## SEMINAR DAN PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Saktiana Rizki Endiramurti, Asaprima Putra Karunia, Hanung Triatmoko, Meka Sabilla Salim, Nur Chayati, Trisninik Ratih Wulandari, Fahmi Setiadi, Juliati Juliati, Sri Suranta Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email Korespondensi: asaprimaputra@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  dengan  menggandeng  Kanwil  DJP  Jateng  II,  untuk melakukan  seminar  dan  pendampingan  pengisian  SPT  kepada  karyawan  RS  PKU Muhammadiyah  Surakarta.  Kegiatan  ini  dilakukan  karena  masih  ada  karyawan  yang  dalam melakukan  pengisian  SPT  hanya  memindahkan  angka  dari  bukti  potong  yang  diterima,  tanpa mengisi daftar harta dan penghasilan lain yang mungkin diterima. Pengisian SPT seperti ini tentu tidak  sesuai  dengan  aturan  perpajakan  yang  berlaku.  Kegiatan  pengabdian  ini  mampu mendampingi  27  orang  karyawan  dalam  melakukan  pengisian  SPT,  validasi  NIK,  dan pemadanan data pada situs DJP online. Kegiatan ini mampu mengatasi berbagai kendala  yang munkin muncul ketika melakukan pengisian SPT di web DJP online.
Kata Kunci: Seminar, Pendampingan, Pengisian, SPT Tahunan, Orang Pribadi

## 1. PENDAHULUAN
Setiap Wajib pajak memiliki kewajiban untuk  melaporkan kewajiban pajak tahunannya melalui  sebuah  mekanisme  bernama  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  sebagaimana  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang    Ketentuan    Umum    dan    Tata    Cara Perpajakan    sebagaimana    telah    beberapa    kali    diubah  terakhir      dengan      Undang-Undang Nomor      7      Tahun      2021      tentang      Harmonisasi      Peraturan  Perpajakan.  Ketentuan  ini mewajibkan  setiap  wajib  pajak  bukan  hanya  untuk  melaporkan  SPT,  tetapi  juga  harus melaporkan SPT tersebut dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas. Kewajiban pengisian SPT berlaku untuk  seluruh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  meskipun  WP  tidak memiliki penghasilan atau penghasilan  yang dikantonginya masuk dalam kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Karyawan  yang  bekerja  pada  sebuah  perusahaan  banyak  yang  masih  kurang  paham dengan  ketentuan  dan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Banyak  yang  masih  beranggapan  bahwa ketika  gaji  mereka  sudah  dipotong  oleh  perusahaan,  dan  mereka  diberikan  formulir  1721  A1, maka  kewajiban  perpajakan  mereka  sudah  selesai.  Beberapa  karyawan  perusahaan  memang sudah  memahami  tentang  adanya  kewajiban  pelaporan  SPT  tahunan,  tetapi  yang  dilakukan selama ini kebanyakan hanya  memindahkan angka dari bukti potong pada form SPT, sehingga ada  muncul  istilah  “asal  nihil”.  Tindakan  ini  tentu  kurang  tepat  dilakukan  jika  merujuk  pada tujuan pelaporan SPT, dimana SPT tahunan bukan hanya sebagai sarana pelaporan penghasilan satu  tahun,  tetapi  juga  merupakan  media  pengungkapan  daftar  harta  dan  kewajiban  sesuai ketentuan perpajakan.
Beberapa  hal  yang sering terlewat  untuk  dilaporkan dalam SPT oleh  karyawan sebagai WP adalah seperti tambahan penghasilan lain diluar pekerjaan utama misalkan penghasilan dari warung atau toko kelontong yang dimiliki dan dikelola oleh istri di rumah ataupun penghasilan lain  dari  pekerjaan  diluar  pekerjaan  utama.  Penghasilan  lain  ini  tentu  wajib  juga  untuk dilaporkan  dalam  SPT  tahunan,  karena  termasuk  dalam  penghasilan  dalam  satu  tahun. permasalahan  yang  sering  dialami  wajib  pajak  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi, infrastruktur  yang  belum  memadai,  pengetahuan  mengenai  internet  yang  minim,  serta  sering terjadi  pemadaman.  Hal  terkait  teknis  yang  sering  dihadapi  oleh  wajib  pajak  antara  lain  lupa
password untuk login ke laman djponline, tidak memahami cara mengisi SPT, atau tidak familiar dengan e-filing (Akib & Amdayani, 2016).
Dirjen Pajak pada tahun 2023 ini juga mewajibkan WP untuk melakukan validasi Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  mereka  pada  sistem  DJP  agar  dapat  melakukan  pelaporan  SPT tahunan.  Ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  ketentuan  yang  ada  pada  UU  HPP,  dimana tehitung  mulai  tahun  2023  pemerintah  melalui  DJP  akan  mulai  menerapkan  single  identity number  pada  WP  dengan  mengubah  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  sebelumnya merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh DJP, diubah menjadi menggunakan NIK masing- masing WP. Perubahan NPWP ini memerlukan validasi yang dilakukan oleh masing-masing WP, dimana jika WP tidak melakukan validasi NIK maka WP tidak akan dapat mengakses layanan- layanan dari DJP.
Perubahan  ketentuan  perpajakan  seperti  ini  yang  kerap  menjadi  masalah  bagi  pegawai terutama  yang  masih  awam  dengan  ketentuan-ketentuan  perpajakan  terbaru.  Dalam  hal  ini diperlukan sebuah mekanisme untuk edukasi dan pendampingan karyawan dalam validasi NIK maupun pengisian SPT tahunan agar sesuai ketentuan dan menghindarkan karyawan dari sanksi- sanksi perpajakan.
Permasalahan yang dihadapi karyawan tersebut dapat diatasi dengan melakukan kegiatan berupa Seminar perpajakan mengenai update aturan perpajakan bekerjasama dengan DJP selaku regulator  dan  Kantor  Konsultan  Pajak  (KKP)  selaku  pelaksana  dan  Pendampingan  pengisian SPT tahunan dan Validasi NPWP untuk karyawan.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah  dilakukannya sebuah  seminar  dan  pendampingan  pengisian  SPT  dengan  memamnfaatkan  aplikasi e-filling . Seminar dilakukan untuk memberikan pemahaman atas kewajiban perpajakan kepada karyawan, serta  untuk  memberikan  update  atas  aturan-aturan  terbaru  yang  muncul  akibat  diterbitkanya Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP).  Diharapkan  dengan dilaksanakanya  seminar  tersebut,  karyawan  menjadi  lebih  mengerti  tentang  kewajiban perpajakan  yang mereka miliki,  sehingga akan lebih  mudah ketika harus melakukan pengisian SPT. Kegiatan berikutnya adalah pendampingan pengisian SPT, dimana kegiatan ini dilakukan untuk membantu dan mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

## Persiapan
Seminar  dan  pendampingan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  skema  Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Grup Riset (PKM HGR-UNS) oleh Research Group (RG) Perpajakan Sektor Privat. Kegiatan seminar dan pendampingan kepada karyawan RS PKU Muhammadiyah Surakarta dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kanwil DJP Jateng II.

## Pelaksanaan
Pekalsanaan seminar dan pendampingan pengisian SPT dilaksanakan menjadi 2 tahapan kegiatan.  Tahapan  pertama  dilakukan  seminar  tentang  aturan  perpajakan  serta  update  aturan perpajakan  terbaru  dengan  menghadirkan  3  orang  narasumber.  Narasumber  dihadirkan merupakan 1 orang perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II dan 2 orang dari dosen selaku anggota RG.
Tahap  kedua  adalah  pendampingan  pelaporan  SPT  tahunan  bagi  karyawan. Pendampingan  ini  dilakukan  oleh  anggota  RG  dengan  mengikutsertakan  beberapa  perwakilan mahasiswa  Program  Studi  Diploma  III  perpajakan  sebagai  asisten  guna  memperlancar pelaksanaan pendampingan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Seminar Peraturan Perpajakan
Seminar Peraturan perpajakan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Feb 2023 bertempat di Ruang  Baitul  Hikmah  RS  PKU  Muhammadiyah  Surakarta  secara  Luring  dan  Daring.  Acara seminar perpajakan secara luring dihadiri oleh 32 orang karyawan RS PKU dari berbagai bidang dan  jabatan  mulai  dari  perwakilan  Direksi  &  Ketua  SPI,  perwakilan  Kabag/Ka  Inst,  Kasie/ Kepala  Unit,  Kepala  Ruang,  Dokter,  Perawat,  Karyawan  adminsitrasi,  kebersihan,  serta keamanan, serta 3 orang perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II. Terdapat juga 30 orang karyawan yang  mengikuti  kegiatan  seminar  melalui  media  daring.  Kegiatan  ini  dibuka  oleh  Bp.  Eko Madyo  Sutanto  Selaku  Wakil  Direktur  Keuangan  RS  PKU  Muhammadiyah  Surakarta, dilanjutkan dengan sambutan Bp. Hanung Triatmoko selaku ketua RG Perpajakan Sektor Privat, dan Ibu Nining Widaryanti selaku perwakilan dari Kanwil DJP Jateng II.
Seminar dilanjutkan dengan pengisian materi oleh 3 orang narasumber yaitu:
1. Bp. Surono selaku penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jateng II
2. Bp. Fahmi Setiadi selaku anggota RG Perpajakan Sektor Privat.
3. Ibu Meka Sabilla Salim RG Perpajakan Sektor Privat.
Topik yang dibahas pada acara seminar ini antara lain:
1. Update aturan perpajakan terbaru beserta implikasi kewajiban perpajakan bagi karyawan
2. Penyuluhan dan cara pengurusan lupa EFIN, dan password akun DJP online
3. Penyluhan cara validasi NIK menjadi NPWP
4. Penyuluhan cara pengisian SPT tahunan karyawan dengan form 1770S dan 1770SS.

## b. Pendampingan Pengisian SPT tahunan
Kegiatan pendampingan pengisian SPT tahunan dilakukan secara luring pada tanggal 23- 24 Februari 2023 di ruang sidang RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan pendampingan yang dilakukan selama dua hari tersebut berhasil memberikan  pendampingan kepada 27 orang pegawai  berupa  pengisian  SPT  tahunan,  validasi  NIK,  serta  pemadanan  data  pekerjaan  dan keluarga.  Beberapa  pegawai  mengalami  beberapa  kendala  ketika  dilakukan  kegiatan pendampingan. Permasalahan tersebut diantaranya seperti:
PERMASALAHAN SOLUSI WP lupa password akun DJP online Melakukan reset password dengan menggunakan  EFIN,  email,  dan  nomor  HP yang aktif WP lupa EFIN 1. Melakukan  koordinasi  melalui  WA kepada petugas dari kanwil atau KPP terdaftar 2. Mengajukan  formulir  perohonan aktivasi  EFIN  dengan  mengirimkan kelengkapan seperti foto NPWP, foto KTP,  Swafoto  dengan  KTP  dan NPWP. 3. Mendapatkan  scan  EFIN  yang dikirimkan melalui WA WP terdaftar NIK tidak valid atau tidak terdaftar Melakukan  koordinasi  dengan  petugas  dari kanwil atau KPP terdaftar untuk melakukan pemeriksaan terhadap data WP pada sistem DJP WP tidak membawa kelengkapan pengisian SPT seperti bukti potong atau daftar harta Meminta  kontak  WP  untuk  dikonfirmasi pada  hari  berikutnya,  dan  dilakukan pendampingan  setelah  berkas  tersedia lengkap.

## 4. KESIMPULAN
Program  seminar  perpajakan  dan  pendampingan  pengisian  SPT  tahunan  merupakan program  yang bertujuan untuk membantu WP khususnya karyawan dalam memeuhi kewajiban perpajakan  mereka.  Kegiatan  ini  ditekankan  pada  pendampingan  pengisian  SPT  tahunan formulir  1770S  dan  1770SS  untuk  masa  pajak  2022.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  membantu  WP untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  sering  terjadi  ketika  melaksanakan  pengisian  SPT tahunan,  seperti  lupa  password,  lupa  EFIN,  NIK  tidak  terdaftar,  dan  masalah  lain  yang  dapat menghambat dalam proses pengisian SPT tahunan.
Kegiatan  pengabdian  selanjutnya  diharapkan  dapat  dilakukan  dengan  menggandeng praktisi seperti kantor konsultan pajak, bukan hanya dari DJP. Pelibatan profesional perpajakan ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  lebih  baik  serta  lebih  mempermudah  WP  dalam praktik penghitungan dan pengisian SPT. Kegiatan penyluhan atau seminar dapat juga dilakukan dengan menambahkan update aturan terbaru seperti pajak atas natura dan kenikmatan yang baru berlaku di masa pajak 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, M., & Amdayani, L. (2016). Analisis penerapan sistem e-filing dalam menyampaikan surat pemberitahuan  (SPT)  wajib  pajak  orang  pribadi  (studi  pada  KPP  Pratama  Kendari). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, 1(1): 40-51.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   2021   tentang   Harmonisasi   Peraturan Perpajakan