## Vol 4 No 1, Juni 2020

## ANALISA HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DESA LEUWIMEKAR.
Gissa Marsela Putriyana 1 , Mohamad Mova Al’Afghani 2
Gissamarselaputriyana99@gmail.com 1
mova@alafghani.info 2
Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor 1,2

## ABSTRAK
Penggunaan  Masker  di  tengah  wabah  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  merupakan  suatu hal yang wajib. Setelah Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden maka penggunaan masker menjadi hal yang wajib bagi seluruh masyarakat yang berada di luar rumah ataupun di ruang publik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, khususnya memakai masker. Hal ini berlaku pula untuk masyarakat yang sehat. Sebelum terjadinya wabah COVID-19 sebagaimana standar World Health Organization (WHO), masker hanya di peruntukan bagi orang yang sedang sakit saja sedangkan orang  yang  sehat tidak perlu menggunakan masker. Tetapi situasi ini sudah berbeda  pada  saat  negeri  ini  terjangkit  wabah  COVID-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa keefektifitasan Peraturan Perundang-Undangan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten  Bogor.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakat  Desa Leuwimekar masih sangat minim untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya masker. Kurangnya  sosialisasi  dan  kurang  tegasnya  aparatur  Desa  dalam  mengkampanyekan penerapan  protokol  kesehatan  dan  adanya  kebiasaan  baru  yang  masih  sungkan  untuk  di lakukan,  menjadi  salah  satu  penyebab  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menerapkan protokol kesehatan pada dirinya sendiri.
Kata Kunci : COVID-19, Penggunaan Masker, Penerapan Protokol Kesehatan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  menjadi  negara  dengan kasus  positif  COVID-19  tertinggi  di  Asia Tenggara  yang  menjadikan  nya  negara darurat penyebaran COVID-19.
Coronavirus  itu  sendiri  adalah  virus  yang menyebabkan  penyakit  yang  gejalanya ringan hingga berat bagi penderitanya. Ada setidaknya dua jenis Corona Virus yang di ketahui dapat menyebabkan penyakit  yang menimbulkan  gejala  berat.  Corona  Virus Diseases 2029 (COVID-19) adalah penyakit  yang  bisa  di  bilang  baru  yang belum  pernah  teridentifikasi  sebelumnya
pada  manusia.  Tanda  dan  gejala  umum yang  di  timbulkan  dari  seseorang  yang terpapar COVID-19 antara lain demam,batuk,  dan  sesak  nafas.  Dengan masa  inkubasi  rata  rata  5-6  hari  dan  masa inkubasi  terpanjang  14  hari.  Pada  tanggal 30  Januari  2020  WHO  telah  menetapkan situasi  darurat  kesehatan  masyarakat  yang menjadikannya  keresahan  bagi  seluruh dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, pertama kalinya Indonesia melaporkan adanya kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan sebanyak 2  kasus.  Dan  sampai  pada  tanggal  07
September  2020  ada  196.989  orang  yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19.
Dengan semakin maraknya penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia dan  semakin  tingginya  masyarakat  yang terkonfirmasi  positif  terpapar  COVID-19 menjadikan  masyarakat  mau  tidak  mau harus  selalu  siaga  dalam  mencegah penularan COVID-19, dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Salah satu anjuran  pemerintah  mengenai  pencegahan penularan COVID-19 yaitu dengan senantiasa  menggunakan  Masker  ketika sedang  berada  di  luar  rumah  maupun  di ruang publik. Masker wajah utamanya perlu di gunakan bagi mereka yang sedang sakit, agar  tidak  menularkan  virusnya  kepada orang  lain.  Namun  seiring  meningkatnya kasus  penyebaran  COVID-19  di  Indonesia masyarakat  di  wajibkan  menggunakan masker  meski  sedang  tidak  sakit,  dengan alasan pencegahan.
Penggunaan masker tentu bukan salah satu  jaminan  bahwa  tidak  akan  tertular COVID-  19,  karena  virus  tersebut  juga dapat  menular  melalui  mata  dan  partikel virus  kecil,  yang  di  sebut  aerosol.  Partikel
virus  kecil  tersebut  dapat  menembus masker yang digunakan. Namun, masker di nilai  lebih  efektif  untuk  menahan  tetesan (droplet) sebagai rute transmisi utama dari coronavirus.  Masker  di  percaya  dapat menahan  tetesan  tersebut  sekitar  lima  kali lipat  jika  di  bandingkan  dengan  seseorang yang  tidak  menggunakan  penghalang apapun.
Permasalahannnya  saat  ini  adalah rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk menyadari  bawa  masker  merupakan  salah satu  bagian  terpenting  yang  dapat  di gunakan  sebagai  alat  pencegah  penularan COVID-19, masyarakat mengganggap penggunaan  masker  tidaklah  sepenting  itu karna masih banyak kita jumpai maskarakat masih  saja  ketika  keluar  rumah  tidak menggunakan  masker.  Maka  dengan  latar belakang  permasalahan  tersebut  penulis tertarik untuk membahas bagaimana keefektifitas hukum yang telah di buat oleh pemerintah  setempat  mengenai  kewajiban menggunakan  masker  dan  realitas  yang berada di masyarakat itu sendiri khusus nya masyarakat di Desa Leuwimekar mengenai seberapa pentingnya menggunakan masker ketika berada di luar rumah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dilakukan berdasarkan  perhatian  pada  permasalahan yang bersifat aktual, yang di lakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu  persoalan  atau  menguji  suatu hipotesis  untuk  mengembangkan  prinsip- prinsip  umum.  Selain  itu  di  dukung  pula dengan  adanya  suatu  kajian  dengan menggunakan berbagai sumber data primer maupun sekunder, seperti Undang Undang Dasar  1945,  UU,  Peraturan  Pemerintah, Intruksi  Pemerintah,  Peraturan  Gubernur, Peraturan Bupati, Hasil Penelitian dll. Maka metode  penelitian  ini  mengunakan  jenis
metode  Deskriptif  Normatif.  Menurut Sukmadinta, penelitian Deskriptif merupakan  karakteristik  dari  penelitian yang yang dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam dalam kehidupan masyarakat  secara  spesifik.  Sedangkan Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan suatu  penelitian  hukum  yang  bersifat kepustakaan .
Penelitian  di  lakukan  melalui  Tiga tahap  dalam  kurun  waktu  10  Hari,  yaitu pada  tanggal  7  September  sampai  dengan tanggal 16 September 2020 yang bertempat di lingkungan Desa Leuwimekar .
Tahap  pertama,  dilaksanakan  suatu proses  wawancara  dengan  salah  seorang Aparatur Desa Leuwimekar, dalam wawancara  ini  saya  mengajukan  beberapa pertanyaan  yang  menyangkut  dengan fenomena  penerapan  kewajiban  memakai masker selama pandemi COVID-19 di Desa Leuwimekar, dengan harapan mendapatkan sebuah  jawaban  yang  se-  akurat  mungkin seperti keadaan di lapangan. Jenis wawancara  yang  di  gunakan  adalah Wawancara Terencana-Terstruktur, dimana pewawancara  menyusun  terlebih  dahulu secara  rinci  pertanyaan  pertanyaan  yang akan di ajukan menurut pola tertentu yang menggunakan  pola  yang  sudah  menjadi standart dalam pelaksanaannya.
Pewawancara hanya membacakan pertanyaan  yang  telah  di  susun  dan kemudian  mencatat  jawaban  pada  tempat yang telah di tentukan .
Tahap kedua, yaitu Observasi. Karna menurut saya dengan melakukan Observasi
dapat  melakukan  pengambilan  data  secara relevan dengan mempertimbangkan kesesuaian  antara  data  wawancara  dengan realitas  di  lapangan.  Dan  tipe  observasi yang saya lakukan bersifat Nonpartisipan/Pengamat
Sebagai Partisipan  yaitu  peneliti  hanya  sebatas sebagai  outsider  dari  kelompok  yang sedang di teliti, menyaksikan dan membuat catatan  lapangan  dari  kejauhan  tanpa adanya kontak fisik dengan siapapun.
Tahap  ketiga,  pada  tahap  ketiga  ini saya  melakukan  analisis  data  dengan mengkaji  berbagai  Undang  Undang  yang berkaitan  dengan  COVID-19  maupun kewajiban  menerapkan  protokol  kesehatan yang  salah  satunya  adalah  penggunaan masker. Dengan begitu saya dapat menganalisa suatu keefektifitasan Undang- Undang  yang  telah  di  buat  dengan  realita yang  berada  di  masyarakat  dengan  hasil sebagai berikut.

## HASIL PEMBAHASAN
Wawancara, Observasi,
dan Mengkaji  Beberapa  Undang  Undang sebagai cara dalam pengumpulan data yang dilakukan  menjadi  tahap  akhir  dalam penelitian ini.
Pada  hasil  penelitian  tahap  pertama yang saya lakukan berdasarkan wawancara dengan  salah  seorang  Aparatur  Desa Leuwimekar, yaitu Drs.Ade Umyana selaku Sekertaris Desa Leuwimekar menghasilkan pembahasan yang cukup signifikan. Bapak Ade  menuturkan  pandangannya  terkait dengan  COVID-19  dengan  sangatlah memprihatinkan  karena  dengan  adanya COVID-19 khususnya di Desa Leuwimekar membawa  dampak  yang  sangat  signifikan di  dalam  berbagai  bidang.  Menurutnya pemerintah  sudah  melakukan  langkah langkah  yang  positif  terkait  dengan
penanggulangan COVID- 19 ini contohnya saja pemerintah tidak pernah bosan dengan selalu mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan ketika kita sedang berada di ruang publik. Mengerucut mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan  ,salah  satunya  penggunaan masker.  Desa  Leuwimekar  sendiri  sampai tanggal 7 September 2020 merupakan desa yang  terkonfirmasi  belum  di  temukannya kasus  terinfeksi  COVID-19,  hanya  ada kasus  masyarakat  yg  bergejala  saja  tapi tidak  positif  korona.  Maka  dari  itu  Bapak Ade  menuturkan  bahwa  pihak  desa  sangat giat  untuk  mensosialisasikan  pentingnya menjaga  protokol  kesehatan  khususnya penggunaan masker.
Cara desa mensosialisasikan pentingnya menggunakan  masker  melalui  pendekatan
kepada  RT,  RW,  Karang  Taruna,  dan Pengajian-pengajian  yang  berada  di  ruang lingkup Desa
Leuwimekar. Lewat pendekatan  sosialisasi tersebut  Bapak  Ade menyebutkan  bahwa  sudah  sekitar  80% warganya  sudah  menerapkan  ke  wajiban menggunakan masker saat berada di ruang publik,  walaupun  sisanya  masih  ada beberapa  warga  yang  masih  membendel keluar  rumah  tidak  memakai  masker, tentunya pihak Desa menegur warga untuk
segera  menggunakan  masker.  Pihak  Desa sendiri  mengaku  tidak  mempunyai  sanksi khusus  bagi  warga  yang  melanggar ketentuan kewajiban menggunakan masker, pihak desa hanya memberikan sanksi verbal berupa  teguran  atau  peringatan.  Langkah yang  di  lakukan  Aparatur  Desa  tersebut guna  mengingatkan  agar  tetap  menjaga masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan.
Hasil  penelitian  tahap  kedua  yang saya dapatkan dari hasil Observasi lapangan dengan  menggunakan  tipe  observasi  yang bersifat  Nonpartisipan  atau  Pengamat Sebagai Partisipan, menghasilkan pandangan  yang  jauh  berbeda  dari  hasil presentasi  yang  di  suguhkan  sebelumnya. Menurut pandangan saya Masyarakat Desa
Leuwimekar  masih  kurang  menerapkan pentingnya memakai masker ketika berada di ruang publik, terbukti masih banyaknya warga  yang  tidak  menggunakan  masker, ataupun menggunakan masker tidak sesuai dengan prosedurnya. Hasil tersebut diamati pada  titik  lokasi  yang  merupakan  pusat keramaian yang berada di sekitar Lapangan
Tegal  Desa  Leuwimekar,  dimana  lokasi tersebut  merupakan  lokasi  yang  banyak  di jumapai  warga  pasalnya  di  lokasi  tersebut banyak  di jumpai para pedagang kaki lima, dan  merupakan  tempat  berpangkalnya angkot serta tempat bermain anak anak.Pada  Tahap  Penelitian  Ketiga  saya mencoba untuk mengkaji beberapa Undang Undang  ataupun  Peraturan  yang  berkaitan dengan  COVID-19  ini,  dengan  begitu  kita dapat  mengetahui  keefektifitasan  Undang Undang  atau  Pertauran  tersebut  dengan realitas yang berada di masyarakat.
Pada  Undang  Undang  Nomor  04 Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular, jauh sebelum COVID-19 mewabah  di  Indonesia  sebetulnya  sudah ada  UU  yang  mengatur  mengenai  upaya penanggulangan Wabah yang terdapat pada Pasal  5  dan  pasal  6  .  Dimana  dijelaskan pada  pasal  5  ayat  3  bahwa  pelaksanaan upaya  penanggulangan  tersebut  di  atur dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dan  pada pasal  6  ayat  1  di  sebutkan  bahwa  upaya tersebut harus di lakukan dengan mengikutsertakan  masyarakat  secara  aktif. Dengan  adanya  wabah  COVID-19  ini upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi penyebarannya dengan meneluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  mengenai  PSBB  (Pembatasan  Sosial Berskala Besar) Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19).  Dan  tidak  sampai  disitu upaya pemerintah dalam upaya
penanggulangan COVID-19 ini pemerintah pun mengeluarkan Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 . Salah satu upaya yang  di  lakukan  pemerintah  dalam  dalam penanganan  COVID-19  selain  melakukan Karantina  Wilayah,  PSBB,  membentuk satgas COVID-19 pemerintah pula
mengeluarkan Intruksi Presiden RI Nomor 6  Tahun  2020  Tentang  Peningkatan Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019. Pada InPres tersebut Pemerintah Mengintruksikan  untuk  Para  Gubernur  ,
Bupati  dan  Walikota  umtuk  meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatandalam pencegahan dan pengendalian
COVID-19 dengan melibatkan  masyarakat,  pemuka  agama, tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  dan  unsur masyarakat  lainnya.  Serta  menyusun  dan menetapkan peraturan yang memuat kewajiban  mematuhi  protokol  kesehatan, yang  salah  satunya  meliputi  menggunakan alat  pelindung  diri  berupa  masker  yang menutupi hidung dan mulut serta dagu, jika harus  keluar  rumah  atau  berinteraksi dengan  orang  lain  yang  tidak  diketahui status kesehatannya.
Merujuk  pada  Peraturan  Bupati
Bogor  Nomor  42  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat  Sehat,  Aman  Dan  Produktif, pada  Pasal  3  huruf  b  berbunyi  “  Setiap orang yang berkegiatan diluar rumah, wajib menggunakan masker” . sudah sangat jelas bahwa  kawasan  Desa  Leuwimekar  yang merupakan Bagian Dari Wilayah
Kabupaten  Bogor  harus  meanaati  PerBup yang telah berlaku tanpa adanya pengecualian, karna jika masyarakat melanggar  ketentuan  protokol  kesehatan salah  satunya  kewajiban  menggunakan masker  di  tempat  umum  sudah  ada  sanksi yang mengaturnya .
Sanksi untuk setiap orang yang tidak menggunakan  masker  di  tempat  umum salah  satunya  di  atur  dalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  60  Tahun 2020 pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “
Setiap  orang  yang  tidak  menggunakan masker  dan/atau  menjaga  jarak  di  ruang publik  selama  pemberlakuan  pelaksanaan
PSBB/AKB di kenakan sanksi Administratif, dalam bentuk : a. Sanksi Ringan Berupa
1. Teguran Lisan; dan/atau
2. Teguran Tertulis
b. Sanksi Sedang terdiri atas :
1. Jaminan Kartu Identitas;
2. Kerja Sosial; atau
3. Pengumuman Secara Terbuka
c. Sanksi Berat, dalam bentuk Administratif paling besar Rp. 100.000., ”
Adapula sanksi yang di tetapkan oleh Peraturan  Bupati  Bogor  Nomor  52  Tahun 2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 , tertera pada pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
(1) “Setiap  oarang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 3, dikenakan Sanksi berupa :
a). Teguran Lisan; dan/atau
b)  Kerja  Sosia    l  Berupa  Membersihkan Sarana Fasilitas Umum. ”
(2) “Selain Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , setiap orang yang tidak  menggunakan  masker  di  tempat umum  sebagaimana  di  maksud  dalam pasal  3  huruf  b  dapat  dikenakan  sanksi denda administratif  sebesar  Rp.  100.000.,
”
Terkait  sanksi  Penggunaan  masker yang  belum  di  atur  dalam  Perda,  sedikit menyalahi aturan karena belum ada atribusi yaitu  kewenangan  yang  di  berikan  oleh Undang-Undang,  sebagaimana  di  atur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

## KESIMPULAN
Dari  penulisan  ini  saya  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  upaya pemerintah  dalam  menaggulangi  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  sudah sangat baik dengan mengeluarkan Peraturan  Peraturan  terkait,  Membentuk satgas  penanganan  COVID-19  ,  dan tentunya  selalu  mengingatkan  masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan  ketika  sedang  berada  di  luar rumah ataupun di ruang publik, khususnya penggunaan  masker.  walaupun  peraturan dan  sanksi  yang  telah  di  keluarkan  oleh pemeritah  pusat  maupun  pemerintahan daerah  sudah  sangat  jelas,  namun  masih
saja  ada  masyarakat  khusus  nya  di  Desa Leuwimekar  yang  tingkat  kesadarannya mengenai penggunaan masker masih sangat kurang.  Dan  sanksi  yang  telah  berlaku seakan  tidak  menimbulkan  rasa  tanggung jawab  bagi  mereka  yang  melanggar. Mungkin  saja  kurangnya  sosialisasi  dan kurang  tegasnya  aparatur  Desa  dalam mengkampanyekan  penerapan  protokol kesehatan dan adanya kebiasaan baru yang masih  sungkan  untuk  di  lakukan,  menjadi salah  satu  penyebab  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  menerapkan  protokol kesehatan pada dirinya sendiri .

## DAFTAR PUSTAKA
Asofa Burhan, Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  04  Tahun  1984  Tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun
2020  mengenai  PSBB  (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020 Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan
Penanganan COVID-19
Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  Peningkatan  Disiplin  Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan  Dalam  Pencegahan  dan Pengendalian  Corona  Virus  Disease 2019 Peraturan  Bupati  Bogor  Nomor  42  Tahun 2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan  Baru  Menuju  Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif
https://tirto.id/update-corona-indonesia-7- september-bertambah-2880-dki- 1046-f