## ORIGINAL ARTICLE

## Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat tentang Peredaran Obat dan Makanan secara Daring
Nabila Azzahra Putri Sujarwo 1 , Sevana Prabha Dewi 1 , Sonia Mirari Primanita 1 , Clairine Angelia 1 , Dita Salsabila Choiron 1 , Hasna Kurnia Dewi 1 , Zahra Penta Apsari Ginting 1 , Brahma Wisnu Kusuma Wardhana 1 , Savira Rizky Meisya Amalia 1 , Armitha Fesha Ayura 1 , Gesnita Nugraheni 2 *
1 Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
2 Departemen Farmasi Praktis, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga Gedung Nanizar Zaman Joenoes Kampus C, Jl. Ir. Soekarno, Surabaya 60115, Indonesia
*E-mail : gesnita-n@ff.unair.ac.id https://orcid.org/0000-0002-8791-8556 (G. Nugraheni)

## ABSTRAK
Saat  ini,  masyarakat  banyak  melakukan  pembelian  obat  dan  makanan  secara  daring.  Meskipun  pemerintah  Indonesia sudah memiliki peraturan tentang obat dan makanan yang diedarkan secara daring, tetapi masih banyak ditemukan obat dan platform yang tidak sesuai dengan peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan mengetahui pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang peredaran obat secara daring. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif jenjang D3 hingga S1 yang berkuliah di perguruan tinggi  yang berlokasi di Kota Surabaya . Kriteria inklusi responden adalah pernah melakukan pembelian obat secara daring selama 2 tahun  terakhir,  bersedia  menjadi  responden  dan  mengisi  kuesioner  dengan  lengkap.  Pengambilan  data  dengan  survei online menggunakan  kuesioner.  Validasi  kuesioner  dilakukan  dengan  validasi  isi  dan  rupa.  Data  dianalisis  secara deskriptif  dan  disajikan  dalam  tabel  distribusi  frekuensi.  Sebanyak  127  orang  berpartisipasi  pada  survei  ini.  Hasil penelitian  menunjukkan  63,8%  (n=81)  responden  memiliki  tingkat  pengetahuan  kategori  sedang  terkait  pemahaman pembelian obat secara daring. Dari 333 alasan  membeli obat secara daring, aspek kepraktisan  merupakan alasan  yang terpopuler (69,29%). Dari 199 obat yang dibeli secara daring, obat bebas merupakan yang terbanyak dibeli oleh responden (41,73%).  Halodoc  merupakan  platform  paling  banyak  dipilih  oleh  responden  (61,42%).  Alasan  memilih  platform tersebut  karena  sebanyak  65,40%  responden  melihat  tokonya  sudah  terverifikasi.  Mayoritas  pengetahuan  masyarakat tentang peredaran obat pada kategori sedang. Sehingga perlu ditingkatkan lagi khususnya terkait obat-obat yang dilarang diedarkan secara online . Apoteker diharapkan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai cara peredaran obat dan makanan yang benar.
Kata Kunci: Daring, Kebijakan Kesehatan, Obat, Pembelian

## ABSTRACT
In  today’s  digital  era,  the  online  purchase  of  drugs  and  food  has  become  increasingly  common.  Despite  existing regulations, numerous drugs that have been distributed and platforms used were continued to operate without obeying the regulation to distribute their products widely on the internet. This observational study aimed to assess the knowledge and experiences of the general public regarding online drug distribution. The study employed a cross-sectional approach and targeted  college  students  (D3  to  S1  level)  enrolled  in  higher  institutions  located  in  Surabaya.  To  be  included  as respondents, individuals were required to experience online drug purchases within the past two years and be willing to complete  a  comprehensive  questionnaire.  Data  collection  was  conducted  using  an  online  survey  method,  with  the questionnaire serving as the primary instrument. Content and face validation were performed to ensure the questionnaire's validity. Descriptive analysis was employed, and the results were presented using frequency distribution tables. A total of  127  participants  took  part in  the  survey.  The  findings  revealed  that  63.8%  (n  =  81) of  respondents  demonstrated  a moderate level of knowledge regarding online drug purchases. Practicality emerged as the most popular reason for buying drugs  online,  accounting  for  69.29%.  Among  the  199  drugs  purchased  online,  over-the-counter  medicationswas  the highest medications purchased by respondents  (41.73%). Halodoc was the most popular platform choosen by respondents (61.42%).  Most  of  respondents  (65.40%)  chose  this  platform  based  on  its  legality  this  platform  have  been  verified. Overall, while the majority of participants demonstrated moderate knowledge about online drug distribution, there is  a need  for  improvement,  particularly  in  understanding  specific  drugs  that  are  prohibited  on  online  distribution  system. Pharmacists may play a crucial role in educating the public on proper practices for the distribution of drugs and food, and their efforts should be continued.
Keywords: Health Policy, Medicine, Online, Purchasing,

## PENDAHULUAN
Pembelian  obat  secara  daring  sudah  banyak terjadi  di  kalangan  masyarakat.  Alasan  masyarakat membeli  obat  secara  daring  ( online ),  antara  lain  lebih praktis  karena  tidak  perlu  keluar  rumah  dan  bisa dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan  yang lain, lebih menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kontak dengan orang lain, serta dapat dilakukan kapan saja dan di  mana  saja  (Kusuma et  al .,  2022). Berdasarkan  studi lain,  responden  membeli  obat  secara  daring  untuk mendapatkan obat yang legal, mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau, rekomendasi orang lain, membeli obat di toko yang terpercaya, mendapatkan obat generik maupun  bermerek  dengan  resep,  membeli  obat  dalam jumlah  besar,  serta  membeli  obat  tanpa  resep.  Namun, ada  pula  yang  bermaksud  membeli  obat  yang  belum disetujui  oleh  Food  and  Drug  Administration  (FDA) (Moureaud et al ., 2021).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ekadipta et  al. (2022),  peredaran  obat  secara  daring  dapat diimplementasikan  melalui  apotek  yang  memperluas pasar  dan  menyediakan  pelayanan  melalui  platform daring.  Pelayanan  kefarmasian  yang  diberikan  berupa pelayanan yang berkaitan dengan peredaran obat secara daring, pemberian informasi, dan edukasi secara daring. Hasilnya,  mayoritas  responden  yang  merupakan pelanggan  apotek online tersebut  mengatakan  bahwa terdapat informasi obat yang cukup lengkap yang tertera pada  halaman website ,  serta  terdapat  petugas  yang memberi  informasi,  misalnya  mengenai  apa  saja  yang perlu dihindari terkait penggunaan obat dan ESO (Efek Samping  Obat)  yang  mungkin  timbul.  Sementara  itu, feedback dari  responden  menunjukkan  mayoritas  dapat memahami  edukasi  yang  diberikan  secara online . Edukasi  tersebut,  antara  lain  tentang  cara  penyimpanan obat  yang  dikonsumsi,  waktu  minum  obatnya,  aturan pakai obat.
Berdasarkan sebuah survei di Amerika, platform yang  paling  aman  digunakan  untuk  pembelian  obat secara  daring  adalah  apotek  yang  memiliki  pelayanan secara  daring,  misalnya  Amazon,  dan  Google+. Alasannya  karena  platform  tersebut  memiliki  peringkat atau  rating  tertinggi  sehingga  mudah  mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam hal legitimasi obat- obatan.  Meskipun  begitu,  masih  terdapat  alasan-alasan dari  responden  yang  masih  menyimpang  dari  regulasi pembelian obat secara daring (Moureaud et al .,2021). Meskipun sudah ada peraturan BPOM tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara  daring,  peraturan  tersebut  masih  belum  cukup untuk  menjadi  landasan  bagi  seluruh  pelaku  usaha penjualan  obat  secara  daring.  Berdasarkan  Ariestiana (2020), faktor yang mempengaruhi peredaran obat ilegal secara daring tidak terlepas dari tiga sistem hukum yang ada  di  Indonesia  yaitu,  Struktur  ( structure ),  Substansi ( substance ), dan Kultur hukum ( Legal culture ). Struktur hukum yang ada seperti Polri dan BPOM, belum terlalu aktif  dalam  memantau  peredaran  obat  secara  daring sehingga proses pelaporan pelanggaran dari masyarakat masih belum dapat diproses secara efektif.
Penyalahgunaan  obat  juga  memungkinkan terjadi pada peredaran obat secara online . Berdasarkan Badan POM, dapat dipastikan bahwa penyalahgunaan memiliki  efek  sangat  berbahaya  bagi  tubuh  manusia, misalnya  dapat  menyebabkan  konsumen  resistensi terhadap  obat  jika  obat  yang  terjual  adalah  antibiotik. Selain  itu,  terdapat  pula  risiko  peredaran  obat  palsu. Penggunaan  obat  palsu  dapat  berujung  kematian apabila dalam obat tersebut mengandung zat aktif yang dapat  menambah  penyakit  baru  atau  memperparah penyakit yang diderita konsumen (Yulianingsih et al ., 2016).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sulaf  Assi et  al .  (2016)  terkait  efek  samping  yang dirasakan oleh responden setelah menggunakan produk palsu  yang  dibeli  dari  internet,    sebanyak  15% mengalami reaksi alergi pada kulit, 2% meningkatkan tekanan darah, 2% meningkatkan denyut jantung, dan 8%  mengalami  mual,  muntah, serta gangguan saluran pencernaan.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa banyak sekali  alasan  dan  bukti  yang  ditemukan  terkait permasalahan  yang  ditimbulkan  dari  penggunaan layanan  peredaran  obat  dan  makanan  secara  daring. Adanya peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 ditujukan untuk  melindungi  masyarakat  dari  risiko  obat  dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring. Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian mengidentifikasi pengetahuan dan perilaku masyarakat  mengenai  peredaran  obat  dan  makanan secara daring.

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian observasional  yang  dilakukan  di  wilayah  Surabaya dengan  menggunakan  pendekatan  waktu cross- sectional .  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan menggunakan accidental sampling . Metode pengambilan  data  dari  responden  dilakukan  dengan cara  survei  menggunakan  kuesioner online (Google Forms). Survei dilakukan 22 - 29 September 2022.

## Populasi dan sampel
Tabel 1. Karakteristik demografi responden di Surabaya (n =
127) Karakteristik n (%) Asal Prodi Non kesehatan 75 (59,1) Kesehatan 52 (40,9) Jenis kelamin Perempuan 93 (73,2) Laki-Laki 34 (26,8) Asal perguruan tinggi Negeri 80 (63,0) Swasta 47 (37,0)
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh mahasiswa aktif jenjang D3 hingga S1 yang berkuliah di  perguruan  tinggi  yang  berlokasi  di  Kota  Surabaya. Kriteria inklusi, responden antara lain: (1)  mahasiswa
jenjang  D3  hingga  S1  di  beberapa  universitas  di  Kota Surabaya,  (2)  pernah  melakukan  pembelian  obat  secara daring  (sejak  2020-sekarang)  dan  (3)  bersedia  menjadi responden dengan mengisi informed consent .

## Instrumen survei
Instrumen  penelitian  ini  adalah  kuesioner  yang dibuat  menggunakan Google  Forms .  Kuesioner  terdiri dari dua variabel, yaitu pengetahuan masyarakat tentang peraturan pembelian obat dan makanan secara daring dan perilaku  saat  membeli  obat  secara  daring  berdasarkan Peraturan  BPOM Nomor  8  Tahun  2020.  Sebelum digunakan,  dilakukan  uji  validitas  isi  dan  rupa  dari kuesioner.  Validitas  isi  dilakukan  dengan  melakukan studi  literatur  untuk  menentukan  indikator  dan  butir pertanyaan  kuesioner.  Validitas  rupa  dilakukan  dengan mengujicobakan kuesioner kepada 10 orang, yang terdiri dari  lima  mahasiswa  yang  berasal  prodi  kesehatan  dan lima mahasiswa yang berasal prodi non kesehatan untuk memastikan  bahwa  pertanyaan  mudah  dipahami. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  10  orang  tersebut  telah memahami  pertanyaan  yang  diajukan.  Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui media sosial, seperti Whatsapp , Instagram , dan Line . Responden yang mengisi kuesioner telah mengisi informed consent yang tertera pada halaman awal kuesioner. Untuk memastikan tiap  responden  hanya  dapat  menjawab  satu  kali, diaktifkan  fitur “limit  to  one  response” yang  terdapat pada pengaturan Google Form .

## Variabel dan indikator pada kuesioner
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pengetahuan masyarakat mengenai penjualan obat secara online dengan  indikator:  1)  pengetahuan masyarakat  mengenai  peraturan  penjualan  obat  secara online yang berlaku; 2) pengetahuan mengenai jenis obat apa  saja  yang  boleh  diperjualbelikan  secara online ;  3) pengetahuan  mengenai  platform  apa  saja  yang  dapat digunakan  untuk  membeli  obat  secara online .  Variabel yang  kedua  adalah  perilaku  masyarakat  mengenai pembelian  obat  secara online dengan  indikator:  1) perilaku mengenai seberapa sering membeli obat secara online ; 2) perilaku mengenai jenis obat yang dibeli oleh responden secara online ; 3) perilaku mengenai platform yang  digunakan  responden  untuk  membeli  obat  secara online .  Pada  kuesioner online disertakan  pula  kriteria inklusi  untuk  mendapatkan  responden  sesuai  dengan penelitian untuk  memastikan  kembali bahwa responden yang berpartisipasi telah sesuai dengan kriteria inklusi.

## Analisis data
Pada penelitian ini didapatkan data primer, yaitu data  yang  diperoleh  dari  responden  langsung  dengan mengisi kuesioner online yang telah disebarkan melalui media  sosial.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  sehingga didapatkan  data  dalam  bentuk  persentase  (%)  dan frekuensi  (n)  kemudian  disajikan  dalam  tabel  frekuensi distribusi dan histogram. Klasifikasi tingkat pengetahuan digolongkan  menjadi  3  kategori.  Rentang  skor  0-4 merupakan kategori rendah, rentang skor 5-8 merupakan kategori  sedang,  dan  rentang  skor  9-12  merupakan kategori tinggi.
Gambar  1.  Distribusi  tingkat  pengetahuan  mahasiswa Surabaya  terkait  peredaran  obat  secara  daring  berdasarkan total skor (n = 127)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data survei yang didapatkan (Tabel 2),  tingkat  pengetahuan  responden  tentang  peraturan peredaran obat dan makanan yang boleh beredar secara daring, terutama obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan antibiotik dengan resep, sudah cukup baik. Hal  tersebut  dibuktikan  bahwa  lebih  dari  50% responden  menjawab  pertanyaan  dengan  benar. Namun,  pengetahuan  terkait  obat  dengan  penanganan khusus,  seperti  prekursor,  obat  disfungsi  ereksi,  obat yang  mengandung  psikotropika,  dan  obat  tradisional masih cenderung kurang dengan persentase responden yang  menjawab  dengan  benar  kurang  dari  50%. Berdasarkan peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 pasal 7,  peredaran  obat  secara  daring  hanya  dapat dilaksanakan  untuk  obat  yang  termasuk  dalam golongan  obat  bebas,  obat  bebas  terbatas,  dan  obat keras  yang  mana  obat-obat  jenis  tersebut  merupakan obat  yang  banyak  beredar  secara  daring  (BPOM  RI, 2020).  Berdasarkan  sebuah  studi  yang  dilakukan  di China,  pada  tahun  2018  ditemukan  220  apotek  yang menjual antibiotik secara online (n=878), dimana dari semua apotek tersebut hanya 111 (n=220) apotek yang memberi  peringatan  di website nya  bahwa  penjualan antibiotik secara online itu ilegal (Gong et al ., 2020).
Berdasarkan  data  yang  didapatkan,  diketahui  bahwa pengetahuan  masyarakat  mengenai  platform  yang dapat  digunakan  untuk  pembelian  obat  secara online masih  tergolong  rendah.  Menurut  Peraturan  BPOM tentang pembelian obat secara daring pada pasal 6 ayat 1, penyerahan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek  dapat  menggunakan  Sistem  Elektronik  yang dimiliki  oleh  apotek  dan/atau  yang  disediakan  oleh PSEF  (Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi) (BPOM  RI,  2020).  PSEF  wajib  menjamin  akses  dan keamanan  penggunaan  sistem  oleh  pengguna  sesuai dengan otoritas yang diberikan. URL yang didaftarkan diatur dalam situs https://psef.kemkes.go.id/. Dari data pertanyaan mengenai platform Shopee yang diperbolehkan  dalam  pembelian  obat  secara online, masih banyak responden yang menjawab salah karena sampai  pada  bulan  Oktober  2022,  Shopee  belum terdaftar  pada  PSEF    Kemenkes  RI.  Sementara  itu, banyak  responden  yang  menjawab  benar  pada pertanyaan mengenai platform K24 KLIK (toko online apotek K24) yang diperbolehkan dalam pembelian obat secara online karena platform tersebut sudah terdaftar
pada  PSEF  Kemenkes  RI . Hal  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  belum  mengetahui  secara  dalam  mengenai
peraturan  mengenai  platform  yang  dapat  digunakan untuk membeli obat secara online .
Tabel 2. Profil Jawaban Responden terhadap Pernyaatan Pengetahuan (n = 127)
Pernyataan n (%) Ya Tidak Tidak Tahu Anda dapat membeli obat bebas secara daring (contoh: Panadol, Promag). 121 (95,3) 5 (3,9) 1 (0,8) Anda dapat membeli obat bebas terbatas secara daring (contoh: Proris, Antimo). 104 (81,9) 11 (8,7) 12 (9,4) Anda  dapat  membeli  obat  keras  tanpa  resep  dokter  secara  daring  (contoh:  Asam mefenamat/anti nyeri). 38 (29,9) 67 (52,8) 22 (17,3) Anda  dapat  membeli  antibiotik  secara  daring  (contoh:  Amoksisilin)  asalkan menggunakan resep dokter. 89 (70,1) 17 (13,4) 21 (16,5) Anda  dapat  membeli  obat  yang  memerlukan  penanganan  secara  khusus,  seperti  obat yang mengandung prekursor secara daring (contoh: Decolgen). 54 (42,5) 34 (26,8) 39 (30,7) Anda dapat membeli obat tradisional secara daring asalkan menggunakan resep dokter (contoh: Stimuno). 73 (57,5) 30 (23,6) 24 (28,9) Anda  dapat  membeli  obat  untuk  disfungsi  ereksi  secara  daring  asalkan  menggunakan resep dokter. 44 (34,6) 27 (21,3) 56 (44,1) Anda  dapat  membeli  obat  yang  mengandung  psikotropika  secara  daring  asalkan menggunakan resep dokter (contoh: Diazepam). 35 (27,6) 44 (34,6) 48 (37,8) Shopee  merupakan  penyelenggara  sistem  elektronik  farmasi  terdaftar  di  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 31 (24,4) 27 (21,3) 69 (54,3) Anda dapat membeli obat penurun panas di aplikasi k24klik.com 93 (73,2) 5 (3,9) 29 (22,8) Anda  dapat  memperoleh  obat  yang  mengandung  narkotika  secara  daring  asalkan menggunakan resep dokter 31 (24,4) 42 (33,1) 54 (42,5) Anda dapat membeli kosmetik secara daring. 123 (96,9) 2 (1,6) 2 (1,6) Anda  dapat  menggunakan  website  www.halodoc.com  untuk  mendapatkan  obat psikotropika. 42 (33,1) 34 (26,8) 51 (40,2)
Keterangan: Teks bercetak tebal (bold) merupakan jawaban yang bernilai benar dari pernyataan.
Berdasarkan studi yang sama yang dilakukan di Arab  Saudi,  hanya  sepertiga  responden  yang  dapat membedakan  antara  platform  yang  memiliki  otoritas dan platform yang tidak memiliki otoritas. Ketidakmampuan  responden  dalam  membedakan platform  yang  memiliki  otoritas  dan  tidak  memiliki otoritas, dapat meningkatkan peluang untuk menemukan situs web ilegal yang memasarkan produk palsu  dan  di  bawah  standar,  serta  menjual  obat  tanpa resep.  Di  Arab  Saudi,  tidak  ada  perusahaan  atau organisasi  swasta  yang  dikenal  untuk  memantau kepatuhan  vendor online (platform online) terhadap standar  praktik  farmasi.  Selain  itu,  otoritas  pembuat kebijakan  juga  tidak  membuat  klasifikasi  untuk  situs web terkait kesehatan yang sah dan terlarang. Meskipun sebagian  besar  apotek  lokal  yang  terdaftar  telah mengembangkan  situs  web  mereka  untuk  menjual produk,  banyak  toko  terkait  kesehatan  berbasis  web lainnya tetap tidak dikenal dan tidak sah tanpa batasan aksesibilitas  (Alwhaibi et  al .,  2021).    Hal  ini menunjukkan  dengan  adanya  pendaftaran  PSEF  di aplikasi  Online  Single  Submission  Risk  Based Approach  (OSS  RBA),  dapat  memudahkan  klasifikasi situs web terkait kesehatan yang sah.
Berdasarkan  survei  (Tabel  3),  dapat  dilihat bahwa  selama  pandemi  COVID-19,  masyarakat  masih jarang  membeli  obat  secara  daring,  ditandai  dengan frekuensi  responden  yang  menjawab  “lebih  dari  6 bulan”  memiliki  jumlah  responden  terbanyak  (60; 47,2%).  Sedangkan,  masyarakat  yang  sering  membeli
obat secara daring ditandai dengan frekuensi responden yang menjawab “1-3 bulan” memiliki jumlah responden terbanyak ke-2 (45; 35,4%). Sementara itu, masyarakat yang  terkadang  membeli  obat  secara  daring  ditandai dengan  frekuensi  responden  yang  menjawab  “4-6 bulan”  memiliki  jumlah  responden  paling  rendah  (22; 17,3%).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  masyarakat  lebih memilih untuk membeli obat secara luring dibandingkan daring atau memang kebutuhan mengonsumsi obat bagi masyarakat  yang  tidak  begitu  mendesak.  Berdasarkan hasil  penelitian  dari  Juwita,  (2021),  alasan  orang membeli  obat  secara  daring  adalah  praktis,  mudah mencari,  lebih  murah,  lokasi  jauh,  menghemat  waktu, produk dijual di toko online , dan lebih leluasa memilih produk  (Juwita,  2021).  Hal  ini  tidak  jauh  berbeda dibandingkan  dengan  hasil  yang  kami  dapatkan. Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Kusuma  (2022), seluruh  konsumen  menyatakan  akan  terus  melakukan pembelian  secara  daring  di  masa  yang  akan  datang, bahkan  jika  pandemi  COVID-19  sudah  tidak  ada  lagi, pembelian  obat  secara  daring  akan  tetap  dilakukan. Harapan  konsumen  kedepan,  yaitu  adanya  edukasi mengenai pemilihan dan penggunaan obat serta regulasi yang  berlaku  dalam  pelayanan  kefarmasian  secara daring sehingga konsumen tidak salah dalam pemilihan dan  penggunaan  obat  ketika  melakukan  pengobatan mandiri  (swamedikasi).  Pendapat  lainnya  berkaitan dengan kontinuitas pembelian obat secara daring, yaitu perlunya peraturan khusus yang lebih detail (Kusuma et al ., 2022).
Tabel  3.  Perilaku  Mahasiswa  Surabaya  terhadap  Peredaran Obat secara Daring Karakteristik n (%) Frekuensi Pembelian Obat 1-3 bulan sekali 45 (35,4) 4-6 bulan sekali 22  (17,3) >6 bulan sekali 60  (47,2) Platform yang digunakan* Halodoc 78 (61,42) Shopee 64 (50,40) K24klik.com 37  (29,13) Tokopedia 20  (15,74) Whatsapp 13  (10,24) Apotek Viva 9  (7,09) Aplikasi Ojek online 5  (3,94) Go Apotek 4  (3,14) Telemedicine 2  (1,55) Instagram 1  (0,79) Aplikasi Kimia Farma 1  (0,79) Alodokter 1  (0,79) Alasan membeli obat daring* Praktis 88 (69,42) Efisien 87 (50,40) Cepat 58 (29,13) Mengurangi kontak dengan orang lain 50 (15,74) Harga obat lebih murah 47 (10,24) Stok barang terjamin 3 (7,09) Produk kefarmasian yang dibeli* Vitamin 95 (74,80) Kosmetik 92 (72,44) Obat 84 (66,14) Suplemen Kesehatan 58 (45,67) Obat Tradisional 10 (7,87) Oksigen 1 (0,79) Jenis Obat yang dibeli* Obat Bebas 53 (41,73) Obat bebas terbatas 51 (40,15) Obat keras 50 (39,37) Suplemen Kesehatan 36 (28,34) Prekursor 15 (11,81) Kosmetika 9 (7,086) Psikotropika 1 (0,78) Alasan memilih toko* Toko sudah terverifikasi 83 (65,35) Review konsumen lain 71 (55,90) Banyak konsumen 44 (34,64) Terdaftar pada PSEF 24 (18,90) Pernah berkunjung ke toko 1 (0,79) Informasi toko yang diperiksa* Nama penyedia 97 (76,38) Lokasi penyedia 96 (75,59) Alamat penyedia 78 (61,42) No. izin apotek 49 (38,58) No. izin Apoteker 30 (23,60) Tanda daftar PSEF 24 (18,90) No. handphone Apoteker 19 (15,00) Kualitas apotek 1 (0,79) Ketentuan isi produk 1 (0,79) Review dari orang lain 1 (0,79) Tidak mengecek penyedia 1 (0,79) *Responden dapat menjawab lebih dari 1 informasi toko
Pada  data  yang  didapat,  jenis  obat  yang  paling banyak  dibeli  secara  daring  adalah  obat  bebas.  Jika dikaitkan  dengan  regulasi  yang  ada,  yaitu  Peraturan Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  8  Tahun 2020  tentang  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang
Diedarkan  Daring,  disebutkan  pada  pasal  7,  peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas  dan  obat  keras.  Obat  keras  yang  diserahkan kepada  pasien  secara  daring  wajib  berdasarkan  resep yang  ditulis  secara  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Penyerahan  golongan obat keras juga dapat dilaksanakan dengan mengunggah resep ke dalam sistem elektronik (BPOM RI, 2020).
Suplemen  kesehatan  dan  kosmetika  masuk  ke dalam  peraturan  BPOM  Nomor  8 Tahun  2020  tentang Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Dalam  pengedaran suplemen  kesehatan  dan  kosmetika,  sama  seperti  obat tradisional,  yaitu  dapat  melalui  sistem  elektronik  yang dimiliki  sendiri  atau  yang  disediakan  oleh  PSEF. Dengan syarat pelaku usaha mampu menginformasikan mengenai  identitas  penjual  suplemen  kesehatan  dan kosmetika  serta  memiliki  mekanisme  pencatatan  dan dokumentasi akan distribusi produk yang dijualbelikan. Dalam  pengiriman  jual  beli  suplemen  kesehatan  dan kosmetik  diperbolehkan  dengan  adanya  pihak  ketiga untuk  antar  jemput  produk,  dengan  catatan  bahwa pelaku  usaha  dan  pihak  ketiga  yang  melaksanakan pengiriman  antar  jemput  produk  dapat  menjamin kondisi kemasan dan mendokumentasikan serah terima produk.
Berdasarkan  survei  (Tabel  3),  sebagian  besar responde  mengecek  nama  penyedia  (97  orang),  lokasi penyedia  (96  orang),  alamat  penyedia  (78  orang),  no. izin  apotek  (49  orang),  No.  izin  Apoteker  (30  orang), tanda  daftar  PSEF  (24  orang),  dan  No. handphone Apoteker (19 orang). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak  orang  yang  tidak  mengetahui  mengenai  PSEF serta  menandakan  bahwa  kurangnya  kewaspadaan masyarakat  terhadap  platform  resmi  jual  beli  obat  ini sehingga  dapat  meningkatkan  kemungkinan  kasus terjualnya  obat  palsu.  Menurut  (Turisno et  al .,  2016) para  pelaku  usaha  obat  palsu  biasanya  membuat  iklan yang  dipasang  di  situs-situs  dan  melalui  akun-akun media sosial. Iklan ini dibuat dengan melanggar hak-hak konsumen,  karena  biasanya  terdapat  hal-hal  yang bersifat  negatif,  seperti  gambar  dari  iklan  tersebut, testimoni-testimoni  palsu  yang  dicantumkan  di  dalam iklan, dan juga khasiat dengan tingkat kemanjuran yang tinggi.  Padahal,  dalam  membuat  suatu  iklan,  pelaku usaha harus  memperhatikan asas-asas  umum kode etik periklanan  agar  tidak  melanggar  hak-hak  konsumen. Pada  dasarnya  setiap  orang  dapat  menjual  apa  pun secara daring dan semestinya dapat bertanggung jawab atas  produk  yang  dijual.  Persaingan  usaha  membuat akun  penjual  menyertakan  informasi,  iklan,  dan testimoni  berlebihan.  Namun  sayangnya,  sebelum memutuskan  membeli,  masyarakat  sering  kali  melihat testimoni terlebih dahulu. Testimoni palsu memberikan informasi  yang  salah  dan  menyesatkan  masyarakat. Peredaran obat dan makanan ilegal secara daring beserta testimoni  memiliki  risiko  merugikan  kesehatan masyarakat (Yuningsih, 2021).
Berdasarkan hasil survei (Tabel 4), sebanyak 106 (83,5%)  responden  mengecek  penyedia  produk  obat- obatan, sedangkan responden yang lain tidak mengecek penyedia  produk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
masyarakat  sudah  berhati-hati  dalam  melakukan pembelian  obat  secara  daring  karena  mayoritas mengecek penyedia produk terlebih dahulu saat hendak membeli obat secara daring. Selain itu juga,  mayoritas responden  melakukan  pembelian  obat  secara  daring melalui  platform  Halodoc  dan  Shopee  dengan  alasan memilih  penyedia  tersebut  karena  tokonya  yang  sudah terverifikasi dan adanya review dari konsumen lain. Hal ini  didukung  juga  dengan  penelitian  sebelumnya  yang menyatakan  bahwa  platform  Shopee  dan  Tokopedia merupakan  platform  jual  beli  online  yang  banyak diminati  oleh  masyarakat.  Adapun  5  faktor  yang menjadikan kedua platform tersebut banyak diminati, di antaranya  terkait  kepercayaan  penjual  pada  kedua platform  tersebut;  keberagaman  metode  pembayaran; keberagaman  jasa  pengiriman;  persaingan  harga  yang kompetitif; dan kelengkapan fitur pada kedua platform tersebut  (Ramadhani,  2020).  Meskipun  demikian, penjual yang melakukan penjualan obat di Shopee dan Tokopedia  yang  tidak  terdaftar  dalam sistem psef.kemkes.go.id/  seharusnya  tidak  memiliki  otoritas untuk  melakukan  jual  beli  obat  secara  daring berdasarkan Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020.
Tabel 4 Pengalaman Mahasiswa Surabaya terhadap Peredaran
Obat secara Daring Pernyataan n (%) Ya Tidak Kekecewaan  responden  selama pembelian  obat  secara  daring (misal  :  beda  merk,  obat kadaluarsa,  obat  tidak  terdaftar di BPOM, dan semacamnya) 15 (11,8%) 112 (88,2%) Obat  yang  diterima  responden yang dilengkapi informasi tertulis  (seperti  label  obat, brosur, etiket, dan semacamnya) 112 (88,2%) 15 (11,8%) Melakukan pengecekan terhadap keresmian toko penyedia. 106 (83,5%) 21 (16,5%)
Sebanyak  112  (88,2%)  responden  menyatakan bahwa  obat  yang  diterima  disertai  dengan  informasi tertulis  mengenai  cara  penggunaannya  (seperti  label obat,  brosur,  etiket,  dan  semacamnya)  dan  15  (11,8%) responden  menyatakan  tidak  disertai  dengan  informasi tertulis.  Berdasarkan  Peraturan  BPOM  No.8  Tahun 2020,  penyerahan  obat  yang  diedarkan  secara  daring dapat dilaksanakan secara langsung kepada pasien atau dikirim  kepada  pasien.  Apotek  dan/atau  Pihak  Ketiga dalam melaksanakan pengiriman obat wajib menyertakan informasi produk, label dan/atau informasi penggunaan  obat.  Dengan  demikian,  sebagian  besar penyerahan produk kefarmasian secara daring, terutama obat sudah tepat karena sudah mencantumkan informasi produk,  label  dan/atau  informasi  penggunaan  obat  dan tentunya  pemilihan  platform  yang  terdaftar  di  PSEF dalam melakukan pembelian produk kefarmasian secara daring tetap diutamakan.
Berdasarkan  survei  (Tabel  4),  terdapat  15 responden (11,8%) yang pernah merasa kecewa karena obat  yang  dibeli  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan yang  mana  melakukan  pembelian  obat  pada  platform
Shopee.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  penjual  obat yang  dipilih  pada  platform  Shopee  belum  terdaftar dalam PSEF  sehingga tidak ada jaminan keaslian obat yang  dibeli  konsumen.  Risiko  melakukan  pembelian obat  secara  daring  ini  memang  cukup  banyak,  seperti pada penelitian  yang telah dilakukan oleh (Lorensia & Emiliana,  2021)  terkait  persepsi  apoteker  terhadap apotek online di  wilayah  Surabaya  Timur,  diperoleh hasil bahwa hampir seluruh responden menyetujui akan adanya kerugian berupa risiko mendapatkan  obat palsu, keterbatasan  informasi  yang  akan  didapatkan  oleh pasien  karena  pasien  dan  apoteker  tidak  berinteraksi secara langsung, dan risiko penyalahgunaan obat ketika melakukan  pembelian  obat  secara  daring  (Lorensia  & Emiliana,  2021). Padahal,  hukuman  bagi  pelaku  usaha yang  melakukan  jual  beli  obat  palsu  sudah  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Obat  palsu adalah  obat  yang  diproduksi  ataupun  diedarkan  yang tidak memiliki izin edar ataupun meniru obat yang telah memiliki  izin  edar.  Menurut  Undang-Undang  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  197,  yang berbunyi  :  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat(1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00  (satu  miliar  lima  ratus  juta rupiah)”.
Dalam mengatasi hal tersebut, solusi yang telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  Indonesia  adalah mengeluarkan  program  kesehatan  sebagai  upaya pemberantasan  dan  penyalahgunaan  obat  ilegal,  yaitu Gerakan Waspada Obat Ilegal. Penerapan ini diharapkan dapat  menimbulkan  kolaboratif  dan  sinergisme  sejalan dengan  lintas  sektor,  khususnya  organisasi  profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk bisa meminimalkan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat, serta mengurangi upaya pencemaran  lingkungan  (Afianto  &  Qona’ah,  2020). Terdapat dua pendekatan untuk meningkatkan manfaat dan  meminimalkan  risiko online  pharmacy (termasuk pembelian  obat  secara  daring).  Pendekatan  pertama harus  fokus  pada  kebijakan  dengan  undang-undang yang mengatur fenomena tersebut di tingkat internasional.  Pendekatan  kedua  perlu  fokus  pada individu  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  literasi kesehatan  yang  diperlukan  untuk  membuat  pilihan kesehatan yang tepat, mengenali risiko, dan memanfaatkan  banyak  peluang  yang  ditawarkan  oleh dunia kesehatan 2.0 (Orizio et al ., 2011).

## KESIMPULAN
Mayoritas  responden  memiliki  pengetahuan yang cukup terkait regulasi peredaran obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan antibiotik dengan resep secara  daring,  tetapi  tidak  untuk  obat-obatan  yang memerlukan  penanganan  khusus,  seperti  obat  yang mengandung  prekursor,  psikotropika,  narkotika,  dan obat untuk disfungsi ereksi. Maraknya perdagangan obat secara daring membutuhkan pengetahuan dan
keterampilan  bagi  masyarakat  agar  tidak  terjebak dengan obat palsu dan penyalahgunaan obat. Sosialisasi dan edukasi mengenai obat dan perbekalan kefarmasian lain yang dapat dijualbelikan secara online masih harus terus  digalakkan  sehingga  mampu  memperbaiki perilaku masyarakat dalam jual beli obat secara daring.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada semua  responden  yang  telah  bersedia  meluangkan waktunya untuk mengisi survei dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwhaibi, M., Asser, W. M., A. Al Aloola, N., Alsalem,
N., Almomen, A., and Alhawassi, T. M. (2021) ‘Evaluating the frequency, consumers’ motivation  and  perception  of  online  medicinal, herbal,  and  health  products  purchase  safety  in Saudi  Arabia.’,  Saudi  Pharmaceutical  Journal, 29(2), pp.
166–172. doi:
10.1016/j.jsps.2020.12.017
Ariestiana,  E.  (2020)  ‘Analisis  penanggulangan peredaran  obat  keras  dan  obat  –  obat  tertentu melalui  media  online.’,  Indonesian  Private  Law Review,
1(2),
pp. 65–76.
doi:
10.22146/jpkm.32434.2
Afianto,  H.,  and  Qona’ah,  S.  (2020)  ‘Strategi  BPOM dalam  upaya  mengatasi  pemberantasan  dan penyalahgunaan  obat  ilegal  melalui  gerakan “Waspada  Obat  Ilegal”.’,  Jurnal  Khatulistiwa
Infromatika, 11(30), pp. 43–50. doi: 10.31294/jkom.v11i1.7483
Assi, S., Thomas, J., Haffar, M., and Osselton, D. (2016) ‘Exploring  consumer  and  patient  knowledge, behavior,  and  attitude  toward  medicinal  and lifestyle products purchased from the internet: A web-based  survey.’,  JMIR  public  health  and surveillance,
2(2),
pp. 34.
doi:
10.2196/publichealth.5390
BPOM RI (2020) Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2020  Tentang  Pengawasan  Obat  dan  Makanan yang  Diedarkan  secara  Daring  .  Jakarta:  Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
Ekadipta, E., Hidayat, F., Komarudin, D., and Ayuni, D.
(2022)  ‘Gambaran  tingkat  pengetahuan  pasien terhadap  pelayanan  informasi  obat  dalam pembelian  obat  secara  online  pada  apotekmart online  berdasarkan  komunikasi,  informasi,  dan edukasi.’, ISTA Online Technologi Journal, 3(1), pp. 42-49.
Gong, Y., Jiang, N., Chen, Z., Wang, J., Zhang, J., Feng, J., Lu, Z., and Yin, X. (2020). Over-the-counter antibiotic  sales  in  community  and  online pharmacies, China. Bulletin of the World Health Organization, 98(7), pp. 449–457. doi: https://doi.org/10.2471/BLT.19.242370
Halkam,  H.  (2022).  Prospek  Apotek  Online  di  Masa Pandemi  Covid-19.  In  Universitas  Persada Indonesia YAI.
Juwita,  F.  I.  (2021)  ‘Faktor  yang  mempengaruhi mahasiswa  farmasi  dalam  pembelian  obat tradisional secara online.’, Prosiding, 3(1), pp. 7– 12.
Kusuma, D. (2022) ‘Implementasi Peraturan BPOM No 8  Tahun  2020  dalam  Praktik  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  Wilayah  Kabupaten Sleman  Yogyakarta’.  Skripsi.  Sanata  Dharma University.
Kusuma,  D.,  Wijoyo,  Y.,  and  Hartini,  Y.  S.  (2022) ‘Implementasi  peraturan  peredaran  obat  secara daring  pada  masyrakat  di  praktik  pelayanan kefarmasian apotek.’,  Jurnal  Kefarmasian Akfarindo, 7(1), pp. 1–7. Doi: 10.37089/jofar.vi0.109
Kusumawati,  K.,  Saragi,  S.,  and  Putrianti,  L.  (2022) ‘Keputusan pembelian produk vitamin C di masa pandemi COVID-19.’ Fair Value: Jurnal Ilmiah, 4(7), pp. 2859–2865. doi: 10.32670/fairvalue.v4i7.1286
Lorensia, A., and Emiliana L. (2021) ‘Persepsi apoteker
terhadap  apoteker  online  di  Wilayah  Surabaya Timur.’,  KELUWIH:  Jurnal  Kesehatan  Dan Kedokteran, 2(2), pp. 96–101. doi: 10.24123/kesdok.v2i2.3051
Moureaud,  C.,  Hertig,  J.,  Dong,  Y.,  Muraro,  I.  S.,  and Alhabash,  S.  (2021)  ‘Purchase  of  prescription medicines  via  social  media:  A  survey-based study  of  prevalence,  risk  perceptions,  and motivations.’, Health Policy, 125(11), pp. 1421– 1429. doi: 10.1016/j.healthpol.2021.09.007.
Orizio,  G.,  Merla,  A.,  Schulz,  P.  J.,  and  Gelatti,  U. (2011)  ‘Quality  of  online  pharmacies  and websites selling prescription drugs: A systematic review.’,  Journal of Medical Internet Research, 13(3), pp. 1–25. doi: 10.2196/jmir.1795.
Ramadhani,  H.  and  Dirgahayu,  T.  (2020)  ‘Faktor Pemilihan  E-Marketplace  Di  Indonesia  Dari Perspektif Penjual (Studi Kasus: Tokopedia dan Shopee).’,    Explore,  11(1),  pp.  1-12.  doi: 10.35200/explore.v11i1.406
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. Turisno, B. E., Suharto, R., and Zuhaid, M. A. N. (2016) ‘Perlindungan  konsumen  terhadap  peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia.’,  Diponegoro Law Review, 5(3), pp. 1-12.
Yulianingsih, T. A., Turisno, B. E., and Aminah. (2016) ‘Pemberdayaan  konsumen  dalam  mencegah peredaran obat palsu di Masyarakat. Diponegoro Law Journal, 5(4), pp. 1–11.
Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan
Masyarakat  Terhadap  Peredaran  Obat  dan Makanan  Daring.  Aspirasi:  Jurnal  Masalah-
Masalah Sosial,
12(1), 47–62. doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2020.