## Model Tata Bangunan dan Lingkungan Binaan yang Bermitigasi Bencana di Pulau Kodingareng Lompo
Andi Muhammad Ikhsan 1* , Gusti Hardyanti Musda 2 1 ,2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia *Corresponding Author: andimuhammad.ikhsan@umi.ac.id Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan : 12 Februari 2023 : - : 31 Maret 2023 Daerah pesisir terutama pulau kecil, sangat rentan terkena akibat dari peningkatan muka  air  laut  yang  akan  mengakibatkan  kerugian  yang  sangat  besar.  Untuk menghindari kerugian tadi perlu pengelolaan pulau-pulau Kecil dengan merapikan bangunan dan   lingkungan menggunakan pendekatan spasial dinamik/temporal. Pulau Kodingareng artinya galat, merupakan satu pulau yang terdapat pada kota Makassar, tepatnya pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, denganluas wilayah 0,48 Km2. Luas wilayah pulau yang kecil serta terbatas tentunya akan didominasi oleh pertumbuhan bangunan hunian seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Penelitian  ini  bertujuan  buat  mengetahui  taraf  kerawanan  wilayah  serta melakukan taktik pada perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana di Pulau Kodingareng  Lompo.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  naratif  kualitatif  menggunakan  pendekatan  observasi  lapangan  dan wawancara.  Mitigasi  ialah  titik  tolak  primer  asal  manajemen  penanggulangan Bencana.  Dengan  mitigasi  dilakukan  perjuangan-perjuangan  untuk  menurunkan dan/atau meringankan dampak/korban yang ditimbulkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda, dan  lingkungan. Sehingga bentukan strategi mitigasi yang  akan  dicapai  merupakan  contoh  penataan  yang  diharapkan  oleh  rakyat berdasarkan syarat tipologi pulau Kodingareng.
Kata kunci: Adaptif Bangunan Lingkungan
Model Tata

## ABSTRACT
Key word: Adaptive Building Environment Model System Coastal regions, mainly small islands, are very at risk of being affected so long as sea level  upward  thrust  will  result  in  full-size  losses.  so  as  to  avoid  those  losses,  it  is necessary  to  manage  small  islands  the  use  of  a  neat  version  of  buildings  and  the surroundings the usage of a dynamic/temporal spatial method. Kodingareng Island means  one  island  within  the  metropolis  of  Makassar,  precisely  in  the  Sangkarang Islands District, with a place of 0.48 km2. The small and constrained area of the island will  virtually  be  ruled  by  the  increase  of  residential  buildings  consistent  with population increase. This observe pursuits to determine the level of vulnerability of the place and to use techniques in spatial making plans based totally on catastrophe mitigation  on  Kodingareng  Lompo  Island.  The  research  technique  used  on  this research  is  a  qualitative  narrative  using  discipline  commentary  and  interview strategies.  Mitigation  is  the  number  one  place  to  begin  of  disaster  control.  With mitigation, efforts are made to lessen and/or alleviate the effects/sufferers due to a catastrophe on human souls, belongings, and the environment. so that the formation of  the  mitigation  approach  as  a  way  to  be  achieved  is  to  set  an  instance  of  the association expected through the humans based at the typological requirements of Kodingareng Island.

## PENDAHULUAN
Daerah  pesisir  (terutama  pulau  kecil)  sangat  rentan  terkena  dampak  yang  berasal  dari peningkatan muka air laut. Bencana banjir rob disebabkan banyak hal, berdasarkan Syafitri (2022) faktor yang  menyebabkan  bencana  banjir  rob  yaitu  karena  adanya  fenomena  alam  berupa  penurunan permukaan tanah serta naiknya bagian atas air laut. Fenomena tersebut terjadi karena aktivitas manusia yang  mengganggu  lingkungan.  Dewasa  ini  pembangunan  pada  daerah  pesisir  sangat  cepat,  tetapi kurang mengindahkan kaidah ruang tanggap bencana. Permukiman dibangun terlalu dekat dengan garis pantai. Lahan mangrove hanya tersisa sedikit, dan hanya tumbuh di beberapa area. Penyedotan air tanah secara  berlebihan  juga  memberi  sumbangsih  terhadap  banjir  rob.  Terkurasnya  air  tanah  tersebut mengakibatkan  tanah  ambles.  Saat  terjadi  banjir  rob,  terbentuklah  genangan  air  laut  yg  luas.  Sikap
manusia  yang  tidak  ramah  lingkungan  tersebut  masih  diperparah  dengan  semakin  pesatnya industrialisasi  dan  penggundulan  hutan.  Akibatnya  terjadilah  pemanasan  global  yang  menimbulkan kekacauan  iklim  serta  ekspansi  termal  lapisan  permukaan  laut.  Es  pada  benua  Antartika  meleleh. Kenaikan muka air laut ( sea level rise ) tidak dapat dielakkan. Selain itu, merujuk dari Kusuma (2016) akibat banjir  rob  juga  sangat  mempengaruhi  kehidupan  sosial  rakyat  lokal  seperti  berkurangnya  mata pencaharian, hilangnya tempat tinggal, hingga menipisnya ketersediaan kebutuhan dasar penduduk.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suatu badan yg dibentuk oleh Organisasi Meteorologi global (WMO) serta program Lingkungan PBB (UNEP), memperkirakan laju wajah muka air bahari di muka Bumi lebih kurang 3-10 cm per dasawarsa. Dari analisis yang didapat, pasang surut yang terjadi di Jepara, Jakarta, Batam, Ambon, Biak, serta Kupang, selama dasawarsa terakhir mengatakan bahwa  muka  air  laut  pada  daerah  itu  berkisar  5-10  milimeter  per  tahun.  Informasi  ini  sangat mengkhawatirkan kawasan pesisir berdataran landai di Indonesia. Bila diasumsikan kemiringan pantai 1 persen  saja,  itu  berarti  dataran  pantai  yang  tenggelam  0,5-1  meter  per  tahun.  Kondisi  ini  diperparah dengan  muara  sungai  yang  sangat  landai.  Jika  diasumsikan  kelandaian  muara  sungai  homogen-rata 1:10.000, maka air laut akan merangsek ke arah darat sejauh 50-100 meter per tahun.
Pulau  Kodingareng  merupakan  salah  satu  pulau  yang  terdapat  di  kota  Makassar  tepatnya  di Kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang  dengan  luas  daerah  0,48  Km2.  Sesuai  data  BPS,  Kota  Makassar tahun 2020 memiliki jumlah penduduk di pulau Kodingareng sebesar 4.847 jiwa yang tersebar pada 6 Rukun  warga  (RW).  Pada  tahun  2019  jumlah  penduduk  pada  Pulau  Kodingareng  adalah  4.823  jiwa, dimana  terjadi  peningkatan  jumlah  penduduk  pada  tahun  2020.  Peningkatan  jumlah  penduduk  yang cukup signifikan ini tentunya akan berpengaruh terhadap kepadatan bangunan yang tidak proporsional di  Pulau  Kodingareng  sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  terkait  dengan  menggunakan  contoh penataan kawasan yang adaptif. Saat ini, syarat lingkungan daerah pesisir di pulai Kodingareng sangat memprihatinkan,  terlihat  menurunnya  daya  tahan  pantai  terhadap  abrasi  laut  yg  diakibatkan  oleh aktivitas negatif penduduk lokal seperti pembuangan sampah pada pesisir pantai dan pengeboman ikan di laut, jika merujuk dari Tamti (2014). Berdasarkan Asriningpuri (2018), kearifan lokal pada suatu daerah pesisir dapat difungsikan menjadi antisipasi dan tanggap terhadap bencana alam. Hal ini berarti bahwa Pulau  kodingareng  mempunyai  peluang  untuk  memanfaatkan  potensinya  sebagai  kawasan  dengan mitigasi bencana yang baik.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  perencanaan  infrastruktur  tidak  boleh  hanya  dilakukan berdasarkan  pendekatan  administratif  kewilayahan  tapi  juga  mempertimbangkan  kecenderungan ciri/tipolagi  asal  suatu  daerah  sebagaimana  yg  dikemukakan  Yusmini  pada  penelitian  M,  N.  and Burhanuddin, F (2022). Sesuai akibat penelitian dari Prawira (2014), penerapan sistem mitigiasi bencana banjir rob pada suatu area bisa dilakukan menggunakan merekonstruksi penataan bangunan dan ruang pada tempat yang beresiko, menyebarkan area buffer zone dengan menyediakan vegetasi mirip hutan bakau sampai penyediaan peta bahaya, serta resiko bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat  kerawanan  daerah  serta  melakukan  taktik  pada  perencanaan  tata  ruang  berbasis  mitigasi bencana di Pulau Kodingareng Lompo. Penelitian ini merupakan rujukan baru untuk menaikkan kualitas ruang  dan  lingkungan  dengan  pendekatan  tanggap  bencana  pada  Pulau  Kodingareng  Lompo  yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kebaharuan asal yang akan terjadi di penelitian ini diharapkan bisa mengatasi konflik dengan bencana banjir rob yg seringkali dialami oleh penduduk lokal, ini tentunya akan menaikkan  kenyamanan  serta  keamanan  pada  pulau  tadi  dimana  mampu  mencapai  pengarahan  ke lingkungan binaan yang lebih positif, Hapsoro (2020).
Mitigasi  artinya titik tolak primer  dari  manajemen penanggulangan  bencana.  Dengan mitigasi dilakukan  perjuangan-perjuangan  untuk  menurunkan  dan/atau  meringankan  akibat/korban  yang

## Andi Muhammad Ikhsan  39
disebabkan  oleh  suatu  bencana  pada  jiwa  manusia,  harta  benda,  serta  lingkungan.  Bencana  adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan merusak kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam  dan  manusia  sebagai  akibat,  serta  dapat  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa,  kerusakan lingkungan,  kerugian  material,  serta  akibat  psikologis.  Pada  konteks  bencana,  dikenal  2  butir  yaitu: Bencana alam adalah suatu serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya berupa gempa, tsunami, gunung melentus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti perseteruan sosial, penyakit rakyat, dan  teror.  Secara  umum  beberapa  bencana  alam  yang  terjadi  serta  mengancam  kehidupan  manusia adalah bencana erosi, abrasi, banjir gelombang pasang, intrusi air laut, longsor, serta kebakaran hutan. Sesuai panduan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, Dirjen Pesisir dan  Pulau Kecil Departemen Kelautan  serta  Perikanan  (2004), bahwa  upaya mitigasi  meliputi: Mitigasi  Bencana Erosi  Pantai  Struktural,  Upaya  Mitigasi  Bencana  Angin  Topan  Struktural,  Upaya  Mitigasi  Bencana Kenaikan  Muka  Air  laut  ( sea  level  rise /SLR)  Struktural,  Upaya  Mitigasi  Bencana  Longsor  Struktural. Sehingga  bentukan  strategi  mitigasi  yang  akan  dicapai  artinya  membuat  model  penataan  yang diharapkan  oleh  warga  sesuai  syarat  tipologi  pulau  Kodingareng.  Hasil  penelitian  ini  nantinya  bisa menjadi masukan bagi pemerintah saat mengambil kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga di pulau Kodingareng.

## MATERIAL DAN METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  menggunakan pendekatan observasi lapangan serta wawancara. Hasil berasal observasi tadi lalu diolah menggunakan beberapa  metode  analisa  untuk  mengetahui  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  yang  diharapkan  oleh masyarakat pulau Kodingareng dengan melihat tipologi kawasan pulau Kodingareng. Beberapa variabel akan  dianalisa  untuk  mengetahui  sarana  dan  prasarana  prioritas  yang  bisa  dikembangkan  di  pulau Kodingareng.

## Lokasi  dan  Durasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  pulau  Kodingareng,  kecamatan  Kepulauan  Sangkarrang. saat penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Juli hingga Desember 2022.

## Pendekatan Penelitian
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data menggunakan cara mendeskripsikan data yg  telah  terkumpul  secara  apa  adanya  tanpa  bermaksud  untuk  menghasilkan  menyimpulkan  secara umum.  Analisis  deskriptif  yg  digunakan  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  syarat  eksisting  pulau Kodingareng. Adapun analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasikan indikator-indikator yang berfungsi sebagai pertimbangan terhadap kebutuhan sarana dan  prasarana.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  utama  melalui  kombinasi  antara metode  survey,  observasi,  interview/wawancara,  serta  data  sekunder  yang  menggunakan  studi kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang akan didapat setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menunjang penelitian seperti data statistik Kota Makassar, Kecamatan Sangkarrang, maupun Kelurahan Kodingareng, dan  dokumen- dokumen perencanaan yg ada di pulau Kodingareng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Lokasi Penelitian Letak Geografis Pulau Kodingareng
Tempat  pulau-pulau  kecil  di  Kota  Makassar  yang  dikenal  menggunakan  nama  Kepulauan Spermonde Kota Makasasar, secara administratif masuk dalam Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Lae-lae, Kelurahan Barang Lompo, Kelurahan Kodingareng Lompo, serta Kelurahan Kodinggareng,  dengan sentra pemerintahan berkedudukan di Pulau Barrang lompo. Tempat pulau-pulau Kecil Kota Makassar terdapat 11 pulau- pulau kecil, termasuk pulau Gusung dan  pulau  Taka  yang  masuk  pada  kawasan  bahari  Kota  Makassar.  Pulau-pulau  kecil  Kota  Makassar merupakan formasi pulau karang yang artinya bagian-bagiannya berasal gugusan Kepulauan Spermonde yg  terletak  di  perairan  Selat  Makassar  sebelah  barat  daya  semenanjung  kaki  Pulau  Sulawesi.  Secara geografis, pulau- pulau kecil Kota Makassar terletak pada 119o 4’45,3” - 129o 24’04,9” Bujur Timur dan  40 57’48,6” - 050 08’54’ Lintang Selatan. Pulau terjauh adalah Pulau Lanyukkang yg berjarak 40,17 km asal Kota Makassar (dermaga Kayu Bangkoa), sedangkan pulau terdekat adalah Pulau Lae-lae yg berjarak 1,2 km asal Kota Makassar.
Gambar 1. Peta Citra Pulau Kodingareng Lompo Sumber: Peta Citra tahun 2020

## Kondisi Pola Pemukiman Pulau Kodingareng Lompo Jenis Pola Pemukiman
Terbentuknya  suatu  lingkungan  binaan  pada  hal  ini  ialah  permukiman,  artinya  proses pewadahan fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia dan  adanya dampak setting (warna lingkungan)  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  non-fisik  (sosial  budaya)  yang  secara  eksklusif mempengaruhi pola aktivitas serta proses pewadahannya.  Rona lingkungan akan saling berpengaruh dengan lingkungan fisik yang terbentuk oleh kondisi lokasi, dan grup masyarakat dengan karakteristik sosial budayanya (Rapoport, 1969). Korelasi antar aspek budaya ( culture ) dan  lingkungan binaan (built environment ) ada kaitannya dengan perubahan yang berjalan secara komprehensif dari aneka macam aspek  kehidupan  sosial  budaya  rakyat.  Faktor  pembentuk  lingkungan  dapat  dibedakan  menjadi  2 golongan (Rapoport, 1969) yakni faktor utama ( sosio culture factors ) dan  faktor sekunder ( modifying factors ).  Lingkungan  binaan  dapat  terbentuk  secara  organik  atau  tanpa  perencanaan  yang  juga
terbentuk melalui perencanaan. Pertumbuhan organik pada lingkungan permukiman tradisional terjadi pada  proses  yg  panjang  serta  berlangsung  secara  berkesinambungan.  Lingkungan  binaan    refleksi berasal kekuatan sosial budaya mirip kepercayaan , korelasi keluarga, organisasi sosial, serta interaksi sosial antara individu.

## Sub Kelompok  Komunitas
Pola permukiman tipe ini berbentuk cluster , terdiri dari beberapa unit atau kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang krusial, seperti penjemuran, ruang terbuka umum, masjid, dan  sebagainya.
Gambar 2. Pola permukiman Sub Kelompok Komunitas/ Cluster

## Face to face
Pola  permukiman  tipe  ini  berbentuk  linier,  antara unit-unit hunian sepanjang permukiman dan  secara  linier  terdapat  perletakan  pusat  aktivitas  yaitu  tambatan  perahu  atau  dermaga,  ruang penjemuran, pasar, dan sebagainya.
Gambar 3. Pola permukiman Face to Face

## Struktur Ruang Permukiman Linier
Pola permukiman bentuk ini  merupakan  suatu pola  sederhana  dengan perletakan unit-unit  permukiman (rumah,  fasum,  fasos, dan sebagainya)  secara  terus menerus  pada tepi sungai serta jalan. Pada pola ini kepadatan tinggi, serta kesamaan ekspansi permukiman dan mixed-use function atau penggunaan lahan majemuk.
Gambar 4.  Pola ruang permukiman Linier

## Clustered
Pada pola ini berkembang menggunakan adanya kebutuhan lahan dan  penyebaran unit-unit permukiman telah mulai timbul. Kecenderungan pola ini menunjuk pada pengelompokkan unit  permukiman  terhadap  suatu  yang  diklaim  mempunyai  nilai  ”krusial”  atau  pengikat gerombolan seperti ruang terbuka komunal untuk melakukan aktivitas bersama.

## Gambar 5. Pola ruang permukiman bentuk Clustered

## Kombinasi
Pola ini adalah suatu kombinasi antara 2 pola di atas memberikan gambaran bahwa selain ada pertumbuhan, menggambarkan pula adanya perluasan ruang untuk kepentingan lain  (pengembangan  usaha  serta  sebagainya).  Pola  ini  menunjukkan  adanya  gradasi  yang berasal dari intensitas lahan dan hirarki ruang mikro secara awam.
Gambar 6. Pola ruang permukiman Kombinasi Linier dan Clustered
Adapun pola dan tata letak permukiman terbagi menjadi  pola-pola  seperti  yang disebutkan di  bawah ini:

## Pola Mengelompok
Gambar 7. Pola permukiman mengelompok
Pada  pola  mengelompok,  wilayah  permukiman  cenderung  tumbuh  secara  mengelompok pada  pusat  kegiatan.  Perumahan  tumbuh  secara  tidak  berkala  dan  mengakibatkan keseimbangan  alam  terganggu.  Bila  pertumbuhannya  tidak  terkendali,  maka  daerah  yang berada dekat sentra kegiatan menjadi  terlalu padat serta kemungkinan terjadinya wilayah kumuh. Adapun pola tadi terbagi menjadi daerah pantai danau, daerah aliran sungai (DAS), dan kawasan di wilayah muara. Sebagai contoh adalah daerah pada tepi pantai atau danau, jeda antara perumahan serta tepi pantai ditanami pohon agar kelestariannya terjaga. Pada pola  ini  bisa  terlihat  adanya  pemerataan  fasilitas  awam.  Sedang  pada  wilayah  muara, perumahan  mengelompok  di  muara  sungai.  Aktivitas  MCK  terjadi  pada  sepanjang  sungai. Adapun arah pengembangannya  menghindari pengembangan perumahan ke arah pinggir sungai. Ada pohon pelindung untuk menjaga kelestarian sungai. MCK dipindahkan ke arah daratan. Seperti yang tergambar pada sketsa di atas.
Pola Menyebar
Di pola ini wilayah permukimannya tumbuh beredar, sebagai akibatnya jangkauan fasilitas umumnya menjadi sulit dan tak merata. Umumnya berada di wilayah seperti sungai, pantai, dan  danau.  Pada  pola  ini  perumahan  menyebar  jauh  dari  fasilitas,  adapun  arah pengembangannya  dikelompokkan  agar  jangkauan  fasilitas  terpenuhi.  Sedangkan
pengembangan perumahan cenderung diarahkan ke arah daratan. Seperti gambar di bawah ini.
Gambar 8. Pola permukiman menyebar

## Pola Memanjang
Wilayah  permukimannya  tumbuh  cenderung  mengikuti  tepian-tepian  sungai,  pantai,  serta danau.  Sehingga  terbentuk  permukiman  linier,  pada  sepanjang  tepian.  Bila  pertumbuhan permukiman  ini  tidak  terkendali  maka  kelestarian  sumber  daya  yang  ada  di  wilayah  tepian tersebut akan terancam.
Pola  ini  mengakibatkan  gangguan  ekuilibrium  alam.  Adapun  arah  pengembangannya dikelompokkan  agar  fasilitas  umum  mudah  dijangkau.  Terdapat  jeda  antara  perumahan menggunakan sungai, seperti gambar di bawah ini:
Gambar 9.  Pola Permukiman Memanjang
Kondisi Eksisting
Gambar 10.  Pola Permukiman di Pulau Kodingareng Lompo
Dari pengamatan yang dilakukan, maka dapat dikemukakan adanya satu jenis pola pemukiman. Yaitu perkembangan daerah pantai yang intensif juga ekstensif secara menerus di sepanjang pantai, perkembangan intensif yang terjadi  secara  terpencar-pencar  di lokasi-lokasi  eksklusif karena  adanya  potensi  perkembangan  tertentu  yang  mirip  secara  historis  dan  mempunyai potensi  ekonomi.  Pada pola yang  kedua  ini  perkembangan  dan   pertumbuhan hanya terjadi secara intensif di lokasi-lokasi eksklusif saja menggunakan orientasi kepada pulau.

## Sistem Aksesibilitas kawasan
Pada sistem Aksesibilitas sebagai fungsi jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan setapak. Sistem transportasi di sini meliputi:
1. Jaringan  Jalan. Dimana  jaringan  jalan  yang  ada  pada  lingkungan permukiman  sebagian sudah  terbuat  dari  beton  yang  dicor,  sedangan  pada  sebagian  kawasan  lain  masih menggunakan paving block, bahkan ada juga yang masih berupa jalan tanah.
2. Kondisi  Jalan.  Yang  mempengaruhi  kondisi  jalan  adalah  intensitas pergerakan kendaraan yang berlalu-lalang. Kondisi fisik jalan yang ada yang berupa jalan lingkungan yang terdiri dari beton yang dicor dengan lebar jalan 2 meter dan 4 meter, maupun jalan tanah sebagai jalan penghubung antara jalan lingkungan permukiman selebar 0,5-1 meter.
Gambar 11.  Pola Permukiman di Pulau Kodingareng Lompo
Model Penataan Bangunan dan lingkungan di Pulau Kodingareng Lompo yang berkelanjutan. Tindakan  adaptasi  yang  direkomendasikan  oleh  UNFCCC  untuk  kawasan  pesisir  serta  laut adalah  yang  berkaitan  erat  dengan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  biofisik  serta  prasarana, terutama kebijakan Pemerintah Daerah setempat, yaitu:
1. Perlindungan terhadap prasarana yang memiliki nilai ekonomi (jalan, pelabuhan, jembatan, dan  lain-lain)
2. Manajemen terpadu di kawasan pesisir
3. Kampanye publik untuk menaikkan proteksi terhadap ekosistem pesisir dan laut
4. Perencanaan serta zonasi yang lebih baik untuk kawasan pesisir
5. Membangun penahan gelombang serta pengaman pantai
6. Pembuatan undang-undang untuk melindungi kawasan pesisir
7. Perlindungan  serta  konservasi  terumbu  karang,  bakau,  rumput  laut,  dan  tumbuhan  di sepanjang pantai.
8. Penelitian serta monitoring ekosistem pantai dan  pesisir.
Sedangkan  Bilsma  dkk  (1996),  mengidentifikasi  3  hal  teknis  yang  mungkin  dilakukan  pada kerangka adaptasi di daerah pantai yaitu:
1. Perlindungan,  yang  bertujuan  untukmelindungi  daerah-daerah  pantai  dari  laut,  sehingga tata  guna  lahan  yang  telah  ada  dapat  dipertahankan,  diantaranya  dengan  menciptakan konstruksi  pelindung  pantai  seperti:  tembok  laut  ( sea  wall )  atau  menggunakan  cara penambahan pasir pada area pantai ( beach nourishment ).
2. Penyesuaian, yang berarti bahwa warga  tetap melangsungkan kehidupannya pada daerah tadi,  tapi  masyarakat  disarankan  untuk  membuat  beberapa  penyesuaian  seperti: meninggikan  elevasi  rumah  (semacam  rumah  anjung),  melakukan  penanaman  tanaman yang lebih tahan terhadap banjir dan  air laut.
3. Mundur,  yaitu  meninggalkan  wilayah  pantai.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  usaha  yang  perlu dilakukan untuk melindungi kawasan pantai.
4. Morfologi   dan    tipe   pantai,  ialah   faktor   fisik   geomorfologis   yang mempunyai efek terhadap taraf kerawanan bahaya terhadap bencana yang berupa limpasan gelombang ke daratan  pesisir.  Secara  ekstrim  morfologi  pantai  bisa  dikelompokkan  menjadi  2  bentuk pantai,  yaitu  pantai  terjal  terbuka  atau  tertutup,  dan    pantai  datar/landai  terbuka  dan tertutup.

## Mitigasi Struktural
Mitigasi  struktural  artinya  upaya  untuk  mengurangi  kerentanan  ( vulnerability ) terhadap bencana menggunakan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Berdasarkan Yuniartati (2018), pendekatan mitigasi struktural meliputi dan mencakup sistem pembuangan yang baik, pembangunan waduk retensi, dan tersedianya sistem peringatan dan deteksi dini bencana. Bangunan tahan bencana merupakan bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut bisa bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan jika bencana yang dimaksud terjadi .
Gambar 12. Analisis Karakter Bencana Sumber: BPPT Balai Pengkajian Dinamika Pantai
Rekayasa  teknis  adalah  prosedur  perancangan  struktur  bangunan  yang  telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.
Tabel 1. Aksi Bencana Mitigasi Struktur
Sumber: BPPT Balai Pengkajian Dinamika Pantai Bencana Aksi Bencana Mitigasi Struktur Gempa Bumi Getaran Tanah Bangunan tahan gempa; material bangunan Tsunami Hantaman gelombang. gerusan Bangunan tahan tsunami; layout bangunan Banjir Hantaman arus; gerusan Tanggul banjir; pelebaran muara;sudetan Badai & Angin Topan  Terjangan angin Bangunan tahan badai Tanah Longsor Longsoran material Retaining wall; drainasi Gunung Api Gas beracun Lelehan lava & lahar Letusan gunung Sabodam; cekdam; Dike Bunker Kekeringan Minimnya ketersediaan air pokok Waduk; penampung air hujan; sumur bor dalam
Gambar 13. Kondisi Pasca ROB dan Angin Kencang di Pulau Kodingareng Lompo Sumber: Foto Tim Peneliti 25 Desember 2022

## Mitigasi Struktural Skala Mikro
Mitigasi  ini  artinya  tindakan  pendeskripsian  ciri  aksi  bencana  yang  mencakup  pola  agresi bencana dan  besarnya daya rusak bencana.
1. Pola agresi: sinkron menggunakan jenis bencananya dilihat asal posisi kerusakannya
\\
2. Daya rusak Bencana berafiliasi eksklusif menggunakan akbar atau kecilnya energi bencana yg disalurkan melalui aksi masing-masing bencana tadi.
Tindakan-tindakan mitigasi struktural skala mikro meliputi :
1. penetapan  korelasi  antara  daya  rusak  bencana  dengan  menggunakan  besarnya kerusakan akibat bencana; penetapan kriteria desain bangunan;
2. perancangan bangunan pelindung;
3. panduan merapikan tata letak bangunan di daerah bencana.
mampu  dikatakan  bahwa  tindakan-tindakan  mitigasi  struktural  skala  mikro  artinya  artinya bagian dari kegiatan-kegiatan riset terapan.

## Mitigasi Struktural Skala Makro
Mitigasi  struktural  skala  makro  meliputi  tindakan-tindakan  teknis  untuk  mendukung  analisa resiko  suatu  daerah  terhadap  aneka  macam  bencana,  dan  tindakan-tindakan  hukum  yang berkaitan  dengan  menggunakan enforcing implementasi  pedoman-pedoman  pembuatan bangunan tahan bencana, serta bangunan yang memiliki perlindungan atau proteksi terhadap bencana.
Analisa resiko ialah kegiatan pengkajian besarnya kerusakan dan  kerugian yang mungkin timbul di suatu daerah jika suatu jenis bencana, secara sendiri atau bersama-sama, melanda wilayah tersebut.

## Kriteria Desain Bangunan
Gambar 14. Rumah dengan perlindungan kubah-monolit ( monolithic dome ) Sumber: Monolithic Dome Institute Web Site, Freda Parker
Tabel 2. Aksi Bencana Mitigasi Struktur Sumber: BPPT Balai Pengkajian Dinamika Pantai Jenis Bencana Tipe Bangunan Pelindung Pengurangan Dampak Gempa Bumi Tidak Ada Tidak ada Tsunami Tanggul/dinding laut Pengurangan energi limpasan gelombang Menara perlindungan Terlindungi dari hantaman gelombang Hutan tanaman pantai Pengurangan energi limpasan gelombang; Menahan sampah debris Banjir Tanggul sungai Pengurangan limpasan banjir Waduk/embung Pengurangan elevasi muka air banjir Kanal/saluran banjir Pembelokan arah banjir Badai & Angin Topan  Menara perlindungan Terlindungi dari terjangan badai Tanah Longsor Dinding penahan ( retaining wall ) Mencegah tanah longsor Gunung Api Sabo Dam Menahan laju aliran lahar Ruang bawah tanah Menghindari terjangan awan panas Kekeringan Tidak Ada Tidak Ada
Bangunan  perlindungan  yang  dibangun  pada  Pantai  Pensacola,  Florida;  dirancang khusus  agar  tahan  agresi  tornado  serta hurricane .  Pada  praktiknya,  implementasi  kriteria tersebut pada bangunan-bangunan tempat tinggal biasa kadang-kadang menyebabkan harga konstruksi  menjadi  lebih  mahal  dan  umumnya  masyarakat  biasa  tidak  bisa  memenuhinya. Dalam  hal  ini,  pembuatan  bangunan  perlindungan  bagi  suatu  daerah  mampu  menjadi  suatu alternatif.

## Tata Letak Bangunan
Gambar 15. Tata Letak Bangunan Tsunami                          Gambar 16.Tata Letak Bangunan Tsunami di Pantai Curam
di Pantai Landai
Pada  perspektif  kawasan,  tata  letak  bangunan  berpengaruh  dalam  mengurangi  dampak beberapa jenis mala eksklusif. Contoh dalam kasus tsunami :
1. Bangunan yang sisi panjangnya tegak lurus garis pantai mengalami kerusakan yang lebih sedikit dibandingkan menggunakan mengalami kerusakan yang lebih sedikit dibandingkan menggunakan bangunan yang sisi panjangnya sejajar garis pantai.
2. Jumlah  bangunan  yang  rusak  dilanda  tsunami  lebih  dulu  dijumpai  pada  perkampungan dengan komposisi letak bangunan yang tidak teratur.
Gambar 17. Peta Fungsi Bangunan             Gambar 18. Peta Figure Ground Pulau Kodingareng Sumber : Digitasi Tim Peneliti 2022
Gambar 19. Peta Jaringan Jalan Sumber: Digitasi Tim Peneliti 2022
Potongan  Jalan Spot 1 dan 2,  dimana  jaringan  jalan  yang  ada  pada  gambar tersebut terbuat  dari paving  block dengan  kondisi  yang  sederhana,  sedangkan  pada  sebagian  gang
masih  menggunakan  jalan  tanah.  Kondisi  Jalan,  yang  mempengaruhi  kondisi  jalan  adalah intensitas pergerakan kendaraan yang lalu lalang, yaitu:
1. Jalan lingkungan yang terdiri dari Spot 1 dengan lebar jalan 3 meter dan 2 meter
2. Jalan  tanah  sebagai  jalan  penghubung  jalan  lingkungan  permukiman  ini  selebar  0,5-1 meter.
Gambar 20. Potongan Jalan Sumber : Digitasi Tim Peneliti 2022
Prinsip Dasar Zonasi Pesisir dan Buffer Zone :
1. Kenali bentuk dan tipe pantai di wilayah pesisir
2. Kenali kawasan pesisir rawan limpasan gelombang tsunami
3. Identifikasi kebutuhan kawasan konservasi dan perlindungan bahaya
4. Kenali karakter/fungsi sarana dan prasarana wilayah yang ditempatkan pada zona rawan bahaya
5. Kenali karakter sosio-budaya, sosio-ekonomi masyarakat wilayah pesisir
6. Kembangkan  konsep  penataan  ruang    dengan    keindahan,    keselamatan,    dan keberaturan
Arahan Zonasi Pesisir dan Buffer Zone , serta pola pemanfaatannya adalah sbb:
1. Pada  Zona  Bahaya  Sangat  Tinggi ,  diperuntukan  bagi  kegiatan  yang  berkaitan  secara langsung  dengan  Sumberdaya  kelautan  dan  perikanan,  seperti  pemukiman  nelayan, prasarana  dan  sarana  pendukung  kelautan  dan  perikanan,  vegetasi  yang  merupakan komponen ekosistem pesisir/ buffer zone . Pola pemanfaatannya:
a. Buffer Zone : Terumbu karang, yang mencapai beberapa kilometer, sebagai penahan ombak  dan  gelombang  sehingga  dapat  melindungi  wilayah  pantai  dari  berbagai bencana.
b. Buffer  Zone :  Hutan  Bakau,  banyak  ditemui  di  pantai,  teluk  yang  dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai  yang terlindung, berfungsi  sebagai pelindung pantai atau peredam gelombang.
2. Pada  Zona  Bahaya  Menengah – Rendah,  diperuntukan  bagi  kegiatan  yang  berkaitan dengan pemukiman, prasarana sosial ekonomi, industri pengolahan hasil perikanan, dan
pertanian/perkebunan.  Pola  pemanfaatannya:  perumahan,  fasilitas  lokal  lingkungan, fasilitas  perekonomian  lingkungan,  terminal  angkutan  darat  perdesaan,  utilitas pendukung lingkungan. Kesemuanya selain perumahan, bisa berupa: sekolah, pelayanan kesehatan,  tempat  hiburan,  rekreasi  alami,  peribadatan,  dan  olah  raga.  Sedangkan fasilitas perekonomian lingkungan bisa berupa: warung, toko, pasar ikan, pasar sayuran, dan buah-buahan.
3. Pada  Zona  Aman ,  diperuntukan  bagi  pengembangan  pusat-pusat  wilayah perkotaan/perdesaan.  Pola  pemanfaatannya:  Perumahan  masyarakat  umum,  Fasilitas pemerintahan,  pendidikan menengah s/d tinggi, rumah  sakit, perkantoran pemerintah lokal  dan  pusat,  museum  budaya  dan  pengetahuan,  fasilitas  perdagangan  dan  jasa lokal/regional,  perindustrian,  pergudangan,  terminal  angkutan  darat  antar  kota  antar provinsi.

## Gambar 21. Peta Rencana Adaptif Sumber: Digitasi Tim Peneliti 2022
Langkah-langkah  adaptasi  untuk  mengurangi  resiko  bencana  akibat  perubahan  iklim  di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah:
1. Perumusan  masalah  dan    penetapan  sektor-sektor    yang  kemungkinan  terkena dampak dari perubahan iklim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah ini adalah langkah awal, dapat dilakukan dengan cara jajak pendapat, konsultasi publik, dan diskusi kelompok yang terarah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas.
2. Identifikasi bahaya iklim. Langkah ini mengidentifikasi potensi bahaya iklim di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu kenaikan temperatur, perubahan pola hujan, kenaikan frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrem dan kenaikan muka laut.
3. Identifikasi  kerentanan  dari  sektor  utama  yang  terkena  dampak,  dengan  cara mengenali  berbagai  komponen  kerentanan,  yaitu  paparan,  sensitivitas,  dan  kapasitas adaptasi. Tiga pertimbangan penting di sini adalah (1) implikasi lebih lanjut dari bahaya yang telah diidentifikasi, (2) alat analisis yang digunakan, dan (3) ketersediaan data.
4. Analisis dan evaluasi resiko. Resiko dianalisis berdasarkan rumusan resiko, bahaya, dan kerentanan.  Masing-masing  diberi  bobot  untuk  mengetahui  resiko  dari  bencana  yang sewaktu-waktu  muncul.  Hasil  pembobotan  dan  analisis  terhadap  resiko  kemudian dievaluasi.
5. Penemuan  strategi  adaptasi  yang  memadai  berdasarkan  resiko  yang  diperoleh.
Langkah ini untuk merumuskan strategi dalam rangka merespon potensi dampak perubahan iklim  dan  bahaya  yang  ditimbulkannya.  Pengarus-utamaan  ( mainstreaming )  dalam  hal kebijakan  pembangunan  yang  menyeluruh,  tidak  hanya  di  sektor  kelautan  atau  pesisir. Sasarannya  agar  pertimbangan berdasarkan apa  yang terbaik  yang diketahui  dari hasil-hasil kajian  tentang  perubahan  iklim  ini  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  kebijakan  pembangunan pemerintah.  Targetnya  adalah  membuat  perencanaan  pembangunan  menjadi “ tangguh terhadap iklim ” .

## PENUTUP

## Simpulan
Bencana kelautan yg terjadi dapat berupa tsunami, gelombang badai, naiknya bagian atas laut, el nino dan  la nina, banjir rob, serta abrasi pantai. Saat bencana ini terjadi tidak dipungkiri  akan  merenggut  banyak  korban  jiwa  maupun  kerugian  materi.  Oleh  karena  itu perlu adanya pengetahuan tentang mitigasi bencana khususnya bencana kelautan, sebagai tindakan  pencegahan  sebelum  bencana terjadi,  saat  terjadi bencana  serta  sesudah  terjadi. Dari  hasil  analisis  di  atas  maka  upaya  adaptasi  harus  dilakukan  dengan  pendekatan pengelolaan  pesisir  terpadu.  Adaptasi  terhadap  akibat  perubahan  iklim  di  tempat  pesisir secara awam antara lain ialah: 1. Relokasi permukiman atau mundur dengan bermukim atau melakukan kegiatan jauh dari pantai; 2. Menciptakan tanggul laut dan penghalang gelombang badai;  3.  Ekspansi  lahan  serta  pembangunan  huma  basah  menjadi  penyangga  melawan kenaikan bagian atas air laut serta banjir; 4. Proteksi berupa buffer zone alami agar terdapat penguatan  bukit  pasir  di  pantai;  5.  Mempertahankan  hutan  mangrove,  serta  membentuk proteksi baru jika belum ada.

## Saran
Konsep pengelolaan bencana di kawasan pesisir secara berkelanjutan  berfokus   pada ciri  permukiman  yang  berkaitan,  yang  dikelola  dengan  memperhatikan  aspek      parameter lingkungan,  perlindungan,  dan  kualitas  hayati  masyarakat,  yang  selanjutnya  diidentifikasi secara  komprehensif  serta  terpadu  melalui  kerjasama  warga  ,  para  tenaga  ahli          serta pemerintah,  untuk  menemukan  taktik  dan  strategi  pengelolaan  pesisir  yang  tepat. Pengelolaan berbasis warga  bisa diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan asal daya   alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif pada proses pengelolaan  bencana  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Perumusan  masalah  serta penetapan  sektor-sektor  yang  kemungkinan  terkena  dampak  perubahan  iklim  di  kawasan pesisir  serta  pulau-pulau  kecil.  Langkah  ini  merupakan  langkah  awal,  bisa  dilakukan menggunakan cara jajak pendapat, konsultasi publik, dan diskusi kelompok terarah dengan melibatkan partisipasi aktif warga  luas.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  tim  peneliti  yang terdiri  dari  dosen  dan mahasiswa  Program  Studi  Arsitektur,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Muslim  Indonesia. Penelitian ini didukung dan disponsori oleh LP2S Universitas Muslim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asriningpuri,  H.  (2019).  Belajar  dari  Kearifan  Lokal  untuk  Bersikap  Tanggap  Bencana Alam.
Lakar: Jurnal Arsitektur , 1 (1), 39. https://doi.org/10.30998/lja.v1i1.2999
Bengen, D.G., 2000. Penentuan dan Pengelolaan Kawasan Lindung di Pesisir, Laut dan Pulau- Pulau Kecil. Makalah, dalam Prosiding Temu Pakar Penyusunan Konsep Tata Ruang Pesisir, 10  Oktober  2000.  Direktorat  Jenderal  Urusan  Pesisir,  Pantai  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Budi Prayitno, Mengembangkan      Kawasan     Tepian      Air Berkarakter Lokal, D!A, edisi-6, hal \.
7-8, 2000
Dahuri,  M.,  J.  Rais,  S.P.  Ginting,  dan  M.J.  Sitepu.  2004.  Pengelolaan  Sumber  Daya  Wilayah Pesisir  Secara Terpadu.  PT.  Pradnya    Paramita.  Jakarta,  Indonesia.  Darwanto,  H.,  2000. Mekanisme  Pengelolaan  Penataan  Ruang  Wilayah  Pesisir,  Laut  dan  Pulau-Pulau  Kecil, Serta Hubungan Dengan   RTRWN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota. Makalah disampaikan pada  Temu  Pakar  Penyusunan  Konsep  Tata  Ruang  Pesisir.Direktorat  Jenderal  Pesisir, Pantai,  dan  Pulau-Pulau  KecilDepartemen  Eksplorasi  Laut  dan  Perikanan.  Jakarta,
Indonesia. 10 Oktober.
Departemen Kelautan dan Perikanan., 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau  Kecil yang  Berkelanjutan  dan  Berbasis  Masyarakat.  Direktorat  Jenderal Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
Direktorat   Jenderal   Urusan   Pesisir,   Pantai   dan   Pulau-Pulau   Kecil.   Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Djais,  F.,  A.  Zawawi,  S.  Purnomo,  Y.  I.  Pattinaja,  P.  Prahoro,  M.  Huda,  dan  H.Koeshandoko, 2003.  Modul  Sosialisasi  Tata  Ruang  laut  Pesisir  dan  Pulau-  Pulau  Kecil.  Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Djoko Sujarto, Penataan Ruang Dalam Pengembangan Wilayah pantai, 2005. p.1-17 Hapsoro, N. (2020). Evolusi Arsitektur. Lakar: Jurnal Arsitektur , 03 (01), 18 – 25.
Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah.,  2004. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
Kusuma,  M.  A.,  Setyowati, L.  D., &  Suhandini,  P.  (2016).  Dampak  Rob  terhadap  Perubahan Sosial Masyarakat di Kawasan Rob Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Journal of Educational Social Studies , 5 (2), 121 – 127.
Pembelajaran dan Pengembangan pesisir dan Laut (P4L)  Bengen, D.G., 2004. Sinopsis:  Ekosistem  dan  Sumberdaya  Alam  Peisisr  dan  Laut  Serta  Prinsip  Pengelolaannya.
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan lautan. Isntitut Pertanian Bogor. Bogor.
Retraubun,  A.S.W.,  Dietriech  G.  B.,  dan  Tahir, A.,  2002.  Program  Perbaikan  Ekosistem  Pulau- Pulau  Kecil  Melalui  Pelibatan  Masyarakat  di  Kepulauan  Seribu,  DKI  Jakarta.  Prosiding Konferensi Nasional III 2002.
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. Jakarta.
Prawira, M. P., Pamungkas, A., Perencanaan, J., & Teknik, F. (2014). Mitigasi Kawasan Rawan Banjir Rob di Kawasan Pantai Utara Surabaya. TEKNIK POMITS , 3 (2).
Scones,.  J.  B.,  1993.  Global  Equaty  and  Environmental  Crisis:  An  Argument  for Reducing Working Hours in The north. World Development 19, 1: 73-84.
Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022). Analisis Penyebab Banjir Rob di Kawasan Pesisir Studi Kasus:  Jakarta  Utara,  Semarang  Timur,  Kabupaten  Brebes,  Pekalongan. Jurnal  Kajian Ruang , 1 (1), 16. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19975
Tamti,  H.,  Ratnawati,  R.,  &  Anwar,  A.  (2014).  KONDISI  SUMBERDAYA  ALAM  DAN MASYARAKAT PULAU DI KOTA MAKASSAR : STUDI KASUS PULAU KODINGARENG DAN PULAU. OCTOPUS , 3 , 252 – 260.
Widiarto Ruang, 2000. Perencanaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Lautan Dalam Kesatuan Tata Regional. Makalah, dalam Prosiding Temu Pakar Penyusunan Konsep Tata Ruang Pesisir, 10 Oktober 2000.
Yuniartanti, R. K., & Unggul, U. E. (2021). MITIGASI BANJIR STRUKTURAL DAN NON-STRUKTURAL UNTUK DAERAH ALIRAN SUNGAI RONTU DI KOTA BIMA ( Structural and non-structural flood mitigation for Rontu Watershed in Bima City ) . January .
https://doi.org/10.20886/jppdas.2018.2.2.137-150