Ketahanan Rumah Tangga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram
Sumiati, Rendra Khaldun
Universitas Islam Negeri Mataram 220402016.mhs@uinmataram.ac.id, rakha1@ymail.com

## ABSTRACT
Having a happy and harmonious home life is certainly everyone's dream. However, the course  of  married  life  is  not  always  smooth  and  without  obstacles.  Married  life  is  sometimes complicated and full of sharp stones or not always happy. So many have to stop in the middle of the road, but many are also able to make it to the end. This happened to the WBP Mataram Women's  Prison  where  out  of  203  prisoners  there  were  152  prisoners  who  were  unable  to maintain  their  married  life.  The  reasons  are  different.  For  this  reason,  it  is  necessary  to understand  and  know  about  the  factors  that  influence  divorce  and  the  factors  that  influence household resilience, which can be used as a guide in carrying out domestic and marital life after serving a sentence. The concept of family resilience is very relevant because the concept of family resilience is in accordance with Islamic teachings and can be applied in efforts to realize family resilience. In order to be able to produce a generation of quality and of course useful for the nation and religion.
Keywords: Marriage, Household Resilience, Divorce Factors, Resilience Factors.

## ABSTRAK
Memiliki  kehidupan  rumah    tangga  yang  bahagia  dan  harmonistentu  menjadi dambaan  bagi  semua  orang.  Namun  dalamperjalannya  kehidupan  pernikahan  tidak  selalu mulus  dan  tanpahambatan.  Kehidupan  pernikahan  terkadang  ebrliku  dan  penuhdengan kerikil tajam atau tidak selalu bahagia. Sehingga banyakyang harus berhenti di tengah jalan namun  banyak  juga  yangmampu  melewati  hingga  akhir.  Hal  ini    terjadi  pada  WBP  Lapas Perempuan  Mataram  di  mana  dari  203  orang  narapidana  terdapat  152  orang  narapidana yangtidak  bisamempertahankan  kehidupan  pernikahannya.  Alasannyapun  berbeda-beda. Untuk  itu  perlu  pemahaman  dan  pengetahuantentang  factor-faktor  yang  mempengaruhi perceraian  dan  factor-faktor  yang  mempengaruhi  ketahanan  rumah  tangga,    yang  bisa dijadikan  pedomandalam  menjalankan  kehidupan  rumah  tangga  dan  pernikahansetelah menjalani  masa  hukuman.  Konsep  ketahanan  keluarga  sangatrelevan  karena  konsep ketahanan  keluarga  ini  sesuai  dengan  ajaranIslam  dan  bisa  diterapkan  dalam  upaya mewujudkan ketahanankeluarga. Agar mampu menghasilkan generasi yang berkualitasdan tentunya berguna bagi bangsa dan agama.
Kata Kunci: Pernikahan, KetahananRumah Tangga, Faktor Perceraian, Faktor Ketahanan.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  No  16  tahun  2019  perubahan  atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 1
Perkawinan  merupakan  sebagai  perbuatan  hukum  antara  suami  dan  istri untuk  mendekatkankan  diri  kepada  Allah  SWT,  yang  mengakibatkantimbulnya hukum  keperdataan  diantara  keduanya.  Agar  tujuan  perkawinantersebut  tercapai perlu aturan hukum dalam hubungan suami istri. Aturanhukum tersebut menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri.  Jika masing-masing pihak mengetahui dan melaksanakan kewajibannya makaterciptalah keluarga yang bahagia.2
Untuk mencapai perkawinan yang didampakan harus taat pada norma-norma yang  mengatur  pelaksanaan  kehidupan  sehari-hari  dalam  hubungan  antara  suami istri. Keduanya mempunyai tanggungjawab penuh dalam membangun rumah tangga yang baik. Jika salah seorang suami  istri  melalaikan  tanggungjawabnya,  maka  bisa dipastikan  akan  memunculkan  konflik  terus-menerus,  tidak  harmonis,  berlawanan dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya.3
Perceraian  merupakan  penyelesaian  perkawinan  apabila  pihak  suami  dan istri  sudah  tidak  menemukan  jalan  keluar  atas  permasalahannya  yang  tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.4
Hukum  Islam  dan  Hukum  Perundang-Undangan  secara  jelas  diterangkan bagaimana  hak  dan  kewajiban  suami  istri.  Suami  dilarang  bertindak  sewenang- wenang  kepada  istrinya  sekalipun  suaminya  perkasa  dan  kuat  dan  begitu  pula sebaliknya.  Istri  tidak  boleh  berprilaku  seenaknya  terhadap  suaminya  karena sesungguhnya  kehidupan  suami  istri  didalam  perkawinan  itu  memiliki  etika  dan norma  hukum  yang  harus  ditaati.  Undang-Undang  Perkawinan  kewajiban  nafkah yang  harus  diberikan  kepada  istri  tergantung  dengan  kesanggupan  suami  tanpa memberatkannya dan kewajiban istri adalah berbakti lahir bathin kepada suaminya.5 Data perceraian Kota Mataram pada sampai dengan bulan September 2023 menurut Pengadilan Agama Kota Mataram sebanyak 414 kasus. Bila dibandingkan dengan data tahun 2022 kasus perceraian di Kota Mataram mencapai 548 kasus6. Dari  data  ini  bisa  di  lihat  bahwa  tingkat  perceraian  pada  daerah  kota  mataram mengalami penurunan sebesar 24.45%. Berbagai alasan yang menjadi dasar gugatan cerai yang dilakukan kepada orang yang sedang terjerat hukum diantaranya adalah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan jasmani yang dianggap tidak dapat dipenuhi oleh ditinggalkan.
Perkawinan dan perceraian juga terjadi di kalangan narapidana. Narapidana merupakan  seseorang  terpidana  yang  kehilangan  kemerdekaan  di  lembaga
1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada)
3 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia.
4 Hurlock, Elizabeth B. (2011). Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta : Erlangga
5 Firdaweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan
6 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa- mataram/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2023.html
Volume 6 Nomor 1 (2024)   990 - 1002  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5945
pemasyarakatan.7  Pelaksanaan  perceraian  yang  terjadi  terhadap  narapidana seringkali dilakukan dengan putusan verstek. 8 Yaitu keputusan yang dijatuhkan jika pihak tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kuasanya untuk menghadap ke  muka  persidangan  meskipun  sudah  dipanggil  dengan  patut.  Putusan  seperti  ini sering  muncul  dalam  kasus  perceraian  narapidana,  karena  narapidana  tidak diizinkan  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  dan  menghadiri  sidang  perceraian sebagai  bentuk  antisipasi  dari  pihak  lembaga  pemasyarakatan.  Dengan  tidak hadirnya  narapidana  dalam  sidang  perceraian,  putusan  verstek  menjadi  alternatif untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Lapas  meliputi  beberapa  jenis,  yaitu  lapas  umum,  lapas  wanita,  dan  lapas anak.  Ketiga  Lapas  tersebut  memiliki  kegiatan  dan  program  yang  berbeda.  Dalam Lapas,  semua  narapidana  harus  mengikuti  apa  yang  telah  menjadi  aturan  yang berlaku di dalam Lapas. Narapidana di penjara tidak dapat beraktivitas secara bebas dan  mengalami  penderitaan,  seperti  kehilangan  hasrat  seksual.  Selain  itu,  mereka tidak memiliki hak pribadi, setelah itu mereka kehilangan dukungan dan citra buruk masyarakat. Tetapi, narapidana masih memiliki hak untuk diberikan dan dilindungi. Proses  pendidikan  narapidana  dan  anak  didik  dibina,  dibimbing,  diberi pekerjaan, diarahkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh semata-mata untuk mengisi waktu atau digunakan semata-mata untuk kepentingan lembaga atau negara. Pendidikan  dan  pekerjaan  yang  diberikan  harus  ditujukan  untuk  pembangunan negara  dan  bertujuan  untuk  pengembangan  kemampuan  warga  binaan  serta pengembangan  keterampilan  yang  mendukung  kegiatan  usaha  mandiri  agar  dapat diterapkan  di  saat  warga  binaan  pemasyarakatan  tersebut  terbebas  dari  lembaga pemasyarakatan.
Dalam  menjalankan  tugas  pembinaan  terhadap  narapidana  pihak  lembaga pemasyarakatan  bekerja  sama  dengan  pihak  masyarakat  melalui  lembaga pendidikan,  pemuka  agama  serta  lembaga  sosial  lainnya  untuk  menunjang kelancaran proses pembinaan rohani dan keterampilan warga binaan.9
Dengan  diselenggarakannya  program  pembinaan  bagi  para  narapidana, pemerintah dalam hal ini lembaga pemasyarakatan berharap agar tingkat perceraian di dalam lapas bisa menurun. Selain itu, pihak lapas berharap setelah menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, para terpidana dapat kembali diterima di masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan keberanian dan keterampilan  yang  diperoleh,  diharapkan  para  mantan  narapidana  dapat meningkatkan  kemampuannya,  membuka  usaha  mandiri,  tidak  mengulangi kesalahan yang sama, dan terhindar dari pelanggaran hukum lainnya.
Pada kenyataannya, masih banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan  kapasitas  hunian,  dari  data  Sistem  Database  Pemasyarakatan  kanwil
7 UU RI No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Bab 1, pasal 1, ayat  (6)
8 HerzienIndlandschReglement(HIR) (S.1941-44), pasal 125.
9 Hasil wawancara dengan kepala subbagian pembinaan Lapas Perempuan Mataram
Kemenkumham  Nusa  Tenggara  Barat  terkait  jumlah  penghuni  lapas  dan  Rutan  di Nusa Tenggara Barat mencapai 3.461 warga binaan dengan kapasitas hunian yang hanya mencapai 3.000 hunian, kondisi ini tentunya cukup memperihatinkan karena over capasitas ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.
Tidak hanya over capasitas yang menjadi masalah lembaga pemasyarakatan, kasus pengulangan tindak pidana (residivis) Inijuga menjadi masalahyangperludipecahkan mengingat data dari Sistem Database Pemasyarakatan sampai  dengan  bulan  Oktober  2023  jumlah  residivis  yang  ada  di  wilayah  Nusa Tenggara Barat mencapai 599 orang.10 Selain itu tingkat perceraian dalam lapas juga menjadi perhatian penuh pihak lapas, karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang  masih  sering  menjadi  persoalan  diantaranya  adalah  faktor  ekonomi,  sumber daya manusia yang masih rendah dan pemahaman tentang agama. Masih tingginya angka  residivis  dan  tingkat  perceraian  juga  menambah  persoalan  lembaga pemasyarakatan,  yang  berdampak  pada  proses  pembinaan  dan  pendidikan  warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak berjalan dengan baik.
Hal ini juga terjadi pada lapas perempuan mataram, pada lapas perempuan mataram perceraian selalu ada dalam setiap tahunnya. Diantaranya ada perceraian yang  di  tetapkan  dengan  putusan  verstek,  perceraian  secara  agama  tanpa  melalui peradilan dan ada pula perceraian melalui peradilan.
Lingkup  kerja  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Mataram  adalah  seluruah  Nusa Tenggara Barat dikarekanan di NTB Lapas Perempuan Kelas III Mataram merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan perempuan di NTB, ini dimaksudkan bahwa seluruh narapidana perempuan yang sudah dijatuhkan hukuman tetap atau inkrah harus  di  tempatkan  di  Lembaga  Pemasyaraatan  Perempuan  Kelas  III  Mataram, namun apabila ada tahanan perempuan yang masih proses menjalani penyidikan atau pengadilan bias ditempatkan di lapas atau rutan yang ada di daerah terjadi perkara. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyaraatan Perempuan Kelas III Mataram terhitung sampai  dengan  31  Oktober  2023  berdasarkan  Status  Pernikahan  adalah  sebagai berikut:
Tabel B.1 Jumlah Penghuni Lapas No Status Jumlah 1 Narapidana 140 Orang 2 Tahanan 56 Orang 3 Anak Bawaan 7 Orang Total 203 Orang Sumber : SDP Lapas Perempuan Klas III Mataram
Dari tabel  diatas menunjukan bahwa total penghuni Lapas Perempuan Klas III Mataram adalah 203 orang narapidana dengan rincian narapidana sejumlah 140 orang narapidana, tahanan 56 orang tahanan dan anak bawaan sejumlah 7 orang.
10 Data diambil dari Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   990 - 1002  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5945
Tabel B.2 Kondisi Status Pernikahan Narapidana No Status Jumlah 1 Belum menikah 20 Orang 2 Nikah 31 Orang 3 Janda 152 Orang Total 203 Orang Sumber : SDP Lapas Perempuan Klas III Mataram
Data  tabel  diatas  menujukan  bahwa  status  janda  mendominasi  Lapas Perempuan Klas III  Maataram dengan jumlah 152 oraang janda, serta yang masih bertahan sejumlah 31 orang  dan yang belum menikah sebesar 20 orang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narapidana,  banyak  faktor yang  menjadi  alasan  terjadinya  perceraian.  Seperti  alasan  dari  sisi  biologis  yang berupa ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, dari sisi psikologis yang berupa adanya  kekerasan  mental  dalam  rumah  tangga  yang  mengurangi  keharmonisan rumah tangga. Adapula dari aspek sosiologis yang berupa tekanan dari keluarga dan adanya perubahan moral yang berbeda antara sebelum dan sesudah perkawinan. Hal ini  menyebabkan  berubahnya  perasaan  dan  pola  pikir  seseorang  terhadap pasangannya  dan  memunculkan  ketidakserasian  atau  ketidakcocokan  antara  satu dengan yang lain, dan kemudian berakhir dengan munculnya perceraian.
Isi  lainnya  juga  berasal  dari  aspek  industri  yang  ditandai  dengan  tidak terpenuhinya ekonomi dalam keluarga, yang mana alasan ini menjadi alasan paling dominan  dalam  perceraian  karena  hampir  dalam  setiap  perceraian  menyertakan alasan ini sebagai salah satu penyebab munculnya keinginan bercerai.
Para warga binaan pemasyarakatan saat berada di lembaga pemasyarakatan tidak bisa melakukan pergerakan yang bebas serta mengalami penderitaan misalnya kehilangan untuk melampiaskan hasrat seksualnya, selain itu juga tidak memiliki hak pribadi, lalu hilangnya diberi bantuan, dan mendapat image yang kurang baik dari masyarakat.  Namun  warga  binaan  pemasyarakatan  juga  mempunyai  hak-hak  yang harus dilindungi dan diayomi.
Demi terwujudnya ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik, dibina, dibimbing dan diberi pekerjaan serta dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat hanya  mengisi  waktu  atau  hanya  dipergunakan  bagi  kepentingan  lembaga  atau negara  saja.Pendidikan  dan  pekerjaan  yang  diberikan  harus  ditunjukkan  untuk pembangunan  negara  dan  bertujuan  untuk  megembangan  kemampuan  warga binaan.Serta pengembangan keterampilan yang mendukung kegiatan usaha mandiri agar dapat diterapkan disaat warga binaan pemasyarakatan tersebut terbebas dari lembaga pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Artikel  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dimana  penelitian inidifokuskan pada individu yang ada di dalaminstansi yaitu para WBP perempuan yang ada di lembaga pemasyarakatan.. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan study fenomenologi. Study fenomenologi ini  yang berusaha mencari "esensi" makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu. Untuk menerapkan riset fenomenologis, peneliti bisa memilih antara fenomenologi hermeneutik  (yang  berfokus  untuk  "menafsirkan"  teks-teks  kehidupan  dan pengalaman  hid  up)  atau  fenomenologi  transendental  (di  mana  peneliti  berusaha meneliti suatufenomena dengan mengesampingkan prasangka tentang fenomenatersebut). Sumber data dalam artikel ini ada dua, yaitu data primer yakni wawancara  langsung  kepada  informan.Sedangkan  data  sekunnder  bersumber  dari profil lapas perempuan.Dalam artikel ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Objek kajian dalam artikel ini adalah factor yang mempengaruhi perceraian dan ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Rumah Tangga WBP
Dari  total  203  WBP  yang  ada  di  lapas  perempuan    152  di  antaranya mengalamiperceraian. Penyebab perceraian yang dialami olehWBP perempuan tersebut  punberagam.Ada  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumahtangga (KDRT), ada pihak ketiga dan alasanekonomi atau tidak dinafkahi.
Berdasarkan data yang tercatat dalam buku registrasipada tahun 2023 terdapat  8  orang    warga  binaan  pemasyarakatan  yang  telah  melakukan perceraian dengan berbagai alasan perceraian. Dan ada 2 orang warga binaan pemasyrakatan  yang  sedang  melaksanakan  proses  perceraian,  dan  sedang mengikuti sidang online.
Perceraian  ini  disebabkankarena  beberapa  faktor,  diantaranya kegagalandalam mencapai tujuan perkawinan yangbahagia, kekal dan sejahtera serta  tidakterjalankan  fungsi  keluarga.Faktor-faktor  perceraian  yang  dialami olehpara  WBP  tersebut  secara  umum  dapatdigambarkan  karena  kurangnya pemahamanperan sebagai seorang suami maupun istri.
Suami  istri  tentu  memiliki  tanggung  jawabnyamasing-masing  dalam rumah  tangga.  Ketikakeduanya  mampu  menjalankan  tanggung  jawabtersebut dengan baik, maka perceraian mungkinbisa dihindari. Seperti dalam kasus para WBP  perempuanLapas  perempuan  mataram  di  atas,  di  mana  suami tidakmenjalankan  perannya  sebagai  kepala  keluargadalam  kehidupan  rumah tangga. Namun  daricontoh kasus yang terjadi para WBPperempuan, suami tidak menjalankan  perannyadengan  baik.  Hal  itu  bisa  terlihat  dari  alasanperceraian yang  diungkapkan  oleh  para  WBP.Yaitu  adanya  kasus  KDRT,  tidak  dinafkahi danadanya pihak ketiga atau wanita idaman lain.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   990 - 1002  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5945
Dalam rumah tangga seorang suami adalahpemimpin bagi keluarganya. Hal  iniberdasarkan  pada  Q.  S  An-Nisa  ayat  34“Kaum  laki-laki  itu  adalah pemimpin  bagikaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telahmelebihkan  sebahagian mereka (laki-laki) atassebahagian yang lain (wanita), dan karenamereka (laki- laki)  telah  menafkahkan  sebagiandari  harta  mereka.  sebab  itu,  maka  wanita yangsaleh, ialah yang taat kepada Allah lagimemelihara diri” Menurut ayat di atas sangatlah  jelastanggung  jawab  laki-laki  (suami)  sebagai  kepalarumah  tangga, diantaranya memberikan nafkahkepada keluarga (istri daan anak).
Teruntuk kepadaistri, jika istri durhaka maka mendidiknya dengancara menasehatinya, memisahkan tempat tidurnyadan memukulnya dengan pukulan kasih sayang.Secara keseluruhan ayat ini sangat erat kaitanyadengan tanggung jawab  mendidik  keluarga  (istri),tugas  in  adalah  tugas  kepala  keluarga (suami).Teori  tanggung  jawab  kepala  keluarga  dalammendidik  anggota keluarganya  secara  sederhanadapat  di  pahami  dalam  surah  at-Tahrim  ayat 6.Menurut  Quraish  Shihab  surah  at-Tahrim  ayat  6menggambarkan  bahwa dakwah  dan  pendidikanharus  bermula  dari  rumah.  Ayat  di  atas  walausecara redaksional  tertuju  kepada  kaum  pria(ayah),  tetapi  ini  bukan  berarti  hanya tertujukepada pria saja.
Menurut AlMaraghi yangdimaksud dengan ahlikum dalam ayat 6 suratAt- tahrimini  mencakup  istri,  anak,  hamba  sahayabaik  laki-laki  maupun perempuan.11  Ketika  seorang  kepala  keluarga  dapatmenjalankan  perannya dengan  baik  dan  sesuaidengan  aturan    yang  berlaku,  maka  perceraian bisadihindari. Hal ini berdasarkan alasan perceraianyang disampaikan oleh WBP perempuan  di  lapas  perempuan  mataram,  di  mana  kepala  keluarga  tidak menjalankanperannya  dengan  baik.  Dalam  kehidupan  rumah  tangga  baik,
suamimaupun istri memiliki kewajiban dan hak masingmasing.Keduanyaharussalingbekerjasamaagarterciptakeluarga yang harmonis dan lenggeng hingga maut memisahkan. B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Rumah Tangga WBP
Ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan merupakantantangan  unik  yang  melibatkan  dinamika  hubungan  yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan keluarga. Meskipun dihadapkan pada hambatan yang signifikan, ada faktor-faktor  kunci  yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap kelangsungan  hubungan  dan  membantu  membangun  masa  depan  yang  lebih baik.
Penelitian  mendalam  terhadap  faktor-faktor  ini  menjadi  krusial  untuk memahami  tantangan  yang  dihadapi  keluarga  narapidana  dan  untuk merumuskan pendekatan yang tepat dalam mendukung mereka. Adapun factor- faktor tersebut adalah:
11 https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article
Volume 6 Nomor 1 (2024)   990 - 1002  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5945
1. Dukungan Sosial dan Emosional
Dukungan  sosial  dan  emosional  dari  lingkungan  sosial  pasangan narapidana memainkan peran penting dalam menentukan ketahanan rumah tangga.  Penelitian  oleh  Carlson  dan  Cervera  (2012)  menunjukkan  bahwa tingkat  dukungan  dari  keluarga  dan  teman-teman  dapat  memengaruhi kesejahteraan  emosional  narapidana  dan  pasangan.  Adanya  jaringan dukungan  ini  membantu  mengurangi  tingkat  stres  dan  meningkatkan peluang keluarga untuk bertahan. 12
2. Komunikasi Efektif
Komunikasi  yang  efektif  merupakan  faktor  yang  mendasar  untuk membangun  dan  memelihara  hubungan  yang  sehat.  Dalam  konteks narapidana,  komunikasi  terbuka  dan  jujur  antara  pasangan  dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Giordano, Cernkovich,  dan  Rudolph  (2002)  menyoroti  peran  penting  komunikasi dalam transformasi kognitif yang dapat memperkuat hubungan narapidana dan pasangannya. 13
3. Komitmen Terhadap Hubungan
Komitmen yang tinggi terhadap hubungan merupakan faktor kunci dalam menjaga ketahanan rumah tangga narapidana. Akers (2013) dalam karyanya  mengenai  teori  kejahatan  dan  deviansi  menyatakan  bahwa komitmen  dapat  menjadi  pendorong  untuk  mengatasi  rintangan  dan mengubah  perilaku  negatif.  Komitmen  tersebut  menjadi  dasar  bagi pasangan  untuk  tetap  bersama  dan  berjuang  bersama  dalam  menghadapi berbagai kendala. 14
4. Kepercayaan dan Kesetiaan
Kepercayaan dan kesetiaan saling bertautan dan memainkan peran sentral  dalam  ketahanan  rumah  tangga  narapidana.  Phillips  et  al.  (2006) menyoroti  pentingnya  membangun  kepercayaan  setelah  narapidana mengalami  keterlibatan  dengan  sistem  hukum.  Kesetiaan  satu  sama  lain menjadi  landasan  kokoh  yang  memperkuat  hubungan  dan  memberikan dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik. 15
5. Transformasi Sikap dan Perilaku
Perubahan  sikap  dan  perilaku  narapidana  dapat  membuka  pintu menuju  pemulihan  keluarga.  Travis,  McBride,  dan  Solomon  (2005)  dalam penelitian  mereka  menekankan  bahwa  proses  transformasi  ini
12 Carlson, B. E., & Cervera, N. (2012). Inmates’ Perceptions of Family Contact During Incarceration. Journal of Offender Rehabilitation, 51 (5), 330–345.
13 Giordano, P. C., Cernkovich, S. A., & Rudolph, J. L. (2002). Gender, crime, and desistance: Toward a theory of cognitive transformation. American Journal of Sociology, 107 (4),
990–1064
14 Akers, R. L. (2013). Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance. Routledge
15 Phillips, S. D., Erkanli, A., Keeler, G. P., Costello, E. J., & Angold, A. (2006). Disentangling the risks: Parent criminal justice involvement and children’s exposure to family risks. Criminology & Public Policy, 5 (4), 677–702.
membutuhkan  kerjasama  pasangan  dan  melibatkan  upaya  nyata  untuk merubah perilaku yang mungkin telah menciptakan masalah sebelumnya. 16
6. Rencana Masa Depan Bersama
Membuat  rencana  masa  depan  bersama  menjadi  langkah  kritis untuk  memandu  keluarga  narapidana  menuju  tujuan  positif.  Hairston (1998)  meneliti  pentingnya  memiliki  tujuan  bersama  sebagai  motivasi untuk  keluarga  narapidana.  Rencana  tersebut  mencakup  pemulihan narapidana dan pembangunan kembali kehidupan keluarga setelahnya. 17
7. Konseling dan Terapi
Konseling  atau  terapi  adalah  sumber  daya  tambahan  yang  dapat membantu  keluarga  narapidana  dalam  mengatasi  tantangan.  Johnson  dan Waldfogel  (2004)  mengemukakan  manfaat  konseling  untuk  membantu keluarga  memahami  dan  mengelola  stres  serta  mengembangkan  strategi untuk meningkatkan hubungan. 18

## C. Penyelesaian Sengketa Perceraian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan
Perceraian  dalam  konteks  narapidana  dapat  menjadi  tantangan  yang kompleks,  melibatkan  berbagai  masalah  hukum,  sosial,  dan  psikologis.  Dalam upaya  untuk  mencapai  penyelesaian  yang  adil  dan  mendukung  kesejahteraan keluarga,  pendekatan  holistik  diperlukan.  Pertama-tama,  aspek  hukum  dalam penyelesaian sengketa perceraian narapidana harus dipertimbangkan. Undang- undang  dan  regulasi  terkait  perceraian  narapidana  memainkan  peran  kunci dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah penelitian oleh Smith (2018) menyelidiki implikasi hukum perceraian pada narapidana dan menyoroti pentingnya advokasi hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak narapidana dan hak asuh anak. 19
Selain  aspek  hukum,  dukungan  psikologis  merupakan  elemen  penting dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  narapidana.  Layanan  konseling  atau terapi  dapat  membantu  narapidana  dan  pasangan  mereka  dalam  mengelola stres,  memahami  dampak  perceraian,  dan  membangun  strategi  untuk beradaptasi dengan perubahan. 20
Pendekatan  mediasi  juga  muncul  sebagai  alternatif  yang  konstruktif dalam penyelesaian sengketa perceraian narapidana. Efektivitas mediasi dalam
16 Travis, J., McBride, E. C., & Solomon, A. L. (2005). Families Left Behind: The Hidden Costs of Incarceration and Reentry. The Urban Institute Press 17 Hairston, C. F. (1998). Family ties during imprisonment: Important to whom and for what? Journal of Sociology & Social Welfare, 25 (4), 27–47
18 Johnson, E. I., & Waldfogel, J. (2004). Children of incarcerated parents: Multiple risks and children’s living arrangements. In J. J. Potter & F. J. Holman (Eds.), Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities (pp. 97–131). Urban Institute Press.
19 Smith, A. (2018). Legal Challenges in Divorce Proceedings for Incarcerated Individuals. Journal of Law and Family Studies, 12 (3), 245–263 20 Johnson, M. L., Davis, R. E., & Thompson, C. (2020). Coping with Divorce: The Role of Psychological Support for Incarcerated Individuals and Their Families. Journal of Applied Psychology, 25 (2), 134–150
membantu  narapidana  dan  pasangan  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama yang menghormati kepentingan semua pihak, maka dari itu dalam setiap perkara perceraian yang terjadi pada warga binaan pemasyarakat pada lapas perempuan lebih banyak menggunakan mediasi. Walaupun untuk hasil akhirnya terkadang ada yang bercerai namun perceraian mereka berlangsung membaik dan sama- sama  mengikhlaskan.  Dengan  tujuan  anak-anak  mereka  masih  bisa  mereka rawat bersama tanpa ada konflik memperebutkan hak asuh anak.
Selain itu dalam penyelesaian sengketa perceraian yang ada pada wbp tidak lepas dari dukungan lingkungan sekitar. Kelompok dukungan sekitar atau peer support groups memberikan narapidana peluang untuk berbagi pengalaman dan  mendapatkan  dukungan  dari  mereka  yang  mengalami  situasi  serupa. Penelitian oleh Johnson (2017)menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok dukungan  sebaya  dapat  membantu  narapidana  mengatasi  stigma  dan meningkatkan  kesejahteraan  psikologis  mereka. 21 Dalam  hal  ini  peran  bagian pembinaan  pada  lapas  perempuan  sangatlah  penting  demi  menanamkan  jiwa kekeluargaan pada warga binaan pemasyarakat lapas perempuan mataram.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukandi atas maka dapat disimpulkan bahwa factor penyebab perceraian dari WBP Lapas perempuan mataramdisebabkan oleh tiga hal yaitu Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT), adanya pihak ketiga,an masalah  ekonomi  atau  tidak  dinafkahi.  Hal  inidisebabkan  karena  suami  istri  tidak menjalankanperannya  dengan  baik.  Sebagai  suami  yangmemiliki  tanggung  jawab sebagai  kepala  keluarga  seharusnya  bisa  menjalankan  tugasnya  denganbaik.  Dari ketiga alasan perceraian tersebutdisebabkan karena suami tidak menjalankanperannya dengan penuh tanggung jawab.
Ketahanan  rumah  tangga  narapidana  melibatkan  kombinasi  faktor-faktor kompleks  yang  saling  terkait.  Dukungan  sosial,  komunikasi  efektif,  komitmen, kepercayaan,  transformasi  perilaku,  rencana  masa  depan  bersama,  dan  konseling adalah  unsur-unsur  kunci  yang  dapat  membentuk  dasar  hubungan  yang  kuat  dan berkelanjutan.  Meskipun  dihadapkan  pada  tantangan  yang  besar,  rumah  tangga narapidana memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang jika pasangan mampu bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  perceraian  di  luar  peradilan  menawarkan  alternatif yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan keluarga narapidana. Dengan memanfaatkan metode seperti mediasi, konseling keluarga, pendekatan kolaboratif, program  edukasi  orang  tua,  dan  kelompok  dukungan  sebaya,  masyarakat  dapat memberikan  dukungan  yang  lebih  baik  kepada  narapidana  dalam  menghadapi perceraian.  Pendekatan  ini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga, memfasilitasi rehabilitasi narapidana, dan membentuk dasar yang lebih kuat untuk hubungan orang tua-anak di masa depan.
21 Johnson, L. E. (2017). Peer Support Groups for Incarcerated Individuals Going Through Divorce. Journal of Offender Mental Health, 42 (3), 225–240.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  di  atas,  penelitian  ini  menghasilkan  saran kepada  intitusi  dan  petugas  paemasyarakatan  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab dalam memberikan binaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar bisa di  jadikan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  menerapkan  strategi  pembinaan  secara kepribadian  terkait  ketahanan  rumah  tangga  warga  binaan  pemasyarakatan  demi mewujudkan keluarga yang bahagia. Serta menjadi referensi dan tindak lanjut dan bahan  pertimbangan  dalam  pembinaan  dengan  warga  binaan  pemasyarakatan. Terutama  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  melalui  mediasi.  Agar terwujudnya ketahanan rumah tangga warga binaan pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akers, R. L. (2013). Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance. Routledge
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Ali, Zaenuddin,Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Azhar, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Cet.9; Yogyakarta: UII Press, 1999.
Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawas. Fiqh Munakahat:
Khitbah, Nikah, Talak.Jakarta:Amzah, 2009.
Bungin & Burhan. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
C.I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. 1995.
Carlson, B. E., & Cervera, N. (2012). Inmates’ Perceptions of Family Contact During Incarceration. Journal of Offender Rehabilitation, 51 (5), 330–345.
Citriadin,  Yudin,  Metodologi  Penelitian:  Pendekatan  Multidisipliner,  Kota Gorontalo:Anggota IKAPI, 2020.
Citriadin, Yudin. Metodologi Penelitian Kualitatif: suatu pendekatan dasar. Mataram: Sanabil. 2021
Destiana,  Zefa  dkk.  Komunikasi  Antarpribadi  Petugas  Lapas  Dalam  Pembinaan Naraidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  A  Pekanbaru. Jurnal, Universitas Riau, Pekanbaru. 2020.
Fauzi,  Teori  Hak,  Harta  dan  Istislahi  Serta  Aplikasinya  dalam  Fikih  Kontemporer. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2017.
Giordano,  P.  C.,  Cernkovich,  S.  A.,  &  Rudolph,  J.  L.  (2002).  Gender,  crime,  and desistance: Toward a theory of cognitive transformation. American Journal of Sociology, 107 (4), 990–1064.
Hairston, C. F. (1998). Family ties during imprisonment: Important to whom and for what? Journal of Sociology & Social Welfare, 25 (4), 27–47.
Hasyim  Hasanah,  2016,  Teknik  Teknik  Observasi  (Sebuah  Alternatif  Metode Pengumpulan  Data  Kualitatif  Ilmu  Ilmu  Sosial),  Jurnal  At-Taqaddum,  vol.8, no.1, Universitas Islam Negeri Semarang
Johnson, E. I., & Waldfogel, J. (2004). Children of incarcerated parents: Multiple risks and  children’s  living  arrangements.  In  J.  J.  Potter  &  F.  J.  Holman  (Eds.), Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families, and communities (pp. 97–131). Urban Institute Press.
Kesuma,  Tri  Mastoyo  Jati.  Pengantar  (Metode)  Penelitian  Bahasa.  Yogyakarta. Carasvatibooks.
Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi. Bandung: Widya Padjadjaran
Mahfud,  dkk.“Pemenuhan  Hak  Narapidana  Laki-Laki  di  Lembaga  Pemasyarakatan Banda Aceh” Banda Aceh.
Moelong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Muamar. H, ‘’Hak dan kewajibann suami istri dalam perspektif Al-Quran’’https://pa- palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al- quran/
Nur  Anifa,  Tesis  “Cara  Pemberian  Nafkah  Lahir  Suami  Yang  Berstatus  Narapidana Kepada Istri Studi Kasus Di Kelas II A Magelang, IAIN Salatiga,
Phillips, S. D., Erkanli, A., Keeler, G. P., Costello, E. J., & Angold, A. (2006). Disentangling the  risks:  Parent  criminal  justice  involvement  and  children’s  exposure  to family risks. Criminology & Public Policy, 5 (4), 677–702.
Pohan,  Rusdian.  Metodologi  Penelitian  Peendidikan.  Yogyakarta:  Ar-Rijal  Institute dan Lanarkka Publisher. 2007.
Redaksi Dalam Islam “Kehidupan Rumah Tangga dalam Islam”,
https://dalamislam.com.
Sembiring, Rosnidar, Hukum Keluarga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Sistem Data Base Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB
Sugiarto,  Eko.  2015.  Menyusun  Proposal  Penelitian  Kualitatif  Skripsi  dan  Tesis. Yogyakarta: Suaka Media
Sunggono,  Bambang,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada,2007.
Susanto F.Anthon, Filsafat dan Teori Hukum. Jakarta:Prenadamedia group,2019.
Travis, J., McBride, E. C., & Solomon, A. L. (2005). Families Left Behind: The Hidden Costs of Incarceration and Reentry. The Urban Institute Press.
Widya Citra Andini, “6 Kriteria yang Wajib Dipenuhi Pasutri Demi Wujudkan Rumah Tangga Bahagia”, https://www.hellosehat.com
Yusuf As-Subki, Ali. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2010.
Aldian,  Hariakhman.  https://aldianharikhman.wordpress.com/2016/09/27/jenis- lapas/