## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 86-95 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1230
Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
Budi Febrian Wijaya * , Suhairi, Vima Tista Putriana Pascasarjana Akuntansi Universitas Andalas
* Correspondence email: budifebrianwijaya32@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi  transaksi  non-tunai  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Metode  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan multicase  studies .  Pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi  dan  dokumentasi  selanjutnya  diolah  melalui  reduksi  data,    penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Analisis  data melalui  pendekatan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah.  Informan  penelitian  ini  terdiri  dari  pengelola  keuangan  Daerah. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  transaksi  non-tunai  dilaksanakan  bertahap,    adanya  keberagaman  dalam implementasi,   berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan,  anggaran,  akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan kas  serta turunnya  jumlah  temuan  pemeriksaan,  namun  implementasi  transaksi  non-tunai  belum  berdampak  pada  proses  pencatatan transaksi laporan keuangan berbasis akrual, efisiensi waktu proses pemeriksaan, belum tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,  lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD,  kurangnya komitmen stakeholder,  regulasi pengelolaan keuangan dan  pemeriksaan  belum  diperbaharui,    tidak  ada  sanksi  tegas  terhadap  pelanggaran.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah  belum lengkapnya layanan perbankan,  membuat permohonan apabila transfer beda Bank serta lamanya waktu penanganan masalah.
Kata kunci : Sistem pengendalian internal pemerintah; Sistem pengeluaran kas; Transaksi non-tunai,
Abstract.  This  study  aims  to  evaluate  the  implementation  of  non-cash  transactions  in  regional  financial  management.  This research method is a qualitative method with a approach multicase studies. Data collection through interviews,  observation and documentation is then processed through data reduction,  data presentation and drawing conclusions. Data analysis through the Government Internal Control System approach. The informants of this study consisted of regional financial managers. The results showed that the implementation of non-cash transactions was carried out in stages,  there was diversity in implementation,  had an impact on the efficiency of administration time,  budget,  accountability and transparency of cash management and decreased the number of audit findings,  but the implementation of non-cash transactions had not had an impact on the recording process of financial  statement  transactions.  accrual-based,    efficient  audit  process  time,    unorganized  administration  of  financial management  accountability,    weak  control  function  of  OPD  Heads,    lack  of  stakeholder  commitment,    financial  management regulations and audits have not  been updated,   there are no strict sanctions for violations. The obstacles faced are incomplete banking services,  making requests if the transfer is different from the bank and the length of time for handling the problem.
Keywords: Cash disbursement system; Government internal control system; Non-cash transactions

## PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam pengeloaan  keuangan  Pemerintah  merupakan  salah  satu upaya  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  ke arah  yang  lebih  baik  yang  bebas  dari  praktek  korupsi, transparan  dan akuntable .  Pada  akhir  tahun  2017 Kemendagri  mengeluarkan  surat  edaran  pelaksanaan transaksi  non  tunai  diseluruh  Pemerintah  Daerah  yang merupakan  tindak  lanjut  dari  himbauan  dari  Instruksi Presiden  mengenai  aksi  percepatan  pemberantasan korupsi.  Dari  surat  edaran  tersebut  implementasi transaksi  non  tunai  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dilaksanakan secara bertahap mulai awal tahun 2018 dan bagaimana mekanismenya diserahkan ke daerah masing- masing  sebagai  daerah  otonom  dengan  membuat landasan hukum yang tegas sebagai pedoman pelaksanaannya
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana kebijakan transaksi non-tunai diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan  Pemerintah  Kota  Solok  serta  implikasi  dari
kebijakan  transaksi  non-tunai  terhadap  pengendalian internal,  sekaligus  menjawab  temuan  dari  BPK  pada Pemrov. Jawa Barat dan pada beberapa kementerian dan Lembaga,  yang  diduga  kasus  serupa  juga  terjadi  di Pemerintah  Kota  Solok.  Selain  dari  itu,  manfaat  dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi  dalam  melaksanakan  kebijakan  transaksi  non- tunai  pada  institusi  pemerintah  di  Indonesia  dan menambah literatur yang membahas tentang implementasi  transaksi  non-tunai  di  pemerintah  daerah di Indonesia.
Paper  ini  dimulai  dengan  pemaparan  tentang mekanisme  pengelolaan  keuangan  daerah.  Selanjutnya pembahasan  dan  diskusi  tentang  transaksi  non-tunai serta  bagaimana  mekanisme  pelaksanaannya  di  konteks pemerintah  daerah.  Pada  bagian  selanjutnya  paper  ini akan  menjelaskan  metodologi  dan  proses  riset  yang dilakukan yang diikuti dengan presentasi dari kasus yang diteliti dan terakhir kesimpulan dan saran.
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan  Keputusan  Walikota  Solok  nomor 188.45-94  tahun  2017  tentang  pedoman  pelaksanaan anggaran,  pendapatan  dan  belanja  daerah,  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang mencakup  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan  keuangan  daerah.  Untuk  itu  diperlukan adanya  kebijakan  keuangan  daerah  dalam  mengelola pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  daerah  sehingga dapat  membiayai  pembangunan  melalui  program  dan kegiatan  sesuai  dengan  rincian  menurut  urusan Pemerintahan  Daerah,  organisasi,  jenis,  obyek,  dan rincian obyek belanja daerah serta sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok. Dalam pengelolaan  keuangan  daerah  ada  beberapa  pihak  diberi kewenangan  yang  terdapat dalam Peraturan  Pemerintah. Pihak-pihak  yang  berperan  dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah  Kota Solok daerah  yaitu  Walikota  Solok  selaku  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang  dipisahkan  (prinsipal)  melimpahkan  sebagian  atau seluruh  kekuasaannya  kepada  Sekretaris  Daerah  (agen) selaku  koordinator  pengelola  keuangan  daerah  yang kemudian mengkoordinasikannya dengan Kepala SKPKD dan Kepala OPD. Kepala SKPKD dalam hal ini Kepala  BKD  bertindak  selaku  PPKD  yang  kemudian dapat menunjuk pihak Kuasa BUD untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi per Bendaharaan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi Kuasa BUD adalah  Kabid  Perbendaharaan.  Kepala  OPD  selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang, dalam hal ini  juga  dapat  memberikan  arahan  atau  perintah  kepada Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  PPTK,  PPK  OPD dan  Bendahara  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan beserta  administrasinya  ditingkat  OPD.  Pemisahan fungsi  dan  tugas  ini  merupakan  antisipasi/  mencegah terjadinya  kecurangan  selama  proses  pengelolaan keuangan  daerah  serta  meningkatkan  internal  kontrol Pemerintah Daerah.
Selanjutnya,  pengelolaan  keuangan  pada  tingkat OPD,  kewenangan  Kepala  OPD  selaku  pengguna anggaran  (prinsipal)  dapat  mendelegasikan  sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat di lingkungan OPD  (agen)  dan  Bendahara  sebagai  pengelola  kas  di OPD  secara  fungsinya  bertanggungjawab  kepada  BUD dan  secara  administrasi  bertanggung  jawab  kepada Pengguna  Anggaran  di  OPD.  Dari  struktur  pengelolaan keuangan  didaerah  maupun  di  OPD  terjadi  hubungan keagenan.  Selain  terjadinya  hubungan  keagenan  dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur hirarki pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pendelegasian  tugas dan  wewenang  dalam  mengelola  keuangan  OPD  di Pemerintah  Daerah  merupakan  salah  satu  bentuk lingkungan pengendalian.

## Prosedur Pembayaran Belanja OPD
a. Untuk melaksanakan kewajiban pembukuan, Bendahara  Pengeluaran  OPD  menggunakan  buku- buku dan dokumen berupa
Buku Kas Umum; Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan (Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu  Simpanan/Bank,  Buku  Pembantu  Panjar, Buku  Pembantu  Pajak,  Buku  Pembantu  Rincian Obyek  Belanja)  dan  Buku  Pembantu  BKU  (SP2D UP/GU/TU/LS;  Bukti  transaksi  yang  sah  dan lengkap;  Dokumen-dokumen  pendukung  lainnya sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  yang berlaku)
b. Prosedur  Pertanggungjawaban  Belanja  merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran selain menyelenggarakan pembukuan, juga wajib menyusun dan  menyampaikan  pertanggungjawaban  terhadap seluruh  uang  yang  diterima  dan  dibayarkan  untuk pelaksanaan anggaran belanja OPD. Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  Bendahara Pengeluaran terdiri atas pertanggungjawaban transaksi dan pertanggungjawaban periodik.
Pertanggungjawaban transaksi adalah
pertanggungjawaban  yang  dilakukan  terkait  dengan penggunaan UP/GU/TU. Pertanggungjawaban periodik merupakan penggabungan pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran  dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban periodik ini berupa pertangungjawaban
administratif
dan pertanggungjawaban  fungsional  yang  dibuat  setiap akhir bulan, selambat-lambatnya disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya.

## Akuntabilitas dan Transparansi
Menurut  Mardiasmo  (2009),  akuntabilitas  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggung  jawaban  tersebut.  Sedangkan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan  informasi  keuangan  dan  informasi  lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Definisi  Sistem  Pengendalian  Intern  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPIP a. Lingkungan  Pengendalian,  Pimpinan  Instansi Pemerintah  wajib  menciptakan  dan  memelihara lingkungan  pengendalian  yang  menimbulkan perilaku  positif  dan  kondusif  untuk  penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  dalam  lingkungan kerjanya,  melalui:  Penegakan  integritas  dan  nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi,
Kepemimpinan  yang  kondusif,  Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab yang  tepat,  Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya manusia,  Perwujudan  peran  aparat  pengawasan intern  pemerintah  yang  efektif,  Hubungan  kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait b. Penilaian Resiko, Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian  atas  kemungkinan  kejadian  yang mengancam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran Instansi  Pemerintah.  Pengendalian  internal  harus memberikan  penilaian  atas  risiko  yang  dihadapi unit  organisasi  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar. Penilaian  risiko  terdiri  atas  identifikasi  risiko  dan analisis risiko
c. Kegiatan  Pengendalian,  Kegiatan  pengendalian membantu  memastikan  bahwa  arahan  pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian,  terdiri  atas  reviu  atas  kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; pembinaan  sumber  daya  manusia;  pengendalian atas  pengelolaan  sistem  informasi;  pengendalian fisik  atas  aset;  penetapan  dan  reviu  atas  indikator dan  ukuran  kinerja;  pemisahan  fungsi;  otorisasi atas  transaksi  dan  kejadian  yang  penting; pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu  atas transaksi  dan  kejadian;  pembatasan  akses  atas sumber  daya  dan  pencatatannya;  akuntabilitas terhadap  sumber  daya  dan  pencatatannya; dokumentasi  yang  baik  atas  Sistem  Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
d. Komunikasi  dan  Informasi,  Pimpinan  Instansi Pemerintah  wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan  informasi  dalam  bentuk  dan waktu yang tepat.
e. Pemantauan,  pengendalian  internal  merupakan proses  penilaian  atas  mutu  kinerja  Sistem Pengendalian Internal dan proses yang memberikan  keyakinan  bahwa  temuan  audit  dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti..
2. Kebijakan Transaksi Non-Tunai Transaksi non-tunai merupakan sistem pembayaran  (transaksi)  yang  dilakukan  tanpa menggunakan  fisik  uang,  melainkan  melalui  transfer informasi  antara  pihak-pihak  yang  bertransaksi  baik transaksi  barang  maupun  jasa  (Kumari  &  Khanna,
2017) Sistem transaksi ini berkembang pada awalnya dilakukan  melalui  sistem  tukar  menukar  (barter) dalam  transaksi  (Emengini  &  Alio,  2014)  ke  metode pembayaran  lainnya  seperti  menggunakan  uang (transaksi  tunai)  dan  digantikan  oleh  pembayaran elektronik  yang  efisien  yang  diprakarsai  oleh berbagai  jenis  kartu  (Worthington,  1995),  bahkan mata uang digital seperti bitcoin (Ragaventhar, 2017). Kebijakan  transaksi  non-tunai  tidak  mengacu  pada tidak  adanya  transaksi  tunai  dalam  perekonomian, akan tetapi jumlah transaksi berbasis kas/tunai dijaga seminimal  mungkin  sedangkan  bentuk  pembayaran lain  tetap  digunakan,  terutama  pembayaran  berbasis elektronik.  Hal  ini  sebagai  dampak  pada  meluasnya penerapan  teknologi  komputer  atau  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  sistem  keuangan (Ayoola, 2013), dimana teknologi dapat memberikan kemudahan  dan  membantu  para  pengguna  hampir  di segala aspek kehidupan.
Penelitian  yang  telah  dilakukan  di  berbagai negara  seperti  India,  Nigeria,  Ghana  dan  lain-lain, manfaat  dan  tantangan  dari  transaksi  non-tunai  telah banyak  dikaji.  Hasil  penelitian  secara  garis  besar menemukan  manfaat  ekonomi  yang  sangat  besar seperti mengurangi resiko (Rudresha, 2019), masalah pada wajib pajak yang menghindar dalam pembayaran pajak (Immordino and Russo, 2016) dan pencucian  uang,  efisiensi  waktu  transaksi  dapat dilakukan dengan cepat dan aman, tidak adanya uang palsu,  mengurangi  biaya  pencetakan  uang  yang membebani  anggaran  pemerintah  (Ragaventhar, 2017),  yang  terpenting  dari  sistem  ekonomi  tanpa uang tunai adalah alat untuk transparansi, akuntabilitas,  pengurangan  penipuan  terkait  uang tunai,  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi (Mieseigha  &  Ogbodo,  2013).  Sistem  transaksi  non- tunai  disamping  dapat  menghasilkan  transparansi, skalabilitas,  dan  akuntabilitas  (Ramya  et  al.,  2017), juga  dapat  meningkatkan  sistem  akuntansi  domestik dan  akan  sangat  membantu  dalam  melakukan perencanaan  yang  tepat,  mengendalikan  keputusan pengeluaran,  tabungan  dan  investasi  (Ritu)  serta manfaatnya  dalam  praktek  audit  adalah  dapat mengurangi  beban  pekerjaan  audit  karena  akan  ada lebih  banyak  visibilitas  dalam  akuntansi  dan penyajian  laporan  keuangan  lebih  akurat  dan  tepat waktu (Emengini and Alio, 2014).

## Pengelolaan  keuangan  daerah,  sistem  pengendalian internal dan kebijakan non tunai
Transaksi  yang  dilakukan  oleh  Bendahara Pengeluaran  dalam  melaksanakan  tugas  perbendaharaan merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan pengendalian  dan  pengawasan  terutama  dalam  hal otorisasi dari pejabat yang mempunyai wewenang dalam menyetujui  transaksi  tersebut.  Pembagian  wewenang untuk  otorisasi  atas  terlaksananya  setiap  transaksi  akan
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
mempermudah  apabila  dilakukan  pemeriksaan,  sebab otorisasi  akan  membatasi  aktivitas  transaksi  hanya kepada  orang-orang  yang  ditunjuk  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya.  Otorisasi  dapat  mencegah terjadinya penyelewengan transaksi di OPD.
Tugas  pokok  Bendahara  Pengeluaran  yakni menerima,  menyimpan,  membayarkan,  menatausahakan dan  mempertanggungjawabkan  uang  untuk  keperluan belanja  di  Organisasinya.  Dari  tugas  pokok  tersebut sangat  dituntut  kecermatan  dan  keakuratan  pencacatan atas  setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  ke dalam  Buku  Kas  Umum  (BKU).  Hasil  dari  pencatatan transaksi  oleh  Bendahara  merupakan  proses  awal  dalam penyusunan  laporan  keuangan  OPD.  Dengan  kata  lain apabila  pencatatan  atas  transaksi  oleh  Bendahara  dalam BKU  terdapat  kesalahan  maka  PPK  OPD  dalam melakukan  jurnal  transaksi  juga  akan  mengalami kesalahan  dan  akan  berpengaruh  terhadap  laporan keuangan OPD atau organisasinya.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa transaksi  yang  dilakukan  oleh  Bendahara  ada  kaitannya dengan  unsur  dari  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  terutama  unsur  kegiatan  pengendalian. Kegiatan  pengendalian  yang  terkait  dengan  transaksi non-tunai  yakni  pengendalian  atas  pengelolaan  sistem informasi  kas  yang  dikelola  Bendahara,  pengendalian fisik  atas  kas  oleh  Bendahara,  otorisasi  atas  transaksi, pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu,  pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya agar terhindar dari  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain, akuntabilitas  terhadap  sumber  daya  dan  pencatatannya, pendokumentasian  atas  semua  arsip  yang  berhubungan dengan tugas ke Bendaharaan.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  sebagai  sebuah  studi kasus.  Menurut  Yin  (2005)  studi  kasus  adalah  suatu inkuiri  empiris  yang  menyelidiki  fenomena  di  dalam konteks  kehidupan  nyata,  bilamana  batasan  antara fenomena  dan  konteks  tidak  tampak  secara  tegas/  jelas dan  menggunakan  berbagai  sumber  bukti.  Studi  kasus yang  dikemukan  oleh  Yin,  merupakan  sebuah  metode yang  mengacu  pada  penelitian  yang  mempunyai  unsur pertanyaan  bagaimana  dan  mengapa  pada  pertanyaan utama  penelitiannya  dalam  meneliti  masalah-masalah kontemporer/ masa kini dalam kehidupan nyata.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  OPD yang ada di Pemerintah Daerah Kota Solok.
Pengumpulan  data  melibatkan  teknik  wawancara, observasi  dan  analisa  dokumen.  Pada  penelitian  ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan  langsung  secara  rutin  dengan  tugas-tugas Bendahara  seperti  transaksi  serta  pengotorisasian transaksi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  mempunyai  kewenangan  dalam hal  pengendalian  internal  Pemerintah  Kota  Solok  yakni
Kepala  /  PA/  KPA/  PPTK  dari  internal  OPD  dan  APIP dari Eksternal OPD.
Dokumentasi  dalam  penelitian  ini  berupa  SOP mengenai  transaksi  non-tunai  dan  melakukan  analisa dengan  prosedur  pembayaran  yang  dilakukan  oleh Bendahara  OPD,  laporan-laporan  yang  berhubungan dengan  pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran OPD,  Peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  transaksi  non-tunai  dan  pengelolaan keuangan,  laporan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan sebagai data pembanding terhadap pelaksanaan transaksi non-tunai yang diperoleh dari Inspektorat.
Observasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk melihat secara langsung bagaimana aktivitas operasional tugas  perbendaharaan  dan  membuat  catatan  selama observasi berlangsung.
Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  dengan cara  data  direduksi  melalui  proses  seleksi,  pemfokusan, pengabstrakan,  transformasi  data  mentah  yang  ada  di lapangan  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyajian  data dan  penarikan  kesimpulan.  Proses  ini  selama  penelitian berlangsung  akan  terus  berlanjut,  bahkan  sebelum  data benar-benar  terkumpul  (Miles  &  Huberman,  1992). Pengujian  validitas  data  dilakukan  dengan  cara triangulasi  sumber,  mengecek  data  yang  telah  diperoleh melalui  beberapa  sumber  yang  berbeda  dengan  teknik yang sama dengan cara wawancara yang lebih mendalam dan triangulasi  teknik, dilakukan dengan mengecek data yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kasus
Data  temuan  dari  hasil  pemeriksaan  Inspektorat Kota  Solok  tahun  2019,  masih  terdapat  29  temuan  pada keuangan dan 63 temuan pada administrasi. Berdasarkan data  temuan  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  untuk mengevaluasi  implementasi  transaksi  non-tunai  dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Solok
Gambaran Objek Penelitian dan Implementasi kebijakan non-tunai
Kota Solok merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk secara resmi pada tanggal 16  Desember  1970.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah Otonom  Kota  Kecil  di  lingkungan  daerah  Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1956  Nomor  19)  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  8  Tahun  1970  tentang  Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh  sebagai  Daerah  Otonom  Pemerintah Tingkat  II  kotamadya  Solok  (Zubir  et  al.,  2018), selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah penggunaan istilah kotamadya  diganti  dengan  kota,  sehingga  secara  resmi sebutan kotamadya Solok diganti dengan Kota Solok
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
Berdasarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan  Pemerintah  ada  beberapa  pihak  diberi kewenangan. Pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah  Kota  Solok  yaitu  Walikota  Solok  selaku pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan mewakili  Pemerintah  Daerah  dalam  kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ( prinsipal ) melimpahkan  sebagian  atau  seluruh  kekuasaannya kepada  Sekretaris Daerah  (agen) selaku  koordinator pengelola keuangan daerah yang kemudian mengkoordinasikannya  dengan  Kepala  SKPKD  dan Kepala OPD. Kepala SKPKD dalam hal ini Kepala BKD bertindak selaku PPKD yang kemudian dapat menunjuk pihak  Kuasa  BUD  untuk  menyelenggarakan  fungsi- fungsi  perbendaharaan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah,  yang  menjadi  Kuasa  BUD  adalah  Kabid Perbendaharaan.  Kepala  OPD  selaku  pejabat  pengguna anggaran/  pengguna  barang,  dalam  hal  ini  juga  dapat memberikan  arahan  atau  perintah  kepada  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA),  PPTK,  PPK  OPD  dan Bendahara  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan beserta  administrasinya  ditingkat  OPD.  Pemisahan fungsi  dan  tugas  ini  merupakan  antisipasi/  mencegah terjadinya  kecurangan  selama  proses  pengelolaan keuangan  daerah  serta  meningkatkan  internal  kontrol Pemerintah  Daerah  Selanjutnya,  pengelolaan  keuangan pada  tingkat  OPD,  kewenangan  Kepala  OPD  selaku pengguna  anggaran  ( prinsipal )  dapat  mendelegasikan sebagian  tugas  dan  kewenangannya  kepada  pejabat  di lingkungan  OPD (agen) dan  Bendahara  sebagai pengelola kas di OPD secara fungsinya bertanggungjawab  kepada  BUD  dan  secara  administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran di OPD. Dari struktur pengelolaan keuangan didaerah maupun di OPD  terjadi  hubungan  keagenan.  Selain  terjadinya hubungan  keagenan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah,  struktur  hirarki  pengelolaan  keuangan  daerah dan  pendelegasian  tugas  dan  wewenang  dalam mengelola  keuangan  OPD  di  Pemerintah  Daerah merupakan salah satu bentuk lingkungan pengendalian.
.  Pemerintah  Kota  Solok  dalam  melaksanakan transaksi  non-tunai  dilakukan  secara  bertahap.  Tahap pertama,  Walikota  Kota  Solok  mengeluarkan  peraturan pada tanggal 30 November 2017 dalam bentuk  Instruksi Walikota  Solok  Nomor  02  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai di lingkup  Pemerintah Kota  Solok  yang  pelaksanaannya  di  mulai  1  Januari 2018. Dalam Instruksi Walikota ini mekanisme transaksi non-tunai dilakukan untuk pembayaran kepada penerima/  pihak  ketiga,  penerima  hibah  yang  dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan  Anggaran (DPA) OPD  dan  menghimbau  kepada  pihak  ketiga  untuk membuka  rekening  Bank  yang  sama  dengan  Rekening Kas  Umum  Daerah  Kota  Solok  untuk  mempermudah transaksi.
Tahap  kedua  pada  tanggal  11  Maret  2019 Walikota  Solok  mengeluarkan    Instruksi  Nomor 188.5/1/2019  tentang Implementasi Transaksi Non-tunai Atas  Pengeluaran  Daerah.  Instruksi  Walikota  Solok  ini merupakan  salah  satu  bentuk  evaluasi  pelaksanaan transaksi  non-tunai  dari  Instruksi  Walikota  Solok sebelumnya.
Sedangkan  pelaksanaan  transaksi  non-tunai  di Pemerintah  Kota  Solok  untuk  tahun  anggaran  2020 masih  berpedoman  pada  Instruksi  Walikota  tahun  2019. Hal  ini  disebabkan  oleh  pemangkasan  anggaran  di seluruh  Instansi  Pemerintah  di  Indonesia  karena  adanya pandemi  Covid  19.  Sebagian  anggaran  yang  dipangkas, dialokasikan untuk penanganan pandemi dan berdampak pada  sistem  pembayaran  belanja  kegiatan.  Sehingga mekanisme  pembayaran  seluruh  belanja  di  Pemerintah Kota  Solok  dilaksanakan  melalui  mekanisme  LS. Penerapan  transaksi  non-tunai  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu upaya Pemerintah meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana  atau  transaksi  keuangan  dapat  ditelusuri  serta meminimalkan  resiko  bawaan  yang  melekat  pada  kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah  satu  tugas  Bendahara  pengeluaran  OPD dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  menyimpan uang persediaan setelah SP2D diterbitkan oleh BUD.
Dari  hasil  wawancara  awal  dengan  Bendahara Pengeluaran  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  adanya kebijakan  transaski  non-tunai  di  Pemerintah  Daerah khususnya  Kota  Solok  dapat  meningkatkan  efektifitas dalam pengendalian terhadap fisik aset (aset lancar/ kas) Pemerintah  karena  setelah  diberlakukan  kebijakan transaski non tunai, semua uang kegiatan OPD disimpan dengan  aman  dalam  rekening  Bank  serta  meningkatkan efisiensi  APBD  dalam  belanja  modal  (brankas). Sehingga  anggaran  yang  ada  dapat  digunakan  pada kegiatan  lainnya  atau  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam wawancara  dengan  Bendahara  Pengeluaran  OPD  juga diungkapkan  bahwa  dengan  adanya  transaksi  non  tunai, Bendahara  tidak  perlu  lagi  memakai  cek  untuk pengambilan  uang  kegiatan  sehingga  OPD  dapat mengurangi anggaran pembelian materai.
Mekanisme  pembayaran  belanja  OPD  pada  masa pandemi  Covid  19  dilaksanakan  oleh  Bendahara Pengeluaran  setelah  dokumen-dokumen  belanja  lengkap dan telah di verifikasi oleh PPK-OPD (Kasubag Program dan  Keuangan)  dan  ditandatangi  oleh  PA.  Selanjutnya PPK-OPD  melakukan  entry  data  tagihan  ke  dalam Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA). Bendahara  Pengeluaran  atau  operator  OPD  menyiapkan dokumen kelengkapan SPP dan PPK-OPD akan menguji dan/  atau  memverifikasi  SPP  yang  diajukan  oleh Bendahara  Pengeluaran,  antara  lain  menyangkut  syarat
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
kelengkapan  dokumen  SPP  beserta  lampirannya, kebenaran  dalam  tulisan,  ketersediaan  pagu  anggaran. Setelah  semua  persyaratan  pengajuan  SPP  terpenuhi, PPK-OPD  selanjutnya  menyiapkan  draft  Surat  Perintah Membayar  (SPM)  kemudian  diparaf  dan  diajukan kepada  PA/  KPA  sesuai  kewenangannya.  SPM  yang telah  ditandatangani  oleh  PA/  KPA  diserahkan  atau disampaikan  ke  Kuasa  BUD.  Jika  SPM  yang  diajukan tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan, Kuasa BUD selanjutnya akan menerbitkan SP2D.
Setelah  SP2D  diterbitkan  oleh  kuasa  BUD  dan telah  dientri  data  dan  divalidasi  oleh  pihak  Bank, selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran/  pencairan  dana  melalui  aplikasi  Nagari Cash  Management  (NCM)  milik  Bank  Nagari  sebagai Bank mitra Pemerintah Kota Solok. Proses transfer dana ke  pihak  ketiga  dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran setelah  di  approve  atau  di  otorisasi  oleh  PA  dan Bendahara Pengeluaran menerima kode OTP (One Time Password)  sebagai  tahapan  otentikasi  (verifikasi  hak akses).
Mekanisme  pembayaran  belanja  OPD  sebelum masa pandemi Covid 19, pembayaran non-tunai di mulai dari  verifikasi  SPJ  beserta  kelengkapannya  oleh  PPK- OPD  (Kasubag  Program  dan  Keuangan)  dan  SPJ ditandatangi  oleh  PA.  Setelah  SPJ  ditandatangi  PA selanjutnya  Bendahara  Pengeluaran  menginput  data tagihan  ke  aplikasi  Nagari  Cash  Management  (NCM) dan  menunggu  data  tagihan  diotorisasi  atau  di  approve oleh  PA.  Setelah  Approval  dilakukan  maka  Bendahara Pengeluaran  dapat  melakukan  transfer  dana  atau pembayaran  ke  rekening  pihak  ketiga  setelah  menerima kode  OTP.  Sedangkan  mekanisme  pembayaran  secara tunai di mulai dari verifikasi SPJ beserta kelengkapannya  oleh  PPK-OPD  (Kasubag  Program  dan Keuangan)  dan  setelah  SPJ  ditandatangi  oleh  PA, selanjutnya Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran  dalam  bentuk  tunai/  cash  langsung  kepada pihak  ketiga.  Dari  deskripsi  alur  pembayaran  belanja yang  di  lakukan  oleh  Bendahara  terdapat  pemisahan tugas  dan  fungsi  dari  masing-masing  pelaksana  tugas  di internal OPD.
Untuk  tercapainya  tujuan  yang  ditetapkan  dalam kebijakan  implementasi  transaksi  non  tunai,  Pemerintah Kota  Solok  melalui  BKD  bekerja  sama  dengan  Bank Nagari  melaksanakan  pelatihan  pengoperasian  aplikasi NCM  pada  Bendahara  Penerimaan  dan  Bendahara Pengeluaran  sebelum  dilaksanakan  kebijakan  non-tunai pada  tahun  2018.  Hal  ini  merupakan  sebagai  bentuk komitmen  Pemerintah  Kota  Solok  dalam  implementasi transaksi  non-tunai  sekaligus  peningkatan  kompetensi Bendahara.
Perbedaan  yang  paling  utama  dari  transaksi  tunai menjadi  non-tunai  adalah  pada  metode  pembayarannya. Namun  dengan  adanya  perubahan  metode  sistem pembayaran  ini  tentu  akan  berpotensi  menghasilkan output yang berbeda dan menjadi paradigma baru dalam
pengelolaan  keuangan  negara,  serta  mengembalikan tugas  dan  wewenang  Bendahara  sebagaimana  yang diatur  dalam  peraturan  pengelolaan  keuangan  daerah sebagai  pemegang  kas  dan  juru  bayar  yang  sebelumnya sebagian fungsi Bendahara dalam melakukan pembayaran  belanja  dilaksanakan  oleh  PPTK  melalui mekanisme panjar atau uang muka kegiatan
Proses  pembayaran  kegiatan  oleh  Bendahara Pengeluaran  OPD  berdasarkan  peraturan  pengelolaan keuangan  adalah  seluruh  dokumen  pengeluaran  belanja yang  telah  diverifikasi  oleh  PPK  OPD,  juga  harus diverifikasi  ulang  oleh  Bendahara  Pengeluaran  sebelum pembayaran  kepihak  ketiga,  namun  kenyataan  yang terjadi  dilapangan  saat  dilakukan  observasi  dan wawancara  mengenai  deskripsi  alur  pembayaran sebelum  dilakukan  transfer  ke  pihak  ketiga,  hampir semua Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugasnya  dalam  melaksanakan  tugas  verifikasi  atas dokumen  belanja.  Semua  dokumen  belanja  diverifikasi oleh  PPK-OPD  dengan  dilengkapi  tanda  bukti  telah diverifikasi,  selanjutnya  dokumen  belanja  di  otorisasi oleh  Kepala  OPD  baik  secara  manual  maupun  melalui aplikasi  NCM,  setelah  itu  Bendahara  OPD  langsung melakukan  pembayaran  secara  transfer  maupun  secara tunai ke pihak ketiga.
Selanjutnya  pembantu  Bendahara  Pengeluaran membukukan  semua  dokumen  belanja  kedalam  BKU, Buku  Pembantu  Bank,  Buku  Pembantu  Pajak,  Buku Pembantu  Rincian  Obyek  Belanja  sebagai  bentuk  agar akuratnya pencatatan dan ketepatan waktu atas transaksi dan kejadian.
Walaupun  kebijakan  transaksi  non-tunai  dalam proses  transfer  dan  pencatatan  lebih  akurat  dan  tepat waktu dalam pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan keuangan OPD tetapi hal ini tidak terjadi dalam proses pencatatan laporan keuangan.
Dari  hasil  wawancara  bahwa  dalam  proses membuat  laporan  keuangan  belum  mendukung  sistem akuntansi  yang  berbasis  akrual  karena  pencatatan dilakukan  bukan  berdasarkan  kejadian  transaksi  tapi dilakukan  pada  saat  pertanggungjawaban  GU  oleh Bendahara Pengeluaran.
Hal yang sama juga terjadi pada proses pengajuan SPP-SPM  melalui  aplikasi  SIMDA.  Dalam  peraturan tentang  pengelolaan  keuangan  dijelaskan  bahwa  yang mengajukan  SPP  adalah  Bendahara  Pengeluaran selanjutkan  dilakukan  verifikasi  oleh  PPK-OPD  dan PPK-OPD  menyiapkan  dan  menerbitkan  SPM.  Akan tetapi  pada  saat  observasi  dilakukan,  mulai  dari pengajuan  sampai  menyiapkan  dan  menerbitkan  SPM semua  proses  dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran OPD.  PPK-OPD  hanya  melakukan  cek  kelengkapan SPP-SPM sebelum diajukan ke Pengguna Anggaran.
Selanjutnya,  dalam  observasi  lanjutan  yang dilakukan  di  salah  satu  OPD  untuk  melihat  proses otorisasi  terhadap  transaksi  belanja  OPD,  ditemukan fakta yang berbeda. Otorisasi transaksi dalam
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
implementasi  transaksi non-tunai dilakukan oleh Kepala OPD/  PA  melalui  aplikasi  NCM  setelah  Bendahara Pengeluaran  menginput  data  tagihan  kedalam  aplikasi NCM.  Namun  dari  pengamatan  yang  dilakukan  saat Bendahara  melakukan  praktek  membuat  data  tagihan, Bendahara Pengeluaran tersebut dapat mengakses laman/ interface  tahap  otorisasi  yang  seharusnya  kewenangan PA,  hal  ini  tidak  terjadi  di  semua  OPD  namun  tindakan ini  tidak  dapat  dibenarkan  walaupun  tujuannya  agar pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  cepat  selain memberikan  peluang  Bendahara  Pengeluaran  untuk melakukan  tindak  kecurangan,  berkolusi,  temuan  ini menandakan  tidak  berjalannya  pemisahan  fungsi  seperti yang  diharapkan,  tidak  adanya  pengendalian  sistem informasi keuangan serta tidak adanya pembatasan akses atas  sumber  daya  dan  pencatatannya  pada  setiap  hirarki kewenangan.  Dan  yang  paling  utama  adalah  kurangnya komitmen stakeholder atas kompetensi.
Pada  wawancara  yang  dilakukan  pada  Bendahara Pengeluaran  untuk  mendapatkan  proses  pembayaran belanja  lebih  detil  di  OPD.  Peneliti  membedakan informan  (Bendahara  Pengeluaran)  berdasarkan  OPD yang  kegiatannya  berhubungan  dengan  masyarakat  dan yang  tidak  berhubungan  dengan  masyarakat,  terdapat fakta menarik dalam pelaksanaan transaksi belanja pada masing-masing  OPD.  Memang  tidak  ada  pelanggaran terhadap  Instruksi  Walikota  Solok,  akan  tetapi  terdapat keberagaman  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran belanja  oleh  Bendahara  Pengeluaran  terhadap  belanja makan dan minum dan penggantian transport masyarakat sebagai peserta kegiatan sebelum dilanda pandemi Covid 19. Dalam melaksanakan transaksi belanja pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, beberapa OPD telah melaksanakan non-tunai dalam seluruh transaksi belanja dan ada beberapa OPD yang pembayaran belanja makan dan  minum  kegiatan  dan  penggantian  transport masyarakat  dilakukan  secara  tunai  sesuai  dengan Instruksi Walikota Solok
Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek, mekanisme  pembayaran  secara  tunai  yang  dilakukan oleh Bendahara tidak sesuai dengan peraturan pemerintah  tentang  pengelolaan  keuangan  dan  pedoman pelaksanaan  APBD, dimana Bendahara tidak membayar secara  langsung  ke  penyedia  jasa  makan  dan  minum kegiatan  maupun  penggantian  transport  ke  partisipan kegiatan  (masyarakat)  melainkan  melalui  PPTK  sebagai pelaksana  teknis  kegiatan.  Selain  melanggar  Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, hal ini tentu  membuka  peluang  bagi  PPTK  untuk  melakukan kecurangan-kecurangan.  Pada  saat  yang  sama  juga ditanyakan  mengenai  besaran  uang  kas  yang  dipegang oleh  Bendahara  Pengeluaran,  karena  dalam  Instruksi Walikota masih ada pembayaran dilakukan secara tunai. Bendahara  boleh  memegang  uang  kas  maksimal  10  juta setiap  bulannya,  hal  ini  diperbolehkan  oleh  peraturan, tapi  setelah  non-tunai  mengambil  uang  ke  Bank  sesuai dengan  besaran  SPJ  yang  dibayar  secara  tunai.  Lebih
lanjut,  berdasarkan  kasus  di  5  kementerian  dan penelitian  Dartawan  and  Sudiarta  (2019)  mengenai belanja  perjalanan  dinas  keluar  daerah,  informasi  yang diperoleh  dari  Informan  yang  tidak  mau  disebutkan namanya,  memberikan  informasi  mengenai  mekanisme pembayaran  belanja  perjalanan  dinas  ke  luar  daerah belanja.  SPPD  keluar  daerah  dapat  dibayarkan  terlebih dahulu  apabila  ada  bukti  tiket,  uang  harian  berdasarkan SHB. Dari pernyataan  Informan, dapat dikatakan bahwa dalam  pelaksanaan  transasksi non-tunai  terdapat pelanggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Mengenai  kebijakan  batas  maksimal  uang  tunai yang  dipegang  oleh  Bendahara  Pengeluaran  juga ditanyakan  dalam  dalam  kesempatan  wawancara  ini, memang  batas  maksimal  Bendahara  pegang  uang  tunai 10  juta  diperbolehkan,  karena  masih  berpedoman  pada peraturan  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  belanja daerah  tahun  2017,  belum  ada  peraturan  yang  baru sebelumnya,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Untuk tahun anggaran 2021 kemungkinan besar hal ini dirubah disamping  adanya  kebijakan  non-tunai  juga  karena sudah  berpedoman  pada  PP  No.12  tahun  2019,  namun belum  ada  permendagri  terbaru  untuk  pedoman  teknis dan pedoman pelaksanaan.
Keberagaman  dan  pelanggaran  dalam  praktek pelaksanaan  transaksi  non-tunai  ini  terjadi  disebabkan oleh  kurang  tegasnya  regulasi  dalam  mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan dan prosedur transaksi non-tunai secara lebih rinci/ detil karena masih berpedoman  pada  pedoman  pelaksanaan  anggaran pendapatan  belanja  daerah  yang  lama  tahun  2017  dan juga  karena  pedoman  pelaksanaan  masih  berupa instruksi  atau  perintah  yang  memiliki  kekuatan  hukum yang  sangat  lemah.  Seharusnya  pedoman  pelaksanaan harus  memiliki  kekuatan  hukum  dan  daya  paksa  untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.
Selain  keberagaman  dan  pelanggaran  dalam implementasi  transaksi  non-tunai  Pemerintah  Kota Solok, terdapat hambatan/ kendala dalam pelaksanaannya,  seperti  kejadian  baru-baru  ini  dalam melakukan  pembayaran  listrik  OPD,  dimana  diketahui belum  ada  kerja  sama  antara  Bank  Nagari  dan  PLN dalam  menyediakan  layanan  pembayaran  listrik  secara online.  Hambatan/  kendala  yang  lain  dirasakan  oleh Bendahara  Pengeluaran  adalah  dalam  melakukan transfer antar beda bank, dimana Bendahara Pengeluaran harus  mengajukan  surat  permohonan  untuk  melakukan transfer  antar  bank  tersebut  dan  dikenakan  biaya administrasi  pada  saat  melakukan  transfer  sedangkan biaya  transfer  tersebut  tidak  dianggarkan  oleh  OPD. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  Bendahara  terpaksa melakukan pemotongan dari nominal yang harus transfer tersebut,  sehingga  nominal  uang  yang  ditransfer  tidak sama dengan yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban,  hambatan  selanjutnya  mengenai
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
penanganan masalah yang menghabiskan waktu 5 (lima) hari kerja dalam penanganannya.
Selanjutnya  reviu  atas  kinerja  keuangan  OPD  di Pemerintah  Kota  Solok  salah  satunya  disampaikan dalam bentuk penyampaian pertanggungjawaban fungsional  oleh  Bendahara  Pengeluaran  OPD  kepada PPKD selaku BUD (eksternal OPD) dan pertanggungjawaban administratif ke pengguna anggaran/  Kepala  OPD  (internal  OPD).  Dalam Keputusan  Walikota  Solok  Nomor  :  188.45-94  Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pertanggungjawaban fungsional  oleh  Bendahara  pengeluaran  OPD  kepada PPKD  selaku  BUD  paling  lambat  tanggal  10  setiap bulan.  Kenyataan  yang  terjadi  didalam  prakteknya adalah pertanggungjawaban fungsional hanya disampaikan pada saat pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU),  kemungkinan  yang  menjadi  keterlambatan penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  fungsional Bendahara  ke  BUD  adalah  disamping  tidak  adanya sosialisasi  tentang  keputusan  Walikota  tersebut  dan karena tidak adanya Sanksi yang tegas atas keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban  fungsional  Bendahara  pengeluaran OPD  yang  diberikan  oleh  PPKD  selaku  BUD.  Sanksi yang  diberikan  hanya  berupa  penundaan  pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dijelaskan bahwa untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban  pada  akhir  tahun  anggaran, pertanggungjawaban  pengeluaran  dana  bulan  Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Hal ini ditegaskan  juga  dalam  Keputusan  Walikota  Solok Nomor  :  188.45-94  Tahun  2017  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban Bendahara harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember.
Adanya kebijakan transaksi non-tunai ini, seharusnya  Bendahara  OPD  lebih  tertib  dalam penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  akhir  tahun karena  Bendahara  tidak  perlu  lagi  meminta  rekening koran ke Bank yang merupakan syarat dalam penutupan kas  OPD  diakhir  tahun,  namun  informasi  berbeda diperoleh  pada  saat  wawancara  mengenai  laporan pertanggungjawaban Bendahara, baik sebelum dilaksanakan  kebijakan  transaksi  non-tunai  maupun dilaksanakan  kebijakan  transaksi  non-tunai  belum berdampak terhadap tertibnya Bendahara dalam penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  akhir  tahun. Dalam  tiap  tahun  anggaran  masih  ada  OPD  yang terlambat tutup buku.
Setelah  dilaksanakan  reviu  atas  kinerja  keuangan OPD  apabila  terdapat  ketidakpatuhan  dan  pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan seharusnya perlu dilakukan
pembinaan terhadap yang melanggar namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok.
Pertanggungjawaban fungsional, administratif dan opname  kas  bulanan  Bendahara  Pengeluaran  OPD merupakan  bentuk  perwujudaan  dari  akuntabilitas  dan transparansi  yang  dikemukan  oleh  (Mardiasmo  2009), dimana  pihak  pemegang  amanah  mempunyai  kewajiban untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktifitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  (prinsipal)  yang  memiliki  hak  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Persepsi  APIP  tentang  implementasi  kebijakan transaksi  non-tunai  adalah  hanya  merubah  cara pembayaran  dari  tunai  ke  non  tunai.  Dalam  hal melaksanakan  tugas  sebagai  auditor  internal  tidak  ada pengaruhnya  dengan  diberlakukan  kebijakan  transaksi non  tunai,  hal  ini  disebabkan  karena  bukti  transfer  dari Bendahara  tidak  bisa  dijadikan  bukti  dalam  dokumen pertanggungjawaban  belanja,  mekanisme  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  auditor  internal  dalam  mengaudit pertanggungjawaban keuangan OPD masih sama dengan sebelum  kebijakan  transaksi  non-tunai  dilaksanakan yakni  kelengkapan dari dokumen-dokumen pertanggung jawaban  dari  pelaksana  kegiatan,  mengenai  berapa jumlah waktu pelaksanakan saat pemeriksaan tergantung dari besar atau kecilnya dari anggaran yang dikelola oleh objek periksa.
Seharusnya bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran bisa dijadikan sebagai bukti atas pertanggungjawaban  belanja  karena  telah  terjadi pemindahan  uang  dari  rekening  OPD  ke  pihak  ketiga dan  bukti  transferpun  dapat  diperoleh  dari  Bendahara Pengeluaran.  Mengenai  hal  ini  APIP  sepakat  bahwa bukti  transfer  bisa  di  jadikan  bukti  yang  sah  dalam kelengkapan  dokumen  SPJ,  akan  tetapi  APIP  masih berpedoman pada peraturan pemeriksaan yang lama
Mengenai  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan internal  Pemerintah,  Inspektorat  tidak  proaktif  dalam mengawasi  pengelolaan  kas  OPD.  Hal  ini  dibuktikan bahwa laporan opname kas yang dilakukan oleh internal OPD  setiap  bulannya  hanya  diminta  sekali  3  bulan  oleh Inspektorat.  Begitu  juga  laporan  pertanggungjawaban OPD,  hanya  diminta  pada  saat  tutup  buku  tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan pengaruh implementasi transaksi non-tunai dalam tertib administrasi  dokumen  belanja  belum  dirasakan  secara signifikan  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh APIP,  Dari  data  rekapitulasi  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan  oleh  Inspektorat  Kota  Solok  dari  sebelum kebijakan  transaksi  non-tunai  tahun  2017  sampai  tahun 2019,  implementasi  transaski  non-tunai  di  Pemerintah Kota  Solok  berpengaruh  terhadap  temuan  hasil pemriksaan.
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
Dari  pernyataan  APIP  dan  data  rekapitulasi  hasil TLHP  Kota  Solok  dapat  dikatakan  bahwa  walaupun telah  dilaksanakan  implementasi  kebijakan  transaksi non-tunai masih terdapat ketidakpatuhan dalam peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  tidak  terlepas dari  keterbatasan  pengendalian  internal  yang  hanya dapat  menyediakan  keyakinan  yang  memadai  bukan yang  mutlak.  Maksudnya  adalah  sebaik  apapun pengendalian  internal  dirancang  dan  dioperasikan, keyakinan  yang  diperoleh  hanya  sebatas  memadai  yang berkenaan  dengan  pencapaian  tujuan  pengendalian entitas.  Begitu  juga  dilihat  dari  dimensi  tujuan  audit dalam  menekan  risiko  audit,  auditor  tidak  dapat menekan risiko  audit  ke  titik  nol namun  hanya dapat  ke tingkat yang lebih rendah yang dapat diterima auditor.

## Diskusi
Dari  pembahasan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan  keuangan  pada  organisasi  pemerintahan manfaatnya  dapat  mengurangi  resiko  dari  tindakan kejahatan  efisiensi  waktu  transaksi,  serta  dapat menghasilkan  transparansi  dan  akuntabilitas  Penelitian ini  juga  menemukan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan transaksi  non-tunai,  penyajian  laporan  keuangan  lebih akurat dan tepat waktu, namun belum dapat meningkatkan  sistem  akuntansi  berbasis  akrual  dan begitu  juga  praktek  audit  belum  mengurangi  beban pekerjaan audit.
Perbedaan  hasil  penelitian  ini  dari  penelitian sebelumnya  yang  ada  diliteratur  adalah  hasil  penelitian ini  tidak  hanya  menemukan  dampak  dari  kebijakan transaksi  non-tunai  terhadap  efisiensi  waktu  transaksi, laporan  keuangan  dan  audit  akan  tetapi  juga  ditemukan bahwa  transaksi  non-tunai  dalam  jangka  panjang berdampak  pada  efisiensi  anggaran  belanja  Pemerintah. Begitu  juga  dampak  dari  kebijakan  transaksi  non-tunai dalam  audit  laporan  keuangan,  hasil  penelitian sebelumnya  hanya  membahas  proses  audit,  sedangkan dalam  penelitian  ini  hasil  dari  penelitian  menemukan bahwa  kebijakan  transaksi  non-tunai  berdampak  pada tingkat temuan hasil audit.

## SIMPULAN
Implementasi  transaksi  non-tunai  di  Pemerintah Kota  Solok  dilaksanakan  secara  bertahap  mulai  pada  1 Januari  2018  dengan  dikeluarkannya  Instruksi  Walikota Solok  Nomor  02  Tahun  2017  untuk  pembayaran  atas beberapa  mata  anggaran  belanja  dan  direvisi  dengan Instruksi  Walikota  Solok  Nomor  188.5/1/2019  untuk pembayaran  atas  beberapa  mata  anggaran  belanja. Terdapat  keberagaman  dalam  implementasi  transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok.
Dampak  implementasi  transaksi  non  tunai, Implementasi  transaksi  non-tunai  berdampak  pada efisiensi  waktu  dalam  proses  penatausahaan  OPD  dan efisiensi  terhadap  anggaran  belanja  modal  dan
operasional  OPD,  Implementasi  transaksi  non-tunai dapat  berdampak  pada  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  OPD  dan  turunnya  jumlah  pada temuan  pemeriksaan,  namun  implementasi  transaksi non-tunai  belum  berdampak  pada  proses  pencatatan transaksi  dalam  Laporan  Keuangan  OPD,  efisiensi waktu  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh Inspektorat  Kota  Solok.  tertib  administrasi  dalam pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan,  fungsi kontrol  Kepala  OPD  dalam  otorisasi  terhadap  transaksi, hal  ini  memberikan  peluang  terjadinya  tindakan kecurangan. Kurangnya komitmen dari seluruh stakeholder, regulasi sebagai pedoman pelaksanaan baik pengelolaan  keuangan  maupun  pedoman  pemeriksaan belum  diperbaharui,  tidak  adanya  sanksi  tegas  terhadap pelanggaran tertib
administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Hambatan/  kendala  implementasi  transaksi  non- tunai adalah belum lengkapnya layanan yang disediakan oleh  Bank  Nagari  sebagai  Bank  mitra  Pemerintah sehingga  menyulitkan  Bendahara  Pengeluaran  dalam melakukan  pembayaran  belanja  listrik  OPD.  Bendahara harus  membuat  surat  permohonan  dan  adanya  biaya administrasi apabila melakukan transfer antar Bank serta pelayanan  administrasi  dalam  mengatasi  masalah menghabiskan waktu 5 hari kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayoola,  T.  (2013).  The  effect  of  cashless  policy  of government on corruption in Nigeria. International Review of Management and Business Research , 2 (3).
Emengini,  S.  E.,  &  Alio,  F.  C.  (2014).  Cashless economy  and  financial  statement  reporting  in Nigeria. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research , 2 (3), 1–9.
Immordino,  G.,  &  Russo,  F.  F.  (2016). Cashless Payments  and  Tax  Evasion . Centre  for  Studies  in Economics  and  Finance  (CSEF),  University  of Naples, Italy.
https://econpapers.repec.org/RePEc:sef:csefwp:44 5
Instruksi, Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .
Instruksi,  Walikota  Solok  Nomor  02  Tahun  2017.
Tentang  Pelaksanaan  Transaksi  Non  Tunai  (Non Cash Transactions) .
Instruksi, Walikota Solok Nomor 188.5/1/2019. Tentang Implementasi  Non  Tunai  Atas  Pengeluaran Daerah .
Keputusan,  Walikota  Solok  Nomor  :  188.45-94  Tahun 2017. Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah .
Kumari, N., & Khanna, J. (2017). Cashless  Payment:  A Behaviourial Change To Economic Growth. 2017 , 5 (07).
http://ijsae.in/index.php/ijsae/article/view/197
Budi  Febrian  Wijaya,  Suhairi  dan  Vima  Tista  Putriana,  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Transaksi  Non-Tunai  dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik (Keempat
(ed.)). CV Andi Offset.
Mieseigha, E. G., & Ogbodo, U. K. (2013). An empirical analysis  of  the  benefits  of  cashless  economy  on Nigeria’s  economic  development. Research Journal of Finance and Accounting , 4 (17), 11–16. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang  Metode-metode Baru . UI Press.
Peraturan,  Daerah  Kota  Solok  Nomor  1  Tahun  2019.
Tentang Pertanggungjawaban
Anggaran,Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2018 .
Peraturan,  Daerah  Kota  Solok  Nomor  2  Tahun  2018.
Tentang Pertanggungjawaban
Anggaran,Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .
Peraturan,  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006. Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah .
Peraturan,  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun 2008. Tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya .
Peraturan,  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan,  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . Ragaventhar,  S.  R.  (2017).  Cashless  Economy  Leads  to
Knowledge Economy
through Knowledge Management. Global Journal of Management And Business Research .
https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/a rticle/view/2110 Ramya,  N.,  Sivasakthi,  D.,  &  Nandhini,  M.  (2017). Cashless  transaction:  Modes,  advantages  and disadvantages. International  Journal  of  Applied Research , 3 (1), 122–125.
Rancangan,  Peraturan  Daerah  Kota  Solok  Tahun  2020.
Tentang Pertanggungjawaban
Anggaran,Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2019 .
Ritu,  S.  (n.d.). Impact  Of  Cashless  Economy  On
Domestic Accounting System
(pp. 1–9).
http://www.mpgmahavidyalaya.org/mcp/paper/15
58693323Seminar Paper 7.pdf.
Rudresha, C. E. (2019). Cashless Transaction in India: A Study. International Journal of Scientific Development and Research , 4 (2), 62–67. http://www.ijsdr.org/papers/IJSDR1902011.pdf Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif. Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Surat,  Edaran  Mendagri  No.  910/1866/SJ  Tahun  2017. tentang  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  pada Pemerintah Daerah.
Worthington, S. (1995). The cashless society. International Journal of Retail &amp;
Distribution Management , 23 (7), 31–40. https://doi.org/10.1108/09590559510095260 Yin,  R.  K.  (2005). Case  Study  Research:  Design  and Methods,  Third  Edition  ,  SAGE  Publications, London .
Zubir,  Z.,  Lindayanti,  Ramadani,  A.  F.,  Bahren,
Rahman, F., Iryanti, G., Efendi, H., Kurnia, M., & Afrilzen,  N.  (2018).  Sejarah  Kota  Solok,  1956- 2018. Minangkabau Press.