Jurnal Penelitian Transportasi Laut
pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087
Journal Homepage: http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut
*  Corresponding author. Tel: +62 812 2853 257 E-mail : antoni_arif@dephub.go.id doi: http://dx.doi.org/10.25104/transla.v21i1.1279 1411-0504 / 2548-4087 ©2019 Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Diterbitkan oleh Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balitbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Artikel ini disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-NC ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Desain Model Instrumen Penyetaraan Nakhoda Kapal Untuk Jabatan Dosen Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

## Design of Equivalency of Ship Captain Model for Lecturer Position through Recognition Prior Learning (RPL)
Antoni Arif Priadi 1,3 * , Tri Cahyadi 2 , Damoyanto Purba 2
1) Program Studi D-IV Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Jalan Marunda Makmur, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara 14150, Indonesia
2) Program Studi D-III Nautika, Politeknik Pelayaran Surabaya, Jalan Gunung Anyar Lor nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia
3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia Jalan Tun Razak, Imbi 504000 Kuala Lumpur, Malaysia

## Diterima 1 Apr 2019, diperiksa 20 Des 2019, disetujui 29 Des 2019

## Abstrak
Nakhoda kapal dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat-II (ANT-II)  merupakan  profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada level tertinggi dalam sistem operasi kapal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,  menganalisis, dan evaluasi. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi  Nasional Indonesia (KKNI)  membuka peluang bagi para profesional seperti Nakhoda kapal untuk setara dengan jenjang tertentu menggunakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Hal ini memungkinkan sebagai cara pemenuhan dosen pada pendidikan tinggi vokasi dari  profesional  atau  industri.  Penelitian  deskripsi  ini  disajikan  untuk  menganalisis  penyetaraan  Nakhoda  kapal  ke dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui studi pustaka dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nakhoda kapal dapat disetarakan dengan jenjang 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia melalui  desain instrumen penilaian yang disusun berdasarkan aspek kompetensi pengajaran dan kompetensi profesional. Kata kunci: Nakhoda Kapal, ANT-II, KKNI, RPL, pendidikan tinggi vokasi pelayaran

## Abstract
Shipmaster with a Deck Officer Class II (DOC – II)  is a professional who has knowledge and experience at the  highest  level  in  a  ship's  operating  system  from  planning,  implementing,  managing,  analyzing,  and  evaluating. Based on the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI), it opens opportunities for professionals such as  Shipmasters  to  be  equalized  with  certain  levels  using  Recognition  of  Prior  Learning  (RPL.  It  may be  a  way  to provide  lecturers  at  vocational  universities  from  the  professional/industry  based.    This  description  research  is presented to analyze the equalization of shipmasters into the Indonesian National Qualification Framework through literature study and content analysis. The results showed that the shipmasters could be equalized with the level 8 of the Indonesian National Qualification Framework through the design of assessment instruments developed based on aspects of teaching competency and professional competency.
Kata kunci: Shipmaster, Deck Officer Class–II, Recognition Prior Learning, Maritime Vocational Higher Education

## 1. Latar Belakang
Dalam  aktivitas  seperti  pekerjaan,  kegiatan  sosial,  kegiatan  komunitas  atau  olahraga,  atau  belajar  melalui pengalaman  hidup  merupakan  bentuk  dari  berbagai  konteks  pembelajaran.  Pembelajaran  dapat  dilakukan  melalui pembelajaran  formal  maupun  informal  yang  keduanya  merujuk  kepada  tujuan  akhir  dari  pembelajaran  yaitu membangun kemampuan seseorang untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat.  Terdapat keragaman dalam cara seseorang  belajar,  sehingga  menyebabkan  terdapat  keragaman  dalam  segi  kemampuan/kompetensi.  Walaupun demikian,  pengakuan  terhadap  kompetensi  tersebut  tetap  perlu  diwujudkan.  Menurut  Australian  National  Training Authority (2003) rekognisi pembelajaran lampau didefinisikan sebagai pengakuan kompetensi yang saat ini dipegang oleh seseorang terlepas dari bagaimana, kapan atau di mana pembelajaran dilakukan. Rekognisi pembelajaran lampau
dapat  menjadi  suatu  cara  yang  efektif  untuk  melibatkan  seseorang  ke  dalam  sistem  pembelajaran  umum  yang dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  aspek  pendidikan  formal  atau  bagi  mereka  yang  tidak  berhasil  mendapatkan ijazah  akademik,  status  sosial  atau  bahkan  pekerjaan  (Hargreaves,  2006).  Rekognisi  pembelajaran  lampau  bukan hanya cara atau jalan untuk penyetaraan ke tingkat kualifikasi tertentu, namun juga sebagai cara untuk  meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri (Cleary et al. 2002).
Penyetaraan  juga  diperlukan  sebagai  cara  untuk  memenuhi  persyaratan  bagi  dosen  di  Lembaga  pendidikan tinggi vokasi bidang pelayaran yaitu  memiliki atau menyandang latar belakang Ahli Nautika Kapal. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama untuk mengubah, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan masyarakat. Lebih lanjut para dosen  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  minimal  lulusan  magister  pascasarjana  untuk  program  diploma  atau program sarjana dan minimal lulusan doktor untuk program magister. (UU No. 14, 2005).
Pendidikan  tinggi  vokasi    secara  umum  diterjemahkan  sebagai  bentuk  pendidikan  yang  bertujuan  untuk memperoleh  kualifikasi  tertentu,  seperti  seni  atau  pekerjaan  yang  menyediakan  pelatihan  dan  keterampilan  yang memerlukan pengetahuan teknis secara tepat dan benar. Pendidikan tinggi vokasi dikembangkan dengan tujuan khusus yaitu untuk membekali siswa agar terampil dalam dunia kerja. Pendidikan tinggi vokasi dirancang sedemikian rupa untuk dapat membantu lulusannya agar dapat diterima dalam dunia kerja, meningkatkan kemampuan keterampilan dalam karir yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, pendidikan tinggi  vokasi selalu berfokus pada proses metode  pembelajaran  dengan  komposisi  praktikum  yang  lebih  banyak    dari  pada  pembelajaran  teorinya.  Dengan demikian,  pemilihan  kualifikasi  yang  harus  dimiliki  para  dosen  harus  tepat  dan  sesuai.  Dosen  harus  memiliki pengalaman  dan  kompetensi  dengan  latar  belakang  yang  diperlukan.  Dalam  rumpun  keilmuan  pendidikan  tinggi vokasi pelayaran  khususnya  pada  program  studi   kenautikaan  seseorang  yang  memiliki latar belakang profesional, memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pelayaran diakui secara internasional walaupun seseorang tersebut tidak memiliki  latar  belakang  pendidikan  magister.  Pengakuan  dan  penyetaraan  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pendidikan  tinggi  pelayaran  agar  dapat  dikenali.  Terdapat  hubungan    ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  yang kemudian menjadi bagian cukup penting dan sebagai prioritas utama untuk dikembangkan dengan sebutan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat dianggap mewakili kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan yang terpenting pengakuan dari diri seseorang dalam membangun kebersamaan satu sama lain sebagai satu kesatuan masyarakat yang  utuh. Teori rekognisi  memberikan pemahaman untuk mempertimbangan  nilai terkait pengalaman seseorang.  Honneth  (1995)  berpendapat  bahwa  seluruh  manusia    berupaya  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari individu lain  sebagai identitas sosial. Hal ini dimaknai bahwa setiap individu memerlukan identitas sosial. Manusia memiliki naluri untuk mendapatkan pengakuan secara umum melalui kesuksesan individu dan keterlibatan sosial yang positif mencakup konfigurasi melalui hubungan pribadi serta hubungan kelembagaan untuk mempererat nilai sosial sebagaimana dijelaskan oleh Honneth (1995). Smith dan Clayton (2009) menjelaskan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau  (RPL)  pada  pendidikan  dan  pelatihan  vokasi  kurang  untuk  dipromosikan  karena  siswa  memerlukan komunikasi  dan  literasi  yang  terlalu  tinggi.  Para  siswa  menemukan  bukti  bahwa  rekognisi  adalah  hal  yang  terlalu memberatkan  dengan  birokrasi  yang  rumit.  Salah  satu  temuan  adalah  pada  dukungan  di  tempat  kerja,  kredibilitas penilaian dan dukungan dari teman sekerja.
Melalui  Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL),  setiap  individu  akan  memperoleh  manfaat  termasuk    cara alternatif yang berhubungan dengan cara belajar, ketika secara normal prasyarat yang biasa digunakan untuk masuk sedangkan lainnya belum tercapai. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mungkin dapat digunakan prioritas utama sebagai waktu yang diperhitungkan sebelum mereka masuk mempelajari tentang keahlian, tidak soal bagaimana atau di mana pembelajaran itu telah terjadi. Pembelajaran masa lampau (RPL) akan mengurangi waktu dan biaya untuk mendapatkan kualifikasi tertentu. Melalui rekognisi pembelajaran lampau keterampilan dan kemampuan  seseorang akan dinilai dan diakui untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, yang  memungkinkan digunakan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan kompetensi terkait dengan keahlian tertentu. Selanjutnya, rekognisi pembelajaran lampau (RPL) adalah kemajuan dalam kerangka kualifikasi yang memiliki nilai sosial dan kedudukan. Pembelajaran  masa  lampau  (RPL)  juga  akan  berperan  dalam  meningkatkan  kepercayaan  diri  dan  motivasi. Pembelajaran masa lampau (RPL) akan terus berkembang dengan waktu yang lama,  khususnya kemampuan untuk mengevaluasi diri, penilaian diri dan rencana  karier ke depan dan pada akhirnya pembelajaran masa lampau (RPL) akan memberikan akses ke jalur yang dikenal dalam pembelajaran seumur hidup.

## 2. Metode
Penelitian ini bertujuan untuk membuat instrumen penilaian pembelajaran masa lampau yang bisa diakui serta disetarakan pada tingkat yang sama dengan gelar magister.   Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode  kualitatif  dengan  menggunakan  dasar  analisa  isi  referensi  dan  literasi  bahan  bacaan.  Analisis  konten merupakan  metodel  penelitian  yang  diterapkan  untuk  membuat  replikator  dan  kesimpulan  yang  valid    menurut interpretasi  dan  bahan  teks  skema  pengkodean  Krippendorff  (2004).  Secara  sistematis  mengevaluasi  teks  dalam dokumen  laporan,  data  kualitatif  yang  dikonversi  menjadi  data  kuantitatif  University  of  Georgia  (2012).  Contoh lainnya  penelitian  pembelajaran  studi  organisasi  yang  menggunakanan  analis  isi  Duriau,  Rerer  &  Pfarrer  (2007). Struktur metode penelitian terlihat dalam gambar 1.

## Gambar 1. Metodologi penelitian
Pembelajaran  masa  lampau  bertujuan  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  memasuki  pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, non-formal, pendidikan informal atau pengalaman kerja dalam bidang yang sangat khusus atau langka dan sangat dibutuhkan oleh negara seperti tenaga pengajar,  instruktur,  guru,  pekerja  kesehatan  dan  profesi  tertentu  lainnya  yang  spesifik.  Institusi  pendidikan  tinggi yang kekurangan tenaga ahli pengajar pada bidang tertentu dapat merekrut praktisi ahli yang tidak memiliki kualifikasi magister melalui pengakuan dan penyetaraan hasil pembelajaran masa lampau dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja dalam dunia bisnis atau industri. Melalui pembelajaran masa lampau (RPL) orang- orang  yang  memiliki  kemampuan  seperti  dosen  dan  guru,  pekerja  kesehatan,  atau  profesi  lainnya  yang  diperlukan dapat dimanfaatkan oleh negara dan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam persaingan global yang lebih kompetitif serta mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dunia  industri  dan  dunia  bisnis.  Kerja  sama  dan  dukungan  dari  industri  adalah  faktor  yang  sangat  penting  untuk mengimplementasikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan para tenaga kerja. Industri memiliki peranan penting  dalam  menyediakan  masukan  bagi  kurikulum  pendidikan  yang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi, menyediakan  tempat  praktik/pelatihan  bagi  siswa/  pengajar/dosen  agar  mereka  dapat  menjaga  serta  mengikuti perkembangan  terbaru  dalam  teknologi  industri.  Selain  itu,  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dapat memanfaatkan  sumber  daya  industri  yang  tersedia  untuk  menjadi  dosen  sesuai  dengan  kualifikasi  dan  persyaratan yang telah ditetapkan.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Pada peraturan tersebut nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang KKNI. KKNI merupakan kerangka kerja  kualifikasi  yang  dapat  menyandingkan,  menyamakan,  dan  mengintegrasikan  pendidikan  dan  pelatihan  dan pengalaman kerja dalam rangka mendapatkan pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur kerja di dalam berbagai sektor pekerjaan di Indonesia. Kualifikasi adalah  penguasaan prestasi belajar  yang  menyatakan posisinya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi. dari pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Pengalaman Kerja adalah  pengalaman  melakukan  pekerjaan  di  bidang  tertentu  dan  periode  waktu  tertentu  secara  intensif  yang menghasilkan kompetensi.
Sebagai  implementasi  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi,  kebutuhan  atas  nara  sumber  setelah  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, peraturan teknis yang lebih detil disusun oleh kementerian teknis terkait dalam rangka pelaksanaan  KKNI adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang  Aplikasi  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  di  Bidang  Pendidikan  Tinggi,  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah,  Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 yang  mengatur  tentang  pedoman  Pengembangan  Berbasis  Kompetensi  dalam  Sistem  Pendidikan  dan  Pelatihan Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Keuntungan  dari  dikembangkannya  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  adalah  munculnya sistem  persamaan  kualifikasi  antara  capaian  pembelajaran  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  yang disetarakan  dengan  pengalaman  kerja  dengan  kriteria  kompetensi  yang  diperlukan pada  bidang-bidang  pekerjaan tertentu. Selanjutnya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia juga meningkatkan pengakuan dan kesetaraan dalam hal  kualifikasi  pekerjaan  Indonesia  dengan  negara-negara  lain  di  dunia  baik  dalam outcome pembelajaran  yang dihasilkan  dari  capaian  pembelajaran  melalui  institusi  pendidikan  dan  latihan  sebagai  kriteria  kompetensi  yang dibutuhkan untuk bidang pekerjaan tertentu. Selain itu, organisasi pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip kesatuan sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel membuat proses pembelajaran termasuk juga waktu penyelesaian dalam  program  pembelajaran.  Karena  itu  sangat  dimungkinkan  untuk  menggunakan  pendidikan  pola  silang  ( cross paths ) atau yang dikenal dengan (multi-entri and  multi-exit). Berdasarkan sistem ini, kesempatan untuk untuk dapat
melanjutkan  pendidikan  formal  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  dan  untuk  membuat  penyetaraan  dan  persamaan  pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi .
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan kualitas dan identitas bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya  manusia  yang terkait dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Setiap tingkat di bawah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI memiliki arti  dan  kesetaraan  dengan  hasil  pembelajaran  yang  dimiliki  oleh  semua  pekerja  Indonesia  dalam  menciptakan pekerjaan  yang  berkualitas  dan  kontribusi  dalam  bidang  pekerjaan  masing-masing.  Secara  singkat,  Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  adalah  skema  kualifikasi  kompetensi  yang  dapat  disandingkan,  disamakan dan terintegrasi antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai sektor sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012. Secara rinci, matriks Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia diilustrasikan pada Gambar 2.

## Gambar 2. Struktur Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  terdiri  dari  9  tingkat  kualifikasi,  mulai  tingkat  1  sampai dengan  tingkat  9  sebagai  tingkat  tertinggi.  Gambar  2  juga  menjelaskan  empat  sisi  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia  (KKNI)  yang  terdiri  dari  latar  belakang  pendidikan  formal,  kemajuan  promosi  jenjang  karir,  sertifikasi profesi  dan  pengalaman.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  latar  belakang  pengalaman dimungkinkan  setara  dengan  seseorang  dari  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  formal.  Hal  itu  ditunjukkan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia setara tingkat  8 dengan gelar  magister dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia setara tingkat 9 dengan gelar doktor.
Setiap  tingkat  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  (KKNI)  terdiri  dari  4  aspek  elemen  capaian pembelajaran yang dinamakan sebagai deskripsi seperti sikap dan nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, dan  tanggung  jawab.  Elemen  yang  diilustrasikan  pada  gambar  3  deskripsi  penguasaan  pengetahuan  terdiri  dari cakupan  studi  dan  cabang-cabang  ilmu  pengetahuan.  Deskripsi  kemampuan  kerja  terdiri  dari  kemampuan  bidang terkait, penggunaan metode, hasil kualitas dan standar proses. Sementara kemampuan manajerial terdiri dari berbagai tanggung jawab dan standar sikap.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  nomor  26  tahun  2016  tentang pengakuan pembelajaran masa lalu, pasal 2 menyatakan bahwa RPL diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) dan RPL untuk mendapatkan kesetaraan pengakuan dengan kualifikasi tingkat KKNI tertentu (tipe B). Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) untuk mengajukan pengakuan  sistem kredit semester dari capaian pembelajaran (CP) pengalaman kerja yang mereka harus lanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak perlu mengambil semua sistem kredit semester. Setelah menyelesaikan sistem kredit semester yang tersisa dalam kampus, setiap orang dapat memperoleh sertifikat diploma.

## Gambar 3. Deskripsi Kerangka Kualifikasi Nasioanal Indonesia
Rekognisi  pembelajaran  lampau  digunakan  untuk  mendapatkan  penyetaraan  keahlian  dengan  kualifikasi tertentu  sesuai  dengan  tingkat  KKNI  (tipe  B)  dapat  digunakan  oleh  Universitas  sebagai  alat  ukur,  misalnya  untuk mengetahui apakah pembelajaran atau pengalaman kerja mereka saat ini telah mencapai kesetaraan dengan  capaian pembelajaran  (CP)  pada  program  studi  tertentu  .  Pengakuan  kesetaraan  RPL  dengan  kualifikasi  tertentu  (Tipe  B) ditujukan  untuk  para  dosen  dan  pelamar  yang  bekerja  sebagai  tenaga  pendidik  di  universitas.  Pada  latar  belakang pendidikan  formal  yang  lebih  tinggi,  pendidikan  formal  dibagi  menjadi  jenjang  akademik  dan  kejuruan.  Jenjang akademik  dimulai  dari  tingkat  sarjana  hingga  tingkat  doktor.  Sedangkan,  melalui  jenjang  kejuruan  dimulai  dari diploma 1 hingga ke spesialis 2. Konfigurasi detail antara jenjang akademik dan vokasional diilustrasikan pada gambar 4. Terlihat juga dalam pemetaan lokasi penempatan untuk dosen diploma IV terapan yang berada pada level 8 secara umum, metode penilaian akan hal itu didasarkan atas persyaratan industri atau serikat pekerja profesional.
Penilaian adalah proses mengumpulkan bukti apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu yang telah dipersyaratkan.  Hal  Ini  menegaskan  bahwa  seseorang  yang  telah  melalui  proses  pembelajaran  dapat  mencapai kompetensi  tertentu  seperti  yang  dipersyaratkan  di  dunia  kerja  atau  untuk  lulus  dari  perguruan  tinggi.  Penilai diharuskan sudah memahami terkait dengan kompetensi yang akan dinilai sehingga dapat dibandingkan serta dapat membuat  penilaian  yang  profesional  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  yang  dinilai.  Oleh karena itu perlu dikembangkan instrumen yang sesuai pada saat penilaiannya. Hubungan antara assesor dan persepsi keberhasilan seseorang yang dinilai adalah bahwa peserta telah mencapai kualifikasi atau esensi parsial serta mampu dan  terampil  dalam  memeriksa    juga  merencanakan  program  pembelajaran  dan  tujuan  karir  tanpa  harus  mencapai kompetensi. Persepsi ini memberikan pemahaman bahwa kunci sukses dari penilaian Rekognisi pembelajaran lampau bergantung kepada bagaimana peserta  diperlakukan dan didukung oleh penilai.
Wheelahan, Miller dan Newton (2003)  menjelaskan bahwa RPL adalah proses  yang "menilai pembelajaran individu  untuk  menentukan  sejauh  mana  individu  telah  mencapai  hasil  pembelajaran  yang  disyaratkan,  hasil kompetensi, atau standar untuk lulus, dan / atau menyelesaikan sebagian atau seluruh kualifikasi" (2002, hal.4). Dalam proses penilaian, pengetahuan teknis dan  keterampilan lebih dianggap daripada atribut  yang bersifat  umum. Dapat terjadi kesalahan selama proses Rekognisi Pembelajaran Lampau yang menyebabkan pertentangan dengan hasil dari penelitian ini yang menyatakan bahwa pengusaha dan industri memberikan harus memberikan kompetensi ditempat kerja pada umumnya. (Hager, Garrick & Risgalla 2001; Gallois & Callan 1997; Kearns 2001; Smith & Navaratnam 2002)
Gambar 4. Skema Pemetaan KKNI Dosen
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan RPL adalah kepercayaan peserta terhadap keterampilan penilai dalam menganterprestasikan kompetensi atau kemampuan dari peserta  yang dimasukan kedalam kerangka kualifikasi kerja,  perasaan  dihargai  dan  peran  serta  dari  penilai.  Bagi  peserta  merupakan  hal  penting  jika  mereka  telah menunujukan  kemampuannya  daripada  hanya  dinilai  oleh  penilai  terhadap  suatu  standar.  Untuk  membuktikan kompetensinya, diperlukan bukti yang didapat dari pendidikan dan pelatihan formal atau informal, pengalaman hidup umum atau pengalaman kerja. Bentuknya bervariasi dan dapat dibuktikan dalam sertifikasi, referensi dari perusahaan sebelumnya, testimoni dari klien dan sampel pekerjaan. Sebagai konsekuensinya, bukti harus dipastikan otentik, valid, terkini, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Nakhoda kapal yang merupakan seorang profesional yang mengoperasikan sebuah kapal. Dalam penelitian ini, Nakhoda kapal dimaksud adalah Nakhoda kapal dengan kualifikasi pemegang ijasah kompetensi Ahli Nautika Tingkat II  (ANT  -  II).  Nakhoda  kapal  bertanggung  jawab  atas  manajemen  seluruh  operasional  kapal.  Nakhoda  kapal memimpin  departemen  dek,  departemen  ruang  mesin  dan  departemen  katering.  Sebelum  menjadi  master  mariner, mereka telah mempelajari pengetahuan teoritis dan praktis yang diperlukan seperti kecakapan pelaut, menjangka peta, pencegahan  tubrukan,  navigasi,  peralatan  navigasi  &  jaga  anjungan,  penanganan  &  pengaturan  muatan,  stabilitas kapal, konstruksi kapal, meteorologi, isyarat, pemeliharaan dan perawatan kapal dan pengendalian kapal. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang teknik kelautan dan katering.
Sebelum menjabat sebagai Nakhoda kapal, jenjang lanjutan karir untuk seorang perwira dek adalah sebagai berikut Deck  Cadet , Third Officer , Second Officer ,  dan Chief Officer .  Setelah  menyelesaikan  waktu  yang  cukup diperlukan  sebagai cadet praktek  di laut, taruna  menjadi layak dipekerjakan sebagai perwira navigasi di atas kapal niaga.  Promosi  pertama  sebagai  Mualim  III  ( third officer )  yang  bertanggung  jawab  atas  alat-alat  keselamatan  dan keamanan kapal. Langkah promosi berikutnya adalah sebagai Mualim II ( second officer ) yang bertanggung jawab atas alat-alat  dan  publikasi  menavigasi.  Kemudian  setelah  waktu  laut  yang  cukup  dan  sertifikasi  kompetensi  yang memenuhi persyaratan, mereka dapat menjadi Mualim I ( chief officer ) yang mengepalai departemen dek.
Untuk  memulai  penilaian  instrumen,  sebagai  pertimbangan  pertama  adalah  kebutuhan  apa  yang  harus dilakukan oleh individu mengenai tugas mereka. Pengakuan Nakhoda kapal dibuktikan dalam mengatur pendidikan dan  pelatihan.  Oleh  karena  itu,  ada  2  aspek  yang  perlu  dikembangkan  seperti  kompetensi  pengajaran  profesional bidang  perkuliahan  dan  kompetensi  profesi  lapangan.  Bidang  kompetensi  kuliah  terdiri  dari  rencana  pelajaran, melaksanakan  proses  pembelajaran,  dan  merencanakan  serta  melaksanakan  penilaian  pembelajaran.  Bidang kompetensi profesional terdiri dari fungsi navigasi kapal di tingkat manajemen, fungsi pengaturan dan penanganan muatan di tingkat manajemen, dan fungsi kontrol pengoperasional kapal dan penanganan personel kapal di tingkat manajemen. Secara rinci ditunjukkan pada gambar 5.

## Gambar 5. Instrumen Konstruksi Pengujian
Berdasarkan gambar 5, instrumen penilaian dikembangkan menjadi 6 indikator kinerja kompetensi. Sebagai contoh  pada  gambar  6  mengenai  tabel  1  menggambarkan  bidang  kompetensi  perkuliahan.  Indikator  kinerja dikembangkan  dan  tingkat  kualifikasi  kompetensi  diidentifikasi.  Tingkat  kualifikasi  kompetensi  diidentifikasi  dari tingkat  terendah  (1)  yang  berarti  orang  tersebut  tidak  memiliki  kinerja  yang  diperlukan  sama  sekali  dan  tingkat tertinggi (5) untuk orang yang memiliki kepercayaan diri dengan kinerja yang diperlukan. Sedangkan penilaian juga dilakukan untuk keabsahan (V), ketersediaan (A), keterkinian (T) dan keterpenuhan (M).

## Gambar 6. Contoh Tampilan Tabel Indikator Pengujian Kompetensi 1
Contoh  berikutnya  pada  gambar 7  menggambarkan  bidang  kompetensi  profesional  di  bawah  kompetensi  5, mampu  menerapkan  fungsi  penanganan  dan  pengaturan  muatan  kapal  pada  tingkat  manajemen.  Indikator  kinerja dikembangkan dan tingkat kualifikasi kompetensi. Tingkat kualifikasi kompetensi diidentifikasi dari tingkat terendah (1)  yang  berarti  orang  tersebut  tidak  memiliki  kinerja  yang  diperlukan  sama  sekali  dan  tingkat  tertinggi  (5)  untuk orang  yang  memiliki  kepercayaan  diri  dengan  kinerja  yang  diperlukan.  Sedangkan  penilaian  juga  dilakukan  untuk keabsahan (V), ketersediaan (A), keterkinian (T) dan keterpenuhan (M).
Gambar 7. Contoh Tampilan Tabel Indikator Pengujian Kompetensi 5

## 4. Kesimpulan
Nakhoda  Kapal  merupakan  profesional  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  pada  tingkat  tertinggi dalam sistem operasi kapal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, menganalisis, dan evaluasi pada system operasi kapal. Pendidikan tinggi vokasi pelayaran khususnya untuk Program Studi D-IV Nautika sangat membutuhkan dosen  dengan  kualifikasi  pengetahuan,  keterampilan  dan  pengalaman  profesional  yang  salah  satunya  adalah profesional  dengan  latar  belakang  Nakhoda  Kapal.  Kualifikasi  dosen  berdasarkan  peraturan  perundangan  telah ditetapkan  pada  tingkat  Magister  atau  jenjang  8  pada  KKNI.  Untuk  menjembatani  individu  dengan  kualifikasi Nakhoda  Kapal  ke  jenjang  8  KKNI  diperlukan  instrumen  penilaian.  Instrumen  penilaian  tersebut  dikembangkan berdasarkan  2  aspek  kompetensi  yaitu  aspek  kompetensi  pengajaran  dan  aspek  kompetensi  profesional.  Hasil  dari pengembangan instrumen penilaian tersebut menyatakan bahwa seorang Nakhoda dengan kualifikasi sertifikasi Ahli Nautika Tingkat – II (ANT – II) dapat mengikuti penyetaraan kualifikasi menjadi dosen pada perguruan tinggi vokasi pelayaran  melalui proses Rekognisi Pembelajaran  Lampau  (RPL)  mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  (KKNI).  Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengembangan  model  proses  pelaksanaan  RPL  bagi tenaga - tenaga profesional lainnya dibidang pelayaran.

## Daftar Pustaka
Australian National Training Authority. 2003. Report to the Australian National Training Authority on its high-level review of training packages . Brisbane: ANTA. Cleary, P., Whittaker, R., Gallacher, J., Merrill, B., Jokinen, L. & Carette, M. 2002. Social inclusion through APEL: The learner’s perspective . Comparative report, Centre for Research in Lifelong Learning, Glasgow Caledonian University.
Duriau,  V.  J.,  Reger,  R.  K.,  &  Pfarrer,  M.  D.  2007.  A  Content  Analysis  of  the  Content  Analysis  Literature  in Organization  Studies:  Research  Themes,  Data  Sources,  and  Methodological  Refinements. Journal  of oganizational research method, 10 (1), 5-34. https://doi.org/10.1177/1094428106289252.
Gallois, C & Callan, V. 1997. Culture and communication . A guidebook for practice. John Wiley & Sons, London. Hager, P, Garrick, J & Risgalla, R. 2001. Soft skills for hard hats. Australian Training Review, March. Hargreaves, J. 2006. Recognition of prior learning: At a glan ce. Adelaide: National Centre for Vocational Education Research.
Honneth, A. 1995. T he Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts . Cambridge: Polity Press. Kearns, P. 2001. Review of research: Generic skills for the new economy . Adelaide: NCVER. Krippendorff, K. 2004. Content analysis: An introduction to its methodology . Sage Publications, Inc.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  73  tahun  2013.  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 2 tahun 2013. Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tahun 2014. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  21  tahun  2014.  Pedoman  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 17 Januari 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24. Jakarta
Smith, L & Navaratnam, K. 2002. Perceptions of employers regarding the desired outcomes of training programs and the factors promoting and inhibiting the achievement of those outcomes, in Envisioning practice—implementing change: Volume three, eds J Searle and D Roebuck, Australian Academic Press, Brisbane, pp142–8.
Smith, L. & Clayton, B. 2009. Recognising non-formal and informal learning. Participant insights and perspectives . Adelaide: National Centre for Vocational Education Research.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Guru dan Dosen, 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.Jakarta
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Pendidikan Tinggi, 10 Agustus 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.Jakarta
University of Georgia. 2012. Content Analysis site. Retrieved from https://www.terry.uga.edu/management/contentanalysis/resources/ on 1 November 2018.
Wheelahan,  L,  Miller,  P.,  Newton,  D,  Dennis,  N,  Firth,  J.,  Pascoe,  S  &  Veenker,  P.  2003. Recognition  of  Prior Learning: policy and practice in Australia, report to Australian Qualifications Framework Advisory Board .