## PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

## Siti Muna Hayati

## Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sitimunahayati22@gmail.com
Abstrak. Tulisan  ini  akan  menjawab  pertanyaan:  Apakah  perempuan  adalah  kelompok kelas  kedua  dalam  Islam?  Jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  adalah  bahwa  dalam kenyataannya  Islam  pada  awal  kemunculannya  telah  mengangkat  status  perempuan dengan  melarang  pembunuhan  bayi  perempuan,  menghapus  status  perempuan  sebagai harta benda, menetapkan kecakapan hukumnya, memberikan hak untuk menerima mahar, merubah  perkawinan  dari  hubungan  hak  milik  menjadi  sebuah  hubungan  perjanjian,  dan membolehkan  perempuan  menguasai  harta  benda  miliknya  serta  menggunakan  nama gadisnya  setelah  menikah.  Al-Quran  juga  memberikan  hak  kepada  perempuan  untuk mengelola  kekayaannya  sendiri  serta  mengatur  kebebasan  hak  suami  dalam  menceraikan isterinya.
Abstract :  This  paper  answers  the  question:  Are  women  second-class  citizens  in  Islam? The  answer  for  the  question  is  that  the  revelation  of  Islam  raised  the  status  of  women  by prohibiting female infanticide, abolishing women’s status as property, establishing women’s legal  capacity,  granting  women  the  right  to  receive  their  own  dowry,  changing  marriage from a proprietary to a contractual relationship, and allowing women to retain control over their  property  and  to  use  their  maiden  name  after  marriage.  Al  Quran  also  grants  women financial  maintenance  from  their  husbands  and  controlled  the  husband’s  free  ability  to divorce her wife.
Kata Kunci : Isu-isu Perempuan, Gender, Kesetaraan, dan Ajaran Islam.

## A. PENDAHULUAN
Seluruh dunia saat ini sedang gencar  menyerukan persamaan kedudukan antara laki-laki dan  perempuan.  Indonesia  bahkan  telah  meratifikasi  konvensi  internasional  tentang penghapusan  segala  bentuk  tindakan  yang  dianggap  diskriminatif  terhadap  perempuan  yang dikenal  dengan  CEDAW  ( Committe  on  the  Elimination  of  Discrimination  Againts  Women ) melalui  Undang-Undang  No.  7  tahun  1984  tentang  pengesahan  konvensi  mengenai penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita.  Di  tengah  semua  usaha  untuk menegakkan  persamaan  tersebut,  hukum  perkawinan  Islam  menjadi  sorotan.  Hal  ini disebabkan karena aturan-aturan di dalamnya dianggap masih belum memandang perempuan
sebagai manusia utuh sebagaimana laki-laki. Misalnya dalam hal diwajibkannya perwakilan perempuan  kepada  walinya  untuk  melaksanakan  akad  nikah,  tidak  diperbolehkannya perempuan  menjadi  wali  atau  saksi  nikah,  serta  proporsi  pembagian  warisan  yang  hanya setengah bagian laki-laki.
Tidak  logis  memang,  Islam  yang  merupakan  rahmat  bagi  seluruh  semesta  mengandung hukum yang dianggap masih memarjinalkan perempuan, seperti hukum perkawinan. Apakah memang  hal  itu  yang  diinginkan  oleh  al-Qur’an?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut, tulisan  ini  membahas  masalah  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki  dalam  Islam,  kemudian selanjutnya  melihat  kembali  aturan-aturan  perkawinan  khususnya  mengenai  wali  dan  saksi perkawinan.

## B. KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN
Sejumlah  nash  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  sunnah  Nabi  Muhammad  Saw. menunjukkan kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Nash tentang kesetaraan tersebut  menyangkut  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  seperti  asal-usul  penciptaan  dan taklῑf keagamaan beserta ganjarannya.

## 1. Kesetaraan Asal-Usul Penciptaan
Nash  pada  kelompok  ini  memproklamasikan  kesetaraan  asal-usul  manusia,  bahwa manusia  diciptakan  dari  jenis  yang  sama,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  surah  al-Nisa  ayat 1. 1

## 2. Kesetaraan dalam Taklῑf serta Ganjarannya
Nash yang menunjukkan kesetaraan amal dan ganjarannya bagi laki-laki dan perempuan jumlahnya sangat banyak. Misalnya, ditegaskan dalam surat Ali ‘Imran ayat 195 bahwa amal perbuatan laki-laki  dan  perempuan  tidak akan  sia-sia. 2 Di  surat  lain,  yakni  surat  al-Mu’min ayat  40,  disebutkan  bahwa  orang  yang  berbuat  kebajikan  baik  laki-laki  maupun  perempuan akan masuk surga dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan balasan setimpal. 3 Selanjutnya, Allah  Swt.  memberitakan  bahwa  unsur  yang  membedakan  antara  satu  orang  dengan  orang lain adalah nilai ketakwaannya. Hal ini tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 13. 4 Al-Qur’an
1 “Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan  kamu  dari  jiwa  yang satu…”
2 “Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan  berfirman):  "Sesungguhnya  Aku  tidak menyia-nyiakan  amal  orang-orang  yang  beramal  di  antara  kamu,  baik  laki-laki  atau  perempuan,  (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain…”
3 “Barangsiapa  mengerjakan  perbuatan  jahat,  maka  dia  tidak  akan  dibalasi  melainkan  sebanding  dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga…”
4 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya
juga menyamakan hak dan beban taklῑf antara laki-laki dan perempuan dalam surat al-Ahzab ayat 35. 5
Petikan-petikan  ayat  di  atas  hanya  merupakan  segelintir  kecil  bukti  dari  persamaan kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal  amal  dan  ganjarannya.  Masih  banyak teks  dan  variasi  ayat  al-Qur’an  lainnya  yang  mempunyai  arti  dan  tujuan  senada,  bahwa ganjaran amal diberikan sama bagi perempuan dan laki-laki.
Sejumlah  nash  di atas  mengisyaratkan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  merupakan mitra dan  sejajar,  tidak  ada  pihak  yang  lebih  superior  dari  yang  lain. 6 Berdasarkan  kesetaraan tersebut,  pada  prinsipnya  ajaran  Islam  menjamin  kebebasan  hak-hak  perempuan  untuk berinteraksi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan. 7 Al-Qur’an  berbicara  tentang  perempuan mukmin  dan  perempuan  muslim , bahkan  menyebut-nyebut  mereka  dengan  intonasi  yang sama  dengan  para  laki-laki  yang  saleh  dan  beriman.  Lebih-lebih,  para  perempuan  ini diharapkan  untuk  menjalankan  kewajiban-kewajiban  agama  yang  sama  sebagaimana  laki- laki.  Kedudukan  perempuan  seperti  yang  digambarkan  dalam  al-Qur’an  merupakan  suatu peningkatan nyata dari keadaan yang berlangsung sebelumnya di tanah Arab pra-Islam. 8

## C. REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PEREMPUAN
Sebelum  memahami  lebih  jauh  kedudukan  perempuan  dalam  Hukum  Islam.  Sebagai pintu masuk terlebih dahulu akan dijelaskan posisi perempuan sebagai subyek hukum.

## 1. Perempuan sebagai Subyek Hukum
Subyek  hukum  ialah  orang  yang  dianggap  telah  mampu  bertindak  hukum,  baik  yang berhubungan  dengan  perintah  Allah  maupun  larangannya.  Seluruh  tindakannya  harus dipertanggungjawabkan. Apabila mengerjakan perintah Allah maka mendapat imbalan pahala dan  kewajibannya  terpenuhi,  sedangkan  apabila  mengerjakan  larangan-Nya  maka  mendapat
orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
5 “Sesungguhnya  laki-laki  dan  perempuan  yang  muslim,  laki-laki  dan  perempuan  yang  mukmin,  laki-laki dan  perempuan  yang  tetap  dalam  ketaatannya,  laki-laki  dan  perempuan  yang  benar,  laki-laki  dan  perempuan yang  sabar,  laki-laki  dan  perempuan  yang  khusyuk,  laki-laki  dan  perempuan  yang  bersedekah,  laki-laki  dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” Lihat  Nasr  Hamid  Abu  Zayd, Dekonstruksi  Gender:  Kritik  Wacana  Perempuan  dalam  Islam terj.  Moch.  Nur Ichwan (Yogyakarta: PSW IAIN Suka dan SAMHA, 2003), hlm. 176.
6 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 257.
7 Hasbi Indra et al, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 253.
8 Annemarie  Schimmel, Jiwaku  Adalah  Wanita;  Aspek  Feminin  dalam  Spiritualitas  Islam, terj.  Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 92.
resiko  dosa  dan  kewajibannya  belum  terpenuhi. 9 Dalam  istilah  Ushul  Fiqih,  subyek  hukum disebut  dengan mukallaf (orang-orang  yang  dibebani  hukum)  atau mahkῡm  ‘alaih (orang yang kepadanya diberlakukan hukum). 10
Perbuatan seseorang dapat dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:
a. Orang  itu  telah  mampu  memahami khitᾱb  al-Syᾱri’ (tuntutan  syara’)  yang  terkandung dalam al-Qur’an dan sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. 11
b. Seseorang harus cakap bertindak hukum, yang dalam ushul fiqih disebut dengan ahliyyah .
Kecakapan terbagi kepada dua macam, yaitu ahliyyah al-wujῡb dan ahliyyah al-adᾱ’ . 12
1) Ahliyyah  al-wujῡb adalah  sifat  kecakapan  seseorang  untuk  menerima  hal-hal  yang menjadi  haknya,  tetapi  belum  cakap  untuk  dibebani  seluruh  kewajiban.  Para  ulama ushul  fiqih  menyatakan  bahwa  ukuran  yang  digunakan  dalam  menentukan ahliyyah al-wujῡb seseorang  adalah  sifat  kemanusiannya.  Semenjak  seseorang  dilahirkan  dan hidup  di  dunia  sampai  meninggal  dunia,  ia  telah  memiliki  sifat  itu. 13 Ahliyyah  al- wujῡb terbagi kepada dua bagian, yaitu: ahliyyah al-wujῡb al-nᾱqiṣah. Yaitu ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya (janin), karena hak-hak yang harus ia  terima  belum  dapat  menjadi  miliknya  sebelum  ia  lahir  ke  dunia  dengan  selamat, walau hanya sesaat. 14 Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah. Yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang. 15 Ahliyyah al-adᾱ’ adalah sifat kecakapan bertindak hukum  seseorang  yang  telah  dianggap  sempurna  untuk  mempertanggungjawabkan seluruh  perbuatannya,  baik  yang  bersifat  positif  maupun  negatif.  Ulama  ushul  fiqih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki
2) Ahliyyah al-adᾱ’ adalah baligh dan berakal. 16 Ahliyyah al-adᾱ’ ada dua macam yaitu, Ahliyyah  al-adᾱ’  al-nᾱqiṣah ,  yaitu  kepatutan  berbuat  bagi  seseorang  untuk sebagiannya  saja,  tidak  berwenang  penuh  untuk  berbuat.  Apabila  ia  berbuat sesuatu haruslah  di  bawah  bimbingan  seseorang  yang  sudah  sempurna  akalnya,  yang  dapat mengetahui  bermanfaat  atau  tidaknya  sesuatu  yang  diperbuat. 17 Ahliyyah  al-adᾱ’  al- kᾱmilah ,  yaitu  kepatutan  seseorang  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  dipandang
9 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1 cet.2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 304-305.
10 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 356.
11 Haroen, Ushul…, hlm. 306.
12 Syarifuddin, Ushul…, hlm. 357.
13 Haroen, Ushul…, hlm. 309.
14 Ibid., hlm. 310.
15 Ibid., hlm. 311.
16 Haroen, Ushul…, hlm. 308-309.
17 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam cet.2 , (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 156.
sah  oleh  syara’,  baik  dilakukan  dengan  lisan  ataupun  dengan  tindakan,  baik  yang menyangkut dengan hak Allah ataupun hak manusia. 18
Menurut  ulama  ushul  fiqih,  kecakapan  bertindak  ada  kalanya  hilang  sama  sekali, berkurang,  atau  berubah.  Mereka  membagi  halangan  bertindak  hukum  dari  segi  objeknya kepada tiga bentuk 19 :
a. Halangan yang bisa menyebabkan ahliyyah al-adᾱ’ hilang sama sekali adalah gila, tidur, lupa, dan terpaksa. Karena ahliyyah al-adᾱ’ seseorang hilang sama sekali, maka seluruh tindakan hukum mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan.
b. Halangan  yang  dapat  mengurangi ahliyyah  al-adᾱ’, seperti  dungu.  Apabila  orang  yang dungu  melakukan  tindakan  hukum  yang  bermanfaat  bagi  dirinya  maka  dinyatakan  sah, sedangkan tindakan hukum yang merugikan dirinya dianggap batal.
c. Halangan  yang  sifatnya  dapat  mengubah  sebagian  tindakan  hukum  seseorang,  seperti orang yang berutang, pailit, di bawah pengampuan, lalai, dan tolol.

## 2. Arah Rekonstruksi Pemaknaan Perempuan
Dari  penjelasan  mengenai  subyek  hukum  dalam  Islam,  nampak  bahwa  standar  sah tidaknya perbuatan hukum seseorang adalah dia memahami khitab Syari’, baligh dan berakal. Yang  dapat  mengubah  kecakapan  tersebut  adalah  apabila  dia  gila,  tidur,  lupa,  terpaksa, dungu, berutang, ataupun pailit. Tidak ada pembedaan antara kecakapan hukum laki-laki dan perempuan.  Asalkan  memenuhi  syarat,  semua  orang  dapat  dianggap  sah  perbuatan hukumnya, tidak peduli jenis kelaminnya. Kesamaan kedudukan ini juga dapat dilihat dari al- Qur’an  dan  sunnah.  Dari  berbagai  ayat  dan  hadis  mengenai  asal-usul  penciptaan,  balasan amal serta keadilan dan persamaan, semuanya menunjukkan kesejajaran keduanya.
Sekalipun disimpulkan bahwa kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, namun ada ketidakadilan  bagi  perempuan  yang  mencolok  dari  beberapa  rumusan  legal  al-Qur’an.  Di antara  bentuk-bentuk  ketidakadilan  yang  terkait  dengan  hukum  keluarga  adalah  mengenai wali dalam perkawinan serta pembagian warisan. Mengapa hal tersebut terjadi? Menurut Abu Zayd, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan mendasar dari wacana  al-Qur’an.  Namun  karena  al-Qur’an  diturunkan  kepada  kaum  yang  membedakan antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  bagian  dari  kultur  dan  sistem  sosial  mereka,  maka wajar  jika  perbedaan  ini  tercermin  di  dalam  al-Qur’an. 20 Ada  minimal lima  indikator  untuk membuktikan kondisi ini: sistem sosial Arab sebelum Islam adalah patriarki. Kebebasan laki-
18 Syah, Filsafat…, hlm. 157.
19 Ibid., hlm. 312-313.
20 Zayd, Dekonstruksi…, hlm. 185.
laki  dalam  pernikahan  dan  perceraian  yang  tidak  ada  batasan,  perempuan  diwariskan,  dan anak perempuan yang lahir dibunuh karena menjadi sumber malu keluarga. 21
Untuk  memahami  al-Qur’an  dengan  benar  dan  lengkap,  seharusnya  memahami  posisi Nabi  Muhammad  dengan  al-Qur’an  yang  dibawanya,  dimana  al-Qur’an  sendiri memproklamasikan  bahwa  beliau  adalah  Nabi  terakhir  yang  diutus  untuk  seluruh  manusia dan  seluruh  alam.  Konsekuensi  dari  status  tersebut  adalah  ajarannya  harus  selalu  relevan sepanjang  zaman  dan  dapat  diterapkan  di  semua tempat.  Bersamaan  dengan  posisi  tersebut, kehadiran  Nabi  Muhammad  Saw  harus  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi masyarakat  Arab.  Pada  posisi  ini  -  meminjam  istilah  Fazlur  Rahman  -  hadis  yang  dibawa Nabi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu nash normatif-universal dan nash praktis- temporal. 22
Ciri-ciri  kelompok  nash  pertama,  normatif-universal  adalah  mempunyai  ajaran  yang universal,  prinsip,  fundamental,  dan  tidak  terikat  dengan  konteks,  baik  konteks  waktu, tempat,  situasi,  dan  semacamnya.  Sedangkan  ciri  nash  kelompok  kedua,  praktis-temporal adalah  mempunyai  ajaran  yang  detail,  rinci,  bersifat  terapan,  dapat  dipraktekkan  dalam kehidupan  nyata,  dan  terikat  dengan  konteks. 23 Ringkasnya,  nash  pada  kelompok  pertama bersifat umum dan cocok diberlakukan sepanjang masa, seluruh tempat dan kondisi. Adapun nash pada kelompok kedua berlaku dan cocok hanya untuk masa, tempat dan kondisi tertentu, tetapi  tidak  mesti  cocok  untuk  masa,  tempat  dan  kondisi  yang  lain. 24 Jika  dicermati,  nash yang  memandang  perempuan  setara  dengan  laki-laki  adalah  nash  normatif-universal. Sedangkan pada kelompok nash praktis-temporal, kedudukan keduanya terlihat tidak setara. 25 Hal ini dapat dilihat pada nash yang menjadi dasar wali dan saksi nikah.

## a. Wali Nikah bagi Perempuan
Salah  satu  aturan  dalam  hukum  perkawinan  Islam  adalah  adanya  perwalian.  Menurut banyak  ulama  fiqih,  seorang  perempuan  tidak  boleh  menikahkan  dirinya  sendiri  atau  orang lain.  Dia  harus  dinikahkan  oleh  walinya.  Jika  dia  menikah tanpa  wali,  maka  pernikahannya tidak sah. Hal inilah yang dijadikan panutan oleh para penyusun KHI, sehingga dalam Pasal
21 Khoiruddin Nasution, “Wanita Indonesia Memperjuangkan Hak dan Peran yang Diberikan Islam” dalam Madzhab  Jogja  Ke-2;  Pembaharuan  Pemikiran  Hukum  Islam (Yogyakarta:  Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 502.
22 Khoiruddin  Nasution,  “Usul  Fiqh:  Sebuah  Kajian  Fiqh  Perempuan”  dalam “Madzhab”  Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 249-250.
23 Khoiruddin  Nasution, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam  Indonesia (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 110.
24 Ibid., hlm. 115.
25 Askiah  Adam,  “Islam  dan  Hak-hak  Perempuan:  Perspektif  Asia  Tenggara”  dalam Menakar  “Harga” Perempuan:  Eksplorasi  Lanjut  atas  Hak-hak  Reproduksi  Perempuan  dalam  Islam (Bandung:  Mizan,  1999), hlm. 54.
19  dicantumkan  bahwa  wali  nikah  merupakan  rukun  perkawinan. 26 Menurut  Sayyid  Sabiq, argumentasi yang dikemukakan para fuqaha adalah sebagai berikut 27 :
1) Firman Allah Swt. dalam surat al-Nur ayat 32 28 dan al-Baqarah ayat 221. 29
2) Dua hadis nabi masing-masing dari Abu Musa RA 30 dan ‘Aisyah RA 31 yang menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa wali adalah batal.
3) Latar belakang turunnya surat al-Baqarah ayat 232. 32
Golongan  Hanafiyah  dan  Syi’ah  Imamiyah  tidak  mewajibkan  adanya  wali  bagi perempuan  dewasa  dan  sehat  akal.  Mereka  menanggapi  hadis  riwayat  Abu  Musa  dengan menyatakan bahwa hadis tersebut mengandung dua arti. Pertama, tidak sempurna perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. Kedua, apabila diartikan tidak sah, maka arahnya adalah  kepada  perempuan  yang  masih  kecil  atau  tidak  sehat  akalnya.  Sedangkan  terhadap hadis  yang  kedua,  mereka  mengatakan  bahwa  perkawinan  yang  batal  itu  adalah  apabila perkawinan dilakukan tanpa izin wali, bukan yang mengawinkannya hanyalah wali. Mereka juga  mengemukakan  hadis  nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim 33 dan  Abu  Daud  serta  al- Nasai 34 .  Dari  kedua  hadis  tersebut  dipahami  bahwa  tidak  wajib  wali  apabila  yang melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal. 35
Jika  membicarakan  tentang  konteks  sosiologis,  menurut  Asghar  Ali  Engineer, masyarakat  Arab  ketika  Rasulullah  diutus  adalah  masyarakat  patriarki.  Dalam  masyarakat semacam itu, perempuan benar-benar bergantung kepada kaum laki-laki demi eksistensinya. Secara alamiah,  dalam masyarakat  semacam  ini  adalah  kewajiban ayah,  kakek  atau  saudara laki-laki untuk menjaga kesejahteraan seorang perempuan di mana dia sendiri tidak memiliki kemampuan  untuk  berbuat  demikian.  Dengan  demikian  menjadi  perlu  adanya  wali  untuk
26 “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”.
27 Yunahar  Ilyas, Konstruksi  Pemikiran  Gender  dalam  Pemikiran  Mufasir (Jakarta:  Program  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 134-136.
28 “Dan kawinkanlah orang-orang  yang  sendirian di antara kamu, dan orang-orang  yang  layak (berkawin) dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin, Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha Mengetahui”.
29 “…Dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin)  sebelum mereka beriman…”
30 “Tidak boleh nikah tanpa wali”.
31 “Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”.
32 “Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa  iddahnya,  maka  janganlah  kamu  menghalangi mereka kawin  lagi dengan  bakal suaminya, apabila telah terdapat  kerelaan di antara  mereka dengan cara  yang ma'ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  kepada  Allah  dan  hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
33 “Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya”.
34 “Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”.
35 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 73-74.
mencampuri  atas  namanya  dalam  memutuskan  dilaksanakannya  perkawinan,  sementara perempuan hanya mengangguk atau diam. 36 Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa teks nash  tersebut  berkaitan  dengan  masalah  model  patriarki  keluarga  Arab  yang  menganggap perempuan  tidak  mampu  menjaga  dirinya  sendiri.  Hal  ini  mengindikasikan  nash  mengenai wali ini praktis-temporal.
Setelah  memahami  pembahasan  di  atas,  apakah  sekarang  wali  benar-benar  diperlukan sebagai rukun perkawinan untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah?  Perlu  diketahui  bahwa  secara  bahasa  wali  adalah  seseorang  yang  karena kedudukannya  berwenang  untuk  bertindak  terhadap  dan  atas  nama  orang  lain.  Hal  tersebut disebabkan  karena  orang  lain  itu  memiliki  suatu  kekurangan  pada  dirinya  yang  tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum. 37 Perempuan yang telah dewasa dan sehat akalnya,  seperti  yang  dijelaskan  pada  pembahasan  subyek  hukum  dalam  Islam,  telah memenuhi kriteria sebagai subyek hukum. Sejumlah ayat dan hadis secara eksplisit juga telah mengukuhkan eksistensi perempuan sebagai manusia utuh, sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan  esensial  bagi  keduanya  dalam  pelaksanaan  ajaran  agama.  Ketergantungan perempuan terhadap orang lain, terutama ayah dan kakeknya, sudah semakin berkurang. Para perempuan  sudah  mampu  mandiri  menjalani  hidupnya.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka sebenarnya  perempuan  dapat  melakukan  akad  nikahnya  sendiri.  Ijab  dilakukan  oleh  calon istri  dan  kabul  dilakukan  oleh  calon  suami.  Menurut  Khoiruddin  Nasution,  meski  sebagai contoh  melibatkan  wali  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  calon mempelai,  hal itu  hanya bersifat sekunder sebagai bahan pertimbangan karena mereka sudah mempunyai pengalaman, bukan penentu yang bersifat mutlak. 38
Tidak diperlukannya wali sebagai pihak yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah bukan berarti kehadiran, persetujuan dan restu orang tua tidak diperlukan lagi.  Besarnya  pengaruh  psikologis  yang  ditimbulkan  membuktikan  pentingnya  wali  dalam perkawinan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perempuan  yang  akan  menikah,  ia  tidak melepaskan  diri  dari  ikatan  batin  dengan  orang  tuanya.  Ia  membutuhkan  dorongan  batin untuk memulai kehidupan baru menjadi suami isteri. Begitu pula bagi pihak suami, ia merasa bahwa orang tua perempuan telah menyerahkan anaknya dengan penuh percaya, hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri dan rasa tanggungjawab  yang besar untuk bertindak sebagai suami  yang  bijaksana  dan  penuh  pengertian.  Hal-hal  semacam  inilah  yang  merupakan
36 Ilyas, Konstruksi…, hlm. 246.
37 Syarifuddin, Hukum…, hlm. 69.
38 Khoiruddin  Nasution,  “Islam  Membangun  Masyarakat  Bilateral  dan  Implikasinya  terhadap  Hukum Keluarga Islam Indonesia” dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007.
pengaruh  psikologis  yang  besar,  artinya  untuk  mendorong  terwujudnya  rumah  tangga  yang kekal dan bahagia. 39 Selain itu, hal-hal negatif akan muncul di lingkungan sosial jika seorang perempuan melaksanakan perkawinan tanpa hadirnya wali. Jadi, interpretasi ulang dari posisi wali  sebagai  rukun  perkawinan  ini  bukan  dalam  rangka  menafikan  urgensi  kehadirannya, akan  tetapi  menghadirkan  kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  dicitakan  oleh Islam.

## b. Perempuan sebagai Wali Nikah
Perempuan  yang  belum  baligh  dan  berakal  dianggap  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai subyek  hukum  yang  cakap  hukum  (baca:  subyek  hukum  penuh),  sehingga  tidak  berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila ia berbuat sesuatu haruslah di bawah bimbingan seseorang  yang  sudah  sempurna  akalnya,  yang  dapat  mengetahui  bermanfaat  atau  tidaknya sesuatu  yang  diperbuat. Oleh  karena  itu,  wali  dibutuhkan  untuk  mengawinkan  dirinya. Mafhῡm mukhᾱlafah dari hadis  Nabi  yang diriwayatkan oleh Muslim 40 dan  Abu Daud serta al-Nasai 41 juga mengindikasikan hal tersebut.
Dalam  fiqih  munakahat,  ada  tiga  kelompok  yang  berhak  menempati  kedudukan  wali nikah, yaitu wali nasab, wali mu’ṭiq dan wali hakim. Mengenai wali nasab, ternyata tidak ada petunjuk  yang  jelas  dari  Nabi  Muhammad  Saw,  sedangkan  al-Qur’an  tidak  membicarakan sama  sekali mengenai  siapa  saja  yang  berhak  menjadi  wali.  Jumhur  ulama  yang  terdiri  dari Syafi’iyah,  Hanabilah,  Zhahiriyah,  dan  Syi’ah  Imamiyah  membagi  wali  kepada  dua kelompok, yaitu wali dekat dan wali jauh. Wali dekat terdiri dari ayah lalu kakek, sedangkan wali jauh terdiri dari garis kerabat selain ayah dan kakek serta selain anak dan cucu. Untuk lebih  lengkapnya,  wali  jauh  secara  berurutan  terdiri  dari  saudara  laki-laki  kandung,  saudara laki-laki  seayah,  anak  saudara  laki-laki  kandung,  anak  saudara  laki-laki  seayah,  paman kandung,  paman  seayah,  anak  paman  kandung,  anak  paman  seayah,  dan  ahli  waris  kerabat lainnya. 42
Orang-orang  yang  disebutkan  di  atas  berhak  menjadi  wali  jika  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, dewasa dan berakal sehat; kedua, laki-laki. Ulama Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi  wali  bagi  perempuan  lain; ketiga, muslim; keempat, merdeka; kelima, tidak  berada dalam  pengampuan; keenam, berpikiran baik; ketujuh, adil (tidak  pernah terlibat dosa  besar
39 Etty Murtiningdyah, SH, “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah  dalam  Perkawinan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam”,  Tesis  2005,  Program  Pascasarjana  Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 72.
40 “Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya”.
41 “Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda”.
42 Syarifuddin, Hukum…, hlm. 75-76.
dan  tidak  sering  terlibat  dosa  kecil); kedelapan, tidak  sedang  melakukan  ihram.  Menurut ulama  Hanafiyah,  wali  yang  sedang  melakukan  ihram  dapat  menikahkan  pasangan  yang sedang ihram. 43
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  masyarakat  Arab  ketika  Rasulullah  diutus adalah  masyarakat  yang  patriarki.  Perempuan  tidak  dianggap  eksistensinya,  mereka  tidak mampu  berbuat  apa-apa,  sehingga  harus  bergantung  kepada  laki-laki.  Hal  inilah  yang menyebabkan  kerabat  laki-laki,  seperti  ayah,  kakek  ataupun  saudara  laki-laki  yang bertanggungjawab  menjaga  anggota  keluarga  perempuan.  Semangat  persamaan  kedudukan yang  dibawa  Islam  dan  keadaan  masyarakat  Indonesia  yang  juga  menjunjung  tinggi persamaan tersebut mulai mempertanyakan tidak dianggapnya perempuan sebagai wali nikah. Padahal berdasarkan teori subyek hukum, apabila seseorang sudah dewasa dan berakal, tidak peduli jenis kelaminnya, maka dia sudah sah melakukan tindakan hukum.
Tujuan  utama  dari  adanya  wali  adalah  untuk  mewakili  perempuan  yang  belum  menjadi subyek  hukum  penuh  serta  memberi  pertimbangan.  Dapat  dilihat  dari  diberikannya  hak menjadi  wali  yang  utama  kepada  ayah,  anggota  keluarga  laki-laki  yang  merupakan  pemilik bibit  terjadinya  dirinya,  maka  kedekatan  dengan  dan  pemahaman  terhadap  karakter  calon mempelai  menjadi  unsur  yang  menjadi  pertimbangan  pokok.  Bayangkan  apabila  seorang perempuan  yatim  yang  hidup  terpisah  dari  keluarga  besar,  hanya  hidup  bersama  ibunya. Apakah  wajar  ketika  dia  ingin  menikah  dan  membutuhkan  wali,  karena  belum  dewasa,  dia harus  mencari  keluarga  laki-laki  yang  bahkan  tidak  dikenalnya  karena  fiqih  menuntutnya melakukan itu? Keluarga jauh tidak mengenalnya secara mendalam, sedangkan ibunya adalah orang  yang  sangat  memahaminya  luar  dalam.  Maka  pada  kasus  ini,  ibu  adalah  orang  yang tepat menjadi walinya.

## c. Perempuan sebagai Saksi Nikah
Selama  ini,  saksi  dalam  perkawinan  dianggap  suatu  hal  yang  sangat  penting.  Apa sebenarnya  substansi  dari  adanya  saksi?  Menurut  ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah,  saksi adalah  rukun  dalam  perkawinan.  Sedangkan  ulama  Hanafiyah  dan  Zahiriyah menempatkannya  sebagai  syarat,  dan  sunah  menurut  ulama  Syi’ah  Imamiyah.  Adapun menurut  ulama  Malikiyah,  tidak  ada  keharusan  untuk  menghadirkan  saksi  pada  akad perkawinan,  yang  diperlukan  adalah  mengumumkannya.  Dasar  hukum  keharusan  saksi tercantum  dalam  al-Qur’an  Surat  al-Thalaq  ayat  2 44 dan  hadis  Nabi  Muhammas  Saw.  dari
43 Ibid., hlm. 76-78.
44 “Apabila  mereka telah  mendekati akhir  iddahnya, maka rujukilah  mereka dengan baik atau  lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tirmidzi 45 serta hadis beliau dari ‘Imran ibn Husein menurut riwayat Ahmad. 46
Menurut  al-Kasani,  ulama  dari mazhab Hanafi,  ada  dua  fungsi  saksi  dalam  perkawinan. Pertama, untuk menghindari adanya tuduhan zina; dan kedua, untuk menghindari terjadinya fitnah.  Sebab  dengan  adanya  saksi  akan  menyebarluaskan  berita  tentang  sudah  terjadinya perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan. 47 Dari  penjelasan  ini  dapat ditangkap  bahwa  urgensitas  saksi  didasarkan  pada  fungsinya  untuk  menyebarluaskan  berita perkawinan agar tidak terjadi fitnah.
Dalam  fiqih  munakahat,  saksi  dalam  perkawinan  harus  memenuhi  syarat-syarat  berikut: pertama, berjumlah paling sedikit dua orang; kedua, muslim; ketiga, merdeka; keempat, laki- laki.  Dasar  larangannya  adalah  hadis  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  al-Zuhri. 48 Ulama Hanafiyah  membolehkan  saksi  terdiri  dari  satu  orang  laki-laki  dan  dua  orang  perempuan, sedangkan  ulama  Zahiriyah  membolehkan  semuanya  perempuan  dengan  pertimbangan  dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki; kelima, adil; keenam, dapat mendengar dan melihat. 49 Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, diperbolehkan saksi yang buta dengan syarat mengetahui benar suara orang yang berakad. 50
Jika  dilihat  dari  syarat-syarat  di  atas,  perempuan  tidak  boleh  menjadi  saksi  sama  sekali atau  nilai  kesaksiannya  hanya  dianggap  setengah  dari  laki-laki.    Mengapa  nilai  kesaksian perempuan  hanya  dianggap  setengah  dari  laki-laki?  Ternyata  hal  ini  berasal  dari  surat  al- Baqarah ayat 282. 51 Wahiduddin Khan menganggap bahwa hal ini disebabkan karena memori perempuan lebih lemah daripada memori laki-laki. 52 Menurut al-Maraghi dan Abu Zayd, adat ketika  itu  tidak  melibatkan  perempuan  secara  langsung  pada  masalah-masalah  mu’amalah. Akibatnya, pengetahuan mereka di bidang mu’amalah sangat terbatas. 53 Senada dengan hal di atas,  Mahmud  Syaltut  dengan  mengutip  Muhammad  Abduh  mengatakan  bahwa  masalah
tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.  Demikianlah  diberi  pengajaran  dengan  itu  orang  yang  beriman  kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”
45 “Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi”.
46 “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.
47 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 326.
48 “Perempuan  tidak  boleh  menjadi  saksi  dalam  masalah  pidana,  perkawinan  ataupun  perceraian”.  Dalam riwayat lain termasuk juga larangan pada bidang mu’amalah.
49 Syarifuddin, Hukum…, hlm. 75-76.
50 Nasution, Hukum…, hlm. 331.
51 “…Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua oang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya…”
52 Wahiduddin  Khan, Antara  Islam  dan  Barat;  Perempuan  di  Tengah  Pergumulan, terj.  Abdullah  Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 185.
53 Nasution, “Usul…, hlm. 258. Lihat juga Zayd, Dekonstruksi…, hlm. 212.
saksi  harus  dihubungkan  dengan  konteks,  di  mana  saat  masa  itu  perempuan  memang  tidak banyak  terlibat  urusan  mu’amalah,  bukan  karena  ingatannya  lebih  lemah.  Hal  tersebut  juga merupakan  kesimpulan  dari  Fazlur  Rahman.  Menurut  beliau,  jika  al-Qur’an  ingin menyatakan bahwa kesaksian perempuan hanya separuh dari laki-laki, mengapa tidak boleh pembuktian  dengan  empat  orang  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  memang  laki-laki yang  memahami  urusan  mu’amalah. 54 Argumen    tersebut  dijadikan  alasan  larangan perempuan menjadi saksi.
Ayat  282  dari  surat  al-Baqarah  adalah  nash  yang  berkaitan  dengan  konteks  masyarakat pada  masa  itu,  ayat  ini  –dalam  kaca  mata  Rahman–  termasuk  kelompok  ayat  praktis- temporal.  Pemahaman  dan  aplikasi  dari  ayat  tersebut  seharusnya  dilakukan  secara kontekstual.  Saat  itu  perempuan  di  Arab  menjadi  subordinat  dan  kehadirannya  tidak dianggap,  akhirnya  mereka  tidak  menguasai  bidang  mu’amalah  yang  menyebabkan  nilai kesaksiannya  hanya  separuh  dari  laki-laki  atau  bahkan  tidak  dianggap  sama  sekali. Konsekuensinya, jika perempuan juga memahami hal tersebut maka dia juga berhak memiliki nilai  kesaksian  penuh.  Selain  itu,  berdasarkan  teori  subyek  hukum,  perempuan  memiliki derajat yang sama dengan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum. Maka tidak tepat jika masalah  persaksian  dihubungkan  dengan  masalah  jenis  kelamin  laki-laki  atau  perempuan. Dalam konteks sebagai saksi nikah, maka yang menjadi patokan adalah orang tersebut sudah memenuhi  kriteria  subyek  hukum  penuh,  serta  memahami  hukum  dan tata  cara  perkawinan serta  dapat  menjelaskan  kepada  orang  lain  bahwa  telah  terjadi  perkawinan  yang  sah  antara seorang laki-laki dan perempuan.

## D. PENUTUP
Pertanyaan Are  women  second-class  citizens  in  Islam sampai  saat  ini  masih  menjadi pertanyaan  yang  memerlukan  jawaban  lebih  lanjut.  Diskusi  posisi  perempuan  sebagai kelas kedua dalam masyarakat  hanya  sebatas  wacana  dapat terjawab,  bahwa  Islam  memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Lebih tepatnya lagi, perempuan dan laki-laki berada pada dua ruangan yang berbeda. Berbeda,  tetapi bukan berarti yang satu lebih superior dibanding yang  lain.  Namun  interpretasi  teks-teks  tersebut  menjadi  utopis  ketika  berhadapan  dengan realitas yang mapan bentukan penafsiran klasik yang dipenuhi bias gender. Jadi, pertanyaan tersebut  dapat  terjawab  secara  teoritis,  namun  masih  menjadi  sesuatu  yang  utopis  dalam tataran praktis.
54 Nasution, “ Usul …, hlm. 259-260.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zayd, Nasr  Hamid, Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam terj. Moch. Nur Ichwan, Yogyakarta: PSW IAIN Suka dan SAMHA, 2003
Adam,  Askiah, “Islam dan Hak-hak  Perempuan: Perspektif  Asia Tenggara” dalam Menakar “Harga”  Perempuan:  Eksplorasi  Lanjut  atas  Hak-hak  Reproduksi Perempuan  dalam Islam, Bandung: Mizan, 1999
Haroen, Nasrun, Ushul Fiqih 1 cet.2 , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
Ilyas,  Yunahar, Konstruksi  Pemikiran  Gender  dalam  Pemikiran  Mufasir, Jakarta:  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
Indra, Hasbi et al, Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani, 2004
Khan,  Wahiduddin, Antara  Islam  dan  Barat;  Perempuan  di  Tengah  Pergumulan, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001
Nasution,  Khoiruddin, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009
__________ ,  “Usul  Fiqh:  Sebuah  Kajian  Fiqh  Perempuan”  dalam “Madzhab”  Jogja:
Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002
__________ ,  “Wanita  Indonesia  Memperjuangkan  Hak  dan  Peran  yang  Diberikan  Islam” dalam Madzhab  Jogja  Ke-2;  Pembaharuan  Pemikiran  Hukum  Islam, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006
__________ , Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009
________, Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam  Indonesia, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010
________,  “Islam  Membangun  Masyarakat  Bilateral  dan  Implikasinya  terhadap  Hukum Keluarga Islam Indonesia” dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007
Schimmel,  Annemarie, Jiwaku  Adalah  Wanita;  Aspek  Feminin  dalam  Spiritualitas  Islam, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1998
Syah, Ismail Muhammad, Filsafat Hukum Islam cet.2 , Jakarta: Bumi Aksara, 1992
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
________, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007
Murtiningdyah,  Etty,  “Peranan  Wali  Nikah  dalam  Perkawinan  dan  Pengaruh  Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam”, Tesis 2005,
Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).