## EISSN    : 27164012
ISSN      : 23384751

## DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah
Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, 15118 Banten

## PATUHNYA PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN PEMALANG TERHADAP ATURAN SATPOL PP
Lora Indriyani Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan
Abstrak
Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)    dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima  di  Kabupaten Pemalang  dan  hambatan  yang  di  lakukan  petugas  dalam  penertiban  pedagang  kaki  lima  (PKL). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik penggalian data yang dilakukan  berupa  hasil  dari  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Sumber  data  yang  dilakukan berupa  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Wawancara  yang  dilakukan  yaitu  dengan  anggota Satpol PP, dan Pedagang kaki lima,. Karena dalam wawanacara peneliti bisa mengetahui hasil dari yang  akan  di  teliti.  Dalam  penelitian  ini  akan  menghasilkan  tentang  bagaimana  pelaksanaan penertiban  pedagang  kaki  lima  oleh  Satpol  PP  Kabupaten  Pemalang.  Hasil  kesimpulan  yang didapatkan yaitu pertama, upaya yang dilakukan sangat efektif dengan cara melakukan penertiban dan  sosialisasi  yang  berupa  komunikasi  sehingga  pedagang  kaki  lima  patuh  dan  nurut  terhadap aturan  yang  diberikan  dan  sesuai  dengan  aturan  Perda  2  Tahun  2013  tentang  K3  sanksi  nya  yaitu ancaman  3  bulan  kurungan  penjara  dan  denda  paling  banyak  50  Juta.  Kedua  yaitu  tidak  adanya hambatan  terhadap  petugas  dengan  pedagang  kaki  lima  dan  tidak  menimbulkan  gesekan  atau benturan pada saat penertiban karena pedagang kaki limaKabupaten Pemalang takut dengan hukum sehingga patuh.
Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Penertiban.

## A. PENDAHULUAN
Adanya pedagang pinggir jalan atau biasa disebut pedagang kaki lima sejak dulu  masih  menjadi  masalah  besar  yang  belum  bisa  diselesaikan.  Akibat  yang ditimbulkan dari adanya pedagang kaki lima yaitu menyebabkan kemacetan dijalan, adanya  rasa  tidak  nyaman  pada  saat  melewati  jalan  tersebut  bahkan  hingga menganggu  kebersihan  yang  ada  dijalan.  Hal  ini  selalu  menimbulkan  perselisihan baik pedagang kakilima dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adanya hal ini petugas menindaklanjuti dengan merespon pedagang dengan baik supaya tidak adanya  kekerasan  dan  supaya  para  pedagang  bisa  menangkap  hal  ini  dengan positif.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  ketentraman  dan ketertiban umum kondisi anggota daerah mengerjakan tugas yang teratur, tertib dan tentram dalam pedoman Satpol PP Menurut Winardi (2008: Hal 29).
Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang berada dalam pemerintahan yang bertugas untuk memelihara  ketertiban  dan  menjaga  ketentraman  suatu  daerah.  Pengertian pedagang  kaki  lima  merupakan  suatu  transaksi  jual  beli  antara  pedagang  dan
pembeli  yang  berada  di  area  tempat  penjualan.  Pedagang  kaki  lima  atau  biasa disebut dengan PKL adalah pelaku usaha dalam perdagangan ynang menggunakan prasarana kota, fasilitas umum dan sifatnya tidak menetap atau sementara.
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah yang berada di provinsi Jawa  Tengah.  Kabupaten  Pemalang  berada  diantara  Kabupaten  Tegal  dan Kabupaten  Pekalongan.kabupaten  Pemalang  penduduknya  cukup  banyak  dan bermata  pencaharian  sebagai  pedagang.  Salah  satu  tempat  yang  banyak  ditempati pedagang kaki lima yaitu sekitar Alun-alun Kabupaten Pemalang. Letak Alun-alun tidak  jauh  dari  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Alasan  pedagang kaki  lima  berjualan  di  sekitar  Alun-alun  karena  tempatnya  strategis  dan  dipusat perkotaa. Jadi banyak masyarakat yang melewati Alun-alun Kabupaten Pemalang. Tujuan  nya  juga  agar  pedagang  kaki  lima  meraup  untung  banyak  dari  hasil penjualannya.
Berbagai  jenis  dagangan  cukup  lengkap  dimulai  dari  makanan  Khas Pemalang.  Seperti  Grombyang,  lontong  dekem,  sate  loso,  bakso  daging  dan  lain sebagainya. Makanan ringan juga ada seperti seblak , ronde, sekoteng, kebab, durian dan  masih  banyak  lagi.  Harga  nya  pun  terbilang  tidak  mahal  dan  tidak  murah namun  sedang-sedang  saja.  Namun  sekitar  Alun-alun  sangat  padat  dan  ramai sehingga  sering  terjadi  kemacetan.  Tempat  yang  terbilang  sempit  itulah  penyebab kemacetan.  Lahan  yang  semestinya  tidak  untuk  berjualan  namun  adabeberapa pedagang kaki lima yang menempati lahan tersebut. Dampaknya juga berpengaruh terhadap pengguna jalan. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima.
Nomor 125 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Peraturan Presiden Republik Indonesia “pedagang kaki lima salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu  dilakukan  pemberdayaan  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan usahanya”. Pemberdyaan yang dimaksud seperti dengan pemberian tempat kepada pedagang  kaki  lima  serta  memberikan  modal  kecil  supaya  mereka  bisa  berjualan dengan aman dan tenang. Sehingga tata letak kota tidak terganggu dengan adanya pedagang-pedagang kaki lima. Namun ternyata himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh  mereka,  bahkan  mereka  tetap  berjualan  di  wilayah  tersebut.  Mereka  tidak kapok  dengan  adanya  razia  Satpol  PP  justru  mereka  tetap  mengulangi  hal  yang sama.  Tujuan  mereka  hanya  untuk  mencari  rezeki  guna  mencukupi  kebutuhan hidup mereka.
Alasan  peneliti  menggali  informasi  tentang  patuhnya  pedagang  kaki  lima Kabupaten Pemalang terhadap aturan Satpol PP karena supaya mengetahui sejauh mana  upaya  yang  dilakukan  Satpol  PP  dalam  penertiban  terhadap  pedagang  kaki lima di Kabupaten Pemalang dan hambatan apa saja.

## B. METODE INVESTIGASI
Metode mencakup beberapa item di antaranya:
1. Jenis penelitian dan pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Poerwandari (2005),  penelitian  kualitatif  menghasilkan  dan  mengolah  data  yang  sifatnya deskriptif,  seperti  wawancara  dan  observasi.  Kirk  dan  Miller  (dalam  Moloeng)
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung  pada  individu  dan  berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut  untuk mendapatkan data yang digalinya (Moloeng, J.L. 2002:3).
2. Sumber Penelitian
a. Sumber Primer merupakan data yang dikumpulkan serta diperoleh dari hasil lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (Hasan 2002:82) Data primer tersebut berupa wawancara yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara  terhadap Satpol  PP  Kabupaten  Pemalang  dan  Pedagang  Kaki  Lima  Kabupaten Pemalang.
b. Sumber Sekunder Sumber  sekunder  merupakan  sumber  data  yang  dapat  diperoleh  berkaitan dengan  penelitian.  Sumber  sekunder  berupa  hasil  dari  dokumentasi  seperti catatan hasil lapangan , foto wawancara dan lain-lain.

## 3. Teknik Penggalian Data
a. Wawancara
Wawancara  yang  dilakukan  penelitian  adalah  tanya  jawab  secara  langsung. Penelitian  ini  membantu  peneliti  melakukan  penelitian.  Peneliti  akan mewawancarai Satpol PP dan Pedagang kaki lima.
b. Observasi Observasi  pada  penelitian  melakukan  tentang  pngamatan  dan  pencatatan secara  sistematis  terhadap  objek  penelitian  (Widoyoko  2014:46).  Peneliti melakukan observasi kepada Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Pemalang untuk mengetahui aturan yang di lakukan.
c. Dokumentasi Pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan  sebuah  dokumentasi  pada  saat wawancara  kepada  Satpol  PP  dan  Pedagang  Kaki  Lima.  Hasil dokumentasinya  berupa  catatan  serta  alat  perekam  yang  berupa  gambar ataupun foto.
d. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup hasil dari wawancara  dan hasilnya dapat dijadikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN INVESTIGASI
a. Upaya  yang  dilakukan  Satpol  PP  dalam  melaksanakan  penertiban  terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang.
Upaya  yang  dilakukan  Satpol  PP  sudah  sangat  efektif  yaitu  dengan  cara menertibkan  pedagang  kaki  lima  yang  tidak  tertib.  Seperti  dilakukan  dengan  cara sosialisasi    berupa    komunikasi.    Sosialisasi  bisa  dilakukan  pada  saat  melakukan patrol. Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang tidak ada masalah mereka selalu nurut  jadi  petugas  tidak  rumit  dalam  penertiban.  Mereka  juga  sudah  mempunyai surat izin perdagangan jadi tidak sembarangan dalam berdagang walaupun tempat di  Alun-alun  hanya  sementara.    Satpol  PP  juga  bertujuan  untuk  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  dalam  melakukan  usaha,  dan  harapannya  juga  pedagang kaki  lima  tidak  menggangu  ketertiban  umum  hingga  kebersihan  lngkungan  kota. Maka keberadaan petugas sangat penting  dalam pembinaan  supaya pemanfaatnya
tempat  usaha  sesuai  dengan  apa  yang  ditetapkan.  Dilakukan  penertiban  karena tidak  mampu  dalam  memberikan  ekonomi  dan  tempat  yang  layak  bagi  pedagang kaki lima. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 berisi tentang pedoman penataan dan pemberdayaan  pedagang  kaki  lima.  Dalam  melakukan  penataan  Bupati/Walikota melakukannya  dengan  cara  pendataan  PKL,  pendaftaran  PKL,  penetapan  lokasi PKL, penghapusan lokasi PKL hingga pemindahan PKL.
b. Hambatan  yang  terjadi  pada  saat  Satpol  PP  melaksanakan  penertiban  terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang.
Selama  ini  tidak  ada  hambatan  antara  petugas  Satpol  PP  dengan  pedagang  kaki lima. Namun ada beberapa hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima seperti kurang  jelasnya  infromasi  yang  disampaikan  petugas,  kurang  adanya  sosialisasi rutin  antara  petugas  dan  pedagang  kaki  lima,  dan  kurangnya  tentang  lokasi  yang diberikan pemerintah sehingga pedagang kaki lima bebas dalam berusaha.
Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  Anggota  Satpol  PP  Agus Mulyadi,  S.IP.,  M,M.  Kabupaten  Pemalang  selaku  tibun  tramas  (ketertiban  umum dan ketentraman masyarakat) yaitu bahwa antara petugas dan pedagang kaki lima selama ini belum ada hambatan dalam penertiban. Karena secara humanis maupun persuasif mereka secara kesadaran jika ditertibkan selalu nurut dan patuh jadi tidak ada  gesekan  ataupun  benturan.  Selter  seputaran  Alun-alun  sudah  ada  paguyuban PKL  dan  dibawahi  oleh  Binaan  Dinas  Koperasi  Perindustrian  Perdagangan.  Jadi tugas  Satpol  PP  hanya  dalam  penanganan  penertiban  dan  jika  mereka  tidak  tertib maka petugas akan menertibkan. Terlebih di sekitar Alun-alun agar tetap bersih dan rapi.  Jika  pedagang  kaki  lima  melanggar  aturan  maka  sesuai  SOP  akan  diberi peringatan  teguran  secara  lisan.  Apabila  teguran  lisan  tidak  dihiraukan  maka  ada teguran per 1, per 2 dan teguran per 3. Teguran 1 berlaku selama 7 hari, teguran 2 berlaku  selama  3  hari  dan  teguran  3  selama  3  hari.  Jadi  setiap  tahap  jika  sudah selesaui akan dieskusi bertahap. Jika mereka melanggar maka sesuai aturan Perda 2 Tahun  2013  tentang  K3  sanksi  nya  yaitu  ancaman  3  bulan  kurungan  penjara  dan denda  paling  banyak  50  Juta.  Sosialisasi  antara  petugas  dan  pedagang  kaki  lima sudah ada sosialisasi berupa komunikasi. Mayoritas menaati aturan yang kooperatif jika  diingatkan  langsung  menaati.    Karena  menurut  mereka  daripada  bermasalah pada hukum lebih baik taat dan demi kebaikan mereka juga.Upaya yang dilakukan petugas adalah patroli setiap hari. Patroli dilakukan di dalam kota dan kecamatan- kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang. Patroli dilakukan setiap waktu ada 3  bahkan  sampai  4kali  masing-masing  jadwal  petugas.  Waktu  patroli  dimulai  dari pagi  ,  siang  ,  sore  dan  malam.  Petugas  terakhir  melakukan  penertiban  terhadap pedagang kaki lima 2 minggu yang lalu dan menegur kepada pedagang durian yang melakukan di trotoar.
Sedangkan  hasil  wawancara  dari  Teguh  Wibowo  selaku  pedagang  durian Alun-alun Kabupaten Pemalang menurutnya tidak ada masalah dengan Satpol PP. karena  diantara  petugas  dan  pedagang  kaki  lima    sudah  ada  sosialisasi  dan  surat izin perdagangan. Jadi pedagang harus selalu  bersih dan menjaga kebersihan. Jika sekitar Alun-alun ditutup maka mereka berpindah lokasi berjualan dan yang pasti di lokasi yang lebih rame agar mendapat untung banyak.

## D. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  pembahasan  kesimpulan  yang  diperoleh  yaitu  bahwa antara  pedagang  kaki  lima  dan  petugas  Satpol  PP  Kabupaten  Pemalang  tidak  ada berseteru  namun  mereka  sudah  layaknya  bersahabat.  Dengan  patuhnya  pedagang kaki lima dengan aturan petugas maka mereka berdagang dengan santai dan tertib. Para pedagang juga selalu melakukan kebersihan di sekitar dagangan mereka agar sekitar Alun-alun bersih dan rapi. Jadi masyarakat yang melihat tidak risih. Jika ada salah  faham  diantara  pedagang  juga  mereka  melakukan  dengan  cara bermusyawarah ataupun meminta saran petugas. Berbeda dengan daerah lain yang biasanya berseteru dengan Satpol PP  namun masyakat Kabupaten Pemalang tidak seperti  itu.  bahkan  justru  mereka  selalu  bertukar  pikiran  untuk  hal  yang  baik. Harapan nya juga agar pedagang kaki lima mempunyai tempat perdagangan yang menetap  supaya  tidak  ada  kegelisahan  atau  kebingungan  dalam  berdagang.  Maka dari itu pemerintah harus memberikan modal dan lahan agar mereka layak dalam berdagang.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Muhammad,  S.  (2019).  “Wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Menegakkan  Peraturan  Daerah  di  Kota  Jambi”,    Jambi:  Skripsi  Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal 2.
Abror, K. (2013) “Metode Penelitian” UNDIP Semarang hal 33.
Almawati (2021). “ Implementasi  Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di kota Makassar” Makasar: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Angga  Setyo  Pramono  (2019),  Pelaksanan  Fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (SATPOL PP) Semarang” Universitas Negeri Semarang.
Faradina,  N.  (2019)  “Tinjauan  Umum  tentang  Pedagang  Kaki  Lima”  Universitas Islam Indonesia. Hal 25.
Habib,Zulin,  A    (2019),  “Upaya Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Penertiban Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Talang  Banjar  Kota  Jambi”  Jambi:  Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi. Hal 19-20.
Muh.  Arifah  Parintak  (2021),  “Strategi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (SATPOL  PP) dalam  Penertibkan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kecamatan  Belopa  Utara Kabupaten Luwu”. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Pamordy,  R  (2018).  “Penertiban  Satpol  PP  Pada  Pedagang  Kaki  Lima”.  Surabaya  :
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
Riyawan  Pamordy  (2018).  “Penertiban  Satpol  PP  dalam  Pedagang  Kaki  Lima”.

## Universitas Airlangga Surabaya
Utomo.  Rikaro  .Y.  (2011)  “Analisis  Kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Blora Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima” UNDIP Semarang.

## Dokumentasi
1. Wawancara  dengan  Anggota  Satpol  PP  Agus  Mulyadi,  S.IP.,  M,M.  Kabupaten Pemalang selaku tibun tramas (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat) pada tanggal 15 Desember 2021 di Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang.
2. Wawancara  dengan  Teguh  Wibowo  Pedagang  Durian  di  Alun-alun  Kabupaten Pemalang. Pada tanggal 15 Desember 2021