p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

## Rizki Akbar
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932 E-Mail : rizkiakbr12345@gmail.com
Yandri Radhi Anadi Universitas Islam Malang Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932 E-Mail : rizkiakbr12345@gmail.com

## Abstrak
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  melalui  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yakni  dengan menggunakan  konsep  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice .  Akan tetapi  dalam  pemberlakuan  pemberian  perlindungan  hukum,  dari  aparat penegak  hukum  mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan,  sampai  dengan  hakim, masih  condong  memberikan  pemenuhan  hukum  dengan  pemberlakuan putusan  pidana  penjara  untuk  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Kenyataan  tersebut  dapat  mencedrai  kultur  masyarakat  yang  dalam penyelesaian  masalah  melalui  jalan  damai.  Penulisan  ini  dilatarbelakangi dengan  adanya  permasalahan  yaitu  seperti  apa  perkembangan  konsep Diversi  dan Restorative  Justice dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Serta  bagaiaman  upaya penerapan  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Jenis penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulis  ini  penelitian  yuridis  normatif. Sedangkan  jenis  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( statute  approach ),  dan Pendekatan Konseptual ( conseptual approach ). Kata Kunci : Diversi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak.

## Abstract
Efforts  to  protect  children  as  perpetrators  of  criminal  acts  through the provisions contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely by using  the concept of Diversion  and the Restorative  Justice  approach.  However,  in  the  implementation  of  the

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
provision  of  legal  protection,  law  enforcement  officers  from  the  police, prosecutors,  to  judges,  are  still  inclined  to  provide  legal  fulfillment  by enforcing  prison  sentences  for  children  who  are  in  conflict  with  the  law. This  fact  can  injure  the  culture  of  the  people  who  are  solving  problems through  peaceful  means.  This  writing  is  motivated  by  the  existence  of problems, namely what  is the development  of  the concept  of Diversion  and Restorative  Justice  in  providing  legal  protection  for  children  as perpetrators  of  criminal  acts.  As  well  as  how  to  implement  the  Diversion and Restorative Justice approach in providing legal protection for children as  perpetrators  of  criminal  acts.  The  type  of  research  conducted  in  this author  is  normative  juridical  research.  While  the  type  of  approach  in  this study  uses  several  approaches  to  the  Legislative  Approach  (statute approach), and the Conceptual Approach (conceptual approach).
Keywords: Diversion, Restorative Justice, Child Protection.

## PENDAHULUAN
Masalah  perlindungan  hukum  dan  hak-haknya  bagi  anak-anak merupakan  salah  satu  sisi  pendekatan  untuk  melindungi  anak-anak  di Indonesia. Agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur,  tertib  dan  bertanggung  jawab  maka  diperlukan  peraturan  hukum yang  selaras  dengan  perkambangan  masyarakat  Indonesia  yang  dijiwai sepenuhnya  oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. 1 Dalam kaitannya  dengan  persoalan  perlindungan  hukum  bagi  anak-anak,  maka dalam Undang-Undangan Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara”.  Hal  ini menunjukkan  adanya  perhatian  serius  dari  pemerintah  terhadap  hak-hak anak dalam perlindungannya.
Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita  perjuangan  bangsa  memiliki  peran,  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus sehingga  wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi yang  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia. 2 Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring  dengan  kemajuan  jaman  yang  ditandai  adanya  perkembangan teknologi  dan  budaya  membuat  tidak  hanya  orang  dewasa  saja  yang  bisa melanggar  nilai-nilai  dan  norma  yang  ada  dimasyarakat  terutama  norma hukum  yang  dikategorikan  masih  anak-anak  juga  bisa  melakukan
1 Wagiati  Soetedjo  dan  Melani, (2013), Hukum  Pidana  Anak, Cetakan  ke-4, Bandung; Rafika Aditama, Hlm. 49.
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
pelanggaran  norma  hukum  yang  dikategorikan  masih  anak-anak  juga  bisa melakukan pelanggaran norma hukum baik secara maupun tidak sadar.
Pelanggaran  terhadap  norma  hukum  yang  membuat  seorang  anak harus  berhadapan  dengan  sistem  peradilan  menimbulkan  tanggapan  yang mengatakan  bahwa  adanya  penegak  hukum  yang  belum  memberikan perhatian  secara  khusus  terhadap  tersangka  anak,  dan  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  hukum  yang  ada  di  Indonesia  masih  belum  cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan Sebagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan  generasi  penerus  keluarga,  marga,  suku,  bangsa  dan  Negara  serta generasi  penerus  umat  manusia.  Perlindungan  anak  tersebut  adalah  segala usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap  anak  dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial. 3 Perbuatan  pelanggaran norma,  baik  norma  hukum  maupun  sosial  yang  dilakukan  oleh  anak-anak disebut dengan juvenile delinquency.
Keadaan struktur sosial dan budaya yang ada di  sekitarnya menjadi penyebab  delikuensi.  Perkembangan  struktur  masyarakat  sekitar  dan keluarga  seperti  konflik  orang  tua  menyebabkan  delikuensi.  Bahkan delikuensi  terjadi  karena  adanya  aturan  sosial  yang  tidak  dapat  dipenuhi oleh  anak  sehingga  dia  dianggap  melanggar  norma  yang  ditetapkan  oleh suatu  kelompok  dalam  masyarakat  sosial. 4 Seorang  delikuen  sangat membutuhkan  adanya  perlindungan  hukum  masalah  perlindungan  hukum bagi  anak  merupakan  salah  satu  cara  melindungan  tunas  bangsa  di  masa depan.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  menyangkut  semua  aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan hukum dan perawatan khusus. 5
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi  manusia yang dimiliki oleh subyek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal  lainnya. 6 Aspek  perlindungan  hukum  terhadap  anak  mencakup  semua terhadap  hak-hak  anak.  di  Indonesia  pembicaraan  mengenai  perlindungan
3 Maidin  Gulton,  (2014), Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung; Rafika Aditama, h. 33.
4 Marlina,  (2012), Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Cet-2, Bandung: Refika Aditama, h. 41.
5 Ibid., h. 42.
6 Yandri  Radhi  Anadi,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengemuditransportasi  Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen, Jatiswara , Vol. 36, No. 1, 2021, h. 123.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
hukum  mulai  tahun  1997  dalam  seminar  perlindungan  anak/remaja  yang menghasilkan  dua  hal  penting  yang  harus  diperhatian  dalam  perlindungan anak adalah sebagai berikut: 7
1. Segala  daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang ataupun  lembaga  pemerintah  dan  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan pengamanan,  penguasaan,  dan  pemenuhan  kesejahteraan  fisik,  mental dan  sosial  anak  dan  remaja  yang  sesuai  dengan  kepentingan  dan  hak asasinya.
2. Segala  daya  upaya  bersama  yang  dilakukan  dengan  sadar  oleh perseorangan,  keluarga,  masyarakat,  badan-badan  pemerintah  dan swasta  untuk  pengamanan,  pengadaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan rohani  dan  jasmani  anak  yang  berusia  0–21  tahun,  tidak  dan  belum pernah  nikah,  sesuai  dengan  hak  asasi  dan  kepentingan  agar  dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.
Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus  benar-benar  di  prioritaskan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Mengingat anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  berada  pada  situasi  diluar  kendali mental  dan  pesisikisnya  serta  dalam  proses  penangananya  aparat  penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi  kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk  penanganan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila  terjadi  penahanan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  melalui  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yakni  dengan menggunakan  konsep  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice .  dalam konsep  Diversi  merupakan  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  menghindari pelaku  dari  sistem  peradilan  pidana  formal.  Diversi  dilakukan  untuk memberikan  perlindungan  dan  rehabilitas  ( protection  and  rehabilitation ) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.  Langkah  pengalihan  dibuat  untuk  menghindarkan  anak  dari tindakan hukum  selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan  bertujuan  untuk  mencegah  pengaruh  negatif  dari  tindakan hukum  berikutnya  yang  dapat  menimbulkan  stigmatisasi.  Apabila perkaranya  tidak  dapat  dilakukan  dengan  cara  mediasi  Sistem  Peradilan
7 Marlina , op.cit., h. 42 .
Pidana  Anak  harus  mengacu  pada due  process  of  law, sehingga  Hak  Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.
Dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak secara  tegas  menyebutkan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  wajib  mengupayakan  Diversi, dengan  kulaifikasi  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadpan dengan  sistem  peradilan  akibat  terlanjur  melakukan  tindak  pidana.  Diversi diberikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dikarenakan sebagaiman  dalam  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  secara  tegas  menyebutkan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  wajib mengupayakan  Diversi,  dengan  kulaifikasi  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana.
Sedangkan dalam pendekatan Restorative Justice merupakan proses penyelesaian  yang  dilakukan  diluar  proses  peradilan  pidana  ( Criminal Justice  System )  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan pelaku,  masyarakat  serta  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian. Restorative  Justice dianggap  cara  berpikir/pradigma  baru  dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep Restorative  Justice mempunyai  pengertian  dasar  bahwa  kejahatan merupakan  sebuah  tindakan  melawan  orang  atau  masyarakat  dan berhubungan  dengan  pelanggaran  sebagai  suatu  pengrusakan  norma hukum. 8 Landasan  dengan  adanya  pendakatan Restorative  Justice terdapat dalam  pasal  5  Undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem peradilan  pidana  anak,  yang  menyatakab  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  keadilan  Restoratif  ,  mulai  pada tahap  penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  pidana  anak  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan,  pengawasan  dan/atau  pendampingan  selama  proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana.
Dalam  teori Restorative  Justice proses  penyelesaian  tindakan pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dilakukan  dengan  membawa  korban  dan pelaku  (tersangka)  bersama-sama  duduk  dalam  satu  pertemuan  untuk
8 Ibid., h. 23.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
bersama-sama berbicara. Proses pemulihan menurut pendekatan Restorative Justice adalah  melalui  Diversi,  yaitu  pengalihan  atau  pemidanaan  dari proses  peradilan  ke  dalam  proses  alternatif  penyelesaian  perkara,  yaitu melalui  musyawarah  pemulihan  atau  mediasi.  Langkah  pengalihan  dibuat untuk  menghindarkan  anak  dari  tindakan  hukum  selanjutnya  dan  untuk dukungan  komunitas,  disamping  itu  pengalihan  bertujuan  untuk  mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  harus  mengacu  pada due  process  of  law, sehingga  Hak  Asasi  Anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  dapat dilindungi.
Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus  kejahatan  yakni  dengan  memberikan  keutamaan  pada  inti permasalahan  dari  suatu  kejahatan.  Penyelesaian  yang  penting  untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya  kejahatan  tersebut.  Perbaikan  tatanan  sosial  masyarakat  yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep Restorative  Justice. Konsep Restorative  justice bukanlah  sebuah  konsep yang  matang  dan  sempurna,  untuk  menerapkannya  dengan  baik  dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan  akar  budaya  masyarakat.  Penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan Restorative  Justice menitikberatkan  pada  kerusakan  yang  berakibat  pada korban  atau  para  korban  dan  masyarakat  terdekat  yang  menekankan kepentingan dari  pihak. Inti dalam proses Restorative Justice yaitu korban, masyarakat,  dan  pelaku  untuk  membangun  tanggapan  yang  bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.
Untuk  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan tindak  pidana  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yakni  melalui  konsep  Diversi dengan pendekatan Restorative Justice mulai  dari  tahap penyidikan sampai dengan  tahap  putusan  pengadilan,  pada  dasarnya  untuk  memberikan perwujudan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Untuk  itu,  perlindungan  hukum  yang  dikedepankan  dengan menggunakan  konsep  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice merupakan  langkah  untuk  mewujudkan  pidana  tanpa  pembalasan,  agar setiap  anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dapat  menjalankan  aktivitas seperti biasanya untuk menunjang masa depan.
Akan  tetapi  dalam  pemberlakuan  hukum  formal  dewasa  ini,  baik dari aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim,  masih condong memberikan pemenuhan hukum dengan
pemberlakuan  putusan  pidana  penjara  untuk  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.  kenyataan  tersebut  dapat  mencedrai  kultur  masyarakat  yang  dalam penyelesaian  masalah  melalui  jalan  damai.  Sehingga  anak  sebagai  pelaku tindak pidana dapat  di selematkan dari pidana penjara sehingga setiap hak- haknya melalui kentuan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan.
Dengan  demikian,  dari  uraian  latar  belakang  sebagaimana disebutkan  diatas,  penulis  merasa  perlu  untuk  mengkaji  dan  meneliti permasalahan  antara  lain, pertama seperti  apa  perkembangan  konsep Diversi  dan Restorative  Justice dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana? Kedua bagaiaman  upaya penerapan  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perkembangan  konsep Diversi  dan Restorative  Justice dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  serta  untuk  mengetahui  upaya penerapan  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulis  ini  penelitian  yuridis normatif.  Menurut  ishaq,  penelitian  yuridis  normatif  pada  hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini  disebut  juga  penelitian  kepustakaan,  penelitian  teoritis/dogmatis. Sedangkan  jenis  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa pendekatan  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( statute  approach ),  dan Pendekatan Konseptual ( conseptual approach ).

## PEMBAHASAN
Perkembangan  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Dalam Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana
Dalam  pelaksanaan  konsep  Diversi  dengan  pendekatan Restorative Justice dalam  perkembanganya  berbeda-beda  di  setiap  negara,  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak pidana. Dalam perkembangan pelaksanaan Diversi disalah satu negara yakni New Zealand menjadi gambaran keberhasilan pelaksanaan penerapan fungsi aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  masalah  anak  yang  terlibat  kasus pidana. Di New Zealand  sejarah Diversi  dimulai dengan kesuksesan family group  conferencing yaitu  perundingan  antara  pihak  korban  dan  pelaku dalam  penyelesaian  tindak  pidana  di  masyarakat,  yang  akhirnya  dilakukan

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
reformasi  terhadap  hukum  peradilan  anak  pada  tahun  1989.  Penerapan peradilan  khusus  anak  telah  memberikan  ruang  untuk  pelaksanaan  Diversi secara  luas.  Perubahan-perubahan  pada  peradilan  umum  menuju  peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan Diversi. 9
Penerapan konsep Diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini  lebih  mengutamakan  usaha  memberikan  perlindungan  bagi  anak  dari tindakan  pemenjaraan.  Selain  itu  terlihat  bahwa  perlindungan  anak  dengan kebijakan  Diversi  dapat  dilakukan  di  semua  tingkat  peradilan  mulai  dari masyarakat  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  dengan  melakukan pencegahan.  Setelah  itu  jika  ada  anak  yang  melakukan  pelanggaran  maka tidak  perlu  diproses  ke  polisi.  Terhadap  anak  yang  telah  ditangkap  polisi, polisi dapat Diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus  anak  sudah  sampai  di  pengadilan,  maka  hakim  dapat  melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari  pidana  penjara.  Apabila  anak  sudah  berada  di  dalam  penjara  maka petugas  penjara  dapat  membuat  kebijakan  Diversi  terhadap  anak  sehingga anak  dapat  di  limpahkan  ke  lembaga  sosial,  atau  sanksi  alternatif  yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.
Diversi  terhadap  anak  hanyalah  sebuah  komponen  dari  perbaikan struktur  sistem  peradilan  pidana  yang  dicapai  dengan  maksimal  di  New Zealand  pada  pertengahan  tahun  1970,  sebagai  alternatif  dari  peradilan pidana  formal  yang  ada  sebelumnya.  Perkembangan  selanjutnya  rasa  ingin tahu masyarakat pada proses nonperadilan yaitu family group conferencing . Proses  ini  memperlihatkan  hasil  yang  lebih  baik  sehingga  masyarakat semakin memberikan dukungan terhadap konsep Diversi.
Tahun  1970  dua  bentuk  besar  dari  Diversi  yang  ada  di  Australia difokuskan bukan untuk membuat Diversi kepada sebuah program alternatif, melainkan  Diversi  untuk  mengeluarkan  dari  sistem  peradilan.  Satu  hal utama  dari  bentuk  ini  yaitu  sikap  kehati-hatian  dari  polisi,  di  mana  anak muda  yang  telah  ditangani  polisi  hanya  diberikan  peringatan  lisan  dan tertulis,  setelah  itu  anak  akan  dilepas  dan  merupakan  akhir  dari permasalahan  terkecuali  kalau  anak  tersebut  melakukan  pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.
Bentuk Diversi di atas mulai dilaksanakan di negara bagian Victoria pada  tahun  1959,  Queensland  tahun  1963,  dan  New  South  Wales  tahun 1985,  semuanya  berada  di  Negara  Australia.  Bentuk  kedua  yang dilaksanakan  di  Australia  bagian  selatan  tahun  1964  dan  Australia  bagian barat  tahun  1972  melibatkan  sebuah  pertemuan  pelaku  anak  dan  orang
9 Ibid., h. 160.
tuanya  dengan  polisi  dan  sebuah  pekerja  sosial  negara.  Tujuan  dari pertemuan  tersebut  merupakan  Diversi  sebelum  masuk  ke  pengadilan formal.  Pertemuan  dilakukan  dalam  suasana  relatif  informal  untuk memberikan  peringatan  dan  konseling.  Proses  Diversi  yang  dilangsungkan bertujuan  mengeluarkan  anak  dari  sistem  peradilan  pidana  jika  anak  tidak mengulangi  tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali ( residivis ) dikenakan proses selanjutnya.
Selanjutnya  di  negara  bagian  Northern  Territory  Australia  dikenal dengan  penyelesaian  dengan  perundingan  telah  diterapkan  oleh  pemerintah menjadi  ketetapan  hukum.  Negara  telah  meresmikan  pemberian  peringatan dan  Diversi  menuju  perundingan  sebagai  keputusan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  sesuai  dengan  kesepakatan  Perdana  Menteri  dan  Kepala Kementerian  Negara.  Peraturan  Police  Administration  Act  memberikan empat  tingkatan  untuk  melakukan  Diversi  sebelum  pengadilan.  Tingkat pertama  terdiri  dari  dua  bentuk  peringatan  yang  diberikan  dan  disepakati untuk penyelesaian untuk perundingan kemudian peringatan secara lisan.
Tingkatan  kedua  peringatan  secara  resmi  ( formal  cautioning )  yaitu peringatan  secara  tertulis  dari  polisi.  Tingkatan  ketiga  untuk  anak  yang berisiko  mengulangi  tindakannya  lagi  orang  tua  diserahi  tanggung  jawab untuk  memulihkan  anak  dengan  pengawasan  di  rumah. Tingkatan  keempat melalui  lembaga juvenile  diversion unit  pada  lembaga  kepolisian  yang bertugas  menangani  proses  Diversi  anak  dari  proses  pidana  formal  ke nonformal.  Selain  itu  memberikan  nasihat  kepada  polisi  dalam  menangani anak  pelaku  tindak  pidana.  Lembaga  ini  memfasilitasi  wadah  bagi  anak yang menjalani proses Diversi.
Menurut  Wundersitz  ada  beberapa  bentuk  penanganan  oleh  polisi yaitu: 10
1. Pada  semua  proses  peradilan  ada  gabungan  dari  penanganan  informal dan  formal.  Proses  ini  adalah  diskresi,  di  mana  polisi  dapat menggunakan  kebijakannya  sendiri.  Hal  ini  termasuk  hanya memberikan  peringatan  atau  teguran  keras  kepada  pelaku.  Semua  itu dilakukan  walau  tanpa  dilengkapi  petunjuk  kerja  oleh  undang-undang. Hanya  undang-undang  dan  polisi  mempunyai  prosedur  yang  dapat diartikan  untuk  memberi  peringatan  yang  tepat,  mereka  cukup memerintahkan pelaku pergi dan tidak mengulanginya lagi.
2. Beberapa bentuk penanganan oleh polisi, baik  formal maupun informal diteruskan  sebagai  Diversi  keluar  dari  sistem  peradilan  pidana.  Aturan peradilan  dapat  merujuk  pelaku  anak  kembali  kepada  penanganan  oleh polisi.  Pengadilan  dapat  menginstruksikan  bahwa  peringatan  formal
10 Ibid., h. 166-167.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
dicatat  sebagai  keputusan  namun  tidak  perlu  diberikan  tindakan  lebih lanjut.  Polisi  juga  melakukan  proses  interview  terhadap  anak  untuk menghasilkan  pertimbangan  yang  kuat  apakah  anak  akan  diberi peringatan saja atau tindakan lebih lanjut.
3. Melalui proses peradilan, sejumlah gambaran cenderung menjadi proses peringatan formal seperti:
a. harus  ada  cukup  alasan  yang  dapat  diterima  untuk  disebut  sebagai pelanggaran.  Hal  ini  untuk  keperluan  bentuk  peringatan  apa  yang diberikan.
b. Anak  tersebut  harus  mau  mengakui  kesalahannya  atas  bukti  yang ada.  Hal  ini  untuk  keperluan  seluruh  sistem  peradilan.  Anak  harus mengakui  tindakan  pelanggaran  tersebut  dan  harus  dibenarkan  oleh polisi tentang peran keterlibatannya atau masih belum dipastikan
c. Pelaku  anak  harus  mau  mengikuti  proses  peringatan/pidana  dan harus ada pengacara yang mendampinginya dan hak lainnya.
d. Diversi  diberikan  dan  ditujukan  untuk  mengalihkan  ( remova )  untuk pelanggaran yang sifatnya “ accidental ” atau tidak disengaja.
e. Proses  diawali  dengan  kesempatan interview oleh  polisi  setempat yang senior dan mengikutsertakan pelaku, orang tua/wali atau orang dewasa  yang  mengerti  anak.  Jika  telah  selesai  proses  peringatan, anak bebas untuk meninggalkan tempat acara.
Adanya  perkembangan  dari  penerapan  Diversi  diwilayah  New Zealand  dan  Australia  memberikan  pemahaman  bahwa  pada  awal perkembangan penerapan Diversi untuk memberikan perlindungan terhadap anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  agar  dalam  sistem  peradilan  dalam perkara  anak,  pidana  penjara  merupakan  langkah  terakhir.  Untuk  itu,  dari perkambang  penerapan  Diversi  untuk  memberikan  perlindungan  hukum terhadap anak dengan di adopsi di Indonesia. Karena pada dasarnya  konsep Diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep Diversi ini  muncul  dalam  sebuah  wacana-wacana  seminar  yang  sering  diadakan. Berawal  dari  pengertian  dan  pemahaman  dari  wacana  seminar  yang diadakan  tentang  konsep  Diversi  menumbuhkan  semangat  dan  keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep Diversi tersebut.
Konsep  Diversi  adalah  konsep  untuk  mengalihkan  suatu  kasus  dari proses  formal  ke  proses  informal.  Proses  pengalihan  ditujukan  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum. Selanjutnya  secara  interen  kelembagaaan  masing-masing  membicarakan kembali  tentang  konsep  Diversi  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap anak  pelaku  tindak  pidana.  Dari  diskusi-diskusi  intern  yang  dilakukan masing-masing  lembaga  berkeinginan  untuk  membicarakan  konsep  Diversi
secara  luas  sesama  aparat  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam  peradilan pidana terhadap anak.
Selanjutnya  pada  tahun  2004  di  Jakarta  diadakan  diskusi  di  antara aparat  penegak  hukum  yang  terkait  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak untuk  membicarakan  mengenai  langkah  terbaik  dalam  upaya  penangganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak  hukum  bertujuan  mencari  solusi  yang  terbaik  dalam  rangka memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Setelah  adanya  diskusi  tersebut para  hakim  di  Bandung  secara  intern  membicarakan  tentang  langkah  awal yang  dapat  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang bermasalahan dengan hukum yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak  dan  ruang  tunggu  khusus  anak.  Munculnya  ide  pembuatan  ruang khusus  anak  dan  ruang  tunggu  anak  untuk  memberikan  perlindungan terhadap anak agar selama menunggu proses pengadilan dilangsungkan dan proses penahanan anak terpisah dengan tahanan dewasa. 11
Dalam  sistem  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana,  melalui  beberapa  tahap  proses  peradilan,  yakni  pada pelaksanaan  proses  di  Lembaga  Kepolisian,  Lembaga  Kejaksaan,  dan Lembaga  Pengadilan.  Pada  lembaga  kepolisian,  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  anak,  maka  penyidik  yang  melakukan  penyidikan adalah  penyidik  polisi  yang  memiliki  minat,  perhatian,  dedikasi,  dan memahami  masalah  anak.  dalam  melaksanakan  penyidakan  terhadap  anak yang  melakukan  tindak  pidana,  penyidik  perlu  meminta  pertimbangan  atau saran dari  pembimbing kemasyarakat, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan  sebagainya.  Pemeriksaan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dilakukan secara khusus diruangan yang bersifat rahasia.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  anak,  aparat  kepolisian, maupun  aparat  kejaksaan,  kehakiman  dan  BAPAS  tidak  melakukan penahanan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  dilakukan  karena komponen  aparat  penegak  hukum  tersebut  telah  menyadari  terhadap  anak pelaku  tindak  pidana  harus  diberikan  perlindungan  demi  perkembangan kejiwaannya.  Polisi  hanya  memberikan  nasihat  dan  peringatan  kepada pelaku  dan  orang  tua  pelaku.  Nasihat  tersebut  diberikan  polisi  sebagai langkah  awal  untuk  proses  penyelesaian  secara  kekeluargaan  atau perdamaian.  Perdamaian  tersebut  dilakukan  apabila  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  yang  merupakan  tindak  pidana  ringan  dan  merupakan perbuatan  yang  pertama  kali  dilakukan  oleh  pelaku  anak.  akan  tetapi  jika penilitian  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  ternyata  ada  unsur
11 Ibid., h. 168.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
kerugian  yang  lebih  besar,  maka  dalam  penerapannya  harus  diupayakan dengan pendekatan Restorative Justice.
Polisi  sebagai  gerbang  pertama  yang  menangani  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  menjadi  penentu  apakah  seorang  anak  akan dilanjutkan  ke  proses  peradilan  atau  tindakan  informal  lainnya.  Untuk tindak  pidana  yang  serius  seperti  pembunuhan,  pemerkosaan,  pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan.  Penahanan  yang  dilakukan  terhadap  anak  tetap  berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2002  yang  telah  diubah  kedalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pembedaan  tempat  penahan, pemenuhan  fasilitas  yang  melindungi  perkembangan  anak,  pendidikan, hobi,  akses  dengan  keluarga,  perlindungan  hak  profesi  anak,  pelindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental, serta proses peradilan yang singkat dan cepat.
Penangkapan  yang  dilanjutkan  dengan  penahanan  oleh  pihak kepolisian apabila kasus yang dilakukan oleh pelaku merupakan kasus yang berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan pemberatan dan tindak  pidana  berat  lainnya.  Upaya  penahanan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  bertujuan  agar  pelaku  tidak  mendapatkan  tindakan  pembalasan dari  pihak  korban  atau  masyarakat,  di  samping  itu  penahanan  biasanya dilakukan apabila pelaku telah melakukan lebih dari satu kali tindak pidana ( residivis ).
Penahanan  yang  dilakukan  oleh  polisi  harus  tetap  memperhatikan hakhak anak dan memberikan perlakuan yang berbeda seperti anak ditahan pada  tempat  yang  khusus  tahanan  anak,  dilakukan  pemeriksaan  dalam suasana  kekeluargaan  dan  tidak  adanya  pembentakan  ataupun  pemukulan yang  dilakukan  terhadap  pelaku.  Saat  penahanan  diupayakan  anak didampingi  oleh  orang  tuanya  dan  Bapas.  Upaya  penghindaran  penahanan dilakukan untuk mengurangi akibat negatif yang lebih  besar lagi. Tindakan untuk  tidak  menahan  dikarenakan  menurut  penilaian  bahwa  anak  tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, anak masih dapat diperbaiki.
Selanjutnya  dalam  proses  peradilan  dalam  sistem  peradilan  pidana anak  yang  memerikan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah  lembaga kejaksaan. Perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan merupakan perkara yang menurut  peniliannya  sangat  serius tindak pidananya, yang selanjutnya akan diproses  oleh  pihak  penuntut  umum  untuk  dilanjutkan  ke  proses
persidangan.  Jaksa  penuntut  umum  setelah  mendapatkan  laporan  dari penyidik  tentang  kasusnya  maka  penuntut  umum  membuat  rencana penuntutan  terhadap  kasus  tersebut.  Penuntut  umum  dalam  melakukan penuntutan  awalnya  mengajukan  rencana  tuntutan  terhadap  anak  untuk diserahkan  kepada  pimpinan,  selanjutnya  pimpinan  akan  memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang telah  disetujui  inilah  yang  akan  diajukan  ke  lembaga  pengadilan  sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut ke pihak pengadilan.
Dalam  melaksanakan  proses  penututan  sebagaimana  amanat  dari undang-undang,  lembaga  kejaksaan  melalui  jaksa  yang  di  tunjuk  khusus oleh  pimpinannya  harus  dapat  mengambil  keputusan  secara  bijak  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Dengan  menerapkan  konsep  Diversi  pada  tahap  penuntutan,  jaksa harus dapat  mempertimbangan segala resiko  untuk mewujudkan jalan yang terbaik  untuk  pelaku  anak,  jika  dalam  penerapannya  Diversi  tidak  berhasil maka  pendekatan Restorative  Justice harus  dikedepankan.  Dalam memberikan  pemahaman  dengan  konsep  Diversi  dan Restorative  Justice dilakukan  dengan  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  secara  kontinu agar  tumbuh  pemahaman  tentang  perlindungan  terhadap  anak.  Karena kurangnya  pemahanan  terhadap  kedua  konsep  tersebut  sehingga  dalam pelaksanaannya  penuntut  umum  masih  mempunyai  keinginan  untuk melanjutkan  proses  penuntutan  terhadap  anak  ke  proses  lebih  lanjut  yaitu proses pengadilan.
Selanjutnya lembaga peradilan yang terakhir yang menaungi perkara anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah  lembaga  pengadilan.  Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  bahwa  pengadilan  yang  menaungi  perkara  anak  adalah pengadilan  khusus  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  tertentu  yang  hanya  dapat  dibentuk  dalam salah  satu  lingkungan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah Agung  yang  diatur  dalam  undang-undang. 12 Pengadilan  khusus  yang menaungi perkara anak adalah Pengadilan Anak di bawah naugan Peradilan Umum.
Lembaga  pengadilan  selaku  instansi  negara  penegak  hukum  yang bertugas  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara  dan  merupakan institusi  ketiga  setelah  kepolisian  dan  kejaksaan  yang  mengadili  perkara anak  yang  berkonfil  dengan  hukum,  harus  mempunyai  kemampuan pemahaman secara khsus untuk hakim anak dalam menangani perkara anak. Dalam  memberikan  keadilan  terhadap  anak  yang berhadap  dengan  hukum,
12 Pasal  1  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
hakim  anak  diberikan  ruang  sebesar-besarnya  dalam  menerpkan  konsep Diversi  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dengan  ketentuan hukuman  yang  tercantum  dalam  perundang-undangan  dengan  ditetapkan batas maksimum dan tidak ada hukuman minimm.
Selain  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidan dengan menggunakan konsep Diversi, maka dalam perkembangannya dapat  digunakan  perlindungan  hukum  dengan  pendekatan Restorative Justice. dalam  perkembanganya,  Pendekatan Restorative  Justice pada awalnya lahir dengan beberapa bentuk, antara lain:

## 1. Victim Offender Mediation (VOM) 13
Suatu  pertemuan  antara  korban  dengan  pelaku  yang  dipimpin  oleh seorang  mediator.  VOM  awalnya  berasal  dari  Kanada  sebagai  bagian dari alternative sanksi pengadilan.
2. Family Grup Conferencing (FGC) 14
Conferencing dikembangkan  pertama  kali  di  negara  New  Zealand  pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh  dari  penduduk  asli  New  Zealand  yaitu  bangsa  Maori.
Tujuanya  mendapatkan  kejelasan  dari  peristiwa  yang  terjadi  dengan memberi  semangat  kepada  pelaku,  mengembalikan  kerugian  korban, melakukan  reintegrasi  korban  ke  masyarakat  dan  pertanggungjawaban bersama.
3. Circles 15
Pelaksanaan Circles pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Tujuanya  membuat  penyelesaian  terhadap  suatu  tindak  pidana  dengan mempertemukan  korban,  pelaku,  masyarakat  da  pihak  lainya  yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.
4. Reprative Board/Youth Panel 16
Program  ini  mulai  dilaksanakan  di  negara  bagian  Vermont  pada  tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assictance setelah melihat respon yang baik  dari  warga negara terhadap studi yang dibuat oleh  Spring  tahun  1994  yang  memaparkan  keikutsertaan  masyarakat dalam  program reparative tersebut  dan  sifat  perbaika  yang  menjadi dasarnya.
Dari  ketentuan  bentuk  penerapa Restorative  Justice dari  berbagai negara  demikian  di  atas,  bahwa  dewasa  ini Restorative  Justice telah
13 Marlina, op.cit., h. 181-182. 14 Ibid., h. 188-189. 15 Ibid., h. 192. 16 Ibid., h. 194.
berkembang secara global di seluruh dunia. Dari banyak negara Restorative Justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan  yang  secara  terus-menerus  dipertimbangkan  di  sistem  peradilan dan  undang-undang.  Sesuai  dengan  penyebaran  proses  ini  di  seluruh  dunia maka  timbul  beberapa  inovasi  yang  memang  terbuka  untuk Restorative Justice , yang salah satunya di Indonesia. Perkembangan Restorative  Justice di  indonesia  merupakan  suatu perkembangan  konsep  yang  baru,  dengan  penanganan  perkara  tertentu khsusnya  perkara  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  yang  dilihat  sebagai suatu  pelanggaran  terhadap  manusia  dan  hubungan  antara  manusia,  yang menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi  perbaikan,  rekonsiliasi  dan  menenteramkan  hati. Restorative  Justice merupakan  upaya  untuk  mendukung  dan  melaksanakan  ketentuan  yang diatur dalam Pasal  16 ayat  3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  yaitu  bahwa  “penangkapan,  penahanan  atau  tindak  pidana  penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. 17
Adanya  upaya  pelaksanaan Restorative  Justice tidak  berarti  bahwa semua  perkara  anak  harus  dijatuhkan  putusan  berupa  tindakan  untuk mengembalikan terdakwa anak kepada kedua orang tua, karena hakim harus memperhatikan kriteria tertentu, antara lain: 18
1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan ( frist offender ).
2. Anak tersebut masih sekolah.
3. Tindakan  pidana  yang  dilakukan  bukan  tindak  pidana  kesusilaan  yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka barat, atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang menganggu/merugikan kepentingan umum.
4. Orang  tua/wali  anak  tersebut  masih  sanggup  untuk  mendidik  dan mengawasi anak tersebut.
Dengan  demikian,  dari  perkembangan  konsep  Diversi  dan Restorative Justice dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana,  maka  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  tahap putusan  pengadilan,  aparat  penegakan  hukum  sebagai  amanat  yang diberikan  oleh  undang-undang,  harus  mampu  menerapkan  kedua  konsep demikia,  agar  setiap  hak-hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat terpenuhi.  Ketentuan  pelaksanaan  Diversi  dan Restorative  Justice yang terdapat  dalam  ketentua  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang
17 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
18 Marlina, op.cit., h. 205.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan peluang terhadap peneggak hak anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  melalui  penerapan  Diversi  dan Restorative Justice .
Upaya  Penerapan  Diversi  Dan  Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana
Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dimulai dari  sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke  tindak  pidana  atau  sering  disebut  dengan juvenile  delinquency. Tindakan/perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak ( juvenile delinquency ) merupakan  setiap  perbuatan  atau  tingkah  laku  seorang  anak  yang  belum berumur 18 tahun dan belum  kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma  hukum  yang  berlaku  serta  membahayakan  perkembangan pribadi  si  anak  yang  bersangkutan. 19 Sebelum  anak  menjadi  pelaku  tindak pidana  dimasa  usia  perkembangannya,  diupayakan  perlindungan  hukum sedini  mungkin  yakni  bertolak  belakang  dari  konsepsi  perlindungan  anak yang  utuh,  kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak  berdasarkan asas-asan  non  diskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  baik  bagi  anak,  hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  serta  penghargaan terhadap pendapat anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak,  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  mulai  dari pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban dan  bertanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  pada  anak yakni  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum. 20 perlindungan  yang  diberikan  oleh  pembentuk  undang-undang terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  atau  anak  sebagai  pelaku tindak pidana harus menjadi acuan bagi setiap aparat penegak hukum untuk memanimalisir tindakan putusan penjara terhadap anak.
Ketika  anak  tersebut  diduga  melakukan  tindak  pidana,  sistem peradilan  formal  yang  ada  pada  akhirnya  menempatkan  anak  dalam  status narapidana tentunya membawa anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsekuensi  yang  cukup  besar  dalam  tumbu  kembang  anak.  Proses penghukuman  yang  diberikan  kepada  anak,  dalam  hal  ini  adalah  penjara, tidak  berhasil  menjadikan  anak  menjadi  efek  jera  serta  menyesali  dari perbuatannya  untuk  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dalam  menjunjung
19 Wagiati Soetedjo, dan Melani, op.cit. , h. 11.
20 Pasal  59  Ayat  (2)  Huruf  b  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
proses  tumbuh  kembangnya,  melainkan  penjara  justru  seringkali  membuat anak semakin professional melakukan tindakan kejahatan.
Salah  satu  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  anak  yang  telah  melakukan  tindak pidana,  tetapi  lebih  difokuskan  pada  dasar  pemikiran  bahwa  penjatuhan sanksi  tersebut  sebagai  sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum sangat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor diluar diri  anak, seperti pergaulan, Pendidikan,  teman  bermain  dan  sebagainya,  karena  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya  terpengaruh  Tindakan  negatif  dari orang dewasa atau orang disekitarnya. 21
Perlindungan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  sangat benar-benar  harus  diterapkan,  salah  satunya  melalui  konsep  Diversi  dan Restorative  Justice .  Diversi  merupakan  langkah  pengalihah  dari  proses peradilan  kedalam  proses  alternatif  penyelesaian  perkara,  dengan penerapanya  menggunakan  pendekatan Restorative  Justice yaitu  melalui musyawarah  atau  mediasi  dengan  pihak  korban,  pihak  pelaku,  dan  pihak terkait. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum  selanjutnya  yang  bertujuan  untuk  mencegah  pengaruh  negatif terhadap  anak.  Pengalihan  dapat  dilakukan  atas  dasar  kewenangan  diskersi dari  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim,  sesuai  dengan  tingkatan pemeriksaan  melalui  suatu  penetapan.  Apabila  perkaranya  tidak  dapat diselesaikan  secara  mediasi  sistem  peradilan  pidana  harus  mengacu  pada due  process  of  law, sehingga  Hak  Asasi  Anak  yang  diduga  melakukan tindak pidana dapat dilindungi. 22
Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice berupaya  memberikan keadilan  kepada  anak  yang  sedang  berhadpan  dengan  sistem  peradilan akibat  terlanjur  melakukan  tindak  pidana.  Diversi  diberikan  kepada  anak yang  sedang  berhadapan  dengan  hukum  dikarenakan  sebagaiman  dalam ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas  menyebutkan  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  wajib mengupayakan  Diversi,  dengan  kulaifikasi  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana.
21 Marlina,  (2010), Pengantar  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Dalam Hukum Pidana, Medan: USU Pres, h. 1.
22 Wagiati Soetedjo dan Melani, op.cit ., h. 134-135.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
Upaya  penyelesaian  secara  Diversi  dengan  pendekatan Restorative Justice bertujuan  untuk  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  anak, menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses  peradilan,  menghindarkan  anak dari  perempasan kemerdekaan, mendorong masyarakat  untuk  berpastisipasi dan  menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada  anak 23 .  Dari  tujuan  Diversi tersebut  dalam  prosesnya  aparat  penegak  hukum  ataupun stakeholder sebagaimana  yang  terdapat  dalam  ketentuan  pasal  8  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan,  keharmonisan  masyarakat,  dan  kepatutan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.
Dalam  sistem  hukum  positif  khususnya  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, sangat  berpengaruh  dalam  pengaturan  penerapan  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice .  dalam  pemberlakuannya  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak,  sebagaimana  disebutkan  bahwa  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan Diversi. 24 Sedangkan  untuk  ketentuan  penerapan Restorative  Justice menyebutkan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan pendekatan  Keadilan  Restoratif,  mulai  pada  tahap  penyidikan  dan penuntutan  pidana  Anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan,  dan  pendampingan  selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. 25
Penerapan  Diversi  dengan  pendekatan Restorative  Justice sebagai salah  usaha  untuk  mencari  penyelesaian  konflik  secara  damai  di  luar pengadilan  masih  sulit  diterapkan.  Di  Indonesia  banyak  hukum  adat  yang bisa menjadi restoratif, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan  dalam  hukum  nasional.  Hukum  adat  bisa  menyelesaikan konflik  yang  muncul  di  masyarakat  dan  memberikan  kepuasan  pada  pihak yang  berkonflik.  Munculnya  ide  Diversi  dengan  pendekatan  keadilan
23 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
24 Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
25 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
restoratif  sebagai  kritik  atas  penerapan  sistem  peradilan  pidana  dengan pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik  sosial. Penyebabnya,  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut  tidak  dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. 26
Dengan demikian, Diversi dan Restorative Justice dilakukan dengan alasan  untuk  memberikan  suatu  kesempatan  kepada  pelanggar  hukum  agar menjadi  orang  yang  baik  kembali  melalui  jalur  non  formal  dengan melibatkan  sumber  daya  masyarakat.  Diversi  berupaya  memberikan keadilan  kepada  kasus  anak  yang  telah  terlanjur  melakukan  tindak  pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan  tersebut  dipaparkan  melalui  sebuah  penelitian  terhadap  keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat ( appropriate treatment ). Tiga jenis pelaksanaan program Diversi yaitu:
1. Pelaksanaan  kontrol  secara  sosial  ( social  control  orientation ),  yaitu aparat  penegak  hukum  menyerahkan  pelaku  dalam  tanggung  jawab pengawasan  atau  pengamatan  masyarakat,  dengan  ketaatan  pada persetujuan atau  peringatan yang diberikan. Pelaku  menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku  ( social  service orientation ),  yaitu  melaksanakan  fungsi  untuk  mengawasi,  men campuri,  memperbaiki  dan  me  nyediakan  pelayanan  pada  pelaku  dan keluarganya.  Masyarakat  dapat  mencampuri  keluarga  pelaku  untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju  proses Restorative  Justice atau  perundingan  ( balanced  or Restorative Justice orientation ), yaitu melindungi masyarakat,  memberi kesempatan  pelaku  bertanggung  jawab  langsung  pada  korban  dan masyarakat  dan  membuat  kesepakatan  bersama  antara  korban  pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
Pelaksanaan  Diversi  dan Restorative  Justice memberikan  dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai  dengan  prinsip  utama  dari  Diversi  dan Restorative  Justice , mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem  peradilan  pidana  formal  dan  memberikan  kesempatan  anak  pelaku untuk  menjalankan  sanksi  alternatif  tanpa  pidana  penjara.  Penyelesaian tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dengan  kebijakan  Diversi  dan
26 Setyo  Utomo,  Sistem  Pemidanaan  Dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berbasis Restorative  Justice, Mimbar  Justitia  Fakultas  Hukum  Universitas  Suryakencana, Vol.  5, Nomor. 01, 2013, h. 86.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
Restorative  Justice membawa  partisipasi  masyarakat  dan  mediator  sebagai salah satu kumponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana.  Peran  masyarakat  di  sini  adalah  memberikan  aspirasinya  dalam pelaksanaan  proses Restorative  Justice yaitu  dengan  megusahakan  agar dapat  mengembalikan  tatanan  masyarakat  yang  terganggu  akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.
Salah  satu  hasil  dari Restorative  Justice adalah  pelaku  memberikan tanggung  jawab  langsung  kepada  korban  dalam  bentuk  ganti  rugi  atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan  kesepakatan  maka  pelaku  harus  melaksanakan  semua kesepakatan  tersebut  dengan  pengawasan  dari  masyarakat.  Sementara  itu korban  berhak  mendapat  ganti  rugi  dan  penyembuhan  dari  pelaku  atas kesakitan, penderitan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi dan Restorative Justice ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat ( impact ) terutama perilaku pelaku setelah pertanggungjawabannya selesai dilaksanakan.
Dengan  demikian,  dari  upaya  yang  diberikan  oleh  pembentuk peraturan  perundang-undangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dalam  penerapannya  tidak sedikit mengalami kendala di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Memasukkan  peraturan  Diversi  dan Restorative  Justice dalam  sistem hukum secara lengkap.
2. Seringnya  terjadi re-offendin g  atau  pelanggaran  kembali  oleh  pelaku yang telah menjalani Diversi dan Restorative Justice .
3. Keberhasilan  dari  proses  Diversi  dan Restorative  Justice sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
4. Sangat  sulit  untuk  menghindarkan  anak  dari  pemidanaan  secara retributive justice apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
5. Pemahaman  masyarakat  tentang  proses  Diversi  dan Restorative  Justice dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.
6. Kemampuan  mediator  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  proses Restorative  Justice dan  petugas  yang  terlalu  campur  tangan  dalam keputusan.
7. Lembaga  mediasi  yang  terlalu  banyak  membuat  aparat  penegak  hukum seperti  polisi  dan  jaksa  terlalu  mudah  menyerahkan  kasus  yang ditanganinya pada proses mediasi.

## KESIMPULAN
1. Bawah  dalam  perkembangan  konsep  Diversi  dan Restorative  Justice dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  di  berbagai  negara  salah  satunya  terhadap  perkembangan Diversi  yakni  di  negara  New  Zealand  dan  australia  telah  memberikan pemahaman  dalam  pelaksanannya  dengan  keberhasilan  mengalihkan dari  pidana  formal  ke  non  formal  yang  sampai  saat  sekarang perkambanganya  di  ikuti  oleh  berbagai  negara  khususnya  di  indonesia dengan tiap tahunya memberikan dampak positif terhadap anak sebagai pelaku  tindak  pidana.  Sedangkan  perkembangan Restorative  Justice dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  melahirkan  bentuk Restorative  Justice yakni  Victim Offender Mediation (VOM), Family Grup Conferencing (FGC), Circles, Reprative  Board/Youth  Panel,  yang  dimana  di  indonesi  dalam perkembangannya  menciptakan  suatu  kewajiban untuk  membuat  segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  pelaku  dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  perbaikan,  rekonsiliasi  dan menenteramkan hati.
2. Bahwa  upaya  penerapan  Diversi  dan  pendekatan Restorative  Justice dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  oleh  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan  negeri  wajib diupayakan Diversi. Sedangkan untuk ketentuan pemberian
perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  penerapan Restorative Justice, yakni mulai pada tahap penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di lingkungan peradilan umum, dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Maidin  Gulton,  2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung; Rafika Aditama.
Marlina,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice  Dalam
Hukum Pidana, Medan: USU Pres.
Marlina,  2012, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice, Cet-2,  Bandung:  Refika
Aditama.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP DIVERSI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE (Rizki Akbar , Yandri Radhi Anadi)
Wagiati  Soetedjo  dan  Melani, 2013, Hukum  Pidana  Anak, Cetakan  ke-4, Bandung; Rafika Aditama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Jurnal
Setyo  Utomo,  Sistem  Pemidanaan  Dalam  Hukum  Pidana  Yang  Berbasis Restorative  Justice, Mimbar  Justitia  Fakultas  Hukum  Universitas Suryakencana, Vol. 5, Nomor. 01, 2013.
Yandri  Radhi  Anadi,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengemuditransportasi Akibat  Pembatalan  Sepihak  Oleh  Konsumen, Jatiswara ,  Vol.  36,
No. 1, 2021.