## BANK SYARIAH DAN UMKM DALAM MENGGERAKKAN RODA

## PEREKONOMIAN INDONESIA: SUATU KAJIAN LITERATUR
Nik Amah Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI Madiun Sigmaku87@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan literature  review yang  membahas  tentang  peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Upaya perbankan syariah dalam mengembangkan  perekonomian  negara  adalah  dengan  memberikan  pembiayaan pada sektor riil melalui usaha mikro kecil dan menengah.  Seiring perhatian pemerintah terhadap  perkembangan  UMKM  di  Indonesia,  perbankan  syariah  pun  turut berpartisipasi  dalam  pemberdayaan  UMKM  tersebut.  Sistem  yang  diterapkan  oleh perbankan  syariah  sangat  cocok  untuk  pengembangan  UMKM  karena  perbankan syariah  menerapkan  sistem  bagi  hasil  dalam  memberikan  bantuan  pembiayaan. Perkembangan UMKM sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia maka dari itu sudah  seharusnya  UMKM  ini  diberdayakan  dengan  memberikan  bantuan  pembiayaan salah satunya melalui perbankan syariah.
Perbankan  syariah  telah  melakukan  segala  sistem  yang  telah  ditetapkan  sesuai dengan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  yaitu  memberikan pembiayaan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu bagi hasil yang tidak merugikan pihak nasabah sehingga dapat menjalankan usahanya. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan  menengah  (UMKM)  mencapai  70%  dari  total  pembiayaan,  atau  sebesar  Rp58 triliun  hingga  akhir  September  2012.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  bank  syariah memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM.
Kata kunci: perbankan syariah, UMKM, perekonomian Indonesia

## ABSTRACT
This  research  is  study  of  the  literature  that  discusses  about  the  role  of  Islamic Banking in the empowerment of UMKM in Indonesia. The effort of Islamic banking in developing  the  national  economy  is  to  provide  financing  to  the  real  sector  through micro, small and medium enterprises. As the government's attention to the development of UMKM in Indonesia, Islamic banking also participated in the UMKM empowerment. The  system  adopted  by  Islamic  banks  is very  suitable  for the  development  of  UMKM for implementing Islamic banking system to result in providing financial assistance. The development  of  UMKM  affect  on  the  Indonesian  economy  and  therefore  should UMKM are empowered by providing financial assistance through Islamic banking one.
Islamic banking system has done all that has been established in accordance with UU no. 21, 2008 concerning the financing of Islamic  banking based contract that does not  conflict  with  Islamic  principles  that  the  results  are  not  detrimental  to  the client  so that  it  can  run  its  business.  Bank  Indonesia  (BI)  recorded  the  distribution  of  Islamic finance in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs)/ UMKM to reach 70% of
the  total  funding,  or  at  Rp58  trillion  by  the  end  of  September  2012.  It  is  proved  that Islamic banks focus more on empowering UMKM.

## Keywords: islamic banking, UMKM, Indonesian economic

## PENDAHULUAN
Jika  kita  menilik  sejarah  perkembangan  ekonomi  Negara  Indonesia,  kita  bisa melihat betapa sering jatuh bangun mewarnai perekenomian Indonesia. Berharap untuk bangkit  dari  keterpurukan  dan  menyetabilkan  perekonomian,  Negara  melakukan pinjaman  modal  kepada  pihak  asing.  Ternyata  langkah  tersebut  justru  menjadikan bangsa tidak mandiri dan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pihak asing.
Hendaknya  bantuan  modal  asing  yang  diperoleh  bangsa  Indonesia  disalurkan secara  tepat  untuk  kemandirian  bangsa.  Kemandirian  suatu  bangsa  salah  satunya ditandai  dengan  banyaknya  wirausahawan  dengan  skala  kecil  menengah  (UMKM) maupun  yang  berskala  besar  yang  mampu  memberikan  sumbangsih  dalam  pergerakan ekonomi Negara. Kenyataan membuktikan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi goncangan perekonomian. Selain UMKM tahan terhadap krisis, sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap  tenaga  kerja  yang  besar,  mengakomodir  peran  masyarakat  miskin  dan dominan  dalam  struktur  ekonomi.  Berdasarkan  data  terakhir  yang  diperoleh,  sektor tersebut  memiliki  jumlah  pelaku  usaha  yang  mencapai  51,3  juta  unit  usaha  atau memiliki  kontribusi  sebesar  99%,  menyerap  tenaga  kerja  90,9  juta  pekerja  (97%), menyumbang  PDB  sebesar  Rp2.609  triliun  (55,6%),  serta  memberikan  sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20% (Abiaqsa, 2011).
Melihat  kenyataan  tersebut  hendaknya  kita  melihat  peluang  untuk  menjaga keberlangsungan  dan  perkembangan  UMKM  sebagai  solusi  permasalahan  ekonomi Negara.  Menurut  Febrinol,  Tisna,  dan  Riyadian  (2012)  untuk  mengatasi permasalahan Negara kita yang selalu mengandalkan ketergantungan kepada bantuan dari luar  negeri salah satu langkah efektif adalah menggunakan keuangan mikro sebagai metode utama. Kontribusi  pendekatan  ini  terdiri  dari  diversifikasi  pelaku  utama  pembangunan  adalah masyarakat  (yaitu  melalui  pengembangan  UMKM),  pembiayaan  pembangunan  yang menggunakan  sumber  keuangan  masyarakat  sendiri  serta  menerapkan  pendekatan pembangunan yang memiliki potensi untuk berlanjut ( sustainable ).
Untuk  menyokong  tumbuh  dan  berkembangnya  UMKM  di  Negara  ini, dibutuhkan peran serta aktif perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya  kembali  untuk  masyarakat.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  selama krisis  ekonomi,  bank  syariah  merupakan  bank  yang  tidak  terpengaruh  oleh  krisis tersebut.  Bank  syariah  juga  mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya  sektor  UMKM yang ditunjukkan  dengan  berbagai  strategi  seperti  pembukaan  pusat-pusat  pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM.
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  mencapai  70%  dari  total  pembiayaan,  atau sebesar  Rp58  triliun  hingga  akhir  September  2012.  Bisa  kita  prediksi  hasilnya  ketika bank  syariah  bersinergi  dengan  UMKM,  dimana  keduanya  memiliki  ketahanan menghadapi  krisis  akan  menjadikan  perekonomian  Indonesia  semakin  stabil.  Jika  kita analisis  lebih  mendalam,  pengembangan  UMKM  akan  membuka  peluang  pekerjaan,
meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, serta penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

## DEFINISI BANK SYARIAH
Anshori (2008) menyebut bank  syariah sebagai bank Islam ( Islamic Bank ) yang secara  umum  pengertiannya  adalah  bank  yang  pengoperasiannya  mendasarkan  pada prinsip  syariah  Islam.  Anshori  (2008)  juga  menyebutkan  istilah-istilah  lain  untuk menamai entitas bank syariah, yaitu bank tanpa bunga ( Interest- Free Bank ), bank tanpa riba ( Lariba Bank ).
Menurut  Undang-undang  No.10  tahun  1998  yang  diperbarui  dengan  Undang- undang  No.  21  tahun  2008  memberikan  definisi  bank  syariah  sebagai  bank  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut  jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bab 1 pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas  pembayaran,  sedangkan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  yaitu  bank  syariah yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak hanya memberikan jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  namun  juga  memberikan  jasa  dalam  bidang pembiayaan.

## ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI BANK SYARIAH
Bab  2  pasal  2  Undang-undang  No.  21  tahun  2008  menjelaskan  tentang  asas yang melandasi perbankan syariah sebagai berikut, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip  syariah,  demokrasi ekonomi,  dan  prinsip  kehati- hatian.  Asas  ini  mendasari  setiap  kegiatan  perbankan  syariah  yang  juga  menjadikan bank  syariah  mampu  bertahan  di  tengah  krisis.  Bank  syariah  memiliki  tujuan  untuk menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  (pasal  3  Undang-undang  No.  21 tahun 2008).
Undang-undang No. 21 tahun 2008 juga memaparkan fungsi bank syariah dalam pasal 4 sebagai berikut:
1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dapat  menjalankan  fungsi  sosial  dalam bentuk  lembaga  baitul  mal,  yaitu  menerima  dana  yang  berasal  dari  zakat,  infak, sedekah,  hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari  wakaf  uang  dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  (nazhir)  sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Dari  pemaparan  sebelumnya,  fungsi  bank  syariah  dapat  dimanifestasikan sebagai intermediary agent yaitu pihak penengah antara masyarakat dengan masyarakat, dan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  hal  pengumpulan  dan  penyaluran dana.  Selanjutnya  bank  syariah  juga  berfungsi  sebagai fund  and  investment  manager (manajer  investasi  dan  pembiayaan),  penyedia  jasa  perbankan  sebagaimana  bank konvensional namun dengan catatan sesuai koridor syariah, dan pengelola fungsi sosial.

## SEJARAH SINGKAT PERBANKAN SYARIAH
Seperti  dipaparkan  oleh  Febrinol,  et  al  (2012)  serta  Nurhayati  dan  Wasilah (2013)  sejarah  singkat  kemunculan  perbankan  syariah  dapat  diuraikan  sebagai  berikut, pertama  kali  dirintis  oleh  Ahmad  El  Najjar  di  Mesir  dengan  tanpa  menggunakan  kata Islam.  Hal  itu  dikarenakan  kekhawatiran  bahwa  rezim  yang  berkuasa  saat  itu  akan melihat  bank  syariah  sebagai  gerakan  fundamentalis.  Ahmad  El  Najjar  mengambil bentuk  bank  simpanan  yang  berbasis profit  sharing di  Kota  Mit  Ghamr  pada  tahun 1963, hingga tahun 1967 sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Setelah sukses berkembang di Mesir, pada tahun 1970-an sejumlah Bank berbasis Islam juga  berkembang  di  Timur  Tengah  beberapa  diantaranya  Dubai  Islamic  Bank  (1975), Bank  of  Sudan  (1977),  Philipine  Amanah  Bank  (1973)  dan  Malaysia  dengan  Muslim Pilgrims Savings Corporation (1983).
Di  Indonesia,  perbankan  syariah  diprakarsai  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia yang berdiri 1 November 1991 dengan 25 % saham dimiliki oleh MUI. Bank Muamalat Indonesia  mulai  beroperasi  pada  tanggal  1  Mei  1992. Pada awal  berkembangnya  bank syariah di Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar pengoperasian bank syariah hanya mengategorikan  perbankan syariah  sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Pada saat  itu  belum  ada  landasan  hukum  syariah.  Hingga  diterbitkannya  Undang-  Undang No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  pada  tanggal  16  Juli  2008,  barulah perbankan syariah mempunyai landasan hukum.

## DEFINISI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
Undang-undang  No.  20  Tahun  2008  memberikan  definisi  secara  terpisah terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Undang-undang No. 20 Tahun 2008  juga  menetapkan  kriteria-kriteria  khusus  (dalam  pasal  6)  untuk  masing-masing kategori usaha tersebut. Pasal 1 menjelaskan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: smemiliki kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pengertian  usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.  Kriteria untuk usaha  kecil  yaitu:  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya,  usaha  menengah  mempunyai  definisi  sebagai  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  kecil  atau usaha  besar.  Usaha  menengah  memiliki  kriteria  sebagai  berikut:  memiliki  kekayaan bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
World  Bank dalam  tulisan  di  web  departemen  koperasi  menetapkan  kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan, dan jumlah aset. Kriteria usaha kecil dan menengah menurut World Bank meliputi:
1. Medium Enterprise , dengan kriteria :
a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta
c. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta
2. Small Enterprise , dengan kriteria :
a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta
c. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta
3. Micro Enterprise , dengan kriteria :
a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu
c. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu

## ASAS, DAN TUJUAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
Ada  beberapa  asas  yang  dijadikan  landasan  oleh  UMKM  dalam  menjalankan operasional  usaha.  Asas-asas  tersebut  meliputi  kekeluargaan,  demokrasi  ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  keseimbangan  kemajuan,  dan  kesatuan  ekonomi  nasional  (pasal  2  UU. No.21  Tahun  2008).  Lalu  tujuan  dari  UMKM  sebagaimana  termaktub  dalam  pasal  3 UU.  No.21  Tahun  2008  adalah  menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang berkeadilan.

## PERAN UMKM DALAM MENGGERAKKAN EKONOMI
Kenyataan  membuktikan  bahwa  selama  krisis  perekonomian,UMKM  mampu bertahan  menghadapi  goncangan  perekonomian.  Selain  UMKM  tahan  terhadap  krisis, sektor  UMKM  nasional  dikenal  memiliki  karakteristik  positif  seperti  sektor  yang menyerap  tenaga  kerja  yang  besar,  mengakomodasi  peran  masyarakat  miskin  dan dominan  dalam  struktur  ekonomi.  Berdasarkan  data  terakhir  yang  diperoleh,  sektor tersebut  memiliki  jumlah  pelaku  usaha  yang  mencapai  51,3  juta  unit  usaha  atau memiliki  kontribusi  sebesar  99%,  menyerap  tenaga  kerja  90,9  juta  pekerja  (97%), menyumbang  PDB  sebesar  Rp2.609  triliun  (55,6%),  serta  memberikan  sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20% (Abiaqsa, 2011).
UMKM  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  menggerakkan  pembangunan ekonomi  nasional.  Selain  berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi,  menjaga  kestabilan perekonomian,  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  juga  berperan  dalam pendistribusian  hasil-hasil  pembangunan,  mengembangkan  dunia  usaha,  dan penambahan  APBN  dan  APBD  melalui  perpajakan.  Karena  UMKM  memiliki  peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, dan juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar hendaknya sektor ini memperoleh perhatian khusus tidak hanya dari  pemerintah  dan  investor,  namun  juga  dari  pelaku  UMKM  itu  sendiri  serta  pihak perbankan.  Perhatian  dalam  bentuk  upaya  pengembangan  UMKM  harus  dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan berkesinambungan.

## PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM
Berkaca  dari  peristiwa  krisis  ekonomi  yang  membuktikan  ketangguhan perbankan  syariah  dan  UMKM,  maka  hendaknya  perbankan  syariah  dan  UMKM senantiasa  bersinergi  untuk  membangun  serta  menggerakkan  perekonomian  Negara. Bank  syariah  adalah  salah  satu  bank  yang  fokus  terhadap  pengembangan  dan pemberdayaan  sektor  UMKM.  Perbankan  syariah  beserta  produknya  sangat  sesuai dengan  karakter  dunia  usaha  sektor  UMKM.  Bank  syariah  beroperasi  dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang berkeadilan tanpa menerapkan bunga atas transaksi sehingga tidak memberatkan sektor UMKM dalam hal pembiayaan usaha.
Data dari bank Indonesia sebagaimana dituliskan Abiaqsa (2011) bahwa sampai akhir 2010 terdapat 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 151 bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS),  yang  memiliki  jaringan  kantor  mencapai 3.073  unit.    Sampai  akhir  tahun  2010  peran  perbankan  syariah  nasional  diuraikan sebagai berikut: pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM telah mencapai Rp52,6 triliun  atau  porsinya  ( share )  sebesar  77,1%  dari  seluruh  pembiayaan  yang  diberikan BUS  dan  UUS  ke  sektor  usaha.  Pertumbuhan  pembiayaan  bagi  UMKM  tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan  syariah  itu  sendiri.  Kemudian  jumlah  rekening  pembiayaan  bagi  UMKM mencapai lebih dari 600 ribu rekening atau porsinya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan  perbankan  syariah.  Kemudian  dituliskan  oleh  Munjin  (2012)  hingga  akhir September 2012 tercatat penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan  menengah  (UMKM)  mencapai  70%  dari  total  pembiayaan,  atau  sebesar  Rp58 triliun.
Selain peran perbankan syariah membantu pembangunan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, perbankan syariah juga turut andil dalam menarik  investor luar negeri  ke  Indonesia,  terutama  dari  negara-negara  Timur-Tengah.  Adanya  berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya perbankan syariah sebagai salah  satu  wujud  gerakan  ekonomi  syariah  mendorong  timbulnya  perilaku  ekonomi yang  etis  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Ekonomi  syariah  adalah  ekonomi  yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti  sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (Ujung, 2012).

## KESIMPULAN
Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas tentang peran perbankan syariah  dalam  pemberdayaan  UMKM  di  Indonesia.  Mengacu  beberapa  literatur  yang telah  dibahas  sebelumnya,  maka  disimpulkan  bahwa  dengan  prinsip  syariah  Islam perbankan Syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Baik secara langsung maupun tidak langsung,  perbankan  syariah  juga  menyokong  peran  penting  UMKM  dalam pertumbuhan  ekonomi,  menjaga  kestabilan  perekonomian,  penyerapan  tenaga  kerja, mendistribusikan  hasil-hasil  pembangunan,  mengembangkan  dunia  usaha,  serta penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Perbankan syariah juga turut andil dalam  menarik  investor  luar  negeri  ke  Indonesia  dengan  adanya  berbagai  peluang investasi syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiaqsa. 2011. Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. http://abiaqsa.blogspot.com/2011/03/peran-perbankan-syariah-dalam.html. diunduh pada 29 Mei 2013.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2008.  Sejarah  Perkembangan  Hukum  Perbankan  Syariah  di Indonesia  dan  Implikasinya  bagi  Praktik    Perbankan  Nasional. La_Riba  Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2,pp. 159-172.
Febrinol, Tisna, dan Riyadian. 2012. Peran Bank Syariah dalam Mengembangan Usaha
Kecil Menengah. http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/09/25/peran- bank-syariah-dalam-mengembangan-usaha-kecil-menengah-496026.html .
Munjin,  Ahmad.  2012. Pembiayaan  Syariah  ke  sektor  UMKM  yang  telah  mencapai 70%  hingga  September  2012,  dinilai  belum  cukup.  Butuh  juga  kejelasan  peran dari pemerintah dan bank sentral. Seperti apa?
http://m.inilah.com/read/detail/1923343/menakar-kontribusi-bank-syariah-pada- sektor-riil. diunduh pada 29 Mei 2013.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah.  2013. Akuntansi  Syariah  Di  Indonesia,  Edisi  3 .  Jakarta:
Salemba Empat,
Ujung, Ramona. 2012. Peran Bank Syariah dalam Pembangunan.
http://ramonauzunk13.blogspot.com/2012/02/peran-bank-syariah-dalam- pembangunan.html
Undang-undang  No.10  tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.