## Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura
Mochamad Reza Adiyanto * , Evaliati Amaniyah Universitas Trunojoyo Madura
* Email : reza.adiyanto@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pelaku UMKM di sektor kuliner di  Pulau  Madura  terkait  sertifikasi  halal.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat kuantitatif dan merupakan data primer. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner  kepada  100  pelaku  UMKM  di  sektor  makanan  dan  minuman  yang  berlokasi  di Kabupaten  Sampang,  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten  Pamekasan,  dan  Kabupaten Sumenep di Pulau Madura. Sampel responden dipilih dengan cara convenience sampling. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pelaku  UMK  tahu  dengan  sertifikat  halal (95%), dimana sumber informasi tentang sertifikasi halal berasal dari pejabat pemerintah (46%) serta media sosial (23%). Meski, seluruh pelaku UMK dalam penelitian ini adalah pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal.
Kata kunci : Sertifikat Halal; UMK; Madura; Kesadaran

## PENDAHULUAN
Indonesia,  dengan  mayoritas  penduduknya  menganut  Islam  sebanyak  87.2%  dari  total  268 juta penduduk (WPR 2022), memiliki potensi besar dalam industri produk halal. Meskipun begitu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2018), kontribusi produk halal Indonesia di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berada di peringkat  ke-10.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  produsen  produk  halal  dalam menjalani  proses  sertifikasi,  sehingga  nilai  ekspor  produk  halal  Indonesia  tetap  rendah  di  pasar global.
Selain  itu,  berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  pernyataan  dari  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), hanya 10 persen dari total 1,6 juta  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  yang  telah  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Ini mengindikasikan  bahwa  masih  ada  90  persen  UMKM  yang  belum  mengantongi  sertifikasi  halal untuk  produk  mereka.  Penyebabnya  melibatkan  beberapa  faktor,  termasuk  biaya  sertifikasi  halal yang  tinggi,  tingkat  kesadaran  pelaku  usaha  terhadap  pentingnya  sertifikasi  halal,  kurangnya motivasi  pelaku  usaha  untuk  menjalani  proses  sertifikasi  halal  karena  dianggap  rumit,  dan keterbatasan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  (Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni 2020).
Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  belum  mengikuti  proses  sertifikasi halal,  antara  lain:  (1)  Kurangnya  pemahaman  mereka  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  dan dampaknya  terhadap  UMKM;  (2)  Keterbatasan  pengetahuan  pelaku  UMKM  dalam  mengajukan sertifikat  halal  untuk  produk  mereka;  (3)  Pelaku  UMKM  belum  sepenuhnya  memahami  manfaat dari  sertifikasi  halal;  dan  (4)  Pandangan  negatif  pelaku  UMKM  terhadap  kompleksitas  proses pengajuan sertifikasi halal (Agustina et al. 2019).
Menghadapi situasi ini, pemerintah telah menginisiasi langkah untuk memberikan keyakinan hukum  terkait  status  kehalalan  produk  dengan  mengeluarkan  (Undang  Undang  Nomor  33  tahun 2014  2014)  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Kepastian  tentang  kehalalan  produk  makanan  dapat ditegaskan  melalui  kepemilikan  sertifikat  halal  yang  bisa  diketahui  oleh  konsumen  melalui labelisasi halal. Labelisasi halal adalah praktik mencantumkan keterangan atau pernyataan tentang kehalalan  pada  kemasan  produk  sebagai indikasi  bahwa  produk  tersebut  memenuhi  standar  halal. Sertifikat halal dan labelisasi halal ini diperoleh melalui proses sertifikasi halal.
Sebelum UU Jaminan Produk Halal tahun 2014 diimplementasikan, memiliki sertifikat halal masih  menjadi  tindakan  sukarela.  Namun,  setelah  undang-undang  tersebut  diberlakukan, kepemilikan  sertifikat  halal  menjadi  wajib.  Kewajiban  ini  mulai  berlaku  lima  tahun  setelah  UU Jaminan  Produk  Halal  diundangkan  pada  tahun  2014.  Dengan  kata  lain,  pada tahun  2019,  semua
produk  yang  diwajibkan  memiliki  sertifikat  halal  harus  sudah  memilikinya.  Data  statistik  yang tercatat  melalui  aplikasi  CerolSS23000  menunjukkan  bahwa  dalam  periode  2015-2021,  sebanyak 1.292.392 produk telah memperoleh sertifikat halal (Lihat Gambar 1).

## Gambar 1. Data Sertifikasi Produk Halal Periode 2015-2021
Berdasarkan (Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 2014) tentang Jaminan Produk Halal, produk  mencakup  barang  dan  layanan  yang  terkait  dengan  makanan,  minuman,  obat,  kosmetik, produk  kimia,  produk  biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta  barang  konsumen  yang  digunakan oleh  masyarakat.  Kepemilikan  sertifikat  halal  memberikan  manfaat  baik  bagi  produsen  maupun konsumen.  Dalam  konteks  pelaku  usaha,  penilaian  terhadap  sertifikasi  halal  memiliki  dampak positif yang signifikan pada peningkatan penjualan perusahaan (Segati 2018). Studi yang dilakukan oleh  (Faridah  2019)  dan  (Ramlan  and  Nahrowi  2014)  juga  menunjukkan  bahwa  label  halal memberikan  keuntungan  ekonomis  bagi  produsen,  seperti  meningkatkan  kepercayaan  konsumen, memberikan keunggulan kompetitif, memungkinkan ekspansi ke pasar global yang mengutamakan produk  halal,  meningkatkan  daya  tarik  produk  di  pasar,  serta  memberikan  hasil  investasi  yang terjangkau  jika  dibandingkan  dengan  peningkatan  pendapatan  yang  dapat  dicapai.  Penelitian empiris  lainnya  juga  mencatat  perubahan  dalam  omzet  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  sebelum  dan  setelah  mendapatkan  sertifikat  halal  (Khairunnisa,  Lubis,  and  Hasanah 2020).  Dari  sudut  pandang  konsumen,  tingkat  pengetahuan  konsumen  berpengaruh  pada  persepsi risiko  yang  mereka  rasakan  (Nawang,  D.  S.,  Marwanti,  S.,  Antriyandarti,  E.,  &  Ani  2020).  Oleh karena  itu,  tujuan  sertifikasi  halal  adalah  untuk  memberikan  pengakuan  formal  secara  hukum bahwa produk yang diproduksi telah memenuhi persyaratan halal (Nukeriana 2018).
Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Madura, yang dikenal dengan populasi yang kuat dalam praktik  Islam  dan  potensi  wirausaha  yang  tinggi  di  kalangan  penduduknya.  Namun,  jika  kita menilai  berdasarkan  Indeks  Pembangunan  Manusia,  kabupaten-kabupaten  di  Madura  berada  di peringkat  terendah  jika  dibandingkan  dengan  kota  dan  kabupaten  lain  di  Jawa  Timur.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  Pulau  Madura  dapat  dikategorikan menjadi  tiga  jenis,  yaitu:  (1)  Kuadran  I,  yang  mencakup  Kabupaten  Pamekasan  dengan pertumbuhan  yang  cepat  dan  signifikan;  (2)  Kuadran  III,  yang  mencakup  Kabupaten  Sumenep, yang mengalami tekanan ekonomi; dan (3) Kuadran IV, yang mencakup Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, yang relatif tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi  (Sari, I. P., Riyono, B., & Supandi 2019).
Keterkaitan  rendahnya  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Pulau  Madura  ini  berhubungan dengan  tingkat  literasi  yang  rendah  di  antara  penduduk  pulau  tersebut,  termasuk  tingkat  literasi yang  rendah  di  kalangan  pelaku  usaha.  Literasi  dalam  konteks  ini  merujuk  pada  kemampuan seseorang  untuk  memahami  informasi  yang  diterima  melalui  membaca  dan  menerapkan pemahaman  tersebut  dalam  tindakan  (Permatasari  2015).  Dengan  kata  lain,  literasi  mencakup kemampuan individu untuk mengolah dan mengerti informasi yang disampaikan melalui berbicara, mendengarkan, dan membaca (Veddayana, Anita, and Hardiana Rizka Puspita Ningrum 2020).
Kendala  literasi  yang  rendah  di  kalangan  penduduk  Pulau  Madura  berdampak  pada kurangnya  akses  mereka  terhadap  informasi  bisnis  yang  seharusnya  mereka  terima.  Ini  juga berhubungan  dengan  ketidakpahaman  yang  umumnya  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  terkait  dengan sertifikasi halal. Akibatnya, banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pulau Madura belum mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka yang dijual kepada masyarakat. Literasi juga  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  kompetensi  individu  dan  membantu  dalam pembentukan karakter seseorang (Baharuddin 2017); (Ningrum and Amelia 2019).
Mengacu  pada  situasi  yang  telah  disebutkan  di  atas,  penelitian  ini  akan  mengeksplorasi sejauh  mana  tingkat  kesadaran  masyarakat  di  Pulau  Madura  terkait  dengan  Sertifikat  Halal berdasarkan tingkat literasi yang mereka miliki.

## TINJAUAN LITERATUR
Dasar teori dalam penelitian ini merujuk pada Teori Literasi Kesadaran (Awareness Literacy Theory)  yaitu  tingkat  kesadaran  dipengaruhi  oleh  tingkat  literasi  (Anam  and  Setyawan  2023; Wahdiniwaty et al. 2022). Teori ini berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap suatu isu atau topik tertentu secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat literasi atau pemahaman mereka tentang isu tersebut. Dalam konteks tertentu, teori ini juga dapat merujuk  pada  Teori  Literasi  Media,  yang  fokus  pada  bagaimana  tingkat  literasi  media  seseorang dapat  memengaruhi  pemahaman  dan  kesadaran  mereka  terhadap  informasi  yang  disampaikan melalui media massa (Kusnindar, Arum Arupi; Wagiyo; Prastiyo 2022).
Berdasarkan  kajian  (Kusnindar,  Arum  Arupi;  Wagiyo;  Prastiyo  2022)  bahwa  pentingnya literasi atau pemahaman dalam membentuk dan memengaruhi tingkat kesadaran individu terhadap isu-isu sosial, politik, atau lingkungan. Teori ini berargumen bahwa individu yang memiliki tingkat literasi  yang  lebih  tinggi  cenderung  lebih  mampu  memahami,  menilai,  dan  merespons  isu-isu penting  dalam  masyarakat.  Literasi  dalam  konteks  ini  mencakup  pemahaman  tentang  fakta, konteks, dan implikasi dari isu-isu tersebut.
Teori  Literasi  Kesadaran  juga  menekankan  bahwa  tingkat  literasi  individu  memengaruhi kemampuan  mereka  dalam  mengakses,  mengevaluasi,  dan  menginterpretasikan  berbagai  sumber informasi  yang  berkaitan  dengan  isu-isu  tersebut,  termasuk  informasi  yang  disampaikan  melalui media  massa.  Dengan  kata  lain,  individu  yang  memiliki  literasi  yang  lebih  baik  cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi karena mereka lebih mampu mengidentifikasi isu-isu krusial,  memahami  implikasi  dari  isu-isu  tersebut,  dan  berpartisipasi  dalam  diskusi  atau  tindakan yang  terkait  dengan  isu-isu  tersebut  (Adam  and  Siharis  2023;  Nonci  et  al.  2022).  Teori  Literasi Kesadaran memandang literasi sebagai alat penting dalam memberdayakan individu untuk menjadi anggota aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat yang tercerahkan dan bertanggung jawab.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Pengetahuan  mengenai  sertifikasi  halal  dapat  dinilai  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan  kepada pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK).  Evaluasi  terhadap  tingkat  pengetahuan  ini  akan  memberikan wawasan  tentang  sejauh  mana  kemampuan  responden  dalam  mengidentifikasi  dan  mengingat informasi  mengenai  sertifikasi  halal.  Kerangka  pemikiran  yang  mendukung  konsep  ini  dapat ditemukan dalam Gambar 2.

## Gambar 2. Kerangka pemikiran konseptual
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  deskriptif  dan  menggunakan  alat  analisis  tabulasi silang.  Dengan  pemahaman  yang  diperoleh  tentang  tingkat  pengetahuan  masyarakat  di  Pulau Madura terkait dengan sertifikasi halal, langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan kewajiban kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di sektor Makanan dan Minuman terkait pengurusan sertifikat halal akan menjadi lebih jelas.
Analisis tabulasi silang digunakan untuk memetakan karakteristik responden yang memiliki pengetahuan  dan  yang  belum  memiliki  pengetahuan  tentang  sertifikasi  halal  di  Pulau  Madura. Harapannya,  hasil  penelitian  ini  akan  membantu  pemerintah  dalam  merumuskan  strategi pengembangan sektor UMK di industri halal dengan cara yang efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berlokasi  di  Pulau  Madura,  khususnya  di  Kabupaten  Sampang,  Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Subjek penelitian terdiri dari pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di sektor kuliner yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Mengingat jumlah  populasi  yang  besar,  penelitian  ini  memilih  pendekatan  sampel  probability,  yang  berarti setiap  pelaku  UMK  memiliki  kesempatan  untuk  menjadi  bagian  dari  sampel  penelitian.  Teknik sampling yang digunakan adalah sampling convenience.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis kelompok (cluster) dan analisis deskriptif  dengan  bantuan  perangkat  lunak  Microsoft  Excel.  Proses  analisis  cluster  dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, di mana responden dikelompokkan berdasarkan pengetahuan mereka  tentang  sertifikasi  halal  dengan  atau  tanpa  bantuan,  serta  mereka  yang  sama  sekali  tidak mengenalinya.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  pengetahuan  pelaku UMKM tentang sertifikasi halal berdasarkan karakteristik demografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  informasi  mengenai  demografi  responden  mencakup  aspek-aspek seperti  usia,  jenis  kelamin,  produk  yang  dihasilkan,  tingkat  pendidikan,  dan  lokasi  usaha responden. Rincian data demografi ini dapat ditemukan dalam Tabel 1 dan 2.
Tabel 1. Profil UMK (N=100) No Profil Usaha Deskripsi Jumlah Persentase (%) 1 Lokasi usaha Kabupaten Bangkalan 27 27,0 Kabupaten Pamekasan 36 36,0 Kabupaten Sampang 9 9,0 Kabupaten Sumenep 28 28,0 2 Produk yang dihasilkan  Makanan 41 41,0 Makanan dan Minuman 46 46,0 Minuman 13 13,0 3 Bentuk badan usaha Perorangan 100 100,0 4 Omzet/bulan < Rp 20.000.000 76 76,0 > Rp 20.000.000 - Rp 40.000.000 20 20,0 > Rp 40.000.000 4 4,0 5 Lama usaha < 10 tahun 75 75,0 > 10 - 20 tahun 21 21,0 > 20 tahun 4 4,0 6 Jumlah pegawai Tidak punya pegawai 51 51,0 1 – 10 orang 47 47,0 > 10 orang 2 2,0
Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti.
Dalam Tabel 1, terdapat informasi berikut:
1. UKM  di  Pulau  Madura  tersebar  di  empat  Kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Pamekasan  (36%), Kabupaten Bangkalan (27%), Kabupaten Sumenep (26%), dan Kabupaten Sampang (9%).
2. UMK  di  Pulau  Madura  bergerak  dalam  bidang  kuliner,  termasuk  Makanan  dan  Minuman (46%), Makanan (41%), serta Minuman (13%).
3. Semua UMK yang menjadi subjek penelitian adalah usaha perorangan, yang berarti belum ada yang berbentuk badan hukum.
4. Sebanyak  76%  UMK  memiliki  omzet  per  bulan  kurang  dari  Rp20.000.000,  20%  memiliki omzet  antara  Rp20.000.000  hingga  Rp40.000.000  per  bulan,  dan  hanya  4%  memiliki  omzet melebihi  Rp40.000.000  per  bulan.  Dengan  demikian,  sebagian  besar  pelaku  UMK  masih memiliki omzet di bawah Rp20 juta.
5. Mayoritas  UMK  di  Pulau  Madura  telah  beroperasi  selama  kurang  dari  10  tahun  (75%), sementara sekitar 21% di antaranya berusia 10 hingga 20 tahun. Namun, ada juga UMK  yang sudah berusia lebih dari 20 tahun (4%).
6. Sebagian besar UMK di Pulau Madura (53%) tidak memiliki pegawai tetap dan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Meskipun begitu, ada juga UMK yang mempekerjakan 1 hingga 10 orang pegawai (47%), serta sejumlah kecil yang memiliki lebih dari 10 orang pegawai (2%).
Dari  informasi  yang  telah  dijelaskan  mengenai  karakteristik  UMK  sebelumnya,  dapat disarikan bahwa sebagian besar UMK di Pulau Madura adalah usaha perorangan dengan usia usaha kurang dari 10 tahun, dan mereka dikelola secara mandiri tanpa mempekerjakan karyawan. Sektor kuliner  yang  dominan  dijalankan  oleh  UMK  di  Pulau  Madura  adalah  sektor  makanan  dan minuman, dengan mayoritas dari mereka memiliki omzet kurang dari Rp20.000.000.

## PROFIL PELAKU UMK
Tabel 2. Profil Pelaku UMK (N=100) No Profil Pelaku Usaha Deksripsi Jumlah Persentase (%) 1 Jenis kelamin Laki-Laki 45 45,0 Perempuan 55 55,0 2 Usia < 30 tahun 28 28,0 31 - 60 tahun 68 68,0 > 60 tahun 4 4,0 3 Tingkat pendidikan Tidak lulus SMA/SMK sederajat 41 41,0 Lulus SMA/SMK sederajat 35 35,0 Lulus Diploma/S1/S2 24 24,0 4 Status Belum menikah 9 9,0 Menikah 88 88,0 Pernah menikah 3 3,0 5 Jumlah tanggungan Tidak ada 21 21,0 1-2 anak 56 56,0 3-4 anak 22 22,0 5-6 anak 1 1,0 6 Pengeluaran per bulan < Rp. 1.500.000 35 35,0 Rp. 1.500.000 - Rp. 3.000.000 37 37,0 Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 19 19,0 > Rp. 5.000.000 9 9,0 7 Mengetahui Saya Tahu 95 95,0 sertifikat halal Ragu-ragu 1 1,0 Tidak Tahu 4 4,0 8 Sumber informasi Belum tahu 3 3,0 sertifikat halal Dari Anggota Keluarga 9 9,0 Dari Media Sosial 23 23,0 Dari Pejabat Pemerintah 46 46,0 Dari  produk  yang  ada  di pasaran 1 1,0 Dari Teman 3 3,0 Dosen 1 1,0 Iklan 2 2,0 Kampus 2 2,0
No Profil Pelaku Usaha Deksripsi Jumlah Persentase (%) Pelatihan 2 2,0 Pendidikan/seminar 1 1,0 Pesantren 2 2,0 Sekolah 5 5,0 9 Kepemilikan sertifikat halal Belum 100 100,0
Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti.
Tabel 2 menggambarkan profil pemilik UMK sebagai berikut:
1. Sebagian  besar  dari  mereka  adalah  perempuan  (55%),  sementara  sisanya  adalah  laki-laki (45%).
2. Mayoritas  pemilik  UMK  berada  dalam  rentang  usia  31  hingga  60  tahun  (68%),  sedangkan sebagian kecil adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun (28%) dan di atas 60 tahun (4%).
3. Kebanyakan  dari  pemilik  UMK  memiliki  pendidikan  setara  SMA/SMK  (41%),  dengan  35% lainnya memiliki tingkat pendidikan yang sama.
4. Sebagian besar dari mereka sudah menikah (88%).
5. Mayoritas pemilik UMK memiliki 1 hingga 2 anak yang menjadi tanggungannya (56%).
6. Mayoritas  pemilik  UMK  menghadapi  pengeluaran  bulanan  antara  Rp.  1.500.000  hingga  Rp. 3.000.000 (37%), dan 35% lainnya memiliki pengeluaran bulanan kurang dari Rp. 1.500.000.
7. Hampir semua pemilik UMK (95%) mengetahui tentang sertifikat halal.
8. Sumber  informasi  utama  bagi  mayoritas  pemilik  UMK  adalah  pejabat  pemerintah  (46%), diikuti oleh media sosial (23%).
9. Semua pemilik UMK yang menjadi subjek penelitian ini adalah yang belum memiliki sertifikat halal.

## Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 100)
Variabel Item  Minimum  Maksimum Rata- rata Kemampuan literasi Lit1 2,00 5,00 4,750 Lit2 1,00 5,00 4,550 Lit3 3,00 5,00 4,340 Lit4 2,00 5,00 4,320 Lit5 2,00 5,00 3,460 Lit6 1,00 5,00 4,710 Lit7 2,00 5,00 4,760 Lit8 2,00 5,00 4,260 Lit9 2,00 5,00 3,620 Lit10  1,00 5,00 3,090 Lit11  1,00 5,00 3,070 Lit12  2,00 5,00 4,030 Lit13  1,00 5,00 3,150 Lit14  1,00 5,00 2,550 Rata-rata kemampuan literasi 3,904
Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti.
Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dari hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa rata- rata  literasi  pelaku  UMK  mengenai  sertifikat  halal  adalah  sekitar  3,904.  Nilai  rata-rata  ini mengindikasikan  bahwa  pelaku  UMK  secara  umum  setuju  dengan  pernyataan-pernyataan  dalam kuesioner. Pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Lit1, yang menyatakan bahwa "Saya tahu bahwa kehalalan produk adalah penting untuk konsumen," dengan rata-rata skor sekitar 4,750. Di  sisi  lain,  pernyataan  yang  mendapatkan  rata-rata  skor  terendah  adalah  Lit14,  yang mengungkapkan  bahwa  "Saya  memiliki  nomor  kontak  orang  yang  bisa  membantu  saya  dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk kuliner saya," dengan rata-rata skor sekitar 2,550.

## KESIMPULAN
Temuan  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  UMK  memiliki pengetahuan tentang  sertifikat  halal (95%).  Fakta ini diperkuat  oleh  nilai  rata-rata literasi  mereka dalam hal sertifikat halal, yang mencapai 3,904. Pelaku UMK ini mendapatkan informasi mengenai sertifikasi  halal  terutama  dari  pejabat  pemerintah  (46%)  dan  media  sosial  (23%).  Namun,  patut dicatat  bahwa  meskipun  mereka  memiliki  pengetahuan  tentang  sertifikat  halal,  seluruh  pelaku UMK yang menjadi subjek penelitian belum memiliki sertifikat halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Ridwan,  and  Alkadri  Siharis.  2023.  “Analisis  Pengaruh  Literasi  Keuangan  Dan  Personal Interest  Terhadap  Kesadaran  Investasi  Pada  Mahasiswa  Manajemen  Universitas  Tidar Angkatan  2018.” SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,
Teknologi, Dan Pendidikan 2(5):1579–88.
Agustina,  Yuli,  Heri  Pratikto,  Madziatul  Churiyah,  and  Buyung  Adi  Dharma.  2019.  “Pentingnya Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).” Jurnal Graha Pengabdian 1(2):139–50.
Anam, Khoirul, and Supanji Setyawan. 2023. “Analisis Perilaku Manajemen Keuangan Generasi Milenial : Prespektif Literasi Keuangan , Literasi Ekonomi , Dan Kesadaran Digital.” Jurnal Ilmiah Akuntansi 4(1):14–21.
Baharuddin.  2017.  “Pembentukan  Karakter  Siswa  Dan  Profesionalisme  Guru    Melalui  Budaya Literasi  Sekolah.” Journal  of  Islamic  Education  Management  ISSN:  2461-0674 3(Literasi):21–40.
Faridah,  Hayyun  Durrotul.  2019.  “Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan  Dan Implementasi.” Journal of Halal Product and Research 2(2):68.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2018. “LAPORAN AKHIR ANALISIS POTENSI PRODUK-PRODUK  HALAL  INDONESIA  KE  NEGARA  ANGGOTA  ORGANISASI KERJASAMA ISLAM ( OKI ) PUSAT KEBIJAKAN KERJASAMA PERDAGANGAN.” Pusat Kajian Perdagangan Internasional .
Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah. 2020. “Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal.” Al-Muzara’Ah 8(2):109–27.
Kusnindar,  Arum  Arupi;  Wagiyo;  Prastiyo,  Yoga.  2022.  “Peran  Model  Penerimaan  Teknologi, Literasi  Digital  Dan  Promosi  Sosial  Media  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Dalam Membayar Zakat Secara Online.” Journal  of  Islamic  Philanthropy  and  Disaster  (JOIPAD) 2(2):137–66.
Nawang, D. S., Marwanti, S., Antriyandarti, E., & Ani, S. W.  2020. “Dampak Pengetahuan Pada Persepsi  Risiko  Daging  Sapi  Tidak  Bersertifikat  Halal.” Webinar  Nasional  Pengabdian Masyarakat 247–50.
Ningrum,  Tia  Ayu,  and  Winanda  Amelia.  2019.  “Upgrading  Manajemen  Organisasi  Kenagarian Dan Literasi Masyarakat Melalui Rumah Baca.” Jurnal Halaqah 1(4):412–18.
Nonci, Nurmi, Muhammad Masdar, Haslinda B. Anriani, Universitas Negeri Makassar, Universitas Bosowa, and Universitas Tadulako. 2022. “Penyuluhan Kesadaran Lingkungan Kaum Muda Perkotaan Di Kelurahan Rappocini Kota Makassar.” 1(1):18–26.
Nukeriana, Debbi. 2018. “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu.” Qiyas 3(1):154–66.
Permatasari,  Ane.  2015.  “Membangun  Kualitas  Bangsa  Dengan  Budaya  Literasi.” Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 146–56.
Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. 2014. “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 17(1):145–54.
Sari, I. P., Riyono, B., & Supandi, A. 2019. “Indeks Pembangunan Manusia Di Madura: Analisis Tipologi Klassen.” Journal of Applied Business and Economics 6(2):82–95. Segati,  Ahda.  2018.  “Pengaruh  Persepsi  Sertifikasi  Halal,  Kualitas  Produk,  Dan  Harga  Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan Ahda.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 3(2).
Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, Sucipto. 2020. Ekosistem Industri Halal 2020 . Undang Undang Nomor 33 tahun 2014. 2014. “Jaminan Produk Halal.”
Veddayana,  Campin,  Fenny  Anita,  and  Hardiana  Rizka  Puspita  Ningrum.  2020.  “Meningkatkan Literasi  Masyarakat  Bangko  Kanan  Dalam  Menghadapi  Pandemi  COVID-19.” Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI 4(2):231–36.
Wahdiniwaty,  Rahma,  Deri  Firmansyah,  Dede  Dede,  Asep  Suryana,  and  Asep  Achmad  Rifa’i.
2022.  “The  Concept  of  Quadruple  Helix  Collaboration  and  Quintuple  Helix  Innovation  as Solutions  for  Post  Covid  19  Economic  Recovery.” Mix:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen 12(3):418.
WPR.  2022.  “Muslim  Population  by  Country  2022.” World  Population  Review 1–10.  Retrieved (https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country).