## TINJAUAN KRITIS TERHADAP KECENDERUNGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA MASA KINI
Oleh:

## Slamet Subekti

## ABSTRACT
Exercise about Indonesian historiography is interesting, actually to see direction among  historian  works.  As  we  have  seen  through  library  study  that  modern Indonesian  historiography  developed  by  academic  historian  became  Indonesia- centric  historiography  circa  late  1970s.  But  it‟s  disappointed,  because  failed  to respond our problems, such as: how history contributes to an effort for overcome socio-political  constrain  our  nation?  Today,  more  historians  aware  for  need  to developing  alternative  historiography,  it  benefits  for  nation  enlightenment  and respond to future challenges.

## Keywords: historiography, liberation historiography

## A. PENDAHULUAN
Tulisan  ini  mengangkat  historiografi  dalam  kaitannya  dengan  lontaran  kritik  kepada sejarawan  akademis  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  saat  ini  tulisan-tulisan  para  sejarawan akademis  tidak  mengakar  dalam  persoalan  sosial,  sehingga  tidak  mampu  mencerahkan masyarakat  dan  tidak  memiliki  sumbangan  apa-apa  terhadap  pemecahan  persoalan  kekinian apalagi untuk masa yang akan datang (Purwanto, 2004).
Istilah  historiografi  dalam  khazanah  ilmu  sejarah,  digunakan  untuk  menyebut  langkah terakhir  dari  metode  penelitian  sejarah,  yaitu  proses  menyusun  secara  tertulis  hasil  temuan- temuan yang diperoleh dalam satu penelitian sejarah menjadi cerita yang siap untuk dibaca para pembacanya.  Proses  penyusunan  hasil-hasil  temuan  penelitian  sejarah  itu  juga  sering  disebut sebagai  proses  rekonstruksi  sejarah  dengan  asumsi  bahwa  masa  lampau  sebagai  aktualitas merupakan  sebuah  konstruksi  sebagai  hasil  dari  proses-proses  sosial  dengan  segala kompleksitasnya dalam satu komunitas manusia (Garraghan, 1957:396). Oleh karena itu, istilah historiografi sering digunakan untuk menyebut hasil penelitian dan penulisan sejarah. Istilah ini bahkan digunakan untuk menyebut tulisan sejarah atau cerita sejarah yang berbentuk tulisan.
Kajian ini berusaha untuk mencermati kecenderungan historiografi Indonesia masa kini. Pembahasan akan diawali dengan garis besar perkembangan historiografi Indonesia, dilanjutkan dengan pemikiran tentang historiografi alternatif, dan diakhiri dengan simpulan.

## B. METODE
Kajian ini dilakukan dengan studi pustaka. Langkah pertama, dilakukan pembacaan atas referensi  tentang  historiografi  umum  dari  sumber  buku  teks  maupun website ,  dan  khususnya berkenaan  dengan  historiografi  Indonesia,  terutama  tulisan  Bambang  Purwanto  ( Gagalnya Historiografi  Indonesiasentris ,  2006)  dan  Singgih  Tri  Sulistiyono  ( Historiografi  Pembebasan untuk  Indonesia  Baru ,  2008).  Langkah  kedua,  dilakukan  analisis  dan  sintesis  atas  pembacaan referensi tersebut. Langkah ketiga, dilakukan refleksi atas hasil analisis dan sintesis tersebut, dan akhirnya dilakukan penulisan naratif.

## C. PERKEMBANGAN HISTORIOGRAFI INDONESIA
Usaha  penulisan  sejarah  bangsa  kita,  dalam  artian  historiografi  modern,  telah  dilakukan pada  zaman  penjajahan  berupa  sejarah  Hindia-Belanda  ( Geschiedenis  van  Nederlands-Indie ) sejumlah  5  jilid.  Jilid  satu  tentang  prasejarah,  jilid  dua  tentang  sejarah  Hindu-Jawa,  jilid  tiga tentang  pembentukan  VOC,  dan  jilid  empat  tentang  sejarah  Hindia  Belanda  abad  ke-18.  Jilid lima ditulis oleh F.W. Stappel terbit tahun 1943, ketika Belanda diduduki Jerman dan kepulauan Indonesia diduduki Jepang. Oleh karena itu, jilid lima ini tidak beredar di Indonesia. Tentu saja, kecenderungan  penulisan  buku  tersebut  didasarkan  perspektif  kolonial  Belanda  (Purwanto  dan Asvi, 2005: 103).
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  mulai  disadari  kebutuhan  akan  penulisan  buku  sejarah oleh  anak  bangsa.  Penulisan  sejarah  oleh  orang  Belanda  berfokus  pada  masyarakat  Belanda  di negara  koloni  atau  di  Eropa.  Sekiranya  terdapat  pembahasan  tentang  bumiputera  tentunya  dari perspektif Barat (Van Leur, misalnya). Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk menulis sejarah oleh  orang  Indonesia  sendiri  sebagai history  from  within .  Terjadi  dekolonisasi  sejarah,  dengan motivasi menggantikan buku teks Belanda. Penulisan sejarah ini dilakukan melalui  penyaduran dengan  membalikkan  posisi  pelaku  sejarah.  Model  historiografi  Indonesia  tahun  1957  bergeser
dari  Belandasentris  menjadi  Indonesiasentris.  Label  “pemberontak”  bagi  Belanda  seperti Diponegoro  misalnya,  berganti  menjadi  “pahlawan”  bagi  kita  (Piliang,  2001:2).  Akan  tetapi, dekolonisasi  penulisan  sejarah  ini  cenderung  menjadi  regionalisasi,  dalam  hal  ini  pokok pembahasannya lebih banyak tentang Jawa (Jawasentris).
Sejak tahun 1950-an dirintis penulisan sejarah nasional namun gagal, dan baru dilakukan secara  serius  seusai  Seminar  Sejarah  Nasional  II  (Yogyakarta,  1970).  Pemerintah  membentuk tim  yang  dipimpin  Sartono  Kartodirjo,  Marwati  Djoened  Poesponegoro  dan  Nugroho Notosusanto. Buku itu terdiri 6 jilid: prasejarah, sejarah kuno, kerajaan-kerajaan Islam, periode 1800-1900, 1900-1942 dan 1942-1965 (Purwanto dan Asvi, 2005: 104-105).
Setelah  empat  tahun  mengadakan  penelitian,  termasuk  studi  banding  di  AS  (Berkeley) dan  Belanda  (Leiden),  tahun  1975  terbit  buku Sejarah  Nasional  Indonesia (SNI)  yang membuahkan  kontroversi.  Konflik  sudah  dimulai  dalam  lingkungan  tim  penyusunnya.  Deliar Noer  yang  ditugasi  menulis  “pergerakan  Islam  1900-1945”,  satu  hari  dipanggil  Nugroho Notosusanto  dan  diminta  mengundurkan  diri.  Mundurnya  Deliar  diikuti  oleh  Abdurrahman Surjomihardjo,  Thee  Kian  Wie,  Taufik  Abdullah  dan  kemudian,  Sartono  Kartodirjo.  Pada kenyataannya,  buku  SNI  ini  membuahkan  banyak  kritik  terutama  jilid  6  yang  disunting  oleh Nugroho Notosusanto. Tahun 1993 sempat dilakukan revisi oleh RZ Leiressa, Anhar Gonggong dan kawan-kawan, namun akhirnya buku itu tidak diedarkan.

## D. MENUJU HISTORIOGRAFI ALTERNATIF
Sekiranya  benar  sinyalemen  bahwa  arah  perjalanan  historiografi  (penulisan  sejarah) Indonesia saat ini telah tercerabut dari konteks masyarakatnya, dan historiogafi kembali berubah menjadi cerita tentang barang antik yang tidak memiliki relevansi dengan persoalan aktual yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, sejarah hanya “sekedar alat pembenar yang hanya mampu  berdialog  dengan diri  sendiri dan takut  pada penindasan serta kezaliman politis” (Purwanto,  2006:  47).  Padahal  diyakini  bahwa  seharusnya  sejarah  bukan  untuk  kepentingan orang  yang  hidup  pada  masa  lampau  itu  sendiri,  tetapi  untuk  kepentingan  masa  kini  dan mendatang  (Meyerhoff,  1959:  44).  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  waktu  lagi  bagi  sejarawan  dan siapa  pun  yang  peduli  terhadap  masa  depan  bangsa  Indonesia  untuk  tidak  menggagas  satu historiografi  alternatif  yang  mampu  memberikan  sumbangan  tertentu  untuk  ikut  menyelesaikan persoalan  bangsa  yang  saat  ini  sedang  berjuang  mempertahankan  eksistensi  dan keberlangsungannya.
Historiografi  alternatif  bermaksud  mengenalkan  perspektif  yang  terabaikan,  terlewatkan atau  tidak  terlihat.  Pada  gilirannya  historiografi  alternatif  akan  menghasilkan  sejarah  alternatif, yang  mengacu  pada  sejarah  yang  dituturkan  dari  sudut  pandang  berbeda,  alih-alih  dari  sudut pandang  (baik  secara  eksplisit  maupun  implisit)  para  imperialis,  penakluk,  atau  penjajah. Misalnya, Sejarah Rakyat Amerika Serikat memberikan pandangan yang simpatik kepada orang- orang pribumi Amerika .
Sejarah  alternatif  dibagi  menjadi  dua  macam:  Pertama, pembaruan  sejarah yaitu pengkajian ulang dari fakta-fakta dan penafsiran sejarah untuk memperbaiki sejarah yang tertulis dengan informasi baru yang lebih tepat dan lebih tidak berprasangka atau menyimpang. Kedua, ketika  pembaruan  ini  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  hal  ini  disebut pembaruan  sejarah  secara politis , sebagai contoh perekaan ulang kejadian di masa lalu yang disangkal oleh sumber-sumber yang  terdokumentasi  yang  kesahihannya  dapat  dibuktikan.  Untuk  menghapus  bukti  akan
perekaan ulang, sejarah seperti itu biasanya menyalahkan kurangnya ilmu atau dokumentasi pada satu konspirasi.
Kajian  tentang  historiografi  alternatif  ini  akan  difokuskan  pada  pemikiran  Bambang Purwanto di satu pihak, dan pemikiran Singgih T. Sulistiyono di lain pihak.

## 1. Kritik Bambang Purwanto terhadap Historiografi Indonesiasentris
Melalui  kata  pengantar  bukunya Gagalnya  Historiografi  Indonesiasentris (2006), Bambang  Purwanto  menuliskan  bahwa  disorientasi  mungkin  label  yang  tepat  untuk menggambarkan historiografi Indonesia masa kini. Mengapa demikian? Hal ini dapat dicermati bahwa  Indonesiasentrisme  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  identitas  historiografi  Indonesia ternyata  tidak  lebih  dari  sebuah  label  tanpa  makna  yang  jelas,  kecuali  sebagai  antitesa  dari kolonialsentrisme  yang  melekat  pada  historiografi  sebelumnya.  Dekolonisasi  yang  dijadikan prinsip  dasar  Indonesiasentrisme  sebagai  cara  pandang  orang  Indonesia  tentang  masa  lalunya sendiri, seolah-olah telah membangun wacana sekaligus perspektif yang menjadikan historiografi sekadar  sebagai  alat  penghujat  dan  menggunakan  masa  lalu  sebagai  tameng  pembenaran (Purwanto, 2006: xii).
Disinyalir  tidak  banyak  orang  menyadari  bahwa  prinsip  dekolonisasi  itu  telah mengakibatkan  sebagian  besar  pemahaman  tentang  sejarah  Indonesia  cenderung  anakronis. Mereka  menafikan  banyak  realitas  yang  dikategorikan  sebagai  bagian  dari  kultur  kolonial,  dan menganggap hal itu hanya sebagai bagian dari sejarah Belanda atau sejarah para penjajah  yang tidak ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Padahal sebagai sebuah proses, realitas-realitas itu sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia.
Sebaliknya tradisi itu menganggap bahwa realitas-realitas lain sebagai realitas Indonesia hanya karena sebagai masa lalu realitas itu terjadi di Indonesia sebagai sebuah unit geografis. Padahal secara konseptual, realitas itu tidak dapat dikategorikan sebagai masa lalu Indonesia.  Selain  itu,  prinsip  dekolonisasi  yang  sebenarnya  hanya  tepat  digunakan  untuk merekonstruksi masa lalu  yang berkaitan dengan periode dominasi  Barat  di  Indonesia, ternyata digunakan untuk merekonstruksi masa lalu di luar periode itu, baik periode prakolonial maupun masa  pascakolonial.  Cara  pandang  itu  telah  mengakibatkan  berkembangnya  historiografi Indonesia  yang  menjauh  dari  tradisi  sejarah  kritis,  dan  sebaliknya  menghadirkan  historiografi parsial yang penuh dengan muatan politis-ideologis yang tidak mengakui keragaman pandangan dalam konstruksi dan pemaknaan terhadap masa lalu.
Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  patut  dipertanyakan:  Apakah  tradisi  historiografi Indonesiasentris  telah  gagal  merekonstruksi  masa  lalu  Indonesia?  Pertanyaan  ini  tidak  mudah untuk  dijawab.  Pada  satu  sisi,  mengatakan  Indonesiasentrisme  gagal  secara  keseluruhan  tentu saja  berlebihan,  karena  sampai  tingkat  tertentu  historiografi  ini  telah  berhasil  menghadirkan unsur keindonesiaan baik sebagai aktor masa lalu mapun perspektif dalam konstruksi dan makna yang dibangun.
Pada lain sisi, buku Sejarah Nasional Indonesia yang banyak dikritik itu pun sebenarnya mampu  menghadirkan  secara  konseptual  prinsip  keindonesiaan  yang  dilandasi  oleh  kaidah keilmuan.  Periodisasi  dan  kerangka  berpikir  teoretik  konseptual  yang  dirumuskan  secara  jelas oleh editor utama yang dimotori oleh Sartono Kartodirdjo, menunjukkan kematangan intelektual daripada  sekadar  emosional,  terlepas  dari  persoalan  yang  ada,  terutama  pada  jilid  6  dan keberadaan  jilid  7  yang  terkesan  malu-malu.  Oleh  karena  itu,  disimpulkan  bahwa  Historiografi Indonesiasentris
telah
gagal.

## 2. Tawaran Historiografi Pembebasan Singgih Tri Sulistiyono
Konsep  “historiografi  pembebasan”  ditawarkan  sebagai  satu  corak  historiografi  yang perlu  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  untuk  membangkitkan  kesadaran  historis,  aktual,  dan sekaligus futural bagi segenap masyarakat Indonesia. Pada gilirannya, historiografi pembebasan digunakan untuk membangkitkan semangat bergerak membebaskan diri dari berbagai persoalan yang hingga saat ini tidak terpecahkan. Historiografi pembebasan ini diharapkan dapat berperan sebagai  satu  historiografi  yang  mampu  membebaskan  cara  berpikir  masyarakat  terhadap  masa lampau  dari  belenggu  ketidaktahuan,  kepalsuan,  mitos-mitos,  manipulasi,  dan  kesalahtafsiran aktual  mengenai  masa  lampau  sehingga  memberikan  spirit  untuk  bertindak  menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan akar historis (Sulistiyono, 2008: 5).

## 2.1 Pengertian
Menurut  Sulistiyono,  penggunaan  istilah  “pembebasan”  dalam  konsep  historiografi pembebasan mengacu kepada karya sejarah yang bukan sekadar sebagai pelipur lara dan pengisi waktu senggang, melainkan satu karya sejarah yang mampu membangkitkan kesadaran terhadap masalah  aktual  yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat  seperti  kemiskinan,  ketergantungan, ketidakadilan,  penindasan,  dan  sebagainya.  Perpaduan  antara  kesadaran  sejarah  dan  kesadaran aktual  serta  kesadaran  futural  itu  pada  gilirannya  akan  mendorong  semangat  masyarakat  untuk melakukan suatu langkah perbaikan demi mencapai cita-cita Indonesia Baru sebagai komunitas bangsa yaitu masyarakat yang makmur, berkeadilan, mandiri, bebas dari penindasan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan  demikian,  historiografi  pembebasan  ini  akan  membangkitkan  kesadaran  bahwa bangsa  Indonesia  masih  harus  berjuang  untuk  membebaskan  diri  dari  belenggu  kemiskinan, ketergantungan,  ketidakadilan,  penindasan  dan  lain-lain.  Selama  ini,  lemahnya  semangat  untuk membebaskan  diri  dari  belenggu  itu  semua  disebabkan  oleh  salah  pemahaman  terhadap  masa lampau dan masa kini, bahwa kita sudah merasa merdeka, sudah merasa kecukupan, berkeadilan, bebas dari belenggu penindasan, dan sebagainya. Dengan demikian, historiografi pembebasan ini lebih  banyak  menyangkut  upaya  pemikiran:  Bagaimana  historiografi  memiliki  fungsi  yang signifikan dalam ikut memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat ini dan mendatang?

## 2.2 Landasan Filosofis
Sementara  ini  historiografi  pembebasan  belum  pernah  digunakan  secara  khusus  dalam kajian  historiografi.  Namun  demikian,  sejauh  hal  itu  menyangkut  fungsi  praktis  historiografi secara  umum,  para  sejarawan,  guru  sejarah,  dan  terutama  filsuf  sejarah  secara  jelas  mengakui adanya  fungsi  historiografi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ibrahim  Alfian  dalam  pidato pengukuhan  guru  besar  di  Universitas  Gadjah  Mada  telah  menyitir  pendapat  Wang  Gungwu, bahwa ada tiga kegunaan sejarah (Sulistiyono, 2008:18).
Kegunaan pertama, sejarah untuk melestarikan identitas kelompok (keluarga, klan, suku bangsa, bangsa) untuk memperkuat daya tahan kelompok dan kelangsungan hidupnya. Kegunaan kedua, sejarah sebagai pelajaran untuk mengambil suri teladan peristiwa masa lampau. Peristiwa kegagalan  tidak  perlu  diulangi,  sedangkan  peristiwa  gemilang  dapat  ditiru  dan  disempurnakan. Kegunaan  ketiga,  sejarah  sebagai  sarana  pemahaman  mengenai  makna  hidup  dan  mati.  Selain itu, Alfian juga menambahkan satu fungsi sejarah yaitu sebagai alat pemenuhan rasa ingin tahu sejarawan dan para peminat sejarah.
Arti  penting  historiografi  sebagai  sarana  untuk  mencari  hikmat  dari  peristiwa  masa lampau  dapat  ditemukan  dalam  karya  filsuf  Collingwood  (Collingwood,  1973:  10). „knowing yourself means knowing what you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done‟
(memahami diri anda sendiri berarti memahami apa yang dapat anda kerjakan; dan oleh karena tidak  seorang  pun  tahu  apa  yang  dapat  ia  kerjakan  hingga  ia  mencobanya,  maka  satu-satunya kunci  untuk  mengetahui  apa  yang  dapat  ia  kerjakan  adalah  apa  yang  telah  dikerjakan  oleh orang).
Demikianlah, jika satu bangsa ingin tahu apa yang sebaiknya dikerjakan saat ini dan yang akan  datang  secara  optimal,  maka  bangsa  itu  harus  belajar  dari  apa  yang  telah  dilakukan  oleh para pendahulunya. Dengan kata lain, mereka harus belajar dari sejarah bangsanya.
Pertanyaan  mendasar  dalam  konteks  keindonesiaan  adalah:  Bagaimana  corak historiografi  yang mampu membangkitkan kesadaran masa lampau untuk memahami masa kini secara benar, dan selanjutnya bertindak demi masa depan yang lebih baik? Sehubungan dengan itu,  ditawarkannya  historiografi  pembebasan  diharapkan  mampu  membebaskan  cara  berpikir masyarakat  yang  terbelenggu  oleh  ketidaktahuan  dan  kesalahpahaman  terhadap  masa  lampau sehingga  salah  dalam  memahami  masa  kini.  Jika  masyarakat  tidak  dibebaskan  dari  belenggu- belenggu  berhala  masa  lampau  ini,  maka  mereka  tidak  akan  dapat  memahami  secara  tepat kondisi kekinian, apalagi masa yang akan datang.

## 2.3 Landasan Metodologis dan Epistemologis
Epistemologi merupakan cabang filsafat  yang membahas teori atau teori-teori mengenai pengetahuan,  yaitu tentang bagaimana kita mengetahui dunia. Berbagai  pertanyaan utama  yang akan  dijawab  dalam  epistemologi  ini  antara  lain  mengenai  asal-usul  pengetahuan,  kedudukan pengalaman  dalam  melahirkan  pengetahuan,  kedudukan  akal  dalam  pengetahuan,  dan sebagainya.(Blackburn,  1994:  123).  Sehubungan  dengan  itu,  pertanyaan  kunci  dalam  hal  ini adalah: Di  atas landasan epistemologi  apa historiografi pembebasan ini dibangun? Selanjutnya, perspektif  apa  yang  diperlukan  untuk  mengkaji  sejarah  Indonesia  sehingga  menghasilkan historiografi  pembebasan  yang  memiliki  kemanfaatan  dalam  menyelesaikan  persoalan  bangsa dewasa ini?
Singgih  T.  Sulistiyono  sepakat  dengan  ajakan  Bambang  Purwanto  untuk mengembangkan  kesadaran  dekonstruktif  dalam  historiografi  guna  mendobrak  kebekuan  dan disorientasi historiografi Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, menarik apa yang dikemukakan oleh  Jacques  Derrida,  seorang  pemikir  Pascastrukturalis  bahwa  “semua  teks  harus  selalu dipertanyakan  kebenarannya”,  karena  sesungguhnya  membaca  teks  secara  kritis  merupakan permulaan penemuan kebenaran sejarah. Dalam hal ini, karya historiografi yang ada juga harus dipandang sebagai teks yang harus diragukan kebenarannya dan kalau perlu dibongkar kembali. Dengan  demikian  penulisan  kembali  sejarah  ( rewriting  history )  merupakan  suatu  keniscayaan, bukan barang tabu yang dapat dipaksakan secara politis (Sulistiyono, 2006: 26-27).
Karena  usaha  para  sejarawan  akademik  untuk  melakukan  dekonstruksi  terhadap historiografi yang ada selama ini lebih banyak berfungsi sebagai pelipur lara dan hanya menina- bobokan  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  yang  sedang  menjerit  menghadapi  situasi  sulit, maka  historiografi  pembebasan  harus  berani  menempatkan  kondisi  aktual  dan  kontekstual sebagai point of departure. Hanya dengan cara itu, karya historiografi memiliki hubungan yang erat  dengan  persoalan  kekinian.  Dalam  hubungan  itu,  penelitian  sejarah  tidak  harus  hanya menggunakan metodologi dan epistemologi  yang digunakan dalam paradigma positivisme yang
memperlakukan  sumber-sumber  sejarah  secara  eksak  dan  kuantitatif  dan  dianggap  “dapat berbicara sendiri” sebagaimana yang terjadi dalam ilmu alam.
Metodologi  positivis  berakar  pada  pemikiran  teoretis  Comte  dan  Durkheim  yang memandang  fakta  sosial  sebagai  keadaan  objektif  yang  terlepas  bahkan  berada  di  luar  keadaan subjektif  individu,  tetapi  berpengaruh  dan  memaksakan  pengaruh  dari  luar.  Dalam  hal  ini, mereka sangat percaya pada kriteria rigor, yaitu kesahihan eksternal dan internal, keandalan dan objektivitas.  Metodologi  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  penelitian  sejarah  sejak  abad  ke-19 dengan tokoh utama Leopold von Ranke yang ingin menulis sejarah “as it actually happened” . Seleksi  yang  sangat  ketat  diberlakukan  untuk  sumber  sejarah,  sehingga  hanya  sumber  tertulis saja yang dapat digunakan. Dalam konteks itu, muncul dalil bahwa: “no (written) document, no history.”
Menurut  Singgih  T.  Sulistiyono,  usaha  pengembangan  historiografi  pembebasan  bukan hanya berdasarkan  paradigma positivis,  melainkan perlu menerapkan paradigma lain  yang juga digunakan  dalam  penelitian  ilmu-ilmu  sosial.  Dalam  hal  ini,  paradigma  teori  kritis  sangat bermanfaat untuk keperluan tersebut. Secara umum teori kritis dalam konteks ilmu sosial dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses  kritis  untuk  mendorong  penyadaran  orang  agar  memiliki kemampuan  untuk  “menghadapi”  kondisi  struktural  yang  mendominasi,  menekan  bahkan mengeksploitasi. Tampak jelas, bahwa pendekatan teori kritis mempunyai komitmen yang tinggi pada  terbangunnya  tata  kehidupan  sosial  yang  setara  ( equal ),  berkeadilan  dalam  arti  terbebas (misi  pembebasan)  dari  suatu  sistem  yang  mendominasi/diskriminatif,  represif  dan  eksploitatif. Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran,  bahwa  ilmu  sosial  mestinya  bukan  hanya  sekadar  memberi pemahaman  atas  ketidakadilan  dalam  distribusi  kekuasaan  dan  distribusi resources ,  melainkan seharusnya  berusaha  untuk  ikut  membantu  menciptakan  kesetaraan  dan  kemajuan  (emansipasi) dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, teori kritis tampaknya juga memiliki keterikatan moral  untuk  mengkritik status  quo dan  membangun  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  lebih berkeadilan.
Sejalan  dengan  paradigma  teori  kritis  dalam  studi  sosiologi,  historiografi  pembebasan juga memiliki perhatian utama untuk membebaskan pikiran masyarakat dari kungkungan mitos, ketidaktahuan,  dan  manipulasi  masa  lampau  yang  menyebabkan  kesalahan  dalam  memahami kondisi  sekarang dan masa  yang  akan datang. Atau dengan kata lain, historiografi pembebasan memiliki misi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan aktual yang  mereka  hadapi  sehingga  memberikan  inspirasi  untuk  melakukan  suatu  perbaikan  demi mencapai  masa  depan  yang  gemilang.  Persoalan-persoalan  aktual  yang  dapat  dianalisis  secara historis  antara  lain  menyangkut  kemiskinan,  ketidakadilan,  dominasi,  eksploitasi,  diskriminasi (ras, gender, kepercayaan, dan sebagainya), manipulasi, represi birokrasi dan sebagainya. Hanya dengan  penyadaran  semacam  itu,  masyarakat  Indonesia  akan  meyadari  dan  kemudian  tergerak untuk melakukan action . Dengan demikian, sejalan dengan apa yang dikatakan Sartre tersebut di atas,  historiografi  pembebasan  juga  dimaksudkan  untuk  ambil  bagian  dalam  memerangi ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, perjuangan untuk kebenaran, keadilan, kemajuan, dan hak asasi manusia melalui misi penyadaran dengan tulisan sejarah.

## E. SIMPULAN
Wacana historiografi alternatif digulirkan sebagai respons terhadap ketidakbermanfaatan historiografi  yang  selama  ini  berkembang.  Historiografi  pembebasan  menawarkan  orientasi untuk  menyoroti  persoalan-persoalan  ketidakadilan  dan  eksploitasi  yang  bersifat  aktual  dalam
masyarakat,  yang  seringkali  justru  dilanggengkan  oleh  para  penulis  sejarah.  Dengan  cara demikian,  historiografi  pembebasan  diproyeksikan  dapat  membantu  masyarakat  untuk menemukan  jalan  keluar  yang  mendasar  guna  memecahkan  persoalan  masyarakat  dan  bangsa untuk menuju kejayaannya di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Blackburn, Simon. 1994. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: Oxford University Press. Collingwood, R.G. 1973. The Idea of History .Oxford: Oxford University Press. Croce, B. 1959. “History and Cronicle”, dalam Hans Meyerhoff, The Philosophy of History in Our Time: An Anthology . New York: Anchor Original Publisher.
Curaming, Rommel. 2003. “Towards Reinventing Indonesian Nasionalist Historiography”. Paper. Garraghan, Gilbert J. 1957. A Guide to Historical Method .New York: Fordham University Press. Piliang, Indra. “Historiografi Kita” dalam Majalah Panji, 5 September 2001.
Purwanto,  Bambang.  “Sejarawan  Akademik  dan  Disorientasi  Historiografi:  Sebuah  Otokritik”, Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Budaya  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta: 28 September 2004.
Purwanto,  Bambang  dan  Asvi  Warman  Adam.  2005. Menggugat  Historiografi  Indonesia .  Yogyakarta: Ombak.
Purwanto, Bambang. 2006. Gagalnya Historiografi Indonesiasentris . Yogyakarta: Ombak.
Sulistiyono,  Singgih  T.  2008.  “Historiografi  Pembebasan  Untuk  Indonesia  Baru”, Pidato  Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro . Semarang: 2008. Wardaya,  Baskara  T.  2006. Bung  Karno  Menggugat!  Dari  Marhaen,  CIA,  Pembantaian  Massal  ‟65 hingga G30S . Yogyakarta: Galang Press.
Vikers,  Adrian  and  Katharine  E.  McGregor.  “Public  Debates  about  History.  Comparative  Notes  from Indonesia” in History Australia , Volume 2, Number 2, 2005. Monash University Press. “Sejarah Alternatif” http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_alternatif (2 November 2010).