Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PERAN E-BILLING DALAM MENDORONG PROGRAM WAJIB PAJAK DI KP2KP KABUPATEN SINJAI
Nursyamimi 1 , Umar Congge 1 , Mursak 1
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah sinjai, Indonesia

## Abstract
To provide services and convenience to taxpayers, the Directorate General of Taxes (DGT) carried out reforms in the field of tax payment processes, namely using E-billing. E-billing has several advantages, one of which is making it easier for taxpayers and simplifying tax payments for the use of E-billing. But of course, it cannot be separated from various problems such as server downtime, registration failure, and activation failure. From the results of the author's research, the implementation of E-billing has not been fully efficient and effective, so it needs to be reconsidered whether this E-billing payment system can be fully introduced in Sinjai Regency. It is known that not everyone has internet access even though there are still those who do not understand technology, so this affects the effectiveness of E-billing. Therefore, DGT  socialised the introduction of E-Billing to run effectively and efficiently. This application is carried out evenly so that there are no irregularities among the people of Sinjai Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques and literature studies. The source of this research data is trusted and credible local online news portals  such  as  Anoini.com,  pajak.go.id  and  relevant  journal  articles.  Data  analysis techniques in this study use descriptive. The stages in data analysis are data collection, data selection,  inter-variable  analysis  and  data  verification,  as  well  as  interpretation  and conclusions.

## Abstrak
Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  dan  kemudahan  kepada  Wajib  Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi di bidang proses pembayaran pajak yaitu menggunakan E-billing. E-billing memiliki beberapa keunggulan salah satunya memudahkan wajib pajak dan menyederhanakan pembayaran pajak bagi penggunaan E-billing. Namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti server down, kegagalan registrasi, kegagalan aktivasi. Dari hasil penelitian penulis penerapan E-billing belum sepenuhnya efisien dan efektif sehingga perlu dipertimbangkan  kembali  apakah  sistem  pembayaran    E-billing  ini  dapat diperkenalkan secara penuh  di Kabupaten  Sinjai.  Seperti  yang  di  ketahui  bahwa tidak semua orang memiliki akses internet bahkan masih ada yang belum paham soal  teknologi,  sehingga  hal  ini  mempengaruhi  efektifitas  E-billing.  Maka  DJP melakukan  sosialisasi  pengenalan  E-Billing  agar  berjalan  efektif  dan  efisien. Penerapan ini dilakukan secara merata agar tidak terjadi penyimpangan di antara masyarakat  Kabupaten  Sinjai.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan Studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah portal berita online lokal  yang terpercaya dan kredibel seperti    Anoini.com,  pajak.go.id  dan  artikel  jurnal  yang  relavan.  Teknik  analisis data  dalam  penelitian  ini  mengunakan  deskriptif.  Tahapan  dalam  analisis  data yakni pengumpulan data , seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan Kata Kunci : E-Billing, Pajak, Program Wajib Pajak,
Keywords: E-billing; Tax;Taxpayer programs
Article history:
Submission: April  2024 Revised: May 2024 Accepted: May 2024 Published: Juni 2024
*Corresponding author Email: mursak.ucca@gmail.com
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber utama negara untuk mendanai APBN, pajak memainkan peran  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian  Indonesia.  Menurut  Kementerian Keuangan,  realisasi  sementara  APBN  2018  menunjukkan  bahwa  pendapatan  negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, dengan penerimaan pajak mencapai Rp 1.521,4 triliun, atau sebesar  94%  dari  target  APBN  2018.  Ini  menunjukkan  peran  penting  pajak  dalam perekonomian  Indonesia.  Akibatnya,  untuk  mencapai  target  APBN,  pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak negara, seperti dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak (Bahri, 2020).
Pendistribusian  pendapatan  melalui  pajak  memainkan  peran  penting  dalam membiayai pengeluaran publik. Kebijakan pajak yang berbeda harus diterapkan untuk memastikan pembiayaan layanan publik yang berkelanjutan. Salah satu jenis kebijakan fiskal  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk  membiayai  program  publik  adalah penegakan pajak. Idealnya, sumber utama belanja pemerintah adalah penerimaan pajak, yang  memungkinkan  pemerintah  untuk  mendistribusikan  kembali  kekayaan  kepada rakyatnya dengan menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik. Oleh karena itu, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan kepatuhan pajak  harus  dipertimbangkan  (Fadhilatunisa,  Fakhri,  Rosidah,  Radhiah,  &  Jannah Raodahtul, 2022).
Pemerintah telah melakukan berbagai cara  untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara, termasuk berbagai bentuk kolaborasi dan inovasi kebijakan. mulai dari kebijakan pengampunan  pajak  dan  sanksi.  Untuk  terus  meningkatkan  penerimaan  sektor  pajak, pemerintah  menerapkan  sistem  pemungutan  pajak self  assessment  system .  Ini  berarti bahwa  wajib  pajak  diberi  wewenang  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahman, 2023).
Salah  satu  dari  banyak  faktor  yang  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak seseorang,  baik  dari  lingkungan  perpajakan  maupun  dari  wajib  pajak  sendiri,  adalah pemahaman tentang sistem self assessment system , pemahaman ini sangat memengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  karena  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  sistem self assessment menyebabkan  lebih  banyak  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan membangun sistem administrasi. Membangun layanan perpajakan yang  menggunakan  teknologi  informasi  adalah  bagian  dari  upaya  Direktorat  Jenderal Pajak  untuk  memperbaiki  sistem  administrasi  perpajakan.  Masyarakat  harus berkembang  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  informasi.    Direktorat  Jenderal  Pajak sedang melakukan beberapa reformasi untuk memodernisasi sistem perpajakan melalui
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
E-Sistem, termasuk E-Registrasi , E-SPT, E-Filing , dan E-Billing (Rahman, 2023).
Salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melayani masyarakat terkait Pelayanan Pajak adalah Website E-Billing dalam proses pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-05/PJ/2017, sistem E-billing adalah sistem elektronik  yang  dikelola  DJP  untuk  menerbitkan  dan  mengelola  kode  billing  yang merupakan  bagian  dari  sistem  penerimaan  negara  secara  elektonik.  Adapun  yang dimaksud dengan kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing  DJP  atas  suatu  jenis  pembayaran  atau  penyetoran  pajak.  Berdasarkan  pasal  4 perdirjen  pajak  nomor  PER-05/PJ/2017,  wajib  pajak  dapat  memperoleh  kode  billing. Sebelum  wajib  pajak  beralih  secara  online,  wajib  pajak  dulu  dilaksanakan  dengan mendatangi  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  terdekat  kemudian  mengambil  nomor antrian.  Sebelum  masuk,  pastikan  wajib  pajak  memiliki  bukti  pemotongan  pajak  dan mengetahui nomor EFIN (Electronic Filing Identification Number).Jika belum memiliki nomor EFIN, EFIN hilang atau lupa password, dll, wajib pajak juga dapat melakukannya langsung  dengan  KPP.  Ada  antrean  opsional  untuk  melaporkan  pembuatan  Surat Pemberitahuan  Tahunan(SPT)  atau  EFIN(Rifa  Renia  Kusmeilia,  Cahyaningsih,  2019) Wajib Pajak juga dapat melewati antrean ke meja informasi KPP untuk informasi lebih lanjut. Wajib Pajak hanya tinggal menunggu  nomor antrian dipanggil dan mendatangi loket  atau  meja  yang  telah  ditentukan.  Di  sana  wajib  pajak  dapat  memberi  tahu  polisi bahwa  melaporkan  SPT.  Selanjutnya,  petugas  akan  meminta  wajib  pajak  untuk memberikan  bukti  pemotongan  pajak  dan  login  atau  daftar  pemotongan  rekening. Kemudian petugas pajak mulai memasukkan informasi pajak sesuai dengan perhitungan pemotongan pajak. Setelah selesai, petugas akan meminta untuk memeriksa kotak masuk Anda. Email tersebut berisi pemberitahuan bahwa Anda telah menghentikan pelaporan SPT tahunan. Mendeklarasikan SPT secara manual tentu lebih mudah karena didukung otoritas pajak. Namun, pasti harus menghabiskan lebih banyak waktu online, yang tidak dapat diabaikan. Seperti harus menghindari antrean, dengan datang lebih awal.(Witono, 2016).
Dalam  konteks  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana penerapan  sistem  E-billing  dalam  meningkatkan  program  wajib  pajak  di  Kab.Sinjai. Sehingga permasalahan nya selama ini terkait pelayanan program wajib pajak dilakukan secara konvensional, sehingga secara waktu tidak efisien. Hal ini membuat masyarakat kurang berminat dalam mengurus wajib pajaknya di kantor pelayanan (Ramdani, 2019). Melihat  fenomena  tersebut  DJP  mulai  berinisiatif  dalam  melakukan  langkah pemanfaatan  teknolologi  elektronik  dan  internet  sebagai  dasar  perbaikan  masyarakat luas  khususnya  dalam  melakukan  program  wajib  pajak.  Dengan  kemajuan  teknologi yang  semakin  terjangkau  dan  efisien  serta  mulai  dikenal  masyarakat  luas,  Direktorat Jenderal  Efisien  (DJP)  melihat  hal  tersebut  sebagai  kesempatan  dalam  memanfaatkan
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
teknologi  sebagai  fondasi  dalam  membangun  sistem  yang  mudah  dan  efisien  serta menggantikan sistem administrasi lama dan menyulitkan masyarakat.
Maka  dari  itu  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih baik mengenai peran E-billing di Kabupaten Sinjai dan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  wajib  pajak  dengan menciptakan program E-billing. Program ini sebagai upaya memberikan pelayanan pajak berbasis teknologi (Arifin & Syafii, 2019).
Beberapa penelitian terdahulu  yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian dari  (Ramizah,  Handayani,  &  Sriyunianti,  2022)  menjelaskan  tentang  e-biling  sebagai sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak  (SPT)  dengan  menggunakan  sistem  online  dan  realtime  serta  melalui  penyedia layanan  aplikasi  yang  telah  bermitra  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak.”.  Kemudian, penelitian dari (Merlin, Senduk, & Moroki, 2021) menjelaskan bahwa tujuan dari sistem pembayaran  ini  adalah  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Sistem  pembayaran  pajak  elektronik  merupakan  bagian  dari  sistem pemungutan pajak secara elektronik yang dikelola oleh komisi pemungutan pajak dalam penyelenggaraan  penagihan  secara  elektronik.  Kemudahan  yang  ditawarkan  oleh pengenalan faktur elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak seharusnya membantu wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  wajib  pajak,  khususnya  UKM, harus dapat berpartisipasi dalam pembayaran pajak .
Sedangkan  penelitian  dari  (Dwitrayani,  2020)  menjelaskan  bahwa  variabel implementasi e-faktur berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), e-reporting berdampak positif terhadap kepatuhan pajak usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dan  pengurangan  PPh  terakhir.  Rekening pajak  berdampak  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM). Pada penelitian (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) terdapat penelitian menurut peneliti Hariyanto,menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan persepsi wajib pajak dan petugas pajak tentang pajak. Beberapa  wajib  pajak  memperoleh  informasi  pengetahuan  tentang  pajak  dari  petugas pajak, selain itu menerima informasi dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.
Penelitian  dari  (Nasrullah,  Andayaningsih,  Sarda,  &  Pratiwi,  2021)    pengenalan  e- faktur  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  di  kabupaten  sinjai.  Hal  ini menunjukkan  wajib  pajak  patuh  dalam  membayar  pajak,  apabila  penerapan  faktur elektronik baik maka penerapan faktur elektronik yang baik dapat menjadi modal utama dan  hal  penting  untuk  menarik  perhatian  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  baik  penerapan  e-faktur,  semakin  tinggi  kinerja  wajib  pajak  untuk  menerima hipotesis.
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Sedangkan dalam penelitian (Zulfa, 2023) Pengkajian ini dibuat untuk  mengetahui imbas  sistem  E-Billing  serta  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan WPOP. Metode kuantitatif dipilih guna menjelaskan imbas penelitian ini menggunakan jumlah populasi sebesar  73.637  WPOP  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Surabaya  Karangpilangtahun 2021 serta  sampel  sejumlah  104  sampel  berasal  dari  rumus  (Ferdinand,  2014).  Sampel didapat    dengan  memakai  accidental  sampling.  Analisis    data    memakai    statistik deskriptif  menggunakan  uji  kualitas  data, uji  asumsi  klasik,  uji  analisis  regresi  linier berganda,  uji  koefisien  determinasi  serta  uji  hipotesis.  Akibat penelitian  ini  sistem E-Billing    berpengaruh    signifikan    terhadap    kepatuhan    WPOP,  kualitas    pelayanan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WPOP sertasistem  E-Billing  dan  kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
Sedangkan penelitian (Putri, 2018) mengatakan bahwa pada penelitian nya bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi e-Registration,  e-SPT,  dan  E-Billing  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode incidental sampling pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui  penyebaran  kuesioner  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  65  responden.  Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution).Hasil penelitian menunjukkan bahwa e- Registration  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  koefisien regresi  sebesar  1,087  dan  tingkat  signifikansi  0,000.  e-Billing  juga  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan koefisien  regresi  sebesar  0,331  dan  tingkat  signifikansi  0,000.  Sedangkan  untuk  e-SPT berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebessar - 0,140 dan tingkat signifikasi 0,031.
Sedangkan dalam penelitian (Zulfa, 2023) Pengkajian ini dibuat untuk  mengetahui imbas  sistem  E-Billing  serta  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan WPOP. Metode kuantitatif dipilih guna menjelaskan imbas penelitian ini menggunakan jumlah populasi sebesar  73.637  WPOP  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Surabaya  Karangpilangtahun 2021 serta  sampel  sejumlah  104  sampel  berasal  dari  rumus  (Ferdinand,  2014).  Sampel didapat    dengan  memakai  accidental  sampling.  Analisis    data    memakai    statistik deskriptif  menggunakan  uji  kualitas  data, uji  asumsi  klasik,  uji  analisis  regresi  linier berganda,  uji  koefisien  determinasi  serta  uji  hipotesis.  Akibat penelitian  ini  sistem E-Billing    berpengaruh    signifikan    terhadap    kepatuhan    WPOP,  kualitas    pelayanan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WPOP sertasistem  E-Billing  dan  kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
Pada penelitian (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) terdapat penelitian menurut peneliti Hariyanto,menemukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  yang  rendah  disebabkan  oleh
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
rendahnya  pengetahuan  dan  persepsi  wajib  pajak  dan  petugas  pajak  tentang  pajak. Beberapa  wajib  pajak  memperoleh  informasi  pengetahuan  tentang  pajak  dari  petugas pajak, selain itu menerima informasi dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dijelaskan,  beberapa  penelitian  lebih fokus pada cara pembayaran pajak dan penerapan e-faktur. Maka daripada itu, kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini lebih fokus pada peran e-billing dalam mendorong program  wajib.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan    menjelaskan  peran  e-billing dalam  upaya  mendorong  program  wajib  pajak    di  Kabupaten  Sinjai.  Penelitian sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kurangnya  sosialisasi  tentang  sistem  E-Billing. Penerapan E-Billing di Kab.Sinjai masih terbilang belum sepenuhnya efisien dimana hal tersebut  dilihat  dari  kurang  efektifnya  keberhasilan  E-Billing  dari  segi  sarana  seperti ATM  mini  dan  masih  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  tahu  apa  itu  E-Billing  (Congge, 2023).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif menurut sugiyono merupakan sebuah metode penelitian yang tidak menggunakan data-data berupa angka. dimana yang menjadi fokus masalah dalam penelitian kualitatif ini penelitiannya masih remang-remang  belum  ada  dugaan  sementara  seperti  yang  ada  dalam  penelitian kuantitatif.(Sugiyono,  2022)  .  Lebih  tepatnya  masalah  yang  terdapat  dalam  penelitian kualitatif  masih  bersifat  sementara.  Bahkan  ketika  si  peneliti  sudah  terjun  kelapangan, maka  bisa  saja  peneliti  mengganti  judulnya  sesuai  dengan  hasil  yang  di  dapat dilapangan.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  Studi kepustakaan.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari  penelitian terdahulu.Artikel  jurnal  yang  relevan  dapat  memberikan  pemahaman  lebih  dalam mengenai konsep penerapan sistem E-Billing dan Sedangkan sumber berita online yang kredibel  dan  terpercaya  seperti    Anoini.com,  pajak.go.id  dapat  memberikan  informasi mengenai perkembangan terkini penerapan sistem E-Billing.   Teknik analisis data dalam penelitian ini mengunakan deskriptif. Tahapan dalam analisis data yakni pengumpulan data  ,  seleksi  data,  analisis  antar-variabel  dan  verifikasi  data  ,serta  penafsiran  dan penarikan kesimpulan (Al-Hamdi, Sakir, Atmojo, & Efendi, 2020).

## HASIL DAN DISKUSI
Pada tahun 2013 DJP menerapkan secara resmi Sistem E-Billing secara nasional dan diterapkan  oleh  semua  kantor  pajak.  Kantor  pelayanan  Direktorat  Jenderal  pajak membuat  inovasi  baru  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  bagi  seluruh  wajib
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Peran E-Billing dalam Mendorong Program Wajib Pajak di KP2KP Kabupaten Sinjai This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
pajak di Indonesia yang berbasis online melalui DJP online salah satunya adalah E-billing pajak.
Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  pemerintah  yang  menyumbang  sebagian besar  biaya  pembiayaan,  termasuk  pembiayaan  pembangunan.(Arifin  &  Syafii,  2019). Pajak  adalah  pembayaran  wajib  yang  dibayarkan  orang  kepada  negara.  Semua  uang pajak  yang  dibayarkan  oleh  rakyat  dikreditkan  ke  pendapatan  sektor  pajak  negara. Digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  negara  dan  daerah  untuk kepentingan masyarakat.(Cermati.com, 2022). Adapun arti pajak, Ilyas dan Burton dalam bukunya, mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya adalah  Soemitro  yang  mengemukakan  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa- timbal  (kontraprestasi),  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,  guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif  dalam mencapai kesejahteraan umum.(Handayaningrat, 1996).
E-billing juga merupakan bagian dari pembaruan modul penerimaan negara generasi kedua (MPN-G2). MPN-G2 dirancang untuk membantu penerapan pengelolaan kas yang baik dengan menghadirkan pendapatan pemerintah secara real-time melalui teknologi. E-Billing  merupakan  suatu  sistem  untuk  membayar  pajak  secara  online  melalui  kanal yang  sudah  ditentukan  oleh  pemerintah,  baik  situs  resmi  dinas  terkait  atau  software swasta  yang  jadi  mitra  resmi  pemerintah  dalam  urusan  perpajakan.  Sistem  ini diharapkan akan mempermudah urusan pembayaran pajak yang tadinya menggunakan Surat  Setoran  Pajak  atau  SSP,  dan  beralih  pada  Surat  Setoran  Elektronik  atau  SSE (Krishand Software, 2020).
Kelebihan dan kekurangan dari E-Billing pajak yaitu:
Pertama, proses yang sederhana dalam mengisi informasi tentang pembayaran dan penyetoran pajak negara. E-billing dinilai nyaman dan memudahkan karena wajib pajak tidak lagi harus mengisi formulir surat setoran pajak pembayaran secara manual. Kedua, meminimalisiasi  kemungkinan  terjadinya  human  error  pada  saat  pencatatan  informasi pembayaran  dan  setoran  sehingga  pembayaran  dan  penyetoran  dapat  diminimalkan. Ketiga,  memberikan  kemudahan  dan  fleksibilitas  dalam  melakukan  pembayaran  atau penyetoran  menggunakan  berbagai  alternative  saluran  pembayaran  seperti  e-billing dimana pembayaran pajak menggunakan E-billing terbilang cukup cepat karena hanya menggunakan  Aplikasi  atau  sistem  dan  jaringan  sebagai  pendukung.  Keempat, Mudahnya  akses  tanpa  harus  datang  langsung  ke  kantor  pajak  dan  mengantri  serta mempermudah pekerjaan pegawai kantor pajak dan tidak perlu melayani terlalu banyak wajib pajak.Kelima, memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk untuk merekam
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
informasi setoran secara mandiri (DDTCNEWS, 2022).
Seiring  perkembangan  teknologi  informasi  telah  membawa  Indonesia  ke  dalam revolusi digital. Revolusi digital telah membuat banyak hal menjadi lebih mudah dalam kehidupan masyarakat, mulai dari  hal-hal tradisional  hingga online seperti berbelanja, mencicil,  berbelanja,  dan  membayar  pajak.  Sekarang  semuanya  dapat  diselesaikan dengan  mudah  dengan  bantuan  teknologi  informasi.  Dalam  hal  ini  pemerintah meluncurkan  aplikasi  E-Billing  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses pelayanan pajak secara digital.(Klikpajak, 2018).
Seiring  teknologi  berkembang  menyebabkan  pembaharuan  sistem  juga  ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menyebabkan Direktorat Jendral Pajak melakukan sistem pembaharuan dalam pembayaran pajak yang sebelumnya harus datang ke kantor pajak dengan membayar cash menjadi e-billing. Perubahan ini bisa saja mempengaruhi pola perilaku wajib pajak khususnya wajib pajak yang tergolong gagap teknologi karena penggunaan e-billing menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Perubahan  ini  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku  wajib  pajak,  khususnya  wajib  pajak yang tergolong buta huruf teknis karena penggunaan e-billing.
E-billing  menawarkan  beberapa  keunggulan  dibandingkan  dengan  sistem pembayaran  pajak  online  dan  mempermudah  proses  pengisian  informasi  pembayaran pajak  serta  menghilangkan  human  error  yang  terjadi  pada  manual  pembayaran  pajak melalui  teller  bank/surat  prospek.  Wajib  Pajak  dapat  memantau  status  pembayaran pajak, menghemat waktu wajib pajak  untuk  membayar pajak, lebih ramah  lingkungan karena mengurangi konsumsi  kertas saat membayar pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP).(Karisma  &  Sriwijaya,  2019).  Menggunakan  aplikasi  pajak  sendiri  tentunya  tidak lepas dari berbagai masalah terkait. Masalah ini biasanya terjadi karena hal-hal sederhana seperti kesalahan saat memasukkan nomor NPWP atau kata sandi.(Karisma & Sriwijaya, 2019).
Ada  beberapa  permasalahan  yang  ditemukan  oleh  peneliti  dalam  penggunaan  E- billing  untuk  program  wajib  pajak.  Pertama,  Permasalahan  jaringan  atau  listrik  yang terkadang  bermasalah  maka  sistem  pun  ikut  bermasalah  sehingga  harus  bergantung pada  jaringan  internet  dan  arus  listrik.  Kedua,  Wajib  pajak  yang  terkadang  lupa  kode pajak  atau  setoran  dan  belum  menghitung  jumlah  pajak  yang  belum  mereka  bayar. Ketiga, Masih ada wajib pajak yang tidak bisa menggunakan internet dan menganggap pembayaran E-billing sangat sulit sehingga masih membayar secara manual.
Selain  itu    ada  beberapa  permasalahan  dalam  menggunakan  sistem E-billing . Pertama, Registrasi gagal, saat wajib pajak memasukkan kredensial seperti NPWP, nama dan  alamat  email,  terkadang  muncul  pesan  “User  ID  sudah  ada”  di  control  panel.  Ini karena  NPWP  yang  dimasukkan  terdaftar  dan  masih  aktif.  Hal  ini  tentu  agak membingungkan ketika wajib pajak yang bersangkutan belum pernah mendaftar untuk
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
menggunakan  aplikasi  pajak  online  tersebut.  Cara  termudah  adalah  dengan menghubungi call center nomor (021) 529-038-01. Ini adalah layanan tagihan elektronik telepon.  Wajib  Pajak  dapat  menanyakan  dan  mengkonfirmasi  NPWP  yang bersangkutan.Kedua, tidak dapat diaktifkan, masalah ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak  tidak  menerima  email  atau  link  aktivasi  yang  seharusnya  mereka  terima  setelah melakukan  pendaftaran.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  jika  wajib  pajak memberikan alamat email  yang salah sebagai alamat pengirim  link aktivasi atau email aktivasi  berakhir  di  folder  sampah  atau  spam.  Untuk  memperbaikinya  mudah,  cukup centang kedua folder. Kegagalan pengiriman email masih sering terjadi saat email masuk tiba.  Email  baru  mungkin  tidak  sampai  ke  kotak  masuk  tetapi  akan  dialihkan  karena dianggap  sebagai  email  yang  mengganggu.  Jika  masih  belum  ditemukan,  wajib  pajak dapat  menghubungi  call  center  atau  menunggu  3  x  24  jam  untuk  mendaftar kembali .(Karisma & Sriwijaya, 2019) .
Ketiga Perubahan alamat email yang digunakan,, alamat email yang diberikan tidak dapat diubah atau dimodifikasi. Masalah ini biasanya terjadi karena alamat  email yang didaftarkan sudah tidak aktif atau tidak bisa digunakan. Hal ini dalam tahap pendaftaran faktur  elektronik  untuk  menggunakan  aplikasi  pajak  online.  Solusi  umum  bagi  wajib pajak  adalah  menghubungi  call  center  dan  mengajukan  keluhan  tentang  alamat  yang tidak dapat diubah. Ini dimungkinkan jika akun tidak diaktifkan. Jika akun diaktifkan, wajib pajak harus pergi ke kantor pajak terdekat atau tempat pendaftaran identitas wajib pajak dan menyerahkan deklarasi manual.
Keempat  masalah  login  ke  e-faktur,  setelah  memasukkan  NPWP  dan  PIN  atau password,  wajib  pajak  akan  dapat  mengakses  dan  menggunakan  layanan  lapor  pajak online.  Namun,  Anda  mungkin  mendapat  pesan  bahwa  login  gagal  atau  gagal. Masalahnya disebabkan oleh salah memasukkan NPWP atau PIN. Padahal, NPWP dan PIN yang dimiliki wajib pajak bersifat unik dan tidak identik. Pastikan NPWP dan PIN yang  Anda  masukkan  sudah  benar  dan  jangan  lupa  PIN  Anda.  Jika  Wajib  Pajak  tidak ingat, klik menu “Lupa PIN” dan ikut langkah selanjutnya. (Karisma& Sriwijaya, 2019)

## Penggunaan E-billing
Layanan  berbasis  faktur  elektronik  atau  e-billing  dapat  menjadi  cara  untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempermudah pembayaran pajak. Wajib Pajak orang  pribadi  setuju  bahwa  menggunakan  faktur  elektronik  atau  e-billing  sebagai  alat pembayaran  pajak  mereka  adalah  sistem  yang  nyaman,  mudah  digunakan  dan memuaskan  pengguna.Setalah  diterapkannya  sistem  e-billing,maka  presentasi  jumlah wajib pajak semakin efektif terhadap wajib pajak yang terdaftar terjadi peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut belum terjadi sepenuhnya karena masih ada wajib pajak yang tidak  menyampaikan  pajak  terutang  Selain  itu,  pembuatan  e-billing  tidak  dapat diterapkan  secara  merata  untuk  semua  wajib  pajak,  karena  koneksi  internet  berbeda-
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
beda disetiap daerah, misalnya ada beberapa wilayah pelosok yang sama sekali belum bisa  di  akses  internet,  yang  tentunya  menjadi  kendala  pengunaan  e-billing.  Sistem  e- billing  juga  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan  seperti  server  down,  gagal registrasi,  tidak  dapat  aktivasi,  dan  lain  sebagainya,  dan  diharapkan  DJP  terus meningkatkan  e-billing  agar  e-billing  ini  dapat  diimplementasikan.  Secara  merata  dan sempurna di antara semua kalangan wajib pajak pajak.(Merlin et al., 2021).

## Gambar 1. (Saluran Pembayaran Kode Billing) Sumber Pajak.go.id/e-billing
Dari gambar diatas menunjukkan bahwa sistem pembayaran pajak melalui e-billing dapat  diakses  oleh  wajib  pajak  ketika  memiliki  kode  billing  melalui  atm  bank BRI,BCA,BNI,  MANDIRI,  dan  lain-lainnya.  Ini  menujukkan  bahwa  pembayaran  pajak melalui e-billing bisa diakses oleh seluruh wajib pajak di Indonesia bagi yang memiliki rekening  bank  dan  kode  e-billing.  Bukan  hanya  itu,  pembayaran  pajak  dapat  diakses lebih mudah lagi yaitu  melalui Internet Banking yang dapat dilakukan dimana saja. DJP juga  masih  menerapkan  pembayaran  pajak  melalui  Teller  Bank  &  Kantor  Pos  untuk masyarakat  yang  masih  terkendala  akan  pembayaran  melalui  e-billing  akibat  faktor kurang  nya  pemahaman  penggunaan  e-billing,  akses  internet  yang  susah  di  daerah tersebut, atau wajib pajak belum memiliki sarana  untuk melakukan pembayaran pajak melalui e-billing.
Tata  cara  pembuatan  kode  e-billing  melalui  situs  online  (lihat  Gambar  2). Adapun untuk membuat kode billing dapat diakses melalui website, twitter (@kring_pajak), live chat  di  ( www.pajak.go.id ),  kring  pajak/nomor  telepon  (1500200),  ASP  (Application Service Provider) penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP, internet banking, teller bank &  kantor  pos,  dan  KPP/KP2KP  secara  mandiri  melalui  layanan  billing.  Dari  gambar tersebut dapat dilihat beberapa kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak melalui
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
e-billing yang diberikan oleh pihak DJP untuk mendukung program wajib pajak.

## Gambar 2. (Saluran Pembuatan Kode Billing) Sumber Pajak.go.id/e-billing
Menurut  website  dari  (Mekari  klikpajak,  2018)  untuk  melakukan  pembayaran dengan  sistem  faktur  elektronik  atau  e-billing,  maka  harus  terlebih  dahulu  mendaftar dengan:  Website  Electronic  Letter  of  Deposit  (SSE)  milik  DJP.  Kemudian  Penyedia Layanan  Aplikasi  (ASP)  yang  telah  disetujui  oleh  pihak  DJP,  kemudian  ke  Bank Persepsi,Pos Indonesia,dan terakhir layanan billing ID oleh KPP secara mandiri. Setelah membuat ID penagihan, maka sudah dapat melakuan pembayaran pajak menggunakan ID penagihan dengan cara  Online melalui ASP, kemudian melalui teller bank persepsi, lalu  ke Kantor Pos Indonesia, anjungan tunai mandiri (ATM),mini ATM di setiap KPP atau  KP2KP  untuk  nasabah  bank  tertentu,  atau  melalui  mobile  banking  dan  agen branchless bangking/ agen tanpa cabang.
DJP  telah  mengusahakan  agar  program  wajib  pajak  dapat  dilaksanakan  secara mudah  dan  efisisen  sehingga  dapat  dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat.  Namun terkadang  masih  ada  masyarakat  yang  belum  melakukan  pembayaran  pajak,  bukan hanya masyarakat biasa namun terkadang masih ada pengusaha yang belum melakukan pembayaran pajak, tentu ini melanggar aturan uu pajak yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa  alasan  mengapa  pengusaha  harus  melakukan  pembayaran  pajak  dengan menggunakan e-billing yaitu karena e-billing membuat pembayaran pajak lebih fleksibel. Sehungga wajib Pajak dapat membayar pajak di mana saja, kapan saja, melalui berbagai saluran  pembayaran  yang  dapat  di  pilih  sendiri.E-billing  juga  menghindari  kesalahan pencatatan  transaksi,  selain  itu  pembayaran  manual  rentan  terhadap  kesalahan dokumentasi  karena  kelalaian  manusia.  Maka  dengan  E-billing  memungkinkan  wajib pajak untuk mengefisiensi waktu. Alasan tersebut bukan hanya berlaku pada pengusaha
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
saja namun juga selutruh wajib pajak. (Mekari klikpajak, 2018).
Ada  beberapa  keuntungan  membayar  pajak  melalui  e-billing  yaitu  bayar  dengan cepat dan mudah tanpa meninggalkan rumah, membayar pajak dengan cara tradisional memakan  waktu  lebih  lama,  dengan  adanya  e-billing  semakin  memudahkan  dalam membayar  pajak  sehingga  bisa  dilakukan  tanpa  harus  keluar  rumah.,mempermudah pengisian informasi wajib pajak, wajib Pajak dapat mengisi informasi  yang diperlukan hanya  dengan  mengetiknya  di  ponsel  mereka,  dapat  menghindari  kesalahan  manual melalui kasir/kantor pos, dan dengan sistem pembayaran pajak berbasis aplikasiatau e- billing semua proses melalui sistem yang telah ditentukan, menghilangkan kemungkinan human  error  dari  pihak  pejabat,  mengurangi  penggunaan  kertas  agar  lebih  ramah lingkungan, pembayaran pajak berbasis aplikasi tidak memerlukan kertas untuk mengisi informasi, sehingga mengurangi penggunaan kertas dan membuat pembayaran dengan metode  ini  ramah  lingkungan,  memfasilitasi  akses  informasi  publik  bagi  wajib  pajak, terutama mengenai situasi pembayaran. E-billing memungkinkan wajib pajak mengakses dengan mudah informasi yang mereka butuhkan selama pembayaran pajak, ganti tanda tangan dengan kode verifikasi yang dikirimkan ke wajib pajak untuk pembayaran pajak itu  lebih  baik  karena  tidak  memungkinkan  pemalsuan  tanda  tangan  dan  terakhir transaksi terenkripsi dan aman.

## Tantangan dalam penggunaan E-billing
Sektor pelayanan pemerintah dalam aktif respon pembangunan tersebut di atas rata- rata  menjadi  bentuk  layanan  aplikasi  yang  dimaksudkan  untuk  mengurangi  waktu layanan  menyederhanakan  prosedur  layanan  dan  pada  akhirnya  meningkatkan kepuasan  pelanggan.Perubahan  ini  menjadi  perubahan  yang  radikal  karena  ternyata tidak  semua  wajib  pajak  berpartisipasi.  Meskipun  di  luar  DJP,  layanan  berbentuk elektronik  mulai  bergerak  dinamis  sebagai  bentuk  positif  Indonesia  menuju  4.0, kurangnya  persiapan  wajib  pajak  tercermin  dari  antrian  yang  terus-menerus  terjadi  di batas waktu hari Pengiriman SPT  di KPP. Secara teori adanya e-billing, maka sudah tidak ada  lagi  antrian  untuk  pengajuan  SPT  pada  tanggal  10  atau  20  setiap  Bulan.  DJP melakukan  edukasi  tidak  hanya  di  media  cetak  atau  media  massa  elektronik  bahkan media sosial juga.E-billing tidak hanya Dirancang untuk wajib pajak Besar tetapi untuk seluruh  wajib  pajak.  Pembayaran  pajak  juga  dapat  dilakukan  di  sejumlah    Saluran misalnya:  fitur  ATM  SMS/Internet  Banking,  PajakPay  dari  aplikasi  Pajak  Online. (Mumpuni, 2020).
Menurut  Tjdrawinata  (2016),  tantangan  e-billing  yaitu  yang  pertama,  kurangnya keterampilan  yang  memadai.  Kedua,  masalah  teknologi  keamanan  telekomunikasi ketiga,keandalan dan stabilitas produksi mesin. Keempat, ketidakmampuan pihak yang terlibat untuk berubah dan kelima, kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Namun dari poin-poin  yang  terkait  dengan  kemampuan  manusia  yaitu  Poin  pertama  keempat  dan
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
kelima.  Poin  pertama  dapat  ditafsirkan  sebagai  kurangnya  Keterampilan  wajib  pajak dalam penggunaan mendalam aplikasi e-billing karena aplikasi tersebut tidak dsirancang untuk  pemula  dalam  penggunaan  teknologi  informasi  yang  belum  berpengalaman. Namun  agar  setiap  pajak  wajib  sudah  memiliki  Email.  Poin  keempat  perubahan  sikap pemangku Kepentingan tentu tercermin dari metode cara pembayaran yang dilakukan. Maka  menjadi  kendala  bagi  semua  pihak    wajib  pajak  sebagai  pelanggan  dan  pihak Fiskus  sebagai  pemberi  layanan,  dengan  kondisi  wajib  pajak  terpaksa  harus  terkait dengan  perilaku  wajib  pajak.  Inilah  tantangan  tersulit  dalam  menggunakan  sistem pembayaran  pajak  secara  elektronik  atau  e-billing.  Sedangkan  pada  poin  lima  bukan berarti  para  apatur  pajak  akan  kehilangan  pekerjaan,namun  dengan  aplikasi  E-Billing akan  menjadikan  aparatur  pajak  kembali  fokus  pada  otoritas  fiscal  dan  potensi  pajak semakin dipertajam. Waktu, pikiran , bahkan tenaga para aparatur pajak menjadi lebih banyak  untuk  memperdalam  potensi  pajak  yang  selama  ini  menjadi  pilihan  kedua setelah habis dalam melayani wajib pajak.(Mumpuni, 2020)
Seperti  itu  juga  terhadap  Pajak  wajib  yang  dipaksa  menggunakan  e-mail,  Dipaksa membayar  melalui  e-billing.  Jika  ada  kesulitan  maka  aparatur  pajak  akan  mengikuti tetapi  tentu  saja  tidak  selamanya,  tapi  mungkin  akan  menemukan  situasi  wajib  pajak yang  tidak  ingin  berubah.  Di  sinilah  peran  aparatur  pajak  berubah  seperti  sebagai seorang ibu yang mengasuh anak kecil membawa anak dunia,ke sekolah. Kesabaran dan keuletan aparat pajak menjadi tantangan sehingga wajib pajak perlahan-lahan Beralih ke e-billing.  Penyesuaian  wajib  pajak  dengan  informasi  teknologi  tidak  hanya  menjadi jawaban  DJP.  Namun  saat  ini  banyak  layanan  elektronik  dan  wajib  pajak  yang  tentu didapatkan,misalnya:  Layanan  ojek  Online  atau  service  message  melalui  aplikasi whataspp.  Layanan  ini  memaksa  pengguna  atau  orang-orang  yang  sudah  terbiasa. Penolakan  di  awal  pengunaan  tidak  dapat  dihindari  yang  biasa  terjadi  di  beberapa pengguna  atau  di  masyarkat  tetapi  Keterpaksaan  yang  menjadi  kebiasaan  yang  mend orong  untuk  tetap  melakukannya  sehingga  berujung  kepuasan  pelanggan.Perlu dipahami  bahwa  tidak  ada  sistem  yang  menyempurnakan  semua  layanan  elektronik pasti terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian juga dengan e- billing  pasti  tidak  akan  berhenti  atau  tidak  berkembang.  Pada  2020,  sekitar  tahun keempat  pengenalan  e-billing  yaitu  sudah  saatnya  wajib  pajak  berubah,dan    berani menghadapi  rasa  sakit  perubahan.  Aplikasi  e-billing  menawarkan  kemudahan  yang tidak  selalu  berada  di  kondisi  dipaksakan  pasti  suatu  saat  akan  terbiasa.  Jika  sudah terbiasa dengan sistem perubahan sistem dalam transisi dinamis ke e-billing tentu bukan hal yang menjadi beban.(Mumpuni, 2020).

## SIMPULAN
DJP  melihat  kondisi  sekarang  yang  serba  menggunakan  teknologi  sebagai
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
kesempatan  dalam  mempermudah  pembayaran  pajak  berbasis  digital,  sehingga  DJP mengeluarkan  aplikasi  E-billing  guna  mempermudah  dan  mengefesiensi  pelaksanaan program  wajib  pajak.  Dengan  adanya  e-billing  membuat  wajib  pajak  tidak  lagi  terlalu lama  dalam  pengajuan  SPT  sehingga  atrian  panjang  yang  biasa  terjadi  di  kantor  pajak dapat diminimalisir.Ada begitu banyak peran e-billing dalam mendorong program wajib pajak terutama di Indonesia salah satunya yaitu mengurangi tumpukan kertas di kantor pajak,  antrian  panjang  yang  jarang  terjadi,  dan  kemudahan  dalam  melakukan pembayaran pajak dimana saja serta efisiensi.
Pembanyaran  pajak  oleh  wajib  pajak  dapat  dilakukan  melalui  atm  atau  mobile bangking  sehingga  dapat  diakses  dimana  saja.  Dalam  melakukan  pembanyar  pajak tidaklah memakan waktu yang lama,cukup diakses melalu telepon seluler wajib pajak, bisa juga diakses melaui atm terdekat. Namun pihak DJP tetap menerima pembayaran pajak melalu teller untuk wajib pajak yang masih minim dalam pengguanaan teknologi sehingga  program  wajib  pajak  tetap  terlaksana.  Dengan  ini  tidak  ada  lagi  alasan  bagi wajib  pajak  untuk  tidak  melakukan  pembayaran  pajak.  Namun  hambatan  dalam program  wajib  pajak  tidak  dapat  dihindarkan,  terkadang  dari  faktor  internet  yang kurang memadai di suatu daerah, atau akses ke tempat untuk melakukan pembayaran pajak masih sangat susah untuk ditempuh.
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan  bahwa peran E- billing dalam mendorong program wajib pajak di KP2KP Kabupaten Sinjai secara umum telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  masih  terdapat  beberapa tantangan  yang  dihadapi oleh KP2KP Sinjai terutama terkait dengan aplikasi atau sistem E-Billing itu sendiri yang masih  belum  maksimal  dalam  penggunaannya.  Terlihat  pula  bahwa  aplikasi  saat  ini mengalami  error  dan  masih  banyak  kekurangannya  sehingga  menunjukkan  perlunya perbaikan dan pengembangan sistem di masa yang akan datang. Selain itu, kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap E-Billing dan  penggunaannya  juga perlu dibenahi.

## REFERENSI
Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Q. Ns (Ed.). Pustaka Pelajar.
Arifin,  S.  B.,  &  Syafii,  I.  (2019).  Penerapan  E-Filing,  E-Billing  Dan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis:  Jurnal  Program  Studi  Akuntansi , 5 (1),  9. doi:10.31289/jab.v5i1.1979
Bahri,  S.  (2020).  Analisi  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Bisnis , 20 (1), 1–15. doi:10.30596/jrab.v20i1.4754
Cermati.com.  (2022).  pengertian  pajak,fungsi,  dan  jenis-jenisnya.  Retrieved  from https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya
Congge, U. (2023). Implementasi E-Billing Pajak Dalam Pembayaran, 28–32. DDTCNEWS,  R.  (2022).  Apa  itu  e-billing. Https://news.ddtc.co.id/berita .  Retrieved  from https://news.ddtc.co.id/berita
Dwitrayani,  M.  C.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  E-billing  System,  E-filling  System  dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kota Denpasar. Juara : Jurnal Riset Akuntansi , 10 , 150–163.
Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Rosidah, Radhiah, & Jannah Raodahtul. (2022). Analisis Aplikasi  Pajak  (E-Filling  Dan  E-Billing)  Berbasis  Technology  Acceptance  Model (Tam). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban , 1 (1),  100–120.  Retrieved  from https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28714
Handayaningrat,  S.  (1996).  Pengantar  Ilmu  Administrasi  Negara  dan  Manajemen. PT. Gunung Agung , 1 (1), 15.
Karisma,  R.  K.,  &  Sriwijaya,  U.  (2019).  penerapan  sistem  pembayaran  pajak  online(e- billing).
https://www.researchgate.net/publication/337085336_Penerapan_Sistem_Pembayaran_Pa jak_Online_e_-Billing . Retrieved
from https://www.researchgate.net/publication/337085336
Klikpajak,  M.  (2018).  Ini  Alasan  Mengapa  Wajib  Pajak  Badan  Harus  Menggunakan  E- Billing Pajak. Retrieved from https://klikpajak.id/blog/wajib-pajak-badan-e-billing- pajak/
Krishand  Software.  (2020).  Apa  itu  e-Billing  dan  Bagaimana  Cara  Membuatnya? https://www.krishandsoftware.com/blog/572/e-Billing/ . Retrieved from https://www.krishandsoftware.com/blog/572/e-billing/
Mekari klikpajak. (2018). Ini Alasan Mengapa Wajib Pajak Badan Harus Menggunakan E-Billing  Pajak.  Retrieved  from  https://klikpajak.id/blog/wajib-pajak-badan-e- billing-pajak/
Merlin,  M.,  Senduk,  V.,  &  Moroki,  F.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-Billing  Dan Pemahaman  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  Terhadap  Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tombatu Timur. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 2 (1), 77–83. doi:10.53682/jaim.v2i1.654
Mumpuni, M. (2020). Tantangan Aplikasi E-Billing. https://jatengdaily.com/2020/tantangan- Aplikasi-E-Billing/ .
Nasrullah, N., Andayaningsih, S., Sarda, S., & Pratiwi, W. A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing  System  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  PPh  Final  Wajib  Pajak UKM di Kabupaten Sinjai. doi:https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6328
Copyright © 2024, Nursyamimi, Umar Congge, Mursak http ://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 190-205 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Tegalsari. JEA17:  Jurnal  Ekonomi  Akuntansi , 3 (02), 41–54. doi:10.30996/jea17.v3i02.3184
Putri,  N.  T.  (2018).  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Sidoarjo Utara.
Jurnal Ilmu Dan Riset AKuntansi , 3 (12), 51–59. Retrieved from www.idx.co.id Rahman,  M.  F.  (2023).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Berdasarkan Gender, Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan. Owner , 7 (3),
2740–2749. doi:10.33395/owner.v7i3.1497
Ramdani, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. ISEI  Accounting  Review , III (2),  58–66.  Retrieved  from http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar58
Ramizah,  A.,  Handayani,  D.,  &  Sriyunianti,  F.  (2022).  Jurnal  Akuntansi  ,  Bisnis  dan Ekonomi  Indonesia  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  di  KPP  Pratama Padang, 2 (1), 46–55.
Rifa  Renia  Kusmeilia,  Cahyaningsih,  K.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,
Penerapan  Sistem  E-Filing  dan  Penerapan  Sistem  E-Billing  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Rifa. JASa ( Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi) , 3 (3),
364–379.
Sugiyono. (2022). Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Sugiyono. Https://pengayaan.com/pengertian-Penelitian-Kualitatif-Menurut-Sugiyono/index.html . Retrieved  from  https://pengayaan.com/pengertian-penelitian-kualitatif-menurut- sugiyono/index.html
Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 7 (2), 196–208. doi:10.23917/reaksi.v7i2.2624