## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628

## Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana
Isnanda Ayu Misriyah, 1 Iftitah Khalisha, 2 Fauziah Lubis 3 1,2,3 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara isnandaayumisriah@gmail.com , iftitahkhalisha2016@gmail.com, fauziahlubia@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
Advocates are one of the many types of law found on the chess board of legal dynasties, including police, prosecutors and judges. Article 1 paragraph 1 of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers explains that Lawyers are professional members of legal aid in the first and final hearings, as well as the conditions regulated in this Law. In addition, lawyers can work for free or for a fee to represent clients. Advocacy aimed at the improvement of society as a whole, as well as the creation of new knowledge based on experience and participation in the development of human agriculture. Advocacy, on the other hand, can be used to defend client rights or criticize client rights. An advocate is obliged to provide legal assistance, act as a companion in the form of legal services, provide legal advice, act as a legal representative on behalf of hi s client, or can act as  a  mediator  between the disputing parties, whether related to criminal or civil cases related to state administration cases. . In addition, it can also become a source of strength and belief, a source of human consciousness, and a source of law that is strong and stable. When a professional tries to find out about legal advantages or costs, they are ignorant of the relevant principles of human behavior for free. In accordance with Law no. 16 of 2011 concerning Human Rights and Republic of Indonesia Government Regulation No. 83 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Granting Human Rights.

## Keywords : advocate, law enforce, criminal justice system

## ABSTRAK
Advokat  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak  jenis  hukum  yang terdapat dalam papan catur dinasti hukum, antara lain polisi, kejaksaan, dan hakim. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara menjelaskan bahwa Pengacara adalah anggota profesional bantuan hukum dalam sidang  pertama  dan  terakhir,  serta  syarat-syarat  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Selain  itu, pengacara dapat bekerja dengan cuma-cuma atau dengan bayaran untuk mewakili klien. Advokasi yang bertujuan  untuk  perbaikan  masyarakat  secara  keseluruhan,  serta  penciptaan  pengetahuan  baru berdasarkan pengalaman dan partisipasi dalam pengembangan pertanian manusia. Advokasi, di sisi lain, dapat digunakan untuk membela hak klien atau mengkritik hak klien. Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum, bertindak sebagai pendamping dalam  bentuk pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum,  bertindak  sebagai perwakilan hukum untuk atas nama kliennya, atau dapat bertindak sebagai mediator  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  baik  yang  berhubungan  dengan  kasus  pidana  maupun perdata  terkait  kasus  administrasi  Negara.  Selain  itu,  ia  juga  dapat  menjadi  sumber  kekuatan  dan kepercayaan,  sumber  kesadaran  manusia,  dan  sumber  hukum  itu  kuat  dan  stabil.  Ketika  seorang profesional  mencoba  mencari  tahu  tentang  keuntungan  atau  biaya  hukum,  mereka  tidak  mengetahui prinsip-prinsip perilaku manusia yang relevan dengan cuma-cuma. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Asasi Manusia.
Kata kunci : advokat, penegakan hukum, sistem peradilan pidana

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
“Advokat”  adalah  seorang  profesional yang mewakili  klien dan memilih kepentingan klien baik secara litigasi maupun non litigasi, dengan hasil ambivalensi. Akibatnya, ada masalah yang harus diatasi oleh para profesional Advokasi:  litigasi adalah bagian dari kehidupan sehari- hari, dan para profesional Advokasi memiliki kewajiban moral untuk bertindak secara moral. Namun, jika Anda ingin membantu orang yang melibatkan diri dengan bangsa yang sama dengan Anda, atau jika Anda ingin membantu orang yang melibatkan diri dengan negara yang sudah berkembang  dengan  baik,  Anda akan lebih baik. aspek yang paling penting adalah Advokasi, yang dipraktekkan tidak hanya sebagai spesialis dalam pemilihan mitra untuk warga negara, tetapi juga sebagai spesialis dalam hubungan mitra untuk bangsa dan warganya, yaitu warga negara dan bangsa Indonesia. Di dunia sekarang ini, meskipun ada profesional yang melakukan tugas ini, mayoritas orang masih sebagian besar tidak terlatih dan menganggur.
Advokasi  merupakan  bagian  penting  dari  proses,  tetapi  juga  berfungsi  untuk memperkuat  posisi  bangsa  dalam  kaitannya  dengan  publik.  Karena  profesi  pengacara membutuhkan bentuk, pengetahuan, dan pengalaman bangsa sebagai utuh, serta kemampuan bekerja sama dengan bangsa lain atau bangsa yang belum ada.

## RUMUSAN MASALAH :
Bagaimana Peran Advokat dalam tindak Pidana ?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian jenis ini dikenal dengan yuridis normatif, yang di dalamnya terdapat berbagai  Asas  –  asas  undang-undang,  aturan, dan bahan lain dari perpustakaan yang dapat membantu  menjelaskan  peran  advokat  sebagai  penegak  hukum  dalam  mendukung  sistem peradilan pidana terpadu dalam menegakkan hukum Indonesia. Sebuah "pendekatan undang - undang" untuk masalah kemiskinan disebut sebagai "pendekatan penelitian ." Pendekatan ini berfokus pada hukum dan peraturan yang dimaksudkan untuk berlaku bagi orang miskin atau yang membutuhkan. Pendekatan ini disebut sebagai “pendekatan penelitian”. Beberapa contoh dokumen hukum adalah sebagai berikut:
Berikut ciri-ciri bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berlandaskan Advokat dan  menitikberatkan  pada  peraturan  perundang-undangan: Sesuai dengan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  No.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  RI  No.  8  Tahun 1981 tentang KUHAP ( KUHAP), Sesuai UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002,  dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Petunjuk atau penjelasan berdasarkan primer buku.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628

## PEMBAHASAN
Bagi pihak-pihak yang tidak puas ketika putusan hakim dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, maka penegakan hukum merupakan cara yang digunakan baik oleh individu maupun penegak  hukum  untuk  mengeluarkan  putusan  hakim  dari  suatu  lokasi  tertentu. Berikut ini adalah  petunjuk  dari  upaya  :  Terdakwa  dan  masyarakat  dijamin  keadilan  yan g  benar berdasarkan  fakta  dan  hukum jika lembaga peradilan bersatu. Karena "pembaruan hukum" dalam bentuk yang paling murni tidak termasuk "peraturan undang-undang", "pemutakhiran sistem  hukum"  termasuk  "pemutakhiran  materi/substansi  hukum”,  “struktur  huku m”,  dan “budaya  hukum”.  Istilah  “hukum”  harus  dipandang  sebagai  bagian  dari tujuan keseluruhan “reformasi hukum”. Padahal, persoalan reformasi hukum dan keadilan tidak hanya mencakup sistem  hukum  tetapi  juga  seluruh  sistem  politik dan sosial, serta seluruh  sistem politik dan sosial. sistem ekonomi.

## 1. Peran Advokat Dalam Bentuk Pedampingan  Hukum Terhadap  Tindak Pidana
Proses  terciptanya  suatu  pidana  terdiri  dari  satu  sistem  yaitu  subsistem materil/substansial,  subsistem  formil,  dan  subsistem  pelaksanaan  pidan a.  Subsistem  ini merupakan salah satu dari beberapa syarat untuk diperolehnya pidana, sebagaimana adanya tidak ada jaminan bahwa hukum pidana akan berjalan atau ditetapkan dengan cara tertentu dengan subsistem lainnya.
Advokat  digunakan  oleh  Masyarakat  sebagai  bagian  dari  subjek  manusia  untuk membantu masyarakat memahami keadilan. Sasaran advokat mencakup memberikan nasihat hukum kepada orang lain dan mendorong hakim untuk mencapai kebenaran. UU RI Nomor UURI No. 8, 8 Oktober 1981, KUHAP 18 Januari 2003, Advokat, sesuai dengan hukum normatif, UURI No.tentang  Bantuan  Hukum  dan  UU  RI  No.16  Tahun  2011A tujuan yang harus dicapai oleh hukum acara pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh sistem peradilan pidana, harapannya agar Kekuasaan Kehakiman dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai kebutuhan hukum atau sebagai  bantuan  hukum  selain  untuk  kepentingan  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam memperoleh kebenaran materiil.
Sistem Peradilan Pidana adalah komponen tunggal, atau subsistem, dari Sistem Peradilan Pidana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan hewan yang dapat ditoleransi. Pemahaman ini mencontohkan sejauh mana berbagai sistem peradilan substruktur bersifat terpadu. Salah satu istilah yang digunakan dalam sistem  ini  adalah  “samaaan  prosedural”,  yang  berarti  bahwa  subsistem  pidana  pada setiap jabatan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan atau ditentukan dalam undang- undang. Istilah lainnya adalah “persepsi” yang berarti adanya pemahaman atau pengetahuan yang sama antar subsistem untuk kasus-kasus yang sudah atau sedang berlangsung, dengan tujuan menanggulangi kejahatan sejauh yang dapat ditolerir oleh masyarakat.
Perundang-undangan hukum dan bantuan hukum yang berpihak pada Indonesia dimuat dalam  Undang-Undang  No.  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 200918 Tahun 2003

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628
Pendukung  dan  juga tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yang berisi bagian- bagian berikut dari KUHAP:
1.Pasal 54-57 Bab VI Tentang Tergugat atau Tergugat; Pasal 60-62. 2.Bab VII Tentang Pendampingan Hukum Pasal 69-74Pasal 114 dan 115,
3.khususnya Bab XIV tentang Pemurnian
Advokat sebagai sub-pengaturan dari kerangka penegakan hukum itu sendiri, sehingga menjadi sub-kerangka yang berjejer dengan sub-kerangka lainnya (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Remedial).

## Tentang Sistem  Peradilan Pidana di Indonesia
Salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan dengan cara yang  masih  dalam  batas  toleransi  adalah  sistem  peradilan  pidana  yang  dibentuk  untuk menangani kasus-kasus pidana yang berpotensi mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. .Dengan upaya untuk menakut-nakuti penjahat dan membuat calon penjahat berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan, pelaksanaan peradilan pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan dari masyarakat.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice Sistem (ICJS) merupakan  perangkat utama hukum pidana dalam proses penegakan hukum pidana materiil. Philip. P. Purpura menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang terdiri dari cabang peradilan, cabang kepolisian, Lembaga pemasyarakatan, dan badan pemerintahan rakyat. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menegakkan hak – hak rakyat. Dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan, memberikan bantuan kepada mereka yang bertanggung jawab  atas  kejahatan  apakah  mereka  melakukannya  atau  tidak,  menghukum  pelaku  yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan, secara hukum dapat melindungi hak-hak terdakwa.
Dari berbagai segi, implementasi sistem peradilan pidana memiliki banyak kelemahan. Instrumen hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan sistem peradilan pidana yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu kelemahan tersebut. Pada akhirnya, kelemahan tersebut dapat menjadikan peradilan pidana ketidakstabilan sistem semakin parah. Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi yang dapat diterima, yang berarti pada akhirnya akan menghambat upaya pemberantasan kejahatan. Muladi mengatakan  bahwa  tujuan  dari  sistem  peradilan pidana radiasi dapat dipecah menjadi tiga kategori  yang  berbeda:  tujuan  jangka  pendek,  tujuan  jangka  menengah,  dan  tujuan  jangka panjang. Loebby Loqman berpendapat, menggunakan bahasa yang lebih teknis, bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menjangkau populasi yang kurang rentan terhadap kejahatan dengan memberantas kejahatan daripada penyebabnya.

## Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan  Pidana di Indonesia.
Dibandingkan  dengan  istilah  "pengacara  pembela",  istilah  "penasihat  hukum"  dan "bantuan hukum" secara signifikan lebih akurat dan sesuai untuk tujuan penggunaannya sebagai pendamping terdakwa atau selama negosiasi hukuman.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628
Bagi sebagian orang, istilah "penasihat hukum", "bantuan hukum", dan "pengacara" jauh lebih dapat diterima secara sosial. Hal ini terkait dengan pengertian yang lebih lugas dari kedua istilah tersebut yang sangat sederhana dalam mengartikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , berkaitan dengan KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP), menggunakan bantuan hukum selain penegasan tersebut di atas. Menurut Pasal 37 KUHAP, “terdakwa berhak menghubungi dan  meminta  bantuan  hukum  bantuan  dalam perkara pidana, terutama sejak penangkapan dan/atau peniadaan.”
Sejak tahun 2000 SM, profesi advokat dikenal sebagai officium nobile, atau profesi mulia. Padahal ia dikenal sebagai pejabat mulia atau profesional pekerja keras. Ia dikenal tidak idealis karena selalu mendahulukan kepentingan rakyat. memiliki dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Advokat tidak terkekang oleh hirarki birokrasi sehingga dapat mengikuti arus sosial secara lebih luas dibandingkan aparat penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim). Pengacara yang lebih dekat dengan masyarakat lebih mampu melihat persoalan hukum atau pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan selalu menunjukkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menghadapi sengketa sosial yang menyangkut persoalan hukum.
Promotor  dan  ahli  yang  tegas,  tulus  dan  fokus pada penegakan hukum sebagaimana ditentukan  dalam  undang-undang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sesuai dengan kesepakatan mengenai biaya pengacara, seorang advokat memiliki tanggung jawab, hak, dan rasa keadilan. Jaksa  memiliki  hak  untuk  menggunakan  informasi,  data,  dan  dokumen  lain  dari  instansi pemerintah  atau  organisasi  lain  yang mempunyai hubungan dengan permintaan klien guna melaksanakan permintaan klien sesuai dengan hukum yang berlaku, menurut Pasal 17 Undang - Undang  Nomor  18 Tahun 2003 tentang kejaksaan. Undang-undang payung, Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2003,  membantu advokat dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Mengenai aspek krusial situasi hukum saat ini yang harus dipahami, antara lain  :
1. Advokat adalah seseorang yang berpraktik hukum dan memberikan nasihat hukum, baik didalam maupun diluar ruang sidang sesuai dengan ajaran Undang-undang.
2.  Jasa  Hukum  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  pengacara  yang  mencakup memberikan nasihat hukum kepada klien, bantuan hukum, menyususn dokumen hukum dan layanan hukum lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan khusus mereka.
3. Bantuan Hukum, adalah salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada klien yang tidak mampu  untuk mewakili dirinya sendiri.
Misi  Profesi  Hukum  Advokat  adalah  membela  persamaan  hakiki  yang  menjamin martabat manusia. Pengembangan profesi advokat pada dasarnya meliputi empat bidang :
1) penyelesaian sengketa secara formal, khususnya melalui sistem peradilan;
2) Penyelesaian konflik melalui penggunaan dokumen hukum, opini, dan nasehat;
3) Kompromi santai melalui syafaat dan diskusi; 4) Penegakan hukum di luar konflik.
1)  Advokat  dilarang  melakukan  diskriminasi  dalam  memperlakukan  kliennya berdasarkan  jenis  kelamin,  agama,  politik,  keturunan,  selera,  atau latar belakang sosial dan budaya  dalam  menjalankan  profesinya;  2)  Advokat  dilarang  melakukan  diskriminasi dalam memperlakukan kliennya berdasarkan kepentingan kliennya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628
2) Pihak berwenang dan/atau masyarakat umum tidak dapat mengidentifikasi advokat dengan kliennya ketika membela kasus klien;
Kecuali  jika  diamanatkan  oleh  undang-undang,  pengacara  berkewajiban  untuk merahasiakan segala sesuatu yang mereka pelajari atau dapatkan dari klien mereka mengenai profesi mereka.
3) Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
4) Advokat wajib mengikuti kode etik profesi advokat;
5) Advokat berhak menjaga kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk menjaga komunikasi  elektroniknya  dari  penyadapan  dan  melindungi  berkas  dan  dokumennya  dari penyitaan dan pemeriksaan.
6) Klien yang telah menggunakan jasa advokat berhak atas pembayaran dalam bentuk honorarium; juga,
7) berapa honorarium untuk administrasi yang sah disinggung diselesaikan mengingat pengaturan kedua pemain.
Tugas dan kemampuan pendukung dalam pemanfaatan kerangka penegakan huku m di Indonesia  menjadi  bagian  yang  vital  dalam  siklus  hukum.  Advokat  dengan  berbagai keistimewaan yang diberikan oleh hukum dapat menjadi ujung tombak dalam mencapai cita -cita tertinggi hukum, yaitu keadilan, dengan berbekal kompetensi dan moral dan etika yang baik.

## KESIMPULAN
Ketika putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, penegakan hukum adalah cara yang digunakan oleh individu dan profesional di bidang hukum untuk mengeluarkan putusan dari tempat tertentu bagi pihak-pihak yang tidak puas.
Subsistem  materiil/substansial, subsistem formil, dan subsistem pelaksanaan pidana merupakan  satu  kesatuan  sistem  dalam  proses  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  subsistem, subsistem ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menerima kalimat .
Akibatnya, penegakan hukum memerlukan tiga bagian utama yang saling bekerja sama, saling melengkapi, dan bahkan saling bergantung satu sama lain.
Merujuk  pada  UU  No.  Advokat  memiliki  hak  kekebalan,  hak  untuk  mempelajari pembelaan kliennya, dan hak untuk  bebas menjalankan tugasnya, disamping hak-hak hukum lainnya.  Profesi  menerima  gaji.  tanggung  jawab yang membedakannya dari advokat lainnya adalah  sebagai  berikut:  kewajiban  menjunjung  tinggi  etika  profesi  hukum,  kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, dan kewajiban menjaga kerahasiaan kliennya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat berperan sebagai peran krusial sebagai pembela hak asasi kliennya. Advokat pada hakekatnya adalah aparat penegak hukum dalam pengertian UU No.  meskipun  bertindak  untuk  melindungi  kepentingan  kliennya.  18  Tahun  2003,  advokat berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita hukum, termasuk keadilan. dan kepastian hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    341-347   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2628

## DAFTAR PUSTAKA
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi (Yogyakarta :  Cahaya
Atma Pustaka, 2013),
Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007. Hlm. 4.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 86.
Ari Yusuf Amir, 2010 , Strategi Bisnis Jasa Advokat, cetakan III, Navila Idea , Yogyakarta Barda  Nawawi  Arief, Masalah  penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penaggulangan  Kejahatan , Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
Denny Kailimang, Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat, Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007. hlm. 2.
Dyah Octhorina, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994. Hlm. 140.
Loebby Loqman, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana. Datacom, Jakarta, 2002. hlm. 22-23.
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian
Muhammad Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , UII Press, Yogyakarta
Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Permasyarakatan dalam Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana, Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,  1995.  Hlm.  54. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta
Sidik  Sunaryo, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, UMM  Press,  Malang,  2005.  Hlm.  2. Undang-Undang Advokat Nomor. 18 Tahun 2003