## Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran
Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, Jacqueline Marsha Meliska, Melinda Indriani, Teruna Tunjung Putera ahmad.ervan.rosidi-2021@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
This paper aims to address the issue of purchase order position as the basis for the obligation in making payments. The number of default problems in contracts based on purchase orders can be caused by the negligent actions of one of the parties, but can also come from deliberate actions because the opposing party has breached the contract first. It is important that we identify the issues of how essential it is to understand the position of the purchase order in sale and purchase agreement,  so  that  it  can  protect  the  parties  from  all  bad  possibilities  that  will  occur  in  the future. The methodology that will be adopted in conducting this study would be a normative analysis which examines the problem with legislation approach regarding purchase orders in sales and purchase agreements that will provide insight to the public, especially stakeholders who are involved. We hope to recommend through this paper that the parties can understand the position of the purchase order and determine the important points that need to be included in order to fulfill the willingness of the parties.
Keywords: Purchase Order; Sale and Purchase; Breach of Contract; Agreement.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjawab masalah mengenai kedudukan purchase order sebagai dasar kewajiban dalam melakukan pembayaran. Banyaknya permasalahan wanprestasi di dalam kontrak yang berlandaskan purchase order dapat disebabkan oleh tindakan lalai dari salah satu pihak, namun juga bisa berasal dari hal yang disengaja karena pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu. Hal ini  penting  bagi  penulis  untuk  mengidentifikasi  masalah  terkait  betapa  pentingnya pemahaman mengenai kedudukan purchase order dalam sebuah perjanjian jual beli, sehingga dapat melindungi para pihak atas segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai purchase order dalam perjanjian jual beli yang dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam purchase order tersebut. Penulis berharap melalui artikel ini para pihak dapat memahami kedudukan dari purchase order dan menentukan poin-poin penting yang perlu dicantumkan demi terpenuhinya keinginan para pihak.
Kata Kunci: Purchase Order ; Jual Beli; Wanprestasi; Perjanjian.

## Notaire
Article history: Submitted 13 April 2022; Accepted 2 June 2022; Available online 29 June 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i2.35000 Vol. 5 No. 2, Juni 2022
Copyright © 2022 Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, Jacqueline Marsha Meliska,  Melinda Indriani, Teruna Tunjung Putera. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
180

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...

## Pendahuluan
Perekonomian dunia yang berkembang secara masif seiring kemajuan teknologi menuntut setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya untuk selalu mengembangkan inovasi baru. Tuntutan inovasi ini tidak bisa diabaikan jika perusahaan tersebut masih ingin tetap eksis dalam peredaran ekonomi dunia.
Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan ialah dengan memperlancar alur produksi melalui percepatan proses pengadaan barang lebih efisien  agar  terpenuhinya  kebutuhan  perusahaan.  Proses  pengadaan  barang merupakan suatu kegiatan dalam rangka memperoleh barang yang diperlukan oleh pemasok secara sistematis sesuai dengan ketentuan dan etika yang berlaku mulai dari tahap penawaran, pembelian, transportasi, serta penyimpanan yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan. 1
Perusahaan yang berupaya menunjang kebutuhannya secara maksimal dalam menjalankan bisnisnya, agar dapat berjalan dengan lancar memerlukan supply barang baku atau barang yang sudah jadi. Barang tersebut diperoleh perusahaan melalui kerjasama dengan pihak luar sebagai penyedia barang tersebut. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, maka Perusahaan wajib  terlebih dahulu melakukan permintaan pada supplier atau perusahaan penyedia. Dalam proses permintaan barang tersebut, perusahaan wajib  secara rinci menyebutkan barang yg akan dibeli, data perusahaan penerima barang, dan waktu kirim barang tersebut. Proses ini dikenal menjadi Purchase Order. 2
Purchase order merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam proses pengadaan barang. Seiring meningkatnya permintaan untuk produksi, bahan baku dan perlengkapan lainnya harus dijaga ketersediaannya agar proses produksi tetap lancar dan berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian purchase order apabila  diterjemahkan  secara  harfiah  maka purchase adalah pembelian dan order berarti pesanan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa purchase
1 ‘Procurement (Pengertian, Etika, Prinsip, Proses Dan Pelaksanaan) - KajianPustaka.Com’ <https://www.kajianpustaka.com/2020/02/procurement-pengertian-etika-prinsip-proses-dan- pelaksanaan.html> accessed 28 December 2021.
2 Amir M. S., Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri (PPM 2000).[33].
order adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk membeli produk atau properti. Dokumen ini kemudian menjadi alat transaksi dan ketika dokumen tersebut disetujui oleh penjual, dokumen tersebut menjadi kontrak penjualan yang mengikat secara hukum. 3
Beberapa alasan purchase order dibuat dalam melakukan transaksi, yaitu untuk meminimalisir kesalahan pemesanan, memberikan informasi secara terperinci , transaksi berjalan lebih akurat , tracking pesanan menjadi lebih mudah,
serta memudahkan penjual dalam memproses pesanan. 4 Dengan diterimanya purchase order , maka penjual akan memproduksi barang sebagaimana yang telah dipesan oleh pembeli kepada penjual atau penyedia barang. Apabila di dalam purchase order terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh penjual atau penyedia barang, maka pihak penjual akan menolak purchase order yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut dengan cara mengirimkan kembali purchase order disertai dengan konfirmasi penolakan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa suatu purchase order memiliki kekuatan seperti sales contract karena purchase order merupakan suatu dokumen yang merekam transaksi pembelian secara detail dan menjadi sebuah kontrak tertulis antara perusahaan dan penjual atau penyedia barang. Sales contract atau kontrak penjualan adalah dokumen atau surat persetujuan antara pembeli dan penjual dan merupakan tindak lanjut dari purchase order . Kontrak tersebut berisi persyaratan pembayaran barang yang dijual, seperti: harga, kualitas, kuantitas, moda transportasi, uang asuransi, dan sebagainya. 5
Harapan pembeli dan penjual di dalam transaksi jual beli barang adalah sama-sama terpenuhinya baik dari segi kepuasan atas pelayanan dan ketepatan waktu, bukan hanya sekedar pesanan. Salah satu kegiatan dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang adalah proses transaksi. Apabila
3 ‘What Is PURCHASE ORDER? Definition of PURCHASE ORDER (Black’s Law Dictionary)’ <https://thelawdictionary.org/purchase-order/> accessed 25 May 2022.
4 ‘Purchase Order, Memudahkan Kegiatan Transaksi Bisnis Yang Semakin Kompleks- Cermati. Com’<https://www.cermati.com/artikel/purchase-order-memudahkan-kegiatan-transaksi-bisnis- yang-semakin-kompleks> accessed 18 January 2022.
5 ‘Directorate General for National Export Development’ <http://djpen.kemendag.go.id/ app_frontend/contents/93-empat-tahapan-utama-dalam-ekspor-menggunakan-l-c> accessed 18 January 2022.
182

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
proses tersebut berjalan dengan benar, maka pengelolaan keuangan jual beli dapat menghasilkan laporan yang tepat. Dalam praktik pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan, salah satunya seperti pihak pembeli yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran dari produk yang dipesan, akan tetapi tidak melakukan pembayaran tersebut. Dalam hal ini pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dapat digugat oleh pihak yang dirugikan. 6
Kontrak penjualan melalui purchase order menimbulkan permasalahan.
Terbitnya suatu purchase order dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat atau tidak. Tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang didasarkan hanya pada sebuah purchase order akan menimbulkan sebuah permasalahan baru.
Permasalahan wanprestasi di dalam kontrak yang hanya berlandaskan purchase order bisa saja terjadi karena tindakan lalai dari salah satu pihak, namun juga bisa juga terjadi dari hal yang disengaja karena pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu. Wanprestasi terjadi ketika seseorang (pembeli) gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam kontrak penjualan yang mengikat. Akibat hukum dari wanprestasi adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau diakhiri oleh para pihak sendiri. 7 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas serta menganalisis lebih dalam terkait kedudukan purchase order sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya
6 Dhoni Yusra and Nelly Nilam Sari, ‘Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli’ (2012) 9 Lex Jurnalica.[16].
7 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi (PT Citra Aditya Bakti 2012).[54].
yang objeknya adalah hukum itu sendiri. 8 Penelitian tersebut dilakukan dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan berdasarkan pada logika keilmuan dari sisi normatif dimana letak objeknya adalah hukum itu sendiri. 9
Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. 10 Dalam hal ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan purchase order dalam hal terjadi wanprestasi dalam melakukan penagihan pembayaran dan sejauh mana Undang-Undang mengatur kekuatan pembuktian dari purchase order tersebut. Hasil dari analisis adalah berupa suatu argumen dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dialami. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) merupakan suatu pendekatan yang dilandaskan berdasarkan aspek pandangan dan/atau doktrin-doktrin yang tumbuh dalam kajian ilmu hukum, konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dijalani. 11

## Karakteristik Perjanjian Dalam Purchase Order
Perjanjian merupakan hal yang mendasar dalam setiap kegiatan kehidupan bermasyarakat. Di setiap sendi kehidupan masyarakat hampir tidak luput dari adanya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kegiatan usaha, kontrak merupakan hal yang vital mengingat di dalam kegiatan usaha melibatkan perjanjian-perjanjian yang bersifat ekonomis. Kepastian poin-poin yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian oleh para pelaku usaha menjadi prioritas agar para pihak tidak memiliki kekhawatiran dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan kewajiban
8 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (IV, Banyumedia 2008).[50].
9 ibid .[57].
10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers 2001).[13–14].
11 Ibrahim (n 8).[310].
184

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
masing-masing. Berdasarkan Pasal 1313 BW menyatakan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian juga merupakan suatu peristiwa dimana terdapat dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. 12
Dalam hal ini apabila suatu perjanjian mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum, maka perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW yang mana terdapat kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap bagi mereka yang membuat perjanjian, karena suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan. Dengan demikian, apabila ketentuan di dalam Pasal 1320 BW terpenuhi, maka suatu perjanjian akan sah bagi kedua belah pihak. 13 Dalam terjadinya sebuah perjanjian harus memuat beberapa hal, yaitu :  terlibatnya para pihak, mempunyai persetujuan antara para pihak, masih ada suatu prestasi yg akan dilaksanakan, adanya sebab yang tidak dilarang, mempunyai bentuk eksklusif misalnya verbal dan/atau tulisan, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menjadi isi perjanjian, dan terdapat tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembuatan perjanjian, terdapat beberapa hal krusial yg wajib diperhatikan, antara lain : sistem pengaturan aturan perjanjian, asas-asas tentang hukum perjanjian, kondisi sahnya suatu perjanjian, dan bentuk serta jenis-jenis perjanjian. Tujuan dibuatnya perjanjian untuk menjadi wadah yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban yg dibutuhkan agar bisa berlangsung secara baik, adil, dan proporsional dalam memenuhi harapan para pihak. 14
Pada dasarnya untuk melakukan sebuah pembelian atas suatu kebutuhan perusahaan, maka perusahaan harus membuat kesepakatan dengan pihak kedua
12 Niru Anita Sinaga, ‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam’ (2018) 7 Binamulia Hukum.[107].
13 P. N. H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Djambatan 2007).[347].
yang dalam hal ini adalah pihak yang memenuhi akan kebutuhan barang dari perusahaan tersebut, yakni penjual. Pemesanan barang yang dilakukan oleh perusahaan biasanya tertuang dalam sebuah dokumen yang disebut purchase order . Poin kritis yang harus termuat dalam kesepakatan tersebut adalah informasi yang wajib tercantum pada umumnya, antara lain:
1.  Nama dan jumlah barang yang akan dipesan;
2. Rincian informasi perusahaan atau profil pembeli;
3.  Waktu dan tempat pemesanan barang dilakukan;
4.  Rincian tentang barang yaitu berupa informasi mengenai penjelasan secara jelas mengenai objek transaksi, yaitu : nama produk, jumlah yang akan dibeli, harga produk, serta rincian harga termasuk mengenai potongan harga pada proses pembelian tersebut. 15
Detail Informasi pemesanan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terburuk apabila terjadi suatu kendala yang akan merugikan kedua belah pihak setelah proses transaksi dilakukan dan juga membantu penjual dalam melayani pesanan secara akurat. Setelah semua informasi tersebut diterima dan dibaca oleh penjual, selanjutnya penjual akan memutuskan apakah akan menerima dokumen pemesanan. Apabila dokumen pemesanan diterima, maka proses jual beli akan dilanjutkan sesuai dengan jumlah dan harga barang. Penjual juga akan mengirimkan dokumen penagihan berupa invoice pada pembeli sesuai dengan jumlah pemesanan.
Berdasarkan Pasal 1457 BW, “ Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan .” Dalam Pasal 1458 BW juga menjelaskan bahwa “ Jual  beli  dianggap  sudah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  seketika  setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. ” Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sebuah kesepakatan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian jual beli, antara lain:
1.  Terdapat para subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
15 ‘Purchase Order, Memudahkan Kegiatan Transaksi Bisnis Yang Semakin Kompleks - Cermati.com’ (n 4).
186

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
2.  Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri para pihak sehingga timbul hak dan kewajiban untuk menunaikan prestasi;
3.  Adanya barang dan harga yang diperjanjikan oleh para pihak. 16
Dalam pengadaan barang purchase order merupakan sebuah surat pesanan yang formatnya tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan sehingga setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda-beda mengenai format dan isi dari purchase order tersebut. Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang mengatur penggunaan purchase order , baik dalam bentuk surat maupun dalam bentuk elektronik. Dalam praktiknya, banyak perusahaan memilih menggunakan purchase order dalam transaksi komersial untuk kemudahan dan efisiensi waktu.
Dalam suatu perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak dan berjalan selaras dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 BW ayat (1) bahwa “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam hal ini berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, untuk menentukan wujud baku dari pembuatan kontrak perjanjian jual beli antara suatu perusahaan dengan supplier diperlukan adanya purchase order untuk memudahkan transaksi antara kedua belah pihak. Karakteristik purchase order termasuk dalam suatu perjanjian jual beli sepanjang telah terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1457 BW dan 1458 BW, kecuali terdapat ketentuan yang tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut. 17

## Purchase Order Sebagai Dasar Penagihan
Proses pengadaan barang di suatu perusahaan, pembeli melakukan pemesanan barang yang dilakukan dengan cara memesan barang kepada penyedia selaku penjual yang pada umumnya tertuang dalam bentuk purchase order . Demi efisiensi waktu dan biaya dalam purchase order , pihak penjual menerbitkan suatu dokumen yang berisikan rincian transaksi dan pembayaran berupa invoice sebagai bukti
16 Djaja S. Meliala, Hukum Perikatan Dalam Perspektif BW (Nuansa Aulia 2012).[87].
17 Feni Ariyani, ‘Purchase Order Dalam Sistem Perjanjian Indonesia’ (2015) 1 Jurnal Kompilasi Hukum.[36].
penjualan atas barang yang sudah diminta atau diserahkan kepada pembeli atau perusahaan. Dalam transaksi bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk perjanjian. Setiap langkah bisnis yang merupakan langkah hukum menjadi dasar utama yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat, sehingga perjanjian dapat dianggap sebagai simpul utama yang menghubungkan kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, adakalanya terjadi perbedaan persepsi mengenai perjanjian yang akan dilakukan oleh pembeli dan penjual. Adakalanya salah satu pihak dapat menyatakan bahwa suatu perjanjian itu berat sebelah atau tidak seimbang, hanya berdasarkan pada asumsi terkait adanya posisi tawar menawar ( bargaining position ) yang berbeda. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, namun harus diakui bahwa dalam beberapa kasus seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam perjanjian terkait dengan berbagai posisi negosiasi. 18
Bargaining position merupakan suatu poin yang sangat penting dalam proses jual beli agar para pihak saling mengetahui dan sepakat dengan yang diperjanjikan, oleh karenanya tidak ada ketimpangan pendapat antara penjual dan pembeli. Dalam hal proses jual beli, penjual juga seharusnya memiliki kekuatan dalam penerbitan dokumen purchase order . Pada umumnya, penjual memiliki bargaining position yang lemah karena posisi penjual yang dalam hal ini sangat memerlukan purchase order sebagai suatu penghasilan dan kepastian dalam jual beli. Selain itu, pengadaan ( procurement ) dan pembelian ( purchasing ) merupakan hal yang penting dalam pengendalian produksi di sebuah perusahaan sehingga semua aktivitas di dalamnya harus dilakukan secara profesional dan obyektif. Apabila keduanya  tidak  berjalan  dengan  lancar,  maka  dapat  menyebabkan  inefisiensi pada proses produksi. Menurut Willem Siahaya, procurement merupakan upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan memperhatikan norma dan etika yang diterapkan sesuai dengan metode pengadaan barang dan jasa berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis. 19
18 Agus Yudha Hernoko, ‘Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak’ (2007) 12 Perspektif.[222].
19 Willem Siahaya, Sukses Supply Chain Management Akses Demand Chain Management (In Media 2013).[54].
188

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
Setiap perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum memuat asas Pacta Sunt Servanda, yang merupakan asas kepastian hukum dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Asas ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya. Purchase order memiliki kedudukan yang setara dengan perjanjian jual beli lainnya karena terdapat hak dan kewajiban yang mengikat bagi penjual dan pembeli. 20 Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 Tahun 2002 yang berdasarkan putusan tersebut menyatakan bahwa “ Purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat kedua belah pihak”. Hikmahanto Juwana menerangkan bahwa purchase order bisa saja dianggap sebagai suatu perjanjian karena pada umumnya akan ada “perjanjian payungnya” dimana syarat dan ketentuan ( terms and condition ) dari setiap purchase order dapat merujuk pada ketentuan umum dalam perjanjian payung tersebut. 21
Menurut Djumadi, di dalam pembuatan kontrak yang baku belum secara menyeluruh memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1320 angka (1) BW, terutama mengenai unsur ”kesepakatan oleh mereka yang mengikatkan dirinya”. Dalam hal ini, kata sepakat dan mengikatkan diri mengandung makna bahwa para pihak yang terlibat perjanjian telah sepakat sehingga terdapat penyesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing- masing oleh para pihak dengan tidak ada paksaan tertentu maupun penipuan. 22
Dengan demikian apabila penjual memiliki kesempatan untuk membuat opsi dalam penerbitan dokumen purchase order , maka akan memberikan perlindungan bagi penjual tersebut apabila terjadi suatu hal di luar dugaan. Sebagaimana makna
20 ‘Pemesanan Pembelian (Purchase Order) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia |  FJP  Law  Offices’  <https://fjp-law.com/id/pemesanan-pembelian-purchase-order-dalam- perspektif-hukum-perjanjian-indonesia/> accessed 18 January 2022.
21 ‘Apakah Purchase Order (PO) Bisa Dianggap Sebagai Perjanjian? - Klinik Hukumonline’ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai- perjanjian--lt4ed4544e20d4b> accessed 18 January 2022.
22 Djumadi, ‘Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum’ (1996) 2 Jurnal Era Hukum.[72].
yang terkandung di dalam asas keseimbangan, keberadaan asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuat perjanjian sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 23 Terkait dengan suatu asas keseimbangan yang proporsional, Agus Yudha Hernoko mengilustrasikan asas tersebut sebagai berikut:
1.  Asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban antara para pihak sesuai bagiannya dalam semua proses kontraktual;
2.  Asas yang berorientasi pada konteks interaksi dan kepentingan para pihak, yaitu menjaga kelangsungan hubungan agar prosesnya berlangsung secara aman dan adil;
3.  Asas yang didasari oleh nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, distribusi proporsional, kecermatan, kelayakan, dan kepatutan;
4.  Asas ini tidak mempersoalkan keseimbangan hasil secara hitungan matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban pada para pihak yang berlangsung secara layak dan patut. 24
Permasalahan kemudian timbul apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, mengingat bisa saja dengan adanya bargaining position yang tidak seimbang membuat pembeli tidak mendapatkan kepastian hukum dalam purchase order yang dibuat oleh pembeli. Hal ini dapat menjadi problematika dalam memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kepastian hukum. 25 Ketentuan dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan yang disebabkan oleh wanprestasi akan berdampak hukum yang memposisikan debitur berkewajiban untuk menanggung penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
Maksud dari biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nampak telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang diakibatkan oleh adanya kerusakan sehingga menghasilkan suatu kerugian. 26 Sedangkan yang dimaksud dengan bunga yaitu penggantian
23 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan (PT Citra Aditya Bakti 2010).[29].
24 Agus Yudha Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial (Kencana 2010).[87–89].
25 Hernoko (n 18).[223].
26 Salim H. S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2003).[182].
190

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
kerugian dalam bentuk kehilangan keuntungan (winstderving) yang dapat diperkirakan atau dihitung oleh kreditur. 27 Subekti mengemukaan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:
1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 28
Dalam hal ini, akibat terjadinya wanprestasi tentunya akan menerima konsekuensi dari pembatalan perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1267 BW. 29
Pembuatan purchase order bisa saja tidak disertai keterangan-keterangan yang jelas seperti salah satu klausul penting yang seharusnya dicantumkan dalam sebuah perjanjian, yaitu batas waktu dalam perjanjian ( fatal termijn ). Dalam hal ini, apabila salah satu kewajiban debitur berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi, maka secara otomatis terjadi wanprestasi. Secara umum, wanprestasi terjadi setelah kreditur menyatakan lalai kepada debitur. Pernyataan kelalaian ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan batas waktu yang wajar kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. 30 Untuk menyatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian tidaklah mudah karena bisa saja tidak disebutkan dengan jelas kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Faktor-faktor atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan batas tenggang waktu yang telah ditentukan, antara lain:
1.  Adanya perubahan harga;
2.  Adanya perubahan jumlah pasokan (logistik);
3.  Terjadi miskomunikasi dengan pemasok ( supplier );
27 Subekti, Aneka Perjanjian (PT Citra Aditya Bakti 2014).[52].
28 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2008).[50].
29 ibid. 30 Dermina Dsalimunte, ‘Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)’ (2017) 3 Jurnal Al-Maqasid.[12].
Notaire, 5 (2) 2022: 179-196 191
4.  Perencanaan tidak terintegrasi;

## 5.  Kesalahan dalam pengiriman invoice .
31
Riduan Syahrani berpendapat bahwa untuk dapat menentukan wanprestasi dari “tidak berbuat sesuatu”, tetapi lain halnya pada perjanjian yang prestasinya untuk “memberikan sesuatu” atau untuk “berbuat sesuatu” yang tidak menentukan kapan debitur harus memenuhi prestasi tersebut, maka untuk memenuhi prestasi tersebut debitur harus terlebih dahulu diberikan surat teguran (somasi) agar ia memenuhi kewajibannya. Jika dalam suatu perjanjian tidak dilampirkan secara jelas mengenai batas tenggang waktu (fatal termijn), maka untuk bisa menentukan seseorang debitur berbuat wanprestasi dibutuhkan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan itu disebut dengan somasi. 32
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari sommatie atau ingebrekestelling . Terkait dengan teguran atau somasi terhadap debitur, somasi tersebut harus berupa surat perintah atau dengan akta sejenis. 33 Somasi diatur dalam Pasal 1238 BW yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”. Dalam suatu dokumen purchase order yang tidak dijelaskan dan dicantumkan mengenai ketentuan- ketentuan dalam hal pemenuhan prestasi, maka pembeli tidak dapat dianggap lalai untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian penjual harus mengeluarkan somasi untuk menyatakan pembeli telah melakukan wanprestasi. Somasi atau surat teguran merupakan bagian dari salah satu upaya itikad baik dari kreditur dalam penyelesaian perjanjian antara kreditur dan debitur. Fungsi dari somasi adalah memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada debitur
31 Sutarman, Dasar-Dasar Manajemen Logistik (PT Refika Aditrama 2017).[139].
32 Abdul Rosyid Sulaiman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus (Prenada Media 2005).[44].
33 Azhari A. R., ‘Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian’ (2020) 19 Jurnal Hukum Kaidah.[486].
192

## Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. somasi tidak wajib dilakukan oleh kreditur. 34 Adakalanya dalam keadaan tertentu dalam pembuktian wanprestasi debitur tidak diperlukan adanya somasi, yaitu:
1.  Pemenuhan prestasi yang di dalam perjanjiannya berlaku tenggang waktu yang fatal ( fatal termijn );
2.   Debitur menolak untuk pemenuhan;
3.   Debitur mengakui kelalaiannya;
4.   Pemenuhan prestasi sudah tidak mungkin dilakukan (di luar overmacht );
5.   Pemenuhan tidak lagi memiliki makna atau nilai ( zinloos );
6.   Debitur melakukan prestasi namun tidak sebagaimana diperjanjikan. 35
Setelah ditunaikannya suatu kewajiban, penjual dapat melakukan penagihan pembayaran dengan mengeluarkan suatu dokumen, yaitu invoice . Invoice merupakan dokumen yang menerangkan informasi terkait dengan kuantitas, harga dan jumlah tagihan kepada pelanggan. 36 Dikatakan oleh Mahmudi, invoice adalah suatu kegiatan pengiriman tagihan kepada pelanggan ( customer ). Dengan dikirimnya tagihan tersebut kepada pelanggan, maka perusahaan akan mengakui adanya piutang kepada pelanggan yang bersangkutan. 37 Keberadaan invoice sangat penting bagi penjual karena dapat memudahkan perhitungan biaya menjadi lebih tepat  dan  efisien,  serta  memfasilitasi  pembukuan  dan  dokumentasi  penjualan barang yang digunakan untuk pengarsipan. 38 Tagihan invoice dari purchase order tercantum dalam suatu sistem pembayaran atau yang disebut dengan Term of Payment . Aturan pembayaran ( term of payment ) adalah metode pembayaran berjangka dimana pembayaran dapat dilakukan setelah menerima barang sejak invoice diterbitkan. Term of payment diterbitkan oleh pihak penjual atau supplier sebagai syarat dalam ketentuan pembayaran kepada pembeli. 39
34 Danny Robertus Hidayat, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama’ (2018) 14 DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
35 Agus Yudha Hernoko (n 24).[236].
36 Dharma Wijaya and Roy Irawan, ‘Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat’ (2018) 16 Jurnal Perspektif.[28].
37 Mahmudi, Manajemen Sektor Publik (UPP STIM YKPN 2007).[249].
38 Annisa Intan Fadila and Prihatin Oktivasari, ‘Analisis Dan Perancangan Proses Purchase Order Pada PT. Cybertrend Intrabuana’ (2015) 1 Jurnal Multinetics.[60].
39 Muhammad Syaiful Ramadhan, ‘Penerapan Sistem Purchase Management Menggunakan Openerp Dengan Metode Rapid Application Development (Studi Kasus : PT. Genta Trikarya)’ (2015) 2 Jurnal Public Knowledge Project.
Kedudukan purchase order dapat dijadikan sebagai bukti otentik atas timbulnya kesepakatan para pihak yang dianggap sebagai sebuah perjanjian yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Dalam proses transaksi jual beli, apabila penjual merasa dirugikan oleh pembeli yang dianggap lalai karena tidak terbayarkan tagihan invoice dari purchase order yang telah tercantum dalam aturan pembayaran ( term of payment) , maka pernyataan lalai tidak perlu lagi ditegaskan dalam sebuah surat teguran atau somasi. Namun apabila karena suatu sebab tertentu sehingga penjual tidak bisa memaksakan untuk menambah ketentuan tentang term of payment dalam purchase order , maka setelah tenggat waktu yang dicantumkan dalam invoice , penjual perlu untuk memberikan surat teguran atas keterlambatan proses pembayaran kepada pembeli sehingga somasi wajib dilakukan untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi.

## Kesimpulan
1.  Purchase order timbul karena adanya suatu kewajiban dari salah satu pihak dalam membeli barang secara berkelanjutan sampai tercapainya batas tertentu serta adanya kewajiban pihak yang lain dalam memenuhi pengadaan barang tersebut, dimana kewajiban-kewajiban ini merupakan kesepakatan menyeluruh dari purchase order . Purchase order dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian sepanjang di dalam purchase order tersebut telah terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 BW dan telah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai dalam ketentuan Pasal 1338 jo. 1457 BW dan Pasal 1458 BW mengenai perjanjian jual beli.
2.  Kedudukan purchase order dalam pelaksanaannya dianggap berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak.  Namun, purchase order tidak bisa serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti penagihan terhadap kepentingan penjual ketika merasa dirugikan oleh pihak pembeli yang dianggap lalai karena tidak terbayarkan tagihan. Penentuan lalai perlu ditinjau lebih lanjut dalam dokumen purchase order apabila di dalamnya tercantum aturan pembayaran ( term of payment) yang dapat dianggap sebagai penentu
194
Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
batas waktu terjadinya wanprestasi pembayaran oleh pihak pembeli, sehingga pernyataan lalai tidak perlu lagi ditegaskan dalam bentuk surat teguran atau somasi. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak disebutkan secara jelas mengenai term of payment , maka pihak penjual harus menerbitkan somasi karena di dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai berlakunya tenggang waktu yang fatal.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial (Kencana 2010).
Budiono H, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan (PT Citra Aditya Bakti 2010).
Ibrahim J, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Banyumedia 2008).
Mahmudi, Manajemen Sektor Publik (UPP STIM YKPN 2007).
Meliala DS, Hukum Perikatan Dalam Perspektif BW (Nuansa Aulia 2012).
Satrio J, Wanprestasi  Menurut  KUHPerdata,  Doktrin,  Dan  Yurisprudensi (PT Citra Aditya Bakti 2012).
S. AM, Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri (PPM 2000).
Siahaya W, Sukses Supply Chain Management Akses Demand Chain Management (In Media 2013).
Simanjuntak PNH, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Djambatan 2007).
Soekanto S and Mamudji S, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) (Rajawali Pers 2001).
S. SH, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2003).
Subekti, Aneka Perjanjian (PT Citra Aditya Bakti 2014).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2008).
Sulaiman AR, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus (Prenada Media 2005).
Sutarman, Dasar-Dasar Manajemen Logistik (PT Refika Aditrama 2017).

## Jurnal
Agus Yudha Hernoko, ‘Asas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak’ (2007) 12 Perspektif.
Ariyani F, ‘Purchase Order Dalam Sistem Perjanjian Indonesia’ (2015) 1 Jurnal Kompilasi Hukum.
Djumadi, ‘Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum’ (1996) 2 Jurnal Era Hukum.
Dsalimunte D, ‘Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)’ (2017) 3 Jurnal Al-Maqasid.
Fadila AI and Oktivasari P, ‘Analisis Dan Perancangan Proses Purchase Order Pada PT. Cybertrend Intrabuana’ (2015) 1 Jurnal Multinetics.
Hidayat DR, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama’ (2018) 14 DIH: Jurnal Ilmu Hukum.
R. AA, ‘Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian’ (2020) 19 Jurnal Hukum Kaidah.
Ramadhan MS, ‘Penerapan Sistem Purchase Management Menggunakan Openerp Dengan Metode Rapid Application Development (Studi Kasus : PT. Genta Trikarya)’ (2015) 2 Jurnal Public Knowledge Project.
Sinaga NA, ‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam’ (2018) 7 Binamulia Hukum.
Wijaya D and Irawan R, ‘Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknika Jakarta Barat’ (2018) 16 Jurnal Perspektif.
Yusra D and Sari NN, ‘Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli’ (2012) 9 Lex Jurnalica.

## Laman
‘Apakah Purchase Order (PO) Bisa Dianggap Sebagai Perjanjian? - Klinik Hukumonline’ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-
196
Ahmad Ervan, dkk: Kedudukan Purchase Order ...
purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai-perjanjian--lt4ed4544e20d4b> accessed 18 January 2022.
‘Directorate General for National Export Development’ <http://djpen.kemendag. go.id/app_frontend/contents/93-empat-tahapan-utama-dalam-ekspor- menggunakan-l-c> accessed 18 January 2022.
‘Mengenal Apa Itu Purchase Order Atau PO’ <https://money.kompas.com/ read/2021/09/16/220000826/mengenal-apa-itu-purchase-order-atau-po> accessed 28 December 2021.
‘Pemesanan Pembelian (Purchase Order) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia  |  FJP  Law  Offices’  <https://fjp-law.com/id/pemesanan- pembelian-purchase-order-dalam-perspektif-hukum-perjanjian- indonesia/> accessed 18 January 2022.
‘Procurement (Pengertian, Etika, Prinsip, Proses Dan Pelaksanaan) - KajianPustaka. Com’ <https://www.kajianpustaka.com/2020/02/procurement- pengertian-etika-prinsip-proses-dan-pelaksanaan.html> accessed 28 December 2021.
‘Purchase Order, Memudahkan Kegiatan Transaksi Bisnis Yang Semakin Kompleks - Cermati.Com’ <https://www.cermati.com/artikel/purchase- order-memudahkan-kegiatan-transaksi-bisnis-yang-semakin-kompleks> accessed 29 December 2021.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetb oek Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 Tahun 2002 Tentang Purchase Order Yang Ditandatangani Oleh Kedua Belah Pihak Yang Mengikatkan Diri Merupakan Kesepakatan Sehingga Berlaku Sebagai Undang-Undang Yang Mengikat Kedua Belah Pihak.
How to cite: Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan, Jacqueline Marsha Meliska, Melinda Indriani, Teruna Tunjung Putera, ‘Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran’ (2022) Vol. 5 No. 2 Notaire.