## UPAYA MENDORONG PENANAMAN MODAL DENGAN PENATAAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG EKONOMI
Oleh : Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH *)

## Abstrak
Penanaman modal sangatlah signifikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan segi  manfaat  ada  dua  akibat  utama  dari  penanaman  modal  yang  menguntungkan  Indonesia. Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut, telah dimulai dengan kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal  yang secara normatif telah mengakomodir berbagai kepentingan  para  penanam  modal  asing.  Indonesia,  bahwa  salah  satu  upaya  untuk  menggerakkan kembali  perekonomian Nasional  adalah bagaimana menciptakan  iklim dunia usaha  yang kondusif. Dengan  penataan  hukum  ekonomi  khususnya  hukum  investasi  diharapkan  mendorong  investasi  di Indonesia,  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  asing.  Kebijakan-kebijakan  yang  diru- muskan haruslah yang mampu membuat Indonesia bersaing dengan negara-negara di ASEAN khu- susnya,  dalam  menarik  investasi  asing.  Secara  spesifik,  tujuan  utama  pembentukan  UUPM  adalah sebagai berikut; “memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan penanaman mo- dal  dengan  tetap  mengedepankan  kepentingan  nasional  sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  dan kualitas  investasi  yang  berujung  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## Kata Kunci : Penataan, Peraturan Perundang-undangan, Investasi

## Abstract
Capital  investment  is  very  significant  to  the  needs  and  growth  of  the  national  economy.  And  in terms of  benefits,  there  are two main effects  of  the investments  that benefit  Indonesia.  Structuring investment  law  in  order  to  create  the  investment  climate,  has  started  with  the  presence  of  the Investment  Act  that  normatively  have  to  accommodate  the  various  interests  of  foreign  investors. Indonesia, that one attempts to move back national economy is how to create a conducive business climate.  By  structuring  economic  law,  especially  the  law  of  investment  is  expected  to  encourage investment in Indonesia, both domestic investment and foreign. The policies that are formulated to be  capable  of  making  Indonesia  to  compete  with  ASEAN  countries  in  particular,  in  attracting foreign investment. Specifically, the main purpose of the establishment of the Capital Market Law are as follows; "Provide legal certainty and clarity regarding the investment  policy by promoting national  interests  so  as  to  increase  the  number  and  quality  of  investment  that  leads  to  economic growth,  increased  employment,  increased  exports  and  foreign  exchange  earnings,  increased technological capabilities, upgrading national competitiveness, and in turn is expected to improve the welfare of society at large.

## Keywords: Planning, Legislation, Investment
*) Dosen FH Usahid dan Dekan FH Usahid Jakarta

## Jurnal Lex Publica

## A. Pendahuluan
Pemerintahan Joko  Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menargetkan perbaikan  kebijakan negara pada masa pemerintahannya yang dimu- lai pada awal tahun 2015 ini. Salah satunya be- rupa peningkatakan investasi. Pemerintahan Jo- ko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menarget- kan investasi sebesar Rp 3.500  trilliun  dalam kurun waktu lima tahun. Upaya  ini  ditempuh dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekono- mi dari 5 persen menjadi 7 persen. JK mengata- kan bahwa ekonomi Indonesia dapat dikatakan stabil jika bertumbuh 6 persen sampai 7 persen. 1 Visi misi Presiden Joko Widodo dan Wa- kil Presiden Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presi- den Tahun 2014 tertuang dalam 41 halaman ber- judul  "Jalan  Perubahan  untuk  Indonesia  yang Berdaulat,  Mandiri,  dan  Berkepribadian".  Pasa- ngan ini juga menyertakan sembilan agenda pri- oritas untuk  mewujudkan  visi dan misi  mereka. Sembilan agenda itu disebut sebagai Nawa Cita. Berikut isi Nawa Cita:
1. Menghadirkan  kembali  negara  untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman  pada  seluruh  warga  negara.  Mela- lui pelaksanaan politik luar negeri bebas- aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun  tata  kelola  pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan ter- percaya.
3. Membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak  negara  lemah  dengan  melaku- kan reformasi sistem dan penegakan hu- kum  yang  bebas  korupsi,  bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia  melalui  program  Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun be- bas  pungutan.  Dan  program  Indonesia Sehat  untuk  peningkatan  layanan  kese- hatan  masyarakat.  Serta  Indonesia  Kerja dan  Indonesia  Sejahtera  dengan  mendo- rong  program  kepemilikan  tanah  seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat  dan
1 Berita Liputan 6 pada tanggal 24 Februari 2015
daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan  kemandirian  ekonomi  de- ngan menggerakkan sektor-sektor strate- gis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa me- lalui penataan kembali kurikulum pendi- dikan nasional.
9. Memperteguh  KeBhinekaan  dan  mem- perkuat  restorasi  sosial  Indonesia  mela- lui  penguatan  kebhinekaan  dan  mencip- takan ruang dialog antar warga.
Investasi  adalah  merupakan  salah  satu penggerak  proses  penguatan  perekonomian  ne- gara, karena itu dalam rangka  kebijakan ekono- minya  beberapa  negara  berusaha  keras  untuk meningkatkan  investasinya.  Salah  satu  cara  pe- ningkatan investasi yang diharapkan adalah me- lalui investasi asing. Para investor diundang ma- suk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung  dana  segar/fresh  money  dengan  hara- pan  agar  modal  yang  masuk  tersebut  dapat menggerakkan  roda  perusahaan/industri  yang pada  gilirannya  dapat  menggerakkan  perekono- mian suatu negara. 2
Penanaman  modal  sangatlah  signifikan dengan  kebutuhan  dan  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Dan  segi  manfaat  ada  dua  akibat  uta- ma dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia.  Pertama,  meningkatnya  pendapatan riil  (seperti  tercermin  pada  peningkatan  tingkat upah,  konsumen  atau  peningkatan  penerimaan pemerintah). Kedua, adanya manfaat-manfaat ti- dak  langsung  seperti  misalnya  diperkenalkan- nya  teknologi  dan  pengetahuan  baru.  Di  lain pihak  penanaman  modal  juga  diharapkan  pera- nannya  dalam  memperbesar  devisa  Indonesia lewat ekspor produksinya ke luar negeri. 3
Secara  umum  Indonesia  menghadapi berbagai  tantangan  dalam  mencerahkan  iklim investasi di masa datang, baik secara internal di dalam  negeri  sendiri  maupun  secara  eksternal dari  negara  lain.  Di  dalam    negeri,    tantangan itu  antara  lain  masih  belum  memadainya  ke- tersediaan  sarana  dan  prasarana,  perumusan kebijakan pemerintah dan koordinasi kelem-
2 Doni Kandiawan, Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi : Penataan  Hukum  Investasi  Dalam  Upaya  Mendorong Investasi Di Indonesia .
3 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indone- sia , Prenada Media, Jakarta, 2004. Hal. 185-186

## Jurnal Lex Publica
bagaan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah. Tantangan  lain  adalah  rendahnya  produktivitas pekerja dan efisiensi produksi, kelangkaan tena- ga  kerja  terampil,  stabilitas  politik  dan  keama- nan  serta  kurang  terjaminnya  kepastian  hukum bagi  investor,  khususnya  investor  asing.  Tanta- ngan ekstemalnya antara lain berupa persaingan iklim  investasi  dengan  beberapa  negara  di  ka- wasan  Asia  Pasifik  serta  negara-negara  Asia lainnya. 4

## B. Permasalahan
Dalam era globalisasi, masuknya investasi dalam  suatu  negara  berkembang  khususnya  In- donesia  merupakan  salah  satu  peranan  yang  sa- ngat  signifikan  dalam  memacu  pembangunan ekonomi.  Karena  di  negara-negara  berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangu- nan  ekonomi.  Sehingga  diantara  negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi inves- tor  adalah  tidak  hanya  sumber  daya  alam  yang kaya,  namun  yang  paling  penting  adalah  bagai- mana  hukum  investasi  di  negara  tersebut  dapat memberikan  kepastian  hukum  dan  kepastian berusaha.
Dengan  menguatnya  arus  globalisasi  eko- nomi  yang  menimbulkan  hubungan  interdepen- densi dan integrasi dalam bidang finansial, pro- duksi dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi Indonesia. Dampak ini le- bih  terasa  lagi  setelah  arus  globalisasi  ekonomi semakin  dikembangkannya  prinsip  liberalisasi perdagangan  ( trade  liberalization )  yang  telah diupayakan  secara  bersama-sama  oleh  negara- negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekono- mi regional, seperti North American Free Trade (NAFTA), Single European Market (SEM), Eu- ropean Free Trade Agreement (EFTA), Austra- lian-New  Zealand  Closer  Economic  Relation and  Trade  Agreement (ANCERTA), ASEAN Free  Trade  Area (AFTA), Asia  Pacific  Econo- mic Cooperation (APEC) dan World Trade Or- ganization (WTO).
Hukum  merupakan  faktor  yang  sangat penting  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan hukum  yang diberikan suatu negara bagi kegia- tan penanaman modal. Sebagaimana diungkap-
4 Dumairy, Perekonomian  Indonesia ,  Erlangga,  Jakarta, 1994. hal. 134
kan oleh Erman Rajagukguk, bahwa faktor yang utama  bagi  hukum  untuk  dapat  berperanan  da- lam  pembangunan  ekonomi  adalah  apakah  hu- kum mampu menciptakan " stability ", " predicta- bility "  dan  " fairness ".  Dua  hal  yang  pertama adalah  prasyarat  bagi  sistem  ekonomi  apa  saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabili- tas  ( stability )  adalah  potensi  hukum  menyeim- bangkan  dan  mengakomodasi  kepentingan-ke- pentingan  yang  saling  bersaing.  Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan ( predic- tability ) akibat dari suatu langkah-langkah  yang diambil khususnya penting bagi negeri yang se- bagian  besar  rakyatnya  untuk  pertama  kali  me- masuki  hubungan-hubungan  ekonomi  melam- paui  lingkungan  sosial  yang  tradisional.  Aspek keadilan  ( fairness ),  seperti,  perlakuan  yang  sa- ma  dan  standar  pola  tingkah  laku  Pemerintah adalah  perlu  untuk  menjaga  mekanisme  pasar dan  mencegah  birokrasi  yang  berlebihan. 5 Se- hingga melalui sistem hukum dan peraturan hu- kum  yang  dapat  memberikan  perlindungan, akan tercipta kepastian ( predictability ), keadilan ( fairness ) dan efisiensi ( efficiency ) bagi para in- vestor untuk menanamkan modalnya. 6
Ironisnya,  ternyata  arus  investasi  asing yang  masuk  ke  Indonesia  diikuti  dengan  arus keluar  yang  jauh  lebih  tinggi.  Inilah  yang  biasa disebut sebagai net capital inflows yang negatif. Data  neraca  pembayaran  Indonesia,  terutama pos  investasi  asing  langsung,  mencatat  angka negatif sejak 1998, yang dari tahun ke tahun se- makin  membesar.  Baru  pada  sejak  tahun  2005 net capital inflows mulai mencatat angka positif, yang berarti mulai turning point. 7
Berbagai  studi  menunjukkan  bahwa  iklim investasi  Indonesia lebih buruk dibanding Cina, Thailand, Vietnam dan negara-negara ASEAN
5 Erman  Rajagukguk,  Hukum  Ekonomi  Indonesia:  Mem- perkuat  Persatuan  Nasional,  Mendorong  Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Memperluas  Kesejahteraan  Sosial,  Disam- paikan dalam Seminar dan  Lokakarya  Pembangunan  Hu- kum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pem- binaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.
6 Doni Kandiawan, op.cit .
7 Prof Mudrajad Kuncoro, Akhir Paceklik Investasi?, Gu- ru  Besar  FE  UGM,  Koordinator  Ahli  Ekonomi  Regional PSEKP  UGM,  dan  Ketua  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  FE UGM,  Sumber:http://www.investorindonesia.com/index. php?option=com_content&task=view&id=29270.
lainnya. Iklim investasi dapat didefinisikan „se- bagai  semua  kebijakan,  kelembagaan,  dan  ling- kungan,  baik  yang  sedang  berlangsung  maupun yang  diharapkan  terjadi  di  masa  mendatang, yang  bisa  memengaruhi  tingkat  pengembalian dan risiko suatu investasi.‟ 8
Masalah  yang  sering  menjadi  hambatan dalam sektor investasi di Indonesia adalah infra- struktur nasional, baik infrastruktur fisik (seperti jalan, pelabuhan, dan listrik), maupun ifrastruk- tur  non-fisik  (seperti  penegakkan  hukum,  dan sebagainya).  Dalam  meningkatkan  iklim  inves- tasi yang kondusif, Jokowi-JK melakukan kebi- jakan berupa rencana program pembangunan in- frastruktur  nasional.  Salah  satu  usaha  realisasi dari  rencana  program  tersebut  adalah  memper- baiki  birokrasi  investasi  dengan  mempermudah proses  perizinan  penanaman  modal  asing  dan domestik  di  Indonesia. Saat  ini,  pengajuan  dan pengambilan rekomendasi teknis untuk izin usa- ha cukup dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP)  Pusat.  Jokowi-JK  menargetkan perizinan  akan  diproses  paling  cepat  1  bulan dan paling lama 6 bulan . Sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo, para investor tidak perlu lagi  keliling  Jakarta  untuk  mendapatkan  izin usaha.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam makalah  ini  adalah  bagaimana  penataan  hukum guna mendorong investasi di Indonesia ?

## C. Pembahasan
Salah  satu  teori  ekonomi  pembangunan yang  sampai  sekarang  masih  digunakan  adalah teori  Tabungan  dan  Investasi  oleh  Harrod-Do- mar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bah- wa  pertumbuhan  ekonomi  ditentukan  oleh  ting- ginya  tabungan  dan  investasi.  Kalau  tabungan dan  investasi  rendah  maka  pertumbuhan  eko- nomi  suatu  Negara  juga  akan  rendah.  Masalah pembangunan  pada  dasarnya  merupakan  masa- lah menambahkan investasi modal, masalah ke- terbelakangan  adalah  masalah  kekurangan  mo- dal. Kalau ada modal dan modal itu diinvestasi- kan hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Se- karang  ini  hampir  di  semua  negara,  khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal  asing  itu  merupakan  suatu  hal  yang  se- makin penting bagi pembangunan suatu negara.
8 Ibid .
Sehingga  kehadiran  investor  asing  nampaknya tidak  mungkin  dihindari.  Yang  menjadi  perma- salahan  bahwa  kehadiran  investor  asing  ini  sa- ngat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu ne- gara,  seperti  stabilitas  ekonomi,  politik  negara, penegakan hukum. Penanaman modal memberi- kan  keuntungan  kepada  semua  pihak,  tidak  ha- nya  bagi  investor  saja,  tetapi  juga  bagi  pereko- nomian  negara  tempat  modal  itu  ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan  bidang-bidang  usaha  yang  memer- lukan  penanaman  modal  dengan  berbagai  pera- turan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing.
Melihat  kondisi  Indonesia  setidaknya  ada lima alasan mendasar mengapa Indonesia mem- butuhkan investasi asing saat ini:
1. Penyediaan lapangan kerja
2. Mengembangkan  industri  subsitusi  im- por  untuk  menghemat  devisa  Kehadiran penanaman  modal  asing  dapat  dipergu- nakan untuk membantu mengembangkan industri  subsitusi  impor  dalam  rangka menghemat devisa.
3. Mendorong  berkembangnya  industri  ba- rang-barang  ekspor  non-migas  untuk mendapatkan devisa.
4. Pembangunan  daerah-daerah  tertinggal. Investasi  asing diharapkan sebagai  salah satu  sumber  pembiayaan  dalam  pemba- ngunan  yang  dapat  digunakan  untuk membangun Infrastruktur seperti pelabu- han,  listrik,  air  bersih,  jalan,  rel  kereta api, dan lain-lain.
5. Alih  teknologi.  Salah  satu  tujuan  me- ngundang modal asing adalah untuk me- wujudkan alih teknologi.
Awal  tahun  2015  menjadi  momentum  te- pat  untuk  memprediksi  kondisi  perekonomian Indonesia  kedepan.  Sebagai  salah  satu  negara yang  baru  saja  mengalami  perombakan  politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mem- pengaruhi  proyeksi  ekonominya.  Meskipun  laju perekonomian  di  tahun  lalu  mengalami  perlam- batan,  namun  sejumlah  ahli  dan  ekonom  justru memprediksi bahwa di tahun 2015 perekonomi- an  Indonesia  akan  mengalami  peningkatan.  Ba- gaimana  hal  ini  dapat  terjadi?  Bahkan  ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbilang
pesimis dalam beberapa tahun terakhir? Berikut ini  sejumlah  data  yang  dikumpulkan  dari  data- data  Bank  Indonesia  dan  sejumlah  kalangan mengenai  perkembangan  ekonomi  di  tahun 2015.
Pada pertengahan Januari lalu, Bank Indo- nesia  menetapkan  untuk  mempertahankan  BI Rate  sebesar  7,75%,  dengan  suku  bunga Len- ding  Facility dan  suku  bunga Deposit  Facility masing-masing  tetap  pada  level  8,00%  dan 5,75%.  Kemudikan  dilakukan  evaluasi  menye- luruh  terhadap  perkembangan  ekonomi  Indone- sia di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarah- kan inflasi  menuju ke sasaran 4±1% pada 2015 dan  2016,  dan  mendukung  pengendalian  defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.
Mengacu  pada  evaluasi  terhadap  pereko- nomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indone- sia memperkirakan perekonomian  Indonesia se- makin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih  tinggi  dan  stabilitas  makroekonomi  yang tetap  terjaga,  ditopang  oleh  perbaikan  ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasio- nal.
Menurut studi yang dilakukan Burg‟s me- ngenai  hukum  dan pembangunan terdapat 5 (li- ma) unsur  yang harus dikembangkan supaya ti- dak  menghambat  ekonomi,  yaitu  “stabilitas” ( stability ),  “prediksi”  ( preditability ),  “keadilan” ( fairness ),  “pendidikan”  ( education ),  dan  “pe- ngembangan  khusus  dari  sarjana  hukum”  ( the special  development  abilities  of  the  lawyer ). 9 Selanjutnya  Burg‟s  mengemukakan  bahwa  un- sur  pertama  dan  kedua  di  atas  ini  merupakan persyaratan  supaya  sistem  ekonomi  berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomo- dasi  dan  menghindari  kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi”  me-
ekonomi suatu negara. 10
Sesuai  dengan  pendapat  Burg‟s  di  atas maka, J.D. Ny Hart juga mengemukakan konsep hukum  sebagai  dasar  pembangunan  ekonomi, yaitu predictability,  procedural  capabilyty,  co- dification  of  goals,  education,  balance,  defeni- tion  and  clarity  of  status  serta  accomodation . 11 Dengan  mengacu  pada  pendekatan  hukum  da- lam  pembangunan  ekonomi  di  atas  ini,  maka hukum  harus  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut : 12
Pertama,  hukum  harus  dapat  membuat prediksi ( predictability ), yaitu apakah hukum itu dapat  memberikan  jaminan  dan  kepastian  hu- kum  bagi  pelaku  dalam  memprediksi  kegiatan apa  yang  dilakukan  untuk  proyeksi  pengemba- ngan  ekonomi.  Kedua,  hukum  itu  mempunyai kemampuan  prosedural  ( procedural  capability ) dalam  penyelesaian  sengketa.  Misalnya  dalam mengatur  peradilan  tribunal  ( court  or  adminis- trative  tribunal ),  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  ( alternative  dispute  resolution )  dan penunjukan arbitrer konsiliasi ( conciliation ) dan lembaga-lembaga  yang  berfungsi  sama  dalam penyelesaian  sengketa.  Ketiga,  pembuatan, pengkodifikasian  hukum  ( codification  of  goals ) oleh  pembuat  hukum  bertujuan  untuk  pemba- ngunan  negara.  Keempat,  hukum  itu  setelah mempunyai  keabsahan,  agar  mempunyai  ke- mampuan  maka  harus  dibuat  pendidikannya ( education )  dan  selanjutnya  disosialisasikan. Kelima,  hukum  itu  dapat  berperan  menciptakan keseimbangan  ( balance ).  karena  hal  ini  berkai- tan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Ke- enam,  hukum  itu  berperan  dalam  menentukan definisi dan status yang jelas ( definition and cla- rity of status ). Dalam hal ini hukum tersebut ha- rus  memberikan  definisi  dan  status  yang  jelas mengenai  segala  sesuatu  dari  orang.  Ketujuh, hukum  itu  harus  dapat  mengakomodasi  ( acco- modation ) keseimbangan, definisi dan status rupakan kebutuhan untuk bisa  memprediksi  ke- tentuan-ketentuan yang berhubungan  dengan
9 Leonard  J.  Theberge,  “ Law  and  Economic  Develop- ment ,”  Journal  of  International  Law  and  Policy,  (Vol.  9, 1980)  :  hal.  232.  lihat juga  dalam  lihat  dalam  Doni  Kan- diawan, Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi  :  Penataan Hukum  Investasi  Dalam  Upaya  Mendorong  Investasi  Di Indonesia .
10 Ibid
11 J.D. Ny. Hart, “ The Role of Law in Economic Develop- ment ,” dalam Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2 , (Jakarta : Universitas In- donesia, 1995), hal. 365-367.
12 Bandingkan,  Burg‟s  dalam  Leonard  J.  Therberge, op. cit . dan J.D. N. Hart, loc.cit . lihat dalam Doni Kandiawan, Hukum  dan  Pembangunan  Ekonomi  :  Penataan  Hukum Investasi  Dalam  Upaya  Mendorong  Investasi  Di  Indone- sia .
yang  jelas  bagi  kepentingan  inividu-individu atau  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat. Terakhir,  tidak  kalah  pentingnya  dan  harus  ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pemba- ngunan  adalah  unsur  stabilitas  ( stability )  seba- gaimana diuraikan di muka.
Tiga  hal  utama  yang  diinginkan  investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dan per- ijinan,  penurunan  berbagai  pungutan  yang  tum- pang  tindih,  dan  transparansi  biaya  perizinan. Tumpang  tindih  peraturan  pusat  dan  daerah, yang  tidak  hanya  menghambat  arus  barang  dan jasa  tapi  juga  menciptakan  iklim  bisnis  yang tidak sehat, perlu dieliminasi. Prioritas perlu di- berikan pada deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat. 13
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  jelaslah bagi  bangsa  Indonesia,  bahwa  salah  satu  upaya untuk  menggerakkan  kembali  perekonomian Nasional  adalah  bagaimana  menciptakan  iklim dunia  usaha  yang  kondusif.  Dengan  penataan hukum  ekonomi khususnya hukum  investasi  di- harapkan  mendorong  investasi  di  Indonesia, baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun asing.  Kebijakan-kebijakan  yang  dirumuskan haruslah  yang  mampu  membuat  Indonesia  ber- saing dengan negara-negara di ASEAN khusus- nya, dalam menarik investasi asing. 14
Menurut  Dhaniswara  K.  Harjono,  dalam kaitannya dengan hal tersebut dan dalam rangka memperbaiki  serta  menciptakan  iklim  investasi yang favorable dan sejalan dengan arah dan ke- bijakan  pembangunan  nasional,  langkah-lang- kah yang telah dilakukan adalah : 15
1. menyederhanakan  proses  dan  tata  cara perizinan  dan  persetujuan  dalam  rangka penanaman modal;
2. membuka  secara  luas  bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terha- dap penanaman modal asing;
3. memberikan  berbagai  insentif,  baik  pa- jak maupun non pajak;
4. mengembangkan  kawasan-kawasan  un- tuk penanaman modal dengan berbagai
13 Prof. Mudrajad Kuncoro, op.cit .
14 Doni Kandiawan, Hukum dan Pembangunan Ekonomi : Penataan Hukum Investasi Dalam Upaya Mendorong In- vestasi Di Indonesia .
15 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007 hal. 75.
kemudahan yang ditawarkan;
5. menyempurnakan  berbagai  produk  hu- kum  dengan  mengeluarkan  peraturan perundang-undangan  yang  baru  yang  le- bih menjamin iklim investasi yang sehat;
6. menyempurnakan  proses  penegakan  hu- kum  dan  penyelesaian  sengketa  yang efektif dan adil;
7. menyempurnakan tugas, fungsi, dan we- wenang  instansi  terkait  untuk  dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. membuka  kemungkinan  pemilikan  sa- ham asing lebih besar.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  25  Ta- hun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM), adalah  langkah  awal  pembaharuan  hukum  in- vestasi  karena  UUPM  ini  mencabut  UUPMA dan UUPMD yang lama. Dengan UUPM ini di- harapkan  dapat  mengakomodasi  berbagai  ken- dala  investasi  yang  selama  ini  terjadi  demi  ter- capainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kedepan. Alasan filosofis dari UUPM  paling ti- dak terlihat dari konsideransnya, 16 huruf c. Bah- wa “untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional  dan  mewujudkan  kedaulatan  politik dan  ekonomi  Indonesia  diperlukan  peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi eko- nomi  menjadi  kekuatan  ekonomi  riil  dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari da- lam negeri maupun dari luar negeri”; dan huruf d.” dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berba- gai  kerjasama  internasional  perlu  diciptakan  ik- lim  penanaman modal  yang kondusif, promotif, memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  dan efisien  dengan  tetap  memperhatikan  kepenti- ngan ekonomi nasional.” 17
Secara  spesifik,  tujuan  utama  pembentu- kan  UUPM  adalah  sebagai  berikut;  “memberi- kan  kepastian  hukum  dan  kejelasan  mengenai kebijakan  penanaman  modal  dengan  tetap  me- ngedepankan kepentingan nasional sehingga da- pat  meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  investasi yang  berujung  pada  peningkatan  pertumbuhan ekonomi,  peningkatan  lapangan  kerja,  pening- katan ekspor dan penghasilan devisa, peningka-
16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pena- naman Modal.
17 Doni Kandiawan, op.cit .
tan kemampuan teknologi, peningkatan kemam- puan  daya  saing  nasional,  dan  pada  akhirnya diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat pada umumnya.” 18
Berlakunya  UUPM  tersebut  masih  perlu upaya penataan hukum investasi dan pranata hu- kum  lainnya  sangatlah  berperan  dalam  menca- pai  tujuan  pembentukan  UUPM  sebagaimana yang diuraikan diatas. Mengenai hal ini, Ida Ba- gus  Rahmadi  Supancana 19 mengemukakan  ter- dapat  tantangan  dan  paradigma  dibidang  inves- tasi yang bersumber dari faktor-faktor yang ber- sifat  intern  maupun  ekstern.  Faktor  internal yang berpengaruh, antara lain : 20
1. perubahan  paradigma  pemerintahan  dari sentralisasi ke arah desentralisasi (otono- mi daerah dan otonomi khusus);
2. demokratisasi  dalam  berbagai  sendi  ke- hidupan bangsa;
3. reformasi  dalam  tata  kelola  pemerinta- han (ke arah good governance and clean government ),  termasuk  pemberantasan korupsi;
4. reformasi  dalam  tata  kelola  perusahaan ke arah good corporate governance ;
5. perubahan  struktur  industri  ke  arah re- source based industry ;
6. meningkatkan pemahaman dan perlindu- ngan lingkungan hidup;
7. meningkatnya  perlindungan  HAM;  dan lain-lain.
Sedangkan  faktor  eksternal  yang  mempe- ngaruhinya, antara lain : 21
1. globalisasi tatanan perdagangan, inves- tasi, dan keuangan;
2. isu-isu global, seperti demokrasi, lingku- ngan hidup, dan HAM;
3. perlindungan HAKI;
4. program pengentasan kemiskinan global;
5. isu community development dan corpo- rate social responsibility ;
6. perlindungan hak-hak normatif  tenaga
18 Keterangan Pemerintah kepada DPR Atas Penyampaian RUU  PM,  Maret  2006.  Lihat  juga  Dhaniswara  K.  Harjo- no, op.cit , hal. 77.
19 Dhaniswara  K.  Harjono, op.cit ,  hal.  49.  Mengutip,  Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebi- jakan Investasi Langsung di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
20 Doni Kandiawan, op.cit . 21 Ibid .
kerja,  tenaga  kerja  anak-anak,  dan  pe- rempuan; dan lain-lain.
Kegiatan-kegiatan penanaman modal pada dasarnya  memerlukan  suatu  transparansi  dan kepastian  hukum  dalam  pelaksanaanya,  karena kegiatan  tersebut  melibatkan  pihak-pihak  yang saling  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian yang  kemudian  akan  menimbulkan  hubungan hukum  diantara  mereka.  Kepastian  dan  perlin- dungan hukum  yang jelas akan memberikan  ra- sa aman dan mendorong para investor asing un- tuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Ke- pastian  hukum  terhadap  penyelesaian  sengketa sangat  diperlukan  untuk  dapat  menarik  modal investor  masuk  ke  dalam  wilayah  suatu  negara karena penyelesaian sengketa merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  transaksi-transaksi internasional  dalam  investasi  dan  perdagangan luar  negeri.  Dunia  globalisasi  telah  menghasil- kan  jumlah  pihak-pihak  transaksi  internasional yang besar serta diikuti oleh fenomena fenome- na sengketa dan litigasi terhadapnya. Dalam hu- bungan  hukum  yang  ditimbulkan  dari  adanya suatu  perjanjian  antara  para  pihak,  baik  pena- nam  modal  asing  dengan  partner  lokal  dan/atau dengan  pemerintah  melalui  sebuah  perjanjian kerjasama, memungkinkan terjadinya suatu per- bedaan pendapat ataupun pengingkaran pelaksa- naan kewajiban perjanjian yang dibuat yang ke- mudian  berujung  pada  adanya  suatu  sengketa dalam  kerjasama  mereka.  Untuk  mengatasi sengketa  dan  permasalahan  tersebut,  maka  para pihak  akan  mencari  penyelesaian  melalui  pera- dilan umum yang dibentuk oleh negara, alterna- tif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau arbitrase.
Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing telah  ditentukan  pola  penyelesaian  sengketa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan investor  asing  yang  berkaitan  dengan  tindakan nasionalisasi  oleh  pemerintah,  yaitu  melalui lembaga  arbitrase.  Timbulnya  sengketa  ini  ada- lah karena kedua belah pihak tidak tercapai per- setujuan  mengenai  jumlah,  macam,  dan  cara pembayaran  kompensasi  terhadap  tindakan  pe- merintah  dalam  melakukan  nasionalisasi.  Oleh karena  itu,  setiap  tindakan  nasionalisasi  akan menimbulkan  kewajiban  dari  pemerintah  untuk memberikan kompensasi/ganti rugi yang jum-
lah,  macam,  dan  cara  pembayarannya  disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.
Lembaga arbitrase baru digunakan apabila tidak  tercapai  kesepakatan  tentang  besarnya kompensasi/ganti  rugi.  Badan  arbitrase  terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik  modal  masing-masing  satu  orang,  dan orang ketiga sebagai  ketuanya  yang dipilih ber- sama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal. Keputusan  arbitrase  ini  mengikat  kedua  belah pihak.  Pasal  32  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penana- man Modal telah diatur cara penyelesaian seng- keta yang timbul dalam penanaman modal anta- ra pemerintah dengan investor asing. Dalam ke- tentuan itu, ditentukan dua cara dalam penyele- saian  sengketa  antara  pemerintah  Indonesia  de- ngan investor asing. Kedua cara itu, adalah:
1. musyawarah dan mufakat; dan
2. arbitrase internasional.
Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase internasional  merupakan  cara  untuk  mengakhiri perselisihan  yang  timbul  antara  pemerintah  In- donesia  dengan  investor  asing,  dimana  kedua belah  pihak  sepakat  menggunakan  lembaga  ar- bitrase  atau  arbiter  perorangan  di  luar  wilayah hukum Republik Indonesia. Sifatnya internasio- nal,  biasanya  lembaga  arbitrase  yang  dipilih adalah  arbitrase  internasional  yang  berkedudu- kan di Paris.
Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi konvensi  ICSID  1958  melalui  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1968  sebagai  salah  satu  upaya untuk  menyelesaikan  kemungkinan  timbulnya sengketa  antara  penanam  modal  asing  dengan pihak  Indonesia  baik  oleh  pemerintah  sendiri maupun  swasta.  Undang-Undang  Nomor  5  Ta- hun  1968  tentang  Persetujuan  Atas  Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, telah ditentukan pola penyelesaian seng- keta  yang  terjadi  antara  negara  dengan  warga negara  asing.  Di  dalam  Undang-Undang  itu  di- tentukan  bahwa  ketentuan  yang  digunakan  un- tuk penyelesaian sengketa antara negara dengan warga negara asing adalah International Centre for  the  Settlement  of  Investment  Dispute (ICS- ID).  ICSID  lahir  dari Convention  on  the  Settle- ment of Investment Dispute Between States and
National of Other States yang merupakan badan yang  sengaja  didirikan  Bank  Dunia.  Lembaga ini ditetapkan tanggal 14 Oktober 1966 di Ame- rika  Serikat.  Kantor  pusatnya  berada  di  Wa- shington,  Amerika  Serikat.  Tujuan  dan  wewe- nang  ICSID  adalah  menyelesaikan  persengke- taan yang timbul di bidang investasi antara sua- tu  negara  dengan  negara  asing  diantara  sesama negara peserta konvensi. Dalam ICSID telah di- atur  dua  pola  penyelesaian  sengketa,  yaitu  pe- nyelesaian  sengketa  melalui  konsiliasi  dan  pe- nyelesaian sengketa menggunakan arbitrase.
Arbitrase  dapat  diartikan  sebagai  suatu proses  yang  sederhana  yang  dipilih  para  pihak untuk  menyelesaikan  suatu  perselisihan  atau sengketa  dengan  suatu  keputusan  final.  Persya- ratan  perwasitan  dalam  rangka  penanaman  mo- dal asing paling banyak dicantumkan adalah pe- nyelesaian  perwasitan  menurut  konvensi  Bank Dunia  ( World  Bank )  yang  lebih  dikenal  dengan “ International Center for The Settlement of Dis- pute ”  (ICSID).  Dengan  adanya  lembaga  ICSID ini,  membuka  kemungkinan  bagi  penanaman modal  asing  yang  menanamkan  modalnya  di Indonesia  bilamana  mereka  menganggap  telah diperlakukan  kurang  wajar  oleh  pihak  peme- rintah Indonesia dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum ( legal dispute ) kepada dewan arbitrase ICSID yang berkedudu- kan di Washington DC yang akan diselenggara- kan  menurut  “ The  convention  of  the  settlement of  investment  dispute  between  states  and  natio- nal of other states .”
Secara  umum  prosedur  yang  berlaku  di ICSID  tidak  jauh  berbeda  dengan  prosedur  ar- bitrase  pada  umumnya  dan  khususnya  dengan pranata  hukum  arbitrase  di  Indonesia  yaitu  UU No. 30 Tahun 1999 contohnya :
a. Apabila  para  pihak  tidak  setuju  menge- nai  pemilihan  arbiter  atau  tidak  ada  ke- tentuan  yang  dibuat  mengenai  pengang- katan  arbiter,  maka  Pengadilan  Negeri menunjuk  arbiter  atau  majelis  arbitrase (article  37  point  B  ICSID  Convention; pasal  13  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun 1999).
b. Arbiter  berhak  meminta  kepada  para  pi- hak  untuk  mengajukan  penjelasan  tam- bahan secara tertulis, dokumen atau buk-
ti  lainnya  yang  dianggap  perlu  dalam jangka waktu  yang ditentukan oleh arbi- ter  (article  43  point  A  ICSID  Conven- tion; pasal 46 ayat (3) UU No. 30  Tahun 1999).
c. Eksekusi Putusan Terdapat  kesamaan  prinsip  antara  UU No. 30 Tahun 1999 dengan  ICSID Con- vention  mengenai  pelaksanaan  putusan.
Article  54  ayat  (3)  ICSID  Convention berbicara  tentang  pelaksanaan  putusan akan diatur oleh Undang-undang tentang pelaksanaan  eksekusi  yang  berlaku  di negara  di  wilayah  yang  tempat  eksekusi tersebut  berada.  Hal  ini  sejalan  dengan Pasal  66  butir  e  berisi  dimana  putusan arbitrase internasional  yang menyangkut Negara  Republik  Indonesia  sebagai  sa- lah satu pihak dalam sengketa, hanya da- pat  dilaksanakan  setelah  memperoleh eksekuatur  dari  Mahkamah  Agung  RI yang  selanjutnya  dilimpahkan  kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Namun  terdapat  juga  hal-hal  yang  penga- turannya  berbeda  dari  ketentuan  arbitrase  pada umumnya  yang terdapat  dalam konvensi  ICSID ini yaitu :
1. Mekanisme  Pembatalan  Putusan.  Tidak seperti  lazimnya  arbitrase,  putusan  IC- SID tidak dibatalkan melalui pengadilan, tetapi  dengan  mengajukan  permohonan ke Sekretaris Jenderal  ICSID. Article 52 ICSID  Convention  memaparkan  alasan- alasan pembatalan sebagai berikut :
a. That  the  Tribunal  was  not  properly constituted.
b. That  the  Tribunal  has  manifesty exceeded its powers.
c. That  there  was  corruption  on  the part of a member of the Tribunal/
d. That there has been a serious depar- ture from a fundamental rule of pro- cedure.
e. That the award has failed to state the reasons on which it is based.
2. Dalam article 53  ICSID  Convention ter- maktub  bahwa  putusan  arbitrase  mengi- kat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding  atau  perbaikan  lainnya,  kecuali sebagaimana diatur dalam article 52  ayat
(1) ICSID Convention .  Oleh  karena  itu, untuk  mempertahankan  kehadiran  kon- vensi,  bagaimanapun  pengadilan  nasio- nal  negara anggota konvensi  tidak dapat meninjau  ulang  putusan  ICSID  karena yang  dapat  dilakukan  adalah  permoho- nan  pembatalan,  interpretasi,  dan  revisi terhadap putusan tersebut;
3. Terhadap  putusan  arbitrase  ICSID,  apa- bila  suatu  negara  tidak  mau  mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase  ber- dasarkan  ketentuan  konvensi,  justru  di- anggap telah melakukan pelanggaran ter- hadap article 53 ayat (1) ICSID Conven- tion  ini.  Terhadap  pelanggaran  ini,  in- vestor  dapat  mengajukan  2  (dua)  guga- tan kepada negara tuan rumah yaitu :
a. Mengajukan  gugatan  sebagaimana dikenal dalam hukum nasional nega- ra tuan rumah ( host state ) pada ting- katan diplomatik.
b. Menyampaikan  sengketa  tentang  pu- tusan  arbitrase  yang  tidak  dapat  di- laksanakan  kepada  Mahkamah  Inter- nasional ( International Court of Jus- tice )  yang  memiliki  yurisdiksi  yang berhubungan  dengan  sengketa  me- ngenai  penafsiran  dan  penerapan konvensi.
Upaya  perbaikan  iklim  investasi  mendu- kung  persiapan  Indonesia  dalam  menghadapi AEC  dari  sisi  investasi  dan  modal.  Dengan  ter- laksananya  AEC,  masuknya Foreign  Direct  In- vestment  (FDI) dapat  meningkatkan  investasi dan  permodalan  di  Indonesia  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  melalui  perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, peningka- tan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  memu- dahkan akses ke pasar global. Namun, kita tidak bisa  hanya  bergantung  pada  investasi  yang  di- lakukan  pelaku  asing,  karena  akan  berpeluang memunculkan risiko ekploitasi terhadap sumber daya di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai gene- rasi  muda  yang  merupakan  salah  satu  calon  in- vestor Indonesia, kita harus mulai turut aktif dan mendukung  upaya  pemerintah  dalam  memper- kuat investasi negara kita agar dapat dimanfaat- kan  oleh  masyarakat  Indonesia  sendiri  sebelum terjadinya eksploitasi sumber daya tersebut. De- ngan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang  stabil  dapat  dicapai  dan  selanjutnya  kita dapat  melakukan  ekspansi  ke  negara  lain  yang dapat  meningkatkan capital  inflow ,  serta  mem- perkuat daya saing dalam perekonomian.

## D. Kesimpulan
Era  reformasi  telah  lama  dimulai,  namun sepertinya  belumlah  memberikan  hasil  sebagai- mana  yang  diharapkan.  Reformasi  hukum  yang telah dilakukan, khususnya penataan hukum  in- vestasi  belumlah  selesai  dengan  lahirnya  UU- PM.  Dalam  tataran  normatif  ( law  making  pro- ces )  masih  diperlukan  peraturan  pelaksanaan lainnya,  seperti  Peraturan  Pemerintah  dan  pera- turan  lainnya  yang  sekaligus  mencabut  peratu- ran-peraturan  yang  bertentangan  dan  bersifat kontradiktif  dengan  tujuan  pembentukan  UU- PM.  Pengaturan  mengenai  penguatan  kelemba- gaan  yang  mendukung  pelaksanaan  hukum  in- vestasi  juga  harus  mendapat  perhatian  utama, yaitu  segala  kebijakan  dan  penguatan  institusi baik  di  Pusat  dan  Daerah  yang  sinergis  dalam pemberian  perizinan  dibidang  investasi,  seperti institusi pelayanan satu pintu yang diatur dalam UUPM.
Dalam  konteks  ini  perlunya  reformasi  di segala  aspek  (tidak  hanya  hukum)  dan  mening- katkan  peran  masyarakat  sipil  dalam  pengawa- san pembangunan adalah kunci perubahan para- digma  pembangunan.  Sehingga  segala  bentuk in-efisiensi yang menjadi akar dari krisis ekono- mi dapat menjadi minimal, dan upaya reformasi struktural ini akan meningkatkan kredibilitas pe- merintah  di  kalangan  masyarakat  internasional khususnya.  Sehingga  investasi  asing  akan  me- ningkat, ekonomi mengalami pertumbuhan yang signifikan untuk  mengurangi  pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penataan  hukum  investasi  dalam  upaya menciptakan  iklim  investasi  tersebut,  telah  di- mulai  dengan  kehadiran  UUPM  yang  secara normatif telah  mengakomodir berbagai  kepenti- ngan para penanam modal asing. Misalnya ada- nya  ketentuan-ketentuan  dan  perlakuan  yang  ti- dak diskriminatif,  yang  diberikan pada para pe- ngusaha lokal atau domestik dalam arena mem- perebutkan  pangsa  pasar,  adanya  perlindungan dan  jaminan  investasi  atas  ancaman  terjadinya resiko nasionalisasi dan eksproriasi, dan adanya jaminan dalam hak untuk dapat mentransfer la-
ba maupun deviden, serta hak untuk melakukan penyelesaian  hukum  melalui  arbitrase  interna- sional.
Sehingga  yang diperlukan ke depan untuk mendorong  lebih  lanjut  peningkatan  investasi penanaman  modal  di  Indonesia,  adalah  bagai- mana  implementasi  UUPM  selanjutnya  dalam menciptakan  iklim  investasi  dan  usaha  yang  le- bih  menarik.  Singkat  kata,  iklim  investasi  yang positif  yang  perlu  ditingkatkan  dalam  tataran kebijakan implementatif  kedepan  adalah selaras dengan  upaya-upaya  berkesinambungan  yang dilakukan  oleh  para  birokrat  dan  para  pelaku ekonomi  di  lokalitas-lokalitas  tempat  investasi dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Memberikan kepastian hukum atas pera- turan-peraturan  pada  tingkat  pusat  dan daerah  serta  menghasilkan  produk  hu- kum yang berkaitan dengan kegiatan pe- nanaman  modal  sehingga  tidak  membe- ratkan  beban  tambahan  pada  biaya  pro- duksi usaha.
2. Memelihara  keamanan  dari  potensi gangguan  kriminalitas  oleh  oknum  ma- syarakat  terhadap  aset-aset  berharga  pe- rusahaan,  terhadap  jalur  distribusi  ba- rang dan  gudang serta pada tempat-tem- pat penyimpanan barang jadi maupun se- tengah jadi.
3. Memberikan  kemudahan  yang  paling mendasar  atas  pelayanan  yang  ditujukan pada para investor, meliputi perijinan in- vestasi,  imigrasi,  kepabeanan,  perpaja- kan dan pertahanan wilayah.
4. Memberikan  secara  selektif  rangkaian paket insentif investasi yang bersaing.
5. Menjaga  kondisi  iklim  ketenagakerjaan yang  menunjang  kegiatan  usaha  secara berkelanjutan.
6. Pola  penyelesaian  sengketa  dapat  dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  melalui  pe- ngadilan  dan  alternatif  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  (ADR).  Pe- nyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan (litigasi)  adalah  suatu  pola  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak yang  bersengketa,  dimana  dalam  penye- lesaian  sengketa  itu  diselesaikan  oleh pengadilan,  yang  putusannya  bersifat mengikat. Penyelesaian sengketa melalui

## Jurnal Lex Publica
alternatif  penyelesaian  sengketa  (ADR) adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  melalui  prosedur yang disepakati para pihak, yakni penye- lesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian  ahli.  Ada  dua  ca-ra  yang dapat  ditempuh  oleh  investor  domestik untuk menyelesaikan sengketa yang tim-
bul  antara  pemerintah  Indonesia  dengan Investor  domestik,  yaitu  melalui  nonliti- gasi  atau  ADR;  dan  melalui  litigasi  (pe- ngadilan).  Ada  dua  cara  dalam  penyele- saian  sengketa  antara  pemerintah  Indo- nesia  dengan  investor  asing,  yaitu  mela- lui  musyawarah  dan  mufakat  serta  arbi- trase internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan, Dasar-dasar  Konstitusional  Peraturan  Perundang-undangan  Nasional ,  Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,  1994
Bismar  Nasution,  SH,  MH, Reformasi  Hukum  Dalam  Rangka  Era  Globalisasi  Ekonomi ,  Disam- paikan pada “ Diskusi  Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Era  Globalisasi  Ekonomi ,” di Fakultas Hukum USU Medan, tanggal 25 September 1999.
Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007. Dorojatun Kuntjoro Jakti, “ Investasi Minim Akibat Lima Hal ,” Bisnis Indonesia, 13 Juni 2002. Dumairy, Perekonomian Indonesia , Erlangga, Jakarta, 1994. Erman  Rajagukguk, Hukum  Ekonomi  Indonesia:  Memperkuat  Persatuan  Nasional,  Mendorong Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Memperluas  Kesejahteraan  Sosial ,  Disampaikan  dalam  Semi- nar  dan  Lokakarya  Pembangunan  Hukum  Nasional  ke  VIII,  diselenggarakan  oleh  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Denpasar 14-18 Juli 2003.
, Hukum  Investasi  di  Indonesia ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Al-Azhar  Indo- nesia, Cet. I -Jakarta, 2007.
Hamzah  Halim  dan  Kemal  Redindo  Syahrul  Putera, Cara  Praktis  Menyusun  &  Merancang  Pe- raturan  Daerah;  Suatu  Kajian  Teoritis  &  Praktis  Disertai  Manual;  Konsepsi  Teoritis Menuju Artikulasi Empiris , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. HAW.  Widjaya, Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Sosialisasi  UU  No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Jilid  II,  Sekretariat  Jenderal  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
Kusnu  S.  Gusniadhie, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-undangan  (Lex  Spe- cialis Suatu Masalah) , JP Books, Surabaya, 2006. Leonard J. Theberge, “ Law and Economic Development ,” Journal of International Law and Policy, (Vol. 9, 1980).
A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum , Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
Prof  Mudrajad  Kuncoro, Akhir  Paceklik  Investasi ?,  Guru  Besar  FE  UGM,  Koordinator  Ahli  Eko- nomi  Regional  PSEKP  UGM,  dan  Ketua  Jurusan  Ilmu  Ekonomi  FE  UGM,  Sumber:http:// www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29270.
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , Nuansa Aulia, Jakarta, 2007.
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrapindo Persada, Jakarta 2009. Sri Soemantri, Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , Alumni, Bandung, 1971. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991. Surachmin, Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara, Yayasan Gema Yustisia In- donesia, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Jurnal Lex Publica, Vol. II, No. 1, Nopember 2015, hal. 209 - 220