Urrutab, Muhammad Rafi (2021) Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19, Syntax idea , 3 (7). https:// doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1334 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 7, Juli 2021

## KONSEP  KEADILAN  RESTORATIF  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM PIDANA DI MASA PANDEMI COVID 19

## Muhammad Rafi Urrutab
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia Email: rafiurrutab28@gmail.com

## Abstrak
Penegakan  keadilan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  memiliki  arti  yang  sangat penting  dalam  upaya  membangun  peradaban  bangsa  yang  tinggi  dan  bermartabat. Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  kondisi  pandemi  covid  19  yang  masih  terus meningkat dan menimbulkan banyak korban. Tidak hanya korban jiwa, tetapi juga berpengaruh  pada  aspek  lainnya  seperti  kehidupan  ekonomi,  sosial  masyarkat, pendidikan,  sampai  pada  aspek  keagamaan.  Sejalan  dengan  hal  itu,  melalui Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  instansi  kejaksaan berupaya  untuk  mengedapankan  nilai-nilai  keadilan  dalam  uapaya  menghasilkan produk  hukum  yang  lebih  berkeadilan  dengan  memerhatikan  kondisi  dari  para pihak  terutama  korban  dan  pelaku  kejahatan  sehingga  jalur  pidana  bukan  satu- satunya jalan utama yang ditempuh.  Oleh karena itu,  penelitian ini akan mengkaji beberapa  rumusan  permasalahan  diantaranya  adalah  bagaimana  konsep  keadilan restoratif  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta urgensinya dalam  penegakan  hukum  pidana  di  masa  pandemi  Covid  19.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif  dengan  metode  pengumpulan  data yaitu  studi  pustaka  dan  analisis  secara  deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan filosofis  yuridis.  Kesimpulan  penelitian  ini  yaitu  secara  muatan  hukum,  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  sudah  cukup  memenuhi  aspek keadilan  serta  memenuhi  prinsip-prinsip  umum  keadilan  restoratif.  Namun demikian,  perlu  adanya  beberapa  perbaikan  seperti  penjelasan  terkait  konteks kasuistik  dalam  Pasal  5  dan  impelementasi  peraturan  bagi  aparat  penegak  hukum agar  senantiasa  mengedepankan  hati  nurani  sehingga  penegakan  hukum  di Indonesia kedepan semakin baik serta mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam upaya penegakan  hukum  dan keadilan. Selain itu, di tengah masa pandemi, konsep ini sejalan dengan aturan pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi covid  19  sehingga  tidak  semua  kejahatan  harus  diselesaikan  secara  pidana sebagaimana  kondisi  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  sudah  melebihi kapasitas.
Kata Kunci : keadilan restoratif; peraturan; kejaksaan; urgensi; Covid 19

## Abstract
The enforcement of justice in social life has a very important meaning in an effort to  build  a  high  and  dignified  nation's  civilization.  This  is  closely  related  to  the
condition  of  the  COVID-19  pandemic  which  is  still  increasing  and  causing  many victims.  Not  only  casualties,  but  also  affects  other  aspects  such  as  economic  life, social  life,  education,  to  the  religious  aspect.  In  line  with  this,  through  the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning  Termination  of  Prosecution  Based  on  Restorative  Justice,  the prosecutor's  office  seeks  to  promote  the  values  of  justice  in  an  effort  to  produce legal  products  that  are  more  just  by  taking  into  account  the  conditions  of  the parties,  especially  victims  and  perpetrators  of  crime  so  that  the  criminal  route  is not  the only way to  go.  Therefore, this study will  examine several  formulations of the  problem  including  how  the  concept  of  restorative  justice  in  the  Republic  of Indonesia  Prosecutor's  Regulation  Number 15 of  2020 concerning Termination of Prosecution  Based  on  Restorative  Justice  and  its  urgency  in  criminal  law enforcement  during  the  Covid  19  pandemic.  This  research  is  a  juridical  law research.  -normative  data  collection  method,  namely  literature  study  and descriptive-qualitative  analysis  with  a  juridical  philosophical  approach.  The conclusion  of  this  study  is  that  in  terms  of  legal  content,  the  Regulation  of  the Attorney  General  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  15  of  2020  concerning Termination  of  Prosecution  Based  on  Restorative  Justice  is  sufficient  to  meet  the aspects  of  justice  and  meet  the  general  principles  of  restorative  justice. However, some  improvements  are  needed,  such  as  an  explanation  related  to  the  casuistic context  in  Article  5  and  the  implementation  of  regulations  for  law  enforcement officers  to  always  prioritize  conscience  so  that  law  enforcement  in  Indonesia  will be  better  in  the  future  and  able  to  restore  public  trust  in  law  enforcement  and justice.  In  addition,  in  the  midst  of  a  pandemic,  this  concept  is  in  line  with government regulations in an effort to overcome the covid 19 pandemic so that not all  crimes  must  be  resolved  criminally  as  the  conditions  of  prisons  in  Indonesia have exceeded their capacity.

## Keywords: restorative justice; regulations; attorney; urgency; Covid 19

## Pendahuluan
Gejala  dari  pandemi  Covid  19  menimbulkan  masalah  di  berbagai  sektor  seperti pengangguran  akibat  lonjakan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  kelangkaan  pangan dan naiknya harga pangan, serta diferensiasi distribusi bantuan pangan tidak merata. Hal ini memicu rantai endemik kriminalitas atau impresi  kriminal  dari dan untuk  manusia. Salah satu kejahatan yang muncul di masa pandemi Covid 19 ini adalah meningkatnya tindak  kejahatan  yang  pada  dasarnya  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari (Burhanuddin, Massi, Thahir, Razak, & Surungan, 2020).
Pandemi  Covid  19  mengakibatkan  ekonomi  kian  tergerus.  Hal  ini  memengaruhi kehidupan  masyarakat  terutama  keluarga  yang  secara  ekonomi  kurang  mampu  dan pekerjaannya terganggu dengan adanya pandemi Covid 19. Selain itu, secara psikologis massa, kondisi yang semakin buruk ini memberi dampak timbulnya gejolak feeling the heat yaitu  perasaan  atau  situasi  yang  tidak  nyaman  dari  kondisi  ekstrim  tersebut sehingga  seseorang  bisa  melakukan  tindakan  kekerasan  pada  siapapun  terutama  pada orang  terdekatnya  dan  dianggap  lemah.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Filsuf  Plato yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki jiwa tripartit. yaitu, Pikiran (logistikon),
perasaan  dan  nafsu (epitlzumetikon), rasa  baik  dan  jahat (thumoeides) (Gani  et  al., 2020) .
Dikutip  dari  laman ( vivanews.com ,  2020) ,  Mabes  Polri  memperbarui  data  angka kriminalitas di seluruh wilayah Tanah Air pada periode Minggu ke-23 dan 24 pandemi Covid-19.  Disampaikan  bahwa  angka  kriminalitas  di  Indonesia  pada  Minggu  ke-24 dibandingkan  dengan  pekan  ke-23  mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Berdasarkan data  statistik  yang  dicatat  kepolisian  bahwa  Minggu  ke-23  dan  ke-24  terjadi  kenaikan gangguan  Kamtibmas  sebesar  38,45  persen  atau  mengalami  kenaikan  sebanyak  1.632 kasus. Selain itu, mengutip dari laman (jawapos.com, 2020), Kabid Humas Polda Metro Jaya  Kombes  Pol.  Yusri  Yunus  menyatakan  terjadi  peningkatan  kejahatan  IT  seperti hoax,  penebar  kebencian,  menyebarkan  berita  bohong  tentang  Covid-19.  Melihat  dari data  dan  informasi  ini,  perlu  adanya  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang memerhatikan aspek kemanusiaan terutama ketika masa pandemi Covid 19.
Dengan  diberlakukannya  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  pada tanggal  22  Juli  2020  sejatinya  menjadi  suatu  terobosan  hukum  dalam  upaya mewujudkan  keadilan  substantif  terutama  menghadapi  tingkat  kriminalitas  yang meningkat  di  masa  pandemi.    Maka  dari  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  terkait bagaimanakah  konsep  keadilan  restoratif  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  ini  serta  urgensinya  dalam  penegakan  hukum  pidana  di  masa pandemi Covid 19.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif  dengan  metode pengumpulan  data  yaitu  studi  pustaka  dan  analisis  secara  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  filosofis  yuridis.  Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primer yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai landasan  utama  yang  dipakai  dalam  rangka  penelitian  ini,  yang  terdiri  dari:  Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari jurnal,  buku,  dan  penelitian  yang  relevan.  Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  hukum. Untuk  menguatkan  bahan  hukum  tersebut.  Metode  analisis  yang  digunakan  deskriptif- kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan
1. Penegakan Hukum dan Konsep Keadilan Restoratif
Sistem  hukum  merupakan  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang saling berinteraksi dan bekerja sama satu dengan yang lain untuk mewujudkan suatu tujuan.  Sebagai  suatu  sistem,  di  dalam  hukum  tentunya  memiliki  komponen/  sub sistem  yang  saling  berkaitan  sehingga  terbentuk  suatu  sistem.  Hukum  pidana
Indonesia  mengenal  sub  sistem  hukum  pidana  materiil,  sub  sistem  hukum  pidana formil  dan  sub  sistem  hukum  pelaksanaan  pidana (Bakhri,  2014). Lebih  khusus, dalam  sub  sistem  hukum  pidana  formil  dan  sub  sistem  hukum  pelaksanaan  pidana dikenal  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) sebagai  pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  aspek penegakan  hukum  dimana  perlindungan  hukum  secara  sederhana  diartikan  sebagai perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  meliputi  adanya  hak  dan  kewajiban (Sumirat,  2017), dalam  hal  ini  yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek  hukum dalam  interaksinya  dengan  sesama  manusia  serta  lingkungannya  sebagai  subyek hukum  manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum.  Jadi,  setiap  perbuatan  manusia  tanpa  terkecuali  diatur  oleh  hukum ( Rochaety , 2016) .
Dalam buku John Rawls yang berjudul “ A Theory Of Justice ” atau yang lebih dikenal  dengan  “Teori  Keadilan”  ia  mencoba  menganalisa  kembali  permasalahan mendasar  dari  kajian  filsafat  politik  dengan  merekonsiliasikan  antara  prinsip kebebasan  dan  prinsip  persamaan.  John  Rawls  mengakui  bahwa  karyanya  tersebut sejalan  dengan  tradisi  kontrak  sosial  ( social  contract )  yang  pada  awalnya  diusung oleh  berbagai  pemikir  kenamaan,  seperti  John  Locke,  Jean  Jacques  Rousseau,  dan Immanuel  Kant.  John  Rawls  berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  utama dari  hadirnya  institusi-institusi  sosial  ( social  institutions ).  Akan  tetapi,  menurutnya, kebaikan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau  mengganggu rasa  keadilan  dari  setiap  orang  yang  telah  memperoleh  rasa  keadilan,  khususnya masyarakat  lemah.  Oleh  karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “ liberal-egalitarian of social justice ”.
Teori  keadilan  Rawls  yang  disebut  prinsip-prinsip  pertama  keadilan  itu bertolak  dari  suatu  konsep  keadilan  yang  lebih  umum  yang  dirumuskannya  sebagai berikut: “All social values liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all, of  these values is  to  everyone’s advantage”. (Semua nilai  sosial  kebebasan dan peluang,  pendapatan  dan  kekayaan, dan  landasan  harga  diri  harus  dibagikan  secara merata  kecuali  jika  distribusi  yang  tidak merata  dari  semua  atau  semua  nilai  ini adalah untuk keuntungan semua orang (Anshori, 2018).
Terdapat  dua  hal  yang  penting  yang  dapat  dicatat  sehubungan  dengan  konsep keadilan umum tersebut. Pertama , kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap  kebebasan.  Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  keadilan  Rawls  yang  berakar pada  prinsip  hak  dan  bukan  pada  prinsip  manfaat. Kedua ,  keadilan  tidak  selalu berarti  semua  orang  harus  selalu  mendapatkan  sesuatu  dalam  jumlah  yang  sama; keadilan  tidak  selalu  berarti  semua  orang  harus  diperlakukan  secara  sama  tanpa meperhatikan  perbedaan-perbedaan  penting  yang  secara  objektif  ada  pada  setiap individu. Maka dari itu, dari hal ini perdamaian manjadi tujuan utama.
Menurut  Ganjar  L.  Bondan,  Keadilan  Restoratif  secara  teoritis  dan  praktis dapat  dipakai  dalam  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  dengan  penjelasan  sebagai berikut :
“Dalam  kerangka  filosofis,  hadirnya  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum  pidana  dan  perdata,  karena  pendekatan  keadilan  restoratif mengutamakan  jalur  mediasi  antara  korban  dan  pelaku.  Pendekatan  keadilan restoratif  justru  mengembalikan  fungsi  hukum  pidana  pada  jalurnya  semula yaitu  pada  fungsi ultimum  remedium, suatu  senjata  pamungkas  bilamana upaya  hukum  lain  sudah  tidak  dapat  lagi  digunakan  dalam  menghadapi  suatu tindak  pidana  dalam  masyarakat.  Dalam  tataran  praktis  penanganan  dan penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam  sistem  peradilan  pidana,  misalnya  proses  administrasi  peradilan  yang sulit,  lama,  dan  mahal,  penumpukan  perkara  atau  putusan  pengadilan  yang tidak menampung kepentingan korban” (Zulfa, 2011).
Moh.  Hatta,  mendefinisikan  keadilan  restoratif  sebagai  sebuah  konsep pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan menitikberatkan  pada  ketertiban  masyarakat  dan  korban  yang  merasa  terpinggirkan oleh  mekanisme  kerja  sistem  peradilan  pidana  saat  ini (Hatta,  2016) . Keadilan restoratif dibentuk untuk menciptakan rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku dengan  melibatkan  pemerintah  sebagai  penegak  hukum (Yulia,  2012). Menurut, Andri  mediasi  yang  ada  dalam  konsep  keadilan  restoratif  adalah  gabungan  dari victim offender mediation dan reparation negotiation program dimana peradilan tetap dilaksanakan  sebagaimana  sistem  peradilan  pidana,  namun  penegak  hukum  secara aktif  mengambil  posisi  untuk  mendamaikan  para  pihak (Laksana,  2017). Konsep keadilan  restoratif (restorative  justice) adalah  alternatif  yang  populer  di  berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif (Tanuwijaya, 2017).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Pasal  1  angka  6  Yang  dimaksud  dengan  keadilan  restoratif  adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula,  dan  bukan  pembalasan.  Menurut  analisa  dari  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Hukum  dan  HAM  Keadilan  restoratif  merupakan  bentuk  keadilan yang  berpusat  pada  kebutuhan  korban,  pelaku  kejahatan,  dan  masyarakat.  Dengan penerapan  keadilan  restoratif  diharapkan  mampu  memberikan  ruang  pada masyarakat  untuk  menangani  permasalahan  hukum  yang  dirasakan  lebih  adil; mengurangi  beban  negara,  misalnya  untuk  mengurusi  tindak  pidana  yang  masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat, aparat kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan  dapat  lebih  memfokuskan  diri  untuk  memberantas  tindak  pidana  yang kualifikasinya lebih berbahaya.
Konsep keadilan restoratif mendapat pandangan dari para praktisi hukum, salah satunya  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Moelyadi,  S.H.,  M.H.,  C.L.A selaku  Ketua  DPD  IKADIN  (Ikatan  Advokat  Indonesia)  D.I.  Yogyakarta  pada tanggal  19  Mei  2018.  Beliau  memberikan  pendapatnya  tentang  keadilan  restoratif yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Keadilan Restoratif menurutnya tidak bisa diterapkan dalam semua kasus hukum, melainkan  pada  kasus-kasus  tertentu  yang  bisa  direstorasi  atau  dipulihkan  dan diketahui  secara  jelas  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan seperti korban, pelaku kejahatan, maupun masyarakat.
2. Bila  semua  kasus  hukum  direstorasi,  maka  pengadilan  sebagai  institusi  yang menjalankan  penegakan  hukum  akan  kehilangan  kewibawaannya  dalam  upaya memberikan  efek  jera  melalui  sanksi  hukuman  penjara  dan  sanksi  lainnya  yang telah diatur.
3. Konsep keadilan resoratif sebenarnya telah ada dalam beberapa penanganan kasus kasus  hukum  seperti  kasus  pengguna narkoba yang diberi  sanksi rehabilitasi  dan kasus pidana anak. Namun saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang keadilan restoratif dan selama  ini masih  ada  pada  kewenangan dan pendapat dari hakim.
2. Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif
Yoachim  Agus  Tridiatno  mengemukakan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif sebagai berikut :
a. Keadilan  restoratif  mengutamakan  pemulihan  atau  restorasi  bagi  semua  pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban  adalah  pihak  pertama  yang  paling  dirugikan  oleh  karena  kejahatan. Korban  secara  langsung  menderita  oleh  karena  kejahatan.  Ia  menderita  secara fisik  dan  mental  bahkan  kerugian  moril  maupun  materil.  Pelaku  kejahatan  juga menderita kerugian (Tridiatno, 2015).
b. Keadilan  restoratif  fokus  pada  kebutuhan  tiga  pihak,  yaitu  korban,  pelaku kejahatan,  dan  masyarakat,  yang  tidak  dipenuhi  oleh  proses  peradilan.  Dalam proses  peradilan  korban  tindak  kejahatan  diabaikan,  karena  tindak  kejahatan dimengerti  sebagai  tindakan  yang  melawan  atau  merugikan  negara.  Peranan korban diambil oleh negara sehingga negaralah yang mempunyai tanggungjawab menghukum  pelaku  tindak  kejahatan,  sementara  korban  tidak  mendapatkan  hak apapun.  Hukuman  yang  diberikan  pada  pelaku  tindak  kejahatan  seringkali  sama sekali  tidak  berkaitan  dengan  penderitaan  korban,  Oleh  karena  itu,  keadilan restoratif akan fokus pada kebutuhan korban.
c. Keadilan  restorarif  memperhatikan  kewajiban  dan  tanggungjawab  yang  muncul karena  tindak  kejahatan.  Pelaku  kejahatan  wajib  memulihkan  kerusakan  yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban pertama dilakukan dengan mengakui kesalahan  pada  korban.  Pengakuan  ini  menjadi  penting,  karena  merupakan  bukti
pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Hal ini merupakan proses yang penting  dalam  menyembuhkan  luka-luka  batin  dan  penderitaan  mental  korban. Setelah  itu,  pelaku  kejahatan  mempunyai  kewajiban  untuk  memulihkan penderitaan  fisik  dan  kerugian  material  lainnya.  Pelaku  kejahatan  juga  harus meminta  maaf  pada  masyarakat  atau  orang  yang  dipercaya  untuk  mewakilinya. Serta  mengganti  kerugian  material  yang  terjadi  di  masyarakat  akibat  tindakan kejahatan  yang  dilakukakan.  Kewajiban  korban  untuk  menerima  pengakuan  dari pelaku  kejahatan  dan  memafkannya.  Begitu  pula  masyarakat  diwajibkan  untuk menerima pengakuan dari pelaku kejahatan dan memaafkannya. Dengan demikian akan terjadi rekonsiliasi dan perdamaian kembali.
Sementara  itu,  Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk (Hutauruk,  2013) mengemukakan  terdapat  beberapa  prinsip  yang  berlaku  secara  universal  yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara  lain:  Prinsip  Penyelesaian  yang  Adil,  Prinsip  Perlindungan  yang  Setara, Prinsip Hak-Hak Korban, Prinsip Proporsionalitas, Prinsip Praduga Tak Bersalah, Prinsip Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum.
3. Analisa  Konsep  Keadilan  Restoratif  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari  berbagai  model  dan  mekanisme  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana pada saat ini. PBB melalui Basic Principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  yang  dapat  dipakai  dalam  sistem peradilan  pidana  yang  rasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  G.P.  Hoefnagels yang  menyatakan  bahwa  politik  kriminal  harus  rasional (a  rational  total  of  the responses to crime) (Zulfa, 2011).
Dalam  menjawab  permasalahan  berkaitan  penyelesaian  perkara  pidana  yang selalu  berujung  pada  penghukuman  pidana  penjara,  maka  alternatif  penyelesaian muncul  berkaitan  dengan  kewenangan  penuntut  umum  menghentikan  penuntutan berdasarkan  konsep  keadilan  restoratif  yaitu  Peraturan  Kejaksaan  RI  No.  15  tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 tahun 2020, perlu diberikan apresiasi karena dalam  konsep  ini  melibatkan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana  tersebut.  “Pendekatan  keadilan  restoratif”  yang dimaksud  ini  lebih  dititikberatkan  pada  kesepakatan  perdamaian  antara  pelaku  dan korban  dan  bagaimana  kemudian  hukum  acara  mengakui  keberadaan  kesepakatan perdamaian  tersebut  sebagai  kesepakatan  yang  memiliki  kekuatan  hukum.  Namun demikian  apa  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  jangan  sampai  penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  ini  diartikan  sebagai  sebatas  sebuah  kesepakatan perdamaian  karena  jika  demikian  proses  yang  berjalan  justru  akan  terjebak  pada sebatas  menjalankan  fungsi  secara  prosedur  saja  sehingga  kebenaran  (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai (Widjayanti, 2021).
Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:
a. keadilan;
b. kepentingan umum;
b. proporsionalitas;
c. pidana sebagai jalan terakhir; dan
d. cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Dari ketentuan asas diatas, dapat dicermati bahwa Peraturan Kejaksaan terkait penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  yang  dimaksud  sejalan dengan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  secara  umum  serta  menempatkan  proses pidana  sebagai  jalan  terakhir  dengan  mengedapankan  aspek  keadilan  dan kepentingan  umum.  Selain  itu,  proses  ini  juga  mendukung  perbaikan  sistem peradilan  pidana  yang  mengedapankan  asas  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan. Sementara  itu,  terkait  syarat  dan  ketentuan  terkait  penghentian  penuntutan  ini terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 yang menyebutkan:

## Pasa1 4
1. Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dilakukan  dengan memperhatikan:
a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. penghindaran stigma negatif;
b. penghindaran pembalasan;
c. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
d. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
c. tingkat ketercelaan;
e. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
f. cost and benefit penanganan perkara;
g. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
h. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

## Pasal 5
1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang  bersifat  kasuistik  yang  menurut  pertimbangan  Penuntut  Umum  dengan persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau  Kepala  Kejaksaan  Negeri dapat  dihentikan  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dilakukan  dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  terhadap  orang,  tubuh,  nyawa,  dan kemerdekaan  orang  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c dapat dikecualikan.
4. Dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  karena  kelalaian,  ketentuan  pada  ayat  (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut  Umum  dengan  persetujuan  Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  atau Kepala  Kejaksaan  Negeri  tidak  dapat  dihentikan  penuntutan  berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4),  penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
a. telah  ada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  yang  dilakukan  oleh Tersangka dengan cara:
1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2) mengganti kerugian Korban;
3) mengganti  biaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana;  dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
c. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam  hal  disepakati  Korban  dan  Tersangka,  syarat  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  huruf  a  dapat dikecualikan.
8. Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dikecualikan  untuk perkara:
a. Tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  martabat  Presiden  dan  Wakil Presiden,  negara  sahabat,  kepala  negara  sahabat  serta  wakilnya,  ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. Tindak pidana narkotika;
d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
Dalam  menerapkan  kebijakan  ini,  instansi  kejaksaan  juga  harus  berhati-hati agar  kepastian  hukum  tetap  menjadi  pilar  utama. Kebijakan  kriminalisasi  atau dekriminalisasi  yang  terjadi  dalam  perkembangan  hukum  justru  jangan  sampai menghambat  tujuan  mulia  dari  Peraturan  Kejaksaan  ini.  Begitu  juga  kebijakan dekriminalisasi  dengan  menghilangkan  suatu  tindak  pidana  menjadi  bukan  suatu tindak pidana lagi harus menjadi perhatian dari proses penghentian penuntutan.
Kepastian  hukum  mengenai  keadilan  dalam  penangan  suatu  perkara  menjadi salah satu hal yang utama. Pemenuhan asas kepastian dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan teori cita hukum oleh Gustav Rudbruch,  keadilan, kepastian, dan kemanfaatan  tidak  mungkin  terpenuhi  dalam  satu  waktu.  Maka  dari  itu,  Kejaksaan mengeluarkan  Perja  dilihat  dari  segi  muatan  hukumnya  lebih  untuk  menjunjung tinggi  keadilan.  Sedangkan  untuk  kepastian  hukumnya,  Perja  ini  harus  disesuaikan dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  KUHAP  agar  tidak  jauh  menyimpangi  atau melanggar sehingga memliki kepastian hukum yang kuat.
Salah  satu  yang  menjadi  kelemahan  dalam  Perja  ini  adalah  kepastian  hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan  (4)  tidak  berlaku  dalam  hal  terdapat  keadaan  kasuistik  yang  menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi  terkait apa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga  jika  merujuk  pada  pasal  ini  ukuran  kasus  seperti  apa  yang  bisa  atau  tidak bisa  dihentikan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  masih  belum  pasti.  Maka  dari  itu, Pasal  5  ayat  (5)  ini  bisa  menjadi  celah  untuk  masalah  dan  juga  multitafsir  dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

## 4. Urgensi  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penegakan  Hukum  di  Masa Pandemi Covid 19
Menurut  data  terakhir  jumlah  penghuni  lapas  per  kantor  wilayah  (Kanwil), dikutip  dari http://smslap.ditjenpas.go.id/ bulan  September  2020,  hanya  ada  8 provinsi  yang  jumlah  penghuni  lapasnya  tidak  melebihi  kapasitas,  yaitu  D.I. Yogyakarta,  Gorontalo,  Maluku,  Maluku  Utara,  Nusa  Tenggara  Timur,  Papua, Sulawesi  Barat,  dan  Sulawesi  Utara.  Sisanya  atau  sekitar  25  Provinsi  lainnya melebihi kapasitas. Dari data tersebut maka perlu adanya alternatif pemidanaan serta tata  kelola  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  lebih  baik  selain  dari  program  asimilasi sehingga  narapidana  mendapatkan  hak  asasinya  dengan  baik,  terutama  di  masa pandemi Covid 19 yang belum juga berakhir.
Kejaksaan  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  pada  hakikatnya merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai fungsi di bidang penuntutan dan fungsi  lain  yang  secara  tegas  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  RI  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Enn en ondeelbaar yang berarti
kejaksaan  adalah  satu  dan  tidak  terpisahkan,  merupakan  satu  landasan  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  di  bidang  penuntutan  yang  bertujuan memelihara  kesatuan  kebijakan  di  bidang  penuntutan  sehingga  dapat  menampilkan ciri  khas  yang  menyatu  dalam  tata  pikir,  tata  laku,  dan  tata  kerja  Kejaksaan. Keberadaan  Kejaksaan  sebagai  institusi  penegak  hukum  pidana  mempunyai kedudukan  sentral  dan  peran  yang  strategis  sebagai  pengendali  perkara (dominus litis) ,  dan  sebagai  filter  antara  proses  penyidikan  dan  proses  pemeriksaan  di persidangan, serta sebagai eksekutor terhadap sebuah putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) .
Di  masa  Pandemi  Covid  19,  semua  orang  dapat  berbicara  tentang  penegakan hukum  tetapi  tidak  semua  dapat  mendudukkannya  dalam  keadaan  yang  objektif, karena  sebagian  besar  melihat  dari  sudut  subyektifitas  masing-masing  tergantung dari  mana  perspektif  orang  tersebut  memandangnya.  Keadaan  semacam  ini berpotensi  membahayakan  eksistensi  hukum  dan  penegakannya  itu  sendiri. Penegakan  hukum  seolah  tersandera  dan  dipaksa  untuk  memperhatikan  dan  bertitik tolak dari sudut pandang masing-masing orang yang berkepentingan. Setiap langkah aparat  penegak  hukum  diminta  memperhatikan  dan  berdiri  di  atas  kepentingan individu atau pun kelompok golongan satu persatu.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan, khususnya  pasal  93  memang  sudah  mengatur  tentang  aturan  bagi  pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta  rupiah)  Selain  Pasal  218  KUHP  dinyatakan  adanya  ancaman  pidana  penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah  bagi  siapa  saja  pada  waktu  rakyat  datang  berkerumun  dengan  sengaja  tidak segera  pergi  setelah  diperintah  tiga  kali  oleh  atau  atas  nama  penguasa  yang berwenang.  Hal  ini  kemudian  ditindaklanjuti  pemerintah  dengan  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  Karenanya,  saat  Peraturan  Pemerintah  telah  resmi dikeluarkan,  maka  pihak  kepolisian  sebagaimana  amanat  Presiden  secara  tegas melakukan  tindakan  upaya  penegakan  hukum  bagi  pelanggarnya.  Artinya, pencegahan  wabah  pandemi  Covid-19  ini  harus  dilakukan  dengan  memberikan sanksi  pidana  bagi  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran.  Melalui  Maklumat Kapolri  Nomor  Mak/2/III/2020  tentang  Kepatuhan  Terhadap  Kebijakan  Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, kemudian pihak kepolisian melakukan tindakan  mengamankan  masyarakat  yang  tidak  menaati  aturan  mengenai  PSBB tersebut (Yunus, 2020).
Adanya  krisis  kepercayaan  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia  ini tentunya  harus  segera  dipulihkan.  Masyarakat  tampaknya  sudah  terdoktrin  dengan kata-kata “hukum hanya tajam ke bawah”, sehingga masyarakat cenderung jenuh dan putus  asa  terhadap  proses  penegakan  hukum  yang  dinilai  tidak  mencerminkan  rasa keadilan.  Hal  tersebut  memunculkan  fenomena  “hukum  masyarakat”  yang
sebenarnya lebih mencerminkan sikap arogansi namun justru dianggap lebih adil dan obyektif bagi masyarakat. Para pelaku kejahatan terutama tindak pidana ringan oleh masyarakat diadili sendiri tanpa melalui prosedur hukum, baik melalui peradilan fisik atau  pun  peradilan  opini.  Selain  itu  sikap  protes  yang  menunjukkan  keberanian berlebihan  terhadap  aparat  penegak  hukum  tidak  jarang  menimbulkan  gesekan  dan kejadian anarkis yang akhirnya terkesan merendahkan wibawa penegakan hukum itu sendiri.  Kejadian  semacam  ini  tidak  lepas  dari  adanya  dua  benturan  kepentingan, yaitu  kepentingan  penegakan  hukum  untuk  kepastian  hukum  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  dan  kepentingan  penegakan  hukum  untuk  kepentingan keadilan dalam masyarakat. Terutama di masa pandemi Covid 19 yang menunjukan kriminalitas  meningkat,  maka  tidak  dapat  dipungkiri  aksi  main  hakim  sendiri  bisa terus terjadi.
Keadilan  Restoratif  menjadi  salah  satu  jalan  dalam  menyelesaikan  persoalan hukum  dengan  memerhatikan  kewajiban  dan  tanggungjawab  yang  muncul  karena tindak kejahatan yang dilakukan. Hal ini menjadi prinsip dari keadilan restoratif yang menekankan  pada  aspek  pemulihan  bagi  semua  pihak  yang  terkena  dampak  dari tindak kejahatan. Maka dari itu, konsep ini sudah selayaknya dikembangkan di tanah air  sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan  Pancasila  sehingga  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  dan  budaya  yang  ada.  Bagir  Manan  menguraikan  tentang substansi  ”restorative justice” yang  berisi  prinsip-prinsip,  antara lain:  ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana;  Menempatkan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat sebagai  ”stakeholders”  yang  bekerja  bersama;  dan  langsung  berusaha  menemukan penyelesaian  yang  dipandang  adil  bagi  semua  pihak (win-win  solutions) (Makarao, 2013). Antara keadilan dan ketidakadilan adalah dua kategori yang saling berkaitan satu  dengan  lainnya,  seperti  ungkapan  Roxanne  Varzi, ”there  is  no  justce  without crime” (tidak pernah ada keadilan tanpa didahului oleh suatu tindak kejahatan) yang dipresepsikan  sebagai  suatu  bentuk  ketidakadilan.    Maka  dalam  mewujudkan  suatu perdamaian,  konsekuensi  logisnya  ialah  bagaimana  menjadikan  keadilan  yang bersifat  filosofis  dan  subjektif  pada  setiap  orang  mampu  diejawantahkan  dalam sebuah  peraturan  hukum  sehingga  mampu  menciptakan  perdamaian  abadi (Bakir, 2015).
Saat  ini  publik  menginginkan  penegakan  hukum  yang  tidak  selalu  kaku  dan saklek dengan bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada hukum yang mengalir. Adanya reorientasi cara pandang publik terhadap penegakan hukum seperti ini  tentunya  harus  dibarengi  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  responsif  untuk mewujudkan  penegakan  hukum  yang  tidak  hanya  menggunakan  teori  formal- positivistis.  Aparat  penegak  hukum  dituntut  untuk  tidak  sekedar  melaksanakan tugasnya dengan hanya bertumpu pada satu kaki melalui pendekatan undang-undang saja,  dengan  asal  sekedar  memenuhi  unsur  ketentuan  bunyi  pasal  maka  dikatakan sudah  terpenuhi  semua  syaratnya.  Aparat  penegak  hukum  sekarang  harus  juga menggunakan  pendekatan  kasus  dengan  menelaah  beberapa  kasus  untuk  bahan
referensi,  serta  pendekatan  konseptual  dengan  beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin yang  berkembang  yang  nantinya  dapat  melahirkan  ide  dan  konsep  hukum  yang relevan.
Sejatinya  aparat  penegak  hukum  diminta  untuk  tidak  hanya  terpaku  pada norma  hukum  apa  yang  dilarang  atau  dianjurkan,  tetapi  diminta  berpikir  lebih  jauh lagi  sampai  ke  batas  akibat  apa  yang  dapat  ditimbulkan  dari  penegakan  hukum terhadap  larangan  atau  pun  anjuran  norma  hukum  tersebut.  Para  aparat  penegak hukum  diharapkan  bisa  mendobrak  paham  positivisme  yang  kaku  dengan  lebih mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  dan  hati  nurani  namun  tetap  dalam  koridor hukum yang berlaku.
Sebagai  manifestasi  konkrit  dari  sebuah  paradigma  pemidanaan  bukan  untuk pembalasan  melainkan  sebagai  pemulihan,  Kejaksaan  melakukan  langkah  strategis dengan  mengeluarkan  Peraturan  Kejaksaan  RI  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  diundangkan  tepat pada  Hari  Bhakti  Adhyaksa  (HBA)  tanggal  22  Juli  2020.  Peraturan  ini  sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik  dengan  lebih  mengedepankan  hukum  progresif  berlabel  keadilan restoratif (restorative  justice) .  Adapun  keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan pembalasan.
Di dalam ketentuan kitab induk  hukum  pidana formil (KUHAP), tidak semua penegakan  hukum  harus  berakhir  di  pengadilan.  Kriteria  dalam  hal  tidak  terdapat cukup  bukti,  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana,  atau pun  perkara  ditutup  demi  hukum,  maka  Penuntut  Umum  menghentikan  penuntutan dengan  menuangkan  dalam  Surat  Ketetapan.  Perkara  ditutup  demi  hukum  dapat disebabkan karena terdakwa meninggal dunia, perkara daluwarsa, nebis in idem¸atau pun delik aduan yang ditarik kembali dalam batas waktu yang ditentukan.
Secara  normatif  memang  tidak  ada  alasan  penghentian  penuntutan  karena keadilan  restoratif  dalam  peraturan  setara  undang-undang,  namun  demikian  secara faktual ungkapan ubi societes ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum  membawa  konsekuensi  bahwa  hukum  harus  terus  berkembang  sebagaimana perkembangan  masyarakat.  Tidak  terkecuali  dengan  ketentuan  peraturan  proses penegakan  hukum  pidana  yang  menjadi  dasar  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  tugas  hukum  formilnya  tentunya  dituntut  untuk  terus  relevan  dengan perkembangan masyarakat sehingga klausul-klausulnya pun harus terus disesuaikan.
Pengaturan  penghentian  penuntutan  karena  keadilan  restoratif  secara  tegas dalam  sebuah  Peraturan  Kejaksaan  menjadi  pijakan  bagi  komponen  sistem  hukum berikutnya  yaitu  struktur  hukum (legal  structure) dalam  melaksanakan  tugasnya. Terutama di masa pandemi Covid 19,  Jaksa sebagai aparat penegak hukum diminta untuk  bisa  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  dan  hati  nurani  namun  tetap  dalam
jalur  hukum  yang  berlaku.  Hasil  kerja  dari  struktur  hukum  itulah  yang  nantinya diharapkan membentuk  pola pikir (mindset) hukum  progresif yang dipercaya dalam masyarakat  sebagai  budaya  hukum  secara  kausalitas  dan  berkesinambungan. Sebagaiamana  dikemukakan  oleh  Dignan  bahwa  keadilan  restoratif  menjadi  sebuah sikap  dan  nilai  dasar  yang  digunakan  dalam  merespons  perkara  pidana.  Diharuskan adanya  keseimbangan  fokus  perhatian  antara  kepentingan  pelaku  dan  korban  serta memperhitungkan dampak penyelesaian perkara pidana tersebut terhadap masyarakat (Mahendra, 2020).
Dalam melakukan kebijakan hukum di masa pandemi Covid 19 ini, pemerintah harus  bisa  meminimalkan  kematian  dari  penyakit  coronavirus  2019  (Covid-19)  dan dampak ekonomi dari penyebaran virus. Meminimalisir kematian serendah mungkin akan  menjadi  prioritas  tertinggi  bagi  individu,  karenanya  pemerintah  harus menerapkan  langkah-langkah  untuk  memperbaiki  krisis  ekonomi  yang  tak terhindarkan serta kebijakan hukum yang bijaksana sehingga sejatinya sanksi pidana baik  penjara maupun denda bukanlah kebijakan  yang bijak ditengah krisis  ekonomi dan situasi yang tak menentu di masyarakat sekarang (Firdaus, 2020). Maka dari itu, dengan  adanya  Perja  Nomor  15  Tahun  2020  ini  selayaknya  diterapkan  secara  baik demi mewujudkan keadilan di masyarakat ditengah kondisi pandemi dan diupayakan tetap  melaksanakan  protokol  kesehatan  sehingga  upaya-upaya  perdamaian sebagaimana yang telah diatur dapat dilaksanakan secara baik.
Sejalan dengan pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap  kebijakan  mengadung  seperangkat  nilai  di  dalamnya.  Sebagai  contoh,  ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah  penghormatan  terhadap  nilai  demokrasi  dan  pemberdayaan  terhadap masyarakat  dan  pemerintah  daerah (Taufiqurokhman,  2014). Dalam  hal  ini, Peraturan Kejaksaan harus diterapkan dengan mekanisme dan fasilitas yang memadai sehingga  masyarakat  dapat  menerimanaya.  Terutama  ketika  Perja  ini  sah diberlakukan  di  masa  pandemi  Covid  19.  Semua  ketentuan  dan  mekanisme  harus dijalankan  aparat  penegak  hukum  dengan  adil  dikala  meningkatnya  kriminalitas  di masa pandemi Covid 19.
Dalam  konteks  penerapan  Peraturan  Kejaksaan  ini,  keadilan  restoratif  harus ditujukan pada suatu solusi penyelasaian hukum terutama pada tindak pidana ringan sebagaimana  dalam  ketentuan  Perja  tersebut.  Sehingga  ketika  pelaku  dan  korban sepakat  untuk  berdamai,  masyarakat  juga  ikut  terlibat  dalam  hal  penyelsaian perdamaian  sehingga  tercipta  kembali  kondisi  ketertiban  dan  kemanan  seperti semula.  Sebagaimana  peneltian  yang  telah  dilakukan  oleh  Chalida  Hanum  dalam VERITAS:  Jurnal  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Vol.  7  No.  1  Maret  2021 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  diakui  keberadaannya  dalam  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Selain  itu  ketegori/jenis  peraturan  tersebut  tergolong  dalam
peraturan yang bersifat khusus yang mana tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi  generalis .  Maka  dengan  demikian  sejatinya  Perja  ini  harus  lebih  ditingkatkan lagi  kedudukan  hukumnya  sehingga  bisa  menjadi  Undang-Undang  tersendiri kedepan (Hanum, 2021).
Perlu  diperhatikan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang sangat  penting  dalam  keseluruhan  struktur  kebijakan,  karena  melalui  prosedur  ini proses  kebijakan  secara  keseluruhan  dapat  dipengaruhi  tingkat  keberhasilan  atau tidaknya  pencapaian  tujuan.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Chief  J.O.  Udoji  (1981)  yang mengatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting daripada  pembuatan  kebijakan.  Dalam  hal  implementasi  Peraturan  Kejaksaan  ini sejatinya kepentingan korban adalah yang utama sehingga korban harus benar-benar menyepakati  upaya  penghentian  penuntutan  ini  tanpa  ada  paksaan  sehingga prosesnya  dilakukan  secara  transparan  dan  berkeadilan.  Dengan  adanya  Peraturan Kejaksaan  ini,  kasus-kasus  pidana  ringan  di  masa  pandemi  Covid  19  serta  kasus- kasus  yang  menyayat  hati  dan  menciderai  rasa  keadilan  seperti  kasus  mbok  minah yang mencuri 3 biji kakao tidak selayaknya lagi masuk ke meja hakim dipersidangan.

## Kesimpulan
Penegakan  keadilan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  memiliki  arti  yang  sangat penting  dalam  upaya  membangun  peradaban  bangsa  yang  tinggi  dan  bermartabat. Hukum positf terkadang tidak sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan  seringkali  tidak  memiliki  kepastian  hukum,  sehingga  jalan  tengahnya  adalah bagaimana agar hukum  positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu. Sejalan dengan hal itu, melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, instansi kejaksaan  berupaya  untuk  mengedapankan  nilai-nilai  keadilan  memerhatikan  kondisi dari  para  pihak  terutama  korban  dan  pelaku  kejahatan  sehingga  jalur  pidana  menjadi jalan  terkahir.    Hal  ini  berkaitan  dengan  kondisi  pandemi  Covid  19  dimana  angka kriminalitas  meningkat  terutama  pidana  ringan  hanya  untuk  mencukupi  kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan belajar anak-anak yang memerlukan perangkat gadget untuk belajar dimana di beberapa daerah hal tersebut cukup sulit didapatkan. Oleh karena itu, setelah  dilakukan  analisa,  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara  muatan hukum  sudah  memenuhi  aspek  keadilan  dan  prinsip-prinsip  umum  keadilan  restoratif dengan  mengedepankan  upaya  pengembalian  kembali  kepada  kondisi  semula  dengan melibatkan para pihak terutama korban dan pelaku. Selain itu, peraturan ini pun sesuai apabila  dilakukan  diluar  kondisi  pandemi  atau  dalam  kondisi  normal  karena  pada dasarnya  keadilan  merupakan  hal  terpenting  setiap  warga  negara.  Namun  demikian, perbaikan terhadap muatan hukum Peraturan Kejaksaan ini harus terus dilakukan salah satunya pada konteks kasusistik yang harus diperjelas dan kesesuaian dengan peraturan yang terdapat dalam KUHAP.
Implementasi  dari  Peraturan  ini  merupakan  bagian  terpenting  sehingga  aspek keadilan  bisa  tercapai.  Maka  dari  itu,  praktik  dari  keadilan  restoratif  ini  seyogyanya harus  dilandasi  dengan  peran  serta  aparat  penegak  hukum  yang  mengedepankan  hati nurani  dan  nilai-nilai  moral  sehingga  diharapkan  penegakan  hukum  di  Indonesia kedepan  semakin  baik  serta  mampu  mengembalikan  kepercayaan  publik  dalam  upaya penegakan  hukum  dan  keadilan.  Selain  itu,  dalam  menerapkan  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  penegak  hukum  harus  memahami  mekanisme  dan teknisnya  sehingga  instansi  kejaksaan  harus  melakukan  bimbingan  teknis  atau pendidikan pelatihan yang berkelanjutan sehingga peraturan ini dapat diterapkan dengan baik.

## BIBLIOGRAFI
Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Filsafat hukum . Ugm Press. Google Scholar
Bakhri,  Syaiful.  (2014). Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  dalam  perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan . Pustaka Pelajar. Google Scholar
Bakir,  Herman.  (2015). Filsafat  Hukum:  Tema-tema  Fundamental  Keadilan  dari  Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum . Google Scholar
Burhanuddin, Andi Iqbal, Massi, Muh Nasrum, Thahir, Hasanuddin, Razak, Amran, & Surungan, Tasrief. (2020). Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS) . Deepublish. Google Scholar
Gani,  Nur  Salwiyani,  Fitriana,  A.  Dian,  Sila,  Anugrahwati  M.,  Fitriani,  R.,  Yuliarti, Astinana,  Thalib,  Fajar,  Hermansyah,  Bambang,  Aslam,  Muhammad,  Sahid, Muhammad,  &  Umar,  Nugrah  Juniar.  (2020). Covid  19  Dalam  Bingkai Komunikasi . IAIN Parepare Nusantara Press. Google Scholar
Hatta,  Mohammad  Hatta.  (2016). Kapita  selekta  pembaharuan  hukum  pidana  dan sistem pemidanaan . Liberty. Google Scholar
jawapos.com  September  23).  (2020). https://www.jawapos.com/nasional/hukum- kriminal/10/04/2020/selama-pandemi-covid-19-tren-penyebaran-hoax-meningkat/ .
Mahendra,  Adam  Prima.  (2020).  Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurist-Diction , 3 (4), 1153–1178. Google Scholar
Makarao,  M.  Taufik.  (2013).  Pengkajian  hukum  tentang  penerapan  restorative  justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta . Google Scholar
Rochaety,  Nur.  (2016).  Menegakkan  HAM  Melalui  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan  Korban  Kekerasan  di  Indonesia. PALASTREN  Jurnal  Studi  Gender , 7 (1), 1–24. Google Scholar
Sumirat, Iin Ratna. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan  Perdagangan  Manusia. Jurnal  Studi  Gender  Dan  Anak , 3 (01),  19–30.
Google Scholar
Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan  Publik  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan . Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Tridiatno,  Yoachim  Agus.  (2015).  Keadilan  Restoratif. Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka . Google Scholar
vivanews.com . (2020).
Zulfa,  Eva  Achjani.  (2011).  Reparasi  dan  Kompensasi  Korban  Dalam  Restorative Justice. Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dan  Departemen  Kriminologi FISIP UI, Jakarta . Google Scholar
Copyright holder : Muhammad Rafi Urrutab (2021)
First publication right : Syntax Idea
This article is licensed under: