## Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia
Havidz Ageng Prakoso & Ahmad Juhairi *
havidz.ageng@yahoo.com, ahmadjuhairi@gmail.com
Abstrak Globalisasi, dalam klaim para globalis, akan membawa kehidupan demokratis ke seluruh dunia sebagai wujud  kehidupan  yang paling  baik. Namun kenyataannya justru  sangat kontradiktif, globalisasi  telah  menciptakan  kekuasaan-kekuasaan  global  yang  bersifat  otoriter-oligarkis melalui Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional yang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Karena itu, yang berdaulat dalam era globalisasi bukanlah  rakyat  sebagaimana  dikehendaki  demokratisasi,  tetapi  korporasi-korporasi internasional  dan  lembaga-lembaga  keuangan  internasional.  Ada  dua  perspektif  yang  dapat menjelaskan  hubungan  demokratisasi  dan  gerakan  anti-globalisasi,  yaitu:  perspektif  anti- globalisasi  dan  perspektif  demokratisasi.  Anti-globalisasi  adalah  sebuah  ideologi  perlawanan untuk  mengakhiri  kekuatan  korporasi  multinasional,  IMF,  Bank  Dunia,  dan  WTO  sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realitas faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi  penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Gerakan Anti-Globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para  globalis.  Gerakan  ini  menghendaki  terwujudnya  demokratisasi  yang  seutuhnya,  yaitu, terwujudnya  kedaulatan  rakyat  yang  telah  hilang  akibat  globalisasi  dan  terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan terjaminnya hak-hak sipil mereka.
Kata Kunci : Anti-Globalisasi, Demokratisasi, Gerakan
Abstract Globalization in Globalist claim will make the better life in the world. But, in fact the reality is difference  because  globalization  was  made  the  dominance  actors  in  the  world  which authoritarian-oligarchy  like  international  financial  organizations  and  multinational corporations  in  cooperation  with  developed  countries.  Therefore,  in  globalization  era  the sovereignty  is  always  in  international  financial  organizations  and  Multinational  corporation hand, not in the society like what in democratization perspective. There are two prespectives explain about the relation between democratization and anti-globalization movement that is democratization  perspective  and  anti-globalization  perspective.  Anti-globalization  is  the ideology which describe the opponent movement to finished the hegemony of Multinational Corporations, IMF, World Bank and WTO in economy consensus. Democratization in the other hand is the reality which explain that the enlargement of democracy is the solution to make  the  good  life  for  peoples  in  the  world.  Anti-globalization  movement  is  born  as  the correction to globalist claim. This movement has the purposes to make the sovereignty over the peoples which lost because of the globalization and in the other hand to fulfill their social welfare and civil right.
Key Words: Anti-Globalization, Democratization, Movement
* Korespondensi: Prodi. Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. GKB I Lt.6. Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas no. 246 Malang, telp. 0341-464318, Email: havidz.ageng@yahoo.com

## Pendahuluan
Fenomena  menguatnya  ideologi  neoliberalisme  tersentralisasi  pada semakin populernya wacana globalisasi dengan demokratisasi sebagai isu turunannya. Bagi  para  neoliberalis,  dapat  dipastikan  tidak  ada  sesuatu  yang  negatif  dari  adanya globalisasi.  Namun,  kalau  kita  amati  lebih  jauh,  globalisasi  memiliki  dampak  negatif bagi  negara-negara  yang  secara  ekonomi  maupun  politik  belum  stabil,  khususnya negara-negara bekas kolonial.
Ada  beberapa  aspek  yang  paling  kentara  dari  dampak  globalisasi;  yakni: munculnya kekuatan baru perusahaan multinasional (MNC), perusahaan transnasional (TNC)  dan  bisnis  internasional;  perkembangan  perdagangan  internasional  dan integrasi  internasional  (penyatuan-penyatuan  mata  uang  internasional  dan  bisnis internasional);  pertumbuhan  dan  membludaknya  imigrasi  internasional  dan  pasar tenaga  kerja  internasional;  terjadinya  keterbukaan  dan  interdependensi  sistem internasional; dan terjadinya sistem moneter dan mata uang internasional (Hirst dan Thompson,  dalam  Qodir,  2009).  Aspek-aspek  tersebut  menyebabkan  semakin menguatnya  hegemoni  institusi-institusi  global  dalam  sebuah  negara,  khususnya negara-negara dunia ketiga, sekaligus menjadi indikasi hilangnya kedaulatan rakyat yang mensyaratkan terpenuhinya kesejahteraan.
Dengan kata lain, globalisasi telah membawa malapetaka bagi kehidupan manusia dibandingkan kesejahteraan. Keuntungan yang didapat dari globalisasi tidak sebanding  dengan  akibat  buruknya.  Globalisasi  dalam  hal  ini  dianggap  gagal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Di lain hal, para neoliberalis selalu mengagung-agungkan demokrasi sebagai sistem pengelolaan negara paling baik dalam mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi, demokrasi yang mereka agung-agungkan itu bukanlah  dalam  bayangan  ideal,  yaitu  kedaulatan  rakyat.  Perspektif  demokrasi  yang mereka  bangun  telah  mereduksi  makna  kedaulatan  rakyat  menjadi  kedaulatan  kaum pemilik  modal  (kapitalis)  yang  memiliki  kekuasaan  penuh  melalui  institusi-institusi keuangan dan perdagangan global, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, serta MNC dan TNC.
Anggapan  umum  bahwa  globalisasi  adalah  sebuah  keniscayaan  telah mengokohkan  ideologi  neoliberalisme.  Karena  itulah,  analisis  terhadap  fenomena globalisasi sangat menarik untuk dilakukan sebagai awal mengkritisi neoliberalisme.
Sehingga  tulisan  ini,  berangkat  dari  sebuah  permasalahan  bagaimana  sesungguhnya neoliberalisme itu apabila dilihat dari fenomena globalisasi.

## Anti-Globalisasi dan Demokratisasi dalam Perspektif
Sebagai  argumen  dasar,  perlu  penulis  kemukakan  bahwa  mengkritisi neoliberalisme tidak dapat dilepaskan dari fenomena globalisasi dengan pengagungan para  penganutnya  pada  demokratisasi.  Globalisasi  dan  demokratisasi  merupakan instrumen-instrumen penting bagi neoliberalisme untuk mengokohkan kekuasaannya dalam sistem ekonomi-politik internasional.
Perspektif  anti-globalisasi  yang  dikemukakan  oleh  Gunaryadi  (2014) bahwa  Anti-globalisasi  merupakan  sebuah  ideologi  perlawanan  untuk  mengakhiri kekuatan  korporasi  multinasional,  IMF,  Bank  Dunia,  dan  WTO  sebagai  instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari segi efek, protes yang  dilakukan  para  aktivis  anti-globalisasi  itu  memang  mulai  bergaung.  Misalnya, dengan adopsi ide dan tuntutan mereka ke dalam agenda pertemuan-pertemuan Bank Dunia,  IMF  dan  WTO.  Kesediaan  institusi  internasional  tersebut  untuk  berdialog dengan Greenpeace dan Friends of the Earth juga bisa dijadikan indikasi. Bahkan Presiden Bank Dunia, James Wolfensohn berkali-kali menegaskan bahwa ada kesamaan antara agenda yang diperjuangkan lembaganya dengan visi dan misi para aktivis demonstran itu yaitu sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan di belahan dunia manapun.
Perspektif “demokratisasi”, di lain pihak, dikemukakan oleh Qodir (2009)
bahwa  perkembangan  demokratisasi  yang  telah  mengalami  internasionalisasi  tidak dapat  dilepaskan  dari  semakin  masifnya  penyebaran  globalisasi  atas  dasar  semangat ideologi  neoliberalisme.  Hal  ini  tentu  terkait  dengan  adanya  klaim  kaum  globalis (sekaligus  sebagai  dalil  globalis)  yang  mengatakan  bahwa  globalisasi  akan  membawa iklim demokrasi ke seluruh dunia (demokratisasi).
Demokratisasi atas dasar ideologi liberalis dalam pandangan Held (2007) dianggap sebagai agen kemajuan, dan kapitalisme sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang  dapat  berjalan.  Beberapa  komentator  politik  bahkan  menyatakan  (meminjam sebuah  frase  terkenal  dari  Hegelian)  ‘akhir  sejarah’  yaitu  kemenangan  Eropa  Barat terhadap  semua  alternatif  politik  dan  ekonomi.  Keyakinan  terhadap  pertimbangan demokratisasi dan pemikiran orientasi pasar dapat dipulihkan secara penuh.
Adapun untuk mempertegas hal di atas, salah satu tokoh liberal sekaligus globalis, Francis Fukuyama (2004), seorang penasihat Kepresidenan Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The End of History and The Last Man mengatakan :
“Saya berpendapat bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan “titik akhir dari evolusi  ideologis  umat  manusia”,  dan  “bentuk  final  pemerintahan  manusia”, sehingga ia bisa disebut sebagai “akhir sejarah”

## Fukuyama melanjutkan pernyataannya:
“Dari Amerika Latin sampai Eropa Timur, dari Uni Soviet sampai Timur Tengah dan Asia, pemerintahan-pemerintahan yang kuat telah gagal pada dua dasawarsa terakhir ini. Sementara mereka tidak menemukan jalan menuju demokrasi liberal yang  stabil,  demokrasi  liberal  tetap  hanya  merupakan  aspirasi  politik  koheren yang menjangkau perbedaan wilayah dan budaya di seluruh dunia. Di lain hal, prinsip-prinsip  liberal  dalam  ekonomi  –  “Pasar  Bebas”  –  telah  menyebar,  dan telah  berhasil  memproduksi  kesejahteraan  material  yang  belum  pernah  dicapai sebelumnya……”
Klaim-klaim  inilah  yang  menjadikan  demokratisasi  terhegemoni  oleh  kepentingan kelompok  pendukung  globalisasi  yang  berujung  pada  kecenderungan  dipaksakannya demokratisasi  pada  bentuk  tertentu.  Bagi  para  pendukung  globalisasi,  demokratisasi sesuai dengan logika dan kepentingan globalisasi.

## Kelahiran dan Perkembangan Gerakan Anti-Globalisasi
Ideologi  anti-globalisasi  merupakan  sebuah  ideologi  perlawanan  yang ingin melakukan suatu perubahan terhadap sistem yang sedang berlaku. Sistem yang dimaksud  adalah  globalisasi  ekonomi  yang  berdasarkan  pada  prinsip  neoliberalisme yang  dipaksakan  secara  global.  Menurut  Qodir  (2009),  prinsip  utama  neoliberalisme adalah privatisasi, kebebasan perdagangan, persaingan bebas dan pengurangan subsidi untuk hal-hal yang sifatnya publik, seperti subsidi untuk sekolah yang dikelola negara, pengurangan subsidi rumah sakit yang dikelola negara (pemerintah), privatisasi BUMN menjadi  milik  swasta  (bebas)  sehingga  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  dan seterusnya.  Prinsip  neoliberalisme  ini  digunakan  oleh  IMF,  Bank  Dunia  dan  WTO dalam  SAP  ( Structural Adjusment Program )  yang  seringkali  dipaksakan  kepada  negara- negara penerima bantuan ketiga institusi tersebut sebagai prasyarat peminjaman hutang luar negeri.
Penelitian yang dilakukan oleh Haynes (2000) di sembilan negara miskin dan  sedang  berkembang  yang  mengadopsi  SAPs  seperti  Turki,  Filipina,  Thailand, Ghana,  Malawi,  Kenya,  Jamaika,  Guyana,  dan  Ekuador,  membuktikan  kegagalan agenda IMF yang bahkan berakibat fatal bagi perikehidupan rakyat di negara-negara tersebut. Empat kesimpulan utama dari kegagalan tersebut adalah, pertama , pelaksanaan SAPs di bawah bimbingan Bank Dunia dan IMF hampir selalu menguntungkan bagi pertumbuhan ekspor dan hutang luar negeri; kedua, pengaruh SAPs terhadap investasi secara  keseluruhan  hampir  negatif; ketiga ,  pengaruh  SAPs  terhadap  pendapatan nasional  dan  arus  keuangan  eksternal  adalah  seimbang,  netral;  dan keempat ,  taraf kehidupan  kaum  miskin  ternyata  menurun  di  banyak  negara  berkembang,  termasuk negara-negara  yang  telah  mengalami  penyesuaian  struktural  selama  1980-an.  Hal terakhir ini terjadi akibat dari dua faktor, pertama dikuranginya subsidi pangan (dan banyak bidang lainnya) dan kedua, akibat dari pasarisasi harga (menyesuaikan dengan harga internasional).
Globalisasi dari perspektif kelompok neoliberal menurut Aminuddin et.al. (2009)  memang  menyandarkan  pandangannya  bahwa  kemajuan  dunia  harus didapatkan  dengan  memposisikan  sistem  pasar  bebas  yang  tidak  terbatas  sebagai sumber  tatanan.  Bagi  para  penganut  ideologi  anti-globalisasi  tatanan  tersebut merupakan  tatanan  yang  menindas  bagi  mayoritas  rakyat  negara-negara  miskin  dan berkembang yang haus akan kesejahteraan.
Berdasarkan  pemahaman  di  atas,  maka  globalisasi  dianggap  sebagai  alat ekspansi,  eksplorasi,  dan  eksploitasi  negara-negara  kaya  yang  berideologikan neoliberalisme  terhadap  sumber-sumber  daya  alam  negara-negara  berkembang  dan miskin.  Globalisasi  adalah  penyebab  kerusakan  sumber-sumber  kehidupan.  Karena, suatu  produk  industri  mau  tidak  mau  pasti  diproduksi  dengan  cara-cara mengeksploitasi  lingkungan  hidup,  mencemari  air  dan  udara,  berkontribusi  pada pemanasan  global,  meningkatkan  penggunaan  energi,  dan  untuk  distribusinya membutuhkan infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan lain sebagainya (WALHI t.t.).
Guna  kepentingan  meningkatkan  perdagangan  bebas,  kaum  industrialis memaksa  adanya  standar  lingkungan  konsisten.  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO: World   Trade   Organization )   merespon   usulan     ini   dengan   mengeluarkan
kesepakatan  standar  minimum  perlindungan  lingkungan  hidup  bagi  para  pemodal. Kesepakatan itu menyebutkan standar yang dipakai adalah standar lingkungan hidup paling minimal. Artinya, setiap pengusaha asing yang bekerja pada sebuah negara lain, akan  menggunakan  peraturan  pengendalian  lingkungan  hidup  yang  paling  rendah standarnya (WALHI t.t.).
Pertanyaannya kemudian adalah apa sebenarnya motif munculnya ideologi anti-globalisasi  yang  terus  mengancam  eksistensi  globalisasi?  Hal  ini  terkait  dengan persoalan  demokratisasi.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Qodir  (2009)  Klaim  kaum globalis  atas  globalisasi  dan  neoliberalisme  bahwa  pasar  bebas  dan  demokrasi merupakan  sesuatu  yang  sinonim.  Dengan  kata  lain,  klaim  ini  menganggap  bahwa demokrasi  dan  pasar  bebas  dapat  dipersatukan  atau  berjalan  searah.  Klaim  ini kemudian pada akhirnya berimplikasi pada corak sistem ekonomi yang dianut kaum neoliberalis.
Maulana (2010) dalam penelitiannya menjabarkan bahwa Sistem ekonomi neoliberalisme memiliki lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan  World  Bank  yang  memegang  peran  penting  dalam  penyebaran  ideologi neoliberalisme  di  seluruh  dunia.  Munculnya  lembaga-lembaga  internasional  tersebut pada  level  internasional  semakin  mengukuhkan  kekuasaan  neoliberalisme  dalam mengontrol dinamika dunia internasional. Kondisi dunia saat ini bisa dikatakan telah di bawah kendali neoliberalisme melalui paket kebijakan dan program yang dijalankan oleh ketiga lembaga internasional tersebut. Namun, yang harus diingat adalah bahwa proses pembuatan konsensus dalam WTO senantiasa dikendalikan oleh negara-negara kuat seperti AS, Jepang, Uni Eropa, dan Kanada. Keputusan diambil secara informal melalui sistem oligarkis bentukan-bentukan perusahaan dagang raksasa yang ada dalam koridor organisasi dagang dunia dalam negosiasi-negosiasi ”rahasia” selama pertemuan tingkat menteri WTO.
Mengikuti  pandangan  kaum  neoliberal  di  atas,  dalam  kehidupan  global, demokratisasi telah diyakini sebagai alternatif paling baik dalam mengelola kehidupan bernegara.  Hampir  tidak  ada  satu  pun  negara  di  dunia  ini  yang  tidak  menganut demokratisasi,  walaupun  tidak  secara  tegas  memproklamirkannya,  namun  nilai-nilai demokrasi telah menggerogoti kehidupan rakyat negara tersebut. Faktanya, mayoritas
negara di dunia saling mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia. Hal ini tentu merupakan implikasi dari masifnya penyebaran ideologi globalisasi dewasa ini.
Dengan  demikian,  dapat  kita  pahami  bahwa  mayoritas  negara-negara  di dunia telah atau akan bergerak menjadi negara yang demokratis. Bahkan dewasa ini, sebuah  negara  yang  didirikan  berdasarkan  nilai-nilai  ketuhanan  pun  tidak  dapat melepaskan  diri  dari  keinginan  untuk  menjadi  negara  yang  demokratis.  Contohnya, Republik  Islam  Iran.  Pada  saat  kepemimpinan  Mahmoud  Ahmadinejad  sebagai presiden  Iran , berani  mengklaim  bahwa  negaranya  adalah  negara  demokratis  ketika Amerika  Serikat  dan  beberapa  negara  Barat  menuduh  Iran  sebagai  negara  teokratis. Secara  prosedural,  memang  negara  ini  telah  memenuhi  prinsip-prinsip  demokrasi dengan  dilaksanakannya  pemilihan  umum  dan  digunakannya  peraturan  perundang- undangan  sebagai  dasar  kehidupan  bernegara.  Artinya,  berdasarkan  sifatnya,  searah dengan gerakan anti-globalisasi, demokratisasi juga merupakan gerakan transnasional yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu, sebuah kondisi demokratis, tetapi tidak dalam hegemoni kekuatan tertentu.

## Relasi Gerakan Anti-Globalisasi dan Demokratisasi di Dunia
Kemunculan  ideologi  Anti-Globalisasi  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangan sebuah demokratisasi. Sebuah demokratisasi yang digiring pada upaya revitalisasi. Kemudian, berdasarkan ideologi gerakannya, dapat pula kita pahami bahwa para aktor gerakan ini memiliki pandangan yang berbeda dengan klaim para globalis di atas,  yaitu:  demokrasi  dan  pasar  bebas  (globalisasi  secara  umum)  tidak  dapat dipersatukan.  Karena,  adanya  pasar  bebas  akan  menghilangkan  makna  esensial  dari sebuah  demokratisasi  yang  berusaha  mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Dalam  pasar bebas  yang  berdaulat  adalah  lembaga-lembaga  internasional  sebagai  representasi kepentingan negara-negara minoritas terhadap negara-negara mayoritas yang memiliki strata sebagai negara miskin dan berkembang.
Gerakan anti-globalisasi merupakan alat revitalisasi demokrasi yang sangat diperlukan dalam rangka  mengembalikan kedaulatan rakyat yang sudah terkikis oleh kekuasaan  aktor-aktor  globalisasi  neoliberal.  Selain  itu,  gerakan  ini  juga  diperlukan dalam  rangka  menguatkan  demokratisasi  sebagai  salah  satu  usaha  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  dari  kemungkinan  intervensi  aktor-aktor  global  (konsolidasi
demokratisasi). Artinya, untuk mengembalikan demokratisasi ke arah yang sebenarnya sebagai  implementasi  kedaulatan  rakyat  sepenuhnya  yang  sudah  hilang  akibat globalisasi, gerakan Anti-Globalisasi sangat diperlukan keberadaannya.
Diamond (2003) menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berada pada  tahap  transisi  demokrasi,  seperti  Indonesia,  pengaruh  tersebut  sangat  terlihat jelas. Hal ini tidak terlepas oleh adanya usaha-usaha konsolidasi (penguatan) demokrasi yang  sedang  digalakkan.  Seperti  yang  disinyalir  Larry  Diamond,  bahwa  konsolidasi menuntut  adanya  keterlibatan  semua  aktor  politik,  baik  pada  tingkatan  elit  maupun massa,  namun  keterlibatan  tersebut  tidak  berindikasi  pada  penggulingan  kekuasaan. Gerakan anti-globalisasi sebagai gerakan sosial sejatinya bukanlah merupakan gerakan penggulingan  kekuasaan,  tetapi  sebagai  gerakan  alternatif  yang  berusaha mengarahkan/mempengaruhi  kekuasaan  pada  terpenuhinya  kedaulatan  rakyat sepenuhnya, yaitu, terpenuhinya kesejahteraan rakyat.
Fenomena  menguatnya  ideologi  anti-globalisasi  sebagai  ideologi perlawanan telah menjelma menjadi gerakan transnasional. Pelaksanaan demokratisasi yang kontradiktif dengan makna substansialnya sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat sepenuhnya merupakan fenomena global akibat menguatnya globalisasi. Hal ini memberikan  kesempatan  tersendiri  bagi  masyarakat  sipil  internasional  untuk melakukan  gerakan  yang  bersifat  perlawanan  terhadap  kondisi  tersebut.  Tindakan perlawanan ini pun sepertinya telah menjadi budaya bagi mereka untuk membebaskan diri  dari  segala  bentuk  dominasi.  Logika  perlawanan  inilah  yang  turut  serta  bagi munculnya Gerakan Anti-Globalisasi di seluruh dunia.
Masifnya gerakan anti-globalisasi ini sangat membantu bagi penguatan dan masa depan demokratisasi suatu negara. Oleh karena itu, adanya sebuah gerakan yang menuntut  terpenuhinya  kebutuhan  riil  rakyat  sangat  diperlukan  sebagai  alat  kontrol sekaligus  penguat  demokratisasi.  Demokratisasi  yang  tidak  dalam  pengertian prosedural saja dan semakin menguatnya hegemoni institusi-institusi global, akan tetapi demokratisasi yang lebih substansial dan semakin menguatnya kesejahteraan rakyat.
Menurut  Tuname  (t.t.)  perwujudan  demokrasi  substansial  hadir  dalam kehidupan masyarakat yang adil. Keadilan itu mencakup keadilan secara sosio-politik dan  ekonomi.  Manusia  lahir  dengan  derajat  yang  sama  dan  penghargaan  terhadap kemanusiaan  itu  diekspresikan  dengan  pemenuhan  rasa  keadilan,  keadilan  dalam
politik,   ekonomi,   sosial   dan   budaya.   Perjuangan   manusia   adalah   perjuangan mewujudkan keadilan tersebut.
Hal yang senada dijabarkan oleh Eko (2010) bahwa Demokrasi substansial seperti  yang  dikehendaki  oleh  aktivis  gerakan  anti-globalisasi  sebagai  bentuk perlawanan  terhadap  globalisasi  menurut  Sutoro  Eko  sangat  terkait  dengan terjaminnya  hak-hak  sipil.  Berbicara  tentang  terjaminnya  hak-hak  sipil,  tentunya memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  usaha-usaha  mewujudkan  rasa  keadilan sosial,  khususnya  keadilan  dalam  bidang  ekonomi  yang  dibuktikan  dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat.

## Pengaruh Gerakan Anti-Globalisasi terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia
Pada  negara-negara  berkembang,  pengaruh  gerakan  anti-globalisasi terhadap demokratisasi sangat terlihat dengan jelas. Di Indonesia, misalnya, runtuhnya Orde Baru sebagai simbol kekuatan intervensi dan hegemoni institusi-institusi global di  Indonesia  oleh  gerakan  mahasiswa  yang  menuntut  perubahan  pada  tahun  1998, berimplikasi  pada  menguatnya  isu-isu  menolak  kehadiran  institusi-institusi  tersebut. Penolakan  ini  disuarakan  oleh  berbagai  kalangan,  mulai  dari  aktivis  mahasiswa, akademisi, pengamat, dan tokoh-tokoh masyarakat.
Kondisi  di  atas  semakin  menguat  dengan  terjadinya  Gerakan  Anti- Globalisasi berskala internasional pertama yang diorganisir di belasan kota di seluruh dunia pada tanggal 18 Juni 1999, terutama London, Inggris dan Eugene, Oregon, yang kemudian berlanjut dengan dilakukannya mobilisasi besar kedua dari gerakan ini pada tanggal  30  November  1999  di  Seattle,  Amerika  Serikat.  Di  Indonesia  pun  terjadi Gerakan  Anti-Globalisasi  sebagai  implikasi  gerakan  berkapasitas  internasional tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan terbentuknya Forum Sosial Indonesia (FSI).
Pada  tanggal  16-21  Januari  2004,  dalam  ajang World Social Forum (WSF)
Mumbay, India, sebanyak 80 aktivis Indonesia datang dan aktif dalam acara-acara di WSF. Ini merupakan keikutsertaan terbesar delegasi Indonesia dalam WSF. Kemudian, pada tanggal 18 Januari 2004 diadakan diskusi di Mumbay mengenai “WSF dan Forum Sosial Indonesia”. Ini adalah awal dimulainya FSI sebagai penyambung semangat WSF dan juga kebutuhan akan konsolidasi gerakan sosial di Indonesia, yang akan segera
ditindaklanjuti setelah kepulangan delegasi ke tanah air. WSF merupakan satu bentuk ‘perlawanan’  global  (anti-globalisasi) terhadap skema  pembentukan ekonomi  global yang  setiap  tahunnya  dibahas  dalam  pertemuan  World  Economic  Forum  (WEF). Forum ini hanya hendak dijadikan ajang terbuka bagi pertukaran pengalaman, gagasan, dan perspektif alternatif yang telah dan akan dikembangkan oleh berbagai kekuatan penentang skema globalisasi yang didominasi oleh kaum neo-liberal (Globaljust.com).
Dalam pertemuan persiapan pembentukan FSI di Yogyakarta pada tanggal 20-21 Februari 2004, sepulang dari menghadiri WSF Mumbay, maka telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, adanya pertemuan delegasi Indonesia yang berangkat ke World Sosial Forum IV di Mumbai, India, pada Januari 2004 yang dihadiri sekitar 80  orang  aktivis,  yang  menghasilkan  kesepakatan  untuk  mengadakan  Forum  Sosial Indonesia. Kedua, adanya  proses  internalisasi  dan  inspirasi  dari  semangat  (spirit) perlawanan forum rakyat dunia yang berkumpul di Mumbai untuk menandingi World Economic Forum (WEF) di Davos, tempat di mana para pimpinan kapitalis berkumpul untuk  menata  tatanan  masyarakat  dunia  ini  dengan  ”kehendak  kerakusan”  mereka. Dengan  slogan ”Another  world  is  possible”, maka  seluruh  rakyat  dari  berbagai  dunia berkumpul untuk meneriakkan semangat anti neo-liberal, global kapitalis dan seluruh infrastruktur  institusionalnya.  Ini  dikarenakan  mayoritas  rakyat  dunia  telah  menjadi korban  dari  dominasi  imperialisme  yang  mengakibatkan  ketimpangan  ekonomi  dan penindasan politik . (Globaljust.org).
Platform  dasar  forum  ini adalah  Anti  Neo-Liberalisme,  Anti-Globalisasi Kapitalis  dan  Anti-Rezim  Anti  Rakyat  di  Indonesia.  Sedangkan  tujuan  utama  FSI adalah  terwujudnya  konsolidasi  masyarakat  sipil  Indonesia  yang  mencerminkan platform dasar  dan  visi FSI  bagi  penguatan gerakan  sosial  (Globaljust.org).  Adapun tujuan khususnya adalah: 1.) Terlaksananya berbagai program dalam penyelenggaraan FSI untuk menjadi wadah demokratis bagi pertukaran pemikiran, perumusan alternatif, inisiatif-inisiatif baru, ekspresi seni dan budaya, aspirasi demokratis, aksi-aksi kreatif, dan berbagai hal lain yang mungkin; 2.) Adanya penguatan, pemberdayaan, inspirasi, pencerahan, refleksi, kreasi dan sebagainya dari para peserta FSI; 3.) Adanya kerja sama yang erat di antara berbagai organisasi, lembaga dan kelompok masyarakat sipil dalam penyelenggaraan  FSI;  4.)  Adanya  konsolidasi  sesama  aktivis  dalam  membangun gerakan sosial yang kuat. Cakupan isu dalam FSI di antaranya mengenai: privatisasi,
perdagangan, industrialisasi, kedaulatan pangan, dan lain-lain (globaljust.org). Isu-isu tersebut jelas searah dengan isu-isu yang berkembang dalam gerakan anti-globalisasi.
Forum  ini  sangat  representatif  sebagai  Gerakan  Anti-Globalisasi  yang terorganisir  secara  nasional.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  organisasi- organisasi  partisipan  dalam  forum  tersebut.  Organisasi-organisasi  yang  dimaksud antara  lain: Koalisi Anti Utang (KAU),  The  Business  Watch  Indonesia,  Tim  Relawan Untuk  Kemanusiaan,  Indonesia  People’s  Forum,  WALHI, Liga  Mahasiswa  Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Insist, Suara Ibu Peduli, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Pekerja (SP), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Suara Keadilan, Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komunitas Anging Mamiri, Aliansi Reforma Agraria (AGRA), Bina Desa, dan lain sebagainya. Kelompok masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN)  atau  kelompok  petani  yang tergabung  dalam Aliansi  Reforma  Agraria (AGRA)  tidak  lagi  bergerak  sebagai masyarakat adat atau petani dalam sebuah gerakan sosial tetapi sebagai kelompok yang sama-sama  menjadi  korban  globalisasi  dengan  kelompok  lainnya  dalam  satu  wadah perjuangan, yaitu, Forum Sosial Indonesia (FSI).
Di  lain  pihak,  WALHI  secara  lebih  spesifik  juga  menyuarakan ketidakadilan bagi rakyat akibat dominasi institusi-institusi global. Hal itu terlihat dari nilai-nilai  perjuangannya  yang  dikenal  dengan  Manifesto  WALHI,  diantarnya:  1.) Demokrasi: seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat; 2.) Keadilan antar Generasi: semua  generasi  baik  sekarang  maupun  mendatang  berhak  atas  lingkungan  yang berkualitas dan sehat; 3.) Keadilan gender: semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial;  4.) Penghormatan Terhadap Makhluk Hidup: semua makhluk  hidup baik  manusia maupun  non  manusia  memiliki  hak  dihormati  dan  dihargai;  5.) Persamaan  Hak Masyarakat Adat: masyarakat  adat  di  seluruh  pelosok  nusantara  berhak  menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya; 6.) Solidaritas sosial: semua orang  memilik  hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  sama;  7.) Anti Kekerasan: negara  dilarang  melakukan  kekerasan  fisik  dan  non  fisik  kepada  seluruh rakyat; 8.) Keterbukaan: seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan
kebijakan  dan  program  yang  akan  mempengaruhi  kehidupannya;  9.) Keswadayaan: semua pihak diharapkan mendukung keswadayaaan politik dan ekonomi masyarakat;
10.) Profesionalisme: semua  pihak  hendaknya  bekerja  secara  profesional,  sepenuh  hati,
efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas (WALHI, t.t.).
Lahirnya  FSI  dan  Manifesto  WALHI  dengan  nilai-nilai  perjuangannya merupakan  bukti  bahwa  wacana  dan  ideologi  anti-globalisasi  telah  menyebar  di Indonesia.  Penyebaran  ideologi  ini  akan  semakin  menguat  seiring  makin  kuatnya kekuasaan  institusi  globalisasi  neo-liberal,  seperti  IMF  dan  Bank  Dunia,  termasuk perusahaan-perusahaan  multi  nasional  (MNC)  yang  menyebabkan  hilangnya kedaulatan  rakyat  Indonesia  ( dedemokratisasi ).  Hal  itu  tidak  terlepas  dari  kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan negara. Penjelasan selanjutnya yang merupakan bentuk kontradiksi dari demokratisasi sekaligus menjadi pemicu munculnya Gerakan Anti-Globalisasi yang memiliki pengaruh sangat besar bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
Soepriyatno (2008) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah saat itu telah mendorong perekonomian Indonesia ke jebakan utang ( Debt Trap ) yang lebih dalam. Tingkat  ketergantungan  Indonesia  kepada  utang  luar  negeri  sudah  sangat mengkhawatirkan, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari kenyataan bahwa yang  memerintah  Indonesia  sudah  bukan  pemerintah  Indonesia  sendiri.  Kita  sudah kehilangan  kedaulatan  dan  kemandirian  dalam  membangun  diri  sendiri. Ketergantungan itu diperparah dengan dimintanya IMF membantu Indonesia dalam menghadapi krisis pada tahun1997/1998.
IMF  pun  memaksakan  kehendaknya  mengintervensi  semua  bidang kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam Letter  of  Intend (LOI)  yang  telah ditandatangani pemerintah Indonesia terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, sistem desentralisasi, kebijakan fiskal,  moneter  dan  bank  sentral,  privatisasi  BUMN,  membuka  investasi  asing, lingkungan dan jaring pengaman sosial (Soepriyatno 2008). Pasca runtuhnya Orde Baru ternyata tidak secara otomatis menghilangkan hegemoni institusi global di Indonesia. Negara ini terus dihantui oleh beban hutang yang  semakin besar  akibat diterimanya bantuan IMF dalam penanganan krisis 1998.
Berdasarkan  kebijakan  dan  diplomasi  Pemerintah  RI,  pada  tahun  2009 jumlah utang luar negeri Indonesia akan meningkat. Indonesia akan menambah utang dari ADB, Amerika Serikat, Australia, dan lembaga/negara lain (Nusantaranews t.t.). Perkembangan hutang dan ketergantungan pemerintah yang terus meningkat tentunya akan berimplikasi pada kemiskinan yang semakin besar. Sebagai konsekuensinya adalah lahirnya produk-produk kebijakan yang harus memihak pada Konsensus Washington yang  termuat  dalam  SAP,  misalnya  yang  terkait  dengan  penghapusan  subsidi  dan privatisasi BUMN.
Di Indonesia, kebijakan penghapusan subsidi BBM yang ditekan oleh IMF dan dibahas pula pada pertemuan CGI ke-10 dan ke-11 akhirnya direalisasikan oleh pemerintahan  Abdurrahman  Wahid.  CGI  (Consultative  Group  on  Indonesia) merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia yang dibentuk 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental  Group  on  Indonesia).  CGI  terdiri  dari  sekitar  30  kreditor bilateral  dan  multilateral  di  antaranya  World  Bank  (WB),  Asian  Development  Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan pemerintahan negara-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, United Kingdom, dan lain-lain (Nafis, 2009:36).
Pada  16  Juni  2001  pemerintah  secara  resmi  mengumumkan  harga  baru produk  BBM  yang  mengalami  kenaikan  rata-rata  sebesar  30  persen  yang  kemudian dilanjutkan pada era pemerintahan Megawati. Bahkan pemerintahan Megawati dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menaikkan harga BBM rata-rata 30 persen pada Januari  2002.  Begitu  pula  dalam  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono, pencabutan subsidi BBM juga berlangsung secara masif dengan adanya pengumuman Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005.
Sementara itu, kebijakan privatisasi pertama kali diatur pemerintah tahun 2001  dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  112 tentang  Tim  Kebijakan  Privatisasi  BUMN.  Dalam  pasal  8  Keppres  ini  dinyatakan bahwa salah  satu tujuan  privatisasi BUMN  adalah untuk meningkatkan good corporate governance, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Kebijakan  privatisasi  BUMN  juga  memiliki  dasar  hukum  melalui  UU  No.  19/2003 tentang  BUMN.  Dengan  kebijakan  ini,  privatisasi  diarahkan  dengan  cara  menjual saham negara (divestasi) dan sekaligus menjual saham baru (dilusi) (Nafis 2009). Sejak
bergulirnya  Era  Reformasi,  antara  tahun  2001  sampai  tahun  2006,  pemerintah  telah melakukan privatisasi berbagai perusahaan Indonesia. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut:
Tabel 1: Daftar Privatisasi dari Tahun 2001 – 2006
Sumber : M. Danial Nafis, 2009, Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat, Jakarta: INSIDe Press, hal. 119-120.
Sebagaimana  dijabarkan  oleh  Soepriyatno  (2008)  Ketidakberdayaan pemerintah ini diperparah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2008  pada  tanggal  4  Pebruari  2008  yang  mengizinkan  pembukaan  hutan  untuk pertambangan. Menurut Soepriyatno, peraturan pemerintah tersebut ditujukan untuk memberikan  kemudahan  bagi  13  perusahaan  yang  menambang  di  hutan  lindung. Sebagian besar adalah perusahaan tambang asing raksasa, seperti Freeport dari AS, Rio Tinto dari  Inggris, Inco dari  Canada, dan Newcrest dari  Australia.  Kondisi tersebut menggambarkan betapa minimnya kewenangan negara dalam mengelola Sumber Daya Alam yang telah diprivatisasi (baca: pengelolaannya diserahkan pada swasta, khususnya perusahaan-perusahaan  asing).  Mengingat,  kebijakan  privatisasi  ini  merupakan konsekuensi dari diterimanya bantuan dana dari IMF dan Bank Dunia.
Tahun Bentuk Privatisasi 2001 Pemerintah  menjual  9,2%  saham  Kimia  Farma,  19,8%  saham  Indofarma, 30%  saham  Sucofindo,  11,9%  saham  PT  Telkom.  Salah  satu  alasannya adalah untuk memenuhi anggaran pendidikan senilai Rp 43 Triliun. Mei 2002 Privatisasi Indosat tahap pertama dengan target penjualan 11,32% (117,174 juta) saham. Akhir 2002 Privatisasi Indosat tahap kedua dengan penjualan saham pemerintah hingga 41,49% kepada Singapore Telemedia Pte. Ltd. (STT) yang dimiliki Temasek. 2003 Setidaknya terdapat 10 BUMN yang masuk daftar privatisasi. Salah satunya adalah BRI yang dijual sebesar 30% sahamnya. 2004 Pemerintah melakukan privatisasi terhadap Merpati Nusantara, PTPN III, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, PT Aneka Tambang, dan PT Timah. 2005 Pemerintah  menerbitkan  PP  No.  33/2005  tentang  Tata  Cara  Privatisasi BUMN. Melalui pasal 5, privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham berdasarkan  ketentuan  pasar  modal,  penjualan  langsung  kepada  investor, dan  penjualan  kepada  manajemen  dan  atau  karyawan  Persero  yang bersangkutan 2006 Pemerintah  melakukan  penjualan  saham  Perusahaan  Gas  Negara  (PGN) maksimal  5,31%.  Pada  tahun  ini  juga,  Presiden  SBY  mengeluarkan keputusan tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan, KEPRES No. 18/2006 yang semakin menguatkan kebijakan privatisasi di Indonesia secara sistemik.
Seperti halnya di sektor buruh, akibat dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, nasib buruh semakin tidak jelas dan tertindas. Ada dua alasan  yang  menyebabkan  hal  itu  terjadi,  yaitu: pertama, diberlakukannya  sistem Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT).  Dengan  PKWT,  perusahaan  dapat mempekerjakan buruh kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan jenis tertentu dalam waktu tertentu. Kedua, diberlakukannya  sistem outsourcing .  Dalam  hal  ini  perusahaan  dapat menyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya  melalui perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau  penyediaan  jasa  pekerja/buruh  yang  dibuat secara  tertulis.  Baca  pasal  64  UU  No.  13  Tahun  2003.  Implikasi  dari  kebijakan outsourcing banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan buruhnya  untuk  selanjutnya  direkrut  kembali  melalui  perusahaan  jasa  pekerja ( outsourcing pekerja ) (Habibi 2009). Kebijakan ini merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab  pemerintah  terhadap  kesejahteraan  rakyatnya  yang  berprofesi  sebagai  buruh. Nasib mereka diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ketika pasar kelebihan produksi,  perusahaan  akan  melakukan  PHK  secara  sepihak  tanpa  memperhatikan nasib kaum buruh.
Hal  di  atas  menunjukkan  bahwa  kekuasaan  dan  dominasi  lembaga- lembaga internasional di Indonesia sangat kuat. Akar penyebabnya adalah pembukaan pasar dan privatisasi besar-besaran pengelolaan BUMN. Dalam pengelolaan BUMN, khususnya  dalam  pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam,  keuntungan  dari  pengelolaan tersebut  seharusnya  menjadi  milik  negara  dan  digunakan  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Akan  tetapi,  kenyataannya yang diuntungkan dan dimakmurkan dari pengelolaan tersebut adalah pihak asing dan segelintir anak bangsa yang secara ekonomi memang tergolong kaya.

## Masa Depan Demokrasi Indonesia
Hadirnya  Globalisasi  Neoliberal  di  Indonesia  yang  menuntut  adanya perpaduan antara pasar bebas dan demokrasi, sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat  Indonesia.  Justru  proses  perpaduan  ini  semakin  memperbesar  ketimpangan ekonomi yang berujung pada sulitnya pemenuhan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini
semakin  diperparah  oleh  proses  globalisasi yang  menjadikan  pola  hubungan negara- negara  di  dunia  seperti  sebuah  lingkaran  yang  kemudian  terpolakan  sebagai  sistem internasional  yang  membagi  negara-negara  dalam  strata-strata,  Dunia  Pertama  yang identik  sebagai  negara-negara  kaya  dan  maju  dan  Dunia  ketiga  yang  lebih  identik dengan negara-negara miskin dan berkembang.
Pola hubungan tersebut menggambarkan bahwa tidak ada satu pun negara yang  mampu  hidup  tanpa  berhubungan  dengan  negara  lain,  apa  pun  status  negara tersebut. Namun permasalahannya adalah siapa atau negara mana yang diuntungkan dari kesalingterhubungan ini?. Apakah semua yang terlibat mendapat keuntungan atau negara tertentu saja?.
Indonesia sebagai salah satu negara Dunia Ketiga, sebenarnya sama sekali tidak diuntungkan dengan kesalingterhubungan ini. Hal ini terbukti dengan kerjasama yang  dilakukan  dengan  negara  lain,  khususnya  negara-negara  Dunia  Pertama  seperti Amerika Serikat,  tidak  banyak  keuntungan yang  didapat oleh  negara ini.  Kehidupan rakyatnya  semakin  tidak  sejahtera  dengan  ditandai  oleh  tingginya  angka  kemiskinan. Tingginya  angka  kemiskinan  tersebut  merupakan  akibat  gagalnya  pemerintah mewujudkan  kesejahteraan  untuk  rakyatnya.  Ketersediaan  devisa  negara  dihabiskan untuk membayar hutang luar negeri. Selain itu, kondisi ini semakin diperparah dengan hilangnya  kesempatan  rakyat  untuk  mengelola  kekayaan  alamnya  sendiri  akibat tuntutan  privatisasi  dari  para  kreditor  global.  Artinya,  kesalingterhubungan  antara negara-negara Dunia Pertama dengan negara-negara Dunia Ketiga, akan berimplikasi pada  dirugikannya  negara-negara  semipinggiran  dan  pinggiran  dan  diuntungkannya negara-negara pusat dalam setiap melakukan kerjasama. Hal ini akan lebih diperparah oleh sistem keuangan internasional yang seringkali tidak bersahabat bagi negara-negara Dunia Ketiga.
Dalam  sistem  keuangan  internasional,  negara-negara  Dunia  Pertama dalam  aktivitasnya  selalu  bergandeng  tangan  dengan  perusahaan-perusahaan multinasional. Karena itulah, negara-negara maju dan kaya selalu mengkampanyekan adanya pasar bebas dan privatisasi yang pada akhirnya akan memudahkan perusahaan- perusahaan  tersebut  masuk  ke  sebuah  negara.  Hal  itu  dimaksudkan  demi  sebuah akumulasi  modal  yang  didapat  dari  kerjasama  yang  dilakukan  dengan  negara-negara Dunia Ketiga.
Hal  itu  menunjukkan  bahwa  dengan  menjamurnya  perusahaan- perusahaan  multinasional  di  Indonesia  yang  seringkali  memperalat  pejabat-pejabat negara  untuk  mengukuhkan  kekuasaannya  akan  menyebabkan  hancurnya  sistem perekonomian negeri ini. Hasil-hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di negeri ini, pada akhirnya sebagian besar menjadi milik perusahaan-perusahaan pemilik modal, khususnya pemilik modal asing, bukan bangsa dan rakyat Indonesia.
Prayitno (t.t.) menjabarkan bahwa demokratisasi di Indonesia terkesan hanya  untuk  mereka  dengan  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  yang  cukup.  Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif  buat  mereka.  Inilah  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  masa  transisi.
Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi  bawah  yang  belum  diakomodasi  dalam  proses  demokratisasi.  Demokrasi yang menjanjkan kebebasan bagi setiap orang untuk berkarya, justru termonopoli oleh kekayaan materiil segelintir orang.
Keberhasilan  demokrasi  hanya  cukup  diukur  dengan  cara-cara  yang prosedural,  seperti  dengan  dilaksanakannya  pemilu,  adanya  partai  politik  dan  dewan perwakilan  rakyat  serta  lembaga-lembaga  negara  lainnya,  atau  dianutnya  sistem presidensil.  Dengan  kata  lain,  demokratisasi  di  Indonesia  belum  mampu  menjawab sebuah persoalan yang sangat urgen, yaitu, bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat seutuhnya?.
Oleh sebab itu, gerakan anti-globalisasi yang dipelopori oleh FSI ( Forum Sosial  Indonesia )  dan  WALHI  misalnya,  telah  menggiring  demokratisasi  pada  usaha- usaha  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  seutuhnya.  Berdasarkan  ideologi  gerakannya yang  menentang  adanya  dominasi  IMF,  Bank  Dunia,  WTO,  dan  Perusahaan Multinasional  yang  dianggap  menghambat  demokratisasi,  dapat  kita  pahami  bahwa demokratisasi  di  Indonesia  harus  lebih  dimaknai  dan  diusahakan  pada  sesuatu  yang lebih  substansial.  Yaitu,  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat.  Sangat  mustahil  rakyat Indonesia  bisa  berdaulat  seutuhnya  kalau  mereka  masih  belum  sejahtera.  Mustahil dapat  berdaulat  kalau  kemiskinan,  kelaparan  dan  ancaman  menganggur  bagi  kaum muda  masih  menjadi  permasalahan  utama  mereka.  Dengan  kata  lain,  pada  Orde Reformasi ini, Gerakan Anti-Globalisasi telah memberikan ukuran yang mutlak untuk demokratisasi Indonesia  bahwa negara ini bisa dikatakan demokratis apabila rakyat
lebih berkuasa dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam dan hasilnya mereka juga yang menikmati bukan pihak asing dan pemilik modal. Sebuah tatanan demokrasi yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat pribumi.
Dalam konteks demokratisasi Indonesia, demokrasi substansial memang belum terwujud. Indikasinya adalah tingginya angka kemiskinan yang diakibatkan oleh habisnya devisa negara untuk pembayaran hutang luar negeri dan meluasnya privatisasi yang berujung pada hilangnya kedaulatan rakyat Indonesia oleh dominasi, intervensi, dan  tekanan  asing  (negara-negara  pemberi  hutang,  lembaga-lembaga  keuangan internasional, dan perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC). Adanya Gerakan Anti-Globalisasi yang dipicu oleh kondisi kontradiktif tersebut dari dibukanya ruang- ruang demokrasi, demokratisasi Indonesia telah digiring pada pemenuhan kebutuhan substantif  rakyat,  yaitu  kesejahteraan  sosial-ekonomi  sebagai  prasyarat  terwujudnya kedaulatan rakyat Indonesia seutuhnya.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dicatat dari kajian ini mencakup tujuh hal. Pertama, gerakan  anti-globalisasi  dan  demokratisasi  merupakan  gerakan  sosial-politik  yang  bersifat transnasional. Keberhasilan  gerakan-gerakan  ini  akan  dicapai  ketika  orang-orang  yang terlibat  di  dalamnya  memiliki  kesadaran  transnasional. Kedua,  gerakan  anti-globalisasi merupakan salah satu gerakan alternatif untuk melakukan perubahan sosial. Gerakan ini sangat relevan  seiring  semakin  menguatnya  ideologisasi  dan  politisasi  fenomena  globalisasi oleh  negara-negara  atau  kelas-kelas  sosial  yang  memiliki  kepentingan  untuk memperkaya diri dengan melakukan penjajahan terhadap yang lainnya. Ketiga, gerakan anti-globalisasi dan demokratisasi merupakan implikasi globaliasi. Apabila keberadaan gerakan anti-globalisasi  merupakan  antitesis  dari  globalisasi,  maka  demokratisasi  merupakan sarana eksistensi ideologi globalisasi.
Keempat,  gerakan  anti-globalisasi  merupakan  alat  revitalisasi  demokrasi  dan  alat konsolidasi  demokrasi  akibat  globalisasi. Keberadaan  gerakan  anti-globalisasi  menjadi kebutuhan  yang  bersifat  dasariah  bagi  upaya  revitalisasi  dan  konsolidasi  demokrasi yang  telah  disesatkan  oleh  ideologi  globalisasi. Kelima, gerakan anti-globalisasi mendorong demokratisasi  ke ranah yang lebih substansial. Eksistensi  gerakan  anti-globalisasi,  sebagai kebutuhan   dasariah,   memiliki   kapasitas   untuk   mengubah status-quo kemajuan
demokrasi yang hanya diukur pada ranah prosedural saja dan mengabaikan hal-hal yang lebih substansial. Karena itu, demokratisasi yang sejati mutlak membutuhkan gerakan anti-globalisasi.

## Daftar Pustaka Buku
Aminuddin,  M.  Faishal,  dkk.  (2009). Globalisasi  dan  Neoliberalisme:  Pengaruh  dan Dampaknya bagi Demoktratisasi Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka.
Diamond,  Larry.  (2003). Developing  Democracy:  Toward  Cosolidation, (terj.  Tim  IRE). Yogyakarta: IRE Press.
Fukuyama, Francis. (2004). The End of Hstory and The Last Man, (terj. M.H. Amrullah).
Yogyakarta: Qalam.
Habibi, Muhtar, (2009). Gemuruh Buruh Di Tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Neoliberal Pasca Orde Baru. Yogyakarta: Gava Media.
Haynes, Jeff. (2000). Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Maulana,  Zain,  (2010). Jerat Globalisasi  Neoliberal:  Ancaman Bagi  Negara  Dunia Ketiga.
Yogyakarta: RIAK.
Nafis,  M.  Danial,  (2009). Indonesia  Terjajah:  Kuasa  Neoliberalisme  atas  Daulat  Rakyat.
Jakarta: INSIDe Press.
Qodir, Zuly, (2009). Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soepriyatno, (2008). Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi. Jakarta: INSIDe Press.

## Website
Eko, Sutoro. (2010). “ Pembangunan Politik, Pemberdayaan Politik dan Transformasi
Politik” [online]. dalam http://www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_poli tik.pdf. [diakses 5 November 2014].
Globaljust.org (t.t.)  “Panduan  Dasar  Forum  Sosial  Indonesia  (FSI)”.
http://www.globaljust.org/file-sosial/prinsipdasarfsi2kolom.pdf.
[diakses 9 November 2014].
Gunaryadi.  (t.t.)  “Anti-Globalisasi  atau  Protes  Terhadap  Ketidakadilan”  [online]. dalam http://indocase.nl.pdf. [diakses 6 Nopember 2014].
Held,  David.  2007. Models of Democracy, (terj.  Abdul  Haris).  Jakarta:  Akbar  Tandjung
Institute.
Nusantaranews.  (t.t.)  “Daftar  Negara/Bank  Kreditor  Utang  Terbesar  Indonesia”
[online] . dalam  http://nusantaranews.com/2009/03/25/daftar-
negarabank-kreditor-utang-terbesar-indonesia/.  [diakses  5  November 2014]. Prayitno,  Irwan.  (t.t.).  “Perkembangan  Demokrasi  di  Indonesia  Cabaran  dan Pengharapan” [online]. dalam http://pas.org.my/v2/kertaskerja/Perkembangan_Demokrasi_di_Indon esia_Cabaran_dan_Pengharapan.pdf.  [diakses 2 November 2014]. Tuname, Alfred. (2010).
“Vitalitas Demokrasi” [online] . dalam http://baltyra.com/2010/07/12/vitalitas-demokrasi/.       [diakses       2
November 2014].
WALHI  (t.t.).  “Manifesto  WALHI:  Metamorfosa  Gerakan  Lingkungan  Hidup
Indonesia” [online] . dalam http://www.walhi.or.id/in/tentang- kami/manifesto-walhi. [diakses 1 November 2014].