## ANALISIS AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya)
Yuni Aliyatul Rohmah Administrasi Publik, FISIP Universitas Hangtuah Surabaya yunialiyatulrohmah@gmail.com
Abstract
“Program  Keluarga  Harapan”    is  one  of  the  poverty  reduction  program  that provides  funds  to  help  very  poor  families  with  specific  criteria  and  requires  that participants  meet  the  obligations  in  the  field  of  education  and  health.  The implementation    of  the  Program  Keluarga  Harapan  in  Semampir  still  found  some problems such as participants who do not meet the criteria of PKH. The  purpose  of  this  research  is  to  describe  and  analyze  the  administrative accountability  of  the  Program  Keluarga  Harapan    (PKH)  in  subdistrict  Semampir Surabaya.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  research  through  observation, interview and documentation.
Based  on  the  research  results  can  be  known  that  the  implementation  of  the Program  Keluarga  Harapan  in  district  Semampir  has  fulfill    administrative accountability,  but  on  criteria  and  mechanisms    indicators  in  the  administrative accountability    are  still  not  fulfilling  the  administrative  accountability,  and  there  is the  factor  that  supports  the  implementation  of  the  Program  Keluarga  Harapan, namely  clarity  of  procedures,  and  there  are  external  parties  which  supervise  the implementation of the Program Keluarga Harapan.
Keywords : Administrative accountability, Program keluarga harapan, Proverty

## I. Pendahuluan
Agenda  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun 2009-2014  pada  agenda  I,  pemerintah  telah  menetapkan  bahwa  peningkatan kesejahteraan  rakyat  tetap  menjadi  prioritas.  Peningkatan  kesejahteraan  rakyat tersebut  diwujudkan  melalui  sejumlah  program  pembangunan  untuk penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan  kesempatan  kerja,  termasuk peningkatan  program  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurut  kepala  BPS  (Badan  Pusat  Statistik),  Suryamin  jumlah  penduduk miskin di Indonesia periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun  di  pedesaan.  Jika  dibanding  periode  September  2014,  angka  penduduk miskin  bertambah  27,73  juta  orang.    Jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan  pada Maret 2015  sebanyak 10,65 juta orang atau lebih rendah  ketimbang orang miskin di  pedesaan  yang  mencapai  17,94  juta  orang.  Sementara  pada  Maret  2014  dan September  2014,  penduduk  miskin  di  perkotaan  dan  pedesaan  masing-masing 10,51  juta  jiwa  dan  17,77  juta  jiwa  serta  10,36  juta  jiwa  dan  17,37  juta  jiwa.” (sumber : http://www.solopos.com)
Pencairan  dana  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  tersebut  dilakukan setahun  empat  kali.  Sasaran  dari  pemberian  dana  bantuan  tersebut  yaitu  antara lain,  ibu  hamil,  ibu  yang  mempunyai  balita  hingga  6  tahun,  kemudian  murid  SD-
SMP, dan juga saat ini siswa SMA juga mendapatkan dana bantuan tersebut. Tetapi realisasi  dari  dana  bantuan  Program  Keluarga  Harapan juga  mengalami  beberapa masalah  seperti  data  yang  didapatkan  oleh  peneliti  dari  Surabayapagi  Kamis, 29/03/2012 yaitu :
“Tidak  dilibatkannya  kelembagaan  di  tingkat  kelurahan  yang  menjadi  faktor resistensi  dalam  pendataan  RSTM,  beban  kerja  pendamping  perlu  ditinjau ulang  mengingat  geografis  atau  wilayah  kerja,  serta  jumlah  RSTM  yang  tidak sama sementara kompensasi yang diterima sama antar petugas pendamping.” (http://www.surabayapagi.com)
Tidak  hanya  masalah  tersebut,  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang dicanangkan  Pemerintah  Pusat  melalui  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga masih  kerap  tak  tepat  waktu  dalam  menyalurkan dana bantuannya,  keterlambatan  pencairan  dana  tersebut  bisa  sampai  satu  bulan. Padahal  dana  bantuan  tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  miskin  untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmereka. (sumber : http://www.tribunnews.com).
Kemiskinan memang menjadi masalah yang penting disetiap negara di dunia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah di  setiap  negara  agar  tingkat  kemiskinan  tersebut  tidak  menjadi  bertambah.  Oleh karena  itu,  berbagai  macam  program  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.
Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan  berbasis  keluarga  pada  Klaster  I  yang  memberikan  bantuan  tunai bersyarat  bagi  RTSM  (Rumah  Tangga  Sangat  Miskin).  Program  Keluarga  Harapan mengacu  pada  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  02A/HUK/2008 tentang  “Tim  Pelaksana  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Tahun  2008  yang dilaksanakan  mulai  tahun  2007  yang  hanya  dilaksanakan  di  tujuh  provinsi  saja yaitu Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara,dan Gorontalo.
Kecamatan Semampir merupakan kecamatan di Surabaya yang telah banyak menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan tersebut yaitu sebanyak 4.034 jiwa. Kecamatan Semampir memiliki 5 kelurahan yang terdiri atas kelurahan Ujung, Ampel,  Pegirian,  Sidotopo,  dan  Wonokusumo.  Dari  kelima  kelurahan  tersebut terdapat empat kelurahan di Kecamatan Semampir yang termasuk dalam kategori termiskin  yang  tergolong  dalam  kategori  miskin,  yaitu  kelurahan  Ujung,  Pegirian, Wonokusumo dan Sidotopo. (http://www.surabayapagi.com)
Dalam  pelaksanaan  sebuah  program,  instansi  pemerintah  memang diwajibkan  untuk  menginformasikan  pelaksanaan  kegiatan  program  tersebut kepada  publik  dan  juga  pejabat  diatasnya  yang  lebih  tinggi.  Suatu  akuntabilitas sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dan dapat mewujudkan prinsip good governance. Antonio Bar Cendon  melihat  Akuntabilitas  sebagai  tanggung  jawab  yang  mengacu  pada kewajiban  umum    pejabat  untuk  memberikan  informasi,  penjelasan  dan  atau pembenaran  kepada  otoritas  internal  atau  eksternal,  memberikan  laporan  untuk kegiatan  mereka  dan  akan  dikenakan  penilaian  atau  evaluasi.  Adapun  tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah Untuk mendeskripsikan dan  menganalisis  akuntabilitas  Administratif  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Semampir Surabaya.

## II. Landasan Teori Akuntabilitas Administratif Perspektif Antonio Bar Cendon
Menurut  Antonio  Bar  Cendon,  dalam  dimensi  vertical  akuntabilitas administrasi  adalah  hubungan  yang  menghubungkan  posisi  administrasi  rendah dengan  atasan  politik  atau  administratif  sedangkan  pada  dimensi  horizontal, akuntabilitas  administrasi  menghubungkan  penyelenggara  individu  dan administrasi publik secara keseluruhan (a) dengan warga negara, sebagai pengguna layanan,  tetapi  juga  (b)  dengan  organ  eksternal  lainnya  dari  pengawasan  dan didirikan  pengendalian  untuk  tujuan  ini,  seperti  pengawasan  tubuh,  audit, pengawas keuangan, "ombudsman", dll. Berikut adalah indikator dari Akuntabilitas Administratif : 1. Basis  Operasional  :  Tindakan  yang  sangat  dipenuhi  dengan  ketetapan legalitas aturan dan prosedur.
2. Akuntabilitas internal  yang  dituju : otoritas politik  dan otoritas lembaga administratif yang lebih tinggi. 3. Akuntabilitas eksternal yang dituju : Pengawasan dan pengendalian oleh lembaga eksternal, masyarakat sebagai subjek dan lembaga peradilan.
4. Subjek  urusan  :  Bentuk  dan  prosedur  yang  dijalankan  dengan  tindakan administratif.
5. Kriteria  :  Kriteria  formal  yaitu  kesesuaian  dengan  aturan  dan  prosedur yang di tetapkan. 6. Mekanisme  :  pengawasan  eksternal  dan  mekanisme  pengendalian, administrasi complain dan prosedur hukum.
7. Konsekwensi  : Perbaikan  tindakan  administratif  (konfirmasi, modifikasi, pembatalan),  sanksi  atau  penghargaan  kepada  pejabat  pelaksana  dan kompensasi bagi masyarakat.

## III. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif.  Penelitian  deskriptif  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  (1992:  21-22) menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah salah  satu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian  ini  memfokuskan  pada  Akuntabilitas  Administratif  Program Keluarga Harapan, sehingga dimensi yang akan diteliti meliputi : 1. Basis  Operasional  :  Tindakan  yang  sangat  dipenuhi  dengan  ketetapan legalitas aturan dan prosedur dengan sub indikator : a. Peraturan / Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
b. Prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Akuntabilitas  internal  yang  dituju  :  otoritas  politik  dan  otoritas  lembaga administratif yang lebih tinggi dengan sub indikator : a. Otoritas Politik b. Otoritas Lembaga Administratif
3. Akuntabilitas  eksternal  yang  dituju  :  Pengawasan  dan  pengendalian  oleh lembaga  eksternal,  masyarakat  sebagai  subjek  dan  lembaga  peradilan dengan sub indikator : a. Lembaga Eksternal b. Subjek Masyarakat
c. Lembaga Peradilan
4. Subjek  urusan  :  Bentuk  dan  prosedur  yang  dijalankan  dengan  tindakan administratif
a. Tindakan Pelaksana yang disertai dengan kelengkapan administratif. 5. Kriteria  :  Kriteria  formal  yaitu  kesesuaian  dengan  aturan  dan  prosedur yang di tetapkan dengan sub indikator : a. Kriteria peserta Program Keluarga Harapan
6. Mekanisme  :  pengawasan  eksternal  dan  mekanisme  pengendalian, pengaduan administrasi dan prosedur hukum dengan sub indikator : a. Mekanisme pengaduan Program Keluarga Harapan
b. Prosedur Hukum 7. Konsekwensi  :  Perbaikan  tindakan  administratif  (konfirmasi,  modifikasi, pembatalan),  sanksi  atau  penghargaan  kepada  pejabat  pelaksana  dan kompensasi bagi masyarakat dengan sub indikator : a. Sanksi kepada Peserta Program Keluarga Harapan
b. Sanksi yang diberikan kepada petugas Program Keluarga Harapan IV. Pembahasan dan Analisis Data
Basis Prinsip Operasional
a. Peraturan / Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam  konteks  Program  Keluarga  Harapan,  pelaksanaan  Program  Keluarga
Harapan  dilakukan  melalui  Surat  Keputusan  (SK)  Direktur  Jenderal  Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Dalam buku pedoman Program Keluarga
Harapan dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu Pertama, Keputusan Menteri  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  selaku  ketua  Tim  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali  Program  Keluarga  Harapan"  tanggal  21  September  2007.  Kedua,
Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  02A/HUK/2008  tentang  "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008. Ketiga,  Keputusan  Gubernur  tentang  "Tim  Koordinasi  Teknis  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Provinsi/TKPKD".  Keempat,  Keputusan  Bupati/Walikota  tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".  Kelima,  Surat  Kesepakatan  Bupati  untuk  Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan. b. Prosedur Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Pendamping  PKH  telah  melakukan  pencocokan  data  setelah  menerima  data peserta  PKH.  Pencairan  dana  bantuan  PKH  di  Kecamatan  Semampir  dilakukan dengan  empat  tahap dalam  satu  tahun  seperti pada  ketetapan  pedoman  PKH dan pengambilan  dana  bantuan  melalui  kantor pos.  Pendamping  PKH juga  melakukan pertemuan  kelompok  sebelum  pencairan  dana  bantuan  PKH  untuk  memberikan giro  kepada  peserta  PKH  dan  juga  setelah  pencairan  dana  bantuan  PKH. Pendamping  PKH  juga  melakukan  verifikasi  komitmen  dengan  mengunjungi fasilitas layanan (fasilitas pendidikan).
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  telah  memenuhi  ukuran  basis  prisip operasional pada akuntabilitas administratif karena pada kriteria peraturan / dasar hukum  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  sudah  terdapat  peraturan  yang mendukung  dan  mendasari  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  seperti  yang dijelaskan  diatas  dan  juga  terdapat  buku  pedoman  yang  dijadikan  sebagai  acuan dalam pelaksanaan PKH.  Sedangkan  pada  kriteria  prosedur  pelaksanaan  program
keluarga harapan, pelaksanaan PKH di kecamatan Semampir juga sudah memenuhi karena telah dilaksanakan sesuai prosedur program keluarga harapan.
Akuntabilitas Internal yang dituju
a. Otoritas Politik
Otoritas politik pada pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ditujukan kepada  DPR  RI  dan  juga  DPRD.  Komisi  VIII  juga  mendorong  Kemensos  untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH dan melaporkan hasilnya ke DPR.
b. Otoritas Lembaga Administratif
Pendamping PKH melaporkan kegiatan setiap satu bulan dan juga melakukan pelaporan  verifikasi  komitmen  setiap  tiga  bulan  sekali.  Setiap  bulannya  juga diadakan rapat pendamping PKH dengan UPPKH Kota, kordinator Kota, Kordinator regional  Kementerian  Sosial.  Selain  pendamping  PKH,  ketua  kelompok  PKH  juga menulis setiap kegiatan pertemuan kelompok.
Berdasarkan  prosedur  program  keluarga  harapan,  pelaksanaan  program keluarga  harapan  telah  memenuhi  ukuran  akuntabilitas  internal  yang  dituju pada akuntabilitas  administratif.  Pada  otoritas  politik,  pelaksanaan  PKH  ditujukan kepada DPR dan DPRD sedangkan otoritas lembaga administratif ditujukan kepada pihak UPPKH Kota Surabaya.
Akuntabilitas Eksternal yang dituju
a. Lembaga Eksternal
Lembaga  eksternal  yang  berfungsi  sebagai  pengawas  dalam  pelaksanaan program  keluarga  harapan  adalah  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan).  BPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH).
b. Subjek Masyarakat
Masyarakat  juga  mempunyai  peran  penting  dalam  mengawasi  pelaksanaan program  keluarga  harapan  (PKH)  seperti  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat). LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  dapat  mengawasi  jalannya  program pemerintah dan  melaporkan apabila ada dugaan penyimpangan atau pemotongan dana bantuan.
c. Lembaga peradilan
Terdapat  lembaga  peradilan  yang  ikut  berperan  dalam  mengawasi pelaksanaan PKH dan juga melakukan  penyidikan terhadap kasus  dugaan  korupsi atau  pemotongan  dana  bantuan  PKH.  Tetapi  pada  kecamatan  Semampir  tidak ditemukan  masalah  korupsi  atau  pemotongan  dana  bantuan  yang  dilakukan  oleh petugas program keluarga harapan.
Berdasarkan prosedur PKH, pelaksanaan PKH memenuhi ukuran akuntabilitas eksternal  yang  dituju  pada  akuntabilitas  administratif  karena  terdapat  lembaga eksternal  yang  mengawasi  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  yaitu  BPK (Badan  Pemeriksa  Keuangan),  sedangkan  subjek  masyarakat  dalam  pelaksanaan PKH  adalah  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang  melaporkan  apabila terdapat pemotongan dana bantuan PKH dan juga terdapat lembaga peradilan yang ikut berperan dalam mengawasi pelaksanaan PKH dan juga melakukan penyidikan apabila terdapat kasus dugaan korupsi atau pemotongan dana bantuan PKH. Tetapi pada  kecamatan  Semampir  tidak  ditemukan  masalah  korupsi  atau  pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh petugas program keluarga harapan.

## Subjek Urusan
Pada  indikator  subjek  urusan,  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan  Semampir  telah  memenuhi  prinsip  akuntabilitas  administratif  karena
setiap  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di  kecamatan  semampir  yaitu targeting (penetapan  sasaran),  validasi  data,  pertemuan  kelompok,  pembayaran dana  bantuan,  verifikasi  komitmen,  pemutakhiran  data,  pengaduan  PKH  dan  juga catatan harian kegiatan pendamping PKH dilengkapi dengan formulir dan dokumen yang selanjutnya dilaporkan kepada UPPKH Kota Surabaya.

## Kriteria
Berdasarkan  prosedur  PKH,  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Semampir  tidak memenuhi  ukuran  kriteria  pada  akuntabilitas  administratif  karena  masyarakat Semampir yang menjadi peserta PKH masih tidak sesuai dengan kriteria di aturan PKH.  Masih  terdapat  peserta  PKH  yang  sudah  mampu  dan  juga  masih  ditemukan peserta  PKH  yang  tidak  mempunyai  anak  tetapi  menjadi  peserta  PKH.  Penduduk musiman  dari  Madura  yang  masih  belum  menjadi  warga  Surabaya  juga  ada  yang menjadi peserta PKH. Hal tersebut disebabkan oleh penetapan sasaran ( targetting ) dilakukan  oleh  Kementerian  Sosial  Pusat  yang  berdasarkan  dari  data  BPS  tahun 2011.
Mekanisme
a. Mekanisme Pengaduan Program Keluarga Harapan
Pengaduan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  pada  saat  pendamping  PKH melakukan  kunjungan.  Pendamping  PKH  mencatat  pengaduan  tersebut  kedalam formulir  pengaduan.  Selanjutnya  pendamping  PKH  menyampaikan  pengaduan tersebut  kepada  pihak  UPPKH  Kota  Surabaya  dan  disampaikan  kepada  UPPKH Pusat untuk ditindak lanjuti. Pendamping sudah melaporkan ke Pusat tetapi belum ada tanggapan.
b. Prosedur Hukum
Jika  terjadi  penyimpangan  terhadap  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan maka  dilakukan  tindakan  oleh  pihak  kepolisian  dan  dikenakan  hukuman  penjara apabila petugas PKH melakukan tindakan korupsi. Tetapi di Kecamatan Semampir tidak ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan PKH.
Berdasarkan prosedur PKH, pelaksanaan PKH di Kecamatan Semampir kurang memenuhi  ukuran  mekanisme  pada  akuntabilitas  administratif  karena  pada kriteria  mekanisme  administrasi  complain,  pendamping  PKH  sudah  memfalisitasi penyampaian pengaduan dan sudah menyampaikan ke Pusat mengenai peserta non PKH tetapi masih belum ada tanggapan atau tindak lanjut dari Pihak UPPKH Pusat. Pada kecamatan Semampir  tidak ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan PKH.
Konsekwensi
a. Sanksi kepada Peserta Program Keluarga Harapan
Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajibannya maka dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar 10%. Tetapi peserta PKH di Kecamatan Semampir tidak ada yang mendapatkan sanksi pemotongan dana bantuan 10%. Peserta PKH yang tidak memenuhi  komitmen  tidak  langsung  dicoret  tetapi  diberi  waktu  terlebih  dahulu untuk  menyekolahkan  anaknya.  Jika  tetap  tidak  menyekolahkan  anaknya  maka peserta tersebut dicoret dan tidak menjadi peserta PKH.
b. Sanksi kepada Petugas Program Keluarga Harapan
Terdapat  sanksi  yang  diberikan  kepada  pendamping  PKH  yang  melakukan pelanggaran atau yang tidak melaksanakan tugasnya. Sanksi tersebut berupa SP 1, SP  2  hingga  dilakukan  pemberhentian  kerja.  Tetapi  tidak  ditemukan  pemutusan hubungan kerja terhadap pendamping PKH di Kecamatan Semampir.  Penghargaan
yang  didapat  oleh  pendamping  PKH  adalah  gaji  di  setiap  bulannya  dan  tidak penghargaan yang lain selain gaji yang didapatkan.
Berdasarkan  prosedur  PKH,  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Semampir memenuhi  ukuran  konsekwensi  pada  akuntabilitas  administratif  karena  peserta PKH  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  di  bidang  pendidikan  yaitu menyekolahkan  anaknya  maka  mendapatkan  sanksi  pemotongan  dana  bantuan sebesar 10% dan juga jika terdapat petugas PKH yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa SP 1, SP 2 hingga pemutusan hubungan kerja. Tetapi di Kecamatan  Semampir  tidak  ada  petugas  PKH  yang  mendapatkan  sanksi  tersebut karena tidak ada yang melakukan pelanggaran.

## V. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  observasi  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir telah memenuhi akuntabilitas  administratif,  tetapi  pada  indikator  kriteria  dan  mekanisme  dalam akuntabilitas  administratif  masih  belum  memenuhi  akuntabilitas  administratif. Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan,  terdapat  faktor-faktor  yang mendukung  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  yaitu  kejelasan  prosedur sehingga  dapat  membantu  petugas  PKH  untuk  melaksanakan  tugasnya  serta terdapat  pihak  eksternal  yang  ikut  mengawasi  jalannya  pelaksanaan  Program Keluarga Harapan yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga peradilan. Beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil penelitian antara lain:
1. Pada  pengaduan  terhadap  Program  Keluarga  Harapan  mengenai  non  peserta PKH  yang  layak  menjadi  peserta  PKH,  Kementerian  Sosial  seharusnya melakukan  tindak  lanjut  terhadap  pengaduan  tersebut  dan  berkordinasi dengan UPPKH Kota dan juga UPPKH Kecamatan.
2. Kementerian  Sosial  seharusnya  memperbarui  data  penetapan  sasaran  yang berdasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) terbaru dan seharusnya ada survei data tersendiri untuk penetapa sasaran Program Keluarga Harapan
3. Pada  permasalahan  peserta  PKH  yang  mendapatkan  dana  bantuan  PKH kebanyakan  adalah  masyarakat  pendatang.  Seharusnya  terdapat  peraturan mengenai kriteria peserta PKH bahwa yang mendapatkan bantuan PKH adalah KSM  yang  berasal  dari  daerah  /  kota  masing-masing  yang  dapat  dibuktikan dengan  dokumen  kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  peserta  tersebut merupakan masyarakat dari daerah/kota masing-masing.

## Daftar Referensi
Andangatmadja, Andi. 2012. Analisis Akuntabilitas Program Bantuan
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Pada Sekolah Pertama di Kabupaten Gresik Jawa Timur. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta
Solopos. 2015. Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat.
Diakses 2 November 2015, http://www.solopos.com/2015/09/15/potret- kemiskinan-angka-kemiskinan-di-indonesia-meningkat-642865 Andri. 2016. APBN-P 2015, Kementerian Sosial Dapat Tambahan Anggaran Rp 9,3 Triliun. Diakses 17 Mei 2016, http://www.kemsos.go.id Ansori, Sony. 2010. Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa
Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2009. Skripsi Universitas Jember. Jember
Antonio Bar Cendon. Accountability And Public Administration: Concepts, Dimensions, Developments (http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/ unpan006506.pdf)
Aprilia, Ririn. 2016. Penyaluran PKH dan KUBE Bantu Masyarakat . Diakses 11 Mei 2016, http://politik.news.viva.co.id/news/read/776163-penyaluran- pkh-dan-kube-bantu-masyarakat Arif, Solichan. 2015. DPRD Blitar Usut Dugaan Pemotongan Dana PKH . Diakses 10 Mei 2016, http://daerah.sindonews.com/read/994030/23/dprd- blitar-usut-dugaan-pemotongan-dana-pkh-1430027412 BPS. 2012. Kecamatan Semampir Dalam Angka. Surabaya : Badan Pusat Statistik BPS. 2014. Kecamatan Semampir Dalam Angka. Surabaya : Badan Pusat Statistik Direktorat Jaminan Sosial. 2015. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH.
Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial
Dodo. 2011. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Agar Diawasi . Diakses 11
Mei 2016, http://www.batamtoday.com/berita9086-Pelaksanaan-Program- Keluarga-Harapan-Agar-Diawasi.html
Giyanto. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Skripsi Universitas Muhammdiyah. Surakarta Kemensos. 2013. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta : Kemensos Kemensos. 2015. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH. Jakarta : Kemensos _______. 2016. Komisi VIII Pantau Penyaluran Bansos Entas Kemiskinan di Riau . Diakses 17 Mei 2016, http://www.dpr.go.id Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Public , Sketsa Pada Masa Transisi . Pustaka Pelajar. Makmur, Arga. 2016. Kasus Dana PKH, Sekdes Sebayur Jaya Tersangka .
Diakses 10 Mei 2016,
http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/05/27/kasus-dana-pkh- sekdes-sebayur-jaya-tersangka/
Menkominfo. 2011. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Jakarta : Menkominfo
Muryono, Sri. 2015. Legislator minta Kemensos perhatikan data sasaran PKH .
Diakses 11 Mei 2016, http://www.antaranews.com/suara- parlemen/berita/492094/legislator-minta-lemensos-perhatikan-data- sasaran-pkh
Ningsih, Ayu. 2015. Anak Tak Sekolah, Dana PKH Dikembalikan . Diakses 17
Mei 2016, http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/08/25/anak-tak-sekolah- dana-pkh-dikembalikan/
World Bank. 2014. Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Diakses 25 Oktober 2015, http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-
extreme-poverty-in-indonesia
_______. 2013. Puluhan Warga Datangi Kejari Sumenep . Diakses 23 April 2016, http://www.sumenep.go.id/index.php?page=detailberita.html&id=19024#.V mO143YrLIU
Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) . Maju Mundur : Bandung
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta : Bandung Surabayapagi. 2012. PKH Salah Satu Program Entaskan Kemiskinan. Diakses 21 Oktober 2015, http://www.surabayapagi.com/index.php?read~PKH-Salah- Satu-Program-Entaskan-Kemiskinan---
;d6991b2fe906707cb44e08a9edf26650a1b4446ad508a770b616557109242 f85 Syamsir, Nurfahira. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin. TNP2K. Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku pegangan resmi TKPK
Daerah. Jakarta : TNP2K
Zulfikar, Muhammad. 2015. Penerima Bantuan PKH Keluhkan Keterlambatan
Pencairan Dana dari Pusat . Diakses 21 Oktober 2015, http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/10/penerima-bantuan- pkh-keluhkan-keterlambatan-pencairan-dana-dari-pusat