## ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA
Muhammad Rio Ervandra Putra rioervandra94@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Ambar Budhisulistyawati ambarbudhi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance

## Keywords

## Abstrak
Dalam artikel ini membahas kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian yang  digunakan  serta  hambatan  yang  dialami.  Artikel  ini  termasuk  kedalam  jenis  penelitian  hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data primer dan sekunder, dan  analisis  isi  untuk  sumber  data  sekunder.Penyebab  debitur  melakukan  wanprestasi,  yaitu  faktor itikad  tidak  baik  sejak  akan  melakukan  perjanjian  pembiayaan,  tidak  dapat  menyelesaikan  angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana yang direncanakan untuk membayar angsuran pokok hutang dan bunga digunakan untuk keperluan lainnya. Penyelesaiankredit macet paling ideal menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi dan litigasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya  penyelesaian  kredit  macet  akibat  debitur  wanprestasi  meliputi  adanya  hambatan  internal  dan eksternal.  Untuk  hambatan  eksternal  pihak  perusahaan  pembiayaan  meminta  pihak  internal  dan eksternal untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen.
Kata kunci : perusahaan pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi

## A.  Pendahuluan
Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan  yang  menghasilkan  bermacam
ragam  produk  kebutuhan  hidup sehari-hari,  dan dipasarkan  secara  terbuka  baik  di  pasar-pasar tradisonal maupun melalui iklan di media massa, mendorong  masyarakat  untuk  ikut  memiliki  dan
menikmati  produk  yang  dibutuhkannya.  Akan tetapi  tingginya  kebutuhan  masyarakat  tersebut tidak  dibarengi  oleh  kemampuan  membayar tunai yang memadai.
Eksistensi  lembaga  pembiayaan  relatif masih  baru  jika  dibandingkan  dengan  lembaga keuangan  konvensional  yaitu  bank.  Lembaga pembiayaan  ini  baru  tumbuh  dan  berkembang seiring  dengan  adanya  paket  deregulasi  tahun 1988  yaitu  paket  deregulasi  27  Oktober  1988 dan paket deregulasi 20 Desember 1988. Istilah lembaga  pembiayaan  padanan  dari  istilah Bahasa  Inggris
.  Lembaga
Pembiayaan  ini  usahanya  menekankan  pada fungsi  pembiayaan,  dalam  bentuk  penyediaan dana  atau  barang  modal  dengan  tidak  menarik dana secara langsung dari masyarakat (Sunaryo, 2014 : 1-2). Kebijakan  dibidang  pengembangan kegiatan Lembaga Pembiayaan diatur berdasarkan Keppres No 61 Tahun 1988 tentang Lembaga  Pembiayaan  dan  Surat  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran  ke  permukaan,  sebagai  bagian resmi  sektor  jasa  keuangan  (Richard  Burton Simatupang, 2003 : 117).
Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dibuat berdasarkan  atas  asas  kebebasan  berkontrak para  pihak  yang  memuat  rumusan  kehendak berupa  hak  dan  kewajiban  dari  Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pihak Penyedia Dana ),  dan  Konsumen  sebagai pihak  pengguna  dana  ( fund  user ).  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen  merupakan  dokumen hukum  utama  yang  dibuat  secara  sah  dengan memenuhi  syarat  –  syarat  sebagaimana ditetapkan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka  akan  berlaku  sebagai  Undang  –  Undang bagi pihak – pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen  dan  Konsumen  Pasal  1338  KUH Perdata.
Pembiayaan  Konsumen  pada  dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan ( collateral ). Namun, karena pembiayaan konsumen  merupakan  lembaga  bisnis,  maka dalam kegiatan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan  Konsumen  tidak  bisa  steril  dari unsur  resiko.  Menurut  Munir  Fuady  jaminan yang  ada  dalam  pembiayaan  konsumen  pada prinsipnya  sama  dengan  jaminan  dalam  kredit
bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan  pembiayaan  konsumen  (biasanya
dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang (Sunaryo, 2009 : 99).
Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan  Kontrak  Pembiayaan  Konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada Pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut, barang yang  bersangkutan  menjadi  milik  konsumen. Pihak  konsumen  wajib  membayar  secara angsuran  sampai  lunas  kepada  perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar  lunas,  maka  barang  milik  Konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara Fidusia (Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000 : 248).
Debitur tersebut tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya maka debitur  tersebut  wanprestasi.  Adapun  bentuk wanprestasi  berdasarkan  KUH  Perdata  contoh seperti  tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali, memenuhi  prestasi  tetapi  tidak  tepat  waktunya dan  memenuhi  prestasi  tetapi  tidak  sesuai  atau keliru.  Apabila  dalam  perjanjian  pembiayaan konsumen  kewajiban  debitur  tidak  dipenuhi dalam hal ini tidak membayar angsuran dengan tepat waktu secara berulang-ulang, maka dapat mengakibatkan  kredit  macet  dikarenakan  pihak debitur  telah  melakukan  wanprestasi.  Dalam dunia internasional, dikutip pula kredit bermasalah sebagai berikut : The literature has signaled the
contributing  factors  leading  to  problem  loans
Aspek yang paling penting dalam penyelesaian  sengketa  pembiayaan  konsumen adalah segi penjaminan nya. Upaya yang dapat diambil  telah  di  atur  dalam  Pasal  54  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Dalam  Ayat  (1)  meyebutkan  penyelesaian sengketa  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui jalur  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat
oleh  kedua  belah  pihak,  hal  ini  bisa  dilakukan dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Setelah itu apabila tidak tercapai  kata  sepakat  oleh  kedua  belah  pihak, berdasarkan ayat (2) Undang-undang yang sama, dapat dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sengketa di sektor jasa keuangan.  Berdasarkan  Pengumuman  Nomor PENG-1/D.07/2016  tentang  Daftar  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan  yaitu  Badan  Arbitrase  dan  Mediasi Perusahaan  Penjaminan  Indonesia  (BAMPPI) untuk  sektor  Penjaminan  dan  Badan  Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk  sektor  Pembiayaan  dan  Pegadaian. Atau dapat  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui Pengadilan.
Pada transaksi kendaraan bermotor (motor  atau  mobil)  melibatkan  tiga  pihak, yaitu  perusahaan  (kreditur)  selaku  pihak  yang memberikan  atau  menyediakan  pembiayaan konsumen.  Konsumen  (debitur)  selaku  pihak pemohon  pembiayaan  konsumen  dan  yang menerima  fasilitas  pembiayaan  dari  kreditur.
(Supplier) selaku pihak yang menetapkan harga  dan  penyedia  barang  pembiayaan konsumen  (motor  atau  mobil).  Selain  itu  juga kurangnya pemahaman masyarakat akan hubungan hukum antara dirinya  dengan perusahaan pembiayaan konsumen dan hubungan hukum dirinya dengan dealer .
Artikel  ini  membahas  tentang  hal-hal apa  sajakah  yang  menyebabkan  kredit  macet akibat    debitur    wanprestasi  di  PT AMF  cabang Surakartadan  membahashambatan  dan  upaya hukum apa saja yang dilakukan PT AMF cabang Surakarta  dalam  menyelesaikan  Kredit  Macet akibat  debitur  wanprestasi  dalam  Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

## B.  Metode Penelitian
Artikel  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  sosiologis  atau  empiris  (Soerjono Soekanto,  2010:52).  Artikel  ini  bertujuan untuk  mengetahui  Hal-hal  apa  sajakah  yang menyebabkan  kredit  macet  akibat    debitur wanprestasi  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen  di  PT  AMF  cabang  Surakartaserta untuk  mengetahui  hambatan  dan  upaya  hukum apa  saja  yang  dilakukan  PT  AMF  cabang Surakarta  dalam  menyelesaikan  Kredit  Macet
akibat  debitur  wanprestasi  dalam  Perjanjian Pembiayaan  Konsumen.  Artikel  ini  merupakan penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  yang bersifat deskriptif,  dengan pendekatan kualitatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung dari  PT  AMF  cabang  Surakarta  sedangkan data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan kepustakaan  dan  dokumen-dokumen  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen Dalam  melakukan  suatu  kegiatan pembaiayaan konsumen, terdapat 3 pihak  yang  terlibat  didalamnya  yaitu  pihak perusahaan  pembiayaan  konsumen  yaitu PT AMF cabang Surakarta (Kreditur), pihak Konsumen  (Debitur),  dan  pihak  Supplier ( ).  Ketiga  pihak  tersebut
mempunyai hubungan yaitu: a. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan (PT. Arthabuana
Margausaha  Finance)  dengan  Pihak Konsumen.
Hubungan  antara  PT.  AMF dengan  konsumen  yaitu  hubungan kontraktual  yang  tertuang  di  dalam Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak secara musyawarah. PT. AMF yang  berkedudukan  sebagai  pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk  memberikan  sejumlah  uang kepada  konsumen  untuk  pembelian kendaraan  roda  empat,  sementara konsumen  sebagai  pihak  debitur mempunyai  kewajiban  membayar kembali  uang  tersebut  secara  cicilan kepada  pihak  kreditur  dalam  jangka waktu  yang  telah  ditentukan  dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
Setelah ditanda tanganinya perjanjian  pembiayaan  konsumen dan  debitur  telah  memberikan delay payment minimal 30% kepada supplier  serta  dicairkannya  dana
dari  pihak  kreditur,  barang  konsumsi dapat  dimiliki  oleh  pihak  debitur  atau konsumen.  Akan  tetapi  status  hak milik barang konsumsi tersebut masih milik  pihak  kreditur,  hingga  pihak debitur dapat melunasi angsuran.
b. Hubungan  Pihak  Konsumen  dengan Supplier (Showroom)
Hubungan pihak konsumen
dengan  pihak  supplier  (Showroom) adalah hubungan jual beli, dalam hal ini hubungan jual beli bersyarat, yang artinya  pihak ) selaku  penyedia  barang  menerima adanya  syarat  pembayaran  akan dibayar  oleh  pihak  ketiga  yaitu perusahaan  pembiayaan  konsumen. Apabila pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan  konsumen  melakukan wanprestasi  atau  tidak  melakukan kewajibannya  untuk  menyediakan dana pembayaran, maka pihak konsumen  dapat  menggugat  pihak ketiga dan perjanjian bersyarat dapat dibatalkan oleh supplier .
c. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PT. Arthabuana  Margausaha  Finance) dengan PT.  AMF  dalam  menyediakan dana  guna  kegiatan  pembiayaan konsumen  selalu  dengan supplier yang  sudah  menjalin perjanjian  atau dengan pihak perusahaan. MoU tersebut mencakup ketentuan untuk
menyediakan kendaraan  bermotor  roda  empat dan  menyerahkan  BPKB  terlebih dahulu.Dikatakan  pula  penyerahan BPKB  di  awal  juga  digunakan  untuk
berkas  atau  dokumen  kepemilikan barang  yang  bersangkutan  akan dipegang oleh pihak kreditur yaitu PT. AMF.
2. Mekanisme Pengajuan Permohonan
Perjanjian Dalam mengajukan permohonan
perjanjian  pembiayaan  konsumen  kepada
pihak  perusahaan  pembiayaan  terlebih dahulu  Konsumen  selaku  debitur  harus melengkapi syarat-syarat seperti :
a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami dan Istri pemohon;
b. Fotocopy Kartu Keluarga;
c. Fotocopy Akte Nikah;
d. Fotocopy  PBB  (Pajak  Bumi  dan Bangunan) terakhir;
e. Fotocopy  Buku  tabungan  3  bulan terakhir;
f. Fotocopy  Slip  Gaji  atau  SIUP  (Surat Izin Usaha Perdagangan);
g. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); dan
h. Foto asli kendaraan roda empat yang diinginkan.
Langkah  berikutnya  dilaksanakan oleh  pihak  PT.  AMF  cabang  Surakarta
dengan  melakukan  analisa  kelayakan debitur menerima fasilitas dari perusahaan pembiayaan  konsumen  ke  tempat  tinggal pemohon.  Selain  itu  langkah  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kebenaran  data  yang diberikan pemohon pada saat mengajukan permohonan kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk unit.
Selanjutnya  setelah  pihak  PT.  AMF mendapatkan data-data pemohon serta telah menyelesaikan  survey  dan  analisis  yang dilakukan CMO, pihak cabang mengirimkan data-data  dan  hasil  survey  tersebut  ke Head  Marketing  dan  kantor  pusat  untuk di  analisa  kembali  kelayakan  pemohon mendapatkan fasilitas pembiayaan. Setelah analisa selesai, dan pihak pusat mensetujui permohonan  pembiayaan  konsumen  atau permohonan kredit, maka selanjutnya pihak PT. AMF cabang surakarta menelfon pihak
kepada  pihak  pemohon  selesai,  CMO sekali  lagi  mendatangi  pihak  pemohon di  rumahnya  untuk  meminta  pemohon menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia;
b. Surat Kuasa Fidusia;
c. Surat Serah Terima Barang (kendaraan bermotor roda empat);
d. Surat Perhitungan Kredit;
e. Surat Pernyataan Bersama;
f. Surat Tanda Terima Pencairan; dan
g. Surat Berita Acara Serah Terima. Selain  itu  faktor  ditanda  tanganinya semua dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan  mempengaruhi  cairnya  dana dari pihak PT. AMF cabang surakarta. Pihak perusahaan  tidak  akan  mengeluarkan dananya apabila seluruh kesepakatan tidak disetujui oleh pihak pemohon. Pihak supplier (showroom)  juga  tidak  akan  menyerahkan kendaraan  bermotor  roda  empat  kepada konsumen  (pemohon)  apabila  belum  ada pembayaran  pelunasan  dari  pihak  PT. AMF cabang surakarta selaku perusahaan pembiayaan  yang  menangani  pembiayaan perjanjian jual beli mereka.
Perjanjian pembiayaan dengan surakarta berisi kewajiban-kewajiban
yang  harus  dilaksanakan  oleh  debitur  dan kreditur, serta hak-hak yang didapat debitur dan kreditur. Kewajiban pihak kreditur yaitu menyediakan  fasilitas  berupa  penyediaan dana guna keperluan konsumsi pihak debitur yaitu  pembelian  kendaraan  bermotor  roda
debitur. Lalu terdapat sanksi-sanksi apabila debitur tidak melakukan kewajibannya atau melanggar isi dari perjanjian, jumlah hutang pokok  yang  diterima  pihak  debitur,  jangka waktu pembayaran, pengembalian hutang, dan  juga  rincian  angsuran  tiap  bulan yang  harus  dibayar  oleh  debitur.Setelah tahap-tahap  proses  permohonan  aplikasi pembiayaan hingga proses persetujuannya selesai  (clear),  pihak  debitur  berkewajiban melakukan  pembayaran  angsuran  pokok hutang  dan  bunga    sesuai  dengan perhitungan  didalam  perjanjian  selama jangka  waktu  yang  telah  disepakati  juga didalam perjanjian.
3. Hal-hal Penyebab Timbulnya

## Wanprestasi dan Kriteria Kredit Macet
Seperti lembaga keuangan yang lain, lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari masalah kredit macet. Perusahaan
pembiayaan  konsumen  sebagai  lembaga pembiayaan tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah kredit macet tersebut. Perusahaan  pembiayaan  konsumen  akan berusaha  agar  masalah  kredit  macet tidak akan terjadi sejak awal.
Menurut bapak Joned, dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen,  PT.  AMF  cabang  Surakarta menerapkan  prosedur  dasar  pemberian kredit, yaitu menggunakan prosedur 5C,  yaitu
. Akan tetapi  terkadang  ditengah  pelaksanaan kredit,  konsumen  tidak  dapat  melanjutkan perjanjian  kredit  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  telah  disepakati.  Hal  tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet.
Di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta
No Tahun Jumlah Kredit Macet dalam Pembiayaan konsumen 1 2014 2 2 2015 6 3 2016 9
Tabel  1.  Jumlah  Kredit  Macet  Kendaraan Bermotor  Roda  Empat  di  PT.  Arthabuana Margausaha  Finance  cabang  Surakarta pada Tahun 2014 - 2016.
Berdasarkan  pada  Tabel  1  di  atas, jumlah  kredit  macet  kendaraan  bermotor roda empat di AMF cabang Surakarta pada tahun  2014,  2015,  dan  2016  mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2014  terdapat  2 kasus,  tahun  2015  terdapat  6  kasus,  dan tahun  2016  terdapat  9  kasus  kredit  macet di PT. AMF cabang Surakarta.
Menurut  wawancara  di  PT.  AMF cabang  Surakarta  yang  penulis  peroleh, faktor-faktor tersebut antara lain :
a. Itikad tidak baik
Pihak  debitur  memang  tidak mempunyai niat untuk menyelesaikan perjanjian
pembiayaan dari awal, sehingga wanprestasi ini
mengakibatkan kredit menjadi terhambat atau macet. Selain debitur dengan sengaja untuk memperlambat
atau  menunda-nunda  pembayaran angsuran,  ada  pula  debitur  yang menyalahgunakan unit tersebut,
seperti  yang  dikatakan  bahwa  sering terjadi  debitur  menggadaikan  atau memindah tangankan kendaraan roda empat tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak  PT. AMF cabang Surakarta.
b. Terlilit hutang dengan pihak lain Faktor  lain  yaitu  pihak  debitur ternyata juga memiliki hutang dengan pihak  lain  yang  belum  terselesaikan serta  didukung  kemampuan  ekonomi debitur  yang  tidak  memadai  untuk menyelesaikan kredit-kreditnya..
c. Digunakan untuk keperluan lain Menurut  Bapak  Arif  Mustakin sebagai  marketing  head,dana  yang telah  dipersiapkan  oleh  konsumen untuk membayar angsuran pembiayaan  konsumen  tetapi  karena adanya suatu keperluan yang
mendesak,  dana  tersebut  akhirnya digunakan untuk keperluan tersebut. No Faktor Penyebab Wanprestasi Prosentase 1 Itikad tidak baik 40% 2 Terlilit hutang dengan pihak lain 50% 3 Digunakan untuk keperluan lain 10%
Tabel 2. Jumlah Prosentase faktor penyebab debitur  wanprestasi  di  PT.  Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta.
Menetapkan  bahwa  debitur  atau konsumen  melakukan  wanprestasi  dalam perjanjian pembiayaan konsumen berbeda dengan  menetapkan  wanprestasi  dalam Undang-Undang atau peraturan lain. Debitur yang  tidak  dapat  melakukan  angsuran ataupun  bunga  sesuai  jangka  waktu yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan  konsumen  dengan konsumen baru dapat dikatakan wanprestasi. Berdasarkan  wawancara,  kredit  dapat
dinyatakan  macet  dalam  PT. AMF  cabang Surakarta ketika debitur dengan itikad tidak baik  tidak  membayar  angsuran  selama  3 (tiga)  bulan  berturut-turut.  Jika  konsumen terlambat  membayar  angsurannya  selama 1  (satu) bulan,  konsumen  masih  dianggap sebagai keterlambatan dalam pembayaran angsuran kendaraan bermotor roda empat.
PT. AMF cabang Surakarta mencatat  wanprestasi  terhadap  perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi meliputi beberapa hal, yaitu:
a. Konsumen  atau  debitur  tidak  dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang  tercantum  dalam  perjanjian pembiayaan konsumen;
b. Konsumen  atau  debitur  tidak  mampu menjaga  atau  merawat  kendaraan roda  empat  terhadap  kemungkinan rusak, hilang, maupun musnah;
c. Konsumen atau debitur meminjamkan, menjaminkan atau membebani dengan  hak  jaminan,  menjual  atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain. No Jenis Wanprestasi Jumlah Debitur Wanprestasi 1 Keterlambatan membayar angsuran 7 2 Barang digadaikan 5
Tabel  3.  Jumlah  Jenis-jenis  wanprestasi di  PT.  Arthabuana  Margausaha  Finance cabang Surakarta yang dilakukan debitur
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan jenis-jenis wanprestasi yang pernah terjadi di  PT.  AMF  cabang  Surakarta.  Menurut keterangan  bapak  joned,  wanprestasi berupa keterlambatan membayar angsuran lah  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh denitur. Di PT. AMF cabang Surakarta kredit dapat  dikatakan  macet  apabila  terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih  dari  90  (Sembilan  puluh)  hari  dan kredit yang bersangkutan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Upaya  Penyelesaian  Kredit  Macet  dan Hambatan-Hambatannya
Berdasarkan wawancara dengan bapak joned selaku kepala cabang PT. AMF cabang  Surakarta,  upaya  penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dapat  dilakukan  dengan  dua  jalan,  yaitu jalan  litigasi  dan  non  litigasi.  Di  PT.  AMF cabang  Surakarta  penyelesaian  perjanjian pembiayaan konsumen diselesaikan melalui jalan non litigasi atau penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan.  Upaya-upaya penyelesaian  kredit  macet  melaui  jalan non  litigasi  di  PT.  AMF  cabang  Surakarta dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Upaya Pemberian Peringatan kepada Debitur
Rincian pemberian surat peringatan ( Somasi) meliputi : 1) SOMASI I PT. AMF cabang Surakarta selaku perusahaan pembiayaan konsumen mengirimkan surat  peringatan  ini  disertai dengan  surat  undangan  untuk dating  ke  Kantor.  Operation department  meminta Collector untuk  melakukan  penagihan (somasi) dan men survey
ulang (memastikan) apakah terlambatnya pembayaran angsuran  debitur  diakibatkan karena  kesalahan  perusahaan (intern)  atau  kesalahan  dari pihak  debitur  sendiri.  Setelah itu collector melaporkan  hasil survey kepada operation department  untuk  menentukan sanksi  untuk  debitur  sesuai peraturan perusahaan. 2) SOMASI II
Sekali lagi operation departemen  harus  men  survey ulang  penyebab  keterlambatan pembayaran  angsuran  yang dilakukan  oleh  debitu  serta mensurvey  keadaan  kendaraan roda  empat  apakah  layak  juga sudah  atau  belum  di  pindah tangankan.
3) SOMASI III
Pada  tahap  ini  apabila surat  peringatan  kedua  sudah tidak direspon oleh pihak debitur maka dikirimkan surat peringatan ketiga  disertai  undangan  untuk datang  ke  kantor. Collector kali  ini  harus  benar-bemar memastikan keberadaan debitur dan keberadaan kendaraan roda empat  apakah  masih  di  tangan debitur atau dipihak lain.
b. Upaya Negosiasi
Tahap selanjutnya apabila surat  peringatan  satu  (1)  sampai terakhir  sudah  diterima  debitur  dan dalam  jangka  waktu  tiga  (3)  bulan tidak  di  respon,  maka  selanjutnya selaku  atasan  dari collector akan    mendatangi  kediaman pihak  debitur.  Setelah  jangka  waktu 3  (tiga)  minggu  terlewati  dan  debitur tidak  merespon  dengan  baik  dengan membayar  angsuran  pokok  hutang dan  bunga,  maka  selanjutnya  pihak headcoll mengunjungi kediaman debitur kembali untuk meminta debitur  menarik  kendaraan  roda empat kepada pihak PT. AMF cabang
Surakarta. Disaat perusahaan meminta  unitdititipkan,  perusahaan juga menerbitkan Surat Kuasa Penarikan  atau  Penitipan  Jaminan (SKPJ)  disertai  Berita  Acara  Serah Terima  Kendaraan  (BASTK),  surat- surat  tersebut  digunakan  sebagai dasar Headcoll melakukan penarikan. Penitipan  unitini  bertujuan  untuk mengamankan  asset  unitdan  supaya pihak debitur segera melunasi angsuran  pokok  hutang  dan  bunga. dalam  kunjungan  ini  juga memberikan waktu pembayaran maksimal selama 14 hari kerja, jangka waktu pembayaran ini terlebih dahulu di negosiasikan terlebih dahulu dengan pihak debitur.
Setelah  dalam  jangka  waktu 14  (empat  belas)  hari  kerja  debitur masih  belum  membayar  angsuran beserta  bunga  nya,  maka  pihak
perusahaan  akan  memberikan  surat panggilan  atau  Surat  Penyelesaian Hutang (SPH) kepada debitur apakah debitur  masih  dapat  melunasi  atau meyelesaian  angsuran  pokok  hutang dan  bunga.  Apabila  debitur  tidak sanggup  melunasi  angsuran  pokok hutang  dan bunga  maka perusahaan akan  mengeluarkan  Agunan  Yang Diambil  Alih  (AYDA)  dikarenakan debitur  telah  tidak  membayar  atau menunggak  3  (tiga)  kali  angsuran pokok  hutang  beserta  bunga  yang ada.  Dengan  dikeluarkannya  AYDA, maka  unityang  sebelumnya  ditarik oleh
akan  dilakukan  proses pelelangan.
Berdasarkan wawancara,
hambatan  yang  dialami  Perusahaan Pembiayaan  Konsumen  yaitu  PT. AMF  cabang  Surakarta  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu  hambatan internal  dan  hambatan  eksternal. Hambatan internal:
1) Kurang  telitinya  atau  kurang mendetailnya  pihak dalam  melakukan  wawancara ( ). 2) Kemampuan  menghitung  yang kurang  atau  kurang  teliti  dari bagian  departemen  operation dalam terhadap jumlah angsuran pokok hutang dan bunga debitur yang telah wanprestasi.
Selain hambatan internal, terdapat  pula  hambatan-hambatan eksternalmeliputi :
1) Pada  saat  diterbitkan  SPH debitur  kesulitan  menentukan untuk  melakukan  pelunasan atau harus membayar angsuran dan denda;
2) Kendaraan bermotor roda empat sudah  berpindah  tangan  atau digadaikan  kepada  pihak  ketiga oleh debitur;
3) Pada  saat  akan  melakukan penarikan  kendaraan  bermotor roda empat harus meminta kerja sama  dan  perizinan  kepada
apparat  dan  pihak-pihak  lain yang  bersangkutan  diwilayah kediaman debitur; dan 4) Debitur sulit dikunjungi
dikediamannya.
Apabila  kendaraan  bermotor roda  empat  hilang  karena  telah dipindah  tangankan  atau  kendaraan tersebut  sudah  digadaikan  kepada pihak ke tiga maka pihak perusahaan akan  melakukan  kegiatan  collection, yaitu  kegiatan  pencarian  keberadaan kendaraan untuk
diamankan.
Kegiatan Collection
kendaraan bermotor  roda  empat  tersebut  bisa menggunakan  dua  pihak,  yaitu  pihak internal  dan  pihak  eksternal.  Pihak internal  adalah  pihak  yang  berasal dari dalam perusahaan yang bertugas untuk menangani kegiatan collection, sedangkan  pihak  eksternal  adalah orang diluar perusahaan yang menjalin kerja  sama  dengan  perusahaan  dan diberi  kuasa  oleh  perusahaan  untuk melakukan kegiatan collection .
Apabila  kendaraan  bermotor roda  empat  tersebut  hilang  karena overmacht atau hilang karena kejadian yang  tidak  diatur  dalam  perjanjian maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Kerugian yang  dialami  oleh  PT.  AMF  cabang Surakarta  akan  ditanggung  atau diganti  oleh  pihak  asuransi,  karena unit  kendaraan  tersebut  sebelumnya telah  diasuransikan  terlebih  dahulu. Oleh  karena  itu  pihak  asuransilah yang  akan  bertanggung  jawab  atas objek  dari  perjanjian  pembiayaan tersebut.
Dengan adanya hambatan- hambatan tersebut, perusahaan yaitu PT.  AMF  cabang  Surakarta  memliki penyelesaian yang ideal. Penyelesaian hambatan  internal  terhadap  kredit macet  yang  diakibatkan  kesalahan perusahaan pembiayaan sendiri adalah dengan pemberian sanksi dan teguran kepada pihak yang melakukan kesalahan  tersebut  serta  melakukan pembinaan kembali melalui pelatihan-
pelatihan penghitungan kredit. Dikatakan  juga  bahwa  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  juga  mempunyai peran  pengawasan  terhadap  kinerja Perusahaan Pembiayaan  Konsumen. OJK  dalam  kurun  waktu  6  enam bulan sekali melakukan kunjungan ke PT.  AMF  cabang  Surakarta.  Dalam kunjungan  tersebut  OJK  melakukan wawancara kepada pihak-pihak
dalam  perusahaan  bagaimana  cara melakukan tugas-tugas mereka
dengan baik, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan.
Selain  itu  mengenai  hambatan eksternal  yang  timbul  dari  debitur pada  saat  melakukan  penyelesaian kredit  macet,  PT.  AMF  cabang Surakarta  mempunyai  penyelsaian yang ideal yaitu dengan menugaskan pihak desk  collector untuk  selalu mengingatkan  debitur  untuk  tetap membayar  angsuran  pokok  hutang dan  bunga  yang  telah  disepakati. Untuk  unit  yang  dipindah  tangankan oleh debitur, perusahaan memberikan penugasan  kepada    pihak  internal dan  pihak  eksternal  serta  bekerja sama  dengan  aparat  setempat  untuk melakukan  collection  unit  tersebut. Pihak  internal  yaitu collector dan pihak  eksternal  adalah  orang  yang bekerja  sama  dan  diberi  kuasa  oleh perusahaan  pembiayaan  konsumen. Apabila debitur tetap tidak membayar angsuran  maka  perusahaan  akan menempuh  jalur  hukum  atau  jalur litigasi  yaitu  dengan  mengajukan gugatan  perdata  kepada  pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

## D.  Simpulan
Hal-hal  yang  menyebabkan  kredit  macet akibat    debitur    wanprestasi  dalam  Perjanjian Pembiayaan yang pertama adalah pihak debitur yang  dengan  sengaja  untuk  memperlambat pembayaran  angsuran,  ada  pula  pihak  debitur sebelum  mengadakan  perjanjian  pembiayaan konsumen dengan PT AMF telah memiliki hutang
dengan  pihak  lain.  Yang  kedua  yaitu  dana yang  seharusnya  digunakan  untuk  membayar angsuran  pokok  digunakan  untuk  keperluan lain  yang  berada  diluar  dugaan  debitur.  Bentuk wanprestasi  yang  dialami  PT  AMF  adalah konsumen  atau  debitur  tidak  dapat  memenuhi kewajiban-kewajiban  yang  tercantum  dalam perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Selain  itu konsumen  tidak mampu  menjaga atau  merawat kendaraan  roda  empat  terhadap  kemungkinan rusak,  hilang,  maupun  musnah. Terakhir adalah Konsumen mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.
Upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam menyelesaikan  kredit  macet  yaitu  jalur  litigasi dan  non litigasi. Upaya yang dilakukan PT AMF cabang Surakarta adalah pemberian  peringatan ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan  surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka  1  (satu)  bulan.  Upaya  penyelesaian melalui  negoisasi  yaitu selaku atasan dari collector akan mendatangi kediaman pihak  debitur.  Apabila  tetap  tidak  membayar, pihak headcoll mengunjungi  kediaman  debitur kembali  dengan  menerbitkan  Surat  Kuasa Penarikan  atau  Penitipan  Jaminan  (SKPJ) disertai  Berita  Acara  Serah  Terima  Kendaraan (BASTK)  untuk  melakukan  kegiatan collection . Hambatan yang timbul berupa hambatan internal, yaitu  kurangnya  ketelitian  pihak dalam  melakukan  wawancara  ( )  pada saat  melakukan survey di  kediaman  debitur sebelum  aplikasi  permohonan  kredit  diajukan kepada  pihak  perusahaan  pembiayaan,  selain itu  kemampuan  menghitung  yang  kurang  atau kurang  teliti  dari  bagian . Hambatan eksternal, berupa saat diterbitkan SPH debitur  kesulitan  menentukan  untuk  melakukan pelunasan  atau  harus  membayar  angsuran  dan denda,  Kendaraan  bermotor  roda  empat  sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, saat akan melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor  roda empat harus meminta kerja sama dan perizinan kepada aparat dan pihak-pihak lain, dan debitur sulit  dikunjungi  dikediamannya.  Penyelesaian untuk  hambatan  internal  berupa  sanksi  dan pembinaan  kembali  oleh  pihak  perusahaan pembiayaan  konsumen  kepada  pihak  bagian perusahaan pembiayaan yang melakukan kesalahan  intern.  Serta  selalu  ada  kunjungan dari pihak OJK guna melakukan pengecekan dan evaluasi kinerja. Hambatan eksternal yang timbul
akibat  debitur,  yaitu  penugasan  kepada  pihak internal yaitur desk collector dan pihak eksternal.

## E. Saran
1. Untuk  penyelesaian  kredit  macet  akibat debitur  wanprestasi  agar  mendapatkan hasil  yang  adil  untuk  kedua  belah  pihak, maka  bagi  debitur  apabila  kemampuan melunasi  angsuran  pokok  hutang  tidak memadai, maka sebaiknya debitur mengembalikan kendaraan bermotor roda  empat  sebagai  barang  pembiayaan. Akan  tetapi  apabila  kemampuan  melunasi debitur  memadai,  maka  debitur  diwajibkan melakukan  pembayaran  angsuran  pokok hutang sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Karena  perjanjian  kredit  tersebut  Dan apabila  bunga  yang  didapat  terlalu  besar maka dapat mengajukan permintaan permohonan pengurangan bunga.
2. Bagi  kreditur  yaitu  pihak  perusahaan pembiayaan  konsumen,  dalam  hal  ini
PT  AMF  cabang  Surakarta,  harus  lebih meningkatkan  upaya  preventif  yang  dapat meminimalisir kejadian wanprestasi.
Perusahaan pembiayaan konsumen dalam akan menerima aplikasi pembiayaan konsumen  harus  lebih  berhati-hati  atau lebih  teliti.  Aspek  5C  (
dan Collateral )  harus  selalu  dikedepankan apabila hendak menerima aplikasi pembiayaan  konsumen.  Hal  ini  meliputi ketelitian pada saat melakukan wawancara dengan debitur, survey ketempat kediaman debitur, melakukan penghitungan angsuran. Aspek tersebut digunakan untuk meminimalisir  adanya  kredit  macet  akibat debitur wanprestasi.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Abdulkadir Muhammad. 2000. . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2000.
. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2001. Heribertus Sutopo. 2006. . Surakarta : UNS Press.
J.  Satrio.  2014.
.  Bandung  :  PT  Citra Aditya Bakti. Muhammad  Syaifuddin.  2012 . Bandung : Team Mandar Maju. Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munir Fuady. 2002. . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Richard Burton Simatupang. 2003. . Jakarta : PT Rineka Cipta Riduan Syahrani. 2000. . Bandung : Alumni. Sunaryo. 2014. Soerjono Soekanto. 2006. . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

## Jurnal:
Christine  Susanti.  2010.  “Kedudukan  perjanjian  yang  berbahasa  asing  pasca  berlakunya  UU  No.24 Tahun 2009”. . Volume IX No. 3.
Determinants  of  Household’s  Non-Performing  Loans  in  Tunisia” . Volume 13.