## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK  ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)
Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, I Nengah Suastika
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { artysriwahyuni08@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , nengah.suastika@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Sejatinya anak merupakan anugerah dari Tuhan yang  kelak akan menjadi penerus masa  depan  bangsa.  Namun  pemidanaan  terhadap  anak  terus  meningkat,  yang  dimana seharusnya  anak  berkonflik  dengan  hukum  wajib  diberikan  perlindungan  hukum. Menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan  kasus (Case  Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam  menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan    anak  terhadap  anak  atas  dasar  suka  sama  suka  berdasarkan  prinsip kepentingan  terbaik  bagi  anak  berdasarkan  putusan  no8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  menunjukkan  bahwasanya  penjatuhan  pidana terhadap  anak  dalam  putusan  No8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr.  kurang  mencerminkan keadilan,  hakim  kurang  mengedepankan  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim juga mengabaikan perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis  sehingga terjadinya tindak pidana persetubuhan.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak, Kepentingan terbaik bagi anak

## ABSTRACT
Indeed, children are a gift from God who will become the future successor of the nation. However, the punishment of children continues to increase, where children in conflict with the law  should  be  given  legal  protection.  Using  normative  legal  research  methods  and  case approaches to examine judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on children as  perpetrators  of  sexual  intercourse,  as  well  as  analyzing  juridically  criminal  acts  of  child sexual intercourse against children on the basis of consensual based on the principle of the best interests of the child based on decision number 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. Based on the results of research and analysis, it is shown that the punishment of children in the decision number 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. does not reflect justice, the judge does not prioritize the principle of the best interests of the child as stated in Article 2 of Law Number 23 of 2002. The judge  also  ignores  the  facts  regarding  non-juridical  causality  so  that  the  crime  of  sexual intercourse occurs.
Keywords: Crime, sexual intercourse, children, best interests of children

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kasus  tindak  pidana persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak terhadap anak marak terjadi dan kasusnya terus  meningkat.  Adapun faktor  penyebab anak  melakukan  tindakan  kriminal  dan harus berhadapan dengan hukum diantaranya dampak negatif arus globalisasi  dan  kecanggihan  teknologi, kurangnya perhatian dari lingkup keluarga (broken home) , pengaruh buruk lingkungan dan  teman  bermain  yang  salah  telah membawa  perubahan  sosial  yang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku anak (Nusa Bali.com, 2021).
Walaupun  anak  melakukan  tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum terhadap  anak  tidak  hanya  diberikan kepada  korban  yang  merupakan  anak, namun  perlindungan  hukum  juga  wajib diberikan  kepada  anak  sebagai  pelaku tindak pidana, terlebih jika anak melakukan tindak  pidana  persetubuhan  di  latar belakangi pengaruh buruk lingkungan dan teman  bermain  yang  tidak  sehat  yang mengakibatkan anak ikut melakukan tindak pidana  persetubuhan,  sehingga  dapat dikatakan  di  sini  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  tersebut  juga  merupakan anak  sebagai  korban  seperti  yang  terjadi pada  perkara  Nomor  8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)”.
Dalam penerapan perlindungan terhadap  anak  dalam  kejahatan  seksual baik  kepada  korban  dan  pelaku  diberikan perlindungan  hukum  berdasarkan  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Anak  (Ananta,  2016:94- 95).  Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan anak yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana. Dalam  Undang  Undang  Peradilan  Anak tidak  hanya  melindungi  anak  sebagai korban  dan  saksi  namun  juga  melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana yang di anggap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum (Zulkifli, 2019:109).
Asas  dan  tujuan  atas  Undang Undang  Perlindungan  Anak  diatur  dalam
Pasal
2 yakni penyelangggaran perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila dan  berlandaskan  Undang  Undang  dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 serta  prinsip  prinsip  dasar  Konvensi  Hak Hak  Anak.  Asas  perlindungan  anak  disini sesuai  dengan  prinsip  prinsip  pokok  yang terkandung dalam Konvensi Hak Hak Anak yang meliputi: a) asas non diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan,  d)  penghargaan  terhadap pendapat anak. Namun yang menjadi dasar masalah dewasa ini adalah terkait persoalan keadilan dalam putusan-putusan peradilan.  Hal  ini  dikarenakan  putusan hakim  dimaksudkan  sebagai  parameter mengukur  keadilan,  namun  kenyataannya putusan hakim seringkali menarik perhatian  masyarakat  karena  cenderung terlalu normatif dan berat sebelah. Akibatnya  banyak  putusan  hakim  yang disoroti  dan  dikritik  karena  di  nilai diskriminasi  dan  kurang  mencerminkan nilai keadilan.
Sebagai contoh yaitu pada Putusan  Pengadilan  Nomor  8/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Sgr,  dimana  Majelis  Hakim menjatuhkan  putusan  pidana  penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti  pidana  denda  diserahkan  pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu  siang  hari  untuk  jangka  waktu  2 (dua)  jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  pada waktu  yang  tidak  menggangu  jam  belajar Anak karena telah melakukan persetubuhan  terhadap  anak  di  bawah umur  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak Jo Undang  undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Undang undang Nomor: 8 Tahun 1981. Putusan  hakim  pada  perkara Nomor  8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr,  menurut penulis  dalam  hal  ini  tidak  sepemahaman dengan  putusan  hakim  karena  penulis berpikir putusan tersebut tidak
mencerminkan  keadilan  dan  kemanfaatan hukum,  dimana  pidana  penjara  2  (dua)
tahun 6 (enam) bulan tergolong waktu yang cukup  lama  untuk  usia  terdakwa    Anak yang  masih  15  tahun,  selain  itu  tindak persetubuhan  dilakukan berdasarkan  mau sama  mau  dan  tidak  ada  paksaan, ancaman  maupun  kekerasaan  kepada Korban  Anak  untuk  melakukan  hubungan badan.
Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku  pidana  pastinya  memiliki  motif berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  dewasa,  perilaku anak  tersebut  di  pengaruhi  oleh  emosi yang  labil  dalam  perkembangan  jiwa  dan jasmani. Anak sebagai terpidana dijatuhkan pidana bertujuan bukan   untuk dihukum  sebagai  bentuk  balasan  semata tetapi  untuk  di  bina  dan  di  bimbing  agar tidak  melakukan  pengulangan  tindak pidana,  selain  itu  anak  dalam  penjatuhan pidana  perlu  mendapatkan  penanganan khusus  yang  berbeda  dengan  terpidana orang dewasa saat menjalani dalam masa pidana  dalam  lembaga  pemasyarakatan (Suwarnatha, 2012:1).
Penegak  hukum  dalam  memproses dan  menjatuhkan  putusan  harus  yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi  satu  dasar  yang  kuat  untuk mengembalikan dan mengatur anak sebagai warga masyarakat yang
bertanggung jawab bagi diri dan kehidupan bangsa (Temaja, dkk, 2018:4). Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis tertarik untuk
mengkaji dan
mengangkatnya menjadi sebuah penelitain dengan  judul “Analisis  Yuridis  Tindak
Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap  Anak  Atas  Dasar  Suka  Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn
Sgr)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normative  legal  research) ,  yang  dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang  undangan  yang  berlaku  atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum  yang  dimana  objek  kajiannya adalah  dokumen  peraturan  perundang
undangan,  yurisprudensi  ataupun  bahan pustaka  lainnya  (Muhaimin,  2020:45). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan  kasus (Case  Approach) dan pendekatan  undang  undang (Statute Approach) .  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder.  Sumber  data sekunder  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi:  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  studi  pustaka (bibliography  study). Teknik  pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul  dilakukan  dengan  tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi  dan  argumentative.  Analisis bahan  hukum  dilakukan  sebagai  kegiatan memberikan  telaahan  yang  dapat  berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah,  atau  memberikan  komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap  hasil  penelitian  dengan  analogi hukum  sendiri  dengan  bantuan  teori  yang telah digunakan berdasarkan pada hukum yang  terkait,  yurisprudensi,  asas  dan prinsip  hukum,  doktrin  atau  teori  hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim Menjatuhkan  Putusan  Pada  Tindak Pidana  Persetubuhan  Yang  Dilakukan Anak  Terhadap  Anak  Atas  Dasar  Suka Sama  Suka  Berdasarkan  Putusan  No 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr
Berdasarkan  pertimbangan  hukum majelis hakim dalam Putusan No.08/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr,Majelis  Hakim yang mengadili dalam perkara ini mempertimbangkan  dakwaan  alternatif yang  diajukan  oleh  JPU,  yang  dimana dalam  perkara  ini  mengajukan  dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak jo UU  No.  11  tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Kedua, perbuatan  terdakwa  diatur  dan  diancam pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014
Tentang  Perubahan  atas  UU  RI  No.  23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Majelis  Hakim  mempertimbangkan juga  hasil Visum  Et  Repertum No. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020, dengan hasil pemeriksaan korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan luka lecet  pada  bibir  kecil  kemaluan  dan robekan  lama  pada  selaput  dara  akibat kekerasan  tumpul  yang  melawati  liang sanggama, tidak ditemukan
sel
spermatozoa pada pemeriksaan
laboratorium.  Selanjutnya  tidak  ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya. Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan  atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain”  telah  terpenuhi  dan  terbukti dalam perbuatan Anak tersebut.
Hakim dalam Kasus ini juga mempertimbangkan  empat  alat  bukti  dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.  Empat  alat  bukti  yang diajukan yaitu keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  dan  keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1  (satu)  potong  baju  kaos  warna  warni,  1 (satu) potong celana pendek warna kuning bercak putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) potong bra berwarna biru dongker.
Dalam  kasus  ini  Majelis  Hakim menggunakan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang- undang  No.  35  tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk  memutuskan  perkara  ini  dan menjerat terdakwa dengan mempertimbangkan  alat-alat  bukti  juga barang  bukti  yang  telah  diajukan,  unsur- unsur  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  yang  telah dipenuhi oleh terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.
Untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa secara tegas telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, apakah terdakwa telah memenuhi  unsur  unsur  dalam  Pasal  81 ayat  (2)  UU  No.35  Tahun  2014.    Adapun unsur-unsur tersebut adalah:
1) Unsur “Setiap orang”
2) Unsur “Dengan sengaja” 3) Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan
persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain.”
Sebelum  menjatuhkan  putusan dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim juga harus  mempertimbangkan  terkait  hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.
Adapun hal-hal yang memberatkan:
̵ Perbuatan  Anak  merusak  masa  depan Anak Korban yang masih di bawah umur dan  memberikan  contoh  yang  buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda;
Adapun hal-hal yang meringankan:
̵ Anak berterus terang atas
perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
̵ Anak  masih  berusia  muda  dan  masih memungkinkan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya; Hakim  Pengadilan  Negeri  Singaraja yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana  pelatihan  kerja  pengganti  denda selama  4  (empat)  bulan  yang  di  serahkan ke  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng terhadap  pelaku  Anak  tindak  pidana persetubuhan  yang  dilakukan  atas  dasar suka  sama  suka  merupakan  hal  yang kurang  tepat  meskipun  hukuman  yang dijatuhkan  hakim  ini  lebih  rendah  dari tuntutan  JPU  yang  berpedoman  terhadap Pasal  81  ayat  (2)  UU  No.34  Tahun  2014 minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun  karena  proses  penanganan  terkait kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana harus  berbeda  dengan  kasus  orang dewasa.
Menurut  analisa  peneliti  disini  jika dikaji  lagi  lebih  dalam  dan  di  lihat berdasarkan  kronologi  kasus  yang  terjadi, fakta fakta persidangan dan latar belakang Anak  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana persetubuhan,  maka  menurut  peneliti putusan ini cenderung diskriminasi, kurang mencerminkan keadilan dan kurang sesuai dengan  asas  dan  prinsip  kepentingan terbaik  bagi  anak  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 yakni penyelenggaraan perlindungan
anak  berasaskan  Pancasila  serta  prinsip prinsip  dasar  Konvensi  Hak  Hak  Anak, yaitu  a). non diskriminasi; b). kepentingan terbaik bagi anak; c). hak anak untuk hidup, kela      ngsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang secara optimal; d). penghargaan terhadap anak.
Anak  dalam  kasus  ini  melakukan persetubuhan  berdasarkan  keinginan  dan kesepakatan  bersama  atau  yang  dikenal dengan istilah “suka sama suka”, tidak ada unsur  pemaksaan,  kekerasan,  ataupun ancaman kekerasan. Anak dalam melakukan pelanggaran hukum atau melakukan  tindakan  kriminal  juga  sangat dipengaruhi  beberapa  faktor  di  luar  diri anak terlepas dari emosi dan mental yang belum  stabil  layaknya  orang  dewasa, seperti  salah  pergaulan,  pendidikan  yang masih rendah, teman bermain yang kurang sehat, lingkungan dan kurangnya perhatian  keluarga,  selain  itu  Anak  dalam melakukan  tindak  pidana  dapat  dikatakan sebagai  ajang  ikut  ikutan  dengan  teman sepermainannya yang sudah lebih dewasa, dimana  Anak  tidak  mengetahui  akan dampak  buruk  yang  akan  timbul  dimasa yang  akan  datang  baik  untuk  diri  Anak tersebut  maupun  bagi  Anak  sebagai korban,  karena  Anak  cenderung  suka meniru  apa  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa  sebagai  bentuk  memenuhi  rasa penasaran ataupun sebagai ajang pencarian jati diri yang salah, karena tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak  pada umumnya  adalah  merupakan  proses melihat  dan  meniru  ataupun  terpengaruh tindakan  negatif  dari  orang  dewasa  atau orang disekitarnya.
Namun,  tindak  pidana  persetubuhan terhadap  anak  dalam  hukum  pidana Indonesia  didasarkan  pada  konsep  anak yang  batas  usianya  belum  mencapai  18 tahun,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU Perlindungan  Anak  dan  UU  SPPA.  Maka dari  itu,  persetubuhan  yang  tidak  dapat dibenarkan adalah dengan anak di bawah 18  tahun,  hal  tersebut  merupakan  tindak pidana  persetubuhan  dengan  anak  yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Perempuan  di  bawah  umur  18  tahun secara  hukum  pidana  dianggap  tidak mampu  (secara  hukum)  untuk  menyetujui terkait ajakan untuk berhubungan seksual.
Dengan  kata  lain,  anak  di  bawah umur (a  female  juvenile) mungkin  dapat memberikan persetujuan untuk berhubungan  seks  secara  pribadi,  tetapi karena  secara  hukum  tidak  mengakui kemampuan  terkait  "menyetujui"  tersebut di  karenakan  Anak  dibawah  umur  di anggap  tidak  cakap  hukum  sehingga  pria yang  berhubungan  seks  dengannya  anak perempuan dibawah umur dianggap melakukan  tindak  pidana  persetubuhan karena tindakan tersebut dilakukan "tanpa persetujuan  si  anak".  Alasannya  adalah hukum  memandang  bahwa  anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan karena  ketidaktahuan  dan  kepolosannya, sehingga mudah di bujuk dan ditipu dengan serangkaian  kebohongan  meskipun  tanpa adanya paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan lainnya.
Namun  yang  menarik  dalam  kasus ini, menurut analisa peneliti adalah bahwa Anak Korban dalam melakukan persetubuhan  tidak  bisa  dikatakan  bahwa Anak  Korban  tersebut  murni “polos”, “bodoh”, atau “tertipu” sehingga memberikan
persetujuan untuk bersetubuh. Pasalnya,
tindakan persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Anak Korban  ini  bukanlah  hal  baru,  atau  bukan merupakan persetubuhan pertama, namun sudah  beberapa  kali  terjadi,  namun dilakukan  dengan  pelaku  yang  berbeda. Artinya  disini,  Anak  Korban  bukan  tidak menyadari kemungkinan akibat dari perbuatan  di  sini,  namun  memang  atas dasar  inisiatif,  kemauan  dan  persetujuan Anak Korban juga mempengaruhi sehingga terjadinya  persetubuhan.  Selain  itu  Anak Pelaku juga merupakan anak di bawah usia 18 tahun, yang artinya juga Anak Terdakwa dapat dikatakan “polos” “tidak mengetahui” akibat dari perbuatannya, dan jika di tinjau kembali Anak Terdakwa merupakan korban  dari  pergaulan/teman  bermainnya yang  salah  sehingga  meniru  perbuatan melakukan  tindak  pidana  persetubuhan. Namun, hakim sepertinya hanya memandang  kepada  sisi  korban  anak perempuan  saja  sehingga  atas  perbuatan tersebut  terdakwa  anak  harus  diberikan sanksi pidana yang mengakibatkan penjatuhan  hukuman  penjara  terhadap terdakwa anak.
Selain itu, jika anak diduga melakukan tindak pidana sistem peradilan formal yang ada, proses pemidanaan anak melalui  sistem  peradilan  pidana  formal dengan memenjarakan anak ternyata tidak menjadikan  anak  menjadi  individu  yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.  Bahkan,  penjara  seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan  kejahatan.  Tindak  pidana perampasan kemerdekaan diyakini melanggar kepentingan terbaik bagi anak, dimana  seorang  anak  yang  sebenarnya dalam  tahap  perkembangan  dan  masih memiliki  masa  depan  yang  cerah  harus hidup  bersama  dengan  para  narapidana dewasa (Pohan, 2003: 2).
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan masih
banyaknya lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  masih menyatukan tahanan dewasa dengan anak dikarenakan  kekurangan  sarana  dan prasarana  serta  adanya  kelebihan  batas narapidana ( over capacity). Hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap anak dan dikhawatirkan  mempengaruhi  pola  pikir dan  mental  anak  itu  sendiri  sehingga menganggu  proses  bagi  anak  untuk tumbuh  kembang  anak  yang  pastinya  hal ini  juga  akan  berdampak  terhadap  masa depan Anak.

## 4.2  Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana Persetubuhan  Anak  Terhadap  Anak
Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Anak/2021/Pn.Sgr Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Sgrmenerangkan
Anak  yang  terlahir  pada  3  Oktober  2005 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 6 Mei 2021, yang usia anak pada saat  itu  adalah  15  tahun, maka  dalam  hal ini  hakim  memutuskan  anak  menjatuhkan pidana  kepada  anak  tersebut  dengan pidana  pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja  pengganti  denda  selama  4  (empat) bulan  yang  di  serahkan  ke  Dinas  Sosial Kabupaten Buleleng karena terbukti melakukan  tindak  pidana  persetubuhan
yang  tertuang  dalam  Pasal  81  ayat  2 Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak.
Terkait putusan Majelis Hakim Nomor:  08/Pid.Sus/2021/PN.Sgr,    peneliti menilai  penjatuhan  putusan  dalam  kasus ini  kurang  mencerminkan  keadilan  dan kurang  sepaham  dengan  Majelis  Hakim mengingat  latar  belakang  dan  faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan.  Selain  itu  potensi  masa depan Terdakwa Anak yang masih panjang juga tindakan persetubuhan yang dilakukan  oleh  terdakwa  anak  dan  korban anak,  peneliti  menilai  kejadian  tersebut  di dasari  atas  dasar  suka  sama  suka  dan sama  sama  mau  tidak  ada  unsur pemaksaan,  kekerasan  maupun  ancaman kekerasan.
Hakim
hendaknya dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap terdakwa anak untuk tidak terlalu keras dan berat  serta  harus  mempertimbangkan kembali  latar  belakang  dan  kausalitasnya serta  kronologis  bagaimana  terjadinya kasus persetubuhan tersebut.
Sebagaimana Pasal 70 tentang penjatuhan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana kejahatan atau penuntutan terhadap anak, yang berbunyi:  bagaimana kejahat  tersebut  dapat  terjadi,  keadaan  di mana  kejahatan  itu  dilakukan,  atau  apa yang  terjadi  kemudian,  dapat  digunakan sebagai dasar pertimbangan yudisial untuk menjatuhkan  penilaian  atau  tindakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan  anak  di  bawah  umur  dalam putusan  nomor.  08/pid.sus/2021/pn.sgr: Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan  dan  yang  meringankan terdakwa sebagai berikut.
Hal-hal yang memberatkan:
̵ Perbuatan  Anak  merusak  masa  depan Anak Korban yang masih di bawah umur dan  memberikan  contoh  yang  buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi  muda.  Hal  ini  menjadi  dasar pertimbangan yang memberatkan karena  kerugian  yang  dialami  oleh
korban berdampak serius pada kelangsungan  masa  depan  korban. Maksud  dari  dampak  serius  ini  adalah pandangan  masyarakat  umum  yang menilai  korban  bukan  sebagai  wanita yang terhormat. Dengan demikian patut diberikan suatu sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban. Hal-hal yang meringankan:
̵ Perbuatan  Anak  berterus  terang  dan menyesali perbuatannya; Hal ini menjadi  dasar  pertimbangan  yang meringankan karena pengakuan terdakwa  menunjukkan  adanya  rasa penyesalan  yang  terdalam  akibat  dari perbuatannya. Sehingga rasa penyesalan  tersebut  dapat  dijadikan sebagai  tolak  ukur  bahwa  terdakwa akan bertanggungjawab
atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana.
̵ Perbuatan  Anak  masih  berusia  muda masih memungkinkan untuk memperbaiki diri; Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang
meringankan karena  seseorang  melakukan  tindak pidana  yang  dimana  diketahui  usianya masih  dibawah  umur  dan  sebelumnya belum  pernah  menjalani  perbuatan pidana dan pada akhirnya dia melakukan  perbuatan  pidana  maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan  untuk  pelaku  memperbaiki perilaku atau tindakannya.
Berdasarkan  posisi  kasus  dalam perkara  Nomor  8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, penerapan  dakwaan  yang  disusun  secara alternatif  Pasal  81  Ayat  (2)  UU  No.  35 Tahun  2014  perubahan  atas  UU  No.23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, UU  No.11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  sudah  sesuai dengan  posisi  kasus.  Selanjutnya,  untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan  pasal  yang  dijatuhkan  oleh Hakim  yang  didakwakan  JPU  bahwa terdakwa  anak  melakukan  tindak  pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur  dalam  pasal  81  Ayat  (2)  UU  No.35 Tahun  2014  perubahan  atas  UU  No.23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,
untuk itu unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut harus dipenuhi seluruhnya.
Berikut  peneliti  akan  menguraikan satu persatu unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak yang  dihubungkan  dengan  perkara  nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.
1.  Unsur  Setiap  Orang;  Setiap  orang adalah  orang  perseorangan  atau perusahaan  sebagai  badan  hukum dengan  hak  dan  kewajiban  yang dituduhkan atau didakwakan melakukan  tindak  pidana  yang  dapat menimbulkan  tanggung  jawab  hukum atas perbuatannya.
Anak di
pengadilan  membenarkan  bahwa  dia adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan dalam kasus ini dan identitas lengkapnya tercantum dalam dakwaan jaksa.  Fakta  bahwa  seorang  anak dianggap  bertanggung  jawab  atas perilakunya  ditegakkan  oleh  hukum, karena  ia  juga mengakui  bahwa  anak itu sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu mentalnya.
2.  Unsur  dengan  sengaja  menggunakan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk  memaksa  anak  melakukan hubungan seks dengan dirinya sendiri atau orang lain, menipu anak, berbohong,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  hubungan  seks dengan anak. Sedangkan kesengajaan berarti suatu unsur yang berkaitan dengan keadaan atau gambaran  mental  seseorang  yang dituduh melakukan suatu tindak pidana  sebelum  atau  selama  tindak pidana  yang  dikenal  dalam  hukum pidana.  Terbukti  dengan  perbuatan terdakwa,  sebagai  1.  Kesengajaan atau kesengajaan, 2. Sebagai kepastian, kesengajaan, dan 3.
Sebagai  potensi  kesengajaan  yang dimaksudkan  dengan  menggunakan atau  mengancam  kekerasan  untuk memaksa anak. Atas perbuatan terhadap Anak Korban tersebut dianggap bahwa terdakwa anak tersebut melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban sehingga hakim
menyatakan  telah  terpenuhinya  unsur unsur dalam Pasal 81 ayat (2).
Namun  dalam  fakta  persidangan dapat  dilihat  bahwasanya  berdasarkan keterangan  saksi  korban  maupun  saksi terdakwa menerangkan bahwa persetubuhan  tersebut  tidak  terdapat adanya  unsur  tipu  muslihat  ataupun serangkaian kebohongan apalagi kekerasan/ancaman  kekerasan  ataupun memaksa  korban  Anak  untuk  melakukan persetubuhan, namun benar jika terdakwa Anak  mengajak  korban  Anak  untuk bertemu  sampai  akhirnya  terdakwa  Anak mengajak korban Anak untuk berhubungan badan  dan  korban  Anakpun  mengiyakan ajakan  tersebut,  artinya  disini  dalam melakukan  tindakan  persetubuhan  kedua belah  pihak  telah  sepakat  dan  mau  atas dasar suka sama suka sehingga terjadilah perbuatan asusila tersebut.
Majelis  Hakim  telah  menyatakan bahwa  terdakwa  anak  telah  terbukti melakukan tindak pidana "dengan memaksa  anak  untuk  melakukan  aktivitas seksual dan dengan
sengaja menggunakan  kekuatan  atau  ancaman kekuasaan untuk menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan aktivitas seksual”.  Hakim  menilai  unsur-unsur perubahan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  terpenuhi. Hakim dapat memutuskan sanksi terhadap terdakwa  anak  berpedoman  terhadap dakwaan  yang  diajukam  oleh  JPU  yang dimana  dakwaan  telah  disusun  dengan mengajukan  dakwaan  secara  alternatif. Artinya,  hakim  dapat  memilih  dakwaan mana  yang  telah  terpenuhi  unsur  unsur tindak  pidanannya,  dan  bebas  untuk menyatakan bahwa jika dakwaan pertama yang  telah  sesuai  dan  terbukti  maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya.
Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan  pasal  184  KUHAP  ialah:  a. Keterangan  saksi;  b.  Keterangan  ahli;  c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Dalam fakta persidangan menyatakan  barang-bukti  berupa:1  (satu) potong  baju  kaos  warna  warni,  1  (satu) potong  celana  pendek  warna  kuning
bercak putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1(satu) potong BH warna biru dongker.  Dirampas  untuk  dimusnahkan, hasil Visum Et Repertum No. 006/VER/RSBMB/EXT/X/2020 juga
diajukan di persidangan sebagai alat bukti.
Menurut  analisa  peneliti  disini masih  kurang  jelas  terkait  unsur  “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain”, karena dalam pasal 81 ayat (2) tidak  dijelaskan  secara  harfiah  sehingga sedikit sulit mendefenisikan unsur tersebut. Hal  ini  dapat  menciptakan  kerancuan berpikir dalam mengartikannya dan terkesan dipaksakan untuk menjerat pelaku  persetubuhan  untuk  memenuhi unsur  dalam  pasal  81  ayat  (2)  tersebut, karena  jika  di  lihat  dewasa  ini  latar belakang  seseorang  memutuskan  untuk melakukan  persetubuhan  dengan  orang lain  tidak  selamanya  menggunakan  tipu muslihat/kebohongan  atau  menggunakan paksaan,  kekerasan/ancaman  kekerasan untuk melakukan persetubuhan.
Selain  itu  tidak  bisa  dipungkiri bahwasanya  banyak  faktor  penyebab terjadinya  kasus  persetubuhan  saat  ini. Perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis persetubuhan, misalnya hubungan pacaran,  ketertarikan  satu  sama  lain, persetubuhan  tanpa  dasar  paksaan  atau yang dapat disebut atas dasar suka sama suka, serta tidak selamanya juga persetubuhan dilakukan bertentangan dengan  kehendak  pihak  perempuan. Namun  di  dalam  UUPA  terkait  tindak pidana  persetubuhan  ini  juga  belum mengatur jelas terkait beberapa kausalitas tersebut.
Faktanya,  selama  ini  masih  banyak kasus  persetubuhan  tersebut  dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan  ataupun  bertentangan  dengan pihak  perempuan,  namun  biasanya  jika keluarga korban yang mayoritas perempuan  merasa  malu  dan  dirugikan (tidak  senang)  maka  hal  ini  akan  menjadi boomerang  bagi  pihak  laki  laki  karena adanya  delik  aduan  dalam  tindak  pidana persetubuhan  ini,  dimana    jika  keluarga yang merasa dirugikan melaporkan kepada pihak berwajib maka hal ini dapat diproses
secara  hukum.  Terlebih  jika  korbannya adalah  anak  dibawah  umur  yang  dimana dilindungi  secara  khusus  dalam  Undang Undang Perlindungan Anak. Karena dijelaskan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa  perbuatan  mengadakan  hubungan kelamin di luar perkawinan dengan wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun  oleh  undang-undang  dinyatakan sebagai  delik  aduan,  yang  diharapkan bahwa  pengaduan  dari  pihak  wanita  yang dirugikan  itu  menjadi  tidak  perlu  diajukan pada pihak kepolisian, jika pria yang telah mengadakan  hubungan  kelamin  dengan wanita  tersebut  kemudian  bersedia  untuk menikahinya.
Apabila usia wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan pelaku ternyata belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka  yang  dilakukan  oleh  pria  tersebut merupakan  delik  biasa  karena  dianggap pemerkosaan.  Yang  dimaksud  dengan wanita  yang  tidak  boleh  menikah  adalah wanita  yang  berusia  di  bawah  15  tahun. Selain  itu,  perempuan  di  bawah  umur dianggap  tidak  mampu  (secara  hukum) menyetujui hubungan seksual, yaitu menurut hukum pidana. Anggapan hukum bahwa seorang anak tidak dapat memberikan  persetujuan  didasarkan  pada ketidaktahuan, kepolosan, sehingga mudah terbuai oleh bujukan, penipuan, dll, walaupun  tidak  ada  ancaman  paksaan, paksaan, atau kemampuan untuk melakukan  hubungan  seksual  dengan orang lain. Selain  itu,  pertimbangan  Majelis Hakim dalam putusan nomor
8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr,  menurut  peneliti hal ini tidak cukup jelas terkait unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur “membujuk, melakukan serangkaian kebohongan/tipu  muslihat”.  Majelis  Hakim tidak mempertimbangkan adanya kausalitas  atas  dasar  “suka  sama  suka” dan  sepakat  sehingga  terjadi  perbuatan pidana yaitu.
Selain  itu,  dalam  putusan  nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr,
berdasarkan analisis  peneliti,  Majelis  Hakim  juga mengabaikan
Prinsip dan Asas Perlindungan  Anak  yang  tertuang  dalam Pasal 2 UUPA, yaitu: 1). Non diskriminasi/tidak pandang bulu;2).
Kepentingan  Terbaik  Anak/Kesejahteraan anak; 3). Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, 4). Penghargaan/penghormatan terhadap pendapat anak.
Dalam  UUPA  sistem  peradilan  anak menuntut supaya tidak hanya memandang atau  menafsirkan  perlakuan  terhadap tindak  pidana  anak  dengan  menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk
mengidentifikasi  akar  penyebab  kejahatan anak  atau  penyebab  anak  melakukan kejahatan dan mencegah agar perbuatan/kejahatan tersebut tidak
terulang kembali. Oleh karena itu, penghukuman  terhadap  anak  sebagai pelaku  kejahatan  bukan  hanya  sebagai bentuk balas dendam atas kesalahan yang dilakukan  melain  juga  melihat  sisi  sosialis dan prikologisnya.
Pemberian hukuman terhadap anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  sebisa mungkin  dihindari.  Di  sini  penting  untuk menerapkan  prinsip  penyelesaian  akhir (asas ultimum remedium) untuk anak-anak yang  berkonflik  dengan  hukum.  Artinya untuk  membuat  seluruh  proses  peradilan anak  sebagai  upaya  terakhir.  Asas pemidanaan anak yang melanggar hukum harus  didasarkan  pada  asas  kepentingan terbaik bagi anak (best interest of children), apa yang terbaik untuk seorang anak? Jika tidak  ada  pilihan  lain  (pemulihan  akhir), prosedur pidana harus dihindari oleh anak dan  sebisa  mungkin  hukumannya  bersifat tidak  merampas  kemerdekaan  anak  (non- penjara)  untuk  meminimalkan  efek  buruk dari penjara tersebut.
Berdasarkan  UUPA  bahwa  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  wajib diupayakan  diversi.  Namun  terkait  sanksi pidana  penjara  yang  diancamkan  bagi pelaku  anak  tindak  pidana  persetubuhan terhadap  anak,  tidak  dapat  dilakukan tindakan diversi, karena syarat untuk dapat dilakukannya  upaya  diversi  adalah  jika tindak  pidana  yang  dilakukan  ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan  tindakan  pidana  tersebut  bukan merupakan  pengulangan.  Maka  dari  itu anak  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana persetubuhan terhadap anak hanya dapat  dihukum  pidana  penjara  maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun.
Hal  di  atas  berdasarkan  pada  UU SPPA  yang  menyatakan  bahwa  pidana maksimum  yang  dapat  dijatuhkan  kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah ½  (satu  per  dua)  atau  (setengah)  pidana maksimum  bagi  orang  dewasa.  Apabila syarat  diversi  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  seksual  tidak  terpenuhi,  anak tersebut  dapat  dipidana  dengan  pidana penjara  maksimal  7,5    (tujuh  koma  lima) tahun, namun terkait lamanya hal tersebut kembali  lagi  pada  pertimbangan  Majelis Hakim.  Pasal  81  (5)  UU  SPPA  juga menyatakan  bahwa  penahanan  anak hanya  boleh  digunakan  sebagai  upaya terakhir (ultimate  remedium) (Soetodjo, 2006: 6768).
Sekalipun  pemidanaan  merupakan jalan  terakhir  untuk  menyelesaikan  suatu perkara  ketika  anak  terbukti  melakukan tindak  pidana,  maka  demi  memastikan pertumbuhan dan perkembangan intelektual  anak,  sistem  peradilan  harus berbeda dengan sistem peradilan yang ada pada orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk lebih melindungi anak dari ancaman diskriminasi dan intimidasi juga mendorong anak untuk merencanakan  masa  depan.  Selain  itu, penghargaan  ini  memberikan kesempatan kepada  anak-anak  untuk  menjadi  individu yang siap secara spiritual, moral dan sosial, mandiri, bertanggung jawab dan bermanfaat  bagi  diri  mereka  sendiri, keluarga  mereka,  komunitas,  negara  dan bangsa.
Namun  dengan  hukuman  pidana penjara yang di bebankan kepada Terdakwa  Anak  tergolongan  hukuman yang  cukup  berat,  yaitu  2  (dua)  tahun  6 (bulan) dan pidana pelatihan kerja pengganti  denda  selama  4  (empat)  bulan, walaupun  hukuman  tersebut  lebih  rendah dari  ketentuan  pidana  penjara  maksimal atas  tindak  pidana  persetubuhan  kepada anak,  tetapi  Terdakwa  Anak  pada  saat putusan diputuskan masih berusia 15 (lima belas)  tahun,  sehingga  dikhawatirkan dapat memberikan stigmatisasi dan labelisasi negatif yang diderita oleh anak.
Pada  dasarnya  seorang  Hakim memiliki  kemerdekaan  dan  kebebasan untuk mengelola keadilan dalam
mengambil  keputusan  untuk  menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi setiap pihak/sisi, walaupun nilai keadilan merupakan  nilai  objektif  yang  tidak  dapat diukur  dengan  standar  apapun.  Sebelum menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus menimbang  seluruh  aspek  keadilan  dari setiap  sisi  baik  dari  sisi  pelaku  kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat. Kemudian perlu juga mempertimbangkan dari sisi pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara dalam persidangan  pelaku  bersikap  sopan  dan jujur.  Dari  sudut  pandang  pelaku,  juga harus diperhatikan bahwa pelaku bersikap sopan dan jujur selama proses berlangsung.  Selain  itu,  hakim  bebas mencari undang-undang baru jika menurutnya  undang-undang  yang  ada tidak cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara.
Pada  dasarnya  semua  undang- undang  itu  statis  dan  tidak  bisa  mengikuti perkembangan zaman, sehingga
menciptakan  ruang  ruang  kosong  yang perlu diisi.
Tugas menjembatani kesenjangan  tersebutlah dipercayakan kepada  seorang  hakim,  menciptakan pengetahuan hukum melalui metode penafsiran atau konstruksi, dengan ketentuan  hakim  tidak  boleh  bertindak sewenang-wenang  dalam  menjalankan tugasnya (Hamzah, 2008: 104-105).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian  dan  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  dalam  perkara Nomor.08/PID.SUS/2021/PN.SGR
adalah: hal-hal yang memberatkan:
̵ Perbuatan  Anak  merusak  masa depan  Anak  Korban  yang masih  di bawah  umur  dan  memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda;
Adapun hal-hal yang meringankan:
̵ Anak berterus terang atas perbuatannya dan menyesali
perbuatannya;
̵ Anak  masih  berusia  muda  dan  masih memungkinkan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;
2.  Dalam
putusan Nomor 08/Pid.Sus/2021/Pn.Sgr masih kurang jelas  pengaturan  terkait  unsur  “tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan, membujuk  anak  untuk  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang  lain”,  karena  dalam  pasal  81 ayat (2) tidak dijelaskan secara harfiah pengertian sehingga sedikit sulit mendefenisikan unsur tersebut. Hal ini dapat menciptakan kerancuan berpikir dalam  mengartikannya  dan  terkesan dipaksakan  untuk  menjerat  pelaku persetubuhan  untuk  memenuhi  unsur dalam pasal 81 ayat (2) tersebut 3.  Dewasa ini persetubuhan terjadi tidak
selamanya atas dasar tipu muslihat/kebohongan atau menggunakan paksaan, kekerasan/ancaman  kekerasan  untuk melakukan persetubuhan. Perihal fakta  seputar  kausalitas  non-yuridis persetubuhan,  misalnya  hubungan pacaran,  ketertarikan  satu  sama  lain, persetubuhan  tanpa  dasar  paksaan atau  yang  dapat  disebut  atas  dasar suka  sama  suka,  dan  ada  bahkan persetubuhan tersebut dilakukan berulangkali. Namun di dalam undang undang terkait tindak pidana persetubuhan ini belum mengatur jelas terkait beberapa kausalitas tersebut.
4.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Singaraja yang  menjatuhkan  putusan  pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan  dan  pidana  pelatihan  kerja pengganti  denda  selama  4  (empat) bulan  yang  di  serahkan  ke  Dinas Sosial  Kabupaten  Buleleng  terhadap pelaku Anak tindak pidana persetubuhan  yang  dilakukan  atas dasar suka sama suka merupakan hal yang  kurang  tepat,  menurut  peneliti putusan
ini cenderung diskriminasi/berat sebelah, kurang mencerminkan  keadilan  dan  kurang sesuai  dengan  asas  dan  prinsip kepentingan terbaik bagi anak
sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal  2  Undang  Undang  Nomor  23 tahun  2002  yakni  penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila  serta  prinsip  prinsip  dasar Konvensi Hak Hak Anak, yakni a). non diskriminasi;  b).  kepentingan  terbaik bagi  anak;  c).  hak  anak  untuk  hidup, kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang secara optimal; d).
penghargaan terhadap anak.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:
1.  Kepada  badan  pembuat  undang- undang, diharapkan kedepannya dapat dibentuknya secara khusus dan lebih  kompleks  aturan    terkait  tindak pidana  persetubuhan  yang  dilakukan oleh  anak  terhadap  anak.  Hal  ini dimaksudkan demi menghindari perbedaan  interpretasi  dan  aplikasi pada  tataran  praktek  serta  agar kedepannya UUPA mampu menjawab segala persoalan terkait.
2.  Kepada para penegak hukum,
sebelum menjatuhkan putusan perkara  tindak  pidana  persetubuhan anak terhadap anak, lebih mencermati dan  memahami  lagi  perkara  tersebut tidak  semata-  normatif  tekstual  saja tetapi  juga  harus  memperhitungkan faktor penyebab terjadinya persetubuhan/kausalitasnya.  Hal  ini menjadi  dasar  untuk  menambah  atau mengurangi  putusan  terdakwa  agar perlakuan,  penuntutan,  pembelaan dan putusannya sejalan dengan kebenaran dan keadilan.
3.  Para orang tua, perlu memberikan sex education terkait  kesusilaan  dan kepatutan  dan  membentengi  anak dengan  pengetahuan  agama  sejak usia dini. Mengawasi dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Selain itu  sekalipun  tindak  pidana  itu  telah dilakukan  oleh  anak,  di  harapkan proses penyelesaian atau pemulihannya  lebih  mengutamakan aspek  kepentingan  terbaik  bagi  anak, perkembangan  intelektual  anak  dan, sedapat mungkin, diselesaikan melalui
jalan alternatif, yaitu jalur kekeluargaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi,  Adami.  2011. Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian I.  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum  terhadap  Anak .  Bandung: PT Refika Aditama.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  cet ke-14.  2015.  Jakarta: Sinar Grafika. Pasal 12.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP). Pasal 19 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Pasal 23 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian
Hukum .  NTB:  Mataram  University
Press.
N usa  Bali.  2021.  “ Kasus  Persetubuhan terhadap  anak  di  bawah  umur meningkat  kejari  buleleng  akan gelar penyuluhan .” Tersedia pada: https://www.nusabali.com (Di akses  pada  Senin,  11  Januari 2022 Pukul 14.00 WIB)
P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang. 2011. Delik-delik  Khusus  Kejahatan Melanggar  Norma  Kesusilaan  dan
Norma  Kepatutan  (Edisi  Kedua). Jakarta: Sinar Grafika. Soetodjo,  Wagiati.  2006. Hukum  Pidana Anak . Bandung: Refika Editama.
Suwarnatha,  I  Nyoman  Ngurah.  2012.
Hukum Pidana Anak dan Perlindungan  Anak.  Universitas Pendidikan  Nasional.  Denpasar .
Jurnal  Advokasi :  Vol.01  No.01 September 2011. (hlm 1)
Temaja,  I  Nyoman  Arya  Wira,  dkk.  2019.
“Sanksi  Pidana  Terhadap  Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan  Anak  (Di  Wilayah Pengadilan Negeri  Denpasar)”. Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kertha  Wicara:  Journal Ilmu Hukum, Vol.07, No.04, Agustus 2018. (hlm 4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor  109  Dan  Tambahan Lembaran  Negara    Republik Indonesia Nomor 4235)
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

## Zulkifli. 2019. “Penyelesian Tindak Pidana
Persetubuhan  Yang  Dilakukan Oleh  Anak  Terhadap  Anak:  Studi Di  Pengadilan  Negeri Takengon”. Media  Syari’ah: Vol.21,  No.1, 2019. (hlm 108-109)