KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SUNGAI TEBELIAN

## KABUPATEN SINTANG

## Felix Semaun
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : felix.unka@gmail.com

## Abstrac
The leadership of the sub-district head towards the improvement of the discipline of the  civil  servant  has  not  been  implemented maximally,  which  among  others  is    still found  disciplinary  violations  committed  by employees  regarding  working  hours,  both coming hours and office hours are the  forms of  regulations  often  violated  by  employees so that the working  time  is  less  effective, in  completing  the  task.  that  disciplinary violations committed by employees concerning  the  discipline  of  work,  there  are two factors as the cause, ie intentional factors, such  as  frequent  late  entry,  often  not  absent, frequent  home  time,  do  not  wear  uniforms, neglect the instructions of superiors.
Keywords: Leadership, Employe Discipline.

## Abstrak
Kepemimpinan camat terhadap peningkatan  disiplin  kerja  pegawai  belum terlaksana secara maksimal, yang antara lain
masih  dtemukan  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan oleh pegawai  mengenai  jam kerja, baik  jam  datang  maupun  jam  pulang  kantor merupakan bentuk peraturan sering dilanggar oleh  pegawai  sehingga  waktu  kerja  kurang efektif,  dan  terjadinya  keterlambatan  dalam menyelesaikan  tugas.  bahwa  pelanggaran disiplin  yang  dilakukan  oleh  pegawai menyangkut  disiplin  kerja,  ada  dua  faktor sebagai  penyebab,  yaitu  faktor  disengaja, seperti  sering  terlambat  masuk,  sering  tidak tidak  hadir,  sering  pulang  belum  saatnya, tidak  memakai  pakaian  seragam,  melalaikan instruksi atasan.
Kata  Kunci:  Kepemimpinan,  Disiplin  Kerja Pegawai.

## Latar Belakang
Dalam rangka mencapai tujuan nasional perlu adanya disiplin  dan kesadaran terhadap  hukum  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  Pegawai Negeri Sipil yang merupakan aparatur negara
sekaligus sebagai abdi masyarakat diperlukan peningkatan  disiplin  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  tanggung  jawab  dalam bidangnya  menuju  aparatur  pemerintah  yang bersih dan berwibawa.
Sumber    daya manusia adalah penggerak roda organisasi  dalam  mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.  Sumber  daya manusia  sebagai  asset  non  material  dan  non
financial dalam organisasi mutlak sifatnya.
Oleh karena itu, sumber  daya  manusia dapat merupakan  asset   utama   organisasi,  jika produktivitas sumber daya manusianya tinggi.
Pentingnya pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai,  maka pemerintah mengeluarkan peraturan  dengan maksud untuk memperbaiki dan  mendidik para pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku agar dapat  memenuhi tujuan lembaga  yaitu  melaksanakan  tugas  dengan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik- baiknya.
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  pasal  12 ayat 2 menyatakan bahwa : Untuk mewujudkan penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan  diperlukan  Pegawai  Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab,
jujur,  dan  adil  melalui  pembinaan  yang dilaksanakan  berdasarkan  system    prestasi dan  system  karier  yang  dititikberatkan  pada system prestasi kerja. Pentingya disiplin kerja yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah dengan  maksud  untuk  memperbaiki  dan mendidik para pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

## Pembahasan
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kecamatam Sungai Tebelian merupakan  salah  satu  dari  empat  belas kecamatan  di  wilayah  Kabupaten  Sintang. Kecamatan  ini  memiliki  luas  543.30  km 2 (2,43%)  dari  luas  Kabupaten  Sintang.  Batas wilayah kecamatan ini meliputi sebelah utara berbatasandengan Kecamatan Sintang,sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi atau  Kecamatan  Belimbing,  sebelah  Timur berbatasan  dengan  Kecamatan  Dedai  serta sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kecamatan Tempunak.  Kecamatan  Sungai  Tebelian merupakan salah satu kecamatan yang dilalui jalan  Propinsi  yang  menghubungkan  Kota Sintang dengan Pontianak, juga di kecamatan ini  dilalui  oleh  Sungai  Kapuas  dan  Sungai Tebelian.
Pemerintah Kecamatan Sungai Tebelian dalam menjalankan tugas didukung
oleh 36 (tiga puluh enam)  orang pegawai yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki- laki  dan  16  (enam  belas)  orang  perempuan. Selain itu pegawai  yang  melaksanakan tugas juga  didasarkan  kepada  berbagai  kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Berikut dapat dilihat  tabel  data  pegawai  Kantor  Camat Sungai Tebelian menurut Tingkat Pendidikan.
Tabel  4.3.  Data  Pegawai  Kantor  Camat Kecamatan Sungai Tebelian Menurut Tingkat Pendidikan.
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 1 Sekolah Dasar 3 9,09 2 SLTP 3 4,54 3 SLTA 24 54,54 4 D.III/Sarmud 1 9,09 5 Sarjana / S.1 4 18,18 6 Pasca Sarjana/S.2 1 4,54 Jumlah 36 100
Sumber: Data Kantor Camat Sungai Tebelian,

## Tahun 2014.
Berdasarkan  table  tersebut  diatas bahwa  sumberdaya  aparatur  di  Kantor Kecamatan  Sungai  Tebelian  sangat  minim dimana  mayoritas  adalah  tamatan  Sekolah Menengah Atas (24 orang pegawai) sementara untuk  lulusan  sarjana  (D3,  S1,  S2)  sangat minim (6 orang pegawai).
Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan yang terbaru tersebut di atas, terlihat lebih efisien dengan
jumlah  formasi  jabatan  struktural  yang  lebih sedikit/ramping  jika  dibandingkan  dengan struktur  organisasi  Pemerintah  Kecamatan sebelumnya.  Maksud  dan  tujuan  dari Peraturan  Pemerintah  dan  Perda  tersebut adalah positif yaitu memberikan penghargaan kepada  organisasi  Pemerintahan  Kecamatan melalui  peningkatan  eseloneringnya  yang sudah barang tentu membawa implikasi pada peningkatan  kesejahteraan  dan  kewibawaan pemerintahan kecamatan.
Mengacu  kepada  peraturan  daerah tersebut,  pemerintah  Kecamatan  Sungai Tebelian  memiliki  peta  jabatan  Pegawai Pemerintah  Kecamatan  Sungai  Tebelian secara terperinci dapat digambarkan pada bagan berikut ini:
1. Kedudukan
a. Kecamatan merupakan
perangkat    daerah      kabupaten/ kota  atau  Kotamadya/Kabupaten Administrasi  di  Propinsi  yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
b. Camat sebagaimana dimaksud dalamayat(1)berkedudukansebagai
koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di  wilayah kerjanya, berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab kepada Bupati/walikota atau walikotamadya/Bupati administrasi  di  Propinsi  melalui
Sekretaris  Daerah    Kabupaten/ kota  atau  Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
2. Tugas dan Fungsi
a. Camat            mempunyai              tugas dan fungsi  melaksanakan
kewenangan  pemerintahan  yang dilimpahkan  oleh  Bupati/Walikota atau Walikotamadya/Bupati Administrasi  di  Propinsi,  sesuai karakteristik  wilayah,  kebutuhan daerah  dan  tugas  pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Pelimpahan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  berpedoman  pada Lampiran I Keputusan ini.
c. Sebagaimana tugas camat sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.
Dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris,  para  kepala  seksi  dan  kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,  integrasi  dan  sinkronisasi  baik dalam  lingkungan  masing-masing  maupun antar  satuan  organisasi  Kecamatan  sesuai dengan  tugas  pokok  masing-masing.  Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan  masing-masing  dan  bila  terjadi penyimpangan  agar  mengambil  langkah- langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap  pimpinan  satuan  organisasi Kecamatan  bertanggungjawab  memimpin, mengkoordinasikan  bawahannya  masing- masing  dan  memberikan  bimbingan  serta petunjuk  bagi  pelaksanaan  tugas  bawahan. Setiap  pimpinan  satuan  organisasi  wajib mengikuti  dan  mematuhi  petunjuk  dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala maupun seaktu-waktu sesuai kebutuhan.
B. Kepemimpinan Camat Terhadap Pegawai  di  Kantor  Camat  Sungai Tebelian
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari  informan  Camat  Sungai  Tebelian melalui  wawancara  menunjukkan  bahwa “menyatakan setiap pegawai diwajibkan oleh atasan  mentaati  peraturan  yang  berlaku  di Kantor  Camat  Sungai  Tebelian  Kabupaten Sintang”.pelanggaran terhadap peraturan yang sudah  diwajibkan,  meskipun  frekuensinya jarang  (kadang-kadang).  Peraturan  yang pernah  dilanggar  berkaitan  dengan  peraturan kedinasan  yang  ada  hubungannya  dengan pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Selanjutnya untuk mengetahui bentuk pelanggaran  yang  pernah  dilakukan  oleh pegawai mengenai jam kerja, baik jam datang maupun jam pulang kantor merupakan bentuk peraturan sering dilanggar oleh sebagian besar informan. Sedangkan sebagian kecil informan pernah melanggar peraturan mengenai penggunaan  waktu  kerja  kurang  efektif, sehingga  sering  terjadinya  keterlambatan dalam  menyelesaikan  tugas.  Di  samping  itu ada  sebagian  informan  yang  menyatakan tidak  pernah  melanggar  peraturan,  sehingga mereka tidak ada pernyataan mengenai bentuk peraturan yang dilanggar”.
Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai menyangkut  disiplin  kerja,  ada  dua  faktor sebagai  penyebab,  yaitu  faktor  disengaja, seperti  sering  terlambat  masuk,  sering  tidak tidak  hadir,  sering  pulang  belum  saatnya, tidak  memakai  pakaian  seragam,  melalaikan instruksi  atasan.  Sedangkan  faktor  tidak sengaja seperti terjadinya kecelakaan.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tindakan yang diberikan oleh atasan kepada  bawahannya  yang  tidak  mentaati peraturan  yang  berlaku,  hasil  wawancara Kasi  Pemerintahan  dan  Kasi  Trantib  kantor Camat  Sungai  Tebelian  ini  dapat  diketahui melalui  prenyataan  informn  bahwa  tindakan yang  diberikan  oleh  atasan  kepada  pegawai yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  kerja, terlihat dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh  pegawai.  Hal  tersebut  berdasarkan  data bahwa  sebagian  besar  informan  menyatakan tindakan yang sering dilakukan adalah berupa peringatan  ringan,  yaitu  peringatan  dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan pengarahan, dengan  maksud  untuk  memberikan  atau menimbulkan  kesadaran  pegawai  yang  tidak mentaati  peraturan  disiplin.    Namun    ada juga  informan  yang  menyatakan  diberikan hukuman,  hal  tersebut  dilihat  dari  tingkat kesalahan yang dilakukan.
Selanjutnya untuk mengetahui bentuk
bimbingan  yang  pernah  diberikan  oleh pimpinan  mengenai  disiplin  kerja,  menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Sungai  Tebelian  bahwa  sebagian  besar informan menyatakan bentuk bimbingan yang pernah  diberikan  adalah  melalui  pendidikan dan  latihan  terutama  mengenai  pemahaman terhadap  peraturan  pemerintah  No.30  tahun 1980, tentang kewajiban pegawai negeri sipil dan larangan serta sanksi bagi pegawai negeri sipil  yang  melanggar  peraturan  tersebut, seperti  ketaatan  terhadap  jam  kerja,  mekakai pakaian  seragam  sesuai  dengan  hari  yang sudah  ditentukan,  mantaati  setiap  perintah dari atasan dan lain-lain.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan  informan  mengenai  pemberian bimbingan  dari  pimpinan  Kantor  Camat Sungai  Tebelian  menurut  hasil  wawancara Kasi  Pemerintahan  dalam  penelitian  ini diketahui  bahwa  pelaksanaan  bimbingan disiplin  kerja  dinyatakan  oleh    sebagian besar  informan  belum  dilakukan  dengan serius,  karena  pimpinan  belum  sepenuhnya melaksanakan peraturan yang berlaku, seperti  kurang  tegasnya  memberikan  sanksi secara  adil  kepada  pegawai  yang  melanggar peraturan,  belum  dpat  menumbuhkan  dan memelihara  iklim  kerja  yang  kondusif  bagi inovasi dan kreativitas bawahan”.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis
di  lapangan,  menunjukkan  bahwa  pola pembinaan  disiplin  kerja  yang  dilakukan  di Kantor  Camat  Sungai  Tebelian  Kabupaten Sintang  masih  berorientasi  kepada  pola kepemimpinanotoritere,sehinggamenimbulkn akses  yang  kurang  baik.  Salah  satu  contoh, bawahan  dalam  mentaati  peraturan  bukan dilandasi  oleh  kesadaran,  melainkan  adanya rasa  takut  akan  memperoleh  hukuman  jika melanggar. Seperti dalam pelaksanaan tugas, apabila  ada  pimpinan  mereka  rajin  bekerja dan apabila tidak ada pimpinan mereka selalu menggunakan waktu tersebut untuk bercanda, tanpa memikirkan beban tugas  yang  menjadi tanggungjawabnya.
Dengan demikian pelaksanaan pembinaan dari atasan kepada bawahan tidak hanya  berdasarkan  pemberian  bimbingan semata-mata,  namun  yang  perlu  menjadi perhatian  adalah  adanya  kesadaran  atau keinsyafan  dari  pegawai  itu  sendiri  terhadap peraturan-peraturan  yang  berlaku  dalam organisasi  yang  bersangkutan,  meskipun bukan  berarti  kesadaran  merupakan  satu- satunya  faktor  pokok  dalam  menegakkan disiplin.

## C. Disiplin  Kerja  Pegawai  di  Kantor Camat Sungai Tebelian
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan camat sebagi subjek dalam
penelitian  ini  menyatakan  bahwa  ketaatan pegawai  negeri di  Kantor Kecamatan Sungai Tebelian  terhadap    pekerjaannya    sama halnya  ketaatannya  kepada  ideology  negara/ pemerintah,  kebijaksanaan  pemerintah  baik yang  menyangkut  kepentingan  pegawai negeri sipil maupun kepentingan umum serta taat  kepada  atasan/pimpinan  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku  dan  mentaati  setiap perintah  dinas.  Berdasarkan  hal  tersebut diatas  informan  Camat  Sungai  Tebelian  juga memberikan  informasi,  bahwa  ketertiban atau  ketaatan  dalam    pelaksanaan    tugas dapat  diketahui  dari    ketertiban    pegaai dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan kewenangannya dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan sikap, bertutur kata  dan  berprilaku  dalam  kantor,  serta menggunakan peralatan kantor.
Selanjutnya untuk mengetahui pertanyaan  informan  mengenai  pelaksanaan setiap perintah yang diberikan oleh pimpinan, menurut  Sekcam  Sungai  Tebelian  dalam penelitian  ini  menyatakan  bahwa  sebagian besar  informan  menyatakan  melaksanakan perintah  atasan,  terkadang  dilaksanakan  dan terkadang  tidak  dilaksanakan,  misalnya pekerjaan yang dibebankan selalu tidak tepat waktu  yang  ditentukan,  karena  waktu  kerja tidak  sepenuhnya  digunakan  untuk  bekerja, melainkan untuk bercanda dengan teman
sekerja.
Untuk  mengetahui  bentuk  perintah dari  pimpinan,  sehingga  informan  wajib melaksanakannya, menurut Kasi pemerintahan maupun  Kasi  Trantib  Kecamatan  Kantor Camat    Sungai    Tebelian    dalam    penelitian ini  menyatakan  bahwa  diketahui  bahwa metaati ketentuan  yang menyangkut masalah kedinasan  dan  melaksanakan  setiap  perintah atau  instruksi  merupakan  pernyataan  dari sebagian  besar  informan  tentang  masalah perintah yang diberikan oleh atasan, Mengenai masalah  kedinasan  menyangkut  masalah tugas  pokok  yang  sudah  menjadi  kewajiban dari  seorang  pegawai  sedangkan  masalah perintah  merupakan  wewenang  atasan  dan juga  merupakan  suatu  kewajibanyang  harus dilaksanakan,  karena  pimpinan  atau  atasan merupakan  penanggung  jawab  organisasi secara keseluruhan. Hal tersebut di atas sesuai dengan  pernyataan  dari  seluruh  informan yaitu  dasar  pegawai  melaksanakan  tugas adalah  merupakan  suatu  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Selanjutnya untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh informan dalam melaksanakan tugas dalam penelitian ini baik camat  maupun  kepala  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Sintang  menjelaskan bahwa informan menyatakan  pernah
melakukan  kesalahan  dalam  melaksanakan tugas, namun frekuensi kesalahannya tergolong  rendah  (tidak  terlalu  sering)  dan kesalahan  yang  dilakukan    kadang    kala diluar  kemampuan  pegawai,  seperti  sulitnya mempormulasikan  instruksi  dari  atasan, sehubungan  tugas  yang  diterima  sebelumnya tidak  ada  petunjuk  sehingga  mengganggu kecepatan  waktu  penyelesaian.  Hal  tersebut dinyatakan oleh sebagian besar informan”.
Selanjutnya untuk mengetahui bentuk kesalahan  yang  pernah  dan  sering  dilakukan oleh  informan  a  menurut  Sekcam  di  Kantor Kecamatan Sungai Tebelian dalam penelitian ini  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  tugas tidak  tepat  waktu,  karena  penggunaan  waktu dalam  bekerja  kurang  efektif,  sehingga sering  menimbulkan  keterlambatan  dalam memberikan  laporan  hail  kerja.  Sedangkan bentuk  kesalahan  lain  yang  dilakukan  oleh informan  adalah  pekerjan  yang  diselesaikan tidak  sesuai  dengan  instruksi  dari  atasan, karena    setiap    tugas      yang      dilimpahkan oleh    atasan    jarang    diberikan      petunjuk atau  pengarahan  terlebih  dahulu,  sehingga bawahan  sebagai  pelaksanaan  sulit  untuk menafsirkan  tugas  tersebut  dan  akhirnya tugas  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan keinginan atasan.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa timbulnya
kesalahan pegawai (bawahan) dalam melaksanakan  tugas  disebabkan  kurangnya koordinasi  antara  atasan  dengan  bawahan  di dalam memberikan perintah. Di satu sisi atasan dalam  memberikan  perintah  tidak  disertai dengan  petunjuk  yang  jelas  atau  pengarahan terlebih dahulu dan di sisi lain kurang adanya inisiatif dari bawahan terhadap perintah  yang diterima (asal menerima perintah saja), seperti mengkonsultasikan  perintah  yang  dianggap kurang dipahami.
Untuk  lebih  jelasnya  mengetahui tindakan hukum disiplin yang berlaku, melalui pernyataan  Sekcam  maupun  Kasi  di  Kantor Kecamatan  Sungai  Tebelian  Kabupaten Sintang  dalam  Penelitian  ini  menyatakan bahwa  sebagian  besar  informan  menyatakan tindakan hukuman disiplin yang berlaku sesuai dengan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1980 adalah  hukuman  disiplin  ringan,  sedang  dan berat. Hal tersebut merupakan suatu ketentuan dengan  menggolongkan  masing-masing  jenis hukuman  disiplin  sesuai  dengan  pelanggaran disiplin yang dilakukan, dimulai dari teguran sampai dengan pemberian sanksi administrasi oleh Camat sebagai unsur pimpinan”.
Untuk mengetahui tata cara penjatuhan hukuman  disiplin  di  Kantor  Camat  Sungai Tebelian  Kabupaten  Sintang  dapat  diketahui melalui  hasil  wawancara  dengan  Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan  Sungai
Tebelian  dalam  penelitian  ini  menyatakan bahwa  sebagian  besar  informan  menyatakan tata  cara  penjatuhan  hukum  disiplin  adalah berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh  informan  (bawahan),  apabila  kesalahan yang  dilakukan  ringan,    maka    hukuman yang  diperoleh  atau  diberikan  atasan  berupa teguran,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis. Contohnya  jarang  masuk  kantor  pada  jam yang  sudah  ditentukan,  tidak  menggunakan pakaian  seragam  yang  sudah  ditetapkan, penggunaan waktu kerja tidak pada tempatnya dan lain-lain”.
Kemudian  seluruh  informan    dari hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  atasan dalam melaksanakan hukuman disiplin belum sepenuhnya  mengacu  atau  berpedoman kepada  peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun 1980 yang telah menetapkan kewajiban dan  larangan  bagi  pegawai  negeri  sipil  serta sanksi bagi setiap pelanggaran larangan yang sudah ditetapkan.

## Simpulan
Kepemimpinan camat dalam meningkatkan      disiplin menunjukkan masih  belum  optimal,  karena  pelaksanaan kepemimpinan  camat  khususnya  dalam pembinaan  disiplin  berupa  bimbingan  belum dilakukan  secara  kontinyu.  Disiplin  kerja pegawai dalam melaksanakan tugas  terlihat
masih  belum  optimal,  karena  belum  seluruh pegawai  (bawahan)  yang  melaksanakan perintah  dari  atasan  dan  belum  optimalnya pelaksanaan  tugas  kedinasan  dengan  sebaik- baiknya  serta  dengan    penuh    pengabdian dan  kesaadaran  akan  tanggungjawab  dalam penyelesaian  tugas  yang  tidak  tepat  waktu sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Pengaruh Hubungan kepemimpimpinan camat terhadap  peningkatan  disiplin  kerja  pegawai di  Kantor  Camat  Sungai  Tebelian  Kbupaten Sintang  menunjukan  hubungan  yang  kurang maksimal  sehingga  upaya  merealisasikan tugas-tugas  pemerintahan  dalam  pelayanan administrasi  publik  belum  dapat  diwujudkan dengan baik.
saranpenelitianyaituCamatmemahami berbagai  faktor  yang  terkait  dengan  disiplin kerja  seperti  faktor  kepribadian  dan  faktor lingkungan  serta  faktor-faktor  lain  dalam upaya  merealisasikan  disiplin  kerja  pegawai yang  baik.Pembinaan  disiplin  kerja  pegawai dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu pertama melakukan  bimbingan  secara  terus  menerus melalui pemberian contoh atau ketauladanan, ke  dua  indoktrinasi  (pemaksaan  terhadap peraturan),  dalam  upaya  untuk  mengarahkan pegawai  agar  dapat  melaksanakan  tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Azrita,
Magdalena, 1999. Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui LSM Pedesaan . Tesis.
Barry,  Cushway,  2002. Human  Resource
Management . Edisi Bahasa Indonesia (Jilid 1 dan 2), Terjemahan Drs.  Bunyamin  Molan,  Penerbit  PT.
Prenhallindo, Jakarta.
Brown,  Rob,  1997. Perfect  Empowerment Pemberdayaan  Yang Tepat . PT. Elex Media  Komputeria  dan  Kelompok
Gramedia, Jakarta. Burhannudin A. Tayibnapis, 1994. Administrasi  Kepegawaian .  Satuan Tinjauan Analitik.
Darwin, Muhadjir, 1999. Birokrasi Indonesia dan Pengembangan Aparatur . Ghalia Indonesia, Jakarta.
David    Clutterbuck,    Susan    Kernaghan, 2003. The  Power  of  Empowerment .
Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer.
Hani,  T.  Handoko,  2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya
Manusia . Edisi Kedua, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Henry,  Sunanora,  1994. Manajemen  Sumber Daya Manusia . Penerbit STIE YKPN,
Yogyakarta.
Kumorotomo, Wahyudi, 1999. Etika Administrasi Negara . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Miadmojo,  Sudibyo,  1991. Membudayakan Disiplin  di  Kalangan  Aparatur Pemerintahan . Gunung Agung, Jakarta.
Milkovich, George T. and Boudreaus, John W,
1991. Human Resource Management . Eigth  Edition,  Irwin  Home  Wood, Boston.
Musanef, 1990. Manajemen Kepegawaian di Indonesia . Gunung Agung, Jakarta.
Nitisemito,  Alex,  S,  1991. Manajemen Personalia . Ghalia Indonesia,

## Jakarta.
Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. Pengembangan Sumber  Daya  Manusia .  PT.  Renika Cipta, Jakarta.
Oemar, Hamalik, 2000. Manajemen Pelatihan
Ketenagakerjaan Pendekatan Perpadu . Bumi Aksara, Jakarta.
Pace,  Wayne  dan  Don  F.  Faules,  2002. Komunikasi  Organisasi,  Strategi Meningkatkan  Kinerja  Perusahaan . Penerbit  PT.  Remaja  Rosdakarya,
Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan  diubah  Peraturan  Pemerintah Nomor  13  Tahun  2002  Tentang Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil Dalam Jabatan Struktural.
Sedarmayanti,  2003. Good  Governance Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah .
Penerbit Mandor Maju, Bandung.
Sinaga,  Anggiat  M.,  2001. Pemberdayaan Sumber  Daya  Manusia .  Lembaga
Administrasi Negara, Republik Indonesia.
Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1987. Metode  Penelitian  Survey .  Cetakan Kedua, PT. Pustaka LP3S Indonesia,
Jakarta.
Sudarmo,  Gito  dan  Nyoman  Sudita,  1997.
Prilaku
Keorganisasian . Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Thoha,   Mitha,   1998. Prilaku  Organisasi . Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta.
Thoha, Mitha, Agus Dharma, 1998. Menyoal Birokrasi Publik, Kumpulan Makalah Pada Seminar Good Governance Dalam Reformasi
Hukum Oleh International Center for Environmental Law . Agustus, 1998.
Tjokrowinoto,  Moeljanto,  1999. Reorientasi Birokrasi Publik dan Era Globalisasi.
Balai Pustaka, Jakarta.
Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999. Tentang  Perubahan  UU  No. 8 Tahun  1974  Tentang  Pokok-pokok Kepegawaian. Penerbit Sinar
Grafika. Usman, Marzuki, 1997. Manajemen Pembangunan . Gajah Mada University Press, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Wahyudi, Kumorotomo, 1999. Etika
Administrasi  Negara . Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
Widowati, Mustika, 1998. Karier Lentur dan Model  Pengelolaan  Karier  Masa Depan .  Majalah  Usahawan  No.  02, Th XXVII, Pebruari.