Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018

## PIDANA MATI  SARANA  PENCEGAHAN  TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Barhamudin Dan  Hendra Fakulatas Hukum Universitas Palembang Email : bsuryaigama@yahoo.com Email : saidhendra51@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of this research is: To know and analyze the ratio of the punishment of capital punishment  in  the  positive  law  arrangement  in  Indonesia  is  not  contradictory  to  human  rights.  To know and analyze capital punishment from the aspect of crime prevention; This study is a normative legal research that focuses on explanation or explanation of the application of capital punishment to the  perpetrators  of  narcotics  abuse  in  the  perspective  of  human  rights.  This  research  is  normative research  using  approach  of  legislation,  conceptual  approach  and  approach  of  analysis.  The  death penalty  against  the  perpetrators  of  crimes  committed  in  Indonesia  does  not  affect  or  reduce  crime, according to the authors precisely because of the very low level of the number of judges in Indonesia who  dropped  the  death  penalty  and  the  execution  of  the  execution  long  enough  to  continue  the rampant  perpetrators  of  crimes  in  general,  especially  the  Bandar  and  the  current  narcotics  dealer.  If the  imposition  of  capital  punishment  on  the  dealers  and  narcotics  dealers  reaches  twenty  percent (20%) per cent alone it is certain to decrease and provide a deterrent effect for prospective dealers and dealers or residuals. The death penalty is the most effective suggestion that governments can use to combat crime. The death penalty is intended to reciprocate the mistake and secure the public from the dealers and narcotics as specified in the narcotics law while the Action intends to secure and maintain the objectives applied to addicts and victims. So criminal and action, both aims to prepare to return the convicted into the life of the community. The basis of each of the penalties is the grave suffering according  to  the  severity  of  the  acts  committed  by  the  convicted  person.  But  to  what  extent  the severity  of  the  crime  and  the  severity  of  the  acts  committed  by  the  convict  can  be  measured, determined by what is useful to the public.
Keywords : Narcotics; capital punishment; means of prevention

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  :  Untuk  mengetahui  dan menganalisis ratio dari    sanksi  pidana mati  dalam  pengaturan  hukum  positif    di  Indonesia  tidak  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia. Untuk mengetahui dan menganalisis pidana mati dilihat dari aspek pencegah kejahatan; Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menitikberatkan  pada  penjelasan  atau  eksplanasi 1 terhadap  penerapan  pidana  mati  pada  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  dalam  perspektif  hak  asasi manusia.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  analisis.  Pidana  mati  terhadap  para  pelaku kejahatan  yang  ada  di  Indonesia  tidak  mempengaruhi  atau  menurunkan  tindak  kejahatan,  menurut penulis justru karena tingkat yang sangat rendah jumlah vonis hakim di Indonsia  yang menjatuhkan pidana  mati  dan  pelaksanaan  eksekusinya  yang  cukup  lama  yang  menyebabkan  terus  merajalelanya para pelaku kejahatan pada umumnya,  khususnya para Bandar dan pengedar narkotika sekarang ini. Jika  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  para  bandar  dan  pengedar  narkotika  itu  mencapai  dua  puluh persen  (20  %)  persen  saja  dapat  dipastikan  terjadi  penurunan  dan  memberikan  efek  jera  bagi  para
1 Eksplanasi  atau  eksplanatoris  dalam  konteks  penelitian  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah penelitian  eksplanatoris  merupakan  jenis  penelitian  yang  mendasarkan  pada  sifat  penelitian  itu  sendiri,  yaitu dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesa  atau    asumsi  atau  aturan  hukum  tertentu.  Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, Jakarta, hal.10.
calon bandar dan pengedar atau para residivis. Pidana mati  ialah suatu saran yang paling efektif yang dapat  digunakan  pemerintah  untuk  memberantas  kejahatan.  Pidana  mati  bertujuan  membalas kesalahan  dan  mengamankan  masyarakat  dari  para  pengedar  dan  Bandar  narkotika  sebagaimana ditentukan  dalam  undang-undang  narkotika  sedangakan  Tindakan  bermaksud  mengamankan  dan memelihara tujuan diterapkan terhadap para pecandu dan korban. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan  mempersiapkan  untuk  mengembalikan  terpidana  kedalam  kehidupan  masyarakat.  Dasar tiap-tiap  pidana ialah penderitaan  yang  berat  sesuai  dengan  beratnya  perbuatan yang  dilakukan  oleh terpidana.  Tetapi  sampai  batas  mana  beratnya  pidana  dan  beratnya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.
Kata kunci : Narkotika; Pidana Mati; Sarana Pencegahan
I. PENDAHULUAN.

## A. Latar Belakang
Penyalahgunaan
narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan  tanpa  korban (crime  without victim), kejahatan  ini  tidak  diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban  tetapi  mempunyai  makna  bahwa korban  dari  kejahatan  ini  adalah  dirinya sendiri.  Dengan  kata  lain,  si  pelaku sekaligus  sebagai  korban  kejahatan. 2
Pendapat  ini  benar  jika  dilihat  dari pemakai  atau  pecandu  narkotika,  dan menjadi  kurang  tepat  jika  dikaitkan  pada pengedar  atau  bandar  ileggal  narkotika. Meningkatnya  tindak  pidana  narkotika pada  umumnya  disebabkan  oleh  dua  hal, yaitu:  P ertama, bagi  para  produsen  dan pengedar  menjanjikan  keuntungan  yang sangat  besar.  Hal  ini  tidak  lepas  dari kondisi  perekonomian  masyarakat  yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehingga  memilih  jalan  melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah  atau keuntungan  yang  besar  dalam  waktu  yang singkat. Kedua, bagi  para  pemakai, narkotika  menjanjikan  ketenteraman,  rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan  kekurang  tahuan  pemakai
2 Made  Darma  Weda, Kronik  dalam Penegakan  Hukum  Pidana, Guna  Widya,  Jakarta, 1999. hal. 80
tentang  dampak  yang  akan  ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan  dan  dalam  jangka waktu  yang  cukup  lama. 3 Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan  adanya  kecenderungan  yang terus  meningkat,  peningkatan  yang  terjadi tidak  saja  dari  jumlah  pelaku  tetapi  juga dari  jumlah  narkotika  yang  disita  serta jenis  narkotika.  Masalah  ini  merupakan ancaman  yang  serius  bukan  saja  terhadap kelangsungan  hidup  dan  masa  depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 4 Penjatuhan pidana
sebagai penderitaan  kepada  pelanggar  merupakan wujud  nyata  dari  upaya  melindungi masyarakat  dan  hanya  merupakan  obat terakhir ( Ultimum Remedium ) yang dilakukan  jika  usaha-usaha  lain  seperti pencegahan  sudah  tidak  berjalan.  Salah satu  bentuk  pidana  yang  paling  berat tersebut  adalah  pidana  mati.  Salah  satu tujuan  pidana  mati  ini  ada  adalah  untuk memberikan  suatu  balasan  yang  setimpal dengan  apa  yang  telah  dilakukan  dan untuk  memunculkan  efek  takut  pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan  yang  menjadi  larangan  dan dikenai  sanksi  ini.  Akan  tetapi  pada praktek lapangannya terbukti bahwa
3 A. Kadarmanta.. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. Forum Media Utama, Jakarta. 2010. hal. 4
4 Ibid. hal. 6
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
setelah  melakukan  penjatuhan  hukuman ini  terhadap  para  terpidana  narkoba misalnya,  tetap  saja  peredaran  narkoba masih  merisaukan  dan  bahkan  cenderung tidak mengalami penurunan. Ini mengindikasikan  bahwa  pidana  mati  ini salah  satunya  dapat  dikatakan  tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam lalulintas hubungan hukum dalam kehidupan  bermasyarakat.  Ditinjau  dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya pengertian  penegakan  hukum  itu    juga mencakup  makna  yang  luas  dan  sempit. Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu mencakup  pada  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung  didalamnya  bunyi  aturan formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya menyangkut  penegakan  peraturan  yang formal  dan  tertulis  saja. 5 Sanksi  hukum yang  hingga  sekarang  masih  banyak mengudang  perdebatan  adalah  hukuman mati  atau  pidana  mati.  Hal  ini  disebabkan pidana mati tidak memberikan kesempatan kepada  pelaku  kejahatan  untuk  kembali kepada masyarakat dan hidup dengan baik. Namun ada pendapat lain yang mengatakan  bahwa  pidana  mati  yang diterapkan  dapat  menimbulkan  efek  jera pada  masyarakat  untuk  tidak  melakukan kejahatan  yang  menyebabkan  seseorang dijatuhi  pidana  mati.  Tujuan  menjatuhkan dan  menjalankan  pidana  mati  selalu diarahkan kepada masyarakat agar mereka dengan  ancaman  pidana  mati,  akan  takut melakukan  perbuatan-perbuatan  kejam yang  akan  mengakibatkan  mereka  di pidana mati.
5 JimlyAssidiqqi, Penegakan Hukum, http://hariansib.co  /mobile/?open=  content&id= 43129.
KUHP  sebagai  hukum  pidana materiil  mengatur  mengenai  pidana  mati, walaupun  dalam  penerapannya  sering menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak  setuju,  namun  kenyataan  yuridis formal  pidana  mati  memang  dibenarkan. Berlakunya  pidana  mati  dalam  KUHP yang merupakan warisan dari pemerintahan  Kolonial  Belanda  sejak Januari  1918.  Hal  ini  terlihat  dalam  Pasal 10  KUHP  tersebut  yang  dikenal  adanya pidana  mati  yang  diancamkan  terhadap beberapa  tindak  pidana  tertentu.  Eksekusi pidana  mati  di  Indonesia  menunjukkan kecenderungan  meningkat  pada  tahun- tahun  terakhir. 6 Namun,  seiring  dengan maraknya  gagasan  humanisme  atau nilai-nilai  kemanusiaan  universal  yang merebak  seusai  perang  dunia  kedua, adanya pidana mati menjadi tidak logis lagi dalam  kehidupan  modern  saat  ini. 7 Pada akhirnya,  muncullah  perdebatan    di kalangan    masyarakat  seputar    perlu tidaknya    penerapan  pidana  mati  di Indonesia saat ini. 8
Salah  satu  alasan  yang  menjadikan pidana  mati  sebagai  polemik  dalam wacana hukum dan HAM di dunia modern saat    ini    adalah    anggapan    bahwa hukuman  mati  itu  tidak manusiawi. 9 Di saat  yang  bersamaan,  gagasan  untuk mempertahankan  pidana  mati  ternyata kian  eksis  dengan  didukung  fakta-fakta, di  mana  kejahatan  semakin  kompleks  dan meresahkan masyarakat. Munculnya
6 Pada periode Januari-Juli 2015 telah ada 15 terpidana mati yang dieksekusi.
7 J.E.  Sahetapi,  Suatu  Studi  Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan  Berencana,  Jakarta:  Rajawali,  1982, hal. 202.
8 Ibid., hal. 215.
9 Berbagai  kritik  yang  tajam  diarahkan terhadap penjatuhan hukuman mati, bahkan muncul gerakan  abolisionis  yang  menentang  hukuman mati.  Lihat  Khaeron  Sirin,  “Liku-liku  Hukuman Mati di Indonesia”, Republika, tanggal 28 Agustus 2006.
gugatan terhadap penerapan pidana mati di Indonesia didasarkan atas pemikiran sebagai  berikut: Pertama, hukuman  mati saat  ini  tidak  mampu  memenuhi  tuntutan rasa  keadilan  masyarakat  modern  kerena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang  ke  tangan  hakim  yang  tidak luput  dari  kesalahan. Kedua, hukuman mati  tidak  selalu  efektif  sebagai  salah satu  upaya  pencegahan  atau  membuat orang  jera  untuk  melakukan  kejahatan. Ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan,  hukuman    mati  melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki  diri. 10 Dari  sini,    para aktivis    HAM  menilai    hukuman    mati merupakan    bentuk    peninggalan  masa lalu  yang    harus  ditinggalkan.    Meski bukan    tindakan    yang    menentang    hak hidup    secara    langsung,    namun penerapan  pidana  mati  sesungguhnya merupakan  bentuk  tindak  pembunuhan yang  telah  direncanakan  atas  nama hukum. 11
Dari perspektif ini, penerapan pidana mati  dapat  digolongkan  sebagai  bentuk hukuman yang berat dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  3  Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human  Rights )  yang  berbunyi:  Setiap orang  berhak  atas  kehidupan,  kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1) 12 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil  dan  Politik  ( International  Covenant
10 Akhiar  Salmi,  Eksistensi  Hukuman Mati, Jakarta: Aksara Press Persada, 1985, hal. 99.
11 Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994, hal. 18.
12 Pasal  6  (1)  ICCPR  menyatakan  bahwa setiap  manusia  berhak  atas  hak  untuk  hidup  dan mendapatkan  perlindungan    hukum  dan  tiada  yang dapat mencabut hak itu.
on  Civil  and  Political  Rights-ICCPR ) 13 dan  dikuatkan  dengan  Protokol  Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989  tentang  Penghapusan  Hukuman Mati. 14 Jadi,  hukuman  mati  pada dasarnya    bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  kemanusiaan  (HAM)  dan  harus dihilangkan atau dihapus. 15
Pidana mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan,  setidaknya  bagi  keluarga korban,  dan  akan  membuat  orang  lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri  si  pelaku,  karena  kesempatan  hidup sudah  tidak  ada  lagi.  Sebaliknya,  tanpa dihukum  mati    pun,    seorang    pelaku kejahatan    dapat    merasakan  pembalasan atas    tindakannya    dengan    bentuk hukuman  lain,  misalnya  dihukum  seumur hidup atau penjara. 16 Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah tidak efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjerakan,  karena  sistem  pemidanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana ( treatment ). 17
Para  aktivis  lembaga  hak  asasi manusia dan Lembaga
Swadaya Masyarakat yang mengkritik keras pemberlakuan  pidana  mati  dan    menilai bahwa  diaturnya  pidana  mati  dalam berbagai  undang-undang  merupakan  suatu bentuk  pengingkaran  pemerintah  terhadap konstitusi  dan    bertentangan  dengan
13 Pasal  7  ICCPR  berbunyi,  "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam,  diperlakukan  atau  dihukum  secara  tidak manusiawi atau dihina."
14 Tim  Imparsial,  “Jalan  Panjang Menghapus  Praktek  Hukuman  Mati;  Sebuah  Studi Kebijakan di Indonesia", Laporan Hasil Penelitian, 24 Juni 2004.
15 Ibid.
16 J.E. Sahetapy, Op. Cit. hal. 216-217.
17 Akhiar  Salmi,  Eksistensi  Hukuman Mati, hal. 99.
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
Konstitusi  yang  mengakui  hak  hidup sebagai hak yang tidak dapat diganti dalam situasi dan kondisi apapun ( non derogable right ).  Mereka  juga  menyatakan  selain bertentangan  dengan  Konstitusi  juga bertentangan dengan instrumen internasional  hak  asasi  manusia  yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan
Politik. Dalam hubungannya dengan tujuan
pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakan  sebagaimana  diatur  dalam
Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  pidana  mati  dan pidana penjara seumur hidup kenyataannya  masih  digunakan,  namun dalam  praktik  pelaksanaannya  cenderung berusaha  untuk  menyesuaikan  dengan sistem  pemasyarakatan  yang  berorientasi pembinaan.  Hal  demikian  ditempuh  untuk mengatasi  benturan  kepentingan  dalam konsep  pemasyarakatan  yang  berorientasi kepada rehabilitasi dan resosialisasi narapidana  untuk  kembali  ke  masyarakat dan kepentingan untuk memisahkan narapidana  dengan  masyarakat  dalam jangka  waktu  lama.  Perlu  kearifan  dalam memandang tujuan pemidanaan yang tidak bermaksud  semata  memisahkan  pelaku kejahatan  dari  masyarakat  dalam  jangka waktu lama demi alasan suatu pelanggaran hukum.  Meskipun  pemidanaan  disahkan sebagai  konsekuensi  atas  suatu  perbuatan yang  melanggar  hukum,  namun  secara substansial  dan  pelaksanaanya  hendaknya menghormati  narapidana  sebagai  manusia yang dijadikan obyek pemidanaan.
Bagaimanapun  tidak  ada  perbuatan  yang secara absolut terus menerus membahayakan  masyarakat  dan  tidak  ada pelaku kejahatan yang memiliki kesalahan absolut  atau  sama  sekali  tidak  dapat diperbaiki. Jika demikian faktanya bukankah  suatu  hal  yang  berlebihan apabila  pidana  penjara  diterapkan  hanya
semata-mata difokuskan kepada perampasan  kebebasan  seseorang  selama hidup  tanpa  memberi  kesempatan  untuk kembali  kepada  masyarakat.  Oleh  karena itu  penulis  tertarik  membahasnya  dengan judul  : Pidana  mati  sarana  pencegahan terhadap
tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang  yang  telah  dikemukakan  di atas, maka masalah yang akan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini sebagai  berikut:    Apakah  penerapan pidana  mati  dapat  menjadi  sarana pencegahan  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika?

## C. Tujuan Penelitian
Berangkat  dari  latar  belakang dan  perumusan  masalah  tersebut  di atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan
menganalisis ratio dari    sanksi pidana  mati  dalam  pengaturan hukum  positif    di  Indonesia  tidak bertentangan  dengan  hak  asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis  pidana  mati  dilihat dari aspek pencegah kejahatan; D. Manfaat  Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara  teoritis  penelitian  ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu  hukum untuk  menambah ilmu pengetahuan  tentang  pidana  mati. Penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi bahan informasi dan bahan kajian  lebih  lanjut  bagi  para akademisi dan  praktisi, untuk memperluas wawasan dan menambah cakrawala berpikir,
tentang kontroversi pidana mati.
2. Manfaat Praktis
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
Secara  praktis,  diharapkan penelitian  ini  dapat  membantu  dan digunakan untuk pembaharuan
hukum Indonesia kedepannya.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi masukan kepada masyarakat  luas,  khususnya  para penegak  hukum,  praktisi,  hukum, agar dapat lebih memahami permasalahan pidana mati.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  yang menitikberatkan pada penjelasan atau eksplanasi 18 terhadap penerapan pidana mati pada pelaku
penyalahgunaan  narkotika  dalam perspektif hak asasi manusia.
Penelitian  ini  adalah  penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Dengan menggunakan  pendekatan  tersebut, penelitian akan mendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai  isu  yang  coba  dicari jawabannya.  Pendekatan  perundang- undangan  ( Statue  Approach )  adalah pendekatan  dengan  menggunakan legislasi  dan  regulasi. 19 Pendekatan perundang-undangan  diperuntukkan sebagai dasar melakukan sistematisasi  peraturan  perundang-
18 Eksplanasi  atau  eksplanatoris  dalam konteks  penelitian  hukum  menurut  Soerjono Soekanto adalah penelitian eksplanatoris merupakan jenis penelitian yang mendasarkan pada sifat  penelitian  itu  sendiri,  yaitu  dimaksudkan untuk  menguji  hipotesa  atau    asumsi  atau  aturan hukum tertentu. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar  Penelitian  Hukum .  UI  Press,  Jakarta, hal.10.
19 Peter Mahmud Marzuki, 2005,
Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 97
undangan  yang  bertautan  dengan pidana mati dan hak asasi manusia.
Pendekatan Analisis
( analytical  Approach )  dimaksudkan untuk  mengetahui  makna  yang dikandung  oleh  istilah-istilah  yang digunakan dalam peraturan-
perundang-undangan
secara
konsepsional,  sekaligus  mengetahui penerapannya  dalam  praktik. 20 hal tersebut  menjadi  sandaran  peneliti agar  memperoleh  makna  baru  yang terkandung  di  dalam  aturan  hukum mengenai pidana mati dan hak asasi manusia.
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Peter Mahmud Marzuki mengatakan  bahwa  pada  dasarnya penelitian  hukum  tidak  mengenal adanya data, sehingga yang digunakan  adalah  bahan  hukum. 21
Jenis dan  sumber bahan-bahan hukum,  dalam  penelitian  ini,  terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer,  yaitu
bahan-bahan  hukum  yang  mengikat dan terdiri dari :
1. Undang-Undang
Dasar 1945 ; 2. Peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan    hukuman  mati  dan hak  asasi  manusia  menurut KUHP, RUU KUHP, Undang-Undang Nomor. 39
Tahun  1999  tentang    Hak Asasi  Manusia,  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika, Undang-Undang No. 12
20 Johnny      Ibrahim,  2012 ,    Teori    dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Cet-6, Bayu Media, Malang. hal. 310
21 Ibid , hal. 141
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant  on  Civil  and Political Right, Undang- Undang  No.  11  tahun  2005 tentang Pengesahan International  Convenant  on Economic, Social, and Cultural Right. Undang-
Undang  No.  12  tahun  1995 tentang Pemasyarakatan  dll.
b. Bahan hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan hukum yang erat
hubungannya  dengan  dengan  bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan
menganalisis  bahan  hukum  primer, misalnya  buku-buku,  literatur,  hasil karya  ilmiah  dari  kalangan  hukum yang  ada  relevansinya  dengan  tema penelitian ini.
3. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum
Pengumpulan  bahan  penelitian berupa bahan-bahan hukum dilakukan  dengan  mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan
perundang-undangan, meneliti bahan pustaka,  membaca  buku-buku  dan sumber-sumber lainnya
yang berhubungan  dengan  masalah  ini.
Setelah  memperoleh  bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan  bahan-bahan  hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan  sistematisasi  terhadap bahan-bahan hukum tertulis.
Sistematisasi berarti membuat klasifikasi  terhadap  bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.
Bahan-bahan  hukum  diolah
dengan tahapan sebagimana dijelaskan  oleh  Van  Hoecke  yang
dikutip  dari  Bernard  Arief  Sidharta, yaitu :menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi , bahan-bahan
hukum, yang dilakukan dalam tataran, yaitu: 1) tataran teknis , yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan  peraturan  hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan  peraturan hukum dengan menerapkan metode logika  sehingga  tertata  dalam suatu sistem hukum yang koheren; 2) tataran teleologis , yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum,  dengan  cara  memikirkan, menata  ulang  dan  menafsirkan material  yuridis  dalam  persfektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang,  dengan  menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi. 22
4. Teknik  Analisis  Bahan  Hukum dan Pengambilan Kesimpulan Teknik  analisis  bahan  hukum yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  Silogisme 23 . Philipus  M.  Hudjon  mengemukakan penalaran  hukum  yang  merupakan
22 Bernard  Arief  Sidharta,  2000 ,  Refleksi tentang  Struktur  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, hal. 149-153.
23 Silogisme  adalah  suatu  bentuk  formal deduksi  yang  terdiri  dari  proposisi-proposisi kategori.  Konklusi  dalam  silogisme  ditarik  dari proposisi  I  dengan  bantuan  proposisi  II.  Tanpa adanya  proposisi  II  tidak  dapat  ditarik  sebuah konklusi. Jadi kedua proposisi itu merupakan dasar bagi penarikan sebuah konklusi. Dalam ilmu logika proposisi  yang  menjadi  dasar  penarikan  konklusi disebut  premis.  Lihat  Karomani,  2009, Logika, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 81
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
premis  mayor  adalah  aturan  hukum dan  premis  minor  merupakan  fakta hukum. 24 Dengan  demikian  untuk menarik kesimpulan digunakan
logika berpikir deduktif.
II. PEMBAHASAN
Manusia hidup berdamping- dampingan bahkan berkelompok- kelompok serta sering mengadakan hubungan  antar  sesamanya.  Hubungan yang  terjadi  berkenaan  dengan  kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhinya  dengan  sendiri.  Kebutuhan hidup  manusia  itu  bermacam-macam  dan untuk  memperolehnya  dibutuhkan  daya upaya  dan  kebebasan  sehingga  dapat diperoleh  sesuai  dengan  hasil  yang diharapkan.  Kebebasan  dalam  bertingkah laku  tidak  selamanya  akan  menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku  tersebut  tidak  dapat  diterima  oleh kelompok  sosialnya.  Oleh  karena  itu, dalam  suatu  kehidupan  sosial  agar  teratur diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat  membatasi  kebebasan        tingkah laku  tersebut.  Ketentuan-ketentuan  yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan  yang  timbul  dari  dan  dalam pergaulan  hidup  atas  kesadarannya  yang biasa  disebut  dengan  hukum.  Jadi  hukum adalah  ketentuan-ketentuan  yang  timbul dari  dan  dalam  pergaulan  manusia. 25
Hukum  menjaga  kebutuhan  hidup  jangan sampai  terjadi  suatu  ketidakseimbangan psikis  dan  fisik  dalam  kehidupan  sosial. Hukum sebagai  norma   mempunyai    ciri kekhususan,   yaitu   hendak   melindungi, mengatur  dan  memberikan  keseimbangan dalam  menjaga kepentingan umum. 26
Ketentuan-ketentuan  yang  dapat memberikan  hukum  kepada  seseorang karena mengganggu keseimbangan
24 Op. Cit., Peter Mahmud Marzuki, hal 47
25 R. Abdoel Djamali.  Pengantar Hukum Indonesia Rajawali Pres, . Jakarta, 1993, Hal. 2.
26 Ibid, Hal 3
kepentingan  umum,  adalah  ketentuan hukum  yang  berlaku  saat  itu  didalam kehidupan  sosial  dan  bukan  ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi  atau  yang  direncanakan  berlakunya. Dengan  kata  lain  bahwa  aturan-aturan yang  berlaku  merupakan  hukum  positif. Hukum  positif  yang  sering  disebut  ius constitutum ialah ketentuan-ketentuan hukum  yang  berlaku  pada  suatu  saat, waktu  dan tempat  tertentu. 27 Dalam upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy),  hingga  saat  ini  hukum  pidana masih  menjadi  sarana  yang  amat  penting. Upaya  penanggulangan  kejahatan  perlu dilakukan dengan “pendekatan kebijakan,” dalam arti: 28
1.  Ada  keterpaduan  (integralitas)  antara politik kriminal dan politik sosial,
2.  Ada  keterpaduan  (integralitas)  antara upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan “penal  (hukum  pidana)”  dan  “non  penal (di luar hukum pidana)”.
Sudarto  mengemukakan  bahwa politik  kriminal  merupakan  suatu  usaha yang    rasional    dari    masyarakat    dalam menanggulangi  kejahatan,  definisi  ini diambil  dari  definisi  Marc  Ancel  yang merumuskan sebagai the rational organization  of  the  control  of  crime  by society.   Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial,  yaitu  kebijakan  atau  upaya  untuk mencapai  kesejahteraan  sosial.  Kebijakan menggunakan hukum   pidana sebagai salah satu  sarana  penanggulangan  kejahatan dilakukan  melalui    proses    sistematik, yaitu    melalui    apa  yang  disebut  sebagai penegakan hukum pidana dalam  arti  luas, yaitu    penegakan  hukum  pidana  dilihat sebagai  suatu  proses  kebijakan,    yang
27 Ibid.
28 Barda    Nawawi    Arief,  2008,  Bunga    Rampai Kebijakan    Hukum  Pidana    (Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru),  Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal. 4.
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
pada    hakikatnya  merupakan  penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut: 29
a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang,  disebut  juga  sebagai tahap kebijakan legislatif.
b.  Tahap  aplikasi,  yaitu  tahap  penerapan hukum  pidana  oleh  aparat  penegak hukum  mulai  dari  Kepolisian  sampai Pengadilan,  disebut  juga  sebagai  tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum  pidana  secara  konkrit  oleh aparat-aparat  pelaksana  pidana.  Tahap ini  dapat  disebut  tahap  kebijakan eksekutif atau administratif.
Kebijakan legislatif
dalam menetapkan sanksi pidana penjara merupakan  salah  satu  mata  rantai  dari keseluruhan  proses  penegakan  hukum dalam  rangka  usaha  penanggulangan kejahatan.  Pidana  penjara  dimaksudkan untuk  menggeser  kedudukan  pidana  mati dan bentuk-bentuk sanksi lainnya terhadap badan  yang  bersifat  penyiksaan,  kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat  manusia.  Pidana  penjara  ini merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan  pidana  selama  ini diantara  berbagai  jenis  pidana  pokok lainnya. 30
Urgensi    mengimplementasikan ide  monodualistik didasarkan atas alasan- alasan,  baik  yang  bersifat  sosiologis, ideologis mapun yuridis. Secara sosiologis Stanley  E.  Grupp  sebagaimana  dikutip Muladi  menyatakan  bahwa  :    “kelayakan suatu  teori  pemidanaan  tergantung  pada anggapan-anggapan  seseorang  terhadap
29 Muladi,  1995,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro, Hal. 13
30 Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. 3
hakikat  manusia,  informasi  yang  diterima seseorang  sebgai  ilmu  pengetahuan  yang bermanfaat,  macam  dan  luas  pengetahuan yang  mungkin  dicapai  dan  penilaian terhadap  persyaratan-persyaratan  untuk menerapkan    teori    tertentu  serta kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat dilakukan  untuk  menemukan  persyaratan- persyaratan  tersebut.” 31 Dengan  demikian jelaslah  di  sini,  bahwa  dalam  melihat permasalahan  pidana  dan  pemidanaan diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensional,  termasuk  harus  dilihat dari  aspek  ekstra  yudisial.  Pendekatan yang melihat hakikat manusia Indonesia di dalam  konteks  memasyarakatnya  sebagai pendekatan  mendasar  yang  bersifat  ekstra yudisial merupakan sebuah keharusan.
Kebijaksanaan  menetapkan  sanksi pidana  tidak  dapat  dilepaskan  dari  salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah kejahatan, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dengan meningkatnya kejahatan merupakan indikasi  tidak  tepatnya  kebijaksanaan pemidanaan  yang  selama  ini  ditempuh. 32 Menurut  Sudarto  sebagaimana  dikutip Barda  Nawawi  Arief,  “pengaturan  dalam hukum  pidana  merupakan  pencerminan ideologi dari suatu bangsa di mana hukum itu  berkembang  dan  merupakan  hal  yang penting  bahwa  seluruh  bangunan  hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten.” 33
Menurut  Notonagoro  :  “Berbicara tentang Pancasila seharusnya kita mendudukan  diri  sebagai  sesama  warga bangsa,  sesama  saudara,  putra  ibu  pertiwi
31 Muladi,  Lembaga  Pidana  Bersyarat,  Alumni, Bandung, 1985, Hal. 54.
32 Barda Nawawi Arief, 2008, Op. cit., Hal. 218
33 Barda  Nawawi  Arief,  Aspek  Pengembangan Ilmu  Hukum  Pidana  (Menyosongsong  Generasi Baru  Hukum  Indonesia),  pidato  pengukuhan diucapkan  pada  peresmian  penerimaan  jabatan Guru  Besar  dalam  Ilmu  Hukum  pada  FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994, Hal. 17.
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
kita Indonesia. Hendaknya kita selalu ingat kepada  kesamaan  kedudukan  kodrat  dan kesamaan  sifat  kodrat  kita  sekalian.  Kita dengan  dilahirkan  sebagai  anak  keturunan nenek  moyang,  kita  mempunyai  kesatuan darah,  kita  dengan  dilahirkan  di  bumi Indonesia,  kita  mempunyai kesatuan tempat  kelahiran  dan  tempat  tinggal.  Kita mempunyai  kesatuan  sumber  kehidupan, di mana kita bersama-sama hidup, di mana kita bersama-sama mendapat segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan  kita,  di  mana  ia  saling  bergaul dan  kerjasama,  di  mana  kita  telah mempunyai  nasib  dan  sejarah  bersama,  di mana  setelah  proklamasi  kemerdekaan, kita  mempunyai  suatu  tekad  untuk menyusun suatu kehidupan bersama dalam negera  yang  bersatu,  merdeka,  adil  dan makmur,  buat  kita  sendiri  dan  buat  anak keturunan  kita  sampai  akhir  jaman  ..... Negara kita, sifatnya mutlak monodualisme kemanusiaan, bukan negara liberal,  bukan  negara  kekuasaan  belaka atau  diktator,  bukan  negara  materialis. Negara  kita  adalah  negara  terdiri  atas perseorangan  yang  bersama-sama  hidup baik dalam kelahiran kepentingan bersama, yang kedua-duanya
diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara kita adalah yang dinamakan negara hukum kebudayaan.  Di  dalam  perinciannya  tugas negara  kita  sebagai  negara  monodualis sebagai  negara  hukum  kebudayaan  di samping memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian mempunyai kewajiban : 1. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yang khusus mengenai kebutuhan  dan  kepentingan  negara sendiri sebagai negara.
2. Memelihara kebutuhan dan kepentingan umum,  dalam  arti  kebutuhan  dan kepentingan  bersama  dari  para  warga negara,  yang  tidak  seluruhnya  dapat dilakukan oleh warga negara sendiri.
3. Memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warga negara perseorangan,  yang  tidak  seluruhnya dapat  dilakukan  oleh  warga  negara sendiri,  dalam  bentuk  bantuan  deri negara.
4. Memelihara kebutuhan dan kepentingan dari  warga  negara  perseorangan,  yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara, memelihara seluruhnya  kebutuhan  dan  kepentingan perseorangan, seperti dari fakir miskin, dan  anak  terlantar  ...  Memang  dalam hidup manusia hanya ada tiga jenis soal hidup  yang  pokok,  yaitu  terhadap  diri sendiri  dan  sesama  manusia  serta terhadap asal usul mula segala sesuatu, yaitu Tuhan.” 34
Berdasarkan
apa yang dikemukakan  oleh  Notonagoro  di  atas, terlebih  jelas  bahwa  aspek  keseimbangan dalam  masyarakat  tradisional  Indonesia benar-benar  merupakan  konkretisasi  nilai- nilai  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia yang menjadi pegangan sekaligus tuntutan dalam hidup bermasyarakat, tidak terkecuali dalam Pembaruan hukum pidana.  Pembaruan  hukum  pidana  pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan  untuk  memperbarui  substansi hukum  dalam  rangka  mengefektifkan penegakan  hukum,  untuk  memberantas dan  menanggulangi kejahatan  dalam rangka perlindungan masyarakat dan untuk mengatasi  masalah  sosial  dan    masalah kemanusiaan.
Penggunaan  hukum  pidana  dalam mencegah  dan  menanggulangi  kejahatan, sangatlah terbatas. Keterbatasan itu mengandung beberapa kelemahan yakni;
1.  Secara  dogmatis/idealis,  sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering  disebut  sebagai Ultimum remedium.
34 Muladi, Op-Cit, Hal. 58-61.
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
2. Secara fungsional/pragmatis,
operasionalisasi  dan  aplikasinya, memerlukan sarana pendukung
yang lebih bervariasi, yakni undang-undang, lembaga/aparat pelaksana dan menuntut biaya yang tinggi.
3.  Sanksi  hukum  pidana  merupakan Remedium ,  yang  mengandung  sifat kontradiktif/paradoksal dan
mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
4.  Penggunaan  hukum  pidana  dalam menanggulangi  kejahatan  hanya merupakan  hal  yang  bertujuan menanggulangi/menyembuhkan gejala. Hukum sanksi pidana hanya merupakan  pengobatan  simbiotik dan  bukan  pengobatan  kasuistik, karena  sifat-sifat  kejahatan  yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana.
5.  Hukum  sanksi  pidana,  hanya merupakan bagian kecil, dari sarana kontrol  sosial,  yang  tidak  mungkin mengatasi masalah kejahatan, sebagai  masalah  kemanusiaan,  dan kemasyarakatan yang kompleks
6. Sistem pemidanaan bersifat Pragmentair dan Individual, tidak bersifat Strukturak dan fungsional.
7. Efektivitas pidana, masih bergantung  kepada  banyak  okum, karenanya masih sering dipermasalahkan. 35
Dengan  keterbatasan  itulah,  maka, dalam kebijakan hukum pidana penggunaannya haruslah berhati-hati, cermat, dan sarana penal tidak selalu harus digunakan  dalam  setiap  produk  hukum normatif.  Karenanya  terdapat  kondisi
35 Syaiful Bakhri, Tindak Pidana Narkotika, Hal. 8-
9. http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/ 2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html  diunduh tanggal 30 Juli 2016
pembatasan  penggunaan  hukum  pidana yakni antara lain;
1. Hukum Pidana, jangan digunakan untuk semata-mata pembalasan. 2. Hukum pidana, jangan digunakan hanya untuk memidana perbuatan  yang  tak  merugikan atau membahayakan. 3.  Hukum  pidana,  jangan  hanya digunakan untuk mencapai tujuan, yang  dapat  dicapai secara  lebih  efektif  dengan sarana-sarana  lain  yang  lebih ringan.
4. Hukum pidana, jangan
digunakan, apabila kerugian atau  bahaya  yang  timbul  dari pidana  lain  lebih  besar  dari kerugian atau bahaya dari perbuatan  atau tindak pidana itu sendiri.
5. Hukum pidana, dilarang mengandung sifat lebih berlebihan  daripada  perbuatan yang akan dicapai.
6.  Hukum  pidana,  jangan  membuat larangan-larangan  yang  tidak mendapat  dukungan  kuat  dari publik.
7.  Hukum  Pidana  jangan  membuat larangan-larangan
atau ketentuan-ketentuan  yang  tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan.
Undang  undang  narkotika,  adalah suatu  hasil  dari  kebijakan  legislatif  yang rasional,  bertujuan  untuk  pencegahan  dari bahayanya  narkotika  bagi  umat  manusia. Undang  Undang  narkotika,  selalu  terkait dengan  Instrumen  hukum  internasional,  di bidang penegakan hukum pidana, khususnya dalam upaya pencegahan perdagangan gelap narkotika. 36 Pembaruan hukum  pidana  juga  merupakan  upaya peninjauan dan penilaian kembali
36 Ibid. Hal. 10
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
(reorientasi  dan  reevaluasi)  pokok-pokok pemikiran,  ide-ide  dasar  atau  nilai-  nilai sosio  filosofis,  sosio  politik  dan  sosio kultural  yang  melandasi    kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Dengan demikian pembaruan hukum pidana ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented  approach)  dan  pendekatan  yang berorientasi  pada  nilai  (value  oriented approach). 37 Objek  pembaruan  hukum pidana  Indonesia  adalah  berdasarkan Pancasila,  sehingga  pembaruan  itu  tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai- nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.
Dalam  hal  diancamkannya  pidana mati  terhadap  tindak  pidana  narkotika sesungguhnya  hal  itu  merupakan  suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan kepentingan Negara dan bangsa yang  terancam  oleh  kejahatan  narkotika. Kepentingan umum yang hendak dilindungi  dari  tindak  pidana  narkotika tentunya bukan hanya nyawa manusia saja karena  lebih  dari  itu  banyak  dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh aksi narkotika ini misalnya dapat manimbulkan kehancuran keluarga, individu dan masyarakat, bahkan Negara karena generasi mudanya menjadi lemah. Narkotika  dapat  memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari dan mematikan kreativitas serta nilai-nilai yang memanusiawikan manusia.
Bahaya  penyalahgunaannya  tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan  dapat  membawa  akibat  lebih jauh  lagi,  yaitu  gangguan  terhadap  tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak  pada  malapetaka  runtuhnya suatu  bangsa  negara  dan  dunia.  Negara
37 Syaiful  Bakhri,  2009,  Perkembangan  Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta, Total Media, Hal.. 5
yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  akan  diklaim  sebagai  sarang kejahatan  ini.  Hal  tersebut  tentu  saja menimbulkan  dampak  negatif  bagi  citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan    berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk  konferensi  yang  telah  diadakan baik  dibawah  naungan  Liga  Bangsa- Bangsa  maupun  di  bawah  naungan Peserikatan Bangsa-Bangsa.
Bertolak  dari  upaya  badan-badan internasional  dalam  mencegah  dan  upaya memberantas  kejahatan  narkotika  yang bersifat  Internasional  tersebut,  Indonesia juga  telah  mengupayakan  seperangkat Instrumen pengaturan  guna mencegah dan menindaklanjuti
kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.  Sebagai  bukti  keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 38
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1997  tentang  Narkotika  memang  sudah mengatur  mengenai  upaya  pemberantasan terhadap  tindak  pidana  Narkotika  melalui ancaman  pidana  denda,  pidana  penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan
Narkotika  untuk    kepentingan  pengobatan dan  kesehatan  serta  mengatur  tentang rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin  meningkat  baik  secara  kuantitatif maupun  kualitatif  dengan  korban  yang meluas,  terutama  di  kalangan  anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang
38 Ibid
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika pada  hakekatnya  merupakan  reformasi hukum  aspek-aspek  yang  direformasi dalam  Undang-undang  nomor  22  tahun 1997  dan  Undang-Undang  nomor  5  tahun 1997  yang  dimaksud  adalah  : 39 Realitas gradasi  karena  variasi  golongan  dalam narkotika  dengan  ancaman  hukuman  yang berbeda  dengan  golongan  1  yang  terberat di  susul  dengan  golongan  II  dan  III  (tidak di  pukul  rata),  suatu  yang  patut  di  puji justru  dalam  pemberatan  pidana  penjara ada  ketentuan  hukum  minimal  (paling singkat).  Hal  ini  adalah  hal  baru  dalam kaedah hukum pidana.
Ketentuan pemberatan selain didasarkan  penggolongan  juga  realitas bahwa  dalam  penyalahgunaan  narkotika banyak  dilakukan  oleh  kelompok  melalui permufakatan  (konspirasi),  maka  bila penyalahgunaan  beberapa  orang  dengan konspirasi  sanksi  hukumnya  di  perberat. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan  di  lakukan  bila  pelaku penyalahgunaan  narkoba  terorganisasi.  Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika  telah  ada  sindikat-sindikat  yang terorganisasi  rapi  dalam  operasionalnya. Demikian  pula  apabila  koporasi  yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkturnya dapat  dikenakan  hukum  pidana  penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
Alasan mengapa kejahatan transnasional harus diperangi di Indonesia, antara  lain  melemahkan  sistem  hukum karena  apabila  dilakukan  oleh  organized criminal group dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum  dengan  mempengaruhi  proses
39 Ibid. hal.97
penegakan hukum termasuk putusan hakim  yang  objektif  dan  berkeadilan, merusak sistem perekonomian karena pada umumnya kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materiil  lainnya dalam jumlah signifikan  yang  berpotensi  mengganggu pengendalian  moneter  (inflasi,  jumlah uang  beredar)  dan  kebijakan  fiskal, penerimaan  pajak,  integritas  lembaga keuangan,  dan  persaingan  usaha  yang sehat,  mengganggu  sistem  sosial  dan sistem budaya apabila kejahatan transnasional  tumbuh  marak  di  tengah masyarakat dan merajalela tidak terkendali sehingga  masyarakat  menjadi  permisif terhadap  pelanggaran  hukum  dan  yang paling  parah  tidak  berani  membela kebenaran  dan  keadilan,  merusak  tatanan pemerintah, kehidupan politik dan penyelenggaraan  negara  karena  organized criminal group akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga
eksekutif dan legislatif
untuk mengamankan eksistensinya, dan mengancam souvereignity (kedaulatan negara)  karena  organized  criminal  group dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar jurisdiksi  negara  tanpa  perlu  eksis  di negara yang  bersangkutan.  Aktivitas
“cross border” ini kecil kemungkinan lolos dari jangkauan aparat negara, dan mengingat  kejahatan  yang  dilakukan “massive” akan berdampak pada terancamnya kedaulatan negara. 40
Sehubungan  dengan  ini,  Mardjono Reksodiputro mengetengahkan adanya “kejahatan terorganisasi berdimensi global”  (KTO  Global)  yang  harus diwaspadai  karena  merupakan  kelompok yang  bisa  jadi  menguasai  kekuasaan ekonomi  maupun  politik  pada  masyarakat yang sedang dalam masa transisi demokrasi. Mereka menginfiltrasi pemerintahan  dan  menyuap  para  pejabat,
40 Ibid. hal. 49
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
hakim,  dan  penegak  hukum  lainnya,  dan juga  di  Indonesia  bisa  mengobarkan konflik  antar  golongan,  mempersenjatai kelompok  yang  bertikai  melalui  penjualan senjata  ilegal,  mencari  dana  dengan menjual  narkoba,  trafficking,  korupsi (penyuapan pejabat publik), serta membantu melarikan asset korupsi ke luar negeri (money laundering). 41
Budi Waseso menyatakan “Melihat dampak  buruk  kejahatan  Narkoba  bagi generasi  muda  dan  bangsa  ini,  maka hukuman  tegas,  keras,  dan  tidak  pandang bulu, seperti hukuman mati, layak dijatuhkan  kepada  terpidana  Narkoba, terutama  produsen,  bandar,  dan  pengedar Narkoba.” 42 Kejahatan narkoba tidak dapat dianggap persoalan sepele, karena faktanya,  dari  tahun  ke  tahun,  korban akibat  penyalahgunaan  narkoba  terus bertambah.  “Fatalnya,  narkoba  merenggut jutaan nyawa generasi muda yang disiapkan  untuk  meneruskan  perjuangan bangsa.  Jika  pemerintah  tak  segera  ambil sikap, maka kerusakan moral dan kematian generasi penerus bangsa tak dapat dielakkan lagi,” 43 Peningkatan
pengendalian  dan  pengawasan  sebagai upaya
penanggulangan dan pemberantasan    penyalahgunaan    dan peredaran        gelap  narkotika  sangat diperlukan,  karena  kejahatan  narkotika pada  umumnya  tidak  dilakukan  oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan  yang dilakukan oleh sindikat  clandestine 44 yang  terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.
41 Ibid. hal. 53
42 http://www.megapolitan.co/2016/07/28/pro- kontra-hukuman-mati-mencuat-kepala-bnn-hukum- berperan-memberikan-efek-jera/
43 Ibid
44 Kamus Bahasa Indonesia. klandestin artinya secara rahasia; secara gelap; secara diam-diam. Hal 732
Menurut Bassiouni, kejahatan- kejahatan  yang  unsur  transnasionalnya signifikan yaitu: 45
1. Aircraft hijacking (pembajakan udara);
2.Threat  and  use  of  force  against internationally protected person (membahayakan  dan  menyerang  orang yang dilindungi secara internasional);
3. Taking  of  civilian  hostage  (membawa pengungsi sipil);
4. Drug  offence  (penyalahgunaan  obat- obatan terlarang);
5. International traffic in obsence publication (peredaran publikasi
pornografi); 6. Destruction  and  /  or  theft  of  national treasure (penghancuran dan atau pencurian harta karun suatu negara);
7. Environmental  protection  (perusakan lingkungan);
8. Theft  of  nuclear  materials  (pencurian bahan-bahan nuklir);
9. Unlawfull  use  the  mail  (penggunaan surat secara melanggar hukum);
10.  Interference  of  submarine  cables (perusakan kabel bawah laut);
11. Falsifaction and counterfighting (pemalsuan mata uang);
12.  Bribery  of  foreign  public  officials (penyuapan pegawai publik asing).
Pada  tahun  1995,  PBB  telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme,  pencurian  benda  seni  dan budaya,  pencurian  kekayaan  intelektual, perdagangan  senjata  gelap,  pembajakan pesawat,    pembajakan    laut,    penipuan asuransi,     kejahatan komputer, kejahatan lingkungan,
perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi  bisnis,  korupsi,  dan  penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu. 46
45 Ibid. hal. 60
46 Ibid
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
Melalui tindakan pencucian pencucian uang dikatakan bersifat transnasional,  karena  kejahatan  ini  tidak hanya  melibatkan  satu  warga  negara  dari suatu  negara,  namun  lebih  dari  beberapa negara.  Cara  dan  sarana  untuk  melakukan kejahatannya melampui batas-batas wilayah  negara  lain.  Disamping  itu, sebagai  bentuk  kejahatan  transnasional money  laundering  cenderung  merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir, dengan melibatkan kelompok- kelompok  kejahatan  yang  tersebar  di berbagai negara. 47
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  narkotika  ini,    diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang  etimologi  dan  terminologi  sekitar pengertian  dan  istilah-istilah  yang  diatur dalam  undang-undang  narkotika  tersebut. Ketentuan tentang Dasar, asas, dan Tujuan pengaturan  narkotika,  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Undang-Undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan,  ketertiban,  perlindungan, keamanan, nilai-nilai  ilmiah dan kepastian hukum.  Sedangkan  tujuan  undang-undang narkotika ini sendiri adalah:
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan  bangsa  Indonesia  dari penyalahgunaan narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis  dan  sosial  bagi  penyalahguna dan pecandu narkotika.
Pasal    1  Undang-  Undang  Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Penyalahgunaan Narkotika  menyatakan    “Narkotika  adalah
47 Ibid. hal. 69
zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  Undang- Undang  ini.”Pengertian  Narkotika  yang terdapat  pada  Undang-Undang  nomor  35 Tahun  2009  di  atas  merupakan  zat  atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan ketergantungan. Selain mengatur  tentang  narkotika  itu  sendiri, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai  Prekursor  Narkotika.  Prekursor Narkotika  adalah  zat  atau  bahan  pemula atau  bahan  kimia  yang  dapat  digunakan dalam  pembuatan  Narkotika.  Prekursor Narkotika  walaupun  bukan  termasuk  di dalam  Narkotika  itu  sendiri  namun peredarannya  tetap  diatur  oleh  Undang- Undang  dan  penyalahgunaannya  tetap dijatuhi sanksi.
Adapun ketentuan pidana
mengenai tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  terdapat  di  dalam  Bab  XV Ketentuan  Pidana  khususnya  terdapat dalam  pasal  111  sampai  pasal  148. Berdasarkan beberapa golongan narkotika, maka  tindak  pidana  Narkotika  di  dalam Undang-  Undang  Narkotika  dapat  dibagi ke dalam 3 kriteria, yaitu:
a. Tindak Pidana Narkotika Golongan I terdapat dalam pasal 111 sampai dengan 116.
b. Tindak Pidana Narkotika Golongan II terdapat dalam pasal 117 sampai dengan 121.
c. Tindak Pidana Narkotika Golongan III terdapat dalam pasal 122 sampai dengan 126.
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
Melihat dampak kejahatan
narkotika  yang  demikian  mengerikan, pemerintahpun  tidak  diam  begitu  saja. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi  dan  mengantisipasi  kejahatan tersebut.  Salah  satunya  adalah  dengan dikeluarkannya  instrumen  hukum  berupa undang-undang  Nomor.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini pemerintah  tidak  tanggung-tanggung  dan bersikap  tegas  dalam  menanggulangi narkotika. Hal itu terbukti dengan diaturnya  pidana  mati  terhadap  beberapa delik  terkait  kejahatan  narkotika  seperti disebutkan  dalam  Pasal  113,  114,  118, 119, 121, 144, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tersebut.
Sebenarnya pro-kontra pemberlakuan  pidana  mati  sudah  sejak lama terjadi. Banyak ahli  yang menentang diberlakukan pidana mati. Bahkan menurut pendapat  yang  ekstrim  pidana  mati  harus dihapuskan. Namun demikian pada umumnya penolakan terhadap pidana mati oleh  para  ahli  ini  dilakukan  tidak kontekstual,  artinya  penolakan  terhadap pidana  mati  pada  umunya  tidak  dikaitkan dengan  konteks  kejahatan  apa  yang diancamkan  dan  bagaimana  akibat  yang ditimbulkan  dari  kejahatan  itu.  Menurut Arif  Gosita  di  balik  adanya  pidana  mati, dalam Hukum Pidana Indonesia diterapkan pula  perimbangannya  seperti  hak  napi memperoleh  remisi  atau  pengurangan hukuman. Inilah yang menunjukkan perhatian  terhadap  pelaku  (Daader)  tindak pidana. Sementara dipertahankannya pidana  mati  masih  sangat  penting,  yaitu selama  institusi  hukum  belum  maksimal dan  tertib  dalam  menjalankan  hukum. Dengan  cara  demikian,  bisa  secara  dini dilakukan  upaya  pencegahan  terjadinya pengulangan  pelanggaran  hak  asasi  secara lebih luas.
Secara  historis  filosofis,  persoalan pro-kontra  pidana  mati  berkaitan  erat
dengan  aliran-aliran  dalam  hukum  pidana yang bersentuhan dengan filosofi pemidanaan.  Muncul  aliran  klasik  yang tumbuh pada abad ke 18 di  Eropa sebagai reaksi atas pemerintahan yang absolut dan mempunyai  karakteristik  „daadstrafrect‟. Daadstrafrecht  itu  adalah  hukum  pidana yang  berorientasi  pada  perbuatan.  Dengan ciri  bahwa  hukum  kejahatan  ada  definisi yang  pasti,  pidana  harus  sesuai  dengan kejahatannya (proporsional).  Dalam aliran ini  pidana  mati  tetap  diizinkan  hanya untuk  beberapa  tindak  pidana.  Jadi  aspek legalitas,  tidak  hanya  deliknya  yang  pasti tapi pidananya juga harus pasti.
Selanjutnya  muncul  aliran  modern,  yang berkembang  pada  abad  19  dan  disebut sebagai  aliran  positif.  Karena  dalam mencari  sebab  kejahatan  menggunakan metode  ilmu  alam  dan  bermaksud  untuk langsung  mendekati  dan  mempengaruhi penjahat  secara  positif  sejauh  masih  dapat diperbaiki.  Ciri-cirinya  adalah aliran modern  dalam  kerangka  „daderstrafecht‟ yaitu hukum pidana yang berorientasi pada pelaku, pada individu-individu dan menolak  definisi  hukum  dari  kejahatan, pidana  harus  sesuai  dengan  pelaku  tindak pidana. Doktrin determinisme penghapusan  pidana  mati,  riset  empiris, pidana yang tidak ditentukan secara pasti.
Selanjutnya secara simultan berkembang  aliran  Neo-Klasik.  Yaitu aliran  gabungan,  dengan  karakteristik „daad-dader  strafrecht‟  yang  mempunyai ciri-ciri  modifikasi  dari  doktrin  kebebasan berkehendak.  Masalah  patologi  menonjol.
Ada hal yang meringankan dan memberatkan. Tampilnya saksi-saksi pengadilan.  Inilah  aliran-aliran  tersebut. Jadi  kalau  kita  bicara  soal  pidana  mati tidak  lepas  dari  aliran  ini  dan  tujuan pemidanaan yang digunakan.
Apabila diperhatikan secara cermat maka sesungguhnya semua teori
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
pemidanaan tersebut pada dasarnya bertumpu pada dua aspek pokok, yaitu :
Pertama, Aspek Pembalasan, aspek ini dalam teori tujuan pemidanaan merupakan  landasan  dari  teori  absolut. Menurut teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan  suatu  kejahatan  atau  tindak pidana  (quia  peccatum  est  ).  Pidana merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang yang melakukan kejahatan. Dalam pengertian pembalasan sebagaimana penganut teori absolut kuno ini, keberadaan  pidana  mati  terhadap  tindak pidana  narkotika  jelas  dibenarkan  dan tentunya  memperoleh  tempat  yang  layak untuk  dipertahankan.  Karena  kejahatan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat besar mengingat tidak  hanya  merenggut  nyawa  satu  atau dua  orang  saja  bahkan  lebih  dari merenggut rasa aman masayarakat
sehingga
memporak-porandakan kehidupan  sehari-hari.  Melihat  banyaknya korban  dan  kerusakan  yang  ditimbulkan akibat  tindak  pidana  narkotika  tersebut maka,  penjatuhan  pidana  mati  terhadap para  pengedar  adalah  sesuai  dengan  asas kesimbangan  sebagai  wujud  keadilan sebagaimana  yang  diinginkan  faham  teori absolut ini.
Pandangan  kedua  pendukung  teori absolut  yaitu  penganut  teori  absolut modern.  Salah  satu  tokonya  adalah Richard  Schmidt,  yang  mengulas  makna pembalasan  ini  secara  sosio-psikologik berpendapat: “Fungsi pembalasan tidakalah  ditujukan  terhadap  terpidana, melainkan  terhadap  pihak  ketiga  yaitu publik atau masyarakat umum.
Pembalasan dalam pengertian teori absolut yang  modern,  didasarkan  atas  pandangan perasaan  umum  yang  hidup  secara  nyata dalam masyarakat”. Berdasarkan pandangan  Richard  ini  maka  nilai  atau
norma  yang  hidup  dan  dikehendaki masyarakat  yang  bertujuan  terwujudnya ketertiban, keseimbangan dan kesejahteraan  bersamalah  yang  diinginkan dan menjadi dasar landasan dari pemidanaan  dalam  pengertian  keharusan untuk membalas tersebut.
Kedua,  aspek  pencegahan,  aspek ini dalam teori tujuan pemidanaan merupakan  landasan  dari  teori  relatif. Menurut  teori  rerlatif  memidana  bukanlah untuk  memuaskan  tuntutan  absolut  dari keadilan.  Pembalasan  itu  sendiri  tidak mempunyai  nilai,  tetapi  hanya  sebagai sarana  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat.  Pidana  bukanlah  sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat.  Oleh  karena  itu,  teori  inipun sering  disebut  teori  tujuan  (utilitarian teori).
Tujuan  pencegahan  (deterrence), sering disamakan dengan istilah prevention.  Tujuan  ini  dibedakan  menjadi tiga  bagian,  yaitu  tujuan  yang  bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan  yang  bersifat  jangka  panjang. Tujuan deterrence  yang bersifat individual dimaksudkan  agar  pelaku  kejahatan  tidak melakukan  dan  menjadi  jera  untuk melakukan  kejahatan.  Sedangkan  tujuan detterence  yang  bersifat  publik,  agar anggota  masyarakat  lain  merasa  takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan detterence  yang  bersifat  jangka  panjang (long  term  detterence)  adalah  agar  dapat memelihara  keajegan  sikap  masyarakat terhadap pidana.
Ditinjau dari teori relatif ini pidana mati terhadap tindak pidana narkotika juga mendapat dasar justifikasi bagi keberadaannya. Karena narkotika merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  dan berbahaya.  Sehingga  pencegahannyapun
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
harus  dilakukan  dengan  sangat  sungguh- sungguh.  Dan  nampaknya  pidana  mati merupakan  jenis  sanksi  yang  tepat  untuk mencegahnya, sebab pidana ini merupakan pidana yang sangat berat dan kemungkinan untuk  ditakuti  sangat  besar.  Berdasarkan uraian mengenai  ketentuan beberapa pasal diatas  dapat  dilihat  bahwa  Pidana  Mati masih  merupakan  ancaman  pidana  yang dianggap  paling  dapat  memuaskan  tujuan pemidanaan.
J.E Sahetapy
telah memperingatkan  bahwa  “Pembebanan pidana  (een  strafpleggen),  menurut  hemat saya  harus  diusahakan  agar  sesuai  dan seimbang  dengan  nilai-nilai  kesadaran hukum,  nilai-nilai  mana  bergerak  menurut perkembangan  ruang,  waktu  dan  keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang  istimewa  sifatnya,  sebagai  suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana. 48
Pembahasan tentang eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan  terhadap  tujuan  pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis  tentang  sejauh  mana  jenis  sanksi pidana  relevan  dan  karenanya  patut dipertahankan  dalam  suatu  sistem  hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh  mana  suatu  jenis  sanksi  pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan  yang  ditentukan  oleh  sistem hukum  pidana  yang  bersangkutan.  Hal  ini mengingat,  pidana  pada  hakikatnya  hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan.
Bertolak  dari  pendapat  tersebut maka  untuk  melihat  dasar  pembenaran pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana mati yang  ada  dalam  perundang-undangan  di
48 J.E.  Sahetapy,  Pidana  Mati  Dalam  Negara Pancasila, Citra Aditya Bandung, 2007, Hal 37
Indonesia (KUHP dan UU yang lain) dapat memenuhi  tujuan  pemidanaan  yang  telah ditetapkan  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia.  Upaya  mencari  pembenaran terhadap  pidana  mati  terhadap  kejahatan narkoba  juga  dikaitkan  dengan  tujuan pemidanaan  dalam  Konsep/Rancangan KUHP  sebagai  “embrio”  dari  sistem hukum  pidana  Indonesia.  Upaya  ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa  jauh  Konsep/Rancangan  KUHP menampung  gagasan/ide  tentang  pidana mati.
Sebagaimana  telah  disinggung  di muka,  berbagai  teori  pemidanaan  yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan  tujuan  pemidanaan  yang berbeda-beda.  namun  satu  hal  yang  patut dicatat  adalah  bahwa  perkembangan  teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran  falsafah  pemidanaan  dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”,  termasuk  yang  terjadi  di Indonesia.  Teori  retributive,  merumuskan tujuan  pemidanaan  sebagai  balasan  atas kesalahan.  Asumsi  dasarnya  adalah  setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya.  Jadi,  menurut  teori  ini pidana  dijatuhkan  semata-mata  demi memenuhi ambisi balas dendam.
Sedangkan Teori Integrative,
merumuskan  tujuan  pemidanaan  dengan mengartikulasikan beberapa teori pemidaan  sekaligus.  Menurut  teori  ini tujuan  pemidanaan  bersifat  plural.  Pidana dan  pemidanaan  dilihat  sebagai  proses kegiatan  teradap  pelaku  tindak  pidana, yang  dengan  cara  tertentu  diharapkan untuk mengasimilasikan kembali narapidana  ke  dalam  masyarakat.  Selain itu  juga  muncul  teori  yang  dikemukakan oleh Muladi yang disebut Teori Pemidanaan Integrative (Kemanusiaan dalam  Sistem  Pancasila).  Asumsi  dasar teori  ini  adalah,  bahwa  tindak  pidana merupakan gangguan terhadap
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan  kerusakan  individual  dan sosial  (individual  and  social  damages). Menurut    Muladi      seperangkat    tujuan pemidanaan  dalam teori pemidanaan yang integrative  (Kemanusiaan  dalam  Sistem Pancasila) yang harus dipenuhi meliputi: 49 1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat ;
3. Memelihara  solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/pengimbangan. Harus  dipenuhinya  seperangkat
tujuan pemidanaan tersebut, dengan catatan,  bahwa  tujuan  manakah  yang merupakan  titik  berat  sifatnya  kasuistis. Bertolak  dari  teori  yang  dikemukakan Muladi tersebut dapatlah kiranya dikemukakan,  bahwa  penonjolan  salah satu tujuan pemidanaan tetap dimungkinkan, tetapi tidak berarti mengabaikan  atau  menghilangkan  tujuan yang lain.
Berkaitan  dengan  perkembangan teori  pemidanaan  tersebut,  menurut  hemat penulis teori yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Tujuan pemidanaan dalam teori ini senafas dengan tujuan  pemidanaan  yang  dirumuskan dalam  naskah  Rancangan  KUHP  Tahun 2005  dan  2006  yang  dirumuskan  dalam Pasal  54.  Dalam  ketentuan  Pasal  54 Naskah Rancangan KUHP tersebut disebutkan :
Pemidanaan bertujuan untuk :
1  Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat.
2  Memasyarakatkan  terpidana  dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya  orang  yang  baik  dan berguna.
49 Muladi,  Lembaga  Pidana  Bersyarat,  Alumni Bandung, 1985, Hal.53
3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat;
4    Membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana
Pada  hakekatnya  pidana  mati merupakan  pidana  menghilangkan  nyawa terpidana,  maka  dengan  menghilangkan nyawa  pelaku  tindak  pidana,  berarti menghentikan  pelaku  untuk  melakukan kejahatan. Ini berarti pidana mati masyarakat  merasa  aman  dan  terlindungi dari  gangguan  jahat  pelaku.  Dilihat  dari unsur  perlindungan  masyarakat  yang demikian,  kebijakan  tentang  pidana  mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan  memenuhi/sesuai  dengan  aspek perlindungan masyarakat. Memang, apabila  dilihat  dari  aspek  perlindungan masyarakat,  pidana  mati  dapat  memenuhi ketentuan  itu.  Seperti  diketahui  tindak pidana kejahatan perdagangan gelap narkoba  dari  tahun  ke  tahun  pelakunya terus  bertambah  dengan  modus  operandi yang  semakin  canggih.  Maka  hukuman mati  dianggap  pas  karena  narkoba  dapat merusak  masa  depan  anak  bangsa. Narkoba merupakan ”monster‟ yang dapat membunuh  manusia  secara  perlahan  tapi pasti  terhadap  siapapun  korbannya  tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita)    dengan  kata  lain  pengedar, pemasok  dan  pendistributor  narkoba  pada dasarnya  telah  merampas  hak  hidup  (the right to life) orang banyak(korban penyalahgunaan narkoba)  yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi.
Sebuah  penelitian  yang  dilakukan oleh  Universitas  Indonesia  bekerja  sama dengan  Badan  Narkotika  Nasional  (2004- 2005), 50 dapat  diperoleh  kesimpulan  dari
50 Dalam  Mualimin  Abdi,  Hukuman  mati  (Death Penalty)  Terhadap  Terpidana  Narkotika  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dimuat  dalam
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
tahun  ketahun  peredaran  gelap  narkoba semakin meningkat  cukup significant  baik kualitas  maupu  kuantitas,  hal  tersebut ditandai dengan semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba  yang saat ini  berjumlah  3,2  juta  atau  1,5  %  dari populasi  penduduk  Indonesia,  dengan jumlah  sosial  dan  ekonomi  yang  harus ditanggung  oleh  negara  dan  masyarakat sebesar  Rp.  23,6  Triliun,  sementara  itu angka  kematian  akibat  penyalahgunaan narkona  mencapai  15.000  orang  pertahun atau  setara  dengan  40  orang  setiap  hari meninggal akibat penyalahgunaan narkoba.  Selain  itu  fakta  menunjukkan hampir
30% penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia adalah  narapidana  kasus  penyalahgunaan narkoba.  Jika  dibandingkan  antara  pihak yang  akan  dieksekusi  mati  bagi  terpidana mati  kasus  perdagangan  gelap  narkoba (saat  ini  berjumlah  52  orang)  dengan jumlah  korban  yang  mati  maupun  sosial cost  yang  harus  ditanggung  adalah  sangat ironi.
Dalam  kaitannya  denga  ancaman pidana  mati  dalam  peraturan  perundang- undang Indonesia,khususnya Undang- undang Narkotika dapat kita telusri dengan apa  yang  dikemukan  oleh  Mahmud Mulyadi  yang  menyatakan  pidana  mati dapat  dikaji  dari  tiga  pendekatan  yaitu Pendekatan  filosofis,  pendekatan  yuridis dan pendekatan sosiologis: dari pendekatan filosofis dapat diambil kesimpilan,  bahwa  pidana  mati  tidak berakar  dari    falsafah  balas    dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas    antara    perbuatan  pelaku dengan  hukuman  yang  layak  diterimanya. Oleh karena itulah penjatuhan pidana mati yang  dirumuskan  dalam  UU  Narkotika tidak  bertentangan  dengan  alas  philosofis keadilan  yang  hendak  dicapai  melalui
Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.4  No.4  Desember 2007
tujuan  pemidanaan.  Hal  ini  karena ancaman  pidana  mati  yang  dirumuskan pada  pasal-pasal  UU  Narkotika      di  atas ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang  membawa  akibat  luar  biasa  bagi kelangsungan kehidupan bangsa indonesia, terutama  generasi  muda. 51
Dalam pendekatan yuridis Mahmud  Mulyadi  menyatakan  :  Pancasila meletakkan  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  sebagal  sila  pertama  dan  kemanusian yang  adil  dan  beradab  sebagai  sila  kedua. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia Berketuhanan  YME  ini  membuktikan bahwa  bangsa  Indonesia  adalah  bangsa yang  agamis  dan  tidak  memberi  tempat bagi  orang-orang  yang  tidak  beragama. Sebagai  orang  yang  beragama,  maka  kita diwajibkan  mengetahui  dan  memahami makna  agama  yang  kita  anut  serta mengimplementasikannya
dalam
kehidupan bermasyarakat. 52 Landasan utama  eksistensi  ancaman  pidana  mati  itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syariah Islam dengan dekrit Allah SWT yang sama sekali  tidak  boleh  diganggu  gugat  oleh siapapun  juga. 53 Enam  agama  yang  resmi diakui  Negara  sebagimana  dikemukakan diatas  memuat  ketentuan  adanya  pidana mati  bagi  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan perbuatan yang dilakukan.
Adapun dalam pendekatan sosiologis  dinyatakan  :  fakta  dewasa  ini bahwa  kejahatan  narkotika  telah  merasuki seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia.  Kejahatan  narkoba  adalah permasalahan  yang menjadi ruang lingkup nasional, regional dan intemasional. Sampai saat ini tidak satu negara, di dunia ini  yang  berhasil  memberantas  kejahatan
51 PUTUSAN  Nomor  2-3/PUU-V/2007  Tentang putusan  dalam  perkara  permohonan  Pengujian Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal. 346
52 Ibid. Hal. 347
53 Ibid
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
narkoba ini sampai keakar-akamya. Negara  adidaya  seperti  Amerika  Serikat pun  tidak  mampu  melawan  kejahatan  ini secara efektif karena hingga saat ini di AS masih  terdapat  13,5  juta  pengguna  aktif narkoba  dan  oleh  karenanya  AS  harus menanggung ongkos miliaran dolar- pertahunnya.  Berdasarkan  data  Ditjend Pemasyarakatan (2007), data hunian narapidana  kejahatan  Narkoba  kurun waktu  dua  tahun  terakhir  (2005-2006) menduduki angka tertinggi secara nasional dibandingkan  dengan  jumlah  narapidana kasus  kejahatan  lainnya  (disusul  oleh kejahatan  pencurian  dan  perjudian).  Pada tahun 2005 jumlah narapidana di Indonesia kasus  kejahatan  Narkoba  sebanyak  23393 orang  dan  tahun  2006  sebanyak  32371 orang.  Dengan  demikian  pada  tahun  2006 terjadi  peningkatan yang cukup signifikan narapidana  kasus  kejahatan  Narkoba dibandingkan  dengan  tahun  2005,  yaitu 38%  (8.978  orang  Napi). 54 Kejahatan Narkoba  merupakan  monster  yang  sangat menakutkan dan mendatangkan  keresahan dalam  masyarakat.  Kejahatan  Narkoba merupakan mesin pembunuh yang menghancurkan  harapan  masa  depan generasi  muda  bangsa  Indonesia.  Oleh karena  itu  hukum  pidana  harus  mampu menjadi salah satu alat untuk meminimalisir    kejahatan    narkoba  ini, salah  satunya  dengan  penerapan  pidana mati bagi para pengedar narkoba. 55
Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  I  Wayan  Dusak  pada  tanggal  28 Maret  2016  menjelaskan  di  seluruh Indonesia  ada  sekitar  181  ribu  tahanan. Sebanyak  123  ribu  di  antaranya  adalah narapidana  dan  58  ribu  adalah  tahanan. Dari  123  ribu  narapidana  itu  terdapat sekitar 61 ribu yang merupakan narapidana narkotika.  Sejumlah  15  ribu  dari  61  ribu
54 Ibid. Hal. 356
55 Ibid. Hal. 357
adalah  pemakai  yang  beberapa  juga pengedar. 46 ribu lain dari 61 ribu lainnya adalah  pengedar  dan  juga  Bandar. 56
Dengan  memperhatikan  banyaknya  napi narkotika  tersebut  dimana  pengedar  dan Bandar  berjumlah  46  ribu  orang  dan sebagaimana  diketahui  bahwa  dari  jumlah tersebut  hanya  64  orang  yang  dijatuhi pidana mati. 57
Menurut Didik Endro Purwo Laksono,    Merujuk  sifat  dari  hukum pidana di atas, maka nampak bahwa fungsi hukum pidana ada 2 yaitu: 58 Fungsi secara khusus  dari  hukum  pidana  yaitu  secara khusus  ialah  melindungi  kepentinqan hukum  terhadap  perbuatan,  tindakan  atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan.  Yang  dimaksud  dengan Kepentingan Hukum itu sendiri yaitu :
a.  kepentingan  hukum  terhadap  nyawa manusia  (Pasal  340  KUHP,  338 KUHP, 359 KUHP).
b. kepentingan hukum terhadap badan atau tubuh  manusia  (Pasal  351  KUHP,  354 KUHP).
c. kepentingan hukum terhadap
kehormatan(Pasal 310 KUHP, 335
KUHP).
56
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/0637573 67 /setengah-penghuni-penjara-indonesia- terpidana-kasus-narkoba, diakses tanggal 14 Agustus 2016 57 Ini artinya hanya 0,14 % (persen) dan 19 orang telah  dieksekusi.  Dengan  demikian  sudah  dapat dipastikan  penjatuhan  pidana  mati  oleh  hakim terhadap para pengedar dan Bandar narkotika yang tidak  mencapai  1%  (satu  persen)  tersebut  tidak akan  memberikan  efek  jera,  baik  bagi  para  napi sendiri  maupun  bagi  calon  pengedar  atau  bandar gelap narkotika. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b91c 2e615e8/ini-daftar-nama-64-terpidana-mati- narkotika , diakses tanggal 16 Agustus 2017 58 PUTUSAN  Nomor  2-3/PUU-V/2007  Tentang putusan  dalam  perkara  permohonan  Pengujian Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal. 324
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
d. kepentingan hukum terhadap kemerdekaan (Pasal 333 KUHP). e.  kepentingan  hukum  terhadap  harta benda (Pasal 362 KUHP, 372  KUHP).
Dari  uraian  di  atas,  dapat  juga dikemukakan bahwa 5 kepentingan hukum dapat  diringkas  menjadi  3  kepentingan hukum yaitu: 59
1. kepentingan hukum terhadap negara. Yang  dimaksud  dengan  kepentingan hukum  terhadap  negara  di  sini  yaitu bahwa negara perlu mendapat perlindungan  dari  perbuatan    atau aktivitas atau tindakan yang merongrong, merendahkan, membahayakan, menggulingkan
Pemerintahan  yang  sah.  Termasuk  di sini    perbuatan,  tindakan,  aktivitas  atau kegiatan  yang  dapat  membahayakan kelangsungan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
2. kepentingan hukum terhadap masyarakat.
Masyarakat  harus  dilindungi  dari  setiap orang  yang  melakukan  perbuatan    atau aktivitas atau tindakan
yang membahayakan kehidupan masyarakat.
3. kepentingan hukum terhadap individu. Seperti  sudah  diuraikan  di  atas,  maka individupun  haws  diberi  perlindungan atas  perbuatan  atau  aktivitas  atau tindakan dari setiap orang yang membahayakan kepentingan hukumnya.
Kembali  kepada  masalah  tindak pidana  narkotika,  dapat  djelaskan  bahwa tindak  pidana  narkotika,  melanggar  atau membahayakan ketiga kepentingan hukum di  atas  yaitu  (1)  kepentingan  hukum negara; (2) kepentingan hukum masyarakat,  dan  (3)  kepentingan  hukurn individu.  Dengan  demikian,  sangatlah wajar  kepada  sipelaku  tindak  pidana  yang membahayakan  tiga  kepentingan    hukum di atas dijatuhi pidana mati, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-pasal dalam
59 Ibid. Hal. 326
Undang-Undang Narkotika yang mengatur ancaman pidana mati. Jadi dari aspek perlindungan masyarakat  ancaman pidana mati  terhadap  kejahatan  narkoba  dapat dikatakan telah memenuhi aspek perlindungan masyarakat maupun individu dan  sesuai  dengan  tujuan  Negara  tersebut. Suatu  hal  yang  tidak  dapat  disangkal bahwa kepentingan dari anggota masyarakat  menjadi tanggung  jawab negara.  Negara  tidak  hanya  menjaga ketertiban  umum  tetapi  juga  memajukan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang  dimaksud  adalah  termasuk  juga orang  yang  melakukan  tindak  pidana. Tetapi  dengan  adanya  pidana  mati  maka hal ini tidak dapat terwujud, karena dengan adanya  pidana  mati  tersebut,  tamatlah riwayat orang   dan tidak ada   lagi   waktu untuk  untuk memperbaiki diri      dan memberikan  pendidikan kepadanya.
Sebagaimana  telah  dikemukakan diatas,  adanya  pro  dan  kontra  terhadap pidana  mati.  Mereka  yang  kontra  pidana mati, menyatakan bahwa pidana mati telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang  tidak  terbatas.  Kebijakan  tentang pidana  mati  yang  ada  dalam  perundang- undang  di  Indonesia  telah  menempatkan terpidana dalam penderitaan akibat pencabutan  nyawanya.  Kebijakan  tentang pidana  mati  yang  ada  di  Indonesia  tidak memberikan  kemungkinan  perubahan  atau penyesuian  kembali  putusan  pemidanaan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang didasarkan  pada  pertimbangan  karena adanya  perubahan  pada  diri  terpidana. Sehingga  kebijakan  ini  tidak  memberikan kemungkinan terpidana mati untuk mengalami  perubahan  bentuk  pemidanaan menjadi pidana yang lebih rendah bobotnya  dari  pidana  mati.  Dengan demikian,  dilihat  dari  aspek  perlindungan individu,  kebijakan  tentang  pidana  mati yang  ada  dalam  perundang-undangan  di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan.
Jika kita ingin membenarkan sesuatu  kepentingan  di  atas  kepentingan yang  lain,  terdapat  suatu  kecenderungan untuk  menyebut  suatu  kepentingan  yang bersifat  kemasyarakatanlah  yang  tertinggi, dan  bekerjanya  tertib  hukum  yang  efisien akan lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada  kepentingan  masyarakat  yang menjadi  dasar  di  atas  kepentingan- kepentingan  lain  dalam  arti  apabila  tidak terdapat ketertiban hukum maka kepentingan-kepentingan  yang  lain  tak dapat dilaksanakan.
Atas
dasar kepentingan  kemasyarakatan  seperti  telah diuraikan  di  atas,  apabila  terhadap  pelaku kejahatan tidak ada harapan untuk diperbaiki  dan  tidak  ada  pilihan  lain  lagi, lebih  baik  dikenakan  pidana  mati  agar kepentingan  masyarakat  dapat  terlindung dan diselamatkan.
Pencantuman  pidana  mati  tersebut apabila  dikaitkan  dengan  tujuan  dari hukum  pidana  sebagaimana  dikemukakan oleh Jan Remrnelink adalah untuk menegakkan  tertib  hukum,  melindungi masyarakat hukum. Dengan dijatuhkannya pidana  mati  kepada  seseorang  pelaku tindak  pidana,  maka  para  calon  korban (potential victims) akan menjadi terlindungi.  Kebijakan  hukum  pidana demikian  ini  masih  tetap  dipertahankan dalam  RUU  KUHP,  dan  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi Arief,  bahwa  pokok  pemikiran  yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar RUU KUHP  masih  tetap  mempertahankan  jenis sanksi  pidana  yang  berat,  yaitu  pidana mati. 60
Pasal 28A UUD 1945 menentukan, "Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".  Selanjutnya,  Pasal    28I
60 Ibid. Hal. 289
ayat  (1)  UUD  1945  menentukan:  "Hak untuk  hidup  (penetebalan  dari  penulis), hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran dan hati nurani. hak beragama, hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan hak untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.". Dan memang sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barda Nawawi  Arief  bahwa  salah  satu  aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu.
Hak tersebut menurut Barda Nawawi  Arief,  sangat  asasi  karena diberikan  langsung  oleh  Tuhan  kepada setiap  manusia.  Oleh  karena  itu,  setiap orang  berhak  untuk  mempertahankan  atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan  yang  tertuju  pada  keselamatan jiwanya. Mengingat  hak hidup merupakan hak  asasi  manusia,  maka  perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh Negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran  HAM  apabila  dilakukan sewenang-  wenang,  tanpa  dasar  yang  sah menurut  hukum  yang  berlaku.  Apa  yang dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief tersebut,  sudah  jelas    arahnya,  bahwa penjatuhan  pidana  mati  pada  hakikatnya merupakan  pelanggaran  HAM,  yaitu apabila  dilakukan  sewenang-wenang  atau tanpa  dasar  yang    sah  menurut  hukum yang    berlaku.  Menurut  Quinney,  konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan  oleh  asas,  bahwa  negara dirugikan  ketika  di  antara  masyarakat diserang.  Hak  masyarakat  yang  berkaitan dengan  perbuatan  salah  telah  diambil  alih oleh  negara  sebagai  wakil  masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
sebagai  sarana  hukum  pidana  untuk melindungi kepentingan masyarakat. 61
Kehendak  untuk  menghapuskan pidana mati dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a,  ayat  (2)  huruf  a,  dan  ayat  (3)  huruf  a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; dan Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997 terkait  dengan  vonis  pidana  dalam  kasus narkotika, pada dasarnya lebih menonjolkan  pada  faktor  orang  daripada perlindungan  masyarakat  yang  menjadi korban  kejahatan  narkotika.  Dan,  seolah ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD  1945  adalah  mutlak,  padahal ketentuan  itu  dibatasi  keberlakuannya berdasarkan  ketentuan  Pasal  28J  UUD 1945.  Karena  itu,  demi  untuk  melindungi kepentingan  nasional  yang  lebih    besar, maka  seharusnya  ketentuan  pidana  mati tetap  dipertahankan  dalam  sistem  hukum pidana  nasional,  dan  itu  sesuai  dengan Konstitusi.
Penentangan terhadap
ide penghapusan pemidanaan (termasuk
pidana  mati)  juga  diungkapkan  oleh  Marc Ancel  yang  rnenganut  paham  social defence Moderat. Marc Ancel menamakan alirannya sebagai "Defence Sociale Nouvelle" atau "New Social Defence” atau "Perlindungan  Sosial  Baru".  Menurut Ancel,  tiap  masyarakat  mensyaratkan adanya  tertib  sosial,  yaitu  seperangkat peraturan-peraturan  yang  tidak  hanya sesuai dengan kebutuhan untuk  kehidupan bersama,  tetapi  sesuai  dengan  aspirasi warga    masyarakat  pada  umumnya.  Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana  merupakan  kebutuhan  yang  tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. 62 Pelaku kejahatan Narkotika yang diancam  pidana mati  secara langsung  atau tidak langsung telah melakukan pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia,
61 Ibid. Hal. 290
62 Ibid. Hal. 318
terutama  "hak  untuk  hidup"  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  28I  ayat  (1).  Hal ini  karena  kejahatan    yang  mereka lakukan berupa memproduksi, mengedarkan  dan  lain-lain  mempunyai dampak  yang  luar  biasa  dan  bersifat massal,  bahkan  mengakibatkan  kematian secara masal. Kejahatan narkotika merupakan  mesin    pembunuh    yang  tidak pandang  bulu,  baik  dewasa,  remaja, bahkan  pada  anak  SD  sekalipun.  Dengan demikian  kejahatan  narkotika  merupakan salah  satu  kejahatan  yang  bisa  ditarik kewilayah kejahatan kemanusian. 63
Dengan demikian, pelaku kejahatan  narkotika  yang  diancam  pidana mati  ini  telah  melakukan  pengabaian terhadap kewajibannya untuk menghormati  Hak  Asasi  manusia  orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara. Selain itu juga perbuatan  pelaku    kejahatan  narkotika  ini tidak  akan  dapat  pembenaran  dari  sisi pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
Ahmad  Ali  menyatakan,  Bahwa kaum abolisionist ketika mereka menentang pidana  mati   untuk   kejahatan yang  serius,  termasuk  pengedar  narkoba misalnya,  menurut ahli  mereka  itu inkonsisten, karena mengatakan hak untuk hidup  itu  tidak  dapat  diganggu  gugat dalam  keadaan  apa  pun,  maka  mestinya mereka  minta  supaya  TNI  dan  Polri dibubarkan  dan  juga  minta  kepada  PBB agar  semua  angkatan  bersenjata  (tentara dan  polisi)  di  seluruh  dunia  dihapus. Dengan  demikian,  memang  kekecualian itu  dimungkinkan,  termasuk  ketika  dokter harus  memilih  menyelamatkan  anak  atau ibunya dan juga suatu tindakan membunuh karena  overmacht; 64 Bahwa  adalah  keliru anggapan  kaum  anti  pidana  mati  yang
63 Ibid
64 Ibid. Hal. 344
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
menganalogikan  vonis  pidana  mati  sama dengan  pembunuhan,  yang  berarti  sama saja      dengan  menganalogikan  pidana penjara  dengan  penculikan  atau  hukuman denda disamakan dengan perampasan atau pencurian. Apa yang selalu dikumandangkan  oleh  kaum  anti  pidana mati  yang  menurut  penelitian  mereka pidana  mati  tidak  menurunkan  kejahatan, namun penelitian lain menunjukkan bahwa pidana  mati  jelas  menurunkan  kejahatan. Misalnya  ketika  Inggris  menghapuskan pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan naik secara signifikan, demikian  pula  di  Afrika  Selatan  ketika pidana  mati  dihapuskan  pada  tahun  1995 tingkat  kejahatan  menaik  secara  drastis, dan juga di Harris Country Texas Amerika Serikat  kejahatan  menurun  drastis  ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali  pada  tahun  1982.  Perlu  diketahui bahwa  di  AS,  dari  50  negara  bagian (states)  38  states  masih  mempertahankan pidana  mati.  Dengan  demikian,  pidana mati mempunyai efek pencegahan umum. 65
Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu  dijatuhkannya  pidana  mati  terhadap orang yang tak bersalah, tidak sepenuhnya dapat  diterima,  setidak-tidaknya  karena dua alas an, yaitu : Pertama, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan  pidana,  menghapuskan  pidana mati  yang  di  satu  pihak  tetap  tidak  serta- merta  membuat  sistem  peradilan  pidana jadi  sempurna,  di  lain  pihak  penghapusan pidana  mati  itu  sudah  pasti  mencederai rasa  keadilan  masyarakat  karena  tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan  oleh  terjadinya  kejahatan yang  diancam  dengan  pidana  mati  itu;
65 Ibid
Kedua, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya  kekeliruan  dalam  penjatuhan pidana  mati  kepada  orang  yang  tak bersalah,  atau  telah  terjadinya  kekeliruan pada  beberapa  kasus,  tanpa  mengajukan fakta-fakta  yang  menunjukkan  persentase kekeliruan    yang  telah  terjadi  dalam penjatuhan  pidana  mati  dalam  suatu rentang waktu tertentu, pandangan ini sulit menghindar  dari  kecurigaan  akan  adanya kesengajaan  untuk  membentuk  suasana hiper-realitas  (hyper-  reality)  sehingga pesan  yang ditangkap oleh publik menjadi bias    karena  orang  akan  terpaku  pada kekeliruan  itu  dan  melupakan  substansi perdebatan  yang  sesungguhnya  yakni mengapa  pembelaan  hak  untuk  hidup terhadap  pelaku  kejahatan  yang  diancam dengan pidana mati menjadi  lebih bernilai daripada  pembelaan  terhadap  hak  untuk hidup dari korban kejahatan itu. 66
Sebagimana dikemukakan diatas di seluruh  Indonesia  ada  sekitar  181  ribu tahanan.  Sebanyak  123  ribu  di  antaranya adalah  narapidana  dan  58  ribu  adalah tahanan. 67 Menteri  Hukum  dan  HAM Yasonna H Laoly 68 menyebutkan, ada 133 terpidana  mati  yang  belum  dieksekusi. Mereka  ditempatkan  di  beberapa  lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dari jumalah  123  ribu    narapidana  tersebut terdapat  133  narapidana  yang  di  pidana mati,  ini  berarti  hanya  0.9  %  (  persen)
66 Ibid. Hal. 368
67 https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/0637573 67 /setengah-penghuni-penjara-indonesia- terpidana-kasus-narkoba, diakses tanggal 14 Agustus 2016 68 Dari  123  ribu  narapidana  itu  terdapat  sekitar  61 ribu  yang  merupakan  narapidana  narkotika. Sejumlah 15 ribu dari 61 ribu adalah pemakai yang beberapa  juga  pengedar.  46  ribu  lain  dari  61  ribu lainnya  adalah  pengedar  dan  juga  Bandar.  http:
//nasional.kompas.com /read /2015/01/21/11482491/ Menkumham. Sebut. Ada.133.  Terpidana.  Mati.di.Indonesia,  diakses Tanggal 17 Agustus 2016
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
sedangkan  untuk    napi  narkotika    dimana pengedar  dan  Bandar  berjumlah  46  ribu orang  dan  sebagaimana  diketahui  bahwa dari  jumlah  tersebut  hanya  64  orang  yang dijatuhi pidana mati, ini artinya hanya 0,14 % (persen) dan 19 orang telah dieksekusi. Dengan  demikian  sudah  dapat  dipastikan penjatuhan  pidana  mati  oleh  hakim terhadap  para  pengedar  dan  Bandar narkotika  yang  tidak  mencapai  1%  (satu persen)  tersebut  tidak  akan  memberikan efek  jera,  baik  bagi  para  napi  sendiri maupun  bagi  calon  pengedar  atau  bandar gelap narkotika.
Dengan  demikian  tidak  dapat dibenarkan  bahwa  penjatuhan  pidana  mati terhadap para pelaku kejahatan yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi atau menurunkan  tindak  kejahatan,  menurut penulis  justru  karena  tingkat  yang  sangat rendah  jumlah  vonis  hakim  di  Indonsia yang  menjatuhkan  pidana  mati  dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup lama yang  menyebabkan  terus  merajalelanya para  pelaku  kejahatan  pada  umumnya, khususnya  para  Bandar  dan  pengedar narkotika  sekarang  ini.  Jika  penjatuhan pidana  mati  terhadap  para  bandar  dan pengedar narkotika itu mencapai dua puluh persen (20 %)  saja dapat dipastikan terjadi penurunan dan memberikan efek jera bagi para  calon  bandar  dan  pengedar  atau  para residivis. Oleh karena itu penulis sependapat  dengan    teori  gabungan  atau teori  modern  memandang  bahwa  tujuan pemidanaan  bersifat  plural.  Pidana  ialah suatu saran yang paling efektif yang dapat digunakan  pemerintah  untuk  memberantas kejahatan.  Pidana  mati    bukanlah  satu- satunya  sarana,  oleh  karena  itu  ada tindakan  yang    digunakan  dalam  bentuk kombinasi sebgai upaya upaya sosialnya.
Pidana  mati  bertujuan  membalas kesalahan  dan  mengamankan  masyarakat dari  para  pengedar  dan  Bandar  narkotika sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-
undang  narkotika  sedangakan  Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara  tujuan  diterapkan  terhadap para pecandu dan korban. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan  untuk  mengembalikan terpidana kedalam
kehidupan masyarakat.  Dasar  tiap-tiap  pidana  ialah penderitaan  yang  berat  sesuai  dengan beratnya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terpidana.  Tetapi  sampai  batas  mana beratnya  pidana  dan  beratnya  perbuatan yang  dilakukan  oleh  terpidana  dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Pada hakekatnya makna  tiap-tiap    pidana      ialah pembalasan,    karena ia hanya dijatuhkan terhadap  delik-delik,  yaitu  perbuatan yang  dilakukan  secara  sukarela,  tetapi maksud   tiap-tiap pidana melindungi tata hukum  dan  melindungi  kesejahtraan masyarakat. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan,  termasuk  sanksi  pidana mati.  Pidana  berfungsi  sebagai  prevensi umum,  bukan  yang  khusus  kepada terpidana,  karena  kalau  ia  sudah  pernah masuk penjara ia tidak terlalu  takut lagi, karena sudah berpengalaman.

## III.  PENUTUP
Pidana  mati  terhadap  para  pelaku kejahatan  yang  ada  di  Indonesia  tidak mempengaruhi  atau  menurunkan  tindak kejahatan,  menurut  penulis  justru  karena tingkat  yang  sangat  rendah  jumlah  vonis hakim  di  Indonsia    yang  menjatuhkan pidana  mati  dan  pelaksanaan  eksekusinya yang cukup lama yang menyebabkan terus merajalelanya  para  pelaku  kejahatan  pada umumnya,  khususnya  para  Bandar  dan pengedar  narkotika  sekarang  ini.    Jika penjatuhan  pidana  mati  terhadap  para bandar dan pengedar narkotika itu mencapai  dua puluh  persen (20 %)  persen saja dapat dipastikan terjadi penurunan dan memberikan  efek  jera  bagi  para  calon
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
bandar  dan  pengedar  atau  para  residivis. Oleh karena itu penulis sependapat dengan teori gabungan atau teori modern memandang  bahwa  tujuan  pemidanaan bersifat  plural.  Pidana  ialah  suatu  saran yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan pemerintah  untuk  memberantas  kejahatan. Pidana mati bertujuan membalas kesalahan dan  mengamankan  masyarakat  dari  para pengedar dan Bandar
narkotika sebagaimana  ditentukan  dalam  undang- undang  narkotika  sedangakan  Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan  diterapkan  terhadap  para  pecandu dan  korban.  Jadi  pidana  dan  tindakan, keduanya  bertujuan  mempersiapkan  untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan  masyarakat.  Dasar  tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh  terpidana.  Tetapi  sampai  batas  mana beratnya  pidana  dan  beratnya  perbuatan yang  dilakukan  oleh  terpidana  dapat diukur,  ditentukan  oleh  apa  yang  berguna bagi masyarakat. Pada hakekatnya  makna tiap-tiap    pidana      ialah      pembalasan, karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik- delik,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan secara sukarela, tetapi   maksud   tiap-tiap pidana  melindungi  tata  hukum  dan melindungi kesejahtraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Pidana Mati di Indonesia, Di Masa  Lalu,  Kini  dan  Di  Masa Depan, Ghalia Indonesia, 1984.
Made  Darma  Weda,    Kronik  dalam
Penegakan Hukum Pidana, Guna Widya, Jakarta, 1999.
A. Kadarmanta.. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. Forum Media
Utama, Jakarta. 2010. J.E. Sahetapi, Suatu Studi Khusus Mengenai
Ancaman Pidana Mati terhadap
Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali, 1982.
Khaeron Sirin, “Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia”,  Republika,  tanggal 28 Agustus 2006.
Akhiar  Salmi,  Eksistensi  Hukuman  Mati,
Jakarta:  Aksara  Press  Persada,
1985.
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  dalam
Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994.
Tim  Imparsial,  “Jalan  Panjang  Menghapus Praktek Hukuman Mati; Sebuah Studi  Kebijakan  di  Indonesia",
Laporan  Hasil  Penelitian,  24 Juni 2004. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian  Hukum.  UI  Press, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005,    Penelitian
Hukum, Kencana, Jakarta,
Johnny      Ibrahim,  2012,    Teori    dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif,  Cet-6,  Bayu  Media,
Malang.
Bernard  Arief  Sidharta,  2000,  Refleksi tentang  Struktur  Ilmu  Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Karomani,  2009,  Logika,  Graha  Ilmu,
Yogyakarta.R. Abdoel Djamali. Pengantar  Hukum  Indonesia Rajawali Pres, . Jakarta, 1993.
Barda    Nawawi    Arief,  2008,  Bunga
Rampai    Kebijakan    Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP Baru), Jakarta, Kencana
Prenada Media Group.
Muladi,  1995,  Kapita  Selekta  Sistem
Peradilan  Pidana,  Semarang,
Universitas Diponegoro.
Barda  Nawawi  Arief,  2010,  Kebijakan
Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing.
Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat,
Alumni, Bandung, 1985.
J.E.  Sahetapy,  Pidana  Mati  Dalam  Negara Pancasila, Citra Aditya Bandung, 2007. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985.
G.  Peter  Hoefnagels,  The  Other  Side  of Criminology,  (Terjemahan  Barda  Nawawi Arief,
Sisi  Lain  Dari  Kriminologi),
Kluwer Deventer, Holland,
1969. Barda Nawawi Arief, Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyosongsong Generasi Baru Hukum Indonesia), pidato pengukuhan  diucapkan  pada peresmian  penerimaan  jabatan
Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.
Syaiful  Bakhri,  Tindak  Pidana  Narkotika, http://dr- syaifulbakhri.blogspot.co.id/ 2012/03/tindak-pidana- narkotika-dan.html.
Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana  Indonesia,  Yogyakarta, Total Media.
Mahmud  Syaltout,  dkk,  LAPORAN  Akhir
Kompendium  Hukum  Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum
Nasional  Kementerian  Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2012. http://www.megapolitan.co/2016/07/28/pro- kontra-hukuman-mati-mencuat- kepala-bnn-hukum-berperan- memberikan-efek-jera/ http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/arti kel/2015/12/09/2177/narkotika- kejahatan-luar-biasa Dalam Mualimin Abdi, Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca
Putusan  Mahkamah  Konstitusi, dimuat  dalam  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007 PUTUSAN Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang  putusan  dalam  perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1997  tentang  Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/06375 7367  /setengah-penghuni-penjara-
indonesia-terpidana-kasus- narkoba,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b 91c2e615e8/ini-daftar-nama-64- terpidana-mati-narkotika PUTUSAN  Nomor  2-3/PUU-V/2007  Tentang putusan dalam perkara permohonan  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang Narkotika terhadap
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/06375
7367  /setengah-penghuni-penjara- indonesia-terpidana-kasus- narkoba,
http:
//nasional.kompas.com /read /2015/01/21/11482491/ Menkumham.  Sebut.  Ada.133.
Terpidana. Mati.di.Indonesia, http://www.beritasatu.com/nasional/242214- sehari-lima-ton-narkoba- dikonsumsi-di-indonesia. https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/06375 7367  /setengah-penghuni-penjara- indonesia-terpidana-kasus- narkoba. http://www.cnnindonesia. com/nasional/20150429184817- 12-50135/ada-60-terpidana-mati- kasus-narkoba-menanti-eksekusi/ . http://www.rmol.co/read/2012/01/23/52747/113 -Terpidana-Menunggu- Pelaksanaan-Eksekusi-Mati-