Islamic  law  invention,  namely  linguistic  interpretation, causation,  and  adjustment.  All  are  so  strong  in  their  trend  of  textual understanding of Islamic law that they potentially bring out epistemological problem, such as the law construction which is too idealistic so that it be not applicable,  or  vice  versa.  In  that  context,  Safi  offers  a  method  of  law invention  called  “integrated”  model  which  is  discovery-oriented  blending  of textual  (normative-textual)  and  contextual  analysis  (social-empirical),  so that  Islamic  law  does  not  lose  its  relevance  in  the  context  contemporary society today.
Abstrak :  Dialog  berkelanjutan  antara  hukum  Islam  dengan  konteks ruang  dan  waktunya  meniscayakan  munculnya  aneka  metode  penemuan hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan keragaman metode itu  dengan  melakukan  kategorisasi-kategorisasi.  Penulis  menemukan bahwa, paling tidak, terdapat tiga model metode penemuan hukum Islam, yaitu  interpretasi  linguistik,  kausasi,  dan  penyelarasan.  Tiga  metode  itu sangat  kuat  kecenderungan  tekstualitasnya  sehingga  berpotensi memunculkan  problem  epistemologik  di  kalangan  umat  Islam,  seperti adanya  konstruksi  hukum  yang  terlalu  idealis  dan  tidak  aplikatif,  atau sebaliknya.  Dalam  konteks  itu,  tawaran  Safi  tentang  metode  penemuan hukum  “terpadu”  sangat  menarik  untuk  dicermati  sebagai  suatu  model penemuan  hukum  yang  berorientasi  pada  perpaduan  antara  analisis  teks (normatif-tekstual)  dan  konteks  (sosial-empiris),  sehingga  hukum  Islam tidak  kehilangan  relevansinya  dalam  konteks  masyarakat  kontemporer dewasa ini.
Keywords: metode penemuan hukum, ruang dan waktu, normatif-tekstual, sosial-kontekstual, relevansi hukum.
2 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
H UKUM Islam, disamping sarat dengan muatan sosiologis, tidak dapat  dipungkiri  pula  memiliki  dimensi  teologis.  Penempatan cara  pandang  yang  keliru  terhadap  dimensi  teologis  yang dikandungnya  mengakibatkan  anggapan  bahwa fiqh merupakan aturan  yang  sakral,  harus  diterima  apa  adanya  ( take  for  granted ), bahkan  dalam  keadaan  tertentu,  orang  akan  merasa  takut melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan fiqh yang ada. Logika tersebut  secara  psikologis  sudah  terbebani  oleh  nilai-nilai kesakralan fiqh .  Diperlukan  satu  kajian  yang  mampu mengantarkan kepada cara pandang yang benar mengenai aspek teologis  dalam fiqh .  Artinya  metode  hukum  Islam  harus ditemukan  dengan  sumber  yang  otentik,  bebas  dari  bias-bias yang mengitarinya.
Hukum  Islam  adalah  sekumpulan  aturan  keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam  dalam  keseluruhan  aspeknya. 1 Pengertian  tersebut menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  adalah  pondasi  yang ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam. Menurut para ahli U╣ūl fiqh , hukum Islam merupakan instruksi-wacana ( khi╢āb ) Allah kepada para hamba-Nya. Sebagai khi╢āb , manusia “hanya” bertugas  mengenali  dan  menemukannya  melalui  tanda-tanda yang  diberikan  Allah.  Dengan  kata  lain,  hukum sharī‟ah merupakan man-discovered  law dan  bukan man-made  law . 2 Hal  ini, tampak  dalam  ungkapan  Coulson,  Tuhan  yang  merencanakan, namun  manusia  yang  memformulasikannya. 3 Dengan  demikian dapat  dipahami,  bahwa  hukum  tidak  selalu  merupakan  barang siap  pakai,  melainkan  harus  dicari  dan  ditemukan.  Oleh  karena itu, penemuan hukum merupakan suatu hal yang inheren dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam. 4
1 Josept  Schacht, An  Introduction  to  Islamic  Law (London:  Oxford University Press, 1971), 1.
2 Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam”, dalam Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 113.
3 Noel J. Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam , ter. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), 2.
4 Baca,  Syamsul  Anwar, “Teori  Konformitas  dalam  Metode  Penemuan Hukum  Islam  al- Gazali ”  dalam Antologi  Studi  Islam: Teori  dan  Metodologi , ed. M. Amin Abdullah, dkk (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 273.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
3
Di  sisi  lain,  keharusan  menemukan  hukum  sangat  terkait dengan  adanya  perubahan  dan  perkembangan  peradaban manusia.  Seringkali  didapati  banyak  peristiwa  yang  tidak terespon  secara  jelas  dalam  teks  yang  merupakan  dialog  Allah dengan manusia. Hal ini sesuai dengan ungkapan para pakar ahli hukum  Islam, Al-Nu╣ū╣  Mutanāhiyah  wa  Al-Waqā‟i‟  Gayr Mutanāhiyah. 5 Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip gerak  ( the  principle  of  movement )  dalam  struktur  Islam  harus dilakukan  untuk  menemukan  konstruksi  hukum  atas  realitas yang  muncul. 6 Hal  tersebut  kemudian  mendorong  para  ahli hukum  Islam  untuk  mencari  dan  merumuskan  metode-metode penemuan  hukum.  Aneka  metode  hasil  rumusan  para  pakar tersebut, kemudian dijadikan pegangan dan acuan untuk mencari rumusan  hukum  terkait  dengan  kasus-kasus  yang  terjadi  di masyarakat.
Tulisan  ini  berupaya  mendeskripsikan  beberapa  point penting,  yakni: Pertama, sekilas  gambaran  metode  penemuan hukum. Kedua, jenis  metode  penemuan  hukum  Islam. Ketiga, metode  penemuan  hukum  Islam;  sebuah  tawaran  positif  dari seorang  cendikiwan  Islam  dalam  bidang  hukum,  yakni  Safi. Keempat, kesimpulan; suatu refleksi dari metode yang ditawarkan oleh  Safi  dalam  dunia  Islam.  Rekonstruksi  metode  penemuan hukum dalam konteks Islam menjadi penting hukum Islam dari masa ke masa pada dasarnya seringkali bertolak dari adanya gap antara konstruksi hukum dengan aplikasinya di lapangan.

## Sekilas Gambaran Metode Penemuan Hukum
Metode  penemuan  hukum  merupakan  suatu  proses individualisasi  dan  kongkretisasi  peraturan-peraturan  umum dengan  mengaitkannya  kepada  peristiwa-peristiwa  atau  kasus- kasus  tertentu.  Dengan  demikian,  penemuan  hukum  bersifat klinis, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa hukum atas  suatu  kasus  tertentu  tersebut?  Penemuan  hukum
5 Syamsul  Anwar,  “Argumen A  Fortiori dalam  Metode  Penemuan Hukum  Islam”  dalam  Syamsul  Anwar, Metodologi  Hukum  Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 45.
6 Muhammad Iqbal, Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam , ter. Osman Raliby (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 204.
4 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
( rechtsvinding )  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian  hukum ( rechtsonderzoek ). 7 Penelitian hukum berusaha menyelidiki hukum sebagai suatu fenomena sosial dengan mempelajari hubungannya dengan  fenomena  sosial  lainnya,  baik  sebagai  variabel independen  yang  mempengaruhi  masyarakat,  maupun  sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan masyarakat.  Di  samping  itu,  penelitian  hukum  juga  melakukan penyelidikan  normatif  terhadap  hukum  untuk  melakukan inventarisasi  peraturan  hukum,  menemukan  asas-asasnya (doktrin  hukum),  meneliti  taraf  sinkronisasi  dan  sistematisasi hukum  serta  menemukan  hukum  untuk  menyelesaikan  suatu perkara in  concreto .  Dengan  demikian,  penemuan  hukum
( rechtsvinding )  hanyalah  sebagian  dari  penelitian  hukum ( rechtsonderzoek ). 8
Metode  penemuan  hukum  tidak  hanya  dikenal  dalam konstelasi  hukum  Islam,  tetapi  dalam  hukum  Barat  pun  jauh lebih maju. Akan tetapi, para  ahli hukum Barat lebih menyukai penggunaan  istilah  pembentukan  hukum  dari  pada  istilah penemuan  hukum.  Dalam  hukum  Barat,  seorang  hakim  yang bertindak  selaku  pembentuk  hukum  dalam  hal  perundang- undangan  tidak  menyebutkan  sesuatu  ketentuan  untuk menyelesaikan  suatu  perkara  yang  terjadi.  Hakim  memiliki kekuatan  pembentuk  hukum,  namun  kedudukan  hakim bukanlah  pemegang  kekuasaan  legislatif.  Oleh  sebab  itu, keputusan  hakim  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang berlaku  seperti  peraturan  umum  lainnya.  Dengan  demikian, keputusan  hakim  hanya  berlaku  kepada  pihak-pihak  yang bersangkutan saja. 9
Dalam dunia Islam, dari sekian banyak pola pemikiran Islam yang bercorak pembaruan tentu berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode pembaruan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaruan pemikiran. Hal tersebut perlu pelacakan yang  cermat  karena  tidak  semua  tokoh  mempunyai  perhatian
7 Syamsul Anwar, “Teori…, 274.
8 Ibid.
9 Baca,  C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 65.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
5
yang khusus terhadap hukum Islam. Terlebih lagi, bila ditarik ke dalam  wilayah  hukum  keluarga  muslim  khususnya,  dibutuhkan upaya  penyesuaian,  bahkan  modifikasi  terhadap  teori-teori pemikiran  yang  ditawarkan  para  tokoh  yang  berkaitan  dengan hukum Islam.
Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di dunia Sunni,
Al-Risālah karya  Al-Shafi„i  dianggap  buku  rintisan  pertama tentang U╣ūl fiqh . Penulisannya bercorak teologis deduktif yang kemudian  diikuti  oleh  para  ahli  ushul  mazhab mutakallimun (Shafi„iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Mu„tazilah). Setelah kurang lebih lima abad (dari abad ke-2 H. sampai 7 H.) baru mengalami perbaikan  dengan  munculnya Al-Shā╢ibī (w.1388  M.)  yang menambahkan  teori Maqāshīd  al-Sharī‟ah yang  mengacu  pada maksud  Allah  yang  paling  mendasar  sebagai  pembuat  hukum. Enam abad kemudian sumbangan Al-Shā╢ibī direvitalisasikan lagi oleh  para  pembaharu  U╣ūl fiqh ,  seperti  Muhammad  Abduh  (w.
1905 M.), Rashid Ri╨a (w. 1935 M.), Abdul Wahab Khallaf (w.
1956 M.), Allal al-Fasi (w. 1973 M.) dan Hasan Turabi. Karena tidak  menawarkan  teori  baru,  kecuali  merevitalisasi  prinsip ma╣la╪ah (kebaikan)  yang  ditawarkan Al-Shā╢ibī melalui  teori maqā╣īd -nya, Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang ushul tersebut ke dalam kelompok pembaharu penganut utilitarianisme.
Sementara  itu,  pertanyaan  tentang  bagaimanakah  teks  suci dapat  dipahami  dan  kemudian  dijalankan  dalam  konteks  dunia modern  yang  tentunya  tidak  lagi  sama  dengan  konteks  zaman Nabi  belumn  terjawab.  Pernyataan  semacam  itu,  menurut sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha,  Abdullah  Ahmed  An-Naim,  Muhammad  Said  Ashmawi, Fazlur  Rahman,  dan  Muhammad  Syahrur,  sama  sekali  tidak dapat  diselesaikan  dengan  berpijak  pada  prinsip ma╣la╪ah klasik di atas. Mereka beranggapan prinsip ma╣la╪ah tidak lagi memadai untuk  membuat  hukum  Islam  tetap  relevan  di  dunia  modern. Weil  B.  Hallaq  menamakan  kelompok  ini  dengan  aliran liberalisme keagamaan karena cenderung berdiri pada paradigma yang terlepas dari pada paradigma klasik. 10
10 A.  Khudori  Sholeh  (ed), Pemikiran  Islam  Kontemporer (Yogyakarta,
Jendela, 2003), 5.
6 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan  yang  dinamis  dan  kreatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari munculnya  sejumlah  mazhab  hukum  yang  memiliki  corak masing-masing  sesuai  dengan  latar  belakang  sosiokultural  dan politik  di  mana  mazhab  hukum  itu  tumbuh  dan  berkembang. 11
Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh  tiga  faktor  utama: Pertama ,  dorongan  keagamaan.  Islam merupakan  sumber  norma  dan  nilai  normatif  yang  mengatur seluruh  aspek  kehidupan  kaum  muslimin,  maka  kebutuhan untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam  kehidupan  kaum  muslim,  selalu  muncul  ke  permukaan. Demikian  halnya  dengan  hukum  Islam  itu  sendiri,  dimana  ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. Kedua , dengan meluasnya  domain  politik  Islam  pada  masa  khalifah  „Umar, maka  terjadi  pergeseran-pergeseran  sosial  yang  pada  gilirannya menimbulkan  sejumlah  besar  problem  baru  yang  berhubungan dengan  hukum  Islam. Ketiga, independensi  para  pakar  hukum Islam  dari  kekuasaan  politik.  Kemandirian  ini  telah menyebabkan  mereka  mampu  mengembangkan  pemikiran hukum,  tanpa  mendapat  rintangan,  selaras  dengan  pemahaman mereka masing-masing.
Menurut  Hasbi  Al-Shiddiqiey,  dalam  paradigma  U╣ūl fiqh klasik  terdapat  paling  tidak  lima  prinsip  yang  memungkinkan hukum  Islam  bisa  berkembang  mengikuti  zaman.  Prinsif tersebut  adalah:  1)  Prinsip Ijma„ ;  2)  Prinsip Qiyas ;  3)  Prinsip Ma╣la╪ah  Mursalah ;  4)  Prinsip  memelihara Urf ;  dan  5)  Prinsif berubahnya  hukum  dengan  berubahnya  masa.  Kelima  prinsip tersebut  dengan  jelas  memperlihatkan  betapa  fleksibelnya hukum  Islam.  Dengan  berlalunya  waktu  dan  tempat, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awalnya  kemudian  menjelma  ke  dalam  bentuk  mazhab-mazhab yang masyhur di kalangan masyarkat Islam sendiri.
Dengan terjadinya kristalisasi pada mazhab-mazhab tersebut, hak  untuk  berijtihad  mulai  dibatasi  dan  pada  gilirannya dinyatakan  tertutup  oleh  para  ulama  yang  fanatik  dengan  guru mereka  sebelumnya.  Akibatnya,  terjadi  semacam  konsensus
11 Ibid .
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
7
bahwa  tidak  seorang  pun  yang  boleh  mengklaim  memiliki kualifikasi  untuk  melaksanakan  ijtihad  mutlak.  Jadi  secara teoritis,  ijtihad  memang  tidak  dinyatakan  tertutup,  tetapi kualifikasinya yang diformat sedemikian rumit. 12

## Jenis Metode Penemuan Hukum Islam
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  hukum  Islam merupakan  sapaan  ( khi╢āb )  Allah.  Posisi  manusia  hanya  bisa mencari  dan  menemukannya.  Hal  tersebut  kemudian mendorong  pada  perkembangan  metode-metode  penemuan hukum Islam. Dalam sejarah, dikenal banyak metode penemuan hukum.  Medode-metode  paling  tidak  dapat  diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu metode interpretasi linguistik, metode kausasi,  dan  metode  penyelarasan. 13 Berikut  penjelasan selengkapnya.
Metode  pertama ,  yakni  metode  interpretasi  linguistik merupakan  metode  penemuan  hukum  yang  beroperasi  dengan melakukan  interpretasi  terhadap  teks-teks  al-Qur‟an  dan  hadis. Dengan  demikian,  metode  linguistik  digunakan  terkait  dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut  masih  kabur  (tidak  jelas),  karena  di  dalamnya  terdapat ayat-ayat  hukum  yang mutashābih .  Pola  kajian  yang  digunakan dalam  metode  intepretasi  linguistik  menghasilkan  empat taksonomi  pernyataan  hukum  dari  teks-teks  hukum,  yaitu: Pertama,  dari  segi  tingkat  kejelasannya.  Kedua,  dari  segi  pola- pola  penunjukkan  kepada  hukum  yang  dimaksudkan.  Ketiga, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat,  dari  segi  bentuk-bentuk  formula  taklif  dalam pernyataan. 14
Dalam  taksonomi  pertama,  metode  interpretasi  linguistik meneropong  pada  tingkat  kejelasan  sebuah  teks.  Dari  hal  ini, kemudian berimplikasi pada munculnya dua kategori baru, yaitu teks  pernyataan  hukum  yang  jelas  dan  teks  pernyataan  hukum yang  tidak  jelas.  Teks  pernyataan  hukum  yang  jelas  dapat
12 Taufiq  Adnan  Amal, Islam  dan  Tantangan  Modernitas:  Studi  Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman (Bandung: Mizan, 1989), 33-5.
13 Syamsul Anwar, “Teori …, 275.
14 Ibid.
8 Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
dibedakan  menjadi ẓ āhir , nā╣╣,  mufassar dan mu╪kam .  Sedangkan teks pernyataan hukum yang tidak jelas dapat dibedakan menjadi khāfī,  mushkil,  mujmāl dan mutashābih .  Perbedaan  mendasar  dari kategori  yang  jelas  ( wa╨ih )  dan  tidak  jelas  ( mubham )  adalah  bila yang  terakhir  dalam  mencapai  kejelasan  membutuhkan qarīnah (petanda) eksternal maka yang pertama dapat dijelaskan dengan menganalisis  teks  itu  sendiri.  Tingkat  kejelasan  dalam  masing- masing dan antar kategori-kategori itu berkaitan dengan luasnya analisis tekstual (atau eksplikasi) yang dibutuhkan. Berikut tabel dari implikasi penjelasan di atas:
Kategori  pernyataan  hukum  yang  jelas  menurut  mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut: 15 Tipe Definisi Contoh Kejelasan Ẓ âhir Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa petanda ( qarînah )
eksternal meskipun makna yang diacu bukan makna yang dimaksud Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. [2]: 275). Makna zahir teks itu bahwa transaksi komersial dibolehkan,
kecuali jual beli yang mengandung riba Nâ╣╣ Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa qarînah eksternal. Makna teks adalah makna yang dimaksud Makna nâ╣╣ teks itu adalah tidak adanya persamaan antara transaksi komersial dan riba. Mufassar Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut Perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali (Qs. [24]: 2) Jumlah deraan yang dikenakan kepada keduanya sangat jelas
Mu ḥ kam Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak Allah maha mengetahui segala sesuatu Suatu teks yang jelas yang mengungkapkan
15 Louay  Safi, Ancangan  Metodologi  Alternatif,  Sebuah  Refleksi  Perbandingan Metode  Penelitian  Islam  dan  Barat ,  ter.  Imam  Khoiri  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2001), 53.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
9
Tipe Definisi Contoh Kejelasan membutuhkan penjelasan lain dan tidak dapat dihapuskan ( nasakh )
(Qs. [33]: 40) suatu kebenaran umum yang tidak dapat dihapuskan
Kategori  pernyataan  hukum  yang  tidak  jelas  menurut mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut: 16 Tipe Definisi Contoh Kejelasan Khâfî Teks, sekalipun maknanya secara umum cukup jelas, namun membutuhkan penjelasan karena acuan maknanya yang spesifik (1) Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (Qs. [5]: 38) (2)  Tidak  ada bagian waris bagi pembunuh (hadis) Terdapat ambiguitas apakah orang yang mencuri uang melalui penipuan termasuk pencuri dalam contoh 1. dan apakah pembunuh dalam contoh 2 termasuk mereka yang membunuh secara tidak sengaja. Mushkil Teks di mana maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapan- ungkapannya tanpa qarinah eksternal Perempuan- perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali qurû‟ (Qs. [2]: 228) Istilah qurû‟ adalah homonim, mustarak dapat bermakna periode menstruasi atau masa suci. Mujmal Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapannya, dan bagi mereka yang Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman Terma „salat‟ adalah mujmal yang harus dijelaskan
dengan mencari teks-teks penjelas
16 Ibid ., 54.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Tipe Definisi Contoh Kejelasan memahaminya tidak menjumpai qarînah linguistik
atau eksistensial. (Qs. [4]: 103) Mutashâbih Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh baik dari ungkapannya maupun dari qarînah-qarînah
eksternal. Kejelasan maknanya membutuhkan eksplikasi Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka (Qs. [48]: 10). Terma “tangan” tidak dapat dipahami dari makna literalnya, karena bertentangan dengan prinsip fundamental ayat “tidak ada sesuatu –pun yang menyerupai- Nya”. (Qs. [42]: 11)
Taksonomi  kedua,  metode  linguistik  menyelidiki  pada  segi pola-pola  penunjukkan  kepada  hukum  yang  dimaksudkan. Penyelidikan  ini  kemudian  memunculkan  empat  kategori penunjukan  makna  ( al-dalālah ),  yaitu:  penunjukkan  secara ekspresif ( dalalah al-ibarah ), penunjukkan secara indikatif ( dalālah al-ishārah ),  penunjukkan  secara  tekstual  ( dalālah  al-nā╣╣ ),  dan penunjukkan secara implisit ( dalālah al-iqtidā‟ ). Kategori Penunjukan Makna ( al-dalālah ) menurut Hanafi: 17
Klasifikasi Definisi Contoh Referensi (dalâlah) „Ibârah (ekspresif) Makna yang diperoleh dari ungkapan dan dimaksudkan oleh  tanda  - makna literal Artikel 374 kode penal Mesir menyatakan “perempuan yang telah menikah yang menjalani hukuman karena zina akan dijatuhi hukuman penjara Perempuan  yang telah menikah yang berzina dapat dijatuhi hukam dua tahun penjara.  Suami dapat menghentikan eksekusi hukuman.
17 Ibid ., 62.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Klasifikasi Definisi Contoh Referensi (dalâlah) Ishârah (Indikatif) Makna yang diinferensikan dari ungkapan sekalipun tidak diungkapkan atau dimaksudkan secara eksplisit maksimal selama dua tahun. Suami dapat membatalkan eksekusi hukuman dengan menyetujui melanjutkan hubungan perkawinan Perbuatan zina yang dilakukan isteri adalah suatu tindak kejahatan terhadap suami,
bukan terhadap masyarakat. Hanya suami yang berhak menghentikan pelaksanaan hukuman Nâ╣╣ (tekstual) Makna yang diperoleh dari kontekstur tapi tidak dari ungkapan teks Suami dapat menghentikan permulaan berbagai tindakan hukum yang dikenakan terhadap isterinya yang berzina, karena seseorang yang dapat mencegah pelaksanaannya juga dapat mencegah prosedur utamanya Iqti ḍ â‟ (implisit) Makna yang diperoleh dari teks tetapi hanya setelah memasukkan terma-terma tertentu yang meskipun diasumsikan oleh tanda, namun ia diabaikan Umatku diampuni  karena melakukan perbuatan  sebab kekeliruan,  lupa dan  di  bawah paksaan (hadis) Tanyalah kota negeri yang kami berada di sana dan kafilah yang kami datang bersamanya (Qs. [12]: 82) Umatku diampuni dosanya yang terkait dengan kekeliruan …..
Tanyalah (penduduk) kota….
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Taksonomi ketiga merupakan penyelidikan metode linguistik dari segi luas-sempitnya cakupan pernyataan hukum. Dari hal ini kemudian ditemukan pernyataan hukum yang bersifat „āmm dan khā╣╣ , mu ṭ laq dan muqayyad , haqīqi dan majāzī ,  serta mushtarak . Secara  singkat,  istilah-istilah  tersebut  mempunyai  pengertian- pengertian tersendiri, yakni:  kata yang  bersifat „amm merupakan kata  yang  menunjukkan  pada  jumlah  yang  banyak  dan mencangkup  apa  saja  yang  bisa  diterapkan  kepadanya. 18 Sedangkan khā╣╣ merupakan implikasi berlawanan dari „āmm. Secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa  kata  yang bersifat āmm merupakan  kata  yang  belum  spesifik,  sedangkan kata  yang  bersifat khā╣╣ merupakan  kata  yang  spesifik. Sedangkan mu╢laq merupakan  kata  yang  tidak  terkualifikasi  atau pun terbatas penerapannya, sedangkan muqayyad merupakan kata yang terkualifikasi. 19 Mu╢laq juga dapat didefinisikan sebagai kata yang  menunjukkan  pada  hakekat  kata  itu  apa  adanya  tanpa memandang  jumlah  atau  pun  sifatnya,  sedangkan muqayyad merupakan  kata  yang  menunjukkan  pada  hakikat  kata  tersebut dengan  dibatasi  oleh  sifat,  keadaan,  dan  syarat  tertentu. 20 Adapun majāzī merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencangkup  apa  yang  diistilahkan  sebagai  kepalsuan  atau ketidakrealistisan.  Sebaliknya, haqīqi merupakan  lafaz  yang maknanya  dapat  diketahui  dari harfiyah- nya. 21 Sedangkan mushtarak merupakan  kata  yang  menunjukkan  pada  lebih  dari satu makna. 22
Taksonomi  keempat  adalah  penyelidikan  metode  linguistik yang  ditilik  dari  segi  bentuk-bentuk  formula  taklif  dalam pernyataan.  Dari  penyelidikan  ini  ditemukan  adanya  kategori perintah  ( amr )  dan  larangan  ( nahi ).  Perintah  ( amr )  dapat
18 Wa╪bah al-Zuhaylī, U ṣ ūl al-Fiqh al-Islāmī , cet.ke-1 (Damaskus: Dār al- Fikr, 1986), 243-244. Lihat juga, Abdul Wahab Khalaf, Ilmu U ṣ ūl al-Fiqh , cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1976), 181.
19 Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 144-5.
20 Muhammad Abu Zahrah , Ushul Fiqih , ter. Saefullah Ma‟sum (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1999), 255-256.
21 Muhammad Hashim Kamali, Prinsip …, 148.
22 Ibid ., 152.; Wa╪bah al-Zuhaylī, U ṣ ūl … , 283.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
13
didefinisikan sebagai permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang  keluar  dari  orang  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  kepada orang  yang  kedudukannya  lebih  rendah. 23 Menurut  pendapat jumhur,  perintah  itu  sendiri,  apabila  tidak  disertai  dengan petunjuk-petunjuk  atau  kejelasan  yang  memberinya  makna khusus,  menyatakan  kewajiban  atau  hanya  permintaan  yang tegas.  Tetapi  hal  tersebut  dapat  berubah  apabila  ada  petunjuk- petunjuk lain yang dapat menarik perintah kepada mubah, sunah bahkan variasi makna lainnya. 24
Metode  kedua, yakni  metode  kausasi  merupakan  metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang  menjadi  dasar  tegaknya  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu  yang  mendasari  adanya  hukum  pada  „ illat ,  dan  yang mendasari  adanya  hukum  pada maqā╣id  al-sharī‟ah .  Metode kausasi  berusaha  melakukan  penggalian causa  legis dari  hukum kasus  pararel  untuk  diterapkan  kepada  kasus  serupa  yang  baru. Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah binā‟ al- hukm „ala al-„illah (pendasaran hukum kepada causa legis ). Apabila tidak  ada  kasus  paralel,  maka  pendasaran  hukum  kepada causa legis tidak  dapat  dilakukan.  Oleh  karena  itu  penemuan  hukum dapat  dilakukan  dengan  pendasaran  hukum  kepada causa  finalis hukum, yaitu maqā ṣ id al-sharī‟ah . Dengan kata lain, dilakukan ta‟līl al-a╪kām bi maqāsid al-sharī‟ah . 25
Model  pertama,  yaitu  yang  mendasari  adanya  hukum  pada „ illat biasanya juga disebut dengan qiyas (analogi). Qiyas seringkali didefinisikan  dengan  menerangkan  hukum  sesuatu  yang  tidak ada nā ṣ -nya  dengan  sesuatu  hukum  yang  ada  nash-nya,  dengan asumsi  adanya  persamaan „illat . 26 Dalam  hal  ini, qiyas memiliki empat  unsur  pokok  yaitu:  (1)  kasus  baru  ( far‟ )  yang membutuhkan solusi hukum; (2) kasus asli ( a╣l ) yang ada dalam sumber-sumber asli al-Qur‟an, sunah dan konsensus; (3) alasan,
23 Wa╪bah al-Zuhaylī, U ṣ ūl … , 218.
24 Muhammad Hashim Kamali, Prinsip … , 180.
25 Syamsul Anwar, “Argumen … , 45.
26 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu … ,52.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
ratio legis ( „llah ), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli; dan (4) norma hukum ( hukm ) yang dinisbatkan kepada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru. 27
Model  kedua,  yaitu  yang  mendasari  adanya  hukum  pada maqā╣id  al-sharī‟ah .  Model  ini  bermaksud  mencapai,  menjamin, dan  melestarikan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia. 28 Untuk memenuhi  harapan  tersebut,  kemudian  disusun  prioritas  yang berbeda  namun  saling  melengkapai,  yaitu: al-darūriyyāt,  al-hājiyāt dan al-ta╪sīniyāt. Al-darūriyyāt merupakan  aspek  kepentingan primer  yang  ketiadaannya  dapat  merusak  kehidupan  manusia. Paling  tidak  ada  lima  aspek  kepentingan  yang  harus  dilindungi, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 29 Adapun al-hājiyāt merupakan  kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh  manusia  untuk  mencapai  kepentingan-kepentingan  yang termasuk  dalam  aspek al-darūriyyāt .  Sedangkan al-ta╪sīniyāt merupakan  kebutuhan  tertier  yaitu  sesuatu  yang  kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah proses perwujudan kepentingan al-darūriyyāt dan al-hājiyāt . 30
Metode ketiga, penyelarasan, yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara ╬ahir bertentangan  satu  sama  lain.  Untuk  itu,  dalam  metode penyelarasan  kemudian  dikembangkan  teori nasakh dan tarjī ḥ . Secara  sederhana, nasakh merupakan  penghapusan  atau penggantian  suatu  ketentuan sharī‟ah oleh  ketentuan  yang  lain dengan  syarat  bahwa  yang  disebut  terakhir  muncul  belakangan dan  kedua  ketentuan  itu  ditetapkan  secara  terpisah. 31 Adapun tarjih merupakan  metode  yang  digunakan  bila  muncul  dua na╣╣ yang secara ╬ahir yang saling bertentangan. 32
27 Wael  B. Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum  Islam: Pengantar Untuk  Usul  Fiqh Mazhab  Sunni , ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul  Haris bin  Wahid  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 123.
28 Yudian W. Aswin, “Maqā ṣ īd al-Sharī‟ah sebagai Doktrin dan Metode ”, Jurnal Al-Jami‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . No. 58, tahun 1995, 98.
29 Wa╪bah al-Zuhaylī, U ṣ ūl… , 1020.
30 Yudian W. Aswin, Maqā ṣ īd …, 99-100.
31 Muhammad Hashim Kamali, Prinsip…, 193.
32 Lebih  lanjut  mengenai  metode  ini,  lihat,  Abdul  Wahab  Khalaf,  „ Ilm U ṣ ūl…, 229-32.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
15

## Metode Penemuan Hukum Islam: Sebuah Catatan
Dari  penjelasan  di  atas,  ditemukan  tiga  model  metode penemuan  hukum  Islam,  yaitu:  metode  intepretasi  linguistik, kausasi , dan  penyelarasan.  Tiga  model  ini  merupakan  metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model itu memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Jadi, kecendrungan tekstualitasnya sangat kuat.
Kecendrungan ini dapat dilacak dari konstruksi hukum Islam yang  menganggap  bahwa  hukum  tidaklah  dibuat,  tetapi ditemukan.  Menurut  Coulson,  Tuhan  yang  merencanakan, namun  manusia  yang  memformulasikannya. 33 Konstruksi  ini merupakan  implikasi  dari  paradigma  bahwa  hukum  Islam merupakan bentuk sapaan ( khītāb ) Tuhan kepada hamba-Nya. Dengan adanya pernyataan tersebut, persoalan hukum Islam akan  memiliki  problem  serius,  yaitu  bahwa  hukum  Islam seringkali berupaya menciptakan law in book dan menafikan law in action . 34 Akibatnya,  pada  tataran  empiris,  sebuah  teori  yang diidealkan seringkali tidak berfungsi atau pun gagal pada tingkat aplikasinya.  Hal  inilah  yang  mendorong  Coulson  menjelaskan adanya  konflik  dan  ketegangan  yang  bersumber  dari  teori  dan praktek  dalam  hukum  Islam. 35 Walaupun  rumusan  Coulson mendapatkan  kritik  begitu  tajam  dari  Muslehuddin, 36 namun dalam  kenyataannya,  konflik  antara  idealisme  dan  realisme hukum Islam dapat dirasakan dengan nyata di hadapan kita.
Metode  penemuan  hukum  yang  sangat  tekstual,  tidak  lahir secara  kebetulan  saja.  Sebaliknya,  hal  tersebut  muncul  sebagai
33 Noel J. Coulson, Konflik …, 2. 34 Menurut  Anwar,  ada  lima  karakteristik  epistemik  kajian  fiqh,  salah satunya adalah pemusatan pada studi hukum Islam sebagai law in book, tidak mencangkup law  in  action. Lihat  juga,  Syamsul  Anwar,  “Paradigma  Fikih Kontemporer:  Mencari  Arah  Baru  Telaah  Hukum  Islam”,  dalam  Syamsul Anwar, Metodologi Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), 9.
35 J. Coulson, Konflik …, 71-94.
36 Lihat,  Muhammad  Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam , ter. Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 166-78.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
karakter  dari  satu  epistemologi,  bahkan  pandangan  hidup ( weltanschauung )  tertentu.  Dominasi  nalar  bayani  sangat  tampak dalam  spektrum  sejarah  pemikiran  hukum  Islam.  Walaupun beberapa  ulama  telah  mencoba  melakukan  terobosan  dengan merumuskan paradigma baru, namun sangat jelas, masih adanya nuansa  tekstualitas  yang  sangat  kental  dan  sulit  ditinggalkan. Mahmud  Muhammad  Taha  misalnya,  berusaha  merumuskan metode  yang  menggabungkan  nalar bayānī dan „irfānī , 37 namun tetap  saja  dominasi  teks  masih  begitu  kentara.  Fazlur  Rahman dan  Syahrur  pun  demikian,  berpendapat  hukum  Islam  nampak masih memusatkan pada analisis normatif-tekstual. 38
Untuk menjembatani adanya ketimpangan antara tekstualitas dengan  dimensi  sosial  empiris,  dan  untuk  menyelesaikan  krisis epistemik  kajian fiqh yang  terasa  menafikan law  in  action, maka harus dicarikan metode penemuan hukum yang lebih tepat dan memadai.  Sebuah  konstruksi  metode  penemuan  hukum  yang tidak  hanya  menekankan  pada analisis  normatif-tekstual dan meniadakan analisis  sosial-empiris .  Adanya  kecenderungan untuk tidak terlalu berlebihan pada analisis sosial-empiris dan menafikan analisis normatif-tekstual . Tawaran  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  datang  dari Louay  Safi,  metode  penemuan  hukum  “terpadu”.  Metode  ini menggabungkan analisis normatif-tekstual dengan sosial-empiris. Kerangka  dasar  metode  itu  berpijak  pada  dua  prosedur,  yakni inferensi  tekstual dan inferensi  historis. Adapun  langkah prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama ,  prosedur  inferensi  tekstual.  Prosedur  ini dimaksudkan  aturan  dan  konsep  dari  wahyu  secara  sistematis. Adapun  langkah-langkah  yang  harus  dilalui  dalam  prosedur  ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi  seluruh  pernyataan  baik  dari  al-Qur‟an maupun Nabi yang relevan dengan pertanyaan yang sedang
37 Agus  Moh.  Najib,  “Kecendrungan  „Irfani  dalam  Hukum  Islam: Pemikiran  Mahmud  Muhammad  Taha”  dalam  M.  Amin  Abdullah  dkk, Antologi  Studi  Islam:  Teori  dan  Metodologi (Yogyakarta:  Sunan  Kalijaga  Press, 2000), 314.
38 Mengenai  analisis  terhadap  pemikiran  Rahman  dan  Syahrur,  lihat, Wael B. Hallaq, Sejarah…, 357-88.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
17
dibahas.  Identifikasi  itu  bukanlah  suatu  prosedur  mekanik semata,  tetapi  mencakup  pula  analisis  dan  pendalaman terhadap pemakaian linguistik.
2. Memahami makna pernyataan al-Qur‟an yang relevan, secara individual dan dalam kaitannya dengan yang lain. Dalam hal ini, pernyataan al-Qur‟an tidak dapat dipahami semata-mata dengan  menganalisis  penggunaan  leksikal  terhadap  terma- terma  individual.  Setiap  pernyataan  itu  harus  ditempatkan dalam  tiga  konteks  yang  saling  terkait:  konteks  tekstual, konteks wacana dan konteks eksistensi.
3. Berkaitan dengan ta‟līl terhadap teks, yaitu causa efficien yang menjadi dasar adanya perintah atau petunjuk, mengidentifikasi  sifat  umum  yang  dimiliki  oleh  objek  yang berbeda-beda,  yang  menjustifikasi  acuan  penggunaan  terma yang  sama.  Pengidentifikasian  „ illat suatu  aturan  merupakan langkah  pertama  dalam  upaya  menemukan  prinsip-prinsip universal yang mengatur berbagai pernyataan sharī‟ah .
4. Membawa  kesatuan  dan  keteraturan  ke  dalam  berbagai aturan  dan  prinsip  yang  diderivasikan  dari  teks  wahyu.  Ini berarti bahwa berbagai aturan perlu dibangun ke dalam suatu sistem  yang  komprehensif  dan  konsisten  secara  internal melalui  proses  abstraksi  yang  terus  menerus,  kemudian  ia dimasukkan ke dalam serangkaian aturan lain yang memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi. 39
Kedua ,  prosedur  inferensi  historis.  Prosedur  ini  dilakukan melalui empat langkah, berikut adalah tahapan-tahapannya:
a) Menganalisis  aksi  individu  yang  termasuk  ke  dalam fenomena sosial yang sedang dibahas sehingga diketahui tiga faktor  determinan,  yaitu  tujuan,  motif,  dan  aturan. Tujuan merupakan  seluruh  obyek  yang  dikemukakan  aktor  untuk diwujudkan; motif adalah  dorongan  psikologis  aktor  atau motivasi untuk berbuat dari komitmen kepada suatu prinsip moral  atau  dari  kepentingan  diri; aturan merupakan prosedur  teknis  yang  harus  diikuti  aktor  untuk  mencapai tujuan perbuatannya. Klasifikasi berbagai mode atau tipe aksi berdasarkan pada kesamaan atau perbuatan komponen. Aksi
39 Louay Safi, Ancangan …, 217-23.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
yang mempunyai tujuan sama, membentuk suatu kelompok yang homogen, sementara aksi yang memiliki tujuan berbeda membagi populasi dalam kelompok heterogen.
b) Upaya-upaya untuk megindentifikasi aturan-aturan universal yang  membangun  interaksi  antara  berbagai  kelompok  yang diidentifikasi  dalam  langkah  kedua.  Untuk  itu,  maka  pola- pola  kerjasama  dan  konflik,  dominasi  dan  submisi, pertumbuhan dan kemuduran, harus dikaji secara komparatif melampaui batasan waktu dan geografis.
c) Aturan-aturan  universal  yang  diperoleh  dalam  tahap selanjutnya perlu disistematisasikan dalam suatu bentuk yang tidak  berbeda  dari  bentuk  yang  digunakan  dalam  derivasi tekstual. Sistematisasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan inkonsistensi  internal  di  dalam  sistem  aturan,  baik  ang diperoleh  dari  derivasi  historis  maupun  wahyu. 40 Aturan- aturan inferensi tekstual dan inferensi historis menunjukkan pada  pola-pola  general  inferensi  ilmiah  yang  digunakan dalam dua pendekatan itu. Dari dua model inferensi itu lalu merujuk  pada  pola  inferensi  terpadu.  Pola  general  inferensi terpadu dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 Analisis  teks  atau  fenomena  ke  dalam  komponen- komponen dasarnya, yaitu pernyataan atau aksi.
 Pengelompokan pernyataan atau aksi yang sama di bawah satu kategori
 Mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan berbagai kategori.
 Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan general yang membangun interaksi atau inter-relasi berbagai kategori.
 Sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh dari prosedur- prosedur sebelumnya (menghilangkan kontradiksi). 41
Dengan  tawarannya  mengenai  model  penemuan  hukum terpadu ini, Safi tampaknya berusaha menyejajarkan pentingnya telaah  normatif-tekstual  dengan  telaah  sosial-empiris.  Dengan demikian,  konstruksi  hukum  yang  muncul  lebih  mampu diaplikasikan dalam ranah realitas.
40 Ibid ., 223-7.
41 Ibid ., 227.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
19

## Catatan Akhir
Hukum  merupakan  sesuatu  yang  harus  dicari  sekaligus ditemukan  kembali,  demi  asas  manfaat  dalam  kehidupan beragama manusia. Hukum Islam merupakan “pemberian” dari Allah  yang  harus  dilestarikan  dalam  formulasi  baru  sesuai dengan  konteks  zaman  dan  tempat  di  mana  masyarakat berinterkasi.  Tawaran  Safi  tentang  metode  penemuan  hukum “terpadu” sangat menarik untuk dicermati. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak menutup kemungkinan muncul model-model lain yang  lebih  baik  lagi.  Dengan  demikian,  Tawaran  Safi,  bisa menjadi model sebuah penemuan hukum yang berorientasi pada perpaduan  antara  analisis  teks  (normatif-tekstual)  dan  konteks (sosial-empiris).  Sebuah  model  yang  membuat  hukum  Islam tidak  kehilangan  relevansinya  dalam  konteks  masyarakat kontemporer dewasa ini. Umat Islam, tentu tidak mau dikatakan hukumnya  (baca: sharī„ah )  tidak  mampu  menjawab  tantangan zaman. Oleh sebab itu, perlu adanya kreasi yang terus menurus dari para akademisi dan cendikiawan muslim yang peduli dengan agamanya. Wa al-Lāh a ‘ lam bi al-shawāb. ●

## Daftar Pustaka
Anwar,  Syamsul.  2000.  “Teori  Konformitas  dalam  Metode Penemuan  Hukum  Islam  al- Gazali ”  dalam  M.  Amin Abdullah  dkk, Antologi  Studi  Islam:  Teori  dan  Metodologi . Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
___________.  “Argumen A  Fostiori dalam  Metode  Penemuan Hukum  Islam”  dalam  Syamsul  Anwar, Metodologi  Hukum Islam (Kumpulan makalah tidak diterbitkan).
___________.”Epistemologi  Hukum  Islam”,  dalam  Syamsul Anwar, Metodologi  Hukum  Islam (Kumpulan  makalah  tidak diterbitkan).
___________.  “Paradigma  Fikih  Kontemporer:  Mencari  Arah Baru  Telaah  Hukum  Islam”,  dalam  Syamsul  Anwar, Metodologi  Hukum  Islam (Kumpulan  makalah  tidak diterbitkan).
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012
Aswin,  Yudian  W.  1995. Maqasid  al-Sharī‟ah  sebagai  Doktrin  dan Metode, dalam Jurnal  Al-Jami‟ah  IAIN  Sunan  Kalijaga. Yogyakarta . No. 58. Coulson,  Noel  J.  2001. Konflik  dalam  Yurisprudensi  Islam ,  ter. Fuad. Yogyakarta: Navila.
Hallaq, Wael B. 2001. Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk U╣ūl  Fiqh  Mazhab  Sunni ,  ter.  E.  Kusnadiningrat  dan  Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Iqbal, Muhammad. 1983. Pembangunan Kembali Alam pikiran Islam , ter. Osman Raliby. Jakarta: Bulan Bintang. Kamali, Muhammad Hashim. 1996. Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam  (U╣ūl  al-Fiqh), ter.  Noorhaidi.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kansil,  C.S.T.  1989. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Khalaf, Abdul Wahab. 1976. Ilmu U╣ūl Fiqh , cet. ke-12. Kuwait:
Dār al-Qalam.
Muslehuddin,  Muhammad.  1997. Filsafat  Hukum  Islam  dan Pemikiran  Orientalis:  Studi  Perbandingan  Sistem  Hukum  Islam , ter. Yudian Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Najib,  Agus  Moh.  2000.  “Kecendrungan  Irfani  dalam  Hukum Islam:  Pemikiran  Mahmud  Muhammad  Taha”  dalam  M. Amin Abdullah, dkk. Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. Safi,  Louay.  2001. Ancangan  Metodologi  Alternatif:  Sebuah  Refleksi Perbandingan  Metode  Penelitian  Islam  dan  Barat ,  ter.  Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Schacht,  Josept.  1971. An  Introduction  to  Islamic  Law .  London:
Oxford University Press.
Zahrah , Muhammad  Abu.  1999. Ushul  Fiqh ,  ter.  Saefullah Ma‟sum. Jakarta: Pustaka Firdaus. al-Zuhayli,  Wahbah.  1986. U╣ūl  al-Fiqh  al-  Islāmi ,  cet.ke-1.
Damaskus: Dār al-Fikr.