El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Keadilan Gender
(Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan)
St. Mukhlisshah Fakultas Syariʻah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: mukhliesha@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini  merupakan  penelitian tentang perceraian  nikah  di  bawah  tangan berdasarkan  perspektif  keadilan  gender.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  sejauh  mana  persoalan  perceraian  dari  nikah  di  bawah tangan  yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Amuntai  Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sesuai dengan perspektif keadilan  gender.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  (case  study)  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan dalam hukum Islam tetap sah. Sedangkan dalam hukum positif tidak sah, karena tidak dilakukan di hadapan pengadilan,  meskipun  sesuai  dengan  semua  rukun  dan  syarat  dalam  Islam. Dalam  perspektif  keadilan  gender,  kasus  perceraian  dari  nikah  di  bawah tangan yang terjadi pada masyarakat tersebut tetap lebih banyak memberikan kerugian bagi pihak istri dan anak, namun pada sisi lain bisa juga menjadi solusi, khususnya dalam kasus poligami,  apalagi untuk pihak laki-laki  tidak ada  kerugian  yang  didapatkan.  Sehingga  pemberlakuan  Konvensi  CEDAW masih  kurang  efektif  di  masyarakat,  karena  melihat  masih  banyak  terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

## Kata Kunci: Perceraian, Nikah di Bawah Tangan, Keadilan Gender

## Pendahuluan
Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral bagi pasangan suami dan istri. Pasangan  suami  dan  istri  yang  telah  menikah,  berarti  mereka  telah  berkomitmen untuk  menjaga  ikatan  yang  sakral  tersebut  agar  selalu  tetap  kuat.  Namun,  pada kenyataannya  banyak  pasangan  yang  tidak  bisa  menjaga  hubungan  pernikahan dengan baik, bahkan ikatan yang seharusnya sakral menjadi tidak berarti lagi, karena sudah banyak terjadinya perceraian hingga saat ini.
Dalam  memandang  sebuah  pernikahan,  hukum  Islam  dan  hukum  positif memiliki sedikit perbedaan untuk menentukan status pengakuan hukum pernikahan. Hukum Islam memandang sah sebuah pernikahan ketika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan hukum positif memandang bahwa di samping rukun dan  syarat-syarat  nikah  dalam  Islam  terpenuhi,  juga  wajib  melakukan  pencatatan pernikahan,  sehingga  pernikahan  yang  dilaksanakan  dapat  diakui  oleh  hukum
dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah. 1 Hukum negara menentukan aturan kewajiban  pernikahan  ini  adalah  untuk  kemaslahatan  masyarakat  agar  bisa  tertib dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Namun, dalam kenyataan di masyarakat banyak ditemukan pernikahan yang tidak dicatatkan seperti nikah siri atau  nikah  di  bawah  tangan  dengan  berbagai  alasan  yang  pada  dasarnya  mereka menganggap  bahwa  nikah  sesuai  dengan  hukum  Islam  tetap  sah  tanpa  harus dicatatkan.
Padahal  adanya  ketentuan  pencatatan  pernikahan  juga  untuk  perlindungan hukum  agar  bisa  menghindari kemudharatan ketika  terjadinya  perceraian,  dengan adanya buku nikah maka istri dapat menggugat haknya jika suami tidak bertanggung jawab  sesuai  dengan  kewajibannya.  Namun,  jika  pernikahan  tidak  tercatat  maka biasanya  pihak  istri  dan  anak  yang  akan  dirugikan  karena  tidak  ada  bukti  untuk menggugat  haknya.  Maka  dari  itu,  masyarakat  yang  sering  melakukan  nikah  di bawah  tangan,  konsekuensinya  ketika  terjadinya  perceraian,  cerainya  juga  secara hukum Islam tanpa sidang di Pengadilan, karena tidak ada bukti pernikahan, maka hukum tidak dapat mengakui pernikahannya dan melindungi hak-haknya.
Mengenai  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  atau  nikah  di  bawah  tangan, karena  permasalahan  tersebut  sudah  menjadi  perhatian  banyak  orang,  sehingga hukumnya telah dimuat dalam beberapa fatwa, seperti Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhi rukun dan syarat nikah.  Namun,  pernikahan  tersebut  haram  dilakukan  jika  terdapat mudharat di dalamnya, seperti merugikan istri dan anak. 2
Ada beberapa kajian tentang perceraian nikah di bawah tangan dengan fokus pembahasan  yang  berbeda-beda.  Adapun  tulisan  tersebut  di  antaranya  adalah mengenai kedudukan dan akibat hukum perkawinan dan perceraian di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila  telah  memenuhi  semua  rukun  dan  syarat  sahnya  nikah  meskipun  tidak dicatatkan. 3 Kemudian  tulisan  tentang  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan terhadap  pengasuhan  anak  di  Kecamatan  Peusangan  Siblah  Krueng,  Bireun  yang memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak dan menurut hukum Islam, anak akibat perceraian tersebut harus diberikan perlindungan oleh orang tuanya dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan, dan pendidikan, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. 4
Selanjutnya  tulisan  tentang  perceraian  di  bawah  tangan  ditinjau  dari  hukum Islam  adalah  sah  apabila  memenuhi  semua  syarat  sah  perceraian  meskipun  tidak
1 Soraya  Devy  and  Ayu  Maulina  Rizqi,  “Perceraian  Nikah  Di  Bawah  Tangan,”  n.d., http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah.
2 Devy and Rizqi.
3 Kedudukan  Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Tinjau dari Hukum Islam dan et al.,  “EKA  WIDIASMARA  B4B  008  075  Tesis  Ini  Telah  Diterima  Sebagai  Persyaratan  Untuk Memperoleh Gelar,” 2010.
4 Devy and Rizqi, “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan.”
tercatat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, perceraian ini dianggap tidak sah oleh hukum formal di Indonesia. Akibatnya, pihak-pihak yang bercerai di bawah  tangan  tidak  akan  mendapatkan  hak-hak  hukum  dari  perceraian  karena dianggap  tidak  sah. 5 Serta  tulisan  tentang  hukum  perkawinan  Indonesia  yang mengakui  sahnya  perceraian  jika  dilakukan  didepan  pengadilan.  Sementara  dalam hukum Islam, sahnya perceraian ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi lebih baik jika cerai yang telah dilakukan harus didaftarkan di Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh Negara sebagai peristiwa perceraian dan mendapatkan bukti akta cerai yang menjamin adanya kepastian hukum. 6
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dalam  tulisan  ini  fokus  membahas tentang  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan  yang  terjadi  pada  masyarakat  di Kecamatan  Amuntai  Tengah,  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara,  Kalimantan  Selatan. Kemudian  persoalan  tersebut  dianalisis  berdasarkan  perspektif  keadilan  gender. Tulisan ini juga merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan pustaka. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan  yang  terjadi  pada  masyarakat  di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan keadilan gender.
Adapun  sistematika  bahasan  dalam  tulisan  ini  mencakup  gambaran  umum tentang pernikahan dan perceraian di bawah tangan. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor  terjadinya  pernikahan  di  bawah  tangan  dan  dampaknya  pada masyarakat  di  Kecamatan  Amuntai  Tengah,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara, Kalimantan  Selatan.  Kemudian  dijelaskan  mengenai  tinjauan  hukum  Islam  dan hukum  positif  terhadap  perceraian  nikah  di  bawah  tangan  dan  analisis  perceraian tersebut  berdasarkan  perspektif  keadilan  gender.  Pada  bagian  penutup,  tulisan  ini memberikan  kesimpulan  dan  sedikit  saran  dari  penulis  mengenai  isi  pembahasan dalam tulisannya untuk beberapa kalangan yang berperan penting dalam persoalan hukum keluarga Islam.

## Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan
Dalam Fiqh Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu “ al-nikah ” yang secara  bahasa  berarti  “ al-wat’u ”  (berjalan  di  atas,  melalui,  memijak,  menggauli, bersetubuh,  atau  bersenggama). 7 Secara  istilah,  nikah  merupakan  ikatan  lahir  dan bathin yang bersifat agung dan suci antara pasangan pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan, penuh rasa kasih sayang,
5 Ahmad Sunawari Long et al., “Advisory Editorial Board,” n.d., https://journal.uii.ac.id/jsyh.
6 Latifah  Ratnawaty,  “Perceraian  Di  Bawah  Tangan  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Hukum
Positif,” Yustisi 4, no. 1 (2017),
http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126/925.
7 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43.
penuh rasa cinta, dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT. 8 Sedangkan kata cerai disebut juga talak, yang dalam Fiqh Islam berasal dari bahasa Arab pula, yaitu dari kata “ ithlaq ” yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya suatu hubungan perkawinan. 9
Adapun kata “di bawah tangan” merupakan istilah kiasan yang menunjukkan suatu  perbuatan  yang  tidak  resmi.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , disebutkan  bahwa  “di  bawah  tangan”  berarti  tidak  secara  resmi  atau  umum  baik tentang penjualan, pelelangan, dan sebagainya. 10 Tidak ada istilah nikah di bawah tangan  yang  disebutkan  dalam  Kamus,  tetapi  yang  ada  adalah  istilah  nikah  siri. Sehingga  istilah  nikah  di  bawah  tangan  biasanya  juga  disebut  dengan  nikah  siri. Sedangkan  untuk  perceraian  di  bawah  tangan  juga  bisa  disebut  dengan  cerai  siri, karena memiliki makna yang sama bahwa hal tersebut dilakukan secara tidak resmi.

## Faktor-Faktor terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan
Seperti yang diketahui bahwa praktek nikah di bawah tangan menjadi hal yang tidak tabu lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Secara umum, faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  nikah  di  bawah  tangan  adalah  poligami, kekhawatiran  adanya  perzinaan,  terkhusus  bagi  pasangan  yang  masih  di  bawah umur, dan hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan  di  bawah  tangan  berdasarkan  wawancara  kepada  beberapa  warga  di Kecamatan  Amuntai  Tengah,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  Kalimantan  Selatan sebagai berikut:
1. Ibu Ida, umur 55 tahun, seorang ibu rumah tangga sekaligus penjual kerupuk keliling  mengungkapkan  bahwa  beliau  menikah  di  bawah  tangan  karena poligami. Pada awalnya beliau sebagai pembantu yang selalu merawat istri pertama  suaminya  yang  sedang  sakit  keras.  Kemudian  istri  pertama mengizinkan  suaminya  untuk  menikahi  beliau  secara  siri  karena kepercayaannya kepada beliau. Namun, setelah itu istri pertama meninggal, lalu  suami  mendaftarkan  pernikahannya  ke  KUA.  Dalam  pernikahan  ini beliau  tidak  dikaruniai  anak,  beliau  hanya  mengasuh  anaknya  dari  suami sebelumnya  yang  pernikahannya  didaftarkan,  yang  kemudian  bercerai. Namun, setelah itu tanpa sepengetahuan beliau ternyata suaminya menikah lagi  dan  meninggalkannya.  Hingga  pada  akhirnya  beliau  tidak  tahan  lagi dengan perbuatan suaminya tersebut, meskipun suami ingin menceraikannya secara  hukum,  namun  beliau  tetap  menolak,  karena  beliau  akan  dirugikan dari  pernikahannya.  Sehingga  suami  beliau  memutuskan  untuk
8 Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Tinjau Dari Hukum Islam Dan et al., “EKA WIDIASMARA.”
9 Sunawari Long et al., “Advisory Editorial Board.”
10 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet  4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 469.
menceraikannya secara agama saja, karena sang suami juga menyetujui dan membiarkan gaji yang ada tetap diberikan ke beliau. 11
2. Ibu Aluh, umur 60 tahun seorang pensiunan guru dengan pekerjaan tambahan sebagai  penjual  baju  dan  kerudung  keliling  menjelaskan  bahwa  pada dasarnya beliau bersama suaminya dinikahkan oleh penghulu, karena pada saat itu nikahnya dirumah dan pencatatan nikah belum marak di masyarakat, sehingga masih menjadi nikah di bawah tangan. Setelah itu beliau menyuruh suaminya  untuk  mendaftarkan  pernikahannya  kepada  penghulu  tersebut. Sehingga pernikahan beliau bisa terdaftar di KUA. Meskipun pernikahannya telah  terdaftar,  namun  sang  suami  tidak  bisa  bertanggung  jawab  kepada keluarganya.  Beliau  yang  menafkahi  dan  merawat  anak  dari  suaminya, karena  beliau  juga  tidak  dikaruniai  anak  bersama  suaminya.  Sedangkan keluarga dari suami menyerahkan anak suaminya untuk diurus oleh beliau. Namun, setelah itu suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan beliau dan pergi  meninggalkannya.  Hal  tersebut  membuatnya  sakit  hati  dan  ingin meminta  cerai.  Dalam  kasusnya,  sang  suami  menceraikannya  talak  satu secara  agama.  Sehingga  beliau  merasa  cerai  tersebut  hanya  menjadi  cerai gantung. Kemudian beliau menyuruh suaminya untuk mendaftarkan sidang perceraian di Pengadilan Agama dan suami mendaftarkan sidangnya. Namun suami  tidak  hadir  berkali-kali  karena  tidak  mempunyai  biaya  untuk membayarnya,  sehingga  tidak  ada  putusan  perceraian.  Adapun  anak  dari suaminya diambil oleh keluarga suaminya kembali untuk ikut bersamanya.
12
3. Ibu  Yuli  umur  47  tahun  seorang ibu  rumah  tangga  menjelaskan  bahwa ini merupakan pernikahan yang kedua setelah suami beliau meninggal.  Beliau menikah  di  bawah  tangan  karena  tidak  ingin  diketahui  oleh  keluarga dekatnya seperti anak dan ayah beliau. Ayah beliau tidak merestui hubungan keduanya  dan  anak  beliau  dari  pernikahan  sebelumnya  juga  tidak  ingin ibunya menikah kembali. Usia pernikahan beliau ini juga tidak lama, hanya berjalan sekitar 6 bulan, karena banyak terjadi pertengkaran antara beliau dan suaminya. Pertengkaran tersebut disebabkan karena beliau dipaksa suaminya untuk  tinggal  serumah  dengannya  di  luar  daerah,  sedangkan  beliau  tidak ingin  karena  takut  sang  anak  mengetahui  bahwa  beliau  menikah  lagi. Sehingga  hal  tersebut  membuatnya  dan  suami  bersepakat  untuk  berpisah secara baik-baik dengan suami menalak satu beliau di hadapan seorang saksi dari teman suaminya. 13
11 Wawancara  dengan  Ida,  Warga  RT  01  Palampitan,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
12 Wawancara  dengan  Aluh,  Warga  RT  05  Paliwara,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
13 Wawancara dengan Yuli, Warga RT 04 Pamintangan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
4. Bapak  Andi,  umur  56  tahun  seorang  PNS  mengungkapkan  bahwa  beliau menikah  di  bawah  tangan  karena  poligami.  Beliau  melakukan  poligami karena terpengaruh sama teman beliau yang juga berpoligami dan naluri laki- laki yang mudah tergoda dengan wanita, sehingga beliau menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah mengetahui beliau menikah lagi, istri beliau memang tidak terima dan selalu bertengkar tiap kali beliau pulang dari istri kedua. Namun, istri pertama tetap sabar dan bertahan demi anak-anak  dan  karena  beliau  juga  tetap  bertanggung  jawab  kepada keluarganya, terutama anak-anaknya. Pernikahan poligami di bawah tangan ini  berjalan  cukup  lama  sekitar  6  tahun,  hingga  pada  akhirnya  beliau menjatuhkan talak satu kepada istri kedua karena ia telah melakukan banyak perbuatan yang merugikan beliau. Termasuk sifat istri kedua yang keras dan pemarah hingga hampir melakukan kekerasan terhadap istri pertama. 14

## Dampak Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan
Mengenai  dampak  perceraian  dari  nikah  di  bawah  tangan,  ada  berbagai dampak yang dirasakan oleh pelakunya. Namun, sebagian besar pihak yang  sering dirugikan  dalam  hal  ini  adalah  istri  dan  anak.  Berawal  dari  pernikahan  di  bawah tangan  ini  yang  nanti  akan  memberikan  dampak  dan  setelah  terjadi  perceraian dampak tersebut  secara  nyata  dirasakan  oleh  para  pelaku, terkhusus  bagi istri  dan anak. Di sini penulis menjabarkan berbagai dampak yang dirasakan oleh beberapa para  responden  di  Kecamatan  Amuntai  Tengah,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara, Kalimantan Selatan:
1. Menurut Ibu Ida, dampak yang dirasakan beliau sebenarnya bukan dari nikah di bawah tangan, karena pernikahan beliau setelah itu didaftarkan ke KUA. Namun  dampaknya  adalah  kejadian  yang  menimpa  beliau  tersebut membuatnya  merasa  trauma  dengan  pernikahan,  karena  beliau  juga  sudah berumur  tua  dan  monopouse,  sehingga  beliau  memutuskan  untuk  tidak menikah  lagi  dan  bekerja  seperti  biasa  untuk  menghidupi  anaknya.  Oleh karena anak beliau sudah dewasa dan bekerja, sehingga anaknya ini juga yang membantu beliau dalam menghidupi keluarganya. Di samping itu, terkadang orang lain yang lebih mampu juga sering memberi bantuan kepada keluarga beliau. 15
2. Hampir sama dengan kasus Ibu Ida, Ibu Aluh juga mengatakan bahwa dampak yang  beliau  rasakan  adalah  kejadian  tersebut  membuat  beliau  juga  trauma dengan pernikahan, karena umur beliau juga sudah tua, sehingga beliau juga memutuskan untuk tidak menikah lagi. Bahkan beliau merasa dirugikan dari perceraian  di  bawah  tangan  tersebut,  karena  tidak  bisa  mendapatkan  hak- haknya  sebagai  istri  meskipun  pernikahannya  sudah  didaftarkan.  Hingga
14 Wawancara  dengan  Andi,  Warga  RT  06  Paliwara,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
15 Wawancara  dengan  Ida,  Warga  RT  01  Palampitan,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
beliau berusaha merelakannya dan saat ini tetap menjalani hidup dengan gaji pensiunan  guru  beliau  dan  menyibukkan  diri  dengan  tambahan  pekerjaan yang seadanya. 16
3. Menurut ibu Yuli, setelah berpisah secara baik-baik, meskipun dengan cerai siri,  tetap  saja  adanya  kejadian  tersebut  membuat  beliau  bingung  untuk menjalani  kehidupan  yang  ada  dan  permasalahan  yang  selalu  datang  sulit untuk  diselesaikan.  Sehingga  ayah  beliau  memutuskan  untuk  menikahkan beliau dengan laki-laki pilihannya agar beliau ada yang mengurusi dan tidak menjadi  bahan  perbincangan  di  masyarakat.  Sedangkan  sang  anak,  karena juga  sudah  dewasa,  jadi  beliau  menyuruh  anaknya  untuk  menikah,  dan sekarang  anaknya  juga  sudah  memiliki  kehidupan  sendiri  dengan keluarganya.  Kehidupan  beliau  juga  hingga  saat  ini  berjalan  seperti  biasa dengan suami pilihan ayahnya. 17
4. Menurut  Bapak  Andi,  setelah  diceraikan  oleh  beliau,  istri  kedua  pergi meninggalkannya dan beliau bersyukur karena tidak dikaruniai anak dari istri keduanya itu, sehingga bisa bebas untuk lepas tanggung jawab. Beliau juga tetap bersyukur karena istri pertama tetap setia dengan beliau, meskipun sudah diperlakukan seperti itu, karena beliau juga menjadikan anak-anak tanggung jawab utama beliau dengan menyekolahkan semua anak-anaknya di pondok pesantren  dan  tetap  terus  menyuruh  mereka  untuk  lanjut  sekolah  hingga jenjang yang setinggi-tingginya agar bisa menjadi orang yang lebih baik dari orang tuanya dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, hingga saat ini beliau hidup bersama istrinya tersebut dan anak-anaknya dengan pekerjaan yang ada, hingga akhirnya juga bisa menikahkan anaknya. 18

## Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian Dari Nikah di Bawah Tangan
Istilah perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh  masyarakat  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  positif.  Hukum  Islam mensyariatkan  perceraian  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits,  sehingga  selama perceraian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka perceraian  dianggap  sah.  Meskipun  dianggap  sah  secara  hukum  Islam,  namun perceraian  ini  tidak  memberikan  kepastian  hukum,  karena  tidak  adanya  bukti autentik  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Sehingga  rawan  akan sengketa dan gugatan. 19
16 Wawancara  dengan  Aluh,  Warga  RT  05  Paliwara,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
17 Wawancara dengan Yuli, Warga RT 04 Pamintangan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021.
18 Wawancara  dengan  Andi,  Warga  RT  06  Paliwara,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tanggal 18 Desember 2021.
19 Ratnawaty, “Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.”
Di antara dasar hukum perceraian yang diatur dalam Al-Qur’an, adalah pada surah Al-Baqarah ayat 229 berikut ini:
ۡحِإِب  ُُۢحي ِر ۡسَت  ۡوَأ  ٍفو ُرۡعَمِب  ُُۢكاَس ۡمِإَف  ِِۖناَت َّرَم ُقََٰلَّطلٱ ۡيَش َّنُهوُمُت ۡيَتاَء ٓاَّمِم ْاوُذُخۡأَت نَأ  ۡمُكَل ُّل ِحَي  َلَ َو  ٖۗ نََٰس ٓاَفاَخَي نَأ ٓ َّلَِإ ا  ٔ  ٔ ِب  ۡتَدَتۡفٱ اَميِف اَمِهۡيَلَع َحاَنُج  َلََف ِ َّللّٱ َدوُدُح اَميِقُي  َّلََأ  ۡمُتۡف ِخ  ۡنِإَف ِِۖ َّللّٱ َدوُدُح اَميِقُي  َّلََأ نَم َو ۚاَهوُدَتۡعَت  َلََف ِ َّللّٱ ُدوُدُح  َكۡلِت ٖۗۦِه ََّٰظلٱ ُمُه  َكِئ ََٰٓل ْوُأَف ِ َّللّٱ َدوُدُح َّدَعَتَي َنوُمِل
Dalam ayat ini terkandung makna bahwa sebenarnya perceraian bertentangan dengan makna pernikahan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, sangat wajar bagi mereka yang bercerai untuk bisa rukun dan rujuk kembali menyatukan ikatan pernikahannya. Perceraian yang boleh rujuk kembali hanya dua kali, yaitu talak satu dan  dua,  terhadap  talak  tiga  tidak  bisa  rujuk  lagi  kecuali  setelah  terpenuhinya persyaratan  khusus  ini.  Adapun  syarat atas  suami  dan istri  yang  boleh  rujuk  pada talak  ketiga  adalah  terdapat  dalam  surah  Al-Baqarah  ayat  230.  Jika  terjadi perceraian,  maka  suami  dilarang  mengambil  harta  yang  telah  diberikan  kepada istrinya,  kecuali  atas  dasar  alasan  yang  kuat.  Jika  istri  mempunyai alasan  syari’at yang  kuat,  maka  dapat  dibenarkan  istri  meminta  cerai  dengan  cara khulu’ .  Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah pernikahan dan berbagai macam  masalah  yang  terkait  dengannya.  Barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan hukum  Allah  SWT,  maka  sebenarnya  ia  telah  menyiksa  dirinya  sendiri  dengan perbuatan dzhalim. 20
Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya diatur bahwa mengenai ketentuan perceraian, yaitu: 21
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali.
3. Tata  cara  perceraian  di  depan  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan sendiri.
Dalam  pasal  selanjutnya  juga  diatur  bahwa  gugatan  perceraian  diajukan kepada  Pengadilan  dan  tata  cara  mengajukan  gugatan  tersebut  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  tersendiri. 22 Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam mengenai ketentuan perceraian juga diatur bahwa putusnya pernikahan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak dari suami atau gugatan dari istri. Pada  pasal  selanjutnya  menyatakan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  Pengadilan  Agama  setelah  pengadilan  tersebut  telah  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. 23 Adapun  mengenai  prosedur  atau  tata
20 Eka Widiasmara, “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di Indonesia,” hlm. 50.
21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 40.
22 Ibid.
23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114-115.
cara perceraian juga terdapat dalam aturan ini yang diatur pada pasal 129, 130, dan 131.
Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam perceraian dari nikah di bawah tangan tetap sah karena sudah menyesuaikan ketentuan rukun dan  syaratnya,  hanya  saja  tidak  dilakukan  secara  resmi  di  depan  Pengadilan. Sedangkan  dalam  hukum  positif,  perceraian  harus  dilakukan  di  depan  Pengadilan agar perceraian yang dilakukan terdaftar di Negara dan mendapatkan bukti autentik berupa akta cerai yang bisa menjadi perlindungan hukum bagi pemiliknya jika suatu saat  terjadi  sengketa.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  dengan  pernikahan  di  bawah tangan, karena berawal dari pernikahan tersebut ketika terjadi perceraian, cerainya juga di bawah tangan, karena pernikahannya tidak dapat pengakuan sah oleh negara dengan bukti yang berupa akta nikah, sehingga perceraiannya tidak juga tidak bisa dilakukan di Pengadilan.

## Analisis Perceraian Dari Nikah di Bawah Tangan Perspektif Keadilan Gender
Keadilan gender ( gender equality ) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang,  serasi,  tanpa  diskriminasi.  Kesetaraan  yang  berkeadilan  gender merupakan kondisi yang dinamis, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban,  peranan,  dan  kesempatan  yang  dilandasi  saling  menghormati  dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. 24
Dalam  sejarah  kehidupan,  perempuan  sering  mengalami  berbagai  bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Bentuk-bentuk  kekerasan  tersebut  antara  lain  pernikahan  paksa,  perceraian  secara sepihak  tanpa  mempertimbangkan  keadilan  bagi  istri  dan  anak-anak,  eksploitasi perempuan sebagai objek seksual dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan. 25
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Ratifikasi  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, atau yang dikenal dengan Konvensi CEDAW menyatakan bahwa: 26
1. Negara-negara  peserta  wajib  membuat  peraturan  yang  tepat  untuk menghapus  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam  semua  urusan  yang berhubungan  dengan  pernikahan  dan  hubungan  kekeluargaan  atas  dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya akan menjamin:
a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang pernikahan;
b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang  pernikahan  hanya  dengan  persetujuan  yang  bebas  dan sepenuhnya;
24 Ch. Mufidah, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,” (UIN Maliki Press, 2014), hlm 16.
25 Ilham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi  Peradilan  Agama  Dalam  Perspektif  Gender,” Tesis Program  Studi  Magister  Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), hlm. 45.
26 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  Tentang  Ratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan , Pasal 16.
c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan perceraian;
d) Hak  dan  tanggung  jawab  yang  sama  sebagai  orang  tua,  terlepas  dari status  nikah;  mereka  dalam  urusan-urusan  yang  berhubungan  dengan anak-anak  mereka.  Dalam  semua  kasus,  kepentingan  anak-anak  yang wajib diutamakan;
2. Pertunangan  dan  pernikahan  seorang  anak  tidak  akan  mempunyai  akibat hukum  dan  semua  tindakan  yang  perlu,  termasuk  perundang-undangan, wajib  diambil  untuk  menetapkan  usia  minimum  untuk  nikah  dan  untuk mewajibkan pendaftaran pernikahan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.
Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis permasalahan tentang perceraian nikah  di  bawah  tangan  yang  terjadi  pada  beberapa  masyarakat  di  Kecamatan Amuntai  Tengah,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,  Kalimantan  Selatan.  Adapun analisis  ini  ditinjau  berdasarkan  perspektif  keadilan  gender,  khususnya  pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, seperti yang telah dijelaskan di atas.
Dari penjelasan Ibu Ida, penulis menganalisis berdasarkan Pasal 16 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1984,  bahwasanya  beliau  sudah  memenuhi  semua  poin dalam aturan tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah sang suami tidak bisa memenuhi  poin  (c)  aturan  tersebut,  karena  tidak  bisa  bertanggung  jawab  kepada keluarganya hingga membuat beliau ingin berpisah saja. Menurut penulis memang keputusan beliau untuk cerai di bawah tangan bertentangan dengan hukum negara, namun karena hal tersebut sudah sesuai dengan hukum agama dan untuk kebaikan beliau  agar  tidak  dirugikan,  bahkan  suaminya  juga  menyetujuinya,  sehingga keputusan  untuk  cerai  di  bawah  tangan  tidak  menjadi  masalah,  karena  tidak  ada pihak yang dirugikan akibat perceraian tersebut.
Untuk  penjelasan  dari  Ibu  Aluh,  penulis  menganalisis  bahwa  berdasarkan Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984,  Ibu  Aluh  juga  telah  memenuhi semua poin dari aturan tersebut. Sama seperti kasus ibu Ida, yang menjadi masalah adalah  suami  yang  tidak  memenuhi  hak  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  suami seperti  yang  tertera  pada  poin  (c)  aturan  tersebut  yang  membuat  beliau  merasa dirugikan dari pernikahannya. Menurut penulis, beliau memang menjadi pihak yang dirugikan  akibat  perceraiannya,  karena  hanya  diceraikan  sepihak  oleh  suaminya. Meskipun  beliau  diceraikan  secara  agama,  namun  tetap  saja  suami  harus bertanggung  jawab  kepada  beliau.  Bahkan  pengajuan  sidang  cerai  yang  sudah diupayakan  beliau  untuk  solusi  agar  suami  bisa  bertanggung  jawab  sepenuhnya setelah  perceraian,  tidak  berjalan  dengan  semestinya.  Sehingga  menurut  penulis, cerai di bawah tangan yang dilakukan menjadi sebuah diskriminasi terhadap beliau, meskipun beliau sudah merelakan keadaan tersebut. Oleh karena itu, kasus ini yang sering terjadi di masyarakat karena membuat salah satu pihak dirugikan, khususnya terhadap istri.
Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, penjelasan dari Ibu Yuli ini menurut analisis penulis bahwasanya beliau telah memenuhi semua poin dari  aturan tersebut.  Namun,  masalahnya  adalah  pada  suami  tidak  bisa memenuhi poin (c) yang pada kasusnya bahwa suami selalu memaksa untuk tinggal bersamanya
hingga menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus. Sehingga di sini sang suami tidak bisa menyeimbangkan antara haknya dan hak istrinya dalam pernikahan. Akan tetapi  di  antara  keduanya  tetap  bisa  mencari  solusi  yang  terbaik  untuk  keduanya, meskipun hanya perceraian di bawah tangan yang menjadi solusinya, karena pada awalnya mereka menikah di bawah tangan juga. Dari kejadian tersebut, memang Ibu Yuli juga merasa rugi akibat perbuatannya, karena tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan demikian, kasus cerai di bawah tangan ini juga membuat pihak istri dirugikan, meskipun beliau juga merelakan akan hal itu.
Adapun  mengenai  penjelasan  bapak  Andi,  berdasarkan  Pasal  16  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1984,  penulis  menganalisis  bahwa  bapak  Andi  telah memenuhi semua poin dari aturan tersebut. Meskipun beliau melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum positif, yakni poligami siri, namun beliau tetap bisa bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dengan baik. Dalam pernikahan beliau bersama istri kedua, meskipun telah berjalan cukup  lama, namun tetap saja istri kedua ini tidak selalu bisa memenuhi hak dan kewajibannya pada poin (c) aturan tersebut, bahkan poin (d) juga tidak bisa memenuhinya dengan baik, karena ia telah memiliki anak yang sudah dewasa sebelum menikah dengan Bapak Andi sehingga sama  sekali  tidak  peduli  terhadap  anaknya,  bahkan  Bapak  Andi  yang  pernah bertanggung  jawab  untuk  menyekolahkan  anaknya  ke  pesantren.  Sehingga keputusan beliau untuk berpisah dengan istri keduanya ini merupakan solusi yang terbaik, karena sang istri juga tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik.  Maka  dari  itu,  menurut  penulis  perceraian  di  bawah  tangan  ini  juga  tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak.
Berdasarkan  pemaparan  hasil  analisis  di  atas,  maka  menurut  penulis  semua responden sudah memenuhi aturan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun, yang menjadi masalah adalah pada pasangan beliau masing-masing yang  tidak  memenuhi  hak  dan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  poin  (c)  aturan tersebut. Terkait perceraian di bawah tangan, bagi Ibu Aluh dan Ibu Yuli hal tersebut membuatnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya. Sedangkan bagi Ibu Ida  dan  Bapak  Andi  perceraian  tersebut  menjadi  solusi  agar  tidak  mendapat kerugian. Sehingga menurut penulis, perceraian di bawah tangan ini memang lebih banyak memberikan kerugian bagi pihak istri dan anak, namun pada sisi lain bisa juga menjadi solusi, khususnya dalam kasus poligami, apalagi untuk pihak laki-laki tidak ada kerugian yang didapatkan.

## Penutup
Perceraian dari nikah di bawah tangan dalam hukum Islam tetap sah, selama sesuai dengan semua rukun dan syarat pernikahan, hanya saja dilakukan secara tidak resmi. Sedangkan dalam hukum positif, perceraian dari nikah di bawah tangan ini hukumnya  tidak  sah,  karena  meskipun  sesuai  dengan  semua  rukun  dan  syarat perceraian,  namun  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  bahwa perceraian  harus  dilakukan  di  hadapan  pengadilan  sesuai  dengan  tata  cara  yang berlaku. Adapun perceraian dari nikah di bawah tangan dalam perspektif keadilan
gender  adalah  tetap lebih  banyak  memberikan  kerugian  bagi  pihak  istri  dan  anak, namun  pada  sisi  lain  bisa  juga  menjadi  solusi,  khususnya  dalam  kasus  poligami, apalagi  untuk  pihak  laki-laki  tidak  ada  kerugian  yang  didapatkan.  Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau Konvensi CEDAW masih kurang  efektif  di  masyarakat,  karena  melihat  masih  banyak  terjadi  diskriminasi terhadap perempuan.
Adapun saran dari penulis mengenai tulisan ini adalah perlu untuk telaah lebih lanjut  pembahasan  tulisan  ini  dalam  penelitian  lanjutan  dengan  melihat  dari  sisi pihak pemerintah yang berwenang seperti penyuluh agama atau hakim di Pengadilan Agama dalam meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan yang menyeluruh kepada  masyarakat  terkait  pencatatan  pernikahan  hingga  jika  terjadi  perceraian perlunya untuk mengikuti prosedur perceraian di Pengadilan agar bisa mendapatkan perlindungan  hukum.  Memang  sudah  banyak  penelitian  tentang  upaya  penyuluh agama  dalam  sosialisasi  pencatatan  pernikahan.  Namun,  tetap  saja  upaya  tersebut masih belum efektif di masyarakat. Sehingga perlu mengetahui upaya lainnya juga dari  pemerintah  agar  dapat  mengatasi  kasus  pernikahan  dan  perceraian  di  bawah tangan.

## Daftar Pustaka Buku
Ch.,  Mufidah, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender  (Edisi  Revisi) ,
Malang: UIN Maliki Press, 2014.
Phoenix,  Tim  Pustaka Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Cet  4,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2005.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Revisi) , Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1999.
Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Kompilasi Hukum Islam Jurnal dan Penelitian
Devy, Soraya, and Ayu Maulina Rizqi. “Perceraian Nikah Di Bawah Tangan,” n.d.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah.
Sunawari Long, Ahmad, Hamidullah Marazi, Jasser Auda, Muhammad Najib Asyrof, M Roem Syibly, Amir Mu, Erni Dewi Riyanti, et al. “Advisory Editorial Board,” n.d. https://journal.uii.ac.id/jsyh. Ratnawaty,  Latifah.  “Perceraian  Di  Bawah  Tangan  Dalam  Perspektif  Islam  Dan
Hukum  Positif.” Yustisi 4, no. 1 (2017). http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1126/925.
Wahyudi,  Ilham,  “Faktor-Faktor  Dominan  Penyebab  Terjadinya  Perceraian  Di Lingkungan  Yurisdiksi  Peradilan  Agama  Dalam  Perspektif  Gender,” Tesis
Program  Studi  Magister  Hukum  Keluarga  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
Widiasmara,  Eka,  “Kedudukan  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Bawah  Tangan Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang Berlaku Di Indonesia,” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

## Wawancara
Wawancara  dengan  Ida,  Warga  RT  01  Palampitan,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.
Wawancara  dengan  Aluh,  Warga  RT  05  Paliwara,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,18 Desember 2021.
Wawancara dengan Yuli, Warga RT 04 Pamintangan, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.
Wawancara  dengan  Andi,  Warga  RT  06  Paliwara,  Amuntai  Tengah,  Kab.  Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 18 Desember 2021.