## Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan Human Trafficking
Widyaranti Aulia 1 , Jumadi 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Widyaaulia23@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  masalah  Efektivitas  Perda  Perdagangan  Orang Sebagai Upaya Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Barru. Hal ini dilatarbelakangi oleh  maraknya  kasus  perdagangan  orang  terutama  objek  perdagangan  tersebut  kebanyakan berasal  dari  kalangan  perempuan  dan  anak-anak  dimana  pelakunya  dilakukan  oleh  orang dewasa.  Selain  itu  melihat  Kabupaten  Barru  yang  menjadi  tempat  persinggahan  bagi  para pengemudi  yang  lintas  daerah  membuat  maraknya  warung  yang  diindikasi  sebagai  warung remang-remang/tempat prostitusi. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam  mengenai  Efektivits  Perda  Perdagangan  Orang  ( human  trafficking ).  Sehingga  perlu diketahui,  bagaimana  pelaksanaan  Perda tersebut  di  Kabupaten  Barru.  Serta melihat  jumlah kasus  dan  perkembangannya  sehingga  dengan  demikian  dapat  dilihat  apakah  Perda Perdagngan Orang ( Perda No 6 Tahun 2015) tersebut sudah efektif, belum efektif atau tidak efektif.

## Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Perdagangan Orang

## Abstract
This  research  discusses  the  problem  of  effectiveness  of  regulations  on  trafficking  in person  as  an  effort  to  prevent  human  trafficking  in  Barru  district.  This  motivated  by  the rampant  cases  of  trafficking  in  persons,  especially  the  object  of  trafficking,  mostly  from women and children where the perpetrators are adult. In addition, the district of Barru, wich became a transit point for drivers who crossed the area, made stalls rife wich were indicted as a  place  of  prostitution.  Therefore  the  author  feels  interested  to  examine  more  deeply  the effectiveness  of  regulation  on  human  trafficking.  So  it  needs  to  be  known,  how  the implementation of these regulationsin the district of Barru. And see the number of cases and their  progress  so  that  it  can  be  seen  wheter  the  regulation  on  human  trafficking  (regulation number 6 of 2015) has been effective, not yet effective or ineffective.

## Keywords : Effecitivity, Regional Regulation, Human Trafficking

## Pendahuluan
Pada  era  modern  ini  sangat  banyak  kejahatan  yang  terjadi,  salah  satunya  adalah Perdagangan  Orang.  Perkembangan  teknologi  dan  pemanfaatan  media  sosial  yang  salah
membuat  perdagangan  orang  semakin  marak  terjadi.  Perdagangan  Orang  atau Human Trafficking menjadi tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dimana telah banyak kasus-kasus perdagangan orang mulai dari yang ramai dibicarakan publik hingga yang tak tersentuh oleh media.
Perdagangan  orang  merupakan  bentuk  modern  dari  perbudakan.  Perbudakan  adalah suatau  kondisi  dimana  terjadi  pengontrolan  terhadap  seseorang  oleh  orang  lain.  Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual 1 . Budak/Hamba yang dibeli dan dimiliki, dipandang sebagai milik tuannya yang harus taat dan tunduk dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  apapun  yang  dibebankan  padanya.  Secara  historis, perbudakan  telah  berkembang  sejak  beberapa  ribu  tahun  yang  lalu  yang  diawali  dengan adanya  penaklukan atas  suatu  kelompok oleh  kelompok lainnya.  Di  benua  Eropa khususnya Inggris,  perbudakan  diawali  dengan  penaklukan  Negara  Inggris  ke  beberapa  negara  di  luar Eropa.  Kasus  perbudakan  pertama-tama  diketahui  terjadi  di  masyarakat  Sumeria,  yang sekarang  Irak,  lebih  dari  lima  ribu  tahun  yang  lalu.  Perbudakan  juga  terjadi  di  masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan juga berkembang seiring dengan perkembangan  perdagangan  dengan  meningkatnya  permintaan  akan  tenaga  kerja  untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor 2 .
Perdagangan  orang  dari  waktu  kewaktu  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri.  Keadaan  ini  telah  mengancam  masyarakat  khususnya  perempuan  dan  anak  tiap-tiap bangsa  dan  negara  serta  ancaman  pula  terhadap  norma-norma  kehidupan    yang  dilandasi penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia. 3 Hak  Asasi  Manusia  sendiri  telah  diatur  di dalam  konstitusi  kita  yaitu  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 BAB XA tentang  Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari pasal 28A sampai pada pasal 28J.
Hukum bergerak secara dinamis mengikuti perubahan zaman, seperti yang diungkapkan oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  teori  pembangunan  hukum,  hukum  berfungsi  sebagai sarana  pembaharuan  masyarakat,  oleh  sebab  itu    ketertiban  dan  keteraturan  menjadi  syarat mutlak  dalam  upaya  pembangunan  dan  pembaharuan  hukum  nasional.  Dalam mengimplementasikan  pembaharuan  hukum  nasional    harus  berorientasi  kepada keseimbangan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang berlaku secara  universal,  atas  dasar  itu  penegakan  sistem  hukum  nasional  harus  berpedoman  pada nilai-nilai dasar pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang  merupakan  konstitusi  dasar  Indonesia.  Hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dan pembaharuan  yang  berperan  sebagai  kaidah  atau  pengaturan  hukum  dam  akan  selalu diperlukan  pada  setiap  proses  perubahan  dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun.  Oleh
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan
2 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan pencegahannya) Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm 350
3 Novelina MS Hutapea “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. vol 2 (Juli 2013): hlm 1
sebab itu, agar pembangunan dan pembaharuan berjalan dengan tertib dan teratur maka harus ada sarana yang mengaturnya. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  telah  berlaku,  sebagai  usaha  dari  pemerintah  agar terwujudnya  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  sesuai  dengan  prinsip perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  Bahkan  didalam  dasar  negara  kita  yaitu  Pancasila  dalam sila  kedua  berbunyi  Kemanusiaan  yang  adil  dan  berdab,  yang  berarti  kita  sebagai  warga negara haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 4
Indonesia  kini  telah  berhasil  membentuk  undang-undang  guna  meminimalisasi  tindak pidana  perdagangan  orang  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Dalam  undang-undang  itu perhatian  akan  martabat  manusia  menjadi  penting  dan  perdagangan  manusia  dinilai  sebagai tindak kejahatan yang harus ditangani secara adil, namun dalam kenyataannya, perdagangan manusia sungguh merupakan kejahatan yang masih sangat sulit diberantas.
Selain  itu,  di  berbagai  daerah  juga  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Daerahnya  masing- masing  mengenai  tindak  pidana  perdagangan  orang  tersebut.  Dalam  Hukum  Tata  Negara terdapat  Asas  Otonomi  Daerah  yang  di  dalamnya  terdapat  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan tugas pembantuan, 5 yang berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri,  salah  satunya  dengan  membentuk  Peraturan  Daerah.  Pembentukan  peraturan perundang-undangan  adalah  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  mencakup tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan pengundangan. 6 Perancangan  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan pada  nilai-nilai,  kemudian  menyesuaikannya  dengan  hal-hal  yang  menjadi  tuntutan  dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pengalaman yang disusun secara logis. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang menjadi hasil pembuatan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan, akan tetapi juga berisi nilai-nilai etis  dan  bertumpu  pada  moral  masyarakat. 7 Adanya  Peraturan  Daerah  atau  biasa  disingkat Perda mengenai perdagangan orang diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang.  Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru    No.  6  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Perdagangan  Orang. Keberadaan  Perda  Perdagangan  Orang  tersebut  diharapkan  mampu  mengatasi  permasalahan perdagangan orang di Kabupaten Barru, mengingat Perda ini telah mengatur mengenai hal-hal yang  menyangkut  penanggulangan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  pencegahan  dan penanganan untuk memberantas perdagangan  orang.
4 Henny Nuraeny,Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 hlm 250
5 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia , Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014 hlm 64
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
7 Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Jakarta: Kencana, 2013)  hlm 39

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan (field  research), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang yang lebih jelas dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Adapun Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Barru,  Sulawesi  Selatan.  Alasan  memilih Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian sebab daerah Kabupaten Barru sebagai jalur Trans Sulawesi  Selatan  terdapat  banyak  warung  yang  diindikasi  sebagai  warung  remang-remang  / tempat  prostitusi  sehingga  terdapat  data dan  informasi  serta  pendapat  narasumber  yang  bisa dijadikan  bahan  untuk  mengkaji  pelaksanaa  perda  di  kabupaten  barru  utamanya  mengenai kasus perdagangan orang yang semakin marak terjadi. 8
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  sistematis.  Data  primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya, yaitu dengan cara wawancara. Data  sekunder  merupakan  data  yang  berhubungan  dengan  kajian  yang  dibahas  selain  dari sumber  data  primer  berupa  data  kepustakaan  berupa  literatur-literatur  ilmiah,  baik  jurnal, buku,  artikel-artikel  maupun  data  yang  lain  guna  membantu  menyelesaikan  masalah  dalam kajian  penelitian  ini.  Dalam  mengumpulkan  data,  terdapat  beberapa  cara/teknik  yang dilakukan  seperti:  Observasi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mengumpulkan  data  melalui pengamatan  yang  cermat  secara  langsung  dilapangan  guna  memperoleh  data  yang  akurat. Selanjutnya  wawancara,  Penyajian  pertanyaan  oleh  penulis  kepada  narasumber  agar memperoleh  informasi  tentang  hal-hal  yang  tidak  dapat  diperoleh  lewat  pengamatan  dan untuk  meminta  pandangan  narasumber  terkait  dengan  masalah  yang  telah  dirumuskan  oleh penulis.  Wawancara  dilakukan  dengan  unit  kerja  pemerintah  Kabupaten  Barru  yang  terkait dengan  perdagangan  orang.  Dokumentasi  merupakan  salah  satu  cara  mengumpulkan  data yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  yang  ada  atau  catatan-catatan  yang  tersimpan,  baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

## Pembahasan Pertama
Kabupaten  Barru  adalah  salah  satu  wilayah  yang  berada  di  pesisir  barat  Sulawesi Selatan  yang  memiliki  luas  wilayah  1.174,72  km 2 .  Kabupaten  Barru  yang  memiliki  motto HIBRIDA  (Hijau,  Bersih,  Asri,  Indah)  berda  pada  jalur  Trans  Sulawesi,  berbatasan  dengan Kota  Pare-Pare  dan  Kabupaten  Sidrap  disebelah  Utara,  Kabupaten  Soppeng  dan  Kabupaten Bone disebelah Timur, Kabupaten Pangkep disebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah
8 Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63-79, hlm. 70
Barat. 9 Selain  itu  Kabupaten  Barru  juga  merupakan  Kabupaten  yang  memiliki  garis  pantai yang  cukup  panjang  yaitu  87  km  dan  menjadi  kabupaten  dengan  garis  pantai  terpanjang  di Sulawesi Selatan.
Pada  tanggal  20  Februari  1960  merupakan  titik  awal  yang  menjadi  tonggak  sejarah kabupaten  Barru  sebagai  Kabupaten  daerah  tingkat  II  dengan  Ibu  kota  Barru  sesuai  dengan Undang-Undang No 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II Sulawesi Selatan.  Kabupaten  Barru  terdiri  atas  7  kecamatan  yaitu:  Kecamatan  Balusu,  Kecamatan Barru,  Kecamatan  Mallusetasi,  Kecamatan  Pujananting,  Kecamatan  Soppeng  Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Tanete Rilau. 10
Melihat letak wilayah kabupaten Barru yang dilalui oleh jalur Trans Sulawesi sebagai penghubung  antar  beberapa  kabupaten  lain  menjadikan  kabupaten  Barru  sebagai  tempat beristirahat  bagi  para  pengendara  yang  melintas,  tak  terkecuali  mobil  truk.  Kondisi  jalan beton  di  Kabupaten  Barru  yang  panjang  dan  tidak  berliku  seringkali  membuat  pengemudi terlena  hingga  mengantuk  dan  rawan  terjadi  kecelakaan,  tak  heran  jika  banyak  pengemudi yang  singgah  di  Kabupaten  Barru  untuk  menyegarkan  diri  agar  mengurangi  rasa  lelah  dan kantuk.  Banyaknya  pengemudi  yang  singgah  beristirahat  membuat  beberapa  daerah  di kabupaten  barru  yang  menyediakan  warung  sebagai  tempat  istirahat  sejenak  untuk  sekedar minum kopi ataupun tidur beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanannya kembali, Seperti yang  di  ungkapkan  Hasrianto  salah  satu  pengemudi  Truk  yang  berasal  dari  Luwu  Timur “Saya kalau perjalanan dari Luwu biasa tiba di daerah Barru subuh atau Pagi dan kalau jam segitu  biasanya  mengantuk  skali  mi,  jadi  singgah  di  warung  untuk  minum  kopi  atau  tidur sebentar”.  Menjamurnya  warung  di  kabupaten  Barru  membuat  Isu  bahwa  warung-warung yang terdapat di Kabupaten Barru merupakan “Warung Remang-Remang” atau warung yang terindikasi  sebagai  tempat  Prostitusi..  Penulis  kembali  bertanya  kepada  narasumber  “apakah narasumber tersebut pernah mendapati warung yang menyediakan jasa prostitusi?” Kemudian narasumber  mengatakan  bahwa  “selama  ini  saya  dan  rekan-rekan  saya  belum  pernah mendapati  hal  tersebut,  dan  kalupun  ada  saya  tidak  tertarik  karena  hal  itu  bisa  mengurangi keberkahan dari mobil truk yang kami bawa dan juga perjalanan saya yang membawa barang untuk  dijual”  selain  itu  Hasrianto  juga  mengatakan  bahwa  ketika  mereka  beristirahat  atau tidur  mereka  hanya  tidur  di  teras  warung  ataupun  kursi  yang  telah  disediakan  oleh  pemilik warung. 11
Pemerintahan  daerah  diartikan  sebagai  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas prinsip Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 12 Peraturan  daerah  merupakan  salah  satu
9 https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2 diakses hari jum’at pukul 02.00
10 https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenBarru diakses hari jum’at (28/2/2020)  pukul 22:53
11 Hasrianto, wawancara, pengemudi truk, senin 2 maret 2020
12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem  otonomi  daerah  yang  memberikan  wewenang  untuk  mengurus  dan  mengatur  segala urusan  rumah  tangganya  sendiri. 13 Dalam  menjalankan  otonomi  daerah  pemeritah  daerah berwenang mengatur dan mengurus daerahnya melalui pembentukan pembentukan peraturan daerah  sesuai  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakatnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. 14
Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tantang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  mengamanatkan  Pemerintah  Daerah  wajib  mebuat kegiatan, kebijakan, program dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan  penanganan  masalah  perdagangan  orang.  Perdagangan  orang  merupakan  tindakan  yang bertentangan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  yang harus di hormati, dan dilindungi oleh Negara, pemerintah dan setiap orang. 15
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pencegahan  dan  penanganan  Perdagangan  Orang.  Peraturan  Daerah  (PERDA)  ini  mengatur tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan Orang dan penanganan terhadap korban. Pencegahan  dan  penganan  terhadap  korban  perdagangan  orang  merupakan  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  khususnya  pemerintah  Kabupaten  Barru,  Masyarakat,  dan Keluarga.  Pelaksanaan  kebijakan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  dan  Penanganan  Korban oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Barru  dilaksanakan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait dengan praktik perdagangan orang.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Barru  sangat  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  Perda Perdagangan  Orang  di  kabupaten  Barru.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Barru  dulunya  tergabung dengan dinas Transmigrasi dan tenaga kerja sebelum akhirnya dinas tenaga kerja bergabung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayananan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru di tahun 2015. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial juga bekerja sama dengan  beberapa  instansi  terkait  seperti  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (PMD), Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (PPKB),  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (PPA) serta Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat (BINTIBMAS) Polres Barru. 1. Pencegahan
Dalam  upaya  pencegahan,  pemerintah  Kabupaten  Barru  melakukan  beberapa program/kegiatan, yaitu:
Razia  Terpadu,  seperti  yang  diungkapkan  bapak  A.  Muh.  Tamar,  S.Sos.,  MM.Pub Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru “Dinas Sosial bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Polres Barru dalam hal ini BINTIBMAS  melakukan razia terpadu setidaknya  3  sampai  4  kali  dalam  1  tahun  di  kecamatan  yang  berbeda.  Dan  sebelum  kami
13 Yusnani  Hasyimzoem dkk , HukumPemerintahan Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2018)  hlm 146
14 Marwan dan Andi Risma, Kedudukan FUNGSI Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 194, Jurnal Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
15 PERDA Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2015 hlm 1
adakan  razia  kami  melakukan  briefing  setelah  sholat  isya  sekitar  pukul  08.00/09.00  wita terlebih dahulu untuk menentukan tempat-tempat yang akan di datangi, dan sekitar pukul 11 kami akan menuju ke tempat tersebut” 16 .
Sosialisasi/penyuluhan,  sering  dilakukan  di  setiap  desa  atau  kelurahan  baik  dari  Dinas Sosial  Kabupaten  Barru  maupun  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  dalam  hal  ini Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  Barru,  sebagaimana  yang  di  atur dalam Didalam Perda Kabupaten Barru No 6 Tahun 2015 bab VI   Pencegahan Perdagangan Orang  pasal  11    angka  2  Pemerintah  Daerah  melakukan  pemberdayaan  dan  penyadaran kepada  masyarakat  dengan  memberikan  informasi,  bimbingan  dan/atau  penyuluhan  seluas- luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan yang dapat menjadi benteng dalam mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah termasuk  perdagangan  orang 17 .  Sebelumnya  didalam  Perda  Kabupaten  Barru  No  6  Tahun 2015  bab  VI  pasal  11    angka  1  huruf  a  juga  menyebutkan  bahwa  kebijakan  pencegahan preemtif  perdagangan  orang  di  Kabupaten  Barru  dilakukan  melalui  peningkatan  jumlah  dan mutu  pendidikan  baik  formal  maupun  non  formal  bagi  masyarakat 18 .  Menurut  bapak  H. Syukran,  S.sos  Kepala  Bidang  (KABID)  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak.  “Hampir disetiap  desa  dilakukan  sosialisasi,  dan  respon  masyarakat  juga  sangat  bagus,  terbukti  dari beberapa  desa  telah  membangun  Forum  Anak  Desa  sebagai  wadah  untuk  menyampaikan aspirasi dari anak-anak dan menanamkan pentingnya sekolah/pendidikan dan forum anak ini juga menyediakan lapak baca di setiap event di kabupaten barru ataupun setiap Akhir pekan di alun alun kota Barru. Melihat dari antusias Anak, Pemerintah Kabupaten Barru berencana membangun Forum Anak Kabupaten yang diberi nama Forum Anak Colliq Pudjie”. 19

## 2. Penanganan
Selain  upaya  pencegahan  pemerintah  Kabupaten  Barru  juga  melakukan  upaya penanganansebagaimana  diatur  dalam  bab  VII  Penanganan  Korban  Perdagangan  Orang bagian ketiga rehabilitasi pasal 19 Rehabilitasi terhadap korban  Perdagangan Orang meliputi rehabilitasi  kesehatan  dan  rehabilitasi  sosial 20 ,  Penanganan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten Barru terhadap korban yaitu dengan membawa korban kedinas sosial untuk didata kemudian  di  bawa  ke  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan    dan  di  rujuk  ke  Panti  Sosial Karya Wanita Mattirodeceng Makassar untuk di Rehabilitasi atau diberi pembinaan sebelum dipulangkan  kedaerahnya  masing-masing.  Selain  itu  pemerintah  juga  melakukan pendampingan  dalam  proses  hukum.  Seperti  yang  dialami  salah  satu  Anak  Usia  15  Tahun
16 A. Muh. Tamar, Wawancara, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020
17 PERDA Kabupaten Barru  Nomor  6 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan Perdagangan orang  hlm 34
18 Ibid, hlm 33 19 H. Syukran, Wawancara, Kepala Bidang (KABID) Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020
2020 PERDA Kabupaten Barru  Nomor  6 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan Perdagangan orang  hlm 43
Inisial  M  asal  Surabaya  yang  menjadi  Korban  Perdagangan  Orang.  Awalnya  ia  dijanjikan untuk  bekerja  di  Luar  Negeri  menjadi  TKW  oleh  temannya  kemudian  dia  dikirim  kesana kemari  namun  tidak  diberangkatkan  ke  Luar  Negeri,  sampai  pada  akhirnya  ia  dibawa  ke Daerah  Kabupaten  Pangkep  untuk  dipekerjakan  sebagai  PSK/WTS  dan  setelah  ia hamil  dan disuruh  untuk  menggugurkan  kandungannya  dia  kabur  ke  Kabupaten  Barru  hingga melahirkan di Rumah Sakit Umum Barru, pihak Rumah sakitpun menghubungi Dinas Sosial dan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  untuk  mendapatkan  penangan  dan  pendampingan. Upaya  penanganan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Barru  dan  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  yaitu  memberikan  Rehabilitasi  Kesehatan  kemudian  menghubungi keluarga  korban  yang  ada  di  Surabaya,  setelah  itu  Korban  diberikan  rehabilitasi  Sosial  di Makassar sebelum dilakukakan pemulangan.

## Pembahasan Kedua
Sebagai suatu perbendingan penulis mengambil data jumlah PSK/WTS  yang terjaring razia  selama  2  Tahun  Sebelum  adanya  Perda  No  6  Tahun  2015  dan  2  tahun  setelahnya. jumlah  yang  terjaring  pada  Tahun  2013  Dinas  Sosial  menjaring  sebanyak 15  (Lima  Belas) orang yang terindikasi sebagai PSK(Pekerja Seks Komersial)/WTS(Wanita Tuna Susila) dari 9 kali pelaksanan Razia. Sedangkan pada tahun pada Tahun 2014 terjaring 14 (Empat Belas) orang  dalam  9  kali  Razia.  Tahun  2015  terjaring  sebanyak 11  (Sebelas) dengan  pelaksanaan Razia sebanyak 8 kali. Tahun 2016 terjaring sebanyak 8 (Delapan) orang dengan pelaksanaan Razia  sebanyak  5  kali.  Tahun  2017  terjaring  sebanyak 6  (Enam) orang  dengan  pelaksanaan Razia sebanyak 5 kali. 21
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jumlah  PSK/WTS  yang  terjaring  Razia mengalami penurunan. Sebelum atau pada saat adanya Perda Perdagangan Orang  yaitu pada tahun  2013-2015  angka  tertinggi  jumlah  PSK/WTS  yang  terjaring  Razia  yaitu  sebanyak  15 Orang  pada  tahun  2013  sedangkan  pada  tahun  terbitnya  Perda  Perdagangan  Orang  (2015) hingga  Tahun  2017  Jumlah  PSK/WTS  Tertinggi  adalah  8,  yang  berarti  penurunan  jumlah tertinggi  dari  angka  15  ke  8  hampir  mencapai  setengahnya.    Menurut  Ibu  Rysma  Rahaju, SKM (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial)  tidak ditemukan warga asli Barru yang  terjaring Razia sebagai PSK/WTS melainkan para pendatang dari luar Kabupaten Barru. 22
“Sebelum diadakannya Razia terpadu kami terlebih dahulu menyelidiki Warung  yang terindikasi  sebagai  “Warung  Remang-Remang”  atau  tempat  prostitusi.  Pada  saat  itu  kami melakukan  penyamaran  sebagai  calon  pelanggan  dan  setelah  mendapat  kesepakatan  kami kembali  dengan  Tim  yang  telah  dibentuk  untuk  melakukan  Razia.  Jumlah  Razia  yang dilakukan  setiap  tahunnya  tergantung  dari  warung  remang-remang  yang  terindikasi  dan
21 Dinas Sosial, Data, Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020
22 Rysma Rahaju, wawancara, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020
laporan  dari  warga” 23 ungkap  Bapak  M.  Fitriawan  (ps.  Kautmintu  Satreskrim  Polres  Barru) dan Bapak  A. Marwan (Kanit Bintibmas Kabupaten Barru). Hal itu juga dibenarkan oleh Ibu Rysma  Rahaju,  SKM  menurutnya  dalam  setiap  tahun  dilakukan  di  lakukan  Razia  sesuai dengan  kebutuhan  baik  yang  terindikasi  melalui  pengamatan  dinas  sosial  maupun  adanya aduan dari masyarakat. Seperti tahun ini (2020) 3 dari 7 Kecamatan di kabupaten Barru yaitu: Kecamatan  Barru,  Kecamatan  Mallusetasi  dan  Kecamatan  Tante  Rilau  Terindikasi  sebagai tempat  prostitusi.  Dan  selanjutnya  akan  di  tindak  lanjuti  dengan  melakukan  Razia  di  3 Kecamatan Tersebut. 24
Adapun  kendala  yang  dialami  dalam  memberantas  praktik  prostitusi  di  Kabupaten  barru yaitu:  Sulitnya  menindak  lanjuti  pemilik  Rumah/Warung  yang  disewakan  dengan  alasan mereka  tidak  tahu  bahwa  orang  yang  menyewa  rumah  mereka  ataupun  bekerja  di  warung tersebut  ternyata  PSK/WTS.  Waktu  dan  tempat  pelaksanaan  Razia  sudah  diketahui  terlebih dahulu, sehingga banyak pelaku yang menghindar dan bahkan meninggalkan tempat tersebut. Tidak tersedianya Panti Sosial ataupun Rumah Singgah bagi para korban sebagai sarana untuk rehabilitasi  di  kabupaten  Barru.  Lokasi  kabupaten  Barru  yang  berada  di  tengah  Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  menjadi  tempat  persinggahan  para  pengemudi  untuk  beristirahat membuat  banyaknya  pendatang  yang  membuka  warung  kopi  ataupun  warga  sekitar  yang menyediakan  penginapan  namun  disalahgunakan.  Para  pelaku  yang  merupakan  warga pendatang sulit terdeteksi dan berpindah-pindah tempat. Kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah setempat maupun tokoh adat terhadap par pendatang baru.
Dari  hasil  penelitian  penulis  beranggapan  bahwa  walaupun  masih  di  temukan  beberapa kendala  akan  tetapi  pemerintah  kabupaten  Barru  telah  bekerja  keras  dalam  melaksanakan tugasnya  untuk  mencegah  dan  menangani Human  Trafficking (  Perdagangan  Orang). Menjamurnya warung kopi di Kabupaten Barru dan banyaknya pengemudi trukyang singgah untuk  beristirahat  membuat  warung  tersebut  kebanyakan  buka  higga  malam  hari  bahkan mungkin  ada  yang  buka  24  jam  sehingga  membuat  image  dari  kabupaten  Barru  sebagai daerah  warung  remang-remang  yang  diindikasi  sebagai  tempat  prostitusi.  Akan  tetapi, disetiap  pelaksanaan  razia  tidak  ditemukan  satupun  warga  asli  kabupaten  barru  yang bekerja/menyediakan PSK/WTS.

## Kesimpulan
Upaya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Barru  melalui beberapa  unit  kerja  terkait  seperti  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  PPA Serta Bintibmas (Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat) dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan,  membuat  Forum  Anak  dan  melakukan  Razia  Terpadu  secara  rutin.
23 M. Fitriawan dan A. Marwan, wawawncara,  Kautmintu Satreskrim Polres Barru dan Kanit Bintibmas Polres Barru, Barru 28 Februri 2020
24 Rysma Rahaju, wawancara, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020
Selain  itu,  pemerintah  juga  melakukan  upaya  penanganan,  melalui  dinas  sosial  berupa rehabilitasi,  dan  pendampingan  serta  pemulangan  korban  ke  daerah  asalnya.  Melihat  dari jumlah  PSK  yang  setiap  tahun  berkurang  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Barru  melalui  satuan  kerja  perangkat  daerah/unit  kerja  telah  melaksanakan tugasnya  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  Perda  dengan  sangat  baik  melalui    dan perda berjalan secara efektif.

## Daftar Pustaka

## Buku
Halim,  Hamzah  &  Kemal  Redindo  Syahrul  Putera, Cara  Praktis  Menyusun  &  Merancang Peraturan Daerah . Jakarta: Kencana, 2013
Hasyimzoem, Yusnani  dkk , Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: Rajawali Pers, 2018 Hutapea, Novelina MS, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. vol 2,  2013
Nuraeny,  Henny, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Kebijakan  Hukum  Pidana  dan pencegahannya) Cet.Ke dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Syamsuddin, Rahman,  dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia , Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

## Jurnal
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. Jurnal Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.
Marwan,  dan  Andi  Risma, Kedudukan  FUNGSI  Legislasi  DPRD  dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah  Pasca  Amandemen  UUD  194, Jurnal  Jurisprudentie  Ilmu  Hukum Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PERDA  Kabupaten  Barru  Nomor  6  Tahun  2015  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Perdagangan Orang

## Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2 diakses hari jum’at pukul 02.00 https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenBarru diakses hari jum’at (28/2/2020)  pukul 22:53