## STUDI KOMPARASI ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL
Imaniar Mahmuda Umi Karimatul Azizah STIS Miftahul Ulum Lumajang
Imaniar87@gmail.com

## Abstract
Insurance  is  a  company  that  provides  protection  against  the  insured  in  the  event  of  a risk  in  the  future.  This  insurance  problem  raises  differences  of  opinion  among  Islamic  jurists. Some of them allow it, some of it is forbidden and some are also prohibited in one practice but allow  in  other  practices.  Muslims  are  faced  with  two  choices.  Conventional  insurance  and Islamic  insurance  both  have  different  origins  and  systems.  Which  one  should  they  choose  so they are not trapped in misunderstanding of opinion and able to live bermuamalah according to Islamic law. Based on these thoughts, this article takes a basic study of ‘Comparative Study of Sharia  Insurance  with  Conventional  Insurance’  With  the  subject  matter  1)  Insurance  law according  to  Islam.  2)  The  difference  between  conventional  insurance  and  Islamic  insurance. The discussion of this article concludes that experts in Islamic law disagree. They are divided into  four  groups.  The  first  group  forbids  insurance,  second  justifies  insurance  without exception,  third,  prohibiting  insurance  that  is  commercial  or  solely  for  business  and  allow social,  all  four  legal  subhat  because  there  is  no  explicit  argument  forbidding  and  allowing insurance.
Keywords : Insurance, Law, Difference A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  zaman  yang  semakin maju,  arus  globalisasi  yang  terus  melesat.
Banyak  peralihan  moral  dan  sikap  yang terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.
Begitupun dalam hal muamalah. Kebutuhan  yang  tidak  terbatas  sedangkan sumber daya terbatas menyebabkan
terjadinya  masalah-masalah  baru  yang harus  diketahui  hukumnya  dalam  agama Islam.  Salah  satu  masalah  baru  itu  adalah asuransi.
Masalah  asuransi  ini  menimbulkan perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ahli hukum Islam. Sebagian ada yang
membolehkan, sebagian ada yang
mengharamkan dan sebagian juga ada yang melarang  dalam  suatu  praktek  akan  tetapi membolehkan  pada  praktek  yang  lain. Semua  ini  membuat  kebimbangan  di tengah-tengah masyarakat. Indonesia sebagai  Negara  mayoritas  pemeluk  agama Islam, sangat membutuhkan kejelasan dari hukumasuransi tersebut.
Asuransi  merupakan  suatu  perusahaan yang  memberikan  perlindungan  terhadap tertanggung  apabila  terjadi  risiko  di kemudian  hari.  Apabila  risiko  tersebut benar-benar terjadi maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi.
Di Indonesia asuransi mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat.  Banyak
perusahaan  asuransi  yang  berlomba-lomba menawarkan  produknya.  Bahkan  dewasa ini  telah  lahir  asuransi  syariah.  Asuransi konvensional dan asuransi syariah keduanya  memiliki  asal  usul  dan  sistem yang  berbeda.  Umat    Islam  dihadapkan pada dua pilihan. Mana yang harus mereka pilih  agar  mereka  tidak  terjebak  pada kesalahpahaman  pendapat  dan  mampu hidup  bermuamalah  sesuai  dengan  syariat Islam.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pokok permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan ini adalah:
1. Bagaimana  hukum  asuransi  menurut Islam?
2. Bagaimana  perbedaan  antara  asuransi konvensional dengan asuransi syariah?
Sumber  utama  dalam  tulisan  ini  adalah buku-buku yang membahas tentang asuransi  seperti  Hukum  Ekonomi  Syariah,
Hukum Bisnis Syariah, Fiqh Muamalah dan lain-lainnya.Dan juga beberapa yang memuat tentang asuransi sebagai pembanding.

## B. KAJIAN ASURANSI
1. Pengertian Asuransi
Kata  asuransi  berasal  dari  bahasa
Belanda Assurantie ,  dalam  hukum  Belanda
disebut Verzekering yang artinya
pertanggungan. 1 Istilah  ini  kemudian
1 KH.  Ali  Yafie, Asuransi  dalam  Pandangan  Syariat Islam, Menggapai  Fiqh  Sosial,  (Bandung:  Mizan, 1994), hal. 205
berkembang  menjadi  “ assuradeur ”  yang berarti  penanggung  dan  tertanggung disebut  “ geassureerde ”. 2 Menurut  C.  Arthur
Williams  Jr,  asuransi  adalah  perlindungan terhadap  risiko  finansial  oleh  penanggung terhadap tertanggung. 3
Secara  baku  definisi  asuransi  di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang- undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. 4 Asuransi  adalah  perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung  mengikatkan  diri  terhadap tertanggung,  dengan  menerima  premi asuransi,  untuk  memberikan  penggantian kepada  tertanggung  karena  kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  peruntungan yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita  tertanggung  yang  timbul  dari suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti  atau untuk  memberikan  satu  pembayaran  yang didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum  Dagang  (KUHD)  Pasal  246,  yang dimaksud dengan asuransi atau
pertanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada
2 Abdullah  Amrin, Asuransi  Syariah,  Keberadaan  dan Kelebihannya  di  Tengah  Asuransi  Konvensional, (Jakarta;  PT  Alex  Media  Komputindo,  2006),  hal.
2
3 C  Arthur  Williams  Jr, Risk  Management  and Insurance, (London:  MC  Crow  Hill  Book Company, 1987), Cet. V, hal. 215
4 Dewan Asuransi Indonesia, UU RI No. 2 Tahun 1992 dan  Peraturan  Pelaksanaannya  Tentang  Usaha Perasuransian , Edisi 2003, DAI, hal. 23
pihak  yang  dijamin  untuk  menerima sejumlah  uang  premi  sebagai  pengganti kerugian  yang  mungkin  akan  diderita  oleh yang  dijamin,  karena  akibat  dari  suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. 5
Menurut  paham  ekonomi,  Asuransi merupakan  suatu  lembaga  keuangan karena  melalui  asuransi  dapat  dihimpun dana  besar,  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang
berpartisipasi  dalam  bisnis  asuransi,  serta
asuransi bertujuan
memberikan perlindungan  atau  proteksi  atas  kerugian keuangan  ( financial  loss ),  yang  ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya ( fortuitious event ). 6
Sedangkan  dalam  konsep  asuransi syariah,  asuransi  disebut  dengan takaful,
ta’min, dan Islamic insurance.Takaful
mempunyai  arti  saling  menanggung  antar- umat  manusia  sebagai  makhluk  social.
Ta’min berasal  dari  kata  “ amanah ”  yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan,  rasa  aman,  serta  bebas  dari rasa  takut.  Adapun Islamic  insurance
mengandung  makna  “ pertanggungan ”  atau
“ saling  menanggung ”.  Istilah takaful pertama kali  digunakan  oleh  Daar  al  Mal  al  Islami,
5 AM.  Hasan  Ali, Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum Islam,  Suatu  Tinjauan  Analisis,  Historis,  Teoretis & Praktis, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.59
6 Hari Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi  dan  Ilustrasi, (Yogyakarta:  Ekonisia, 2003), hal. 36
perusahaan  asuransi  Islam  yang  berpusat di Genewa 1983.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah, ta’min adalah perjanjian antara dua pihak  atau  lebih,  yang  pihak  penanggung mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi ta’min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga  yang  mungkin  akan  diderita tertanggung  yang  timbul  dari  peristiwa yang tidak pantas. 7
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman Umum  Asuransi  Sariah  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  asuransi  syariah ( ta’min,  takaful  atau  tadhamun )  adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong-menolong diantara  sejumlah  orang/pihak  melalui investasi  dalam  bentuk  asset  dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko tertentu  melalui  akad  ( perikatan )  yang sesuai  dengan  syariah.  Adapun  akad ( perikatan )  yang  syariah  adalah  akad  yang tidak  mengandung gharar (penipuan), maysir
(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap),  barang haram, dan maksiat.
Melihat  kepada  pengertian  asuransi tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  antara
7 Pasal 20 ayat 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
asuransi konvensional dan syariah mempunyai  persamaan  dan  perbedaan.
Persamaannya  adalah  sama-sama  saling menanggung  risiko  di  antara  sesama manusia  sehingga  di    antara  satu  dan lainnya  menjadi  penanggung  atas  risiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi takaful , ( syariah ) tanggung- menanggung  risiko  dilakukan  atas  dasar tolong-menolong  dalam  kebaikan  dengan cara  masing-masing  mengeluarkan  dana yang  ditujukan  untuk  menanggung  risiko tersebut.  Kedudukan  perusahaan  asuransi syariah  hanya  bertindak  sebagai  fasilitator saling  menanggung  di  antara  para  peserta asuransi. Sedangkan pada asuransi
konvensional  menjadi  saling  menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.
Dasar operasional asuransi
konvensional  berorientasi  pada  sistem ekonomi kapitalis yang pada intinya hanya
untuk mengumpulkan modal demi kepentingan pribadi atau golongan
tertentu,  dan  sama  sekali  tidak  ada pengembangan ekonomi yang lebih komprehensif.  Berbeda  dengan  asuransi syariah,  asuransi  syariah  lebih  banyak bernuansa sosial daripada nuansa ekonomi
( profil  oriented ),  tolong  menolong  adalah dasar  utama  dari  opesional  asuransi syariah.  Karena  praktik  asuransi  syariah yang dikelola oleh perusahaan berorientasi kepada  profit,  maka  perusahaan  harus menggabungkan  dua  visi  yang  berbeda
yaitu visi sosial ( social vision ) yang menjadi landasan utama ( eminent ) dan misi ekonomi
( economie  vision )  yang  merupakan  landasan periferal. 8
Asuransi adalah suatu bisnis yang unik. Karena  dalam  asuransi  terdapat  berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial  dan  matematik.  Jika  dilihat  dari aspek  ekonomi,  asuransi  merupakan  cara untuk  mengurangi  risiko  dengan  jalan memindahkan  ketidakpastian  kepada  hal yang  bersifat  finansial.  Dilihat  dari  aspek hukum,  asuransi  merupakan  kontrak pertanggungan  risiko  antara  tertanggung dengan penanggung. Sedangkan dari aspek bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan  yang  usaha  utamanya  adalah menerima  atau  menjual  jasa,  pemindahan risiko  dari  pihak  lain,  dan  mendapatkan keuntungan dengan berbagai risiko ( sharing of  risk )  di  antara  para  nasabahnya.
Sedangkan  jika  dilihat  dari  segi  sosial, asuransi  merupakan  organisasi  sosial  yang menerima pemindahan risiko dan
mengumpukan dana dari setiap
anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin  terjadi  pada  diri  masing-masing anggota.
Dari  berbagai  pendapat  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  di  dalam  asuransi
8 Prof.  Dr.  Drs.  H.  Abdul  Manan,  “ Hukum  Ekonomi Syariah” Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet.
3, hal. 239
terdapat dua pihak, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung.

## 2. Pendapat  Para  Ahli  Hukum  Islam tentang Asuransi
Para  ahli  hukum  Islam  berbeda pendapat  tentang  asuransi,  baik  itu asuransi  jiwa  maupun  asuransi  kerugian.
Permasalahan  perbedaan  pendapat  ini dapat  dimaklumi  karena  asuransi  ini
termasuk dalam bidang ijtihad. Permasalahan asuransi initidak disebutkan
dengan  jelas  dalam  al-Quran  maupun
dalam al-Hadis. Para ahli hukum
berpendapat  hanya  berkisar  pada  hukum asuransi  itu  sendiri,  apakah  asuransi  itu halal atau haram. Pendapat yang
dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  Islam tersebut  berkisar  pada  kebolehan  semua bentuk  asuransi,  ada  juga  pendapat  yang
membolehkan asuransi sosial dan
mengharamkan asuransi dalambentuk
komersial,  di  samping  semua  itu  ada pendapat  yang  mengharamkan  semua
bentuk asuransi.
Abdul  Manan 9 mengemukakan  secara garis  besar  ada  4  macam  pendapat  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  Islam terkait dengan asuransi, sebagai berikut:
a. Asuransi  haram  hukumnya  dalam segala bentuk dan cara
operasionalnya.
Pandangan ini didukung oleh beberapa
pakar  hukum  Islam,  antara  lain
9 Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, hal. 240
Yusuf  al-Qardawi,  Sayyid  Sabiq, Abdullah  al-Qalili  dan  Muhammad
Bakhit al-Muth’i. menurut
pandangan  klompok  ini,  asuransi diharamkan  karena  beberapa  alas an, yaitu:
1. Asuransi  mengandung  unsur perjudian  yang  dilarang  dalam syariat agama Islam
2. Asuransi  mengandung  unsur ketidakpastian
3. Asuransi  mengandung  unsur riba  dan  itu  jelas-jelas  dilarang dalam syariat agama Islam
4. Asuransi  mengandung  unsur eksploitasi yang bersifat menekan para pesertanya
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak
secara tunai ( aqad Sharft )
6. Asuransi objek bisninya
digantungkan  pada  hidup  dan mati  seseorang,  dan  semua  itu berarti mendahukui takdir
Tuhan.
b. Asuransi  hukumnya  halal  atau diperbolehkan secara mutlak dalam syariat Islam.
Pandangan  ini  dikemukakan  oleh
Abdurahman  Isa,  Mustafa  Ahmad Zarqa,  Abdul  Wahab  Khallaf,
Muhammad  Yusuf  Musa,  dan Muhammad  Nejatullah  Siddiqie.
Alasan kelompok ini adalah sebagai berikut:
1. Tidak  ada  ketetapan nash baik al-Quran maupun al-Hadis yang
melarang praktik perasuransian 2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan  dan  kerelaan  dari kedua belah pihak 3. Kemaslahatan dari usaha asuransi  lebih  besar  daripada mudaratnya. Artinya saling menguntungkan  kedua  belah
pihak.
4. Asuransi mengandung
kepentingan  umum,  sebab  uang
premi  yang  terkumpul  dapat diinvestasikan  untuk  proyek- proyek  yang  produktif  dan pembangunan. Dengan kata lain
keuntungan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya. 5. Asuransi termasuk akad
mudharabah antara  pemegang
polis dan perusahaan asuransi
6. Asuransi  termasuk  kategori koperasi  ( syirkah  taawuniyah ),
yaitu  usaha  bersama  yang
didasarkan pada prinsip tolong- menolong
7. Asuransi  dianalogikan  dengan dana pension atau dana Taspen Masyfuq Zuhdi cenderung kepada  pendapat  yang  kedua  ini dengan menambahkan alasan-
alasan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan kaidah
hukum Islam;
اھميرحت ىلع ليلدلا لدي ىتح ةحابلإا دوقعلا ىف لصلأا
“Pada  prinsipnya  pada  semua akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”.
2. Sesuai dengan tujuan pokok Islam  yaitu  untuk  menarik
atau  mencari  kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan
ةدسفملا عفدو ةحلصملا بلج
3. Sesuai
dengan kaidah
hukum Islam
امھفخأ لضف ناررض ضراعت اذإ
“Jika  ada  dua  risiko  yang berhadapan (berat dan ringan),  maka  didahulukan bahaya yang lebih ringan”.
4. Asuransi tidak sama dengan perjudian  karena  asuransi bertujuan mengurangi risiko dan  bersifat  sosial  serta membawa  maslahat  bagi keluarga,  sedangkan  judi justru  menciptakan  risiko, tidak  bersifat  sosial  dan mendatangkan  petaka  bagi
pelaku dan anggota
keluarganya
5. Sesuai  dengan  asas  dan prinsip  hukum  Islam  yaitu
meniadakan kesempitan dan kesukaran serta berusaha mewujudkan
hidup  berdampingan  dan bergotong royong. 10
c. Asuransi  hukumnya  boleh/halal
apabila bersifat sosial (saling tolong menolong)  dan  sebagai  aktifitas alami  yang  perlu  diwujudkan keberadaannya. Sedangkan asuransi yang  bersifat  komersial  haram hukumnya.
Pendapat ini dikemukakan oleh
Muhammad Abu Zahrah ( Guru Besar
Hukum  Islam  Universitas  Al  Azhar Cairo, Mesir ). Alasan bahwa asuransi
yang bersifat sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Adapun  asuransi  yang  bersifat komersial tidak diperbolehkan
karena  pada  asuransi  tersebut mengandung  hal-hal  yang  tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
d. Asuransi hukum syubhat
Kelompok  ini  memberi  alasan  bahwa
asuransi  yang  berkembang  saat  ini hampir  di  seluruh  dunia  tidak  ada
dalil syar’i yang mengharamkan dan
menghalalkannya,  sementara  dapat dirasakan pada asuransi terkandung  keuntungan  sekaligus kerugian terhadap pihak-pihak
yang  terlibat.  Jika  hukum  asuransi dimasukkan
dalam kategori syubhat,  diharapkan  kepada  umat
10 Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh  Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal. 239
muslim  untuk  berhati-hati  dalam menyikapinya.
Asuransi
diperbolehkan  jika  dalam  keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.
Organisasi  Islam  di  Indonesia  seperti
Nahdhatul  Ulama ,  dalam  munasnya  di
Bandar Lampung (1992) telah memutuskan bahwa  asuransi  jiwa  hukumnya  haram, kecuali memenuhi ketentuan-ketentuan:
Pertama, asuransi  tersebut  harus mengandung tabungan ( saving )
Kedua, peserta  yang  ikut  program asuransi harus berniat menabung
Ketiga, pihak  perusahaan  asuransi menginvestasikan  dana  peserta  dengan cara-cara  yang  benar  dan  sesuai  dengan syariat Islam yaitu bebas dari gharar, maysir,
dan riba
Keempat, apabila  peserta  asuransi mengundurkan  diri  sebelum  jatuh  tempo, maka  dana  yang  telah  dibayarkan  oleh peserta tidak hangus. Selain itu, jika pihak penanggung  tidak  bisa  membayar  uang premi,  maka: pertama, uang  premi  tersebut menjadi utang bagi penanggung dan dapat diangsur  kepada  pihak  tertanggung; kedua, hubungan  antara  pihak  tertanggung  dan penanggung  tetap  terjalin  dengan  baik; ketiga ,  tabungan  milik  tertanggung  tidak hangus; keempat, apabila  sebelum  jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka  ahli  warisnya  berhak  mengambil
tabungan  yang  sudah  disetor  pihak tertanggung. 11
Melihat  berbagai  pandangan  terhadap hukum  asuransi,  dapat  diketahui  bahwa para ahli hukum Islam mempermasalahkan tiga  unsur  yang  ada  dalam  asuransi  yaitu bahaya  yang  dipertanggungkan,  premi pertanggungan,  dan  sejumlah  uang  ganti rugi pertanggungan. Bahaya pertanggungan sifatnya  tidak  pasti,  premi  pertanggungan jumlahnya  tidak  mesti  sama  dengan  yang tertera di prolis, dan jumlah uang ganti rugi terkadang  bahkan  pada  umumnya  lebih besar  yang  diterima  pihak  tertanggung daripada  yang  disetorkan  kepada  pihak asuransi.
Setelah memperhatikan beberapa pandangan  para  pakar  hukum  Islam terhadap asuransi, ada yang membolehkan, ada  yang  mengharamkan,  bahkan  adapula ang  berpendapat  bahwa  asuransi  itu syubhat,  maka  dicarilah  jalan  keluarnya dengan  memberika  alternative  bentuk asuransi  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  yang  dibenarkan  dalam  syariat Islam.

## 3. Perbedaan  Asuransi  Syariah  dengan Asuransi Konvensional
M.  Sholahuddin, 12 berpendapat  bahwa terdapat  beberapa  perbedaan  yang  sangat
11 Khoirl  Anwar, Asuransi  Syariah,  Halal  dan Maslahat, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 25-28 12 M.  Sholahuddin, Lembaga  Ekonomi  dan  Keuangan Islam, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 133
mendasar  antara  asuransi  syariah  dengan
asuransi konvensional. Asuransi konvensional pada umumnya menggunakan  dasar  ikatan  pertukaran, yaitu pertukaran antara pembayaran premi asuransi dengan
uang pertanggungjawaban.  Dalam  syariat  Islam, pertukaran  ini  harus  jelas  berapa  yang harus  dibayarkan  dan  berapa  yang  harus diterima  sehingga  unsur  ini  mengandung kepastian akad. Permasalah lainnya apabila terputus  di  tengah  jalan,  tidak  bisa dipastikan berapa hak yang akan diperoleh dan  kemungkinan  besar  hangus  sehingga unsur zalim. Dana yang dihimpun lembaga asuransi  akan  diinvestasikan  untuk  usaha, jadi  dasar  pijakannya  adalah  unsur  bunga, sehingga mengandung unsur riba.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  terdapat  tiga keberatan dalam praktik asuransi konvensional  yaitu: pertama, unsur gharar atau  ketidakpastian; kedua,  maysir atau untung-untungan; ketiga, ada unsur riba.
Tentang  unsur gharar ( ketidakpastian ) tercermin  dalam  bentuk  akad  dan  sumber akad.  Dalam  asuransi  konvensional,  akad yang  digunakan  adalah  aka tabaduli, yaitu akad  jual  beli.  Seperti  halnya  jual  beli menurt  syariat  Islam  harus  jelas  siapa pebeli, siapa penjual, barang yang diperjualbelikan,  harga  dan  ijab  kabulnya. Dalam  asuransi  konvensional  semua  jelas, kecuali  harga  ( premi )  yang  harus  dibayar
tidak  jelas  karena  dikaitkan  dengan kematian.  Sedangkan  dalam  asuransi syariah menggunakan akad tolong- menolong  ( akad  takaful )  yaitu  akad  tolong menolong sesame peserta.
Unsur maysir ( perjudian )  atau  untung- untungan dalam konsep asuransi
konvensional  dapat  terjadi  karena  dua  hal yakni: pertama, sekiranya seseorang memasuki  satu  premi,  ada  kemungkinan dia  berhenti  dengan  alasan  tertentu.
Apabila berhenti sebelum mencapai refreshing  period, dia  bias  menerima  uangnya kembali  kira-kira  20%  dan  selebihnya hangus; kedua, apabila perhitungan kematian  tepat  dan  menentukan  jumlah polis  yang  tepat,  maka  perusahaan  akan untung, akan tetapi jika perhitungan salah maka  pihak  perusahaan  akan  rugi.  Dalam asuransi  syariah,  meskipun  penerima  polis mencapai refreshing  period, bila  ia  ingin
mengambil dananya maka itu
diperbolehkan, karena perusahaan asuransi dalam hal ini sbagai pemegang saham.
Akad  dalam  asuransi  konvensional mengandung unsur riba sebab keuntungan yang dijanjikan dari awal sudah ditentukan oleh pihak perusahaan  asuransi. Selain itu, uang  premi  yang  diterima  dari  peserta diinvestasikan  pada  usaha-usaha  dengan menggunakan  sistem  bunga  ( ribawi ).
Sedangkan  asuransi  syariah  mengunakan sistem  bagi  hasil,  keuntungan  yang  akan diperoleh peserta tergantung dari
keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan dari investasi kerja nyata pada usaha-usaha yang dibenarkan oleh syariat Islam.
Asuransi konvensional mengenal istilah uang hangus atau loss premium, yaitu peserta  yang  tidak  dapat  melanjutkan perjanjian tidak dapat mengambil dananya kembali sedangkan  dalam asuransi syariah tidak  mengenal  adanya loss  premium. Jika peserta  mengundurkan  diri  sebelum perjanjian  berakhir,  peserta  masih  bisa mengambil dananya kembali. Karena pihak perusahaan  hanya  sebagai  pemegang amanah untuk mengelola dananya.
Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut dapat  diketahui  bahwa  ada  perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional  dan  asuransi  syariah.  Lebih rinci  Muhammad  Syakir  Sula 13 membuat perbandingan sebagai berikut:
No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah Konsep Perjanjian antara dua pihak atau lebih,  dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi,
untuk memberikan
Sekumpula n orang yang  saling membantu, saling menjamin, dan  bekerja sama, dengan cara masing- masing mengeluark an dana tabarru’.
13 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 326-328
pergantian kepada tertanggung.
Asal Usul  Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hummurabi. Pada  1668  M di Coffe  House
London
berdirilah Lioyd of London sebagai  cikal bakal asuransi konvensional.
Dari al Aqidah, kebiasaan suku  Arab jauh sebelum Islam
dating,.
Kemudian disahkan oleh
Rasulullah menjadi hukum
Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama  di dunia (Konstitusi Madina) yang dibuat langsung Rasulullah. 3. Sumber Hukum Bersumber dari pikiran manusia  dan kebudayaan. Berdasarkan hukum
positif, hukum  alami, dan contoh sebelumnya. Bersumber dari  wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah  al- Quran,
sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma’,
Fatwa Sahabat, Qiyas. Istihsan,  ‘Urf ‘tradisi’, dan Mashalih
Mursalah. 4. “Maghrib ”  ( maysir, gharar, dan riba) Tidak  selaras dengan Syariah  Islam karena adanya maysir,  gharar, dan  riba,  hal yang
diharamkan dalam muamalah. Bersih  dari adanya praktik gharar,
maysir, dan riba.
5. DPS (Dewan Pengawas Syariah) Tidak ada, sehingga dalam  banak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’ . Ada,  yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaa n operasional perusahaan agar terbebas dari praktik- praktik muamalah yang bertentang an  dengan prinsip- prinsip syariah. 6. Akad Akad  jual  beli (akad mu’awadhah, idz’aan,  gharar,
dan mulzim ).
Akad tabarru’ dan tijarah ( mudharabah
, wakalah,
wadiah, syirkah, dan sebagainya) . 7. Jaminan/ Risk (Risiko) Transfer of Risk, di mana terjadi transfer  risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sharing of Risk, di mana terjadi proses saling menanggun g antara satu peserta dengan
peserta lainnya ( ta’awun ). 8. Pengelola an Dana Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana  hangus (untuk produk saving life ). Pada produk- produk
saving ( life ) terjadi pemisahan dana,  yaitu dana tabarru’ ‘derma’  dan dana peserta,
sehingga tidak mengenal istilah  dana hangus. Adapun untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru’. 9. Investasi Bebasmelakuk an investasi dalam  batas- batas ketentuan perundang- undangan, dan tidak terbatasi  pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi  yang digunakan. Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-
undangan,
sepanjang tidak bertentang an  dengan prinsip- prinsip syariah
Islam.
Bebas  dari riba dan tempat- tempat investasi yang terlarang. 10 . Kepemili kan Dana Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi  milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasi kan  ke  mana saja. Dana  yang tekumpul dari peserta dalam bentuk iuran  atau kontribusi, merupakan milik peserta ( shahibul maal ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( mudharib )
dalam mengelola dana tersebut. 11 . Unsur Premi Unsur  premi terdiri dari tabel mortalita
( mortality tables ),  bunga ( interest ), biaya-biaya asuransi  ( cost of insurance ).
Iuran  atau kontribusi terdiri  dari tabarru’ dan tabungan (yang  tidak mengandun g unsur riba), tabarru’ juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitunga n bunga teknik. 12  Loading Loading pada asuransi konvensional cukup  besar terutama diperuntukka n untuk komisi  agen, bisa menyerap premi  tahun Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen)  tidak dibebankan pada peserta
pertama  dan kedua.  Arena itu, nilai tunai pada tahun pertama  dan kedua biasanya belum ada (masih hangus). tetapi  dari dana pemegang saham. Namun sebagian yang lainnya mengambil kan dari sekitar  20- 30% saja dari  premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai  tunai tahun pertama sudah terbentuk . 13 . Sumber Pembayar an Klaim Sumber  biaya klaim  adalah dari  rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni  bisnis dan  tidak  ada nuansa spiritual. Sumber pembayara n klaim diperoleh dari
rekening tabarru’, yaitu peserta saling
menanggun g. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggun g  bersama risiko. 14 . Sistem Akuntansi Menurut  konsep akuntansi accrual basis, yaitu  proses akuntansi yang Menganut konsep akuntansi cash basis , mengakui
apa yang
mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas dan mengakui pendapatan, peningkatan asset,  expenses,
liabilities dalam  jumlah tertentu  yang baru akan diterima dalam  waktu yang akan dating.
benar- benar  telah ada,
sedangkan accrual basis diangg ap bertentang an  dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan
, harta, beban,  atau utang  yang akan terjadi di masa yang  akan dating. Sementara apakah  itu benar- benar  akan terjadi hanya  Allh yang tahu. 15 . Keuntung an ( Profit )
Keuntungan yang diperoleh  dari
surplus underwriting,
komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.
Profit  yang dipeoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi,
bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( mudharabah ) dengan peserta. 16 . Misi  dan Visi Secara garis besar misi utama dari asuransi Misi  yang diemban dalam asuransi
konvensional adalah misi ekonomi  dan misi sosial. syariah adalah  misi akidah  misi ibadah ( ta’awun ), misi ekonomi ( Iqtishodl ), dan misi pemberday aan umat (sosial). Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan  bahwa  perbedaan  asuransi syariah  dan  asuransi  konvensional  adalah sebagai beriut: 14
1. Keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah
(DPS)  dalam  perusahaan  asuransi syariah  merupakan  suatu  keharusan.
Dewan ini bertugas mengawasi
manajemen,  produk,  serta  kebijakan investasi  supaya  selaras  dengan  syariat Islam.
2. Prinsip  asuransi  Islam  ialah takafulli
(tolong menolong dan saling
membantu), sedangkan prinsip asuransi konvensional  ( tadabuli )  yakni  jual  beli antara nasabah dengan perusahaan.
3. Dana  yang  terkumpul  dari  nasabah asuransi  syariah  ( premi )  diinvestasikan
sesuai  syariah  dengan  prinsip  bagi  hasil
( mudharabah ).  Sedangkan  pada  asuransi
konvensional,  investasi  dana  dilakukan
14 Prof.  Dr.  Drs.  H.  Abdul  Manan,  “ Hukum  Ekonomi Syariah” Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet.
3, hal. 263
pada  sembarang  sektor  dengan  sistem
bunga.
4. Premi  yang  terkumpul  diperlakukan tetap  sebagai  dana  milik  nasabah.
Perusahaan  hanya  sebagai  pemegang amanah untuk mengelola dana tersebut. Sedangkan  pada  asuransi  konvensional, premi  menjadi  milik  perusahaan  dan perusahaanlah  yang  memiliki  otoritas penuh  atas  kebijakan  untuk  mengelola dana tersebut.
5. Untuk  kepentingan  pembayaran  klaim nasabah  dana  diambil  dari  rekening
tabarru’ seluruh  peserta  yang  sudah diikhlaskan  untuk  keperluan  tolong- menolong bila ada peserta yang terkena musibah.  Sedangkan  dalam  asuransi konvensional,  ada  pembayaran  klaim yang diambil dari rekening perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah  selaku  pemilik  modal/dana dengan  perusahaan  selaku  pengelola, dengan  prinsip  bagi  hasil.  Dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya  menjadi  milik  perusahaan.
Jika  tidak  ada  klaim,  nasabah  tidak mendapatkan apa-apa.

## C. KESIMPULAN
Pada  bagian  akhir  tulisan  ini,  penulis mengambil sebuah kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini. Dalam kesimpulan ini, penulis akan  menuliskan  secara  singkat.  Adapun kesimpulannya adalah :
1. Dalam  memberikan  status  hukum  kepada asuransi  konvensional,  para  pakar  hukum
Islam  berbeda  pendapat.  Mereka  terbagi menjadi  empat  kelompok.  Kelompok pertama  mengharamkan  asuransi,  kedua menghalalkan  asuransi  tanpa  terkecuali, ketiga  mengharamkan  asuransi  yang bersifat komersial atau semata-mata untuk bisnis  dan  membolehkan  yang  bersifat sosial, keempat subhat hukumnya
dikarenakan  tidak  ada  dalil  yang  tegas
melarang dan memperbolehkan asuransi.
2. Dalam  asuransi  syariah  terdapat  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  bertugas
untuk  mengawasi  manajemen,  produk, serta kebijakan investasi agar selalu selaras dengan  syariat  Islam.  Sedangkan  asuransi konvensional tidakmemiliki dewan pengawas,  sehingga  bebas  melakukan kebijakan.  Begitupun  dengan  prinsip asuransi  syariah  ialah takafuli (tolong-
menolong dan saling membantu), sedangkan asuransi konvensional
berprinsip tadabuli (jual beli antara nasabah
dengan perusahaan). Dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah
diinvestasikan  sesuai  syariah  dengan sistem  bagi  hasil  ( mudharabah )  sedangkan asuransi  konvensional  investasi  dana dilakukan  di  sembarang  sektor  dengan sistem  bunga.  Pada  asuransi  syariah  premi yang terkumpul diperlakukan sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya menajalankan amanah untuk
mengelolanya.  Adapun  pada  asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan  dan  perusahaanlah  yang memiliki otoritas penuh untuk mengelolanya.  Keuntungan  investasi  dari asuransi syariah dibagi dua antara nasabah dengan  pihak  perusahaan  dengan  prinsip bagi  hasil.  Dalam  asuransi  konvensional, keuntungan sepenuhnya milik perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,AM.  Hasan.,  2005, Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoretis & Praktis, Jakarta: Prenada Media
Amrin,Abdullah.,  206, Asuransi  Syariah,  Keberadaan  dan Kelebihannya  di  Tengah  Asuransi  Konvensional, Jakarta; PT Alex Media Komputindo
Anwar,Khoirl.,  2007, Asuransi  Syariah,  Halal  dan  Maslahat, Solo: Tiga Serangkai
Dewan  Asuransi  Indonesia, UU  RI  No.  2  Tahun  1992  dan Peraturan  Pelaksanaannya  Tentang  Usaha  Perasuransian , Edisi 2003
Ghazaly,  Abdul  Rahman.,  2015, Fiqh  Muamalat, Jakarta: Prenamedia Group
Manan,Prof.  Dr.  Drs.  H.  Abdul.,  2016,  “ Hukum  Ekonomi Syariah”  Dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 3
Pasal 20 ayat 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Sholahuddin,M.,  2006, Lembaga  Ekonomi  dan  Keuangan Islam, Surakarta:Muhammadiyah University Press
Sudarsono,Hari., 2003, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia
Sula,Muhammad  Syakir.,  2004, Asuransi  Syariah  (Life  and General)  Konsep  dan  Sistem  Operasional, Jakarta:  Gema Insani Press
Williams  Jr,C  Arthur.,  1987, Risk  Management  and Insurance, London:  MC  Crow  Hill  Book  Company, Cet. V
Yafie,  KH.  Ali.,  1994, Asuransi  dalam  Pandangan  Syariat Islam, Menggapai Fiqh Sosial, Bandung: Mizan