Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024

## PENGARUH LITERASI PAJAK, TAX MORAL, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PEKANBARU
Olitsha Amanda 1* , Fitri Ananda Viarna 2 , Indah Kartika Sari 3 , Muhammad Riski Adi Saputra 4 , Dwi Fionasari 5
1* Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
2 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
3 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
4 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
5 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
200301020@student.umri.ac.id, 200301070@student.umri.ac.id,  200301063@student.umri.ac.id, 200301098@student.umri.ac.id, dwifionasari@umri.ac.id

## ABSTRACT
Seeing the contribution of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to the economy is interesting because this sector provides many jobs and has a big impact on gross domestic product. The population in this study is Umkm Taxpayers registered at the Pratama Pekanbaru Tampan Tax Service Office (KPP). As a result, there are still many MSME taxpayers who do not pay the taxes that must be paid, there has been a decrease in the realization of compliance, namely 2.43% in 2021 compared to 2018 of 3.88%. This research aims to determine the influence of tax literacy, tax morale, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance.  The  sample  used  in  this  research  was  100  MSME  taxpayers  in  Pekanbaru  City.  The  data analysis method used in this research is the data quality test used to determine the validity and reliability of each question item, the classical assumption test, and multiple regression analysis used to determine the frequency  distribution  of  respondents'  answers.  The  research  results  found:  (1)  tax  literacy  has  a significant effect on taxpayer compliance, (2) tax morals have a significant effect on tax compliance, (3) tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance.
Keywords: tax literacy, tax morality, tax sanctions, tax compliance, MSME

## ABSTRAK
Melihat  kontribusi  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  terhadap  perekonomian  menjadi  menarik  karena sektor ini menyediakan banyak lapangan kerja dan berdampak besar terhadap produk domestik bruto. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Umkm  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Pekanbaru Tampan.  Dampaknya,  masih  banyak  wajib  pajak  UMKM yang  tidak  membayar  pajak  yang  harus  dibayar,  terjadi penurunan  realisasi  kepatuhan  yaitu  pada  tahun  2021  sebesar  2,43%  dibandingkan  tahun  2018  sebesar  3,88%. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  literasi  perpajakan,  moral  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data yang digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap item pertanyaan, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda digunakan  untuk  mengetahui  distribusi  frekuensi  jawaban  responden.  Hasil  penelitian  menemukan:  (1)  literasi perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  (2)  moral  perpajakan  berpengaruh  signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Literasi Perpajakan, Moralitas Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, UMKM

## PENDAHULUAN
Pendapatan dari sektor pajak perlu dikaji lebih lanjut karena Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor pajak. Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2009, masyarakat tetap harus membayar pajak meski tidak menerima imbalan langsung. Artinya seluruh pengeluaran negara harus ditutupi oleh pendapatan negara, khususnya anggaran penerimaan negara bukan pajak. Pajak, sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2018:3), merupakan sumbangan sah orang pribadi kepada kas negara dan dapat dipungut tanpa uang. Kontrak administratif dengan kewenangan langsung untuk mencakup belanja publik. Tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  pajak  orang  pribadi  menjadi  salah  satu  penghambat  upaya pemerintah  meningkatkan  pendapatan  negara.  Hal  ini  mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  UU  Wajib Pajak Orang Pribadi (WP).
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajk UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2018-
2021 Tahun Jumlah WP UMKM yang terdaftar Lapor SPT Tahunan Tingkat Kepatuhan 2018 173.366 6.729 3,88% 2019 183.629 6.285 3,42% 2020 194.510 5.771 2,97% 2021 206.994 5.030 2,43% Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru, 2021
Berdasarkan tabel 1 tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi penurunan realisasi kepatuhan wajib pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Tampan  Kota  Pekanbaru.  Pada  tahun  2021  terjadi  penurunan  realisasi kepatuhan yakni sebesar 2,43 %  di bandingkan dengan tahun 2018 sebesar 3,88 %. Hal ini disebabkan masih banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak yang harus dibayar.
Melihat kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian merupakan hal yang  menarik karena sektor ini menyediakan banyak lapangan kerja dan berdampak besar terhadap produk domestik bruto. Berdasarkan data Kominfo (31 Maret 2022), saat ini terdapat 64,2 juta usaha mikro kecil, dan menengah yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional atau setara dengan 61%  PDB Indonesia. Sektor angkatan kerja (UMKM) berjumlah sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pemulihan perekonomian nasional, namun kepatuhan  pajak  di  bidang  tersebut  masih  belum  memadai.  Hasil  Sensus  Pajak  Nasional  (SPN) menunjukkan  usaha  kecil  dan  menengah  belum  memenuhi  harapan.  Selain  itu, pandemi  Covid-19  juga berdampak  pada  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  termasuk  sektor  perekonomian.  Hal  ini  jelas dirasakan  oleh  para  pelaku  usaha  UMKM  yang  sedang  menghadapi  krisis  ekonomi  akibat  menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan juga berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dihadapi UMKM tanpa disadari dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional ( www.riau.gp.id ). Rencana Pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah dalam hal perpajakan  di  masa  pandemi  Covid-19  diwujudkan  dengan  diterbitkannya  kebijakan  PP  No.  55  Tahun 2022.  Peraturan  terkait  ini menyesuaikan  peraturan  di  bidang  perpajakan  atas  penghasilan    wajib  pajak UMKM dengan  Bruto peredarannya di bawah Rp 500.000.000. - pada tahun 2022 tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5% (padahal sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh final).
Upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  tidaklah  mudah  karena  sistem  perpajakan  di Indonesia  menganut  sistem  self-assessment,  dimana  wajib  pajak  bertanggung  jawab  menentukan kewajiban perpajakannya kemudian membayar pajak dengan benar, tepat waktu, dan membayar pajak yang harus dilaporkan. Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan patuh, hal ini tidak berarti membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal pajak yang disetorkan ke  kas  negara  wajib  pajak.  kewajiban  perpajak  telah  menjadi  salah  satu  isu  yang  menonjol  di  bidang perpajakan sejak awal. Selain kepatuhan wajib pajak, ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak.  Faktor  pertama  adalah  literasi  pajak  yang  juga  dianggap  sebagai  faktor  penting  dalam
pertumbuhan  bisnis.  Literasi  pajak  merupakan  upaya  untuk  membantu  wajib  pajak  meningkatkan kemampuannya  dalam  memahami  pajak  dan  mengetahui  bahwa  dirinya  dapat  patuh  dalam  membayar pajak  (Saputro,  2018).  Perubahan  peraturan  perpajakan  yang  sering  terjadi  dapat  mengakibatkan ketidakpatuhan  wajib  pajak  karena  hal  ini  dapat  menimbulkan  kebingungan  dan  kesalahpahaman  di kalangan sebagian wajib pajak (Wiyarni et al. Event, 2018). Sebagian dari penerimaan pajak ini berasal dari usaha kecil dan menengah. UMKM di Indonesia sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara dan penciptaan lapangan kerja. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Yuliati dan Fauzi 2020)  menyatakan  literasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Namun berbeda dengan penelitian (Mardhatilla et all 2023) menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Faktor penting kedua adalah tax moral, yang mengatasi dorongan batin untuk membayar pajak dan secara  sukarela  pada  penyediaan jasa  publik.    Apabila  wajib  pajak  memiliki  moral  yang  tinggi,  tingkat kepatuhan akan meningkat dan pada akhirnya penerimaan pajak akan meningkat lebih efisien dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kepatuhan sukarela. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digunakan sebagai objek penelitian untuk memahami moral pajak dari wajib pajak. Ketika usaha kecil dan menengah  (UMKM)  menghasilkan  lebih  dari  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP),  mereka  harus terdaftar  sebagai  wajib  pajak.  Dengan  demikian,  mereka  harus  membayar  pajak  dan  melaporkan  SPT. Berdasarkan  penelitian  (Hamim  2019)  menyatakan  bahwa  tax  moral  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Terakhir, faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah sanksi perpajakan yang menjamin  penghormatan,  ketaatan,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Dengan kata lain sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Santana et al., 2020). Sanksi perpajakan yang dikenakan akan cukup berat bagi wajib pajak sehingga akan menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penghindaran pajak dan memungut pajak dalam jumlah yang  tepat,  sangat  penting  untuk  memahami  undang-undang  perpajakan  dan  memperbaikinya  dengan memberikan sanksi yang tegas. Sanksi atau penalti yang digunakan sebagai strategi awal untuk memastikan kepatuhan pajak dapat melemahkan legitimasi regulator jika dianggap prosedural, padahal kenyataannya tidak  demikian.  Sanksi  pajak  berguna  dalam  memerangi  penghindaran  pajak,  namun  hanya  sedikit perhatian yang diberikan pada penafsiran undang-undang perpajakan. Dari segi hukum, pajak mengandung unsur pemaksaan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan (Mardhatilla et all 2023) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dan Yulianto 2018) tentang sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## KAJIAN LITERATUR

## Teori Atribusi
Menurut  Robbins  (2002),  teori  atribusi  adalah  ketika  seseorang  melihat  perilaku  orang  lain,  ia mencoba  menentukan  apakah  perilaku  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  internal  atau  faktor  eksternal. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya seseorang berperilaku  karena  keadaan.  Sebaliknya,  perilaku  yang  disebabkan  secara internal adalah  perilaku  yang dianggap  dimiliki  oleh   individu.  Dalam  penelitian  ini, teori atribusi  digunakan  sebagai  landasan  untuk menunjukkan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap ketetapan pajak. Teori ini cocok untuk menjelaskan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  kewajiban  perpajakan.  Wajib  Pajak  mempersepsikan bagaimana kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Wajib Pajak. Selain itu,  sikap  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  mungkin  berkaitan  dengan  penilaian  perpajakan yang  pada  umumnya  didasarkan  pada  pandangan  individu  yang  mempengaruhi  penilaian  orang  lain melalui faktor internal dan eksternal (Jatmiko, 2006).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  (Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2016), ketaatan diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan. Ketaatan atau kepatuhan dalam hal ini berarti menaati atau menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak  ditandai  dengan  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakannya  dan melaksanakan  hak  perpajakannya,  ketika  wajib  pajak  mulai  mendaftarkan  diri,  ia  mencatat  segala
sesuatunya,  termasuk  penghasilan  kena  pajak  dan  pajak  yang  terutang.  Pajak  sesuai  peraturan  dan perundang-undangan  (menurut  sistem  perpajakan  self  assessment)  (Febriani  &  Kusmurianto,  2015). Penentuan  apakah  seseorang  telah  patuh  dan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dipengaruhi  oleh penilaian yang wajar atas manfaat perpajakan serta pengaruh pihak lain yang mempengaruhi keputusan pelaksanaan kewajiban perpajakan kini. Hal ini sesuai dengan  yang dikemukakan (Mangoting & Sadjiarto, 2013) bahwa pada dasarnya kepatuhan  wajib pajak terhadap peraturan dipengaruhi oleh dua faktor , yaitu faktor internal yaitu faktor  yang berasal dari  wajib pajak itu sendiri – serupa dan saling berhubungan.

## Literasi Pajak
Literasi  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  kemampuan membaca  dan  menulis,  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  bidang  atau  kegiatan  tertentu,  serta kemampuan mengelola pengetahuan dan  informasi  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Konsep dan praktik budaya pajak pada dasarnya sama dengan program peningkatan kesadaran perpajakan yang dirancangkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  melalui  budaya  pajak.  Jenis  informasi  pengetahuan  pajak antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, denda, NPWP pemilik, perhitungan pajak yang benar,    cara  membayar  SPT  pajak,  tempat  membayar  uang    denda  dan  batas  waktu  pembayaran  atau pelaporan SPT(Ilhamsyah et al., 2016; Rahayu, 2017;  Rustiyaningsih, 2017). Seringnya terjadi perubahan peraturan  perpajakan  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  ketidakpatuhan  wajib  pajak  karena membingungkan  sebagian  wajib  pajak  dan  menimbulkan  kesalahpahaman  dan  kurangnya  pemahaman (Wiyarni et al., 2018).

## Tax Moral
Torgler dan Schaltegger (2005) berpendapat bahwa moral  pajak membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Jika moral pajak mengukur perilaku individu, penghindaran pajak mengukur sikap individu. Sistem perpajakan yang adil dan pemerintahan yang responsif adalah dasar sistem pajak yang  berkelanjutan.  Untuk  lebih  memahami  mengapa  orang  membayar  pajak,  penting  untuk mempertimbangkan dampak sistem perpajakan, pengeluaran pajak, efektivitas administrasi, dan perilaku pejabat terhadap wajib pajak dan memperhitungkan ketentuan pajak yang besar. Oleh karena itu, penting untuk  memahami  perilaku  pembayaran  pajak  masyarakat  dan  sejauh  mana  kontribusinya.  James  et  al. (2001) menjelaskan bahwa ada dua komponen moral dalam perpajakan.

## Sanksi Pajak
Sesuai  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  barangsiapa  dengan  sengaja  tidak mendaftarkan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa izin, maka akan kehilangan penerimaan  pajak.  Itu  disebut  hukuman.  (Mardiasmo,  2018)  menjelaskan  bahwa  sanksi  perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dipatuhi/dihormati  dan  apabila  diterapkan  akan  menjadikan  sanksi  tersebut  sebagai  efek  jera  terhadap kepatuhan  perpajakan.    4.444  wajib  pajak  tidak  melanggar  standar  perpajakan.  Sanksi  yang  berat  bagi pelanggaran peraturan  perpajakan perlu ditegakkan dan ditegakkan secara tegas agar menimbulkan efek jera. Terdapat dua jenis sanksi dalam Peraturan Umum dan Undang-undang tentang Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007: 1) Sanksi administratif; Termasuk didalamnya sanksi berupa denda, sanksi berupa suku bunga dan sanksi berupa denda dari kenaikan gaji. 2) sanksi pidana berupa penjara dan pidana penjara.

## Hubungan Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Menurut Yuliati dan Fauzi (2020), literasi perpajakan berarti wajib pajak paham dan memahami peraturan  perpajakan.  Anda  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  kepatuhan perpajakan serta mempengaruhi wajib pajak agar lebih taat pajak. Hal ini didasarkan pada teori perilaku terencana,  yang  menyatakan  bahwa  orang  percaya  pada  konsekuensi  tindakan  mereka  sebelum memutuskan  untuk  melakukan  sesuatu.  Dalam  hal  ini  wajib  pajak  yang  memahami  perpajakan  akan mengetahui  dan  meyakini  bahwa  pajak  yang  dibayarkannya  sangat  penting  bagi  keuangan  dan pembangunan  negara.  Penelitian  Sari  (2019)  mendukung  pendapat  bahwa  informasi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Keadaan  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  serupa  (Andayani,  2018;  Indrawan  dan  Binekas,  2018;  Zahrani  dan  Mildawati,  2019).
Peningkatan  kepatuhan  perpajakan  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  perpajakan  dan  dukungan  penerapan pengetahuan  tersebut  yang  menunjukkan  bahwa  moral  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak. Faktor  dalam  diri  wajib  pajak  juga  diperlukan  untuk  menjawab  pertanyaan  mengenai  kepatuhan  pajak. Kesediaan  dan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  tentu  akan  efektif  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Hubungan Tax Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Artha  &  Setiawan  (2016)  menyatakan  bahwa  peningkatan  kewajiban  moral  wajib  pajak  dapat menyebabkan  mereka  lebih  tertarik  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mereka.  Jika  wajib  pajak memiliki moral pajak yang tinggi dan berpikir positif saat menjalankan kewajiban pajaknya, mereka dapat menanamkan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, wajib  pajak  dapat  melakukan  kewajiban  pajaknya  dengan  sukarela  di  masa  depan.  berdasarkan  teori atribusi,  yang  mengatakan  bahwa  faktor  internal  atau  eksternal  dapat  menyebabkan  suatu  perilaku. Seseorang  memiliki  kendali  atas  perilaku  yang  muncul  secara  internal.  Dalam  kasus  ini,  moral  pajak berfungsi sebagai komponen internal dari wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana wajib pajak memenuhi kewajibannya (Aruan dkk., 2017; Ruky dkk., 2018; Asih & Adi, 2020). H2 : Tax moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi merupakan tindakan hukuman terhadap pihak yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan dan perundang-undangan. Untuk mematuhi peraturan perpajakan, harus dikenakan sanksi perpajakan atas pelanggaran. Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak apabila mereka yakin bahwa sanksi pajak atas tidak membayar pajak akan menimbulkan kerugian yang besar bagi dirinya,  sehingga  semakin  berat  sanksinya  maka  wajib  pajak  akan  semakin  'patuh'    (Brata  et  al.,  2017; Fauziah dan Kusmurianto, 2016). Dalam teori pembelajaran sosial yang dikembangkan (Robbins & Judge, 2008)  wajib  pajak  dapat  mempelajari  dan  mengamati  wajib  pajak  lain  yang  dikenakan  sanksi  jika melanggar peraturan perpajakan, dengan demikian pengamatan dan pemeriksaan secara langsung menjadi landasan bagi wajib pajak untuk melakukan evaluasi pengenaan sanksi, penalti dan memutuskan apakah akan  bertindak  patuh  atau  tidak.  Beberapa  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah penelitian (Brata et al., 2017; Pranata & Setiawan, 2015; Rahayu, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## METODE PENELITIAN
Populasi pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Umkm yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Jumlah wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Pekanbaru  Tampan  adalah  30.544.  Perhitungan  untuk  penentuan  sampel  menggunakan  rumus slovin yang memperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak  UMKM  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dengan  cara menyebarkan  kuesioner  kepada  responden  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Metode analisa  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  Uji  kualitas  data  digunakan  untuk  menentukan validitas dan reliabilitas masing-masing item pertanyaan, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden. Uji normalitas, heteroskedastisitas, dan  multikolinieritas  digunakan  dalam  uji  asumsi  klasik  untuk  menentukan  apakah  data  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  dipengaruhi  oleh  asumsi  klasik.  Untuk  mengetahui  bagaimana variabel independen dan variabel dependen berinteraksi satu sama lain, analisis regresi berganda digunakan dengan menggunakan SPSS 21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  penelitian  pada  UMKM  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Tampan  Kota Pekanbaru telah megumpulkan beberapa informasi terkait pengaruh literasi pajak, tax moral , dan sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan  pendekatan  kuantitatif  diperoleh  dengan
analisis yang lengkap dan akurat menggunakan SPPS 21. Pada uji kualitas data yang dimana menggunakan uji  validasi  sebagai  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  validasinya  data  dan  uji  realibilitas sebagai  alat  dapat  dipercaya  dan  bereputasi  baik  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  ini  lolos pemeriksaan  kualitas  yang  diukur  dengan  nilai  r  dan  Cronbach's  Alpha.  Sebagai  uji  normalitas  asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas, dan dapat dilihat tidak ada terjadi masalah pada ketiga pengujian tersebut dan dapat dibilang uji asumsi klasik memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten angket yang digunakan peneliti, sehingga angket dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian (Sujarweni, 2016). Menurut dasar pengambilan  keputusan,  kuesioner  atau  angket  dianggap  reliabel  atau  konsisten  jika  nilai  alfa cronbachnya  lebih  dari  0,60.  Sebaliknya,  jika  nilai  alfa  cronbachnya  kurang  dari  0,60,  kuesioner  atau angket dianggap tidak reliabel atau tidak konsisten. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas:
Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas Kuesioner
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan Literasi Pajak (X1) .759 Reliabel Tax Moral (X2) .896 Reliabel Sanksi Pajak (X3) .786 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) .862 Reliabel Sumber : Data diolah (2024)
Tabel  2  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  cronbach's  alpha  untuk  setiap  pernyataan  dalam kuesioner  yang  dapat  diandalkan  akan  mampu  menghasilkan  data  yang  konsisten.  Sebelum  uji  analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dilakukan. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan  normal.  Selanjutnya,  pengaruh  dua  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  suatu  variabel dependen dievaluasi dengan menggunakan metode regresi berganda. Tabel 3 menunjukkan hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen literasi pajak, tax moral , dan sanksi perpajakan yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan persamaan regresi.
Tabel 3. Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .868 a .753 .745 1.67653
Sumber : Data diolah (2024)
Berdasarkan tabel 3 hasil nilai koefisien determinasi diketahui pengaruh dari variabel independen terhadap  variabel  dependen  dinyatakan  dalam  nilai Adjusted  R Square yaitu ,sebesar 0,753 atau 75,03%. Artinya 75,03% variabel Kepatuhan Wajib Pajak bisa dijelaskan oleh variabel  Literasi Pajak, Tax Moral dan Sanksi Pajak secara  bersama-sama.  Sedangkan  24,07%  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  yang  lain diluar penelitian ini.
Tabel 4.  hasil uji regresi linear berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) .499 .723 .689 .492 Literasi Pajak .184 .059 .228 3.139  .002 .486 2.059 Tax Moral .674 .075 .668 9.027  .000 .470 2.130
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel literasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi  sebesar  0,002  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  literasi  perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  literasi  pajak  pada  dasarnya berkaitan  dengan  kemampuan  seseorang  dalam    membaca  dan  memahami  informasi  serta menindaklanjutinya  melalui  pengambilan  keputusan.  Artinya  literasi  pajak  erat  kaitannya  dengan pengetahuan  dan  pemahaman  wajib  pajak  yang  baik  dan  akurat.  Wajib  Pajak  yang  memiliki  literasi perpajakan mengetahui dan meyakini bahwa pajak yang dibayarkannya penting bagi keuangan negara dan pembangunan.  Tinggi  atau  rendahnya  literasi    pajak  tidak  berarti  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakannya kecuali jika pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya diterapkan. Yuliati & Fauzi (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pelaku UMKM masih memiliki rasa keberatan dan enggan untuk mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya produksi. Pengetahuan tentang pajak saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran wajib pajak dalam penerapannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Yuliati & Fauzi (2020) yang menemukan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Namun  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Sari  (2019)  yang menunjukkan  bahwa  literasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Variabel  tax  moral  mempunyai  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  sehingga  dapat disimpulkan bahwa  tax moral mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya  merupakan kontribusinya kepada negara dalam  menyediakan barang publik. Kemampuan  Wajib  Pajak  yang  memiliki  moral  pajak  yang  baik  untuk  secara  sukarela  memenuhi kewajiban  perpajakannya  dapat  meningkatkan  kemampuannya  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Mengacu  pada  teori  atribusi  yang  menjelaskan  bahwa  perilaku  dapat  disebabkan  oleh penyebab internal maupun eksternal. Perilaku yang berasal dari faktor internal merupakan perilaku yang diarahkan  pada  diri  sendiri.  Dapat  dikatakan  bahwa  moral  pajak  adalah  motivasi  internal  yang  timbul dalam diri masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,  Misalnya saja khawatir tidak membayar pajak dan takut akan sanksi pajak. Moral pajak sebagai faktor internal sangat penting dalam meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asih & Adi (2020) yang menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) menyimpulkan bahwa moral pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selanjutnya, variabel sanksi pajak memiliki tingkat siginifikan sebesar 0,000 < 0,05  maka dapat disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak melihat sanksi pajak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka wajib pajak akan patuh karena semakin banyak sisa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin sulit membayar pajak tersebut. Sekalipun Wajib Pajak tidak diberikan imbalan dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajaknya,  tetap  terdapat  sanksi  jika  lupa  atau  sengaja  tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Jadi hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

## KESIMPULAN
Penelitian yang dilakukan pada UMKM di Kota Pekanbaru dengan fokus pada literasi pajak, tax moral, dan sanksi perpajakan telah memberikan gambaran yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang  perpajakan  sangat  penting  dalam  membentuk  perilaku  patuh  pajak.  Tax  moral  juga  terbukti memiliki dampak positif yang signifikan, menekankan pentingnya motivasi intrinsik dan kesadaran akan kontribusi  pajak  terhadap  negara.  Selain  itu,  sanksi  perpajakan  terbukti  efektif  dalam  meningkatkan kepatuhan, memberikan indikasi bahwa hukuman yang diberikan pada wajib pajak dapat meminimalisir pelanggaran  norma  perpajakan.  Melalui  penelitian    terhadap  UMKM  di  Kota  Pekanbaru,  dapat
Sanksi Pajak .811 .037 .087 1.665  .000 .952 1.050 Sumber : Data diolah (2024)
disimpulkan bahwa literasi pajak, tax moral, dan sanksi perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR LITERATUR
Artha,  K.  G.  W.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2016).  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi , 17 (2), 913- 937.
Aruan, R., Edy Sujana, S. E., Msi, A. K., Sulindawati, N. L. G. E., & SE Ak, M. (2017). Pengaruh Sikap Wajib  Pajak,  Moral  Wajib  Pajak  dan  Kemauan  Untuk  Membayar  Pajak  terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Asih, KS, & Adi, IKY (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap pemenuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. Jurnal Penelitian Akuntansi , 1 (2), 181-189. Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017, March). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. In Forum Ekonomi (Vol. 19, No. 1, pp. 69-81).
Fauziah, N., & Kusmuryanto, K. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IMPLEMENTASI  PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  46  TAHUN  2013. Accounting Analysis Journal , 5 (2), 11-20.
Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting Analysis Journal , 4 (4).
Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan. Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang) .
James, S., Hasseldine, J., Hite, P., & Toumi, M. (2001). Developing a tax compliance strategy for revenue services. Bulletin for International Fiscal Documentation , 55 (4), 158-164.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2016).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 15 (2), 106-116.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi. Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 10 (2), 456-473. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). Perilaku organisasi edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat , 11 . Rustiyaningsih, S. (2017). Faktor yang mempengaruhi terpenuhinya kewajiban pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Widya Warta , 1 (XLI).
Saputro,  R.  F.  (2018).  Membangun  Rumah  Literasi  Pajak.  https://news.ddtc.co.id/  membangun-rumah- literasi-pajak-11742?page_y=305.
Sari, V. I. (2019). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Semarang .
Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen Bisnis , 8 (1), 14-23. Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax morale and fiscal policy (No. 2005-30). CREMA Working Paper.
Wiyarni, W., Hartini, H., & Djuharni, D. (2018). Pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, kualitas layanan,  sanksi  perpajakan  dan  pemeriksaan  terhadap  kepatuhan  pajak. Jurnal  Akuntansi Kontemporer , 10 (1), 14-23.
Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM) , 27 (2).