## Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural

## Agil Nanggala
Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia agilnanggala@upi.edu
Abstract -The multicultural reality of the Indonesian nation is a gift from God Almighty. This study aims to  provide a  rationalization,  the importance  of  optimizing the  role  of  civic  education as a  multicultural education. This research uses a qualitative approach with literary study methods, data analysis processes in  the  form  of:  data  reduction,  data  display,  verification  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the research obtained are: 1) Citizenship education is able to play a role as multicultural education, because the  objectives  and  scientific  structure  are  very  supportive,  especially  to  provide  comprehensive understanding to students, so that they voluntarily maintain the nation's multiculturalism, 2) Citizenship education is able to shape the morality of students, so that consciously and fully committed to taking care of the nation's culturality, because it is a form of faith and devotion to God Almighty, as well as the real implementation of the concept of good and smart citizens.

## Keywords : Citizenship Education, Multiculturalism, Morality
Abstrak - Realita kemultikulturalan bangsa Indonesia, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  rasionalisasi,  pentingnya  mengoptimalkan  peran  pendidikan pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  pendidikan  multikultural.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan  metode  studi litertur, proses analisis  data  berupa:  reduksi  data,  display  data,  verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Pendidikan Kewarganegaraan mampu berperan  sebagai  pendidikan  multikultural,  karena  tujuan  dan  struktur  keilmuannya  sangat  mendukung, khususnya  untuk  memberikan  pemahaman  komprehensif  kepada  peserta  didik,  agar  secara  sukarela menjaga kemultikulturalan bangsa, 2) Pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk moralitas peserta didik,  agar  secara  sadar dan  penuh  komitmen  untuk  merawat  kemultikulturalan  bangsa,  karena  sebagai bentuk  keimanan  dan  ketakwaannya  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  serta  implementasi  nyata  dari konsep warga negara yang baik dan cerdas..
Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Multikultural, Moralitas.

## 1. PENDAHULUAN
Realita  bangsa  Indonesia  yang multikultural merupakan  anugerah  dari Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  tidak bisa  diganggu  gugat.  Tentu  fakta kemajemukan  bangsa  tersebut,  perlu menjadi  ketahanan  bahkan  kekuatan nasional  Indonesia,  dalam  upaya  untuk menjadi  negara  maju  serta  menjadi bangsa  yang  disegani. Tidak  bisa dimungkiri, konflik horizontal, kekerasan SARA serta diskriminasi yang terjadi  akhir-akhir  ini,  berpotensi  untuk membawa  bangsa  Indonesia  menuju jurang  kehancurannya.  Sehingga  perlu adanya upaya yang terukur dan sistematis  dalam  menginternalisasikan pemahaman untuk hidup damai, makmur saling menyayangi, menghormati,
bahkan  saling  melindungi,  sebagai bentuk  nyata  dari  peran  warga  negara yang  baik  dan  cerdas  dalam  mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Konflik  horizontal  yang  memiliki potensi negatif tersebut, pada umumnya bersifat  konflik  tidak  produktif  akibat perbedaan  sikap  politik  pada  pesta demokrasi.  Tentu  sebagai  bangsa  yang beradab kita perlu prihatin atas fenomena  tersebut,  karena  bangsa Indonesia,  dikenal  dengan  persatuan serta  toleransinya  yang  kuat.  Idealnya perbedaan pada pilihan politik cukuplah disikapi  secara  dewasa  serta  bijaksana, agar tidak melahirkan konflik yang tidak perlu. Jamaludin (2019: 29) menjelaskan bahwa secara sosial pemilu sangat rawan akan  terjadinya  konflik  horizontal,
sehingga  kecerdasan  masyarakat begitu diperlukan untuk  mengatasi  potensi konflik tersebut, dengan moralitas yang tinggi.
Nyatanya konflik horizontal yang  mengancam integrasi  nasional, keberagaman  atau  kemultikulturalan bangsa tidak selalu lahir dari perbedaan pilihan politik. Tetapi juga dari kecerdasan  serta  kedewasaan  warga negara  itu  sendiri.  Bangsa  Indonesia memiliki karakteristik yang unik, selain percaya  terhadap  karunia  Tuhan  Yang Maha  Kuasa,  bangsa  ini  pun  percaya pada  semangat  persatuan  yang  kokoh, untuk  menjadi  modal  sosial  dalam meraih  kemerdekaannya,  serta  sebagai bekal  dalam  upayanya  untuk  menjadi negara  yang  berkarakter  dan  maju. Selaras  dengan  Lestari  (2015:  31)  yang menegaskan bahwa  semangat  persatuan Indonesia  sebagai  bangsa  multikultural merupakan  identitas  nasional,  yang harus diwariskan secara sistematis, agar Indonesia tetap eksis.
Tentu upaya dalam menjaga serta mewariskan
semangat toleransi,
persatuan,  saling  menghormati  serta menyayangi, idealnya direncanakan serta  dilaksanakan  secara  sistematis melalui  pendidikan.  Banyak  kelebihan serta  nilai  positif  yang  bisa  diperoleh, apabila  mengoptimalkan  peran  dari eksistensi pendidikan dalam
menginternalisasikan semangat tersebut.
Selain  dimandatkan  oleh  konstitusi sebagai bentuk kebijakan nasional yang berfokus  pada upaya membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan cerdas,  pendidikan  pun  merupakan tanggung  jawab  seluruh  warga  negara Indonesia,  sehingga  merepresentasikan nilai-nilai  persatuan  dan  kesatuan. Selaras dengan Charles (2017: 43) yang menegaskan  bahwa  tujuan  pendidikan harus berorientasi pada penguatan NKRI, serta  selaras  dengan  visi  Indonesia  ke
depan,  agar  tidak  tertinggal  oleh kemajuan zaman.
Merujuk pada hasil sensus penduduk  yang  dilaksanakan  oleh  BPS
(2011)  mengungkapkan bahwa  “suku bangsa  Indonesia  berjumlah  lebih  dari 1.300,  dan  bisa  dikelompokan  menjadi 31  suku  bangsa”.  Idealnya  realita keberagaman  tersebut  perlu  disikapi secara bijaksana, dan dioptimalkan demi kebaikan  bangsa,  khususnya  melalui pendidikan,  karena berfokus pada strategi dan upaya pembangunan sumber daya manusia, agar mampu mewujudkan kedamaian, keadilan serta kesejahteraan umum. Nyatanya tujuan  mulia  tersebut, tersurat pada tujuan Pendidikan Kewarganegaraan,  sebagaimana  yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  yang  menegaskan bahwa tujuan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk “membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan  dengan  peran  warga  negara serta  substansi  bela  negara,  sehingga mampu menjadi  warga  negara  yang dapat diandalkan oleh bangsa Indonesia”. Winataputra (2016: 18) mengungkapkan bahwa Pendidikan  Kewarganegaraan, berfokus  pada  upaya holistik untuk menyelesaikan  berbagai  problematika kebangsaan,  karena  memiliki  dimensi, akademik, kurikuler, sosio-kultural, termasuk pada masalah mengenai kemultikulturalan bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan  suatu  pembelajaran  yang berfokus  dalam  membentuk  warga negara  Indonesia  yang  baik  dan  cerdas. Dengan tujuan mulia tersebut serta untuk menjawab  kebutuhan  zaman,  membuat Pendidikan  Kewarganegaraan  menjadi keilmuan  yang  memiliki  pendekatan interdispiliner  multidispliner,  bahkan transdisipliner.  Selaras  dengan  Kariadi (2016:  18)  yang  menegaskan  bahwa
“pendidikan  kewarganegaraan  apabila ditinjau dari perspektif kurikuler pendidikan  berwawasan  global,  serta untuk mengatasi kemajuan zaman, maka kurikulumnya perlu bersifat
interdisipliner, multidispliner, serta transdisipliner”.  Tidak  bisa  dimungkiri berbagai  potensi  ancaman  baik  yang bersifat internal maupun eksternal, turut membuat kajian perkembangan ilmu dan pengetahuan  di  Indonesia,  khususnya yang  berorientasi  pada  pembentukan karakter warga negara, semakin dinamis dan  kompleks,  karena  sebagai  bentuk sumbangsihnya
dalam
menjaga keberlangsungan  hidup  bangsa  serta meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia Indonesia. Faktanya kajian Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural,  merupakan  bagian  dari ilmu  sosial,  yang  berfokus  dalam mengatasi  berbagai  problematika  yang terjadi.  Khususnya  berkaitan  dengan kemajemukan,  hak  azasi  manusia, demokrasi, konflik SARA, dll. Faktanya keberadaan  ilmu  sosial  merupakan respon  dari  kebutuhan  dasar  manusia, yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  orang  lain. Supriatna  (2020:  130)  menyatakan bahwa  “ilmu  sosial  memiliki  tujuan untuk menjawab segala fenomena, serta menyelesaikan  berbagai  permasalahan sosial yang terjadi”.
Merujuk dari hasil  penelitian terdahulu,  pada  konteks  optimalisasi Pendidikan  Kewarganegaran  sebagai pendidikan multikultural, yang dilakukan  oleh  Tolak  (2018:  25) menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan pada salah satu aspek substansi  keilmuannya,  memuat  materi kemultikulturalan, dengan orientasi peserta  didik  menerima  secara  sukarela realita bangsa Indonesia yang multikultural, sebagai  upaya  serta komitmen  dalam  menjaga  keutuhan NKRI”.  Tentu  penelitian  terdahulu
tersebut memiliki relevansi dengan riset yang  dilakukan  oleh  peneliti,  karena memiliki  orientasi  yang  sama  dalam upaya mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural.  Perbedaan  mendasarnya pada ranah aspek substansi  materi yang berusaha  peneliti  kaji,  yaitu  upaya membentuk  moralitas  siswa melalui Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan  multikultural, agar  secara sukarela  menerima  dan  menjaga realita kemajemukan bangsa. Tidak  bisa dimungkiri  bangsa  yang  bermoral  dan berintergitaslah,  yang  akan  berhasil melawan  berbagai  tantangan  baik  yang datang dari internal maupun eksternal.
Idealnya penelitian terdahulu tersebut, menjadi penguat dalam mengoptimalkan eksistensi dari Pendidikan  Kewarganegaraan sebagai bentuk  pendidikan  dan  pembelajaran multikultural. Dengan rasionalisasi bahwa  Pendidikan  Kewarganegaraan merupakan  mata  pelajaran  sekaligus mata kuliah wajib bagi peserta didik, dari pendidikan dasar, menengah serta tinggi. Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan  multikutural,  berfokus  pada aspek  materi  serta  substansi  mengenai pentingnya  menjaga  keutuhan  NKRI, mengutamakan  persatuan  dan  kesatuan. Tentu upaya  tersebut  menjadi  langkah strategis,  dalam  rangka  memperkaya keilmuan Pendidikan  Kewarganegaraan sebagai kajian kebangsaan yang komprehensif berbasiskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ditinjau pada  konteks  teori kewarganegaraan,  kita  mengenal  dua teori  besar,  yaitu  teori liberal dan  teori republican , yang  pada  era  modern  saat ini,  terbagi  menjadi  tiga  teori  yaitu liberal , republican ,  dan komunitarian . Selaras  dengan Hidayati (2017: 107) yang  mengungkapkan  bahwa  teori kewarganegaraan, dapat dibagi  menjadi tiga besar, yaitu liberal , republican , serta
komunitarian . Tentu apabila ketiga teori tersebut dikaitkan dengan orientasi serta substansi pendidikan multikultural, pasti memiliki  beberapa  karakteristik yang mirip. Pada teori liberal , lebih menekankan  hak  warga  negara,  tentu pada  pendidikan  multikultural begitu mengakui hak  dan kedudukan  warga negara  yang  sama  dimata  hukum,  pada teori republican ,  lebih  menekankan tanggung  jawab  warga  negara,  tentu pada pendidikan multikultural memiliki orientasi  dalam  membentuk  warga negara  yang  bertanggung  jawab  untuk menerima dan menjaga realita kemultikulturalan  bangsa,  pada teori komunitarian lebih berfokus pada ikatan kebersamaan,  solidaritas  warga  negara, nyatanya  pada pendidikan  multikultural pun, memiliki fokus untuk mewujudkan integrasi nasional. Effendi (2018: 58-59) mengungkapkan  bahwa  “teori liberal
lebih  berfokus  pada  hak  warga  negara, teori republican lebih  berfokus  pada kewajiban  warga  negara,  serta  teori komunitarian lebih berfokus pada ikatan sosial warga negara”. Nyatanya sebagai kajian pembelajaran, pendidikan multikultural  memuat  berbagai  temuan, konsep, teori yang mendukung terwujudnya  kehidupan  multikultural  di Indonesia. Rahmawati (2020: 87) menjelaskan bahwa “multikulturalisme merupakan  paham serta teori  yang menerima  keberagaman,  mengajarkan sikap  toleransi,  saling  menghargai  dan menyayangi".    Tentu  pada  konteks keterkaitan teori kewarganegaraan  serta teori  multikultural  bisa  ditegaskan melalui substansi materinya serta orientasi pemahamannya yang memiliki kesamaan  pada  ranah  memahami  hak dan  kewajiban  warga  negara,  serta pentingnya menjaga persatuan nasional.
Idealnya realita bangsa Indonesia yang multikultural harus menjadi peluang  nasional  dalam  membawa
bangsa
Indonesia menuju puncak peradabannya. Fenomena kemajuan zaman perlu disadari serta dihadapi oleh bangsa Indonesia, maka lazimnya energi bangsa ini tidak perlu habis oleh konflik yang  tidak  mendewasakan.  Sehingga keberadaan keilmuan Pendidikan
Kewarganegaraan  perlu  dioptimalkan sebaik  mungkin  guna  menghindari konflik  tersebut.  Dengan  rasionalisasi bahwa  keilmuan  tersebut  memiliki tujuan  dalam  membentuk  warga  negara Indonesia yang pancasilais, serta memiliki subtansi materi yang berfokus pada nilai  dan  sikap  guna  menerima,
menjaga  serta mendukung, realita
Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

## 2. METODE PENELITIAN
Peneltian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  dengan  metode studi  literatur.  Tujuan  dilakukannya penelitian ini adalah untuk  memberikan “rasionalisasi”  mengenai  pentingnya mengoptimalkan  keberadaan  keilmuan Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai pendidikan dan pembelajaran multikultural. Tentu dilakukannya upaya tersebut  bertujuan  untuk  memberikan informasi  argumentatif,  guna  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan  didukung  oleh  fakta  bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang
dimandatkan  oleh  konstitusi  untuk membentuk  warga  negara  Indonesia yang baik dan cerdas, serta paham akan hak dan kewajibannya, bahkan didukung oleh  aspek  materi  keilmuan  pendidikan kewarganegaraan  yang  sangat  relevan untuk  dioptimalkan  sebagai  pendidikan multikultural.
Literasi  yang  digunakan  sebagai bahan  dalam  menyusun,  menyelesaikan serta  merefleksikan  hasil  penelitian  ini bersumber dari jurnal serta hasil temuan
lainnya. Tentu penggunaan jurnal sebagai  sumber  primer  atau  literasi utama,  tidak  lepas  dari  realita  bahwa jurnal  memiliki  keabsahan  yang  tinggi. Temuan  lain  yang  digunakan  dalam penelitian  ini,  memiliki  peran  sebagai data  sekunder  atau  pendukung,  yang difokuskan  pada  sumber peraturan perundang-undangan,  yang  merupakan sikap  nyata untuk menjaga  eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Proses analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  dari  Miles  dan Huberman  (1992)  yang  menjelaskan bahwa proses analisis tersebut meliputi: reduksi data,  display  data,  verifikasi serta penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Pemahaman Peserta
didik  Akan  Pentingnya  Menjaga Kemultikulturalan Bangsa.
Sebagai  konsep  pembelajaran yang  berfokus  pada  upaya  peningkatan kapasitas  spiritual,  intelektual  dan emosional peserta  didik,  Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup kajian yang komprehensif, guna menjawab  kebutuhan  serta  tantangan zaman.  Dalam  konteks  subtansi  materi keilmuan  pendidikan  kewarganegaraan, tentu  pada  umumnya  mengarah  pada kajian  ideologi  pancasila,  bela  negara, sosial  dan  politik,  nilai dan  moral, kemultikulturalan,
hukum dan demokrasi, konstitusi dan ketatanegaraan, hubungan internasional,
hak  azasi  manusia  dan  kebebasan  pers, kebudayaan dan kearifan lokal,
pertahanan dan keamanan nasional serta substansi  materi  lainnya  yang  relevan dengan  tujuan  serta  kajian  pendidikan kewarganegaraan. Diperkuat oleh (Wibowo dan Wahono, 2017: 204) yang menjelaskan bahwa “ruang lingkup atau
substansi materi pada keilmuan pendidikan  kewarganegaraan,  berfokus pada pancasila,  UUD  1945, demokrasi, nilai,  etika,  moral,  politik,  hukum, kebudayaan, kearifan lokal serta kemajemukan  bangsa”.  Tentu  substansi materi mengenai kemultikulturalan bangsa Indonesia, selain menjadi kajian penting  juga  sebagai  modal  akademik yang  mampu  merubah  cara  pandang peserta didik terhadap fenomena kemultikulturalan  atau  keberagaman bangsa.
Secara filosofi kemultikulturalan bangsa  Indonesia  merupakan  anugerah dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga realita  tersebut  perlu  disikapi  secara bijaksana  bahkan  dioptimalkan  sebagai upaya  menjaga  marwah  bangsa  serta membawa  Indonesia  menuju  puncak peradabannya. We’u (2020: 74) memaparkan  bahwa  “kemultikulturalan bangsa Indonesia merupakan fakta sosial yang  tidak  terbantahkan,  sehingga masyarakat  harus  menghargai  realita tersebut  dengan  penuh  kesadaran,  guna memperkuat ikatan persaudaraan, persatuan  serta  saling  menghargai”. Nyatanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam merubah  paradigma atau cara  pandang  peserta  didik,  terhadap realita tersebut. Sehingga lumrah output dari pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural adalah membentuk  pemahaman  peserta  didik akan pentingnya menjaga keberagaman, persatuan,  persaudaraan  bangsa,  yang didasari oleh sikap religius, nasionalisme,  patriotisme,  toleransi, serta saling menghargai dan menyayangi.
Pendidikan kewarganegaraan
sangat  relevan  untuk  berperan  sebagai pendidikan multikultural. Selain
didukung  oleh  tujuan  serta  struktur keilmuannya yang mengakomodir kepentingan
dalam menjaga kemultikulturalan  atau  kemajemukan
bangsa,  guna  meminimalisir  praktik- praktik  yang  mengarah  pada kekerasan,
konflik SARA, penindasan serta diskriminasi. Pendidikan kewarganegaraan  pun  memiliki  posisi strategis dalam konstitusi serta kurikulum  pendidikan  nasional,  yang disuratkan  sebagai  mata  pelajaran  serta mata  kuliah  wajib  bagi  peserta  didik. Terlepas  dari  pendekatan  serta  strategi pembelajarannya,  bahkan  dari  berbagai hambatan  teknis  yang  terjadi  selama proses pembelajaran atau yang terjadi di lapangan, nyatanya pendidikan
kewarganegaraan telah memenuhi kriteria  untuk  dimandatkan  sebagai pendidikan multikultural. Idealnya dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif  kepada  peserta  didik mengenai pentingnya menjaga kemultikulturalan  bangsa.  Tentu  perlu memenuhi ketiga aspek penting pembelajaran, yang berpusat pada ranah kognitif,  afektif  serta  psikomotorik. Dengan orientasi memberikan pemahaman yang baik, sehingga peserta didik  dengan  sukarela  serta  penuh tanggung jawab, berperan untuk menerima  serta  turut  menjaga  realita Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.  Bukan  bermaksud  untuk memberikan  doktrin  atau  dogma,  yang menghilangkan sikap kritis serta pemikiran  orisinil  peserta  didik.  Tetapi untuk  memberikan  pemahaman  yang komprehensif serta kontekstual
mengenai  realita  keberagaman  bangsa, sehingga peserta didik mampu diakomodir rasa keingintahuannya, serta bertindak  sesuai  pemahaman  yang dimilikinya.
Faktanya pendidikan multikultural  merupakan  kajian  yang bertujuan untuk memberikan
rasionalisasi  guna  menerima  perbedaan sosial,  khususnya  yang  bersifat  agama, ras, budaya, serta gender, guna
mewujudkan  kedamaian  dan  keadilan, serta  untuk  menghindari  diskriminasi, stigma  negatif  mengenai  mayoritas  dan minoritas,  bahkan  konflik  horizontal. Dwintari  (2018:  78)  mengungkapkan bahwa  “pendidikan  kewarganegaraan berbasis multikultural merupakan kajian yang  berfokus  pada  usaha  dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip kemultikulturalan  kepada  peserta  didik, agar menjadi warga negara yang religius, demokratis, toleran, menghargai keberagaman serta bertanggung jawab”. Nyatanya  kedua  konsep  keilmuan tersebut,  memiliki  karakteristik  yang mirip,  khususnya  pada  tujuan  eksplisit serta  materi  pembelajannya.  Sehingga yang menjadi problematika serius adalah kondisi  mengenai  pemerataan  kualitas pendidikan di Indonesia, moralitas kaum pendidik  terhadap  kemultikulturalan bangsa, serta kesadaran peserta didik itu sendiri.
Pada  aspek  kognitif,  pendidikan kewarganegaraan harus mampu
memenuhi  rasa  penarasan  peserta  didik terhadap  konsep,  pendekatan,  serta makna  pendidikan  multikultural.  Basri (2018:  1)  menjelaskan  bahwa  “kognitif merupakan  keterampilan  yang  berbasis otak,  akal  atau  pikiran  yang  membantu peserta  didik  untuk  menyelesaikan berbagai  tugasnya  dari  taraf  sederhana sampai yang paling kompleks”. Faktanya  idealisme  mengenai  peran keilmuan  pendidikan  kewarganegaraan dalam  memenuhi  keingintahuan  peserta didik  terhadap  substansi  serta  materi kemultikulturalan  sangatlah  penting, karena sebagai modal akademik peserta didik  untuk  mengetahui,  menelaah, menganalisis, bahkan mengevaluasi kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan kemultikulturalan bangsa.
Ringkasnya  bagaimana  peserta  didik bersedia untuk  menerima  keberagaman,
apabila mereka tidak memiliki pemahaman  mumpuni  secara  teoritik
mengenai  kemajemukan  serta  tidak mengetahui  praktik  atau  perilaku  yang mendukung  kemultikulturalan  bangsa agar tetap terjaga.
Pada aspek afektif, lebih berfokus  pada  watak,  nilai  atau  sikap, yang  mana  aspek  tersebut  sangat menentukan  bagi  peserta  didik  untuk mengaplikasikan cara pandangnya
terhadap kemultikulturalan bangsa
Indonesia. Dinatha (2017: 211) mengungkapkan bahwa “afektif merupakan  penilaian  terhadap  watak serta  perilaku,  seperti  sikap,  nilai  dan moral, konsep diri dan minat”.
Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai pendidikan  multikultural  harus  mampu merubah  cara  sikap  serta  penilaian peserta didik terhadap fenomena kemultikulturalan, tanpa paksaan, tetapi melalui  penginternalisasian  nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,  karena  pada  dasarnya  nilai-nilai tersebut menerima serta menjaga fenomena  kemajemukan  bangsa.  Pada konteks watak serta sikap, tentu idealnya perlu merepresentasikan nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD 1945  tersebut,  bukan  hanya  sebatas penerimaan  nilai  saja,  tetapi  juga menyentuh ranah praktis dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Tidak bisa dimungkiri,
suksesnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural untuk memengaruhi aspek psikomotorik  peserta  didik,  sangat tergantung  pada  tujuan,  strategi,  model serta  hasil  pembelajaran  yang  berfokus pada peningkatan kapasitas kognitif dan afektif peserta didik mengenai
kemultikulturalan, karena pda
subtansinya  psikomotorik  dalam  ilmu sosial,  lebih  berfokus  pada  keahlian, kreatifitas,  inovasi,  menciptakan  serta yang sejenisnya. Noviansah (2020: 136) mengungkapkan  bahwa  “psikomotorik memberikan individu yang berhubungan
dengan saraf dan otot”. Faktanya dengan dibekali kemampuan psikomotorik yang mumpuni,  peserta  didik  tidak  hanya memiliki  pengetahuan,  sikap  serta  nilai untuk menerima realita kemultikulturalan  bangsa, tetapi  juga mampu mengoprimalkan perannya sebagai  generasi  muda  serta  warga negara,  melalui keterampilan,  inovasi serta kreatifitasnya yang dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi.
Sebagai upaya untuk mendukung bangsa Indonesia yang  multikultural,  serta menyosialisasikan realita tersebut kepada masyarakat umum, agar meminimalisir terjadinya konflik horizontal, kesalahan persepsi, intimidasi, serta diskriminasi. Dalam  upaya  menyukseskan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  dalam  membentuk mentalitas  serta  pemahaman  peserta didik  yang  menerima  dan  menjaga kemultikulturalan, tentu perlu dipersiapkan sebaik mungkin, khususnya  dalam  materi  serta  model pembelajarannya. Materi yang dimaksudkan  tersebut,  pada  umumya berfokus  pada  kajian  yang  membuat peserta didik paham mengenai sikap dan perilaku yang mampu menjaga kemutikulturalan, seperti: filosofi
kemajemukan  bangsa,  kebersamaan, hubungan  antar  warga  negara,  saling menghormati, keterbukaan, sikap lapang dada  dan  yang  lainnya.  Diperkuat  oleh Suparta  (dalam  we’u,  2020:  72)  yang memaparkan  bahwa  “inti  dari  materi pembelajaran  multikultural  meliputi legitimasi  serta  makna  keberagaman, pentingnya  prinsip  kesetaraan,  saling menghormati,  komitmen  moral  serta demokratis guna menghilangkan fenomena penindasan dan diskiriminasi”. Tentu  tujuan  pendidikan  multikultural sangat merepresentasikan cita-cita mulia bangsa  Indonesia  yaitu  terwujudnya
kesejahteraan  umum  serta  keadilan sosial yang sifatnya menyeluruh.
Peran Pendidikan  Kewarganegaraan Sebagai  Pendidikan  Multikultural Dalam Membentuk Moralitas Peserta Didik.
Indonesia sebagai
bangsa religius,  tentu  memiliki  moralitas,  nilai serta  etika  yang  diaplikasikan  dalam kehidupannya  sehari-hari.  Baik  bagi pejabat  negara  yang  menjalankan  roda organisasi  pemerintahan,  agar  tujuan negara  negara,  baik  secara  umum maupun  khusus  bisa  tercapai,  guna memastikan  keadilan, kesejahteraan serta kedamaian umum. Tentu juga bagi warga negara untuk menjalankan perannya dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa  serta  mewujudkan kepentingan  umum.  Moralitas  begitu penting  sebagai  pondasi  kokoh  dalam memastikan  bangsa  ini  tumbuh  dan berkembang sesuai jati diri bangsanya.
Dalam upaya untuk  memastikan kemultikultikulturalan bangsa tetap terjaga pun, keberadaan moralitas begitu penting.  Faktanya  masyarakat  yang bermoral  tentu  akan  mengutamakan kepentingan  umum,  seperti  integrasi sosial, soliditas sosial, tidak menimbulkan  perpecahan,  melakukan tindakan  diskriminatif,  serta  potensi negatif lainnya. Indonesia perlu memandang,  bahwa  sebagai  bangsa yang  memiliki  keberagaman  kultural, akan  mudah  terhasut  oleh  isu  sensitif, seperti  suku,  agama,  ras,  antar  budaya, serta gender.
Sehingga begitu pentingnya  untuk  minimalnya  menjaga sikap demi menjaga persatuan nasional, apabila terdapat permasalahan mengenai isu sensitif tersebut, tentu idealnya harus diselesaikan  secara  kekeluargaan,  atau melalui  lembaga  masyarakat  serta lembaga hukum.
Inanna (2018: 28) mengungkapkan  “pentingnya  manusia Indonesia untuk memiliki moralitas yang tinggi,  sebagai  modal  sosial  dalam menjaga persatuan nasional, serta menghadapi berbagai permasalahan bangsa”.  Dengan  memiliki  moralitas yang  tinggi,  bangsa  Indonesia  mampu merefleksikan  sebuah  makna  yang tersirat dari sebuah kejadian, khususnya yang berkaitan dengan realita kemultikulturalan.  Sehingga  bangsa  ini tidak  mudah  untuk  dijebak  oleh  oknum pada  konflik  horizontal  serta  konfik yang  tidak  mendewasakan.  Moralitas pun menjadi bukti kuat, bangsa Indonesia  masih  menjadi  bangsa  yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan  begitu  kekuatan  Tuhan  akan selalu  melindungi  serta  menyelamatkan Indonesia  dari  jurang  kehancurannya, seperti  saat  kemerdekaan  bangsa  1945, pemberontakan  tahun  1966,  krisis moneter 1998 dan kejadian yang lainnya.
Nilai, moral serta etika yang sesuai dengan  kepribadian  bangsa  Indonesia, perlu  diinternalisasikan  kepada  peserta didik, melalui pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural. Tentu kita tidak berharap, Indonesia  kehilangan  calon  penerusnya yang  berkompeten,  berkarakter  dan unggul,  sehingga  harus  dipersiapkan sebaik mungkin. Sehingga realita Indonesia sebagai bangsa yang multikultural,  perlu  untuk  diwariskan secara berkesinambungan, sebagai bentuk  gerakan  moral  secara  sukarela dan  penuh  komitmen,  karena  diyakini nilai kebenaran
serta nilai kebermanfaatannya  oleh  peserta  didik. Diperkuat  Fathurrosi  (2018:  155)  yang memaparkan bahwa pada dasarnya nilai- nilai  yang  diyakini  kebenarannya  oleh masyarakat, akan selalu diamalkan serta diwariskan  pada  generasi  selanjutnya, seperti  nilai-nilai  Pancasila  yang  hidup dalam masyarakat Indonesia.
Tentu  eksistensi  dari  Pendidikan Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural, perlu dioptimalkan sebaik mungkin,  khususnya  dalam  upaya membentuk  moralitas  peserta  didik. Dengan  rasionalisasi,  struktur  keilmuan pendidikan  kewarganegaraan  sangat mendukung  dalam upaya  mewujudkan tujuan  tersebut,  karena  pendidikan kewarganegaraan memiliki fokus kajian yang  umum,  yaitu  ideologi  Pancasila serta  nilai  dan  moral.  Sehingga  tidak jarang apabila pendidikan kewarganegaraan selalu diidentikan sebagai pendidikan karakter, atau pendidikan nilai dan moral, karena pada hakikat tujuannya, yaitu mempersiapkan peserta  didik  untuk  menjadi  warga negara  yang  baik  dan  cerdas,  sehingga mampu memahami hak dan kewajibannya,  serta  dapat  diandalkan oleh  negara.  Dwintari  (2017:  21) menegaskan pendidikan kewarganegaraan merupakan
pendidikan  karakter,  karena  memiliki tujuan  dalam  membentuk  karakter peserta  didik  yang  pancasilais,  seperti percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adil  serta  beradab,  menjaga  persatuan, demokratis,  serta  membantu  negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
Dalam kapasitasnya sebagai pendidikan  nilai  dan  moral,  pendidikan kewarganegaraan  memiliki  kompetensi mumpuni  dalam  menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, serta membentuk moralitas peserta didik yang memiliki semangat kepahlawanan. Moralitas  yang  dicita-citakan  melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural adalah mampu membentuk peserta  didik  yang  mengutamakan integrasi  nasional,  menjaga  kedamaian masyarakat, serta melestarikan nilai dan budaya  yang  hidup  di  lingkugan sekitarnya. Pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pembelajaran
moral,  tentu  percaya  adanya  kekuasaan Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga pembelajaran tersebut memiliki orientasi dalam  membentuk  peserta  didik  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  tentu  dengan  peserta didik yang memiliki kapasitas keimanan dan ketakwaan yang baik, akan menerima realita kemultikulturalan bangsa,  karena  menandakan  anugerah serta  kebesaran  Tuhan  Yang  Maha Kuasa. Nanggala (2020: 19) mengungkapkan bahwa merupakan kodratnya  Indonesia  untuk  menjadi bangsa  yang  multikultural,  sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu memberikan teori dan landasan filosofis, etis,  yuridis,  serta  sosiologis  agar keadilan  serta  kedamaian bisa  terwujud dalam kehidupan masyarakat multikultural. Suharno (2016: 164) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan
pendidikan  nilai  dan  moral,  karena substansi  materinya  yang  relevan  serta tujuannya  dalam  membentuk  warga negara  yang  berkarakter  Pancasila. Tentu  dalam  upaya  mengoptimalkan pendidikan  kewarganegaraan  sebagai pendidikan nilai dan moral, agar peserta didik  secara  sukarela  menerima  realita kemajemukan  bangsa,  idealnya  perlu menerapkan konsep pembelajaran kontekstual. Nyatanya banyak kelebihan yang bisa didapat apabila mengaplikasikan  konsep  pembelajaran tersebut, selain efektif, karena memberikan  pemahaman  komprehensif mengenai kemultikulturalan bangsa
kepada peserta didik, juga menyenangkan,  bahkan  mengakomodir siswa untuk melatih daya kreatifitasnya. Pendidikan  multikultural tentu bisa dikolaborasikan  dengan  pembelajaran kontekstual  melalui  tahapan,  sebagai berikut: 1) memberikan pijakan filosofis yang  kuat,  2)  pengintegrasian teori
kemultikulturalan dengan berbagai teori ilmu sosial  serta  tujuan  pembelajaran kontekstual, 3) menerapkan  strategi pembelajaran yang mendukung, serta 4) mengindetifikasi  keanekaragam  budaya Indonesia sebagai sumber pembelajaran kontekstual (Warpala, 2019: 23)
Faktanya membentuk peserta didik yang  bermoral  tidaklah  mudah,  karena merupakan  proses  investasi  manusia Indonesia  yang  beradab,  sehingga perlunya  peran  nyata  dari  setiap  guru, khususnya
guru pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural, harus mampu membentuk peserta  didik  yang  pancasilais.  Tentu peserta didik yang pancasilais merupakan  representasi  dari  peserta didik yang memiiki kapasitas mumpuni pada  ranah  spiritual,  intelektual,  dan emosional, pada konteks menerima serta menjaga kemultikulturalan bangsa, tentu setiap  guru  perlu  memahami  realita tersebut,  sehingga  dengan  sukarela untuk  mentransformasikan  pemahaman tersebut  kepada  peserta  didik.  Bukan bersifat  pembelajaran  satu  arah,  yang berpotensi  menghalangi  hak  peserta didik untuk bertanya, berpikir, bertindak serta    menghayati, tetapi  sebagai  upaya dalam  memberikan  pemahaman  yang komprehensif, melalui akal pikiran, serta secara emosional, sehingga peserta didik mampu  mengambil  pelajaran  berharga dari  realita  tersebut. Peran  guru  secara eksplisit dalam pendidikan multikultural yaitu: 1) membangun paradigma kemultikulturalan, 2) membangun sikap menghargai kemultikulturalan,
3) membangun  sikap  peduli  sosial,  4) membangun  sikap  anti  diskriminasi terhadap  etnis,  serta  5)  membangun sikap anti diskriminasi terhadap kemampuan  (Kusnadi  dan  Assa’diyah, 2020: 6-8)
Peran  guru,  khususnya  mata pelajaran dan mata kuliah PKn sangatlah penting  dalam  membentuk  moralitas
siswa,  agar  secara  sukarela  menerima dan  menjaga  kondisi  Indonesia  sebagai bangsa  yang  multikultural.  Dengan rasionalisasi  tersebut,  membuat  setip guru untuk tetap menjaga integritas dan kesetiaannya  terhadap  pada  Pancasila, UUD  1945,  NKRI  serta Bhinneka Tunggal  Ika .  Widiyono  (2018:  290)
menegaskan  bahwa  “guru  memiliki peran viral dalam menyukseskan pembelajaran pendidikan  multikultural, karena  keberadaanya  mampu  membuat siswa  memahami  makna  demokrasi, HAM,  keadilan  dan  kemajemukan, sehingga melahirkan peserta didik yang cinta  damai,  menjauhi  praktik-praktik penindasan dan diskriminasi”. Nyatanya, dengan moralitas yang tinggi, membuat setiap masyarakat Indonesia menerapkan  budaya  toleransi,  saling menghormati serta menghargai, sehingga mampu meminimalisir timbulnya  resistensi  akibat  isu  yang berkaitan dengan disintegrasi sosial. Dinamika perkembangan keilmuan  pendidikan  kewarganegaraan yang perlu menyesuaikan dengan kemajuan  serta  kebutuhan  zaman, nyatanya tidak merubah kebutuhan serta substansi dasar, dari tujuan keilmuannya, guna  membentuk  peserta  didik  yang Pancasilais.  Tentu  sebagai  pendidikan nilai dan moral, pendidikan kewarganegaraan  perlu  memberikan pemahaman komprehensif serta
informasi argumentatif mengenai pentingnya  menerima  serta  merawat kemultikulturalan bangsa. Sebagai pembelajaran  yang  berorientasi  pada penginternalisasian nilai-nilai Ketuhanan  dan  kemanusiaan  kepada peserta didik, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting  dalam  menjaga  persatuan  dan kesatuan bangsa Indonesia, serta membawa  bangsa  ini  menuju  puncak peradabannya. Menerima serta merawat kemultikulturalah  bangsa,  bahkan  turut
berpartisipasi  aktif  dalam  mewujudkan kedamaian dan menjaga integrasi nasional merupakan bukti dari implementasi konsep warga negara yang bermoral,  bahkan  menjadi  bentuk  rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Realita  Indonesia  sebagai  bangsa yang multikultural merupakan anugerah dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga kita  perlu  menerima  bahkan  merawat kemultikulturalan tersebut dengan penuh komitmen  dan  kesadaran.  Tentu  sikap tersebut  membuktikan  keimanan  dan ketakwaan  kita  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Kuasa,  serta  merepresentasikan warga  negara  yang  baik  dan  cerdas. Pendidikan  kewarganegaraan  sangat relevan untuk berperan sebagai pendidikan multikultural. Selain didukung  oleh  tujuan  serta  struktur keilmuannya  yang  jelas  berfokus  pada upaya  untuk  menjaga  kemultikulturalan atau kemajemukan bangsa, guna meminimalisir praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan, kekerasan, konflik  horizontal,  penindasan  serta diskriminasi.
Pendidikan kewarganegaraan
sebagai  pendidikan  multikultural  pun memberikan landasan teori serta informasi  argumentatif  agar  peserta didik  memiliki  pemahaman  mumpuni mengenai filosofi, substansi serta pentingnya  menjaga  kemultikulturalan bangsa. Sehingga secara sukarela mengaplikasikan
pemahamannya tersebut  dalam  kehidupan  sehari-hari peserta didik.  Dalam  kapasitasnya sebagai  pendidikan  nilai  dan  moral, pendidikan  kewarganegaraan  memiliki orientasi  serta  kompetensi  keilmuan yang mumpuni untuk menginternalisasikan  nilai-nilai  terpuji kepada  peserta  didik,  serta  membentuk moralitasnya, sehingga memiliki semangat yang merepresentasikan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945. Moralitas yang dicita-citakan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan  sebagai  pendidikan multikultural adalah mampu membentuk peserta  didik  yang  mengutamakan integrasi  nasional,  menjaga  kedamaian masyarakat, serta melestarikan nilai dan budaya yang hidup dimasyarakat.
Merujuk  pada  kesimpulan  yang dideskripsikan  di  atas,  tentu idealnya berbagai  temuan,  konsep,  teori  yang berkaitan  dengan  perkembangan ilmu dan pengetahuan, perlu diterapkan pada kehidupan  masyarakat,  karena  demi menyelesaikan  problematika kompleks, khususnya yang mengarah pada ketidakadilan,  konflik  horizontal,  serta belum terwujudnya kesejahteraan umum. Termasuk  pada  kajian pendidikan kewarganegaraa  sebagai pendidikan multikultural,  yang  berfokus pada temuan  serta subtansi  materinya  yang berikan rasionalisasi, serta ulasan positif mengapa perlu menerima realita kemultikulturalan, yang diejawantahkan melalui sikap yang menjaga kemultikulturalan tersebut. Tentu pemangku  kebijakan  serta  akademisi memiliki  peran  penting  dalam  menjaga kemultikultikulturalan bangsa.
Pemangku  kebijakan  atau  pemerintah yang  dimandatkan  oleh  masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, pada konteks  mendukung  terselenggaranya kehidupan yang multikultural,
Nyatanya pemerintah perlu memiliki  skema  serta  program  kerja yang  jelas,  khususnya  yang  berfokus pada  upaya  pencerdasan  masyarakat, pemenuhan hak warga negara, mengurangi  kesenjangan  sosial  dan ekonomi  masyarakat,  meminimalisir konflik  SARA,  serta  penegakan  HAM, agar  terwujudnya  kehidupan  yang religius, demokratis serta modern dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak bisa dimungkiri,  peran  akademisi  sangatlah
penting dalam menjaga kemultikulturalan, khususnya pada aspek dalam menemuka temuan, konsep,
serta teori yang relevan, dalam memberikan  informasi  argumentatif, untuk menerima dan
menjaga
kemultikulturalan  bangsa.  Penelitian pada jurnal ini yang berfokus pada upaya memberikan  rasionalisasi  informatif, mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan  untuk  dioptimalkan sebagai pendidikan multikultural, karena struktur keilmuanya serta posisinya pada kurikulum  nasional  sangat  mendukung. Sehingga  idealnya  peneliti  selanjutnya perlu  melakukan  berbagai  riset  yang berkaitan dengan kemultikulturalan bangsa, untuk menemukan temuan serta konsep yang komprehensif, serta mengkaji secara filosofis, apakah kajian pendidikan  multikultural,  berpeluang untuk menjadi disiplin  ilmu, atau tidak, karena  begitu  berpengaruh  terhadap dinamika perkembangan keilmuan nasional  yang  merepresentasikan  nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Badan
Pusat Statistik. (2011). Kewarganegaraan, Suku Bangsa,  Agama,  dan  Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia . Jakarta: BPS. Basri,  H.  (2018).  Kemampuan  Kognitif dalam Meningkatkan  Efektivitas Pembelajaran  Ilmu  Sosial  bagi
Siswa  Sekolah  Dasar. Jurnal Penelitian  Pendidikan .  18 (1) . Hlm. 1-9. Charles. (2017). Pendidikan Multikultural untuk Memperkuat Kohesifitas Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Jurnal Educative: Journal of Educational Studies . 2 (1) . Hlm.
30-46.
Dinatha, N. M. D. (2017). Pemanfaatan Media  Sosial Facebook untuk Menilai  Sikap  Ilmiah  (Afektif) Mahasiswa. Journal of Education  Technology .  1 (3) . Hlm. 211-217. Dwintari,  J.  W.  (2017).  Kompetensi Kepribadian Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan  Pendidikan  Karakter. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan .  7 (2) .  Hlm.
51-57.
Dwintari,  J.  W.  (2018).  Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis  Multikultural  dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat  Indonesia. Civic- Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan
PKn  dan  Sosial  Budaya .  2 (1) .
Hlm. 69-81. Effendi,  W.  R.  (2018). Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif  Tradisi  Liberal  dan Republikan. Jurnal Trias Politica . 2 (1) . Hlm. 55-62. Fathurrosi.  (2018).  Kesaktian  Pancasila dalam  Membangun  Kesadaran dan Keamanan Bangsa Indonesia .  Nizham  Journal  of Islamic Studies . 6 (1) . 115-129.
Hidayah, H. (2017). Partisipasi Masyarakat  dalam  Membangun Civic  Virtue di  Desa  Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Jurnal Kajian Moral dan  Kewarganegaraan .  5 (1) .
106-120.
Inanna. (2018). Peran Pendidikan dalam Membangun  Karakter  Bangsa yang Bermoral. JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan .
1 (1). Hlm. 27-33.
Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langung:
Kisah  Sukses  dan  Problematika.
Jurnal  Politik  Walisongo .  1 (1) .
Hlm. 29-48.
Kariadi,  D.  (2016). Revitalisasi  Nilai- Nilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Berwawasan  Global  Berjiwa Nasionalis. Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan Sosial Indonesia . 1 (1) . Hlm. 14-
23.
Kusnadi,  A.  &  Assa’diyah,  F.  (2020). Peran  Guru  Pendidikan  Agama Islam dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-Nilai  Pendidikan Islam  di  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  Nasional Plus Tunas Global Kota Depok. Jurnal Al-Qalam:  Jurnal  Pendidikan dan Keislaman . 8 (1) . Hlm. 1-18. Lestari,  G.  (2015). Bhinnekha  Tunggal
Ika : Khasanah Multikultural Indonesia  di  Tengah  Kehidupan SARA. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan .  28 (1) .  Hlm.
31-37.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M. (1992). Analisis  data  kualitatif:
buku  sumber  tentang  metode- metode baru . Jakarta:
Universitas Indonesia Press.
Nanggala, A. (2020). Memaknai Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa Ditunjau dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal  Widya  Wacana .  15 (1) . Hlm. 16-22.
Noviansah, A. (2020). Objek Assesment, Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan. Al-Hikmah: Jurnal Studi  Islam .  1 (2). Hlm. 136-149.
Rahmawati, T. N. (2020). Peluang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berbasis
Multikultural. Jurnal  Soshum Insentif . 3 (1) . Hlm. 86-91. Suharno.  (2016).  Pengembangan  Aspek Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan SD  dan SMP: Respons atas Realitas Keprihatinan Moral. Jurnal Civics . 13 (2) . Hlm. 162-171.
Supriatna, E. (2019). Islam dan Pengetahuan. Jurnal  Soshum Insentif . 2 (1) . Hlm. 128-135.
Tolak, T. (2018). Peneguhan Masyarakat Multikultural  Indonesia  melalui Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan. JUPIIS: Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial . 10 (2) . Hlm. 21-30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Warpala, I. W. S. (2019).  Pembelajaran Kontekstual:  Sebuah  Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural  dan  Belajar  untuk Penemuan. Media Edukasi: Jurnal  Ilmu  Pendidikan ,  3 (1) .
Hlm. 21-27.
We’u,  G.  (2020).  Urgensi  Pendidikan
Multikultural:  sebuah  Jawaban atas Problematika Pluralitas. JIPD: Jurnal Inovasi Pendidikan
Dasar . 4 (2) . Hlm. 71-75.
Wibowo,  A.  P.  &  Wahono,  M.  (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret untuk Memperkuat  Multikulturalisme di  Indonesia. Jurnal  Civicus .  14 (2). Hlm. 198-202.
Widiyono, S. (2018). Peran Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural. Elementary School: Jurnal Pendidikan  dan  Pembelajaran ke-SD-an . 5 (2) . Hlm. 282-290. Winataputra,  U. Winataputra,  U.  S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dan Muatan/Mata
Pelajaran  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  (PPkn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 1 (1) . Hlm. 15-36.