## Volume 7 Issue 1 (202 4 ) Pages 423 - 451 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Analisis Pengelolaan Dana Kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya
Muhammad Ali 
Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  kampung  pada Kampung  Eragama  Kabupaten  Jayawijaya,  dengan  dibatasi  pada  indikator:  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Subyek penelitian terdiri dari 17 orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana kampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.   Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan studi pustaka. Analisa data menggunakan nilai rata-rata  (mean),  frekuensi  dan  persentase  yang  disajikan  dalam  tabel.  Berdasarkan  hasil penelitian  terhadap  pengelolaan  dana  kampung  di  Kampung  Eragama  Distrik  Kurulu Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan pengelolaan dana kampung cukup baik. Dari lima (5) indikator yang diteliti, indikator tertinggi adalah pelaporan, dan indikator terendah adalah penatausahaan dengan sub indikator terendah adalah Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur dan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang.
Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Kampung .

## Abstract
The aim of this research is to investigate the management of village funds in Eragama Village, Jayawijaya  Regency,  focusing  on  indicators  such  as  planning,  implementation, administration,  reporting,  and  accountability.  The  subjects  of  the  study  consist  of  17 individuals  directly  involved  in  managing  the  village  funds.  This  research  adopts  a descriptive  approach  with  a  quantitative  method.  Data  collection  methods  include observation,  questionnaires,  and  literature  review.  Data  analysis  is conducted using  mean values, frequencies, and percentages presented in tables. Based on the research findings on the management of village funds in Eragama Village, Kurulu District, Jayawijaya Regency, it is evident that the management of village funds is satisfactory. Among the five indicators examined,  reporting  emerges  as  the  highest,  while  administration  is  the  lowest,  with  the lowest  sub-indicators  being  the  provision  of  transaction  evidence  such  as  receipts  and invoices, bookkeeping, inventory, and reporting of goods.
Keywords: Management, Village Funds..
Copyright (c) 2024 Muhammad Ali
🖂 Corresponding author : Email Address : muhammadali@unaim-wamena.ac.id

## PENDAHULUAN
Perhatian  Pemerintah  Pusat terhadap pembangunan daerah  semakin  diperkuat dengan  adanya  dana  kampung  yang  dibagikan  ke  seluruh  kampung  di  Indonesia. Dana  kampung  tersebut  terus  dioptimalkan  penyerapannya  melalui  Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018  yang  mencakup  tentang  prioritas  penggunaan  dana kampung  sehingga  meminimalisir  adanya  penyelewengan.  Pemerintah  kampung merupakan  lingkup  terkecil  dalam  suatu  pemerintahan  Republik  Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan di kampung memiliki peranan yang cukup besar dalam  pembangunan.  Jika  pembangunan  di  setiap  kampung  dapat  berjalan  secara maksimal,  maka  tujuan  dari  pemerintah  pusat  untuk  membuat  pemerataan kesejahteraan  dan  pembangunan  yang  adil  akan  dapat  terwujud.  Namun,  kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.
Peran    dari    pemerintah    daerah    diharapkan    dapat    membimbing  serta mengawasi setiap  kebijakan  maupun  program  yang  dikerjakan oleh pemerintah kampung  agar  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  kampung  dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur kampung kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah kampung diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya  sendiri.  Hal  itu  termasuk  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan,  pertanggungjawaban,  kebermanfaatannya  dari  program-  program yang    dikelola    oleh    pemerintah    kampung.    Oleh    sebab    itu,  Kepala  Kampung maupun  perangkat  kampung  diwajibkan  memahami  Tugas  Pokok  dan  Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah  kampung  agar  menjadi  lebih baik.    Sehingga    program-  program  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah kampung berjalan dengan efektif dan efisien.
Alokasi  Dana  Kampung  (ADK)  merupakan  salah  satu  bentuk  hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten  dengan  pemerintah  kampung,  untuk  dapat  merumuskan  hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan  pemahaman  mengenai  kewenangan  yang dimiliki  pemerintah  kampung.  Dana  tersebut  harus  digunakan  dan  di  alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan  Alokasi Dana Kampung pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya, No. 4 tahun 2007 pasal 14:  Ditetapkan  bahwa  paling  sedikit  60%  (enam  puluh  persen)  dari  Alokasi  Dana Kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik kampung, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi kampung. Selebihnya sebesar 40% (empat puluh  Persen)  digunakan  untuk pembiayaan kelembagaan kampung, BPK, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya  di  kampung  yang  diakui  oleh  kampung.  (Ferina,  Burhanuddin,  dan  Lubis 2016).
Dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  16  Tahun  2018  lebih  dipertegas  lagi    tentang prioritas    penggunaan    dana    kampung    sehingga  meminimalisir  adanya penyelewengan.  Melaui  Permen  No.  16  Tahun  2018  yang  diterbitkan  oleh  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dana kampung  memiliki  beberapa  prioritas  mengenai  pemanfaatan  dana  kampung tersebut.  Dalam  Peraturan  Menteri  tersebut  diprioritaskan  untuk  membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung pemberdayaan
masyarakat kampung. Ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan dana kampung tidak  hanya  pada  program  yang  bersifat  pembangunan  fisik  saja  melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berada di kampung.
Tujuan dana kampung disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut (Nurcholis, 2011) :
1. Meningkatkan kesejahteraan seutuhnya bagi masyarakat kampung;
2. Meratakan berbagai infrastruktur pelayanan kampung yang ada di kampung;
3. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di kampung;
4. Mengimplementasikan    sikap    berbangsa dan bernegara dengan menekankan subjek pembangunan di kampung;
5. Perdayakan          masyarakat          kampung          seutuhnya          di bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
Berdasarkan    UU    No.    6/2014    tentang    Desa,    diberikan  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kewenangannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas desa.  Hal  itu  berarti  dana  desa  akan  digunakan  untuk  menandai  keseluruhan kewenangan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  dana  desa  tersebut  namun, mengingat  dana  desa  bersumber  dari  Belanja  Pusat,  untuk  mengoptimalkan penggunaan  dana  desa,    Pemerintah  diberikan    kewenangan  untuk    menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab kampung.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ( APBK ), selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Melalui Peraturan Menteri Tahun 2018  yang diterbitkan oleh  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia,     dana    kampung    memiliki     beberapa   prioritas. Prioritas    tersebut diharapkan   agar   kampung   memiliki   arah   dan pandangan mengenai pemanfaatan dana kampung tersebut.
Salah   satu   kampung   yang   telah   menerima   Alokasi   Dana Kampung di Kabupaten  Jayawijaya  adalah  Kampung  Eragama  yang  terletak  di  Distrik  Kurulu. Kampung  Eragama  terletak  kurang  lebih  200  KM  dari  Ibukota  Kabupaten.  Dana alokasi  kampung  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan      Belanja      Negara (APBN)      diperuntukkan      bagi      kampung      dan  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  (APBK)  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Kampung yang telah di terima Pemerintah Kampung Eragama, sejak tahun  2016 sampai dengan tahun 2018 dapat di sajikan dalam tabel 1. berikut :
Tabel 1. Alokasi Dana Kampung Eragama No Tahun Anggaran (Rp) Keterangan 1 2016 890.570.000 Digunakan  untuk  perbaikan  jalan kampung,  pemberian  bantuan  bibit ternak
2 2017 980.750.000 Digunakan untuk pembangunan fasilitas publik dan program pembinaan pemuda kampung 3 2018 1.375.450.000 Digunakan untuk pembangunan rumah  sehat  bagi  masyarakat,  dan pembangunan  jembatan  dari  Distrik Kurulu ke Kampung Eragama Jumlah         Total Anggaran Dalam 3 Tahun 3.246.770.000

## Sumber Data : Kampung Eragama, 2019
Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, terlihat pada tahun 2016 diperoleh dana sebesar Rp 890.570.000. Dari dana tersebut sebanyak 50% digunakan untuk perbaikan jalan  kampung,  20  %  untuk  pemberian  bantuan  ternak  berupa  babi  kepada masyarakat,  dan  30  %  digunakan  untuk  kelembagaan  Kampung  Eragama. Pembangunan jalan kampung  merupakan program strategis yang direncanakan oleh pemerintahan kampung, karena jalan yang ada kurang layak untuk dilalui.
Pada  tahun  2017  dana  alokasi  kampung  yang  diterima  sebesar  Rp  980.750.00. Pemerintahan  Kampung  mengalokasikan  dana  50  %  untuk  pembangunan  fasilitas public  yang  terdiri  dari  pembangunan  Gereja,  20%  untuk  program  pembinaan pemuda kampung, terutama bagi pemuda – pemudi Kampung Eragama yang tidak atau putus sekolah dengan mendirikan taman belajar, sisanya 30 % digunakan untuk pembayaran gaji perangkat kampung dan pembiayaan kelembagaan kampung. Pada tahun 2018 dana alokasi kampung yang diterima lebih besar yaitu Rp 1.375.450.000. Dari dana tersebut sebesar 40 % digunakan untuk pembangunan rumah sehat bagi perangkat kampung dan  masyarakat yang terdiri  dari  rumah  sehat bagi  perangkat kampung 3 rumah dan masyarakat 2 rumah, 30 % digunakan untuk pembangunan jembatan  dari  Distrik  Kurulu  ke  Kampung  Eragama, sisanya  30  % digunakan untuk  pembiayaan  kelembagaan  Kampung  Eragama  (sumber  data  :  wawancara dengan  Kepala  Kampung  Eragama,  2018).  Dari  alokasi  dana  kampung  yang  telah dilakukan oleh pemerintahan kampung Eragama, beberapa program tidak terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa  tidak  semua  masyarakat  Kampung  Eragama  menerima  bantuan,  seperti bantuan  bibit  ternak  babi  tidak  semua  masyarakat  mendapatkannya.  Program pembinaan  bagi  pemuda – pemudi  kampung  tidak  melibatkan  semua  pemuda- pemudi yang ada. Dan pembangunan rumah sehat molor dari waktu yang ditentukan (sumber  data  :  wawancara  dengan  masyarakat  Kampung  Eragama,2018).
Berdasarkan wawancara dengan aparat kampung yang mengatakan tidak semua program dapat berjalan dengan baik, sebab keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki  perangkat  kampung,  maka    perencanan  dalam    melakukan  program seringkali  tidak  sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga penyerapan  dana  kampung  tidak  sepenuhnya  terserap  baik.  Dalam  pelaksanaan program,  tidak  semua  program  dilaksanakan  pada  saat  dana  kampung  tersebut dikucurkan,  karena  ada  program  yang  dilaksanakan  setelah  6  bulan  dana  tersebut dikucurkan  oleh  pemerintah  pusat  (sumber  data  :  wawancara  dengan  masyarakat Kampung  Eragama,2019).  Dalam  penatausahaan,  yang  bertugas  adalah  sekretaris kampung dan Bendahara, namun tidak semua transaksi dapat dicatat dengan baik, seperti transaksi pembelian barang yang tidak disertai dengan nota, atau nota-nota pembelian yang tercecer.
Dalam  hal  pelaporan  penggunaan  dana  kampung,  perangkat  kampunng terkadang  masih  bingung  dengan  tata  cara  pembuatan laporan karena terbatasnya sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  sehingga  dalam  membuat  laporan  terkadang molor atau tidak tepat waktu dan masih  membutuhkan bantuan  orang  dari  luar dalam    hal    pembuatan  laporan.  Dalam  hal  pertanggungjawaban,  laporan  yang diberikan kepada Bupati terkadang terlambat karena disebabkan oleh sumber daya perangkat  kampung  yang  terbatas.  Widagdo,  Widodo,  dan  Ismail,  Tahun  2016 melakukan  penelitian  dengan  judul  “Sistem  Akuntansi  Dana  Desa  di  Desa Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  Kabupaten  Bantul,  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  para  aparat  desa  belum  memiliki  kesiapan  dalam  pelaksanaan  Undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  dan  mereka  juga  belum  sepenuhnya  memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 . Disamping  itu  juga  diperparah  dengan  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan.
Ngongare,  di  tahun  2016  melakukan  penelitian  yang  berjudul  Akuntabilitas Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  dalam  Pembangunan  Insfrastruktur    Di    Desa Kokoleh  Satu  Kecamatan  Likupang  Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh  yang tujukan dari aspek perencanaan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban,  baik  secara  teknis  maupun  administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik. Namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi  mengenai  pengelolaan  Dana  Desa, hasil penelitian juga menemukan kompetensi  yang masih  merupakan  kendala  utama, sehingga perlu  pendampingan dari aparat pemerintah diatasnya. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Pengelolaan  Dana  Kampung  pada  Kampung  Eragama  Distrik  Kurulu Kabupaten Jayawijaya”.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian   dilakukan   di   Kampung   Eragama   Distrik   Kurulu Kabupaten Jayawijaya. Waktu  yang  diperlukan dalam  melakukan penelitian  adalah  ±  2 bulan.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Menurut Sugiyono  (2008;11)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa    membuat perbandingan, atau menghubungkan  antara variabel satu dengan variabel  yang lain. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas alasan bahwa permasalahan yang diteliti yaitu pengelolaan dana kampung.

## Populasi
Populasi adalah keseluruhan proses pengelolaan dana kampung mulai dari dana diterima  oleh  Pemerintah  Kampung  Kampung  Eragama  sampai  dengan dipertanggungjawabkan kepada  Pemerintah Daerah  Kabupaten Jayawijaya. Untuk menjawab penelitian ini, sumber data diambil dari orang-orang yang terlibat dalam proses pengelolaan dana kampung, mulai dari uang   dicairkan,   digunakan,   dan dipertanggungjawabkan    oleh      Pemerintah  Kampung  Eragama.  Jadi  sumber penelitiannya berjumlah 17 orang yang terdiri dari 7 orang Aparat Kampung Eragama yang melakukan pengelolaan dana kampung, yang terdiri dari 7 orang BMK, 2 orang dari Unsur Agama dan 1 orang dari Unsur Masyarakat.

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, di mana pertanyaan dibuat sedemikian  rupa  sehingga  responden  dibatasi  dalam  memberikan  jawaban menggunakan skala likert,

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  pengumpulan  data  yang dilakukan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu pengamatan (observasi), wawancara, angket (kuesioner), dan studi pustaka.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan  cara membandingkan nilai rata-rata (mean) hasil pengukuran dengan skala pengukuran yang  digunakan  (nilai  bobot).  Selain  itu  juga  menggunakan  frekuensi        untuk menggambarkan        sebaran        responden        berdasarkan  jawabannya.  Kesimpulan penelitian  dilakukan  menggunakan  metode  tiga  kotak  (Three  Box  Method),  yaitu mengkategorikan hasil pengukuran menjadi tiga, kemudian diberi predikat atau arti (Ferdinand, 274:2011).
Tabel  acuan  untuk  menyimpulkan penelitian menggunakan metode tiga kotak, disajikan pada tabel 2. di bawah ini :
Tabel 2.Tabel Interpretasi Nilai Rata-Rata Hasi Pengukuran
No. Jika Arti 1. 1 < skor rata-rata < 2 Kurang baik 2. 2 < skor rata-rata < 3 Cukup baik 3. 3 < skor rata-rata < 4 Baik

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   dilakukan   di   Kampung Eragama Distrik Kurulu  Kabupaten  Jayawijaya  dengan  cara  pengamatan  dan  pembagian  kuesioner kepada responden, dengan    variabel pengelolaan dana kampung, dan yang diteliti adalah: perencanaan, pelaksananan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Perencanaan
1. Keterlibatan   Kepala   Kampung,   Perangkat   Kampung,   BMK, Perwakilan Tokoh Agama   dan   Masyarakat   dalam   membuat perencanaan
Keterlibatan  Kepala  Kampung,  Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh Agama  dan  Masyarakat  dalam  membuat  perencanaan  disajikan  pada  tabel  3.  di bawah ini :
Tabel 3. Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan
Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 4 16 23,53 Cukup baik 3 3 9 17,65 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 8 8 47,06 Jumlah 17 34 100 Nilai Rata-Rata 2,17

## Sumber data : diolah dari data primer, 2020
Dari  tabel  3.  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan 23,53 persen; cukup baik 17,65 persen; kurang  baik  11,76  persen  dan  tidak  baik  47,06  persen.  Nilai  rata-rata  bobot pengukuran adalah 2,17; hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh  Agama  dan  Masyarakat  dalam membuat  perencanaan  cukup  baik.  Nilai  rata-rata  tersebut  jika  dikonfirmasikan dengan  tabel  2.  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  keterlibatan  Kepala  Kampung, Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh  Agama  dan  Masyarakat      dalam membuat   perencanaan   pengelolaan   dana kampung cukup baik.
2. Kehadiran    Kepala    Kampung,    Perangkat    Kampung,    BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat
Kehadiran  Kepala  Kampung,  Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh Agama dan Masyarakat disajikan pada tabel 4. di bawah ini :
Tabel 4. Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh
Agama dan Masyarakat Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 3 12 17,65 Cukup baik 3 3 9 17,65 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 9 9 52,95 Jumlah 17 34 100 Nilai Rata-Rata 2
Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK,  Perwakilan Tokoh  Agama dan  Masyarakat 17,65  persen; cukup baik 17,65 persen; kurang baik 11,76 persen dan 52,95 tidak baik. Nilai  rata-rata  bobot  pengukuran adalah  2;  hal  ini menunjukkan bahwa  kehadiran Kepala  Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan  Tokoh Agama  dan  Masyarakat  kurang  baik.  Nilai  rata-rata  tersebut  jika  dikonfirmasikan
dengan  tabel  2.  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  kehadiran  Kepala  Kampung, Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh  Agama  dan  Masyarakat  dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

## 3. Penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKK) yang dibuat
Penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat disajikan pada tabel 5. di bawah ini :
Tabel 5. Penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 3 12 17,65 Cukup baik 3 3 9 17,65 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 9 9 52,95 Jumlah 17 34 100 Nilai Rata-Rata 2
Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  5  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat 17,65 persen; cukup baik 17,65 persen; kurang baik 11,75 persen dan tidak baik 52,95 persen. Nilai  rata-rata  bobot pengukuran  adalah    2;    hal    ini  menunjukkan  bahwa  penyusunan  rencana  kerja kampung  (RKK)  yang  dibuat  kurang  baik.  Nilai  rata-rata  tersebut  jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan rencana kerja kampung (RKP) yang dibuat kurang baik.

## 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Penyusunan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah (RPJM) disajikan pada tabel 6 di bawah ini:

## Tabel 6. Penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat
Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 3 12 17,65 Cukup baik 3 2 6 11,76 Kurang baik 2 4 48 23,52 Tidak baik 1 6 6 35,29 Jumlah 17 32 100 Nilai Rata-Rata 1,88

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  6.  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 17,65 persen;  cukup baik  11,76  persen;  kurang  baik  23,52  persen  dan  35,29.  Nilai  rata-rata  bobot pengukuran  adalah  2,94;  hal  ini  menunjukkan  bahwa    penyusunan    Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  kurang  baik.  Nilai  rata-rata  tersebut  jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurang baik.
5. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB)
Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung (APB) disajikan pada tabel 7 di bawah ini :
Tabel 7. Penyusunan rencana kerja kampung (RKK) yang dibuat
Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 3 12 17,65 Cukup baik 3 2 6 11,76 Kurang baik 2 4 48 23,52 Tidak baik 1 6 6 35,29 Jumlah 17 32 100 Nilai Rata-Rata 1,88

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari tabel 7 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik dan kurang baik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) masing- masing  sama  persentasenya  17,65  persen;  cukup  baik  11,75  persen;  dan  tidak  baik 52,95  persen.  Nilai  rata-rata  bobot  pengukuran  adalah  1,94;  hal  ini  menunjukkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) kurang baik. Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) kurang baik.

## Pelaksanaan
1. Pelaksanaan program yang telah ditetapkan
Pelaksanaan program  yang  telah  ditetapkan  disajikan  pada tabel 8 di bawah ini:
Tabel 8. Pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 2 8 11,76 Cukup baik 3 2 6 11,76 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 11 11 64,72 Jumlah 17 29 100 Nilai Rata-Rata 1,70

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik, cukup baik dan kurang baik pelaksanaan program yang telah ditetapkan memiliki persentase yang sama 11,76  persen; kurang baik 52,95 persen. Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,70; hal ini menunjukkan bahwa  pelaksanaan program yang telah ditetapkan kurang baik.Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program yang telah ditetapkan kurang baik.
2. Koordinator  Tenaga  Pengelola  Keuangan  Kampung  yang  ditunjuk  Kepala Kampung Eragama
Koordinator  Tenaga  Pengelola  Keuangan  Kampung  yang  ditunjuk  Kepala Kampung Eragama disajikan pada tabel 9 di bawah ini :
Tabel 9. Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala
Kampung Eragama Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase
Baik 4 2 8 11,76 Cukup baik 3 3 9 17,65 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 10 10 58,83 Jumlah 17 31 100 Nilai Rata-Rata 1,82

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari tabel 9 di atas menunjukkan bahwa responden menjawab baik koordinator Tenaga  Pengelola  Keuangan  Kampung  yang  ditunjuk  Kepala  Kampung  Eragama 11,76 persen; cukup baik17,65 persen; kurang baik 11,76 persen dan tidak baik 58,83. Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,82; hal ini menunjukkan bahwa koordinator Tenaga  Pengelola  Keuangan  Kampung  yang  ditunjuk  Kepala  Kampung  Eragama kurang baik. Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung Eragama kurang baik.
3. Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu disajikan pada tabel 10 sebagai berikut:
Tabel 10. Pelaporan dilakukan dengan tepat waktu Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 2 8 11,76 Cukup baik 3 1 3 5,88 Kurang baik 2 4 8 23,53 Tidak baik 1 10 10 58,83 Jumlah 17 29 100 Nilai Rata-Rata 1,70
Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  10  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik pelaporan dilakukan dengan tepat waktu 11,76 persen; yang menjawab cukup baik 5,88 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 23,53 persen dan yang menjawab tidak  baik  58,83  persen.  Nilai  rata-rata  bobot  pengukuran  adalah  1,70;  hal  ini menunjukkan  bahwa  pelaporan  dilakukan  kurang  tepat  waktu.  Nilai  rata-rata tersebut  jika  dikonfirmasikan  dengan  tabel  2.  maka  dapat  dinyatakan  bahwa pelaporan dilakukan kurang tepat waktu.
4. Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik Kepala  Kampung  langsung  melaporkan  kepada  Kepala  Distrik  disajikan  pada tabel 11 sebagai berikut :
Tabel 11. Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 12 48 70,59 Cukup baik 3 3 9 17,65 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 0 0 0 Jumlah 17 62 100 Nilai Rata-Rata 3,64
Sumber data : diolah dari data primer, 2029
Dari tabel 11 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala  Distrik  sebanyak  12   orang  atau 70,59  persen;   yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang 17,65 persen; dan yang menjawab  kurang  baik  sebanyak  2  orang  atau  11,76  persen.  Nilai  rata-rata  bobot pengukuran adalah 3,64; hal ini menunjukkan   bahwa   Kepala   Kampung   langsung melaporkan  kepada  Kepala  Distrik.  Nilai  rata-rata  tersebut  jika  dikonfirmasikan dengan  tabel  2.  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  Kepala  Kampung  langsung melaporkan kepada Kepala Distrik baik.

## 5. Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Bupati
Kepala  Kampung  langsung  melaporkan  kepada  Bupati  disajikan  pada  tabel  12 sebagai berikut :
Tabel 12. Kepala Kampung langsung melaporkan kepada Kepala Distrik Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 12 48 70,59 Cukup baik 3 3 9 17,65 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 0 0 0 Jumlah 17 62 100 Nilai Rata-Rata 3,64

## Sumber data : diolah dari data primer, 2029
Dari tabel 12 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik Kepala Kampung  melaporkan  kepada  Bupati  sebanyak  12  orang  atau  70,59    persen;  yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang 17,65 persen; dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau 11,76 persen. Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 3,64; hal ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati dengan baik. Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa Kepala Kampung melaporkan kepada Bupati baik.

## Pertanggung Jawaban
1. Kemampuan  Kepala  Kampung  dalam  menjelaskan  pengelolaan dana kampung Kemampuan   Kepala   Kampung   dalam   menjelaskan pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 13 sebagai berikut:

## Tabel 13. Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana
kampung Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 2 8 11,76 Cukup baik 3 2 6 11,76 Kurang baik 2 3 6 17,65 Tidak baik 1 10 10 58,83 Jumlah 17 30 100 Nilai Rata-Rata 3,64

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  13  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung 11,76 persen;  yang menjawab cukup baik 11,76 persen;  dan  yang menjawab kurang baik 17,65 persen dan tidak baik 58,83 persen. Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,76;
hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  Kepala  Kampung  dalam  menjelaskan pengelolaan dana kampung kurang baik. Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung kurang baik.
2. Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis
Penyampaian  laporan  dilakukan  secara  tertulis  disajikan  pada  tabel  14  sebagai berikut:
Tabel 14. Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 6 24 35,29 Cukup baik 3 6 18 35,29 Kurang baik 2 5 10 29,42 Tidak baik 1 0 0 0 Jumlah 17 52 100 Nilai Rata-Rata 3,05
Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  14  di  atas menunjukkan  bahwa responden  yang menjawab baik dan cukup  masing – masing  dijawab  oleh    6  orang  atau  35,29  persen;  yang  menjawab kurang baik sebanyak 5 orang 29,42 persen. Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 3,05; hal ini menunjukkan bahwa penyampaian laporan dilakukan secara tertulis baik Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis baik.
3. Pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka
Pertanggungjawaban  dilakukan  secara  transparan  atau  terbuka  disajikan  pada tabel 15 sebagai berikut:
Tabel 15. Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana
kampung Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 6 24 35,29 Cukup baik 3 6 18 35,29 Kurang baik 2 5 10 29,42 Tidak baik 1 0 0 0 Jumlah 17 52 100 Nilai Rata-Rata 3,05
Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari tabel 15 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik dan cukup baik pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka masing – masing dijawab oleh   6 orang atau 35,29 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 5  orang  29,42  persen.  Nilai  rata-rata  bobot  pengukuran  adalah  3,05;  hal  ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan secara transparan atau terbuka baik.  Nilai  rata-rata  tersebut  jika  dikonfirmasikan  dengan  tabel  2.  maka    dapat dinyatakan  bahwa  Pertanggungjawaban  dilakukan secara transparan atau terbuka baik.
4. Informasi  tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan  melalui  papan pengumuman
Informasi  tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan  melalui  papan pengumuman  disajikan pada tabel 16 sebagai berikut:
Tabel 16. Informasi tentang pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 1 4 5,89 Cukup baik 3 2 6 11,76 Kurang baik 2 8 16 47,06 Tidak baik 1 6 6 35,29 Jumlah 17 32 100 Nilai Rata-Rata 1,88

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari  tabel  16  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  menjawab  baik informasi  tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan  melalui  papan pengumuman  sebanyak  1  orang  atau  5,89  persen;  yang  menjawabcukup  baik sebanyak 2 orang 11,76 persen; yang menjawab kurang baik sebanyak 8 orang atau 47,06 persen dan yang menjawab tidak baik sebanyak 6 orang  atau 35,29 persen. Nilai rata-rata  bobot  pengukuran  adalah  1,88;  hal  ini  menunjukkan  bahwa  informasi tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan  melalui  papan  pengumuman kurang baik. Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan  bahwa  informasi  tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan melalui papan pengumuman kurang baik
5. Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 17 sebagai berikut:
Tabel 17. Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana
kampung Kategori Bobot (B) Frekuensi (F) Nilai (B.F) Persentase Baik 4 3 12 17,64 Cukup baik 3 1 3 5,88 Kurang baik 2 2 4 11,76 Tidak baik 1 11 11 64,71 Jumlah 17 30 100 Nilai Rata-Rata 1,76

## Sumber data : diolah dari data primer, 2019
Dari tabel 17 di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab baik 17,64 persen; cukup baik 5,88 persen, kurang baik sebanyak 11,76 persen dan tidak baik 64 71 persen Nilai rata-rata bobot pengukuran adalah 1,76; hal ini menunjukkan bahwa laporan  disampaikan  secara  jujur  apa  adanya  dalam  pengelolaan  dana  kampung kurang baik.Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2. maka dapat dinyatakan bahwa laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

## Pembahasan
Dari  penyajian  data  secara  tabulasi/analisa  data  dari  ke  lima  indikator pengelolaan  dana  kampung  pada  Kampung  Eragama  Distrik  Kurulu  Kabupaten
Jayawijaya,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  memberikan  penilaian  terhadap masing-masing indikator yang dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Indikator Perencanaan
Nilai rata- rata indikator perencanaan disajikan pada tabel 18 di bawah ini: Tabel 18.  Nilai rata-rata indikator perencanaan
Sumber data : olahan data primer, 2019
Dari tabel 17 di atas menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung rata-rata sebesar 1,99. Hal ini menunjukkan perencanaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik. Hasil ini diperoleh dari sub indikator Keterlibatan Kepala Kampung,  Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh  Agama  dan  Masyarakat dalam membuat perencanaan dengan skor 2,17 (baik); Kehadiran Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh   Agama   dan   Masyarakat   dengan skor   2   (kurang   baik); penyusunan Rencana Kerja Kampung (RKP) yang dibuat dengan skor 2 (kurang   baik); penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan skor  1,88  (kurang  baik)  dan  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) dengan skor 1,76 (kurang baik)
Nilai  rata-rata  tersebut  jika  dikonfirmasikan  dengan  tabel  2,  maka  dapat dinyatakan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik. Dari tabel 16  di atas terlihat bahwa Penyusunan Rencana Kerja Kampung  (RKP)  yang dibuat  paling  rendah  dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi hasil  pengukurannya  adalah  Keterlibatan  Kepala  Kampung,  Perangkat  Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh  Agama  dan  Masyarakat  dalam  membuat  perencanaan dan  Kehadiran  Kepala  Kampung,  Perangkat  Kampung,  BMK,  Perwakilan  Tokoh Agama dan Masyarakat.
No. Item Perencanaan  yang diukur Nilai rata-rata Interpretasi 1 Keterlibatan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat dalam membuat perencanaan 2,17 Baik 2 Kehadiran      Kepala      Kampung, Perangkat Kampung,       BMK,  Perwakilan   Tokoh   Agama   dan Masyarakat 2 Kurang Baik 3 Penyusunan       Rencana       Kerja Kampung (RKP) yang dibuat 2 Kurang Baik 4 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 1,88 Kurang Baik 5 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) 1,94 Kurang Baik Jumlah 9,99 Rata-Rata 1,99 Kurang Baik

## Indikator Pelaksanaan
Nilai rata- rata indikator pelaksanaan disajikan pada tabel 18 sebagai berikut :

## Tabel  18 Nilai rata-rata indikator pelaksanaan
Sumber data : olahan data primer, 2019
Hal  ini  menunjukkan  pelaksanaan  dalam  pengelolaan  dana  kampung  di Kampung Eragama kurang baik. Hasil ini diperoleh dari sub indikator Pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan skor 1,70 (kurang baik); Koordinator Tenaga Pengelola    Keuangan    Kampung   yang   ditunjuk   Kepala    Kampung Eragama dengan skor 1,82 (kurang baik); Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima  dengan  skor  1,88  (kurang  baik);  Pengelolaan  dana  dilakukan  secara transparan dan akuntabel dengan skor 1,88 (kurang baik) dan Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aspirasi masyarakat dan dilakukan dengan tertib dengan skor 1,76 (kurang baik)Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2, maka dapat  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  pengelolaan  dana  kampung  di  Kampung Eragama Distrik Kurulu kurang baik. Dari tabel 18   di atas terlihat bahwa Koordinator Tenaga Pengelola   Keuangan   Kampung   yang   ditunjuk   Kepala   Kampung Eragama paling  rendah  dibandingkan  indikator  lainnya.  Indikator  yang  paling  tinggi  hasil pengukurannya adalah Pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel yang mempunyai skor yang sama.

## 2. Indikator Penatausahaan
Nilai rata- rata indikator penatausahaan disajikan pada tabel 19 di bawah ini:
Tabel 19. Nilai Rata-Rata Indikator Penatausahaan
No. Item Perencanaan  yang diukur Nilai rata- Rata Interpretasi 1 Pelaksanaan program yang telah ditetapkan 1,70 Kurang Baik 2 Koordinator   Tenaga   Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala      Kampung Eragama 1,82 Kurang Baik 3 Pelaksanaan program dilaksanakan pada saat dana diterima 1,88 Kurang Baik 4 Pengelolaan     dana     dilakukan secara transparan dan akuntabel 1,88 Kurang Baik 5 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB) 1,76 Kurang Baik Jumlah 9,04 Rata-Rata 1,80 Kurang Baik No. Item Perencanaan  yang diukur Nilai rata- Rata Interpretasi 1 Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung 1,88 Kurang Baik 2 Pencatatan   setiap   transaksi   yang dilakukan 1,82 Kurang Baik 3 Penyertaan    bukti-bukti    transaksi baik kuitansi maupun nota faktur 1,64 Kurang Baik 4 Penggunaan  buku kas dalam pelaporan dan kampung 1,64 Kurang Baik

## Sumber data : olahan data primer, 2019
Dari  tabel  19  di  atas  menunjukkan  bahwa  penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu rata-rata sebesar 1,73. Hal ini menunjukkan  penatausahaan  dalam  pengelolaan  dana  kampung  di  Kampung Eragama  Kurulu  kurang  baik.  Hasil  ini  diperoleh  dari  sub  indikator  Penunjukkan Bendahara  Kampung  sebagai  penatausahaan  dalam  pengelolaan  dana  kampung dengan skor 1,88 (kurang baik); Pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan skor 1,82 (kurang baik); Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun nota faktur dengan skor 1,64 (kurang baik); Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung  dengan  skor  1,64  (kurang  baik)  dan  Pembukuan,  inventarisasi,  dan pelaporan  barang  dengan  skor  1,71  (kurang  baik).  Nilai  rata-rata  tersebut  jika dikonfirmasikan dengan tabel 2, maka dapat dinyatakan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu urang baik. Dari tabel 19  di atas terlihat bahwa Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang dan Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung paling rendah dibandingkan indikator  lainnya.  Indikator  yang  paling  tinggi  hasil  pengukurannya  adalah Penunjukkan Bendahara Kampung sebagai penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung.
3. Indikator Pelaporan
Nilai rata- rata indikator pelaporan disajikan pada tabel 20 di bawah ini :

## Tabel 20. Nilai Rata-Rata Indikator Pelaporan
Sumber data : olahan data primer, 2019
Dari  tabel  20  di  atas menunjukkan bahwa  pelaporan  dalam pengelolaan  dana kampung  di  Kampung  Eragama  Distrik  Kurulu  rata-  rata  sebesar  2,45.  Hal    ini menunjukkan pelaporan pengelolaan dana kampung cukup baik. Hasil ini diperoleh dari sub indikator Pelaporan pengelolaan dana kampung dengan skor 1,64 (kurang baik); Pelaporan dilakukan secara periodik dengan skor 1,64 (kurang baik); Pelaporan dilakukan  dengan  tepat  waktu  dengan  skor  1,70  (kurang  baik);  Kepala  Kampung langsung melaporkan kepada   Kepala Distrik dengan skor 3,64 (baik) dan  Kepala
No. Item Perencanaan  yang diukur Nilai rata- Rata Interpretasi 5 Pembukuaan, Inventarisasi, dan pelaporan barang 1,71 Kurang Baik Jumlah 8,69 Rata-Rata 1,73 Cukup Baik No. Item Perencanaan  yang diukur Nilai rata- Rata Interpretasi 1 Pelaporan     pengelolaan     dana kampung 1,64 Kurang Baik 2 Pelaporan     dilakukan     secara periodik 1,64 Kurang Baik 3 Pelaporan     dilakukan     dengan tepat waktu 1,70 Kurang Baik 4 Kepala     Kampung     langsung melaporkan kepada Kepala Distrik 3,64 Baik 5 Kepala    kampung    melaporkan kepada Bupati 3,64 Baik Jumlah 12,26 Rata-Rata 2,,45 Cukup Baik
kampung    melaporkan    kepada    Bupati    dengan    skor    3,64  (baik).  Nilai  rata-rata tersebut  jika  dikonfirmasikan  dengan  tabel  2,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa pelaporan dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Eragama Distrik Kurulu cukup baik. Dari tabel 20  di atas terlihat bahwa Pelaporan pengelolaan dana kampung paling  rendah  dibandingkan  indikator  lainnya.  Indikator  yang  paling  tinggi  hasil pengukurannya  adalah  Pelaporan  dilakukan  secara  periodic,    Kepala    Kampung langsung  melaporkan  kepada     Kepala Distrik, dan Kepala kampung melaporkan kepada Bupati dengan skor yang sama.
4. Indikator Pertanggungjawaban Nilai rata- rata indikator pertanggungjawaban disajikan pada tabel 21 berikut ini:

## Tabel 21. Nilai Rata-Rata Indikator Pertanggungjawaban
Sumber data : olahan data primer, 2019
Dari    tabel    21    di    atas    menunjukkan    bahwa  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan dana  kampung di  Kampung Ergama Distrik Kurulu rata-rata sebesar 2,71.  Hal  ini  menunjukkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung cukup baik. Hasil  ini  diperoleh  dari  sub  indikator  Kemampuan  Kepala Kampung dalam  menjelaskan  pengelolaan  dana  kampung  dengan  skor  1,70  (kurang  baik); Penyampaian  laporan  dilakukan  secara  tertulis  dengan  skor  3,05  (baik); Pertanggungjawaban  dilakukan  secara  transparan  atau  terbuka  dengan  skor  3,05 (baik);  Informasi  tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan  melalui  papan pengumuman dengan skor 1,88 (kurang baik) dan Laporan disampaikan secara jujur apa adanya dalam pengelolaan dana kampung pagi dengan skor 1,76 (kurang baik) Nilai rata-rata tersebut jika dikonfirmasikan dengan tabel 2, maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung baik. Dari tabel 21  di atas  terlihat  bahwa  Informasi  tentang  pengelolaan  dana  kampung  disampaikan melalui papan pengumuman dibandingkan indikator lainnya. Indikator yang paling tinggi  hasil  pengukurannya  adalah  Penyampaian  laporan  dilakukan  secara  tertulis dan  Pertanggungjawaban  dilakukan  secara  transparan  atau  terbuka dengan skor yang sama.
No. Item Perencanaan  yang diukur Nilai rata- Rata Interpretasi 1 Kemampuan Kepala Kampung dalam menjelaskan pengelolaan dana kampung 1,70 Kurang Baik 2 Penyampaian laporan  dilakukan secara tertulis 3,05 Baik 3 Pertanggungjawaban   dilakukan secara transparan atau terbuka 3,05 Baik 4 Informasi   tentang   pengelolaan dana kampung disampaikan melalui papan pengumuman 1,88 Kurang Baik 5 Laporan    disampaikan    secara jujur apa      adanya dalam pengelolaan dana kampung 1,76 Kurang Baik Jumlah 11,44 Rata-Rata 2,,28 Cukup Baik

## 5. Rekapitulasi nilai rata-rata indikator penelitian
Rekapitulasi nilai rata-rata indikator penelitian disajikan pada tabel 22 sebagai berikut :
Tabel 22.Rekapitulasi nilai rata-rata indikator pengelolaan dana kampung No Indikator Nilai Rata-Rata Interpretasi 1 Perencanaan 1,99 Kurang Baik 2 Pelaksanaan 1,80 Kurang Baik 3 Penatausahaan 1,73 Kurang Baik 4 Pelaporan 2,45 Kurang Baik 5 Pertanggungjawaban 2,28 Cukup Baik Rata-Rata 2,05 Cukup Baik

## Sumber data : olahan data primer, 2019
Berdasarkan  hasil  pada tabel  22  di  atas  menunjukkan  hasil  rata-  rata variabel pengelolaan  dana  kampung  di  Kampung  Eragama  Distrik  Kurulu  diperoleh  skor sebesar  3,01  yang  berada  pada  predikat  baik.  Hasil  ini  diperoleh  dari  indikator perencanaan dengan skor 1,99; pelaksanaan dengan skor 1,80; penatausahaan dengan skor  1,73;  pelaporan  dengan  skor  2,45  dan  pertanggungjawaban  dengan  skor  2,28. Hasil  penelitian  ini  kurang  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  awal peneliti  terhadap  pengelolaan  dana  kampung,  yang  mana  diperoleh  data  bahwa pengelolaan dana kampung kurang berjalan baik, namun perencanaan, pelaksanaan, dan  penatausahaan  merupakan  indikator  yang  sesuai  dengan  pengamatan  awal  di mana kurang baik.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  pengelolaan  dana  kampung  dari indikator  perencanaan  di  Kampung  Eragama  cukup  baik,  dibuktikan  dengan keterlibatan  Kepala  Kampung,  Perangkat  Kampung,  BMK  dan    perwakilan  tokoh agama,  pemuda  dan    masyarakat  dalam  rapat  penyusunan  rencana.  Hal  lain mendukung adalah adanya RKK, RPJMK, dan RAPBK dalam bentuk dokumen yang dibuat  bersama.  Hasil  penelitian  dari  indikator  Pelaksanaan  kurang baik,  program yang  telah  ditetapkan  dan  Pengelolaan  dana  dilakukan  secara  transparan  dan akuntabel  yang  mempunyai  skor  kurang  baik,  namun  paling  tinggi  diantar  sub indikator lainnya.
Hasil  penelitian  dari  indikator  penatausahaan  dana  kampung  di  Kampung Eragama kurang baik, dibuktikan dari Penyertaan bukti-bukti transaksi baik kuitansi maupun  nota  faktur  dan    Penggunaan  buku  kas  dalam  pelaporan  dan  kampung dengan  skor  paling  rendah.  Hasil  penelitian  dari  indikator  pelaporan  pengelolaan dana  kampung  di  Kampung  Eragama  cukup  baik,  dibuktikan  dari  pelaporan dilakukan  dengan  tepat  waktu  dengan  melaporkan  kepada  Kepala Distrik dan Bupati.  Hasil  penelitian  dari  indikator  pertanggungjawaban  pengelolaan  dana kampung  di  Kampung  Eragama  cukup baik, dibuktikan  dengan  Kepala  Kampung mampu menjelaskan pengelolaan dana kampung, baik dalam menyampaikan laporan tertulis, baik dalam transparansi, namun kurang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kampung, serta kejujurannya yang masih dianggap kurang oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Pengelolaan  dana  kampung pada Kampung Eragama Distrik Kurulu  diperoleh nilai   rata-rata  2,05   yang   menunjukkan  pengelolaan  dana kampung cukup baik.
Hasil ini diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 1,99; pelaksanaan dengan skor  1,88;  penatausahaan  dengan  skor  1,73;  pelaporan  dengan  skor  2,45  dan pertanggungjawaban dengan skor 2,28. Pada   penelitian   ini   indikator   tertinggi berada      pada      indikator  pelaporan  dengan  nilai  skor  2,45  dengan  sub  indikator tertinggi adalah Kepala  Kampung  langsung  melaporkan  kepada    Kepala  Distrik, dan Kepala kampung melaporkan kepada Bupati. Indikator terendah berada pada indikator  penatausahaan  dengan  skor  1,73  dengan  sub  indikator  terendah  adalah pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang dan Penggunaan buku kas dalam pelaporan dan kampung dengan skor 1,64.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran  terkait  masing-masing  indikator  yang  telah  dianalisis.  Pertama,  terkait penatausahaan,  diperlukan  penyediaan  buku  besar  yang  dapat  digunakan  untuk mencatat dan melaporkan segala transaksi yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  keterbukaan  dan  keteraturan  dalam  pencatatan  keuangan.  Kedua, dalam hal pertanggungjawaban, disarankan agar dibuat papan pengumuman yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  secara  luas.  Papan  pengumuman  ini  akan memungkinkan  masyarakat  untuk  memahami  secara  lebih  baik  mengenai pengelolaan dana kampung dan bertindak sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang lebih transparan. Dengan demikian, implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung secara keseluruhan.

## Referensi :
Aidil,  Amanda  Fitra,  2016  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan  Pelaporan  Dana  Desa  (Kasus: Desa  Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) (halaman 24) Adisasmita,  Rahardjo,  2011,  Pengelolaan  Pendapatan  dan  Anggaran Daerah, Graha Ilmu,
Yogyakarta
Afdi Nizar, Mohammad, 2004, Kamus Akuntansi, Citra Harta Prima, Jakarta Atmosudirjo, S Prajudi, 2007, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Administrasi dan Manajemen Umum, Karya Kencana, Yogyakarta
Tjokroadmudjoyo, Bintoro,  Pengelolaan Pendapatan, Graha Ilmu, Yogyakarta Ferdinand, Augusty,   2011,   Metode   Penelitian   Manajemen   Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Imu Manajemen,  Edisi  3,  AGF  Books, Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
Ferina,  Burhanuddin,  dan  Lubis  2016,  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  Dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir, Jurnal
Handoko, T Hani, 2008, Manajemen, Edisi ke II, BPFE, Yogyakarta Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Tim Penyusun Pusat Kamus, Balai Pustaka, Jakarta Kartika et al, 2018 melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja” (halaman
Komaruddin, 2008, Ensiklopedia Manajemen, Bumi Aksara , Jakarta Murniati, Mukhlisi, 2005, Sakinah Finance : Pengelolaan Keuangan, Tinta Medina, Jakarta
Ngongare,  2016,  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Dana  Desa  dalam  Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan (halaman 5)
Nurcholis,  Hanif,  2011,  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Erlangga,

## Jakarta
Putra, Hendi 2017, Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo kabupaten Kediri, Journal Unair, Universitas Airlangga
Rahayu, 2017 melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana  Desa  Untuk Meningkatkan    Kesejahteraan    Masyarakat  Desa  Kaliyen  Kabupaten  Semarang (halaman 23)
Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016, Pengelolaan Keuangan Desa, Deepublish, Jakarta Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, 1994,   Pengelolaan Aset, Alih Bahasa Dwi Helly, Gramedia, Jakarta
Siagian, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan ke 10, Bumi Aksara, Jakarta Soekanto, Soejono, 2002, Pengelolaan Keuangan Desa, Rajawali Pers, Jakarta Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung Suharto,  Edi,  2010,  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat, Refika Aditama , Bandung
Syahrul, 2002, Analisa Laporan Keuangan, Salemba Empat, Jakarta Westra, Pariata, 2003, Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan,
Ghalia Indonesia, Jakarta
Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016, “Sistem Akuntansi Dana Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (halaman4)