## Populasi

## Resensi Buku
NEGARA GAGAL: BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
Muhadjir Darwin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Korespondensi: Muhadjir Darwin ( e-mail : d_muhadjir@yahoo.com)
.
Judul : Mengapa Negara Gagal – Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan Penulis : Daron Acemoglu dan James A. Robinson Penerjemah : Arif Subianto Pengantar : Komarudin Hidayat Penerbit : Elex Media Komputindo Cetakan : Pertama, 2014 Tebal : 582 halaman
Buku yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty , New York: Crown Business, 2012, telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Cetakan pertama dari buku terjemahan ini terbit tahun 2014. Buku tersebut telah tiga kali dicetak ulang, yaitu pada 2015, 2017, dan 2017.  Buku aslinya yang ditulis dalam Bahasa Inggris dan naik cetak tahun 2012 juga telah dua kali dicetak ulang, yaitu pada 2014 dan 2017. Pencetakan ulang sekian kali dalam rentang waktu yang pendek ini menunjukkan bahwa buku ini direspons positif oleh pasar dengan menjadi buku laris ( best seller ).  Buku ini bermaksud menjawab pertanyaan besar: mengapa di era globalisasi seperti sekarang ini masih ada negara yang kaya dan ada negara yang miskin? Apakah
benar penjelasan lama yang menyatakan bahwa keberhasilan negara ditentukan oleh faktor budaya, letak geografis, dan perbedaan iklim?
Penulis secara gamblang menjawabnya “tidak”.  Bukan itu sebabnya.  Jika benar itu adalah penyebabnya, mengapa banyak negara yang memiliki kesamaan latar belakang budaya dan etnis serta berdekatan secara geografis sehingga berada di dalam iklim yang sama dapat mengalami keberhasilan yang jauh berbeda? Kontras miskin dan kaya secara kasat mata dapat dilihat antara negara Botswana, Afrika, yang dinilai berhasil dalam pembangunan ekonomi, dengan situasi di negara-negara Afrika lainnya, seperti Zimbabwe, Kongo, dan Sierra Leone, yang masih sarat dengan perang saudara dan kelaparan.  Perbedaan mereka tampak

## NEGARA GAGAL: BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
secara mencolok dalam prestasi ekonomi, padahal karakteristik manusia, budaya, dan geografi mereka sama.  Kontras yang sama ditunjukkan antara Korea Utara yang miskin serta Korea Selatan yang makmur dan sejahtera.  Bagaimana keduanya dapat berbeda, padahal berada di semenanjung yang sama, dengan iklim yang sama, serta dihuni penduduk dengan latar belakang etnis dan budaya yang sama?
Jika bukan faktor-faktor tersebut, lalu apa yang menjadi penentunya? Jawabannya adalah sistem ekonomi politik. Negara yang memiliki sistem ekonomi politik yang inklusif akan berpotensi menjadi negara kaya, sedangkan negara yang memiliki sistem ekonomi politik yang ekstraktif tinggal menunggu waktu untuk terseret ke dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan gagal sebagai negara.  Ada tiga faktor yang membedakan keduanya, yaitu apakah negara tersebut memiliki sistem politik demokratis atau otoriter, apakah memiliki struktur insentif yang dapat diakses oleh semua penduduk atau cenderung bias kepada kepentingan elite, dan apakah negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mengikuti kemajuan teknologi ataukah tidak? Negara yang inklusif adalah negara yang memiliki sistem politik yang demokratis, tidak bias kepada kepentingan elite, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, negara yang ekstraktif bersifat sebaliknya.
Pertanyaan untuk kita di sini adalah bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia tergolong sebagai negara gagal? Sayangnya, buku tersebut tidak secara eksplisit menyinggung Indonesia. Namun, Jared Diamond dalam tulisannya yang berjudul How Societies Choose to Fail or Succeed (2005) mengidentifikasi empat belas negara yang berpotensi gagal dan diprediksi
bakal lenyap dari muka bumi, salah satunya adalah Indonesia. Tiga belas negara lainnya adalah Haiti, Irak, Somalia, Rwanda, Burundi, Madagaskar, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Mongolia, Kepulauan Solomon, dan Filipina. Diamond menyebutkan faktor penghancur yang menjadikan negara-negara tersebut gagal membebaskan diri adalah kekacuan politik dan kerusakan lingkungan hidup.
Masuk akalkah jika Indonesia dikelompokkan ke dalam negara yang berpotensi gagal? Buku Diamond ditulis tahun 2005 dan jika data yang digunakan adalah sebelum 2005, masuk akal untuk mengatakan Indonesia berpotensi gagal. Ketika itu Indonesia telah menjadi negara yang demokratis sehingga kita dapat digolongkan sebagai negara yang inklusif.  Akan tetapi, ketika itu juga Indonesia masih belum bebas dari kekacauan politik, seperti konflik sosial yang keras di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Indonesia juga mengalami banyak teror yang menelan banyak korban jiwa.  Dari sisi lingkungan, prediksi tersebut masuk akal jika mengingat parahnya perusakan alam atau lingkungan yang berlangsung di Indonesia, baik itu di darat (perusakan hutan karena pertambangan, pembakaran hutan, dan pembalakan liar), laut (perusakan terumbu karang dan habitat laut), maupun udara (kabut asap karena pembakaran hutan dan kontribusinya terhadap pemanasan global).
Akan tetapi, situasi Indonesia sekarang tentu berbeda dengan situasi pada awal dekade 2000-an.  Indonesia mengalami situasi yang terus membaik di era 2010- an.  Konflik berdarah telah dapat diatasi dan masyarakat di daerah konflik telah kembali damai.  Demikian pula dengan saat pilkada lalu. Ada tensi politik yang tinggi saat itu dan masyarakat seolah terbelah ke dalam dua kubu yang bermusuhan, tetapi untungnya tidak

## Muhadjir Darwin
berakhir dengan konflik fisik.  Situasi politik akan kembali memanas menjelang pemilu dan pilpres 2019, tetapi mudah-mudahan tidak sampai menimbulkan kekacauan politik. Sayangnya, dalam hal lingkungan, Indonesia masih belum cukup berhasil mengatasinya.
Secara keseluruhan, dapat dinilai bahwa situasi kerentanan ( fragility ) Negara Indonesia telah cukup terkendali, paling kurang setelah 10 tahun reformasi. Hal ini tampak dari hasil pembuatan indeks negara gagal yang dibuat oleh The Fund of Peace . Lembaga ini menghitung annual fragile index (indeks kerentanan tahunan) dari 178 negara berdasarkan 12 indikator tentang tekanan sosial, ekonomi, dan politik terhadap negara, serta menggunakan lebih dari 100 indikator, termasuk pembangunan tidak merata, legitimasi negara, protes kelompok masyarakat dan pengakuan hak asasi manusia.
Pada 2012, yaitu pada pertengahan periode kedua dari pemerintahan SBY, Indonesia berada di urutan ke-63 dari 178 negara.  Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara Asean lain, seperti Myanmar, Kambodia, atau Filipina, tetapi masih lebih buruk dibandingkan dengan Singapura, Malaysia atau Thailand.  Pada 2017 ini Indonesia berada di peringkat 94, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, bahkan masih lebih baik 2 poin dari tahun sebelumnya (2016).  Hal ini berarti suatu kemajuan, tetapi berada di urutan tersebut tidak sama sekali berarti Indonesia telah bebas dari kerentanan. Ada empat derajat kerentanan menurut The Fund of Peace, sustainable, stable, warning , dan alert .  Indonesia masih di level warning (peringatan), masih jauh dari situasi stable , apalagi sustainable .