Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 45 Volume 05 Nomor 01 Agustus 2020 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2243
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGENDALIAN TEMBAKAU
Mike Dewanti
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mikedewanti14@gmail.com

## Eko Priyo Purnomo
Dosen Ekologi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta eko.umy@ac.id

## Aulia Nur Kasiwi
Researcher of Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta aluianurkasiwi@gmail.com

## ABSTRAK
Industri tembakau memang mampu memberikan dampak ekonomi yang baik berupa pendapatan negara dari cukai yang tinggi. Namun, disisi lain industry tembakau yang terus melesat mampu mempengaruhi meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap tembakau maupun produk turunannya seperti rokok. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Maka dari  itu,  pemerintah  perlu  melakukan  berbagai  upaya  guna  mengendalikan konsumsi tembakau. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan  pemrintah  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  pengendalian  tembakau. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  analisa deskriptif. Peneliti menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang dimaksudkan untuk menjelaskan data dari satu variabel yang diteliti. Dari hasil  penelitian  diperoleh  informasi  bahwa  upaya  yang  telah  dilakukan Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  dalam  pengendalian  tembakau  meliputi penerapan  kawasan  tanpa  rokok,  penyediaan  tempat  khusus  merokok, pengendalian iklam, promosi dan sponsor dari produk tembakau, dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pengendalian tembakau.

## Kata Kunci : Tembakau, Pengendalian Tembakau

## I. Pendahuluan
Indusrti tembakau dunia sedang dihadapkan pada adanya kontroversi. Disatu  sisi,  industri  tembakau  merupakan  komoditas  penting  dalam perdangangan  dunia  termasuk  Indonesia  yang  mana  tembakau  memberikan peran  bagi  ekonomi  negara  dan  dunia.  Disisi  lain,  peningkatan  konsumsi tembakau oleh masyarakat menimbulkan dampak yang buruk bari tubuh dan lingkungan  (Rachmat  &  Aldillah,  2016).  Komoditas  tembakau  dan  produk turunan dari tembakau seperti rokok dan produk produk lainnya mempunyai
nilai ekonomi tinggi serta merupakan sumber pendapatan petani, penerimaan pemerintah dari dalam negeri dan kesempatan kerja (Hadi & Friyatno, 2008).
Berdasarkan  data  dari  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Negara bahwa penerimaan negara dari cukai tembakau selama lima tahun sejak 2010 hingga 2014 selalu mengalami trend kenaikan yang signifikan.  Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu RI jumlah realisasi penerimaan negara  dari  cukai  tembakau  cenderung  selalu  diatas  target  100%  (Santoso, 2017). Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengemukakan bahwa industri  rokok  merupakan  salah  satu  industri  yang  menciptakan  banyak lapangan pekerjaan. Sekitar 6,1 juta lapangan pekerjaan diciptakan dari total 995  produsen  produk  tembakau  yang  terdaftar  di  Indonesia  (Fajriah,  2017). Namun,  disamping  penerimaan  negara  dan  kesempatan  kerja,  tembakau dengan  rokoknya  telah  dinilai  membawa  dampak  bagi  kesehatan  (Santoso, 2017).
Dari  produksi  tembakau  yang  menghasilkan  rokok,  dalam  setiap kepulan  asap  rokok  terdapat  ±  4000  racun  kimia  yang  berbahaya  dan  43 diantaranya  mempengaruhi  pertumbuhan  sel  kanker  (Abadi,  2005;  Sinaga, 2016).  Sekitar  80%  perokok  di  Indonesia  memulai  kebiasaannya  tersebut sebelum  berumur  19  tahun.  Itu  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan negara yang memiliki jumlah perokok  remaja  terbanyak di dunia. (Setyoadi, 2013; Chotidjah, 2013). Dari 1,3 miliar perokok dunia, sebanyak 4,8% ada di Indonesia sehingga. Maka dari itu tidak heran jika Indonesia menduduki urutan ke-3  jumlah  perokok  terbesar  dunia  setelah  India  dan  Cina  (Widati,  2013). Akibat  dari  konsumsi  tembakau,  terjadi  kenaikan  penderita  penyakit  akibat konsumsi  tembakau  dari  384.058  orang  pada  tahun  2010  menjadi  962.403 orang pada tahun 2013 (Santoso, 2017). Penyebab utama terbesar kematian yang  sulit  dicegah  dalam  masyarakat  adalah  diakibatkan  oleh  efek  dari merokok.    Pada  tahun  1950,  setiap  tahun  hanya  ada  sekitar  kurang  lebih 300.000 kematian akibat kebiasaan merokok.  Angka ini mengalami lonjakan yang tinggi menjadi 1 juta kematian pada tahun 1965; 1,5 juta di tahun 1975, dan menjadi 3 juta kematian pada tahun 1990-an (Rahmah, 2015).  Di tahun 2030  diperkirakan  angka  kematian  akibat  rokok  sebesar  10  juta  jiwa,  dan sebagian besar dari Negara berkembang (70%) (Kemenkes RI, 2016).
Dari  laporan  kesehatan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta tahun 2017 , Prosentase kebiasaan merokok penduduk usia 5 tahun
ke  atas  di  Kabupaten  Kulon  Progo  pada  tahun  2017  menunjukkan  angka 17,78%.  Angkat  tersebut  menunjukka  peringkat  ke  2  setelah  Kabupaten Gunung Kidul sebesar 19,21 % (Susenas, 2017;  Dinas Kesehatan Prov. DIY, 2017). Di Kabupaten Kulon Progo tahun 2016, dari 20 besar penyakit penyebab kematian, penyakit jantung menempati urutan ke 5 dan hipertensi urutan ke 6 (Dinkes Kulon Progo, 2016; Setyaningrum et al., 2019). Salah satu penyebab penyakit  jantung  coroner  adalah  merokok.  Semakin  banyak  jumlah  rokok maupun asap rokok yang dihisap per harinya, maka total kolesterol juga akan meningkat (Dinkes Kulon Progo, 2017; (Setyaningrum et al., 2019).
Namun, sebagai Kabupaten dengan prosentase perokok tertinggi ke 2 se  Provinsi  DIY,  dari  ke  5  kabupaten  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo merupakan satu satunya  kabupaten yang mendapat penghargaan Pastika Parama terkait penetapan dan pengimplementasian Perda KTR  serta  kebijakan  lain  yang  terkait  denga  pengendalian  konsumsi  hasil tembakau  untuk  Kabupaten  Kulonprogo  pada  tahun  2017  dan  Pastika  Awya Pariwara dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 (Kemenkes.go.id, 2018). Untuk  mampu  meraih  penghargaan  tersebut,  tentunya  diperlukan  kontribusi yang baik antar semua pihak. Maka dari itu, yang menarik dijadikan penelitian adalah  bagaimana  Kabupaten  Kulon  Progo  mengendalikan  tembakau  serta produk turunannya, sementara kita tau bahwa Kabupaten dengan prosentase perokok tertinggi ke 2 se Provinsi DIY, dari ke 5 provinsi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo adalah satu satunya  kabupaten yang  mendapat  penghargaan  Pastika  Awya  Pariwara  dari  Kementerian Kesehatan RI tahun 2018  . Maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menekan konsumsi rokok di Kabupaten Kulon Progo.

## II. Tinjauan Pustaka
Pengendalian  tembakau,  penerapan kebijakan  harga rokok, pengendalian  iklan  rokok,  kegiatan  promosi  dan  sponsor  oleh  perusahaan rokok,  penetapan  pajak  atau  cukai  rokok,  serta  penetapan  daeerah  atau kawasan  bebas  udara  dari  asap  rokok  adalah  upaya  yang  dapat  dilakukan pemerintah  dalam  rangka  meminimalkan  dampak  buruk  dari  bat  senyawa berbahaya serta konstaminasi dan polusi udara (Rachmat & Aldillah, 2016).
Menurut Mardhiati (2017), Gerakan Pengendalian Tembakau merupakan gerakan  yang  mutlak  dibutuhkan  di  Indonesia  sebagai  suatu  upaya perlindungan  kepada  mansyarakat  yang  tidak  merokok  dan  mengajak masyarakat  yang  yang  merokok  untuk  dapat  berhenti  merokok.  Dalam pengendalian  tembakau,  Ahsan  (2018)  menyebutkan  terdapat  5  komponen regulasi. Pertama, melindungi penduduk dari paparan asap atau kawasan tanpa rokok. Kedua, menawarkan  program  berhenti  merokok  nasional. Ketiga, penerapan  larangan  iklam  rokok. Keempat, Peringatan  bahaya  merokok.
Kelima, menaikkan  cukai  rokok  dengan  indikator  presentase  cukai  terhadap harga rokok.
Salah  satu  negara  yang  juga  konsisten  dalam  pengendalian rokok/tembakau adalah Singapura. Strategi yang diimplementasikan Singapura dalam  pengendalian  rokok/  tembakau  adalah  regulasi  mengenai  iklan  dan promosi  mengenai  tembakau,  regulasi  dalam  perpajakan,  regulasi  dalam kemasan  dan  pelabelan  produk  tembakau,  regulasi  pelarangan  konsumsi tembakau  di  lokasi-lokasi  tertentu,  edukasi  dan  pelatihan  pada  masyarakat mengenai tembakau, regulasi dalam penjualan produk tembakau, upaya dalam penurunan ketergantungan pada tembakau dan berhenti merokok  (Nadhilah, 2016).
Menurut  Santoso  (2017),  kebijakan  pengendalian  tembakau  harus mempertimbangkan  aspek  penerimaan  negara,  kesehatan  masyarakat  dan ketenaga kerjaan. Sementara itu terdapat beberapa peneliti yang memberikan gambaran  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  Indonesia  dalam pengendalian  tembakau.  Zonasi  pemetaan  areal  tanaman  tembakau, pengembangan  tembakau  rendah  nikotin  dan  mencari  alternative  produk turunannya  merupakan  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengendalian tembakau  di  Indonesia  (Hasan  &  Darwanto,  2016).  Tujuan  kebijakan  harus mampu  mengakomodir  langkah-lagkah  yang  diperlukan  dalam  mengatasi eksternalitas  negative  akibat  merokok,  tingkat  retribusi  harus  dirubah  dari tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi untuk meningkatkan lingkup kebijakan dan ruang lingkup tindakan, serta dasar alokasi harus didesain ulang karena  dasar  alokasi  saat  ini  akan  mendorong  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  produksi  rokok  daripada  mengendalikannya  (Mayor  &  Sitepu, 2016).
Nuhung dan Adilah berpendapat sama bahwa pengendalian tembakau tanpa  mencari  substitusi  lain  dan  tanpa  menurunkan  tingkat  perokok  hanya akan  mempengaruhi  ekonomi  Indonesia  terutama  dalam  hal  import  dan eksport.  Maka  dari  itu,  komoditi  pengganti  sangat  diperlukan  untuk mendongkrak kestabilan ekonomi Indonesia (Nuhung, 2014; Rachmad 2016). Sejalan  dengan  Nuhung  dan  Aldilah,  Suprihatin  juga  berpendapat  bahwa pengendalian  tembakau  dan  kampanye  bahaya  rokok  dapat  merubah  pola konsumsi  masyarakat  yang  beralih  ke  rokok  rendah  nikotin,  hal  tersebut tentunya mempengaruhi kegiatan impor negara. Petani didorong untuk mampu berinisiatif mengusahakan jenis tembakau rendah nikotin (Suprihanti, 2018).
Menurut  Khanifa,  Pengendalian  tembakau  dengan  meniadakan perspektif lainnya seperti ekonomi, social dan budaya dan hanya focus pada perspektif kesehatan saja tidaklah suatu tindakan yang tepat (Khanifa, 2018). Dalam  hal  pengendalian  rokok  atau  tembakau,  pemberian  iklan  bahaya konsumsi tembakau berlebih atau merokok yang menakut-nakuti kurang efektif karena  tidak  merubah  pola  konsumsi  perokok  (Andini,  2019).  Hadi  juga menyatakan dalam jurnalnya bahwa produksi tembakau selama periode 2000- 2006  memang  mengalami  penurunan,  namun  disamping  itu  konsumsi  rokok perkapita cenderung naik seiring dengan naiknya pendapatan perkapita (Hadi &  Friyatno,  2008).  Maka  dari  itu,  untuk  mampu  mengendalikan  tembakau dengan baik dan mengurangi konsumsi rokok di Indonesia diperlukan kontribusi dari  semua  pihak  baik  pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat.  Pemerintah perlu  memberikan  pemahaman  kepada  swasta  dan  masyarakat  terutama petani  tembakau  mengenai  isi,  maksud  dan  tujuan  regulasi  tentang pengendalian tembakau. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada satu elemen pun yang merasa dirugikan dengan adanya regulasi tersebut (Handayani, 2012).

## III. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang  bersumber  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  video  tape,  foto, catatan,  dokumentasi  pribadi,  atau  memo  dan  data  lainnya.  Data  yang
dikumpulkan  berupa  data  kata-kata,  gambar-gambar  dan  bukan  angka (Moleong, 2005;  Yanuar, 2019)  Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk membuat suatu deskripsi, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, akurat dan factual mengenai sifat, fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005; Yanuar, 2019). Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dan  juga  tinjauan  pustaka  untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah (Burnham, 2004 ; Kasiwi, 2017). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif yang dikembangkan  Miles  dan  Hubberman  yang  meliputi  tiga  tahap  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  kemudian  penarikan  kesimpulan  (Moleong,  2010; Suhendri & Purnomo, 2017).

## IV. Pembahasan
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang disegala usia adalah  salah satu tujuan yang harus dicapai dalam sector  kesehatan  SDGs.  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  Merupakan upaya  pembangunan  berkelanjutan  yang  menjadi  acuan  dalam  kerangka pembangunan  dan  perundingan  Negara-Negara  di  dunia.Hal  tersebut  dapat dilakukan  melalui  mengurangi  secara  substansial  kematian  serta  kesakitan akibat senyawa berbahaya serta konstaminasi dan polusi udara, air dan tanah (Ermanela,  2017).  Berbagai  upaya  perlu  dilakukan  pemerintah,  swasta  dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan SDGs dalam bidang kesehatan tersebut. Seperti  halnya  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo.  Dalam  upaya  menekan jumlah konsumsi tembakau, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerapkan beberapa  strategi  seperti  penerapan  kawasan  tanpa  rokok,  tempat  khusus merokok,  kebijakan  terkait  promosi,  iklan  niaga  serta  sponsor  produk tembakau,  serta  mengajak  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam pengendalian tembakau.

## Kawasan Tanpa Rokok
Upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  sebagai wujud memerangi dan menekan jumlah konsumsi tembakau maupun produk turunan  tembakau  adalah  dengan  cara  menerapkan  kawasan  tanpa  rokok. Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Nomor  5  Tahun  2014
Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah ruangan ataupun area yang dinyatakan dilarang untuk dilakukan segala kegiatan  merokok  atau  kegiatan  lainnya  seperti  memproduksi,  menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan produk tembakau.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menerapkan kawasan tanpa rokok meliputi tempat kerja,  tempat dilaksanakannya proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar,  tempat ibadah,  fasilitas pelayanan kesehatan, angkutan umum, tempat bermain anak, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Area yang termasuk dalam area atau kawasan tanpa rokok harus dipasangi  tanda  larangan  merokok  yang  dipasang  di  pintu  masuk  serta dipasang ditempat tengan pencahayaan yang baik agar mudah dilihat.
Namun,  upaya  dalam  menerapkan  kawasan  tanpa  rokok  ini  tidaklah mudah.  Berdasarkan  data  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kulon  Progo,  2 tahun setelah penerapan kebijakan atau tepatnya tahun 2017, dari 200 target lokasi  kawasan  tanpa  rokok,  baru  80  lokasi  yang  menerapkan  KRT  atau kawasan  tampa  rokok.  Itu  berarti  baru  40%  dari  total  targetnya.  Kemudian Pemda Kulon Progo semekin gencar dalam melaksanakan kebijakan ini. Hingga akhirnya  pada  tahun  2019,  hampir  semua  kawasan  yang  masuk  kriteria kawasan  tanpa  rokok  telah  mampu  menerapkan  KRT.  Dinas  Kesehatan menyatakan bahwa masih ada 2 kawasan yang masih susah dalam penerapan KRT. Dua kawasan itu adalah tempat umum dan kendaraan umum. Penerapan KRT  di  dua  lokasi  tersebut  cukup  sulit  karena  kompleksnya  masyarakat  di tempat tersebut.
Sebagai  upaya  untuk  menyukseskan  KRT,  Pemda  Kulon  Progo  juga memperketat  dalam  pelaksanaanya.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan  cara memberi sanksi bagi pemimpin atau penanggung jawab tempat atau kawasan yang  masuk  kategori  KRT  namun  tidak  menerapkan  KRT.  Selain  itu,  Pemda juga memberi sanksi bagi masyarakat yang masih melanggar pelaksanaan KRT seperti  masih  merokok  di lokasi KRT.  Sanksi  tersebut  berupa  denda  sebesar 50.000 rupiah atau kurungan selama 7 hari.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga mengelurakan program SemarKu atau Sinergi Bersama Mengurangi Asap Rokok di Kulon Progo untuk mendorong penguatan program KTR. Dengan beranggotakan Sembilan orang, tim SemarKu memiliki tujan utama yaitu menyosialisasikan program KTR dan juga mengajak
masyarakat untuk terlibat dalam menyukseskan kebijakan KTR di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, mereka memiliki tiga tugas utama yang diemban yaitu melaksanakan fungsi kesekretariatan bupati peduli dampak rokok di Indonesia, memfasilitasi pelaksanaan program pengendalian tembakau serta menjadi tim kerja milenial dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia (Pamungkas, 2019).
Dengan  adanya  penerapan  kawasan  tanpa  rokok,  diharapkan  akan menekan  konsumsi  orang  dalam  merokok  ketika  berada  di  suatu  tempat terutama tempat yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok ini juga sebagai wujud perlindungan bagi perokok pasif. Yang mana perokok pasif memiliki dampak terjangkit penyakit arteri koroner, kanker paru dan efek reproduktif pada wanita (Prabandari, Nawi, & Siwi, 2009).

## Tempat Khusus Merokok
Tempat khusus merokok adalah suatu tempat yang digunakan secara khusus oleh orang untuk merokok agar lingkungan sekitarnya tidak tercemar oleh  asap  rokok  (Agil,  Effendy,  Sarwoko,  &  Setiadi,  2015).  Tempat  khusus merokok ini diberikan sebagai wujud penerapan kawasan tanpa rokok di Kulon Progo.  Sehingga  kawasan  yang  termasuk  dalam  kawasan  tanpa  rokok  wajib menyediakan  tempat  khusus  merokok.  Adapun  ketentuan  mengenai  tempat khusus merokok tersebut adalah sebagai berikut :
a. merupakan tempat atau kawasan terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar ruangan
b. tempat  yang  terpisah  secara  fisik  dan  juga  terletak  di  luar  bangunan utama
c. tempat khusus merokok berada paling dekat 5 meter dari pintu masuk dan juga pintu keluar
d. tempat  khusus  merokok  berada  paling  dekat  5  meter    dari  tempat berlalu lalang orang
Namun  cukup  disayangkan,  walaupun  sudah  banyak  tempat  atau  kawasan yang  menerapkan  kawasan  tanpa  rokok,  namun  beberapa  diantaranya  tidak menyediakan kawasan  tanpa rokok. Sehingga banyak perokok yang  memilih merokok di tempat parker atau wilayah terbuka lainnya.

## Pengendalian Iklan, Promosi dan Sponsor Produk Tembakau
Peengendaliann  iklan,  promosi  dan  sponsor  produk  tembakau  juga  menjadi salah satu upaya yang gencar dilakukan Pemda Kulon Progo dalam menekan konsumsi  produk  tembakau  di  Kulon  Progo.  Pengaturan  mengenai  larangan iklan,  promosi  dan  sponsor  produk  tembakau  ini  termuat  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Perda tersebut, Pengaturan mengenai iklan rokok tertuang dalam bab  III  pasal  7.  Dalam  pasal  tersebut  diatur  mengenai  pengendalian  iklan produk tembakau yang dilakukan di media luar ruangan dengan ketentuan :
1. Mencantumkan peringatan mengenai kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan minimal 10 % dari total durasi iklan dan/atau 15% dari total luas iklan
2. Mencantumkan  tanda  maupun  tulisan  “18+”  dalam  iklan  produk tembakau
3. Tidak  menggunakan,  memperagakan  dan/atau  menampilkan  wujud atau bentuk rokok atau produk turunan lain dari tembakau
4. Tidak mencantumkan nama produk yang tembakau tersebut merupakan rokok
5. Tidak  menggambarkan  ataupun  menyarankan  bahwa  merokok memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh
6. Iklan  tidak  boleh  menggunakan  kata  atau  kalimat  yang  dapat menyesatkan
7. Iklan tidak berisi ajakan untuk merokok
8. Dalam iklan tidak menampilkan gambar dan/atau tulisan anak, remaja dan/atau wanita hamil
9. Iklan tidak ditujukan kepada anak, remaja dan/atau wanita hamil
10. Tidak diperbolehkan memakai tokoh kartun sebagai model iklan
11. Iklan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat
Dinas  Kesehatan  Kulon  Progo  menjelaskan  bahwa  pemasangan  iklan produk tembakau Tidak boleh dipasang di jalan protokol, di jalan desa, tidak boleh memasang iklan rokok melintang jalan, tidak boleh berdekatan dengan tempat pendidikan, tidak boleh berdekatan dengan pusat layanan kesehatan dan tempat tempat lain yang telah diatur dalam Perda KRT.  Sementara itu, terkait  dengan  promosi  dan  sponsor,  Pemda  Kulon  Progo  juga  melarang
pemberian sponsor dari produk tembakau maupun turunannya dengan niatan untuk  promosi,  degan  mencantumkan  label  merk  rokok/tembakau  dan melarangnya diliput oleh media. Dengan kata  lain, pemberian sponsor boleh dilakukan  asalkan  tidak  mencantumkan  atau  menyebutkan  produk  pemberi sponsor (dalam hal ini produk tembakau maupun turunannya seperti rokok dan lain-lain).    Satuan  Polisi  Pamong  Praja  /Satpol  PP  dikerahkan  dalam  upaya penertipan  iklan  tembakau  maupun  produk  turunannya  yang  ada  di  Kulon progo.

## Peran Serta Masyarakat
Dalam  menjalankan  pemerintahan  terutama  terkait  pelaksanaan kebijakan, peran serta masyarakat sangatlah penting. Selain sebagai  tujuan sasaran kebijakan, masyarakat juga diharapkan dapat berkotribusi secara baik dalam  proses  menyukseskan  suatu  kebijakan.  Peran  serta  masyarakat  ini tentunya juga sebagai upaya dalam menerapkan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana dalam pelaksanaan pemerintahan yang  baik  harus  ada  interaksi  yang  solid  antara  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat (Rasul, 2009).
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengimplementasian kebijakan  terkait  menekan  konsumsi  tembakau  maupun  produk  turunannya juga  mengandeng  masyarakat  untuk  berkontribusi  secara  langsung.  Wujud kontribusi masyarakat dilakukan melalui kelompok, organisasi, lembaga, badan hukum, badan usaha maupun individu/perseorangan. Peran serta masyarakat dalam  mensukseskan  kebijakan  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  menerapkan pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat tinggal masing-masing, penyampaian  saran,  masukan  dan  juga  pendapat  dalam  penetapan, pelaksanaan  sampai  dengan  evaluasi  kebijakan  penyelenggaraan  kawasan tanpa rokok , berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan  kawasan  tanpa  rokok  melalui  pengawasan  social  dan berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah.
Hingga  tahun 2019, dari 963 dusun yang ada di Kulon Progo, sudah 213  dusun  yang  menerapakan  kebijakan  larangan  merokok.  Data  tersebut menunjukkan bahwa sudah sekitar 25% dusun di Kabupaten Kulon Progo telah sadar  mengenai  bahaya  merokok  dan  telah  ikut  berkontribusi  dalam
pengendalian  tembakau  terutam  produk  turunannya  yaitu  rokok  (Gabrillin, 2019).

## V. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai upaya dalam upaya pengendalian tembakau, yaitu sebagai berikut :
1. Kawasan Tanpa Rokok
Dalam  penerapan  kawasan  tanpa  rokok  telah  berjalan  cukup  baik, karena  dari  semua  target  kawasan  yang  memasuki  kriteria  kawasan tanpa rokok, hanya 2 yang belum mampu terealisasikan yaitu tempat umum  dan kendaraan umum.
2. Tempat Khusus Merokok
Penyediaan  tempat  khusus  merokok  masih  perlu  mendapat  perhatian karena  beberapa  kawasan  masih  belum  menyediakan  tempat  khusus merokok.
3. Pengendalian iklan, promosi serta sponsor dari produk tembakau serta produk turunannya
Upaya ini telah berjalan dengan baik karena mendapat kontribusi dari berbagai pihak terutama dinas kesehatan, satuan polisi pamong praja, dan  juga  linmas  yang  dikerahkan  secara  aktif  untuk  mengendalikan iklan, promosi, serta sponsor dari produk tembakau.
4. Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat dalam pengendalian tembakau di Kulon Progo cuku baik namun masih perlu peningkatan. Hal tersebut diliat dari 25% dusun di Kulon Progo sudah menerapkan kebijakan larangan merokok.

## Saran
1. Perlunya  mendorong  setiap  kawasan  tanpa  rokok  untuk  menyediakan tempat khusus merokok
2. Perlunya upaya yang tegas dalam pengendalian iklan rokok di warung- warung  kelontong,  hal  ini  karena  masih  banyak  warung-warung kelontong yang memasang spanduk atau stiker iklan rokok.
3. Perlunya  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  peduli  terhadap  bahaya merokok  sehingga  akan  lebih  banyak  dusun  yang  ikut  menerapkan larangan merokok.
4. Dinas  terkiat  harus  terus  melakuka  sosialisasi  mengenai  kebijakan pengendalian tembakau ini sekaligus dibantu oleh tim SemarKu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Agil, F., Effendy, D., Sarwoko, I. M., & Setiadi, B. (2015). Kendali Kecepatan Kipas Pembuangan Pada Ruang Khusus Merokok Sebagai Pembersih Dan Pengatur  Sirkulasi  Udara  Berbasis  Mikrokontroller. Eproceedings  Of Engineering , 2(2) .
Ahsan, A., Hadi, N., Dewi, W., & Lanni, P. (2018). Kondisi Sosial Dan Ekonomi Negara-Negara Peratifikasi Framework Convention On Tobacco Control ( FCTC ): Sebuah Pembelajaran Untuk Indonesia .
Andini, A. F. (2019). Kampanye Pengendalian Tembakau Terhadap Penurunan Minat Merokok .
Chotidjah,  S.  (2013).  Pengetahuan  Tentang  Rokok,Pusat  Kendali  Kesehatan
Eksternal Dan Perilaku Merokok. Makara Human Behavior Studies In Asia ,
16 (1), 49. Https://Doi.Org/10.7454/Mssh.V16i1.1493
Dinas Kesehatan Prov. DIY. (2017). Profil Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2017 .
Ermanela. (2017). Indikaror Kesehatan Sdgs Di Indonesia. Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae . Https://Doi.Org/10.1007/BF01886316
Hadi,  P.  U.,  &  Friyatno,  S.  (2008).  Peranan  Sektor  Tembakau  Dan  Industri Rokok  Dalam  Perekonomian  Indonesia:  Analisis  Tabel  I-O  Tahun  2000.
Jurnal Agro Ekonomi , 26 (1), 90–121.
Https://Doi.Org/10.21082/Jae.V26n1.2008.90-121
Handayani,  A.,  Nurdjanah,  Kresnowati,  L.,  &  Widowati,  E.  (2012).  Kesiapan Petani  Tembakau  Menghadapi  RUU  Pengendalian  Dampak  Produk Tembakau Terhadap Kesehatan Di Kabupaten Temanggung. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 10 (1), 19–26.
Hasan,  F.,  &  Darwanto,  H.  (2016).  Prospek  Dan  Tantangan  Usahatani
Tembakau Madura. Sepa , 10 (September 2013), 63–70.
Kasiwi,  A.  N.  (2017).  Volunteers  Of  Ict  To  Provide  Citizen  Participation  Into Society In Indonesia. International Journal Of Management, Innovation & Entrepreneurial Research , 3 (2), 92–98. Https://Doi.Org/10.18510/Ijmier.2017.325
Khanifa,  N.  K.  (2018).  Resistensi  Atas  Pengendalian  Tembakau. Wahana Akademika , 5 (April), 50–67.
Mardhiati,  R.,  Fatimah,  N.,  &  Andayani,  N.  (2017).  Dukungan  Perokok  Dan Bukan  Perokok  Terhadap  Kebijakan  Pengendalian  Tembakau  Di  Kota Denpasar  Dan  Yogyakarta. ARKESMAS  (Arsip  Kesehatan  Masyarakat) ,
1 (2), 75–82. Retrieved From Https://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Arkesmas/Article/View/507
Mayor,  E.,  &  Sitepu,  P.  (2016). Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Penerapan Earmarking  Cukai  Hasil  Tembakau  Di  Indonesia :  Regulasi  Dan  Konsep Ideal  The  Implementation  Of  Tobacco  Excise  Earmarking  In  Indonesia : Regulation And Ideal Concept . 20 (3).
Nadhilah,  E.  (2016).  Strategi  Singapura  Dalam  Pengendalian  Konsumsi Tembakau Pada Framework Convention On Tobacco Control (Fctc) Tahun 2010-2014. Implementation Science , 3 No 2 , 1–11. Https://Doi.Org/10.4324/9781315853178 Nuhung, I. A. (2014). Telaahan Konversi Tembakau, Suatu Tinjauan Ekonomi. Agribusiness Journal , 8 (2), 125–140.
Https://Doi.Org/10.15408/Aj.V8i2.5133
Prabandari, Y. S., Nawi, & Siwi, P. R. (2009). Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku Dan Status Merokok Mahasiswa Di  Fakultas  Kedokteran  Ugm,  Yogyakarta. Jurnal  Manajemen  Pelayanan Kesehatan , 12 (04), 218–225.
Rachmat,  M.,  &  Aldillah,  R.  (2016).  Agribisnis  Tembakau  Di  Indonesia :
Kontroversi Dan Prospek Tobacco Agribusiness In Indonesia : Controversy And Prospects. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian , 20 No.1 , 69–80.
Rahmah,  N.  (2015).  Pengaruh  Rokok  Terhadap  Kesehatan. Pengaruh  Rokok Terhadap Kesehatan , 01 (2), 78.
Rasul,  S.  (2009).  Penerapan  Good  Governance  Di  Indonesia  Dalam  Upaya Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum
Universitas Gadjah Mada , 21 (3), 538–553.
Https://Doi.Org/10.20303/Jmh.V21i3.318 Kemenkes, RI. (2016). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok .
Santoso,  R.  (2017).  Dilema  Kebijakan  Pengendalian  Tembakau  Indonesia.
Kajian , 21 (3), 201–219.
Setyaningrum,  R.  A.,  Susanto,  N.,  Yuningrum,  H.,  &  Wati,  N.  A.  P.  (2019).
Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Hiperkolesterolemia  Di  Dusun  Kopat Desa  Karangsari  Kecamatan  Pengasih  Kabupaten  Kulon  Progo,  DIY.
Pendekatan Multidisiplin Ilmu Dalam Manajemen Bencana , 1–11.
Sinaga, S. E. N. (2016). Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Rokok, Teman Sebaya,  Orang  Tua  Yang  Merokok,  Dan  Iklan  Rokok  Terhadap  Perilaku Merokok  Pada  Mahasiswa  Akademi  Kesehatan  X  Di  Rangkasbitung. Community Of Publishing In Nursing (COPING), ISSN: 2303-1298 , 4 , 1–5. Suhendri,  S.,  &  Priyo  Purnomo,  E.  (2017).  Penguatan  Kelembagaan  Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Journal Of Governance And Public Policy , 4 (1),
174–204. Https://Doi.Org/10.18196/Jgpp.4175
Suprihanti,  A.,  Harianto,  H.,  Sinaga,  B.  M.,  &  Kustiari,  R.  (2018).  Dinamika Konsumsi  Rokok  Dan  Impor  Tembakau  Indonesia. SEPA:  Jurnal  Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 14 (2), 183.
Https://Doi.Org/10.20961/Sepa.V14i2.25016
Widati,  S.  (2013).  Efektivitas  Pesan  Bahaya  Rokok  Pada  Bungkus  Rokok Terhadap Perilaku Merokok Masyarakat Miskin. Jurnal Promosi Kesehatan
Dan Pendidikan Kesehatan , 1 (2), 105–110.
Yanuar, R. M. (2019).  Inovasi Pelayanan Publik ( Studi Kasus : Public Safety
Center  (  PSC  )  119  Kabupaten  Bantul  Sebagai  Layanan  Kesehatan  Dan Kegawatdaruratan ). Jurnal Ilmu Pemerintahan , 04 (1), 1–20.

## Internet
Fajriah, L. R. (2017). Industri Rokok Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja di Tanah Air. Jakarta: sindonews.com.
Gabrillin,  A.  (2019). Masyarakat  di  200  Dusun  di  Kulon  Progo  Menerapkan Larangan Merokok. Kulon Progo: kompas.com. Dipetik May 4, 2020, dari
https://www.msn.com/id-id/olahraga/berita/masyarakat-di-200-dusun-di- kulon-progo-menerapkan-larangan-merokok/ar-AAFfKbC
Kemenkes.go.id. (2018). Berhasil Larang Iklan Rokok di Wilayahnya, 10 Daerah Dapat Penghargaan Pastika Awya Pariwara. Jakarta: Kemenkes.go.id.
Pamungkas, S. (2019). SemarKu Bumikan Aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Kulon Progo: Tribunjogja.com. Dipetik May 4, 2020, dari https://jogja.tribunnews.com/2019/07/31/semarku-bumikan-aturan-
tentang-kawasan-tanpa-rokok

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Kawasan Tanpa Rokok