## Partnership Dalam Produktivitas Publikasi Hasil Penelitian
di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Siti Annisa Silvia Rosa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia e-mail: sitiannisasr@gmail.com

## ABSTRAK
LIPI merupakan lembaga pemerintah yang menjadi rujukan penelitian lembaga riset  yang ada di Indonesia, namun demikian produktivitas dalam publikasi hasil penelitiannya dinilai masih  rendah.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  diantaranya  yaitu LIPI  belum  memanfaatkan  partnership  dalam  produktivitas  hasil  penelitiannya.  Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan  mendiskripsikan  partnership  dalam  produktivitas  publikasi  hasil  penelitian  di  LIPI. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  partnership  dengan  berbagai  pihak  dalam penelitian  dapat  meningkatkan  produktivitas  publikasi  hasil  riset.  Namun  demikian, simpulan  dari  riset  ini  yaitu  bahwa  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  LIPI  masih dilaksanakan sebatas teknis administratif saja, belum ditujukan untuk meningkatkan output publikasi ilmiah yang dikelola oleh peneliti. LIPI belum memanfaatkan partnership sebagai dalam  produktivitas  publikasi  hasil  risetnya.  Tidak  adanya  road  map  kerjasama  dan  juga sanksi  tegas  bagi  peneliti  yang  tidak  melaporkan  kegiatan  kerjasamanya  semakin memperkuat bahwa kerjasama yang berjalan di LIPI baru hanya sebatas administratif saja.
Kata kunci: partnership , produktivitas, publikasi hasil penelitian

## ABSTRACT
LIPI  is  a  government  institution  that  is  a  reference  for  research  research  in  Indonesia, however,  in  its  publication  the  results  of  the  research  are  still  very  low.  This  is  because some  of  the  things  that  form  the  basis  of  LIPI  have  not  used  partnerships  as  an  effort  to improve the results  of their  research. By using qualitative descriptive methods, this study aims  to  find  out  and  describe  whether  partnerships  can  increase  the  productivity  of research  results  at  LIPI.  The  results  of  this  study  indicate  that  partnerships  with  various parties  in  the  study  can  increase  the  productivity  of  the  publication  of  research  results. However, the conclusions from this study are that the collaboration carried out by LIPI is still carried out  as  far  as  existing  technical means, not  aimed at  increasing the output of publications managed by researchers. LIPI has not used partnership as an effort to be able to increase the productivity of the publication of research results. There is no road map for cooperation and there is also no firm one for research that does not report that there are activities that only work at LIPI.

## Keywords: partnership, productivity, publication of research output

## PENDAHULUAN
Penelitian ini memfokuskan mengenai  kerjasama  ( partnership )  dalam produktivitas  publikasi  hasil  penelitian  di Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI)  sebagai  lembaga  riset  di  Indonesia. LIPI  dipilih  menjadi  lokus  penelitian  ini dikarenakan  posisinya  sebagai  lembaga rujukan  riset  oleh  instansi  lainnya  seperti yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang No.  18  Tahun  2002  Tentang  Sistem Nasional  Penelitian,  Pengembangan  dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana Lembaga Litbang berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan pemajuan Iptek dan
bertanggungjawab mencari berbagai invensi  di  bidang  Iptek  serta  menggali potensi pendayagunaannya. Kemudian dengan  Peraturan  Kepala  LIPI  Nomor  1 Tahun  2014  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  LIPI,  bahwa  LIPI  memiliki  tugas melaksanakan  tugas  kepemerintahan  di bidang  penelitian  ilmu  pengetahuan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  selaras dengan  visi  dan  misi  LIPI.  Dengan  dasar hal  tersebut,  seharusnya  posisi  LIPI menjadi  acuan  untuk  lembaga  riset  lain yang  ada  di  Indonesia,  terutama  untuk produktivitas publikasi hasil penelitiannya.
Produktivitas  yang  dilakukan  oleh peneliti  di  LIPI  dapat  dilihat  dari  output atau  keluaran  yang  dihasilkannya  yaitu
berupa:  Karya  Tulis  Ilmiah  (KTI)  baik  itu dalam  bentuk  buku,  jurnal  ataupun prosiding yang diterbitkan secara Nasional ataupun Internasional; pengembangan IPTEK;  Diseminasi  IPTEK;  pembinaan kader;  serta  penghargaan.  Namun  dalam penelitian  ini  yang  menjadi  perhatian utama  yaitu  terkait  produktivitas  yang berfokus pada publikasi hasil penelitian.
Namun  kenyataannya  produktivitas hasil  publikasi  di  LIPI,  tidak  konsisten meningkat  di  setiap  tahunnya,  bahkan cenderung  menurun.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  jumlah  publikasi  hasil  risetnya  yang tergambar dari grafik berikut.
Gambar 1
Data Publikasi Ilmiah LIPI Tahun 2010 – 2017

## Sumber: LAKIP LIPI dari Tahun 2011-2017
Dari  data  diagram  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  produktivitas  publikasi ilmiah peneliti LIPI tidak stabil meningkat. Beberapa  tahun  mengalami  kenaikan  dan penurunan  seperti  pada  Tahun  2010 Produktivitas  publikasi  hingga  mencapai angka  1415,  kemudian  hingga  tahun  2014 mengalami  puncak  tertinggi  produktivitas
nya  yaitu  sebanyak  2039  publikasi. Kemudian  juga  publikasi  karya  ilmiah LIPI  mengalami  penurunan  cukup  drastis pada  Tahun  2015  yaitu  menjadi  1302 publikasi ilmiah. Pada Tahun 2015 jumlah publikasi  mengalami  penurunan  karena Pimpinan LIPI mengharapkan peningkatan kualitas tulisan  yang dapat  terpublikasikan di  jurnal  nasional  maupun  internasional yang  terakreditasi  dan  terindeks  global seperti scopus , Thomson  and  reuters dan sebagainya.  Sedangkan  pada  tahun  2016, LIPI menghasilkan 1794 publikasi nasional maupun  internasional.  Akumulasi  sitasi atas  publikasi  LIPI  sampai  tahun  2016 dihitung  menggunakan  data  dari  Google Scholar.  Jumlah  sitasi  atas  publikasi  LIPI sampai  dengan  tahun  2016  mencapai 126.738  sitasi.  Angka  ini  melebihi  target yang  ditetapkan  sebesar  89.375  sitasi  atau tercapai  141,24%,  dan  jauh  melonjak  dari capaian di 2015 yang hanya 35.314 sitasi.
Sedangkan  pada  tahun  2017,  LIPI menghasilkan  1.389  publikasi  nasional maupun  internasional.  Akumulasi  sitasi atas  publikasi  LIPI  sampai  tahun  2017 dihitung  menggunakan  data  dari  Google Scholar.  Jumlah  sitasi  atas  publikasi  LIPI sampai  dengan  tahun  2017  mencapai 169.319  sitasi.  Angka  ini  melebihi  target yang ditetapkan sebesar 142.500 sitasi atau tercapai  118,81%,  dan  jauh  melonjak  dari capaian  di  2015  yang  hanya  35.314  sitasi dan  126.738  sitasi  (2016).  Hal  ini  terjadi karena  makin  banyak  peneliti/sivitas  LIPI
yang tergabung dalam Google Scholar dan makin  terbukanya  informasi  publikasi LIPI.
Maka terdapat permasalahan mendasar  dalam  produktivitas  publikasi ilmiah  di  LIPI.  Hal  ini  dikarenakan  jika melihat  trend  dari  Tahun  2010  sampai Tahun  2017  secara  rata-rata  mengalami penurunan yang signifikan terutama pada 2 tahun  terakhir.  Bahkan  jumlah  publikasi ilmiah Tahun 2017 lebih rendah dari angka publikasi ilmiah pada Tahun 2010.
Kemudian  dari  satu  sisi  jumlah publikasi ilmiah LIPI di tingkat internasional  masih  belum  masuk  pada angka  memuaskan.  Justru  LIPI  lebih banyak  produktif  pada  publikasi  nasional. Sebagai  lembaga  penelitian  nasional  yang menjadi  rujukan  bagi  lembaga  penelitian lainnya, menyebabkan LIPI harus memiliki produktivitas  yang  tinggi  terutama  untuk masuk  ke  kancah  internasional.  Seperti pada Gambar berikut ini, yang menjelaskan  produktivitas  LIPI  di  tingkat internasional.

## Gambar 2

## Publikasi LIPI Tahun 2010 - 2015

## Sumber: Diolah penulis berdasarkan data LAKIP LIPI 2011 – 2016
Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil  publikasi  hasil  penelitian  yang dilakukan peneliti di LIPI dari Tahun 2010 sampai  dengan  2014  secara  keseluruhan terus  meningkat,  namun  di  Tahun  2015 secara  total  mengalami  penurunan  yang lumayan  drastis,  sehingga  jika  dilihat  dari grafik  keseluruhan  terlihat  tidak  konsisten meningkat setiap tahunnya. Sedangkan jika dilihat  secara  rinci,  antara  publikasi internasional  dengan  publikasi  nasional masih  sangat  sedikit.  Padahal  dalam  visi nya LIPI memiliki harapan menjadi intitusi riset  terkemuka  berkelas  dunia.  Hal  ini menjadi  ironis  ketika  hasil  publikasi internasionalnya  masih  jauh  tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Merujuk  pada  data  publikasi  di  atas dapat dilihat bahwa produktivitas publikasi hasil  penelitian  di  LIPI  tidak  konsisten meningkat  di  setiap  tahunnya.  Hal  ini dikarenakan beberapa faktor  yang menjadi kendala.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  dapat  meningkatkan
produktivitas  publikasi  hasil  penelitian yaitu melalui kerjasama riset ( partnership ) yang  dilakukan  oleh  LIPI  dengan  pihak luar, baik itu dengan sektor publik maupun dengan  pihak  swasta.  Hal  ini  telah diamanatkan  dalam  bentuk  peraturan kepala  LIPI  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Kerjasama  di  Lingkungan  LIPI.  Bahwa salah  satu  output  yang  diharapkan  dapat dihasilkan  dari  kerjasama  yaitu  publikasi ilmiah (Pasal 23 ayat 1). Dengan demikian, dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan  oleh  LIPI  diharapkan  dapat meningkatkan pula output berupa publikasi ilmiah hasil risetnya.
Kondisi  faktual  yang  terjadi  sampai saat  ini  di  LIPI,  belum  sepenuhnya memanfaatkan kerjasama melalui kemitraan  dengan  pihak  luar  untuk  dapat meningkatkan produktivitas publikasi hasil riset.  Hal  ini  disebabkan  karena  kemitraan yang terjadi antara LIPI dengan pihak luar hanya  menunggu  bola  saja,  artinya  hanya menunggu  dari  pihak  luar  untuk  datang melakukan kerjasama (kemitraan).
Padahal kerjasama melalui partnership  ini  sangatlah  penting  karena pengembangan partnership merupakan salah satu upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Bahwa untuk mencapai eksistensi dan pengakuan terhadap hasil karya maka perlu dikembangkan  hubungan  dengan  para pihak  yang  berkepentingan.  Ini  menjadi penting  untuk  saling  melengkapi  dan
1142 1254 1350 1416 1324 887 273 201 455 530 715 415 1415 1455 1805 1946 2039 1302 0 1000 2000 3000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nasional Internasional Total
saling mendukung dalam rangka pengembangan organisasi yang lebih jauh.
Hal  ini  sesuai  pula  dengan  Teori kemitraan yang dikembangkan oleh Cheeseman, (Ibrahim,  2006:  26),  yang mengandung  pengertian  bahwa  kemitraan merupakan  sekumpulan  dari  dua  orang atau  lebih  untuk  bersama-sama  dalam kegiatan  usaha  dan  menjadi  mitra  untuk memperoleh  keuntungan.  Bentuk-bentuk kemitraan  menimbulkan  adanya  hak  dan kewajiban  diantara  keduanya.  Hak  dan kewajiban  para  pihak  dinyatakan  dalam perjanjian  kemitraan  ataupun  ditentukan oleh undang-undang).
Partnership (kemitraan) merujuk pada Mohr dan Spekman adalah hubungan strategik  yang  secara  sengaja  dirancang atau dibangun antara perusahaan- perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan,  manfaat  bersama  dan saling  kebergantungan  yang  tinggi  (dalam
Jane 2011:193). Sedang menurut
Farazmand “Partnership implies joint and voluntary  endeavors  toward  a  common purpose. In the context of sound governance,  partnership  is  essential  and requires  genuine  participation  of  the stakeholders,  meaning  all  citizens  who have  stakes  in  the  governance  process (dalam Mardiyanta 2011:15).”
Kemitraan  harus  dibangun  dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun  dengan  komunikasi  yang  baik, terutama  dalam  pengambilan  keputusan.
Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan  untuk  memenuhi  harapan masyarakat.  Dengan  demikian,  kemitraan antara  pemerintah,  masyarakat  dan  bisnis diharapkan  untuk  mendorong  terwujudnya pelayanan,  pembangunan  dan  publik  yang lebih demokratis dan lebih profesional.
…..In  contrasts  to  privatization, these  new  relationships  are  joint problemsolving efforts, or partnerships,  that  may  be  initiated by  either  “side”.  They  has recognized working alliances between the workforce and management;  between  levels  of government and between neighboring  local  governments, and  between  government  and citizens, government and cooperations, government and non- for-profit.  This  innovations  have proven to be effective arrangements aimed  at  improving  government service  and  cutting  costs.  Because they  represent  the  ability  to  think and  act  outside  the  rigid  but familiar  “bureaucratic  box”,  they can  be  essential  for  pooling resources and improving productivity  in  an  increasingly resource-scarce atmosphere.
(Holzer  and  Callahan,  1998:  91- 92)
Untuk dapat mewujudkan tata kelola stakeholder yang  baik  membutuhkan kemitraan  sinergis  antara  lembaga  baik  di dalam  dan  di  luar  birokrasi  pemerintah. Badan-badan  termasuk  sektor  swasta  dan masyarakat  sipil  dalam  hal  ini  seperti lembaga  pemerintah  non  kementerian. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun  dengan  komunikasi  yang  baik,
terutama  dalam  pengambilan  keputusan.
Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan  untuk  memenuhi  harapan masyarakat.  Dengan  demikian,  kemitraan antara  pemerintah,  masyarakat  dan  bisnis diharapkan  untuk  mendorong  terwujudnya pelayanan,  pembangunan  dan  publik  yang lebih demokratis dan lebih profesional.
Pola  kerjasama  kemitraan  yang dilakukan  di  LIPI  dengan  pihak  luar diantaranya  yaitu  berupa:  penelitian  dan pengembangan  dalam  bidang-bidang  yang disepakati;  penguatan  kapasitas  serta pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian; pertukaran tenaga ahli, informasi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian; serta bentuk lain yang disepakati  (Perka  LIPI  No.  8  Tahun  2014, pasal 8)
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi diperoleh  informasi  sebagai  berikut:  (1) Bahwa  di  LIPI  belum  ada  target  output untuk  setiap  kegiatan  kerjasama  penelitian harus  menghasilkan  publikasi  ilmiah;  (2) Belum adanya roadmap kerjasama (partnership)  (3)  Kegiatan  kerjasama (partnership)  masih  banyak  dilakukan secara  individual  peneliti  saja,  bahkan terkadang  tidak  ada  laporan  dari  satuan kerja  kepada  Biro  Kerjasama,  Hukum  dan Hubungan Masyarakat  LIPI sebagai  satker yang  memiliki  tugas  untuk  memantau  dan mengevaluasi kerjasama di LIPI.
Dari  kondisi  tersebut,  maka  perlu dilakukan kerjasama kemitraan antara LIPI
dengan pihak luar untuk dapat meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah LIPI. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh  gambaran  mengenai  analisis pelaksanaan  kerjasama/kemitraan  yang dilakukan oleh LIPI dengan pihak stakeholder.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan  kualitatif.  Hal  ini  berkaitan dengan  rumusan  dan  tujuan  penelitian yang  menuntut  peneliti  untuk  dapat menggali  lebih  dalam  lagi  serta  supaya dapat  lebih  memahami  dan  menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus di dalam penelitian  ini.  Karena  penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif,  maka penelitian  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah  dengan  peneliti  bertindak  sebagai instrumen.  Sedangkan  pengumpulan  data dilakukan  kepada  sumber  data  dengan metode triangulasi.
Sumber  dan  teknik  pengumpulan data  yang  disusun  dalam  penelitian  ini meliputi  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  dilakukan  melalui  wawancara mendalam  dimana  dalam  hal  ini  peneliti bertindak  sebagai  instrumen  penelitian. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan  merupakan  data  yang  sudah diolah  ataupun  telah  dipublikasikan  secara resmi,  yaitu  yang  berasal  dari  dokumen yang  dimiliki  LIPI  maupun  instansi  lain
yang relevan dengan topik penelitian.

## PEMBAHASAN
Pengembangan  kemitraan  (Holzer
dan Callahan, 1998: 91-92) dapat dilakukan  dalam  berbagai  bentuk  antara lain:  kemitraan  masyarakat-warga  negara dan  volunteer  ( community  partnerships- citizens  and  volunteers ),  Mitra  sektor publik  ( public  sector  partners ),  Mitra sektor  swasta  ( private  sector  partners ),
Mitra  organisasi  non  profit  ( not-for-profit partners )  (Holzer,  2003).  Kesemua  ini tentu  menyasar  pada  seluruh  entitas  baik dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Dengan semakin banyaknya kemitraan yang dibangun menunjukkan organisasi diterima secara  luas  baik  hasil  karyanya  maupun keberadaan kelembagaannya sendiri.

## Output Kerjasama
Sehubungan dengan itu LIPI sebagai organisasi  sektor  publik  yang  fungsinya berhubungan dengan banyak pihak tentunya telah melakukan banyak
kerjasama  terkait  tugas  utamanya.  Untuk lebih jelasnya dapat disajikan data kerjasama  yang  telah  dilakukan  oleh  LIPI
selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013
–  2017)  baik  mitra  dalam  negeri  maupun dengan mitra luar negeri sebagai berikut.
Tabel 1 Data Kerjasama LIPI Dengan Mitra
Dalam Negeri dan Luar Negeri Periode 2013 – 2017 Kerjasam a Tahun 2013 201 4 2015 2016 2017 Dalam Negeri 21 44 30 21 41 Luar Negeri 18 7 18 11 12 Total 39 51 48 32 53
Sumber data: Diolah dari BKHH LIPI, 2018
Dengan  data  di  atas,  terlihat  bahwa kerjasama  yang  dilakukan  LIPI  lebih banyak  dilakukan  dengan  mitra  di  dalam negeri dibanding dengan mitra luar negeri. Dari  total  kerjasama  pada  tahun  2017 adalah  53  bentuk  kerjasama,  dari  jumlah itu  kerjasama  di  luar  negeri  sebanyak  12 bentuk kerjasama, sedangkan dalam negeri sebanyak 41 bentuk kerjasama.  Kerjasama yang  dilakukan  LIPI  tersebut  dalam berbagai  bentuk,  tentunya  memberikan dorongan  dari  berbagai  kasus  untuk produktivitas publikasi ilmiah para peneliti.  Seperti  kerjasama  riset  yang dilakukan  di  beberapa  Pusat  Penelitian, pada Pusat Penelitian Geoteknologi contohnya  terdapat  beberapa  kerjasama yang  dilakukan  antar  sesame  peneliti dengan pihak luar yang tentunya memberikan  dorongan  bagi  peneliti  untuk menghasilkan publikasi ilmiah.
Namun  demikian  angka  kerjasama ini setiap tahunnya fluktuatif atau mengalami  kenaikan  dan  penurunan. Kondisi  ini  dikarenakan  penyesuaian dengan kebutuhan internal maupun eksternal  dan  juga  menyesuaikan  dengan issu  yang  berkembang.  Sebagaimana disampaikan  oleh  beberapa  informan  dari peneliti  madya,  selalu  menjelaskan  bahwa kondisi  saat  ini  riset  LIPI  masih  banyak yang  harus  dikembangkan  terutama  dalam bentuk  kerjsama  masih  banyak  bisa  yang dilakukan. Kerjasama yang diawalai dengan  adanya linkage penliti  di  LIPI dimanfatakan  menjadi  kerjasama  yang formal  dan  dapat  menunjnag  produktivitas publikasi  ilmiah  LIPI.  Namun  hubungan kerjasama  riset  lebih  dominan  dilakukan dengan  mitra  dalam  negeri  sehubungan dengan fokus dan lokus yang dekat dengan keberadaan  LIPI  sendiri.  Sementara  itu angka  kerjasama  dengan  luar  negeri  yang terlihat  sangat  kurang  lebih  kepada keterbatasan  informasi  dan  publikasi  serta belum  termasuk  dalam  semangat  prioritas kemitraan.  Disinilah  letak  perbedaan  yang menghasilkan kesenjangan antara kerjasama  dengan  mitra  dalam  negeri  dan mitra luar negeri.
Output  dari  kerjasama  tersebut  baik dalam  maupun  luar  negeri  bermacam- macam,  diantaranya  yaitu  publikasi  di jurnal  yaitu  melakukan  tulisan  bersama dengan  beberapa  peneliti  dari  luar  negeri, sehingga memudahkan untuk masuk
publikasi  pada  jurnal-jurnal  terntentu. Seperti  yang  dilakukan  oleh  salah  satu peneliti  LIPI  yang  menetap  di  luar  negeri yang  baru  bergabung  dengan  LIPI, memberikan  kontribusi  besar  terhadap jumlah  publikasi  ilmiah  yang  dihasilkan oleh  LIPI.  Bentuk  lainnya  adalah  paten, joint resesarch , dalam bentuk pengembangan  kapasitas  pegawai  melalui training,  pendidikan  S2,  S3,  ataupun post doc .  Kerjasama  dalam  negeri  biasanya berbentuk  join  research,  dimana  posisi LIPI  memberikan  kemanfaatannya  kepada stakeholder  atau  masyarakat.  Sedangkan kerjasama  luar  negeri  lebih  banyak berbentuk pengembangan kapasitas pegawai  seperti  pendidikan  bergelar  (S2, S3)  ataupun  non  gelar  ( training,  postdoc ), hasil  publikasi  bersama  dalam  jurnal terindeks global, ataupun paten.

## Bentuk Kerjasama
Salah  satu  bentuk  kerjasama  yang dilakukan  LIPI  adlaah  kerjasama  yang dilakukan  pada  salah  satu  Satker  Pusat Penelitian  Geoteknologi  di  Bandung. Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Satker  di Bandung  dengan Earth  Observatory  of Singapore (EOS) Singapura ini merupakan kerjasama  komperehensif,  dalam  bentuk penelitian, dan didalamnya terdapat tuntutan untuk publikasi ilmiah. Kerjasama LIPI  diberikan  kewenangannya  kepada setiap  Pusat  Penelitian  di  LIPI  untuk melakukan penjajagannya.
Seperti
kerjasama  dengn Earth  Observatory  of Singapore  (EOS) Singapura,  merupakan kerjasama  yang  diawali  dari  tingkat  Pusat Penelitian.
Kemudian berdasarkan hasil wawancara  dengan  beberapa  informan, menjelaskan  kerjasama  yang  ditangani oleh Biro Kerjasama Hukum, dan Hubungan  Masyarakat  (BKHH)  LIPI adalah  kerjasama  yang  sifatnya  korporat atau  kerjasama  yang  dilakukan  secara terpusat  oleh  LIPI.  Beberapa  kerjasama berdasarkan  inisiatif  LIPI  bukan  berasal dari  pusat  penelitian  yang  berada  di struktur  terbawah.  Bahkan  informan  dari pejabat LIPI menjelaskan bahwa kerjasama di  LIPI  bebas  dilakukan  oleh  siapa  saja, bisa  individu,  kelompok/tim  peneliti,  atau bahkan bidang organisainya. Kerjasama ini akan  ditarik  ke  atas  (LIPI)  untuk diformalkan  menjadi  kerja  sama  antar institusi.  Dalam  level  institusi  ini  akan dibuatkan  dokumen  MoU  yang  mengikat antar  institusi.  Kemudian  turun  kedalam pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dipayungi oleh perjanjian kerja sama yang menandatanangi  adalah  intitusi  makro pembawa  kegiatan  tersebut.  Bagian  yang menangai proses ini adalah Biro
Kerjasama Hukum, dan Hubungan Masyarakat  (BKHH)  LIPI.  Biro  inilah yang  mengurus  semua  urusan  terkait kerjasama.  Layanan  Kerja  Sama  adalah salah satu layanan yang menjadi tugas dan fungsi  Biro  Kerja  Sama,  Hukum  dan
Humas LIPI. Beberapa layanan kerja sama adalah  sebagai  berikut;  Portal  Kerjasama, Pelayanan  Tugas  Belajar  dan  Perpanjang Tugas Belajar, Pelayanan Tenaga Ahli, dan Pelayanan  Kunjungan  Dalam  dan  Luar Negeri.
Portal  Kerjasama,  Portal  kerja  sama ini merupakan system database kerja sama dan  implementasinya  yang  dibuat  oleh BKHH  untuk  melakukan  tracking  kerja sama  yang  telah  dilaksanakan.  Pengguna bisa  mendapatkan  informasi  tentang  kerja sama  tersebut  bahkan  bisa  mengunduh naskah  kerja  sama.  Sebagai  lembaga  riset nasional  yang  mempunyai  visi  untuk menjadi lembaga riset berkelas dunia, LIPI banyak  menjalin  kerja  sama  baik  dengan mitra dalam dan luar negeri.
Pelayanan  Tugas  belajar  luar  negeri merupakan tugas yang diberikan oleh LIPI kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan  Biro/Puslit/UPT  LIPI  untuk menuntut  ilmu,  mendapatkan  pendidikan atau  keahlian  di  luar  negeri.  Dalam layanan yang diberikan, BKHH mengusulkan keberangkatan penerima beasiswa  /  karyasiswa  dan  perpanjangan penerima  beasiswa/karyasiswa  ke  Setneg RI. Jika memenuhi syarat, Setneg mengeluarkan surat persetujuan perpanjangan tugas belajar. Untuk layanan ini tidak dipungut biaya.
Kemudian layanan berikutnya adalah layanan Tenaga Ahli.  Layanan ini didasari dengan  banyaknya  kerja  sama  yang
dilakukan  satuan  kerja  di  LIPI,  maka  ada pula  tenaga  ahli  asing  yang  melakukan penelitian di LIPI. Namun sebelum mereka melakukan riset, perlu mengurus permohonan  tenaga  ahli.  Layanan  yang dilakukan BKHH yaitu melakukan pengajuan permohonan penempatan tenaga ahli  (SP)  dan  mengajukan  permohonan ITAS  dan  MERP  untuk  pengantar  ke Kemlu.  Ketika  tenaga  ahli  ini  masih melakukan  riset  sedangkan  SP  mereka telah habis maka perlu dilakukan perpanjangan. BKHH memberikan layanan perpanjangan tenaga ahli dengan melakukan Pengajuan Permohonan Perpanjangan Tenaga Ahli dan Perpanjangan  ITAS  dan  MERP  ke  Setneg RI, mengajukan permohonan Perpanjangan KITAS  ke  Kemenaker  dan  Lapor  Diri  ke Polisi.  Untuk  perpanjangan  ini  tidak dipungut biaya.
Selanjutnya adalah Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Negeri. Setiap tahunnya, LIPI banyak menerima kunjungan  baik  dalam  dan  luar  negeri. Kunjungan ini mempunyai beberapa tujuan seperti audiensi dan penjajakan kerja sama. BKHH  memfasilitasi  kunjungan  yang sifatnya  korporat  yaitu  kunjungan  yang melibatkan  G8  (para  pejabat  es.  I)  LIPI. Prosedurnya yaitu adanya surat permohonan kunjungan dari kepala Satuan Kerja  /  Surat  permohonan  langsung  dari mitra  yang  akan  melakukan  kunjungan. Setelah  itu  akan  di  follow  up  oleh  BKHH
untuk mencari jadwal yang memungkinkan,  mengundang  peserta  dan memfasilitasi pada saat kunjungan dilakukan.  Untuk  layanan  kunjungan  ini tidak dikenakan biaya.
Dengan demikian berdasarkan pelayanan  BKHH  LIPI tersebut  maka data kerjasama dapat diakses melalui Pelayanan Portal  Kerjasama,  didalamnya  terdapat banyak  data  kerjasama.  Data  kerjasama  di sini  maksudnya  yaitu  kerjasama  payung atau  MoU  atau  nota  kesepahaman  baik dalam dan luar negeri yang ditandatangani oleh  eselon  I,  bisa  oleh  kepala  LIPI,  bisa deputi,  atau  sekretaris  utama.  Maka kerjasama  baik  yang  berawal  dari  Pusat Penelitian,  tetap  dalam  lingkup  formalnya akan dibawa ke pusat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan  dari  BKHH  LIPI  menjelaskan bahwa  data  kerjasama  sebagian  besar  ada di Satker yang berada di bawah kedeputian.  Satuan  kerja  ini  yaitu  Pusat Penelitian yang memiliki banyak kerjasama  dengan  luar  LIPI.  Oleh  karena itu  data  kerjasama  banyak  di  Satker  atau Pusat Penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh  informan  dari  BKHH  LIPI  “Di  kita kalau  berbicara  mengenai  data  kerjasama itu  memang  sebagian  ada  di  Satker  yaitu yang level teknisnya, jadi memang kenapa di  BKHH  sendiri  mengadakan  Monev kerjasama  itu  pertama  tujuannya  untuk menyinkronkan  data  kita  dengan  data satker seperti apa, kemudian kita juga biar
tau  gimana  menghitung  rasio  kerjasama’ (Wawancara,  Informan  BKHH  Tahun 2018). Berdasarkan penuturan dari informan  tersebut,  pada  Biro  Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat (BKHH) terdapat  laporan rasio  kerja sama serta  memiliki  MoU  antara  LIPI  dengan intansi  yang bekerja sama. Bahkan sampai ada  sasaran  mutu  sehingga  memberikan pengaruh  bagi  kinerja  BKHH.  Dengan damikian  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Satker  menjadi  data  kinerja  bagi  BKHH yang  harus  memiliki  rasio  kerjasama dengan implementasi dari kerjasama tersebut.
Dengan  demikian  kerjasama  yang dilakukan  oleh  LIPI  menjadi  kinerja  bagi Biro  Kerjsasama  di  LIPI.  Kerjsama  LIPI memiliki  berbagai  macam  bentuk  yang mayoritas  adalah  kerjsama  dalam  bentuk riset bersama. Sedangkan untuk kerja sama produktivitas  publikasi  peneliti  tidak  ada yang  spesifik  khusus  dilakukan.  Sebab produktivitas  publikasi  langsung  inheren dengan kerja sama penelitian bersama.
Maka  secara  khusus  dari  informan BKHH menjelaskan, kerjasama LIPI untuk menjelaskan  yang  dihitung  tidak  hanya jumlah  MoU  saja,  akan  tetapi  juga mengukur rasio kerjasama yang terimplementasi, sehingga LIPI bisa mengukurnya.  Namun  berdasarkan  hasil wawancara dengan informan BKHH bahwa  pengukuran  kinerja  kerjsama  LIPI masih debatable ,  terutama  di  tingkat
kedeputian.  Sebab  sampai  saat  ini  LIPI belum  memiliki  perhitungan  yang  baku mengenai kerjasama penelitian yang dilkaukan  oleh  peneliti.  Karena  setiap peneliti  memiliki  domain  riset  yang berbeda  beda.    Namun  pada  prinsipnya kerjasama  dalam  bentuk  MoU  bida menjadi payung kemudian dituntut terimplementasi jika ada kerjasama lanjutan, misalnya kerjasama teknis, namanya  PKS  (Perjanjian  Kerjasama) kalau  dalam  negeri,  sedangkan  perjanjian teknis dari luar negeri namanya agreement , dan  atau arrangement  implementing . Tingkat pejabat yang dapat menandatangani adalah  pejabat pada eselon 2 setingkat Kapuslit dan atau eselon 3 setingkat kepala UPT dibawah Puslit.
Kerjasama  yang  dilakukan  LIPI selalu berdurasi multiyears, karena menyangkut  pendanaan  dan  juga  output dari  kerjsama  itu  sendiri.  Sebab  dalam kerjsama  yang  dilkaukan  LIPI  selalu mencari satu titik temu antara LIPI dengan pihak  mitra.  Jika  mengutip  penuturan  dari informan,  proses  inilah  yang  sangat  berat, sebab  harus  bisa  memberikan  nilai  positif bagi kedua belah pihak. Proses inilah yang merupakan  pekerjaan  yang  cukup  berat dalam  menjalin  kerja  sama.    Sebab  akan berimplikasi  pada  program  atau  kegiatan yang akan dilaksanakan.
Oleh  karena  itu  perlu step  by  step . Sehingga  dengan  durasi  waktu  yang  lama, maka  bentuk  kerjasama  yang  paling
banyak  adalah capacity  building daripada publikasi.  Bahkan  sampai  saat  ini  LIPI menyusun  matriks  pelaporan  yang  pernah dihasilkan  dari  kerjasama  yang  dilakukan oleh LIPI. Matriks ini akan memperlihatkan  data  secara  manifest mengenai  kerjasama  yang  telah  dilakukan oleh  LIPI.  Bahkan  dari  data  ini  akan muncul  apa feedback dari  kerjasama  yang telah dilakukan.
Bahkan  dari  beberapa  keterangan informan  menjelaskan  bahwa  dalam  satu kerjasama  ada  yang  bisa  menghasilkan publikasi  lima  kali  terindeks  scopus,  atau juga buku yang diterbitkan bersama. Maka hal  itu  yang  bisa  menunjukkan  ada produktivitas  peneliti.  Namun  demikian berdasarkan  penuturan  informan  BKHH, bentuk  kerjsama  LIPI  lebih  banyak berbentuk training ,  atau  pelatihan.  Sebab bentuk  pelatihan  merupakan  mobilitas peneliti dalam dan dari luar negeri. Bentuk lainnya adalah seperti menjadi narasumber baik di dalam maupun di luar negeri. Maka bentuk kerjasama LIPI lebih banyak untuk capacity building , dibandingkan kerjasama riset.  Karena  memang  untuk  kerjasama riset  itu  dibutuhkan  effort  yang  luar  biasa disamping  kerjasama  riset  yang  berhasil, seperti dengan JICA, misalnya ada bantuan pembangunan  gedung  JICA.  Satker  yang kerjasamanya berhasil serta banyak ouputnya contohnya: Telimek.
Kerjsama  LIPI  berdasarkan  Perka yang  mengatur  tentang  kerjasama,  Perka
LIPI  No.  8  Tahun  2014,  itu  mengatur tentang Bagaimana LIPI melakukan kerjasama.  Namun  tidak  semua  peneliti memahami  isi  dari  Perka  tersebut.  Maka peneliti seperti menjalin kerja sama semau peneliti.  Kondisi  itulah  yang  saat  ini menjadi  perhatian  utama  bagi  LIPI.  Sebab meskipun kerjasama melibatkan
Government to Government, atau Government  to  University  luar  negeri,  itu harusnya melalui BKHH draft nya. Seperti yang  diutarakan  oleh  informan  bahwa dalam urusan kerjasama dalam tidak harus melalui  BKHH.  Sebab  BKHH  hanya mereview  saja.  Jadi  satker  misalnya  ingin kerjasama  dengan  Pemkab.  Nias  Barat, maka  Satker  yang  menyusun  draftnya sendiri,  kemudian  Satker  mengajukan  ke BKHH.  Sedangkan  untuk  kerjasama  luar negeri harus terkoneksi dengan Kementerian LN baru kemudian ke BKHH sesuai  dengan  amanat  UU.  Maka  BKHH melaporkan datanya. Sehingga ada pembedaan  untuk  kerjasama  dalam  dan luar  negeri.  Hal  ini  untuk  menyesuaikan UU.  Dengan  demikian  inti  dari  kerjasama DN  dan  LN  tentunya  meningkatkan produktivitas  peneliti,  melalui  banyak  hal misalnya  melalui  capacity  building,  alih teknologi,  network,  mungkin  juga  dana, peralatan,  hibah,  dari  LN,  misalnya kerjasama  LIPI  dengan  JICA,  kerja  sama banyak menghasilkan hibah.

## Permasalahan
Kerja sama LIPI belum direncanakan dalam  bentuk  dokumen grand  design . Bentuk  kerja  samanya  masih  menunggu dari  pihak  luar  yang  ingin  bekerjasama dengan  LIPI. Seperti  yang diutarakan oleh
informan Kepala Bidang Kerjasama
BKHH  LIPI  bahwa grand  design kerja sama  LIPI  belum  tersusun.  Kerja  sama dilakukan  berdasarkan  Rencana  Strategis LIPI  Tahun  2015-2019.  Dalam  Rencana Strategis tersebut terdapat Sasaran strategis yang  ingin  dicapai  dalam  mewujudkan tujuan  “Peningkatan  posisi  dan  citra Indonesia  di  komunitas  global  dalam bidang  ilmu  pengetahuan”  adalah:  • Meningkatnya  jejaring  dan  kerja  sama ilmiah  nasional  dan  internasional  yang berkualitas  dan  saling  menguntungkan, yang  diukur  dari:  (1)  Rasio  kerja  sama yang terlaksana dibandingkan total Memorandum  of  Understanding  (MoU) yang  dibuat;  (2)  Jumlah  posisi  strategis yang  dijabat  dalam  organisasi/pertemuan nasional/internasional,  (3)  peringkat  LIPI di Webometric.
Permasalahan kerjasama lainnya adalah ketidaksiapan Satker dalam menyusun  kerja  sama.  Seperti  yang diutarakan oleh informan dari BKHH LIPI, yang menjelaskan bahwa kerjasama dengan  Satuan  Kerja  atau  Satker  dalam bentuk  Pusat  Penelitian  di  bawah  deputi, masih  banyak  yang  gagal  terjadi.  Hal  ini dikarenakan  masih  belum  siapnya  Satker untuk  melakukan  kerjasama  terutama
kerjasama  luar  negeri.  Diantaranya  Satker belum  tahu  apa  prioritas  dari  kompetensi risetnya.  Kondisi  ini  akan  terlihat  apakah Satker  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan.

## Bahasan
Informan  mengatakan  bahwa  Kerja sama  LIPI  mengikuti  terdapat  dalam Renstra  LIPI  2014-2019.  Terdapat  3 bidang  dari  sepuluh  prioritas  nasional. Kemudian  banyak  kerja  sama  yang  ditarik ke  SDGs.  Tidak  memiliki  grand  design menyebabkan  kerjasama  yang  ada  di  LIPI baru  kebutuhan  yang  ada  di  Satker  saja. Sehingga  kerja  sama  dilakukan  atas kebutuhan Satker. Ketika Satker sudah ada kerja  sama  dengan  pihak  luar  baru melaporkan  ke  pihak  BKHH  untuk menindaklanjuti  proses  kerja  sama  yang dilakukan oleh Satker. Maka secara umtum LIPI  belum  memiliki  perencanaan  dengan baik  mengenai  kerja  sama.  Menurut informan,  untuk  penelitian  yang  jelas terbaginya  itu  kepada:  Pangan,  air  dan Kewilayahan,  Energi.  (Food,  agriculture, dan kewilayahan).
Kerja  sama  dalam  publikasi  ilmiah LIPI  dilakukan  dalam  Satker,  kemudian terkadang  kerjasama  dilakukan  satker tanpa  memberi  laporan  kepada  BKHH LIPI. Hal tersebut sangat disayangkan oleh pihak  BKHH  LIPI,  karena  saat  ini pendekatan kerja sama sudah interdisipliner.  Sehingga  kerja  sama  bisa
dilakukan lintas Satker, bisa menambahkan orang,  bisa  membuka  network.  Hanya dalam  kondisi  LIPI,  kerja  sama  maunya bermain  sendiri-sendiri  dari  Satker  atau peneliti.
Perka LIPI No. 8 Tahun 2014 pasal 27  tentang  kerjasama,  menyatakan  bahwa Satker  wajib  untuk  memberikan  laporan kepada  pihak  BKHH,  tetapi  tetap  tidak membuat peneliti/satker melaksanakan aturan tersebut. Bagi Satker tidak melakukan  laporan  kepada  pihak  LIPI bukan menjadi keharusan sebab LIPI tidak memiliki grand design kerjasama. Menurut informan dari pihak BKHH LIPI menjelaskan  saat  ini  sedang  disusun  dari matriks pelaporan hingga output kerjasama yang  dihasilkan.  Hal  ini  untuk  melihat serta mengevaluasi kerjasama serta feedbacknya,  misal  selama  ini  LIPI kebanyakan  kerjasama  dengan  China  atau Jepang,  nanti  dilihat  misal,  ternyata kerjasama LIPI di bidang biodiversity.
Laporan pelaksanaan kerja sama di Satker,  tidak  ada  atau  ada  hanya  tidak diberikan  ke  BKHH.  Pihak  BKHH  sulit untuk mengumpulkan laporan-laporan yang  terkait  kerja  sama  di  Satker. Terutama  kerja  sama  yang  secara  spesifik permasalahannya.  Maka  untuk  mengatasi sulitnya  laporan  didapatkan,  maka  pihak LIPI  langsung  jemput  bola.  Setelah dikumpulkan  terkadang  laporannya  tidak komperehensif. Laporanya hanya
menjelaskan keberhasilan dan ketidakberhasilan yang telah terjadi.
Kemitraan  didasari  atas  hubungan antar  pelaku  yang  betumpu  pada  ikatan usaha  yang  saling  menunjang  dan  saling menguntungkan,  serta  saling  menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dalam kaitannya dengan hal ini,  di  samping  sharing  keuntungan, melekat  juga  resiko  yang  ditanggung bersama  atau  sharing  resiko.  Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung  hakekat  keadilan  dalam perolehan  keuntungan.  Namun  demikian, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa  paling  tidak  untuk  menciptakan iklim yang mendorong bagi usaha kemitraan, yaitu:
a) Mengembangkan kebijakan dan strategi  pembangunan  yang  jelas, tercermin  pada  tujuan,  arah  dan indikator-indikator ( policy indicators )
b) Menetapkan  prioritas  pembangunan yang  realistis  dan  diikuti  oleh  semua pihak,  baik  pemerintah  maupun  dunia usaha dan masyarakat. Maka diperlukan  kesepakatan  di  antara berbagai pelaku pembangunan tersebut, yaitu melalui forum dialog.
c) Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan, dan dalam kaitannya  dengan  tingkat  partisipasi, maka  sejak  tahap  awal  mekanisme
kemitraan  yang  transparan  harus dikembangkan dan dimantapkan.
d) Mengembangkan  pilihan-pilihan  atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang  ada  di  berbagai  lapisan  dan golongan masyarakat luas.
e) Menyiapkan  rencana  pengembangan kemitraan  yang  mencakup  rencana investasi  pemerintah,  swasta  dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan.
f) Menyiapkan  kerangka  peraturan  dan arahan  serta  pedoman  yang  dapat dijadikan  acuan  bagi  swasta  dan menjamin kepastian usaha.
Namun  demikian  pola  kemitraan tidak  bisa  diperlakukan  secara  seragam antara  satu  daerah  dengan  daerah  lain. Untuk  itu  perlu  dicari  pola-pola  kemitraan yang  paling  sesuai  dengan  daerah  yang bersangkutan. Demikian juga tentang  jenis dan mekanisme sharing yang bisa dilakukan,  karena  kemitraan  bukan  hanya menyangkut  sharing  keuntungan  tetapi juga sharing resiko.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, terdapat  temuan  dari  hasil  penelitian  ini bahwa terdapat potensi kerjasama
partnership  yang  dapat  menghasilkan
publikasi ilmiah sehingga dapat
meningkatkan produktivitas hasil publikasi
penelitian,  namun  LIPI  secara  terpusat belum  dapat  memanfaatkan  kerjasama tersebut, sehingga perlu dibuatkan
roadmap  kerjasama  secara  komperehensif sehingga kegiatan partnership yang dilakukan LIPI bersama dengan pihak luar dapat  memberikan  manfaat  untuk  LIPI terutama terkait dengan tujuan  LIPI dalam meningkatkan produktivitas publikasi hasil risetnya.
Temuan lainnya yaitu bahwa kerjasama/partnership di LIPI masih dilakukan  secara  personal  ataupun  parsial saja.  Bahkan  kerjasama  yang  dilakukan oleh  Satker  terkadang  tidak  dilaporkan kepada  Kedeputian  terkait  serta  kepada Biro  Kerjasama,  Hukum  dan  Hubungan Masyarakat. Padahal dalam Perka LIPI No. 8  Tahun  2014  tentang  kerjasama,  telah diatur  bahwa  wajib  bagi  satker  untuk melaporkan  kegiatan  kerjasama  kepada Kedeputian  terkait  serta  kepada  Biro Kerjasama, Hukum dan Hubungan
Masyarakat sebagai sakter yang mengevaluasi serta pemantau kerjasama di LIPI.  Untuk    itu  perlu  sanksi  yang  tegas kepada  satker  yang  tidak  mematuhi  aturan terkait  pelaporan  kerjasama  tersebut, supaya perka LIPI tersebut dapat terimplementasi  dengan  baik.  Sehingga LIPI  dapat  memetakan  dan  memonitor kerjasama dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  mengenai  partnership  penelitian di LIPI, dapat disimpulkan bahwa
kerjasama yang dilakukan oleh LIPI masih dilaksanakan  sebatas  teknis  administratif saja, belum ditujukan untuk  meningkatkan output  publikasi  ilmiah yang  dikelola  oleh peneliti.  Tidak  adanya  sanksi  tegas  bagi peneliti  yang  tidak  melaporkan  kegiatan kerjasamanya semakin memperkuat bahwa kerjasama  yang  berjalan  di  LIPI  hanya sebatas administratif saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, (1993), “Pengantar  Bisnis  Modern”,  Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
Berman, E. M. 2006. Performance and Productivity  in  Public  and  Non  Profit Organizations.  Second  Edition .  United States of America: M. E. Sharpe.
Creswell,  J.  W.  2007. Qualitative  Inquiry  &
Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches, Second Edition . United States of America: Sage Publications, Inc.
Creswell,  J.  W.  2009. Research  Design  : Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches . Newbury Park: Sage Publications.
Creswell,  J.  W.  2013. Qualitative  Inquiry  & Research  Design:  Choosing  Among  Five
Approaches,  Third  Edition .  United  States of America: Sage Publications, Inc.
Dresang, D. L. 2002. Public Personnel Management  and  Public  Policy. Fourth Edition. United States: Longman.
Gaol,  Chr.  J.  L.  2015. A  to  Z  Human  Capital Manajemen Sumber Daya Manusia:
Konsep,  Teori,  dan  Pengembangan  dalam Konteks  Organisasi  Publik  dan  Bisnis . Jakarta: PT. Grasindo.
Hansen,  Don  R.,  Maryanne  M.  Mowen.  2005.
Akuntansi  Manajemen ,  Edisi  7,  Buku  2. Jakarta: Salemba Empat Hansen, Mowen. 1997. Management Accounting , 4 th. Edition. Jakarta: Penerbit  Erlangga. Hartanto, F. M. 2009. Paradigma Baru Manajemen  Indonesia:  Menciptakan  Nilai Dengan  Bertumpu  Pada  Kebajikan  dan Potensi Insani . Bandung: PT. Mizan.
Hariandja,  M.  T.  E.  2007. Manajemen  Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan,  Penkompensasian  dan Peningkatan Produktivitas Pegawai. Jakarta: PT. Grasindo.
Hartiningsih,  Maulana,  I.  Setiawan,  S.  dan Kusbiantono.  2011. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  Produktivitas  Peneliti  di
Lembaga  Litbang:  Kasus  LIPI .  Jakarta:
LIPI Press. Holzer, M. &  Lee,  S-H. 2004. “Mastering Public Productivity and Performance Improvement from Productive
Management  Perspective”.  Dalam  Holzer, M. & Lee, S-H. (peny.) Public Productivity  Handbook:  Second  edition, Revised  and  Expanded ,  hlm.  1-16.  New York: Marcel Dekker, Inc. Holzer,  M.,  Isaacs,  H.,  &  Lee,  S-H.  2007. “Productive Human Resource
Management for the 21 st Century: Context and  Strategies”.  Dalam  Farazmand,  A. (peny.). Strategic Public Personnel Administration:  Building  and  Managing Human  Capital  for  the  21 st Century ,  hlm. 101-119. Westport: Praeger.
Kadji,  Y.  2016. Metode  Penelitian  Ilmu Administrasi . Yogyakarta: Deepublish. Keban,  Y.  T.  2008. Enam  Dimensi  Strategis Administrasi  Publik:  Konsep,  Teori,  dan Isu, Edisi 2 . Yogyakarta: Gava Media.
Kimsean,  Y.  2011.  “Produktivitas  Kerja  Pegawai Pada  Birokrasi”  dalam  Sulistiyani,  A.T. (peny.). Memahami  Good  Governance: Dalam  Perspektif  Sumber  Daya  Manusia , hlm. 319-350. Yogyakarta: Gava Media. Komaruddin,  (1992), Ensiklopedia  Manajemen , Jakarta: Bumi Askara.
Kusriyanto,  Bambang  (1996),  Meningkatkan
Produktivitas  Karyawan,  PT  Pustaka Binama Pressindo, Jakarta Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Ndraha, T. 2012. Pengantar Teori Pengembangan Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Neuman,  W.  L.  2013. Metodologi  Penelitian
Sosial: Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitaif. Terjemahan  Edina  T.  Sofia. Jakarta: PT. Indeks.
Pasolong,  Harbani.  2010.  Teori  Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Poniman, F. & Hadiyat, Y. 2015. Manajemen HR: Terobosan Untuk Mendongkrak Produktivitas .  Jakarta:  PT.  Gramedia
Pustaka Utama.
Putti,  Joseph,  M.  1986.  Produktivitas  Kerja.
Jakarta.
Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital: dari A sampai  Z  (Jakarta:  Cita  Karyakarsa Mandiri, 2008), 154.
R. Syarif. 1991. Produktivitas. Bandung: Angkasa.
Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan Produktivitas Kerja . Bandung: CV. Mandar Maju.
Siagian, S.P. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja . Jakarta: Rineka Cipta.
Sinungan,  M.  2014. Produktivitas:  Apa  dan Bagaimana . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sumanth,  D.  J.  1984. Productivity  Engineering and Management . United State of America: McGraw-Hill. The  Liang  Gie.  1988. Administrasi  Modern . Yogyakarta: Liberti

## Jurnal/Paper/Artikel Ilmiah
Damayanti,  S.  dan  T.  Widianti    2015.
“Pengukuran Produktivitas Peneliti Dengan Metode Integrasi Seven Steps dan
Objective  Matrix  (Studi  Kasus:  Sebuah Kelompok  Penelitian  pada  Lembaga  X”. Prosiding  PPI  Standardisasi  2015  – Jakarta,  10  November  2015 Hal:  280-293. Conference  Paper  pada  10th  Annual Meeting on Testing and Quality LIPI.
Damayanti,  S.  dan  Tri  Rakhmawati  2015.
Perumusan Kerangka Sasaran Mutu Peneliti  Dan  Kelompok  Penelitian  Dalam
Rangka  Penerapan  ISO  9001  Di  Pusat Penelitian  X.  Prosiding  PPI  Standardisasi 2015  –  Jakarta,  10  November  2015  Hal: 119-131.  Conference  Paper  pada  10th Annual  Meeting  on  Testing  and  Quality LIPI.
Donnelyn Curtis, 2005. E-Journals: a How to Do It  Manual  for  Building,  Managing,  and Supporting  Electronic  Journal  Collections (London: Facet Publishing, 2005), 12.
Gavrea,  Corina.  Livui  Ilies,  Roxana  Stegerian. Determinants Of Organizational Performance:  The  Case  Of  Romania. Management  &  Marketing  Challenges  for the Knowledge Society (2011) Vol. 6, No.
2, pp. 285-300.
Lancaster.  F.W.  2017.  The  Evolution  of Electronic  Publishing.  Library  Libraria  ,
Vol. 5, No. 1, Juni 2017. Madhani, P. M. “Resource Based View (RBV) of Competitive  Advantage:  An  Overview.” http://ssrn.com/abstract=1578704.  Diakses Maret 2018.
Maryono  dan  Junandi,  S.  2012.  Tren  Impact Factor,  Produktivitas,  dan  Kolaborasi dalam  Indonesian  Journal  of  Chemistry. IPTEK – KOM 14 (2): 115-132.
Margaretha,  M.  dan  Saragih,  S.  2012.  Faktor- faktor  penentu  Produktivitas  Penelitian Dosen  Sebagai  Implementasi  Integritas Profesi. Zenit 1 (3): 195-208.
Oladipo  Kolapo  Sakiru,  Jamilah  Othman,  Aliyu yero,  Mohammed  Abdullahi,  Narges  Kia. 2013. Relationship between leadership and employee  productivity  in  an  organization. IOSR Journal of Business and Management  (IOSR-JBM)  e-ISSN:  2278- 487X,  p-ISSN:  2319-7668.  Volume  9, Issue  4  (Mar.  -  Apr.  2013),  PP  62-66 www.iosrjournals.org
Ravianto J. (1985). Produktivitas dan Manajemen.
Jakarta: Dewan Produktivitas Nasional dan The Asia Foundation.
Royani,  Y.,  Mulni  A.  Bachtar,  Kamariah Tambunan  ,  Tupan  ,  dan  Sugiharto.  2010. Pemetaan Karya Tulis Ilmiah LPNK: Studi Kasus  LIPI  dan  BPPT  (2004-2008). Workshop  Pemaparan  Hasi  Kajian  PDII LIPI 9 Desember 2010.
Sormin,  R.  2009.  Kajian  Korelasi  Antara Kolaborasi  Peneliti  dan  Produktivitas Peneliti Lingkup Badan Litbang Pertanian. Jurnal Perpustakaan Pertanian 18 (1): 1-6.
Sutrisno,  B.  dan  Mulyani,  S.  2012.  Produktivitas Dosen  (Kajian  Faktor-faktor  Penduga Diketahui).  Varia  Pendidikan  24  (2):  113- 121.