Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 2, July 2023, Page: 151 - 167 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 5 December 2022 | Reviewed: 26 June 2023 | Accepted: 30 July 2023

## IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU
Dimas Dwi Arso 1 , Slamet Muljono 2 , Edytiawarman 3 , Nurhani Fithriah 4

## Abstract
Settlement  of  disputes  in  society  can  be  resolved  through  the  courts.  Currently,  there  is  a Supreme  Court  Regulation  Concerning  Procedures  for  Settlement  of  Simple  Claims.  Simple lawsuits are mild civil lawsuits with a fast case settlement process. Several restrictions have been regulated in this supreme court regulation. This is because this simple lawsuit case is designed to find  a  quick  and  straightforward  solution  to  the  legal  issues  faced  by  the  parties  so  that  a protracted  settlement  of  claims  does  not  occur  and  the  payment  of  cases  is  resolved  based  on the  principle  of  a  fast,  simple,  and  low-cost  trial.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  the implementation of supreme court regulation concerning Procedures for the Settlement of Simple Claims  at  Class  IA  Bengkulu  District  Court.  The  research  method  is  carried  out  by  empirical juridical  research.  The  study  results  are  the  Implementation  of  Supreme  Court  Regulation concerning  Procedures  for  Settlement  of  Simple  Claims  at  the  Class  I  Bengkulu  District  Court, carried  out  by  existing  regulations  such  as  for  the  settlement  of  unlawful  acts  or  defaults  with  a maximum lawsuit of Rp.500.000.000,- (Five hundred million rupiah) and settled by a single judge. However, for dispute resolution, the judge may decide more than 25 days by the supreme court regulation  provisions  because  the  judge  needs  more  time  to seek  peace  and  give  a  decision  to the parties in settlement of a simple lawsuit. Then the obstacle faced in the payment of a simple lawsuit at the Class I Bengkulu District Court  is during the peace process when the plaintiff and the defendant do not have the same nominal value to be paid; it could be because the defendant is unable to pay off the default claim or unlawful act.
Keywords: act against the law; default; dispute; simple lawsuit

## Abstrak
Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui  pengadilan. Saat ini, telah ada  Peraturan  Mahkamah  Agung    yang  mengatur  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana . Gugatan  perdata  ringan  dengan  proses  penyelesaian  perkara  cepat  merupakan
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Bengkulu,  Jln.  WR.  Supratman,  38371  Bengkulu,  Indonesia,  email: dimasdwiarso@gmail.com. Telp. 085276043381.
2 Fakultas  Hukum  Universitas  Bengkulu,  Jln.  WR.  Supratman,  38371  Bengkulu,  Indonesia,  email: muljonoslamet@gmail.com.
3 Fakultas  Hukum  Universitas  Bengkulu,  Jln.  WR.  Supratman,  38371  Bengkulu,  Indonesia,  email: Edytia1963@gmail.com.
4 Fakultas  Hukum  Universitas  Bengkulu,  Jnl.  WR.  Supratman,  38371  Bengkulu,  Indonesia,  email: nurhani@unib.ac.id.
gugatan  sederhana.  Perma  ini  sudah  mengatur  beberapa  pembatasan.  Karena,  penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan gagasan guna menjadi solusi dari masalah hukum melibatkan para pihak dengan sederhana dan cepat guna tidak terjadi proses yang lama dalam penyelesaian sengketa  dan  penyelesaian  perkara  diselesaikan  berdasarkan  prinsip  peradilan  cepat, sederhana,  dan  biaya  ringan.  Penelitian  ini  bertujuan  guna  menganalisis  implementasi    Perma tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Bengkulu. Metode penelitian yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yaitu Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Bengkulu  yaitu  dilaksanakan  dengan  sesuai  regulasi  seperti  untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan gugatan maksimal Rp. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  diselesaikan  oleh  hakim  tunggal.  Namun,untuk penyelesaian sengketa bisa saja hakim memutuskan lebih dari 25 hari sesuai dengan ketentuan Perma sebab hakim membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengupayakan perdamaian dan memberikan  putusan  kepada  para  pihak  dalam  acara  peradilan  gugatan  sederhana.  Kendala yang dihadapi melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yakni saat  proses  perdamaian  bilamana  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak  ada  persamaan  nilai nominal  yang  harus  dibayarkan,  bisa  jadi  karena  tergugat  tidak  mampu  melunasi  gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
Kata Kunci : gugatan sederhana; perbuatan melawan hukum;  sengketa; wanprestasi

## I.  Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Aristoteles,  seorang  filsuf  menyatakan zoon  politicon .  Inilah  yang  menjadi  pangkal hubungan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hubungan ini tidak selamanya berjalan  dengan  harmonis  dan  dapat  terjadinya  perselisihan.  Perselisihan  ini  bisa melahirkan  sengketa  dan  dapat  meminta  pihak  lain  agar  dapat  membantu menyelesaikannya.  Penyebab  timbulnya  sengketa  ada  berbagai  macam  faktor, diantaranya disparitas friksi antara berbagai pihak. Perselisihan akibat lahirnya regulasi yang  kaku,  diduga  menjadi  hambatan  untuk  bisa  mencapai  cita-cita  dari  para  pihak. Para  pihak  akan  berusaha  secara  optimal  untuk  menghasilkan  targetnya,  sehingga kemungkinan  sengketa  yang  lahir  makin  besar. 5 Apabila  terjadi  konflik  atau  sengketa dalam  masyarakat,  maka  seyogyanya  sengketa  atau  konflik  tersebut  diselesaikan melalui  lembaga  yang  berwenang  dan  tidak  dilakukan  dengan  main  hakim  sendiri. Perbuatan  main  hakim  sendiri  ini  bisa  saja  terjadi  dalam  perkara  pidana  dan  perkara perdata.
Lembaga  peradilan  merupakan  tempat  penyelesaian  suatu  permasalahan  atau perkara  baik  berupa  masalah  tindak  pidana  maupun  sengketa  perdata.  Penyelesaian perkara  di  lembaga  peradilan  memerlukan  tuntutan  acara  tentang  bagaimana menegakkan  dan  mempertahankan  hukum  sebagai  pedoman  bagi  hakim  dan  aparat
5 Jimmy Joses Sembiring. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase. Jakarta: Visimedia,  hlm. 1.
hukum  lainnya  untuk  menjamin  kepastian  hukum. 6 Pada  kasus  pidana,  tindakan  main hakim  sendiri  merupakan  bentuk  keputusasaan  pelaku  terhadap  proses  penyelesaian suatu  perkara  di  pengadilan.  Perasaan  korban  atau  pihak  lain  yang  tidak  puas  akan terganggunya kepentingan dan cara agar kepentingannya dipulihkan melalui pengadilan tidak  seperti  yang  diharapkan.  Perbuatan  ini  merupakan “peradilan  oleh  massa”,  yang tanpa memperhatikan asas praduga tak bersalah.
Nilai-nilai  kehidupan  sudah  mulai  bergeser,  yang  dulunya  masyarakat menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan masyarakat merespon, akan tetapi, pada saat  ini  tidak  memperlihatkan  rasa  menyesal  bahkan  memperlihatkan  kebahagiaannya bila massa menghakimi terduga pencuri. 7 Perkara perdata misalnya, mengenai eksekusi jaminan atau mengenai utang piutang, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan tidak perlu melakukan main hakim sendiri . Penyelesaian sengketa di pengadilan mengenal sebuah asas yaitu, asas peradilan dilakukan  secara  sederhana,  cepat,  dan  dengan  biaya  ringan. 8 Ada  dua  cara  untuk menyelesaikan  perkara  perdata  yakni,  perkara  yang  diselesaikan  menggunakan pengadilan  (litigasi)  dan  melalui  damai  tanpa  mediasi  menggunakan  pengadilan  (non litigasi).  Sengketa  yang  diselesaikan  di  luar  pengadilan  merupakan  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  karena  adanya  konsensus  pihak  yang  terlibat  dan  diselesaikan secara  penuh  pada  para  pihak  yang  terlibat.  Penyelesaian  persoalan  hukum  melalui litigasi  berdasarkan Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten (RBG)  untuk  daerah  luar Jawa  dan  Madura,  dan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  yaitu Herziene  Inlandsch Reglement (HIR)  untuk daerah  Jawa  dan  Madura,  serta  peraturan  yang lain  mengenai acara  perdata,  yang  mengatur  persyaratan  yang  wajib  ditaati  bila  suatu  perkara  bisa diajukan dengan cara yang bisa menjadi tindakan yang legal. 9
Mahkamah  Agung  (MA)  telah  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) Nomor  2  Tahun  2015  jo.  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  4  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
6 Yurida  Zakky  Umami  dan  Adityo  Putro  Prakoso. 2023.  “Problematika  dalam  Penerapan  Gugatan Sederhana  Pada  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Indonesia”, Jurnal  Qistie ,  16(1):  178. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449.
7 Wartiningsih. 2017. “Tindakan Main Hakim Sendiri ( Eigen Richting ) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura ” , Jurnal Rechtidee , 12(2): 171. https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3295.
8 Bambang  Sutiyoso,  et.al.  2019.  “Implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  di  Pengadilan  Negeri Yogyakarta”,
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 26(1): 175.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9.
9 Ibid . hlm. 2.
Gugatan  Sederhana. 10 Gugatan  sederhana  yakni,  gugatan  perdata  ringan  yang diselesaikan secara cepat. Beberapa hal yang menjadi batasan telah disebutkan dalam Perma  Nomor  2  Tahun  2015  jo  Perma  Nomor  4  Tahun  2019.  Penyelesaian  ini  dibuat untuk  mencari  alternatif  dari  persoalan  dan  masalah  hukum  secara  sederhana  dan cepat.  Tujuannya  agar  tidak  terjadi  lambatnya  perkara  yang  diselesaikan  dan penyelesaian  perkara  yang  dapat  diterapkan  dengan  memperhatikan  pada  prinsip peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  ini diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  yang  tidak  mampu  menyelesaikan  apa  yang disengketakannya  dengan  nilai  sengketa  yang  sangat  kecil  dan  memakan  waktu  yang lama bila diselesaikan di pengadilan.
Berdasarkan riset sebelumnya, Pengadilan Negeri Makassar sudah mengimplementasikan  Perma  Nomor  2  Tahun  2015,  ada  perkara  yang  sudah diputuskan  dengan  peraturan  yang  ada.  Perkara  sudah  diputuskan  berdasarkan regulasi,  akan  tetapi  masih  ada  perkara  yang  diselesaikan  dengan  melebihi  waktu penyelesaian  gugatan  sederhana  yaitu  melewati  25  hari  dari  sidang  pertama.  Riset  ini masih  menganalisis  peraturan  gugatan  sederhana  sebelum  adanya  Perma  Nomor  4 Tahun  2019  dan  hanya  meneliti  tentang  perkara  wanprestasi. 11 Di  Pengadilan  Negeri Bengkulu,  penulis  mengadakan  riset  tentang  penyelesaian  gugatan  sederhana  tentang perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi.  Waktu  yang  dibutuhkan  oleh  hakim  juga melewati  tenggang  waktu  sesuai  peraturan  yang  ada.  Dengan  demikian  lahir  urgensi untuk  dilakukan  penelitian  tentang  penerapan  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  jo.  Perma Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Tata  cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.
Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan pembaharuan hukum dari beberapa artikel  jurnal  terkait  persoalan  implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  tata cara  penyelesaian  gugatan  yang  sederhana  di  pengadilan  negeri  terdahulu.  Penelitian oleh  Shifa  Adinatira  Harviyani,  berjudul  “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Sebagai Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Untuk  Mewujudkan Access  to  Justice ”  mengkaji  mengenai  gugatan  sederhana  sebagai  pelaksanaan  asas
10 Martha  Eri  Safira.  2017.  “Tinjauan  Yuridis  Peraturan  MA  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, Jurnal Islamica , 14(1): 9.
https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222.
11 Sri  Wahyuningsih.  2018.  “Penerapan  Sistem  Gugatan  Sederhana (Small  Claim  Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar”, Jurnal Tomalebbi , 5(1): 86.
peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dapat  mewujudkan Access  to  Justice . 12
Penelitian  tersebut  secara  umum  menganalisis  bahwa  gugatan  sederhana  merupakan pelaksanaan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Sedangkan  perbandingan  dan  pembaharuan  hukum  yang  dikaji  pada penelitian  ini  membahas  mengenai  penerapan  peraturan  yang  bertujuan  untuk memberikan  proses  persidangan  yang  sederhana,  cepat,  dan  murah  untuk menyelesaikan sengketa. Pelaksanaannya gugatan sederhana menggunakan penyelesaian dengan proses pembuktian yang sederhana, dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana hanya 25 hari.
Penelitian  oleh  Bambang  Sutiyoso,  Ayu  Atika  Dewi,  Fuadi  Isnawan,  berjudul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta” mengkaji mengenai  implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  gugatan  sederhana  di Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  beserta  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam implementasinya. 13 Berdasarkan  penelitian  tersebut,  adapun  perbandingan  dan pembaharuan yang dikaji pada penelitian  ini juga membahas mengenai kendala dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2015  di Pengadilan Negeri  yang belum berjalan efektif  seperti  peraturan  hukum,  lembaga  penegak  hukum,  infrastruktur  dan  kurangnya kesadaran  masyarakat.  Secara  keseluruhan,  hambatan  yang  dihadapi  dalam implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun  2015    di  Pengadilan  Negeri,  masih  terbuka  opsi untuk memilih prosedur beracara.
Penelitian  oleh  Wayan  Jendra,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  Ketut  Sudiatmaka pada  Jurnal  Komunitas  Y ustisia  yang  berjudul  “Implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Terhadap  Penyelesaian Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB”  mengkaji  mengenai implementasi  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  tata  cara  penyelesaian  gugatan sederhana  terhadap  penyelesaian  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  IB  dan  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  penyelesaian  gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. 14 Penelitian tersebut diperoleh ada
12 Shifa  Adinatira  Harviyani.  2021.  “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Sebagai  Pelaksanaan  Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access to Justice ”, Jurnal Verstek , 9(3): 650. https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056.
13 Bambang Sutiyoso, Op.Cit. , hlm. 175.
14 Wayan  Jendra,  et.al.  2020. “Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Terhadap  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Pengadilan
beberapa  perkara  yang  penyelesaiannya  lebih  dari  batas  waktu  25  hari.  Perbandingan dan  pembaharuan  hukum  dalam  penelitian  ini  juga  pada  dasarnya  meneliti  mengenai faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  penyelesaian  gugatan  sederhana  di pengadilan negeri yaitu seperti ketatnya kualifikasi perkara yang dapat diajukan melalui prosedur acara sederhana, kurangnya sosialisasi Perma dan proses pembayaran ketika penggugat dan tergugat tidak menyetujui jumlah yang harus dibayar. Berdasarkan hasil penelusuran  literatur  tersebut,  maka  artikel  ini  mengkaji  mengenai  implementasi Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Bengkulu  dan  kendala  yang  dihadapi  pada  penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.

## II.  Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang  mempelajari  pengaruh  masyarakat  terhadap  hukum,  dan  sejauh  mana  gejala- gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak  dari  paradigma  ilmu  empiris.  Penelitian  yuridis  sosiologis  adalah  penelitian hukum  yang  meneliti  efektivitas  suatu  peraturan  dan  penelitian  yang  ingin  mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Pendekatan yuridis sosiologis dalam  penelitian  ini  melihat  penerapan  hukum,  dalam  hal  ini  Perma  Nomor  2  Tahun 2015  Jo.  Perma  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  Di  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Bengkulu.  Untuk  memperdalam  objek penelitian yang dianalisis, menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sifatnya empiris-yuridis  tersusun  data  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  merupakan  dari wawancara  responden,  dan  menjadi  informasi  atau  opini  untuk  dijabarkan  dengan faktual, akurat, dan sistematis. 15
Data primer dihasilkan dari penelitian lapangan, dimana purposive sampling yang digunakan  dalam  riset  ini,  yaitu  responden  yang  awalnya  dipilih  dengan  berpedoman pada  ciri-ciri  yang  dirasakan  mempunyai  pengetahuan  dan  kapabilitas  mengenai  objek dalam  penelitian.  Informasi  penelitian  melalui  wawancara  langsung  berhubungan dengan opini responden terhadap pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma
Negeri Singaraja Kelas I B”, Jurnal Komunitas Yustisia , 3(2): 90. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28839.
15 Bambang Sutiyoso, Op.Cit ., hlm. 9.
Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Di Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Bengkulu.  Adapun  responden  yang  dipilih  dalam  riset  ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu.
Data  sekunder  juga  digunakan  dalam  artikel  ini,  yaitu  berupa  buku  referensi hukum  cetak  maupun  elektronik,  peraturan  perundang-undangan,  website,  dan  jurnal- jurnal  karya  tulis  ilmiah.  Hasil  sumber  data  yang  diolah  kemudian  dianalisis  dengan mendalam,  lalu  membandingkan  bahan  data  primer  dan  sekunder  untuk  mendapatkan kapabilitas  hukum  sejalan  dengan  harapan  pada  hukum  itu  sendiri. 16 Penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa  Undang  Undang  Dasar  1945,  Undang- Undang  Nomor  48 Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, HIR ( Herziene Inlandsch Reglement ), RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) , dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 17

## III.  Analisa dan Pembahasan
A.  Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu
Pada prinsipnya, semua perkara perdata diproses sebagaimana yang sudah diatur pada  regulasi  yang  ada.  Untuk  pihak  yang  memiliki  perkara  dengan  nominal  gugatan kecil,  penyelesaian  di  pengadilan  tidak  menjadi  opsi  yang  cermat  sebab  biaya  dan waktu yang digunakan dapat habis dalam beracara di pengadilan karena adanya opini bahwa  tidak  sebanding  dengan  besarnya  nilai  yang  menjadi  objek  sengketa.  Melalui Peraturan  Mahkamah  Agung,  diatur  cara  peradilan  gugatan  sederhana  yang berpedoman  pada  proses Small  Claims  Court (SCC)  yang  sudah  diterapkan  oleh negara  sistem civil  law dan common  law. 18 .  Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan,  hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Adapun  penjelasannya berdasarkan  undang-undang  dimaksud  adalah  bahwa  asas  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan  merupakan  asas  peradilan  yang  paling  mendasar  dari  pelaksanaan  dan pelayanan  administrasi  peradilan  yang  mengarah  pada  prinsip  efektif  dan  efisien.
16 Fajar Sugianto. 2013. Economic Approach to Law . Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 68.
17 P. Joko Subagyo. 2015. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta, hlm.88.
18 Anita  Afriana  dan  An  An  Chandrawulan.  2019.  “Menakar  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum , 4(1): 53.
Makna  dari  sederhana  merupakan  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. 19
Prinsip  ini  salah  satu  prinsip  yang  mendasar  pada  hukum  formil.  Perkara  yang banyak diajukan ke pengadilan mengakibatkan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, kemudian di bidang keperdataan dan hubungan ekonomi lainnya, termasuk hubungan hukum, terus berkembang di masyarakat dan mengharapkan cara yang  mengarah  kepada  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  khususnya  mengenai hubungan hukum yang bentuknya sederhana dan penyelesaian sengketanya.
Efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  bisa  dilihat  dari  empat  sudut,  yaitu:, tahapan  penyelesaian,  kriteria  perkara,  upaya  hukum,  dan  adanya  batas  waktu penyelesaian. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 20
1.  Tahapan  Penyelesaian,  Dalam  aturan  tahapan  gugatan  sederhana  diselesaikan melalui  proses  yang  terdiri  dari:  pendaftaran,  pemeriksaan  kelengkapan  gugatan sederhana,  penetapan  hakim  dan  penunjukan  panitera  pengganti,  pemeriksaan pendahuluan,  penetapan  hari  sidang  dan  pemanggilan  para  pihak,  pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Pada implementasinya, melalui pengadilan yang menjadi terpenting adalah kesederhanaan. Bila ada hal yang tak sederhana  maka  otomatis  perkara  yang  diajukan  bisa  dikatakan  gugur  atau dicabut oleh penggugat.
2.  Kriteria Perkara, Penerapan pada pengadilan sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/perbuatan melawan hukum dengan  nilai  gugatan  materil  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta rupiah)  dengan  klasifikasi  perkara”,  cuma  ada  perbuatan  melawan  hukum  dan wanprestasi. Kemudian pada Pasal 4 menyatakan: “Para pihak yang terlibat dalam gugatan  sederhana  terdiri  dari  penggugat  dan  tergugat  yang  masing-masing  tak bisa  lebih  dari  satu,  kecuali  memiliki legal  standing yang  sama”.  Untuk  tergugat yang  domisilinya  tak  diketahui,  gugatan  sederhana  tidak  bisa  diajukan.  Tergugat dan  penggugat,  pada  gugatan  sederhana  memiliki  domisili  pada  yurisdiksi pengadilan  yang  sama.  Untuk  penggugat  yang  bertempat  tinggal  di  luar  wilayah
19 Nevey  Varida  Ariani.  2018.  “Gugatan  Sederhana  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia  ( Small  Claim Lawsuit in Indonesian Justice System )”, Jurnal De Jure , 18(3): 383. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396.
20 Sri Wahyuningsih, Op.Cit. , hlm. 95.
hukum  domisili  tergugat,  penggugat  bisa  menyampaikan  gugatan  dengan  cara menunjuk kuasa insidentil, atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat melalui  surat  tugas  dari  institusi  penggugat.  Tergugat  dan  penggugat  tetap memiliki  kewajiban  hadir  tatap  muka  pada  saat  persidangan  tanpa  atau  dengan didampingi oleh wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat, kuasa insidentil, dan kuasa.
3.  Upaya  hukum  gugatan  sederhana,  yakni  menyampaikan  keberatan  kemudian disampaikan  pada  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Apabila  putusan  tersebut  dilakukan secara verstek , maka perlawanan dapat diajukan oleh tergugat ( verzet ).
4.  Adanya  batas  waktu,  yaitu  sejumlah  alur  penyelesaian  gugatan  sederhana  yang semua  proses  wajib  dapat  diselesaikan  maksimal  25  hari  dari  pendaftaran perkara.  Prinsip    sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  terlihat  melalui  waktu berperkara  dibatasi.  Pembatasan  waktu  beracara  diperlukan  tetapi  bila berdasarkan keadaan faktual satu hakim tak hanya mengadili satu perkara tetapi sampai  banyaknya  perkara.  Inilah  yang  menuntut  hakim  bahwa  penyelesaian perkara yang lain dapat dikesampingkan dan harus mengutamakan penyelesaian gugatan sederhana lebih dulu.
Berdasarkan  wawancara  penulis  kepada  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Bengkulu kelas 1A, cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015  jo.  Perma  Nomor  4  Tahun  2019,  Hakim  Ivonne  Tiurma  Rismauli,  S.H.,  M.H menyatakan  bahwa  penyelesaian  melalui  gugatan  sederhana  sesuai  dengan  regulasi yang  ada  seperti  penyelesaian  gugatan  sederhana,  hanya  saja  dilakukan  untuk persoalan  perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi  dengan    gugatan  maksimal Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  sebagaimana  di  dalam  Pasal  3  ayat  (1) Perma  Nomor  4  Tahun  2019.  Adapun  penyelesaian  gugatan  sederhana  diselesaikan oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019) dan dalam gugatan sederhana  para  pihak  dibolehkan  dengan  menggunakan  kuasa  insidentil  atau  wakil dengan surat tugas dari instansi penggugat (Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019). 21
Kemudian  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Kelas  1A  juga  menyediakan  blanko gugatan  sederhana  yang  diinginkan  para  pihak  untuk  memudahkan  para  pihak  untuk mengerti  mengenai  gugatan  sederhana.  Gugatan  sederhana  dapat  diputuskan
21 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Ivonne Tiurma Rismauli pada tanggal 17 Oktober 2022.
maksimal 25 hari dari sidang pertama. Hakim akan mengupayakan perdamaian melalui gugatan sederhana (Pasal 14 ayat (1) huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2015) dan  para pihak  harus  hadir  langsung  dalam  persidangan  (Pasal  4  ayat  (4)  Perma  Nomor  4 Tahun  2019). 22 Adapun  jumlah  perkara  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tahun 2022 yaitu sebanyak 96 Perkara dengan data sebagai berikut. 23

## Tabel 1

## Data Penyelesaian Gugatan Sederhana
Sumber  Data  :  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Kelas 1A; 2022
22 Ibid .
23 Sistem  Informa si  Penelusuran  Perkara.  2022.  “Data  Seluruh  Perkara”.  Tersedia  pada:  https://sipp.pn- bengkulu.go.id (Diakses 1 Desember, 2022).
No. Jenis Perkara/Jenis Putusan/Dalam Proses Pemeriksaan/Keberatan/Perdamaian/Pencabutan Gugatan/dll Jumlah 1 Perkara Wanprestasi 90 2 Perkara Perbuatan Melawan Hukum 6 3 Perdamaian 15 4 Keberatan 16 5 Putusan Menerima Keberatan 1 6 Pencabutan Gugatan 16 7 Gugatan Dikabulkan 48 8 Masih Proses Pengadilan 2 9 Gugatan Tidak Dapat Diterima/Ditolak 13 10 Gugatan Penggugat Bukan Gugatan Sederhana 1
Diagram 1. Penyelesaian Gugatan Sederhana, 2022.
Dari 96 Perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, yang mana 90 perkara wanprestasi  dan  6  (enam)  perkara  perbuatan  melawan  hukum,  dengan  perkara berhasil diupayakan perdamaian yang berhasil sebanyak 15  perkara. Kemudian para pihak  yang  mengajukan  upaya  hukum  keberatan  yaitu  sebanyak  16  perkara  namun yang dikabulkan oleh hakim hanya 1 (satu) perkara saja. Selama belum ada putusan, maka  gugatan  sederhana  dapat  dicabut  gugatannya  oleh  penggugat.  Data  di Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Kelas  1A  untuk  pencabutan  gugatan  sebanyak  16 perkara.  Saat  ini  terdapat  2  (dua)  perkara  yang  masih  dalam  proses  persidangan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A telah mengabulkan gugatan sederhana  sebanyak  48  perkara  dan  gugatan  yang  tidak  dapat  diterima/ditolak sebanyak 13 perkara.  Selain  itu,  hakim juga dapat membuat suatu penetapan bahwa gugatan  yang  sudah  teregister  di  pengadilan  negeri  sebagai  gugatan  sederhana ternyata bukanlah termasuk dalam gugatan sederhana, dan data di Pengadilan Negeri
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Jumlah Perdamaian Keberatan Putusan Menerima Keberatan
Pencabutan Gugatan
Gugatan Dikabulkan
Masih Proses Pengadilan
Gugatan Tidak Dapat Diterima/Ditolak
Gugatan Penggugat Bukan Gugatan Sederhana
Perkara Wanprestasi
Perkara Perbuatan Melawan
Hukum
Bengkulu  Kelas  1A  terdapat  1  (satu)  perkara  yang  tidak  termasuk  dalam  gugatan sederhana, padahal sudah teregistrasi sebagai gugatan sederhana.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  dari website Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Bengkulu,  ada  perkara  yang  diselesaikan  lebih  dari  25  hari  seperti  perkara  yang dengan  nomor  register  11/Pdt.G.S/2022/PN  Bgl  sudah  51  hari  namun  belum  ada putusan.  Kemudian  perkara  dengan  nomor  register  9/Pdt.G.S/2021/PN  Bgl  dan perkara  dengan  nomor  register  20/Pdt.G.S/2021/PN  Bgl  diselesaikan  secara perdamaian  dalam  waktu  50  hari  dan  58  hari.  Maka,  untuk  jangka  masa  proses peradilan  dalam  gugatan  sederhana  yang  diselesaikan  maksimal  25  hari  dari  sidang pertama dapat dikesampingkan oleh hakim sebab waktu yang dibutuhkan hakim lebih lama  untuk  mengupayakan  perdamaian  dan  memberikan  putusan  kepada  para  pihak dalam peradilan gugatan sederhana.

## B.  Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu
Implementasi  pada  praktik  di  bidang  peradilan  perdata,  ditemukan  hal  yang  tak sejalan  dengan  prinsip  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Contohnya persoalan  hukum  yang  diadili  melalui  proses  yang  panjang,  penanganan  sengketa yang  terkadang  biayanya  mahal,  dan  pengadilan  yang  memberikan  putusan  tak mampu  menyelesaikan  masalah.  Meski  begitu,  prinsip  ini  merupakan  hal  yang  urgen bagi penerapan hukum acara perdata. 24 Pada perkembangannya, untuk alternatif agar tidak  terjadi  penumpukan  perkara  di  pengadilan,  maka  untuk  perkara  atau  sengketa yang gugatannya dibawah Rp.  500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diproses melalui cara gugatan sederhana.
Pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah diatur melalui Perma Nomor  2  Tahun  2015  Jo.  Perma  Nomor  4  Tahun  2019,  dimana  dalam  Perma  ini memiliki lima keutamaan yang mendukung penyelenggaraan bagi negara, yaitu:
1.  Perma bermanfaat untuk mengatasi hukum yang kosong;
2.  Perma  bermanfaat  sebagai  komplemen  undang-undang  yang  memberikan ketentuan tentang sesuatu hal yang belum jelas aturannya, khususnya berkenaan hukum formil;
3.  Perma bermanfaat untuk penemuan hukum;
24 Adisti  Pratama  Ferevaldy  dan  Ghansham  Anand. 2017.  “Kedudukan  Hakim  Tunggal  dalam  Gugatan Sederhana (Small Claim Court) ”, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper , 3(2): 211.
4.  Perma bermanfaat untuk penegakan hukum;
5.  Perma bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber hukum. 25
Perma  sendiri  memang  tidak  terdapat  di  hierarki  yang  disebutkan  pada  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Namun,  Pasal  8  ayat  (1)  dalam  undang-undang  ini menyebutkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  juga  merupakan  lainnya  dalam  peraturan perundang-undangan,  sehingga  eksistensi  Perma  merupakan  hal  yang  sah  pada hierarki peraturan perundang-undangan. 26
Perma  menyebutkan  bahwa  gugatan  sederhana  diselesaikan  melalui  hakim tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2015. Hakim tunggal yang digunakan pada gugatan sederhana ini berdasarkan pada prinsip peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Pemakaian  hakim  tunggal  dilihat  dapat mengatasi  proses  sidang  yang  lama.  Apabila  terdapat majelis  hakim  dan  terjadi  opini yang  berbeda,  maka  dapat  terjadinya  penundaan  vonis  yang  dibaca  oleh  semua anggota  majelis  hakim.  Bila  musyawarah  sudah  dilakukan  berkali-kali,  tetapi  masih adanya opini yang berbeda dari majelis hakim, maka semua anggota sepakat dengan putusannya  dan  opini  yang  berbeda  dicatat  dan  diberikan  pada  ketua  Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan untuk dijadikan berkas. Sebaliknya, jika hakim tunggal, maka  opini  yang  berbeda  tidak  terjadi  sebab  hanya  satu  orang  memberikan  putusan atas gugatan tersebut. Pihak lain tidak bisa memiliki praduga yang menyatakan hakim tunggal  yang  memberikan  putusan  tidak  memperhatikan  nilai  keadilan  dari  putusan majelis  hakim.  Pemilihan  hakim  tunggal    merupakan  alternatif guna  mendukung  jalan gugatan sederhana pada persidangan yang cepat adalah maksimal 25 hari dari sidang pertama berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015. 27
Pada  acara  persidangan,  biasanya  formasi  persidangan  sekurangnya  tiga  orang hakim  yang  terdiri  dari  dua  orang  hakim  anggota  dan  satu  orang  hakim  ketua, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini bertujuan untuk proses pemeriksaan dengan seadil-
25 Ronald  S.  Lumbuun.  2011. PERMA  RI  (Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia):  Wujud Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian  dan  Pemisahan  Kekuasaan. Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, hlm.14.
26 Adisti Pratama Ferevaldy, Loc.Cit.
27 Ibid . hlm. 223.
adilnya,  dan  untuk  mendukung  hak-hak  asasi  manusia  agar  dilindungi  pada  aspek peradilan. 28
Lebih lanjut, HIR ( Herziene Inlandsch Reglement ) dan RBG ( Rechtreglement voor de  Buitengewesten )  yang  merupakan  aturan  Belanda  masih  digunakan  di  Indonesia untuk  hukum  acara  perdata.  Hal  ini  diatur  dan  diakui  dalam  segala  peraturan perundang-undangan  yang  ada  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Aturan Peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun begitu, ada aturan-aturan yang bersifat lebih khusus seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo.  Perma Nomor  4  Tahun  2019    tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kedepannya,  dibutuhkan  pertimbangan  untuk  mengintegrasikan  pengaturan gugatan  sederhana,  perdamaian  dan  mediasi  pada  hukum  acara  perdata  yang nantinya  diharapkan  ada  kodifikasi  Hukum  Acara  Perdata  Nasional.  Penerapan regulasi  mengenai  beracara  di  pengadilan  umum  tidak  selamanya  dapat  diterapkan secara  lancar,  begitu  juga  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  Jo.  Perma  Nomor  4  Tahun 2019  tentang  gugatan  sederhana  yang  menyebutkan  tentang  prosedur  beracara mengenai sidang  di wilayah pengadilan umum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A  Bengkulu.  Hambatan  dalam  implementasinya  terutama  saat  proses  perdamaian, bilamana  antara  penggugat  dan  tergugat  tidak  ada  persamaan  nilai  nominal  yang harus  dibayarkan,  bisa  jadi  karena  tergugat  tidak  mampu  melunasi  gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 29
Perdamaian  merupakan  hal  yang  penting  dan  wajib  dilalui  oleh  para  pihak sebelum  masuk  ke  pembacaan  gugatan.  Proses  perdamaian  disebutkan  pada  Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015.  Bahwa di hari sidang pertama, upaya harus diberikan oleh  hakim  untuk  terwujudnya  perdamaian  dengan  melihat  waktu  yang  terbatas. Apabila  perdamaian  tercipta,  hakim  merumuskan  Putusan  Akta  Perdamaian  dimana masing-masing pihak tunduk terhadap Putusan tersebut. Apabila telah ada Putusan ini, maka  upaya  hukum  tidak  bisa  diadakan.  Untuk  itu,  pada  proses  perdamaian dibutuhkan  itikad  baik  para  pihak  untuk  hadir  dan  mengikuti  perdamaian  dari  hakim
28 Sudikno Mertokusumo. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 45.
29 Hasil wawancara dengan Hakim Ivonne Tiurma Rismauli pada tanggal 17 Oktober 2022.
agar  dapat  dilakukan  musyawarah  mengenai  kesepakatan  besarnya  ganti  rugi  dalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

## IV.  Penutup
Implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yaitu dilaksanakan sesuai aturan yang ada seperti untuk penyelesaian kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum  dengan  gugatan  maksimal  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan diselesaikan  oleh  hakim  tunggal.  Namun,  esensi  makna  asas  sederhana  belum  dapat diterapkan  secara  optimal  sebab  untuk  penyelesaian  sengketa  bisa  saja  hakim memutuskan  lebih  dari 25  hari  sesuai  dengan ketentuan  Perma  Nomor 2  Tahun  2015. Hakim  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  untuk  mengupayakan  perdamaian  dan memberikan  putusan  kepada  para  pihak  dalam  proses  gugatan  sederhana. Adapun kendala  yang  dihadapi  dalam  gugatan  sederhana  yang  diselesaikan  di  Pengadilan Negeri  Kelas  IA  Bengkulu  yakni  pada  saat  proses  perdamaian  bilamana  antara penggugat  dan  tergugat  tidak  ada  persamaan  nilai  nominal  yang  harus  dibayarkan. Tergugat tidak mampu melunasi gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Saran  yang  diberikan  penulis  yaitu  sebaiknya  para  pihak  memiliki  itikad  baik  dalam penyelesaian  gugatan  sederhana  dari  proses  perdamaian  sampai  putusan.  Untuk memudahkan  hakim  dalam  penyelesaian  proses  gugatan  sederhana,  dipertimbangan untuk mengintegrasikan pengaturan penyelesaian gugatan sederhana ke dalam hukum acara perdata di masa yang akan datang apabila ada kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional.

## Bibliografi
Buku:
Fajar Sugianto. 2013. Economic Approach to Law . Jakarta: Prenada Media Group.
Jimmy  Joses  Sembiring.  2011. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase. Jakarta: Visimedia.
Laila  M.  Rasyid  dan  Herinawati.  2015. Modul  Pengantar  Hukum  Acara  Perdata ,  Aceh: Unimal Press.
Marta Eri Safira. 2017. Hukum Acara Perdata. Ponorogo: Nata Karya.
P.  Joko  Subagyo.  2015. Metode  Penelitian  Dalam  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Ronald  S.  Lumbuun.  2011. PERMA  RI  (Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia):  Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian  dan  Pemisahan Kekuasaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Subekti. 1959. Pokok-Pokok dari Hukum Perdata. Jakarta: Pembimbing.
Sudikno Mertokusumo. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Yulia. 2015. Buku Ajar Hukum Perdata. Aceh: BieNa Edukasi.

## Artikel Jurnal:
Adisti  Pratama  Ferevaldy  dan  Ghansham  Anand.  2017.  “Kedudukan  Hakim  Tunggal dalam  Gugatan  Sederhana  (Small  Claim  Court)”. Jurnal  Hukum  Acara  Perdata Adhaper , 3(2): 205-226.
Anita  Afriana  dan  An  An  Chandrawulan.  2019.  “Menakar  Penyelesaian  Gugatan Sederhana di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum , 4(1): 53-71.
Bambang Sutiyoso, et.al. 2019. “Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri  Yogyakarta”, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM ,  26(1):  174-192. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art9.
Martha Eri Safira. 2017. “Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana”, Jurnal  Islamica ,  14(1):  1-18. https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1222.
Nevey  Varida  Ariani.  2018.  “Gugatan  Sederhana  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia
(Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System) ”, Jurnal De Jure , 18(3): 381- 396. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396.
Shifa  Adinatira  Harviyani.  2021.  “Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Sebagai Pelaksanaan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Untuk Mewujudkan Access to Justice ”, Jurnal Verstek , 9(3): 650-657. https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056.
Sri  Wahyuningsih.  2018.  “Penerapan  Sistem  Gugatan  Sederhana (Small  Claim  Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar ” , Jurnal Tomalebbi , V(1): 86-98.
Wartiningsih.  2017. “Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  (Eigen  Richting)  dalam  Terjadinya Pencurian Sapi di Madura” ,
Jurnal Rechtidee , 12(2): 167-182. https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3295.
Wayan Jendra, et.al. 2020. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Terhadap Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B”, Jurnal Komunitas Yustisia , 3(2): 90-101. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28839.
Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso. 2023. “Problematika dalam Penerapan Gugatan  Sederhana  Pada  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Indonesia”, Jurnal qistie , 16(1): 177-191. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449.
Peraturan Indonesia:
HIR (Herziene Inlandsch Reglement);
RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) ;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Jo.  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana .

## Internet:
Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara.  2022.  “Data  Seluruh  Perkara”.  Tersedia  pada: https://sipp.pn-bengkulu.go.id (Diakses 1 Desember, 2022).