## IMPLEMENTASI STANDARISASI BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KOTA YOGYAKARTA

## Priyo Utomo
Email: priyosinatra5@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
Dona Budi Kharisma Email: donabudikharisma@gmail.com Dosen Fakultas Hukum UNS

## Abstract
This article describes how to apply standardization on batik in Yogyakarta. This is based on the globalization of trade which requires all products to meet standards that have been applied internationally to be accepted in the international market. The methodology and research used are empirical legal research methods that are sociological juridical, namely understanding the conditions and social situations in which the law is applied. The results of the study show that law enforcement officers in this case are the Yogyakarta City Industri and Trade Department and the Yogyakarta Center for Crafts and Batik has not made maximum effort. The legal rules that apply are not relevant to current conditions because the application of standardization of batik which is a benchmark to be accepted in the international market cannot be enforced. In addition, there are still many legal cultures in the batik industri that ignore the law, especially batik standardization. This has an impact on batik entrepreneurs who apply standardization on batik in the city of Yogyakarta are still very few due to various obstacles.
Keywords: Standardization; Batik; International Trade; Application of Rules; Problems

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan bagaimana penerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntut semua produk harus memenuhi standar yang telah diterapkan secara internasional agar dapat diterima di pasar internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta belum melakukan usaha yang maksimal. Aturan hukum yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sekarang ini dikarenakan penerapan standarisasi batik yang menjadi tolok ukur untuk dapat diterima di pasar internasional tidak dapat dipaksakan penerapannya. Selain itu budaya hukum dalam pelaku industri batik masih banyak yang mengabaikan hukum, khususnya standarisasi batik. Hal demikian berdampak pada pelaku usaha batik yang menerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada.
Kata Kunci: Standarisasi; Batik; Perdagangan Internasional; Penerapan Aturan; Problematika.

## A. Pendahuluan
Globalisasi telah membuat lalu lintas perdagangan barang dan jasa di lintas negara menjadi lebih terbuka. Hal ini terjadi karena biaya transportasi dan komunikasi menjadi lebih rendah karena berkurangnya hambatan dalam berbagai aspek, seperti pergerakan barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan ilmu pengetahuan. Secara teoritis, globalisasi perdagangan akan meningkatkan volume perdagangan antar negara dengan meningkatnya spesialisasi dan efisiensi, karena negara yang mempunyai keunggulan daya saing produknya akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya. Selain menimbulkan daya saing dalam perdagangan dan industri, juga mengakibatkan adanya Free Trade Area (FTA). FTA ini diterima karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang terlibat dari perdagangan yang berasal dari konsep keuntungan komparatif. Sebuah negara akan mengkhususkan diri dalam menghasilkan suatu produk jika memiliki keuntungan komparatif.

## Implementasi Standarisasi Batik Berdasarkan
Selanjutnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghadapi daya saing yang terus meningkat serta adanya FTA untuk menuju perekonomian global, maka perlu adanya sebuah strategi perdagangan. Negara Indonesia pun pada akhirnya menerapkan sebuah standarisasi dan penilaian kesesuaian terhadap suatu produk perdagangan atau industri melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
World  Trade  Organization atau biasa disingkat WTO adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang perdagangan internasional. Untuk melindungi berbagai kepentingan yang timbul karena perdagangan dunia maka WTO memberikan perlindungan perdagangan melalui perjanjian hambatan teknis atau perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) yang telah disepeakati oleh negara-negara anggota WTO .
Ketika suatu negara ingin mengekspor produknya ke negara lain, produk tersebut tidak hanya diperlukan untuk memenuhi peraturan dan standar di pasar domestik, tetapi juga harus mematuhi peraturan dan standar negara pengimpor. Persyaratan kesesuaian dengan peraturan, standar negara pengimpor adalah kunci utama untuk memutuskan apakah produk tersebut layak untuk ekspor atau tidak. Keadaan ini membutuhkan kesesuaian dan kesetaraan peraturan dan standar teknis negara pengekspor dan pengimpor (Tran Vang Phu, 2017:939). Hal tersebut di karenakan apa yang berhasil di suatu negara belum tentu akan berhasil juga di negara lain (Donald dkk, 2014:152)
Tujuan utama TBT Agreement adalah perlindungan manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan  lingkungan.  Perjanjian  ini  bermaksud  meningkatkan  efisiensi  produksi,  memfasilitasi perdagangan internasional, mengembangkan dan mendorong standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian. Secara keseluruhan, TBT Agreement bekerja untuk menetapkan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian dengian prinsip dasar harmonisasi, transparansi, nondiskriminasi, menghindari batasan yang tidak perlu, standar internasional, membantu negara berkembang, dll (Subba Rao Bayya:2017:25-26).
Sekarang ini produk Indonesia yang membutuhkan jaminan atas produksi dan kualitasnya adalah batik.  Berdasarkan SNI 0239:2014, Batik – Pengertian dan Istilah, batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki makna. Kenyataannya di pasaran terdapat produk batik yang tidak sesuai dengan SNI 0239:2014.
Pada awalnya, batik hanya ada dan berkembang di lingkungan keraton. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi para aristokrat pada karya seni yang dihasilkan. Berbeda dengan jaman sekarang, batik sudah menyebar luas di masyarakat seiring dengan perkembangan dari kebutuhan individual menjadi industrial (Iskandar & Eny, 2017:2458).
Pengukuhan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2009 memberikan kebanggaan sekaligus tantangan bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Bukan saja sebagai warisan budaya tetapi batik memiliki nilai ekonomi dan dapat menghidupi para pengelola industri, perajin, maupun pedagang. Untuk itu, pelestarian dan perkembangan industri batik yang menghasilkan kualitas dan ciri khas daerah harus mendapat dukungan dari semua pihak (Achmad, 2015:199)
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi standarisasi batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kota Yogyakarta.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum yang memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Penelitian yuridis sosologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Mukti Fajar, 2010:20-21).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum menurut Friedman tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Pada pembahasan ini penulis akan mengkaji implementasi standarisasi industri yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam industri batik di Kota Yogyakarta berdasarkan teori tersebut.
a.  Struktur Hukum (legal structure)
Di dalam hal ini terkait implementasi dapat dilihat dari struktur penegakan hukumnya. Salah satunya adalah dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berupa pembinaan dan pengawasan terhadap standarisasi batik adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Yogyakarta dan Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta.
1)  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Yogyakarta Menurut Imam Tukul Wahyudi, SE, selaku Kepala Seksi Bimbingan Teknis Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pameran tentang batik. Upaya tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batik dan menumbuhkan cinta terhadap batik. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Kebudayaan Koya Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, paguyuban- paguyuban batik di Yogyakarta, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap batik. Di samping itu, Dinas mengetahui tentang adanya undang-undang mengenai standarisasi yang diterapkan juga pada batik, namun dalam penerapannya dinas belum melakukan apapun karena tidak adanya perintah dari pemerintah pusat mengenai standarisasi batik. Di dalam Kerangka Acuan Kerja dalam kegiatan Pembinaan Teknis Perindustrian untuk melakukan pendataan industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2018, dinas tidak melakukan pendataan mengenai IKM yang telah memiliki sertifikat sni batik. Pendataan dilakukan dengan metode kerja meliputi jenis usaha, cabang, klasifikasi khusus, nama perusahaan, nama pemilik, alamat (jalan dan kelurahan). Pendataan tersebut merupakan program kerja yang dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk menginventarisasi IKM yang ada di Kota Yogyakarta. Pendataan tahun 2018 fokus terhadap keakuratan data. Berbeda dengan pendataan yang dilakukan sebelum tahun 2018 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh dinas. Dinas menilai pendataan yang dilakukan oleh pihak ketiga kurang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh dinas dalam hal industri dan lingkupnya.
2)  Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta Menurut narasumber Nikmah Widiharini, SE selaku Kepala Seksi Standardisasi BBKB Yogyakarta, dalam hal ini bahwa BBKB merupakan pelaku dalam perencanaan, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan SNI batik. Selain itu BBKB juga sebagai badan yang melakukan sertifikasi terhadap rencana sertifikasi batik yang diminta oleh pemohon. Proses perumusan standarisasi dilakukan dengan cara mengambil parameter batik yang sudah ada di masyarakat. BBKB tidak membuat standar batik kemudian masyarakat harus menyesuaikan, namun BBKB menghimpun data yang sudah ada kemudian mengkajinya lalu ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Batik.
Menurut Farida, S.Teks., M.Sc selaku Kepala Bidang Sarana Riset dan Standardisasi BBKB menyatakan bahwa yang menjadi acuan adalah SNI Batik adalah pada kain, ciri, syarat mutu, dan metode uji. Sampai dengan saat ini SNI yang telah dihasilkan dalam bidang batik dan berlaku adalah sebagai berikut :
No. Nama Produk No. SNI Judul SNI 1. Definisi SNI 0239:2014 Batik – Pengertian dan Istilah 2. Batik Tulis SNI 8302:2016 Batik Tulis – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji 3. Batik Cap SNI 8303:2016 Batik Cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji 4. Batik Kombinasi SNI 8304:2016 Batik Kombinasi – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji
Beliau menambahkan bahwa pada tahun 2018 akan dilakukan revisi atau dengan bahasa pemeliharaan SNI pada batik. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi khusus dibidang batik, misalnya penggunaan malam panas yang digantikan dengan malam dingin.
Selain  melakukan  perumusan  standarisasi  batik,  BBKB  juga  melakukan  sertifikasi dibidang batik. Sertifikasi dilakukan oleh Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi. Nama lembaga Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) – TOEGOE tercatat sebagai lembaga sertifikasi produk yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor LSPR-025-IDN yang berlaku hingga 26 Februari 2021. Hingga tanggal 5 Juni 2018 pelaku usaha di Kota Yogyakarta yang telah mendapatkan sertifikat sni batik hanya satu. Yaitu Batik Allussan yang beralamat Jodag di RT 02 RW 11 Sumberadi, Sleman, Yogyakarta.
3)  Substansi Hukum (Legal Substance)
Pengaturan tentang standarisasi industri termuat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 50 bahwa Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
Secara khusus standarisasi diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 20 SNI diterapkan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
Pada pasal 24 “Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian”.
Menurut Farida, S.Teks., M.Sc, sni batik diterapkan secara sukarela. Hal senada disampaikan  oleh  Christiawan  selaku  Staff  Sertifikasi  BBKB,  bahwa  sni  batik  mungkin belum memenuhi aspek yang tertera pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, jadi pada penerapannya tidak diwajibkan.
Penulis menilai bahwa sni batik harus diterapkan secara wajib. Pemberlakuan sni wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak yaitu: 1) menghambat persaingan yang sehat; 2) menghambat inovasi; dan 3) menghambat perkembangan UKM (http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/20128/penerapan-sni , diakses pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 14.17 wib).
Menurut penulis, sekarang ini persaingan dalam perdagangan batik mengarah ke yang tidak sehat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya produk tiruan batik yang harganya jauh dibawah harga batik. di dalam hal menghambat inovasi, sni batik tidak membatasi dalam hal inovasi pada batik, sni batik mengatur tentang hal dasar untuk melindungi kearifan local tentang batik. selain itu, ukm yang menerapkan sni akan dapat melakukan ekspor ke luar negeri atau dengan kata lain produknya akan dapat diterima di pasar internasional.
b.  Budaya Hukum (Legal Culture)
Budaya hukum disini dilihat dari suatu perilaku masyarakat yang menjadi kebiasaan atau menganggap suatu hal menjadi aturan hukum. Menurut Indrawati yang merupakan anggota dari PPBI Sekar Jagad Yogyakarta, dirinya dan anggota yang lain tahu tentang stadarisasi batik.
Stakeholder batik yang mengabaikan aturan hukum ini tidak berakibat apa-apa. Hal tersebut dikarenakan penerapan oleh aparat penegak hukum, bahwa aturan hukum ini bersifat sukarela sehingga meskipun masyarakat mengabaikannya, hukum masih tetap berfungsi karena unsur- unsurnya masih tetap terpenuhi. Apabila masyarakat memperhatikan aturan hukum ini dan menerapkannya sukarela, yaitu menerapakan SNI pada batiknya, maka akan mendorong daya saing produk batik di perdagangan global.
Kemudian secara umum masyarakat Indonesia tahu tentang batik. namun untuk aturan yang mengatur tentang batik, masyarakat tidak mengetahuinya. Menurut Minatul selaku warga Bantul, dirinya tidak mengetahui tentang aturan-aturan atau aturan hukum tentang batik, dirinya hanya mengetahui tentang batik saja. Namun dirinya mendukung apabila batik di-sni-kan.

## D. Kesimpulan
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian pada batik khas Yogyakarta belum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Struktur Hukum bahwa aparat penegak yaitu Disperindag Kota Yogyakarta dan BBKB hukum belum melakukan upaya yang maksimal dan penafsiran penerapan sni terhadap batik menurut penulis tidak sesuai. Substansi Hukum bahwa aturan hukum yang mengatur tentang sni batik yang penerapannya secara sukarela tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini karena sni harus diterapkan secara wajib untuk melindungi semua pihak sehingga dapat diterima di pasar internasional. Budaya Hukum bahwa masyarakat masih kurang mengerti tentang hukum khususnya yang mengatur tetang sni batik dan hanya mengetahui tentang apa itu batik sehingga yang menerapkan sni batik sangat sedikit.

## E. Saran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, dan Para Pengrajin batik perlu membentuk forum guna pendampingan dan pembinaan standarisasi batik. Kemudian, Disperindag Kota Yogyakarta dan BBKB perlu melakukan pengkajian terhadap penerapan sni batik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta juga perlu melakukan pendataan ikm batik yang tujuannya untuk mengetahui bahwa ikm tersebut telah menerapkan standarisasi batik atau belum sehingga dalam memberikan fasilitas tidak salah sasaran.

## Buku
Donald A. Ball dkk. 2014. Bisnis Internasional . Jakarta: Salemba Empat Fajar, M & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Friedman, Lawrence M. 1986. The Legal System. A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation.

## Jurnal
Iskandar & Eny Kustiyah. 2017. “Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi” , Jurnal Ilmiah, Vol-XXX, No. (52).
Sani Alhusain, A. 2015. “Kendala dan Upaya Pengembangan Industri Batik di Surakarta Menuju Standardisasi”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol-6, No. (2). Subba Rao Bayya. 2017. “Understanding Technical Barriers to Trade Agreement”. International Journal of Drug Regulatory Affairs, Vol-5, No. (1).
Tran Vang Phu. 2017. “Technical Barriers to Trade regarding labelling: A Case Study of Catfish Dispute between the United States and Vietnam”. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-3, No. 6.

## Internet
Admin. “Penerapan SNI”. 6 Agustus 2018 pukul 14.17 wib. http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/20128/ penerapan-sni .

## F. Daftar Pustaka