Klausula  Eksonerasi  Pada  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Uang  Dalam  Layanan Pinjaman Online ( Fintech Peer To Peer Lending )
Novi Dewi Ariyani Dithayolanda25@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  legal  issues,  namely  the  void  of  norms  because  POJK No.77/POJK.01/2016  concerning  information  technology-based  money-lending  services with  the  terms  and  conditions  of  fintech  p2p  lending  providers  are  not  in  line  with  their practices and can cause legal problems because there is no protection. law for lenders in the practice of online lending and borrowing money services so that it can lead to legal conflicts and the absence of legal certainty or special rules regarding the transfer of  responsibility from the organizer, of course, is quite detrimental to its users (lenders). Based on the issues studied, the authors  use a type of  normative legal research which studies legal materials, both primary and secondary legal materials. Normative research places law as a system of norms  because  this  type  of  research  looks  at  aspects  of  understanding  a  legal  norm contained in a law and norms that live and develop in society. The nature of the research used is analytical descriptive, the author tries to describe events and incidents that are the center  of  attention  without  giving  special  treatment  to  these  events.  The  Consumer Protection  Law  prohibits  the  inclusion  of  exoneration  clauses  related  to  information technology-based  money  lending  and  borrowing  agreements,  but  OJK  provisions  do  not explicitly regulate the legal consequences of including exoneration clauses so that there is a void  in  norms  and  can  lead  to  legal  conflicts  so  that  harmonization  of  these  norms  is necessary.
Keywords: Exoneration Clause; Fintech Peer To Peer Lending; Legal protection.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan membahas isu hukum yaitu kekosongan norma sebab antara POJK No.77/POJK.01/2016  Tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi dengan syarat dan kententuan penyelenggara fintech p2p lending tidak sejalan dengan peraktiknya dan dapat  menimbulkan  permaslahan  hukum  karena  belum  adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini sehingga dapat menimbulkan konflik hukum dan tidak adanya kepastian hukum  atau  aturan  khusus  mengenai  pengalihan  tanggung  jawab  dari  penyelengara tentunya  cukup  merugikan  para  penggunanya  (pemberi  pinjaman).  Berdasarkan persoalan  yang  dikaji,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang pengkajiannya  terhadap  bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder. Penelitian  normatif  meletakan  hukum  sebagai  sebuah  sistem  norma  karena  jenis penelitian  ini  meninjau  pada  aspek  pemahaman  suatu  norma  hukum  yang  terdapat didalam UU serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan  deskriptif  analitis,  penulis  berusaha  mendiartikelkan  peristiwa  dan  kejadian yang  menjadi  pusat  perhatian  tanpa  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  peristiwa tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula eksonerasi terkait  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  namun  dalam
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 317 – 331 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi  sehingga  terdapat  kekosongan  norma  dan  bisa  dapat  menyebabkan  konflik hukum sehingga diperlukannya harmonisasi norma tersebut.
Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Fintech Peer To Peer Lending ; Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan
Di  era  teknologi  saat  ini  semuanya  serba  praktis,  sama  halnya  dengan  modal,  jika dulu  orang  Indonesia  sangat  sulit  mendapatkan  kredit,  namun  sekarang  sangat  mudah mendapatkan  kredit  uang.  Adanya media layanan  pinjaman digital,  atau  platform  biasa disebut  dengan  pinjaman  online  (Pinjol)  telah  memudahkan  orang  dalam  melakukan transaksi.  Platform  ini  telah  maju  secara  teknologi  oleh  revolusi  Internet  dan  transisi industri  jasa  keuangan  ke  layanan  keuangan  elektronik.  Bahkan  pada  hampir  semua bentuk  layanan  keuangan  memanfaatatkan  media  elektronik.  Sistem  layanan  keuangan ini memungkinkan setiap orang atau pebisnis mengakses akun, melakukan transaksi, dan menerima informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa kontak fisik. 1
Di Indonesia, Fintech banyak dikenal masyarakat sebagai plattform untuk melakukan pinjaman  non-tunai  yang  menggunakan  teknologi  informasi.  Dalam  pengaturannya, fintech juga diawasi oleh OJK dengan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi.  Media  fintech  ialah  sebuah  platform  yang  menyediakan  layanan  keuangan yang  menghubungkan  kreditur  dan  debitur  untuk  menyelesaikan  perjanjian  pinjaman menggunakan sistem digital/elektronik dalam kurs rupiah. Financial technology mencoba untuk  mengintegrasikan  antara  konsep  teknolgi  dengan  sektor  keuangan.  Oleh  karena itu, banyak ahli yang mengatakan jika fintech merupakam terobosan yang memberikan solusi bagi permasalahan sektor keuangan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak masyarakat Indonesia saat ini menggunakan media fintech yang tersambungkan dengan teknologi informasi dipermudah transaksinya, sehingga prosesnya menjadi lebih nyaman dan modern.
Hal  ini  tergambar  dari  penggunaan  media  internet  sebagai  media  transaksi  di perbankan.  Internet  telah  mengantarkan  ekonomi  global  ke  babak  baru,  lebih  dikenal sebagai  ekonomi  digital. 2 Beriringan  dengan  cepatnya  teknologi  informasi  berkembang pada  saat  kini,  telah  melahirkan  berbagai  macam  inovasi  yang  sudah  banyak memberikan  manfaat  kepada  publik.  Bahkan  perkembangan  teknologi  informasi  telah
1 Astri Rumondang, Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital , Yayasan Kita Menulis (2019).
2 Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2011), hlm.33.
masuk  pada  sektor  industri  jasa  keuangan.  Perubahan  ini  juga  yang  menyebabkan perubahan pola/gaya hidup masyarakat secara bertahap di kota dan pedesaan. Financial technology (fintech) merupakan sebuah terobosan fenomenal pada saat ini. Fintech telah mendapat  persetujuan  penggunaannya  oleh  Pasal  1  Ayat  1  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penetapan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Telah  menjadi  fakta  jika  platfrom  seperti  ini  merupakan  gagasan  atau  inovasi teknologi digital memberikan  dampak positif dan kenyamanan untuk masyarakat dalam melakukan  transaksi.  Media  ini  dapat  mempercepat  laju  transaksi  keuangan  dan  akses keuangan  lainnya  sebagaimana  Pasal  1  Ayat  1  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Pengembangan  Teknologi  Keuangan  untuk Pemberian  Pinjaman  atau  Pembiayaan  seperti  Hibah  Pinjaman  tidak  ada garansi/jaminan  dan  proses  pendanaan  cepat  dan  sederhana.  Ketika  proses  pinjaman pada umumnya harus dilakukan secara tatap muka atau bertemu dengan pihak pemberi pinjaman/debitur,  namun  saat  ini  semua  orang  dapat  melakukan  proses  pinjam meminjam  dengan  mengajukan  permohonan  pinjaman  melalui  gawai/smartphone masing-masing  dengan  mengisi  setiap  blangko  yang  disediakan  pada  aplikasi  yang disediakan perusahaan.
Fintech adalah  penerapan  penggunaan  teknologi  untuk  meningkatkan  layanan perbankan  dan  keuangan  yang  biasanya  disediakan  oleh  perusahaan  rintisan  dengan menggunakan  teknologi  perangkat  lunak  komputer,  komunikasi,  dan  internet  terbaru. Konsep  ini  menyelaraskan  perkembangan  teknologi  yang  dipadukan  dengan  sektor keuangan sehingga memungkinkan untuk menawarkan proses transaksi keuangan yang lebih  modern,  aman  dan  nyaman.  Bentuk  penyediaan  layanan  Fintech  antara  lain; ( Digital  Wallets,  P2P  Payments ),  Investasi  ( Equity  Crowdfunding , Peer  to  Peer  Lending ), Pembiayaan  ( Crowdfunding , Microloans,  Credit  Facilities ),  Asuransi  ( Risk  Management ),
Lintas – Proses ( Big Data Analysis, Predicitive Modeling ), Infrastruktur ( Security ). 3
Menurut Bank Indonesia (BI) fintech dijelaskan sebagai perpaduan layanan perbankan dan  teknologi  modern,  sehingga  layanan  ini  telah  berubah  yang  pada  awalnya tradisional/konvensional  telah  menjadi  layanan  yang  modern.  Berdasarkan  bentuknya, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengelompokkan  fintech  yang  berkembang  di  Indonesia menjadi  2  bentuk,  1).  Layanan  perbankan/keuangan  elektronik  yang  digerakkan  oleh institusi  perbankan  seperti  BUMN  Bank  Mandiri  melalui  anak  perusahannya  yaitu
3 Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri,2016), Hlm.6-7.
mandiri  online,  layanan  seperti  ini  dikenal  dengan  fintech  2.0.  selanjutnya  juga  ada perusahaan rintisan/ start-up dengan programnya memberikan layanan perbankan yang lebih  inovatif,  biasanya  disebut  fintech  3.0. 4 fintech  ini  membantu  pelaku  bisnis mendapatkan modal secara online dengan cepat. Terobosan yang dibentuk fintech dalam membuat transaksi pinjam meminjam secara onine dinilai telah memberikan kontribusi bagi  pembangunan  dan  perekonomian  nasional,  dan  hal  ini  secara  langsung  dapat menarik minat investor. Lonjakan minat investor tentunya belum tentu dapat dilakukan oleh  lembaga-lembaga  keuangan  yang  sistem  kerjanya  konvensional  seperti  bank maupun pasal modal atau sektor keuangan lain.
Antara fintech dan marketplace online  merupakan  dua  konsep  yang  mirip,  karena mereka  sama-sama  media  yang  menyediakan  tempat  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen bertemu. 5 Penggunaan sistem pinjam meminjam uang secara daring melalui fintech  P2P  lending  dilakukan  dalam  satu  tempat  atau marketplace .  Berdasarkan  pada pengertiannya, Marketplace merupakan  tempat  atau  media  yang  dibentuk  oleh penyelenggara  layanan  fintech.  Melalui  media  ini,  antara  kreditur  dan  debitur  akan dihubungkan  satu  sama  lain.  Pihak  penyedia  layanan  fintech  akan  bertindak  sebagai perantara antara kreditur dan pihak debitur atau pemberi pinjaman. Fintech P2P lending bisa dikatakan sebagai marketplace terhadap bisnis pinjaman uang secara daring. Bisnis seperti  ini  akan  melibatkan  setidaknya  3  pihak,  yaitu  debitur,  kreditur  serta  pihak penyedia  layanan  jasa  yang  bertugas  untuk  menjadi  perantara  antara  kreditur  dan debitur melalui media yang telah ditentukan.
Di Indonesia, aturan hukum atau rujukan mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik  masih  terpaku  pada  KUHPerdata.  Dalam  penerapan  teknologi  finansial berbasis  peer-to-peer  lending  menggunakan  kontrak  elektronik,  yang  disebut  kontrak elektronik (e-contract) . 6 Pengaturan terpaut dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Data serta Transaksi Elektronik (ITE) yang melaporkan kalau: “Kontrak  Elektronik  merupakan  kesepakatan  para  pihak  yang  dilakukan  melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa diamati di dalam Pasal 18 ayat  (1)  UU  ITE  yang  menyatakan  bahwa,“  segala  bentuk  transaksi  berdasarkan perjanjian  yang  bersifat  elektronik  tetap  mengikat  para  pihak ” .  Tentu  saja  para  pihak
4 Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech): Peer to Peer Landing di Indonesia”, Jurnal Yuridis Unaja ,Vol.1, No.2(2018), hlm.72
5 Candrika  dan  Radita  Putri,  “Tanggung  Gugat  Penyelenggara  Peer  to  Per  Landing  Jika  Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, Jurisdiction, Vol.1, No.2 (2018), Hlm.461.
6 Amos Jonggi Pamonang, “Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelenggaraan Finansial Peer to Peer Landing”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2021), hlm.173.
akan  tersambung  melalui  media  yang telah  diterapkan  pada  gawai  atau  alat  elektronik lainnya,  dimana  pada  media  tersebut  terdapat    intruksi  yang  harus  di  ikuti  dan  wajib disetujui  oleh  pihak  yang  bersangkutan  sebelum  bisa  melakukan  transaksi  secara elektronik.  Oleh  karena  itu,  setiap  bentuk  perikatan  yang  terjadi  secara  online  atau daring yang telah disediakan oleh pihak penyedia layanan transaksi secara otomatis telah menjadi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  menjadi  jawaban  atas  keraguan  akan  keabsahan  kontrak  elektronik  yang  banyak digunakan di dunia fintech. Kontrak elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang- undang ITE menyebutkan: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” Selanjutnya, UU ITE juga mengatur bahwa dalam melakukan transaksi  elektronik,  para  pihak  harus  menggunakan  sistem  elektronik  yang  telah disepakati.  Dengan  demikian,  dari  kesepakatan  para  pihak,  maka  timbulah  hubungan hukum  antara  kedua  belah  pihak,  yang  dalam  KUHPerdata  disebut  dengan  perjanjian. Dalam hubungan hukum ini, para pihak ketika mengadakan perjanjian harus mempunyai kedudukan dan akibat hukum yang sama. Namun pada kenyataannya, hukum perjanjian yang  diatur  oleh  KUH  Perdata  menganut  sistem  terbuka,  artinya  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  akan  diatur  oleh  KUH  Perdata  atau  membuat  kesepakatan sendiri.
Penelitian  ini  akan  fokus  pada  masalah  hukum  yang  sedang  terjadi,  terutama  pada pengguna  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  dan permasalahan  kontrak  pinjaman  online  di  Internet  menggunakan  Platform  teknologi informasi  yang  diklasifikasikan  sebagai  kontrak  konsumen  atau  kontrak  komersial, karena  terkait  dengan  hal-hal  dalam  kontrak  pinjam  meminjam  komputer  di  mana operator  menerapkan  klausula  eksonerasi  terkait  pengalihan  tanggung  jawab  apabila terjadi  gagal  bayar.  menetapkan  tanggung  jawab  jika  terjadi  kegagalan.  Contohnya seperti  penyelenggara  fintech  p2p  lending  PT.  SATUSTOP  FINANCIAL  SOLUSI  yang mencantumkan  klausula  eksonerasi  pada  web  di  laman  syarat  dan  kententuan  yang terdapat akhir di syarat dan ketentuan pada point ke- 2 “Risiko kredit atau wanprestasi dan  segala  kerugian  yang  timbul  dari  atau  sehubungan  dengan  perjanjian  pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak lembaga publik yang bertanggung jawab  atas  risiko  wanprestasi  dan  kerugian,  kecuali  asuransi  berdasarkan  syarat  dan ketentuan yang berlaku. ” dan juga pada contoh penyelenggara fintech p2p lending PT.
Pasar  Dana  Pinjaman  (Danamas)  yang  mencantumkan  klausula  eksonerasi  pada  syarat dan  ketentuan  partisipan  pemberi  pinjaman  terdapat  di  point  ke- 8  “Pinjaman  berbasis teknologi  informasi  (Fintech  Lending)  yang  dioperasikan  melalui  layanan  Danamas merupakan kesepakatan dan keputusan perdata antara peserta, oleh karena itu, semua risiko  terkait  pinjaman  modal  kerja  yang  disepakati  melalui  layanan  Danamas  akan ditanggung  sepenuhnya  oleh  masing-masing  peserta.  Risiko  kredit  atau  gagal  bayar sepenuhnya  ditanggung  pemberi  pinjaman.  Tidak  ada  organisasi  atau  lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar .”
Bahkan, Danamas dan Satustop justru mengalihkan tanggung jawab sebagai penyedia layanan Fintech berbasis Peer-to-Peer Lending dalam hal penerima pinjaman mengalami wanprestasi.  Yang  jelas,  tindakan  ini  bertentangan  dengan  pasal  37  POJK  No.77/ POJK.01/2016  tentang  pinjaman  dan  layanan  pinjaman  pada  platform  teknologi informasi, dengan jelas menyatakan: “Penyelenggara bertanggung jawab atas hilangnya pengguna karena kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus dan/atau staf Penyelenggara.”
Pasal 5 Ayat (1)  POJK No. 1. 77/POJK.01/2016 Tentang pinjam meminjam uang dan layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi,  dengan  jelas  mengatur bahwa  penyelenggara  harus  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  atau  kelalaian,  khusus mengirimkan  permohonan  kepada  bank  penerima  'pinjaman  kurang  lancar'  kemudian menyebabkan  pembayaran  default  yang  membuat  pemberi  pinjaman  rentan  sebagai akibat  dari  tindakan  penyelenggara.  Bentuk  pertanggungjawaban  ini  terkait  dengan kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan dengan baik layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  dari  pemberi  pinjaman kepada penerima pinjaman sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
Sri Mamudji berpendapat bahwa “Tujuan penelitian  merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan.” 7
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  dari  uraian  diatas,  maka  isu  hukum  dari  penulisan  ini adalah  kekosongan  norma.  Sebab  antara  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi dengan  syarat  dan  kententuan  penyelenggara  fintech p2p  lending tidak  sejalan  dengan peraktiknya  dan  dapat  menimbulkan  permaslahan  hukum  karena  tidak  ada  payung hukum  bagi  debitur  ketika  memberikan  pinjaman  online  ini.  Sehingga  mengakibatkan permasalahan  hukum  dan  juga  tidak  adanya  kepastian  hukum  atau  aturan  khusus
7 Sri  Mamudji, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Cet.3,  (Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm.15.
mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelengara tentunya cukup merugikan bagi para  penggunanya  khususnya  pemberi  pinjaman.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  artikel dengan judul “ Klausula  Eksonerasi  Dalam Perjanjian  Pinjam Meminjam  Uang  Terhadap Layanan Fintech Peer To Peer Lending ” . Adapun rumusan masalah pada artikel ini yaitu, Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk kedua belah pihak ketika melaksanakan pinjaman  online  pada  layanan fintech  p2p  lending (Pinjaman  Online)  dan  Bagaimana akibat  hukum  dalam  pencantuman  klausula  eksonerasi  pada  perjanjian  pinjam meminjam uang secara online pada layanan fintech p2p lending (Pinjaman Online).

## B. Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  dalam  Pencantuman  Klausula  Eksonerasi  terhadap Layanan Fintech Peer to Peer Lending.
Fintech  yang  menggunakan  sistem    P2P  Lending Lending merupakan  media  yang menyediakan pinjaman non-tunai/tunai secara daring dan dikemas pada satu tempat atau pasar atau biasa dikenal marketplace .  Tempat ini merupakan media yang dibentuk oleh perusahaan  penyedia  layanan  fintech.  Jika  menggunakan  layanan  fintech,  para  investor baik itu perorangan maupun kelompok yang memiliki dana lebih akan dihubungkan oleh para pihak yang dinilai tidak mempunyai atau kekurangan dana. Penyedia layanan Fintech dengan model P2P merupakan perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk melakukan  transaksi/perjanjian.  Teknologi  inovatif  ini  merupakan  pasar  atau  tempat untuk melakukan bisnis pinjaman uang online.
Pihak  penyelenggara  mempunyai  peran  yang  penting  guna  mendukung keberlanjutan  penggunaan  fintech  sebagai  inovasi  yang  praktis  dan  modern.  Namun, selain  melakukan  tugasnya  untuk  mempertemukan  antara  konsumen  dan  pengusaha, pihak  penyelenggara  atau  pemilik  platform  juga  memiliki  tugas  untuk  diberdayakan melakukan  pengiriman  uang  atau  dana  dari  pemberi  pinjaman  kepada  pihak  peminjam. Ketika  akan  berlanjut  pada  tahap  pencairan,  pihak  penyelenggara  fintech  bertanggung jawab  untuk  menyaring,  mengevaluasi,  dan  memberikan  persetujuan  atas  permohonan yang  dilampirkan  oleh  pihak  pemohon  pinjaman  untuk  membuat  hasil  transaksi  yang berkualitas  sebelum  diberikan  kepada  pemberi  pinjaman.  Oleh  karena  itu,  pihak pengusaha dalam hal ini pemberi pinjaman diberikan pilihan untuk memberikan pinjaman berdasarkan  data  yang  diberikan  oleh  pihak  penyelenggara  saja.    Sehingga  besar kemungkinan  akan  timbul  masalah  hukum  selama  proses  pelaksanaan  perjanjian
pinjaman online berbasasi fintech ini. Masalah utama dari permsalahan ini adalah kredit gagal/tidak bisa membayar cicilan oleh pihak penerima pinjaman. Oleh karena itu, pihak pemberi pinjaman mau tidak mau akan menanggung risiko kredit gagal/gagal bayar ini.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  memberikan  2  contoh  pihak  yang  memberikan layanan  operasional  pelaksanaan  layanan  pinjaman  uang  secara  daring  melalui  skema fintech  P2P  lending yaitu  perusahaan  Danamas  serta start  up Satustopsolution.  Contoh pertama adalah perusahaan Danamas sebagai platform penyedia layanan Fintech berbasis pinjaman P2P, dalam hal penerima pinjaman gagal bayar, upaya penagihan yang Danamas lakukan adalah melalui upaya penagihan utang oleh orang tertentu yang bertindak sebagai pihak  ketiga.  Penagihan  oleh  pihak  ketiga  ini  harus  memperhatikan  peraturan  yang berlaku. Pemberi pinjaman sudah sangat jelas dapat mengambil tindakan hukum seperti penagihan,  bahkan  melakukan  gugatan  pengadilan  terhadap  penerima  pinjaman  jika terjadi  kredit  gagal,  akan  tetapi  perusahaan  Danamas  tidak  mendapatkan  jaminan  jika upaya penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga akan memberikan hasil yang maksimal. Sehingga upaya hukum  dalam usaha mengembalikan sisa pinjaman oleh pihak penerima pinjaman sering kali menyebabkan pemberi pinjaman dirugikan.
Contoh  penyelenggara  yang  kedua  adalah  perusahaan  Satustop,  dimana perusahaan ini tidak mewajibkan pihak pemberi pinjaman melakukan penjaminan apapun karena  telah  menjadi  pemberi  dana  atau  investor  yang  telah  menyuntikkan  dananya  ke perusahaan  Satustop.  Tindakan  tidak  melakukan  penjaminan  merupakan  akibat  atau resiko  yang  harus  dihadapi  jika  pemberi  pinjaman  melakukan  perjanjian  online  untuk memberikan sejumlah pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman melalui platform Satustop. Akan tetapi, jika perihal kredit gagal terjadi di kemudian hari atau tidak mampu melakukan  cicilan  dalam  beberapa  bulan  secara  berturut-turut  (terlambat  melakukan pembayaran)  oleh  pihak  penerima  pinjaman,  maka  perusahaan  Satusop  akan  bertindak dengan  melakukan  jaminan  pembagian  harta  tersisa  (likuidasi)  sebagai  upaya pembayaran pokok untuk pihak pengusaha/pemberi pinjaman.
Berdasarkan  dua  contoh  diatas,  terdapat  masalah  hukum  yang  serius  pada penerima pinjaman tanpa jaminan. Namun perusahaan Satustop memberikan solusi  jika terjadi wanprestasi berupa proses mediasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Satustop dengan  pihak  penerima  pinjaman  tentang  opsi  pembayaran  potensial  dengan  memberi tahu penerima pinjaman tentang proses yang sedang berlangsung. Dari beberapa sampel atau  contoh  tersebut,  pihak  Danamas  dan  Satustop  bertindak  sebagai  pihak  yang memberikan  media  bagi  konsumen/penerima  pinjaman  dan  pihak  pengusaha/pemberi pinjaman untuk melakukan transakso secara online. Penyedia layanan bertindak sebagai
penyelenggara,  jadi  mereka  tidak  masuk  dalam  para  pihak  yang  melakukan  transaksi pinjaman  online yang dibuat oleh kreditur dan debitu. Pihak penyelenggara atau penyedia layananan  hanya subjek  hukum  yang  memiliki  tugas  untuk  mempertemukan para pihak serta melakukan transfer dana kepada pihak yang telah melakukan perjanjian.
Merujuk pada argumentasi diatas, pihak penyedia jasa tidak memiliki kepentingan untuk  bertanggungjawab  jika  terjadi  adanya  wanprestasi  dalam  perjanjian  pinjaman online tersebut. Pada prinsipnya, pihak penyelenggara tidak ikut serta dalam perjanjian, karena  hanya  pihak  kreditur  dan  debitur  yang  melakukannya.  Oleh  karena  itu  antara penyedia jasa dengan pihak kreditur dan debitur tidak memiliki kaitan hukum sama sekali jika  kreditur  dan  debitur  melakukan  perjanjian.  Secara  khusus,  pihak  kreditur  tidak memiliki  celah  untuk  melakukan  gugatan  terhadap  penyedia  jasa,  jika  memang  terjadi kerugian oleh pihak kreditur karena adanya kesalahan dalam melakukan penyelenggaraan layanan  ini.  Tidak  terlaksananya  kewajiban  oleh  penerima  pinjaman  atau  wanprestasi dikarenakan  tindakan  penyelenggara  atau  penyedia  layanan  dalam  melakukan  seleksi, analisis  dan  persetujuan  permohonan  yang  dipandang  memenuhi  syarat  untuk direkomendasikan  ke  pihak  kreditur/pemberi  dana. Tindakan  yang  dilakukan penyelenggara seperti ini dianggap sangat merugikan secara hukum oleh pihak kreditur. Kredit  gagal atau  tidak  dapat melakukan pembayaran  juga  dapat  disebabkan  oleh pihak penyelenggara  yang  kurang  teliti  atau  tidak  tepat  dalam  melakukan  analisa  untuk menyetujui permohonan pinjaman pihak debitur.
Jika  merujuk  pada  paparan  argumentasi  penulis  diatas,  jelas  jika  pihak penyelenggara  tidak  menyediakan  layanan  peminjam  yang  berkualitas,  sehingga  dapat mengakibatkan wanprestasi dan  memberikan kerugian secara hukum dan materil kepada pihak  kreditur.  Kerugian  kreditur  ini  disebabkan  oleh  penyedia  layanan  atau  platform tidak  profesional  dalam  menyaring,  dan  menganalisa  dalam  melakukan  persetujuan permohonan pinjaman kepada pihak kreditur. Jika tindakan seperti ini terus terjadi, pihak penyelenggara  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi dikemudian hari akibat penawaran yang diberikan kepada pihak kreditur tidak kredibel dan  berkualitas.  Meskipun  sangat  jelas  bahwa  pihak  kreditur  hanya  memberikan  dana kepada  pihak  debitur/penerima  pinjaman  yang  telah  disetujui  dan  diajukan  oleh  pihak penyedia layanan.
Jika  dicermati  secara  mendasar  melalui  perspektif  hukum,  pihak  perusahaan Danamas  dan  Satustop  telah  melakukan  tindakan  pengalihan  tanggung  jawab  sebagai penyedia  layanan Fintech  jika  pihak  debitur  telah  wanprestasi  terhadap perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak kreditur. Tindakan seperti ini sangat jelas bertentangan
dengan  Pasal  37.  POJK  No.77/POJK.01  /2016  tentang  pinjaman  dan  layanan  pinjaman pada  platform  teknologi  informasi,  dengan  jelas  menyatakan:“Penyelenggara  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengguna  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara”
Pasal  5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  menyebutkan  bahwa penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  akibat  kesalahan  atau  kelalainnya  yaitu mengajukan  penawaran  penerima  pinjaman  yang  tidak  berkulitas  yang  kemudian menyebabkan  terjadi  gagal  bayar sehingga  pemberi  pinjaman dirugikan  akibat  tindakan penyelenggara.  Tanggung  jawab    oleh  pihak  penyelenggara  berdasarkan  pada  isi  pasal tersebut  berkaitan  dengan  pihak  penyelenggara  tidak  mampu  menangani  permohonan dalam pengelolaan layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi ini kepada pihak kreditur  dan  debitur.  Karena  tidak  profesionalnya  penyedia  layanan  ini,  mengakibatkan kerugian materil oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi melalui layanan mereka. Tidak  terdapatnya  payung  hukum  atau  perlindungan  kepada  pihak  kreditur/pemberi pinjaman  dalam melakukan  transaksi  pinjaman  online  menghasilkan  konflik  hukum  dan juga  tidak  adanya  kepastian  hukum  atau  aturan  khusus  mengenai  pengalihan  tanggung jawab  dari  penyelengara  tentunya  cukup  merugikan  bagi  para  penggunanya  khususnya pemberi pinjaman.
Dalam  legal  perspektif,  para  pihak  yang  menggunakan  jasa  layanan  fintech  bisa mendapatkan  Perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  dilakukan  dalam  dua  cara, sebagai berikut:

## 1. Upaya perlindungan preventif
Upaya  ini  merupakan  sebuah legal  protection untuk  mencegah  konflik hukum/sengketa  antar  individu  yang  melaksanakan  hubungan  hukum.  Bentuk perlindungan  seperti  ini  dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadinya  sengketa,  atau dilakukan  pada  saat  para  pihak  akan  melakukan  perikatan.  Upaya  perlindungan hukum para pihak pada penggunaan layanan fintech ini juga dapat dilaksanakan oleh penyedia  layanan  dengan  menerapkan  prinsip  dasar  perlindungan  hukum  bagi  para pengguna  layanan  fintech.  Prinsip-prinsip  tersebut  diatur  dalam  Pasal  29  POJK  No. 77/POJK.01/2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi,  antara  lain  prinsip  transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalan, kerahasiaan  dan  keamanan  data,  dan  penyelesaian  sengketa  Pengguna  secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
2. Upaya perlindungan represif
Upaya perlindungan seperti ini dilakukan dengan tujuan memutus sengketa yang terjadi  antar  individu  yang  melakukan  hubungan  hukum.  Perlindungan  hukum represif  baru  dapat  diberikan  kepada  para  pihak  jika  sebuah  permasalahn  yang berujung  pada  sengketa  telah  muncul.  Permasalahan  fintech  dapat  berubah  menjadi sengketa  pihak  konsumen  dengan  konsumen,  maupun  konsumen  dengan  penyedia jasa. Saat timbul konflik, terdapat metode tertentu yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaiannya,  Jika  para  pihak  merasa  mendesak,  dan  merasa  perlu  mengajukan keluhan agar perselisihan yang timbul dapat segera diselesaikan.
Sesuai  dengan  Pasal  38  POJK  No.  1/POJK.07/2013  tentang  perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, penyelenggara menyediakan jasa keuangan, dalam hal  ini  penyedia  jasa  layanan  Fintech  memiliki  kewajiban  untuk  menyegerakan tindakan-tindakan teknis berupa:
a. Peninjauan  atau  pengecekan  dari  dalam  (internal)  atas  laporan  maupun keluhan pengguna secara profesional, objektif, kompeten dan tepat.
b. Melakukan  tindakan  permeriksaaan  dengan  cara  menganalisa  kebenaran  aduan yang dilakukan oleh pengguna layanan.
c. Menyatakan  permintaan  maaf  serta  memberikan  kompensasi  berupa  ganti  rugi ( redress/remedy )  atau  perbaikan  produk  dan/atau  jasa,  jika  klaim  konsumen benar.
Menitikberatkan pada argumen diatas, maka sesuai dengan aturan POJK, bilamana di kemudian hari pihak debitur/penerima pinjaman tidak menepati janji/wanprestasi, dan setelah  ditelisik  kembali  menemukan  fakta  bahwa  kesalahan  ini  merupakan  dari  pihak penyelenggara,  maka  pihak  penyedia  layanan  jasa  ini  memiliki  kewajiban  mengganti kerugian yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak kreditur selaku salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online yang dirugikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak  penyedia  layanan.  Akan  tetapi,  aduan  sebelumnya  belum  mengarah  pada  kontrak kedua  belah  pihak,  maka  pihak  kreditur  dalam  mengambil  langkah  litigasi  atau  non- litigasi.
2. Akibat Hukum dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online pada Layanan Fintech Peer to Peer Lending.
Mengacu  pada  UUPK,  khususnya  perlindungan  hak-hak  konsumen.  Pada  aturan atau undang-undang ini telah memberikan harapan kepada para pelaku perdagangan atau pengusaha  agar  tidak  lagi  semena-mena  merugikan  kepentingan  konsumen.  Setelah adanya  eksistensi  UUPK  serta  aturan  hukum  lainnya  yang  mengatur  secara  teknis
mengenai  perlindungan  konsumen,  para  konsumen  telah  memiliki  kedudukan  serta hak yang sama. Mereka dapat menuntut jika hak mereka dikompromikan/tidak dihormati oleh pihak pengusaha.
Perlindungan  konsumen  yang  dijamin  oleh  undang- undang  ini  adalah  “adanya kepastian  hukum  yang  meliputi  segala  upaya  berdasarkan  atas  hukum  untuk memberdayakan  konsumen  memperoleh  atau  menentukan  pilihannya  atas  barang dan/atau  jasa  kebutuhannya  serta  mempertahankan  atau  membela  hak-hak  nya  apabila dirugikan  oleh  pelaku  usaha  penyedia  kebutuhan  konsumen.”  Undang  Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak-hak milik konsumen yaitu pada  Pasal  4,  “hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.”  Hak  ini  dimaksud  karena  pelaku  usaha berada  dalam  kedudukan  yang  lebih  kuat  baik  secara  ekonomis  maupun  dari  segi kekuasaan  dibandingkan  dengan  konsumen.  Maka  konsumen  harus  mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya.
Pihak  pembeli/konsumen  yang  dirugikan  pada  perjanjian  online  pada  platform fintech  dapat  meminta  pertanggungjawaban  pihak  kedua  dengan  menuntut  ganti  rugi yang senilai dengan hal yang diperjanjikan sebelumnya. Tanggungjawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan ketika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan hal yang menjadi hak mitranya. Konsumen selayaknya mengetahui definisi hukum  konsumen  dan  hukum  perlindungan  konsumen  yang  termuat  dalam  Pasal  64 Undang- Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  bertujuan  melindungi  konsumen  yang  telah  ada  pada  saat undang- undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.”Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku  yang  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  berupa  sanksi  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 rupiah (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK.” 8
Jika pada saat pihak pembeli/konsumen merasa haknya dilanggar atau dirugikan, mereka  mempunyai  hak  untuk  melakukan  pengaduan  kepada  pihak  pelaku  usaha,  serta pihak  konsumen juga  berhak  menerima  ganti  rugi  yang  sesuai,  telah  menjadi  kewajiban pelaku  usaha  untuk  dapat  menerima  pengaduan  atau  komplain  dari  pihak  konsumen, serta  pelaku  usaha  harus  memberikan  ganti  rugi  yang  senilai  dengan  barang/jasa  yang
8 Anjani  ida  Ayu  Maharani  Chintya  dan  I  wayan  Novy  Purwanto,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha Terhadap  Pencantuman  Klausula  Eksonari  Pada  Nota  Laundry”, Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.3, No.3,hlm.15.
digunakan konsumen. 9 UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula  baku  pinjaman  online.  “Pada  Pasal  62 Ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  telah  diatur  hukuman  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan  pencantuman klausula.”  Serta di  dalam  ketentuan  Pasal  63  Undang - Undang  Perlindungan  Konsumen  “dapat  diancam  dengan  hukuman  tambahan  seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang  dari  produksi  pasar,  pengumuman  keputusan  hakim,  dan  penghentian  aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.” 10
Selain  pada  hukuman  yang  ditulis  pada  UUPK,  pihak  konsumen  juga  dapat menempuh jalur alternatif dalam upaya memberikan keluhan serta penyelesaiannya atas klausul baku yang ditetapkan oleh penyedia layanan tidak memberikan ruang yang adil. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK ini diatur pada Pasal 49 Undang Undang Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 1 Angka 11 Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  merupakan  “Badan  penyelesaian  sengketa antara  penyelenggara  usaha  dengan  konsumen  dan  berada  dalam  Tingkat  II  luar pengadilan.”  Dalam  Undang -Undang  Perlindungan  Konsumen  ketentuan  yang  secara eksplisit akibat hukum dimuat terhadap perjanjian baku yang ketentuan dilanggar, berupa batal  demi  hukum  klausula  baku  tersebut,  ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak mengatur  secara  eksplisit  akibat  hukum  dari  perjanjian  baku  dimaksud.  Sanksi  Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara P2PL terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  pada  aturan  atau regulasi  yang  berlaku,  perlindungan  hukum  tidak  dibahas  secara  spesifikasi  mengenai kontrak  atau  perjanjian  online  untuk  tujuan  meminjam  sejumlah  uang  melalui  layanan fintech  p2p  lending terutama  pada pengalihan  tanggung  jawab  ini   namun  pada  Pasal    5 Ayat  (1)  No.  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalainnya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak
9 I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Desa Ketewel Kecamatan Sukawati”, Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.3, No.3.
10 Ahmadi  Miru, Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada,2013), hlm.24.
berkulitas  yang  kemudian  menyebabkan  terjadi  gagal  bayar sehingga  pemberi  pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara.
Artikel ini juga menyimpulkan Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dapat dilihat  pada  Pasal  62  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  telah  diatur hukuman  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan pencantuman  klausula  eksonerasi.  Serta  di  dalam  ketentuan  Pasal  63  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen dapat diancam dengan  hukuman  tambahan  seperti  pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Laporan
Candrika  dan  Radita  Putri,  “Tanggung  Gugat  Penyelenggara  Peer  to  Peer  Lending  Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, Jurisdiction , Vol.1, No.2 (2018).
Chintya, Anjani Ida Ayu Maharani dan I Wayan Novy Purwanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha  Terhadap  Pencantuman  Klausula  Ekonomi  Pada  Nota  Laundry”, Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.2, No.1.
Iman,  Nofie. Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan. Yogyakarta:  Gathering  Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri,2016.
Indrajit, Richardus Eko. E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

## Pamonang, Amos Jonggi, “Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelenggaraan Finansial
Peer to Peer Lending”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (2021).
Putra,  I  Gusti  Lanang  Ngurah  Tri  Wahyudi,  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Jasa Laundry  Desa  Ketewel  Kecamatan  Sukawati”, Kerta  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum, Vol.3, No.3.
Rumondang, Astri. “Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital”, Yayasan Kita Menulis (2019).
Sitompul, Meline Gerarita. “Urgensi Legalitas Financial Technology(Fintech): Peer to Peer Lending di Indonesia”, Jurnal Yuridis Unaja , Vol.1, No.2 (2018).
Sri  Mamudji, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum, Cet.3,  Jakarta:  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perububahan  Atas  Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layananan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1  POJK/07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.