## PENGARUH KEKUASAAN POLITIK TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

## Oleh
Nuraini Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari email : gadis.nuraini@gmail.com

## ABSTRACT
The state of Indonesia embraces the sovereighty of the people or democracy. The people are the owners of the highest power in the state. The real power comes from the people, by people, and for the people.  Even idealized power  is  held  together  with  the  people.  Indonesia  itself  is  also  a  country  that  adheres  to  the  law.  From  the opinion of the exparts we can see that the state that follows the rule of law is always related to power. Where power is always limited by the laws that bind it. In other words the sphere of power is limited by the rules that are  bound  by  the  rules that  have  been  composed  and  written  and  made  by  the  agency  that  is authoorized  to make  it.The  type  of  research  used  is  normative  juridical  research.  This  study  uses  “  conceptual  approach, legislation approach, and historical approach, in discussing the problems that exist in this research method is a way  to  perform  analysis  of  data.Political  power  is  the  ability  to  use  the  source  of  influence  to  influence  the process of making and executing political decisions so as to benefit itself, the group or society in general. Power is a gekala that always exist in the political process, in Indonesia law is a product of power (politics) so that the character of each legal product  will be determined or colored by consideration of force political configuration that gave birthday.
Key word : Power, Political, Law

## A. PENDAHULUAN
Suatu  Negara  yang  menganut  azas  kedaulatan  rakyat,  disebut  juga  sebagai  Negara demokrasi.(M.Kusnardi  dan  Hermaily  Ibrahim,  1983:  130).  Negara Indonesia juga menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi  dalam  negara.  Kekuasaan  yang  sesungguhnya  adalah  berasal  dari  rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Kekuasaan  bahkan  diidealkan  diselenggarakan  bersama-sama dengan rakyat. Pemisahan  kekuasaan  (separation of power) ke dalam  tiga lembaga yaitu legislatif,  eksekuif,  dan  yudikatif  yang  sebenarnya  adalah  pelaksana  kekuasaan  yang mengabdi  kepada  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan  negara  yang  sesungguhnya.  Orang- orang  yang  duduk  disana  adalah  sebagai  pelayan  dan  pengabdi  yang  bekerja  demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Negara Indonesia sendiri juga merupakan negara yang menganut hukum. Ini tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 (selanjutnya disebut UUD 1945) pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
Indonesia menganut sistem hukum. Tetapi tidak ditekankan apakah civil law ataupun common  law.  Tetapi  didalam  hal  yang  bersifat  umum  hukum  tertulis  merupakan primadona  sebagai  sumber  hukum  utama.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya  suatu gerakan  kodifikasi  oleh  aliran  legisme.  Aliran  legisme  dalam  ilmu  hukum  dan  peradilan tidak  mengakui  hukum  diluar  undang-undang.  Aliran  ini  berpendapat  bahwa  hukum identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum, diakui sebagaihukum  apabila  undang-undang  menunjuknya.  Sistem  hukum  negara  kita  sangat mengedepankan  pencapaian  keadilan  formal.  Sistem  ini  cenderung  menindas pihak yang lemah, miskin dan termarginal baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.
Untuk  memahami  apa  itu  Negara  hukum  dalam  artian  yang  sesungguhnya  terlebih dahulu  harus  memahami  pengartian  dari  negara  hukum  itu  sendiri.  Berikut  adalah pendapat para ahli yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution :
 Wiryono  Projodikoro  :  Memberi  pengertian  Negara  hukum  sebagai  Negara  dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan peraturan hukum yang berlaku.
 Muhammad  Yamin  :  Mendefinisikan  Negara  hukum  sebgai  suatu  Negara  yang menjalankan  pemerintahan  yang  tidak  menurut  kemauan  orang-orang  yang memegang kekuasaaan, melainkan menurut  aturan tertulis yang dibuat oleh  badan- badan perwakilan rakyat yang dibentuk secara sah, sesuai dengan asas “the laws not menshall govern”.
 Joeniarto  :  Negara  hukum  sebagai  negara  dimana  tindakan  penguasanya  harus dibatasi oleh hukum yang berlaku.
 Sudargo  Gautama  :  Paham  negara  hukum  berasal  dari  ajaran  kedaulatan  hukum,  ia member  pengertian  tentang  negara  hukum  sebagai  negara  dimana  alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum.
 Soediman  Kartohadiprojo  :  Negara  hukum  sebagai  negara  dimana  nasib  dan kemerdekaan  orang-orang  didalamnya  dijamin  sebaik-baiknya  oleh  hukum  (Bahder Johan Nasution, 2017: 1 ).
Dari banyaknya pengertian ahli tersebut selalu dapat kita temui bahwa negara yang menganut  negara  hukum  selalu  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Dimana  kekuasaan  yang selalu dibatasi oleh hukum yang mengikatnya.
Dengan kata lain ruang gerak kekuasaan itu terbatas oleh peraturan-peraturan yang mengikatnya  oleh  peraturan  yang  telah  tersusun  dan  tertulis  serta  dibuat  oleh  lembaga yang berwenang membuatnya.
Dalam  Negara  hukum,  Tindakan  penguasa  dan  Rakyat  harus  berdasarkan  hukum (Abu Daud Busroh, 2010: 53.) Menurut Abu Daud Busroh negara hukum juga terbagi atas beberapa  tipe  yaitu  Tipe  Negara  Hukum  Liberal,  Tipe  Negara  hukum  liberal  ini menghendaki agar supaya Negara berststus pasif artinya bahwa warga nega harus tuntuk pada  peraturan-peraturan  Negara.Penguasa  dalam  bertindak  sesuai  dengan  hukm.Disisni kaum liberal menghendaki agar anata penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam  bentuk  Hukum,  serta  persetujuan  yang  menguasai  penguasa,  Tipe  Negara  Hukum Formilyaitu  negara  hukum  yang  mendapat  penegsahan  dari  rakyat,  segala  tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasrkan undang-undang, Negara Hukum  Formil  ini  disebut  pula  dengan  Negara  Demokratis  yang  berlandaskan  Negara Hukum.
Dalam hal ini menurut STAHL seorang sarjana Denmark maka Negara Hukum Formil itu harus memenuhi 4 (empat) Unsur yaitu Bahwa Harus adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, Adanya  pemisahan Kekuasaan, Pemerintahan didasarkan pada undang-undang dan Harus ada peradilan administrasi.
Tipe  Negara  Hukum  Materil  adalah  sebenarnya  merupakan  perkembangan  lebih lanjut  dari  Negara  Hukum  Formil.  Jadi  apabila  pada  NegaraHukum  Formil  tindakan  dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam Negara  Hukum  Materil  tindakan  dari  penguasa  dalam  hal  mendesak  demi  kepentingan warga  negaranya  dibenarkan  bertindak  menyimpang  dari  undang-undang  atau  berlaku asas Opportunitas (Abu Daud Busroh, 2010: 54).
Selanjutnya lebih jauh Bahder Johan Nasution menyimpulkan tentang bagaimana ide dasar negara hukum Indonesia, yaitu tidak terlepas dari dari ide tentang “ rechtstaat ” yang syarat utamanya terdiri dari :
1. Asas  legalitas,  yaitu  setiap  tindakan  pemerintah  harus  didasarkan  atas  dasar peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian  Kekuasaan,  syarat  ini  mengandung  makna  bahwa  kekuasaan  negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji
Dari  uraian  latarbelakang  masalah  di  atas  maka  masalah  yang  di  angkat  dalam penelitian  ini  adalah  Apakah  yang  disebut  dengan  kekuasaan  politik  itu,  Bagaimana hubungan  serta  pengaruh  kekuasaan  politik  terhadap  pembentukan  hukum  di  Indonesia dan Bagaimana keterkaitan teori hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yakni  penelitian yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.Penelitian  ini  menggunakan  ”pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah (Bahder Johan Nasution,2008: 92).
Bahan-bahan  hukum  yang  telah  diperoleh,  diinventarisasi  dan  diidentifikasi  untuk digunakan  sebagai  bahan  dalam  menganalisis  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Identifikasi  bahan  hukum  baik  primer,  sekunder,  maupun  tertier  dilakukan  secara  kritis, logis, dan sistematis, dikumpulkan berdasarkan sistem kartu (card system), “yang memuat sumber yang tepat dari mana catatan itu diambil, informasi atau pendapat yang digunakan, pokok  masalah  serta  kartu  yang  digunakan  adalah  kartu  kutipan,  kartu  ulasan,  kartu ikhtisar”(Bahder Johan Nasution,2008: 106) hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan  data  hukum  tersebut,  dengan  demikian  bahan  hukum  akan  disusun  dan digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya.
Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan  hukum primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  masalah yang dibahas seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Yurisprudensi  dan  lain-lain,  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan  undang- undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum,  makalah  dan  lain-lain  dan  Bahan  hukum  tertier  yakni  bahan  hukum  yang  dapat memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Dalam  membahas  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan metode deduktif yaitu cara untuk melakukan analisis atas data.

## C. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA
Kekuasaan  adalah gejala yang  selalu  ada dalam  proses  politik,  karena  politik  tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya.
Menurut  Miriam  Budiardjo,  ilmu  politik  adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang perpolitikan.  Politik  diartikan  sebagai  usaha-usaha  untuk  mencapai  kehidupan  yang  baik ( Miriam  Budiardjo,  2009:  13).  Politik  sebagai  suatu  bagian  kekuasaan  diluar  kekuasaan negara  belaka  berperan  penting  dalam  produk  hukum  yang  dihasilkan  nantinya,  produk hukum tersebutlah yang dinamakan produk politik.
Pengaruh  politik  dalam  pembentukan  hukum  tampak  jelas  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Tiap  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tidak  dapat  terelakkan  dari  pengaruh  politik,  yang  akhirnya  berdampak  pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Pasal 1  Angka  1  UU  No.12  Tahun  2011,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah Pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

## D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Pengertian Kekuasaan Politik
Kekuasaan  dalam  pembentukan  hukum  dalam  hal  ini  Undang-udang  di  Indonesia berada pada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dimana DPR bersama Presiden berwenang untuk  membuat  undang-undang.  Sedangkan  bila  dilihat  dari  tata  cara  pemilihan  anggota DPR  maupun  Presiden  itu  melalui  pemilihan  umum.  Pemilihan  umum  sendiri  melewati proses perpolitikan yang berlangsung. Dimana para calon anggota DPR dan Presiden harus diusung dari partai politik yang telah terverifikasi oleh KPU.
Dari  kenyataan  bahwa  DPR  bersama  Presiden  di  pilih  melalui  partai  politik, kemudian setelah terpilih otomatis memiliki kekuasaan dalam membentuk  hukum, maka bisa dikatakan bahwa kekuasaan disini bukan hanya kekuasaan biasa saja melainkan juga sebagai sebuah kekuasaan politik.
Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum,  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa antara pengertian hukum (rechtstaat) dan pengertian kekuasaan (machtstaat)  dipertentangkan,  kerana  melihat  negara  semata  mata  mengandalkan kekuasaan belaka, sudah barang tentu tidak memperhartikan hukum. Kata-kata penguasa adalah peraturan perundang-undangan, oleh kerana itu perlu dibatasi oleh hukum. Tetapi keranahukum  mutlak  yang  sifatnya  transdental  itu  adalah  syariah  agama.  Lalu  negara Indonesia  menempatkan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum,  dimana agama merupakan sila pertama ( Inu Kencana Syafiie dan Azhari, 2012: 158).
Dalam pandangan sosiologis negara adalah bagian dari kelompok politik. Menurut Samidjo  membagi  politik  kedalam  dua  jenis  yaitu  “politik  teoritis”  dan  “politik  praktis” yang dikutip oleh Sabian Utsman :
a. Politik  Teoritis;mengenai  keseluruhan  dari  asas-asas  dan  cirri-ciri  yang  khas  dari negara tanpa membahas aktivitas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara.
b. Politik  Praktis  ;  mempelajari  negara  sebagai  suatu  lembaga  yang  bergerak  dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu negara sebagai lembaga yang dinamis (Sabian Utsman, 2009: 192-193).
2. Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia
Untuk  menjamin  dilaksanakannya  fungsi  hukum  dengan  baik  maka  diperlukan suatu  kekuasaan.  Kekuasaan  dalam  hal  penerapan  kebijakan  hukum  seingkali  dikaitkan dengan  politik  (policy  =  kebijakan).  Bila  konsep  tersebut  dihubungkan  dengan  konsep
politik,  maka  kekuasaan  merupakan  tujuan  dari  politik.  Kekuasaan  disini  artinya kemampuan  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  agar  pihak  tersebut  memenuhi  keinginan yang berkuasa.Kekuasaan  ini  kemudian  digunakan  untuk  mencapai  esensi  utama  dalam hukum yaitu keadilan. Dalam pandangan aliran postivisme (hukum positif), kekuasaan digunakan untuk memonopoli tujuan dari  hukumhukum dengan  instrumen  sanksi.  Sanksi  digunakan  oleh  penguasa  kepada  para pembangkang untuk menentukan hukum, serta adil dan ketidakadilan.
Dalam  proses  pembentukan  peraturan  hukum  oleh  institusi  politik  peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan.  Institusi politik  secara  resmi  diberikan  otoritas  untuk  membentuk  hukum  hanyalah    sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang  kekuasaan politik. Kekuatan- kekuatan  politik  dapat  dilihat  dari  dua  sisi  yakni  sisi    kekuasaan  yang  dimiliki  oleh kekuatan  politik  formal  (institusi  politik)  dalam  hal  ini  yang  tercermin  dalam  struktur kekuasaan  lembaga  negara,  seperti  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  lembaga- lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai  politik,  tokoh-tokoh  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan,  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  organisasi  profesi  dan  lain-lain.  Dengan  demikian  dapatlah  disimpulkan bahwa  pembentukan  produk  hukum  adalah  lahir  dari  pengaruh  kekuatan  politik  melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Bahwa teori-teori hukum  yang  berpengaruh  kuat  terhadap  konsep-konsep  dan  implementasi  kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya  konsep  kodifikasi  hukum  dalam  berbagai  jenis  hukum  yang  berlaku  di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.
Hukum  merupakan  produk  politik  sehingga  karakter  setiap  produk  hukum  akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.  Hal  ini  berdasarkan  kenyataan  bahwa  setiap  produk  hukum  merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang  saling  berinteraksi  dikalangan  para  politisi.  Meskipun  dari  sudut  “das  sollen”  ada pandangan  bahwa  politik  harus  tunduk  pada  ketentuan  hukum,  namun  darisudut  “das
sein” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.
Di  Indonesia  DPR  bersama  Presiden  yang  mempunyai  kekuasaan  dipilih  melalui  proses perpolitikan.  Hal  ini  pula  memicu  hasil  dari  produk  hukum  yang  dihasilkan  berdasarkan keinginan politik. Menurut Soerjono Soekanto :
Ditinjau  dari  sudut  ilmu  politik,  hukum  merupakan  suatu  sarana  dari  elit  yang memegang  kekuasaan  dan  sedikit  banyaknya  dipergunakan  sebagai  alat  untuk mempertahankan  kekuasaan,  atau  untuk  menambah  serta  mengembangkanya.  Secara sosiologis,  elit  tersebut  merupakan  golongan  kecil  dalam  masyarakat  yang  mempunyai kedudukan  yang  tinggi  atau  tertinggi  dalam  masyarakat  dan  yang  biasanya  berasal  dari lapisan  atas  atau  menegah  atas.  Baik  buruknya  suatu  kekuasaan,  tergantung  bagaimana kekuasaan  tersebut  dipergunakan.  Artinya  ,  baik-buruknya  kekuasaam  senantiasa  harus diukur  dengan  kegunaannya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  sudah  ditentukan  atau disadari  oleh  masyarakat  tersebut  lebih  dahulu.  Hal  ini  merupakan  suatu  unsure  yang mutlak bagi kehidupan masyarakat  yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang  teratur.  Akan  tetapi,  karena  sifat  dan  hakikatnya,  kekuasaan  tersebut  supaya  dapat bermanfaat  harus  ditetapkan  ruang  lingkup,  arah,  dan  batas-batasnya.  Untuk  itu diperlukan hukum yang ditetapkanoleh penguasa itu sendiri yang hendak dipegang dengan teguhb (Soerjono Soekanto, 2012: 15-16).
Jadi  dapat  dilihat  bahwa  pemegang  kekuasaan  pembuat  hukum  berasal  dari stratifikasi social yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat yang ada. Dengan kata lain mereka adalah orang orang yang dipercaya oleh sekelompok orang untuk mewakilkan  hasrat  kehendak  masyarakat  banyak.  Akan  tetapi,  kalau  melihat  dari  iklim politik  Indonesia.  Saat  ini  negara  kita  sedang  terjadi  relasi Das  sein,  dimana  politisasi dominan  terhadap  produk  hukum.  Sehingga  produk  yang  dihasilkan  tak  lebih  dari kristalisasi  tawar-menawar  antar  elite  politik.  Ilmu  hukum  juga  merupakan  ilmu  bantu dalam ilmu politik.
Pengaruh  politik  dalam  pembentukan  hukum  tampak  jelas  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Tiap  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tidak  dapat  terelakkan  dari  pengaruh  politik,  yang  akhirnya  berdampak  pada
substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Pasal 1  Angka  1  UU  No.12  Tahun  2011,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah Pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang  urgen  bagi  perkembangan  sistem  hukum  Indonesia  kedepannya.  Adapun  yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Berbagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  terdapat  dalam Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011,  dalam  praktiknya  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tersebut  belum  mencerminkan  secara  optimal  landasan,  asas  dan  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  sehingga  produk  peraturan perundang-undangan  yang  dihasilkan  banyak  memunculkan  permasalahan  kedepannya khususnya  permasalahan  penegakan  hukum.  Bahkan,  tidak  dapat  dinafikan  peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan dimintakan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
3. Teori Hukum Yang Mempengaruhi Pembentukan Hukum Indonesia
Politik  dan  hukum  sangat  berhubungan  karena  ada  intervensi  politik  terhadap hukum,  politik  kerapkali  melakukan  intervensi  terhadap  pembentukan  dan  pelaksanaan hukum.  Hukum  dalam  arti  peraturan  merupakan  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaingan.
Berbicara tentang politik dan hukum, jika dilihat apa yang dikatakan Roscoe Pound hukum  itu  berasal  dari  pemerintah  selanjutnya  dijalankan  oleh  masyarakat.  Berbeda dengan Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu berasal dari jiwa masyarakat ( volksgeist ).  Maka  dari  itu  kita  akanmelihat  dari  dua  sudut  pandang  yang  terdapat  pada teori Pounda dan Savigny dalam penerapannya di Indonesia.
Roscoe  Pound  adalah  salah  satu  ahli  hukum  yang  beraliran Sociological Jurisprudence yang  lebih  mengarahkan  perhatiannya  pada  ”Kenyataan  Hukum”  daripada
kedudukan  dan  fungsi  hukum  dalam  masyarakat.  Aliran  ini  sebenarnya  berkembang  di Amerika, menurut aliran ini Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Berarti disini bahwa hukum itu mencerminkan nilai nilai yang hidup dimasyarakat (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007: 66)
Sebuah  pertanyaan  pastinya  mengemuka,  lantas  “ sociological  jurisprudence ” sesungguhnya terletak di sudut pandang mana, apakah sebagai pengamat ataukah sebagai partisipan?  Jawabanya  adalah  sebuah  kemewahan  dan  keistimewaan sociological jurisprudence dengan  menggabungkan  kedua-duanya  sudut  pandang  tersebut.  Sehingga dalam  bahasa  sederhana sociological  jurisprudence pada  intinya  mempelajari  hukum  dan sosial  secara  timbal  balik.  Di  sinilah  letak  perbedaan  sosiologi  hukum (legal sociology) dan sociological jurisprudence . Kalau sosiologi hukum hanya memandang hukum dari satu arah, sementara sociological jurisprudence justru anatara hukum dan sosial sama- sama  dapat  saling  mempengaruhi (resiprositas)  (Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  2007: 67).
Law  as  a  tool  of  Social  Engineering (Zainuddin  Ali,  2016:  3)  yang  dikemukakan Pound  terkenal  dengan  teorinya  bahwa  hukum  adalah  alat  untuk  memperbarui (merekayasa) masyarakat.
Roscoe  Pound  mengungkapkan  bahwa  hukum  itu  bertujuan  untuk  menata  perubahan masyarakat. Inilah yang disebut dengan “Law as a tool of social engineering”. Dalam teori ini  menurut  Pound  hukum  itu  menata  kepentingan-kepentingan  yang  ada  dalam masyarakat.  Kepentingan-kepentingan  itu  harus  ditata  sedemikian  rupa  agar  tercapai keseimbangan  yang  proporsional.  Manfaatnya  adalah  terbangunnya  suatu  struktur masyarakat  sedemikian  rupa  hingga  secara  maksimum  mencapai  kepuasan  akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan (Bernard L Tanya et.al., 2013: 140)
Von Savigny menyatakan bahwa terdapat hubungan organic antara hukum dengan watak  atau  karakter  suatu  bangsa.  Hukum  hanyalah  cerminan  dari  volkgeist  (Bernard  L Tanya  et.al.,  2013:  94 ) Von  Savigny  yang  menyatakan  bahwa  hukum  itu  tidak  dibuat melainkan  tumbuh  dan  berkembang  bersama-sama  dengan  masyarakat.  Konsep  ini dipengaruhi  oleh  agama  (supranatural ), Dengan  pernyataan  Savigny  yang  demikian  itu
maka  hukum  di  satu  negara  tidak  dapat  diterapkan/  dipakai  oleh  negara  lain  karena masyarakatnya  berbeda-beda  begitu  juga  dengan  kebudayaan  yang  ada  di  suatu  daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda, seperti  halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat.
Pokok-pokok  ajaran  mazhab  historis  yang  diuraikan  Savigny  dan  beberapa pengikutnya  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  :(Yuriandi,  Agung,  “Perbandingan  Teori Hukum Menurut Roscoe Pound dan Friedrich Karl Von Savigny dipandang dari perspektif Politik Hukum”, (http://agungyuriandi.blogspot.co.id/2008/12/perbandingan-teori- hukum-menurut-roscoe.html, diunduh pada Jum’at, 9 Februari 2018, jam 08.00 wib):
a. Hukum  yang  ditemukan  tidak  dibuat.  Pertumbuhan  hukum  pada  dasarnya  adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan
b. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran  umum  tidak  dapat  lebih  lama  lagi  menonjolkan  dirinya  secara  langsung, tetapi  disajikan  oleh  para  ahli  hukum  yang  merumuskan  prinsip-prinsip  hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah  (kesadaran  umum  tampaknya  oleh  Scholten  disebut  sebagai  kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai  pembuat  undang-undang  relatif  lebih  penting  daripada  pembuat  undang- undang; dan
c. Undang-undang  tidak  dapat  berlaku  atau  diterapkan  secara  universal.  Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat- istiadat  dan  konstitusi  yang  khas.  Savigny  menekankan  bahwa  bahasa  dan  hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat  dilihat  dalam  hukumnya  oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.
Jadi, hukum itu berasal dari bawah ke atas. Dalam konteks bawah ini dapat dilihat bahwa  hukum  berasal  dari  masyarakat  yang  diwakilkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat
(DPR) sebagai wakil rakyat di dalam pemerintahan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat akan diaspirasikan oleh DPR yang selanjutnya dibuat undang-undangnya dengan atau tidak persetujuan dari Presiden, karena DPR mempunyai hak inisiatif dalam pembuatan undang- undang yang dapat disebut dari bawah-atas.

## E. PENUTUP
Dari uraian diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Kekuasaan  politik  adalah  kemampuan  menggunakan  sumber  dari  pengaruh  untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum. Kekuasaan  adalah gejala yang  selalu  ada dalam  proses  politik,  karena  politik  tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduany.
2. Dari  kenyataan  di  Indonesia  bahwa  DPR  bersama  Presiden  di  pilih  melalui  partai politik,  kemudian  setelah  terpilih  otomatis  memiliki  kekuasaan  dalam  membentuk hukum,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  kekuasaan  disini  bukan  hanya  kekuasaan  biasa saja melainkan juga sebagai sebuah kekuasaan politik.
3. Bahwa di Indonesia Hukum merupakan produk kekuasaan (politik) sehingga karakter setiap  produk  hukum  akan  sangat  ditentukan  ataudiwarnai  oleh  pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa  setiap  produk  hukum  merupakan  keputusan  politik  sehingga  hukum  dapat dilihat sebagai  kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. 2016. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
Budiardjo,  Miriam.  2010.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Cet.II.  Jakarta.  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Busroh, Abu Daud. 2007. Ilmu Negara, Cet. Ketujuh. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cet.
V. Jakarta. Pusat Studi HTN Universitas Indonesia.
Nasution,  Bahder  Johan.  2017.  Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Cet.4.  Bandung. CV.Mandar Maju.
Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum, Cet 8. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi.  2007.  Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,cet  7.
Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soerjono. 2012. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet.5. Jakarta. Rajawali Pers.
Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2012. Sistem Politik Indonesia. Cet. VII. Bandung. Refika Aditama.
Tanya,  Bernard  L,  et.al.  2013.  Teori  Hukum,  strategi  tertib  manusia  lintas  ruang  dan generasi. Yogyakarta. Genta Publishing.
Utsman, Sabian. 2009. Dasar-dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
______________,  Undang-Undang  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  Lembaran  Negara  No  82  Tahun  2011, Tambahan Lembaran Negara No.5234.