## ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DAN KUASA (PPJF) TERHADAP MESIN YANG MASIH DALAM PEMESANAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
(LC)
Oleh :
Agus Andrianto Email : agus_andrianto20@yahoo.com Universitas Narotama Surabaya

## Abstrak
Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  sehat.  Sebagai  lembaga  intermediary dan  seiring  dengan  situasi  lingkungan  eksternal  dan  internal  perbankan,  saat  ini  sedang mengalami  perkembangan  pesat.  Bank  dituntut  untuk  lebih  fleksibel  dalam  memberikan pembiayaan / kredit dengan menerima jaminan yang masih akan ada dikemudian hari. Salah satunya  yaitu  melalui  kegiatan  kredit  /  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  lewat instrumen  yang  dikenal  dalam  transaksi  perdangan  internasional  adalah  Letter  of  Credit (“L/C”).  L/C  adalah  suatu  jaminan  pembayaran  yang  pasti  dari  issuing  Bank  untuk melakukan pembayaran  kepada Eksportir,  terhadap presentasi dokumen yang sesuai. Untuk itu sebelum membuka L/C, issuing Bank harus memastikan bahwa nasabah/debitur memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  pembayaran  pada  saat  kewajiban  nasabah  telah  jatuh tempo.
Kata Kunci : Kredit, Bank, Letter of Credit

## AAbstract
Credit or financing based on sharia principles provided by banks carries risks, so in practice banks  must  pay  attention  to  the  principles  of  credit  or  financing  based  on  sound  Sharia Principles.  As  an  intermediary  institution  and  in  line  with  the  external  and  internal environment of the banking system, it is currently experiencing rapid development. Banks are required to be more flexible in providing financing / credit by accepting guarantees that will still  exist  in  the  future.  One  of  them  is  through  credit  /  financing  activities  based  on  sharia principles through instruments known in international trade transactions is a Letter of Credit ("L / C"). L / C is a guaranteed payment guarantee from the issuing Bank to make payment to the  Exporter,  for  the  presentation  of  the  appropriate  documents.  For  this  reason,  before opening an L / C, the issuing Bank must ensure that the customer / debtor has the ability to make payments when the customer's obligations have matured.
Keywords : Credit , Bank, Letter of Credit

## PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Masalah
Kredit  atau  pembiayaan  berdasar- kan  prinsip  syariah  yang  diberikan  oleh bank  mengandung  risiko,  sehingga  dalam pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan asas-asas  perkreditan  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  yang  sehat. Untuk  mengurangi  risiko  tersebut,  jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan  Prinsip  Syariah  dalam  arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan  merupakan  faktor  penting yang harus diperhatikan oleh bank. 1
Untuk memperoleh keyakinan tersebut,  sebelum  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah, bank  harus  melakukan  penilaian  yang seksama  terhadap  watak,  kemampuan, modal,  agunan,  dan  prospek  usaha  dari Nasabah Debitur.
Mengingat  bahwa  agunan  sebagai salah  satu  unsur  pemberian  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah, maka  apabila  berdasarkan  unsur-unsur  lain telah  dapat  diperoleh  keyakinan  atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan  utangnya,  agunan  dapat
1 Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1),
hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.  Tanah  yang  kepemilikannya didasarkan  pada  hukum  adat,  yaitu  tanah yang  bukti  kepemilikannya  berupa  girik, petuk,  dan  lain-lain  yang  sejenis  dapat digunakan  sebagai  agunan.  Bank  tidak wajib meminta agunan berupa barang  yang tidak  berkaitan  langsung  dengan  obyek yang  dibiayai,  yang  lazim  dikenal  dengan agunan tambahan.
Sebagai  lembaga  intermediary  dan seiring  dengan  situasi  lingkungan  eksternal dan  internal  perbankan,  saat  ini  sedang mengalami perkembangan pesat. Bank akan selalu  berhadapan  dengan  berbagai  jenis risiko  dengan  tingkat  kompleksitas  yang beragam  dan  melekat  pada  kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan  suatu  kejadian  potensial,baik yang  dapat  diperkirakan  ( anticipated ) maupun  yang  tidak  dapat  diperkirakan ( unanticipated )  yang  berdampak  negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. 2
Dalam  rangka  memelihara  dan meneruskan pembangunan yang ber- kesinambungan,  para  pelaku  pembangunan baik  pemerintah  maupun  masyarakat,  baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan  dana  yang  besar.  Seiring dengan meningkatnya kegiatan pem-
2 Adiwarman  A.  Karim,  Bank  Islam,  Analisis  Fiqh dan  Keuangan,  Edisi  Keempat  (Jakarta  :  PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 255
bangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap  pendanaan,  yang  sebagian  besar dana  yang  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan  pinjam-meminjam  baik  berupa pemberian kredit maupun pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.
Selama  ini,  kegiatan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah yang  disertai  dengan    jaminan  selalu menggunakan  hak  tanggungan  atau  hak jaminan  yang  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yang  merupakan  pelaksanaan dari  pasal  51  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria,  dan  sekaligus  sebagai  pengganti dari  lembaga  Hipotek  atas  tanah  dan credietverband .
Disamping  itu,  hak  jaminan  lainnya yang  banyak  digunakan  dewasa  ini  adalah Gadai,  Hipotek  selain  tanah,dan  Jaminan Fidusia.  Undang-undang  yang  berkaitan dengan  Jaminan  Fidusia  adalah  pasal  15 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1992 tentang  Perumahan  dan  Pemukiman,  yang menentukan  bahwa  rumah-rumah  yang dibangun  di  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh pihak  lain  dapat  dibebani  dengan  Jaminan Fidusia.  Selain  itu,  Undang-undang  Nomor 16  tahun  1985  tentang  Rumah  Susun mengatur  mengenai  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  yang  dapat  dijadikan  jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika
tanahnya  tanah  hak  pakai  atas  tanah negara. 3
Lembaga
Jaminan
Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia  untuk  menguasai  benda  yang dijaminkan,untuk melakukan kegiatan usaha  yang  dibiayai  dari  pinjaman  dengan, kekayaan  benda  bergerak  yang  berwujud dalam  bentuk  peralatan.  Akan  tetapi  dalam perkembangan  selanjutnya,  benda  yang menjadi  obyek  fidusia  termasuk  juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  :  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia (UUJF), dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai  pengaturan  Jaminan  Fidusia sebagai  salah  satu  sarana  untuk  membantu kegiatan  usaha  dan  untuk  memberikan kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang berkepentingan.
Seiring dengan perkembangan zaman,  Bank  dituntut  untuk  lebih  fleksibel dalam memberikan pembiayaan/kredit dengan menerima jaminan yang masih akan ada  dikemudian  hari.  Salah  satunya  yaitu melalui  kegiatan  kredit  /  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lewat instrumen yang  dikenal  dalam  transaksi  perdangan internasional  adalah Letter  of  Credit
3 Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4 Ibid ,
(“L/C”).  L/C  adalah  suatu  jaminan pembayaran  yang  pasti  dari  issuing  Bank untuk  melakukan  pembayaran  kepada Eksportir,  terhadap  presentasi  dokumen yang  sesuai.  Untuk  itu  sebelum  membuka L/C, issuing Bank harus memastikan bahwa nasabah/debitur memiliki kemampuan untuk  melaksanakan  pembayaran  pada  saat kewajiban nasabah telah jatuh tempo.
Dalam  kenyataannya  pada  saat kewajiban  nasabah  dalam  hal  ini  L/C  –nya telah jatuh tempo sehingga harus melakukan  pembayaran  kepada  eksportir melalui  Advising  Bank.  Nasabah  mungkin tidak  memiliki  kemampuan  untuk  me- menuhi  kewajibannya  baik  itu  sesuatu  yag diperkirakan  dari  awal,  yaitu  kondisi dimana sumber pembayaran nasabah berasal dari hasil penjualan barang tersebut atau  berasal  dari  hasil  produksi  terhadap pembelian  barang/mesin  tersebut  kepada pihak  lain,  maupun  disebabkan  hal  lain yang  tidak  diperkirakan  dari  awal,  seperti nasabah  mengalami  kesulitan  dalam  cash flow.  Sedangkan issuing  Bank sebagai pihak  yang  menjamin  tetap  memiliki  ke- wajiban  untuk  melakukan  pembayaran terlepas  dari  ada  atau  tidaknya  dana nasabah untuk menjaga kredibilitas nasabah dan Bank ( name risk ).
Dalam  hal  jaminan  yang  diberikan oleh  Nasabah  berbentuk  setoran  tunai  atau blokir  rekening  senilai  L/C  yang  dibuka, maka  untuk  melakukan  pembayaran  atas
transaksi tersebut diatas bank selaku issuing bank  untuk  mendebet  jaminan  Nasabah tersebut.  Namun  apabila  setoran  tunai  atau blokir rekening yang dilakukan kurang dari nilai  L/C  atau  jaminan  yang  diberikan dalam  bentuk  lain  maka  issuing  bank  akan mengalami  kesulitan  untuk  melaksanakan kewajibannya tersebut.
Untuk  menjembatani  kesenjangan likuiditas  Nasabah  dikarenakan  sumber penyelesaian  kewajiban  yang  timbul  dari penerbitan  L/C,  Bank  dapat  menerima agunan dari Nasabah berupa barang-barang /  mesin  yang  dibeli  berdasarkan  L/C tersebut  dengan  menggunakan  Perjanjian Pengikatan  Jaminan  Fidusia  &  Kuasa (“PPJF”), penggunaan PPJF sendiri merupakan  rekomendasi  dari  beberapa Notaris kepada bank  yang dilakukan dalam rangka mengamankan bank untuk mengikat barang  agunan  Nasabah  yang  sifatnya masih akan ada dikemudian hari.
Dalam UUJF sendiri tidak mengatur tentang  bagaimana  cara  mengikat  barang secara  fidusia  yang  akan  ada  dikemudian hari. UUJF hanya mengatur bahwa dimungkinkan  para  pihak  (Pemberi  Fidusia dan  Penerima Fidusia)  untuk mem- perjanjikan  jaminan  secara  fidusia  berupa obyek  barang  bergerak  yang  timbulnya  di kemudian hari. 5
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  per- masalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  merupakan  suatu  kekosongan norma  hukum  terkait  metode  perikatan menggunakan  PPJF  yang  tidak  diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum atas perikatan jaminan  dengan  PPJF  terhadap  mesin yang masih dalam pemesanan menggunakan Letter of Credit ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian  hukum  normatif  atau  metode penelitian  hukum kepustakaan  adalah metode  atau  cara  yang  dipergunakan  di dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang ada. 6 Tahapan  pertama  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.
Tahapan  kedua  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan  ke  –  11.  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14
mendapatkan  hukum  subjektif  (hak  dan kewajiban).7
Pendekatan  Undang-undang  dilaku- kan  dengan  menelaah  semua  Undang- Undang  dan  regulasiyang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. Bagi  penelitian  untuk  kegiatan  praktis, pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari  konsistensi  dan  kesesuaian antara  suatu  undang-undang  dan  /Undang- Undang  Dasar  atau  antara  regulasi  dan undang-undang.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.  Bagi  penelitian  untuk  kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan  dasar  ontologis  lahirnya  undang- undang  tersebut.  Dengan  mempelajari  ratio legis  dan  ontologis  suatu  undang-undang, peneliti akan menangkap kandungan filosofi  yang  ada  dibalik  pembuatan undang-undang  itu  serta  menyimpulkan apakah  terdapat  benturan  filosofis  antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. 8
7 Hardijan  Rusli ,  “Metode  Penelitian  Hukum Normatif:  Bagaimana?”, Law  Review  Fakultas Hukum  Universitas  Pelita  Harapan,  Volume V  No. 3 Tahun 2006,  hal. 50
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi,  (Jakarta  :  Kencana,  Cetakan  ke-13, 2017), hlm 252

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.  Kekosongan Norma Hukum Terkait
Metode  Perikatan  Dengan  Meng- gunakan  PPJF  Yang  Tidak  Diatur
Oleh Undang-Undang Jaminan
Fidusia Istilah
jaminan merupakan terjemahan  dari  Bahasa  Belanda,  yaitu zekerheid atau cautie . Zekerheid atau cautie mencakup  secara  umum  cara-cara  kreditur menjamin  dipenuhinya  tagihan,  disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap  barangnya.  Sedangkan  menurut Hartono  Hadisoeprapto  hukum  jaminan merupakan “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur  untuk  menimbulkan  keyakinan bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. 9
Jaminan  merupakan  mempunyai kedudukan  dan  manfaat  yang  menunjang dalam pembangunan perekonomian masyarakat.  Oleh  karena  itu  lembaga jaminan  dapat  memberikan  manfaat  bagi debitur dan kreditur, antara lain : terwujudnya  keamanan  terhadap  transaksi dagang  yang  ditutup  dan  memberikan kepastian hukum bagi kreditur. 10
Jaminan kebendaan mempunyai ciri- ciri  “kebendaan”  dalam  arti  memberikan
9 H.  Salim  HS,2004,  “Perkembangan  Hukum Jaminan  di  Indonesia”,  Jakarta,    PT.  Raja Grafindo Persada, hlm. 22
10 Ibid, hlm. 28
hak  mendahului  di  atas  benda-benda tertentu  dan  mempunyai  sifat  melekat  dan mengikuti  benda  yang  bersangkutan.  Pada dasarnya  perjanjian    kebendaan  dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian  pokok  dan  perjanjian assecoir . Perjanjian  pokok  merupakan  perjanjian untuk  mendapatkan  fasilitas  kredit  dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank.
Jaminan  menurut  KUH  Perdata dibagi dua,  yaitu :  (a) Jaminan Umum, dan (b) Jaminan Khusus. Jaminan Umum diatur dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang menyatakan “Segala kebendaan si berhutang,  baik  yang  bergerak  maupun tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian hari    menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan  perseorangan”.  Sedangkan  suatu Jaminan  Khusus  diberikan  oleh  undang- undang  untuk  melindungi  kepentingan kreditor.  Jaminan  Khusus  dinilai  lebih memberikan  perlindungan  bagi  kreditor karena  objek  jaminannya  jelas  dan  barang yang  dijaminkan  diikat  dalam  suatu Perjanjian Jaminan.
Oleh karenanya dalam praktek pemberian  pembiayaan  dengan  jaminan berupa benda bergerak, senantiasa dicantumkan klausul yang bunyinya “....berikut barang-barang yang dikemudian
hari  akan  dimiliki  oleh  debitur....”. 11
Berikut  adalah  definisi  berkaitan  dengan Fidusia  yang  digunakan  dalam  penelitian ini : 12
a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda.
b. Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak  bergerak  khususnya  bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan  yang  diutamakan  kepada Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor lainnya.
c. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki  dan  dialihkan,  baik  yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang  terdaftar  maupun  yang  tidak terdaftar,  yang  bergerak  maupun  yang tak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani hak tanggungan atau hipotek.
11 Ibid,
12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1
d. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan  atau  korporasi  pemilik Benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan Fidusia.
e. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai
piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah  uang  baik  dalam  mata  uang Indonesia  atau  mata  uang  lainnya,  baik secara langsung maupun kontinjen.
g. Kreditor adalah pihak  yang mempunyai piutang  karena  perjanjian  atau  undang- undang.
h. Debitor  adalah  pihak  yang  mempunyai utang  karena  perjanjian  atau  undang- undang.
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian pokok  yang  menimbulkan  kewajiban  bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 13 Walaupun  didalam  penjelasan UUJF  tidak  ada  penjelasan  mengenai  arti perjanjian  ikutan,  namun  dimungkinkan istilah tersebut tertuju pada istilah accessoir .
Adapun  ciri  perjanjian accessoir adalah,  bahwa  ada/lahirnya,  berpindahnya
13 Ibid , Pasal 4
dan  hapusnya  bergantung  kepada  perikatan pokoknya,  dengan  konsekuensi  dilunasinya perjanjian  pokok  yang  dijamin  dengan fidusia  akan  mengakhiri  jaminan  fidusia, seperti  juga  beralihnya  perjanjian  pokok kepada  kreditor  baru,  akan  berakibat  turut beralihnya jaminan fidusia.
Walaupun dikategorikan dalam perjanjian accessoir ,  Akta  Jaminan  Fidusia wajib  dibuat  dihadapan  Notaris.  Hal  ini sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  5  UUJF bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam  bahasa  Indonesia  dan  merupakan akta Jaminan Fidusia”.
Prosedur dalam pembebanan
jaminan  fidusia  yang  dibahas  dalam penelitian ini adalah yang dilakukan dengan penyerahan  jaminan  dan  pemberian  kuasa yang didasarkan atas perjanjian pembiayaan yang  telah  dibuatnya.  Secara  jelasnya proses terjadinya fidusia menempuh beberapa fase, yaitu : 14
1. Fase pertama berupa perjanjian obligatoir.  Diantara  pihak  pemberi  dan penerima  fidusia  dibedakan  perjanjian, dimana ditentukan bahwa debitur meminjam  sejumlah  uang  dengan  janji akan  menyerahkan  hak  miliknya  secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi
14 Muhamad  Djumhana,  Hukum  Perbankan  di Indonesia,(Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2000), hlm 32
kredit. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir.
2. Fase kedua merupakan perjanjian kebendaan,  Isi  perikatan  itu  adalah untuk  memberi  sesuatu,  karena  debitur menyerahkan suatu benda (secara constitutum possessorium) kepada kreditur.
3. Fase  ketiga  berupa  perjanjian  pinjam pakai  (bruiklening),  Diantara  kedua pihak diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia meminjam pakaikan hak miliknya  yang  telah  berada  di  dalam kekuasaan  pemberi  fidusia,  kepada penerima fidusia.
Letter  of  Credit  (L/C) sebagaimana didefinisikan dalam UCP ( Uniform Custom Practice) adalah suatu perjanjian, bagaimanapun  dinamakan  atau  diuraikan yang  bersifat Irrevocable dan  karenanya merupakan  janji  pasti  dari  Bank  untuk membayar presentasi yang sesuai.
Dengan  demikian,  Penerbitan  L/C adalah  penerbitan  pernyataan  oleh  Bank atas permintaan Nasabah untuk keuntungan pihak lain ( Beneficiary ), yang oleh karenanya  Bank  mengikatkan  diri  untuk membayar  kepada  Beneficiary,  apabila Beneficiary dapat memenuhi permintaan/persyaratan  yang  dinyatakan dalam  L/C  tersebut.  Berikut  adalah  istilah dan  definisi  yang  sering  digunakan  dalam L/C :
a. Advising  Bank,  adalah  bank  yang diminta  oleh  Issuing  bank  untuk menyampaikan L/C kepada Beneficiary.
b. Applicant  (Pemohon),  adalah  pihak yang  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan  layanan  Penerbitan  L/C, yang dalam hal ini adalah Importer.
c. Beneficiary  (Penerima),  adalah  pihak yang dituju (penerima keuntungan) dari
L/C  yang  diterbitkan,  yang  dalam  hal ini adalah Eksporter.
d. Correspondent Bank (Bank
Koresponden)  adalah  bank  lain  yang berada  di  dalam  negeri  maupun  luar negeri  yang  mempunyai  hubungan korespondensi  dengan  Bank  (misalnya dalam bentuk pertukaran kode SWIFT/RMA,  Test  Key,  Trade  Line Facilities).
e. Issuing  Bank  (Bank  Penerbit),  adalah bank  yang  bertindak  sebagai  Penerbit L/C,
f. Dokumen  L/C,  adalah  dokumen  yang dipersyaratkan dalam L/C seperti draft/wesel, invoice, packing list, bill of lading / airway bill, dan lain-lain.
g. Impor, adalah perdagangan dengan cara memasukkan  barang  dari  luar  daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
h. ISBP,  International  Standard  Banking Practice. Yaitu dokumen yang diterbitkan  oleh  International  Chamber
of  Commerce  (ICC)  dan  berisi  tentang standar internasional pemeriksaan dokumen.
i. UCP,  Uniform  Custom  Practice,  yaitu dokumen yang diterbitkan oleh International  Chamber  of  Commerce (ICC)  dan  berisi  tentang  pedoman umum perdagangan Internasional.
Didalam  UUJF  hanya  mengatur bahwa pembebanan/pembuatan akta fidusia wajib  dibuat  dengan  akta  otentik.  Namun tidak  pernah  melarang  atau  mengatur pembebanan/ pembuatan akta fidusia dilakukan  melalui  kuasa.  Dengan  adanya kekosongan  hukum  dalam  UUJF  inilah yang telah menyebabkan praktek mengadopsi  ketentuan lastgeving dalam Buku  III  KUHPerdata  untuk  memenuhi inisiatifnya dalam pembuatan PPJF. Sehingga praktek berpendapat bahwa prinsip  pemberian  kuasa  itu  bebas  bentuk dan dapat dilakukan untuk semua perbuatan hukum,  dapat  dijadikan  dasar  pembenar dalam  pembuatan  PPJF  di  bawah  tangan. Adanya  asas  umum  dalam  hukum  perdata, dimana  selama  tidak  diatur  maka  itu boleh/dapat dilakukan juga telah mendukung  pendapat  praktek  dalam  hal pembuatan  PPJF  dibawah  tangan.  Bahkan doktrin  juga  mengajarkan  apabila  suatu perbuatan hukum diwajibkan bentuk tertentu,  bentuk  kuasanya  tetap  bebas
sepanjang  undang-undang  untuk  kuasa  itu tidak menentukan lain. 15
Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, kiranya logis apabila praktek berpendapat bahwa penggunaan  PPJF  dapat  dilakukan  dalam pembebanan/pembuatan akta fidusia, mengingat  tidak  ada  satu  ketentuan  pun dalam  UUJF  yang  melarang  mengenai pembuatan PPJF. Namun sebelum membenarkan  atau  mengikuti  pendapat praktek diatas, patut untuk dipertimbangkann  bahwa  jaminan  fidusia adalah bagian dari jaminan kebendaan yang merupakan  sub  sistem  dari  hukum  benda yang meletakan asas tertutup dan memaksa (dwingendrecht). 16 Hal  ini,  tentu  sangat bertolak  belakang  dengan  lastgeving  yang merupakan  sub  sistem  dalam  hukum kontrak  yang  meletakan  asas  terbuka  dan pelengkap  (aanvullendrecht). 17 Sehingga semestinya,  ketentuan  lastgeving  tidak dapat  diadopsi  begitu  saja  untuk  mengisi ketiadaan  pengaturan  dalam  sistem  hukum benda. 18 Prinsip  bahwa  ketentuan  Buku  III KUHPerdata  tidak  dapat  diterapkan  begitu
15 Asser  Van  der  Grinten  dalam  J  Satrio,  Hukum Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Tanggungan Buku I, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti,1998), hlm 168.
16 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Sistem  Hukum Benda Nasional, Bandung: Alumni,1994, hlm.4.
17 Ridwan  Khairandy,  Hukum  Kontrak  Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian
Pertama,(Yogyakarta:UII  Press,  2013),  hlm.  16- 17.
18 Sudikno Metrokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,  Edisi  revisi,  (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.26
saja  dalam  sistem  hukum  benda  ini  juga dapat  dilihat  pada  keberadaan  perjanjian kebendaan.  Dimana  ketentuan  perjanjian obligatoir  dalam  Buku  III  KUHPerdata tidak semua berlaku/dapat digunakan dalam perjanjian kebendaan. 19
Dalam  hal  tidak  adanya  ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan PPJF dalam  pembebanan/pembuatan  akta  fidusia bukan  berarti  serta  merta  dapat  diterapkan bahwa  sesuatu  yang  tidak  diatur  itu  boleh, akan  tetapi  harus  dilihat  secara  kasuistis. Karena  adakalanya  pembuat  Undang- undang  tidak  sempat  mengatur  suatu perbuatan  dalam  undang  undang  tapi mengaturnya  lebih  lanjut  dalam  peraturan perundang  undangan  yang  lain,  adakalanya perbuatan  yang  belum  diatur  oleh  pembuat undang  undang  itu  belum  terpikirkan  oleh pembuat  undang-undang,  karena  pada  saat itu belum dirasakan mendesak untuk  diatur atau  tidak  diduga  akan  terjadi  kemudian. Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  apakah dapat  atau  tidaknya  digunakan  PPJF sebagai  dasar  pembebanan/pembuatan  akta fidusia  maka  perlu  untuk  menemukan hukumnya,  seseorang  tidak  dapat  begitu saja  mengatakan  boleh,  atau  menetapkan bentuk  tertentu  hanya  dengan  dasar  tidak ada ketentuan yang mengaturnya.
19 Van  Brakel  dan  Pitlo  dalam  J.  satrio,  Hukum Perikatan,  Perikatan  yang  lahir  dari  Perjanjian Buku  I,  Cetakan  II,  (Bandung  :PT  Citra  Aditya Bhakti,2001), hlm.57-58.
Apabila  dalam  suatu  hal  tertentu terjadi  kekosongan  hukum,  ilmu  hukum telah  menyediakan  beberapa  metode  yang dapat  digunakan  untuk  menemukan  hukum dalam  keadaan  mana  undang-undang  tidak mengaturnya yaitu, antara lain : a. Argumentum Per Analogiam (analogi) Apabila  peraturan  perundang-undangan terlalu  sempit  ruang  lingkupnya,  maka akan diperluas dengan metode argumentum  per  analogian.  Dengan metode  analogi  ini  maka  kekosongan hukum akan diisi ketentuan yang berlaku pada  peristiwa  yang  serupa,  sejenis  atau keadaan dimana undang-undang memperlakukan sama. (contoh : Jual beli menurut  Pasal  1576  KUHPerdata  tidak akan memutuskan hubungan sewa menyewa.  Dalam  hibah,  tukar  menukar dan  sebagainya  tidak  mengatur  secara khusus  mengenai  hal  tersebut.  Maka dengan  metode  analogi  ketentuan  dalam Pasal 1576
KUHPerdata dapat ditafsirkan  secara  luas  untuk  berlaku pada setiap peralihan hak milik, sehingga  disini  ketentuan  dalam  Pasal 1576 KUHPerdata juga berlaku terhadap hibah dan tukar-menukar).
b. Argumentum a Contrario
Dalam hal undang-undang tidak mengatur  secara  khusus,  akan  tetapi kebalikan  dari  peristiwa  tersebut  diatur oleh  undang  undang.  Cara  menemukan hukumnya  ialah  dengan  pertimbangan
bahwa apabila undang undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa  tertentu,  maka  peraturan  itu terbatas  pada  peristiwa  tertentu  itu  dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.  (misalnya  :  Tidak  ada pasal-pasal  dalam  KUHPerdata  yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “sebab yang halal” pada Pasal 1320  KUHPerdata.  Namun  Pasal  1337 KUHPerdata  mengatur  tentang  “sebab yang  terlarang”  yaitu  sebab  yang bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan menafsirkan  Pasal  1337  KUHPerdata secara a contrario , maka dapat diketahui bahwa  sebab  yang  halal  adalah  sebab yang tidak bertentangan dengan undang- undang kesusilaan, dan ketertiban umum).
Dengan  telah  mengetahui  hukum jaminan kebendaan merupakan suatu sistem hukum,  maka  dapat  dipahami  bahwa undang-undang  yang  diciptakan  sebagai bagian  dari  hukum  jaminan  kebendaan meliputi gadai (pand), hipotik, hak tanggungan  dan  jaminan  fidusia  bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan/ norma-norma  yang  berdiri  sendiri.  Melain- kan  masing-masing  peraturan  tersebut memiliki  arti  penting  dalam  kaitannya dengan peraturan-peraturan hukum jaminan kebendaan secara keseluruhan, yang
dibangun  diatas  asas-asas  tertib  hukum jaminan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena  itu,  untuk  menyelesaikan  persoalan dapat  atau  tidak  digunakannya  PPJF  dalam pembebanan/pembuatan  akta  fidusia,  dapat diselesaikan  dengan  menggunakan  metode penemuan hukum Argumentum Per Analogian (analogi), yaitu dengan menganalogikan  fidusia  dengan  jaminan kebendaan  lainnya  dalam  suatu  sistem hukum jaminan kebendaan.
Oleh  karena  itu,  penggunaan  PPJF untuk  pembebanan/pembuatan  akta  fidusia juga  dapat  dibenarkan  menurut  sistem hukum jaminan, tentu dengan syarat bahwa bentuknya  juga  harus  mengikuti  bentuk kuasa  yang  dikenal  dan  memang  diatur dalam  hukum  jaminan  kebendaan,  yaitu harus  dituangkan  dalam  bentuk  otentik. Sehingga penyimpangan akan bentuk kuasanya,  akan  mengakibatkan  kebatalan terhadap PPJF tersebut. Ketentuan lastgeving  dalam  Buku  III  KUHPerdata tidak  semua  dapat  diberlakukan/digunakan untuk  pemberian  kuasa  dalam  sistem hukum  jaminan  kebendaan.  Penggunaan kata kuasa dalam hukum jaminan kebendaan  hanya  dimaksudkan  untuk menunjukan  bahwa  dalam  kuasa  tersebut terdapat kewenangan.
3.2. Akibat Hukum Atas Perikatan Jaminan  Dengan  PPJF  Terhadap Mesin  Yang  Masih  Dalam  Peme- sanan Menggunakan Letter Of Credit Didalam  UUJF  maupun  PP  No.  21 Tahun 2015 tidak diatur mengenai penggunaan  SKMJF  dalam  kaitannya dengan  penandatanganan  Akta  jaminan Fidusia. Berbeda dengan penggunaan Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT)  yang  diatur  dalam  Undang- undang  nomor  4  Tahun  1996  tentang  hak Tanggungan.  Namun  sehubungan  dengan pelaksanaan  dan  isi  perjanjiannya  terhadap penggunaan  SKMJF  dapat  disandarkan pada  Asas  Konsesualisme  (syarat  sah perjanjian  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal  1320  KUHPer)  dan  Asas  Kebebasan berkontrak  (Pasal  1338  KUHPer)  bahwa setiap  orang  dapat  mengadakan  perjanjian, baik  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang,  maupun  yang  belum  diatur  dalam undang-undang.
Sehingga untuk menjaga kepentingan Bank/Kreditur atas resiko yang muncul  dikemudian  hari,  maka  Bank  akan mengambil  langkah  preventif  yaitu  dengan mengikat komitmen Nasabah dengan dilakukannya  penandatanganan  Akta  PPJF yang  pada  intinya  Nasabah  bersedia menyerahkan  kepada  Bank  yang  pada umumnya  merupakan  dokumen-dokumen pembelian  Line  Machine  seperti  Invoice Mesin, untuk selanjutnya dilakukan
penandatanganan  Akta  Jaminan  Fidusia oleh pihak Bank atas dasar PPJF.
Pemberian  kuasa  menjual  tersebut perlu  kajian  yuridis  lebih  lanjut,  sebab pemberian  PPJF  tersebut  kurang  tepat karena alasan-alasan antara lain : 1) Pembuatan akta PPJF sebagai instrument pemenuhan kewajiban
Nasabah sangat beresiko karena
merugikan Nasabah itu sendiri,
mengingat  dengan  akta  PPJF  maka setiap  saat  Bank  dapat  menjual  obyek yang  tidak  dijaminkan  oleh  Nasabah. Dengan  demikian  maka  tidak  ada perlindungan  hukum  bagi  Nasabah untuk mempertahan haknya.
2) Perjanjian  utang  piutang  termasuk didalamnya berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ada dikemudian hari dalam  hal  ini  adalah  akta  PPJF  yang didalamnya memuat kuasa jual terhadap persediaan,  mesin  dan  barang  bergerak debitur  lainnya  yang  tidak  disebutkan secara  spesifik  dalam  akta  PPJF bertentangan  dengan  asas  spesialitas dan  asas  publisitas  dimana  benda jaminan  harus  jelas  obyek  perikatannya dan dilakukan secara sukarela. Sehingga pengikatan  jaminan  yang  akad  ada dikemudian  hari  akibat  dalam  transaksi LC dengan menggunakan PPJF semacam  ini  berpotensi  merugikan kedua  belah  pihak  dan  batal  demi hukum.
3) Apabila  Nasabah  wanprestasi,  maka Bank  berdasarkan  klausul  kuasa  jual yang ada dalam PPJF akan mencari dan menjual  obyek  selain  jaminan  tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya.  Dalam  konteks  ini  kuasa yang  diberikan  seperti  kuasa  mutlak yang tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi kuasa.
Dari  beberapa  uraian  mengenai penggunaan  PPJF  diatas,  menunjukkan bahwa  Akta  PPJF  yang  dipakai  oleh  para pihak  berpotensi  merugikan  salah  satu pihak. Pihak Nasabah/debitur dapat dirugikan  jika  jaminan  yang  berupa  Line Machine  tersebut  menjadi  beralih  haknya walaupun  setelah  dilakukan  restrukturisasi pembiayaan debitur tidak wanprestasi.
Munculnya  perjanjian  pemberian kuasa tentu saja membawa suatu konsekuensi  logis  terhadap  dunia  hukum, yang  sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan masyarakat  untuk  memudahkan  seseorang untuk  melakukan  hak  dan  kewajibannya yang  karena  keterbatasan  waktu,  jarak,  dan alasan-alasan lainya tidak dapat dilakukannya sendiri. Sehingga demi terciptanya  kepastian  dan  perlindungan hukum  bagi para pihak  yang terlibat  dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut diperlukan  suatu  pranata  hukum  yang memadai untuk mengatur perjanjian pemberian kuasa tersebut

## KESIMPULAN
1. UUJF hanya mengatur bahwa pembebanan/pembuatan  akta  fidusia wajib  dibuat  dengan  akta  otentik. Namun  tidak  pernah  melarang  atau mengatur  pembebanan/  pembuatan  akta fidusia dilakukan melalui kuasa.
Dengan  adanya  kekosongan  hukum dalam UUJF inilah yang telah menyebabkan praktek mengadopsi ketentuan  lastgeving  dalam  Buku  III KUHPerdata untuk memenuhi inisiatifnya  dalam  pembuatan  PPJF. Sehingga  praktek  berpendapat  bahwa prinsip  pemberian  kuasa  itu  bebas bentuk  dan  dapat  dilakukan  untuk semua perbuatan hukum, dapat dijadikan dasar pembenar dalam pembuatan  PPJF  di  bawah  tangan.
Adanya  asas  umum  dalam  hukum perdata,  dimana  selama  tidak  diatur maka  itu  boleh/dapat  dilakukan  juga telah  mendukung  pendapat  praktek dalam  hal  pembuatan  PPJF  dibawah tangan. Bahkan doktrin juga mengajarkan  apabila  suatu  perbuatan hukum  diwajibkan  bentuk  tertentu, bentuk  kuasanya  tetap  bebas  sepanjang undang-undang  untuk  kuasa  itu  tidak menentukan lain.
2. Karena tidak diatur oleh undang-undang maka  isi  dari  akta  PPJF  ini  tidak seragam,  antara  notaris  tidak  ada  yang
sama karena disesuaikan dengan kebiasaan, pengetahuan dan pengalaman  Notaris.  Sehingga  opsi  ini tidak  mutlak  bisa  dijalankan,  karena sifatnya  merupakan  terobosan  hukum yang  tidak  diatur  dalam  UUJF,  oleh karenanya tidak semua Notaris berkenan menjalankannya. Adapun berkaitan dengan penggunaan dari PPJF ini  berpotensi  dapat  merugikan  salah satu pihak dan pada saat Nasabah/Debitur wanprestasi, Bank berdasarkan  PPJF  tersebut  memiliki akses dan dapat menuntut ganti kerugian  dengan  cara  menjual  semua benda  bergerak,  persedian  dan  mesin- mesin  lain  yang  dimiliki  oleh  Nasabah sebagai pelunasan hutang Nasabah/Debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh  dan  Keuangan,  Edisi  Keempat (Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
Asser  Van  der  Grinten  dalam  J  Satrio,
Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan  Tanggungan  Buku  I,
(Bandung : PT. Citra Aditya
Bhakti,1998).
H. Tan Kamello,  Hukum  Jaminan Fidusia:
Suatu  Kebutuhan  Yang  Didambakan, Bandung: Alumni, 2014.
Indra  Soewarso,  Aspek  Jaminan  Kredit,
Jakarta:  Institut  Bankir  Indonesia,
2002
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum  Benda  Nasional,  Bandung: Alumni,1994,
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum
:  Edisi  Revisi,  (Jakarta  :  Kencana, Cetakan ke-13, 2017),
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak
Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama,(Yogyakarta: UII Press,
2013).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu Tinjauan  Singkat,  Cetakan  ke  –  11.
(Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2009).
Sudikno  Metrokusumo,  Penemuan  Hukum Sebuah Pengantar, Edisi revisi,
Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2014.
Van  Brakel  dan  Pitlo  dalam  J.  satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang lahir  dari  Perjanjian  Buku  I,  Cetakan II, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2001.

## Jurnal
Hardijan Rusli , “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review  Fakultas  Hukum  Universitas Pelita  Harapan,  Volume  V   No.  3 Tahun 2006.
Henry  Donald  Lbn.  Toruan,  Problematika Implementasi  Pembiayaan  Dengan Perjanjian  Jaminan  Fidusia,  Jurnal Penelitian  Hukum  “De  Jure”,  ISSN 1410-5632  Vol.  18  No.  2,  Juni  2018: 183 - 204

## Perundang-undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Uniform Custom Practice (UCP)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  10  tahun  1998  tentang perubahan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  tahun  1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2008  tentang
Perbankan Syariah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan
Fidusia .

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Agus Andrianto, lahir di Bojonergoro, 20- 08-1982.  Menyelesaikan  pendidikan  S1 Ilmu    Ekonomi    Fakultas  Ekonomi, Universitas  Airlangga  tahun  2008.  Pada saat  ini  sedang  menyelesaikan  program
Magister Hukum pada Universitas
Narotama Surabaya.