JGAR. Volume 2 No 1 June 2021 / Putri / Transparansi Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah

## Transparansi Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah
Transparency of Regional Apparatus Organizations in the Implementation of Public Services in the Era of Regional Autonomy
Fatimah Malahayati Windari Irom Putri 1
1 Badan Riset dan Inovasi Nasional Corresponding author: fmalahayati@brin.go.id

## Abstract
The importance of transparency in local government is a concern in this study, especially the  close  relationship  between  local  government  and  citizens.  This  study  aims  to determine the transparency of regional apparatus organizations in the implementation of public services in the era of regional autonomy with a case study at the Surabaya City Trade Office. This study uses a descriptive qualitative approach. The research locus at the  Surabaya  City  Trade  Office.  The  steps  of  collecting  research  data  are  through observation, in-depth interviews and literature study. Stages of checking the validity of the data using data triangulation. Analysis of research data using qualitative analysis of the interactive model. The conclusion of the research on the transparency of the Surabaya City  Trade  Office  in  the  process  of  providing  business  license  services  is  not  yet  fully open; related to the ease of regulations and service procedures not yet fully understood by the public in the process of applying for a business license; On the aspect of ease of obtaining information regarding various aspects of public service delivery, there are still people who have difficulty.
Keywords: transparency, public service, local government

## Abstrak
Pentingnya transparansi dalam pemerintah lokal menjadi perhatian dalam penelitian ini, terutama  hubungan    erat  antara  pemerintah  daerah  dan  warga.  Studi  ini  bertujuan mengetahui transparansi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik  pada  era  otonomi  daerah  dengan  studi  kasus  pada  Dinas  Perdagangan  Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian di  Dinas  Perdagangan  Kota  Surabaya.  Langkah  pengumpulan  data  penelitian  melalui observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Tahapan pemeriksaan keabsahan data menggunakaan triangulasi data. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif model  interatif.  Kesimpulan penelitian transparansi  Dinas Perdagangan Kota Surabaya pada  proses  penyelenggaraan  pelayanan  izin  usaha  belum  sepenuhnya  terbuka;  terkait kemudahan  peraturan  dan  prosedur  pelayanan  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh masyarakat  pada  proses  mengajukan  surat  izin  usaha;  pada  aspek  kemudahan  untuk
Journal of Governance and Administrative Reform Vol. 2 No. 1  June 2021 hal 45-60 https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/index
Received :  March 16, 2021 Accepted : May 29, 2021
Published :  June 19, 2021
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0/)
memperoleh  informasi  mengenai  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik masih ada masyarakat yang kesulitan.
Kata kunci: transparansi, pelayanan publik, pemerintah lokal

## Pendahuluan
Transparansi  menjadi  fokus  kajian  dalam  manajemen  publik  dan  pembuatan kebijakan  publik  dan  sebagaimana  disampaikan  Kimand  dan  Lee  (2012).  Konsep transparansi adalah nilai demokrasi penting yang ingin diwujudkan oleh pemerintah agar dapat  dipercaya,  berkinerja  tinggi  dan  bertanggung  jawab.  Pada  pemerintahan  yang demokratis, transparansi diupayakan terwujud dalam membangun good governance agar memperoleh kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi warga negara. Pemerintah yang  transparan  mengurangi  kesenjangan  informasi  antara  pemerintah  sebagai  sumber informasi  dan  warga  (Kim  dan  Lee  2012)  dan  upaya  meningkatkan  persepsi  tindakan institusi “tingkat responsifitas pemerintah terhadap warga”.
Transparansi pada praktiknya adalah konsep yang samar-samar (Grimmelikhuijsen  2010:9)  karena  definisinya  akan  bervariasi.  Terdapat  perbedaan dfinisi  transparansi  pada  kalangan  politisi,  akademisi,  dan  praktisi  di  berbagai  bidang (Meijer  2014;  Oztoprak  dan  Ruijer  2016).  Secara  umum,  transparansi  berkonotasi keterbukaan,  tidak  adanya  kegelapan  (Piotrowski  dan  Ryzin  2007;  Grimme-likhuijsen 2010). Definisi transparansi dismapaiakan Grimmelikhuijsen (2010) yaitu pengungkapan informasi  secara  aktif  oleh  suatu  organisasi  dengan  maksud  memungkinkan  aktor eksternal untuk memantau dan menilai cara kerja atau kinerja internal organisasi tersebut.
Apabila  diidentifikasi  pelayanan  publik  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat terbaagi  tiga  yaitu  (a)  pelayanan  administrasi,  (b)  pelayanan  jasa,  dan    (c)  pelayanan barang. Pada konteks peneltiian ini pembuatan surat izin usaha termasuk dalam pelayanan administratif.  Suatu usaha membutuhkan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.    Disamping  itu    suatu  usaha  juga  wajib  dimiliki  oleh  badan  usaha  bentuk usaha.    Agar  pelayanan  perizinan  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  maka penyelenggaaraan  pelayanan  bnisa  dilakukan  dengan  cepat  sehingga  tidak  memakan waktu,  prosedur  pelayanan  sederhana.  Mudahnya  pengurusan  izin  usaha  aakan berimplikasi pada pertumbuhan perekonomian.
Kemudahan birokrasi dalam kepengurusan surat izin usaha memang dibutuhkan sehingga  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  terus  meningkat  dan  juga  bisa berdampak pada pertumbuhan perkonomian daerah. Hal seperti itu harus tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan bagi masyarakat, karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik semakin  meningkat. Pemerintah mewajibkan para pelaku usaha untuk memiliki surat izin usaha sebagai bentuk realisasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Setiap daerah memiliki kewajiban dan wewenang penuh dalam memenuhi kebutuhkan masyarakat terkait proses atau penerbitan surat izin usaha guna merealisasikan produk hukum dari Kementerian Perdagangan. Surat izin usaha yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  diperlukan  untuk  menghindari  timbulnya permasalahan perizinan dikemudian hari.
Unit  Pelayanan  dengan  predikat  baik  pada  tahun  2011  diperoleh  Dinas Perdagangan Kota Surabaya, namun demikian masih terdapat 146 toko swalayan yang belum memiliki Izin Usaha Toko Swaayan (IUTS) 13 dan juga terdapat 114 pasar rakyat yang  dikelola  oleh  swasta  namun  hanya  6  pasar  yang  sudah  memiliki  Izin  Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat. Hal ini menarik untuk dikaji  transparansi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada era otonomi daerah.

## Tinjauan Literatur

## Transparansi Pada Pemerintah Lokal
World  Bank mendefinisikan good  governance sebagai  penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi  yang  langka,  dan pencegahan  korupsi  secara  politik  dan  administrative,  menjalankan  disiplin  anggaran serta  menciptaan  kerangka  kerja  politik  dan  hukum  bagi  tumbuhnya  aktivitas kewirausahaan ( Sedarmayanti. 2009) . Menurut Bhatta terdapat 4 (empat) unsur utama dalam good governance yang harus dipenuhi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, 4 unsur tersebut antara lain yaitu :
1. Akuntabilitas. Merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukir apakah dana publik telah digunakan secara  tepat untuk tujuan dimana dana publik  tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal.
2. Transparansi. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup – tutupi tantang proses perumusan kebijakan dan implementasinya.
3. Kerangka  Hukum.  Prinsip  ini  diartikan  bahwa good  governance mempunyai karakteristik  berupa  jaminan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.
4. Keterbukaan.  Mengacu  kepada  terbukanya  kesempatan  bagi  rakyat  untuk mengajukan  tanggapan  dan  kritik  terhadap  pemerintah  yang  dinilainya  tidak transparan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  transparansi  bagian  untuk  membangun good governance. Faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  kelembagaan  berperan  dalam transparansi di pemerintah daerah. Faktor sosial yang dipelajari dalam literatur meliputi ukuran  populasi,  gender  walikota  dan  anggota  dewan.  Terdapat  bukti  yang  konsisten tentang  hubungan  positif  antara  ukuran  populasi  dan  tingkat  transparansi  pemerintah daerah. Kota-kota besar ternyata lebih transparan daripada yang lebih kecil karena alasan bahwa kota-kota besar memobilisasi banyak sumber daya yang mendorong mereka untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada warga (Guillam on et al. 2011). faktor politik dan kelembagaan merupakan penentu signifikan transparansi pemerintah daerah. Ruiz-Lozano  dkk.  (2018)  menemukan  bahwa  konteks  budaya  administrasi mempengaruhi praktik transparansi pada keberlanjutan di pemerintah daerah.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian di Dinas  Perdagangan  Kota  Surabaya.  Langkah  pengumpulan  data  penelitian  melalui observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Tahapan pemeriksaan keabsahan data menggunakaan triangulasi data. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif model interatif.

## Hasil dan Pembahasan
Transparansi dalam pemberian layanan yang meliputi waktu, biaya, mekanisme dan prosedur pelayanan serta segala persyaratan yang dibutuhkan adalah suatu hal yang harus diwujudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan transparansi dalam proses layanan publik adalah tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kota  Surabaya  melalui  Dinas  Perdagangan  Kota  Surabaya  harus  memberikan  segala informasi  mengenai  layanan  perizinan  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan. Masyarakat  dapat  mengakses  informasi  mengenai  prosedur  pelayanan  secara online melalui website yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Surabaya Single Window Mengenai  keterbukaan  proses  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan disampaikan  oleh  Ibu  Veronica  selaku  Kepala  Cabang  PT  Indomarco  Prismatama (Indomaret) berikut ini:
“Kalo sosialisasi harusnya ada ya, tapi nanti lebih jelasnya dengan manager legal saya. Tapi kalo minimal dari sisi kemarin terakhir yang tiba – tiba ee bukan tiba-tiba ya, tapi ada case ee ada aturan baru, yang dulu kami tidak ada masalah sekarang diminta untuk tutup karna melanggar perda ya itu kami diajak diskusi. Jadi kami dipanggil, diberitahu, ee ini toko – tokonya melanggar,  ada dengan perda baru ini  melanggar, diminta untuk tutup pertanggal sekian. Jadi ada komunikasi dari dinas perdagangannya.”
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Sutono  selaku  Manajer  Legal  PT Indomarco  Prismatama  untuk  mengetahui  keterbukaan  informasi  yang  diberikan  oleh Dinas Perdagangan. Bapak Sutono menjelaskan bahwa pihaknya merasa kesulitan saat terdapat kebijakan baru yang harus membuat mereka menyesuaikan antara usaha dengan kebijakan yang berlaku. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Sutono :
“kalo terbukanya terbuka sih, cuman kesulitannya ya itu tadi. Ada kebijakan baru yang perlu kita bicaran kita diskusikan, kita kesulitan. Udah itu aja.”
Hal senada  mengenai keterbukaan proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan juga disampaikan oleh Bapak Sulthony selaku Kepala Pasar Dupak Rukun dan Tanjungsari 74 berikut ini:
“Ooh dulu pernah dari CV disuruh pindah ke PT, itu melalui surat. Kita dapet surat untuk segera pindah ke PT. alasannya karena waktu itu kapasitasnya udah besar ini, jadi harus pindah dari CV ke PT.”
Keterbukaan  informasi  proses  layanan  perizinan  Dinas  Perdagangan  Kota  Surabaya kurang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penyampaian pelaku usaha sebagai pengguna  layanan  yang  masih  terdapat  pelaku  usaha  merasa  kesulitan  untuk mendapatkan  informasi  lengkap  mengenai  peraturan  baru  yang  berhubungan  dengan perizinan  usaha  mereka.  Keterbukaan  informasi  yang  didapat  oleh  pengguna  layanan berupa penyampaian informasi bahwa terdapat beberapa usaha mereka yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan  selaku  penyedia  layanan  perizinan.  Dinas  Perdagangan  menyampaikan bahwa  dalam  memberikan  keterbukaan  informasi  dilakukan  melalui  sosialisasi  kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ismail selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“Untuk sosialisasi ya memang jalan, tapi dari pemohon sendiri pengarahannya memang diarahkan dan disampaikan oleh teman – teman kami yang bagian lapangan, itu semua diarahkan bagi yang belum punya legalitas usaha. Kan tadi yang tau tapi pura – pura ngga tau,  nah  yang  tau  itu  mungkin  enggan  untuk  segera  mengurus  izinnya.  Memang perizinannya ini mudah kok, selama persyaratannya lengkap dan benar.”
Adanya  peraturan  baru  mengenai  pentaan  toko  swalayan  juga  mengharuskan  pelaku usaha  menyesuaikan  dengan  peraturan  yang  telah  berlaku  karena  akan  berpengaruh terhadap izin usaha mereka, sehingga keterbukaan informasi mengenai peraturan tersebut beserta  proses  perubahan  dan  sanksi  harus  dijelaskan  oleh  Dinas  Perdagangan  kepada pelaku  usaha.  Dinas  Perdagangan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan sosialisasi  kepada  pelaku  usaha  mengenai  perubahan  peraturan  tersebut.  Pihak  Dinas Perdagangan menyampaikan bahwa terdapat toko swalayan yang sudah berdiri sebelum adanya  peraturan  yang  baru.  Disampaikan  oleh  Bapak  Nurdin  selaku  Staf  Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“ooh iya kalo soal adanya perda yang mempengaruhi izin usaha mereka kita sampaikan ke pelaku usaha. Ya memang sekarang ini kondisinya kalo mbak nya ngeliat kan banyak ya yang melanggar perda itu, nah itu sebenarnya toko- toko yang masih ada itu adalah toko yang sudah ada sebelum perda tentang toko swalayan itu ada. Nah toko – toko itu memang harus tutup, tapi kita berikan jangka waktu. Jadi selama nanti kontrak mereka habis,  itu  baru  mereka  menutup  dan  tidak  boleh  berjualan  lagi.  Tapi  sekarang  mereka masih ada dan dekat dengan pasar itu mereka masih nunggu kontrak habis sih, itu aja. Jadi, kalo misal, gini, kalo toko itu masih ada tokonya sudah berdiri sebelum perda itu lahir, nah itu kita berikan jangka waktu maksimal kurang lebih 20 november lah tahun 2020, itu maksimal sudah harus tutup semua yang mendekati pasar. Tapi kalo mereka eee
keluarnya  toko  mereka  berdiri  setelah  ada  perda  itu  langsung  kita  berikan  SP.  Ya  kita berikan SP dalam waktu 14 hari kalo ngga salah, langsung kita tutup.”
Dinas  Perdagangan  memberikan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  pasar  rakyat  yang belum memiliki surat izin, hal ini sebagai salah satu cara untuk memberikan keterbukaan proses  pelayanan  izin  usaha,  sehingga  pelaku  usaha  memahami  bahwa  surat  izin diperlukan  untuk  legalitas  usaha  mereka.  Pasar  rakyat  yang  wajib  memiliki  surat  izin adalah pasar rakyat milik swasta atau perorangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nurdin selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“Yaa, iya. tapi kalo pasar rakyat selama ini sih jumlahnya kan sedikit. Jadi hanya ada 6 kalo ngga salah yang berijin. Karna kan yang wajib untuk memiliki ijin usaha pasar rakyat itu yang dikelola oleh swasta atau perorangan. Itu memang banyak sih pasar pasar yang belum punya ijin. Tapi kita masih dalam tahap pendekatan lah. Karna kan pasar yawes, mbak  nya  tau  sendiri  lah  ya  banyak  banyak  apa  istilahnya,  banyak  keterlibatan  gitu. Jadikan kita mau melakukan tindakan itu yang lebih agresif agak berpikir dua kali. Jadi sementara kita berikan pembinaan dulu, sebisa mungkinlah.”
Penyampaian informasi tidak hanya dari Dinas Perdagangan, namun bekerjasama dengan pihak – pihak yang masih berhubungan dalam pengurusan surat izin usaha. Pemberian sosialisasi  sebagai  upaya  untuk  menciptakan  keterbukaan  proses  pelayanan  perizinan juga  terdapat  hambatan.  Hambatan  yang  timbul  tidak  hanya  dari  internal  Dinas Perdagangan, namun juga dari masyarakat selaku pengguna layanan. Mengenai hambatan tersebut  disampaikan  oleh  Bapak  Nurdin  selaku  Staf  Bidang  Pelayanan  Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“Hambatannya  sebenarnya  ngga  ada  mbak,  cuman  apa  ya  kalo  secara  penyampaian mereka respon baik ya. Yang hadir ya, missal kita ngundang 100 paling yang datang ya hanya beberapa. Ya itu aja sih hambatan kita. Tapi temen – temen sudah berusaha ngirim undangan  sebelum  acara,  setelah  kita  kirim  undangan  terus  kita  telfon,  bapak  sudah terima  ya  undangannya?  Oh  iya  iya.  Setelah  nanti  h-1  atau  h-2  kita  cross  cek  lagi konfirmasi, pak undangannya nanti kira-kira dihadiri oleh siapa? Pada saat hari H nya itu yaa  sekitar  30%  -  40%  yang  tidak  hadir.  Kalo  untuk  penyampaian  materi  sih alhamdulillah ngga dari kita aja sih, kita juga mendatangkan narasumber dari kementerian perdagangan,  mendatangkan  narasumber  dari  polda  juga  dan  pada  waktu  proses sosialisasi juga aktif, mereka tanya, ya pokoknya semua yang mereka tanyakan pasti kita jawab. Udah itu aja sih, mendatangkan mereka yang secara bener- bener fix itu jumlah yang kita undang uangel mbak, iya, ya mungkin karna kesibukan mereka ya, padahal itu juga penting buat mereka sih.”
Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Nurdin,  Ibu  Veronica  selaku  Kepala Cabang  PT  Indomarco  Prismatama  (Indomaret)  juga  menyampaikan  bahwa  hambatan dalam mengurus surat izin usaha adalah masalah waktu, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti :
“Hambatannya itu menyesuaikan waktu saja sih. Karna memang kita pakek pihak ketiga sih mbak. Jadi kalo pakek pihak ketiga kan, misalnya mbak Fatimah sebagai pihak ketiga ya. Saya mau buka toko ini, kita sendiri sebelumnya sudah screening ya, tidak melanggar jarak dengan pasar, tidak melanggar lebar jalan, tidak melanggar peruntukan, harusnya dari kami sih oke aman, kalo udah itu aman, saya kasih ke pihak ketiga. Pihak ketiganya ngurus izin, eee so far udah ngga ada masalah sih.”
Terdapat hambatan lain dalam proses pengurusan surat izin usaha, selain faktor eksternal hambatan  juga  muncul  dari  faktor  internal  instansi  selaku  penyedia  layanan. Penyampaian  informasi  mengenai  segala  persyaratan  dan  juga  prosedur  masih  kurang lengkap, hal ini dapat dilihat dari pelaku usaha yang dengan terpaksa harus bolak – balik ke Dinas Perdagangan untuk melengkapi berkas – berkas yang kurang atau yang salah. Penyampaian informasi semacam itu baru diberikan kepada masyarakat ketika mereka datang  menyerahkan  berkas.  Keterbukaan  proses  pelayanan  yang  masih  kurang  dari Dinas Perdagangan masih menimbulkan alur birokrasi yang rumit.

## Kemudahan Peraturan dan Prosedur Pelayanan
Pelayanan izin usaha di Kota Surabaya yang menjadi tanggungjawab Dinas Perdagangan dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  dan  prosedur  pelayanan  yang  berlaku. Penyampaian informasi harus dilakukan dengan mudah dan jelas sehingga pelaku usaha dapat  dengan  mudah  memahami  peraturan  serta  prosedur  yang  harus  dilewati. Kemudahan memahami hal tersebut dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya hambatan dalam  proses  pemberian  layanan  publik.  Ketika  pelaku  usaha  dapat  memahami  semua persyaratan dan prosedur dengan mudah, maka akan mempercepat proses penyelesaian surat izin usaha. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ismail selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“Terkait bagi para pelaku usaha atau pemohon ketika ingin mengajukan perijinan disini, memang kurang memahami betul persyaratan – persyaratan yang telah dilampirkan. Jadi kendala  –  kendala  dari  pemohon  memang  sudah  dibaca  persyaratan  –  persyaratan aturannya itu, itu dia masih kebanyakan pihak ketiga, itu masih ini ini ini. Jadi ada yang
kekurangan berkas, jadi terpaksa kita tolak karna tidak memenuhi persyaratan. Ooh ini kurang ini, kurang lengkap. Kalo berkas yang sudah lengkap kita proses.”
Hal  senada  mengenai  kurangnya  pemahaman  pelaku  usaha  terhadap  peraturan  dan prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan berkas persyaratan yang diajukan masih kurang  lengkap  dan  tidak  dapat  diproses  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Rahmat  selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya sebagai berikut:
“Kendalanya...  jadi  gini  mbak.  Sebenernya  kendala  itu  banyak,  yang  terjadi  saat  ini kendalanya itu ee karna kelengkapan dari mereka yang kurang mbak. Jadi kadang  ada yang kekurangan ini kekurangan ini.”
Peraturan dan juga prosedur pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan memang sudah  seharusnya  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  sebagai  pengguna layanan.  Kemudahan  dalam  memahami  hal  tersebut  dapat  mempermudah  dan mempercepat  proses  pelayanan  publik.  Dinas  Perdagangan  dalam  menyampaikan informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sulthony selaku Kepala Pasar Dupak Rukun dan Tanjungsari 74 berikut ini:
“oh endak, sebetulnya mudah si di cerna. Cumak bagi orang yang awam mungkin agak bingung kan gitu, gak tau ini apa ya, ngurusnya harus gimana mungkin agak kesusahan disitu. Tapi udah dikasih ooh ini dikasih tau harus kesini kesini itu udah. Udah ini se udah tepat kalo menurut saya.”
Tidak hanya prosedur pelayanan yang harus mudah dipahami oleh masyarakat, peraturan yang  berlaku  tentang  izin  usaha  juga  harus  mudah  dipahami  dan  diterima  oeh  pelaku usaha. Terkait dengan hal tersebut, Ibu Veronica selaku Kepala Cabang PT Indomarco Prismatama  menyampaikan  bahwa  Dinas  Perdagangan  sudah  menginformasikan mengenai peraturan yang berlaku sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan dan tidak melanggar  peraturan.  Berikut  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ibu  Veronica selaku Kepala Cabang PT Indomarco Prismatama (Indomaret) :
“Sesuai hasil meeting kami dengan dinas itu tanggalnya berbeda- beda memang. Memang sih waktu itu eeee kami meminta untuk menyelesaikan masa habis ee apa masa sewanya. Tetapi,  eee  mereka  juga  mungkin  juga  ada  kepentingan  ya,  ada  deadline  juga  tanggal sekian terus sudah semuanya sesuai dengan perda ya kami ikutin, yang memang habisnya sebelum waktu  jatuh temponya si apa dinas perdagangan ya terpaksa kami tutup, kalo selepas tanggal tersebut ya kami menyesuaikan tanggal dari dinas itu. Karna kan memang
menyesuaikan  masa  sewanya  itu.  Kalo  ketemunya  masa  sewanya  diatas  tanggal  yang ditentukan  tersebut  harus  langsung  tutup.  Katakanlah  tanggal  yang  ditentukan  15  juni 2018 tapi masa sewa saya habisnya masih 1 januari 2020, yam au ngga mau itu ngikutin ini,  ya  tapi  kalo  misalnya  habisnya  1  juni  2018  ya  saya  ngikutnya  1  juni  2018.  Sudah beberapa  kemarin  kita  sudah  yaa  dengan  sangat  terpaksa  kami  tutup  ya.  Karna  kami mengikuti perda yang ada.”
Bapak  Sutono  menyampaikan  terkait  dengan  regulasi  yang  mengatur  mengenai  IUTS dinilai masih belum ada kepastian, sehingga membuat pihaknya merasa kesulitan untuk memahai  peraturan  mana  yang  jelas  dan  pasti  untuk  dijadikan  acuan  dalam  pengajuan IUTS. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sutono :
“Kalo sosialisasi soal perubahan peraturan dulu ada pertama kali tahun 2015 kalo ndak salah. Jadi peraturan itu sosialisasi ada, sekali itu aja. Kuragnya ini ini ini. Sama mbak, itu mbak, peraturan itu kan garis besarnya  jarak dengan pasar tradisional 500 m, lebar jalan  8  meter,  harus  sesuai  peruntukan.  Nah  itu  sudah  kita  lalui  dan  toko  kita  sudah banyak yang berijin. Tapi sekarang kan ada kebijakan lagi, nah kebijakan lagi ini yang kadang – kadang kita kesulitan, kesulitan memahami. Loh dulu engga kok sekarang gini, gitu. Kayak contohnya mungkin, mungkin ini yang terbaru, eee jarak dengan toko atau warung.  Maksutnya  ini  masih  baru  makanya  jarak  dengan  toko  atau  warung  ini  yang seperti apa batasannya ini yang ngga tau. Ini baru lagi lo. Karna saya ada yang ditolak seperti itu. Nah karna ini saya pengajuan di tolak karna ee jarak pasar – toko dan warung tidak memenuhi. Nah kalo pasar pasti jauh, kalo warung kan disekitar sini kan pasti ada warung. Nah ini yang kita ngga tau, loh ini gimana lagi. Kita kesulitan untuk hal itu. Toko baru ini yang kita mengalami kesulitan.”

## Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi
Transparansi dalam pelayanan izin usaha dapat diamati melalui berbagai aspek, diantaranya kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi. Penyediaan informasi tidak hanya diberikan secara manual, tetapi sekarang masyarakat sudah dapat mengakses informasi  yang  dibutuhkan  mengenai  pelayanan  izin  usaha  melalui website yang  telah disediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Kemudahan  memperoleh  informasi  tidak hanya sekedar masyarakat  bisa dengan mudah mengakses informasi secara online, tetapi pada  saat  masyarakat  berhadapan  langsung  dengan  penyedia  layanan  juga  harus mendapatkan penjelasan secara benar, lengkap dan jelas tentang informasi yang mereka butuhkan.  Informasi  yang  disediakan  oleh  Dinas  Perdagangan  selaku  pemberi  layanan izin  usaha  melalui  sosialisasi,  informasi  online,  dan  pemberian  brosur  pada  saat
melakukan pengawasan. Mengenai hal ini, disampaikan oleh Bapak Rahmat selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“Selain dengan sosialisasi kita  juga  ada eeee... brosur brosur dengan pengawasan gitu mbak. Waktu kita pengawasan kita juga bawa brosur, brosur brosur itu nanti yang eee... bisa disampaikan ke pelaku usaha yang lainnya. Disitu kan satu titik, katakanlah satu titik di tempat itu, nanti kan bisa disampaikan ke kanan kirinya juga. Terus kan juga disediakan informasi online to mbak, pelaku usaha itu bisa lihat di web kita atau juga bisa lihat di web eee web ssw itu lo mbak, Surabaya Single Window.”
Gambar  1  Informasi  IUTS  dan  IUP2R  yang  Dapat  Diakses  Secara  Online  Melalui

## Website “Surabaya Single Window”
Hal senada mengenai sosialisasi juga disampaikan oleh Bapak Nurdin selaku Staf Bidang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berikut ini:
“kita  berikan  sosialisasi,  termasuk  izin  usaha  toko  swalayan  dan  IUPPR,  itu  juga  kita berikan sosialisasi, kita berikan pengarahan, pak kalo belum punya izin segera mengurus, nanti syaratnya itu ini ini ini dan semua pengurusan tanpa biaya sama sekali. Jadi sudah berulang kali sih, selain kita undang kita juga terjun ke lapangan.”
Kemudahan  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  segala  persayaratan  yang dibutuhkan dalam mengurus IUTS maupun IUPPR memang masih belum maksimal. Hal ini berakibat pelaku usaha yang ingin mengurus legalitas usahanya tidak bisa hanya sekali datang  saja  untuk  melengkapi  segala  persyaratan  yang  dibutuhkan.  Penyampaian informasi yang jelas menjadi tanggungjawab bagi Dinas Perdagangan untuk memberikan
kenyamanan  bagi  pelaku  usaha,  sehingga  para  pelaku  usaha  tidak  lagi  merasa  bahwa bahwa  pengurusan  surat  izin  harus  melewati  proses  dan  prosedur  yang  rumit.  Alur birokrasi yang rumit dan kurang efisien serta kurang transparan memang masih menjadi permasalahan dalam pelayanan hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sulthony selaku Kepala Pasar Dupak Rukun dan Tanjungsari 74 berikut ini:
“kalo hambatan sih gak ada, cuman kadang – kadang itu agak di persusah. Harus kayak gini cumak gak dikasih tau. Bukan kata – kata dipersusah, eemmm apa ya, eee kita ngurus ya, udah, udah ngurus ini, oh ini ada yang kurang, kita benarkan tapi tanggung gitu lo, ngasih  Taunya  nanggung.  Informasi  persyaratan  diawal  itu  dikasih  tau,  cumak  sesuai dengan yang dikasih tau sama pihak sana. Ooh yang kurang ini ini aja, udah kita udah kita betulkan, ada yang kurang lagi. Jadi timbul bolak balik gitu.”
Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Sulthony, Ibu Trisila selaku Kepala Pasar Induk Osowilangon juga mengutarakan pendapatnya melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :
“yaa  gitu  non,  kita  tau  semua  berkas  yang  dibutuhkan  itu  dateng  kesana,  ya  dijelasin dengan baik kok sama orang dinase. Pokok semua  yang kita butuhkan itu ya bisa kita dapetin, pokoknya sesuai aturan ae non. Kan sekarang ya bisa lihat di internet to kalo mau ngurus – ngurus, jadi ya menjelaskan bahwa dalam mendapatkan informasi pihaknya bisa langsung datang ke Dinas Perdagangan maupun secara online, akan tetapi informasi yang didapatkan tidak semuanya langsung dijelaskan diawal”
Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sutono :
“Kalo untuk persyaratan sih ngga ada masalah, online bisa datang langsung bisa, ngga ada masalah. Dan kalo sosialisasi rutin sih endak. Jadi kalo kita ada pengajuan, ya baru nanti di jelasin apa kekurangannya.”
Analisis Data
Transparansi  merupakan  salah  satu  prinsip  dari  Good  Governance  yang  sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk menerapkan dan mengembangkan praktir Good Governance. Praktik Good Governance mensyaratkan  adanya  transparansi  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin semua stakeholder dapat mendapatkan dan mengakses segala informasi mengenai proses pelayanan publik. Segala
informasi  mengenai  tindakan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  harus  tersedia bagi  stakeholder  yang  didalamnya  termasuk  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan. Tidak terkecuali bagi Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang memiliki tanggungjawab dalam  memberikan  pelayanan  terkait  izin  usaha,  juga  harus  menerapkan  prinsip transparansi  dalam  setiap  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  segala  informasi  yang dibutuhkan terkait izin usaha. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat  mempermudah  masyarakat  untuk  menilai  apakah  pemerintah  telah  transparan dalam memberikan pelayanan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi adalah hak asasi  dari  setiap  warga  negara  agar  dapat  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja pemerintah secara tepa.
Saat ini masyarakat dapat mengakses informasi mengenai persyaratan teknis dan administratif  melalui website yang  telah  disediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya, sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  semua  persyaratan  yang  dibutuhkan  sebelum mereka datang langsung ke Dinas Perdagangan. Pengambilan formulir pendaftaran IUTS dan IUPPR dapat diambil melalui UPTSA sekaligus masyarakat dapat menanyakan lebih jelas  apabia  terdapat  persyaratan  yang  masih  belum  dipahami  kepada  staff  Dinas Perdagangan yang juga ditempatkan di UPTSA untuk melayani pengurusan izin usaha.
Agus Dwiyanto menyatakan bahwa penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi  seluruh  proses  pelayanan  publik,  termasuk  di  dalamnya  adalah  persyaratanm biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan dan dijelaskan secara terbuka dan mudah  diketahui  oleh  masyarakat.  Dinas  Perdagangan  telah  menyampaikan  secara langsung  melalui  sosialisasi  maupun  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pelayanan. Informasi yang disampaikan oleh  Dinas  Perdagangan  sebagai  penyedia  layanan  tidak  hanya  melalui  pengumuman yang  ditempel  di  papan  pengumuman  ataupun  yang  tersedia  secara  online,  tetapi  juga menyampaikan secara langsung kepada pelaku usaha. Hal itu sudah menjadi kewajiban Dinas  Perdagangan  untuk  menjelaskan  kembali  tentang  segala  proses  pelayanan  yang harus diketahui oleh pelaku usaha.
Transparansi  dalam  poin  ini  terkait  dengan  kemudahan  peraturan  dan  prosedur pelayanan dapat dipahami dengan mudah oleh pelaku usaha sebagai pengguna layanan. Dinas Perdagangan telah melakukan sosialisasi terkait dengan segala persyaratan teknis dan  adminitratif,  biaya  yang  gratis  dalam  mengurus  surat  izin  usaha  serta  waktu  yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengurusan surat izin usaha serta peraturan yang harus dipatuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Namun  masih  terdapat  pelaku  usaha  yang  belum sepenuhnya memahami persyaratan yang harus dilengkapi dengan mudah sehingga ketika menyerahkan  persyaratan  ke  Dinas  Perdagangan  masih  terdapat  kekurangan  ataupun persyaratan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan.  Agus  Dwiyanto  menjelaskan bahwa maksud dari ‘dipahami’ disini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi juga makna di balik semua prosedur dan peraturan itu Regulasi yang mengatur tentang IUTS dan  IUPPR  adalah  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Penataan  Toko  Swalayan  di  Kota  Surabaya,  Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  18 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  Izin  Usaha  Toko  Swalayan  dan  Peraturan Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  dan  Pemberdayaan Pasar Rakyat. Semua peraturan diatas harus disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya kepada pelaku usaha sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pelaku usaha dan juga apabila usaha mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempermudah penerbitan surat izin usaha.
Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik  adalah  kemudahan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  berbagai  aspek penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Semakin  mudah  pengguna  memperoleh  informasi mengenai berbagai aspek penyeenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. Ketika  masyarakat  dengan  mudah    mengakses  dan  mendapatkan  informasi  mengenai waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  pelayanan,  biaya  yang  dibutuhkan, persyaratan  serta  prosedur  pelayanan,  maka  penyelenggaraan  pelayanan  tersebut  dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Akan tetapi, masih terdapat pelaku usaha  yang  merasa  kesulitan  untuk  mendapatkan  informasi  secara  lengkap  dan  jelas, sehingga harus beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan yang kurang lengkap atau masih belum sesuai.

## Kesimpulan
Kesimpulan penelitian transparansi pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya pada proses  penyelenggaraan  pelayanan  izin  usaha  belum  sepenuhnya  terbuka;  terkait kemudahan  peraturan  dan  prosedur  pelayanan  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh masyarakat  pada  proses  mengajukan  surat  izin  usaha;  pada  aspek  kemudahan  untuk memperoleh  informasi  mengenai  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pelayanan  publik masih ada masyarakat yang kesulitan.

## Daftar Pustaka
Guillam   ́on,  Mar ́ıa-Dolores,  Ana-Mar ́ıa  R ́ıos,  Bene-detta  Gesuele,  and  Concetta Metallo. 2011. Thedeterminants of local government’s financialtransparency.Local Government Studies37 (4):391–406.
Grimmelikhuijsen, Stephan G. 2010. Transparencyof public decision-making: Towards trust in localgovernment?Policy and Internet2 (1): 5–35
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kim,  Soonhee,  and  Jooho  Lee.  2012.  E-participation,transparency  and  trust  in  local government.Pub-lic Administration Review72 (6): 819–28.
Miles,  Matthew  B.  and  A.  Michael  Huberman.  2005.  Qualitative  Data  Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press.
Meijer,  Albert  J.  2012.  Introduction  to  the  specialissue  on  government transparency.InternationalReview of Administrative Science78 (1): 3–9.
Oztoprak, Abdullah Abid, and Erna Ruijer. 2016.Variants of transparency: An analysis of  the  Eng-lish  Local  Government  Transparency  Code  2015.Local  Government Studies42 (4): 536–56
Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Prosedur Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Piotrowski,  Suzanne  J.,  and  Gregg  G.  Van  Ryzin.2007.  Citizen  attitudes  toward transparency inlocal government.American Review of PublicAdministration37 (3): 306–23
Ruiz-Lozano, Mercedes, Andr ́es Navarro-Galera,Pilar   Tirado-Valencia,   and  Araceli De  LosR ́ıos-Berjillos. 2018. Can the cultural environ-ment affect governmental transparency  on  sus-tainability?  Useful  measures  for  policy  makersand practitioners.Local Government Studies45(6): 1–23
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Pengembangan Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s  Charter  dan  Standar  Pelayanan  Minimal.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Undang – Undang Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan