e-ISSN : 2621-4105

## Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Berlian Pramesthi Cindarbumi, Aam Suryamah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia berlian18001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kepastian  hukum  dari  pelaksanaan  voting online rencana  perdamaian  dalam  skema  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU).  Pada  masa pandemi  Covid-19,  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  mengenai  pembatasan  sosial yang mengakibatkan kegiatan di pengadilan yang semula dilaksanakan secara langsung, kini dapat dilakukan  secara daring,  termasuk agenda  voting rencana perdamaian dalam PKPU.  Akan tetapi, tidak  ditemukan  landasan  hukum  dari  voting online rencana  perdamaian  dalam  PKPU,  sehingga terdapat ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat ialah bahwa terdapat kepastian hukum  dari  pelaksanaan  voting online rencana  perdamaian  dalam  skema  PKPU  dengan  merujuk kepada  SEMA  No.  1  Tahun  2020  sebagai  legitimasi  yang  menyebutkan  bahwa  hakim  dapat menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  di  pengadilan  secara  daring  demi  menekan  angka penyebaran  Covid-19.  Adapun  pelaksanaan  dari  voting online rencana  perdamaian  secara keseluruhan  masih  merujuk  kepada  UU  KPKPU  dan  peraturan  turunannya.  Kebaruan  dari penelitian  ini  ialah  mengkaji  keabsahan  atau  kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  voting rencana perdamaian secara online dalam skema PKPU. Kata kunci: Penundaan Pembayaran Utang; Rencana Perdamaian; Voting Online

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  legal  certainty  of  implementation  voting  online  for reconcilliation  agreement  in  the  suspension  of  payment  scheme.  During  the  Covid-19Pandemic, the  government  issued  various  policies  regarding  social  activities  that  would  be  carried  out  in court which were carried out online, now they can be carried out online, including the agenda for voting for reconcilliation agreement in PKPU. However, there is no legal basis for voting  online for  reconcilliation  agreement  in  PKPU,  so  there  is  legal  uncertainty  regarding  this implementation. The research method used in this research is normative juridical. The results of the  research  obtained  are  that  there  is  certainty  from  the  implementation  of  voting  online  for reconciliation agreement in the suspension of payment scheme by referring to SEMA No. 1 of 2020 as legitimacy which states that judges can carry out activities in court boldly in order to reduce the  spread  of  Covid-19.  The  implementation  of  the  online  voting  online  for  reconciliation agreement as a whole still refers to the UU KPKPU and thats derivative regulations. The novelty of  this  research  is  to  examine  the  validity  or  legal  certainty  of  the  implementation  of  the  voting online for reconcilliation agreement in PKPU scheme.
Keywords : Suspension Of Payment; Reconcilliation Agreement; Voting Online
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  saat  ini  sedang  melanda  dunia  turut  berdampak pada  aspek-aspek  kehidupan  di  masyarakat,  seperti  kondisi  perekonomian, pendidikan,  maupun  kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia. 1 Pandemi  Covid-19 juga  turut  menjadi  faktor  terbesar  turunnya  perkembangan  perekonomian nasional,  mengurangi  pendapatan,  meningkatkan  pengangguran  dan  kemiskinan, serta secara umum mengurangi  kesejahteraan. 2 Hubungan bisnis  yang dijalankan antara  debitur  dan  kreditur  tidak  selamanya  berjalan  lancar,  dalam  hubungan bisnis  kerap  kali  terjadi  kegagalan  dalam  pemenuhan  kewajiban, 3 ditambah dengan  adanya  dampak  dari  penyebaran  Covid-19  turut  menjadi  faktor  utama gagal bayarnya debitur terhadap utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut  Man  S.  Sastrawidjaja,  terdapat  berbagai  macam  cara  dalam menyelesaikan sengketa  mengenai  utang piutang, antara lain:  perdamaian di  luar pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan,  perdamaian  dalam  pengadilan,  ditagih individual,  penundaan  pembayaran,  perdamaian  dalam  penundaan  pembayaran, kepailitan, perdamaian dalam kepailitan. 4
Kegagalan  pembayaran  oleh  para  debitur  pada  masa  pandemi Covid-19, memicu  maraknya  pengajuan  permohonan  PKPU  yang  menjadi  suatu  alternatif untuk  mencegah  terjadinya  kepailitan  dan  dapat  menguntungkan  berbagai  pihak yang  berpotensi  terkena  imbas  dari  kegagalan  pembayaran  kewajiban  oleh debitur,  sehingga  PKPU  seringkali  ditempatkan  pada  posisi  pertama  dalam penyelesaian  sengketa  utang  piutang  secara  litigasi  di  pengadilan. 5 Pada  masa pandemi  Covid-19,  kegagalan  debitur  dalam  membayarkan  utang-utangnya dianggap  sebagai  dampak  dari  adanya  kebijakan-kebijakan  penanggulangan Covid-19 mengenai pembatasan sosial.
Tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara  debitur  dengan  kreditur  yang  diwujudkan  dari  rencana  perdamaian  yang diajukan  oleh  debitur  dengan  mencakup  tawaran  untuk  membayar  kembali sebagian  atau  seluruh  hutang  kepada  kreditur. 6 Perdamaian  dalam  PKPU diwujudkan  dalam  sebuah  rencana  perdamaian  yang  nantinya  disetujui  oleh debitur  dan  para  kreditur.  Adapun  syarat  diterimanya  rencana  perdamaian  dalam PKPU  terdapat  pada  ketentuan  Pasal  281  ayat  (1)  UU  KPKPU  yang  mana perhitungan  jumlah  kuorum  dalam  pemungutan  suara  rencana  perdamaian
1 Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid- 19,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022), https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
2 Lydia  Anggun,  “Pandemi  Covid-19  Dan  Implementasi  Corporate  Governance,” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022), https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989.
3 Lia  Nopiharni  Puspitasari,  “Problematika  Eksekusi  Harta  Pailit  Dalam  Cross  Border  Insolvency,” USM Law Review 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
4 Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang (Bandung: PT Alumni, 2005).
5 Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” Aktual Justice 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.
6 Sumurung  P  Simaremare  dkk.,  “Politik  Hukum  Jangka  Waktu  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915.
e-ISSN : 2621-4105
ditentukan  dari  jumlah  kreditur  konkuren  maupun  kreditur  separatis  yang  hadir dalam rapat tersebut.
Pandemi  Covid-19  mengakibatkan  para  pihak  terhambat  untuk  menghadiri proses  peradilan  di  pengadilan  karena  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  terkait pembatasan-pembatasan  sosial  dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19. Kebijakan-kebijakan  tersebut  tentunya  mempengaruhi  jalannya  kegiatan masyarakat  salah  satunya  sidang  dan  rapat  kreditur  yang  berdampak  pada terulurnya  kepastian  hukum  dari  penyelesaian  perkara  PKPU.  Kondisi  demikian memunculkan  berbagai  wujud  adaptasi  dari  lembaga  peradilan  maupun  penegak hukum  dalam  menjalankan  sidang  maupun  rapat  kreditur  guna  efektivitas  dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Salah satu wujud dari adaptasi penanganan perkara  PKPU  ialah  voting online rencana  perdamaian.  Voting  rencana perdamaian yang biasanya dilaksanakan secara langsung di pengadilan niaga pada pengadilan  negeri,  kini  dapat  dilakukan  secara online guna  mencegah  adanya kerumunan di pengadilan.
Pasal  281  ayat  (1)  UU  KPKPU  menerangkan  mengenai  syarat  diterimanya rencana  perdamaian  yang  menyebutkan  frasa  kreditur  yang  hadir  dalam  rapat yang  dapat  dihitung  sebagai  kuorum  dalam  pasal  tersebut,  namun  dalam  pasal maupun penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi hadir dalam rapat.  Kehadiran  para  kreditur  dan  pelaksanaan  voting  rencana  perdamaian melalui daring masih dipertanyakan legalitas maupun keabsahannya karena tidak diatur  secara  jelas  dalam  UU  KPKPU  maupun  peraturan  terkait.  Apabila keabsahan  dari  persetujuan  ataupun  penolakan  para  kreditur  terhadap  rencana perdamaian  yang  debitur  tawarkan  masih  dipertanyakan,  maka  kepastian  hukum dari pengesahan rencana perdamaian ataupun putusan dinyatakan pailitnya debitur tidak  sah  dan  tidak  mengikat  para  pihak.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan pelaksanaan  rapat  voting online rencana  perdamaian  dalam  PKPU  yang dilakukan.
Berdasarkan  penulisan  terdahulu,  terdapat  beberapa  penelitian  yang memiliki  kesamaan  dengan  penulisan  ini,  yang  pertama  oleh  Budiyono  (2021), penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian utang-piutang melalui PKPU pada masa  Covid-19.  Hasil  penelitan  menerangkan  bahwa  PKPU  akan  lebih  tepat dijadikan  alternatif  pilihan  terakhir  untuk  debitur,  agar  nantinya  debitur  tidak terjebak  pada  penyelesaian  utang  piutang  dengan  kepailitan. 7 Penelitian selanjutnya  dilakukan  oleh  Barnini  (2021),  penelitian  ini  mengkaji  mengenai kedudukan  kreditur  yang  tidak  terdaftar  dalam  perjanjian  perdamaian  yang  telah disahkan  dalam  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit.  Hasil  penelitian menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian perdamaian, maka hubungan antara debitur  dan  kreditur  tidak  lagi  diatur  dalam  perjanjiannya  masing-masing,  maka
7 Tri Budiyono, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi dan Jebakan,”
Masalah-Masalah
hukum
50, no. 3 (2021), https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243.
e-ISSN : 2621-4105
sejatinya kreditur tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang sebelumnya sudah dihomologasi. 8 Penelitian lainnya dilakukan oleh Silalahi  (2021),  penelitian  ini  membahas  mengenai  kedudukan  dan  implikasi hukum  perjanjian  perdamaian  pada  proses  PKPU  berulang.  Hasil  penelitian perjanjian  terdahulu  sah  dan  berlaku  sampai  disahkannya  perjanjian  yang  baru, dan  utang-utang  termohon  PKPU  berulang  diperbarui  ke  dalam  perjanjian  yang baru. 9
Berdasarkan  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dikarenakan pada penelitian sebelumnya hanya memfokuskan terhadap analisa akibat hukum dari perjanjian rencana  perdamaian dalam  PKPU  maupun  kedudukan  dari  para  kreditur  dalam  perjanjian  rencana perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis terkait kepastian hukum dari  pelaksanaan  voting online rencana  perdamaian  dalam  PKPU  yang  ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 .
2. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  kepustakaan  ataupun data  sekunder  sebagai  bahan  penelitian  yang  utama. 10 Penelitian  ini  mengkaji asas-asas  hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  positif  yang  terdapat  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan,  kebiasaan,  dan  doktrin,  serta  dibarengi  dengan wawancara  narasumber  terkait  dengan  mekanisme  voting online rencana perdamaian dalam PKPU. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis,  yaitu  dengan  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.
Pengumpulan  data  guna  menyusun  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara studi kepustakaan ( library research ), yaitu dengan cara melakukan studi dokumen melalui  membaca  dan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, jurnal  hukum,  putusan  pengadilan  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan rencana  perdamaian  dan  PKPU.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis berbagai  data  yang  telah  dikumpulkan  dari  studi  kepustakaan  untuk  mencari kepastian  hukum  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat.  Data-data tersebut  nantinya  akan  dikaitkan  dengan  objek  penelitian  serta  dianalisis  secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah serta kesimpulan.
8 Adam  Barnini,  Nyulistiowati  Suryanti,  dan  Artaji  Artaji,  “Kedudukan  Kreditur  Yang  Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit,” Media Iuris 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26286.
9 Udin  Silalahi  dan  Beatrix  Tanjung,  “Perjanjian  Perdamaian  pada  Proses  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Berulang:  Kedudukan  dan  Implikasi,” Undang:  Jurnal  Hukum 4,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Marmudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian dalam PKPU di  Masa Pandemi Covid-19
Pada  masa  pandemi  Covid-19,  pemerintah  mengeluarkan  banyak  aturan hukum  yang  melarang  adanya  kegiatan  yang  menyebabkan  kerumunan  sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan tingkat penyeberan virus Covid-19. Pemerintah senantiasa  mengeluarkan  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  tentang  penekanan virus  Covid-19  di  masyarakat . Adapun  dari  hal  tersebut  menimbulkan  banyak kegelisahan  di  masyarakat  akan  jalannya  perekonomian  maupun  aktivitas  sosial yang  biasanya  dilakukan.  Salah  satunya  ialah  kegiatan-kegiatan  yang beragendakan  di  pengadilan.  Agenda-agenda  yang  biasanya  dilakukan  di  ruang pengadilan,  semenjak  adanya  pandemi  Covid-19  beralih  secara  daring  melalui platform-platform seperti zoom meeting, google meets, dan lain sebagainya.
Persidangan maupun kegiatan lainnya di pengadilan beralih menjadi secara daring  banyak  dilakukan  seiring  dengan  langkah  penegak  hukum  dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yakni adanya pandemi Covid-19.  Situasi  yang  tidak  mendukung  adanya  persidangan  secara  langsung  di pengadilan,  mendorong  berbagai  perangkat  hukum  untuk  melaksanakan persidangan online bagi peradilan di Indonesia.
Penerapan  pertemuan  secara  daring  ini  tidak  luput  dari  agenda  voting rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana perdamaian sebagai bagian terpenting dari  dikabulkannya  permohonan  PKPU  itu  sendiri  adalah  suatu  waktu  yang diberikan  untuk  para  debitur  dan  kreditur  melakukan  musyawarah.  Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang  yang  pada  prinsipnya  merupakan  kata  sepakat  antara  para  pihak  yang beritikad baik untuk mencari keadilan dan jalan terbaik bagi para pihak ( win-win solution ) untuk penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur. 11
Pada  skema  PKPU,  perdamaian  merupakan  proses  yang  paling  vital  bagi para  pihak,  karena  dalam  perdamaian  tersebut  debitur  mengajukan  rencana perdamaian  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  kreditur  dalam  menyetujui atau  menolak  rencana  perdamaian  yang  berakibat  pada  status  dari  debitur. 12 Apabila rencana perdamaian tersebut disetujui, maka perjanjian perdamaian akan mengikat  seluruh  kreditur  yang  menerima  rencana  perdamaian  tersebut,  dan apabila  kreditur  atau  pengadilan  menolak  rencana  perdamaian  tersebut,  maka debitur akan dilikuidasi atau berada dalam status pailit.
Praktik pelaksanaan voting online rencana perdamaian dalam PKPU banyak dilakukan  oleh  para  pihak  guna  mematuhi  peraturan  pemerintah  yang
11 Anita Afriana dan Rai Mantili, “Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure 2,  no.  2  (2017), https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301.
12 Sofia  dan  Arijna  Nurin,  “Kedudukan  Hak  Suara  Kreditur  Preferen  Dalam  Persetujuan  Rencana Perdamaian  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU),” Jurist-Diction 3,  no.  4  (2020), https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213.
e-ISSN : 2621-4105
mengajurkan  untuk  selalu  menjaga  jarak  dan  melarang  adanya  kerumunan  di tempat-tempat  umum.  Adanya  kebijakan  tersebut  tentunya  mempengaruhi jalannya sidang dan rapat kreditur dalam praktik yang berdampak pada terulurnya kepastian  hukum  dari  penyelesaian  perkara  PKPU.  Kondisi  demikian memunculkan  berbagai  wujud  adaptasi  dari  lembaga  peradilan  maupun  penegak hukum  dalam  menjalankan  sidang  maupun  rapat  kreditur  guna  efektivitas  dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  pada  penelitian  ini mengkaji  mengenai  kepastian  hukum  atau  keabsahan  dari  pelaksanaan  voting online rencana  perdamaian  dalam  PKPU  yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk adaptasi  lembaga  peradilan  dan  penegak  hukum  dalam  mematuhi  ketentuan pemerintah  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Adapun  pada  penelitian  sebelumnya mengkaji  mengenai  PKPU  yang  dijadikan  sebagai  alternatif  terakhir  untuk penyelesaian  utang-piutang  pada  masa  Covid-19. 13 Meskipun  keduanya  berlatar belakang  pada  masa  pandemi  Covid-19,  namun  objek  kajiannya  tentu  berbeda, oleh karena itu penelitian ini merupakan suatu kebaharuan dalam ilmu hukum di Indonesia.
Berawal  dari  ketentuan  pemerintah  tersebut,  banyak  para  pihak  dalam perkara  PKPU  yang  sepakat  untuk  melaksanakan  rapat  kreditur  secara  daring, termasuk  rapat  kreditur  dengan  agenda  voting online recana  perdamaian  dalam PKPU.  Salah  satu  perkara  PKPU  yang  melaksanakan  voting online rencana perdamaian  ialah  perkara  PKPU  antara  PT  Sentang  Raya  Indonesia  bersama Setiawan  Khoe  dengan  PT  Bank  QNB  Indonesia  Tbk.  Dalam  Putusan  Perkara Nomor:  18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN  Niaga  Mdn  tertanggal  31  Mei  2021,  PT Sentang  Raya  Indonesia  bersama  dengan  Setiawan  Khoe  selaku  direktur  utama perusahaan  tersebut  dinyatakan  berada  dalam  status  PKPU  karena  dimohonkan PKPU  ke  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Medan  oleh  salah  satu krediturnya  yakni  PT  Bank  QNB  Indonesia  Tbk.  Adapun  terdapat  agenda  rapat kreditur dari PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe sebagai berikut:
Tabel  1. Jadwal  Rapat  PT  Sentang  Raya  Indonesia  (Dalam  PKPU)  dan  Setiawan  Khoe (Dalam PKPU).
Agenda Jadwal Tempat Rapat Kreditur Pertama Jumat, 11 Juni 2021 Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Medan. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditur Jumat, 18 Juni 2021 Kantor Tim Pengurus Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi Piutang) dan Verifikasi Pajak Jumat, 25 Juni 2021 Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Medan. Rapat Pembahasan atas Rencana Perdamaian Rabu, 30 Juni 2021 Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Medan.
13 Tri Budiyono
e-ISSN : 2621-4105
Rapat Pemungutan Suara ( Voting ) atas Rencana Perdamaian Kamis, 8 Juli 2021 Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Medan. Sidang/Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Rabu, 14 Juli 2021 Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Medan.
Sumber:  Pengumuman  Berita  Nasional  Putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  PT Sentang Raya Indonesia (Dalam PKPU) dan Setiawan Khoe (Dalam PKPU).
Diketahui  dari  Tabel  1  bahwa  rapat  kreditur  dengan  agenda  voting  atas rencana perdamaian PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe dijadwalkan  pada  8  Juli  2021.  Pada  rentang  waktu  tersebut,  pemerintah  telah menetapkan  adanya  PPKM  Darurat  Jawa-Bali  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Darurat Corona  Virus  Disease 2019  di  Wilayah  Jawa  dan  Bali (selanjutnya disingkat Inmendagri No. 15 Tahun 2021). Mengingat adanya aturan tersebut,  maka  rapat  kreditur  dengan  agenda  voting  rencana  perdamaian diselenggarakan  secara  daring  yang  memungkinkan  para  krediturnya  tidak  perlu datang ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
Mekanisme  pelaksanaan  rapat  kreditur  dengan  agenda  voting  rencana perdamaian  tersebut  diawali  dengan  mendata  para  kreditur  yang  hadir  dalam rapat.  Pendataan  dilakukan  dengan  cara  menampilkan  daftar  kreditur  di  layar zoom  meeting dan  memanggil  para  kreditur  satu  persatu  untuk  membuktikan kehadirannya  sebagai  kreditur  atau  kuasa  yang  mewakili  kreditur  sesuai  dengan surat kuasa yang telah diberikan pada saat pendaftaran tagihan.
Diketahui terdapat 5 (lima) kreditur yang hadir dalam rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian debitur yang dilaksanakan secara daring, yang terdiri  dari  4  (empat)  kreditur  yang  dijamin  dengan  hak  kebendaan  dan  1  (satu) kreditur  konkuren.  Kreditur-kreditur  tersebut  sebelumnya  telah  menerima undangan  yang  dikirimkan  oleh  pengurus  melalui  surel,  yang  kemudian  harus dikonfirmasi kehadirannya oleh para kreditur. Setelah selesai melakukan absensi, Hakim  Pengawas  mempersilahkan  debitur  untuk  mempresentasikan  proposal rencana  perdamaian  yang  telah  direvisi  dari  pembahasan  proposal  rencana perdamaian  debitur  sebelumnya  yang  kemudian  telah  didistribusikan  kembali kepada  para  kreditur.  Setelahnya,  kreditur  menanggapi  isi  dari  proposal  yang ditawarkan oleh debitur, dan terjadi diskusi antara kreditur dan debitur mengenai isi rencana perdamaian tersebut.
Setelah  musyawarah  dilangsungkan,  debitur  menyatakan  bahwa  rencana perdamaian  tersebut  adalah  rencana  perdamaian  terbaik  yang  dapat  diajukan, sehingga  para  pihak  sepakat  untuk  langsung  melakukan  voting  rencana perdamaian  secara  daring.  Tim  Pengurus  PT  Sentang  Raya  Indonesia  bersama dengan  Setiawan  Khoe  kemudian  menyiapkan  lembar  voting  yang  di  tampilkan pada  ruang zoom  meeting .  Setiap  kreditur  dipanggil  satu  persatu  untuk menggunakan  hak  suaranya  guna  menyatakan  sikap  menerima  atau  menolak
e-ISSN : 2621-4105
rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  debitur  secara  lisan  dalam  forum  tersebut, yang kemudian akan dicatat langsung dalam lembar voting. 14
Setelah pemungutan suara selesai dilakukan, Hakim Pengawas membacakan resume  dari  hasil  voting  rencana  perdamaian  yang  ditawarkan  oleh  debitur. Seluruh  hasil  voting  dan  resume  tersebut  ditampilkan  dalam  layar  dengan  mode sharescreen pada  ruang zoom  meeting ,  agar  kreditur  dapat  melihat  hasil  yang diperoleh.  Hasil  dari  pemungutan  suara  atas  rencana  perdamaian  yang  diajukan secara  keseluruhan  adalah  1  (satu)  kreditur  konkuren  dan  1  (satu)  kreditur  yang dijamin  dengan  hak  kebendaan  menyatakan  setuju  atas  rencana  perdamaian tersebut, sedangkan 3 (tiga) kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan menolak rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitur.
Sesuai  dengan  Pasal  282  UU  KPKPU,  terhadap  rapat  kreditur  yang dipimpin  oleh  Hakim  Pengawas,  maka  akan  dibuatkan  berita  acara  rapat  yang harus  disediakan  di  kepaniteraan  pengadilan  paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah rapat  diselenggarakan.  Hakim  Pengawas  juga  harus  menyampaikan  laporan tertulis  kepada  Pengadilan  yang  memuat  hasil  dari  rapat  kreditur  dengan  agenda voting online rencana perdamaian, sebagai pertimbangan kepada Hakim Pemutus dalam mengesahkan atau menolak rencana perdamaian debitur.
Selama  rapat  kreditur  secara  daring  tersebut  berlangsung,  tim  pengurus sebagai  pihak  penyelenggara  telah  merekam  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam rapat, agar apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, tim pengurus memiliki bukti  pelaksanaan  rapat  kreditur  yang  diselenggarakan  secara online tersebut. Setelah  rapat  kreditur  selesai,  maka  akan  langsung  dibuatkan  berita  acara  sesuai dengan  amanat  dari  UU  KPKPU  sebagai  bukti  pelaksanaan  dan  kearsipan  tim pengurus.  Pada  sidang/rapat  permusyawaratan  majelis,  setelah  mendengar  dan mempelajari laporan Hakim Pengawas dan laporan tim pengurus serta mendengar pendapat  debitur,  dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa tidak  ditemukan  adanya  alasan  yang  dapat  mencegah  debitur  berada  dalam keadaan  pailit.  Perhitungan  dari  jumlah  rekapitulasi  pada  agenda  voting  rencana perdamaian menunjukkan bahwa rencana perdamaian  yang diajukan oleh  debitur tidak memenuhi persyaratan diterimanya rencana perdamaian pada UU KPKPU.
Akibat  hukum  dari  ditolaknya  proposal  rencana  perdamaian  ialah  debitur langsung  dijatuhi  putusan  pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya  oleh  Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Pasal  228 ayat  (1) UU  KPKPU. Atas putusan pailit tersebut  sesuai  dengan Pasal 292  UU  KPKPU,  debitur  tidak  dapat  mengajukan  kembali  proposal  rencana perdamaian selanjutnya. 15
14 Asvini Puspa, “Tim Pengurus PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe,” 2021.
15 Rindy  Ayu Rahmadiyanti, “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian  Debitur oleh Kreditur dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,” Notarius 8, no. 2 (2015), https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10266.
e-ISSN : 2621-4105
3.2 Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Voting Online Rencana  Perdamaian dalam PKPU
Salah  satu  aspek  paling  esensial  dalam  dunia  hukum  adalah  kepastian hukum, yakni hukum bertujuan untuk menjamin kepastian dalam hubungan antar subjek  di  masyarakat. 16 Kepastian  hukum  merupakan  suatu  bentuk  tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh ( accessible ), yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  sehingga  instansi-instansi  maupun  pihak  tertentu turut konsisten dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Kepastian hukum dalam rapat  kreditur  PKPU  dapat  diwujudkan  dengan  adanya  landasan  hukum  yang selaras dengan praktik yang dilakukan, agar terjadi kesinambungan antara norma atau kaedah dengan lembaga maupun proses yang ada. Dalam mencapai kepastian hukum  terhadap  kedudukan  debitur  pada  perkara  PKPU,  debitur  diperkenankan untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang berisi tata cara penyelesaian utang  piutang  dengan  para  krediturnya.  Apabila  rencana  perdamaian  tersebut diterima, nantinya debitur akan terlepas dari status PKPU, namun apabila rencana perdamaian tersebut ditolak, maka debitur akan berada dalam status pailit.
UU  KPKPU  maupun  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakukan Buku Pedoman Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (selanjutnya  disingkat  KMA  Nomor  109  Tahun  2020)  disebutkan  bahwa keputusan  mengesahkan  atau  menolak  rencana  perdamaian  debitur  dalam  PKPU dilandasi  oleh  hasil  rekapitulasi  jumlah  kreditur  konkuren  dan  kreditur  separatis yang  setuju  atas  rencana  perdamaian  tersebut.  Untuk  mengetahui  hasil  dari perolehan  tersebut,  maka  dilakukan  pemungutan  suara  oleh  para  kreditur  yang hadir dan memiliki hak suara terhadap voting rencana perdamaian.
Tata  cara  pemungutan  suara  tersebut  pada  praktiknya  dilaksanakan  di pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri  tempat  pemohon  mengajukan permohonan pkpu, dengan dihadiri oleh debitur, tim pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, dan para kreditur. Pemungutan suara tersebut bersifat terbuka, namun  tetap  memperhatikan  proses  dan  kelancaran  dari  jalannya  agenda pemungutan  suara.  Adapun  semenjak  adanya  pandemi  Covid-19  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  di  tempat-tempat  umum  secara  berkerumun  dialihkan menjadi  daring  guna  mencegah  penyebaran  Covid-19  yang  semakin  meluas. Pengalihan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  kontak  fisik  sesama  individu  yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19. Salah satu peralihan tersebut pada tata cara rapat kreditur dalam PKPU ialah pelaksanaan voting rencana perdamaian.
Voting  rencana  perdamaian  yang  biasanya  dilakukan  secara  langsung  di pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri  setempat,  akibat  dari  adanya  Covid-19 dapat  dilakukan  secara  daring  atas  persetujuan  para  pihak  selama  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Seperti  yang
16 Theresia  Ngutra,  “Hukum  dan  Sumber-Sumber  Hukum,” Jurnal  Supremasi 11,  no.  2  (2016), https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813.
e-ISSN : 2621-4105
dapat dilihat pada contoh kasus PKPU PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe yang mengadakan rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian secara daring. Rapat kreditur tersebut diadakan secara daring dikarenakan terdapat aturan  PPKM  Darurat  Jawa-Bali  oleh  pemerintah  yang  didasarkan  pada Inmendagri  No.  15  Tahun  2021.  Instruksi  Menteri  tersebut  menjadi  legitimasi bahwa adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa-Bali dalam jangka waktu 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 agar menekan penyebaran Covid-19 yang saat itu sedang melonjak. Adapun rapat kreditur PT Sentang Raya Indonesia  bersama  Setiawan  Khoe  dengan  agenda  voting  rencana  perdamaian terjadwal  pada  tanggal  8  Juli  2021,  maka  para  pihak  memutuskan  untuk melaksanakan voting rencana perdamaian secara daring guna mematuhi Instruksi Menteri tersebut dan menjaga batas waktu PKPU yang tercantum dalam Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU.
Kendati  demikian,  pelaksanaan  voting  rencana  perdamaian  yang  dilakukan secara daring belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan  tentang  kepailitan  dan  PKPU  yang  berlaku  maupun  peraturan turunannya.  Undang-undang  yang  semestinya  menjadi  dasar  hukum  untuk mengatur,  menertibkan,  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  para  pihak 17 dirasa  belum  cukup  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam perkara  PKPU  dalam  menyelenggarakan  voting  rencana  perdamaian  secara daring. Hal ini tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum terdapat pelaksanaan voting online rencana  perdamaian  bagi  para  pihak.  Mochtar  Kusumaatmadja menjelaskan bahwa untuk mewujudkan suatu hukum memerlukan norma, kaidah, lembaga,  maupun  proses.  Apabila  prosesnya  sendiri  tidak  memiliki  landasan hukum  atau  dasar  pelaksanaan  yang  jelas,  maka  menimbulkan  ketidakpastian hukum  dalam  keabsahan  dari  keberlangsungan  norma  dan  kaedah  yang  ingin ditegakkan,  dalam  hal  ini  adalah  keabsahaan  voting  rencana  perdamaian  debitur yang bertujuan untuk menentukan status debitur dalam perkara tersebut.
Pasal  281  ayat  (1)  UU  KPKPU  dijelaskan  mengenai  persyaratan diterimanya  sebuah  rencana  perdamaian  dalam  skema  PKPU.  Pasal  tersebut terdapat  frasa  yang  menyatakan  bahwa  kreditur  yang  dapat  menggunakan suaranya  adalah  kreditur  konkuren  maupun  separatis  yang  haknya  diakui  atau sementara  diakui  dan  hadir  pada  rapat  tersebut.  Kata  hadir  dalam  pasal  ini  tidak dijelaskan lebih lanjut apakah hadir yang dimaksud adalah hadir secara langsung dalam  ruang  pengadilan  saja  atau  dapat  ditafsirkan  hadir  secara  daring  selama para pihak masih dapat mendengar dan melihat satu sama lain.
Untuk hal tersebut, sejatinya pelaksanaan voting rencana perdamaian secara daring  disebabkan  oleh  adanya  pandemi  Covid-19  dan  aturan-aturan  pemerintah yang  menegaskan  larangan  adanya  kerumunan  di  tempat-tempat  umum.  Contoh kasus,  berdasarkan  Inmendagri  No.  15  Tahun  2021,  pemerintah  mengadakan
17 Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibriumdi Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019), https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
e-ISSN : 2621-4105
PPKM Darurat Jawa-Bali agar masyarakat tetap berada di lingkungan yang aman dan tidak berkerumun di tempat-tempat umum guna mencegah penyebaran Covid- 19. Atas adanya aturan tersebut dan mempertimbangkan domisili dari para pihak, tim  pengurus  dan  pihak  lainnya  memutuskan  untuk  mengadakan  rapat  kreditur dengan  agenda  voting  rencana  perdamaian  secara  daring  guna  mematuhi  aturan pemerintah  dan  keefektivitasan  dari  penyelenggaran  voting  rencana  perdamaian PT Sentang Raya Indonesia bersama dengan Setiawan Khoe.
Hal  tersebut  juga  dilakukan  dengan  memperhatikan  jangka  waktu pelaksanaan PKPU Sementara sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU dan jadwal  rapat  kreditur  yang  telah  ditentukan.  Para  pihak  bersepakat  untuk mengadakan  voting  rencana  perdamaian  secara  daring  melalui  aplikasi zoom meeting yang  sebelumnya  telah  diberikan  undangan  dan  pemberitahuan  yang berisi  himbauan  kepada  para  pihak  untuk  mengaktifkan  kamera  maupun mikrofonnya pada saat pelaksanaan voting rencana perdamaian berlangsung, agar dapat tercapai visualisasi pengadaan penyelenggaraan voting rencana perdamaian seperti yang dilakukan di pengadilan.
Tim  pengurus  telah  mempersiapkan  tata  cara  pemungutan  suara  dalam agenda  voting  online  rencana  perdamaian  tidak  jauh  berbeda  dengan  agenda voting  rencana  perdamaian  yang  biasanya  diadakan  di  pengadilan.  Pemungutan suara atau voting rencana perdamaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara pertama,  yaitu dengan menggunakan kertas suara, yakni  formulir akan dibagikan kepada  kreditur  yang  sah  dan  berhak  untuk  menggunakan  hak  suaranya  dengan mencantumkan  identitas  kreditur  maupun  keterangan  lain  atas  suara  yang diberikan  pada  rencana  perdamaian.  Formulir  tersebut  hendaknya  ditandatangani untuk  keperluan  administrasi  dan  menjadi  bukti  yang  akurat  untuk  hasil pemungutan suara. 18 Cara yang kedua yakni dengan sistem pencatatan ( roll call ), yang  mana  pemungutan  suara  disampaikan  secara  langsung  oleh  masing-masing kreditur  atau  kuasanya  yang  sah  dalam  forum  terbuka.  Sistem  pencatatan  ( roll call ) dinilai lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dibanding dengan cara pemungutan menggunakan kertas suara, namun sistem pencatatan ( roll call ) memakan  waktu  yang  lebih  lama  dikarenakan  harus  memanggil  satu  persatu kreditur yang hadir. 19
Voting  rencana  perdamaian  yang  dilakukan  secara online oleh  PT  Sentang Raya  Indonesia  bersama  dengan  Setiawan  Khoe,  didapati  agenda  tersebut dilaksanakan  dengan  cara  pencatatan  ( roll  call )  yakni  dengan  memanggil  satu persatu  kreditur  yang  hadir  untuk  mengutarakan  suaranya  terhadap  rencana perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitur.  Kreditur-kreditur  tersebut  tentunya kreditur yang berhak dan berwenang memiliki hak suara untuk melakukan voting rencana perdamaian sesuai dengan Pasal 88 UU KPKPU. Untuk selanjutnya, hasil
18 Elyta  Ras  Ginting, Hukum  Kepailitan  Buku  Kedua  Rapat-Rapat  Kreditur (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018).
19 Ginting.
e-ISSN : 2621-4105
dari pemungutan suara tersebut ditayangkan kepada para  kreditur sebagai bentuk transparansi tim pengurus akan hasil suara yang diperoleh.
Adapun  persoalan  legalitas  untuk  memastikan  kreditur  yang  hadir  adalah kreditur  yang  berhak  dan  berwenang  dalam  pemungutan  suara  rencana perdamaian debitur ialah dengan cara menampilkan daftar kreditur di layar zoom meeting dan  memanggil  para  kreditur  satu  persatu  untuk  membuktikan kehadirannya  sebagai  kreditur  atau  kuasa  yang  mewakili  kreditur  sesuai  dengan surat  kuasa  yang  telah  diberikan  pada  saat  pendaftaran  tagihan.  Tim  pengurus akan  mengenali  siapa  saja  kreditur  yang  hadir  dan  sesuai  dengan  kreditur  yang hadir pada saat pendaftaran tagihan.
Kemudian, meskipun dalam UU KPKPU maupun peraturan turunnya terkait pelaksanaan rapat kreditur dengan skema PKPU, tidak ditemukan pengaturan atau tata  cara  pasti  mengenai  penyelenggaraan  voting  rencana  perdamaian  secara daring.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  kemudian  divalidasi  oleh  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Selama  Masa  Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease ( Covid-19 )  di Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  Berada  di  Bawahnya (selanjutnya  disingkat  SEMA  No.  1  Tahun  2020)  dan  dengan  beberapa perubahannya  yakni  SEMA  Nomor  2  Tahun  2020  dan  SEMA  Nomor  3  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid-19 )  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan di pengadilan pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan di  rumah  atau  tempat  tinggalnya,  termasuk  pelaksanaan  agenda  persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference. 20
SEMA  tersebut  menyebutkan  bahwa  Hakim  diperbolehkan  untuk melakasanakan  agenda  di  pengadilan  secara  elektronik  terhadap  perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan. Menurut  UU  KPKPU,  perkara  PKPU  merupakan  salah  satu  perkara  yang  turut dibatasi  jangka  waktunya.  Pada  PKPU  Sementara  sesuai  dengan  Pasal  225  ayat (4) UU KPKPU, jangka waktu pelaksanaannya hanya 45 hari sejak putusan PKPU dibacakan, sedangkan untuk PKPU tetap jangka waktu pelaksanannya adalah 270 hari  sejak  putusan  PKPU  dibacakan  sesuai  dengan  Pasal  228  ayat  (6)  UU KPKPU.  Hal  tersebut  dirujukan  agar  pengurusan  PKPU  tidak  terlalu  lama, sehingga  debitur  dapat  kembali  fokus  untuk  melanjutkan  usahanya  dan mendapatkan kepastian mengenai kedudukan status hukumnya. 21
20 Dian Cahyaningrum, “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19,” Info Singkat XII, no. 14 (2020).
21 Novita  Sari,  “Tinjauan  Yuridis  Pembatasan  Jangka  Waktu  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Terhadap Debitur,” Kertha Patrika 39, no. 2 (2017), https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02.
e-ISSN : 2621-4105
Melalui  SEMA  No.  1  Tahun  2020,  maka  hakim  dapat  menyarankan  atau menyelenggarakan  persidangan  maupun  rapat  kreditur  dalam  perkara  PKPU secara  daring  karena  yang  memperbolehkan  hakim  memutuskan  hal  demikian. Adapun  hal  tersebut  tentunya  mempertimbangkan  kondisi-kondisi  tertentu  yang mengharuskan  persidangan  atau  rapat  kreditur  dilaksanakan  secara  daring.  Pada perkara PT Sentang Raya Indonesia bersama Setiawan Khoe,  yang berperkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan para krediturnya  yang mayoritas  berada  di  Jakarta  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk menyelenggarakan  pemungutan  suara  rencana  perdamaian  secara  daring. Mengingat pula agenda pemungutan suara rencana perdamaian merupakan agenda krusial  dari  rapat  kreditur  debitur,  maka  pelaksanaannya  menjadi  sebuah  urgensi dalam penyelesaian perkara PKPU yang sedang berlangsung.
Rencana  perdamaian  yang  diajukan  oleh  debitur  merupakan  salah  satu bentuk  usaha  debitur  untuk  menunjukkan  kesanggupan  dalam  pembayaran kewajiban  guna  mencapai  kelangsungan  usaha  yang  diharapkan  dapat  diberikan oleh  kreditur  kepada  debitur.  Apabila  pemungutan  suara  terhadap  rencana perdamaian tersebut  tertunda, maka kedudukan  debitur  dalam status  PKPU tidak menemukan  kepastian  hukum  dan  menjadi  terulur  yang  berakibat  buruk  pada pembayaran  kembali  utang-utangnya  kepada  kreditur,  dan  kelangsungan  dari kegiatan usaha debitur.
Meskipun  tata  cara  pelaksanaan  voting online rencana  perdamaian  belum daitur  dalam  peraturan  perundang-undangan  manapun,  legalitas  mengenai keabsahan  dan  kepastian  hukum  dari  pemungutan  suara  yang  dilakukan  secara online dapat  dijamin  dengan  SEMA  No.  1  Tahun  2020,  mengingat  pula pelaksanaan  secara online tersebut  disebabkan  oleh  adanya  Pandemi Covid-19 .
Adapun pelaksanaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan yang biasa dilakukan di pengadilan. Penyelenggaraan voting online rencana perdamaian sesungguhnya  masih  berpedoman  dengan  UU  KPKPU  maupun  peraturan turunannya seperti KMA No. 109 Tahun 2020, dikarenakan pelaksanaannya tidak jauh  berbeda  dengan  pelaksanaan  voting  rencana  perdamaian  yang  biasanya dilakukan  di  pengadilan.  Hanya  saja  para  pihak  tidak  bertemu  langsung  dalam ruang  pengadilan,  namun  melalui  aplikasi  pertemuan  secara  daring  yang  tetap mengutamakan para pihak dapat melihat dan mendengar satu sama lain.
Oleh  karena  itu,  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  dari  hasil pembahasan  di  atas  dijelaskan  bahwa  objek  dari  pembahasan  ini  ialah  kepastian hukum  dari  pelaksanaan  voting online rencana  perdamaian  dalam  PKPU  yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa Pandemi Covid- 19 ,  sedangkan  untuk  penelitian  sebelumnya  hanya  memfokuskan  kepada  akibat hukum dari perjanjian rencana perdamaian dalam PKPU maupun kedudukan dari para  kreditur  dalam  perjanjian  rencana  perdamaian.  Kajian  ini  merupakan  suatu pembaharuan  bagi  tata  cara  peradilan,  khususnya  peradilan  niaga  pada  skema PKPU.
e-ISSN : 2621-4105

## 4. PENUTUP
Kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  voting  rencana  perdamaian  yang dilakukan  secara  daring  dalam  skema  PKPU  dapat  dirujuk  dengan  ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 Hakim  dapat  menyelengggarakan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengadilan  di rumah  atau  tempat  tinggalnya,  termasuk  pelaksanaan  agenda  persidangan pemeriksaan  perkara  yang  dilakukan  secara  elektronik  melalui teleconference. Adapun pelaksanaan dari rapat kreditur dengan agenda voting rencana perdamaian yang  dilakukan  secara  daring  tidak  berbeda  jauh  dengan  voting  rencana perdamaian  yang  dilakukan  secara  luring  di  ruang  pengadilan.  Keduanya  tetap berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  terkait  seperti  UU  KPKPU dan KMA No. 109 Tahun 2020. Jaminan akan keabsahan dari pengesahan ataupun ditolaknya  rencana  perdamaian  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  dari  pemungutan suara  secara online dapat  menjadi  kepastian  hukum  bagi  debitur  dalam memperoleh status hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriana,  Anita,  dan  Rai  Mantili.  “Implementasi  Perdamaian  (Accord)  Pada Pengadilan  Niaga  dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure 2, no. 2 (2017). https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301. Anggun,  Lydia.  “Pandemi  Covid-19  Dan  Implementasi  Corporate  Governance.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022). https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.3989.
Barnini,  Adam,  Nyulistiowati  Suryanti,  dan  Artaji  Artaji.  “Kedudukan  Kreditur Yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan  Pernyataan  Pailit.” Media  Iuris 4,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26286.
Budiyono,  Tri.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  dalam  Masa Pandemi  Covid-19:  Antara  Solusi  dan  Jebakan.” Masalah-Masalah  hukum 50, no. 3 (2021). https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243.
Cahyaningrum, Dian. “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid- 19.” Info Singkat XII, no. 14 (2020).
Fibriani,  Riza.  “Tinjauan  Hukum  Kepailitan  Koperasi  Saat  Gagal  Bayar  Pada Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022). https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
Ginting,  Elyta  Ras. Hukum  Kepailitan  Buku  Kedua  Rapat-Rapat  Kreditur . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Hidayat,  Arif,  dan  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibriumdi  Indonesia.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019). https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Mantili,  Rai,  dan  Putu  Eka  Trisna  Dewi.  “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  Terkait  Penyelesaian  Utang  Piutang  Dalam  Kepailitan.” Aktual Justice 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618. Ngutra,  Theresia.  “Hukum  dan  Sumber-Sumber  Hukum.” Jurnal  Supremasi 11,
e-ISSN : 2621-4105
no. 2 (2016). https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813. Puspa, Asvini. “Tim Pengurus PT Sentang Raya Indonesia dan Setiawan Khoe,” 2021.
Puspitasari,  Lia  Nopiharni.  “Problematika  Eksekusi  Harta  Pailit  Dalam  Cross
Border Insolvency.” USM Law Review 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
Rahmadiyanti,  Rindy  Ayu.  “Akibat  Hukum  Penolakan  Rencana  Perdamaian Debitur  oleh  Kreditur  dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.” Notarius 8, no. 2 (2015). https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10266. Sari, Novita. “Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  Terhadap  Debitur.” Kertha  Patrika 39,  no.  2  (2017). https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i02.p02.
Sastrawidjaja,  Man  S. Bunga  Rampai  Hukum  Dagang .  Bandung:  PT  Alumni, 2005.
Silalahi,  Udin,  dan  Beatrix  Tanjung.  “Perjanjian  Perdamaian  pada  Proses Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Berulang:  Kedudukan  dan
Implikasi.” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 2 (2021).
https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401.
Simaremare, Sumurung P, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, dan Edy Yunara. “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Marmudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Sofia,  dan  Arijna  Nurin.  “Kedudukan  Hak  Suara  Kreditur  Preferen  Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” Jurist-Diction 3, no. 4 (2020). https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213.