## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari -  Juni 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
1 - 16

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Pekanbaru-Indonesia 17 - 37

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI
PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2 1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 38 - 55
PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN) Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD
Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90

## FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA Muhammad Rafi 1 , Ulung Pribadi 2 , Fajar Rahmanto 3
1,2,3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Suherry 1 , Billy Jenawi 2 , Rendra Setyadihardja 3 , Zamzami A. Karim 4 , Firman Setiawan 5 , Rany Angraini 6 1,2,3,4 STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 5,6 Bapelitbang, Bintan, Indonesia
102 - 112

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4 1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
113 - 127

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019
Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia E-mail:ipmummu@gamil.com

## ABSTRAK
Partai  politik  memiliki  sistem  perkaderan  yang  berbeda  untuk  melakukan  tahapan seleksi  kader  yang  selektif,  transparan  serta  demokratis.  Tujuan  dari  rekrutmen  kader dengan  maksud  untuk  dapat  memperoleh  kader  yang  ideal  dalam  memperjuangan kepentingan  masyarakat  dan  memahami  visi  partai.  Partai  politik  akan  terus  melakukan kaderisasi secara terus menerus untuk mendapat pemimpin masa depan bangsa dan Negara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu kualitatif untuk dengan melakukan wawancara mendalam  dengan  informan  pilihan  di  partai  Nasdem  Seram  Bagian  Barat.  Berdasarkan hasil  penilitian  pada  DPD  II  partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem)  Seram  Bagian  Barat dalam melakukan proses kaderisasi dan penetapan calon legislatif Partai Belum sesuai dengan cita-cita besar Demokrasi. Kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat ini hanya sebagai persyaratan partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Proses seleksi calon legislatif sebaiknya pada partai politik secara terbuka dengan ketentuan mengikuti proses yang ditentukan oleh internal partai yang meliputi syarat yang ditentukan dan  prosedur  yang  diketahui  oleh  masyarakat  umum.  Keterbukaan  dalam  proses  seleksi menjadi uji publik calon anggota legislatif untuk masyarakat dapat menilai kemapuan dari kadidat calon yang di usulkan oleh partai politik.
Kata  Kunci  : Partai  Politik,  Kaderisasi,  Penetapan  Calon  Legislatif,  Partai  Nasional Demokrat

## PENDAHULUAN
Diawali  dengan  Pemilu  Legislatif yang  berlangsung  tanggal  9  April  2009 sampai  pada  pemilu  17  April  2019 ternyata  masih  meninggalkan  berbagai persepsi didalam masyarakat. Pesta
demokrasi yang merupakan proses
demokrasi  pemerintahan  di  Indonesia  ini, ternyata banyak meninggalkan tanda tanya besar.
Pemilihan  umum  pada  tanggal  9 April  2019  merupakan  rangkain  pemilu serentak  yang  akan  dilaksanakan  sebagai
model  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia.
Demokrasi lima tahunan yang dilaksanakan  untuk  memilih  kandidat pemimpin  bangsa  untuk  mengemban amanah  di  lembaga  legislatif.  Demokrasi langsung merupakan pesta pemilihan yang dilaksanakan  untuk  memilih  anggota legislatif  untuk  masa  jabatan  lima  tahun kedepan.
Pemilihan  umum  yang  dilaksanakan secara  langsung  selama  ini  menyisahkan konflik  kepentingan  elit  partai  politik untuk  memenangkan  suara  rakyat  dengan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum pemilihan umum. Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) masih  menjadi pekerjaan  para  penyelenggara  pemilihan umum dan pemerintahan untuk
menyelesaikan  daftar  pemilih  ganda  yang sering  menjadi  pemicu  konflik  politik. Persoalan  pemilu  misalnya  surat  suara yang  tertukar,  suara  kandidat  yang  hilang saat perhitungan dan kesalahan cetak surat suara.  Proses  pemilihan  umum  menjadi instrumen yang penting untuk
meningkatkan  kualitas  demokrasi  menuju transisi  kepemimpinan  yang  melibatkan aktor  partai  politik.  Pola  rekrutmen  yang berbeda-beda  antara  satu  partai  dengan partai  yang  lain  menjadi  ukuran  dalam proses  rekrutmen  kader  yang  dilakukan oleh  pemimpin  partai.  Pola  rekrutmen kader  yang  berjalan  secara  terus  menerus dengan kaderisasi berjenjang yang dilakukan setiap tahun sangat menentukan kualitas  anggota  legislatif.  Tata  kelola partai  secara  kolektif  organisasi  dapat membentuk karakter kader yang bijaksana dalam
menjalankan norma-norma
ideologis  yang  menjadi  prinsip  dasar partai  politik  dalam  menjalankan  praktek kekuasaan  yang  di  terapkan  dalam kehidupan politik.
Pola  rekrutmen  partai  berbeda-beda dalam melakukan kaderisasi serta
rekrutmen  kader  baru  yang  ditentukan oleh  mekanisme  partai  dan  sistem  politik yang  dianut  oleh  Negara.  Pembahasan menarik tentang peran dan fungsi pemerintah  dalam  memposisikan  dirinya secara  proporsional  dan  juga  kemampuan partai  politik  untuk  mengatur  dirinya sendiri dan kemampuan untuk
mempertahankan  dominasi  perannya  dari intervensi  kekuasaan.  Kematangan  partai
politik tergantung dari tingkat kedewasaan partai  dalam  melakukan  seleksi  terhadap calon  pemimpin  lokal  maupun  nasional secara  selektif  dengan  metode  dan  teknis yang  mampu  menjunjung  visi  demokrasi yang  jujur  dan  bermartabat.  Pemimpin yang  menahkoda  partai  sudah  tentu memiliki visi pengembangan serta langkah yang  strategis  untuk  memilih  metode rekrutmen yang transparan dan akuntabilitas  sehingga  berdampak  pada kualitas  kandidat  yan  dipilih  oleh  partai politik. Idealnya  sistem  seleksi  partai  harus mempertimbangkan calon anggota legislatif yang bergabung menjadi anggota kader  dan  kandidat  mempertimbangkan keaktifan  pada  partai  politik  selama beberapa  tahun.  Faktor  keaktifan  dalam partai  politik  dengan  tujuan  sehingga anggota partai  dapat  diberikan pendidikan politik  melalui  internal  partai  politik dengan  metode  pelatihan,  workshop  dan seminar  secara  rutin.  Pengetahuan  kader partai  politik  sangat  menentukan  kualitas kandidat  dalam  mengelola  politik  secara bijak  dengan  pendekatan  normatif  yang diatur dalam perundang-undangan.
Dengan  demikian  proses  seleksi kandidat  untuk    menjadi  calon  anggota legislatif pada partai politik sudah melalui jenjang  seleksi  yang  telah  berlangsung beberapa  tahun  sebelum  di  tetapkan menjadi  kandidat  ataupun  kader  partai. Seleksi  partai  politik  dengan  pendekatan platform  ideologi,  kandidat  memiliki  visi dan misi yang sesuai dengan partai politik untuk  mencapai  cita-cita  sesuai  dengan kepercayaan  dalam  membangun  bangsa dan Negara. Proses seleksi yang akuntabilitas dapat merekrut kader berdasarkan kriteria yang memiliki

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kebebasan, jiwa kader yang objektif tanpa memandang  latar  belakang,  kandidat memiliki  kemampuan,  keahlian,  dan kandidat  yang  memiliki  nilai  kejujuran sehingga  dapat  terhindar  dari  korupsi, gratifikasi, kolusi, serta nepotisme.
Pendekatan  Partai  Nasdem  dalam merekrut  anggota  legislatif  memiliki  4 (empat) kriteria yaitu:
1) Kader  partai  memiliki  kompetensi yang memadai untuk dapat menjalankan  tugas-tugas  sebagai anggota legislatif.
2) Memiliki pengabdian selama menjadi  kader  partai  serta  memiliki rekam  jejak  yang  baik  selama  aktif di Partai Nasdem.
3) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
4) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Partai  politik  tanpa  kaderisasi  tidak berarti  apa-apa,  keberlangsungan  partai politik membutuhkan kader yang memiliki kualitas  dan  kemampuan.  Proses  seleksi sudah  tentu  akan  dilakukan  tetapi  untuk memproduk  hasil  kader  yang  baik  maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis,  berjenjang  dan  terus  menerus dilakukan.  Kaderisasi  yang  dilakukan membutuhkan  kemitmen  semua  pihak untuk  saling  membantu  dan  mendukung proses  rekrutmen  kader yang  baru bergabung.  Keberhasilan  perkaderan  juga sangat  ditentukan  oleh  model  training yang dilakukan, misalnya penyajian materi yang diberikan pada saat pelatihan dengan tujuan menghasilkan kader yang berkualitas.  Kualitas  kader  yang  dimiliki oleh  partai  politik  menjadi  laboratorium bagi  partai  untuk  menyediakan  pemimpin
nasional dan daerah untuk mendorong visi pembangunan yang berkualitas.
Transisi kepemimpinan dari generasi tua  ke  generasi  muda  sangat  ditentukan penyiapan  perkaderan  yang  sistematis, benjenjang  untuk  penyiapan  kader  yang berkuliatas dan memiliki cita-cita pembangunan. Kebebasan demokrasi memberikan  partai  politik  untuk  dapat mengembangkan  tugas  yang  tidak  ringan,
Penyaluran aspirasi melalui daerah pemilihan  menjadi  agenda  DPRD  untuk dapat    mengubah  kebijakan  publik  yang berkepentingan  kepada  masyarakat.  Partai politik menjadi pilar utama dalam memberikan  pendidikan  kepada  kader baru. Tujuan dari pendidikan politik untuk dapat memastikan keberlangsungan organisasi  di  masyarakat,  menciptakan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Keberhasilan  kaderisasi  partai jika  mampu  memproduk  kader  yang memiliki  loyalitas,  kemampuan  untuk memecahkan persoalan bangsa dan Negara.  Kemampuan  untuk  memahami kebutuhan  masyarakat  yang  diwakili dengan  menyaring  aspirasi  masyarakat dan diperjuangankan pada level  kebijakan publik.

## Konsep Kaderisasi
Kaderisasi  politik  adalah  model pengisian jabatan organisasi pada lembaga- lembaga  politik  seperti  partai  politik, administrasi  birokrasi  dan  elit  yang menjalankan  kekuasaan  Negara.  Pengisian lembaga-lembaga  politik  melalui  jenjang perkaderan yang sistematis melalui mekanisme  internal  maupun  eksternal dalam  memperoleh  pemimpin  masa  depan yang  mampu  menganalisis  permasalahan pada  sistem  politik.  (Suharno,  2004:  117).

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kaderisasi  politik  merupakan  elemen mendasar  dalam  organisasi  politik  untuk dapat  memberikan  satu  sosialisasi  politik.
Sistem sosialisasi politik
adalah mekanisme  untuk  dapat    memperkenalkan sistem politik kepada seseorang, kelempok tertentu  serta  bagaimana  kader  parrati tersebut  menentukan  tanggapan  serta reaksi-reaksinya  terhadap  gejala-gejala politik  (Hafied  Cangara,  2008:  25). Kaderisasi  partai  politik  menjadi  bagian yang  terpenting  dalam  manajemen  tata kelola  kepartaian  yang  baik  serta  ciri keberlangsungan  organisasi.  Sedangkan menurut  Miriam  Budiardjo,  Kepartaian yang memiliki kader-kader yang
pengetahuan  baik  serta  berkualitas  dapat mampu  memberikan  kesempatan  yang besar  kepada  kader  partai  untuk  dapat mengembangkan  pengetahuan  dan  dapat memberikan  inovasi  untuk  pengembangan kemajuan  partai.  Rekrutmen  politik  dapat menentukan  kontinuitas  dan  kelestarian partai  untuk  dapat  bersaing  dengan kekuatan  kontestasi  politik  yang  semakin ketat. Seleksi kepemimpinan untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin  dengan  berbagai  cara  yang dapat  dilakukan  dalam  Kaderisasi  politik yaitu  melalui  kontak  pribadi,  persuasi dengan  tokoh  di  masyarakat,  ataupun metode  lain  yang  dapat  meningkatkan elektabilitas  partai  pada  arena  pemilu (Miriam Budiardjo, 2008: 408).
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian menunjukan bahwa tingkat partipasi politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik  pada  pemilihan  kepala  daerah Maluku  Utara  yaitu  sebagai  berikut pemilih  pemula  sudah  cukup  rasional dalam  memutuskan  pilihan  politknya, karena  yang  menjadi  indikator  penilaian
adalah ketokohan kandidat atau figur  yang dimiliki  oleh  kandidat  tertentu,  serta produk  isu-isu  politik  yang  coba  dijual berupa  program-program  kerja  kandidat tertentu.  di  samping  itu  juga  ternyata pemilih  pemula  masih  menggunakan pendekatan  emosional  dengan  kandidat dalam  menyalurkan  hak  suara  pada pemilihan (Wance, 2019)
Seleksi kepemimpinan melalui proses  kaderisasi  memiliki  peran  yang sangat penting untuk dapat memiliki kader partai  yang  memiliki  visi  dan  misi  untuk kemajuan  organisasi  partai.  Adapu  nilai- nilai kaderisasi adalah sebagai berikut:
a) Nilai-nilai  organisasi  yang  baik adalah  proses  untuk  memindahkan nilai dari individu ke individu yang lain.  Bentuk  dari  nilai-nilai  dapat berupa  yang  tertulis  atau  yang tercantum dalam aturan organisasi ( konsensi,  AD/ART,  aturan  yang lain)    maupun  nilai  yang  tidak tertulis pada masyarakat sejak masa lalu  dan  masih  dipertahankan sehingga saat ini.
b) Keberlangsungan  organisasi  yang baik  adalah  tata  kelola  organisasi yang  mengimplementasikan  proses kaderisasi  untuk  keberlangsungan kader  kedepan.  Proses  perkaderan menentukan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  pada  organisasi jika SDM memiliki kualitas kepemimpinan  dapat  memastikan keberlangsungan organisasi.
c) Kualitas sarana belajar bagi anggota  organisasi  yang  baik  dan memadai sangat menunjang kematang  institusional  organisasi dalam mendidik kader masa depan. Pendidikan  yang  dilakukan  oleh

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
organisasi sebagai sarana mendewasakan  manusia  melalui pengajaran dan pelatihan.

## Pengertian Partai Politik
Partai  politik  merupakan  salah  satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah  dengan  rakyat.  Secara  umum dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik adalah  suatu  kelompok  yang  teroganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,  nilai-nilai,  dan  cita-cita  yang sama.  Tujuan  kelompok  ini  ialah  untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan  itu,  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  mereka  (Budiardjo,  2008:404). Dalam  bukunya  Ekonomic  Et  Societie Marx  Weber  memberikan  defenisi  tentang partai  politik,  menurutnya  partai  politik adalah  organisasi  publik  yang  bertujuan untuk  membawa  pemimpinnya  berkuasa dan  memungkinkan  parapendukungnya (politisi)  untuk  mendapatkan  keuntungan dari
dukungantersebut
(Firmanzah,
2008:66).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Wance    (2019)  bahwa  kemenangan sangat  ditentukan  oleh  empat  modal  yaitu modal  politik  yang  dimiliki  kandidat selama  membangun  karier  politik  yang bernjenjang,  kedua  yaitu  modal  ekonomi sangat menentukan kandidat untuk membangun basis kekuatan di masyarakat, ketiga,  modal  budaya  yaitu  modal  dalam bentuk  kharisma    yang  lahir  dari masyarakat  sejak  lahir  dan  mempunyai hubungan  dengan  masyarakat  budaya. (Wance,2019).
Menurut  Ichlasul  amal  (1996:2), modul atau tipologi partai politik berdasarkan  tingkat komitmen  partai
terhadap ideologi dan kepentingan terdapat lima jenis partai politik yaitu :
1. Partai proto adalah tipe awal partai politik  sebelum  mencapai  tingkat perkembangan  seperti  dewasa  ini. Ciri  yang  paling  menonjol  dari partai  ini  adalah  pembedaan  antara kelompok  anggota  atau “ins” dengan  non  anggota  atau “outs” selebihnya partai ini belum menunjukkan  ciri  sebagai  partai politik  dalam  pengertian  modern. Karena  itu  sesungguhnya  partai  ini dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat. 2. Partai kader merupakan
perkembangan  lebih  lanjut  dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama  berasal  dari  golongan kelas  menengah  keatas.  Akibatnya, ideologi  yang  dianut  partai  ini adalah konservatisme exstrim. Karena  itu  partai  kader  tidak memerlukan  organisasi  besar  yang dapat memobilosasi massa.
3. Partai  massa,  muncul  saat  terjadi perluasaan hak pilih rakyat sehingga  dianggap  sebagai  respon politis  dan  organisasional  bagi perluasan hak-hak pilih serta mendorongbagi  perluasan  lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa  berorientasi  pada  basis pendukungnya  yang  luas,  misalnya buruh, petani, kelompok agama dan memiliki  idiologi  yang  cukup  jelas untuk  memobilisasi  massa  serta mengembangkan  organisasi  yang cukup  rapi  untuk  mencapai  tujuan- tujuan ideologinya.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
4. Partai diktatorial sebenarnya merupakan  sub-tipe  dari  partai massa,  tetapi  memiliki  idiologi yang  lebih  kaku  dan  radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan  kontrol  yang  sangat ketat  terhadap  pengurus  bawahan maupun anggota  partai.  Rekrutmen anggota  partai  dilakukan  secara lebih  selektif  dari  pada  partai massa. 5. Partai Catch-all merupakan gabungan  dari  partai  kader  dan partai  massa.  Istilah Catch-all pertama  kali  ditemukan  oleh  Otto Kirchheimer  untuk  memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan  karekteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung  kelompok-kelompok sosial  sebanyak  mungkin  untuk dijadikan  anggotanya.”  Tujuan utama partai ini adalah memenangkan  pemilihan  umum dengan cara menawarkan program- program  dan  keuntungan  bagi anggotanya sebagai pengganti idiologi yang kaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti
berdasarkan  fakta  yang  ada  di  lapangan. Menurut  Sugiyono  (2007:1)  Penelitian Kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen
kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun Fokus penelitian ini merupakan  batasan-batasan  kajian  dari variable  yang  diangkat  dalam  penelitian ini  agar  tidak  meluas  dan  terjadi  bias. Adapun  fokus  dalam  penelitian  ini  antara lain  sebagai  berikut  :  (1)  Sistem
Kaderisasi.  (2)  Proses  dan  Penetapan Calon Anggota Legislatif. (3) Pertimbangan  penetapan  calon  anggota legislatif  kader  dan  non  kader.  Sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu melakukan  wawancara  secara  mendalam dengan  informan  yang  dipilih  dari pimpinan  partai  Nasdem  serta  data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen partai  dan  observasi  lapangan  secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem Kaderisasi yang dilakukan oleh partai NasDem di Kabupaten Seram Bagain Barat
Keyakinan akan arti penting kader bagi kelangsungan organisasi menjadikan pendidikan dan pengembangan  kader  sebagai  salah  satu fungsi Partai Nasdem. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas pembinaan kader adalah salah satu tugas eksistensial  partai  Nasdem.  Artinya,
kegiatan  pengkaderan  adalah  kegiatan yang  hakiki  yang  berlangsung  secara terencana dan berkesinambungan. Sistem  Kaderisasi  adalah  bagian  dari serangkain  kegiatan  penyiapan  sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar kelak menghasilkan  para  pemimpin  yang mampu  membangun  peran  dan  fungsi

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
organisasi  secara  lebih  bagus  dalam jabatan-jabatan  administratif  maupun politik  sekaligus  mencari  kader  militan (sungguh-sungguh)  yang  dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lamaSeperti  penjelasan  Yosias  Apitula yang  menjabat  sebagai  Sekretaris  DPD Partai NasDem Kabupaten Seram Bagian Barat mengata. kan bahwa : Proses kaderisasi di Partai NasDem  berawal  dari  keinginan seseorang untuk bergabung bersama partai NasDem, Keinginan  saja  belum  cukup seseorang tersebut dikatakan kader  NasDem  karena  harus melalui yang namanya pelatihan/diklat kader untuk masuk didalam kepengurusan
partai, yang mana didalam pelatihan tersebut mempunyai hirarki/jenjang pelatihan dari tingkat  bawah  (desa)  sampai ketingkat  Nasional  (  wawancara, 31 Oktober 2019). Salah satu bentuk dari pengembangan  SDM  dapat  dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
justifikasi bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian kader. Kader yang mengikuti pendidikan dan pelatihan akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kecakapan  sesuai  bidang  kerjanya. Dengan  memiliki  spesialisasi  pekerjaan akan  lebih  memudahkan  di  dalam menyelesaikan  pekerjaan,  karena  itu pendidikan  dan  pelatihan  bagi  kader penting dilakukan agar dapat menunjang kemampuan kader dalam
mengoptimalisasikan  kemampuan  di
dalam masyarakat. Kemampuan keterampilan dan keahlian tersebut  akan memudahkan  kader  untuk  mencapai hasil yang diinginkan oleh partai, secara kuantitas  maupun  kualitas  akan  lebih baik.  Dalam  pelaksanaannya  pelatihan yang diselenggarakan oleh partai
Nasdem,  dalam  mengoptimalisasikan kemampuan  para  kader.  Maka  kader harus mengikuti beberapa tahapan kaderisasi  di  partai  Nasdem,  adapun beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Tingkat  desa,  yang  mana  didalam pelatihan ini bertujuan untuk membentuk  kader  yang  memahami betul  orginisasi  partai  Nasdem, serta  isu  yang  terbaru  mengenai bentuk dan kondisi desa.
2) Tingkat  kecamatan,  yang  mana didalam  pelatihan  ini  bertujuan untuk  membentuk  kader  yang memahami betul bentuk dan kondisi kecamatan.
3) Tingkat  Kabupaten,  yang  mana didalam pelatihan ini bertujuanuntuk  membentuk  kader yang  memahami  betul  bentuk  dan kondisi  dari  wilayah  kabupaten tersebut.
4) Tingkat nasional, yang mana didalam  pelatihan  ini  bertujuan untuk  membentuk  kader  yang memahami betul bentuk dan kondisi serta kebutuhan nasional.
Partai NasDem sesuai dengan petunjuk  dan  pedoman  rencana  induk kaderisasi  yang  menjadi  panduan  partai dalam melakukan kaderisasi. Yosias Apitula  mencoba  menjelaskan  bahwa kaderisasi yang diberikan kepada kader itu

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
penting, dikarenakan pelatihan yang diberikan  oleh  partai  akan  memberikan masukan  kepada  setiap  kader  dalam menyelesaikan masalah dan dinamika yang ada.  Pada  kesempatan  lain,  penulis  akan menguraikan  bagaimana  cara  partai  dalam mengkader  para  calon  kader,  adapun  hasil wawancara  penulis  dengan  Yosias  Apitula yang  menjabat  sebagai  Sekretaris  DPD Partai  NasDem  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat menyatakan  bahwa:  Seorang  kader  harus mengikuti  bentuk  pelatihan  sebagai  salah satu syarat menjadi pengurus partai, selain itu  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh partai  untuk  meningkatkan  kemampuan para kader( Wawancara, 31 Oktobar 2019).
1) Menjalani Proses
Rekruitmen/seleksi  calon  anggota legislatif. Proses  rekruitmen  calon  legislatif dari  kader  berdasarkan  penilaian  yang dilakukan  oleh  tim  seleksi.  Penilaian  yang dilakukan  oleh  tim  seleksi  mencakup kecakapan yaitu kemampuan untuk menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu, keuletan yaitu mampu  memperjuangkan  sesuatu  secara tekun, tahan terhadap tekanan dan hambatan,  prakarsa  yaitu  kemampuan dalam  mengambil  keputusan,  militansi yaitu  kemauan  dan  kemampuan  berjuang keras  dalam  menghadapi  kesulitan  serta disiplin  yaitu  kemauan  dan  kemampuan untuk mentaati peraturan. Hal ini dikembangkan  dan  dinilai  agar  memenuhi syarat  sebagai  calon  legislatif  partai  yang memiliki kemampuan yang kompeten.
Hal  ini  disampaikan  oleh  Mario Olswesky  selaku  wakil  Ketua  bidang
Politik  dan  Pemerintahan  Partai  NasDem bahwa :
Sumber  rekruitmen  bakal  calon anggota  legislatif  partai  NasDem antara lain sebagai anggota kepengurusan  partai,  anggota  fraksi partai, anggota organisasi kemasyarakatan,  organisasi  sayap partai, anggota pengurus badan atau lembaga  yang  dibentuk  oleh  partai atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan popularitas. 6 pokok sumber rekruitmen  ini  sebagai  landasan bahwa NasDem mengutamakan kader-kadernya  yang  mampu  dan berpotensi  lalu  mencari  calon  lain diluar  kader  partai.  (wawancara  6
November 2019)
Proses  rekruitmen  yang  dilakukan oleh partai politik NasDem lebih mengutamakan  kader  partai  politiknya terlebih  dahulu,  hal  ini  berhubungan dengan  pembekalan  ilmu  yanng  telah diberikan  kader-kadernya.  Tetapi  ini  juga membuka  peluang  terhadap  orang  diluar kader  untuk  dapat  mengajukan  dirti sebagai calon anggota legislatif.

## 2) Pendidikan dan Pelatihan Politik
Maksud  dan  tujuan  dari  pendidikan dan  pelatihan  politik  untuk  kader  adalah meningkatkan  wawasan  dan  penghayatan peserta  diklat  tentang  sejarah,  idiologi, doktrin,  paradigma  baru  dan  kebijakan umum  partai  NasDem,  hal  ini  juga berhubungan dengan meingkatkan motivasi, militansi, dedikasi dan kerjasama kelompok  peserta  agar  dapat  berperan secara  optimal  dalam  melakukan  tugas- tugas  dari  partai.  Dalam  meningkatkan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kemampuan  kader  dalam  berkomunikasi dengan masyarakat menentukan citra partai dimasa yang akan datang. Kaderpun wajib meningkatkan kemampuan meminta dukungan  khususnya  kalangan  generasi muda.  Hal  ini  lebih  jelasnya  diutarakan oleh  Arifin  Pondlan  Grisya,  SH  selaku Ketua  DPD Partai NasDem yaitu :
Materi-materi pembekalan pendidikan  yang  diberikan  kepada kader-kader  muda,  mendukung  akan kemampuan mereka dalam berpartai,  mereka  akan  diberikan pembekalan ideology pancasila dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, visi misi partai,
keterampilan-keterampilan, kepeloporan dan pengetahuan umum. Materi-materi yang diberikan selama  ini  terus  menerus  akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan partai politik. Penguasaan materi pada saat
pendidikan  dan  pelatihan  politik merupakan  penambahan  penilaian untuk  kader-kader  muda  pada  saat diajukannya  nama  sebagai  anggota calon  legislatif.  (  Wawancara  6 November 2019 )
Dari  pendapat  nara  sumber  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  Pendidikan  dan Pelatihan Politik yang diberikan oleh partai untuk  kader  dan  anggota  calon  legislatif adalah  pengalaman  pendidikkan  seorang kader  meliputi  pendidikan  formal,  non formal  dan  pendidikan  kepartaian.  Hasil dari  pendidikan  dan  pelatihan  ini  akan sangat  berguna  pada  saat  kader  atau anggota  calon  legislatif  bertemu  dengan masyarakat  dan  mengutarakan  ide,  pikiran visi dan misi partai.
3) Proses  Penetapan  Daftar  Calon
Legislatif Sementara (DCS) Partai NasDem dalam rangka melakukan  rekrutmen  Calon  Anggota DPRD kabupaten/kota menetapkan kualifikasi  kader.  Selain  itu  setiap  bakal calon  anggota  legislatif  harus  melengkapi syarat-syarat  umum  dan  administrative, sesuai  dengan  pasal  51  Undang-undang Nomor  8  tahun  2012  tentang  pemilihan umum  anggota  dewan  perwakilan  rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan  rakyat  daerah,  bakal  calon anggota  DPR-RI,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan wewenang dalam penetapkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: a) Wewenang untuk melakukan
proses  seleksi  dan  penetapan  calon anggota  DPRD  Kabupaten/Kota berada  pada  DPD  partai  NasDem Kabupaten/Kota  yang dilaksanakan oleh  tim  seleksi  dan  penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. b) Tim  seleksi  dan  penetapan  calon anggota  DPRD  Kabupaten/Kota dipimpin oleh ketua DPD
Kabupaten/Kota  dengan  anggota  : sekretaris,  bendahara,  wakil  ketua bidang  Oranisasi,  keanggotaan  dan Kaderisasi,  wakil  ketua  Pemilihan Umum, wakil ketua Bidang Kesehatan,  Perempuan  dan  Anak, wakil  ketua  bidang  Politik  dan Pemerintahan,  wakil  ketua  bidang Olahraga, Pemuda dan Mahasiswa.
c) Dalam  menetapkan  daftar  calon anggota  DPRD  Kabupaten/Kota (DCS-DCT),  DPD  partai  NasDem Kabupaten/Kota wajib

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
memperhatikan  pertimbangan  dari ketua  pimpinan  kecamatan  partai NasDem  terkait,  berdasarkan  hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsionaris partai NasDem. d) Dewan  pertimbangan  DPD  partai NasDem  Kabupaten/Kota  dapat memberikan pertimbangan terhadap  daftar  calon  sementara yang telah disusun oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
e) Sebelum  DPD  partai  NasDem Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon (DCS-DCT) diharuskan berkonsultasi  dengan  DPD  partai NasDem Provinsi untuk memperoleh persetujuan. f) Penetapan  (DCS-DCT)  anggota DPRD  Kabupaten/Kota  dilakukan oleh  tim  seleksi  dan  dilaporkan dalam  rapat  Pleno  DPD  partai NasDem Kabupaten/Kota.
Sebagaimana  penemuan  dan  hasil penelitian  penulis,  partai  NasDem  sesuai dengan  Pedoman  Penyusunan  Daftar Calon  Anggota  DPR-RI,  DPRD  Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota Partai NasDem yang  menjadi  panduan  partai  dalam penyusunan  daftar  caleg  di  Kabupaten Seram Bagian Barat. Dari hasil wawancara dengan  Arifin  Pondlan  Grisya,  SH  selaku Ketua  DPD  Partai  NasDem,  mengenai bagaimana proses penetapan calon anggota legislatif di partai NasDem Yosias Apitula mengatakan bahwa:
Dibentuknya tim seleksi yang mempunyai wewenang dalam menyeleksi kembali kader-kader yang  akan  diikutsertakan  dalam pencalonan  anggota  legislatif  pada
pemilu  di  kabupaten  Seram  Bagian Barat.  (Wawancara  6  November 2019). Senada dengan apa yang disampaikan  Arifin  Pondlan  Grisya,  SH, Yosias  Apitula  selaku  Sekretaris  DPD Partai NasDem, mengatakan bahwa: Tim seleksi yang hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu yang mempunyai  tanggung  jawab  dalam menjaring kembali kader-kader yang berkeinginan menjadi calon  anggota dewan.  (Wawancara  6  November 2019)
Dari  beberapa  pendapat  narasumber di  atas,  Penetapan  daftar  calon  legislatif adalah  serangkaian  kegiatan  partai  dalam menetapkan calon anggota DPRD kabupaten/Kota,  yang  mana  dalam  proses penetapan tersebut partai akan membentuk tim  yang  mempunyai  legalitas  atau wewenang  dalam  penentuan  kader  yang akan  menjadi  daftar  calon  sementara  dan daftar  calon  tetap  (DCS-DCT)  dari  partai NasDem  di  Kabupaten  Seram  Bagian Barat.  Partai  NasDem  sebagai  partai  yang belum  lama  berdiri  juga  memiliki  pola rekruitmen politik, di  mana rekruitmennya bertujuan sebagai kaderisasi anggota partai dengan  tujuan  mendapat  suara  dalam pemilu  2019,  serta  pelebaran  jumlah anggota  dengan  mekanisme  rekruitmen dapat  dijadikan  basis  massa  suara  dalam menghadapi  pemilu  di  tahun-tahun  yang akan  datang.  Partai  yang  baik  secara internal salah satunya dilihat dari mekanisme keanggotaan.
Tak  hanya  itu,  proses  rekruitmen juga  merupakan  fungsi  mencari  dan mengajak  orang-orang  yang  memiliki kemampuan  untuk  turut  aktif  dalam

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kegiatan  politik, yaitu  dengan  cara menempuh  berbagai  proses  penjaringan, yang  nantinya  akan  diusung  sebagai  calon legislatif.  Implementasi  rekruitmen  politik mencakup  rekruitmen  anggota,  rekruitmen pengurus, rekruitmen calon anggota
legislatif,  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah. Adapun rekapitulasi Jumlah perolehan suara anggota dewan perwakilan rakyat  daerah  kabupaten  Seram  Bagian Barat dalam pemilu legislatif tahun 2019.
Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 No Nama Partai Dapil 1 Dapil 2 Dapil 3 Dapil 4 Dapil 5 Total Suara 1 NasDem 2.889 3.608 2.342 2.871 2.041 13.751

## Sumber: KPU Kabupaten Seram Bagian Barat
Berdasarkan  data  rekapitulasi tahun  2019  partai  NasDem  memperoleh empat  orang  yang  terpilih  menjadi anggota  legislatif  di  Kabupaten  Seram
Bagian  Barat,.  Adapun  nama-nama kader  dari  partai  NasDem  yang  duduk menjadi  anggota  legislatif  pada  tahun 2019. Tabel 2 Perolehan Kursi Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 No Nama Dapil Suara 1 Arifin Pondlan Grisya, SH 1 1.053 2 Hamza Wakano, SH, MH 2 1.651 3 Sumardi 3 692 4 Muhammad Djosen Kaisupy, ST 4 1.228 Sumber: KPU Kabupaten Seram Bagian Barat
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa partai NasDem sebagai salah satu partai  pemenang  peserta  pemilu  yang mendapatkan  suara  terbanyak  kedua setelah  partai  Hanura,  Partai  NasDem juga  mampu  memposisikan  kadernya  di lembaga  legislatif  di  kabupaten  Seram Bagian Barat.
Dapat  disimpulkan  bahwa  partai
NasDem memberikan pembekalan terhadap  para  kader  dan  kepada  calon
anggota legislatif agar lebih mengutamakan kualitas dalam mengemban  tugas-tugas  partai.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sistem kaderisasi Partai NasDem Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan sistem Stelsel Aktif (masyarakat  aktif)  dan  Bottom  Up
(usulan  dari  bawah)  dengan  metode yang  digunakan  adalah  diskusi  dan penyajian materi. Implementasinya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
adalah  melalui  Kader  Penggerak  Cepat (KPC)  sebagai  tim  rekrutmen  kader. Setelah  diadakan  rekrutmen  kader, Kader  ini  dicetak  untuk  meneruskan perjuangan  organisasi  dengan  tetap mengacu  pada  program  kerja  dan Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga Partai NasDem.
2. Pertimbangan Partai Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif a) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-
undang.
Ketentuan  yang  disyaratkan  oleh undang-undang  untuk  menjadi  calon anggota  legislative  antara  lain  :  melalui tahapan  pencalonan,  telah  aktif  sebagai kader  atau  ormas  yang  didirikan  oleh partai,  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman pidana  penjara  yang  diatas  5  tahun  atau lebih, didukung 30% dari pemegang hak suara, pendidikan minimal SMA/ sederajat,  aktif  sebagai  anggota  partai minimal  5  tahun,  pernah  mengikuti pendidikan dan pelatihan kader, memilki prestasi  dedikasi  disiplin  loyalitas  dan tidak  tercela,  tidak  pernah  terlibat  G-30 S/PKI  dan  bersedia  meluangkan  waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai.
Dari  hasil  penelitian  penulis, sebagaimana  dengan  hasil  wawancara dengan Yosias Apitula Selaku Sekretaris
DPD Partai NasDem, mengatakan bahwa:
Setiap  calon  yang  akan  diusung harus  memiliki  4  kriteria  yang sesuai  dengan  petunjuk/  pedoman dari  pusat,  selain  itu  kader  yang dicalonkan harus mempunyai
elektabilitas  yang  tinggi  terhadap keterpilihan kader di masyarakat” (Wawancara 6 November 2019).
Partai NasDem dalam menetapkan calon  yang  akan  diusung  dalam  pemilu legislatif  sesuai  dengan  petunjuk  dan pedoman dari pusat, kader yang diharapkan  dapat  menjaga  mobilitas organisasi  partai  dan  mampu  menyerap aspirasi  masyarakat  untuk  dirumuskan menjadi  kebijakan  partai  yang  harus diperjuangkan.
b) Pertimbangan  partai  yang  non kader
Memasuki  pemilu  2019,  sistem pemilu berubah menjadi sistem proposional  daftar  terbuka.  Sistem  ini telah  mendorong  terjadinya  perubahan strategi  partai  dalam  memenangkan pemilu.  Partai  tidak  lagi  dominan  baik dalam  penentuan  caleg,  maupun  dalam pemenangan  pemilu.  Sistem  kompetisi terbuka  antar  calon  legsilatif  di  dalam internal  partai  mendorong  gairah  calon legislatif    untuk  berjuang  dengan  segala cara  agar  dapat  menperoleh  suara tertinggi  di  dalam  partai  supaya  lolos menjadi anggota legislatif.
Beberapa  pertimbangan  mengapa seseorang  dapat  direkrut,  walaupun bukan  kader  partai,  yaitu:  pertama Karena modal sosial dan kedua mempunyai  modal  ekonomi.  Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut  yang  seseorang  miliki  karena posisinya  baik  sebagai  tokoh  agama, tokoh politik, maupun tokoh masyarakat lainnya.  Modal  ekonomi  terkai  dengan kekayaan  yang  dia  miliki,  biasanya mereka  adalah  seorang  pengusaha  atau

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
orang yang mempunyai kekayaan cukup untuk  mendanai  kampanye  pemenangan pemilu.
Dari hasil penelitian penulis, tidak ada  pedoman  pencalonan  legislatif  di partai  NasDem  dalam  merekrut  calon anggota legislatif  yang bukan dari kader partai, tetapi penulis mendapatkan informasi dari beberapa hasil wawancara bahwa  calon  yang  non  kader  haruslah menjadi  kader  partai  terlebih  dahulu dengan  dibuktikannya  Kartu  Tanda Anggota, setelah itu barulah partai dapat mencalonkan  kader  tersebut  menjadi colon legislatif yang diusung oleh partai, sesuai  dengan  mekanisme  penetapan yang dilakukan oleh partai NasDem.
Adapun  data  yang  penulis  dapat dari  hasil  wawancara  di  partai  NasDem adalah sebagai berikut:
a. Ketokohannnya,  yang  dimaksud disini  adalah  calon  tersebut mempunyai  figur  yang  baik dimata  masyarakat  dan  mampu bersaing dengan kandidat-
kandidat lain.
b. Finansial,  yang  dimaksud  disini adalah calon tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kampanye.
c. Intelektual,  yangdimaksud  disini adalah seseorang yang mempunyai  kemampuan  yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah  yang  terjadi dimasyarakat.
d. Massa,  yang  dimaksud  disini adalah  seseorang  mempunyai pengaruh  atau  pendukung  yang relatif besar dimasyarakat.
Memenuhi ketentuan
yang disyaratkan  oleh  undang-undang,  yang
dimaksud  disini  adalah  bahwa  orang yang  akan  dicalonkan  tidak  tersangkut pidana,  mampu  bertanggung  jawab  dan lain-Lain.  Partai  NasDem  memiliki kebijakan untuk memilih atau menetapkan  calon  anggota  legislative yang  bukan  dari  kader  partai,  hal  ini  di utarakan  dan  di  ungkapkan  oleh  Mario Olswesky  selaku  wakil  Ketua  bidang Politik dan Pemerintahan Partai NasDem sebagai berikut :
Kebijakan partai sejak tahun 2013 mengatakan bahwa partai
NasDem  dapat  menetapkan  atau mencalonkan  anggota  legislatif diluar  kader,  hal  ini  menyangkut akan  kemampuan,  kompetensi  dan dasar  hokum  yang  jelas  bahwa calon  anggota  legislatif  tersebut mampu  membawa  visi  misi  partai kearah  yang  lebih  baik  untuk kepentingan masyarakat. (Wawancara 8 November 2019). Kebijakan partai dalam
menetapkan  dan  memilih  calon  anggota legislative  diluar  kader  partai  dilakukan untuk  mendongkrak  popularitas  partai dengan  memilih  orang-orang  yang berkompeten dan berprestasi di masyarakat.  Dengan  demikian  pada pemilu  legislatif  2019  sedikit  banyak telah  menegaskan  pendekatan  idiologis. Para  kader  partai  bisa  pindah  ke  partai manapun  yang  dia  suka  dan  bisa menerimanya menjadi caleg, tanpa hirau dengan  identitas  idiologis  dan  historis. Begitupun  partai  bisa  menerima  setiap orang  yang  akan  menjadi  caleg  dari partai  yang bersangkutan yang dianggap mempunyai  potensi,  baik  ekonomi maupun politik.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
3. Strategi  partai  dalam  menjaga kader  agar  tidak  pindah  ke  partai lain
a. Memberikan jabatan-jabatan

## strategis
Partai NasDem memberikan jabatan- jabatan kepada kader-kader yang memiliki potensi  dan  kemampuan.  Seperti  halnya jabatan sebagai fungsionaris partai dengan pengalaman  dan  memberikan  rencana kerja  yang  spesifik,  kader  dapat  dinilai sukses  dan  berprestasi  sehingga  mampu membawa  visi  misi  partai  dimasa  yang akan  datang.  Hal  ini  disampaikan  oleh Yosias  Apitula  selaku  Sekretaris  DPD Partai NasDem bahwa :
Partai  pasti  akan  menempatkan orang-orang  yang  berkompeten  di posisi-posisi  dengan  jabatan  partai yang  bagus.  Hal  ini  ditunjang  dari kemampuan,  keuletan  dan  prestasi dari kader untuk menunjukan bahwa kader  mampu  menyelesaikan  tugas yang  telah  diberikan  oleh  partai. Setiap  kader  yang  dianggap  mampu dan  berprestasi  pasti  masuk  dalam penilaian sehingga dapat ditempatkan  ditempat  yang  cocok dengan kemampuannya. (Wawancara 6 November 2019)
Berdasarkan  analisa  penulis  sesuai yang  didapat  dalam  wawancara  bahwa strategi  partai  dalam  menjaga  kader- kadernya  agar  tidak  berpindah  ke  partai lain antara lain adalah memberi penghargaan  dan  jabatan  kepada  kader yang berprestasi. Penghargaan dan jabatan yang diberikan oleh kader yang berprestasi secara continue dilakukan untuk regenerasi  anggota  fungsionaris  partai NasDem.
b. Memberikan Insentif ( Gaji )
Cara lain agar kader tidak berpindah kelain  partai  adalah  dengan  memberi insentif  atau  gaji  kepada  kader.  Biasanya hal  ini  sebagai  motivasi  kepada  kader yang  memberikan  waktu,  tenaga  dan fikirannya untuk memajukan partai.
Hal  ini  disampaikan  oleh  Yosias Apitula  selaku  Sekretaris  DPD Partai  NasDem  yang  mengatakan bahwa : Tidak ada strategi  khusus partai  NasDem  dalam  menjaga kader-kadernya,  biasanya  selain memberikan  Insentif  gaji,  partai dalam  menjaga  kader  juga  turun ke  tingkat  pengurus  didesa  dalam menjaga silaturahmi dan mengajak kader-kader  di  tingkat  desa  untuk terlibat  dalam  kegiatan  partai (Wawancara 6 November 2019)
Partai dalam menjaga kadernya agar tidak  pindah  ke  partai  lain  dalah  dengan memberikan Jabatan Strategis, insentif dan melakukan  Silaturrahmi  ke  pengurus Desa.    Adapun  data  yang  coba  di kumpulkan  penulis  mengenai  strategi partai  dalam  menjaga  kadernya  adalah dengan  Notulen  Reses,  Notulen  Reses adalah  tanggung  jawab  serta  kewajiban bagi  kader  partai  yang  duduk  menjadi dewan  perwakilan  rakyat  yang  mana setiap  setahun  sekali  para  anggota  dewan tersebut turun kemasyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat.

## KESIMPULAN
1. Sistem kaderisasi  yang dilakukan oleh partai  Nasdem  di  Kabupaten  Seram Bagian Barat.  Sistem  kaderisasi  partai Nasdem antar lain adalah memberikan pelatihan bagi kader sebagai salah satu bentuk  pengembangan  sumber  daya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
manusia. Didukung nilai manfaat yang dapat  diambil  dari  pendidikan  dan pelatihan  yaitu  dapat  menunjang kelancaran  tugas  partai.  Karena  kader yang pernah mengikuti  pelatihan akan memiliki  kemampuan,  keterampilan, dan  keahlian  serta  kecakapan  untuk menjalankan tugas- Tugas serta tanggung  jawab  yang  diberikan  partai politik  sebagai  salah  satu  kualifikasi yang  dimiliki  seorang  kader.  Dalam perspektif  partai,  kompetensi  dalam menjalankan  tugas  serta  tanggung jawab untuk mengaktualisasikan kebijakan  untuk  mengemban  misi partai  menuju  pencapaian  tujuan  dan cita-cita  yang  harus  dimiliki  kader partai Nasdem.
2. Proses penetapan calon anggota
legislatif  yang  dilakukan  oleh  partai Nasdem  di  Kabupaten  Seram  Bagian Barat. yaitu menjalani Proses Rekruitmen/seleksi calon anggota legislatif.  Proses  rekruitmen  calon legislatif    dari  kader  berdasarkan penilaian  yang  dilakukan  oleh  tim seleksi. Penilaian  yang dilakukan oleh tim seleksi mencakup kecakapan yaitu kemampuan  untuk  menguasai  suatu pengetahuan atau
keterampilan tertentu, keuletan yaitu mampu
memperjuangkan sesuatu secara tekun, tahan terhadap tekanan dan hambatan, prakarsa  yaitu  kemampuan  dalam mengambil  keputusan,  militansi  yaitu kemauan  dan  kemampuan  berjuang keras  dalam  menghadapi  kesulitan serta  disiplin  yaitu  kemauan  dan kemampuan untuk mentaati peraturan. Serta dalam meningkatkan kemampuan kader dalam
berkomunikasi  dengan  masyarakat
menentukan  citra  partai  dimasa  yang akan datang. Kader pun wajib meningkatkan  kemampuan  meminta dukungan khususnya kalangan
generasi  muda.  Selain  itu  calon  kader wajib  memiliki  kompetensi  yang memadai  untuk  menjalankan  tugas- tugas sebagai anggota legislatif, memiliki  pengabdian  dan  rekam  jejak yang  baik  selama  aktif  dipartai Nasdem,  memiliki  prestasi,  dedikasi, disiplin,  loyalitas  dan  tidak  tercela (PD2LT),  dan  memenuhi  ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang.
3. Pertimbangan  Partai  NasDem  dalam menetapkan  calon  anggota  legislatif yang bukan dari kader Partai NasDem.
Pertama  karena  modal  sosial  dan kedua  mempunyai  modal  ekonomi.
Modal sosial terkait dengan banyaknya  pengikut  yang  seseorang miliki  karena  posisinya  baik  sebagai tokoh  agama,  tokoh  politik,  maupun tokoh  masyarakat  lainnya.  Modal ekonomi  terkait  dengan  kekayaan yang  dia  miliki,  biasanya  mereka adalah  seorang  pengusaha  atau  orang yang  mempunyai  kekayaan  cukup untuk mendanai
kampanye pemenangan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianus  Pito,  Toni,  dkk.  Mengenal Teori-teori Politik, Nuansa,
Bandung,
2006.Suprihatini,  Amin.  Partai  Politik  Di Indonesia,  Cempaka  Putih,  Klaten, 2008.
Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu
Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Harahap,  Abdul  Asri,  2005.  Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada,
PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Amal, Ichlasul, 1996. Teori-teori Mutakhir
Partai  Politik.  PT.  Tiara  Wacana Yogya. Yogyakarta. King,  Dwight  Y.,  Pemilihan  Umum  1955 dan 1999 Keserupaan dan Kesinambungan,  Makmur  Makka (Eds), Jakarta, 2002.
Moleong,  Lexy  J,  2004.  Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Remaja  Rosda Karya, Bandung.
Rahman  H.I,  A,  2007.  Sistem  Politik Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Rudy,  T.May,  Pengantar  Ilmu  Politik,
PT.Refika Aditama, Bandung, 2003.
Soemantri. Sistem-sitem Pemerintahan Negara,Bandung. 1976
S.Padmuji, Teori Sistem dan Penerapannya dalam  Manajemen,  Jakarta,  Bima Aksara. 1985
Sugiyono,  2007.  Memahami  Penelitian
Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Syafii,  inu  kencana  dan  Azhari.  2002.
Sistem  Politik  Indonesia.  Cetakan Kelima. PT Refika Aditama.
Bandung. Wance,  M.,  &  Djae,  R.  M.  (2019). MODALITAS  DINASTI  AHMAD HIDAYAT MUS PADA PEMILIHAN  KEPALA  DAERAH DI MALUKU UTARA 2018. Sosiohumaniora , 21 (3), 256- 268. DOI : https://doi.org/10.24198/sosiohuma niora.v21i3.21547
Wance,  M.,  &  La  Suhu,  B.  (2019).
Partisipasi  Pemilih  Pemula  Dalam Menentukan  Pilihan  Politik  Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  Maluku Utara. JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi
Daerah) , 4 (2), 91-115.

## Dokumen-dokumen
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2008 tentang Partai Politik.
Undang-undang  No.2  Tahun  2011  tentang Partai Politik
Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011  Pasal  29  Ayat  (2)  Bab  XI tentang Rekrutmen Politik
Undang-undang Repiblik Indonesia Nomor
3  Tahun  1999    tentang  pemilihan
umum Undang-Undang  Pemilu  Nomor  15  Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu