## ANALISIS TENTANG MANAJEMEN RISIKO DALAM OPERASIONAL PEMBIAYAAN MURĀBA’AH DI BMT AMANAH

## Moh Solachuddin Zulfa
STAIN Kudus Email: zulfa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional pembiayaan murabahah,  untuk  mengetahui  risiko  yang  terkait  dengan pembiayaan  murabahah  dan  untuk  mengetahui  bagaimana manajemen  risiko  BMT  Amanah  Kudus  dalam  mengatasi risiko  yang  terkait  dengan  pembiayaan  murabahah.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan metode  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  operasional pembiayaan yang berbasis jual  beli  dengan menggunakan  akad murabahah  yang  ada  di  BMT  Amanah  Kudus  sudah  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  BMT  Amanah  Kudus  sering mengalami  risiko  yang  terkait    dengan  sistem    pembayaran, yaitu  pembayaran  macet  dari  anggota  karena terjadi   risiko murni  yang  dialami  oleh  anggota.  BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen  risiko  untuk  meminimalisir risiko  yang akan terjadi.
Kata Kunci: Pembiayaan, Murabahah, Risiko.

## Abstract
ANALYSIS  OF  RISK  MANAGEMENT  IN  MURĀBA’AH FINANCE  OF  BMT  AMANAH . This  research  aims  at understanding  the  risk  management  of  murabahah  finance operation in BMT Amanah Kudus. This is a descriptive-qualitative research.  Result  shows  financial  operation  under  murabahah finance  in  BMT  Amanah  Kudus  is  in  accordance  with  Islamic principles. Finance risks faced by BMT Amanah mostly related to payment, some members fail to pay in time. Overall BMT Amanah has applied risk management to minimize the risk.
Keywords: Murabahah, Finance, Risk.

## Pendahuluan A.
Dekade  ini  industri  perbankan  Indonesia  dihadapkan dengan  risiko  yang  semakin  kompleks  akibat  kegiatan  usaha bank  yang  beragam  mengalami  perkembangan  pesat  sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen   risiko   untuk   meminimalisasi  risiko   yang   terkait dengan kegiatan usaha perbankan.
Implementasi  manajemen  risiko  pada  bank  di  Indonesia diarahkan  sejalan  dengan  standar  baru  secara  global  yang dikeluarkan  oleh Bank  for  International  Settlement (BIS)  dengan konsep  permodalan  baru  dimana  kerangka  perhitungan  modal lebih  sensitif  terhadap  risiko  ( risk  sensitive )  serta  memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau  yang  lebih  disebut  dengan  Basel  II  (penyempurnaan  dari Basel I).
Risiko Operasional (operational risk) merupakan risiko  yang telah    paling  lama  dikenal  dan  sekaligus  paling  mutakhir  dihadapai lembaga keuangan pada umumnya, khususnya bagi  dunia perbankan. Risiko itu telah menjadi salah satu momok merugikan dan sekaligus menyebalkan. Telah lama bank berupaya membentengi dirinya dari ancaman risiko ini. Hal itu dilakukan bank dalam berbagai cara,  mulai dari  mengantisipasi  tindak  brutal  bank  robbery  hingga  mencegah
kejahatan  yang paling  halus  berupa white  collar  fraud . Ketika itu manajemen  bank lebih memusatkan upayanya itu pada cara yang paling praktis dalam meminimalkan kemungkinan kerugian yaitu apakah dengan menempatkan pasukan pengaman di depan  pintu kantor  bank,  membentuk  satuan  pengawas  intern,  menugasi auditor  independent  atau  membangun  sistem  computer  yang canggih.
Namun,  kini  sejalan  dengan  kegiatan  operasional bank  yang  telah  meluas  dan  menggurita,  perlawanan  terhadap risiko  operasional pun  telah  berubah  pula.  Saat  ini  bank  tengah berupaya  memusatkan  energinya  pada  kerangka  dasar  yang  luas dalam pengendalian enterprisewide operational risk tersebut. Bank sedang berusaha mengaitkan akibat yang ditimbulkan ulah risiko itu  langsung  pada risk  based  capital .  Hal  itu  dilakukan  dengan menyisihkan    sebagian net    margin yang    diperolehnya    guna menampung unexpected losses yang terpaksa harus ditelannya (Haji, 2006:).
Baitul  Maal  Wat  Tanwil (BMT)  merupakan  salah  satu unit  usaha  keuangan  yang  tumbuh  pesat  di  Indonesia.  Pola operasional  BMT  mengikuti  prinsip-prinsip perbankan  syariah. Menurut  Undang-Undang  (UU)  No.  21  Tahun  2008  tentang perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha bank umum syariah salah satunya  menyalurkan  berdasarkan  akad murāba’ah ,  akad  salam, akad  istishna’  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  (Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah).
Perkembangan    ekonomi    islam    identik    dengan berkembangnya    lembaga  keuangan  syariah.  Seiring  dengan  hal tersebut,  lembaga  keuangan  syariah  yang  ruang  lingkupnya  mikro yaitu  Baitul  mal  wattamwil  (BMT)  juga  semakin  menunjukkan eksistensinya.  Penyaluran  dana  dengan  prinsip  jual  beli  dilakukan dengan akad murāba’ah , salam ataupun istishna. Sedangkan murāba’ah sendiri  merupakan  akad  yang  paling  dominan  digunakan  dalam transaksi jual beli. Dari beberapa hasil survey menunjukkan bahwa
bank  syariah  menerapkan  produk murāba’ah kurang  lebih  tujuh puluh  lima  persen  (75%)  dari  total  kekayaan  mereka. Islamic Development  Bank mereka.  Islamic  Development  Bank  (IDB) sendiri selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh  tiga  tahun  persen  (73%)  dari  seluruh  pembiayaannya adalah murāba’ah .
BMT   Amanah   merupakan   salah   satu   koperasi   jasa keuangan      yang  menjalankan  praktek  pembiayaan,  salah  satunya adalah murāba’ah yaitu prinsip jual beli dengan akad murāba’ah . Akad murāba’ah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli  barang   yang  dibutuhkan  oleh   anggota  dan disepakati. Faktor kemacetan bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor  tersebut  yang  menjadikan  pembiayaan murāba’ah menjadi bermasalah, sehingga perlu adanya penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah.
Dalam  mengatasi  pembiayaan  yang  bermasalah,  maka penulis  berpendapat  bahwa  risiko  yang  terkait  dengan  pembiayaan murāba’ah yang besar harus diperhitungkan oleh BMT untuk menjaga kesehatannya, bukan berarti menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan terobosan yang bisa menghindari paling tidak meminimalisir yang mungkin timbul.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan mengenal anggota secara personal dan seharusnya BMT melakukan berbagai  penelitian  untuk  meminimalisir  yang  mungkin  timbul dengan  pembiayaan murāba’ah .  Terlebih  karena  BMT  Amanah ini  adalah  sebuah  BMT  yang  melayani  masyarakat  pedesaan  yang memiliki ruang lingkup lebih kecil daripada bank umum telah mampu mengaplikasikan pembiayaan dengan akad murāba’ah .
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis operasional  pembiayaan murāba’ah ;  risiko  yang  tekait  dalam operasional  pembiayaan murāba’ah ;  peranan    manajemen    risiko dalam  mengatasi  risiko  operasional pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah Kudus.
Pembahasan B.
Manajemen Risiko
1.
Beberapa  definisi  mengenai  risiko,  tergantung  jenis keperluan  risiko  tersebut.  Sebagai  contoh,  secara  umum  Risiko didefinisikan sebagai  bentuk-bentuk peristiwa yang  mempunyai pengaruh  terhadap  kemampuan  seseorang  atau sebuah  institusi untuk mencapai tujuannya (Tampubolon, 2014: ).
Bank yang menggunakan pendekatan internal risk rating, harus  dilakukan  validasi  data  secara  berkala.  Parameter  yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu NPL, konsentrasi kredit  berdasarkan  pinjaman  dan  sektor  ekonomi,  kecukupan jaminan, pertumbuhan kredit, non performing portofolio treasury dan investasi, kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi, transaksi pembiayaan perdagangan yang default, dan konsentrasi pemberian  fasilitas  pembiayaan  perdagangan.  Mark  to    market pada  transaksi risiko  kredit  terentu  untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi over the counter (OTC) atau pada suatu pasar  tertentu,  khususnya  pasar  derivatif,  bank  menggunakan metode  penilaian  mark  to  market.  Exposure  risiko  kredit  harus diukur dan dikinikan sekurangnya setiap bulan atau lebih intensif.
Penggunaan  credit  scoring  tools  Bank  dapat  memakai sistem  dan  metodologi  statistik/probabilistik  untuk  mengukur risiko  seperti  credit  scoring  tools.  Bank  melakukan  kaji  ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk  memproyeksikan  kegagalan,  serta  menyesuaikan  asumsi dengan  perubahan  yang  terjadi  pada  kondisi    internal    dan eksternal.    Jika  exposure  risiko  besar,  proses  pengambilan keputusan harus didukung sarana pengukuran risiko lainnya.  Bank harus  mendokumentasikan kredit  seperti asumsi, data, informasi termasuk perubahannya dan mengirimkannya secara berkala.
Penetapan  sistem  harus  mendukung  proses  pengambilan keputusan  dan  kepatuhan  terhadap  pendelegasian  wewenang. Penetapan sistem harus melalui  prosedur  pengamanan  yang  layak dan  dilakukan  kaji  ulang  oleh satuan kerja yang independen.
Pemantauan  exposure  risiko  kredit  dilakukan  secara berkala  dan  satuan  kerja  manajemen  risiko  harus  menyusun laporan  mengenai  perkembangan  risiko  kredit  secara  berkala. Prosedur     penggunaan     sistem     internal     risk     rating     harus didokumentasikan.  Sistem  harus  dapat  mengidentifikasi  secara dini perubahan pofil risiko dan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen. Jika bank menerapkan internal risk rating untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, maka harus terdapat  prosedur  formal  untuk  memastikan  penetapan  kualitas aset dan provisi sama dengan ketentuan terkait.
Bank  memiliki  prosedur  pengelolaan  penanganan  kredit bermasalah  termasuk  sistem  deteksi  kredit  bermasalah  secara tertulis  dan  menerapkannya  secara  efektif.  Jika  bank  memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus  memisahkan fungsi  penyelesaian  kredit  bermasalah  tersebut  dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data (Zahroh ZA, dan Nila Firdausi Nuzula, 2014).
Sudah    menjadi    sunatullah    bahwa    dalam    menjalankan usaha maupun berinvestasi terkandung risiko di dalamnya. Tidak ada  di  dalam  kehidupan ini  yang bebas  dari  risiko.  Oleh  karena itu mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan.
Beberapa penjelasan yang perlu ditambahkan melengkapi definisi manajemen risiko di atas, yaitu : a)  Manajemen  risiko merupakan    titik    sentral    dari    manajemen    strategik    bank. Manajemen risiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  atau  memperbesar keuntungan  dari  setiap  aktivitas  dan  lintas  portofolio  dari semua  kegiatan.  b)    Fokus  manajemen  risiko  yang  baik  adalah mengidentifikasi,  mengelola  dan  mengendalikan  risiko  dengan sebaik-baiknya.  Tujuannya  untuk  menambah  value  dari  semua aktivitas  bank  ke  arah  yang  paling  maksimal.  Proses  ini  akan
memimpin  kita  terhadap  pemahaman  mengenai  faktor-faktor yang  berpotensi  memiliki  dampak  ke    atas    ( upside ),    yaitu yang  menguntungkan bank,  dan  ke bawah  ( downside ),  yaitu yang    merugikan    bank.    Hal    ini    akan    meningkatkan  peluang untuk  sukses,  dan  mengurangi  kemungkinan  gagal  maupun ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan.
c) Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu, atau sebagian dari  sebuah  transaksi  atau  instrumen.  Karena  itu  manajemen risiko  haruslah  merupakan  sebuah  proses  yang  dinamis,  tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan risiko usaha. d) Manajemen risiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh  dan  berkelanjutan,  mulai  dari  penyusunan    strategi bank    sampai    pada    penerapan  strategi  dimaksud.  Kegiatan  ini haruslah pula secara metodik mengidentifikasi semua  risiko  yang ada  di  sekitar  kegiatan  bank  di  masa  lalu,  masa  kini  dan terlebih lagi di masa yang akan datang.
e) Esensi dari manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama  (komite  atau  korporat)  atas  tingkat  risiko  yang  dapat diterima atau ditolerir dan seberapa jauh program  pengendalian risiko  yang  telah  disusun  untuk  mengurangi  dampak negatif dari risiko yang akan diambil tersebut. Sama pentingnya dengan menentukan  tingkat  risiko  atau    batas  limit    risiko    yang  dapat diterima  adalah  seberapa  efektif  program  pengendalian  risiko, yang bahkan harus telah disiapkan terlebih dahulu sebelum bank menjalankan  kegiatan  usaha.  Kedua  hal  ini  merupakan  bagian terpenting  dari  adanya  kecukupan  prosedur  dan  metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat dikelola pada batas limit yang dapat diterima serta menguntungkan  bank.
f)  Manajemen  risiko  harus  diintegrasikan  ke  dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang  efektif  karena  diarahkan  oleh  semua  manajemen  puncak. Manajemen risiko harus menerjemahkan strategi ke dalam taktik
dan tujuan-tujuan operasi, menetapkan tanggung jawab ke seluruh organisasi dimana setiap manajer dan pegawai bertanggung jawab dalam mengelola risiko sebagai bagian dari deskripsi jabatannya. Proses  manajemen  risiko  ini  harus  mendukung  akuntabilitas, pengukuran  kinerja  dan  pemberian  penghargaan  (reward), yang  pada  giliran  berikutnya  akan  meningkatkan  efisiensi  pada operasional semua satuan kerja (Tampubolon, 2014: 34).
Ada  lima  konsep  dasar  dalam  manajemen  risiko  yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami  oleh  para  pejabat  bank  yang  terlibat  dalam  proses manajemen  risiko,  yaitu: pertama ,  manajemen  risiko  hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks.
Manajemen risiko merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak  hanya  diterapkan  untuk  portofolio  yang  besar,  tetapi  juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil. Kedua,  s ifat  dari  instrumen  yang  digunakan  akan  menentukan parameter  dari  sebuah  strategi  manajemen  risiko.  Secara  relatif tidak  ada  satu  strategi  manajemen  risiko  yang  dapat  diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Ketiga, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
Keempat, manajemen      risiko      bukan      merupakan      alat sulap      yang      secara      ajaib      akan  meningkatkan  return  dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Berstein berpendapat bahwa manajemen  risiko  sendiri  bisa  menghasilkan  risiko  baru,  yaitu berkurangnya  kewaspadaan  manajemen  bank  terhadap  seluruh risiko bank yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali  pinggang  pengaman  ( safety  belt ),  akan  mengemudikan mobil  secara  kurang  berhati-hati  dibandingkan  apabila  dia  tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. Kelima, Lingkungan usaha bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit.
Kecenderungan  pasar  yang  semakin  bergejolak, perkembangan  instrumen  baru,  meningkatnya  persaingan, meningkatnya interaksi global, nasabah yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko bank (Tampubolon, 2014:).
Murāba’ah 2.
Bai’  al-murāba’ah adalah  jual  beli  barang  pada  harga asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati.  Dalam bai’  al-murāba’ah ,  penjual  harus  memberi  tahu  harga  produk yang  ia  beli  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai tambahannya. Bai’ al-murāba’ah dapat dilakukan untuk pembelian secara  pemesanan  dan  biasa  disebut  sebagai murāba’ah kepada pemesan  pembelian (KPP). Dalam kitab al-umm,  Imam  Syafi’I menamai  transaksi  sejenis  ini  dengan  istilah  al-amir bi sy-syirā (Antonio,  2001: ).
Dalam  jual  beli  secara  umum,  mekanisme  pembayaran secara  tunai,  dengan  mekanisme murāba’ah ,  jual  beli  menjadi bersifat  tangguh  dalam  pembayaran,  serta  penjual  dapat mengambil keuntungan dari bahan yang dibeli. Sesuai dengan sifat bisnis  ( tijārah ),  transaksi murāba’ah memiliki  beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murāba’ah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan  yang  muncul  dari  selisih  harga  beli  dari  penjual dengan  harga  jual  kepada  nasabah.  Selain  itu, sistem murāba’ah juga  sangat  sederhana.  Hal  tersebut  memudahkan  penanganan administrasinya di bank syariah.
Pembiayaan murāba’ah merupakan  pembiayaan  yang dicirikan  dengan adanya penyerahan barang di  awal  akad dan pembayaran  kemudian,  baik  dalam  bentuk  angsuran  maupun sekaligus.  Dengan  demikian  pemberian  pembiayaan murāba’ah dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.
Oleh  karena  itu,  bank  dapat  menetapkan  jangka  waktu maksimal untuk pembiayaan murāba’ah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini; tingkat   (margin)   keuntungan   saat   ini   dan prediksi  perubahannya  di  masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah ( Direct Competitor’s Market Rate –DCRM).
Semakin  cepat  perubahan  DCRM  diperkirakan  akan terjadi,  semakin  pendek  jangka  waktu  maksimal  pembiayaan; Suku  bunga  kredit  saat  ini  dan  prediksi  perubahannya  di  masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional ( Indirect Competitor’s  Market  Rate –  ICRM).  Semakin  cepat  perubahan ICRM  diperkirakan  akan  terjadi,  semakin  pendek jangka  waktu maksimal pembiayaan; Ekspektasi  bagi  hasil  kepada  dana  pihak ketiga   yang   kompetitif   di   pasar perbankan syariah  ( Expected Competitive Return for Investors – ECRI). Semakin besar perubahan ECRI  diperkirakan  akan  terjadi,  semakin  pendek  jangka  waktu maksimal pembiayaan (Karim, 2004).

## Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
3.
Baitul  maal  merupakan  lembaga  penerima  zakat,  infaq, sedekah  dan  sekaligus  menjalankannya  sesuai  dengan  peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang  berorientasi  bisnis  dengan  mengembangkan  usaha-usaha produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas  kehidupan ekonomi  masyarakat  terutama  masyarakat  dengan  usaha  skala kecil. Dalam perkembangannya BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu  yang singkatannya juga BMT.
Baitul  Maal  Wat  Tamwil  sebagai  Lembaga  Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  islam. BMT  sesuai  dengan  namanya  terdiri  dari  dua  fungsi  utama yaitu  baitul  maal  (bait  =  rumah,  maal  =  harta)  dimaksudkan sebagai  lembaga  amil  zakat  sebagaimana  kemudian  muncul  UU No. 39/1999 yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta  mengoptimalkan  distribusinya    sesuai    dengan    peraturan dan  amanahnya.  Baitul  maal  melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan
kualitas  ekonomi  pengusaha mikro  dan  kecil  dengan  antara  lain mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang  pembiayaan kegiatan ekonominya.
Menurut Hosen dan Hasan Ali yang dikutip oleh Buchari Alma  dan  Donni  Juni  Priansa  BMT  (Baitul  Maal  Wat  Tamwil) merupakan  lembaga  keuangan  mikro  yang  dioperasikan  dengan prinsip  bagi  hasil,  menumbuh  kembangkan  bisnis  usaha  mikro dalam  rangka  mengangkat  derajat  dan  martabat  serta  membela kepentingan  kaum  fakir  miskin,  ditumbuhkan  atas  prakarsa  dan modal  awal  dari  tokoh-tokoh  masyarakat    setempat      dengan berlandasan  pada   sistem   ekonomi   yang  salam; keselamatan (berintikan  keadilan),  kedamaian  dan  kesejahteraan  (Ridwan, 2013).
Menurut  Veithzal  Rivai, et.  al, (2003)  bahwa  secara konseptual BMT memiliki 2 fungsi, yaitu: a) Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan  pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi dalam  meningkatkan  kualitas    ekonomi    pengusaha  mikro    dan kecil    terutama    dengan  mendorong    kegiatan    menabung    dan menunjang    pembiayaan    kegiatan  ekonominya.  b)  Bait  al-maal (bait  artinya  rumah,  maal  artinya  harta)  menerima  titipan  dan zakat,  infaq  dan  sedekah  serta  mengoptimalkan  distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research atau  penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif. Menjadi  subjek  penelitian  atau  narasumber  dalam  penelitian  ini adalah manajer dan marketing BMT Amanah Kudus. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian   ini   adalah   analisis   tentang manajemen   risiko   dalam   operasional pembiayaan murābaḥah . Uji keabsahan data  meliputi uji  kredibilitas data (validitas data), uji  depenabilitas  (reliabilitas)  data,  uji  transferabilitas  (validitas eksternal atau generalisasi) dan uji komfirmabilitas (obyektivitas).

## Hasil Analisis
4.
Berdasarkan  dokumentasi  dalam  pemberian  pembiayaan murāba’ah selama satu tahun (per tahun 2013) di BMT Amanah Kudus adalah sebagai berikut :
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pembiayaan murāba’ah per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 398.380.790 dengan anggota sebanyak 205 orang.  Sehingga  dari data  tersebut  dapat  dikatakan  pembiayaan  lancar Rp.187.450.480, pembiayaan kurang lancar Rp.35.675.674, pembiayaan diragukan Rp.5.542.783, dan pembiayaan macet Rp.169.711.853. Membayar angsuran perpulan Rp. 417.000 namun untuk menjadi keringanan membayar angsuran ditambah menjadi 26 bulan sehingga anggota membayar angsuran sebesar Rp. 385.800 per bulan.
Analisis  tentang  Operasional  Pembiayaan a. Murāba’ah di
BMT  Amanah Kudus
Melihat  dari  data  di  atas,  dapat  peneliti  analisis  bahwa setiap  operasional  yang  berhubungan  dengan  funding  perlu
Moh Solachuddin Zulfa
Iqtishadia, Vol. 7, No. 1, Maret 2014

## Tabel. 1
Pemberian Pembiayaan Murābahah di BMT Amanah Kudus Tahun 2013 No. Bln/Th Jumlah Anggota Jumlah Pembiayaan 1 Januari 253 Rp.597.462.117 2 Februari 232 Rp.580.812.833 3 Maret 231 Rp.545.235.412 4 April 230 Rp.531.387.495 5 Mei 228 Rp.515.059.625 6 Juni 227 Rp.509.003.172 7 Juli 223 Rp.479.728.910 8 Agustus 218 Rp.457.272.046 9 September 209 Rp.409.088.606 10 Oktober 208 Rp.456.220.957 11 November 206 Rp.428.639.538 12 Desember 205 Rp.398.380.790
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pembiayaan Murābahah per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 398.380.790 dengan anggota sebanyak 205 orang. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakan pembiayaan lancar Rp.187.450.480, pembiayaan kurang lancar Rp.35.675.674, pembiayaan diragukan Rp.5.542.783, dan pembiayaan macet Rp.169.711.853. Membayar angsuran perpulan Rp. 417.000 namun untuk menjadi keringanan membayar angsuran ditambah menjadi 26 bulan sehingga anggota membayar angsuran sebesar Rp. 385.800 per bulan.

## a.  Analisis tentang Operasional Pembiayaan
Murābahah di BMT Amanah Kudus
Melihat  dari  data  di  atas,  dapat  peneliti  analisis  bahwa setiap  operasional  yang  berhubungan  dengan  funding  perlu adanya ketentuan yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan efektifitas  pelaksanaan  operasional  yang  baku  atas  mekanisme funding yang berlaku pada perusahaan, sehingga dengan adanya ketentuan  dalam  mekanisme  pembiayaan  akan  menjadikan kejelasan tersendiri bagi anggota maupun lembaga.
adanya ketentuan yang jelas. Tujuannya adalah untuk memastikan efektifitas  pelaksanaan  operasional  yang  baku  atas  mekanisme funding  yang  berlaku  pada  perusahaan,  sehingga  dengan  adanya ketentuan  dalam  mekanisme  pembiayaan  akan  menjadikan kejelasan tersendiri bagi anggota maupun lembaga.
Ketentuan yang ada dalam pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah Kudus dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah, artinya  bahwa prinsip jual  beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya  perpindahan  kepemilikan  barang  atau  benda  ( transfer of  property ). Tingkat  keuntungan bank  ditentukan di  depan  dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Sedangkan transaksi jual beli murāba’ah , yang berasal   dari   kata rib’u (keuntungan) adalah    transaksi    jual    beli    dimana    bank  menyebut  jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah atau  anggota sebagai pembeli. Harga jual  adalah harga beli  bank dari pemasok ditambah keuntungan ( margin ). Kedua belah pihak harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka  waktu  pembayaran. Harga  jual  dicantumkan  dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah disepakati  tidak dapat berubah  selama berlakunya  akad.  Dalam perbankan murāba’ah selalu dilakukan dengan cicilan.
Analisis  Tentang  Risiko  dalam  Operasional  Pembiayaan b. Murāba’ah di BMT Amanah Kudus
Melihat    dari    data    di    atas,    dapat    di    analisis    bahwa dalam    pembiayaan murāba’ah sering  terjadi  risiko,  risiko  suatu ketidakpastian  yang  menimbulkan  kerugian.    Oleh    karena    itu, risiko  dikaitkan  dengan  kemungkinan  kejadian  atau keadaan yang  dapat  mengancam  pencapaian  sasaran  anggota  serta  BMT, maka risiko dapat dihapuskan dengan melalui pendekatan. Namun, tidak menutup kemungkinan risiko pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah  Kudus  kapan  pun  bisa  terjadi  yang  disebabkan  karena tidak  adanya  sistem  informasi  yang  lengkap  di  BMT  Amanah apabila    dibandingkan  dengan    bank    yang    menggunakan    BI checking,  yaitu  suatu sistem informasi untuk mengetahui apakah
anggota memiliki tanggungan-tanggungan di  BMT  lain  ataupun bank  lain.
Cara  tersebut  dilakukan  untuk  mencari  tahu  informasi- informasi  tentang  anggota  selain  mencari  tahu  informasi  dari masyarakat.  Namun,  sumber  informasi  pembiayaan murāba’ah yang  didapat  di  BMT  Amanah  masih  secara  manual.    Selain  itu juga masih terdapat beberapa anggota yang melakukan angsuran pembiayaan  macet.    Risiko    yang  terkait    dengan    pembiayaan murāba’ah antara  lain  sebagai  berikut:  risiko  yang  berkaitan dengan  barang,  risiko yang berkaitan dengan anggota dan risiko yang berkaitan dengan pembayaran
Tingkat risiko pada pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah Kudus  adalah  tinggi  karena  tingkat  pembiayaan murāba’ah yang masuk  kategori  pembiayaan  macet  adalah    42,59%  atau  sebesar Rp. 169.711.853 dari total pembiayaan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 398.380.790. Melihat   data   di   atas,   secara umum,  faktor-faktor  yang    menyebabkan  terjadinya  pembiayaan bermasalah  adalah  faktor  dari  anggota  itu  sendiri,  dalam  hal  ini dijelaskan  bahwa  setiap  anggota  memiliki  kualitas  dan  karakter yang berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya.
Tidak semua anggota mempunyai i’tikad baik  pada  saat mengajukan  pembiayaan  ataupun  pada  saat  pembiayaan  yang diberikan sedang berjalan. I’tikad tidak baik inilah memang sulit untuk  diketahui  dan  dianalisis  oleh  pihak  BMT,  karena  hal  ini menyangkut  soal  moral  ataupun  akhlak  dari  anggota.  Bisa  saja anggota  saat  mengajukan  pembiayaan  menutup-nutupi  masalah keuangannya atau anggota memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan- tindakan lainnya.
Analisis   Tentang   Manajemen   Risiko   dalam   Operasional c. Pembiayaan Murāba’ah di BMT Amanah
Pembiayaan murāba’ah merupakan salah satu pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT untuk memenuhi keinginan anggota untuk  dibiayai  secara  keseluruhan  oleh  BMT  dalam  kegiatan ekonomi,  baik  berproduksi  maupun  berinvestasi  yang  telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Penerapan manajemen  risiko  di  BMT  Amanah  Kudus  sudah  baik  mulai identifikasi  sampai  pengendalian  risiko.  Manajemen  risiko  yang diterapkan di BMT Amanah Kudus meliputi:
Risiko pembiayaan yang muncul pada BMT Amanah adalah pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor risiko pembiayaan meliputi internal  BMT,  anggota  dan  lain-lain.  Pihak  anggota  merupakan faktor yang sering muncul dan perlu perhatian khusus.
Pengukuran    risiko    pembiayaan    pada    BMT    Amanah Kudus  sudah  baik  sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI)  yaitu Non  Perfoming  Loan (NPL).  NPL  digunakan  untuk  mengetahui kriteria  dalam  meminimalisir  risiko  pembiayaan.  Kolektabilitas pembiayaan menjadi dasar dalam menghitung tingkat NPL.
Adapun  dalam  pembiayaan murāba’ah di  BMT  Amanah Kudus  kepada  calon  anggota  harus  melalui  prinsip  pemberian pembiayaan  dengan  analisis  5C  ( character,  capacity,  capital, collateral and  condition ). Sehingga ini  sesuai  dengan teori  bahwa untuk  menganalisis  pembiayaan  harus  memuat  analisis  5C  yang merupakan  standar  minimal  yang  lazim  digunakan  dikalangan perbankan  syariah.  Penjelasan  tentang  masing-masing  5C  yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pengertian character adalah  sifat  atau  watak  seseorang dalam hal ini calon anggota. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau  watak  dari  orang-orang yang  akan  diberikan  pembiayaan  benar-benar  dapat dipercaya. Keyakinan  ini  tercermin  dari  latar  belakang  dari  si  nasabah baik  yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi  seperti  :  cara  hidup  atau  gaya  hidup  yang  dianutnya, keadaan  keluarga,  hobi  dan  sosial  standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar pembiayaannya dengan berbagai cara.
Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola
bisnis  serta  kemampuannya  mencari  laba.  Sehingga  pada akhirnya  akan  terlihat  kemampuannya  dalam  mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.
Biasanya   bank  tidak   akan   bersedia  untuk  membiayai suatu    usaha    100%,  artinya  setiap  nasabah  yang  mengajukan permohonan  pembiayaan  harus  pula  menyediakan  dana  dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital adalah untuk  mengetahui  sumber-sumber  pembiayaan  yang  dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
Merupakan  jaminan  yang  diberikan  calon  nasabah  baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah  pembiayaan  yang  diberikan.  Jaminan  juga  harus  diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi  sekarang  dan  untuk  di  masa  yang  akan  datang  sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian  yang  kurang stabil  sebaiknya  pemberian  pembiayaan  untuk  sector  tertentu jangan  diberikan  terlebih  dahulu  dan  kalaupun  jadi  diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.
Berdasarkan  analisis  di  atas  dapat  dipahami  bahwa pemberian  pembiayaan  yang  disetujui  memenuhi  prinsip  dalam pembiayaan  setidaknya  ada  tiga  prinsip  yang  harus  dipenuhi, yaitu    dilihat    dari    karakter,  kapasitas    dan    agunan.  Karakter yang disetujui  seperti  anggota  memiliki  kepribadian  yang  baik, kelengkapan  dokumen pembiayaan, memiliki reputasi pekerjaan yang baik. Kapasitas yang disetujui seperti memiliki omset usaha yang cukup, laporan arus kas anggota sehat. Agunan yang disetujui, yaitu masih berlakunya  agunan,  dokumen  kepemilikan  agunan
harus  lengkap  dan  jelas,  agunan  memiliki  nilai  tambah  dalam pembiayaan.
Melihat  adanya  kondisi  seperti  itu,    bila  aktivitas usaha  anggota  menurun, kemampuan bayar  anggota  masih  ada namun  menurun  serta  karakter  anggota  kooperatif,  maka  BMT Amanah membuat langkah dalam menata jika terjadi risiko pada pembiayaan murāba’ah atau  membuat manajemen risiko  dengan tiga langkah, yaitu :
Pengiriman  surat  peringatan  atau  teguran,  pihak  BMT
1. silaturahim  ke  rumah  atau  tempat  usaha  anggota  untuk menanyakan mengapa mengalami pembiayaan macet.
Pinjaman bermasalah harus diselesaikan agar kerugian yang 2. lebih besar dapat dihindari dengan cara berikut: Rescheduling a. atau penjadwalan  ulang, yaitu memperpanjang periode angsuran pembiayaan sehingga beban angsuran setiap bulannya semakin ringan. Dalam BMT  Amanah  melakukan  masa  tenggang  kepada anggota  dalam  membayar  angsuran  dengan  ketentuan bahwa  memberikan  keringanan  dalam  mengangsur, misalnya anggota membeli motor melalui BMT Amanah dengan biaya Reconditioning b. ,  yaitu    memberikan    kondisi-kondisi khusus    terhadap  pembiayaan  non  lancar  tersebut dengan cara memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Cara ini dilakukan untuk membantu anggota dari masalah kesulitan dana. Dalam BMT Amanah melakukan pembagian  hasil  dengan  ketentuan  yang  ringan  pada anggota,  misalnya  pemilik  bengkel  membeli  peralatan bengkel  melaui  BMT  Amanah  sebesar  Rp.  1.200.000 maka  dari pihak BMT Amanah memberikankeringanan angsuran  perhari  sebesar  Rp. 11.000 selama 4 bulan. Restructuring c. atau  penataan  ulang,  yaitu  mengubah struktur pembiayaan dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran dengan harapan  suatu saat  nanti
pembiayaan  ini  akan  selesai  atau  lunas.  Di  BMT  bisa dilakukan dengan penambahan dana BMT, memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan al qardhul hasan, murāba’ah , mudharabah. BMT Amanah melakukan  pengecekan  ulang  kepada  anggota,  artinya dimana  ada  anggota  yang  pernah  pinjam  mau  pinjam lagi, maka pihak BMT Amanah .
Penyitaan Jaminan, yaitu  jalan  terakhir apabila  nasabah d. sudah  benar-benar tidak punya etikad baik atau sudah tidak  mampu  lagi  untuk  membayar  semua  hutang- hutangnya.    Pelaksanaan  penyitaan  agunan  dilakukan terhadap  kategori  pembiayaan  yang  menuntut  BMT benar-benar  sudah  tidak    dapat  dibantu  untuk disehatkan kembali atau  anggota sudah tidak memiliki prospek untuk   dikembangkan.   Dalam   hal   ini,   jika anggota   tidak   bisa   melunasi angsuran maka agunan akan dilelang oleh pihak BMT.
Manajemen  risiko  yang  dilakukan  adalah  mengambil e. jalur  hukum  jika  anggota  tidak  mengindahkan  adanya pemberitahuan  serta  peringatan  dalam  pembayaran angsuran dalam pembiayaan murābaah .
Bila anggota benar-benar tidak mampu membayar angsuran pokok secara teratur yang mengakibatkan pembiayaan macet maka pihak BMT mengambil kebijakan secara kekeluargaan dengan cara melelang jaminan atau agunan. Agunan tersebut tidak sepenuhnya diambil nilai harganya oleh BMT, tapi dimusyawarahkan terlebih dahulu  kepada  anggota  apakah  jaminan  tersebut  dijual  sendiri oleh  anggota  lalu  membayarkan  kepada  BMT  sebesar  angsuran pokok  yang  belum  dibayar  atau  BMT  yang  menjual  jaminan tersebut  dan  membayarkan  angsuran  pokok  anggota  yang belum  dibayar.
Jika  ada  jumlah  uang  yang  tersisa  setelah  dibayarkan angsuran  pokok  maka  akan  dikembalikan  ke  anggota  dan  BMT tidak meminta imbalan jasa sama sekali. Sedangkan menggunakan
jalur  hukum,  ketentuannya  adalah  mengajukan  surat  perjanjian notaris,  setelah  surat  perjanjian  didapat  maka  mengajukan ke  pengadilan  dengan  ketentuan  pinjamannya  di  bawah  Rp. 50.000.000 akan mendapat SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak  Tanggungan)  dan  di  atas  Rp.  50.000.000  akan  mendapat APHT  (Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan)  baru  dip  roses  di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Upaya  BMT  dalam  mengganti  risiko  keuangan  yang disebabkan  kemacetan  anggota  yang  tidak  bertanggung  jawab, kematian  atau  kebakaran  dengan  cara  mengambilkan  dana dari  dana  PPAP  (Penghapusan  Piutang  Aktiva  Produktif)  dari pencairan seluruh pembiayaan di BMT selama satu bulan sebesar 0,4% dari jumlah seluruh pembiayaan atau dana ta’awun sebesar 0,5% dari pencairan pembiayaan selama satu bulan.

## Simpulan C.
Operasional  pembiayaan murāba’ah di  BMT  Amanah Kudus telah sesuai dengan prinsip syariah bahwa transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah   keuntungannya.   Bank   bertindak sebagai      penjual,      sementara  nasabah  atau  anggota  sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.
Dalam perbankan, murāba’ah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bi tsaman ajil atau muajjal ). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.
Dalam  pembiayaan murāba’ah di  BMT  Amanah  Kudus sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu pembayaran macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota, dilihat dari data pembiayaan murāba’ah per  tanggal  31  Desember  2014  tercatat  ada    sekitar    42,59%
atau     Rp.  169.711.853   dari  total  pembiayaan murāba’ah Rp. 398.380.790
Penerapan  manajemen  risiko  di  BMT  Amanah  Kudus sudah  baik  mulai  identifikasi    sampai    pengendalian    risiko. Pemberian    pembiayaan murāba’ah di  BMT  Amanah  Kudus memerhatikan  adanya  5C,  yaitu  character,  capital,  capacity, collateral  dan  condition.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan risiko pembiayaan murāba’ah di BMT Amanah Kudus kapan pun bisa terjadi yang disebabkan karena tidak adanya sistem informasi yang  lengkap  di  BMT  Amanah  apabila  dibandingkan  dengan bank yang menggunakan BI checking dan juga terdapat beberapa anggota yang melakukan angsuran pembiayaan macet.
Tingkat  risiko  pada  pembiayaan murāba’ah di  BMT Amanah Kudus adalah tinggi, melihat adanya kondisi seperti itu, bila aktivitas usaha anggota menurun, kemampuan bayar anggota masih ada namun menurun serta karakter anggota kooperatif, maka BMT Amanah membuat langkah dalam menata jika terjadi risiko pada  pembiayaan murāba’ah atau  membuat  manajemen  risiko dengan tiga langkah, yaitu : 1) Pengiriman surat peringatan atau teguran,  pihak  BMT  silaturahim  ke  rumah  atau  tempat  usaha anggota  untuk  menanyakan  mengapa  mengalami    pembiayaan macet, 2) Pinjaman bermasalah harus diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan cara berikut: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Penyitaan Jaminan. 3) Manajemen risiko yang dilakukan adalah mengambil jalur hukum jika anggota tidak mengindahkan adanya pemberitahuan serta peringatan dalam pembayaran  angsuran  dalam  pembiayaan murāba’ah ,  sehingga pnyelesaian  melalui  rescheduling,  reconditioning,  restructuring, penyitaan jaminan yang dilakukan BMT Amanah Kudus terdapat hasil bahwa anggota yang mengalami kemacetan dalam  pembiayaan dapat  melakukan  angsuran  secara  berkala  dengan waktu yang tenggang yang telah diberikan BMT Amanah  Kudus.

## DAfTAR PuSTAka
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2001). Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press. Ali Masyhud. (2006). Manajemen Risiko . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Karim,  Adiwarman.  (2004). Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan Keuangan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahmawaty,  Anita.  2007. “ Tinjauan  Kritis  Produk  Murāba’ah dalam  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”. Jurnal  Ekonomi
Islam, Ekonomi Syariah , Vol 1, No. 2.
Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). Manajemen Baitul Mal wa Tamwil.
Bandung:  CV Pustaka Setia.
Rivai,  Veithzal et.  Al,. (2013). Financial  Institution  Management (Manajemen
Kelembagaan Keuangan)
Disajikan Secara  Lengkap  dari  Teori  hingga  Aplikasi .  Jakarta:
Rajagrafindo  Persada.
Robert  Tampubolon. Risk  Management:  Qualitative  Approach Applied  to  Commercial  Banks .  Jakarta:  PT  Elex Media  Komputindo.
Savitri,  Oka  Aviani,  Zahroh  ZA,  dan  Nila  Firdausi  Nuzula. (2014).”Analisis  Manajemen  Risiko  Kredit  dalam Meminimalisir  Kredit  Bermasalah  pada  Kredit  Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)” . Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , Vol 12 No 1.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah