Journal of Communication (Nyimak) Vol. 1, No. 2, September 2017, pp. 171-187 P-ISSN 2580-3808, E-ISSN 2580-3832
Citation : Surahman, Sigit. 2017. “Bingkai Media pada Program Acara Televisi Satu Indonesia Net.tv Episode Sultan HB X dan Asia Calling Tempo Tv Episode Penerus Tahta Raja Yogyakarta”. Journal of Communication (Nyimak) , Vol. 1, No. 2, 171-187.

## Bingkai Media pada Program Acara Televisi Satu Indonesia Net.tv Episode Sultan HB X dan Asia Calling Tempo Tv Episode Penerus Tahta Raja Yogyakarta

## Sigit Surahman
Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Serang Raya Email: saleseven@gmail.com

## ABSTRAK
Yogyakarta menganut kekuasaan monarki yang keberadaannya diatur dalam UU No. 13 tahun 2012 yang mengharuskan Gubernur adalah Raja Keraton Yogyakarta. Sri Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja yang mengangkat GKR Pambayun menjadi Putri Mahkota untuk mempersiapkan penerus tahta. Seharusnya yang menjadi penerus tahta raja adalah salah satu dari adik Sri Sultan HB X. Muncul pertanyaan berikut: Bagaimana bingkai media program acara satu Indonesia Net.tv “eps” Sultan HB X dan asia calling Tempo Tv “eps” penerus tahta raja Yogyakarta?, Apa bukti hegemoni Sri Sultan HB X?, Bagaimana topik berita yang sesuai dengan apa yang disampaikan Sultan HB X? Sultan HB X ingin mempertahankan kelanggengan kekuasaan. Framing is a multi-layered concept. It can operate individually, on the micro level, in terms of how citizens frame political issues. This has been the focus of the discussion up to this point. Framing can also operate on a macro level (Perloff, 2014:165) . Hegemony, the notion that political leaders can enforce their will on the Mass public by manufacturing consent, harnessing mass communications in the Service of their political objectives (Perloff, 2014:166). Indexing, the idea that political media index news so that it closely matches the range of voices expressed by political elites (Bennett, 1994; Bennett, Lawrence, & Livingston, 2006: Perloff, 2014:166). Penelitian kualitatif deskrtiptif relevan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai hegemoni Sri Sultan HB X.
Kata Kunci: Bingkai, sabda raja, putri mahkota

## ABSTRACT
Yogyakarta embraces the monarchical power whose existence is regulated in Law no. 13 of 2012 which requires the Governor is the King of Yogyakarta Palace. Sri Sultan HB X issued the King’s Word which elevated GKR Pambayun to Crown Princess to prepare the successor to the throne. Should be the successor to the throne of the king is one of Sri Sultan HB X’s sister. The following questions arise: How to frame the media of the event program one Indonesia Net.tv “eps” Sultan HB X and asia calling Tempo Tv “eps” successor to the throne of the king of Yogyakarta ?, What is the evidence of the hegemony of Sri Sultan HB X ?, How do the news topics match what Sultan HB X has to say? Sultan HB X wants to maintain the continuity of power. Framing is a multi-layered concept. It can operate individually, on the micro level, in terms of how citizens frame political issues. This has been the focus of the discussion up to this point. Framing can also operate on a macro level (Perloff, 2014: 165). Hegemony, the notion that political leaders can enforce their will on the Mass public by manufacturing consent, harnessing mass communications in the Service of their political objectives (Perloff, 2014: 166). Indexing, the idea that political media index news so that it closely matches the range of voices expressed by political elites (Bennett, 1994; Bennett, Lawrence, & Livingston, 2006: Perloff, 2014: 166). Descriptive qualitative research is relevant to obtain complete information about the hegemony of Sri Sultan HB X.
Keywords : Frame, king’s word, crown princess
Journal of Communication (Nyimak), Vol. 1, No. 2, September 2017

## PENDAHULUAN
Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia dengan sistem kekuasaan monarki yang diakui keberadaannya.  Sistem ini tidak mengenal pemilihan umum untuk menentukan gubernur atau kepala daerah. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012 mengharuskan Gubernur Yogyakarta adalah orang yang memegang jabatan Raja Keraton Yogyakarta. Keberadaan UU No. 13 Tahun 2012, pada satu sisi terlihat sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengatur sistem pemerintahan di Yogyakarta, namun di sisi lain juga menjadi alat yang membelenggu bagi Keraton Yogyakarta. Penetapan gubernur dan wakil gubernur tersebut tanpa pemilu di Yogyakarta telah memunculkan permasalahan berhubungan kultural di dalam internal keluarga Keraton Yogyakarta. Sebagai Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan HB X memiliki tanggung jawab yang besar, terlebih tanggung jawab moral ketika harus memosisikan pada dua hal kekuasaan yang berbeda.
Pro dan kontra muncul setelah sultan HB X mengeluarkan “Sabda Raja” yang isinya mengangkat GKR Pambayun menjadi Putri Mahkota. Sebagian bangsawan Keraton Yogyakarta menolak keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan “paugeran” yang berlaku. Konflik internal keluarga semakin meruncing karena 11 adik dari Sultan HB X tidak  menerima dan terang-terangan menolak Sabda Raja yang mengangkat GKR Pambayun menjadi Puteri Mahkota, dengan alasan hal itu akan menghilangkan marwah kemampuan Kasultanan Yogyakarta dalam memilih pemimpinnya. Ke-11 adik Sultan HB X menganggap Sultan telah semena-mena dengan tindakannya mengeluarkan Sabda Raja dan mengangkat GKR Pambayun menjadi Putri Mahkota. Berbagai tudingan yang dilontarkan oleh adik-adik Sultan HB X, bahwa Sultan HB X telah mempersiapkan putrinya sebagai penerus tahta Keraton Yogyakarta agar tidak terlepas dari garis keturunannya langsung. Selain itu ke-11 adik Sultan HB X juga menganggap Sultan telah melanggar “paugeran” Keraton, karena seharusnya yang menjadi seorang Raja adalah laki-laki atau pangeran Keraton Yogyakarta.
Wacana tentang konflik internal terkait pergantian tampuk kepemimpinan di Yogyakarta tersebut semakin meluas dan mendapatkan perhatian media dan masyarakat. Banyak bermunculan opini dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat dan media dengan bermacam bentuk, seperti berita, dialog maupun opini. Sebagian besar bentuk produksi media, termasuk berita, diwujudkan dalam bentuk bahasa, karena hubungan antara bahasa dan media merupakan satu kesatuan. Bahasa adalah salah satu media bagi manusia dalam berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya kepada orang lain baik secara langsung maupun dengan media. Fungsi bahasa bukan hanya sebagai alat berkomunikasi, tetapi bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahasa, dalam masyarakat modern telah berkembang tidak hanya sebagai media kontrol sosial dan kekuasaan, tetapi juga menyumbang proses dominasi terhadap orang lain.
Media Net.tv membingkai berita tentang suksesi kepemimpinan Yogyakarta melalui program acara Satu Indonesia episode Sultan Hamengku Buwono X. Net.tv menampilkan wawancara dengan Sultan HB X sehingga aliran berita yang tersebar ke publik langsung berasal dari sumber utama. Wawancara khusus yang tayang di Net.tv membingkai peristiwa dengan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa perspektif. Bingkai yang dilakukan akhirnya mengarahkan masyarakat untuk memahami konflik dengan cara tertentu sesuai apa yang disampaikan Sultan HB X.
Sementara itu Tempo TV membingkai berita tentang Sabda Raja dalam program acara Asia Calling episode Penerus Tahta Raja Yogyakarta. Tempo Tv membingkai wawancara tersebut sebagai sarana Sultan HB X berkomunikasi yang jujur dengan masyarakat dan keluarga untuk membangun empati dan kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Bingkai berita Tempo Tv memosisikan bahwa “berita tentang Sabda Raja itu bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang disampaikan oleh Sultan HB X pada wawancara yang ditayangkan pada program acara Asia Calling.
Bingkai bekerja mempengaruhi khalayak pada tingkatan yang berbeda. Sultan HB X memanfaatkan bingkai media untuk menyebarkan penyataan  pengangkatan Putri Mahkota kepada masyarakat. Media memanfaatkan bingkai untuk menguatkan berita terkait Sabda Raja yang isinya pengangkatan Putri Mahkota, dan keberlanjutan tahta Keraton Yogyakarta dari sumber utama. Wartawan menggunakan bingkai saat menampilkan tema untuk menyusun rincian secara faktual. Masyarakat menafsirkan isu penyiapan GKR Pambayan sebagai penerus tahta Raja Keraton Yogyakarta menjadi hal yang sifatnya hanya melibatkan internal keluarga keraton saja.

## KERANGKA TEORI

## 2.1 Framing
Framing menunjukkan bagaimana jurnalis membuat sebuah simplifikasi, prioritas, dan struktur tertentu dari peristiwa. Analisis framing ini menyediakan kunci bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh media yang kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk berita. Sehingga dapat disimpulkan media melihat sebuah peristiwa dari kacamata tertentu, maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah dibentuk oleh bingkai media dan organisasi media.
Membingkai mancakup pemilihan dan penyorotan beberapa aspek peristiwa atau masalah, dan pembuatan hubungan di antara mereka sehingga dapat mempromosikan interpretasi, evaluasi, atau solusi. Kata dan gambar yang membentuk bingkai bisa dibedakan dari sisa berita oleh kapasitas mereka untuk merangsang dukungan atau penolakan terhadap sisi dalam konflik politik (Entman, 2003:417).
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ricard M. Perloff (2014) yang menyimpulkan sebagai berikut: Bingkai tidak seperti pengaturan agenda yang fokus pada kepentingan media semata. Bingkai adalah pengorganisasian tema utama yang digunakan untuk penyampaian makna pada politik penyajian acara. Pembingkaian mengambil satu langkah lebih jauh dengan mengeksplorasi apa yang terjadi saat isu mulai mencapai pusaran debat nasional (Perloff, 2014: 170).
Framing is a multi-layered concept. It can operate individually, on the micro level, in terms of how citizens frame political issues. This has been the focus of the discussion up to this point. Framing can also operate on a macro level (Perloff, 2014:165).
Bingkai media memberikan pengaruh yang cukup besar pada masyarakat yang mengakses media tersebut. Bingkai menyajikan berita dengan berkelanjutan mampu menggiring individu pada satu opini tertentu pada saat mereka konsisten dengan kebenaran berita yang ditayangkan oleh media. Dengan demikian, bingkai bukan hanya sekedar kekuatan media dalam menentukan alternatif, tetapi juga memutar balik berita sesuai dengan bingkai media tertentu.
Framing has a stronger effect when the frame is consistent with the audience members’ political values. Thus, communicators frequently attempt to convince audience members that an ambiguous frame is congenial with what they already believe (Perloff, 2014:165).
Ricard M. Perloff (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bingkai media sebagai senjata ampuh dalam mempengaruhi warga negara pada saat mereka berada konsisten dengan orientasi politik mereka yang sudah ada sebelumnya.
Substantive news frames 4 perform at least two of the following basic functions in covering events, issues, and political actors: (1) Defining effects or conditions as problematis; (2) Identifying causes; (3) Conveying a moral judgment of those involved in the framed matter; (4) Endorsing remedies or improvements to the problematic situation (Entman, 2003:417).

## 2.2 Hegemoni
Hegemoni merupakan bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu oleh orang tertentu atau pemilik kekuasaan yang menggunakan kepemimpinan intelektual secara konsensus. Dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, sosial, politik, bahkan kebudayaan yang ada di masyarakat dan akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat tertentu yang didominasi, sehingga secara sadar masyarakat tersebut mengikutinya.
Hegemony, civil society and the war of position – and its related notions of direzione/ dominio (force and consent) – are concepts that deal with the strength and resilience of a political order. Gramsci developed them by means of a theoretical, political, cultural and historical investigation into the causes and sources of Italian political failure and weakness (Francese, 2009:80).
Hegemoni sidefinisikan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral (direzione) yang prinsipnya merupakan unsur persetujuan dan persuasi. Kelompok sosial atau kelas bisa dikatakan untuk mengasumsikan peran hegemonik sejauh itu mengartikulasikan dan berkembang biak di seluruh masyarakat sistem kepercayaan budaya dan ideologis yang ajarannya diterima dan berlaku universal oleh masyarakat umum. Ideologi, budaya, filsafat, dan “penyelenggara” adalah mereka para intelektual sehingga intrinsik dengan gagasan hegemoni.
P-ISSN 2580-3808, E-ISSN 2580-3832
Bagi Gramsci, kenyataan dirasakan, dan pengetahuan diperoleh, melalui moral, budaya, dan ideologis “prisma” atau “filter” yang dengannya masyarakat memperoleh bentuk dan makna, hegemoni tentu menyiratkan terciptanya struktur tertentu pengetahuan dan sistem nilai tertentu. Kelompok sosial atau kelas itu mampu membentuk sistem pengetahuan dan nilai tersendiri, dan mengubahnya menjadi konsepsi umum dan universal dunia, adalah kelompok yang melatih kepemimpinan intelektual dan moral (Fontana, 1993:140).
Dominasi yang merupakan suatu konsep dari realitas yang menyebar  melalui manifestasi individu-inividu atau bisa juga masyarakat umum. Dampak dari spirit hegemoni ini berbentuk moralitas dan intelektual. Keberadaan hegemoni selalu dikaitkan dan erat berhubungannya dengan penyusunan kekuatan sebuah lembaga atau individu sebagai penguasa (pemilik kekuasaan).
Hegemony, the notion that political leaders can enforce their will on the Mass public by manufacturing consent, harnessing mass communications in the Service of their political objectives (Perloff, 2014:166).
Ricard M. Perloff dalam penelitiannya menyimpulkan berita media telah menerima jalur Gedung Putih, yang mencerminkan bisa pro-perang yang konsisten dengan hegemoni, Tapi model hegemoni itu setengah benar. Saat menjelang perang, jaringan televisi memang mencakup sumber-sumber administrasi Bush lebih dari sekadar lawan. Saat perang datang, berita tersebut memberikan gambaran grafis itu memamerkan keberhasilan mengejutkan pasukan A.S. dalam mendorong kembali angkatan darat Irak. Untuk satu waktu, pers mengembangkan mitos waktu yang dihormati dengan kekuatan militer A.S.
Pada tahun 2003, media menayangkan kisah pribadi Jessica Lynch yang dramatis, adalah wartawan mengatakan, telah melawan penyerang Irak, menderita luka serius, dan kemudian berhasil diselamatkan dari sebuah rumah sakit Irak oleh sebuah unit tentara khusus. Ternyata ceritanya tidak seluruhnya benar. Lynch tidak mengalami luka peluru dan luka tusukan pisau.
Namun, saat peperangan terus berlanjut, pemimpin politik oposisi dan warga negara menjadi resah. Kritik terhadap upaya strategis pemerintahan Bush meningkat. Kemarahan tentang kehilangan hak kehidupan sipil Amerika dan Irak semakin intensif. Menanggapi kritik elit dan terlihat pembantaian perang, berita tersebut menyajikan liputan kritis yang substansial di Indonesia tentang perang Irak. Jaringan televisi dengan jelas menampilkan foto-foto penyiksaan tentara Amerika terhadap tahanan Irak di Abu Ghraib, walaupun media menghindar dari menerapkan kerangka penyiksaan. Sementara itu surat kabar menerbitkan eksposisi tentang tindakan ilegal yang semestinya dilakukan pemerintahan Bush membendung gelombang terorisme (Perloff, 2014:226).
Journal of Communication (Nyimak), Vol. 1, No. 2, September 2017

## 2.3 Indexing
Model pengindeksan dan penggerak ini menawarkan pandangan yang lebih masuk akal tentang liputan berita perang asing. Cakupan pengindeksan mencerminkan rentang suara yang diungkapkan oleh elit politik, pers akan menawarkan pandangan berbeda saat para pemimpin nasional istirahat dari cetakan Gedung Putih, seperti yang terjadi dalam kasus ketiga perang yang dibahas. Ketika opini publik mulai berbalik melawan usaha perang, berita tersebut menawarkan cukup banyak cakupan perkembangan ini. Terlebih lagi, pers yang semakin penuh semangat telah disediakan pameran kritis kegiatan pemerintah selama masa perang. Media global didukung oleh media sosial, juga menyediakan kepada publik dengan gambar dan adegan di balik layar informasi yang tidak tersedia bagi warga generasi sebelumnya (Perloff, 2014:227).
Indexing, the idea that political media index news so that it closely matches the range of voices expressed by political elites (Bennett, 1994; Bennett, Lawrence, & Livingston, 2006: (Perloff, 2014:166).
Pengindeksan memberi media otonomi lebih banyak, namun mengatakan media pada dasarnya mencerminkan atau burung beo Kembali apa yang para elit diskusikan. Jika pejabat pemerintah secara umum menyetujui sebuah isu, media menyajikan bingkai pemerintah yang dominan, melindungi sudut pandang alternatif. Ketika pemerintah terbagi dan elite yang berbeda membingkai masalah dengan cara yang berbeda, media akan menawarkan sudut pandang kritis, mencerminkan keragaman debat elit (Perloff, 2014:166).

## METODE PENELITIAN
Konsep penelitian menggunakan kualitatif deskrtiptif yang dianggap relevan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendalam mengenai hegemoni Sri Sultan HB X terkait Sabda Raja. Menganalisis berita-berita yang memosisikan “Sabda Raja” Sultan HB X sebagai bagian dari “paugeran” (aturan) Keraton Ngayogyakarta.
Qualitative methods demonstrate a different approach to scholarly inquiry than methods of quantitative research. Although the processes are similar, qualitative methods rely on text and image data, have unique steps in data analysis, and draw on diverse designs. Writing a methods section for a proposal for qualitative research partly requires educating readers as to the intent of qualitative research, mentioning specific designs, carefully reflecting on the role the researcher plays in the study, drawing from an ever-expanding list of types of data sources, using specific protocols for recording data, analyzing the information through multiple steps of analysis, and mentioning approaches for documenting the accuracy—or validity—of the data collected. This chapter addresses these important components of writing a good qualitative methods section into a proposal (John W. Creswell, 2014:231).
Framing dilakukan oleh media mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu.  Salah satu efek framing yang paling mendasar adalah pembentukan realitas
sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu. Pada penelitian ini akan menggunakan model cascading activation yang dikemukakan oleh Robert M. Entman.

## 3.1 Cascading Activation
Cascading Activation ini menekankan proses penanaman perasaan ke pikiran bekerja “melalui mekanisme penyebaran aktivasi.” Ide penyebaran aktivasi ini memainkan peran sentral dalam model cascading. Aktivasi penyebaran pikiran di dalam pikiran individu memiliki kesejajaran gagasan dalam penyebaran bingkai berita di berbagai media. Model ini dirancang untuk membantu menjelaskan secara menyeluruh pikiran dan perasaan yang mendukung sebuah bingkai berita.
Using the metaphor of spreading activation does not assume precisely analogous processes at every level of the cascading system. Spreading activation of interpretations within individuals’ knowledge networks is a largely automatic and unconscious psychological process, whereas the spread of interpretative schemas within and across other levels of the system is rarely automatic or unconscious. What is analogous across the levels is the existence of networks of association: among ideas, among people, and among the communicating symbols (words and images). The usefulness of the metaphor thus rests in its highlighting of the similarities in the ways ideas activate and spread from one location on the network to others, often quickly and with little trouble, times with considerable conflict (internal/mental, interpersonal, interorganizational, or rhetorical)(Entman, 2003:419-420)
Gambar 1. Frame Contestation Continum

## Gambar 2. Model Framing Cascading Activation (Entman, 2003: 219)

## 3.2 The Frame Contest
Tujuan untuk penelitian, hanya satu implikasi dari model cascading yang akan dinilai. Bahkan di mana skema kebiasaan menandai jalan yang mudah untuk menyebarkan aktivasi asosiasi mental yang sudah dikenal, ada beberapa ruang untuk memperebutkan bingkai administrasi. Penggabungan motivasi, budaya, kekuasaan, politik dan adat Keraton Yogyakarta yang kuat mendukung bingkai administratif yang dilakukan Sri Sultan HB X.

## Gambar 3. Cultural Congruence and Elite, Media, and Public Responses

## 3.3 Objek Penelitian
Yogyakarta adalah “daerah istimewa”, sistem kekuasaan monarki di Yogyakarta diakui keberadaannya. Hal ini telah diatur dalam UU No. 13 tahun 2012 mengharuskan Gubernur Yogyakarta adalah orang yang memegang jabatan Raja Keraton Yogyakarta. Keberadaan UU tersebut pada satu sisi terlihat sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengatur sistem pemerintahan di Yogyakarta, namun di sisi lain juga menjadi alat yang membelenggu bagi Keraton Yogyakarta. Penetapan gubernur dan wakil gubernur tanpa pemilu di Yogyakarta telah memunculkan permasalahan kultural di dalam internal keluarga Keraton Yogyakarta. Sebagai Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur Sri Sultan HB X memiliki tanggung jawab yang besar, terlebih tanggung jawab moral ketika harus memosisikan pada dua hal kekuasaan yang berbeda.
Tidak adanya penerus laki-laki memunculkan perselisihan keluarga yang berimbas pada perebutan kekuasaan. Raja Keraton Yogyakarta akhirnya menetapkan GKR Pambayun sebagai Putri Mahkota Keraton Yogyakarta. Pro dan kontra muncul setelah Sultan HB X mengeluarkan “Sabda Raja” yang isinya mengangkat GKR Pambayun menjadi Putri Mahkota.
Sebagian bangsawan Keraton Yogyakarta menolak keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan “paugeran” yang berlaku. Konflik internal keluarga semakin meruncing karena 11 adik dari Sultan HB X tidak  menerima dan terang-terangan menolak dengan alasan hal itu akan menghilangkan marwah kemampuan Kesultanan Yogyakarta dalam memilih pemimpinnya. Ke-
11 adik Sri Sultan HB X menganggap Sultan telah semena-mena dengan tindakannya mengeluarkan sabda raja dan mengangkat GKR Pambayun menjadi Putri Mahkota.
Isu suksesi kepemimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi persoalan politik, ditengarai oleh munculnya dua persepsi yang berbeda dalam penentuan mekanisme kepemimpinan di DIY. Di satu sisi Gubernur DIY menghendaki tetap mempertahankan mekanisme “penetapan” Dwi Tunggal Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sementara di sisi yang lain berusaha mengembangkan aspek demokrasi dalam penentuan mekanisme kepemimpinan DIY melalui proses “pemilihan langsung”. Persoalan yang berbeda itulah yang memicu hadirnya Sidang Rakyat Yogyakarta (SRY) atau “ Jumenengan” (pertemuan terbuka antara Raja dan rakyat Yogyakarta) sebagai sarana komunikasi politik dalam rangka mengantisipasi persoalan politik yang terjadi di segenap masyarakat DIY.
Terjadinya konflik akibat adanya pertemuan antara dua atau lebih suku atau golongan pada wilayah atau pemukiman tertentu, dan di dalamnya terjadi kontak serta interaksi antar mereka, baik secara fisik maupun melalui simbol-simbol. Tidak jarang suatu unsur kebudayaan, interaksi tersebut bisa berakhir dengan pertentangan bahkan kerusuhan. Kondisi sosial tersebut  bisa terjadi akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok, golongan atau etnis dalam masyarakat tersebut.
Perebutan kekuasaan bukan saja terjadi pada sebuah negara besar saja, namun perebutan kekuasaan bisa juga terjadi pada komunitas kecil dalam sebuah negara, namun seringkali pula terjadi antara keluarga besar dalam suatu tatanan pemerintahan daerah. Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dipicu oleh perebutan kekuasaan bukan hanya sebagai Raja keraton Ngayogyakarta, tetapi sekaligus sebagai Gubernur DIY. Konflik yang diawali karena adanya Sabda Raja yang isinya menetapkan GKR Pambayun sebagai Putri Mahkota, akhirnya berimbas pada konflik keluarga besar keraton Ngayogyakarta.
Kondisi relasi kuasa mulai terbentuk di internal keluarga keraton sendiri dan pergulatan ini bergantung pada seluruh tingkatan otonom keraton. Adik-adik Sri Sultan HB X mulai berkonsolidasi untuk menyikapi keputusan Sri Sultan HB X. Ke 11 adik Sri Sultan HB X menganggap yang dilakukannya telah melanggar “paugeran” (aturan) yang ada di keraton. Pada sisi lain Sri Sultan HB X sebagai raja memiliki kekuasaan penuh atas setiap pengambilan keputusannya secara otonom.
The mere fact that rulers and gods share certain properties has, of course, been recognized for some time. “The will of a king is very numinous,” a seventeenth-century political divine wrote; “it has a kind of vast universality in it”—and he was not the first to say so. Nor has it gone unstudied: Ernst Kantorowicz’s extraordinary The King’s Two Bodies—that magisterial discussion of, as he put it, “medieval political theology”— traced the vicissitudes of royal charisma in the West over two hundred years and a half-dozen countries, and more recently there has been a small explosion of books sensitive to what now tends to be called, a bit vaguely, the symbolic aspects of power.(Geertz, 1983:123)
Journal of Communication (Nyimak), Vol. 1, No. 2, September 2017
Konflik tersebut telah merambah ke skala nasional, bahkan internasional. Di mata dunia, Keraton Yogyakarta sangat dikenal sebagai salah satu kerajaan yang istimewa, karena sistem kekuasaan monarki yang diakui oleh pemerintahan Indonesia. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Keraton Ngayogyakarta terus menerus jadi perbincangan yang selalu aktual di berbagai media. Beberapa media televisi dengan jelas mengemas peristiwa ini sebagai isu hangat yang pantas dijadikan sebagai liputan khusus, bukan saja sebagai cara agar dunia tahu apa yang terjadi, namun juga agar lebih banyak pihak lagi yang bisa memberi pandangan solusi.
Nilai berita yang dikandung dari peristiwa ini adalah human interest seorang Raja yaitu Sri Sultan HB X yang menjadi banyak perhatian orang untuk mengonsumsi berita mengenai peristiwa ini akan merasa tersentuh seluruh jiwa, emosi dan empatinya. Biasanya yang menjadi berita penting di harian lokal maupun nasional itu adalah berita-berita politik dan ekonomi karena kedua topik tersebut adalah masalah dan perhatian utama di Indonesia. Topik-topik itu selalu menjadi berita hangat yang siap menjadi topik utama di media televisi.
Media yang menjadi objek pada kajian ini adalah Tempo TV dan Net.Tv yang merupakan media televisi nasional dan keduanya secara khusus menayangkan wawancara eksklusif dengan Sri Sultan HB X.  Media Net.tv membingkai berita tentang suksesi kepemimpinan Yogyakarta melalui program acara Satu Indonesia episode “Sultan Hamengku Buwono X”. Net.tv menampilkan wawancara dengan Sultan HB X sehingga aliran berita yang tersebar ke publik langsung berasal dari sumber utama. Wawancara khusus yang tayang di Net.tv membingkai peristiwa dengan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa perspektif. Bingkai yang dilakukan akhirnya mengarahkan masyarakat untuk memahami konflik dengan cara tertentu sesuai apa yang disampaikan Sultan HB X.
Sedangkan Tempo Tv membingkai berita tentang Sabda Raja dalam program acara Asia Calling episode “Penerus Tahta Raja Yogyakarta”. Tempo Tv membingkai wawancara tersebut sebagai sarana Sultan HB X berkomunikasi yang jujur dengan masyarakat dan keluarga untuk membangun empati dan kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Bingkai berita Tempo Tv memosisikan bahwa “berita tentang Sabda Raja itu bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang disampaikan oleh Sultan HB X pada wawancara yang ditayangkan pada program acara Asia Calling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Framing Net.tv
Media Net.tv yang secara khusus menayangkan wawancara eksklusif dengan Sri Sultan HB X membingkai berita tentang suksesi kepemimpinan Yogyakarta melalui program acara Satu Indonesia episode “Sultan Hamengku Buwono X”. Net.tv menampilkan wawancara dengan Sultan HB X sehingga aliran berita yang tersebar ke publik langsung berasal dari sumber utama.
Berikut kutipan wawancara eksklusif yang dilakukan oleh reporter Net.tv bersama dengan Sri Sultan HB X, yang isinya terkait dengan tidak adanya keturunan laki-laki dari Sri Sultan HB X sebagai penerus tahta Kerajaan.
Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan melalui pembahasan yang komprehensif (Plomp, 2013). Hasil dapat disajikan melalui gambar, grafik, table dan dalam bentuk lain yang membuat pembaca dapat memahaminya secara mudah. (Pabla, 2004). Pembahasan dapat disajikan dalam beberapa sub-pembahasan.
Tabel 1. Transkrip Wawancara Eksklusif Satu Indonesia Net.tv
Tabel 2. Transkrip Wawancara Eksklusif Satu Indonesia Net.tv
Journal of Communication (Nyimak), Vol. 1, No. 2, September 2017

## Bingkai Dominasi dan Kontestasi Net.tv
Pada proses wawancara ini memberikan durasi waktu yang cukup lama, sehingga sangat potensial mengarahkan dan mendominasi masyarakat menjadi penonton yang mendukung kepentingan Sultan HB X. Bingkai ini memberikan pandangan bebas bagi masyarakat, akan tetapi secara tidak langsung wawancara tersebut mengarahkan bingkai berlawanan dengan isu yang sedang berkembang terkait penetapan Putri Mahkota.
Dengan menyaksikan benturan pemahaman yang berkembang dengan terstruktur, masyarakat Yogyakarta diposisikan sebagai warga negara yang demokratis, boleh secara bebas dan cerdas memilih pemimpin. Konsep terminologi yang ditawarkan media melalui wawancara eksklusif di sini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kebingungan dan ketidakpastian berita dan wacana yang beredar di masyarakat. Kutipan penggalan wawancara dengan Sri Sultan HB X sebagai berikut:
“Keraton itu hanya artefak, yang berperan itu yang di dalam Keraton, karena disitu ada kehidupan, yaitu manusianya. Ya kan? Ya kalau Sultannya tidak bisa diteladani, sekarang pertanyaan saya, apa juga bermanfaat untuk masyarakat?”
Dari pernyataan Sultan HB X ini memberikan pesan yang mendalam bagi masyarakat dan memberikan untuk merenungkan dan merasakan peran kepemimpinan Sultan. Kontestasi seorang Sultan dalam mendominasi dan membangun mitos di masyarakat Yogyakarta agar selalu mendukung keputusan Raja Keraton Ngayogyakarta yang selama ini memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

## Aktivasi Cascading Net.tv
Melalui mekanisme penyebaran aktivasi ini mampu memainkan peran utama dalam model cascading . Sri Sultan HB X memiliki resonansi budaya yang sangat besar dan sangat memungkinkan memasuki ke dalam pikiran individu-individu rakyat untuk mempunyai gagasan yang sama. Model ini dirancang untuk membantu menjelaskan secara menyeluruh kepada rakyat dari Keraton dalam hal ini Raja dan dari pemerintahan adalah Gubernur, terkait kepentingan Kasultanan dan pemerintahan DIY.
P-ISSN 2580-3808, E-ISSN 2580-3832
Penyebaran interpretasi melalui media massa televisi secara psikososial pengetahuan individu sebagian besar tidak akan menyadari kalau sedang diarahkan oleh bingkai media. Sedangkan proses penyebaran interpretasi di sisi lain sangat jarang yang terjadi secara otomatis. Representasi masyarakat dalam prosesnya mengalir ke dalam dua arah. Terkadang mendukung dan bisa juga menolak.

## The Frame Contest
Rutinitas berita menjadi tidak terlalu penting dengan adanya model cascading activation. Net.tv menawarkan sudut pandang yang baru terhadap isu suksesi penerus tahta Keraton Ngayogkarta. Net.tv mencoba membahas secara terperinci melalui wawancara eksklusif dengan Sri Sultan HB X untuk mendengarkan curahan seluruh pemikiran seorang Raja di keraton Ngayogyakarta sekaligus Gubernur DIY.

## Tabel 3. Bigkai Berita Net.tv

## 4.2 Framing Tempo TV
Tempo Tv membingkai berita tentang Sabda Raja dalam program acara Asia Calling episode “Penerus Tahta Raja Yogyakarta”. Bingkai berita Tempo Tv memosisikan bahwa “berita tentang Sabda Raja itu bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang disampaikan oleh Sultan HB X pada wawancara yang ditayangkan pada program acara Asia Calling.
Berikut kutipan wawancara eksklusif yang dilakukan oleh reporter Tempo Tv bersama dengan Sri Sultan HB X, yang isinya terkait penerus tahta Kerajaan.
Tabel 4. Transkrip Wawancara Eksklusif Asia Calling
Journal of Communication (Nyimak), Vol. 1, No. 2, September 2017

## Bingkai Dominasi dan Kontestasi Tempo TV
Berbeda dengan Net.tv, Tempo Tv mengemas wawancara eksklusif ini dengan durasi yang lebih singkat. Hanya saja isi muatan dari materi wawancara langsung mengarahkan pada fokus permasalahan suksesi penerus tahta raja Yogyakarta. Sehingga tetap mampu mendominasi pola pikir masyarakat untuk mengarahkan dukungan penetapan Putri Mahkota oleh Sri Sultan HB X.
Bingkai yang tampak dalam diskusi ini tidak mencoba menampilkan kepura-puraan seorang Sri Sultan HB X dalam menangkap esensi politik yang sedang terjadi di DIY. Bingkai yang terjadi justru mengarah pada esensi heuristik yang bisa menjadi penunjuk arah singkat dan mampu menangani apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan yang belum tentu akan terjadi. Kompleksitas isi dari wawancara dengan Sri Sultan HB X ini menunjukkan tentang kebebasan kehendak masyarakat Yogyakarta dalam menentukan seorang penerus tahta Raja sekalipun. Kutipan penggalan wawancara dengan Sri Sultan HB X sebagai berikut:
“Ya..sebaiknya rakyat tidak perlu bingung, ya maunya apa itu lho? Maunya tetap laki-laki? Saudara saya kan banyak, ya itu nanti keputusan dalam musyawarah keluarga yang akan kita putuskan untuk dibangun akuntabilitas. Saya tidak bisa mengatakan sekarang, tapi yo nggak usah bingung, wong saudara laki-laki juga banyak kok, kalau mau laki-laki, kan gitu? Kepada harus bingung? gitu.”
Kontestasi yang disampaikan oleh Sri Sultan HB X dalam wawancara tersebut dibingkai sedemikian rupa sehingga menunjukkan kewibawaan dari kepemimpinannya. Melalui bingkai yang dibuat Tempo Tv, Sri Sultan HB X menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat tidak perlu cemas dan emosi menyikapi siapa bakal calon penerus tahta Raja Keraton Ngayogyakarta.

## Aktivasi Cascading Tempo Tv
Melalui mekanisme penyebaran aktivasi ini meskipun tidak sepenuhnya menjelaskan interpretasi yang disukai oleh Sri Sultan HB X, akan tetapi peristiwa dan isu bisa diterjemahkan ke dalam pilihan secara spesifik dari kata-kata yang konsekuensikologis pada tayangan wawancara yang dlakukan Tempo Tv. Pengindeksan ini cukup bisa meyakinkan masyarakat, meskipun tidak menjelaskan secara sepenuhnya mengapa Sri Sultan Mengambil keputusan yang dianggap mengintervensi.
Interpretasi yang dibingkai oleh Tempo Tv secara tidak langsung menggiring masyarakat dalam mengambil sikap untuk mendukung keputusan Sri Sultan GB X. Model ini mampu menggambarkan secara komprehensif kepada publik dalam sistem komunikasi yang lebih besar antara rakyat dan pemimpinnya.

## The Frame Contest
Keberadaan cascading activation membuat kehadiran berita menjadi tidak penting. Tempo Tv membuat bingkai secara khusus dengan menghadirkan Sri Sultan HB X pada sesi wawancara eksklusif untuk membahas secara terperinci gejolak yang terjadi di Yogyakarta. Sri Sultan melalui wawancara tersebut memperlihatkan bagaimana sikap legowonya ketika harus lengser dari tahta Raja dengan mengucap sebagai berikut:
“bagaimanapun saya akan makin tua, bagaimana orang itu menyadari makin tua itu kemampuan makin menurun, daya pikirnya juga makin menurun, di mana diperlukan Sultan yang fresh untuk tetap bisa mengawal, mengayomi, dan masyarakat merasa terlindungi, karena ada sultan yang progresif yang kreatif, yang inovatif, kan gitu”

## Tabel 5. Bigkai Berita Tempo Tv

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa faktor yang tampak terlihat pada pemberitaan konflik yang terjadi di Keraton Ngayogyakarta. Bingkai berita yang di kemas oleh Net.tv dan Tempo Tv  melalui program wawancara eksklusif menunjukkan dominasi informasi yang berasal dari pemegang kekuasaan.
Bingkai berita yang dikemas oleh media Net.tv dan Tempo terkait sabda raja yang isinya mengangkat GKR Pambayun sebagai Putri Mahkota ini tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan bahwa GKR Pambayun sengaja disiapkan meneruskan tabuk kepemimpinan Keraton Ngayogyakarta. Bingkai berita dari ke dua media tersebut justru memberikan  penguatan pernyataan Sri Sultan HB X yang malah memberikan peluang kepada adik-adik laki-lakinya yang ada banyak, dengan berbagai faktor pertimbangan dan musyawarah keluarga. Dari beberapa penyataan Sri Sultan HB X Net.tv maupun Tempo Tv memfokuskan pada penguatan sikap untuk mengiring opini mendukung penetapan GKR Pambayun sebagai penerus tahta kerajaan yang selanjutnya.
Sri Sultan HB X dalam bingkai berita Net.tv dan Tempo Tv tampak terlihat hegemoni yang dilakukan, diantaranya: tindakan menetapkan Putri Mahkota, penyataan bahwa Kerajaan Jogja merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaannya harus dekat dengan masyarakat, karena yang paling penting adalah orang-orang yang ada di dalam Keraton, bukan Keratonnya saja. Saat adanya pertanyaan sampai kapan Sultan akan tetap menjadi Sultan? Sri Sultan HB X menjawab “Ya terserah saya sendiri”, pernyataan ini jelas merupakan salah satu bentuk hegemoni yang dilakukan Sri Sultan HB X.
Net.tv dan Tempo Tv mengemas dan membingkai berita melalui wawancara tersebut berhasil mengarahkan opini masyarakat khususnya Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya karena informasi berasal dari sumber utama yaitu Sri Sultan HB X. Kredibilitas asal sumber tidak diragukan lagi, maka dari itu pernyataan-pernyataan yang muncul sangat kuat mistifikasinya dalam membentuk kebenaran. Sri Sultan HB X sama sekali tidak melanggar paugeran yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Bingkai berita yang dikemas tidak menunjukkan adanya konflik yang sangat serius di internal keluarga Keraton, semua hanya permasalahan komunikasi saja yang belum selesai.
Persamaan pembingkaian antara Net.tv dan Tempo Tv adalah penilaian sikap moral dan mental dalam menyikapi Sabda Raja. Bagaimana masyarakat dan keluarga harus dewasa dalam melihat perkembangan dan tuntutan zaman. Pentingnya pengabdian sebagai seorang Raja dan Gubernur itu harus melayani rakyat dan masyarakat. Selain itu juga bagaimana Sri Sultan HB X dalam bingkai di kedua media ini menunjukkan sikap tahu diri karena usia yang semakin menua. Karaton Ngayoguakarta membutuhkan pemimpin atau raja yang masih muda, fresh, inovatif, kreatif, dan mampu mengayomi masyarakat Yogyakarta. Dari kata-kata yang disampaikan Sri Sultan HB X mengisyaratkan bahwa yang akan menjadi penerus tahta Raja Keraton Yogyakarta adalah yang masih muda tanpa harus membeda-bedakan jenis kelamin.
Terlepas dari bingkai yang ditampilkan tersebut, kedua media ini juga memberikan solusi yang mutlak dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada di tingkat pemerintahan meskipun tidak secara langsung. Hal ini semakin dikuatkan dengan adanya putusan MK pada tanggal 31 Agustus 2017 yang mengesahkan UUK Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Yogyakarta tidak mengenal Pilgub, tetapi Sultan Yogyakarta otomatis menjadi Gubernur. Sepanjang sejarah Keraton Yogyakarta, seluruh Sultan adalah laki-laki. Tapi pada penghujung Agusutus 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan izin, jenis kelamin apa pun bisa menjadi Gubernur DIY, baik laki-laki maupun perempuan. MK menghapus syarat calon Gubernur Yogyakarta, yang menyaratkan daftar riwayat hidup calon yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Berikut alasan MK dalam menafsirkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dirangkum dari putusan MK, Senin (4/9/2017) (Detik.com, 2017)

## REFERENSI
Entman, R. M. (2003). Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11.
Political Communication , 20 (4), 415–432. https://doi.org/10.1080/10584600390244176
Fontana, B. (1993). Hegemony and Power . University of Minnesota Press Minneapolis London. Francese, J. (2009). Perspectives on Gramsci (Politics, culture and social theory) . Routledge Studies in Social and Politics Throught .
Geertz, C. (1983). Local knowledge . United States of America. https://doi.org/10.1186/1746-4269- 7-8
John W. Creswell. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach . United States of America: Sage Publications.
Perloff, R. M. (2014). The Dynamics of Political Representation . Routledge .

## Internet
Detik.com. (2017). keputusan MK UUK Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil dari https:// news.detik.com/berita/3627165/5-alasan-mk-izinkan-perempuan-jadi-gubernur-yogyakarta