## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ANGKASA PURA SUPPORT TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DI BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN

## LEGAL LIABILITY PT. ANGKASA PURA SUPPORT ON PARKING SERVICES USERS IN THE SULTAN AIRPORT OF SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN
Sri Endang Rayung Wulan, Choirul Fauzan Hariyadi, Mochammad Ardi, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email : rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Kasus  yang  terjadi  di  area  parkir  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan Balikpapan,  yaitu  hilangnya  kelengkapan  kendaran  bermotor.  Kejadian  semacam  ini  jelas mencerminkan  bahwa  tingkat  keamanan  parkir  di  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad Sulaiman  Sepinggan  Balikpapan  belum  benar-benar  terjamin  aman,  meski  sudah  menggunakan sistem  keamanan  (closed  circuit  television)  CCTV.  Dan  jika  hal  ini  dibiarkan  terlalu  lama,  maka akan  sedikit  berpengaruh  dengan  perekonomian  serta  pendapatan  Bandar  Udara  Sultan  Aji Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  Balikpapan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  pendekatan berupa  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  melakukan  penelitian  langsung  terhadap  masyarakat, maupun  pihak-pihak  atau  instansi-instansi  terkait  judul  proposal  ini  serta  melakukan  penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil  dari  penelitian  mengenai  pertanggungjawaban  hukum.  Pertanggungjawaban  pengelola  parkir ataupun  petugas  parkir  yaitu  harus  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  kelalaian  padanya  yang menyebabkan kehilangan kendaraan bermotor maupun kelengkapannya milik pengguna jasa parkir. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: tiap perbuatan melanggar hukum, yang  membawa kerugian  kepada seoarang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Namun  dalam  penerapannya petugas  parkir  Bandar  Udara Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  tidak  bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan maupun kelengkapan kendaraan milik konsumen parkir.
Kata Kunci : Pertanggung jawaban Hukum; Pengguna Jasa Parkir; Area Parkir Bandara.

## Abstract
The case that occurred in the parking area of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport in Balikpapan was the complete loss of motorized vehicles. This kind of incident clearly reflects that the  level  of  parking  security  at  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  Airport  in  Balikpapan has  not  really  been  guaranteed  to  be  safe,  despite  using  CCTV  security  system  (closed  circuit television). And if this is left too long, it will have little effect on the economy and revenue of Sultan Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  Balikpapan  Airport.  In  this  study,  the  author  takes  an empirical juridical approach, which is to conduct direct research on the public, as well as parties or  agencies  related  to  the  title  of  this  proposal  and  to  search  for  legal  materials,  such  as  laws, papers and legal journals, to get results from research on legal liability. The responsibility of the parking manager or parking attendant is that they must be held responsible if there is negligence to him  which  causes  the  loss  of  motorized  vehicles  or  the  equipment  owned  by  the  parking  service user. This is in accordance with Article 1365 of the Civil Code, which is: every act that violates the law, which brings harm to someone else, obliges the person who because of his mistake to issue the loss,  compensates  for  the  loss.  However,  in  its  application,  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman Sepinggan Airport parking officer is not responsible for the loss of vehicles or the completeness of the parking vehicles owned by consumers.
Keywords: Legal Liability; Parking Service Users; Airport Parking Area.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Bagi mereka yang memiliki kendaraan  pasti  pernah  menggunakan  sarana  parkir.  Kendaraan  digunakan  untuk memudahkan  transportasi.  Setelah  sampai  pada  tujuan,  kendaraan  harus  diparkir. Pengemudi  kendaraan  tidak  mungkin  mengendarai  kendaraannya  terus-menerus  sehingga kendaraan  tidak  mungkin  digunakan  tanpa  diparkir.  Dengan  demikian,  pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.
Berdasarakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Parkir Kendaraan  Bermotor  “Bahwa  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  kendaraan  bermotor dalam  wilayah  Kota  Balikpapan,  dipandang  perlu  mengatur  tempat  parkir,  tempat penitipan/penyimpanan  dan  tempat  penampungan  kendaraan  bermotor  secara  tepat  guna, berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  hingga  lebih  menjamin  terpeliharanya  ketertiban, keamanan  dan  kelancaran  bagi  pemakai  kendaraan  bermotor  dan  keselamatan  masyarakat pada umumnya”.
Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis, karena setiap orang memiliki  kendaraan  pasti  memerlukan  tempat  parkir  ditambah  lagi  peningkatan  jumlah kendaraan  di  kota-kota  besar  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  selalu  bertambah.  Karena  di samping menggiurkannya bisnis perparkiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah.
Dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak  yang  dirugikan  jika  terjadi  kehilangan  atas  kendaraannya  maupun  barang  yang  ada dalam  kendaraannya  dan  juga  kerusakan-kerusakan  yang  terjadi  selama  waktu  penitipan dalam  tempat  parkir.  Dalam  kasus  semacam  ini,  pengelola  parkir  biasanya  merujuk  pada klausula  baku  dalam  perjanjian  parkir,  yaitu  bahwa  dirinya  tidak  bertanggung  jawab  atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan  yang diparkir di tempatnya. Namun  yang menjadi pertanyaan, apakah klausula baku seperti diatas dapat dianggap sah.
Kehilangan kendaraan dilokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang  umum  ditemui  pengelola  parkir  yang  memasang  tulisan  “segala  kerusakan  dan kehilangan atas kendaraan atau bagian kendaraan merupakan resiko pengendara, dan bukan tanggung  jawab  pengelola  parkir”.  ketentuan  tersebut  mengindikasikan  pelaku  usaha berusaha  mengalihkan  tanggung  jawab  yang  seharusnya  menjadi  tanggung  jawabnya berpindah  menjadi  tanggung  jawab  konsumen.  Padahal  sangat  mungkin  terjadinya kehilangan  atau  kerusakan  kendaraan  bermotor  ketika  kendaraan  tersebut  dititipkan  dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha.
Maka  untuk  memberikan  perlindungan  pada  konsumen  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disebut “UUPK”).
Salah satu perlindungan yang sudah diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada  konsumen  jasa  parkir  adalah  perlindungan  terhadap  klausula  yang  mengalihkan tanggung  jawab  pengelola  parkir  kepada  konsumen.  Saat  menggunakan  jasa  parkir, konsumen  akan  menerima  karcis  parkir.  Dalam  karis  tersebut  biasanya  terdapat  klausula baku.  Klausula  baku  itu  pada  dasarnya  berisi  pernyataan  bahwa  pengelola  parkir  tidak bertanggung  jawab  atas  kehilangan  atau  kerusakan  pada  kendaraan  ataupun  barang  yang ada dalam kendaraan (selanjutnya disebut “kehilangan atau kerusakan”) yang terjadi pada area  parkir.  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  maka  klausula baku diatas dibatasi pemberlakuannya, kalaupun klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan  isi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan  Konsumen “setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  (2) dinyatakan batal demi hukum”.
Perjanjian  atau  klausula  baku  merupakan  perjanjian  yang  formatnya  sudah  dibuat  oleh salah  satu  pihak  yang  lebih  dominan  dan  pihak  lain  tinggal  menyetujui  saja.  Dikatakan bersifat  “baku”  karena  baik  perjanjian  maupun  klausula  tersebut  tidak  dapat  dan  tidak
mungkin dinegosiasikan  atau di tawar-tawar oleh pihak  lainnya. 1 Dalam praktek kegiatan usaha,  perjanjian  baku  dibuat  oleh  pelaku  usaha,  sedangkan  konsumen  sebagai  pihak  lain yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian yang dimaksud.
Pada  karcis  kendaraan  bermotor  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha,  klausula  baku  yang masih  sering  dijumpai  adalah  kalimat  bahwa  pelaku  usaha  tidak  bertanggung  jawab  jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Padahal menurut ketentuan Pasal 18  ayat  (1)  huruf  a  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  dinyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Sedang  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  “ pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  di  perdagangkan”. Maka  dari  ketentuan  pasal  tersebut diatas  pelaku  usaha  dapat  bertanggung  jawab  apabila  produk  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan  tersebut  mengalami  kerusakan,  pencemaran,  ataupun  kerugian  pada konsumen. Bentuk kerugian terhadap konsumen dapat dilakukan pelaku usaha dengan ganti rugi atau dengan pengembalian uang, penggantian barang atau jasa  yang sejenis atau setara lainnya.
Sebagai  contoh  kasus  yang  terjadi  di  area  parkir  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad Sulaiman  Sepinggan  Balikpapan,  yaitu  hilangnya  kelengkapan  kendaran  bermotor. Kejadian  semacam  ini  jelas  mencerminkan  bahwa  tingkat  keamanan  parkir  di  Bandar Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  Balikpapan  belum  benar-benar terjamin  aman,  meski  sudah  menggunakan  sistem  keamanan  (closed  circuit  television) CCTV.
Dan  jika  hal  ini  dibiarkan  terlalu  lama,  maka  akan  sedikit  berpengaruh  dengan perekonomian serta pendapatan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.
Berdasarkan data maupun laporan yang penulis peroleh dari supervisor pengelola parkir selaku  petugas  pengelola  lokasi  parkir  di  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman Sepinggan  Balikpapan,  bahwa  selama Tahun 2016 sampai Tahun 2017 telah terjadi kasus kehilangan  helm  maupun  kelengkapan  kendaraan  lainnya  seperti  onderdil  atau  sparepart mobil  berupa  ban  yang  hilang  pada  saat  di  parkirkan  oleh  pemiliknya  di  lokasi  parkir bandara. 2

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  pengelola  parkir  atas  hilangnya kendaraan  bermotor  dan  kelengkapan  kendaraan  bermotor  di  lokasi  tempat  parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  hilangnya  kendaraan bermotor dan kelengkapan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan?

## C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu  melakukan  penelitian  langsung  terhadap  masyarakat,  maupun  pihak-pihak  atau instansi-instansi  terkait  judul  proposal  ini  serta  melakukan  penelusuran  bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum.
Dalam penggunaan  metode yuridis empris  ini penulis dapat  menelaah dan  menjelaskan
1 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  (Jakarta:  PT  Gramedia, Pustaka Utama, 2003), hal 53
2 Pengelola parkir PT. Angkasa Pura Support Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman
serta  menganalisis  lebih  jauh  bagaimana  pertanggungjawaban  hukum  PT.Angkasa  Pura Support terhadap penguna jasa parkir di Bandara Sepingan Balikpapan.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Tentang Parkir
a) Pengertian Parkir
Pengertian  parkir  seperti  yang  tertuang  di  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (15), adalah sebagai berikut :
“Keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang  bersifat  sementara  karena ditinggalkan  oleh  pengemudinya.  Sedangkan  didalam  kamus  besar  bahasa Indonesia,  parkir  didefinisikan  sebagai  menghentikan  atau  menaruh  kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan”.
Pengertian  di  atas  memiliki  definisi  dari  penyedia  jasa  layanan  parkir  yaitu pengelola  lokasi  tempat  parkir  untuk  menerima  perhentian  atau  menaruh kendaraan  bermotor  untuk  beberapa  saat.  Jika  dilihat  fungsi  dari  perparkiran terdapat  juga  asumsi  parkir  digunakan  sebagai  tempat  penitipan  barang  yang memiliki arti  apabila seseorang  menerima  sesuatu barang dari orang  lain, dengan syarat  bahwa  ia  akan  menyimpannya  dan  mengembalikannnya  dalam  wujud asalnya, menurut Pasal 1694 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dapat  dilihat  pengertian  penitipan,  yaitu: Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.
b) Perjanjian Penitipan Barang
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama diatas, bahwa KUHPerdata Buku  III  terdiri  dari  XVIII  titel,  yaitu  titel  I  sampai  titel  IV  mengatur  hukum perjanjian  secara  umum.  Sedangkan  titel  V  sampai  titel  XVIII  dimana  tiap  titel mengatur  perjanjian  tertentu  (secara  khusus)  dan  hal  ini  berhubungan  dengan peraturan umum tadi.
Hubungan antara peraturan umum dari KUHPerdata Buku III titel I sampai titel IV,  disatu  pihak  dengan  peraturan  khusus  yaitu  title    V  sampai  title  XVIII  tadi adalah  bahwa  jika  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perjanjian  sebagai  maksud mereka  disebutkan  salah  satu  perjanjian  khusus  tersebut,  maka  perjanjian  khusus ini  yang  dianggap  berlaku  meskipun  dalam  peraturan  umum  juga  ada  pasal  yang mengatur  hal  tersebut  secara  lain.  Hal  tersebut  merupakan  prinsip  yang menyatakan bahwa suatu peraturan khusus selalu menyampingkan peraturan yang bersifat  umum  (lex  spesialis  derogat  legi  generali).  Adapun  maknanya  jika mengenai  suatu hal  sudah diatur secara khusus,  maka ketentuan-ketentuan umum yang  mengatur hal  yang  sama tidak perlu diperlakukan  lagi. Jika  mengenai  suatu hal  belum  diatur  secara  khusus,  maka  ketentuan-ketentuan  umum  yang  mengatur hal  yang  sama,  diberlakukan.  Misalnya  dalam  KUHD  telah  diatur  secara  khusus dan  terperinci  mengenai  perjanjian  tertentu,  namun  syarat-syarat  sah  perjanjian tidak  disebutkan,  maka  berlakulah  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  Tentang Syarat Sahnya Perjanjian.
Salah  satu  dari  perjanjian  yang  diatur  secara  khusus  yang  akan  diuraikan penulis  adalah  mengenai perjanjian tertentu/  khusus pada title XI Buku III (Pasal 1694-1739  KUHPerdata)  yaitu  mengenai  Penitipan  Barang.  Menurut  Pasal  1694 KUHPerdata  penitipan  barang  adalah  terjadi,  apabila  seorang  menerima  barang dari  orang  lain  dengan  kewajiban  untuk  menyimpan  barang  itu  dan  dikemudian hari mengembalikan barang itu sewujud seperti semula (“in natura”).26 Sementara Pasal 1697 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan ini baru terbentuk apabila terjadi atau dianggap terjadi penyerahan dari barang itu.
Menurut  kata-kata  dalam  pasal  tersebut,  jelaslah  bahwa  suatu  perjanjian  “riil”
yang  berarti  bahwa  ia  baru  terjadi  dengan  dilakukannya  suatu  perbuatan  yang nyata,  yaitu  diserahkannya  barang  yang  dititipkan,  jadi  tidak  seperti  perjanjian- perjanjian  lain  pada  umumnya  yang  lazimnya  adalah  konsensuil,  yaitu  sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.
c) Macam-Macam Penitipan Barang
Dalam Pasal 1695 KUHPerdata ada disebutkan mengenai dua macam Penitipan Barang yaitu:
1) Penitipan Barang Sejati
Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma,  jika tidak diperjanjikan  sebaliknya,  sedangkan  ia  hanya  dapat  mengenai  barang-barang yang bergerak (Pasal 1969 KUHPerdata).
Perjanjian  tersebut  tidaklah  telah  terlaksana  selainnya  dengan  penyerahan barangnya secara bersungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUHPerdata).  Tentunya  ketentuan  ini  menggambarkan  lagi  sifat  “riil”  dari perjanjian  penitipan,  yang  berlainan  dari  sifat  perjanjian-perjanjian  pada umumnya  yang  adalah  bersifat  konsensuil.  Dalam  penitipan  barang  sejati  ini harus selalu dibedakan antara:
a. Penitipan barang yang terjadi secara sukarela Penitipan barang dengan sukarela dapat terjadi karena sepakat bertimbal- balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdata). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi  antara  orang-orang  yang  mempunyai  kecakapan  untuk  membuat perjanjian-perjanjian.  Jika  namun  itu  seorang  yang  cakap  untuk  membuat perjanjian,  menerima  penitipan  suatu  barang  dari  seorang  yang  tidak  cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul  oleh  seorang  penerima  titipan  yang  sungguh-sungguh  (Pasal  1701 KUHPerdata).  Yang  dimaksudkan  oleh  ketentuan  tersebut  adalah,  bahwa meskipun  penitipan  sebagai  suatu  perjaanjian  secara  sah  hanya  dapat diadakan  antara  orang-orang  yang  cakap  menerima  suatu  penitipan  barang dari  seorang  yang  tidak  cakap  maka  si  penerima  titipan  harus  melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah. Kemudian berdasarkan pasal 1702 menyatakan : Jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian,  maka pihak  yang  menitipkan hanyalah  mempunyai  hak terhadap pihak  yang  menerima  titipan  untuk  menuntut  pengembalian  barang  yang dititipkan,  selama  barang  ini  masih  ada  pada  pihak  yang  terakhir  itu,  atau jika  barangnya  sudah  tidak  lagi  pada  si  penerima  titipan,  maka  dapatlah  ia menuntut  pemberian  ganti  rugi  sekedar  si  penerima  titipan  itu  telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.
Seperti  yang  dimaksudkan  adalah,  bahwa  jika  seorang  yang  cakap menurut hukum  menitipkan barang kepada seorang  yang tidak cakap,  maka ia  memikul  resiko  jika  barang  itu  dihilangkan.  Namun,  jika  sipenerima titipan  itu  ternyata  telah  memperoleh  manfaat  dari  barang  yang  telah dihilangkan,  maka  orang  yang  menitipkan  dapat  menuntut  pemberian  ganti rugi.  Sipenerima  titipan  dapat  dikatakan  telah  memperoleh  manfaat  dari barang  yang  telah  dihilangkan  itu  misalnya  jika  ia  telah  menjual  dan  uang pendapatan penjualan telah dipakainya.
b. Penitipan barang yang terjadi karena terpaksa. Pada  umumnya  ketentuan-ketentuan  mengenai  penitipan  barang  sejati yang  dilakukan  secara  sukarela  berlaku  juga  bagi  penitipan  barang  karena terpaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1705 KUHPerdata yang menyatakan “Penitipan  karena  terpaksa  diatur  menurut  ketentuan  seperti  yang  berlaku
terhadap penitipan sukarela”.
Dinamakan penitipan barang karena terpaksa adalah (menurut Pasal 1703) penitipan  yang  terpaksa  dilakukan  oleh  seorang  karena  timbulnya  suatu malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan lain-lain peristiwa yang tak disangka.
Pasal  1706  KUHPerdata  mewajibkan  bagi  si  penerima  titipan,  untuk merawat  barang  yang  dipercayakannya  kepadanya,  memeliharanya  dengan minat  yang  sama  seperti  ia  memelihara  barang  miliknya  sendiri.  Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal yaitu:
1. Jika  si  penerima  titipan  telah  menawarkan  dirinya  untuk  menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk penyimpanan itu;
3. Jika penitipan telah  terjadi  sedikit  banyak untuk  kepentingan  si penerima titipan; dan
4. Jika  telah  diperjanjikan  bahwa  si  penerima  titipan  akan  menanggung segala macam kelalaian.
Menurut  Pasal  1708  KUHPerdata  tidak  sekali-kali  si  penerima  titipan bertanggung  jawab  tentang  peristiwa-  peristiwa  yang  tak  dapat  disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Bahkan dalam  hal  yang terakhir  ini  ia tidak bertanggung  jawab  jika  barangnya  juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan. Peristiwa  yang  tidak  dapat  disingkiri  itu  adalah  yang  lazimnya  dalam bahasa  hukum  dinamakan  “keadaan  memaksa”  (“overmacht”  atau  “force majeur”) yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.
Diantara penitipan kedua diatas yaitu penitipan barang yang terjadi secara sukarela  ataupun  terpaksa,  sebenarnya  tidak  ada  letak  perbedaan  yang mendasar.  Letak  perbedaan  antara  keduanya,  hanya  pada  “cara  terjadinya” saja.  Penitipan  secara  sukarela  terjadi  didasarkan  atas  persetujuan  timbal balik. Sedangkan penitipan secara terpaksa didasarkan pada peristiwa darurat atau peristiwa yang mendesak. Perbedaan lainnya tidak ada, maka dengan ini perbedaan  antara  kedua  macam  penitipan  sejati  tersebut  sama  sekali  tidak berarti.  Karena  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1705  KUHPerdata,  penitipan karena terpaksa diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan penitipan biasa.
Baik yang mengenai kewajiban maupun hak yang terdapat pada penitipan biasa, berlaku terhadap penitipan terpaksa.
Seorang  yang  menginap  dalam  suatu  hotel,  biasanya  menyimpan  sendiri barang-barangnya  didalam  kamarnya.  Tetapi  menurut  Pasal  1009 KUHPerdata, seorang pengusaha hotel dianggap sebagai seorang penyimpan barang secara terpaksa, maka dari itu menurut Pasal 1705, ia adalah takhluk pada  peraturan  KUHPerdata  mengenai  penitipan  barang.  Pasal  1710 KUHPerdata menegaskan kewajiban seorang pengusaha hotel itu sedemikian rupa,  bahwa  ia  dipertanggungjawabkan  atas  kecurian  atau  kerusakan  dari barang-barang  yang  dibawa  ke  hotel  kecuali  kalau  ada  kecurian  paksaan (rampok) atau kecurian oleh seorang tamu dari yang menginap itu.
2) Sekestrasi. Sekestrasi adalah penitipan benda yang disengketakan antara dua orang atau lebih  kepada  pihak  ketiga  yang  mengikat  diri  untuk  menyerahkan  kembali benda  itu  kepada  pihak  yang  dinyatakan  berhak  atas  benda  itu. Sekestrasidilakukan dalam bentuk perjanjian.
Dasar  sekestrasi  adalah  berlainan  dari  pada  penitipan  barang  yang  biasa, yaitu  melepaskan  benda  dari  orang  tertentu.  Menurut  Pasal  1730  ayat  (2) KUHPerdata, ada dua macam penitipan sekestrasi yaitu:
a. Sekestrasi berdasarkan persetujuan;
b. Sekestrasi yang dilakukan atas perintah hakim.
d) Prosedur / Tata Cara Penitipan Barang
Prosedur penitipan barang secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu :
1) Permohonan Penitipan Barang Pada  umumnya  seseorang  yang  bermaksud  untuk  menitipkan  barang  dapat mengajukan  permohonan  penitipan  barangnya  secara  tertulis  maupun  secara lisan kepada pihak penerima barang titipan. Dalam permohonan tersebut harus disebutkan  mengenai  jenis  barang  yang  akan  disimpan  atau  dititipkan  serta lamanya  penitipan.  Setelah  itu  pemberi  barang  titipan  harus  memberikan keterangan-keterangan  yang  benar  dan  lengkap  tentaang  sifat  atau  macamnya barang yang akan dititipkan. Jika data-datanya sudah lengkap, pemohon diminta untuk menyerahkan barang titipan. Permohonan itu menrupakan syarat penting dari penitipan barang.
2) Pemeriksaan Barang Titipan Sebelum  diputuskan  permohonan  penitipan  barang  akan  diterima  atau  tidak, terlebih  dahulu  diperiksa  secara  cermat.  Maksud  dari  pemeriksaan  ini  adalah untuk  mengetahui  secara  seksama  keadaan  barang  yang  dititipkan  serta keterangan-keterangan  tentang  keadaan  barang  yang  benar  dan  lengkap mengenai sifat, jenis dan macam barang yang akan dititipkan, agar dikemudian hari tidak merugikan si penerima titipan
3) Keputusan Penitipan Barang. Suatu  permohonan  penitipan  barang  hanya  dapat  diterima  apabila  penerima titipan merasa yakin bahwa, si penitip akan mampu memenuhi segala kewajiban sesuai dengan syarat-syarat dan pada waktu yang telah ditentukan. 3
Ketiga tahapan ini akan dijelaskan secara singkat agar dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai prosedur dari penitipan barang.

## 2. Pertanggungjawaban Hukum
Kata  pertanggungjawaban 4 berasal  dari  kata  dasar  tanggungjawab  yang  berarti keadaan  yang  wajib  menanggung  segala  sesuatu  berupa  penuntutan,  diperkarakan,  dan dipersalahkan sebagai  sikap dari diri sendiri atau pihak  lain.  Menelaah kata  “tanggung jawab”  sebagaimana  seperti  rumusan  di  atas  merujuk  kepada  makna  tanggung  jawab dalam  proses  hukum  yang  dimana  seseorang  dapat  dituntut,    diperkarakan, dipersalahkan, dan kesiapan  menerima  beban sebagai akibat dari  sikap diri  sendiri atau tindakan  orang  lain.  Jika  dikaitkan  dengan  kata  pertanggungjawaban  berarti  kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
Menurut Ridwan Halim 5 , tanggungjawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari  pelaksaan  peranan,  baik  peranan  itu  merupakan  hak  dan  kewajiban  ataupun kekuasaan.  Secara  umum  tanggung  jawab  hukum  diartikan  sebagai  kewajiban  untuk melakukan  sesuatu  atau  berprilaku  menurut  cara  tertentu  tidak  menyimpang  dari pertaturan yang telah ada.
Sedangkan menurut Purbacaraka 6 tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan  fasilitas dalam penerapan kemampuan  setiap orang untuk  menggunakan hak dana tau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban  dan  setiap  penggunaan  hak  baik  yang  dilakukan  secara  tidak  memadai
3 http://erepo.unud.ac.id/16461/3/0916051020-3-BAB_II.pdf/> diakes pada tanggal 23/04/2018
4 HasanAlwi,2005, Kamus besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, balaipustaka, JakartaTimur, hlm. 1139
5 Khairunnisa, 2008, Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan: PascaSarjana, hlm.4
6 Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya, hlm.37
maupun  yang  dilakukan  secara  memadai  pada  dasarnya  tetap  harus  disertai  dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.
a) Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang  mendesak,  kebutuhan  pemuas  diri.  Bahkan,  kadang-  kadang  kebutuhan  itu muncul karena keinginan atau desakan untuk  mempertahankan  status  diri. Secara umum  kebutuhan  setiap  manusia  itu  akan  dapat  dipenuhi,  walaupun  tidak seluruhnya  dalam  keadaan  yang  tidak  memerlukan  desakan  dari  dalam  atau  dari orang  lain.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  mendesak,  biasanya  sering dilaksanakan  tanpa  pemikiran  matang  yang  dapat  merugikan  lingkungan  atau manusia lain.
Hal  seperti  itu  akan  menimbulkan  suatu  akibat  negatif  yang  tidak  seimbang dengan  suasana dan kehidupan  yang  bernilai  baik. Untuk mengembalikan kepada suasana  dan  kehidupan  yang  bernilai  baik,  diperlukan  suatu  pertanggungjawaban dari  pelaku  yang  menciptakan  ketidakseimbangan.  Pertanggungjawaban  yang wajib  dilaksanakan  oleh  pelakunya  berupa  pelimpahan  rasa  ketidak  enakan masyarakat. Hal itu dilakukan agar dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. 7 Sementara  itu,  bagi  penerima  limpahan  dalam  mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang biasanya disebut “dipidanakan”. Jadi,  seseorang  yang  dipidanakan  berarti  dirinya  sedang  menjalankan  suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.
Pertanggungjawaban  atau  konsep  liability  menurut  Roscoe  Pound  adalah sebagai suatu kewajiban untuk  membayar pembalasan  yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. 8 Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula  pada  masalah  nilai-nilai  moral  ataupun  kesusilaan  yang  ada  dalam  suatu masyarakat.  Dalam  Bahasa  inggris  pertanggungjawaban  hukum  pidana  disebut sebagai criminal responsibility, criminal law liability.
Sistem hukuman di hukum pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 10  KUHP  menyatakan  bahwa  hukuman  yang  dapatdikenakan  kepada  seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut: 9
1) Hukuman Pokok ( Hoofd sraffen )
a. Hukuman mati;
b. Hukuman penjara;
c. Hukuman kurungan;
d. Hukuman denda.
2) Hukuman Tambahan( Bijkomendestraffen )
a. Pencabutan hak tertentu;
b. Perampasan barang-barangtertentu;
c. Pengumuman putusan hakim.
Didalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  peristiwa  pidana  atau  biasa  disebut sebagai tindak pidana ( delict ) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan  hukum pidana. Suatu peristiwa  hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, yang meliputi:
1) Obyektif Yaitu  suatu  tindakan  (perbuatan)  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang
7 R. Abdoel Djamali, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, hlm. 171-172
8 8Romli Atma sasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.
9 OpCit, R. Abdoel Djamali, hlm.186-187
dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya.
2) Subyektif
Yaitu  perbuatan  seseorang  yang  berakibat    tidak  dikehendaki  oleh  Undang- Undang.  Sifat  pada  unsur  ini  mengutamakan  adanya  pelaku  (seorang  atau beberapa orang).
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang  harus  memenuhi  persyaratan  supaya  dapat  dijadikan  sebagai peristiwa  pidana.  Syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa  pidana adalah, sebagai berikut:
a. Harus  ada  perbuatan.  Maksudnya  adalah  memang  benar-  benar  ada  suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang.  kegiatan  itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 10
b. Perbuatan  yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan  apayang  dilukiskan  didalam ketentuan  hukum.  Artinya  perbuatan  sebagai  suatu  peristiwa  hukum  harus memenuhi  isi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  pada  saat  itu.  Pelakunya memang  benar-  benar  telah  berbuat  seperti  yang  terjadi.  Pelaku  wajib mempertanggungjawabkan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  itu. Berkenaan  dengan  syarat  ini  hendaknya  dapat  dibedakan  bahwa  ada  suatu perbuatan  yang  tidak  dapat  dipersalahkan,  pelakunya  pun  tidak  perlu mempertanggungjawabkan.  Perbuatan  tidak  dapat  dipersalahkan  itu  dapat dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas, membela  diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu  keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
c. Harus  tersedia  ancaman  hukumnya.  Maksudnya  jika  ada  ketentuan  yang mengatur  tentang  larangan  atau  keharusan  dalam  suatu  perbuatan  tertentu, ketentuan  itu  memuat sanksi ancaman  hukumannya.  Ancaman  hukuman  itu dinyatakan  secara  tegas  berupa  maksimal  hukumannya  yang  harus dilaksanakan oleh pelakunya. Apabila didalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman  hukuman  terhadap  suatu  perbuatan  tertentu,  dalam  peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertetangandengan aturan hukum.
e. Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang  itu  dapat  dibuktikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  disalahkan  oleh ketentuan  hukum.  Sehingga  seseorang  yang  dipidana  berarti  dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat atau ringannya  hukuman  yang  wajib  dijalankan  oleh  seseorang  untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung pada penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. 11
b) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi
Hukum  Administrasi  Negara 12 tidak  semata-mata  hanya  berfungsi  untuk mengatasi  kebebasan  pemerintah  dalam  bertindak  dan  melaksanakan  fungsinya, tetapi  juga  melalui  sarana    hukum  administrasi  Negara,  pemerintah  mempunyai wewenang  untuk  meletakkan  berbagai  kewajiban-kewajiban  kepada  rakyat  yang harus  ditaatinya.  Namun  Pemerintah  dalam  melaksanakan  fungsinya  terutama
10 Ibid, R. Abdoel Djamali, hlm. 175-176.
11 Ibid, hlm172.
12 M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 20.
yang  bersentuhan  langsung dengan kepentingan rakyat baik kepentingan  individu maupun  kelompok  dan  atau  golongan  tidak  selalu  berjalan  diatas  rel-rel  hukum yang ada, tidak seluruhnya berjalan secara demokratis.
Luasnya  wewenang  pemerintah  tersebut  sangat  potensial  menimbulkan tindakan-tindakan  hukum  maupun  non  hukum  yang  merugikan  dan  melanggar kepentingan  warga  masyarakat,  melanggar  hak-hak  warga  masyarakat  baik  yang bersifat  Onrechmatig  overhead  daad,  de  tournament  de  pouvoir,  daad  van wellikeur,  maupun  yang  melanggar  asas-asas  pemerintahan  yang  baik (algemenebeginselen van behoorlijkebestuur).
Tindakan-tindakan inilah
yang kemudian melahirkan bentuk
pertanggungjawaban  hukum  administrasi.  Bentuk  pertanggungjawaban  hukum administrasi  dilakukan  melalui  proses  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dimana pertanggungjawaban  tersebut  menyebabkan  batalnya  suatu  tindakan  pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang.
c) Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Hukum Perdata ialah ketentuan-ketentuan yang megatur dan membatasi tingkah laku  manusia  dalam  memenuhi  kepentingan  kebutuhannya.  Perkataan  hukum perdata  dalam  arti  luas  meliputi  ketentuan-  ketentuan  hukum  material  yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan. 13
Hukum  pribadi  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  pribadi  sebagai subyek hukum, pribadi sebagai subyek hukum ialah orang dalam arti hukum, yang artinya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrat sejak dilahirkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Setiap manusia  dengan  memiliki  hak  dan  kewajiban  itu  dapat  bertindak  sendiri  untuk kepentingan-kepentingannya, dengan demikian setiap pribadi sebagai pemilik hak dan  kewajiban  dapat  bertingkah  laku  seperti  yang  dikehendaki  tetapi  mempunyai akibat hukum.
Walaupun  dapat  berbuat  sekehendak  yang  diinginkannya  dengan  kewajiban harus  menanggung  akibat  hukumnya.  Akan  tetapi  tidak  semua  pribadi  dapat dianggap  mampu  atau  cakap  untuk  melaksanakannya  sendiri,  pribadi  yang dinyatakan tidak  mampu  melaksanakan  hak dan  kewajibannya karena kedudukan hukum  belum  mengizinkan,  menurut  Pasal  1330  KUHPerdata  tak  cakap  untuk membuat  suatu  suatu  perjanjian  yaitu:  orang-orang  yang  belum  dewasa,  mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang di tetapkan  oleh  Undang-Undang,  dan  pada  umumnya  semua  orang  kepada  siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Terhadap orang-orang  ini  kecuali  “wanit  ayang  bersuami”  telah  dihapus  oleh  surat  edaran Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  1963  Tentang  suatu  gagasan  yang  menganggap Burgelijk wetboek tidak  sebagai  suatu Undang-Undang,  merupakan pengecualian dari setiap pribadi dalam menggunakan haknya untuk melakukan tindakan hukum sendiri.
Berdasarkan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk Wetboek  voor  Indonesie)  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  melawan  hukum adalah  “tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  kepada  orang  yang  membuat  kerugian  itu  Karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
Tanggungjawab  atas  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  sebatas  pada perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  melainkan  seseorang  tersebut  dapat dimintai  pertanggungjawaban  hukum  akibat  dari  kelalaiannya,  hal  tersebut  diatur didalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau
13 Ibid, hal148
kesembronoannya”, hal ini merupakan tanggungjawab secara langsung.
Didalam  Hukum  Perdata  tidak  hanya  mengatur  tentang  pertanggungjawaban hukum  secara  langsung  melainkan  juga  mengatur  tentang  pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, hal ini seperti yang diatur didalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “setiap  orang  tidak  hanya bertanggung  jawab,  atas  kerugian  yang  disebabkan  atas  perbuatannya  sendiri, melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan-perbuatan  orang-orang yang menjadi tanggunganya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
Orangtua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak- anak  yang  belum  dewasa,  yang  tinggal  pada  mereka  dan  terhadap  siapa  mereka melakukan  kekuasaan  orangtua  atau  wali.  Majikan  dan  orang  yang  mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang  disebabkan  oleh  pelayan  atau  bawahan  mereka  dalam  melakukan  pekerjaan yang  ditugaskan  kepada  orang  lain  itu.  Guru  sekolah  atau  kepala  tukang bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  murid-muridnya  atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya. Tanggungjawab  yang  disebutkan  diatas  berakhir,  jika  orang  tua,  guru  sekolah atau  kepala  tukang  itu  membuktikan  bahwa  mereka  masing-masing  tidak  dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab.

## II. PEMBAHASAN
PERTANGGUNGJAWABAN

## HUKUM PENGELOLA PARKIR ATAS

## HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DAN KELENGKAPAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN

## A. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi
Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  tanggung  jawab  dalam  arti responsibility dapat berarti  wajib  menanggung  segala  sesuatunya,  jika  terjadi  apa-apa  dapat  disalahkan, dituntut  dan  diancam  hukuman  pidana  oleh  penegak  hukum.  Tanggung  jawab  yang berarti liability dapat  pula  berarti  yang  menanggung  segala  sesuatu  kerugian  yang diakibatkan  perbuatannya  atau  perbuatan  orang  lain  yang  bertindak  untuk  dan  atas namanya.  Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan fault  liability  based  on fault adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  khususnya  Pasal  1365,  1366,  dan  1367,  prinsip ini dipegang secara teguh.
Prinsip  ini  menyatakan,  seseorang  baru  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Penegakan  hukum  administrasi yang  dikenakakan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  dimaksudkan  sebagai sarana  untuk  mengubah  perilaku.  Tujuan  utama  penegakan  hukum  administrasi  adalah bagaimana agar perilaku yang dapat dipandang sebagai pelanggaran tidak terjadi lagi, terutama yang diharapkan dengan pengenaan sanksi administrasi adalah bukan semata-mata untuk memberikan beban bagi pelakunya, melainkan merubah perilakunya. Pada  umumnya  macam-macam  dan  jenis  sanksi  dicantumkan  dan  ditentukan  secara  tegas dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang  administrasi  tertentu.  Secara  umum  dikenal beberapa  macam  sanksi  dalam  hukum  administrasi,  yang  pertama  paksaan  pemerintahn (bestuursdwang) kemudian yang kedua penarikan kembali keputusan yang menguntungkan yaitu  izin,  subsidi,  pembayaran.  Ketiga  pengenaan  uang  paksa  oleh  pemerintah (dwangsom),  dan  terakhir  yang  keempat  pengenaan  denda  administratif  (administrative boete).
Terkait  dengan  kejadian  kehilangan  kelengkapan  kendaraan  bermotor  di  area  parkir Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  Balikpapan,  sebenarnya  telah diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlingungan
Konsumen  yaitu  “memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan  atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan”,  tetapi  pada  faktanya  pada  saat  kejadian  kehilangan  kelengkapan kendaraan  bermotor, konsumen parkir tidak  mendapatkan kompensasi atas kehilangannya. Sedangkan  mengganti  rugi  atas  kehilangan  di  area  parkir  adalah  kewajiban  bagi  pelaku usaha  yang  harus  dipenuhi.  Menurut  Pasal  60  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlingungan  Konsumen  yaitu  “sanksi administratif  berupa penetapan ganti rugi  paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)”,  mengacu  pada  aturan tersebut  seharusnya  pelaku  usaha  dikenai  sanksi  administratif,  namun  terhadap pelaksanaannya tidak diberikan sanksi administratif untuk dalam penegakannya. rugi paling banyak  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)”,  mengacu  pada  aturan  tersebut seharusnya  pelaku  usaha  dikenai  sanksi  administratif,  namun  terhadap  pelaksanaannya tidak diberikan sanksi administratif untuk dalam penegakannya.

## B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Hukum  Perdata  ialah  ketentuan-ketentuan  yang  megatur  dan  membatasi  tingkah  laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya. Perkataan hukum perdata dalam arti luas  meliputi  ketentuan-ketentuan  hukum  material  yang  mengatur  kepentingan- kepentingan perseorangan. 14
Hukum  pribadi  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  pribadi  sebagai  subyek hukum, pribadi sebagai subyek hukum ialah orang dalam arti hukum, yang artinya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrat sejak dilahirkan  hingga  orang  tersebut  meninggal  dunia.  Setiap  manusia  dengan  memiliki  hak dan  kewajiban  itu  dapat  bertindak  sendiri  untuk  kepentingan-  kepentingannya,  dengan demikian  setiap  pribadi  sebagai  pemilik  hak  dan  kewajiban  dapat  bertingkah  laku  seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum.
Walaupun  dapat  berbuat  sekehendak  yang  diinginkannya  dengan  kewajiban  harus menanggung  akibat  hukumnya.  Akan  tetapi  tidak  semua  pribadi  dapat  dianggap  mampu atau  cakap  untuk  melaksanakannya  sendiri,  pribadi  yang  dinyatakan  tidak  mampu melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  karena  kedudukan  hukum  belum  mengizinkan, menurut  Pasal  1330  KUHPerdata  tak  cakap  untuk  membuat  suatu  suatu  perjanjian  yaitu: orang-orang  yang  belum dewasa,  mereka  yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan,  dalam  hal-hal  yang  di  tetapkan  oleh  Undang-Undang,  dan  pada  umumnya semua orang kepada  siapa Undang-Undang telah  melarang  membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Terhadap orang-orang ini kecuali “wanita yang bersuami” telah dihapus oleh surat edaran  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  1963  Tentang  suatu  gagasan  yang  menganggap Burgelijk  wetboek  tidak  sebagai  suatu  Undang-Undang,  merupakan  pengecualian  dari setiap pribadi dalam menggunakan haknya untuk melakukan tindakan hukum sendiri.
Berdasarkan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek voor Indonesie) yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “tiap perbuatan yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  kepada orang  yang  membuat  kerugian  itu  Karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut”.
Tanggung  jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  sebatas  pada  perbuatan yang  dilakukan  dengan  sengaja,  melainkan  seseorang  tersebut  dapat  dimintai pertanggungjawaban  hukum  akibat  dari  kelalaiannya,  hal  tersebut  diatur  didalam  Pasal 1366  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “setiap  orang  bertanggung jawab,  bukan  hanya  atas  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan-perbuatan,  melainkan  juga atas  kerugian  yang  disebabkan  kelalaian  atau  kesembronoannya”,  hal  ini  merupakan tanggungjawab secara langsung.
Hukum  Perdata  tidak  hanya  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  hukum  secara langsung  melainkan  juga  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  hukum  secara  tidak langsung,  hal  ini  seperti  yang  diatur  didalam  Pasal  1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum
14 Ibid, hal148
Perdata  yang  berbunyi  “setiap  orang  tidak  hanya  bertanggung  jawab,  atas  kerugian  yang disebabkan  atas  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggunganya  atau  disebabkan  barang- barang yang berada dibawah pengawasannya.
Orangtua  dan  wali  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  anak-anak yang  belum  dewasa,  yang  tinggal  pada  mereka  dan  terhadap  siapa  mereka  melakukan kekuasaan  orangtua  atau  wali.  Majikan  dan  orang  yang  mengangkat  orang  lain  untuk mewakili  urusan-urusan  mereka,  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh pelayan atau  bawahan  mereka dalam  melakukan  pekerjaan  yang ditugaskan kepada orang lain itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya.
Tanggungjawab  yang  disebutkan  diatas  berakhir,  jika  orang  tua,  guru  sekolah  atau kepala  tukang  itu  membuktikan  bahwa  mereka  masing-masing  tidak  dapat  mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab.

## C. Pertanggungjawaban Hukum Pidana
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  maupun  Undang-  Undang  diluar  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan satupun pengertian tindak pidana, padahal pengertian  tindak  pidana  itu  sangat  penting  untuk  dipahami  agar  dapat  diketahui  unsur- unsur  yang  terkandung  didalamnya.  Unsur-unsur  tindak  pidana  tersebut  merupakan indikator  atau  tolak  ukur  dalam  memutuskan  apakah  perbuatan  seseorang  dapat dikualifikasi  sebagai  perbuatan  pidana  atau  tidak.  Apabila  perbuatan  seseorang  telah memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  pidana,  tentu  ia  dapat  di  pidana.  Demikian  pula sebaliknya,  jika unsur  itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat didalam perundang- undangan, para ahli hukum mencoba memeberikan pengertian dan unsur- unsur dari perbuatan pidana tersebut.
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepskan dari  hal  mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  harus  dipenuhi.  Unsur  tindak  pidana  dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur  yang sentral dalam  hukum pidana. Unsur perbuatan pidana  terletak  dalam  lapangan  objektif  yang  diikuti  oleh  unsur  sifat  melawan  hukum, sedangkan  unsur  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  unsur  subjektif  yang  terdiri  dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

## 1. Pencurian
Dari  segi  bahasa  (etimologi)  pencurian  berasal  dari  kata  curi  yang  mendapat awalan  pe-  dan  akhiran  –  an.  Kata  curi  sendiri  artinya  mengambil  milik  orang  lain tanpa  izin  atau  dengan  tidak  sah,  biasanya  dengan  sembunyisembunyi.  Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah,  biasanya  dengan  sembunyi-sembunyi.  Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah,  biasanya  dengan  sembunyi-sembunyi.  Sedangkan  arti  “pencurian”  proses,  cara, perbuatan.
Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang  atas  harta  benda  milik  orang.  Dalam  buku  II  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur- unsur  secara  lengkap,  baik  unsur-unsur  obyektif  maupun  unsur-unsur  subyektif. Unsur  obyektif  dapat  berupa;  unsur  perbuatan  materiil,  unsur  benda  atau  barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya  untuk melakukan perbuatan yang  dilarang,  unsur  akibat  konstitutif.  Unsur  subyektif  dapat  berupa;  unsur kesalahan, unsur melawan hukum.
Pengertian  pencurian  menurut  hukum  beserta  unsur-unsurnya  dirumuskan  dalam Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah  berupa  rumusan  pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang
seluruhnya  atau  sebagian  milik  orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 Tahun atau denda paling banyak Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)” Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil,  objeknya  suatu  benda,  dan  unsur  keadaan  yang  melekat  pada  benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif  (adanya  maksud,  yang  ditujukan  untuk  memiliki,  dan  dengan  melawan hukum).
2. Unsur-Unsur Objektif
a) Unsur perbuatan mengambil ( wegnemen ) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang.
Kata  “mengambil”  (wegnemen)  dalam  arti  sempit  terbatas  pada  menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Adanya  dari  unsur  perbuatan  yang  dilarang  mengambil  ini  menunjukan  bahwa pencurian  adalah  berupa  tindak  pidana  formil.  Mengambil  adalah  suatu  tingkah laku positif/perbuatan materill, yang
dilakukan dengan gerakan-gerakan  yang disengaja. Pada umumnya  menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan  mengangkatnya  lalu  membawa  dan  memindahkannya  ke  tempat  lain  atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif,  ditujukan  pada  benda  dan  berpindahnya  kekuasaan  benda  itu  ke  dalam kekuasaannya.
Berdasarkan  hal tersebut, maka  mengambil dapat dirumuskan sebagai  melakukan perbuatan  terhadap  suatu  benda  dengan  membawa  benda  tersebut  ke  dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.
Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.
b) Unsur Benda Pada  objek  pencurian,  sesuai  dengan  keterangan  dalam Memorie  van  toelichting (MvT)  mengenai  pembentukan  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana adalah  terbatas  pada  benda-benda  bergerak  ( roerend  goed ).  Benda-benda  tidak bergerak,  baru  dapat  menjadi  objek  pencurian  apabila  telah  terlepas  dari  benda tetap dan menjadi benda bergerak.
Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur  perbuatan  mengambil.  Benda  yang  bergerak  adalah  setiap  benda  yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan  benda  yang  tidak  bergerak  adalah  benda-benda  yang  karena  sifatnya tidak  dapat  berpindah  atau  dipindahkan,  suatu  pengertian  lawan  dari  benda bergerak.
c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang Lain Benda  tersebut  tidak  perlu  seluruhnya  milik  orang  lain,  cukup  sebagian  saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B  lalu  menjualnya.  Akan  tetapi  bila  semula  sepeda  motor  tersebut  telah  berada dalam  kekuasaannya  kemudian  menjualnya,  maka  bukan  pencurian  yang  terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).
3. Unsur-Unsur Subjektif
a) Maksud untuk memiliki
Maksud  untuk  memiliki  terdiri  dari  dua  unsur,  yakni  unsur  pertama  maksud (kesengajaan  sebagai  maksud  atau  opzet  als  oogmerk),  berupa  unsur  kesalahan
dalam  pencurian,  dan  kedua  unsur  memilikinya.  Dua  unsur  itu  tidak  dapat dibedakan  dan  dipisahkan  satu  sama  lain. Maksud  dari  perbuatan  mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur  itulah  yang  menunjukan  bahwa  dalam  tindak  pidana  pencurian,  pengertian memiliki  tidak  mengisyaratkan  beralihnya  hak  milik  atas  barang  yang  dicuri  ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan  yang  melanggar  hukum,  dan  kedua  yang  menjadi  unsur  pencurian  ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk  memiliki  bagi  diri  sendiri  atau  untuk  dijadikan  barang  miliknya.  Apabila dihubungkan  dengan  unsur  maksud,  berarti  sebelum  melakukan  perbuatan mengambil  dalam  diri  pelaku  sudah  terkandung  suatu  kehendak  (sikap  batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.
b) Melawan Hukum Istilah perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) sebelum tahun 1919 oleh Hoge  Raad  diartikan  secara  sempit,  yakni  tiap  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hak  orang  lain  yang  timbul  karena  undang-undang  atau  tiap  perbuatan yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri  yang  timbul  karena undangundang.  Menurut  ajaran  yang  sempit  sama  sekali  tidak  dapat  dijadikan alasan  untuk  menuntut  ganti  kerugian  karena  suatu  perbuatan  melawan  hukum, suatu  perbuatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-  undang  sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  menjadi  lebih  luas  dengan  adanya keputusan  Hoge  Raad  tanggal  31  Januari  1919  dalam  perkara  Lindebaum  lawan Cohen.  Hoge  Raad  telah  memberikan  pertimbangan  yaitu  :  “bahwa  dengan perbuatan  melawan  hukum  (onrechmatige  daad)  diartikan  suatu  perbuatan  atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban  hukum  si  pelaku  atau  bertentangan,  baik  dengan  kesusilaan,  baik pergaulan  hidup  terhadap  orang  lain  atau  benda,  sedang  barang  siapa  karena salahnya  sebagai  akibat  dari  perbuatannya  itu  telah  mendatangkan  kerugian  pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”. 15
Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380  KUH  Perdata.  Gugatan  perbuatan  melawan  hukum  didasarkan  pada  Pasal 1365  KUHPerdata  yang  berbunyi:  “setiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) Kitab  Undang- Undang Hukum Perdatayang  berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan  dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan  hak  kepada  si  korban  untuk,  selain  penggantian  biaya  pemulihan, menuntut  ganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh  luka  cacat  tersebut”.  Menurut Munir  Faudy,  perbuatan  melawan  hukum  adalah  sebagai  suatu  kumpulan  dari prinsip-prinsip  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengontrol  atau  mengatur  perilaku bahaya,  untuk  memberikan  tanggung  jawab  atas  suatu  kerugian  yang  terbit  dari interaksi  sosial, dan untuk  menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. 16
Menurut  R.  Wirjono  Projodikoro,  perbuatan  melawan  hukum  diartikan  sebagai perbuatan  melanggar  hukum  ialah  bahwa  perbuatan  itu  mengakibatkan kegoncangan  dalam  neraca  keseimbangna  dari  masyarakat. 17 Lebih  lanjut  beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas, sehingga
15 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita,1982), hal. 25-26.
16 16 Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3
17 R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur1994, hlm. 13
meliputi  juga  suatu  hubungan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat. 18
Menurut  salah  satu  ahli  hukum  terkemuka  asal  Belanda,  perbuatan  melawan hukum yaitu “delict” adalah “elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreakop de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid  vormende,  veelheid  van  persoon/een  groop” 19 (  tiap-tiap  gangguan  dari keseimbangan,  tiap-tiap  gangguan  pada  barang-barang  kelahiran  dan  kerohanian dari  milik  hidup  seseorang  atau  gerombolan  orang-  orang).  Perbuatan  melawan hukum tidak hanya  bertentangan dengan undang-undang, tetapi  juga  berbuat atau tidak  berbuat  yang  melanggar  hak  orang  lain  bertentangan  dengan  kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan  melawan  hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kumpulan  dari prinsip-prinsip  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengontrol  atau  mengatur  prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi  sosial, dan untuk  menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.
Berdasarkan  kasus  hukum  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  61  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “penuntutan pidana dapat  dilakukan  terhadap  pelaku  usaha  dan/atau pengurusnya.  Sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu “pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  17,  ayat  (1) huruf a,  huruf  b,  huruf c,  huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.
Mengacu  pada  aturan  tersebut  sudah  jelas  bahwa  setiap  pelaku  usaha  wajib bertanggungjawab  berdasarkan  Pasal  61  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  “penuntutan  pidana  dapat  dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  62  ayat  (1)  yaitu  “pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. Namun terhadap pelaksanaannya tidak dikenai sanksi pidana.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian penulis yang dapat di simpulkan mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir yaitu,
1. Pertanggungjawaban pengelola parkir ataupun petugas parkir yaitu harus bertanggung jawab  apabila  terjadi  kelalaian  padanya  yang  menyebabkan  kehilangan  kendaraan bermotor  maupun  kelengkapannya  milik  pengguna  jasa  parkir.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yaitu:  tiap  perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seoarang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun dalam  penerapannya  petugas  parkir  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman Sepinggan  tidak  bertanggungjawab  atas  hilangnya  kendaraan  maupun  kelengkapan kendaraan milik konsumen parkir.
2. Berdasarkan  kejadian  kehilangan  kendaraan  bermotor  maupun  kelengkapannya  di area parkir  Bandar Udara Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman Sepinggan adalah  masih belum mendapatkan perlindungan hukum, karena masih banyak pengguna jasa parkir yang  mengalami  kehilangan  kendaraan  bermotornya  belum  mendapatkan  ganti  rugi dari pihak penegelola parkir. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola parkir
18 Ibid, hal. 13
19 Ter Haar, Beginselen en stelsel van het Adatrecht, hlm. 216
Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman  Sepinggan  untuk  melindungi pengguna  jasa parkir  yang kehilangan kendaraan  bermotor maupun kelengkapannya adalah  dengan  melakukan  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  kehilangan  sesuai  dengan Pasal  19  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.

## B. Saran
Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban, berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 60 UUPK, Pasal 61, 62, dan 63 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  harus  lebih  di  tekankan dan  tegas  pada  penerapan  terhadap  Pasal-Pasal,  melihat  banyaknya  terjadi  kasus  yang serupa,  tidak  hanya  di  lokasi  parkir  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad  Sulaiman Sepinggan tetapi di tempat lokasi parkir lainnya. Serta agar dapat melakukan pembenahan terhadap  alat  bantu  yang  digunakan  dalam  pengamanan  area  parkir  berupa  (closed  circuit television)  CCTV  yang  berada  di  lokasi  parkir  Bandar  Udara  Sultan  Aji  Muhammad Sulaiman  Sepinggan  yang  saat  ini  masih  sering  mengalami  gangguan  (error),  sehingga menjadi  kendala  dalam  sistem  pengamanan  lokasi  parkir  serta  dapat  melakukan penambahan  petugas  yang  menjaga  di  area  parkir  agar  lebih  di  perketat  lagi  dalam penjagaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta:  PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003
HasanAlwi,2005, Kamus besar Bahasa Indonesia , edisi ketiga, balaipustaka, JakartaTimur,
Khairunnisa, 2008, Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan: PascaSarjana,
Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum , Bandung: Citra Aditya, hlm.37
R. Abdoel Djamali, 2011, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, hlm.
Romli Atma sasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung,
M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta: Pradnya Paramita,
Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002,
R. Wirjono Projodikoro , Perbuatan Melanggar Hukum , Bandung:Sumur1994,
Ter Haar, Beginselen en stelsel van het Adatrecht ,
Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta
Yesmil Anwar, Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum , Grasindo, Jakarta: Prof.R.Subekti, S.H., Aneka Perjanjian , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

## A. Peraturan-Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Parkir Kendaraan Bermotor.

## B. Sumber Lain
http://erepo.unud.ac.id/16461/3/0916051020-3-BAB_II.pdf/ >
https://www.Badan+Pengembangan+dan+Pembinaan+Bahasa%2C +Kementerian+Pendidikan+dan +Kebudayaan+Republik+Indonesia%2C&oq=Badan+Pengembangan+dan+Pembinaan+Baha sa%2C+Kementerian+Pendidikan+dan+Kebudayaan+Republik+Indonesia
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16266/4/Chapter%2001
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1cdbcfd06b6/perbuatan-melawan-hukum- olehpenguasa
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123423-S-5540-Faktor-faktor%20yang- Literatur.pdf https://kbbi.kemdikbud.go.id https://www.kbbi.web.id/ Pertanggungjawaban
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Hlm 1
http://nasima.wordpress.com/ 2012/08/13/masalah-perjanjian-parkir-2/.
http://myslawlibrary.wordpress.com/2013/05/13/parkir-sebagai-perjanjian-penitipan/.