## Penyelesaian Sengketa Pada Rancangan Aturan Pengadaan Barang Jasa Publik: Apresiasi, Kritik, Rekomendasi
Richo Andi Wibowo 1 1 Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: richo.wibowo@ugm.ac.id
Abstract This article aims to appreciate the design of the dispute mechanism embodied in the draft of the public procurement bill. Nonetheless, many important issues have not been successfully clarified; those shall be addressed by the National Public Procurement Agency as the initiator of this bill. Moreover, to ensure the principle of meaningful participation, it is encouraged to provide more public discourse by inviting wider stakeholders to scrutinize the bill. To support the idea, it is essential to provide preliminary information on the debate that occurred on the task force team for dispute mechanisms. This paper also discusses problems which shall be addressed and clarified. It is argued that many problems highlighted here due to the point/essence discussed on the preliminary task force were not accommodated in the bill. Moreover, this research also found some norms on the draft that can be questioned from the conceptual point of view; some also can be doubted on its feasibility for implementation. This lacking may be caused by the time constraint for preparing the bill or because the government does not really concern on the matter. Nonetheless, as an essential issue, they have to be addressed. The conceptual and practical suggestions embodied in this paper may be considered as a recommendation to be utilized by the legal drafters.
Media Iuris Vol. 6 No. 3, October 2023                                                                                      p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i3.44731                                                                                                      e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 9 April 2023; Accepted 23 October 2023; Available online 25 October 2023.
How to cite: Richo Andi Wibowo, ‘Penyelesaian Sengketa Pada Rancangan Aturan Pengadaan Barang Jasa Publik: Apresiasi, Kritik, Rekomendasi’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords:
Public procurement; Bill; Dispute settlement mechanism.
Copyright © 2023 Richo Andi Wibowo.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap desain penyelesaian sengketa hukum yang telah berhasil terbadankan di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang Jasa Publik (PBJP). Namun masih banyak hal dan substansi yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai inisiator RUU. Guna memastikan RUU ini tetap menjadi regulasi yang mengindahkan asas partisipasi yang bermakna, maka diskusi yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan perlu lebih didorong. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca mengenai perdebatan yang telah terjadi saat mendiskusikan desain penyelesaian masalah hukum di RUU PBJP. Dibahas pula mengenai hal-hal yang masih perlu dipertimbangkan untuk dibadankan dalam RUU PBJP; misalnya ada aneka substansi yang telah didiskusikan oleh tim kecil yang membahas konsep penyelesaian sengketa hukum, namun tidak, atau setidaknya belum berhasil terbadankan dengan optimal dalam draft RUU. Selain itu, ditemukan pula norma di draft RUU yang dapat dipertanyakan rujukan konseptualnya; ada pula yang dikhawatirkan fisibilitas-nya untuk dapat diterapkan di lapangan. Aneka permasalahan ini mungkin terjadi karena terbatasnya waktu dalam penyusunan draft atau karena Pemerintah tidak terlalu fokus pada isu ini. Namun mengingat masalah yang ada esensial, maka perlu segera diperbaiki. Untuk itu, aneka masukan konseptual dan teknis telah terbadankan di tulisan ini sebagai rekomendasi.

## Kata Kunci:
Pengadaan Barang
Jasa Publik; Rancangan Undang-Undang; Penyelesaian Sengketa Hukum.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...

## Pendahuluan
Pada 1 Juli 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo meninggal dunia. 1 Enam hari kemudian, posisinya digantikan oleh Abdullah Azwar Anas, 2 yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Posisi Kepala LKPP yang lowong digantikan oleh Politisi PDI-P, ex Walikota Semarang 2021-2026, Hendrar Prihadi, pada 10 Oktober 2022. 3
Ketika melantik Hendrar, Presiden Joko Widodo, memberikan amanat seperti menambah produk produk UMKM untuk masuk ke dalam sistem electronic catalogue di sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mendayagunakan pengadaan barang/jasa untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dan “mempercepat pembentukan RUU Pengadaan Barang Jasa (RUU PBJ) yang ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan”. 4
Segera setelah itu, LKPP tampak mencurahkan energi institusi dalam skala besar untuk membentuk RUU Pengadaan Barang Jasa Publik (RUU PBJP). Dibagian tengah tulisan ini, akan dijelaskan rasionalisasi mengapa ada kata “Publik” sebagai pengganti kata “Pemerintah”.  LKPP berharap agar draft sudah rampung pada akhir tahun 2022, agar bisa masuk dalam agenda pembahasan di DPR pada tahun 2023. LKPP kemudian memodifikasi draft Naskah Akademik dan RUU PBJ yang dulu pernah disusun tahun 2015. Kala itu LKPP telah bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menyusun RUU PBJ untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. 5
1 Menpan, ‘Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia’ (Menpan, 2022) <https://www.men- pan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-tjahjo-kumolo-meninggal-dunia> acessed 26 Maret 2023.
2 Kompas, ‘Profil Abdullah Azwar Anas, Menpan RB yang Baru’ (Kompas, 2022) <https://www. kompas.com/tren/read/2022/09/07/140000565/profil-abdullah-azwar-anas-menpan-rb-yang-ba- ru-dilantik-jokowi> acessed 26 Maret 2023.
3 Setkab, ‘Presiden Jokowi lantik Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP’, (Setkab, 2022) <https://setkab. go.id/presiden-jokowi-lantik-hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp/> acessed 26 Maret 2023.
4 Tribunnews, ‘Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP, Presiden minta RUU Pengadaan Barang Jasa Disahkan sebelum 2024’ (Tribunnews, 2023) <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/11/ hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp-presiden-minta-ruu-pengadaan-barang-dan-jasa-disahkan- sebelum-2024> acessed 26 Maret 2023.
5 Sejatinya ini adalah tindakan yang kurang tepat, mengingat DPD hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan substansi RUU yang terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 256 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
LKPP setidaknya melakukan enam kali diskusi simultan sepanjang November - Desember 2022 dengan menghadirkan aneka pembicara. Tidak selalu diketahui bagaimana perkembangan draft pasca Desember 2022. Namun terpantau bahwa telah terdapat draft RUU PBJP versi Februari 2023 yang dapat diakses publik, dan link untuk memberikan masukan; per Oktober 2023 terdapat draft yang beredar setelahnya, namun berdasarkan dari sharing personal. Dinyatakan pula bahwa DPR telah menetapkan RUU PBJP sebagai Program Legislasi Nasional, telah dibentuk panitia antar kementerian/ non kementerian, serta ditargetkan agar draft RUU dapat difinalisasi untuk dapat mulai dibahas DPR pada Juni 2023. 6
Inisiasi dalam membentuk RUU PBJ ini perlu diapresasi sekaligus direspon secara hati hati, bahkan mungkin perlu dikritisi. Perlu diapresiasi karena hasil riset aneka pihak menunjukkan bahwa telah terjadi penggunaan hukum pidana korupsi yang tidak proporsional, bahkan terkadang dimanfaatkan oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersikap abusive guna kepentingan pribadi dan politik. 7 Salah satu semangat yang terbadankan dalam RUU ini adalah memfasilitasi para peserta tender untuk mempermasalahkan proses tender seawal segera setelah terdeteksi sehingga potensi permasalahan hukum termasuk potensi korupsi dan kerugian keuangan negara dapat dicegah. Permasalahan ini perlu diselesaikan dengan cara memastikan proses review yang objektif, reliable , dan efektif baik pada tahapan administrative review juga judicial review . 8
Dahulu pihak yang memiliki legal standing dalam sengketa pengadaan adalah penyedia barang/jasa yang sudah memasukkan penawaran, padahal proses rekayasa
6 LKPP, ‘LKPP Gelar kick off meeting Panitia Antar Kementerian dan non Kementerian RUU PBJ Publik (LKPP, 2023) <https://jdih.lkpp.go.id/news/33/lkpp-gelar-kick-off-meeting-panitia-antar-kementerian- dan-non-kementerian-ruu-pbj-publik> acessed 26 Maret 2023.
7 Gerry van Klinken and Edward Aspinall, “Building relations: corruption, competition and cooperation in the construction industry” pada Gerry van Klinken and Edward Aspinall (Eds.), The state and Illegality in Indonesia (KITLV Press 2011) 153. Lihat juga: Richo Andi Wibowo, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Gadjah Mada University Press 2022) 7-10. Lihat juga: Thomas Power, ‘Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline’ (2018) 54 Bulletin of Indonesian Economic Studies 329 - 331. Lihat juga: Majalah Tempo. ‘Main Cubit di Blok M’ (Majalah Tempo, 2019). <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158343/main-cubit-di-blok-m> acessed 26 Maret 2023. Lihat juga: Majalah Tempo, ‘Tersebab Kader Berpindah Perahu’ (Majalah Tempo, 2019) <https://majalah.tempo. co/read/nasional/158342/tersebabkader-berpindah-perahu> acessed 26 Maret 2023.
8 Richo Andi Wibowo, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Gadjah Mada University Press 2022) 203, 229.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
tender mungkin sudah terjadi sejak penetapan dokumen pemilihan; akibatnya, calon peserta tender yang merasa dirugikan tidak bisa memperjuangkan haknya. 9 Selain itu, proses sengketa penetapan pemenang tender juga tidak selalu jelas, kadang dianggap masuk ke domain peradilan umum - dengan alasan opplosing theorie atau teori pencampuran; terkadang masuk ke peradilan tata usaha negara (Peratun) dengan alasan penetapan adalah bentuk KTUN. 10 Sementara keduanya masih belum bisa menyatukan pendapat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga merasa memiliki kompetensi di isu ini jika complaint dimasukkan oleh pihak ke KPPU dengan alasan telah terjadi persekongkolan tender. 11 Namun, probelematika sengketa hukum pada fase sebelum kontrak (pada fase tender berlangsung) seperti diatas tidak ditemukan pada fase setelah kontrak berlangsung; peradilan umum sejak dahulu senantiasa dianggap sebagai pihak yang memiliki kompetensi. 12 Hal ini juga tetap terbadankan dalam draft RUU PBJP ini. 13 Dengan carut marutnya potret penyelesaian sengketa hukum di sektor pengadaan terutama pada fase sebelum kontrak, maka upaya mendesain mekanisme penyelesaian hukum yang efektif memang menjadi isu yang relevan. Boleh jadi situasi yang rumit ini juga dipicu karena pengadaan barang/jasa memiliki kekhasan sebagai kontrak pemerintah jenis hibrida, sehingga melibatkan aneka sub disiplin ilmu hukum, mulai dari hukum administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. 14 Maka gagasan untuk memperjelas kapan dan dimana suatu masalah masuk ke zona hukum administrasi, perdata, dan pidana menjadi penting untuk terbadankan dengan jelas di RUU ini.
RUU ini juga diharapkan dapat mendorong perilaku peserta tender untuk menyelesaikan masalah hukum seawal mungkin dengan proses review yang objektif namun tidak bertele-tele. Sehingga dapat mencegah mereka yang merasa di-dzalimi namun tidak pengadil yang objektif melakukan langkah-langkah yang berbasis
9 ibid 235. 10 ibid 224. 11 ibid. 12 Yohanes Sogar Simamora, Faizal Kurniawan, Rizky Amalia, dan Xavier Nugraha, ‘Karakteristik Kontrak Pemerintah an Problematika Penegakan Hukumnya’ pada Richo Andi Wibowo (Ed), Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan (Kencana 2021) 50.
13 Pasal 33 ayat 9 RUU PBJP. 14 Yohanes Sogar Simamora, Faizal Kurniawan, Rizky Amalia, dan Xavier Nugraha (n 12) 54.
kejengkelan atau dendam seperti mengirimkan surat kaleng tanpa bukti yang kuat ke APH. Padahal APH mungkin akan merespon dengan cara cara yang tidak selalu elok.
Hasil riset menunjukkan bahwa oknum APH dapat berperilaku abusive dan melakukan tindakan ilegal dalam pengadaan barang jasa. Ditemukan indikasi bahwa oknum APH menjadi backing peserta tender tertentu dan menekan pejabat badan publik yang menyelenggarakan tender agar kontrak dimenangkan kepada peserta yang telah ia backing -i sebelumnya; jika tidak maka proses tender akan diganggu oleh APH tersebut dengan tuduhan korupsi. 15 Terdapat pula indikasi oknum APH menggunakan penyidikan korupsi di sektor pengadaan sebagai alat tekan politik untuk menekan kepala daerah tertentu, 16 dlsb. Perilaku abusive ini dimungkinkan karena adanya Pasal tipe merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan 3) UU Tipikor yang elemen pembuktiannya longgar. 17
Sehingga standar pembuktiannya tidak mencerminkan standar pembuktian hukum pidana yang beyond resonable doubt ; melainkan standar pembuktian hukum administrasi dan keperdataan berupa more likely than not . 18 Akibatnya, kesalahan hukum keperdataan dan  hukum  administrasi  dapat  dikualifikasi  sebagai  kesalahan  pidana. 19 Fleksibilitas yang memungkinkan untuk mengkualifikasi kesalahan keperdataan dan administrasi ini sebagai kesalahan pidana memungkinkan untuk oknum APH melakukan tekanan ilegal dan melakukan penegakan hukum berbasis transaksional berupa menaikkan atau tidak menaikan masalah hukum tersebut sebagai kasus korupsi. 20
Sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah berupaya untuk meningkatkan standar pembuktian di kedua pasal tersebut melalui dua putusannya di 2006 dan
15 Gerry van Klinken and Edward Aspinall, “Building relations: corruption, competition and cooperation in the construction industry” pada Gerry van Klinken and Edward Aspinall (Eds.), The state and Illegality in Indonesia (KITLV Press 2011) 153. Lihat juga: Richo Andi Wibowo (n 8) 7 -10. 16 Thomas Power, ‘Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline’ (2018) 54 Bulletin of Indonesian Economic Studies 329 - 331. Lihat pula: Majalah Tempo. ‘Main Cubit di Blok M’ (Majalah Tempo, 2019). <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158343/main-cubit-di-blok-m> acessed 26 Maret 2023. Lihat juga: Majalah Tempo, ‘Tersebab Kader Berpindah Perahu’ (Majalah Tempo, 2019) <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158342/tersebabkader-berpindah-perahu> acessed 26 Maret 2023.
17 Richo Andi Wibowo, ‘When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences’ (2017) 70 Crime, Law and Social Change 385.
18 ibid 392-4.
19 ibid. 20 Richo Andi Wibowo (n 8) 6-7.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
tahun 2016. 21 Namun MA mengeluarkan surat edaran yang intinya hakim tidak terikat pada kedua putusan tersebut. 22 Sehingga episentrum masalah sebenarnya pada sikap MA diatas dan oleh karenanya tidak dapat diselesaikan dengan hadirnya RUU PBJP ini.
Namun, RUU ini tidak dapat dipandang sebagai strategi  yang bisa menyelesaikan seluruh keganjilan yang mungkin dilakukan oleh oknum APH diatas, karena masalahnya ada pada willingness dan mind set di MA. Pun demikian, tetap dapat dinilai dimana RUU PBJP tetap perlu diapresiasi karena mulai menawarkan penyelesaian masalah hukum di sektor pengadaan dengan memperjelas proses review (pengawasan) yang lebih efektif dan akuntabel, tanpa mengedepankan ketakutan eksesif yang berbasis hukum pidana yang rentan diselewengkan oleh oknum APH. 23
Selain dari aspek apresiasi diatas, wacana untuk membentuk RUU ini juga perlu disikapi hati-hati, atau bahkan dikritisi. Perlu dikhawatirkan jangan sampai RUU ini menjadi “serial” dari praktik pembentukan UU yang “ugal-ugalan”. Publik telah berulang kali kecewa dari proses pembentukan RUU yang nir-partisipatif, mulai dari revisi UU KPK yang berujung pada pelemahan KPK dan didepaknya pegawai pegawai KPK yang berkualitas; 24 revisi UU Mineral dan Batubara yang berorientasi menguntungkan perusahaan tambang eksisting; 25 pembentukan UU Ibu Kota Negara yang nir-partisipatif dan dikebut dalam 43 hari saja, 26 dlsb.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016.
22 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 07 tahun 2012 No 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas bagi Pengadilan.
23 Pembentuk regulasi di Indonesia amat gandrung menggunakan pendekatan hukum pidana, sehingga kajian tim peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi menelusuri bahwa sepanjang 2003-2014 terdapat 24 UU yang memuat norma sanksi pidana yang dibatalkan oleh MK. Lihat:  Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, ‘Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan’ (2015) 12 Jurnal Konstitusi 888.
24 Mulholland, J. dan Mochtar, Z.A., ‘Denyut Sekarat Jiwa KPK (Majalah Tempo, 2021), <https:// majalah.tempo.co/read/kolom/162737/kolom-jeremy-mulholland-dan-zainal-arifin-mochtar-soal-na- sib-kpk-pasca-revisi-uu> acessed 26 Maret 2023.
25 Agung Wardana, ‘Hilangnya partisipasi masyarakat pada perubahan UU Minerba’  (Mongabay, 2020) <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan- uu-minerba/>, acessed 26 Maret 2023. Lihat pula Budiman Tanuredjo, ‘Pertobatan Ekologis’ (Kompas, 2020) <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/05/16/pertobatan-ekologis> acessed 26 Maret 2023.
26 Kompas, ‘UU Ibu Kota Negara rampung dalam 43 hari kerja, KSP Bantah pembahasannya buru buru’ (Kompas, 2022) <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12454001/uu-ibu-kota-negara- rampung-dalam-43-hari-ksp-bantah-pembahasannya-buru-buru> acessed 26 Maret 2023.
Media Iuris, 6 (3) 2023: 479-508
Kritik juga perlu diberikan karena pematangan dan pembahasan draft di LKPP dilakukan pada waktu akhir tahun; waktu dimana ASN LKPP - sebagaimana ASN lembaga pemerintah/negara manapun - tentu memiliki aneka amanah akhir tahun. Sehingga konsentrasi pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU ini belum tentu optimal. Ada indikasi dimana hasil diskusi yang terdapat dalam tim kecil yang membidangi isu hukum tidak semuanya berhasil terbadankan dalam draft RUU PBJP versi 26 Desember 2022. Bahkan, dua bulan setelah itu, keluar lagi RUU versi 23 Februari 2023. Namun, situasinya tidak banyak berubah bahkan draft yang beredar belakangan lebih mengalami kemunduran pada isu penyelesaian sengketa hukum daripada versi sebelumnya. 27
Maka, para pemangku kepentingan dan publik perlu lebih memastikan proses pembahasan RUU yang transparan dan mendorong proses yang lebih partisipatif. Untuk itu, upaya menuangkan dan menjelaskan kepada publik poin-poin yang didiskusikan saat membahas RUU PBJP - khususnya di tim kecil yang mendesain isu penyelesaian masalah hukum menjadi relevan. Bukan saja untuk kepentingan jangka pendek inisiator pembentuk UU ketika membahas dengan legislator. Namun juga untuk kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan ketika kelak ingin menelusuri ulang teks- teks yang kelak disepakati oleh legislator di Senayan, untuk kepentingan penalaran hukum oleh Peradilan dalam memutus perkara, hingga untuk kepentingan evaluasi efektifitas norma di masa depan.
Rekap notulensi yang lemah masih menjadi Pekerjaan Rumah aneka pembentuk regulasi. Buktinya, masyarakat, bahkan Peradilan dengan segenap hakim TUN misalnya - tidak banyak mengetahui argumentasi konseptual dari beberapa norma penting di dalam UU sentral seperti norma di Pasal 87 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut UU ini juga perlu dimaknai sebagai KTUN yang (...) d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (...)”. Pada bagian
27 Richo Andi Wibowo, ‘Membaca RUU PBJP dengan Apresiasi dan Kegusaran’ (IFPI 2023) disampaikan pada peringatan Hari Jadi ke 7 dan Musyawarah Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Jakarta International Expo Kemayoran.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
penjelasan poin d disampaikan bahwa “Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.”; sedang pada poin e, “Cukup jelas”.
Padahal yang terjadi di lapangan justru ketidak-jelasan. Terdapat Hakim Peratun yang menilai bahwa suatu rekomendasi yang dikeluarkan oleh suatu instansi publik (seperti rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN)) sudah diartikan masuk dalam klasifikasi final dalam arti luas. 28 Namun ada pula hakim Peratun yang menilai bahwa rekomendasi belum masuk dalam klasifikasi final dalam arti luas. Buktinya pada kasus gugatan masyarakat Wadas kepada Kementerian ESDM karena mengeluarkan rekomendasi pada Kementerian PUPR untuk dapat menambang bukit Wadas tanpa perlu mengindahkan instrumen perizinan. Hakim menolak gugatan masyarakat tersebut dengan alasan “objek sengketa belum bersifat final”. 29 Ketidakjelasan ini tidak berhasil dirunut karena dokumentasi atas perdebatan konseptual ketika menyusun norma RUU tidak tercatat dengan optimal.
Buktinya sekalipun terdapat pihak yang berhasil mengkompilasi anotasi UU Administrasi Pemerintahan (dimana pihak tersebut sejatinya juga terlibat erat dalam proses pembahasan pembentukan UU tersebut), namun ternyata juga mengakui bahwa dokumentasi yang ada terbatas. Dalam publikasinya, mereka mengakui secara eksplisit: “sayangnya, tak banyak dokumentasi pembahasan RUU AP yang menyinggung rasio perubahan makna KTUN sebagaimana dimuat dalam Pasal 87”. 30
Maka, adalah hal yang esensial untuk membantu mencatatkan pemikiran pemikiran konseptual ketika mendesain norma norma penyelesaian sengketa hukum yang efektif di RUU Pengadaan Barang/Jasa. Sekaligus memberikan catatan kritis atas draft RUU
28 Nur Syarifah, Alfeus Jebabun, Muhammad Amin Putra. Kertas Kebijakan Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP 2017) 13-14.
29 Putusan No 388/G/2022/PTUN.Jkt, h. 87.
30 Muhammad Yasin, dkk. Anotasi Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Universitas Indonesia - Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) 2017). [313]. Relevan untuk menyampaikan bahwa publikasi ini didukung oleh Kemenpan RB (Kementerian inisitator pembentuk UU AP), Knowledge Sector Initiative (KSI) dan LSM Pattiro, dan dua dari lima pembaca kritis publikasi ini adalah figur yang “membidani” lahirnya UU AP, yakni Eko Prasojo (FIA UI) dan Tri Hayati (FH UI). Sekalipun demikian, publikasi ini tetap mengaku tidak bisa mendapatkan cukup dokumentasi pembahasan Pasal 87.
PBJP versi Februari 2023.
Sehingga tujuan tulisan ini adalah untuk mengelaborasi sekaligus mendokumentasikan perdebatan yang terjadi ketika mendiskusikan desain penyelesaian masalah hukum di RUU PBJP. Selain itu, guna memberikan masukan permasalahan dan solusi apa saja yang masih perlu dipertimbangkan pembentuk regulasi guna dibadankan dalam RUU PBJP - atau bahkan aturan turunannya.

## Metodologi
Setelah melakukan deskripsi atas perdebatan (“diskusi”) yang terjadi di “tim kecil” penyusun RUU PBJP untuk isu hukum dan di pleno ketika penyusunan draft RUU, uraian pendekatan konseptual akan dijabarkan. Adapun yang dimaksud dengan tim kecil disini adalah beberapa ASN dari LKPP dan beberapa pihak eksternal yang bertugas merumuskan konsep proses penyelesaian sengketa hukum secara efektif. Ada aneka tim kecil lain yang membahas isu isu lain di RUU PBJP. Poin poin yang berhasil dibadankan dalam draft RUU tersebut akan diuraikan untuk kemudian dikritisi dan diberikan masukan, termasuk diingatkan apa saja yang masih luput dan perlu diatur dengan berbasis pendekatan konseptual tata kelola pemerintahan yang baik dan perbandingan regulasi kontrak pemerintah dan hukum administrasi dengan Belanda, Perancis, dan Inggris.

## Perdebatan Desain Penyelesaian Masalah Hukum di RUU PBJP
Awalnya, isu hukum tidak menjadi perhatian LKPP. Pada public hearing pertama kali yang dilakukan oleh LKPP, tampak bahwa fokus utama pembentukan RUU adalah enam hal yang meliputi: 31 (i) transformasi digital (mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang didukung oleh teknologi informasi); (ii) memperluas pasar nasional pengadaan barang jasa (dimana pembeli produk industri nasional dan UMKM diperluas, bukan hanya pemerintah seperti Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD), namun juga BUMN/D dan badan hukum publik lainnya seperti OJK, BI, LPS, atau
31 LKPP, ‘Hearing Publik atas RUU PBJP’ (LKPP 2022) 2.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
lembaga sui generis lainnya);  (iii)  meningkatkan  transparansi  dan  efektifitas  belanja pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik; (iv) mendorong industrialisasi dalam negeri dengan cara mengarahkan belanja KLPD, BUMN/D dan lembaga badan publik lainnya untuk pro pada produk dalam negeri; (v) pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan (vi) keberlanjutan atas digitalisasi pengadaan. Menimbang perluasan pengaturan yang terdapat pada poin (ii) dan (iv) itulah sehingga penamaan RUU ini adalah Pengadaan Barang/Jasa “Publik” (RUU PBJP) dan bukan RUU Pengadaan Barang/Jasa “Pemerintah”.
Tampaknya LKPP baru mulai memperhatikan isu hukum saat peserta hearing pertama kali tersebut menyuarakan kegelisahan mereka tentang kekhawatiran dan ketakutan mereka ditekan oleh APH. Ini sejatinya adalah isu lama yang belum selesai sebagaimana disinggung di bagian pendahuluan. Peserta hearing pertama ini didominasi dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dan Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI); namun yang lebih lantang menyuarakan kegelisahannya adalah IFPI, mengingat merekalah ASN yang merasa kerap ditekan oleh APH. Adapun IAPI keanggotannya lebih beragam, bisa ASN, bisa praktisi PBJ dalam arti luas, hingga swasta.
Selain itu LKPP juga sempat gamang apakah dengan enam poin yang menjadi tujuan perlunya RUU diatas memang sudah dianggap layak sebagai justifikasi perlunya pengaturan di level UU. Seminggu setelah public hearing diatas, disampaikan bahwa sejatinya LKPP memiliki dua argumentasi kuat untuk membentuk RUU. Pertama, perlunya membentuk mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan yang efektif di peradilan. Misalnya membatasi durasi waktu penanganan perkara di peradilan; juga membadankan aneka instrumen hukum untuk lembaga peradilan agar dapat memberikan perlindungan yang efektif (the principle of effective judicial protection) , 32 seperti: kewenangan peradilan untuk menghentikan proses tender, membatalkan dan/atau mengoreksi keputusan dalam proses tender (dokumen pemilihan dan surat penetapan pemenang tender (surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)), memerintahkan badan pulik untuk melakukan tindakan koreksi tertentu, hingga memberikan ganti rugi
32 Rolf Ortlep dan Rob J.G.M. Widdershoven, ‘Judicial Protection’, di Jan H. Jans, Sacha Prechal, dan Rob J.G.M. Widdershoven (Eds.) Europanisation of Public Law (Europa Law Publishing 2015) 333.
pada pihak yang dirugikan. 33 Semua hal ini perlu diatur di level UU agar jelas, dan ini tidak mungkin dibadankan dalam bentuk Peraturan Presiden, karena dapat dianggap intervensi eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman. 34
Disampaikan pula hipotesa dimana jika masalah hukum dapat diselesaikan sedari awal, secara objektif dan efektif, maka pengawasan akan meningkat; keputusan dan tindakan badan publik yang menyelenggarakan proses pengadaaan barang/jasa akan lebih akuntabel. Namun mekanisme ini dapat dilakukan berbasis hukum administrasi sehingga akuntabilitas dapat ditingkatkan tanpa membuat ketakutan yang eksesif akibat penerapan penggunaan hukum pidana yang terkadang dilakukan serampangan dan didasarkan pada kepentingan personal. 35
Kedua, isu keberpihakan terhadap produksi dalam negeri (PDN) perlu diatur secara jelas; jangan sampai proteksionisme terhadap industri nasional justru memancing moral hazzard dari pelaku industri nasional. Poin kekhawatiran ini merujuk pada pengalaman sejarah, bukankah Indonesia pernah mengalami masalah di era Soekarno dengan program Banteng (kebijakan Ali Baba)? 36 Sehingga secara konseptual keinginan untuk pro terhadap produk dalam negeri sekaligus kekhawatiran potensi penyimpangan ini merujuk pada amanat konstitusi pada Pasal 33 ayat 4 mengenai isu perkonomian nasional. 37 Konstitusi mengamanatkan agar kemajuan ekonomi nasional dilakukan dengan kemandirian, namun tetap didasarkan pada efisiensi dan keadilan, yang artinya adalah kompetisi yang fair . Lebih dari itu, ayat lanjutannya
33 Richo Andi Wibowo, ‘Masukan (singkat) dari aspek hukum mengapa diperlukan UU PBJP’ (LKPP 2022). Lihat pula: Richo Andi Wibowo (n 8) 224.
34 ibid. 35 Richo Andi Wibowo (n 8) 231.
36 Kebijakan ini lahir atas inisiasi Yap Tjwan Bing. Niatnya baik, yaitu ingin agar terjadi pemerataan ekonomi - niat yang juga sama dengan enam alasan awal pembentukan RUU PBJP. Intinya kemajuan ekonomi pribumi dipercepat, dan kemajuan ekonomi non pribumi diperlambat. Partai Nasional Indonesia (PNI) sepakat dengan wacana itu dan mengadopsinya. Kebijakan ini diwujudkan dengan memberikan proteksi kepada pengusaha pribumi agar bisa bersaing dengan pengusaha Tionghoa dan perusahaan- perusahaan Belanda. Sehingga, Pemerintah memberikan konsesi impor pada sejumlah perusahaan pribumi. Namun, bukan pengusaha pribumi yang akhirnya melakukan impor, melainkan malah menjual lisensi tersebut pada pengusaha Tionghoa. Sehingga timbul istilah Ali-Baba; “Ali” adalah pengusaha pribumi yang mendapatkan lisensi dan “Baba” adalah pengusaha Tionghoa yang akhirnya mengimpor. Lihat: Majalah Tempo, ‘Politik Ali Baba di Tanah Jawa’ (Majalah Tempo, 2019) <https://majalah.tempo.co/ read/laporan-khusus/158232/politik-ali-baba-di-tanah-jawa> acessed 07 April 2023. Lihat juga: Danang Widyoko, ‘Politik, Patronase, dan Pengadaan’ (2018) 2 Jurnal Integritas. [7-8].
37 Pasal 33 ayat 4 Undang Undang Dasar 1945.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 33 diatur dalam UU. 38
Maka, RUU PBJP ini perlu dapat menjelaskan upaya dan batasan atas kebijakan PDN di sektor pengadaan agar bisa mendorong kemandirian ekonomi nasional dengan tetap memastikan keadilan dan efisiensi - yang juga dapat diartikan mencegah moral hazzard - sebagaimana amanat konstitusi.
Diduga, argumentasi tersebut diterima oleh LKPP karena selain logis juga mendapatkan justifikasi konseptual mengenai perlunya mengatur pengadaan barang/ jasa di tingkat UU. Setelahnya, sepanjang akhir tahun 2022 terdapat aneka pertemuan dimana sebagian besar diskusi/tukar pikiran akan disarikan berikut ini.
• Isu kompetensi peradilan
Terdapat perbedaan pendapat yang hangat mengenai kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa pengadaan. Disatu sisi ada yang berpendapat bahwa ini seharusnya di-handle oleh peradilan umum. 39 Alasannya adalah: (i) adanya opplosing theorie yang menyatakan bahwa perbuatan pemerintah yang menuju ke hubungan keperdataan dianggap melebur ke hubungan perdata sehingga masalah yang timbul menjadi kompetensi peradilan umum; 40 (ii) opplosing theorie hingga saat ini masih berlaku di Belanda sehingga kasus pengadaan disana diselesaikan di Peradilan umum walaupun hakim di Belanda kerap dan tetap berkewajiban menerapkan konsep dan asas hukum publik seperti asas transparansi, proporsionalitas, kecermatan, dlsb; (iii) dari sisi pencari keadilan, peradilan umum diyakini tersedia (hampir) diseluruh kabupaten/ kota; mengingat sengketa pengadaan dapat terjadi di aneka pemerintahan daerah, maka akses para pencari keadilan untuk mudah menjangkau peradilan adalah hal yang krusial, apalagi untuk para pencari keadilan yang berada di luar jawa yang mungkin menghadapi  kondisi  fisik  geografis  yang  jauh  lebih  menantang;  (iv)  alasan  terakhir adalah hakim hakim di peradilan umum sudah familiar dengan proses beracara cepat
38 Pasal 33 ayat 5 Undang Undang Dasar 1945.
39 Richo Andi Wibowo, Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement: A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom (Utrecht University 2017) 282.
40 Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan 1996) 117-118.
untuk small court claim , 41 sehingga pas untuk dapat menangani sengketa pengadaan paket kecil yang menjadi mayoritas paket pengadaan.
Namun terdapat pandangan yang berbeda dari akademisi lain yang diundang LKPP. Pihaknya menilai bahwa proses pengadaan adalah proses HAN, sehingga produk produk hukum yang dihasilkan adalah KTUN, oleh karenanya perlu di- review oleh Peratun. Ini adalah salah satu pendapat umum selain pendapat yang berbasis opplosing theorie diatas.
Selain itu, para ASN di LKPP, khususnya mereka yang kerap memberikan keterangan ahli di lembaga peradilan juga menyatakan kegusaran mereka jika kompetensi ini diberikan ke Peradilan Umum. Menurut mereka, peradilan umum sudah overload , mereka menceritakan kerap datang ke suatu pengadilan negeri pada jam 09.00 pagi sesuai undangan, tapi ternyata sidang diundur hingga sore, dan setelah sidang dimulai, hakim menyatakan bahwa sidang ditunda minggu depan, karena satu atau dua hakim yang menangani perkara tersebut sedang sidang di perkara lain. Mereka menilai hakim di Peratun lebih reliable dalam urusan jadwal sidang dan lebih bisa diandalkan untuk bisa memberikan putusan dalam waktu lebih cepat - khususnya untuk urusan sengketa pra kontrak - sebagaimana nature PBJP yang waktunya terbatas.
Kala itu diusulkan agar keputusan untuk isu ini ditunda hingga LKPP berhasil mengundang dan mendengarkan pihak dari kamar perdata dan kamar TUN Mahkamah Agung. LKPP kemudian telah kontak kepada keduanya, namun yang dari kamar Perdata belum dapat hadir karena kesibukan, dan yang hadir kala itu adalah dari Kamar TUN. Intinya perwakilan dari kamar TUN menunjukan gestur positif dan welcome jika Peratun akan didesain memiliki kompetensi untuk mengadili penyelesaian sengketa (untuk fase pra kontrak) di sektor PBJP. Pihaknya juga mengindikasikan kemungkinan jika proses beracara sengketa PBJP di Peratun dipercepat agar sesuai dengan nature PBJP yang time constraint . 42 Pernyataan narasumber diatas logis mengingat Balitbang Diklat Kumdil
41 Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No 04 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
42 Tri Cahya Permana, ‘Sharing Session Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangaan Undang-Undang tentang Pengadaaan Barang/Jasa Publik’ (LKPP 2022) 5.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
MA sudah dua kali secara tehunan mengadakan pelatihan penyelesaian sengketa PBJ bagi hakim Peratun terpilih se Indonesia. Hal ini dapat pula diartikan bahwa Peratun secara tidak langsung sudah menegaskan diri dan mempersiapkan diri sebagai tempat penyelesaian sengketa PBJP.
Pernyataan para Pemberi Keterangan Ahli di LKPP dan gestur positif dari Kamar TUN diatas-lah yang menunjukkan bahwa adalah tidak masalah jika sengketa PBJP di- handle oleh Peratun; sepanjang (i) terbadankan jelas di UU guna mencegah kebingungan para pencari keadilan pada isu kompetensi; dan (ii) asas effective judicial protection dapat terlindungi dan terimplementasikan. Lebih dari itu, baik peradilan umum maupun peradilan  TUN  sama  sama  memiliki  justifikasi  hukum  perbandingan.  Di  Belanda, sengketa PBJP di- handle oleh peradilan umum, di Perancis, sengketa PBJP di- handle oleh peradilan administrasi; adapun di Inggris, sengketa PBJP di- handle di peradilan umum yang dibawahnya ada division untuk administrative court . 43
Pun demikian, memberikan kewenangan pada Peratun bukanlah pilihan yang sepenuhnya baik, karena memiliki sisi negatif yang serius. Para pencari keadilan terutama yang berada di kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi yang berada diluar Jawa Bali mungkin akan lebih “berkeringat” untuk memperjuangkan keadilan karena letak PTUN di ibu kota provinsi, itupun tidak semua ibu kota provinsi ada PTUN. Jika ada peserta tender yang merasa di- dzholimi , namun kesulitan atau enggan bersengketa di Peratun karena lokasinya terlampau jauh, maka mereka mungkin akan memilih untuk melampiaskan kekesalannya dengan cara menuduh telah terjadi praktek koruptif dan manipulatif, atau melayangkan surat kaleng kepada APH. Sehingga pendekatan hukum pidana akan kembali maju kedepan, padahal yang dibayangkan di awal adalah pendekatan hukum administrasi-lah yang berusaha dikedepankan. Apapun itu, pilihan kebijakan selalu ada plus minusnya; maka jika disederhanakan, penulis mensarikan perdebatan yang ada dapat diringkas sbb, dimana keputusan akhir dari tim kecil, lebih condong ke Peratun daripada Peradilan Umum.
43 Richo Andi Wibowo (n 8) 224-225.
Tabel 1. Perbandingan plus minus sengketa pra kontrak pada masing-masing peradilan
Peradilan Umum Peraturan + Argumentasi konseptual: opplosing theo- rie (Perbuatan pemerintah yang menuju ke hubungan keperdataan dianggap melebur ke hubungan perdata) - tidak ada argumentasi konseptual. Lebih pada karena produk TUN, maka dianggap pas untuk diuji ke Peratun. Apalagi ada me- kanisme sanggah banding. + Rujukan perbandingan adalah Inggris dan Belanda. + Rujukan perbandingan adalah Perancis. + Tersedia hampir di seluruh kab/kota, akses untuk para pencari keadilan dekat. - Tersedia hanya di ibu kota provinsi (tidak semua, 28 dari 35), akses pencari keadilan lebih sulit untuk luar jawa. - kerjaan hakim mungkin sudah overload, sehingga proses peradilan bisa lama, tapi mungkin bisa lebih cepat jika dilaksanakan dengan hakim tunggal. + kerjaan hakim belum overload, sehingga proses peradilan bisa lebih cepat. + hakim dan peradilan relatif sudah familiar dengan proses beracara cepat (small court claim). - belum familiar, tapi tidak akan lama/sulit untuk mengubah/memfamiliarkan ini. • Isu administrative - judicial review dan strategi pembatasan perkara
Selain itu, diskusi pada tim kecil juga menilai bahwa agar proses penyelesaian sengketa hukum dapat efektif, maka sengketa perlu diklasifikasikan berdasarkan paket pengadaannya. Semakin besar tingkat pengadaannya, diasumsikan semakin kompleks proses tendernya; sehingga proses review- nya juga perlu lebih rigid. Apa yang dimaknai oleh paket kecil, sedang, dan menengah ini tidak perlu harus diartikan sesuai dengan klasifikasi yang ada di regulasi eksisting saat ini; mungkin saja nomenklatur besaran rupiah dari masing-masing paket disesuaikan ulang, namun konsep besarnya sama.
Sengketa pengadaan pada paket kecil diselesaikan dengan administrative review berupa sanggah di badan publik penyelenggara pengadaan, dan jika tidak puas dapat langsung ke peradilan tingkat pertama (PTUN) dan putusan ini akan final dan mengikat. Untuk sengketa pengadaan pada paket sedang, setelah sanggah, maka dapat mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama (PTUN) dan masih diperkenankan untuk banding (PT TUN). Putusan banding ini akan bersifat final dan mengikat. Pada sengketa paket pengadaan besar, maka setelah sanggah di masing masing badan publik penyelenggara pengadaan, dapat melakukan sanggah banding ke LKPP - atau apapun namanya kelak, jika tetap tidak puas maka dapat ke PT TUN (tanpa perlu melewati PTUN), dan jika masih ada pihak yang tidak puas, diperkenankan untuk kasasi ke
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
Mahkamah Agung (MA). Proses kasasi ini akan menjadi final dan banding; sehingga tidak diperkenankan untuk Peninjauan Kembali. Argumentasi untuk memberikan kewenangan sanggah banding pada LKPP adalah karena LKPP memiliki praktisi ahli - dari aneka disiplin keilmuan yang relevan seperti teknik/konstruksi untuk me- review proses pengadaan. Hasil review dari LKPP bisa membantu hakim yang pastinya hanya berlatar belakang hukum ketika kelak memeriksa kasus jika diajukan ke pengadilan banding ataupun kasasi.  Sedangkan argumentasi untuk pembatasan perkara adalah untuk menciptakan sengketa pengadaan yang efektif yang sesuai nature dari PBJP.
Maka, bila disimplifikasi, maka usulan penulis mengenai desain penyelesaian sengketa pada fase pra kontrak dapat diilustrasikan sebagaimana bagan berikut.
Tabel 2. Desain penyelesaian sengketa fase pra kontrak
Permasalahan dan solusi yang masih perlu didiskusikan atau dipertimbangkan oleh pembentuk UU guna dibadankan dalam RUU PBJP
• Isu  hilangnya  frase  “pengadilan  tata  usah  negara”  dan  kekurang-mampuan  MA  untuk menghasilkan putusan secara efektif
Pada draft RUU yang dirilis Desember 2022 masih tegas menyatakan bahwa kompetensi penyelesaian sengketa akan ditempatkan pada “pengadilan tata usaha negara”, 44 sedangkan pada draft RUU yang dirilis 23 Februari 2023, frase tersebut hilang; tidak ada petunjuk mengenai peradilan mana yang menjadi kompetensi. Walaupun pada draft RUU Juli 2023, frase tersebut hadir kembali., Ada dua catatan atas
44 Pasal 40 draft RUU PBJP versi 26 Desember 2022.
hal ini. Pertama, seharusnya frase yang digunakan adalah “peradilan tata usaha negara (Peratun)” dan bukan “pengadilan tata usaha negara (PTUN)”. Peratun merujuk pada sistem peradilan administrasi di Indonesia mulai dari PTUN, PT TUN, hingga kasasi dan Peninjauan Kembali oleh kamar TUN di MA; sedangkan PTUN lebih merujuk ke satuan kerja di lingkup Peratun. 45 Kedua , sempat hilangnya frase penanda kompetensi peradilan yang memiliki kompetensi memutus perkara adalah langkah mundur yang serius. Ini menempatkan draft yang ada menjadi tidak bisa menjawab isu fundamental berupa overlapping claim kompetensi peradilan antara peradilan umum, peratun, dan KPPU. Ini juga berarti menihilkan aneka proses diskusi panjang yang telah terjadi di tim kecil. Benar bahwa di draft Juli, frase ini timbul kembali, namun tidak pula ada jaminan bahwa frase ini akan tetap ada di masa depan.
Maka, menarik untuk menukil salah pernyataan salah satu hakim PTUN tentang desain penyelesaian sengketa di konsep RUU PBJP. Beliau menyatakan UU Pemilu saja yang sudah jelas menyatakan bahwa Peratun-lah yang memiliki kompetensi untuk memutus perkara sengketa Pemilu, namun praktik di lapangan bisa terjadi putusan akrobatik. Beliau tidak menyampaikan secara eksplisit. Diduga konteks yang beliau maksud mungkin adalah kasus penting yang terjadi belakangan dimana Peradilan umum (PN Jakarta Pusat) menerima dan memutus gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, 46 padahal aturan sudah tegas bahwa sengketa Pemilu diadili oleh Peratun, dan Perbuatan Melawan Hukum diadili oleh Peratun. 47 Benar bahwa putusan tersebut kemudian dikritik oleh aneka pihak. Namun, kasus partai Prima ini menegaskan bahwa pernyataan yang loud and clear di dalam redaksi norma adalah hal yang penting.
Selain itu, ada indikasi dimana pengadilan kasasi di tingkat MA mungkin tidak bisa diandalkan untuk “berlari” menghasilkan putusan untuk sengketa pra kontrak dengan
45 Logika keseluruhan dari UU No 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya, terutama Pasal 1 angka 1 dan 3 UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
46 Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.
47 Lihat Pasal 470 UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad ).
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
cepat. 48 Selain itu, diskusi dengan salah seorang hakim PTUN mengindikasikan usulan agar sengketa pengadaan perlu dibatasi hingga tingkat pengadilan tinggi saja, mengingat workload kamar TUN MA sudah amat berat dengan kasus sengketa pajak yang menumpuk.
Selain isu esensial tersebut, isu ketepatan terminologi juga perlu disisir ulang. Misalnya pada Pasal 32 ayat 3 draft Februari 2023 (atau Pasal 28 ayat 2 draft Juli 2023), dikatakan bahwa: “Upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa pra kontrak pada ayat (2) terdiri atas: a. sanggahan; dan b. keberatan”. Secara konseptual, kedua frase itu sebenarnya adalah sinonim. “Sanggah” adalah istilah jika peserta tender keberatan dengan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan; 49 sehingga sanggah sebenarnya adalah bahasa lain dari keberatan sebagaimana dijabarkan dalam UU Peratun: “dalam hal penyelesaian KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan/ Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan” . 50 Maka, agar tidak membingungkan, sebaiknya kata “keberatan” diganti redaksinya dengan “banding administrasi/administratif”.
• Isu  kewenangan  peradilan  untuk  membatalkan,  mengarahkan,  mengoreksi  proses  PBJP yang keliru
Urgensi penegasan kewenangan peradilan untuk melakukan tindakan korektif terhadap proses PBJP yang dianggap keliru adalah hal yang esensial jangan sampai mega skandal korupsi pengadaan KTP elektronik dapat terulang kembali. Konteksnya kala itu adalah ketika keputusan pemenang tender keluar, maka seharusnya yang terjadi adalah masa tenang ( standstill period ); filosofinya memberikan kesempatan pada peserta tender untuk mengevaluasi alasan badan publik dalam menentukan pemenang tender; dan jika peserta tender merasa dirugikan melakukan kalkulasi sejauh mana ia ingin melakukan request review ( objection dan appeal dalam konteks administrative review saja ataukah hingga judicial review ). Peserta tender yang dirugikan kala itu memilih untuk ke KPPU, dan ketika KPPU masih berproses me- review perkara, Mendagri kala itu
48 Tri Cahya Permana, ‘Sharing Session Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangaan Undang-Undang tentang Pengadaaan Barang/Jasa Publik’ (LKPP 2022) 8.
49 Lihat indikasi ini dari Pasal 50 Perpres No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
50 Lihat penjelasan Pasal 48 ayat 1 UU No 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
melakukan pelanggaran serius dengan cara menandatangani kontrak dengan pemenang tender sebelum standstill period berakhir. Disebut pelanggaran serius karena motivasinya adalah untuk men- discourage para peserta tender yang merasa dirugikan untuk berjuang di proses review . Sehingga ketika putusan KPPU keluar, kontrak sudah berjalan, dan para pihak tidak melanjutkan lagi sengketanya di peradilan. Ini sebab isu standstill period termasuk kewenangan peradilan untuk memerintahkan penghentian proses tender perlu terbadankan di draft RUU PBJP. Hal ini belum disinggung. Selain itu, isu pembatalan dan koreksi atas keputusan yang ilegal juga esensial untuk terbadankan di draft RUU PBJP agar pencegahan korupsi dengan modus serupa dengan KTP elektronik dapat dicegah; jangan sampai ada pihak yang hanya menang “diatas kertas”, namun kontrak tetap berjalan; apalagi komitmen pemerintah untuk memutus kontrak yang ternodai korupsi juga tidak selalu terlihat. 51

## • Isu kewenangan Ombudsman, KPPU, dan LKPP
KPPU merasa memiliki kewenangan untuk menangani isu tender karena Pasal 22 UU No 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha jo. Putusan MK No 85/PUU-XIV/2016: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Kehadiran KPPU sebagai lembaga pengadil di isu sengketa pengadaan mungkin perlu dievaluasi. Kehadiran KPPU memperumit kompetensi peratun yang sedang coba diperjelas di RUU ini. Selain itu, merujuk pada perbandingan negara lain, maka tampak bahwa Consumer and Market Authorities (CMA) di negara lain - seperti Balanda ataupun Inggris - tidak ada yang memberikan kewenangan untuk menjadi pengadil di kasus pengadaan. 52 Memang CMA di Denmark pernah mendapatkan kewenangan ini dan menjadi satu satunya CMA di negara negara EU yang punya kewenangan tersebut; namun kewenangan ini sudah dicabut. 53 Maka, RUU ini perlu juga meng- clear -kan posisi KPPU pada RUU PBJP ini.
51 Pukat Korupsi FH UGM, Studi  Implementasi  Pasal  34  UNCAC  di  sektor  Perizinan  dan  Pengadaan Barang dan Jasa (Pukat Korupsi 2020) 31.
52 Richo Andi Wibowo (n 8) 235.
53 Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen, dan Simon Evers Kalsmose - Hjelmborg, EU  Public Procurement Law: the Public Sector Directive, the Utilities Directive (DJOF Publishing 2012) 552-3.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
Selain itu, posisi Ombudsman yang kerap memposisikan diri sebagai lembaga pengawas di isu sengketa pengadaan juga perlu diperjelas dalam RUU ini. Disatu sisi ini adalah hal yang dapat diapresiasi karena diyakini berdasarkan pada niat baik untuk mencegah maladministrasi. 54 Namun, hal ini juga menambah kompleksitas karena akan membingungkan para pemangku kepentingan karena banyaknya lembaga pengawasan. Disebut menambah kompleksitas yang tidak perlu karena beberapa hal: (i) pengadaan barang jasa sudah memiliki sistem administrative review yang rigid, misal adanya inspektorat atau clearing house yang terlibatn pengawasan internal di badan publik yang mengadakan pengadaan; lalu secara konseptual juga sudah dipikirkan mengenai mekanisme review baik administrative review berupa objection ke badan publik yang melaksanakan tender dan appeal ke LKPP dan judicial review ke Peratun ; (ii) secara konseptual, posisi Ombudsman adalah sebagai lembaga pemberi pengaruh ( magistrate of  influance ); 55 (iii) secara konseptual, seharusnya Ombdusman tidak boleh masuk ke kasus yang sudah jelas mekanisme administrative review dan judicial review- nya. Jika berkaca pada situasi di Belanda, maka Ombudsman hanya boleh melibatkan diri jika isunya adalah proses administrative and judicial review gagal memberikan review secara tepat waktu dimana terdapat dugaan membantarkan kasus tersebut ( terjadi undo delay) . 56 Maka, jika posisi Ombudsman dianggap membingungkan ketika melakukan pengawasan pengadaan, pembentuk RUU perlu untuk sekalian meng- clear -kan masalah ini di RUU PBJP.
54 Ombudsman, ‘Ombudsman RI luncurkan aplikasi pengaduan pengadaan barang jasa pemerintah’ (Ombudsman, 2022) <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-aplikasi-pengaduan- pengadaan-barangjasa-pemerintah> accessed 06 Desember 2022. Lihat juga: Ombudsman, ‘Ombudsman RI selamatkan Rp 268 M potensi kerugian masyarakat akibat maladministrasi di sektor perekonomian’, (Ombudsman, 2022) <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-selamatkan-rp-268-m-potensi- kerugian-masyarakat---akibat-maladministrasi-sektor-perekonomian> accessed 06 Desember 2022.
55 Hal ini terjadi di luar negeri, termasuk di negara asal Ombudsman yakni Swedia. Di Indonesia, konsep ini bergeser jika Ombudsman beralih seperti lembaga pengadil (memiliki kewenangan ajudikasi), Lihat Pasal 1 angka 11 UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
56 Pasal 9: 22 Dutch Wet Nationale Ombudsmen, yang berbunyi: “The Ombudsman shall not be entitled to institute or continue an investigation if the petition relates to: (...) c. an action in respect of which a complaint or an application for judicial review may be lodged, unless the action consists of the failure to give a decision in good time, or if a complaint or review is pending in respect of the said action”. Sebagai perbandingan lihat juga ada ombudsman yang sama sekali tidak boleh mengawasi putusan peradilan, ada pula yang boleh sepanjang terkait dengan keterlambatan memberikan putusan. Lihat: Gabriele Kucsko- Stadlmayer, ‘The Legal Structures of Ombudsman - Institutions in Europe – Legal Comparative Analysis’, di Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman - Institutions: A comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea (Springer, 2008) 25-26.
Pada Pasal 32 ayat 6 draft versi Februari 2023 (Pasal 28 ayat 5 draft versi Juli 2023) memang telah tampak konsep yang membadankan bahwa LKPP - atau apapun namanya kelak - untuk memiliki kewenangan untuk mengevaluasi banding administrasi (sanggah banding). Namun redaksi yang ada menunjukkan bahwa LKPP akan me- review untuk semua kasus sanggah banding di aneka paket. Hal ini berbeda dengan apa yang tim kecil pernah diskusikan sebelumnya. Tentu saja keputusan akhir tidak harus mengikuti apa yang disusun oleh tim kecil, namun pertanyaan reflektif yang perlu dipertimbangkan oleh LKPP adalah apakah pilihan kebijakan untuk tidak membatasi kasus yang boleh di- review oleh LKPP tidak akan membuat LKPP “kebanjiran perkara”? Alasan konseptual tim kecil agar LKPP hanya menangani kasus pengadaan paket besar adalah paket itu diasumsikan kompleks, memerlukan keahlian spesialisasi yang tinggi dan/atau mega proyek dengan “parameter-parameter tertentu”, misalnya: mempunyai risiko/teknologi tinggi,  menggunakan  peralatan  yang  didesain  khusus,  dan/atau  sulit  didefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa. Dikhawatirkan jangan sampai karena banyaknya perkara yang masuk mengakibatkan hasil review LKPP kelak tidak sebaik yang diharapkan.
Disarankan pula agar LKPP untuk mempertimbangkan good practices dari Commissie van Aanbestedingsexpert (“CvA”) - Badan Publik di bawah Kementerian Keuangan Belanda yang memiliki kewenangan semacam Ombudsman tapi untuk Pengadaan Barang/Jasa. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan yang kuat, “hanya” dapat mengeluarkan rekomendasi non-binding . Namun karena berhasil membangun kepercayaan ( trust ) dengan argumentasi dari rekomendasinya yang bermutu, poin rekomendasinya kerap menjadi rujukan oleh lembaga peradilan dalam menangani perkara. 57 Atas reputasi tersebut, pimpinan commissie ini mengklaim bahwa rekomendasinya sejatinya bukan non-binding , namun semi binding . 58 Dengan mengatakan ini, tidak pula berati bahwa hasil review LKPP perlu bersifat non-binding ; perbedaan
57 Chris Jansen, Joop Janssen, dan Jacobien Muntz - Beekhuis, ‘Extra Judicial Complaints Review: First Experiences of the Dutch Public Procurement Experts Committee’ (International Public Procurement Conference 2014) 8-9.
58 Chris Jansen, Joop Janssen, dan Jacobien Muntz - Beekhuis, ‘Extra Judicial Complaints Review: First Experiences of the Dutch Public Procurement Experts Committee’ (International Public Procurement Conference 2014) 8-9.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
budaya hukum antara Indonesia dengan Belanda juga dapat dipertimbangkan dimana para pihak di Indonesia selalu ingin mendapatkan putusan yang mengikat, dan bukan rekomendasi. Namun, LKPP tetap dapat mengambil inspirasi dari CvA berupa keberhasilannya memberikan pengaruh karena profesionalisme, imparsialitas, dan argumentasi yang kuat pada produk eksaminasinya yang disusun secara sistematis dan dapat diakses oleh publik.
• Isu pemberantasan korupsi dan perlindungan hukum terhadap ASN yang terlibat pengadaan Pada Pasal 35 ayat (5) huruf (c) dan ayat (6) draft versi Februari 2023 (Pasal 31 ayat 6 draft Juli 2023), terdapat norma yang intinya menyatakan bahwa jika ada aduan terkait proses penyimpangan yang terjadi dalam proses PBJP, maka aduan disampaikan kepada unit kerja yang membidangi pengawasan internal; APH berwenang melakukan upaya penegakan hukum dalam Pengadaan jika telah mendapatkan rekomendasi dari pengawasan internal. Ini adalah draft norma baru, yang tampaknya belum pernah didiskusikan oleh tim kecil. Menarik untuk mempertanyakan  apa  justifikasi  konseptual  yang  bisa  memvalidasi  bahwa  APH baru dapat masuk memeriksa jika sudah mendapatkan lampu hijau dari pengawas internal? Bukankah ada sederet kejadian janggal yang mana APIP diam terhadap penyimpangan yang terjadi karena menyadari bahwa praktik manipulatif yang terjadi karena arahan pimpinan badan publik?. 59
Benar bahwa simpati juga perlu diberikan dimana ada banyak ASN yang terlibat proses pengadaan khawatir atas pendekatan penegakan hukum pidana yang tidak proporsional yang dilakukan oleh APH - sebagaimana dikritisi diawal tulisan ini. Namun caranya untuk mencegah masalah itu bukan dengan manghadirkan norma seperti ini. Disarankan agar LKPP berkomunikasi dengan MA, meyakinkan bahwa MA agar mempertimbangkan mencabut SEMA yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat atas dua putusan MK yang mengoreksi delik korupsi tipe merugikan keuangan negara. Selain itu, tim kecil juga pernah menghadirkan Dosen HAN UI. Beliau menyarankan agar jika RUU ini memperjelas demarkasi kesalahan HAN dengan kesalahan pidana;
59 Richo Andi Wibowo, dkk, ‘Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan’ (2018) 48 Jurnal Hukum dan Pembangunan 721 dan 730.
hanya jika penyalahgunaan wewenang yang terjadi di proses pengadaan diakibatkan oleh atau berupa: (i) suap; (ii) tipuan; (iii) paksaan, barulah dapat diproses pidana. 60
Selain itu, ada pula aspirasi dari sebagian praktisi pengadaan yang mengharapkan agar ASN yang terlibat dalam pengadaan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Mereka merujuk poin pada UU Advokat dan Putusan MK yang intinya advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. 61
Jika merujuk pada Putusan MK yang mereview UU No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka MK menilai bahwa pejabat tidak dapat diberikan imunitas dan tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya; MK juga menyatakan hukum tidak dapat menuntut pertanggungjawabannya jika pejabat tersebut melakukan tindakannya berdasarkan atas itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 62 Artinya, jika gagasan praktisi pengadaan ini mau dibadankan di draft RUU, maka hal itu dimungkinkan saja sepanjang redaksi norma koheren dengan ratio decidendi Putusan MK yang disebut belakangan. Namun diragukan apakah praktisi pengadaan bisa mendapatkan kemanfaatan dari kehadiran norma tersebut. Sebagaimana yang disinggung sebelumnya, esensi masalah ada pada sikap MA yang enggan mengadopsi putusan MK atas norma korupsi tipe merugikan keuangan negara, dan kurang jelasnya demarkasi HAN dan hukum perdata dengan hukum pidana korupsi tipe merugikan keuangan negara. Maka itulah yang seharusnya diselesaikan, baik dengan cara memperjelas demarkasi berbasis pembedaan standar pembuktian, 63 maupun dengan cara yang disampaikan oleh dosen HAN UI diatas.
60 Dian Puji Nugraha Simatupang, ‘Masukan Terhadap Perumusan RUU Pengadaan Barang/jasa Publik: Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengenaan Sanksi’ (LKPP, 2022).[12 dan 14].
61 Pasal 16 UU Advokat jo. putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013.
62 Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...

## Kesimpulan
Pada intinya ada aneka hal yang perlu diapresiasi dari draft RUU PBJP. Namun tulisan ini juga menunjukkan bahwa ada aneka “pekerjaan rumah” yang perlu diselesaikan oleh LKPP dalam memperbaiki draft RUU PBJP. Terkait dengan jawaban atas rumusan masalah pertama, maka memang terdapat diskusi hangat yang terjadi di tim kecil ketika merumuskan desain penyelesaian masalah hukum di RUU PBJP. Hal ini terjadi pada perumusan isu kompetensi peradilan yang berkompeten dalam meng- handle sengketa PBJP; strategi mendesain administrative review dan judicial review ; dan pada isu strategi pembatasan perkara guna memastikan sengketa dapat diselesaikan secara cepat/efektif. Intinya adalah peradilan yang dianggap pas untuk diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa PBJP (pada fase pra kontrak) adalah Peratun. Panjang pendeknya proses administrative review dan judicial review ditentukan dari besar kecilnya paket pengadaan; jika kecil maka proses review dapat disimplifikasi; jika besar dapat lebih rigid dan cermat. Disampaikan juga tentang perlunya memperjelas batas waktu penanganan perkara di Peratun untuk masing masing jenis sengketa. Landasan konseptual dari ini semua adalah memastikan agar proses tender bisa di- review dan dipermasalahkan seawal mungkin dan direview bukan hanya oleh badan publik, tapi juga oleh pihak yang independen (pengadilan), namun frame waktunya ditentukan agar efektif dan tidak berlarut larut.
Permasalahan yang terdeteksi dalam draft RUU PBJP ada beberapa. Namun diduga penyebabnya adalah tidak berhasil terbadankannya aneka poin diskusi yang sudah dibahas di tim kecil. Mungkin karena penyusunan dilakukan di waktu yang terbatas, atau karena perkembangan pembadanan norma dilakukan spontan dan tidak selalu merujuk pada kajian konseptual, misalnya sempat hilangnya frase kejelasan peradilan mana yang memiliki kompetensi mengadili atau pada norma yang mengesankan dimana LKPP memiliki kewenangan untuk meng- handle aneka sanggah banding untuk semua kasus pengadaan; hal ini berpotensi untuk dipertanyakan feasibilitas- nya. Posisi KPPU dan Ombudsman yang selama ini bertindak sebagai pengawas di isu pengadaan juga belum berhasil diperjelas dalam draft RUU ini - padahal hal ini sudah sempat didiskusikan panjang di tim kecil. Selain itu, isu pemberantasan korupsi dan perlindungan ASN dari
potensi kesewenang-wenangan pendekatan hukum pidana yang longgar juga punya peluang untuk lebih diperjelas.

## Acknowledgments
-

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Funding
Hibah Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Daftar Bacaan
Anindyajati T, Rachman IN, Onita AAD, ‘Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan’ (2015) 12 Jurnal Konstitusi.

## Dutch Wet Nationale Ombudsmen.
Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan 1996).
Jansen C, Janssen J, dan Muntz J - Beekhuis, ‘Extra Judicial Complaints Review: First Experiences of the Dutch Public Procurement Experts Committee’ (International Public Procurement Conference 2014).
Klinken Gv and Aspinall E, “Building relations: corruption, competition and cooperation in the construction industry” pada Gerry van Klinken and Edward Aspinall (Eds.), The state and Illegality in Indonesia (KITLV Press 2011).
Kompas, ‘Profil Abdullah Azwar Anas, Menpan RB yang Baru’ (Kompas, 2022) <https:// www.kompas.com/tren/read/2022/09/07/140000565/profil-abdullah-azwar- anas-menpan-rb-yang-baru-dilantik-jokowi> acessed 26 Maret 2023.
Kompas, ‘UU Ibu Kota Negara rampung dalam 43 hari kerja, KSP Bantah pembahasannya buru buru’ (Kompas, 2022) <https://nasional.kompas.com/ read/2022/01/19/12454001/uu-ibu-kota-negara-rampung-dalam-43-hari-ksp- bantah-pembahasannya-buru-buru> acessed 26 Maret 2023.
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
LKPP, ‘Hearing Publik atas RUU PBJP’ (LKPP, 2022).
LKPP, ‘LKPP Gelar kick off meeting Panitia Antar Kementerian dan non Kementerian RUU PBJ Publik (LKPP, 2023) <https://jdih.lkpp.go.id/news/33/lkpp-gelar- kick-off-meeting-panitia-antar-kementerian-dan-non-kementerian-ruu-pbj- publik> acessed 26 Maret 2023.
LKPP, Rancangan Undang Undang Pengadaan Barang Jasa Publik (RUU PBJP), baik versi Desember 2022 maupun Februari 2023.
Majalah Tempo, ‘Politik Ali Baba di Tanah Jawa’ (Majalah Tempo, 2019) <https:// majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/158232/politik-ali-baba-di-tanah-jawa> acessed 07 April 2023.
Majalah Tempo, ‘Tersebab Kader Berpindah Perahu’, (Majalah Tempo, 2019) <https:// majalah.tempo.co/read/nasional/158342/tersebabkader-berpindah-perahu> acessed 26 Maret 2023.
Majalah Tempo. ‘Main Cubit di Blok M’ (Majalah Tempo, 2019). <https://majalah. tempo.co/read/nasional/158343/main-cubit-di-blok-m> acessed 26 Maret 2023.
Menpan, ‘Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia’ (Menpan, 2022) <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-tjahjo-kumolo- meninggal-dunia> acessed 26 Maret 2023.
Mulholland, J. dan Mochtar, Z.A., ‘Denyut Sekarat Jiwa KPK (Majalah Tempo, 2021), <https://majalah.tempo.co/read/kolom/162737/kolom-jeremy-mulholland- dan-zainal-arifin-mochtar-soal-nasib-kpk-pasca-revisi-uu> acessed 26 Maret 2023.
Ombudsman, ‘Ombudsman RI luncurkan aplikasi pengaduan pengadaan barang jasa pemerintah’ (Ombudsman, 2022) <https://ombudsman.go.id/news/r/ ombudsman-ri-luncurkan-aplikasi-pengaduan-pengadaan-barangjasa- pemerintah> accessed 06 Desember 2022.
Ombudsman, ‘Ombudsman RI selamatkan Rp 268 M potensi kerugian masyarakat akibat maladministrasi di sektor perekonomian’, (Ombudsman, 2022) <https:// ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-selamatkan-rp-268-m-potensi- kerugian-masyarakat---akibat-maladministrasi-sektor-perekonomian> accessed 06 Desember 2022.
Ortlep R dan Rob J.G.M. Widdershoven, ‘Judicial Protection’, di Jan H. Jans, Sacha Prechal, dan Rob J.G.M. Widdershoven (Eds.) Europanisation of Public Law (Europa Law Publishing, 2015).
Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar
Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad ).
Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan Mahkamah Agung No 04 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Permana TC, ‘Sharing Session Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangaan Undang-Undang tentang Pengadaaan Barang/Jasa Publik’ (LKPP, 2022).
Poulsen ST, Jakobsen PS, dan Kalsmose SE - Hjelmborg, EU Public Procurement Law: the Public Sector Directive, the Utilities Directive (DJOF Publishing 2012).
Power T, ‘Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline’ (2018) 54 Bulletin of Indonesian Economic Studies.
Pukat Korupsi FH UGM, Studi  Implementasi  Pasal  34  UNCAC  di  sektor  Perizinan  dan Pengadaan Barang dan Jasa (Pukat Korupsi, 2020).
Putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-XIV/2016.
Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013.
Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020.
Putusan No 388/G/2022/PTUN.Jkt
Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst
Setkab, ‘Presiden Jokowi lantik Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP’, (Setkab, 2022) <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-hendrar-prihadi-jadi-kepala- lkpp/> acessed 26 Maret 2023.
Simamora YS, Kurniawan F, Amalia R, dan Nugraha X, ‘Karakteristik Kontrak Pemerintah an Problematika Penegakan Hukumnya’ pada Richo Andi Wibowo (Ed), Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan (Kencana, 2021).
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
Simatupang DPN, ‘Masukan Terhadap Perumusan RUU Pengadaan Barang/jasa Publik: Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengenaan Sanksi’ (LKPP 2022).
Stadlmayer GK, ‘The Legal Structures of Ombudsman - Institutions in Europe – Legal Comparative Analysis’, di Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), European Ombudsman - Institutions: A comparative legal analysis regarding the multifaceted realisation of an idea (Springer 2008).
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas bagi Pengadilan.
Syarifah N, Jebabun A, Putra MA. Kertas Kebijakan Kedudukan Hukum Rekomendasi Komisi Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Sengketa  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) 2017).
Tanuredjo B, ‘Pertobatan Ekologis’ (Kompas, 2020) <https://www.kompas.id/baca/ opini/2020/05/16/pertobatan-ekologis> acessed 26 Maret 2023.
Tribunnews, ‘Hendrar Prihadi jadi Kepala LKPP, Presiden minta RUU Pengadaan Barang Jasa Disahkan sebelum 2024’ (Tribunnews, 2023) <https://www.tribunnews. com/nasional/2022/10/11/hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp-presiden-minta- ruu-pengadaan-barang-dan-jasa-disahkan-sebelum-2024> acessed 26 Maret 2023.
Undang Undang Dasar 1945.
Undang Undang No 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang Undang No 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang Undang No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat.
Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Wardana A, ‘Hilangnya partisipasi masyarakat pada perubahan UU Minerba’, (Mongabay, 2020) <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya- partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>, acessed 26 Maret 2023.
Wibowo RA, ‘Masukan (singkat) dari aspek hukum mengapa diperlukan UU PBJP’ (LKPP 2022).
Wibowo RA, ‘Membaca RUU PBJP dengan Apresiasi dan Kegusaran’, (IFPI, 2023) disampaikan pada peringatan Hari Jadi ke 7 dan Musyawarah Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Jakarta International Expo Kemayoran.
Wibowo RA, ‘When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences’ (2017) 70 Crime, Law and Social Change.
Wibowo RA, dkk, ‘Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan’ (2018) Jurnal Hukum dan Pembangunan 48.
Wibowo RA, Preventing  Maladministration  in  Indonesian  Public  Procurement:  A  Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom (Utrecht University, 2017).
Wibowo RA, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Gadjah Mada University Press 2022).
Widyoko D, ‘Politik, Patronase, dan Pengadaan’ (2018) 2 Jurnal Integritas.
Yasin M, dkk. Anotasi Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Universitas Indonesia - Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) 2017).
Richo Andi: Penyelesaian Sengketa Pada...
--This page is intentionally left blank--