## URGENSI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA

## Arif Mustaqim Harahap, Ayu Trisna Dewi, Siswati Saragi
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia
Email: arifharahap007@gmail.com
RINGKASAN- Potensi hilangnya eksistensi Pancasila sebagai falsafah di tengah revolusi  industri  4.0  bisa  terjadi  jika  otoritas  publik  sebagai  kepala  negara  dan masyarakat  secara  keseluruhan  tidak  bekerja  sama  untuk  membangkitkan kesadaran  bersama  tentang  nilai-nilai  Pancasila  untuk  kehidupan  bersama  di kemudian hari. Dipercaya nantinya pemerintah Indonesia dapat membuat strategi yang  mencerminkan  sisi  positif  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  untuk mengelola  persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan  pengungkapan  dan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif . Jenis dan sumber data yaitu meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan bahwa  urgensi  Pancasila  yang  mulai  memudar  dan  akan  hilang  seiring  dengan perkembangan  zaman  pada  era  digitalisasi.  Dimana  dalam  hal  ini  terlihat  jelas pemerintah  dalam  merumuskan  suatu  Undang-Undang  yang  bari  tidak  lagi menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  landasan  utama  dalam  pembaharuan hukum  tersebut.  Semakin  berkembangnya  zaman  maka  akan  dapat  berdampak hilangnya identitas asli suatu negara akibat dari masuknya ideologi-ideologi atau paham lain yang dalam hal ini dapat menggeser nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri Negara Indonesia.

## Kata Kunci: Urgensi Pancasila, Pembaharuan Hukun, Era Digitalisasi

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  saat  ini  berkembang  pesat,  di  mana  setiap  orang berlomba-lomba  untuk  menemukan  hal  yang  benar-benar  baru  dan  menciptakan pilihan yang mungkin lebih baik daripada perkembangan masa lalu untuk aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dirasakan pada nilai hukum di Indonesia  khususnya,  semakin  banyak  inovasi  yang  diciptakan,  semakin  banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mengikuti perkembangan zaman  di  era  digitalisasi  ini.  Namun  demikian,  seperti  yang  kita  sadari  bahwa semakin maju suatu bangsa, semakin lemah pula kekurangan sifat-sifat dasar yang
dimiliki oleh negara tersebut, tentunya hal ini dapat dilihat dari lahirnya peraturan- peraturan baru di Indonesia yang bila ditinjau dari pentingnya nilai-nilai pancasila, akan  menelusuri  ketidakselarasan  peraturan-peraturan  tersebut  dengan  sifat-sifat esensial Pancasila, sehingga kemajuan teknologi yang disertai perubahan hukum di Indonesia  menjadi  pusat  perhatian  atas  kekurangan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai dasar  negara,  agar  pemerintah  tidak  tersesat  dalam  mengatur  negara,  diperlukan urgensi Pancasila yang dalam keadaan ini menjadi penolak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan menjadi pembimbing yang dapat  mengembalikan  bangsa  Indonesia  pada  cita-citanya  yang  unik  dan mengikutsertakan daerah setempat untuk menjadi dinamis dalam siklus perbaikan di berbagai bidang kehidupan serta aturan di mata publik.
Potensi  hilangnya  Pancasila  sebagai  falsafah  di  tengah  pesatnya perkembangan  era  revolusi  industri  4.0  bisa  saja  terjadi  jika  Pemerintah  sebagai pengelola  Negara  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  tidak  bekerja  sama  untuk membangkitkan  kesadaran  bersama  tentang  pentingnya  Pancasila.  Nilai-nilai Pancasila  untuk  kehidupan  bersama  di  kemudian  hari  dipercaya  nantinya Pemerintah  Indonesia  dapat  membuat  strategi  yang  mencerminkan  sisi  positif Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk mengelola isu-isu terkait keterbukaan dan  peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan  inovasi  di  Indonesia.  Pada  tingkat  yang paling  ekstrim,  konsekuensi  dari  pengaturan  ini  adalah  bahwa  semua  kreasi, peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi di masa revolusi industri 4.0 harus sesuai dengan kualitas dan standar sistem kepercayaan Pancasila. (Faisal, 2019).
Pancasila  dapat  menjadi  alat  pengikat  bangsa  Indonesia  dan  sumber  nilai dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Tidak  hanya  itu, Pancasila juga dapat menjadi landasan kualitas atau standar dan tolak ukur tentang baik buruknya mentalitas, aktivitas dan perilaku masyarakat Indonesia (Rulyansah et al., 2018). Apalagi sekarang memasuki era digitalisasi, di mana segala sesuatunya mengandalkan kecanggihan teknologi dan budaya asing juga mulai masuk melalui inovasi, masyarakat saat ini sangat cepat dalam menyerap perkembangan berita dan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  adat,  budaya  dan  pembaharuan  hukum  baru  di
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  nilai-nilai  pancasila  menjadi  landasan bernegara. Lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan harus sejalan dengan pengembangan  wawasan  Pancasila.  Tidak  hanya  itu,  luasnya  kewenangan pemerintah juga harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila agar rincian pengaturan yang dibuat tidak melenceng dari sisi fundamental Pancasila itu sendiri. Hal  sederhana  yang  harus  bisa  dilakukan  secara  efektif  adalah  memusatkan perhatian  pada  kepentingan  daerah  setempat  dalam  merencanakan  strategi,  dan tidak tunduk pada kekuatan politik yang tinggi dan bersifat individualisme.

## KAJIAN TEORI
Terbentuknya  nilai  dan  ide  yang  terkandung  di  dalam  haluan  Negara didalam  rumusan  Pancasila  dan  UUD  1945  dilakukan  oleh  dan  melalui  lembaga permusyawaratan  rakyat,  sedangkan  upaya  untuk  mengawal  dalam  praktik,  agar nilai dan ide yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 diwujudkan dalam aplikasi  pelaksanaan  bernegara  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan  konstitusi. Pancasila dapat juga menjadi paradigma yang sangat relevan di dalam memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan dan pemecahan masalah didalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (Eddy,  2018).  Menurut  Magnis-Suseno  (2011) pelaksanaan  ideologi  Pancasila  bagi  penyelenggara  Negara  merupakan  suatu orientasi kehidupan kounstitusional Artinya ideologi Pancasila dijabarkan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Degradasi moral pada era globalisasi saat ini berakibat pada persoalan besar seperti perilaku-perilaku asusila, tindakan anarkis hingga pada akhirnya berujung pada permasalahan pada penindasan atas nama agama,suku, ras dan antar golongan sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan nilai dan isi yang terkandung pada Pancasila  (Saiin,  2018). Globalisasi  yang  menyebabkan  banyak  perubahan  pada banyak hal serta mampu menjadikan semua kegiatan dan aktifitas seakan menjadi tiada batas.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  Pancasila  sebagai  pedoman  dan  penguat bangsa Indonesia dari arus dan pengaruh dari akibat dari pengaruh globalisasi dalam era  digital  saat  ini.  Arus  Globalisasi  pada  saat  ini  telah  mampu  membawa  banyak perubahan  didalam  berbagai  segi  dalam  tatanan  dunia  dimana  pengaruhnya  dapat terlihat langsung pada seluruh aspek kegiatan dalam masyarakat diberbagai negara di
dunia.  Kemampuan  untuk  dapat  menghadapi  tantangan  yang  mendasar  dan  dapat mempengaruhi  pada  kehidupan  nasional,  sosial,  serta  politik,  bahkan  pengaruh  pada mental dan bangsa. Oleh karena itu maka benteng pertahanan terakhir adalah keyakinan nasional  atas  dasar  Negara  Pancasila  yang  mampu  menjadi  pemersatu  didalam menghadapi  tantangan  pada  era  Globalisasi  yang  saat  ini  semakin  berkembang. (Asmaroini, 2016).
Pada  era  Globilasi  saat  ini  Hukum  Moderen  tampil  menjawab  kebutuhan pada zaman saat ini dengan berupa hukum yang tertulis dan publik sehingga bersifat prediktabilitas  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  sistem  ekonomi  baru.  Karena tertulis  dan  diumumkan  kepada  publik  maka  segalanya  bisa  diramalkan  dan dimasukkan  kedalam  komponen  produksi.  Ilmu  Hukum  terpanggil  dengan memberikan  legitimasi  teori  terhadap  perkembangan  teori  tersebut.  Disinilah munculnya positivisme dan  berfikir  secara positivistik-analitis .  Melihat perkembangan masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum, Charles Stanford dalam bukunya The disorder of law A Critique of Legal Theory , mengkritik berbagai teori positivisme yang menekankan pada aspek formalitas, karena masyarakat itu pada dasarnya tidak bersistem, sehingga terjadi social melee atau kesemrawutan/kekisruhan/hura-hura  sosial,  maka  hukum  sebagai  bagian  integral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan.
Bagi Indonesia di era milenium ini seharusnya berani meninjau ulang makna kepastian hukum  aliran positivisme yang didasarkan pada kaidah asing  dan kuno tersebut, disamping sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi yang berkembang dalam  masyarakat.  Pembangunan  hukum  untuk  masa  mendatang,  bukan  semata- mata  kepatuhan  hukum  semata,  tetapi  bagaimana  hendaknya  hukum  benar-benar dapat mewujudkan keadilan. W. Holmes mengatakan “ the life the law has not been logic , but it has been experience ”. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena  asas  mengandung  nilai  moral  dan  etis  masyarakat  memegang  peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.
Melihat  pembaharuan  hukum  saat  ini  oleh  Pemerintah,  menjadikan  kita pantas untuk  mengelus  dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum  yang
selama  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pengayom  dan  pemberi  keadilan  justru dilahirkan sebaliknya oleh Pemerintah saat ini. Hukum yang dipakai sebagai alat legitimasi  penguasa  untuk  bertindak  sewenang-wenang  bahkan  terlebih  lagi digunakan  sebagai  alat  untuk  menindas  rakyat  mempertahankan  kekuasaan  dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini  ternyata  bukan  untuk  kesejahteraan  rakyat  melainkan  untuk  mewujudkan kepentingan  kelompok  tertentu  sehingga  mewujudkan  kesenjangan  disertai perlakuan  tidak  adil/ketidakadilan  merupakan  kendala  yang  serius  dalam  usaha melakukan reformasi dalam segala bidang di era digitalisasi saat ini.
Pengutamaan  nilai  terutama  nilai  keadilan  dalam  berhukum  tidaklah bertentangan  dengan  tujuan  hukum  secara  universal,  keadilan  inilah  yang  pada hakekatnya  harus  diciptakan  dalam  bermasyarakat.  Selain  tidak  bertentangan dengan  tujuan  universal  pengutamaan  keadilan  dalam  berhukum  juga  tidak bertentangan  dengan  pedoman  hidup  bangsa  Indonesia  yakni  Pancasila  karena keadilan adalah salah satu sila yang ada dalam Pancasila.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  yuridis normatif tentang  Urgensi  Pancasila  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pada  Era Digitalisasi  Di  Indonesia..  Jenis  dan  sumber  data  yaitu  meliputi  data  primer  dan data  sekunder  yang  didapat  melalui  sumber  hukum  primer  yang  terdapat  dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pembaharuan hukum.

## HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman hingga sampai saat ini pada era digitalisasi Pembaharuan Hukum perlu dilakukan mengingat setiap Negara  harus  produktif  dalam  mengikuti  kemajuan  teknologi  dan  perubahan tatanan hukum agar tidak tertinggal oleh Negara-negara lain, namun perlu adanya
pengingat kepada pembuat kebijakan (Pemerintah) bahwa dalam mengikuti arus perkembangan zaman ini hendaknya tidak lupa pada nilai dasar Negara Indonesia yaitu  Pancasila.  Seperti  yang  sudah  dibahas  di  atas  banyaknya  Pemerintah melahirkan Pembaharuan hukum baru yang justru menghilangkan nilai Pancasila didalamnya dimana hal  tersebut  merupakan pelanggaran dalam  etika bernegara berdasarkan  nilai  Pancasila,  mengingat  pancasila  merupakan  jati  diri  Indonesia sebagai  bumi  pertiwi  adalah  hal  yang  penting  dan  tidak  dapat  dilepas  ikatan terhadap  nilai  Pancasila  yang  diakui  sebagai  Pedoman  kita  bernegara  dalam banyaknya suku, ras, dan budaya di Indonesia.
Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dengan adanya revolusi industri 4.0 tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman tantangan tidak hanya datang dari  ideologi  liberalisme,  komunisme,  individualisme,  atheisme,  kapitalisme, dalam  kehidupan  sosial;  narkoba,  terorisme,  serta  kebudayaan  global.  Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini Pemerintah dinilai salah dalam mengambil kebijakan yang dimana seharusnya Pemerintah mengedepankan nilai Pancasila untuk tidak hilang akibat adanya revolusi 4.0 ini, adapun setidaknya beberapa pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah dinilai melanggar nilai pancasila seperti :
Pancasila Pelanggaran Aturan Hukum Sila Pertama Pembatasan  beribadah  pada  saat Pandemi  Covid-19  khususnya melarang  sholat  berjamaah  bagi umat muslim. PP No. 21 Tahun 2020 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Sila Kedua Dalam  hal  ini  lahirnya  UU tersebut terindikasi pada hilangnya  hak-hak  pekerja  buruh yang  dinilai  tidak  memanusiakan manusia. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Sila Ketiga Pelaksanaan sila ketiga menempatkan persatuan, kesatuan dan  keselamatan  bangsa  dan Negara di atas kepentingan pribadi  atau  golongan.  Dalam perubahan UU yang baru tersebut dinilai  mementingkan  investor  di atas  buruh/pekerja  yang  dibatasi
upah dan jam kerjanya.
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sila Keempat Dalam  hal  ini  RUU  tersebut dinilai membatasi kebebasan berpendapat masyarakat dan mencederai  nilai  demokrasi  yang dimana  seharusnya  pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah. RUU KUHP Baru BAB II  Pasal  218  dan  Pasal 219  Tentang  Tindak Pidana Terhadap Martabat  Presidendan Wakil Presiden Sila Kelima Mengenakan pajak untuk
sembako,  termasuk  beras,  gabah, garam hingga gula. Dimana dinilai aturan  yang  akan  dilahirkan  ini melanggar  nilai  keadilan  dalam
kehidupan bermasyarakat khususnya  bagi  masyarakat  yang
ekonomi menengah kebawah.
RUU  KUHP  Revisi Kelima  UU  No.  6
Tahun  1983  Tentang Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa urgensi Pancasila yang mulai memudar dan akan hilang seiring dengan perkembangan zaman pada era digitalisasi.  Dimana  dalam  hal  ini  terlihat  jelas  pemerintah  dalam  merumuskan suatu  Undang-Undang  yang  bari  tidak  lagi  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila
sebagai landasan utama dalam pembaharuan hukum tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa  semakin  berkembangnya  zaman maka  akan  dapat  berdampak  hilangnya  identitas asli suatu negara akibat dari masuknya ideologi-ideologi atau paham lain yang dalam hal ini  dapat  menggeser  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  jati  diri  Negara  Indonesia. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegaranya menghadapi  fenome n a  yang  terjadi  baik  dari  luar  maupun  dalam  negeri. Dalam menghadapi  tantangan  ini  Pemerintah  dinilai  salah  dalam  mengambil  kebijakan  yang dimana seharusnya Pemerintah mengedepankan nilai Pancasila untuk tidak hilang akibat adanya revolusi 4.0 ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmaroini,  A.  P.  (2016).  Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Bagi  Siswa  Di  Era Globalisasi. Citizenship  Jurnal  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan ,  440– 450. DOI: http://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1077
Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan , 116– 123. DOI: https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.108
Faisal.  M.  Safei.  2019. Tantangan  Dan  Masa  Depan  Ideologi  Pancasila  Diera Revolusi
4.0.Tersedia:https://www.academia.edu/39733622/tantangan_dan_masa_d epan_ideologi_pancasila_di_era_revolusi__4.0_challenge_and_future_of_ pancasila_ideologi_in_era_of_al_revolution_4.0
Magnis-Suseno,  Franz.  2011.  “ Nilai  -nilai  Pancasila  sebagai  Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi  ” dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila  dalam  Menegakkan  Konstitusionalitas  Indonesia ,  Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rulyansah, A., Wardana, L. A., & Sari, I. N. (2018). Idealisasi Ideologi Pancasila untuk  Pencegahan  Radikalisme  melalui  Aktivitas  Bela  Negara  pada PK2MABA  Universitas  Panca  Marga. Jurnal Pendidikan:  Teori,
Penelitian, Dan Pengembangan , 3 (12), 1680–1687. https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I12.13103
Saiin,  A.  (2018).  Reaktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Sistem  Pendidikan Nasional. Justitia et Pax , 33 (2). https://doi.org/10.24002/jep.v33i2.1603 Sampford,  Charles,  1989, The  Disorder  of  Law.  A  Critique  of  Legal  Theory . Oxford: Basic Blackwell Ltd.