## REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Oleh Sri Wulandari
Fakultas Hukum UNTAG  Semarang

## ABSTRAK
Penyalahguna  narkotika  dan  obat  -  obatan  terlarang  di  Indonesia  sangat memprihatinkan,  bersifat  urgen  dan  kompleks  serta  menunjukan  tren  yang  semakin meningkat  dengan  resiko  kecanduan  yang  semakin  tinggi.  Bahaya  narkoba  membawa dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  pengawasan  secara  ketat  untuk  melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif penyelamatan para  pengguna  dari  belenggu  narkoba,  karenanya  diperlukan  kepedulian  dari  setiap komponen  untuk  bersama-sama  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  peredaran gelap  narkotika.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  diberikan  kewenangan  pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika)  bukan  solusi  yang  tepat  dan  efektif  serta  tidak  memiliki  efek  jera karena penyalahguna narkotika adalah korban. Ironisnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang  seharusnya  menjadi  tempat  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  narapidana  malah dijadikan sarana pengendalian peredaran narkotika.
Kata Kunci : Penyalahguna Narkotika, Pemidanaan dan Rehabilitasi.

## ABSTRACT
Narcotics  and  drug  abuse  in  Indonesia  are  highly  alarming,  both  urgent  and complex, and show an increasing trend with higher addiction risk. The dangers of drugs bring tremendous impact on life safety as well as national and state security and resilience so  that  strict  control  efforts  are  required  to  protect  the  public  from  drug  abuse. Rehabilitation as an alternative way to save users from the shackles of drug. Therefore, the  concern  of  each  component  is  required  to  jointly  prevent  and  combat  illegal trafficking  of  narcotics.  The  National  Narcotics  Agency  (BNN)  is  granted  by  the government  the  authority  to  cany  out  the  handling  of  drug  addicts  and  abusers  in rehabilitation  institutions  for  the  imposition  of  four-year  imprisonment  (Act  No.  35  of 2009 on Narcotics) is not the right and effective solution. In addition, it does not have a deterrent  effect  because  drug  abusers  are  victims.  Ironically,  the  prisons  (LP)  which should be the rehabilitation and social reintegration of prisoners are even used as a means of controlling narcotics trading.
Keywords : Narcotics Abuse, Punishment and Rehabilitation.

## A. Pendahuluan
Narkotika  merupakan  zat  atau
obat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang  atau  hilangnya  rasa  nyeri serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untukpengobatan penyakit, jika narkotika disalah gunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat
merugikan  bagi  setiap  orang  dan masyarakat Perkembangan penyalah
gunaan  narkotika  secara  kuantitas  kian hari semakin meningkat dengan maraknya upaya penyelundupan, peredaran  dan  perdagangan  gelap  yang ditindak lanjuti dengan proses penegakan hukum seperti adanya penangkapan  dan  penahanan  terbadap para pelaku penyalahguna dan pengedar narkotika.  Hal  tersebut  terbukti  dengan banyaknya  media  masa  elektronik  dan cetak  yang  memberitakan  kasus-kasus terkait  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika. 1
Penyalahgunaan narkotika sudah  menjadi  masalah  internasional. Karena  itu,  upaya  penanggulangan
penyalahgunaan narkotika harus disinergikan  dengan  kebijakan  melalui kerjasama  regional  dan  internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut  menyetujui  konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meratifikasi, selanjutnya dijadikan sebagai instrumen hukum  untuk  menanggulangi  kejahatan narkotika yaitu Undang - Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dalam  Undang-Undang  ini disebutkan  bahwa  pecandu  dan  korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabililasi medis dan rehabilitasi  sosial. 2 Pengobatan  dan/atau perawatan rehabilitasi dilakukan setelah adanya ketetapan atau keputusan (vonis) hakim  didasarkan  pada  keterangan  dari pihak  keluarga  atau  Rumah  Sakit. Selama  proses  rehabilitasi  dilakukan pengawasan  dan  pemantauan  sampai pecandu benar -benar sembuh dan bebas dari  kecanduan  narkotika.  Peraturan BNN  No.  11  Tahun  2014  menjadi pedoman  teknis  penanganan  terbadap pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  yang  tanpa  hak  dan  melawan hukum,  yang  telah  ditetapkan  sebagai tersangka  untuk  mendapat  rehabilitasi,
2 Pasal 54 Undang - Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3 Rehabilitasi  sebagai  tindakan  altematif upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan  hakim  dan  diperhitungkan sebagai  masa  menjalani  hukuman, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Namun upaya
penanggulangan masalah narkotika tidak cukup dengan satu cara melainkan hams dilakukan  dengan  rangkaian  tindakan yang  berkesinambungan  dari  berbagai unsur,  baik  lembaga  pemerintah  atau non pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 masih mempertahankan kriminalisasi dalam membedakan
pemakai narkotika dan pelaku peredaran narkotika sehingga hakim dalam memutus  perkara  lebih  condong  untuk menghukum  pidana  penjara  terbadap penyalahguna  pecandu  narkotika  dari pada  memutuskan  untuk  menjalani layanan kesehatan (Rehabilitasi), akibatnya  penyalahgunaan  narkotika
3 http://www.bnn.go.id/portal/index.php/kont en/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layana n/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilita si , diunggah tanggal 16 Mei 2016
tidak turun bahkan cenderung meningkat. Meningkatnya jumlah kasus penyalahguna narkotika dan akibat yang ditimbulkan  semakin  kompleks  bukan hanya  segi  fisik  dan  mental  tetapi  juga dampak  sosial  serta  kemgihan  materiil seperti hilangnya harta juga
meningkatnya biaya pengobatan. Tindak pidana narkotika merupakan Lect Speialist dan keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 merapakan bukti keseriusan  pemerintah  dalam  upaya pemberantasan narkoba dengan ancaman hukuman terberat pidana mati. Sementara  ihi,  ketentuan  hukuman pidana  penjara  4  (empat)  tahun  bagi penyalahguna  narkotika  menimbulkan polemik  dan  bukan  solusi  yang  tepat sebab  penyalahguna  adalah  korban kejahatan narkotika. 4
Sehingga
diperlukan edukasi agar tidak menimbulkan kebingungan  bagi  masyarakat,  maka upaya  penanggulangan  penyalahguna narkotika  harus  bersifat  menyelurah multi  disipliner (Mediko - psiko — sosial) dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif 4 Anang Iskandar , Nasional.sindonews.com/read/1001894/ 13/hukuman-
penyalhguna-narkoba-pidana-atau-rehabilitasi- 1431806832. diunggah 16 Mei2016,
berkesimanbungan dan konsisten. 5

## B. Permasalahan
Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel  ini  adalah  Apakah  rehabilitasi sebagai upaya pemerintah dalam
penanggulangan penyalahgunaan narkotika
C. Pembahasan.
1. Penyalahguna Narkotika.
Penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  sangat  berdampak  pada kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Unhik melindungi masyarakat dan lebih mengefefai dan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan peredaran  gelap  narkotika  pemerintah telah melafalkan upaya pencegahan dan pemberantasan  tindak  pidana  narkotika dengan  penguatan  kelembagaan  Badan Narkotika  Nasional  (BNN).  Landasan hukumnya Undang-Undang No.35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Peratuan  Kepala  BNN  No.11  Tahun 2014  Tentang  Tata  Cara  Penanganan Tersangka  dan/atau  Terdakwa  Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan
Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi,  sebagai  pedoman  teknis
penanganan  terhadap  pecandu  dan penyalahgunaan narkotika.
Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau melawan  hukum, 6 sedangkan  korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya,  ditipu  dipaksa  dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. 7 Faktor - faktor yang mempengarahi penyalahgunaan narkotika adalah.:
1. Lingkungan keluarga,
2. Fafaor individu,
3. Fafaor sosial,
4. Fafaor kebudayaan, dan
5. Fafaor ekonomi.
Sebagian  besar  penyalahgunaan
narkotika
diawali dengan mencoba-coba,  semakin  lama  resiko kecanduan semakin tinggi dan jika terus berlanjut  akan  terjadi  ketergantungan dengan  dosis  narkoba  yang  semakin besar  hingga  yang  bersangkutan  tidak bisa  lagi  meninggalkan  narkoba.  Pada kondisi  demikian  pecandu  narkoba kehilangan  energi  dan  motifasi  serta
6 Pasal 1 sub 15 UU No.35 Tahun 2009
7 Pasal 1 ayat (2 dan 3) Peraturan Kepala
BNN No.11 Tahu 2014
tidak  tertarik  dengan  segala  aktifitas, bahkan  menghindar  dari  keluarga  dan lingkungan sosial. Alam fikiran seorang pecandu  narkoba  adalah  segala-galanya dan  untuk  mendapatkan  akan  ditempuh dengan  berbagai  macam  cara  tanpa memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukan,  scperti  melakukan  kejahatan atau berperilaku mengulangi kesalahan - kesalahan yang sama.
Di Indonesia angka korban penyalahgunaan  narkotika  dan  waktu kewaktu menunjukan peningkatan pesat, berdasarkan  data  BNN  jumlah  pecandu narkotika Tahun 2010 mencapai 3,6 juta orang  dan  Tahun  2013  meningkat menjadi  4,5  juta.  Mereka  berasal  dari berbagai  kalangan  lapisan  masyarakat dan  berbagai  usia  mulai  dari  anak-anak sampai  yang  sudah  tua, 8 Bahkan  dua dari seratus (100) pelajar dan mahasiswa di  Indonesia  memakai  narkoba,  karena itu diperlukan kerjasama antar komponen  bangsa  dalam  memberantas peredaran narkoba.
Jumlah  penyalahguna  narkoba dan  tindak  pidana  pencucian  uang  oleh pelaku narkoba terus mengalami
8 Yeni Herlina, galihpakuan.depos.go.id/modules.php?nam e=news&File=article&sid=13, diunggah tanggal 16 Mei 2016
peningkatan  sebagaimana  yang  dapat diungkap  BNN,  pada  tahun  2015  ada 102  kasus  dengan  202  tersangka  dan tahun  2016  terdapat  kenaikan  menjadi 807  kasus  dengan  1.238  tersangka. Bahkan 18 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi 9
Penanganan  terhadap  pecandu  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  perlu dilakukan  sesegera  mungkin,  baik melalui  pengobatan  medis  ataupun konseling serta  dibutuhkan intervensi keluarga  dan  peran  serta  masyarakat agar yang bersangkutan bersedia menjalani  rehalititasi  untuk  membantu program pemulihan. Karena itu, pengenaan  pidana  4  (empat)  tahun dalam  UU  No.35  Tahun  2009  bagi penyalahguna  narkoba  menimbulkan banyak polemik. Namun senyatanya apa yang  tersirat ; dalam  Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bahwa terhadap penyalahgunaan narkoba akan dilakukan pencegahan, perlindungan dan penyelamatan  dengan  cara  nehabilitasi baik medis maupun sosial (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009. 10
9 Kompas, 14 Juli 2017 10 Anang Iskandar , Nasional.sindonews.com/read/10018 94/13/hukuman-

## Dengan  diterbitkanya  “Peraturan
Bersama”  (Ketua  MA,  Menteri  Hukum dan  HAM,  Menteri  Kesehatan,  Menteri Sosial,  Jaksa  Agung  Kepala  Kepolisian dan  Kepala  BNN)  Republik  Indonesia tentang  penanganan  pecandu  narkotika dan  korban  penyalahgunaan  narkotika kedalam lemhaga rehabilitasi, makapara pengguna narkoba tidak lagi ditempatkan  sebagai  pelaku  tindak pidana  atau  kriminal  melainkan  dengan cara  melaporkan  diri  pada  Institusi Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  yang sudah  tersedia  diseluruh  Indonesia. Termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga  Rehabilitasi  medis  baik  milik pemerintah atau swasta. 11
Target  dan  upaya  pemerintah untuk  merehabilitasi  penyalahguna  dan pecandu  narkotika  belum  berhasil,  hal ini disebabkan karena jumlah pengguna narkoba yang direhabilitasi sulit tercapai karena anggaran dan fasilitas rehabilitasi kurang. Sebagaimana data yang tercatat di BNN selama kurun waktu tahun 2017 baru  ada  sekitar  10.800  orang  telah direhabilitasi. Tantangan kedepan penyalhguna-narkoba-pidana-atau-rehabilit asi-1431806832. diunggah 16 Mei2016
11 www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-n
arkoba . Diunggah 16 Mei 2016
pemberantasan  peredaran  narkobapun kian  semakin  berat  dan  beragam, mengingat  semakin  beragamnya  pula jenis  narkoba,  sebagaimana  dijelaskan Kemensos  Waskito  Budi  Kusumo  yaitu ada  512  jenis  narkoba  di  dunia  dan  54 jenis diantaranya telah masuk di negara Indonesia.  Sayangnya  tidak  semua penyalahguna dan pecandu narkoba bisa direhabilitasi karena terbatasnya anggaran  dan  fasilitas  maupun  sarana pendukung  lain  yang  memadahi  dan harus difikirkan bahwa korban penyalahguna  narkoba  tidak  boleh  di penjara.
Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya  pribadi  dan  bahaya  sosial  yaitu bahaya terhadap masyarakat dan lingkungannya.  Bahaya  pribadi  dapat menimbulkan  pengaruh  dan  efek  -  efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala - gejala sebagai berikut:
1. Euphoria, yaitu  suatu  rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai denngan kenyataan dan kondisi badan si  pemakai  (penggunaan  narkotika dalam  dosis  yang  tidak  begitu banyak);
2. Dellirium, yaitu suatu keadaan
dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan
timbulnya  kegelisahan  yang  dapat menimbulkan gangguan gerakan pada  angauta  tubuh  si  pemakai  ( biasanya  pemakaian  dosis  lebih banyak, dari angka 1);
3. Halusinasi, yaitu  suatu  keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami  ”khayalan”,  misalnya
melihat,  mendengar  yang  tidak  ada pada kenyataannya;
4. Weakness, yaitu  kelemahan  yang dialami  fisik  atau  psikis  /  kedua  - duanya;
5. Drowsiness, yaitu kesadaran merosot seperti  orang  mabuk,  kacau  ingatan dan mengantuk;
6. Coma, yaitu  keadaan  si  pemakai sampai  pada  puncak  kemerosotan yang bisa sampai pada kematian. 12
Sedangkan  bahaya  sosial  dari penyalahgunaan  narkotika  lebih  besar yang  menyangkut  kepentingan  bangsa dan  negara.  Bahaya  sosial  terhadap masyarakat, antara lain berupa: a. Kemerosotan moral,
b. Meningkatnya kecelakaan,
c. Meningkatnya kriminalitas,
d. Pertumbuhan  dan perkembangan
generasi terhenti.
12 Anonim. Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.74
Memahami  akan  bahaya  yang begitu  kompleks  maka  pecandu  dan penyalahguna  narkotika  dapat  menjadi faktor  potensi  terjadinya  tindak  pidana, yang  dapat  dikelompokan  menjadi  2 (dua) yaitu :
1. Faktor internal pelaku, meliputi:
-  Perasaan egois,
-  Kehendak ingin bebas,
-  Kegoncangan jiwa,
-  Rasa keingintauan.
2. faktor ekstemal pelaku, meliputi:
-   keadaan ekonomi,
-   pergaulan / lingkungan,
-   kemudahan,
-   kurangnya pengawasan
-  ketidaksenangan  dengan  keadaan sosial. 13
Kedua  faktor  tersebut  tidak  selalu berjalan  sendiri-sendiri  dalam  suatu peristiwa  tindak  pidana  narkotika  tetapi bisa  merupakan  satu  kejadian  yang disebabkan oleh kedua faktor sekaligus.
2.  Konsep  Pemidanaan  dan  Upaya
Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyalahguna Narkotika.
13 A.Wijaya, Masalah  Kenakalan  Remaja dan  Penyalahgunaan  Narkotika,
Armico,
Bandung:1985,hal.25-26
Peredaran Narkotika di kalangan masyarakat tidak mudah untuk diketahui oleh  aparat  penegak  hukum  karena peredaran  gclap  narkotika  melibatkan banyak  orang  secara  bersama-sama bahkan  merupakan  satu  sindikat  yang terorganisasi dengan suatu jaringan yang luas dan bekerja secara rapi serta sangat rahasia. Disinilah tugas berat bagi aparat pcnegak  hukum  dan  tanggung  jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan, mencegahan,
pengendalian, penyidikan dan pemberantasan  narkotik,  Karena  itu, dalam rangka pencegahan, pengendalian penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika perlu dilakukan secara terorganisasi  baik bilateral,  regional maupun internasional dengan melibatkan  peran  serta  masyarakat sehingga tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab  aparat  penegak  hukum dan pemerintah.
Undang-lJndang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  merupakan bukti  keseriusan  negara  dalam  upaya pemberantasan  narkoba  yang  secara tegas mengatur masalah narkotika dari 2 (dua) sisi yaitu sisi humanis kepada para pecandu  narkotika  (Pasal  54)  yang menyatakan pecandu dan
penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabikitasi sosial. Sedangan sisi kerasnya terdapat dalam Bab XV (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127) tentang  sanksi  Pidana,  yang  intinya dalam  Bab  tersebut  dikatakan  bahwa orang  yang  tanpa  hak  melawan  hukum menanam, memiliki, memelihara, meyimpan, menguasai atau menyediakan  dapat  di  hukum  penjara dan  denda  yaitu  para  bandar,  sindikat dan pengedar narkotika.
Pasal  tersebut  diatas  memberi pengaturan  secara  tegas  tentang  sanksi pidana  bagi  setiap  orang  penyalahguna narkotika. Sanksi pidana yang diancamkan  kepada  pelaku  tindak pidana  narkotika  cukup  serius  dan sangat  berat,  namun  sampai  saat  ini seolah sanksi tersebut tidak memberikan efek jera hal ini terbukti dengan semakin banyak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Bahkan pelaku  tindak  pidana  narkotika  yang sudah terbui di
Lembaga Pemasyarakatan  (LP)  pun  masih  dapat mengendalikan  kejahatan/tindak  pidana narkotika dari dalam balik terali besi.
Sementara  itu,  pemerintah  telah melakukan berbagai macam upaya untuk penyelamatan pengguna narkotika dengan cara rehabiltasi dan
pemberantasan para bandar, sindikat dan memutus  mata  rantai  peredaran  gelap narkotika, hal itu tidaklah cukup karena diperlukan  upaya  preventif  berapa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru. Sebab  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  sudah  amat  sangat memprihatinkan  (kondisi  darurat)  di kalangan  anak  muda  bahkan  merambah ke  ibu-ibu  rumah  tangga,  karena  itu perlu upaya pencegahan semenjak dini.
Permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum penyalahguna narkotika  adalah  perbedaan  persepsi antar  aparat  penegak  hukum  dalam penanganan  penyalahguna  narkotika yang berbeda - beda. Seringkali penyidik penggunakan pasal - pasal dalam proses hukum  yang tidak seharasnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan  narkotika.  Begitupun Penuntut Umum yang menerima pelimpahan  Berkas  Perkara  (BAP) hanya dapat melanjutkan apa - apa yang sudah dipersangkakan oleh penyidik dan selanjutnya berujung pada vonis/putusan pengadilan (hakim).
Secara keseluruhan putusan hakim  dalam  perkara  narkotika  terdiri dari :
1. Putusan pembebasan, artinya
terdakwa  narkotika  dibebaskan  dari segala  tuntutan/dakwaan  penuntut umum  karena  tidak  terbukti  untuk mempersalahkan terdakwa,
2. Putusan pemidanaan, arthiya putusan yang mempersalahkan terdakwa berdasar  salah  satu  pasal  yang tertuang dalam Undang - Undang No. 35 Tahtm 2009 Tentang Narkotika.
Dalam Rancangan KUHP Tahun 1982, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana  dengan  menegakkan  norma hukum demi
pengayoman masyarakat,
b. Untuk  memasyarakatkan  terjadinya dengan mengadakan pembinaan sehingga  menjadikannya  orang  baik dan berguna,
c. Untuk  menyelesaikan  konflik  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat,
d. Untuk  membebaskan  rasa  bersalah pada masyarakat.
Tidak  semua  hakim  yang  mengadili dan memeriksa perkara narkotika memberikan  putusan  pengadilan/vonis bagi terdakwa pecandu dan penyalahgunaan narkotika untuk
menjalani  rehabilitasi.  Ini  disebabkan karena Undang - Undang No. 35 Tahun
2009 masih mempertahankan
kriminalisasi  atas  pemakaian  narkotika yang dapat menjauhkan pemakai narkotika dari layanan kesehatan.
Akibatnya  tidak  ada  pembedaan  antara pemakai, penyalahguna narkotika, pecandu dan yang menjalankan peredaran gelap narkotika yang kesemuaannya  itu  diancam  dengan pidana  penjara.  Sehingga  pertimbangan hakim  dalam  memutus  perkara  kepada penyalahguna  narkotika  lebih  kepada vonis pidana penjara ketimbang rehabilitasi.  Kondisi  ini  mengakibatkan prevalensi  penyalahguna  tidak  turun bahkan cenderung meningkat. 14
Sesungguhnya  sanksi  dikenakan untuk  menghukum  seseorang  sekaligus memenuhi  tuntutan  rasa  keadilan  dan kemanusiaan.  Sanksi  mengandung  inti berupa ancaman pidana (straf beddreiging) agar  norma  yang  sudah ditetapkan  ditaati  dan/atau  sebagai akibat  hukum  atas  pelanggaran  norma. Menurut  Roeslan  Saleh,  pidana  adalah reaksi  atau  delik  dan  berwujud  suatu
14 Opcit, Anang Iskandar, Re-Orientasi Penanganan Permasalahan Narkoba di Indonesia, BNN RI Propinsi Jawa tengah, Semarang,19 Agustus 2014. Hal 6
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.
Sedangkan Soedarto berpendapat bahwa pidana  ialah  penderitaan  yang  sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan  perbuatan  yang  memenuhi syarat-syarat  tertentu.  Sehingga  sanksi pidana  merupakan  penetapan  tentang adanya suatu kepastian hukum terhadap diri subjek hukum akibat tindakan  yang dilakukannya bertentangan dan melawan hukum
Bagi pecandu/penyalahguna narkotika yang telah memperoleh keputusan  pengadilan  untuk  menjalani hukuman  penjara  atau  kurungan  akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP)  dan  upaya  untuk  penyembuhan korban  penyalahgunaan  narkotika  yaitu melalui  sarana  pelayanan  rehabilitasi sesuai  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No. 996 /
MENKES/SK/VIII/2002. Penyalahgunaan Narkotika
memiliki  akibat  sangat  fatal,  jika menyebabkan ketergantungan pada pengguna narkotika maka dapat berbuat apa  saja  demi  untuk  memperoleh narkotika  tanpa  mengindahkan  norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Oleh  karena  itu,  pelaku  tindak  pidana
Narkotika perlu diberikan sanksi pidana yang  berat  begitu  pula  hakim  dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  narkotika  harus  benar-benar mempertimbangkan ketentuan - ketentuan  dalam  Undang  No.  35  tahun 2009, seperti:
Pasal 103, bahwa:
(1) Hakim  yang  memeriksa  pecandu narkotika dapat:
- memutus  untuk  memerintahkan yang  bersangkutan  menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan  dan/atau  perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika  tersebut  tidak  terbukti bersalah  melalui  tindak  pidana narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau  perawatan  bagi  pecandu narkotika  sebagaimana  dimaksut pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Kemudian  dalam  Pasal  127  ayat  (2), menyebutkan :
“Dalam  memutus  perkara,  hakim wajib  memperhatikan  ketentuan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 54,  Pasal  55  dan  Pasal  103  bahwa para  pecandu  dan  penyalahgunaan nark.ba wajib menjalani rehabilitasi".
3. Konsep Rehabilitasi Penyalahguna
Narkotika.
Dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum  Pasal  1  butir  6,  Permenkes bahwa Rehabilitasi adalah upaya kesehatan  yang  dilakukan  secara  utuh dan  terpadu  melalui  pendekatan  non medis, psikologis, sosial dan religi  agar pengguna  NAPZA  yang  menderita sindroma keterganhmgan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi Narkotika juga merupakan sebuah tindakan represif yang dilakukan  bagi pecandu  narkotika setelah  terjadinya  tindak  pidana  berupa pengobatan  dan  pembinaan.  Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan ateu mengembangkan kemampuan  fisik,  mental  dan  sosial penderito yang bersangkutan.
Rehabilitasi  juga  sebagai  pengobatan atau  perawatan  bagi  para  pecandu narkotika  agar  dapat  sembuh  dari
ketergantungan narkotika dan
berperilaku  baik  dalam  kehidupan masyarakat.
Sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  54  Undang  -  Undang  No.  35 Tahttn  2009  Tentang  Narkotika,  bahwa pecandu  narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi  medis  adalah  suatu  proses kegiatan  pengobatan  secara  terpadu untuk  membebaskan  pecandu  dari keterganhmgan  narkotika,  yang  dapat dilakukan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
Rehabilitasi  sosial  adalah  suatu proses kegiatan pemulihan secara teradu baik  fisik,  mental  maupun  sosial  agar bekas  pecandu  narkotika  dapat  kembali melaksanakan  fungsi  sosial  dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial  dilakukan  di  lembaga  rehabilitasi sosial yang dihmjuk oleh Menteri Sosial yaitu  lembaga  rehabilitasi  sosial  yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan  narkotika  dilakukan berdasar  Undang  —  Undang  No.  35 Tahun  2009  yaitu  setelah  hakim menjatahkan  Vonis/putasan  pengadilan
dengan  menyebutkan  bahwa  terdata harus  menjalani  rehabilitasi,  kemudian hakim menunjuk salah satu Rumah Sakit atatupun panti rehabilitasi untuk melakukan  proses  rehabilitasi  bagi pecandu narkotika. Dimana ketetapan/putasan  tersebut  didasarkan pada  keterangan  dokter  ahli  yang menyatakan  bahwa  terdakwa  narkotika harus menjalani
rehabilitasi.
Pengawasan selama dan sesudah rehabilitasi sepenuhnya diserahkan kepada  pihak  Rumah  Sakit  atau  panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pengadilan  dan  penanggung  biaya selama proses rehabilitasi adalah keluarga,  bisa  juga  biaya  ditanggung oleh  pihak  rumah  sakit  atau  panti rehabilitasi  atas  permohonan  pihak keluarga.
Dalam penyelenggaraan pelayanan  rehabilitasi  penyalahgunaan dan  ketergantungan  narkotika  harus tetap:
a. Melaksanakan fungsi sosial
dengan  memperhatikan  kemampuan masyarakat,
b. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
c. Membantu melaksanakan program pemerintah dalam kebijakan
penanggulangan narkotika,
d. Melaksanakan fungsi rujukan. 15 Dan dilarang menggunakan metode  pendekatan  dengan  kekerasan fisik  dan  kekerasan  mental/psikologi serta mempunyai penanggungjawab tenaga medis seorang dokter umum atau dokter  spesialis  dan  memperkerjakan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. Sarana pelayanan rehabilitasi meliputi: a. Sarana dan Prasarana,
b. Sumber daya manusia,
c. Administrasi dan tatalaksana,
d. Komponen kegiatan. 16
Selama
menjalani masa rehabilitasi akan diperhitungkan sebagai masa  menjalani  hukuman.  Artinya bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika dan  pecandu  narkotika  sama  dengan pelaku  tindak  pidana  pada  umumnya yaitu  dijatuhi  pidana  oleh  pengadilan. Namun yang bersangkutan harus menjalani  pengobatan  dan  perawatan melalui proses rehabilitasi secara medis dan sosial.
Sudah seharusnya aparat penegak hukum lebih jeli dan teliti dalam melihat
15 Keputusan Mentri Kesehatan RI

## Nomor:996/MENKES/SK/VII/2002, Pasal 4
16 Lampiran Keputusan Mentri Kesehatan RI Nomor:996/MENKES/SK/VII/2002,23 Agustus 2002.
amanat Undang - Undang No. 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 yang mengutamakan ”wajib  hukumnya" bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut diperkuat dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No, 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu Narkotika.
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak, pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kepala  Dinas  kesehatan  yang  akan melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan  rehabilitasi  akan  melakukan penindakan  secara  administrasi  jika teijadi  pelanggaran  dari  peringatan sampai  pencabutan  ijin.  Sedangkan pelayanan rehabilitasi meliputi: a. Pelayanan medik, yaitu:
- Detoksifikasi,
Detoksifikasi  tidak  dilaksanakan disarana  pelayanan  rehabilitasi melainkan hanya dapat dilakukan oleh  dokter  disarana  pelayanan kesehatan.
Pelaksanaannya
mengikuti  pedoman  terapi  pasien ketergantungan  NAPZA  yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan. - Terapi maintenance, di laksanakan oleh dokter.
b. Terapi Psikososial, yaitu : Dilakukan melalui
berbagai pendekatan  non  medis,  misalnya sosial, agama spiritual.
Dalam  metode  ini  diperlukan tindak  lanjut  dari  departemen sosial/departemen  agama,  yang kesemuaannya
harus dikoordinasikan  dengan  dokter untuk  menanggulangi  masalah kesehatan  fisik  dan  mental  yang mungkin atau dapat terjadi selama proses rehabilitasi, c. Rujukan, yaitu :
Pasien penyalahguna
dan ketergantungan  NAPZA  dengan komplikasi medis fisik dirujuk ke Rumah  Sakit  Umum  Kabupaten  / Kota / Propinsi. Ada  beberapa  syarat  yang  perlu dipenuhi  sebelum  seseorang  menjalani program rehabilitasi narkoba, antara lain kelengkapan  surat,  hasil  tes  urine,  hasil
pemeriksaan  medis  secara  keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili  dan lain  -  lainnya,  yang perlu difahami bahwa proses untuk melepaskan  diri  dari  narkoba  tidaklah mudah.  Selain  menjalani  rehabilitasi narkoba  mereka  juga  membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif.
4.Kendala-Kendala Dalam Merehabilitasi Penyalahguna Narkotika. Ketergantungan Narkotika
merupakan  penyakit  yang  kompleks ditandai  oleh  dorongan  yang  tidak tertahan  untuk  menggunakan  narkotika, maka  upaya  penanggulangannya  harus bersifat  menyeluruh  (mediko  -  psiko  - sosial) multidisipliner serta perlu mengikut  sertakan  masyarakat  secara aktif  dan  berkesinambungan  secara konsisten  (Pasal  104,  Pasal  105  dan Pasal  109)  Undang  -  Undang  No.  35 Tahun 2009.
Tantangan  ke  depan  justru  berada di  pundak  penegak  hukum  khususnya hakim  untuk  berani  memutus  dan menetapkan tindakan hukum merehabilitasi  terdakwa  pecandu  dan penyalahguna narkotika. Dengan harapan jika pecandu dan penyalahguna
narkotika direhabilatsi, prevalensi penyalahguna  menjadi  kurang  sehingga permasalahan narkotika dapat dikurangi. Maka  diperlukan  persamaan  persepsi antar  para  penegak  hukum  (penyidik, penuntut  umum  dan  hakim)  dalam penanganan  penyalahguna  narkotika
dengan mengacu  pada  “Peraturan Bersama” (Mahkamah Agung, Kementrian Hukum dan HAM,
Kejaksaan Negeri RI, Kepolisian Negara RI,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial dan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)) Republik  Indonesia  sebagai  langkah konkrit  dalam  pencegahan  peredaran narkotika.
Meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan  narkotika  dan  akibat yang ditimbulkan bukan hanya dari segi fisik  dan  mental  tetapi  juga  dampak sosial  dan  kerugihan  materiil.  Kondisi yang  menghawatirkan  ini  memicu banyak bermunculan tempat-tempat pelayanan  rehabilitasi  yang  didirikan oleh masyarakat baik perorangan maupun  organisasi  kemasyarakatan, yaitu  melalui  pendekatan  pelayanan rehabilitasi  medik,  sosial,  religi  serta model  alternatif  yang  cocok  untuk semua  individu.  Namun  kenyataannya belum semua sarana pelayanan rehabilitasi  berkesinambungan  antara
upaya  pelayanan  medik  dan  upaya rehabilitasi. Akibatnya seringkali terjadi pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  perlu ditetapkan persyaratan seperti ketentuan dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 Tentang Pemoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan  Rehabilitasi  Penyalahgunaan dan
Ketergantungan Narkotika, Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  Lainnya (NAPZA).  Meski  demikian  dalam pelaksanaan  rehabilitasi  masih  terjadi kendala — kendala, antara lain :
a. Dari pihak penegak hukum
(Kejaksaan).  Seringkali  menolak adanya  rehabilitasi  bagi  pecandu narkotika dan Kejaksaan
menginginkan pecandu tetap
dipenjara,  walaupun  dalam  penjara yang bersangkutan menjalani rehabilitasi;
b. Dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Pihak BNN belum dapat  menyelesaikan  fasilitas  yang memadai untuk pelaksanaan
rehabilitasi khususnya yang berkaitan dengan masalah
pendanaan;
c. Dari pihak Panti Rehabilitasi. Pihak Panti  Rehabilitasi  belum  tentu  mau
menerima atau menampung
pecandu  narkotika  dengan  alasan fasilitas  yang  ada  dalam  panti rehabilitasi masih sangat terbatas.
d. Dari  pihak  Keluarga  Pecandu.
Keluarga pencadu kadang  - kadang keberatan  memasukan  ke  panti rehabilitasi karena harus menanggung  biaya  yang  cukup besar  dan  dianggap  memberatkan pihak keluarga. Sehingga perlu
upaya pemecahan terhadap permasalahan penyalahguna  narkotika,  diantaranya dengan memberikan pidana berat (pidana mati) dan/atau pidana tambahan (1/3) kepada pelaku kejahatan narkotika untuk  memberikan  efek  jera,  maupun seperti :
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

## D. Penutup
Kesimpulan.
1. Upaya  rehabilitasi  pecandu  dan penyalahguna narkotika seringkali terbentur  pada  permasalahan  proses hukum  oleh  penyidik,  penuntut  umum dan hakim. Ini disebabkan karena belum ada keseragaman pemahaman
/persamaan  persepsi  antar  penegak hukum dalam penanganan penyalahguna narkotika. Dimana para pecandu narkotika  sebagai  korban  akhirnya divonis pidana penjara dan ditempatkan di  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  yang dijadikan  satu  bersama  -  sama  para bandar,  sindikat  dan  pengedar  gelap narkotika.  Kondisi  pemidanaan  ini ternyata tidak efektik bahkan sebaliknya pembauran  antara  narapidana  narkotika tersebut  bersifat  fatal  yaitu  semakin tidak  terkendalinya  peredaran  narkotika dikalangan  masyarakat.Ini  disebabkan UU  No.  35  Tahun  2009  masih  bersifat Kriminalisasi terhadap pemakai narkotika.  Padahal  senyatanya  pecandu dan  penyalahguna  narkotika  adalah korban yang perlu direhabilitasi dan/atau mendapat  pengobatan,  sebesar  apapun kesalahannya.
2. Kendala - kendalanya, adalah :
a. Belum adanya kesepahaman persepsi  antar  penegak  hukum, BNN dan panti rehabilitasi terkait penanganan  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi  dan  bertujuan  untuk mendekriminalisasikan para
pecandu  dan  korban  penyalaguna narkotika.
b. Vonis pidana penjara bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika tidak menimbulkan efek jera balikan sebaliknya prevalensi peredaran narkotika semakin naik.
c. Keterbatasan sarana dan prasarana dari  pihak  Rumah  Sakit  dan keluarga dalam pelaksanaan
proses  rehabilitasi  pecandu  dan
penyalahguna narkotika.
d. Rendahnya  peranserta  seluruh elemen  masyarakat  untuk  ikut mensosialisasikan dan mendorong agar  pecandu  dan  penyalahguna
narkotika secara sukarela menyerahkan  diri  ke  Institusi Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL) yang ditunjuk pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA.
Anang  Iskandar,  2014, Re-Orientasi
Penanganan Permasalahan Narkoba  Di  Indonesia, BNN Provinsi Jawa Tengah,Semarang. Anang Iskandar, 2016, Nasional.sindonews.com/read/10 01894/13/hukuman-
penyalhguna-narkoba-pidana-ata u-rehabilitasi-1431806832. diunggah 16 Mei.
A.Wijaya,  1985, Masalah  Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan
Narkotika, Armico, Bandung.
Badan  Narkotika  Nasional  Republik
Indonesia, 2007, Mengenal Penyalahgunaan
Narkoba.
Jakarta. Joewana, Satya, 1989, Gangguan Mental  dan  Perilaku  Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif:
Penyalahgunaan  Napza/Narkoba.
Penerbit  Buku  Kedokteran  EGC. Jakarta.
Martono,  L.  Harlina  &  Satya  J,  2006,
Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba. Balai Pustaka. Jakarta.
Soedjono  Dirdjosisworo,  2007, Segi Hukum  Tentang  Narkotika  di
Indonesia, Karya Nusantara,
Bandung
S.B.  Sianturi,  1996, Asas-asas  Hukum
Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem
Petehaem. Jakarta.
Peraturan Perundang - Undangan.

## Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika  dan  Zat  adiktif lainnya (NAPZA). Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika. Sinar
Grafika, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  No.  30  Tahun  2013
Tentang Pelaksanaan  Undang  - Undang  no.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Peraturan  Kepala  BNN  No.  11  Tahun
2014.