## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PENFUI TIMUR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG
Meliani Helena Suryanti Netha Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana lanynetha68@gmail.com
Maria Elerina Douk Tunti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana maria.tunti@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Penfui  Timur,  Kecamatan Kupang  Tengah,  Kabupaten  Kupang.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif  dengan  sumber  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian ini adalah triangulasi dengan metode analisis data yang telah digunakan oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Penfui  Timur,  Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Good Governance , yaitu: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, aparat Desa  Penfui  Timur  selalu  mengadakan  musyawarah  perencanaan  pengelolaan  alokasi  dana desa kepada masyarakat.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Good Governance,

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  Application  of  Good  Governance  Principles  in Managing  Village  Fund  Allocation  In  East  Penfui  Village,  Central  Kupang  Sub-District, Kupang Regency. The data used in this research is qualitative data with primary data sources and secondary data. The data collection technique in this research is triangulation with data analysis methods using the analytical model used by Miles and Huberman. The results of this study  indicate  that  the  Application  of  The  Principles  of  Good  Governance  In  The Management  Of  Village  Fund  Allocation  In  East  Penfui  Village,  Central  Kupang            Sub- District,  Kupang  Regency  is  in  accordance  with  the  principles  of  good  governance,  that  is: professionality, accountability, transparency, excellent service, democracy and participation, efficiency and effectiveness, rule of law and can be accepted by the whole society. In realizing the  Principles  of  Good  Governance  In  The  Management  Of  Village  Fund  Allocation,  East Penfui  Village,  apparatus  always  hold  deliberations  on  the  management  of  village  fund allocation to the community.
Keywords: Allocation of Village Fund, Good Governance

## PENDAHULUAN
Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh
ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan kehidupan  lahiriah  dan  batiniah.  Terciptanya tujuan  negara  salah  satunya,  bergantung  pada pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara. Dalam upaya penyelenggaraan negara, pemerintah harus mempunyai sistem pemerintahan  yang  baik.  Di  Indonesia  Prinsip good  governance  tertuang  dalam  Pasal  20 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan  yang  wajib  dijalankan  dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2000 Tentang  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang baik adalah  pemerintahan  yang  mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan  prima,  demokrasi  dan  partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sedangkan  Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan  desa,  Pemerintah  Desa  mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Desa  penfui  Timur  adalah  salah  satu desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kupang  Tengah Kabupaten  Kupang.  Pemberian  Alokasi  Dana Desa (ADD), Kabupaten Kupang melalui Peraturan  Bupati  Kupang  Nomor  15  Tahun 2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan
Dan  Belanja  Desa  Tahun  Anggaran  2020 adalah sebagai berikut.

## Tabel 1
Pendapatan Desa Penfui Timur Tahun 2019 Nama Rincian Anggaran (Rp) Lain-lain Pendapatan Asli Desa 20.000.000 Dana Desa 810.811.000 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 122.368.689 Alokasi Dana Desa 429.266.066 Bunga Bank 0,00 Jumlah 1.382.445.755 Sumber : Pemerintah Desa Penfui Timur (diolah) Tabel 2 Pendapatan Desa Penfui Timur Tahun 2020 Nama Rincian Anggaran (Rp) Lain-lain Pendapatan Asli Desa 20.000.000 Dana Desa 815.508.000 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 134.121.195 Alokasi Dana Desa 383.950.486 Bunga Bank 0,00 Jumlah 1.353.579.681 Sumber : Pemerintah Desa Penfui Timur (diolah)
Berdasarkan  tabel  1  dan  tabel  2  dapat diketahui bahwa Desa Penfui Timur menganggarkan  dana  alokasi  sebesar            Rp 429.266.066,00 pada tahun 2019 dan Rp383.950.486,00  pada  tahun  2020.  Besaran dana  yang  dialokasikan  sudah  sesuai  dengan asas yang merata dan berkeadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh tentang  “Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Governance dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Penfui  Timur  Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. ”

## TINJAUAN PUSTAKA

## Good Governance
Good  Governance di  istilahkan  sebagai penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik (Islamy,  2003:68). Good  Governance juga dapat  diartikan    sebagai  adanya  dan  berfungsi baiknya  beberapa  perangkat  kelembagaan
sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan kepentingan  masyarakat  bisa  dijamin  dengan baik (Keraf, 2000).

## Prinsip-Prinsip Good Governance
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  101  Tahun  2000,  Prinsip- Prinsip Kepemerintahan yang baik terdiri dari :
a) Profesionalitas,
meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan  agar  mampu  memberi pelayanan  yang  mudah,  cepat,  tepat dengan biaya yang terjangkau.
b) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas  para  pengambil  keputusan dalam  segala  bidang  yang  menyangkut kepentingan masyarakat. c) Transparansi,  menciptakan  kepercayaan timbal  balik  antara  pemerintah  dan masyarakat melalui penyediaan informasi  dan  menjamin  kemudahan dalam  memperoleh  informasi  yang akurat dan memadai.
d) Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur  yang  baik,  kejelasan  tarif, kepastian  waktu,  kemudahan  akses, kelengkapan  sarana  dan  prasarana  serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
e) Demokrasi  dan  Partisipasi,  mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam  menyampaikan  pendapat  dalam proses  pengambilan  keputusan,  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
f) Efisiensi  dan  Efektifitas,  menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara
optimal dan bertanggungjawab.
g) Supremasi  Hukum  dan  dapat  diterima oleh  seluruh  masyarakat,  mewujudkan adanya penegakan yang adil bagi semua pihak  tanpa  pengecualian,  menjunjung tinggi  HAM  dan  memperhatikan  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.

## Desa
Dalam  pengertian  desa  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa : desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara    Kesatuan Republik Indonesia.

## Pemerintahan Desa
Pemerintahan  desa  atau  disebut  juga Pemdes  adalah  lembaga  pemerintahan  yang bertugas  mengelola  wilayah  tingkat  desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72 Tahun 2005 Tentang Desa tentang pemerintahan  desa  yang  diterbitkan  untuk melaksanakan  ketentuan  pasal  216  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana perimbanganyang  diterima  kabupaten/kota dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota  dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  setelah  dikurangi  Dana Alokasi Khusus.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  Penelitian  ini  menggunakan  data primer dan data sekunder.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah  pada  Desa  Penfui  Timur  Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

## Fokus Penelitian
Fokus  dalam  penelitian  ini  meliputi: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan  prima,  demokrasi  dan  partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

## Informan Penelitian
Penetapan  informan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  anggapan  bahwa  informan  dapat memberikan  informasi  yang  diinginkan  sesuai dengan  permasalahan  penelitian.  Adapun
informan  yang  masuk  dalam  kriteria  dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa  Penfui Timur,  Plt.Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa, Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Ketua Urusan  Pembangunan,  Kepala  Dusun  1, Perwakilan  Masyarakat  yang  ikut  dalam musrembang  desa  (4  orang)  dan  pendamping desa penfui timur.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi pustaka  dan  studi  lapangan  (wawancara, observasi, dokumentasi).
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan  analisis  data  seperti  yang diberikan Miles dan Huberman.
1. Pengumpulan Data (Data Collection) Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan para  narasumber  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  alokasi  dana  desa  yang berdasarkan  pada  prinsip-prinsip good governance.
2. Reduksi Data (Data Reduction) Data  yang  sudah  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas sehingga  dapat  mempermudah  peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data berikutnya.
3. Display Data Display data disampaikan oleh peneliti  berupa  uraian  singkat  dari  hasil wawancara  dengan  para  informan  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  alokasi dana desa.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan Akhir  dari  penelitian  ini  berupa kesimpulan. kesimpulan kemudian diverifikasi  selama  proses  penelitian berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Penfui  Timur  asal  mulanya  dari pemekaran  Desa  Oelnasi  sejak  tahun  2005 berdasarkan  surat  Keputusan  Bupati.  Desa Penfui  Timur  berjarak  0,5  km  dari  pusat Kecamatan  Kupang  Tengah,  berjarak  36  km dari  Kabupaten  Kupang,  dan  berjarak  8  km dari  ibu  kota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Luas  wilayah  Desa  Penfui  Timur  adalah 10.000  km  dengan  Jumlah  penduduknya adalah 5.645 jiwa.
Setelah peneliti melakukan wawancara dengan  para  informan  penelitian  tentang Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Penfui Timur, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

## 1. Prinsip Profesionalitas dalam Pengelolaan ADD
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukan sudah menerapkan  prinsip  profesionalitas.  Hal  ini dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  bapak Egidius Kalogo yang menyampaikan bahwa:
“Salah  satu  bentuk  sistem  profesionalitas aparat desa penfui timur yaitu dengan adanya SISKEU atau Sistem Keuangan. untuk menilai profesionalitasnya  aparat  desa  penfui  timur diberikan arahan atau kursus tentang bagaimana  penggunaan  anggaran  dengan menggunakan sistem keuangan tersebut sehingga dengan menggunakan sistem keuangan format laporan lebih terstruktur” .
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan  bahwa  bentuk  profesionalisme yang  sudah  dijalankan  oleh  pemerintah  desa penfui  timur  adalah  dengan  menerapkan sistem keuangan yang sudah berbasis komputer  sehingga  format  laporan  lebih terstruktur.  Hal  tersebut  didukung  oleh Pendamping  desa  penfui  timur  bapak  Ishak yang menyatakan:
“Salah  satu  bentuk  profesionalisme  kami terhadap  inovasi  yang  sudah  kami  lakukan adalah  dengan  menciptakan  situs  sistem informasi  desa,  dimana      situs  ini  memuat terkait  berbagai  bentuk  pengelolaan  alokasi dana desa. Situs ini dapat mempermudah kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat        terkait  berbagai  bentuk pengelolaan keuangan desa”.

## 2.  Prinsip  Akuntabilitas  dalam  Pengelolaan ADD
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukan sudah menerapkan  prinsip  akuntabilitas.  Hal  ini dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  Penfui  Timur  bapak  Keleopas Nome yang menyampaikan bahwa:
“Untuk  akuntabilitas  nya  sendiri  kami  selalu melaporkannya pada saat musyawarah sehingga diketahui oleh semua orang sehingga di  penetapan            anggaran  dan  realisasi
anggarannya  harus  sama  contohnya  adalah pelaporan  atas  realisasi  biaya  dan  bukti pembayaran dan  foto  kegiatan  infrastruktur yang sudah dijalankan”.
Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang  disampaikan  oleh  Plt.  Sekdes  Bapak Adrianus Nailius yang menyatakan:
“Untuk  mendukung  prinsip  akuntabilitas  dan menerapkannya  dalam          segala  kegiatan  di Desa  Penfui  Timur,  yaitu  dengan  cara memberikan  informasi  secara  umum  kepada warga  masyarakat  serta  memfoto  segala bentuk kegiatan terlebih khusus yang berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  yang nantinya akan dibuatkan baliho yang sekarang sudah  di  pasang  di  depan  kantor  desa sehingga  masyarakat  bisa  membaca  dan mengetahui  dana  desa  digunakan  untuk  apa dan  juga  bisa  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat”.
Berdasarkan  pernyataan  yang  sudah dikemukakan  bahwa  dari  prinsip  akuntabilitas bentuk  pelaporan  pada  saat  musrebangdes adalah  berupa  pelaporan  bukti  dokumentasi pelaksanaan  hasil  kegiatan  yang  sudah dijalankan  seperti  pelaporan  atas  realisasi biaya  dan  bukti  pembayaran,  serta  foto kegiatan infrastruktur yang sudah dijalankan. 3.  Prinsip  Transparansi  dalam  Pengelolaan ADD
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukan sudah melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan, hal tersebut seperti yang disampaikan  Ketua  Badan  Permusyawaratan Desa Penfui Timur:
“Untuk  prinsip  transparansi  sendiri,  kami sudah  menerapkannya  dalam  pengelolaan alokasi  dana  desa,  dimana  kami  sudah meletakan  sebuah  baliho      besar  di  depan kantor  desa  yang  berisi  tentang  anggaran alokasi  dana  desa  setelah  anggaran  sudah selesai  berjalan  sehingga  masyarakat  desa dapat          membaca  dan  juga  mengetahui pengelolaan  alokasi  dana  desa  dengan membaca baliho tersebut, selain itu juga untuk laporan pertanggungjawaban dilaporkan pada saat  musyawarah  desa  yang  dihadiri  oleh semua  kalangan  sehingga  semua  dapat dibahas bersama terkait tentang apa saja yang akan  dilakukan  dan  dijalankan  secara terbuka”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  tersebut  menunjukan  bahwa  bentuk transparansi yang sudah dijalankan pemerintah
Desa  Penfui  Timur  dalam                Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  adalah  berupa  penyediaan baliho,  papan  informasi  desa,  dan  situs  yang namanya  sistem  informasi  desa  yang  dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Prinsip Pelayanan Prima dalam Pengelolaan ADD
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukan sudah menerapkan  prinsip  pelayanan  prima,  hal tersebut  seperti  yang  disampaikan  oleh Plt.Sekdes yang mengatakan:
“Adapun  bentuk  pelayanan  yang  sudah  kami jalankan dengan menggunakan anggaran dari alokasi  dana  desa  yaitu  berupa  pembuatan jalan  rabat,  pengaspalan,  perkerasan  jalan tani, perluasan jaringan air bersih, pengeboran  sumur  bor,  dan  pembangunan drainase”.
Salah seorang informan yang merupakan ketua dusun 1 juga mengatakan: “Kami  selalu  memberikan  pelayanan  yang terbaik  kepada  semua  masyarakat  dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada semaksimal  mungkin  untuk  hal-hal  yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  narasumber,  contoh  konkrit  dari penerapan prinsip pelayanan prima yang sudah dijalankan  oleh  pemerintah  desa  penfui  timur yaitu berupa pembuatan jalan rabat, pengaspalan,  perkerasan  jalan  tani,  perluasan jaringan  air  bersih,  pengeboran      sumur  bor, dan pembangunan drainase.

## 5.  Prinsip  Demokrasi  dan  Partisipasi  dalam Pengelolaan ADD
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukan sudah menerapkan prinsip demokrasi dan partisipasi, hal  tersebut  seperti  yang  disampaikan  oleh Kepala Desa Penfui Timur yang mengatakan:
“Melalui Musrengbangdes, masyarakat diundang  secara  umum  dan  dapat  ikut berpartisipasi  dalam  rencana  kegiatan  yang akan dilaksanakan oleh desa. Musrengbangdes  juga  dapat  menjadi  wadah bagi  masyarakat  desa  untuk  menyalurkan aspirasinya  dan  juga  partisipasinya  dalam pemberdayaan desa”.
Hal  ini  pun  sesuai  dengan  pernyataan yang disampaikan oleh kepala dusun 1 sebagai berikut  :
“Setiap  dusun  itu  mewajibkan  masyarakatnya untuk turut ambil bagian dalam musrengbangdes  dan  pengalaman  selama  ini, 90% masyarakat hadir dan ikut berpartisipasi, kecuali karena kondisi saat ini yaitu covid’19, maka orang-orang yang mengikuti musrengbangdes  dibatasi  jumlahnya  hanya 20-30  orang,  kalau  sebelum  adanya  covid’19 kantor  desa  bahkan  tidak  bisa  menampung karena  banyak  sekali  masyarakat  yang  hadir dan ikut berpartisipasi”.

## 6.  Prinsip  Efisiensi  dan  Efektivitas  dalam Pengelolaan ADD
Pemerintah  Desa  Penfui  Timur  dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  sudah  bisa dikatakan  efisien  dan  efektif,  hal  tersebut didukung  oleh  pernyataan  dari  kepala  desa Penfui Timur:
“Kami  mempunyai  dana  yang  terbatas sehingga  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa,  kami  mengalokasikan  pada  hal-hal prioritas yang menjadi  kebutuhan masyarakat berdasarkan  musyawarah,  baik  musyawarah tingkat  dusun  maupun  musyawarah  tingkat desa,  sehingga  dari  hasil  musyawarah tersebut,    kami  dapat  menetapkan  secara bersama-sama  mana  yang  menjadi  skala prioritas dan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami yaitu  dengan pembuatan jalan rabat, pengaspalan, pembangunan  drainase,  dan  masih  banyak lainnya  sebagai  bentuk  pelayanan  kami kepada masyarakat”.
Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD sebagai berikut:
“Untuk  alokasi  dana  desa  sendiri,  karena dana yang ada terbatas maka kami mengalokasikannya  kepada  hal-hal  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri. Hasil  fisik  yang  sudah  kami  buat  di  desa penfui  timur  yaitu  dengan      membuat  jalan rabat beton, perkerasan jalan tani, pengaspalan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut Pemerintah Desa Penfui Timur dalam menerapkan  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas sudah  dapat  mempertanggungjawabkan  hasil fisik  yang  sudah  dijalankan  di  desa  penfui timur  yang  dibangun  dengan  anggaran pengelolaan alokasi dana desa.   Dimana Hasil fisik  tersebut  berupa  pembuatan  jalan  rabat, pengaspalan,  perkerasan  jalan  tani,  perluasan
jaringan air bersih, pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase.

## 7.  Prinsip  Supremasi  Hukum  dan  dapat diterima oleh seluruh masyarakat
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukan sudah menerapkan  prinsip  supremasi  hukum,  hal tersebut  seperti  yang  disampaikan  oleh  ketua BPD yang mengatakan:
“Penegakan  hukum  pasti  ada  kalau  ada pelanggaran, selama ini belum ada pelanggaran  karena  semua  terbuka  dan diketahui  oleh  masyarakat.  Kami  juga  selalu memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat  dan  memperhatikan  berbagai kebutuhan masyarakat”.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang  disampaikan  oleh  pendamping  desa penfui timur sebagai berikut:
“Untuk  penegakan  hukum  tentunya  yang punya  kewenangan  penegakan  hukum  di  desa itu  ada  pada  inspektorat  daerah  atau  salah satu  badan  yang  ditugaskan  untuk  melakukan pengawasan, pengauditan bahkan pemeriksaan  terhadap  pengelolaan  keuangan desa.  Untuk  desa  Penfui  Timur  setiap  tahun dilakukan  pemeriksaan  pengawasan  terhadap keuangan  desa.  Jadi,  kebutuhan  melalui aplikasi  keuangan  desa  atau  disebut  dengan sistem  keuangan  desa  sudah  transparan terhadap  keuangan  desa  semakin  terbuka sehingga  kurang  lebih  sudah  4  tahun  badan pemeriksa  keuangan  melakukan  pemeriksaan kepada  Desa  Penfui  Timur  belum  adanya penyelewengan terhadap keuangan desa”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Prinsip Good  Governance sudah diterapkan oleh pemerintah Desa Penfui Timur dalam  pelaksanaan  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pemerintah Desa Penfui Timur sudah menerapkan  prinsip-prinsip Good  Governance yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi  dan partisipasi,  efisiensi  dan  efektifitas,  tegaknya supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh seluruh  masyarakat.    Prinsip  Profesionalitas berupa  inovasi  yang  namanya  situs  sistem
informasi  desa  dan  adanya  SISKEU  atau Sistem Keuangan. Prinsip Akuntabilitas berupa  pemberian  informasi  secara  umum kepada  warga  masyarakat  serta  memfoto segala  bentuk  kegiatan  terlebih  khusus  yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
Prinsip  Transparansi  berupa  adanya baliho  serta  papan  informasi  desa.  Prinsip Pelayanan  Prima  berupa  pembuatan  jalan rabat,  pengaspalan,  perkerasan  jalan  tani, perluasan  jaringan  air  bersih,  pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase. Prinsip Demokrasi  dan  Partisipasi  dimana  pemerintah desa  selalu  melibatkan  dan  mengikutsertakan masyarakat  untuk  turut  ambil  bagian  dalam pengambilan  keputusan  dan  dalam  kegiatan musrenbangdes.
Prinsip  Efisiensi  dan  efektivitas  berupa pembangunan jalan rabat, pengaspalan, perkerasan  jalan  tani,  perluasan  jaringan  air bersih,  pengeboran      sumur  bor,  dan pembangunan  drainase.  Prinsip  Tegaknya supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh seluruh masyarakat dijalankan secara profesional, jujur, dan taat pada ketentuan dan juga aturan yang berlaku.

## SARAN
1. Bagi Objek Penelitian Pemerintah  Desa  Penfui  Timur  perlu melakukan pendataan ulang kepada masyarakat  dilihat  dari  banyaknya  masyarakat yang  belum  di  data.  Hal  ini  dikarenakan banyak  masyarakat  Desa  Penfui  Timur  yang tinggal  tetapi  tidak  menetap  agar  pemberian pelayanan setara kepada semua pihak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan  kepada  peneliti  selanjutnya  agar menggali  lebih  dalam  terkait  Penerapan Prinsip-Prinsip Good  Governance dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dengan metode penelitian yang bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Islamy, M. I. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara .  Bumi Aksara.
Keraf, G. (2000). Diksi dan Gaya Bahasa . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, (2000).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, Republik Indonesia (2014).
Peraturan  Bupati  Kupang  Nomor  15  Tahun 2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati  Kupang  Nomor  8  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran 2020, (2020).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah,(2004).http://eprints.uanl.mx/5481 /1/1020149995.PDF
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088