Agus  Fiatna  (2024),  Esensi  Wali  Nikah  Perspektif  Al- Qur’an  Surat  An -Nisa  dan  Relevansinya  pada Kehidupan Masyarakat Modern, (6) 1, https://doi.org/ DOI 10.46799/syntax-idea.v6i2.2961 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## ESENSI WALI NIKAH PERSPEKTIF AL-QUR’AN SURAT AN-NISA DAN RELEVANSINYA PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN

## Agus Fiatna*
Pascasarjana,Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia Email: agusfiatna270@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini membahas esensi wali nikah berdasarkan perspektif Al-qur’an Surat An- Nisa pada  konteks  masyarakat  modern.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk memberikan analisis  mendalam  mengenai  esensi  wali  nikah  serta  relevansinya  dalam  menghadapi kompleksitas pada era kehidupan masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah  analisis  teks  Al-Qur'an  dengan  pendekatan  interpretatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa esensi wali nikah yang ditegaskan dalam Surat An-Nisa memiliki relevansi  yang  kuat  dan  mengikat  sejak  dulu  sampai  sekarang,  meskipun  memerlukan penyesuaian dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Surat An-Nisa menegaskan bahwa  wali  nikah  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  tanggung  jawab  untuk melindungi  hak-hak  perempuan  dalam  pernikahan,  sehingga  esensi  wali  nikah  dalam syariat Islam, tidak syah sebuah pernikahan tanpa adanya wali nikah,baik wali nazab atau wali hakim.
Kata Kunci: Esensi Wali Nikah, Surat An-Nisa,Masyarakat Modern

## Abstract
This article discusses the essence of marriage guardians based on the perspective of the Al-Qur'an Surah An-Nisa in the context of modern society. The aim of this research is to provide an in-depth analysis of the essence of marriage guardians and their relevance in dealing with the complexity of modern society. The research method used is analysis of the  Al-Qur'an  text  with  an  interpretive  approach.  The  research  results  show  that  the essence  of  marriage  guardians  emphasized  in  Surah  An-Nisa  has  strong  and  binding relevance from the past until now, even though it requires adjustments to applicable social and  legal  norms.  An-Nisa's  letter  emphasized  that  marriage  guardians  have  the  main duties and functions as well as responsibilities to protect women's rights in marriage, so that the essence of marriage guardians in Islamic law is that a marriage is not valid without a marriage guardian, either nazab guardian or judge guardian.
Keywords: Essence of Marriage Guardians, Surah An-Nisa, Modern Society
PENDAHULUAN
JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 02, February 2024
Dalam  syariat  Islam,  pernikahan  merupakan  bagian  penting  dalam  membangun keluarga  dan  peradaban  masyarakat.  Pernikahan  dalam  Islam  telah  menetapkan  syarat dan rukun pernikahan, yang salah satunya adalah wali.   Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat dan rukun yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  untuk dinikahkan (Musyafah, 2020), (Umar & Purnama, 2018), (Zainuddin & Khairuddin,  2023).  Wali  nikah,  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai  perwakilan pihak wanita, bertanggung jawab untuk melindungi dan membela hak-hak wanita selama proses pernikahan (Nisa & Andriyaldi, 2023).  Karena  itu,  tidak  sah  menikah  tanpa adanya  wali.  Banyak  dalil  yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah untuk  dirinya sendiri maupun  untuk  orang  lain,  tetapi  ia  harus  dinikahkan oleh  walinya  atau  menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Al-Quran, sebagai kitab  suci  dalam  agama  Islam,  memberikan  pedoman  yang  jelas  dan  rinci  tentang pernikahan, termasuk peran dan tanggung  jawab  wali  dalam  proses pernikahan.  Salah satu  surat  dalam  Al-Quran  yang secara khusus membahas tentang pernikahan adalah Surat An-Nisa. Surat ini mengandung makna serta rujukan  yang memberikan panduan dan hukum-hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Esensi wali dalam pernikahan menjadi tema yang tercakup dalam surat ini
Relevansi dan esensi wali dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat An- Nisa, tidak terbatas pada era masa lalu. Nilai-nilai dan prinsip yang dikandung dalam ajaran  tersebut  tetap  relevan  dan  berlaku  bagi  masyarakat  modern  saat  ini.  Paradigma masyarakat modern menghadapi berbagai dinamika dan kompleksitas, dalam pemahaman serta  penerapan  wali  dalam  pernikahan  (Setiawan,  2014).  Dalam  konteks  masyarakat modern,  tantangan  pernikahan  seperti  kesetaraan  gender,  hak-hak  individu,  dan keterbukaan informasi semakin mendesak untuk ditangani dengan  bijaksana, agar proses pernikahan mendapatkan keabsyahan dan pengakuan hukum, baik hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Melalui  kajian  mendalam  terhadap  Surat  An-Nisa  dan prinsip-prinsip munakaha ,   dapatlah   diidentifikasi   relevansi   dan   adaptabilitas    wali dalam   konteks masyarakat modern. Dengan demikian, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyajikan  analisis  mendalam  mengenai  esensi  peran  wali  dalam  pernikahan  dari perspektif  Surat  An-Nisa  dan  relevansinya  dalam  menghadapi  berbagai  tantangan masyarakat modern.
Hasil  wawancara  awal  dengan  salah  satu  masyakat  yang  pernah  menjadi  wali dalam sebuah pernikahan di Desa Puriala Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Bapak Sarifuddin,  mengemukakan  bahwa  perwalian/wali  nikah  pemahaman  dan  penerapan perwalian  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  wali  nasabnya  sedang  terhalang  atau tidak  di  tempat,  sehingga  perwalian  diamanahkan  kepada  Pegawai  atau  Pejabat  KUA yang  ditunjuk  sebagai  wali  perkawinan.  Berdasarkan  banyaknya  permasalahan  dalam penggunaan wali dalam pernikahan berdampak terhadap syah dan tidaknya pernikahan.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk  mengkaji  esensi  peran  wali  dalam pernikahan menurut Surat An-Nisa dalam konteks masyarakat modern. Pernikahan dalam Islam  ditekankan  sebagai  fondasi  pembentukan  keluarga  dan  peradaban,  dengan  wali nikah  sebagai  syarat  penting  yang  harus  dipenuhi.  Penelitian  ini  berfokus  pada
pemahaman  dan  penerapan  perwalian,  dengan  mengidentifikasi  relevansi  dan adaptabilitas  konsep  wali  dalam  menghadapi  tantangan  masyarakat  modern  seperti kesetaraan  gender,  hak-hak  individu,  dan  keterbukaan  informasi.  Analisis  mendalam terhadap  prinsip-prinsip  munakahat  dan  Surat  An-Nisa  diharapkan  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  peran  wali  dalam  pernikahan  Islam.  Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan praktis  dalam  penggunaan wali, memastikan keabsyahan dan pengakuan hukum  pernikahan,  serta  memperkuat  nilai-nilai  Islam  dalam  konteks  masyarakat modern.  Hasil  wawancara  awal  menunjukkan  bahwa  permasalahan  dalam  pemahaman dan penerapan perwalian oleh wali nikah dapat berdampak pada keabsyahan pernikahan, sehingga  penelitian  ini  memiliki  potensi  memberikan  kontribusi  praktis  dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi peran wali dalam konteks kekinian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didasarkan  pada  metode  analisis  teks  Al-Qur'an.  Metode  ini melibatkan  beberapa  langkah  untuk  memahami  secara  mendalam  ayat-ayat  Surat  An- Nisa yang berkaitan dengan esensi wali nikah. Langkah pertama, yaitu pengumpulan ayat yang  berkaitan  dengan  wali  nikah.  Pengumpulan  ini  akan  membantu  mengidentifikasi ayat-ayat  yang  relevan  dengan  topik  yang  sedang  dibahas.  Langkah  kedua,  analisis konteks  kesejarahan  (asbabun  nuzul).  Pada  langkah  kedua,  akan  dilakukan  analisis konteks  sejarah  dan  kesejarahan  ayat-ayat  Surat  An-Nisa  yang  berkaitan  dengan  wali nikah yang membantu dalam memahami latar belakang dan alasan di balik turunnya ayat- ayat tersebut. Ketiga,  analisis  tafsir  dan  interpretasi  oleh  ulama  tafsir  klasik  dan kontemporer    yang  berkaitan  dengan  wali  nikah  akan  diteliti.  Pendekatan  ini  akan membantu dalam memperoleh wawasan lebih lanjut tentang interpretasi dan penafsiran ayat-ayat tersebut. Langkah keempat, analisis tematik dan pesan sentral Surat An-Nisa. Dalam langkah ini, akan diidentifikasi tema-tema utama yang ada dalam Surat An-Nisa dan bagaimana wali nikah berkontribusi terhadap pesan sentral surat tersebut. Langkah keenam, analisis relevansi ayat dengan konteks modern Dalam langkah terakhir ini, akan dilakukan perbandingan ayat-ayat Surat An-Nisa tentang wali nikah dengan tradisi lain atau konteks modern yang relevan. Perbandingan ini dapat membantu dalam memahami relevansi  dan  aplikasi  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  ayat-ayat  tersebut  dalam kehidupan  sehari-hari.  Dengan  menggali  makna  dan  konteks  ayat-ayat  ini,  kita  dapat memperoleh  wawasan  yang  lebih  kaya  tentang  bagaimana  Al-Quran  mengatur  dan memberikan panduan tentang pernikahan dalam Islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Konsep Wali Nikah dalam Islam
Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu waliy dengan bentuk jamak  auliya’    yang    berarti    penolong    yang    merupakan    lawan    dari  kata    adhuw (musuh).  Bentuk  mashdar-nya  adalah  al-walayah/al-wilayati  dengan  makna  al-nushrah (pertolongan), selain itu juga bermakna kerabat. Dan di antara al-asma’ al-husna adalah
al-Waliy yang berarti pemilik sesuatu secara keseluruhannya dan yang berhak mengatur segala sesuatunya (Manzhur, n.d.).
Menurut istilah, kata "wali" dipakai di dalam beberapa istilah yaitu:
Pertama,  Waliy al-yatim  yaitu orang  yang  diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, dan memeliharanya.
Kedua,Waliy al-mar’ah yaitu orang yang diserahi untuk melaksanakan akad nikah yang tidak sah akad tersebut tanpa adanya wali tersebut.(Manzhur, n.d.)   Sementara itu Al-Jazairy (1882 M-1941) mengungkapkan makna wali dalam al-Fiqh 'ala Mazâhib al- Arba'ah sebagai berikut:
"Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya dia (wali)”.
Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan muhakkam, berikut penjelasannya:

## Pertama, Wali Nasab
Wali nasab yaitu wali karena hubungan nasab atau qarabah. Wali nasab urutannya adalah: (1)Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas; (2)Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak); (3)Saudara laki-laki sebapak; (4) Anak laki-laki dari saudara laki-  laki  kandung;  (4)Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  sebapak  dan  seterusnya  ke bawah;  Paman (saudara dari bapak) kandung;  (5)Paman (saudara dari bapak) sebapak; (6) Anak laki-laki paman kandung; (6)Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.(Muhammad Khattab al-Subkiy, n.d.)

## Kedua, Wali Hakim/Imamah
Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan/qadhiy. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila terjadi pertikaian pada wali (tasyajur al-auliya’) dan tidak adanya wali, baik karena jauh, ghaib atau berbagai hal lain yang menghalangi wali untuk melaksanakan ‘akad nikah.

## Ketiga, Wali Muhakkam
Wali  muhakkam  adalah  seseorang  yang  diangkat  oleh  kedua  calon  suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang  munakahat,  berpandangan  luas,  adil,  Islam  dan  laki-laki.    Apabila    suatu pernikahan  yang  seharusnya  dilaksanakan  dengan  wali  hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.
Selain tiga bentuk wali di atas juga ada bentuk lain, yaitu wali yang diakibatkan karena hubungan al-wilayah (budak dengan tuannya)  serta  hubungan al-wala’ (karena memerdekakan seseorang budak).(Muhammad Khattab al-Subkiy, n.d.) Adapun landasan teologis wali nikah sebagai berikut: Pertama, Al-Qur’an
Dasar hukum perwalian dalam Al-Qur’an adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 221 dan Q.S An-Nur (24) ayat 32.(Sabiq, n.d.)  Surat  Al-Baqarah ayat 221 ditujukan untuk para wali agar tidak menikahkan wanita muslimah dengan lelaki kafir hingga ia beriman, dan juga ayat ini sebagai dalil bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.(Al-Qurtubiy, n.d.) Sedangkan surat An-Nur ayat 32 mengisyarakatkan bahwa wali dapat menghalangi
para janda untuk kembali ke suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai  posisi  wali.  Jika  tidak,  tentu  penghalangan  tidak  berarti  apa-apa,  sebab    ia (janda)  bisa  menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa  membutuhkan  (perwalian) saudaranya.(Abu Malik Kamal bin As-Syayid,2007) Satu hal yang dapat digarisbawahi bahwa perintah  dalam  ayat  ini  ditujukan  kepada para  lelaki  bukan  wanita,  yaitu Allah memerintahkan  kepada  para  wali  (lelaki)  untuk  menikahkan   wanita   yang dibawah perwaliannya, dan perintah ini bersifat wajib untuk dilaksanakan.
Kedua, Hadis
Di dalam hadis juga  disebutkan secara tegas bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali, antara lain sebagai berikut:
"Dari  Abi  Burdah  dari  Abi  Musa  dari  Bapaknya  dari  Nabi  Saw.  bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”
Imam Al-Syaukani (1759 M-1854M) menjelaskan bahwa maksud hadits ini ada dua kemungkinan, bisa  dimaksudkan akad pernikahan tanpa wali itu bukan akad yang syar’i dan juga bisa dimaksudkan  bahwa  pernikahan  tanpa  wali dianggap  tidak  sah. Makna  kedua ini lebih tepat karena ada pendukung dari hadits lainnya.(Al-Syaukaniy, n.d.)

## Konteks Historis Al-qur’an Surat An-Nisa
Surat ini terdiri dari 176 ayat dan disebut dengan al-Nisa al-Kubra yang berarti surat al- Nisa’ yang besar dan terdapat banyak ayat di dalamnya. Selain itu surat ini juga disebut dengan surat al-Nisa’ al-Sughra dalam arti surat al-Nisa yang mempunyai ayat tebatas dan populer dengan istilah surat Al-Talaq.(Shihab, 2005)
Menurut pendapat  mayoritas ulama sebagaimana yang dikutip  oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa surah ini turun sesudah Ali Imran, sedangkan Ali Imran turun tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud, ini berarti surah An-Nisa’ turun sesudah  itu,  atau  setelah  terjadinya  perang  Ahzab.(Muhammad,  2005)  Mengenai keutamaan  surah  An-  Nisa’,  Rasulullah  saw  bersabda,  “Barang  siapa  yang  mengambil surah  tujuh,  maka  ia  adalah  orang  yang  alim”.(An-Naisaburi,  1955)  Maksud    dari mengambil  tujuh  surat tersebut  adalah menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, dan  mengamalkannya.  Adapun  surah  tujuh  yang  panjang  maksudnya  adalah  surah  Al- Baqarah, Ali Imran, An-Nisa’, Al-Maidah, Al-An’am, Al-A’raf, dan At-Taubah.
Adapun kandungan surah Al-Nisa’ antara lain; penjelasan tentang hukum-hukum keluarga, penjelasan tentang persoalan perempuan terkait pernikahan hak-hak  istri, baik kapasitasnya   sebagai  anak  maupun  sebagai  istri,   penjelasan  tentang   prinsip-prinsip hubungan sosial berdasarkan sikap toleransi, penjelasan kaidah-kaidah akhlak, bantahan terhadap ahli kitab, dan sebagainya.(Al-Zuhailiy, n.d.) Singkatnya, kandungan surat dapat ini diklasifikasikan dalam  beberapa tema sentral  yaitu  keimanan,  hukum-hukum,  dan kisah- kisah.(Syahin, n.d.)

## Esensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa
Berikut makna dan  esensi wali nikah dalam Surat An-Nisa:
Pertama, Melindungi Hak-hak Calon Pengantin
Salah satu bentuk perlindungan hak calon pengantin yang diatur dalam Surat An- Nisa adalah melalui peran wali sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak calon pengantin terutama pengantin perempuan. Hak-hak tersebut antara lain:
a. Hak untuk  menikah dengan pilihan yang bebas  dan tidak dipaksa (Q.S  An-Nisa [4]:19).
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  persetujuan  dari  calon  pengantin  wanita dalam pernikahan. Wali nikah bertugas untuk memastikan bahwa calon pengantin wanita  memberikan  izin  dan  persetujuan  secara  sukarela  untuk  menikah.  Tidak boleh  ada  paksaan  dalam  proses  pernikahan,  dan  wali  nikah  memiliki  tanggung jawab untuk memastikan kesepakatan tersebut. Syariat Islam memberikan prinsip- prinsip  kepada  setiap  pasangan  lelaki  atau  perempuan  untuk  memilih  pasangan hidup yang sesuai, kerana  dari  sanalah  akan  tercipta  keluarga  Muslim  yang diidam-idamkan.(Ahmad Faiz, n.d.) Dalam hal ini wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pengantin menikah dengan pilihan yang bebas dan tidak dipaksa.  Jika  ada      unsur  paksaan      dan      tanpa      disertai  musyawarah    dalam menentukan    calon    pasangan  anaknya,    dikhawatirkan    akan  tumbuh  rasa kebencian  dan  permusuhan  antara    anak  dan  orang  tua  yang  akhirnya  berimbas pada   putusnya   ikatan   rumah   tangga(cerai).   Sehingga   tujuan   pernikahan dalam  mewujudkan  keluarga  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah  tidak    akan terealisasi.(Faizah,  2012)  Wali  harus memperhatikan kehendak dan persetujuan calon pengantin dalam memilih pasangan hidupnya.
b.  Hak untuk menerima maskawin yang layak (Q.S An-Nisa [4]: 4)
Maskawin  atau  mahar  merupakan  hak  calon  pengantin  perempuan  sebagai bentuk perlindungan  dan  penghargaan  atas  pernikahan.  Dalam     bahasa     arab kata maskawin  dikenal  ke dalam  beberapa istilah, yang menurut mazhab Syafi’i dikenal dengan tujuh istilah, empat istilah terdapatdalam Al- Qur’an: اﻟﺼﺪاق , اﻟﻨﺤﻠﺔ , اﻟﻔﺮﯾﻀﺔ danاﻷﺟﺮ  dan    tiga  istilah    terdapat    dalam    hadis adalah اﻟﻤﮭﺮ , اﻟﻌﻠﯿﻘﺔ danاﻟﻌﻘﺮ.  (Qudamah,  1997)  Selain      tujuh  istilah  di  atas Muhammad Bin Qudamah menambahkan dua  istilah mahar, yaitu اﻟﺼﺪقﺔ, dan اﻟﺤﺒاء. Wahbah AL-Zuhaily   mendefinisikan   mahar   dengan, “harta  yang  menjadi  hak seorang    istri    karena    terjadinya    akad    atau    persetubuhan  secara  nyata”.(Al- Zuhailiy, 1989)   Sedangkan   menurut   Kompilasi   Hukum   Islam (KHI), mahar adalah  pemberian  yang  diberikan  oleh  calon  mempelai  pria  kepada  calon mempelai   wanita   dalam   bentuk   barang,   uang atau   jasa   selama   tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.(Agama,  2001)  Dengan  demikian  mahar merupakan  harta  yang  wajib  diberikan  oleh  calon suami kepada calon istrinya sebagai simbol persetujuan dan kerelaan untuk menempuh hidup bersama.
Mahar  bukanlah  suatu  bentuk  pembelian  atau  perdagangan,  tetapi  lebih sebagai tanda penghargaan dan perhatian dari pihak laki-laki terhadap calon istri. Mahar  juga dijadikan  sebagai  tanda  bukti bahwa  suami  mencintai  wanita  yang telah  dipilih untuk   dinikahinya   dan dijadikan   istri   untuk   memulai   hidup bersama,   serta dijadikan  sebagai  niat ketulusan    dari    calon    suami    untuk
membina     dan memimpin  kehidupan dalam berumah tangga.(Mukrimaa et  al., 2016) Jika   melihat riwayat asbab  nuzulnya, ayat  tersebut ditujukan kepada para wali perempuan agar tidak menguasai mahar ketika menikahkan   anaknya.   Hal ini sebagaimana diriwayatkan  oleh  Ibnu Abi Hatim dari Abi Saleh, bahwa ada seorang laki-laki yang menikahkan anak     perempuannya kemudian mengambil maskawinnya          tanpa  seijin  anaknya.  Kemudian  Allah  menurunkan  surah  al- Nisa’[4]: 4. (Jalaluddin Abi Abdurahman al-Suyuthi, n.d.)
Sebagai   seorang    wali,  tugas    utama    adalah  melindungi  kepentingan calon pengantin perempuan, memastikan bahwa dia diperlakukan dengan baik dan adil dalam proses pernikahan. Dalam konteks maskawin, wali memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip kesepakatan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan: Pertama, Keadilan. Wali harus  memastikan  bahwa  maskawin  yang  ditetapkan  adil  dan  sesuai  dengan kemampuan pihak laki-laki. Keadilan dalam hal ini menghindari maskawin yang terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan atau merendahkan  pihak  perempuan.  Kedua,  Kemampuan  Finansial.  Wali  sebaiknya mempertimbangkan  kemampuan  finansial  pihak  laki-laki  dalam  menetapkan maskawin.  Maskawin  yang  ditetapkan  sebaiknya  tidak  menyebabkan  kesulitan atau keterbatasan finansial yang berarti bagi pihak laki-laki. Ketiga, Konsultasi dan Persetujuan:  Wali  sebaiknya  berdiskusi  dengan  calon  pengantin  perempuan  dan keluarganya  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  jumlah  dan  jenis  maskawin yang  dianggap  adil  dan  sesuai.  Persetujuan  calon  pengantin  perempuan  juga merupakan  hal  yang  penting  dalam  proses  ini.  Keempat,  Pendekatan  Islami: Maskawin  sebaiknya  mencerminkan  semangat  keadilan  dan  cinta  dalam pernikahan. Wali dapat mencari inspirasi dari ajaran  Islam  dan  kisah-kisah  Nabi Muhammad  Saw.  dalam  menunjukkan  kasih sayang dan penghargaan kepada pasangan. Kelima, Nilai Bukan Jumlah: Meskipun maskawin memiliki aspek nilai materi,  wali  sebaiknya  juga  memperhatikan  nilai-nilai  spiritual,  emosional,  dan pribadi dalam menentukan maskawin yang sesuai.
Dengan  memastikan  bahwa  mahar  yang  diberikan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  Islam,  wali  turut  berperan  dalam  menjaga  keharmonisan  dan  kesetaraan dalam pernikahan. Pemberian maskawin yang sesuai akan memberikan rasa aman, kehormatan,  dan  penghargaan  kepada  calon  pengantin  perempuan,  serta mendukung  terbentuknya  keluarga  yang  kokoh  dan  berlandaskan  pada  prinsip- prinsip agama.
c.     Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan Q.S An-Nisa [4]:135). Turunnya surah An Nisa ayat 135 ini berkenaan dengan pengaduan 2 orang yang  bersengketa,  seorang  kaya  dan  seorang  lagi  fakir  atau  miskin.  Rasulullah Shallallahu‘alaihi  Wassalam  membela  pihak  yang  fakir  karena  menganggap bahwa  orang  kafir  tidak  akan  menzalimi  orang  kaya.  Akan  tetapi  Allah  tidak membenarkan  tindakan  Rasulullah  itu  dan  memerintahkan  untuk  menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak.(Agama, 2022) Kata adil dalam Ensiklopedia
Al-Quran diambil dari bahasa Arab mengandung  makna yang bertolak belakang, yakni  “lurus  atau  sama”  dan  “bengkok  atau  berbeda”.(Shihab,  2007)  Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna; keadilan, dalam arti sama atau persamaan,  keadilan  dalam  arti  seimbang  (proporsional),  keadilan  dalam  arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi.  (Zulkifli,  2018)  Dalam konteks    pernikahan,    keadilan    wali    dalam    pernikahan  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  proses  pernikahan  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip agama serta norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, keadilan wali  juga  menjamin  hak-hak  wanita  dan  menghormati  keputusan  serta kehendaknya dalam pernikahan.
Pertama  ,dalam  rangka  melindungi  hak-hak  calon  pengantin,  wali  harus bertindak  dengan  kejujuran,  keadilan,  dan  memperhatikan  kepentingan  calon pengantin.  Wali  juga  harus  memahami  dan  menghormati  prinsip-prinsip  dalam agama  Islam  yang  mengatur  pernikahan.  Selain    itu    ,    wali    mesti    menjaga keseimbangan  antara  keinginan  calon  pengantin  dan ketentuan agama. Keadilan harus dijunjung tinggi agar proses pemilihan jodoh berlangsung dengan adil dan bijaksana.
Kedua, Memfasilitasi dan Mengawasi Proses Pernikahan (Q.S An-Nisa [4]: 1)
Surat  An-Nisa ayat  1 menjelaskan tentang perintah untuk  bertakwa kepada Allah  SWT  yang  telah  menciptakan  dari  satu  jiwa  yaitu  nabi  Adam  dan menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Kemudian memperbanyak jenisnya baik laki-laki  maupun  perempuan.      Allah  menciptakan  ikatan  kekekeluargaan  serta melarang  memutuskan  silaturrahim  karena  Allah  mengawasi.(Syafitri,    2022) Dalam    konteks    pernikahan,    wali    berperan    sebagai    perantara  dalam menghubungkan  calon  suami  dan  calon  istri.  Mereka  bertanggung  jawab memfasilitasi pertemuan dan komunikasi antara calon pengantin, sehingga proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam dan berlandaskan pada nilai- nilai agama. Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu  perkara,  baik  laki-laki  ataupun  perempuan.  Ketika  disandarkan  kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan. Dengan demikian wali dalam pernikahan  adalah orang  yang  berkuasa  mengurus  dan  memelihara  orang-orang  yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga memiliki pengertian, seseorang  yang  bertindak  atas  nama  pengantin  perempuan  pada  saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali perempuan bertindak sebagai pihak yang  melakukan  janji  nikah  dengan  pengantin  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam nash agama Islam.(Ainiyah, 2020)
Ketiga, Mediator dalam Penyelesaian Konflik Suami-Istri (Q.S An-Nisa [4]: 35) Menurut  Wahbah  Al-Zuhaily  ayat  ini  membahas  tentang  cara  atau  solusi yang diberikan oleh al-Qur’an terkait dengan perselisihan yang terjadi secara terus menerus pada pasangan suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya
kecuali  dengan  mengutus  seorang  juru  damai  dari  kedua  bela  pihak  untuk mendamaikan keduanya.(Al-Zuhaili, 2018) Kata ﺣﻜﻤا bermakna seorang laki-laki yang  adil  yang  bijak,  maksud أھﻠﮫ ﻣﻦ kerabat  dari  pihak  suami  dan   ٓ أھﻠﮭا ﻣﻦ maksudnya hakim (penengah dari kerabat istri). Dengan kata lain dapat dipahami bahwa  salah  satu cara  menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri,  yaitu dengan jalan mengutus seorang  hakam  selaku  “mediator”  dari  kedua belah  pihak    untuk    membantu    menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi. Mediator atau hakam dipilih  dari keluarga suami dan isteri. (Merteza Mutahhari., 1985)  Artinya,  dalam  kondisi  ini  wali    nikah    juga    dapat    berperan    sebagai mediator    jika    terjadi    konflik    pasca    pernikahan  sebagai  upaya  dalam penyelesaian dan solusi.
Mediasi   adalah   salah   satu   cara   penyelesaian   sengketa   “non   litigasi”, yaitu  penyelesaian    yang    dilakukan    di    luar    jalur    pengadilan.    Namun    tidak selamanya  proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur  pengadilan.  Salah  satu  contohnya,  yaitu  pada  sengketa  perceraian  dengan alasan, atau atas dasar syiqaq,   dimana  cara  mediasi  dalam  masalah  ini  tidak lagi  dipandang    sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  tetapi  ia juga  merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.(Nur, 2016)
Peran  mediator  di  sini  adalah  sebagai  pihak  yang  netral  dan  adil,  yang memiliki pemahaman  tentang  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat    dan  agama.  Mediator  ini  membantu  dalam  membawa  kedua  belah pihak  untuk  berdialog,  memahami  sudut  pandang  masing-masing,  dan  mencari solusi  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Jika  wali  nikah  mengambil  peran sebagai mediator, maka   ia bertugas memfasilitasi komunikasi  yang  baik  antara suami  dan  istri,  membantu  mereka  mengatasi  perbedaan pendapat, meredakan emosi  yang  mungkin  muncul,  dan  mencari  jalan  keluar  yang  menghormati  hak- hak  dan  kepentingan  keduanya.  Melalui  peran  ini,  diharapkan  konflik  bisa diselesaikan dengan cara yang   bijaksana, adil, dan damai, sejalan dengan ajaran agama Islam serta tidak merugikan dan membangun kembali kerja sama dan kasih sayang di antara suami dan istri.

## Relevansi Dalam Konteks Masyarakat Modern
Istilah  modern  yang  merujuk  pada  segala  hal  yang  baru,  berbau  teknologi  dan pengembangan ilmu pengetahuan telah menyajikan berbagai perkembangan pesat dalam membentuk  mindset  dan  gaya  hidup  masyarakat.  Secara  etimologi,  kata  modern merupakan bahasa Latin “Modernus” yang dibentuk dari dua kata “modo dan ernus” yang menunjuk  pada  arti  periode  waktu  masa  kini.(Tajuddin,  2016)  Artinya  modern  terkait dengan segala sesuatu yang  baru  yang  berbeda  dengan  sesuatu  yang  lama,  misalnya dalam  cara  hidup,  dan aktivitas manusia yang berbeda dari masa sebelumnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah modern berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai  tuntunan  zaman.(Tim  Penyusun  KBBI,  1993)  Masyarakat  modern  adalah  suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang
berkembang pesat sebagai hasil dari perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial  dalam  beberapa  abad  terakhir.  Istilah  ini  sering  digunakan  untuk  menyebut masyarakat  pada  era  saat  ini  atau  masyarakat  yang  telah  mengalami  transformasi signifikan dari struktur tradisional menjadi lebih maju dan kompleks.
Ciri  utama dari masyarakat  modern  adalah individualisme  yang  menekankan pada  kebebasan  pribadi,  hak  untuk  berpendapat,  dan  pengejaran  keinginan  individu. Kesetaraan  gender  dan  inklusivitas  menjadi  nilai  penting  dalam  menghargai  hak  dan kesempatan  bagi  semua  anggota  masyarakat.  Kemajuan  pendidikan  dan  pengetahuan menjadi  pendorong  utama  dalam  menghadapi  tantangan  zaman  yang  kompleks. Urbanisasi  yang tinggi  menciptakan kota-kota besar yang penuh dengan mobilitas dan peluang kerja, namun juga menimbulkan  tantangan  dalam  hal  keterpaduan  sosial  dan kesejahteraan.    Masyarakat  modern  juga  cenderung  terhubung  secara  global, menghadirkan  interaksi  budaya  yang  semakin  beragam  dan  mengubah  cara  hidup  dan pandangan  dunia.  Dalam  kompleksitas  karakteristik  ini,  masyarakat  modern  terus beradaptasi  dan  mencari  keseimbangan  antara  perubahan  yang  cepat  dengan  menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.(Rizik et al., 2021)
Esensi wali nikah yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa memiliki relevansi yang kuat dalam konteks masyarakat modern, meskipun mungkin perlu beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi sosial dan hukum yang berlaku di setiap negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa relevansi esensi wali nikah dari perspektif Surat An-Nisa dalam konteks masyarakat modern:

## Pertama, Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia
Dalam  konteks  masyarakat  modern,  prinsip  kesetaraan  gender  dan  hak  asasi manusia  semakin  diakui  dan  ditekankan.  Oleh  karena  itu,  peran  wali  nikah  harus dijalankan dengan menghormati hak-hak individu, terutama hak calon pengantin wanita dalam  memilih  pasangan  hidupnya.  Relevansi  peran  wali  nikah  terletak  pada kemampuannya untuk tetap memastikan kesepakatan dan izin dari calon pengantin wanita tanpa memaksa atau membatasi pilihan mereka. Dalam istilah fikih dikenal dengan hak “ijbâr”, yaitu kewenangan dan atau otoritas yang dimiliki oleh seorang wali. Interpretasi yang  kurang  proporsional  terhadap  “hak  ijbar”  ini  merupakan  salah  satu  pintu  yang membuka peluang kepada orang  tua atau wali untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah.(Harahap, 2013) Padahal adanya hak ijbar tersebut dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  wali  untuk  berbuat  yang  terbaik  dan peduli,  terhadap  masa  depan  anaknya,  termasuk  dengan  memilihkan  jodohnya.  Dalam konteks  ini,  kebebasan  perempuan  dalam  memilih  pasangan  sesuai  dengan  prinsip kesetaraan gender dan HAM tidak dimaknai tanpa harus seizin dan ridho wali.

## Kedua, Pemberdayaan Perempuan
Islam  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  baik  dalam  hal kedudukan,  harkat,  martabat,  kemampuan,  dan  kesempatan  untuk  berkarya.  Suatu  hal yang  tidak  dapat  dipungkiri  adalah  perempuan  merupakan  bagian  integral  dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban  sebagai  manusia  sama.(Novianti,  2008)  Jadi,  keberadaan  perempuan  bukan
sekadar  pelengkap  bagi  laki-laki,  melainkan  mitra  sejajar  dalam  berbagai  aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumah tangga maupun publik. Meskipun demikian perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (the second sex) setelah laki-laki.  Pada  masyarakat  modern  yang  semakin  sadar  akan  pentingnya  kesetaraan gender,  peran  wali  nikah  dapat  berfungsi  sebagai  penguat  bagi  perempuan  untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Wali nikah bisa berfungsi sebagai mentor  dan  penasehat,  membantu  perempuan  mengambil  keputusan  yang  mendukung kepentingan dan aspirasi mereka.

## Ketiga, Perlindungan Hukum dan Sosial
Di antara akibat hukum    yang   muncul   dari   dilaksanakannya   perkawinan adalah:(1)menjadikan  halalnya  status  hubungan  seksual;  (2)berpindahnya  kepemilikan mahar ke istri; 3)melekatnya hak dan kewajiban  antara  suami  dan  istri;  (4)status  anak yang  dilahirkan    dari    perkawinan  merupakan  keturunan  yang  sah;  (5)munculnya kewajiban  bagi  suami  dan  istri  untuk  mendidik  anak-anak  dari  hasil  perkawinannya; (6)menjadikan  bapak  sebagai  wali  nikah  yang  berhak  atas  anak  perempuannya (Mujahidin, 2023).
Dalam konteks modern dengan sistem hukum yang semakin kompleks, wali nikah bisa  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  calon  mempelai  wanita  dan  membantu mereka dalam memahami hak-hak mereka (Akbar et al., 2024), (Mulia, 2006). Selain itu, wali nikah juga dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik  dalam  pernikahan, sehingga    membantu    menjaga    keutuhan    rumah  tangga.  Wali  nikah  tidak  semestinya menyalahgunakan  hak  sebagai  wali  untuk  menghalangi  atau  memaksa  wanita  dalam memilih  pasangan  hidupnya,  melainkan  harus  bertindak  sebagai  penasehat,  pelindung, dan pembela kepentingan wanita.

## Keempat, Interpretasi Fleksibel
Ajaran Islam merupakan   konsep   dasar   dalam   kehidupan   yang memiliki nilai elastisitas  dan  fleksibilitas yang  sesuai  untuk  setiap dimensi  waktu masa  lalu, masa  kini dan  masa  yang  akan   dating  (Bakar, 2010),  (Bakar, 2013),  (Bakar, n.d.). Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  sumber  dasar  ajaran Islam (al-Qur’an dan Hadis) harus  mampu  untuk  dijadikan  pedoman  dalam menjawab setiap  problem  umat  dalam hubungan    vertikal    maupun  horisontal.  Islam  tidak        pernah  mengajarkan          sikap pemaksaan (otoritarianisme)  dan  diskriminatif  terhadap  sesama manusia. Bahkan Islam sangat    mempertimbangkan    nilai-nilai    persamaan,    kesetaraan  (al-  musawah),  dan kebebasan  (al-hurriyah)  dalam menyelesaian problem-problem  keagamaan (Sembiring, 2019). Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, interpretasi peran wali nikah dapat  bersifat  fleksibel  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  nilai-nilai  lokal.  Islam  sebagai agama  rahmatan  lil  'alamin  (rahmat  bagi  seluruh  alam)  mengakomodasi  keragaman budaya, tradisi, dan konteks sosial dalam pelaksanaan ajaran-ajarannya (Rohman, 2021), (Nasrowi, 2020), (Muhtarom et al., 2020).
Meskipun  ada  prinsip-prinsip  umum  yang  harus  dihormati,  seperti  persetujuan kedua belah pihak, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan, pelaksanaan peran wali  nikah  dapat  diadaptasi  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  lokal  dan  tuntutan
zaman.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menginterpretasikan  peran  wali nikah  secara  fleksibel  sesuai  dengan  nilai-nilai  lokal  meliputi:  (1)Konsultasi  dan Persetujuan:  Wali  nikah,  biasanya  ayah  atau  wali  sah  lainnya,  dapat  berperan  sebagai penasehat yang membantu calon mempelai membuat keputusan terbaik. Namun, dalam budaya atau masyarakat tertentu, konsultasi dan persetujuan dari keluarga yang lebih luas atau  tokoh-tokoh  masyarakat  juga  dapat  dianggap  penting;(2)  Pemahaman  Terhadap Keseimbangan  Gender:  Interpretasi  yang  fleksibel  dapat  mengutamakan  prinsip kesetaraan gender dan menghindari tafsiran yang merugikan salah satu pihak. Peran wali perempuan  juga  bisa  diperkuat  dalam  mendukung  hak-hak  perempuan  dalam  proses pernikahan;(3)  Lingkungan  Sosial:  Nilai-nilai  lokal,  adat  istiadat,  dan  tata  cara  sosial masyarakat  dapat  mempengaruhi  peran  wali  nikah.  Beberapa  masyarakat  mungkin menganggap  peran  wali  sebagai  wakil  keluarga  yang  berhak  menentukan  banyak  hal, sementara yang lain mungkin lebih memfokuskan pada peran konsultatif; (4) Kebebasan Individu:  Meskipun  wali  nikah  memiliki  peran  penting,  hak  calon  mempelai  untuk memilih  pasangan  hidupnya  harus  tetap  dihormati.  Pemahaman  ini  dapat  membuka peluang  bagi  interpretasi  yang  lebih  fleksibel,  yang  mengakui  kedewasaan  dan kemandirian  individu  dalam  memutuskan  jalan  hidupnya;  (5)  Konteks  Hukum  dan Praktik Lokal: Di beberapa negara atau daerah, undang-undang dan peraturan pernikahan mungkin  mengatur  peran  wali  dengan  cara  tertentu.  Interpretasi  peran  wali  dapat disesuaikan dengan konteks hukum dan praktik lokal yang berlaku.
Dalam  mengadaptasi  peran  wali  nikah,  penting  untuk  tetap  menjaga  prinsip- prinsip  dasar  Islam  dan  nilai-nilai  keadilan  serta  menghormati  hak-hak  individu. Fleksibilitas dalam interpretasi harus selaras dengan semangat ajaran Islam yang inklusif dan menghormati martabat manusia dalam berbagai budaya dan konteks sosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  esensi  wali  nikah  sangat penting  dalam  menyelenggarakan  pernikahan  dalam  konteks  agama  dan  masyarakat Islam.  Surat  An-Nisa  menyatakan  bahwa  wali  nikah  bertanggung  jawab  untuk melindungi kepentingan perempuan dalam proses pernikahan, dan sebagai penjaga hak- hak  perempuan,  esensi  wali  nikah  memiliki  fungsi  sosial  dan  moral  yang  sangat signifikan. Relevansi dari konsep wali nikah dalam Surat An-Nisa terhadap masyarakat modern masih relevan dan relevansi ini perlu diakui dan diaplikasikan. Dalam konteks masyarakat modern yang seringkali mengalami perubahan nilai dan norma, pemahaman dan implementasi konsep wali nikah bisa memberikan panduan dan jaminan perlindungan bagi  perempuan.  Ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  perempuan  tetap dihormati dan dijaga selama proses pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  relevansi  konsep  wali  nikah  ini  harus diinterpretasikan  dan  diterapkan  dengan  bijaksana  sesuai  dengan  konteks  sosial  dan budaya  masyarakat  modern.  Adanya  perubahan  dan  dinamika  sosial  menuntut pendekatan yang inklusif  dan  sensitif  terhadap  hak-hak  perempuan  dan  kesetaraan gender.  Masyarakat modern perlu memastikan bahwa konsep wali nikah tidak digunakan
sebagai  alat  untuk  menindas  atau  membatasi  perempuan,  tetapi  sebagai  jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dengan demikian, wali nikah tetap  memiliki  esensi  penting  dalam  Islam  dan  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat modern jika diterapkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan semangat keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Masyarakat  perlu  terus  berdiskusi  dan  beradaptasi dengan  perubahan  zaman  dengan  tetap  mempertahankan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan spiritualitas  yang  melekat  dalam  konsep  wali  nikah  dari  perspektif  Surat  An- Nisa.merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dibahas. Simpulan tidak dibuat poin-poin, tetapi dideskripsikan dalam 1 (satu) alinea.

## BIBLIOGRAFI
Akbar,  A.,  Lubis,  A.,  Putri,  M.  N.,  Habib,  M.  H.,  &  Andinata,  M.  F.  (2024).  Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 8 (1), 4448–4457.
Bakar, A. (n.d.). KAWIN PAKSA .
Bakar, A. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 5 (1), 81–98.
Bakar, A. (2013). KAWIN PAKSA (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan). AL- IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 8 (1), 69–85.
Muhtarom,  A.,  Fuad,  S.,  &  Latif,  T.  (2020). Moderasi  beragama:  konsep,  nilai,  dan strategi pengembangannya di pesantren . Yayasan Talibuana Nusantara.
Mujahidin,  I.  M.  (2023).  Perlindungan  Hukum  oleh  Pemerintah  terhadap  Perkawinan Masyarakat  Adat:  Studi  Kasus  Suku  Samin  di  Kabupaten  Kudus. Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society , 4 (1).
Mulia, S. M. (2006). Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia. Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan , 131.
Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido ,
2 (2), 111–122.
Nasrowi, B. M. (2020). Pemikiran Pendidikan islam KH. Abdurrahman Wahid Tentang Moderasi Islam. Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 1 (1), 71–84.
Nisa,  A.,  &  Andriyaldi,  A.  (2023).  Esensi  Wali  Nikah  Perspektif  Surat  An-Nisa  dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Modern. USRATY: Journal of Islamic Family Law , 1 (1), 1–11.
Rohman,  D.  A.  (2021). Moderasi  Beragama  Dalam  Bingkai  Keislaman  Di  Indonesia . Lekkas.
Sembiring, L. A. (2019). Kepastian hukum pelaksanaan perkawinan tanpa persetujuan calon mempelai wanita (Doctoral dissertation).
Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 6 (2).
Umar,  M.  N.,  &  Purnama,  R.  P.  R.  (2018).  Persyaratan  Pernikahan  menurut  Mazhab Hanafi. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 2 (1), 27–50.
Zainuddin,  M.,  &  Khairuddin,  K.  (2023).  STATUS  PERKAWINAN  AKIBAT PENOLAKAN ISBAT NIKAH. Jurnal Yudisial , 16 (1), 121–141.

## Copyright Holder:
Agus Fiatna (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: