INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6039-6049 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia
Raihana 1 ✉ , Lina 2 , AK. Nasution 3 , M. Adri 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: raihana.nasution@umri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hak  cipta  dan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  merupakan  bagian  integral  dari  hukum Indonesia. Perlindungan hak cipta adalah bentuk pengakuan Negara terhadap kebebasan berekspresi warga negara dan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan hasil karya mereka. Pencipta juga berhak atas manfaat ekonomi dari karya tersebut, melibatkan beragam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan satu aspek dalam kerangka hak  kekayaan  intelektual  yang  mencakup  Hak  Kekayaan  Industri  yang  melibatkan  paten,  rahasia dagang,  merek,  desain  industri,  perlindungan  variasi  tanaman,  desain  sirkuit  terpadu,  indikasi geografis, dan indikasi asal kompetensi. Hak cipta dibedakan dalam kategori tersendiri karena sifat dan perlindungannya  yang  unik.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yuridis  yang  mengeksplorasi kerangka hukum hak cipta di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami eksistensi hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia dan menganalisis efektivitas perlindungan serta penegakan hak cipta di  negara  ini.  Perlindungan  hak  cipta  adalah  penting  untuk  mendorong  inovasi  dan  kreativitas, memberikan  insentif  kepada  pencipta,  dan  melindungi  kepentingan  ekonomi  mereka.  Ini  juga mendukung perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kerangka hukum hak cipta di Indonesia.
Kata Kunci: Eksistensi, Pengaturan, Hak Cipta.

## Abstract
Copyright  and  protection  of  intellectual  property  rights  are  an  integral  part  of  Indonesian  law. Copyright protection is a form of State recognition of citizens' freedom of expression and special rights for creators or copyright holders to reproduce their works. The creator is also entitled to the economic benefits of the work, involving various fields such as science, art and literature. Copyright is one aspect of  the  intellectual  property  rights  framework  which  includes  Industrial  Property  Rights  involving patents, trade secrets, brands, industrial designs, plant variety protection, integrated circuit designs, geographical indications and indications of origin of competence. Copyright is distinguished in its own category due to its unique nature and protection. This research is a normative juridical research that explores the legal framework for copyright in Indonesia. The aim is to understand the existence of laws governing  copyright  in  Indonesia  and  analyze  the  effectiveness  of  copyright  protection  and enforcement in this country. Copyright protection is important to encourage innovation and creativity, provide incentives to creators, and protect their economic interests. It also supports the development of culture, arts, and science in society. This research will provide in-depth insight into the copyright legal framework in Indonesia.
Keywords: Existence, Arrangement, Copyright.

## PENDAHULUAN
Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta  untuk  mereproduksi  atau  menggandakan  karya  ciptaan  mereka  yang  muncul bersamaan dengan penciptaan karya itu sendiri. Selain hak untuk mereproduksi, pencipta juga memiliki hak atas manfaat ekonomi yang berasal dari karyanya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dibagi menjadi dua kelompok utama: Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.
Dalam kelompok Hak Kekayaan Industri, terdapat berbagai bentuk hak, seperti Hak Paten,  Rahasia  Dagang,  Merek,  Desain  Industri,  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  Desain Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  Indikasi  Geografis,  dan  Indikasi  Asal  Kompetensi.  Hak  Cipta memiliki karakteristik yang berbeda, salah satunya adalah bahwa hak cipta bukanlah hak monopoli untuk melakukan tindakan tertentu, melainkan hak untuk melarang orang lain menggandakan atau menggunakan karya tersebut tanpa izin.
Selain itu, perbedaan penting lainnya adalah bahwa hak cipta pada dasarnya berlaku secara otomatis saat suatu karya cipta diciptakan dan tidak selalu memerlukan pendaftaran formal. Namun, dengan meningkatnya penyalahgunaan hak cipta, banyak pemegang hak cipta  sekarang  memilih  untuk  mendaftarkan  karyanya  di  daftar  umum  ciptaan  melalui Direktorat Jenderal atau badan terkait untuk memperkuat perlindungan hukumnya. Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi tantangan zaman
yang terus berkembang.
Hal  tersebut  berguna  nantinya  apabila  terjadi  sengketa,  untuk  menjadi  alat  bukti sempurna berupa Akta Otentik. Mengenai penyalahgunaan hak cipta yang telah disebutkan tadi, melalui pernyataan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu  mengatakan bahwa tingkat pembajakan di Indonesia sangat tinggi,  bahkan  mengakibatkan  kerugian  triliunan  rupiah.  Hal  ini  diakibatkan  masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya, khususnya dalam hal ini adalah hak cipta. Salah satu fakta lapangan yang saya dapati secara instuisi, pada tahun  2017  Asosiasi  Industri  Rekaman  Indonesia  (Asiri)  melakukan  suatu  pendataan mengenai kerugian akibat pembajakan hak cipta musik, menurut data yang telah mereka simpulkan terdapat kerugian mencapai Rp. 8,4 Triliun.
Hal  tersebut  merupakan  suatu  keadaan  yang  sangat  disayangkan,  apalagi penyalahgunaan hak cipta seakan tidak terasa sebagai suatu pelanggaran ditengah-tengah masyarakat  kita.  Contoh  kecil  saja,  saat  kita  membeli  Handphone  baru,  umumnya  pada memori Handphone yang telah kita beli akan diisi beberapa file, salah satunya adalah musik, pastinya itu adalah musik-musik bajakan, sekarang Hp mrupakan suatu kebutuhan primer dimasa kini, bayangkan ada berapa banyak jumlah masyarakat di Indonesia ini yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, berapa jumlah kerugian yang terjadi? ini baru hanya mengenai musik (ilegal). Itu di dunia nyata, bagaimana di dunia maya? Situs-situs download musik bajakan yang begitu banyaknya tanpa adanya suatu pengawasan yang kuat oleh pihak yang berwajib dalam menegakkan kesadaran untuk menghargai suatu hak cipta.
Latar belakang yang mendorong penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang telah mengubah cara karya intelektual diproduksi dan dikonsumsi dalam lingkungan digital. Perkembangan ini menciptakan tantangan baru dalam pengaturan dan perlindungan hak cipta.  Selain  itu,  perubahan  kebijakan  hukum  terus  berlanjut  sejalan  dengan  perubahan teknologi dan lingkungan digital, yang mengakibatkan pertanyaan tentang sejauh mana undang-undang  hak  cipta  di  Indonesia  telah  diperbarui  untuk  mengakomodasi perkembangan  tersebut.  Pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  sejauh  mana peraturan  hak  cipta  di  Indonesia  cukup  kuat  untuk  melindungi  hak-hak  pencipta  dan mendorong inovasi menjadi penting. Selain itu, penelitian ini juga dapat membahas isu-isu terkait penegakan hukum hak cipta dan dampak sosial serta ekonominya. Melalui analisis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang eksistensi  hukum  pengaturan  hak  cipta  di  Indonesia  serta  keadaan  hak  cipta  di  negara tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode  pengumpulan data  Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia
Eksistensi  pengaturan  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  keberadaan  dan  penerapan peraturan  hukum  yang  mengatur  hak  cipta,  termasuk  undang-undang,  peraturan pemerintah,  dan  mekanisme  perlindungan  hak  cipta  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini mencakup aturan-aturan yang menentukan hak-hak  pencipta  dan pemegang hak cipta, serta tindakan hukum yang dapat diambil untuk melindungi dan menegakkan hak cipta dalam konteks Indonesia. Salah satu kajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).
Salah satu  latar  belakang  lahirnya UUHC adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka  ragam seni dan budaya yang sangat kaya.  Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku, bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang oerlu diberi perlindungan hukum melalui Undang-undang.
Kekayaan  seni  dan  budaya  suatu  bangsa  tidak  hanya  memiliki  nilai  penting  dalam pembentukan  karakter  dan  harga  diri  nasional,  tetapi  juga  memiliki  potensi  untuk mendukung perkembangan ekonomi  kreatif dan industri kreatif, yang  diharapkan  dapat menjadi penopang utama perekonomian nasional, seperti yang telah terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat  (Iswii Hariani, 2010). Hukum di Indonesia terkhusus dalam hal  ini mengenai UUHC telah  mengalami banyak  perubahan, hal  ini  karena  pada dasarnya  masyarakat  selalu  dalam  keadaan  membangun  kearah  yang  lebih  baik,  yang dalam  definisi  kita  berarti  masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat,  hukum  tidak  cukup memiliki  fungsi  demikian  saja,  hukum  juga  harus  dapat  membantu  proses  perubahan masyarakat  itu  (Bernard  Nainggolan,  2011).  Berikut  kita  akan  menilik  secara  historis mengenai sejarah perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.
Hingga  tahun  1982,  Indonesia  masih  menggunakan  peraturan  Hak  Cipta  warisan Belanda,  yaitu  Auteurswet  1912.  Kemudian,  pada  tahun  1982,  Indonesia  mengesahkan undang-undang  sendiri,  UUHC  tahun  1982,  yang  mengatur  Hak  Cipta  di  dalam  negeri. Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  UUHC  1982  dinilai  masih  memiliki  kekurangan  yang signifikan, sehingga dianggap tidak sebanding dengan peraturan Hak Cipta yang berlaku di luar negeri. Oleh karena itu, perbandingan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk memahami perbedaan dan persamaan antara peraturan Hak Cipta di Indonesia dengan hukum Hak Cipta di negara lain.
Perbandingan  hukum  merupakan  suatu  usaha  dalam  mempelajari  berbagai  sistem hukum  positif  yang  berlaku  satu  di  samping  yang  lain  pada  berbagai  negara  atau lingkungan  hukum  (Meuwissen,  2013),  dalam  pengembanan  hukum  praktikal  ini  adalah hukum antar negara. Contohnya pada saat itu pengaturan mengenai masa perlindungan Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun  setelah  meninggalnya  pencipta.  Kategori  karya-karya  yang  Hak  Ciptanya dilindungipun terbatas karena  hak hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (neighbouring rights), misalnya di UUHC 1982 tidak dilindungi.
Pada  tahun  1987  Indonesia  merevisi  UU  Hak  Cipta  Indonesia,  salah  satu  usahanya dalam  hal  ini  adalah  dimana  skala  perlindungan  diperluas.  Dalam  perubahan  mendasar yang  terjadi  di  dalamnya  adalah  masa  berlaku  perlindungan  Karya  cipta  yang  telah disinggung  sebelumnya,  yakni  diperpanjang  menjadi  50  tahun  setelah  meninggalnya pencipta. Rekaman dan video menjadi kategori karya-karya yang dilindungi. UUHC 1982 juga sempat dianggap absolut, yaitu adanya suatu hak Negara dalam mengambil alih Hak Cipta untuk kepentingan nasional. Ketentuan itu pun telah dihapuskan dalam UU Hak Cipta Indonesia yang baru.
Tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih jauh lagi, guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs  (Tim Lindsey, 2003). Hak yang  berkaitan denga  Hak  Cipta  secara  khusus  diakui  dan  dilindungi  dalam  bagian  UU  baru  tersebut. Mengenai  tolak  ukur  yang  digunakan  dalam  pelanggaran  Hak  Cipta  diubah  dari pengukuran bersifat kuantitatif menjadi kualitatif yang sesuai dengan kebanyakan UU di luar  negeri.  Revisi  yang  dilakukan  pada  tahun  1997  juga  telah  menambahkan  konsep keaslian dalam defenisi karya kreatif pada pasal 1 ayat (2).
Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah dipertahankannya sistem pendaftaran Hak Cipta secara sukarela. Pada dasarnya seperti yang telah penulis sampaikan di BAB I makala ini, bahwa pendaftaran Hak Cipta pada dasarnya adalah untuk sebagai alat bukti apabila  ada  suatu  sengketa  yang  dihadapi.  Pada  tahun  2002,  UUHC  yang  baru  telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan UUHC No.19 Tahun 2002  yang  memuat  perubahan-perubahan  untuk  disesuaikan  dengan  TRIPs  dan penyempurnaan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu untuk memberi perlindungan bagi  karya-karya  intelektual  di  bidang  Hak  Cipta,  termasuk  dalam  upaya  mengajukan perkemnbangan karya intelektual yang berasal dari suatu keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.
Akhirnya, pada tahun 2014 dilakukan perbaikan terhadap UUHC yang melahirkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yakni sebagai berikut (Setia Putra, 2019):
1. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia,  dan  bukan  badan  hukum  Indonesia  yang  untuk  pertama  kali  dilakukan pengumuman di Indonesia;
3. Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan penggunaan ciptaan dan/atau produk Hak  Terkait  bukan  warga  negara  Indonesia,  bukan  penduduk  Indonesia,  dan  bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Negaranya  mempunyai  perjanjian  bilateral  dengan  negara  Republik  Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. Negaranya  dan  negara  Republik  Indonesia  merupakan  pihak  atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
Beberapa revisi terbaru dalam peraturan Hak Cipta di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014. UU Nomor 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terbaru yang ditambahkan ke dalam dinamika hukum Hak Cipta di Indonesia ketika penulisan makalah ini dilakukan. Dengan demikian, UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan  sepanjang  waktu  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  dalam teknologi, ekonomi kreatif, dan perubahan dalam lingkungan global yang berkaitan dengan Hak Cipta.
Perubahan dalam UUHC tersebut mungkin mencakup peningkatan perlindungan hak cipta,  penyesuaian  dengan  standar  internasional,  atau  respons  terhadap  perkembangan teknologi dan tren dalam industri kreatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan terakhir  dalam  UUHC  dan  bagaimana  perubahan  ini  memengaruhi  perlindungan  dan pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia  merupakan  elemen  penting  dalam  menjalankan penelitian atau analisis dalam konteks hukum Hak Cipta di negara tersebut.

## 2. Keadaan Hak Cipta Di Indonesia Saat Ini
Sebelum  membahas  situasi  Hak  Cipta  di  Indonesia,  adalah  bermanfaat  untuk mengambil contoh Ukraina, sebuah negara yang juga menghadapi tantangan serupa dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Ukraina dianggap sebagai salah satu negara dengan penegakan  hukum  yang  kurang  efektif  dalam  memerangi  pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual. Situasi  ini disebabkan oleh lemahnya  penegakan hukum  di Ukraina, terutama dalam  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  yang  terlihat  dari  maraknya  pembajakan terutama  pada  produk  optik  seperti  VCD,  DVD,  CD-ROM,  dan  kaset.  Akibat  dari  situasi tersebut, Ukraina menghadapi sanksi perdagangan dan denda sebesar US$ 75 juta. Kasus ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh negara-negara yang perlu memperkuat penegakan hukum dan perlindungan Hak Cipta untuk memenuhi standar internasional serta mengatasi  pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Penggunaan  Ukraina  sebagai  contoh dalam  konteks  pembahasan  Hak  Cipta  di  Indonesia  memungkinkan  perbandingan  dan pembelajaran mengenai konsekuensi yang mungkin timbul akibat penegakan hukum yang lemah  serta  dampaknya  terhadap  ekonomi  dan  reputasi  suatu  negara  dalam  hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Imam Sjahputra, 2007), seperti inilah yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia.
Melebihi  kerugian  akibat  korupsi,  inilah  pernyataan  yang  akan  kita  ambil  sebagai kesimpulan  setelah  mendapati  pernyataan  Ari  Juliano  Gema,  Deputi  Fasilitas  HKI  dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu. Ari Juliano Gema menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tingkat pembajakan tergolong tinggi.
Seperti yang  peneliti  katakan  diawal, ini  disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai HKI orang lain, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta. Salah  satu  bukti  dapat  kita  lihat  dari  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh  fakultas  ekonomi Universitas Indonesia terhadap pembajakan film. Hasilnya, dari empat kota yang disurvei, Jakarta, Bogor, Tanggerang, Deli Serdang, kerugian mencapai Rp. 1,4 Triliun, dalam survei mereka terhadap pembajakan DVD dan pengundugan ilegal, ini baru di empat kota tersebut, belum lagi seindonesia.
Data  dari  Asri  (Asosiasi  Industri  Rekaman  Indonesia)  pada  tahun  2017  menyebutkan bahwa  kerugian  akibat  pembajakan  musik  sebesar  Rp.  8,4  Triliun.  Kemudian  dalam pembajakan  software,  didapati  kerugian  sebesar  12  Triliun.  Data  tersebut  diperoleh  dari laporan komunitas masyarakat antipembajakan.
Tidak perlu jauh pada kesadaran hukum, kesadaran moral untuk menghargai juga masih tergolong rendah dalam masyarakat kita, hal ini dapat kita lihat dari beberapa data di atas. Fakta lapangan yang peneliti rasa pasti pernah kita lihat secara langsung di lapangan adalah masih bebas tanpa ada rasa salahnya para pedagang DVD bajakan di pinggiran jalan menjual kaset-kaset bajakannya. Ini merupakan suatu kemirisan dalam kualitas moral masyarakat kita. Memang pada saat ini, penjualan kaset DVD telah mengalami penurunan yang begitu drastis, hal  ini  diakibatkan  semakin  majunya  teknologi  dan  kemampuan  SDM  kita  dalam  bidang teknologi, namun muncul masalah baru yang lebih masif, yakni pembajakan online.
Malahan, ini lebih luas lagi menurut peneliti melihat ada jutaan situs download musik bajakan misalnya dalam hal ini yang masih beredar di internet bahkan akan menjadi lahan yang  basah  bagi  mereka  yang  memahami  bisnis  ini,  karena  secara  fisik,  ini  lebih  mudah daripada  metode  yang  ada  sebelumnya  yaitu  dengan  menjual  musik  dalam  bentuk  fisik, dalam pembajakan dunia internet hanya membutuhkan kouta dan layanan base file untuk menyimpannya. Semakin banyak pengunjung, maka akan semakin menarik para pemasang iklan untuk memasangkan iklan di situs terkait, mengakibatkan semakin hidupnya bisnis itu pada saat ini, baru berbicara mengenai musik,belum lagi ciptaan lainnya.
Adapun  alasan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  berdasarkan  survei  yang  telah diabahas  diatas  adalah  karena  belumbaiknya  pemahaman  masyarakat  mengenai  HKI, terkhusus dalam hal ini mengenai Hak Cipta. Pihak yang dirugikan dalam hal ini bukan hanya pembuat  karya,  namun  juga  Negara  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Negara  dipastikan kehilangan  pendapatan  pajak  dari  barang  original  yang  terjual,  pembuat  karya  akan kehilangan  pendapatan  atas  ciptaannya  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  sedangkan masyarakat akan mendapatkan efek negatif berupa kesadaran yang tidak kunjung datang yang mengakibatkan konflik antara masyarakat yang paham atas HKI dengan masyarakat
yang tidak paham pada HKI, belum lagi masyarakat akan mendapatkan kualitas atas barang yang akan digunakan tidak maksimal akibat tidak orisinilnya apa yang telah mereka konsumsi tadi.
Melihat fakta yang ada diatas, patutlah kita membaca pendapat dari Insan Budi Maulana (Guru  Besar  Hukum  Bisnis  Universitas  Krisnadwipayana)  dalam  sebuah  bukunya  yang menurut peneliti relevan dengan fakta lapangan seperti diatas. Kemampuan sumber daya alam Indonesia  di bidang minyak dan gas  bumi serta  kekayaan alam lain semakin surut. Keadaan ini mempengaruhi pula jumlah devisa dari  sektor tersebut yang penghasilannya tidak  terlalu  menjadi  andalan  negara  lain.  Untuk  mendapatkan  devisa  lain  maka  perlu dibangun kultur HKI yaitu dengan pengembangan ekonomi bangsa yang berlandaskan pada perkembangan dan pemanfaatan teknologi paten, rahasia dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan cara mensinerjikan potensi yang dimiliki oleh Ditjen HKI,
Departemen  Perdagangan,  Perindustrian,  Pertanian,  LIPI,  Badan  POM,  Perguruan Tinggi, KADIN, organisasi non-pemerintah serta pihak lain yang dapat diajak bekerja sama. Perencanaan  visi,  misi,  program  jangka  panjang  dan  pendek  pembangun  kultur  HKI senantiasa  dievaluasi  setiap  tahun  agar  capaiannya  tidak  mengalami  kegagalan.  Capaian program  tidak  hanya  dilihat  dari  meningkatnya  jumlah  pemohon  paten,  rahasia  dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu saja tetapi juga perlu dilihat kontribusi objek-objek itu terhadap peningkatan pendapatan pajak dari royalti HKI, biaya permohonan objek HKI diterima oleh Dirjen HKI, serta peningkatan daya saing para pemilik HKI, maupun peningkatan kesejahteraan para kreator, desainer, dan inventornya.
Harus  disadari  bahwa  Ditjen  HKI  tidak  hanya  berfungsi  melakukan  tugas-tugas administrasi penyelesaian permohonan HKI atau sosialiasi UU HKI saja tetapi juga mampu mengikis benalu-benalu dalam Ditjen HKI sendiri yang menghambat penegakan hukum dan kewibawaan pemerintah dalam membangun pelaksanaan sistem HKI yang efektif dan efisien. Jumlah benalu di instansi itu tidak banyak walau cenderung berkembang. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas agar tidak mempengaruhi aparat yang masih bermental baik dan jujur. Pengikisan  benalu  yang  memalukan  citra  bangsa  juga  harus  dilakukan  oleh  Polri  dan Kejaksaan agar pilar-pilar penegakan hukum HKI terutama pidana dapat berlangsung baik dan benar serta memenuhi rasa keadilan.
Pengesahan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  UU  HKI  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah  (PP)  serta  peraturan  pelaksanaan  yang  lebih  rendah  agar  segera  dilakukan. Apalagi jika PP atau peraturan pelaksana tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat, misalnya : PP Lisensi Paten.
Jika sinerji di atas dapat dilakukan pemerintah maka cara-cara sosialisasi HKI yang selama ini dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi HKI sebagai pengetahuan umum, hukum, dan seremonial belaka harus diubah. Diperlukan para penceramah, atau pelatih pengembangan HKI yang dapat memprovokasi para peserta sehingga HKI dapat dimanfaatkan untuk memacu pengembangan ekonomi. Tidak hanya masyarakat  lokal tetapi juga secara nasional. Harus ditimbulkan penyadaran kepada masyarakat bahwa keberhasilan pengembangan HKI akan pula memacu pengembangan ekonomi. Namun demikian,  kita  harus  pula  menjelaskan  kepada  masyarakat  bahwa  HKI  pun  dapat berdampak negatif kepada masyarakat dan bangsa apabila HKI diterapkan secara keliru karena tidak memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Insan Budi Maulana menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi semua pihak, termasuk  pemerintah  dan  masyarakat.  Namun,  ia  juga  menyadari  bahwa  kesadaran hukum saja tidak menjamin kepatuhan terus-menerus terhadap aturan hukum, karena faktor-faktor  tertentu  dapat  memengaruhi  perilaku  seseorang.  Namun,  penting  untuk diingat  bahwa  hukum  tidak  selalu  sempurna  dalam  mencapai  tujuannya.  Salah  satu tujuan utama hukum adalah mengurangi perilaku sosial yang merugikan, dan jika hukum dapat mencapai hal ini, itu dianggap sebagai kemajuan dalam perbaikan hukum. Selain itu, manusia memiliki ketidaktentuan dan kerentanannya terhadap kesalahan, dan itulah sebabnya hukum harus bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat.  Meskipun  kesalahan  mungkin  terjadi,  langkah-langkah  perbaikan  dalam hukum dan peningkatan kesadaran hukum adalah cara untuk memastikan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

## SIMPULAN
Perkembangan  undang-undang  Hak  Cipta  di  Indonesia  telah  mengalami  banyak perubahan seiring perubahan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, pelanggaran Hak Cipta masih sangat umum di Indonesia dan tampaknya telah menjadi bagian dari rutinitas atau bahkan budaya masyarakat. Situasi ini memicu kekhawatiran karena pembajakan Hak Cipta sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak benar-benar ditegakkan. Dalam banyak kasus, Hak Cipta disalahgunakan demi kepentingan komersial semata. Salah satu masalah utama adalah penegakan hukum dan  perhatian terhadap Hak Cipta yang masih kurang memadai.  Hal  ini  mengecewakan  karena  situasi  ini  memungkinkan  praktik  ilegal  terus berkembang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang bertentangan dengan hukum.  Penyelesaian  masalah  ini  sulit  karena  sangat  bergantung  pada  kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati Hak Cipta. Selain itu, kurangnya perhatian
dari  penegak  hukum  dalam  melindungi  Hak  Kekayaan  Intelektual,  terutama  Hak  Cipta, memperburuk masalah ini. Kebiasaan ilegal yang terus berlanjut dari generasi ke generasi berisiko mengurangi penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Secara keseluruhan, masyarakat kita sering kali tidak sepenuhnya menyadari manfaat ekonomi dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual jika diterapkan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard Nainggolan. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif. PT Alumni.
Imam Sjahputra. (2007). Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). Harvarindo. Iswii Hariani. (2010). Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Pustaka Yustisia.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Meuwissen. (2013). Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Refika Aditama.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Setia Putra. (2019). Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Taman Karya.
Tim Lindsey. (2003). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Asian Law Group Pty Ltd dan PT ALUMNI.