## SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN
Munif Rochmawanto, S.H.,M.H.
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Lamongan. munif.rochmawanto@gmail.com

## ABSTRAKSI
Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah  bersatunya  kembali  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dengan  masyarakat,  sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.
Kata Kunci : Narapidana, Terorisme, Lembaga Pemasyarakatan

## I. PENDAHULUAN
Ketentuan  Pasal  1  ke  3  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Permasyarakatan, menyatakan bahwa :“Lembaga
Permasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasya-rakatan”.
Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  2 Undang-undang  No.  12  Tahun  1995 tentang
Pemasyarakatan
dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak
mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dapat hidup  secara  wajar  sebagai  warga  negara yang  baik  dan  bertanggungjawab.  Ini berarti  bahwa  tujuan  akhir  dari  sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dengan masyarakat,  sebagai  warga  negara  yang baik  dan  bertanggung  jawab,  sehingga keberadaan  mantan  Warga  Binaan  di masyarakat  nantinya  diharapkan  mau  dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan  bukan  sebaliknya  justru  menjadi penghambat dalam pembangunan.
Soerjono Soekanto berbicara mengenai  derajat  efektivitas  suatu  hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga  masyarakat    terhadap  hukum,
termasuk para penegak hukumnya. Sehingga  dikenal  suatu  asumsi,  bahwa  : “Taraf  kepatuhan  hukum  yang  tinggi merupakan  suatu  indikator  berfungsinya suatu  sistem  hukum.  Dan  berfungsi-nya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut  telah  mencapai  tujuan  hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi  masyarakat  dalam  pergaulan hidup”. Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi  hukum,  masalah  kepatuhan  atau ketaatan  hukum  atau  kepatuhan  terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif  tidaknya  sesuatu  yang  ditetapkan dalam hal ini hukum. 1
Selain  itu  juga  ditujukan  untuk mengetahui  kendala-kendala  apa  yang dihadapi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  Lamongan  dalam  melaksanaan pembinaan  narapidana  khusus  teroris. Dengan  pendekatan  yuridis  normatif penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi gambaran  yang  lebih  nyata  mengenai efektivitas  deradikalisasi  dalam  proses pembinaan narapidana terorisme di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Lamongan.
Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut  dapat  disimpulkan  permasalahan,
1 Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Rajawali, Jakarta, . 1983, hal. 62
bagaimana  sistem  pembinaan  narapidana terorisme  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan ?

## II. METODE PENELITIAN
Oleh  karena  type  penelitian  yang digunakan  adalah  type  penelitian  yuridis normatif,  maka  pendekatan  masalah  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( Statute  Approach ).  Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu juga digunakan pendekatan konsep ( Coceptual  Approach ),  pendekatan  ini maksudnya  melihat  konsep-konsep  terkait dengan pembinaan narapidana teroris.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Program Deradikalisasi di Indonesia dilaksanakn  oleh  BNPT  bekerjasama dengan  berbagai  pihak  seperti  polisi, Lembaga  Pemasyarakatan,  BNPT  juga mendesain  program  resosialisasi  dan reintegrasi,  dengan  cara  membimbing mereka  dalam  bersosialisasi  dan  menyatu kembali  dengan  masyarakat.  Selain  itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan  dengan  melibatkan  perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public  lecture,  workshop,  dan  lainnya, mahasiswa  diajak  untuk  berfikir  kritis  dan
memperkuat  nasionalisme  sehingga  tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.
Upaya  pemidanaan  terhadap  pelaku tindak  pidana  kasus  terorisme  perlu pembinaan  yang  khusus.  Penanganan terorisme  sebenarnya  suatu  perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris  beserta  penyebarannya.  Program deradikalisasi  menjadi  penting  karena memiliki peran untuk melepaskan ideology yang  dianut  oleh  radikalis-teroris  dengan menggantikannya dengan ideology Pancasila.
Adapun  pembinaan  yang  dilakukan meliputi ;
a. Pembinaan kepribadian
b. Pembinaan kemandirian
c. Pembinaan  kesadaran  berbangsa dan bernegara.
Untuk  pembinaan  napi  teroris petugas  Lapas  harus  paham  bahwa perlakuan  terhadap  mereka  juga  ada perlakuan  khusus  baik  dalam  pengawasan maupun  pembinaan  Perlakuan  terhadap mereka lebih bersifat persuasif namun tidak mengesampingkan kewaspadaan pengamanan.
Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh  dari  Pegawai  dan  Narapidana Terorisme  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Lamongan  dapat  diketahui bahwa, terdapat dua spesifikasi tema dalam memandang  pembinaan  berbangsa  dan bernegara yaitu :
a. Sikap  cukup  menerima  Pembinaan Berbangsa dan Bernegara
b. Sikap  tidak  menerima  Pembinaan Berbangsa dan Bernegara.
Berdasarkan  tema  tersebut  dapat diketahui  bahwa  masih  ada  narapidana terorisme yang dapat dibina baik wawasan berbangsa  maupun  wawasan  bernegara, tetapi  banyak  juga  yang  menolak  dengan tegas dilaksanakannya upacara kenegaraan.
Sistem  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Lamongan sudah tergolong bagus, hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu :
a. Lapas Lamongan mempunyai Pamong yang  merupakan  salah  satu  pegawai Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIB Lamongan  yang  ditunjuk    karena mempunyai kemampuan dan kecakapan  lebih  dalam  keagamaan yang  diharapkan  mampu  mendukung proses  deradikalisasi  bagi  narapidana terorisme  tentunya  di  dukung  oleh semua Pegawai Lapas ;
b. Lapas  Lamongan  menjalin  hubungan kerjasama  yang  baik  dengan  BNPT,
TNI,  Polri,  para  Tokoh  Agama  dan mantan  narapidana  terorisme  yang telah kembali berwawasan kebangsaan yang tergabung dalam lingkar Perdamaian  dengan  juga  berkordinasi dengan instansi pemasyarakatan lainnya,  saling  bertukar  informasi,
instansi  penegak  hukum  lainnya, pondok pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia guna pembinaan dan pelurusan akhlak.
c. Petugas  jaga  yang  kooperatif,  hal  ini terbukti  dengan  pelaksanaan  tugas penjagaan sudah sesuai dengan prosedur tetap yang ada ;
d. Fasilitas  yang  dimiliki  oleh  Lapas Lamongan  cukup  memadai  untuk mendukung proses pembinaan Narapidana terorisme.
Kendala  dalam  penerapan  program deradikalisasi  ini  muncul  dari  dua  sisi. Pertama, dari sisi program deradikalisasi itu sendiri  yang  belum  memiliki  metode  dan alat  ukur  yang  jelas.  Fokus  dan  sasaran program  atau  subyek  deradikalisasi  juga masih samar. Kedua program deradikalisasi hanya bersifat sporadis dan tidak mencakup semua sasaran.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Lamongan  merupakan  suatu  Lembaga Pemasyarakatan  yang  memiliki  kualifikasi maximum  security .  Narapidana yang dibinapun  bukan  kategori  rendah,  banyak narapidana-narapidana yang beresiko tinggi  dibina  di  Lembaga  Pemasyarakatan tersebut,  maka  penanganan  narapidana  di sana bukan perkara mudah. Hal inilah yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  yang  telah diuraikan  dalam  bab  dan  sub  bab,  maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan narapidana khusus terorisme di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Lamongan  dilakukan  melalui  metode- metode pemencaran kamar hunian narapidana  terorisme,  dengan  metode  ini Narapidana terorisme menjadi bergerombol,  mengurangi  akses  bertemu, bertukar  pikiran,  menyebarkan  paham sesama narapidana terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
A.C  Manullang,  Menguak Tabu  Intelejen Teror,  Motif  dan  Rezim, Panta  Rhei,
Jakarta, Januari 2001.
Johnny  Ibrahim,  Teori  Metode  Penelitian Normatif,  Banyu  Media  Publishing, Malang 2005.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas  Air  Langga.  Surabaya. 2005.
Soekanto  Soerjono, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Rajawali,  Jakarta