Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.7 / No.1: 51-64, Januari 2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019

## TINJAUAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH

## Munawir, Mahbub
Institut Agama Islam (IAI) Darusslam Blokagung
munawiriaida@gmail.com

## Abstrak
Kebutuhan masyarakat terhadap cara pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran yang lebih cepat dan efisien serta aman dengan administrasi yang lebih murah  daripada  penggunakan  kartu  kredit  dan  kartu  debit  adalah  dengan menggunakan  uang  elektronik.Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  konsep penggunaan uang elektronik apakah  sesuai dengan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 serta implementasi penggunaan uang elektronik dalam perspektik hukum syariah. Metode yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  bahwa konsep  uang  elektronik  yang  telah  diimplementasikan  sudah  sesuai  dengan  PBI Nomor 11/12/PBI/2009. Penggunaan uang elektronik yang diterbitkan oleh Perbankan menggunakan  akad  Sharf  sebagai  akad  utama  dan  juga  dilengkapi  akad  Ijarah  dan Wakalah. Akad Sharf diimplementasikan dalam pertukaran uang tunai dengan nilai uang  elektronik  yang  meliputi  transaksi  baik  online  maupun  offline.  Akad  ijarah diterapkan dalam pelayanan jasa/sewa dalam hal ini penyelenggara dapat memperoleh imbalan dari pelayanan jasa. Akad wakalah diterapkan dalam kerjasama dengan pihak lain sehingga pihak lain memperoleh imbalan dari penerbit atas jasa perwakilannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  itu  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penggunaan  uang elektronik dapat diimplementasikan sesuai dengan hukum syarriah.

## Kata Kunci : Uang Elektronik,  Perbankan Syariah, Perspektif Hukum Islam

## Abstract
The community's need for micro-payment methods that can make payment processes faster  and  more  efficient  and  secure  with  less  expensive  administration  than  using credit cards and debit cards is to use electronic money. The purpose of this research is to find out whether the concept of using electronic money is in accordance with PBI Number  11/12  /  PBI  /  2009  as  well  as  the  implementation  of  the  use  of  electronic money  in  the  perspective  of  sharia  law.  The  method  used  is  the  library  research method. The results of this study indicate that the concept of electronic money that has been implemented is in accordance with PBI Number 11/12 / PBI / 2009. The use of electronic money issued by banks uses the Sharf contract as the main contract and is
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
also  equipped  with  the  Ijarah  and  Wakalah  contracts.  The  Sharf  contract  is implemented in cash exchange for electronic money which includes both online and offline transactions. The ijarah contract is applied in service / lease services, in which case the operator can get a fee from the service. The wakalah contract is applied in cooperation with other parties so that the other party receives compensation from the issuer for the services of its representatives. Based on the results of this research, it can be said that the use of electronic money can be implemented in accordance with syarriah law.

## Keywords: Electronic Money, Islamic Banking, Islamic Law Perspective

## A. PENDAHULUAN
Uang elektronik merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di sektor perekonomian. Perkembangan teknologi dengan menggunakan uang elektonik memang  memudahkan  pelaku  ekonomi  dalam  bertransaksi  baik  transaksi  offline maupun transaksi online. Keefisienan inilah yang membawa semua pelaku ekonomi ke  arah  digitalisasi.  Salah  satu  sektor  perekonomian  yang  menggunakan  teknologi informasi  adalah  sektor  perbankan.  Teknologi  informasi  yang  digunakan  oleh Perbankan di Indonesia antara lain core banking sistem (sistem perbankan inti) dan aplikasi  front-end  seperti  e-banking,  APMK,  dan  uang  elektronik.  Uang  elektronik digunakan  sebagai  alat  pembayaran  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat dibilang relatif baru dibandingkan dengan APMK yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM  atau  kartu  debit.  Berdasarkan  hasil  survey  penggunaan  uang  elektronik  dan AMPK di Indonesia sebesar 25% dari jumlah penduduk Indonesia.
Penggunaan AMPK maupun uang elektronik di Indonesia sudah menjadi bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia. Penggunaan uang elektronik maupun AMPK yang relatif  mudah,  efisien,  aman,  cepat  dan  nyaman  menunjukkan  bahwa  teknologi modern yang berkaitan dengan intrumen pembayaran telah berkembang dengan pesat baik dosmetik maupun internasional.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  menggunakan  uang  elektronik  dan peraturan kebijakan ini berdasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia  yaitu  PBI Nomor: 11/12/PBI/2009  tentang uang elektronik.  Hal  ini dapat dikatakan bahawa Indonesia telah mengakui penggunaan uang elektronik.
Implementasi  uang  elektronik  dapat  dikatakan  sebagai  alternatif  baru  dalam menekan pertumbuhan uang cash. Para pelaku ekonomi baik di berbagai perusahaan, pusat  pembelanjaan,  dan  sebagainya  sudah  menggunakan  uang  elektronik  atau pembayaran  non  cash  yang  dilakukan  oleh  konsumen  atau  masyarakat.  Uang elektronik memang memiliki banyak keunggulan di berbagai hal namun juga memiliki kelemahan  dimana  tidak  semua  tempat  baik  perusahaan,  pusat  pembelajaan, perdagangan dan lain sebagainya menggunakan uang elektronik. Hal ini jelas sedikit
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
berbeda  dengan  fungsi  uang  yang  pada  hakikatnya  bukan  hanya  sebagai  alat pembayaran saja.
Penggunaan  uang  elektronik  yang  semakin  meningkat  dengan  pesat  juga menimbulkan  berbagai  asumsi  dari  semua  pihak  pelaku  ekonomi  yang  beragama islam.  Salah  satunya  apakah  penggunaan  uang  elektronik  ini  sudah  sesuai  dengan syariat agama. Bagaimana hukum syariatnya? Hal inilah yang mendasari dari kajian penelitian ini yaitu bagaimana konsep dari uang elekronik ini yang terdapat pada PBI Nomor:  11/12/PBI/2009  ?  dan  Bagaimanakah  penggunaan  uang  elektronik  dalam perspektif hukum islam.
Beberapa  kajian  pendahulu  yang  menjadi  kajian  dalam  penelitian  ini  seperti yang  dikemukakan  oleh  Asep  Saiful  Bahri  tentang  peluang  uang  elektronik  dalam perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa secara akad, uang elektronik  telah  bisa  diimplementasikan  pada  perbankan  syariah.  Noversyah mengemukakan  penelitiannya  tentang  perkembangan  uang  elektronik  di  Indonesia. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan uang elektronik di masa yang akan datang mengalami peningkatan yang pesat. Dan penerbit uang elektronik tidak hanya  bank  namun  juga  penyedia  jasa  telekomunikasi  yang  bekerja  sama  dengan pihak bank.

## A. Kajian Pustaka
1. Uang Elektronik
PBI  No 16/8/PBI/2014, elektronic money adalah nilai uang yang disimpan pada sebuah  chip.  Chip  ini  dapat  dipindahkan  untuk  memudahkan  transaksi  pembayaran maupun transfer dana. Kriteria yang harus ada pada uang elektronik yang digunakan untuk alat pembayaran adalah uang elektronik itu akan diterbitkan setelah pemegang melakukan setor dana kepada penerbit dan dapat  digunakan kepada pedagang  yang bukan  penerbit  serta  nilai  uang  yang  disetorkan  oleh  pemegang  bukan  merupakan simpanan sehingga dapat dikelola oleh penerbit.
Dalam prakteknya, Bank Indonesia memberikan batas maksimal uang elektronik yang  dapat  disimpan  dalam  sebuah  chip    yaitu  untuk  jenis  unregistered  maka  uang elektronik yang dapat disimpan maksimal adalah Rp. 1.000.000,00 sedangkan untuk jenus  registered,  uang  elektronik  yang  dapat  disimpan  maksimal  sebesar  Rp. 5.000.000,00.
Penggunaan  uang  elektronik  juga  dikenai  biaya  layanan  oleh  penerbit  kepada pemegang  yang telah diatur sebagaimana dalam PBI  yaitu:  adanya biaya  pelayanan yang dikenakan kepada pemegang sebagai penggantian dari  media yang digunakan uang  elektronik,  biaya  layanan  yang  dibebankan  kepada  pemegang  jika  pemegang melakukan isi ulang (top up) dengan pihak yang telah bekerjasama dengan penerbit, biaya layanan yang lain jika pemegang melakukan biaya tarik tunai dengan pihak lain yang  memiliki  kerjasama  dengan  penerbit,  tak  ketinggalan  biaya  layanan  juga
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
dibebankan  kepada  pemegang  sebagai  biaya  administrasi  jika  uang  elektroniknya dibiarkan mengendap dalam waktu yang lama dan tidak digunakan.

## 2. Macam-Macam Uang Elektronik
a) Berdasarkan Medianya
Ada dua jenis media yang digunakan uang elektronik sebagai penyimpanan nilai uang yaitu:
1) Penerbit dan pemegang memiliki catatan penggunaan uang elektronik.
2) Hanya penerbit yang memiliki catatan nilai uang elektronik yang dikelolanya.
b) Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik
Bentuk uang elektronik berdasarkan masa berlakunya dapat dibedakan sebagai berikut:
1) Reloadable
Bentuk  reloadable ini salah satu  bentuk  uang elektronik  dapat  diisi ulang jika masa berlaku medianya sudah habis maupun nilai uang elektronik sudah habis terpakai.
2) Disposable
Bentuk ini yang tidak memungkinkan uang elektronik untuk  diisi ulang apabila masa berlaku habis maupun nilai uangnya habis terpakai.
c) Berdasarkan Jangkauan Penggunaanya
Dua bentuk uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya:
1) Singgle-Purpose
Uang elektronik jenis ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas  satu  jenis  transaksi.  Misalkan  penggunaan  uang  elektronik  pada pembayaran tol atau transportasi umum.
2) Multi-Purpose
Uang elektronik dapat digunakan lebih dari satu transaksi pembayaran misalnya digunakan untuk pembayaran tol, tranportasi umum bahkan untuk berbelanja.

## 3. Akad Syariah Pada Uang Elektronik
a) Al-Sharf
Al-Sharf    dapat  diartikan sebagai  pertukaran mata uang asing.  Istilah Al- Sharf ini dalam  versi bahasa Inggris biasa disebut dengan money changer atau foreign  exchange,  Al-Shart  sendiri  merupakan  istilah  dalam  bahasa  arab. Sedangkan  dalam  kamus  al-Munjid  fi  al-Lughah  menyebutkan  bahwa  istilah AL-Sharf dapat diarikan dengan menjual yang dengan uang lainnya. Istilah Al- Sharf ini dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai pertukaran mata yang asing atau dapat diartikan sebagai Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. ( Hasan, Ahmad, 2005: 76).
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Beberapa  definisi  dari  beberapa  ulama’  tentang  istilah  Al-Sharf  sebagai berikut:
1) Al-Sharf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya, hal ini dikemukakan oleh Abd. Al-Rahman Al-Jazairi (2006: 505).
2) Al-Sharf  adalah  jual  beli  mata  uang.  Pada  mulanya  mata  uang  yang digunakan  adalah  emas  dan  perak.  Emas  disebut  dinar  dan  perak  disebut dirham yang dikemukakan oleh Veith Rivai (2010:396).
Berdasarkan  defini  diatas    maka  dapat  dikatakan  bahwa  Al-Sharf  adalah suatu  perjanjian  jual  beli  antara  valuta  satu  dengan  lainnya.  Sehingga  dapat diartikan bahwa mata uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.
b) Dasar hukum Al-sharf
Dalil  yang  mendasari  akad  al-sharf  adalah  Al-Qur’an,  Hadits,  Ijma,  dan Fatwa   DSN/MUI.
1) Al-Qur’an
َلَ اَبِّرلا  َنوُلُكْأَي  َنيِذَّلا
اوُلاَُ َُْ َّمَأِب َِِل ََِ َٰ  ِّ َمْلا  َنِم  ُناَطْا َّ ََََّّّّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك  َّلَِإ  َنوُموُقَي
ِه ِّب َر  ْنِم ٌة َظ ِع ْوَم ُهَءا َج   ْنَمَف َٰ اَب ِّرلا َمَّرَحَو َعْاَبْلا ُ َّاللَّ َّل َحَأَو ۗ اَب ِّرلا ُل ْث ِم ُعْاَبْلا ا َمَّمِإ
َم ُهَلَف  َىَ َتْماَف
ا
ا َََّّ ََّّا ََِّّف  َْ ََُّّ   د  ِرا َََّّّ ََّّلا  ُ ا َََّّ  ْ ََََََّّّّّّ َأ  َِ ََِّّر ََََّّلوُأ َََّّف  َأا َََّّع  ْن َََّّمَو  د  ِ َّاللَّ  ى َََّّلِإ ُهُر ََّّْمَأَو  َْ َََّّل َ ََََََّّّّّّس َنوُدِلاَخ
Artinya: Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  kembali  (mengambil  riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah, 2:275)

## 2) Hadis
ب ذلا اوعاب و ,ءاوسب ءاوس لَا ,ةضفلاب ةضفلاو ,ءاوسب ءاوس لَا ب ذلاب ب ذلا اوعابت لَ
لاب
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
هاور( َترش ْاك ب ذلاب ةضفلاو ةضف
)يراخب Artinya “Janganlah  engkau  menjual  emas  dengan  emas,  kecuali seimbang,dan jangan pula menjual perak dengan perakkecuali  seimbang.  Juallah  emas  dengan  perak  atau perak dengan emas sesuka kalian.” (HR. Bukhari).

## 3) Ijma’
Syariat  dari  akad  Sharf  sesuai  dengan  kesepakatan  ulama  dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: syarat pertama dalam tukar menukar tersebut  harus  dilaksanakan  secara  cash  atau  tunai  dapat  diartikan  secara bersamaan kedua pihak harus menyerahkan mata uang yang hendak di tukar, syarat kedua dalam pertukaran itu harus memiliki motif yang dapat diartikan pertukaran  tersebut  dalam  rangka  mendukung  transaksi  komersial,  syarat ketiga,  dalam  pertukaran  tersebut  harus  dihindari  adanya  jual  beli  yang menggunakan syarat, syarat keempat dalam pertukaran tersebut merupakan suatu transaksi berjangka yang harus dilakukan dengan beberapa pihak yang memiliki  kemampuan  dalam    menyediakan  valuta  asing  yang  akan diperjualbelikan,  dan  syarat  kelima  dalam  pertukaran  tersebut  tidak dibenarkan  menjual  barang  yang  belum  diketahui  asala  usulnya  (dikuasai) atau pertukaran barang tanpa hak kepemilikan.
c) Syarat- Syarat Sharf
Jual  beli  mata  uang  (Sharf)  secara  umum  diidentikkan  dengan  tukar menukar  antara  emas  dengan  emas  dan  perak  dengan  perak  atau  emas  dengan perak. Namun dalam pertukaran tersebut  harus memenuhi syarat-syarat dari akad Sharf  tersebut.  Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  akad  sharf sebagai berikut:
1) Tunai (Al-Taqabudh)
Transaksi  harus  dilakukan  dan  diselesaikan  pada  tempat  kontrak  sebelum berpisahnya kedua belah pihak. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai tukar yang hendak  diperjualbelikan  harus  telah  dikuasai  baik  oleh  penjual  maupun pembeli sebelum keduanya berpisah.
2) Jumlahnya sama (Al-Tamatsul)
Jumlah  yang  ditukarkan  dalam  pertukaran  ini  harus  memiliki  jumlah  yang sama  jika  nilai  mata  uangnya  sama,  misakan  jual  beli  emas  dengan  emas maupun perak dengan perak, maka kedua nilai tersebut harus memiliki jumlah yang sama dalam kualitas dan kuantitas meskipun bentuknya berbeda.
3) Tidak Boleh Ada Khiyar Syarat
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Tidak diperbolehkan adalnya khiyar syarat diantara kedua belah pihak dalam proses pertukaran nilai uang tersebut karena khiyar syarat bertentangan dengan syarat tunai (Al-Taqabudh)
4) Tidak Boleh Ditangguhkan.
Dalam pertukaran tersebut kedua belah pihak ataupun salah satu pihak  yang melakukan  transaksi  tidak  boleh  melakukan  penyerahan  yang  dalam  jangka waktu tertentu, sesuai dengan syarat Al-Taqabudh.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif. Penelitian ini juga menggunakan study library research yang mengambil sumber data utamanya dari buku-buku  perpustakaan  baik  digital  maupun  offline.    Jadi  dapat  dikatakan  bahwa penelitian library  research merupakan  penelitian  yang  dilakukan  di  perpustakaan dengan  berbagai    literatur  yang  sesaui  dengan  permasalahan  yang  dihadapi.
Sedangkan deskriftif adalah narasi atau pendesktipsian serta  penjabaran realita sosial yang kompleks atau dapat dikatakan  penggambaran apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.
Dalam  penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang konsep  uang  elektronik  yang  terdapat  dalam  PBI    dan  penggunaan  uang  elektronik dalam  perspektif  hukum  syariah  dengan  bermacam-macam  materi  yang  terdapat  di perpustakan, seperti buku, majalah, dokumen,catatan dan lainnya.
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis dan pendekatan syar’I Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan beberapa data tentang konsep uang elektronik yang terdapat dalam PBI Nomor 11/12/PBI/2009. Pendekatan  syari’i  Pendekatan  ini  adalah  pendekatan  hukum  (syari’i),  yakni menjelaskan  penggunaan  uang  elektronik  dalam  perspektif  hukum  Syariah  hukum yang berhubungan dengan hukum Islam.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Penyelenggaraan uang elektronik (Electronic Money) yang selanjutnya disebut dengan  SEBI,  diterbitkan  sebagai  aturan  pelaksanaan  atas  PBI  No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
Mekanisme dan alur transaksi uang elektronik yang tetapkan dalam PBI Nomer 11/12/PBI/2009 dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa principal bertanggung jawab mengelola sistem kerjasama antara penyelenggara dan penerbit dan Acquirer sedangkan pemegang melakukan transaksi pembelian uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu. Penerbit memberikan nilai uang elektronik
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
yang sebesar nilai uang yang disetorkan oleh pemegang dalam media uang elektronik. Transaksi pembayaran dilakukan oleh Pemegang kepada pedagang.  Perhitungan hak dan  kewajiban  keuangan  masing-masing  penerbit  dan  pedagang  dilakukan  oleh Penyelenggara  kliring  dan  diakhiri  oleh  penyelenggara  penyelesaian  akhir  atas  hak dan kewajiban baik penerbit maupun pedagang. Acquirer memproses pemenuhan hak tagih  pedagang  sebagai  pihak  yang  memiliki  kerjasama  dengan  pedagang  dan penerbit.

## Gambar 1. Alur Mekanisme Transaksi Uang Elektronik
Jika terdapat satu penerbit atau single user maka bank dapat bertindak sebagai acquirer  sehingga  tidak  diperlukan  lagi  mekanisme  kliring.  Karena  sudah  tidak dibutuhan  lagi  mekanisme  kliring  maka  alur  transaksi  uang  elektronik  secara sederhana dapat digambarkan pada Gambar 2.
Dana float merupakan semua nilai uang elektronik yang diterima oleh penerbit yang  masih  menjadi  kewajiban  dari  penerbit  kepada  pemegang  dan  penerbit. Kewajiban penerbit kepada pemegang yaitu dalam bentuk pengembalian semua sisa uang  elektronik  yang  ada  pada  media  uang  elektronik  pada  saat  pemegang memutuskan  untuk  mengakhiri  penggunaan    media  uang  elektronik.  Sedangkan kewajiban  penerbit  kepada  pedagang  dapat  berupa  pemenuhan  hak  tagih  pada  saat pedagang mengeluarkan nilai uang elektronik atas transaksi yang dilakukannya.
Acquirere Acquirer Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Penerbit A Penerbit B Pemegang Pemegang
Pedagang X Pedagang Y
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
Gambar 2. Alur Mekanisme Transaksi Uang Elektronik Secara Sederhana Pandangan  asy-syafi’i  dalam  jual  beli  menurut  islam  itu  diperbolehkan hukumnya  secara  ijma’.  Rukun  Jual  beli  menurut  madzhab  asy-syafi’i  hanya mencakup 3 hal  yaitu pihak yang mengadakan akad, shigot (ijab qobul) dan barang yang  menjadi  objek  akad.  Madzhab  asy-syafi’i  memperbolehkan  jual  beli  dengan syarat barang telah disaksikan terlebih atau dapat juga dengan menunjukkan ciri-ciri dan sifat dari barang yang dijual sehingga hal tersebut menjadi jaminan dari penjual.
Sehingga jual beli tanpa langsung melihat barangnya dan hanya cukup mengetahui ciri ciri dan sifat dari barang yang dijual maka hukumnya dibolehkan selama jual beli itu memenuhi rukun jual beli. Dan madzhab asy-syafi’i juga menyaratkan bahwa objek yang  dperjual  belikan  harus  ada  sewaktu  melakukan  akad,  berharga  secara  syariat, bermanfaat  secara  syariat,  bisa  diukur  (dihitung)  ketika  diserahkan  baik  menurut syara’ atau panca indra.
2. Pembahasan
a) Analisis Uang Elektronik Menurut PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Berdasarkan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 maka konsep yang digunakan dalam implementasi uang elektronik harus memunuhi beberapa syarat yaitu mekanisme atau alur transaksi uang elektronik. Alur transaksi  uang elekronik ini dibedakan menjadi dua yaitu mekanisme atau alur transaksi uang elektronik jika ada mekanisme kliring dan  jika  tidak  menggunakan  mekanisme  kliring.  Perbedaannya  hanya  terletak  pada penerbit  yang merupakan single user sehingga bank juga berperan sebagai acquirer, jika  penerbit  lebih  dari  satu  user  maka  mekanisme  kliring  digunakan  dalam implementasi  uang  elektronik.  Posisi  dana  float  yang  masih  dapat  dikelola  oleh penerbit karena dana float disini bukanlah simpanan milik pemegang uang elektronik, posisi nilai uang elektronik  yang sepenuhnya dipegang oleh pedagang sehingga dapat
Barang Nilai uang elektronik

## Bank Penerbit Uang Elektronik
Rekening Pemegang
Rekening penampungan dana float
Rekening pedagang
Pemegang pedagang
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
melakukan transaksi secara offline, Redeemability merupakan jaminan yang diberikan pihak  penerbit  atas  uang  elektronik  yang  diterbitkannya.  Keempat  konsep  ini  telah diatur  dalam  PBI.  Sehingga  dapat  dikatakan  implementasi  uang  elektronik  dalam perbankan sudah sesuai dengan PBI Nomor 11/12/PBI/2009.
Akad yang digunakan dalam uang elektronik terdiri dari dua jenis akad yaitu akad antara penyelenggara uang elektronik dan akad antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik :
1) Akad Antar Penyelenggara Kegiatan Uang Elektronik Beberapa pihak yang terlibat sebagai penyelenggara kegiatan yang menggunakan uang  elektronik  yaitu  penerbit,  prinsipal,  penyelenggara  kliring,  acquirer  dan penyelenggara penyelesaian akhir. Posisi yang paling penting disini adalah penerbit dilihat  dari  sisi  kebijakan  Bank  Sentral  maupun  dilihat  dari  sisi  antar penyelenggara. Hal ini dikarenakan penerbit yang mengelola seluruh dana float dari transaksi dan mendapatkan keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Sesuai dengan  kegiatan  antar  penyelenggara  uang  elektronik  dan  juga  dimana  penerbit juga bisa mendapatkan keuntungan dari dana float tersebut maka dapat dikatakan akad yang terbentuk dari hubungan tersebut menggukana akad ijarah. Akad ijarah disini  dalam  artian  bahwa  pihak  yang  memberikan  jasa  atau  sewa  mendapatkan upah atas pelayanan atau sewa yang telah dilakukannya.
2) Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik Akad  yang  terjadi  antara  penerbit  dengan  pengguna  uang  elektronik  dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Akad  antara  penerbit  dan  pemegang.  Akad  ini  terjadi  dalam  hal  penerbitan, pengisian  ulang,  redeem  atau  refund  dan  tarik  tunai  uang  elektronik  sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad Sharf. Transaksi yang terjadi antara penerbit dan  pemegang  memiliki  tanggung  hawab  bagi  penerbit  untuk  memberikan janiman  bahwa  uang  elektronik  yang  diterbitkannya  dapat  digunakan  sebagai alat pembayaran terhadap pedagang  yang bekerjasama dengan penerbit. Akad yang terbentuk dari hubungan antara penerbit dan pemegang juga menggunakan akad Ijarah karena di dalam hubungan tersebut terdapat pelayanan jasa atau sewa yang dilakukan oleh penerbit sehingga penerbit bisa mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasa atau sewa yang telah dilakukannya.
b. Akad  antara  pemegang  dengan  pedagang.  Akad  ini  terjadi  karena  adanya transaksi  yang  dilakukan  oleh  pedagang  dan  pemengang  uang  elekteronik. Dalam  hal  ini  transaksi  pembayaran  yang  menggunakan  uang  elektronik hukumnya  sama  dengan  transaksi  dengan  menggunakan  uang  tunai.  Hal  ini dikarenakan  uang  eletronik  maupun  uang  tunai  memiliki  kesamaan  fungsi sebagai  alat  pembayaran.  Sehingga  pedagang  disini  merupakan  agen  dari penerbit  jadi  transaksi  apapun  yang  dilakukan  oleh  pedagang  baik  dalam pengisisan  ulang,  tarik  tunai,  transfer  dana    itu  sama  saja  transaksi  yang
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
dilakukan  antara  pemegang  dengan  penerbit.  Akad  yang  digunakan  dalam hubungan  ini  adalah  akad  wakalah  karena  penerbit  telah  bekerjasama  dengan pihak lain sebagai agen.
c. Akad  antara  pedagang  dengan  acquirer.  Acquirer  disini  adalah  pihak  yang memiliki  kerjasama  dengan  pedagang  yang  dapat  memproses  data  uang elektronik  dan  juga  dapat  menampung  dana  hasil  penukaran  uang  elektronik yang  telah  dilakukan  antara  pedagang  kepada  penerbit.  Dalam  transaksi  ini Acquirer  juga  dapat  memperoleh  imbalan  berupa  merchant  fee,  jasa pemprosesan  data  uang  elektronik,  dan  jasa  efisiensi  atas  berkurangnya  biaya pengelolaan  kas  pedagang  yang  kerjasama  dengan  penerbit.  Akad  yang digunakan  dalam  hubungan  antara  pedangan  dengan  acquirer  menggunakan akad Ijarah karena pihak acquirer dimungkinkan mendapatkan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikannya.
d. Akad antara penerbit dengan pedangan. Akad yang digunakan dalam transaksi antara  penerbit  dengan  pedagang  menggunakan  akad  Sharf  karena  nilai  uang elektronik yang ada di pedagang itu mutlak milik pedagang atas transaksi jual beli yang menggunakan uang elektronik. Sedangkan pemenuhan hak tagih oleh pedagang dapat dilakukan melalui acquirer karena pihak acquirer menampung pendapatan dari pedagang di setiap transaksi yang dilakukan pedagang dan juga pendapatan  pedagang  dari  hasil  penukaran  uang  elektronik  kepada  penerbit. Penerbit dan pedagang telah terikat oleh perjanjian sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat yang telah disepakati bersama dan berdasarkan dengan rukun jual beli. Jika penerbit bekerjasama dengan pedagang maka pedagang tersebut dapat dikatakan sebagai agen penerbit. Sebagai agen penerbit maka pedagang ini juga dapat  dimungkinkan  mendapatkan  imbalan  atas  jasa  perwakilan  yang  telah dilakukannya. Maka hubungan yang dilakukan antara penerbit dan pedagan ini menggunakan akad Ijarah.
b) Uang Elektronik Menurut Persfektif Hukum Syariah
Penggunaan  uang  elektronik  menurut  hukum  syariah  berlandaskan  pada Madzhab  asy-syafi’i  yang  memperbolehkan  jual  beli  dengan  syarat  barang  telah disaksikan terlebih atau dapat juga dengan menunjukkan ciri-ciri dan sifat dari barang yang  dijual  sehingga  hal  tersebut  menjadi  jaminan  dari  penjual.  Sehingga  jual  beli tanpa langsung melihat barangnya dan hanya cukup mengetahui ciri ciri dan sifat dari barang yang dijual maka hukumnya dibolehkan selama jual beli itu memenuhi rukun jual beli.
Penggunaan uang elektronik ini menggunakan akad Sharf dengan implementasi uang elektronik dapat dilihat dalam Tabel 1:
Tabel 1. Relevansi antara akad Sharf dengan implementasi uang elektronik
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
No  Syarat Akad Sharf Implementasi Uang Elektronik 1 Tunai Nilai  uang  elektronik  sepenuhnya  ada  di tangan  pemegang  uang  elektronik  bukan ditangan  penerbit.  Dana  float  yang  ada  di penerbit  dapat  kelola  oleh  penerbit  karena dana  ini  bukanlah  dana  simpanan  dari pemegang.  Ketika  dana  float  dikelola  oleh penerbit  maka  besar  kemungkinan  penerbit akan  memperoleh  imbalan  atas  jasa pelayanan. Hal yang dilakukan oleh penerbit ini sesuai dengan akad Ijarah. 2 Jumlahnya sama Jika nilai uang elektronik sebesar satu rupiah maka nilai ini juga memiliki nilai yang sama dengan  satu  rupiah  pada  uang  tunai.  Tidak ada  perbedaan  antara  penggunaan  uang elektronik maupun uang tunai dalam hal nilai uang. 3 Tidak  boleh  ada Khiyar Syarat Dalam  transaksi  uang  elektronik  baik pemegang,  penerbit,  pedagang  maupun acquirer tidak terdapat khiyar syarat. Artinya setelah  transaksi  dilakukan  dan  juga  semua kewajiban  maupun  hak  dari  semua  pihak telah terpenuhi maka dapat diartikan bahwa transaksi tersebut telah selesai. 4 Tidak boleh ditangguhkan  Pihak  pemegang  menyetorkan  yang  maka penerbit  harus  segera  menyerahkan  nilai uang  elektronik  kepada  pemegang  saat  itu juga. Apabila terjadi redeem maupun refund kedua  belah  pihak  baik  pedagang  maupun pemegang maka pihak penerbit mempunyai kewajiban untuk segera memprosesn redeem maupun refund pada saat itu juga.
Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dikatakan bahwa bahwa dalam implementasi akad  Sharf  pada  penggunaan  uang  elektronik,  baik  principal,  penerbit,  pemegang, acquirer dan pedagang juga menggunakan akad Ijarah dan Akad Wakalah.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penggunaan uang  elektronik  sudah sesuai  dengan konsep uang elektronik  yang terdapat  pada  PBI  Nomor  11/12/PBI/2009.  Terdapat  mekanisme  penggunaan uang  elektronik  dengan  menggunakan  kliring  maupun  tidak,  adanya  dana  float dimana penerbit dapat mengelola dana float tersebut, posisi nilai uang elektronik
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
yang dapat dilakukan dalam posisi offline maupun online, adanya jaminan yang diberikan oelh pihak penerbit.
2. Penggunaan uang elektronik menurut perspektif hukum syariah, Transaksi yang dilakukan  dengan  menggunakan  uang  elektronik  sesuai  dengan  hukum  syariat yaitu sudah menggunakan Akad Sharf yang didukung didalamnya akad Ijarah dan Akad Wakalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Al-Rahman Al-Jazairi.( 2003). Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah , (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
Abu Sulaiman dan Abdullah Wahab Ibrahim.(2006). Banking Cards Syariah; Kartu Kredid dan Debit dalam Perseptif Syariah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ahmad  Hasan,  (2005). Mata  Uang  Islami,  (Telaah  komprehensif  Sistem  Keuangan Islami ),  Terjemahan  oleh  Saifurrahman  Barito  dan  Zulfakar  Ali,  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama. Al-Zuhaili, Wahab. (2004). Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Juz V. Damsyiq: dar al- Fikri al-Ma’ashirah , CetIV.Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kaffani, dkk, Cet X. Jakarta: Gema Insani
Andi  Prastowo.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perseptif  Rancangan Pendidikan . Yogyakarta: Ar-ruzz Media. An-Nabhani,  Taqiyuddin.(2000). Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perseptif Islam , Penerjemah Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, Cet-V. Andri Soemitra. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah .edisi kedua. Jakarta: Kencana.
Asep  Saiful  Bahri.  (2010).  Konsep  Uang  Elektronik  Dan  Peluang  Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi  Kritis  Terhadap  PBI  Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik).Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah
Noversyah.(2015). Perkembangan  Uang  Elektronik  di  Indonesia  Tahun  2009-2011: Kajian  Regulasi,  Pertumbuhan  Volume  dan  Nilai  Transaksi. Jurnal  Ilmiah . Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
PBI  Nomor  11/12/PBI/2009  Tahun  2009  tentang  Uang  Elektronik  (Electronic Money). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135361/peraturan-bi-no- 1112pbi2009-tahun-2009 . Diakses pada tanggal 14 Juli 2020
Vol.7 / No.1: 51-64,  Januari  2021, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4:  SK. No.30/E/KPT/2019
PBI  Nomor  16/8/PBI/2014  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  PBI  Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135364/peraturan-bi-no- 168pbi2014-tahun-2014 . Diakses pada tanggal 14 Juli 2020
PBI  Nomor  14/2/PBI/2012  tentang  Perubahan  atas  PBI  Nomor  11/11/PBI/2009 tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan Kartu. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137443/peraturan-bi-no- 142pbi2012 . Diakses pada tanggal 14 Juli 2020
Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Rivai,  Veithzal.  (2010).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  untuk  Perusahaan  dari Teori ke Praktik. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
Siti Hidayati,[et.,al.].(2006). Kajian Operasional E-Money . Bank Indonesia
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta
Yacobus  Bayu Herkuncahyo, (2014). Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik  (Electronic  Money  Exchanger)  Dalam  Sengketa  Jual-Beli  Uang elektronik, Jurnal Universitas Atmajaya .