## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA BUKU (Studi Kasus di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta)
Adolf Omry H Panggabean E-mail : adolfomrygabe@gmail.com Staff Legal O fficer PT  Rajawali Nosindo Jakarta
Hernawan Hadi
E-mail : hernawanhadi@staff.uns.ac.id (Penulis Korespondensi)

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Article Information

## Abstract
KeyWords: Protection;
Copyrights; Creator; Copyright
Holder; Sriwedari BookStore
Kata Kunci: Perlindungan; Hak Cipta; Pencipta; Pemegang Hak Cipta; Kios
Buku Sriwedari. This article aims to find out what are the problems that hamper the  protection  of  legal  rights  of  book  copyrights  at  Surakarta City’s Sriwedari bookstore. The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The Law of the Republic of Indonesia Number  28  of  2014  concerning  Copyright  confirms  that  books are one of the creations that must be protected. Copyright creators and  apprentices also get protection for their creations, namely protection of moral rights and economic rights. The result is the protection  of  the  rights  of  authors  and  book  copyrights  holders in the Surakarta city of Sriwedari bookstore, which has not been protected to the maximum because there are deficiencies  in the application and there are 3 inhibiting factors is lack of socialization about Copyright, LMK that has not been running optimally and the  low  legal  culture  of  the  community.  Many  booksellers  and photocopier businesses do not know about the protection of the creator regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014. Based on the results of the study and discussion, the researcher  concluded  that  the  implementation  of  the  protection of the creators and holders of book copyrights at the Surakarta
Bookstore Sriwedari was still not optimal and harmed the creators.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal atau penelitian Empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku adalah salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Pencipta dan Pemagang Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Problematika Perlindungan Hukum ...

## Article Information Abstract
atas ciptaannya yaitu perlindungan atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hasilnya perlindungan hak pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta ,masih belum dilindungi dengan maksimal kare- na terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta, LMK yang belum berjalan dengan maksimal serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Terlebih lagi para pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi masih ban- yak yang tidak mengetahui tentang perlindungan pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan pencipta dan pemegang Hak Cipta buku di kios buku Sriwedari Kota Surakarta masih belum maksimal dan merugikan pencipta.

## A.  Pendahaluan
Perkembangan arus globalisasi terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menciptakan karya- karya yang lebih kreatif dan inovatif, walaupun demikian kemajuan tersebut juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan teknologi tersebut digunakan untuk melanggar norma serta hukum yang berlaku, yaitu dengan cara melakukan pembajakan karya cipta tanpa sepengetahuan Pencipta atau pemegang Hak Cipta, hal tersebut dapat merugikan Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Ketidakpahaman terhadap pentingnya Hak ekonomi Pencipta menimbulkan kerugian yang besar bagi Pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari Pencipta untuk kepentingan komersil.
Sejak lama pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta telah menjadi fenomena sosial di masyarakat Indonesia. Pelanggaran Hak Cipta masih menjadi masa- lah yang belum terselesaikan. Perkembangan teknologi yang terjadi justru menyebabkan pembajakan di Indonesia semakin meningkat. Kemajuan teknologi ini menjadi salah satu faktor pendukung maraknya tindakan pembajakan Hak Cipta dan tak terkecuali pembajakan terkait penggandaan buku. Teknologi yang semakin modern, para pembajak bisa menduplikasi sebuah produk dalam hal ini adalah penggandaan buku dengan sangat mudah. Salah satunya dengan terciptanya mesin cetak dan mesin fotokopi, dengan adanya mesin tersebut proses penggandaan buku bisa berlangsung secara mudah dan cepat padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta seseorang.
Oleh sebab itu pemerintah selaku pembuat regulasi telah melakukan beberapa kali perubahan dan pembaharuan peraturan demi melindungi Hak Cipta. Salah satu contohnya menilai undang-undang yang ada yaitu UU Hak Cipta 28/2014 Nomor 19 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan di
Problematika Perlindungan Hukum ...
masyarakat dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta 28/2014”) yang diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada para Pencipta dan mampu menjadi dasar dalam penegakannya di Indonesia.
Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU Hak Cipta 28/2014. Dalam Undang-Undang ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berHak atas Hak eksklusif, dimana mereka berhak untuk mengatur penggunaan hasil karya ciptaanya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi Pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum ini, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta 28/2014.
Penulis khususnya ingin menyasar kepada pelanggaran dan pembajakan terhadap karya cipta buku di daerah Surakarta tepatnya di Kios buku Sriwedari Kota Surakarta, dimana praktik jual-beli buku bajakan masih sangat  sering terjadi. Pembajakan buku tersebut dipengaruhi juga oleh budaya dari masyarakat yang ingin mengkonsumsi buku yang lebih murah dengan isi yang sama. Khususnya dikalangan mahasiswa penggunaan buku bajakan sebagai sumber pembelajaran bahkan sebagai sumber penulisan ilmiah masih kerap terjadi. Banyak alasan kenapa masyarakat lebih memilih membeli buku bajakan dibandingkan dengan buku original, harga yang lebih murah dan buku-buku keluaran lama yang dicetak kembali dapat ditemukan dengan mudah. Masyarakat Indonesia masih berpandangan bahwa kasus pembajakan buku adalah hal yang biasa, tanpa mengetahui ada dampak buruk yang besar dapat terjadi terhadap dunia literasi di Indonesia. Pembajakan buku akan mempengaruhi ekosistem perbukuan dimana industri perbukuan membutuhkan biaya untuk terus maju. Bila masyarakat masih terus-menerus mengkonsumsi buku-buku bajakan maka industri buku akan semakin buruk dan masyarakat juga akan mengalami kerugian jangka panjang yang mana buku-buku sebagai sumber literasi utama masyarakat akan mengalami penurunan kualitas.
Buruknya ekosistem perbukuan di Indonesia yang disebabkan oleh pem- bajakan dapat menimbulkan kekacauan, dimana minat anak-anak bangsa yang ingin menjadi seorang penulis akan menurun karena penulis akan dipandang sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan.  Seperti halnya Hak kekayaan intelek- tual lainnya yaitu merek, paten, desain industri dan rahasia dagang, tentu saja Hak Cipta khususnya Hak Cipta Buku juga sangat perlu dilindungi karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi Penciptanya. Dikarenakan nilai ekonomis yang tinggi ini maka selalu saja ada tindakan yang dilakukan melalui jalan pintas demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk menyelesaikan masalah pembajakan buku di Indonesia, semua elemen masyarakat dan pemerintah harus saling berkerjasama. Dimana masyarakat harus sadar bahwa mengkonsumsi
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Problematika Perlindungan Hukum ...
buku bajakan adalah tindakan yang salah dan pemerintah mempunyai peran penting dalam memerangi pembajakan buku tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka artikel ini akan membahas bagaimana perlindungan perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang Hak Cipta atas buku yang dibajak dan diperjual belikan di kios buku Sriwedari Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di kios buku Sriwedari Kota Surakarta.

## B.  Metode Penelitian
Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang disebut juga penelitian hukum empiris, peneliti telah berusaha mengidentifikasi problematika penegakan UU Hak Cipta 28/2014 di kios buku Sriwedari Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) lokasi penelitian yaitu di kios buku Sriwedari Kota Surakarta, Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kantor Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI). Dengan berdasarkan data yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data dan gambaran keadaan yang sejelas-jelasnya secara akurat mengenai problematika perlindungan hukum terhadap Hak Cipta karya buku di Kota Surakarta. Penulis menggunakan metode wawancara atau interview dan dilakukan dengan beberapa pihak terkait yang memiliki kemampuan dan berkompeten sekaligus memiliki data-data yang dapat menunjang kepenulisan penelitian hukum ini yaitu Plh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ketua PRCI dan 10 Pedagang buku di Sriwedari Kota Surakarta.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaturan perlindungan kepada Pencipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta 28/2014”) sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama. UU baru ini memiliki semangat perubahan dengan berbagai pembaharuan. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Pada UU lama, Pencipta dilindungi seumur hidup dan 50 tahun sesudah Pencipta meninggal, maka pada UU baru sampai 75 tahun dan jangka waktu 75 tahun ini mengikuti sejumlah negara maju. Diatur juga mengenai eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut sebagai “LMK”) yang tersurat dalam pasal 87-93.
Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud
Problematika Perlindungan Hukum ...
secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan buku sangat merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta oleh sebab itu sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta tidaklah sedikit, bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta 28/2014. Selain itu pembajakan dengan cara melakukan penggandaan juga telah di atur dalam UU Hak Cipta 28/2014 Pasal 47 huruf a. Untuk meminimalisir pelanggaran dan pembajakan Hak Cipta karya buku, perjanjian lisensi adalah  salah satu cara yang cukup berpengaruh. Ketentuan mengenai lisensi diatur oleh UndangUndang Hak Cipta Pasal 80 UU Hak Cipta 28/2014.
Menurut penulis UU Hak Cipta 28/2014 yang berlaku saat ini  sudah cukup bagus dan mengakomodir kepentingan-kepentingan yang belum ada di Undang-Undang sebelumnya. Akan tetapi, masih terdapat kerancuan yang ada pada UU Hak Cipta 28/2014 ini. Kerancuan ini adalah adanya dualisme sistem perlindungan Pencipta yang muncul dengan adanya UU Hak Cipta 28/2014 ini. Dualisme ini muncul karena, pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 28/2014 secara tersurat menyebutkan bahwa perlindungan Pencipta dimulai ketika Pencipta mengumumkan ciptaannya (prinsip deklaratif). Akan tetapi, pada Pasal 66-73 UU Hak Cipta 28/2014 diatur juga tentang bagimana mendaftarkan ciptaan agar Pencipta bisa mendapat perlindungan (prinsip konstitutif). Hal ini mengakibatkan adanya kerancuan dalam implementasi perlindungan Pencipta, tetapi hal tersebut di bantah oleh Agung Damarsasongko selaku Plh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Kemenkumham Republik Indonesia”). Beliau mengatakan bahwa Pasal 64 ayat (2) telah menjelaskan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait, pencatatan ciptaan bukan melahirkan Hak tapi untuk mencatat Hak yang sudah ada dan beliau juga menyampaikan tidak ada perbedaan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang didaftarkan atau tidak didaftarkan.
Menurut penulis penggunaan delik aduan dalam UU Hak Cipta 28/2014 untuk  menangani pelanggaran terhadap Hak Cipta karya buku juga tidak terlalu efektif dikarenakan UU Hak Cipta 28/2014 cenderung bersifat pasif atau tidak memberikan ruang untuk lembaga atau instansi terkait untuk lebih pro aktif melakukan perlindungan bagi Pencipta. Proses hukum akan berlangsung jika ada aduan kepada pihak berwajib, sementara Pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak bisa menjangkau banyaknya pembajakan buku di Indonesia dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadapa Hak Cipta buku masih sangat rendah. Hal tersebut juga dibuktikan dengan jumlah aduan yang sangat sedikit yang penulis dapatkan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai “DJKI”) yaitu hanya ada 21 aduan yang terdaftar di DJKI dalam kurun waktu 2015 s/ d 2019. UU Hak Cipta 28/2014 seharusnya memberi ruang lebih besar bagi lembaga ataupun instansi yang berwenang untuk lebih aktif melindungi Hak Cipta. Jika harus terus menunggu aduan, perlindungan Pencipta
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Problematika Perlindungan Hukum ...
buku tidak akan maksimal karena kebiasaan menjual buku bajakan tanpa ada lisensi sudah menjadi hal yang dianggap biasa saja oleh pedagang. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi perlindungan Hak Cipta buku dan juga bagi ekosistem perbukuan Indonesia di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
Peran LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam perlindungan Hak Cipta juga sangat diperlukan PRCI (Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia) sebagai satu-satunya LMK di bidang literasi yang mempunyai peranan sangat penting terhadap perlindungan Hak Cipta buku dan ekosistem industri perbukuan Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh PRCI adalah mekanisme penarikan, penghimpunan dan distribusi royalti yang regulasinya belum jelas di dalam UU Hak Cipta 28/2014, sehingga PRCI menghadapi kesulitan dalam menghimpun royalti dari para pengguna, ditambah lagi dengan penggandaan karya literasi dengan cara fotokopi yang kini marak terjadi sehingga royalti yang seharusnya didapatkan para Pencipta dan pemegang Hak Cipta menjadi tidak bisa dihimpun oleh PRCI dikarenakan banyak karya literasi yang mengalami penggandaan secara ilegal dengan cara fotokopi. Oleh karena itu PRCI dan pemerintah berusaha untuk melakukan perubahan demi Hak-Hak Pencipta.
Berdasarkan wawancara dengan Ketua PRCI yaitu Kartini Nurdin, telah dibentuk kerjasama antara PRCI dan DJKI sebagai mandataris pemerintah untuk membahas permasalahan pemungutan, serta pendistribusian royalti yaitu dengan membentuk sebuah Peraturan Menteri. Kartini Nurdin juga mengatakan bahwa akan ada pembahasan mengenai perkembangan dan penambahan jumlah LMK di bidang literasi di Indonesia serta mekanisme lebih lanjut mengenai lisensi bagi usaha fotokopi agar royalti yang seharusnya didapat oleh Pencipta dan pemegang Hak Cipta tetap dapat dinikmati.
Kemenkumham Republik Indonesia sebenarnya memiliki peran dalam menekan angka pembajakan dengan mengeluarkannya UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Damarsasongko selaku Plh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kemenkumham Republik Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk menekan jumlah pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yaitu, pembentukan LMK di bidang literasi yaitu PRCI, melakukan sosialisasi dan seminar serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, membentuk regulasi yang mendukung perlindungan Hak Cipta, mempermudah prosedur pengaduan yang berkerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui aplikasi SINGA HKI yang bisa di akses di internet.
Penggandaan buku di usaha-usaha fotokopi menjadi perdebatan di kalangan masyarakat khsusnya mahasiswa. Banyak yang berpendapat bahwa penggandaan buku untuk kepentingan akademis bukan suatu tindakan pelanggaran, oleh sebab itu penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Rifadi selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta dan Desain Industri yang mengatakan penggandaan buku dengan cara fotokopi
Problematika Perlindungan Hukum ...
adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta karena pelaku usaha fotokopi tersebut tidak melaksanakan Hak ekonomi yang ada pada Pencipta buku serta buku sebagai objek yang dilindungi oleh Undang-Undang telah digandakan tanpa sepengetahuan Pencipta serta digunakan untuk kepentingan komersial, itu semua adalah tindakan-tindakan melawan hukum. Penggandaan yang diperbolehkan itu sangat terbatas, misalnya penggandaan untuk kepentingan arsip tetapi  yang boleh melakukan penggandaan terdahap kepentingan arsip tidak semua orang, ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu.
Pembajakan buku sangat merugikan pencipta dan pemegang Hak Cipta, khususnya penerbit sebagai pemegang hak cipta. Sudah banyak penerbit buku yang mengalami kerugian yang sangat besar atas tindakan pembajakan buku. Kerugian yang dialami penerbit atas pembajakan buku sangat besar, berdasarkan data yang didapatkan penulis dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)  dalam 1 tahun kerugian yang dialami oleh penerbit bisa mencapai Rp1.000.000.000.000 (1 Triliun). Pada bulan maret 2020 sudah ada 12 penerbit yang melaporkan kerugian kepada IKAPI dengan jumlah kerugian Rp12.000.000.000 (12 Miliar). IKAPI sebagai asosiasi penerbit yang memiliki 1488 anggota penerbit di seluruh Indonesia juga ikut berperan dalam melindungi Hak Cipta buku dari tindakan pembajakan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Junaidi Ghafar selaku Kepala Keanggotaan dan Advokasi IKAPI, beliau mengatakan asosiasi ini ada pada garis terdepan untuk melawan pembajakan buku di Indonesia. IKAPI telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi tingkat pembajakan buku di Indonesia yaitu peran edukasi dan melalukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Hak Cipta buku, bekerjasama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk bersama melakukan perlawanan terhadap pembajakan buku dan membentuk PNPB yaitu tim penanggulangan pembajakan buku yang turun langsung kelapangan untuk mengecek tindakan pembajakan buku dan melakukan teguran terhadap pelaku serta membuat laporan kepada penegak hukum.
Kios buku yang ada di Sriwedari Kota Surakarta sudah ada sejak tahun 1987 dan kios buku tersebut sudah menjadi lokasi pembelian buku yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Buku-buku yang diperjualbelikan di kios buku Sriwedari ada berbagai macam mulai dari buku untuk mewarnai, buku pelajaran untuk anak pendidikan sekolah, buku pelajaran perguruan tinggi serta buku- buku pengetahuan umum lainnya. Buku di kios buku Sriwedari juga mempunyai berbagai macam harga mulai dari kisaran Rp20.000 s/d Rp200.000.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan di kios buku Sriwedari Kota Surakarta, menunjukkan bahwa sebagian buku yang dijual di area tersebut adalah buku hasil penggandaan secara illegal atau dapat disebut dengan buku bajakan. Penggandaan buku sebagian besar dilakukan terhadap buku-buku yang langka, seperti buku kuliah dan buku umum yang sudah sulit didapatkan. Penggandaan buku ini biasanya dilakukan oleh para pedagang dengan cara memfotokopi buku dan/atau mencetak ulang buku secara masal.
Problematika Perlindungan Hukum ...
Beberapa contoh hasil penggandaan buku yang diperoleh di kios buku Sriwedari Kota Surakarta dapat dilihat dari gambar-gambar berikut ini:

## Gambar 1

## Gambar 2
Terlihat adanya perbedaan antara buku asli dengan buku bajakan, yakni secara  fisik  sampul  buku  asli  dengan  buku  bajakan  berbeda,  bisa  dilihat  dari segi warna, ketebalan kertas, kualitas lem, dan cetakan tulisan yang buram. Buku bajakan biasanya lebih tipis, sehingga tak heran buku yang banyak dipasarkan di kios buku Sriwedari itu rata-rata harganya 50% dari buku asli. Faktanya kewajiban-kewajiban yang ditulis dalam UU Hak Cipta 28/2014 belum dilaksanakan secara efektif dan nyata di masyarakat, dari 5 kios buku dan 5 tempat usaha fotokopi sebagai sampel yang diambil oleh penulis untuk diteliti hanya ada 2 kios buku yang paham mengenai adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta buku dan sisanya mengaku tidak paham mengenai adanya perlindungan tersebut, untuk tempat usaha fotokopi 4 kios mengetahaui adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tetapi tidak melaksanakannya dan tetap melakukan penggandaan secara illegal.
Maka dari itu penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menghambat penegakan UU Hak Cipta 28/2014, yaitu:
(1)  Kurangnya Sosialisasi
Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama penghambat penegakan UUHC di daerah Surakarta khususnya di area kios buku
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Problematika Perlindungan Hukum ...
Sriwedari, dari sepuluh kios yang sudah diwawancarai oleh penulis dan termasuk usaha fotokopi, kebanyakan dari mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisai tentang Hak Cipta buku dari pihak manapun. Kita ketahui bahwa sosialisai terhadap para pelaku usaha adalah hal yang sangat penting dan ternyata para pihak yang bertanggung jawab atas penegakan Hak Cipta buku sangat jarang atap tidak pernah melakukan sosialisasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pemilik dan pengelola kios buku Sriwedari, sosialisasi terakhir dilakukan 6 atau 7 tahun yang lalu oleh pihak IKAPI.
Menurut penulis, seharusnya para pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan Hak Cipta buku khususnya lembaga yang berada di bawah pemerintah seperti PRCI dan Kemenkumham Republik Indonesia harus lebih harus lebih pro aktif untuk melakukan sosialisasi terkait UU Hak Cipta buku. Sosialisasi yang masif dan langsung kepada penjual buku dan pelaku usaha fotokopi perlu dilakukan untuk menambah wawasan mereka tentang perlindungan Hak Cipta buku. Sosialisasi menjadi penting karena selain perlindungan Hak Cipta buku bisa berjalan maksimal, lalu pedagang buku dan pelaku usaha fotokopi pun dapat sadar bahwa ada hukum yang mengatur tentang Hak Cipta buku. Dengan hal ini, implementasi perlindungan hukum Hak Cipta buku yang diamanatkan pada UUHC akan berjalan maksimal.
(2)  LMK Yang Berjalan Kurang Maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari semua LMK yang ada di Indonesia hanya ada satu LMK yang bergerak dibidang Hak Cipta buku dan jumlah LMK yang terbatas tersebut sangat berdampak pada implementasi perlindungan Hak Cipta buku. PRCI sebagai lembaga yang bertugas untuk menarik dan mendistribusikan royalti belum dapat berjalan maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penulis bersama ketua PRCI yaitu Ibu Kartini Ningsih yang mengatakan belom pernah dilakukan penarikan royalti terhadap toko buku yang menjual buku bajakan. Beliau juga menjelaskan bahwa kurang maksimalnya kinerja PRCI karena UU Hak Cipta 28/2014 tidak mendukung keberadaan LMK khususnya buku, hal tersebut ada pada  pasal 87 dan pasal 44 UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 mengenai LMK dan Pembatasan Hak Cipta, yaitu tidak terukurnya seberapa banyak masyarakat boleh melakukan penggandaan.
Selain untuk menarik royalti, PRCI sebagai Lembaga Manajeman Kolektif juga mempunyai tugas penting lainya yaitu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghargai Hak Cipta dan juga hasil ciptaan melalui sosialisasi. Setelah melakukan penelitian di PRCI, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi perlindungan Hak Cipta buku yang dilakukan oleh PRCI belum sepenuhnya maksimal, PRCI memang telah melakukan banyak sosialisasi tetapi sosialisasi yang dilakukan kebanyakan hanya di Kota- Kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar dan sosialisasi tersebut dilakukan di dalam Perguruan Tinggi
Problematika Perlindungan Hukum ...
Negeri yang ada di Kota tersebut. Hal ini menunjukkan PRCI belum sering melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama para pelaku usaha seperti toko buku yang menjual buku bajakan atau tempat fotokopi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Kartini Ningsih, sosialisasi yang dilakukan oleh PRCI terhadap pelaku usaha selama ini hanya dilakukan di Jakarta dan sekitarnya saja, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang belum cukup untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang ada di Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia.
Menjadi satu-satunya LMK yang bergerak di bidang buku, PRCI mengalami kesulitan untuk menjangkauan seluruh daerah di Indonesia. Penarikan royalti dan sosialisasi perlindungan Hak Cipta buku pun akhirnya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Menurut penulis, pemerintah dalam hal ini melalui DJKI seharusnya melakukan kerjasama dengan PRCI dalam pembentukan LMK-LMK baru yang bergerak di bidang literasi agar adanya keberadaan LMK di Indonesia dapat berperan dengan maksimal dan dapat memenuhi hak-hak para Pencipta buku.
(3)  Budaya Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah.
Faktor utama penyebab adanya hambatan-hambatan dalam penegakan UU Hak Cipta 28/2014 adalah kurang diperhatikannya budaya hukum yang ada di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum karangan Budi Agus Riswandi, masalah budaya hukum merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang harus segera ditangani dan digarap secara serius, di samping aspek-aspek hukum lainnya. Pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang hanya menekankan pada aspek yuridis formal, tanpa menekankan pada pembangunan perilaku hukum dan moralitas hukum masyarakat, bangsa Indonesia telah jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang serius
Hambatan-hambatan penegakan UU Hak Cipta 28/2014 juga disebabkan oleh budaya hukum yang selama ini sudah mengakar pada masyarakat di Indonesia. Tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat yang masih rendah, dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan berulang-ulang adalah faktor-faktor yang menyebabkan budaya hukum di Indonesia menjadi lebih mengedepankan hal-hal tersebut dibandingkan dengan peraturan formal yang telah ditetapkan.
Solusi yang harus dilakukan oleh Kemenkumham Republik Indonesia, PRCI, dan Pihak terkait adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus khususnya pada para pedangang buku dan fotokopi. Sinergi antara Kemenkumham Republik Indonesia dan Lembaga terkait dapat melakukan building character kepada semua pihak, seperti kepada para anggota Kemenkumham Republik Indonesia itu sendiri, LMK, dan masyarakat khususnya penjual buku bajakan  dan pelaku usaha fotokopi, guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta ketaatan terhadap
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Problematika Perlindungan Hukum ...
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam UU Hak Cipta 28/2014, ataupun peraturan lain yang berhubungan dengan Hak Cipta.

## D.  Simpulan
Perlindungan Hak Cipta atas buku dalam pelaksanaan UU Hak Cipta 28/2014 di kios buku Sriwedari Kota Surakarta belum terlaksana dengan baik. Bahkan terkesan dikesampingkan karena para pelaku usaha dan masyarakat terbiasa dengan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan belum adanya kesadaran untuk menghargai karya cipta buku. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan Hak Cipta atas karya cipta buku tidak dapat berjalan dengan maksimal dan hanya tertuliskan dalam sebuah Undang-Undang. Penggunaan delik aduan yang ada pada UU Hak Cipta 28/2014 menyebabkan tidak adanya tindakan tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata di masyarakat. Terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi perlindungan Pencipta. Pertama adalah kurangnya sosialisasi tentang Hak Cipta yang dilakukan kepada para pelaku usaha di kios buku Sriwedari Surakarta.Kedua, LMK buku yang belum dapat berjalan maksimal dalam melaksanakan fungsinya. Ketiga, budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Budaya hukum yang identik dengan sadar hukum masyarakat terutama pedagang buku di daerah Sriwedari Kota Surakarta masih sangat rendah. Kesadaran dan kepatuhan mereka akan pentingnya perlindungan Hak Cipta buku masih sangat rendah dan mengakibatkan terhambatnya implementasi perlindungan Pencipta.

## E.  Saran
Untuk mengatasi faktor yang menghambat penegakan UU Hak Cipta 28/2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya Direktorat Hak Kekayaan Intelektual harus melakukan kerjasama dengan IKAPI, PRCI, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta buku untuk mengadakan sosialisasi langsung yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan perlindungan Hak Cipta khususnya dari tindakan pembajakan. Serta pendidikan moral sejak dasar dan dini untuk menghargai sebuah karya cipta. Selain itu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta bersama dengan Penerbit dan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual perlu bekerjasama untuk menciptakan kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan Masyarakat, sehingga Masyarakat tidak perlu lagi membeli buku bajakan. Melatih dan menerapkan budaya membaca kepada Masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan Masyarakat yang kreatif dan tidak lagi bermental pembajak. Dengan Masyarakat yang kreatif, maka diharapkan para Produsen buku bajakan tidak lagi membajak buku untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan dengan usaha kreatif lain yang tidak melanggar hukum.
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Problematika Perlindungan Hukum ...

## F.  Daftar Pustaka
Kusmawan, Denny. 2014.  “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”. Jurmal  Prespektif. Vol. 19 No. 2. Padang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
Akbar, Fajar Alamsyah. 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta di Indonesia”. JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 3. Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Indirani, Wauran. 2015.  “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda (Penelusuran Dasar  Perlindungan  HKI  di  Indonesia)”.  Refleksi  Hukum,  Vol.9  No.2. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana.
Syamsuddin, Amir. 2001. “Globalisasi Tantangan Masa Depan”. Jurnal Keadilan, Vol.1 No.4.
Shabrina, Lina. 2017.  “Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko di Area Stadion Diponegoro Semarang)”. Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 6 No. 2. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Setiono, 2004. “Rule Of Law (Supremasi Hukum)”. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Kurnianingrum, Trias Palupi. 2015. “Materi Baru dalam UU Hak Cipta 28/2014 tentang Hak Cipta”. Jurnal Negara Hukum, Vol. 6 No. 1. Jakarta : P3DI Bidang Hukum DPR RI.
Vina Maulani, 2015. “Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku terhadap Budaya Hukum Right To Copy dengan Mesin Fotokopi”. Jurnal Hukum. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Sufiariana,  2017.  “Pergeseran  Tindak  Pidana  Hak  Cipta  Ke  Arah  Sengketa Perdata”. Jurnal Cita Hukum, Vol. 5 No. 1. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.