## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

## Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang
Universitas Negeri Semarang rusdarti@gmail.com
Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Iawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dan berada di posisi 12 dari 33 provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini mende- skripsikan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap ke- miskinan. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil pene- litian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh sig- nifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran penga- ruhnya tidak signifikan.

## Kata kunci: Kemiskinan, belanja publik, PDRB
Abstract: Factors Affecting Poverty Rate in Central Java Province. Central Java prov- ince has a high number of poor people and is in position 12th of the 33 provinces in Indonesia. The purpose of this study is to describe poverty in Central Java and to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment, and public spending on poverty. Analysis of data used Ordinary Least Square (OLS) tech- nique. The result shows that decline in unemplyment rate had no significant effect on poverty. In fact, the number of poor people in rural area is gretaer than those in urban area. Statistically, other variables such as GRDP and public spending have sig- nificant effect on poverty while unemployment effect is not significant.
Key word: Poverty, public expenditure, GRDP

## PENDAHULUAN
Terpaan krisis ekonomi tidak hanya me- luluhlantahkan program-program pemba- ngunan, namun juga merusak tatanan eko- nomi masyarakat yang telah terbangun se- bagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyara- kat tidak dapat lagi menikmati fasilitas- fasilitas mendasar, seperti fasilitas pendidi- kan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya. Secara lokal maupun na- sional, kemiskinan mempunyai empat di-
mensi pokok, yaitu kurangnya kesempatan ( lack of opportunity ), rendahnya kemam- puan (low of capabilities ), kurangnya jami- nan ( low-level of security ), dan ketidakber- dayaan (low of capacity or empowerment ). Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia, perlu diperhaikan lokalitas yang ada di masing-masing daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentu- kan oleh komunitas dan pemerintah setem- pat. Dengan demikian kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya pe-
nanggulangan kemiskinan dapat lebih objek- tif dan tepat sasaran.
Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mencatat prestasi membanggakan da- lam memberantas kemiskinan selama peri- ode 1976 sampai awal krisis ekonomi 1997. Pada tahun 1976 jumlah orang miskin men-
capai 54,2 juta jiwa atau 40,1% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2004 jumlah orang miskin sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari jumlah penduduk (BPS, 2005).
Dalam rangka mengatasi kemiskinan baik secara lokal maupun nasional, pemerin- tah melaksanakan agenda pemulihan eko-
Tabel 1. Peringkat Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi Tahun
2007 No Provinsi 2006 2007 Selisih Peringkat 1 Nanggroe Aceh Darussalam 28.28 26.65 1.63 6 2 Sumatera Utara 15.01 13.9 1.11 18 3 Sumatera Barat 12.51 11.9 0.61 22 4 R i a u 11.85 11.2 0.65 24 5 J a m b i 11.37 10.27 1.1 27 6 Sumatera Selatan 20.99 19.15 1.84 14 7 Bengkulu 23 22.13 0.87 10 8 Lampung 22.77 22.19 0.58 9 9 Kepulauan Bangka Belitung 10.91 9.54 1.37 28 10 Kepulauan Riau 12.16 10.3 1.86 26 11 DKI Jakarta 4.57 4.61 -0.04 33 12 Jawa Barat 14.49 13.55 0.94 19 13 Jawa Tengah 22.19 20.43 1.76 12 14 DI Yogyakarta 19.15 18.99 0.16 16 15 Jawa Timur 21.09 19.98 1.11 13 16 Banten 9.79 9.07 0.72 30 17 B a l i 7.08 6.63 0.45 32 18 Nusa Tenggara Barat 27.17 24.99 2.18 7 19 Nusa Tenggara Timur 29.34 27.51 1.83 4 20 Kalimantan Barat 15.24 12.91 2.33 20 21 Kalimantan Tengah 11 9.38 1.62 29 22 Kalimantan Selatan 8.32 7.01 1.31 31 23 Kalimantan Timur 11.41 11.04 0.37 25 24 Sulawesi Utara 11.54 11.42 0.12 23 25 Sulawesi Tengah 23.63 22.42 1.21 8 26 Sulawesi Selatan 14.57 14.11 0.46 17 27 Sulawesi Tenggara 23.37 21.33 2.04 11 28 Gorontalo 29.13 27.35 1.78 5 29 Sulawesi Barat 20.74 19.03 1.71 15 30 Maluku 33.03 31.14 1.89 3 31 Maluku Utara 12.73 11.97 0.76 21 32 Papua Barat 41.34 39.31 2.03 2 33 Papua 41.52 40.78 0.74 1
(Sumber: BPS, 2007)
nomi sesudah krisis 1997 bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah yang dititikbe- ratkan pada kabupaten/kota. Diharapkan dengan otonomi daerah maka upaya perce- patan pembangunan ekonomi atas dasar inisiatif lokal dapat diwujudkan guna men- gatasi masalah pembangunan di daerah.
Instrumen otonomi daerah yang menon- jol adalah dikeluarkannya kebijakan desen- tralisasi fiscal yang memberikan lebih ba- nyak sumber daya keuangan pada kabupa- ten/kota. Salah satu tujuan yang hendak di- capai dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sidik, 2005:1). Diharapkan pemerin- tah kabupaten/kota dapat melakukan per- cepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spe- sifik dapat ditangani dengan cepat dan tun- tas oleh pemerintah daerah.
Dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang relatif memiliki jumlah pendu- duk miskin yang cukup tinggi di antara pro- vinsi di Indonesia (Tabel 1). Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peringkat ke-12 dari 33 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kemiskinan dua (2) tertinggi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi dengan persentase penduduk te- rendah adalah DKI Jakarta dan Bali. Jawa Tengah dengan urutan 12 menunjukkan adanya fenomena ini bahwa masih tinggi persentase kemiskinan di Jawa mengingat Provinsi Jawa Tengah dengan akses ekonomi di Daerah dengan penduduk miskin teren- dah yaitu DKI Jakarta dan Bali. Walaupun ada penurunan persentase jumlah pendu- duk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada ta-
hun 2007 sebesar 1,76 persen dibandingkan persentase tahun 2006.
Berdasarkan data pada Tabel 1, Provinsi Jawa Tengah termasuk peringkat pertama jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Jawa (Tabel 2).
Tabel 2. Peringkat Tingkat kemiskinan Pro- vinsi di Jawa, 2007
Peringkat Provinsi Persentase 1 Jawa Tengah 20,43 2 Jawa Timur 19,98 3 DI Yogyakarta 13,55 4 Jawa Barat 18,99 5 DKI Jakarta 4,61 (Sumber: BPS, 2007)
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, besarnya tingkat kemiskinan di Pro- vinsi Jawa Tengah adalah 20,43 persen, ang- ka tersebut cukup besar dibandingkan den- gan daerah lain di Jawa. Sejak era Pelita mu- lai tahun 1969 propinsi Jawa Tengah berada di antara dua (2) provinsi besar Jawa Barat- DKI Jakarta dan Jawa Timur, yang keduanya maju pesat melalui industrialisasi yang ber- pusat di Jabotabek dan Surabaya.
Apabila dikaji terhadap faktor penye- babnya, maka terdapat kemiskinan struk- tural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata.
Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemi- likan sumber daya yang tidak merata, ke- mampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam be- rusaha dan memperoleh pendapatan akan
menyebabkan keikutsertaan dalam pem- bangunan yang tidak merata. Ditinjau dari faktor penyebab, dapat dipastikan jika ke- miskinan di pedesaan lebih besar dibanding- kan di daerah perkotaan. Berikut ilustrasi fenomena jumlah penduduk miskin di dae- rah.
Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2004 kabupaten yang paling besar jumlah penduduk miskinnya adalah Kabupaten Brebes sebesar 519.600 orang. Diikuti oleh Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kebu- men masing-masing sebesar 385.100 orang dan 371.500 orang. Jumlah penduduk miskin yang paling sedikit di Kota Salatiga sebesar 16.000 orang. Secara umum, tingkat kese- jahteraan masyarakat akan sangat mem- pengaruhi aktivitas ekonomi di daerah. Indi- kator tingkat kesejahteraan ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan. Adanya wacana
otonomi daerah harusnya mampu menu- runkan tingkat kemiskinan di daerah. Fakta menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Ten- gah telah menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Namun penurunan terse- but belum cukup signifikan terhadap peru- bahan aktivitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Boediono (1981: 1-2) pertumbuhan ekono- mi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Bahkan dalam defini- si yang lebih ketat definisi tersebut ditekan- kan pada sumber dari dalam negeri. Demi- kian halnya dengan daerah, pertumbuhan ekonomi akan dapat diwujudkan apabila pertumbuhan PDRB riil melebihi laju per- tumbuhan penduduk. Tingkat kesejahteraan suatu negara diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah
0 100 200 300 400 500 600 Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Kebumen Kab. Wonosobo Kab. Boyolali Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Grobogan Kab. Rembang Kab. Kudus Kab. Demak Kab. Temanggung Kab. Batang Kab. Pemalang Kab. Brebes Kota Surakarta Kota Semarang Kota Tegal K a b u p a te n /K o ta Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005)
proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999: 1).
Definisi pertumbuhan ekonomi banyak ditulis oleh para ekonom, di antaranya ada- lah Parkin dan Bede (1992:53) menyatakan : Economic growth is an the rate change of real GNP from one year to next year .” Se- mentara Mankiw (1994:76) menyatakan : To measure economic growth, economist use data on gross domestic product, which measures the total income of everyone in the economy serta Samuelson dan Nordhaus (1995:750) menyatakan : economic growth is an increase in the total output of a na- tion’s over time, that measured as the an- nual rate of increase in a nation’s real GDP or real potential GDP .
Hal lain yang akan mendukung laju per- tumbuhan yang lebih tinggi adalah dengan melakukan pengurangan kemiskinan dengan lebih cepat. Pengalaman dari masyarakat miskin, seperti halnya penyajian secara teo- retis tentang standard hidup yang dikaitkan dengan kondisi multidimensional sifat dari kemiskinan dan perampasan (Sen 1985, 1999). Buchanan (1965), mengemukakan logika inti dari konsep pertumbuhan dan kemiskinan yang seharusnya difokuskan pa- da efisiensi penyediaan jasa kepada masya- rakat sehingga keuntungan bagi kesejahte- raan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jasmina, et.al (2001:424) mengemukakan berbagai strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sudah dicanangkan pemerintah daerah pada akhirnya tergantung pada ketersediaan dan mekanisme penggunaan anggaran yang dimiliki daerah.
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didu- kung oleh kebijakan anggaran yang menun- jukkan keberpihakan pada masyarakat miskin ( pro-poor budget ). Sehingga dibutuh- kan suatu pendekatan untuk mengukur hu- bungan antara kebijakan fiskal sebagai lang- kah untuk menurunkan kemiskinan (And- rew, 2002)

## METODE
Data yang dipergunakan untuk men- dukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi berupa data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Ten- gah periode 2007.
Data diperoleh dengan cara berikut. Per- tama, studi kepustakaan ( library study ), dengan cara mempelajari berbagai literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan den- gan masalah yang diteliti. Kedua, studi do- kumenter ( documenter study ), untuk mem- peroleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, data yang diperoleh yaitu jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah periode 2000 – 2004, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 periode 2000 – 2007, data jumlah penduduk masing-masing ka- bupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, data pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan data keuangan daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
Metode penelitian yang digunakan mela- lui pendekatan model regresi. Pada Pemba- hasan mencakup dua (2) aspek temuan yai- tu: Pertama, pendekatan grafis sebagai pola fenomena kemiskinan di Provinsi Jawa Ten- gah. Kedua, mengestimasi hubungan bebe- rapa faktor yang berpengaruh terhadap ke- miskinan seperti Produk Domestik Bruto (PDRB), Belanja publik, dan pengangguran pada tahun 2007. Pada temuan kedua teknik yang digunakan adalah pendekatan model regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS).
Berdasarkan observasi data yang dilaku- kan dan simulasi terhadap hasil regresi maka diputuskan model persamaan yang diguna- kan adalah sebagai berikut:
JPM = f (PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Publik)
Model Persamaan:
          3 3 2 2 1 1 0 X X X Y
Di mana:
Y = Jumlah penduduk miskin (000) X 1 = Nilai PDRB harga konstan 2000 (miliar rupiah) X 2 = tingkat pengangguran (%)
X 3 = besarnya realisasi belanja APBD yang dikeluarkan untuk pendidikan, kese- hatan dan infrastruktur (milyar ru- piah)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis trend digunakan untuk menge- tahui pola secara grafis mengenai fenomena kemiskinan di masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.
Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 cenderung menurun pada tahun 2007, namun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan perubahannya hal itu ditunjukkan pada kurva yang tidak terlalu mengalami pergeseran. Secara grafis me- nunjukkan fenomena bahwa jumlah pendu- duk miskin cenderung banyak di kabupaten daripada kota di Provinsi Jawa Tengah. Jum- lah penduduk miskin paling rendah di Kota
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah (2007 dan 2006)
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 ka b ci la ca p ka b Pu rb al in gg a ka b Ke bu m en ka b W on os ob o ka b Bo yo la li ka b Su ko ha rjo ka b Ka ra ng an ya r ka b G ro bo ga n ka b Re m ba ng ka b ku du s ka b D em ak ka b Te m an gg un g ka b Ba ta ng ka b Pe m al an g ka b Br eb es ko ta Su ra ka rt a ko ta Se m ar an g ko ta Te ga l 2007 2006
Magelang sedangkan jumlah penduduk miskin paling tinggi ada di Kabupaten Brebes.
Fenomena yang terjadi adalah tingkat PDRB masing-masing daerah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kemiski- nan yang ada. Hal ini merupakan peluang jika daerah mempunyai pertumbuhan eko- nomi yang cukup baik maka akan berpenga- ruh pada penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Ketidakmerataan besarnya perolehan PDRB masing-masing daerah juga masih terlihat, hal ini akan mengindikasikan bahwa potensi masing-masing daerah juga berbeda, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan pa- da beberapa jenis model dan dengan mem- perhatikan nilai Akaike Info Criterion (AIC) maka model yang digunakan adalah model double log maka diputuskan model yang di- gunakan menjadi sebagai berikut:
            D LnX LnX LnX LnY 3 3 3 2 2 1 1 0 Di mana: Y = Jumlah penduduk miskin (%)
X 1 = Nilai PDRB harga konstan 2000 (%)
X 2 = tingkat penganguran (%)
X 3 = besarnya realisasi belanja APBD yang dikeluarkan untuk pendidikan, kese- hatan dan infrastruktur (%)
Ln = Logaritma natural
D = Dummy Variable (Kota dan Kabupa- ten)
Model regresi yang ditemukan diperoleh Adjusted R 2 sebesar = 0,87 artinya bahwa sebesar 87% persentase jumlah penduduk
miskin dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, pengangguran dan belanja publik. Pengaruh tersebut signifikan pada 0,05 karena hasil pengujian ditemukan nilai F sebesar 61,4 dengan p <0,01. Dengan demikian dapat dis- impulkan bahwa secara simultan PDRB, pengangguran, belanja publik, dan dummy variable berpengaruh terhadap persentase jumlah penduduk miskin.
Lebih jauh lagi penelitian ini menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar -0,13. Hal ini mendukung teori yang ada yang artinya setiap kenaikan PDRB di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebe- sar 0,13%.
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi
Variabel Independen b t Constant -80717,82 -2,47 Ln X 1 -0,00012 -1,94 Ln X 2 2,11 0,19 Ln X 3 0,0001 3,51 D -1510286 -8,36
Sedangkan persentase pengangguran ti- dak berpengaruh terhadap jumlah pendu- duk miskin di masing-masing kabupa- ten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebab pendu- duk atau seseorang miskin bukan bersumber dari besarnya tingkat pengangguran. Kondisi ini juga didukung hasil Susenas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2006 mencapai 16,41 juta orang atau turun sebesar 1,36 persen dibanding tahun sebelumnya. Den-
gan angka ini, tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebe- sar 60,68. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah relatif kecil, yaitu sebesar 7,30 persen. Bila dibedakan menu- rut status pekerjaan utamanya, bu- ruh/karyawan sebesar 27,70 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain. Sedangkan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 19,14 per- sen, 20,90 persen, 3,17 persen dan 29,09 persen.
Perolehan hasil estimasi yang cukup me- narik adalah koefisien belanja public bernilai positif dan signifikan secara statistik sebesar 1,28 artinya peningkatan belanja publik se- besar 1% maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,28%. Hasil te- muan ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang se- makin tinggi menyebabkan rendahnya pri- oritas pada pelayanan publik. Adaptasi dae- rah terhadap perubahan kebijakan anggaran mengenai alokasi belanja publik bagi mas- ing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga cukup mempengaruhi kesiapan pengalokasian anggaran untuk penyediaan pelayanan publik. Secara teori, pemerintah sebagai penyedia barang publik harus dapat mendistribusikan barang-barang publik dan penyelenggaraan pembiayaan dari pen- distribusian barang publik (Hyman, 1996).
Sedangkan untuk dummy variable yang bertujuan untuk membedakan kabupaten
dengan kota di Provinsi Jawa Tengah cukup signifikan artinya adanya perbedaan ber- pengaruh terhadap persentase jumlah pen- duduk miskin di daerah tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ka- bananukye, et.al (2004) menunjukkan bah- wa perbedaan wilayah dapat berpengaruh pada kemiskinan di Uganda.
Model di atas harus memenuhi asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikoli- nearitas, otokorelasi, dan heterosedasatisi- tas (Gujarati, 2003). Untuk itu pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Jarcue-Bera dan menghasilkan nilai  2 sebe- sar 0,95 yang jauh lebih kecil daripada nilai  2 tabel sebesar 43,775 sehingga dapat dika- takan residual model berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan korelasi parsial yang hasilnya menunjukkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.
Uji otokorelasi dilakukan dengan meng- gunakan uji d (uji D-W). Hasilnya menunjuk- kan bahwa nilai d yang ditemukan sebesar 1,91 dan berada di antara 1,73 (du) dan 2,27 (4-du). Oleh karena itu model terbebas dari otokorelasi. Uji heterosedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai Obs*R-Square dengan nilai  2 tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared sebesar 9,48 dan  2 tabel sebesar 43,77. Oleh karena nilai
Obs*R-squar e lebih kecil dari  2 berarti tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Dengan demikian seluruh asumsi klasik yang disyaratkan terhadap model yang dikem- bangkan dipenuhi.

## SIMPULAN
Kecenderungan fenomena perubahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah cende- rung tidak mengalami penurunan yang signi- fikan. PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Pro- vinsi Jawa Tengah, artinya indikator ke- miskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan oleh indikator lain. Sementara itu belanja ber- pengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya.
Hasil temuan ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pega- wai yang semakin tinggi menyebabkan ren- dahnya prioritas pada pelayanan publik. Perbedaan kota dengan kabupaten berpen- garuh signifikan tingkat kemiskinan di Pro- vinsi Jawa Tengah
Berdasarkan simpulan maka diperoleh implikasi kebijakan bahwa terkait dengan belanja daerah, pemerintah daerah harus
konsisten merealisasikan anggaran yang be- rorientasi pada peningkatan pelayanan pub- lik sehingga tingkat kesejahteraan masyara- kat dapat meningkat yang pada akhirnya tingkat kemiskinan menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew, Mc. K. (2002) “Assessing the Impact of Fiscal Policy on Poverty”. Discussion Paper. World Institute for Development Economics Research
Gujarati, Damodar N. (2003) Basic Econome- trics, Fourth Edition . New York: McGraw Hill
Hyman, David N. (1996) Public Finance A Contemporary Application of Theory to Policy , Fifth Edition. The Dryden Press.
Makmum (2003) “Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya”. Kajian Ekonomi dan Keuangan , Vol.7, No.2
Sen, A. (1985) Commodities and Capabilities . Amsterdam: North Holland
Sen, A. (1999) Development as Freedom . Ox- ford: Oxford University Press
Sidik, Machfud (2005) “Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Kaitannya dengan Pem- bangunan Ekonomi Daerah”. Makalah Seminar. Magister Ekonomika Pemba- ngunan, Universitas Gadjah Mada, Yog- yakarta