Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108

## PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH OLEH KEPALA DESA BERBEDA TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2017/PN.Lht)
(The Issue of SKT by Different Head of Districts Toward The Same Land Object
(Case Study Verdict Number 14/PDT.G/2017/PN.Lht ))
Siska Riskiyanti
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
siskariskiyanti@gmail.com

## Abstrak
Suatu  objek  tanah  yang  terletak  di  2  (dua)  wilayah  desa  akan  menimbulkan permasalahan  kewenangan  desa  mana  yang  dapat  memberikan  Surat  Keterangan Tanah sebagai dokumen pendukung dalam proses pendaftaran tanah, seperti yang terjadi pada kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor 14/PDT.G/2017/PN.Lht.  Dalam  tulisan  ini  permasalahan  yang  diangkat  ialah bagaimana pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara fiscal  cadastre maupun rechtcadastre dan  bagaimana  keabsahan  dan  kedudukan Surat  Keterangan  Tanah  yang  digunakan  untuk  permohonan  pendaftaran  tanah berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sebagai  bentuk  pelaksanaan pendaftaran  tanah.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut  digunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Sehingga  didapat  simpulan  bahwa  pembuktian  hak atas  tanah  bagi  tanah  yang  belum  terdaftar  baik  secara fiscal  cadastre maupun rechtscadastre akan  sulit  dibuktikan  selama  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah sesuai  dengan  PP  Pendaftaran  Tanah  1997  terhadap  hak  atas  tanah  tersebut. Sedangkan  keabsahan  dan  kedudukan  Surat  Keterangan  Tanah  yang  digunakan untuk  permohonan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  undang-undang  pokok  agraria sebagai  bentuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  belum  dapat  dibuktikan  karena
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Surat  Keterangan  Tanah  telah  dikeluarkan  oleh  2  (dua)  wilayah  berbeda  yang batas-batas desa-nya belum jelas.
Kata kunci: Surat Keterangan Tanah, Pendaftaran Tanah, Batas Desa

## Abstract
A problem when a land object in an area belongs to 2 (two) villages occurs since there  is  question  on  which  authority  could  give  the  SKT  as  the  supporting document  in  the  land  registration  process,  as  what  happened  in  court  ruling  of Lahat  District  Court  number  14/PDT.G/2017/PN.Lht.  This  study  discusses  how the  right  verification  on  land  for  unregistered  land  is  in  fiscal  cadastre  and rechtcadastre  and  how  the  legality  and  position  of  SKT  used  based  on  Basic Agrarian  Law  as  a  land  registry  implementation.  The  method  used  is  normative method. Based on the research held, it will be hard to show when there is no land registry of Government Ordinance of Land Registry 1997 toward the land rights. The legality and position of SKT have not been able to be proven since SKT has been issued by 2 (two) different districts whose boundaries are not clear yet.
Keywords : SKT, land registration , different districts

## A. Pendahuluan
Tujuan  kepastian  hukum  pada  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (untuk selanjutnya  Undang-Undang  Pokok  Agraria)  “untuk  menjamin  kepastian hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia,  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah” 1 makna  pasal  tersebut  mewajibkan  pemilik  tanah untuk melakukan pendaftaran tanah.
Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP  Pendaftaran  Tanah  1997)  yang  dilengkapi  dengan  Peraturan  Menteri
1 I  Ketut  Oka  Setiawan, Hukum  Pendaftaran  Tanah  (Bagian  Hukum  Pertanhan) ,  (Jakarta: FHUP Pers, 2018), hlm. 1.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Negara  Agraria  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  PMNA  Ketentuan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah).  Pasal  23  huruf  a  PP  Pendaftaran  Tanah 1997  jo.  Pasal  76  PMNA  Ketentuan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  telah menentukan  dokumen-dokumen  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  proses pendaftaran tanah. Salah satu contoh dokumen yang diperlukan adalah Surat Keterangan  Tanah  (untuk  selanjutnya  disebut  SKT)  yang  dikeluarkan  oleh kepala desa sebagai lampiran berkas terhadap permohonan proses pendaftaran tanah  pertama  kali  atau  lazimnya  disebut  pensertipikatan  atau  penerbitan sertipikat pertama kali.
Dalam hal pendaftaran tanah akan menimbulkan masalah ketika 1 (satu) objek  tanah  terletak  di  lokasi  yang  masuk  ke  dalam  wilayah  2  (dua)  desa. Sehingga, menimbulkan pertanyaan kewenangan desa yang mana yang dapat memberikan  surat  keterangan  sebagai  dokumen  pendukung  dalam  proses pendaftaran  tanah.  SKT  dalam  permasalahan  ini  akan  mengalami persinggungan  ketika  dihadapkan  antara  hukum  administrasi  negara  dengan hukum  agraria.  Dampak  dari  persinggungan  tersebut  adalah  dibeberapa daerah tertentu belum terdapat administrasi mengenai fiscal cadastre , karena di  daerah  tersebut  seharusnya  bukan  menerbitkan  SKT,  tetapi  menerbitkan surat girik, ketitir dan sebagainya.
Pada  dasarnya  SKT  merupakan  langkah  lebih  lanjut  dari  penguasaan fisik  supaya  diakui  hak  atas  tanahnya.  Namun,  apakah  SKT  itu  merupakan bentuk lanjutan dari penguasaan tanah negara ataukah tindak lanjut dari tanah bekas  hak  milik  adat,  hal  inilah  yang  akan  dianalisis  selanjutnya.  Kasus seperti  ini  sangat  mungkin  terjadi  terutama  ketika  terjadi  pemekaran  desa. Pemekaran desa dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  (untuk  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Desa  2014.). Desa  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  satuan  pemerintahan  terbawah  yang mempunyai  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Dengan perkataan lain, desa adalah sebuah daerah otonom di samping daerah otonom
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
I  dan  II,  yang  tidak  berasal  dari  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah yang lebih atas, jadi tidak ada penyerahan urusan pemerintahan kepada desa. 2
Permasalahan  ini  dirasa  penting  agar  dapat  memperjelas  batas-batas wilayah  desa  sehingga  warga  desa  memiliki  kepastian  hukum  hak  atas tanahnya  dan  tidak  ragu  dalam  melakukan  proses  pendaftaran  tanah  kepada kantor pertanahan setempat. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut temuan terkait permasalahan tentang ketidakpastian mengenai tanah di wilayah Lahat. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  kasus  sengketa  tanah  seperti  yang  terjadi dalam  putusan  perkara  Nomor  14/PDT.G/PN.Lht.  Sehingga,  permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah:
1. Bagaimana  pembuktian  hak  atas  tanah  bagi  tanah  yang  belum  terdaftar baik  secara fiscal  cadastre maupun rechtcadastre terhadap  Putusan Perkara Nomor 14/PDT.G/PN.Lht.?
2. Bagaimana  keabsahan  dan  kedudukan  Surat  Keterangan  Tanah  yang digunakan  untuk  permohonan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  Undang- Undang  Pokok  Agraria  sebagai  bentuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah dikaitkan dengan kasus perkara Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 14/PDT.G/2017/PN.Lht.?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini,  secara  umum  digunakan  pendekatan  yuridis normatif.  Sesuai  dengan  jenis  penelitian  dan  pendekatan  masalah  yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui  data  tertulis  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini sehingga didapat data sekunder 3 terdiri dari:
2 Philipus  M.  Hadjon  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  to  the Indonesian  Administrative  Law) ,  Cetakan  Kesembilan,  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2005), hlm. 122.
3 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitan  Hukum ,  Cet.  Ke-3.  (Jakarta:  Universitas Indonesia, 1984), hlm. 21.
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  “bahan-bahan  hukum  yang  mengikat” 4
seperti  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Desa  2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah 1961); PP Pendaftaran Tanah  1997;  PMNA  Ketentuan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah;  Surat Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (untuk selanjutnya disebut Surat Edaran BPNRI 2013 tentang SKT).
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  buku  yang ditulis  oleh  para  ahli  dibidang  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai pendapat  dari  para  ahli,  artikel,  jurnal,  skripsi,  dan  penulisan  ilmiah lainnya.  Dalam  penulisan  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan adalah hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan  Hukum  Tertier  yaitu  “bahan-bahan  yang  memberikan  informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.” 5 Dalam penulisan ini, bahan hukum  tersier  yang  digunakan  adalah  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, abstrak dan jenis-jenis sumber tertier lainnya.
Disamping  studi  dokumen,  juga  dilakukan  wawancara  dengan  para pakar seperti  dalam bidang keagrariaan dan pertanahan kepada Arie Sukanti Hutagalung.

## C. Pembahasan
1. Kasus Posisi
Dalam putusan perkara  Nomor 14/PDT.G/PN.Lht.  tersebut,  yang menjadi  objek  sengketa  adalah  1  (satu)  bidang  tanah  penggugat  yang terletak  di  Jalan  Setapak  Dusun  II  di  Kelurahan  Kota  Baru,  Kecamatan Lahat,  Kabupaten  Lahat  dengan  luas  tanah  ±  8450  M 2 (delapan  ribu empat ratus lima puluh meter persegi). Adapun yang menjadi penggugat adalah  Ibrahim  Bin  Abu  Bakar,  sementara  yang  menjadi  pihak
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cet. Ke-15, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.
5 Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari, Nukilan:  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm. 29.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
tergugatnya  terdiri  dari  2  (dua)  orang  yaitu  Kuswari  dan  Muhammad. Masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengklaim bahwa  objek  sengketa  tersebut  adalah  miliknya  berdasarkan  bukti kepemilikan  yang  diterima  masing-masing  pihak  dari  instansi  setempat dalam hal ini Lurah Kota Baru dan Kepala Desa Pagar Negara.
Penggugat  telah  menguasai  objek  tanah  sejak  tahun  1980  secara terus  menerus  tanpa  adanya  sengketa,  tidak  dalam  keadaan  tergadai dengan  orang  lain  dan  tidak  pernah  terjual.  Kemudian  terhadap  objek tanah tersebut dibuat Surat Keterangan Hak atas Tanah yang teregister di Kepala Desa Kota Baru Nomor: 244.T/KTB/VI/93 yang dilampiri Berita Acara  Pemeriksaan/  Pengukuran  Tanah  Kebun  di  wilayah  Desa  Kota Baru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
Tergugat  telah  menguasai  objek  tanah  tersebut  sejak  tahun  1968 yang  didapat  dari  neneknya  yang  bernama  Seraif  yang  dibeli  dari Saudara Sidin dan dinyatakan dalam Surat SPH tanggal 5 Februari 1998 dari  Kepala  Desa  Pagar  Negara  yang  ditandatangani  oleh  Saihuni Siambat dengan Nomor 58/PN/II/1998 dan selanjutnya dikeluarkan SKT dari  Camat  Lahat  berdasarkan  Surat  Kades  Pagar  Negara  tanggal  5 Februari  1998  Nomor  07/PN/II/1998  yang  diketahui  oleh  Camat  Lahat tanggal 9 Februari 1998 Nomor 159/SKT/I/98.
Dalam  putusan  perkara  Nomor  14/PDT.G/PN.Lht.  tersebut, menurut  kesaksian  dari  Sekretaris  Desa  Pagar  Negara  dan  Camat  Lahat sejak tahun 2003 sampai dengan saat persidangan, belum ada aturan yang definitif mengenai batas wilayah antara Desa Kota Baru dan Desa Pagar Negara  karena  belum  ada  kejelasan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Lahat. Selanjutnya  menurut  Majelis  Hakim,  pertimbangan  hukumnya  yaitu siapa  yang  lebih  dahulu  memiliki  surat  bukti  dasar  kepemilikan,  hal  ini sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdata.
2. Pembuktian  Hak  Atas  Tanah  Bagi  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar Baik  Secara Fiscal  Cadastre Maupun Rechtscadastre terhadap Putusan Perkara Nomor 14/PDT.G/PN.Lht.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Boedi  Harsono  memberikan  pengertian  pendaftaran  tanah  sebagai berikut: 6
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh  Negara/Pemerintah  secara  terus  menerus  dan  teratur,  berupa pengumpulan  keterangan  atau  data  tertentu  mengenai  tanah-tanah tertentu  yang  ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan, penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda-buktinya dan
pemeliharaannya.”
Pengertian  pendaftaran  tanah  selanjutnya  baru  dimuat  dalam undang-undang pada Pasal 1 angka 1 PP Pendaftaran Tanah 1997,  yang merupakan  penyempurnaan  dari  ruang  lingkup  kegiatan  pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria dan Bab II tentang Pengukuran, Pemetaan Dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah pada PP Pendaftaran Tanah 1961.
Dari  pengertian-pengertian  tersebut,  “pendaftaran  tanah  yang dimaksud  selain  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  juga merupakan alat pembuktian yang kuat.” 7
Jaminan  kepastian  hukum  dari  tujuan  pendaftaran  tanah  menurut Urip  Santoso,  dikenal  dengan  sebutan rechts  cadastre / legal  cadaster (kadaster  hak),  maksudnya  adalah  kadaster  yang  hendak  mewujudkan kepastian hukum dalam hal kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak dengan hasil akhir berupa sertipikat sebagai tanda bukti haknya. 8
Di  Indonesia,  selain rechts  cadaster / legal  cadaster dikenal  juga bentuk  kadaster  lain  yaitu fiscal  cadaster / belasting  cadaster (kadaster pajak),  maksudnya  adalah  suatu  bentuk  kadaster  yang  diadakan  untuk
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional , Edisi Keduabelas (ediri revisi) (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 72
7 Y.W.  Sunindhia  Dan  Ninik  Widiyanti, Pembaharuan  Hukum  Agraria  (Beberapa Pemikiran) , Cetakan Pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 136.
8 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif ,  Edisi  Pertama,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 278.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
keperluan  pemungutan  pajak  atas  tanah  yang  adil  dan  merata 9 dengan hasil  akhir  berupa  surat  tanda  bukti  pembayaran  pajak  atas  tanah,  yang sekarang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (untuk  selanjutnya  disebut  SPPT PBB). 10
Pemungutan  pajak  pada fiscal  cadaster / belasting  cadaster dapat dilakukan  dengan  mengetahui  berapa  luas  tanah  si  wajib  pajak  maupun penggunaannya sebagai objek kadaster pajak yang disebut bidang-bidang tanah  pajak,  karena  nilai  tanah  ditentukan  oleh  luas  tanah  dan penggunannya. 11 “Batas-batas  pada  peta  kadaster  pajak  pada  umumnya merupakan  batas-batas  penggunaannya  yang  sama  dengan  batas-batas yang dapat dilihat secara nyata karena pengukurannya dan pemetaannya tidak memerlukan ketelitian yang tinggi.” 12
Berdasarkan  bukti  kepemilikan  dari  2  (dua)  desa  berbeda  yang dimiliki  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  inilah  yang  membuat ketidakjelasan  siapa  sebenarnya  yang  berhak  atas  kepemilikan  objek tanah  tersebut  dan  yang  mana  yang  lebih  memiliki  kepastian  hukum terhadap kepemilikan objek tanah itu. Berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan  dengan  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Lahat  nomor 14/PDT.G/2017/PN.Lht  mengenai  sengketa  tanah  antara  Ibrahim  Bin Abubakar  sebagai  Penggugat  melawan  Kuswari  sebagai  Tergugat  I  dan Muhamad  sebagai  Tergugat  II,  maka  terhadap  tanah  objek  terperkara termasuk  ke  dalam  tanah  yang  belum  terdaftar.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  belum  terdapatnya  buku  tanah  dan  sertipikat  tanah  yang  terdiri dari  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur  sebagai  alat  bukti  tertulis  yang dihasilkan  dari  proses  akhir  pendaftaran  tanah.  Selanjutnya  apabila dilihat  dari  alat  bukti  yang  dihadirkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara
9 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2 , Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2004), hlm. 9.
10 Urip Santoso, Op. cit. , hlm. 278.
11 Ali Achmad Chomzah, Op. cit. , hlm. 9.
12 Ibid .
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
maka  tanah  objek  terperkara  bukan  merupakan  tanah  yang  termasuk  ke dalam bentuk kadaster hak atau rechts cadastre / legal cadaster melainkan termasuk  ke  dalam  bentuk  kadaster  pajak  atau fiscal  cadaster / belasting cadaster .
Tanah objek terperkara tersebut merupakan tanah yang termasuk ke dalam  bentuk  kadaster  pajak  atau fiscal  cadaster / belasting  cadaster karena sesuai dengan alat  bukti tertulis  yang dihadirkan oleh para pihak yang  dalam  hal  ini  pihak  Penggugat  mengajukan  alat  bukti  surat sebagaimana dalam Bukti P.5 yaitu fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (STTS  PBB)  tahun  2012,  2013,  dan  2016, atas nama Ibrahim Abu Bakar, B. A., sedangkan alat bukti tertulis  yang dihadirkan  oleh  pihak  para  Tergugat  berdasarkan  Bukti  T.11  yaitu fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan (STTS PBB) tahun 1991, 2001, 2016, dan 2017 atas nama Tunadi.
Dengan  demikian,  terhadap  objek  terperkara  tersebut  walaupun termasuk  ke  dalam  bentuk fiscal  cadastre tetap  masih  belum  dapat dibuktikan hak atas tanahnya karena belum dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997. Oleh karena itu, pembuktian hak atas tanah bagi tanah yang belum terdaftar baik secara fiscal cadastre maupun secara rechtscadastre akan sulit dibuktikan atau dapat dikatakan tidak  bisa  dibuktikan  selama  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah  sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997 karena baik SPPT PBB maupun SKT bukan  merupakan  tanda  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  namun  dapat dijadikan  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  tanah  permulaan  yang  dapat segera dikuatkan dengan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan sertipikat.
3. Keabsahan  Dan  Kedudukan  SKT  Yang  Digunakan  Untuk Permohonan  Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan  Undang-Undang Pokok  Agraria  Sebagai  Bentuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Dikaitkan  Dengan  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lahat  Nomor 14/PDT.G/2017/PN.Lht.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Pendaftaran  tanah  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah berdasarkan Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah 1997, maka untuk tanah yang  belum  terdaftar  harus  dilakukan  pendaftaran  tanah  karena pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak akan memberikan beberapa manfaat seperti rasa aman, dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya, memudahkan dalam pelaksaaan peralihan hak, harga  tanah  akan  menjadi  lebih  tinggi,  dapat  dijadikan  jaminan  utang dengan dibebani hak tanggungan, dan penetapan SPPT PBB tidak mudah keliru.
Pendaftaran  tanah  dapat  dilakukan  apabila  memenuhi  unsur-unsur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP Pendaftaran Tanah 1997 yaitu adanya sengkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan  teratur.  Seperti  pendapat  Soedikno  Mertokusumo  yang  dikutip  oleh Urip Santoso, selain unsur-unsur, pendaftaran tanah yang diselengarakan juga  harus  berasaskan specialiteit dan openbaarheid . Specialiteit dalam hal  ini  diartikan  sebagai  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang diselenggarakan  atas  dasar  peraturan  perundang-undangan  tertentu, sedangkan openbaarheid diartikan  sebagai  asas  publisitas  yang memberikan informasi secara terbuka untuk umum mengenai data yuridis atas tanah tersebut. 13
Berdasarkan  unsur  dan  asas  pendaftaran  tanah  tersebut,  maka pendaftaran  tanah  dapat  memberikan  banyak  manfaat  baik  terhadap pemegang  hak  itu  sendiri  yang  akan  merasa  aman,  terhadap  pemerintah dengan  terwujudnya  tertib  administrasi  pertanahan  dan  terhadap  calon pembeli  sebelum  melakukan  perbuatan  hukum  dapat  memberikan keterangan  jelas  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah  yang  akan dibelinya.
Pelaksanaan pendaftaran hak-hak atas tanah pada pendaftaran tanah mengenal  2  (dua)  macam  sistem  pendaftaran  tanah  yaitu  sistem
13 Sudikno Mertokusumo, Hukum Dan Politik Agraria , (Jakarta: Karunika, 1998), hlm. 99.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
pendaftaran  akta  ( registration  of  deeds )  dan  sistem  pendaftaran  hak ( registration of titles ) yang dalam hal itu dari kedua sistem tersebut baik dalam  sistem  pendaftaran  akta  maupun  sistem  pendaftaran  hak,  tiap pemberian  atau  menciptakan  hak  baru  harus  dibuktikan  dengan  suatu akta  karena  akta  tersebut  merupakan  sumber  data  yuridis  yang  memuat data  yuridis  yang  bersangkutan  seperti  perbuatan  hukumnya,  haknya, penerima haknya, dan hak apa yang dibebankan. 14
Berdasarkan  uraian  di  atas  bila  dikaitkan  dengan  kasus  putusan Pengadilan  Negeri  Lahat  nomor  14/PDT.G/2017/PN.Lht  mengenai sengketa tanah yang berada di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, maka terhadap  objek  tanah  terperkara  tersebut  harus  dilakukan  pendaftaran tanah  agar  tercapai  tujuan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum serta  dapat  memberikan  manfaat  kepada  pemegang  hak  atas  tanahnya. Pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  tersebut  harus  memperhatikan  sistem pendaftaran tanahnya karena dalam hal pemberian atau menciptakan hak baru  harus  dapat  membuktikan  dengan  suatu  akta  sebagai  sumber  data yuridis  yang  memuat  data  yuridis  dari  tanah  tersebut  seperti  perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, dan hak apa yang dibebankan.
Pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  memberikan  kepastian  hukum harus  sejalan  dengan  keadilan  dan  kemanfaatan  dalam  satu  garis  sesuai dengan  teori  hukum  progresif  yang  digagas  oleh  Satjipto  Rahardjo. Hukum secara progresif dapat diartikan dalam menempatkan pentingnya persoalan  kemanusiaan  harus  berani  diletakkan  lebih  tinggi  daripada peraturan  karena  faktor  kemanusiaan  lebih  penting  dari  hukum  dan  hal tersebut  berhubungan  dengan  perwujudan  keadilan  sosial 15 sebagai keadilan substantif Pancasila 16 .
14 Boedi Harsono, Op. cit. , hlm. 76.
15 Bayu  Setiawan, Penerapan  Hukum  Progresif  Oleh  Hakim  Untuk  Mewujudkan  Keadilan Substantif  Transendensi ,  Jurnal  Kosmik  Hukum,  Vol.  18,  No.  1,  2018,  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
16 A.  Sukris  Sarmadi,  “Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah  Hukum  Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 12, Issue 2, 2012).
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Pembuatan  SKT  merupakan  dokumen  wajib  untuk  melakukan pendaftaran  tanah  pertama  kali.  Penyelengaraan  pendaftaran  tanah  yang efektif  juga  menjadi  salah  satu  aspek  yang  harus  diperhatikan.  Efektif dalam hal ini berarti  bahwa proses pendaftaran tanah tidak mempersulit dan dapat menghasilkan alat bukti yang kuat atas tanah. 17
SKT  merupakan  suatu  bukti  kepemilikan  atas  suatu  tanah  yang masih belum bersertifikat, karena itu SKT dibutuhkan sebagai salah satu dokumen  panting  apabila  pemilik  tanah  hendak  melakukan  pendaftaran tanah  pertama  kali  untuk  mendapatkan  sertipikat  atas  tanah  tersebut. 18
SKT  juga  merupakan  alat  bukti  tertulis  di  bawah  tangan  yang  kekuatan pembuktiannya  tidak  sekuat  akta  otentik,  namun  SKT  tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah  yang  dijadikan  syarat  kelengkapan  permohonan  hak  atas  tanah sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  maka  SKT tersebut  merupakan  dokumen  yang  sangat  penting  dalam  proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. 19
Alasan diperlukannya SKT sebagai alat bukti tercantum pada Pasal 1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disebut KUH Perdata) yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai  sesuatu  hak,  atau,  guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 20
SKT  menurut  Arie  Sukanti  Hutagalung,  adalah  surat  keterangan yang  dibuat  sebagai  petunjuk  akan  adanya  penguasaan  di  satu  bidang tanah. Sebetulnya surat keterangan ini biasa diberikan oleh Kepala Desa
17 Wibowo,  “Surat  Keterangan  Tanah  Kaitannya  Dengan  Pengakuan  Tanah-Tanah  Bekas Hak  Milik  Adat  Yang  Belum  Bersertifikat”,  Tesis  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Universitas Indonesia.
18 Ibid .
19 Vida  Rianita  Ginting,  “Keberadaan  Kepemilikan  Tanah  Berdasarkan  Surat  Keterangan Tanah  (SKT)  Di  Desa  Namo  Gajah,  Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan  (Studi  Kasus Putusan MA Nomor: 1083 K/Pdt/2016).” Premise Law Jurnal (Vol. 17, 2017).
20 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijk.  Wetboek] ,  diterjemahkan  oleh  R Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1320.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
lalu  diketahui  oleh  camat  kepada  individu  yang  telah  menguasai  tanah bertahun-tahun karena individu tersebut perlu bukti yuridisnya. 21
Dasar Hukum dari SKT secara nyata baru muncul pada tahun 2013 dalam  Surat  Edaran  BPNRI  2013  tentang  SKT.  Dalam  pembuatan  SKT atas tanah bekas hak milik adat yang belum bersertipikat, surat edaran ini secara  khusus  menjelaskan  mengenai  kegunaan  SKT  yang  merupakan tanda bukti dari tanah yang masih merupakan tanah hak milik adat yang belum  dikonversi  mengikuti  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sehingga masih belum bersertipikat. Hal tersebut tertera pada bagian umum Surat Edaran BPNRI 2013 tentang SKT yang berbunyi:
huruf d
Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  76  ayat  (3)  huruf  a  dan  b Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Pendaftaran  Tanah  Tahun  1997,  dalam  hal  bukti-bukti  mengenai kepemilikan  tanah  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  (2)  tidak ada,  maka  permohonan  tersebut  harus  disertai  dengan  surat pernyataan dari permohon dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah. huruf e bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d perlu adanya kepastian  format  dan  materi  Surat  Keterangan  dari  Kepala
Desa/Lurah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu,  yang  diperlukan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat. 22
Kepala  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  desa,  sewaktu- waktu  dapat  menerima  penugasan  baik  dari  Presiden,  Menteri  atau Kepala Lembaga, Gubernur  maupun Bupati/Walikota berdasarkan surat tugas. 23 “Pemberi  tugas  mempunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab, sementara  desa  berposisi  mengurus  dan  membantu  tugas  yang
21 Wawancara  peneliti  dengan  Arie  Sukanti  Hutagalung,  Pakar  Hukum  Pertanahan Indonesia.  Wawancara  dilakukan  pada  tanggal  13  April  2019,  di  Kantor  Arie  Hutagalung  & Partner Legal Concultant Jakarta.
22 Indonesia  (l), Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia , Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.
23 Jurnal  Mahasiswa  Unisri  Kewenangan,  “Kajian  Yuridis  Pengaturan  Kewenangan  Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa,” < http://jurnal- mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/239/182 >,  diakses  pada  tanggal  27 April 2019, 19.00 WIB.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
diberikan.” 24 Jenis penugasan kepada desa, berbagai macam diantaranya seperti  penerbitan  berbagai  surat  keterangan  dan  pengantar,  surat keterangan  hak  atas  tanah  atau  dapat  disebut  juga  Surat  Keterangan Tanah. 25 Kasus putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor
14/PDT.G/2017/PN.Lht antara Ibrahim Bin Abubakar sebagai Penggugat dan  Kuswari  sebagai  Tergugat  I  serta  Muhamad  sebagai  Tergugat  II sama-sama  memiliki  bukti  kepemilikan  tanah  dalam  bentuk  SKT  yang dikeluarkan  oleh  2  (dua)  desa  berbeda.  Namun,  berkaitan  dengan pembuktian  berdasarkan  akta  sebagai  sumber  data  yuridis,  baik  pihak Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki akta yang dimaksud sebagai sumber data yuridisnya.
Menurut  penulis  sangatlah  tidak  tepat  apabila  Majelis  Hakim memberikan  pertimbangan  yang  menyatakan  bahwa  surat  bukti kepemilikan dari Para Tergugat  yang baru dikeluarkan pada tahun 1998 harus  dikesampingkan  karena  surat  bukti  dasar  kepemilikan  Penggugat terlebih  dahulu  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Kota  Baru,  Kecamatan Lahat pada tahun 1993. Dalam hal ini I Ketut Oka Setiawan Oka Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  Majelis  Hakim  telah  abai  terhadap  asas hukum lex  posterior  derogat  legi  priori. 26 Asas  ini  mengandung  makna bahwa  aturan  hukum  yang  lebih  baru  mengesampingkan  atau meniadakan  aturan  hukum  yang  lama  dan  asas  tersebut  mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 27
Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:
24 Ibid . 25 Ibid . 26 Pendapat  I  Ketut  Oka  Setiawan  selaku  Penguji  Ahli  pada  Pelaksanaan  Sidang  Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 15 Agustus 2019, Pukul 09.00 WIB.
27 Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal Peraturan  Perundang-Undangan,  “Artikel  Hukum  Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang- Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,” < http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang- undangan.html >, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, 21.00 WIB,
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
(1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
(2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior  derogat  legi  priori ,  ketentuan  yang  mengatur pencabutan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sebenarnya tidak  begitu  penting.  Secara  hukum,  ketentuan  lama  yang serupa  tidak  akan  berlaku  lagi  pada  saat  aturan  hukum  baru mulai berlaku. 28
I  Ketut  Oka  Setiawan  menambahkan  bahwa  apabila  ada  lembaga yang  sederajat  mengeluarkan  atau  menerbitkan  peraturan  yang  sama terhadap  1  (satu)  objek  maka  yang  terbarulah  yang  berlaku,  tetapi didalam  praktek  peraturan  yang  lama  tidak  disingkirkan. 29 Maksud  dari lembaga  yang  sederajat  dalam  hal  ini  adalah  Desa  Pagar  Negara  dan Kelurahan  Kota  Baru,  sedangkan  peraturan  yang  sama  dalam  hal  ini adalah dapat dipersamakan dengan SKT atau SKHAT.
Dengan  demikian,  hasil  analisis  terhadap  pokok  permasalahan perihal  keabsahan  dan  kedudukan  dari  SKT  dapat  disimpulkan  bahwa hakim  kurang  lengkap  dalam  memberikan  pertimbangan  perihal keabsahan  dan  kedudukan  dari  SKT  karena  telah  dikeluarkan  oleh  dua wilayah berbeda, mengingat beberapa keterangan dibawah sumpah yang diberikan oleh saksi dari pihak Penggugat yang bernama Sulin Darsa Bin Ahmad  Deri  selaku  Sekretaris  Desa  Pagar  Negara  sejak  tahun  2003 hingga  pada  saat  acara  persidangan  mengatakan,  batas  wilayah  antara Desa  Pagar  Negara  dan  Desa  Kota  Baru  sampai  dengan  acara persidangan  belum  ada  kejelasan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Lahat. Sedangkan  keterangan  dibawah  sumpah  oleh  saksi  bernama  Sujudi  Bin Suhaini  selaku  Camat  Lahat  sejak  Agustus  2016  sampai  dengan  saat persidangan  yang  dihadirkan  majelis  hakim  telah  menyatakan  bahwa belum  ada  aturan  yang  definitif  mengenai  batas  wilayah  antara  Desa
28 Ibid .
29 Pendapat I Ketut Oka Setiawan, Op. cit .
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Kota  Baru  dan  Desa  Pagar  Negara  karena  belum  ada  kejelasan  dari Pemerintah Kabupaten Lahat.
Batas-batas  desa  yang  belum  jelas  tersebut  yang  menjadi  sebab musabab  sengketa,  padahal  apabila  kedua  wilayah  tersebut  memiliki batas  desa  yang  jelas  maka  baik  Kepala  Desa  Pagar  Negara  maupun Lurah  Kota  Baru  pasti  menjadi  jelas  pula  kewenangannya  dalam menerbitkan  SKT  sesuai  wilayah  pemerintahannya.  Seharusnya  apabila majelis  hakim  mempertimbangkan  perihal  tentang  kewenangan  desa mana  yang  lebih  berwenang  dalam  penerbitan  SKT,  maka  putusan majelis hakim bisa menjadi lebih adil bagi kedua pihak yang berperkara. Karena hakim dalam memutuskan suatu kasus  perkara pengadilan harus mampu  bersifat  progresif  dengan  mempertimbangkan  nilai  dari  suatu prinsip  hukum  ada  untuk  manusia  bukan  sebaliknya.  Hukum  dalam  hal ini akan tampak selalu bergerak berubah mengikuti dinamika kehidupan masyarakat  sehingga  tidak  hanya  bertujuan  memberikan  kepastian hukum,  tetapi  juga  mampu  memberikan  keadilan  serta  perlindungan hukum terhadap pemilik tanah/pemegang hak atas tanah.
D. Kesimpulan
1. Pembuktian  hak  atas  tanah  bagi  tanah  yang  belum  terdaftar  baik  secara fiscal  cadastre maupun  secara rechtscadastre akan sulit  dibuktikan atau dapat  dikatakan  tidak  bisa  dibuktikan  selama  belum  dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan PP Pendaftaran Tanah 1997.
2. Keabsahan  dan  kedudukan  SKT  yang  digunakan  untuk  permohonan pendaftaran  tanah  berdasarkan  undang-undang  pokok  agraria  sebagai bentuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  PP  Pendaftaran Tanah  1997  dikaitkan  dengan  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Lahat Nomor  14/PDT.G/2017/PN.Lht  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  kurang lengkap  dalam  memberikan  pertimbangan  perihal  keabsahan  dan kedudukan  dari  SKT  yang  telah  dikeluarkan  oleh  dua  wilayah  berbeda karena  batas-batas  desa  yang  belum  jelas  tersebut  yang  menjadi  sebab musabab  sengketa,  padahal  apabila  kedua  wilayah  tersebut  memiliki
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
batas  desa  yang  jelas  maka  baik  Kepala  Desa  Pagar  Negara  maupun Lurah  Kota  Baru  pasti  menjadi  jelas  pula  kewenangannya  dalam menerbitkan SKT sesuai wilayah pemerintahannya.
E. Daftar Pustaka
1. Buku
Chomzah, Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2 . Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Prestasi  Pustaka  Publisher, 2004.
Hadjon,  Philipus  M.  Dkk. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Introduction  to  the  Indonesian  Administrative  Law) . Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid  1  Hukum  Tanah  Nasional .  Edisi  Keduabelas  (edisi revisi). Jakarta: Djambatan, 2008.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Dan Politik Agraria . Jakarta: Karunika, 1998.
Santoso,  Urip. Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif .  Edisi  Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Setiawan,  I  Ketut  Oka. Hukum  Pendaftaran  Tanah  (Bagian  Hukum Pertanhan) . Jakarta: FHUP Pers, 2018.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitan  Hukum .  Cet.  Ke-3.  Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Cet.  Ke-15. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Sunindhia,  Y.W.  Dan  Ninik  Widiyanti. Pembaharuan  Hukum  Agraria (Beberapa  Pemikiran) .  Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Bina Aksara, 1988.
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari, Nukilan:  Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Pancasila, 2014.
2. Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Yang Belum Dipublikasikan.
Wibowo.  “Surat  Keterangan  Tanah  Kaitannya  Dengan  Pengakuan
Tanah-Tanah  Bekas  Hak  Milik  Adat  Yang  Belum Bersertifikat.”  Tesis  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan Universitas Indonesia.

## 3. Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijk.  Wetboek] , diterjemahkan  oleh  R  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Cet.
Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1320.
Indonesia. Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia . Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

## 4. Internet
Jurnal  Mahasiswa  Unisri  Kewenangan.  “Kajian  Yuridis  Pengaturan
Kewenangan  Desa  Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tentang Desa.” < http://jurnal- mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFi le/239/182 >.  Diakses  pada  tanggal  27  April  2019,  19.00 WIB.
Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan, “Artikel  Hukum  Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang- Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” < http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421- harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html >. Diakses pad atangal 26 Agustus 2019, 21.00 WIB.

## 5. Jurnal
Sarmadi,  A.  Sukris.  “Membebaskan  Positivisme  Hukum  Ke  Ranah Hukum  Progresif  (Studi  Pembacaan  Teks  Hukum  Bagi
Vol. 2, No. 1, Desember 2019. P-ISSN 2654-8747   E-ISSN 2684-7108
Penegak  Hukum).” Jurnal  Dinamika  Hukum (Vol.  12, Issue. 2, 2012).
Setiawan,  Bayu.  “Penerapan  Hukum  Progresif  Oleh  Hakim  Untuk Mewujudkan  Keadilan  Substantif  Transendensi.” Jurnal Kosmik Hukum (Vol. 18, No. 1, 2018).
Ginting,  Vida  Rianita.  “Keberadaan  Kepemilikan  Tanah  Berdasarkan
Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  Di  Desa  Namo  Gajah, Kecamatan  Medan  Tuntungan,  Kota  Medan  (Studi  Kasus Putusan  MA  Nomor:  1083  K/Pdt/2016).“ Premise  Law Jurnal (Vol. 17, 2017).
6. Wawancara
Pendapat  I  Ketut  Oka  Setiawan,  Penguji  Ahli  pada  Pelaksanaan  Sidang Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pendapat disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2019, di Ruang Sidang Tesis Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas Pancasila.
Wawancara  peneliti  dengan  Arie  Sukanti  Hutagalung,  Pakar  Hukum Pertanahan Indonesia. Wawancara dilakukan pada tanggal 13  April  2019,  di  Kantor  Arie  Hutagalung  & Partner Legal Concultant Jakarta.

## F. Biodata Singkat Penulis
Penulis lahir di lahir di Jakarta, 24 Maret 1983. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)  dari  Universitas  Pancasila  pada  tahun  2015.  Kemudian  gelar  Magister Kenotariatan  (M.Kn)  dari  Universitas  Pancasila  pada  tahun  2019.  Saat  ini bekerja di Kantor Notaris/PPAT Kota Depok sebagai Asisten Notaris. Penulis aktif  melakukan  kegiatan  penelitian  kolaborasi  dan  kegiatan  penyuluhan hukum bersama dosen. Penulis juga aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Notariat  Universitas  Pancasila.  Penulis  dapat  dihubungi  pada  alamat  email: siskariskiyanti@gmail.com