How to cite: Nabila Alya, Ahmad Muhasim, Hery Zarkasih (2022) Respons Para Istri Terhadap Praktek Keadilan Dalam Perilaku Poligami Suami, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14262 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## RESPONS  PARA  ISTRI  TERHADAP  PRAKTEK  KEADILAN  DALAM PERILAKU POLIGAMI SUAMI
Nabila Alya 1* , Ahmad Muhasim 2 , Hery Zarkasih 3 1*,2,3 Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia Email: 1 *Nabilaalya0220@gmail.com, 2 Ahasim@uinmataram.ac.id,
3 heryherbanza07@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  perhatian  penulis  yang  melihat  bagaimana kehidupan  para  istri  yang  dipoligami  Di  Desa  Tempos  Kecamatan  Gerung Kabupaten  Lombok  Barat.  Poligami  dikenal  sebagai  bentuk  pernikahan  yang banyak dilakukan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, poligami juga disinggung  dalam  beberapa  artikel  dan  berbagai  jurnal  dikarenakan  para  pelaku poligami menyatakan jika perbuatan tersebut adalah Sunnah Rasulullah SAW yang “apabila  kita  melakukannya  kita  termasuk  kepada  ummat  yang  taat”.  Jenis penelitian ini menggunakan qualitative research atau penelitian kualitatif. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu analysis interaktive. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai respon para istri yang dipoligami oleh suaminya namun dalam keadaan tidak menguntungkan atau tidak ada keadilan di dalam bahtera rumah tangganya, serta tujuan dari hasil penelitian ini berguna agar menyadarkan para suami yang ingin berpoligami dengan besarnya tanggung jawab dalam menjalankan syarat-syarat pra-poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan poligami adalah suatu kebolehan apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan  yang ada, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu dan mengabaikan hak-hak istri dan anak yang sewajarnya menjadi tanggung jawab dari suami yang sanggup  untuk  berpoligami.  Selain  itu,  konsep  adil  yang  secara  tegas  dijelaskan oleh beberapa ulama dan Undang-Undang Hukum Positif Di Indonesia menyangkut hal  materil  yang  harus  dipenuhi  karena  untuk  mewujudkan  keadilan  formil  atau membagi  kasih  sayang  dianggap  sebagai  hal  mustahil  yang  dapat  memicu seseorang berbuat dosa kepada Allah SWT.
Kata Kunci: Istri, Poligami, Keadilan, Hukum Islam.

## Abstrack
This  research  was  motivated  by  the  author's  attention  to  seeing  the  lives  of polygamous  wives  in  Tempos  Village,  Gerung  District,  West  Lombok  Regency. Polygamy is known as a form of marriage that has been widely practiced since the time of Rasulullah SAW until now. Polygamy is also mentioned in several articles and  various  journals  because  polygamists  state  that  this  act  is  the  Sunnah  of Rasulullah  SAW,  which  states  that  "if  we  do  it,  we  belong  to  an  obedient community.". This type of research uses qualitative research. The data collection methods  used  were  observation,  interviews  and  documentation,  while  the  data analysis technique used was interactive analysis. The purpose of this research is to find out the various responses of wives who are polygamous by their husbands but in  unfavorable  circumstances  or  there  is  no  justice  in  their  household,  and  the purpose  of  the  results  of  this  research  is  to  make  husbands  who  want  to  be polygamous aware of the magnitude of responsibility in carrying out the conditions. pre-polygamy  conditions.  The  results  of  his  research  show  that  polygamy  is  a capability if it fulfills the existing terms and conditions, not merely following one's desires and ignoring the rights of the wife and children which should naturally be the responsibility of the husband who is capable of polygamy. Apart from that, the concept of justice which is explicitly explained by several ulama and the Positive Law  Law  in  Indonesia  concerns  material  matters  that  must  be  fulfilled  because realizing formal justice or sharing love is considered an impossible thing that can trigger someone to sin against Allah SWT.
Keywords: Wife, Polygamy, Justice, Islamic Law.

## Pendahuluan
Di  dunia  barat,  salah  satunya  Negara  Amerika,  kebanyakan  orang  benci  dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap bahwa poligami adalah  hasil  dari  perbuatan  cabul  dan  oleh  karenanya  dianggap  sebagai  tindakan  yang tidak  bermoral.  Hal  yang  demikian  sejak  dulu  bukan  menjadi  rahasia  lagi,  pada  tahun 1982 di tanah air kita mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini, terutama datang dari organisasi-organisasi kaum wanita di luar Islam, seperti “Putri Indonesia”  dan  lain-lain.  Penentang  poligami  itu  sendiri  juga  tak  segan-segan melemparkan  fitnahan  terhadap  Islam  sebab  barangkali  menurut  mereka  Islam  yang terutama  dan  yang  pertama-tama  mengajarkan  poligami  itu  (H.M.A  Tihami,  Shoari Sahrani, 2014).
Pada dasarnya, Islam sangat memperhatikan hukum-hukum dari semua perilaku manusia serta memberikan peringatan terhadap sesuatu  yang melenceng dari peraturan Al-Qur’an. Seperti hal nya poligami, kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai  empat  orang,  tetapi  peluang  itu  dibarengi  oleh  syarat-syarat  yang  sebenarnya cukup  berat  untuk  ditunaikan  kecuali  oleh  orang-orang  tertentu  saja.  Allah  SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak
akan dapat berlaku adil maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surah An-Nisa’  ayat  (3)  tersebut  selalu  difahami  sebagai  dasar  kebolehan  poligami.  Secara implisit Al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas kecuali hanya batasan 4 orang istri (H.M.A Tihami, Shoari Sahrani, 2014) . Seperti penuturan salah satu sumber data peneliti yang bernama Inak Munikem selaku  istri  pertama  dari  Bapak  Saum  yang  berpoligami  di  Desa  Tempos  Dusun  Batu Goleng, dia menjelaskan bahwa semenjak suaminya  menikah dengan istri keduanya, pak Saum lebih sering tinggal di rumah istri kedua dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dari istri kedua sehingga Inak Munikem merasa disisihkan dan diabaikan hak- hak anaknya (Munikem2022). Bukan hanya itu, Murni selaku istri kedua dari Amak Bao warga  Desa  Tempos  Dusun  Batu  Goleng,  beliau  menjelaskan  bahwa  suaminya menikahinya  hanya  karena  khilaf  atau  bukan  karena  mencintainya  secara  utuh.  Dia menegaskan  bahwa  suaminya  tidak  pernah  membagi  waktu  secara  bergilir  untuk  tidur dirumahnya  (secara  bergantian  dengan  istri  pertama),  tidak  terlalu  memperhatikannya karena sering dirumah istri pertama dan lebih mengenalkan istri pertama kepada khalayak masyarakat (Murni, 2022).
Dari  uraian  dua  respon  istri  Di  Dusun  Batu  Goleng  Desa  Tempos  tersebut ditemukan  perbedaan  respon  dalam  permasalahan  orang  yang  dipoligami.  Ada  yang merasa jika suaminya lebih condong ke istri yang lain sehingga memberikan fakta bahwa suaminya  kurang  adil,  namun  di  satu  sisi  ada  yang  merasa  jika  suaminya  lebih memperhatikan  istri  pertama  sehingga  alasan  untuk  pernikahan  keduanya  sekedar pelampiasan hasrat saja atau menghindari cercaan atas kecelakaan yang telah diperbuat. Ini menunjukkan bahwa para istri yang dipoligami Di Dusun Batu Goleng Desa Tempos memiliki permasalahan yang berbeda berdasarkan dua respon istri-istri tersebut.  Dapat dilihat jika pasal 55 KHI yang menyatakan “mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya” yang dalam artian keadilan berpoligami yaitu dengan memperlakukan hal yang sama terhadap istri-istri dan anak-anaknya tanpa mengistimewakan salah satunya, baik  dari  pemberian  sandang,  papan  dan  pangan  hingga  membagi  waktu  gilir  dalam pemenuhan  hak  bathiniyah.  Senada  dengan  pengertian  pasal  di  atas  yang  belum diterapkan  dengan  benar,    sehingga  bisa  menimbulkan  berbagai  macam  dampak  yang akan  terjadi  di  dalam  kehidupan  poligami  tersebut.  Pada  Pelaksanaannya,  walaupun poligami  dinyatakan  sesuatu  yang  sah  dalam  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  dengan mengacu  pada  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  dianggap  memberikan  dasar  hukum  akan legalitas  pelaksanaan  poligami  bagi  umat  Islam,  tidak  begitu  saja  semua  perempuan muslim di Indonesia mau untuk dipoligami. Perempuan manapun pasti tidak akan mau untuk dipoligami, jika berpoligami sama dengan keharusan untuk membagi kasih sayang dan  nafkah  suaminya  dengan  perempuan  lain  yang  selama  ini  hanya  miliknya  dan keluarganya sendiri. Apalagi alasan berpoligami dikarenakan kecelakaan atau istri kedua yang hamil diluar nikah, hal itu dapat disebut perselingkuhan. Namun dalam prakteknya tetap  saja  banyak  lelaki  yang  berani  mengambil  tindakan  poligami  walaupun  tanpa persetujuan istri pertama dan seterusnya.
Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian Peneliti adalah sebagai berikut  (1) Penelitian  yang dilakukan oleh Nopi Yuliana  yang berjudul “Dampak  Poligami  Terhadap  Keharmonisan  Keluarga  (studi  kasus  di  Desa  Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” dalam penelitian ini terdapat hasil bahwa poligami terjadi di Desa Surabaya Udik memiliki dampak baik positif dalam keharmonisan  keluarga  (Nopi  Yuliana,  2018).  Persamaan  antara  penelitian  ini  terlihat bahwa sama-sama melihat dari dua sisi terhadap poligami, baik yang dianggap baik oleh lingkungan  maupun  agama  dan  negara.  Perbedaannya  penelitian  ini  menekankan  sisi positif pernikahan poligami untuk mencapai keharmonisan keluarga, sedangkan peneliti lebih menekankan dampak negatif dan positif  yang terjadi di Dusun Batu Goleng Desa Tempos.  (2)  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lulu  Baeti  Nurrahmah  yang  berjudul “Perempuan dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus: Perempuan di Kampung Cibeber, Desa  Cikahuripan,  Kabupaten  Bogor)  (Lulu  Baeeti  Nurrahmah,  2015),  persamaan penelitian ini sama-sama menelit perempuan yang di poligami oleh suaminya baik yang berdampak buruk maupun bahagia. Sedangkan perbedaannya jika penelitian ini terpaku pada  perempuan  yang  berada  pada  ikatan  pernikahan  poligami  saja,  namun  peneliti mengambil  dua  pendapat  yaitu  perempuan  yang  memilih  pernikahan  poligami  serta perempuan  yang  memilih  pernikahan  monogami.  (3)  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Prima  Amalia  yang  berjudul  “Sikap  Perempuan  Muslim  Terhadap  Poligami  (Studi Deskriptif)” (Prima Amalia, 2007), persamaan penelitian ini sama-sama meneliti perihal perempuan  yang  di  poligami  serta  bagaimana  pemikiran  mereka  terhadap  perilaku poligami  apabila  dilakukan  oleh  suaminya.  Sedangkan  perbedaannya  ditekankan  pada sikap  perempuan  muslim,  artinya  penelitian  ini  tertuju  pada  perempuan  muslim sedangkan peneliti tidak membatasi hanya untuk satu golongan agama ataupun ras dan semacamnya, serta peneliti menekankan kepada respon atau tanggapan.
Dari uraian di atas, peneliti lebih menekankan kepada keadilan dalam poligami yang bersifat material bukan immaterial, karena pada dasarnya adil dalam kecintaan sama halnya dengan kecendrungan terhadap salah satu saja dan sulit untuk diterapkan. Berangat dari  hal  di  atas  menjadi  alasan  peneliti  akan  menyusun  artikel  dengan  judul  “Respons Para Istri Terhadap Praktek Keadilan Dalam Perilaku Poligami Suami (Studi Kasus Di Dusun Batu Goleng Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengambil  metode  penelitian  kualitatif  karena dianggap  berhubungan  dengan  masyarakat  beserta  tingkah  lakunya.  Selain  itu,  penulis menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  yaitu  pendekatan  kasus  ( case  aprroach ). Menurut  Goodheart  yang  dikutip  dalam  buku  Penelitian  Hukum  karangan  Dr.  Peter Mahmud Marzuki,
“dalam menggunakan pendekatan kasus yang harus difahami peneliti adalah ratio decidendi.  Ratio  decindendi  dapat  ditemukan  dengan  memperhatikan  fakta-fakta material”.
Fakta-fakta  materila  tersebut  berupa  orang,  tempat,  waktu  dan  segala  yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya (Peter Mahmud, 2021). Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian hukum Case Aprroach yaitu suatu peristiwa atau kasus disebabkan  karena  faktor  para  pihak  berpangkal  dari  fakta  material  (orang  dan  wkatu) dalam  membangun  argumentasi  guna  meneguhkan  posisi  masing-masing  atau  secara sederhananya karena penelitian ini menggunakan studi kasus yang dimana peneliti lebih menekankan kepada penyelesaikan kasus serta yang melatarbelakangi kasus tersebut. Untuk  mendapatkan  data  yang  relevan  maka  diperlukan  data-data  yang  aktual  yaitu melalui:
1. Observasi
Observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  pengamatan, dengan disertai dengan pencatatan-pencatatan yaitu berupa catatan-catatan langsung, yaitu  dimana  penulis  secara  langsung  mendatangi  lokasi  penelitian.  Dalam  hal  ini peneliti menggunakan observasi  nonpartisipan, karena peneliti tidak ikut langsung atau menjadi salah satu dari kejadian bahkan peristiwa yang akan diteliti, sehingga peneliti  memilih  untuk  meneliti  dari  hasil  temuan-temuan  di  lapangan  untuk mengumpulkan data-data tentang situasi dan kondisi lokasi objek penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung  oleh  pewawancara  kepada  responden,  dan  jawaban-jawaban  responden dicatat. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan  tanya  jawab  secara  langsung.  Menurut  Patton  dalam  proses  wawancara dengan  menggunakan  pedoman  umum  wawancara, interview dilengkapi  dengan pedoman  wawancara  yang  sangat  umum,  serta  mencantumkan  isu-isu  yang  harus diliputi  tanpa  menentukan  urutan  pertanyaan,  bahkan  mungkin  tidak  terbentuk pertanyaan  yang  eksplisit.  Maka  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan wawancara  yang  tidak  terstruktur  untuk  mengurangi  kekakuan  pada  waktu wawancara. Dalam hal ini yang menjadi instrumen peneliti atau beberapa orang yang akan di wawancara yaitu para istri Di Desa Tempos (baik yang dipoligami maupun yang  tidak),  keluarga  atau  kerabat  istri  yang  di  poligami,  Kepala  Desa  Tempos, Tokoh  masyarakat,  dan  beberapa  warga  yang  menyaksikan  peristiwa  poligami tersebut.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode atau alat untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  notulen,  agenda  dan  sebagainya ( Afifudin, Beni Ahmad Saebani, 2012) .

## Hasil dan Pembahasan
A. Respon  Para  Istri  Terhadap  Perilaku  Suami  yang  Berpoligami  di  Dusun  Batu Goleng Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
Poligami  adalah  hal  yang  tidak  tabu  lagi  dikalangan  masyarakat  masa  kini, melihat  maraknya  praktik  poligami  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  perilaku
poligami memberikan dampak positif bagi orang yang melakukannya. Walaupun tidak sedikit  yang  menentang  perbuatan  poligami,  namun  tetap  saja  masih  banyak  yang beranggapan  bahwa  perilaku  poligami  adalah  Sunnah  Nabi  yang  wajar-wajar  saja dilakukan.  Beberapa  diantaranya  warga  Dusun  Batu  Goleng  Desa  Tempos  yang melakukan praktik poligami, sebagai berikut:
Tabel 2 Data Masyarakat Yang Berpoligami Nama T. Tinggal Istri ke-1 Istri ke-2 Istri ke-3 Amak Bao D. Batu Goleng Masilah Suryati Jumadil Awal D. Batu Goleng Rawinah Rumidah Bapak Saum D. Batu Goleng Munikem Murni Sukarti Tuak Riok D. Batu Goleng Inak Kiki Rabiah
Pada pelaksanaan poligami, tidak semua perempuan muslim di Indonesia mau dengan  begitu  saja  untuk  di  poligami.  Perempuan  manapun  pasti  tidak  rela  jika berpoligami  sama  halnya  dengan  keharusan  membagi  kasih  sayang  dan  nafkah suaminya  dengan  perempuan  lain  yang  selama  ini  hanya  miliknya  dan  keluarganya sendiri.  Sebelumnya,  penelitian  dan  wawancara  ini  terbatas  di  Dusun  Batu  Goleng, Desa Tempos Kecamatan Gerung.
Sebelumnya,  para  ahli  membedakan  istilah  bagi  seorang  laki-laki  yang mempunyai  lebih  dari  seorang  istri  dengan  istilah  poligami  yang  berasal  dari  kata Polus berarti  banyak  dan Gamos berarti  perkawinan.  Sedangkan  bagi  seorang  istri yang  mempunyai  lebih  dari  seorang  suami  disebut  poliandri  yang  berasal  dari  kata Polus yang  berarti  banyak  dan Andros berarti  laki-laki.  Jadi  kata  yang  tepat  bagi seorang lelaki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligami.  Meskipun  demikian,  dalam  perkataan  sehari-hari  yang  dimaksud  dengan poligami itu adalah perkawinan seorang lelaki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan (Zakiah Darajat, 1985).
1. Dasar Hukum Pemberian Izin Poligami.
Jika  perempuan  dihadapkan  dengan  objek  penelitian  ini  yaitu  poligami, maka respon mereka pun akan berbeda-beda antara istri yang satu dengan istri dari yang lainnya. Sebagian  dari mereka  yang merespon positif dan tak sedikit  pula dari  mereka  yang  merespon  negatif.  Perbedaan  respon  ini  muncul  disebabkan beberapa  alasan  dan  masalah  yang  ditemukan  dalam  poligami.  Diantara  yang paling  menonjol  adalah  dengan  adanya  pasal  di  dalam  Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami (menikahi satu orang saja), tetapi pengadilan juga memberikan izin kepada suami boleh melakukan poligami apabila disetujui atau  dikehendaki  oleh  beberapa  pihak  yang  bersangkutan  suami  dan  istri (termaktub dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).  Selain sebab- sebab di atas, juga terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh suami jika hendak
berpoligami  untuk  menjadi  syarat  berpoligami  yaitu  adanya  persetujuan  istri pertama dan seterusnya, dan adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap  istri-istri  dan  anak-anaknya.  Namun  dalam  prakteknya  di  Dusun  Batu Goleng, pernikahan poligami tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (2)  yang dimana pernikahan tersebut terjadi atas dasar keterpaksaan serta tanpa izin istri pertama.
Perkawinan  terutama  di  Indonesia  akan  dianggap  sah  apabila  sudah memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  yaitu  kesesuaian  ketentuan  yang  dimiliki  oleh hukum agama dari calon pengantin (suami istri harus memiliki satu keyakinan). Bagi  umat  Islam  sendiri,  para  ulama  kebanyakan  berpendapat  bahwa  poligami diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 yaitu:
َث ٰلُث َو ىٰنْثَم  ِءۤاَسِ نلا  َنِ م  ْمُكَل  َباَط اَم ا ْوُحِكْناَف ى ٰمٰتَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  الََّا  ْمُتْف ِخ  ْنِا َو
ْوُل ْوُعَت  الََّا ىٰٰٓنْدَا  َكِلٰذ ۗ ْمُكُناَمْيَا  ْتَكَلَم اَم  ْوَا ًةَد ِحا َوَف ا ْوُلِدْعَت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِاَف ۚ َعٰبُر َو
ۗا
Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak)  perempuan  yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  maka  nikahilah perempuan  (lain)  yang kamu senangi: dua, tiga  atau  empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”
Penggalan  ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  ummat  Islam  yang  berjenis kelamin  laki-laki  boleh  menikahi  hingga  batas  empat  orang  istri  dalam  waktu bersamaan  atau  dalam  kata  lain  boleh  berpoligami,  namun  dengan  syarat  harus mampu  berlaku  adil.  Atas  dasar  hukum  dalam  Agama  Islam  itulah  kemudian negara  menggagas  Undang-Undang  Perkawinan.  Hal  ini  dilakukan  karena diketahui  bahwa  perkawinan  adalah  hal  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan masalah  kerohanian  atau  keagamaan,  bukan  memiliki  unsur  lahir/jasmani  saja. Indonesia, yang bangsanya memegang erat Pancasila yang di dalamnya terdapat KeTuhanan Yang Maha Esa berada di atas segala-galanya, menempatkan perihal perkawinan  pada  posisi  yang  memiliki  kedudukan  dan  kekuatan  hukum. Keharusan suami untuk berlaku adil dalam segala hal terhadap istri-istri dan anak- anaknya  dalam  kehidupan  berpoligami  juga  dicantumkan  dalam  Qur’an  Surah An-Nisa’ ayat 3.
2. Alasan dan Syarat Pembolehan Poligami.
Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis dari suami istri serta  seluruh  pihak  keluarga.  Istri  yang  tidak  bisa  menerima  kenyataan  bahwa suaminya  telah  berpoligami  akan  sering  mengalami  perubahan  emosi,  kadang menjadi lebih sensitif, mudah marah, serta baperan yang ditandai dengan mudah sedih dan sering curiga berlebihan ( S.C. Utami Munandar, 2015) . Selain itu, muncul perasaan negatif dalam diri istri terutama mengenai tugas dan perannya sebagai istri dan ibu.  Walaupun persetujuan istri bukan termasuk syarat  sah pernikahan poligami di  dalam  Hukum  Islam tetapi menjadi  dasar utama di  dalam  Undang- Undang Perkawinan tahun 1974 pada pasal 5 ayat (1), maka alangkah baiknya hal
tersebut  menjadi  dasar  pertimbangan    sebelum  mengambil  tindakan  mencoba untuk  berpoligami.  Kesiapan  mental  dan  fisik  dalam  menjalani  pernikahan poligami bukan hanya dibutuhkan oleh pihak suami, tetapi kondisi istri dan anak- anak dan keluarga yang baru dan lama perlu dipertimbangkan baik dari segi materi maupun ruhiyah.
Secara  umum,  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  persaingan  serta kecemburuan  yang  terjadi  diantara  para  istri  di  dalam  keluarga  yang  poligami akan menimbulkan masalah emosional dan trauma berat bagi anak-anaknya, anak- anak dari keluarga poligami memiliki resiko yang tinggi terhadap penyalahgunaan psikis dan fisik. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari  orangtua  akan  selalu  merasa  tidak  nyaman,  merasa  kehilangan  tempat berlindung  untuk  dikemudian  hari  mereka  akan  mengembangkan  reaksi kompensantoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar ( Erik Pandapotan Simanullang, 2018) .
Adapun alasan-alasan yuridis yang memperbolehkan poligami dalam pasal 4 ayat (2), diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan di Dusun Batu Goleng para istri yang dipoligami mengatakan bahwa mereka sehat dari segi rohani dan jasmani, melayani suaminya dengan memenuhi kebutuhan seperti membuatkan bekal untuk makan, mencuci pakaian suami serta membersihkan  rumah.  Bukan  hanya  itu,  para  istri  yang  dipoligami  semua memiliki  anak  atau  bisa  memberikan  keturunan  sehingga  alasan  untuk  celah berpoligami sangat minim bahkan tidak ada.
Di  samping  alasan  yuridis  di  atas,  ada  juga  alasan  syariah  yang  harus diperhatikan.  Salah  satunya  kecendrungan  seksual  lelaki  yang  susah  dikontrol sehingga membutuhkan penyaluran lebih. Bukan hanya itu, para suami seringkali memberikan  alasan  bahwa  pernikahan  poligami  adalah  bentuk  Sunnah  Rasul dalam bentuk fi’liyah (perbuatan). Sehingga hal itu menjadi tolak ukur para suami di Dusun Batu Goleng melakukan poligami karena poligami bukanlah hal  yang dilarang  melainkan  hal  yang  dibolehkan.  Namun,  ada  satu  syarat  yang  sering dilupakan  yaitu  dapat  berlaku  adil  dalam  artian  dapat  memenuhi  segala  bentuk kebutuhan istri-istri baik dari segi materi hingga immaterial.
Banyak perempuan menolak untuk di poligami dengan berbagai alasan yang dimiliki,  namun  tidak  sedikit  pula  yang  menerima  konsep  poligami  di  dalam keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa alasan para istri di Dusun Batu Goleng Desa Tempos mau di poligami adalah:
a. Karena  ketergantungan  untuk  pemenuhan  hak-hak  yang  bersifat  materi  seperti penyediaan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan perhatian suami untuknya dan anak-anaknya.
b. Para  istri  mempunyai  rasa  takut  terhadap  stigma  yang  buruk  diberikan  oleh masyarakat  apabila  terjadi  perceraian  yang  akan  berdampak  buruk  pada perkembangan psikis dan fisik anak-anaknya.
c. Keterpaksaan yang dirasakan oleh istri pertama untuk melihat suaminya menikah lagi, walaupun berdampak buruk bagi kesehatan mentalnya  tetapi tetap saja dia tidak ingin anaknya merasakan kehilangan kasih sayang seorang ayah.
Dari  beberapa  hal  di  atas,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  para  istri memilih untuk di poligami, yaitu:
a. Faktor Ekonomi
Kebanyakan  para  istri  di  Desa  Tempos  Dusun  Batu  Goleng  lebih  memilih dipoligami  dikarenakan  takut  perihal  ekonomi  sehingga  menyebabkan penelantaran  anak.  Semua  ibu  akan  memilih  memendam  rasa  sakitnya  sendiri daripada harus melihat anaknya menjadi korban dari kejahatan orangtuanya (anak broken home), sehingga apapun hal yang berbau kepahitan akan ditelan oleh nya supaya  tidak  memberikan  beban  kepada  anak-anaknya.  Ketakutan  seorang  ibu dilihat  dari  pemenuhan  hak-hak  sekolah  yang  apabila  ia  memilih  bercerai  akan sulit baginya memberikan nafkah cukup untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya.
b. Faktor Sosial
Lingkungan  sangat  mempengaruhi  tumbuh  kembangnya  emosional  seseorang, mulai dari timbulnya rasa iri dengki hingga perlakuan kucil-mengucilkan masih banyak dilakukan di khalayak masyarakat terutama di Desa Tempos Dusun Batu Goleng. Masyarakat di sana sangat membenci yang namanya gelar janda,  karena janda kerap dijadikan sebagai sasaran kebencian oleh masyarakat dianggap dapat membawa  kesialan  bagi  pernikahan  mereka  nantinya,  sehingga  dari  faktor tersebut  para  istri  di  Desa  Tempos  Dusun  Batu  Goleng  lebih  memilih  untuk dipoligami saja dibandingkan harus bercerai dan dikucilkan oleh masyarakat.
c. Faktor Agama
Lombok  diketahui  memiliki  mayoritas  masyarakat  yang  beragama  Islam, sehingga dikenal dengan kata pulau seribu mesjid. Sehingga hukum yang sering dipakai  adalah  hukum  Islam  kecuali  di  daerah-daerah  yang  khusus  seperti kampung Hindu yang ada di Desa Tempos dan selainnya. Seperti yang diketahui bahwa di dalam Islam perihal poligami adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan kebolehan tersebut dibatasi hingga menikahi empat orang perempuan bagi seorang lelaki. Hal itu yang menyebabkan para lelaki di Desa Tempos Dusun Batu Goleng beranggapan untuk berpoligami, namun melupakan hal-hal terpentingnya seperti  syarat-syarat  berpoligami  dan  sebagainya.  Para  lelaki  atau  para  suami hanya melihat sisi positif tanpa mengetahui sisi negatif nya, karena apabila agama memperbolehkan maka itu adalah perbuatan baik.
Poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, dampak yang dimaksud adalah:
a Istri  akan  merasa  terganggu  dan  sakit  hati  apabila  melihat  suaminya  menikah dengan wanita lain lagi.
b Akan terjadi konflik internal dari kedua belah pihak keluarga, bisa antara sesama istri, istri dan anak tiri atau bahkan diantara anak-anak yang berbeda ibu.
c Akan  timbul  persaingan  yang  tidak  sehat  sesama  istri.  Hal  itu  dilakukan  hanya untuk  mencari  perhatian  lebih  dari  suaminya,  mereka  akan  berjuang  sedemikian rupa supaya menjadi yang paling menarik dan paling baik dihadapan suaminya agar mendapatkan  perhatian  lebih  dari  suaminya.  Permusuhan  tersebut  terjadi  karena kebiasaannya suami lebih memberikan perhatiannya kepada istri muda ( Siti Musda Mulia, 2004) .
d Timbulnya rasa dengki dan permusuhan diantara para istri, biasanya hal ini terjadi karena  suami  lebih  mencintai  satu  istri  dibandingkan  dengan  istri  yang  lain  atau kurangnya keadilan dari suami.
e Timbulnya tekanan batin pada istri pertama karena suaminya akan lebih mencintai istri  muda/baru.  Perasaan  ini  dapat  mengurangi  dan  mempengaruhi  kebahagiaan istri pertama.
B. Praktek  Keadilan  dalam  Perilaku  Suami  yang  Berpoligami  di  Dusun  Batu Goleng Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  tidak  sewenang-wenang,  tidak  memihak,  tidak  berat  sebelah.  Adil  tentunya mengandung  arti  bahwa  suatu  keputusan  dan  tindakan  didasari  atas  norma-norma objektif bukan subjektif ( M. Agus Santoso, 2014) . Adil: al-‘adl berarti mempersamakan sesuatu  dengan  yang  lain,  baik  dari  segi  nilai  maupun  dari  segi  ukuran,  sehingga sesuatu  itu  menjadi  tidak  berat  sebelah  dan  tidak  berbeda  satu  sama  lain.  Adil  juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian  meletakkan  sesuatu  pada  tempatnya.  Ibn  Qudamah  ahli  fikih  Mazhab Hanbali  mengatakan  bahwa  keadilan  semata-mata  karena  takut  kepada  Allah  SWT. Jika keadilan telah tercapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum  ada  dalil  lain  yang  menentangnya.  Dalam  Alquran  keadilan  dapat  diucapkan dengan al-‘adalah dan al-wasth. Hal  tersebut  merupakan  rangkaian  makna  bahwa untuk  menciptakan al-‘adl harus  dibantu  oleh al-wasath yaitu  tengah- tengah/perpaduan  antara  semua  bentuk  keadilan.  Allah  Swt  menurunkan  syariatnya dalam  rangka  menyeimbangkan  struktur  kehidupan  manusia,  menegakan  keadilan dalam  kehidupan  manusia.  Tidak  ada  satu  pun  syariat  Allah  SWT  yang  tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya ( Abdul Azis Dahlan, 1996) .
Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang,  termasuk  hak  asasi  wajib  diperlakukan  secara  adil.  Hak  dan  kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya.  Oleh  karena  itu  hukum  berdasarkan  amanah  harus  ditetapkan  secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Keadilan ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S 4:58 yang berbunyi:
ۗ  ۗ  ِعْدَعْالۗ  بۗ ا عوُمُكعحدتۗ عنداۗ   سالَّنْاۗ دنعيدبۗ عمُتعمدكدحۗ ادذ ا دوۗ ۙالده لعهداۗ ىْٰٰٓ اۗ  تٰن ٰمد علْاۗ اوُّددؤُتۗ عنداۗ عمُك ُرُمعأديۗ د هاللّٰۗ َّن ا ا ًرعي  صدبۗ ۢالًَعي مدسۗ دنالدكۗ د هاللّٰۗ َّن اۗ  ۗ  ٖه بۗ عمُكُظ َديۗ الَّم َ نۗ د هاللّٰۗ َّن ا
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh  kamu  menyampaikan amanat kepada yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila
menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar lagi Maha melihat.” Selanjutnya dalam Q.S AL-Maidah ayat (8) yang berbunyi: ۗ  َّلْدَۗ ۗ ٰىدلدعۗ  ٍم عودقۗ  ُنآدندشۗ عمُكَّندم  رعجديۗ  دلْ دوۗ ۖۗ  طعس قعْال بۗ دءادْدهُشۗ   َّ  لِلّۗ  دني ما َّودقۗ اوُنوُكۗ اوُندمآۗ  دني ذَّْاۗ الدهُّيدَۗ الدي نوُلدمعَدتۗ الدم بۗ  ٌري بدخۗ د َّاللّٰۗ َّن إۗ ۚۗ د َّاللّٰۗ اوُقَّتا دوۗ ۖۗ  ٰى دوعقَّتل ْۗ  ُب درعقدَۗ  دوُهۗ اوُْ ْععاۗ ۚۗ اوۗ ُْ ْعَدت
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum, mendorong  kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah,  karena adil itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  dan  bertakwalah  kepada  Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Disambung lagi pada QS. An-Nisa’ ayat (129) yang berbunyi:
ۗ الده عو ُردذدتدفۗ   لعيدمعْاۗ  َّلُكۗ ا عوُلعي مدتۗ  دلَدفۗ  عمُتعص دردحۗ  عودْ دوۗ   ءۤالدس  نْاۗ  دنعيدبۗ ا عوُْ ْعَدتۗ  عنداۗ ا ٰٓعوَُعي طدتعسدتۗ  عندْ دو الًمعي  ح َّرۗ ا ًر عوُفدغۗ دنالدكۗ د هاللّٰۗ َّن الدفۗ ا عوُقَّتدت دوۗ ا عوُح لعصُتۗ  عن ا دو ۗ  ةدقَّلدَُمعْالدك
Artinya: “Dan  kamu  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  istri-istri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  Dan  jika  kamu  mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah

## Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
Persyaratan  adil  dalam  berpoligami  yang  disebutkan  pada  ayat  Al-Qur’an tersebut lebih diartikan kepada pengertian secara kuantitatif, seperti adil dalam hal-hal yang  bersifat  material  yaitu  pakaian,  tempat  tinggal  dan  giliran  waktu.  Keadilan tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih maupun Undang-Undang Negara mengenai poligami, contoh seperti membagi rezeki harus  secara merata kepada istri-istri yang dinikahi dan sebagainya.
Quraish  Shihab  menyatakan  bahwa  keadilan  yang  disyariatkan  oleh  agama meliputi  keadilan  dari  segi  material  atau  yang  tampak  saja  ( Quraish  Shihab,  2007) . Dalam bukunya Prof. Dr. H. Masnun Thahir, M.Ag disebutkan jika keadilan memang telah disadari secara kolektif menjadi  fase di dalam kehidupan. Ia laksana ruh  yang memberi nafas dan energi bagi terwujudnya sebuah kehidupan yang manusiawi dan demokratis.  Oleh  sebab  itu  tidak  ada  satupun  agama  yang  terlahir  ke  dunia mengajarkan ketidak-adilan. Di dalam Islam konsep keadilan yaitu mencari motif yang paling  dalam  seperti  perbuatan  itu  ditentukan  dilihat  dari  niat  si  pelaku  (Masnun, 2016).
Imam Syafi’i mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurutnya keadilan ini hanya  menyangkut  urusan  fisik  seperti  mengunjungi  istri  di  malam  atau  siang  hari ( Khoirudin  Nasution,  1996) .  Seorang  suami  yang  hendak  berpoligami  menurut  ulama fiqh  sedikit  tidaknya  harus  memiliki  syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu,  kemampuan
dana  pemenuhan  sandang  pangan  dan  papan  serta  memiliki  sifat  adil  dalam memperlakukan  seluruh  istrinya.  Para  ulama  Fiqh  lebih  sering  memahami  keadilan dalam arti kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka. Dengan kata lain, adil dalam hal ini dikehendaki bersifat material. Implikasinya poligami mudah dilakukan dan  menjadi  sesuatu  yang  dijalankan  dalam  kehidupan  sehari-hari  tanpa  merasa terbebani akan tanggung jawab sedikitpun.
Dalam konteks KHI, pemberlakuan adil dalam berpoligami harus dibuktikan di depan  pengadilan.  Maka  dari  itu  seorang  suami  yang  hendak  berpoligami  harus mampu  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  sanggup  dan  adalah  seorang  yang  akan berlaku  adil  hingga  akhir  pernikahan  poligaminya.  Oleh  karena  itu,  di  dalam  Islam ditekankan  untuk  seorang  suami  untuk  tidak  boleh  merasa  lebih  cenderung  atau condong  cinta  kepada  salah  seorang  istrinya,  karena  hal  itu  dapat  menimbulkan kecemburuan  serta  sakit  hati  baginya.  Ditinjau  dari  pandangan  Al-Qur’an,  bahwa poligami  tidak  hanya  dilihat  dari  segi  baik  atau  buruknya,  tetapi  juga  dilihat  dari penetapan  hukum  dan  kondisi  yang  akan  terjadi  kedepannya.  Sehingga  wajar-wajar saja  apabila  perundang-undangan  maupun  agama  memberikan  cakupan  secara universal dalam pemberlakuan hukum yang mengatur perihal keadilan berpoligami.
Adapun keadilan menurut Hukum Islam yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu:
1. Pembagian nafkah lahir dan batin antara istri muda dan istri tua, yaitu terhadap istri  yang  baru  (masih  gadis)  dinikahi  diberikan  waktu  luang  untuk  lebih mengenal secara intim maupun personal suaminya. Sedangkan bagi istri yang sebelumnya  juga  pernah  menikah  atau  janda  hal  itu  tidak  perlu  dilakukan karena mengingat telah ada pengalaman sebelumnya ( Al-Husain Ibnu Mas’ud al- Bagawi, 1973) . Setelah selesai tujuh hari setelah pernikahan berlangsung, maka suami wajib kembali untuk membagi waktunya bergilir kepada istri-istri yang lain.
2. Giliran terhadap para istri, yaitu seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu  alangkah  baiknya  membagi  waktu  bergilir  secara  adil  terhadap  istri- istrinya  agar  tidak  ada  kecemburuan  sosial  diantara  para  istrinya.  Maka  dari itu, metode yang paling sederhana juga sering digunakan adalah metode undian ( quru’ah )  dan  pernah  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Seperti  pendapat sebagian ulama, salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menentukan pilihan suami  yaitu  dengan  menulis  angka  pada  kertas  untuk  dijadikan  undian  oleh para istrinya.
Sejalan dengan keadilan menurut Hukum Islam di atas, beberapa keluarga yang berpoligami  di  Dusun  Batu  Goleng  justru  melupakan  keadilan  tersebut.  Dibuktikan dengan  ketidaksanggupan  memenuhi  kebutuhan  kasih  sayang,  maupun  dari  segi materi  bisa  disebut  masih  sangat  minim  atau  kekurangan.  Contoh  keluarga  yang berpoligami yaitu bapak Jumadil yang menikahi istri keduanya dan berhutang mahar kepada istri keduanya tersebut. Dengan demikian, Pak Jumadil melakukan poligami hanya  memenuhi  syarat  pernikahan  bukan  semata-mata  membantu  dan  menolong
seorang  yatim atau janda seperti  yang telah disebutkan di dalam Qur’an Surah An- Nisa’  ayat  128.  Setelah  menikahi  istri  keduanya  bapak  Jumadil  memilih  pergi merantau  untuk  menafkahi  istri-istri  dan  anak-anaknya  walaupun  diketahui  istri- istrinya  tidak  mendapatkan  nafkah  yang  cukup  dari  segi  materi.  Maka  dari  itu, beberapa keluarga yang berpoligami Di Dusun Batu Goleng belum mencapai keadilan dalam poligami dilihat dari kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh para istri-istri dan  anak-anaknya.  Dalam  hal  ini,  maka  alangkah  baiknya  sebelum  melakukan poligami  seorang  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  satu  harusnya  memperhatikan alasan-alasan utama pembolehan poligami, yaitu:
Pertama,  syarat-syarat  dan  prosedur  yang  sudah  ditentukan  oleh  Undang- Undang, syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila hendak berpoligami yaitu pasal 4 Undang-Undang  No.1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
” Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya.  Pengadilan yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberikan  izin  kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri;  istri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan;  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.”
Lalu, syarat poligami menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:
“ Adanya  persetujuan  dari  istri/istri-istri,  adanya  kepastian  bahwa  suami mampu menjamin  keperluan hidup  istri-istri  dan anak-anak mereka, adanya jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri  dan  anak-anak mereka ”.
Untuk  membedakan  persyaratan  yang  ada  di  pasal  4  dan  5,  yaitu  di  pasal  4 menyebutkan persyaratan alternatif yang dimana jika salah satu syarat harus terpenuhi sehingga dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan. Sedangkan pasal 5 yaitu  persyaratan  kumulatif  yang  keseluruhannya  harus  terpenuhi  oleh  suami  yang akan melakukan poligami ( Amiur Nuruddin, 2004) . Sesuai dengan praktek poligami di Dusun Batu Goleng, tidak ada yang mencapai sempurna dalam melakukan prosedur poligami  karena  tidak  ada  yang  mencatatkan  pernikahan  keduanya  ke  KUA  atau meminta  izin  ke  Pengadilan  Agama  sekalipun  mendapatkan  persetujuan  dari  istri- istrinya.  Sehingga  hal  ini  dapat  dikatakan  perselingkuhan  bukan  poligami  secara prosedural.
Kedua, ketentuan yang ada di dalam agama. Riffat Hassan melihat izin poligami dalam  QS.  An-Nisa  (4):3,  maupun  dari  teladan  Rasulullah  Muhammad  SAW, sesungguhnya  sangat  berkaitan  dengan  masalah  penyantunan  anak  yatim.  Quraish Shihab  memandang  poligami  ibarat  pintu  darurat,  sungguh-sungguh  darurat  hingga hanya  boleh  dibuka  bila  situasinya  benar-benar emergency .  Meski  banyak  lelaki
menjadikan  pintu  darurat  sebagai  pintu  biasa  yang  boleh  dibuka  kapan  saja  mereka ingin ( Iriani Ambar, 2018) .
Ketiga, ketentuan moral. Ketentuan moral dalam hal ini yaitu realitas sejarah yang terjadi  pada  masa  kehidupan  Rasulullah  Saw,  meningalkan  bekas  ketauladan  yang sangat tinggi, bahwa kehidupan keluarga yang sakinah sangat sulit dijalankan apabila melakukan perkawinan poligami. Rumah tangga yang baik hanya dapat menghasilkan kehidupan  yang  harmonis  jika  dirangkaikan  dengan  adanya  keterbukaan  dan  saling memahami  di  antara  suami-istri.  Sementara  itu,  poligami  merupakan  praktik  hidup sebuah  keluarga  yang  cukup  menyimpang.  Beragam  macam  konflik  yang  mungkin kapan  saja  bisa  terjadi.  Tidak  hanya  dalam  bentuk  kehidupan  sosial  moral,  namun sangat berimplikasi pada kehidupan sosial keagamaan. Artinya, bahwa apabila praktik perkawinan  secara  poligami  dilakukan  maka  pihak  suami-istri  harus  menanggung beban yang mungkin saja berdampak negatif dalam kehidupan sosialnya ( Iriani Ambar, 2018) .

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  istri-istri  di  Desa  Tempos  Dusun  Batu Goleng  cenderung  memilih  poligami  karena  takut  akan  stigma  masyarakat  terkait perceraian. Poligami ini seringkali lebih mirip perselingkuhan daripada pernikahan kedua yang diakui, terjadi akibat kehamilan di luar nikah atau kecelakaan. Meskipun para istri sebenarnya tidak menyukai poligami karena suami mereka tidak adil terhadap semua istri, keadaan memaksa mereka untuk menerima demi menghindari aib perceraian. Kurangnya pengetahuan  tentang  Hukum  Islam  di  Desa  Tempos  Dusun  Batu  Goleng  juga berkontribusi  pada  perilaku  poligami  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Keadilan  dalam poligami di Dusun Batu Goleng seringkali terabaikan, dengan keluarga poligami sering tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  kasih  sayang  dan  materi.  Beberapa  suami  bahkan gagal memberikan tempat tinggal yang layak. Penelitian menyoroti kurangnya persiapan dan pemahaman tentang syarat-syarat poligami, serta kebutuhan untuk memahami konsep keadilan, terutama dalam aspek material. Para ulama menekankan bahwa keadilan dalam poligami harus mencakup aspek material dan fisik, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar serta  perlakuan  yang  adil  terhadap  semua  istri.  Oleh  karena  itu,  sebelum  melakukan poligami, penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang syarat-syarat dan konsep keadilan yang diatur oleh agama.

## BIBLIOGRAFI
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 1 , Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta, 1996
Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metedeologi Penelitian Kualitatif, Bandung; CV Pustaka Setia, 2012
Al-Husain Ibnu Mas’ud al-Bagawi, Syarhu al-Sunnah, Jilid IX, Beirut: al-Maktabah al- Islamiyah, 1973
Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana- Prenademedia Group: Jakarta, 2004
Erik  Pandapotan  Simanullang, Representasi  Dampak  Poligami  Bagi  Istri  dan  Anak Dalam Film Athirah , JOM FISIP:2018, Vol.5 Edisi II,
H.M.A  Tihami,  Shoari  Sahrani, Fikih  Munakahat, PT.  RajaGrafindo  Persada:  Jakarta, 2014
Iriani Ambar, Menelisik Pesan Moral Di Balik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW. dan Implikasinya dalam Islam) , Jurnal Al-Maiyyah Jan-Jun 2018, Vol.8 No.1
Khoirudin  Nasution, Riba  dan  Poligami:  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran  Muhammad Abduh , Pustaka Pelajar: Jakarta, 1996
Khoirudin  Nasution, Riba  dan  Poligami:  Sebuah  Studi  atas  Pemikiran  Muhammad Abduh , Pustaka Pelajar: Jakarta, 1996
Lulu  Baeeti  Nurrahmah, Perempuan  Dalam  Pernikahan  Poligami  (Studi  Kasus:
Perempuan  di  Kampung  Cibeber,  Desa  Cikahuripan,  Kabupaten  Bogor) ,  Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015
M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana: Jakarta, 2014
Masnun, Hukum Perdata Islam Kontemporer di Indonesia , Sanabil: Mataram, 2016
Mushaf Al-Qur’an, Kementrian Agama Republik Indonesia
Nopi Yuliana, Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (sudi kasus di desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) , Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2018
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, 2021
Prima Amalia, Sikap Perempuan Muslim Terhadap Poligami (Studi Deskriptif) , Skripsi: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007
Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an  Tafsir  Tematik  atas  Berbagai  Persoalan  Umat , Mizan: Jakarta, 2007
Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an  Tafsir  Tematik  atas  Berbagai  Persoalan  Umat , Mizan: Jakarta, 2007
S.C.  Utami  Munandar, Bunga  Rampai  Psikologi  Perkembangan  Pribadi  Dari  Bayi Sampai Lanjut Usia, UI Press: Jakarta, 2015
Siti Musda Mulia, Islam menggugat Poligami , Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004
Zakiah Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1985

## Copyright holder:
Nabila Alya, Ahmad Muhasim, Hery Zarkasih (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: