## Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR
SURAT  EDARAN  MAHKAMAH  AGUNG  (SEMA)  NOMOR  2  TAHUN  2023, AKHIR DARI POLEMIK PERKAWINAN BEDA AGAMA?
CIRCULAR  OF  THE  SUPREME  COURT  (SEMA)  NUMBER  2  OF  2023,  END  OF INTERFAITH MARRIAGE POLEMIC?

## Bintang Ulya Kharisma
Universitas PGRI Madiun Email: bintang.uk@unipma.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Perkawinan  Beda Agama, SEMA No.2  Tahun  2023, UU Perkawinan Perkawinan beda agama masih menjadi suatu isu hukum yang hangat dibicarakan oleh pengamat hukum dan masyarakat Indonesia. Hal ini memang  tidak  dapat  dipungkiri  mengingat  Indonesia  merupakan negara  yang  sangat  majemuk  dari  agama,  bahasa  hingga kebudayaannya.  Pada  tahun  2023  kasus  pernikahan  beda  agama kembali  mencuat  dengan  kasus  dimana  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda  agama  dalam putusan  perkara  nomor  155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.  Sehingga Mahkamah  Agung  mengeluarkan  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  yang ditujukan  kepada  Ketua/Kepala  Pengadilan  Tinggi  Banding  dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua  pengadilan,  panitera,  ataupun  pejabat  dalam  lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam  internal.  SEMA  Nomor  2  tahun  2023  diharapkan  menjadi penengah  antara  disharmoni  UU  Perkawinan  dengan  UU  Adminduk karena  Hakim  tunduk  pada  SEMA  karena  posisi  SEMA  merupakan Peraturan  Perundang-undangan  yang  diakui  keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Religious Marriage, SEMA  No.  2  of  2023, Marriage Law. Interfaith marriage is still a legal issue that is hotly discussed by legal observers and Indonesian society. This cannot be denied considering that Indonesia is a very pluralistic country from religion, language to culture. In 2023, the case of interfaith marriage surfaced again with a case  where  the  Central  Jakarta  District  Court  granted  a  request  for interfaith  marriage  in  case  number  155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.  So that the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 addressed to the Chairman / Head of the Court of Appeal and Chairman / Head of the Court of First Instance, it is hoped that all Judges will comply with the SEMA. SEMA itself is addressed to judges, court presidents, clerks, or officials in the judicial environment so that it is in accordance with the nature of policy rules that regulate internally. SEMA No.2 of 2023 is expected to be the mediator between the disharmony of the Marriage Law  and  the  Civil  Registration  Law  because  Judges  are  subject  to SEMA  because  the  position  of  SEMA  is  a  Legislation  that  is recognized for its existence and has binding legal force as long as it is ordered by higher Legislation or formed based on authority.
Copyright © 2023 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Perkawinan  beda  agama  masih menjadi  suatu isu hukum  yang hangat dibicarakan oleh  pengamat  hukum  dan  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  memang  tidak  dapat dipungkiri  mengingat  Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  majemuk  dari agama,  bahasa  hingga  kebudayaannya.  Akan  tetapi  Undang – Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  mengatur  ketentuan  mengenai  perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Perkawinan  disebutkan  bahwa perkawinan  dilangsungkan  menurut  kepercayaan  masing-masing.  Sehingga  makna dari pasal 2 tersebut adalah dua insan yang menikah menganut kepercayaan agama yang  sama.  Hal  ini  tentu  saja  selaras  dengan  yang  diajarkan  oleh  agama  masing- masing.  Pada  agama  Islam,  seorang  muslim  diwajibkan  untuk  menikah  dengan sesama muslim agar sesuai dengan tujuan yaitu menyempurnakan ibadah.
Hukum  perkawinan  termasuk  dalam  bagian  hukum  perdata  yang  mengatur perbuatan- perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang (Ghofur, 2011). Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu  instrument  pengendalian  sosial  ( social  control ),  namun  hukum  juga  berfungsi sebagai  sarana  perubahan  sosial  ( social  engineering ) (Majda, 2001).  Sehingga  dengan adanya pengaturan mengenai perkawinan beda agama diharapkan dapat mengurangi polemik yang timbul di masyarakat.
Perkawinan beda agama ini menjadi isu hukum yang hangat karena selain melibatkan peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  saling  bersinergi,  juga  membuat  para
pemuka  agama  dan  pemeluk  agama  tertentu  merasa  resah  karena  bertentangan dengan  ajaran  agama  yang  diyakininya,  serta  para  aktivis  pendukung  Hak  Asasi Manusia  yang  dengan  gencar  menyuarakan  pendapat  mereka.  Perkawinan  beda agama  pernah  menjadi  topik  hangat  pada  tahun  2022  dimana  telah  dimohonkan pernikahan beda agama ke PN Surabaya pada tanggal 13 April 2022 dan dikabulkan oleh hakim tunggal pada 26 April 2022 Nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hakim  tersebut  kemudian  memberikan  instruksi  pada  Dispendukcapil  setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan putusan Hakim.
Pada  tahun  2023  kasus  pernikahan  beda  agama  kembali  mencuat  dengan  kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama  antara  JEA  yang  beragama  Kristen  dengan  SW  yang  beragama  Islam.  Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan maraknya  perkawinan  beda  agama  yang  telah  disahkan  oleh  Pengadilan  maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan  sikap  dan  memberikan  jawaban  yang  sesuai  dengan  rasa  keadilan masyarakat.  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  2  tahun  2023  tentang  Petunjuk  Bagi  Hakim  dalam  Mengadili  Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi:
“ Untuk  memberikan  kepastian  dan  kesatuan  penerapan  hukum  dalam  mengadili permohonan  pencatatan  perkawinan  antar-umat  yang  berbeda  agama  dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1. Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan” (SEMA Nomor 2 tahun 2023).
Dengan  dikeluarkannya  SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  yang  ditujukan  kepada Ketua/Kepala  Pengadilan  Tinggi  Banding  dan  Ketua/Kepala  Pengadilan  Tingkat Pertama  diharapkan  semua  Hakim  tunduk  pada  SEMA  tersebut.  SEMA  sendiri ditunjukan  kepada  hakim,  ketua  pengadilan,  panitera,  ataupun  pejabat  dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal.

## METODE
Penulisan ini menggunakan beberapa metode antara lain: pertama, pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka ( library research ), yakni dengan jalan mencari buku- buku  dan  karya  tulisan  yang  berhubungan  dengan  perkawinan.  Adapun  sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya  dengan  perkawinan  beda  agama.  Kedua,  analisa  data  yaitu  dengan menggunakan  metode  deduksi,  yaitu  suatu  analisis  data  yang  bertitik  tolak  atau berdasarkan  pada  kaidah-kaidah  yang  bersifat  umum  kemudian  diambil  suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  74  pasal  1 adalah membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan UU No 1/74 Pasal 8 mengenai larangan antara dua orang yang:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda,yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu Orang Tua Susuan, Anak Susuan, Saudara susuan dan Bibi/Paman Susuan;
5. Berhubungan saudara dengan Isteri atau sebagai Bibi atau Kemenakan dari Isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku, dilarang kawin.
Dalam Pasal 8 UU No 1/74 tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai larangan perkawinan  beda  agama.  Selain  itu  tidak  terdapat  peraturan  perundang-undangan yang secara rinci mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga ada kekosongan hukum yang kemudian dapat dimasuki oleh UU 23/2006 yang diperbaiki dengan UU 24/2013 tentang  Adminduk  dalam  pasal  35  huruf  a  UU  Adminduk  menyatakan  bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah  perkawinan  yang dilakukan antar-umat berbeda agama.
Ketentuan dalam UU Adminduk inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara permohonan perkawinan beda agama. Dan dari putusan hakim yang satu, kemudian dapat menjadikan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara berikutnya. Mengingat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  yang  berbunyi: “P engadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan waj ib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
Diterbitkannya  SEMA  No  2  Tahun  2023  diharapkan  dapat  mengakhiri  polemik mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, sehingga hakim tidak lagi  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda  agama  yang  diajukan  oleh Pemohon.  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  dirubah  dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf  a  terkait  dengan  masalah  perkawinan  beda  agama  menjadi  wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutusnya  menjadi  tidak  dapat dilaksanakan. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung  dalam  menjalankan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang selanjutnya disebut SEMA diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung baik dari Ketua Mahkamah Agung langsung atau hasil
rumusan rapat kamar pidana, perdata, Tata Usaha Negara/Militer yang dalam isinya mengenai  arahan  tentang  penyelenggaraan  dalam  peradilan.  Ketentuan  mengenai SEMA terdapat pada pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- Undang yang berbunyi:
Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2)  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan
Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang  agar  dalam  praktek  pengadilan  tidak  terjadi  disparitas  dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah  satu  ide  dasar  hukum.  Sehingga  sekiranya  dalam  peradilan  terdapat  suatu disharmoni  dalam  suatu  hal,  Mahkamah  Agung  berwenang  membuat  peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.
Para  Hakim  wajib  tunduk  pada  SEMA  karena  merupakan  kebijakan  internal  dan menurut  fungsinya  diatas  adalah  untuk  menjelaskan  perbedaan  antara  teori  dan praktek  yang  ada  di  masyarakat.  Hakim  atau  anggota  badan  peradilan  yang  tidak tunduk pada SEMA dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan oleh  Badan Pengawas Mahkamah  Agung. Hal ini  tercantum  dalam Pasal  12  ayat  3 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1950  tentang  Susunan,  Kekuasaan  dan  Jalan- Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang berbunyi:
“ 3.  Tingkah-laku  perbuatan  (pekerjaan)  pengadilan-pengadilan  tersebut  dan  para hakim di pengadilanpengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna  kepentingan  jawatan  maka  untuk  itu  Mahkamah  Agung  berhak  memberi peringatan-peringatan,  teguran  dan  petunjuk-petunjuk  yang  dipandang  perlu  dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. ”
Hukuman  disipliner  tidak  hanya  diberikan  kepada  hakim,  akan  tetapi  juga  dapat diberikan  kepada  kepaniteraan  dan  bagian  kesekretariatan  yang  melanggar. Sedangkan  bagi  Hakim  yang  melanggar  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  Kode  Etik Hakim.  SEMA  No.2  Tahun  2023  ini  dianggap  dapat  menjadi  sebuah  pencerahan terhadap polemik berkepanjangan mengenai perbedaan pendapat terkait perkawinan beda agama. Akan tetapi tidak dapat berhenti di SEMA No.2 Tahun 2023 Perkawinan beda  agama  masih  menjadi  masalah  selama  UU  Adminduk  mengenai  pencatatan
perkawinan dalam pasal 35 huruf a masih berlaku dan pemahaman masyarakat atau penggiat Hak Asasi Manusia tidak dapat dibenturkan dengan ajaran agama.

## KESIMPULAN
SEMA  Nomor  2  Tahun  2023  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mengakhiri  polemik perkawinan  beda  agama  meskipun  perkawinan  berbeda  agama  ini  akan  terus menimbulkan  isu  baik  secara  administrasi  kependudukan  ataupun  dilihat  dari  sisi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seluruh hakim wajib tunduk pada aturan tersebut dan apabila tidak tunduk maka hakim dapat dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan berbagai sanksi dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, A. (2012). Sosiologi Hukum: Kajian Secara Sosiologis . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Anshori,  A.  G.  (2001). Hukum  Perkawinan  Islam  Perspektif  Fiqh  dan  Hukum  Positif . Yogyakarta: UII Press.
Bakri, A. J., & Umar, N. (2016). Konsep Maqashid al-Syari ‟ ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Djamil, F. (2019). Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.
Hadikusuma, H. (2017). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Bandar Maju.
Harahap,  M.  Y.  (2019).  Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam. Mimbar  Hukum, 5 (17).
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan  Pencatatan  Perkawinan  Antar-umat  Berbeda  Agama  dan Kepercayaan.
Septiandani, D., Triasih, D., & Muryati, D. T. (2017). Kontruksi Hukum Perkawinan Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) , 7 (1), 40-51.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan.
Yunus,  F.  M.,  &  Aini,  Z.  (2020).  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial , 20 (2), 138- 158.
Zamrroni,  M.  (2019). Prinsip-Prinsip  Hukum  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia . Surabaya: Media Sahabat Cendkia.