## EKSISTENSI PEMBERLAKUAN SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
Krisyulaeni
Universitas Negeri Semarang Email: krisyulaeni56@gmail.com

## ABSTRACT
The massive rate of technological development that is happening in Indonesia today, has led various judicial bodies in all parts of the world, including Indonesia to then begin to adopt and take advantage of these technological developments. The procurement of e-court itself  began  to  be  implemented  after  the  Supreme  Court  Regulation  Number  3  of  2018. PTUN  which  stands  for  the  term  State  Administrative  Court  is  one  of  the  judicial institutions in Indonesia whose position is under the Supreme Court. The Supreme Court itself  has  made  various  efforts  through  convenience  in  terms  of  administrative  services through a system called the electronic court or hereinafter referred to as e-court, and then by law, this is contained in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019.

## Keywords: Technological developments, Electronic courts, State Administrative Courts

## I. PENDAHULUAN
Terdapat  sebuah  adagium  hukum  yaitu “ubi  societas,  ibi  ius” ,  sebagaimana maknanya  yaitu  di  mana  terdapat  suatu  masyarakat  maka  disitu  juga  pasti  ada  hukum. Berdasarkan kalimat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada hakikatnya hukum selalu berjalan  beriringan  dengan  perkembangan  masyarakat.  Seorang  tokoh  hukum,  yaitu  Paul Scholten mengatakan bahwasanya sejatinya sistem hukum termasuk kedalam sistem yang terbuka 1 .  Hukum  ialah  masyarakat  itu  juga,  maka  itu  artinya  hubungan  masyarakat  baru akan membentuk sebuah aturan baru pula 2 . Sehingga, terkait dengan pendapat yang mana menjelaskan  bahwa  hukum  merupakan  suatu  ilmu  yang  selalu  tertinggal  daripada  laju perkembangan masyarakat harus kita maknai hanya sebatas pada hukum tertulis saja yang mana pada hakikatnya menjadi sebuah dokumen semata.
1 Paul  Scholten. Penuntun  Dalam  Mempelajari  Hukum  Perdata  Belanda. Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press, 1993, hlm. 103.
2 Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Pradnya Paramita , 1986, hlm. 18.
Perlu  kita  ketahui  bahwa  hukum  sebagai  prinsip serta  nilai  moral akan  selalu berkembang  dan  bergerak  secara  dinamis  mengikuti  segala  perkembangan  yang  terjadi pada  masyarakat.  Alfin  Toffler  mengatakan  bahwa  pada  era  dunia  Gelombang  Ketiga, perkembangan  peradaban  masyarakat  sudah  memasuki  peristilahan  yang  dicetuskan  oleh seorang tokoh bernama Rhenald Kasali, yaitu Model Peradaban Uber 3 . Pada tahap tersebut memiliki ciri-ciri yaitu adanya revolusi peradaban yang semula sebagai time series, saat ini berubah  dengan  istilah  lain  yaitu real  time, sikap  individualis  berubah  menjadi  saling membuat suatu perkumpulan atau berkolaborasi, multitasking, dan adanya kompetitor yang tidak terlihat 4 .
Dengan adanya laju perkembangan teknologi dalam hal ini yaitu dalam Peradaban Uber ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu hal tersebut mempengaruhi sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  kita,  Indonesia.  Apabila  sebelumnya  aktivitas pengadministrasian  suatu  perkara  dilakukan  secara  manual  yang  mana  keadaan  itu  akan membawa  kepada  ketidak  efisiensian  waktu  serta  tentu  memakan  biaya  yang  juga  cukup tinggi,  dalam  hal  ini  teknologi  informasi  telah  memberikan  pengaruhnya  yaitu  dalam  hal mempercepet  serta  memudahkan  sekaligus  efisiensi  biaya  dalam  proses  peng- administrasian suatu perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara 5 .
Definisi  dari  PTUN  sendiri  yaitu  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang mana  ia  memiliki  tugas  serta  wewenang  diantaranya  yaitu  guna  melakukan  pemeriksaan, pemutusan,  serta  melakukan  penyelesaian  sengketa  Tata  Usaha  Negara  (TUN) 6 .  Suatu kekuasaan  kehakiman  memiliki  definisi  sebagai  sebuah  kekuasaan  merdeka  yang  mana berfungsi sebagai penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan untuk mengadakan proses penegakkan hukum serta menjamin untuk mencapai sebuah keadilan yang mana kekuasaan kehakiman ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung berikut dengan lembaga peradilan dibawahnya meliputi lingkup peradilan agama, peradilan umum, peradilan TUN, peradilan militer, serta Mahakamah Konstitusi.
Lain  halnya  apabila  ketiga  lingkup  peradilan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya yang  mana  berada  dibawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara
3 Rhenald Kasali. Disruption , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 21.
4 Ibid, hlm. 21-23.
5 Sudarsono. Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara . Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 1, Jakarta: 2011, hlm. 59.
6 Agus, Elfran. Persidangan Elektronik E-Litigasi Pada Peradilan Tata Usaha Negara . Paulus Law Journal, Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 15.
(PTUN) ini datang untuk melakukan penyelenggaraan dan pengimplementasian kekuasaan kehakiman supaya dapat mengatasi berbagai perkara yang dianggap sebagai suatu sengketa tata  usaha  negara  termasuk  kedalamnya  yaitu  permohonan  terkait  dengan  persoalan wewenang dalam melaksanakan peradilan dalam pengadilan tata usaha negara 7 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Penulis  akan  memberikan  batasan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah Sistem Peradilan E-court dalam Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam perundang-undangan?
2. Apakah  implikasi  dari  system  E-court  dapat  memberikan  kemajuan  dalam perkembangan peradilan di Indonesia?

## III. METODE
Pada penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian  yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan serta mencapai aturan hukum, sebagai bahan dalam merespon  isu  hukum  yang  dihadapi  serta  hukum  dikonsepkan  sebagai  norma  ataupun kaidah  yang  dijadikan  landasan  manusia  dalam  berperilaku.  Sedangkan  pendekatan  yang dimanfaatkan  dalam  penelitian  ini  sebagai  jawaban  dari  sebuah  spekulasi  hukum  yaitu pendekatan  peraturan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Kemudian, Pendekatan konseptual , dalam hal ini yaitu dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya yaitu  mengidentifikasi,mengkaji  serta  kemudian  menganalisis  konsep  hukumnya  yang mana  dimungkinkan  memiliki  relevansi  dengan  pokok  bahasan  yang  termuat  pada penelitian  ini,  yaitu  konsep  penyelesaian  perkara,  konsep  hukum  acara,  konsep administrasi  perkara  serta  yang  paling  utama  dalam  pembahasan  ini  adalah  konsep peradilan secara elektronik.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prajudi Atmosudirdjo, mengatakan bahwasanya tujuan dari pembentukan peradilan administrasi negara atau yang kemudian di sebut dan disingkat dengan (PTUN) ialah untuk memberikan  fasilitas  hukum  berupa  perlindungan  terhadap  masyarakat  Indonesia sebagaimana yang sering kita lihat dan ketahui yaitu terkait dengan kepentingan hukumnya
7 Ibid , hlm. 15-16.
yang  seringkali  terasingkan  atau  terdesak  oleh  karena  semakin  meluasnya  kepentingan penguasa  yang  seringkali  berbenturan  dan  mengancam  eksistensi  masyarakat  yang  sudah sejak lama mempertahankan keyakinan maupun suatu ketentuan tertentu dalam lingkungan dan atau wilayahnya.
Oleh karena itu, melalui Peradilan Tata Usaha Negara, masyarakat bisa melakukan pengajuan serta melayangkan suatu gugatan tertentu terhadap penguasa apabila suatu saat terjadi  suatu  sehingga  untuk  kemudian memperoleh  tindakan  korektif  dari  Peradilan  Tata Usaha  Negara  tersebut.  Kemudian,  seorang  tokoh  bernama  Sjachran  Basah, mengemukakan  pendapatnya  terkait  dengan  tujuan  diadakannya  PTUN,  bahwa menurutnya  tujuan  dari  PTUN  ini  yaitu  sebagai  upaya  guna  memberikan  jaminan  dalam hal  pengayoman  hukum,  tidak  serta  merta  hanya  kepada  masyarakat  semata,  akan  tetapi juga untuk lembaga administrasi negara dalam artian yaitu guna menjaga serta memelihara keseimbangan  antara  kepentingan  masyarakat  dengan  kepentingan  individu 8 .  Kemudian, seiring dengan berlalunya masa dan perkembangan yang dialami serta dilalui oleh manusia berkaitan dengan teknologi saat ini, terdapat sistem yang dapat dibilang masih cukup baru dengan  pengaturannya  yang  terbilang  baru  pula  yaitu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2019,  yang  mengatur  tentang  peradilan  elektronik  atau  yang  biasa  kita sebut  dengan  E-Court.  Untuk  itu,  maka  kita  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  terkait dengan konsep peradilan Tata Usaha Negara melalui sistem E-court ini.
Dalam  pemeriksaan  perkara  Tingkat  Pertama  pada  PTUN  ini  sendiri  dimulai  dari perkara  Gugatan  serta  perkara  permohonan.  Apabila  mengacu  pada  teori,  maka  suatu perkara  Gugatan  diartikan  menjadi  suatu  perkara  yang  mana  memuat  suatu  sengketa ataupun  suatu  konflik  yang  penting  untuk  segara  dirampungkan  untuk  kemudian  diputus oleh pihak pengadilan, kemudian bagi  perkara Permohonan sendiri diajukan bukan karena adanya  suatu  sengketa,  yang  mana  dalam  hal  ini  hakim  mengeluarkan  sebuah  ketetapan yang  mana  bersifat  menetapkan  ataupun  hanya  sekadar    menerangkan.Selanjutnya  secara normatif,  definisi  dari  Perkara  Gugatan  ialah  sebuah  pemeriksaan  atas  sebuah  tuntutan seseorang  terhadap  Peradilan  Tatat  Usaha  Negara  agar  Keputusan  serta  Tindakan  Badan ataupun Pejabat Pemerintahan tersebut dinyatakan batal atau dalam hal ini yaitu tidak sah,
8 Putera Astomo, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia . MMH, Jilid 43 No. 3, Semarang, hlm. 369.
seperti yang dimuat dalam Pasal 1 angka 11 jo Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN serta Pasal 87 UUAP.
Sebelum  lanjut  pada  pembahasan  berikutrnya,  maka  akan  lebih  afdhal  rasanya apabila  kita  mengetahui  terlebih  dahulu  terkait  dengan  asal  mula  atau  sejarah  dari dibentuknya  Peradilan  Tata  usaha  Negara,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  atau  yang  biasa kita  kenal  dengan  istilah  PTUN,  ini  terbentuk  pada  saat  rezim  Orde  Baru,hal  tersebut terjadi  dalam  selang  5  tahun  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang mana Bertempat di beberapa kota besar diantaranya  yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, serta Ujung Pandang,  dan  pembentukan  PTUN  di  Jakarta,  Medan,  serta  Ujung  pandang  Berdasar kepada Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1990 9 .
Eksistensi  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebelum  dimulainya  era  orde  baru sebenarnya  sudah  terlihat  baik  itu  di  dalam  aturan  aturan  hukum  yang  berlaku  maupun dalam  konstitusi,  termasuk  didalamnya  yaitu  terkait  dengan  adanya  wacana  tentang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut tercantum pada sebuah TAP  MPRS  RI  Nomor  II/MPRS/1960  dengan  isinya  yaitu  suatu  perintah  untuk  segera diadakan  suatu  Peradilan  Administrasi  Negara 10 Oleh  karena  itu,  tepatnya  pada  tahun 1960,  Lembaga Pembinaan Hukum  Nasional melakukan sebuah penyusunan pada naskah Rancangan  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Administrasi  Negara 11 .  PTUN  sendiri merupakan  bagian  dari  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  juga  didalamnya diperuntukkan  untuk  masyarakat  dalam  mencari  sebuah  keadilan  yang  dihadapinya semissal dalam kasus sengketa Tata Usaha Negara.
PTUN, selaku sebuah lembaga yang turut menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tentu  saja  memiliki tugas  atau  kewajiban  serta  wewenang  dan  atau  hak  untuk  melakukan beberapa  hal,  diantaranya  sebagai  berikut  memeriksa,  memutus,  serta  menyelesaikan sebuah  sengketa  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  tentunya.  Kemudian,  sengketa  TUN  sendiri ialah  merupakan  sengketa,  yang  mana  didalam  sengketa  tersebut  timbul  didalam  suatu ranah tata usaha negara yang terdiri beberapa orang maupun suatu badan atau pejabat tata
9 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 28.
10 Philipus  M.  Hadjon,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia Introduction  to  the  Indonesian Administrative Law , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4-3.
11 S.F. Marbun, 2003, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 8-9.
usaha  negara  dengan  badan  hukum  perdata,  baik  itu  pada  tingkat  pusat  ataupun  daerah, sebagai  suatu  sanksi  dari  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara,  termasuk didalamnya  yaitu  sengketa  kepegawaian  yang  dilandaskan  pada  peraturan  perundang- undangan.  Berdasarkan  kepada  ketentuan  Undang-Undang  PTUN,  maka  sudah  pasti memposisikan  pihak-pihak  yang  bersengketa  yaitu  antara  orang  maupun  badan  hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara.
Sebenarnya, di dalam sebuah sengketa kepegawaian pada lingkungan administrasi negara yang mana akan menjadi kewenangan dalam hal mengadili atau dalam pengadilan yaitu  oleh  PTUN,  dengan  catatan  yaitu  sesudah  menempuh  sebuah  usaha  penyelesaian secara  administratif,  dimana  usaha  tersebut  ditetapkan  sebelumnya  menurut  Undang- Undang 12 .  Berkaitan  dengan  pengadaan  E-Court  di  Indonesia,  dan  pada  khususnya  yaitu dalam  penerapan  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  hal  tersebut  telah  diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  Pengadilan secara  Elektronik,  yang  mana  dalam  peraturan  tersebut  terkandung  arti  bahwa  peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tersebut  yang  memberi  amanat  terhadap pemerintah untuk menyokong  salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut lewat upaya peningkatan infrastruktur hukum beserta pengaturannya sehingga pengadaan pemanfaatan teknologi tersebut dapat diadakan serta dilaksanakan dengan aman guna mencegah adanya kemungkinan  penyalahgunaan  dengan  tetap  mempertimbangkan  serta  memperhatikan beberapa  nilai  yang  menjadi  pedoman  mnegara  Indonesia  diantaranya  yaitu  nilai  agama serta nilai sosial budaya.
Menyikapi  persoalan  tersebut,  khususnya  di  dunia  hukum  dalam  hal  ini  dituntut untuk  melakukan  suatu  perubahan  yang  progresif  dalam  melaksanakan  tindakan  hukum, diantaranya yaitu dalam bentuk e-court dalam Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan topik pembahasan kali ini. Tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2019, layanan e-court telah terdapat di seluruh peradilan umum di Indonesia dan tentunya termasuk didalamnya yaitu Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  persidangan  PTUN  melalui  sistem  e-court,  maka terkait  dengan  teknis  dalam  persidangan  diselenggarakan  secara  elektronik  dimana  hal tersebut  memiliki  tujuan  untuk  mempersempit  kemungkinan  adanya  persidangan  secara langsung  yang  melibatkan  pihak  yang  bersangkutan  serta  memperkecil  adanya
12 Gracia,  Majolica,  Ronaldo, Eksistensi  E-Court  Untuk  Mewujudkan  Efisiensi  dan  Efektivitas  Pada  sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19 . Jurnal Syntax Transformation, 2021, Vol. 2 No. 4.
kemungkinan besar kehadiran pihak dimuka pengadilan sebagai upaya dalam mewujudkan asas-asas  tertentu  yang  dianggap  baik  dan  semakin  meningkatkan  keesisiensian  serta keefektifan  persidangan,  diantaranya  yaitu  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  oleh karena  itu  maka  hal  ini  tentu  akan  meringankan  semua  pihak  dengan  berbagai  jenis keringanannya 13 .
Berdasarkan  kepada  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik 14 ,  oleh  karenanya proses pelayanan administrasi perkara serta persidangan ini dilaksanakan secara elektronik sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mewujudkan  adanya  reformasi  dalam  dunia  peradilan guna mendongkrak perkembangan teknologi informasi pada suatu hukum acara yang mana hal  tersebut  sejatinya  telah  selaras  dengan  adanya  perkembangan  serta  kemajuan  zaman yang hingga kini telah mencapai suatu era yang modern. E-court sendiri merupakan suatu perangkat  atau  dapat  pula  kita  katakan  sebagai  suatu  sistem  dalam  proses  peradilan  yang mana  ia  merupakan  bentuk  dari  pelayanan  mulai  dari  proses  pendaftaran  perkara melalui sistem elektronik.
Dalam  sebuah  proses  pengembangan  beserta  penerapan  e-court  ini  tentunya  harus diselenggarakan  secara  lebih  terencana  serta  sistematis.  E-litigasi  ini  merupakan  suatu sistem  dengan  serangkaian  proses  pemeriksaan  beserta  proses  mengadili  dalam  suatu perkara  oleh  pengadilan,untuk  konteks  ini  yaitu  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  melalui sokongan  akibat  dari  kemajuan  sistem  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  Indonesia Sebelum  lahirnya  peraturan  baru  mengenai  pelaksanaan  E-court,  yaitu  pada  Maret  2018, terdapat  sebuah  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2018  yang  mana  dalam peraturan ini memuat tentang muatan dalam membangun aplikasi e-court.
Kemudian  selanjutnya,  terjadi  sebuah  peluncuran  serta  sistem  perngujian  dari  e- court.  Kemudian  tahun  2019  para  pengadaan  e-court  di  seluruh  wilayah  pengadilan  di Indonesia, terutama dalam konteks materi ini yaitu peradilan tata usaha negara. Lalu pada bulan  Agustus  tahun  2019,  terjadi  sebuah  luncuran  e-litigasi  di  wilayah  peradilan  tata usaha negara Indonesia. Dan pada bulan September 2019, dilaksanakanlah sebuah uji coba
13 Indonesia,  K.K.R.I. Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penggunaan  E-Court  Di  Kpknl  Jambi  Pada  EraTatanan Normal  Baru. 2020. Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/KpknlJambi/BacaArtikel/13461/Efektivitas- DanEfisiensi-Penggunaan-E-Court-DiKpknlJambi-Pada-Era-TatananNormal-Baru.html,  Diakses  Pada  28 Agustus 2021.
14 Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Di Pengadilan Secara Elektronik.
elitigasi  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hingga  pada  2020  sampai  pada  saat  ini, terjadilah  penerapan  e-litigasi  di  seluruh  wilayah  pengadilan  di  Indonesia  termasuk didalamnya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara pastinya. Berikut ini merupakan rangkaian dari proses administrasi secara elektronik, yaitu meliputi beberapa proses diantaranya yaitu sebagai  berikut  proses  penerimaan  gugatan,  proses  penyampaian  panggilan,  jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penyampaian dan penerimaan perkara tata usaha negara 15 .
Ketika pertama kali adanya pembentukan serta pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung  No.  3  Tahun  2018,  akhirnya  ditetapkanlah  6  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (PTUN)  yang  mana  keenam  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dijadikan  sebagai Satuan Kerja Percontohan dalam hal pelaksanaan Peradilan melalui sistem elektronik atau yang  selanjutnya  kita  sebut  e-court,  diantaranya  yaitu  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Tanjungpinang,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Serang,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Jakarta, Pengadilab Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar serta  terakhir  yaitu  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar.  Hingga  sampai  pada  bulan Desember  tahun  2018,  telah  berdiri  18  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  siap  sehingga diharapkan  mampu  serta  loyal  dalam  menyelenggarakan  Peradilan  Tata  Usaha  melalui sistem e-court 16 .
Dalam  pelaksanaan  Peradilan  tata  usaha  negara  melalui  sistem  e-court,  terdapat sebuah regulasi terkait dengan Pembatasan layanan e-Court yang mana hanya pada sebatas perkara  gugatan  ini  lebih  kepada  dikarenakan  sebuah  pertimbangan  efektivitas  e-Court, menimbang  sebuah  perkara  Permohonan  ialah  sebuah  sistem  baru  dalam  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  yang  mana  jumlah  perkaranya  cenderung  belum  terlalu  banyak  jika dikomparasikan dengan perkara gugatan 17 . Kemudian setelah e-Court yang ditujukan untuk suatu perkara gugatan yang telah berjalan dengan lancar, maka Mahkamah Agung sesegera mungkin  harus  mulai  menciptakan  sebuah  aplikasi  e-Court  yang  diperuntukkan  untuk suatu  perkara  Permohonan.  Guna  mendapatkan  suatu  gambaran  utuh  mengenai penyelenggaraan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  secara  elektronik  atau  melalui  E-court, maka berikut ini merupakan beberapa  tahapan selama proses Peradilan Tata Usaha Negara
15 Indonesia, P. M. A. N. Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik . 2019.
16 Sudarsono, Konsep Peradilan Secara Elektronik DI Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara. Tanjungpura Law Journal, 2019, Vol. 3, Issue 1, hlm. 44.
17 Berdasar  kepada  Data  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP)  PTUN  seIndonesia,bahwasanya jumlah  perkara  Permohonan  pada  PTUN  di  seluruh  Indonesia  sampai  tanggal  15  Desember  2018  adalah sebanyak 120 perkara.
secara  elektronik,  diantaranya  yaitu  terdapat  tahap  pertama  yaitu  pendaftaran  akun pengguna  terdaftar,  selanjutnya  yang  kedua  yaitu  tahap  pendaftaran  perkara,  kemudian ketiga  adalah  tahap  pemanggilan,  keempat  merupakan  tahap  persidangan,  dan  kelima sekaligus tahap perakhir yaitu tahap penerbitan putusan.
Pada  dasarnya,  dengan  adanya  sistem  E-court  dalam  pengadaan  persidangan  Tata Usaha  Negara  di  Indonesia  dengan  berbagai  implikasinya,  merupakan  suatu  hal  yang memberikan  sebuah  kemajuan  tersendiri  bagi  sistem  peradilan  di  Indonesia  pada  umum nya dan pada penradilan Tata Usaha Negara pada khususnya, dikarenakan dengan adanya sistem e-court inilah, kemajuan akan teknologi informasi yang pesat, telah lebih digunakan dengan maksimal kedalam hal yang positif dan menguntungkan. Beberapa aspek efisiensi, kesederhanaan  dan  penghematan  biaya  dapat terpenuhi melalui  pengadaan  peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia dengan sistem E-court, meski sesungguhnya tidak hanya dalam hal peradilan tata usaha negara, akan tetapi karena fokus pada penulisan ini pada peradilan tata  usaha  negara,  maka  hal  tersebut  telah  memberikan  konsep  berfikir  yang  baik  serta menjembatani masyarakat untuk lebih memanfaatkan pengadaan sistem e-court tersebut.
Meskipun  suatu  hal  yang  pasti,  apabila  terdapat  suatu  hal  aturan  ataupun  sistem baru,  maka  tidak  dapat  untuk  langsung  serta  merta  diterapkan  pada  seluruh  lapisan  dan peradilan  di  Indonesia  oleh  karena  adanya  upaya  penyesuaian.  Sehingga  dalam  hal  ini memang masih diperlukan adanya upaya penyesuaian terkait dengan adanya peraturan baru mengenai pengadaan sistem e-court di Indonesia sebagaimana yang telah kita ketahui yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019, yang mana notabenenya hal tersebut adalah suatu peraturan baru yang membutuhkan adanya upaya pembelajaran mengenai hal ini  lebih  lanjut  terutama  pada  masyarakat  umum  yang  biasanya  cenderung  kurang memahami  terkait  dengan  sistem  tersebut  meskipun  sebenarnya  akan  lebih  memudahkan masyarakat dalam sengketa tata usaha negara yang dialaminya.
Maka,  ketika  suatu  peraturan  di  undangkan,  dalam  hal  ini  yaitu  peraturan mahkamah  Agung  mengenai  sistem  e-court  dalam  penerapan  di  wilayan  peradilan,  dan peradilan  tata  usaha  negara,  maka  tidak  cukup  hanya  kepada  diselesaikan  peraturan tersebut,  akan  tetapi  lebih  kepada  bagaimana  upaya  agar  peraturan  tersebut  dapat dimengerti  serta  dipahami  oleh  berbagai  lapisan  masyarakat,  sehingga  adanya  perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019,  yang tentu sudah pasti didalamnya memiliki tujuan baik untuk sistem
peradilan di Indonesia, tidak sia sia dan tercapai secara menyeluruh dan merata sekaligus agar  dapat  memberikan  pemahaman  hukum  beserta  sistem  persidangannya,  karena berdasarkan fakta di Indonesia hingga sampai saat ini, pengetahuan masyarakat Indonesia akan  hukum  beserta  proses  penegakan  serta  peradilannya,  masih  dapat  dikatakan cenderung  tidak  terlalu  baik,dikarenakan  kurangnya  upaya  persebaran  yang  merata,  serta kurangnya antusiasme masyarakat dalam hal mempelajarinya.
Proses  Peradilan  tata  usaha  negara  melalui  sistem  E-court  ini  wajib  dilaksanakan melalui  cara  yang  sederhana,  biaya  yang  tidak  mahal  atau  murah  dan  terjangkau,  serta cepat  dalam  pemrosesannya,  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  dan  tertuang  dalam Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Penjelasan  tersendiri  daripada  asas  sederhana  yaitu  sebuah  asas  pemeriksaan  beserta penyelesaian perkara yang mana didalamnya diselenggarakan dengan efektif serta efisien. Kemudian  terkait  dengan  asas  cepat  tersebut  tidak  dijelaskan  dengan  terperinci  entah  itu pada  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  ataupun  di  bagian penjelasannya,  namun  pada  dasarnya  prinsip  cepat  tersebut  tentunya  mengacu  kepada waktu  dalam  proses  penyelesaian  perkara,  yang  mana  dalam  proses  tersebut  di  dalam proses  pemeriksaan  harus  dilaksanakan  secara  cepat,  dimana  itu  berarti  dalam  proses pemeriksaan  perkara  dalam  pengadilan  tidak  mesti  dilakukan  dalam  waktu  yang  lama. Terakhir,  terkait  dengan  maksud  dari  asas  biaya  ringan  atau  terjangkau  yaitu  suatu  asas dimana  biaya  perkara  tersebut  terjangkau  dan  tentunya  meringankan  masyarakat,  serta dapat memberikan sebuah kepastian hukum 18 .
Disamping  hal  hal  tersebut  diatas,  terdapat  banyak  manfaat  dengan  diadakannya sistem  peradilan  Tata  usaha  negara  melalui  sistem  e-court.  Selain  yang  sudah  dijelaskan diatas  bahwasanya  memiliki  manfaat  yaitu  sederhana  lebih  cepat  dan  murah,  sejatinya penggunaan  sistem  ini  di  peradilan  Indonesia  juga  akan  menekan  kemungkinan kemungkinan adanya perilaku penyimpang dalam proses peradilan yang mana hal tersebut adalah kecurangan seperti menyuap, kemudian dalam hal lainnya yaitu untuk administrasi perkara  lebih  ringan  serta  lebih  mudah,  kemudian  memenuhi  asas  manfaat 19 ,  sebagai contoh yaitu bagi warga yang bertempat tinggal di daerah perkotaan dengan segala macam
18 Siti,  Kusnadi. Penerapan Sistem E-Court  di  Pengadilan Tata  Usaha Negara Makassar Pespektif Si yasah Syar’iyyah . Makassar, Siyasatuna, 2020, Volume 2 (3), hlm. 588-589.
19 Hidayat,  dkk, Kajian  Kritis  Terhadap  Dualisme  Pengadilan  Elektronik  (ECourt)  Dan  Konvensional . Batulis Civil Law Review, 2020, Volume 1 (1), hlm. 14–23.
kepluralitasan  hidupnya  yang  tentu  sudah  sangat  modern  dan  sesuai  dengan  kemajuan jaman  terutama  dibidang  teknologi,  maka  hal  tersebut  akan  menjadikan  pemanfaatan sistem  ecourt  dalam  proses  peradilan  akan  dianggap  jauh  lebih  bermanfaat  dikarenakan untuk setiap tuntutan maupun hak hak yang dilayangkan oleh pihak terkait yang berperkara serta  pihak  tersebut  memiliki  jasa  kuasa  hukum  dalam  proses  peradilannya,  sehingga sistem  e-court  tersebut  mampu  melakukan  penghematan  waktu  daripada  ketika  mereka memakai  sistem  peradilan  konvensional,  sehingga  dalam  hal  pemenuhan  asas  manfaat, sistem ini akan lebih efisien dalam mempersingkat proses penyelesaian perkara, serta bisa silaksanakan  dalam  waktu  yang  sama  dikarenakan  seluruh  kegiatan  peradilan  tata  usaha negara melalui sistem e-court tersebut berlangsung secara online.
Kemudian  point  manfaat  penggunaan  sistem  e-court  dalam  proses  peradilan  tata usaha  negara  yang  selanjutnya  yaitu  dokumen  dokumen  dapat  terarsip  dengan  baik sekaligus dapat diakses melalui beberapa lokasi dan media. Manfaat selanjutnya yang tidak akan  dapat  kita  lupakan  terkait  dengan  fenomena  alam  saat  ini,  yaitu  adanya  penyebaran covid  19,  tentu  kita  semua  telah  mengetahui  betul  terkait  dengan  bagaimana  bahaya  dari adanya penyebaran pandemi covid 19, sehingga dengan adanya sebuah kemudahan dalam hal  menyelenggarakan  proses  peradilan  tata  usaha  negara  melalui  sistem  e-court,  akan sangat membantu dan memberikan dampak besar bagi penekanan jumlah penyebaran virus berbahaya  tersebut  serta  melindungi  masyarakat  agar  tetap  terjaga  dari  kemungkinan kemungkinan penularan wabah pandemi covid 19. Hal tersebut tentu sudah sewajarnya ada dan  terfikirkan alternatif  nya  untuk  keseimbangan  serta  kestabilan  dan  keefektifan  proses peradilan tata usaha negara di Indonesia.
Dan  point  manfaat  terakhir  dari  pengadaan  sistem  e-court  dalam  proses  peradilan tata usaha negara yaitu meminimalisir adanya kesalahan kesalahan yang mungkin  terjadi. Pada  sistem  pengadaan  E-court  dalam  peradilan  tata  usaha  negara,  dapat  menepiskan kemungkinan kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan dalam setiap proses penyelesaian suatu perkara, dikarenakan data data para pihak terkait yang dikirim dapat dilakukan upaya perubahan untuk perbaikan serta dilakukan proses verifikasi agar dapat diandalkan dalam hal  kevalidan  serta  kebenarannya.  Dari  beberapa  manfaat  e-court  tersebut,  maka  sudah pasti  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwasanya  eksistensi  pengadaan  peradilan  tata usaha negara pada khususnya maupun pengadaan proses peradilan pada umumnya melalui sistem e-court ini dapat memberikan dampak positif dan keberhasilan peradilan Indonesia
yang  cukup  signifikan  entah  itu  di  masa  masa  biasa  ataupun  ketika  dalam  hal  genting seperti adanya covid 19. Dan sebagaimana yang telah kita bahas dan ketahui, bahwasanya sistem  E-court  ini  telah  ternaungi  oleh  payung  hukum  yang  terkandung  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  Di Pengadilan Secara Elektronik.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Pengadaan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  melalui  sistem  E-court  telah  memiliki sebuah  jaminan  serta  pengaturan  dan  atau  payung  hukum  yang  pasti,  yaitu  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomo  1  Tahun  2019  yang  mana  sebelumnya  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018.  Terdapat  beberapa tahapan  dalam  proses  persidangan  tata  usaha  negara  melalui  sistem  e-court diantaranya  yaitu  terdapat  tahap  pertama  yaitu  pendaftaran  akun  pengguna terdaftar, selanjutnya yang kedua yaitu tahap pendaftaran perkara, kemudian ketiga adalah  tahap  pemanggilan,  keempat  merupakan  tahap  persidangan,  dan  kelima sekaligus tahap perakhir yaitu tahap penerbitan putusan.
2. Pengadaan  sistem  e-court  dalam  proses  peradilan  ini  telah  membawa  implikasi cukup  bagus  dan  signifikan  bagi  perkembangan  peradilan  di  Indonesia  pada umumnya  dan  peradilan tata  usaha  negara  pada  khususnya,  dikarenakan  sistem e- court merupakan bentuk dari adanya kesadaran perkembangan teknologi informasi yang kemudian dimanfaatkan dengan baik dan di selenggarakan dengan tanpa sia- sia.  Beberapa  manfaat  dapat  diperoleh  dari  pengadaan  sistem  e-court  ini,  salah satunya yaitu membantu menekan dan mengurangi laju penyebaran pandemi covid 19,  meningkatkan  efektifitas  serta  efisiensi  waktu,  menyederhanakan  proses  serta menghemat biaya agar dapat teraplikasikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang perlu  dibenahi  adalah  terkait  dengan  penyebaran  sosialisasi  terkait  dengan pengetahuan akan adanya sistem e-court ini, agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia  dari  berbagai  kalangan  serta  mewujudkan  tujuan  dari  pengadaan  sistem e-court  ini  dengan  lebih  signifikan  lagi  agar  semua  masyarakat  dapat  memahami dan mengerti.

## B. Saran
Proses  pengadaan  peradilan  tata  usaha  negara  melalui  sistem  e-court  ini  tentunya tidak  dapat  dinikmati  oleh  semua  kalangan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan menguasainya,  bahkan  barangkali  para  aparatur  penegak  hukum  pun  belum  sepenuhnya mengerti. Maka, untuk menjamin keberhasilan sistem ini, lebih baik jika hal tersebut tidak hanya sampai pada di undangkannya peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2019 tersebut, dengan  cara  memberikan  pengertian  dan  sosialisasi  terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat, karena  ketika  semakin  banyak  masyarakat  yang  melek  dan  mampu  memahami  proses hukum,  akan  lebih  memudahkan  kita  semua  di  masa  mendatang  untuk  menjalani. Disamping  itu,  pengetahuan  terhadap  penegak  hukum  pun  tetap  harus  dilakukan  agar dikemudian  hari  tidak  terjadi  sebuah  penyimpangan  yang  merugikan  negara,  ataupun masyarakat  atau  bahkan  nama  baik  hukum  dan  keadilan,  sehingga  proses  penegakan hukum  melalui  sistem  e-court  ini  diharapkan  mampu  memberikan  sebuah  inovasi  serta perbaikan  dalam  hal  penegakan  hukum  khususnya  pada  peradilan  tata  usaha  negara  yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 7-261
M. Cheris Bassiouni, Substantive Criminal Law, 1978,
Reza  Indragiri  Amriel.  2008.  Psikologi  Kaum  Muda  Pengguna  Narkoba.  Salemba
Humanika. Jakarta.
Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

## B. Jurnal
Angrayni,  Lysa.  2018.  Efektivitas  Rehabilitasi  Pecandu  Narkotika  (Studi  di  Loka Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  Batam),  Jurnal  Hukum  Respublica. Vol.18.No.1, hlm.78-96.
Dewan,  Parasian  Simanungkalit.  2012.  Model  Pemidanaan  Yang  Ideal  Bagi  Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia. Jurnal Yustitia. Vol. 1.No. 3, hlm. 80-93.
Fitri,  Silvia.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Rehabilitasi  Pengguna  Narkoba  pada Badan  Narkorika  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat.  Jurnal  of  Civic Education. Vol. 3. No. 3, hlm. 231- 242.
Hartanto,  Wenda.  2017.  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Narkotika  dan  Obat- Obat  Terlarang  Dalam  Era  Perdagangan  Bebas  Internasional  Yang Berdampak  Pada  Keamanan  dan  Kedaulatan  Negara.  Jurnal  Legislasi Indonesia. Vol.14.No.1, hlm.1-16.
Purnamasari,  Andi  Intan.2019.  Dekriminalisasi  Tindak  Pidana:  Membedah  Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana.Vol.2 No.1, hlm. 13-23.
Subantara, I Made, A.A. Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. 2020. Rehabilitasi
Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1 No.1, hlm. 243-248.

## C. Sumber Lain
Asprilla  Dwi  Adha.  2021.  Over  Kapasitas  Lapas,  Pemerintah  Dituding  Melanggar
HAM. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912173723-12- 693210/over-kapasitas-lapas-pemerintah-dituding-melanggar-ham .  Diakses 25 September 2021
Deden  Gunawan.  2021.  Tiga  Alasan  Pengguna  Narkoba  Banyak  Dijebloskan  Ke Penjara. https://news.detik.com/berita/d-5726803/tiga-alasan-pengguna- narkoba-banyak-dijebloskan-ke-penjara . Diakses 26 September 2021
Humas  Balitbangkumham.  2019.  Hanya  Sedikit  Napi  Narkotika  Yang  Terima Rehabilitasi. https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hanya-sedikit-napi- narkotika-yang-terima-rehabilitasi . Diakses 25 September 2021
Humas  BNN.2015.  Dekriminalisasi  Pengguna  Narkoba  Tidak  Sama  Dengan Legalisasi. https://bnn.go.id/dekriminalisasi-pengguna-narkoba-tidak-sama- dengan-legalisasi/ . Diakses 26 September 2021
Humas BNN.2019. Narapidana Narkotika Membeludak Dimana Letak Permasalahannya. https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak- dimana-letak-permasalahannya/ . Diakses 25 September 2021.
Kanwil  Sulawesi  Selatan.  2019.  Restoratijuztice,  Solusi  Over  Kapasitas  Lapas  Rutan. https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443restorative- justice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan. Diakses 25 September 2021.
Kominfo  2015.  BNN  Ingatkan  50  Orang  Meninggal  Setiap  Hari  Karena  Narkoba.
https://kominfo.go.id/content/detail/4883/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal -setiap-hari-karenanarkoba/0/sorotan_media . Diakses 26 September 2021