## RESEARCH ARTICLE

## ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT
Aini Kusuma Wardani 1  dan Agus Riwanto
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595
 Ainikusuma11@gmail.com

## ABSTRACT
The results of the study of this article concluded that the 1945 National Constitution emphasized the importance of the system of check and balances (supervision and balance) which need to be a clear division of power between executive and judicial functions. This means that in the problem of dissolving community organizations it is very important to involve the court to break the verdict of the dissolution of community organizations in Indonesia by carrying out the settlement of disputes in court using the principle of justice, simple  and  mild  costs  so  that the  process  of  resolving  the  dissolution  of  community  organizations  can  be carried out effectively and effectively.

## Keywords: Community organization, HTI
Berdasarkan  hasil  kajian  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  UUD  NRI  Tahun  1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana  perlu  ada  pembagian  kekuasaan  yang  jelas  antara  fungsi  eksekutif  dan  yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan  pengadilan  untuk  memutus  vonis  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  di Indonesia  dengan  cara  melakukan  penataan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  dengan menggunakan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  sehingga  proses penyelesaian  sengketa  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  bisa  dilaksanakan  secara efektif dan efisien.
Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, HTI

## INTRODUCTION
Organisasi  kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disingkat  (ormas)  merupakan  peran serta  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembangunan  untuk  memajukan  kehidupan  yang berkeadilan  dan  kemakmuran. 1 Keberadaan  organisasi  kemasyarakatan  di  Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis  bagi  proses  kebangsaan  Indonesia.  Bahkan  sebagian  dari  organisasi kemasyarakatan  tersebut  akhirnya  menjadi  partai  politik  yang  mempelopori  gerakan kebangsaan. 2
Dinamika  perkembangan  organisasi  kemasyarakatan  dan  perubahan  sistem pemerintahan  membawa  paradigma  baru  dalam  tata  kelola  organisasi  kemasyarakatan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Pertumbuhan  jumlah organisasi  kemasyarakatan,  sebaran  dan  jenis  kegiatan  organisasi  kemasyarakatan  dalam kehidupan  demokrasi  makin  menuntut  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  organisasi kemasyarakatan  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa Indonesia,  serta  menjaga  dan  memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Peningkatan  peran  dan  fungsi  organisasi  kemasyarakatan  dalam pembangunan  memberi  konsekuensi  pentingnya  membangun  sistem  pengelolaan organisasi  kemasyarakatan  yang  memenuhi  kaidah  organisasi  kemasyarakatan  yang  sehat sebagai  organisasi  nirlaba  yang  demokratis,  profesional,  mandiri,  transparan,  dan akuntabel.  Oleh  karena  itu,  dinamika  organisasi  kemasyarakatan  dengan  segala kompleksitasnya  menuntut  pengelolaan  dan  pengaturan  hukum  yang  lebih  komprehensif melalui undang-undang. 3
Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (key right) dalam  HAM,  karena  dengan  kebebasan  tersebut  manusia  dapat  menikmati  hak  dan kebebasan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  hukum.  Meskipun  demikian,  kebebasan  tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan  yang  juga  harus  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Hal  ini  bukan  saja merupakan  cerminan,  melainkan  prasyarat  dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan  publik  (national  security  or  public  safety),  ketertiban  umum  (public  order), perlindungan  kesehatan  dan  moralitas  publik  (public  health  or  morals),  dan  perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain. 4
Menurut  Hans  Kelsen bahwa  salah  satu  esensi  demokrasi  terletak  pada ada tidaknya sebuah  kompromi  yang  menyatukan  perbedaan  pendapat  untuk  menentukan  sebuah tatanan bagi  landasan sebuah negara. Kompromi  menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan  apakah  sebuah  negara  menganut  prinsip  demokrasi  ataukah  tidak  sama  sekali.
1 Sara Hersriavita, ‘UPAYA PENGEMBALIAN  KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 7.1 (2019), 15–28.
2 Wijiatmo and Supanto, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII No 1 J (2019), 85–92.
3 Farid Achmad, ‘Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 1–14.
4 Adi  Sulistiyono,  ‘Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (  Mkdki  )  Untuk  Dapat  Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 29–38.
Ada sebuah pegangan dalam memahahi negara dengan bercirikan prinsip demokras antara lain: 5
1) Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas.
2) Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut.
3) Adanya  kompromi  di  antara  kehendak  mayoritas  dengan  kehendak  minoritas dalam  menyikapi  sebuah  permasalahan  dan  dalam  pembentukan  sebuah tatatan.
4) Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan.
5) Terdapat  kebebasan  berbicara,  kebebasan  pers,  dan  pendapat  untuk mengemukakan  pendapat  dijamin  keberadaannya,  baik  melalui  konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.
6) Kompromi  yang  sehat  menjadikan  tidak  diketemukannya  perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki.
Pasca  Reformasi,  posisi  dan  peran  organisasi  kemasyarakatan  tampak  bergeser. Euforia  Reformasi  dan  demokratisasi  Pasca  Reformasi  membuat  organisasi kemasyarakatan  kembali  terpolarisasi  dalam  arus  ideologi  dan  politik.  Pasca  Reformasi juga  ditandai  dengan  menjamurnya  ribuan  organisasi  kemasyarakatan  baru.  Kategori  dan definisi  organisasi  kemasyarakatan  pada  era  ini  juga  semakin  berkembang  luas  dengan beragam  persilangan  arus  kepentingan  politik  dan  ideologi  baik  dalam  skala  nasional  dan internasional.  Keberadaan.  Negara/Pemerintah  Pasca  Reformasi  seringkali  terjebak  dalam posisi  yang  saling  behadap-hadapan  karena  dua  faktor  utama.  Pertama,  rendahnya kepercayaan sebagian pemimpin Ormas tertentu pada Negara/Pemerintah. Kedua, masih dijumpai  adanya  kesalahpahaman  atas  peran  Negara/Pemerintah  dihadapan  para pendukung Ormas. 6
Selain fenomena  tersebut,  Pasca  Reformasi juga  ditandai adanya tindakan  kekerasan dan anarkisme yang dilakukan Ormas tertentu. Obyek anarkisme ini tidak lagi semata- mata pada sejumlah kantor Pemerintahan. Aksi anarkisme Ormas juga ditujukan pada institusi media massa. Tidak hanya itu aksi anarkisme dan kekerasan juga terjadi antar para pendukung  Ormas.  Akar  penyebab  adanya  tindakan  anarkisme  dan  kekerasan  ini adakalanya tidak hanya sebatas pada kepentingan  politik yang bersifat jangka pendek. Lebih dari itu, konflik antar Ormas seringkali bersumber dari akar konflik yang bersifat laten,  yaitu  adanya  pertentangan  landasan  ideologi  yang  mereka  yakini.Pasca  Reformasi, tampak masih terbuka potensi besar dimana perbedaan landasan ideologi yang dianut oleh masing-masing  Ormas  justru  kian  mendegradasi  imaji  ke-Indonesia-an.  Anarkisme  yang dilakukan oleh Ormas tertentu ini tentu sangat kontras dengan keberadaan Ormas masa Pra  Kemerdekaan  dimana  mereka  secara  kolektif  menyemaikan  benih  Nasionalisme  dan ke-Indonesia-an. Dinamika Ormas yang demikian tentu jauh dari yang diharapkan. 7
5 Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim  Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39–51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>.
6 Yulianus  Dica  and  others,  ‘Pengendalian  Peredaran  Minuman  Beralkohol  Dalam  Wilayah  Hukum  Polres Boyolali’, VII (2019), 120–33.
7 Suprianto, Agus Riwanto, and Sunny Ummul Firdaus, ‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah  Terhadap  Efektivitas  Kinerja  Pegawai  Sekretariat  Daerah  Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 134–43.
Eksistensi  organisasi  kemasyarakatan  pada  masa  kini  harus  mampu  membawa  dan memperjuangkan  aspirasi  dan  kehendak  masyarakat  sebagai  medium  untuk  melaksanakan kegiatan  yang  edukatif  dan  bernilai  sehingga  bermanfaat  demi  kepentingan  bersama  yang sejalan  dengan  amanat  Pancasila.  Walaupun  kodrat  sebuah  organisasi  memiliki  pasang- surut dalam  menjalankan roda organisasinya,  namun  semua itu  merupakan  dinamika yang terus  mewarnai  kehidupan  organisasi  kemasyarakatan  untuk  terus  berbuat  dan  bertindak atas nama kehendak rakyat dan UUD NRI Tahun 1945. 8
Indonesia  yang  telah  meneguhkan  diri  menjadi  negara  hukum  yang  demokratis merupakan  hal  yang  wajar  apabila  tiap  tahun  bermunculan  banyak  organisasi-organisasi baru,  karena  konsekuensi  logis  dari  sebuah  negara  hukum  demokratis  menghendaki adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul sehingga semakin  banyak  masyarakat  yang  ingin  mendirikan  organisasi  sebagai  wadah  untuk mengembangkan  potensi  kekuatan  yang  mereka  miliki  dalam  rangka  turut  serta membangun peradaban bangsa. Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada paling tidak selaras dengan prinsip-prinsip saling menghormati dan menghargai kebebasan orang  lain  sepanjang  kebebasan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  sangat  penting  guna  menyuburkan  kesadaran  terhadap  pentingnya perjuangan  melalui  lembaga  sehingga  masyarakat  akan  semakin  selektif  dalam  memilih dan berafiliasi dengan organisasi yang memiliki kesamaan ideologi. 9
Permasalahannya  adalah  belakangan  ini  munculnya  gerakan-gerakan  beberapa organisasi  kemasyarakatan  yang  bertindak  dengan  kekerasan  dan  anarkis.  Tindakan kekerasan ini seringkali dipicu oleh ego sentris kelompok dengan dalih bahwa hukum sudah tidak  berjalan  secara  mekanis lagi,  sehingga  dengan mandeknya  mekanisme hukum itu  banyak  dari  mereka  mengambil  jalan  sendiri dengan  melakukan  penindakan  non- hukum  yang  secara  jelas  melanggar  norma  hukum.  Justru  tanpa  disadari  sesungguhnya tindakan  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan Pancasila. 10
Organisasi  kemasyarakatan  merupakan  entitas  dari  kebebasan  berserikat, berkumpul  dan  berpendapat  yang  dijamin  dalam  Undang-  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jaminan  yang  diberikan  oleh  konstitusi  tersebut semestinya  menjadi  instrumen  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  secara konstitusional  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  yang  aman  dalam  mengekspresikan kebebasannya  dihadapan  publik.  Patut  disadari  bahwa  ternyata  kebebasan  tersebut seringkali  digunakan  tanpa  kendali  dan  tanpa  batas  yang  mana  prinsip-prinsip  saling menghargai  dan  menghormati  kebebasan  orang  lain  tidak  lagi  dipatuhi  sehingga menimbulkan  ketidakstabilan  sosial  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Celakanya, tindakan anarkis  seolah-seolah  dilegitimasi  atas nama  negara dan agama  yang
8 Hernindyo  Reinan  Mahastoro  and  others,  ‘PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENGURUS YAYASAN TERHADAP RUMAH SAKIT YANG  DIKELOLA OLEH YAYASAN’, VII (2019), 212–18.
9 Mahastoro and others.
10 N W Afreeportamara, ‘Hambatan Kurator  Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 243–50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>.
seyogyanya  tidak  patut  dilakukan  karena  tidak  sejalan  dengan  nafas  hidup  negara  hukum yang demokratis. 11
Melihat  kondisi  rill  tersebut,  justru  sangat  merugikan  dan  tidak  baik  dipertontonkan kepada  publik.  Apalagi  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  pernah  berhenti  melakukan tindakantindakan  kekerasan  dan  anarkis  menimbulkan  ketidakpercayaan  publik  terhadap eksistensi  organisasi  kemasyarakatan  dalam  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat. Keadaan inilah  yang  mendorong  pemerintah  untuk  bertindak  sesuai  prosedur  hukum  yang berlaku guna memastikan keamanan masyarakat berjalan dengan baik. 12
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  memberikan  kewenangan kepada  pemerintah  untuk  memberikan  sanksi  tegas  kepada  organisasi  kemasyarakatan. hukuman  yang  paling  berat  diterima  oleh  organisasi  kemasyarakatan  yang  bermasalah adalah  pencabutan  legalisasi  dari  negara  yang  secara  otomatis  organisasi  kemasyarakatan bubar dengan sendirinya. 13
Problematika  pembubaran  organisasi  kemasyarakatan  ini  ada  dikarenakan  maraknya paham  anti  Pancasila  dan  radikalisme  yang  justru  berkembang  bebas  di  Indonesia. Tercatat  bahwa  dalam  Pemerintah  Republik  Indonesia  sebelumnya  telah  terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila  dan  Konstitusi  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, salah satunya ialah Hizbut Tahrir Indonesia. 14
Secara  ideologis,  HTI  merupakan  organisasi  Partai  Politik  Islam  yang  berdiri  pada tahun 1953 di Timur Tengah, tepatnya di Negara Yordania. Saat ini HTI sudah memiliki cabang di hamper 30 negara termasuk  Indonesia. Namun di  Indonesia  HTI  mewujud sebagai ormas yang berjuang di luar sistem politik Negara untuk menegakkan syari’at Islam  di  bawah  naungan  daulah  khilafah,  suatu  sistem  pemerintahan  yang  dipimpin seorang khalifah. 15
Salah satu alasan mendirikan Negara khilafah menurut HTI adalah bahwa sistem politik  demokrasi  merupakan  representasi  dari  ideologi  sekulerisme  dan  kapitalisme. Mereka juga memandang demokrasi bukan hanya sebagai ideologi tetapi sebagai al at penjajahan  negaranegara  barat  terutama  Amerika  untuk  menjajah  negara-negara  yang berpenduduk Muslim. Dengan  demikian, demokrasi harus ditolak dan diganti dengan ideologi Islam. Untuk mewujudkan ideologinya tersebut, HTI menempuh dua strategi perlawanan  terhadap  dunia  barat,  yaitu:  (1)  perlawanan  pemikiran,  (2)  perlawanan politik. 16
11 Agus  Riwanto  Bahar  Elfudllatsani,  Isharyanto,  ‘Kajian  Mengenai  Kebebasan  Berkumpul  Dan  Berserikat Organisasi  Kemasyarakatan  Kaitannya  Dengan  Teori  Kedaulatan  Rakyat  Dan  Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 52–61.
12 Agung  Ariyanto  and  others,  ‘Politik  Hukum  Asas  Non-Legally  Binding  Rekomendasi  Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Instrumen Pencegahan Dan Penanganan Laporan Maladministrasi’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII (2019), 62–73.
13 Ariyanto and others.
14 Satriawan Sulaksono, ‘KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU ”’, 107–19.
15 Edi Warsito, ‘Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 153–68 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29210>.
16 Warsito Bayu Rangga and Albertus Sentot Sudarwanto, ‘Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten’, Jurnal Pasca Sarjana  Hukum  UNS ,  VII.2  (2019),  187–95  <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/77603/Penyelesaian-Kredit-
Sesuai dengan namanya, Hizbut Tahrir artinya adalah Partai Pembebasan. Dalam laman resmi Hizbut Tahrir, disebutkan bahwa organisasi ini adalah partai politik, bukan organisasi  kerohanian,  bukan  lembaga  pendidikan,  dan  bukan  pula  lembaga  sosial  (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Jika ditelusuri, HTI di Kementrian Dalam Negeri HTI tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan sejak tahun 2000.
HTI  dikenal  sebagai  organisasi  yang  unik  karena  mempunyai  mengembalikan kehidupan  Islami  dengan  menerapkan  syariat  Islam  sebagai  aturan  kehidupan.  Daya  tarik dari HTI, lain dari yang lain karena gencar memaparkan solusi Islam secara runtut dan sistematis  tanpa  basa-basi  untuk  mengatasi  segala  macam  problematika  umat  Islam khususnya  di  Indonesia.  Segala  macam  problematika  manusia  itu  dengan  gamblang dipaparkan dan dijawab oleh HTI sehingga siapapun bisa merespon solusi Syariah dan Khilafah dalam perspektif HTI baik dilihat dari segi ilmiah maupun segi keimanan atau akidah. Namun demikian, apapun bentuk dan tujuan yang diusung oleh HTI, jelas-jelas bahwa ormas ini dapat mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Di beberapa negara Timur Tengah sendiri, Hizbut Tahrir masuk dalam daftar organisasi terlarang. 17 Menyikapi  fenonema  tersebut,  muncul  desakan  dari  berbagai  pihak  agar  pemerintah perlu  segera  mengambil  langkah  hukum  secara  tegas  dan  segera  membubarkan keberadaan  Ormas  HTI.  Dalam  rangka  menyerap  aspirasi  dari  masyarakat  tersebut, akhirnya  Pemerintah  Indonesia  melalui  suatu  proses  pengkajian  yang  panjang,  melalui Menteri  Koordinator bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan,  Wiranto,  pada tanggal  8  Mei 2017,  Ormas  HTI  dilarang  eksistensinya  di  Indonesia.  Beberapa  alasan  pembubaran  HTI yang dikemukakan oleh pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Sebagai  ormas  berbadan  hukum,  HTI  tidak  melaksanakan  peran  positif untuk  mengambil  bagian  dalam  proses  pembangunan  guna  mencapai  tujuan nasional.
b. Kegiatan  yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat telah  bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
c. Aktifitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat  yang  dapat  mengancam  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  pembubaran  tersebut,  Kementrian  Hukum  dan  HAM (Kemenkum HAM) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian resmi  mencabut  Surat  Ketetapan  (SK)  Badan  Hukum  HTI  terhitung  mulai  tanggal  19  Juli 2017.  Sebelumnya,  HTI  tercatat  di  Kemenkum  HAM  sebagai  Badan  Hukum Perkumpulan  dengan  nomor  registrasi  AHU00282.60.10.2014  pada  2  Juli  2014.  Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik  atau  melalui  website  http://www.ahu.go.id.  Keputusan  pencabutan  SK Putusan  yang  diambil  oleh  Kemenkum  HAM  tersebut  adalah  mendasarkan  kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang
Macet-dengan-Agunan-yang-Diambil-Alih-AYDA-sebagai-Upaya-Perlindungan-Kreditur-di-Perseroan-Daerah-BPR- Bank-Klaten>.
Perubahan  Undang-undang  No.  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  yang disahkan pada tangal 10 Juli 2017.
Menyikapi keputusan pemerintah tentang pembubarannya tersebut, pihak HTI pun tinggal  diam.  Melalui  kuasa  hukumnya  Yusril  Ihza  Mahendra,  pada  tanggal  18  Juli  2017 pihak  HTI  mengajukan  uji  formil  dan  uji  materil  terhadap  Perpu  No.  2  Tahun  2017 tentang  Organisasi  Masyarakat  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Bahkan  pada  tanggal 13 Oktober 2017, pihak HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur  Jendral  Administrasi  Hukum  Umum  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan  Status  Hukum  ormas  tersebut  dibatalkan.  Walaupun  demikian,  dalam prakteknya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak HTI pun mengalami jalan buntu, karena baik gugatan uji formil maupun uji materil yang dilakukan ke MK serta gugatan yang dilakukan ke PTUN kedua-duanya tetap ditolak oleh majelis hakim.
Dalam  prakteknya,  pembubaran  ormas  HTI  tersebut  dinilai  oleh  berbagai  kalangan telah melanggar kebebasan berserikat sebagai warga negara. Hak atas kebebasan berserikat (right  to  freedom  of  association)  merupakan  hak  fundamental.  Hak  atas  kebebasan berserikat tersebut dengan lugas telah dijamin dalam Konstitusi, yakni Pasal 28 UUD 1945  dan  Pasal  28E  UUD  1945.  Selain  dalam  konstitusi,  hakikat  mengenai  hak  atas kebebasan  berserikat juga diatur dalam Pasal 24 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: 18
1) Setiap  orang  berhak  untuk  berkumpul,  berapat,  dan  berserikat,  untuk maksud-maksud damai.
2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik,  lembaga  swadaya  masyarakat  atau  organisasi  lainnya  untuk  berperan serta  dalam  jalannya  pemerintahan  dan  penyelenggaraan  negara  sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  dalam Deklarasi Universal Hak  Asasi Manusia hak atas kebebasan berserikat dijamin dalam pasal 20 dengan menyatakan:
1) Setiap  orang  mempunyai  hak  atas  kebebasan  berkumpuldan  berserikat  tanpa kekerasan.
2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

## DISCUSSION

## Pengaturan  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  di  Indonesia
Asas  organisasi  kemasyarakatan  yaitu  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kemudian  organisasi kemasyarakatan  dapat  mencantumkan  ciri  tertentu  yang  mencerminkan  kehendak  dan cita-cita  organisasi  kemasyarakatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dilihat dari
18 Bahar Elfudllatsani, Isharyanto.
sifatnya bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. 19
Pasal  tersebut  bermakna  bahwa  dalam  menjalankan  ekspresi  dan  kebebasan sebuah  organisasi  kemasyarakatan  harus  berada  pada  jalur  yang  konstitusional berdasarkan  cita-cita  dan  kehendak  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Memang  harus  disadari  bahwa  organisasi kemasyarakatan  memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang  variatif,  tetapi  undangundang memberikan  batasan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  untuk  bisa  menjalankan tugasnya  sebagai  wadah  perhimpunan  yang  memiliki  nilai  dan  manfaat  kepada masyarakat. begitupun dengan larangan-larangan yang diatur oleh UU sudah sangat jelas  sebagai  peringatan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  agar  tidak  membuat pelanggaran  yang  berakibat  pada  pemberian  sanksi  kepada  organisasi  kemasyarakatan tersebut.  Dengan  demikian  organisasi  kemasyarakatan tidak  dapat  bertindak  sewenang- wenang maupun melakukan kekerasan/ perbuatan anarkis dengan mengatasnamakan kebenaran  parsial  yang  dapat  merugikan  organisasi  kemasyarakatan  yang  bersangkutan guna menjaga ketertiban serta ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara. 20 Sanksi  yang  paling  berat  diberikan  kepada  organisasi  kemasyarakatan  yaitu pencabutan  status  hukum  atau  izin  aktivitasnya  sehingga  dengan  demikian  organisasi kemasyarakatan  dinyatakan  bubar  secara  sendirinya.  Tata  cara  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  berdasarkan  ketentuan  sebelumnya  dalam  UndangUndang  Nomor  17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan: 21
1) Permohonan  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  berbadan  hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1, diajukan ke pengadilan negeri oleh  kejaksaan  hanya  atas  permintaan  tertulis  dari  Menteri  Hukum  dan HAM;
2) Permohonan  tersebut  diajukan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  sesuai  tempat domisili hukum Organisasi
3) Kemasyarakatan  dengan  disertai  bukti  penjatuhan  sanksi  administratif  oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4) Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah,  permohonan  pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum tidak dapat diterima;
5) Setelahnya  di ajukan permohonan,  pengadilan  negeri  menetapkan  hari  sidang dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal pendaftaran permohonan;
6) Surat  pemanggilan  sidang  pemeriksaan  pertama  harus  sudah  diterima  secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang;
7) Dalam  sidang  pemeriksaan  Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai  pihak termohon diberi hak untuk membela  diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan;
8) Permohonan  pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan  harus  diputus  oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak
19 Tanjung, Purwadi, and Hartiwiningsih.
20 Tanjung, Purwadi, and Hartiwiningsih.
tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.  Jangka  waktu  ini  dapat  diperpanjang  paling  lama  20  hari  atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
9) Pengadilan  Negeri  menyampaikan  salinan  putusan  pembubaran  Organisasi Kemasyarakatan  kepada  pemohon,  termohon,  dan  Menteri  Hukum  dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung Penjatuhan sanksi  administrasi  pembubaran  Organisasi  Kemasyaraktan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi administrasi dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu baru pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan,  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Organisasi Kemasyarakatan adalah  organisasi  yang  didirikan  dan  dibentuk  oleh  masyarakat  secara sukarela  berdasarkan  kesamaan  aspirasi,  kehendak,  kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan dalam UU a quo, dijelaskan juga berkaitan dengan  ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxismeleninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah  Pancasila  dan  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  a  quo,  larangan-larangan  Organisasi  Kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 59 menjelaskan sebagai berikut:
1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pernerintahan;
2) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan  internasional  menjadi  nama,  lambang,  atau  bendera Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
3) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  tanda  gambar  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  nama,  lambang, bendera,  atau  tanda  gambar  Organisasi  Kemasyarakatan  lain  atau  partai politik.
4) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk  apapun  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan; dan/ atau
5) 5) Mengumpulkan dana
untuk partai politik.
6) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
7) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang
8) dianut di Indonesia;
10 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, 2020
9) Melakukan  tindakan  kekerasan,  mengganggu  ketenteraman  dan  ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
10) Melakukan  kegiatan  yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  penegak  hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11) Menggunakan  nama,  lambang,  bendera,  atau  simbol  organisasi  yang mempunyai persamarn pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang,  bendera,  atau  simbol  organisasi  gerakan  separatis  atau  organisasi terlarang;
12) Melakukan  kegiatan  separatis  yang  mengancam  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Eksistensi  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  berbangsa  merupakan  bentuk  komitmen  negara  merealisasikan  kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. Negara mengharapkan Ormas dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Hal  ini merupakan bentuk pengejawantahan nilainilai demokrasi dalam suatu negara hukum. 22 Ormas dapat berperan menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam  melaksanakan  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Ormas dalam  konteks  kehidupan  sosial  politik  juga  turut  andil  dalam  menjadi  stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa. 23 Dengan  demikian  keberadaan  Ormas  sangatlah  penting  dalam  penyelenggaraan negara  hukum  yang  demokratis  karena  menjadi  media  aspirasi  dan  kontrol  dari  warga masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah.
Dalam  konteks  tersebut,  Pemerintah  telah  mengakui  peran  Ormas  dalam penyelenggaraan  negara  demokratis,  namun  juga  menekankan  pentingnya penghormatan  hak  asasi  dan  kebebasan  orang  lain  dalam  menerapkan  hak  dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan di saat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan  tindakan  tegas  kepada  Ormas  yang  melakukan  tindakan  anarkis  dan menganggu  keamanan  dan  kenyamanan  orang  lain.  Untuk  itu,  Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas. Salah  satunya  melalui  pengaturan  dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  yang  memiliki  alasan  pembentukan  sebagai  respon terhadap  kompleksitas  dan  dinamika  perkembangan  Ormas,  sehingga  memerlukan pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. 24
Dalam  perkembangannya,  Pemerintah  memperbarui  aturan  tersebut  dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Alasan  pembentukan  pengaturan ini  yaitu  ditemukannya  Ormas  yang  secara  faktual  terbukti  memiliki  asas  dan  kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
22 Wijiatmo and Supanto.
23 Ariyanto and others.
24 Bahar Elfudllatsani, Isharyanto.
Pengaturan dalam Perppu ini menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya kewenangan  pembubaran  Ormas  berbadan  hukum  dilakukan  langsung  oleh Pemerintah,  tanpa  melalu  mekanisme  pengadilan.  Keberatan  disampaikan  dari kumpulan Ormas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Perppu ini dengan menyatakan bahwa seharusnya proses hukum pembubaran sejak awal dilakukan melalui  proses  oleh  lembaga  yudikatif.  Beberapa  pakar  Hukum  Tata  Negara  salah satunya Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan  langkah  mundur  dari  demokrasi  karena  seharusnya  Pemerintah  tidak  dapat membubarkan  Ormas  begitu  saja,  tanpa  melalui  mekanisme  pengadilan.  Beberapa pandangan ini menunjukan realitas respon masyarakat terhadap isu hukum ini.
Salah  satu  norma  krusial  yang  menjadi  perdebatan  dalam  Perppu  tersebut  adalah kewenangan  pembubaran  Ormas  oleh  Pemerintah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62 ayat (3) dan Pasal 80 A. Pasal 62 ayat (3) mengatur, “Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi  penghentian  kegiatan,  Menteri  dan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  kewenangannya melakukan  pencabutan  surat  keterangan  terdaftar  atau  pencabutan  status  badan hukum.”
Sedangkan  Pasal  80A  mengatur,  “Pencabutan  status  badan  hukum  Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”
Beberapa perkara yang menguji Peppu Ormas maupun Undang-Undang Ormas Perubahan,  hampir  seluruhnya  mempermasalahkan  konstitusionalitas  norma pembubaran  Ormas  oleh  Pemerintah, khususnya  pengaturan  pada  Pasal  62 ayat  (3)  dan Pasal  80A  Perpu  tersebut.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  isu  konstitusional  norma pembubaran Ormas oleh Pemerintah sangatlah berdampak dan berpengaruh kepada masyarakat,  sehingga  banyak  Ormas  dengan  berbagai  latar  belakang  mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 25
Terjadinya  perkembangan  politik  hukum  kewenangan  pembubaran  Ormas, tentunya  berdampak  pada  pelaksaaan  peraturan  tersebut.  Dalam  praktiknya, Pemerintah  menggunakan  aturan  ini  untuk  membubarkan  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI) dengan alasan bahwa fakta di lapangan menunjukan kegiatan dan aktivitasnya bertentangan  dengan  Pancasila  dan  jiwa  NKRI.  Atas  dasar  pembubaran  tersebut kemudian  pihak  HTI  mencoba  menguji  pencabutan  tersebut  melalui  jalur  pengadilan. Namun  dalam  persidangannya,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  Jakarta memutuskan bahwa Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM adalah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pihak HTI pun selanjutnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, namun PT TUN juga menyatakan bahwa fakta hasil pembuktian HTI terbukti mengembangan ajaran atau  paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UD  1945.  Meskipun  dalam  jalur hukum di PTUN dan PTTUN, pengadilan menolak permohonan. 26 Selain itu, catatan yang perlu diingat bahwa peristiwa pembubaran seperti ini juga pernah terjadi ketika masa orde baru tahun 1985 yaitu pembubaran terhadap Ormas
25 Yatini, ‘Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII (2019), 144–52.
26 https://www.viva.co.id/berita/politik/91357-pancasila-dan-sejarah-pembubaran-ormas-dan-partaipolitik
12 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, 2020
Pelajar  Islam  Indonesia  (PII)  karena  Pemerintah  menyatakan  PII  menolak  menjadikan asas  Pancasila  menjadi  asas  organisasi  sebagaimana  diperintahkan  Undang-Undang Ormas Lama, sehingga rezim Orde Baru pun membubarkan organsiasi tersebut dan menyatakannya  sebagai  organisasi  terlarang.  Dalam  konteks  tersebut,  pelanggaran terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945  tentu  merupakan  tindakan  terlarang  karena mengancam keutuhan negara dan bangsa. Namun demikian, Pemerintah juga harus tetap  melaksanakan  kewenangan  ini  sesuai  dengan  koridor  konstitusionalitas  dan perspektif perlindungan hak asasi manusia dan hak kebebasan berserikat. 27

## Analisis Putusan Pengadilan PTUN No. 211/G/2017/PTUN.JKT tentang Pembubaran Ormas HTI Dikaitkan Dengan Kebebasan Berserikat
Putusan  Pengadilan  PTUN  Jakarta  No.  211/G/2017/PTUN.JKT  tentang Pembubaran  HTI jika  dikaitkan  dengan  kebebasan  berserikat adalah  merupakan  bentuk pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  warga  masyarakat  yang  sudah dilindungi dalam UUD 1945. Namun perlu diingat, bahwa meskipun pembentukan Ormas  dijamin  oleh  UUD  1945  bukan  berarti  aktivitas  yang  dilakukannya  dapat sebebasnya.  Dengan  perkataan  lain  bahwa  aktivitas  ormas  yang  dilakukan  harus senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
Dapat  dibatasinya  eksistensi  Ormas  mengingat  hak  untuk  bebas  berserikat, berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28E  ayat  (3) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia  yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Berbeda dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). 28
Untuk  menyeimbangkan  agar  pelaksanaan  hak  kebebasan  berserikat,  berkumpul, dan  mengeluarkan  pendapat  tidak  mudah  diberangus  secara  sewenang-wenang  maka pembatasannya oleh negara, seperti pembubaran ormas, tetap terikat kepada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945  yaitu  pembatasan  ditetapkan  dengan  undang-undang,  dilakukan  dengan  maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Oleh  karena  itu,  sehubungan dengan pembubaran  Ormas  HTI,  sesungguhnya dapat  saja  dilakukan  sepanjang  dilaksanakan  dengan  alasan  dan  melalui  prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang
27 Suprianto, Riwanto, and Firdaus.
28 Prasetyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati, ‘Penyelundupan Hukum Perkawianan Beda Aagama Di Indonesia’, Pasca Sarjana Hukum , 7.2 (2019), 251–57.
Ormas.  Selain  itu  pembubaran  tersebut  dimaksudkan  dalam  rangka  memastikan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 29
Dalam  kasus  pembubaran  Ormas  HTI,  pada  dasarnya  telah  tedapat  beberapa ratio  legis  (alasan  hukum)  yang  memadai  bagi  Pemerintah  untuk  memberikan  sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran Ormas HTI berdasarkan putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  No.  211/G/2017/PTUN.JKT.  Hal  ini mengingat  Ormas  HTI  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran  Undang-Undang  Ormas yaitu:
a. Ormas  HTI  melanggar  kewajiban  dalam  Pasal  21  huruf  b  yaitu  ormas berkewajiban  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Aktivitas  HTI  yang  di  muka  umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.
b. Ormas  HTI  melanggar  kewajiban  dalam  Pasal  21  huruf  f  yang  menyebutkan bahwa  Ormas  berkewajiban  berpartisipasi  dalam  pencapaian  tujuan  negara. Tentu saja partisipasi ini dapat tercapai jika ormas percaya kepada sistem nation state  yang dipilih oleh  para  pendiri NKRI sejak 17 Agustus 1945. Tidak  mungkin  ormas  yang  tidak  percaya  dengan  NKRI  dan  ingin menggantinya  dengan  sistem  yang  lain  kemudian  dapat  menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI.
c. Ormas  HTI  melanggar  larangan  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  c  yang mengatur  ormas  dilarang  melakukan  kegiatan  separatis  yang  mengancam kedaulatan  NKRI.  Pengertian  separatis  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  adalah  “orang  (golongan)  yang  menghendaki  pemisahan diri  dari  suatu  persatuan/golongan  (bangsa)  untuk  mendapat  dukungan”. Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan mengangkat senjata untuk memisahkan  diri  membentuk  negara  baru.  Bentuk  kampanye  di  muka  umum untuk mengajak orang (masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya  dengan  sistem  lain  yaitu  khilafah  pada  dasarnya  telah  masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.
Sementara  mengenai  penggunaan  ketentuan  Pasal  59  ayat  (4)  yang  menyatakan Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila agak sulit diterapkan dalam kasus HTI. Hal ini dikarenakan  adanya  penjelasan  Pasal  59  ayat  (4)  yang  secara  limitatif  telah  membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu hanya meliputi ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

## CONCLUSION
Banyak  masyarakat  yang  bersikap  skeptik  kepada  pemerintah  berkaitan  dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian secara resmi menonaktifkan organisasi massa seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tersebut muncul bersamaan dengan perasan curiga, terutama  dari pihak  oposisipemerintahan  saat  ini.  Masyarakat  beranggapan  bahwa
29 Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and Sebelas Maret, ‘POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL’, 181–86.
14 Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, 2020
dengan  terbitnya  Perppu  telah  mencederai  proses  demokrasi  dengan  menghubungkan pada  unsur  dasarnya,  yaitu  kemerdekaan  berpikir,  berhimpun,  dan  berekspresi.  Tudingan ini serius hingga berlanjut di meja pengadilan. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa  walaupun  pembubaran  ormas  HTI  oleh  sebagian  kalangan  melanggar  kebebasan dalam berserikat,  tetapi pemerintah juga  memiliki alasan  yang  kuat bahwa keputusan untuk  membubarkan  Ormas  HTI  telah  melalui  pengkajian  dan  pertimbangan  secara matang dengan dalih bahwa HTI telah melanggar undang undang dan hanya melahirkan perdebatan  yang  tidak  produktif  di  tengah-tengah  public.  Alasan  terakhir  inilah  yang mengindikasikan  upaya  stabilitas  terhadap  politik  di  Indonesia.  Terkait  dengan pembubaran  Ormas  HTI  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan ideology  Pancasila  dan  UUD 1945,  maka  kedepannya  Pemerintah  diharapkan  untuk  lebih  selektif  dalam  hal  pemberian ijin terhadap  pendirian  ormas, baik itu  Ormas keagamaan  ataupun  bukan  yang  diharapkan agar kedepannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

## R EFERENCES
Achmad,  Farid,  ‘Urgensi  Penguatan  Peran  Penuntut  Umum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 1–14
Afreeportamara, N  W,  ‘Hambatan  Kurator  Dalam Menyelesaikan  Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit’, Jurnal  Hukum Dan Pembangunan Ekonomi ,  243–50 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>
Ariyanto,  Agung,  Mahasiswa  Program,  Magister  Ilmu,  Fakultas  Hukum,  Universitas Sebelas, Maret Surakarta, and others, ‘Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi  Ombudsman  Republik  Indonesia  Sebagai  Instrumen  Pencegahan  Dan Penanganan Laporan Maladministrasi’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII (2019), 62–73
Bahar  Elfudllatsani,  Isharyanto,  Agus  Riwanto,  ‘Kajian  Mengenai  Kebebasan  Berkumpul Dan  Berserikat Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya  Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 52– 61
Budhisulistyawati,   Prasetyo  Ade  Witoko   dan  Ambar,  ‘Penyelundupan  Hukum Perkawianan Beda Aagama Di Indonesia’, Pasca Sarjana Hukum , 7.2 (2019), 251–57
Dica, Yulianus,  Ariseno  Adi,  Polres  Boyolali,  Widodo  Tresno  Novianto, Dosen Fakultas, Hukum  Universitas,  and  others,  ‘Pengendalian  Peredaran  Minuman  Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali’, VII (2019), 120–33
Fakultas,  Dosen,  Hukum  Universitas,  and  Sebelas  Maret,  ‘POLITIK  HUKUM
DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL’, 181–86
Hersriavita,  Sara,  ‘UPAYA  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  NEGARA  DARI PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  OLEH  KEJAKSAAN  NEGERI SUKOHARJO’, Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan  Ekonomi ,  7.1  (2019),  15–28
Mahastoro,  Hernindyo  Reinan,  Mahasiswa  Fakultas,  Hukum  Universitas,  Sebelas  Maret,
Albertus Sentot Sudarwanto, Dosen Fakultas, and others, ‘PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS YAYASAN TERHADAP RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN’, VII (2019), 212–18

## Sulaksono, Satriawan, ‘KORBAN TINDAK  PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU ”’, 107–19
Sulistiyono,  Adi,  ‘Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (  Mkdki  )  Untuk Dapat  Menjamin  Keadilan  Dalam  Hubungan  Dokter  Dan  Pasien’, Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 29–38
Suprianto,  Agus  Riwanto,  and  Sunny  Ummul  Firdaus,  ‘Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , VII.1 (2019), 134–43
Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi,  and Hartiwiningsih, ‘Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia’, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS , 7.1 (2019), 39–51 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29178>
Warsito  Bayu  Rangga,  and  Albertus  Sentot  Sudarwanto,  ‘Penyelesaian Kredit Macet Dengan  Agunan  Yang  Diambil  Alih (AYDA)  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Kreditur Di  Perseroan  Daerah  BPR  Bank  Klaten’, Jurnal  Pasca  Sarjana  Hukum  UNS ,  VII.2 (2019), 187–95 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/77603/Penyelesaian- Kredit-Macet-dengan-Agunan-yang-Diambil-Alih-AYDA-sebagai-Upaya- Perlindungan-Kreditur-di-Perseroan-Daerah-BPR-Bank-Klaten>
Warsito,  Edi,  ‘Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Yogyakarta’, Pasca  Sarjana  Hukum UNS , VII.1 (2019), 153–68 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29210> Wijiatmo, and Supanto, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisplinan’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII No 1 J (2019), 85–92
Yatini,  ‘Reformulasi  Konstruksi  Pidana  Dalam  Menjerat  Pelaku  Tindak  Pidana Korporasi’, Pasca Sarjana Hukum UNS , VII (2019), 144–52