## PEMBERLAKUAN PEMBEDAAN ASAL USUL HARTA PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN TIMUR ASING

## Andyna Susiawati Achmad
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya Email: andyna.susiawati@gmail.com
Naskah diterima: 11 Januari; revisi: 10 April; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2577

## Abstrak:
Di Indonesia, kedudukan harta benda dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan harta benda pada kedua  peraturan  tersebut  berbeda.  Padahal  asal-usul  harta  tetap  harus  diperhatikan  dalam  proses pembagian waris untuk menentukan mana yang termasuk harta bawaan dan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti  bahan  pustaka  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan.  Adapun  alasan  pemilihan  kedua  jenis  pendekatan  itu  didasari  oleh  pandangan  yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan serta menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan peraturan mengenai harta bawaan dan harta bersama maka perlu  diperhatikan  mengenai  kapan  perkawinan  dilangsungkan  untuk  menentukan  tunduk  pada peraturan  Burgerlijk  Wetboek  atau  Undang-Undang  Perkawinan. Untuk  para  praktisi  hukum  yang memiliki kewenangan melakukan pembagian harta waris dalam bentuk surat keterangan waris, dalam hal ini notaris, wajib dan harus melihat tanggal berlangsungnya perkawinan pewaris, dan wajib meneliti dengan  saksama  apakah  perkawinan  ini  tunduk  pada  UUP  atau  tunduk  pada  BW.  Dari  sini  wajib mengaitkan  aturan  perkawinan  yang  berlaku  bagi  pewaris  dalam  melakukan  pembagian  warisnya. Boedel waris haruslah dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka. Semua  proses  hendaklah  dilakukan  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Karena  kesalahan  pemberlakukan tentang asal usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris.
Kata Kunci: Harta Benda; Perkawinan; Pewarisan

## Abstract:
In Indonesia, the position of assets in a legal marriage relationship for the Eastern Foreign group is regulated in the Burgerlijk Wetboek and the Marriage Law. The asset provisions in the two regulations are  different.  Even  though  the  origin  of  fixed  assets  must  be  considered  in  dividing  inheritance  to determine  which  includes  inherited  and  joint  assets.  This  study  uses  a  normative  juridical  research method, namely legal research conducted by examining literature, laws, and regulations related to the problem. The reasons for choosing these two types of approaches are accepted by the developing legal views, which can be used as a basis for examining statutory regulations to build legal arguments when solving legal problems at hand. This study concludes that there are differences in regulations regarding inherited  and  joint  assets,  so  it  is  necessary  to  pay  attention  to  when  the  marriage  takes  place  to determine compliance with the Burgerlijk Wetboek or the Marriage Law. From here it is obligatory to
link the Marriage Law that applies to the heir in carrying out the distribution of inheritance. Inheritance assets must be divided according to the laws and regulations that apply to them. All processes should be carried out with the prudence principle. Because the application of errors regarding the origin of the heir's assets will cause harm to the heirs.
Keywords: Assets; Inheritance; Marriage

## LATAR BELAKANG
Benda merupakan salah satu komponen pokok yang lekat pada setiap fase kehidupan manusia. Sedari  dulu,  manusia  selama  hidupnya  akan  saling  bersaing  dan  berebut  untuk  memperoleh suatu  hak  milik  atas  benda.  Hubungan  hukum  antar  keduanya  adalah  benda  sebagai obyek hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum. Ditinjau dalam arti luas, benda juga  dapat  diartikan  dengan  harta  kekayaan  seorang  manusia.  Pentingnya  perlindungan maupun pengaturan mengenai kepemilikan harta kekayaan tersebut, sistem hukum di Indonesia mengatur perihal benda pada ketentuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk  Wetboek (selanjutnya  disebut  BW).  Mengutip  dari  Pasal  499  BW,  definisi  benda adalah:  "segala  barang  dan  hak  yang  dapat  menjadi  milik  orang  (objek  hak  milik)". 1 Harta kekayaan dapat dikatagorikan sebagai benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda yang berwujud dikenal dengan istilah barang ( goed ) dan benda yang tidak berwujud dikenal dengan istilah hak ( recht ). 2 Karakteristik lain dari benda yakni dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis.
Kedudukan harta benda atau harta kekayaan dalam suatu hubungan perkawinan yang sah pada golongan Timur Asing selain diatur dalam BW juga diatur secara lebih lanjut pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  UUP).  Perkawinan  berdasarkan  Pasal  1  UUP  merupakan  "ikatan  lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa", sehingga  timbul  hubungan  hukum  dalam  perkawinan  tersebut  terutama  pada  harta perkawinan. 3 Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." Dalam arti lain, UUP mengatur yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak  menentukan  lain.  Sedangkan  dalam  BW,  semua  harta  suami  dan  istri  akan  melebur menjadi  harta  bersama.  Jadi  perbedaan  mendasar  mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan yang terdapat dalam BW dan UUP adalah mengenai pemberlakuan harta bawaan.
Penentuan  mengenai  asal  usul  harta  dalam  perkawinan  ini  kemudian  mempengaruhi ketentuan  dalam  proses  pembagian  harta  warisan.  Mengingat  bahwa  semasa  hidupnya, manusia tidak akan pernah terlepas dari peristiwa kematian. Hukum waris yang diatur dalam
1 Christine  S.T.  Kansil, Modul  Hukum  Perdata  (Termasuk  Asas-Asas  Hukum  Perdata) (Jakarta:  Pradnya Paramitha, 1995), 157.
2 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (Jakarta: Ind-Hill- Co, 2005), 15.
3 Misael and Partners, “Harta Bersama dalam Perkawinan,” 2022, http://misaelandpartners.com/harta-bersama- dalam-perkawinan.
lingkup  perdata  atau  BW  hanya  berlaku  pada  orang-orang  keturunan  Eropa,  orang-orang keturunan  Timur  Asing  Tionghoa,  dan  orang-orang  yang  menundukkan  diri  sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat. Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa terhadap etnis Tionghoa berlaku ketentuan BW. 4 Harta benda dalam perkawinan ini baik dalam bentuk harta bersama maupun dalam bentuk harta bawaan kesemuanya akan menjadi harta waris atau boedel waris jika pewaris yang bersangkutan meninggal dunia. Asal usul harta tetap harus diperhatikan dalam proses pembagian waris, karena pembedaan asal usul harta ini sangat mempengaruhi jumlah bagian warisan yang diperoleh bagi masing-masing ahli waris. Jika dicermati BW dan UUP tidak memberikan keseragaman hukum positif 5 terkait pemberlakuan harta bawaan. Hal ini tentunya akan menciptakan permasalahan apabila penyelesaian ataupun pembagian harta tersebut tidak dilakukan secara adil.
Terkait hal ini, terdapat suatu ilustrasi kasus. Pada tahun 1978, "A" merupakan seorang perempuan  Warga  Negara  Indonesia  (selanjutnya  disebut  WNI)  keturunan  etnis  Tionghoa melaksanakan  perkawinan  dengan  "B"  seorang  laki-laki  WNI  keturunan  etnis  Tionghoa. Pasangan  ini  mempunyai  2  (dua)  orang  anak.  Dalam  perkawinan  itu  tidak  pernah dilangsungkan perjanjian kawin. "A" memiliki harta bawaan berupa 10 (sepuluh) unit rumah yang  diperoleh  sebelum  perkawinannya  dengan  "B".  Sesudah  perkawinan,  "A"  dan  "B" membeli 10 (sepuluh) unit rumah lagi. "A" kemudian meninggal pada tahun 2022. Terhadap ilustrasi  kasus  di  atas,  timbul  beberapa  hal  yang  harus  dianalisis  secara  lebih  lanjut  terkait pembedaan asal usul harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut karena akan berpengaruh pada bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dari "A", terutama terkait harta bawaan dan harta bersama.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Evi Djuniarto pada tahun 2016 yang berjudul "Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  KUH Perdata". 6 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan BW. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Kedudukan  hukum pada setiap harta benda memiliki haknya masing-masing yang tidak bisa untuk dimiliki atau tidak bisa digabung. Selain daripada itu, dinyatakan pula bahwa harta benda yang diperoleh dari  pembawaan  suami  dan  istri  sebelum  perkawinan  dapat  digunakan  bersama  untuk kepentingan  bersama  dalam  rumah  tangga.  Perbedaan  dari  penelitian  sebelumnya  adalah penelitian tersebut memiliki fokus terhadap kedudukan hukum atas harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri tanpa mengkaji secara lebih rinci terkait pembedaan asal usul harta kekayaan antara pasangan suami istri dalam hal pembagian waris.
Berikutnya  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Mellisa  Valencia  dan  Khairani Bakri pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Pembagian Waris dari Harta Bawaan menurut KUHPER dan UUP 1974". 7 Penelitian ini menganalisis kesesuaian penetapan waris terhadap harta warisan alm. Hua Sin dalam putusan No. 79/Pdt.G/2020/PN Rap berdasarkan KUHPER dan UUP. Kesimpulan penelitian tersebut adalah KUHPER dan UUP menganut sistem yang
4 Beatrix Benni, “Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 44, no. 1 (2015): 2.
5 Ongky  Alexander,  “Efektivitas  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Pasca  Perceraian  dalam  Persfektif  Yuridis Sosiologis,” El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman 16, no. 01 (2019): 113–29.
6 Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 445–61.
7 Mellisa  Valencia  dan  Khairani  Bakri,  “Analisis  Pembagian  Waris  Dari  Harta  Bawaan  Menurut  KUHPER  & UUP 1974,” Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 3 (2022): 681–90.
berbeda terkait harta bawaan. Terhadap harta warisan yang berasal dari harta bawaan diberikan pada  golongan  satu  terlebih  dahulu,  sehingga  golongan  lain  tertutup  seiring  dengan  sistem waris  yang  diatur  dalam  KUHPER  adalah  sistem  perderajatan  atau  sistem  tertutup.  Dalam menganalisis putusannya, penulis berpendapat bahwa majelis hakim memutus putusan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbedaan dari penelitian sebelumhya adalah penelitian tersebut  memiliki  fokus  terhadap  ketentuan  pembagian  waris  dari  harta  bawaan  saja  tanpa mengkaji  secara  lebih  rinci  terkait  ketentuan  perihal  ketentuan  manakah  yang  diberlakukan dalam hal pembagian waris dan penjelasan terkait pembagian harta bersama. Meninjau dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaaan dengan penelitian ini yaitu penelitian normatif yang memiliki  fokus  mengkaji  pemberlakuan  pembedaan  asal  usul  harta  kekayaan  selama perkawinan  dalam  pembagian  waris  bagi  golongan  Timur  Asing. Permasalahan  dan pembahasan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  tidak  sama  terhadap  penelitian  terdahulu. Sehingga  penelitian  ini melengkapi  dari  permasalahan  yang  belum  diangkat  pada  penelitian sebelumnya.
Dengan  demikian,  berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  artikel  ini  akan membahas  rumusan  masalah  berupa:  Apakah  pemberlakuan  pembedaan  asal  usul  harta sebagaimana diatur dalam UUP wajib diberlakukan dalam perhitungan pembagian waris bagi golongan  Timur  Asing?  Penelitian  ini  adalah  karya  ilmiah  asli  yang  bertujuan  untuk  dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya pemberlakuan pembedaan asal-usul harta dalam pembagian waris bagi golongan Timur Asing.

## METODE
Peter  M.  Marzuki  mengemukakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 8 Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  menganalisa  suatu  permasalahan  hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku . 9 Pendekatan masalah dalam  penelitian  ini  berdasarkan Statutes  Approach dan Conceptual  Approach .  Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. 10 Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang  memberikan  sudut  pandang  analisa  penyelesaian permasalahan  dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek  konsep-konsep  hukum  yang melatarbelakanginya. 11 Adapun  alasan  pemilihan  kedua  jenis  pendekatan  itu  didasari  oleh pandangan  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan  serta  menelaah peraturan perundang-undangan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  mana  keseluruhan  dari  bahan  tersebut dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.

## ANALISIS DAN DISKUSI
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 47.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 42.
11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 306.

## Undang-Undang  Perkawinan  Mengenal  Adanya  Pembedaan  Asal  Usul  Harta  Dalam Perkawinan
Ketentuan  terkait  dengan  harta  benda  dalam  perkawinan  dijelaskan  secara  lebih  lanjut  pada Bab VII Pasal 35 UUP, yang berbunyi:
1) "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."
Mengenai harta benda dalam perkawinan inilah yang nantinya akan dibagi jika perkawinan itu putus,  salah  satunya  akibat  peristiwa  kematian. 12 Oleh  karena  itu  sangatlah  penting  untuk mengenal adanya pembedaan asal usul harta dalam perkawinan.
Secara  umum,  UUP  mengenal  adanya  2  (dua)  jenis  harta  benda  dalam  perkawinan, yaitu: harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing- masing pihak sebelum proses perkawinan dilakukan. Harta ini dikuasai masing- masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 13 Harta bawaan juga dapat disebut harta pribadi, berupa  harta  bawaan  suami,  harta  bawaan  istri,  harta  hibahan/warisan  suami,  dan  harta hibahan/warisan  istri. 14 Sedangkan  harta  bersama  merupakan  harta  yang  dikuasai  bersama selama perkawinan. 15 Akibat hukum terhadap pembedaan kedua jenis harta ini menyebabkan cara pemberlakukan yang beda pula terhadap keduanya. Pembedaan terhadap kedua tindakan pada  harta  bawaan  dan  harta  bersama  ini  dapat  menjelaskan  secara  tidak  langsung  bahwa terhadap harta bawaan dimana para pihak boleh bertindak sendiri telah mencerminkan bahwa harta tersebut murni adalah milik pihak tersebut, tidak ada kepemilikan bersama dengan pihak lainnya. Sebaliknya, demikian pula terhadap harta bersama di mana para pihak harus bertindak bersama-sama maka tindakan bersama-sama ini menunjukan bahwa kedua pihak memiliki hak atas harta tersebut.
Terhadap  harta  bersama  kepemilikan  masing-masing  pihak  adalah  masing-masing untuk setengah bagian. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian maka pihak suami dan pihak istri  memiliki  hak  masing-masing  setengah  bagian,  yang  dikenal  sebagai  harta  gono  gini. Mengingat dahulu  sebelum berlakunya UUP, BW tidak mengenal  adanya harta bawaan dan harta bersama jika sudah terjadi perkawinan. Menurut BW, harta bawaan masing-masing pihak akan secara otomatis menjadi harta bersama dalam perkawinan sejak terjadinya perkawinan di antara mereka. Pengurusan atas harta bersama tersebut diatur oleh kedua belah pihak bertindak secara bersama-sama. Jadi tidak ada pemisah antara harta bawaan suami atau harta bawaan istri semua harta bawaan langsung melebur menjadi harta bersama.
Awalnya  bahkan  di  dalam  ketentuan  BW  sebelum  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, hanya suami seorang diri yang bisa bertindak dalam pengurusan harta bersama.  Seorang  perempuan  dianggap  tidak  cakap  bertindak  untuk  harta  bersama  tersebut. Namun, ketentuan ini lantas dihapuskan dan mengakibatkan perempuan menjadi pihak yang cakap  untuk  bertindak  atas  harta  bersama.  Dengan  demikian  pasangan  suami  istri  secara bersama-sama  dapat  bertindak  atas  harta  bersama.  Contohnya  apabila  dalam  hal  harta  yang
12 Besse  Sugiswati,  “Konsepsi  Harta  Bersama  Dari  Perspektif  Hukum  Islam,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” Perspektif 19, no. 3 (2014): 203.
13 Mushafi Mushafi dan Faridy Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai,” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 43–55.
14 J Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990), 59.
15 M. Anshary, Hukum Bersama Perkawinan dan Permasalahannya (Bandung: Mandar Maju, 2016), 35.
pada awalnya merupakan harta bawaan suami dengan terjadinya perkawinan berakibat hukum pencampuran harta sehingga secara otomatis menjadi milik istri juga. Oleh karena itu masing- masing pihak memiliki hak bagiannya untuk setengah bagian.
Asal  usul  harta  dalam  perkawinan  ini  pasti  berpengaruh  terhadap  pembagian  waris. Dalam  prakteknya  banyak  pihak  yang  tidak  memperhatikan  asal  usul  harta  ini,  sehingga perhitungan pembagian waris menjadi tidak sebagaimana mestinya yang cenderung merugikan kepentingan ataupun hak para ahli warisnya.

## Terhadap Perhitungan Waris Wajib Memperhatikan Asal Usul Harta Pewaris
Pada  prinsipnya  kewarisan  terjadi  didahului  dengan  adanya  kematian. 16 Hal  tersebut dinyatakan  dalam  Pasal  830  BW  yang  isinya  bahwa  pewarisan  hanya  berlangsung  karena kematian. 17 Selain itu, menurut pendapat Oemarsalim, 3 (tiga) unsur pewarisan menurut BW adalah: 18
1) Seorang pewaris/peninggal warisan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia;
2) Seseorang  atau  beberapa  ahli  waris  yang  mempunyai  hak  menerima  kekayaan  yang ditinggalkan;
3) Harta warisan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.
BW  mengatur  perihal  pemindahan  kekayaan  (warisan)  yang  ditinggalkan  oleh  si  mati  dan akibat  pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang  memperolehnya. 19 Jika  dirumuskan,  maka pewarisan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  mengatur  tentang  beralihnya  warisan  dari peristiwa  karena  kematian  pewaris  kepada  ahli  waris  yang  mewaris  atau  seseorang  yang ditunjuk menjadi ahli waris dengan wasiat. 20 Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. 21 Perpindahan warisan dari pewaris  kepada  ahli  waris  harus  dilakukan  secara  baik,  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hukum waris BW diartikan  sebagai  berikut:  “Kesemuanya  kaidah  hukum  yang  mengatur  nasib  kekayaan seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia  dan  menentukan  siapa  orangnya  yang  dapat menerimanya". 22 Menurut hukum perdata barat, seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh adanya perkawinan dan hubungan darah. 23 Jadi dapat dipahami bahwa peristiwa perkawinan dan pewarisan memiliki kaitan hubungan hukum yang sangat erat.
Adanya  perbedaan  mengenai  perlakuan  terhadap  harta  bawaan  dan  harta  bersama dalam  BW  dan  dalam  UUP  menyebabkan  adanya  dualisme  hukum  yang  masih  berlaku terhadap  proses  pembagian  waris  terutama  bagi  golongan  Timur  Asing  di  Indonesia.  Para
16 Astrid  Athina  Indradewi,  “Akibat  Hukum  terhadap  Ahli  Waris  Berkewarganegaraan  Asing  atas  Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri,” Jurnal Privat Law 10, no. 1 (2022): 30.
17 Weldo  Parinussa,  Merry  Tjoanda,  dan  Barzah  Latupono, “Pembagian  Harta  Waris  Kepada  Ahli  Waris  Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2021): 356–63.
18 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
19 Ibid.
20 Adi  Putra  Pratama  dkk.,  “Akibat  Hukum  Wasiat  Yang  Berisi  Penunjukan  Ahli  Waris  Dan  Hibah  Wasiat Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” Repertorium  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 4,  no.  2 (2015): 2.
21 Akhmad Haries, “Pluraisme Hukum Kewarisan di Indonesia,” Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 11, no. 1 (2021): 31–37.
22 Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris (Bandung: Pionir Jaya, 1992), 24.
23 Budi  Hariyanto,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembagian  Harta  Waris  Beda  Agama  Menurut  Kitab  Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 8, no. 2 (2020): 28–42.
praktisi yang tugasnya melakukan pembagian waris terhadap golongan Timur Asing (dalam hal ini kewenangan tersebut ada pada Notaris) wajib memperhatikan mengenai kapan tanggal perkawinan  pewaris  dilangsungkan.  Dari  tanggal  perkawinan  pewaris  tersebut  akan menentukan apakah asal usul harta perkawinan pewaris mempengaruhi bagian ahli waris atau tidak.
Untuk  pewaris  yang  melangsungkan  perkawinan  sebelum  tahun  1984  berarti  bagi mereka UUP belum berlaku. Maka dalam perkawinan mereka berlakukan pencampuran harta secara utuh, artinya tidak mengenal adanya harta bawaan ataupun harta bersama. Semua harta mereka  melebur  menjadi  satu  kesatuan.  Maka  dalam  hal  ini  bagi  masing-masing  pihak memiliki bagian setengah bagian. Bagi pasangan atau kawan kawin pewaris yang masih hidup mendapatkan setengah bagian sebagai bagiannya karena terjadi percampuran harta. Setengah sisanya adalah bagian milik pewaris yang menjadi boedel waris atau harta peninggalan pewaris. Boedel waris inilah yang kemudian dibagikan kepada para ahli waris pewaris.
Sementara itu, untuk pewaris yang melangsungkan perkawinannya di tahun 1974 atau setelahnya  maka  bagi  mereka  berlaku  UUP.  Bagi  mereka  dikenal  adanya  harta  bawaan  dan harta bersama, bahkan bagi mereka yang membuat perjanjian kawin berlaku pula pemisahan harta bersama dalam perkawinan. Maka terhadap pembagian harta warisnya harus dan wajib memperhatikan asal usul harta peninggalan pewaris. Yang menjadi boedel waris adalah hanya harta-harta pewaris yang sudah di bedakan asal usulnya. Kawan kawin pewaris hanya berhak atas harta bersama dalam perkawinan untuk bagian setengah, inipun bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kawin, maka terhadap harta bawaan pewaris kawan kawin hanya berhak sebagai ahli waris yang mana bagiannya sama dengan bagian ahli waris lainnya secara sama rata. Sementara bagi mereka yang membuat perjanjian kawin, maka kawan kawin tidak berhak sama sekali atas harta bersama dalam perkawinan, sehingga boedel warisnya adalah seluruh harta pewaris dan dibagikan rata kepada semua ahli waris dengan bagian sama besarnya.
Dari  uraian  diatas  terlihat  betapa  pentingnya  melihat  asal  usul  harta  pewaris  dalam proses  pembagian  waris,  karena  jika  tidak  dilihat  asal  usulnya  maka  akan  terjadi  perbedaan persepsi dan terjadi perbedaan bagian terhadap masing-masing ahli waris, yang mana hal ini dapat  berdampak  merugikan  pihak-pihak  ahli  waris  yang  berkepentingan.  Oleh  karena  itu pembagian harta warisan akibat peristiwa meninggalnya pewaris wajib dan harus memisahkan asal usul harta sebagaimana pemberlakukan UUP dan BW. Tidak boleh di campur adukan dan dianggap  sama,  karena  ke  dua  Undang-Undang  tersebut  memiliki  rezim  yang  berbeda  dan perlakuan yang tidak sama terhadap harta bawaan dan harta bersama.
Apabila  meninjau  dari  ilustrasi  kasus  di  atas  maka  dalam  pembagian  warisan  akibat meninggalnya  "A"  harus  memisahkan  asal  usul  harta  sesuai  dengan  pemberlakuan  UUP. Karena  "A"  dan  "B"  melaksanakan  perkawinan  setelah  tahun  1974.  Oleh  karena  itu  UUP berlaku bagian mereka dan pemisahan harta ini tetap berlaku sampai pada saat pembagian harta waris. Jadi pembagian waris nya harus membedakan 2 (dua) jenis harta. Untuk harta bawaan maka bagiannya adalah semua ahli waris mendapat bagian yang sama. "B" bersama 2  (dua) orang anaknya masing-masing mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian. Untuk harta bersama maka bagiannya adalah "B" mendapatkan ½ (setengah) bagian karena terjadi percampuran harta, dan sisanya ½ (setengah) di bagikan rata kepada "B" dan kedua anaknya dengan bagian masing- masing 1/6 (satu per enam). Demikianlah cara pembagian waris dengan memperhatikan asal usul  harta  warisan  tersebut.  Tidak  boleh  mencampuradukan  asal  usul  harta  ini  karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 UUP.
Penentuan  mengenai  asal  usul  harta  dalam  perkawinan  ini  mempengaruhi  ketentuan dalam proses pembagian harta warisan. Harta benda dalam perkawinan ini baik dalam bentuk harta bersama maupun dalam bentuk harta bawaan kesemuanya akan menjadi harta waris jika yang  bersangkutan  meninggal  dunia.  Asal  usul  harta  tetap  harus  diperhatikan  dalam  proses pembagian waris, karena perbedaan asal usul harta ini sangat mempenngaruhi jumlah bagian warisan bagi masing-masing ahli waris.
Secara  umum  bagi  golongan  Timur  Asing  untuk  hukum  warisnya  berlakulah pembagian menurut BW, namun sejak lahirnya UUP maka pemberlakukan pembagian waris bagi golongan-golongan Timur Asing yang tunduk pada BW harus pula di- juncto -kan dengan ketentuan pada UUP. Menyandingkan BW dan UUP ini adalah dalam kepentingan membagi waris secara adil berdasarkan asal usul harta tersebut berada tanpa merugikan kepentingan dari masing-masing  ahli  waris.  Ketentuan  tentang  pembagian  harta  bersama  dan  harta  bawaan menurut UUP harus tetap diberlakukan ketika terjadi pewarisan, artinya ketika membagi waris maka  pihak  yang  membuat  Surat  Keterangan  Waris  (dalam  hal  ini  Notaris)  wajib memperhatikan asal usul harta tersebut, karena jumlah pembagian yang dipakai akan berbeda perlakuannya untuk pembagian harta bawaan dan untuk pembagian harta bersama.
UUP memperkenalkan ada 2 (dua) jenis harta dalam pribadi seseorang, yaitu adanya harta  bawaan  dan  harta  bersama  dalam  perkawinan,  yang  mana  menurut  UUP  harta  benda dalam perkawinan ini akan dapat lagi dipisahkan menjadi harta masing-masing jika perkawinan tersebut  dilakukan  dengan  perjanjian  kawin  yang  isinya  adalah  mengenai  pemisahan  harta benda dalam perkawinan.
Maka kesimpulannya pembagian waris untuk golongan Timur Asing di Indonesia harus tunduk dengan BW dan UUP, oleh karena itu kedua aturan tersebut harus dilaksanakaan pada saat melakukan pembagian waris. Untuk menentukan mana harta bawaan dan harta bersama bagi benda tidak bergerak maka dapat dilihat dari tanggal perolehan harta tersebut.  Sementara untuk  benda  bergerak  jika  tidak  dapat  dibuktikan  tahun  perolehannya  maka  dianggaplah dengan  menggunakan  pengetahuan  umum  atau  pengakuan  sesuai  dengan  karakteristik bendanya. Penerapan Pembagian dan cara perhitungannya secara umum tanpa adanya wasiat adalah sebagai berikut:
1) Melihat terlebih dahulu mengenai tahun perkawinannya.;
2) Untuk perkawinan – perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 berarti UUP belum berlaku. Maka asal-usul harta warisan masih mengacu pada BW. Artinya terjadi percampuran  antara  harta  bawaan  dan  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Sehingga dalam hal demikian maka harta warisan adalah terdiri dari ½ harta bersama di tambah dengan harta bawaan. Yang mana bagian masing-masing ahli waris adalah : suami/isteri yang hidup terlama mendapatkan ½ bagian karena terjadinya percampuran harta dalam perkawinan, dan ½ sisanya di bagikan kepada suami/isteri bersama-sama dengan anak- anak pewaris untuk bagian yang sama besarnya.;
3) Untuk  perkawinan-perkawinan  yang  di  langsungkan  sesudah  tahun  1974  tanpa dilangsungkan  perjanjian  kawin  pisah  harta  maka  pemberlakuannya  tidak  dapat menyatukan percampuran harta. Maka dalam harta warisan ini terdapat pemberlakukan pembagian  yang  berbeda  bagi  harta  bawaan  dan  harta  bersama  dalam  perkawinan. Sehingga dengan demikian maka  harta warisan di sini terdiri dari 2 jenis harta, yaitu harta bawaan almarhum/almarhumah dan ½ harta bersama dalam perkawinan. Dimana kedua  harta  ini  tidak  boleh  di  campur  pembagiannya,  melainkan  harus  di  pisahkan karena jika di campurkan akan mengaburkan asal usul harta dan pembagiannya menjadi
tidak sesuai dengan Undang-undang.  Untuk harta bawaan pewaris maka Suami/isteri yang hidup terlama tidak boleh mendapatkan bagian ½ (separo), karena itu bukan harta bersama, melainkan untuk harta bawaan pewaris maka suami/isteri yang hidup terlama bersama-sama dengan anak-anak pewaris mewaris untuk bagian yang sama besarnya. Sementara  untuk  harta  warisan  yang  berupa  harta  bersama  dalam  perkawinan  maka isteri/suami  yang  hidup  terlama  mendapatkan  bagian  ½(setengah)  karena  itu  adalah bagiannya  Karena  percampuran  harta  benda  dalam  perkawinan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 35 UUP, dan sisa setengahnya di bagikan dengan bagian yang sama besarnya  untuk  isteri/suami  yang  hidup  terlama  bersama-sama  dengan  anak-anak pewaris.;
4) Untuk  perkawinan-perkawinan  yang  dilangsungkan  sesudah  tahun  1974  dan dilangsungkan  dengan  adanya  perjanjian  kawin  mengenai  pisah  harta,  maka  dalam pembagiannya  tidak  perlu  lagi  memisahkan  antara  harta  bawaan  dan  harta  bersama, karena telah terpisah sama sekali. Oleh karena itu harta warisannya adalah bagian harta si  pewaris  sendiri  semasa  hidupnya.  Pembagiannya  adalah  seluruh  harta  warisan pewaris  dibagai  dengan  jumlah  yang  sama  besarnya  untuk  isteri/suami  yang  hidup terlama bersama-sama dengan anak-anak pewaris.

## KESIMPULAN
Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pembagian waris untuk golongan timur  asing  di  Indonesia  harus  tunduk  dengan  BW  dan  UUP.  Kedua  aturan  tersebut  harus dilaksanakaan pada saat melakukan pembagian waris untuk menentukan mana harta bawaan dan  harta  bersama  dalam  boedel  waris.  Karena  UUP  dan  BW  memiliki pengaturan  berbeda mengenai harta bawaan dan harta bersama, maka haruslah dilihat mengenai kapan perkawinan dilangsungkan  untuk  menentukan  apakah  perkawinan  tersebut  tunduk  pada  BW  atau  UUP. Pengaturan UUP yang mengenal pembagian harta dalam 2 (dua) bentuk yaitu harta bersama dan  harta  bawaan,  yang  mana  pembagian  ini  di  dasarkan  pada  asal  usul  hartanya  maka ketentuan tersebut tetap harus diindahkan dan dilaksanakan pada saat melakukan pembagian waris.  Untuk  para  praktisi  hukum  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  pembagian  harta waris  dalam  bentuk  surat  keterangan  waris,  dalam  hal  ini  notaris,  wajib  dan  harus  melihat tanggal  berlangsungnya  perkawinan  pewaris,  dan  wajib  meneliti  dengan  saksama  apakah perkawinan ini tunduk  pada UUP atau tunduk  pada BW. Dari sini wajib mengaitkan aturan perkawinan yang berlaku bagi pewaris dalam melakukan pembagian warisnya. Boedel waris haruslah  dibagi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  mereka. Semua  proses  hendaklah  dilakukan  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Karena  kesalahan pemberlakukan tentang  asal  usul harta pewaris akan menyebabkan kerugian bagi  pihak ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander,  Ongky.  “Efektivitas  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Pasca  Perceraian  dalam Persfektif  Yuridis  Sosiologis.” El-Ghiroh:  Jurnal  Studi  Keislaman 16,  no.  01  (2019): 113–29.
Anshary,  M. Hukum  Bersama  Perkawinan  dan  Permasalahannya .  Bandung:  Mandar  Maju, 2016.
Benni, Beatrix. “Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 44, no. 1 (2015): 1–10.
Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan
dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 4 (2017): 445–61. Haries,  Akhmad.  “Pluraisme  Hukum  Kewarisan  di  Indonesia.” Mazahib  Jurnal  Pemikiran Hukum Islam 11, no. 1 (2021).
Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (Kuh  Perdata)  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 8, no. 2 (2020): 28–42. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan . Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Banyumedia Publishing, 2007.
Indradewi, Astrid Athina. “Akibat  Hukum terhadap Ahli  Waris Berkewarganegaraan Asing atas Pembuatan Wasiat oleh Pewaris Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.” Jurnal Privat Law 10, no. 1 (2022): 23–34. Kansil, Christine S.T. Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata) . Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
———. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. ———. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Misael and Partners. “Harta Bersama dalam Perkawinan,” 2022.
http://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan.
Mushafi,  Mushafi,  dan  Faridy  Faridy.  “Tinjauan  Hukum  atas  Pembagian  Harta  Gono  Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai.” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 43–55.
Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Parinussa,  Weldo,  Merry  Tjoanda,  dan  Barzah  Latupono.  “Pembagian  Harta  Waris  Kepada Ahli  Waris  Dari  Perkawinan  Pertama  Dan  Kedua  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2021): 356–63.
Pratama,  Adi  Putra,  Muhammad  Syaifuddin,  Amrullah  Arpan,  dan  Elmadiantini.  “Akibat Hukum  Wasiat  Yang  Berisi  Penunjukan  Ahli  Waris  Dan  Hibah  Wasiat  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 4, no. 2 (2015).
Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan . Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1990.
Sugiswati,  Besse.  “Konsepsi  Harta  Bersama  Dari  Perspektif  Hukum  Islam,  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” Perspektif 19, no. 3 (2014): 201–11.
Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris . Bandung: Pionir Jaya, 1992.
Valencia,  Mellisa,  dan  Khairani  Bakri.  “Analisis  Pembagian  Waris  Dari  Harta  Bawaan Menurut KUHPER & UUP 1974.” Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 3 (2022): 681–90.