## MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN

## INDUSTRIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA SAMARINDA
Maryanto dan Wahyuni Safitri mariyantophi@yahoo.com, wahyunibun@uwgm.ac.id Hakim AdHoc PHI Samarinda dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama
Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
The  relation  between  legal  subjects  such  as  person  or  legal  entity  in  a  case,  frequently generates dispute. Along with the complexity of social life, then, the more parties are involved in the dispute, the wider scope of the dispute case. One of the concerned dispute in the society is Industrial Relations Disputes that become the competence of Industrial Relations Court. Since 2015,  The  Act  No.  2/2004  about  Industrial  Relations  Dispute  Settlement  has  enforced effectively, it still has many weaknesses, wether from practical or regulation aspects. The legal problems  of  its  Act  cause  the  settlement  of  Industrial  Relations  Dispute  become  less  effective and efficient, also hamper the principle of constante justitite (principle of rapid, fair and easy trial).
The  research  concluded  that  the  practical/operational  level  of  the  Judges  Panel  in examining  and  adjudicating  the  cases  of  Industrial  Relations  Dispute  in  Industrial  Relations Court of Samarinda, which tend to apply the general civil procedure law, from the examination of  legal  standing  of  the  parties,  exception,  interlocutory  decision,  replik,  duplik,  writen  proof, the  witnesses, experts/professional  witnesses,  conclusion  and  verdict.  This  procedures  only prolong  the  examination  and  trial  process  to  settle  the  case  of  Industrial  Relations  Dispute. Therefore, the SOP (Standard Operational Procedure) of the settlement of Industrial Relations Dispute cannot be well-implemented yet as the mandate of the law.
Keywords:  Industrial  Relations  Dispute,  Industrial  Relations  Dispute  Court,  Standard Operational Procedure (SOP)

## PENDAHULUAN
Perselisihan  atau perbedaan  dalam suatu perkara dimungkinkan terjadi   dalam setiap  hubungan  antar  manusia,  bahkan subjek hukum lainnya seperti badan hukum, maka para  pihak yang  terlibat  di  dalam perselisihan semakin          banyak. Dengan semakin  kompleksnya  corak  kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian
atau  peristiwa  perselisihanpun  meliputi ruang  lingkup  semakin  luas,  diantaranya yang sering mendapat perhatian masyarakat adalah        perselisihan  hubungan  industrial. Perselisihan  hubungan  industrial  biasanya terjadi antara pekerja/buruh dan perusahaan atau      antara      organisasi      buruh      dengan organisasi  perusahaan.  Dari  sekian  banyak kejadian  atau  peristiwa  konflik  atau perselisihan  yang  penting  adalah  solusi
untuk  penyelesaiannya  yang  harus  betul- betul  objektif agar  terwujud  pengadilan cepat, tepat, adil dan murah.
Penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara atau para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang diwadahi
organisasi kekuatan publik berbentuk negara,  forum  resmi yang  disediakan  oleh negara  untuk  penyelesaian  perkara  atau perselisihan  biasanya adalah lembaga
peradilan. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan terminologis yang dikenal dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan  Hubungan  Industrial  (PPHI) dan  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  UU  ini  disahkan  pada tanggal  14  Januari  2004,  dan  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (PERPU) Nomor  1  Tahun  2005 eksistensi  PHI  mulai  efektif  sejak  tanggal 14 2006. Konsekuensi logis adanya UU ini, UU  terdahulu  mengenai  perburuan  yaitu UU  Nomor  22  Tahun  1957  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Perburuan  dan UU  Nomor  12  Tahun  1964  tentang Pemutusan Hubungan  Kerja  di  Perusahaan Swasta, tidak berlaku kembali.
Semenjak  berlaku  efektif  pada tahun 2015,  UU  PPHI  dianggap  masih  memiliki banyak kelemahan baik dari aspek pelaksanaan  maupun  secara  regulative. Di dalam pelaksanaannya timbul permasalahan hukum  yang            mengakibatkan  proses penyelesaian  perselisihan  industrial  yang berlangsung lama dan ini berarti mahal. Hal ini  dapat  disebabkan  antara  lain  :  Pertama keberdaan  Pengadilan  Hubungan  Industrial yang  hanya  ada  pada  Pengadilan  Negeri tingkat  ibu  kota  provinsi  yang  rata-rata jumlah  perkara  perdata,  pidana,  tindak pidana  korupsi,  perselisihan  hubungan
industrial secara keseluruhan setiap tahunnya lebih dari 2.000 perkara sedangkan  jumlah  hakim  yang  memeriksa dan mengadili perkara-perkara hanya berkisar antara 15 sampai dengan 20 orang untuk  setiap  Pengadilan  Negeri  sehingga kebutuhan  hakim  tidak  proporsional/ideal dengan  jumlah  perkara  yang  ditangani. Kedua
Pelaksanaan
penyelesaian
Pengadilan  Hubungan  Industrial  masih menggunakan  hukum  acara  perdata  pada hukum  acara  perdata peradilan  umum.
Sehingga Majelis  Hakim  yang  memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial cenderung menggunakan acara perdata umum
dimulainya  dengan  pemeriksaan  legal standing  para  pihak  gugatan,  jawaban (eksepsi),  putusan  sela,  replik,  duplik, pembuktian  tertulis,  pemeriksaan  saksi, pemeriksaan  ahli,  kesimpulan,  dan  putusan dengan demikian hal tersebut
memperpanjang proses persidangan. Pengertian  Perselisihan  Hubungan
Industrial  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1 angka1 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 1  angka  22  UU  Nomor  13  Tahun  2003 adalah :
“Perselisihan  hubungan  industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau erikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan kepentingan,  dan  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja  serta  perselisihan  antar serikat  pekerja/serikat  buruh  hanya  dalam satu perusahaan”.
Berdasarkan pengertian  tersebut di atas, diperoleh pemahaman bahwa timbulnya  perselisihan  hubungan  industrial disebabkan  adanya  pertentangan  pendapat antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha yang merupakan obyek perselisihan hubungan industrial yaitu adanya
perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan, perselisihan  karena  pemutusan  hubungan kerja  (PHK) dan  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Adapun yang menjadi subyek perselisihan hubungan industrial 1 adalah:
1. Pengusaha/gabungan pengusaha,
yang dimanifestasikan sebagai :
a. orang  perseorangan,  persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang  perseorangan,  persekutuan, atau  badan  hukum  yang  secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang  perseorangan,  persekutuan,
atau  badan  hukum  yang  berada  di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan  b  yang  berkedudukan  di  luar wilayah Indonesia.
2. Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang yang  bekerja  dengan  menerima  upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Serikat pekerja/serikat buruh.
4. Usaha-usaha  social  dan  usaha-usaha lain  yang  mempunyai  pengurus  dan mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan membayar  upah  atau dalam  bentuk lainya. Ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  hakikatnya  telah memberikan  beberapa  alternative  sebagai solusi  bagaimana  penyelesaian  perkara perselisihan  hubungan  industrial  melalui PHI.  Ada  2  (dua)  bentuk  polarisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial  menurut  ketentuan  UU  Nomor  2
1 Lilik  Mulyadi  dan  Agus  Subroto,  2011, Penyelesaian  Perkara  Pengadilan  Hubungan Industrial  Dalam  Teori  Dan  Praktek, Bandung, P.T.ALUMNI, Hal. 32-34.
Tahun  2004,  yaitu  secara nonlitigasi yaitu dapat dilakukan melalui perundingan bipartite, Tripartit melalui lembaga Mediasi, Konsiliasi dan Arbiter, dan secara litigasi yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial 2 .
Dengan  diberlakunya  UU  Nomor  :  2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda  memiliki wilayah  hukum  untuk sementara  ini  meliputi  seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan merupakan lembaga penyelesaian secara litigasi yang mempunyai kewenangan  untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hubungan  Industrial  atau  Perselisihan Perburuhan  yang  sebelumnya  menjadi beban tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan  Daerah  (P4D) menjadi  wewenang  mutlak  Pengadilan Hubungan Industrial. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang NomoR: 2 Tahun 2004 disebutkan Pengadilan  Hubungan  Industrial  bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
1. di tingkat pertama mengenai
perselisihan hak;
2. di  tingkat  pertama  dan  terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. di tingkat pertama mengenai perselisihan  pemutusan  hubungan kerja;
4. di  tingkat  pertama  dan  terakhir mengenai  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat  buruh  dalam  satu perusahaan;
Hukum  acara  yang  berlaku  bagi Pengadilan  Hubungan  Industrial  adalah Hukun  Acara  Perdata  yang berlaku  pada pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus
2 Ibid, hlm 59.
dalam  UU  Nomor  :  2  Tahun  2004.  Hal  ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 57 UU Nomor  :  2  Tahun  2004,  dengan  demikian maka ketentuan ini mengatur ketentuan dan prosedur beracara yang merupakan ketentuan  khusus  (lex  specialis)  dan ketentuan  hukum  acara  perdata  yang berlaku  umum  sehingga  hukum  acara perdata  yang  umum  hanya  berlaku  apabila tidak  diatur  dalan  undang-undang  khusus tersebut.
Satu  hal  yang  menjadi  karakter khusus  dalam  hukum  acara  Pengadilan Hubungan Industrial ialah penentuan secara tegas  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian perkara  dalam  waktu  yang  relative  singkat. Untuk  perkara  Perselisihan  Hubungan Industrial ditingkat pertama, UU PPHI telah membatasi jangka waktu pemberian
putusan  paling  lambat  50 (lima  puluh)  hari terhitung sejak sidang pertama.
Salah  satu  ciri  khusus  Pengadilan Hubungan  Industrial  adalah  pembatasan jangka  waktu  penyelesaian  perkara  yang ditentukan  dengan  tegas  dalam  undang- undang.  Adanya  batas  waktu  yang  relative singkat ini mendorong
Pengadilan Hubungan Industrial untuk berusaha semaksimal  mungkin  membuat  pelayanan administrasi  perkara  lebih  efektif  dan
efisien. Dalam rangka menciptakan mekanisme  penyelesaian  perkara  yang cepat, tepat, adil dan murah.
Terhadap  mekanisme  penyelesaian perkara  yang  cepat,  tepat,  adil  dan  murah, penulis  ingin  meneliti  terhadap  masalah tersebut dengan membandingkan antara das sollen  yaitu  segala  keharusan-keharusan yang  berupa  teori-teori  normative  dan sealigus  norma-norma  teoritis  yang  secara idial  wajib  dilaksanakan,    dengan  das  sein yaitu  segala  sesuatu  yang  merupakan kondisi kenyataan yang ada dari pelaksanaan  teori  dan  norma  das  sollen tersebut.
Perbedaan  antara  das  sollen  dan  das sein  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya masalah  yang  penulis  ingin  teliti  dari pemilihan  judul  Mekanisme  penyelesaian perkara  perselisihan  hubungan  industrial ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di
Pengadilan Negeri Klas IA Samarinda.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka  penulis  merumuskan  masalah  yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial  ditinjau  dari Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2004 Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial di  Pengadilan
Negeri Klas IA Samarinda?
2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi kendala  dalam  proses  penyelesaian perkara    perselisihan  hubungan industrial  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Klas IA Samarinda ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian yang  memusatkan  dilakukan  dengan cara meneliti  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier. Guna  untuk  mendukung  penulisan  maka penelitian  hukum  normatif  ini  dibantu dengan penelitian lapangan guna mendapatkan  data  yang  diperlukan  dan segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan administrasi penyelesaian perkara perselisihan  hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Samarinda.
Dalam suatu penelitian mutlak diperlukan  kecermatan  dalam  memilih metode yang dipergunakan. Metode penelitian dipilih berdasarkan dan
mempertimbangkan keserasian dengan obyek  serta  sesuai  dengan  tujuan. Memilih metode  yang  benar  atau  tepat  akan memperoleh hasil yang memuaskan.
Metode  yang  penulis  pergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif ditunjang dengan penelitian lapangan.
Sumber Data  yang  digunakan  dalam Penelitian adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari serangkaian aturan yang tertulis dan  terkait  dengan  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan  penjelasan  terhadap  hukum primer  baik  literature,  jurnal,  dan  majalah maupun artikel terkait dengan permasalahan  tersebut,  dan  bahan  hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan  penjelasan  baik  terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder  yaitu  berupa  kamus  hukum  dan kamus Bahasa Indonesia.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini metode analisis  deskriptif kualitatif, yaitu  sebagai  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif,  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan  ini  diarahkan  pada  latar belakang  dari  individu  tersebut  secara holistik  (utuh). Jadi  dalam  hal  ini,  tidak boleh mengisolasikan individu atau institusi ke  dalam  variabel  atau  hipotesis,  tetapi perlu  memandangnya  sebagai  bagian  dari suatu keutuhan.

## PEMBAHASAN
A. Mekanisme  penyelesaian  perkara ketenagakerjaan  pada  Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda
ditinjau dari Undang-Undang Nomor  2  tahun  2004  Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 1. Susunan  Pengadilan  Hubungan Industrial  Pada  Pengadilan  Negeri Klas IA Samarinda. Pengadilan Negeri sebagai
pengadilan  tingkat  pertama  dan  dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 6 huruf a dan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  49 Tahun 2009) dengan tugas dan kewenangan memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  pidana  dan  perkara  perdata  di tingkat  pertama  (Pasal  50  Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009). Adapun mengenai tempat  kedudukan  pengadilan  negeri  pada prinsipnya berada di ibu kota
kabupaten/kota  dan  daerah hukumnya meliputi  wilayah  kabupaten/kota  (Pasal  4 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun 2009).
Pada  praktiknya  dengan  melihat volume  perkara  dan  jumlah  hakim  maka pengadilan  negeri  dapat  diklasifikasikan menjadi  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  dan Kelas  II.  Pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  I dibagi  lagi  menjadi  Pengadilan  Negeri Kelas  IA  dan  Pengadilan  Negeri  Kelas  IB dengan  catatan  untuk  setiap  provinsi  selalu terdapat  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  pada ibu kota provinsinya dan Pengadilan Negeri Kelas  IA Khusus  yang  tidak  terletak  pada ibu kota provinsinya.
Pengadilan Negeri Kelas IA Samarinda  adalah  Pengadilan  Negeri  yang diberikan kewenangan berdasarkan undang- undang  untuk  melaksanakan tugas  dan kewenangan  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara perdata  di  tingkat  pertama mengenai Peradilan  Umum  (Perdata,  Pidana,  Anak, Tipilu, Lingkungan), Pengadilan Hubungan Industrial  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 maka  susunan  Pengadilan  Negeri  terdiri atas  pimpinan,  hakim  anggota,  panitera, sekretaris,  dan  juru  sita,  Mengenai  tugas para  hakim  dalam  teknis yustisial adalah memeriksa  dan  mengadili  perkara  dan dalam  teknis  administratif (nonyustisial) adalah melakukan tugas administrasi sebagai  hakim  pengawas  bidang-bidang administrasi  pembantu  ketua  (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/OO6/SK/Ill/1994,  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/005/SK/III1994, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/OOB/SK/Il/ 1992) 3 . a) Profil Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Samarinda Pada  tahun  1975  Kantor  Pengadilan Negeri Samarinda didirikan serta
diresmikan  pada  tahun  berikutnya  tepatnya pada  tahun  1976. Mulanya  Pengadilan Negeri  Samarinda  hanya  1  (satu)  buah gedung  saja  (dikenal  gedung  lama  yang sekarang  dipergunakan  untuk  gedung Pengadilan  Hubungan  Industrial)  namun seiring dengan perkembangan jaman Pengadilan  Negeri  Samarinda  yang  lama tersebut  kondisi  gedung  sudah  tidak memadai  lagi  dimana  posisi  lantai  gedung lebih  rendah  dari  badan  jalan  M.Yamin sehingga  setiap  hujan  lantai  gedung terendam  air  (banjir)  dan  pada  tahun  2003 dibangun sebuah gedung kantor Pengadilan Negeri  Samarinda  berlantai  2 (dua)  yang terletak  disamping  kiri  gedung  lama  (ex lapangan  tenis)  kawasan  Jl.M.Yamin  dari anggaran APBN (DIPA Tahun 2003).
Kemudian  berdasarkan  UU  RI Nomor  2  tahun  2004  tentang  penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  ;  UU  RI
3 Lilik  Mulyadi, 2015, Putusan  Hakim  dalam Hukum  Acara  Perdata  Indonesia , Bandung, Citra Aitya Bakti, Hal.70.
Nomor  164  tahun  1970  tentang  Ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  jo  UU  RI No.35  tahun  1999  jo UU  RI  No.04  Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  ;UU RI  No.02  Tahun  1996  jo  UU  RI  No.08 tahun  2004  tentang  Peradilan  Umum  di Kota Samarinda telah terbentuk Pengadilan Hubungan  Industrial  yang  berkantor  di
Gedung lama Pengadilan Negeri Samarinda dimana Ketua Pengadilan Negeri Samarinda serta Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bertindak sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial dan Panitera  Pengadilan  Hubungan  Industrial
Samarinda.
Pengadilan  Negeri  Samarinda adalah pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  pada peradilan  umum  tingkat  pertama,  yang bertugas  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya  termasuk  di  dalamnya  bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  setiap  perkara Perselisihan Hubungan  Industrial  (PHI) yang  diajukan kepadanya  sesuai  dengan  kewenangannya di  tingkat  pertama  dan  tugas  lain  yang diberikan  kepadanya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
a) Struktur  Organisasi Pengadilan  Negeri / Hubungan  Industrial
/ Tipikor Klas I.A Samarinda 4

## STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN NEGERI

## SAMARINDA
4 PN Samarinda, Sistim Informasi Penelusuran Perkara , http:/sipp.pn-samarinda.go.id/2017, diakses tanggal 10 Oktober 2017,

## PANITERA
Hamin Achmadi,SH.MH WAPAN H. Iman Hayadi, SH.MH PANITERA MUDA PIDANA AWANG MUNAWAR, SH PANITERA MUDA PERDATA KHALID, SH PANITERA MUDA HUKUM ISNANIAH, SH PANITERA MUDA PHI ASLINA BUTAR-BUTAR, SH
SEKRETARIS Heriyanto, SH.
KEPALA SUB  BAG UMUM DAN KEUANGAN HENY ERAWATI SE

## KEPALA SUB  BAG KEP,
ORTALA M. HASYID SAHAR, SH
KEPALA SUB BAGPERENCANAAN IT &PELAPORAN
MANAOR SIHOTANG, SH
KEL. FUNGSIONAL KEPANITERAAN
1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA
KETUA

## H. Dwi Sugiarto, SH.MH
WAKIL Lucas Prakoso, SH.MHum KEL. JABATAN FUNGSIONAL
1. FUNGSIONAL ARSIPARIS
2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
4. FUNGSIONAL BENDAHARA

## HAKIM

## Panitera Muda TIPIKOR SYARIFAH NORNILY
Ketua  dan  wakil  ketua  melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan, maka pimpinan para  hakim pejabat  Kepaniteraan  serta Sekretariat,  sesuai  dengan  uraian  tugas (job description) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan  Negeri. keuangan  perdata, bertanggung  jawab  atas  pengurusan berkas  perkara,  putusan,  dokumen,  akta, buku  daftar,  biaya  perkara,  uang  titipan pihak ketiga, surat-surat  bukti dan surat. surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan,  melaksanakan  eksekusi perkara  perdata  yang  diperintahkan  oleh ketua  pengadilan,  serta  membuat  akta dan  salinan  putusan.  Selain  itu,  panitera juga mengikuti jalannya persidangan dan mencatat  secara  teliti  hal  itu  (Pasal  58 dan  59  Undang-Undang  Nomor    49 Tahun  2009,  Pasal  63  RO).  serta membuat  berita  acara  (proses  verbal) sidang  pengadilan  dan ditandatangani bersama dengan hakim ketua sidang (Pasal 186  HIR,  Pasal  197  RBg.).  Karena banyaknya  tugas  seperti  itu,  maka  dalam praktiknya tugas dalam persidangan lazimnya  dilakukan  oleh  panitera  Pengganti (PP).
Di  samping  hakim  dan  Panitera,  juga dikenal adanya juru sita (deur waarder) dan juru  sita  pengganti  (Pasal  39  Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  2009). Pada prinsipnya  tugas  juru  sita  melaksanakan semua  perintah  yang  diberikan  oleh  ketua pengadilan,  ketua  sidang,  dan  atau  panitera. Selanjutnya terhadap unsur pimpinan pengadilan  negeri  terdiri  atas  seorang  ketua dan  seorang  wakil  ketua  (Pasal  ll  Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009). Kemudian. berdasarkan  ketentuan  Pasal  64  Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  2009  maka  tugas dan  tanggung  jawab  serta  tata  kerja kepaniteraan  pengadilan  diatur  lebih  lanjut oleh  ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri
Kehakiman Republik lndonesia telah dikeluarkan Surat Keputusan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat/Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri dan  Pengadilan  Tinggi,  yaitu  Keputusan Menteri  Kehakiman  Republik  lndonesia Nomor  M.08-PR.07.02  Tahun  1989  tanggal 19  Desember  1989  dan  Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
lndonesia  Nomor  KMA/003/SK/11/1992 tanggal 24 Februari 1992.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  ketua pengadilan  negeri  mengadakan  pengawasan atas  pelaksanaan  tugas  dan  tingkah  laku hakim,  panitera,  sekretaris,  dan  juru  sita  di daerah  hukumnya.  Dalam  melaksanakan pengawasan,  ketua  pengadilan  negeri  dapat memberi  petunjuk,  teguran,  dan  peringatan yang  dipandang  perlu.  Pengawasan  tersebut tidak  boleh  mengurangi  kebebasan  hakim dalam  rnemeriksa  dan  memutus  perkara (Pasal  53  ayat  (1),  (3),  dan  (4)  Undang- Undang  Nomor  49 Tahun 2009 dan Pasal 1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor KMA/006/SK/lll/1994  tanggal  31  Maret
1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil  Pengawasan  oleh  Pengadilan  Tingkat Banding  dan  Pengadilan  Tingkat  Pertama, Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh ketua  pengadilan  tersebut  kepada  para hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  itu dapat berbentuk secara tertulis ataupun lisan (Pasal  5  huruf  (a)  dan  (b)  Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  lndonesia Nomor  KMA/006/SK/llll  1994  tanggal  31 Maret 1994).
Pengadilan Hubungan Industrial merupakan  pengadilan  khusus  yang  berada pada  lingkungan  peradilan  umum,  yang dibentuk  pada  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan pada Mahkamah Agung (MA). Pembentukan Pengadilan Hubungan
Industrial  adalah  didasarkan  pada  ketentuan Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004. Keberadaan Pengadilan  Hubungan
Industrial yang  dirasakan belum dapat
menjadi lembaga  yang  dapat  memberikan keadilan  untuk pekerja/buruh. Hal  tersebut disebabkan  adanya  perubahan paradigma penyelesaian sengketa perburuhan dari yang dulu sarat dengan norma dan institusi publik kini  bergeser  menjadi  domain  hukum perdata. 5 Diciptakan sebagai sebuah “pengadilan k husus” dalam sistem peradilan umum,  Pengadilan  Hubungan  Industrial menggunakan  sistem  beracara  dalam  HIR dan  RBg,  layaknya  pengadilan  umum. Hanya  ada  beberapa  pengecualian,  namun secara  umum  mulai  dari pendaftaran gugatan hingga eksekusi putusan, mengikuti sistem yang ada pada HIR dan RBg. Apabila dilihat dari ketentuan yang ada maka sebagai salah satu jaminan agar tercapai penyelesaian  yang  cepat,  tepat,  adil  dan murah,  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial (PPHI) melalui Pengadilan Hubungan  Industrial  yang  berada  pada lingkungan  peradilan  umum  dibatasi  proses dan  tahapannya,  dengan  tidak  membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding  ke  Pengadilan  Tinggi.  Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan
penelisihan PHK dapat langsung dimintakan kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Sedangkan putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial yang  menyangkut  perselisihan  kepentingan dan  perselisihan  antar  SP/SB  dalam  satu perusahaan,  merupakan  putusan  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  tidak  dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
Susunan Pengadilan Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Samarinda terdiri dari: a. Hakim b. Hakim Ad Hoc c. Panitera Muda
d. Panitera Pengganti dan
5 Dalam M.Hadi Shubhan , Keadilan Tak Kunjung Tiba, Jawa Pos Surabaya, 1 Mei 2010.
e. Juru Sita Pengganti Sementara susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari : a. Hakim Agung;
b. Hakim  Ad  Hoc  pada  Mahkamah
Agung; c. Panitera. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial  diangkat  dan  dilantik  berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan  untuk  Hakim  Ad  Hoc  diangkat dengan  Keputusan  Presiden  atas  usul  Ketua Mahkamah  Agung  dengan  masa  kerja  5 tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  1 (satu)  kali  masa  jabatan.  Hakim  Ad  Hoc untuk  pertama  kali  pengangkatannya  paling sedikit 5 orang dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat  Buruh  dan  5  orang  dari unsur  Organisasi  Pengusaha.  Syarat-syarat menjadi hakim ad hoc diatur di dalam Pasal 64  UU  No  2  Tahun  2004  tentang  PPHI. Berdasarkan  data  pada  Pengadilan  Negeri Klas  IA  Samarinda  jumlah  Majelis  Hakim Ad Hoc yang ada adalah 3 orang dari Hakim karir, 2 orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  dan  1  orang  dari unsur Organisasi Pengusaha, kondisi tersebut  menyebabkan  penyelesaian  perkara hubungan  industrial  urang  efektif  dan efisien. 2. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Samarinda Pengadilan  Hubungan  Industrial pada
Pengadilan  Negeri  Samarinda merupakan salah  satu  pemegang  kekuasaan  kehakiman. Kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka. Kekuasaan dimaksud dilakukan agar dapat diselenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila, demi  terselenggaranya  negara  hukum  di lndonesia.  Oleh  karena  itu,  peradilan dilakukan “Demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  sederhana,
cepat dan biaya ringan. Hal dimaksud sesuai dengan  Pasal  29  UUD  1945,  yang menentukan  bahwa  negara  berdasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dan  negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agama  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya. Suatu  proses  peradilan yang sederhana, dimaksudkan agar pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan  dengan  cara  yang  efisien  dan efektif,  dengan  biaya  ringan  sehingga  dapat terpikul oleh rakyat. Pengadilan negeri Samarinda
mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak membeda-bedakan  orang.  Adalah  tugas peradilan  untuk  membantu  pencari  keadilan dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili  semua  perkara  yang  diajukan (Pasal  1  s/d  5,  dan  16  UU  No. 4 Tahun 2004).  Mengenai  kekuasaan  pengadilan dalam  perkara  perdata,  oleh  undang-undang kekuasaan  itu  meliputi  semua  sengketa tentang  hak  milik  atau  hak-hak  yang  timbul karenanya,  hutang  piutang  atau  hak-hak keperdataan  lainnya  (Pasal 2 ayat  (l)  RO). Untuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  Negeri  Samarinda  diberikan kewenangan
oleh undang-undang sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  56
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004,
terbatas dalam mengadili perkara perselisihan hubungan indusrrial yang meliputi perselisihan:
a. Perselisihan Hak di tingkat pertama,
b. Perselisihan PHK di tingkat pertama,
c. Perselisihan  Kepentingan  di  tingkat pertama dan terakhir, dan
d. Perselisihan  antar  SP/SB  dalam  satu perusahaan  di  tingkat  pertama  dan terakhir
Selain  memutus  perkara  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang  Pengadilan Hubungan  Industrial  berdasarkan  Pasal  33 ayat (6).  35  ayat  (4),  dan  38  Undang- Undang  Nomor 2  Tahun  2004  juga  diberi pula tugas dan wewenang tambahan 6 . yaitu:
a. Mengangkat  arbiter  apabila  para  pihak telah  memilih  penyelesaian  melalui arbiter  akan  tetapi  tidak  tercapai kesepakatan  dalam  memilih  arbiter yang ada,
b. Memutus  tuntutan  hak  ingkar  terhadap arbiter  yang  diragukan  kebebasannya dan  akan  berpihak  dalam  mengambil putusan arbitrase, dan
c. Memutus  permohonan  penarikan  diri arbiter,  yang  tidak  disetujui  oleh  para pihak yang bersengketa.
d. Pengajuan gugatan dalam Pengadilan Hubungan Industrial Setelah  mediasi  atau  konsiliasi  gagal menyelesaikan perselisihan, dan mediator/konsiliator telah menerbitkan anjuran  maka  salah  satu  pihak  atau  kedua belah  pihak  dapat  mengajukan  gugatan dengan  cara  mendaftarkan  gugatan  ke Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Gugatan dibuat rangkap 5 (lima), satu gugatan untuk tergugat,  tiga  gugatan  untuk  Majelis  Hakim dan sisanya untuk arsip. Petugas Pengadilan memberikan nomor register perkara.
Apabila  penggugat  diwakili  oleh  kuasa hukum  baik  kuasa  hukum  dari  advokat/ pengacara maupun organisasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh  atau Organisasi
Pengusaha  maka  pada  saat  pendaftaran gugatan  harus  membawa  dan  mendaftarkan surat kuasa khusus.
6 Sugeng Santosa PN, 2013, Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Karakteristik dan Praktik di Pengadilan, Gresik, PSHPI, Hal.39.
3. Ketentuan  Hukum  Acara  Yang diterapkan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan ketentuan  hukum  acara  di  Pengadilan
Hubungan Industrial yang merupakan karakteristik hukum acara Pengadilan
Hubungan  Industrial dalam putusan-putusan pengadilan. Karakteristik hukum acara yang yang  telah  ada  dalam  putusan-putusan pengadilan  baik  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  Pada  Pengadilan  Negeri  maupun yang  telah  diputus  oleh  Mahkamah  Agung. Karakteristik yang maksud adalah 7 .:
a. Ketentuan adanya risalah perundingan yang dalam pengadilan adalah berupa
risalah  penyelesaian  melalui  mediasi atau konsiliasi b. Ketentuan  tentang  legal  standing  atau kuasa hukum yaitu Serikat Pekerja/Serikat Buruh  dan Organisasi Pengusaha  dapat  bertindak  sebagai kuasa hukum, untuk mewakili anggotanya.
c. Ketentuan tentang kompetensi absolut
d. Ketentuan tentang Putusan Sela
e. Ketentuan  tentang  kompetensi  relatif berupa  tempat  pengajuan  gugatan  di tempat dimana pekerja/buruh bekerja
f. Ketentuan adanya dismissal process g. Ketentuan  tentang  macam-macam perselisihan dan kewenangan penyelesaiannya. Ketentuan  hukum  acara  tersebut selanjutnya  dilaksanakan  dengan  tahapan proses penyelesaian perselisihan di pengadilan secara sistimatik dapat digambarkan tahapannya sebagai berikut: a. Pencatatan Gugatan b. Persiapan Persidangan
c. Penetapan Majelis Hakim
1. Pemeriksaan Gugatan
2. Penetapan Hari Sidang
3. Pemanggilan Para Pihak
7 Ibid, Hlm 81,
4. Sita Jaminan:
a) Sita Revindikator
b) Sita Konservator
d. Proses Persidangan
1. Kehadiran Para Pihak:
a. Tidak Hadirnya Penggugat
b. Tidak Hadirnya Tergugat
c. Para Pihak Hadir
2. Acara Pemeriksaan
a. Upaya Perdamaian
b. Macam-Macam Beracara
1. Dengan Acara Cepat
2. Dengan Acara Biasa
c. Pembacaan Surat Gugatan
d. Jawaban Tergugat
e. Anggapan Tergugat (Replik)
1. Eksepsi mengenai pokok perkara
2. Mengenai pokok perkara
- Menangkal;
- Mengakui
- Memberikan fakta baru
3. Gugatan Balik
4. Permohonan
f. Tanggapan Tergugat
g. Pembuktian
h. Pemanggilan Saksi
i. Kesimpulan
j. Pengambilan Keputusan
4. Kuasa  Hukum  dalam  Beracara pada Pengadilan Hubungan

## Industrial
Dalam sidang  pertama  yang  ditanya hakim  adalah  hal-hal  administratif yang berkaitan  dengan  identitas  para  pihak. seperti surat  kuasa  khusus,  kartu  identitas para  pihak.  kartu  pengacara/advokat,  Berita Acara  Sumpah  pengacara/advokad  apabila penerima kuasa  adalah pengacara/advokat. apabila  penerima  kuasa  adalah  pengurus serikat  pekerja/serikat  buruh  maka  harus melengkapi fotocopy  dan  menunjukkan
aslinya, berupa :
a. Kartu  tanda  anggota  (KTA)  baik penerima  kuasa  maupun permberi kuasa
b. Bukti pencatatan dari instansi ketenagakerjaan  di  mana  organisasi serikat pekerja/serikat buruh di
tingkat  unit  maupun  di  tingkat pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang menerima kuasa berada. c. Susunan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang menunjukkan  bahwa  penerima  kuasa adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh di mana penerima  kuasa  bergabung  dalam arganisasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut. Apabila penerima kuasa adalah organisasi pengusaha maka harus
melengkapi  fotokopi  dan  menunjukkan aslinya : a. Kartu anggota organisasi pengusaha b. Susunan pengurus organisasi pengusaha  yang  menunjukkan  bahwa penerima  kuasa  adalah  pengurus organisasi pengusaha tersebut.
Apabila penerima kuasa adalah karyawan  dari  badan  hukum  perseroan terbatas  maka  melengkapi  fotokopi  dan menunjukkan aslinya :
a. Surat kuasa khusus dari Direksi
b. Akte Pendirian Perusahaan
c. Kartu  tanda  pegawai  atau  surat  tugas dari Direksi.
d. Surat  Pengangkatan/SK  dari  Direksi yang  menunjukkan  bahwa    penerima kuasa  adalah  benar  karyawan  di perusahaan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan
identitas para pihak maka hakim
menanyakan apakah penggugat akan
melakukan  perbaikan  gugatan  atau  tidak, kemudian hakim mempersilahkan penggugat untuk membaca gugatannya. Setelah pembacaan  gugatan  maka  hakim  amberi kesempatan  tergugat  untuk  menyampaikan jawabannya.  Apabila  tergugat  belum  siap dengan  jawabannya  maka  hakim  memberi
kesempatan  tergugat  untuk  persidangan berikutnya agar menyampaikan dan membacakan jawabannya.
6. Jangka  Waktu  Pemeriksaan  pada Pengadilan Hubungan Industrial
Ketentuan  waktu  penyelesaian  yang harus  dilaksanakan/dipatuhi  oleh  pejabat yang  melakukan  kekuasaan  kehakiman, berupa :
a. Dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari kerja  setelah  menerima  gugatan, Ketua  PN  harus  sudah  menerapkan majelis  hakim  (Pasal  88  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004);
b. Dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja  sejak  ditetapkannya  majelis hakim,  ketua  majelis  hakim  harus sudah  melakukan  sidang  pertama (Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);
c. Apabila  salah  satu  pihak  tidak  dapat menghadiri sidang, hari sidang berikutnya  paling  lama  dilakukan tujuh hari kerja sejak tanggal penundaan (Pasal 93 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004) ;
d. Dalam  waktu  paling  lama  tujuh  hari kerja  setelah  menerima  gugatan  yang cukup mendesak dari pemohon (pemeriksaan  dengan  acara  cepat), Ketua  PN  menetapkan  dikabulkan atau  ditolaknya  permohonan  tersebut (Pasal  98  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) ;
e. Tenggang  waktu  untuk  jawaban  dan pembuktian  dari  kedua  belah  pihak dalam  pemeriksaan  dengan  acara cepat,  tidak  boleh  melebihi  14  hari kerja  (Pasal  99  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004);
f. Majelis  hakim  wajib  memberikan putusan  paling  lama  50  hari  kerja terhitung  sejak  sidang  pertama  (Pasal 103  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004);
g. Panitera  pengganti  harus memberikan pemberitahuan  putusan  paling  lama  7
hari  kerja  setelah  putusan  dibacakan
(Pasal  105  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2004);
h. Panitera  muda  harus  menerbitkan salinan  putusan  paling  lama  14  hari kerja  setelah  putusan  ditandatangani
(Pasal  105 Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2004);
i. Panitera  harus  mengirimkan  salinan putusan  paling  lama  7  hari  kerja setelah  salinan  putusan  diterbitkan
(Pasal  107  UndangUndang  Nomor  2 Tahun 2004); j. Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan  hukum  tetap  apabila  tidak diajukan  kasasi  paling  lama  14  kerja setelah diputus/diterima putusan (Pasal  110  UndangUndang  Nomor  2 Tahun 2004);
k. Sub Kepaniteraan harus sudah menyampaikan  berkas  permohonan kasasi kepada MA paling lama 14 hari kerja  setelah  menerima  permohonan kasasi  (Pasal  112  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004);
l. Penyelesaian  perselisihan  hak  atau PHK  pada  MA  paling  lama  3O  hari kerja  setelah  permohonan  diterima
(Pasal  115  UndangUndang  Nomor  2 Tahun 2004);
m. Dalam  hukum  acara  perdata  pada umumnya diatur secara internal berdasarkan  SK  Ketua  MA,  kecuali proses  kasasi  ke  MA  (Pasal  46  s/d34 UU. No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun  2004).  Ketentuan  tentang sidang  yang  sah.  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  menentukan bahwa  sidang  sah  apabila  dilakukan oleh majelis hakim (Pasal 92 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004). Dalam  hukum  acara  perdata  masih dimungkinkan  sidang  dengan  hakim
tunggal  berdasarkan  izin  dari  Ketua MA.
n. Tidak  adanya  upaya  hukum  banding. Dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tidak  mengenal  adanya upaya hukum banding yang tentu saja hal ini merupakan karakteristik hukum  acara  di  pengadilan  hubungan industrial  yang  berbeda  dengan  asas hukum acara perdata bahwa Pemeriksaan dalam 2 instansi. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004 maka terhadap putusan
Pengadilan  Hubungan  Industrial  Pada Pengadilan  tidak  ada  upaya  banding tetapi  hanya  dapat  dilakukan  upaya hukum  yaitu  melalui  kasasi  di Mahkamah  Agung.  Hal  ini  berbeda dengan  asas  hukum  acara  perdata yang  berpedoman  pada  pemeriksaan dalam  2  instansi  (Ona’erz oe/e  in Twee lmtanties) artinya jika salah satu pihak  atau  para  pihak  keberatan dengan  putusan  pengadilan  tingkat pertama  maka  dapat  mengajukan banding  ke  pengadilan  tinggi  dan selanjutnya  pengadilan  tinggi  akan memeriksa kembali perkara di pengadilan tingkat pertama.
7. Tata  Cara  Pemeriksaan  Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial a. Pemeriksaan Isi Gugatan (Dismissal Process) Dalam persidangan pertama ini hukum acara Pengadilan
Hubungan Industrial  yaitu  tentang  ketentuan  adanya dismissal  proces,  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  83  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  menentukan  bahwa Hakim  berkewajiban  memeriksa  isi  gugatan dan  bila  terdapat  kekurangan,  hakim meminta  pengugat  untuk  menyempurnakan gugatannya,  dapat  dilakukan  tetapi  dalam praktik  hal  tersebut  sangat  jarang  dilakukan
oleh hakim. Hal inilah yang menurut penulis pada  akhir  putusan  sering  muncul  putusan ”NO”  atau  ”tidak  dapat  diterima”  yang tentunya bertentangan dengan prinsip penyelesaian  yang  cepat,  tepat,  adil  dan murah. Terhadap  ketentuan  Pasal  83 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  ini dalam  praktik  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  dilaksanakan  dengan  cara  yang berbeda  oleh  hakim  Pengadilan  Hubungan Industrial yaitu :
1. Membiarkan  gugatan  diperiksa  apa adanya 2. Mengingatkan  para  pihak  khususnya pihak Penggugat apabila ada ketidaklengkapan atau kurang lengkapnya gugatan. Praktik Pengadilan Hubungan Industrial yang membiarkan gugatan diperiksa  apa  adanya  tersebut, majelis menganut adanya  asas  hukum  acara  perdata yang berlaku di peradilan umum yaitu hakim yang  pasif  dan  akibat  dari  praktik  tersebut maka  pada  awal  berdirinya  Pengadilan Hubungan  Industrial  banyak  dihasilkan putusan  “tidak  dapat  diterima”  atau  biasa disebut  putusan  “NO (niet onvankelijk verklard) ”. Asas hakim yang pasif ini dalam praktik  menurut  penulis  telah  menimbulkan permasalahan berupa :
Ada  tidaknya  risalah  penyelesaian melalui mediasi atau konsilisasi,
sebagaimana  ketentuan  Pasal  83  ayat  (I)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
b. Acara Pemeriksaan Biasa
Pemeriksaan  dengan  acara  biasa dilakukan  terhadap  perkara  yang  dianggap tidak  memiliki  sifat  khusus  dan  mendesak. Pemeriksaan  dengan  acara  biasa  dilakukan dengan  mekanisme  berikut  ini.  Ketua  PHI dalam  waktu  selambat-lambatnya  7  (tujuh) hari  kerja  setelah  menerima  gugatan, menetapkan majelis  hakim  yang  terdiri  dari seorang  hakim  karier  dan  2  (dua)  orang hakim ad hoc. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  kerja  terhitung  sejak  penetapan  majelis
hakim, ketua majelis hakim menetapkan hari sidang  pertama.  Untuk  memulai  sidang pertama,  petugas pengadilan  memanggil penggugat  dan  tergugat  dengan  relaas panggilan pada alamat sebagaimana disebutkan di dalam surat gugatan. Panggilan  dianggap  sah  apabila  relaas disampaikan  kepada  yang  bersangkutan pada  alamat  tempat  tinggal  atau  di  tempat kediaman  terakhir  bila  alamat  tempat tinggalnya  tidak  diketahui.  Jika  pihak  yang dipanggil  tidak  berada  di  tempat  tinggal kediaman terakhir, relaas panggilan disampaikan melalui kepala keluarahan atau kepala  desa  setempat.  Apabila  tempat tinggal  maupun  tempat  kediaman  terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada  tempat  pengumuman  di  gedung Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Relaas panggilan  merupakan  dokumen  yang  tidak terpisahkan daam memeriksa perkara.
Keabsahan  panggilan  sidang  hanya  bisa diketahui dari relaas panggilan yang terdapat didalam berkas perkara. Apabila pihak yang dipanggil belum hadir, hakim memerintahkan Juru Sita Pengganti
melakukan  panggilan  ulang.  Jika  panggilan sudah dijalankan secara sah dan patut tetapi salah  satu  pihak  tidak  hadir,  hakim menentukan sikap.

## c. Acara Pemeriksaan Cepat
Acara  Pemeriksaan  Cepat  diatur dalam Bab V tentang Penyelesaian Perselisihan  Melalui  Pengadilan  Hubungan Industrial  Paragraf  3  Pemeriksaan  Dengan Acara Cepat. Ketentuan Pasal 98 dan 99 UU Nomor  2  Tahun  2004.  Secara  lengkap ketentuan  Pasal  98  UU  Nomor  2  Tahun 2004, menyatakan  bahwa:
1. Apabila  terdapat  kepentingan  para pihak  dan/atau  salah  satu  pihak  yang cukup  mendesak  yang  harus  dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan,  para  pihak  dan/atau
salah  satu  pihak  dapat  memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. 2. Dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. 3. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  dapat digunakan upaya hukum.
Ketentuan  Pasal  99  UU  Nomor  2 Tahun 2004 menyatakan, bahwa:
1. Dalam  hal  permohonan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  98  ayat  (1) dikabulkan,  Ketua  Pengadilan  Negeri dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  98 ayat (2) menentukan majelis hakim, hari, tempat,  dan  waktu  sidang  tanpa  melalui prosedur pemeriksaan.
2. Tenggang  waktu  untuk  jawaban  dan pembuktian  kedua  belah  pihak,  masing- masing  ditentukan  tidak  melebihi  14 (empat belas) hari kerja.
Ketentuan acara cepat sesuai Pasal 98 dan  99  UU  Nomor  2 Tahun  2004  identik dengan  acara kort  geding yaitu  persidangan dengan  acara  singkat  merupakan  bagian hukum perdata. Ketentuan acara cepat dalam Pasal  98  UU  Nomor  2  Tahun  2004  baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan  para  pihak  dan/atau  salah  satu pihak  yang  cukup  mendesak  yang  harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan  dari  yang  berkepentingan, para pihak  dan/atau  salah  satu  pihak  dapat  mes mohon  kepada  PHI  supaya  pemeriksaan sengketa dipercepat.
UU  PPHI  tidak  mengatur secara rinci jenis  peristiwa  yang  dapat  dikategorikan sebagai kepentingan mendesak. Ketua
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MARI)  menerbitkan  Keputusan  Nomor  : KMA/034/SK/IV/2006.  Salah  satu  isinya mengatakan  :  “yang  dimaksud  dengan kepentingan  mendesak  pada  Pasal  98  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004, anatara lain : PHK massal, terjadi huru hara yang  menggangu  kepentingan  produksi, keamanan  dan  ketertiban  umum.  Kalau permohonan dikabulkan, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan tanpa mengikuti  prosedur  pemeriksaan  acara biasa.  Dalam  keputusan  Ketua  Mahkamah
Agung di atas, yang dimaksud dengan tanpa melalui prosedur pemeriksaan adalah: “sidang pemeriksaan tidak terkait pada acara perkara  perdata  umumnya  antara  lain tentang tenggang waktu pemanggilan,
replik/duplik  dan  hal-hal  lain  yang  dapat menghambat proses
acara cepat.
Persidangan harus dilakukan pada hari kerja pertama setelah kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan tercepat. “
Prosedur  penanganan  acara  cepat  ini diajukan  oleh  para  pihak  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  tempat  PHI  tersebut berada,  kemudian  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  kerja  setelah  diterimanya permohonan  Ketua  PHI  mengeluarkan penetapan  tentang  dikabulkannya  atau  tidak dikabulkannya permohonan
tersebut.
Apabila tidak dikabulkan, perkara perburuhan  tersebut  harus  memenuhi  acara pemeriksaan  biasa.  Apabila  dikabulkan, Ketua  Pengadilan  Negeri  tempat  PHI tersebut  berada  mengeluarkan  penetapan yang pada pokoknya berisikan ammar/diktum yang memperkenankan
pemeriksaan  dengan  acara pemeriksaan secara  singkat  serta  menentukan  Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui  prosedur  pemeriksaan.  Kemudian, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian  kedua  belah  pihak,  masing- masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Tentang pemeriksaan acara
cepat, sifatnya final dan mengikat. UU PPHI melarang mengajukan upaya hukum.
8. Pendaftaran Gugatan
Setelah  mediasi  atau  konsiliasi  gagal menyelesaikan perselisihan, dan mediator/konsiliator telah menerbitkan anjuran  maka  salah  satu  pihak  atau  kedua belah  pihak  dapat  mengajukan  gugatan dengan  cara  mendaftarkan  gugatan  ke Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Gugatan dibuat rangkap 7 (tujuh), satu gugatan untuk tergugat,  tiga  gugatan  una  tuk  Majelis Hakim  dan  sisanya  untuk  arsip.  Petugas Pengadilan  memx  berikan  nomor  register perkara.  Apabila  penggugat  diwakili  oleh kuasa  hukum  baik  kuasa  hukum  dari advokat/  pengacara  maupun  organisasi Serikat  Pekerja  atau  Organisasi  Pengusaha maka  pada  saat  pendaftaran  gugatan  harus membawa  dan mendaftarkan  surat  kuasa khusus.
9. Sidang Pertama
Ketentuan tentang waktu penyelesaian yang  harus  dilaksanakan/  dipatuhi  oleh pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman  yang  merupakan  salah  satu karakteristik  hukum  acara  di  Pengadilan Hubungan  Industrial,  khususnya  ketentuan waktu  tentang  pelaksanaan  sidang  pertama sebagaimana  dimaksud  Pasal  89  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu : dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak  ditetapkannya  majelis  hakim,  ketua majelis  hakim  harus  sudah  melakukan sidang  pertama.  Dalam  praktik  ketentuan yang demikian sulit dilaksanakan karena : a. Wilayah  kerja  Pengadilan  Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri adalah meliputi  satu  propinsi  dan  Pengadilan Hubungan  Industrial  Pada  Pengadilan Negeri  terletak  di  ibukota  propinsi sehingga apabila ada pihak yang beralamat  di  luar  ibukota  propinsi  maka akan  membutuhkan  waktu  pemanggilan secara  patut  oleh  juru  sita  minimal selama l4 (empat belas) hari.
b. Ada  pihak  perusahaan  yang  di  wilayah kerja  Pengadilan  Hubungan  Industrial
Pada Pengadilan Negeri adalah merupakan  kantor  cabang,  sehingga apabila  gugatan  ditujukan  kepada  kantor pusat yang terletak di luar propinsi maka membutuhkan waktu lebih lama sekitar 1 (satu) bulan.
Dalam  sidang  pertama  yang  ditanya hakim  adalah  hal-hal  administratif  yang berkaitan  dengan  identitas  para  pihak. seperti  surat  kuasa  khusus,  kartu  identitas para  pihak.  kartu  pengacara/advokat,  Berita Acara  Sumpah  pengacara/advokad  apabila penerima  kuasa  adalah  pengacara/advokat. apabila  penerima  kuasa adalah  pengurus serikat  pekerja/serikat  buruh  maka  harus melengkapi  fotocopy  dan  menunjukkan aslinya.
10. Gugatan Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat  pekerja/buruh  bekerja.  Gugatan  oleh pekerja/buruh  atas  pemutusan  hubungan kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 159  dan  Pasal  171  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, dapat  diajukan  hanya  dalam  tenggang waktu 1   (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya  keputusan  dari  pihak pengusaha.  Pengajuan  gugatan  yang  tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi  atau  konsiliasi,  maka  hakim Pengadilan  Hubungan  Industrial        wajib mengembalikan  gugatan  kepada  pengugat. Hakim  berkewajiban            memeriksa isi gugatan  bila  terdapat  kekuarangan,  hakim meminta  pengugat  untuk  menyempurnakan gugatannya.  Gugatan  yang  melibatkan lebih dari      satu  pengugat  dapat  diajukan  secara kolektif  dengan  memberikan  kuasa  khusus. Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha  dapat      bertindak  sebagai  kuasa hukum  untuk  beracara  di  Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. 11. Jawaban
Dalam persidangan kedua, merupakan giliran tergugat untuk memberikan
tanggapan  atau  sanggahan atas  gugatan penggugat. jawaban tergugat pada umumnya berisikan:  a)  eksepsi,  b)  mengenai  pokok perkara,  c)  gugatan  balik  (rekonvensi),  dan d) permohonan ,(petitum).
11. Replik Tanggapan penggugat (replik), merupakan  jawaban  kembali  atas  jawaban tergugat,  sebagai  jawaban  balasan  dari penggugat  atas  segala  sesuatu  hal  yang disampaikan oleh tergugat dalam
jawabannya.  Baik  yang  berupa  eksepsi, mengenai pokok perkara, rekonvensi, maupun  petitum  dari  tergugat.  Dalam jawaban  rekonvensi,  pengugat  menjawab sebagai  tergugat  dalam  rekonvensi  (Pasal 142 Reglement op de Rechtverordering).
12. Duplik Dalam persidangan
berikutnya (ketiga),  giliran  tergugat  untuk  mendapat kesempatan  menjawab  untuk  kedua  kalinya (duplik).  Dalam  jawaban  kali  ini,  tergugat diberi  kesempatan  untuk  menjawab  replik dari  tergugat.  Dengan  demikian  isi  jawaban kedua, merupakan tanggapan atas replik dari penggugat.
11. Pembuktian
Ketentuan  tentang  pembuktian  dalam praktik  Pengadilan  Hubungan  Industrial adalah  sebagaimana  yang  diatur  dalam hukum  acara  perdata yaitu  Pasal  164 HIR/284  RBg.  Pembuktian  yang  dimaksud melipuri:  bukti  dengan  surat,  bukti  dengan saksi, persangkaan
- persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
12. Kesimpulan
Pada  persidangan  dengan  agenda kesimpulan  ini  majelis  mempan  silahkan para  pihak  menyampaikan  kesimpulan  atas seluruh proses pe:meriksaan perkara.
Kesimpulan  merupakan  sarana  para  pihak untuk  menyakinkan  hakim  terhadap  fakta dan kebenaran yang terungkap di persidangan.  Hakim  tidak  terikat  dengan kesimpulan  salah  satu  pihak.  Hakim memiliki  kesimpulan  sendiri  atas  bukti dengan  surat  dan  bukti  berupa  keterangan saksi.
Setelah sidang dengan acara
kesimpulan berakhir maka Majelis mcnunda
sidang  untuk  pembacaan  putusan.  Dalam praktik  sidang  ditun-A  da  antara  1  (satu) minggu  hingga  2  (dua)  minggu  untuk memberikan  kesempatan  kepada  Majelis Hakim  bermusyawarah  dan  menyusun putusan.  Karakteristik  hukum  acara  di Pengadilan  Hubungan  Industrial  khususnya ketentuan  waktu  penyelesaian  yang  harus dilaksanakan!  dipatuhi  oleh  pejabat  yang melakukan  kekuasaan  kehakiman  sebagai» mana  diatur  dalam  Pasal  103  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  yang menentukan  bahwa  Majelis  hakim  wajib memberikan  putusan  paling  lama  50  hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
13. Pembacaan Putusan
Sebagai  tahap  akhir  proses  perkara maka Majelis  Hakim  membacakan  putusan.
Pembacaan  putusan  dilakukan  pada  sidang yang  dinyatakan  terbuka  untuk  umum. Acara  persidangan  ini  dapat  dihadiri  oleh para pihak atau salah satu pihak. Ketidakhadiran  para  pihak  dalam  praktik dapat  menyebabkan  tertundanya pembacaan putusan. Mengadili  perkara  perselisihan hubungan industrial, PHI terikat pada waktu. PHI pada tingkat pertama memutus sangketa paling  lambat  50  (lima  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  sidang  pertama  dilakukan. Setelah  berakhir  proses  jawab  menjawab, pembuktian  dan  kesimpulan,  majelis  hakim melaksanakan  musyawarah  majelis  untuk menentukan  putusan.  Rapat  musyawarah hakim  bersifat  rahasia.  Kesimpulan  rapat musyawarah  dituangkan  ke  dalam  putusan tertulis  dan  diucapkan  dalam  sidang  yang terbuka untuk umum.
Merujuk  pada  Pasal  1868 jo Pasal 1870  KUHPerdata,  R.  Wiyono  mengatakan putusan hakim adalah akta autentik,
sehingga putusan
hakim tersebut mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna.  Putusan  hakim  terikat  dengan format yang ditetapkan oleh undang-undang. Bila putusan PHI tidak memenuhi salah satu syarat di bawah ini, mengakibatkan putusan itu batal.
Putusan  hakim  terikat  dengan  format yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  harus memuat :
a. Kepala putusan berbunyi “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M AHA ESA” ;
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman  atau  tempat  kedudukan  para pihak yang berselisih ;
c. Ringkasan  permohonan  penggugat  dan jawaban termohon/tergugat yang jelas
d. Pertimbangan  terhadap  setiap  bukti  dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sangketa itu
diperiksa ;
e. Alasan  hukum  yang  menjadi  dasar putusan ;
f. Amar putusan tentang sangketa ;
g. Hari,  tanggal  putusan,  nama  hakim, hakim  ad  hoc  yang  memutus,  nama panitera,  serta  keterangan  tentang  hadir atau tidak hadirnya para pihak dan biaya perkara ;
Ketua  dan  anggota  majelis  hakim boleh  berbeda  pendapat  dalam  menentukan putusan.  Pendapat  berbeda  boleh  dimuat dalam  putusan  dan  menjadi  bagian  dari putusan  yang  disebut dissenting  opinion (DO).  Perbedaan  pendapat  hakim  dapat dibagi  dua. Pertama, perbedaan  terhadap subtansi  sampai  amar  putusan  (dissenting opinion). Kedua, perbedaan  pendapat  hanya pada pertimbangan atau argumentasi hukum tanpa  mempermasalahkan  amar  putusan (concuring opinion).

## B. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi
kendala  dalam  proses  penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial  di  Pengadilan  Hubungan
Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Klas IA Samarinda
Berdasarkan  ketentuan  pasal  59  ayat  1 (satu)  dan  2  (dua)  pada  pelaksanaannya penyelesaian  perkara  perselisihan  hubungan industrial  banyak  menimbulkan  masalah baik  yang  bersifat  administratif  maupun yang bersifat operasional sehingga penyelesaian  perkara  sebagaimana  amanat
pasal  103  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2004  yang  menyatakan  bahwa  “Majelis
Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  dalam  waktu  selambat-lambatnya 50  (lima  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak sidang pertama”.
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan  penulis  di  Kepaniteraan  Muda
Pengadilan Hubungan Industrial atau Panmud  PHI  yang  dijabat  oleh  Ibu  Aslina Butarbutar,SH. dan hasil wawancara penulis dengan  Hakim  karir  dan  Hakim  Ad  Hoc yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara perselisihan hubungan industrial yaitu Bapak  Edy  Toto  Purba,  SH.MH;  Bapak Rasyid  Purba,  SH.MHum  selaku  Ketua Majelis 8 . serta Bapak Jumransyah SSos.MH, Ibu  Ignatia  Kasiartati,  SH.MH.  selaku anggota  majelis  hakim 9 .  diperoleh  fakta yang  menjadi  penyebab  adanya  beberapa kendala  baik  yang  bersifat  administratif maupun  operasional  sehingga  penyelesaian perkara  perselisihan  hubungan  industrial tidak dapat selesaikan dalam waktu selambat-lambatnya  50  (lima  puluh)  hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
Hasil  dari  penelitian  Penulis  ada beberapa kendala baik yang bersifat administratif  maupun  operasional  sehingga penyelesaian  perkara  perselisihan  hubungan industrial  tidak  dapat  selesaikan  dalam waktu  selambat-lambatnya  50  (lima  puluh) hari kerja antara lain sebagai berikut:
1. Pemberitahuan  relaas  panggilan pada para pihak.
Terkait  dengan  relaas  panggilan kepada  para  pihak,  karena  Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri  kabupaten/kota  yang  berada  disetiap
8 Edy Toto Purba, SH.MH; Rasyid Purba, SH.MHum. Hakim Karir pada Pengadilan Hubungan Industrial di PN Samarinda
9 Jumransyah, SSos, MH.; Ignatia Kasiartati, SH.MH. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial di PN Samarinda
Ibu Kota Propinsi sedangkan
domisili/alamat  para  pihak  yang  ada  di wilayah  hukum  dalam  satu  provinsi  yang mungkin  berjauhan.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan  masalah  terkait  dengan  relas panggilan.  Relaas  panggilan  sebagaimana diatur  dalam  hukum  acara  perdata  bahwa relaas  panggilan  harus  diterima  secara langsung  oleh  para  pihak  sehingga  hal tersebut  menjadi  masalah  apabila  relaas panggilan tidak  diterima  oleh  para  pihak dikarenakan  para  pihak  tidak  ada  ditempat atau pindah alamat tanpa ada pemberitahuan para pihak kepada pengadilan. Bahwa dalam prosedur  pemberian  relaas,  pengadilan negeri hanya di izinkan menyampaikan relas pada  wilayah  hukum  pengadilan  setempat dan apabila para pihak berdomisili/bertempat tinggal di luar
wilayah  hukum  pengadilan  setempat  maka relaas panggilan menggunakan relas
panggilan  bantuan  pada  pengadilan  wilayah hukum setempat dimana para pihak berada. 2. Kehadiran para pihak dalam menghadiri  sidang  yang  sudah dijadwalkan.
Ketidakhadiran  para  pihak  dalam persidangan  yang  telah  dijadwalkan  dalam persidangan  (cord  calendar)  di  pengaruhi oleh letak jarak geografis, sarana transportasi,  bencana  alam  (banjir  dan longsor)  dan juga  kemungkinan  tidak  ada itikad baik dari para pihak untuk menghadiri persidangan
dalam menyelesaikan perkaranya secara cepat. 3. Jumlah  majelis  hakim Pengadilan

## Hubungan Industrial yang terbatas.
Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 2
(dua)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004
yang  menyatakan“Untuk  pertama  kalinya pengangkatan  Hakim  Ad-Hoc  Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  paling  sedikit  5  (lima)  orang  dari unsur  serikat  pekerja/serikat  buruh  dan  5
(lima) orang dari unsur organisasi pengusaha”. Pada kenyataannya sulit terpenuhi saat ini karena jumlah Hakim Ad-
Hoc  Pengadilan  Hubungan  Industrial  dari unsur serikat pekerja dan organisasi pengusaha yang lolos seleksi oleh Mahkamah  Agung  jumlahnya  masih  jauh dari  kebutuhan  ditambah  jumlah  Hakim Karir sebagai  Ketua  Majelis  Pengadilan Hubungan  Industrial  yang  mempunyai sertifikasi sebagai Hakim Pengadilan Hubungan  Industrial  juga  masih  minim.
Berdasarkan  data  pada  Pengadilan  Negeri Klas  IA  Samarinda  jumlah  Majelis  Hakim
Ad Hoc yang ada adalah 3 orang dari Hakim karir, 2 orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  dan  1  orang  dari unsur Organisasi Pengusaha, kondisi tersebut  menyebabkan  penyelesaian  perkara hubungan  industrial  urang  efektif  dan efisien,  walaupun  kondisi  tersebut  tidak melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
4. Banyaknya perkara pada Pengadilan  Negeri  tingkat  ibu  kota provinsi yang harus diselesaikan. Mengingat Pengadilan Hubungan Industrial  berada  pada  Pengadilan  Negeri
Kelas 1 A di ibu kota provinsi yang rata-rata jumlah  perkara  perdata,  pidana,  tindak pidana  korupsi,  perselisihan  hubungan industrial secara keseluruhan setiap tahunnya lebih dari 2.000 perkara sedangkan jumlah hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara-perkara  hanya  berkisar antara  15  sampai  dengan  20 orang  untuk setiap Pengadilan Negeri sehingga kebutuhan  hakim  tidak  proporsional/ideal dengan jumlah perkara yang ditangani. 5. Pelaksanaan penyelesaian Pengadilan  Hubungan  Industrial masih  menggunakan  hukum  acara perdata pada hukum acara perdata peradilan umum.
Berdasarkan  pasal  57  yang  berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan  Hubungan  Industrial  adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus dalam  undang- undang  ini”).  Huku m  acara yang  berlaku  bagi  Pengadilan  Hubungan Industrial  adalah  hukum  acara  perdata  yang berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara
khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004  sebagaimana  dimaksudkan  pasal  57 Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  dengan demikian  maka  ketentuan  ini  mengatur ketentuan  dan  prosedur  beracara  yang merupakan  ketentuan khusus  (lex  specialis) dan  ketentuan  hukum  acara  perdata  yang berlaku  umum  sehingga  hukum  acara perdata  yang  umum  hanya  berlaku  apabila tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  khusus tersebut.
Pada tingkat pelaksanaanya / operasional Majelis Hakim yang  memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial cenderung menggunakan acara perdata umum dimulainya dengan pemeriksaan legal standing  para  pihak  gugatan,  jawaban (eksepsi),  putusan  sela,  replik,  duplik, pembuktian  tertulis,  pemeriksaan  saksi, pemeriksaan  ahli,  kesimpulan,  dan  putusan dengan demikian hal tersebut memperpanjang proses persidangan. Menurut  pendapat  penulis  bahwa dalam pelaksanaanya/operasional  Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara perselisihan  hubungan  industrial  seharusnya menggunakan  acara  perdata  umum  dengan acara khusus dimulainya dengan
pemeriksaan  legal  standing  para  pihak gugatan,  jawaban  (eksepsi),  putusan  sela, tanpa  adanya  acara  replik,  duplik  jika  tidak ada eksepsi, langsung pada acara pembuktian  tertulis,  pemeriksaan  saksi, pemeriksaan  ahli,  kesimpulan,  dan  putusan dengan  demikian  proses  persidangan  lebih cepat dan efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hukum  acara  yang  berlaku  bagi Pengadilan  Hubungan  Industrial  adalah hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  diatur  secara  khusus dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004 sebagaimana dimaksudkan pasal 57
Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  dengan demikian  maka  ketentuan  ini  mengatur ketentuan  dan  prosedur  beracara  yang merupakan  ketentuan khusus  (lex  specialis)
dan  ketentuan  hukum  acara  perdata  yang berlaku  umum  sehingga  hukum  acara perdata  yang  umum  hanya  berlaku  apabila tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  khusus tersebut. Pada tingkat pelaksanaanya/operasional  Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan  Hubungan  Industrial  Samarinda cenderung  menggunakan  acara  perdata umum dimulainya dengan pemeriksaan legal standing para  pihak  gugatan,  jawaban (eksepsi),  putusan  sela,  replik,  duplik, pembuktian  tertulis,  pemeriksaan  saksi, pemeriksaan  ahli,  kesimpulan,  dan  putusan dengan demikian hal tersebut memperpanjang  proses  pemeriksaan  dan persidangan  dalam    menyelesaikan  perkara perselisihan hubungan industrial. Standart  Operasional  Prosedur  (SOP) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana  amanat Undang- Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  hubungan  industrial.  Pasal  103 Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan I ndustrial  menyatakan  bahwa  “ Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  dalam  waktu  selambat-lambatnya 50  (lima  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak sidang  pertama” , belum dapat  dilaksanakan dengan  baik sebagaimana  amanat  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Saran
Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Samarinda untuk segera dapat memenuhi jumlah hakim sesuai  kebutuhan  baik  Hakim  Karier  yang bersertifikasi  sebagai  Hakim  PHI  dan penambahan Hakim Ad Hoc PHI sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU No  2  Tahun  2004, serta  untuk dapat lebih meningkatkan peran Panitera Muda (Pamud) yang mengurusi perkara Perselisihan
Hubungan  Industrial  (PHI) dibantu  oleh
Panitera  Pengganti (PP) yang  mengurusi perkara mulai dari masuknya berkas perkara sampai  dengan  putusan.  Di Kepaniteraan Hubungan  Industrial inilah  berkas  perkara diberkaskan.  Panitera  ini  bersama-sama dengan  Ketua  Majelis  yang  ditunjuk menyusun court  calendar, bersama-sama dengan Para  Pihak  untuk  menjadwalkan pemeriksaan  perkaranya  dan  menghadirkan saksi-saksi,  saksi  ahli, serta memastikan para  saksi  dapat  hadir  sehingga  tidak mengganggu  jadwal  sidang.  Juga peralatan yang  berbasis  komputerisasi  untuk  dapat lebih  dioptimalkan,  sehingga  pembuatan berita  acara  persidangan,  baik  pada  sidang pendahuluan maupun sidang perkara, transkrip  dan  sebagainya  dapat dikerjakan tepat  waktu,  sehingga  sehingga  pelaksaan persidangan dapat lebih efektif dan efisien.
Harus  ada  revisi  terhadap  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  terutama  mengenai  pasal-pasal yang  mengatur  tentang  hukum  acara penyelesaian perselisihan
hubungan
industrial
khususnya batas waktu
penyelesaian  perkara  selama  50  hari  kerja, sebagaimana  amanat Pasal  103  Undang-
Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan I ndustrial  menyatakan  bahwa  “ Majelis Hakim
wajib memberikan
putusan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial  dalam  waktu  selambat-lambatnya 50  (lima  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak sidang pertama” , dan secara praktek penulis mengusulkan  untuk putusan  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial  dalam waktu  selambat-lambatnya 90  (sembilan puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  sidang pertama dan  ada  sanksi  apabila  tidak terpenuhinya  batas  waktu  penyelesaian sebagaimana yang  telah  ditentukan  oleh perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius  Uwiyono,  2014, Asas-Asas Hukum  Perburuhan, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Harahap, M. Yahya, 2015, Hukum Acara
Perdata, Jakarta, Cetakan  ke-
lima belas, Sinar Grafika,.
Juanda Pangaribuan, 2017, Seluk  Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan  Industrial, Jakarta, MISI. Juanda Pangaribuan, 2010, Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera (BIS), Juanda Pangaribuan, 2012, Aneka Putusan  Mahkamah  Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Muara Ilmu Sejahtera Indonesia (MISI), Lilik  Mulyadi,  2015, Seraut  Wajah Putusan  Hakim  Dalam  Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Adtya Bakti, Lilik Mulyadi, 2009, Kompilasi  Hukum Perdata  Prespektif,  Teoriti dan
Praktik  Peradilan, Bandung, Alumni. Lilik  Mulyadi  dan  Agus  Subroto,  2011, Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial  Dalam  Teori  Dan Praktek, Bandung, PT. ALUMNI. Mohammad  Saleh,  Lilik  Mulyadi,  2012, Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Bandung, Citra Adtya Bakti, Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Mertokusumo,  Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta Cetakan Pertama, Liberty. Sugeng Santoso PN, 2013, Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Gresi,  Pusat  Study
Hukum  Perburuan  Indonesia (PSHPI), Supomo  Suparman,  2009, Hukum  Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jaarta, Jala Permata. Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat ,  Jakarta,  Rajagrafindo Persada Ugo  dan  Pujiyo,  2012, Hukum  Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial, Jakarta, Sinar Grafika. Zainal Asikin, 2012, Dasar-Dasar Hukum  Perburuhan, Jakarta, Raja Grafindo. Peraturan Perundang – undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. RV,  (Reglement  op de Burgerlzjke
Recbtworderring Voorde  Raden  van ]ustitie  op Java en het  Hoagge- rechtshof  van  Inebnesie,  Alsmede voor de Residentie-gerechten op Java en Madoera) (Stb. 1847 Nomor 52 jo.
Stb. 1849 Nomor 63).
3. Burgerljke Wetboek voor  Indonesia
(BW) 4. RBg (Reglement Buitengewesten,) Staatsblad 1927 Nomor 227 5. HIR (Herzien  Inlandsch Reglement), Staatsblad 1941 No. 44
6. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2000  tentang  Serikat  Pekerja/  Serikat
Buruh, Lembaran  Negara    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131,
7. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor 39,
8. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  tentang  Advokat,    , Lembaran
Negara    Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 49,
9. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, 10. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2004 Perubahan atas Undang Undang-Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, 11. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  1986
Tentang  Peradilan  Umum, Lembaran Negara    Republik  Indonesia  Tahun
2004 Nomor 34,
12. Undang-Undang  Nomor  49  Tahun
2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  nomor  2  tahun  1986
Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara    Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 158,
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2005  tentang  Penangguhan  Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004,
14. Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan  Pemberhentian  Hakim  Ad  Hoc Pengadilan Hubungan Industrial,
15. Kepmenakertrans No Kep. 16/Men/2001  tentang  Tata  Cara Pencatatan  Serikat  Pekerja/Serikat Buruh, 16. Permenakertrans No. Per.0I/MEN/XII/2004  tentang  Tata Cara  Seleksi  Calon  Hakim  Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial,

## Sumber laiinya
Hery Rahyubi, 2016, Pengertian Metodologi Penelitian Menurut Para Ahli, http:/perpussekolah.com/2016, diakses tanggal 20 Oktober 2017, pukul 16.15. PN Samarinda, Sistim Informasi Penelusuran Perkara, http:/sipp.pn- samarinda.go.id/2017,  diakses  tanggal  10 Oktober 2017, pukul 15.00