Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## KEBIJAKAN PENANGANAN AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI

## Adi Sujatno
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya,No. 25,  Kota Jakarta Pusat belardoprasetya@untirta.ac.id
Tiyar Cahya Kusuma Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya,No. 25,  Kota Jakarta Pusat tiyar313@gmail.com

## Eros Shidqy Putra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya,No. 25,  Kota Jakarta Pusat Correspondence E-mail: eroshidqy6@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia is not a country that is obliged to accept and take care of refugees from abroad because it  did  not  participate  in  ratifying  the  1951  Convention  on  the  Status  of  Refugees  and  the  1967 Protocol  on  the  Status  of  Refugees.  Nevertheless,  Indonesia  continues  to  receive  refugees  every year.  It  was  recorded  that  until  August  2022,  the  number  of  refugees  in  Indonesia  was  12,993 people, consisting of 9,713 refugees and 3,280 asylum seekers. Although Indonesia is not obliged to accept refugees, the Indonesian government still accommodates and cares for them because it is based on aspects of Human Rights (HAM). One of the most prominent problems in the handling of refugees from abroad is the rampant demonstrations carried out by the refugees to immediately be placed in third countries. In tackling the problems of the refugees, Presidential Regulation No. 125 of  2016  has  been  issued  regarding  the  Handling  of  Refugees  from  Overseas.  However,  the Presidential  Regulation  does  not  clearly  regulate  the  handling  of  demonstrations  carried  out  by refugees  because  basically  the  refugees  are  not  Indonesian  citizens  and  there  is  no  law  that regulates the problem of demonstrations carried out by these refugees.

## Keywords
: Policy, Demonstration, Refugee.

## ABSTRAK
Indonesia bukanlah negara yang wajib menerima dan mengurus pengungsi dari luar negeri karena tidak ikut meratifikasi meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun  1967  tentang  Status  Pengungsi.  Meskipun  demikian,  Indonesia  tetap  menjadi  menerima pengungsi setiap tahunnya. Tercatat hingga Agustus 2022, jumlah pengungsi di Indonesia adalah sebanyak  12,993  orang  yang  terdiri  dari  9,713  orang  pengungsi  dan  3,280  orang  pencari  suaka. Meskipun Indonesia tidak wajib menerima pengungsi, pemerintah Indonesia tetap menampung dan merawat mereka karena didasari oleh aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu permasalahan yang  paling  mengemuka  di  dalam  penanganan  para  pengungsi  dari  luar  negeri  tersebut  adalah maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi tersebut untuk segera ditempatkan ke negara  ketiga.  Dalam  menanggulangi  permasalahan  para  pengungsi  tersebut,  sudah  ada  Perpres
No.125  tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri.  Namun  di  dalam  Perpres tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi karena pada dasarnya para pengungsi tersebut bukanlah WNI dan tidak ada Undang  – Undang yang mengatur mengenai permasalahan demonstrasi yang dilakukan para pengungsi ini.
Kata Kunci : Kebijakan, Unjuk Rasa, Pengungsi dari Luar Negeri

## I. PENDAHULUAN
Permasalahan pengungsi sudah menjadi permasalahan global di seluruh dunia seiring dengan semakin banyaknya konflik yang ada di  berbagai  wilayah  dunia.  Tercatat  hingga saat ini berdasarkan data dari UNHCR jumlah pengungsi dari seluruh dunia adalah sebanyak 89.3  juta  orang,  dimana  sebagian  besar merupakan  pengungsi  dari  5  negara,  yaitu Suriah,  Venezuela,  Afghanistan,  Sudah Selatan, dan Myanmar. 1
Sedangkan di Indonesia sendiri, sampai dengan  Agustus  2022,  berdasarkan  data UNHCR  Indonesia  jumlah  pengungsi  dari luar negeri dan pencari suaka yang berada di wilayah indonesia berjumlah sebanyak 12,993  orang  termasuk  9,713  pengungsi  dan 3,280  pencari  suaka  yang  berasal  berbagai negara. 2 Sebagian  besar  di  antara  mereka bertempat  tinggal  di  beberapa  wilayah  yang memiliki  tempat  penampungan  sementara, yaitu  Medan,  Pekanbaru,  Sidoarjo  Kupang, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Jabodetabek, dan Makassar. Sementara sebagian
1 UNHCR, ‘UNHCR - Refugee Statistics’,
Refugee Data Finder (Geneva: UNHCR Interntional Data, 2022) <https://www.unhcr.org/refugee- statistics/>.
2 UNHCR Indonesia, Laporan Statistik Bulanan Pengungsi Dari Luar Negeri Agustus 2022 , 2022.
diantaranya  memilih  untuk  tinggal  mandiri (tidak  berada  di  tempat  penampungan sementara) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
Meskipun  keberadaan  para  pengungsi dari luar negeri di Indonesia jumlahnya cukup banyak,  pada  dasarnya  Indonesia  bukanlah negara  yang  memiiki  kewajiban  di  dalam menampung  para  pengungsi  dari  luar  negeri karena Pemerintah Indonesia tidak meratifikasi  Konvensi  Tahun  1951  tentang Status  Pengungsi  dan  Protokol  Tahun  1967 tentang  Status  Pengungsi.  Oleh  karena  itu penanganan  pengungsi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  saat  ini  lebih  didasari atas  asas  kemanusiaan,  bukan  karena kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengurus para pengungsi tersebut. 3
Keberadaan  para  pengungsi  dari  luar negeri diketahui bersama telah menimbulkan kerawanan di bidang ideologi, politik, sosial, hukum  dan  keamanan,  sehingga  diperlukan penanganan  yang  efektif  dan  komprehensif, serta sinergis yang melibatkan
3 Antje Missbach, ‘Asylum Seekers’ and Refugees’ Decision-Making in Transit in Indonesia: The Need for in-Depth and Longitudinal Research’, Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde , 175.4 (2019), 419–45 <https://doi.org/10.1163/22134379- 17504006>.
Kementerian/Lembaga  terkait  serta  Instansi Pemerintah  di  daerah.  Salah  satu  bentuk kerawanan yang terjadi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dari luar negeri tersebut yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Umumnya  para  pengungsi  dari  luar  negeri tersebut  melakukan  aksi  unjuk  rasa  untuk menuntut  segera  ditempatkan  ke  negara ketiga  karena  keberadaan  mereka  sudah sangat lama di Indonesia.
Aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  para pengungsi untuk menuntut segera ditempatkan  ke  negara  ketiga  terjadi  di hampir  semua  wilayah  yang  terdapat  para pengungsi.  Sebagai  contoh  aksi  demonstrasi oleh  150an  pengungsi  Afghanistan  di  depan kantor  UNHCR  Jakarta  pada  tanggal  24 Agustus  2021.    Lalu  aksi  demonstrasi  oleh para  pengungsi  sebanyak  30an  orang  di Bhadra  Resort,  Bintan  pada  tanggal  27 September 2021. Selanjutnya aksi unjuk rasa pengungsi di  Pekanbaru Riau pada Rabu, 15 November 2021, dan masih banyak lagi aksi unjuk  rasa  yang  dilakukan  para  pengungsi hingga saat ini. 4
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  akan membahas      suatu      permasalahan      yaitu “ Bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam
4 Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Laporan Akhir Tahun Satgas
menangani  aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri ?”

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian   ini   menggunakan   metode penelitian      deskriptif  evaluatif.      Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan  hukum,  karena        dalam        penelitian hukum  normatif  yang  dikaji  adalah  bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.  Data        yang        diperoleh        dan diolah        dalam  penelitian  hukum  jenis  data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer.
Bahan      diperoleh      dari      sumber kepustakaan,  yakni  data  yang  didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku- buku, makalah, dan   peraturan   perundang- undangan.   Bahan hukum yang hendak dikaji atau  menjadi  acuan  berkaitan      dengan permasalahannya   dalam penelitian.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Dasar Hukum Pengungsi
Para  pengungsi  dari  luar  negeri  di Indonesia  bukanlah  penduduk  sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 6 dan pasal 7 UUD tahun 1945. Kata penduduk dalam UUD 1945 disebutkan  empat  kali  yang  memberikan pernyataan  bahwa  penduduk  adalah  warga negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat  tinggal  di  Indonesia.  Sedangkan
Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tahun 2021 (Jakarta, 2021).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
pengungsi  dinyatakan  bukan  penduduk karena  keberadaan  mereka  adalah  transit sebelum  ditempatkan  ke  negara  ketiga (resettlement country).
Pengungsi, menurut Peraturan Presiden 125/2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi dari  Luar  Negeri,  adalah  orang  asing  yang berada di wilayah Indonesia yang disebabkan karena  ketakutan  beralasan  akan  persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan  kelompok  sosial  tertentu,  dan pendapat  politik  yang  berbeda  serta  tidak menginginkan  perlindungan  dari  negara asalnya  dan/atau  telah  mendapatkan  status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB.
Melalui definisi diatas, ada pembedaan yang tegas  bahwa pada  pokoknya pengungsi adalah bukan warga negara Indonesia. Hal ini sesuai  dengan  26  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “Yang  menjadi  warga negara  ialah  orang-orang  bangsa  Indonesia asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang disahkan  dengan  undang-undang  sebagai warga  negara.”  Oleh  karenanya  pengungsi bukan termasuk dalam kategori warga negara yang memiliki hak kedaulatan tertinggi dalam system ketatanegaraan di Indonesia.
Selanjutnya  pada  pasal  28  UUD  tahun 1945  mengenai  HAM,  kata  “setiap  orang” dalam  UUD  1945  tersebut  setidaknya disandingkan  dengan  hak  untuk  tidak didiskriminasi, dilindungi martabatnya, dilindungi  hak  miliknya,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  untuk  bebas  dari  penganiayaan
dan  masih  banyak  lagi.  Oleh  karenanya, sebagaimanapun  lelah-berat  pengungsi  hadir untuk ditangani, seluruh pemangku kepentingan  di  Indonesia  masih  harus  tetap memberikan  hak-hak  pengungsi  sebagai manusia.
Oleh  karena  itu  pengungsi  memang tidak  harus  diperlakukan  sebagai  warga negara.  Ia  juga  bukan  penduduk  menurut hukum Indonesia. Namun ketiadaan status itu tidak menjadi alasan untuk tetap memandang pengungsi  sebagai  manusia  dengan  hak-hak asasi  yang  dimilikinya,  dan  juga  posisi mereka di hadapan hukum. Setidaknya, UUD 1945 telah memberikan amanat konstitutional itu  sebagai  sebuah  bekal,  untuk  berbuat  adil pada  pengungsi  atas  dasar  kemanusiaan  dan atas dasar kesamaan di hadapan hukum.
Hal  di  atas  menjelaskan  bahwa pengungsi  bukanlah  warga  negara  Indonesia dan  tidak  memiliki  hak  di  dalam  melakukan aksi  unjuk  rasa,  namun  pada  kenyataannya mereka tetap melakukan aksi unjuk rasa.
Keberadaan  pengungsi  telah  cukup lama  di  Indonesia  tanpa  kejelasan  status permohonan suaka, proses resettlement  yang lama,  tidak  memiliki  akses  pendidikan, kesehatan,  produktivitas.  serta  perlindungan dan  fasilitas  di  penampungan  yang  belum cukup  memadai.  Kondisi  tersebut  menjadi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
faktor pemicu para pengungsi melakukan aksi unjuk rasa. 5
Terdapat cukup banyak aksi unjuk rasa yang  dilakukan  oleh  pengungsi  dari  luar negeri dan mendapatkan perhatian cukup luas dari  masyarakat  aparat  keamanan.  Namun yang  paling  menarik  perhatian  pemerintah Indonesia aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi  dari  luar  negeri  pada  tahun  2022 ini, yaitu: 6
1) Sepanjang  Februari  2021  –  Juli  2022, ratusan pengungsi Afghanistan
melakukan  aksi  demonstrasi  di  depan kantor  pusat  UNHCR  di  Kebon  Sirih Jakarta menuntut kejelasan status mereka untuk  segera  ditempatkan  di  negara ketiga;
2) Pada  Januari  2022,  ratusan  pengungsi
Afghanistan melakukan aksi long march dari  Taman  Monas  menuju  Kantor Amnesti  Internasional  Indonesia  di Menteng.  Mereka  menuntut  kejelasan status  penempatan  ke  negara  ketiga  ke Kantor  Amnesti  karena  belum  direspon oleh UNHCR.
3) Pada  Maret  2022,  aksi  unjuk  rasa pengungsi  Afghanistan  di  Tanjung Pinang  berlangsung  ricuh  antara  warga dan  pengungsi  sempat  bersitegang.
5 M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri, ‘Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The

## Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor
UNHCR di Tanjung Pinang Timur.
4) Pada  Agustus  2022,  Aksi  unjuk  rasa pengungsi  Afganistan  di  depan  kantor Wali  Kota  Batam  berlangsung  ricuh dengan  terjadinya  pemukulan  kepada pengungsi  yang  dilakukan  oleh  ormas. Para  pengungsi  membawa  bendera Amerika, Aysrralia dan Kanada bertujuan  memberitahui  negara  tujuan mereka. Pada September 2022, Ratusan pengungsi  asal  Afganistan  melakukan  aksi unjuk  rasa  dengan  long  march  dari  Taman Putri  Kaca  Mayang  hingga  Kantor  Rudenim Pekanbaru.  Mereka  menuntut  kejelasan penempatan ke negara ketiga.

## 3.2.Penanganan Aksi Unjuk Rasa yang Dilakukan  Pengungsi  dari  Luar Negeri
Aksi unjuk rasa di Indonesia merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi masyarakat  sebagai  bentuk  dari  demokrasi yang  dijamin  dengan  Undang-Undang. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  yang mengatur  tentang  tata  cara  dan  pembatasan penyampaian  pendapat  di  muka  umum merupakan  Undang-Undang  yang  mengatur tentang pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.
Implementation of Asylum Seekers Dan Refuges Law Enforcement in Indone’, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 2.2 (2019), 86.
6 Ibid.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Undang  –  Undang  ini  pada  dasarnya merupakan  implementasi  teknis  dari  UUD tahun  1945  pasal  28  yang  menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan undang-undang.
Unjuk rasa sendiri diatur secara khusus di dalam  Undang-undang  No.  2  tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  tidak  menyebutkan  kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan  kewenangan  polisi  secara umum di dalam penanganan aksi unjuk rasa. Adapun  SOP  di  dalam  Pengamanan  Unjuk Rasa sudah tertuang dalam
1) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2012 (Perkapolri  7/2012)  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan, Pelayanan,
Pengamanan  dan  Penanganan  Perkara
Penyampaian Pendapat di Muka Umum 2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 13
Januari 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
3) Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tanggal 5
Desember 2006 tentang Pedoman
Pengendalian Massa Selain  Polri,  Imigrasi  juga  terlibat  di dalam  pengamanan  para  pengungsi  dari  luar negeri.  Namun  Imigrasi  tidak  memiliki kewenangan di dalam melakukan penindakan para  pengungsi  dari  luar  negeri  yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun demikian,
sebagaimana diatur di dalam Perpres No.125 tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi dari  Luar  negeri,  imigrasi  memiliki  tugas  di dalam pengawasan keimigrasian para pengungsi.  Tanggung  jawab  penanganan pengungsi berada pada pihak petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Rudenim sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Tempat Penampungan
Sementara menunggu pemulangan  ke  negara  asalnya  dan  bukan untuk penampungan pengungsi, tetapi merupakan tempat penampungan para pelanggar  keimigrasian  (imigratoir).  Namun demikian  Rudenim  juga  dapat  digunakan untuk  menampung  para  pengungsi  yang melanggar peraturan Keimigrasian. Selain itu Rudenim  juga  merupakan  Tempat  untuk Penampungan  Darurat  ketika  di  temukan Pengungsi di Perairan.
Di dalam penanganan pengungsi dari luar negeri  yang  melakukan  aktivitas  demo, petugas  Rudenim  hingga  saat  ini  belum memiliki  SOP  yang  jelas.  Sebagai  dasar beraktivitas, mereka mengacu pada Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka  atau  Pengungsi.  Berdasarkan  aturan tersebut,  maka  upaya  penanganan  yang  saat ini dilakukan oleh petugas Rudenim yaitu :
1) Sebelum  demo  dilakukan  biasanya  ada faktor  pemicu  (identifikasi  segera  agar tidak membesar);
2) Lokalisasi berita dan informasi agar tidak menyebar ke wilayah lain;
3) Penanganan  humanis  mengedepankan HAM;
4) Diseminasi tentang keberadaan pengungsi  di  Indonesia  terkait  hak  dan kewajibannya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa: Keberadaan  pengungsi  telah  cukup  lama  di Indonesia tanpa kejelasan status permohonan suaka,  proses  resettlement  yang  lama,  tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, produktivitas. serta perlindungan dan fasilitas di penampungan yang belum cukup memadai menjadi  faktor  pemicu  para  pengungsi melakukan  aksi  unjuk  rasa.  Tujuan  dari  aksi unjuk  rasa pengungsi dari luar negeri adalah untuk  mendapatkan  atensi  atas  proses resettlement yang lama agar dapat dipercepat, dan  mendapatkan  tambahan  fasilitas  serta tunjangan  selama  menunggu.  Namun  aksi unjuk  rasa  yang  dilakukan  para  pengungsi tersebut  bersifat  ilegal  karena  sebagaimana dijelaskan  oleh  aturan  hukum  di  Indonesia unjuk rasa hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
Meskipun  unjuk  rasa  tersebut  ilegal, pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya
penanganan  dalam  menghadapi  upaya  unjuk rasa  tersebut.  Beberapa  upaya  yang  telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  para pengungsi  guna  mewujudkan  keadilan  yang bermartabat, yaitu:
1. Di dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri, Polri  telah  memiliki  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 (Perkapolri 7/2012) tentang Tata  Cara  Penyelenggaraan,  Pelayanan, Pengamanan  dan  Penanganan  Perkara Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum yang  mengatur  dengan  jelas  syarat-syarat dan  larangan  di  dalam  melakukan  aksi unjuk rasa.
2. Polri juga memiliki Perkap Nomor 1 Tahun 2009  tanggal  13  Januari  2009  tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan Kepolisian,  dan  Perkap  Nomor  16  Tahun 2006  Tanggal  5  Desember  2006  tentang Pedoman  Pengendalian  Massa  di  dalam teknis  pengendalian  aksi  unjuk  rasa  yang dilakukan  oleh  para  pengungsi  dari  luar negeri.
3. Meskipun  tugas  penanganan  aksi  unjuk rasa  dilakukan  oleh  Polri,  instansi  lain yakni Imigrasi juga memiliki kewenangan di  dalam  melakukan  pengamanan  aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi sebagimana dijelaskan di dalam Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0352.GR.02.07 Tentang Penanganan
Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia, UNHCR, Laporan Statistik
Bulanan  Pengungsi  Dari  Luar  Negeri Agustus 2022 , 2022
M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri, ‘Implementasi Penegakan Hukum
Pencari  Suaka  Dan  Pengungsi  Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun 2016  Tentang  Penanganan  Pengungsi Dari  Luar  Negeri  (The  Implementation of  Asylum  Seekers  Dan  Refuges  Law Enforcement  in  Indone’, Jurnal  Ilmiah
Kajian Keimigrasian , 2.2 (2019), 86
Missbach,  Antje,  ‘Asylum  Seekers’  and Refugees’ Decision-Making in Transit in Indonesia:  The  Need  for  in-Depth  and Longitudinal  Research’, Bijdragen  Tot de  Taal-,  Land-  En  Volkenkunde ,  175.4 (2019), 419–45
<https://doi.org/10.1163/22134379- 17504006>
Negeri, Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar, Laporan Akhir  Tahun Satgas Penanganan  Pengungsi  Dari  Luar Negeri Tahun 2021 (Jakarta, 2021)
UNHCR,  ‘UNHCR  -  Refugee  Statistics’,
Refugee Data Finder (Geneva: UNHCR Interntional Data, 2022) <https://www.unhcr.org/refugee- statistics/>