Jayapangus Press
Jurnal Penelitian Agama Hindu Terakreditasi Peringkat 2
Volume 5 Nomor 3 (2021)
ISSN : 2579-9843 (Media Online) http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH

## FUNGSI KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PENGLIPURAN

## I Gede Januariawan
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar igedejanuariawan@gmail.com

## Abstract
This  article  examines  the  function  of  local  wisdom  of  the  Penglipuran  Village community in preserving the environment in the insistence of modern life. Data obtained by in-depth  interview  techniques,  observation,  and  by  conducting  a  literature  study.  The discussion uses  the functional structural theory from Talcot Parsons  which states there are four  important  functions  needed  by  all  systems,  namely  adaptation,  goal  attainment, integration, latency. The analysis shows that the Penglipuran community can still survive to maintain local wisdom in terms of environmental conservation because traditional villages as a system function properly good. Hulu Apad Adat Elders and Adat leaders (Bendesa Adat), as implementers  and  enforcers  of  customary  law  both  awig-awig  and  perarem  who  regulate environmental issues related to Hindu religious teachings, Tri Hita Karana, which regulates harmonious  relations  with  God,  fellow  human  beings,  and  natural  environment.  The  effort made by the Penglipuran community to maintain local wisdom and at the same time be able to adapt to modern life is by maintaining the pattern of values inherited from their ancestors. In the  field  of  pawongan,  the  community  maintains  local  wisdom  to  maintain  harmony  in neighboring and community life, among others; maintaining the existence of a hatchery or a road that gives access to neighboring yards, maintaining the existence of blended corals to avoid  polygamous  marriages  which are believed to  cause disharmony in  family life, and to strengthen community social relations in addition to cooperation in carrying out mutual social activities and also  cooperation in  carrying out  religious ceremonial  activities, there is  also local wisdom of nyangkepang sager. Sangkep or meeting with the tradition of eating together with a menu of rice with a side dish of salted fish (sager) added with grated coconut. In addition to  fostering  familiarity  with  fellow  community  members,  it  also  means  teaching  a  simple lifestyle that is different from the consumptive lifestyle of modern times. The preservation of traditional values is passed on by parents to the next generation from an early age. Likewise, in the field of palemahan, environmental cleanliness, forest preservation is still maintained by protecting it through the enforcement of customary law whose sanctions are linked to beliefs or religions, namely Hinduism. Actions that cause damage to the environment are believed to be sinful acts.  Adat community obedience to comply with these Customary rules when analyzed with  the  theory  of  validity  and  legal  enforceability  of  Meuwissen.  that  the  principles  of Customary  Law  meet  the  requirements;  social  or  factual  enforceability,  juridical enforceability and moral enforceability.
Keywords: Modernization; Local Wisdom; Environmental Preservation

## Abstrak
Artikel ini mengkaji fungsi kearifan lokal masyarakat Desa Penglipuran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam desakan kehidupan modern. Data diperoleh dengan teknik wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dengan  melakukan  studi  kepustakaan.  Pembahasan menggunakan  teori  struktural  fungsional  dari  Talcott  Parsons  yang  menyebutkan  ada  empat fungsi  penting  yang  dibutuhkan  oleh  semua  sistem  yaitu; adaptation (adaptasi), goal attainment (pencapaian  tujuan), integration (integrasi), latency (latensi  atau  pemeliharaan pola)Analisis  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Penglipuran  masih  bisa  bertahan  untuk  tetap mempertahankan kearifan lokal dalam hal pelestarian lingkungan hidupnya karena desa adat sebagai  sebuah  sistem  berfungsi  dengan  baik.      Tetua  Adat Hulu  Apad dan  pemimpin  Adat (Bendesa Adat), sebagai pelaksana dan penegak hukum adat baik awig-awig maupun perarem yang mengatur masalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan ajaran agama Hindu, Tri Hita Karana ,  yang  mengatur  hubungan  harmonis  dengan  Tuhan,  sesama  manusia,  dan  alam lingkungan.  Upaya  yang  dilakukan  masyarakat  Penglipuran  untuk  tetap  mempertahankan kearifan lokal dan sekaligus tetap mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan modern adalah dengan  cara  mempertahankan  pemeliharaan  pola  nilai-nilai  yang  diwariskan  leluhur.  Pada bidang pawongan masyarakat  tetap  mempertahankan  kearifan  lokal  untuk  menjaga keharmonisan hidup bertetangga maupun bermasyarakat antara lain; mempertahankan adanya peletasan atau  jalan  yang  memberi  akses  ke  pekarangan  tetangga,  mempertahankan  adanya karang memadu untuk menghindari adanya perkawinan polygami yang diyakini menimbulkan ketidakharmonisan kehidupan berkeluarga, dan untuk merekatkan hubungan sosial masyarakat selain  kerjasama  dalam  melakukan  kegiatan  sosial  gotongroyong  dan  juga  kerjasama  dalam melaksanakan  kegiatan upacara agama,  juga  terdapat  kearifan  lokal nyangkepang  sager. Sangkep atau  rapat  dengan  tradisi  makan  bersama  dengan  menu  nasi  dengan  lauk  ikan  asin (sager) yang ditambah parutan kelapa . Disamping untuk memupuk keakraban sesama anggota masyarakat juga bermakna mengajarkan pola hidup sederhana yang berbeda dengan pola hidup konsumtif  jaman  modern.  Pemertahanan  nilai-nilai  tradisional  diteruskan  oleh  orang  tua kepada generasi selanjutnya sejak dini. Demikian juga dalam bidang palemahan , kebersihan lingkungan hidup, pelestarian hutan masih tetap dipertahankan dengan melindunginya melalui penegakan Hukum Adat yang sanksi-sanksinya dikaitkan dengan kepercayaan atau agama yang dianut yaitu Hindu. Perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup diyakini sebagai  perbuatan  dosa.  Ketaatan  masyarakat  Adat  mematuhi  aturan-aturan  Adat  ini  jika dianalisis  dengan  teori  Validitas  dan  keberlakuan  hukum  dari  Meuwissen.  bahwa  kaidah- kaidah  Hukum  Adat  memenuhi  syarat-syarat;  keberlakuan  sosial  atau  faktual,  keberlakuan yuridis dan keberlakuan moral.
Kata Kunci : Modernisasi, Kearifan Lokal, Pelestarian Lingkungan

## Pendahuluan
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya  (UU  No.  32  Tahun  2009).  Krisis lingkungan  merupakan  masalah  yang  pelik  yang  tengah  dihadapi  Indonesia.  Pembangunan yang  tidak  berwawasan  lingkungan  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yang  parah. Kerusakan lingkungan terjadi sampai ke desa-desa. Ketika kayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka penebangan pohon di hutan-hutan menjadi sangat marak.
Masyarakat  tradisional  sesungguhnya  memiliki  kearifan  lokal  yang  berfungsi  untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun modernisasi telah menggerus kearifan lokal tersebut. Proses  modernisasi  menyebabkan  masyarakat  tradisional  tercabut  dari  akar  budayanya. Religiusitas dan spiritualitas masyarakat adat yang berpusat pada alam telah digantikan oleh
modernitas  sebagai  agama  dan  spiritualitas  baru.  Sakramen  pembangunan  menyebabkan keruntuhan dan desakralisasi terhadap alam. Ketika alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, hanya dilihat sebagai sumber daya untuk pembangunan maka alam akan dihancurkan tanpa  ada  ketakutan  magis  sama  sekali.  Kearifal  tradisional  terkikis  dan  dihancurkan  oleh pandangan antroposentrik (Shiva dalam Keraf : 2010), Thamrin (2017).
Beberapa  desa  di  Kabupaten  Bangli  ada  juga  yang  mulai  melakukan  usaha-usaha perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  dengan  mencantumkan  aturan-aturan  tentang pelestarian  lingkungan  hidup  dalam awig-awig (aturan  hukum  adat)  desa,  namun  dalam  hal penegakkan hukum adat tersebut sering tidak tegas sehingga tetap terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam awig-awig . Penegakkan hukum adat di bidang parahyangan cukup baik, namun dalam bidang pawongan dan palemahan nampaknya kurang tegas.
Salah satu desa yang baik dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah Desa Adat Penglipuran, yang berada di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Adat Penglipuran cukup unik dibandingkan dengan desa-desa lain. Di desa ini warga desa sangat baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hutan desa yang masih lestari dilindungi oleh  warga  masyarakat  secara  turun  temurun.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  tentang kepedulian masyarakat Penglipuran oleh Tina dkk. tahun 2018 disebutkan bahwa kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal tergolong tinggi.
Sebagai  sebuah  desa  yang  merupakan  bagian  dari  daerah  yang  berkembang  sangat pesat, Desa Adat Penglipuran juga tidak luput dari pengaruh modernisasi. Berdasarkan latar belakang  masalah  di  atas  maka  perlu  diungkap  dan  diteliti  lebih  jauh    upaya  apa  saja  yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penglipuran untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup mereka dan sekaligus juga mampu beradaptasi dengan kehidupan modern, serta mengapa masyarakat  Penglipuran  masih  mampu  bertahan  untuk  menjaga  kearifan  lokal  dalam  hal pelestarian  lingkungan  hidup  tersebut.  Kajian  terhadap  dua  permasalahan  tersebut  sangat penting dilakukan selain untuk menambah pengetahuan juga untuk menjadi model ideal bagi desa-desa  adat  lain  dalam  hal  pelestarian  lingkungan  hidup  yang  tentu  saja  sejalan  dengan upaya  pemerintah  untuk  memberdayakan  peran  desa  adat  dalam  pembangunan  yang berwawasan lingkungan.

## Metode
Kajian  terhadap  perilaku  masyarakat  Penglipuran  yang  masih  kuat  bertahan  untuk melaksanakan kearifan lokal menyangkut pelestarian lingkungan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  akan  berusaha  mengungkap  keadaan  yang  bersifat  alamiah  secara holistik .  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan menginterpretasikan  objek  sesuai  dengan  kenyataan  dan  apa  adanya  (Moleong,  1999  :  19). Perhatian  dipusatkan  pada  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
Jenis penelitian kualitatif menyajikan suatu hasil penelitian yang mendalam, lengkap, dan berpijak betul-betul pada kenyataan yang ada. Jenis penelitian ini menyajikan informasi yang terfokus  dan berisikan pernyataan yang mudah dimengerti oleh pembacanya (Burhan, 2007:  21).  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data kualitatif berupa narasi, uraian, yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa  benda  atau  orang  (informan)  yang  dipilih secara purposif sebagai  data primer .  Data primer didapat  melalui  wawancara  dengan masyarakat  Desa  Pakraman  Penglipuran  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  seperti bendesa adat, pemangku , kelihan adat, dan sebagainya. Sumber data sekunder didapat dari buku atau pustaka lain yang berkaitan dengan masalah pelestarian lingkungan hidup. Instrumen penelitian dalam penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri.  Peneliti  merupakan key  instrument (alat  utama  dalam penelitian). Hal  ini dilakukan sesuai  dengan paradigma penelitian kualitatif yaitu paradigma
fenomenologis,  interaksi  simbolik  dan  berkaitan  dengan  kebudayaan.  Secara  epistemologis peneliti sebagai instrument akan menentukan hubungan subjek dan objek penelitian yang harus dipahami, diinterpretasi, dan dihayati (Kaelan, 2010: 69).
Informan  dipilih  berdasarkan  tingkat  pengetahuannya,  tentang  pandangan  hidupnya, filsafat hidup masyarakat setempat yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat setempat. Informan dipilih secara purposive. Pertama peneliti akan mencari informasi tentang siapa yang layak  dijadikan  informan  kunci.  Informan  kunci  di  Desa Pakraman Penglipuran  adalah  I Wayan Supat yang menjadi Kelihan Adat, dan I Nengah Moneng sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata  Penglipuran.  Informan  kunci  tersebut  akan  diminta  untuk  memberikan  rekomendasi informan selanjutnya. Demikian seterusnya sampai informasi dianggap cukup.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  peneliti  tinggal  di  lokasi  penelitian  dalam jangka waktu tertentu untuk mengamati serta mencatat segala aspek rutinitas sosial, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial, kehidupan agama serta adat terutama yang berkaitan dengan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Adapun  teknik  pengamatan  yang  dilakukan  meliputi observasi  secara  deskriptif,  terfokus,  dan  selektif.  Teknik  pengumpulan  data  lainnya  adalah wawancara mendalam. Dalam penelitian kualitatif digunakan wawancara yang tak berstruktur, dilakukan secara terang-terangan, dan menempatkan informan sebagai sejawat peneliti (Faisal, 1990:  62).  Pemakaian  teknik  ini  diharapkan  bisa  menjaring  data  mengenai  pengalaman, gagasan,  pendapat  atau  pandangan  informan  mengenai  berbagai  hal  yang  terkait  dengan masalah penelitian. Untuk memperkaya deskripsi tentang konteks dipergunakan data-data yang diperoleh  di  perpustakaan  dengan  cara  membaca  buku-buku  maupun  jurnal  yang  berkaitan dengan  masalah  penelitian.  Sumber-sumber  pustaka  yang  didapat  di  lapangan  dalam  hal  ini dapat berupa awig-awig , dan catatan perarem .
Analisis data dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian. Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian (Moleong, 2001: 104). Strategi ini mengikuti model  penelitian grounded .  Secara  umum,  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  bergerak secara  induktif,  yaitu  bergerak  dari  fakta  atau  data  menuju  ke  tingkat  abstraksi  yang  lebih tinggi, dan apabila data yang diperoleh menunjang, dapat dilakukan sintesis dan pengembangan teori. Dalam penelitian ini analisis datanya bersifat open ended menyesuaikan dengan data atau informasi  di  lapangan  sehingga  prosedur  analisisnya  sukar  untuk  dispesifikkan  sedari  awal (Faisal, 1990: 39).
Selain hal-hal tersebut di atas, pemakaian interpretasi tidak dapat diabaikan. Penafsiran dimaksud  adalah  dengan  menggunakan  pengetahuan,  ide-ide,  konsep-konsep  yang  ada  pada masyarakat yang ditelaah. Proses tersebut menghendaki bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan  secara  siklus  dan  bukan  bersifat  linier.  Proses  seperti  ini  sering  disebut  siklus interaktif.  Secara  rinci  tahapan-tahapan  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  :  pengumpulan  data,  display  data,  reduksi  data,  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Hasil  analisis  data  akan  disajikan  secara  informal  berupa  uraian kata-kata dengan memaparkan keadaan subjek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta  yang  aktual  pada  saat  penelitian  dilakukan  (Nawawi  dan  Hadari,  1992:67). Penyajian analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
Kepemimpinan  adat  di  Desa  Adat  Penglipuran  disebut Prajuru Desa  Adat. Prajuru (pengurus) Desa Adat di Penglipuran ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni prajuru desa adat dan prajuru ulu apad . Prajuru Desa Adat terdiri atas bendesa atau kelihan adat , dua orang penyarikan ,  dan seka-seka .  Sedangkan prajuru  ulu  apad terdiri  atas  dua  belas  orang  yang disebut dengan Jero Kancan Roras.
Falsafah Tri  Hita  Karana menjadi  pedoman  masyarakat  dalam  berperilaku. Tri  Hita Karana berasal  dari  bahasa  Sansekerta .  Tri artinya  tiga, Hita artinya  sejahtera,  dan  Karana artinya sebab. Apabila dirangkai berarti tiga hal yang menyebabkan sejahtera. Hitakara berarti
yang bermanfaat, yang sangat berguna. Dalam pengertian leksikal, Tri Hita Karana berarti tiga hubungan  yang  harmonis,  yakni  hubungan  manusia  dengan  Sang  Pencipta,  hubungan  yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ciptaan  dan  makhluk  hidup  lainnya.  Pandangan  hidup  adalah  cara  pandang  dari  seseorang, masyarakat  atau  negara,  tentang  kehidupan  yang  dianggap  baik  karena  diyakini  sebagai  hal yang  benar.  Seperti  telah  disampaikan  di  muka,  bahwa  perikehidupan  masyarakat  desa pakraman di Bali dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana , yang merupakan cara pandang yang menyangkut tiga persepsi dasar hubungan manusia.
Masyarakat Desa Penglipuran memuja Dewa-Dewa yang berhubungan dengan kearifan ekologi masyarakat setempat, seperti Ratu Sakti Kentel Gumi yang dipuja di Pura Kentel Gumi. Ratu Sakti Mpu Naluah yang dipuja di Pura Naluah untuk menghormati sumber air. Pura Mpu Naluah letaknya di tengah hutan di pojok timur laut. Tempat suci atau pura Naluah berupa batu yang dikelilingi pohon-pohon besar. Masyarakat Penglipuran juga memuja Ratu Sakti Manik Blabur  yang  di  puja  di  Pura  Manik  Blabur.  Pemujaan  Dewa-Dewa  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  Penglipuran  sangat  memuliakan  air  sebagai  sumber  kehidupan,  dan  hutan merupakan  sumber  air.  Hutan  yang  ada  di  Desa  Penglipuran  dikuasai  oleh  Ratu  Sakti  Alas Angker yang dipuja di Pura Alas Angker. Eliade sangat tertarik pada simbolisme dari pohon (Pals, 2001: 294). Pohon sebagai simbol keabadian. Eliade juga mengungkap tentang mitos- mitos  tumbuhan.  Banyak  tumbuhan  yang  dipercayai  berasal  dari  darah  seorang  Dewa.  Bagi masyarakat Penglipuran, hutan adalah hierophany dan sekaligus teofani.

## 1. Upaya Pemertahanan Kearifan Lokal dalam Tekanan Modernisasi

## a. Bidang Parahyangan
Desa Adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan Agama Hindu, dan merupakan satu kesatuan wilayah dimana masyarakatnya secara bersama-sama  melaksanakan  kegiatan  sosial  dan  keagamaan  yang  ditata  oleh  suatu  sistem budaya.  Hal  ini  mengacu  pada  kelompok  tradisional  dengan  dasar  ikatan  adat  istiadat,  dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut Kahyangan Tiga atau pura lain yang berfungsi seperti itu dan disebut Kahyangan Desa .
Berbagai  tatanan  sosial  dan  budaya  masih  terlihat  di  berbagai  sudut  desa,  sehingga nuansa Bali masa lalu tampak jelas. Perbedaan Desa Pakraman Penglipuran dengan desa adat lainnya di Bali adalah tata ruang yang sangat teratur berupa penataan rumah penduduk di kanan dan kiri jalan dengan bentuk rumah yang seragam dalam hal bentuk sehingga keseluruhan desa ini tampak rapi dan teratur.
Desa  Adat  Penglipuran  sebagai  desa  tradisional  yang  hingga  kini  masih  eksis,  dan bertahan di jaman modern saat ini. Desa Adat Penglipuran memang tidak akan bisa menghindar dari  pengaruh unsur asing. Walaupun begitu menyadari akan tantangan global komunitas adat atau  desa  adat  Penglipuran  tetap  menjaga  dan  melestariakan  sistem  budaya  dan  warisan leluhurnya  baik  dalam  pemahaman  ideologi  maupun  dalam  praktik-praktik  prosesi upacara religi yang selalu dilaksanakannya. Melihat fenomena-fenomena budaya yang terdapat di desa Penglipuran membawa daya tarik tersendiri untuk diungkap dan diteliti lebih dalam agar setiap praktik fenomena budaya dapat diterjemahkan dan di mengerti.
Kegiatan sembahyang warga desa dilakukan 3 kali sehari di Sanggah yang berada di dalam  rumah  masing-masing  warga.  Pada  saat Purnama  Tilem sembahyang  dilakukan bersama-sama  oleh  seluruh  penduduk  desa  di  Pura  Puseh  atau  Pura  Dalem  yang  terletak  di bagian utara desa. Pembersihan lingkungan diadakan satu bulan sekali setiap tanggal 15. Hal ini  juga  sebagai  penerapan  ajaran Tri  Hita  karana ,  yaitu  manusia  selaras  dengan  Tuhan, manusia selaras dengan sesama manusia, dan manusia selaras dengan alam.
Kelestarian  lingkungan  di  Desa  Adat  Penglipuran  berimplikasi  terhadap  kehidupan religius krama desa.  Sesungguhnya  terjadi  hubungan  timbal  balik  antara  sikap  religius masyarakat  dengan  pelestarian  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  masyarakat.  Ada  beberapa
hal  yang  dapat  dikemukakan  implikasi  religius  kelestarian  lingkungan    terhadap  kehidupan krama desa antara lain perilaku masyarakat, terpeliharanya tempat-tempat suci atau pura pura yang  ada  di  Desa  Adat  Penglipuran,  dan  tersedianya  tumbuh-tumbuhan  yang  yang  berguna sebagai sarana upakara maupun sebagai bahan bangunan tempat suci. Kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran mencakup lingkungan parahyangan , pawongan , dan palemahan Desa Penglipuran. Pada bidang parahyangan tempat-tempat suci atau  pura  pura  yang  ada  tetap  terjaga  keasrian  maupun  kesuciannya.  Bangunan-bangunan tempat suci yang ada mendapat perhatian secara khusus. Tempat-tempat suci yang masih lestari memiliki nilai kesakralan yang mampu membangkitkan rasa sujud kepada Dewa-Dewa yang dipuja. Rasa bhakti kepada Dewa-Dewa ini diwariskan dari generasi ke generasi.
Pelestarian lingkungan hidup secara langsung juga melestarikan tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai sarana upakara . Upacara agama dalam Agama Hindu membutuhkan berbagai  macam  tanaman  baik  pohonnya,  buahnya,  daunnya,  dan  bunganya.  Bunga  yang beraneka  warna  juga  digunakan  masyarakat  untuk  menyimbolkan  Dewa-Dewa  yang  dipuja. Bunga  merah  untuk  memuja  Dewa  Brahma,  bunga  biru  atau  ungu  sebagai  pengganti  warna hitam  digunakan  untuk  memuja  Dewa  Wisnu  dan  sebagainya.  Pohon-pohon  tertentu  juga dipergunakan  dalam  pembuatan  bangunan  suci,  seperti  pohon  majegau.  Pohon  majegau dipergunakan pada saat upacara Ngaben , dipergunakan untuk membakar mayat. Kayu ini bila dibakar akan mengeluarkan bau yang harum. Pohon cendana juga digunakan untuk keperluan upacara agama. Dibakar sebagai  kayu bakar dalam pasepan . Kayu cendana juga digunakan saat upacara  metatah (potong  gigi)  sebagai  simbol  menghilangkan  enam  musuh  dalam  diri manusia (sad ripu).Upacara metatah termasuk upacara manusa yadnya. Kayu cendana juga dipergunakan pada saat upacara Ngaben (Pitra Yadnya).
Di  Desa  Adat  Penglipuran  juga  ada  pohon-pohon  langka  yang  menurut  masyarakat mempunyai nilai magis seperti Kayu Pradah. Jenis pohon besar yang ada di Desa Pakraman Penglipuran  adalah  pohon  beringin.  Daun  pohon  beringin  sangat  penting  untuk  sarana pembuatan banten suci . Juga sebagai sarana upacara pitra yadnya .

## b. Bidang Pawongan
Tinggi  tembok  pekarangan  tidak  boleh  lebih  dari  leher  pemiliknya,  sehingga memudahkan untuk melihat keluar atau kepekarangan rumah tetangga. Hal ini bertujuan untuk mengontrol  prilaku  sosial  anggota  masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku  di  Desa Pakraman Penglipuran  (Lasmawan,  (2012)  dalam  Tina  (2018).  Tembok pekarangan juga harus memuat jalan tembus dengan tetangga yang ada di samping-samping rumah.  Sehingga  memudahkan  untuk  melakukan  hubungan  sosial  dengan  tentangga  dan memudahkan  komunikasi  jika  terjadi  keadaan  yang  membahayakan.Dengan  perspektif  teori fungsionalisme Parsons, hal ini merupakan upaya pemeliharaan atau latency yang dilakukan oleh  masyarakat.  Mereka  memelihara  hubungan  sosial  yang  telah  terawat  dengan  baik (Lasmawan, 2012, dalam Tina, 2018).
Salah  satu  tradisi  unik  untuk  menyatukan krama dalam  kebersamaan  adalah nyangkepang  sager .  Tradisi  ini  dilaksanakan  setiap tilem . Krama berkumpul  di  balai  banjar mengadakan sangkep atau  rapat.  Kepada  mereka  disajikan  hidangan  nasi  dengan  lauk  pauk ikan asin yang dibumbui (sager)

## Gambar

## Nyangkepang Sager
Sumber: Dokumentasi Yudha 20 Agustus 2017
Salah satu upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, kearifan  lokal  larangan  berpoligami  tetap  dipertahankan.  Budaya  dan  tradisi  menghormati wanita dipelihara dengan adanya tempat yang disebut karang memadu . Karang memadu adalah tempat bagi warga yang berpoligami. Hukuman pengucilan dari desa sangat memalukan bagi warga  desa,  sehingga  sampai  kini karang  memadu tersebut  tetap  kosong  tak  berpenghuni (Januariawan, 2018).

## c. Bidang Palemahan
Sistem  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Desa  Adat  Penglipuran  sesungguhnya sederhana  namun  semua  sistem  berfungsi  dengan  baik.  Semua  individu  berperan  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  sehingga  masyarakat  secara  keseluruhan  memiliki  kesadaran kolektif  yang  sama  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Tindakan-tindakan  masyarakat sedemikian  juga  secara  langsung  mendidik  anak-anak  sebagai  generasi  penerus  untuk mengikuti tindakan tersebut. Ikatan sosial yang kuat juga merupakan bagian dari sebuah sistem secara  keseluruhan.  Menurut  Parsons  (Ritzer,  2004:  125),  persyaratan  kunci  bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam  proses  sosialisasi  yang  berhasil,  norma  dan  nilai  itu  diinternalisasikan (internalized) artinya  norma  dan  nilai  itu  menjadi  bagian  dari  kesadaran  aktor.  Fungsi  pemeliharaan  atau latency dijalankan oleh keluarga sebagai sistem fiduciary . Melalui keluarga ditanamkan kultur yang berupa norma dan nilai.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Adat  Penglipuran  dalam  menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan;
1) Melakukan  penguatan awig-awig (aturan  hukum  adat)  yang  mengatur  hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam,
2) Melakukan penguatan lembaga adat. Desa adat sebagai sebuah lembaga membentuk pengurus adat yang khusus membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
3) Desa  Adat  memberikan  tangungjawab  kepada  masyarakat  untuk  memelihara lingkungan pekarangan masing
4) Desa Adat melakukan pelestarian hutan termasuk hutan bambu yang dikeramatkan
5) Desa Adat mewajibkan gotong royong setiap seminggu sekali bagi semua warga Desa Adat
6) Desa  Adat  memasukkan  nilai-nilai  Agama  Hindu  dalam  aturan  tentang  pelestarian lingkungan hidup
Pada  sisi  lain  sebuah  sistem,  hukum  adat  di  Desa  Penglipuran  juga  sangat  berfungsi efektif.  Aturannya  jelas  dan  penegakkannya  juga  tegas  sehingga  masyarakat  sangat  patuh dengan  hukum  adatnya.  Hukum  sebagai  komunitas  kemasyarakatan  melaksanakan  fungsi integrasi  yang  mengkoordinasikan  berbagai  sistem  kemasyarakatan.  Desa  Penglipuran menerapkan  peraturan  kebersihan  tata  ruang  di  wilayahnya,  bila  ada  karma  desa  yang melanggar  dikenakan  sanksi  berupa banten  askaradanda untuk pecaruan . Banten dipersembahkan  di  Pura Kahyangan  Tiga untuk  ritual  penyucian.  Menurut Bendesa Adat  I Wayan Supat, krama yang dikenakan sanksi diwajibkan untuk menghaturkan sesajen berupa bakti pecaruan panca sata (lima ekor ayam) di empat Pura yaitu Pura Penataran, Pura Puseh, Pura  Dalem  dan Catus  Pata .  Selanjutnya  menurut  Supat  sanksi  tersebut  merupakan  sanksi sosial  sehingga  akan  menimbulkan  efek  jera  karena  malu.  Sanksi  tersebut  juga  bermanfaat secara sekala dan niskala . Sekala artinya kepada alam, dan niskala kepada  Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Hal ini berarti jika seseorang melakukan kesalahan tidak saja bertanggung jawab kepada manusia, juga sekaligus bertanggung jawab kepada Tuhan (Tribun Bali 20 April 2017).
Aturan hukum adat tersebut disepakati melalui paruman desa. Apabila ada krama yang melanggar  namun  belum  melaksanakan upacara tersebut,  maka krama tersebut  tidak diperbolehkan  untuk  menggunakan  fasilitas  desa.  Aturan  hukum  adat  ini  sudah  diterapkan sejak tahun 2005. Sampai saat ini belum ada krama desa yang melanggar. Penjatuhan sanksi yang berupa pelaksanaan upacara agama merupakan sistem kultur. Sistem kultur ini terdiri dari seperangkat simbol yang terpola, teratur, dan menjadi sasaran orientasi aktor.
Masyarakat  Penglipuran  juga  memiliki  nilai  tentang  pelestarian  pepohonan.  Pohon- pohon besar seperti beringin sangat disucikan. Pohon beringin juga ada kaitan dengan upacara agama. Daunnya merupakan salah satu sarana penting dalam upakara Pitra Yadnya . Di desa ini terdapat banyak pohon beringin yang biasanya tumbuh di sekitar halaman Pura.
Pohon-pohon besar juga terdapat di setra atau kuburan desa. Pohon-pohon besar masih tetap  lestari  karena  adanya  kepercayaan  masyarakat  bahwa  pohon  tersebut tenge t  atau dikeramatkan.  Tanpa  disadari  sebenarnya  adanya  konsep tenget tersebut  berfungsi  untuk melestarikan pepohonan, dan juga relung ekologi yang terdapat di tempat tersebut.
Selanjutnya Wiana (1998: 23) menjelaskan tentang makna dari Wana Kerti yaitu usaha untuk melestarikan hutan. Dalam tradisi masyarakat Bali dikenal ada beberapa jenis hutan yaitu ; alas angker , yang merupakan hutan lindung yang tidak dapat diusik, alas kekeran, merupakan hutan  yang  berfungsi  untuk  melindungi  kawasan  suci  atau  tempat  pemujaan  jagat,  dan alas rasmini ,  yaitu  hutan  yang  dapat  diambil  hasilnya,  yang  penting  tetap  dijaga  kelestariannya (Wiana, 1998: 24).
Hukum  Adat  yang  ditulis  di  Bali,  disebut  dengan awig-awig .  Hukum  Adat  adalah hukum yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat (Koesnoe, 1992: 4). Hukum Adat adalah merupakan hukum yang tidak tertulis seperti yang telah dinyatakan dalam Seminar Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975, “Hukum Adat diartikan sebagai Hukum  Indonesia  asli  yang  tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama”.
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, terlebih masyarakat Desa Adat Penglipuran yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan wisata budaya. Lingkungan  alam  dan  sosial  merupakan  simpul-simpul  yang  memberikan  esensi  jiwa  dan semangat hidup pada masyarakat Peglipuran. Lingkungan alam merupakan segala sumber daya yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  baik  yang  dilakukan  dengan proses  ekplorasi  maupun  dengan  memasarkan  keindahannya.  Sedangkan  lingkungan  sosial merupakan  sistem  sosial  yang  berlaku  pada  masyarakat  Penglipuran  yang  membentuk kepribadian anggota masyarakat Desa Pakraman Penglipuran. Upaya melestarikan arsitektur bangunan asli, Masyarakat Penglipuran menetapkan beberapa aturan dalam pembuatan rumah dan  gapura  pekarangan  rumah.  Untuk  dapur,  diwajibkan  terbuat  dari  bambu,  baik  untuk dinding, rangka bawah, rangka atas dan atapnya.
Sedangkan untuk pondasinya terbuat dari tanah liat yang dikentalkan, sehingga menjadi kuat dan tahan lama.
Kehidupan desa Adat di Bali sejak berdirinya telah berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Agama  Hindu.  Sampai  sekarang  desa  Adat  masih  tetap  ajeg  memposisikan  dirinya  sebagai lembaga  adat  yang  merupakan  wadah  pelaksanaan  kehidupan  beragama,  wadah  lahir  dan berkembangnya  kebudayaan  Bali,  serta  wadah  pelestarian  adat  istiadat  yang  merupakan warisan  dari  nenek  moyang  masyarakat  Bali.  Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  hukum  adat yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat, perlu ditelusuri latar belakang budaya yang mendasari  hukum  adat  yaitu  yang  menyangkut  sistem  nilai  dan  pandangan  hidup  (filsafat hidup) dari masyarakat adat Bali. Berbagai tatanan sosial dan budaya masih terlihat di berbagai sudut desa, sehingga nuansa Bali masa lalu tampak jelas. Perbedaan Desa Adat Penglipuran dengan desa adat lainnya di Bali adalah tata ruang yang sangat teratur berupa penataan rumah penduduk  di  kanan  dan  kiri  jalan  dengan  bentuk  rumah  yang  seragam  dalam  hal  bentuk sehingga keseluruhan desa ini tampak rapi dan teratur.
Pembersihan  lingkungan  diadakan  satu  bulan  sekali  setiap  tanggal  15.  Hal  ini  juga sebagai  penerapan  ajaran Tri  Hita  karana ,  yaitu  manusia  selaras  dengan  Tuhan,  manusia selaras dengan sesama manusia, dan manusia selaras dengan alam. Keselarasan antar sesama manusia  diwujudkan  dalam  kegiatan ungkeman, atau  arisan  dalam  bahasa  Indonesia. Ungkeman didakan sebulan sekali dengan tuan rumah yang bergiliran. Kelestarian  lingkungan  di  Desa Pakraman Penglipuran  berimplikasi  terhadap kehidupan  religius krama desa.  Sesungguhnya  terjadi  hubungan  timbal  balik  antara  sikap religius  masyarakat  dengan  pelestarian  lingkungan  hidup  yang  dilakukan  masyarakat.  Ada beberapa  hal  yang  dapat  dikemukakan  implikasi  religius  kelestarian  lingkungan  terhadap kehidupan krama desa antara lain perilaku masyarakat, terpeliharanya tempat-tempat suci atau pura pura yang ada di Desa Pakraman Penglipuran, dan tersedianya tumbuh-tumbuhan yang yang  berguna  sebagai  sarana upakara maupun  sebagai  bahan  bangunan  tempat  suci. Kelestarian  lingkungan  di  Desa  Adat  Penglipuran  mencakup  lingkungan parahyangan , pawongan , dan palemahan Desa Adat Penglipuran. Pada bidang parahyangan tempat-tempat suci atau pura pura yang ada tetap terjaga keasrian maupun kesuciannya.
Pelestarian lingkungan hidup secara langsung juga melestarikan tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai sarana upakara . Upacara agama dalam Agama Hindu membutuhkan berbagai  macam  tanaman  baik  pohonnya,  buahnya,  daunnya,  dan  bunganya.  Bunga  yang beraneka  warna  juga  digunakan  masyarakat  untuk  menyimbolkan  Dewa-Dewa  yang  dipuja. Bunga  merah  untuk  memuja  Dewa  Brahma,  bunga  biru  atau  ungu  sebagai  pengganti  warna hitam  digunakan  untuk  memuja  Dewa  Wisnu  dan  sebagainya.  Pohon-pohon  tertentu  juga dipergunakan  dalam  pembuatan  bangunan  suci,  seperti  pohon  majegau.  Pohon  majegau dipergunakan pada saat upacara Ngaben , dipergunakan untuk membakar mayat. Kayu ini bila dibakar akan mengeluarkan bau yang harum. Pohon cendana juga digunakan untuk keperluan upacara agama. Dibakar sebagai  kayu bakar dalam pasepan . Kayu cendana juga digunakan saat upacara metatah (potong gigi)
Masyarakat Penglipuran membuat aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk melindungi lingkungan hidup mereka. Aturan-aturan hukum adat tersebut diperkuat dengan mengaitkannya dengan  hukum-hukum  Tuhan  secara niskala .  Pelanggaran  terhadap  aturan  perlindungan lingkungan  hidup  merupakan  dosa  kepada  para  Dewa  dan  leluhur.  Desa-desa  lain  di  Bali sesungguhnya memiliki juga aturan-aturan hukum adat untuk melestarikan lingkungan hidup namun  pelaksanaannya,  terutama  penjatuhan  sanksinya  tidak  tegas.  Masyarakat  tidak mengikuti  aturan  tersebut  karena  tidak  berkaitan  dengan  hal-hal  tentang  dosa  kepada  para Dewa dan leluhur.
Perlindungan  terhadap  binatang  tertentu  seperti  ular,  masih  tetap  dilaksanakan  oleh masyarakat. Masyarakat punya kepercayaan membunuh ular sawah bisa berakibat tidak baik bagi pelakunya. Adanya kepercayaan ini menyebabkan masyarakat takut untuk membunuh ular sawah. Hal ini secara tidak langsung melindungi keberadaannya. Secara empiris keberadaan ular  sawah  membantu  para  petani  dalam  menanggulangi  hama  tikus.  Perlindungan  terhadap burung-burung  pemangsa  seperti  burung  elang  juga  dilakukan  masyarakat.  Sampai  saat  ini burung-burung  elang  yang  terbilang  langka  masih  dapat  ditemui  di  Desa  Adat  Penglipuran. Begitu juga keberadaan burung-burung hantu. Burung-burung tersebut sangat membantu petani dalam  menanggulangi  hama  tikus.  Ada  tujuh  unsur  kebudayaan  yang  saling  berhubungan sebagai  sebuah  sistem  budaya  dan  disebut  kebudayaan  universal  yang  meliputi:  a)  sistem peralatan  dan  perlengkapan  hidup,  b)  sistem  mata  pencaharian  hidup,  c)  sistem kemasyarakatan,  d)  bahasa,  e)  kesenian,  f)  sistem  pengetahuan,  dan  g)  sistem  religi (Koentjaraningrat, 1985:7).
Koentjaraningrat  menjelaskan  bahwa  ketujuh  unsur  tersebut  sudah  pasti  menjelma dalam  tiga  wujud  kebudayaan.  Sebagai  contoh  Koentjaraningrat  menjelaskan  bahwa  sistem religi dapat dibagi menjadi tiga wujud kebudayaan. Dalam wujud kebudayaan yang pertama atau ide atau gagasan, sistem religi memiliki gagasan tentang Tuhan, dewa-dewi, roh-roh halus, surga  dan  neraka, reinkarnasi ,  dan  sebagainya.  Di  Desa  Penglipuran  sistem  gagasan  ini terpelihara  dengan  baik  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi  sampai  sekarang.  Orang  tua mensosialisasikan  kebudayaan  dan  lingkungan  sosial  kepada  anak-anak  sejak  dini  sebagai proses enkulturisasi . Terjadi proses internalisasi nilai-nilai budaya dari orang tua kepada anak- anaknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap terjaganya nilai-nilai budaya di Desa Pakraman Penglipuran. Penghargaan terhadap tempat suci, Pemujaan kepada Dewa Dewi, Betara Betari , konsep-konsep sekala niskala , luan teben , sukla dan tidak sukla , konsep tata ruang, nista madya utama dan sebagainya.
Sebagai  wujud  kebudayaan  yang  kedua  atau  sistem  sosial,  sistem  religi  juga mempunyai  pola-pola aktifitas  atau tindakan seperti upacara atau ritual baik  yang diadakan musiman atau setiap hari. Sistem sosial maupun sistem religi di Desa Pakraman Penglipuran masih  tetap  lestari.  Semenjak  anak-anak  warga  desa  sudah  terbiasa  melakukan  aktifitas- aktifitas  ritual  atau  mengikuti upacara agama  yang  dilakukan  orang  tua  mereka.  Melalui pengamatan  dan  ikut  berpartisipasi  menyebabkan  terjadinya internalisasi nilai-nilai.  Seperti telah  diuraikan  di  muka, upacara-upacara agama  tetap  dilaksanakan  baik  yang  dilakukan setiap hari seperti mesaiban , ataupun upacara-upacara di masing-masing pura yang dilakukan setiap piodalan masih tetap dilakukan hingga kini.
Kebudayaan saling tolong menolong sangat menonjol bagi masyarakat desa ini seperti halnya ketika ada acara upacara yang biasa disebut “Ngayah” (Gotong royong) untuk membuat sesaji. Kemudian sistem religi juga mempunyai benda-benda yang dianggap suci, sakral, atau religius  sebagai  bentuk  wujud  kebudayaan  ketiga  yaitu  kebudayaan  fisik  atau  artefak. Mengenai kebudayaan fisik atau artefak, di Desa Adat Penglipuran masih sangat terjaga seperti pura pura yang ada. Sebagai contoh Pura Sri Sedana, Pura Empu Aji, dan Pura Empu Naluah. Keadaannya masih tetap seperti dahulu. Masyarakat tidak melakukan pemugaran-pemugaran terhadap artefak-artefak kuno tersebut seperti yang banyak terjadi di desa-desa lain. Nampak jelas bahwa pelestarian lingkungan dilakukan dengan sepenuhnya dalam bidang palemahan,
pawongan dan parahyangan. Selain bangunan pura, rumah-rumah penduduk juga masih tetap dipertahankan  yang  tradisional.  Bangunan-bangunan  adat  seperti  bale,  meten,  paon,  dan angkul-angkul masih tetap memiliki ciri khas.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
a. Kekuatan Hukum Adat Desa Penglipuran
Beberapa  unsur  yang  merupakan  pembentuk  desa  adat  adalah  adanya  unsur  wilayah atau palemahan desa sebagai konkritisasi dari  yang tunduk pada hukum teritorial bale agung . Adanya kahyangan tiga sebagai konkritisasiasi tempat pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi  Was a  (Tuhan  Yang  Maha  Esa).  Adanya  kesatuan  tradisi  dan  pergaulan  hidup  yang berdasarkan  ajaran  Agama  Hindu,  dan  adanya  sifat  desa  adat  yaitu  otonomi  desa  adat  yang bermakna berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri di desa adat merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Krama desa adat (warga desa).
Menurut  Griadhi,  identitas  Desa  Adat  di  Bali  adalah  adanya  wilayah  yang  tertentu dengan batas-batas yang jelas dan mayoritas dari krama desa bertempat tinggal dalam wilayah tersebut,  dan adanya bangunan suci  milik desa baik  dalam bentuk Kahyangan Tiga maupun Kahyangan Desa lainnya sebagai tempat pemujaan taerhadap Sang Hyang Widhi Wasa sebagai penguasa  alam  semesta  oleh krama desa  (Dharmayuda,  1987:  56).  Otonomi  desa  adat  itu sendiri berasal dari masyarakat desa yang semula meliputi urusan-urusan batin penduduk desa. Hak  otonomi  desa  adat  sesungguhnya  sudah  ada  sejak  kelahirannya,  seperti  misalnya memungut urunan untuk kepentingan upacara agama, peran sebagai hakim perdamaian desa untuk mendamaikan perselisihan-perselisihan di antara penduduk desa adat yang bersangkutan atau  tentang  segala  sesuatu  mengenai  adat  kebiasaan  dan  perikehidupan  sehari-hari  dalam lingkungan adat yang termasuk mengurus kekayaan desa adat dan lain sebagainya.
Kekuatan  desa  adat  di  Penglipuran  dapat  ditinjau  dari  beberapa  segi  yakni  :  secara filosofis  dan  sosiologis.  Secara  filosofis  dapat  dilihat  dari  segi  orientasi  filosofis  yang melandasi terbentuknya desa adat yakni adanya unsur pemujaan Tri Murti yang tampak pada pemujaan di Pura Kahyangan Tiga. Dan adanya unsur Tri Hita Karana yakni unsur pelemahan (wilayah), unsur pawongan (masyarakat adat) dan unsur parhyangan (tempat pemujaan) yang melandasi  terbentuknya  struktur  desa  adat.  Sedangkan  secara  sosiologis, kuatnya  kehidupan Desa Adat Penglipuran tercermin pada beberapa faktor yang menyebabkannya seperti adanya perasaan cinta dan terikat kepada wilayahnya, adanya kepribadian bersama, adanya hubungan yang bersifat intim dan cenderung bersifat serba rela, dan adanya suatu tingkat penghayatan dari  sebagian  besar  lapangan  kehidupannya  secara  bulat.  Hal  ini  terutama  merupakan pengejawantahan  dari  adanya  suatu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  dalam  pergaulan  hidup masyarakat Hindu di Desa Penglipuran.
Terwujudnya  desa  adat  yang  kokoh  pada  hakekatnya  disebabkan  karena  desa  adat merupakan  suatu  kesatuan  wilayah  tempat  tinggal  untuk  kehidupan  atas  dasar  kepentingan bersama  dalam  masyarakat  dan  juga  persekutuan  dalam  persamaan  keyakinan  terhadap Ida Sang  Hyang  Widhi  Wasa dan  berbagai  manifestasinya.  Selain  itu  kokohnya  eksistensi  desa adat, karena struktur desa adat dibangun atas dasar konsepsi yang sama yaitu konsep tri hita karana, yang dimantapkan pula oleh prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan identitas desa adat itu sendiri seperti : Prinsip memberi keseimbangan antar peran sebagai subyek dan obyek. Prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Prinsip diversifikasi menurut adagium desa (tempat atau daerah), kala (waktu), dan patra (keadaan). Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, dan prinsip kemandirian.
Terdapat beberapa unsur dalam setiap desa adat , termasuk di Desa Penglipuran yaitu pawongan (masyarakat)  yang  merupakan  pendukung  dari  eksistensi  desa  adat  yang  disebut dengan  istilah krama desa  adat.  Keanggotaannya  sebagai krama desa  adat  dengan  berbagai
persyaratannya,  hak  dan  kewajibannya  diatur  dalam awig-awig desa  adat  masing-masing. Persyaratan sebagai anggota desa adat ( krama desa adat) sangat bervariasi dan didasarkan atas ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  setempat.  Namun  demikian  ukuran-ukuran  umum  yang dipakai untuk menetapkan seseorang untuk menjadi krama desa pakraman adalah menempati suatu  wilayah  desa pakraman yang  bersangkutan,  telah  kawin  dan  beragama  Hindu. Persyaratan untuk menjadi krama desa adat dapat pula melalui : domisili, dan adanya stelsel aktif yaitu adanya permintaan atau permohonan dari seseorang untuk menjadi krama desa adat. Dengan demikian bisa terjadi bahwa krama desa adat tersebut berada di luar wilayah desa adat yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya.
Krama desa adat memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban krama yang  menguasai  tanah-tanah  adat  adalah ngayahang yang  berupa  tenaga,  yaitu menyediakan  dirinya  untuk ngayah di  pura  atau kahyangan desa,  misalnya  gotong  royong membersihkan  pura,  memperbaiki  pura,  menyelenggarakan upacara keagamaan  dan sebagainya.  Kewajiban  berupa  material  mesalnya  menyediakan  uang  atau  materi  lainnya seperti peturunan (iuran), pepeson (beras,  janur,  buah-buahan  dan  sebagainya)  yang dipergunakan untuk segala aktifitas atau kegiatan desa atau pura (Dharmayuda, 1987: 59). Di Desa  Adat  Penglipuran,  keberadaan  tanah-tanah  adat  (tanah  ulayat)    ini  masih  tetap  terjaga eksistensinya. Keberadaan tanah-tanah adat ini memberikan kekuatan pada hukum adat yang berlaku. Terdapat kewajiban yang melekat terhadap krama yang menguasai dan memanfaatkan tanah-tanah  adat  baik  sebagai  pekarangan  perumahan  maupun  sebagai  lahan  pertanian. Masyarakat menyadari bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik desa adat.
Selain tugas dan kewajiban krama desa adat untuk mengeluarkan pepeson (biaya) dan ngayah (gotong royong), krama desa adat juga memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan- ketentuan  yang  berlaku  dalam  desa  adat  seperti awig-awig maupun sima atau paswara (semacam keputusan-keputusan desa adat) serta turut berpartisipasi dalam mewujudkan desa adat yang aman dan tentram. Disamping memiliki kewajiban yang mesti dilaksanakan, krama desa adat dapat menggunakan haknya dalam hal-hal sebagai berikut :
Hak dalam organisasi meliputi : hak untuk memilih kepala desa adat, ikut serta dalam sangkepan desa  adat  (rapat  desa  adat),  ikut  serta  dalam  pemerintahan  desa  adat  bersama prajuru desa  adat  lainnya,  dan    berhak  dipilih  sebagai Prajuru Desa  Adat.  Hak  dalam menyelengarakan upacara meliputi:  berhak  untuk  mendapatkan  saksi  dalam  rangka meresmikan upacara yang mereka adakan. Hak dan kewajiban tersebut di atas melekat pada setiap anggota krama desa adat yang keanggotannya dianggap sah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam awig-awig desa adat setempat. Kewajiban dan hak yang diperoleh oleh krama desa  adat  dalam  tiap-tiap  desa  adat  cukup  bervariasi  sesuai  dengan  ketentuan  yang tertera dalam awig-awig desa adat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang bersangkutan.  Ketentuan  yang  tertera  dalam awig-awig desa  adat  tidak  hanya  mengatur berbagai aktivitas sosial krama desa adat, tetapi juga mengatur aspek religius masyarakatnya. Hal ini selaras dengan fungsi desa adat yakni untuk memelihara, menegakkan, dan memupuk adat  istiadat  yang  berlaku  di  desa  adat  yang  bersangkutan,  dan  yang  diterima  secara  turun temurun dari para leluhur mereka.
Adapun yang menjadi sumber kekuatan hukum adat adalah keberadaan tanah-tanah adat yang berkaitan dengan Pura Kayangan Tiga . Tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan  manusia.  Sebagai  tempat  mendirikan  rumah  tempat  tinggal,  tempat  usaha,  lahan pertanian  dan  sebagainya.  Berdasarkan  wawancara  yang  sesuai  juga  dengan  hasil  penelitian Windari (2010), ada beberapa jenis tanah yang terdapat di Desa Adat Penglipuran. Ada tanah milik,  tanah druwe desa,  tanah laba  pura ,  tanah  pekarangan  desa,  dan  tanah ayaha n  desa. Tanah-tanah selain hak milik, merupakan milik Desa Adat. Sampai saat ini kepemilikan desa adat tersebut tetap bertahan. Tanah druwe desa biasanya dipergunakan untuk tanah pasar, tanah lapangan, tanah kuburan, tanah bukti atau tanah pertanian yang diberikan kepada prajuru desa untuk  mengelolanya.Tanah laba  pura adalah  tanah  yang  khusus  digunakan  untuk  keperluan
tempat  bangunan  pura  dan  tanah  untuk  pembiayaan  kegiatan  pura.  Tanah  pekarangan  desa, yang disingkat PKD adalah tanah milik desa yang diberikan penguasaannya kepada krama desa untuk  keperluan  membangun  rumah  tinggal  yang  luasnya  hampir  sama  untuk  tiap  keluarga. Tanah ayahan desa  adalah  tanah  desa  yang  berupa  lahan  sawah  atau  ladang  yang penggarapannya diberikan kepada krama desa adat.
Menurut  Dharmayudha  (1987)  jika  tanah-tanah  desa  tersebut  dikelompokkan berdasarkan yang menguasai tanah tersebut, maka ada tanah yang dikuasai oleh Desa Adat, dan tanah  yang  dikuasai  oleh  perseorangan  atau  masing-masing  krama  desa  adat.  Tanah  yang dikuasai  oleh desa  adat  adalah tanah druwe desa dan tanah laba  pura . Tanah yang dikuasai oleh perseorangan yaitu tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa . Desa adat memberikan kewajiban yang melekat kepada krama desa adat yng diberikan hak  penguasaan  atas  tanah-tanah  tersebut  antara  lain;  membayar  urunan  untuk  kepentingan pembangunan  pura,  pelaksanaan upacara agama  termasuk  di  dalamnya    segala  keperluan pemeliharaan dan upacara agama di Pura Kayangan Tiga , Pura Puseh, Pura Dalem, dan Pura Desa atau sering disebut Pura Penataran atau Bale Agung. Gotong-royong, membayar pajak kepada  pemerintah,  dan  mentaati  segala  aturan  hukum  adat  yang  berlaku  di  Desa  Adat Penglipuran.  Hukum  adat  dimaksud  tentu  termasuk  di  dalamnya  hukum  adat  tentang keikutsertaan krama desa adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengapa masyarakat mematuhi aturan Desa Adat  dengan  tertib,  semua  responden  menjawab  malu  kalau  tidak  mengikuti  aturan  Adat. Ketaatan  masyarakat  Adat  mematuhi  aturan-aturan  Adat  ini  jika  dianalisis  dengan  teori Validitas dan keberlakuan hukum dari Meuwissen (Sidharta, 2009 dalam Fuady, 2013 :124) bahwa kaidah-kaidah Hukum Adat memenuhi syarat-syarat; pertama Keberlakuan sosial atau factual, kaidah Hukum Adat dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya,  termasuk  menerima  sanksi  jika  ada  yang  tidak  menjalankannya.  Kedua, Keberlakuan  yuridis  yaitu  aturan  Hukum  Adat  dibuat  melalui  prosedur  yang  benar  tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral yaitu; Hukum Adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum alam.
b. Wibawa Prajuru Adat
Desa Pakraman Penglipuran terdiri atas satu banjar adat sehingga bendesa adat juga merupakan kelihan adat.  Kata kelihan berasal  dari  kata kelih yang  berarti  tua  atau  dewasa sehingga kelihan adalah orang yang dituakan dalam suatu komunitas kecil (Pitana, 1994: 150). Kelihan  adat  mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengarahkan krama desa  dalam pelaksanaan upacara keagamaan, pembangunan tempat ibadah, serta sebagai pimpinan rapat dalam musyawarah desa adat. Kelihan adat  dipilih dari warga pengarep yang jumlahnya 76 orang, yang kedudukannya dalam susunan ulu apad masih ada dibawah nomor 12, dari nomor 13 – 76 yang telah memenuhi syarat dengan masa bakti selama lima tahun dan dipilih secara demokratis.  Kewibawaan prajuru desa  adat  juga  merupakan  faktor  pendorong  ketaatan masyarakat  untuk  menaati  aturan-aturan  adat  termasuk  aturan  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat sangat tergantung kepada prajuru desa adat. Prajuru Desa Adat Ulu  Apad dan Bendesa Adat  memilki  peran  penting  dalam  pelaksanaan upacara-upacara Agama Hindu, Dewa Yadnya, Manusa Yadnya dan Pitra Yadnya . Pada setiap upacara agama selalu mengharuskan adanya kehadiran Prajuru Desa Adat.

## Kesimpulan
Upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Adat  Penglipuran  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  mencakup  bidang parahyangan,  pawongan,  dan  palemahan . Melakukan  penguatan awig-awig (aturan  hukum  adat)  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Pada bidang parahyangan pemeliharaan dan pemanfaatan tempat-tempat  suci  dilakukan dengan tetap mempertahankan
bangunan  bangunan  suci  tua  peninggalan  leluhur.    Pada  bidang  pawongan  masyarakat  tetap melestarikan  kearifan  lokal  untuk  mempertahankan  kedamaian  dalam  masyarakat  seperti tradisi nyangkepang sager , tetap memfungsikan adanya peletasan , dan karang memadu . Pada bidang palemahan, masyarakat melakukan penguatan lembaga adat. Desa adat sebagai sebuah lembaga membentuk pengurus adat yang khusus membidangi pengelolaan lingkungan hidup. Desa  Adat  memberikan  tangung  jawab  kepada  masyarakat  untuk  memelihara  lingkungan pekarangan  masing,  Desa  Adat  melakukan  pelestarian  hutan  termasuk  hutan  bambu  yang dikeramatkan,  mewajibkan  gotong  royong  setiap  seminggu  sekali  bagi  semua  warga  Desa Adat,  Desa  Adat  memasukkan  nilai-nilai  Agama  Hindu  dalam  aturan  tentang  pelestarian lingkungan hidup
Adapun yang mendorong ketaatan masyarakat untuk tetap mematuhi, dan melestarikan kearifan  lokal  tentang  pelestarian  lingkungan  hidup  adalah  kuatnya  Hukum  Adat  dan kewibawaan  Prajuru  Desa  Adat.  Hukum  Adat  kuat  karena  masih  dipertahankannya  ikatan tanah-tanah  adat  yang  ada  dengan  kewajiban  untuk  melaksanakan  kewajiban  pada  Pura Kayangan  Tiga.  Masyarakat  malu  terutama  kepada Prajuru Desa  Adat  apabila  sampai melanggar aturan-aturan adat, karena suatu saat pasti akan membutuhkan peran Prajuru Desa Adat  apabila  melaksanakan  kegiatan  upacara  agama  baik Dewa  Yadnya,  Manusa  Yadnya, maupun Pitra Yadnya.

## Daftar Pustaka
Faisal, S. (1990). Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi . Malang : YA3 Malang. Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum . Jakarta : Kencana. Januariawan, I G. (2018). Lingkungan Hidup di Desa Pakraman Penglipuran: Kajian Teologi Hindu. Jurnal Penelitian Agama Hindu 3 (1).
Kaelan,  H.  (2010).  Metode  Penelitian  Agama  Kualitatif  Interdisipliner.  Yogyakarta: Paradigma.
Keraf, A. S. (2002). Etika Lingkungan . Jakarta : Buku Kompas. Koentjaraningrat. (1985). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta : Dian Rakyat. Koesnoe, M. (1992). Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum . Bandung : Mandar Maju. Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung :P.T. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, H. & Martini. (1995). Instrumen Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pals, D. L. (2001). Seven Teories of Religion . Yogyakarta: Qalam. Pitana, Ed. (1997). Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canang Sari. Denpasar : Upada Sastra.
Ritzer,  G.  &  Douglas  J.  G.  (2011). Teori  Sosiologi  Modern.  (Alimandan    Pent.). Jakarta  : Kencana Prenada Media Group. Cet. VII.
Suasthawa Dharmayuda, I M. (1987). Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA. Denpasar: C.V. Kayumas .
Tina,  dkk.  (2018).  Kajian  Kepedulian  Masyarakat  Berbasis  Kearifan  Lokal  dalam  Upaya Pelestarian Lingkungan di Desa Penglipuran Bali.
Thamrin,  H.  (2017).  Aspek  Kearifan  Lokal  dalam  Pelestarian  Lingkungan.  Al-Fikra  Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16 No.2 Juli-Desember.
Wiana, I K. (1998). Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Konsep Hindu. Singaraja: Widya Satya Dharma Vol. 5 No.1 Maret-Oktober.
Windari, R.A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Tanah Ayahan Desa di Desa Penglipuran) ejournal.undiksha.ac.id.
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Tribun Bali 20 April 2017.