## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 5 Nomor 2, April 2021
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui  Sarana Elektronik
Raditya Sri Krisnha Wardhana Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Semarang Email: radityakrisna.lawfirm@gmail.com
Abstract: Criminal  law  policy  as  a  form  of  fraud  prevention  using  electronic  is  needed  to  overcome crimes  in  the  information  technology  sector.  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and Electronic Transactions plays a role as a legal umbrella of information technology that is accommodative to developments and anticipates problems and negative impacts of advances in information technology. In the cyber world, there is a big potential criminal act to happen because the identity of people in there is hard to prove, while the rule of validation evidence from electronic media and an expansion of statutory jurisdiction of electronic information technology is in the grey area. One of the reasons that cause many criminal  frauds  through  electronic  media  is  law  enforcement  hasnot optimally  solved  this kind  of  case. The amount of these criminal acts is increasing every year. That is why the focus of this thesis is; (1) how the  criminal  law  policy  in  tackling  criminal fraud  through  electronic media,  (2)  what  are  the  obstacles and efforts of law enforcers in implementing criminal law policies to tackle criminal acts of fraud through electronic  media  cases,  also  (3)  how  is  the  court  consideration  decide  the  verdict  on  the  perpetrator  of criminal fraud through media electronic. This thesis is normative legal research with a statute approach and comparative approach. The type of data used is secondary data. The results show that the provisions of  criminal  law  policies  to  tackle  criminal  acts  of  fraud  through  electronic  media  have  been  clearly regulated  in  Act  No  19  of  2016  on  Information  and  Electronic  Transactions.  There  are  still  few  law enforcement  who  understand  the  circumstances  of  information  technology,  limitations,  facilities,  and infrastructure; also, law enforcement institutions in regions are not ready to anticipate cybercrime as the obstacles  to  overcome  criminal  fraud  through  electronic  media.  Finally,  the  consideration  of  judges  in decisions should consider both juridical and non-juridical factors.
Keywords: Criminal Law Policy, Fraud, ElectronicMedia, Criminal Act.
Abstrak: Kebijakan  hukum  pidana  sebagai  bentuk  penanggulangan  tindak  pidana  penipuan  melalui sarana  elektronik  keberadaannya  diperlukan  untuk  mengatasi  tindak  kejahatan  di  bidang  teknologi informasi.  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektonik  sebagai payung  hukum  dalam  bidang  teknologi  informasi  yang  akomodatif  terhadap  perkembangan  serta antisipatif  terhadap  permasalahan  dan  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi  informasi.  Dunia internet,  berpotensi  sangat  besar  bagi  pelaku  kejahatan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  sulit  untuk ditangkap  ditangkap  karena antara orang  yang  ada  di  dalam dunia maya  ini  sebagian  besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Sementara pengaturan mengenai diakuinya bukti, media elektronik dan  adanya  perluasan  yurisdiksi  dalam  UU  ITE  pun  masih  abu-abu.  Salah  satu  faktor  yang menyebabkan  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  menjadi  kian  marak  adalah  karena  belum optimalnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang tindakan perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana elektronikpun dari dari tahun ke  tahun  angka  yang  dilaporkan  menunjukkan  peningkatan.  Oleh  karenanya  fokus  kajian  pada  pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah  (1) bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik,  (2)  apa  kendala  dan  upaya  penegak  hukum  dalam menerapkan  kebijakan  hukum  pidana  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana
elektronik  serta  (3)  bagaimana  pertimbangan  Pengadilan  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  kebijakan  hukum pidana  dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik  telah  diatur dengan  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  masih  sedikitnya  aparat  penegak  hukum  yang  memahami  seluk  beluk  teknologi  informasi, terbatasnya  sarana  dan  prasarana  serta  belum  siapnya  institusi  penegak  hukum  di  daerah  untuk mengantisipasi  tindak  kejahatan  siber  menjadi  kendala  Penegak  hukum  dalam  menerapkan  kebijakan hukum  pidana  dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik.  Yang terakhir  adalah  Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan  faktor yuridis dan faktor non yuridis
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Penipuan; Sarana Elektronik; Tindak Pidana

## A. Pendahuluan
Globalisasi yang saat ini ditandai dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi dan informasi,  membuat  manusia  semakin  mudah  dalam  melakukan  berbagai  komunikasi tanpa  dibatasi  oleh  adanya  jarak,  ruang  dan  waktu.  Kecanggihan  atas  teknologi komunikasi  sebagimana  dimaksud,  pada  awalnya  digunakan  hanya  untuk  melakukan aktifitas  tukar-menukar  informasi,  namun  seiring  berjalannya  waktu  kecanggihan  atas teknologi komunikasi kemudian telah bertransformasi menjadi sarana untuk melakukan berbagai  kegiatan  komersil,  seperti  informasi  produk,  penjualan,  promosi  serta pembelian berbagai produk secara e-commerce dengan menggunakan jaringan internet . 1 Perkembangan  teknologi  yang  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat, kemudian  berimplikasi  pada  perkembangan  tindak  pidana  yang  memiliki  karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Salah satunya adalah tindak pidana penipuan  yang  menggunakan  sarana  elektonik.  Berdasarkan  tinjauan  literatur, menunjukan  bahwa  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  merupakan  tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana pelakunya telah melakukan  kesalahan  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  atas perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut  harus  dapat  dibuktikan  sebagai  suatu  perbuatan yang  melanggar hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. 2
Pada  prinsipnya  penipuan  yang  menggunakan  sarana  elektronik  sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan  diantara  keduanya  adalah  sarana  perbuatannya,  dimana  penipuan  yang menggunakan  sarana  elektronik  ini  dalam  melakukan  perbuatannya  sering memanfaatkan  sarana  berupa  perangkat  teknologi  seperti  handphone,  komputer  dan jaringan internet 3
Bentuk  penipuan  dengan  menggunakan  sarana  elektonik  pun  bermacam-macam, mulai dari penipuan pemberian hadiah melalui SMS, belanja online hingga pembajakan WhatsApp. Bahkan  tren Bisnis  online saat  ini  membuka  celah  bagi  pihak  yang  tidak bertanggungjawab  untuk  melakukan  tindak  pidana  yang  dapat  menyebabkan  kerugian
1 Cahyo Pamungkas,2015, Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan , Jurnal Global & Strategis, Vol 9, No 2 Tahun 2015, Hal 245-261
2 H  Sofwan  Jannah  &  M.  Naufal,  2012 ,  Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif Dan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid, Vol. XII, NO 1, Feb-Agust Tahun 2012, Hal 70-84
3 Rizki Dwi Prasetyo, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia , Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Agustus 2014, Hal 1-12
bagi  orang  lain, 4 seperti  contoh  kasus  penipuan  bisnis online berkedok  investasi  yang terjadi  di  Malang,  dimana  atas  kasus  tersebut  awalnya  pelaku  membuat  postingan melalui akun facebook pada  grup facebook Aneka Usaha Malang Raya (AUMR)  yang menawarkan  investasi  atau  yang  butuh  tambahan  modal.  Dalam  grup  tersebut  pelaku meminta  untuk  meng- add link akun  facebook miliknya  yang  di  dalamnya  ada penawaran  “investasi dengan  minimal pencairan  sebesar 10 (sepuluh) kali  lipat dalam 24 (dua puluh empat) jam” dan banyak testimoni yang menyatakan bahwa investasi itu memang  cair.  Pelaku  dengan  sengaja  dan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan dengan menawarkan, membujuk atau mengiming-imingi target korban agar berinvestasi dengan harapan uang investasi tersebut bertambah dalam waktu yang telah ditentukan. 5 Kasus  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  selain  contoh  kasus  diatas  juga terjadi di Bantul, dimana kasus yang terjadi dibantul awali pada saat pelaku memasang iklan  kartu  mentari  3Gb  di  situs internet www.olx.co.id  dengan  tujuan  untuk  dapat diakses  oleh  khayalak  ramai.  Pelaku  menggunakan  akun facebook dengan  nama  Joe Bembi Aditia. Pelaku berkenalan dengan korban bukan menggunakan nama sebenarnya karena  hendak  mendapatkan  untung.  Setelah  korban  terpredaya  dan  berminat  membeli kartu kartu Mentari tersebut sebanyak 1000 (seribu) unit dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan  juta  rupiah),  pelaku  meminta  pembayarannya  melalui  rekening,  namun setelah uang dikirim, pesanan korban belum datang dan handphone pelaku sudah tidak aktif serta kontak WhatsApps korban juga diblokir. 6
Konstruksi  hukum  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  melalui  sarana elektronik saat ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  (UU  ITE),  sehingga  dengan telah  disahkannya  Undang-Undang  sebagaimana  dimaksud  maka  hukum  di  bidang teknologi informasi telah menjadi bidang tersendiri untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik.
Pada  saat  ini  banyak  sekali  faktor  yang  menyebabkan  penipuan  menggunakan sarana  elektronik  menjadi  semakin  marak. 7 Salah  satunya  disebabkan  karena  belum optimalnya  penegak  hukum  dalam  menangani  tindak  pidana  yang  tindakan perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Tidak optimalnya penegak hukum dalam menangani  tindak  pidana  yang  dilakukan  menggunakan  sarana  elektonik  adalah berkaitan dengan, penerapan pasal yang didakwakan terhadap pelaku.
Jika mengacu kepada Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menyatakan  bahwa “Setiap orang dengan sengaja  dan tanpa hak menyebarkan berita bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah)”. Penjelasan  UU  ITE  secara tegas  menyebutkan  bahwa  Informasi  elektronik  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah meliputi alat informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.
4 Abdul  Wahidi  dan  M.  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime) ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2015, Hal. 25
5 Studi Putusan PN Malang 572/Pid.B/2017/PN.Mlg
6 Studi Putusan PN Bantul 165/Pid.B/2018/PN.Btl
7 Denni  Wahyuning  Ismoyo, Kendala  Penyidik  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana  Penipuan  Online Melalui  Media  Elektronik  Internet  (Studi  di  Polres  Malang  Kota), Skripsi,  Universitas  Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014, Hal 1-5
Ketentuan  ini  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  KUHAP meskipun  di  dalam  UU  ITE  tidak  secara  langsung  mengatur  tentang  tindak  pidana penipuan.  Unsur-unsur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa “ setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen dalam transaksi  elektronik” ini identik dan memiliki kesamaan dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP serta memiliki karakteristik khusus yaitu diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.
Pengaturan  mengenai  diakuinya  bukti,  media  elektronik  dan  adanya  perluasan yurisdiksi  dalam  UU  ITE  masih  abu-abu  dan  menimbulkan  ketidakkonsistenan  bagi penegak  hukum  dalam  menerapkan  norma  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang menggunakan  kartu  kredit,  seperti  contoh  didalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Malang nomor  572/Pid.B/2017/PN.Mlg  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bantul  nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl,  dimana  berdasarkan  dua  putusan  tersebut  memiliki  perbedaan atas dakwaan, tuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dalam keduanya  menggunakan  sarana  elektronik.  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Malang nomor  572/Pid.B/2017/PN.Mlg,  Hakim  memutuskan  terdakwa  dikenakan  hukuman sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  378  KUHP  yakni  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penipuan  konvesional  seperti yang didakwakan Penuntut Umum. Akan tetapi pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor  168/Pid.B/2015/PN.Btl,  Hakim  memutuskan  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28  ayat (1) jo Pasal 45  ayat (2) UU ITE. Pelaku tindak pidana penipuan pada dua putusan Pengadilan tersebut diatas keduanya  menggunakan  sarana  elektronik  sebagai  medianya,  yakni  internet  melalui akun www.facebook.com dan www.olx.com
Berdasarkan  pada  permasalahan  sebagaimana  dimaksud,  maka  agar  sekiranya perlu adanya pembaharuan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan  yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Pembaharuan  hukum pidana sendiri merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana.  Kebijakan  hukum  pidana  adalah usaha-usaha  untuk  mewujudkan  hukum  pidana  secara  lebih  baik  yang  melalui  tahap operasionalisasi/fungsionaliasi/  konkretisasi  hukum  pidana,  yaitu  tahap  perumusan aturan-aturan  hukum  pidana,  kemudian  tahap  penegakan  hukum  di  lapangan  yang meliputi  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan,  serta  pelaksanaan putusan pidana. 8
Sementara  Sudarto  dalam  bukunya  ‘Hukum  dan  Hukum  Pidana’  menyatakan bahwa  melaksanakan  “politik  hukum  pidana”  berarti  usaha  mewujudkan  peraturan perundang-undangan pidana  yang sesuai dengan  keadaan dan situasi pada suatu waktu dan  untuk  masa  yang  akan  datang. 9 Peristiwa  pidana    menurut  Simons  digambarkan sebagai perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 10
Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  penipuan  menggunakan
8 Budiyanto, (2019), Kebijakan Hukum Pidana , Available online from https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/ , Budi 399.
Wordpress [Accessed Mar 10, 2020].
9 Angga  Dito  Ganesha,  2017,  ‘ Kebijakan  Hukum  Pidana  Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam  Pembelian Barang Secara Online’ , Diponegoro Law Jurnal, volume 6 No. 2 Tahun 2017, Hal 4
10 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 37
sarana  elektronik,  dimana  kebijakan  penanggulangan  hukum  pidana  tersebut  bertujuan sebagai  upaya  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat  serta  mengetahui  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik.  Atas  dasar alasan tersebut mendorong Penulis untuk melakukan  penelitian dengan judul Kebijakan Hukum  Pidana  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui    Sarana Elektronik.

## B. Permasalahan
Tindak pidana penipuan  yang dilakukan melalui sarana elektronik merupakan  isu hukum/permasalahan  yang  sangat  menarik  untuk  dijadikan  bahan  penelitian,  hal demikian  tidak  terlepas  mengingat  jumlah  angka  yang  dilaporkan  saat  ini  terus mengalami  berbagai  peningkatan  dari  tahun  ke-tahunnya.  Beradasrakan  pada  latar belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  memiliki  permasalahan  yang  ditetapkan  dengan pertanyaan penelitian yaitu :
1. Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  dalam  menanggulangi  tindak  pidana penipuan melalui sarana elektronik?
2. Apa kendala dan upaya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana elektronik?
3. Bagaimana  pertimbangan  Pengadilan  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus,  spesifikasi  penelitian  yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yang akan mencoba memberikan gambaran terhadap isu hukum yang diangkat secara deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sementara data sekunder merupakan data berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi buku-buku, jurnal peraturan terkait putusan pengadilan dan lain sebagainya.
D. Pembahasan
1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik
Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan  terhadap  undang-undang  dan  kepentigan  umum,  yang  atas  perbuatannya tersebut pelakunya diancam dengan sanksi dan/atau hukuman. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan  dalam  hukum  pidana  harus  memenuhi  syarat  keadilan  yang artinya  harus  memperhatikan  hak-hak  pelaku  dan  korban.  Hukum  pidana  di  bidang teknologi  informasi  dapat  difungsikan  sebagai  sarana  untuk  mengatur  tentang pelaggaran  dan  kejahatan  tindak  pidana  yang  menggunakan  sarana  elektronik.  Hukum pidana  di  bidang  teknologi  informasi  ini  diatur  di  luar  KUHP  maka  pemberlakuannya mengikuti pola asas lex specialis derogat legi generali.
Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana dengan menggunakan sarana elektronik melalui sarana penal tercantum dalam UU ITE yang  merupakan  payung  hukum  pertama  dalam  mengatur  tindak  pidana  dengan menggunakan sarana elektronik atau sering disebut tindak pidana siber, dimana UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.
Asas  legalitas  sebagai  asas  fundamental  dalam  hukum  pidana  juga  dianut  dalam UU  ITE,  yaitu  tampak  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Itu artinya ketentuan pidana yang diatur  dalam  UU  ITE  akan  digunakan  setelah  tanggal  ditetapkan.  Asas  legalitas  ini adalah  asas  umum  yang  mengutamakan  kualifikasi  atas  suatu  tindak  pidana dicantumkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  terlebih  dahulu,  jika  setelahnya terjadi  perbuatan  subjek  hukum  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-undangan  maka perbuatan tersebut dapat  dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana. 11
Angga  dito  didalam  bukunya  telah  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hokum  tertentu  dapat  dikategorikan  memiliki unsur  suatu  tindak  pidana  apabila  didalam  perbuatannya  tersebut  memenuhi  berbagai syarat-syarat yang meliputi : 12
a. “ perbuatan tersebut harus ada perbuatan,  yaitu kegiatan  yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang”;
b. “Perbuatan  itu  harus  sesuai  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  undang- undang.  Pelakunya  harus  telah  melakukan  suatu  kesalahan  dan  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”;
c. “Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan”;
d. “Harus ada ancaman hukumannya”.
Selain  asas  legalitas,  asas-asas  pemberlakuan  hukum  pidana  di  bidang  teknologi informasi  menggunakan  sarana  elektronik  sama  dengan  asas-asas  umum  pada  hukum pidana  yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9  KUHP. Namun asas-asas berlakunya hukum  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  tersebut  tidaklah  mudah  untuk diterapkan  dalam  menangani  kejahatan  yang  menggunakan  sarana  elektronik  atau berhubungan  dengan  komputer.  Hal  tersebut  dikarenakan  kejahatan  dengan menggunakan  sarana  elektronik  dapat  dilakukan  lintas  Negara  dan  dalam  ruang  maya (virtual). Asas pemberlakuan hukum pidana tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam  menangani  perkara  tindak  pidana  yang  menggunakan  sarana  elektronik  di Indonesia.
Pengaturan  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  diatur  dalam UU  ITE  yang  memiliki  kaitan  terhadap  beberapa  pasal  yang  diatur  dalam  KUHP dengan  tujuan  untuk  mempermudah  dalam  penyelesaian  suatu  perkara.  Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan teknologi informasi yang saat ini sudah memasuki  era  4.0,  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  hukum  pidana diharapkan  sebagai ius  constituendum yang  akomodatif  terhadap  perkembangan  serta antisipatif  terhadap  permasalahan  dan  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi informasi bagi masyarakat luas.
Tindak  pidana  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  termasuk  dalam kelompok kejahatan illegal contents 13 dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa computer  related  fraud ,  yaitu  kecurangan  atau  penipuan  yang  dibuat  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  untuk  merugikan  orang  lain. 14 Penipuan
11 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara , Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hal. 20
12 Angga Dito Ganesha, Op.Cit. Hal. 4
13 Illegal  Contents merupakan  kejahatan  dengan  memasukkan  data  atau  informasi  ke  internet  tentang sesuatu  yang tidak  benar,  tidak  etis,  dan  dapat  dianggap  melanggar hukum atau  mengganggu ketertiban umum.
14 Widodo, Op.Cit. Hal. 87
menggunakan  sarana  elektronik  dilakukan  dengan  cara  memodifikasi  data  atau  sistem komputer. Pemberian sanksi hukum pidana terhadap perbuatan penipuan melalui sarana elektronik ini diterapkan jika dalam perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan secara  ekonomi  secara  tidak  sah  atau  menyebabkan  hilangnya  hak  milik  orang  lain untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.
Pengaturan  hukum  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  ini tidak disebutkan secara  langsung dalam UU ITE, namun kebijakan hukumnya tersebut tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Tindak pidana penipuan menggunakan  sarana  elektronik  pada  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  dirumuskan  sebagai setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik. Unsur-unsur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  jo  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE  ini  identik  dan memiliki karakteristik termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang.
Contoh  kasus computer  related  fraud 15 atau  kecurangan  yang  dilakukan  melalui sarana elektronik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam penelitian kali ini Penulis  mengambil  Kasus  penipuan  bisnis  berkedok  investasi  yang  terjadi  di  Malang dan penipuan penjualan kartu perdana dengan pelaku yang pada saat berkenalan dengan korban memakai nama palsu berlokasi di dekat UDINUS Semarang.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  dalam  Bab  II,  untuk  menyatakan  seseorang sebagai  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik,  segala  unsur  tindak pidana  dan  tujuan  dari  perbuatan  tersebut  harus  dapat  dibuktikan  bahwa  memang sengaja  dilakukan  dalam  keadaan  sadar.  Unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan berdasarkan  Pasal  28  ayat  (1)  jo  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE  pada  dua  kasus  tersebut diatas adalah :
1. Setiap orang dengan sengaja
Pada Kasus pertama :  terdakwa  atas  nama  MSA  memposting  melalui  akun  Tri
Atik  Fitri  di  grup  facebook  Aneka  Usaha  Malang  Raya (AUMR) yang menawarkan investasi Pada Kasus kedua :   terdakwa  YU  memasang  iklan  kartu  Mentari  3  Gb  di internet  melalui  situs  www.olx.com  dengan  tujuan  untuk dapat diakses oleh khalayak ramai.
2. Melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu  melawan  hukum,  tanpa  hak,  dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
Pada Kasus pertama :  terdakwa  MSA  meminta  korban  untuk addlink Facebook dengan nama Sari Dewi yang di dalamnya ada penawaran “investasi dengan minimal pencairan sebesar 10 kali lipat dalam  24  jam”  dan  banyak  testimoni  yang  menyatakan bahwa  investasi  Sari  dewi  memang  cair.  Namun  setelah korban join dalam investasi tersebut, dana yang dijanjikan tidak cair sehingga korban meminta uangnya dikembalikan Pada Kasus kedua :   terdakwa  YU  berpura-pura  dengan  memakai  nama  palsu yaitu  Andri,  menawarkan  untuk  menjual  harga  kartu Mentari  3Gb  dengan  memperlihatkan  gambar  /foto  kartu Mentari  dalam  situs  internet  yang  membuat  korban terpedaya  lalu  berminat  untuk  membeli  kartu  Mentari
15 Widodo, Op.Cit. Hal. 87
tersebut.  Korban  mengirim  pesan  ke  alamat  email kemudian disepakatilah harga 1000 unit kartu mentari 3Gb dimana  pembayarannya  dilakukan  melalui  transfer  bank.
Oleh  terdakwa  dikatakan  barang  akan  dikirim  lewat  JNE dan  sampai  ke  alamat  korban  keesokan  harinya.  Karena hingga  hari  yang  dijanjikan  barang  belum  juga  sampai, Korban berusaha konfirmasi melalui telepon seluler tetapi oleh terdakwa tidak diangkat,  dan 2 (dua) hari kemudian No  HP  terdakwa  sudah  tidak  aktif  dan  kontak  milik korban di Whats App juga dihapus.
3. Mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektonik,  artinya,  tidak dapat  dilakukan  pemidanaan  apabila  tidak  terjadi  kerugian  konsumen  di  dalam transaksi elekrtonik
Pada Kasus pertama :  akibat  perbuatan  terdakwa  MSA,  korban  mengalami kerugian sekitar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Pada Kasus kedua :   akibat  perbuatan  terdakwa  YU  korban  merasa  dirugikan
sebesar  Rp.  9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah)  atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.
Penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  memang  seringkali  terjadi  dalam dunia siber. Dan yang paling sering kita dapati, pihak pembelilah yang menjadi korban dalam  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  dalam  tindak  pidana  penipuan melalui  sarana  elektronik.  Pihak  pembeli/konsumen  sering  dirugikan  atas  perbuatan curang  yang  dilakukan  oleh  penjual  atau  penyedia  jasa  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya.
Mengenai konten  ilegal dalam  hal  ini perbuatan  menyebarkan  berita bohong dan mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  sebagaimana  telah disebutkan  dalam  Bab  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Dan diancam  dengan  sanksi  pidana  oleh  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE  yang  menentukan  : “setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1) atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Perumusan  subjek  tindak  pidana  dalam  UU  ITE  selalu  diawali  dengan  “setiap orang” yang menunjukkan pengertian bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan. Namun aturan pemidanaan dalam UU ITE tidak hanya ditujukan kepada orang  yang  melakukan  tindak  pidana  saja,  dalam  Pasal  1  angka  21  UU  ITE  juga ditegaskan  bahwa  bahwa  yang  dimaksud  “orang”  adalah  orang  perseorangan,  baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Hal tersebut berarti bahwa  jika  badan  hukum  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  dan  mengakibatkan kerugian konsumen dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dirumuskan dalam Pasal 35 UU ITE antara lain  manupulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah data otentik.
Untuk  pembuktiannya,  aparat  penegak  hukum  dapat  menggunakan  bukti elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagai  perluasan  alat  bukti  sebagaimana Pasal 5 UU ITE yang berbunyi :
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”
Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yang diatur di dalam Pasal 43 UU ITE dilakukan oleh Pejabat Polisi, Pejabat Pegawai  Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup dan tanggung jawab tugasnya di bidang Teknologi  dan  Informasi  Elektronik  yang  diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berpedoman pada KUHAP.  Kemudian penangkapan dan penahanan terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik  dalam  UU  ITE dilakukan  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dimana  dalam  melakukan  penangkapan, penyidik  melalui  penuntut  umum  wajib  meminta  penetapan  ketua  Pengadilan  Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam.
Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui  media  elektronik  keberadaannya  sangat  diperlukan  agar  dapat  mengatasi kejahatan  di  bidang  teknologi  informasi  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat. Melalui  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  kultur  hukum  yang  berjalan  dengan maksimal maka penegakan hukum pidana terpadu dalam menanggulangi tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dapat dimaksimalkan.
2. Upaya  dan  Kendala  Penegak  Hukum  dalam  Menerapkan  Kebijakan Hukum  Pidana  untuk  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui Sarana Elektronik
Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana elektronik tidak lepas dari  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  politik kriminal.  Menurut  Sudarto,  politik  kriminal  merupakan  suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat  dalam  menanggulangi  kejahatan. 16 Oleh  karenanya  UU  ITE  dibuat  dengan tujuan  yang  tidak  terlepas  dari  politik  kriminal  yaitu  untuk  kesejahteraan  dan perlindungan  masyarakat.  Evaluasi  terhadap  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang teknologi  informasi  diperlukan  sekiranga  ada  kelemahan  kebijakan  formulasi  dalam perundang-undangan.
Menurut  Barda  Nawawi,  kelemahan  kebijakan  formulasi  hukum  pidana  akan berpengaruh pada penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. 17 Abdulkadir  Muhammad  berpendapat  bahwa  “penegakan  hukum  dapat  dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar  tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  jika  terjadi  pelanggaran,  memulihkan  hukum  yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.” 18
Jimly  Asshidiqie  membagi  dua  pengertian  penegakan  hukum  yaitu  dalam  arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan
16 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cetakan ke-6, Alumni, Bandung, 2007, Hal 38
17 Barda  Nawawi ,    Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal. 214
18 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 115
terhadap  peraturan  perundang-undangan  melalui  proses  peradilan  pidana  yang melibatkan  peran  aparat  Kepolisian,  Kejaksaan,  Advokat  atau  Pengacara  dan  badan- badan peradilan. 19 Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan  menerapkan  hukum  serta  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  setiap  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  baik  melalui  prosedur  peradilan  ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 20
Penegakan hukum di Indonesia saat ini kesulitan dalam menghadapi merebaknya tindak  kejahatan  di  bidang  teknologi  informasi.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  masih sedikitnya  aparat  penegak  hukum  yang  memahami  seluk  beluk  teknologi  informasi dalah  hal  ini internet ,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  serta  kurangnya  kesadaran hukum  masyarakat  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  teknologi  informasi. Selain  itu,  aparat  penegak  hukum  yang  berada  di  daerah  belum  siap  untuk mengantisipasi  maraknya  tindak  kejahatan  ini  karena  masih  banyak  yang  gagap teknologi  (gaptek).  Institusi-institusi  penegak  hukum  di  daerah  masih  banyak  yang belum  didukung  dengan  jaringan  internet.  Keterbatasan  alat-alat  khusus cybercrime yang  dimiliki  oleh  aparat  kepolisian  di  daerah  kabupaten  sampai  dengan  tingkat kecamatan  untuk  menunjang  sarana  prasarana  penyidikan  dalam  mengungkap  tindak pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik  menyebabkan  lamanya  waktu  dalam mengungkap tindak pidana tersebut dan alat-alat yang dibutuhkan pun juga memerlukan biaya yang besar.
Upaya untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana elektronik  tidaklah  mudah.  Selain  karena  kurangnya  pemahaman  atau  kewaspadaan masyarakat  terhadap  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik,  masyarakat lebih melihat nominal atau jumlah keuntungan dari suatu barang atau produk jasa yang ditawarkan.  Ketika  terjadi  kerugian  yang  diakibatkan  adanya  penipuan  melalui  sarana elektronik,  masyarakatpun  enggan  melaporkan  tindak  kejahatan  yang  dialaminya  ke aparat penegak hukum karena : 21
a. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
b. Kekhawatiran  masyarakat  jika  berurusan  dengan  aparat  penegak  hukum masyarakat  akan  semakin  merugi.  Maksudnya  masyarakat  khawatir  dipungut biaya oleh aparat penegak hokum;
c. Masyarakat  khawatir  keselamatan  jiwanya  terancam  jika  melaporkan  tindak kejahatan yang dialaminya.
Untuk  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi khususnya  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik,  seperti  penipuan  bisnis online berkedok investasi, penipuan jual beli online, penipuan berkedok SMS berhadiah hingga  pembajakan WhatsApp, Indonesia  sangat membutuhkan  aparat  penegak  hukum yang  mumpuni,  terorganisasi  dan  terstruktur  untuk  menyatukan  komunitas-komunitas spesialisasi  dalam  penanganan  segala  jenis  tindak  kejahatan  di  bidang  teknologi informasi. Tanpa adanya penegakan  hukum  yang  terorganisir dan terstruktur di bidang teknologi informasi maka akan sulit menjerat pelaku-pelaku tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.
19 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM, Konstitusi Press dan PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2006, Hal 386
20 Ibid.
21 Hendy  Sumadi,  2015, Kendala  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Transaksi  Elektronik  Di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2, September 2015, Hal. 198
Pihak  Kepolisian  telah  memiliki  Subdit Cyber  Crime (yang  khusus  menangani tindak pidana terkait dengan tindak pidana melalui sarana elektronik atau tindak pidana informasi  dan  transaksi  elektronik.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  dalam  hal menanggulangi  kasus  tindak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  khususnya  tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat  dipertimbangkan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  melaksanakan  upaya  penegakan hukum  terhadapt  tindak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi.  Spesialisasi  tersebut dimulai  dari  adanya  pendidikan  yang  diarahkan  untuk  menguasai  teknis  serta  dasar- dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer.
Bareskrim  Polri  juga  membentuk  Satga e-commerce yang  dikepalai  Kasubdit  II Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  Bareskrim  sebagai  tempat  penerimaan  aduan  dari pengguna e-commerce yang  merasa dirugikan. Pihak pengelola/penyedia situs  jual  beli online pun  telah  mengusahakan  dan  menerapkan  berbagai  kebijakan  untuk  mencegah dan  menanggulangi penipuan dalam  situs  jual  beli online , diantaranya  memberlakukan COD  ( Cash  on  Delivery )  sebagai  salah  satu  bentuk  metode  pembayaran  untuk menghindari barang tidak sampai atau seller yang fiktif. Penerapan transaksi rekening bersama  seperti  yang  dilakukan  oleh  e-commerce  Tokopedia,  Zalora,  Shopee,  Lazada juga  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menghindari  adanya  pelaku  usaha  dan konsumen fiktif yang dapat merugikan.
Seperti  yang telah diterangkan di sub  bab sebelumnya bahwa penyidik di  bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik selain Penyidik dari Pejabat Polisi Negara Republik  Indonesia,  adalah    penyidik  yang  diberi  wewenang  khusus  sebagai  penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Hukum  Acara  Pidana    untuk  melakukan  penyidikan tindak  pidana  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Penyidik  di bidang  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  tidak  akan  bisa  melaksanakan tanggungjawabnya  secara  maksimal  apabila  tanpa  sarana  dan  prasarana  tertentu  yang memadahi guna memperlancar penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk dapat memperlancar penegakan hukum di bidang teknologi informasi antara lain sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik termasuk metode  dalam  penyidikan  dan  metode  kerjasama  yang  tidak  terkendala  birokrasi, peralatan yang memadahi dan keuangan yang cukup.
Menurut  Strecher  yang  dikutip  oleh  Hendy  Sumadi,  penegakan  hukum  bukanlah suatu  yang  bisa  dilihat  sebagai  berdiri  sendiri,  melainkan  senantiasa  bertukar  kegiatan dengan  masyarakat. 22 Dengan  demikian  bahwa  perubahan  –perubahan  dalam masyarakat  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  teknologi  akan  memberikan  pengaruh terhadap penegakan hukum dalam masyarakat.
3. Pertimbangan Pengadilan dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik
Penegak  hukum dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. 23 Hakim menurut               Pasal 1 butir 8 KUHAP  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.  Fungsi utama dari  seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Putusan
22 Ibid. Hal. 199
23 Kamus  Bahasa  Indonesia  Online,  (2019) , Definisi  Penegak  hukum,  Available  online  from https://kbbi.web.id/penegakhukum , [Accessed Jul 25, 2020].
Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim.
Pasal  183  KUHAP  menyatakan  bahwa  “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  menjatuhkan  putusan, Hakim  harus  mempertimbangkan  faktor  yuridis  dan  faktor  non  yuridis.  Pertimbangan yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  undang-undang  dan  fakta- fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  harus  dimuat  dalam  putusan misalnya  barang  bukti,  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan  terdakwa, keterangan saksi. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari kondisi lingkungan, latar belakang terdakwa, dan berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai dari suatu putusan  hukum  yang  mengandung keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, putusan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu  pertimbangan  hakim  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik dan cermat.
Menjawab  permasalahan  penelitian  ini,  Penulis  menganalisa  alasan  dan pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  kasus  tindak  pidana penipuan  melalui  sarana  elektronik  menggunakan  Pasal  378  KUHP  dan  Pasal  28  ayat (1)  jo  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE.  Dari  analisis  putusan  yang  dilakukan  Penulis  akan dapat diketahui mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik sebagai berikut :

## Tabel 4.1
Tabel Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Malang dan Putusan Pengadilan Negari Bantul dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik
Kualifikasi Putusan Pengadilan No. Putusan 572/Pid.B/2017/PN.Mlg 168/Pid.B/2015/PN.Btl Terpidana Muhamad Syaiful Arif (MSA) Yudit Udika Als. Adit (YU) Tindak Pidana Penipuan berkedok investasi melalui akun Facebook Penipuan  penjualan  kartu perdana mentari 3GB melalui iklan di www.olx.com Dakwaan - Pasal  45A  ayat  (1)  UU  RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang  nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 378 KUHP
- Pasal 378 KUHP
- Pasal  28  ayat  (1)  jo  pasal
45  ayat  (2)  Undangt- undang  Nomor  :  11  tahun 2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuntutan Pasal 378 KUHP Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat  (2)  Undangt-undang Nomor    11  tahun  2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan - Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL ARIF  A.MA  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan  dalam  Dakwaan Kedua yaitu :”PENIPUAN” - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL ARIF A.MA tersebut  oleh  karena  itu dengan pidana penjara, selama  : 1 (satu) tahun - Menyatakan terdakwa YUDIT  UDIKA  alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN  MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN  DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK - Menjatuhkan pidana kepada  terdakwa  oleh karena  itu  dengan  pidana penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  denda  sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar,  diganti  dengan pidana  kurungan  selama 2 (dua) bulan Dari dua perbandingan putusan pengadilan tersebut, Penulis akan menguraikannya kedalam kalimat agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut :
1. Putusan  Tindak  Pidana  Penipuan  melalui  sarana  elektronik  dengan  Putusan Pasal  378  KUHP    (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Malang  No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg)
Kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Malang  Nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg  terjadi  setidak-tidaknya  pada  Bulan  Julli  2017  di  Jalan Simpang  Borobudur  Utara  No.  12  RT  01  RW  13  Kelurahan  Mojolangu  Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
Terdakwa  dengan  inisial  MSA  pada  hari  dan  tanggal  yang  sudah  tidak  dapat diingat lagi  atau setidak-tidaknya  masih termasuk bulan Juli dalam tahun 2017  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dengan  cara  sebagai berikut :
- Pada  waktu  dan  tempat  seperti  tersebut  diatas  terdakwa  MSA  memposting melalui  akun  Tri  Atik  Fitri  di  grup  Facebook  Aneka  Usaha  Malang  Raya
(AUMR)  yang  menawarkan  investasi  atau  yang  butuh  tambahan  modal. Terdakwa  meminta  meng- add link  Sari  Dewi  untuk  mendapatkan  informasi mengenai “Investasi dengan minimal pencairan sebesar 10 kali lipat dalam 24 jam”
- Melalui  akun  Sari  Dewi  Terdakwa  menjelaskan  bahwa  invest  pertama minimal  Rp.  4.000.000,-  dan  akan  dibayar  kembali  besoknya  setelah pengiriman atau 24 jam setelah transfer.
- Terdakwa memindah transfer ke rekening Bank Mandiri : 1440016726744 an. Isnaini Arofah dan oleh Korban ditransfer keesokan harinya.
- Pada hari  yang dijanjikan dana tidak cair sehingga korban  meminta uangnya kembali.
- Pada  tanggal  10  Agustus  2017   korban  diberitahu  terdakwa  melalui  akun facebook  Sari  Dewi  bahwa  sudah  masuk  rekening  Rp.  1.000.000,-  namun korban  diminta  transfer  kembali  Rp.  1.000.000,-  untuk  biaya  administrasi pencairan  ke  ke  rekening  BCA  8430238656  atas  nama  Husaini  Ahmed Alfaris. Pada saat mentrasnfer, korban menanyakan kapan uang cair dan oleh terdakwa dijawab besok.
- Pada tanggal 12 Agustus 2017 terdakwa melalui WhatApps Sari Dewi disuruh menanyakan  ke  Agen  di  nomor WhatApps 082225080271.  Lalu  terdakwa dengan  menggunakan  nama  Agen  tersebut  mengatakan  pada  korban  bahwa korban belum membayar kurs dollar sejumlah                    Rp. 1.250.000,- ke rekening  BRI  639101018206538  atas  nama  Wiwit  Swandari  dan  dijanjikan oleh  terdakwa  bahwa  apabila  pembayaran  kurs  tersebut  pada  hari  minggu tanggal 13 Agustus 2017 maka akan cair profitnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.
- Pada  tanggal  13  Agustus  2017  korban  mengirim  Rp.  1.230.000,-  lalu mengirim  bukti  transfernya  ke  inbox  sari  Dewi  dan WhatApps agen  lalu dijawab OK.
- Lama tidak ada kabar,  maka pada tanggal 24 Agustus 2017 korban  meminta uangnya  dikembalikan  seluruhnya  melalui WhatApps Sari  Dewi  dan WhatApps agen  namun  sudah  tidak  bisa  karena  diblokir.  Korban  berusaha menggunakan  nomor  lain  menghubungi  terdakwa  melalui WhatApps Sari Dewi dan WhatApps Agen dan mengancam akan melaporkan ke polisi.
- Pada tanggal 25 Agustus 2017 korban mendapat balasan dari akun Sari Dewi bahwa  pada  hari  itu  jam  11.00  wib  akan  di  transfer  uang  sejumlah  Rp. 2.000.000,-.  Kemudian  akun  Sari  Dewi  memberi  bukti  transfer  rek  BRI 639101018206538  atas  nama  Wiwit  Swandari  senilai                                      Rp. 22.000.000,-  dan  meminta  Korban  menghubungi WhatApps Wiwit Swandari dengan  alasan  takut  terdeteksi  Polisi.  Melalui WhatApps Wiwit  Terdakwa menjawab akan ditransfer jam 11.00 wib
- Hingga tanggal 26 Agustus 2017 belum ada transfer yang dijanjikan tersebut dan nomornya di blokir.

## Pertimbangan Hakim Secara Yuridis
Melihat  perbuatan  terdakwa  tersebut  jelas  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah melakukan  tindak  pidana  penipuan  seperti  yang  di  dakwakan  Penuntut  Umum  kepada terdakwa  dengan  inisial  MSA  jika  perbuatan  terdakwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum memenuhi semua unsur serta pasal-pasal yang di dakwakan Penuntut Umum.
Terdakwa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  dengan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  menawarkan, membujuk  atau  iming-iming  investasi  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  besar.  Hal tersebut  mendorong  seseorang  untuk  menananmkan  modalnya  atau  memberikan sejumlah  uang  kepada  terdakwa  dengan  harapan  uang  tersebut  pada  waktu  yang  telah ditentukan  memiliki  jumlah  yang  semakin  banyak.  Akan  tetapi  apa  yang  telah disepakati  oleh  terdakwa  dan  korban  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  investasi  tersebut dan menyebabkan kerugian korban.
Atas  dasar  perbuatan  terdakwa  MSA  tersebut  berdasarkan    Putusan  Hakim Pengadilan  Negeri  Malang  Nomor  572/Pid.B/2017/PN.Mlg  terdakwa  dikenakan hukuman  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  378  KUHP  tentang tindak pidana penipuan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Menyatakan  Terdakwa  MSA  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  ‘penipuan’  sebagaimana  dalam  dakwaan  kedua penuntut umum
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
c. Menetapkan  masa  penahanan  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan
d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening              144- 00-16726744
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp
- 18 (delapan belas) lembar bukti transfer
- 3 (tiga) lembar rekening koran nomor rekening 144-00-1672674-4
- 1  (satu)  lembar  print  out  M-transfer  BCA  tanggal  7-8  2017  ke  rekening Bank  Mandiri  1440016726744  atas  nama  Isnaini  Arofah  senilai Rp.4.000.000,-
- 1  (satu)  lembar  print  out  M-transfer  BCA  tanggal  10-8-2017  ke rekening Bank  BCA  nomor  8430238656  atas  nama  Husaini  ahmed  alfaris  senilai Rp.1.000.000,-
- 1  (satu)  lembar  print  out  M-transfer  BCA  tanggal  13-8-2017  ke rekening Bank  BRI  nomor  639101018206538  atas  nama  wiwit  swandari  senilai Rp.1.230.000,-
- 1 (satu) bendel print out screenchoot percakapan whatsapp
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama  Wiwit Swandari  no rekening 6391-01-018206-538
- 1 (satu) buah ATM BRI 1 (Satu) bendel print out screenshoot percakapan
- 1  (satu)    buah  struk  transfer  BRI  1276060  tanggal  19/08/2017  ke  nomor rekening 440301019711531 nama Eah nurlaila  senilai Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082245965799
- 1 (satu) buah HP  merk Samsung type J2 warna gold  yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082225080271
- 1 (satu) buah HP  merk Samsung type Z1 warna gold yang berisikan kartu Sim dengan nomor 083835752164
- 1  (satu)  buah  laptop  Asus  type  A  43  S  warna  hitam  dengan  nomor  seri CN0BC0274071 8D
- 1 (satu) buah modem wifi Smartfren Andromax M2S warna biru
- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  BCA  atas  nama  MUHAMAD  SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 4000171382
- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  BRI  atas  nama  MUHAMAD  SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 03440104592550
- 1  (satu)  buah  struk  transfer  BRI  1869772  tanggal  21/08/2017  ke  no rekening 440301019711531 nama Eah Nurlaila senilai Rp.8.800.000,-
- 1  (satu)  buah  struk  transfer  BRI  1514287  tanggal  25/08/2017  ke  no rekening 440301019711531 nama Eah Nurlaila senilai Rp.8.800.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082245965799
- 1 (satu) buah HP  merk Samsung type J2 warna gold  yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082225080271
- 1 (satu) buah HP  merk Samsung type Z1 warna gold yang berisikan kartu Sim dengan nomor 083835752164
- 1  (satu)  buah  laptop  Asus  type  A  43  S  warna  hitam  dengan  nomor  seri CN0BC0274071 8D
- 1 (satu) buah modem wifi Smartfren Andromax M2S warna biru;
- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  BCA  atas  nama  MUHAMAD  SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 4000171382
- 1  (satu)  buah  buku  tabungan  BRI  atas  nama  MUHAMAD  SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 034401045925506
- Uang  tunai  sejumlah  Rp.  2.866.000,-  (dua  juta  delapan  ratus  enam  puluh enam ribu rupiah)
- 1 unit  mobil  merk Honda  Jazz  GE 81.5 E AT/2009  warna putih  mutiara No.Pol  :    L-168  BB  (pajak  5  tahunan  sehingga  ganti  Nopol  L-410-XH) nosin : L15A71760803, Noka : MHRGE88609J906178
Terlampir dalam berkas berkara
f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-
Pada  proses  akhir  persidangan  Pengadilan  Negeri  Malang,  terdakwa  MSA dinyatakan  bersalah  melanggar  Pasal  378  KUHP  tentang  Penipuan  sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif dan tuntutan Penuntut Umum. Oleh hakim terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis
a) Latar Belakang  dan Kondisi Terdakwa Kondisi  terdakwa  adalah  keadaan  fisik  maupun  psikis  sebelum  melakukan tindak  kejahatan  termasuk  pula  status  sosial  yang  melekat  pada  terdakwa. Keadaan  fisik  maksudnya  adalah  usia  dan  tingkat  kedewasaan,  sementara keadaan  psikis  adalah  berkaitan  dengan  perasaan  yang  dapat  berupa    tekanan dari  orang  lain,  pikiran  sedang  kacau  dan  keadaan  lain.  Dalam  kasus  ini, terdakwa MSA telah dewasa, tidak dalam tekanan orang lain. Perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  terdakwa  MSA  tersebut  dilakukan  dalam  keadaan  sadar. Oleh  karenanya  sudah  dapat  dipastikan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan terdakwa dalam memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan
barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  berinvestasi  dengan  iming-iming  untuk memperoleh keuntungan yang besar termasuk dalam tindak pidana.
b) Akibat Perbuatan Terdakwa
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  sudah  pasti menyebabkan  kerugian  pihak  lain.  Akibat  perbuatan  terdakwa  korban mengalami  kerugian  sebesar  Rp.  6.250.000,-  (enam  juta  dua  ratus  lima  puluh ribu  rupiah).  Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dilakukan  terdakwa  dapat berpengaruh  buruk  dan  menimbulkan  keresahan  kepada  masyarakat  luas terhadap persepsi investasi maupun transaksi melalui e-commerce.
c) Hal-hal yang memberatkan
- Perbuatan  terdakwa  dapat  menjadi  contoh  kurang  baik  bagi  masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi
d) Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda
- Terdakwa  sopan  dan  jujur  dan  dapat  bekerja  sama  dengan  baik  dalam memberikan kesaksian sehingga persidangan berjalan lancar.
- Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  mengulangi perbuatannya kembali kelak di kemudian hari.
Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam persidangan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kesalahan pelaku, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana  dan  sikap  baik  pelaku. 24 Pertimbangan  hakim  yang  menyebutkan  bahwa perbuatan terdakwa tergolong ke dalam perbuatan tindak pidana penipuan konvensional yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam hal ini Facebook sebagai media dan  objek  Penulis  rasa  kurang  tepat  karena  hanya  menjatuhkan  pidana  berdasarkan fakta-fakta  dipersidangan.  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya  menggunakan sarana  elektronik  yakni handphone dan  jaringan internet sebagai  objeknya.  Sementara perbuatan  terdakwa  tersebut  unsur-unsurnya  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  Pasal 28 ayat (1) jo 45 ayat (2) UU ITE yang secara khusus mengatur kerugian akibat berita bohong  dan  menyesatkan  melalui  media  elektronik.  Perbuatan  terdakwa  dalam  kasus tersebut  memang  memenuhi  unsur-unsur  penipuan  Pasal  378  yakni  membujuk  orang supaya  menginvestasikan  uangnya.  Arti  kata  membujuk  disini  adalah  memberi pengaruh  dengan  cara  licik  sehingga  oraang  lain  menurutinya  untuk  berbuat  sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui yang sebenarnya, ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut.
Tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik memang memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan salah satunya adalah mempertimbangkan aspek motif dan tujuan pelaku tindak pidana. Tujuan tindak pidana penipuan  melalui  sarana  elektronik  sama  halnya  dengan  penipuan  konvensional  yakni hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak  yang  tujuan tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  nama  palsu,  keadaan  palsu  atau  perkataan bohong  yang  ditampilkan  dalam  sistem  elektronik.  Tetapi  untuk  menjangkau  sistem elektronik  ini  tidaklah  semudah  menjangkau  unsur  ini  dalam  tindak  pidana  penipuan konvensional. Oleh karenanya hakim cenderung mempertimbangkan dakwaan alternatif
24 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hhukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal 23
dan  tuntutan  Penuntut  Umum  yakni  Pasal  378  KUHP  meskipun  cara  terdakwa  dalam melakukan tindak pidana menggunakan sarana elektronik.
2. Putusan  Putusan  Tindak  Pidana  Penipuan  melalui  sarana  elektronik  dengan Putusan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl)
Kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Malang  Nomor 165/Pid.B/2015.PN.Btl terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 di  Kantor BRI Panggung Krapyak Kabupaten Bantul.
Terdakwa dengan  inisial YU  dengan sengaja  memakai  nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,  menggerakkan orang  lain untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan  piutang  dan  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dengan  cara  sebagai berikut :
- Pada tanggal 7 Desember 2014, terdakwa YU memasang iklan Kartu Mentari 3Gb  melalui  situs  www.olx.com      dengan  mengunakan  nama  palsu Arie_untung/ Andri dan akun facebook Joe Bembi Aditia.
- Terdakwa sudah dipastikan mengetahui jika transaksi jual beli Kartu Mentari 3GB  yang  diiklankan  melalui  situs  www.olx.com dikehendaki  oleh  korban dan berniat membeli.
- Terdakwa  berkomunikasi  dengan  korban  melalui email yang  isinya  tawar menawar  harga  1  (satu)  unit  kartu  Mentari  3Gb,  dan  kemudian  disepakati dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- Terdakwa  memberitahu  kepada  korban  supaya  mengirim  uangnya  melalui Rek. BRI dengan Nomor 1440-01-000776-53-5 an. ENDANG TRIYANTOKO  WUL  sebesar  Rp.  9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah)  dan oleh terdakwa barang akan dikirim lewat JNE dan sampai di Yogya pada esok harinya tanggal 9 Desember 2014
- Tanggal 9 Desember 2014 barang pesanan kurban belum datang  lalu kurban berusaha  konfirmasi  melalui  telepon  tetapi  oleh  terdakwa  tidak  diangkat,  2 (dua)  hari  kemudian  No  HP  terdakwa  sudah  tidak  aktif  dan  kontak  milik korban di WhatsApp juga dihapus.
Atas  dasar  perbuatan  terdakwa  YU  tersebut  berdasarkan  Putusan  Hakim Pengadilan  Negeri  Bantul  Nomor  168/Pid.B/2015/PN.Btl  terdakwa  dinyatakan  telah terbukti bersalah  melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE dengan amar putusan sebagai berikut :
a. Menyatakan terdakwa YU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik.
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama          1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  diganti  dengan  pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
c. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan
d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1  (satu)  buah  kartu  ATM  Bank  BRI  dengan  nomor  kartu 6013011380371939
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI dari penyetor Suhud Danang kepada nasabah  Bank  BRI  a.n.  Endang  Triantoko  Wul  dengan  nomor  rekening 144001000776535 tanggal 8 Desember 2014
f. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

## Pertimbangan Hakim Secara Yuridis
Untuk  dapat  dikatakan  terbukti  secara  sah  telah  melakukan  tindak  pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut umum  kepada terdakwa YU, maka haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan tersebut.
1) Unsur setiap orang dengan sengaja Unsur setiap orang berarti orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya.  Sengaja  berarti bahwa tindakan yang dilakukan dengan sadar.
Pada Kasus putusan Pengaadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Btl,  unsur  setiap  orang  dengan  sengaja  disini  bahwa terdakwa  YU  secara  sadar  dan  sudah  pasti  mengetahui  jika  transaksi  jual  beli kartu Mentari 3Gb yang dilakukannya tersebut benar-benar disengaja.
2) Unsur melakukan perbuatan yang dilarang Perbuatan  yang  dilarang  yang  tersirat  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yaitu dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong.  Unsur  ‘dengan sengaja dan tanpa hak’ dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah unsur komulatif yang  tidak  dapat  diartikan  sendiri-sendiri,  karena  apabila  pelaku  mempunyai hak  atas  apa  yang  dilakukannya  maka  dengan  sendirinya  unsur  ‘dengan sengaja’ akan gugur.
Menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa YU adalah dengan cara menggunakan nama palsu mengiklankan Kartu Mentari 3GB melalui situs internet www.olx.com dengan tujuan untuk dapat diakses oleh khayalak ramai dan  membuat seseorang terpedaya lalu berminat untuk membeli kartu Mentari tersebut.  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  korban  melalui  email  dan  timbul kesepakatan  harga  dimana  pembayarannya  dilakukan  melalui  transfer  bank. Terdakwa  menyebarkan  berita  bohong  dengan  mengatakan  kepada  korban bahwa barang akan dikirim lewat JNE dan sampai ke alamat korban keesokan harinya. Namun hingga hari yang dijanjikan barang belum juga sampai.
3) Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  YU,  menimbulkan kerugian  sebesar  Rp.  9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah)  atau  setidak-tidaknya sejumlah  tersebut  dalam  transaksi  elektronik  pada  transaksi  jual  beli  secara onlline Kartu Mentari 3Gb.

## Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis
a) Latar Belakang  dan Kondisi Terdakwa Memperhatikan kondisi terdakwa yang telah berusia 34 tahun, maka sudah dapat dipastikan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  dalam  transaksi  elektronik  dan  dapat  merugikan  orang  banyak dilakukan secara sadar.
b) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  YU  sudah  pasti  menimbulkan  korban maupun  kerugian  pada  pihak  lain  dan  dapat  berpengaruh  buruk  kepada masyarakat  luas  terhadap  persepsi  bahwa  tidak  ada  keamanan  dalam bertransaksi  secara  elektronik,  sehingga  menjadi  gambaran  buruk  dalam kegiatan  jual  beli  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  berbasis e- commerce .
c) Hal yang memberatkan
- Perbuatan  terdakwa  menimbukan  kerugian  pada  khayalak  ramai  khususnya Korban
d) Hal yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda
- Terdakwa  sopan  dan  jujur  dan  dapat  bekerja  sama  dengan  baik  dalam memberikan kesaksian sehingga persidangan berjalan lancar.
- Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  mengulangi perbuatannya kembali kelak di kemudian hari.
Dari hasil studi dua putusan Pengadilan di atas, dimana putusan merupakan hasil kesimpulan  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  dimana  jenis  putusan sendiri ada 3 (tiga) macam yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan terhadap  terdakwa.  Dalam  kasus  ini  Majelis  hakim  memberikan  putusan  pemidanaan kepada  para  terdakwa  dalam  dua  kasus  penipuan  melalui  sarana  elektronik  karena terdakwa  telah  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak  pidana  penipuan sebagaimana  memenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  378  KUHP  maupun Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.
Dalam  putusan  Nomor  168/Pid.B/2015/PN.Btl  hakim  menyatakan  terdakwa melakukan tindakan penipuan dengan melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE karena unsur-unsur penipuan dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi  dalam  fakta-fakta  persidangan  dengan  menghadirkan  saksi-saksi  dan terdakwa  yang  dimintai  keterangan.  Dari  keterangan  yang  mereka  berikan  diperoleh petunjuk  yang kesimpulannya adalah telah terjadi  sebuah tindak pidana penipuan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  melalui  situs internet yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terdakwa dalam  melakukan  perbuatannya  yakni  penipuan  menggunakan  sarana  elektronik menggunakan  iklan  yang  sangat  luar  biasa  menarik  yang  dilakukan  melalui  situs internet www.olx.com yang  berisi  kelicikan  terhadap  konsumen  sehingga  konsumen terbujuk  untuk  membeli  barang  yang  ditawarkan  yang  apabila  konsumen  mengetahui niat  pelaku  yang  sebenarnya,  konsumen  tidak  akan  membeli  barang  yanng  ditawarkan tersebut.
Di dalam transaksi  melalui  sarana elektronik  ini  unsur dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena setiap cara bertransaksi melalui sarana elektronik atau e-commerce pasti diawali dengan menyebarkan  sebuah  informasi  atau  iklan  yang  bertujuan  untuk  menarik  minat  si pembeli seperti yang dilakukan oleh terdakwa YU. Dari informasi dan iklan itulah yang menjadi  senjata  satu-satunya  dalam  mempublikasikannya  kepada  konsumen.  Pada sebuah transaksi  melalui internet , kepercayaan konsumen sangat dipertaruhkan, karena dalam  iklan  yang  ditawarkan  tersebut,  calon  pembeli  tidak  bisa  mencocokkan  atau mengecek  barang  baik  itu  kualitas,  keaslian  maupun  jumlah  barang  yang  akan  dibeli apakah  sesuai  dengan  informasi  yang  didapat  atau  tidak.  Apabila  tidak  sesuai,  maka
unsur  kedua  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yaitu  mengakibatkan  kerugian  dalam transaksi elektronik tersebut terpenuhi.
Dalam  kaitannya  dengan  putusan  pemidanaan  sebagaimana  diputuskan  oleh Majelis  hakim  yang  dituangkan  dalam  amar  putusan  kedua  kasus  tindak  pidana penipuan  melalui  sarana  elektronik  yang  Penulis  kaji  yakni  putusan  Nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg  dan  putusan  Nomor  168/Pid.B/2015/PN.Btl,  Majelis  hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana seperti yang telah Penulis jelaskan dalam  Bab  II.  Adapun  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  Hakim  dalam  menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa menurut Mr. M.H. Tirtaadmidjaja adalah : 25
1. Sifat pelanggaran pidana itu
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang-ulang  dihukum  atau  seorang  penjahat  untuk  satu  kali  ini  saja  atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia
5. Motif melakukan pelanggaran itu
6. Sikap  terdakwa  dalam  pemeriksaan  perkara  itu,  apakah  menyesali perbuatannya  atau  secara  terus  menerus  menyangkali  perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya
7. Kepentingan umum.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut ;
a) Kebijakan  hukum  pidana  sebagai  bentuk  penanggulangan  tindak  pidana penipuan  melalui  media  elektronik  keberadaannya  diperlukan  agar  dapat mengatasi  kejahatan  di  bidang  teknologi  informasi  untuk  melindungi kepentingan  masyarakat.  Ketentuan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik menyatakan pidana  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  jo  Pasal  45  ayat  (2)  UU  ITE  berupa  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
b) Kendala Penegak Hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana dalam rangka  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana  elektronik antara  lain  masih  sedikitnya  aparat  penegak  hukum  yang  memahami  seluk beluk  teknologi  informasi  dalam  hal  ini  internet,  terbatasnya  sarana  dan prasarana  serta  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  teknologi  informasi,  belum  siapnya  institusi penegak  hukum  di  daerah  untuk    mengantisipasi  maraknya  tindak  kejahatan karena  selain  sumber  daya  manusianya  masih  banyak  yang  gagap  teknologi (gatek)  juga  belum  di  dukung  dengan  jaringan  internet.  Untuk  menangani kasus-kasus  tindak  pidana  di  bidang  teknologi  informasi  khususnya  tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, sangat dibutuhkan aparat penegak hukum  yang  mumpuni,  terorganisasi  dan  terstruktur  untuk  menyatukan
25 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 139
komunitas-komunitas  spesialisasi  dalam  penanganan  segala  jenis  tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.
c) Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan faktor  yuridis  dan  faktor  non  yuridis.  Pertimbangan  yuridis  adalah pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada  undang-undang  dan  fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan harus dimuat dalam putusan , misalnya, barang bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan  saksi.  Pertimbangan  non  yuridis  dapat  dilihat  dari  kondisi lingkungan,  latar  belakang  terdakwa,  dan  berdasarkan  hati  nurani  hakim  itu sendiri.
2. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  mengenai  kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik antara lain :
a) Penegakan  hukum  pidana  terpadu  dalam  menanggulangi  tindak  pidana penipuan  menggunakan  sarana  elektronik  dapat  dimaksimalkan  melalui substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.
b) Terhadap  kendala  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  melalui sarana  elektronik,  seyogyanya  aparat  penegak  hukum  bersinergi  dengan masyarakat dan civitas akademika di perguruan tinggi ilmu komputer untuk menyelenggarakan  pelatihan-pelatihan  dalam  rangka  peningkatan  skill dalam bidang teknologi informasi
c) Sebagai  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penipuan  melalui  sarana elektronik,  seyogyanya  instansi-instansi  terkait  dengan  penegakan  hukum bekerja  sama  dengan  lebih  aktif  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan- penyuluhan  mengenai  bahaya  tindak  pidana  cybercrime  khususnya mengenai maraknya kasus penipuan yang dilakukan dengan modus jual beli online  mengingat  sekarang  ini  bisnis  online  menjadi  pilihan  utama  disaat saat pandemi seperti ini.
d) Seyogyanya  aparat  kepolisian  yang  menangani  kasus  penipua  melalui sarana elektronik adalah mereka yang menguasi bidang teknologi informasi dan  memahami  seluk  beluk  dunia  siber  agar  tercapainya  keadilan  hukum dalam masyarakat.
e) Masyarakat  harus  lebih  cermat  dan  hati-hati  dalam  menerima  informasi terhadap  iklan  maupun  tawaran  yang  menggiurkan  di  internet  maupun sarana  elektronik  lainnya.  Seyogyanya  melakukan  cek  terlebih  dahulu keabsahan  dari  situs  maupun  akun  sebelum  melakukan  transaksi  jual  beli agar terhindar dari kasus penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Abdul  Wahidi  dan  M.  Labib,  2015, Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime) ,  Bandung, Refika Aditama
Barda Nawawi Arief , 2018 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta, Kencana Prenada Media Group Barda  Nawawi  Arief,  2011, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
C.S.T. Kansil,2004, Pokok-pokok Hukum Pidana , Jakarta, Pradnya Paramita. Jimly  Asshidiqie,  2006, Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan Pemikiran  Hukum  Media  dan  HAM ,  Jakarta,  Konstitusi  Press  dan  PT  Syamil Cipta Media
Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana , Jakarta, PT Sinar Grafika Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cetakan ke-6, Bandung, Alumni Widodo,  2013, Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara ,  Yogyakarta,  Aswaja Pressindo
Jurnal:
Angga Dito Ganesha, 2017, ‘Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Barang Secara Online’, Diponegoro Law Jurnal , 6 (2), 4
Cahyo  Pamungkas,  2015,  Global  village  dan  Globalisasi  dalam  Konteks  ke- Indonesiaan, Jurnal Global & Strategis , 9 (2) 245-261
Hendy  Sumadi,  2015,  Kendala  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Transaksi Elektronik Di Indonesia , Jurnal Wawasan Hukum 33(2), 198
H  Sofwan  Jannah  &  M.  Naufal,  2012 , Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid , XII(1), 70-84 Rizki Dwi Prasetyo, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online  Dalam  Hukum  Pidana  Positif  Di  Indonesia, Jurnal  Sarjana  Ilmu  Hukum , 1-12
Internet: Budiyanto, (2019), Kebijakan Hukum Pidana , Available online from
https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/ ,  Budi  399. Wordpress  [Accessed Mar 10, 2020].
Kamus  Bahasa  Indonesia  Online,  (2019) , Definisi  Penegak  hukum,  Available  online from https://kbbi.web.id/penegakhukum , [Accessed Jul 25, 2020].

## Lainnya:
Denni  Wahyuning  Ismoyo, Kendala  Penyidik  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana Penipuan  Online  Melalui  Media  Elektronik  Internet  (Studi  di  Polres  Malang Kota), Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014, Hal 1-5 Studi Putusan PN Malang 572/Pid.B/2017/PN.Mlg Studi Putusan PN Bantul 165/Pid.B/2018/PN.Btl