## Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pasar Modal
Nazhif Ali Murtadho Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nazhifalimurtadho2001@gmail.com

## Abstract
This study discusses legal protection for investors against insider trading practices in the capital  market  based  on  Law  Number  8  of  1995.  Insider  trading  is  an  illegal  action  in which  individuals  use  confidential  information  that  is  not  yet  publicly  available  in securities  transactions.  This  research  uses  normative  legal  research  or  literature  law research that focuses on analyzing the norms contained in laws and regulations as well as norms governing the capital market and insider trading aspects in it. The law provides for prohibitions  and  sanctions  against  insider  trading  actors,  including  the  imposition  of administrative,  criminal,  and  civil  sanctions.  However,  there  are  challenges  in  proving insider trading cases and legal loopholes that can be exploited by perpetrators. Firm and effective  law  enforcement  against  insider  trading  is  important  to  maintain  fairness  and stability  of  the  capital  market  and  provide  legal  certainty  for  investors.  This  study identifies efforts that can be made to strengthen legal protection for investors and provides recommendations to improve the effectiveness of law enforcement against insider trading in the capital market.
Keywords : Legal Protection, Insider Trading, Capital Market.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan  hukum  bagi  investor  terhadap  praktik insider  trading  di  pasar  modal  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995. Insider  trading  merupakan  tindakan  ilegal  dimana  individu  menggunakan  informasi rahasia  yang  belum  tersedia  untuk  umum  dalam  transaksi  efek.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang fokus menganalisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang mengatur mengenai pasar modal dan aspek insider trading di dalamnya.  Undang-undang  tersebut  mengatur  larangan  dan  sanksi  terhadap  pelaku insider trading, termasuk penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Namun, terdapat  tantangan  dalam  membuktikan  kasus  insider  trading  dan  celah  hukum  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku.  Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  efektif  terhadap insider  trading  penting  untuk  menjaga  keadilan  dan  stabilitas  pasar  modal  serta memberikan  kepastian  hukum  bagi  investor.  Kajian  ini  mengidentifikasi  upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  memperkuat  perlindungan  hukum  bagi  investor  dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap insider trading di pasar modal.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Insider Trading, Pasar Modal.

## PENDAHULUAN
Pasar modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, mirip dengan pasar pada umumnya. Namun, yang diperdagangkan di pasar modal adalah modal atau
dana,  berbeda  dengan  pasar  fisik.  Fungsinya  adalah  sebagai  sarana  untuk menghubungkan pihak yang ingin menawarkan dan membutuhkan dana jangka panjang dalam bentuk efek. Secara sederhana, pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang  memiliki  surplus  dana  dan  pihak  yang  membutuhkan  dana  melalui  transaksi sekuritas.  Oleh  karena  itu,  pasar  modal  juga  dapat  dijelaskan  sebagai  tempat  untuk memperdagangkan sekuritas dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham dan  obligasi. 1 Pasar  modal  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam  sektor  keuangan karena  memberikan  opsi  baru  bagi  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  sumber pembiayaan  tambahan.  Selain  itu,  juga  memberikan  opsi  baru  bagi  individu-investor untuk melakukan investasi. 2
Dengan  semakin  meningkatnya  minat  jual  beli  di  pasar  modal,  khususnya  di kalangan generasi muda, maka penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan  di  bursa  ini  mematuhi  hukum  dan  standar  yang  berlaku.  Hanya  satu  juta investor yang terdaftar di pasar modal Indonesia pada awal tahun 2017, dan angka ini telah meningkat lebih dari empat kali lipat. Hingga akhir Desember 2021, terdapat 7,48 juta  investor,  naik  92,7  persen  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  berjumlah  3,88 juta investor pada akhir tahun 2020. Dari jumlah tersebut, generasi langgas atau mereka yang  berumur  di  bawah  30  tahun  menyumbang  59,81%  dari  pertumbuhan  investor pasar  modal. 3 Selain  dilatarbelakangi  oleh  semakin  besarnya  minat  investor  terhadap pasar  modal,  keberadaan  perusahaan  publik  atau  emiten  yang  membutuhkan  modal dalam  mengelola  operasionalnya  juga  menjadi  faktor  penting  bagi  adanya  undang- undang  yang  jelas  mengenai  transaksi  komersial  dan  permodalan.  Di  pasar  keuangan
1 Ridwan Khairandy, Hukum Pasar Modal 1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), p. 2
2 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Di Indonesia , Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p.
6
3 Syahrizal  Sidik,  “Meledak!  Investor  Pasar  Modal  RI  Nyaris  7,5  Juta,”  CNBC  Indonesia,  2021,  accessed November  4,  2023,  https://www.cnbcindonesia.com/market/20211231071338-17-303447/meledak-investor-pasar- modal-ri-nyaris-75-juta.
saat ini, tentunya terdapat strategi yang berbeda-beda, termasuk kemampuan mencapai titik impas.
Pelanggaran  pasar  modal  terjadi  ketika  masyarakat  melanggar  peraturan perundang-undangan  yang  secara  tegas  telah  diberlakukan  di  pasar  modal.  Insider trading adalah salah satu jenis pelanggaran yang harus ditanggapi dengan serius dalam situasi ini. Insider trading merujuk pada praktik di mana orang dalam atau pihak yang memiliki informasi eksklusif melakukan transaksi sekuritas berdasarkan informasi yang belum  ada  untuk  publik  atau  investor  lainnya.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1995 secara  tegas  membatasi  dan  memberikan  ancaman  terhadap  insider  trading  di  pasar keuangan.  Karena  dapat  berdampak  negatif  terhadap  kepentingan  investor  dan menimbulkan  ketidakpercayaan  terhadap  industri  pasar  modal,  maka  praktik perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan sangat dilarang oleh pasar modal.
Adanya  pembeli  yang  menggunakan  informasi  dari  pihak  ketiga  dapat mengakibatkan  kerugian  bagi  peserta  lain  yang  juga  terlibat  dalam  transaksi  pasar modal.  Penggunaan  informasi  pribadi,  baik  rahasia  maupun  tidak  dipublikasikan,  erat kaitannya  dengan  transparansi.  Prinsip  transparansi  adalah  tanggung  jawab  emiten, perusahaan  publik,  dan  perusahaan  lain  berdasarkan  undang-undang  pasar  modal untuk  menginformasikan  kepada  publik  secara  tepat  waktu  tentang  semua  informasi material yang berkaitan dengan operasional atau dampaknya yang dapat mempengaruhi pengambilan  keputusan.  Karena  informasi  tersebut  mempengaruhi  kinerja  atau  harga suatu  sekuritas,  maka  emiten,  lembaga  publik,  dan  pihak  terkait  lainnya  wajib berdasarkan prinsip  transparansi untuk memberikan informasi yang  jelas, akurat, dan lengkap  mengenai  fakta  tindakan  perusahaan  atau  potensinya  untuk  mempengaruhi investor,  atau  ketentuan  calon  investor  mengenai  saham.  Perdagangan  orang  dalam dapat menimbulkan dampak negatif terhadap investor lain, termasuk kerugian finansial
yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  insider trading khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  Berdasarkan  justifikasi  yang  diberikan,  kategori  permasalahan  yang  muncul terkait  dengan  banyaknya  jenis  pelanggaran  perdagangan  pembeli  pasar  modal  dan undang-undang insider trading yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan,  yang  menitikberatkan  pada  analisis  terhadap  norma- norma  yang  terkandung  dalam  peraturan  hukum  dan  asas-asas  yang  mengatur  pasar modal dan bagian dari insider trading di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan penerapannya konsisten dengan standar yang ada. 4 Metodologi yang digunakan dalam penelitian  ini  terdiri  dari  landasan  teori  dan  kerangka  teori.  Pendekatan  perundang- undangan  memerlukan  penelitian  dan  analisis  terhadap  asas-asas  hukum  yang berkaitan  atau  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dibahas  dalam  penelitian tersebut.  Sedangkan  cara  berpikirnya  bersumber  dari  gagasan  dan  teori  yang dikembangkan  dalam  bidang  ilmu  hukum. 5 Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  dokumen-dokumen  hukum  pokok  khususnya  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pasar  modal  khususnya  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal.  Selain  itu  juga  digunakan  bahan  hukum
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Cet.  Ke-1  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), p. 13
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , Cet. Ke-13 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), Hlm. 237, https://doi.org/340.072.
sekunder seperti buku, jurnal, esai, laporan ilmiah dan karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 6

## PEMBAHASAN

## A. Bentuk Kejahatan Insider Trading di Pasar Modal
Pasar  modal  atau  sering  disebut  juga  pasar  keuangan  adalah  sumber pendanaan  yang  sangat  vital  bagi  pengusaha  yang  memerlukan  tambahan  modal. Sama halnya, pasar modal juga merupakan opsi alternatif pendanaan bagi investor. Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yaitu Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Pasal  1  Ayat  13,  mencakup  segala  kegiatan  terkait dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang  terkait dengan  efek  yang  diterbitkannya,  serta  institusi  dan  profesi  yang  terlibat  dalam kegiatan  efek  tersebut. 7 Satu  bentuk  pelanggaran  yang  terkenal  dan  memiliki dampak  serius  terhadap  pertumbuhan  Pasar  Modal  dikenal  sebagai  “Insider Trading”  atau  sering  juga  disebut  sebagai  “Perdagangan  orang  dalam”.  Praktik  ini kerap terjadi di berbagai pasar modal di seluruh dunia, dan jika tidak ditanggulangi dengan benar, dapat mengganggu stabilitas dan integritas dari sistem Pasar Modal yang telah dibangun dengan tekun dan biaya besar. 8 Insider trading adalah kegiatan di  mana  pihak  internal  perusahaan  atau  individu  yang  memiliki  akses  khusus  ke informasi,  yang  dikenal  sebagai  informasi  orang  dalam,  melakukan  transaksi sekuritas.  Dari  segi  hukum,  praktek  insider  trading  dapat  digolongkan  sebagai
6 Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , p. 13
7 LL.M. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., Hukum Pasar Modal , Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), p. 1-2, https://books.google.co.id/books?id=nDu2DwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fals e.
8 Juli Asril, “Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Kejahatan Bisnis,” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi Vol. 3, No. 2 (2019): 225–31, https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp225-231.
kejahatan  keuangan  (juga  dikenal  sebagai  kejahatan  kerah  putih)  dalam  istilah hukum. 9
Menurut  Najib  A.  Gisymar,  Insider  trading  adalah  transaksi  efek  yang dilakukan oleh pihak internal atau berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak internal,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Berita  tersebut  belum diumumkan  kepada  masyarakat  umum,  dan  dapat  diduga  sebagai  informasi material yang berpotensi mempengaruhi harga efek yang terlibat dalam transaksi. 10
Membuktikan adanya insider trading di pasar modal merupakan tugas yang cukup sulit. Hal ini disebabkan karena menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam insider trading  menjadi  suatu  tantangan,  serta  transaksi  di  pasar  modal  masih  terbukti melalui  sistem  elektronik,  yang  mana  hukum  Indonesia  belum  menerapkan pembuktian secara elektronik.
Untuk  mempermudah  proses  pembuktian,  Bapepam  harus  secara  konsisten mencatat dengan akurat setiap transaksi dan pelaku transaksi oleh perusahaan efek. Hal  ini  akan  sangat  membantu  dalam  mengidentifikasi  pelaku  kejahatan  dalam kegiatan  pasar  modal,  termasuk  asal  usul  transaksi,  siapa  yang  melakukan, hubungan  antara  pelaku  dengan  efek  yang  diperdagangkan,  dan  motif  di  balik transaksi  tersebut.  Namun,  perdagangan  orang  dalam  dapat  terdeteksi  dengan memperhatikan  fakta-fakta  yang  terjadi  saat  praktik  tersebut  berlangsung,  seperti keberadaan orang dalam yang terlibat dalam transaksi atas efek dari perusahaan di mana mereka memiliki keterlibatan. Selain itu, dapat dilihat dari fluktuasi harga dan
9 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), p. 330 10 Najib A. Gisymar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). p. 44
volume  perdagangan  efek  sebelum  informasi  material  diumumkan  kepada  publik, serta perubahan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar. 11
Dilarangnya  praktik  insider  trading  dalam  perdagangan  saham  disebabkan oleh potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya terhadap struktur pasar modal, yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  negatif  terhadap  perekonomian  secara menyeluruh.  Beberapa  pertimbangan  untuk  melarang  praktik  insider  trading meliputi: Pertama, Penetapan  harga  yang  tidak  adil  terjadi  ketika  terjadi  insider trading,  sehingga  tidak  akan  terwujud  pengaturan  kerja  yang  adil.  Hal  ini disebabkan  oleh  minimnya  informasi  mengenai  kondisi  barang  yang  adil,  yang sebenarnya merupakan petunjuk yang tepat tentang seberapa banyak barang yang perlu didistribusikan.
Kedua, Perlakuan  yang  tidak  adil  antara  peserta  pasar  dapat  terjadi.  Dalam sebuah  pasar  yang  adil,  semua  anggota  pasar  seharusnya  diperlakukan  dengan setara dan adil. Hal yang sama berlaku dalam pasar modal, di mana semua peserta pasar  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  informasi.  Namun,  jika  terjadi insider  trading,  hanya  sejumlah  orang  tertentu  yang  memiliki  akses  kepada informasi  pasar  tersebut. Ketiga, Pasar  modal  berada  dalam  bahaya  terancam  jika kondisinya tidak adil, karena masyarakat pasti akan meninggalkan pasar modal. Hal ini dapat membahayakan eksistensi pasar modal itu sendiri. 12
Praktik  perdagangan  orang  dalam  menyebabkan  ketidakadilan  dalam  akses informasi,  yang  kemudian  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk memperoleh  keuntungan  yang  seharusnya  bukan  hak  mereka.  Hal  ini  juga
11 Arman Nefi, Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, Dan Penegakan Hukum , Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), p. 5-6, https://www.google.co.id/books/edition/Insider_Trading/X8D8DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcov er.
12 Rahman Emir Adzan Syazali, Agus Irawan, MS Alfarisi, Albi Ternando, “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER  TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA,” Jurnal Sains Sosio Humaniora 6, no. 8 (2022): 367–82, https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/23302/15073/65605.
menghasilkan pembentukan harga yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya, yaitu berdasarkan  informasi  dari  pasar  yang  sebenarnya  dan  efisien.  Pasal  95  dari Undang-Undang  Pasar  Modal  juga  menegaskan  bahwa  “orang  dalam”  dari perusahaan publik atau emiten tidak diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli efek dari perusahaan tersebut, atau melakukan transaksi dengan perusahaan publik atau  emiten  tersebut  oleh  pihak  lain.  Larangan  ini  disebabkan  oleh  kemampuan “orang dalam” untuk memanfaatkan informasi material yang mereka miliki. Mereka dapat  membeli  saham  perusahaan  ketika  harganya  turun  dan  menjualnya  ketika harganya  naik.  Keuntungan  yang  diperoleh  oleh  pelaku  yang  memiliki  informasi dari  dalam  perusahaan  adalah  dengan  cara  menjual  informasi  tersebut  kepada pihak  lain  atau  pihak-pihak  tertentu,  yang  pada  akhirnya  akan  mendapatkan keuntungan berupa  uang.  Pihak-pihak yang membeli informasi dari “orang dalam” ini dapat memanfaatkannya untuk menentukan apakah sebaiknya mereka membeli, memegang, atau menjual efek. Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 dari Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 juga mencakup jenis perdagangan yang dilarang, termasuk:
1. Seseorang  yang  memiliki  akses  informasi  internal  dan  melakukan  transaksi pembelian atau penjualan pada:
a. Efek dari perusahaan yang merupakan sumber informasi.
b. Efek  dari  perusahaan  lain  yang  bertransaksi  dengan  perusahaan  terbuka tersebut.
2. Seseorang  yang  menggunakan  pengaruhnya  untuk  mendorong  pihak  lain melakukan transaksi pembelian atau penjualan atas efek tersebut.
3. Seseorang yang menyampaikan informasi dari pihak internal kepada pihak lain yang  dapat  dipercaya  bahwa  mereka  mungkin  akan  menggunakan  informasi tersebut untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan.
4. Seseorang  yang  dengan  cara  yang  tidak  sah  memperoleh  informasi  dari  pihak internal  dan  menggunakannya  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  seperti yang dijelaskan pada poin 1, 2, dan 3 di atas.
5. Seseorang  yang  berupaya  untuk  memperoleh  informasi  dari  pihak  internal dengan cara yang tidak melanggar hukum, namun informasi tersebut diberikan dengan  batasan-batasan.  Kemudian  orang  tersebut  menggunakan  informasi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dijelaskan pada poin 1, 2, dan 3 di atas.
6. Perusahaan efek yang mempunyai akses kepada berita dari pihak internal suatu perusahaan  terbuka  dan  melakukan  transaksi  sebagaimana  dijelaskan  pada poin 1, 2, dan 3 di atas, kecuali jika terdapat dua kondisi yang harus terpenuhi:
a. Transaksi  dilakukan  atas  instruksi  dari  nasabah  dan  bukan  atas  risiko pribadi.
b. Perusahaan efek tersebut tidak memberikan saran kepada nasabah mengenai efek tersebut. 13
Pasal  95  Undang-Undang  Pasar  Modal  (UUPM)  menciptakan  celah  dan kesempatan bagi pihak lain, termasuk orang dalam, untuk melaksanakan transaksi sesuai  berita  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung.  Dalam  UUPM,  praktik  insider trading  didefinisikan  secara  tidak  langsung  dengan  mendasarkan  pada  teori kewajiban fidusia yang juga berlaku di Amerika Serikat. Teori ini tidak memasukkan praktik  insider  trading  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  bukan  orang  dalam,  dan
13 Asril, “Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Kejahatan Bisnis.”, p. 228-229
memperoleh  informasi  secara  tidak  langsung atau  tidak  sengaja  dari  orang  dalam.
Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membuat  sulit  untuk  membuktikan  kasus insider trading. Pengetahuan orang dalam dilarang oleh UUPM terlepas dari apakah hal  itu  bermanfaat.  Penjelasan  lebih  lanjut  diberikan  dengan  mengatakan  bahwa “orang  dalam  mempunyai  kewajiban  untuk  berhati-hati  dalam  menyebarkan informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk membeli atau menjual efek.” Meski sulit untuk melacak teknik insider trading, namun  hal  tersebut  bisa  dilakukan  jika  Anda  terlebih  dahulu  memperhatikan bagaimana perkembangan transaksi di bursa. 14
B. Pengaturan  Insider  Trading  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal
Jika  terjadi  pelanggaran  di  pasar  modal,  hal  ini  akan  menyebabkan  proses hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  tindakan  untuk  mengwujudkan  prinsip- prinsip tentang kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. 15
Upaya  untuk  menegakkan  hukum  harus  dilakukan  secara  konsisten  sambil mengikuti  perkembangan  di  pasar  modal.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak memberikan definisi eksak tentang Insider Trading, namun terdapat peraturan yang mengatur jenis transaksi yang dilarang. Ini mencakup larangan bagi individu yang memiliki akses khusus di perusahaan untuk melakukan transaksi  jual beli efek  dari  perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan  perusahaan  publik  terkait. 16 Insider  trading  merujuk  pada  kegiatan
14 Raden Muhammad et al., “Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Para  Investor,” Legislatif Vol.  4,  No.  2  (2021):  p.  209, https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14601/7060.
15 Mulyadi Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, “Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal  Obat  Keras  Daftar  ‘G’  Jenis  Trihexyphenidil,” Media  Iuris Vol.  3,  No.  1  (2020):  Hlm.  67,  https://e- journal.unair.ac.id/MI/article/view/18321/pdf.
16 Daud  Munasto  dan  Taun,  “BENTUK  INSIDER  TRADING  SERTA  IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION THEORY BAGI PELAKU INSIDER TRADING DI BURSA EFEK BERDASARKAN
perdagangan yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses sebagai orang dalam (insider)  ke  informasi  perusahaan  yang  belum  diumumkan  kepada  publik  secara umum.  Informasi  ini  dapat  mempengaruhi  pergerakan  harga  efek.  Lebih  lanjut, insider  trading  dapat  diartikan  sebagai  transaksi  sekuritas  yang  dilakukan  oleh orang dalam suatu perusahaan berdasarkan atau dihasilkan dari pengetahuan orang dalam  saja  yang  belum  dipublikasikan.  Orang  dalam  mengantisipasi  keuntungan dari transaksi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 17
Berdasarkan  definisi  tersebut,  Najib  A.  Gisymar  berkesimpulan,  apabila terpenuhi tiga syarat, maka surat berharga yang diperdagangkan dapat digolongkan sebagai  insider  trading,  yaitu:  adanya  orang  dalam,  pertukaran  informasi  material yang  belum  dibuka  atau  dipublikasikan,  dan  pelaksanaan  transaksi  berdasarkan informasi  material  ini.  Tindakan  yang  terkait  dengan  pelanggaran  insider  trading diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dari Pasal 95 hingga 98, termasuk hal-hal berikut:
Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal
“Seseorang yang memiliki akses sebagai insider dari Emiten atau Perusahaan Publik  dan  memegang  informasi  internal  dilarang  melakukan  transaksi  jual beli Efek.” 18
1. Perusahaan  yang  dimaksud,  entah  itu  Emiten  atau  Perusahaan  Publik,  atau entitas  lain  yang  bertransaksi  dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  terkait.
Pasal  ini  mencakup  tiga  aspek  yang  harus  terpenuhi  secara  bersamaan  untuk dianggap sebagai insider trading sesuai dengan Pasal 95, yaitu:
UNDANG-UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  1995  TENTANG  PASAR  MODAL,” HERMENEUTIKA Vol.  4, No. 2 (2020): p. 162, https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/viewFile/4113/2042.
17 Ardian Junaedi, “Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia,” Media Iuris Vol. 3, No. 3 (2020): Hlm. 299, https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19639.
18 Lihat  Pasal  95  UU  Pasar  Modal:  Republik  Indonesia,  “ Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar Modal ”  (1995),  https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang- undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU Nomor 8 Tahun 1995 (official).pdf.
a. Pelaku  pelanggaran  adalah  orang  perseorangan  yang  memiliki  hak  akses sebagai insider dari Emiten atau Perusahaan Publik. Pengertian “orang dalam” sebagaimana  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  95  Undang-Undang  Pasar Modal adalah:
I. Direksi, pegawai, atau anggota dewan komisaris Emiten.
II. Pemegang saham terbesar dari Emiten.
III. Individu  yang,  karena  posisi,  pekerjaannya,  atau  keterkaitannya  dengan Emiten  atau  Perusahaan  Publik,  memungkinkan  mereka  untuk memperoleh informasi.
IV. Pihak  yang  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  sudah  tidak  lagi memegang posisi sebagaimana dijelaskan dalam poin a, poin b, atau poin c di atas.
“Kedudukan”  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  95  huruf  c Undang-Undang  Pasar  Modal  mengacu  pada  posisi  atau  jabatan  di  lembaga, institusi,  atau  badan  pemerintah.  Sementara  itu,  “hubungan  usaha” berdasarkan  Pasal  95  huruf  c  mengacu  pada  keterkaitan  dalam  konteks pekerjaan atau kemitraan dalam aktivitas bisnis, termasuk hubungan dengan klien, vendor, kontraktor, klien, dan kreditor.
b. Memiliki  akses  terhadap  berita  dari  orang  dalam.  Sementara  itu,  menurut definisi dalam  Pasal  1  angka 7  Undang-Undang  Pasar  Modal,  “informasi  atau fakta material” adalah informasi atau fakta yang penting dan relevan mengenai peristiwa,  kejadian,  atau  fakta  yang  dapat  memengaruhi  harga  efek  di  Bursa Efek  dan/atau  keputusan  dari  pemodal,  calon  pemodal,  atau  pihak  lain  yang berkepentingan,  dan  di  mana  informasi  atau  fakta  material  tersebut  belum
diumumkan secara publik. Berdasarkan penafsiran Pasal 1 Angka 7 UU Pasar Modal, beberapa contoh data atau fakta yang relevan adalah sebagai berikut:
I. Menggabungkan  operasi  bisnis,  akuisisi,  penggabungan  usaha,  atau membentuk kemitraan.
II. Memperbagi saham atau mendistribusikan keuntungan kepada pemegang saham.
III. Pendapatan dan keuntungan yang tidak lazim atau spesial.
IV. Membeli atau kehilangan kontrak yang krusial.
V. Produk atau inovasi baru yang memiliki dampak penting.
VI. Perubahan dalam siklus keuangan perusahaan.
VII. Perubahan  dalam  kepemilikan  mayoritas  atau  pentingnya  struktur manajemen.
Menurut  Najib  A.  Gisymar,  contoh  fakta  atau  informasi  penting  berikut  ini tertuang  dalam  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.KEP-86/PM/1996  tentang keterbukaan informasi yang perlu segera dilaporkan kepada publik:
I. Pengumuman mengenai pembelian kembali  atau pelunasan efek berjenis utang.
II. Penawaran  tambahan  efek  kepada  masyarakat  atau  dalam  jumlah  yang cukup besar dengan batasan tertentu.
III. Akuisisi  atau  kerugian  dari  penjualan  aset  yang  memiliki  dampak  yang signifikan.
IV. Konflik buruh yang memiliki dampak yang cukup besar secara relatif.
V. Tindakan  hukum  serius  yang  diajukan  terhadap  perusahaan,  dewan direksi, atau komisarisnya.
VI. Penyamoaian penawaran sebagai membeli efek dari perusahaan lain.

## VII. Pergantian akuntan yang bertanggung jawab atas audit perusahaan.
VIII. Perubahan  wali  amanat,  atau  penanggung  jawab  kepentingan  masing- masing pihak dalam portofolio investasi bersama.
IX. Perubahan  tahun  keuangan.  Contoh-contoh  informasi  di  atas  adalah sebagian  dari  berbagai  informasi  atau  fakta  material  yang  mungkin  ada.
Masih  ada  kemungkinan  adanya  fakta  material  lain,  seperti  perusahaan mengambil  pinjaman,  atau  mengalami  kerugian  aset  dalam  jumlah  yang signifikan  seperti  akibat  kebakaran,  pencurian,  atau  kerugian  dalam aktivitas perdagangan valuta asing.
c. Transaksi pembelian dan penjualan Efek tidak diizinkan untuk:
I. Perusahaan yang dimaksud, baik Emiten maupun Perusahaan Publik.
II. Entitas  lain  yang  bertransaksi  dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik terkait.
Ketika  PT  Perusahaan  Gas  Negara  (Persero)  Tbk  (PGAS)  mengalami penurunan harga saham yang signifikan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), itu adalah contoh  kasus  insider trading  yang  tercakup  dalam  Pasal  95  UU  Pasar  Modal. Sejak  12  Januari  2007,  saat  saham  tersebut  dihargai  Rp  9.650  per  saham, mengalami penurunan sebesar 23,36%. Penurunan ini disebabkan oleh siaran pers PGAS tanggal 11 Januari 2007 yang mengumumkan pengurangan volume gas  dari  150  MMSCFD  menjadi  30  MMSCFD  dan  penundaan  pengiriman  gas yang semula dijadwalkan pada akhir Desember 2006, namun tidak dilakukan. Baru pada Maret 2007. Informasi tersebut sebenarnya sudah diketahui orang dalam  PGAS  pada  12  September  2006,  jauh  sebelum  dipublikasikan.  Antara tanggal  12  September  2006  sampai  dengan  11  Januari  2007,  Insan  PGAS bertransaksi  dengan  saham  PGAS  sebanyak-banyaknya  sembilan  kali.
Ketentuan Pasal 95 UU Pasar Modal dilanggar oleh kegiatan ini. Konsekuensi administratif berupa denda dikenakan oleh BAPEPAM-LK atas pelanggaran ini. Potensi  besaran  denda  berbeda-beda  berdasarkan  jumlah  pelanggaran  yang dilakukan  masing-masing  orang  dalam,  berkisar  antara  Rp9  juta  hingga Rp2,33 miliar. 19
Pasal 96 UU Pasar Modal:
“Orang  dalam  dilarang  melakukan  dua  hal  berikut,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 95: memberikan informasi dari orang dalam kepada pihak mana pun  yang  dapat  diduga  menggunakan  informasi  tersebut  untuk  melakukan transaksi jual beli efek, dan menekan pihak lain untuk melakukan pembelian dan penjualan efek. transaksi penjualan Efek yang bersangkutan.” 20
Dari pasal ini, ada dua elemen yang harus terpenuhi secara bersamaan untuk dapat  dianggap  sebagai  insider  trading  berdasarkan  Pasal  96,  yaitu: Pertama, seseorang yang terlibat dianggap sebagai orang dalam berdasarkan Pasal 95, Kedua, melaksanakan  tindakan  yang  melanggar  hukum,  terdapat  dua  di  antaranya:  1) Mendorong pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli Efek. Dan 2) Memberikan informasi  dari  orang  dalam  kepada  pihak  yang  mungkin  akan  menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi jual beli efek.
Regulasi  di  Pasal  95  dan  Pasal  96  Undang-Undang  Pasar  Modal  memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa keduanya melibatkan orang dalam,  namun  perbedaannya  terletak  pada  jenis  larangan  tindakan.  Pasal  95 menegaskan  larangan  melakukan  transaksi  jual  beli  Efek,  sementara  Pasal  96 melarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi jual  beli Efek atau memberikan informasi dari orang dalam kepada pihak lain yang dapat diasumsikan akan  menggunakan  informasi  tersebut  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  Efek.
19 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia , Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2008), p. 49-50
20 Lihat Pasal 96 UU Pasar Modal: Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .
Kedua  pasal  ini  terkait  dengan  prinsip  kewajiban  fidusia,  di  mana  setiap  individu yang  memiliki  kewajiban  atau  hubungan  lain  yang  didasarkan  pada  kepercayaan dengan  perusahaan,  atau  menerima  bayaran  dari  perusahaan  untuk  menjalankan tugas-tugas tertentu, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan  penuh  integritas  dan  dengan  standar  etika  dan  integritas  yang  tinggi. Menurut  pembenarannya,  seseorang  tidak  boleh  menggunakan  atau  melepaskan kepentingan pribadinya demi kepentingan bisnis. 21 Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki  pengetahuan  terkait  namun  belum  mempublikasikannya  diharapkan untuk  menahan  diri  dan  tidak  terlibat  dalam  transaksi  sekuritas. 22 Kajian  Najib  A.
Gisymar  menunjukkan  bahwa  orang  dalam  atau  penerima  informasi  non-publik masih dapat memanfaatkan celah hukum atau ruang lingkup Pasal 95 dan Pasal 96 UU  Pasar  Modal  untuk  melakukan  transaksi  efek  yang  bersifat  ilegal  atau  insider trading.  Karena  Orang  dalam  dengan  kewajiban  fidusia  adalah  satu-satunya  yang tercakup  dalam  Pasal  95  dan  96,  pelanggar  yang  termasuk  dalam  teori penyelewengan  (yaitu  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  tanpa  izin berdasarkan informasi yang belum diketahui publik) kemungkinan besar akan lolos dari Pasal 104 Pasal 95 dan 96. UU Pasar Modal. 23 Fakta bahwa penjelasan Pasal 95 dan  96  UU  Pasar  Modal  tidak  mengharuskan  dibuatnya  pembatasan  yang  lebih menyeluruh dalam bentuk undang-undang pemerintah yang mengatur orang dalam merupakan  salah  satu  kesalahannya.  Seperti  halnya  di  negara-negara  lain,  tujuan dari  pembatasan  yang  lebih  komprehensif  ini  adalah  untuk  menghentikan  segala bentuk  perdagangan  orang  dalam.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  keterbukaan
21 Muhammad  Syahri  Ramadhan  Yunial  Laily  Mutiari,  Irsan  Simangunsongsyahri@Gmail  Com,  “Insider Trading  Dalam  Perspektif  Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia,” Jurnal  Yuridis Vol.  5,  No.  2  (2018):  228–44, https://www.neliti.com/id/publications/282165/insider-trading-dalam-perspektif-hukum-pasar-modal-di-indonesia.
22 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), p. 42
23 Munir Fuady, Pasar Modal Modern , p. 43
informasi  yang  tidak  tercakup  dalam  UU  Pasar  Modal  harus  diselesaikan  dengan Keputusan BAPEPAM-LK yang segera diumumkan kepada publik. 24
Pasal 97 ayat (1) UU Pasal Modal
“Orang  atau  organisasi  yang  berjuang  mendapatkan  informasi  dari  orang dalam  dengan  cara  yang  melanggar  hukum  dan  berhasil  mendapatkannya, akan  dikenai  larangan  yang  serupa  dengan  yang  dikenakan  kepada  orang dalam sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 95 dan Pasal 96.” 25
Aspek-aspek dari insider trading sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPM meliputi:
1. Individu maupun entitas hukum.
2. Mengusahakan untuk mendapatkan berita dari orang dalam.
3. Dengan cara yang melanggar hukum, contohnya dapat dijelaskan sebagai.
a. Upaya untuk mendapatkan berita orang dalam dengan tindakan pencurian.
b. Mencoba merayu orang dalam untuk mendapatkan informasi orang dalam.
c. Upaya menggunakan intimidasi atau kekerasan untuk mendapatkan informasi orang dalam.
4. Mendapatkan berita dari orang dalam.
5. Terlibat  dalam  tindakan  yang  dilarang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  95  dan Pasal 96.

## Pasal 98 UU Pasar Modal
Pelaku  usaha  Efek  yang  mempunyai  data  internal  usaha  Emiten  atau  Publik tidak  diperkenankan  bertransaksi  dengan  efek  Emiten  atau  Perusahaan  Publik tersebut, dengan pengecualian sebagai berikut:
1. Transaksi  dijalankan  berdasarkan  instruksi  dari  nasabah,  bukan  atas  risiko perusahaan efek itu sendiri.
24 Ibid , p. 75 25 Lihat Pasal 97 ayat (1) UU Pasar Modal: Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .
2. Bisnis  Investasi  tidak  memberikan  saran  atau  nasihat  kepada  kliennya  tentang sekuritas  yang  dipermasalahkan.  Sesuai  Pasal  98  UUPM,  insider  trading  terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
a. Pelaku  usaha  efek,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  21  UUPM, mengacu  pada  entitas  yang  terlibat  dalam  kegiatan  komersial  sebagai Pemangku Emisi Efek, Perantara Penjual Efek, dan/atau Manajer Investasi.
b. Mempunyai akses terhadap berita internal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
c. Tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam transaksi dengan Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dengan kondisi berikut:
I. Perusahaan sekuritas tidak bertanggung jawab atas transaksi.
II. Mengenai  sekuritas  yang  dimaksud,  pelaku  bisnis  sekuritas  memberikan saran atau saran produk kepada kliennya.
Insider trading di Indonesia terkait dengan prinsip teori penyalahgunaan yang berasal  dari  pasar  modal  di  Amerika  Serikat.  Teori  ini  menyatakan  bahwa  orang yang  terlibat  dalam  insider  trading  adalah  mereka  yang  melakukan  transaksi  efek berdasarkan  informasi  yang  belum  diumumkan  secara  publik. Black’s  Law memberikan  definisi  dari  teori  penyalahgunaan  yang  menyatakan  bahwa  “ Doktrin bahwa  seseorang  bersalah  atas  penipuan  sekuritas  jika  mereka  secara  curang menggunakan  berita  rahasia  sebagai  membeli  atau  menjual  sekuritas  yang menerjang kewajiban kepada orang yang memberikan informasi tersebut .” Teori ini berimplikasi  bahwa  jika  seseorang  memakai  berita  rahasia  untuk  membeli  atau menjual sekuritas, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kepada pihak  yang  memberikan  informasi,  dan  juga  merupakan  tindakan  penipuan sekuritas.  Inti  dari  teori  ini  adalah  menekankan  penyalahgunaan  informasi,  baik
untuk  keuntungan  pribadi  atau  keuntungan  pihak  tertentu,  yang  terkait  dengan berita orang dalam yang masih dirahasiakan rahasia. 26 Dari definisi tersebut, dapat diuraikan  komponen-komponen  dari  teori  penyalahgunaan  informasi,  yang mencakup: 27 Pertama, Informasi  yang  bersifat  penting  namun  belum  diungkapkan atau dibuka kepada  masyarakat umum. Kedua, Transaksi sekuritas yang dilakukan sesuai berita tersebut. Ketiga, Keuntungan yang diterima secara pribadi oleh pihak yang melakukan transaksi.
Berbeda  dengan  definisi  perdagangan  orang  dalam  yang  terdapat  dalam  UU Pasar Modal, teori penyalahgunaan lebih menekankan pada jenis informasi material yang  digunakan  dalam  transaksi  dibandingkan  dengan  pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  efek.  Selain  itu,  konsep  insider  trading  dalam  UU  Pasar  Modal  lebih terbatas  dibandingkan  teori  misappropriation.  Karena  adanya  cacat  dalam peraturan UUPM, maka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, seseorang dapat dengan  leluasa  bertransaksi  efek  jika  memperoleh  informasi  dari  pihak  ketiga secara pasif dan tidak melanggar hukum.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  Pasar  Modal,  terlihat  dari  sejumlah  pasal  undang-undang  tersebut  bahwa pembentuk  undang-undang  memang  bermaksud  untuk  mencakup  pihak  selain kelompok  “orang  dalam”.  Pihak-pihak  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  orang
26 Velliana  Tanaya  dan  Dicky  Winata,  “PENERAPAN  THE  MISAPPROPRIATION  THEORY  DALAM PENGATURAN INSIDER TRADING DI INDONESIA (THE APLICATION OF THE MISAPPROPRIATION THEORY IN INSIDER TRADING REGULATION IN INDONESIA),” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 12, No. 1 (2015): 1–20, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/372.
27 Daud  Munasto  dan  Taun,  “BENTUK  INSIDER  TRADING  SERTA  IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION THEORY BAGI PELAKU INSIDER TRADING DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.”, p. 165
dalam disebut sebagai penerima informasi (tippees) atau menerima informasi dari orang dalam. 28
Konsep  keterbukaan  dalam  perusahaan  publik  sangat  penting  dalam  hal insider trading. Hal ini karena insider trading melanggar gagasan keterbukaan atau transparansi  informasi  karena  pada  dasarnya  adalah  penggunaan  informasi  orang dalam  yang  belum  atau  tidak  diungkapkan  kepada  publik.  Prinsip  transparansi digambarkan sebagai aturan umum dalam Pasal 1 Angka 25 UU Pasar Modal. Hal ini mengamanatkan agar emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada hukum  segera  mengungkapkan  kepada  publik  segala  informasi  material  mengenai bisnisnya atau dampaknya yang dapat mempengaruhi keputusan investor mengenai efek  dan/atau  harganya.  Transparansi  informasi  adalah  bentuk  perlindungan  bagi investor  masyarakat  yang  berencana  untuk  berinvestasi  dalam  saham,  atau masyarakat yang telah melakukan pembelian saham,  di mana prinsip  keterbukaan saling memberikan informasi satu sama lain dan membentuk sistem yang terbuka. Proses penerapan keterbukaan di pasar modal melalui tiga tahap 29 , yaitu: Pertama,
Keterbukaan  dalam  melakukan  penawaran  umum  merujuk  pada  transparansi  dan kewajiban  suatu  perusahaan  atau  entitas  untuk  menyediakan  informasi  secara terbuka  kepada  publik  ketika  mereka  mengajukan  tawaran  umum  atas  efek  atau instrumen keuangan lainnya.
Kedua, Transparansi  pasca  pencatatan  dan  perdagangan  efek  perusahaan publik  di  bursa  (pada  tingkat  pasar  sekunder)  mengindikasikan  kewajiban  entitas untuk  terus  menyediakan  informasi  yang  relevan  dan  terbaru  kepada  masyarakat
28 Daud  Munasto  dan  Taun,  “BENTUK  INSIDER  TRADING  SERTA  IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION THEORY BAGI PELAKU INSIDER TRADING DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.”, p. 165
29 I Nengah Suardana, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal,” Jurnal Analogi Hukum Vol. 2, No. 2 (2020): 182–86, https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186.
setelah  mereka  menjadi  perusahaan  publik  dan  efek  mereka  diperdagangkan  di pasar  sekunder. Ketiga, Transparansi  karena  peristiwa  penting  yang  terjadi  dan laporannya  harus  diberikan  dengan  tepat  waktu  (pengungkapan  tepat  waktu) mengacu pada kewajiban perusahaan atau entitas untuk segera mengumumkan dan memberikan  informasi  mengenai  peristiwa  yang  signifikan  yang  dapat memengaruhi  keputusan  investasi  atau  keputusan  lainnya  dari  pemegang  saham atau masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan memiliki akses yang cepat dan adil terhadap informasi yang relevan.
Hal  yang  sangat  relevan  dalam  prinsip  ini  adalah  mengungkapkan  informasi yang bersifat penting ( material ) yang dapat memengaruhi keputusan investor atau calon  investor  apakah  akan  mengalokasikan  modalnya  untuk  investasi  pada  efek tersebut  atau  memilih  untuk  tidak  melakukannya. 30 Maka  dari  itu,  diharapkan bahwa  prinsip  keterbukaan  dapat  memberikan  manfaat: 31 Pertama, Menjaga kepercayaan  masyarakat  terhadap  pasar  modal  memiliki  signifikansi  yang  besar. Ketika pasar modal tidak transparan, ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan dari investor terhadap proses pasar. Oleh karena itu, transparansi sangat penting untuk dipertimbangkan  oleh  investor  sebelum  berinvestasi  karena  transparansi memungkinkan  mereka  untuk  menilai  dengan  tepat,  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi pilihan mereka mengenai portofolio perusahaan.
Kedua, Tujuan  lain  dari  keterbukaan  adalah  untuk  menciptakan  mekanisme pasar  yang  efisien.  Dengan  memastikan  bahwa  informasi  tersedia  secara
30 Mahmul  Siregar  Meisy  Kartika  Putri  Sianturi  Bismar  Nasution,  Suhaidi,  “PRINSIP  KETERBUKAAN SEBAGAI  PERLINDUNGAN  INVESTOR  DALAM  TRANSAKSI  LUAR  BURSA  (OVER  THE  COUNTER) SEBAGAI TRANSAKSI DALAM PASAR MODAL INDONESIA,” USU Law Journal Vol. 2, No. 2 (2014): 136– 56, https://www.neliti.com/publications/14219/prinsip-keterbukaan-sebagai-perlindungan-investor-dalam- transaksi-luar-bursa-ove.
31 Raffles  Raffles,  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Keterbukaan  Di  Pasar  Modal  Dalam  Kaitannya  Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik,” INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 5 (2011): 26–34, https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/532.
menyeluruh,  harga  saham  dapat  mencerminkan  seluruh  berita  yang  ada.  Hal  ini penting  untuk  menaikkan  ketersediaan  berita  yang  akurat  dan  memungkinkan penetapan  harga pasar yang tepat. Ketiga, Menghindari penipuan adalah tanggung jawab dari penerapan prinsip keterbukaan. Hal ini memastikan bahwa investor dan peserta  pasar  lainnya  memiliki  akses  yang  memadai  dan  tepat  waktu  terhadap informasi untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, hal ini dapat menghindari terjadinya penipuan dalam transaksi efek.
Ada tiga bidang penegakan hukum yang terlibat dalam pemberantasan insider trading:  bidang  administratif,  perdata,  dan  pidana.  Tujuan  utama  UUPM  pada hakikatnya adalah memberikan landasan bagi penegakan hukum untuk berjaga-jaga terhadap  pelanggaran  apa  pun  dalam  operasi  pasar  modal,  yang  termasuk  dalam kategori berikut:
1. Pasal  102  UUPM  mengandung  ketentuan  mengenai  sanksi  administratif,  yang mencakup:
a. Memberikan peringatan secara tertulis.
b. Wajib membayar sejumlah denda uang.
c. Memasang batasan terhadap kegiatan usaha.
d. Menyusun pembekuan terhadap kegiatan usaha.
e. Mencabut izin usaha.
f. Membatalkan persetujuan.
g. Membatalkan pendaftaran.
2. Pasal-pasal  103  hingga  110  UUPM  mengatur  mengenai  sanksi  pidana,  dengan Pasal  104  UUPM  secara  spesifik  menangani  sanksi  pidana  terkait  insider trading.
3. Tuntutan ganti rugi melalui jalur perdata diatur dalam Pasal 111 UUPM.
Orang  yang  melakukan  insider  trading  dan  melanggar  ketentuan  dijelaskan dalam Pasal 104 UUPM berhadapan dengan sanksi pidana, di mana setiap individu yang melanggar Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat  (1),  dan  Pasal  98  dapat  dikenakan  hukuman  penjara  maksimal  10  tahun  dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).
UU  Pasar  Modal  tidak  secara  tegas  menyebutkan  tanggung  jawab  hukum khusus  untuk  emiten.  Namun,  pertanggungjawaban  emiten  dapat  merujuk  pada aspek  kesalahan,  terutama  kelalaian,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365,  Pasal 1366,  dan Pasal  1367  KUH  Perdata.  Ini  berarti,  jika  seorang  emiten  dianggap  lalai dalam  mencegah  praktik  insider  trading  atau  tidak  melakukan  upaya  maksimal untuk  melindungi  perdagangan  efeknya  di  pasar  modal,  maka  mereka  dapat dianggap bertanggung  jawab hukum. Meskipun demikian, membuktikan kejahatan insider trading memang seringkali sulit dilakukan. 32
Walaupun  insider  trading  sulit  diidentifikasi  dalam  aktivitas  pasar  modal karena informasi yang bersifat rahasia, namun tanda-tanda adanya indikasi insider trading dapat dicurigai. Jika harga saham naik atau turun secara tiba-tiba dan tidak wajar dan tidak tersedia cukup informasi di bursa untuk menjelaskan situasinya, ini bisa  menjadi  salah  satu  tanda  pertama  terjadinya  perdagangan  orang  dalam  atau perdagangan  berdasarkan  informasi  orang  dalam. 33 Apalagi,  segala  upaya  telah dilakukan  untuk  meminimalkan  kemungkinan  terjadinya  insider  trading  dalam transaksi jual beli efek di bursa melalui pengawasan terhadap aktivitas pasar modal dan emiten.
32 AGUS  BUDIARTO  I  GUSTI  AGUNG  WISUDAWAN,  HJ.  SUMIATI  ISMAIL,  “TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN TERHADAP PRAKTEK INSIDER TRADING DI PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG  NO  8  TAHUN  1995,” UNMAS  Mataram Vol.  12,  No.  2  (2018):  22–31, https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/36/35.
33 Mohamad  Heykal,  “Insider  Trading  Dan  Pelanggaran  Atas  Prinsip  Keterbukaan  Dalam  Pasar  Modal,” Binus Business Review Vol. 4, No. 2 (2013): 705–10, https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1384.

## KESIMPULAN
Insider  trading  adalah  tindakan  ilegal  di  pasar  modal  di  mana  individu  yang memiliki  akses  eksklusif  terhadap  informasi  di  dalam  perusahaan  memanfaatkan informasi tersebut sebelum informasi tersebut diumumkan kepada publik atau investor. Tindakan  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakadilan  dalam  distribusi  informasi  dan merugikan investor atau pemodal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur larangan terhadap insider trading dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku  praktik  ini.  Regulasi  insider  trading  dalam  undang-undang  tersebut  mencakup larangan bagi orang dalam, seperti direktur, komisaris, atau pengawas dari perusahaan publik,  pemegang  saham  utama  dari  perusahaan  publik,  dan  orang  lain  yang  memiliki akses  khusus  karena  posisi,  profesi,  atau  hubungan  kepercayaan.  Selain  itu,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  juga  memberikan  sanksi  administratif,  pidana,  dan perdata kepada mereka yang terlibat dalam insider trading. Meskipun begitu, tetap ada tantangan  dalam  membuktikan  kasus  insider  trading  dan  terdapat  celah  hukum  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  yang  kuat  dan efektif terhadap insider trading di pasar modal sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Jusuf. Penegakan  Hukum  Dan  Pengawasan  Pasar  Modal  Indonesia .  Cet.  Ke-1. Bandung: Alumni, 2008.
Asril,  Juli.  “Insider  Trading  Di  Pasar  Modal  Sebagai  Kejahatan  Bisnis.” Jurnal  Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi 3, no. 2 (2019): 225–31. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp225-231.
Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. Hukum Pasar Modal . Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
https://books.google.co.id/books?id=nDu2DwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_ esc=y#v=onepage&q&f=false.
Emir  Adzan  Syazali,  Agus  Irawan,  MS  Alfarisi,  Albi  Ternando,  Rahman.  “ANALISIS PENEGAKAN  HUKUM  INSIDER  TRADING  DI  PASAR  MODAL  INDONESIA.” Jurnal
Sains  Sosio  Humaniora 6,  no.  8  (2022):  367–82.  https://online- journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/23302/15073/65605. Fuady, Munir. Pasar Modal Modern . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Gisymar,  Najib  A. Insider  Trading  Dalam  Transaksi  Efek .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1999.
Heykal,  Mohamad.  “Insider  Trading  Dan  Pelanggaran  Atas  Prinsip  Keterbukaan  Dalam Pasar  Modal.” Binus  Business  Review 4,  no.  2  (2013):  705–10. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1384.
I  GUSTI  AGUNG  WISUDAWAN,  HJ.  SUMIATI  ISMAIL,  AGUS  BUDIARTO.  “TANGGUNG JAWAB  HUKUM  EMITEN  TERHADAP  PRAKTEK  INSIDER  TRADING  DI  PASAR
MODAL  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NO  8  TAHUN  1995.” UNMAS  Mataram 12, no. 2 (2018): 22–31. https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/36/35.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (1995). https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang- undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar- modal/UU Nomor 8 Tahun 1995 (official).pdf.
Junaedi, Ardian. “Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia.” Media Iuris 3, no. 3 (2020): 299. https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.19639. Khairandy, Ridwan. Hukum Pasar Modal 1 . Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.
Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet. Ke-1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi) .  Cet.  Ke-13.  Jakarta: Pranadamedia Group, 2017. https://doi.org/340.072.
Meisy  Kartika  Putri  Sianturi  Bismar  Nasution,  Suhaidi,  Mahmul  Siregar.  “PRINSIP
KETERBUKAAN  SEBAGAI  PERLINDUNGAN  INVESTOR  DALAM  TRANSAKSI  LUAR BURSA  (OVER  THE  COUNTER)  SEBAGAI  TRANSAKSI  DALAM  PASAR  MODAL INDONESIA.” USU Law Journal 2, no. 2 (2014): 136–56.
https://www.neliti.com/publications/14219/prinsip-keterbukaan-sebagai- perlindungan-investor-dalam-transaksi-luar-bursa-ove.
Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, Mulyadi. “Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap  Pembeli  Aktif  Ilegal  Obat  Keras  Daftar  ‘G’  Jenis  Trihexyphenidil.” Media Iuris 3, no. 1 (2020): 57–74. https://e- journal.unair.ac.id/MI/article/view/18321/pdf.
Muhammad,  Raden,  Arvy  Ilyasa,  Muhammad  Fauzan  Millenio,  and  Ahsana  Nadiyya. “Problematika  Kejahatan  Insider  Trading  Dan  Solusi  Dalam  Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor.” Legislatif 4, no. 2 (2021): 203–14. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14601/7060.
Nefi,  Arman. Insider  Trading:  Indikasi,  Pembuktian,  Dan  Penegakan  Hukum .  Cet.  Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Insider_Trading/X8D8DwAAQBAJ?hl=en &gbpv=1&printsec=frontcover. Pramono,  Nindyo. Hukum  PT  Go  Public  Dan  Pasar  Modal .  Yogyakarta:  CV  Andi  Offset, 2013.
Qamariyanti, Tavinayati dan Yulia. Hukum Pasar Modal Di Indonesia . Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Raffles,  Raffles.  “Analisis  Penerapan  Prinsip  Keterbukaan  Di  Pasar  Modal  Dalam
Kaitannya  Dengan  Pengelolaan  Perusahaan  Yang  Baik.” INOVATIF  |  Jurnal  Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011): 26–34. https://online-
journal.unja.ac.id/jimih/article/view/532.
Sidik,  Syahrizal.  “Meledak!  Investor  Pasar  Modal  RI  Nyaris  7,5  Juta.”  CNBC  Indonesia,
2021. https://www.cnbcindonesia.com/market/20211231071338-17-
303447/meledak-investor-pasar-modal-ri-nyaris-75-juta.
Suardana, I Nengah, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (2020): 182–86. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186. Taun,  Daud  Munasto  dan.  “BENTUK  INSIDER  TRADING  SERTA  IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION  THEORY  BAGI  PELAKU  INSIDER  TRADING  DI  BURSA  EFEK BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8  TAHUN  1995  TENTANG  PASAR MODAL.” HERMENEUTIKA 4, no. 2 (2020): 162–71.
https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/viewFile/4113/2042.
Winata,  Velliana  Tanaya  dan  Dicky.  “PENERAPAN  THE  MISAPPROPRIATION  THEORY DALAM  PENGATURAN  INSIDER  TRADING  DI  INDONESIA  (THE  APLICATION  OF THE  MISAPPROPRIATION  THEORY  IN  INSIDER  TRADING  REGULATION  IN INDONESIA).” Jurnal  Legislasi  Indonesia 12,  no.  1  (2015):  1–20.  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/372. Yunial  Laily  Mutiari,  Irsan  Simangunsongsyahri@Gmail  Com,  Muhammad  Syahri Ramadhan.  “Insider  Trading  Dalam  Perspektif  Hukum  Pasar  Modal  Di  Indonesia.” Jurnal Yuridis 5, no. 2 (2018): 228–44. https://www.neliti.com/id/publications/282165/insider-trading-dalam- perspektif-hukum-pasar-modal-di-indonesia.