## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 64-76 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## 64

## Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar Dalam
Perkawinan
Rizmayana Ma’rif Appe 1* , La Ode Husen 2 & Muhammad Ilyas 2 & Ahyuni Yunus 2 1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
* Koresponden Penulis, Email: rizmayana05@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 010-07-2021 Revised: 27-07-2021 Accepted: 01-08-2021 Published: 10-08-2021
Keywords: Wife's Rights; Land; Marriage Dowry
Kata Kunci: Hak Istri; Tanah; Mahar Perkawinan
Abstract. The Research objective to analyze the legal protection of the wife as the recipient of land rights as a dowry in Makassar City, and to find out the  legal  certainty  of  the  wife's  rights  to  the  dowry  in  the  form  of  land  in Makassar  City.  Empirical  legal  research  method  to  research  and  write  the discussion  of  this  thesis  as  a  legal  research  method  .  The  use  of  empirical research methods in research efforts and writing this thesis is based on the suitability  of  the  theory  and  data  obtained  with  the  research  methods needed by researchers. Data collection techniques used in this research are literature  study,  interviews,  and  questionnaires.  The  results  showed  that giving  land  as  a  dowry  to  the  wife  requires  a  long  process  and  special conditions  in  the  implementation  of  marriage  to  provide  maximum  legal protection  to  the  wife.  And  it  must  also  be  supported  by  making  an immediate transfer of land rights with a grant to give perfect legal force to the wife as the recipient of the dowry in the form of land.
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap isteri  sebagai  penerima  hak  atas  tanah  sebagai  mahar  di  Kota  Makassar, dan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum hak-hak isteri atas mahar berupa  tanah  di  Kota  Makassar  Metode  penelitian  hukum  empiris  untuk meneliti  dan  menulis  pembahasan  tesis  ini  sebagai  metode  penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dan data yang diperoleh dengan metode  penelitian  yang  dibutuhkan  peneliti.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi  kepustakaan, wawancara,  dan  penyebaran  kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pemberian  tanah  sebagai  mahar  kepada  isteri  memerlukan  proses yang  Panjang  dan  syarat-syarat  khusus  dalam  pelaksanaan  pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada isteri. Dan juga  harus  didukung  dengan  melakukan  segera  peralihan  hak  atas  tanah dengan hibah untuk memberikan kekuatan hukum yang sempurna kepada istri sebagai penerima mahar berupa tanah.
Coresponden author:
* Email: r izmayana05 @gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menjelaskan, Perkawinan adalah ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Fauziah & Amanita, 2020) . Disebutkan lagi di dalam Pasal 2 ayat  (1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Hanifah, 2019) .
Di  dalam  Islam,  melangsungkan  sebuah  pernikahan  tujuannya  salah  satunya  adalah untuk  membentengi  akhlak  yang  luhur  sehingga  terhindar  dari  perbuatan  yang  kotor dan  keji  yang  dapat  mengakibatkan  rusaknya  martabat  manusia  yang  luhur.  Di  dalam pandangan  Islam,  pernikahan  adalah  sarana  yang  paling  efektif  untuk  menghindarkan para pemuda dan pemudi dari kerusakan moral.  Allah SWT berfirman didalam QS. Ar- Ruum  ayat  21  tentang  bagaimana  tanda  kekuasaan  Nya  untuk  manusia  berpasangan sebagaimana orang-orang yang berfikir, sebagai berikut :
وَ ﻣِ نْ آ ﯾَﺎ ﺗِ ﮫِ أَ نْ ﺧَ ﻠَ قَ ﻟَ ﻛُ مْ ﻣِ نْ أَ ﻧْ ﻔُ ﺳِ ﻛُ مْ أَ زْ وَ ا ﺟً ﺎ ﻟِﺗَ ﺳ ْﻛُ ﻧُ و ا إِﻟَ ﯾْ ﮭَ ﺎ وَ ﺟَ ﻌَ لَ ﺑَ ﯾْﻧَ ﻛُ مْ ﻣَ وَ دﱠ ةً وَ رَ ﺣْ ﻣَ ﺔً ۚ إِ نﱠ ﻓِ ﻲ ذَٰ ﻟِ كَ ﻵَ ﯾَﺎ ت ٍ ﻟِﻘَ وْ مٍ ﯾَ ﺗَ ﻔَ ﻛﱠ رُ و نَ
Artinya::  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
Dari  ayat  tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa  salah  satu  tanda  kekuasaanNya  adalah menciptakan  manusia  secara  berpasang-pasangan  untuk  menjaga  ketenteraman  dan kasih sayang serta menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir.
Rasulullah ﷺ pernah bersabda:
ﯾَﺎ ﻣَ ﻌْ ﺷ َرَ ا ﻟ ﺷ ﱠﺑَﺎ ب ِ، ﻣَ نِ ا ﺳ ْﺗَ طَ ﺎ عَ ﻣِ ﻧْ ﻛُ مُ ا ﻟْﺑَ ﺎ ءَ ةَ ﻓَﻠْ ﯾَﺗَ زَ وﱠ جْ ، ﻓَﺈِ ﻧﱠ ﮫُ أَ ﻏَ ض ﱡ ﻟِﻠْ ﺑَ ﺻ َرِ وَ أَ ﺣْ ﺻ َ نُ ﻟِ ﻠْ ﻔَ رْ ج ِ، وَ ﻣَ نْ ﻟَ مْ ﯾَ ﺳ ْﺗَ طِ ﻊْ ﻓَ ﻌَﻠَ ﯾْ ﮫِ ﺑِ ﺎﻟ ﺻ ﱠوْ مِ ، ﻓَﺈِ ﻧﱠ ﮫُ ﻟَ ﮫُ وِ ﺟَ ﺎ ءٌ
“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah  dia  menikah.  Karena  dengan  menikah  itu  lebih  dapat  menundukkan pandangan  dan  lebih  menjaga  kemaluan.  Dan  barang  siapa  yang  belum  mampu,  maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhori-Muslim).
Sudah  sangat  jelas  dikatakan  didalam  Islam  bahwasanya  pernikahan  adalah  suatu  hal yang  baik  dan  mencegah    dari  perbuatan  keji  dan  mungkar  yang  sama  sekali  tidak diinginkan  oleh  syara’.  Untuk  memenuhi  hal  tersebut,  pernikahan  harus  dilakukan dengan cara yang sah. Sah menurut agama dan sah menurut hukum positif yang berlaku di  Indonesia.  Sahnya  sebuah  pernikahan  dapat  dilihat  apabila  telah  memenuhi  rukun- rukun,  syaratnya,  serta  kewajiban  yang  menyertainya  yang  telah  diatur  oleh  syara’. Salah satu yang menjadi syarat sah nya suatu pernikahan adalah mahar (Islami, 2017) .
Mahar pernikahan atau sering disebut mas kawin atau sunrang atau sompa (dalam adat Bugis) merupakan sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki (atau juga keluarganya) yang  ditujukan  kepada  mempelai  perempuan  (atau  bisa  juga  keluarga  dari  pihak perempuan)  saat  pernikahan.  Rasulullah  SAW  pernah  menanyakan  kepada  para
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Appe, Husen, Ilyas & Ahyuni) | 66
sahabatnya  apa  yang  hendak  mempelai  pria  berikan  kepada  mempelai  wanita  sebagai mahar (Nurlia & Nurasiah, 2018) .
Mahar  mempunyai  makna  tersendiri  yang  sangat  mendalam,  mempunyai  hikmah sebagai pertanda bahwa seseorang wanita atau calon isteri seharusnya di muliakan dan juga sebagai tanda “dibelinya” cinta suci (Fitri, 2018) . Mahar ini harus diberikan secara ikhlas  dan  tulus  serta  diniatkan  untuk  memuliakan  seorang  wanita.  Dalam  Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam Q.S Annisa ayat 4 sebagai berikut :
وَ آﺗ ُو ا اﻟ ﻧِّ ﺳ َﺎ ءَ ﺻ َدُ ﻗَﺎ ﺗِ ﮭِ نﱠ ﻧِ ﺣْ ﻠَ ﺔً ۚ ﻓَﺈِ نْ طِ ﺑْ نَ ﻟَ ﻛُ مْ ﻋَ نْ ﺷ َ ﻲْ ءٍ ﻣِ ﻧْ ﮫُ ﻧَ ﻔْ ﺳ ًﺎ ﻓَ ﻛُ ﻠُ و هُ ھَ ﻧِﯾ ﺋًﺎ ﻣَ رِ ﯾﺋ ًﺎ
Artinya  :  “Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Calon mempelai pria wajib  membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita  yang  jumlah,  bentuk,  dan jenisnya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak (Ferdian,  2021) .  Kemudian  dalam  Pasal  1 sub  d  KHI  memberikan  pengertian  Mahar  adalah  pemberian  dari  calon  mempelai  pria kepada  calon  mempelai  wanita,  baik  berbentuk  barang,  uang  atau  jasa,  yang  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dalam Pasal 33 KHI menyatakan bahwa mahar harus diberikan secara tunai.
Sebagai salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, maka mahar hukumnya wajib dan  merupakan  hak  dari  isteri.  Dan  dalam  pemberian  mahar  kepada  isteri,  harus dilakukan dengan ikhlas dan tulus (Apriyanti, 2017) . Dengan kata lain pemberian mahar tersebut haruslah sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu pemberian mahar ini masih banyak yang perlu dikaji, terutama dalam syarat dan macam-macam mahar.
Didalam  perkawinan  adat  Bugis-Makassar,  mahar  juga  merupakan  syarat  sahnya pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki atau calon suami. Dalam pemberian mahar  dapat  berupa  uang  atau  harta  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan (Putri, et.al, 2021) .  Harta  dapat  berupa  yang  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Harta bergerak  misalnya  emas,  ternak,  dan  beras.  Sedangkan  harta  tidak  bergerak  dapat berupa tanah, kebun, sawah, dan rumah. Kemudian hal-hal itulah yang kemudian dalam adat Bugis-Makassar disebut sebagai sunrang .
Pemberian mahar berupa harta tidak bergerak seperti tanah terkait dengan harkat dan martabat  seorang  wanita.  Jika  ditinjau  lebih  lanjut,  pemberian  mahar  tanah  ini menyangkut berbagai aspek religius, hukum, dan adat istiadat. Keterkaitan antara tanah dan adat istiadat dapat kita lihat dalam sistem perkawinan suku Bugis-Makassar (Abbas, 2017) .
Terkait dengan pemberian mahar berupa tanah kepada mempelai wanita, ada beberapa permasalahan  yang  kemudian  muncul  dari  hal  tersebut.  Salah  satunya  adalah  dimana tanah  yang  telah  dijadikan  mahar  dan  telah  diberikan  kepada  pihak  isteri  oleh  suami biasanya  juga  diakui  oleh  pihak  keluarga  perempuan.  Hal  ini  menimbulkan ketidakjelasan dalam pemberian mahar ini (Tang, 2017- . Permasalahan ini timbul bisa jadi  karena  kurang  pahamnya  orang  tua  terhadap  adat  istiadat  tentang  mahar  yang diberikan  kepada  puterinya  sebagai  hadiah  ataupun  identitas  diri  dari  pihak  suami untuk  dijadikan  sebagai  modal  awal  dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangga,
walaupun secara sah itu sudah menjadi hak isteri tetapi biasanya suami ikut mengelola tanah  tersebut  sebagai  lahan  untuk  melanjutkan  kehidupan  dengan  mencari  nafkah. Selain  itu,  polemik  mengenai  mahar  tanah  ini  akan  timbul  ketika  terjadi  perceraian. Pihak suami dan keluarganya akan meminta kembali mahar tanah yang telah diberikan kepada  pihak  isteri,  akibatnya  isteri  dan  anak-anak  kadang  harus  melepaskan  haknya demi menghindari konflik yang berkepanjangan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di    Kota  Makassar,  hal  ini  didasari  dengan  pertimbangan bahwa  dalam  perkawinan  adat  mayoritas  masyarakat  Kota  Makassar  terkenal  dengan budaya mahar yang  berbeda  dengan  daerah  yang  lainnya.  Tipe  penelitian  ini  adalah empiris  dan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  yang  dimaksud  dengan penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian  ini  penulis  berusaha  semaksimal  mungkin  mendeskripsikan  suatu  gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual  sebagaimana  adanya  pada  penelitian.  Dilaksanakan  dengan  metode  konseptual dan  analisis  terhadap  masalah  yang  diambil  dengan  menbandingkan  data-data  di lapangan sesuai dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, undang-undang, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tesusun secara sistematis.

## PEMBAHASAN

## A. Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Isteri  Sebagai  Penerima  Mahar  Hak Atas Tanah
Memperhatikan  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang Pencatatan  Perkawinan,  maka  pasangan  calon  pengantin  diwajibkan  untuk memperhatikan alur pendaftaran perkawinan yang telah diatur didalam PMA tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aminuddin mengatakan bahwa:
Mulai  dari  ke  Ketua  RT  untuk  mengurus  surat  pengantar  perkawinan  ke  kelurahan, kemudian mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pengurusan pendaftaran kehendak perkawinan diurus paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya perkawinan. Dalam hal pengurusan  surat  pendaftaran  kehendak  perkawinan  dilakukan  kurang  dari  10 (sepuluh) hari kerja, maka calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat dilaksanakan akad.
Jika pelaksanaan akad nikah dilakukan diluar KUA, maka pasangan calon pengantin akan dibebankan  biaya  akad  nikah.  Kemudian  mendatangi  KUA  untuk  menyerahkan  bukti pembayaran  dan  pemeriksaan  suart-surat  kelengkapan  pernikahan.  Biaya  akad  nikah jika  diluar  dari  KUA  adalah  sebesar  Rp.600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  dan dibayarkan langsung pada bank yang telah ditunjuk, hal ini diatur didalam Pasal 6 PMA Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Adapaun persyaratan administratif yang harus dilampirkan oleh kedua calon pengantin dalam pendaftaran kehendak pernikahan sesuai dengan Pasal 4 PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu:
a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Appe, Husen, Ilyas & Ahyuni) | 68
b. Fotokopi akte kelahiran;
c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
d. Fotokopi kartu keluarga;
e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. Persetujuan kedua calon pengantin;
g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. Izin  dari  wali  yang  memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah, dalam  hal  kedua  orang  tua  atau  wali  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. Dispensasi  dari  pengadilan  bagi  calon  suami  yang  belum  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  bagi  calon  istri  yang  belum  mencapai  umur  16  (enam belas) tahun;
k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tantara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
l. Penetapan  izin  poligami  dari  pengadilan  agama  bagi  suami  yang  hendak  beristri lebih dari seorang;
m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang  perceraiannya  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.
Adapun  bentuk  mahar  dalam  pernikahan,  disesuaikan  dengan  kesepakatan  dari pasangan calon pengantin. Lazimnya mahar dapat berupa seperangkat alat shalat, emas, dan sejumlah uang. Meskipun demikian, penggunaan tanah sebagai mahar masih sering kita  jumpai  didalam  kehidupan  masyarakat.  Khususnya  pada  masyarakat  yang  masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting  dalam  hukum  adat  karena  merupakan  satu-satunya  benda  kekayaan  yang meskipun  mengalami  keadaan  bagaimana  akan  tetap  dalam  keadaan  semula,  malah terkadang tidak menguntungkan dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan bahwa  tanah  merupakan  tinggal  keluarga  dan  masyarakat,  memberikan  penghidupan, merupakan  tempat  dimana  para  warga  yang  meninggal  dunia  dikuburkan;  dan  sesuai dengan  kepercayaan  merupakan  pula  tempat  tinggal  para  dewa-dewa  pelindung  dan tempat roh para leluhur bersemayam.
Berdasarkan pernyataan Bapak Aminuddin bahwa:
Dalam  pelaksanaannya  jika  calon  pengantin  pria  tidak  mampu  menunjukkan  atau memenuhi syarat khusus dalam pemberian mahar tanah, maka pihak KUA tidak dapat menerima permohonan pencatatan perkawinan. Pihak KUA akan memberikan alternatif lain  kepada  calon  suami  dalam  memberi  mahar  kepada  calon  istri  sebagai  penerima mahar,  jika  tidak  mampu  memenuhi  syarat  khusus  dalam  pemberian  mahar  berupa tanah.  Adanya  persyaratan  khusus  ini  untuk  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap istri sebagai penerima mahar berupa tanah. Agar dalam pengurusan pendaftaran tanah, tidak memiliki hambatan terkait tanah yang menjadi maharnya.
Menurut Ibu Mihra, isteri yang menerima mahar berupa tanah mengatakan:
Penunjukkan tanah setelah melakukan pernikahan sangat dianjurkan, mengingat dalam pelaksanaan  pernikahan  hanya  memperlihatkan  bukti.  Maka  dari  itu,  untuk memperkuat  terhadap  pemberian  mahar  ini  dianggap  perlu  untuk  melakukan peninjauan  langsung  terhadap  lokasi  tanah  yang  dijadikan  sebagai  mahar  didalam pernikahan.
Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai penerima mahar tanah, maka  perlu  diperhatikan  bahwa  setelah  dilangsungkannya  pernikahan  agar  segera melakukan  proses  pendaftaran  pengalihan  hak  milik  kepada  isteri.  Hal  ini  sebagai langkah  awal  untuk  mengetahui  hak-hak  istri  atas  tanah  tersebut.  Dalam  hal  ini pengalihan hak milik tanah kepada isteri dilakukan dengan hibah.
Hibah didalam Pasal 1666 KUH Perdata diartikan bahwa perjanjian pemberian dengan cuma-cuma  oleh  pemberi  hibah  di  waktu  hidupnya  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali untuk kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.  Selanjutnya penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari responden dan penulis telah menyebarkan kuesioner  berupa  pertanyaan  kepada  20  orang  responden  dengan  tingkat  persentase 100%  dari  total  kuesioner  yang  ada,  kemudian  kuesioner  yang  kembali  dan  diolah adalah sebanyak 20 kuesioner, sehingga tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100 %.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  apakah  perlindungan  hukum  terhadap  isteri  atas  tanah yang  ia  terima  terlaksana  dengan  baik  atau  tidak,  maka  penulis  telah  menyebarkan daftar pertanyaan atau kuesioner yang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1 : Jawaban Responden Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Penerima Mahar Hak Atas Tanah
No. Pertanyaan Jawaban Penerima Kuesioner    / Responden 1. Apakah fakta lapangan seorang calon suami wajib memberikan tanah sebagai mahar dalam perkawinan Sesuai Peraturan Tidak Sesuai Lapangan Jumlah Responden 16 4 20 Persentase (%) 80% 20% 100% 2. Bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah dari suami kepada isteri 11 9 20 Persentase(%) 55% 45% 100% 3. Apakah perlindungan hukum terhadap isteri atas tanah terlaksana dengan baik? 10 10 20 Persentase(%) 50% 50% 100%

## Sumber: data diperoleh dari Responden, 2021
Pemahaman  responden  terhadap  perlindungan  atas  tanah  yang  ia  terima  berdasarkan pada  Tabel  3  di  atas,  bahwa  80%  mengatakan  bahwa  suami  wajib  memberikan  tanah sebagai mahar karena isteri sebagai penerima mahar menilai itu wajib dan ditinjau dari tradisi keluarga yang mengharuskan adanya tanah sebagai mahar dan 20% mengatakan
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Appe, Husen, Ilyas & Ahyuni) | 70
suami tidak harus memberikan tanah pada mahar yang telah di sepakati dalam hal ini mahar  juga  dapat  berupa  emas,  sawah,  empang,  hewan  ternak  atau  sesuai  dengan kemampuan  dari  pihak  laki-laki  saja.  Setelah  penulis  menanyakan  secara  langsung kepada responden yang menjawab proses peralihan hak atas tanah terlaksana dengan baik  (sesuai  peraturan),  beberapa  responden  mengatakan  bahwa  sudah  ada kesepakatan  antara  pihak  suami  dan  pihak  isteri  dalam  mengelola  mahar  tersebut dalam  hal  ini  yaitu  tanah,  bahkan  hartanya  pun  digunakan  bersama-sama.  Sedangkan, dari  pihak  responden  yang  mengatakan  peralihan  hak  atas  tanah  atas  tanah  yang  ia terima kurang baik karna timbul kekhawatiran atas tanah yang ia terima karna hanya diberikan  bukti  berupa  surat  pernyataan  atas  tanahnya  saja  bahkan  beberapa responden  juga  mengatakan  tidak  pernah  melihat  tanah  mahar  yang  diberikan  oleh pihak  suami  nya.  Sehingga  penulis  menyimpulkan  untuk  mendapatkan  perlindungan tetap terhadap isteri maka perlu untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah melalui pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang selanjutnya berkas akta tanah tersebut dapat  disahkan  pada  kantor  Pertanahan.  Walaupun  demikian  harus  tetap  ada kesepakatan bersama antara pihak suami dan pihak isteri.
Berdasarkan pernyataan dari Narasumber Bapak Hari Sakti Zabri, S.H.,M.H yang penulis terima mengenai prosedural peralihan hak atas tanah kepada seorang isteri yakni :
“terdapat  aturan  didalam  Pasal  37  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  yang  menyatakan  bahwa  peralihan  hak  milik  atas  tanah  melalui hibah  hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
Setelah dilakukannya penandatanganan akta Hibah yang dibuat oleh PPAT, akta harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dengan syarat sebagai berikut :
1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
5. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
6. Surat kuasa apabila dikuasakan
7. Fotocopy  identitas  pemohon/pemegang  dan  penerima  hak  (KTP,  KK)  serta  kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Sertifikat Asli
9. Akta hibah dari PPAT
10. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang  menyatakan  bahwa  hak  tersebut  hanya  boleh  dipindahtangankan  jika  telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
11. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas  loket,  penyerahan  bukti  SSB  (BPHTB)  dan  bukti  bayar  uang  pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
12. Penyerahan  bukti  SSB  (BPHTB)  dan  bukti  SSP/PPH  untuk  perolehan  tanah  lebih dari 60 Juta Rupiah
Syarat-syarat ini kemudian menjadi acuan didalam pemindahan hak milik tanah kepada isteri  yang  dijadikan  sebagai  mahar.  Melihat  banyak  nya  syarat  dan  ketentuan  dalam
memberikan  mahar  sebuah  tanah,  memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat terhadap  isteri  sebagai  penerima  mahar  tanah.    Sedangkan  berdasarkan  jawaban  dari dua  Narasumber  yakni:  Bapak  Zabri  Said,  S.H  atas  pertanyaan  mengenai  fakta-fakta lapangan  terkait  pemberian  serta  pengalihan  hak  atas  tanah  dari  calon  suami  kepada istri  yaitu  tidak  sesuai  dengan  lapangan,  sebab  calon  suami  tidak  mengurus  secara sistematis  pada  instansi-instansi  terkait  sesuai  dengan  penjelasan  Narasumber  Bapak Hari  Sakti  Zabri,  S.H.,M.H  mengenai  prosedur  Pengalihan  Hak  atas  Tanah,  maka narasumber lainnya yaitu Muhammad Ali, SH. beranggapan    bahwa:
“Hal itu terjadi dikarenakan calon suami tidak mengerti tatacaranya bahkan terkadang pemerintah  tidak  menjelaskan  secara  detail,  sehingga  terkadang  hanya  sekedar dibuatkan  Surat  Keterangan  Peralihan  saja  berdasarkan  kesepakatan  antara  keluarga calon suami dan calon isteri. “
Dapat penulis menyimpulkan secara universal, bahwa pemberian tanah sebagai mahar kepada  isteri  memerlukan  proses  yang  Panjang  dan  syarat-syarat  khusus  dalam pelaksanaan  pernikahan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  maksimal kepada  isteri.  Dan  juga  harus  didukung  dengan  melakukan  segera  peralihan  hak  atas tanah  dengan  hibah  untuk  memberikan  kekuatan  hukum  yang  sempurna  kepada  istri sebagai penerima mahar berupa tanah.

## B.  Jaminan  Kepastian  Hukum  Hak-Hak  Isteri  Atas  Tanah  Sebagai  Penerima Mahar
Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada  waktu  akad  nikah.  Dikatakan  yang  pertama  karena  sesudah  itu  akan  timbul beberapa  kewajiban  materiil  yang  harus  dilaksanakan  oleh  suami  selama  masa perkawinan  untuk  kelangsungan  hidup  perkawinan  itu.  Dengan  pemberian  mahar  itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.
Ketentuan  pemberian  mahar  kepada  calon  isteri  diatur  didalam  Pasal  30-38  KHI. Didalam  ketentuan  ini  mengatur  tentang  pemberian  mahar  secara  langsung  kepada calon  mempelai  wanita,  dan  saat  sejak  itu  menjadi  hak  pribadinya.  Mahar  yang diberikan kepada isteri juga dapat diambil manfaat nya oleh suami dengan syarat harus adanya persetujuan dari pihak isteri sebagai pihak yang memiliki hak penuh terhadap mahar tersebut.
Penyerahan  mahar  kepada  calon  isteri  diberikan  dan  diucapkan  pada  saat  ijab  qobul. Pemberian mahar kepada calon isteri dilakukan dengan tunai. Adapun jika calon suami belum mampu memberikan mahar secara tunai baik itu seluruhnya atau sebagian, maka dapat  ditangguhkan  dan  melakukan  pelunasan  mahar  dengan  cara  diangsur.  Namun, penangguhan dilakukan dengan persetujuan oleh calon isteri dan penangguhan mahar dianggap  sebagai  hutang  bagi  calon  suami.    Maka  penulis  meneliti  lebih  lanjut  terkait kepastian hukum terhadap isteri telah berjalan baik atau kurang baik yang dapat di lihat pada Tabel 2.

## Tabel  2  :  Jawaban  Responden  Terkait  Kepastian  Hukum  Hak  Isteri  Atas  Tanah Sebagai Penerima Mahar
No. Pertanyaan Baik Kurang Baik Jumlah Responden 4. Bagaimanakah kepastian hukum hak isteri atas tanah sebagai mahar dalam perkawinan 8 12 20 Persentase (%) 40% 60% 100%

## Sumber: data diperoleh dari Responden, 2021
Berdasarkan  pertanyaan  pada  Tabel.  4  kuesioner  di  atas,  menjelaskan  bahwa  yang mendominasi  responden  yang  mengatakan  kurang  baik  sebanyak  60%  hal  ini  dapat peneliti  jelaskan  lebih  lanjut  berdasarkan  respon  dari  responden  yang  beragam, beranggapan  bahwa  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  yang  ia  terima  kurang  berjalan dengan  baik,  timbul  keraguan  dari  pihak  responden  terkait  tanah  yang  ia  terima  yang hanya  berdasar  pada  surat  pernyataan  dari  pihak  laki-laki  saja  tanpa  adanya pembicaraan lebih lanjut terkait tanah yang ia terima. Adapun responden mengatakan tanah mahar yang ia terima telah di jual oleh pihak laki-laki tanpa adanya persetujuan dari isteri (terjadi karena adanya perceraian). Menyangkut dengan hal tersebut Bapak Aidin Musawwir Bangsu, SH. Mengatakan:
“Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  Pasal  60B,  setiap  orang  yang tersangkut  perkara  berhak  memperoleh  bantuan  hukum  dimana  negara  menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu namun harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.”
Peneliti pun mewawancarai salah satu responden lebih lanjut. Menurut ibu Wulandari:
“Pada  saat  sebelum  pernikahan  ada  kesepakatan  antara  keluarga  terkait  mahar  tanah tapi  tidak  ada  sertifikat  tanahnya.  Hanya  keterangan  penerimaan  tanah  dari  laki-laki walaupun lokasi tanahnya saya sudah tau dan lihat.”
Sedangkan  40%  diantaranya  yaitu  sebanyak  8  (delapan)  orang  mengatakan  baik. Selanjutnya peneliti menjelaskan berdasarkan jawaban dari responden karena menurut penerima mahar tanahnya yang ia terima sudah dikelola Bersama suami jadi tidak ada kekhawatiran dari isteri karena hasilnya pun di nikmati Bersama
Berdasarkan pernyataan salah satu pemuka agama Bapak Ustad Ridwan bahwa:
Dalam  keadaan  yang  sangat  terpaksa,  jika  suami  harus  menceraikan  isterinya.  Maka mahar dimungkinkan untuk dibedakan menjadi dua, ba’da dukhul dan qobla al dukhul . Ba’da dukhul atau dapat diartikan sebagai setelah “menggauli” adalah proses perceraian yang  dilakukan  dalam  keadaan  telah  melakukan  hubungan  kelamin  atau  bersetubuh dengan  isteri.  Sedangkan, qobla  al  dukhul adalah  perceraian  yang  dilakukan  setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana isterinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami isteri.
Lebih lanjut beliau mengatakan pula bahwa:

## 73 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Juni 2021
Suami yang menalak isterinya qobla al dukhul atau sebelum melakukan hubungan badan dengan  isterinya,  maka  suami  wajib  membayar  setengah  dari  mahar  yang  telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila mahar yang ingin diserahkan kepada calon isteri hilang  maupun  mengalami  kecacatan  atau  kurang,  maka  suami  wajib  untuk menggantinya  dengan  barang  lain  yang  bentuk,  jenis,  atau  harga  yang  senilai  dengan harga barang mahar yang hilang atau cacat. Namun dalam hal mahar yang cacat calon isteri  tetap  bersedia  menerimanya  tanpa  syarat,  maka  penyerahan  mahar  dianggap lunas.
Bila mahar itu dalam bentuk barang, maka syaratnya :
a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
b. Barang  itu  miliknya  sendiri  secara  kepemilikan  penuh,  dalam  arti  dimiliki  zatnya dan  dimiliki  pula  manfaatnya.  Bila  salah  satunya  saja  yang  dimiliki,  seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya layak nya barang yang dipinjam, maka tidak sah untuk dijadikan mahar.
c. Barang  itu  menjadi  sesuatu  yang  memenuhi  syarat  untuk  diperjualbelikan  dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan sebagai mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
d. Dapat  diserahkan  pada  waktu  akad  atau  pada  waktu  yang  dijanjikan  dalam  artian barang  tersebut  sudah  berada  di  tangannya  pada  waktu  diperlukan.  Barang  yang tidak  dapat  diserahkan  pada  waktunya,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  mahar. Contohnya seperti burung yang terbang diudara.
Barang-barang  yang  diberikan  sebagai  mahar,  harus  memiliki  syarat  seperti  diatas. Dalam  hal  mahar  berupa  tanah,  maka  ada  tambahan  syarat  khusus  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  dan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  isteri  sebagai  penerima mahar tanah. Syarat yang dimaksud adalah :
a. Melampirkan  fotokopi  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama  pemberi  mahar,  atau  dapat diganti oleh surat pernyataan.
b. Surat  keterangan  pemerintah  setempat  tentang  kebenaran  keberadaan  dan kepemilikan tanah
c. Saksi-saksi
d. Batas-batas tanah, dan
e. Surat pernyataan pemberian mahar tanah.
Dalam pendaftaran tanah diatur dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997, yang menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu:
1.   Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susuh  dan  hak-hak  lain  yang terdaftaragar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak yang bersangkutan.
2.  Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3.   Untuk terselenggaraanya tertib adminitrasi pertanahan.
Dalam  pendaftaran  tanah  diperlukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  fisik  yang dilakukan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Appe, Husen, Ilyas & Ahyuni) | 74
1.   Pembuatan peta dasar pendaftaran;
2.   Penetapan batas bidang-bidang tanah;
3.  Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4.   Pembuatan daftar tanah;
5.   Pembuatan surat ukur.
Keberadaan  PP  no.24  tahun  1997  membuat  sistem  pendaftaran  tanah  menjadi  cepat, tertib, dan adanya perlindungan hukum yang menjadi lebih kuat dan lebih baik. Dengan adanya  syarat  tersebut  di  atas  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  hak-hak isteri  terhadap  penguasaan  tanah  yang  diberikan  kepadanya  sebagai  mahar.  Sehingga dikemudian  hari,  calon  isteri  dapat  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang  kuat  dalam menghadapi bahtera rumah tangganya.
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah, meliputi: Kepastian hukum status hak atas tanah yang didaftar, Kepastian hukum subyek hak atas tanah, Kepastian hukum obyek hak atas tanah. Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan PP No. 24 Tahun  1997  yang  menganut  sistem  publikasi  negatif  bertendensi  positif:  Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjabaran ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23  Ayat  (2),  Pasal  32  Ayat  (2),  dan  Pasal  38  Ayat  (2)  UUPA,  bahwa  “sistem  publikasi pendaftaran  tanah  yang  dianut  adalah  sitem  publikasi  negatif,  yaitu  sertifikat  hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak”. Walaupun ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Menurut bapak Sabrial Ikhsan, SH. M.Kn. mengatakan bahwa:
“Fungsi  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  merupakan  surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  (Sertifikat  merupakan  Alat  Bukti  dan  merupakan dokumen  formal);  Sertifikat  hak  atas  tanah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pemegang hak atas tanah.”
Selanjutnya beliau menjelaskan Manfaat dari Sertifikat Hak Atas Tanah yaitu:
1)   Manfaat  bagi  pemegang  hak:  (Memberikan  rasa  aman,  Dapat  mengetahui  dengan jelas data fisik dan data yuridisnya, Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak, Harga tanah menjadi lebih tinggi, Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan, Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru;
2)   Manfaat  bagi  Pemerintah:  Akan  terwujud  tertib  administrasi  pertanahan  sebagai salah  satu  program  Catur  Tertib  Pertanahan,  Dapat  memperlancar  kegiatan Pemerintah yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan, Dapat mengurangi sengketa  di  bidang  pertanahan,  misalnya  sengketa  batas-batas  tanah,  pendudukan tanah liar.
3)   Manfaat  bagi  calon  pembeli  atau  kreditur,  dapat  dengan  mudah  memperoleh keterangan  yang  jelas  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  tanah  yang  akan  menjadi obyek perbuatan hukum mengenai tanah .

## SIMPULAN
1.  Anak  melakukan  tindak  pidana cyberbullying disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Faktor  internal  yaitu  karakteristik  kepribadian  pelaku  yang  cenderung  dominan, faktor  lingkungan  dimana  kurangnya control  social dalam  hal  orang  tua  maupun lingkungan  sekitar,  motivasi  yang  mendorong  pelaku  dalam  melakukan cyberbullying, dan media sebagai tools atas tindakan cyberbullying.
2.  Penerapan restorative  justice terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana cyberbullying oleh  penyidik  Polrestabes  Makassar  kurang  efektif  dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak. Faktor yang  mempengaruhi  sehingga  kurang  efektif  yaitu  faktor  substansi  hukum, faktor  struktur  hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana,  faktor  budaya  hukum  dan faktor lingkungan masyarakat.

## SARAN
1. Perlu  adanya  arahan  atau  syarat  dari  pihak  pemerintah  untuk  memberikan petunjuk  pengalihan  hak  milik  secepat  mungkin  kepada  penerima  mahar  untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap isteri sebagai penerima mahar tanah.
2. Perlu  adanya  aturan  yang  lebih  jelas  mengatur  tentang  jaminan  kepastian  dan syarat-syarat  dalam  memberikan  mahar  berupa  tanah  kepada  calon  isteri.  Agar jaminan  terhadap  hak-hak  sebagai  isteri  penerima  mahar  tanah  dapat  lebih terjamin.

## DAFTAR BACAAN
Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap  Mahar  Sompa  Perkawinan  Adat  Bugis  Makassar  (Kajian  Putusan  PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 203- 218.
Apriyanti, A. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan. An Nisa'a , 12 (2), 163-178.
Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Terkait  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung BaraT. Jurnal Dialektika Hukum , 2 (2), 129- 147.
Ferdian,  E.  (2021).  Batasan  Jumlah  Mahar  (Maskawin)  Dalam  Pandangan  Islam  dan Hukum Positif. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) , 3 (1), 49-59.
Fitri, A. B. M. (2018). Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam. Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2 (1), 28-54.
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297-308.
Islami,  I.  (2017).  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  (Kawin  Sirri)  dan  Akibat Hukumnya. ADIL: Jurnal Hukum , 8 (1), 69-90.
Perlindungan Hukum Terhadap … ( Appe, Husen, Ilyas & Ahyuni) | 76
Nurlia,  N.,  &  Nurasiah,  N.  (2018).  Sunrang  Tanah  Sebagai  Mahar  Untuk  Meningkatkan Identitas  Diri  Perempuan  Dalam  Perkawinan  Bugis  Makassar. Jurnal  Dakwah Tabligh , 18 (1), 1-15.
Putri,  N.  A.,  Saiban,  K.,  Sunarjo,  S.,  &  Laila,  K.  (2021).  Kedudukan  Uang  Panaik  Sebagai Syarat  Perkawinan  Dalam  Adat  Suku  Bugis  Menurut  Hukum  Islam. Bhirawa  Law Journal , 2 (1), 130-140.
Tang,  M.  (2017).  Mahar  dalam  Pernikahan  Adat  Bugis  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum Islam. Jurnal Bimas Islam , 10 (3), 539-564.
Yunus,  A.  (2020). Hukum  Perkawinan  dan  Itsbat  Nikah:  Antara  Perlindungan  dan Kepastian Hukum . Humanities Genius.