Vol. 14. No. 1, Agustus 2014, 51-71
KONSEP KEWENANGAN SEBAGAI LANDASAN FORMULASI HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## Marah Halim
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: marahh77@yahoo.com

## Abstrak
Meski  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  berdiri  sendiri,  tetapi  sistem  hukumannya  tidak dikonstruk  dari  konsep  dasarnya  yaitu  konsep  kewenangan.  Akibatnya  banyak  hal  yang paradoks  dan  kontradiktif  dalam  substansinya;  khususnya  dalam  konstruksi  unsur-unsur pidananya. Kajian ini berangkat dari keyakinan bahwa masalah ini  akan teratasi jika sistem hukuman  direkonstruksi  dengan  mengacu  konsep  kewenangan  sebagai  “bahan  baku” -nya. Dengan  membedah  konsep  kewenangan  dengan  pendekatan  fiqh  progresif  yang memanfaatkan  ilmu-ilmu  sosial,  dan  dengan  menggunakan  teknik  analisis  normatif- filosofis yang bersifat preskriptif, sampai pada kesimpulan bahwa sistem hukuman tipikor harus mengacu pada status subyek hukum yang memegang kewenangan, bukan pada aspek kerugian negara sebagaimana UU Tipikor saat ini.

## Kata kunci: Kewenangan; Korupsi; Hukuman

## Abstract
Although the Corruption Act has been specific, but its punishment system not constructed from its basic concept, that is the concept of authority. As a result, a lot of things that are paradoxical  and  contradictory  in  its  substance;  particularly in  the  construction  of  its criminal elements. This study departs from the belief that this problem will be solved if the system  is  reconstructed  with  reference  to  the  concept  of  punishment  authority  as  its  "raw material".  By  dissecting  the  concept  of  authority  with  progressive  fiqh  approach  that utilizes social sciences, and by using the technique of philosophical analysis of normative- prescriptive, came to the conclusion that the system of corruption punishment should refer to  the  status  of  legal  subjects who  holds  the  authority,  not  the  aspect  of  state  losses  as Corruption Act at this time.
Keywords: The Authority; Corruption; Punishment
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻏﺮﻟا ﻦﻣ نأ نﻮﻧﺎﻗ دﺎﺴﻔﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺎ اﺬﺑ ، ﻦﻜﻟو ﻢﺘﻳ ءﺎﺸﻧإ يأ مﺎﻈﻧ بﺎﻘﻋ ﻦﻣ مﻮﻬﻔﳌا ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻮﻫ مﻮﻬﻔﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا . ﺔﺠﻴﺘﻧو ﻚﻟﺬﻟ ، كﺎﻨﻫ ﲑﺜﻜﻟا ﻦﻣ ءﺎﻴﺷﻷا ﱵﻟا ﻲﻫ ﺔﻗرﺎﻔﳌا ﺾﻗﺎﻨﺘﻟاو ﰲ ﺎ ﻮﻤﻀﻣ . ﻻو ﺎﻤﻴﺳ ﰲ ءﺎﻨﺑ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺔﻴﻣاﺮﺟﻹا . ردﺎﻐﺗ ﻩﺬﻫ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺘﻋﻻا دﺎﻘ نﺄﺑ ﻢﺘﻴﺳ ﻞﺣ ﻩﺬﻫ ﺔﻠﻜﺸﳌا اذإ ﰎ ةدﺎﻋإ ءﺎﻨﺑ مﺎﻈﻨﻟا ﻊﻣ ةرﺎﺷﻹا ﱃإ مﻮﻬﻔﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﺑﻮﻘﻌﻟا ﺎ ﺄﺑ " داﻮﳌا مﺎﳋا " ﻪﻟ . ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺢﻳﺮﺸﺗ مﻮﻬﻔﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻊﻣ ﺞ ﻪﻘﻔﻟا ﻲﳚرﺪﺘﻟا ﱵﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ مﻮﻠﻌﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ، و ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﻴﻨﻘﺗ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺴﻠﻔﻟا ﻼﻟ ﺔﻳرﺎﻴﻌﳌ ﺔﺿوﺮﻔﻣ ، ءﺎﺟو ﱃإ ﺳا جﺎﺘﻨﺘ ﻩدﺎﻔﻣ نأ مﺎﻈﻧ ﺔﺒﻗﺎﻌﻣ دﺎﺴﻔﻟا ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ ﲑﺸﺗ ﱃإ ﻊﺿﻮﻟا ﻦﻣ تﺎﻋﻮﺿﻮﳌا ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا يﺬﻟا ﻞﻤﳛ ﺔﻄﻠﺴﻟا ، ﺲﻴﻟو ﺐﻧﺎﳉا ﻦﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﻤﻛ نﻮﻧﺎﻗ دﺎﺴﻔﻟا ﰲ اﺬﻫ ﺖﻗﻮﻟا . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا : ﺔﻄﻠﺴﻟا ; دﺎﺴﻔﻟا ; ﺔﺑﻮﻘﻌﻟا

## A. Pendahuluan
Secara  sosiologis,  publik  pada  umumnya  menganggap  hukuman  terhadap korupsi di Indonesia dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. 1 Banyak vonis korupsi yang mengecewakan publik, sebab antara seriusnya kasus dengan besaran hukuman yang  ditetapkan  pengadilan  kerap  kontradiktif. 2 Sebagai  masalah    global,  melalui konvensi PBB telah diserukan agar setiap negara melakukan langkah-langkah kreatif melawan  korupsi.  Setiap  negara  didorong  untuk  memeriksa  sistem  hukum pemberantasan korupsinya.
Di  Indonesia,  peraturan  tentang  tindak  pidana  korupsi  yang  berlaku  saat  ini adalah  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Juncto  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski telah dibentuk tersendiri di luar Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan 3 ,  tetapi  “pengaruh  KUHP” -nya  masih  kuat.  Di  sisi  lain,  praktik  korupsi dalam  penyelenggaraan  negara  terus  berkembang  mengikuti  perkembangan  sosial; tentu produk hukum lama tidak bisa terlalu banyak diharapkan. Bukan hanya karena hukuman  versi  KUHP  menjadikan  jenis  hukuman  menjadi  terbatas,  beberapa  aspek dalam  substansi  KUHP  terkesan  kontradiktif  dan  paradoks.  Misalnya  penekanan pada  kerugian  negara  dalam  menentukan  besaran  hukuman,  bukannya  pada  status jabatan  subyek  hukum  tipikor,  sebab  dasar  bagi  tindak  pidana  ini  adalah kewenangan.
Kontradiksi  dan  paradoks  dalam  UU  Tipikor  hanya  bisa  diluruskan  jika konstruksi  tindak  pidana  korupsi  dikembalikan  ke  konsep  kewenangan  sebagai  alat ukur  dan  fondasinya.  Dengan pendekatan  rekonstruksi,  kajian  ini  berupaya
1 Konsepsi  publik  mengenai  keadilan menurut  John  Rawls, yaitu:  1)  setiap  orang  menerima dan  mengetahui  bahwa  orang  lain  menganut  prinsip  keadilan  yang  sama;  2)  Institusi-institusi  sosial dasar  pada  umumnya  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  tersebut.  Dalam  hal  ini  institusi  dianggap  adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika  aturan  (hukum)  menjadi  penentu  keseimbangan  yang  pas  antara  klaim-klaim  yang  saling berseberangan; 3) Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian kemanfaatan dalam kehidupan sosial. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara, cet. 1  (Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2006).  Terj. dari John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997).
2 Menurut  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW),  pada  tahun  2010,  dari  369  kasus  korupsi yang dijatuhi hukuman, hanya 13 kasus atau 2,94 persen divonis 6-10 tahun dan hanya 2 kasus atau 0,45  persen.yang  divonis  lebih  dari  10  tahun.  Pada  tahun  2013 lebih  mencengangkan  lagi, dari  184 perkara  korupsi,  tidak  ada  kasus  yang  divonis  lebih  dari  10  tahun  penjara. 2 Pada  tahun  2013  lebih mencengangkan  lagi, dari  184  perkara  korupsi,  tidak  ada  kasus  yang  divonis  lebih  dari  10  tahun penjara. Indonesian Corruption  Watch, Press Release, Jakarta, 10 Januari 2014, 2.
3 Q. S. Al-Hujurat ayat 13.
merevitalisasi konsep kewenangan sebagai konsep dasar bagi perbuatan korupsi. Hal ini  didukung  oleh  menguatnya  mainstraming  publik  dalam  penyelenggaraan  negara melalui  konsep-konsep  seperti  hak  asasi  manusia,  demokrasi,  civil  society (masyarakat  madani),  rule  of  law  (negara  hukum),  good  governance, konstitusionalisme,  dan  lain-lain.  Pembahasan  selanjutnya  terfokus  pada  dua  hal berkaitan  dengan  konsep  kewenangan,  yaitu konstruksi  hukuman  yang  relevan terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika dibentuk berdasarkan konsep kewenangan sebagai konsep dasar bai tindak pidana korupsi.  Untuk mendapat  gambaran tentang hal  tersebut,  fokus  kajian  akan  mengarah  pada  dua  tinjauan,  yaitu  konsep kewenangan  sebagai  landasan  konseptual  tindak  pidana  korupsi  serta  implikasinya pada substansi UU Tipikor.

## B. Pembahasan

## 1. Konsepsi Kewenangan dalam Perspektif Fiqh Progresif

## a)   Konstruksi Kewenangan melalui Konstitusi
Kewenangan  yang  merupakan  sumber  potensi  korupsi  merupakan  lembaga yang memang  dibentuk  sebagai  keniscayaan  dari  kehidupan  bermasyarakat. Konstuksi  kewenangan  berawal  dari  konsep  publik  atau  masyarakat.  Lembaga- lembaga  sosial  yang  mencerminkan  kebutuhan  hidup  manusia  tidak  akan  ada  tanpa adanya kehidupan sosial (publik). C.F. Strong menyatakan bahwa semua aspek yang berkaitan  dengan  negara  harus  diawali  dari  kajian  tentang  konsep  publik (masyarakat). 4 Kebutuhan akan hukum adalah karena adanya kehidupan sosial 5 , jadi bisa dikatakan hukum mengabdi untuk sosial. 6 Pembahasan ilmu hukum juga diawali oleh  pembahasan  tentang  masyarakat,  bahwa  masyarakat-lah  yang  memerlukan
4 Strong,  C.F. Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Kajian  tentang  Sejarah  dan  Bentuk Konstitusi-Konstitusi Dunia, Terjemahan SPA Teamork, Cet.1 (Bandung: Nuansa-Nusamedia, 2004), 43.
5 Salah  satu  formula  atau  kaidah  dalam  Ilmu  Sosiologi  sebagai  ilmu  yang  mempelajari prilaku  sosial  manusia  adalah  “kerjasama  dan  konflik  adalah  dua  sisi  mata  uang  yang  tak terpisahkan”, setiap bentuk interaksi manusia meniscayakan adanya konf lik, karena itulah diperlukan kaidah atau norma yang mengaturnya.
6 Aliran  hukum  sosiologis  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  alat  (tool)    untuk  melakukan rekayasa  sosial,    jadi    hukum  bekerja  bukan  untuk  dirinya  sendiri  tetapi  untuk  sosial  (masyarakat, publik).  Georges  Gurvitch, Sosiologi  Hukum,  Terjemahan  Sumantri  Mertodipuro, cet. 2 (Jakarta: Bhatara, 1963), 21.
kaidah-kaidah  hukum  untuk  terwujudnya  keadilan,  ketertiban  dan  ketenteraman dalam masyarakat. 7
Kajian  negara  atau  masyarakat  berawal  dari  dalil  yang  dikemukakan Aristoteles  yang  menyebut  manusia  sebagai zoon politicon (makhluk  sosial)  yang selalu ingin hidup dan memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama. Bahkan untuk hidup  bersosiallah  sesungguhnya  manusia  tumbuh  dan  berkembang  akal  budinya. 8 Fazlur  Rahman  menyatakan  bahwa  konsep  taqwa  (dalam  ajaran  agama)  tidak  akan ada  jika  tidak  ada  konteksnya,  yaitu  kehidupan  sosial. 9 Islam  menurutnya  adalah agama  dengan  ide-ide  tentang  transformasi  sosial.  Tdak  ada  ayat  al- Qur’an  yang yang diturunkan tanpa situasi yang aktual, bahkan situasi yang praktis dan politis. 10
Menurut  filosof  Islam  (sejak  abad  ke-7  sampai  abad  ke-13),  seperti  al- Ghazali,  motif  yang  utama  dari  munculnya  masyarakat  atau  negara  adalah  karena untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam ragam. Al-Ghazali menyatakan:
“Tuhan  sewaktu    menjadikan  manusia,  menghormati  dan  melebihkannya  dari segala  makhluk  lainnya,  diwujudkannya  manusia  itu  saling  tolong-menolong, saling  berpegangan,  dan  saling  memelihara,  karena  penghidupannya  tidak  akan tidaklah  akan  sempurna  kecuali kalau  satu  sama  lain  saling  tolong-menolong, membantu, dan menguatkan.” 11
Zainal  Abidin  Ahmad  menyebut  teori  al-Ghazali  tentang  munculnya  negara sebagai  teori  ketergantungan  atau  teori  saling  bergantung.  Saling  bergantungnya manusia adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik materil (kebendaan)  atau  kebutuhan  mental  spirituil  (abstrak).  Psikolog  modern  yang mengajukan  teorinya  berbasis  kebutuhan  adalah  Abraham  Maslow  yang  terkenal dengan teori kebutuhannya. 12 Ibn Khaldun memperkuat teori al-Ghazali, menurut Ibn khaldun,  negara  terbentuk  karena  motif  atau  keinginan  manusia  untuk  bergaul (solidaritas) antara seseorang dengan lainnya dalam rangka menyempurnakan segala
7 E.  Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang, Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia, cet. Ke-10 (Jakarta: Ichtiar Baru-Sinar Harapan, 1983), 2.
8 Hassan  Shadily, Sosiologi  untuk  Masyarakat  Indonesia, cet. Ke-7 (Jakarta:    Pustaka Sarjana, 1980), 32.
9 Fazlur Rahman, Tema Pokok Al- Qur’an , cet. 2 (Bandung: Pustaka, 1996), 54.
10 Fazlur-Rahman, Islam  dan  Modernitas:  Tentang  Transformasi  Intelektual,    Terj. Ahsin Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985), 2.
11 Zainal  Abidin  Ahmad, Konsepsi  Negara  Bermoral  Menurut  Imam  al-Ghazali, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.
12 Sondang P.Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 43.
kebutuhan  hidupnya,  baik  itu  dalam  rangka  mempertahankan  diri  maupun  menolak musuh. 13
Teori  al-Ghazali  dan  Ibn  Khaldun  tentang  asal  mula  negara  berkorelasi dengan teori-teori modern dari  Barat misalnya teori kontrak sosial (social contract) yang dipopulerkan oleh tiga pemikir Barat,  yaitu John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean  Jacques  Rousseau. 14 Meski  berbeda  asumsi,  tetapi  ketiganya  berangkat  dari dasar  bahwa  negara  terbentuk  karena  adanya  kontrak  sosial  masyarakat  antara mereka  sendiri. Teori  kontrak  sosial  ini sarat  dengan  nilai liberal  pada  zaman pencerahan (enlightenment). 15
Bentuk  konkrit  dari  konstruksi  negara  itu  diujudkan  dalam  sebuah  piagam (shahifat, dokumen tertulis berisi kesepakatan). Piagam kesepakatan itu dalam kajian hukum tata negara disebut dengan konstitusi. Di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban antara negara (organisasi yang dibentuk) dengan manusia-manusia. Secara singkat, yang diatur dalam konstitusi adalah kebutuhan semua warga negara itu dan bagaimana cara serta siapa yang berhak menyelenggarakannya.. 16 Konstiusi pertama dalam sejarah  Islam dipelopori Nabi Muhammad, yang memperkenalkan Konstitusi Madinah yang isinya secara umum sesuai dengan isi konstitusi modern. 17
Substansi  konstitusi  adalah  hak-hak  atau  kebutuhan-kebutuhan  publik  yang harus  dijalankan  oleh  organisasi  negara.  Dalam  kajian  fiqh  klasik,  bahasan  tentang ini  tersimpul  dalam  kajian  maqasid  atau  konsep  maslahat. 18 Di  Barat,  perumusan
13 Abd. Al-Rahman Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 139.
14 Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Negara Bermoral … , 29.
15 Thomas Hobbes berasumsi bahwa  manusia bahwa sifat dasar  yang  sama,  yakni memiliki keinginan atau ketidakinginan terhadap suatu hal yang adakalanya berbenturan dengan manusia yang lain  sehingga  menimbulkan  konflik.  John  Locke  mengasumsikan  bahwa  sifat  dasar  sama,  yaitu  sifat baik,  tetapi  dalam  diri  manusia  ada  juga  sifat  jahat  atau  nafsu  yang  jika  diikuti  akan  bertabrakan dengan  sifat  baik  yang  menjadi  mainstream.  Sedangkan  Jean  Jacques  Rousseau  menganggap  bahwa sifat  dasar  manusia  adalah  saling  bekerjasama  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  sifat  inilah  yang mendoron terbentuknya negara atau organisasi. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y.  Hage, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, cet. 3 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 77.
16 Miriam Budiardjo, Dasar·Dasar 1lmu Polilik, cet. Ke-19 (Jakarta: Gramedia, 1989), 95. 17 Piagam  Madinah tidak  lain  adalah  upaya  suatu  masyarakat  untuk  memperbaiki  ikatan sosial yang rusak dan berupaya untuk memulihkannya demi mencapai suatu kondisi peradaban yang lebih  baik.  Nabi  Muhammad,  meski  mendapat  mandat  dan  memiliki  kharisma,  tetapi  ia  tidak menggunakan  itu  sebagai  alat  untuk  menasbihkan  dirinya  menjadi  sistem,  tetapi  ia  mempelopori terbentuknya  sistem  melalui  kesepakatan  yang  disebut  dengan  Piagam  Madinah.  Hal  ini  jauh  dari kecenderungan bangsa Arab ketika itu, dalam konteks ini Muhammad layak disebut Bapak Konstitusi.
18 Konsep  maqasid klasik  yang dipelopori oleh Imam  Malik, al-Juwaini, al-Ghazali, sampai al-Syatibi menyatakan agar kelangsungan hidup atau kemaslahatan manusia dapat terjamin, ada lima hal  pokok  yang  harus  dilindungi,  yaitu  agama,  jiwa, harta,  keturunan,  dan  akal.  Al-Syatibi  sebagai wakil  dari  teori  maqasid  klasik  menyatakan  bahwa  Allah  menurunkan  peraturan  (rambu-rambu) tidaklah kosong dari tujuan, tujuan rambu-rambu itu adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan
hak-hak  publik  semata-mata  melalui  melalui  metode  filsafat.  Tetapi  dalam  Islam, fiqh progresif menjadikan konsep maslahat sebagai konsep yang operatif. 19
Teori  maqasid  kontemporer  yang  digagas  oleh  Jasser  Auda,  yang  secara umum  berupaya  mendekatkan  aspek-aspek  maqasid  dengan  praktik  negara  secara nyata,  yaitu  melaksanakan  pembangunan.  Teori  maqasid  adalah  berupaya  untuk menetapkan  sesuatu  itu  menjadi  hak,  sehingga  hak  itu  akan  diturunkan  menjadi tujuan-tujuan  pembangunan.  Untuk  menganalisis  hak-hak  yang  perlu  diatur  itulah diperlukan  kerangka  filosofis  dan  kerangka  teoritis  bagi  hukum  agar  tidak  keliru menempatkan suatu hak. Hakikat pembangunan adalah usaha untuk memenuhi hak- hak  individual  dan  hak  komunal  yang  telah  ditetapkan  dalam  konstitusi.  Tidak  ada pembangunan  yang  tidak  bertujuan  untuk  mencapai  itu.  Hukum  (etika)  bertugas sebagai  parameter  nilai  yang  menetapkan  norma  yang  menjadi  hak  berisi  hak  dan kewajiban dalam pergaulan masyarakat dalam suatu negara. 20
Hak-hak dasar publiklah  yang menjadi alasan utama berdirinya negara  yang terumuskan dalam konstitusi. Konstitusi merupakan sistem bernegara, yaitu batasan- batasan umum tujuan hidup bernegara. Kesepakatan wajib ditaati sebagai sistem nilai yang  mengikat  untuk  publik  yang  menyepakatinya.  Kesepakatan  publik  adalah sesuatu  yang  sangat  berharga,  karena  itu  pengkhianatan  atas  kesepakatan  berarti upaya merobohkan sistem itu sendiri, karena itu wajib dihukum. Bukan hanya dalam Islam,  tetapi  secara  moral  pengkhianatan  atas  suatu  kesepakatan  adalah  hal  yang
akhirat. Al- Yasa’ A bubakar, Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 9.
19 Menurut Jasser Auda, usaha untuk mengkontemporasi istilah maqasid atau maslahat’, telah dilakukan  misalnya  oleh Mufti  Mesir, Ali  Jumah,  dalam  suatu  diskusi  interaktif  di  Mesir  pada Des ember  2005.    Ibn  ‘Asyur adalah  yang  paling  maju. Apa  yang  penting  dari  terobosan  Ibn  ‘Asyur adalah  telah  membuka  “pintu  ijtihad”  atas  pengartian  maqasid  dengan  cara  yang  baru. Apa  yang dilakukan  Ibn ‘Asyur  bukanlah  berlandaskan  “makna  penghukuman”  dari  Al -Amiri  atau  makna “perlindungan” dari al - Ghazali, tetapi lebih pada pertimbangan konsep “nilai” dan konsep “sistem”. Ia memaknai  “perlindungan  keturunan”  dengan  “kepedulian  pada  keluarga  ( care  for  family )”. P erlindungan  terhadap  kehormatan  (‘ ird) versi al- Ghazali  diartikan    dengan  dengan  “perlindungan martabat  manusia  (protection  of  human  dignity)  atau  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  (human rights). Demikian  juga,  perlindungan  agama  versi  al-Ghaza li,  kini  oleh  Ibn  ‘Asyur  diartikan  dengan pemaknaan  yang  baru,  yaitu  kebebasan  berkeyakinan  (freedom  of  faiths),  jadi  bukan  hanya  internal satu  agama,  tetapi  juga  menjadi  prinsip  bagi  pemeluk  agama  lain.  Artinya,  melindungi  agama  juga harus diartikan sebagai menghormati perbedaan keyakinan atau toleransi. Perlindungan terhadap harta versi al-Ghazali diartikan secara socio- economic seperti “bantuan sosial”, “pembangunan ekonomi”, “aliran  uang  (flow  of  money”,  “menghilangkan kesenjangan ekonomi”. Jasser  Auda, Maqasid  al- Syari’ ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law (London-Washington:  International  Institute  of  Islamic Thought, 2007), 21-24.
20 Jasser  Auda, Maqasid  al- Syari’ ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law (London-Washington: Internattional Institute of Islamic Thought, 2007), 21-24.
sangat  dibenci.  Korupsi  adalah  prilaku  pengkhianataan  terhadap  kesepakatan  dan kepercayaan publik sekaligus.

## b)   Distribusi Kewenangan di Antara Lembaga Negara
Implikasi  dari  lahirnya  terbentuknya  negara  melalui  konstitusi  yang  berisi hak-hak  publik  yang  ditransformasi  menjadi  fungsi-fungsi  penyelenggaraan  negara adalah  dibentuknya  lembaga-lembaga  negara  yang  bertugas  menyelenggarakan fungsi-fungsi  yang  dibentuk.  Mengingat  setiap  fungsi  negara  merupakan  pekerjaan yang  besar,  maka  setiap  fungsi  dilaksanakan  oleh  lembaga-lembaga  yang  tersusun secara  organisatoris,  artinya  cara  kerja  negara  dalam  mengelola  kekuasaan  sama halnya dengan prinsip-prinsip kerja organisasi. 21
Ditinjau dari sifat kekuasaan berdasarkan sumbernya, maka kekuasaan negara diperoleh secara legal-rasional, artinya diperoleh dengan pemberian kepercayaan dari publik,  bukan dari sumber  tradisional  yang  feodal  atau  mengandalkan  kharisma. Kekuasaan  yang  telah  ditransformasikan  ke  dalam  institusi  negara  disebut  dengan kewenangan,  yaitu  kekuasaan  yang  diperoleh  berdasarkan  kontrak  sosial  dengan pemilik kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu publik. Inilah yang mendorong lahirnya prinsip structure  follows  functions, fungsi-fungsi  penyelenggaraan  negara  yang meniscayakan  dibentuknya  lembaga-lembaga  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan fungsi-fungsi tersebut.
Lembaga  negara atau political  institution atau staat  organen adalah  alat kelengkapan negara,  yaitu orang  atau  majelis  yang  terdiri  orang-orang  yang berdasarkan undang-undang dan  anggaran dasar  berwenang  mengemukakan  dan merealisasikan  kehendak  badan  hukum. 22 Organ  negara  yaitu  siapa  saja  yang menjalankan  suatu  fungsi  yang  ditentukan  oleh  suatu  tata-hukum.  Seorang  pejabat disebut  sebagai  organ  karena,  dan  bila,  dia  melakukan  fungsi  membuat  atau menerapkan hukum. 23 Menurut Kelsen, lembaga atau organ negara terbagi ke dalam dua bagian (luas dan sempit), meliputi:
– setiap  orang atau lembaga  dapat  disebut  sebagai  suatu  organ  negara  bila berfungsi menciptakan dan menjalankan norma sekaligus.
21 Organisasi  adalah  bantuan  bagi  manajemen.  Ia  mencakup  kegiatan-kegiatan  merancang satuan-satuan  organisasi  dan  pejabat-pejabat  yang  harus  melakukan  pekerjaan,  menentukan  fungsi- fungsi  mereka,  dan  merinci  hubungan-hubungan  yang  harus  ada di  antara  satuan-satuan  dan  orang- orang. Organisasi sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya adalah cara kerja menejemen. Sutarto, Dasar- dasar Organisasi, cet. 20 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 23.
22 Aria Herjon, Hukum lembaga-lembaga Negara, www.scribd.net. 23 Ibid.
– setiap  individu  dapat  dikatakan  sebagai  organ  negara  bila  secara  pribadi  ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-ciri organ negara dalam pengertian kedua ini meliputi:
• organ  negara  itu dipilih  atau  diangkat  untuk  menduduki  jabatan  atau fungsi tertentu;
• Fungsi  itu  dijalankan  sebagai  profesi  utama  atau  bahkan  secara    hukum bersifat eksklusif;
• Karena  fungsinya  itu,  ia  berhak  untuk  mendapatkan  imbalan  gaji  dari negara.
Dalam UUD  Republik Indonesia Tahun  1945,  organ-organ  yang  dimaksud, ada  yang  disebut  secara  eksplisit  namanya,  dan  ada  pula  yang  disebutkan  eksplisit hanya  fungsinya.  Ada  pula  lembaga  atau  organ  yang  disebut  bahwa  baik  namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya lembaga-lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (primary constitutional  organs),  dan  bersifat  penunjang/sekunder  (auxiliary  state organs).  Sedangkan  dari  segi  hirarkinya  lembaga  negara  itu dibedakan  kedalam  3 (tiga) lapis yaitu:
1. Organ  lapis  pertama  disebut  sebagai  lembaga  tinggi  negara,  dimana  nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945.
2. Organ  lapis  kedua  disebut  sebagai  lembaga  negara  saja,  dimana  dalam  lapis ini  ada  lembaga  yang  sumber  kewenangannya  dari UUD  dan  ada  pula undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang;
3. Organ  lapis  ketiga  merupakan  lembaga  daerah meskipun  dasar pembentukannya adalah UUD.
Secara  sosiologis,  kewenangan  (kekuasaan)  didistribusikan  oleh  konstitusi kepada  lembaga-lembaga  negara  sehingga  menciptakan  klasifikasi  dan  hierarkhi lembaga  dan  pejabat  publik.  Klasifikasi  lembaga-lembaga  didasarkan  pada    prinsip structure follows functions, yakni setiap lembaga negara dibentuk berdasarkan fungsi (urusan)  publik  yang  hendak  diselenggarakannya.  Dalam  istilah  hukum  tata  negara disebut  dengan  pembagian  kekuasaan.  Sedangkan  secara  hierarkhis,  masing-masing fungsi penyelenggararaan negara selain terklasifikasi juga tersusun secara hierarkhis menurut prinsip-prinsip administrasi negara.
Namun demikian, sejalan dengan distribusi kewenangan, sesungguhnya pada saat  yang  sama  telah  berlaku  “distribusi  potensi  korupsi”  menurut  klasifikasi  dan
hierarkhi organisasi masing-masing lembaga negara. Sesuai pernyataan Acton, maka dapat  juga  dirumuskan  suatu  prinsip  yang  negatif,  yaitu corruption  follows structures , “potensi” korupsi membayangi setiap struktur (lembaga) yang terbentuk. Jadi, konfigurasi lembaga negara dapat dikatakan sebagai konfigurasi potensi korupsi itu  sendiri,  karena  itu  untuk  memetakan  potensi  korupsi  cukup  dengan  mengikuti pemetaan  atau  konfigurasi  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  untuk  menjalankan fungsi-fungsi negara menurut klasifikasi dan hierarkhinya.

## c) Akuisisi Kewenangan untuk Suatu Jabatan Publik
Implikasi  dari  terbentuknya  organisasi  keniscayaan  pengisian  strukturnya oleh  manusia  juga  tetapi  dengan  kapasitas  sebagai  jabatan.  Bagaimana  proses  atau mekanisme  suatu  kewenangan  melekat  pada  manusia  sehingga  penyalahgunaan kewenangan  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  si  pemegang  kewenangan  adalah fokus bahasan dari akuisisi (pemerolehan) kewenangan.
Jabatan  ialah sekumpulan  pekerjaan  yang  berisi  tugas-tugas  yang  sama  atau berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  dan  yang  pelaksanaannya  meminta  kecakapan, pengetahuan,  keterampilan  dan  kemampuan  yang  juga  sama  meskipun tersebar  di berbagai tempat. 24 Sementara, “pejabat 25 ” adalah seseorang yang memegang jabatan dalam  sebuah  organisasi  atau  pemerintah  dan  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan kewenangan  (atributif  atau  delegatif). 26 Sedangkan  publik  artinya  orang  banyak (umum).  Menurut Niels  Mulder, publik  adalah  pihak  yang  menerima,  dan  karena pembangunan  ekonomi  adalah  tujuan  kebijakan  yang  paling  menonjol. Immanuel Kant, publik  bukan  lagi  para  pejabat  atau  institusi  politis,  melainkan  masyarakat warga  (civil  society)  yang  kritis  dan  berorientasi  pada  kepentingan  moral  universal umat manusia. 27
Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diberikan batasan istilah “pejabat negara”. Pasal
24 Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan, “Kamus Besar  Bahasa Indonesia” , Cetakan  II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
25 Kata “pejabat” sebagai kata benda telah tercatat sejak zaman Inggris Tengah, pertama kali terlihat pada 1314. Berasal dari Bahasa Perancis Lama official (abad ke-12), dari kata officialis dalam bahasa  Latin  (artinya  "petugas  untuk  hakim,  pejabat  publik"),  penggunaan  sebagai  kata  benda  dari kata  aslinya officialis ("atau  milik  tugas,  layanan,  atau  kantor")  dari officium ("kantor").  Arti "penanggung jawab pekerjaan atau tugas publik" pertama kali digunakan pada tahun 1555. Versi kata sifat-nya  pertama  kali  digunakan    dalam  bahasa  Inggris  pada  tahun  1533,  melalui  Perancis  Lama, oficial.
26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa...
27 Marhawni  Ria  Siombo,  Publik  adalah  masyarakat  umum  sebagai  anggota  dari  warga masyarakat  dalam  negara. http://celineshan.blogspot.com/2013/09/pengertian-publik-dan-public- good.html. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2014.
1  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  penyelenggara  negara  adalah  pejabat  negara  yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  penyelenggaraan  birokrasi  di  Indonesia,  salah  satu  hal  yang  telah menjadi  sistem  adalah  adanya  jabatan  politik  dan  jabatan  karir.  Meski  para  ahli menyatakan antara dua jabatan ini harus jelas garis demarkasinya, akan tetapi dalam praktik, kedua jenis jabatan ini saling berinteraksi secara sosiologis. Mau tidak mau ia  harus  diterima  sebagai  sistem.  Dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi, maka kedua jabatan ini harus dikenal karakteristiknya.
Jabatan  politik  erat  kaitannya  dengan  signifikansi  dari  suatu  jabatan  dalam pembuatan-pembuatan  kebijakan  atau  pembuatan  keputusan  yang  strategis. Tujuan kelompok  politik  ialah  untuk  memperoleh  kekuasaan  dalam  pengambilan keputusan. 28 Anggapan dasarnya adalah bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka  bisa  menyatukan  orang-orang  yang  mempunyai  pikiran  serupa  dan  bisa dikonsolidasikan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. 29
Sedangkan jabatan karir  ialah sekumpulan pekerjaan  yang berisi tugas-tugas yang  sama  atau  berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  dan  yang  pelaksanaan  suatu keputusan  yang  dirumuskan  oleh  lembaga  politik.  Jabatan  ini  disebut  juga  dengan jabatan birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS.
Jimly  Asshiddiqie 30 menyebut  pejabat  politik  sebagai  pejabat  negara  dan pejabat  karir  sebagai  pejabat  negeri.  Menurutnya, pejabat  negara  merupakan “political  appointee” sedangkan  pejabat  negeri  merupakan “administrative appointee” , artinya para pejabat negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang  bersifat  politik,  sedangkan  para  pejabat  negeri  dipilih  murni  karena  alasan administratif.  Semua  pejabat  yang  diangkat  karena  pertimbangan  politik (political appointment) haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan
28 Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2008), 404.
29 Ibid.
30 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 373.
yang  demikian  itulah  yang  biasa  disebut  sebagai  pejabat  negara  yang  dipilih  atau “elected official”.
Jabatan  karir  pada  dasarnya  diisi  oleh  pejabat  yang  direkrut  berdasarkan prinsip atau jalur meritokrasi, yaitu dasar keahlian dan bersifat impersonal sedangkan jabatan politik diisi oleh pejabat yang direkrut atau dipilih melalui prinsip atau jalur demokrasi.  Karena  itulah,  dalam  administrasi  publik  ada  upaya  memisahkan  antara proses  politik  dan  proses  birokrasi.  Kedua  proses  ini  memiliki  struktur  dan  kultur yang berbeda. 31
Menurut Jimly, ada 33 buah subjek organ negara yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, 28 di antara memiliki kewenangan atau kewenangan-kewenangan yang  bersifat  konstitusional  yang  ditentukan  oleh  UUD  1945,  baik  kewenangan substansial  (langsung  diatur  dalam  konstitusi)  ataupun  sifat  kewenangannya  yang konstitusional  seperti bank  sentral  yang sifatnya  menuurut  konstitusi  harus independen. Baik lembaga yang diatur langsung sifat konstitusionalnya atau sekedar disebut,  sama-sama  disebut  sebagai  lembaga  konstitusional  menurut  UUD  1945. Pengisian  jabatan-jabatan  ini  terjadi  melalui  mekanisme  politik  atau  mekanisme karir. 32
31 Struktur  yang  mengetengahkan  sebuah  susunan  dari  suatu  tatanan  dan  kultur  yang mengandung  nilai  (values),  sistem  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  para  pelakunya  yang  dapat mencerminkan perilaku dari sumberdaya manusianya.
32 Lembaga-lembaga  tersebut adalah Presiden (Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan Pasal 16 UUD 1945); Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, 6A, Pasal 7, 7A, 7B, 7C, Pasal 8, dan Pasal 9).; Dewan pertimbangan presiden (Pasal 16); Kementerian  Negara Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan  ayat  (4)  UUD  1945; Menteri  Luar  Negeri (pasal  8  ayat  (3),; Menteri  Dalam  Negeri pasal  8 ayat  (3),; Menteri  Pertahanan pasal  8  ayat  (3),;  Duta  (Pasal  13  ayat  (1),  (2),  dan  ayat  (3)).;  Konsul Pasal  13  ayat  (1)  UUD  1945.  ;  Pemerintahan Daerah  Provinsi  Pasal  18  dan  18A  UUD  1945.; Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.; DPRD Provinsi Pasal 18 ayat  (3)  UUD  1945.;  Pemerintahan  Daerah  Kabupten  Pasal  18  dan  18A;  Bupati/Kepala  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Pasal  18 ayat  (4)  UUD  1945  ;  DPRD  Kabupaten  Pasal  18  ayat  (3)  UUD  1945; Pemerintahan Daerah Kota Pasal 18 dan 18A UUD 1945. ; Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945.; DPRD  Kota Pasal  18  ayat  (3).; Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR) Pasal 2, 3, dan Pasal 8 ayat (2) dan (3); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pasal 22C dan Pasal 22D  UUD  1945; Dewan  Perwakilan  Daerah  Pasal  22E  ayat  (5); Komisi  pemilihan  umum  yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 23E, 23F, dan  Pasal  23G); Bank  sentral  yang  susunan,  kedudukan,  kewenangan,  tanggungjawab,  dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 23D); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23E, 23F, dan Pasal 23G; Mahkamah Agung (MA) Pasal 24 dan Pasal 24A; Mahkamah Konstitusi  (MK) Pasal  24  dan  Pasal  24C; Komisi  Yudisial  (KY) Pasal  24B  dan Pasal  24A  ayat  (3); Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) Pasal  30  ayat  (1),  (2),  (3),  dan  ayat  (5).,  dan Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Pasal  30 ayat  (1),  (2),  (4),  dan  ayat  (5);  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut,  dan Angkatan Udara Pasal 10. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa Pasal 18B ayat (1); Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (3); seperti  Kejaksaan  Agung  (Lihat  Rancangan  Perubahan  Keempat  UUD  1945,  Sekretariat  Jenderal MPR-RI,  2002);  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia, dan sebagainya; Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 32 Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, dari uraian panjang lebar tentang konsep kewenangan ini, dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  kewenangan  yang  menjadi  dasar  konseptual  bagi tindak  pidana  korupsi  adalah  konsep  yang  komprehensif  karena  dapat  dijelaskan anatominya  dengan  baik,  yaitu  melalui  tahap  konstruksi,  distribusi,  hingga akuisisinya oleh pejabat  publik melalui sistem. Karena itu sangat wajar jika konsep ini  dijadikan  dasar untuk  membentuk  tindak  pidana  korupsi  besera  ancaman hukumannya.

## 2. Implikasi Konsepsi Kukuman Berbasis Kewenangan Terhadap Sistem Hukuman dalam UU Tipikor

## a) Implikasi Terhadap Definisi Korupsi dalam UU Tipikor
Sejak  peraturan  perundang-undangan  yang  pertama tentang  tindak  pidana korupsi. Alih-alih memberikan definisi yang jelas tentang tindak pidana korupsi, UU Nomor  31  Tahun  1999  langsung  masuk  ke  substansi  yang  berisi  pasal-pasal  yang intinya  adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi beserta ancaman hukumannya  yang berbeda.
Definisi  tindak  pidana  korupsi  yang  digunakan  undang-undang  seharusnya mengacu  kepada  definisi  baku  yang  diajukan  oleh  para  ahli  dan  yang  dijadikan standar  baku  secara  universal  mengingat  korupsi  adalah  kejahatan  global. United Nations  f or  Development  Program  (UNDP)  mendefinisikan  korupsi  sebagai  “ the misuse  of  public  powers,  office  and  authority  for  private  gain  through  bribery, extortion,  influence  peddling,  nepotism  fraude,  speed  money,  or  embzellement ” 33 , "Penyalahgunaan  kekuasaan  publik, jabatan dan  wewenang  untuk  keuntungan pribadi dalam  bentuk penyuapan,  pemerasan,  menjajakan  pengaruh,  nepotisme fraude,  uang  pelicin,  atau  embzellement". Sementara  itu  World  Bank, mendefinisikan korupsi sebagai “ an abuse of entrusted power by politicians or civil servants  for  personal  gain ” 34 . Transparancy  Internastional  mendefinsiikan  korupsi dengan ” Dishonest  or  illegal  behaviour  especially  by  powerful  peoples  such  as government officials or police officers. 35
Jimly  Asshiddiqie, Lembaga-Lembaga  Negara, Organ  Konstitusional  Menurut  Uud  1945, http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc. Diakses  tanggal 18 Oktober 2014.
33 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Ed.1, cet. 1 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2005), 10.
34 Ibid.
35 http://www.ti.or.id/index.php/glossary/list/1/ALL. Diakses Tanggal 12 Maret 2014.
Dengan demikian, salah satu implikasi dari konsep kewenangan adalah pada definisi tindak pidana korupsi. Jika mengacu pada landasan konseptual tindak pidana korupsi,  maka  tindak  pidana  korupsi  dapat  dinyatakan  sebagai    penyalahgunaan kewenangan  yang  menyalahi  fungsi  jabatan  publik  dalam  bentuk-bentuk  yang ditetapkan  dalam  undang-undang  sieperti  menyuap  atau  menerima  suap,  memeras, menyerobot,  menerima  hadiah  (gratifikasi),  menggelapkan,  memalsu,  dan sebagainya.

## b) Implikasi Terhadap Unsur Subyek Hukum Tipikor
Sejak  Peraturan  Penguasa  Militer  pada  tahun  1957  sampai  UU  Nomor  31 Tahun 1999 pola penyebutan subyek hukum tidak berubah, yaitu “setiap orang” yang bermakna  orang  secara  umum  dan  “pegawai  negeri”  yang  merujuk  pada  aparatur atau  pejabat  publik.  UU  Nomor  31  Tahun  1999  menambahkan  subyek  hukum ko rporasi,  dan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  “menyumbang”  subyek  hukum penyelenggara negara.
Dari  kempat  kategori  subyek  hukum  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  orang secara  umum,  korporasi,  pegawai  negeri,  dan  penyelenggara  negara,  jika dihubungkan  dengan  sifat  utama perbuatan  korupsi  sebagai  penyalahgunaan kewenangan,  maka  sesungguhnya  yang  menjadi  subyek  hukum  utama  adalah penyelenggara  negara  dan  peawai  negeri,  sebab  pejabat  publik  inilah  yang menyelenggarakan  urusan  negara  secara  aktif,  adapun  subyek  hukum  “orang” dan “korporasi” keterlibatannya sangat bergantung kepada kedua subyek hukum jabatan tadi.
Sesuai dasar sifat korupsi sebagai kejahatan jabatan, maka korupsi hanya bisa dilakukan  dalam  penyelenggaraan  urusan-urusan  publik,  dan  urusan  publik selamanya  hanya diselengggarakan  oleh  pejabat  publik  dan  orang  yang  memiliki hubungan  kerja  dengan  penyelenggaraan  urusan  itu,  tetapi  pejabat  publik  adalah unsur  yang paling utama, karena dialah  yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk  menyelenggarakan  urusan  itu.  Jadi,  seharusnya  subyek  hukum  jabatan ditempatkan sebagai subyek hukum utama, sedangkan subyek hukum “orang” secara umum  jika  terlibat  sesungguhnya  sebagai  subyek  penyerta  karena  tidak  mungkin  ia menjadi  pelaku  utama  karena  tidak  ada  kekuasaan.  Penekanan  bahwa  pejabat  atau aparatur publik sebagai subyek hukum utama tindak pidana korupsi dipertegas oleh Konvensi  PBB  tentang  pemberantasan  tindak  korupsi  yang  telah  diratifikasi Indonesia.
Upaya menjadikan pejabat publik sebagai subyek hukum utama tindak pidana korupsi  juga  terdapat  dalam  beberapa  Rancangan  Undang-undang  Revisi  Tindak Pidana korupsi. RUU tahun 2010 mengajukan konsep subyek hukum pidana korupsi sebagai berikut:
Pasal 5 RUU Tipikor berbunyi:
Pejabat Publik yang menyalahgunakan fungsi atau kedudukannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berada dalam fungsinya secara melawan hukum, dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), rancangan Pasal 5 ini memang mempersempit  subyek  pelaku  tindak  pidana  korupsi  terbatas  hanya  Pejabat  Publik, tetapi  rancangan  ini  tidak  memasukkan  pelaku  dari  pihak  swasta  ataupun  korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga tidak dapat dijerat di kemudian hari. 36 Hal ini tentu tidak sejalan dengan realitas secara sosiologis karena adakalanya korupsi juga melibatkan masyarakat atau korporasi dengan berbagai bentuk modus operandi-nya. Seharusnya pejabat publik dijadikan sebagai subyek hukum utama, sementara orang secara umum atau korporasi sebagai subyek hukum penyerta (sekunder).
Dari  RUU  2010  tersebut  dapat  disinyalir  bahwa  ada  keresahan  publik terhadap  subtansi  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  yang  ada  yang  mengaburkan subyek  hukum  tindak  pidana  korupsi.  Keresahan  inilah  sesungguhnya  efek  atau dampak  psikologis  yang  ditimbulkan  oleh  substansi  sebuah  undang-undang  yang bertentangan dengan opini dan perasaan publik, jika tidak ada masalah dengan kedua pasal  itu,  niscaya  upaya  revisi  tidak  akan  mengemuka.    Secara  logika,  jika  subyek hukum  korupsi  langsung  menyebut  pejabat  publik  maka  barulah  cocok  pasal  yang menyatakan  jika  ada  pihak  lain  yang  terlibat  seperti  subyek  hukum  orang  atau korporasi,  maka  akan  dihukum  sebagaimana  ancaman  hukuman  untuk  si  pejabat publik. 37 Demikian juga, jika langsung menyebut pejabat publik, maka barulah cocok pasal  tentang  persobaan  atau  pasal  tentang  permufakatan  jahat  untuk    melakukan korupsi.
36 Indonesian  Corruption  Watch  (ICW), Studi  atas  Unsur  Merugikan  Keuangan  Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Bahan Presentasi Hasil Penelitian, Juli -November 2014.
37 Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UUPTK Nomor 20 Tahun 2001.
Jadi,  implikasi  konsep  kewenangan  atas  unsur  subyek  hukum  tindak  pidana korupsi adalah menegaskan bahwa subyek hukum utama dalam hal terjadinya tindak pidana  korupsi  adalah  pejabat  publik  karena  dialah  yang  memegang  kewenangan dalam  penyelenggaraan  urusan  publik.  Subyek  hukum  yang  lain  “orang”  atau “korporasi” dapat saja terlibat korupsi namun tetap dalam kaitan nya dengan seorang pejabat  publik.  Jika  si  pejabat  publik  tidak  bersedia  melakukan  korupsi,  maka korupsi tidak akan pernah terjadi.

## c) Implikasi Terhadap Unsur Perbuatan Pidana Korupsi
Implikasi  selanjutnya  dari  konstruksi  hukum  tindak  pidana  korupsi  adalah terhadap  unsur  perbuatan  tindak  pidana  korupsi.  UU  Tipikor  yang  berlaku  saat  ini sebagaimana  dinyatakan  di  atas,  tidak  memberikan  definisi  tindak  pidana  korupsi, hal  ini  tentu  saja  menyebabkan  tidak  jelasnya  apa  sesungguhnya  unsur  perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi.
Dengan  mengacu  pada  konsep  penyalahgunaan  kewenangan,  maka  unsur perbuatan dalam tindak pidana korupsi hanya satu, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Akan tetapi karena kewenangan adalah sesuatu yang abstrak, maka ia hanya bisa dibuktikan lewat salah satu dari bentuk-bentuk yang ada dalam  UU  Tipikor,  seperti  penyuapan,  pemalsuan,  pemerasan,  dan  lain-lain. Analoginya  dalam  hukum  Islam  adalah  meminum  khamar.  Khamar  adalah  sifat memabukkan  yang  abstrak  yang  hanya  bisa  ditemukan  dalam  jenis-jenis  minuman yang memabukkan.
Sesungguhnya  dengan  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  subyek hukum  jabatan,  maka  dengan  sendirinya  tindak  pidana  telah  terjadi  tanpa  harus membuktikan kerugian negara. Dalam praktik, kerugian negara sulit dibuktikan dan gara-gara  unsur  ini  muncul  istilah  pengembalian  kerugian  negara.  Celakanya, menurut  ICW  ada  kasus  di  SP3-kan  karena  tersangka  mengembalikan  kerugian negara. Ada juga kasus yang tertunda prosesnya karena harus menunggu hasil audit terlebih  dahulu 38 , tentu  saja  ini  secara  tidak  langsung  bertentangan  dengan  sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil.
Menurut  Andi  Hamzah,  inti  delik  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian negara sudah tidak relevan lagi menjadi unsur tindak pidana korupsi, hal ini dinyatakannya sebagai berikut:
“Sebenarnya,  bagian  inti  delik  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian negara  sudah  tidak  relevan,  karena  UNCAC  menegaskan  bahwa  “kerugian negara  bukan  unsur  korupsi”;  yang  penting  ialah  ada  perbuatan,  perbuat an  itu melawan  hukum  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi.........Sangatlah  keliru  praktek  sekarang  baik  oleh  KPK  maupun kejaksaan  yang  mulai  mencari  kerugian  keuangan  negara  sebagai  bagian  inti delik  terpenting....inti  dari  perbuatan  korupsi  adalah  pada  sifat  melawan  hukum yang  oleh  pakar  hukum  pidana,  meski  melawan  hukum  ini  memiliki  beberapa arti, namun bermuara pada satu arti, yaitu “tidak mempunyai hak (hij heeft geen eigen recht)”......Menurut UNCAC kerugian negara bukan unsur korupsi, artinya swasta  juga  dapat  menderita  kerugian  akibat  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan pejabat  publik...misalnya  dalam  hal  pemenangan  tender,  dengan  kewenangan yang  dimiliknya,  pejabat  publik  dapat  memenangkan  salah  satu  peserta  tender yang di kehendakinya”. 39
Dengan  demikian,  konsep  kewenangan  akan  memperjelas  unsur  perbuatan pidana  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  dalam  UU  Tipikor  sekarang  terkesan banyak  dan  berdiri  sendiri  dengan  ancaman  sanksi  yang  tersendiri  pula.  Hal  ini semakin  menguatkan  kesan  bahwa  UU  Tipikor  tidak  dibangun  di  atas  landasan konseptual  yang  kuat.    Penegasan  unsur  perbuatan  pidana  ini  sangat  penting  untuk menghindari  bervariasinya  hukuman  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  wujud penyalahgunaan  kekuasaan  itu,  padahal  jenis-jenis  itu  adalah  sekedar  pintu  masuk untuk  membuktikan  adanya  penyalahgunaan  kewenangan,  jika  salah  satu  dari perbuatan  itu  terbukti  maka  terbuktilah  penyalahgunaan  kewenangannya,  dengan terbuktinya  penyalahgunaan  kewenangannya,  maka  seseorang  yang  terlibat  korupsi sudah dapat menerima hukuman.
d) Implikasi  Terhadap  Sistem  Hukuman  Terhadap  Tindak  Pidana

## Korupsi
Sesuai  dengan  tujuan  kajian  ini  untuk  membangun  sistem  hukuman  yang relevan,  maka  relevansi  yang  dimaksud  adalah  relevan  dengan  karakteristik perbuatan  pidananya  serta  relevan  dengan  subyek  hukum  yang  melakukan  tindak pidana  tersebut.  Baik  perbuatan  pidana,  subyek  hukum,  serta  ancaman  hukuman untuk  tindak  pidana  korupsi  semuanya  dibangun  berdasarkan  konsep  kewenangan yang  merupakan  unsur  pokok  dari  definisi  tindak  pidana  korupsi  yang  dirumuskan oleh  baik  para  pakar  maupun  organisasi  nasional  dan  internasional  yang  memiliki concern dengan masalah korupsi.
39 Andi  Hamzah, Perundang-Undangan  Pidana  Tersendiri  (Nonkodifikasi), cet. 1 (Jakarta: Sofmedia, 2014), 137.
Unsur subyek hukum dan unsur perbuatan sangat menentukan jenis hukuman tindak pidana korupsi. Penekanan bahwa subyek hukum adalah pejabat atau aparatur publik menyebabkan hukuman  yang perlu dikonstruksi untuk tindak pidana korupsi adalah  hukuman  yang  berkaitan  dengan  kewenangannya  itu  sendiri,  apakah pemecatan  secara  otomatis,  sebab  secara  moral  tidak mungkin  memegang  jabatan kembali.  Selanjutnya  konstruksi  ini  dapat  dikembangkan  untuk  menutup  saluran- saluran yang memungkinkan pelaku korupsi terlibat kembali dalam penyelenggaraan urusan  publik.  Dalam  hal  ini  peradilan  non-formal  seperti  peradilan  kode etik  dan peradilan  adat  dapat  memberikan  konstribusi.  Peradilan  kode  etik  dapat  dilakukan oleh organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga adat, dan sebagainya.
Selain itu, dengan berpegang pada konsep penyalahgunaan kewenangan, akan terwujud  sistem hukuman  yang  satu  dan  tidak  terjebak  pada  jenis-jenis  korupsi sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UU  Tipikor  saat  ini.  Karena  korupsi  adalah penyalahgunaan  wewenang,  maka  hukumannya  bisa  berbentuk  paket  yang disesuaikan  dengan  hierarkhi  jabatan  pelakunya  dalam organisasi  pemerintahan. Inilah makna kepastian hukum dalam penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi. Tugas hakim nantinya bukan membentuk hukuman seperti saat ini, tetapi betul-betul sebagai pemeriksa atas ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan.

## C.  Penutup
Dengan  demikian,  konstruksi  hukuman  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan konsep  kewenangan  menurut  perspektif  fiqh  progresif  akan  mendorong  perubahan paradigma dalam sistem hukuman tindak pidana korupsi:
1. Dari Hukuman yang Subyektif ke Hukuman yang Obyektif
Subyektifitas yang dimaksud disini adalah subyektifitas penegak hukum sejak penyidik,  penuntut,  hinggga  pemeriksaan  kasus  korupsi.  Dengan  pembakuan  jenis hukuman  tanpa  alternatif  bahkan  hukuman  kumulatif,  maka  akan  menutup penyalahgunaan  kewenangan  oleh  lembaga  penegak  hukum  sebagaimana  yang terjadi saat ini. Akan terwujud hukuman yang obyektif karena yang perlu dibuktikan bukan  kerugian  negara,  tetapi  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  kewenangan. Hukuman  dibentuk  berdasarkan  status  sosial  (jabatan)  yang  dengan  mudah  dapat diketahui  dalam  sistem  administrasi  saat  ini.  Level  pangkat  dan  jabatan  yang  sama memiliki  tanggung  jawab  yang  sama.  Hal  ini  akan  mencegah  terjadinya  variasi hukuman  terhadap  pelaku  dengan  status  yang  sama  tetapi  dihukum  dengan
perbedaan  yang  sangat  berbeda.  Contoh  kasus 40 yang  dikemukakan  oleh  peneliti Indonesian  Corruption  Watch,  Tama  S.  Langkun,  telah  cukup  untuk  memberikan gambaran  bahwa  begitu  terang-terangannya  hakim  membedakan  hukumannya  pada kasus  yang  sama  dengan  kedudukan  pelaku  yang  sama;  padahal  dengan  doktrin yurisprudensi  saja  sebetulnya  kasus  hukuman  ini  tidak  akan  bermasalah,  cukup menjadikan  hukuman  yang  terlebih  dahulu  menjadi  rujukan  atas  hukuman  yang setelahnya.
2. Dari Hukuman Kuantitatif ke Hukuman Kualitatif
Formula  hukuman  yang  ada  dalam  UU  Tipikor  saat  ini  dibuat  berdasarkan ukuran kuantitatif yang ketat, yaitu hukuman maksimal dan hukuman minimal yang sulit  dicari  dasar  pertimbangannya.  Dengan  konsep  kewenangan  akan  menggeser paradigma  kuantitatif  yang  kerap menjadi  ajang  transaksional  di  kalangan  penegak hukum. Dengan pola ini, paket hukuman kualitatif yang langsung menyebutkan jenis untuk  semua  bentuk  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  tingkatan  jabatan  dan pangkat  dari  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Hakikatnya  dalam  pola  kualitatif  ini, “hukuman  mati”  diberlakukan,  tetapi  kematian  secara  sosial  dan  mental.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  logis  dari  apa  yang  dilakukannya  pada  publik.  Hukuman publik  bukan  hukuman  yang  bersifat  deraan  fisik,  tetapi  deraan  mental.  Hukuman larangan  menshalatkan  jenazah  koruptor 41 atau  membuat  kebun  koruptor  adalah hukuman  mental.  “Kekuatan  yang  besar  melahirkan  tanggung  jawab  yang  besar” adalah  ungkapan  bijak  yang  kerap  kita  dengar  di  film-film  klasik  tentang  dunia persilatan  yang  menggambarkan  orang  yang  memiliki  kemampuan  ilmu kanuragan yang tinggi memiliki tanggung jawab yang tingi pula.
3. Dari hukuman ta’zir ke hukuman hudud
Hal  yang  paling  fundamental  yang  akan  merubah  sistem  hukuman  terhadap tindak  pidana  korupsi  adalah  karena  dengan  konsep  penyalahgunaan  kewenangan akan  dapat  diketahui  dengan  pasti  tingkatan  jabatan,  urusan  publik  yang diselnggarakannnya,  serta  mudharat  yang  ditimbulkannya,  maka  untuk  subyek hukum  dalam  level  jabatan  atau  pangkat  tertentu  harus  dikenakan  hukuman hudud, khususnya  untuk  jabatan-jabatan  yang  dibentuk  dengan  dasar  hukum  Undang-
40 Kasus dua  kepala dinas  kehutanan  yang  sama-sama kepala dinas dalam  kasus  yang sama tetapi  dihukum  dengan  perbedaan  hukuman  yang  sangat  mencolok,  yang  satu  dihukum  2,5  tahun perjara  dan  yang  lain  dihukum  dengan  5  tahun  penjara.  Tama  S.  Langkun  dalam  Forum  Indonesia, MetroTV, 02 Oktober 2014, Pukul 20.00 WIB.
41 Hukuman yang diusulkan oleh Nahdhatul Ulama terhadap pelaku korupsi.
Undang  Dasar.  Sesuai  dengan  pembahasan  yang  lalu  bahwa  korupsi  adalah pengkhianatan  konstitusi,  maka  untuk  jabatan-jabatan  yang  dibentuk  berdasarkan konstitusi  telah  layak  dijatuhi  dengan  hudud.  Sebab  korupsiu  sama  dengan  bughat, yaitu  kejahatan  yang  ingin  menghancurkan  negara  secara  fisik,  bedanya  korupsi adalah penghancuran negara secara sistematis melalui sistemnya.
4. Dari peradilan tunggal ke peradilan berlapis (multiple litigation)
Paradigma hukuman sebagaimana yang diharapkan di atas akan bisa terwujud jika  dilakukan  melalui  sistem  peradilan  berlapis  sebagai  sistem  yang  mengadopsi ide- ide  pluralisme,  diversifikasi  hukum,  serta  konsep  “ the  living  law ”.  Sistem peradilan  yang dimaksud  adalah  sistem  peradilan  berlapis  (multiple  justice  system) sebagai  kontra  terhadap  sistem  peradilan  tunggal  yang  diterapkan  saat  ini.  Sebagai kejahatan  yang  diklaim  sebagai extraordinary  crime (kejahatan  yang  luar  biasa), maka tindak pidana korupsi juga harus dihadapi  dengan  cara-cara  yang tidak biasa, termasuk  dalam  sistem  peradilannya.  Modal  sosial  untuk  ini  telah  banyak  dimiliki karena  semua  aspek  kehidupan  di  Indonesia  diikat  oleh  nilai-nilai  sosial.  Hukuman formal  melalui  lembaga  peradilan  dianggap  tidak  memiliki  efek  jera  yang fundamental  bagi  pelaku  korupsi  yang  telah  terpidana  atau  pelaku-pelaku  korupsi yang belum berstatus sebagai terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al- Yasa”. Metode  Istishlahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam Ushul Fiqh, Cet. 1. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
Ahmad,  Zainal  Abidin. Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazali, Cet.
1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Andi  Hamzah. Perundang-undanan  Pidana  Tersendiri  (Nonkodifikasi), Cet.  1. Jakarta: Sofmedia, 2014.
Asshiddiqie, Jimly. Lembaga-Lembaga  Negara, Organ  Konstitusional  Menurut UUD 1945,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN- ORGAN_KONSTITUSI.doc . Diakses tanggal 18 Oktober 2014.
_______, “Perihal Undang - Undang” , Cet. 1. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
Auda,  Jasser. Maqasid  al- Syari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law . London- Washington: Internattional Institute of Islamic Thought, 2007. Budiardjo,Miriam. Dasar·Dasar 1lmu Polilik, Cet. Ke-19. Jakarta: Gramedia, 1989.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia” , Cetakan II. Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
Fauzan, Uzair. & Prasetyo, Heru Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Negara, Cet.  1. Pustaka  Pelajar: Yogyakarta,  2006.  Terjemahan  dari  John  Rawls, A  Theory  of  Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997.
Fazlur-Rahman, Islam  dan  Modernitas:  Tentang  Transformasi  Intelektual, Terjemahan Ahsin Muhammad, Cet. 1. Bandung: Pustaka, 1985.
Gurvitch,  Georges. Sosiologi  Hukum,  Terjemahan  Sumantri  Mertodipuro,  Cet.  2. Jakarta: Bhatara, 1963.
Hamzah,  Andi. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Ed.1, Cet. 1, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2005), hlm. 10.
Herjon, Aria. Hukum lembaga-lembaga Negara, www.scribd.net.
Http://www.ti.or.id/index.php/glossary/list/1/ALL . Diakses Tanggal 12 Maret 2014.
Ibn Khaldun. Abd. Al-Rahman. Muqaddimah Ibn Khaldun, t.tp: Dar al-Fikr, t. th.
Indonesian Corruption  Watch, Press Release, Jakarta, 10 Januari 2014.
_______, Studi  atas  Unsur  Merugikan  Keuangan  Negara  dalam  Delik  Tindak Pidana Korupsi, Bahan Presentasi Hasil Penelitian, Juli -November 2014.
Rahman, Fazlur. Tema Pokok Al- Qur’an , Cet. 2. Bandung: Pustaka, 1996.
Shadily, Hassan Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, Cet. Ke-7. Jakarta:  Pustaka Sarjana, 1980.
Siagian, Sondang P. Teori Motivasi dan Aplikasinya, Jakarta:Rineka Cipta, 1995.
Siombo, Marhawni Ria. Publik adalah masyarakat umum sebagai anggota dari warga masyarakat
dalam
negara.
http://celineshan.blogspot.com/2013/09/pengertian-publik-dan-public- good.html . Diakses pada tanggal 18 Oktober 2014.
Strong,  C.F. Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Kajian  tentang  Sejarah  dan Bentuk  Konstitusi-Konstitusi  Dunia, Terjemahan  SPA  Teamork, Cet.1. Bandung: Nuansa-Nusamedia, 2004.
Sutarto, Dasar-dasar  Organisasi,  Cet.  20,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2002.
Tanya,  Bernard  L.,    Simanjuntak,  Yoan    N.  dan  Hage,  Markus  Y. Teori  Hukum: Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,    Cet.  3. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Utrecht,  E. dan Djindang, Moh. Saleh. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke- 10. Jakarta: Ichtiar Baru-Sinar Harapan, 1983.