## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 5, Nomor 4, (2024) hlm. 724-739 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/22088 DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22088

## Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

## Itsnaini Iflachatun Azkiya*, Hendra Dedi Kriswanto
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia *email Koresponden Penulis: itsnainiazkiya@students.unnes.ac.id

## Info Artikel ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2024-05-24
Diterima: 2024-07-08 Diterbitkan: 2024-08-05

## Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2024 Penulis
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah dan nasional,  yang  memerlukan  pembangunan  yang  menyeluruh  dan  melibatkan partisipasi  masyarakat.  Melalui  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan,  pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk  memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. LPMK Kelurahan Candi sempat vakum,  namun  kembali  aktif  dalam  pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengukur  partisipasi masyarakat setelah  LPMK  aktif  kembali,  serta  peran  dan  faktor  pendukung  serta penghambat LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  informan  penelitian  yaitu ketua  LPMK,  2  anggota  LPMK  dan  1  masyarakat  umum.  Data  dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  partisipasi  masyarakat  termasuk dalam  partisipasi  sedang/Degrees  of  tekonism  pada  tangga  Peredaman (Placation).  Peran  LPMK  sebagai  fasilitator,  mediator,  motivator,  dan dinamisator  sudah  berjalan  dengan  baik.  Faktor  pendukung  yaitu  pola kepemimpinan  ketua,  anggota  LPMK  yang  solid,  bantuan  dari  mitra.  Faktor penghambat  yaitu  dana  dan  ada  beberapa  orang  yang  tidak  sejalan  dengan LPMK.
Kata Kunci : partisipasi; peran; LPMK Cara mensitasi artikel:
Azkiya, I. I.,  Kriswanto, H. D. (2024). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(4), 724-739. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22088

## PENDAHULUAN
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025- 2045  mempertimbangkan  tiga  isu  utama  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama, jebakan  pendapatan  rendah  merujuk  pada  pembangunan  ekonomi  Indonesia dengan tingkat produktivitas yang rendah. Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari  pembangunan  nasional  karena  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan masyakarat sayangnya, tidak semua Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat terserap pada perekonomian sehingga masih ada masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya rendah. Kedua, pembangunan sosial yang
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 725 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
masih tertinggal ditandai dengan penurunan angka kemiskinan yang melambat, perlindungan  sosial  yang  belum  maksimal,  kurangnya  partisipasi  masyarakat, kualitas  pendidikan  rendah,  dan  rendahnya  sistem  kesehatan.  Ketiga,  birokrasi pemerintahan  dengan  kualitas  regulasi  yang  masih  rendah  sehingga mengakibatkan  pelaksanaan  pembangunan  belum  optimal.  Ketiga  isu  tersebut akan mempengaruhi perencanaan pembangunan hingga tingkat daerah (Hidayat et al., 2022)
Semarang memiliki lima masalah utama dalam perencanaan pembangunan daerah.  Pertama,  sumber  daya  manusia  yang  masih  rendah  dalam  hal kesejahteraan,  pendidikan,  kesehatan,  dan  daya  saing  kerja.  Kedua,  potensi ekonomi  lokal  yang  belum  mampu  bersaing.  Ketiga,  tingkat  kesejahteraan masyarakat  yang  masih  rendah.  Keempat,  pemanfaatan  ruang  dan  lingkungan yang belum optimal. Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan  lebih  optimal.  Dari  masalah  yang  ada,  kesejahteraan  masyarakat menjadi  poin  penting  yang  sangat  diperhatikan  oleh  pemerintah  Indonesia sehingga  menjadi  tujuan  utama  bagi  Pembangunan  Nasional  (Parida    Emei, 2019).  Masalah  tersebut  mendorong  pemerintah  untuk  memberikan  upaya penanganan  melalui  pembangunan  nasional  dengan  tujuan  menjadikan masyarakat  yang  sejahtera.  Seperti  yang  tertulis  dalam  Pembukaan  Undang- undang  Dasar  1945  bahwa  tujuan  pembangunan  bangsa  Indonesia  adalah melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (Ranjamandu, 2019). Maka dilaksanakan Pembangunan Nasional untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  yaitu  dengan  pembangunan  negara  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  seluruhnya  serta  melibatkan  masyarakat  dalam proses pembangunan (Damaiwana, 2020)
Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  pembangunan  adalah dengan memberikan kewenangan pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah sehingga  terciptanya  pembangunan  secara  menyeluruh  (Arief  Rahman,  2021). Pemerintah kelurahan/desa diberi kewenangan menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  (Adet  et  al.,  2023).  Keberhasilan  pembangunan  di kelurahan/desa  akan  memengaruhi  keberhasilan  pembangunan  nasional (Muarifuddin, 2017).
LPMK memiliki tugas untuk membantu lurah dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  Tugas  LPMK  yaitu  menjadi  motivator  bagi  masyarakat,  inspirator pembangunan,  mediator  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  dan  aspirator masyarakat (Rauf  Munaf, 2018). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)  menjadi  tempat  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  dan mewujudkannya  sesuai  kebutuhan  masyarakat  serta  menyusun  rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Isyabillilah  Gustaman, 2023).
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Pembangunan  desa/kelurahan  tidak  bisa  terlepas  dari  partisipasi masyarakat  itu  sendiri  (Kaehe  et  al.,  2019).  Partisipasi  masyarakat  dalam pemerintahan daerah menjadi alat pemberdayaan karena berperan sebagai akar yang  menjadi  gagasan  pemberdayaan  (Uddin,  2019).  Partisipasi  masyarakat menjadi salah satu tolak ukur agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang  cerdas  karena  menggabungkan  pengembangan  wilayah  dengan  tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi  (Felix Júnior  et  al., 2020). Keterlibatan masyarakat  dapat  meningkatkan  proses  perencanaan,  penganggaran,  dan evaluasi, yang bermuara pada pembangunan yang efektif (Masri et al., 2023).
Uraian  di  atas  menjalaskan  bahwa  adanya  keterkaitan  antara  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  dengan  partisipasi  masyarakat. Lembaga Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang besar dalam mewadahi aspirasi  masyarakat  dan  memberdayakan  masyarakat.  Maka,  antara  LPMK  dan masyarakat  adalah  satu  kesatuan  yang  menguntungkan  apabila  berjalan berdampingan.
Kelurahan Candi memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. LPMK kelurahan Candi mengalami  vakum bertahun-tahun,  tetapi  aktif  kembali  pada  tahun  2023 setelah pemilihan ketua baru. Tantangan bagi LPMK baru adalah meningkatkan partisipasi  masyarakat  yang  menurun  akibat  vakum  tersebut.  LPMK  baru berupaya  merangkul  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan mereka, dengan fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan.
Berdasarkan uraian dan masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Candi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang berasal  dari  perspektif  narasumber  atau  informan  dari  masalah  sosial  yang mereka  alami  (Creswell,  2015).  Desain  penelitian  deskriptif  menguraikan peristiwa yang menjadi fokus penelitian dalam bentuk narasi untuk memahami sejauh  mana  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  dan  peran  apa  yang dilakukan LPMK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  Data  primer  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya  tanpa  ada  perantara  (Sugiyono,  2019).  Data  primer  diperoleh  dari wawancara  dan  observasi  langsung  bersama  ketua  beserta  pengurus  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kelurahan Candi dan masyarakat kelurahan  Candi.  Informan  ditentukan  dengan  teknik  purposive  sampling  yaitu memilih  informan  yang  dianggap  paling  tahu  tentang  masalah  yang  diteliti (Douglas, 2022). Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 727 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
data sekunder berupa dokumen yang meliputi dokumen resmi, pribadi, fisik, serta arsip (Ulfatin, 2022). Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal mengenai  partisipasi  masyarakat  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan (LPMK), penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, data kependudukan, program kerja LPMK, dan gambar.
Teknik  pengumpulan  data  sebagai  langkah  utama  peneliti  dalam memperoleh data untuk dianalisis dan disimpulkan  (Salmia,  Sukmawati, 2023). Data  di penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara dengan ketua LPMK, anggota LPMK dan masyarakat Kelurahan  Candi.  Observasi    dilakukan  dengan  mengikuti  kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan LPMK. Dokumentasi dengan data tertulis dari artikel, buku, dan dokumen Kelurahan Candi.
Teknik keabsahan data digunakan untuk mengukur ketepatan dan menguji kebenaran  suatu  data.  Teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif berkaitan  dengan  validitas  dan  rebilitas  (Zuldafrial,  2012).  Penelitian  ini menggunakan  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  untuk  menguji  data. Triangulasi  sumber  mengecek  dan  mencocokan  data  yang  dihasilkan  dari beberapa sumber  terkait.  Triangulasi  teknik membandingkan  informasi  dengan cara yang berbeda seperti wawancara dan observasi.
Teknik analisis data menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa bentuk, memasukkan ke dalam kategori umum dan khusus, dan menyimpulkan sehingga mudah dipahami (Kusumastuti  Khoiron, 2019). Langkah analisis data pada  penelitian  ini  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Kelurahan  Candi  dalam  melaksanakan  tugasnya  dibantu  oleh mitra lurah yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pembentukan  LPMK  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasal 10. Sesuai dalam peraturan tersebut bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  (LPMK)  dibentuk  oleh  warga  untuk  membantu  Kelurahan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  menumbuhkan  swadaya masyarakat  dalam  pembangunan.  LPMK  Kelurahan  Candi  sempat  mengalami vakum  selama  beberapa  tahun  dan  bangkit  lagi  pada  tahun  2023  di  periode kepengurusan baru yang diketuai oleh pak Panji. Memulai kembali periode baru dengan  mengajak  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dengan  mengambil  peran sebagai koordinator lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
Partisipasi masyarakat di kelurahan sangat penting untuk pengembangan dan  keberlanjutan  wilayah.  Banyak  penelitian  dari  berbagai  topik  yang menekankan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan yang demokratis dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, kemajuan desa, implementasi kebijakan,  pemantauan  hingga  evaluasi,  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada
728 ~ 5 (4), 724-739
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Heffernan,  2022).  Partisipasi masyarakat merupakan proses strategis yang sangat potensial dalam mendorong pembangunan  berkelanjutan,  meningkatkan  kekuatan  ekonomi,  sosial, transformasi  budaya  dan  memberdayakan  masyarakat  lokal  di  desa  (Mulyono, 2017).
Tangga  partisipasi  Arnstein  adalah  sebuah  langkah  untuk  memahami tingkat  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Menggunakan tangga ini dapat membantu menilai dan meningkatkan keterlibatan masyarakat di berbagai sektor. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat maka masyarakat dapat bekerja untuk menciptakan pendekatan yang lebih demokratis untuk  mengambil  keputusan  dan  mengarah  pada  upaya  pembangunan  dan pelestarian  berkelanjutan  (Gaber,  2019).  Tangga  partisipasi  Arnstein  memiliki delapan  anak  tangga  yang  terbagi  menjadi  tiga  level  partisipasi.  Tiap  tangga dibedakan  sesuai  dengan  tingkat  kekuasaan  warga  dalam menentukan  rencana suatu program (Arnstein, 1969) (Chawa et al., 2023).
Level  pertama  dalam  tangga  partisipasi  Arnstein  adalah  Partisipasi Rendah/Non-partisipation.  Level  ini  memiliki  dua  tangga  yaitu  Manipulasi (Manipulation)  dan  Terapi    (Therapy).  Tangga  pertama,  tidak  bertujuan  untuk memberdayakan  masyarakat,  partisipasi  masyarakat  hanya  sebuah  manipulasi pemerintah  untuk  memperoleh  dukungan  publik  dengan  adanya  kesan  telah adanya partisipasi (Suryani et al., 2021). Tangga kedua, pemerintah berpura-pura melibatkan masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka (Tampubolon et al., 2023).
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra Lurah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan program. LPMK mengadakan pertemuan rutin bersama masyarakat setiap tiga bulan, tiga bulan pertama bersama RW dilanjut tiga bulan setelahnya bersama RT. Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat menyampaikan masukan mengenai masalah dan program yang  diinginkan.  Perlu  dicatat  bahwa  partisipasi  masyarakat  terbatas  pada perwakilan masyarakat saja yang mana diwakilkan oleh ketua RW dan ketua RT. Sejalan  dengan  yang  hasil  penelitian  Aprilia    Suharno  (2023)  bahwa  wujud partisipasi  masyarakat  bisa  dilihat  dari  ikut  memberikan  usulan,  hadir  dalam proses  perencanaan  dan  berdiskusi.  Jadi  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan program tidak pada tingkat ini.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 729 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 1. Pertemuan LPMK, RW, RT
Level  kedua  dalam  tangga  partisipasi  Arstein  adalah  Partisipasi Sedang/Degrees  of  tekonism.  Pada  level  ini,  ada  usaha  melibatkan  masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, masyarakat tidak dapat memastikan bahwa aspirasi itu akan direalisasikan karena keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan  (Dewi  et  al.,  2019).  Level  ini  memiliki  3  tangga  yaitu  Informasi (Information),  Konsultasi  (Consultation),  dan  Peredaman  (Placation).  Informasi, terjadi  komunikasi  yang  lebih intensif,  tetapi hanya  berlangsung  satu  arah  dari LPMK  ke  masyarakat  tanpa  adanya  umpan  balik  dari  masyarakat  ke  LPMK. Konsultasi,  komunikasi  telah  berlangsung  dua  arah  dengan  memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpendapat melalui survei warga, kehadiran dalam  rapat,  dan  serap  aspirasi  publik.  Meski  demikian,  tidak  dapat  dipastikan pendapat  tersebut  akan  dipertimbangkan  dan  memberikan  perubahan  pada sebuah  keputusan  karena  keputusan  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Peredaman, komunikasi  dua  arah  sudah  berjalan  dengan  baik.  Aspirasi  masyarakat memberikan  pengaruh  terhadap  penetapan  kebijakan.  Namun,  keputusan  tetap ada di tangan pemegang kekuasaan (Nisa et al., 2022).
Fakta di lapangan ditemukan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  (LPMK)  Kelurahan  Candi  memberikan  informasi  mengenai  kegiatan yang akan dilaksanakan minimal tujuh hari sebelum kegiatan berlangsung. LPMK kelurahan  Candi  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi  warga  untuk mempersiapkan  diri  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan  tersebut.  Penggunaan Whatsapps  Group  yang  melibatkan  ketua  RW  dan  RT  adalah  cara  untuk memastikan informasi dapat disebarkan secara efektif ke masyarakat. Informasi diberikan dalam bentuk soft file undangan dan flayer  untuk memberikan informasi tertulis kepada masyarakat. Door to door  juga dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang tidak aktif media sosial atau tidak memiliki akses informasi online juga dapat mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang akan datang. Melalui media pemberian informasi ini pertukaran informasi lebih mudah dan masyarakat diberi kesempatan  untuk  bertanya  agar  lebih  memahami  kegiatan  yang  akan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Hamdani (2020), bahwa pemberian informasi bisa dilakukan melalui sosialisasi, media massa, pamflet dan pertemuan. Pada  proses  pemberian  informasi  ini  partisipasi  masyarakat  terbatas  pada
730 ~ 5 (4), 724-739
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
memberikan  masukan  atau  pendapat,  tetapi  keputusan  akhir  tetap  berada  di tangan pemerintah.
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  Kelurahan  Candi menjalankan  fungsinya  sebagai  penampungan  dan  penyaluran  aspirasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat diikutkan  dalam  mengisi  posisi  strategis  dalam  kepengurusan  LPMK  guna memberikan  akses  kepada  masyarakat  dalam  memberikan  saran  dan merencanakan  kegiatan.  Melalui  kegiatan  yang  ada  masyarakat  dipersilahkan untuk  menyampaikan  aspirasinya.    LPMK  menerima  aspirasi  tersebut  dan memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat lalu memilah dan mendahulukan  program  yang  dibutuhkan  dalam  waktu  dekat.  Keputusan  akhir tetap  ada  pada  LPMK  setelah  mempertimbangkan  aspirasi  masyarakat  dan koordinasi  dengan  pihak  pemerintah  desa.  Ini  membantu  memastikan  bahwa keputusan  yang  diambil  mempertimbangkan  berbagai  faktor  dan  kepentingan yang ada, sehingga memungkinkan tercapainya hasil yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.
Temuan lapangan ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyono  Mufidayati (2021).  Bahwa  dalam  perencanaan  APBDes  masyarakat  dipersilahkan memberikan usulan melalui Musrenbangdes. Usulan tersebut dipilih dah direkap sesuai  dengan  skala  prioritas  kebutuhan  desa  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah desa. Peserta yang hadir adalah perwakilan masyarakat yaitu ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
Level ketiga adalah Partisipasi Tinggi/Degrees of citizen power adalah level tertinggi  pada  tangga  partisipasi  Arnstein.  Pada  level  ini  masyarakat  dan pemerintah  menjadi  rekan  kerja  sehingga  masyarakat  diberi  ruang  dalam pengambilan  kebijakan  dalam  proses  perencanaan  hingga  evaluasi  (Hamdani, 2020).  Masyarakat  mengalami  peningkatan  kemampuan  sehingga  memiliki kekuasaan  sepenuhnya  untuk  melaksanakan  suatu  program  dan  mengambil keputusan (Setiawan et al., 2020).
LPMK Kelurahan Candi dalam mengadakan kegiatan memiliki peran utama sebagai perencana dan pelaksanaan. Masyarakat lebih berperan sebagai peserta kegiatan dan pemberi aspirasi. Namun, pada acara-acara rutin di tingkat RT atau RW,  masyarakat  memiliki  peran  yang  lebih  aktif  dengan  terlibat  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan.  LPMK  hanya  berperan  sebagai  tamu  undangan atau pihak yang memberikan dukungan dalam hal dana atau sumber daya lainnya. Hal  itu  membuat  LPMK  lebih  fokus  pada  perencanaan  dan  pelaksanaan  pada kegiatan  yang  lebih  besar  dan  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  agar  dapat berpartisipasi aktif dalam tingkat yang lebih dekat dengan mereka.
Melalui  tangga  partisipasi  Arnstein  dapat  diketahui  bahwa  partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang diadakan LPMK berada pada level Partisipasi Sedang/Degrees of tekonism di tangga Peredaman (Placation). Untuk mencapai  tingkat  ini  tentu  LPMK  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang diadakan LPMK.
Ralph  Linton  berpendapat  bahwa  peran  dapat  diartikan  sebagai  bentuk tingkah  laku  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  di  dalam  status  atau  jabatan.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 731 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Seorang  yang  menduduki  status  atau  jabatan  tertentu  harus  bertingkah  laku mengikuti keinginan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat dari status atau jabatan itu (Putri et al., 2023). Sejalan dengan pendapat Biddle bahwa teori peran itu memiliki arti  fungsionalisme role theory  (teori peran fungsional) yang memiliki  fokus  pada  peran  dan  tingkah  laku  khusus  yang  dimiliki  seseorang karena kedudukan sosialnya dalam sistem sosial yang stabil (Musaddad, 2018)
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam memfasilitasi partisipasi dan pengembangan masyarakat  dalam perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan  (Nurkomala  et  al.,  2023).  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  menyediakan  layanan  seperti  akses menuju  sumberdaya  keuangan, pelatihan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  (Jollystar    Lyimo,  2023).  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki peran yaitu sebagai (1) Fasilitator,  yaitu  memberikan  fasilitas  berupa  kegiatan  pembangunan  dan pemberdayaan. (2) Mediator, yaitu memberikan informasi mengenai hasil rencana pembangunan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  rancangan  pembangunan.  (3) Motivator,  yaitu  membimbing,  membina  dan  mengarahkan  masyarakat  agar mempunyai  nilai  yang  lebih  tinggi,  lebih  baik,  lebih  bermanfaat  dan  dapat memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  (4)  dan  dinamisator,  yaitu  pengawasan  dan pemantauan (Mustanir et al., 2022).
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  sebagai  fasilitator, memfasilitasi segala kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan termasuk di dalamnya menampung aspirasi dan mendampingi masyarakat dalam melakukan rencana pembangunan (Mustanir et al., 2022).  Setiap Selasa pagi, Pak Panji, ketua LPMK Kelurahan Candi, rutin berjalan-jalan dari pasar Candi hingga ke  kantor  kelurahan  untuk  menyapa  warga  dan  menanyakan  masalah  yang mereka hadapi. Pak Panji aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang kuat antara LPMK dan warga sekitar.
LPMK  Kelurahan  Candi  memiliki  program  unggulan  bernama  LikWarDi (Tilik  Warga  Candi)  yang  memiliki  arti  mengunjungi  warga  Kelurahan  Candi. Program  LikWarDi  ini  menjadi  wadah  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan keluh kesah dan kebutuhan mereka. Program ini dilakukan bergilir antar RW tiga kali  dalam  seminggu,  di  mana  masyarakat  dapat  mengungkapkan  masalah  di lingkungan mereka atau bahkan masalah pribadi. Dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, LPMK dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Adanya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat merasa didengar dan memiliki peran aktif dalam pembangunan dan penyelesaian masalah di lingkungan mereka. Dana dkk (2022) berpendapat bahwa LPMK dibentuk dalam rangka menampung, menyerap, serta menyalurkan setiap aspirasi masyarakat.
732 ~ 5 (4), 724-739
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## Gambar 2. Kegiatan LikWarDi
Selain menyediakan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, LPMK juga  memberikan  fasilitas  berupa  dana  serta  sarana  prasarana.  Sebelum memberikan fasilitas, LPMK melakukan identifikasi terlebih dahulu berdasarkan aspirasi  masyarakat  dan  kondisi  di  lapangan.  Dengan  menempatkan  aspirasi masyarakat  dan  kondisi  lapangan  sebagai  dasar  identifikasi,  LPMK  dapat memastikan  bahwa  setiap  intervensi  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan nyata dan relevan dengan situasi lokal. Selain itu, pemberian fasilitas seperti dana dan  sarana  prasarana  dengan  memperhatikan  skala  prioritas  akan  membantu menghindari  pemborosan  dan  memastikan  bahwa  proyek  yang  dipilih memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai contoh yaitu perbaikan Kamar  Mandi  dan  WC  Umum.  Selaras  dengan  pendapat  Laila  (2022)  bahwa pengambilan  keputusan  didasari  oleh  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat melalui aspirasi yang masyarakat sampaikan kepada LPMK.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai mediator berperan sebagai  perantara  untuk  menginformasikan  hasil  rencana  pembangunan  yang telah  disepakati  kepada  masyarakat.  Mereka  menyebarkan  informasi  tentang berbagai usulan dari rencana pembangunan yang akan dijadikan proyek jangka pendek  maupun  jangka  panjang  kepada  penduduk,  sehingga  masyarakat memahami rencana program pembangunan yang akan diterapkan. Anggota LPM juga bertugas untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan (Cici Nurbaeti et al., 2022).
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  Kelurahan  Candi sebagai mediator memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan melalui WhatsApp, selebaran, dan door-to-door. Informasi dari LPMK disampaikan ke tingkat RW, kemudian ke RT, dan akhirnya ke masyarakat melalui  grup  WhatsApp.  Selain  itu,  LPMK  juga  menggunakan  media  sosial Instagram  untuk  membagikan  informasi.  Sosialisasi  setelah  kegiatan  juga dilakukan.  Contohnya,  saat  seminar  posyandu  yang  hanya  dihadiri  oleh perwakilan  PKK  dari  setiap  RW.  Kemudian,  para  peserta  yang  hadir  akan mengadakan sosialisasi mengenai pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam pertemuan RT.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 733 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 3. Salah satu media informasi
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  Kelurahan  Candi sebagai  motivator    harus  mampu  membimbing,  membina,  mengarahkan,  dan menggerakkan  masyarakat  agar  memiliki  keinginan  untuk  ikut  serta  dalam kegiatan  kemasyarakatan  dalam  upaya  meningkatkan  kreativitas  dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. LPMK sebagai motivator memiliki poin utama  yang  harus  diperhatikan  yaitu  kemampuan  memahami  lingkungan  dan kepekaan  sosial,  kemampuan  mengajak,  kemampuan  memberikan  informasi, serta kemampuan menjadi fasilitator (Hamdan et al., 2023).
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  Kelurahan  Candi tidak  mengadakan  program  penyuluhan  yang  secara  khusus  bertujuan  untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Namun, LPMK secara konsisten berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang lain. Tidak ada strategi khusus yang digunakan untuk memotivasi masyarakat, tetapi LPMK mengadakan kegiatan yang  diharapkan  menarik  minat  mereka  dan  mengundang  partisipasi.  Pada awalnya, hanya sedikit orang yang tertarik, tetapi seiring waktu, minat masyarakat lainnya  juga  bertambah  sehingga  lebih  banyak  yang  ikut  serta  dalam  kegiatan tersebut.  Sebagai  contoh,  pelatihan  pembuatan  mesin  bubut,  kegiatan  lomba dalam rangka HUT RI ke-78 untuk masyarakat kelurahan Candi dan kegiatan kerja bakti yang dihadiri hampir 500 orang.
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
LPMK Kelurahan Candi bertekad menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang dianutnya. Sebelum mengajukan ide atau inisiatif, LPMK  memastikan  bahwa  mereka  sudah  melaksanakannya  terlebih  dahulu. Sebagai contoh, ketika merencanakan program urban farming, Ketua LPMK, Mas Panji,  secara  pribadi  terlibat  dalam  kegiatan  tersebut.  Tindakan  ini  bertujuan untuk  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa  LPMK  tidak  hanya  berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang mereka usulkan. Selain itu, ketua LPMK bersedia turun langsung ke masyarakat dan berupaya memahami mereka dengan baik. Hal ini menyebabkan masyarakat memberikan penghormatan dan rasa kagum kepada ketua LPMK, sehingga mereka merasa termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang diusulkan atau dijalankan oleh LPMK.
Gambar 5. Urban Farming
LPMK  Kelurahan  Candi  sebagai  dinamisator  berkomitmen  untuk menghadapi  dinamika  masyarakat  yang  berubah  dengan  pendekatan  yang proaktif,  yaitu  dengan  mendekati  dan  memahami  mereka  melalui  pendengaran dan  pemenuhan  kebutuhan  mereka  agar  merasa  nyaman.  Selain  itu,  LPMK menjalin  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  untuk  memastikan  kelancaran kegiatan.  Mereka  telah  bekerja  sama  dengan  pengusaha  lokal,  partai  politik, instansi  pemerintahan  seperti  Dinas  Pembangunan,  serta  program  CSR  lainnya yang bersedia membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. LPMK Kelurahan Candi pernah mendapat bantuan dari CSR untuk UMKM berupa berupa 15 meja dan 8 tenda untuk berjualan.  Seperti yang disampaikan oleh (Allen et al., 2022)  bahwa  lembaga  kemasyarakatan  menerapkan  strategi  pembangunan ekonomi,  nilai  sosial,  dan  kerjasama  dengan  pihak  luar  untuk  memberdayakan masyarakat.
LPMK  Kelurahan Candi  sebagai  koordinator  seluruh  lembaga  yang  ada  di kelurahan,  memiliki  peran  penting  dalam  mengkoordinasikan  kegiatan kemasyarakatan di wilayah tersebut. Keterlibatan LPMK dalam berbagai kegiatan sosial di kelurahan menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, LPMK memiliki 12 bidang yang bertanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan  masyarakat.  Sebagai  contoh  pada  bidang  keagamaan  dimana  ada program  paguyuban  masjid  yang  bertujuan  untuk  mengkoordinasi  dan
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 735 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
mengawasi  kegiatan  peribadatan  di  Kelurahan  Candi.  Sejalan  dengan  pendapat Mohi (2022) bahwa kelembagaan sebagai dinamisator dapat diwujudkan melalui pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pembangunan.

## Gambar 6. Evaluasi LPMK
LPMK Kelurahan Candi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat memiliki  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  perlu  diperhatikan.  Faktor pendukung  yaitu  1)  Pola  kepemimpinan  Ketua  yang  baik.  Kepemimpinan  yang baik  dari  ketua  LPMK  dapat  menginspirasi  dan  memotivasi  anggota  serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan. 2) Anggota LPMK  yang  solid.  Anggota  LPMK  yang  memiliki  kesatuan  visi  dan  misi  serta komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi akan memperkuat daya tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap LPMK. 3) Bantuan dari mitra. Dukungan dari berbagai  pihak,  seperti  pemerintah  daerah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan sektor  swasta,  dapat  membantu  LPMK  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  dan mencapai tujuan mereka.
Faktor  penghambat  yaitu  1)  Keterbatasan  dana.  Dana  yang  dianggarkan pemerintah  sebanyak  30  juta  per  tahun  tidak  cukup  untuk  mengakomodasi kegiatan  masyarakat.  hal  ini  dapat  menghambat  dalam  merencanakan  dan melaksanakan kegiatan. 2) Perbedaan pendapat dengan masyarakat. ada beberapa masyarakat yang belum sejalan dengan LPMK tetapi hal ini tidak mempengaruhi LPMK dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat.

## SIMPULAN
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  Kelurahan  Candi telah  berhasil  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  mereka. Awalnya, masyarakat enggan untuk berpartisipasi, namun sekarang mereka telah bersedia berpartisipasi dalam tahap yang disebut Degrees of tekonism pada tangga Peredaman  (Placation).  Meskipun  belum  mencapai  tingkat  partisipasi  tertinggi, hal ini dianggap sebagai pencapaian yang signifikan mengingat upaya LPMK dalam membangkitkan  semangat  partisipasi  masyarakat.  Masyarakat  telah  mencapai tahap  Degrees  of  tekonism  pada  tangga  Peredaman  (Placation)  ditandai  dengan menyampaikan  pendapat  mereka  dalam  perencanaan  program,  meskipun keputusan akhir masih ditangani oleh LPMK.
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Peran  LPMK  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dinilai  positif, terbukti  dengan  penyediaan  fasilitas  seperti  tempat  untuk  menyampaikan aspirasi,  alokasi  dana,  dan  sarana  prasarana.  Informasi  yang  komprehensif disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media online dan offline. Motivasi diberikan melalui kegiatan menarik, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menjadi contoh teladan. LPMK juga proaktif dalam menghadapi perubahan dinamika  masyarakat,  bekerja  sama  dengan  pihak  eksternal,  dan  mengawasi setiap kegiatan untuk memastikan berjalan dengan baik.
Faktor  pendukung  LPMK  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat meliputi  kepemimpinan  yang  baik  dari  ketua,  solidaritas  anggota  LPMK,  dan dukungan  dari  mitra.  Faktor  penghambatnya  meliputi  keterbatasan  dana  dan beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung visi dan misi LPMK. Untuk  mengatasi  faktor  penghambat,  LPMK  bisa  melakukan  1)  Lebih  gencar melakukan  penggalangan  dana  melalui  kerjasama  dengan  pihak  swasta, pengajuan  proposal  hibah  atau  bantuan,  pemberdayaan  ekonomi  lokal  melalui UMKM 2)  LPMK  harus  konsisten  dalam  mengadakan  kegiatan  yang  menarik perhatian  sehingga  masyarakat  yang  belum  sejalan  bisa  mulai  tertarik  dan terbiasa dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Adet, D.  S., Fitryah, N.,   Situmorang, L. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten  Kutai  Barat.  EJournal  Pembangunan  Sosial,  2023(1),  46–59. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1452
Allen,  E.  M.,  Frisancho,  A.,  Llanten,  C.,  Knep,  M.  E.,    Van  Skiba,  M.  J.  (2022).
Community Health Agents Advancing Women’s Empowerment: A Qualitative
Data  Analysis.  Journal  of  Community  Health,  47(5),  806–813. https://doi.org/10.1007/s10900-022-01107-2 Aprilia, R. Y.,  Suharno. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 12(02), 204– 215. https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20150
Arief  Rahman.  (2021).  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Pembangunan  di  Desa  Sumber  Sari  Kecamatan  Sebulu  Kabupaten  Kutai Kartanegara. EJurnal Ilmu Pemerintahan, 2458, 1–12. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3677 Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225 Cahyono, H.,  Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Indonesian Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan  Kebijakan
Publik, 6(2), 173–194. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176
Chawa,  A.  F.,  Putra,  M.  H.  P.,    Saputra,  A.  R.  (2023).  Partisipasi  Warga  pada
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 737 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Penanganan  Krisis  Akibat  Pandemi  Covid-19  dalam  Tangga  Partisipasi Arnstein  di  Bogoarum,  Magetan.  Jurnal  Kawistara,  13(1),  34. https://doi.org/10.22146/kawistara.84329
Cici  Nurbaeti,  O.,  Ichsana  Nur,  M.,    Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  U.  (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(2). http://stp-mataram.e-journal.id/JIH
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif  Desain Riset. In Mycological Research (3rd ed., Vol. 94, Issue 4). Pustaka Pelajar.
Damaiwana.  (2020).  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan
(LPMK)  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pembangunan Kelurahan  Mamasa.  MITZAL  (Demokrasi,  Komunikasi  Dan  Budaya) :  Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 5. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v5i1.1854 Dana,  I.  G.  A.  S.,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,    I  wayan  arthanaya.  (2022).  Eksistensi Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dalam  Mewujudkan Pembangunan  Desa  di  Desa  Datah,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten Karangasem. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 324–329. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4938.324-329 Dewi,  L.  S.,  Tan,  F.,    Nazer,  M.  (2019).  Menapaki  Tangga  Arnstein  Dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi). Jurnal Spasial, 6(1), 19–26. https://doi.org/10.22202/js.v6i1.3318 Douglas, H. (2022). Sampling Techniques for Qualitative Research. In Principles of Social  Research  Methodology  (pp.  415–426).  Springer  Nature  Singapore.
https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_29
Felix Júnior, L. A., Costa, W. P. L. B. da, Guimarães, L. G. de A., Pereira, G. R. B.,  El-
Aouar,  W.  A.  (2020).  Social  participation  in  the  definition  of  budgetary instruments.  Transforming  Government:  People,  Process  and  Policy,  14(5), 737–755. https://doi.org/10.1108/TG-12-2019-0118 Gaber,  J.  (2019).  Building  “A  Ladder  of  Citizen  Participation.”  Journal  of  the American Planning Association, 85(3), 188–201. https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267
Hamdan,  H.,  Asis,  A.,    Welson,  W.  (2023).  Peran  Lembaga  Pemberdayaan
Masyarakat  Kelurahan  Mamasa  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan
Masyarakat  Di  Kelurahan  Mamasa.  Journal  Peqguruang:  Conference  Series, 5(2), 423. https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4116
Hamdani,  R.  S.  (2020).  Proyek  Lintas  Batas  Administrasi:  Analisis  Partisipasi Publik  dalam  Proses  Perencanaan  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia. Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning,  4(1),  43–62.
https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62 Heffernan, A. (2022). Development, Conservation, Empowerment: The Trilemma of  Community-Based  Natural  Resource  Management  in  Namibia. Environmental Management, 69(3), 480–491. https://doi.org/10.1007/s00267-021-01589-1
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Hidayat, A., Lesmana, S.,  Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil,
Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(6), 6707–6714. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3067090
Isyabillilah, E.,  Gustaman, F. A. (2023). Implementasi Program Kerja Lembaga
Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan  (LPMK)  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  di  Kelurahan  Taman  Kota  Madiun.  Solidarity:  Journal  of Education, Society and Culture, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.15294/solidarity.v12i1.71445 Jollystar, I.,  Lyimo, F. F. (2023). The Contribution of  Village Community Bank
(VICOBA)  on  women  empowerment  in  Shinyanga  Municipality,  Tanzania. International Journal of Research and Innovation in Social Science, VII(V), 574– 579. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.70546
Kaehe,  D.,  Ruru,  J.  M.,    Rompas,  W.  Y.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Di  Kampung  Pintareng  Kecamatan  Tabukan Selatan Tenggara. Jurnal Administrasi Publik, 5(80), 14–24. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/view/25447
Kusumastuti, A.,  Khoiron, A. M. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Laia,  M.,  Simbolon,    besti  rohana,    Giawa,  F.  (2022).  Peranan  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Lpmd)  Terhadap  Efektivitas  Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. 10(1), 1– 52. https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026
Masri, M. A., Ibrahim, M.,  Hadi, M. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam  Meningkatkan  Partisipasi  dalam  Pembangunan  Desa  Payakameng. AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1). https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.149 Mohi, W. K., Gintulangi, S. L.,  Abdullah, A. (2022). The Existence of Community Empowerment  Institutions  (LPM)  in  the  Development  Plan.  Journal  La Sociale, 3(2), 62–68. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i2.594 Muarifuddin,  M.  (2017).  Implementasi  pembangunan  Desa  Wisata  Batik  Desa Babagan  Kecamatan  Lasem  Kabupaten  Rembang.  Jurnal  Pendidikan  Dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 51. https://doi.org/10.21831/jppm.v4i1.12713
Mulyono, S. E. (2017). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (A. Malik (ed.)). Penerbit Ombak.
Musaddad,  A.  (2018).  Annangguru:  dalam  Perubahan  Sosial  di  Mandar. https://books.google.co.id/books?id=TJetDwAAQBAJlpg=PR1hl=idpg= PR5#v=onepageqf=false
Mustanir,  A.,  Ibrahim,  M.,  Rusdi,  M.,    Jabbareng,  M.  (2022).  Pembangunan Partisipatif Dan Pemberdayaan Masyarakat Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. CV. Penerbit Qiara Media.
Nisa, S. L., Nurhadi, E.,  Hendrarini, H. (2022). Mengukur Keseriusan Petani Dalam Mengikuti Program Asuransi Usahatani Padi Berdasarkan Tangga Partisipasi Arnstein.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  AGROINFO  GALUH,  9(Cvm),  351–361. https://doi.org/10.25157/jimag.v9i1.6804
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 739 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Nurkomala,  N.,  Diswandi,  D.,    Fadliyanti,  L.  (2023).  The  Role  of  Community
Empowerment  Institutions  for  Village  Development.  European  Journal  of Development Studies, 3(3), 76–82. https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268 Parida,  J.,    Emei,  D.  S.  (2019).  Pengaruh  Strategi  Pemberdayaan  masyarakat Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan  Desa.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik, 8(3), 146–152. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1800/1296 Putri,  N.,  Rahman,  A.,    Alqarni,  W.  (2023).  Analisis  Peran  Kepala  Desa  Dalam
Menjalankan  Program  Simpan  Pinjam  Melalui  Bumdes  Di  Desa  Jongar Kecamatan  Ketambe  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FISIP USK, 8(2), 1–13. http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip Ranjamandu, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Kelurahan.  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  8(4),  359–366. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2016
Rauf,  R.,    Munaf,  Y.  (2018).  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Indonesia.  Zanafa Publishing, 79–82.
Salmia,  Sukmawati,  S.  (2023).  Development  Of  Quality  Instruments  And  Data Collection Techniques. Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda), 6(1), 119–124. https://doi.org/10.55215/jppguseda.v6i1.7527 Setiawan,  A.,  Suwaryo,  U.,    Rahmatunnisa,  M.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Di  Kabupaten  Bandung.  Jurnal
Academia Praja, 3(2), 251–270. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta. Suryani, P., Jatiningsih, I. D.,  Putra, E. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan  Bendung  Misterius  Sebagai  Objek  Wisata.  Jurnal  Pariwisata PaRAMA :  Panorama,  Recreation,  Accomodation,  Merchandise,  Accessbility, 2(1), 39–48. https://doi.org/10.36417/jpp.v2i1.447 Tampubolon, A. F., Hariyoko, Y.,  Soesiantoro, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah  di Kecamatan Sedati Sidoarjo  (Studi Pelaksanaan  Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga). PRAJA  Observer:  Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik,  3(4),  27–43. https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/998 Uddin,  N.  (2019).  Empowerment  through  participation in  local  governance:  the case of Union Parishad in Bangladesh. Public Administration and Policy, 22(1),
40–54. https://doi.org/10.1108/PAP-10-2018-0002
Ulfatin,  N.  (2022).  Metode  Penelitian  Kualitatif  di  Bidang  Pendidikan:  Teori  dan Aplikasinya. Media Nusa Creative.
Zuldafrial. (2012). Penelitian Kuantitatif. Y. Media Perkasa.