Agnes Debora, Wardani Rizkianti

## Tindakan Hukum Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

## Agnes Debora, Wardani Rizkianti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia agnesdh00@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  upaya  hukum  penyelesaian  konflik  agraria mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menganalisa kasus yang terjadi antar PT  Perkebunan  Nusantara  III  dengan  masyarakat  Gurilla,  Kampung  Baru,  Pematang  Siantar. Penelitian  ini  diperlukan  melihat  tren  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  yang  berkembang pesat.  Dibalik  semua  itu,  ada  keluarga  yang  kehilangan  tempat  tinggal  dan  pekerjaanya  dengan biaya  dan  bentuk  ganti  rugi  yang  tidak  setimpal.  Dirasakan  perlu  adanya  urgensi  untuk menganalisa  tata  cara,  hak  dan  kewajiban,  serta  perundang-undangan  terkait  dalam  kasus pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Tulisan  ini  memakai  pendekatan  yuridis  normatitif yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar yang  diteliti  dengan  melakukan  pencarian  terkait  kaidah-kaidah  dan  literatur-literatur  yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menganalisis terkait pelanggaran yang  dilakukan  oleh  PTPN  III  terhadap  masyarakat  Gurilla  yang  belum  dijabarkan  dalam penelitian  terdahulu.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ada  berbagai  cara  untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Kata kunci: Ganti Rugi; Kepentingan Umum; Pengadaan Tanah

## Abstrack
The purpose of this study is to study the legal efforts to resolve the agraric conflict regarding land acquisition for the general interest by analyzing the case that occurred between the PT Farmers of Nusantara III with the Gurilla Society, New Village, Siantar Pematang. This research is needed to look at the fast-growing infrastructure development trends in Indonesia. Behind all of this, there are families who lose their homes and jobs with uneven costs and forms of damages. Therefore, it is felt necessary for the urgency to analyse the arrangements, rights and obligations, as well as the related  laws  in  the  case  of  land  acquisition  for  the  public  interest.  This  paper  uses  a  normative jurisprudential approach that is carried out by studying library material or secondary data as the basic  material  to  be  studied  by  conducting  a  search  of  the  rules  and  literature  related  to  the problem  being  studied. This  study  analyses  the  violations  committed  by  PTPN  III  against  the Gurilla community that have not been in previous studies. The results of this study show that there are different ways to resolve the dispute.
Keywords: Compensation; Land Acquisition; Public Interest
Agnes Debora, Wardani Rizkianti

## 1. PENDAHULUAN
Pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan umum seringkali menimbulkan  permasalahan  sehingga  terjadi  sengketa  dalam  pelaksanaannya. 1 PTPN III telah mengulangi konflik agraria kekerasan di Sumatra Utara. Salah satu permasalahan  agraria  yang  terjadi  karena  adanya  klaim  kepemilikan  lahan  oleh BUMN,  termasuk  tanah  dan  desa-desa  rakyat,  adalah  pecahnya  konflik  di  Desa Baru,  Pematang  Siantar,  yang  bertindihan  dengan  lahan  pertanian  dan perkampungan  masyarakat.  Klaim  lahan  yang  dilakukan  perusahaan-perusahaan milik negara tersebut, khususnya PTPN, bukan hanya menimbulkan permasalahan di berbagai wilayah terpencil, tetapi juga memicu kekerasan terhadap rakyat.
Proses  yang  tertutup,  koersif,  manipulatif,  bahkan  penggunaan  cara-cara kekerasan  masih  sering  digunakan  untuk  menanggapi  aspirasi  atau  protes masyarakat yang terkena dampak. Konflik yang terjadi sejauh ini disebabkan oleh keengganan  warga  Kampung  Baru  untuk  menyerahkan  tanahnya  dan  menerima kompensasi.  Warga  akan  memperoleh  kompensasi  yang  cukup  jika  mentaati peraturan  yang  ditentukan  oleh  pemerintah,  jika  tidak  maka  besaran  kompensasi tidak akan berubah.
Instansi  membutuhkan  konsensus  dari  pemilik  tanah  terkait  tanah  yang dibutuhkan  untuk  perolehan  lahan  untuk  penyediaan  lahan  demi  kepentingan umum.  Dalam  praktiknya,  pemilik  hak  atas  tanah  tidak  selalu  bersedia menyerahkan  atau  mengalihkan  hak  milik  mereka  kepada  instansi  yang membutuhkan lahan tersebut. Hal ini sering terjadi ketika besar kompensasi yang ditawarkan  instansi  tersebut  dirasa  tidak  pantas.  Karena  pemilik  hak  tanah  tidak mau  menyerah  atau  melepas  hak-haknya  untuk  kepentingan  otoritas,  ada kemungkinan konflik antara otoritas pencarian tanah dan pemilik hak tanah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi
Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  memberikan  pilihan  kompensasi kepada  masyarakat  yang  terkena  efeknya  selain  uang  kompensasi,  yaitu  opsi penyediaan  lahan  pengganti,  relokasi,  penyertaan  modal  (kepemilikan  saham), serta  bentuk  lainnya  yang  disepakati  kedua  belah  pihak.  Hak  warga  terdampak atas  pilihan-pilihan  itu  seringkali  tidak  dijamin,  atau  sengaja  ditutupi  dengan memanfaatkan  ketidaktahuan  masyarakat  akan  hak-hak  mereka  berdasarkan aturan UU tersebut.
Sebelumnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rohaedi  (2019), 2 yang membahas  tentang  mekanisme  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Hal yang  membedakan  penelitian  sekarang  dengan  riset  terdahulu  yaitu  pada penelitian  sekarang  secara  komperhensif  membahas  mengenai  penyelesaian tindakan  hukum  konflik  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  studi  kasus PTPN III dengan warga gurilla
1 Putri Rahmadani, “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan  Tol  Section  Binjai-Pangkalan  Brandan  Berbasis  Perlindungan  Hukum,” Locus  Journal  of  Academic Literature Review 1, no. 4 (2022): 210–25. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68
2 Edi  Rohaedi,  Isep  H.  Insan,  and  Nadia  Zumaro,  “Mekanisme  Pengadaan  Tanah  Untuk
Kepentingan Umum,” Pakuan Law Review 5, no. 1 (2019),
https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
Selanjutnya, penelitian oleh Subhan (2019), 3 mengkaji tentang pelaksanaan pembayaran ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api  bandara  soekarno-hatta  terhadap  bidang  tanah  yang  tidak  memiliki  alas  hak. Perbedaan  penelitian  yang  sekarang  dengan  terdahulu  yaitu  pada  penelitian sekarang tidak memfokukan kepada peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Lebih menitikberatkan terkait jumlah dan bentuk ganti rugi yang tidak layak.
Terakhir  penelitian  oleh  Lestari,  (2020), 4 menganalisis  terkait  pengadaan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penelitian ini  juga  meneliti  terkait  prinsip-prinsip  pemberian  ganti  rugi  berdasarkan  nilai keadilan  dalam  Pancasila.  Perbedaan  penelitian  yang  sekarang  dengan  penelitian terdahulu  yaitu  pada  penelitian  terdahulu  tidak  membahas  terkait  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi  konflik  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
Terdapat  hal-hal  yang  bersinggungan  maupun  yang  tidak  berkaitan  dengan penelitian  sebelumnya.  Kesamaannya  antara  lain  yakni  membahas  tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum. Perbedaannya adalah riset saat ini akan difokuskan terhadap konflik yang terjadi pada Desa Kampung Baru, Gurilla, Kota Pematang  Siantar  yang  akan  dibangun  jalan  tol.  Sehingga  pelaksanaan  riset  ini bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  hukum  penyelesaian  konflik  agraria mengenai  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan  menganalisa  kasus yang  terjadi  antar  PT  Perkebunan  Nusantara  III  dengan  masyarakat  Gurilla, Kampung Baru, Pematang Siantar.
2. METODE
Penelitian  ini  mengimplementasikan  metode  yuridis-normatif,  yakni penelitian di bidang hukum yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka maupun  data  sekunder  yang  menjadi  bahan  dasar  yang  akan  dianalisis  dengan melakukan  pencarian  terhadap  kaidah-kaidah  dan  berbagai  pustaka  mengenai dengan  permasalahan  yang  diteliti. 5 Analisa  studi  kasus  diterapkan  pada  suatu konflik agraria yang sedang terjadi antara PTPN III dengan masyarakat Kampung Baru, Gurilla, Pematang siantar yang diatur secara normatif dalam Undang-udang Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  dan  UU  lainnya  yang  bersangkutan.  Mengenai  pendekatan masalah, penelitian ini menerapkan pendekatan undang-undang ( statue approach ), penelitian  ini  dapat  mengupas  permasalahan  dengan  menggunakan  peraturan
3 Aldi  Subhan  Lubis,  “Pelaksanaan  Pembayaran  Ganti  Rugi  Dalam  Kegiatan  Pengadaan  Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak,” Doktrina: Journal of Law 2, no. 1 (2019), https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252.
4 Putri  Lestari,  “Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Demi  Kepentingan  Umum  Di  Indonesia
Berdasarkan Pancasila,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 2 (2020): 71–86, https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54.
5 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
perundang undangan yang berlaku di Indonesia yaitu KUH Perdata dan peraturan yang berkaitan dengan agraria. Penelitian ini hanya dilakukan di Kampung Baru, Gurilla,  Pematang  Siantar,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan studi kasus ( case approach ), yaitu suatu pendekatan yang penelaahannya kepada satu  kasus  dilakukan  secara  intensif,  mendalam,  mendetail  dan  komprehensif. 6 Bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  UUPA,  Undang-Undang  No.  2  tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, dan  undang-udang  lainnya  yang  bersangkutan  dengan  agraria.  Selain  itu, penelitian  ini  menggunakan  sumber  sekunder  berupa  makalah,  paper,  jurnal, artikel,  buku,  dan  karya  ilmiah        lain        yang        relevan        juga        digunakan. Penelitian    ini mengimplementasikan metode library research atau studi literatur untuk mengumpulkan data riset.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Mengenai  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum Dalam Hukum Positif di Indonesia
Pasal  33  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD 1945)  ayat  (2) 7 mangatur  bahwa  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan Ayat  (3)  yakni:  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan dasar dari hak mendominasi negara.
Pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  berkembang  pesat  belakangan  ini. Dibalik semua itu, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaanya dengan  biaya  dan  bentuk  ganti  rugi  yang  tidak  setimpal.    Melihat  tren  ini  perlu adanya  edukasi  kepada  masyarakat,  khususnya yang terkena dampak, terkait  tata cara,  hak  dan  kewajiban,  serta  perundang-undangan  terkait  dalam  kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Menurut  pemahaman  Pancasila  sebagai  dasar  falsafah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan pemberian hak tanah tampaknya bertujuan untuk  mencapai  kemakmuran  terbesar  bagi  rakyat.  Demi  mewujudkan  negara kesejahteraan  ( welfare  state ),  negara  harus  memprioritaskan  kepentingan  rakyat dan  secara  aktif  berpartisipasi  untuk  melestarikan  kesejahteraan  sosial  semua lapisan  masyarakat.  Argumen  ini  mendukung  bahwa  pembangunan  hukum pertanahan haruslah konkrit antara kepentingan negara dengan kepentingan warga negaranya atau masyarakat yang meliputi baik tanah yang tidak atau maupun yang sudah  dihaki  dengan  hak-hak  perorangan  atas  tanah  yang  sudah  dihaki  oleh perorangan  maka  pemerintah  harus  melakukan  perbaharuan  hukum  pertanahan
6 Dyah  Ochtorina  Susanti  and  A’an  Efendi  Susanti, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
7 Selvi  Harvia  Santri,  “Reinsurance  Arrangements  Associated  With  Guarantee  Legal Responsibilities,” Jurnal Cendekia Hukum 8, no. 2 (2023), https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v8i2.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
dengan  adanya  UUPA  maka  tanah-tanah  yang  sudah  dipunyai  dengan  hak-hak atas tanah primer disebut dengan tanah-tanah hak, dengan sebutan hak.
Terdapat  beberapa  cara  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah,  diantaranya dengan  permohonan  hak,  pemberian  hak,  peralihan  hak,  pembebasan  atau pelepasan  hak,  dan  pencabutan  hak.  Permohonan  hak  dilakukan  jika  tanah  yang tersedia   adalah   tanah negara   atau   tanah   hak   pengelolaan, sementara   untuk pemberian hak, diberikan oleh pemilik tanah kepada pihak lain atau hak atas tanah sekunder. 8
Kepemilikan  atas  tanah  menurut  hukum  agraria  Indonesia  dapat  diartikan dalam dua   konsep   yaitu,  fisik  serta yuridis.  Kepemilikan atas tanah  terdapat  2 (dua)  aspek  yaitu  aspek  privat  serta  aspek  publik. 9 Pengadaan  tanah  dilakukan dengan  mekanisme  tahapan  pengadaan  tanah terhadap  pengembangan  untuk kepentingan    umum    atau    pengadaan    tanah    secara  langsung. 10 “Untuk Kepentingan Umum,  termasuk kepentingan  bangsa dan negara serta  kepentingan bersama  dari  Rakyat,  hak-hak  atas  Tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara  yang  diatur  dengan  Undang-undang” adalah  bunyi  pasal  18  UUPA  yang  menjadi  rujukan  terhadap  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum di Indonesia
Peraturan  tersebut  tidak  melengkapi  ketentuan  dalam  pasal  sebelumnya yaitu Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang memberi  izin  dan  wewenang  untuk  menguasai  dan  menggunakan  lahan perseorangan.  Selanjutnya  ketentuan  pada  Pasal  21,  29,  36,  42,  dan  45  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yang  mengatur  ketentuan  bagi  pemilik  lahan  juga menunjukkan asas penguasaan dan penggunaan lahan secara perseorangan.
Dari  awal  atau  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Pasal  6 yang berbuyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Akibatnya adalah apabila  pemerintah  dalam  hal  ini  pelaksana  negara  memerlukan  tanah  untuk kepentingan  umum  maka  secara  khusus  tanah  masyarakat  atau  individu  harus dilakukan ganti kerugian untuk memperoleh tanah tersebut. 11
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  pembangunan  sesungguhnya  memiliki sejarah yang panjang karena telah ada sejak zaman kolonial yang dikenal dengan istilah onteiening .    Dasar  hukum  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum adalah  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1996,  Keputusan
8 Vania  Digna  Anggita  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Implikasi  Hak  Atas  Tanah  Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724.
9 Audry  Zefanya  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman,  “Tolak  Ukur  Pemenuhan  Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 441–54, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.
10 Iwan Permadi, “Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678.
11 Karjoko  Lego,  Zaidah  Nur  Rosidah,  and  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi  Handayani,  “Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi  Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah,” Jurnal  UNS  Bestuur 7,  no.  1 (2019): 1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
Presiden  Nomor  55  Tahun  1993,  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1995, Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006.  Peraturan–peraturan  tersebut kemudian dicabut setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dengan  menggunakan  asas lex  posteriori  de  rogat  legi  priori ,  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum  mencabut  atau menggantikan peraturan undang-undang sebelumnya yang mengatur  hal  yang  sama. 12 Berdasarkan  asas  ini,  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2012  menggeser  Undang-Undang  No.  20  Tahun  1961  sebagai  landasan  hukum perolehan tanah untuk kepentingan umum.
Disebutkan dalam Undang-Undang No.2 tahun 2012 bahwa salah satu asas dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  adalah  keadilan.  Dalam penjelasannya  dikatakan  “Yang  dimaksud  dengan  asas  keadilan  adalah memberikan  jaminan  penggantian  yang  layak  kepada  Pihak  yang  Berhak  dalam proses  Pengadaan  Tanah  sehingga  mendapatkan  kesempatan  untuk  dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.” Menurut John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice disebutkan “keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial,  sebagaimana  kebenaran  dalam  sistem  pemikiran.  Lebih  lanjut  ia mengatakan  bahwa  sebagai  kebajikan  utama  umat  manusia,  kebenaran  dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.”
Dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  subjek  hukum  yang melepaskan  haknya  untuk  kepentingan  umum.  Pemegang  hak  yang  melepaskan haknya,  berhak  mendapatkan  keadilan  yang  harus  diterima  oleh  subjek  hak tersebut  adalah dalam hal  ganti kerugian yang layak, yang bisa dinikmati  subjek seperti  semula.  Ganti  kerugian  yang  diterima  bukan  hanya  dalam  bentuk  fisik, melainkan  juga  non  fisik.  Seharusnya  pemberian  ganti  kerugian  tidak  membawa dampak  kerugian  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  kehilangan  haknya tersebut.  Melainkan  membawa  dampak  pada  tingkat  kehidupan  yang  lebih  baik atau setidaknya sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan.
Pada  praktiknya  ketentuan  mengenai  ganti  kerugian  yang  diatur  peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejauh ini cenderung merugikan pihak pemegang hak atas tanah. Pertama, kerugian yang diganti  hanyalah  kerugian  fisik  seperti  tanah,  bangunan  dan  tanaman  saja, sedangkan  kerugian  non  fisik  tidak  diperhitungkan.  Kedua,  dasar  perhitungan besarnya ganti kerugian atas tanah bukan atas dasar harga sebenarnya atau harga pasar.  Studi  ini        sangat        komprehensif        dan        kritis        pada        perundang- undangan    melalui interdisipliner. 13
12 Rahadian  Rian,  “Keterkaitan  Pasal  Rukuhpidana  Dengan  Cyber  Law,  Sebagai  Pelaksana  Asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori,” Jurnal Buana Ilmu 7, no. 1 (2022): 283–90, https://doi.org/https://doi.org/10.36805/bi.v7i1.5155.
13 S. P. Simaremare et al., “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 99–119.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
Proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  atau  Pengadaan  Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai ketua pelaksana  pengadaan  tanah.  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional berwenang  menunjuk  Kepala  Kantor  Pertanahan  menjadi  ketua  pelaksana pengadaan  tanah  yang  mana  bertujuan  untuk  mempercepat  pekerjaan  pengadaan tanah untuk pembangunan.
Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 hanya dilakukan berdasarkan pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah.  Menurut  UU  Nomor  2  tahun  2012, pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  diselenggarakan  melalui  tahapan perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil.  Dengan  merujuk ketentuan hukum dan peraturan, otoritas yang memerlukan lahan wajib membuat rancangan untuk akuisisi tanah dalam kepentingan umum.
Rencana  pembangunan  diberitahukan  kepada  masyarakat  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terkait  rencana  tempat  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Disebutkan  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UU  No.  2  tahun  2012 “Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.”
Pasal  19  ayat  (2)  UU  No.2/2012  menyeebutkan  bahwa  “Konsultasi  Publik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak  yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati.”
Pelibatan  pihak  yang  berhak  dapat  dilakukan  melalui  perwakilan  dengan surat  kuasa  dari  dan  oleh  pihak  yang  berhak  atas  lokasi  rencana  pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip dasar ganti rugi adalah “memberikan memberian ganti  kerugian  yang  adil  dan  layak  kepada  pihak  yang  berhak  dalam  proses pengadaan tanah, serta memberikan penggantian terhadap kerugian yang diderita pemilik      lama  dalam      posisi    ekonomi  (keuangan)  yang      sekurang-kurangnya sama dengan   sebelum diadakan   proyek   pembangunan.” 14
Pasal  19  ayat  (4)  UU  No.2/2012  “Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara  kesepakatan.”    Berdasarkan berita  acara  kesepakatan,  instansi  yang  membutuhkan  tanah  mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Sesuai yang tertuang dalam pasal 19 ayat (6) UU No.2/2012 “Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya  pengajuan  permohonan  penetapan  oleh  instansi  yang  memerlukan tanah.”
Diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 2/2012 “Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  19 dilaksanakan dalam  waktu
14 Putri  Rahmadani,  “Penyelesaian  Sengketa  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum,” Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 4 (2022): 210–225, https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.” Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) UU N0.2/2012 dikatakan “Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja  pelaksanaan  Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat  pihak  yang  keberatan  mengenai  rencana  lokasi pembangunan,  dilaksanakan  Konsultasi  Publik  ulang  dengan  pihak  yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.”
Pasal  20  UU  No.2/2012  menyatakan  bahwa  “Konsultasi  Publik  rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  19 dilaksanakan dalam  waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam  puluh)  hari  kerja  pelaksanaan  Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdapat  pihak  yang  keberatan  mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.”
Gubernur  membentuk  tim  untuk  melakukan  atas  keberatan  rencana  lokasi pembangunan. Pasal 21 ayat (4) UU No.2/2012 menyebutkan “Tim sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  bertugas:  (1)  Menginventarisasi  masalah  yang  menjadi alasan  keberatan;(2)  Melakukan  pertemuan  atau  kalrifikasi  dengan  pihak  yang keberatan; dan (3) Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.” Pasal  21  ayat  (5)  UU  No.  2/2012  menyebutkan  “Hasil  kajian  tim  berupa
rekomendasi  diterima  atau  ditolaknya  keberatan  rencana  lokasi  pembangunan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan  oleh  gubernur”.  Selanjutnya  diperjelas  pada  Pasal  21  ayat  (6)  UU No.2/2012 “Gubernur berdasarkan rekomendasi tim, mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Dalam hal ditolaknya keberatan  atas  rencana  lokasi  pembangunan,  gubernur  menetapkan  lokasi Pembangunan.”
Pasal  22  UU  No.2/2012  menyebutkan  pula  “(1)  Dalam  hal  ditolaknya keberatan  atas  rencana  lokasi  pembangunan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 21  ayat  (6),  gubernur  menetapkan  lokasi  pembangunan.  (2)  Dalam  hal diterimanya  keberatan  atas  rencana  lokasi  pembangunan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  21  ayat  (6),  gubernur  memberitahukan  kepada  instansi  yang memerlukan  tanah  untuk  mengajukan  rencana  lokasi  pembangunan  di  tempat lain.”
“Setelah  penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum sebagaimana dimaksud  dalam  pasal 26 ayat  (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan  hak  atas  tanahnya  kepada  Instansi  yang  memerlukan  tanah  melalui Lembaga  Pertanahan.”  Bunyi  pasal  27  ayat  (3)  UU  No.2/2012.  Pasal  ini  juga mengatur bahwa “Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan  memberikan  Ganti  Kerugian  yang  nilainya  ditetapkan  saat  nilai pengumuman penetapan lokasi.” yang dicantumkan pada ayat (4).
Istilah  ganti  rugi  adalah  pemberian  ganti  atas  kerugian  yang  diderita  oleh pemegang  hak  atas  tanah  atas  beralihnya  haknya  tersebut.  Problematika  ganti
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
kerugian  menjadi  komponen  yang  paling  sensitif dalam  proses  pengadaan  tanah. Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian rentan menjadi proses yang  panjang,  dan  berlarut-larut.  Hal  ini  terjadi  karena  tidak  bertemunya  jalan tengah yang disepakati para pihak. 15
Dalam proses menghitung gantin kerugian, selain menghitung kerugian fisik yang  hilang,  seharusnya  menghitung  ganti  kerugian  non  fisik  seperti  pemulihan kondisi  sosial  ekonomi  warga  yang  ditempatkan  ke  lokasi  baru.  Seharusnya pemberian  ganti  kerugian  tidak  membawa  dampak  kerugian  kepada  pemegang hak  atas  tanah  yang  kehilangan  haknya  tersebut  melainkan  membawa  dampak pada  tingkat  kehidupan  yang  lebih  baik  atau  minimal  sama  pada  waktu  sebelum terjadinya kegiatan Pembangunan.
Sangat  disayangkan  apabila  dilakukan  penambahan  kategori  pembangunan untuk  kepentingan  umum  yang  bertema  “industrialisasi”  tetapi  tidak  diikuti dengan perluasan kriteria penentuan dan ganti rugi yang diberikan hak atas tanah menjadi  obyek  pengadaan  tanah. 16 Bunyi  ketentuan  umum  pasal  1  angka  2 undang-undang ini: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.
Pasal  1  angka  10  menegaskan  lagi  “Ganti  Kerugian  adalah  penggantian layak  dan  adil  kepada  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan  tanah”.  Asas pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  diatur  Pasal  2  UU  No.2/2012 yang  menyatakan  bahwa  “Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dilaksanakan  berdasarkan  asas  kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian, keterbukaan,  kesepakatan,  keikutsertaan,  kesejahteraan,  keberlanjutan,  dan keselarasan.”  Dari  sekian  banyak  asas  haruslah  asas  keadilan  diutamakan  karena asas  ini  telah  ditegaskan  dua  kali  pada  ketentuan  umum  angka  2  dan  angka  10 undang-undang ini. Kalimat: “Ganti kerugian adalah penggantian layak dan adil” belum pernah muncul pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah sebelumnya.
Bentuk  ganti  rugi  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  sesuai dengan  Pasal  36  UU  No.2  2012  “Pemberian  Ganti  Kerugian  dapat  diberikan dalam  bentuk:  meliputi,  Uang,  Tanah  pengganti,  Permukiman  Kembali, Kepemilikan  saham  atau,  Bentuk  lain  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.” Perlu  diketahui  bahwa,  “Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan  mengenai  bentuk dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian,  Pihak  yang  Berhak  dapat  mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas)  hari  kerja  setelah  musyawarah  penetapan  Ganti  Kerugian  sebagaimana
15 Fitrotul Maulidah et al., “Sengketa Tanah Antara Masyarakat  Dengan Pemerintah (Studi Kasus: Pembangunan  Dinas  PUPR  Di  Jawa  Timur),” Dewantara:  Jurnal  Pendidikan  Sosial  Humaniora 2,  no.  2 (2023), https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1022.
16 Embun Sari et al., “Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan
Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).” Hal tersebut diatur dala Pasal 38 ayat (1) UU No.2/2012.
Nantinya,  “Pengadilan  negeri  memutus  bentuk  dan  atau  besarnya  Ganti Kerugian  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya pengajuan  keberatan.”  Seperti  yang  dikatakan  pada  pasal  38  ayat  (2)  UU No.2/2012. Kemudian, “Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari  kerja  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia. (4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  permohonan  kasasi  diterima.  (5)  Putusan pengadilan  negeri/Mahkamah  Agung  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap menjadi  dasar pembayaran Ganti  Kerugian  kepada pihak yang mengajukan keberatan.” Hal tersebut diatur dalam pasal 38 ayat (3), (4), (5) UU No.2/2012.
Patut diperhatikan, “Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya  Ganti·  Kerugian,  tetapi  tidak  mengajukan  keberatan  dalam  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).” Hal ini diatur dalam pasal 39 UU No.2/2012.
Diatur  dalam  pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 bahwa, “Institusi yang memerlukan tanah dapat mengajukan  permohonan  konsinyasi  ke  pengadilan  negeri  domisili  termohon, dengan  beberapa  persyaratan  yang  perlu  dipenuhi,  sebagai  berikut  ini,  pemilik tanah  menolak  bentuk  dan/atau  nilai  ganti  rugi,  tetapi  tidak  mengajukan keberatan;  pihak  menolak  bentuk  dan/atau  nilai  ganti  rugi,  di  mana  putusan bersifat final dan mengikat; tidak diketahui informasi domisili/keberadaan pemilik tanah;  objek  tanah  (i)  sedang  dalam  sengketa,  (ii)  kepemilkan  hak  atas  tanah sedang  dalam  sengketa,  (iii)  sedang  dalam  peletakan  sita,  dan  (iv)  sedang  dalam jaminan di bank.”
Setelah  penatapan  konsinyasi  “Ketua  Pengadilan  menerbitkan  penetapan yang memerintahkan Juru Sita Pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk  melakukan  penawaran  pembayaran  kepada  Termohon  di  tempat  tinggal Termohon.” Hal  ini diatur dalam Pasal  27 ayat  (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 17
Ganti kerugian dapat diambil di kepaniteraan pada waktu yang dikehendaki termohon  sesuai  dengan  kondisi,  sebagai  berikut:  “Dalam  hal  objek  pengadaan tanah  sedang  menjadi  objek  perkara  di  pengadilan  atau  masih  dipersengketakan, Ganti  Kerugian  diambil  oleh  pihak  yang  berhak  di  kepaniteraan  Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta
17 Efa  Laela  Fakhriah,  “Kritis  Rancangan  UU  Hukum  Acara  Perdata  Demi  Tercapainya  Unifikasi Hukum Acara Perdata,” Asosisasi Dosen Hukum Acara Perdata Rancangan, Hukum, Dan Perdata 2 (2019).
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
perdamaian,  disertai  dengan  surat  pengantar  dari  Ketua  Pelaksana  Pengadaan Tanah”  diatur  dalam  Pasal  32  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2016.
“Dalam  hal  objek  pengadaan  tanah  diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang berwenang,  Ganti  Kerugian  diambil  oleh  pihak  yang  berhak  di  kepaniteraan Pengadilan  setelah  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap atau sita telah diangkat, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan  Tanah.”  Diatur  Pasal  33  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
“Dalam  hal  objek  pengadaan  tanah  menjadi  jaminan  di  bank,  Ganti Kerugian  dapat  diambil  di  kepaniteraan  Pengadilan  setelah  adanya  persetujuan dari pihak bank, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah”. Diatur dalam pasal  34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam praktiknya, pengadaan tanah lebih sering menjadi subjek kontroversi dan  konflik  hukum  dan  sosial.  Tindakan  masyarakat  terkait  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  umum  sering  menjadi  api  permasalahan.  Misalnya  seperti yang  sudah  terjadi  dalam  pembangunan  Bandara  Kulon  Progo  di  Yogyakarta diwarnai dengan penolakan dan protes masyarakat setempat. Hal yang sama saat ini dialami oleh warga Gurilla, Pematang Siantar.
3.2 Bentuk  Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Agar  Masyarakat Pematang Siantar
Bernard  Limbong 18 menyebutkan  dalam  bukunya  bahwa  “Dalam  konteks pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum, banyak persoalan yang muncul akibat kelemahan regulasi. Wujud peraturan yang ada  sebelumnya  tidak  berbentuk  undang-undang.  Aspek  material      dari      semua regulasi  yang  ada,  kurang  memadai  sehingga  berpotensi  menimbulkan  masalah. Persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam  kegiatan  pengadaan  tanah  lebih disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan  di  bidang pertanahan yang tidak memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah.    Khususnya  yang menyangkut      aspek      ganti  rugi,  regulasi  yang  ada  belum  secara  konkret menjamin  kehidupan      pemegang      hak  atas  tanah  memperoleh  kehidupan  yang lebih  baik  dibandingkan  sebelumnya.  Fakta  menunjukkan  bahwa  terjadi  proses pemiskinan  terhadap  pemegang  hak  atas      tanah  dalam  setiap  proyek pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Hal  ini  disebabkan      karena      regulasi maupun  pelaksanaannya  di  lapangan  masih  jauh  dari  ideal,  baik  secara  yuridis, sosiologis, maupun filosofis.”
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi kesimpulan terjadi  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  PT  Perkebunan  Nusantara  (PTPN  III) pada masyarakat  Kampung Baru, Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma, Kecamatan
18 Bernard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Margaretha Pustaka: Jakarta, 2011, 2011).
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
Siantar  Sitalasari,  Kota  Pematang  Siantar.  Pelanggaran  HAM  tersebut  juga merupakan  akibat  dari  tindakan  yang  diakukan  pihak  PTPN  III  yang melaksanakan usaha okupasi tanah sengketa. Melalui pemantauan Komnas HAM, PTPN  III  disebut  telah  melakukan  okupasi  secara  sepihak.  Sebelum  mengambil keputusan,  Komnas  HAM  pun  terlebih  dahulu  melaksanakan  pemantauan  sesuai dengan amanat lembaga tersebut dalam Pasal 89 Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terjadinya hal ini semua dapat dikatakan karena regulasi yang mengatur hal terkait belum cukup kuat untuk melindungi hak masyarakat yang terkena dampaknya.
Dalam  hal  ini  dapat  di  lihat  PTPN  III  telah  melanggar  pasal  9  UU No.2/2012  dengan  bunyi  “(1)  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  memperhatikan  keseimbangan  an  tara  kepentingan pembangunan  dan  kepentingan  masyarakat.  (2)  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan  Umum  dilaksanakan  dengan  pemberian  Ganti  Kerugian  yang  layak dan adi1.”
Jika  pihak  yang  merasa  dirugikan  hanya  mengungkapkan  perasaan  tidak senang atau khawatir, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang  diduga  menjadi  penyebab  kerugian  atau  pihak  lain,  maka  konflik  tersebut tidak  akan  berubah  menjadi  sengketa.  Suatu  konflik  tidak  dapat  diatasi,  maka konflik tersebut akan berlanjut sebagai sengketa. 19
Berdasarkan  sifat  sengketa,  penyelesaian  sengketa  dibedakan  menjadi  2 (dua)  macam,  yaitu:  pertama,  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi  ketika para pihak sepakat  untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi untuk mencapai konsensus. 20
Arbitrase,  mediasi,  konsiliasi,  merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif, juga dikenal sebagai alternative dispute  resolusition ,  mengacu  pada  proses  di  mana  para  pihak  yang  bersengketa dapat  menyelesaikan  perselisihan  mereka  di  luar  pengadilan  dengan  atau  tanpa bantuan  pihak  ketiga.  Proses-proses  tersebut  meliputi  negosiasi,  konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 21
Kedua,  penyelesaian  sengketa  di  dalam  pengadilan.  Pertama,  sengketa  tata usaha  negara.  Sengketa  ini  muncul  karena  diterbitkannya  keputusan  tata  usaha negara  oleh  badan/pejabat  tata  usaha  negara.  Sengketa  tata  usaha  negara diselesaikan  gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha  negara.  Kedua,  sengketa  perdata. Sengketa  perdata  diselesaikan  melalu  gugatan  ke  pengadilan  negeri  atau diselesaikan  di  luar  pengadilan.  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  menetapkan
19 Muhammad  Syawaludin,  “Memaknai  Konflik  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Melalui  Pendekatan Konflik Fungsional,” Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam 1, no. 1 (2023): 1–18.
20 Rahma Wa, Arsyad, and Yusuf, “Konflik Tanah Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Siompu Kabupaten  Buton  Selatan),” Gemeinshchaft:  Jurnal  Masyarakat  Pesisir  Dan  Perdesaan 4,  no.  1  (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/gjmpp.v4i1.19353.
21 F.  Ainun  Fadillah  and  S.  Amalia  Putri,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dan  Arbitrase (Literature  Review  Etika),” Jurnal  Ilmu  Manajemen  Terapan 2,  no.  6  (2021):  744–56, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
e-ISSN : 2621-4105
tata cara penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu:
Pertama,  gugatan  ke  pengadilan  tata  usaha  negara.  Sengketa  yang diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara adalah sengketa yang bersifat tata usaha  negara  yang  disebabkan  terbitnya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (selanjutnya  disingkat  KTUN).  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  keputusan pemerintah  yang  dikategorikan  sebagai  KTUN  dapat  mengajukan  perkara  ke pengadilan  tata  usaha  negara  agar  keputusan  gubernur  mengenai  penentuan tempat  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  diselesaikan.  Pengertian  KTUN disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  yaitu, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”
Tempat  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  akan  ditentukan  dalam tahap  persiapan  dalam  bentuk  surat  keputusan  gubernur.  Pihak  yang  berwenang dapat menolak kegiatan pemilihan tempat pembangunan untuk kepentingan umum dengan  bentuk  keberatan.  Tata  cara  penetapan  tempat  pembangunan  untuk kepentingan umum dituangkan dalam Pasal  23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai berikut:
Pertama,  “Dalam  hal  setelah  penetapan  lokasi  pembangunan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak  yang  Berhak  terhadap  penetapan  lokasi  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha  Negara setempat  paling lambat  30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.” Kedua, “Pengadilan Tata Usaha Negara memutus  diterima  atau  ditolaknya  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  gugatan. Ketiga,  “Pihak  yang  keberatan  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat bel as) hari  kerja  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.”  Keempat,  “Mahkamah  Agung  wajib  memberikan  putusan  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.”. Kelima,  “Putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum”.
Kedua,  pengadilan  negeri  keberatan.  Tindakan  musyawarah  di  awal dilakukan untuk memutuskan ganti rugi pada tahap pelaksanaan penyediaan lahan untuk  kepentingan  umum.  Penyelesaian  sengketa  terkait  bentuk  dan/atau  nilai kompensasi  terhadap  penyediaan  lahan  untuk  kepentingan  umum  di  pengadilan negeri  termasuk  ke  dalam  sengketa  keperdataan.  Sengketa  keperdataan  bisa diakibatkan  adanya  wanprestasi  (ingkar  janji)  atau  tindakan  melawan  hukum.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
Tidak adanya hubungan hukum antara Badan Pertanahan RI (BPN RI) selaku PPT dengan  pihak  yang  memiliki  hak  menyebabkan  perselisihan  terkait  bentuk dan/atau besaran kompensasi dalam penyediaan lahan untuk kepentingan umum di pengadilan  negeri  diajukan  oleh  seorang  tindakan  melawan  hukum,  bukan wanprestasi (pelanggaran janji).
Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (BPN  RI)  bermusyawarah dengan  pihak-pihak  yang  berhak  untuk  memutuskan  ganti  rugi.  Musyawarah mencakup tindakan mendengarkan satu sama lain, bertukar pikiran, dan keinginan mencapai  penyelesaian  mengenai  masalah  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum.  BPN  RI  dan  pihak  yang  berwenang  melakukan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sama-sama  mempunyai  kedudukan yang setara atau sederajat dalam pembahasan ini, atau keduanya tidak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Dalam suatu konflik, masing-masing pihak  mempunyai  kebebasan  dan  hak  untuk  menyuarakan  pikirannya,  tidak  ada pihak  yang  boleh  menekan  atau  memaksa  pendapat  pihak  lain.  Hasil  dari musyawarah ini adalah terjadi atau tidaknya kesepakatan (mufakat).
Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  mengatur  “(1)  Lembaga Pertanahan  melakukan  musyawarah  dengan  Pihak  yang  Berhak  dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  hasil  penilaian  dari  Penilai disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan  untuk  menetapkan  bentuk  dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 (2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar  pemberian  Ganti  Kerugian  kepada  Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.”
Apabila terjadi kesepakatan pada musyawarah antara BPN RI dengan pihak yang  memiliki  hak  terkait  besaran  ganti  rugi,  maka  kesepakatan  tersebut  dicatat dalam  berita  acara  kesepakatan.  Ketentuan  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  berikut  ini  mengatur  penyelesaian  sengketa  apabila  antara  BPN  RI dengan  pihak  yang  memiliki  hak  tidak  bisa  mencapai  konsensus  terkait  bentuk dan/atau  besaran  ganti  rugi:  Pertama,  “Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian,  Pihak  yang  Berhak  dapat mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat  dalam  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  musyawarah  penetapan  Ganti  Kerugian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (1).”  Kedua,  “Pengadilan  negeri memutus bentuk danl atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengajuan  keberatan.”  Ketiga,  “Pihak yang  keberatan  terhadap  putusan  pengadilan  negeri  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  dapat  mengajukan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.”  Keempat,  “Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja  sejak  permohonan  kasasi  diterima”.  Kelima,  “Putusan  pengadilan
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan”.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  mengatur  salah  satu  bahwa  hak  yang dimiliki  oleh  pihak  yang  berhak  yang  tidak  mensepakati  bentuk  dan/  atau besarnya  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh  BPN  RI  sebagai  PPT  adalah mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  bukan  mengajukan  gugatan kepada pengadilan negeri setempat.
Keberatan terhadap bentuk dan/atau besaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak  yang  berhak  diputuskan  oleh  pengadilan  negeri.  Pihak  yang  berhak  dapat menerima atau menolak putusan pengadilan negeri berdasarkan temuannya. Pihak yang  berhak  dapat  mengajukan  banding  atas  putusan  pengadilan  negeri  tersebut kepada  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  apabila  tidak  setuju.  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  memutus  kasasi  yang  dimohonkan  oleh  pihak  yang memiliki  hak.  Tidak  ada  tindakan  untuk  Peninjauan  Kembali  (PK)  putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  bersifat  final.  Putusan  Pengadilan  Negeri  atau  Mahkamah  Agung  RI yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar  pembayaran kompensasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  oleh  instansi  yang  membutuhkan tanah.
Tidak semua konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kesalahan  pihak  negara.  Ada  beberapa  konflik  ini  terjadi  karena  warga  setempat tidak  mau  berkoperatif.  Seperti  warga  yang  sebenarnya  tidak  memiliki  bukti terhadap  legalitas  hak  miliknya  tetapi  tetap  enggan  dan  memberontak  saat dilakukan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Pihak  negara  yang  sudah melakukan tindakannya sesuai prosedur dan memiliki bukti legalitas hak tanahnya tentu saja berhak melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## 4. PENUTUP
Peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah diatur secara  lengkap  dan  kongkrit  dalam  peraturan  perundang-undangan  seperti, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1996,  Keputusan  Presiden Nomor  55  Tahun  1993,  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1995,  Peraturan Presiden  Nomor  65  Tahun  2006.  Peraturan–peraturan  tersebut  kemudian  dicabut setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Berdasarkan sifat  sengketa,  penyelesaian  sengketa  dibedakan  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu: Pertama, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa di  dalam  pengadilan.  Pertama,  sengketa  tata  usaha  negara.  Sengketa  ini  muncul karena  diterbitkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  oleh  badan/pejabat  tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara.  Kedua,  sengketa  perdata.  Sengketa  muncul  karena  wanprestasi (ingkar  janji)  atau  perbuatan  melanggar  hukum.  Sengketa  perdata  diselesaikan melalu gugatan ke pengadilan negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.
Agnes Debora, Wardani Rizkianti

## DAFTAR PUSTAKA
Ainun  Fadillah,  F.,  and  S.  Amalia  Putri.  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dan Arbitrase  (Literature  Review  Etika).” Jurnal  Ilmu  Manajemen  Terapan 2, no. 6 (2021): 744–56. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486. Anggita,  Vania  Digna,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Implikasi  Hak  Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724. Fakhriah,  Efa  Laela.  “Kritis  Rancangan  UU  Hukum  Acara  Perdata  Demi
Tercapainya  Unifikasi  Hukum  Acara  Perdata.” Asosisasi  Dosen  Hukum Acara Perdata Rancangan, Hukum, Dan Perdata 2 (2019). Lego,  Karjoko,  Zaidah  Nur  Rosidah,  and  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rahmi  Handayani. “Refleksi  Paradigma  Ilmu  Pengetahuan  Bagi  Pembangunan  Hukum Pengadaan  Tanah.” Jurnal  UNS  Bestuur 7,  no.  1  (2019):  1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42694.
Lestari, Putri. “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” SIGn Jurnal  Hukum 1, no. 2 (2020): 71–86. https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54. Limbong, Bernard. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Margaretha Pustaka: Jakarta, 2011, 2011.
Lubis,  Aldi  Subhan.  “Pelaksanaan  Pembayaran  Ganti  Rugi  Dalam  Kegiatan Pengadaan  Tanah  Pembangunan  Jalur  Kereta  Api  Bandara  Soekarno-Hatta Terhadap  Bidang  Tanah  Yang  Tidak  Memiliki  Alas  Hak.” Doktrina: Journal of Law 2, no. 1 (2019). https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252. Maulidah, Fitrotul, Humaida Maulina, Lala Alfiana, Muhamad Niko Dardiri, and Hany Nurpratiw. “Sengketa Tanah Antara Masyarakat  Dengan Pemerintah (Studi  Kasus:  Pembangunan  Dinas  PUPR  Di  Jawa  Timur).” Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 2, no. 2 (2023). https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1022.
Permadi,  Iwan.  “Konstitusionalitas  Keberadaan  Bank  Tanah  Dalam  Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678.
Rahmadani,  P. “Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan  Jalan  Tol  Section  Binjai-Pangkalan  Brandan  Berbasis Perlindungan Hukum.” Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 4 (2022): 210–25. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68.
Rian,  Rahadian.  “Keterkaitan  Pasal  Rukuhpidana  Dengan  Cyber  Law,  Sebagai Pelaksana  Asas  Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori.” Jurnal  Buana  Ilmu 7, no. 1 (2022): 283–90. https://doi.org/https://doi.org/10.36805/bi.v7i1.5155. Rohaedi,  Edi,  Isep H.  Insan, and Nadia Zumaro. “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan  Umum.” Pakuan  Law  Review 5,  no.  1  (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192.
Santri,  Selvi  Harvia.  “Reinsurance  Arrangements  Associated  With  Guarantee Legal  Responsibilities.” Jurnal  Cendekia  Hukum 8,  no.  2  (2023). https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v8i2.
Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022).
Agnes Debora, Wardani Rizkianti
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Simaremare,  S.  P.,  B.  Nasution,  S.  Sunarmi,  and  E.  Yunara.  “Politik  Hukum Jangka  Waktu  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Di  Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 99–119. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 2021. Susanti,  Dyah  Ochtorina,  and  A’an  Efendi  Susanti. Penelitian  Hukum  (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Syawaludin,  Muhammad.  “Memaknai  Konflik  Dalam  Perspektif  Sosiologi Melalui  Pendekatan  Konflik  Fungsional.” Tamaddun:  Jurnal  Kebudayaan Dan Sastra Islam 1, no. 1 (2023): 1–18.
Wa,  Rahma,  Arsyad,  and  Yusuf.  “Konflik  Tanah  Pada  Masyarakat  (Studi  Di
Kecamatan  Siompu  Kabupaten  Buton  Selatan).” Gemeinshchaft:  Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan 4, no. 1 (2022).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52423/gjmpp.v4i1.19353.
Zefanya,  Audry,  and  Fransiscus  Xaverius  Arsin  Lukman.  “Tolak  Ukur Pemenuhan  Penguasaan  Fisik  Atas  Tanah  Melalui  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022):
441–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878.