## GERAKAN KEPANDUAN DI MANGKUNEGARAN 1916-1942: AKHIR PERSAINGAN JAVAANSCHE PADVINDERS ORGANISATIE (JPO) DENGAN KRIDA MUDA

## Weda Windiarti
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta wedawindi86@gmail.com

## Abstrak
Javaansche  Padvinders  Organisatie (JPO)  merupakan  organisasi kepanduan pertama milik pribumi di Indonesia yang didirikan oleh Mangkunegara VII pada tahun 1916 di Solo. Mangkunegaran juga memiliki organisasi kepanduan Krida  Muda  yang  berdiri  pada  tahun  1934.  Kedua  organisasi  tersebut menyebarluaskan  pengaruhnya  ke  wilayah  Mangkunegaran  hingga  dibubarkan pada awal masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui munculnya kepanduan di Indonesia, mengetahui perbedaan antara  JPO  dan  Krida  Muda,  dan  persaingan  antar  kedua  organisasi  serta penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Penelitian ini menghasilkan bahwa berdirinya Krida Muda pada tahun 1934 memicu persaingan antar  JPO  dan  Krida  Muda.  Kedua  organisasi  tersebut  berebut  wilayah  untuk menyebarkan pengaruhnya di wilayah Mangkunegaran. Meskipun masalah tersebut sudah  teratasi,  demi  mencegah  konflik  diantara  keduanya  Mangkunegara  VII membentuk Hooge Raad dan Mangkunagaransche Jeugd Organisatie Commissie (MNJOC) untuk mengatur dan mengawasi JPO dan Krida Muda. Pada tahun 1939, MNJOC digantikan oleh Centraalbestuur-Mangkunagaransche Jeugd Organisatie (CB-MNJO).
Kata Kunci: Gerakan, Kepanduan, Mangkunegaran.

## Abstract
Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) was the first indigenous scouting organization  in  Indonesia  which  was  founded  by  Mangkunegara  VII  in  1916  in Solo.  Mangkunegaran  also  has  a  scouting  organization  Krida  Muda  which  was founded in 1934. Both organizations spread their influence to the Mangkunegaran area until it was dissolved at the beginning of the Japanese occupation in Indonesia in 1942. The purpose of this research is to determine the emergence of scouting in Indonesia, to know the difference of JPO and Krida Muda , and the rivalry between the  two  organizations  and  their  resolution.  This  research  uses  critical  history method.  This  research  shows  that  the  establishment  of  Krida  Muda  in  1934 triggered competition between JPO and Krida Muda. The two organizations are fighting  over  territory  to  spread  their  influence  in  the  Mangkunegaran  region. Although the problem has been resolved, in order to prevent conflict between the two,  Mangkunegara  VII  formed  Hooge  Raad  and  Mangkunagaransche  Jeugd Organisatie Commissie (MNJOC) to regulate and supervise JPO and Krida Muda. In  1939,  MNJOC  was  replaced  by  Centraalbestuur-Mangkunagaransche  Jeugd Organisatie (CB-MNJO).
Keywords: Movement, Scouting, Mangkunegaran

## PENDAHULUAN
Kepanduan merupakan wadah kegiatan pemuda yang telah ada di Indonesia sejak awal abad 20. Organisasi kepanduan pertama kali lahir di Batavia pada tahun 1912 dengan nama Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) yang didirikan oleh  John  Smith  (Cahyo  Budi  Utomo,  1995:  126).  Organisasi  tersebut  didirikan untuk mendidik anak-anak orang kulit putih.
Organisasi kepanduan pertama milik pribumi di Indonesia ialah Javaansche Padvinders  Organisatie (JPO).  JPO  didirikan  di  Solo  pada  tahun  1916  oleh Mangkunegara  VII  (A.K.  Pringgodigdo,  1994:  26).  Tujuan  dari  JPO  ialah  untuk mendidik  dan  mengarahkan  anak-anak  terutama  dalam  hal  pembentukan kepribadian  dan  ketrampilan  olah  tubuh  agar  menjadi  penduduk  yang  berguna. Lahirnya JPO pun telah mendorong munculnya organisasi kepanduan milik pribumi lainnya seperti Hizbul Wathan yang didirikan oleh Muhammadiyah.
Selain  JPO,  Mangkunegaran  juga  memiliki  organisasi  kepanduan  lainnya yaitu Krida Muda yang didirikan pada tahun 1934. Krida Muda sendiri berafiliasi dengan  organisasi  politik  lokal Pakempalan  Kawula  Mangkunegaran (PKMN) sehingga sering disebut Krida Muda PKMN. Krida Muda juga mempunyai tujuan untuk  membentuk  para  pemuda  di  wilayah  Mangkunegaran  menjadi  masyarakat yang baik dan berguna bagi Mangkunegaran.
Kemunculan Krida Muda pada tahun 1934 ini malah menimbulkan konflik antara JPO dan Krida Muda. Perkembangan Krida Muda yang signifikan mendesak perkembangan JPO. Kedua organisasi tersebut terlibat konflik perebutan wilayah pengaruh di wilayah Mangkunegaran. Hal ini pun merupakan pangkal konflik yang terjadi antara JPO dan Krida Muda yang terus berlangsung hingga kedua organisasi itu dibubarkan pada masa awal pendudukan Jepang tahun 1942.
Penelitian ini menjadi penting karena topik yang dibahas dalam penelitian ini  unik  yaitu  mengenai  JPO  dan  Krida  Muda  yang  sama-sama  merupakan organisasi  kepanduan  milik  Mangkunegaran  yang  bersaing  satu  sama  lain memperebutkan  wilayah  pengaruh  di  wilayah  Mangkunegaran.  Tujuan  dari penelitian  ini  ialah  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  munculnya  gerakan
pandu di Indonesia, perbedaan antara JPO dan Krida Muda, dan persaingan antara JPO dan Krida Muda serta penyelesaiannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah.  Menurut  Louis Gottschalk,  metode  sejarah  dimaknai  sebagai  proses  menguji  dan  menganalisis secara  kritis  rekaman,  dokumen-dokumen,  dan  peninggalan  masa  lampau  yang autentik  dan  dapat  dipercaya,  serta  membuat  interpretasi  dan  sintesis  atas  fakta- fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (A. Daliman, 2015: 28). Metode  sejarah  mempunyai  empat  tahapan  kerja  yaitu  heuristik,  kritik  sumber, interpretasi,  dan  historiografi.  Pertama,  heuristik  yaitu  tahap  mencari  dan mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah  yang  relevan  dengan  peristiwa  sejarah seperti  arsip  dan  majalah.  Kedua,  kritik  sumber  yaitu  kegiatan  menguji  sumber- sumber  sejarah  secara  eksternal  maupun  internal  agar  memperoleh  sumber  yang kredibel.  Ketiga,  interpretasi  yaitu  penafsiran  terhadap  fakta-fakta  sejarah  yang diperoleh. Keempat, historiografi yaitu penyampaian hasil intrepetasi dalam bentuk karya ilmiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Munculnya Gerakan Kepanduan di Indonesia
Kepanduan  di  Indonesia  muncul  pada  tahun  1912  saat  didirikannya Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) di Indonesia oleh P. John Smith dan Major  de  Jager.  Organisasi  tersebut  ditujukan  untuk  anak-anak  orang  kulit  putih dan  bertujuan  untuk  mendidik  remaja  Nederland-India  agar  setia  terhadap  Ratu Belanda,  menjadi  warga  negara  yang  baik  dengan  mematuhi  dan  menghormati otoritas yang sah, bertanggung jawab, berwibawa, penuh kebaikan dan penolong, dan mencintai alam (Pujo Semedi, dalam Sri Margana dan M. Nursam, 2010: 321). Pada tanggal 4 September 1917, NPO berubah nama menjadi NIPV ( Nederlandsch- Indische Padvinders Vereeniging ) dan keanggotaannya pun semakin terbuka bagi anak-anak pribumi.
Pada tahun 1916  organisasi kepanduan bumi putra untuk pertama kalinya berdiri di Solo dengan nama Javaansche Padvinders Organisatie (JPO diprakarsai oleh  Mangkunegara  VII.  Berdirinya  JPO  memicu  lahirnya  organisasi  kepanduan milik bumi putra lainnya. Para pemimpin pergerakan nasional pun melihat potensi besar kepanduan bagi organisasi dan perjuangan politiknya. Setidaknya terdapat 3 alasan  kepanduan  mempunyai  potensi  besar  bagi  organisasi  pergerakan  nasional yaitu  paham  patriotis  kepanduan  “mendahulukan  negara,  diri  sendiri  kemudian” yang  sangat  cocok  dengan  pergerakan  nasional,  sebagai  wadah  terbaik  dalam mendidik  anak-anak  sejak  kecil  karena  keanggotaan  kepanduan  terbuka  untuk anak-anak usia 8-18 tahun, dan aturan tingkah laku kepanduan yang menghormati dan mematuhi pemimpin pandunya dan juga latar sosio-psikologis kepanduan yang menempatkan  pemimpin  pandunya  sebagai  contoh  teladan  bagi  pasukannya merupakan jaminan bagi keberhasilan penyebaran nilai-nilai organisasi induk, misi, dan strategi untuk kader-kader kepanduannya(Pujo Semedi, dalam Sri Margana dan M. Nursam, 2010: 321). Oleh karena itu, kepanduan dapat dijadikan tempat untuk mencetak kader-kader yang setia sejak dari remaja.
Jadi tidak mengherankan bahwa organisasi kepanduan tumbuh subur dalam berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi pergerakan nasional lainnya. Kota- kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta tercatat sebagai tempat yang subur  bagi  pergerakan  kepanduan  seperti  Muhammadiyah mendirikan Padvinder Muhammadiyah pada tahun 1918 dan dua tahun kemudian berubah nama menjadi Hizbul Wathan; Budi Utomo mendirikan Nationale Padvinderij (NP) pada tahun 1921; beberapa bulan kemudian Jong Java cabang Yogyakarta membentuk Jong Java  Padvinderij (JJP)  dan  pada  tahun  1928  berubah  nama  menjadi  Pandu Kebangsaan;  pada  tahun  1923  berdiri National  Padvinders  Organisatie (NPO) sedangkan di Jakarta didirikan Jong Indonesische Padvinders Organisatie (JIPO) dan  pada  tahun  1926 National  Padvinders  Organisatie bergabung  dengan Jong Indonesische Padvinders Organisatie di Bandung menjadi Indonesische National Padvinders  Organisatie (INPO);  Sarekat  Islam  mendirikan  Wira  Tamtama  dan pada  tahun  1927  berubah  nama  menjadi Sarekat  Islam  Afdeeling  Padvinderij (SIAP);  Jong  Islamieten  Bond  mendirikan Nationale  Islamitische  Padvinderij
(Natipij)  pada  tahun  1926;  Pemuda  Sumatera  juga  mempunyai  kepanduan  yang diberi nama Pandu Pemuda Sumatera (PPS).
Pemerintah  kolonial  Belanda  pun  melakukan  pengawasan  terhadap perkembangan organisasi kepanduan milik bumi putra yang begitu pesat tersebut. Bertambah  banyak  dan  majunya  kepanduan  yang  diurus  oleh  orang  Indonesia, bukan hanya mendesak gerakan kepanduan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tetapi juga semakin menyuburkan perasaan kebangsaan. Oleh karena itu, pemerintah  kolonial  Belanda  menggunakan  NIPV  sebagai  ujung  tombak  untuk mengatasi  pengaruh  kepanduan  bumi  putra.  Pada tanggal  5  April  1926  pengurus NIPV  mengundang  sejumlah  organisasi  kepanduan  Indonesia,  yakni  Hizbul Wathan,  JPO,  NPO,  NP,  dan  INPO  (Cahyo  Budi  Utomo,  1995:  128).    Dalam pertemuan  yang  diadakan  di  Yogyakarta,  NIPV  mengajukan  gagasan  mengenai cara-cara  untuk  mengangkat  derajat  kepanduan  Indonesia  agar  sejajar  dengan dengan  gerakan  kepanduan  dunia.  Cara  yang  terbaik  untuk  mencapai  tujuan tersebut ialah melebur semua organisasi kepanduan ke dalam NIPV (R. Z. Leirissa dkk,  1989:  148).  Organisasi  kepanduan  Indonesia  yang  hadir  menolak  gagasan tersebut.  Pada  tahun  1928  NIPV  berusaha  kembali  untuk  menarik  organisasi kepanduan Indonesia agar bergabung dengan NIPV. NIPV pun menempuh dengan cara mengubah anggaran dasarnya agar masalah-masalah perasaan kebangsaan dan keagamaan yang menjadi dasar kepanduan nasional dapat tertampung (Ahmaddani G. Martha, dkk., 1985: 71). Namun perubahan tersebut tidak menarik minat para pemuda Indonesia.
Pemerintah  kolonial  Belanda  pun  semakin  curiga  dengan  kepanduan pribumi  karena  mereka  tidak  mau  bergabung  dengan  NIPV.  Pada  akhirnya, pemerintah  kolonial  pun  mengambil  langkah  melarang  organisasi  kepanduan Indonesia  melakukan  peringatan  hari  besar.  NIPV  pun  melarang  secara  resmi kepanduan  Indonesia  menggunakan  “ padvinders ”  dalam  nama  organisasinya (Cahyo Budi Utomo, 1995: 129). Sebagai reaksi atas larangan itu, Haji Agus Salim mengusulkan pergantian nama padvinders menjadi pandu pada tahun 1928.
Dengan  semakin  banyaknya  organisasi  kepanduan  Indonesia  pun menimbulkan kesadaran untuk menyatukan ke dalam satu badan. Upaya pertama
ialah pada pertemuan yang dihadirin oleh Pandu Kebangsaan (PK), INPO, Natipij, SIAP, Nationale  Padvinderij di  Jakarta  pada  tanggal  23  Mei  1928  dan menghasilkan  terbentuknya  Badan  Federasi  Persatuan  Antar  Pandu  Indonesia (PAPI).  Badan  Federasi  PAPI  tidak  bertahan  lama  karena  lahirnya  organisasi pemuda  umum  yang  berhasil  berfusi  yaitu  Indonesia  Muda.  Lalu  dibentuklah Kepanduan  Bangsa  Indonesia  (KBI)  yang  merupakan  fusi  beberapa  organisasi kepanduan yang memiliki 57 cabang pada tahun 1931 (Suhartono, 1994: 101).
Untuk  mewujudkan  cita-cita  persatuan  di  kalangan  kepanduan  Indonesia, pada  tanggal  30  April  1938  diadakan  konferensi  yang  dihadiri  oleh  KBI,  SIAP, Natipij  dan  Hizbul  Wathan.  Dalam  konferensi  tersebut  menghasilkan  keputusan mendirikan satu federasi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) dan  selanjutnya  diputuskan  untuk  mengadakan  perkemahan  umum  yang  akan mengundang organisasi kepanduan lainnya yang tidak menggabungkan diri dalam federasi  ini.  Pada  bulan  Desember  1938  BPPKI  pun  mengadakan  perundingan dengan kepanduan lainnya seperti JPO, Hizbul Wathan, Kepanduan Azas Katholik Indonesia  (KAKI),  Al  Wathony  dan  Truno  Kembang  untuk  membicarakan diadakannya  perkemahan  umum  dan  semuanya  sepakat  dengan  usulan  tersebut. Usaha mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan Indonesia dalam federasi BPPKI  pun  terus  dilakukan  hingga  pada  bulan  Februari  1941,  terdapat  beberapa organisasi kepanduan yang bergabung seperti Kepanduan Islam Indonesia, Hizbul Islam,  Sinar  Pandu  Kita,  Al  Wathony  dan  Kepanduan  Azas  Katholik  Indonesia (KAKI).  Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia seluruh organisasi dilarang dan dibubarkan termasuk organisasi kepanduan.

## B. Gerakan Kepanduan Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) dan Krida Muda
Javaansche  Padvinders  Organisatie (JPO)  didirikan  atas  prakarsa Mangkunegara  VII  pada  bulan  September  tahun  1916  di  Solo  (Arsip Mangkoenegara VII, Statuten Javansche Padvinders Organistie , Bendel No. P180, Tahun 1932). Didirikannya JPO dilatarbelakangi dari kerisauan hati Mangkunagara VII  takkala  diminta  pemerintah  Belanda lewat Nederlands  Indische  Padvinders
Vereeniging (NIVP) agar  menitahkan kawula- nya  menjadi  anggota  (Heri Priyatmoko, 2016: 2). Hal yang ditakutkan oleh Mangkunegara VII jika memenuhi permintaan  tersebut  ialah  anak-anak  pribumi  akan  menjadi  kurang  intim  dengan budaya lokal, setia kepada Ratu Belanda, dan lebih gandrung terhadap negeri yang menjajahnya melalui didikan NIVP.
Tujuan didirikannya JPO ialah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak terutama  dalam  hal  pembentukan  kepribadian  dan  ketrampilan  olah  tubuh  agar menjadi  penduduk  yang  berguna  (Wasino,  2008:  354).  Untuk  mencapai  tujuan tersebut,  para  anggota  JPO  pun  dibimbing  dengaan  cara  sebagai  berikut  (1) mendidik anak-anak  dan  remaja agar  memiliki  rasa  cinta  terhadap tanah  tumpah darahnya,  (2)  memberikan  bimbingan  agar  mereka  memiliki  rasa  cinta  dalam melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab, (3) memiliki jiwa ksatria, cinta terhadap sesama hidup, dan suka menolong, (4) mempelajari kehidupan di tanah lapang  dengan tujuan  membangkitkan  rasa  cinta terhadap  alam,  (5)  menjalankan kecakapan dengan berbagai cara di dalam dan di luar rumah, permainan, dan cara- cara  lainnya,  (6)  menajamkan  sifat  rohani,  dan  cara-cara  lain  yang  tidak bertentangan dengan aturan negara. Para anggota JPO juga harus mengamalkan 13 janji  pandu  yaitu  (1)  Pandu  selalu  dapat dipercaya  dan  tidak mengecewakan,  (2) Pandu  selalu  menjadi  pembela  yang  lemah  dan  teraniaya,  (3)  Pandu  selalu sederhana,  siap  berkorban  dan  bersahaja  hidupnya,  (4)Pandu  selalu  menghargai orang  lain  dan  pendapat  orang  lain,  (5)  Pandu  selalu  menurut  perintah pemimpinnya, (6) Pandu selalu tertib, rapi dan beraturan, (7) Pandu selalu menjaga alam,  (8)Pandu  selalu  cinta  terhadap  tanah  airnya,  (9)  Pandu  selalu  suci  pikiran, perkataan,  dan  tindakannya,  (10)  Pandu  selalu  percaya  diri  (11)  Pandu  selalu berwatak ksatria, (12) Pandu selalu cepat dalam mengambil keputusan dan teguh pendiriannya, (13) Pandu selalu senang bekerja.
Dalam  struktur  organisasinya,  pengurus  pusat  JPO  terdiri  dari  pengurus besar  ( Hoofdbestuur )  dan  markas  besar  ( Hoofdkwartier ). Hoofdbestuur JPO bertugas untuk memimpin dan membina yang berkaitan dengan organisasi secara umum sedangkan Hoofdkwartier JPO bertugas untuk memimpin dan membina hal- hal yang berkaitan dengan kepanduan JPO. Susunan Hoofdbestuur JPO terdiri dari
ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, bendahara dan para komisaris. Dalam susunan pengurus Hoofdkwartier JPO terdapat beberapa jabatan seperti ATC atau Komisaris  Teknis  Umum  ( Algemeen  Technisch  Commissaris )  dan  para pembantunya  yaitu  ATC  tambahan  untuk  JPO  bagian  putri,  sekretaris  dan  para komisaris lainnya. Adapun susunan pengurus cabang JPO terdapat beberapa jabatan yaitu  ketua,  TC  ( Technisch  Commissaris )  atau  Komisaris  Teknis  (yang  juga menjabat sebagai wakil ketua), sekretaris, bendahara, dan dua orang komisaris.
Setiap cabang JPO ada yang hanya terdiri dari kelompok pandu putra saja dan ada juga yang terdiri dari kelompok pandu putra dan kelompok pandu putri. Untuk  mendirikan  cabang,  JPO  mempunyai  beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi  seperti  minimal  sudah  ada  25  anak-anak  yang  bersedia  menjadi  pandu. Selanjutnya membuat kepengurusannya, terutama harus ada voorzitter , secretaris , penningmeester , dan 2 commissaris serta mencari leider dan mengumpulkan uang untuk  membiayai  kegiatan  pandu  di  cabang  itu  (Josowidagdo,  1936:  1). Leider dalam cabang tersebut boleh siapa saja baik guru, penulis, bekas militer atau bekas pandu,  setidaknya leider tersebut  orang  yang  mengerti  sedikit  tentang  olahraga. Dengan  terbentuknya  kepengurusan  dan  adanya leider ,  lantas  boleh  memulai memimpin anak-anak itu sedikitnya seminggu sekali dan anak-anak boleh memakai pakaian sehari-hari, namun seiring berjalannya waktu harus menggunakan pakaian seragam  JPO.  Jika  hal  tersebut  sudah  dijalankan,  maka  memberi  pemberitahuan kepada Pengurus Pusat JPO di Mangkunegaran untuk nantinya disahkan dan diberi petunjuk.  Untuk  menjalankan  kegiataannya,  JPO  memperoleh  dana  subsidi  dari pemerintah Mangkunegaran, namun di beberapa cabang JPO ada yang mewajibkan membayar iuran sesuai ketentuan masing-masing cabang.
Dalam penerimaan anggota pengurus organisasi, JPO hanya menerima para kawula Mangkunegaran  yang  sudah  dewasa  dan  bersuku  Jawa.  Untuk  menjadi pengurus JPO tidak harus pernah menjadi pandu, kecuali pengurus yang menjabat sebagai ATC dan TC. Lalu pada sistem keanggotaan pandu JPO hanya terbuka bagi kawula Mangkunegaran  baik  laki-laki  maupun  perempuan  bersuku  Jawa  yang sudah  bersekolah  di  tingkat  4  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Gegeran  Minangka Tjepenganipoen  Padvinders ,  Bendel  No.  P180,  Tahun  1920).  Sesuai  dengan  tata
tertib  dan  peraturan-peraturan  formal  kepanduan,  anggota  pandu  JPO  dibagi menjadi 3 kelompok tingkatan pandu sesuai dengan usianya. Pada pandu putra JPO terdapat 3 tingkatan kelompok pandu yaitu welp /pandu anak-anak (untuk usia 8-12 tahun), verkenner /pandu  pengenal  medan  (untuk  usia  12-17  tahun),  dan voortrekker /pandu utama (untuk usia 17 tahun ke atas) (Anonim, 1938:4-8). Lalu pada  pandu  putri  JPO  terdapat kabouter /pandu  kurcaci  (untuk  usia  8-11  tahun), padvindster /pandu puteri (untuk usia 11-18 tahun), dan pionierster /pandu perintis (untuk  usia  18  tahun  ke  atas)  Anonim,  1938:  4-8).  Untuk  menjadi  anggota kelompok pandu yang lebih senior, maka seorang pandu harus memenuhi syarat- syarat tertentu seperti usia yang telah mencukupi, dinilai patuh dan hormat kepada pemimpin, serta lulus dalam ujian tingkatan kepanduan.
Sebelum  dilantik  menjadi  anggota  pandu  JPO,  para  calon  anggota  harus mengerti hal-hal dasar kepanduan seperti mengerti aturan kepanduan, salam hormat pandu,  dan  panggilan  kelompok  pandu.  Hal-hal  kepanduan  yang  dipelajari  oleh para  pandu  putra  JPO  yaitu  membuat  macam-macam  simpul  tali,  baris-berbaris, olahraga  dan  permainan,  pentingnya  kebersihan  dan  kesehatan  badan,  tindakan pertolongan pertama, teknik membalut luka, mengirim dan menerima pesan melalui sandi morse, ketrampilan menabung, membuat kerajinan, mempelajari arah mata angin  ,  menggunakan  kompas, membuat dan  membaca  peta,  menunjukkan  jalan, jelajah alam, ketrampilan memasak, mengira-ngira ukuran, ketrampilan menebang dan memotong pohon, menyalakan api, dan lain sebagainya. Adapun untuk pandu putri  JPO,  terdapat  kesamaan  dengan  pandu  putra  JPO  akan  tetapi  terdapat perbedaan  perihal  ketrampilan  yang  dipelajari  seperti  menjahit,  menyulam, membuat  pakaian,  membersihkan  dan  menata  peralatan  makan  dan  pakaian, membuat minuman teh, merawat bunga, merawat orang sakit dan anak kecil.
Organisasi  Krida  Muda  didirikan  oleh  PKMN  pada  tanggal  tanggal  11 November  1934  di  Mangkunegaran  ( Pranata  Bakoe  Toewin  Tjarangan  Krido Moedo tahun  1937,  No.  1402,  Surakarta:  Perpustakaan  Reksopustoko Mangkunegaran,  hlm.  1).  Latar  belakang  didirikannya  Krida  Muda  ialah  konflik antara Pakempalan  Kawula  Surakarta (PKS)  dan Pakempalan  Kawula Mangkunegaran (PKMN)  dimana  PKS  (sebagai  alat  politik  kasunanan)
mempropagandakan pengaruhnya di wilayah Mangkunegaran dengan tujuan untuk menganeksasi Mangkunegaran dan hal itu pun coba dibendung oleh PKMN dengan menyebarkan pengaruhnya bersama organisasi kepanduannya yaitu Krida Muda.
Tujuan Krida Muda ialah untuk membimbing para warga atau para pemuda Jawa  di  Praja  Mangkunegaran  supaya  kelak  menjadi  masyarakat  yang  baik  dan berguna  di  Praja  Mangkunegaran.  Semboyan  Krida  Muda  ialah  Setia,  Sentosa, Utama. Berdasarkan semboyan tersebut, para anggota Krida Muda pun dibimbing untuk  memiliki  (1)  memiliki  rasa  setia  kepada  Praja  Mangkunegaran  serta menyayangi tanah tumpah darahnya, (2) bersedia menjalankan kewajiban agar di masa depan dapat menjadi warga Mangkunegaran yang baik, (3) menjaga kesehatan jasmani dan pikiran serta berolahraga, (4) mengolah kecerdasan panca indera, (5) tidak merasa takut di depan orang banyak, (6) mempelajari berbagai pengetahuan yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  negara,  (7)  mempelajari  berbagai  seni serta kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan zaman, (8) sebisa mungkin mencintai sesama  serta  suka  memberikan  pertolongan,  (9)  mengerti  serta  menghargai keindahan (Arsip Mangkoenegara VII, PKMN Ngawonteken Krida-Moeda Oetawi Kridamoeda P.K.M.N. , Bendel No. P180, Tahun 1938).
Keanggotaan  Krida  Muda  terbagi  menjadi  5  kelompok  yaitu  pengurus, penasihat,  warga  biasa,  anggota  kehormatan,  dan  penyandang  dana.  Sistem keanggotaannya  hanya  menerima  para kawula Mangkunegaran  baik  laki-laki maupun  perempuan  yang  bersuku  Jawa  dan  bertempat  tinggal  di  wilayah Mangkunegaran  akan  tetapi  khusus  anggota  penyandang  dana  boleh  berasal  dari suku mana saja. Untuk mendaftar menjadi anggota Krida Muda, para kawula dapat mendatangi langsung atau mengirim surat kepada Pengurus Organisasi Krida Muda di  daerahnya  ( Pranata  Bakoe  Toewin  Tjarangan  Krido  Moedo tahun  1937,  No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 1). Apabila di daerahnya  tidak  terdapat  cabang  organisasi  Krida  Muda,  maka  dapat  datang langsung  atau  mengirim  surat  kepada  pengurus  Organisasi  Krida  Muda  yang terdekat dari wilayahnya atau bisa juga langsung kepada pengurus pusat Pranata Bakoe  Toewin  Tjarangan  Krido  Moedo tahun  1937,  No.  1402,  Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 1). Seluruh anggota organisasi
Krida  Muda  mempunyai  hak  suara  dalam  rapat  organisasi  dapat  mengikuti pelajaran  yang  terdapat  dalam  organisasi  akan  tetapi  anggota  penyandang  dana tidak memiliki hak suara dalam rapat organisasi.
Struktur kepengurusan dalam organisasi Krida Muda mempunyai susunan yang  sama,  baik  di  kantor  pusat  maupun  di  kantor  cabangnya  yaitu Pangarsa (berjumlah 1), Panitra (berjumlah 1), Hartaka (berjumlah 1), Manggala (berjumlah 1),  dan Panitya (berjumlah  1) Pranata  Bakoe  Toewin  Tjarangan  Krido  Moedo tahun  1937,  No.  1402,  Surakarta:  Perpustakaan  Reksopustoko  Mangkunegaran, hlm.  1).  Apabila  ingin  menambahkan  anggota  pengurus,  maka  harus  berjumlah ganjil. Seluruh pengurus organisasi Krida Muda baik pusat maupun cabang dipilih setiap  2  tahun  sekali.  Anggota  pengurus  organisasi  yang  sudah  habis  masa jabatannya akan tetapi masih ingin mengabdi sebagai anggota pengurus lagi, dapat mengajukan diri agar terpilih kembali.
Pendanaan  organisasi  Krida  Muda  didapatkan  dari  iuran  para  anggota organisasi, sumbangan dari siapa saja, dan boleh diupayakan dari mana saja dengan ketentuan tidak menyalahi peraturan organisasi dan negara ( Pranata Bakoe Toewin Tjarangan  Krido  Moedo tahun  1937,  No.  1402,  Surakarta:  Perpustakaan Reksopustoko  Mangkunegaran,  hlm.  3).  Sistem  pembayaran  iuran  berbeda-beda nominalnya  bagi  setiap  anggota  organisasi  Krida  Muda.  Bagi Warga  Limrah perkumpulan diwajibkan membayar iuran setiap bulan minimal 1 sen, untuk Warga Darma membayar iuran setiap bulan kurang lebih 5 sen dan apabila iuran dibayar langsung  sekali  (dalam  setahun)  dikenakan  sebesar  f  2,50,  sementara  itu  bagi Warga Moelja dan Warga Manggala tidak diwajibkan membayar iuran akan tetapi dimintai sumbangan ( Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo tahun 1937, No.  1402,  Surakarta:  Perpustakaan  Reksopustoko  Mangkunegaran,  hlm.  5). Sepuluh  persen  dari  uang  iuran  tersebut  wajib  disetorkan  ke  Pengurus  Pusat organisasi Krida Muda.
Dalam usaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya, organisasi Krida Muda pun membuka kantor cabang di berbagai wilayah Praja Mangkunegaran. Terdapat ketentuan  yang  harus  dipenuhi  agar  dapat  mendirikan  kantor  cabang  organisasi
Krida Muda yaitu harus mempunyai anggota minimal sebanyak 50 orang dalam 1 kecamatan di wilayah Praja Mangkunegaran. Selanjutnya kantor cabang baru bisa disahkan oleh Pengurus Pusat, apabila anggotanya yang sudah memakai seragam organisasi paling sedikit ada 50% dari jumlah anggota yang terdapat dalam cabang tersebut ( Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran, hlm. 6).
Dalam organisasi Krida Muda, para anggotanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kepanduan seperti pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, baris-berbaris,  olahraga,  permainan,  tindakan  pertolongan  pertama,  teknik membalut  luka,  dan  ketrampilan  kerajinan  tangan.  Selain  itu,  terdapat  tuntunan muatan  lokal  yang  diberikan  oleh  Krida  Muda  seperti  mempelajari  Babad Mangkunegaran,  Babad  Tanah  Djawi,  dan  Babad  Donja,  karawitan,  pedalangan, tari, dan tembang. Krida Muda juga mempunyai sejumlah kegiatan sosial seperti pemberantasan  buta  huruf, waosan ,  dana  belajar, pralenan ,  koperasi,  dan  lain sebagainya.
Memasuki masa pendudukan Jepang di Indonesia pada bulan Maret 1942, Pemerintah  Pendudukan  Militer  Jepang  mengeluarkan  keputusan  untuk membubarkan  semua  organisasi  pergerakan  nasional  dan  semua  organisasi pribumi,  tak  terkecuali  organisasi-organisasi  milik  pemerintah  Mangkunegaran. Pada bulan April 1942 JPO dan Krida Muda dibubarkan (Citrosoma, A. S., 1994: 6).

## C. Persaingan  Javaansche  Padvinders  Organisatie  (JPO)  dan  Krida  Muda serta Penyelesaiannya
Perkembangan Krida Muda yang begitu pesat baik dari segi jumlah anggota maupun  jumlah  cabang  organisasi  sehingga  perkembangan  JPO  tidak  terlalu signifikan  menyebabkan  persaingan  di  antara  keduanya.  JPO  dan  Krida  Muda berebut wilayah untuk menyebarluaskan pengaruhnya di wilayah Mangkunegaran. Hal ini dapat dibuktikan dalam surat dari wakil JPO kepada Patih Mangkunegaran mengenai masalah kerukunan antara JPO dan Krida Muda. Dalam surat tersebut, JPO  menghendaki  Krida  Muda  untuk  menaati tata  tertib kahonderan yang mana
Krida Muda tidak boleh mendirikan cabang organisasinya di wilayah kepanewon yang  sudah  ada  cabang  JPO.  Krida  Muda  juga  diharuskan  menghentikan kegiatannya dalam pendirian cabang organisasinya di wilayah Tasikmadu karena sudah  berdiri  cabang  JPO  di  wilayah  tersebut  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Javaansche  Padvinders  Organisatie ,  No.  P.  627,  Tahun  1936).  Namun kenyataannya, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Krida Muda dan melanjutkan pendirian cabang organisasinya di Tasikmadu. Karena hal tersebut sudah terlanjur terjadi, JPO pun lebih memilih mengalah dan berusaha menjaga kerukunan dengan Krida  Muda.  Demi  mencegah  konflik  antar  keduanya,  JPO  meminta  pemerintah Mangkunegaran untuk membuat aturan yang lebih tegas.
Dalam  usaha  untuk  menyelesaikan  masalah  kerukunan  pertikaian  yang terjadi antara JPO dan Krida Muda, mencuatlah wacana untuk menggabungkan JPO dan  Krida  Muda  ke  dalam  satu  wadah  organisasi.  Hal  tersebut  pun  mendapat tanggapan  penolakan  dari  Patih  Mangkunegaran,  JPO  dan  Krida  Muda.  Patih Mangkunegaran berpendapat bahwa penyatuan kedua organisasi tersebut ke dalam satu organisasi tidak dapat dilakukan karena perbedaan tuntunan yaitu JPO dengan kepanduannya  dan  Krida  Muda  hanya  tuntunan  lokal  biasa  yang  mana  orang dengan  buta  aksara  dapat  diterima  sebagai  anggota  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Javaansche Padvinders Organisatie , No. P. 636, Tahun 1937). JPO menambahkan jika  kedua  organisasi  tersebut  digabungkan  akan  membingungkan  para  pembina dalam  memberikan  tuntunan  karena  adanya  perbedaan  skill/tingkat  pendidikan formal antara anggota JPO dengan anggota Krida Muda yang mana ada yang belum bisa baca-tulis dan ada yang lulusan dari MULO atau HIS (Arsip Mangkoenegara VII, Mangkunagaransche Jeugd Organisatie , No. P. 637, Tahun 1937). Selain itu, jika penggabungan JPO dan Krida Muda terjadi malah ditakutkan akan mengalami kemunduran.
Sebagaimana alasan diatas, penggabungan JPO dan Krida Muda tidak dapat dilakukan.  JPO  pun  mengusulkan  agar  membuat  suatu  badan  komisi  yang mengawasi  JPO  dan  Krida  Muda.  Badan  komisi  tersebut  ialah Hoge  Raad dan Mangkunagaransche  Jeugd  Organisatie  Commissie (MNJOC).  Usulan  tersebut pun diterima, Mangkunegara VII pun mendirikan Hoge Raad tanggal 17 Agustus
1937  dan  MNJOC  tanggal  28  September  1937.  MNJOC  ini  dapat  dikatakan kepanjangan tangan dari Hoge Raad dalam hal mengawasi dan mengatur JPO dan Krida  Muda.  Adapun  kewajiban  MNJOC  ialah  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Javaansche Padvinders Organisatie , No. P. 636, Tahun 1937).
1. Mengetahui status dan peraturan setiap organisasi kepemudaan. Selanjutnya diperbolehkan untuk mengubah dan mengesahkannya.
2. Berwenang  membuat  peraturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap organisasi kepemudaan.
3. Komisi selalu mengawasi jalannya semua organisasi kepemudaan.
4. Komisi dapat mengelola keuangan, menerima uang subsidi dari pemerintah dan  membagikan  uang  subsidi  tersebut  kepada  setiap  organisasi kepemudaan.
5. Komisi memiliki wewenang untuk menentukan dan merubah rencana kerja 1 tahun kedepan setiap organisasi kepemudaan.
6. Memberikan  izin  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  organisasi kepemudaan.
7. Selain  itu,  kalau  ada  salah  satu  organisasi  kepemudaan  yang  tidak  setuju dengan  keputusan  komisi,  maka  boleh  mengajukan  banding  atas  putusan tersebut kepada Hoge Raad .
Pada  tanggal  25  Juni  1939, Hoge  Raad menyetujui  berdirinya Centraalbestuur-Mangkunagaransche Jeugd Organisatie (CB-MNJO) di Mangkunegaran  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Mangkunagaransche  Jeugd Organisatie , No. P. 618, Tahun 1939). Dengan demikian, MNJOC pun dibubarkan dan  digantikan  peranannya  oleh  CB-MNJO.  CB-MNJO  merupakan  suatu  badan yang mewakili semua organisasi pemuda di Mangkunegaran yang berada di bawah kepemimpinannya  dan  bertanggung  jawab  atas  atas  semua  perbuatan  organisasi- organisasi tersebut. Sebagai wakil dari organisasi pemuda di Mangkunegaran, CB- MNJO bertanggungjawab atas semua perbuatan organisasi-organisasi pemuda yang berada  di  bawah  kepemimpinannya.  CB-MNJO  juga  menjadi  badan  perantara antara  Pemerintah  Mangkunegaran  dan  organisasi-organisasi  pemuda  di Mangkunegaran  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Mangkunagaransche  Jeugd
Organisatie, No.  P.  548,  Tahun  1939).  Maka  dari  itu,  semua  perintah  dari pemerintah Mangkunegaran yang ditujukan kepada organisasi-organisasi pemuda harus  disampaikan  melalui  CB-MNJO  dan  demikian  juga  semua  pengaduan  dan permohonan dari organisasi-organisasi pemuda kepada Pemerintah Mangkunegaran  (Arsip  Mangkoenegara  VII, Mangkunagaransche  Jeugd Organisatie, No. P. 548, Tahun 1939).  CB-MNJO juga diperkenankan mengambil keputusan dan tindakan atas nama pemerintah Mangkunegaran.
Adapun kewajiban CB-MNJO ialah memimpin, mengatur, dan mengawasi jalannya semua organisasi pemuda di daerah Mangkunegaran dan yang dipandang sesuai  asasnya  oleh  pemerintah  Mangkunegaran,  yakni  mengenai  arah  dan tujuannya dalam pendidikan pada umumnya, urusan keuangan yang berhubungan dengan  pemerintah,  dan  semua  hal  yang  mengenai  peraturan-peraturan  dalam organisasi itu (Arsip Mangkoenegara VII, Mangkunagaransche Jeugd Organisatie, No.  P.  548,  Tahun  1939).    Selain  itu,  CB-MNJO  juga  mempunyai  hak  seperti mengunjungi semua rapat yang diadakan oleh organisasi pemuda yang berada di bawah  kepemimpinannya,  memeriksa  keadaan  organisasi  pemuda  tersebut,  dan bisa berhubungan langsung dengan Eere-Voorzitters dari cabang-cabang organisasi pemuda untuk berunding mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi pemuda tersebut.

## KESIMPULAN
Javaansche  Padvinders  Organisatie (JPO)  dan  Krida  Muda  merupakan organisasi  kepanduan  yang  dimiliki  oleh  Mangkunegaran.  Persaingan  JPO  dan Krida  Muda  berawal  dari  terdesaknya  perkembangan  JPO  oleh  perkembangan Krida  Muda  yang  signifikan  sehingga  keduanya  pun  terlibat  perebutan  wilayah pengaruh di Mangkunegaran seperti yang terjadi di Tasikmadu. Krida Muda tetap mendirikan  cabangnya  di  Tasikmadu  meskipun  tidak  boleh  mendirikan  cabang organisasinya di wilayah kepanewon yang sudah ada JPO-nya menurut tata tertib kahonderan .  Dalam  usaha  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut,  mencuatlah wacana  untuk  menggabungkan  JPO  dan  Krida  Muda  ke  dalam  satu  wadah
organisasi.  Namun  hal  tersebut  tidak  bisa  dilakukan  karena  terkendala  dengan perbedaan  tuntunan  antara  JPO  dan  Krida  Muda  dan  tingkat  pendidikan anggotanya. Demi mencegah konflik di masa mendatang, Mangkunegara VII pun mendirikan Hoge  Raad tanggal  17  Agustus  1937  dan  MNJOC  tanggal  28 September 1937. Hoge Raad dan MNJOC mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi  JPO  dan  Krida  Muda.  Pada  tanggal  25  Juni  1939, Hoge  Raad menyetujui  berdirinya Centraalbestuur-Mangkunagaransche  Jeugd  Organisatie (CB-MNJO)  yang  menggantikan  MNJOC.  Adapun  CB-MNJO  mempunyai wewenang  yang  lebih luas  daripada  MNJOC  yaitu  menjadi  pemimpin/wakil  dari organisasi  pemuda  di  Mangkunegaran  dan  badan  perantara  antara  Pemerintah Mangkunegaran dan organisasi-organisasi pemuda.

## DAFTAR PUSTAKA Arsip
Arsip  Mangkoenegara  VII, Gegeran  Minangka  Tjepenganipoen  Padvinders ,  No. P180, Tahun 1920.
Arsip Mangkoenegara VII, Statuten Javansche Padvinders Organistie , Bendel No. P180, Tahun 1932.
Arsip  Mangkoenegara  VII, PKMN  Ngawonteken  Krida-Moeda  Oetawi Kridamoeda P.K.M.N. , Bendel No. P180, Tahun 1938.
Arsip  Mangkoenegara  VII, Mangkunagaransche  Jeugd  Organisatie, No.  P.  548, Tahun 1939.
Arsip  Mangkoenegara  VII, Mangkunagaransche  Jeugd  Organisatie ,  No.  P.  618,
Tahun 1939.
Arsip Mangkoenegara VII, Javaansche Padvinders Organisatie , No. P. 627, Tahun 1936.
Arsip Mangkoenegara VII, Javaansche Padvinders Organisatie , No. P. 636, Tahun 1937.
Arsip  Mangkoenegara  VII, Mangkunagaransche  Jeugd  Organisatie ,  No.  P.  637, Tahun 1937.
Pranata Bakoe Toewin Tjarangan Krido Moedo tahun 1937, No. 1402, Surakarta: Perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran.

## Buku-buku dan Artikel
Ahmaddani  G.  Martha,  dkk., Pemuda  Indonesia  dalam  Dimensi  Sejarah Perdjuangan Bangsa , Jakarta: Kurnia Esa, 1985.
A. K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia . Jakarta: Dian Rakyat, 1994.
Cahyo  Budi  Utomo, Dinamika  Pergerakan  Kebangsaan  Indonesia  Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan , Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
Citrosoma, A. S., Oesaha dan Djasa Sri Mangkunegoro VII Terhadap Pendidikan dan  Pengajaran ,  Artikel  tidak  diterbitkan,  Perpustakaan  Rekso  Pustoko Mangkunegaran , 1994.
A. Daliman, Metode Penelitian Sejarah , Yogyakarta: Ombak, 2015.
Heri  Priyatmoko,  “Menempa  Bocah  Mangkunegaran:  Studi  Historis  Kepanduan Anak Jawa”, Makalah Seminar Dies ke-23 Fakultas Sastra USD, 26 April 2016.
Pujo Semedi HY, “Padvinders, Pandu, Pramuka: Pemuda dan Negara di Indonesia Abad ke 20” dalam Margana, Sri and M. Nursam (eds) Kota-kota di Jawa: Identitas,  Gaya  Hidup  dan  Permasalahan  Sosial .  Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2010.
R.  Z.  Leirissa  dkk, Sejarah  Pemikiran  Tentang  Sumpah  Pemuda ,  Jakarta: Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989.
Suhartono, Sejarah  Pergerakan  Nasional:  Dari  Budi  Utomo  Sampai  Proklamasi 1908-1945 , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
Wasino, Kapitalisme  Bumi  Putra  :  Perubahan  Masyarakat  Mangkunegaran , Yogyakarta: Lkis, 2008.

## Majalah
Anonim,  “Kabouter,  Padvindster”,  dalam Kepandoean No.  3  dan  4,  Tahun  III, Maret-April 1938.
Anonim, “Welp, Verkenners”, dalam Kepandoean No. 1 dan 2, Tahun III, Januari- Februari 1938.