____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|185

## KEBIJAKAN  SYARIAH  DI  AKAR  RUMPUT:  MENELUSURI  MOTIF POLITIK  TERBITNYA  PERATURAN  DESA  TENTANG  HUKUMAN CAMBUK DI KABUPATEN BULUKUMBA

## HERIANSYAH ANUGRAH, RIDHO AL-HAMDI
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta heriansyahanugrah@gmail.com, ridhoalhamdi@umy.ac.id _________________________________________________________________________

## Abstract
This  article  examines  the  political  motives  of  the  emergence  of  the controversial village policy, namely the Padang Muslim Village Regulation No.  05  of  2006  concerning  the  implementation  of  whip  punishment  in Padang Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. The purpose of this study is to find out how the political motives of the head of the Padang Village  in  issuing  this  Islamic-based  regulations.  This  study  utilizes  a qualitative  method  with  the  case  study  approach.  In  data-gathering,  it employs  two  techniques:  documentation  and  in-depth  interview.  To measure  the  political  motives,  this  study  adopts  a  threefold  indicator: ideology, instrumental, and identity. The finding demonstrates that, in the ideology factor, the head of village has a dominant power in issuing this policy. He argues that this policy is based on Al- Qur’an values. Due to such belief, this policy was issued. Debatable reactions were coming from many parties. In the instrumental factor, Islamic orthodox heritage in this village has been existing and is still robust among its society. It causes society who inhabits  inside  accepting  this  regulation  generally.  In  the  identity  factor, most people in this village support this people although the head of village has  a  dominant  factor.  Nonetheless,  among  three  indicators,  the ideological is the driving factor influencing the emergence of this regulation.
Keywords: Political Motives, Muslim Village Regulations, Padang Village
_________________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  dihadapkan  pada  konsep  desentralisasi  dimana pemerintah  pusat  menyerahkan  kewenangan  sepenuhnya  kepada  daerah
________________________________________________________________________________________________
186|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
untuk  mengatur  dan  mengurus  wilayahnya  sendiri 1 .  Pemerintah  pusat memberlakukan Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi  Undang-undang  No  34  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah maka  daerah  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya melalui  peraturan  daerah.  Implementasi  perda  bernunsa  syariah  masih menjadi perdebatan dalam otonomi daerah. Perdebatan pun terjadi seiring munculnya  perda  syariah  yang  dipandang  tidak  perlu  karena  telah  diatur dalam perda konvensional 2 .
Kabupaten Bulukumba terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Menurut sejarah  Kabupaten  Bulukumba  memiliki  histori  yang  tidak  terlepas  dari penegakan  syariat.  Terbentuknya  perda  bernuansa  keagamaan  tidak terlepas  dari  pengaruh  aspek. Pertama    aspek  sejarah  bahwa  hal  ini dipengaruhi  oleh  adanya  penyebaran  islam  di  bulukumba  yang  dilakukan oleh  Dato  ri  Tiro.  Islamisasi  Dato  ri  Tiro  Menjadikan  daerah  ini  sebagai daerah  syiar  islam  sehingga  memberikan  filosofi  keagamaan  yang bernuansa moralitas pada sistem pemerintahan. Kedua, aspek politik lokal dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  perebutan  kekuasaan.  Implementasi  nilai kegamaan bagi perebutan kekuasaan menjadi alat penawar untuk menarik simpati  publik. Ketiga,  gerakan  sosial  keagamaan  yang  bertujuan  untuk menegakkan  syariat  islam  di  Sulawesi  Selatan  terkhusus  di  kabupaten Bulukumba 3 .
Bulukumba  menjadi  daerah  pertama  Sulawesi  Selatan  yang menerapkan  Perda  bernunsa  syariat.  Sejak  tahun  2002  dibawah
1 Jati,  Wasisto R,  “ Permasalahan  implemntasi  perda  syariah  dalam  otonomi daerah .”, AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 7, Number 2 (2013): 305-318. 2 Ibid.
3 Maryolo,  Amril ,  “ Syariat  dan  Perundang-undangan:  Genealogi  dan  Proses Kebijakan Perda Keagamaan di Bulukumba. ”, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 1, Number 1 (2019): 1-24.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput… |187
kepemimpinan  H.  A.  Patabai  Pabokori  pemerintah  telah  menerapkan beberapa  perda  yang  bernunsa  syariat  seperti  Perda  No  03  Tahun  2002 Tentang Larangan Pengawasan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras, Perda  No  02  Tahun  2003  Tentang  Pengelolaan  Zakat  Profesi,  Infaq  dan Shadaqah,  Perda  No  05  Tahun  2003  Tentang  Pakaian  Muslim  dan Muslimah, dan yang terakhir Perda No 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis  Al-Quran  Bagi  Siswa  dan  Calon  Pengantin, crass  program.  Setelah program dari pemerintah daerah tersebut terlaksana maka dibentuklah 12 Desa/  Kelurahan  muslim  melalui  Surat  Keputusan  Bupati  Bulukumba  No. 535/XII/2004  tanggal  7  Desember  2004  tentang  Desa/Kelurahan  Muslim dalam  wilayah  Kabupaten  Bulukumba. Salah  satu  desa  yang  menerapkan syariah  islam  melalui  peraturan  desa  tentang  hukum  cambuk  yaitu  Desa Padang.
Desa Padang, Kecamatan Gantarang menjadi salah satu desa yang menerapkan hukum cambuk melalui Peraturan Desa Muslim No 5 Tahun 2006  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  terpilih  Andi  Rukman. Penyelenggaraan  hukuman  cambuk  di  desa  padang  sebenarnya  bermula dari norma budaya masyarakat bugis yaitu nilai siri’ harga diri/ malu. Maka dari itu penerapan peraturan syariat Islam inilah yang dipahami oleh kepala desa  padang  bahwa  pelaksanaan  hukuman  cambuk  dengan  dampak  jera bagi korban sangat efektif untuk dijalankan dalam membatasi perilaku yang dianggap melanggar hukum Islam.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Solidaritas  Perempuan Women’s Empowerment in Muslim Contex (WEMC)  kebijakan kepala desa menuai  beberapa  kontroversi 4 .  Dalam  penerapan  perdes  ini  sebenarnya
4 Solidaritasperempuan.org 2011. Paper pemberdayaan perempuan. Dekonstruksi agensi perempuan dalam konteks muslim : membuka topeng implementasi syariat islam
________________________________________________________________________________________________
188|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
kepala  desa  tidak  memperhatikan  mengenai  landasan  hukum  bahwa peraturan  desa  tidak  bisa  mengandung  sanksi  pidana  yang  berkaitan dengan  fisik  karena  terdapat  peraturan  yang  lebih  tinggi  secara  hirarki perundang-undangan.  Permasalahan  selanjutnya  mengenai  pengawasan, jika desa padang merupakan desa muslim percontohan dari implementasi 4  perda  syariat  yang  diterbitkan,  seharusnya  ada  pengawasan  dan pembinaan  dari  pemerintah  daerah.  Dalam  pasal  58  dijelaskan  bahwa peraturan  desa  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.
Maka Tim Solidaritas Perempuan melakukan audiensi dengan Bupati Bulukumba terpilih selanjutnya di tahun 2008. Hasil dari pertemuan setelah melakukan  audiensi  sebanyak  2  kali  tersebut  membuahkan  hasil  dimana Pemerintah  tidak  menyetujui  dengan  adanya  perdes  tentang  hukuman cambuk  karena  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  inkonstitusional berdasarkan  Surat  Edaran  Bupati  No  23/11/2009/Huk.  Keluarnya  serat edaran tersebut maka biro hukum memanggil kepala desa secara langsung untuk menyampaikan persoalan terkait perdes hukuman cambuk yang tidak akan diberlakukan kembali.
Penelitian ini menggunakan 15 literature review Amalia, M. (2017),
Idawan,  I.D.  (2012),  Lestari  &  Efendi  (2018),  Yahya  (2018),  Nasrullah  & Rosadi  (2017),  Ablisar  (2014),  Sa’ada  (2016),  Hidayatullah,  dkk  (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), Tarawiyah (2013), Noorhidayah (2014), Ramli (2015),  Akbar  (2017),  Rahmatiah  (2016). Perda  syariah  ini  kemudian terbagi menjadi 4 kelompok, berdasarkan teori yang dikemukakan Muntoha
di  level  lokal. Diambil  dari  http://www.solidaritasperempuan.org/ebook/paper- shariah_islam_indonesia.pdf. 19 Oktober 2019.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput… |189
perda  syariah  yang  berkaitan  dengan  moralitas,  mode  pakaian, keterampilan beragama, dan pemungutan dana sosial dan zakat 5 . Penelitian ini akan berfokus pada perda yang berkaitan dengan isu moralitas sesuai dengan  Perdes  No  5  Tahun  2006  tentang  hukuman  cambuk  yang didalamnya terdapat larangan seperti minuman beralkohol, zina, larangan berjudi, penganiayaan yang berkaitan dengan isu moralitas.
Kebijakan Peraturan Desa Muslim Padang tentang hukuman cambuk semakin menarik untuk didalami secara langsung dan diteliti lebih jauh. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Syamsuddin M. D., 2018) bahwa sikap dan pandangan terhadap apa yang disebut dengan perda syariat tidak terlepas dari  adanya  motif  atau  kepentingan  politik.  Menurut  Purwanto  motif merupakan  suatu  dorongan  yang  timbul  dari  dalam  diri  seseorang  yang menyebabkan orang tersebut bertindak melakukan sesuatu (Anis F, 2017). Sedangkan  menurut  Schuzt  dalam  (Haryanto,  2012)  menjelaskan  bahwa motif politik dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu “because of motive” dan
“in order to motive” .
Maka  berdasarkan  latar  belakang  diatas,  peneliti  dapat mengidentifikasikan  rumusan  masalah.  Permasalahan  yang  akan  diteliti yaitu “Bagaiamana motif politik kepala desa dalam menerbitkan Peraturan Desa Muslim Padang tentang pelakanaan hukuman cambuk Desa Padang Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba”? .  Adapun  tujuan diadakannya peneltian ini yaitu untuk mengetahui motif politik kepala desa dalam  menerbitkan  Peraturan  Desa  Muslim  Padang  tentang  pelakanaan
5 Syafingi,  Habib, “ Internalisasi  nilai-nilai  hukum  islam  dalam  peraturan  daerah "syariah" di Indonesia. ”, Pandecta: Research Law Journal, Volume 7, Number 2 (2012): 135-146.
________________________________________________________________________________________________
190|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
hukuman  cambuk  Desa  Padang  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba.

## B. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  kualitatif  sendiri  merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  secara  tertulis  maupun  lisan,  perilaku,  ataupun  objek  yang  dapat diamati 6 .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Studi  kasus.  Menurut Creswell  studi kasus merupakan proses yang menekankan pada batasan kasus (bounded  system)  atau  beberapa  kasus  secara  keseluruhan  dan disertai dengan penggalian data  dan melibatkan informasi terkait dengan penelitian 7 .
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data  primer,  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara dan  dokumentasi,  hal  ini  ditujukan  untuk  mendapatkan  informasi  lebih mendetail mengenai motif politik atas terbitnya peraturan desa no 5 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Desa Padang Kecamatan Gantarang  Kabupaten  Bulukumba.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisa  data  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Miles  & Huberman 8 bahwa  proses  analisis  data  terdiri  dari  beberapa  komponen yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
6 Moleong,  Lexy  J, Metodelogi  penelitian  kualitatif, Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya  Offset, 2007.
7 Herdiansyah,  Haris, Metodelogi  penelitian  kualitatif  untuk  ilmu-ilmu  sosial, Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010, 76.
8 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d, Bandung: ALFABETA CV, 2017, 246.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput… |191
Data primer pada penelitian ini di peroleh melalui wawancara yang dilakukan  pada  6  orang  narasumber  yang  terdiri  dari  A.  Rukman  selaku mantan  Kepala  desa,  H.  Syamsudin  selaku  pelopor  yang  mengusulkan adanya peraturan desa muslim, Ibu Nurlaela mewakili Muhammadiyah,Pak baharuddin ketua BPD periode 2009, Pak Ridwan anggota BPD 2018, Pak Sukri ketua BPD pertama yang mewakili NU. Penelitian  ini dilakukan di Desa Padang kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

## C. PEMBAHASAN
Motif  politik  dapat  diukur  melalui  beberapa  indikator  tertentu. Terdapat  tiga  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  motif  politik terbitnya perdes no 05 tahun 2006 tentang hukuman cambuk Desa Padang yaitu  ideologi,  instrumental  dan  identitas.  Adapun  penjelasan  dan analisanya adalah berikut ini.
1. Ideologi
Dalam  pembuatan  Perdes  ini  perlu  dipahami  apa  yang  menjadi latarbelakang  Kepala  Desa  Padang  saat  itu  sehingga  memilih  hukuman cambuk  sebagai  peraturan  desa.  Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa narasumber  terdapat  2  narasumber  yang  memahami  terkait  landasan pemikiran untuk mengukur motif ideologi yaitu A. Rukman selaku mantan kepala  desa  dan  Ibu  Nurlaela  mantan  anggota  BPD  periode  2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Rukman (2020) 9 pukul 18.54 WITA beliau mengatakan :
9 Rukman, Andi. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 10 Februari 2020.
________________________________________________________________________________________________
192|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
“Sebagai desa muslim tentunya kita betul -betul menerapkan aturan yang bernuasa syariah, karena di Al- Qur’an Surah An -Nur ayat 2 pun dijelaskan tentang  hukuman  cambuk.  Awal  mula  wacana  perdes  ini  dibentuk  itu sebenarnya dimulai dari tahun 2003 karena pada waktu itu sudah ada 4 perda syariat yang diterbitkan, akan tetapi setelah adanya surat keputusan Bupati tentang 12 Desa muslim tahun 2004 itu kami serta perangkat desa yang  lain  mendiskusikan  tentang  pembentukan  perdes  yang  bernuansa syariat melalui hukuman cambuk untuk memberikan efek jera”.
Selain itu penduduk Desa Padang sendiri masih memegang nilai-nilai adat. Siri’ merupakan nilai adat yang diakomodir oleh kepala desa saat itu dalam pemberlakuan Peraturan Desa Muslim No. 05 Tahun 2006 tentang hukum cambuk. Hal tersebut diungkapkan oleh A. Rukman 10 bahwa:
“Kami  membuat  peraturan  desa  ini  dilandasai  dengan  hukum  adat  dan hukum islam. Jika hukum adat itu tidak tertulis maka hasilnya sangat fatal sehingga  mengakibatknya  orang  cedera.  Maka  dari  itu  kita  mencoba menarik hukum adat dan menyatukannya dengan hukum islam sehingga dalam menangani kasus tersebut kita tidak menganiaya pelaku akan tetapi kita hanya memberikan efek jera karena dia melakuakn perbuatan siri’, lagi pula dalam eksekusi tersebut saya hanya menggunakan sapu lidi dan hanya pergelangan tangan yang gerak bukan keseluruhan tangan yang digerakkan untuk menghukum pelaku”
Dari hasil wawancara dengan Andi Rukman dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan Perdes ini yang menjadi landasannya adalah Al- Qur’an Surah  An-Nur  ayat  2.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  adanya  formalisasi
____________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|193
hukum islam yang tidak bertentangan dengan hukum adat yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat serta menyimpang dari nilai adat. Apa yang dikatakan oleh  Bapak Andi Rukman senada dengan yang dikatakan  oleh  Ibu  Nurlela.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ibu  Nurlaela (2020)  selaku  tokoh  perempuan  pada  pukul  09.00  WITA  beliau mengatakan 11 :
“Yah  karena  kita desa muslim otomatis  peraturan  desanya  ya  harus  ikut aturan  Islam  untuk  membuat  masyarakat  muslim  desa  padang  lebih tenteram  dan  aman,  karena  didalam  Al- Qur’an  Surah  An -Nur  dikatakan begitu  toh.  Bahwasannya  laki-laki  dan  perempuan  yang  berzina  harus didera (cambuk) seratus kali. Akan tetapi dalam kasus perzinahan sendiri tidak  semudah  itu  juga  menuduh  orang,  karena  didalam  Al- Qur’an  pun dijelaskan harus mendatangkan saksi jadi tidak boleh asal menuduh karena menurut hukum Islam pun mengatakan begitu”.
Masing-masing narasumber mempunyai persamaan argumen bahwa pembentukan  Perdes  ini  didasari  karena  desa  tersebut  merupakan  desa muslim, maka aturannya pun harus diatur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi  dalam  penerapan  hukum  cambuknya  haruslah  mendatangkan  4 (empat)  orang  saksi,  sehingga  tidak  bisa  menuduh  orang  lain  secara langsung tanpa disertai bukti. Penerapan syariat islam islam juga terjadi di beberapa daerah, salah satu daerah yang menerapakan syariat islam secara khaffah ialah Aceh.
Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan dibidang  otonom  sesuai  dengan  UU  No  44  Tahun  1999  tentang
11 Nurlaela. Motif  politik  terbitnya  peraturan  desa  no  05  tahun  2006  tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
________________________________________________________________________________________________
194|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
penyelenggaraan keistimewaan bagi daerah istimewa yang mana terdapat 4 cakupan nilai yaitu pada bidang syari’at islam, bidang pendidikan, adat istiadat  dan  bidang  peran  ulama  dalam  struktur  pemerintahan 12 . Dengan keistimewaan  yang  dimiliki,  maka  pemerintah  aceh  menerapkan  qanun dalam mengaktualisasikan syariat islam secara khaffah melalui Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun asas yang dianut dalam pelaksanaan hukuman jinayat yaitu keislaman, legalitas, keseimbangan dan keadilan,  kemaslahatan,  pembelajaran  kepada  masyarakat  serta perlindungan hak asasi manusia.
Hal tersebut memiliki kesamaan yang terjadi di Desa Padang melalui penerapan Hukum Cambuk. Penerapan syariat islam yang bersumber dari gagasan A. Rukman melihat kondisi masyarakat desa yang resah sehingga kepala desa berinisiatif untuk menerapkan syariat islam melalui pelaksanaan hukuman cambuk yang disepakati bersama oleh Ketua BPD Alm. Mo’ding, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas  menunjukkan  bahwa  ideologi  islam  melalui  penerapan  hukuman cambuk  menjadi  motif  A.  Rukman  dalam  pembuatan  Perdes  ini.  Hal tersebut  dikarenakan  dengan  adanya  penerapan  syariat  islam  melalui Perdes tentang Hukuman cambuk tersebut membuat masyarakat menjadi aman dari segala bentuk kejahatan dan ancaman.
Akan  tetapi  jika  dilihat  secara  legalitas  hukum,  penerapan  syariat islam  di  Desa  Padang  hanya  bisa  dilakukan  untuk  masyarakat  setempat. Menurut Abdurrahman 13 syariat itu harus diterapkan pada masyarakatnya
12 Ulya,  Zaki, “ Dinamika  penerapa  hukum  jinayat  sebagai  wujud  rekonstruksi syari'at islam di Aceh. ”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Number 1 (2016): 135-148.
13 Rachman,  Budhy, Membela  kebebasan  beragama, Jakarta:  Lembaga  Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2015.
____________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|195
sendiri  bukan    negaranya.  Didalam  negara  yang  memiliki  masyarakat heterogen, negara tidak boleh memaksakan syariah didalamnya. Terdapat banyak hukum tidak tertulis di Indonesia yang beraneka ragam disamping agama yang dianut oleh penduduknya, maka hal tersebut suatu aturan yang bernuasa syariah boleh saja diterapkan untuk menghormati perbedaan yang didasari  pada  kebhinekaan  maka  substansi  hukum  pidana  diserahkan perkembangannya pada yurisprudensi dan peraturan daerah.

## 2. Instrumental
Dalam mengukur motif instrumental terdapat 2 narasumber inti yang di wawancarai yakni A. Rukman dan H. Syamsuddin selaku tokoh yang ikut menyusun  perdes  ini.  Dibentuknya  Perdes  ini  tidak  terlepas  dari  sejarah dimana  dulunya  desa  ini  pernah  menerapkan  hukum  rajam.  Hal  ini dikatakan oleh Bapak Andi Rukman bahwa 14 :
“ Dulu memang belum ada desa pada saat (DI-TII) Kahar Muzakkar masih menguasai daerah ini, akan tetapi nama yang digunakan adalah nama adat, namanya itu adalah jennang, dulu memang ada eksekusi hukum rajam. Jadi orang yang berzina itu dirajam baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah  berkeluarga.  Eksekusinya  pun  dulu  pas  dekat  pasar,  tapi  yang dieksekusi itu bukan orang sini melainkan dari daerah atas (herlang kajang), begitupun  sebaliknya  kalau  ada  dari  desa  padang  yang  melakukan perbuatan zina maka dieksekusinya diatas sana (herlang kajang)”.
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  H.  Syamsuddin  (2020)  pukul 15.20 WITA yang mengatakan bahwa 15 :
14 Rukman, Op. Cit.
15 Syamsuddin. Motif politik terbitnya peraturan desa  no 5 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 08 Februari 2020.
________________________________________________________________________________________________
196| ANUGRAH, AL-HAMDI Kebijakan Syariah di Akar Rumput… POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
“sejak dulu  pernah  terdapat  eksekusi  hukum  rajam  disini  akan  tetapi insiden tersebut  sudah lama berlalu. Pernah dengar eksekusinya katanya dulu didekat pasar Mode namanya” .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kedua  narasumber  diatas menunjukkan bahwa memang sejak dulu hukum rajam sudah berlaku pada saat (DI-TII) Kahar Muzakkar menguasai daerah itu. Maka hal inilah yang menjadi motif Andi Rukman untuk membuat peraturan desa tentang hukum cambuk. Dengan adanya empat perda dan crass program dari pemerintah daerah, serta dibentuknya 12 Desa/ kelurahan Muslim membuat A. Rukman saat itu untuk membuat regulasi yang mengatur tatanan masyarakat muslim Desa  Padang.  Hal  tersebut  ternyata  juga  didukung  oleh  beberapa narasumber yang setuju dengan adanya Perdes Muslim tentang hukuman cambuk  ini.  Ada  4  narasumber  yang  menyatakan  setuju  dengan  adanya Perdes ini, yaitu, Baharuddin (Ketua BPD setelah Modding), A. Muh Sukri (Ketua BPD pertama desa padang), Muh Ridwan selaku masyarakat yang mewakili  NU  dan  Ibu  Nurlaela  selaku  toko  perempuan  sekaligus  dari Muhammadiyah.
Menurut  Pak  Baharuddin  (2020) 16 dan  Pak  Sukri  (2020) 17 yang mengatakan bahwa ia sangat setuju bahkan sangat mengapresiasi dengan adanya  perdes  ini  karena  mewakili  keresahan  dari  masyarakat.  Adapun menurut  Pak  Syamsu’din  menjelaskan bahwa  hukuman  cambuk  dalam
16 Baharuddin. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
17 Sukri, Muhammad. Motif politik terbitnya peraturan desa muslim padang no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|197
perdes  ini  sebagai  hukum  alternatif,  hasil  wawancara  pada  tanggal  08 Februari 2020 pukul 15.20 WITA beliau mengatakan :
“Perdes ini sebenarnya berasal dari gagasan masyarakat, mulai dari tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kebetulan saya termasuk salah satu orang yang  menyusun  bersama  kepala  desa.  Tujuan  dari  perdes  ini  untuk menciptakan  rasa  aman.  Hukuman  cambuk  dipilih,  waktu  itu  digunakan sebagai  hukum  alternatif.  Artinya  yang  bersangkutan  berhak  memilih apakah  setuju  dicambuk,  kalau  tidak  yah  diserahkan  kepada  pihak kepolisian untuk ditangani kasusnya”.
Hal serupa juga dikatakan oleh Muh Ridwan (2020) selaku anggota BPD periode 2019, berdasarkan hasil wawancara pukul 13.10 WITA beliau mengatakan 18 :
“ Yang  saya  tau  dulu  memang  syariat  islam  sangat  ditegakkan  apalagi setelah  diterbitkannya  perdes  tentang  hukuman  cambuk  ini.  Akan  tetapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Sebenarnya hukuman cambuk dalam perdes  ini  sebagai  hukum  alternantif,  nah  itu  menurut  saya  bagus  sekali karena  tetap  melibatkan  pihak  kepolisian  untuk  diproses  secara  hukum negara. ”
Jika  yang  melanggar  perdes  ini  memilih  untuk  dikenakan  hukuman cambuk,  maka  proses  eksekusinya  dilakukan  oleh  kepala  desa  dan
18 Ridwan, Muhammad. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 05 Februari 2020.
________________________________________________________________________________________________
198|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
dilakukan  secara  tertutup.  Sebagaimana  yang  dikatakan  Pak  Syamsuddin bahwa 19 :
“ Memang  ada  pilihan  untuk  pelaku  karena  isi  dari  setiap  pasal  dalam perdes  ini  melibatkan  kepolisian  apabila  tidak  mau  dihukum  cambuk. Eksekusinya  pun  dilakukan  oleh  kepala  desa  dan  dilaksanakan  secara tertutup  karena  kehormatan  dari  pelaku  masih  dilindungi.  Pada  saat eksekusi berlangsung hanya sebagian orang yang melihat yaitu dari pihak pelaku,  korban,  dan  perangkat  desa.  Berbeda  dengan  Aceh  yang eksekusinya disaksikan langsung secara umum ” .
Hal  inilah  yang  membuat  Ibu  Nurlaela  tidak  sependapat  dengan beberapa  narasumber  terutama  dalam  pengeksekusian  cambuk  yang dilakukan  secara  tertutup.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu Nurlaela mengatakan bahwa 20 :
“ Ketika  ada  eksekusi  seperti  itu  masyarakat  seharusnya  menyaksikan seperti  yang  terjadi  di  aceh,  dengan  tujuan  agar  memberikan  tekanan sekaligus memberi efek jera bagi pelaku. Jika disaksikan hanya beberapa orang maka bagi saya itu tidak memberikan efek jera” .
Dalam  pelaksanaan  hukuman  cambuk  seharusnya  disaksikan  oleh semua  masyarakat  desa  padang  dengan  tujuan  memberikan  peringatan sekaligus  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku.  Hukuman  ditekankan  pada aspek zawajir  artinya  hukuman dilakukan kepada yang bersalah sehingga
19 Syamsuddin, Op. Cit.
20 Nurlaela, Op. Cit.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput… |199
memberikan jera dan tidak mengulangi tindak pidana 21 . Hal tersebut tidak sesuai dengan isi Peraturan Desa Muslim Bab VI Ketentuan Sanksi Pidana Islam Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi “Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk bertempat  di  Kantor  Desa  dan  disaksikan  oleh  beberapa  orang  tokoh masyarakat/ tokoh agama dan aparatur desa.
Dari  hasil  temuan  peneliti  menunjukkan  adanya  kontradiktif  antara pelaksanaan cambuk dengan isi perdes yang menyatakan seharusnya dalam eksekusi  cambuk  dilaksanakan  dikantor  desa  dan  disaksikan  oleh masyarakat.  Walaupun  dalam  eksekusi  ini  terdapat  kontradiktif  dalam pelaksanaannya,  namun  hal  ini  tidak  menjadi  permasalahan  yang  besar dalam  masyarakat  Desa  Padang.  Adanya  dukungan  dari  H.  A.  Patabai Pabokori  menjadi  sumber  kekuatan  bagi  A.  Rukman  untuk  menerapkan syariat islam melalui hukum cambuk.
Maka dari itu motif yang digunakan oleh A. Rukman selaku Kepala Desa Padang saat itu ialah motif instrumental. Kesesuaian nilai dari motif instrumental membuat kebijakan melalui Perdes Muslim tentang Hukuman cambuk ini memiliki pengaruh penting artinya motif tersebut juga membuat hasil  responsivitas  suatu  kebijakan.  Adapun  responsivitas  keberlakuan hukuman cambuk tersebut terhadap masyarakat dinilai sangat bagus. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Perdes ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan daya tarik karena belum Desa yang berani  menerapkan  syariat  islam  melalui  pelaksanaan  hukuman  cambuk bagi masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
3. Identitas
21 Nasrullah  &  Rosadi,  Aden, “ Kritik  hukum  islam  atas  sanksi  pidana  pelaku prostitusi dalam peraturan daerah .” , Al-Adalah, Volume 14, Number 1 (2017):47-80.
________________________________________________________________________________________________
200|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  membuktikan  bahwa pembentukan  peraturan  desa  ini  memang  berasal  dari  gagasan-gagasan masyarakat yang menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang masyarakat  muslim  desa  padang  sehingga  dalam  pembuatan  Perdes  ini tidak terdapat satu kelompok kepentingan yang bermain untuk mengusul adanya perdes ini. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan dari A. Rukman bahwa 22
“ Yang kita libatkan dalam pembuatan perdes ini ialah semua aparat desa, tokoh masyarakat dan disetujui oleh BPD waktu itu. makanya dari situlah kita  berani  membuat  perdes  ini  dan  saat  itu  tidak  ada  masyarakat  yang menolak” .
Hal  tersebut  juga  diungkapkan  oleh  H.  Syamsuddin  sebagai  salah satu  orang  yang  ikut  menyusun  perdes  ini,  beliau  mengatakan  bahwa “ Perdes ini sebenarnya berasal dari gagasan-gagasan masyarakat mulai dari tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tidak  ada  kelompok  kepentingan  yang bermain disini semuanya diambil berdasarkan keresahan dari masyarakat ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  penulis  berpendapat  bahwa  ada keterkaitan antara KPPSI dalam pembentukan Perdes ini. Komite Persiapan Pelaksanaan  Syariat  Islam  (KPPSI)  terbentuk  tahun  2000  setelah  kongres pertama  di  Makassar.  Adapun  tujuan  didirikannya  KPPSI  ini  ialah  adanya keinginan untuk menerapkan syariat islam sebagai landasan yuridis Sulawesi Selatan 23 . A. Rukman termasuk salah satu anggota yang tergabung dalam organisasi ini. Kemudian A. Rukman mengatakan bahwa:
22 Rukman, Op. Cit
23 Halim,  Fatimah, “ Obsesi  penerapan  syari'at  Islam  di  wilayah  lokal, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan .” ,  Volume 4, Number 2 (2015 ): 354-365.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020 ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput… |201
“Dalam pembuatan perdes ini tidak ada keterlibatan dari pihak manapun termasuk  kelompok  kepentingan.  Semuanya  berdasarkan  dari  gagasan- gagasan  masyarakat  baik  itu  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama.  KPPSI  itu menghadiri  eksekusi  cambuk,  waktu  itu  hanya  sebagai  pelaporan  saja bahwa  ada  penegakan  syariat  didesa.  Karena  saya  juga  kan  dari  KPPSI otomatis  sudah  mewakili  dari  cita-cita  KPPSI  dalam  penegakan  syariat islam,  akan  tetapi  untuk  pembentukan  perdes  ini  semuanya  kita  ambil berdasarkan keresahan- keresahan dari masyarakat” .
Jadi  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  A.  Rukman  menjelaskan bahwa  dalam  pembentukan  perdes  ini  tidak  ada  kelompok  kepentingan yang menjadi prioritas untuk mendukung penerapan perdes ini,  sehingga dalam penerapan Peraturan Desa ini banyak perubahan yang terjadi saat itu dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa narasumber yakni Pak Baharudin, Pak Sukri dan Pak Ridwan yang memperlihatkan  bahwa  dampak  setelah  perdes  ini  diberlakukan  sangat terasa oleh masyarakat karena menjamin keamanan masyarakat, sehingga dengan  adanya  perdes  ini  dapat  memberikan  tekanan  bagi  masyarakat untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama,  akan  tetapi terdapat  perbedaan  yang  terjadi  ketika  perdes  ini  tidak  diberlakukan  lagi dimana setelah perdes ini tidak diimplementasikan kembali kasus pencurian terutama  pencurian  hewan  ternak  serta  maraknya  peredaran  minuman keras secara terang-terangan kembali membuat masyarakat merasa resah.
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Women’s Empowerment in Muslim Contex  (WEMC)    melakukan  audiensi  dengan  Bupati  Bulukumba  terpilih selanjutnya sehingga perdes ini pun dicabut melalui Surat Edaran Bupati No
________________________________________________________________________________________________
202|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
23/11/2009/. Akan tetapi Hal tersebut ditegaskan oleh A. Rukman melalui hasil wawancara, beliau mengatakan 24 :
“Perdes ini sebenarnya tidak dicabut, tidak ada yang mencabut perdes ini akan tetapi tidak dijalankan lagi, karena dari pihak biro hukum kabupaten juga mengatakan tidak berani mencabut karena ini bagian dari hukum adat, dan  tidak  ada  unsur  penganiayaan  disini  karena  setiap  ada  kasus  kami selalu  menanyakan  mau  dilimpahkan  kepolisi  atau  tidak,  karena  setiap pasal yang ada diperdes ini selalu melibatkan kepolisian” .
Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh  Kepala  Bagian  Hukum  Hukum Kabupaten Bulukumba Ali Saleng saat itu yang menyatakan bahwa “kami tidak  bisa  mencabut  aturan  hukum  cambuk  itu  karena  masyarakat  desa padang yang menyepakatinya” 25 . Setelah A. Rukman menemui Biro Hukum untuk  membahas  mengenai  Perdes  tentang  hukuman  cambuk  ini  maka Perdes ini pun tidak dicabut melainkan tidak diimplementasikan lagi. Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pembentukan perdes ini berasal dari gagasan dan keluhan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh A. Rukman dan  Pak  Syamsu’din  selaku  tokoh  yang  berpengaruh  penting  dalam pembuatan perdes ini bahwa pembentukan perdes ini tidak ada keterlibatan dari  kelompok  kepentingan,  perdes  ini  terbentuk  atas  inisiatif  dari masyarakat desa sendiri.
Maka dari itu pembentukan perdes ini tidak termasuk kedalam motif identitas, motif yang didasari karena adanya kelompok kepentingan yang
24 Rukman, Op. Cit.
25 MajalahTempo. Hukum cambuk desa texas sebuah desa di Bulukumba, Sulawesi Selatan,  memberlakukan  hukum  cambuk  buat  warganya.  Tidak  menurunkan  angka kejahatan. Diambil  dari  https://majalah.tempo.co/read/137624/hukum-cambuk-desa- texas&user=register. 25 September 2019.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|203
memanfaatkan Perdes ini sebagai kepentingan individu. Adanya penerapan Perdes  ini  sejalan  dengan  salah  satu  tujuan  dari  Komite  Persiapan Pelaksanaan  Syariat  Islam  (KPPSI)  yang  ingin  menerapakan  syariat  islam secara legalitas formal di Sulawesi Selatan. Walaupun dalam pembentukan perdes ini KPPSI tidak terlibat secara langsung, hanya saja diketahui bahwa A. Rukman merupakan salah satu anggota dari KPPSI pada saat itu.

## 4. Hasil Analisia
Berdasarkan  hasil  analisis  telah  dipaparkan  sebelumnya  bahwa Peraturan Desa Muslim Padang No.05 Tahun 2006 di rumuskan oleh Kepala Desa Padang dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan yang melaksanakan peradilan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perdes ini  ialah  A.  Rukman.  Hal  ini  bertentangan  dengan  pembagian  kekuasaan yang dianut oleh hukum di indonesia. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan  eksekutif  pada  hirarki  terendah  dalam  struktur  pemerintahan sehingga  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  merumuskan  peraturan desa dan melaksanakan peradilan dengan melakukan eksekusi cambuk
Dalam  penerapan  perdes  mengenai  hukuman  cambuk  sebenarnya kepala desa juga tidak memperhatikan mengenai landasan hukum bahwa peraturan  desa  tidak  bisa  mengandung  sanksi  pidana  yang  berkaitan dengan  fisik  karena  terdapat  peraturan  yang  lebih  tinggi  secara  hirarki perundang-undangan.  Peraturan  desa  yang  dimaksud  dalam  pasal  55 menjelaskan bahwa peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan kondisi sosial budaya, dan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
________________________________________________________________________________________________
204|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
Meskipun adanya 4 Perda Syariah, crass program dan dibentuknya
12 Desa/kelurahan muslim melalui Surat Keputusan Bupati Bulukumba No. 535/XII/2004  tentang  desa/  kelurahan  muslim,  akan  tetapi  hal  tersebut sudah  tidak  relevan  karena  perdes  ini  terbentuk  tahun  2006  sedangkan masa  jabatan  pemerintahan  sebelumnya  berakhir  di  tahun  2005. Bergantinya  kepala  daerah  saat  itu  membuat  dinamika  kebijakan  perda syariah ini hanya sebatas peraturan tanpa pelaksanaan yang efektif sehingga perdes ini tidak mempunyai landasan hukum, berbeda ketika pertama kali perda  tersebut  dilegalkan.  Hal  tersebut  menjadikan  perdes  ini  tidak terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah , maka dari itu  A.  Rukman  selaku  kepala  desa  saat  itu  menjadikan  peraturan sebelumnya sebagai acuan dalam pembentukan perdes ini.
Maka  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Solidaritas Perempuan Women’s  Empowerment  in  Muslim  Contex (WEMC)  yang meneliti tentang perdes ini melakukan audiensi dengan Bupati Bulukumba terpilih selanjutnya di tahun 2008. Hasil dari pertemuan setelah melakukan audiensi  sebanyak  2  kali  membuahkan  hasil.  Pemerintah  kabupaten Bulukumba mengeluarkan Surat Edaran Bupati No 23/11/2009/Huk. Bupati tidak menyetujui dengan adanya perdes tentang hukuman cambuk karena melanggar  hak  asasi  manusia  dan  inkonstitusional.  Dalam  proses  dialog tersebut,  Bupati  mengajak  jajaran  SKPD  bagian  hukum,  bagian  kesra  dan bagian  pemberdayaan  perempuan  yang  melahirkan  kesepakatan  untuk meminta  Biro  Hukum  kabupaten  Bulukumba  untuk  menyelesaikan persoalan dan mencabut peraturan desa mengenai hukuman cambuk. Akan tetapi  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  A.  Rukman  yang  melakukan pertemuan  dengan  Biro  Hukum  Kabupaten  Bulukumba  yaitu  Andi  Saleng
____________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput… |205
melahirkan  kesepakatan  bahwa  Perdes  ini  sebenarnya  tidak  dicabut melainkan sudah tidak diberlakukan lagi.
Desa Padang, Kecamatan Gantarang menjadi salah satu desa yang menerapkan hukum cambuk melalui Peraturan Desa Muslim No 5 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih Andi Rukman. Pada analisis sebelumnya terdapat 3 indikator motif politik yang menjadi landasan bagi peneliti untuk membahas lebih jauh terkait Peraturan Desa Muslim ini. Motif yang pertama yaitu motif ideologi, motif yang mengacu pada pemahaman yang didasari pada pendidikan dan orientasi politik individu. Berdasarkan analisis dari wawancara yang telah dilakukan, A. Rukman selaku kepala desa saat itu menggunakan dalil Al-Quran sebagai bentuk pemahaman atas dasar pembuatan Perdes ini.
Motif yang kedua yaitu motif intrumental, motif yang mengacu pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan sosial dan politik. Dalam penerapan Perdes  ini  A.  Rukman  berhasil  mempengaruhi  lingkungan  sosial  yang didasari  pada  pembentukan  Perdes  Muslim.  Adanya  dukungan  dari pemerintah daerah saat itu menjadi acuan yang bagus dalam menerapkan aturan tentang hukuman cambuk melalui Peraturan Desa Muslim Padang No. 05 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat pasal larangan berzina, judi, minum-minuman alkohol atau zat aditif lainnya, dan penganiayaan.
Motif  yang  ketiga  motif  identitas,  motif  ini  dasari  pada  keinginan masyarakat  Desa  Padang  itu  sendiri  tentang  adanya  penerapan  hukum cambuk dan adanya kelompok kepentingan yang mendukung aktor politik dengan  gagasan  serta  tujuan  yang  sama,  artinya  bahwa  dari  kelompok kepentingan  ini  ada  maksud  dan  tujuan  yang  digunakan  baik  itu  dengan maksud imbalan, atau memperkuat relasi. Dari hasil wawancara dengan A. Rukman  pada  saat  pembentukan  perdes  ini  tidak  ada  kelompok
________________________________________________________________________________________________
206|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
kepentingan yang bermain, artinya mengedepankan maksud dan tujuan dari pelaku  kepentingan.  Pembentukan  perdes  ini  murni  dari  gagasan  tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat yang disetujui oleh BPD saat itu.

## D. PENUTUP
Hasil dari riset ini menyimpulkan bahwa dari ketiga indikator motif tersebut terdapat dua indikator yang digunakan yaitu ideologi, instrumental dan  motif  identitas  dalam  riset  ini  tidak  digunakan  A.  Rukman  dalam pembuatan  perdes  tersebut.  Motif  IdeologI,  peneliti  menarik  sebuah kesimpulan  bahwa  A.  Rukamn  Jabbar  Selaku  kepala  desa  saat  itu menggunakan  pemahaman  yang  didasari  pada  faktor  pendidikan  dan orientasi politik individu sebagai latar belakang pembuatan Perdes muslim. Hal  tersebut  dikarenakan  yang  menjadi  landasan  pembuatan  Perdes tersebut  ialah  Al-Quran  Surah  An-Nur  ayat  2  yang  menjelaskan  tentang Hukuman  cambuk  bagi  masyarakat  yang  melakukan  perbuatan  yang dilarang  oleh  agama,  maka  hal  tersebut  sesuai  dengan  nilai  pada  motif Ideologi.
Motif Instrumental, peneliti menyimpulkan bahwa kepala desa dalam memaksimalkan tradisi dan warisan islam yang telah ada sejak dulu  melalui Pemberlakuan  Perdes  tentang  hukuman  cambuk  ini  mempengaruhi lingkungan  sosial  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  dapat  diterima  oleh masyarakat desa padang. Hal tersebut dibuktikan diatas bahwa mayoritas masyarakat desa padang sangat mendukung bahkan mengapresiasi adanya perdes tentang hukuman cambuk dan membuat desa tersebut mempunyai keunikan tersendiri.
Motif  Identitas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dalam  pembuatan perdes  ini  memang  berasal  dari  gagasan-gagasan  masyarakat  yang
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|207
menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang masyarakat muslim desa  padang  sehingga  dalam  pembuatan  Perdes  ini  tidak  terdapat  satu kelompok  kepentingan  yang  bermain  untuk  mengusul  adanya  perdes  ini. Maka  dari  itu  indikator  dari  motif  identitas  ini  tidak  digunakan  dalam pembentukan  perdes  ini  karena  tidak  ada  kelompok  kepentingan  yang terlibat.
Berdasarkan kesimpulan diatas berikut adalah beberapa saran yang dapat  penulis  sampaikan  terkait  dengan  motif  politik  atas  terbitnya Peraturan Desa Muslim Padang No 05 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukuman  Cambuk  Desa  Padang  Kecamatan  Gantarang.  Menurut  peneliti penerapan  hukum  islam  di  kabupaten  bulukumba  khususnya  di  desa padang  boleh  saja  diterapkan  jika  memasukkan  hukum  adat  dan  hukum islam dalam peraturan ini karena hukuman cambuk yang diterapkan di desa tersebut  sebagai  hukum  alternatif  artinya  pelaku  tetap  diberikan  pilihan apakah perkara tersebut mau diselesaikan berdasarkan ketentuan desa atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk di proses secara KUHP, akan tetapi hal tersebut harus mempertimbangkan landasan hukum, tidak bertentangan dengan  hirarki  perundang-undangan  karena  Sulawesi  Selatan  tidak termasuk daerah yang mendapakan keistimewaan dibidang otonom. Dalam proses  penindakan  seharusnya  yang  mengeksekusi  hukuman  cambuk terdapat algojo dan bukan dari kalangan pemerintahan yang mengesekusi serta  eksekusi  diadakan  ditempat  terbuka  agar  masyarakat  bisa menyaksikan dan memberikan pengalaman.
________________________________________________________________________________________________
208|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Ablisar, Madiasa , “ Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. ”, Jurnal Dinamika Hukum,  Volume 14, Number 2 (2014):  278-289.
Akbar,  Aidhil, “ Implementasi  kebijakan  penertiban  minuman  keras  di kecamatan  Parigi  kabupaten  Parigi  Moutong. ”, eJurnal  Katalogis, Volume 5, Number 10 (2017): 116-121.
Amalia,  Mia, “ Penyuluhan  hukum  terhadap  perda  nomor  21  tahun  2000 tentang larangan pelacuran bagi pelajar siswi SMK/SMA/MA dalam penanggulangan praktik prostitusi di kabupaten Cianjur. ”, Journal of Empowerment, Volume 1 Number 2 (2017): 103-120.
Anis, F & Normah, Pengaruh motivasi guru terhadap prestasi hasil belajar siswa  kelas  empat  sdn  telukjatidawang  kecamatan  tambak kabupaten gresik .”, Jendela Pendidikan: Jurnal Ilmiah Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 7, Number 1 (2017):  47.
Arikunto,  Suharsimi.  Prosedur  penelitian:  suatu  pendekatan  praktek.
Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press,  2002
Baharuddin.  Motif  politik  terbitnya  peraturan  desa  no  05  tahun  2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
Berutu,  Ali  G, “ Qanun  Aceh  no  14  tahun  2003  tentang  khalwat  dalam pandangan fiqih dan KUHP. ”, Muslim Heritage, Volume 1, Number
2 (2017): 87-106.
Gayo, Ari A, “ Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. ”, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  Volume  17,  Number  2  (2017): 131-154.
Halim,  Fatimah, “ Obsesi  penerapan  syari'at  Islam  di  wilayah  lokal. ”, Al Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,    Volume  4. Number 2 (2015): 354-365.
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|209
Haryanto, Sindung. Spektrum teori sosial dari klasik hingga post modern. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012
Herdiansyah, Haris. Metodelogi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta Selatan : Selemba Humanika, 2010
Hidayatullah,  R,  Sarong,  H,  A  &  Ali,  D, “ Efektivitas  penerapan  hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam qanun nomor 6 tahun 2014. ”, Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Number 3 (2017):  94- 105.
Idawan, Irman D , “ Kadar minuman beralkohol perda nomor 7 tahun 1953 Kota  Yogyakarta  prespektif  Maqasid  Asy-Syariah .”, Al-Mazahib, Volume 1, Number 2 (2012):  253-270.
Jati, Wasisto R, “ Permasalahan implemntasi perda syariah dalam otonomi daerah. ”, AL-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam,  Volume  7, Number 2 (2013):  305-318.
Jati,  Wasisto  R ,  “ Inkonsistensi  paradigma  otonomi  daerah  di  Indonesia: dilema sentralisasi atau desentralisasi. ”, Jurnal Konstitusi, Volume
9, Number 4 (2016): 743-770.
Lestari,  Chadijah  R  &  Efendi,  Basir, “ Tinjauan  kritis  terhadap  peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. ”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 13, Number 2 (2018): 225-233.
MajalahTempo.  Hukum  cambuk  desa  texas  sebuah  desa  di  Bulukumba,
Sulawesi Selatan, memberlakukan hukum cambuk buat warganya.
Tidak menurunkan angka kejahatan. Diambil dari https://majalah.tempo.co/read/137624/hukum-cambuk-desa- texas&user=register. 25 September 2019,
Maryolo, Amril, “ Syariat dan Perundang-undangan: Genealogi dan Proses Kebijakan Perda Keagamaan di Bulukumba. ”, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 1, Number 1 (2019):  1-24.
Moleong,  Lexy  J.  Metodelogi  penelitian  kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya  Offset, 2007
________________________________________________________________________________________________
210|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020
Nasrullah & Rosadi, Aden , “ Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi  dalam  peraturan  daerah. ”, Al-Adalah,  Volume  14, Number 1 (2017):  47-80.
Noorhidayah, “ Efektivitas  peraturan  daerah  (perda)  no.  23  tahun  2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya .”, el-Mashlahah, Volume 8, Number 2 (2018):  146-161.
Nurlaela. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan  hukuman  cambuk  Desa  Padang  [Wawancara]  06 Februari 2020.
Rachman, Budhy. Membela kebebasan beragama, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2015
Rahmatiah, “ Efektivitas penerapan pengendalian dan pengawasan miras di Makassar. ”, Al-Daulah, Volume 5, Number 2 (2016):  398-411.
Ramli,  Muhammad, “ Penerapan  peraturan  daerah  no  18  tahun  2004 tentang larangan pelacuran di kabupaten Pemekasan. ”, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1, Number 2 (2015):  371-398.
Ridwan,  Muhammad. Motif  politik  terbitnya  peraturan  desa  no  05  tahun 2006  tentang  pelaksanaan  hukuman  cambuk  Desa  Padang [Wawancara] 05 Februari 2020.
Rukman,  Andi.  Motif  politik  terbitnya  peraturan  desa  no  05  tahun  2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara]
10 Februari 2020.
Sa'da, Nur, “ Tinjauan KUHP dan Fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat .” , Al-Qanun, Volume 1, Number 2 (2016):  89-112.
Solidaritasperempuan.org  2011.  Paper  pemberdayaan  perempuan. Dekonstruksi agensi perempuan dalam konteks muslim : membuka topeng  implementasi  syariat  islam  di  level  lokal.  Diambil  dari http://www.solidaritasperempuan.org/ebook/paper- shariah_islam_indonesia.pdf. 19 Oktober 2019
____________________________________________________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2020
ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
|211
Sugiyono.  Metode  penelitian  kuantitatif  kualitatif  dan  r&d.  Bandung: ALFABETA CV, 2017
Sukri, Muhammad. Motif politik terbitnya peraturan desa muslim padang no  05  tahun  2006  tentang  pelaksanaan  hukuman  cambuk  Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
Syafingi,  Habib, “ Internalisasi  nilai-nilai  hukum  islam  dalam  peraturan daerah  "syariah"  di  Indonesia. ”, Pandecta:  Research  Law  Journal, Volume 7, Number 2 (2012):  135-146.
Syamsuddin.  Motif  politik  terbitnya  peraturan  desa  no  5  tahun  2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara]
08 Februari 2020.
Syamsuddin, M. D. Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018
Tarawiyah,  Siti, “ Perda  Syari'ah  dan  konflik  sosial  (implikasi  penerapan perda  no  4  tahun  2005  tentang  larangan  kegiatan  pada  bulan ramadhan terhadap hubungan antar agama di kota Banjarmasin. ”, Al-Ihkam,Volume  6, Number 2 (2013) 256-273.
Ulya, Zaki , “ Dinamika penerapa hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di Aceh. ”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Number 1 (2016): 135-148.
________________________________________________________________________________________________
212|

## ANUGRAH, AL-HAMDI
Kebijakan Syariah di Akar Rumput…
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020