## ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH  DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR PERODE 2017-2021
Alwin Fedianto Tameon Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana alwintameon93@gmail.com
Sarinah Joyce Rafael
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
joyce.rafael@staf.undana.ac.id
Linda Lomi Ga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana linda.ga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  kinerja  anggaran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  selama  lima  tahun  anggaran  (2017-2021)  dengan  konsep  pengukuran value  for money yang terdiri dari  tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi  dan  teknik penilaian pustaka. Data yang diolah dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tengara Timur tahun 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran 2017-2021 untuk rasio ekonomi berada pada kategori cukup ekonomis, dan rasio efisiensi berada  pada  kategori  efisien,  sedangkan  untuk  rasio  efektivitas  berada  pada  kategori  efektif.  Hasil analisis  ini  menerangkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  baik  dalam mengelola keuangannya.
Kata kunci :  Kinerja Aggaran, Value for Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  is  to  determine  the  performance  of  the  budget  for  the  Regional Government  of  East  Nusa  Tenggara  Province  for  five  fiscal  years  (2017-2021)  with  the concept  of  measuring  value  for  money  which  consists  of  three  main  elements,  namely economy,  efficiency  and  effectiveness.  The  type  of  research  used  in  this  study  is  to  use  a qualitative  descriptive  method.  Data  collection  techniques  used  in  this  research  are documentation  techniques  and  literature  assessment  techniques.  The  data  processed  in  this study  is  a  report  on  the  budget  realization  of  the  periode  year  from  2017-2021  for  the Province  of  East  Nusa  Tenggara.  The  data  analysis  technique  used  in  this  study  are  using economic  ratios,  efficiency  ratios,  and  effectiveness  ratios.  The  results  of  this  study  indicate that  the  financial  performance  of  the  Government  of  East  Nusa  Tenggara  Province  for  the 2017-2021 for economic ratios is in the quite economical category, and efficiency ratios are in the efficient category, while for effectiveness ratios are in the effective category. The results of  this  analysis  explain  that  the  Regional  Government  of  East  Nusa  Tenggara  Province  is good at managing its finances
Keywords : Budget Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness.

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  tahun  2019  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  merupakan  keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan  keuangan  daerah.  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan milik  daerah  berhubung  dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut.  Keuangan  Daerah selain  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  juga mengikuti  Peraturan  Menteri  dan  keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah  yang  disinkronkan  dan  dikelola  secara sistematis.
Dalam  kinerja  keuangan  daerah  yang dilihat adalah dampak dari kinerja keuangan itu sendiri  terhadap  kesejahteraan  masayrakat. Terdapat  tiga  kategori  yang  merupakan  target pencapaian  kesejahteraan  masyrakat  yakni tentang sejauh mana persoalan sosial yang dapat diatasi,  sejauh  mana  kebutuhan  masayrakat dapat  terpenuhi,  dan  sejauh  mana  kesempatan untuk  memperoleh  peningkatan  taraf  hidup (Midgley,
2005). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, Program Pembangunan  PBB  melalui  terbitan  serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif  dengan  menggunakan  tingkat pendapatan  per  kapita,  tingkat  pendidikan  dan usia  harapan  hidup  yang  dikonstruksi  menjadi Indeks Pembangunan Manusia.
Kinerja  ( performance ),  menurut  kamus akuntansi  manajemen  kontemporer,  dikatakan sebagai  aktivitas  terukur  dari  suatu  entitas selama  periode  tertentu  sebagai   bagian  dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal,
1995:126). Pengukuran kinerja diartikan sebagai
suatu  sistem  keuangan  atau  non  keuangan  dari suatu  pekerjaan  yang  dilaksanakan  atau  hasil yang  dicapai  dari  suatu  aktivitas,  suatu  proses atau  suatu  unit  organisasi.  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  tingkat  pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang  meliputi  peneriman  dan  belanja  daerah
dengan  menggunakan  sistem  keuangan  yang ditentukan  melalui  suatu  kebijakan  atau ketentuan  perundang-undangan  selama  satu periode  anggaran.  Bentuk  dari  pengukuran kinerja  tersebut  berupa  rasio  keuangan  yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan
APBD.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur    merupakan  salah  satu  daerah  yang melaksanakan  otonomi  daerah.  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur melaksanakan  otonomi  daerahnya  dengan tujuan  menjamin  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat.
Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas merupakan  tiga  elemen  utama  dalam  konsep Value  for  money yang  digunakan  dalam pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik. Model value  for  money atau  yang  dikenal dengan  model  3E  mengukur  kinerja  organisasi sektor  publik  dengan  analisis  membandingkan antara  input  dan  output  yang  direncanakan dengan  input  dan  output  aktualnya.  Ekonomi diukur  melalui  rasio  antara  masukan  aktual dengan  masukan  rencana.  Efisiensi  diukur melalui  rasio  efisiensi  aktual  dengan  rasio efisiensi  yang  direncanakan.  Efektivitas  diukur dengan  membandingkan  keluaran  realisasian (aktual)  dengan  keluaran  menurut  rencana (Mardiasmo,  2015:27). Value  for  money dalam konteks  otonomi  daerah  merupakan  jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Untuk mendukung dilakukannya  pengelolaan  dana  publik  ( public money )  yang  mendasarkan  konsep value  for money ,  maka  diperlukan  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  yang baik.  Hal  tersebut  dapat  tercapai  apabila pemerintah  daerah  memiliki  sistem  akuntansi yang  baik. Mengingat  pentingnya  pengukuran kinerja  seperti  yang  telah  diuraikan  maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Kinerja  Anggaran  Menggunakan Metode Value  For  Money Pada  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Periode 2017-2021”

## KAJIAN TEORI

## Agency Theory
Grand  theory yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah agency  theory .  Supriyono (2018)  mengemukakan  bahwa Agency  Theory muncul  karena  keberadaan  hubungan  antara
agen  dan  prinsipal,  agen  dikontrak  untuk melakukan  tugas  tertentu  bagi  prinsipal  serta mempunyai  tanggung  jawab  atas  tugas  yang diberikan  prinsipal.  Prinsipal  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  imbalan  kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.

## Kinerja
Kinerja  adalah  tabelan  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau program  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan, misi,  visi  organisasi.  Daftar  apa  yang  ingin dicapai  tertuang  dalam  perencanaan  strategi suatu  organisasi.  Secara  umum,  kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006:274).

## Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  adalah  suatu  proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan dan  sasaran  yang  ditentukan  sebelumnya, termasuk  informasi  atas  efnsiensi  barang  dan jasa,  kualitas  barang  dan  jasa  (seberapa  baik barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud  yang  diinginkan,  dan  efektivitas tindakan  dalam  mencapai  tujuan.  (Mashun, 2013:25).

## Manfaat Kinerja Sektor Publik
Mashun (2013:23) menjelaskan
organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan  umum  sehingga  pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat  dicapai  penyedia  jasa  dan  barang- barang publik. Sementara perspektif internal organisasi,  pengukuran  kinerja  juga  sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

## Value For Money
Value  for  money menurut  Mardiasmo (2015:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomis,  efisiensi, dan  efektivitas.  Ekonomi  yaitu  pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga  yang  terendah.  Ekonomi  merupakan perbandingan  input  dengan  input  value  yang dinyatakan  dalam  satuan  moneter.  Efisiensi yaitu  pencapaian  output  yang  maksimum dengan  input  tertentu  untuk  penggunaan  input yang  terendah  untuk  mencapai  output  tertentu. Efisiensi  merupakan  perbandingan  output  atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  yaitu
tingkat pencapaian hasil program dengan target yang  ditetapkan.  Secara  sederhana  efektivitas merupakan  perbandingan  outcome  dengan output.

## Indikator Value for Money
Peranan  indikator  kinerja  pada value  for money adalah  untuk  menyediakan  informasi sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan.  Indikator value  for  money menurut Mardiasmo (2015:130) yaitu:
a. Indikator  alokasi  biaya  (ekonomi  dan efisiensi)
Ekonomi  artinya  pembelian  barang  dan  jasa dengan  tingkat  kualitas  tertentu  pada  harga terbaik.  Efisiensi  artinya  output  tertentu  dapat dicapai  dengan  sumber  daya  yang  serendah- rendahnya.
b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas  artinya  kontribusi  output  terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:89), Indikator Kinerja merupakan  konsep  yang  multi  idensional  dan kompleks. Indikator kinerja bukan hanya kinerja keuangan saja, tetapi juga indikator nonkeuangan. Indikator keuangan hanya menekankan  pada  indikator  yang  berorientasi pada  input  dan  output  yang  terbatas  pada anggaran  dan  realisasinya.  Sementara  indikator nonkeuangan,  seperti  kepuasan  pelanggan, kualitas  pelayanan, outcome pelayanan  belum banyak diakomodasi

## Manfaat Implementasi Value for Money
Penerapan  konsep value  for  money dalam pengukuran  kinerja  pada  organisasi  sektor publik  tentunya  memberikan  manfaat  bagi organisasi  itu  sendiri  maupun  masyarakat. Manfaat  yang  dikehendaki  dalam  pelaksanaan value  formoney pada  organisasi  sektor  publik yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam  penggunaan  sumber  daya  dan  efektif (berhasil  guna)  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran (Mardiasmo, 2015:130)

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif  kualitatif.  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian  ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari informan yang terkait dengan masalah yang diteliti  yaitu  Kepala  Sub  Bidang    Penyusunan Anggaran  Bidang  Administrasi  Umum  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini berupa  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tengara Timur  tahun  2017-2021  yang  bersumber  dari Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul serta  melakukan  perhitungan  terhadap  data keuangan  yang  diperoleh  agar  dapat  ditarik kesimpulan  yang  jelas  dan  objektif  terkait kinerja  anggaran  pemerintah  daerah  provinsi Nusa  Tenggara  Timur  periode  2017-2021. Sesuai dengan pendekatan value for money yang memiliki  3  tingkatan  yaitu  ekonomi,  efisiensi, dan efektivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Pengukuran Ekonomi
Mengukur  dan  mengetahui  Tingkat ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  diukur  dengan  cara membandingkan  realisasi  belanja  dengan anggaran  anggaran  belanja.  Rumus  yang digunakan  menurut  Mahsun    (2013:186) adalah sebagai berikut:
Kriteria ekonomis adalah :

## Tabel 1 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi
Presentase (%) Kriteria >100 Ekonomis 85-100 Cukup Ekonomis 65-84 Kurang Ekonomis <65 Tidak Ekonomis
Hasil  Perhitungan  Rasio  Ekonomi  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 2

## Rasio Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021
Sumber: Data Peneliti (2022), diolah Pada tabel 2 rasio ekonomi tahun 2017 yaitu 92,65%. Kemudian, pada tahun 2018 rasio ekonomi  naik  menjadi  93,93%  dan  masih berada  dalam  kriteria  cukup  ekonomis.  Hingga
pada tahun 2019 menurun ke angka 91,11% dan pada  tahun  2020  kembali  menurun  0,24% menjadi  90,87%.  Walaupun  terjadi  penurunan pada  tahun  2019  hingga  2020,  rasio  ekonomi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  masih  berada  pada  diatas  85%  sehingga masih tergolong cukup ekonomis. Namun, pada tahun  2021  rasio  ekonomi  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  turun  menjadi 80,06%  dan  tergolong  dalam  kriteria  kurang ekonomis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi  Umum  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, diketahui  adapun  faktor  yang  menyebabkan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  berada  pada  kategori  cukup  ekonomis atau  realisasi  belanjanya  lebih  kecil  dari anggaran  belanja  yang  telah  ditargetkan  antara lain  yaitu  adanya  pekerjaan  atau  program  yang belum  selesai  dikerjakan  pada  tahun  anggaran berjalan sehingga belum bisa dibayar, ketersediaan  dana  yang  tidak  cukup  karena realisasi  pendapatan  yang  menurun,  serta perubahan  regulasi  dalam  keadaan  luar  biasa misalnya  bencana  alam  atau  pandemi  COVID- 19  yang  membuat  belanja  yang  telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

## Pengukuran Efisiensi
Mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  maka  diukur  dengan  cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi  pendapatan.  Rumus  yang  digunakan
Tahun Realisasi Belanja (Rp) Anggaran Belanja (Rp) Rasio Ekonomi (%) Kriteria 2017 4.175.809.475.825,00  4.507.020.679.434,00 92,65 Cukup Ekonomis 2018 4.415.586.584.477,67  4.701.140.309.467,00 93,93 Cukup Ekonomis 2019 4.758.379.563.095,30  5.222.406.123.824,55 91,11 Cukup Ekonomis 2020 5.290.121.484.382,14  5.821.414.084.033,00 90,87 Cukup Ekonomis 2021 5.508.767.906.132,69  6.880.672.335.906,00 80,06 Kurang Ekonomis Rata-Rata 89,00 Cukup Ekonomis
menurut  (Mahsun,  2013:186)  adalah  sebagai berikut:
Kriteria Efisiensi adalah :
Tabel 3

## Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi
Presentase (%) Kriteria <90 Sangat Efisien 90-99 Efisien 100 Cukup Efisien >100 Tidak Efisien Sumber:(Mahmudi, 2015:111)
Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 4
Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021

## Sumber: Data Peneliti (2022), diolah
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa semakin kecil  tingkat  presentasi  yang  dihasilkan  maka akan dianggap efisien. Rasio efisien tahun 2017 Rasio  efisiensi  untuk  tahun  2017  berada  pada angka 88,84% sehingga tergolong dalam kriteria sangat  efisien,  dan  pada  tahun  2018  rasio efisiensi  mengalami  kenaikan  sebesar  3,52% yaitu  mencapai  angka  92,36%  sehingga  pada tahun  2018  rasio  efisiensi  tergolong  dalam kriteria  efisien.  Pada  tahun  2019  rasio  efisiensi mengalami  penurunan  ke  angka  88,87% sehingga  tergolong  kriteria  efisien,    akan  tetapi rasio  efisiensi  di  tahun  2020  dan 2021  kembali mengalami  kenaikan  yaitu  mencapai  angka 97,60% dan 103,70% yang menyebabkan  rasio efisiensi  tahun  2020  berada  pada  kategoro efisien    dan  tahun  2021  berada  pada  kategori tidak efisien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi  Umum  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinis  Nusa  Tenggara  Timur diketahui  faktor  yang  menyebabkan  tingkat efisiensi  berada  pada  kategori  efisien  yaitu karena  optimalnya  pengelolaan  sumber  daya pada  sektor-sektor  yang  berpotensi  menambah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  disertai peningkatan  kebutuhan  Pemerintah  Daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

## Pengukuran Efektivitas
Mengukur  dan  mengetahui  tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diukur dengan cara membandingkan realisasi pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan. Rumus  yang  digunakan  menurut  Mahsun (2013:187) adalah sebagai berikut:
Kriteria efektivitas adalah : Tabe 5 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Persentase (%) Kriteria ≥ 100 Sangat Efektif 85-99 Efektif 65-84 Kurang Efektif <65 Tidak Efektif Sumber:(Mahmudi, 2015:111) Hasil Perhitungan Tinggkat Efisiensi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  Periode  2017–2021  adalah  sebagai berikut :
Tahun Realisasi Belanja (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp)
Tingkat Efisiensi (%) Kriteria 2017 4.175.809.475.825,00  4.700.213.492.509,51 88,84 Sangat Efisien 2018 4.415.586.584.477,67  4.781.089.962.593,22 92,36 Efisien 2019 4.758.379.563.095,30  5.354.092.405.679,30 88,87 Sangat Efisien 2020 5.290.121.484.382,14  5.419.936.156.637,49 97,60 Efisien 2021 5.508.767.906.132,69  5.312.446.872.608,51 103,70 Tidak Efisien Rata-Rata 94,45 Efisien
Tabel 6 Rasio Tingkat Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Periode 2017-2021
Pada  tabel  6,  Rasio  Efektivitas Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  hingga  2021  tetap  terjaga diatas 90%, walaupun mengalami tren penurunan.  Rasio  efektivitas  terbesar  berada pada  tahun  2017  dengan  tingkat  efektivitas 97,98%.  Sedangkan,  tingkat  rasio  efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas  sebesar  90,32%.  Rasio  efektivitas tahun  2020  merupakan  rasio  efektivitas  yang mengalami  penurunan  paling  signifikan  jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku
Kasubid Penyusunan Anggaran
Bidang Administrasi  Umum  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur diketahui  adanya  faktor  yang  mempengaruhi sehingga  tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berada pada  kriteria  efektif  yaitu  karena  optimalnya pengelolaan  sumber  daya  pada  sektor-sektor yang  berpotensi  menambah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Kemudian  dijelaskan  lebih lanjut bahwa Pemerintah  Nusa Tenggara Timur akan  terus  bekerja  lebih  baik  lagi  dalam meningkatkan  realisasi  pendapatannya  lewat koordinasi  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran  yang  matang  agar  tahun  berikutnya tidak mengalami penurunan presentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan

## PEMBAHASAN
Rasio  Ekonomi  Kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021
Tingkat  ekonomis  kinerja  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan  anggaran  belanja  dari  tahun  2017 sampai  2021.  Hal  penting  yang  perlu  diketahui bahwa  ekonomis  merupakan  penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak
melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Berikut disajikan grafik rasio ekonomi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  sampai  2021  berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.2.

## Gambar 1
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

## Sumber : Data peneliti (2023), diolah
Gambar  1  menunjukkan  rasio  ekonomi kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  tahun  2017  sampai  2020 berada  pada  persentase  diatas  90%  dan tergolong  cukup  ekonomis.  Pada  tahun  2017, rasio  ekonomi  pelaksanaan  anggaran  belanja pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur sebesar 92,33% yang tergolong cukup  ekonomis.  Pada  tahun  2018  rasio ekonomi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar  1,28%  menjadi  93,93%  dan  termasuk kategori  cukup  ekonomis.  Tahun  2019  terjadi penurunan  rasio  ekonomi  menjadi  91,11%. Walaupun  terjadi  penurunan,  nilai  tersebut masih  mempertahankan  pemerintah  daerah provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berada  dalam kategori  cukup  ekonomis  berkaitan  dengan pengelolaan anggaran belanja.
Pada  tahun  2020,  rasio  ekonomi  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur    kembali  mengalami  penurunan  sebesar 0,24%  menjadi  90,87%.  Hal  ini  berarti pemerintah  daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur pada tahun 2020 masih dapat menunjukkan  kinerja  yang  cukup  ekonomis. Tahun  2021  kembali  terjadi  penurunan  yang cukup  drastis  yaitu  sebesar  10,81%  menjadi 80,01%.  Penurunan  tersebut  membawa  kinerja pemerintah  daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2021  menjadi  tergolong  kurang ekonomis berkaitan pengelolaan belanja daerah. Pemerintah  Daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  dalam  Laporan  Realisasi  Anggarannya
Tahun Realisasi Pendapatan (Rp) Anggaran Pendapatan (Rp) Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2017 4.700.213.492.509,51  4.797.226.620.000,00 97,98 Efektif 2018 4.781.089.962.593,22  4.910.289.134.602,00 97,37 Efektif 2019 5.354.092.405.679,30  5.561.056.352.548,00 96,28 Efektif 2020 5.419.936.156.637,49  5.837.951.035.533,00 92,84 Efektif 2021 5.312.446.872.608,51  5.881.616.887.272,00 90,32 Efektif Rata-Rata 94,74 Efektif
mengelompokkan  belanja  kedalam  tiga  jenis yakni  Belanja  Operasi,  Belanja  Modal,  dan Belanja  Tak  Terduga.  Tingkat  ekonomis berdasarkan  masing-masing  jenis  belanja  telah disajikan gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Belanja
Berdasarkan  Gambar  2,  Belanja  Operasi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  sampai  2021  cenderung berada  pada  tren  penurunan  meskipun  nilai penurunannya masih tergolong kecil dan berada pada kategori cukup ekonomis. Belanja operasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan  sehari-hari  Pemerintah  Daerah  yang memberi  manfaat  jangka  pendek.  Termasuk dalam  belanja  operasi  adalah  belanja  pegawai, belanja  barang/jasa,  belanja  bunga,  belanja subsidi,  belanja  hibah,  dan  belanja  bantuan sosial. Belanja tersebut merupakan belanja yang penting  serta  harus  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Oleh  karena  itu,  rasio  ekonomi  Belanja Operasi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  juga  cenderung  mengalami penurunan  yang  tidak  signifikan  mengingat pentingnya  belanja  operasi  dalam  pelaksanaan seluruh  program  dan  kegiatan  pemerintah. Kendala  dan  permasalahan  dalam  pengelolaan belanja  daerah  salah  satunya  yakni  kurangnya pemahaman  regulasi  terkait  pengadaan  barang dan  jasa  yang  terus  mengalami  perubahan sehingga  realisasi  belanja  barang  dan  jasa  juga mengalami penurunan.
Hal  yang  berbeda  terjadi  pada  Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  yang  cenderung  fluktuatif. Pada  tahun  2017,  rasio  ekonomi  belanja  modal berada pada nilai 79,77% dan tergolong kurang ekonomis.  Selanjutnya,  pada  tahun  2018,  rasio ekonomi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  mengalami  kenaikan  yang
drastis  hingga  mencapai  92,77%  dan  termasuk cukup  ekonomis.  Kenaikan  tersebut  tidak berlangsung  lama  karena  pada  tahun  2019 kembali  terjadi  penurunan  sebesar  12,4% menjadi  80,37%.  Tahun  2020,  rasio  ekonomi naik ke angka 83,44% dan tahun 2021 kembali menurun  menjadi  48,62%  menyebabkan  tidak ekonomisnya  belanja  modal  pada  tahun  2021 tersebut.  Kendala  dan  permasalahan  terkait belanja  modal  juga  masih  berkaitan  dengan pengadaan  barang/jasa  pemeritah.  Menurut Catatan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun 2019,  kurangnya  personel  yang  terlibat  dalam proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah merupakan  salah  satu  permasalahan  dalam pengelolaan belanja daerah. Rasio  ekonomi  belanja  tak  terduga Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun  2017  hingga  2019,  belanja  tak  terduga Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  memiliki  rasio  ekonomi  yang  sangat rendah  yakni  1,15%  pada  tahun  2017,  3,43% pada  tahun  2018  dan  11,74%  pada  tahun  2019 dan termasuk kedalam kategori tidak ekonomis. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kecilnya  realisasi belanja  tak  terduga  dibandingkan  dengan  yang telah dianggarkan. Tahun 2020 realisasi belanja tak terduga meningkat hingga mencapai 85,26% dan  berada  pada  kriteria  cukup  ekonomis. Kenaikan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya pandemi  COVID-19  yang  mengharuskan pemerintah  untuk    menggunakan  anggaran belanja  tak  terduga  tersebut.  Kondisi  pandemi COVID-19  yang  berlanjut  hingga  tahun  2021, mengakibatkan  Pemerintah  Daerah  Provinsi
Nusa Tenggara Timur masih harus menggunakan  anggaran  belanja  tak  terduga tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2021 rasio ekonomi belanja tak terduga meningkat menjadi 88,45%  dan  termasuk  dalam  kategori  cukup ekonomis.
Rasio  ekonomis  untuk  menilai  kinerja Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 secara rata-rata menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur    berada  pada kriteria  cukup  ekonomis.  Mahsun  (2013:186) menjelaskan  bahwa  suatu  kegiatan  dapat dikatakan  ekonomis  apabila  dapat  mengurangi atau  menghilangkan  biaya  yang  tidak  perlu. Mahmudi  (2015:110)  juga  menjelaskan  bahwa belanja  akan  dinilai  baik  apabila  realisasinya tidak  melebihi  target  anggarannya  karena anggaran  belanja  merupakan  batas  maksimal belanja yang boleh dilakukan.
Hasil  penelitian  saat  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  telah  menerapkan  konsep ekonomis  dengan  mengurangi  biaya  yang dikeluarkan  atau  melakukan  penghematan anggaran  belanja.  Hubungan  antara  hasil penelitian  ini  dengan agency  theory yaitu Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  selaku  agen  diberikan  wewenang  untuk mengatur  keuangan  daerah  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai prinsipal dan dari  hasil  penelitina  saat  ini  diketahui  bahwa Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  telah  melakukan  penghematan  terhadap anggaran  belanja  agar  sisa  lebih  penggunaan anggaran  dapat  digunakan  sebagai  pembiayaan ditahun selanjutnya.
Rasio  Efisiensi  Kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-
2021
Tingkat  efisiensi  kinerja  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan  cara  membandingkan  realisasi  belanja dengan  realisasi  pendapatan  dari  tahun  2017 sampai  2021.  Hasil  perhitungan  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  kinerja Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  sampai  2021  mengalami fluktuasi  atau  naik  turun  dan  secara  rerataan berada  pada  kriteria  efisien  dengan  realisasi belanja  lebih  kecil  dari  realisasi  pendapatan. Berikut disajikan grafik rasio efisiensi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021.
Gambar 3
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021

## Sumber : Data peneliti (2022), diolah
Berdasarkan  gambar  3,  tahun  2017  rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  adalah  88,84% dan  berada  dalam  kategori  sangat  efisien.  Pada tahun 2018, rasio efisiensi tersebut meningkat ke
angka 92,36% dan masih tergolong efisien. Pada tahun  2019  rasio  efisiensi  pelaksanaan  APBD Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  kembali  ke  angka  dibawah  90%  yakni 88,87%  dan  termasuk  kedalam  kategori  sangat efisien. Pada tahun 2020 rasio efisiensi tersebut kembali  meningkat  menjadi  97,60%  yang artinya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  masih  dinilai  efisien  dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah. Tahun 2021, rasio efisiensi pelaksanaan APBD  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  terus  meningkat  hingga mencapai  103,70%  dan  termasuk  kedalam kategori tidak efisien.
Rasio  efisiensi  kinerja  Pemerintah  Daerah
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017 sampai  2021,  secara  rata-rata,  berada  pada kriteria efisien. Mardiasmo (2018:165)
menjelaskan  bahwa  suatu  kegiatan  dikatakan efisien  apabila  suatu  produk  atau  hasil  kerja tertentu  dapat  dicapai  dengan  penggunaan sumber  daya  dan  dana  yang  serendah- rendahnya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  telah  mampu  mengefisienkan pendapatan dan belanja daerah yang dibuktikan dengan  realisasi  pendapatan  lebih  besar dibandingkan  dengan  realisasi  belanjanya. Untuk  mengetahui  rasio  efisiensi  belanja pemerintah  daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerahnya, telah disajikan gambar 4 berikut

## Gambar 4
Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Sumber : Data peneliti (2022), diolah
Berdasarkan  gambar  4,  rasio  efisiensi belanja  pemerintah  daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  masih  tergolong  rendah  jika dibandingkan dengan Total Realisasi
Belanjanya sehingga termasuk kedalam kategori tidak  efisien.  Hal  ini  menunjukkan  besarnya ketergantungan  Pemerintah  Daerah  provinsi
Nusa  Tenggara  Timur  terhadap  Pendapatan Transfer  dari  pusat.  Rasio  efisiensi  terhadap PAD yang menunjukkan Tidak Efisien tersebut juga  sebagai  akibat  dari  belum  optimalnya pengelolaan pendapatan daerah dan menyebabkan  realisasi  PAD    menjadi  sangat kecil jika dibandingkan belanja daerah. Padahal sebenarnya  potensi  itu  ada  dan  cukup  besar, hanya  saja  belum  tergali,  akibatnya  dana  untuk pembiayaan  pembangunan  menjadi  lebih  kecil dan  harus  bergantung  dengan  pendapatan transfer  dari  pusat.  Ketergantungan  ini  juga mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang juga masih sangat rendah.
Hubungan  antara  hasil  penelitian  ini dengan agency theory yaitu dalam hak otonomi daerah,  diketahui  bahwa  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebagai  agen telah  mampu  membiayai  belanja  daerahnya untuk  pembangunan  dan pelayanan  masyarakat sebagai  prinsipalnya,  dengan  pendapatan  yang diperoleh  dari  pendapatan  asli  daerah  maupun pendapatan  yang  diperoleh  dari  Pemerintah Pusat,  walaupun  rasio  efisiensi  terhadap PADnya masih tergolong rendah
Tingkat  Efektivitas  Kinerja  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
Tahun 2017-2021
Tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan  yang telah  ditargetkan  dari  tahun  2017  sampai  2021. Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  1.6, tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017 sampai  2021  mengalami  penurunan  dari  tahun ke  tahun,  tetapi  tidak  begitu  drastis.  Walaupun terjadi  penurunan,  tetapi  rasio  efektivitas Pemerintah  Daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tetap  berada  pada  kriteria  efektif  karena persentasenya  masih  berada  pada  kisaran  90% sampai  100%.  Berikut  disajikan  grafik  rasio efektivitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021.

## Gambar 5
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021
Berdasarkan  Gambar  1.5,  rasio  efektivitas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017  adalah 97,98%  dan  masih  tergolong  dalam  kategori efektif.  Pada  tahun  2018  rasio  efektivitas tersebut mengalami penurunan menjadi 94,62% tetapi  masih  berada  dalam  kategori  efektif. Penurunan  rasio  efektivitas  terus  terjadi  hingga pada  tahun  2019  mencapai  angka  96,22%  dan pada  tahun  2020  menjadi  92,84%.  Pada  tahun 2021  rasio  efektivitas  tersebut  mengalami penurunan lagi menjadi 90,32%.Rasio efektivitas  tersebut  masih  berada  pada  kriteria efektif,  walaupun  terus  mengalami  penurunan. Salah  satu  faktor  yang  menjadi  permasalahan dalam  pengelolaan  pendapatan  daerah  belum optimalnya  pemanfaatan  aset  daerah  pada beberapa  SKPD  yang  dapat  menimbulkan potensi  penerimaan  daerah.  Menurut  jenis pendapatannya,  rasio  efektivitas  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  telah disajikan pada grafik berikut ini.

## Gambar 6
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pendapatan
Berdasarkan  Gambar  6,  rasio  efektivitas Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun
2017  sampai  2021  cenderung  berada  pada  tren penurunan.  Pada  tahun  2017  dan  2018,  rasio efektivitas  PAD  Pemerintah  Daerah  provinsi Nusa  Tenggara  Timur  secara  berturut-turut yakni  103,10%  dan  100,44%  dan  berada  pada kategori  Sangat  Efektif.  Tahun  2019,  rasio efektivitas  tersebut  menurun  sebesar  6,9%  ke angka 93,54%. Rasio  efektivitas  tersebut masih tergolong  ke  dalam  kriteria  efektif,  walaupun terjadi  penurunan.  Tahun  2020  dan  2021 kembali terjadi penurunan menjadi 79,59% dan 74,04%  serta  berada  dalam  kategori  kurang efektif.  Pada  tahun  2020  dan  2021,  terjadi penurunan  yang  cukup  drastis  pada  rasio efektivitas  PAD  sebagai  akibat  dari  pandemi COVID-19  yang  menyebabkan  rendahnya realisasi  pendapatan  khususnya  dalam  sektor pariwisata.  Penurunan  PAD  yang  terjadi  terus menerus  menyebabkan  pemerintah  daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  memerlukan sumber pendapatan lainnya agar tercapai tingkat efektivitas yang ditargetkan.
Berbeda  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah, Pendapatan  Transfer  pada  pemerintah  daerah provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017 hingga  2021  cenderung  stabil  dengan  kenaikan dan penurunan yang bahkan tidak lebih dari 2%. Secara  rata-rata,  rasio  efektivitas  pendapatan transfer  tersebut  masih  berada  diatas  90%  dan termasuk kategori efektif. Rasio efektivitas terus terjaga  karena  peran  dari  pendapatan  lain-lain yang  sah  yang  terus  meningkat  pada  saat pendapatan  transfer  cenderung  konstan  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung menurun. Pendapatan Daerah lain-lain yang sah tahun  2017  hingga  2021  berada  pada  tren meningkat dan mencapai persentase tertingginya pada  tahun  2021  dengan  nilai  87,23%  dan termasuk kriteria Efektif.
Tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun 2017  sampai  2021  secara  rata-rata  berada  pada nilai  94,74%  dan  berada  pada  kriteria  efektif. Mardiasmo  (2018:166)  menjelaskan  bahwa pada  dasarnya  efektivitas  berhubungan  erat dengan pencapaian tujuan  atau  target kebijakan (hasil  guna).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dikategorikan  efektif  dalam merealisasikan  pendapatan  daerahnya  karena hampir mendekati target pendapatan yang sudah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pengelolaan anggaran  dengan  metode Value  For  Money yang  didasarkan  pada  tiga  elemen  utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  anggaran  berdasarkan  rasio ekonomi  tergolong  dalam  kriteria  cukup ekonomis karena dari hasil analisis perhitungan  rata-rata  rasio  ekonomi  selama tahun 5 tahun yaitu mencapai 89,00%, Rasio efisiensi  tergolong  dalam  kriteria  efisien dalam  pengelolaan  anggaran,  dimana  hasil analisis  rata-rata  perhitungan  rasio  efisiensi mencapai  angka  yaitu  94,45%,  Pengelolaan anggaran  pada  APBD  Pemerintah    Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berdasarkan rasio  efektifitas  tergolong  dalam  kriteria efektif, dimana hasil analis rata-rata perhitungan  rasio  efektif  mencapai  angka yaitu 94,74%.

## Saran
1. Saran  bagi  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  antara  lain yaitu  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dapat  menerapkan  konsep Value For Money sebagai salah satu metode untuk  menganalisis  atau  menilai  kinerja, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  perlu  meningkatkan  kinerja  dari  sisi ekonomis  dengan  cara  mengurangi  biaya yang dikeluarkan atau melakukan penghematan anggaran belanja agar realisasinya
tidak melebihi target
anggarannya,  Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan agar tetap mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerjanya ditahun selanjutnya.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan melakukan  penelitian  dengan  topik  yang sama,  diharapkan  untuk  menambahkan indikator  lain  terkait  pengukuran  kinerja dengan  konsep value  for  money seperti input,  outcome, dan impact . Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengukur kinerja anggaran menggunakan rasio keuangan  daerah  sehingga  hasil  penelitian menunjukkan hasil yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu  Pengantar . Jakarta : Erlangga. Dessler,  G.  (2013). Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Human  Reources (2nd ed.). Prenhalindo.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  S.  (2012). Akuntansi Sektor  Publik :  Teori,  Konsep  dan
Aplikasi . Salemba Empat.
Indonesia.  (2019). Peraturan  Pemerintah
(PP)  Republik  Indonesia  Nomor  12
tahun 2019 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta Khalimatus Syadiah, Susanti, W., & Rasyidi, A.  (2016).  Analisis  Value  for  Money Dalam  Pengukuran  Bencana  Daerah
Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya , 9– 20.
Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja Sektor  Publik (3rd  ed.).  UPP  STIM YKPN. Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor
Publik . Andi. Mashun,  M.  (2013). Pengukuran  Kinerja Sektor Publik (4th ed.). BPFE. Midgley,  J.  (2005). Pembangunan  Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial . Direktorat
Perguruan Tinggi. Moleong,  L.  J.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya. Mulyadi.  (2007). Balanced  Scorecard :  Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan
Perusahaan (5th ed.). Salemba Empat. Nainu, R., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2017).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan  Manajemen  Dan  Tugas Teknis  Lainnya  Kementerian  Agama”
Dengan  Menggunakan  Metode  Value for  Money  Pada  Kantor  Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 12 (2),
1158–1166. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619. 2017 Poerwandari,  E.  K.  (1998). Pendekatan Kualitatif  dalam  Penelitian .  Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI. Purwiyanti,
D. (2017). ANALISIS
KINERJA BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY PADA

## KEGIATAN FISIK
PEKERJAAN
IRIGASI  DONGGALA  KODI  (Study di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Palu). E Jurnal Katalogis , 5 (3), 190–200.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan
R&D . Alfabeta.
Tunggal,  A.  W.  (1995). Kamus  Akuntansi Manajemen  Kontemporer (1st  ed.). Rineka Cipta. Wibowo.  (2011). Manajemen  Kinerja (3rd ed.). Raja Grafindo Persada. Wuwungan,  G.  T.,  Tinangon,  J.,  &
Rondonuwu,  S.  (2019).  Penerapan Metode  Value  for  Money  Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan  Pada  Organisasi  Sektor Publik  Di  Dinas  Kesehatan  Kota Manado. Going Concern : Jurnal Riset
Akuntansi , 14 (4), 354–361. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26288. 2019