SUMBANGAN LEMBAGA ADAT ALAS  TERHADAP PELAKSANAAN SYARI’AT
ISLAM DI ACEH

## Khairani
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: ranimukhdin@yahoo.com

## Abstrak
Adat istiadat dan aturan agama khusunya syariat Islam merupakan perpaduan yang apik dan saling  memberi  kontribusi  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Integrasi    budaya  dan agama sebagai penguat  identitas masyarakat tidak berlangsung secara spontan. Hegemoni antara  budaya  dan  agama  berlangsung  dengan  dinamis,  relevan  dengan  perubahan  sosial budaya  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Pranata  sosial  semacam  lembaga  adat  yang telah terstruktur sedemikian rupa memiliki  peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas hubungan  keduanya  agar  berjalan  langgeng.  Sumbangan  adat  Alas  dalam  pelaksanaan syariat  Islam  di  Aceh  dapat  dilihat  dari  peran  lembaga  adat  Alas  dalam  melaksanakan aturan adat dan sanksinyan yang  telah memberikan kontribusinya dalam penegakan syariat Islam.  Hanya  saja  adat  Alas  ini  perlu  dikuatkan  dan  dilestarikan    agar  tidak  ditinggalkan oleh  masyarakat  apalagi  dengan  adanya  perubahan-perubahan  sosial  karena  pengaruh budaya luar dan teknologi.

## Key word: sumbangan, adat, pelaksanaan syariat Islam

## A. Pendahuluan
Seperangkat  nilai-nilai  keyakinan  sosial  yang  tumbuh  berakar  dalam  kehidupan masyarakat tertentu disebut dengan adat istiadat. Keragaman adat istiadat di Aceh merupakan kekayaan yang berharga bagi ummat, salah satu diantaranya adalah adat Alas.
Keberadaan  adat  Alas  telah  memberikan  sumbangan  dalam  mengatur  kehidupan masyarakat secara turun temurun di Lembah Alas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  44 tahun  1999,  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan Perda  Nomor    7 Tahun  2000,  tentang  Penyelenggaraan  kehidupan  adat  termasuk  adat  Alas. Pengakuan  Pemerintah  tersebut  di  atas  menunjukkan  betapa  besarnya  peran  adat  istiadat untuk difungsikan demi mewujudkan keharmonisan hidup masyarakat Aceh pada umumnya dan  masyarakat  Alas  pada  khususnya.  Adat  istiadat  Aceh  berlandaskan “Adat  bak  po  teu
meurehom, hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Pang, Resam bak Laksamana, Hukum Ngon Adat Lagee zat ngon Sifeut”. Adapun dalam adat Alas khususnya hal ini diungkapkan dengan: “Adat  di tangan  raja,  hukum  di  tangan  ulama,  enggeluh  ni  kandung  adat,  mati dikandung  hukum.” (Adat  di  tangan  raja,  hukum  di  tangan  ulama,  hidup  dalam  kandungan adat, mati dalam kandungan agama).
Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari 11 kecamatan Desa Perapat Hulu merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Aceh  Tenggara  dan  menjadi  sampel  penelitian. Diambilnya desa ini karena desa ini terlihat adanya nilai-nilai kehidupan yang Islami, hal ini dapat  diketahui  dari  pola  kehidupan  dan  kegiatan-kegiatan  keagaamaan.  Selain  itu  desa  ini juga  menjadi  salah  satu  desa  percontohan  syari’at  Islam  dari  program  Dinas  Syari’at  Islam Provinsi.  Desa  Perapat  Hulu  luas  wilayahnya  2,44  m3,  dengan  323  Kepala  keluarga  dan jumlah penduduk 1726 jiwa.

## B. Lembaga Adat di  Kabupaten Aceh Tenggara
Menurut  Kamisan  Pelis,  seorang  anggota  MAA 2 diketahui  bahwa  di  Kabupaten  Aceh Tengga,  lembaga adatnya di sebut Sakhak  Kute. Unsur-unsur dari sakhak kute ini ialah:
1. Imam, Ratib, Bilal, termasuk nazir (pembersi/pengurus mesjid).
2. Pengulu (kepala  desa)  atau  dalam  bahasa  yang  lebih  asli  lagi  disebut  dengan Indung  Kute. Pengulu ini merupakan  pemegang adat desa, jika ada uang adat pengulu juga punya hak di dalamnya.
3. Simetue (tokoh  adat/yang  dituakan  di  kampung  atau  ahli/mengerti  adat).  Terdiri  dari  orang tua  yang  mempunyai  ilmu  dan  menjadi  suri  teladan.  Biasanya  terdiri  dari  dua  orang  atau empat  orang  dalam  satu  desa.  Orang-orang  inilah  yang  dimintai  pendapatnya  mengenai hukum sesuatu. Dalam hal ini orang tua tersebut dipanggil dengan orang tua tuk-tuk. Namun disebutkan pula tidak semua orang tua dapat dijadikan simetue. Orang tua seperti ini ada dua kategori yaitu yang disebut cepanduk (orangtua yang tidak bisa diambil pendapatnya, namun bila  ada  sesuatu  maka  ia  harus  mendapat  keuntungan).  Orang  tua  dengan  sebutan ceperuk (dimana bila dibawa maka ia hanya akan membuat hutang atau dikenakan denda) juga tidak dapat dijadikan simetue.
Di  dalam  adat  Alas  ini  sebenarnya  ada  pula  dikenal  pula  dengan putroe  phang sebagaimana di Aceh dalam makna lembaga yang berperan dalam peranan perempuan/pemberdayan  perempuan.  (Penulis:  namun  sepertinya  ini  tidak  ada  nama  aslinya dalam bahasa Alas).
Adapun tentang struktur desa terdiri dari:
 Pengulu (kepala desa)
 Sekretaris desa
Anggotanya:
1 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Alasta  ,  S.Ag, pengulu (kepala  Desa)  desa  Perapat  Hulu,  Keamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.
2 MAA  adalah  singkatan    dari  Majlis  Adat  Aceh,  sementara  di  Aceh  Tenggara  MAA  adalah  singkatan Majlis  Adat  Alas atau bahasa aslinya diseut dengan Sakhak Kute. Adapun  yang  menjadi slogan dari lembaga ini: Mari kita bangun kembali Aceh berbasis pemberdayaan dan pendekatan agama serta budaya
 sakhak kute
 simetue
Dengan  demikian  dalam  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Tenggara  berbeda  dengan masyarakat Aceh  dalam konsep Tuha peut, dimana dalam lembaga adat Alas di Aceh Tenggara kepala desa juga termasuk di dalam lembaga adat. .
Di  sisi  lain  di  lembaga  adat  tidak  mengenal  unsur  pemuda  dalam  strukturnya.  Unsur pemuda hanya sebagai orang bekerja. Dalam arti pemuda tidak dimintai pendapatnya/pemikirannya hanya diminta tenaganya, misalnya dalam acara-acara adat. 3

## C. Peran Sakhak Kute dalam Kehidupan Masyarakat Alas
Sakhak Kute bertugas baik pada acara-acara adat maupun  acara-acara keagamaan seperti pada acara sunat rasul, perkawinan, turun mandi, kenduri-kenduri, Maulid,  haji, tajhiz jenazah (ngadepi  kalak nadingken),  pembagian  harta  warisan  (pembagian  khete  warisan),  mengumpul zakat  fitrah,  turun  ke  sawah  (tukhun  mejume),  pergaulan  muda-mudi  (belagakh/bujang)  dan sebagainya.  Dalam  hal-hal  tertentu  adat  lebih  menonjol  dari  agama,  namun  pada  acara  tertentu agama lebih menonjol daripada adat. Dengan demikia dapat ikatakan adat dan agama tidak dapat dipisahkan. 4
Adat yang khas dalam bidang keagamaan ialah dimana sakhak kute mengunjungi rumah- rumah pada bulan ramadhan untuk buka puasa pertama, mengunjungi rumah-rumah pada bulan ramadan untuk buka puasa pertengahan (qunut) dan juga mengunjungi rumah-rumah pada bulan ramadan malam 27 untuk mengutip zakat fitrah. 5
Peran  lembaga  adat/sakhak  kute dalam  pelaksanaan  agama  Islam  yang  tertanam  dalam adat  Alas  sudah  berlaku secara  turun  temurun  dari  dahulu  hingga  sekarang  ini,  hal  ini  dapat dilihat dalam berbagai kegiatan adat, seperti dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Turun Mandi (mbabe tanah melawe)
Dalam  hal  turun  mandi  ini  sebagian  rangkaian  acara  yang  penting  antara  lain:  setelah anak  dimandikan  maka  acara  doa  selamat  dilaksanakan  sekaligus  memberi  nama  si  anak  .
3 Hasil wawancara dengan Bapak Kamisam Pelis seorang Angota MAA di Aceh Tenggara pada tanggal 19 November 2009.
4 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jumadin,  Imam  Kampung  desa  Perapat  Hulu,  Kecamatan  Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.
5 Ibid.
Setelah  selesai  doa  baru  acara  makan  bersama,  antara  lain  isi  doa  sebagai  berikut: Bismillahirrahmanirrahim sammaituka/ki Bismilaji Samaituka polan (nama anak yang diberikan) anak  si  polan  (orang  tuanya)  Diberkati  Suratul  Ikhlas  artinya:  Aku  berikan  namamu  dengan nama yang aku perdengarkan kepadamu polan anak polan dengan berkat surat al-fatihah.
Setelah  makan  acara  bersama  selesai  dilaksnkan  maka  disodorkan  kepada  orang-orang tua  satu  pinggan/piring  besar  berisikan  beras,  di  atas  diletakkan  sirih  dengan  tangkainya  untuk syarat  meminta  nama  anak  yang  dimandikan  tadi  disebut Belo  merangke. Sirih  tersebut  segera dikemas  oleh  orang  tua  dan  tengku  serta  pemamanan  masing-masing  sebuah,  stelah  siap  maka pinggan  ini  diserahkan  kepada  ibu  anak  yang  dimandikana  tadi  untuk  diambil  satu  nama  yang disuka,  jika  kebetulan  nama  yang  dipilih  itu  yang  dibuat oleh  neneknya  maka  dari  neneknyala nama tersebut. Setelah  nama disebut maka paman tersebut menyebut nama bere/kemenakannya sambil  mengucapkan  ”  Moga -moga  serasi  namamusi  Abdurrachman  (umpamanya).  Ini dilaksanakn  juga  pada  saat  naik  matahari.  Selanjutnya  kepada  paman  yang  membawa  langgum diberikan pemupus yaitu pinggan/ piring dan beras.

## 2. Sunat Rasul (pesenatken)
Dalam  hal  turun  mandi  ini  sebagian  rangkaian  acara  yang  penting  antara  lain:  dalam pelaksanaan  sunat  rasul  maka  pihak  pamannya  membawa  anak  tersebut  dimandikan  setelah  itu dipanggal  Menteri/Dokter  untuk  menyunatkan.  Kalau  dulu  orang  yang  menyunatkan  isebut dengan mudim/dukun.
Setelah  sunat  rasul  maka  untuk  menghibur  si  anak  karena  kurang  tidur  sebab  menahan  sakit maka si paman meneyediakan hiburan biasanya sukutan (dongeng) kisah  masa lalu secara  adat Alas,  kesenian  Lagam,  Tangis  Dilo  saat  ini  juga  dilakukan  dengan  hiburan  band/keyboard semalam suntuk.
3. Perkawinan (pekawinken).
Dalam adat istiadat perkawinan adat Alas ada 8 macam  antara lain:
a. Kawin secara Pinang
b. Kawin secara ngampekan (mido/minta hukum untuk wanita)
c. Kawin secara lari
d. Kawin secara Pelawenken.
e. Kawin secara Sambat.
f. Kawin secara Angkap Das.
g. Kawin secara Angkap Duduk Adat
h. Kawin  secara Angkap Janji.
Diantara  sekian  macam  perkawinan  di  atas,  perkawinan  yang  sesuai  dengan  adat  Alas adalah perkawinan kawin pinang dan perkawinan kawin ngampeken. 6

## D.  Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Adat Alas
Dalam adat Alas dikenal sanksi adat bagi yang melakukan pelanggaran adat. Sanksi adat tersebut dikenal dalam beberapa tingkatan:
1. Adat Kecil dikenakan  terhadap  orang  yang  tidak  mampu/miskin. Dikenakan  denda berkisar Rp. 80.000.- Rp. 800.000.-
2. Adat pertengahan, dalam hal ini dikenakan pada dua tingkatan yaitu: orang kebanyakan berkisar  Rp.160.000 – 1.600.000.- dan  orang  menengah  berkisar  Rp.  320.000 – Rp. 3.200.000.-
3. Adat Mbelin (Besar),  dalam  hal  ini  dikenakan  kepada  tingkatan  raja-raja.  berkisar  Rp. 640.000 – Rp. 6.400. 000.-
Adapun  tentang  pelanggaran  adat  dalam  masyarakat  Alas  dikenai  sanksi  adat  dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Sanksi dan Pelanggaran Adat dalam pergaulan muda-mudi
1.  Dalam  pergaulan  muda  mudi  di  kalangan  masyarakat,  perlu  difungsikan kembali  adat mepahukh guna kerukunan dan menjaga kelangsungan dan kelestarian marwah dan harga diri masyrakat adat, sehingga dipandang perlu dibangun rumah adat Alas, paling kurang di setiap desa masyarakat suku Alas.
2. Pergaulan  muda  mudi  dibenarkan  secara  adat mepahukh pada  suatu  pesta  resmi  antara  lain begahaen (pesta  dari  rombongan  adik  laki-laki  dari  pihak  ibu  /ame mamak),  pemamanen (pesta  dari  rombongan  abang  dari  pihak  ibu/ame) , dengan  syarat  tidak  melaggar  ketentuan adat.  Bila  hal  ini  tidak  memungkinkan,  misalnya  pada  setiap  hari,  maka  tidak  dibenarkan pergi berduaan, tetapi pemuda yang bertanggung jawab dapat meminta bantuan kepada bibi
6 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak    Japarin  ,  seorang  tokoh  Adat  di  desa  Perapat  Hilir  Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.
(adik bapak yang perempuan) ataupun puhun (istri paman(saudara laki-laki dari pihak ibu)) si pemudi  untuk  menjemput  si  pemudi  untuk  berkunjung  ke  rumah  bibi  atau puhunnya,  dan harus  dengan  sepengetahuan  orang  tua  dari  si  pemudi  dengan  ketentuan  adat  bahwa  si pemudi  datang  harus  berkawan  tidak  sendirian,  antara  dua  hingga  tiga  orang  atau  juga bisa lebih. Bibi atau puhun harus dapat mempertanggung jawabkan bebere (keponakan)nya dan si pemuda agar tidak melanggar adat suku Alas apalagi hukum Islam (Syari’at Islam).
3.  Si  bibik  dan puhun harus  menganggap  si bebere seperti  anak  kandungnya  sendiri  dalam mengawasi  pergaulan  beberenya  tersebut.  Kelalaian  seorang puhun atau  bibik  yang memanggil beberenya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran adat suku Alas terhadap pergaulan beberenya maka si puhun atau bibi si pemudi dikenakan sanksi ngateken kesalahen dan  sanksi-sanksi  lain  yang  dibebankan  oleh Sakhak  Kute/MAA  desa  dimana terjadi  pelanggaran  adat  dengan  tujuan  agar  si  puhun  atau  si  bibik  tidak  mengulagi  lagi kessalahannya  di  kemudian  hari.  Biasanya  si bebere dan  kawan-kawan  diberikan  kegiatan masak memasak membantu si puhun atau bibik di dalam rumahnya. Dalam suasana inilah si pemuda dan si pemudi dapat berkomunikasi dengan sopan dan santun secara adat suku Alas. Bila  si  pemuda  tidak  berlaku  sopan  atau  melanggar  adat,  maka  si puhun atau  bibi  dapat melaporkan  kejadian  kepada Sakhak  Kute/MAA  desa  setempat  agar  tidak  dituduh  terjadi persekongkolan melanggar adat. Bagi pemuda bila tidak sopan dan melanggar adat pergaulan muda  mudi  maka  dikenakan  sanksi ngateken  kesalahen kepada Sakhak  Kute/MAA  desa setempat tentang kejadian pelanggaran adat tersebut.
4. Seorang pemuda kedapatan berdua-duaan dengan kalak bujang (seorang gadis) dalam atau di suatu  tempat  tertentu  maka  akan  dikenakan  sanksi  adat,  yaitu  orang  tua  dan simetue  kute, pemuda dan pemudi datang ke Sakhak Kute/ MAA desa dimana terjadinya pelanggaran adat ngateken  kesalahen secara  suku  adat  Alas,  serta  meminta  maaf  kepada  masyarakat  adat setempat karena perbuatan itu merusak citra desa mereka.
5. Seorang pemuda kedapatan mengganggu isteri orang lain dan memberi malu kepada keluarga masyarakat  desa  setempat  maka  didenda  utang  per  enambelasan penengah (Rp.  160.000,-) kepada  keluarga  yang  ditimpa  musibah,  dan  ditambah  dengan  denda tiga  puluh  dua penengah  (Rp.320.000,-)  kepada Sakhak  Kute/MAA  setempat,  serta  membawa nakan sekhimah, sophe sekhanting ke desa terjadinyapelanggaran adat.
6. Bila si pemuda kedapaten lepas kokhje (melakukan perbuatan mesum) dengan seorang pemudi dalam  suatu  tempat  tertentu,  maka  akan  dikenakan  sanksi  adat,  orang  tua  dan simetue  kute pemuda dan pemudi harus datang ke Sakhak Kute/MAA desa dimana terjadinya pelanggaran adat untuk ngateken kesalahen secara adat Alas, dan meminta maaf kepada masyarakat adat setempat karena perbuatan itu merusak citra desa mereka. Kemudian di denda tiga puluh dua penengah  (Rp.320.000,-)  yang  mana  biayanya  ditanggung  oleh  pihak  si  pemuda.  Bila  si pemuda  tersebut  tidak  bertanggung  jawab  (tidak  berkehendak  menikahi  si  pemudi),  maka dikenakan denda adat sebesar 20 (dua puluh) mayam emas murni  yang mana emas tersebut dberikan akan  kepada si pemudi serta membayar adat istiadat. Bagi si pemudi yang terlanjur berbuat  yang  demikian  oleh  masyarakat  adat  segera  memcarikan  jodonya  atau  dikenal dengan  istilah nipelawenken(dikawinkan) dengan laki-laki  lain  sebatas  tidak  bertentangan dengan syari’at Islam dan ketentuan -ketentuan Adat Alas.
7.  Bila  dalam  kehidupan  masyarakat  Suku  Alas  didapati  perbuatan mekhamah  bujul  sekute (pacaran dengan orang semarga) dan tidak lepas kokhje maka dikenakan denda tiga pulu dua penengah  hingga mbelin (Rp.  320.000 – 3.200.000,-)  dengan  ketentuan  pembayaran  sebagai berikut: Dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan.
8. Bila  dalam  kehidupan  bermasyarakat  suku  Alas  didapati  berbuatan bujul  sekute dan lepas kokhje maka dikenakan denda enam puluh empat penengah hingga mbelin (Rp. 640.000 – Rp. 6. 400.000,-) dengan ketentuan sebagai berikut: dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari  pihak  perempuan,  yang  mana  uang  tersebut  diserahkan  kapada Sakhak  Kute/MAA setempat, digunakan untuk pembuatan jalan desa atau keperluan lainnya.
9. Bila dalam kehidupan masyarakat suku Alas didapati perbuatan bujul luar kute dan dan lepas kokhje maka dikenakan denda tiga puluh dua penengah hingga mbelin (Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000.-) dengan ketentuan sebagai berikut: dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari  pihak  perempuan.,  yang  mana  uang  tersebut  diserahkan  kapada Sakhak  Kute/MAA setempat, digunakan untuk pembuatan jalan desa  atau keperluan lainnya.
10. Bila dalam kehidupan masyarakat Suku Alas didapati perbuatan Adat telangke yang mana perbuatan  ini  dapat  mengakibatkan  perbuatan bujul di  atas  maka  si  telangke    dikenakan denda dengan pinang mufakat. 7
7 Abu Qasim,  Wakil  Ketua  MAA  Aceh  Tenggara,  pada  tanggal  20  November  2009,  di  Kuta  Cane  Aceh Tenggara.
b. Sanksi dan denda adat kepada sipenangko (pencuri)
1. Nangko atau mencuri barang orang lain atau hak milik perorangan atau masyarakat adat, bagi pencuri yang masih di bawah umur (anak-anak) kedapatan maka barang yang di curi harus di kembalikan  penuh  kepada  empunya  melalui Sakhak Kute/MAA  desa  tempat  terjadinya pelanggaran adat dan didenda dengan per enembelas penengah hingga mbelin (Rp.160.000- Rp.1.600.000.-)  serta ngateken  kesalahan.  Apabila  yang  mencuri  tersebut    sudah  tergolong dewasa,  disamping  harus  mengembalikan  barang  yang dicuri  dikenakan  juga  denda tiga puluh dua penengah hingga embelin(Rp.320.000-Rp.3.200.000).
2. Bagi saksi atau pihak  atau pihak yang menangkap terjadinya pelanggaran adat (mencuri harta orang  lain)  secara  otomatis  diangkat  menjadi  perangkat Sakhak  Kute/MAA  desa  setempat dan dijamin keselamatnnya  oleh Sakhak Kute/MAA desa di seluruh tanah Alas dan Sakhak Kute/MAA Aceh Tenggara.
3. Bagi saksi yang tidak melapor tindak kejahatan pelanggaran adat tersebut di atas maka dapat dikategorikan sebagi persekongkolan, maka kepada yang bersekongkol dikenakan denda adat dua kali lipat dari denda kepada si pencuri.
4. Bila ditemukan ada cuak (mate-mate) atau informan dalam desa maka diketegorikan sebagai perusak pagakh  kute (pagar  kampung), maka  terhadap  yang  demikian  diberikan  sanksi  dan denda adat sama dengan pencuri dewasa.
5.  Bila  si  pencuri  tdak  membayar  denda  adat  dalam  kurun  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam persidangan, maka Sakhak Kute/MAA desa tempat kejadian akan membuat bekhite atau surat pengumuman  tentang  kasus  pencurian  tersebut  kepada  beberapa  desa  tetangga, Sakhak Kute/MAA  Kecamatan,  dan Sakhak  Kute/MAA  Kabupaten  yang  mana  pembayara  denda dibebankan  kepada  warga  desa  si  pencuri  atas  desakan Sakhak  Kute/MAA  desa  di  seluruh Tanah  Alas  serta  dijatuhi  sanksi cabur  pinang  bagi  si  pelaku  (dikucilkan  atau  diusir  dari desa atau wilayah kemukiman setempat untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya).
6. Dheleng (hutan)  sebagai  kekayaan  Imum/kepala  mukim  bersama  rakyatnya  di  tanah  Alas adalah  selebar  wilayah  pemukiman  dengan  luas  sepanjang  jauhnya  jarak  yang  kita  tempu berjalan  kaki  selama  setengah  hari  ke  dalam  hutan  hingga dhalan/  pasakh  mesusun yang dimanfaatkan  sebatas  tidak  merusak  aliran  sungai/ pakhi  jume demi  untuk  keperluan pertanian/ persawahan dan keperluan rakyat lainnya.
7.  Pencuri  hasil  hutan  dan  perusak  (penebang  kayu),  pengambilan  rotan  dan  produk  non  kayu tanpa  sepengetahuan Sakhak  Kute/MAA  desa  setempat  dan  tanpa  seizin  dari  Imum/mukim akan  dikenakan  sanksi  adat  dengan  menyerahkan  hasil  curiannya  dimana  terjadinya pelanggaran  adat  tersebut  serta  dikenakan  denda tiga  puluh  dua  penengah hingga embelin(Rp.320.000-Rp.3.200.000) bagi si pelaku.
8. Bagi seorang pengebom, penyetrum, peracun  dan pemusnah ikan jurung,  cih khmis, cih situ dan jenis ikan lainnya di sepanjang sungai Lawe Alas, sungai-sungai kecil, irigasi desa, dan tali  air  di  seluruh  wilayah  tanah  Alas  akan  dikenaka  denda  berupa ngateken  kesalahan. Sedangkan  ikan  hasil  tangkapan  yang  di  luar  ketentua  adat  akan  dikembalikan  ke Sakhak Kute/MAA  desa  setempat  serta  membayar  denda tiga  puluh  dua  penengah hingga embelin (Rp.320.000-Rp.3.200.000) bagi si pelaku.
9.  Bagi  seseorang  yang  mengambil  di  wilayah pinahan (lubuk  larangan)  dan  sejenisnya  tanpa seizin masyarakat adat. Maka dikenakan sanksi ngateken kesalahen dan mengembalikan hasil ikan  tangkapan  kepada Sakhak  Kute/MAA  setempat  untuk  diserakan  kepada  pemilkiya  serta membayar  denda tiga  puluh  dua  penengah hingga embelin(Rp.320.000-Rp.3.200.000.-)  bagi si pelaku.
10. Bagi seseorang yang mengambil, menangkap atau memburu satwa liar dan sejenisnya dengan tanpa  seizin Sakhak  Kute/MAA  maka  akan  dikenakan  sanksi  adat ngateken  kesalahen dan mengembalikan hasil buruan atau tangkapannya tersebut kepada Sakhak Kute/MAA setempat untuk  dikembalikan  kehabitatnya  bila  masih  hidup  serta  membayar  denda tiga  puluh  dua penengah hingga embelin(Rp.320.000-Rp.3.200.000.-) bagi sipelaku. 8
c. Sanksi dan Denda Adat kepada si Penjudi:
1. Bagi seseorang yang kedapatan berjudi maka  dikenakan sanksi adat ngateken kesalahan kepada  pihak  desa  setempat  serta  dikenakan  denda  tiga  puluh  dua  penengah  hingga mbelin (Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000,-) bagi si pelaku.
2. Bila  pelanggaran  adat  ini  tidak  dibayar  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  sidang dan  bahkan  mengulanginya  lagi  maka Sakhak  Kute/MAA  setempat  akan  membuat bekhita atau  surat  pengumuman  tentang  kasus  judi  tersebut  ke  beberapa  desa  tetangga,
. 8 Ibid.
Sakhak  Kute/MAA  Kecamatan,  dan Sakhak  Kute/MAA  Kabupaten  yang  mana  pemb Sakhak Kute/MAA desa di seluruh  Tanah Alas serta dijatuhi sanksi cabur pinang bagi si pelaku (dikucilkan atau diusir dari desa atau wilayah kemukiman setempat untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya). 9
d.  Sanksi dan denda Adat kepada si Penjual minuman keras
1. Bagi  seseorang  yang  menjual  atau  memproduksi  minuman  keras,  yang  termasuk  di dalamnya tuak dan sejenisnya di Tanah Alas maka akan dikenakan sanksi adat ngateken kesalahan kepada pihak desa setempat atau tetangga dimana terjadinya pelanggaran adat, di samping harus membayar denda tiga pulu dua penengah hingga mbelin (Rp. 320.000 – Rp. 3.200.000,-) bagi si pelaku.
2. Bagi  desa  yang  tidak  memberikan  hukuman  kepada  si  penjual  atau  yang  memproduksi minuman  keras  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  di  atas,  maka  dapat dikategorikan sebagai persekongkolan, bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  lokasi  penjualan  akan dikenakan sanksi adat dua kali lipat dari denda yang diperoleh oleh  si penjual aatu yang memproduksi.  Sedangkan  sepertiga  dari  jumlah  denda  tersebut  akan  diberikan kepada pihak  saksi  yang  mengadukan  pelanggaran  adat,  selebihnya  menjadi  hak  mukim setempat.
3. Bila  denda  tersebut  tidak  dibayar  oleh  penjual,  atau  yang  memproduksi  serta  desa  yang bersekongkol pada  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  sidang  maka Sakhak  Kute/MAA kabupaten  dan Sakhak  Kute/MAA  desa  yang  menemukan  pelanggaran  adat  akan membuat  surat  pengumuman  kasus  pelanggaran  adat  tersebut  kepada  seluruh  desa  di seluruh desa di Tanah Alas. 10
e. Sanksi dan denda Nungsung (memfitnah) dan membuat keresahan masyarakat.
1. Bila  seseorang  ,  melakukan  perbuatan  nungsung  atau  fitnah  kepada  pihak  lain  atau berlaku bohong dan menjatuhkan marwah serta harga diri seseorang yang membuat malu keluarganya,  familinya,  serta  seluruh  masyarakat    desa  dan  marganya.  Untuk
9 Hasil wawancara dengan Bapak Kamisam Pelis seorang Angota MAA di Aceh Tenggara pada tanggal 19 November 2009.
10 Ibid.
mengembalikan nama baik seseorang  yang dipermalukan kepada pihak yang memfitnah di denda adat perenem belasen cuut hingga mbelin (Rp.16.000-Rp. 1.600.000,-) dan  di haruskan ngateken kesalahen.
2. Bila fitnah tidak membahayakan, hanya sekedar gurauan antar  impal atau hanya bohong belaka atau hanya omongan di lepau tidak dikategorika fitnah.
3. Seseorang atau kelompok orang akibat perbuatan dan tindak tanduknya dapat meresahkan perorangan dari masyarakat adat ataa kelompok masyarakat adat, maka  dikenakan denda perenem  belasan  cuut  hingga  mbelin (Rp.  16.000 – Rp.  1.600.000.-)  dan  diharuskan ngateken kesalahen.
4. Seseorang  atau  kelompok  orang  yang  meresahkan  masyarakat  adat  lebih  dari  satu kute (pencuri  ulung,  pembunuh  sadis  dan  profesional,  pelaku  maksiat  dan  sejenisnya),  maka pengulu kute- pengulu kute bersangkutan bersama dengan beberapa penghulu semukiman dengan  kemukiman  lain  yang  bertetangga  dapat  memutuskan  hukuman  yang  pantas diberikan kepada tindak pidana yang dimaksud. 11
Adapun kesenian yang dapat menyumban g ke arah syari’at Islam: antara lain seperti yang disebut di Aceh dengan medike, merukon dalam bahasa Alas disebut ngekhane. Ada juga  yang disebut  dengan mesekat.  Mesekat adalah  tarian  yang  dibawakan  oleh  anak-anak  sampai  orang dewasas  ecara  berkelompok  dengan  posisi  berbaris  seperti  halnya  orang  shalat  saat  membaca tahayatul akhir. Dalam permainan mesekat biasanya yag dipilih menjadi imam adalah kadi atau she yang  nantinya  menjadi  panutan  dalam  gerak  dan  syair  yang  dibacakan  secara  serentak  dan serasi,  dilaksanakan  dengan  irama shalawat dan qasidah. Gerak  tangan  permulaan  seperti  cara orang  yang sedang mengambil air wudluk, mengkaji  sifat-sifat Allah SWT  yang berada dalam tubuh manusia, selanjutnya semakin hari semakin diperindah, gerakan diulang-ulang dan diiringi syair yang berisikan keagungan.
Tari  mesekat  melahirkan  suatu  karya  seni  yang  sifatnya  klasik  tradisional,  cara membawakannya  harus  menghapalkan  dari  berbagai  lagam/syair  atau  dengan  cara  berurutan, dalam permainannya peserta memakai baju adat yang mana jumlahnya minimal 18 orang
11 Hasil  wawancara  dengan  Hibban  ketua  pemuda  desa  Perapat  Hulu  Kecamatan  Babussalam,  Aceh Tenggara pada tanggal 18 November 2009.
Dalam  syairnya  mesekat  dapat  pula  diartikan  sebagai  himbauan  kepada  masyarakat  atau pemerintahan  desa,  camat,  kabupaten  tentang  hal-hal  pembangunan  yang  diperlukan  dalam masyarakat, dan menertibkan hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat dan lain sebagainya. 12
Namun demikian ada pula adat masyarakat Alas yang bertentangan dengan Syari’at Islam antara  lain: mepahukh (pacaran),  mangiri (memadikan  pengantin  petempuan  oleh  semua undangan  baik  perempuan  ataupun  laki-laki  dengan  cara  setiap  orang  yang  datang  mengusap bagian  kepala  si  perempuan), nembah (menyembah  kaki  orang  tua  yang  mana  kaki  tersebut diluruskan  ketika  duduk,  dengan  membawa  beras  sebambu,  air  seceret), mebadas (mengambil kembali  anak  perempuan  yang  sudah  menjadi  janda  ke  pangkuan  keluarganya  tanpa memperdulikan anak dari si janda).
Selain  hal  di  atas  pada  akhir-akhir  ini,  budaya  jilbab  lebih  banyak  dengan  memakai igal (seperti topi yang terbuat dari kain yang hanya menutup kepala, ini digunakan oleh perempuan). Padahal  menurut  Kamisan  Pelis  budaya  asli  adat  Alas  selain  mengggunkan  jilbab  juga menggunakan  kain  panjang  sebagai  penutup  aurat  agar  tertutup  lebih  sempurna. 13 Disisi  lain budaya Alas dalam keseniannya khususnya seperti ngekhane (berbalas pantun), mesekat, landok Alun (seperti  tarian  Silat),  dan  sebagainya  dalam  acara-acara  adat  sudah  banyak  digantikan dengan band/ keyboard yang aslinya itu berasal dari budaya Batak Karo. Dimana wilayah Batak Karo bersebelahan denagn wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. 14
Berlakunya  syari’at  Islam  di  Aceh  tampaknya  memberikan  pengaruh  yang  meskipun belum terlihat nyata namun mulai terlihat dengan adanya penurunan tingkat perbuatan maksiat, dimana  dulunya  perbuatan  maksiat  sering  dilakukan  secara  terbuka  seperti  judi  dan miras,  kini walaupun ada yang melakukan tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Demikianlah  dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kini  di  tanah  Alas  sedang  terjadi pergumulan    di  dalam  adat  Alas  antara  budaya  yang  mengedepankan  syariat  Islam  dengan
12 Hasil  wawancara  dengan  H.  Muhammad  Abbas,  Lc.  ,  Imam  Mesjid  Desa  Perapat  Hulu  Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara  pada  tanggal 18 November 2009.
13 Wawancara dengan Ibu Umi warga desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 November 2009.
14 Wawancara dengan  Ibu  Ilhamiyah,  Isteri  Imam  Mesjid  Desa  Perapat  Hulu  Kecamatan  Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 20 November 2009.
Wawancara  dengan  Ibu  Fahmi  warga  desa  Perapat  Hulu  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh Tenggara pada tanggal 21November 2009.
kebudayaan  yang  mengedepankan  nafsu/hedonisme  dan  pengaruh-pengaruh  luar  yang  tidak Islami.  Untuk  itu  perlu  dilestarikan  kembali  budaya-budaya  yang  Islami  dan  merevisi  budaya- budaya  yang  tidak  Islam  dalam  rangka  membangun  Aceh  secara  umum  dan  Aceh  Tenggara secara khusus untuk mencapai negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur.

## DAFTAR PUSTAKA
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, dan Isu Federalisasi sebagai Alternatif, (PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta 2002).
Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabean, Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
Tim Penyusun Musyawarah Adat Alas dan Gayo, Komisi – A (Adat Alas) 2003,   (Kuta Cane: MAA Aceh Tenggara, 2003)
Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong
Daftar wawancara:
Abu  Qasim,  Wakil  Ketua  MAA  Aceh  Tenggara, Wawancara, tanggal  20  November  2013,  di Kuta Cane Aceh Tenggara.
Alasta  ,  S.Ag, pengulu (kepala  Desa)  desa  Perapat  Hulu,  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, tanggal 20 November 2013.
Fatimah warga  desa  Perapat  Hulu  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh  Tenggara, Wawancara, tanggal 21November 2013.
Hibban ketua pemuda desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, Wawancara, tanggal 18 November 2013.
H.  Muhammad  Abbas,  Lc.  ,  Imam  Mesjid  Desa  Perapat  Hulu  Kecamatan  Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, tanggal 18 November 201.3
Ilhamiyah,  Isteri  Imam  Mesjid  Desa  Perapat  Hulu  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh Tenggara, Wawancara, tanggal 20 November 2013
Jumadin,  Imam  Kampung  desa  Perapat  Hulu,  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh Tenggara, Wawancara, tanggal 20 November 2013.
Japarin  ,  seorang  tokoh  Adat  di  desa  Perapat  Hilir  Kecamatan  Babussalam  Aceh  Tenggara,

## Wawancara, tanggal 20 November 2013.
Kamisam  Pelis  seorang  Angota  MAA  di  Aceh  Tenggara, Wawancara,tanggal  19  November 2013.
Umi warga desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, tanggal 18 November 2013.