## KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT: PARADIGMA BARU PENGELOLAAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

## Deny Hidayatr

## Abstract
Indonesia lost hundreds of thousands of its people lives  due to tsunami and earthquakes.  A huge number of live lost reflects that the community preparedness was very low,  mainly due to  their  lack of knowledge  and awareness  about  these  natural hazards  and their negative impacts.  The  Indonesian  government  and its people  used to  be focused their  activities  on emergency response,  rehabilitation  and reconstruction phases.  Community preparedness was not the priority in  the management of disaster.  The  Aceh giant  disaster has become a momentum  to  change  the  paradigm  of disaster  management  by  increasing  community preparedness. As a natural disaster risk hotspot, most of Indonesian people are in vulnerable condition,  leaving in high risk  areas.  Although having horrible  experience of earthquakes and tsunamis,  the community in high risk areas in the District of Padang Pariaman,  Serang, Cilacap and Sikka,  and the  City of Bengkulu are still not enough prepared in  anticipating the natural disasters.  Public education and community preparedness therefore are crucially and urgently needed to reduce the  disaster risks.
Keyworc/:  Preparedness,  Community.  Disaste1;  Natural
Indonesia telah kehilangan ratusan ribu penduduk akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Banyaknya korbanjiwa menggambarkan bahwa persiapan dan kesiapsiagaan masyarakat masih rendah, terutama dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian akan fen omena a lam ini dan  bencana  yang  diakibatkannya.  Pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  selama  ini memfokuskan pengelolaan bencana pada kegiatan tanggap darurat dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kesiapsiagaan masyarakat bel urn menjadi prioritas kegiatan. Bencana gempa dan tsunami yang maha dahsyat di Aceh merupakan momentum untuk merubah paradigma  pengelolaan  bencana  dengan  cara  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat. Masyarakat Indonesia sebagian besar berada dalam  kondisi  rentan  karena tinggal di  daerah yang rawan bencana alam. Namun hasil kajian mengungkapkan masyarakat di daerah rawan bencana seperti di Kabupaten Padang Pariaman, Serang, Cilacap, dan Sikka serta Kota Bengkulu masih  kurang  siap  dalam  mengantisipasi  bencana.  Kegiatan  pendidikan  publik  dan
• Deny Hidayati adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail:  d_hidayati@yahoo.com.
Vol.  III, No. I, 2008
kesiapsiagaan masyarakat karena itu menjadi sangat penting dan urgent untuk dilakukan agar dapat mengurangi risiko bencana.
Kata lmnci: Kesiapsiagaan, Masyarakat, Bencana, A lam

## PEMBELAJAitAN DARI SEJARAI-I BENCANA
Indonesia secara geografis dan geologis terletak di daerah yang rawan terhadap bencana a lam.  Berbagai bencana, seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, topan, dan  angin  puting beliung melanda hampir di  seluruh  pelosok negeri sehingga timbul  anggapan  bahwa  Indonesia merupakan "supermarket" bencana.  Serangkaian kejadian  bencana alam  ini  telah  mengakibatkan  ban yak  korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Risiko  terhadap  bencana  bervariasi  antardaerah,  tergantung  pada  tingkat kerentanan  lingkungan,  fisik,  dan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Bencana gempa  dan tsunami  di  Aceh  dan  Nias  tanggal  26  Desember 2004  telah  menorehkan  luka yang mendalam  bagi  masyarakat  Indonesia.  Gempa yang sangat  kuat diikuti  gelombang pasang yang maha dahsyat telah menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luar biasa. Bencana ini telah mengakibatkan 128.645 korbanjiwa, 37.036 orang hilang, dan 500.000 orang  kehilangan  tempat  tinggal  (Wikipedia,  2005).  Bencana Aceh  dan  Nias  telah menimbulkan  kerusakan  bangunan  dan  mengganggu  aktivitas  ekonomi,  kegiatan pendidikan, dan  kehidupan sosial masyarakat.  Kerugian ekonomi jumlahnya sangat besar,  diperkirakan  mencapai  4,75  triliun  rupiah atau sekitar lima milyar US  dollar (BRC, 2005). Bencana gempa kemudian terjadi beberapa kali lagi, menimbulkan korban sekitar 200 orang diN ias pada Maret 2005, lebih dari 5 ribu orang di Yogyakarta pada Mei  2006, dan  lebih  dari  500  orang di  Pangandaran dan  daerah sekitarnya pada Juli 2006.
Bencana a lam bahkan berpengaruh besar terhadap kondisi demografi di beberapa lokasi  bencana.  Tsunami  di  Kabupaten  Aceh  Besar  tahun  2004,  misalnya, mengakibatkan  penurunan  jumlah  penduduk  secara  signifikan,  sebanyak  70%  di Kecamatan  Leupung. Tsunami telah  menghilangkan sebagian  besar penduduk Desa Dayah  Mamplam di  Kecamatan  Leupung.  Penduduk di desa ini yang selamat hanya sebanyak  12o/o. Kebanyakan korbanjiwa adalah perempuan, keadaan ini menyebabkan perubahan sex  ratio  atau  proporsi  laki-laki  terhadap  perempuan.  Di  Kecamatan Leupung sex ratio meningkat sangat tajam dari 96 menjadi  131. Sebaliknya, kepadatan penduduk  di  Leupung  menurun  drastis  dari  I 04  menjadi  34 jiwa  per km 2 {LIPI  - UNESCO/ISDR  2006).
Bencana di Aceh dan Nias bukan merupakan bencana gempa dan tsunami pertama di  Indonesia. Indonesia menurut fakta sejarah telah berulang kali mengalami bencana gempa  dan  tsunami.  Gempa  yang  diikuti  tsunami  telah  terjadi  sejak  zaman  nenek moyang, seperti di Sangihe ( 1856), Sumatra Barat ( 1861 ), Sumbawa ( 1820), Bengkulu
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
( 1833), Krakatau ( 1883), Seram ( 1965), Sulawesi Tenggara ( 1968 dan  1996), Sulawesi Selatan ( 1969),  Flores ( 1992),  Banyuwangi ( 1994 ),  Biak ( 1996),  Sumba ( 1997) dan Bengkulu (2000). Fakta sejarah ini mencerminkan kalau kita adalah kaum yang pelupa dan tidak bela jar dari kejadian-kejadian sebelumnya.
Kesadaran  dan  kepedulian  akan  pentingnya  kesiapsiagaan  masyarakat  baru menjadi  penting dalam  penanganan  bencana setelah  terjadi  mega  bencana  di  Aceh yang menggemparkan seluruh dunia.  Pengalaman yang sangat pahit ini mengajarkan bahwa  masyarakat  mutlak  dan  harus  terlibat  dalam  kegiatan  kesiapsiagaan mengantisipasi  bencana.  Ketika terjadi tsunami,  hampir seluruh  instansi pemerintah yang berwenang mengatur dan memberikan bantuan terhadap korban di Aceh 'lumpuh'. Sebagian kecil aparat pemerintah menjadi korban, sedangkan aparat yang masih hid up, sibuk  menyelamatkan  diri  dan  anggota  keluarganya.  Bantuan  dari  luar daerah juga tidak segera tiba,  mengalami hambatan  karena rusaknya infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, dan pelabuhan. Banyak korban yang tidak dapat diselamatkan karena kurang dan  lambatnya  pertolongan.  Dengan  segala  keterbatasan  yang ada,  korban  bencana terpaksa  berupaya sendiri agar dapat bertahan hidup.
Dalam  beberapa kasus  bencana,  sebagian  anggota  masyarakat,  karena kondisi psikologis  dan  kepanikannya,  tidak  berinisiatif melakukan  tindakan  yang  dapat menyelamatkan dan  membantu korban.  Sebagian  lagi  tidak  membantu karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada juga anggota masyarakat yang berupaya membantu korban,  tetapi  karena  ketidak-tahuan,  malahan  menambah  beban  korban.  Ketika mengangkat korban yang patah tulang, misalnya, karena tidak tahu menjadi salah angkat sehingga kondisi  korban semakin parah.  Oleh  karena  itu masyarakat perlu mendapat keterampilan  teknik-teknik sederhana agar dapat  memberikan  pertolongan  pertama dan mengevakuasi korban.
Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  penanggulangan  bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana, bersama-sama dengan pihak yang berwenang, menjadi  "subjek'atau pelaku. Salah satu bentuk partisipasi pada lingkup yang paling kecil adalah kesiapsiagaan diri dan keluarga masing-masing, sedangkan pada lingkungan yang lebih luas mencakup komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat.

## URGENSI PERUBAHAN PARADIGMA PENANGANAN BENCANA
Penanganan  bencana  selama  ini,  berdasarkan  pengalaman  berbagai  kejadian bencana alam, dilakukan setelah terjadi bencana.  Penanganan bencana terfokus pada upaya  untuk  merespon  keadaan  darurat  bencana.  Pemerintah  dan  stakeholders bencana sibuk menangani korban bencana dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang  terpaksa  mengungsi.  Upaya  ini,  meskipun  sudah  berulangkali  terjadi,  masih mengalami banyak masalah. Bantuan yang datang terlambat atau tidak merata seringkali menimbulkan  kontlik  atau  masalah  baru  di  tingkat grassroots.  Pemerintah,  setelah
Vol. III~ No.  I,  2008
masa  tanggap  darurat,  sibuk  menangani  kegiatan  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pascabencana.
Penanganan ben can a yang sifatnya responsif ini tidak efektif untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat tetap panik ketika bencana alam kembali terjadi di daerah rawan  yang  lain.  Mereka  kebanyakan  tidak  tabu  apa  yang  harus  dilakukan  dan bagaimana menyelamatkan diri. Akibatnya, masih  banyak anggota masyarakat yang menjadi korban  bencana. Gambaran seperti  ini  terjadi  berulang-ulang diindikasikan dari  banyaknya korban bencana di  berbagai daerah di  Indonesia.
Banyaknya korban j iwa dan orang hilang pada kejadian-kejadian bencana alam di  Indonesia menggambarkan kurangnya  kesiapan dan  antisipasi  masyarakat dalam menghadapi  bencana alam.  Keadaan  ini  mencerminkan kurangnya pengetahuan dan minimnya informasi mengenai fenomena alam yang terjadi di wilayah pesisir dan laut.
Sebelum  terjadi  gempa  bumi  dan  tsunami  di  Aceh,  kedua jenis  bencana  ini merupakan pengetahuan 'eksklusif' yang dimiliki oleh  ilmuwan dan peneliti gempa dan tsunami saja, padahaljumlah mereka sangat terbatas di Indonesia. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dan/atau tidak peduli, meskipun menurut sejarah gempa dan tsunami seringkali me Ianda negara ini. Minimnya pengetahuan mengenai gempa dan  tsunami  bukan  hanya  milik  masyarakat awam  dengan  pendidikan yang rendah saja,  melainkan juga sebagian  masyarakat  kelas  menengah  dan  atas.  Seorang guru sekolah dasar di Aceh mengatakan: "sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu gempa. Ketika  terjadi  gempa  besar,  saya  menganggap  sesuatu  yang  tidak  beres  pada  diri saya, saya sempoyongan dan  hampir jatuh, yang ada dipikiran saya saat itu sakratul maut sedang menjemput saya".
Pengalaman  di  Aceh  memberikan  pelajaran  yang  sangat  berarti.  Pengetahuan gempa dan tsunami sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana menerjemahkam 'ilmu' yang dianggap 'sulit dimengerti', 'memusingkan' dan 'menakutkan' bagi kebanyakan orang menjadi 'pengetahuan' yang 'mudah dipahami', 'menyenangkan' dan membangkitkan kepedulian masyarakat untuk siaga dalam  menghadapi  bencana.  Pertanyaan  ini  merupakan  tantangan yang harus dijawab oleh  para ilmuwan, praktisi dan  pemerhati pendidikan.  Pertanyaan ini tentu saja tidak hanya ditujukan pada kalangan ilmuwan dan peneliti di  bidang gempa dan tsunami  saja,  melainkan  juga  para  ilmuwan  di  bidang  lain  yang  relevan,  seperti komunikasi,  sosial-kemanusiaan  dan  design-grafis.  Ilmu  gempa  dan  tsunami  perlu dikemas menjadi informasi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam.
Perubahan paradigm a penanganan bencana dari respon terhadap bencana menjadi kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana menjadi sangat krusial dan penting untuk dilakukan. Pentingnya kesiapsiagaan masyarakat ini terutama berkaitan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang berisiko tinggi terhadap bencana. Departemen Dalam Negeri mengidentifikasi 25 dari 33  provinsi di  Indonesia merupakan daerah rawan  bencana a lam.
Zona gempa bumi, menurut ahli geoteknologi, menyebardi hampir seluruh wilayah negeri,  mulai  dari  ujung  Sumatra  bagian  utara,  sepanjang  perairan  kawasan  barat
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Sumatra,  sepanjang  selatan  Jawa,  kepulauan  Sunda  Kecil  kemudian  membelok  ke utara  kawasan  Maluku,  Sulawesi sampai  utara  Pulau  Papua (Natawijaya, 2005  dan Permana, 2005). Serangkaian bencana gempa bumi telah me Ianda negeri, bencana di Aceh, Nias, Yogyakarta, Sumatra Barat, dan Bengkulu mengakibatkan banyak korban j iwa dan kerugian harta benda.
Pantai barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa,  Pulau Maluku, Pulau Sulawesi dan pantai utara Pulau Papua diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan gempa bumi dan  tsunami  (BMG,  2006  dan  Permana,  2005).  Kejadian  tsunami  di  Indonesia kebanyakan dikelompokkan sebagai tsunami tipe  lokal di  mana sumbernya berjarak 100-200 km dari pantai dengan waktu sekitar 10-30 men it. Hal ini berarti masyarakat pesisir  dan  nelayan  di  daerah-daerah  ini  adalah  masyarakat  yang  rentan  terhadap bencana gempa dan tsunami.
Menyadari  Indonesia  terletak  di  daerah  rawan  bencana  alam,  masyarakat Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali harus bersiap diri dengan melakukan berbagai upaya penyelamatan.
Pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana telah  menjadi  agenda  penting  dunia,  tercantum  pada Hyogo  Protocol tahun  2005. Dalam protocol ini  ditekankan  pentingnya  membangun  ketahanan  negara  dan masyarakat terhadap bencana. U paya pengurangan risiko ben can a ini hams terintegrasi dengan  program  pembangunan berkelanjutan dan  pengentasan  kemiskinan di  suatu negara  atau  daerah.  Indonesia  sebagai  negara  yang  rawan  bencana  sangat berkepentingan untuk menjalankan kesepakatan dunia ini terutama agar kejadian yang sangat mengenaskan di Aceh tidak terulang kembali.

## PoTRET KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT
Kesiapsiagaan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  proses  manajemen  bencana. Konsep  kesiapsiagaan  bervariasi  menurut  referensi.  Nick  Carter  dalam  LIPI  - UNESCO/ISDR (2006) mengemukakan kesiapsiagaan dari suatu pemerintahan, suatu kelompok masyarakat atau individu, adalah :
"  tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan,  organisasi-organisasi, masyarakat,  komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara  cepat  dan  tepa/  guna.  Termasuk  kedalam  tindakan  kesiapsiagaan  ada/ah penyusunan  rencana  penanggu/angan  bencana,  pemeliharaan  sumber  daya  dan pelatihan  personil. "
Kesiapsiagaan  pada  dasarnya  merupakan  semua  upaya  dan  kegiatan  yang dilakukan  sebelum  terjadi  bencana  alam  untuk  secara  cepat  dan  efektif merespon keadaan/situasi  pada  saat  bencana  dan  segera  setelah  bencana.  Upaya  ini  sangat diperlukan  masyarakat  untuk  mengurangi  risiko/dampak  bencana  alam,  termasuk korban j iwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

## Framework  Kesiapsiagttall  Mengantisipasi  BellCaiUt
Bencana yang  maha  dahsyat di  Aceh  telah  memberikan  pelajaran  yang sangat berharga  akan  pentingnya  kesiapsiagaan  masyarakat.  Bencana  ini  telah  menjadi momentum dan  menginspirasi  berbagai  lembaga untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.  Materi  kesiapsiagaan  selama  ini  masih  bervariasi,  tergantung  pada keinginan  dan  kesiapan  masing-masing  lembaga.  Karena  itu  tingkat  kesiapsiagaan masyarakat di suatu daerah yang difasilitasi oleh suatu lembaga tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat di daerah lain yang dibimbing oleh lembaga yang  lain. Framework kesiapsiagaan  masyarakat  diperlukan  sebagai  standar  untuk mengetahui apa saja yang perlu disiapkan sebelum, saat, dan segera sesudah terjadinya bencana. Framework ini  dapat digunakan sebagai alat (tool) untuk menilai seberapa jauh tingkat kesiapsiagaan masyarakat di suatu daerah.
Menyadari pentingnyaji·amework, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan United Nations for Education/International Strategy for Disaster Reduction (UNESCO/ISDR) mengembangkan framework kesiapsiagaan masyarakat pada  2006.  Pengembanganji·amewark dimulai  dengan  melakukan  kajian  terhadap faktor-faktor  kritis (critical factors) yang  berpengaruh  signifikan  terhadap kesiapsiagaan  masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  alam,  terutama  gempa  bumi dan  tsunami.  Kajian  dilakukan  menggunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu: brainstorming, focus  group  discussions,  clue  card, dan desk  review. Dari  kajian ini disepakati 5 faktor kritis yang berkaitan dengan kesiapsiagaan yaitu:  I) Pengetahuan (P) yang berkaitan dengan fenomena a lam dan kesiapsiagaan, 2) Kebijakan, Peraturan dan  Panduan  (K),  3)  Rencana  untuk  Keadaan  Darurat  Bencana  (ROB),  4)  Sistem Peringatan  Bencana  (PB),  dan  5)  Mobilisasi  Sumber  Daya  (MSD).  Ke  lima  taktor kritis  ini  kemudian disepakati menjadi  parameter dalam assessment framework.
Parameter  pertama adalah  pengetahuan  tentang  fenomena  gempa dan  tsunami serta kesiapsiagaan mengantisipasi bencana tersebut. Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengalaman bencana tsunami di Aceh dan N ias serta berbagai bencana yang terjadi di berbagai daerah  lainnya memberikan pelajaran yang sangat berarti akan  pentingnya pengetahuan bencana alam.  Ketika air laut surut ke tengah laut, ban yak penduduk pesisir yang berlari ke pantai untuk mengambil ikan-ikan yang terdampar di  pantai. Mereka tidak mengetahui kalau surutnya air laut tersebut merupakan suatu pertanda akan terjadinya tsunami. Akibatnya, sebagian besar tidak  sempat  menyelamatkan  diri  ketika  gelombang  tsunami  yang  maha  dahsyat menghantam pantai, dan mereka menjadi korban tsunami. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang rentan  terhadap  bencana alam.
Parameter  kedua  adalah  kebijakan  dan  panduan  yang  berkaitan  dengan kesiapsiagaan  untuk  mengantisipasi  bencana  gempa  dan  tsunami.  Kebijakan  dan
panduan  merupakan  upaya  konkrit  untuk  melaksanakan  kegiatan  siaga  bencana. Kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan pendidikan publik, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas-fasilitas  penting untuk kondisi darurat  bencana.  Kebijakan-kebijakan  dapat  direalisasikan  dalam  berbagai  bentuk, tetapi  akan  lebih  bermakna  apabila  dicantumkan  secara  konkrit  dalam  peraturan- peraturan,  seperti:  SK  atau  Perda  yang  disertai  dengan job description yang jelas. Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal maka dibutuhkan panduan- panduan operasional.
Parameter  ke  tiga  adalah  rencana  untuk  merespon  keadaan  darurat  bencana a lam. Rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan pertama dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari- hari  pertama  setelah  kejadian  bencana,  terutama  sebelum  datangnya  bantuan  dari luar.  Dari pengalaman bencana di Aceh dan berbagai pengalaman bencana lainnya di Indonesia, diketahui bahwa bantuan dari luar tidak dapat segera datang karena rusaknya sarana infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan  pelabuhan.
Parameter  ke  empat  berkaitan  dengan  sistem  peringatan  bencana,  terutama tsunami. Sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Dengan adanya peringatan bencana, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat terutama untuk mengurangi korbanjiwa. Untuk itu, diperlukan latihan dan simulasi,  apa  yang  harus  dilakukan  apabila  mendengar  peringatan,  kemana  dan bagaimana harus  menyelamatkan diri  dalam  waktu tertentu, sesuai dengan  lokasi di mana  masyarakat sedang  berada  saat  terjadinya  peringatan.
Parameter  ke  lima  yaitu  kemampuan  untuk  memobilisasi  sumber  daya  yang tersedia, baik SDM, maupun pendanaan dan sarana- prasarana penting. Kemampuan ini  menjadi  potensi yang dapat  mendukung atau  sebaliknya  menjadi  kendala dalam kesiapsiagaan  mengantisipasi  bencana  gempa  dan  tsunami.  Karena  itu,  mobilisasi sumber daya menjadi faktor yang krusial.
Kelima  parameter  di  atas  merupakan  parameter  standar  untuk  mengukur kesiapsiagaan  masyarakat. Tingkat  kesiapsiagaan  dihitung  berdasarkan  nilai  indeks gabungan  kelima  parameter  ini.  Perhitungan  dilakukan  pada stakeholders utama kesiapsiagaan yaitu individu/rumah tangga, pemerintah, dan komunitas sekolah. Individu dan  rumah  tangga  merupakan  ujung  tombak,  subjek  dan  objek  dari  kesiapsiagaan, karena berpengaruh secara langsung terhadap risiko bencana. Pemerintah mempunyai peran dan tanggungjawab yang sangat penting, terutama dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memerlukan peran pemerintah dalam pendidikan masyarakat yang  berkaitan  dengan  bencana,  penyediaan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  publik untuk  keadaan darurat. Adapun  komunitas sekolah  mempunyai  potensi yang sangat besar sebagai agent ofchcmge, sumber pengetahuan dan penyebarluasan pengetahuan pada masyarakat di  sekitarnya.
Vol.  Ill, No. I, 2008
Ti u g kat  Kes i apsiagaau
H as il kajian yang di l akukan  ole h LIPI  tahun  2006 d a n 2007 men g un gkapkan b a h wa ke s i aps i agaan  kab up aten / kota  di lim a lokasi  kajian (Kab up ate n  P adang Pariaman,  Kota  Bengkulu , Kabupaten Serang , Kabupaten C il aca p , d a n  Kabup a t en S i kkaY masi h m e mprih a t i n kan. Sem u a lokasi , kecua li Kabupaten C il acap, m e mp u n yai k es i a p s i agaa n ya n g t e rm as uk kat ego ri  kur a ng s iap . Kabup a ten C ilacap m e n ca p a i kategori h amp ir siap, namun p os i s i ini  ma si h c ukup rawan karena h a n ya sa tu  p o in di a t as  ba t as j e nj a n g kur ang s i ap (l ih at Diagram I).
l'v'cd"Ukrm: hmg!!i!!J$ 73 rvtd"E kl:ecr :rrJJ rvtd"Ugtcpi ' "' + · i - F · fjf .. ··· fd · i'i'.;...;.... l~-- !+ ·h'-· h . !J 76
tv'q\C"Dgpi nww ( r $t:u: .. # f * -:gp 73 ~...~...:'"'...:...:...~ . j& "' d· O 76 l'v'cd"Rcf c p i "R et leo cp ~r *" dfddri "' dr · ' rli-hdn 6; 72 73 74 75 76 77
Dia gra m I. l ndeks Kesiapsiagaan  Masyarakat di  Kabupaten/Kota Padang Pa ri ama n , Ben gk ulu , Sera n g, Ci l acap dan Sikka Cata l a n:
Tingkat Kesiapsiagaa n
Sanga t Sia p Siap H ampirsiap Kurang s i a p Be l urn sia p
N il a i lndek s
80- 100 65- 79 55- 64 40- 54 < 40
S um be r : Kajian Kes i apsiagaan M asyaraka t da l a m Mengan t isipasi Be n cana A/am, LIP I (2006 dan 20 0 7)
Kesiaps i agaa n m a sy araka t di  k e lim a k a bup a t e n / k o t a ini dip e r o l e h da ri  i n d e k s ga bun ga n s tak e hold e r s ut ama  ke s iap s i agaan masyarakat, ya itu rum a h t angga ,
' Kt: s iap s iagaa n Kabupa t cn  Padang Pariaman , Kabupat cn Scra n g, Kabupatcn C il acap , d an  Kabupa t cn Sikka mt: n gguna kan data ha s i l kajian tahun 2007 . s cdangka n kes iap si agaan K o t a Bengk u l u meng g unak an da t a p c n cl i tian ta hun 2006.
76 Jurnal  Kep e nduclukan I ndon es i a
pemerintah,  dan  komunitas  sekolah.  Dengan  demikian, stakeholders utama kesiapsiagaan  di  semua  lokasi,  kecuali  di  Kabupaten  Cilacap,  masih  kurang  siap mengantisipasi bencana. Stakeholders utama hanya mampu mencapai sekitar separuh dari  nilai  indeks  maksimum  yaitu  sebesar  I 00.  lndeks  terendah  terdapat  di  Kota Bengkulu dan  Kabupaten Sikka.  Keadaan  ini  seharusnya tidak terjadi karena kedua daerah ini pernah mengalami bencana berskala besar, gempa bumi di Bengkulu tahun 2000 dan  tsunami  di  Sikka (Flores) tahun 1992 yang menelan  banyak korban jiwa. Bencana tsunami dengan korban yang cukup banyakjuga terjadi di Kabupaten Cilacap tahun 2006. Gambaran  ini  mengindikasikan bahwa pengalaman stakeholders utama di ketiga daerah ini bel urn menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

## - Kesiapsiagaan  Rumah  Tangga
Dari basil kajian diketahui bahwa dari lima kabupaten/kota yang menjadi lokasi kajian, empat di antaranya mempunyai rumah tangga yang masih kurang siap dalam mengantisipasi bencana gempa dan tsunami (lihat Tabel I). Keadaan ini diindikasikan dari  nilai  indeks  yang  hanya  mencapai 50  - 53 dari  nilai  maksimum  sebesar I 00. Hanya rumah tangga di Kabupaten Serang yang tingkat kesiapsiagaannya mencapai jenjang hampir siap.
Tingkat  kesiapsiagaan  rumah  tangga di  semua  lokasi  terutama disumbangkan oleh  parameter pengetahuan.  Pengetahuan anggota rumah tangga tentang fenomena gempa dan tsunami dan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi bencana cukup baik,  mencapai jenjang siap di  semua lokasi, kecuali di  Kabupaten Sikka yang baru mencapai kategori hampir siap. Pengetahuan ini diperoleh dari media elektronik {TV dan radio) yang memberitakan secara intensif kejadian bencana gempa dan tsunami di Aceh, Nias, Yogya, dan daerah bencana lainnya.
Pengetahuan anggota rumah tangga yang relatif baik, sayangnya belum diikuti dengan  tindakan  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan  rumah  tangga.  Keadaan  ini
Tabell.  Indeks Kesiapsiagaan Rumah Tangga Menurut Parameter Di Kabupaten/Kota Padang Pariaman, Bengkulu, Serang, Cilacap, dan Sikka
Kabupaten Kota Kabupaten Kabupaten Kabupaten Parameter Padang Bengkulu Serang Cilacap Sikka Pariaman Pengetahuan 68 69 69 68 59 Rencana untuk 43 38 53 45 47 Penyelamatan Keluarga Peringatan Bencana 50 56 57 49 53 Kemampuan 29 28 30 30 27 Memobilisasi Totallndeks 52 51 57 53 50
Sumber: Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat da/am Mengantisipasi Bencana A/am, LIPI  (2006 dan2007)
Vol.  Ill, No.  I,  2008
diindikasikan oleh kurang siapnya rumah tangga terhadap rencana untuk menyelamatkan keluarga. Rumah tangga di  Kota Bengkulu bahkan bel urn siap dengan rencana untuk menyelamatkan keluarga. Kebanyakan rumah tangga masih belum menyepakati tempat pengungsian  dan  rencana  evakuasi  keluarga,  belum  menyiapkan  tas/kantong siaga bencana (yang berisi dokumen  penting, obat-obatan  penting, makanan siap saji dan tahan lama secukupnya, alat komunikasi alternatif, foto keluarga, dan alamat-alamat/ nom or telpon penting) yang siap dibawa sewaktu-waktu j ika terjadi bencana, dan belum mengikuti simulasi evakuasi.
Gambaran  kekurangsiapan  rumah  tangga juga didukung oleh minimnya upaya mobilisasi  sumber daya yang dimiliki  oleh  rumah  tangga di  semua kabupaten/kota. Keadaan ini diindikasikan dari kesiapsiagaan parameter ini yang berada pada tingkatan paling  rendah,  yaitu  belum  siap.  Rumah  tangga  umumnya  belum  meningkatkan keterampilan  untuk  merespons  keadaan  darurat  bencana,  diindikasikan  dari keikutsertaan anggota keluarga pada kegiatan pertemuan atau pelatihan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, pertolongan pertama dan evakuasi korban, pengolahan air bersih dan  pengolahan  makanan  untuk  keadaan  darurat.  Kebanyakan  rumah  tangga juga belum melakukan  investasi untuk kewaspadaan keluarga, seperti tabungan, asuransi jiwa/harta/benda, dan tanah/rumah di tern pat lain yang relatif am an dari bencana. Hal ini  berkaitan  erat dengan  kondisi  sosial  ekonomi  rumah  tangga,  kebanyakan  belum mampu untuk melakukan investasi terse but.
Adapun  kesiapsiagaan  rumah  tangga  terhadap  peringatan  bencana juga masih terbatas  antara  kurang  dan  hampir  siap.  Kebanyakan  rumah  tangga  masih  belum mengetahui adanya sistem  peringatan dini  tsunami Tsunami Early Warning System/ TEWS yang dikembangkan oleh pemerintah. Di Kabupaten Cilacap misalnya, hanya 9% responden rumah tangga yang mengetahui TEWS. Sebagian besar rumah tangga di  semua  lokasi  kajian  mengatakan  akan  menjauh  dari  pantai dan  bergegas menuju tempat  pengungsian  apabila  mendengar  peringatan  tsunami.  Namun  demikian, kebanyakan  responden  belum  mengetahui atau  belum  peduli terhadap kegiatan  lain yang juga perlu dilakukan, seperti menenangkan diri/tidak panik, mematikan listrik/ kompor/tungku/gas, mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah, dan membantu anak- anak,  ibu  hamil,  orang  tua  dan  cacat  ke  luar  rumahlruangan  menuju  tempat  aman semen tara.
- Kesiapsiagaan  Pemerintah
Pemerintah merupakan stakeholders utama yang seharusnya mempunyai peran sangat penting dalam kesiapsiagaan masyarakat mengantisipasi bencana. Kesiapsiagaan pemerintah  sangat  krusial,  terutama  dalam  kondisi  di  mana  kepedulian  dan kesiapsiagaan masyarakat masih sangat terbatas. Kesiapsiagaan pemerintah didasarkan pada  indeks  kesiapsiagaan  dari  tiga  unsur pemerintah, yaitu  institusi pemerintah di tingkat kabupaten/kota, institusi pemerintah tingkat kecamatan, dan aparat pemerintah.
Kesiapsiagaan pemerintah, seperti kesiapsiagaan rumah tangga, juga bervariasi antara kurang siap (Kabupaten Serang,  Padang Pariaman, dan  Kota  Bengkulu), dan hampir  siap  (Kabupaten  Cilacap  dan  Sikka).  Tabel  2  menginformasikan  bahwa pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  mempunyai  nilai  indeks  kesiapsiagaan terendah,  terutama  dikarenakan  belum  siapnya  sistem  peringatan  bencana  dan rendahnya kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang ada di kabupaten ini. Sebaliknya,  pemerintah  Kabupaten Cilacap  mempunyai  nilai  indeks  kesiapsiagaan tertinggi. Kabupaten Cilacap adalah daerah yang rutin dilanda bencana alam (seperti banjir, puting beliung, dan kekeringan) dan pernah mengalami bencana tsunami. Oleh karena  itu,  pemerintah  hampir  siap  dalam  membuat  rencana  tanggap  darurat  dan berpengalaman dalam memobilisasi sumber daya yang tersedia di kabupaten ini.
Dari Tabel2 juga diketahui bahwa nilai indeks pengetahuan aparat pemerintah di semua  lokasi  cukup  baik,  hingga  masuk  dalam  kategori  siap  dan  sangat  siap. Pengetahuan aparat meliputi  pengetahuan dasar tentang bencana dan tindakan yang harus  dilakukan  untuk  kesiapsiagaan  dan  merespon  keadaan  darurat  bencana. Pengetahuan  aparat  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  terutama  dari  media  massa (elektronik:  TV  dan  radio;  dan  cetak:  koran)  dan  dari  keikutsertaan  aparat  dalam seminar/workshop/pertemuan yang berkaitan dengan  pengelolaan bencana.
Kesiapsiagaan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan dan panduan yang relevan  masih  kurang  di  semua  lokasi.  Pemerintah  masih  terkonsentrasi  pada penanggulangan bencana, sedangkan kesiapsiagaan bel urn menjadi fokus. Organisasi pengelola  berupa  Satuan  Pelaksana  Penanggulangan  Bencana  (Satlak  PB)  sudah dibentuk berdasarkan ketentuan pemerintah pusat dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati atau Walikota, tetapi prosedur tetap (protap) di semua lokasi masih dalam proses pengembangan.  Peran Satlak dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat masih terbatas. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya pemahaman dan kepedulian anggota Satlak terhadap pentingnya kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana. Pendanaan untuk kegiatan kesiapsiagaan umumnyajuga belum dialokasikan sehingga dijadikan alasan terhadap kurangnya kegiatan ini.
Tabel 2.  Indeks  Kesiapsiagaan  Pemerintah Menurut Parameter Di  Kabupaten/Kota Padang Pariaman, Bengkulu, Serang, Cilacap, dan Sikka
Parameter Padang Bengkulu Serang Cilacap Slkka Pariaman Pengetahuan 68 80 64 69 61 Kebijakan 43 40 51 53 48 Rencana Tanggap  Darurat 62 52 55 64 48 Peringatan  Bencana 32 38 36 42 69 Kemampuan  Memobilisasi 33 52 55 61 67 Sumber Daya Totallndeks 49 54 54 60 57
Sumber: Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana A/am, LIP I (2006 dan2007) Vol.  III, No.  I,  2008
Sistem  peringatan  bencana  di  semua  lokasi juga  bervariasi  antara  belum  dan kurang siap. Kondisi ini berkaitan erat dengan belum siapnya TEWS di tingkat nasional yang kondisinya dalam proses pengembangan pada waktu kajian dilakukan tahun 2007. Kegiatan sosialisasi dan simulasi peringatan yang melibatkan masyarakatjuga masih terbatas, meskipun upaya ini sangat diperlukan untuk mengurangi korban bencana.
Kemampuan  pemerintah untuk memobilisasi sumber day a juga sangat variatif, mulai  dari  belum  siap  sampai  dengan  siap.  Kesiapsiagan  menghadapi  bencana melibatkan ban yak stakeholders,  baik dari instansi pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah, termasuk LSM/Ornop/Ormas, kelompok profesi, akademisi, dan pihak swasta/BUMN.  Pengalaman  berbagai  kejadian  bencana  menginformasikan  bahwa koordinasi  dan  kerja  sama  antarpemerintah,  khususnya  Satlak  dan  stakeholders pendukung masih terbatas sehingga masih sering berjalan sendiri-sendiri dan bahkan untuk beberapa kasus kontradiksi dalam penanganan bencana di lapangan. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama anggota Satlak, menyiapkan materi pendidikan kesiapsiagaan untuk masyarakat, peralatan dan perlengkapan untuk merespons kondisi daruratjuga masih belum optimal.
Hasil kajianjuga mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan pemerintah kecamatan di semua lokasi  masih sangat memprihatinkan, diindikasikan oleh nilai  indeks yang rendah. Nilai indeks terendah (32) termasuk kategori belum siap disumbangkan oleh pemerintah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Ada pun pemerintah kecamatan di  lokasi  lainnya  setingkat  lebih  baik,  termasuk  kategori  kurang  siap.  Rendahnya kesiapsiagaan  pemerintah  kecamatan  berkaitan  erat  dengan  masih  tingginya ketergantungan pemerintah kecamatan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Keadaan ini  digambarkan  dari  rendahnya  nilai  indeks  kebijakan,  peringatan  bencana  dan kemampuan memobilisasi sumberdaya di tingkat kecamatan.
Kesiapsiagaan pemerintah kabupaten/kota lebih variatif, mulai dari kurang siap (Kabupaten  Padang  Pariaman  dan  Bengkulu),  hampir  siap  (Kabupaten  Serang, Cilacap),  dan  siap (Kabupaten  Sikka).  Masih  kurangnya  kesiapsiagaan  pemerintah berkaitan erat dengan kekurangsiapan pemerintah dalam sistem peringatan bencana, kebijakan, dan mobilisasi sumberdaya. Sampai kajian dilakukan bulan Mei 2007, sistem peringatan tsunami di semua lokasi masih dalam proses pengembangan. Adapun untuk rencana tanggap darurat, kesiapsiagaan pemerintah bervariasi antarlokasi, di Cilacap dan  Sikka telah  mencapai  kategori  siap,  sedangkan  di  Bengkulu  masih  kurang siap karena ketergantungan pemerintah kota terhadap pemerintah provinsi cukup tinggi.
Kesiapsiagaan aparat pemerintah kabupaten/kota di semua lokasi, kecuali di Sikka, relatiflebih baik dari kesiapsiagaan institusi pemerintah kabupatenlkota dan kecamatan. Keadaan  ini  digambarkan  dari  nilai  indeks  aparat  yang  mencapai  kategori  siap  di Kabupaten Padang Pariaman, Bengkulu, dan Cilacap, sedangkan di Kabupaten Serang dan Sikka, aparat baru mencapai jenjang hampir siap. Kesiapsiagaan aparat terutama disumbangkan oleh parameter pengetahuan tentang bencana. Sebaliknya, aparat masih kurang mampu untuk memobilisasi sumber day a yang dim iliki, diindikasikan oleh sebagian besar  responden  aparat  belum  mensosialisasikan  pengetahuan  dan  keterampilan
kesiapsiagaan  kepada  kerabat,  ternan,  dan  masyarakat  di  sekitarnya.  Hal  ini  perlu mendapat  perhatian,  mengingat  aparat  merupakan agent  of change untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

## - Kesiapsiagaan  Komunitas  Sekolah
Kajian kesiapsiagaan untuk komunitas sekolah dilakukan pada sekolah-sekolah SD yang terletak di pinggir pantai. Tingkat kesiapsiagaan dihitung berdasarkan nilai indeks gabungan dari kesiapsiagaan institusi sekolah, guru, dan siswa.
Tabel  3  menginformasikan  tingkat  kesiapsiagaan  komunitas  sekolah  yang bervariasi  seperti tingkat kesiapsiagaan rumah tangga. Komunitas sekolah di Bengkulu, Serang, Cilacap, dan Sikka masih kurang siap dalam mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. Hanya komunitas sekolah di Kabupaten Padang Pariaman yang kondisinya hampir siap. Kesiapsiagaaan komunitas sekolah di Padang Pariaman berbeda dengan keempat lokasi kajian karena telah mendapat pendidikan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh LSM Kogami dari Kota Padang.
Tabel 3.  lndeks  Kesiapsiagaan  Komunitas  Sekolah  Menurut  Parameter di  Kabupaten/Kota Padang Pariaman, Bengkulu, Serang, Cilacap dan Sikka
Parameter Padang Bengkulu Serang Cilacap Sikka Pariaman Pengetahuan 70 64 63 66 61 Kebijakan 36 11 0 11 0 Rencana Tanggap Darurat 59 40 43 44 27 Peringatan Bencana 53 45 80 66 35 Kemampuan  Memobilisasi 56 27 26 31 18 Sumber Daya Totallndeks 62 48 50 52 41
Sumber: Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana A/am, LIP I (2006 dan2007)
Dari Tabel 3 terungkap bahwa pengetahuan komunitas sekolah di  semua lokasi relatiflebih baikjika dibandingkan dengan nilai indeks parameter kesiapsiagaan lainnya. Kesiapsiagaan pengetahuan bervariasi antardaerah, dari kategori hampir siap (Sikka, Serang,  dan  Bengkulu)  sampai  kategori  siap  (Padang  Pariaman  dan  Cilacap). Pengetahuan komunitas sekolah (guru dan siswa) ini sayangnya belum diikuti dengan tindakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas sekolah. Keadaan ini diketahui dari rendahnya indeks kebijakan sekolah di semua lokasi kajian, berada pada tingkatan yang paling rendah atau belum siap. Semua sekolah belum mempunyai kebijakan atau program yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, dikarenakan belum adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) di kabupaten/kota. Pendidikan kesiapsiagaan belum mendapat perhatian yang memadai dari  Dinas.
Vol.  III, No.  I,  2008
Komunitas  sekolah juga  belum  mempunyai  rencana  untuk  merespon  keadaan darurat  bencana,  terutama apabila  bencana terjadi  pada saat jam  bela jar di  sekolah. Kebanyakan sekolah belum mempunyai rencana tern pat evakuasi, denah,jalur, rambu- rambu, dan perlengkapan evakuasi. Sekolahjuga bel urn mempunyai duplikat atau salinan dokumen penting yang diperlukan sekolah. Akses komunitas sekolah di semua lokasi kecuali  Serang terhadap  peringatan  bencana  masih  minim.  Demikian juga dengan mobilisasi sumber daya, semua komunitas sekolah, kecuali di Padang Pariaman, bel urn mampu untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini digambarkan oleh terbatasnya  keikutsertaan  komunitas  sekolah  dalam  seminar  atau  pertemuan  yang berkaitan dengan pengelolaan bencana dan bel urn adanya kerja sama atau bimbingan dari  berbagai stakeholders untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas sekolah.
Dari  hasil  kajian  juga  terungkap  bahwa  institusi  sekolah  di  semua  lokasi mempunyai  tingkat  kesiapsiagaan  yang  paling  rendah.  Tingkat  kesiapsiagaannya bervariasi antara belum siap (Kabupaten Serang, Cilacap, dan Sikka) dan kurang siap (Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bengkulu). Rendahnya kesiapsiagaan sekolah seperti dikemukakan di atas dikarenakan masih minimnya kebijakan, rencana tanggap darurat, dan kemampuan memobilisasi sumber daya di sekolah.
Kesiapsiagaan guru dan siswa lebih baik daripada kesiapsiagaan institusi sekolah dengan tingkat kesiapsiagaan yang bervariasi antarlokasi  kajian.  Di  Kota Bengkulu, Kabupaten  Serang dan  Sikka nilai  indeks  kesiapsiagaan guru  lebih  rendah daripada siswa, sebaliknya dengan di Kabupaten Padang Pariaman dan Cilacap. Kesiapsiagaan guru di semua lokasi baru mencapai kategori hampir siap, kecuali di Padang Pariaman yang telah  masuk  kategori  siap.  Kesiapsiagaan siswa yang  masuk  kategori hampir siap  terdapat di  Kabupaten  Sikka dan  Serang,  sedangkan yang telah  siap  berada di Kabupaten  Padang Pariaman,  Bengkulu, dan  Cilacap.
Bervariasinya  kesiapsiagaan  guru  dan  siswa  dipengaruhi  oleh  parameter pengetahuan. Pengetahuan guru dan siswa ten tang fenomena alam dan tindakan yang perlu  dilakukan  relatif cukup  baik.  Namun  sayangnya pengetahuan  tersebut  belum diimbangi dengan  kesiapan  untuk  rencana tanggap darurat dan  upaya memobilisasi sumber dayayang tersedia.  Kondisi ini terjadi hampir di semua lokasi kajian.

## PENUfUP
Masyarakat di sebagian besar kabupaten/kota yang dikaji masih kurang siap dalam mengantisipasi bencana gempa dan tsunami, padahal Indonesia berada di daerah rawan bencana  alam.  Pengelolaan  bencana  yang  responsif terfokus  pada  penanganan pascabencana, seperti yang selama ini dilakukan, terbukti tidak efektif dalam mengurangi risiko  bencana.  Perubahan  paradigma  penanganan  bencana  menjadi  sangat  krusial dan  urgent  untuk  dilakukan.  Kesiapsiagaan  masyarakat  untuk  pengurangan  risiko bencana  merupakan  paradigma  baru  yang  harus  menjadi  bagian  penting  dalam pengelolaan  bencana.  Bagi  masyarakat  di  daerah  rawan  bencana  tidak  ada  pilihan
lain selain siap siaga dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta melakukan  berbagai upaya untuk mengurangi risiko  bencana, terutama korban j iwa. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat mulai dilakukan oleh berbagai lembaga, tetapi  hasil  kajian  mengungkapkan stakeholders utama  kesiapsiagaan  masyarakat (rumah  tangga,  pemerintah,  dan  komunitas  sekolah)  masih  kurang  siap  dalam mengantisipasi  bencana.  Gambaran  ini  mengindikasikan  kesiapsiagaan  masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar kejadian-kejadian bencana yang menelan banyak korban tidak terulang lagi.

## DAFfAR PUSTAKA
Benson, C., J. Twigg, and T.  Rossetto.  2007. Tools for Mains/reaming Disaster Risk Reduction: Guidance Notes for Development Organizations.  Provention Consortium.
Bhagwani, S. 2002. Community Based Disaster Preparedness.  New Delhi: Swiss Agency for Development and Cooperation.
Bill, F., V.M. Hai, and District PM I Staff. 2005. Integrated Community Based Risk Reduction. The British Red Cross Society.
Blaikie,  P.,  T.  Cannon, I. Davis,  and  B.  Wisner.  1994. AI Risk,  Natural  Hazards,  People's
Vulnerability and Disasters.  London:  Routledge  Press.
Daliyo.,  S.  Bandiono,  Z.  Fatoni,  dan  B.  Nugraha.  2008. Kesiapsiagaan  Masyarakat  da/am Mengantisipasi Bencana A/am di Kabupaten Sikka.  Jakarta:  LIPI  Press.
FEMA. 2005. Hazards: Fact Sheet- Tsunamis.
Geoscience Australia. 2007. The Elements at Risk and Their Vulnerability.  Cairns: Geosience Australia: CCI P Project. http:/ /www.ga.gov.au/urban/proj ects/archive/cairns.jps.
Hidayati,  D.  2005. Panduan  Merintis Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Jakarta:  LIPI - Bidang Pendidikan Kelautan, CO REMAP.
Hidayati,  D., Ngadi, S.S  Purwaningsih, and M.  Soekarno. 2008. Kesiapsiagaan Masyarakat dalam  Mengantisipasi Bencana A/am di Kabupalen Cilacap.  Jakarta:  LIPI  Press.
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)- UNESCO/ISDR. 2006. Framework Kesiapsiagaan Masyarakat  dalam  Mengantisipasi Bencana Gempa dan  Tsunami.  Jakarta.
Palang  Merah  Indonesia  (PMI).  2005. Konsep,  Strategy  dan  Pendekatan  Kesiapsiagaan Masyarakal  Terhadap  Bencana:  Kesiapsiagaan  Masyarakal  Terhadap  Bencana. Jakarta: PMI.
International  Strategy  for  Disaster  Reduction  (ISDR).  2005. Hyogo  Framework for Action 2005 - 20 I 5:  Building  the  Resilience  of Nations  and Communities  to  Disasters. World Conference on Disaster Reduction 18-22 January 2005, Kobe, Hyogo, Japan.
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). 2003. Rationale Paper on the Framework for Guidance and Monitoring of Disaster Risk Reduction.  Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction. Geneva.
Muralidharan, C.M. 2002. Community Based Disaster Preparedness: A Guide for Development Workers on L)'clones & Flood<;.  India: Care and Disaster Mitigation Resource Institute.
Nagib,  L.,  D.  Asiati,  A.  Latifa,  dan  Mujiyani.  2008. Kesiapsiagaan  Masyarakat  da/am Mengantisipasi Bencana A/am di Kabupaten Padang Pariaman. Jakarta: LIPI Press.
Natawijaya, D. H. 2005.Aceh-GempaAndaman 28 Desember 2004. Pap.er Dipresentasikan pada Pertemuan di BAPPENAS.  Jakarta.
NOAA.  2007. Vulnerability  Assessment  Tutorial:  Step  by Step  Guidelines for  Assessing Community Vulnerability.  http://www.csc.noaa.gov/products/nchaz/htm/methov.htm.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 2007. Standard Operation Procedure: Manajemen Bencana di Aceh Besar,  Kota  Jantho.
Permana,  H.  2005.  Pembelajaran  dari  Aceh:  Pemahaman  Bencana  Geologi. Paper Dipresentasikan pada Pertemuan di BAPPENAS.  Jakarta.
Widayatun., A.  Situmorang, R.  Cahyadi,  I.G .. P Antariksa. 2008. Kesiapsiagaan Masyarakat da/am  Nlengantisipasi Bencana A/am di Kabupaten Serang.  Jakarta:  LIPI  Press.