## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19

## Cheung Joan Karmel Toryanto, Yunanto
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail:joantoryanto@yahoo.com

## Abstract
The  world  is  now  facing  a  novel  pandemic  caused  by  COVID-19,  prompting  countries,  including Indonesia  to  take  steps  to  contain  gushing  numbers  of  COVID-19  cases.  The  pillar  of  Indonesia’s response is  enforcing a Large Scale Social Restriction  (LSSR)  to minimize physical contacts in  society, one  of  them  through  closing  down  schools  and  workplaces.  Notary,  as  a  member  of  society,  is  also obliged  to  maintain  this  social  distancing  policy  and  minimize  meetings  with  clients  physicaly.  Such means is possible through Cyber Notary Concept, a concept where notaries do their jobs using various high  technologies,  including  internet.    Indonesian  Regulation  has  mentioned  this  concept  once  in  the Indoensian Notary Codes, but no further regulation follows to execute this concept. Author will be using the normative legal research method for this paper. This reasearch is aiming is to study the urgenciesof forming regulations regarding the practice of Cyber Notary to prop up the government in the attempt of surpressing the escalating numbers of those who are infected by the virus. Cyber Notary is one effective way to decrease physical contacts between notaries and their clients, because this kind of activities could be done with the technology of ellectronics, therefore following regulation is desperatelyneeded.

## Keywords: Cyber Notary; Technology; Urgency

## Abstrak
Dunia  sekarang  ini  dihadapkan  dengan  pandemi  COVID-19  yang  menuntut  setiap  negara,  termasuk Indonesia  untuk  melakukan  upaya-upaya  sedemikian  rupa  untuk  memutus  rantai  penyebaran  virus  ini. Salah  satu  cara  adalah  dengan  melakukan  penjagaan  jarak  fisik  melalui  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar  (PSBB).  Notaris sebagai  warga negara juga memilik kewajiban untuk  sedapat mungkin menghindari  kontak  fisik  ataupun  berhadapan  dengan  kliennya.  Hal  demikian  dimungkinkan  melalui konsep Cyber  Notary ,  suatu  konsep  dimana  dalam  menjalankan  fungsi  jabatannya,  seorang  notaris menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Namun konsep ini belum dapat diterapkan karena kekaburan dan  minimnya  pengaturan Cyber  Notary di  Indonesia.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini.  Tujuan  dari  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk menggali dan memahami urgensi pengaturan Cyber Notary sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalahpemerintah  harusnya  segera  dapat  lebih  memperhatikan peraturan  pelaksanaan  praktik Cyber  Notary di  Indonesia  melalui  pembuatan  peraturan  baru  maupun pembaharuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  sebagai  penyempurna  dan  penjelas  pengaturan Cyber Notary yang secara cepat dibutuhkan masyarakat untuk meminimalisis kegiatan tatap muka dan kehadiran fisik  di  depan notaris,  yang  seharusnya  dapat  dilakukan  melalui  media  telekonferensi  dan  tanda  tangan elektronik.

## Kata Kunci: Cyber Notary; Teknologi; Urgensi
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Sejak bulan Maret tahun 2020, dimana oleh World Health Organization diumumkan bahwa Corona  Virus  Disease (COVID-19)  adalah  merupakan  suatu  pandemi  global  karena  telah menginfeksi  setidaknya  lebih  dari  seratus  empat  belas  negara  di  seluruh  dunia.  Negara-negara diberikan sebuah alarm keras untuk segera mengambil tindakan yang segera untuk menanggulangi virus  yang  berawal  dari  Wuhan,  Cina  ini,  yang  mana  dengan  tindakan-tindakan  tersebut  juga mempengaruhi  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat,  tak  terkecuali  Indonesia.  Keharusan menerapkan physical distancing (menjaga jarak fisik) untuk mencegah penularan dan penyebaran virus  ini  mengakibatkan  penurunan  signifikan  aktivitas  masyarakat.  Mengharuskan  melakukan kegiatan sebisa  mungkin hanya  dari rumah dan menghindari  pergi  keluar  rumah,  mengecualikan hanya pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar tidak dimungkinkan untuk dilakukan dari rumah.
Begitu juga dengan peerjaan Notaris. Sebagai pejabat umum publik yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang–Undang Jabatan Notaris) untuk membuat alat bukti otentik, dan kewenangan lainnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Di dalam Pasal 16 Undang-Undang  Jabatan Notaris dijelaskan berbagai kewajiban seorang Notaris, yang dalam huruf m mengatur bahwa pembacaan akta adalah wajib  dilakukan  oleh  Notaris  dihadapan  para  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  minimal  2  (dua) orang saksi, yang dalam penjelasnnya, Notaris diharuskan untuk hadir secara fisik dan tatap muka secara fisik baik dengan para penghadap maupun saksi untuk menandatangani sebuah akta otentik. Pengaturan tersebut dalam masa pandemi seperti ini merupakan sebuah kendala yang cukup besar bagi praktik notaris di Indonesia.
Pada sisi lain, dunia juga telah masuk pada era Revolusi Industri 4.0, yang menurut Angela Merkel  adalah  sebuah  fenomena  transformasi  menyeluruh  dalam  aspek  indutri  dengan menggabungkan teknologi digital dan internet(Merkel 2014).Unsur utama dalam Revolusi Industri 4.0 adalah apa yang disebut Internet of Things (IoT). Industri 4.0 yang dipimpin oleh IoT berhasil mengubah pandangan masyarakat dunia tentang bagaimana segala sesuatu dapat terhubung(Akmal 2019).  Sekarang ini industri  telah  mulai menggunakan dunia  virtual,  berupa pertukaran data dan otomatisasi.    Era  ini  memaksa  masyarakat  global,  termasuk  negara,  dalam  hal  ini  Indonesia

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
sebagai  bagian  dari  masyarakat  global  untuk  mampu  secara  cepat  beradaptasi  dengan perkembangan teknologi, termasuk notaris.

## 2. Kerangka Teori
Pemanfaatan  teknologi  elektronik,  informasi,  dan  komunikasi  dalam  melaksanakan pekerjaan  oleh  notaris  atau  konsep  Cyber Notary sendiri  pertama  kali  terdengar  dan  dicetuskan oleh Comittee  of  American  Bar  and  Association pada  tahun  1993.  Pada  intinya,  konsep  ini menerangkan  bahwa  notaris-notaris  di  Amerika  berwenang  untuk  mengautentikasi  berbagai dokumen  yang  berhubungan  dengan  transaksi  bisnis  elektronik.  Pasca  pencetusan  ini  namun demikian  tidak  diatur  di  Indonesia  sampai  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris sebelumnya. Dalam Pasal  15  yang  mengatur  mengenai  berbagai  kewenangan  notaris,  dimana  ayat  (3)  menyebutkan bahwa:  “.. Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan ”. Selanjutnya mengenai kewenangan lain ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3)  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  disini  adalah  salahsatunya  mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Di  dalam  penjelasan  Pasal  15  Ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ini  sebenarnya merupakan  pembuka  jalan  untuk  para  notaris  menjalankan  kewenangannya  dengan  berbasis elektronik atau Cyber Notary . Namun di lapangan, tidak banyak notaris yang berani menerapkan Cyber  Notary dalam  praktik  karena  ketidakjelasan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  teknis pelaksanaannya sehingga notaris tidak memiliki pegangan maupun payung hukum bila kemudian penerapan Cyber Notary -nya menimbulkan permasalahan.
Notaris  sebagai  pejabat  publik  lahir  dengan  kehendak  oleh  aturan  hukum  dengan  tujuan untuk  melayani  masyarakat  dalam  hal  membuat  alat  bukti  dalam  bentuk  tertulis  dan  otentik tentang  sebuah  peristiwa  atau  suatu  perbuatan  hukum  tertentu.  Berdasar  pada  pemikiran  inilah seorang  notaris  sudah  seharusnya  mempunyai  semangat  untuk  melayani  masyarakat  karena keberadaannyapun sejak awal adalah merupakan kehendak dari masyarakat(Emma 2012). Dengan dikeluarkannya  Kepres  Nomor  11  Tahun  2020  dan  Perpres  Nomor  21  Tahun  2020  mengenai Pembatasan  Sosial  Beskala  Besar  yang  mana  mengaharuskan  masyarakat  untuk  membatasi aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan harapan memperlambat dan bahkan memutus rantai penyebaran  COVID-19,  praktik  notaris  juga  diharapkan  dapat  mengambil  langkah  untuk  ikut meningkatkan ruang fisik melalui penerapan sistem Cyber Notary .

## 3. Permasalahan
Merujuk dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanapengaturan mengenai Cyber Notary di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana Urgensi pengaturan Cyber Notary pada masa pandemi COVID-19?

## 4. Orisinalitas Penelitian
Untuk  menunjukkan  perbandingan  dan  menampakkan  keorisinalitasan  dari  penelitian penulis,  akan  dipaparkan  secara  singkat  tiga  penelitian  yang  terdahulu  dengan  kemiripan permasalahan penelitian  yang  dilakukan oleh penulis.  Penelitian  yang  pertama i pernah  dilakukan oleh  Cyndiarnis  Cahyaning  Putri  dan  Abdul  Rachmad  Budiono  dalam  penelitian  yang  berjudul Konseptualisasi  Dan  Peluang Cyber  Notary Dalam  Hukum,  memfokuskan  pembahasan  mereka kepada  konsep Cyber  Notary di  Indonesia  serta  peluang  penerapannya  dalam  perspektif penyimpanan protokol notaris dan bukan dalam perspektif pembuatan aktanya (Putri and Budiono, 2019).
Penelitian kedua  yang  serupa  juga pernah  dilakukan oleh Zainatun Rossalina, Moh.  Bakri, dan  Itta  Andrijan  yang  melakukan  penelitian  tentang  “Keabsahan  Akta  Notaris  Yang Menggunakan Cyber  Notary Sebagai  Akta  Otentik”  yang  pembahasannya  fokus  kepada  konflik norma terkait Cyber Notary yang ditimbulkan  antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf  m  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  serta  keabsahan  sertifikasi  elektronik  yang  dilakukan oleh seorang notaris(Rossalina, Bakri, and Andrijan 2016).
Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Syamsul Bahri pada tahun 2019 dalam tesisnya yang berjudul “Kewenangan Notaris Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Kerangka Cyber Notary ”.  Dalam  penelitiannya,  Syamsul  mengkaji  mengenai  pengaturan  serta  tanggung  jawab Ikatan Notaris Indonesia terhadap pihak penyelenggara sertifikasi elektronik.
Dari  pemaparan  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  disimilaritas  di  antara  tulisan  dan  penulisan yang telah dilakukan  sebelumnya  oleh  para peneliti  yang  telah  disebutkan di  atas,  dibandingkan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yang  mana  lebih  memfokuskan  kepada  urgensi pengaturan Cyber  Notary yang  masih  kabur  terutama  dalam  masa  pandemi  global  COVID-19 yang menuntut menjaga jarak fisik antar sesama.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  untuk  mengulas  permasalahan adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis menelaah berbagai peraturan perundang- undangan dikarenakan yuridis normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma yang tertulis dan  dituangkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  sebagai  sebuah  patokan masyarakat dalam berperilaku hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini peraturan perundangan sebagai  bahan  hukum  yang  dikaji  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  juga  tersier  yang dikumpulkan  melalui  metode  studi  kepustakaan  atau  yang  sering disebut  dengan Library  Research . Bahan hukum  primer  antara  lain  berupa  peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dan  relevan  dengan masalah  yang  dikaji  yaitu  UUJN,  UU  ITE,  dan  lain  sebagainya.  Kemudian  selanjutnya,  untuk membantu  dalam  menjelaskan  dan  menganalisis  serta  membandingkan  bahan  hukum  primer, digunakan  juga  bahan  hukum  sekunder  seperti  tulisan  para  ahli  beupa  jurnal  maupun  artikel  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Sedangkan  dilihat  dari  teknik  yang  digunakan  unutk menganalisa  bahan  hukumnya  digunakan  teknik  deskriptif  analitis  yang  nantinya  akan  menyajikan secara menyeluruh objek yang diteliti dalam penelitian ini yakni, urgensi pelaksanaan praktik Cyber Notary dalam  masa  dimana  segala  kontak  fisik  sebisa  mungkin  dihindari  demi  menekan  kenaikan angka  positif  orang  yang  terinfeksi  COVID-19.  Selanjutnya  pneraikan  kesimpulan  akan  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  analitis  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menyajikan  telaah,  gambaraan yang  disusun  secara  sistematis  mengenai  fakta-fakta    serta  fenomena  yang  diteliti.  Data  kualitatif sendiri  menurut  Miles  dan  Huberman  ialah  data  yang  tidak  berwujud  angka-angka,  namun  berupa uraian-uraian  ataupun  peristiwa.  Kesimpulan  merupakan  jawaban  singkat  mengenai  hasil  penelitian yang telah dilakukan yang hanya fokus kepada ruang lingkup pertanyaan dalam perumusan masalah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Cyber Notary di Indonesia Saat Ini
Mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  arus  globalisasi,  pada  tahun  2008,  telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yang  kemudian telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut UU ITE), yang oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan performanya dalam melayani masyarakat publik. Pengundangan UU ITE ini salah satunya merupakan jawaban dari  terbitnya  laporan  Kemudahan  Berusaha  atau  EODB  ( Ease  of  Doing  Business )  oleh  Bank

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Dunia  yang  pada  dasarnya  menghendaki  pengeleuaran  kebijakan  oleh  negara-negara  di  dunia untuk mempermudah kegiatan pengusaha untuk berbisnis.
Munculnya  UU  ITE  ini  melegalkan  transaksi  yang  berbasis  elektronik  dan  mulai mengggeser system konvensional menjadi system elektronik. Hingga sekarang, dengan berpayung di  bawah  UU  ITE  ini,  banyak  transaksi  elektronik  telah  dilakukan  dalam  praktik e-commerce . Tidak  lagi  terbatas  dalam  transaksi  elektronik,  namun  juga  telah  menjalar  sampai  ke  bidang hukum  dan  politik  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  elektronik  dalam menjalankan  pelayan  publik  oleh  pemerintah  yang  umumnya  dikenal  dengan  sebutan e- Governance .  Salah  satu  pelayanan  publik  non  pemerintah  adalah  pelayanan  oleh  notaris  yang sejak awal keberadaannya dikehendaki oleh masyarakat untuk membuat alat bukti otentik.
Konsep dan istilah Cyber Notary pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN 2014). Pada Pasal 15 diatur mengenai berbagai macam kewenangan  dari  seorang  notaris.  Dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  secara  jelas  kewenangan notaris antara lain untuk membuat akta otentik, legalisasi, waarmerking , legalisir, copy colationee , dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa selain kewenangan yang telah diatur  di  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  notaris  juga  memilik  kewenangan  lainnya  yang  diatur  dalam undang-undang. Kalimat ini kemudian pada penjelasannya dijabarkan bahwa apa yang dimaksud kewenangan  lain  ini  ialah  salah  satunya  mensertifikasi  transaksi  elektronik  ( Cyber  Notary ).  Hal ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  berusaha  memberi  kepastian  hukum  kepada  para  pelaku transaksi elektronik untuk dapat melaksanakan kegiatan transaksi secara elektronik dengan aman dan  dijamin  keabsahannya  oleh  negara  melaluo  perantara  Notaris  sebagai  penyelenggara sertifikasi transaksi secara elektronk(Widiasih 2020).
Konsep Cyber Notary menurut Brian Amy Prastyo belum diadakan definisi yang mengikat. Terdapat berbagai penafsiran makna dengan inti yang sama yaitu konsep dimana seorang notaris menjalankan  fungsi  jabatannya  dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  elektronik, yaitu  internet.  Penulis  menafsirkan  demikian berdasar  pada pemecahan  kata Cyber Notary yang terdiri dari kata “ cyberspace” yang berarti dunia maya, dan “ notary” yang berarti Notaris.Tetapi, meskipun  kewenangan  Notaris  untuk  menjalankan  “kewenangan  lain  yang  diatur  oleh  undang- undang” berupa mensertifikasi transaksi elektronik ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) , masih terdapat  makna  yang  kabur  atau  disebut vague  norm (Diliyanto,  Asikin,  and  Amiruddin  2018)
yang belum mendapat pengertian yang jelas dari penjelasan Pasal tersebut.Pemberian kewenangan sertifikasi  elektronik  tampak  sekedar  sebagai  wacana  saja,  karena  pemerintah  tidak  mengatur peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai hal ini.
Dalam  rangka  mengetahui  apakah  suatu  “wacana”  benar-benar  dapat  direalisasikan  dalam praktik,  dan  pastinya  “wacana”  tersebut  juga  tidak  mengandung  norma  yang  tumpang  tindih dengan  peraturan  yang  lainnya  yang  telah  ada,  harus  dikaji  dengan  teori  hukum  kritis.  Maka dibutuhkan pengkajian lebih lanjut mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini dengan peraturan perundangan  lainnya  agar  tampak  keselarasan  pengaturan  kewenangan  Notaris  untuk mensertifikasi transaksi elektronik(Yusuf 2015).
Pengertian atau definisi mengenai dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 1 ayat  (4) UU ITE, yaitu:
“setiap informasi  elektronik  yang  dibuat, diteruskan, dikirimkan,  diterima, disimpan dalam bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya  yang  dapat  dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode akses,  atau  simbol  yang  mempunyai  makna  dan  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mempu memahaminya.”
Dokumen elektronik ini kemudian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dapat dijadikan  suatu  alat  bukti  yang  sah.  Namun  demikian  perlu  diperhatikan  adanya  pengecualian yang  diatur  dalam  ayat  (4),  yaitu  surat  yang  menurut  undang-undang  diwajibkan  untuk  dibuat secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  notariial  atau  yang  dibuat  oleh  PPAT  (Pejabat  Pembuat  Akta Tanah i ).  Dari  isi  ayat  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  UU  ITE  yang  sekarang  ini  menghambat dilaksanakannya  praktik Cyber  Notary di  Indonesia.  Pada  penjelasnnya,  surat  yang  menurut undang-undang  wajib dibuat tertulis salah  satunya  adalah  “.. surat yang  digunakan dalam proses penegakan  hukum  acara  perdata,  pidana,  dan  administrasi  Negara ..”  sedangkan  fungsi  utama seorang  notaris  ialah  membuat  alat  bukti  otentik  yang  sempurna  untuk  digunakan  dalam pengadilan  yang  dianggap  benar  sepanjang  dapat  dibuktikan  sebaliknya.  Hal  ini  menunjukkan adanya benturan  norma mengenai Cyber  Notary antara  Undang-Undang Jabatan  Notaris  dengan apa yang diatur dalam UU ITE.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  merumuskan  ketentuan  bahwa  pembuatan  akta  wajib dilakukan dihadapan dan dibacakan oleh notaris.Sebuah akta otentik menurut definisi dan aturan dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  terdapat  4  (empat)  unsur  penting  di  dalamnya  sebagai syarat  formil  agar  sebuah  akta  tergolong  sebagai  akta  otentik,  yaitu:  dibuat  oleh  pejabat  yang
berwenang,  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  para  pihak  dikenal  atau  dikenalkan kepada notaris, dan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Keempat syarat ini bukan bersifat alternatif, melainkan bersifat kumulatif yang berarti dengan hilangnya atau tidak dipenuhinya satu syarat saja, maka sebuah akta cacat dan tidak lagi merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pasal  16  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengatur  mengenai  kewajiban  notaris  dalam menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dikatakan bahwa seorang notaris wajib membaca  akta  kepada  para  penghadap  dengan  dihadiri  saksi.  Lebih  jelas  lagi  dalam  penjelasan pasal  dan  ayat  bersangkutan,  disebutkan  bahwa  seorang  notaris  harus  hadir  secara  fisik  dan menandatangan akta di depan para penghadap. Kata “fisik” pada penjelasan ayat ini secara terang dan  tegas  menyampaikan  pesan  bahwa  pembuatan  maupun  penandatangan  akta  notarial  tidak dimungkinkan tanpa kehadiran semua pihak secara tatap muka fisik.
Pelaksanaan  fungsi  kewenangan  notaris  dengan  memanfaatkan  teknologi  terutama  internet ini  juga  disinggung  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  PT).  Pasal  76  Undang-Undang  PT  mengatur  mengenai ketentuan  lokasi  tempat  pelaksanaan  suatu  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (selanjtnya  disebut RUPS)  yaitu  harus  berada  dalam  kedudukan  Perseroan  Terbatas  yang  bersangkutan.  Namun demikian  terdapat  pengesampingan  mengenai  lokasi  RUPS  yang  diatur  di  Pasal  77  yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik asal  memungkin  untuk para  peserta RUPS  dapat saling  mendengar dan  melihat secara  langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Dengan adanya pengaturan ini seharusnya secara formil dan  legal  pelaksanaan  RUPS  dengan teleconference ini  dapat  diterima.  Pembuatan  akta  berita acara RUPS oleh notaris menghasilkan akta yang tergolong akta relaas karena Notaris ikut hadir, menyaksikan,  melihat,  serta  mendengar  hal-hal  yang  dibahas  dan  diputuskan  dalam  rapat. Masalah  muncul  dengan  RUPS  yang  dilaksanakan  secara  teleconferensi  ini,  berarti  Notaris  dan para peserta rapat tidaklah berada dalam satu tempat dan lokasi yang sama, sehingga akta berita acara  yang  dihasilkan  dikhawatirkan  mengalami  cacat  dan  dipertanyakan  keabsahannya(Seto 2019).
Benturan-benturan  peraturan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  menyebabkan  belum dilaksanakannya  praktik Cyber  Notary karena  kekhawatiran  pihak  yang  bersankutan  akan  akta yang dibuat dan ditandatangani seorang notaris secara elektronik tidak memiliki keabsahan hukum

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
sebagai  akta  otentik.  Karena  terdapat  kekaburan  dan  bahkan  kekosongan  hukum  baik  dalam pemaknaan  maupun  peraturan  pelaksanaannya,  sistem Cyber  Notary ini  hingga  saat  ini  pada praktiknya belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

## 2. Urgensi Pengaturan Cyber Notary Pada Masa Pandemi Global COVID-19
Pada  tanggal  11  Maret  2020,  COVID-19  ditetapkan  sebagai  sebuah  pandemi  oleh  WHO ( World  Health  Organization )  dengan  dasar  bahwa  virus  ini  telah  menyebar  di  lebih  dari  114 negara  di  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia.  Di  Indonesia  hingga  saat  ini  angka  kasus  positif COVID-19 terus meningkat. Menurut update yang telah penulis lihat di halaman resmi pemerintah khusus seputar COVID-19, per tanggal 19 September 2020 jumlah kasus positif COVID-19 telah menyentuh  angka  244,676  kasus  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  dengan  jumlah  kasus  aktif sejumlah 57,796 kasus, jumlah orang yang sembuh sejumlah 177,327 orang, dengan korban yang meninggal mencapai 9,553 jiwa.
Dalam upaya penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serentetan aturan  mengatur  tentang  berbagai  hal  terkait  penanganan  COVID-19  mulai  dari  Pembatasan Sosial Berskala Besar (untuk selanjutnya disingkat PSBB), dan aturan untuk mengatasi masalah di sektor  lain  yang  mendapat  imbas  dari  pandemi  ini.  Untuk  upaya  pemutusan  rantai  penularan COVID-19, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor  7  Tahun  2020 juncto Keputusan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2020,  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020,  yang  mengatur  mengenai  PSBB,  baik  tentang  pedoman mekanisme, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasannnya.
Peraturan dasar mengenai PSBB sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU Kekarantinaan Kesehatan), yang  kemudian  peraturan  pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020,  dan  selanjutnya  terbit  Peraturan  menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (4) UU Kearantinaan Kesehatan. Definisi PSBB telah diatur dalam Pasal 1 angka 11-nya, yaitu “.. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan aau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi..”
Ketentuan  Pasal  59  ayat  (4)  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  menjabarkan  bahwa  PSBB minimal meliputi peliburan sekolah maupun tempat kerja, pembatasan kegiatas keagamaan, dan di

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
fasilitas dan tempat umum. Pengaturan ini juga berdampak bagi notaris dan kantor notaris sebagai tempat kerja.  Implementasi Peraturan Menteri  Kesehatan berikutnya  diatur  oleh Daerah  masing- masing melalui Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bupati. Terdapat daerah- daerah  yang  mengecualikan  Kantor  Notaris  dan  PPAT  dari  keharusan  meliburkan  tempat  kerja terkait PSBB, dan  ada pula yang tidak mengecualikan. Tetapi apapun itu, Notaris sebagai warga negara  sudah  sebaiknya  dan  sepantasnya  wajib  untuk  mematuhi  dan  ikut  serta  dalam penyelenggaraan  karantina  kesehatan  demi  kepentingan  masyarakat  yang  lebih  besar  untuk memperlambat  laju  penyebaran  COVID-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam Pasal 9 UU Kekarantinaan Kesehatan yang mewajibkan setiap orang wajib untuk patuh dan ikut andil dalam penyelenggaraan karantina kesehatan.
Demi keikutsertaan bersama pemerintah Indonesia dalam upaya pembatasan jarak fisik ini, sebenarnya terdapat alternatif bagi notaris untuk tetap dapat melaksanakan fungsi jabatannya dan berkomunikasi  dengan  klien  tanpa  harus  melalui  pertemuan  fisik.  Konsep  Notaris  yang memanfaatkan  kecanggihan  tekonologi  untuk  melaksanakan  kewenangannya  ini  dikenal  dengan konsep Cyber Notary atau e-Notary .
Istilah Cyber  Notary ini  pertama  ditemukan  dalam  peraturan  perundangan  di  Indoensia dalam  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  mengatur  mengenai kewenagan-kewenangan seorang notaris lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi  kemudian,  tidak  ada  peraturan  perundangan  lebih  lanjut  maupun  peraturan  pelaksanaan dari konsep Cyber Notary ini.
Fungsi  utama  dari Cyber  Notary sesuai  dengan  penjelasan  Psal  15  ayat  (3)  Undang  – Undang  Jabatan  Notaris  adalah  mensertifikasi  dan  mengautentifikasi  transaksi  elektronik. Pengertian dari sertifikasi itu sendiri adalah tindakan sebagai Certification Authority yang dimiliki notaris  selaku  pihak  ketiga,  sehingga  para  pihak  dapat  menerima digital  certificate yang berupakan  suatu  dokumen  elektronik(Matra  2012).  Dokumen  eletronik  ini  memiliki  kedudukan yang sama dan sejajar dengan dokumen kertas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 UU ITE yang menyebut  bahwa  sepanjang  informasi  yang  tercantum dalam  dokumen  elektronik  tersebut  dapat ditampilkan,  diakses,  terjamin  keutuhan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  dokumen elektronik  adalah  sah.  Dokumen  elektronik  yang  dihasilkan  daru  suatu  transaksi  elektronik  ini kemudian  disertifikasi  oleh Notaris  agar  dapat  menjadi  suatu alat bukti  yang  sah,  yang menurut Pasal  1  angka  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun 2012 Tentang  Penyelengaraan  Sistem
dan  Transaksi  Elektronik  mendefnisikan  sertifikat  tersebut  sebagai i sertifikat  yang  bersifat elektronik  yang  memuat  Tanda  Tangan  Elektronik  dan i identitas  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara  sertifikasi  elektronik  yang  menunjukkan  status  subjek  hukum  para  pihak  dalam Transaksi Elektronik(Syamsir 2019).
Penggunaan  tanda  tangan  elektronik  juga  telah  diakui  kekuatan  dan  keabsahannya  seperti yang ada di ketentuan Pasal 11 UU  ITE. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan  elektronik  bukanlah  tanda  tangan  basah  yang  kemudia  dipindai  dan  dijadikan soft  file , melainkan  menurut  Undang-Undang  ITE,  tanda  tangan  eletronik  bisa  dibuat  dengan  berabagai cara  antara  lain  dengan  sebuah  kode  digital  yang  secara  khusus  akan  memberikan  identifikasi khusus  dari  pengirimnya(Wahyuni  2010).  Melalui  mekanisme  yang  disebut  kriptografi  kunci publik,  Tanda  tangan  elektronik  diciptakan.  Cara  kerja  Kriptografi  kunci  publik  adalah  dengan memanfaatkan  dua  buah  kunci  yang  berbeda  yakni  kunci  publik  dan  kunci  privat  yang  saling berkaitan  secara  matematika.  Kunci  publik  dapat  diberikan  atau  diakses  oleh  siapa  pun  dan digunakan oleh pihak lain untuk melakukan verifikasi/validasi atas tanda tangan elektronik yang kita buat. Dalam Infrastruktur Kunci Publik, kunci publik ditanam dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan/dikeluarkan  oleh  Otoritas  Sertifikasi.  Sedangkan  yang  dapat  mengetahui  dan mengakses kunci private key hanya pemilik kunci saja(Elektronik 2020).
Berdasarakan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa peran dan tugas notaris adalah hanya memastikan dan menjamin kebenaran tanda tangan elektronik, identitas, serta status  dalam sertiifikat elektronik tersebut. Peran ini serupa dengan kewenangan notaris dalam ketentuan Pasal 15  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  untuk  melegalisasi  sebuah  dokumen,  yaitu memberi  pengesahan  atas  suatu  tanda  tangan  dan  menjamin  kepastian  tangan  dari  surat  yang dibuat  dibawah  tangan    dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus.  Sedangkan  apa  yang  dimaksud dengan Cyber  Notary yang  dibutuhkan  pada  masa  pandemi  ini  bukan  hanya  mensertifikasi sertifikat  elektronik,  tetapi  penggunaan  teknologi  terutama  internet  dalam  praktik  menjalasnkan tugas, fungsi dan kewenangannya.
Terdapat  dua  perspektif  notaris  memanfaatkan  teknologi  dalam  menjalankan  tugasnya. Persepktif  pertama  mengenai  penyimpanan  protokol,  dan  yang  kedua  mengenai  pembuatan  alat bukti  dan  produk  notaris  lainnya.  Penggunaan  teknologi  dalam  lingkup  penyimpanan  protokol, sebenarnya  telah  diterapkan  pada  beberapa  web  atau  aplikasi elektronik  seperti  antara  lain(I.  K. Dewi  2015)  portal  Ditjen  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU  Online)  untuk  mengurus  hal-hal
yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persekutuan Perdata lainnya, juga tempat  untuk  melaporakn  akta  wasiat;  dan  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  untuk mengurus Persekutuan Komanditer dan Firma. Pembuatan pengalihan penyimpanan protokol atau data  notaris  secara  elektonik  ini  tidaklah  merupakan  salinan  yang  memiliki  kekuatan  hukum mengikat, melainkan hanya sebagai back up data dalam bentuk soft file saja.
Mengenai prinsip Cyber  Notary dalam proses pembuatan  akta,  sebenarnya dalam Undang- Undang  PT  telah  menyinggung  mengani  pelaksanaan  RUPS  secara  elektronik  menggunakan telekonferensiasal  memungkinkan  untuk  para  yang  hadir  dalam  RUPS  dapat  saling  mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Perlindungan hukum yang di berikan oleh UU ITE terhadap aktivitas yang menggunakan media internet telah mengakomodir kebutuhan  pelaku  bisnis e-commerce dan  masyarakat  umumyang  memanfaatkan  internet  guna mendapatkan kepastian hukum, dengandiakuinya bukti elektronik dan tanda tangan dijital sebagai i bukti yang sah dipengadilan(A. S. K. Dewi 2015).
Pembuatan  Berita  Acara  RUPS  dengan  konsep Cyber  Notary saat  ini  dapat  berjalan meskipun  sedikit  karena  akta  yang  dihasilkan  oleh  notaris  disini  merupakan  akta relaas .  Akta relaas  atau  dikenal  dengan  akta  pejabat  adalah  akta  yang  berisi  uraian  atas  apa  yang  dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris yang berasangkutan sendiri atas permintaan para pihak untuk perbuatan  yang  dilihat,  didengar  dan  disaksikan  oleh  notaris  tersebut  dituangkan  dalam  akta otentik(Adjie  2009).  Jadi  para  pihak  dalam  RUPS  tidak  diwajibkan  untuk  membubuhkan  tanda tangan  dalam  akta  Berita  Acara  tersebut.  Lain  halnya  dengan  akta partij .  Akta partij isinya memuat keinginan dan kehendak para pihak penghadap. Notaris hanya menuangkn keinginan dan apa  yang  dikehendaki  oleh  para  penghadap  ke  dalam  suatu  akta  agar  dapat  dijadikan  alat pembuktian di kemudian hari.
Dengan demikian sebenarnya secara normatif, peluang terhadap pembuatan akta berita acara hasil RUPS oleh Undang-Undang PT dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentukelektronik telah  membuka  kemungkinan  untukk  melakukan  pembuatan  akta  dengan  memanfatkan perkembangan teknologi, namun hambatan utama yang dihadapi adalah ketentuan dalam Undang- Undang  Notaris  yang  mensyaratkan  kehadiran  fisik  para  pihak  dihadapan  notaris  untuk pembuatan  dan  penandatanganan  suatu  akta,  sehingga  seperti  suatu  hal  yang  mustahil  bagi seorang  notaris  untuk  dapat  bekerja work  form  home .  Kata  Hadir  secara  fisik,  jika  dipecah menjadi hadir dansecarafisik. Hadir artinya ada atau datang(Soeroso 2010) dan secara fisik berarti
badan  jasmaniahnya  saling bertemu dan  bertatapan  secara  langsung  di  suatu  tempat  yang  sama. Disamping  itu  juga  masih  ada  syarat  otentitas  akta  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebtu KUH Perdata) harus dipenuhi yaitu bahwa bentuknya harus  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  pembuatnnya  oleh  atau  di hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta  dibuatnya (Subekti and Tjitrosudibio 2009).
Apabila  notaris  nekat  membuat  akta  secara  elektronik,  yang  berarti  dilakukan  tanpa kehadiran  fisik,  akan  mengakibatkan  dikenakannya  sanksi  perdata  kepada  notaris  yang bersangkutan. Sanksi ini dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, bunga, dan yang terpenting mengakibatkan  akta  tersebut  tidak  lagi  otentik,  melainkan  hanya  sebagai  akta  dibawah tangan(Adjie 2017).
Selain dari pada itu, perlu juga diingat bahwa COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi dan keuangan negara. Pada September 2020, Menteri Keuangan Negara, Sri Mulyani, menyetakan bahwa  produk  domestik  bruto  pertumbuhannya  minus  5.32%  pada  kuartal  II  tahun  2020,  dan diperkirakan  masih  akan  minus  2.9%  pada  kuartal  III.  Angka  ini  memperkuat  sinyal  bahwa Indoensia akan mengalami masa resesi. Notaris, sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian berbagai badan hukum maupun badan usaha juga seharusnya dapat mempemudah masyarakan  untuk  pendirian  badan  hukum  maupun  badan  usaha  sebagai  upaya  untuk memperlancar roda perekonomian Indonesia terutama akibat pandemi COVID-19 ini.
Melihat  tetap  dan  semakin  meningkatnya  kasus  positif  COVID-19  ini,  dimana  seluruh masyarakat diharuskan untuk menghindari dan meminimalisir segala bentuk pertemuan fisik, mau tidak  mau,  suka  tidak  suka,  Indonesiapun  harus  mengkatalisasi  penyelenggaraan  praktik  jasa notaris  dalam  transaksi  elektronik  samapi dengan  melakukan  penyelenggaraan  jasa  kenotariatan itu  sendiri  secara  elektronik  (Makarim  2013).  Usaha  ini  dapat  dimulai  dengan  memperbaiki dan/atau  memperbahurui  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  agar  para  notaris meliki payung hukum yang jelas dalam melakukan praktik Cyber Notary di Indonesia.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pada uraian di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut: Istilah Cyber Notary dapat ditemukan di Undang-Undang Jabatan Notaris 2014, yakni di dalam Pasal 15,  yang berisi berbagai macam kewenangan  yang dimiliki oleh seorang notaris.  Dalam  Pasal
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
15  ayat  (3),  disebutkan  bahwa  notaris  memiliki  kewenangan  lainnya  yang  diberikan  peraturan perundangan  lain.  Dijabarkan  pada  penjelasannya,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kewenagan  lain salah  satunya  ialah  “.. mensertifikasi  transaksi  elektronik  (Cyber  Notary).. ”  Namun  kemudian, penyebutan  yang  amat  singkat  tersebut  menimbulkan  banyak  pertanyaan  dan  penafsiran  yang berbedabeda  karena  tidak  ada  peraturan  lebih  lanjut  sebagai  peraturan  pelaksanaan  yang  mengatur teknis  praktik Cyber  Notary yang  dimaksudkan  pada  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang Jabatan Notaris.
Pada  saat  seluruh  dunia  dihadapkan  dengan  pandemi  COVID-19,  dilakukan  berbagai  upaya pencegahan  penularan  virus  tersebut,  termasuk  Indonesia.  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  terkait menghambatan  penyebaran  virus  adalah  dengan  penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar, termasuk peliburan tempat kerja sebagai upaya meminimalisir pertemuan fisik antar orang. Pekerjaan Notaris  merupakan  pekerjaan  yang  sebenarnya  dimungkinkan  untuk  dilakukan  dengan  jarak  jauh. Namun hingga sekarang ini, karena pengaturannya masih belum jelas, penerapan Cyber Notary belum dapat terlaksana. Dengan adanya pandemi COVID-19, seharusnya menjadi stimulus akan pentingnya praktik Cyber  Notary di  Indonesia.  Sehingga  diperlukan  pengaturan  baru  maupun  pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai payung hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie,  H.  (2009). Meneropong  Khazanah  Notaris  Dan  PPAT  Indoensia  (Kumpulan  Tulisan  Tentang Notaris Dan PPAT) . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
———.  (2017). Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadpa Notaris  Sebgai  Pejabat  Publik .  Bandung: Refika Aditama.
Akmal. (2019). Dekat Dengan Industri 4.0 . Penerbit Deepublish.
Balai Sertifikasi Elektronik. (2020). Sertifikasi Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik.
Emma,  N.  (2012). Cyber  Notary  (Pemahaman  Awal  Dalam  Konsep  Pemikiran) .  Bandung:  PT  Rafika Aditama.
Makarim,  E.  (2013). Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  Tentang  Cyber  Notary  Atau Electronic Notary . Jakarta: Rajawali Pers.
Matra,  A.F.  (2012).  Penerapan  Cyber  Notary  Di  Indonesia  DItinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Merkel, A. (2014). The Chancellor and Her World .
Soeroso, R. (2010). Perjanjian Di Bawah Tangan . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti,  R,  &  R  Tjitrosudibio.  (2009). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  Pradnya Paramita.

## Artikel Jurnal:
Dewi,  A.S.K.  (2015).  Penyelenggaraan  RUPS  Melalui  Media  Elektronik  Terkait  Kewajiban  Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. Arena Hukum , Vol. 08, (No. 1).
Dewi, I.K. (2015). Kajian Tentang Penyimpangan Protokol Notaris. Universitas Gajahmada.
Diliyanto, Deddi, Zainal Asikin, & Amiruddin. (2018). Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014. Universitas Singaperbangsa Karawang 03.
Geraldi,  A.N.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Indie  terkait  Tindakan  Pelanggaran  Kekebalan dan  Keistimewaan  yang  dilakukan  terhadap  Perwakilan  Diplomatik  Amerika  Serikat  ditinjau  dari Ketentuan Hukum Internasional.3,3.
Putri,  Cyndiarnis  Cahyaning,  &  Abdul  Rachmad  Budiono.  (2019).  Konseptualisasi  dan  Peluang  Cyber Notary Dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran , 4, 35
Rossalina, Zainatun, Moh Bakri, & Itta Andrijan. (2016). “Keabsahan Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” Jurnal Universitas Brawijaya .
Seto, W. (2019). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online. Universitas Sebelas Maret.
Syamsir.  (2019).  Prospek  Cyber  Notary  dalam  Mensertifikasi  Transaksi  yang  Dilakukan  Secara Elektronik (Cyber Notary), Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan , 05, 10.
_______.  (2019).  “Prospek  Cyber  Notary  Sebagai  Penyimpanan  Pendukung  Menuju  Profesionlisme Notaris.” Recital Riview 1 No. 2.
Wahyuni, G. (2010). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No 40 Tahun  2007  Tentang  PT  Dan  UU  No  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Universitas Indonesia.
Widiasih, N.K.A. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary). Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan 05: 10.
Yusuf,  W.O.F.  (2015).  Peran  Notaris  Dalam  Proses  Penerbitan  Sertifikat  Elektronik  Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Analisis 04.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

## Sumber Online:
Elektronik, B. B. (2020). Sertifikasi Elektronik untuk Tanda Tangan
Elektronik. https:bsre.bssn.go.id/indek.php/2020/06/15/tanda-tangan-elektronik/

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia Nomor  82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor11  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik