## GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER
(Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma)
Ahmad Zayyadi
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto e-mail: ahmedzyd@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Konsep good  governance dalam  tinjauan  Usul  Fikih  di  sini  lebih  diarahkan kepada bagaimana mendayagunakan metode yang ditawarkan dalam ilmu Usul Fikih  untuk  merumuskan  asas-asas  hukum  Islam  untuk  merespons  berbagai persoalan  mutakhir  dari  segala  persoalan,  dan  di  sini  secara  khusus  akan membahasa  masalah good  governance dalam  perspektif  hukum  Islam kontemporer.  Banyaknya  persoalan,  terutama  kebobrokan  tata  kelola pemerintah,  menuntut  kita  untuk  mengkaji  realitas  mutakhir  kondisi pemerintahan ini agar lebih baik, professional, bertanggungjawab, amanah, dan seterusnya,  salah  satunya  dengan  cara  membangun  konsep good  governance dengan  harapan  memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  tata  kelola birokrasi  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  prinsip  dan  nilai-nilai  dalam  hukum Islam  seperti  nilai  kesetaraan, tasa>muh (toleransi),  keadilan  ( justice ), kemaslahatan, musyawarah ( syu>ra> ), kejujuran ( honesty ), objektif ( comprehensiveness ) dan seterusnya menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan  yang  bersih dan  baik ( good and clean governance ). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Usul Fikih sebagai landasan epistemologis dan  filosofis  dalam  hukum  Islam  dengan  menjabarkan  teori new Usul  Fikih sebagai  aplikasi  teori  ( applied  theory )  dalam  menggali  nilai-nilai  menunju pelayanan  publik  (penyelenggaraan  birokrasi  yang  baik— good  governance atau  dalam  istilah  lain  dapat  disebut clean  governance )  dalam  kaca  mata hukum Islam kontemporer.
Kata kunci: Usul  Fikih,  hukum  Islam,  pemerintahan,  good  governance, clean governance

## Abstract
The  concept  of  good  governance  on Us}u>l  al-Fiqh perspective  is  directed towards  how  to  utilize  the  methods  offered  in  the  science  of Us}u>l  al-Fiqh to formulate  Islamic  legal  principles  to  respond  to  the  latest  problems  of  all issues, and here I will specifically address the issue of good governance in the perspective  of  contemporary  Islamic  law.  In  this  case,  seeing  the  many problems, especially the corruption of governance, requires us to examine the current  reality  of  these  governance  conditions  for  better,  professional, responsible, trustworthy, and so on. One of them is by developing the concept of good governance with the hope of contributing to the development of better bureaucratic  governance  in  accordance  with  the  principles  and  values  in Islamic law such as equality, tolerance ( tasa > muh ), justice, welfare, consultation
( syu>ra>) ,  honesty,  objectivity  (comprehensiveness)  and  so  on  become  an indication  of  good  and  clean  governance.  The  approach  used  is  the Us}u>l  al- Fiqh approach as the epistemological and philosophical basis in Islamic law by describing  the  theory  of  new Us}u>l  al-Fiqh as  applied  theory  in  exploring  the values  of  public  services  (good  bureaucracy–good  governance  or  other  terms that can be called clean governance) in the eyes of contemporary Islamic law.
Keywords: Us}u>l al-Fiqh , Islamic law, government, good governance, clean governance
A. Pendahuluan
Berbicara  soal good  governance ini selalu menarik dan menjadi perhatian oleh  para  pakar.  Bukan  hanya  pakar politik,  melainkan  juga  para  pakar hukum, ekonomi, managemen pemerintahan,  tata  negara,  dan  bahkan hukum  Islam  atau  Usul  Fikih. 1 Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  baik ( good  and  clean  governance ),  menjadi perhatian  karena  peran  pemerintah ( institution )  sangat  mendominasi  dalam berbagai  sektor  pembangunan  negara. 2
Reformasi  yang  diharapkan  sebagai langkah  awal  untuk  membangun good governance —pemerintahan  yang  bersih,
transparan, dan akuntable—masih banyak  mengalami  hambatan  besar. Praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme masih banyak terjadi di berbagai tempat. Secara  historis,  agama  juga  mempunyai peran  besar  dalam  mewujudkan civil society untuk  mewujudkan  (tata  kelola) pemerintahan yang
baik ( good governance ). 3 Kata  “ good” (baik)  di  sini dimaksudkan  sebagai  mengikuti  kaidah- kaidah  tertentu  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  dasar good  governance atau kalau  diapadukan  dengan  hukum  Islam sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar hukum  Islam  ( al-qiya>m  al-asa>siyyah )  - dalam  hal  konteks  pendekatan  Usul Fikih mempnyai  teori  pertingkatan norma-  yang  akan  dibahas  selanjutnya dalam tulisan ini. Yang menjadi sense of crisis atau  pertanyaan  mendasar  dalam
tulisan  ini  adalah  apa  yang  dimaksud dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang bersih  dan  baik  ( clean  and  good governance )? Bagimana penerapan teori pertingkatan  norma  dalam Usul  Fikih dalam membangun konsep good governance dalam hukum Islam? Selanjtnya  apa  kontribusi  hukum  Islam perspektif Usul Fikih dalam mewujudkan  mewujudkan  Negara  yang baik  menuju clean  and  good  good governance ?
Oleh  karena  itu,  tema  berjudul “ Good  Governance dalam  Perspektif Hukum  Islam  Kontemporer  (Tinjauan Usul  Fikih  dari  Teori  Pertingkatan Norma)”  ini  lebih  diarahakan  kepada bagaimana  mendayagunakan  metode yang  ditawarkan  dalam  ilmu  Usul  Fikih untuk  merumuskan  asas-asas  hukum
Islam untuk merespons berbagai persoalan mutakhir dari segala persoalan, dan di sini secara khusus akan dibahas masalah good governance dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan  Usul  Fikih  sebagai  landasan epistemologis dan filosofis dalam hukum  Islam  dengan  menjabarkan  teori “pertingkatan  norma”  sebagai  aplikasi teori  ( applied  theory )  dalam  menggali nilai-nilai  menunju  pelayanan  publik (penyelenggaraan  birokrasi  yang  baik— good governance atau dalam  istilah  lain dapat  disebut clean  governance- yang kedua-duanya sangat erat kaitannya).
Menurut  hemat  penulis,  kajian good  governance dapat  diintegrasikan dengan  Usul  Fikih-  yaitu  dengan
menggali  nilai-nilai  filosofis  ( the  theory values )  norma  dalam  hukum  Islam- sangat  penting  untuk  dikaji.  Dalam pembahasan  ini,  akan  dikaji  terlebih dahulu  tentang  pengertian  dan  konsep good governance dengan
mengintegrasikan  dengan  pendekatan Usul  Fikih  kemudian  dianalisis  melalui teori  pertingkatan  norma,  sebagaimana yang  terdapat  dalam  tulisan  Syamsul Anwar, 4 kemudian  akan  diramu  dengan perangkat  teori  dan  metodologi  lainnya, sesuai  dengan  hasil  pembacaan  dan analisa penulis, sehingga, harapan dalam tulisan  ini  dapat  memberikan  warna, bahwa  hukum  Islam  (Usul  Fikih)  selalu berkembang  dan  mampu  menjawab tantangan  modernitas  yang  berkarakter continyuty  and  change . 5 Artinya,  Usul Fikih  tetap  memperhatikan  realitas masyarakat ( living law ), sehingga melahirkan  rumusan  hukum  Islam  yang humanis dan otoritatif (bukan otoritarianisme  hukum  Islam). 6 Dalam konteks  negara  ( nation )  yang  disebut dengan otoritarianisme politik.
B.    Pengertian Good Governance
Dalam kamus, istilah “government” dan
“governance” seringkali  dianggap  memiliki  arti  yang sama  yaitu  cara  menerapkan  otoritas dalam  suatu  organisasi,  lembaga  atau negara. Government (pemerintahan) juga adalah  nama  yang  diberikan  kepada entitas yang menyelenggarakan
kekuasaan  pemerintahan  dalam  suatu negara. Istilah  “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun,  sejak  Woodrow  Wilson,  yang kemudian  menjadi  Presiden  Amerika Serikat  ke  27,  memperkenalkan  bidang studi  tersebut  kira-kira  125  tahun  yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. 7
Bank
Dunia memberikan pengertian  bahwa good  governance adalah upaya penyelenggaraan manajemen  pembangunan  negara  yang solid  dan  bertanggung  jawab  serta sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran  serta  penciptaan legal  and political  framework bagi  tumbuhnya aktivitas  usaha  dalam  rangka  mengelola sumberdaya  ekonomi  dan  sosial  untuk kepentingan
pembangunan dan masyarakat. 8 Secara
konseptual pengertian good dalam  istilah good govrernance
mengandung
dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak  rakyat  serta  nilai-nilai  yang dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam
pelaksanaan
tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional. 9
Sisi lain memaknai good governance sebagai penerjemahan kongkrit  dari  demokrasi.  Tegasnya, menurut  E.  B.  Taylor, good  governance adalah  pemerintahan  demokratis  seperti yang  dipraktikkan  dalam  negara-negara demokrasi  maju  di  Eropa  Barat  dan Amerika  misalnya.  Demokrasi  sebagai suatu  sistem  pemerintahan  dianggap sebagai  suatu  sistem  perintahan  yang baik  karena  paling  merefleksikan  sifat- sifat good  governance yang  secara normatif  dituntut  kehadirannya  bagi suksesnya  suatu  bantuan  badan-badan dunia.  Ia  merupakan  alternatif  dari sistem  pemerintahan  yang  lain  seperti totalitarinisme  komunis  atau  militer yang  sempat  populer  di  negara-negara dunia ketiga di masa perang dingin. 10
Konsep governance (tata  kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep government (pemerintahan), karena  di  dalam governance terkandung pengertian bahwa pemerintahan ( goverment ) tidak hanya
diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi  bersama-sama  dengan  aktor-aktor di  luar  pemerintah,  yaitu  masuarakat luas  sebagai  stakeholders.  Dari  sinilah adanya  anggapan  bahwa  pemerintah dirasakan tidak memadai dalam
menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat,  sehingga  di  sinilah  letak pentingnya  peran good  governance untuk  membagi  otoritas  pemerintah dengan masyarakat secara
proporsional. 11 Istilah good  governance ini  banyak  menjadi  kajian  dari  berbagai sudut  pandang,  baik  sosial,  politik, ekonomi, dan bahkan sosial keagamaan.

## 1. Prinsip-Prinsip Good Governance
Para ahli sesungguhnaya mengakui  bahwa  “tidak  ada  struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model universal bagi negara-negara berkembang”.  Akan  tetapi  setidaknya diakui bahwa good governance merupakan  seatu  kondisi  dalam  mana terwujud  hubungan  tiga  unsur,  yaitu pemerintah  ( government ),  rakyat  atau manyarakan  sipil  ( civil  society ),  dan dunia usaha yang berada disektor swasta yang sejajar, berkesamaan dan berkesinambungan  di  dalam  peran  yang saling mengontrol. Untuk
itu dikemukakan  beberapa  prinsip-pronsip yang  dapat  diidentifikasikan  untuk menendai  apa  yang  disebut good governance . 12
Prinsip-prinsip  tersebut  adalah pertama , partisipasi  Masyarakat.  Semua warga  masyarakat  mempunyai  suara dalam  pengambilan  keputusan,  baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga  perwakilan  sah  yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi  secara  konstruktif. Kedua,
tegaknya  supremasi  hukum.  Kerangka hukum  harus  adil  dan  diberlakukan tanpa  pandang  bulu,  termasuk  di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut  hak  asasi  manusia. Ketiga, adanya  sikap  transparansi.  Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.  Seluruh  proses  pemerintahan, lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  dan  informasi  yang tersedia  harus  memadai  agar  dapat dimengerti dan dipantau. 13
Selanjutnya yang keempat adalah peduli  pada stakeholder .  Lembaga- lembaga dan seluruh proses pemerintahan  harus  berusaha  melayani semua  pihak  yang  berkepentingan. Kelima, berorientasi  pada  konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani  kepentingan-kepentingan yang  berbeda  demi  terbangunnya  suatu konsensus  menyeluruh  dalam  hal  apa yang  terbaik  bagi  kelompok-kelompok masyarakat ( civil society ) yang baik, dan bila  mungkin,  konsensus  dalam  hal kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur. Keenam. kesetaraan  semua warga masyarakat. Masayarakat mempunyai  kesempatan  memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan
mereka. Kemudian yang ketujuh, efektifitas  dan  efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan  hasil  sesuai  kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada  seoptimal  mungkin. Kedelapan, Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di  pemerintah,  sektor  swasta  dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada
masyarakat  maupun  kepada  lembaga-
lembaga  yang  berkepentingan.  Bentuk pertanggung  jawaban  tersebut  berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. 14
Oleh karena itu, demi terciptanya keperintahan yang baik ( good governance )  harus  mempunyai  visi strategis,  artinya  para  pemimpin  dan masyarakat  memiliki  perspektif  yang luas  dan  jauh  ke  depan  atas  tata pemerintahan  yang  baik  dan  bersih ( clean  and  good  governance )  dan pembangunan  manusia,  serta  kepekaan akan  apa  saja  yang  dibutuhkan  untuk mewujudkan  perkembangan  tersebut. Selain  itu  mereka  juga  harus  memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan,  budaya  dan  sosial  yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
2. Karakter  Penyelenggaraan Good Governance dalam lslam Dalam  Islam,  faktor  keimanan ( faith )  adalah  modal  pertama  secara individu  untuk  rnenciptakan  birokrasi yang bersih. Adanya dorongan keyakinan  bahwa  segala  aktivitasnya akan  mendapat  tanggung  jawab  di hadapan Allah kelak merupakan konsekuensi  siapapun  penyelenggara negara, baik bagi para penguasa maupun pejabat  birokrasi  ( governance )  dalarn menjalankan  tugasnya.  Pejabat  yang benar-benar berirnan kepada Allah tidak akan  mudah  untuk  melakukan  korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap  rakyatnya.  Sebab,  ia  yakin bahwa  Allah  senantiasa  mengawasinya dan kelak pada Hari Akhir dia pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. 15
Sebaliknya, sifat jujur, amanah, adil, dan penuh  tanggungjawab  akan  sangat  sulit lahir  dari  orang  yang  lemah  dari  aspek keimanannnya. 16 Dalam sebuah hadits,
diriwayatkan  bahwa  Nabi  Muahmmad Saw.  pernah  mengirim  Abdullah  Ibn Rawahah  berangkat  ke  Khaibar  (daerah Yahudi  yang  tunduk  kepada  kekuasaan
kaum  muslim)  untuk  memungut  kharaj dari  hasil  tanaman  kurma  mereka. Rasulullah Saw. telah memutuskan hasil bumi Khaibar di bagi dua; separuh untuk kaum Yahudi sendiri yang mengolahnya dan  separuh  lagi  diserahkan  kepada kaum  muslim.  Ketika  Abdullah  ibn Rawahah  sedang  menjalankan tugasnya, orang-orang  Yahudi  datang  kepadanya. Mereka  mengumpulkan perhiasan  isteri- isteri  mereka  untuk  menyuap  Abdullah ibn  Rawahah.  Mereka  berkata, “ini untukmu  dan  ringankanlah  pungutan yang menjadi beban kami. Bagilah kami lebih  dari  separuh”. Abdullah  Ibn Rawahah  menjawab, “Hai  orang-orang Yahudi,  dengarkanlah!  Bagiku,  kalian adalah  makhluk  yang  paling  dimurkai Allah.  Aku  tidak  akan  membawa perhiasan itu dengan harapan aku akan meringankan  pungutan  yang  menjadi kewajiban  kalian.  Suap  yang  akan kalian berikan ini sesungguhnya merupakan “suht” (harta haram). Sungguh, kami tidak akan memakannya.” Mereka
kemudian berkomentar, “karena  sikap  seperti inilah,  langit  dan  bumi  ini  akan  tetap tegak ”. 17
Khalifah Umar di awal kepemimpinannya,  berkata “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan lslam,  maka  luruskanlah  aku  walaupun dengan  pedang”, Lalu  seorang laki-laki menyambut  dengan  lantang “kalau begitu,  demi  Allah  SWT;  aku  akan meluruskanmu  dengan  pedang  ini” Melihat  itu  khalifah  Umar  bergembira, bukan  menangkap  atau  menuduhnya menghina  khalifah  (kepala  negara). Pengawasan  oleh  masyarakat akan tumbuh  jika  masyarakat  hidup  dalam sebuah sistern yang menempatkan aktifitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah  aktifitas  wajib  lagi  rnulia. Melakukan  pengawasan  dan  koreksi terhadap  penguasa  hukumnya  adalah wajib.  Ketaatan  kepada  penguasa  tidak
beratti harus mendiamkan mereka. Allah Swt.  telah  mewajibkan  kepada  kaum muslimin  untuk  rnelakukan  koreksi kepada penguasa mereka. 18
Dan sifat perintah kepada mereka agar  merubah  para penguasa  tersebut bersifat tegas. Apabila mereka merampas  hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban  rakyat, rnelalaikan salah  satu  urusan  rakyat,  menyimpang dari hukum-hukum lslam, atau memerintah  dengan  selain  hukum yang ditumnkan oleh Allah. Berkenaan
dengan  ini,  Allah  telah  berfirman; “hendaknya  ada  di  antara  kalian, sekelompok  ummat  yang  mengajak kepada  kebaikan  serta  menyeru  pada kema’rufan dan mencegah dari kemunkaran” . 19 Dari bukti otentik dalil- dalil  ini  kemudian  lslam  membangun berbagai  perangkat  aturan  praktis  dan administratif menuntaskan masalah korupusi, kolusi, dan nepotisme. Artinya, Islam sudah lama menyinggung masalah good  governance meskipun istilah ini belum muncul, tetapi sunstansi dan  tujuan  untuk  bersikap  amanah (tanggungjawab)  dan  jujur  ( honesty ) sudah  menjadi  anjuran  dalam  Islam. persoalannya,  penyelesaian  korupusi, kolusi,  dan  nepotisme  yang  melibatkan pejabat negara sangat sulit diberantas.
Oleh  karena  itu,  setidaknya  ada tiga penyebab sulitnya diberantas
korupusi,  kolusi,  dan  nepotisme  atau penyebab jeleknya sistem pemerintahan.
Pertama, pemerintahan sekarang belumlah  mencerminkan  pemerintahan yang  bersih.  Kedua,  pemerintah  tidak memiliki  wibawa  untuk  bersikap  tegas terhadap  para  pejabat  tanpa  pandang bulu.  Ketiga,  sistem  hukum  dan  aparat pelaksana hukum masih lemah.
Kesemrawutan  administrasi  negara  dan buruknya  manajemen  pemerintah  tidak hanya  didominasi  oleh  negara  miskin, melainkan  juga  Negara  maju.  Hal  ini dapat  dimengerti  karena  sebuah  sistem pemerintahan memiliki kepentingan
tertentu.  Pihak  yang  paling  banyak bersinggungan  dengan  ha1  itu  adalah para  pejabat  dan  penanggung jawab urusan  publik. 20 Dalam  hal  ini,  lslam memandang bahwa kepribadian ( syakhs}iyyah )  para  pejabat  negara  yang rnelayani  kepentingan  masyarakat,  yang mengelola keuangan negara, yang menjaga  harta  kekayaan  milik  kaum Muslimin, dan yang menjalankan sistem hukum lslam ditengah-tengah
masyarakat  harus  cakap  (provesional) dan  dipercaya  (amanah),  berlaku  adil, dan bertanggungjawab. 21
Sebenarnya,  orang  yang  benar- benar  muslim,  tidak  akan  melakukan korupsi,  suap,  manipulasi,  berkhianat, menipu,  zalim,  dan  tindakan  nepotisme lainnya.  Sebab,  ia  amat  paham  bahwa Allah senantiasa  mengawasi dirinya dan akan menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukannya. Jadi, jika seorang pejabat tidak lagi mempunyai  sifat  taqwa,  tidak  takut terhadap pengawasan  Allah,  maka dapat dipastikan  ia  memiliki  sifat  zalim  dan menindas rakyat. Allah berfirman “Barangsiapa  yang  berbuat  curang, pada  hari  kiamat  ia  akan  datang membawa hasil
kecurangannya.
Kemudian,  setiap  orang  menerima balasan  yang  setimpal  atas  semua  yang telah dilakukannya. Mereka tidak diperlakukan secara zalim”. 22
Oleh karena itu, penyelenggaraan negara  yang  bersih  dari  korupsi,  kolusi, dan nepotisme masih merupakan slogan, karena belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.  Kasus  mafia  hukum,
mafia pajak, korupsi, dan suap ( risywah ) yang melibatkan para pengambil kebijakan  (sperti  menteri,  gubernur, bupati,  anggota  DPR,  direktur,  jaksa,
hakim, polisi, pengacara, dan seterusnya) menandakan masih rapuhnya  mentalitas para pejabat negara yang  hanya  memeningkan  kepentingan pribadi  dan  kelompok. 23 Dalam  hukum Islam, jika pejabat negara yang
melakukan  kecurangan,  seperti korupsi, suap, manipulasi, penipuan, penggelapan dan  sejenisnya,  maka  di dalam  sistem peradilan lslam, perkara-perkara tersebut termasuk  dalam lingkup ta’zi>r ,  yaitu bentuk pelanggaran dan sanksinya ditentukan  sendiri  oleh ijtihad  seorang hakim  ( qa>d}i> ).  Bentuk sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  pelaku pelanggaran seperti ini mulai dari publikasi kecurangan  ( tasyhi>r ),  celaan ( tawbi>h} ), peringatan  ( wa’d ),  penyitaan harta kekayaan, pengasingan, penjara,
cambuk, hingga hukuman pidana mati— seperti  yang  dilaksanakan  oleh  Negara China yang menerapkan hukuman pidana  mati  bagi  pelanggar  korupsi— tergantung bobot kesalahannya.

## 3. Kontekstualisasi
Pemaknaan Good  Governance dalam Usul
Fikih
Tradisi tekstual dalam pemikiran hukum  Islam  klasik,  perlu  dilakukan kontekstualisasi  dalam  menjawad  dan merespons  persolan-persoal  yang  ada dan  begitu  kompleks.  Terutama  dalam memecahkan persoalan kebobrokan birokrasi  pemerintahan  ( governance ) yang  lebih  baik,  sehingga  Usul  Fikih dapat memberikan
kontribusi metodologis bagi hukum Islam, terutama dalam membangun konsep good governance yang menjadi fokus bahasan
kali  ini.  Walaupun  usaha  menjawab tantangan  ini  telah  banyak  dilakukan diantaranya melalui tawaran metodologis  yang  diusulkan  oleh  para pemikir  hukum  Islam  klasik  seperti al- Gaza>li> dengan  metode  “induksi”  dan teori mas}lahah serta  tujuan  hukum ( maqa>s}i>d  al-syari>’ah ) al-Sya>t}ibi> dengan induksi tematisnya, tetapi tulisan mereka masih  terpusat  pada  analisis normative- tekstual .  Termasuk  para  pemikir  Islam kontemporer  seperti  Fazlur  Rahman sampai Muhammad Sahrur, masih belum  memberikan  ketegasan  untuk
menjawab pertanyaan sekaligus persoalan yang ada. 24
Tekstualitas  metode  penemuan hukum  Islam  (Usul  Fikih)  tersebut  di atas  tentu  saja  bukan  suatu  kebetulan. Sebaliknya,  ia  merupakan  karakteristik yang  lahir  dari  satu  sistem  paradigma, epistemologi dan orientasi kajian tertentu.  Penjabarannya  bisa  dilacak lebih  jauh  dengan  adanya  fakta  bahwa sebagian  besar  umat  Islam  masih menganut  subjektifisme  teistik 25 yang berimplikasi pada satu keyakinan bahwa hukum  hanya  dapat  dikenali  melalui wahyu Ilahi yang dibakukan dalam kata- kata  yang  dilaporkan  Nabi  berupa  al- Qur’an  dan  as-Sunnah.  Disadari  bahwa kecenderungan tekstualitas yang berlebihan  dalam  metode  penemuan hukum  seperti  ini  pada  gilirannya  telah memunculkan  kesulitan  dan  ketidak- cakapan  hukum  Islam  itu  sendiri  dalam merespon  dan  menyambut  gelombang perubahan  sosial.  Karakteristik  kajian fikih  klasik  yang law  in  book  oriented dan  kurang  memperhatikan law  in action - sebagai akibat dari kecenderungan tekstualitas metodologinya- tidak kecil
kemungkinan  akan  selalu  tertinggal  di belakang  sejarah;  sampai  batas  tertentu bahkan  mungkin  ditinggalkan  karena tidak  releven  lagi  dengan  situasi  aktual umatnya. 26
Louay  Safi  misalnya,  melalui teori  perpaduannya  antara  hukum  Islam dengan  sosial,  ia  banyak  mengkriti metode-metode klasik, ia sangat terbatas untuk  diterapkan  dalam  menghadapi realitas  modern  saat  ini.  Dari  sinilah letak  kesulitan  yang  dihadapi  pemikir muslim  saat  ini. 27 Ketidak-cakapan metode  tradisional  juga  terungkapkan dalam  dua  kecenderungan  yang  saling berlawanan  secara  diametral,  yaitu pembatasan  lapangan  ijtihad  ke  dalam penalaran legalistik dan adanya kecenderungan  menghilangkan  seluruh kriteria  dan  standar  rasional  dengan
menggunakan  metodologi  yang  murni intuitif  dan  esoteris. 28 Aspek  lain  dari keterbatasan tersebut adalah ketika studi fenomena sosial dan politik mengharuskan  pendekatan  holistik  yang dengan cara demikian relasi-relasi sosial, politik, ekonomi disistematisasikan dan dipadukan
dengan  aturan-aturan  dan  nilai-nilai universal. 29
Menurut hemat penulis, termasuk politik,  dan  pemerintahan  yang  baik ( good  government ),  dan  tata  kelola birokrasi  yang  baik  dan  bersih  ( clean and  good  governance )  mengharuskan pendekatan  holistik  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Loui  Safi. 30 Lebih penting  lagi  adalah  bahwa  hukum Islam sesungguhnya  terdiri  atas  norma-norma berjenjang  (berlapis).  Menurut  pendapat Syamsul  Anwar,  seharusnya  studi  Usul Fikih atau penelitian  hukum Islam tidak hanya terbatas pada penemuan peraturan hukum konkret an-sich , tetapi  lebih dari itu juga harus diarahkan kepada penggalian asas-asas dengan mempertimbangkan pendekatan pertingkatan  norma  sehingga  lebih mudah merespons berbagai
perkembangan  masyarakat  dari  sudut hukum syari’ah. 31
Sampai  di  sini,  terasa  sekali kesan  bahwa  studi  hukum  Islam  yang berkembang  selama  ini  adalah  semata- mata  bersifat  normatif  dan sui-generis .
Kesan  demikian  ini  sesungguhnya  tidak terlalu  berlebihan,  karena  jika  kita cermati  dari  awal  dan  mendasar,  Usul Fikih sendiri—yang nota bene
merupakan induk dasar metode penemuan  Islam  itu  sendiri—selalu  saja didefinisikan  sebagai " ! " “ seperangkat kaidah
untuk  mengistimbathkan  hukum  syar’i amali dari  dalil-dalilnya  yang tafsili”. 32
Istilah yang tidak pernah lepas tertinggal dari  semua  definisi  Usul  Fikih  tersebut adalah  kalimat
.  Ini  memberi
kesan  sekaligus  membuktikan  bahwa kajian  metode  hukum  Islam  memang terfokus  dan  tidak  lebih  dari  pada analisis  teks. 33 Studi  Usul  Fikih  pada akhirnya masih berputar pada pendekatan  doktriner-normatif-deduktif dan tetap saja bersifat sui-generis . 34
Oleh  karena  itu,  dalam  ranah hukum Islam dan Usul Fikih tidak harus berjalan  secara efolutif yang  selalu berpijak pada teori lama, tetapi bisa saja dengan refolutif yang  tidak  hanya berpijak pada teori lama, sehingga dapat diperlukan sebuah pergeseran paradigma atau  yang  dikenal  dengan  ( paradigm shif ). 35 Termasuk perkembangan paradigma Usul Fikih mengalami perkembangan sesuai konteks dan tantangan moderitas yang ada.
Sebagaimana kita ketahui,  bahwa dalam pendekatan  Usul  Fikih  sangat  beragam teori  yang  lahir  di  masa  klasik,  seperti teori istih}sa>n, qya>s, mas}lah}ah mursalah, syaz\  al-z\ari>’ah,  ‘urf ( local  culture ) , maqa>s}id al-syari>’ah , dan seterusnya. 36
Dalam  konteks  pembahasan  ini,
kemudian bagaimana Usul Fikih sekarang bisa membaca fenomena kontemporer  seperti  persoalan  korupsi, kolusi, dan nepotisme? Seperti apa good governance dalam  kaca  mata  hukum Islam  dan  Usul  Fikih?  Dari  sini  penulis ingin  melihat good  governance dalam tinjauan Usul Fikih dari teori pertingkatan  norma, dan  menggali  nilai- nilai good governance dari segi maqa>s}id al-syari>’ah sebagai  pelengkap  dari  teori pertingkatan  norma  dalam  teori  Usul Fikih,  sehingga  hukum  Islam  mampu memberikan  warna  bagi  perkembangan teori  penemual  hukum  dalam  Islam secara komprehensif.

## 1. Penerapan  Teori  Pertingkatan Norma  dalam  Usul  Fikih  tentang
Good Governance Tawaran metodologis dalam tulisan  ini  terutama  dalam  penerapan teori  pertingkatan  norma  dalam  Usul
Fikih,  maka  tidak  lepap  dari  tiga  jenis penelitian  yang  saling  bekelindan  satu sama  lain.  Pertama,  penelitian  filosofis dengan mengkaji nilai-nilai dasar hukum Islam. Kedua, penelitian doktrinal dengan menemukan doktrin-doktrin (asas-asas  umum  hukum  Islam).  Ketiga, penelitian  klinis  yang  disebut  sebagai penemuan hukum syar’i untuk menemukan  hukum in  concreto guna menjawab  kasus-kasus  tertentu 37 yang dalam hal ini adalah persoalan governance yang dilanda krisis mulitidimensi,  seperti  Indonesia  yang begut  semarak  dengan  praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme,  bahkan money politic . Dari  sinilah  yang  menjadi acuan metodologis  dalam  tulisan  ini  untuk mencoba
memberikan tawaran
metodologis dalam menyelesaikan kasus-kasus  yang  sudah  disebutkan  di atas dalam rangkan membentuk (membuat  konsep) good  governance yang lebih bermartabat berbasis keadilan ( equality ) .
Sebenarnya pada era klasik, para ahli  hukum  Islam  sudah  membuat pelapisan  norma-norma  hukum  Islam yang terdiri dari dua tingkat,  yaitu asas- asas  umum  ( al-us}u>l  al-kulliyyah )  dan peraturan-peraturan  hukum  konkret  ( al- ahkam  al-far’iyyah ).  Meskipun  waktu itu istilah good governance masih belum terkonsep,  tetapi  paling  tidak,  ide-ide nilai  dalam  filsafat  hukum  Islam  sudah begitu kentalnya. Dalam hal ini, pemahaman konseptual good governance yang  mengatakan  bahwa nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan atau  kehendak  rakyat,  kemandirian,
keadilan, demokrasi, termasuk
fungsional  pemerintah  yang  efektif  dan efisisen sangat identik dengan pendekatan  Usul  Fikih  yang  ditawarkan oleh  Syamsul  Anwar  tentang  teori pertingkatan norma dalam hukum Islam, bahwa  hukum  Islam  sesungguhnya terdiri  atas  norma-norma  bernjenjang (berlapis).
Oleh karena itu, menurut Syamsul  Anwar,  perjenjangan  norma hukum  Islam  tersebut  dibuat  menjadi tiga  jenjang, pertama ,  norma-norma dasar  atau  nilai-nilai  filosofis  ( al-qiya>m al-asa>siyyah ) yaitu norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum Islam. di dalam al-Qur’an secara harfiah dan  secara  implisit  banyak  ditemukan nilai-nilai  dasar  Islam  yang  menjadi nilai-nilai  dasar  hukum  Islam.  Misalnya kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan,  persaudaraan,  akidah, syu>ra> , tasa>muh ,  ajaran-ajaran  pokok  dalam etika  Islam  (akhlak). Kedua ,  norma tengah, yang terletak antara dan sekaligus  menjembatani  nilai-nilai  dasar dengan peraturan hukum konkret. Norma-norma  tengah  ini  dalam  ilmu hukum Islam merupakan doktrin-doktrin (asas-asas)  umum  hukum  Islam,  dan secara  konkretnya  dibedakan  menjadi dua  macam,  yaitu  asas-asas  hukum Islam  ( an-naz}a>riyat  al-fikihiyyah )  dan kaidah-kaidah  hukum  Islam  ( al-qawa>’id al-fikihiyyah ). Ketiga , peraturan- peraturan  hukum  konkret  ( al-ahka>m  al- far’iyyah ),  yaitu  ketentuan-ketentuan syar’i mengenai berbagai kasus hukum. 38
Pelapisan norma-norma hukum Islam ini dapat dilihat dalam ragaan berikut:
Mengenai teori pertingkatan norma  di  atas,  secara  sederhana  dapat dijelaskan  bahwa  teori  pertingkatan norma  adalah  teori  yang  mencoba menemukan hukum lewat tiga penjenjangan  norma,  yaitu, pertama , norma-norma  dasar  atau  nilai-nilai filosofis  ( al-qiya>m  al-asa>siyyah )  seperti kemaslahatan, keadilan, kesetaraan.
Norma-norma tersebut sebahagian sudah ada  berdasarkan  fakta-fakta  dan  sudah diakui. Kedua ,  norma-norma  tengah berupa  doktrin-doktrin  umum  hukum Islam  yaitu an-naz}a>riyyah al-fikihiyyah, al-dawa>bit} al-fikihiyyah , dan al-qawa>'id al-fikihiyyah . Ketiga , peraturan- peraturan  hukum  kongkret  ( al-ahka>m  al far'iyyah ).  Ketiga  lapisan  norma  ini tersusun  secara  hierarkis  dimana  norma yang  paling  abstrak  dikongkritisasi menjadi  norma  yang  lebih  kongkret. Contoh; nilai dasar kemaslahatan dikonkretisasi  dalam  norma  tengah (doktrin umum) berupa kaidah fikihiyyah yaitu  “kesukaran  memberi  kemudahan”. Oleh  karena  itu,  norma-norma  tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu peraturan-peraturan hukum konkrit, asas-asas  umum,  dan  nilai-nilai  dasar. 39
Norma  tengah  ini  dikonkretisasi  lagi dalam  bentuk  peraturan  hukum  konkret misalnya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan bertindak adil, transparan, dan akuntable adalah hukumnya wajib para penyelenggara birokrasi Negara. Dengan  adanya  pemerintahan yang baik diharapkan mampu menjadikan  masyarakat  sebagai  bangsa yang  makmur  dan  sejahtera.  Artinya, good  governance yang  baik  adalah Negara  yang paling  minim kekuasannya dengan  mempertimbangkan kepentingan atau kemaslahatan umum (masyarakat). 40 Teori pertingkatan norma  ini  dapat  dijadikan  sebagai  salah satu  pendekatan  dalam  pengembangan paradigma hukum Islam sebagai paradigma alternatif dengan mengkombinasikannya  dengan  metode holistik—teori induktif/integratif—
dalam  memecahkan  persoalan  hukum Islam. 41
Dari teori pertingkatan norna ini, dapat  diintegrasikan  juga  dengan  teori maqa>s}id al-syari>’ah yang juga merupakan nilai-nilai dasar hukum Islam ( al-qiya>m al-asa>siyyah ). Good
Nilai-nilai Filosofis/ Dasar ( al-Qiya>m al-Asa>siyyah )
Norma-norma tengah / Doktrin-doktrin Umum Hukum Islam ( al-Usu>l al-Kulliyyah )
Al-qawa>’id al-fikihiyyah & Al-dawa>bit} al-fikihiyyah
al-naz}a>riyyat al-fikihiyyah
Peraturan-peraturan hukum konkret ( al-ahka>m al-far’iyyah )
governance dapat terwujud bila masyarakat  dan  aparatur  pemerintah menjadikan hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan  dan  perilaku  kehidupannya, karena prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pegangan dalam
penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan  umum  dan  norma-norma dasar  (nilai-nilai  filosofis— al-qiya>m  al- asa>siyyah —melalui penegakan lima prinsip dasar ( al-us}u>l al-khamsah ) dalam teori maqa>s}id  al-syari>’ah yaitu, hifz}  al- di>n (menjaga  agama), hifz}  al-nafs (menjaga  jiwa), hifz}  al-‘aql (menjaga akal), hifz}  al-nasl (menjaga  keturunan), dan hifz}  al-ma>l (menjaga  harta). 42
Dengan mengaktualisasikan hukum
Islam  dalam  perilaku  berbangsa  dan bernegara, diharapkan dapat mewujudkan good governance . Maka di bawah ini akan dibahas tentang beberapa hal  yang  berkaitan  dengan  kontribusi hukum  Islam  dalam  mewujudkan good governance dan penerarapa teori pertingkatan  makna  dalam  pendektan Usul  Fikih dalam  menggali  hakikat (nilai-nilia  filosofis) good  governance dalam hukum Islam.
Dalam  hal  ini,  makna  lain  dari nilai-nilai  filsafat  dan  filsafat  hukum good  governance dalam  hukum  Islam menjelaskan  antara  lain  menyingkap tentang rahasia-rahasia  hukum ( asra>r al- ahka>m ),  makna  terdalam  dalam  hukum Islam ( deep meaning ), hikmah at-tasyri>’ dan  nilai  fiolosofisnya,  serta  menggali nilai-nilai  ( values )  atau  norma-norma hukum  Islam  dalam  tataran das  sollen yang  terkandung  dalam  nilai-nilai good governance , yaitu konsep ideal mengenail  tingkah  laku  manusia  dan menata  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  yang baik. Nilai-nilai tersebut seperti nilai kesetaraan, keadilan, kebebasan,  persamaan,  persaudaraan, syu>ra>  tasa>muh atau  ajaran-ajaran  pokok etika  Islam. 43 Tentunya  menggali  dalil- dalil  kaitannya  dengan  pemerintahan
yang  baik  ( good  governance )  dari  sisi ( maqa>shid  al-ahka>m ), 44 kaidah-kaidah hukum  ( qawa>’id  al-ahka>m ),  rahasia- rahasia  hukum  Islam  ( asra>r  al-ahka>m ), keistimewaan-keistimeawaan hukum
Islam ( maza>ya> al-ahka>m ) yang kesemunya  disebut  sebagai hikmah  wa falsafah  al-tasyri>’ (hikmah  dan  nilai- nilai sebuah syari’ah/hukum Islam). 45
Dengan  memperhatikan  dalil- dalil  Al-Qur’an  dan  hadits  dapat ditemukan  beberapa  nilai  dasar  yang dapat  dijabarkan  menjadi  asas-asas  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu, syu>ra> (bermusyawarah),  meninggalkan yang  tidak  bernilai  guna,  keadilan, tanggung  jawab,  dan  amanah,  orientasi kehari  depan.  Untuk  mewujudkan good governance maka  pemerintahpun  harus mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya. Imam al-Banna > telah memberikan  batasan  tentang  kewajiban Negara atas rakyatnya, yaitu,
Mewujudkan  rasa  aman,  Melaksanakan undang-undang,  Meratakan  pendidikan, Menyiapkan kekuatan, Memelihara kesehatan,  Menjaga  kepentingan  dan fasilitas  umum,  Menjaga  sumber  daya alam  dan  mengelola  kekayaan  Negara, Menjaga  sumber  kekayaan  Negara, Mengokohkan  moralitas,  Menebarkan dakwah. 46 Good  governance merupakan gerakan  ijtihadiah  dalam  mewujudkan suatu  pemerintahan  yang  baik  untuk menuju  negara  sejahtera,  aman  sentosa terbebas  dari  kemiskinan,  kemelaratan serta ketakutan terhadap penguasa dzalim  dan  otorite. Oleh  karena  itu gerakan good governance harus memiliki  agenda  yang  jelas  agar  tujuan untuk  mewujudkan good  governance dapat  segera  terwujud  sesuai  dengan prinsip-prinsip universal Islam.
Dalam  tinjauan  Usul  Fikih  yang secara  filosofis  dalam  hukum  Islam, yaitu  apa  yang  disebut  sebagai  prinsip al-us}u>l  al-khamsah — atau  juga  disebut disebut  sebagai d}aru>riya>t  al-khamsah—
yaitu hifz}  al-di>n,  hifz}  al-nafs,  hifz}  al- ‘aql, hifz} al-ma>l, hifdz} an-nasl, dan juga hifdz}  al-'ird . 47 Hifz}  al-di>n mencakup terwujudnya  masyarakat  yang  religius merupakan  pengejawantahan  prinsip hifz}  al-di>n (menjaga  agama),  karena diyakini agama merupakan pedoman dan tuntunan  hidup  yang  harus  melekat dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Hifz}  al-nafs ,  mencakup terwujudnya
masyarakat yang
manusiawi,  adil,  mandiri,  baik  dan bersih  adalah  merupakan  perwujudan dari  prinsip hifz} al-nafs (menjaga  jiwa). Hifz}  al-‘aql (menjaga  akal),  karena fitrah manusia terletak pada optimalisasi kesadaran  dalam  jiwa  dan  akalnya. Artinya,  tanggung  Jawab  kekhalifahan yang  dibebankan  hukum  Tuhan  ( devine law )  kepada  manusia  bertumpu  pada jiwa  dan  akalnya. Hifz}  al-ma>l adalah mencerminkan  hidup  sejahtera,  maju dan mandiri adalah merupakan perwujudan  dari  prinsip hifz}  al-ma>l (menjaga  harta). Hifz}  al-nasl dalam interpretasi  luas  dapat  dipahami  sebagai upaya menjaga persaudaraan, memperluas silaturrahmi, serta membangun kebersamaan sebagai ikhtiar  dalam  menjaga  entitas  manusia dari kepunahan. 48
Pada  tataran  aplikasi  ini,  kalau ditarik lagi ke bawah dalam hirarki teori pertingkatan  norma  ini  yaitu  norma- norma  tengah  berupa  doktrin-doktrin umum hukum Islam ( al-us}u>l  al- kulliyyah )  relevansinya  dengan good governance dapat  dicontohkan  dalam dalil al-Qur’an atau Sunnah, seperti Q. S 11:61  dan  22:  41  yang  berbunyi “Dia telah  menciptakan  kamu  dari  bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya
(membangunnya).
(Q.11:61)  atau  … (yaitu)  orang-orang yang  jika  Kami  teguhkan  kedudukan mereka  di  muka  bumi  niscaya  mereka mendirikan  sembahyang,  menunaikan zakat,  menyuruh  berbuat  ma'ruf  dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allaah-lah kembali  segala  urusan. (Q.22:41)  dan Q.S::159 yang berbunyi … dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam  urusan  itu [QS.  3:159,  atau  QS. 5:8 yang berbunyi berbuat adillah kamu, (karena)  berbuat  adil  adalah  dekat kepada  takwa [QS.  5:8].  Dan  masih banyak  ayat-ayat  lain  yang  relevan. 49
Dalam  sebuah  hadis  juga  disebutkan “pemimpin  suatu  kaum  adalah  pelayan mereka” (al-hadis). 50 Dalam  sebuah qawa’id  fihiyah  “ tas}arruf  al-Ima>m  ala> al-ra’iyyah  manu>t}un  bi  al-Mas}lahah ” artinya,  kebijakan  pemerintah  harus sesuai  dengan  kemaslahatan  umum (rakyat), sehingga pemerintah dan masyarakat  tetap  selalu  terjalin  secara integratif  dalam  membangun  ekonomi masyarakat.
Dari norma-norma tengah berupa doktrin-doktrin umum  hukum Islam ( al- us}u>l  al-kulliyyah )—yang mencakup ayat,  hadis,  dan qawa>’id  fikihiyah —di atas kita dapat merumuskan bahwa good governance dalam  perspektif  hukum Islam kontemporer adalah suatu penggunaan  otoritas  kekuasaan  untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan  kebutuhan  spiritual  dan rohaninya sebagaimana disimbolkan oleh  oenegakan  shalat,  (2)  penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keanana sebagaimana  diilhamkan  oleh  tindakan amar  ma’ruf  nahi  munkar.  Menegakkan keadilan ( justice ), prinsi syûrâ
(bermusyawarah)  dengan  menekanpan pada  consensus  demi  kesejahteraan masyarakat.  Menurut  Syamsul  Anwar, dari  beberapa  ayat  di  atas,  mencakup tiga  aspek governance yaitu,  aspek spiritual governance, economic governance, dan political  governance
yang  harus  dimiki  oleh  para  birokrasi ( governance ). 51
Relevansinya dengan
teori
pertingkatan  makna dalam Usul  Fikih — sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Syamsul Anwar—bahwa  nilai-nilai  dasar  dalam al-Qur’an kaitannya dengan good governance secara  harfiah  dan  secara implisit  menjadi  nilai-nilai  dasar  yang relevan  dengan  prinsip-prinsip good governance dalam  Islam.  seperti  tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan,
kemashlahatan, persaudaraan, syura, amanah,  fadhilah,  tasamuh,  tawazun, ta’awun, dan seterunsynya. Kesemuanya adalah  merupankan  prinsip  dasar  dalam penyelnggaraan  birokrasi  yang  baik ( good  governance )  dan  pemerintahan yang  baik  ( good  government ). 52 Teori pertingkatan  norna  ini  juga  selevel dengan penelitian hukum Islam preskriptif,  yaitu  bertujuan  menggali norma-norma  yang  dipandang  ideal untuk  dapat  mengatur  tingkah  laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat  yang  baik  ( good  society ) dan  bahkan  pemerintahan  yang  baik ( good government ). 53
Selanjutnya,  bagaimana  konsep good  governance ketika  ditarik  pada peraturan-peraturan  hukum  konkret  ( al- ahka>m  al-far’iyyah )? Dari sinilah menurut  hemat  penulis,  agar  adanya sebuah kepastian hukum tentang peratuan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik ( good governance ), seperti Indonesia misalnya yaitu dengan membentuk  peraturan  konkrit  berupa undang-undang  tentang  tindak  pidana korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  dengan hukuman  yang  seberat-beratnya  bagi para  birokrasi  yang  terbukti  melakukan tindakan  pencurian  uang  negara,  atau terbukti melakukan manipulasi, nepotisme,  dan  seterusnya.  Dari  sinilah tantangan  Indonesia  ke  depan,  dan tentunya  membutuhkan  proses  yang cukup  lama  untuk  menciptakan  konsep
good  governance sesuai  dengan  prinsip dan nilai dalam hukum Islam.
2. Good  Governace dalam Perspektif Hukum Islam
Pengertian  hukum  ( law )  dalam perspektif hukum Islam sering didefinisikan sebagai seperangkat sistem peraturan  yang  ditetapkan  Allah  swt sebagai  pegangan  manusia,  baik  dalam hubungan  dengan  Allah  ( habl  min Allah ) maupun hubungan dengan sesama  manusia  ( habl  min  al-na>s ). Dalam  bahasa  berbeda,  Abu  Zahrah berpendapat, hukum adalah titah ( khit}a>b al-Syari>’ ) yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa tuntutan,  pilihan  atau  penetapan.  Dalam diskursus pemikiran hukum Islam selama  ini  ada  semacam  kerancuan  tata makna  yang  dipahami  terkait  dengan pengertian  hukum  Islam,  terkadang disepadankan  dengan  syariah  dan  pada perspektif  yang  berbeda  disepadankan dengan  fikih.  Paling  tidak  perbedaan tersebut  dikemukakan  oleh  Hasan  Abu Talib  dalam  kitab Baina  al-Syari>’ah  al- Isla>miyah  wa  al-Qa>nu>n  al-Ru>mi> , yang menyepadankan pengertian hukum
Islam  dengan  syariah,  akan  tetapi menyepadankan pengertian hukum Islam dengan fikih. 54
Ibrahim Husen berpendapat bahwa  pengertian  fikih  dengan  syariah itu sesuatu yang berbeda. Fikih merupakan  produk  pemikiran  manusia yang  bersifat  relatif  terhadap  syariat Allah  swt,  sedangkan  syariat  adalah nilai-nilai  Islam  ( Islamic  values )  yang bersifat  absolut,  universal  dan  abadi. Pendapat  tersebut  kurang  lebih  segaris dengan  rumusan  pemaknaan  Rifyal Ka’bah  yang  berpendapat  bahwa  syariat Islam  mempunyai  tiga  pengertian  yaitu, Pertama ,  sebagai  keseluruhan  agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, Kedua ,  keseluruhan  nas  (al-Qur’an  dan Sunnah)  yang  merupakan  nilai–nilai hukum  yang  berasal  dari  wahyu  Allah
swt, ketiga, pemahaman  para  ahli terhadap  hukum  dan  hasil  ijtihad  yang berpedoman  kepada  wahyu  Allah  swt, pemahaman ini sering diistilahkan fikih, hukum Islam, ( Islamic Jurisprudence ). 55 Terlepas dari perbedaan pengertian  tersebut,  hukum  Islam  harus diposisikan  sebagai  partner  komunikasi aktif  dalam  realitas  sosial  ( social empiricism ) dengan dialektika masyarakat  ( society )  yang  semakin dinamis  terutama  dalam  mewujudkan tatanan  negara  yang  berkeadilan  aman dan  sentosa  ( Baldah  thayyibah  wa  rab ghafûr ),  karena  secara  historis  agama telah  memainkan  peranan  besar  dalam merangsang  aksi-aksi  sosial  dan  politik untuk  melawan  hegemoni  negara  serta berpartisipasi  aktif  dalam  mewujudkan civil society untuk mewujudkan pemerintahan  yang  baik  dan  bersih ( good  governance ). 56 Bila  dikaitkan dengan  hukum  Islam  (syari’ah),  maka apa  sebenarnya  hakikat  dari  good governance dalam hukum Islam?
Jika  kita  tarik  pada  teks-teks  al- Qur’an,  tidak  ada  yang  baku  dan  secara amblang  syari’ah  mengkonstruksikan suatu  pengertian good  governance , tetapi  kita  dapat  membaca  ayat-ayat  al- Qur’an    seperti  QS.  11:  61  dan  22:  41 yang  artinya  berbunyi “Dia  telah menciptakan  kamu  dari  bumi  (tanah yang menjqadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya)
[QS.  11:61].  Ayat  ini  misi  utamnya adalah  membangun  bumi.  Dan  22: 41… (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan  kedudukan  mereka  di  muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari  perbuatan  yang  mungkar;  dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.22:41).
Ayat  ini  dapat  kita  merumuskan bahwa good governance dalam
perspektif  hukum  Islam  kontemporer adalah suatu penggunaan otoritas
kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat  dalam  kebutuhan  spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan  stabilitas  politik,  stabilitas, dan keamanan, sehingga menurut Syamsul  Anwar, dari ayat  ini  mencakup tiga  aspek governance yaitu,  aspek spiritual governance, economic governance, dan political  governance. 57
Pemerintahan  yang  bersih  dan  baik, haruslah  dibangun  secara  sistematis  dan terus-menerus.  Pola  pikir  dikotomis yang  menghadapkan  upaya  membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun  sistem  yang  baik  adalah pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut  ibarat dua sisi  mata uang yang  saling  terkait.  Individu  yang  baik tidak  mungkin  muncul  dari  sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan  oleh  pribadi-pribadi  yang korup dan tidak bertanggungjawab.
Unsur-unsur  teologis  di  atas jarang  menjadi  perhatian  oleh  para pejabat Negara yang seharusnya menjadi teladan  yang  baik  bagi  rakyatnya.  Para pejabat dan penyelenggara pemerintahan misalnya,  kerap  menganggap  bahwa ibadah  ritual  seperti  shalat,  berzakat, kemudian  beribadah  umrah  dan  haji hingga  berkali-kali  dianggap  dapat menghapuskan atau mencuci kemaksiatan dan dosa-dosa yang diperbuatnya,  paradigma  tersebut  oleh sebagian mereka itu dianggap benar dan memperoleh  legitimasi  secara  hukum Islam. 58 Dengan  demikian  diperlukan langkah  strategis  dan  kongkrit  untuk mengubah  pola  pikir  ( mindset )  yang salah kaprah tersebut agar tidak berkembang  luas  yang  pada  akhirnya menjadi prilaku yang membudaya.
Pada  prinsipnya  konsep  dasar dalam  membangun  pemerintahan  yang baik  dan  bersih  ( good  and  clean
corporate governance ) sebagaimana diajarkan  Nabi  Muhammad  Saw  adalah melekatkan sifat s}iddi>q (transparan) dan ama>nah (professional dan tanggungjawab) dalam birokrasi pemerintahan.  Hal  ini  secara  tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad saw:
“Janganlah  kamu  tertipu  dengan shalat  dan  puasa  mereka,  karena orang  bisa  saja  sangat  tekun menjalankan  shalat  dan  puasanya sehingga  mereka  merasa  tidak enak meninggalkannya. Ujilah mereka dalam kejujuran menyampaikan informasi dan memenuhi amanah.” 59
Mengelola organisasi publik terlebih organisasi pemerintahan ( government ),  dapat  dipastikan  terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan. Kejujuran  dalam  pengelolaan  anggaran tidak  bisa  dijalankan  kecuali  dengan transparansi.  Membangun  pemerintahan yang  baik  ( good  governance )  bukanlah pekerjaan  yang  mudah,  hal  tersebut merupakan  pekerjaan  besar  yang  harus diawali  dari  pemahaman  dasar  terhadap visi  dan  misi  pemerintahan  disamping harus  tetap  melandaskan  keseluruhan aspeknya  pada  ketentuan  syariat  yang bermuara pada
kemaslahatan masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Oleh karena  itu  diperlukan  landasan  etik dalam  membangun nation  state yang bersumber  dari  hukum  Islam  ( syari’ah ) yang  diderivikasi  dari  syariat  agama dalam  memberikan  tuntunan  sebagai upaya  pencapaian  tujuan  membangun kepemerintahan yang baik ( good governance ). Persoalan kronis yang menyebabkan buruknya pengelolaan dan pengaturan  pemerintahan  diakibatkan oleh  rusaknya  mental  dan  moralitas aparatur negara serta sistem pengendalian  pemerintahan  yang  lemah karena ketiadaan kepastian dalam hukum. Sistem dan aturan dalam hukum Islam yang merupakan landasan etik dan
dapat  dijadikan  pijakan  awal  dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan good governance yaitu, Pertama, etika penggajian aparatur  pemerintah.  Penggajian  yang layak merupakan keharusan untuk meminimalisir  penyimpangan  anggaran dan  pencegahan  terhadap  korupsi.  Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan  amanah yang diberikan kepadanya. Untuk menjamin profesionalitas aparatur negara  dibutuhkan  penghasilan  yang memadai  guna  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  kewenangan  ( abuse  of power) .  Khalifah  Umar  bin  Khattab misalnya,  melarang  para  pejabat  negara untuk berdagang serta melakukan aktifitas  apapun  yang  dapat  melalaikan tanggung jawab utamanya yang berakibat terganggunya fungsi pemerintahan.  Umar memerintahkan kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada
pekerjaannya,  dan  sekaligus  menjamin seluruh  kebutuhan  hidup  aparat  negara dan keluarganya. 60
Kedua,  etika  kepemilikan  harta kekayaan  bagi  para  penyelenggara negara.  Untuk  mengantisipasi  serta meminimalisir  adanya  penyimpangan dari aparatur pemerintah, maka diperlukan  juga  aturan  yang  jelas  dan terukur  terkait  dengan  harta  milik aparatur  negara,  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  Umar  yang  menghitung kekayaan  seseorang  di  awal  jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung  ulang  di  akhir  jabatan.  Bila terdapat  kenaikan  yang  tidak  wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan  itu  kepada bait  al-ma>l ,  atau membagi dua kekayaan tersebut, sebagian  untuk bait  al-ma>l dan  sisanya diserahkan  kepada  yang  bersangkutan. Hal  ini  terobosan  positif  dalam  konsep reformasi  birokrasi  yang  menghendaki sistem  transparansi  dan  ukuntabilitas
publik,  karena  problem  utama  dalam menggagas  budaya  transparansi  dan akuntabilitas,  adalah  tidak  adanya  niat dan  kehendak  baik  yang  seharusnya menjadi  landasan  etika  dari  setiap interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 61 Aturan
pelaporan penghitungan  harta  kekayaan  bagi  para pejabat  publik  merupakan  manifestasi dari  sifat s}iddi>q dan ama>nah (kejujuran dan tanggung jawab) sehingga masyarakat  dapat  mengevaluasi  dan melakukan  pengawasan  terhadap  harta kekayaan pejabat publik secara langsung. Ketiga, etika keteladanan pemimpin  ( uswah  hasanah ).  Dalam hukum Islam seorang pemimpin dihasilkan  melalui  proses  seleksi  yang komprehensif. Pola dasar yang memunculkan seorang pemimpin
mengikuti  pola  penentuan  imam  shalat.
Seorang  imam  shalat adalah orang  yang paling berilmu, saleh, paling baik bacaan shalatnya, serta paling bijaksana.
Seorang  imam  shalat  adalah  orang terbaik  di  lingkungan  jamaahnya.  Dari sinilah, sumber kepemimpinan itu berasal.  Pola  ini  secara  alamiah  akan diikuti  dalam  penentuan  kepemimpinan dalam  negara,  oleh  karena  setiap pemimpin  merupakan  orang  terbaik yang  dipilih  melalui  proses  yang  adil dan demokratis.
Keempat, etika dalam penegakan hukum. Hukum Islam diterapkan berdasarkan prinsip keadilan yang hakiki untuk  kemaslahatan  ummat.  Hukuman dalam  Islam  mempunyai  fungsi  sebagai pencegah.  Para  koruptor  akan  mendapat hukuman  yang  setimpal  dengan  tindak kejahatannya.  Tindakan  para  koruptor kelas kakap dapat mengganggu perekonomian  negara  sehingga  dapat diancam  hukuman  mati  di  samping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor  atau  calon  koruptor  akan berpikir  berulang  kali  untuk  melakukan aksinya.  Apalagi  dalam  hukum  Islam,
seorang koruptor dapat dihukum seberat- beratnya,  yaitu  berupa  pewartaan  atas diri  koruptor.  Jika  pada  zaman  dulu mereka  diarak  keliling  kota,  akan  tetapi pada  masa  kini  dapat  menggunakan fasilitas  media  massa.  Ajaran  Islam menanamkan  iman  kepada  seluruh warga  negara,  terutama  para  pejabat negara.  Dengan  iman,  setiap  aparatur pemerintah merasa wajib untuk taat pada aturan  Allah  swt.  Di  sinilah  letak  cirri khas good  governance dalam  hukum Islam  yang  tidak  pandang  bulu  bila menghukum,  asal  bukti  sudak  kuat sesuai prosedur syari’ah.
Kelima,  etika  pengawasan  dan kontrol  birokrasi.  Etika  pengawasan serta  evaluasi  dalam  hukum  Islam didasarkan para prinsip saling memberikan  peringatan  dan  nasehat dalam kebaikan dan ketakwaan.
Pengawasan dan kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun  pemerintahan  yang  bersih dan baik. Pengawasan dan kontrol bukan saja  dilakukan  secara  internal,  oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan  juga  oleh  rakyat  kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pengawasan  dan  kontrol  ini  haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan,  para  aparat  di  bawahnya, dan  oleh  segenap  rakyat.  Semua  orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun  pemerintahan  yang  baik hanya  dapat  dicapai  dengan  bersama- sama melakukan fungsi pengawasan dan kontrolnya. Memenuhi urusan rakyat
termasuk  kegiatan  etika  pelayanan publik  yang  bersumber  dari  hukum
Islam  dibangun  berdasarkan  prinsip dasar syariat yang memberikan petunjuk wa  in  ka>na  z\u>  ‘usrah  fa  nazirah  ila> maisarah (jika ada orang yang mempunyai  kesulitan,  maka  hendaknya dilihat  bagaimana  memudahkannya). Demokratisasi pelayanan
publik
sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas adalah wujud nyata
idealitas pelaksanaan  pelayanan  publik  dalam bingkai good  governance dalam  koridor negara  hukum  yang  mengimani  asas keabsahan ( rechtmatigheid beginsel ) dan asas legalitas ( legaliteit beginsel ), dengan  demikian  maka  pelaksanaan pelayanan  publik  untuk  mewujudkan good  governance harus  diwujudkan  dan diaktualisasikan  dalam  bingkai  hukum formal yang tentunya berlandaskan etika dan  moralitas  yang  bersumber  dari hukum Islam.

## C. Penutup
Pendekatan Usul  Fikih dengan menggunakan  teori  pertingkatan  norma sangat  penting  untuk  didalami  dan diterapkan pada kasus-kasus yang uptodate seperti  era  mutakhir  ini. Melihat  banyaknya  persoalan,  terutama kebobrokan  tata  kelola  pemerintah, menuntut kita untuk mengkaji fenomena ini. Salah satunya dengan cara membangun  konsep good  governance .
Kajian good governance menjadi kontribusi tersendiri bagi pengembangan tata  kelola  birokrasi  yang  lebih  baik sesuai  dengan  prinsi  dan  nilai-nilai dalam hukum  Islam seperti nilai kesetaraan, tasâmuh (toleransi), keadilan ( justice ),  kemaslahatan,  musyawarah ( syûrâ ),  kejujuran  ( honesty ),  objektif ( comprehensiveness ) dan seterusnya menjadi indikasi
terbentuknya pemerintahan  yang  bersih  dan  baik ( good and clean governance ).
Prinsip-prinsip  dalam al-us}u>l  al- khamsah/d}aru>riya>t
al-khamsah merupakan tujuan tertinggi untuk tercapainya good  governance ,  seperti hifz}  al-di>n mencakup  terwujudnya masyarakat yang religius dalam berperilaku  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, hifz}  al-nafs , mencakup terwujudnya masyarakat yang manusiawi,  adil,  baik,  dan  bersih, hifz} al-‘aql artinya, tanggung Jawab kekhalifahan  yang  dibebankan  hukum Tuhan  ( devine  law )  kepada  manusia bertumpu  pada  jiwa  dan  akalnya,  dan hifz}  al-ma>l mencerminkan hidup sejahtera, maju dan mandiri dan seterusnya. Hukum Islam diposisikan sebagai  partner  komunikasi  aktif  dalam realitas sosial ( social empiricism ) dengan  dialektika  masyarakat  ( society ) yang semakin dinamis ( living law )  yang berfungsi  merespons  fenomena  sosial dan  politik,  Negara  (pemerintahan) dalam  mewujudkan civil society menuju pemerintahan  yang  baik  dan  bersih ( good  and  clean  governance )  berprinsip pada kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab  menuju  kemaslahatan, keadilan,  kesetaraan  bagi  masyarakat ( equality  for  society )  adalah  merupakan kewajiban  para  penyelenggara  negara (birokrasi  atau governance )  dan  bahkan dalam  bentuk  peraturan  konkrit,  bahwa para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme  dapat  dikenakan  denda  atau pidana,  sehingga  dalam  hukum  Islam tindakan ini diharamkan demi
kemaslahtan ummat.

## Catatan Akhir:
1 Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam Kontemporer, (ed.)  M.  Muchlas  Rowie,  (Jakarta: Rm Books, 2007), hlm. 35.
2 Ibid., hlm. 41.
3 Imam Suraji, “Good Governance (Kepemimpinan  di  Tengah  Perubahan)”,  dalam Jurnal  Hukum  Islam, Vol.  15,  No.  1,  2011, hlm.
70.,  Atoillah  Shohibul  Hikam, Demokrasi  dan Civil  Society (Jakarta: LP3ES ,  1998),  hlm.  142., dan  Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam…, hlm. 39.
4 Dalam  tulisan  Syamsul  Anwar  “Good Governace  dalam  Penyelenggaraan  Birokasi Publik  di  Indonesia  Tinjauan  dari  Perspektif Hukum  Islam”  cukup  memberikan  kontribusi metodologis  dengan  pendekatan ushul  fiqh -nya dalam  mengkaji  konsep good  governace dengan lebih  knotekstual  dan  selalu uptodate dalam menjawab problematika yang ada. Baca, Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam…, hlm. 37-39. 5 Wael B.  Hallaq, Authority, Continyuity, and  Change  in  Islamic  Law, (New  York, Cumbridge  University  Press,  2004),  hlm.  166- 167.
6 Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa
Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna  Teks,  Pengarang,  dan  Pembaca”,  dalam Pengantar  buku  Khaled  M.  Abou  El-Fadl, Atas Nama  Tuhan  dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih Otoritatif, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. xvii.
7 Ahmad  Syaini,  “Good  Governance dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer”,  dalam http://achmadsyaini.blogspot.com/2010/04/hadis- politik.html?zx=10782e662f255ac2. Diakses tanggl 7 Januari 2017.
8 Devenisi  lain  adalah  “the  way  state  of power  is  used  in  managing  economic  and  social resources  for  development  anf  society.”  Syamsul Anwar, Studi  Hukum  Islam…, hlm.  42.,  dan  M. Hasan  Ubaidillah,  “Kontribusi  Hukum  Islam dalam  Mewujudkan Good  Governance di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, hlm. 112-113.
9 M.  Hasan  Ubaidillah,  “Kontribusi…, hlm.    113-14.,  dan  Sudarmayanti, Good Governance  II (Bandung:  Mandar  Maju,  2004), hlm.  4. 10 Ahmad Syaini, “Good Governance…”.
11 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam…, hlm. 42.
12 Ibid.
13 Ahmad Syaini, “Good Governance…”.
14 Ibid.
15 Ardiansah, “ Konsepsi  Hukum  Islam dalam  Mewujudkan Clean  governance dan good
government” dalam Jurnal  Hukum  Respublica,
Vol. 5, No. 1 Tahun 2005, hlm. 42-43.
16 I bid. 17 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik  dalam  kitab al-Muwattha', 1450.  Baca, Ardiansah, “ Konsepsi  Hukum  Islam…,  hlm.  43- 44.
18 Taqiy  al-Di>n  al-Nabha>ni> , Sistem
Pemerintahan  Islam:  Dokrin,  Sejarah,  dan Realitas  Empirik, (Bangil:  Al-lzzah,  1996),  hlm. 343.,  dan  Ardiansah, “ Konsepsi  Hukum  Islam..., hlm. 47.
19 QS. Ali Imran: 104.
20 Ardiansah, “Konsepsi  Hukum  Islam , hlm. 45.
21 Lihat  dalam  QS,  al-Nahl  (16):  90 sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku adil  dan  berbuat  kebajikan,  member  kepada mkaum  kerabat,  dan  Allah  mélange  dari perbuatan  keji,  kemungkaran,      dan  permusuhan. Tentang  keadilan  dalam  Al-Qur’an  banyak disinggung dalam melaksanakan hukum termasuk penyelenggaraan Negara yang baik seperti QS. 4: 58 dan 38: 26 dan seterusnya. Baca, Imam Suraji, “Good Governance…, hlm. 80-81.
22 QS. Ali Imran: 161.
23 Imam  Suraji,  “Good  Governance, hlm.
78. 24 Syamsul Anwar, “Teori Hukum
Hukum  Islam  al-Ghazali  dan  Pengembangan Metode  Penemuan  Hukum  Islam”,  dalam  M.
Amin  Abdullah dkk. , Tafsir  Baru  Studi  Islam dalam  Era  Multi  Kultural, (Yogyakarta:  Kurnia Kalam  Semesta,  2002),  hlm.  198.,  dan  Wael  B. Hallaq, A  History  f  Islamic  Legal  Theories  An Introduction  to  Sunni  Usul  al-Fiqh, (Cambridge:
Cambridge University Press, 1997), hlm. 245, dan 253. 25 Syamsul Anwar, “Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian”, dalam Yudian W. Asmin (ed.), Ke Arah Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: FSHI Fak. Syari’ah, 1994), hlm. 74. 26 Dalam  konteks  yang  lebih  luas, Syamsul  Anwar  mencatat  ada  lima  karakteristik studi fiqh yang  dominan,  yaitu,  Petama, pemusatan  studi  hukum  Islam  sebagai law  in book ,  tidak  mencakup law  in  action ,  kedua, pencabangan materi yang rumit tanpa memperhatikan  relevansi  dengan  permasalahan yang berkembang, ketiga, sifat polemik- apologetik,  keempat, inward  looking dan  kelima atomistik.  Secara  epistemik    kajian fiqh juga ditandai  oleh  karakteristik  pertama,  kurang memisahkan mitos dan sejarah, kedua, univokalisasi makna dan ketiga, nalar transhistoris.  Syamsul  Anwar,  “Paradigma  Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum
Islam  Pada  Program  S3  PPS  IAIN  Ar-Raniry Banda  Aceh”, Makalah  Lokakarya  Program Doktor  Fikih  Kontemporer  pada  Pascasarjana IAIN  Ar-Raniry,  Darussalam, Banda  Aceh, tanggal 28 Agustus, 2002, hlm. 8-9. Karakteristik lebih  sederhana  diberikan  oleh  Hasyim  Kamali, yaitu,  (1)  tidak  mendukung  efektifitas  dan efisiensi  administrative,  karena  ditulis  mengikuti style abad  pertengahan  serta  tidak  mempunyai klasifikasi  yang rapi,  (2) consern kajiannya  tidak lagi  relevan  dengan  isu  dan  kondisi  aktual  umat Islam,  dan  (3)  adanya  tendensi scholastic isolation yang  melahirkan  fanatisme  madzhab dengan menutup diri untuk respek pada kontribusi pemikiran  lain.  M.  Hasyim  Kamali,  “Fiqh  and Adaptation  to  Sosial  Reality”  dalam The  Muslim World , Vol. LXXXVI, No. 1, Januari, 1996, hlm. 78-79. 27 Louay  Safi, The  Foundation  of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, (Selangor:
International  Islamic  University  Malayasia  Press and  International  Institute  of  Islamic  Thought) , hlm. 12. 28 Ibid .  Lihat  juga  Abdul  Hamid  A.  Abu Sulayman, Islamization  of  Knowledge  General Principles  and  Work  Plan ,  (Herndon,  Virginia: IIIT,    1989),  hlm.  24-26.  Idem, Towards  an Islamic  Theory  of  International  Relation…, hlm. 62.
29 Louay  Safi, The  Foundation  of Knowledge…, hlm. 13.
30 Ibid.
31 Syamsul  Anwar, Membangun  Good Governance  dalam  Penyelenggaraan  Birokrasi Publik  di  Indonesia:  Tinjauan  dari  Perspektif Syari'ah  dengan  Pendekatan  Ushul  Fikih ,  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Usul  Fikih,  UIN Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  2005,  hlm.  4-5. Dapat  dilihat  juga  dalam  Syamsul  Anwar, Studi Hukum  Islam  Kontemporer, (ed.)  M.  Muchlas Rowie, (Jakarta: Rm Books, 2007), hlm. 35. 32 Abu>  Zahroh, Us}u>l  al-Fiqh , (  ttp.:  Dar al-Fikr  al-‘Araby,    tt.),  hlm.  7.,  dan Abd  al- Wahha>b  Khalla>f, ‘Ilm  Us}u>l  al-Fiqh ,  (Kuwait:
Dar al-Qalam, tt.), hlm. 12.
33 Selama  ini,  hukum  dalam  Islam hanya dapat  dicari  dan  diderivasi  dari  teks-teks  wahyu saja  ( law  in  book ).  Sementara  itu, realitas    sosial empiris  yang  hidup  dan  berlaku  di  masyarakat ( living  law )  kurang  mendapatkan  tempat  yang proporsional  di  dalam  kerangka  metodologi hukum Islam klasik. Secara tegas Hasyim Kamali bahkan menyebut bahwa ushul al-fiqh merupakan ilmu  yang  menjelaskan  sumber-sumber  hukum dan sekaligus metode deduksi hukum dari sumber- sumber  tersebut.  M.  Hasyim  Kamali, Principles
of  Islamic  Jurisprudence, (Cambridge:  The Islamic Texts Society,  1991), hlm. 1.
34 Akh.  Minhaji,  “A  Problem  of Methodological  Approach  to  Islamic  Law Studies”, al-Jami’ah  Journal  of  Islamic  Studies , No.  63/VI  tahun  1999,  hlm.  iv-v.  dan, “Reorientasi  Kajian  Ushul  Fiqih”, al-Jami’ah Journal of Islamic Studies , No. 63/VI tahun 1999, hlm. 16-17.
35 Amin Abdullah dkk., “Paradigma Alternatif  Pengembangan  Ushul  Fiqh  dan Dampaknya  Pada  Fiqh  Kontemporer”,  dalam “ Mazhab”  Jogja  Menggagas  Paradigma  Ushul Fiqh Kontemporer, Ainurrofiq (ed.), (Yogyakarta: Arruz  Press, 2002), hlm. 121-122;  Akh.  Minhaji, Sejarah  Sosial  dalam  Studi  Islam  Teori, Metodologi,  dan  Implementasi, (Yogyakarta: Suka  Press,  2010),  hlm.  43-44;  dan  Deni  Irawa, “Paradigma  Hukum  Islam”,  dalam Jurnal Pembaruan  Pemikiran  Islam  Alamah ,  Vol  VI, edisi Januari-Desember 2008, hlm. 60-72.
36 Jasser  Auda, Maqasid  al-Syari’ah  as Philosopy  of  Islamic  Law  (a  Systems  Approach), (London:  The  International  Institute  of  Islamic Thought, 2008), hlm. 13-15., dan Thaha Jabir al- Alwani, Source Metodology in Islamic Jurisprudence, (Herndon-Virginia:  IIIT,  1994),
hlm. 3-5. 37 Syamsul Anwar, “Pengembangan
Metode…, hlm. 49-50.
38 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam…, hlm. 37. Baca juga, Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”,  dalam  Riyanta  (ed.) Neo  Ushul  Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual , (Yogyakarta: Fakultas  Syariah  Press  bekerjasama  dengan Forum  Studi  Hukum  Islam  (FSH),  2004),  hlm. 189
39 Ibid.
40 Hasil  diskusi  bersama  Prof.  Dr.  H. Syamsul  Anwar  dalam  mata  kuliah Ushul  Fikih: Teori  dan  Metodologi S2  Program  Pascasarjana Prodi  Hukum  Islam  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, pada 12 Januari 2012.
41 Mengenai  teori  pertingkatan  norma lihat  Syamsul  Anwar,  “Pengembangan  Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Ainurrafiq (ed.), Mazhab  Jogja;Menggagas  Paradigma  Ushul Fiqh  Kontemporer (Yogyakarta:  Ar-Ruzz,  2002), hlm. 147-162.
42 Sa’id Ramadhan al-Buty, Dawabith al- Maslahah  fi al-Shari'ah  al-Islamiyyah, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), hlm. 27.
43 Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Riyanta (ed.), Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press,
2004), hlm. 189-190., dan Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam…, hlm. 36-37.
44 Amir  syarifuddin, Pengertian  dan Sumber  Hukum  Islam, (Jakarta:  Departemen Agama,  Bumi  Akasara,  1992), hlm.  7  dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 19.
45 Ali  Ahmad  al-jarjani, Hikmatu  at- Tasyrî’  Wa  Falsafatuhû, (Libanon:  Dâr  al-Fikr, t.t.), hlm. 15-20.
46 M.  Hasan  Ubaidillah,  “ Kontribusi Hukum Islam , hlm. 116.
47 Amir Mua’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,
(Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 42.
48 M.  Hasan  Ubaidillah,  “Kontribusi Hukum Islam, hlm. 117-118.
49 Masalah  norma-norma  tengah  dalam teori  pertingkatan  norma  dalam ushul  fiqh ini dapat  dilihat  dalam,  Syamsul  Anwar, Studi Hukum Islam, hlm. 43-53.
50 Ibid., hlm. 46.
51 Ibid., hlm. 43-44.
52 Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam, hlm. 37.
53 Ibid., hlm. 36-38.
54 Jurnal  Tashwirul  Afkar, Edisi  No.  12, Tahun 2002, hlm. 462. 55 Rifyal  Ka’bah, Penegakan  Syariat Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Khairul  Bayan, 2004),  hlm.  42.,  dan  Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 187-188.
56 Atoillah  Shohibul  Hikam, Demokrasi dan  Civil  Society, (Jakarta:  LP3ES,  1998),  hlm. 142.
57 Syamsul  Anwar, Studi  Hukum  Islam, hlm. 43-44.
58 Jalaluddin Rahmat, Transparansi Anggaran  dalam  Perspektif  Agama-Agama, http://www.bigs.or.id/media-seminar  agama.htm, diakses 10 Januari 2017.
59 Hadis  tersebut  dikutip  oleh  Jalaludin Rahmat  di  dalam  makalah  yang  disajikan  dalam seminar  Transparansi  Anggaran  dalam  perspektif agama-agama, lebih jelas lihat dalam http://www.bigs.or.id/media-seminar  agama.htm., diakses 10 Januari 2012.
60 Dalam  hukum  Islam  secara  tegas dilarang  bagi  aparat  negara  menerima  suap, hadiah  serta  hibah.  Suap  dapat  diartikan  harta yang  diberikan  kepada  seorang penguasa, hakim, atau  aparat  pemerintah  lainnya  dengan  maksud untuk memperoleh kemudahan serta fasilitas yang diinginkan.  Setiap  bentuk  suap,  berapa  pun nilainya  dan  dengan  jalan  apa  pun  diberikannya adalah  haram  hukumnya.  Sebagaimana  firman
Allah  swt  dalam  QS.  Al-Baqarah  (2)  ayat  188. Selain  itu  Rasulullah  saw  melaknat  penyuap, penerima  suap,  dan  orang  yang  menyaksikan penyuapan (HR. Ahmad, Thabrani, al-Bazzar dan al-Hakim).  M.  Hasan  Ubaidillah,  “Kontribusi Hukum Islam…, hlm. 127.
61 Syafi’i  Ma’arif, Tak  Putus  Dirundung Musibah, http://www.gatra.com,  diakses  10 Januari 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin. “Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses  Negosiasi  Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca”, dalam  Pengantar  buku  Khaled M.  Abou  El-Fadl, Atas  Nama Tuhan  dari  Fikih  Otoriter  ke Fikih Otoritatif. (Jakarta: Serambi, 2004). ________,  dkk.  “Paradigma  Alternatif Pengembangan  Ushul  Fikih dan  Dampaknya  Pada  Fikih Kontemporer”, dalam “ Mazhab”  Jogja  Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer, Ainurrofiq  (ed.), (Yogyakarta: Arruz Press, 2002). Abu Sulayman, Abdul Hamid A. Islamization of Knowledge General  Principles  and  Work Plan . (Herndon, Virginia: IIIT,
1989). Ali,  Mohammad  Daud. Hukum  Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). Anwar, Syamsul.    “Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan
Kepastian”,  dalam  Yudian  W.
Asmin  (ed.), Ke  Arah  Fikih Indonesia. (Yogyakarta:  FSHI Fak. Syari’ah, 1994).
________.“Paradigma Fikih Kontemporer:  Mencari  Arah Baru  Telaah  Hukum  Islam Pada  Program  S3  PPS  IAIN Ar-Raniry Banda Aceh”, Makalah  Lokakarya  Program Doktor Fikih Kontemporer
pada  Pascasarjana  IAIN  Ar- Raniry,  Darussalam, Banda Aceh,  tanggal  28  Agustus, 2002. ________. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”. Dalam Ainurrafiq (ed.), Mazhab Jogja;Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Yogyakarta: Ar- Ruzz, 2002). ________. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, Dalam  Riyanta  (ed.), Neo Ushul  Fikih:  Menuju  Ijtihad
Kontekstual, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004). ________.  “Teori  Hukum  Hukum  Islam al-Ghazali  dan  Pengembangan Metode Penemuan Hukum Islam”.  Dalam  Abdullah,  M. Amin dkk. , Tafsir  Baru  Studi Islam dalam Era Multi Kultural, (Yogyakarta:  Kurnia Kalam Semesta, 2002). ________. Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik  di  Indonesia:  Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ushul Fikih , Pidato Pengukuhan Guru Besar  Ilmu  Usul  Fikih,  UIN Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta, 2005. ________. Studi Hukum Islam Kontemporer, (ed.) M. Muchlas  Rowie,  (Jakarta:  Rm Books, 2007). Ardiansah. “ Konsepsi  Hukum  Islam
dalam Mewujudkan Clean
governance
dan good government”. Dalam Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5, No. 1 Tahun 2005.
Atoillah Shohibul Hikam. Demokrasi dan Civil  Society. (Jakarta: LP3ES , 1998). Auda,  Jasser. Maqasid  al-Syari’ah  as Philosopy  of  Islamic  Law  (a Systems  Approach), (London: The  International  Institute  of Islamic Thought, 2008). al-Buty,  Sa’id  Ramadhan. Dawabit}  al- Mas}lahah  fi>  al-Syari>'ah  al- Isla>miyyah . (Beirut: Mu’assasah al-Risa > lah, 1992).
Irawa, Deni. “Paradigma Hukum Islam”.Dalam Jurnal
Pembaruan  Pemikiran  Islam Alamah , Vol VI, edisi  Januari- Desember 2008.
al-Jurja>ni> , Ali Ah}mad. Hikmah al-Tasyri>’ Wa  Falsafatuh.  (Libanon:  Da>r al-Fikr , t.t.).
Jurnal  Tashwirul  Afkar, Edisi  No.  12,
Tahun 2002.
Kamali, M. Hasyim. “Fikih and
Adaptation  to  Sosial  Reality”. Dalam The Muslim World , Vol. LXXXVI,  No.  1,  Januari,
1996.
________. Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge:
The  Islamic  Texts  Society, 1991).
Ka’bah, Rifyal. Penegakan Syariat Islam di  Indonesia. (Jakarta:  Khairul Bayan, 2004).
Khalla>f,  Abd  al-Waha>b . ‘Ilm  Us}u>l  al- Fiqh .  (Kuwait:  Dar  al-Qalam, tt.).
Ma’arif,  Syafi’i. Tak  Putus  Dirundung Musibah, http://www.gatra.com,  diakses 10 Januari 2017. Minhaji, Akh.. “A Problem of Methodological  Approach  to
Islamic  Law  Studies”, al-
Jami’ah  Journal  of  Islamic
Studies , No. 63/VI tahun 1999. ________.  “Reorientasi  Kajian  Ushul
Fiqih”. Dalam al-Jami’ah Journal of Islamic Studies , No. 63/VI tahun 1999.
________ . Sejarah  Sosial  dalam  Studi
Islam  Teori,  Metodologi,  dan Implementasi. (Yogyakarta: Suka Press, 2010). Mua’allim, Amir, dan Yusdani. Konfigurasi  Pemikiran  Hukum Islam. (Yogyakarta:  UII  Press,
1999).
al-Nabha>ni>, Taqiy al-di>n . Sistem Pemerintahan  Islam:  Dokrin, Sejarah,  dan  Realitas  Empirik. (Bangil: Al-lzzah, 1996). Rahmat, Jalaluddin. Transparansi Anggaran  dalam  Perspektif Agama-Agama,
http://www.bigs.or.id/media- seminar agama.htm, diakses 10 Januari 201.
Syaini, Ahmad. “Good Governance dalam Perspektif Fiqh Kontemporer”, dalam http://achmadsyaini.blogspot.c om/2010/04/hadis- politik.html?zx= 10782e662f255ac2. Diakses tanggl 7 Januari 2017. Syarifuddin, Amir. Pengertian dan Sumber Hukum Islam. (Jakarta:
Bumi Akasara, 1992).
________. Ushul Fikih, (Jakarta: Kencana, 2009). Suraji, Imam. “Good Governance (Kepemimpinan di Tengah Perubahan)”. dalam Jurnal Hukum  Islam, Vol.  15,  No.  1,
2011. Sudarmayanti. Good  Governance  II. (Bandung: Mandar Maju, 2004). T}a>ha> Ja>bir al-Alwa>ni> . Source Metodology in Islamic Jurisprudence. (Herndon- Virginia: IIIT, 1994). Ubaidillah, M. Hasan. “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia”. Dalam  Jurnal  Al-Qānūn,  Vol.
11, No. 1, Juni 2008.
Wael B. Hallaq, A History f Islamic Legal Theories  An  Introduction  to Sunni Usul al-Fikih, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). ________. Authority,  Continyuity,  and
Change  in  Islamic  Law. (New York,  Cumbridge  University Press, 2004). Zahroh, Abu>. Us}u>l al-Fiqh . ( ttp.: Dar al- Fikr al-‘Araby,  tt.).