JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ANALISA KONFLIK AHMADIYAH DI SUKABUMI
DALAM PEBERITAAN MEDIA MASSA RENTANG TAHUN 2008-2020

## Tesa Amyata Putri
Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
E-mail: Tesa19001@mail.unpad.ac.id

## Soni Akhmad Nulhaqim
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## Muhammad Fedryansyah
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik  dan kekerasan terkait  isu agama  merupakan  salah satu konflik yang  masih sering terjadi  di Indonesia. Salah  satunya  yang  terjadi  pada  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Parakansalak,  Kabupaten  Sukabumi. Pada  tahun  2008  terjadi  pembakaran  masjid  Al-Furqon  oleh  masyarakat  setempat  yang  merupakan  tempat peribadatan  kelompok  islam  JAI.  Hal  ini  dipicu  isu  SARA  serta  turunnya  fatwa  MUI  dan  SKB  Tiga  Menteri terkait  keberadaan  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI).  Hingga  saat  ini,  pada  tahun  2020  konflik  antara masyarakat dengan JAI masih terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi konflik yang terjadi pada JAI dengan melakukan analisa pemberitaan media massa dan kajian literature lainnya.
Kata Kunci: Konflik, Agama, Ahmadiyah, Sukabumi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  demo- krasi  dan  menjunjung  Hak  Asasi  Manusia sebagai  landasan berkehidupannya.  Secara Universal,  HAM  di  Indonesia  dideklarasi- kan pada 20 Desember 1948 pada Deklar- asi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia PBB  yang  kemudian  tertuang  pula  pada Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999, dengan  begitu  dapat  dipahami  bahwa  In- donesia mengakui bahwa nilai-nilai manu- sia  di  mata  hukum  memiliki  tempat  yang sama  dan  sejajar.  Peraturan  kemanusiaan ini  kemudian  dapat  dijadikan  wadah,  acu- an,  dan  jaminan  konkret  bahwa  siapapun berhak  mendapatkan  hak-hak  kemanusi- aannya. Maka secara idealnya, bentuk dis- kriminasi,  persekusi,  dan  penindasan  da-
lam  bentuk  apapun  tidak  diperkenankan mengingat  bahwa  negara  secara  konstitusi menjamin  hak-hak  tersebut  dengan  legali- tas hukum.
Namun demikian, pengimplementasian HAM  dalam  kehidupan  masyarakat  di  In- donesia masih memerlukan perhatian yang besar  mengingat  Indonesia  merupakan negara  plural.  Indonesia  sebagai  negara pluralitas  yang  terdiri  atas  berbagai  etnis, suku, ras serta agama yang beragam mem- iliki  potensi  besar  terjadinya  perselisihan, pertikaian,  serta  konflik  yang  dilatarbe- lakangi persoalan pluralitas tersebut. Salah satu perselisihan yang sering muncul ialah pluralitas  dalam  berkeyakinan  beragama, baik  lintas-agama,  antaragama,  maupun
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
sesama  agama  berbeda  aliran.  Sebagaima- na  Hasan  &  Mursalin  (2011)  mengatakan bahwa  “ajaran  agama  sering  diklaim  se- bagai  penyebab  timbulnya  konflik  dan kekerasan”.
Tercatat dalam beberapa laporan Kebebasan Beragama Berkeyakinan
(KBB)  yang  dilakukan  organisasi  non- pemerintah  bahwa  tindakan  diskriminasi, persekusi, dan tindakan kekerasan kolektif di  Indonesia  baik  antaragama,  sesama agama berbeda aliran maupun lintas agama di Indonesia masih sering terjadi. Menurut data terakhir pada tahun 2018, The Wahid Institute  mencatat  terdapat  pelanggaran KBB  sebanyak  192 peristiwa  dan  276  tin- dakan penyerangan atau kekerasan menga- tasnamakan  agama.  Sedangkan  Setara  In- stitute  mencatat  pada  tahun  2014  dari  20 provinsi  di  wilayah  Indonesia,  tercatat pelanggaran  KBB  sebanyak  109  peristiwa dan  136  tindakan  terkait  kebebasan  be- ragama dan berkeyakinan.
Dari  data  tersebut,  salah  satu  korban penyerangan yang mengatasnamakan agama  adalah  Jemaat  Ahmadiyah  Indone- sia  sebagai  salah  satu  aliran  dalam  agama islam. Pada tahun 2008 terjadi
penyerangan  terhadap  kelompok  Ahmadi- yah  di  Parakansalak,  Sukabumi  dengan membakar  masjid  serta  3  madrasah  Ah- madiyah oleh kelompok masyarakat (Aziz, Setianingtyas,  Kurniawan,  &  Febiana, 2008).  Pengrusakan  ini  terjadi  karena adanya  perasaan  kecewa  warga  setempat kepada keputusan pemerintah yang dirasa- kan  setengah-setengah  dalam  menindak penganut  kelompok  Ahmadiyah  yang meresahkan warga (Didi & Aldian, 2008). Semenjak kejadian tersebut kehidupan dan aktivitas Ahmadiyah di lingkungan masyarakat menjadi tidak aman dan rawan mendapatkan  kekerasan  baik  verbal  mau- pun  non-verbal  oleh  kalangan  masyarakat umum ataupun kelompok-kelompok masyarakat  seperti  penganut  aliran  agama islam  yang  berbeda  dengan  Ahmadiyah. Dalam  rentang  kejadian  pasca-konflik  pa-
da  tahun  2008  hingga  tahun  2020,  konflik masih kerap terjadi dalam berbagai macam bentuk,  hingga  diperlukan  pemahaman konflik yang baik.
Berdasarkan  hal  tersebut,  konflik  dan kekerasan mengatasnamakan agama masih sering terjadi yang biasanya dipicu adanya perbedaan  pendapat,  paham,  dan  ke- percayaan.  Prasangka  negatif  terhadap  ke- lompok  yang  berbeda  dengan  masyarakat sekitar pun dapat memiliki kecenderungan masyarakat  melakukan  tindakan  diskrimi- natif yang dapat meningkatkan ketegangan dan  dendam  diantara  mereka  (Fisher, Ludin,  Williams,  Abdi,  Smith,  &  Wil- liams, 2000, hal. 98). Adanya realitas kon- flik  tersebut  kemudian  menghantar  pem- buatan artikel ini. Artikel ini bertujuan un- tuk menganalisa konflik agama khususnya konflik  Ahmadiyah  dengan  masyarakat  di Parakansalak, Sukabumi dengan menggunakan  teknik  analisa  Fisher  et.al. Apa pemicu terjadinya konflik Ahmadiyah di  Parakansalak,  Sukabumi  pada  tahun 2008  dan  bagaimana  perkembangan  serta kondisi  masyarakat  baik  Jemaat  Ahmadi- yah  maupun  masyarakat  disekitarnya  pas- ca  insiden  pembakaran  masjid  dan  mad- rasah tersebut hingga saat ini.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini didasarkan pada konten ana- lisis  yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu berita di media massa sebagai landasan dasar bagi peneliti untuk  merumuskan  realitas  permasalahan, artikel-artikel  virtual,  studi  literature  atau kepustakaan,  hasil  riset  dan  data  dengan validitas  yang  jelas  keberadaannya.  Ana- lisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan mengabtraski beberapa hasil temuan  yang  dikelompokkan  dengan dibantu  menggunakan  teknik  analisa pemetaan konflik dari Simon Fisher dkk.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## HASIL DAN PEMBAHASAN Agama dan Konflik
Dalam  perspektif  filsafat  terutama  te- ologis,  agama  tidak  dapat  terdefinisikan dengan  lugas  karena  pemahaman  dan penafsirannya yang multi-dimesional. Penafsiran  antar  penganut  agama  yang berbeda  menyulitkan  akademisi  untuk merumuskan  dengan  kokoh  apa  itu  agama (Hardjana,  2005;  Darmadi;  2017).  Hardja- na  dalam  bukunya Religositas,  Agama, dan Spritual (2005, hal. 50) misalnya men- jelaskan  ada  perbedaan  pemahaman  dari pengertian  agama  itu  sendiri.  Agama disandingkan  sebagai  terjemahan  dari  ba- hasa Latin religio dan religion dari bahasa inggris  yang  dirasakan  tidak  sepadan  dan memiliki pengertian yang berbeda. Religio berarti hubungan dan ikatan dengan Allah, sedangkan agama merupakan pelembagaan atau institusional religiositas, yaitu perasaan  dan  kesadaran  akan  hubungan dan  ikatan  kembali  dengan  Allah.  Sejalan dengan  pemahaman  tersebut,  Darmadi (2017) pun menafsirkan bahwa agama ada- lah  hubungan  antara  makhluk  dan  kha- liknya  yang  terwujud  dalam  suatu  pera- turan  yang  berisikan  sistem  kepecayaan, peribadatan dan kehidupan manusia.
Hal ini kemudian dijelaskan secara ko- heren oleh para sosiolog yang menafsirkan agama  dari  sisi  empiris  (apa  adanya).  Di- mana perwujudan agama dapat terlihat dari perilaku,  pengalaman,  serta  segala  hal yang  dialami  pemeluknya  tersebut  (Hen- dropuspito, 1983, hal.29). Secara fungsionalis,  agama  ditinjau  dari  keber- fungsiannya  dalam  masyarakat.  Hendro- puspito (1983) mengatakan bahwa :
Maka  dalam  tinjauannya  yang  dipent- ingkan  ialah  daya  guna  dan  pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga ber- kat  eksistensi  dan  fungsi  agama  (agama- agama)  cita-cita  masyarakat  (akan  keadi- lan dan kedamaian, dan akan kesejahteraan jasmani  dan  rohani)  dapat  terwujud  (hal. 29-30).
Pernyataan  tersebut  membawa  pema- haman bahwa secara teologis, agama tidak dapat  ditafsirkan  sedemikian  mudahnya. Namun  secara  sosiologis  agama  dapat didefinisikan  dan  dideskripsikan  dari  ben- tuk-bentuk  praktik  keagamaan  yang  dil- akukan  penganutnya.  Meskipuan  ada perbedaan  dialektis  dalam  menyikapi penafsiran  agama,  nyatanya  para  ahli  me- nyepakati  satu  hal  terkait  agama,  yaitu klaim penganut  bahwa  agama  yang  dia- nutnyalah  yang  memiliki  kebenaran  yang hakiki  dan  yang  sebenarnya  ( the  ultimate truth, truth claim ) (Fikri, 2015;
Wahab,2014; Hasan & Mursalin, 2011).
Sedangkan  konflik  sendiri,  secara etismologis  berasal  dari  bahasa  latin com yang berarti “bersama, dan figere yang be- rarti  “penyerangan”  (Jones,  1996).  Hal  ini selaras  dengan  definisi  konflik  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  dimana konflik  sendiri  didefinisikan  sebagai  per- cekcokan,  perselisihan,  atau  pertentangan. Konflik sendiri menurut Fisher et.al (2000) muncul  dari  adanya  perbedaan  sudut  pan- dang,  latar  belakang,  dan  dari  dimensi yang berkaitan dengan kekuasaan, kekayaan,  usia,  peran  menurut  gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, dan  sebagainya,  sehingga  memunculkan keinginan yang berbeda. Di sudut pandang lain, Harskamp (2005, hal.5) justru melihat bahwa konflik sosial diartikan sebagai per- juangan  atas  nilai-nilai  dan  klaim-klaim atas  status,  kekuasaan,  dan  sumberdaya. Dari  hal  tersebut,  konflik  dapat  dipahami sebagai  perselisihan;  yang  dalam  konsep sosiologis  dapat  dikatakan  sebagai  hub- ungan disosiatif yang terjadi karena perbe- daan-perbedaan yang memunculkan keinginan yang berbeda dan sebagai akibat klaim atas  status,  kekuasaan,  serta  sumber daya.
Dalam  kolerasinya  antara  agama  dan konflik,  faktor ultimate  truth/atau  truth claim inilah yang kemudian menjadi faktor perpecahan  atau  konflik  terjadi. Truth claim  agama merupakan  salah  satu  latar
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
belakang  terjadinya  konflik  kekerasan (Fikri,  2015).  Sumber  konflik  muncul ketika  masing-masing  penganut  agama,  di samping meng-klaim bahwa  ajaran  aga- manyalah  yang  benar  ( truth  claim ),  juga merasa berkewajiban menyebarkan kebenaran yang diyakininya itu secara tid- ak etis (dengan kekerasan) (Wahab, 2014). Kemudian  Hasan  &  Mursalin  (2011) menambahkan  bahwa  perbedaan  dalam penginterpretasian  ajaran-ajaran  atau  dok- trin yang diyakini kebenarannya oleh pen- ganutnya  inilah  penyebab  timbulnya  kon- flik dan kekerasan.
Jika disambungkan pula dengan histor- is  perkembangan  agama,  agama-agama primitif beranggapan bahwa kekerasan dan penderitaan  berasal  dari  Tuhan  sebagai hukuman,  sehingga  pengikut  agama  ber- hak  pula  menimpakan  hukuman  kepada lawan-lawannya  (Sudiarja,  2006).  Maka dapat  diasumsikan  bahwa  faktor klaim kebenaran  dalam  agamanya  inilah  yang kemudian  secara  ekstrim  menjadi  pem- benaran  terhadap  aksi  penganut  agama yang  dilakukan,  meskipun  dengan  aksi kekerasan.    Kekerasan  sendiri  dijelaskan oleh  Fisher  et.  al;  (2005)  sebagai  segala sesuatu (tindakan, perkataan, sikap, struktur  atau  sistem)  yang  merusak  baik secara  fisik,  maupun  nonfisik  bahkan  tin- dakan  menghalangi  seseorang.  Selain  itu menurut  Hasan  &  Mursalin  (2011,  hal. 75), konflik dapat terjadi dalam kelompok- kelompok  sosial  karena  timbul  rasa  saling curiga  dan  adanya  stereotipe  negatif  yang dilontarkan  kelompok  yang  satu  ke  ke- lompok  yang  lain.  Stereotype  negatif  dan prasangka  negatif  inilah  yang  kemudian menurut  Fisher  et.al  (2011,  hal.  98)  dapat mengarah  pada  perilaku  diskriminatif  dan meningkatkan  ketegangan  serta  dendam antar kelompok yang berkonflik.

## Polemik  keberadaan  dan  konflik  Ah- madiyah di Indonesia
Konflik yang mengatasnamakan agama di Indonesia pada dasarnya sudah berlang-
sung  sangat  lama.  Tindakan-tindakan kekerasan akibat konflik agama baik anta- ragama, lintas agama, maupun antar agama berbeda  aliran  berawal  dari  zaman  orde baru  dengan  adanya  penetapan  presiden tahun  1965  terkait  penodaan  agama  atau PNPS  No.  1  Tahun  1965.  Semenenjak turunnya  PNPS  tersebut,  terjadi  banyak sekali  kasus  kekerasan  dan  konflik  atas nama  agama  di  Indonesia.  Salah  satu  ke- lompok  yang  mendapatkan  kekerasan  ter- sebut adalah kelompok agama Ahmadiyah. Tidak  berhenti  di  peraturan  tersebut, keberadaan  Jemaah  Ahmadiyah  menjadi sangat rawan sekali terkena konflik setelah turunnya  fatwa  MUI  No.  11/MUNAS VII/MUI/15/2005  dimana  pada  isi  fatwa tersebut menyatakan bahwa aliran Ahmad- iyah  berada  diluar  islam,  sesat  menyesat- kan,  serta  orang  Islam  yang  mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Kemudian,  pada  tahun  2008  turun  pula Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Men- teri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Da- lam Negeri Republik Indonesia) No. 3 Ta- hun  2003,  No.  3/KEP-033/A/JA/6/2008, dan  No.  199  Tahun  2008  tentang peringatan  dan  perintah  kepada  penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus jemaat ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  dan  warga masyarakat  yang  menyatakan  bahwa  JAI harus menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam.
Adanya  aturan  kebijakan  tersebut kemudian  diterangkan  lebih  lanjut  oleh Ma’ruf Amin dalam wawancaranya dengan  BBC  (2018)  yang  mengatakan bahwa  alasan  akhirnya  MUI  (Majelis Ulama  Indonesia)  menyatakan  Jemaat Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  menyimpang dari  agama  islam  ialah  adanya  perbedaan yang tidak dapat ditoleransi, yaitu Ahmad- iyah  mengakui  bahwa  ada  nabi  sesudah Nabi  Muhammad.  Hal  ini  menurutnya melampaui  batas  pengertian  tajdid  (pem- baharuan)  sehingga  dikatakan  menyim- pang  dari  ajaran  agama  islam,  kecuali  hal tersebut tidak membawa nama islam.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Keterangan tersebut dapat terkonfirma- si  dari  pernyataan  langsung  yang  di  post- ing  ahmadiyah  dalam  laman  websitenya yang  menyatakan  bahwa  “Jemaat  Muslim Ahmadiyah adalah  satu-satunya  organisasi Islam yang meyakini bahwa Al- Masih yang sudah lama  ditunggu kedatan- gannya  telah  hadir  dalam  wujud Mirza Ghulam  Ahmad as (1835-1908)  dari  Qa- dian (2020). Mirza Ghulam Ahmad sendiri merupakan  pendiri  dari  Ahmadiyah  itu sendiri.
Pernyataan  penyimpangan  yang  labeli kepada  JAI  ini  kemudian  dijelaskan  lebih jelas oleh Catur Wahyudi, Peneliti Ahmad- iyah  FISIP  Universitas  Merdeka  Malang (dalam  Bonasir,  2018).  Menurutnya  ter- dapat  3  aspek  yang  menjadikan  kenapa JAI  kontroversial  dan  dinilai  menyimpang dari islam arus utama, yaitu (1) perbedaan pandangan  kenabian,  (2)  adanya  perde- batan  mendasar  terkiat  kehadiran  Imam Mahdi  dan  Isa  Al-Masih,  dan  (3)  adanya pemahaman  yang  keliru.  (1)  pandangan kenabian yang berbeda dengan arus utama “Ahmadiyah  dinilai  tidak  memiliki  kon- sistensi  dalam  syahadat  Islam,  akibat keyakinannya  terhadap  sosok  Mirza  Ghu- lam  Ahmad  yang  diposisikannya  sebagai nabi, padahal Is- lam mainstream memandang  Muhammad SAW  adalah khatamul  nabiiyin (nabi  mu- takhir);  (2)  Fakta  dimana  Mirza  Ghulam Ahmad  mendakwahkan  diri  sebagai  Imam Mahdi  dan  al  Masih  al  Mau'ud  (Imam Mahdi yang dijanjikan) juga menjadi bagi- an perdebatan dan menjadi perbedaan yang mendasar  dengan  Islam mainstream yang pada  umumnya  masih  menunggu  ke- hadiran  Imam  Mahdi  dan  al  Masih  al Mau'ud,  yang  dipahaminya  sebagai  sosok dari  Isa  AS,  dan;  (3)  timbul  akibat  pema- haman yang keliru. Kumpulan wahyu yang disebutkan  diterima  oleh  Mirza  Ghulam Ahmad  oleh  penganutnya  dibukukan setelah  beliau  wafat  ke  dalam  Tadhkirah atau  kadang  ditulis  Tazdkirah.  Sebagian umat  Islam  menganggapnya  sebagai  kitab suci Ahmadiyah (Bonasir, 2018).
Perbedaan tersebut inilah yang kemudian  menjadi  polemik  dan  permasa- lahan  dalam  berkehidupan  bermasyarakat di  lingkungan.  Akibat  adanya  perbedaan tersebut, masyarakat dapat memiliki kuasa yang  timpang  untuk  mempersekusi  ke- lompok  lain  yang  dinilai,  baik  oleh masyarakat  itu  sendiri  dan  negaranya  se- bagai kelompok yang keluar dari nilai-nilai yang  lestari  atau mainstream dalam masyarakat.
Ditambah  peraturan,  kebijakan,  serta pemahaman  terkait  Jemaah  ahmadiyah  In- donesia,  kemudian  ditafsirkan  menjadi sangat  luas  dan  tidak  sesuai  secara kontekstual yang termuat dalam aturan ser- ta  kebijakan  tersebut  oleh  kalangan masyarakat  terutama  kelompok  agama- agama mainstream/ atau  aliran  arus  utama islam  di  Indonesia  atau  daerah-daerah yang  berkonflik  dengan  Jemaat  Ahmadi- yah.  Bahkan  Bonasir  (2018)  mengatakan bahwa  adanya  aturan  dan  kebijakan  terse- but,  ditafsirkan  sebagai  sebuah  legitimasi masyarakat  terutama  aparat  daerah  yang berkuasa  untuk  melanggengkan  tindakan diskriminasi, kekerasan, dan persekusi ter- hadap  ahmadiyah  dalam  praktiknya  di lingkungan bermasyarakat.
Menurut  Studi  yang  dilakukan  oleh Hasibullah  Sastrawi  (dalam  Cahyadi, 2015,  hal.  52-53) jika  mengacu pada  indi- kator  UNESCO,  kondisi  JAI  yang  men- galami persekusi tersebut secara fakta ma- suk  dalam  tindakan  intoleransi,  dian- taranya adalah :
1. Bahasa;  Anggota  JAI  berulang  kali mengalami  kekerasan  verbal;  dalam bentuk dan kesempatan yang dilakukan oleh  individu,  kelompok,  dan  pejabat publik.
2. Streotipe;  Prasangka  subyektif  yang diarahkan  kepada  pengikut  JAI  terkait penyesatan  dan  tuduhan  lain  yang  dil- akukan  oleh  individu,  kelompok,  dan pejabat  publik  dilakukan  dengan  cara menyindir  pada  perilaku,  atribut,  dan karakteristik  tertentu  dengan  ejekan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dan  hinaan  timbul  karena  adanya prasangka buruk yang subjektif.
3. Prasangka;  perbedaan  –  perbedaan  se- bagian  keyakinan  Ahmadiyah  menjadi instrument generalisasi negatif.
4. Pengkambinghitaman;  Setiap  kekera- san  yang  menimpa  pengikut  Ahmadi- yah  selalu  berasalan  JAI  yang  terus menyebarkan  keyakinan  atau  melang- gar  undang-undang;  atau  seolah  yang menjadi  korban  JAI  dalam  berbagai peristiwa.
5. Diskriminasi;  Anggota  JAI  kehilangan hak-hak  sipilnya  hanya  karena  diang- gap  sesat.  Di  banyak  tempat,  pengikut Ahmadiyah  tidak  diperbolehkan  mem- buat  kartu  identitas  yang  memangkas seluruh  akses  pada  hak-hak  pelayanan publik lainnya.
6. Pengasingan;  Gagasan  pengasingan muncul  di  NTB,  yang  mana  gubernur setempat  merencanakan  pemindahan pengikut  Ahmadiyah  ke  sebuah  pulau. Gagasan  yang  sama  mucul  dari  Ang- gota  DPR  RI  dari  Komisi  VIII, H.M.Busyro.
7. Pelecehan:  Intimidasi  yang  meren- dahkan  dialami  anggota  JAI  hampir  di semua tempat.
8. Penajisan  dan  Penghapusan;  Penodaan terhadap simbol-simbol kesucian keyakinan  dan  perilaku  keagamaan penganut  Ahmadiyah  terjadi  dalam bentuk perusakan tempat ibadah.
9. Gertakan;  Gertakan  menwujud  dalam bentuk  desakan  bertubi-tubi  terhadap JAI agar membubarkan diri dan pengi- kutnya pindah keyakinan.
10. Pengusiran; Di beberapa tempat terjadi pengusiran  dan  pemangkasan  akses ekonomi  (di  NTB)  dan  dunia  kerja  (di Garut).
11. Pengeluaran;  Dalam  banyak  kasus, sekalipun  anggota  JAI  memiliki  akses terbatas,  namun  mereka  masih  mampu memenuhi  kebutuhan  dasar.  Bahkan dalam kegiatan PEMILU mereka men-
jadi  bagian  yang  dimobilisasi,  meski tidak  punya  KTP  (di  NTB).  Namun demikian  kemungkinan  penyangkalan ini tetap terbuka.
12. Pemisahan;  Pemisahan  secara  massal masih  menjadi  wacana,  namun  gejala pemisahan  nyata  dengan  memberi tanda  khusus  pada  rumah  anggota  JAI terjadi di beberapa tempat.
13. Tekanan;  Tekanan  masyarakat  dan negara yang mendesak anggota JAI un- tuk  menanggalkan  kepercayaannya, termasuk  pembatasan-pembatasan  da- lam SKB.
14. Penghacuran;  Secara  kumulatif  unsur penghancuran  belum  terjadi,  tetapi letupan  kekerasan  fisik  dan  pembunu- han sudah terjadi.
Dari penjabaran tersebut, maka konflik Ahmadiyah  yang  ada  di  Indonesia  mem- iliki  kompleksitas  yang  sangat  tinggi  dan kerawanan  eskalasi  kekerasan  yang  akan kian  meningkat  jika  tidak  dapat  dikelola dengan  baik  serta  kejelasan  hukum  yang dapat  mengakomodir  konflik  ini.  Meng- ingat  terlepas  dari  aturan-aturan  hukum yang menjelaskan ranah keagamaan Jemaah  Ahmadiyah  menyimpang  bahkan sesat,  anggota  Jemaah  Ahmadiyah  disisi lain terutama ranah sosial dan hukum tetap memiliki  haknya  sebagai  manusia  atau warga  negara  Indonesia  yang  harus  dilin- dungi dan dijaminan kemanusiaannya.

## Konflik  Ahmadiyah  di  Parakansalak, Kabupaten Sukabumi dari pemberitaan media pada tahun 2008 – 2020
Dalam  menganalisis  konflik  yang  ada, Fisher  et.al  (2000)  memberikan  alat  bantu dalam  analisis  konflik  yang  ada.  Salah satunya  adalah  alat  bantu  urutan  kejadian, dimana  alat  bantu  bertujuan  untuk  me- mahami pandangan-pandangan orang yang terlibat  dalam  konflik.  Menurut  Fisher et.al,  alat  bantu  urutan  kejadian  ini  dapat menunjukkan sejarah suatu konflik yang di urutkan berdasarkan kejadian-kejadian yang  di  tempatkan  berdasarkan  waktu  (ta-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
hun,  bulan  atau  hari,  sesuai  skalanya)  dan menggambarkan  kejadian-kejadian  secara kronologis  (Fisher  et.  al,  2000,  hal  20). Selain itu, fisher mengatakan bahwa:
Dalam  suatu  konflik,  sekelompok orang  sering  memiliki  pengalaman  dan pandangan  yang  sangat  berbeda;  mereka melihat  dan  memahami  konflik  dengan cara-cara  yang  berbeda.  Mereka  sering memiliki  sejarah  yang  berbeda.  Orang- orang  di  pihak  yang  berlawanan  mungkin memperhatikan  atau  menekan  kejadian- kejadian  yang  berbeda,  menjelaskannya secara  berbeda,  dan  emosinya  masing- masing berbeda (hal. 20).
Untuk  melihat  konflik  Ahmadiyah  di Parakansalak,  Sukabumi  maka  alat  bantu ini diadopsi untuk membantu mengurutkan peristiwa-peristiwa  konflik  yang  terjadi dan  melihat  perkembangan  konflik  pada kelompok  agama  Ahmadiyah  dengan masyarakat/aparat  daerah  di  Parakansalak, Sukabumi pada  rentang  waktu  tahun  2008 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel 1. Urutan Kejadian Konflik Ahmadiyah dengan Masyarakat/Aparat daerah di Parakansalak, Sukabumi ber- dasarkan pemberitaan media selama 2008 - 2020
Sumber: suara.com, tirto.id, repub- lika.co.id, liputan6.com, Koran tempo.
Pada  tahun  2008,  terjadi  konflik bahkan  aksi  anarkis  yang  dilakukan  oleh kelompok  masyarakat,  terutama  ormas yang  aktif  di  wilayah  Parakansalak,  Suka- bumi  kepada  Jemaat  Ahmadiyah  yang
menetap  dengan  melakukan  aksi  pengru- sakan  masjid  yang  sering  digunakan  JAI untuk  melaksanakan  kegiatan  keaga- maannya dengan 3 madrasah milik Jemaat Ahmadiyah.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan hasutan  SARA  yang  dilakukan  oknum masyarakat  atau  ormas  yang  merasa  ter- ganggu  dengan  keberadaan  JAI  (Gunadha &  Sari,  2020).  Aksi  ini  pun  merupakan wujud  dari  emosi  warga  yang  menilai keputusan pemerintah menutup peribadatan JAI masih setengah hati, apal- gi  hingga  kini  kegiatan  peribadatan  ajaran Ahmadiyah masih terus berlangsung (Didi & Aldian, 2008). Pada saat kejadian warga JAI  hanya  bisa  melarikan  diri  dan  me- nyembunyikan  diri  di  rumah  masing- masing tanpa bisa melakukan perlawanan.
Pada tahun 2015, JAI melakukan reno- vasi  masjid  karena  kerusakan  masjid  aki- bat  terbengkalai,  namun  hal  tersebut memunculkan  reaksi  keras  dari  kepala  de- sa  dan  diberikan  surat  teguran  oleh  aparat agar  tidak  melakukan  perenovasian  untuk menjaga  ketertiban  umum  (Gunardha  & Sari,  2020).  Kemudian  pada  tahun  2016, aparat  melakukan  penyegelan  terhadap masjid  JAI  dilakukan  dengan  alasan  ket- ertiban.  Menurut  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Sukabumi,  Da- dang  Eka  Widianto  dalam  wawancaranya dengan  Republika.com  (27/7),  Penyegelan yang  dilakukan  tersebut  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  10/2015  tentang Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan
Ketentraman  Masyarakat.  Penyegelan  ini juga  dilakukan  terkait  pengaduan  warga yang  mengadu  bahwa  aktivitas  JAI  se- makin  terbuka.  Tindakan  penyegelan  pun dilakukan  karena  adanya  kekhawatiran dari  pihaknya  yang  menimbulkan  reaksi yang  berujung  pada  gejolak  (Syalaby, 2016).  Disisi  lain,  dari  sisi  Jemaah  Ah- madiyah  mengatakan  bahwa  kejadian penyegelan 2016, pihak ahmadiyah mendapatkan  ancaman  dan  intimidasi  jika tidak  menghentikan  renovasi  (Bernie, 2020), dengan mengancam akan melakukan  penyerangan  dari  13  pesantren
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
jika  Jemaah  Ahmadiyah  tidak  menghenti- kan  renovasi  masjid  (Gunadha  &  Sari, 2020).  Sehingga  pada  konflik  ini  pun  da- lam  sisi  JAI  mengatakan  terpaksa  menan- datangani surat penghentian renovasi.
Pada  tahun  2020,  masjid  Al-Furqon yang  dikelola  oleh  Jemaat  Ahmadiyah  di Parakansalak,  Sukabumi  disegel  oleh  apa- rat  pada  20  Februari  2020  (Maharani, 2020).  Hal  ini  dilakukan  sebagai  tindak lanjut  penyegelan  yang  telah  dilakukan pada  tahun  2016.    Sebelum  penyegelan pada  20  Februari  2020,  pada  tanggal  18 Februari 2020, menurut Fitria Pendamping Hukum JAI, anggota JAI melakukan reno- vasi masjid dengan memasang plafon mas- jid untuk digunakan sebagai tempat ibadah tarawih  saat  ramadhan  kelak  (Maharani, 2020).  Setelahnya  pada  20  Februari  2020 dilakukan  penyegelan  dengan  menutup  3 pintu  masjid  Al-Furqon  dengan  triplek oleh  aparat  (Aji  &  Persada,  2020).  Penye- gelan tersebut dilakukan serta merta untuk melindungi  jemaat  dari  serangan  massa yang  di  sudah  berencana  melakukan penyerangan jika ahmadiyah tidak menghentikan  renovasi  masjid.  Dalam melakukan  penyegelan  tersebut  pula, menurut  anggota  jemaat  Ahmadiyah, penyegelan  disertai  dengan  intimidasi  yai- tu aparat membentak dan mengancam jika menolak  menurut,  aka  nada  penyerangan dari  masyarakat  (Aji  &  Persada,  2020). Akhirnya  pada  Senin  2  Maret  2020,  ang- gota  Jemaat  Ahmadiyah  yang  didamping pendamping  hukum  melaporkan  tindakan intimidasi  tersebut  ke  komnasham.  Aduan tersebut  dikonfirmasi  oleh  Beka  Ulung Komisioner Komnas HAM RI. Pengaduan tersebut  terkait  adanya  dugaan  pelang- garan  HAM  dalam  penghentian  renovasi dan  penyegelan  Masjid  Al-Furqon  Para- kansalak,  Kabupaten  Sukabumi  oleh  apa- ratur pemerintahan desa setempat
menyangkut hak untuk beribadah (Latuharhary, 2020).

## Hak Ahmadiyah yang terlupakan
Berdasarkan  penjabaran  konflik  Ah- madiyah yang terjadi di Parakansalak, Ka- bupaten  Sukabumi  diatas,  dapat  dilihat akar  permasalahan  dari  adanya  konflik bahkan  kekerasan  yang  terjadi  adalah munculnya peraturan-peraturan pemerintah baik dari Surat Keputusan Ber- sama  Tiga  Menteri  maupun  dai  Fatwa MUI  yang  dikeluarkan.  Terjadi  multitafsir yang  dilakukan  oknum-oknum  baik  dari pribadi  masyarakat,  organisasi  masyarakat khususnya  ormas  islam  aliran  lain,  dan aparat  daerah  terhadap  peraturan  tersebut. Peraturan tersebut dijadikan sebagai legali- tas yang sah untuk melakukan aksi kekera- san  terhadap  kelompok  yang  dianggap menyimpang.  Apalagi  dalam  aturan  terse- but  dikatakan  dengan  tegas  bahwa  aliran Ahmadiyah  beserta  anggota  jemaatnya sesat  dan  ajarannya  dilarang  untuk disebarkan.
Padahal  jika  ditelisik  pada  SKB  Tiga menteri  pada  pasal  4,  aksi  diskriminasi, kekerasan,  dan  persekusi  dengan  menga- tasnamakan agama tidak dibenarkan. Pada pasal 4 berbunyi bahwa:
Memberikan peringatan dan me- merintahkan  kepada  warga  masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ket- ertiban  kehidupan  bermasyarakat  dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tinda- kan  melawan  hukum  terhadap  penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
Pembenaran  aksi  diskriminasi  dan kekerasan  tersebut  pun  tidak  dibenarkan oleh  Fatwa  MUI yang  dalam  isinya  hanya memuat  anjuran-anjuran  dan  kepastian hukum  islam  yang  menyatakan  bahwa Ahmadiyah  keluar  (sesat)  dari  Islam.  Na- mun  demikian  aksi  masyarakat  tersebut mungkin dapat terjadi karena adalah faktor the ultimate  claim pada  ideologi  atau keyakinannya  masing-masing  yang  masuk dalam  arus  utama  islam  yang  terlindungi oleh  hukum  baik  dalam  MUI  maupun
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
hukum  positif  atau  konstitusi.  Sebagaima- na yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya  bahwa ultimate  claim inilah dapat  dapat  menjadi  salah  satu  faktor alasan  penganut  aliran  islam  lainnya melakukan  aksi persekusi pada jemaat  ah- madiyah.  Hal  ini  pun  dapat  terjadi  karena anggapan  bahwa  aliran  yang  menyimpang dengan  anjuran  fatwa  MUI  yang  menga- takan  bahwa  anggota  jemaat  Ahmadiyah dianjurankan  kembali  ke  ajaran  agama  is- lam  sebagai  sebuah  kewajiban  bagi  ang- gota  aliran  islam  arus  utama  untuk  ikut serta meluruskan anggota Jemaah Ahmad- iyah  yang  menyimpang  meskipun  dengan jalan kekerasan.
Terlepas dari hal tersebut, hal yang ter- lupakan  adalah  perhatian  terhadap  hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  jemaat Ahmadiyah  yang  tidak  terlindungi.  Pa- dahal  sangat  jelas  termuat  dalam  hukum. Seperti  yang  termuat  pada  Undang- Undang  Hak  Asasi  Manusia  yang  diakui oleh  negara  Indonesia.  HAM  di  Indonesia dideklarasikan  pada  20  Desember  1948 pada  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  PBB.  Kemudian  untuk  me- matenkan  secara  lebih  kuat  lagi,  negara mengimplementasikannya  pula  pada  Un- dang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 (Komnasham, n.d), yang menyatakan men- jamin hak asasi manusia secara setara pada setiap  warga  negaranya  untuk  mendapat- kan  keamanan,  kebebasan,  serta  perlin- dungan  yang  sama  di  mata  hukum.  Maka Hak  Kebebasan  Keyakinan  Beragama pun masuk sebagai salah satu unsur yang perlu di  lindingi  negara  dan  diakomodir  untuk memastikan  bahwa  Jemaah  Ahmadiyah mendapatkan hak tersebut.
Menurut  HRWG  (Human  Rights Working  Group),  kasus  ahmadiyah  terkait pembakaran  masjid  berpotensi  melanggar hak  asasi  karena  tidak  menjadi  hak  warga negara  untuk  melaksanakan  hak  sesuai konstitusi.  Hak  atas  tempat  ibadah  selan- jutnya merupakan bagian dari hak kebeba- san  beragama  berkeyakinan  (KBB)  yang
sudah diatur dalam Konvensi Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (Inter- national  Covenant  on  Civil  and  Political Rights –  ICCPR)  yang  merupakan kovenan internasional yang dikeluar Majelis  Umum  PBB.  Konvenan  tersebut ada  sebagai  wujud  pengukuhan  pokok- pokok  HAM  di  bidang  sipil  dan  politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  (HRWG, 2020).
Di  Indonesia  sendiri  konvenan  inter- nasional  ini  telah  diratifikasi  pada  28  Ok- tober  2005  pada  No.  12/2005  tentang Pengesahan  International  Covenant  On Civil And Political Rights (Kovenan Inter- nasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Poli- tik).  Sehingga  jika  mengacu  pada  hal  ter- sebut,  tindakan  aparat  pemerintah  yang diskriminatif  dan  intimidatif  atas  Jemaah Ahmadiyah  merupakan  pelanggaran  ter- hadap HAM. HAM yang dilanggar  adalah pelarangan  jemaat  ahmadiyah  dalam  me- langsungkan kegiatannya di tempat peribadatannya.  Dimana  tempat  ibadah tersebut  merupakan  bagian  dari  hak kebebasan beragama berkeyakinan (KBB). Dan hal tersebut dilanggar oleh aparat dan masyarakat  sipil  dengan  mempersekusi masjid  milik  Jemaah  Ahmadiyah  dengan penyegelan,  pengrusakan,  dan  pelarangan menggunakan tempat peribadatan.
Human Rights Working Group (HRWG)  (2020)  kemudian  mengatakan bahwa  dalam  SKB  Tiga  Menteri  tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan pada pasal 2 poin 2 hanya mengatakan bahwa Ahmadi- yah  dilarang  untuk  menyebarkan  paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya  setelah  Nabi  Muhammad  SAW. Sementara  masjid  adalah  tempat  ibadah yang digunakan Jemaah Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan secara internal dan tidak disebarkan penganut non- Ahmadiyah.  Sehingga  jika  mengacu  pada hal  tersebut,  tindakan  persekusi  yang  be- rawal  dari  pembakaran  masjid  yang kemudian berimplikasi terhadap perlakuan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kehidupan  jemaat  Ahmadiyah  di  Para- kansalak  selanjutnya  dalam  konteks  HAM merupakan  tindakan  kriminal  karena  me- langgar  HAM  sesama  manusia  dan  bukan sebagai  tindakan  yang  dibenarkan  hanya karena  adanya  aturan  terkait  Ahmadiyah yang tercantum baik dalam SK Tiga Men- teri maupun MUI.
Kasus  konflik  Ahmadiyah  di  Para- kansalak,  Kabupaten  Sukabumi  pun  jika mengacu  pada  faktor  tindakan  intoleransi UNESCO  yang  telah  dijabarkan  oleh  Ha- sibullah  Sastrawi  (dalam  Cahyadi,  2015) pada  pembahasan  sebelumnya,  ada  be- berapa poin yang menunjukkan bahwa ka- sus Ahmadiyah di Parakansalak, Sukabumi ini  termasuk  dalam  tindakan  intoleran. Poin yang masuk dalam tindakan intoleran tersebut adalah adanya stereotype, prasangka,  pengkambinghitaman,  peleceh- an,  diskriminasi,  gertakan,  penajisan  dan penghapusan, dan tekanan.
1. Stereotipe  yang  terjadi  pada  jemaat Ahmadiyah  di  Parakansalak,  Kabupat- en  Sukabumi  adalah  terkait  dengan  la- belisasi penyesatan yang tertuang pada undang-undang  konstitusional  serta tuduhan  lain  yang  dilakukan  karena prasangka  buruk  yang  subjektif  oleh oknum-oknum  individu,  kelompok, dan pejabat publik.
2. Prasangka  yang  terjadi  muncul  karena perbedaan sebagian keyakinan Ahmad- iyah  yang  di  legimitasi  oleh  oknum- oknum  sebagai  intrumen  generalisasi negatif.  Pengkambinghitam  terlihat pada aksi-aksi aparat daerah atau tokoh masyarakat yang secara  sepihak sering melakukan  penyegelan  terhadap  fasili- tas  Ahmadiyah  dengan  alibi  pelang- garan undang-undang.
3. Diskriminasi  terjadi  karena  streotipe dan prasangka  aliran  sesat  ini  kemudi- an  mempersulitkan  jemaat  ahmadiyah untuk menggunakan hak sipilnya, yaitu pelarangan  menggunakan  masjid  Al- Furqon untuk dijadikan tempat peribadatan,  meskipun  notabenenya
masjid  tersebut  adalah  milik  Jemaah Ahmadiyah.
4. Gertakan terjadi setiap kali ada konflik memanas  atau  konflik  mencuat  dari adanya  aktifitas  Ahmadiyah  di  ling- kungan  masyarakat  yang  mendapatkan respon  keras  dari  masyarakat  yang berujung  pada  pemaksaan  persetujuan secara  sepihak  oleh  aparat  daerah,  an- caman baik secara verbal maupun fisik bahkan serangan.
5. Penajisan  dan  Penghapusan  jelas  ter- jadi  dan  terlihat  dari  pengrusakan  te- mapt  ibadah  milik  Jemaat  Ahmadiyah di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi.
6. Tekanan, terlihat dari desakan-desakan yang  dilakukan  oleh  oknum  masyara- kat  secara  individu,  kelompok, bahkan aparat  daerah  yang  mendesak  anggota jemaat  Ahmadiyah  dengan  melakukan penyegelan  masjid  dan  membatasi  ak- tivitas  Jemaat  Ahmadiyah  bahkan melakukan  tindakan  ancaman  dan  se- rangan  agar  jemaat  ahmadiyah  tidak dapat  menjalani  kegiatan  khususnya beragama secara aman dan nyaman. Sehingga  jika  dilihat  kacamata  hukum tindakan-tindakan persekusi  yang  diterima oleh  Jemaah  ahmadiyah  seharusnya  tidak dibenarkan  karena  tidak  sesuai  dengan aturan hukum yang ada, dan jika meninjau dari  aturan  hukum  SKB  Tiga  Menteri  dan Fatwa  MUI  pun  aksi  tersebut  tidak  dilin- dungi atau tidak dibenarkan dalam hukum. Adanya  aksi-aksi  kekerasan  dan  konflik yang  terjadi  berakar  pada  pemahaman agama itu sendiri dan nilai serta norma so- sial  yang  ada.  Terutama  terkait ultimate claim , fatwa sesat yang dijadikan sebagai pembenaran  dan  hal  tersebut  seperti  men- jadi sanksi sosial bagi Jemaah Ahmadiyah yang  tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  norma agama  penganut  agama  islam  yang  lebih mayoritas  menganut  arus  utama  islam  di Indonesia.  Adanya  kejelasan  dan  penjela- san yang tertuang pada aturan-aturan yang ada  dengan  realitas  bahwa  persekusi  pun dilakukan oleh aparat daerah membuktikan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
bahwa  elemen  pemerintah  masih  lemah dan  tidak  dapat  mencerminkan  sebagai pelindung  masyarakat  yang  adil  dan  hu- manis. Masih terlihat adanya keberpihakan yang  timpang,  dan  tidak  mempertim- bangkan dampak hukum, psikologis, mau- pun  sosiologis  bagi  korban  konflik  khu- susnya Jemaah Ahmadiyah beserta keluar- ganya  yang  tidak  banyak  melakukan  per- lawanan  dan  lebih  banyak  terenggut  hak- hak sipilnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Konflik adalah suatu keadaan tidak se- jalannya antara sasaran tujuan atau keingi- nan tertentu yang didasarkan pada berbagai  dimensi  yang  ada.  Adanya  hal tersebut,  jika  tidak  dikelola  dengan  baik akan  menjurus  pada  pemuncakan  konflik yang  tidak  dapat  dihindari  yang  biasanya berakhir pada kekerasan. Konflik yang ter- jadi  pada  Jemaat  Ahmadiyah  di  Para- kansalak,  Kabupaten  Sukabumi  dalam rentang  kasus  2008  hingga  2020  berasal dari  wujud  kekecewaan  warga  masyarakat yang  tidak  dapat  menerima  keberadaan Jemaat Ahmadiyah di lingkungan sehingga berakhir  dengan  tindakan  anarkis,  yaitu pengrusakan  masjid.  Hal  ini  didasarkan adanya  aturan hukum dan fatwa yang sea- kan  melegitimasi  masyarakat  melakukan tindakan  kekerasan,  dan  muncul  akibat ultimate claim pada  kelompok-kelompok agama  arus  utama  di  masyarakat.  Pas- cakonflik  tahun  2008,  JAI  mendapatkan persekusi dan diskriminasi dari lingkungan dimana  hal  tersebut  merupakan  pelang- garan  atas  Hak  Asasi  Manusia  khususnya kebebasan  dalam  berkeyakinan  dan  mem- ilih  agama  yang  dianutnya.  Konflik  yang masih  terjadi  hingga  kini,  menjadi  bukti bahwa  konflik  belum  dapat  teratasi  dan pihak aparat daerah belum bisa melindungi seutuhnya  hak  asasi  manusia  tanpa  ber- pihak  pada  salah  satu  golongan  atau  ke- lompok  masyarakat.  Aksi  diskriminasi  ini pun,  jika  mengacu  pada  indikator  faktor tindakan  intoleransi,  dari  14  poin  yang
ada,  konflik  Ahmadiyah  di  Parakansalak, Kabupaten  Sukabumi  masuk  dalam  kate- gori  tindakan  intoleran  yang  memuat  6 poin sikap atau tindakan intoleran.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  M.  R.  &  Persada,  S.  (2020,  Maret  2). Jemaah  Ahmadiyah  Adukan  Penyege- lan  Masjid  ke  Komnas  HAM.  Tempo.
Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/131442 7/jemaah-ahmadiyah-adukan-
penyegelan-masjid-ke-komnas-ham
Aziz,  D.A.,  Setianingtyas,  T.,  Kurniawan, A.T.  &  Febiana,  F.  (2008,  April  29). Masjid Ahmadiyah di Sukabumi Diba- kar.  Koran  Tempo.  Retrieved  from https://koran.tempo.co/read/nasional/1 29464/masjid-ahmadiyah-di- sukabumi-dibakar?
Bernie,  M.  (2020,  Maret  2).  Jemaat  Ah- madiyah  Mengadu  ke  Komnas  HAM soal  Penyegelan  Masjid.  Tirto.id.  Re- trieved from https://tirto.id/jemaat- ahmadiyah-mengadu-ke-komnas-ham- soal-penyegelan-masjid-eCow
Bonasir,  R.  (2018,  Februari  19).  Kenapa Ahmadiyah  dianggap  bukan  Islam:
Fakta  dan  Kontroversinya.  BBC.  Re- treived from https://www.bbc.com/indonesia/indone sia-42642858
Darmadi.  (2017).  Integritas  Agama  dan Ilmu  Pengetahuan.  Yogyakarta:  Indo- nesia : Diandra Kreatif
Didi, A. & Aldian. (2008, April 28). Mas- jid  Ahmadiyah  di  Sukabumi  Dibakar.
Liputan6. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/1 58551/masjid-ahmadiyah-di- sukabumi-dibakar
Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I.,  Smith,  R.,  &  Williams,  S.  (2000). Mengelola  Konflik  Keterampilan  & Strategi  Untuk  Bertindak.  Jakarta,  In- donesia : The British Council
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 179 - 190
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Gunadha. R. & Sari, R. R. (2020, Maret 2). Masjid  Alfurqon  Disegel  Aparat,
Jemaah  Ahmadiyah  Mengadu  ke
Komnas  HAM.  Suara.com.  Retrieved from https://www.suara.com/news/2020/03/ 02/163036/masjid-alfurqon-disegel- aparat-jemaah-ahmadiyah-mengadu- ke-komnas-ham
Hardjana,  A.  M.  (2005).  Religiositas, Agama,  dan  Spiritualitas.  Yogyakarta, Indonesia : Kanisius
Harskamp,  A.  V.  (2005).  Konflik-Konflik dalam  Ilmu  Sosial.  Yogyakarta,  Indo- nesia : Kanisius
Hasan, B. & Mursalin,  A. (2011). Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia:  Analisis  terhadap  Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011  Jurnal  Kontekstualita,  26 (1), 71-115
Hendropuspito.  (1983).  Sosiologi  Agama. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius HRWG.  (2020,  Maret  13).  Rilis  Pers: Pemerintah  Harus  Hentikan  Perampa- san Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi. hrwg.org. Retrieved from https://hrwg.org/2020/03/13/rilis-pers- pemerintah-harus-hentikan- perampasan-hak-kbb-atas-jemaah- ahmadiyah-di-sukabumi/
Latuharhary. (2020, Maret 3). Masjid Dis- egel, Jamaah Ahmadiyah Parakansalak Lapor ke Komnas HAM. Komnasham. Retrieved from https://www.komnasham.go.id/index.p
hp/news/2020/3/3/1331/masjid- disegel-jamaah-ahmadiyah- parakansalak-lapor-ke-komnas- ham.html
Maharani,  T.  (2020,  Maret  12).  Dilarang Renovasi,  Masjid  Jemaah  Ahmadiyah
Kembali  Disegel  Satpol  PP.  Kompas. Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2020 /03/12/18230961/dilarang-renovasi- masjid-jemaah-ahmadiyah- parakansalak-kembali-disegel?page=2
Richard Nelson-Jones. (1996). Human Re- lationship  Skill:  Cara  Membina  Hub- ungan Baik dengan Orang Lain, terj. R. Bagio  Prihatono.  Jakarta,  Indonesia: Bumi Aksara
Setara  Institute.  (2014).  Dari  Stagnasi Menjemput  Harapan  Baru:  Kondisi Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  di Indonesia  Tahun  2014.  Jakarta,  Indo- nesia : Halili & Bonar Tigor Naipospos
Sudiarja,  A.  (2006).  Agama  (Di  Zaman) yang Berubah. Yogyakarta, Indonesia :
Kanisius
Syalaby, A. (2016, Juli 27). Pemkab Suka- bumi  Segel  Masjid  Ahmadiyah.  Re- publika. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/duni a-islam/islam- nusantara/16/07/27/oayiv1394-
pemkab-sukabumi-segel-masjid- ahmadiyah
Wahab,  A.  J.  (2014).  Manajemen  Konflik Keagamaan  (Analisis  Latar  Belakang Konflik  Keagamaan  Aktual).  Jakarta, Indonesia : Gramedia
Wahid  Foundation.  (2018).  Membatasi Para  Pelanggar:  Laporan  Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid  Foundation  2018.  Jakarta,  In- donesia:  Tim  Penyusun  Wahid  Foun- dation
Wahyudi,  C.  (2015).  Peminggiran  Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya. Jurnal Indo-Islamika, 2 (2), 51-74