Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## MAKNA PENGAMPUAN PERUSAHAAN DALAM HUKUM LINGKUNGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA
Heny Nur Fitria 1 , Endang Prasetyawati 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: hennynurfitriaaa10@gmail.com 1 , endangpras@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Pada dasarnya setiap orang dapat memiliki hak dan kewajiban akan tetapi tidak semua penyandang hak dan kewajiban mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Meskipun telah diatur dalam  KUHPerdata, Namun  pada KUHPerdata  tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  hak-hak keperdataan  yang  diperoleh  orang  yang  berada  dalam  pengampuan.  Sifat  undang – undang  PPLH  ini sebagai payung hukum dari semua peraturan tentang hukum lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang  paling  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan  hukum  lingkungan  hidup  ini  adalah  membina peraturan  perundang – undangan  yang  tanguh,  dipersiapkan  secara  cermat,  teliti  sebisa  mungkin  agar tidak ada kekeliruan didalam melakukan kebijakan hukum lingkungan dengan memperhitungkan unsur keterpaduan  dalam  sitem  pengaturan,  sehingga  efektivitasnya  dapat  tercapai  semaksimal  mungkin. Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah  cara  dalam  merealisasikan  serta  memajukan kehidupan dan mutu makhluk hidup. Penatagunaan lingkungan, bagian terpenting dari pencapaian hak atas  lingkungan  hidup  yang  nyaman,  adalah  gambaran  ideal  dari  partisipasi  masyarakat.  Sumber kekayaan alam yang dimiliki manusia saat ini merupakan unsur tatanan lingkungan yang sudah menjadi kebutuhan bagi setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan manusia.
Kata Kunci : Pengampuan, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHPerdata

## Abstract
Basically,  everyone  can  have  rights  and  obligations,  but  not  all  people  with  rights  and  obligations  are able or capable of carrying out their own rights and obligations. Even though it has been regulated in the Civil Code, the Civil Code does not explain further about civil rights that are obtained by people who are under  guardianship.  The  nature  of  this  PPLH  law  is  the  legal  umbrella  for  all  regulations  regarding environmental  law  in  Indonesia.  The  most  important  thing  in  implementing  this  environmental  law policy is fostering strong legislation, prepared as carefully and thoroughly as possible so that there are no  mistakes  in  carrying  out  environmental  law  policies  by  taking  into  account  the  elements  of integration  in  the  regulatory  system,  so  that  effectiveness  can  be  achieved  as  much  as  possible. Environmental Protection  and Management  is  a  way  of  realizing  and  advancing  the  life  and  quality  of living  things.  Environmental  stewardship,  the  most  important  part  of  achieving  the  right  to  a comfortable living environment, is an ideal image of community participation. Natural resources owned by  humans  today  are  elements  of  the  environmental  order  that  have  become  a  necessity  for  every activity carried out in human life.
Keywords: Forgiveness, Environmental Protection and Management, Civil Code

## PENDAHULUAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Di  Indonesia  banyak  terjadi  kasus  pemaafan,  yang  merupakan  kualitas  manusia  yang selalu  berusaha  membangun  hubungan  dengan  orang  lain.  Tentu  saja  orang  adalah  badan hukum,  yang  berbeda  dengan  badan  hukum,  karena  proses  perolehan  hak  merupakan  fakta hukum.  Suatu  peristiwa  hukum  timbul  atas  dasar  hubungan  hukum  antara  orang-orang. Hubungan hukum  adalah  hubungan,  seperangkat  undang-undang,  kewajiban  hukum  dan hak- hak  individu  antara  seseorang  dan  orang  lain  atau  orang  yang  diidentifikasi  dengannya, terutama orang hukum sebelumnya atau antara orang dan orang hukum dan orang hukum.
Korporasi memainkan peran penting, tetapi tidak jarang, dalam masyarakat modern. Di dunia  sekarang  ini,  bisnis  memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan  ekonomi,  namun bisnis tidak selalu memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dampak negatif terhadap bisnis  meliputi  pencemaran,  penipisan  sumber  daya  alam,  persaingan  tidak  sehat,  manipulasi pajak,  eksploitasi  pekerja,  produksi  produk  yang  merugikan  pengguna  dan  pengusaha  yang melakukan  kegiatan  menyimpang  dan  kriminal  dengan  taktik  tertentu,  termasuk  pencemaran lingkungan.  Lingkungan  memiliki  peran  penting  dalam  ekosistem.  Lingkungan  Lingkungan memiliki  peran  penting  dalam  ekosistem.  Lingkungan  merupakan  sumber  daya  yang  sangat penting  bagi  manusia  dan  makhluk  lainnya  untuk  hidup  di  bumi.  Lingkungan  hitam  secara negatif  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  organisme.  Manusia  dan  makhluk  lainnya  berhak atas lingkungan yang sehat.
Perorangan  atau  perusahaan  atau  perusahaan,  perusahaan  adalah  badan  usaha  atau badan  hukum  yang  bersentuhan  langsung  dengan  lingkungan  dalam  proses  produksi  produk tertentu.  Dengan  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  proses  produksi  dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bagian 1365 KUH Perdata melarang pencemaran atau perusakan lingkungan. Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus mengganti rugi kepada orang lain, memaksa pelaku untuk menyerahkan diri dan mengganti kerugian tersebut. [1]
Pada prinsipnya semua badan hukum mempunyai akibat hukum, sekalipun tidak semua badan  hukum  mempunyai  kedudukan  hukum.  Kapasitas  moral  adalah  kemampuan  untuk melakukan  tindakan  hukum  yang  memiliki  akibat  hukum  penuh.  Hukum  tidak  secara  jelas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mengatur  tentang  kesanggupan  untuk  bertingkah  laku.  Undang-undang  hanya  menetapkan bahwa  seseorang  diakui  memenuhi  syarat  berdasarkan  pasal  1330  KUH  Perdata.  Menurut  § 1330  KUH  Perdata,  anak  di  bawah  umur  (minderjarijen)  dan  bawahannya  (die  onder  curatele pregeld zijn) dinyatakan tidak cakap mengajukan gugatan. [2]
Menurut  KUH  Perdata  pasal  1365,  perbuatan  melawan  hukum adalah  “pelanggaran hukum  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  dan  memaksa  pelapor  untuk  membayar ganti  rugi”.  Perbuatan  melawan  hukum  adalah  perb uatan  melawan  hukum,  kesusilaan, kepentingan  umum  dan  kebenaran.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  atau  perusahaan  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (pencemaran  lingkungan)  bertanggung  jawab  atas kerugian yang diderita oleh masyarakat atau pemerintah dan pihak lain.[1]
KUHPerdata  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran hukum. Pelanggaran adalah suatu perbuatan oleh satu pihak atau lebih yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh salah satu  atau  pihak  yang  lebih  baik  sebenarnya  merugikan  pihak  lain  yang  dirugikan kepentingannya.  Perbuatan  salah  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  atau  lebih yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh salah satu pihak,  disengaja  atau  tidak  disengaja,  pasti  melanggar  hak  pihak  lain  berdasarkan  Pasal  1365 BW pihak yang bersalah.[3]
Kesejahteraan warga negara Indonesia tidak boleh dinikmati secara berkelanjutan untuk generasi  mendatang.  Dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia,  pemerintah secara berkala melakukan pekerjaan pembangunan. Pembangunan ini merupakan upaya sadar untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  untuk  meningkatkan  kesejahteraan warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan kegiatan lingkungan.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPLH),  masyarakat  memiliki  peran  yang  sangat  berpengaruh  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, yang secara khusus diatur dalam Pasal 70
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Bab  XI  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dan  menyeluruh.  berperan  aktif  dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  adalah  usaha  manusia  untuk  berinteraksi  dengan  lingkungan  hidup  guna mempertahankan  kehidupan,  mencapai  kesejahteraan  dan  kelestarian  lingkungan  hidup. Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilakukan  secara  terpadu  dan  mencakup semua  aspek  lingkungan  sesuai  dengan  praktik  lingkungan  yang  berkelanjutan.  Perlindungan dan  pemeliharaan  lingkungan  hidup  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan manusia.[4]
Pembangunan  berkelanjutan,  pada  hakekatnya,  adalah  pembangunan  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  saat  ini  tanpa  membahayakan  realisasi  hak-hak  generasi  yang  akan datang.  Pembangunan  berkelanjutan  adalah  pembangunan.  Dasar  dari  proses  pembangunan berkelanjutan  adalah  keadaan  sumber  daya  alam,  kualitas  lingkungan  dan  manusia.  Oleh karena itu, kegiatan bina lingkungan harus mencakup pekerjaan pembangunan yang ditujukan untuk  menjaga  keutuhan  dan  fungsi  bangunan  lingkungan.  Dan  dalam  proses  pembangunan berkelanjutan, konsekuensi buruk tidak dapat dipisahkan. [5]
Tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  pemangku  kepentingan  harus  seimbang  agar pihak  tertentu  tidak  dirugikan.  Pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  usaha  dapat terjadi di udara, air dan tanah, yang semuanya merupakan komponen penting dari lingkungan hidup  manusia.  Oleh  karena  itu,  semua  pembangunan  berhubungan  langsung  dengan lingkungan, dimana proses pembangunan tersebut berujung pada pencemaran lingkungan. Unit atau  badan  usaha  adalah  perusahaan  atau  badan  hukum  yang  dalam  proses  produksinya berhubungan  langsung  dengan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  sangat  mungkin  proses  produksi akan mencemari atau merusak lingkungan.
Pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup  adalah  melawan  hukum,  karena perbuatan  itu  merugikan,  melanggar  hukum  dan  merugikan  kepentingan  umum.  Tentu  saja, semua  tindakan  berbahaya  lainnya  harus  disalahkan  pada  para  pencemar  atau  perusak lingkungan. Tanggung jawab dapat dengan salah satu orang yang terkena dampak pencemaran
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang disebabkan oleh perusahaan. Pertanggungjawaban perseroan berupa perdata, pidana dan administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku.[6]
Menurut Pasal 1 ayat 5 PERME No. 13 Tahun 2011 tentang ganti rugi atas pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  ganti  rugi  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  kegiatan dan/atau  perusahaan  yang  terkena  dampak  pencemaran  dan/atau  pencemaran  lingkungan. atau  menghancurkan.  atau  merusak  lingkungan.  Menurut  Pasal  87(1)  Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingk ungan No. 32/2009 (“UPPLH”):
“Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan melawan  hukum  berupa  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  merugikan orang lain atau lingkungan hidup wajib untuk mengkompensasi dan/atau  mengambil tindakan tertentu ”.
Setiap  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  mencemari dan/atau  merusak  lingkungan  hidup  (perusahaan/badan  hukum)  adalah  melawan  hukum. Penanggung  jawab  dan/atau  kontraktor  perusahaan  wajib  memperbaiki  kerusakan  setelah terbukti  tercemar  dan/atau  rusak.  Pembuktiannya  apakah  ada  hubungan  sebab  akibat  yang nyata antara kesalahan dan kerugian (fiduciary responsibility) atau apakah kesalahan itu tidak memerlukan pembuktian (strict liability/pertanggungjawaban ketat).
UU  Lingkungan  Hidup  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  korban  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian  dan  penderitaan.  Tujuan tunggal  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  biasanya  untuk  mencari  ganti  rugi  atas pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Hukum  acara  perdata  merupakan  bagian penting  dari  hukum  publik  dan  dengan  demikian  berarti  bahwa  perlindungan  dan  penegakan muatan hukum perdata adalah prosedur yang bekerja untuk kepentingan umum.[3]
Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai cara penafsiran yang berlawanan, di mana orang yang  dianggap  cakap  menurut  hukum  adalah  orang  dewasa  dan  tidak  berada  di  bawah perwalian.  Selain  itu,  undang-undang  juga  mengatur  bahwa  hak  orang  yang  tidak  cakap  atau tidak  cakap  harus  dilaksanakan  atas  nama  mereka.  Sebab,  menurut  undang-undang,  mereka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berada  di  bawah  perwalian  atau  asuh,  tergantung  penyebab  kecacatannya.  Ketentuan  lebih rinci tentang orang yang diakui sebagai wali diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata, yang berbunyi:
“Setiap orang dewasa yang selalu dungu, dungu atau berkulit gelap, sekalipun kadang- kadang dapat menggunakan orangnya, harus ditempatkan di bawah perwalian Wali juga dapat menempatkan
Menurut  peraturan  ini,  salah  satu  penerima  nomor  amnesti  adalah  orang  bodoh  atau sakit  jiwa.  Pada  dasarnya  orang  dewasa  atau  wali  dewasa  mampu  atau  cakap  (bewaam, sanggup) melakukan segala perbuatan hukum karena memenuhi batas umur untuk melakukan perbuatan  hukum  tersebut.  Namun,  wali  adalah  orang  dewasa  yang  gila  atau  sakit  jiwa berdasarkan  Pasal  433  KUH  Perdata.  Pasal  433  KUH  Perdata  sebenarnya  mengatur  tentang amnesti, tetapi tidak semua orang mengetahui hak-hak sipil narapidana yang sakit jiwa.
Beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  dengan  topik  yang  sama  dengan  penulis,  yang pertama adalah penelitian jurnal oleh Reza Marcelino, Dientje Rumimpunu dan Meiske Tineke Sondakh  yang  berjudul  “Aspe k  Tanggung  Jawab  Perusahaan  atas  Pelanggaran  Pencemaran Lingkungan  Menurut  UU  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengel olaan” penelitiannya  berfokus  pada  tanggung  jawab  korporasi  atas  klasifikasi  tanggung  jawab pencemaran  lingkungan,  yaitu  tanggung  jawab  perdata  (pembayaran  ganti  rugi),  tanggung jawab  administratif  (pencabutan  izin  usaha,  pembekuan  izin  lingkungan,  teguran  tertulis  dan penegakan  oleh  pemerintah).  Yang  kedua  adalah  kajian  jurnal  yang  dilakukan  oleh  Frycles Franseda  Hutabarat,  Yetti ,  Indra  Afrita  dengan  judul  “Peran  dan  tanggung  jawab  perusahaan pembuangan limbah industri dalam hukum posit if”. Penelitiannya t entang peran bisnis berfokus pada penyediaan etika bisnis yang bertanggung jawab secara sosial untuk pembuangan limbah industri kepada publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  karya  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu. kajian hukum, yang tujuannya adalah untuk menemukan standar hukum, menyelaraskan asas-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
asas  hukum  dan  yurisprudensi  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  sedang  dibahas. Penelitian hukum standar dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang disajikan. Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  “penelitian  hukum adalah  proses  pencarian  norma  hukum,  asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum”.
Penulis menggunakan pendekatan hukum dalam melakukan penelitian ini, yaitu melihat berbagai  undang-undang  hukum  lingkungan  terkait  dengan  pengertian  izin  usaha  dari perspektif hukum perdata yang menjadi fokus utama penelitian ini. Pendekatan hukum adalah sejauh mana hukum sesuai dengan kenyataan. Kemudian pendekatan konseptual adalah kajian tentang kedudukan, doktrin, konsep dan prinsip fikih dalam fikih. Memahami masalah ini akan memandu penulis dalam menyusun argumen hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tentang  Makna  Pengampuan  Perusahaan  didalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam hukum perdata ada badan hukum, dan dalam hukum keluarga ada hal-hal yang menyangkut  perkawinan,  hubungan  orang  tua-anak,  perwalian  dan  perwalian.  Pengampuan atau  Curatele  dapat  dilihat  sebagai  kebalikan  dari  kedewasaan  (Handlichting),  karena pengampuan yang sudah dewasa (Meerderjarig), karena kondisi mental dan fisiknya dianggap nol atau tidak lengkap, sempurna, menerima status yang sama dengannya. kecil (Minderjarig). Amnesti  (Curatele)  adalah  upaya  hukum  untuk  menempatkan  orang  dewasa  sejajar  dengan orang  muda.  Narapidana  disebut  curanduli,  yang  bertugas  disebut  pengelola,  dan  yang bertugas disebut curatelis.[7]
Menurut  ketentuan  undang-undang,  subjeknya  adalah  orang  dewasa  yang  dianggap mampu  bekerja  sepenuhnya,  berakal  sehat,  yang  tidak  tunduk  pada  yurisdiksi  lain  dan  tidak dilarang  oleh  undang-undang.  untuk  mengambil  tindakan  hukum.  Orang  yang  tidak  cakap diwakili  di  dalam  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan  pada  saat  melakukan  penuntutan  oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
orang  lain  yang  ditunjuk  oleh  hakim  pengadilan,  seperti  wali  atau  wali.  Menurut  ketentuan undang-undang,  subjek  dianggap  sudah  dewasa,  waras,  tidak  tunduk  pada  yurisdiksi  lain  dan orang yang dilarang oleh undang-undang. untuk mengambil tindakan hukum. Di dalam dan di luar pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang dianggap tidak cakap, yang diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim. [2]
Pada  umumnya,  meskipun  setiap  orang  memiliki  kekuatan  hukum,  namun  ada sekelompok  orang  yang  dianggap  tidak  mampu  mewujudkan  hak  atau  kewajiban  tertentu. Fakta bahwa orang memiliki hak dan tanggung jawab tidak selalu berarti bahwa mereka dapat atau akan dapat memenuhi hak dan tanggung jawab mereka. Badan hukum adalah yang pada hakekatnya mempunyai kekuatan hukum dan dianggap mampu bertindak sendiri-sendiri, tetapi ada  pula  badan  hukum  yang  dianggap  tidak  mampu  bertindak  sendiri.  Ini  adalah  anggapan hukum  yang  memungkinkan  bukti  untuk  ditantang.  Sekelompok  orang  yang  tidak  tahu bagaimana harus bertindak disebut personae misabile.[2] Dari segi hukum, hal ini berarti bahwa tidak  semua  badan  hukum  dapat  memiliki  kewenangan  hukum  dan  dapat  bertindak  sendiri- sendiri  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Badan  hukum  dapat  berwenang  dan  bertindak secara  independen  jika  mereka  dianggap  mampu,  layak  atau  layak  untuk  bertindak  sesuai dengan  hukum.  Namun  sebaliknya  subjek  hukum  adalah  orang  yang  mampu  melakukan perbuatan, yang dapat dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tentang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah Orang- orang  yang  belum  dewasa  dan  orang  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan  (curatele). Kedewasaan  seseorang  menjadi  tolak  ukur  dalam  menentukan  apakah  seseorang  tersebut dapat  atau  belum  dapat  dikatakan  cakap  bertindak  untuk  melakukan  suatu  perbuatan hukum.[2]
Orang  yang  tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  sehingga  harus  di  wakilkan  oleh pengampunya.  Permohonan  pengampu  bagi  orang  yang  sakit  jiwa  dapat  diajukan  oleh  orang yang  sakit  jiwa  atau  anggota  keluarga  dari  orang  yang  sakit  jiwa  itu  ke  pengadilan  yang berwenang  atas  domisili  orang  yang  meminta  pengampunya.  Pemerintah  juga  memiliki tanggung jawab terhadap penderita demensia atau  orang dengan gangguan jiwa, berdasarkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa “upaya  pengobatan  orang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  otoritas  lokal  dan  publik.” Adanya  permintaan  amnesti  terhadap  orang  gila,  yang  kemudian  mengharuskan  orang  sakit jiwa itu diampuni. Akibatnya, hak-hak sipil yang dinikmati oleh mereka yang berusia di bawah tahun dipertanyakan.
Pasal  433  KUHPerdata  sebenarnya  memberikan  pengampuan,  Namun,  tidak  semua orang menyadari hak-hak sipil yang dinikmati oleh orang dengan penyakit jiwa. Memang, pasal 433  KUHPerdata  tidak  mencerminkan  hak-hak  perdatayang  dinikmati  orang  sakit  jiwa  selama dipenjara.  Jadi  pelaksanaannya  tidak  dilakukan  oleh  pengawas  atau  orang  yang  tidak  cakap dalam  pengampuan.  Setiap  pemegang  hak  dan  kewajiban  tidak  selalu  berarti  bahwa  ia  dapat atau  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sendiri. Secara  keseluruhan,  meskipun  orang memiliki  otoritas  hukum,  orang  dengan  penyakit  jiwa  atau  kegilaan  dianggap  tidak  mampu menjalankan hak atau kewajibannya. Jadi, orang yang tidak cakap tunduk pada hukum karena tidak  mampu  bertindak  ntuk  diri  mereka  sendiri.  Orang  yang  tidak  cakap  termasuk  dalam kelompok orang yang tidak berbicara dalam tindakan yang disebut personal misrabile. [8]
Hak-hak  sipil  wali  yang  tidak  cakap  berbentuk  kewarganegaraan  absolut,  tetapi semua hak sipil absolut hanya dapat dimiliki oleh wali yang tidak cakap yang hanya memiliki hak dan keistimewaan pribadi. Hal-hal materi membawa sukacita bagi orang-orangnya. Hak moral yang tidak  langgeng  adalah  hak  untuk  hidup  dan  hak  atas  nama.  Hak  substantif  yang  memberikan kenikmatan  berupa  kepemilikan  atas  harta  milik  seseorang.  Orang  yang  didiskualifikasi  terus memiliki  hak  milik,  seperti  kepemilikan  pertanian  dan  kepemilikan  tanah.  Seseorang  yang memiliki hak dan tanggung jawab tidak berarti bahwa ia dapat atau akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Setiap orang memiliki hak berdasarkan undang-undang, tetapi orang dengan atau  tanpa  gangguan  jiwa  pada  umumnya  dianggap  tidak  mampu  menjalankan  hak  dan tanggung jawabnya.[9]
Alasan  mengapa  orang  menjadi  subjek  hukum,  yaitu:  Pertama,  orang  memiliki  hak subjek, dan kedua, kekuatan hukum, dalam hal ini kekuatan hukum berarti kemampuan untuk menjadi  subjek hukum,  yaitu  pembela  hak  dan  kewajiban.  .  Pada dasarnya  orang  mempunyai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hak  sejak  lahir,  karena  status  hukum  orang  itu  sendiri  adalah  bawaan  sejak  lahir,  sedangkan hukum hanya diketahui oleh mereka. Pengecualian terhadap hak ini diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  seorang  anak  dianggap  dilahirkan dalam kandungan seorang wanita jika kepentingan anak itu menghendakinya.[8]
Sebagai  badan  hukum,  badan  hukum  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  bertindak seperti orang pribadi, tetapi tindakan hukum itu terbatas pada hak milik. Terlepas dari bentuk badan atau lembaga, badan hukum berperan dalam mekanisme penegakan melalui manajemen menengah. Sudah lama diketahui dalam hukum perdata bahwa badan hukum (misalnya badan hukum  yang  berdiri  sendiri;  persona  standi  in  juicio)  dapat  melakukan  perbuatan  yang melanggar hukum.[10]
Subjek  hak  tidak  dapat  bertindak sebagai  subjek hak.  Ini  karena  kolektif  tidak  memiliki kemauan, tidak dapat bertindak, dan tidak dapat atau tidak dapat eksis karena kualitas manusia yang  disebutkan  di  atas.  Kualitas-kualitas  ini  berarti  bahwa  seseorang  dapat  berada  dalam posisi  yang  mematuhi  hukum  alam.  Badan  hukum  yang  kompeten  dan  sah  adalah  orang perseorangan  dan  badan  hukum.  kodrat  manusia  membuat  manusia  tunduk  pada  hukum kodrat.  Walaupun  badan  hukum  itu  sendiri  merupakan  badan  hukum  yang  diberikan  oleh negara,  namun  terdapat  batasan-batasan  dan  syarat-syarat  tertentu  dalam  pelaksanaan kekuasaan badan hukumnya.[11]
Masalah  lingkungan  saat  ini  merupakan  masalah  kompleks  yang  belum  terpecahkan. Pasal  1  angka  1  UUPPLH  menyatakan  bahwa  pencemaran  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat merusak  lingkungan  hidup.  Di  sisi  lain,  sehubungan  dengan  kerusakan  lingkungan,  yaitu. perubahan  langsung  atau  tidak langsung  pada  keadaan  organisme dan ekosistem, yaitu untuk melebihi  standar  kualitas,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  harus  diterapkan  dalam hal  ini.  Hal  ini  secara  signifikan  meningkatkan  pedoman  pelestarian  lingkungan  dan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  melalui  pedoman  yang  berlandaskan kepentingan  nasional,  yang  dapat  dilaksanakan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah berdasarkan  asas  dan  hasil.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencapai kepastian hukum yang bermanfaat.[12]
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Penataan  lingkungan  ini  dapat  dijadikan  dasar  pelaksanaan  pengelolaan  limbah  dan pemulihan  lingkungan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  perusahaan  melalui  pengelolaan.  Dalam pelaksanaannya, penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan dapat bersifat preventif dan  preventif,  dalam  hal  upaya  pencegahan  adalah  penindakan  pidana  terhadap  kerusakan lingkungan  yang dilakukan sebelum  penegakan dan pemberian  izin  kepada  perusahaan,  yaitu. pemberian  izin  atau  pengambilan  tindakan.  pemantauan  entitas  terkait.  Kegiatan  yang dilaksanakan  menimbulkan  dampak  sosial  atau  lingkungan  yang  dapat  merusak  lingkungan. Padahal  pungutan  supresi  merupakan  pungutan  pascapolusi.  Namun  mengingat  perlindungan hukum represif jika terjadi pencemaran bisa sangat mahal dan merugikan banyak pihak, sudah sewajarnya menjadi prioritas pelaksanaan perlindungan hukum preventif.[12]
Biasanya  Undang-undang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup mengikuti prinsip ganti rugi sebagai hukuman tambahan dalam  Pasal 119, tetapi dalam hal ini ungkapan  "dapat"  dengan  sendirinya  menimbulkan  ketidakpastian  di  pihak  hukum,  tetapi sedikit  usaha  dilakukan  untuk  mengoreksi  akibat-akibat  lingkungan  dan  dalam  hal  ini  yang terpenting adalah mencegah dan meminimalisir akibat dari TPLH berupa kerusakan lingkungan yaitu.  menyadarkan  badan  hukum.  Dan  itu  diatur  dalam  pasal  119(e),  di  mana  perusahaan berada.  Perusahaan  dapat  terus  beroperasi  paling  lama  3  (tiga)  tahun  setelah  jangka  waktu perpanjangan  tersebut.  Penegakan  surat  dan  hukuman  tambahan  adalah  pemerintah.  Karena pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  perusahaan  yang  terkena  sanksi  preventif untuk mematuhi perintah pengadilan yang mengikat secara permanen. [6]
Mereka  yang  mengalami  akibat  pencemaran  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  industri dapat  mengajukan  pengaduan  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  atau  memberikan informasi  secara  lisan  atau  tertulis  tentang  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  yang disebabkan  oleh  perencanaan  dan/atau  perencanaan  kegiatan.  Kompensasi  dapat  dibayarkan jika  keputusan  itu  mengikat  secara  permanen.  Ganti  kerugian  dapat  dituntut  dengan mengajukan  gugatan  di  pengadilan  (in  petum).  Dokumen  pendukung  permohonan  (objek gugatan) merupakan persyaratan (utama).[13]
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Posita  (dasar  perbuatan)  biasanya  memuat  fakta/fakta  hukum  (rechtfeitan)  yang mendasari  perbuatan  (tuntutan)  dan  uraian  singkat  tentang  hukum,  khususnya  peristiwa. hubungan hukum ini tanpa mengacu pada pasal-pasal undang-undang atau ketentuan undang- undang, termasuk undang-undang umum, sebagaimana hakim membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta  itu  dalam  putusan  berikutnya  yang  dianggapnya  perlu.  Dan  ganti  rugi  dapat diberikan  bahkan  setelah  kedua  belah  pihak  sepakat  melalui  negosiasi,  mediasi  dan  arbitrasi. Putusan  hakim  mempunyai  kekuatan  mengikat,  perwakilan  dan  eksekutif.  Dengan  demikian, putusan  hakim  bersifat  eksekusi,  dimana  putusan  tersebut  dapat  dilaksanakan  jika  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Kekuasaan  eksekutif  adalah  hak  untuk  memaksakan sesuatu  yang  ditentukan  dengan  keputusan  pada  organisasi  komersial  atau  perusahaan  yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan dengan dana negara. [1]
Masalah lingkungan hidup saat ini berkembang sangat pesat, ditandai dengan perusakan dan  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  mengiringi  perkembangan  kemajuan  teknologi,  yang dalam  banyak  hal  merupakan  kunci  keberhasilan  upaya  pembangunan  nasional.  Ketersediaan perkembangan  teknologi  tidak  hanya  memiliki  dampak  positif,  tetapi  juga  dampak  negatif, terutama  dalam  hal  perlindungan  lingkungan.  Dengan  adanya  pencemaran  lingkungan,  maka berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia atau masyarakat sekitar.
Pencemaran  lingkungan  pada  umumnya  merupakan  akibat  dari  proses  produksi perusahaan.  Oleh  karena  itu,  tentunya  setiap  masyarakat  yang  terkena  dampak  pencemaran lingkungan  memiliki  petisi,  bahkan  tuntutan  hukum  terhadap  perusahaan  yang  berdampak negatif  terhadap  lingkungan  sekitar.  Sengketa  pencemaran  lingkungan  adalah  kontes  yang muncul  sebagai  akibat  dari  proses  produksi  suatu  perusahaan.  Persaingan  biasanya  terjadi ketika salah satu pihak mengajukan protes atau menuntut agar perusahaan bertanggung jawab atas  pencemaran  yang  ditimbulkannya.  Indonesia  adalah  negara  hukum,  dimana  setiap mekanisme  diatur  oleh  peraturan  tertentu,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  dan upaya  penanggulangan  pencemaran  lingkungan  secara  bersamaan,  baik  perorangan, perusahaan maupun korporasi.[1]
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.  32 Tahun 2009 Pasal 1  Pasal  25  menjelaskan bahwa  “Sengketa  lingkungan  hidup  adalah  perselisihan  antara  dua pihak  atau  lebih  yang  timbul  dari  kegiatan  yang  berpotensi  dan/atau  berdampak  terhadap lingkungan  hidup.”  Dalam  sengketa  pencemaran  lingkungan  dibuat oleh  perusahaan,  struktur kepolisian  memiliki  tiga  perangkat,  yaitu  perangkat  administrasi  atau  administrasi;  hukum perdata  yang  digunakan  oleh  korban  untuk  dirinya  sendiri  atau  untuk  kepentingan  umum; hukum pidana melalui sarana penyidikan. Sengketa lingkungan dapat diselesaikan di pengadilan atau  melalui  perundingan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,  termasuk  dalam  proses perdata  dan  pidana.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  adalah  melalui  arbitrasi  dan arbitrasi  yaitu  melalui  negosiasi,  konsiliasi  dan  arbitrase dalam bentuk  kontrak  dengan  pilihan hukum dan bersifat pacta sunt servanda bagi departemen. [5] Pasal 32 UU No. 2009
mengatur  penggunaan  tiga  metode  penyelesaian  sengketa  alternatif,  yaitu  negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selama proses negosiasi dan mediasi, para pihak yang bersengketa atau bersengketa harus mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut:
a) Bentuk dan tarif ganti rugi
b) Tindakan perbaikan setelah pencemaran dan/atau perusakan
c) Tindakan  khusus  untuk  memastikan,  agar  pencemaran  dan/atau  kerusakan  atau perusakan tidak terulang lagi dan
d) Tindakan pencegahan dampak negatif lingkungan
Dengan  demikian,  perselisihan  tentang  pencemaran  lingkungan  yang  dipimpin  oleh pengusaha dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan semua ini untuk memastikan  keamanan  dan  hukum  keadilan.  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup No. 32/2009 mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa baik secara yuridis maupun ekstra yudisial.
Sampai  saat  ini,  penerapan  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup  dalam hukum perdata seringkali dibatasi oleh kesulitan pembuktian. Pembuktian sengketa lingkungan membutuhkan  sumber  daya  manusia  dan  teknis  yang  kompleks,  sehingga  penyelesaian  kasus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
lingkungan  menjadi  sulit,  mahal  dan  memakan  waktu.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan perdata  seringkali  melibatkan  persoalan  hukum  yang  berada  di  luar  cakupan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Memang,  bukti  dalam  perselisihan  tentang  pencemaran seringkali ditandai dengan ciri-ciri dimana:
1) Penyebabnya  tidak  selalu  berasal  dari  satu  sumber,  melainkan  berasal  dari  beberapa sumber (multiple sources).
2) Melibatkan  sektor  ekonomi  lain  dan  memerlukan  campur  tangan  ahli  di  luar  hukum sebagai saksi ahli.
3) Seringkali  akibatnya  tidak  langsung  muncul,  tetapi  setelah  waktu  tertentu  (masa  laten yang lama).
Hakim  diharapkan  unggul  dalam  litigasi  lingkungan  karena  masalah  lingkungan  sangat kompleks  dan  didasarkan  pada  banyak  bukti  ilmiah.  Kasus  lingkungan  berbeda  dengan  kasus lainnya. Di sisi lain, konflik lingkungan juga dapat diklasifikasikan sebagai kasus struktural konflik vertikal  antara  pihak  yang  memiliki  akses  lebih  besar  terhadap  sumber  daya  dan  pihak  yang memiliki akses lebih sedikit. Kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dalam praktiknya tidak  mudah.  Karena  rumitnya  prosedur  pembuktian,  hakim  perdata  lingkungan  tidak  dapat menegakkan  peraturan  yang  ada,  tetapi  mereka  juga  membutuhkan  sarana  hukum  untuk menemukan  dan  menerapkan  undang-undang  atas  kebijaksanaan  mereka  sendiri  untuk memastikan  keadilan sosial.  dan  lingkungan  agar  kita dapat  memelihara  lingkungan  yang  baik dan sehat, mencapai keseimbangan ekologi lingkungan.[15]
Telah terjadi pergeseran paradigma dalam klaim lingkungan hidup, seringkali berwujud fisik sebagai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan alam semesta. Dalam hal ini hakim harus  memahami  sengketa  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan perlindungan  alam.  Bunga  tidak  hanya  ganti  kerugian  sebesar  yang  ditanggung  oleh  korban, tetapi juga meliputi ganti rugi dan pemulihan lingkungan  yang tercemar dan/atau rusak akibat perbuatan  pihak  yang  bersalah.  Dengan  kata  lain,  menurut  hukum  perdata,  penggugat  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
selalu  harus  menderita  kerugian  harta  benda,  tetapi  dapat  juga  menderita  kerusakan lingkungan tempat tinggalnya.[15]
Ketentuan  yang  tepat  diperlukan  dalam  penerapan  undang-undang  perdata  terhadap lingkungan hidup untuk mencegah perkembangan industri dan kerusakan yang disebabkan oleh pencemar.  Terkadang  pengelola  industri  juga  mengabaikan  berbagai  persyaratan  lingkungan seperti  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL),  kepemilikan  dan  pengoperasian  unit pengolahan  limbah  (UPL)  dan  persyaratan  lainnya.  Ada  beberapa  kasus  dimana  UPL  tidak berfungsi dan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (B3) dibuang begitu saja ke lingkungan. Sanksi perdata atau hak lingkungan sipil adalah kompensasi atau pembayaran biaya remediasi tertentu.[8]
Penanggung  jawab  ganti  kerugian  adalah  pihak  yang  menduga  atau  menimbulkan kerusakan  atau  pencemaran  lingkungan  melalui  kegiatannya  sehingga  menimbulkan  kerugian bagi  pihak  lain.  Kewajiban  untuk  mengganti  kerugian  ini  sejalan  dengan  prinsip  pencemar membayar  yang  dikembangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  lingkungan.  Salah  satu titik  awal  dari  kebijakan  lingkungan  adalah  prinsip  bahwa  pencemar  bertanggung  jawab  atas penghilangan atau penghapusan polusi. Dia harus membayar biaya untuk menghapusnya. Oleh karena itu, asas ini menjadi dasar penetapan pajak pencemaran.[15]

## KESIMPULAN
Pasal  119  UU  Perlindungan  Lingkungan  mengikuti  prinsip  ganti  rugi  sebagai  hukuman tambahan, tetapi dalam hal ini istilah "dapat" menciptakan ketidakpastian dari sudut pandang hukum,  tetapi  tidak  banyak  yang  dilakukan  tentang  dampak  lingkungan.  konsekuensi,  dan dalam  hal  ini  yang  terpenting  adalah  pencegahan  dan  minimalisasi  akibat  TPLH  berupa kerusakan  lingkungan,  yaitu  meningkatkan  kesadaran  badan  hukum.  Dan  diatur  dalam  pasal 119  e  yang  menempatkan  perseroan  dalam  pengampuan  paling  lama  3  (tiga)  tahun,  setelah perpanjangan  tersebut  perseroan  dapat  terus  beroperasi.  Pejabat  yang  memenuhi  ketentuan tambahan  huruf  e  adalah  pejabat  yang  berwenang.  Karena  pemerintah  berhak  mengatur
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perusahaan-perusahaan  yang  terkena  sanksi  preventif  agar  secara  konsisten  dapat  mematuhi perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengertian  kuasa  perusahaan  dalam  UU  No.  32/2009  tentang  Perlindungan  dan Pemeliharaan  Lingkungan  Hidup.  Tercatat  bahwa  KUH  Perdata  dan  UU  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan memiliki kesamaan dalam hal kewenangan. Arti dari kuasa perusahaan dalam  UU  No.  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pemeliharaan  Lingkungan  Hidup.  Tercatat bahwa  KUH  Perdata  dan  UU  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  memiliki  kesamaan dalam  hal  kewenangan.  Pengertian  amnesti  dalam  hukum  perdata  adalah  suatu  keadaan dimana  seseorang  (curandus)  dianggap  tidak  cakap  atau  karena  sesuatu  hal  tidak  dapat bertindak  sendiri-sendiri  (individual)  dalam  lalu  lintas  hukum  menurut  kepribadiannya. Berdasarkan hal  tersebut,  menurut putusan hakim,  orang  tersebut  digolongkan  sebagai  orang yang dalam keadaan tidak berdaya, sedangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup  dan  Perlindungan  Lingkungan,  tujuan  pemberian  kuasa  adalah  untuk  menempatkan perusahaan di bawah pengampuan selama-lamanya 3 tahun. Seorang wali (curatele) juga dapat dibentuk  oleh  undang-undang  yang  tidak  dapat  diambil  tindakan  hukum  (incapable  of  faire). Secara  khusus,  saat  melakukan  tindakan  hukum,  badan  hukum  memerlukan  otorisasi  untuk menerapkan langkah-langkah ini. KUHPerdata menegaskan bahwa orang yang tidak cakap tidak dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  yaitu  mengambil  tindakan  yang  serius,  karena  tindakan tersebut tidak sah jika para pihak yang melakukan tindakan tersebut tidak memiliki kompetensi.

## Ucapan Terima Kasih
Don’t forget say Alhamdullilah MasyaAllah TabarakAllah

## DAFTAR PUSTAKA
Bahan  bacaan  menggunakan  Mendeley  Cite  Style  IEEE  dengan  bahan  bacaan  minimum  15 jurnal terbitan 5 ( lima ) tahun terakhir sebelum naskah ini terbit.
E. Rahmadani Dianova et al. , ‘PERBUATAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN DI LUAR DIREKSI’ .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
G. Mussardo, ‘Subjek Hukum’, Statistical Field Theor , vol. 53, no. 9, pp. 1689 – 1699, 2019.
Y. Yasminingrum, ‘Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, Hukum Dan Dinamika Masyarakat , vol. 15, no. 2, pp. 239 – 255, 2018, doi:
10.36356/hdm.v15i2.687.
‘JURNAL BANDING’, ASPEK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN , 2022.
Reza Marcelino, pp. 9 – 25, 2019.
Y. Sugiarti, K. Kunci, L. Tahu, and P. Lingkungan Dan Peranan Pemerintah, ‘ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP)’.
V. H. Sharfina and S. Sukananda, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)’, Justita Jurnal Hukum , vol. 3, no. 2, pp. 319 – 337, 2019.
M. R. Putra, ‘Tanggung Jawab Direksi Perseroan’.
A. L. Prakoso, ‘Prinsip Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Perpspektif Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup’, J Chem Inf Model , vol. 53, no. 9, pp. 211 – 222, 2019.
S. Sudaryat, ‘TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN’, Jurnal Bina Mulia Hukum , vol. 4, no. 2, p. 313, Mar. 2020, doi:
10.23920/jbmh.v4i2.293.
D. Hapsari, ‘TELAAH TERHADAP ESENSI SUBYEK HUKUM : MANUSIA DAN BADAN HUKUM’. Y. W. Oktaviani and A. V. Yulianingrum, ‘Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi’, pp. 174– 188, 2022, doi: 10.38043/jah.v5i2.3739.
I. Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, 2020.
A. Manan, ‘Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’.
Prim Haryadi, ‘Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hu kum Perdata Di Indonesia’, Jurnal Konstitusi , vol. 14, no. 1, pp. 124 – 149, 2017.