Dezonda R Pattipawae 1 dan Heillen M. Y. Tita 2 1&2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku
1 Email: heillen.tita@gmail.com dan 2 Email: pattipawaeonda@gmail.com
Abstract: The  postponement  of  a  State  Administrative  Decision  which  becomes  the object of the dispute may be granted, since there is still a continuous factual action to be taken, namely the appointment of a definitive Regional Secretary, the inauguration or  handover  of  the  position  of  the  dismissed  Regional  Secretary  to  the  appointed Secretary of the Region whose contents as statements (declarations) of submission of all duties, powers and duties. Decree of the Governor of Maluku Number: 125.a Year 2014  dated  May  20,  2014  concerning  the  Transfer  of  Civil  Servants,  on  behalf  of Kapressy  Charles,  SH.  MSi,  NIP:  19560911  198603  1  009  from  Southwest  Maluku District  in  Tiakur  to  the  Government  of  Povinsi  Maluku  in  Ambon,  so  Kapressy Charles,  SH.  Msi,  felt  his  interest  was  damaged  by  the  decision  issued  by  the Governor  of  Maluku  as  the  State  Administration  Officer.  Therefore  the  concerned filed  a  lawsuit  to  the  State  Administrative  Court  of  Ambon  with  Case  No. 23/G/2014/PTUN.ABN,  concerned  requested  to  carry  out  the  postponement  of  the transfer from the Government of the Southwest Maluku District to the Government of Maluku  Province  in  due  to  the  contradiction  of  the  principles  general  good governance or prevailing laws and regulations.
Keywords : Execution, Interlocutory Injunction, Schorsing
Abstrak: Tulisan  Penundaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjadi  obyek sengketa  dapat  dikabulkan,  oleh  karena  masih  ada  tindakan  faktual  yang  berlanjut yang  harus  dilakukan,  yaitu  Pengangkatan  Sekretaris  Daerah  yang  definitif, pelantikan  ataupun  serah  terima  jabatan  dari  Sekretaris  Daerah  yang  diberhentikan kepada  Sekretaris  Daerah  yang  diangkat  yang  isinya  sebagai  suatu  pernyataan (deklaratur) penyerahan  segala  tugas,  wewenang  dan  kewajiban.  Surat  Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor:  125.a  Tahun  2014  tanggal  20  Mei  2014  tentang Pemindahan  Pegawai  Negeri  Sipil,  atas  nama  Kapressy  Charles,  SH.  MSi,  NIP: 19560911 198603 1 009 dari Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Povinsi  Maluku  di  Ambon,  sehingga  Kapressy  Charles,  SH.  Msi,  merasa kepentingannya  dirugikan  akiat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  Maluku selaku  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Oleh  karenanya  yang  bersangkutan  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Ambon  dengan  Nomor  Perkara: 23/G/2014/PTUN.ABN,  yang  bersangkutan  memohon  untuk  melaksanakan penundaan  pemindahan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  ke Pemerintah  Provinsi  Maluku  dikarenakan  bertentangan  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Eksekusi, Putusan Sela, Schorsing .

## Tinjauan Hukum Putusan  Sela  dalam  Bentuk

## Schorsing pada Pengadilan Tata Usaha Negara

## Pendahuluan
Peradilan  Tata  Usaha  Negara sebagai  salah  satu  subsistem  dari sistem  pengawasan  yang  dilakukan terhadap  tindakan  Pemerintah/Pejabat Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka menegakkan  aturan  hukum  dan  asas- asas  penyelenggaraan  Pemerintahan agar  Pemerintah/Pejabat  Tata  Usaha Negara  dalam  melakukan  tindakan- tindakan terkait
dengan penyelenggaraan  fungsi  Pemerintahan tidak  merugikan  masyarakat.  Semakin meningkatnya
kualitas urusan Pemerintahan yang diselenggaraan oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah tentunya berpotensi pada terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan  kepentingan  masyarakat, bila  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  (yang  berada  di  pusat  maupun daerah)  dalam  melakukan  tindakan Pemerintahan melanggar aturan hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu kehadiran Peradilan Tata Usaha
Negara adalah untuk melakukan tindakan pengawasan yudisial terhadap tindakan  Pemerintahan,  baik  yang dilakukan  oleh  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  pusat  maupun daerah.  Masyarakat  (orang  atau  badan hukum perdata) yang merasa dirugikan
akibat  tindakan  Badan  atau  Pejabat
Tata Usaha Negara menjadikan
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  untuk mengawasi tindakan Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam bentuk pengujian sah tidaknya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dari tindakan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara tersebut melalui gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan  Pasal  53  Undang-Undang Nomor    5  Tahun  1986  yang  telah dirubah  terakhir  dengan  Undang- Uandng    Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara yang menyebutkan bahwa : 1
1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya  dirugikan  oleh satu  Keputusan  Tata  Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan  yang  berwenang yang  bersisikan  tuntutan  agar Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan  tanpa  disertai  tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah : 1. Keputusan Tata
Usaha Negara  yang  digugat  itu
1 Undang-Undang  Nomor    5  Tahun 1986  yang  telah  dirubah  terakhir  dengan Undang-Uandng    Nomor  51  Tahun  2009 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Pasal
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Keputusan Tata Usaha Negara  yang  digugat  itu bertentangan  dengan  Asas- Asas  Umum  Pemerintahan
Yang Baik.
Kewenangan  Peradilan  Tata Usaha Negara
melakukan pemeriksaan, dan memutuskan gugatan yang  gugat  oleh  orang  atau  badan hukum  perdata  guna  menyelesaikan sengketa yang timbul antara orang atau badan  hukum  perdata  dengan  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan  Pasal  47    Undang-Undang Nomor    5  Tahun  1986  yang  telah dirubah  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor    51  Tahun  2009  yang menyebutkan  bahwa  : 2 Pengadilan bertugas  dan  berwenang,  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
Sengketa  Tata  Usaha  Negara adalah  sengketa  yang  timbul  dalam bidang  Tata  Usaha  Negara  antara orang  atau  badan  hukum  perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,  baik  di  Pusat  maupun  di Daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian
2 Ibid , Pasal 47
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pengujian  oleh  Peradilan  Tata Usaha Negara terhadap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat  berupa  tindakan  mengeluarkan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau tidak  mengeluarkan  Keputusan  Tata Usaha Negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  dan/atau  Asas- Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan. Pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara disamping untuk melindungi
kepentingan  orang  atau  badan  hukum perdata  (masyarakat),  juga  sebagai bentuk  koreksi  terhadap  tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan.
Keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah  Suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  berisi tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat kongkrit,  individu,  dan  final,  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata Penjelasan  Umum  Ketentuan Pasal  1  angka  3  Undang-Undang
Nomor    5  Tahun  1986  bahwa  yang dimaksud dengan : Bersifat  kongkrit  artinya  objek  yang diputuskan  dalam  Keputusan  Tata Usaha  Negara  itu  tidak  abstrak,  tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan,  umpamanya  Keputusan mengenai  rumah  si  A,  izin  si  B, pemberhentian  si  A  sebagai  Pegawai Negeri Sipil. Bersifat individual artinya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu  baik  alamat  maupun  hal  yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang,  tiap-tiap  nama  orang  yang terkena  Keputusan  itu  disebutkan. Umpamanya, Keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran  yang  menyebutkan  nama- nama  orang  yang  terena  Keputusan tersebut.  Bersifat  final  artinya  sudah defenitif dank arena dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan  yang  masih  memerlukan
persetujuan instansi atasan atau instasni  lain  belum  bersifat  final karenanya  belum  dapat  menimbulkan suatu  hak  dan  kewajiban  pada  pihak yang bersangkutan. Umpamanya,
Keputusan  pengangkatan  seseorang Pegawai  Negeri  Sipil  memerlukan Badan Administrasi Kepegawaian.
Sedangkan  dalam  ketentuan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor    5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor    51  Tahun  2009  menetapkan bahwa :
1 Apabila  Badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan  hal  itu  menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 2 Jika  suatu  Badan  atau  Pejabat
Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan  Keputusan  yang dimohon,  sedangkan  jangka waktu  sebagaimana  ditentukan data peraturan perundang- undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata  Usaha  Negara  tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan  Keputusan  yang dimaksud. 3 Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah  lewat  jangka  waktu empat  bulan  sejak  diterimnya permohonan, Badan atau
Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang  bersangkutan  dianggap telah  mengeluarkan  Keputusan penolakan.
Oleh  karena  itu,  orang  atau badan  hukum  perdata  yang  merasa dirugikan  akibat  tindakan  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan
Keputusan Tata Usaha Negara,
menjadikan  Peradilan  Tata  Usaha
Negara sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  tersebut  dalam  bentuk pengujian  terhadap  Keputusan  Tata Usaha  Negara  melalui  gugatan  yang diajukan  ke  Peradilan  Tata  Usaha Negara  guna  mencari  keadilan  dan kepastian  hukum  atas  tindakan  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara tersebut.  Gugatan  adalah  permohonan yang  berisi  tuntutan  terhadap  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan Pemberian  penghargaan  amat penting terhadap penundaan
pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha Negara oleh karena :
1. Penundaan  pelaksanaan  Keputusan Tata  Usaha  Negara  mengakibatkan daya laku ( gelding ) terhadap
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat  terhenti  untuk  sementara waktu ( tijdelijk );
2. Penundaan  pelaksanaan  Keputusan
Tata  Usaha  Negara  mengakibatkan suasana/keadaan
hukumnya ( rechtstoestand ) kembali pada keadaan atau posisi semula
( restitutio  in  integrum )    sebelum adanya  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan;
3. Penundaan  pelaksanaan  Keputusan
Tata Usaha Negara memberi batasan  ( restricteren )  berlakunya asas praduga Sah ( praesumtio iustae causa/vermoeden van rechtmatigheid ).
Menurut  Supandi  penundaan pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dikeluarkan  oleh  Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  harus  dijabarkan secara  sangat  hati-hati  karena  semata- mata hanya untuk memberikan kualitas keseimbangan perlindungan kepentingan umum dengan kepentingan individu warganegara
(Penggugat).  Namun,  manakala  dalam rangka melindungi kepentingan
individu warganegara (Penggugat) tersebut berakibat terlantarnya kepentingan  umum,  maka  Pengadilan (hakim) wajib
mengutamakan
kepentingan umum. 3
Menurut Soemaryo bahwa permohonan  Penggugat  untuk  dapat dikeluarkan penetapan penundaan harus  dapat  menguraikan  secara  jelas tentang dua hal : 4
3 Supandi,  2002, Ganti  Rugi  Akibat Tindakan  Pejabat  Pemerintah  Dalam  RUU Administrasi  Pemerintahan  Dan  Prospek Peradilan Tata Usaha Negara ,  PT. Sofemdia, Medan, hlm.  317-318.
4 Soemaryo,  2009, Tuntunan  Praktek Beracara  Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Primamedia Pustaka, Jakarta, hlm.  92.
1. Terdapat  keadaan  yang  mendesak yang  mengakibatkan  kepentingan Penggugat  sangat  dirugikan,  jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan.
2. Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat
tersebut.
Permohonan  penundaan  dapat diajukan sekaligus dalam surat gugatan atau terpisah tetapi diajukan bersamaan dengan gugatan atau diajukan selambat-lambatnya pada waktu replik. Pada  keadaan  atau  alasan  yang mendesak  sebagaimana  disebutkan diatas  maka  Hakim  segera  mengambil sikap  untuk  melakukan  penundaan pelaksanaan  terhadap  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  digugat.  Putusan Hakim  mengenai  penundaan  tersebut dalam  bentuk  penetapan  Hakim,  yang daya lakunya mengikat sampai dengan adanya  Putusan  pokok  sengketanya mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Putusan  Hakim  tersebut  merupakan Putusan  sementara  dalam  bentuk Putusan  Sela,  yang  sifatnya  bukan Putusan Akhir dalam proses pemeriksaan terhadap objek sengketa. 5
5 Marbun S. F, 2003, Peradilan Hukum Administrasi  dan  Upaya  Administrasi  di
Bahwa  Surat  Keputusan  Tata Usaha  Negara    ( beschikking) yang sedang  digugat  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  dapat  dimohonkan kepada  Pengadilan  untuk  ditunda pelaksanaannya  sampai  ada  putusan Pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  hanya  apabila  terdapat keadaan mendesak  yang menyebakkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan jika Kepututusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan  dan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  digugat  tersebut tidak  diterbitkan/  tidak  ada  sangkut pautnya  dengan  kepentingan  umum dalam rangka pembangunan. Terhadap ketentuan  ini,  di  dalamnya  terikat dengan  asas  hukum/  adagium  hukum “bahwa  Surat  Keputusan  Tata  Usaha Negara  tetap  dianggap  sah  sampai dapat dibuktikan sebaliknya ( rechmatig/praesumtio  justae  causa )”, yang  memiliki  konsekuensi  hukum bahwa  suatu  gugatan  dalam  sengketa Tata Usaha Negara tidak menunda atau menghalangi  dilaksanakannya  Surat Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat sebelum ada putusan Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap  yang  menyatakan  bahwa  Surat
Indonesia, UII-Press, Jogjakarta, hlm.259.
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan atau  melanggar  Asas-asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik/ Algemene Beginselen van Berhoorlijk Besture Di dalam rumusan norma Pasal 67  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  dan  Penjelasan  Pasal  67 huruf  a  dan  b,  terdapat  konsep-konsep hukum  yang  merupakan  syarat  untuk dikabulkannya permohonan penundaan, akan tetapi konsep tersebut sifatnya  terbuka  untuk  diberi  makna seperti :
1. Konsep keadaan mendesak;
2. Konsep kerugian; dan
3. Kepentingan  umum  dalam  rangka pembangunan.
Konsep-konsep tersebut terbuka  untuk  diberi  makna,  oleh karena  Undang-Undang  itu  sendiri tidak memberi pengertian secara ontentik  di  dalam  Pengertian  Umum maupun  di  dalam  Penjelasan  Umum dan  Penjelasan  Pasal  Undang-Undang tersebut.    H.L.A.  Hart  mengatakan, sering  sekali  penggunaan  sebuah istilah biasa, atau bahkan istilah teknis, bersifat  cukup  “terbuka”  dalam pengertian  bahwa  di  sana  tidak  ada halangan untuk  memperluas  istilah sampai  pada  kasus-kasus  tertentu dimana  hanya  ada  sebagian  ciri  yang
biasanya hadir bersama. 6 Dalam menghadapi  konsep-konsep  hukum yang  sifatnya  terbuka,  disinilah  peran hakim untuk melakukan interpretasi.
Atas ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tersebut, Hakim  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  diberi  kewenangan diskresi untuk menerbitkan “Penetapan” penundaan terhadap Surat Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat, di mana terhadap kewenangan diskresi  tersebut  di  atas  Mahkamah Agung  dalam  Petunjuk  Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat  telah  memberikan  kriteria- kriteria kepada Hakim dalam mengabulkan  permohonan  penundaan Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang digugat :
1. Objek  sengketa  harus  merupakan Surat  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  memang  menjadi kompetensi  absolute  Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Penundaan  harus  diajukan  oleh Penggugat,  bukan  atas  prakarsa Hakim.
6 H.L.A.  Hart,  2009, Konsep  Hukum (The  Concept  Of  Law) , Penerjemah  M. Khoizin, Nusa Media, Bandung, hlm. 23-24.
3. Yang ditunda adalah daya berlakunya  Surat  Keputusan  Tata Usaha  Negara,  maka  jika  daya berlakunya  Surat  Keputusan  Tata Usaha  Negara  dihentikan,  akibat hukumnya seluruh tindakan
pelaksanaan Surat Keputusan Tata
Usaha  Negara  terhenti  karenanya. Atas  dasar  itu  tidak  dibolehkan
menetapkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial).
4. Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam  Surat  Keputusan  Tata Usaha Negara itu belum dilaksanakan secara fisik.
5. Penundaan dapat dikabulkan apabila  kepentingan  Penggugat yang  dirugikan  tidak  dapat  atau sulit  dipulihkan  oleh  akibat  Surat Keputusan  Tata  Usaha  Negara
yang digugat terlanjur
dilaksanakan. Oleh karenanya tidak  setiap  permohonan  harus dikabulkan.
6. Ada  keadaan  atau  alasan  yang sangat  mendesak  yang  menuntut hakim  untuk  segera  mengambil sikap terhadap
permohonan penundaan.
7. Sebelum mengabulkan permohnan penundaan,  kepentingan  Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat  harus  didengar  terlebih dahulu  mengingat  sifatnya  yang sangat  mendesak  itu,  kalau  perlu dapat  dilakukan  dengan  melalui telepon/ telegram/ teleks/
faksimile.
8. Penundaan yang dimohonkan
tidak  menyangkut  kepentingan umum dalam
rangka pembangunan.
9. Penetapan  penundaan  pelaksanaan Surat  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang digugat dibuat tersendiri  terpisah  dari  putusan akhir terhadap pokok sengketanya.
10. Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti sampai dengan putusan pokok
sengketanya  berkekuatan  hukum tetap.
11. Penundaan pelaksanaan Surat
Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang digugat tidak boleh ditetapkan dengan bersyarat selama jangka waktu tertentu.
12. Mengingat kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap
pelaksanaan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat kemungkinan  baru  timbul  pada
waktu  proses  pemeriksaan  di tingkat  banding,  maka  atas  dasar permohonan  Penggugat,  Hakim Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  dapat  pula  menerbitkan penetapan  penundaan,  yang  harus dilihat dan dipertimbangkan secara kasuistis. 7
Permasalahan  yang  kemudian muncul  dalam  praktek  kadangkala berdasarkan  fakta  hukum  yang  ada Hakim  berpendapat  Keputusan  Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan  jika  dikaitkan  dengan syarat  untuk  dikabulkan  penundaan pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan  seperti  dimaksud  dalam Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 1986 yakni kepentingan Penggugat  sangat  dirugikan  dan  tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat  yang  akan  dilindungi  jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap  dilaksanakan  dan  tidak  ada kepentingan  umum  dalam  rangka pembangunan  yang  terkait  dengan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat  tersebut,  akan  tetapi  dikaitkan dengan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 khususnya pada point ke-4 yang  mensyaratkan  bahwa  perbuatan
7 Sjahran  Basah,  2002, Perlindungan Hukum  terhadap  sikap-tindak  Administrasi Negara , cetakan II, Alumni, Bandung, h. 34
faktual  yang  menjadi  isi  dalam  Surat Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dimohonkan
penundaan
pelaksanaannya  belum  dilaksanakan ternyata pada saat diperiksa di Pengadilan sudah dilakukan dan dikarenakan perbuatan faktualnya bersifat terus-menerus (bukan termasuk jenis perbuatan yang pelaksanaannya  dilakukan  sekali  saja dan langsung selesai, seperti perbuatan pembongkaran rumah) prosesnya tetap berjalan  sampai  dengan  tenggang waktu  pelaksanaan  yang  ditetapkan  di dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara tersebut berakhir. 8
Secara teoretik adanya ketentuan  Pasal  67  ayat  (2)  yang mengatur mengenai permohonan penundaan  pelaksanaan  Tata  Usaha Negara selama sengketa sedang berjalan  merupakan  penyeimbang  dari ketentuan  ayat  (1)  yang  mengatur mengenai  keabsahan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  sehingga  di  satu  sisi pemerintah  tetap  dapat  melaksanakan tugas-tugas  pemerintahan  khususnya memberikan  pelayanan  umum  ( public service ) dan memberikan perlindungan ( protection ) dan mewujudkan
8 Dani  Elpah,  2011, Penundaan Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara , disampaikan  pada  Pelatihan  Hakim  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  Diklat  Kumdil  MA  RI, Megamendung, h. 23
kesejahteraan  masyarakat  ( welfare ).
Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi yudisialnya (mengadili) lembaga peradilan  dibekali  dengan  instrumen- instrumen hukum oleh Undang- Undang  yang  akan  dipergunakan dalam  rangka  proses  penyelesaian sengketa,  instrumen-instrumen  hukum tersebut  antara  lain  dapat  berupa penetapan,  putusan  sela/antara,  dan putusan akhir ( einduitspraak/eindvonnis ). Masing- masing insturmen hukum yang dipergunakan dalam
proses penyelesaian sengketa mempunyai karakter  atau  figur  hukum  sendiri- sendiri.
Putusan  Sela  adalah  Putusan yang  dijatuhkan  masih  dalam  proses pemeriksaan  perkara  dengan  tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan Sela tidak mengakhiri  pemeriksaan,  tetapi  akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya  pemeriksaan,  namun  Putusan Sela dituangkan dalam bentuk penetapan yang terpisah dengan
Putusan Akhir, tujuannya adalah untuk menghindari agar penetapan
penundaan                            tidak menempel terus pada pokok perkaranya  sampai  dengan  Putusan berkekuatan hukum tetap.
Surat Keputusan Gubernur Maluku  Nomor  :  125.a  Tahun  2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Kapressy Charles, SH. Msi, NIP :  19560911  198603  1  009  dari Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  di Tiakur  ke  Pemerintah  Povinsi  Maluku di Ambon 9 , sehingga Kapressy Charles, SH. Msi, merasa kepentingannya dirugian akibat keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Gubernur  Maluku  selaku  Pejabat  Tata Usaha  Negara.  Oleh  karenanya  yang bersangkutan  mengajukan  Gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Nomor Perkara : 23/G/2014/PTUN.ABN, yang bersangkutan memohon
untuk melaksanakan  penundaan  pemindahan dari  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Barat  Daya  ke  Pemerintah  Provinsi Maluku  di  karenakan  bertentangan dengan  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik ataupun peraturan perundang-undangan    yang  berlaku.
Dalam permohonan penundaan tersebut  Majelis  Hakim  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  yang  memeriksa,
9 Surat  Keputusan  Gubernur  Maluku Nomor  :  125.a  Tahun  2014  tanggal  20  Mei 2014 tentang  Pemindahan  Pegawai  Negeri Sipil,  atas  nama  Kapressy  Charles,  SH.  Msi, NIP : 19560911 198603 1 009 dari Kabupaten Maluku  Barat  Daya  di  Tiakur  ke  Pemerintah Povinsi Maluku di Ambon
mengadili  dan  memutuskan  perkara tersebut  mengabulkan  permohonan Penundaan dan memerintahkan kepada Gubernur  Maluku  selaku  Pejabat  Tata Usaha  Negara    untuk  menunda pelaksanaan dan tindak lanjut
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa
Surat  Keputusan  Gubernur  Maluku Nomor : 125. a Tahun 2014, tanggal 20
Mei 2014 tentang Pemindahan
Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama Kapressy  Charles,  SH,  M.Si,  NIP  : 19560911  198603  1  009  Pembina Utama  Madya  (IV/d)  dari  Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon , sampai putusan sengketa ini mempunyai  kekuatan  hukum  tetap , kecuali  ada  Penetapan  lain  yang menyatakan
sebaliknya, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk
menyampaikan salinan
Penetapan ini kepada para pihak untuk segera dipatuhi dan dilaksanakan.
Terhadap Putusan Sela tersebut harus dilaksanakan atau menjadi
kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakannya meskipun belum ada
Putusan Akhir yang sifatnya mengakhiri  sengketa  tersebut.  Dengan demikian Putusan Sela tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial..

## Rumusan Masalah
Bagaimana Kekuatan Eksekutorial Putusan Sela Dalam Bentuk  Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Hasil dan Pembahasan
Kekuatan Eksekutorial Putusan Sela
Penggugat dalam surat gugatannya  mengajukan  permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dengan obyek  sengketa,  adalah    Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor  :  125.  a Tahun  2014,  tanggal  20  Mei  2014 tentang  Pemindahan  Pegawai  Negeri Sipil atas nama Kapressy Charles, SH, MSi,  NIP  :  19560911  198603  1  009 Pembina  Utama  Madya  (IV/d)  dari Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon .
Permohonan
penundaan
Penggugat  telah  dilampiri  dengan  data awal sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural 2. Keputusan Gubernur Maluku
Nomor  :  821.4/3478/M,  tanggal  19
Desember 2008
3. Keputusan  Bupati  Maluku  Barat Daya Nomor : 800-204 Tahun 2011 Tentang Perpanjangan Pertama Kali Batas  Usia  Pensiun  (BUP)  Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku
Barat Daya
4. Daftar Pembayaran Gaji Dan
Sebagainya  Untuk  Para  Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku  Barat  Daya  di  Wonreli Untuk Bulan April 2014 5. Keputusan Gubernur Maluku
Nomor : 125.a Tahun 2014, tanggal
20  Mei  2014  Tentang  Pemindahan Pegawai Negeri Sipil
6. Surat  Perintah  Tugas  Nomor  :
094/108.b/SPT/2014,  tanggal  09
Mei 2014
7. Profil  Pegawai  Negeri  Sipil  atas nama Kapressy Charles, SH.,M.Si
Permohonan
penundaan pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha
Negara  atas  obyek  sengketa  yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut  :
1. Bahwa  bilamana  Tergugat  tetap melaksanakan atau dilakukan
Pelantikan,  serah  terima  jabatan maka  sangat  merugikan  Penggugat baik materil maupun immaterial 2. Bahwa berdasarkan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara, batas  usia  pensiun  Pegawai  Negari Sipil  dengan  jabatan  Eselon  II
setara  dengan  Jabatan  Pimpinan Tinggi  Pratama  adalah  60  (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,
sehingga Penggugat masih memiliki
3 (tiga) tahun dinas, karena Penggugat sekarang baru berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun
3. Bahwa  keputusan  tata  usaha  negara obyek  sengketa  tidak  menyangkut kepentingan  umum  akan  tetapi menyangkut kepentingan individu
4. Bahwa  sampai  saat  ini  belum  ada keputusan Tergugat tentang Penetapan  dan  pengangkatan  serta pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya yang baru. Pendekatan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menilai permohonan penundaan pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha Negara,  yaitu  dengan  menggunakan pendekatan
statute
approach (pendekatan peraturan perundang- undangan)  dalam  hal  ini  Pasal  67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Jo  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, ketentuan  tersebut  berbunyi  sebagai berikut
(1) Gugatan  tidak  menunda  atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan  Tata  Usaha  Negara serta  tindakan  Badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara.
(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu ditunda selama pemeriksaan
sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dapat diajukan  sekaligus  dalam  gugatan dan  dapat  diputus  terlebih  dahulu dari pokok sengketa.
(4) Permohonan penundaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) :
a. Dapat dikabulkan hanya apabila  terdapat  keadaan  yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika
Keputusan  Tata  Usaha  negara
yang digugat tetap dilaksanakan b. Tidak dapat  dikabulkan  apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan
mengharuskan  dilaksanakannya keputusan tersebut.
Pasal  67  ayat  (1)  merupakan konkretisasi  dari  asas  praduga  sah ( vermoeden van rechmatigheid/praesumtio iustae causa/  privelege  d’execution  preable de  la  puisannce  publique), akan  tetapi dengan adanya ketentuan di dalam ayat (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  Pasal  67 keberlakuan asas tersebut tidak bersifat mutlak.  Ketentuan  di  dalam  Pasal  67 ayat  (4)  huruf  a,  karakter  rumusan norma  hukumnya  adalah  bersifat hipotetis  atau  bersyarat,  dengan  pola rumusan konsekuensi dirumuskan terlebih  dahulu,  yaitu  frasa  “dapat dikabulkan ” (positif) baru  rumusan (normcondition ) kondisi norma
(syarat-syarat)  yaitu  frasa  “  apabila terdapat  keadaan  yang  yang  sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat
dirugikan  jika  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dilaksanakan”, demikian  pula di  dalam  hurup  b  karakter  rumusan norma  hukumnya  adalah  bersifat hipotetis  atau  bersyarat  dengan  pola rumusan konsekuensi dirumuskan
terlebih dahulu yaitu frasa “tidak dapat dikabulkan” (negatif)  baru  rumusan normcondition (kondisi  norma)  atau syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi, yaitu frasa “apabila kepentingan umum
dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”. Salah  satu  sumber  Hukum Administrasi
adalah kebiasaan- kebiasan yang  dipraktekkan  oleh pemerintah, merupakan suatu konvensi atau  kebiasaan-kebiasaan  yang  secara terus menerus dilakukan dalam pengangkatan  seorang  pejabat,  yaitu terdapat  perbuatan-perbuatan  faktual yang  dilakukan  antara  lain,  berupa pelantikan  dan  serah  terima  jabatan sebagai  suatu  perbuatan  faktual  yang berlanjut.  Berdasarkan  konvensi  atau kebiasaan  dan  asas acontario  actus, maka menurut Majelis Hakim
pelantikan  dan  serah  terima  jabatan merupakan  suatu  perbuatan  faktual yang semestinya
dilakukan. Berdasarkan asas
a contrario  actus, manakala  terjadi pergantian  jabatan  sebagai  Sekretaris Daerah,  maka  terdapat  adanya  serah terima  jabatan  dari  Sekretaris  Daerah yang  lama  ke  Sekretaris  Daerah  yang baru sehingga
hendaknya,
diperlakukan  sama  ketika  Penggugat
diberhentikan. 10
Dengan memperhatikan  masa  jabatan  yang disebutkan  secara  jelas  dan  tegas   di dalam Keputusan Bupati Maluku Barat Daya  Nomor  :  800-204  Tahun  2011, tanggal  06  September  2011  Tentang Perpanjangan Pertama Kali Batas Usia Pensiun  (BUP)  Pegawai  Negeri  Sipil Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Maluku  Barat  Daya 11 tersebut,  maka masa  jabatan  Penggugat  berakhir  pada tanggal  10  September  2014.  Akan tetapi  dengan  dikeluarkannya  obyek sengketa,  yaitu Keputusan  Gubernur Maluku  Nomor  :  125.a  Tahun  2014, tanggal 20 Mei 2014 Tentang
Pemindahan  Pegawai  Negeri  Sipil, masa  jabatan  Penggugat  terpangkas lebih  kurang  4  (empat)  bulan dari keadaan yang normal.
Tindak  lanjut  atas  keluarnya obyek  sengketa,  yaitu  Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor  :  125.  a Tahun  2014,  tanggal  20  Mei  2014 tentang  Pemindahan  Pegawai  Negeri Sipil atas nama KAPRESSY
CHARLES, SH, MSi, NIP : 19560911 10 Pertimbangan  Penetapan  Penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN , hlm. 5
11 Keputusan  Bupati  Maluku  Barat Daya  Nomor  :  800-204  Tahun  2011,  tanggal 06  September  2011  Tentang Perpanjangan Pertama  Kali  Batas  Usia  Pensiun  (BUP)
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya
198603  1  009  Pembina  Utama  Madya (IV/d)  dari  Pemerintah  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  di  Tiakur  ke
Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, adalah  telah  ditunjuk  Plt. Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Maluku Barat Daya, yaitu Drs. Joseph Domlay, sedangkan berkaitan dengan Pengangkatan  Sekretaris  Daerah  yang defenitif,  serah  terima  jabatan  dan Pelantikan  belum  dilakukan  sampai dengan  saat  ini,  sesuai  keterangan Kuasa  Tergugat,  pada  persidangan tanggal  21  Juli  2014  .  Seiring  dengan berjalannya waktu, oleh karena sengketa  Tata  Usaha  Negara  ini diperiksa  dengan  Acara  Biasa  di Pengadilan Tingkat pertama, dan disisi lain  sistem  peradilan  di  Indonesia terbuka  untuk  diajukan  upaya  hukum kepada  lembaga  peradilan  yang  lebih tinggi,  bisa  terjadi  akan  memakan waktu  melebihi  dari  sisa  waktu  masa jabatan  Penggugat,  sekiranya  gugatan Penggugat  dapat  dibuktikan  dan  tidak dilakukan penundaan pelaksanaan terhadap obyek sengketa, maka pemulihan  terhadap  keadaan  posisi semula bagi Penggugat setelah putusan terhadap  sengketa  Tata  Usaha  Negara ini  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap tidak  mungkin  dilakukan,  bila  hal  ini terjadi, maka bagi y ustisiabelen
(pencari
keadilan) tidak ada
manfaatnya.  Akan  tetapi  manakala kepentingan  yang  mendesak  tidak  ada lagi  dan  sekiranya  gugatan  penggugat tidak  diterima  atau  ditolak  maka terhadap penundaan pelaksanaan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  obyek sengketa  harus  juga  dicabut  sehingga tidak terjadi penyanderaan.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  Negara  Ambon  berpendapat syarat dapat dikabulkannya permohonan  penundaan  sebagaimana dimaksud  di  dalam  Pasal  67  ayat  (4) huruf a telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak  melihat  adanya  kepentingan umum  dalam  rangka  pembangunan dalam perkara a quo yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang menjadi obyek sengketa tersebut . 12
Penundaan Keputusan Tata Usaha  Negara  yang  menjadi  obyek sengketa dapat dikabulkan, oleh karena masih  adanya  tindakan  faktual   yang berlanjut  yang  harus  dilakukan,  yaitu Pengangkatan  Sekretaris  Daerah  yang defenitif,  pelantikan  ataupun  serah terima  jabatan  dari  Sekretaris  Daerah yang  diberhentikan  kepada  Sekretaris Daerah  yang  diangkat  yang  isinya sebagai  suatu  pernyataan  ( deklaratur )
12 Pertimbangan  Penetapan  Penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Op Cit ,  Hal : 7
penyerahan  segala  tugas,  wewenang dan kewajiban.
Majelis Hakim juga
memperhatikan  dan  mengambilnya sebagai  pertimbangan  tentang   sifat Penetapan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  berlaku  secara “Erga Omnes” ,  yaitu  mengikat  dan  berlaku secara  umum  terhadap  pihak-pihak yang  terkait  dengan  pelaksanaan  Surat Keputusan Objek Sengketa a quo serta adanya  Surat  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  tanggal  29  Mei  1991 Nomor : B-47/I/1991 perihal pelaksanaan  putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  yang  ditujukan  kepada para Pejabat Tinggi Negara, antara lain kepada para Gubernur seluruh Indonesia,  yang  mencantumkan  pada pokoknya  bahwa  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian  perkara  gugatan    dan melaksanakan  putusan  dengan  sebaik-
baiknya 13
dan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal  28  Agustus  2004 Nomor   : SE/24/M.PAN/8/2004 Perihal 13 Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 Nomor :       B-47/I/1991  perihal pelaksanaan  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada para Pejabat Tinggi Negara, antara  lain  kepada  para  Gubernur  seluruh Indonesia .
Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata
Usaha Negara 14
Pelanggaran
terhadap
Penetapan  ini  akan  menjadi  tanggung jawab  sepenuhnya  baik  secara  yuridis maupun  administratif  terhadap      pihak yang melanggarnya. Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986   Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  serta  ketentuan  hukum  lain  yang bersangkutan
M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan
permohonan
Penundaan Penggugat tersebut 2. Memerintahkan  kepada  Tergugat untuk  menunda  pelaksanaan  dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara  berupa  Surat  Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor:  125.  a Tahun  2014,  tanggal  20  Mei  2014 tentang Pemindahan Pegawai
Negeri  Sipil  atas  nama  Kapressy Charles, SH, M.Si, NIP :  19560911 198603  1  009  Pembina  Utama Madya  (IV/d)  dari  Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  di
14 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  tanggal  28  Agustus  2004 Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004 Perihal Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Tiakur  ke  Pemerintah  Provinsi Maluku  di  Ambon, sampai  putusan sengketa  ini  mempunyai  kekuatan hukum tetap , kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya
3. Memerintahkan  kepada  Panitera
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Ambon untuk menyampaikan salinan  Penetapan  ini  kepada  para pihak  untuk  segera  dipatuhi  dan dilaksanakan.
4. Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat
Penetapan  Penundaan  ini  sampai dengan Putusan akhir 15

## Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Terhadap Putusan Sela
Objek  sengketa  dalam  perkara ini  adalah  Surat  Keputusan  Gubernur Maluku  Nomor  :  125.a  Tahun  2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama  Sdr.  Kapressy    Charles,  SH, M.Si  NIP.19560911  198603  1  009 Pembina  Utama  Madaya  (IV/d)  dari Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon Drs. Joseph Domlay selaku  PLT  Sekretaris  Daerah  Maluku Barat Daya telah dipanggil secara patut oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara
15 Putusan Penetapan Penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN
Ambon  sesuai  Surat  Panggilan  Nomor : W4-TUN3/532/H.01.03/VI/2014,
tanggal  25  Juni  2014 16 ,  Nomor  :  W4- TUN3/595/H.01.03/VII/2014,  tanggal 07  Juli  2014 17 dan  Nomor  :  W4-
TUN3/616/H.01.03/VII/2014,  tanggal 14 Juli 2014 18 , namun yang bersangkutan  tidak  pernah  memenuhi panggilan
Pengadilan, dengan demikian  Drs.  Joseph  Domlay  yang merupakan pihak ketiga dalam perkara a  quo dianggap  tidak  menggunakan haknya  untuk  menjadi  pihak  dalam perkara a quo
Gugatan  Penggugat  tertanggal 12  Juni  2014  yang  didaftar  di Kepaniteraan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Ambon  pada  tanggal  12  Juni 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal
7 Juli 2014,
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juli 2014  dimana  di  dalamnya  tidak memuat  Eksepsi  dan  langsung  pada Pokok sengketa. Majelis Hakim
16 Surat  Panggilan  I  Nomor  :  W4- TUN3/532/H.01.03/VI/2014,  tanggal  25  Juni 2014, Sebagai  Pihak  Ketiga  Dalam  Perkara Nomor Nomor  23/G/2014/PTUN.ABN  di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
17 Surat  Panggilan  II  Nomor  :  W4- TUN3/595/H.01.03/VII/2014,  tanggal  07  Juli 2014, Sebagai  Pihak  Ketiga  Dalam  Perkara Nomor Nomor  23/G/2014/PTUN.ABN  di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
18 Surat  Panggilan    III  Nomor  :  W4- TUN3/616/H.01.03/VII/2014,  tanggal  14  Juli 2014, Sebagai  Pihak  Ketiga  Dalam  Perkara Nomor Nomor  23/G/2014/PTUN.ABN  di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
terlebih dahulu akan
mempertimbangkan  apakah  pengajuan Gugatan  dalam  sengketa  ini  telah memenuhi persyaratan formal Gugatan terkait    1).  apakah Objectum  litis merupakan  sebuah  Keputusan  Tata Usaha  Negara,  2).  apakah  Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan  Gugatan a  quo dan,      3). apakah  Gugatan  Penggugat  diajukan masih  dalam  tenggang  waktu  yang ditentukan,  sehingga  Pengadilan  Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo .
Keputusan  Tata  Usaha  Negara beradasarkan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara  yang  berisi  tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret,  individual,  dan  final,  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata. Syarat suatu keputusan dapat dikatakan sebagai  Keputusan Tata  Usaha Negara yang  menjadi  objek  sengketa  dalam Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai berikut :
a. Konkrit yakni objek yang diputuskan  dalam  Keputusan  Tata Usaha  Negara  itu  tidak  abstrak tetapi  berwujud  tertentu  atau  dapat ditentukan. Dalam hal ini Keputusan  objek  sengketa,  yang diterbitkan  oleh  Tergugat  termasuk dalam  pengertian  konkrit  karena objek yang diputuskan dalam Keputusan  Tata  Usaha  Negara tersebut tidak abstrak tetapi
berwujud yaitu mengenai pemindahan  yang  ditujukan  kepada Penggugat  untuk  menjadi  Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon
b. Individual  yakni  Keputusan  Tata Usaha  Negara  itu  tidak  ditujukan untuk  umum  tetapi  tertentu  baik alamat  maupun  hal  yang  dituju. Dalam  hal  ini  Keputusan  objek sengketa  yang  diterbitkan  oleh Tergugat  ditujukan  kepada  Sdr. Kapressy Charles, SH, M.Si (Penggugat)  sehingga  keputusan tersebut  telah  memenuhi  unsur individual
c. Final yakni sudah definitif sehingga tidak  memerlukan  persetujuan  dari instansi  atasan/instansi  lain  dan karenanya menimbulkan akibat hukum  dengan  suatu  perubahan dalam  suasana  hubungan  hukum
yang  telah  ada  yaitu  menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan serta menentukan  posisi  hukum  dari
Penggugat  yang  terkena  keputusan atas tindakan hukum Tergugat yaitu Penggugat yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya menjadi  tidak  menjabat/berhenti sebagai Sekretaris Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pasal  53  ayat  (1)  Undang- Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara merupakan  perwujudan  dari  asas dalam peradilan tata usaha negara yaitu poin  d’interest  poin  d’action, yang berarti  seseorang  atau  badan  hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara, oleh  karena  tanpa  ada  kepentingannya yang  dirugikan  oleh  terbitnya  suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  tidak akan melahirkan hak untuk menggugat, gugatan  yang  diajukan  pada  Peradilan Tata Usaha
Negara
haruslah didasarkan  pada  hubungan  sebab- akibat  ( causalitas )  antara  Orang  atau Badan  Hukum  Perdata  ( in  casu Penggugat)  di  satu  pihak  dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ( in  casu Tergugat)  di  pihak  lainnya
terkait terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara  (objek  sengketa),  hubungan causalitas tersebut harus pula menimbulkan  kerugian  yang  nyata khususnya  bagi  Penggugat,  dengan adanya  kerugian  yang  nyata  tersebut terdapatlah  kepentingan  yang  menjadi legal  standing bagi  Orang  atau  Badan Hukum  Perdata  ( in  casu Penggugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor:
821.4/3478/M,  tanggal  19  Desember 2008  dan  Keputusan  Bupati  Maluku Barat  Daya  Nomor  800-204  Tahun 2011,  tanggal  6  September  2011, tentang  Perpanjangan  Pertama  Kali Batas  Usia  Pensiun  (BUP)  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  yang menjabat  sebagai  Sekretaris  Daerah Maluku  Barat  Daya  eselon  II.A  serta memperoleh Tunjangan jabatan. Majelis  Hakim  berpendapat,  oleh karena  Penggugat  merupakan  pihak yang  dituju  langsung  dalam  objek sengketa  yang  isinya  memindahkan Penggugat tanpa Jabatan pada Pemerintah  Provinsi  Maluku,  maka
terdapat  hubungan causalitas (sebab- akibat) antara Penggugat dengan Tergugat  akibat  diterbitkannya  objek sengketa  yang  menimbulkan  kerugian yang nyata berupa hilangnya penghasilan  yang  diperoleh    sebelum terbit objek sengketa, sehingga
Penggugat memiliki kepentingan
dalam mengajukan gugatan
sebagaimana  ketentuan  Pasal  53  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004. 19
Majelis  Hakim  berpendapat permasalahan hukum administrasi yang  harus  dipertimbangkan  adalah apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek  sengketa a  quo telah    sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik ”. Jika  dari  salah  satu  aspek terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk menyatakan  batal  atau  tidak  sah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang menjadi  sengketa  dan  Majelis  Hakim hanya  akan  melakukan  pengujian secara Ex-Tunc ,    yaitu  menguji keabsahan
objek
sengketa
19 Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dalam Perkara  Nomor  23/G/2014/PTUN.ABN , hlm.
menggunakan fakta-fakta hukum sebelum  dan  pada  saat  terbitnya  objek sengketa serta sesuai dengan kompetensi  dan  fungsi  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dalam  memberikan pertimbangan terhadap sengketa a quo hanyalah  menilai  perbedaan  pendapat dari  segi  yuridis  mengenai  penerapan hukumnya  antara  Tergugat  dalam  hal ini Gubernur Maluku dengan Penggugat  (Kapressy    Charles,  SH, M.Si)
Aspek kewenangan yaitu
apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengket a quo . Salah  satu  prinsip  negara  hukum adalah wetmatigheid  van  bestuur atau pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  oleh  karenanya setiap  tindakan  hukum  pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Secara yuridis untuk  menguji  dari  aspek  kewenangan penerbitan  objek  sengketa a  quo, Majelis  Hakim  akan  merujuk  pada ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang  Nomor  43  Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa :
1) Pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dilakukan oleh Presiden
2) Untuk  memperlancar  pelaksanaan pengangkatan,  pemindahan,  dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina  kepegawaian  pusat  dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina  kepegawaian  daerah  yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  17  ayat  (1)  huruf  b Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil yang mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan  pemindahan  b.  Pegawai Negeri Sipil Daerah
antara Kabupaten/Kota  dan  Daerah.  Setelah mencermati  bukti  Penggugat    berupa Keputusan  Gubernur  Maluku  Nomor  : 125.a  Tahun  2014,  tanggal  20  Mei 2014  tentang  Pemindahan  Pegawai Negeri  Sipil  atas  nama  Sdr.  Kapressy Charles,  SH,  M.Si  NIP.19560911 198603 1 009 Pembina Utama Madaya (IV/d)  dari  Pemerintah  Kabupaten
Maluku  Barat  Daya  di  Tiakur  ke
Pemerintah Provinsi Maluku di
Ambon, ditemukan fakta hukum bahwa keputusan a quo ditetapkan oleh Tergugat  selaku  Pejabat  Pembina Kepegawaian  Daerah  Provinsi  dan ditujukan  kepada  Penggugat  selaku
Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  maka
Majelis  Hakim  berkesimpulan  secara yuridis dari aspek kewenangan, Tergugat  benar  berwenang  untuk menerbitkan  objek  sengketa a  quo, sehingga dari segi kewenangan Tergugat  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 20 Mencermati  surat  keputusan a quo, terdapat tindakan Tergugat yang dilakukan yaitu
Pemindahan Penggugat  dari  Pemerintah  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  di  Tiakur  ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon tanpa jabatan. Tergugat dalam
Jawabannya mendalilkan pada pokoknya  bahwa  Tergugat  melakukan pemindahan/mutasi  bukan  merupakan inisiatif  dari  Tergugat  tetapi  usulan dari  Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni  Bupati  Maluku  Barat  Daya sesuai  Surat  Nomor  :  005/11/2014, tanggal  18  April  2014  perihal  Mutasi
20 Ibid , hlm. 28
yang  ditujukan  kepada  Tergugat 21 . Bahwa  surat  tersebut  telah  memenuhi persyaratan  bahwa  sebagai  Instansi Induk  telah  memberikan  persetujuan untuk dilakukan mutasi kepada
Penggugat Aspek prosedural yakni
pemindahan  Pegawai  Negeri  Sipil antar instansi dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat  Pembina Kepegawaian Daerah yang  bersangkutans  sesuai  Pasal  17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  9  tahun  2003  diatur  bahwa “Penetapan  oleh  Pejabat  Pembina
Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (1) huruf  b  dilaksanakan  atas  permintaan dan  persetujuan  dari  Pejabat  Pembina
Kepegawaian Daerah yang bersangkutan. 22 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis 21 Surat  Bupati  Maluku  Barat  Daya Nomor  :  005/11/2014,  tanggal  18  April  2014 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Maluku
22 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan    dan  Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil , Pasal 17 ayat (2)
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang  Pengangkatan  Pemindahan Dan  Pemberhentian  Pegawai  Negri Sipil    pada  Sub  Bab  IV  Prosedur angka  3  huruf  a.    diatur  mengenai prosedur  perpindahan  Antar  Instansi sebagai berikut  :
Prosedur  Perpindahan  Pegawai Negeri  Sipil  antar  Instansi  dalam rangka  usaha  pemenuhan  kebutuhan dan  pendayagunaan  tenaga  ahli  atau untuk kepentingan dinas diatur sebagai berikut :
1) Pejabat  Pembina  Kepegawaian instansi yang membutuhkan menghubungi secara tertulis Pejabat  Pembina  Kepegawaian dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuannya. 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian  instansi  Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersangkutan bekerja  menyetujui,  maka  Pejabat Pembina  Kepegawaian  tersebut membuat surat pernyataan persetujuan.
3) Surat pernyataan persetujuan
tersebut  dibuat  rangkap  2  (dua) dan disampaikan kepada: a) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan dan
b) Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan 4) Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang
membutuhkan, menyampaikan
usul  pemindahan  antar  instansi,
kepada :
a) Kepala  Badan  Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan               pemindahan : (1) Antar Departemen/Lembaga (2) Antara Provinsi / Kabupaten  /  Kota  dan Departemen /  Lembaga
(3) Antar Daerah Provinsi
(4) Antara Daerah Kabupaten / Kota dan Daerah Kabupaten  /  Kota  Provinsi lainnya b) Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah Provinsi untuk mendapat penetapan pemindahan (1) Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan (2) Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi 5)   Dalam pengajuan usul sebagaimana  dimaksud  angka  4), dilampirkan a) Surat permintaan persetujuan
b) Surat  pernyataan  persetujuan pindah
c) Salinan/Fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir
6) Berdasarkan  usul  tersebut,  Kepala
Badan  Kepegawaian  Negara  atau Pejabat  Pembinan  Kepegawaian Daerah Provinsi  menetapkan surat keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
7) Surat Keputusan pemindahan tersebut dibuat sekurang- kurangnya dalam rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :
a) Pejabat  Pembina  Kepegawaian Instansi yang membutuhkan
b) Pejabat  Pembina  Kepegawaian Instansi asal
c) Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan
d) Kepala  Kantor  Perbendaharaan
dan  Kas  Negara/Kas  Daerah dan e) Kepala  Badan  Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional  Badan  Kepegawaian Negara. 8) Berdasarkan surat keputusan pemindahan tersebut, maka  : a) Pejabat  Pembina  Kepegawaian Instansi  yang  membutuhkan Pegawai Negeri Sipil, menetapkan  surat  keputusan penempatan  /  pengangkatan dalam jabatan.
b) Pejabat  Pembina  Kepegawaian Instansi  asal  menetapkan  surat keputusan  pemberhentian  dari jabatan/pekerjaannya, bukan surat  keputusan  pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9)   Keputusan
penempatan/pengangkatan  dalam jabatan  oleh  Pejabat  Pembina kepegawaian  yang  membutuhkan dan keputusan pemberhentian dari jabatan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian instansi asal sebagaimana tersebut dalam angka 8),  hendaknya  dilakukan  dalam waktu  yang  bersamaan,  jangan terlampau lama perbedaan waktunya 10) Untuk tidak menimbulkan kekosongan  atau  keterlambatan dalam  pembayaran  gaji  Pegawai Negeri  Sipil  yang  bersangkutan,
maka  harus  segera  diselesaikan
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), apabila perpindahan antar instansi tersebut mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran. Apabila perpindahan instansi tersebut tidak mengakibatkan perpindahan wilayah  pembayaran,  maka  harus dilakukan koordinasi dengan Kepala  Kantor  Perbendaharaan dan Kas negara yang bersangkutan. Majelis  Hakim  berkesimpulan bahwa  terhadap  proses  penetapan
Pemindahan Penggugat dari
Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku  di  Ambon  tidak  didasarkan atas  permintaan  ataupun  permintaan persetujuan  secara  tertulis  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja
sehingga tindakan  Tergugat  tersebut  secara yuridis  dinilai  telah  mengabaikan ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai  Negri  Sipil  dan  Keputusan Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003
Tentang Wewenang Pengangkatan
Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negri Sipil.  Fakta-fakta
hukum  tetap  yang  terungkap  dalam persidangan, ternyata Penggugat dipindahkan dari Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku
di Ambon tanpa jabatan dan mencermati  bukti  Penggugat  maupun Tergugat,  maka  mutasi/pemindahan Penggugat  yang  sebelumnya  dengan jabatan struktural Eselon II.A
berdasarkan  bukti  Penggugat,  menurut
Majelis  Hakim  harus  mengacu  pada Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah    Nomor  :  100 Tahun  2000  Tentang  Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Jabatan Struktural  sebagaimana  diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, khususnya Bab II huruf C angka 7  dan  angka  9  maka  Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara : 23
a. Horizontal yaitu perpindahan jabatan  struktural  dalam  eselon yang sama.
b. Vertikal  yaitu  perpindahan  dari eselon  yang  lebih  rendah  ke  eselon yang lebih tinggi
c. Diagonal yaitu perpindahan dari :
1) Jabatan  struktural  ke  dalam jabatan fungsional ;
2) Jabatan  fungsional  ke  dalam jabatan struktural ;
Angka  9  :    Untuk  menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural  dari  eselon  yang lebih  tinggi  ke  dalam eselon  yang  lebih  rendah, seperti Kepala Dinas (eselon  IIb)  dipindahkan 23 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  13  Tahun  2002 Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun 2002 ,  khususnya  Bab  II  huruf  C  angka
dan diangkat menjadi Kepala  Sub  Dinas  pada Kabupaten/Kota (eselon IIIa) . Ketentuan hukum tersebut dikaitkan  dengan  fakta  hukum  di  atas, maka  perpindahan  antar  instansi  atas Penggugat  justru  bertentangan  dan mengabaikan ketentuan mengenai prinsip mutasi atau perpindahan jabatan  struktural  sebagaimana  diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  :  13 Tahun  2002,  Bab  II  huruf  C  angka  7 dan  angka  9.  Sesuai  dengan  ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah  Nomor  :  100  Tahun  2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2002 dinyatakan bahwa : Ayat (1) :  Untuk  menjamin  kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan,  pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam  dan  dari  jabatan struktural  Eselon  II  ke bawah  di  setiap  instansi dibentuk Badan Pertimbangan  Jabatan  dan Kepangkatan,  selanjutnya disebut Baperjakat Ayat (4) :   Tugas  pokok  Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat  Instansi  Daerah Propinsi  /  Kabupaten  / Kota memberikan pertimbangan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian  Pusat  dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi  /  Kabupaten  / Kota  dalam  pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  dalam  dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. Menurut Nirahua Salmon Eliazer  Marthen  sebagai  ahli  dalam persidangan menerangkan pada pokoknya setiap pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  dan  dari jabatan  struktural  Eselon  II  ke  bawah haruslah melalui pertimbangan Baperjakat. 24 Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  100 Tahun  2000  Tentang  Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Jabatan Struktural  sebagaimana  diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 khususnya pada huruf C
Perpindahan  angka  10  huruf  c.  yang mengatur  bahwa  “Sebelum  Pimpinan
Instansi penerima menghubungi Pimpinan Instansi asal, terlebih dahulu
24 Nirahua  Salmon  Eliazer  Marthen , Ahli  Hukum  Administrasi  Negara Dalam Perkara  Nomor  23/G/2014/PTUN.ABN di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
harus  mendapat  pertimbangan  dari Baperjakat”.
Majelis Hakim berpendapat  bahwa  Tergugat  dalam menerbitkan  obyek  sengketa  tidak melalui prosedur pertimbangan Baperjakat  sebagaimana  disyaratkan dalam  ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor :
100 Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  Jabatan  Struktural  sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002  dan Keputusan Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  :  100  Tahun  2000  Tentang Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  Jabatan  Struktural  sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 khususnya pada huruf  C.  Perpindahan  angka  10  huruf c. 25 Selanjutnya  keterangan  saksi Tergugat  di  persidangan  atas  nama Maritje  Lopulalan , selaku  Kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Maluku yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah
merencanakan dan menjanjikan jabatan
25 Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dalam Perkara  Nomor  23/G/2014/PTUN.ABN , hlm. 34
Penggugat  di  Pemerintah  Provinsi Maluku  sebagai  Widyaiswara  yang menurutnya  setara  dengan  Jabatan Penggugat  sebelumnya  yaitu  Eselon II.a,  menurut  Majelis  Hakim  oleh karena terhadap jabatan tersebut belum ada  bukti  tertulis  atau  dibuat  dalam bentuk  Keputusan  dan  masih  berupa rencana atau janji.
Aspek prosedur penerbitan objek sengketa berupa
Surat
Keputusan  Gubernur  Maluku  Nomor  : 125.a Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang  Pemindahan  Pegawai  Negeri Sipil atas nama Sdr. Kapressy  Charles, SH, M.Si NIP.19560911 198603 1 009 Pembina  Utama  Madaya  (IV/d)  dari Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku  di  Ambon  telah  bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang   berlaku .
Berdasarkan pengujian
peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  secara  mutatis  mutandis  juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa a quo berdasarkan Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik. Oleh karena  terbukti  menurut  hukumnya penerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum secara prosedural, sehingga  adil  dan  beralasan  hukum apabila  tuntutan  Penggugat  supaya
keputusan  objek  sengketa  dinyatakan
batal beralasan hukum untuk dikabulkan  dan  Tergugat  diwajibkan untuk mencabutnya. Oleh karena objek sengketa  telah  dinyatakan  batal  dan diwajibkan  dicabut,  maka  kepada Tergugat  harus  pula  diwajibkan  untuk merehabilitasi Penggugat dalam
kedudukan, harkat, martabat serta hak- haknya  sebagai  Sekretaris  Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
termasuk  tunjangan  jabatan  yang  sah menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  sejumlah  Rp. 3.  250.000,-  (Tiga  juta  dua  ratus  lima puluh  ribu rupiah)  yang  dihitung sejak tidak diterimanya tunjangan dimaksud, jumlah  mana  akan  bertambah  terus sampai  dilaksanakannya  putusan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  dalam perkara a quo .
Penetapan  Penundaan  Majelis Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara
Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN,  tanggal  21 Juli 2014 mengenai Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa Surat  Keputusan  Gubernur  Maluku Nomor : 125. a Tahun 2014, tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan
Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama Kapressy  Charles,  SH,  M.Si,  NIP  : 19560911  198603  1  009  Pembina
Utama  Madya  (IV/d)  dari  Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon , yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a  quo haruslah  dikuatkan  dan dipertahankan  serta  dinyatakan  tetap berlaku. Oleh karena gugatan
Penggugat dikabulkan seluruhnya maka  Tergugat  sebagai  pihak  yang kalah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 110  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara harus dihukum untuk
membayar biaya perkara yang besarnya  akan  ditetapkan  dalam  amar Putusan  ini. 26 Mengenai  alat-alat  bukti yang  diajukan  para  pihak  yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan  dalam  Putusan  ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu  dipertimbangkan  lagi  karena dengan  alat-alat  bukti  yang  telah dipertimbangkan  sudah  cukup  bagi Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan suatu  Putusan,  akan  tetapi  tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini.
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
26 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Pasal 110
sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan perkara ini  : 27
M EN G A D I L I Dalam Penundaan : Menguatkan  Penetapan Penundaan Majelis  Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN tanggal 21 Juli 2014 mengenai Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa
Surat  Keputusan  Gubernur  Maluku Nomor : 125. a Tahun 2014, tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan
Pegawai  Negeri  Sipil  atas  nama KAPRESSY  CHARLES,  SH,  M.Si, NIP  :  19560911  198603  1  009 Pembina  Utama  Madya  (IV/d)  dari Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon Dalam Pokok Sengketa : 1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan  batal  Keputusan  Tata
Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat  berupa  Surat  Keputusan
27 Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Ambon Dalam  Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN
Gubernur  Maluku  Nomor  :  125.a Tahun  2014  tanggal  20  Mei  2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.
KAPRESSY  CHARLES, SH, M.Si NIP.19560911 198603 1 009 Pembina Utama Madaya (IV/d) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut  Keputusan  Tata  Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat  berupa  Surat  Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor  :  125.a Tahun  2014  tanggal  20  Mei  2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.
KAPRESSY  CHARLES, SH, M.Si NIP.19560911 198603 1 009 Pembina  Utama  Madya  (IV/d)  dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan,  harkat,  martabat  serta hak-haknya sebagai
Sekretaris Daerah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya  termasuk  tunjangan  jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku sejumlah Rp. 3.250.000,-  (Tiga juta
dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)
yang dihitung sejak tidak diterimanya  tunjangan  dimaksud, jumlah  mana  akan  bertambah  terus sampai  dilaksanakannya  putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa  ini  sebesar  Rp.  297.000,- (Dua  ratus  sembilan  puluh  tujuh ribu rupiah).

## Kesimpulan
Penundaan Keputusan Tata Usaha  Negara  yang  menjadi  obyek sengketa dapat dikabulkan, oleh karena masih  adanya  tindakan  faktual   yang berlanjut  yang  harus  dilakukan,  yaitu Pengangkatan  Sekretaris  Daerah  yang defenitif,  pelantikan  ataupun  serah terima  jabatan  dari  Sekretaris  Daerah yang  diberhentikan  kepada  Sekretaris Daerah  yang  diangkat  yang  isinya sebagai  suatu  pernyataan  ( deklaratur ) penyerahan  segala  tugas,  wewenang dan kewajiban.
Pelanggaran terhadap
Penetapan  ini  akan  menjadi  tanggung jawab  sepenuhnya  baik  secara  yuridis maupun  administratif  terhadap  pihak yang melanggarnya. Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986   Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  serta  ketentuan  hukum  lain dengan  keputusan  penetapan  yaitu mengabulkan  permohonan  Penundaan Penggugat dan Memerintahkan kepada Tergugat  untuk  menunda  pelaksanaan dan  tindak  lanjut  Keputusan  Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur  Maluku  Nomor  :  125.  a Tahun  2014,  tanggal  20  Mei  2014 tentang  Pemindahan  Pegawai  Negeri Sipil atas nama Kapressy Charles, SH, M.Si,  NIP  :  19560911  198603  1  009 Pembina  Utama  Madya  (IV/d)  dari Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku  di  Ambon, sampai  putusan sengketa  ini  mempunyai  kekuatan hukum  tetap , kecuali  ada  Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya Daftar Bacaan
Dani Elpah, 2011, Penundaan Pelaksanaan  Keputusan  Tata Usaha Negara , disampaikan pada  Pelatihan  Hakim  Peradilan
Tata Usaha Negara, Diklat Kumdil MA RI, Megamendung.
H.L.A.  Hart,  2009, Konsep  Hukum
(The Concept Of Law) , Penerjemah M. Khoizin, Bandung: Nusa Media. Marbun  S.  F,  2003, Peradilan  Hukum Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Jogjakarta: UII-Press.
Sjahran  Basah,  2002, Perlindungan Hukum  terhadap  sikap-tindak Administrasi  Negara ,  cetakan  II, Bandung: Alumni.
Soemaryo,  2009, Tuntunan  Praktek Beracara  Di  Peradilan  Tata Usaha Negara , Jakarta: Primamedia Pustaka. Supandi,  2002, Ganti  Rugi  Akibat Tindakan  Pejabat  Pemerintah Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Medan: Sofemdia Irfan Fachruddin, Pelaksanaan Putusan  Peradilan  Tata  Usaha Negara Makalah .  Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan  Tata  Usaha  Negara Wilayah  Sumatera,  pada  tanggal 2 November 2009 di Medan. Nirahua  Salmon  Eliazer  Marthen, Ahli Hukum Administrasi Negara Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Ambon.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor    5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor    5
Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,  Pemindahan    dan Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  Tentang
Tunjangan Jabatan Struktural.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  53
Tahun  2010  Tentang  Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  16  Tahun  2003  Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten  /  Kota  Serta  Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota, BAB IV
tentang Pemberhentian.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor    2 Tahun  1991  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  tanggal  29  Mei 1991  Nomor   :   B-47/I/1991 perihal pelaksanaan putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara yang  ditujukan  kepada  para Pejabat  Tinggi  Negara,  antara lain kepada para Gubernur seluruh Indonesia.
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  tanggal  28 Agustus 2004 Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004 Perihal Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan
Tata Usaha Negara.

## Putusan Hakim
Penetapan  Penundaan  Majelis  Hakim
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dalam  Perkara  Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN.