## DINAMIKA POLITIK; SOLUSI AKHIR EKSISTENSI KONFLIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT PASCA PERDAMAIAN DI ACEH BESAR
Usman 1) , Cut Megawati 2)
1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , FKIP, Universitas Abulyatama, email : usman@abulyatama.ac.id
2) Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, email : cutmegawati@gmail.com
Abstract: This study was aimed to investigate whether there is still an effort to maintain the final solution of conflict existence in the politic and its impact to the society after the peace agreement has  been  signed.  This  study  used  the  descriptive  qualitative  approach  by  using  interview  and observation  as  data  collection.  The  research  findings  revealed  several  indicators  of  conflict existence; they were unfairness, dishonesty, structured, massive and sistematic fraud that is still occured in politic democratic such as black campaign and money politics. As the impact, these indicators remain as a trigger of conflict that cause violence acts in the society in almost every part  of  Aceh  which  also  occured  in  Aceh  Besar.  The  most  likely  impact  in  the  society  was  a demonstration  which  often  happen  in  a  campaign  that  often  followed  by  violence  acts,  terror, and also intimidation.
Keywords : politic, solution, conflict, society, peace, aceh
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  masih  tetap  ada  dan  berlangsungnya  solusi akhir  eksistensi  konflik  dalam  dinamika  politik  pasca  perdamaian  dan  pengaruh  solusi  akhir eksistensi  konflik  dalam  dinamika  politik  terhadap  masyarakat  pasca  perdamaian  di  Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  wawancara  dan  observasi  lapangan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  penyebab muncul  dan  berlangsungnya  eksistensi  konflik  pasca  perdamaian  sering  sekali  disebabkan  oleh indikator, sebagai berikut adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan kecurangan yang terstruktur, masif,  dan  sistematis  yang  masih  tetap  digunakan  dalam  perpolitikan  yang  demokratis, contohnya: black  campaign (kampanye  hitam)  dan money  politics (politik  uang).  Sehingga indikator  tersebut  masih  tetap  menjadi  pemicu  munculnya  keberlangsungan  konflik  hingga terjadinya  anarkisme  masyarakat  dalam  masa  perpolitikan,  dan  tak  jarang  pula  sering  terjadi hampir di setiap daerah di Aceh, termasuk di Aceh Besar. Dampaknya terhadap masyarakat Aceh Besar  adalah  demonstrasi,  kampanye  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  berujung  dengan penggunaan tindakan anarkisme, teror, intimidasi dan kekerasan politik.
Kata kunci : politik, solusi, konflik, masyarakat, perdamaian, aceh
Dinamika  dalam  sebuah  kelompok  sering ditentukan oleh orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Dinamika juga dapat diartikan sebagai suatu  proses  pergerakan  yang  mengalami
perubahan  seiring  dengan  berjalannya  waktu, gerak  politik  dapat  terjadi  di  berbagai  daerah Indonesia,  termasuk  di  Aceh.  Banyak  hal  yang dapat  mempercepat  proses  keberlangsungannya,
seperti  eksitensi  konflik  yang  memberikan pengaruh  terhadap  aspek  sosial,  ekonomi, budaya  dan  politik  masyarakat.  Peninjauan dinamika  melalui  segi  ilmu  politik  memberikan pemahaman  mengenai  situasi  dan  kondisi perpolitikan yang terjadi.
Perpolitikan  di  Aceh  pada  umumnya dikaitkan  dengan  upaya  penyelesaian  konflik yang  terjadi  sebelum  pasca  perdamaian,  dan dalam catatan sejarahnya, daerah Aceh dianggap termasuk  ke  dalam  daerah  yang  tidak  pernah lepas  dari  pada  konflik,  Pasca  kemerdekaan Indonesia,  konflik  antara  Aceh  dan  Pemerintah Pusat  pertama  kali  terjadi  pada  saat  gerakan Darul  Islam  (DI/TII)  Pimpinan  Teungku  Daud Beureueh  diproklamirkan  pada  tahun  1953 (Usman, 2003:124).
Wilayah  Aceh  merupakan  wilayah  yang tidak  berhasil  dikuasai  pihak  Belanda  dalam Agresi Militer II yang dilancarkannya pada bulan Desember  tahun  1948  sampai  dengan  tahun 1949,  akibat  dari  serangan  tersebut  Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden  Mohd.  Hatta  (Presiden  dan  Wakil Presiden  pertama  Indonesia)  serta  menguasai hampir  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kemudian dibentuknya  Pemerintah  Darurat  Republik Indonesia  (PDRI)  di  Bukit  Tinggi,  Sumatera Barat,  pada  17  Desember  1949  oleh  Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara yang kemudian  menetapkan  Aceh  sebagai  provinsi dengan  mengangkat  Teungku  Daud  Beureueh menjadi  Gubernur  Militer.  Sebelumnya,  Aceh berada  satu  provinsi  dengan  Sumatera  Utara, berpusat  di  Medan.  Ironisnya,  Provinsi  hanya
berumur  setahun.  Setelah  situasi  aman, pemerintah  menghapus  status  provinsi  itu sekaligus mencabut jabatan dari Daud Beureueh. Sejak  itu,  kekecewaan  demi  kekecewaan mewarnai  situasi  Aceh.  Luka  lama  meluap kepermukaan.Warga teringat janji-janji pemerintah soal penegakan syariat Islam. Situasi memanas setelah aparat melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh yang dianggap bersuara keras.  Kebanyakan  yang  ditangkap  itu  adalah ulama  yang  dulunya  berjasa  dalam  perang mengusir  Belanda.  Pada  17  Agustus  1949, Kartosuwiryo  sudah  membentuk  gerakan  yang mendeklarasikan  Negara  Islam  di  Jawa  Barat dengan  nama  Darul  Islam/Tentara  Islam Indonesia (DI/TII), kemudian pada 21 September 1953,  Daud  Beureueh  pun  memutuskan  perang melawan Pemerintah Indonesia dengan menyatakan  keinginannya  untuk  bergabung dalam  gerakan  Darul  Islam/Tentara  Islam Indonesia  (DI/TII)  pimpinan  Kartosuwiryo. Konflik  antara  Aceh  dengan  Pemerintah  Pusat pasca kemerdekaan Indonesia kemudian mereda, dengan  diberikannya  hak  khusus  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  Aceh  berupa  otomomi dalam  bidang  Agama,  Adat,  dan  Pendidikan sehingga  gencatan  senjata  berhasil  dilakukan pada  tahun 1957 sampai dengan 1959 (Majalah Aceh Kita, Agustus 2005:16).
Perundingan  menjadi  alternatif  terbaik dalam  mengakhiri  konflik  yang  terjadi  antar kelompok untuk mencapai perdamaian dari suatu kesepakatan  yang  telah  disepakati  bersama. Merujuk kepada perdamaian yang tercapai pada era Teungku Daud Beureueh dengan Pemerintah
Pusat,  maka  Nota  Kesepahaman  atau  MoU ( Memorandum of Understanding ) yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2015 berlokasi di Helsinki,  Finlandia  bukanlah  otomatis  telah menyelesaikan  konflik  Aceh  melainkan  telah dapat  menghentikan  permusuhan/peperangan dan  membuka  jalan  untuk  menyelesainkan berbagai persoalan yang kontroversial selama ini (Ismail, 2008:278).
Dengan  demikian  eksistensi  konflik  masih tetap  ada  dengan  berbagai  kepentingan kekuasaan yang terdapat dalam lingkup dinamika politik  yang  berpengaruh  terhadap  masyarakat pasca  perdamaian.  Karena  itu,  perdamaian dianggap  menjadi  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dalam  terciptanya  situsi  dan kondisi  kondusif  akibat  dari  peperangan  yang terjadi  sebelumnya  melalui  komunikasi  politik. Implementasi tersebut,  diharapkan  dapat memberikan  perubahan  kearah  yang  lebih  baik bagi masyarakat di Aceh.

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Setiadi  dan  Kolip  (2011:345) Istilah  “konflik”  secara  etimologis  berasal  dari bahasa  Latin  “ con ”  yang  berarti  bersama  dan “ figere ”  yang  berarti  benturan  atau  tabrakan.
Dalam Kamus  Bahasa  Indonesia (Tim Penyusun,  2008:746)  konflik  diartikan  sebagai “percekcokan,  perselisihan  atau  pertentangan”. Surbakti
(1992:149)
mengemukakan pandangannya  terkait  konflik  adalah  Istilah konflik  dalam  ilmu  politik  acapkali  dikaitkan dengan  kekerasan,  seperti  kerusuhan,  kudeta,
terorisme,  dan  revolusi.  Konflik  mengandung pengertian  “benturan”,  seperti  perbedaan pendapat,  persaingan,  dan  pertentangan  antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.
Konflik dianggap sebagai suatu perjuangan dalam  memperoleh  hal-hal  yang  langka  seperti nilai,  status,  kekuasaan,  dan  sebagainya, sebagaimana  dikemukakan  Lawang  (1994:53), yaitu  konflik  sebagai  perjuangan  untuk memperoleh  hal-hal  yang  langka  seperti  nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dimana tujuan mereka  berkonflik  itu  tidak  hanya  memperoleh keuntungan  tetapi  juga  untuk  menundukkan pesaingnya.  Konflik  dapat  diartikan  sebagai benturan  kekuatan  dan  kepentingan  antara  satu kelompok  dengan  kelompok  lain  dalam  proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas. Konflik  diidentikkan  sebagai  tindakan penggunaan kekerasan,
sebagaimana dikemukakan Soekanto (1992:86), konflik adalah pertentangan  atau  pertikaian  suatu  proses  yang dilakukan  orang  atau  kelompok  manusia  guna memenuhi  tujuannya  dengan  jalan  menentang pihak  lawan  yang  disertai  ancaman  dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik di identikkan dengan tindakan kekerasan.
Proses  terjadinya  konflik,  Khaldun  (Susan,
2009:34)  berpendapat  bahwa  bagaimana dinamika  konflik  dalam  sejarah  manusia sesungguhnya  ditentukan  oleh  keberadaan kelompok  sosial (‘ashobiyah )  berbasis  pada
identitas,  golongan,  etnis,  maupun tribal .
Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam  masyarakat  dunia  memberi  kontribusi terhadap berbagai konflik.
Setiadi dan Kolip (2011:361)
mengemukakan  pendapat  para  sosiolog  terkait dengan  proses  terjadinya  konflik,  bahwa  akar dari  timbulnya  konflik  yaitu  adanya  hubungan sosial,  ekonomi,  politik,  yang  akarnya  adalah perebutan  atas  sumber-sumber  kepemilikan, status  sosial,  dan  kekuasaan  yang  jumlah kesediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.
Berdasarkan  uaraian  di  atas  dapat disimpulkan dalam dinamika politik yang terjadi, eksistensi  konflik  masih  tetap  ada  dan berlangsung  dikarena  terdapatnya  hubungan ekonomi,  sosial dan politik  sebagai  status  sosial dengan  jumlah  terbatas.  Sehingga  dapat menimbulkan  penggunaan  tindakan  kekerasan, seperti  peperangan  yang  dilakukan  untuk mencapai  tujuan.  Damai  dapat  dijadikan  solusi akhir  untuk  menghentikan  genjatan  senjata sehingga  proses  perundingan  antara  pihak  yang bertikai dapat terjadi.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:239) “Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengembangkan pengertian,  konsep-konsep,  yang  pada  akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research” Penelitian ini dilakukan di kota
Janto ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan subjek  penelitian  dilakukan  dengan  teknik purposive  random  sampling .  Teknik  ini digunakan  untuk  menyesuaikan  dengan  tujuan penelitian,  sehingga  subjek  yang  dipilih diharapkan  dapat  menjadi  sumber  data  yang komunikatif,  transparan  serta  representatif. Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah beberapa  Partai  Politik  (Parlok  dan  Parnas), Tokoh Politik, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dan tokoh perempuan. Teknik pengumpulan data melalui  wawancara  berbasis  tugas  pemetaan konsep,  dengan  teknik  analisis  data  adalah reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Indikator  Penyebab  Muncul  dan Berlangsungnya  Eksistensi  Konflik Politik  Pasca  Perdamaian  di  Aceh Besar
Penyebab  muncul  dan  berlangsungnya eksistensi konflik pasca perdamaian sering sekali disebabkan  oleh  indikator,  sebagai  berikut adanya  ketidakadilan,  ketidakjujuran,  dan kecurangan  yang  terstruktur,  masif,  dan sistematis  yang  masih  tetap  digunakan  dalam perpolitikan  yang  demokratis,  contohnya: black campaign (kampanye hitam) dan money politics (politik uang). Sehingga indikator tersebut masih tetap menjadi pemicu munculnya keberlangsungan  konflik  hingga  terjadinya anarkisme  masyarakat  dalam  masa  perpolitikan, dan tak jarang pula sering terjadi hampir di setiap daerah  di  Indonesia,  khususnya  di  Aceh  Besar. Sugeng  (2014:246)  berpendapat  “Pemilihan
umum  harus  diselenggarakan  dengan  menganut asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil”. Selanjutnya, Trijono (2009:65)
menjelaskan  kecenderungan  konflik  terkini  bisa diidentifikasikan  dari  bekerjanya  tiga  faktor utama, antara lain:
(1) Situasi konflik terkini (ketegangan atau tensi  struktural  bersumber  dari  akar konflik  di  masa  lalu  belum  tertangani ditambah dampak konflik pada masyarakat).
(2) Pendorong konflik (perubahan- perubahan berlangsung seperti kebijakan  yang  men- drive konflik,
krisis ekonomi, de-agrarianisasi, urbanisasi,  dinamika  politik  lokal  dan nasional, dan sebagainya).
(3) Pemicu  konflik  (sengketa-sengketa
warga terkait pemanfaatan sumberdaya dalam kehidupan sehari-hari).
Hasil  assesmen  ketiganya  menghasilkan indeks kerentanan
konflik ( conflict
vulnerabilities  index )  mengindikasikan  tingkat kerawanan daerah-daerah pasca konflik.
Perubahan-perubahan berlangsung di masyarakat yang  mendorong  potensi  konflik  terpendam muncul  ke  permukaan  dan  tensi-tensi  sosial meningkat,  perlu  mendapat  tekanan  khusus dalam assesmen.
Tingkat  kerawanan  konflik  yang  terjadi  di kawasan Aceh Besar tidak separah yang dialami kawasan-kawasan  lainnya  di  Provinsi  Aceh. Kecenderungan  yang  sering  terjadi  seperti pengrusakan spanduk atau baliho calon kandidat pertahana,  tidak  sampai  tahapan  terjadinya
penembakan  ataupun  pembunuhan.  Di  kawasan Aceh  Besar  mulai  terjadinya  penurunan  tingkat penggunaan  kekerasan  dalam  dinamika  politik dari tahun-tahun sebelumnya.
Huntington  dan  Nelson  (Budiardjo, 2008:370)  beranggapan  bahwa  “Kegiatan  yang ada  unsur  destruktifnya,  seperti  demonstrasi, teror,  pembunuhan  politik,  dan  lain-lain, merupakan suatu bentuk partisispasi”.
Akan  tetapi,  suatu  bentuk  tindakan partisipasi, yang melanggar hukum, seperti teror, penembakan,  bahkan  pembunuhan  tetap  akan dikenai sanksi yang berlaku sesuai dengan pasal yang  terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Sehingga  tujuan  dari suatu  hukum  yang  ideal,  sebagaimana dikemukakan Rodee,dkk (2014:81-82)
“Haruslah  mencapai  keadilan.  Itu  sama  artinya bahwa  antara  sesama  umat  manusia  dan  antara mereka  dengan  negara  ada  hubungan  yang harmonis”.
2. Pengaruh
Eksistensi Konflik

## Perpolitikan Terhadap Masyarakat di
Aceh Besar
Pengaruh  eksistensi  konflik  perpolitikan terhadap  masyarakat  di  Aceh  Besar  akibat  dari penggunaan indikator ketidakadilan, ketidakjujuran, dan  kecurangan yang  terstruktur, masif, dan sistematis, yaitu: dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap  kepemimpinan  yang  tidak  amanat. Nilai-nilai  demokratis  masyarakat  dalam perpolitikan tercemari dengan hal-hal yang tidak sepatutnya  ditiru.  Strategi  dari  penerapan
demokrasi  terhadap  masyarakat  tidak  hanya menjadi  suatu  sistem  di  pemerintahan  semata, melainkan  juga dapat menjadi suatu gaya  hidup serta  tatanan  masyarakat  yang  memiliki  unsusr- unsur  nilai  moral,  sebagai  dikemukakan  Henry B. Mayo (Budiarjo, 2008:118) di bawah ini:
1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
( Institusionalized  peaceful  settlement  of conflict ).
2) Menjamin  terselenggaranya  perubahan secara  damai  dalam  suatu  masyarakat yang  sedang  berubah  ( Peaceful  change in a changing society ).
3) Menyelenggarakan  pergantian  pimpinan secara  teratur  ( Ordely  succession  of rulers ).
4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ( Minimum of coercion ).
5) Mengakui  serta  menganggap  wajar
adanya keanekaragaman ( diversity ) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman  pendapat,  kepentingan serta tingkah laku.
6) Menjamin tegaknya keadilan.
Huntington (Djaffar, 2008:196)
mengemukakan  pencapai  demokrasi  melalui berbagai  penggunaan  strategi  yaitu  pencapaian demokrasi  dapat  dicapai  melalui  pelbagai strategi,  misalnya,  perundingan,  kompromi,  dan perjanjian  dengan  menempuh  prosedur  yang demokratis,  seperti  demonstrasi,  kampanye,  dan pemilihan  umum,  serta  penyelesaian  perbedaan tanpa kekerasan.
Pengaruhnya yang timbul dari mengabaikan pelbagai  strategi  pencapaian  demokrasi  dapat memicu  demonstrasi  dengan  penggunaan tindakan  anarkisme  masyarakat  dikemudian harinya.  Masyarakat  bahkan  ada  yang  memilih untuk  menjadi  golongan  putih  (golput)  dalam memberikan  suaranya  pada  pemilu  perpolitikan Aceh  Besar.  Ada  beberapa  jawaban  perihal apatisme  yang  muncul  pada  masyarakat, sebagaimana dikemukakan Budiardjo
(2008:370),  adalah  mereka  tidak  ikut  pemilihan karena  sikap  acuh  tak  acuh  dan  tidak  tertarik pada,  atau  kurang  paham  mengenai  masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil,  dan  ada  juga  yang  sengaja  tidak memanfaatkan  kesempatan  memilih  karena kebetulan  berada  di  lingkungan  di  mana ketidaksertaan  merupakan  hal  yang  dianggap biasa.
Apatisme  yang  terjadi  pada  masyarakat menunjukkan adanya pengaruh daripada dampak konflik  di  masa  lalu.  Trijono  (2009:64-65) berpendapat  “ Assesmen” terhadap  dampak konflik di masa lalu dilakukan untuk mengetahui situasi konflik terkini, mengidentifikasi kecenderungan  kembali  terjadinya  konflik ( conflict trend/relapsed ) yang bisa membuyarkan upaya perdamaian”.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang ditemukan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:
1. Pra perdamaian di  Aceh, tindakan penggunaan kekuasaan paksaan oleh
Pemerintahan Pusat secara berlebihan, seperti penggunaan  kekerasan  terhadap  masyarakat dalam  penyelesaian  konflik  di  Aceh memberikan  kesulitan,  sehingga penggunaan tindakan  kekuasaan  konsensus  yang  telah ditransformasi dapat memberikan kemudahan dalam penyelesaian konflik terhadap masyarakat  Aceh,  akan  tetapi  memerlukan proses waktu yang lama sehingga perdamaian tersebut  terjadi.  Pasca  perdamaian,  masih tetap  ada  dan  berlangsungnya  eksistensi konflik dalam perpolitikan disebabkan karena adanya  ketidakadilan,  ketidakjujuran,  dan kecurangan  yang  terstruktur,  masif,  dan sistematis yang masih tetap digunakan dalam perpolitikan  yang  demokratis.  Dampaknya terhadap  masyarakat  di  Aceh  Besar  yaitu demonstrasi,  kampanye  yang  dilakukan  oleh masyarakat dapat berujung dengan penggunaan tindakan anarkisme. Akan tetapi, tingkat  kerawanan  yang  terjadi  di  kawasan Aceh  Besar  tidak  separah  kawasan-kawasan lainnya di Provinsi Aceh.
2. Kolaborasi  konsep  keadilan  yang  dipadu- padankan  dengan  konsep  adat  budaya  lokal masyarakat  dalam  penyelesaian  eksistensi konflik  setidaknya  memberikan  solusi  bagi masyarakat  di Aceh  Besar,  sehingga  tatanan sistem hukum dan norma yang berlaku dapat diterapkan sesuai dengan aturannya.
Mahkamah  Konstitusi  dapat  menggunakan wewenangannya
dalam menciptakan keadilan  bagi  masyarakat  yang  berseteru dalam  perpolitikan  pilkada  sesuai  dengan prosedural  hukum  yang berlaku. Masyarakat
di  Aceh  Besar  dapat  menggunakan  sistem adat  budaya  lokal  terlebih  dahulu  sebagai bentuk  pencegahan  dalam  penyelesaian permasalahan  sebelum  ditindaklanjuti  ke sistem hukum negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar-Dasar Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka   Utama.
Conflict  Resolution  Training.  Lembar  Kasus
6.1. Konflik  dan  Pembangunan  di
Aceh:Profil Sosio-grafis
NAD .hlm 97. Diakses 9 Februari 2016 dari https://wahyudimukti.files.wordpress.c om/2010/09/konflik-dan- pembangunan-di-aceh.pdf. Damsar.  (2012). Pengantar      Sosiologi Politik . Jakarta: Kencana.
Djaffar,  TB.  Massa.  (2008).  Pilkada  dan Demokrasi  Konsosiasional  di  Aceh. Jurnal   Kajian  Politik  dan  Masalah Pembangunan, 4 (1 ).
Gaffar,Afan. (2004). Budaya Politik Indonesia . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Gayo, Iwan. (2007). BukuPintar Seri Senior . Jakarta Selatan: Pustaka  Warga Negara.
Hardiman, F. Budi et al . (2011). Empat Esai Etika  Politik .  Jakarta  Pusat:  dari www.srimulyani.net .
Ismail, Badruzzaman. (2008). Sistem Budaya
Adat dalam Membangun
Kesejahteraan ( Nilai  Sejarah  dan Dinamika  Kekinian ).  Banda  Aceh:
Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
Lawang, Robert. (1994). Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi . Jakarta:
Universitas Terbuka.
Latief, Yuni Roslaili Usman. (2016). Serambi Opini:  Pemimpin  yang  Melayani .
Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika.
Melalatoa,  M.  Junus,  dkk.  (2005). Aceh
Kembali  ke  Masa  Depan .  IKJ  Press bekerjasama dengan KataKita. Yayasan SET, PT Gudang Garam. Nasir,  Muhammad.  (2017). Di  Aceh  Besar Mawardi Ali Menang di 18
Kecamatan. diakses  18  Februari  2017 dari https://aceh.tribunnews.com/2017/02/1 6/di-aceh-besar-mawardi-ali-menang- di-18-kecamatan.
Noer, Deliar. (1965). Pengantar ke Pemikiran Politik . Medan:  Dwipa.
Rodee,  Carlton  Clymer,  dkk.  (2014).
Pengantar  Ilmu  Politik .  Jakarta: Rajawali Press.
Sarwono, Jonathan. (2006). Metode
Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Setiadi,  Elly  M  dan  Kolip,  Usman.  (2011). Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta  dan  Gejala  Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya . Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Soekanto,  Soerjono.  (1992). Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta: Rajawali Pers. Sugeng HR. (2014). Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) .
Semarang: Aneka Ilmu. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD.
Bandung: Alphabeta
Surbakti,  Ramlan.  (1992). Memahami  Imu Politik .  Jakarta:    PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Susan,  Novri.  (2009). Pengantar  Sosiologi Konflik  dan  Isu-Isu  Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Trijono,  Lambang.  (2009).  Pembangunan
Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan  perdamaian,
pembangunan,  dan  demokrasi  dalam pengembangan   kelembagaan  pasca- konflik. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, 13(1), 48-70.
Usman, A. Rani.  (2003). Sejarah Peradaban
Aceh . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Warsidi,  Adi.  (2008). Bupati  Aceh  Besar Mengundutkan  Diri. Diakses  24 Januari 2017, dari https://m.tempo.co/read/news/2008/
09/05/bupati-aceh-besar- mengundurkan-diri
Zainal,  Suadi.  (2016).  Transformasi  Konflik Aceh  dan  Relasi  Sosial-Politik  di  Era Desentralisasi. Jurnal Sosiologi 21 (1), 81-108.