## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International
Finance (FIF) Cabang Lampung
Anggalana  Muhammad Raies Juliansa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: anggalana@ubl.ac.id muhammadraiesj@gmail.com

## Abstract
This study aims to find out and analyze the factors that cause the crime of embezzlement, the application of the criminal law of embezzlement and the judge's consideration of the crime of embezzlement in office (Study of Decision Number: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). The method used in this research is a normative law approach. Regarding the factors causing embezzlement in office in Decision No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk is low mentality and intelligence, internal factors that are general in nature include education while factors that  come  from  outside  the  individual  are  environmental  factors.  The  judge's  decision  stated  that  the defendant's  actions  as  an  act  of  embezzlement  in  office  were  correct.  Evidence  that  the  Defendant embezzled consumer credit installment money and sold vehicles owned by the Company. Application of Criminal Law to Decision Number 16/Pid.B/2023/PN Tjk, based on the Decision of the Panel of Judges, the defendant was charged with Article 374 of the Criminal Code because he had been proven guilty of committing the crime of embezzlement with a position in the elements of Article 374 of the Criminal Code and the defendant was sentenced to prison for 1 year 3 months. The considerations of the Panel of Judges in  Decision  Number  16/Pid.B/2023/PN  Tjk  stated  that  the  elements  of  the  crime  committed  by  the defendant actually occurred or concrete events that occurred (dassein) and fulfilled the elements of a good decision  and  consideration  non-juridical,  i.e.  things  that  burden  and  lighten  the  defendant  in  the application of his decision in accordance with the principle of legal certainty, the principle of justice and the  principle of expediency in a balanced or proportional manner  with the substance  of the  principle of independence.
Keywords: Crime, Embezzlement, Debt Collector.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  mengenai  faktor  penyebab terjadinya  tindak  pidana  penggelapan,  penerapan  hukum  pidana  penggelapan  serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Metode yang digunakan dalam penelitin ini yaitu dengan pendekatan hukum  normative.  Mengenai  faktor  penyebab  terjadinya  penggelapan  dalam  jabatan  pada Putusan  No.  16/Pid.B/2023/PN  Tjk  adalah  mental  dan  daya  inlegensi  yang  rendah,  faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu  adalah  faktor  lingkungan.  Putusan  hakim  menyatakan  perbuatan  terdakwa  sebagai perbuatan  penggelapan  dalam  jabatan  sudah  tepat.  Tebukti  bahwa  Terdakwa  menggelapkan uang  angsuran  kredit  milik  konsumen  dan  menjual  kendaraan  milik  Perusahaan.  Penerapan
Hukum  Pidana  pada  Putusan  Nomor  16/Pid.B/2023/PN  Tjk,  berdasarkan  Putusan  Majelis Hakim maka terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN  Tjk  menyatakan  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa  yang  terjadi  secara  nyata  atau  peristiwa  konkrit  yang  terjadi  (dassein)  dan  telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan  dan  meringankan  terdakwa    dalam  penerapan  putusannya  sesuai  dengan  asas kepastian  hukum,  asas  keadilan  dan  asas  kemanfaatan  secara  berimbang  atau  proporsional dengan substansi prinsip indepedensinya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Debt Collector.

## A. PENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan kegiatan tersendiri, untuk mendapatkan  kedua  hal  tersebut  dibutuhkan  biaya  dalam  memenuhi  nya  sehari-hari. Di  dalam  memenuhi  kebutuhan  kehidupannya  tentu  haruslah  bekerja,  pekerjaan merupakan  profesi.  Berbicara  tentang  profesi  tentu  salah  satunya  ada  yang  terikat dalam  suatu  organisasi  atau  instansi  yang  tentunya  tidak  terlepas  dari  unsur kepercayaan.  Seseorang  yang  telah  menerima  kepercayaan  pada  suatu  instansi  yang tentunya  ada  yang  memiliki  posisi  atau  jabatan  bilamana  unsur  kepercayaan  telah diemban tentu seseorang wajib menjaganya. Hal tersebut terkait pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi  kemanusiaan”.  Namun  seiring  perkembangan  zaman  kebutuhan  seseorang semakin  meningkat  dan  gaji  atau  upah  pekerja  tersebut  tidaklah  mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana. Menurut L. J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana  dilihat  secara  objektif  merupakan  “suatu  tindakan  (berbuat  atau  lalai  berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif”. 1
1 Van Apeldoorn. (1981). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:P.T Grafitas, p. 338
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya Maka segala tindakan yang dikatakan curang dan dapat  merugikan  pihak-pihak  maka  hal  tersebut  dikatakan  telah  melanggar  hukum yang terkait. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau hukuman kepada yang terlibat dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan peristiwa atau kejadiannya.
Dan  jika  diihat  dari  sebjektif  dari  peristiwa  pidana  “segi  kesalahan”,  yakni  bahwa akibat  yang  tidak  diinginkan  Undang-Undang,  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  dapat diperberatkan padanya Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi,  sudah  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  ketentuan hukumnya  sudah  diatur  sesuai  dengan  kejahatan  yang  ia  lakukan.  Sering  kali  tindak yang dilakukan ialah penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan  lain.  Peraturan  tindak  pidana  penggelapan  terdapat  pada  pasal  372  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  namun  penulis  akan  membahas  tentang  Tindak Pidana  Penggalapan  dalam  jabatan  pada  pasal  374  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  atau  ketentuan  hukumnya  sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan. Sering kali tindak yang dilakukan ialah penggelapan. 2
2 R.  Soesilo. (1995) .  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar  komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal . Bogor : Politea, p. 268
Penggelapan  merupakan  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan  menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan  tujuan  untuk  menguasai,  atau  digunakan  untuk  tujuan  lain.  Peraturan  tindak pidana  penggelapan  terdapat  pada  pasal  372  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, namun  penulis  akan  membahas  tentang  Tindak  Pidana  Penggelapan  dalam  jabatan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada dasar nya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia  miliki  secara  menyimpang  bertentangan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari diberikannya  wewenang  dari  jabatan  tersebut,  serta  melakukan  perbuatan  yang melawan  hukum  sehingga  perbuatan  tersebut  merugikan  orang  lain  ataupun  instansi dengan  cara  menggelapkan  baik  berupa  surat,  barang,  uang,  dan  dokumen.  Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.
Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana di Indonesia merupakan alur yang tidak  terputus,  yaitu  dilaksanakan  oleh  polisi  dengan  penyidikan  dan  meneruskan perkaranya  ke  Kejaksaan  dan  Kejaksaan  melakukan  penuntutan  di  muka  Pengadilan. Sistem  peradilan  pidana  melibatkan  penegakan  hukum  pidana,  baik  hukum  pidana substantif,  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana,  dalam  bentuk yang  bersifat  preventif  (pencegahan),  represif  (penumpasan)  maupun  kuratif (pengendalian). Dengan demikian nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem  peradilan  pidana  yakni  lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan lembaga  pemasyarakatan  dalam  melakukan  penanggulangan  pelaku  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia. 3
Pelaksanaan  tujuan  pemidanaan  tidak  semata-mata  memberikan  ancaman  pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak  susila atau merugikan masyarakat. Pemberian  ancaman  pidana  menurut  harus  memperhatikan  tujuan  hukum  pidana,
3 Yoga  Saputra  Alam,  Erlina  B,  Anggalana.  (2021 ) .  Analisis  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN Tjk ). Jurnal Pro Justitia. Vol. 2, No. 2, hlm. 4
yaitu  pemberian  ancaman  pidana  harus  berusaha  mewujudkan  masyarakat  adil Makmur  berdasarkan  pancasila  dan  harus  bersifat  netral.  Ia  dapat  berusaha  untuk menstimulir  atau  berusaha  untuk  mencegah.  Hal  ini  adalah  untuk  kesejahteraan  dan pengayoman  masyarakat.  Penerapan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki  yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
Penjatuhan  pidana  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  perubahan  atau penyesuaian  pidana  kepada  narapidana.  Pelaku  yang  dijatuhi  pidana  atau  tindakan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  masing-masing  dalam  sistem  peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban  kejahatan,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. 4
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  biasa  dikenal  dengan  penggelapan dengan  pemberatan,  dan  diatur  dalam  Pasal  374  yang  berbunyi:  “Penggelapan  dalam jabatan  adalah  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaanya  terhadap barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencaharian  atau  karena mendapat upah untuk itu”
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  suatu  tindak  pidana  berhubugan  dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak  pidana  ini  bermula  dari  adanya  suatu  kepercayaan  pihak yang  dilakukan  oleh pelaku  tindak  pidana penggelapan  tersebut.  Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah
4 Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016) . Politik Hukum. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, p.13.
satu  jenis  kejahatan  terhadap  kekayaan  manusia  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). 5
Tentunya penegakan   hukum   terhadap   kerugian   ekonomi   yang   diderita   oleh perusahaan-perusahaan swasta harus ditegakkan untuk memberikan  kepastian  hukum walaupun  hal  tersebut  tidak  merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara, karena  negara  harus  menjamin    hak-hak    setiap    warga    negaranya    sebagai    subjek hukum  baik  dalam  perseorang maupun badan hukum. 6
Tindak  pidana  penggelapan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  berada  di  dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang  berada  di  dalam  lingkungan  perusahaan,  karena  biasanya  pihak  tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia  bekerja  sehingga  bukan  lah  hal  yang  sulit  untuk  melakukan  tindak  pidana penggelapan.    Dengan  adanya  kasus  tindak  pidana  penggelapan  tersebut  maka  nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara  hidup.  Moral  atau  moralitas  yang  digunakan  untuk  perbuatan  yang  diikat  oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat.
Pelanggaran  dan  perbuatan  melawan  hukum  harus  ada  penindakan  dalam penegakan  hukum,  norma  hukum  yang  hendak  ditegakkan  mencakup  pengertian hukum  formal  dan  hukum  materil.  Hukum  formal  hanya  menyangkut  Peraturan Perundang-Undangan  yang  tertulis,  sedangkan  hukum  materil  mencakup  pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 7
5 Mahendri  Massie.  (2017). Tindak  pidana  penggelapan  dalam  menggunakan  jabatan  Berdasarkan  Pasal 415 KUHP . Jurnal Lex Crimen . Vol. 6, No. 7, hlm. 101 6 Muh.  Tezar.  ST.  Nurjannah.  (2020). Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan.  lauddin Law Development Journal (ALDEV) , Vol. 2, No. 3, hlm. 2
7 Edward  Pakpahan.  (2020). Penegakkan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan. Jurnal kajian hukum . Vol. 1, No. 1, hlm. 62
Seperti  pada  kasus  Pidana  pada  Putusan  Nomor:  16/Pid.B/2023/PN  Tjk  terkait dengan  Penggelapan  dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh  Debt  Kolector  di  PT  Federal International  Finance  (FIF)  Cabang  Lampung.  Penggugat  atau  PT  Federal  International Finance  yang  merupakan  Perusahaan  Pembiayaan  yang  bergerak  sebagai  jasa  layanan pembiayaan kendaraaan bermotor melaporkan Tergugat yang merupakan seorang Debt Kolocetor  (pihak  ketiga  yang  mendapat  tugas  dari  lembaga  keuangan  atau  pihak kreditur  untuk  menagih  utang  kepada  debitur  yang  menunggak  dengan  beberapa kriteria tertentu) di tempat ia bekerja yaitu PT Federal International Finance (FIF).
Pihak  PT.  Federal  International  Finance  (FIF)  melakukan  tahapan  atau  proses penyelidikan atas kecurangan yang terjadi di Perusahaannya. Terdapat kerugian yang dialami oleh PT. FIF. Pihak FIF menduga bahwa hal mencurigakan tersebut dilakukan oleh karyawan kontraknya yang bekerja sebagai Debt Collector. Setelah diselidiki, maka terdapat  unsur-unsur  telah  terjadinya  penggelapan  di  PT  Federal  International  Finance tersebut. Perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan kontrak di  PT Federal International  Finance  langsung  dilaporkan  ke  pihak  yang  berwenang  untuk  diadili karena  penggelapan  ini  telah  terjadi  lebih  dari  sekali.  Pihak  FIF  melaporkan  kejadian tersebut ke Pengadilan Tanjung Karang  dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait. Proses pengadilan dijalani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Pasal-Pasal terkait Penggelapan dalam jabatan.
Karyaan kontrak yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut telah terbukti secara  sah  serta  diyakinkan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena mendapat  upah  untuk  itu,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  dakwan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kronologis  kasusnya  ialah  pada  saat  bulan  Mei  2022  sampai  dengan  bulan September  2022  di  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  wilayah  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  yang  berwenang  mengadili,  pelaku  telah  melakukan  perbuatan “dengan sengaja dan telah melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain  yang  dilakukan  oleh  orang  yang penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan cara yaitu:
Awal  mula  kejadian  yaitu  ketika  pelaku  yang  merupakan  karyawan  kontrak  yang bekerja  sebagai  debt  kolector  atau  penagih  di  PT.  Federal  International  Finance  (PT.  FIF) Cabang Lampung mendapatkan gaji disetiap bulannya sesuai dengan bukti lampiran I Surat  Perjanjian  Kerja  Nomor  :  000230/KTRK/III/2022,  dalam  hal  ini  pihak  pelaku mempunyai tugas pokok yaitu untuk menagih uang angsuran kredit kendaraan kepada debitur dan mempunyai tugas untuk menyita atau mengambil atau menarik kendaraan berupa  unit  sepeda  motor  dari  debitur  yang  tidak  dapat  melanjutkan  pembayaran angsurannya  (kredit  macet).  Barang  atau  kendaraan  sitaan  dari  hasil  kredit  macet tersebut harusnya diserahkan kepada PT. Federal International Finance (PT. FIF) Cabang Lampung.  Kemudian  pelaku  datang  kerumah  saksi  Pertama  yang  merupakan  salah satu debitur dari PT. FIF Cabang Lampung. Ketika telah sampai dirumah saksi, pelaku melakukan  penagihan  terhadap  uang  angsuran  kendaraan  yaitu  1  (satu)  unit  sepeda motor  kepada  saksi,  namun  saat  itu  saksi  tidak  sanggup  lagi  melakukan  pembayaran angsuran atas motor tersebut, sehingga saksi menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor  beserta  STNK  nya  tersebut  kepada  pihak  PT. FIF melalui  atau  diwakilkan  oleh pelaku.  Kemudian  oleh  pelaku  dibuatkan  surat  penarikan  sepeda  motor  tersebut. Namun,  1  (satu)  unit  sepeda  motor  tersebut  dikuasai  oleh  pelaku  dan  pelaku  tidak menyerahkan  atau  melaporkannya  kepada  PT.  Federal  International  Finance  (PT.  FIF) Cabang  Lampung,  melainkan  pelaku  menjualnya  kepada  seorang  saksi  seharga  Rp. 10.000.000,- dimana uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk keuntungan dan keperluan pribadinya.
Kejadian selanjutnya pelaku mendatangi rumah saksi Kedua (yang juga merupakan salah  satu  debitur  PT.  Federal  International  Finance  (PT.  FIF)  Cabang  Lampung  untuk melakukan  penagihan  pembayaran  angsuran  atas  1  (satu)  unit  sepeda  motor,  dimana saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1. 432.000,- kepada pelaku, dimana uang tersebut merupakan pembayaran untuk 2 bulan angsuran yakni, angsuran ke-27 untuk bulan  Agustus  dan  ke-28  untuk  bulan  September.  Kemudian  terdakwa  menyerahkan kwitansi sebagai tanda penerimaan uang pembayaran angsuran ke-27 dan ke-28 beserta denda  dengan  jumlah  Rp.  1.432.000,-  kepada  saksi,  namum  oleh  pelaku  pembayaran angsuran  saksi  tersebut  hanya  disetorkan  kepada  PT.  Federal International Finance (PT. FIF)  Cabang  Lampung  hanya  sebesar  Rp.  669.000,-  untuk  1  bulan  angsuran  yakni, angsuran ke-27 untuk bulan Agustus, sementara sisanya sebesar Rp. 763.000 disetorkan pelaku kepada PT. Federal International Finance (PT. FIF) Cabang Lampung bukan untuk pembayaran  angsuran  saksi  kedua,  melainkan  disetorkan  pelaku  untuk  pembayaran angsuran  Debitur  yang  saat  itu  menungak  pembayaran.  Sehingga  menyebabkan  PT. Federal  International  Finance  (PT.  FIF)  Cabang  Lampung  harus  mengganti  uang  saksi Kedua  atas  pembayaran  angsuran  ke-28  untuk  bulan  September,  dikarenakan  debitur yang  sampai  saat  itu  tidak  pernah  lagi  melakukan  pembayaran  angsuran  dan  tidak diketahui dimana lokasi keberadaannya.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menganalisis mengenai faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penggelapan,  penerapan  hukum  pidana penggelapan  serta  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan  (Studi  Putusan  Nomor:  16/Pid.B/2023/PN  Tjk).  Dalam  segi  teoritis  penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoritis Hukum Pidana mengenai lingkup tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dalam segi praktis diharapkan dapat  menjadi  bahan  masukan  bagi  masyarakat  dan  praktisi  akademisi  khususnya  di Bandar Lampung.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat  dari  kekaburan  norma 8 ,  menggunakan  pendekatan:  statute  approach, conceptual  approach,  serta  analytical  approach.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum menggunakan  tehnik  studi  dokumen,  serta  analisis  kajian  menggunakan  analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada (Studi Putusan Nomor:16/Pid.B/2023/PN Tjk)
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  suatu  suatu  tindak  pidana  yang berhubungan  dengan  masalah  moral  ataupun  mental  dan  suatu  kepercayaan  atas kejujuran  seseorang.  Oleh  karena  itu  tindak  pidana  ini  bermula  dari  adanya  suatu kepercayaan  pihak  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  tersebut. Penggelapan termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  Pasal  374.  Penggelapan  termasuk  di  dalam  jenis  kejahatan terhadap  harta  benda.  Kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan.
Hasil  wawancara  dengan  Heri  Yulianto  selaku  Aparat  Penegak  Hukum  di  Polda Lampung  berpendapat  bahwa  faktor  penyebab  timbulnya  tindak  pidana  penggelapan dalam jabatan berkaitan dalam unsur-unsur kriminologi tentang kejahatan. Timbulnya kejahatan  atau  sebab-sebab  yang  mendorong  seseorang  melakukan  kejahatan  pada umumnya antara lain, yaitu:
a. Mentalitas  pegawai  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menimbulkan  terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh  untuk  melakukan  tindakan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat pegawai  sebagai  petugas.  Sebaliknya  pegawai  yang  bermental  kuat  tidak  dapat dipengaruhi  oleh  adanya  kesempatan  atau  peluang  melakukan  penggelapan.
8 Metode  penelitian  hukum  normatif  relevan  diterapkan  pada  pengkajian  hukum  yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.
Pegawai  yang  mendasarkan  diri  pada  pengabdian  menganggap  bahwa  jabatan adalah  Amanah  sehingga  tidak  akan  melakukan  penggelapan  walaupun  ada kesempatan.
b. Faktor  pemenuhan  kebutuhan  hidup  yaitu  adanya  tekanan  keluarga  untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
c. Adanya niat dan kesempatan. Niat  dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya  tindak  pidana  penggelapan  yang  disepakati  oleh  sebahagian  dari informan  objek  penelitian.  Betapapun  besarnya  niat  jika  tidak  ada  kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan  dikarenakan  mentalitas  yang  baik  namun  ada  kesempatan  maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
d. Sifat  tamak  dari  manusia,  dimana  kemungkinan  orang  melakukan  tindak  pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan  orang  yang  kaya  akan  tetapi  masih  punya  keinginan  untuk memperkaya  diri  sendiri.  Unsur  penyebab  tindak  pidana  pengelapan  seperti  itu dating dari dirinya sendiri.
Penulis  berpendapat  bahwa  perubuatan  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu disebut  dengan  tindak  pidana  Penggelapan  dalam  jabatan.  Hal  tersebut  dikarenakan Pelaku atau Terdakwa dalam kasus Penggelapan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk  merupakan  seorang  Debt  Collector  atau  seorang  karyawan  yang  bekerja  di Perusahaan FIF. Terdakwa terbukti melakukan Tindakan melawan hukum yang bersifat kriminologis  karna  terdapat  unsur  kejahatan  yaitu  dengan  sengaja  menggelapkan barang  kepunyaan  milik  orang  lain  atau  Perusahaan.  Tugas  seorang  pekerja  Debt Collector  Perusahaan  leasing  adalah  untuk  menagih  uang  angsuran  kepada  debitur untuk  selanjutnya  diserahkan  atau  disetorkan  ke  pihak  Perusahaan,  namun  terdakwa
melakukan  Tindakan  penyelewengan  tugas  atau  pekerjaannya  sebagai  Debt  Collector. Terdakwa  tidak  menyetorkan  uang  angsuran  debitur  kepada  pihak  Perusahaan,  hal tersebut  terjadi  berkali-kali.  Maka  pihak  Perusahaan  mengalami  kerugian  akibat Tindakan penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut.
Berdasarkan  Putusan  No.  16/Pid.B/2023/PN  Tjk,  Terdakwa  juga  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dengan  menjual  kendaraan  yang  masih  dalam  tahap angsuran  (kredit)  oleh  Debitur.  Kendaraan  bermotor  yang  seharusnya  diserahkan  ke pihak leasing karena debitur yang tidak bisa melanjutkan angsuran (kredit macet) telah dijual  oleh  Terdakwa  yang  merupakan  pekerja  debt  collector  Perusahaan  tersebut  ke orang  lain.  Akibat  dari  peristiwa  penggelapan  tersebut  pihak  PT.  FIF  Cab.  Lampung mengalami  kerugian  berupa  1  (satu)  unit  sepeda  motor.  dan  uang  angsuran  dari konsumen yang menunggak sebesar Rp. 1.432.000 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu  rupiah),  jika  ditafsir  dengan  uang  sekitar  Rp.  31.000.000  (tiga  puluh  satu  juta rupiah).  Penulis  berpendapat  bahwa  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  penggelapan dalam jabatan ini juga biasa disebut dengan penggelapan dalam pemberatan. Hal yang menjadi pemberat seperti:
a. Terdakwa  diberikan  barang  yang  kemudian  digelapkan  karena  adanya  unsur hubungan kerja.
b. Dikarenakan mendapatkan upah dalam bentuk uang.
c. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya.
Bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  penggelapan  dalam  jabatan  pada  Putusan  No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah karena faktor sifat tamak, adanya niat dan kesempatan serta faktor untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sebab uang hasil menjual motor dan penagihan  dari  konsumen  tersebut  telah  terdakwa  pergunakan  untuk  menutupi angsuran-angsuran  yang  nunggak  serta  untuk  keperluan  terdakwa  sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain namun  penguasaan  barang  tersebut  berada  bukan  karena  kejahatan  namun dikarenakan adanya hubungan kerja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum  telah  terpenuhi.  Dengan  demikian,  maka  terbukti  bahwa  terdakwa  telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan.
Penulis berpendapat bahwa Tindakan terdakwa pada Putusan tersebut merupakan tindakan  penggelapan  yang  terkait  berdasarkan  Pasal  374  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun”. Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum  meliputi  pendidikan  sedangkan  faktor  yang  bersumber  dari  luar  diri  individu adalah  faktor  lingkungan.  Analisis  putusan  terhadap  putusan  perkara  ini,  bahwa putusan  hakim  dengan  menyatakan  perbuatan  terdakwa  sebagai  perbuatan penggelapan  dalam  jabatan  sudah  tepat.  Tebukti  bahwa  dalam  perkara  ini,  Terdakwa menggelapkan  uang  angsuran  kredit  milik  konsumen  dan  menjual  kendaraan  milik Perusahaan.
2. Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan Pada (Studi Putusan Nomor:16/Pid.B/2023/PN Tjk).
Penggelapan  yang  memanfaatkan  kedudukan  dalam  suatu  pekerjaan  ataupun penggelapan yang penyebabnya yakni keterikatan pekerjaan atau hubungan kerja (zijn persoonlijke dienstbetrekking) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri  (ambt),  namun  hubungan  pekerjaan  seorang  pegawai  dengan  atasannya.  Dasar dari  adanya  perbuatan  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dari  dapat dipidananya  seseorang  adalah  kesalahan,  yang  berarti  seseorang  tidak  mungkin dipertanggungjawabkan  dan  dijatuhi  pidana  kalau  tidak  mempunyai  kesalahan. Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  di  sebut  sebagai  toereken-baarheid, criminal reponsibilty, criminal liability, pertanggungjawaban pidana  disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana  atau  tidak  terhadap  tindakan  yang  dilakukannya  itu.  Penggelapan  dengan pemberatan  dalam  KUHP  diatur  dalam  pasal  374  KUHP.  Sebagaimana  yang  diatur
dalam tindak pidana penggelapan yang lain bahwa tindak pidana penggelapan dengan pemberatan  ini  adalah  tindak  pidana  penggelapan  dalam  pokok  yang  karena  ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancamaman pidananya menjadi berat.
Hasil  wawancara  dengan  Moch  Rifani  Agustam  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  di Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Karang  berpendapat  bahwa  penerapan  hukum  pidana terhadap  tindak  pidana  penggelapan  ini  disebut  juga  sebagai  tindak  pidana penggelapan  yang  dikualifikasi.  Dari  ketentuan  Pasal  374  KUHP  terlihat  bahwa terhadap  penggelapan  dalam  pemberatan  ini  di  ancam  dengan  pidana  paling  lama  5 (lima) tahun penjara. Jadi sistem ancaman pidananya yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 5  tahun  dengan  minimal  1  hari.  Artinya  bahwa  hakim  mempunyai  kebebasan  untuk menjatuhkan  pidana  antara  1  (satu)  hari  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun,  ketentuan  1 hari  ini dapat  di lihat  pada Pasal 12 Ayat 2  KUHP, yang  menyatakan bahwa “Pidana penjara  selama  waktu  tertentu  paling  pendek  adalah  satu  hari  dan  paling  lama  lima belas tahun berturut-turut”.
Penulis berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab, maka seharusnya dapat  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  hukuman  dengan  memandang  Pasal  374  Jo Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP  dan  Undang-  undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan  maka dengan  Pasal  yang  dijerat  Hakim  pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  mengadili terdakwa  Menyatakan  Terdakwa  dapat  dibuktikan  secara  absah  dan  dapat  diyakini bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”  sesuai  yang  tertuang  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut  Umum  yaitu Menjatuhkan  hukuman  kepada  Terdakwa  dengan  hukuman  penjara  selama  1  (satu) tahun  3  (tiga)  bulan,  menetapkan  barang  bukti  yang  telah  dipaparkan  di  dalam  fakta hukum,  sesuai  penetapan  barang  bukti  yang  telah  ditetapkan  oleh  hakim  pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA,  serta menjatuhkan pembebanan  terhadap Terdakwa dengan diwajibkan menyelesaikan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
3. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk).
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A adalah judex facti, pengadilan  pertama  yang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara,  dan bertindak  sebagai  judex  facti  dari  perkara  tersebut.  Berdasarkan  Putusan  Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk untuk kemudian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara ini  sesuai  ketentuan  Pasal  374  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  Kelas  I  A berpendapat  bahwa  yang  dipergunakan  oleh  Hakim  dalam  mempertimbangkan penjatuhan putusan ini, yaitu teori ratio decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang  relevan  dengan pokok  perkara yang  disengketakan  sebagai dasar  hukum  dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas  untuk  menegakkan  hukum  dan  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yang berperkara.
Berdasarkan pendapat penulis, Majelis Hakim dalam penerapan putusannya sesuai dengan  asas  kepastian  hukum,  asas  keadilan  dan  asas  kemanfaatan  secara  berimbang atau  proporsional.  Majelis  Hakim  menerapkan  asas  kepastian  hukum  dengan menerapkan  Pasal  sesuai  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  telah  terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk dalam hal  mengadili  sendiri  menyatakan  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut Umum  dengan  dakwaan  subsideritas,  maka  Majelis  Hakim  yang  mempertimbangkan dakwaan  primer  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  374  KUHP,  yang  unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1) Unsur “Barang siapa”.
Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  yang  identitasnya  sebagaimana  dalam
dakwaan  Penuntut  Umum  bahwa  Terdakwa  selama  persidangan  telah  dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan  yang  di  ajukan  kepadanya  dan  identitas  Terdakwa  tidak  di  sangkal kebenarannya  oleh  para  Terdakwa  sendiri  maupun  oleh  saksi-saksi  sehingga tidak terjadi error in persona.
2) Unsur  Dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu,  yang seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaanya  bukan  karena  kejahatan,  dilakukan  oleh  orang  yang penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu.  Bahwa sebelum mempertimbangkan  dan  menilai  apakah  unsur-unsur  tersebut  telah  terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
a) Dengan  Sengaja:  sebagai  maksud  yaitu  menghendaki  untu  mewujudkan suatu  perbuatan,menghendaki  untuk  tidak  berbuat/melalaikan  suatu kewajiban  hukum,  dan  juga  menghendaki  timbulnya  akibat  dari  perbuatan itu.
b) Menguntungkan  diri  sendiri:  suatu  perbuatan  mana  yang  menjadikan  diri seseorang  mendapat  suatu  kenikmatan  secara  ekonomis  dan/atau kenikmatan secara moril;
c) Secara  melawan  hukum:  Melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;
d) Barang:  Dalam  hal  ini  adalah  sesuatu  objek  yang  dalam  lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);
e) Hubungan  kerja:  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/  buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan perintah.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Penulis  berpendapat  bahwa  unsur  “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah  kepunyaan  orang  lain  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaanya  bukan  karena kejahatan,  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  uang  upah untuk itu” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.
Oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  374  KUHP  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  primer.  Bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Bahwa  alasan  pemaaf  adalah  bersifat  subjektif  dan  melekat  pada  diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama  proses  persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  keadaan-keadaan sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di  atas,  sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Bahwa  tentang  alasan  pembenar  adalah bersifat  objektif  dan  melekat  pada  perbuatan  atau  hal-hal  lain  di  luar  batin  pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-keadaan  yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.
Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah  dan  dijatuhi  pidana.  Hakim  menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  dimana menurut  Majelis  Hakim  cukup  memadai  dan  adil  serta  manusiawi  dengan  perbuatan
yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki  sikap  dan  perbuatannya  di  masa  yang  akan  datang.  Selain  itu,  tujuan pemidanaan  juga  merupakan  media  pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau merupakan  instrument  intimidasi  yang  efektif  agar  anggota  masyarakat  diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.
Bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:
1) Keadaan yang memberatkan:
a) Perbuatan  Terdakwa  menyebabkan  kerugian  pada  PT.  Federal    International Finance (PT. FIF) Cabang Lampung.
2) Keadaan yang meringankan:
a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
b) Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
c) Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Penulis  berpendapat  bahwa  dengan  dijatuhkannya  pidana  yang  ringan  seperti  di dalam  putusan  hakim  ini,  maka  tidak  ada  bedanya  antara  pidana  penggelapan  biasa dengan  penggelapan  dalam  pemberatan,  padahal  pembentuk  undang-undang mengancam  pidana  yang  lebih  berat  terhadap  orang  yang  melakukan  penggelapan dengan  jabatan  dibandingkan  dengan  penggelapan  biasa.  Dengan  dijatuhkannya pidana  yang  berat  terhadap  pelaku  penggelapan  dengan  pemberatan,  maka  orang- orang  yang  akan  melakukan  perbuatan  tersebut  lebih  takut  dan  berpikir  lagi  untuk melakukan  perbuatan  yang  sama  sebab  perbuatan  tersebut  telah  diancam  dan dijatuhkan  pidana  yang  berat.  Dengan  dijatuhkannya  pidana  yang  berat  terhadap pelaku  penggelapan  karena  jabatan,  maka  tujuan  dari  pemidanaan  berdasarkan  teori relatif (teori tujuan) bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki terdakwa serta memberi rasa takut terhadap masyarakat luas secara umum agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.  Maka  dari  itu,  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  tidak  dimaksud
untuk  pembalasan  perbuatan  yang  dilakukan,  penerapan  pidana  disamping  bersifat memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan meyadari kesalahan, juga  dimaksudkan  memberikan  peringatan  agar  orang  lain  tidak  melakukan  seperti yang dilakukan terdakwa.
Namun  Hakim  dalam  hal  ini,  telah  memenuhi  unsur-unsur  putusan  yang  baik. Meskipun  ada  pro  dan  kontra  terhadap  putusan  ini  namun  tidak  dapat  diintervensi ataupun  dikatakan  salah  terhadap  putusan  hakim  tersebut  dan  sebaiknya  dihormati. Menurut  penulis,  hakim  dalam  memutus  sebuah  perkara  dan  mempertimbangkan layak  tidaknya  seseorang  dijatuhi  pidana  seorang  hakim  didasarkan  oleh  keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan substansi putusan hakim terikat dengan prinsip indepedensi hakim.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  Penulis  memberikan  kesimpulan  bahwa  faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk  adalah  mental  dan  daya  inlegensi  yang  rendah,  faktor  intern yang  bersifat  umum meliputi  pendidikan  sedangkan  faktor  yang  bersumber  dari  luar  diri  individu  adalah faktor lingkungan. Putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Tebukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan. Penerapan Hukum  Pidana  pada  Putusan  Nomor  16/Pid.B/2023/PN  Tjk,  berdasarkan  Putusan Majelis  Hakim  maka  terdakwa  dijerat  dengan  Pasal  374  KUHP  karena  telah  terbukti melakukan  tindak  pidana  penggelapan  dengan  jabatan  yang  ada  pada  unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  pada  Putusan  Nomor  16/Pid.B/2023/PN  Tjk menyatakan  bahwa  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yang terjadi  secara  nyata  atau  peristiwa  konkrit  yang  terjadi  (dassein) dan  telah  memenuhi unsur-unsur  putusan  yang  baik  serta  pertimbangan  non  yuridis  yaitu  hal-hal  yang memberatkan dan meringankan terdakwa  dalam penerapan putusannya sesuai dengan
asas  kepastian  hukum,  asas  keadilan  dan  asas  kemanfaatan  secara  berimbang  atau proporsional dengan substansi prinsip indepedensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Metode  penelitian  hukum  normatif  relevan  diterapkan  pada  pengkajian  hukum  yang mengandung  problematika  norma  kabur,  norma  kosong  maupun  norma  konflik. Lihat Diantha , I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016). Politik Hukum. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politea.
Van Apeldoorn. (1981). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:P.T Grafitas.

## Jurnal:
Edward Pakpahan. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Jurnal kajian hukum. Vol. 1, No. 1.
Muh. Tezar. ST. Nurjannah. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. lauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 2, No. 3.
Mahendri  Massie.  (2017).  Tindak  pidana  penggelapan  dalam  menggunakan  jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. Jurnal Lex Crimen. Vol. 6, No. 7.
Yoga  Saputra  Alam,  Erlina  B,  Anggalana.  (2021).  Analisis  Putusan  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  (Studi  Putusan  Nomor: 431/Pid.B/2020/PN Tjk). Jurnal Pro Justitia. Vol. 2, No. 2.