## PENGARUH PELAKSANAAN PENYULUHAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF TAX REGULATIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE
Dian Kartika Zega 1 , Suzy Noviyanti 2
Universitas Kristen Satya Wacana 1,2 diankartikazega56@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan penyuluhan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kepatuhan terhadap  perpajakan  merupakan  perwujudan  atas  peraturan  perpajakan  dalam  pelaporan  dan penyetoran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sosialisasi merupakan suatu interaksi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan calon wajib pajak berhubungan dengan  perpajakan.  Penelitian  ini  mengambil  4  (empat)  orang  narasumber  yang  terdiri  dari dua  orang  pegawai  KP2KP  Gunungsitoli  dan  dua  orang  wajib  pajak  yang  terdaftar. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara tak terstruktur dengan mendatangi langsung  narasumber  dan  bertanya  mengenai  informasi-  informasi  yang  diperlukan  oleh peneliti.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  yang  terjadi sangat  berpengaruh  terhadap  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  dan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh KP2KP.
Kata  Kunci :  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  KP2KP,  Penyuluhan  Perpajakan,  Konsultasi Perpajakan.

## ABSTRACT
This research is a qualitative research that aims to identify the effect of the implementation of tax  regulation  counseling  on  taxpayer  compliance.  Tax  is  a  mandatory  contribution  to  the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, with no direct compensation and is used for the purposes of the state for the greatest prosperity of the people. Compliance with taxation is a manifestation of tax regulations in reporting and depositing  taxes  owed  by  taxpayers.  Socialization  is  an  interaction  that  is  carried  out  to increase the knowledge of taxpayers and prospective taxpayers related to taxation. This study took  4  (four)  resource  persons  consisting  of  two  Gunungsitoli  KP2KP  employees  and  two registered  taxpayers.  Research  data  collection  was  carried  out  through  unstructured interviews by directly visiting sources and asking questions about the information needed by researchers.  The  results  of  this  study  indicate  that  taxpayer  compliance  that  occurs  greatly affects  taxpayer  knowledge  of  tax  regulations  and  the  quality  of  tax  services  provided  by KP2KP.
Keywords: Taxpayer Compliance, KP2KP, Tax Counseling, Tax Consultation

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  penerimaan negara  yang  di  peroleh  atas  wajib    pajak yang telah dikukuhkan dan di bayar baik secara pribadi maupun badan berdasarkan pendapatan  atau  penghasilan  yang dimiliki kepada pemerintah untuk meningkatkan  pembangunan  negara  di berbagai  aspek  ekonomi  (Sihombing, 2018).  Penerimaan  tersebut  memberikan sumbangan  yang  besar  bagi  anggaran pemerintah untuk membiayai kepentingan umum  (Zahari,  2016).  Berdasarkan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  pada negara, pemerintah melakukan pemungutan  pajak  atas  penghasilan  dan harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak.
Penerimaan atas pajak merupakan bagian  dari  partisipasi  rakyat  kepada negara  yang  terutang  dan  bersifat memaksa berdasarkan
peraturan
Perundang- Undangan, serta tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung melainkan  dipergunakan  untuk  keperluan negara sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Purba, 2018). Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata  cara  perpajakan  merupakan  suatu Undang-Undang
perpajakan yang
mengatur seluruh tata cara dan ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  Direktoral Jenderal Pajak memberikan nomor pokok wajib  pajak  (NPWP)  kepada  masyarakat yang  telah  memenuhi  syarat  pada ketentuan  sebagai  wajib  pajak  (Dirjen Pajak, 2013).
Sanksi perpajakan diberikan sebagai  jaminan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dan  sebagai  alat  untuk mencegah  terjadinya  penggaran  atau  hal- hal  yang  dapat  merugikan  negara  atas kewajiban  perpajakannya.  Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  akan diberlakukan  sanksi  pajak  berupa  pidana sesuai  yang  telah  diatur  pada  Undang- Undang nomor 16 tahun 2009. Penelitian
Abrahams & Kristanto (2016) menyimpulkan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  juga  akan  berpengaruh  terhadap tingkat  pelanggaran  terhadap  peraturan perpajakan  seperti  penggelapan  pajak atau  pembuatan  faktur  pajak  fiktif. Pemerintah  perlu  mengambil  langkah yang  baik  untuk  membantu  wajib  pajak dan calon wajib pajak dalam pemahaman mengenai  tata  cara  dan  peraturan perpajakan yag berlaku. Wajib pajak yang telah memiliki pemahaman serta pengetahuan  atas  peraturan  dan  tata  cara perpajakan yang berlaku maka kepatuhan atas  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan semakin  mudah  tercapai  (Hendro  et  al., 2017).
Pelaksanaan  sosialisasi  peraturan perpajakan  yang  signifikan  dilakukan oleh  Direktoral  Penyuluhan,  Pelayanan dan Hubungan Masyarakat akan meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi tersebut  akan  memberikan  dampak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  atas kewajiban perpajakannya.

## METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  (KP2KP)  Gunungsitoli  yang terletak di Jl. Pancasila No.18 Desa Mudik kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Kantor KP2KP  Gunungsitoli  merupakan  kantor pelayanan  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  yang  berada  dibawah  naungan KPP Sibolga.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian  ini  yaitu  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Pendekatan  ini  digunakan untuk  menguraikan  hasil  dari  penelitian secara  terurut  berdasarkan  data  yang ditemukan di lapangan mengenai bagaimana  kepatuhan  wajib  pajak  dapat berpengaruh terhadap pemahaman
peraturan perpajakan di kantor pelayanan penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan (KP2KP) Kota Gunungsitoli.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini
merupakan penelitian  dengan  jenis  data  primer  yang di peroleh dari hasil wawancara langsung mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dan pelaksanaan penyuluhan peraturan perpajakan  kepada  wajib  pajak.  Sumber data dari penelitian ini yaitu petugas yang bekerja  pada  KP2KP  kota  Gunungsitoli dan wajib pajak yang terdaftar.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara tak terstruktur  dengan  mendatangi  langsung narasumber  dan  bertanya  mengenai informasi-  informasi  yang  diperlukan oleh  peneliti.  Selain  itu  peneliti  juga melakukan  dokumentasi  kegiatan  yang berhubungan  dengan  informasi  yang diperlukan peneliti pada kantor pelayanan penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan (KP2KP) Kota Gunungsitoli.

## Teknik Analisis Data
1. Menganalisis proses pelayanan penyuluhan peraturan perpajakan. 2. Menganalisis faktor penyebab kepatuhan wajib pajak 3. Menguraikan tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam meningkatkan  pemahaman  wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
4. Menguraikan  dampak  yang  terjadi atas  tindakan  yang  dilakukan  kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak kota
Gunungsitoli.
5. Tahap penarikan kesimpulan.

## Poin Penting Dalam Pengumpulan Data
1. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Prosedur  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  yang  dilakukan  oleh
KP2K kepada wajib pajak.
3. Tindakan  petugas  KP2KP  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi.
4. Pengaruh  pelaksanaan  penyuluhan dan  konsultasi  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melakukan kewajibannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Wawancara  dilaksanakan  dengan menggunakan  teknik  purposive  terhadap 3 orang narasumber kunci yang dilakukan di  kantor  KP2KP  Gunungsitoli  Jl.
Pancasila  No.18  Desa  Mudik  kota
Gunungsitoli,
Sumatera Utara. Narasumber yang berhasil di wawancarai secara  intensif  dengan  menggunakan nama  inisial,  yaitu  SS  sebagai  PLH. Kepala KP2KP Gunungsitoli, ND sebagai sekretaris  di  kantor  KP2KP  Gunungsitoli dan 2 orang wajib pajak yang terdaftar di kota Gunungsitoli yaitu MZ dan GT.
Wawancara kepada SS dilaksanakan  pada  hari  Rabu,  18  Januari 2021.  Data  yang  tidak  diperoleh  melalui wawancara, dilengkapi dengan mengamati kunjungan langsung masyarakat di kantor KP2KP
Gunungsitoli  dengan  jangka  waktu  bulan Januari  sampai  maret  2021.  Wawancara dengan  narasumber  ND  dilaksanakan pada hari senin 03 Mei 2021. Wawancara dengan  MZ  dan  GT  dilaksanakan  pada hari  selasa  27  April  2021  dengan wawancara  secara  langsung  dan  tidak terstruktur.  Semua  data  hasil  penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Narasumber SS mengatakan bahwa  : “ Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi oleh faktor yang terjadi pada masing-masing  daerah.  Faktor  yang paling  membedakan  yaitu  masyarakat yang  bertempat  tinggal  di  kota  dan  di daerah.  Pengetahuan  masyarakat  yang
tinggal  di  daerah  dari  segi  perpajakan masih  kurang  dalam  memahami  tujuan dari perpajakan.
Narasumber  ND  memberikan jawaban yang sejalan dengan narasumber
SS bahwa “Tingkat pengetahuan dan pola pikir  masyarakat  yang  masih  belum mendalam terhadap perpajakan menyebabkan kurangnya tingkat
kepatuhan  wajib  pajak.  Wilayah  wajib pajak  juga  menjadi  faktor  kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak dengan lokasi  yang  berada  di  kabupaten  seperti Nias  barat  dan  Pulau  tello  susah  untuk dijangkau  karena  keterbatasan  akses  ke lokasi tersebut”.
Narasumber GT dan MZ
mengungkapkan  bahwa  “faktor  utama yang  menjadi  masalah  dalam  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  karena  manfaat  yang diberikan  oleh  perpajakan  tidak  secara langsung kepada masing-masing individu.
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan  oleh  peneliti  pada  kantor KP2KP dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terjadi sangat berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan perpajakan  yang  diberikan  oleh  KP2KP dan  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap peraturan  perpajakan.  Keterbatasan  akses ke lokasi wajib pajak menyebabkan wajib pajak  tertinggal  untuk  memperoleh informasi perpajakan.
Selain  itu  kepatuhan  wajib  pajak yang masih kurang disebabkan oleh opini bahwa  manfaat  tidak  secara  langsung diperoleh oleh wajib pajak atas pembayaran  kewajiban  perpajakannya. Sehingga apabila semakin tinggi
pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh  wajib  pajak  terhadap  perpajakan maka  akan  mendukung  peningkatan kegiatan  pemerintah  dalam  membiayai pengeluaran  negara  untuk  kesejahteraan warga negara.
2. Prosedur  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  yang  dilakukan  oleh
KP2KP kepada wajib pajak Narasumber SS mengatakan bahwa:“Pelayanan  dilakukan  mulai  dari
penyuluhan  kepada  wajib  pajak  orang pribadi  melalui  penyisiran  langsung  ke tempat  usaha  wajib  pajak.  Kunjungan langsung  ke  tempat  usaha  wajib  pajak juga  dilakukan  terlebih  dahulu  kepada usahawan yang memiliki kondisi ekonomi  yang  baik.  Hal  ini  dilakukan karena  kondisi  ekonomi  dan  usaha  yang baik  akan  mendukung  penerimaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Bagi  wajib  pajak  badan  dilakukan  dalam bentuk  sosialisasi  langsung  di  sebuah gedung dengan mengundang semua wajib pajak  badan  untuk  mengikuti  sosialisasi dalam  bentuk  seminar.  Materi  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dan disampaikan  oleh  narasumber  yang disediakan oleh kantor KP2KP Gunungsitoli”. Sedangkan  narasumber  ND  sebagai sekretaris  di  kantor  KP2KP  Gunungsitoli menyatakan bahwa “Proses yang dilakukan  oleh  KP2PK  Gunungsitoli untuk melakukan penyuluhan dan pelayanan  kepada  wajib  pajak  dimulai dari  survei  oleh  kepala  kantor  KP2KP. Kemudian  dilakukan  verivikasi  data  oleh staf  khusus  penyuluhan  dan  Langkah akhir  yaitu  pembuatan  surat  tugas  oleh sekretaris  KP2KP  Gunungsitoli  untuk dilakukan sosialisasi atau kunjungan.” Narasumber  memberikan  pendapat  yang sejalan  dengan  pendapat  narasumber  SS bahwa  “Pelaksanaan  seminar  dilakukan untuk  WP  Badan.  Demikian  juga narasumber  MZ  memberikan  pendapat yang  sejalan  bahwa  kunjungan  langsung di  laksanakan  kepada  wajib  pajak  orang pribadi. “ Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan,  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  petugas  KP2KP  Gunungsitoli melakukan  proses  pelayanan  yang dilaksanakan  berdasarkan  jenis  wajib pajak  yaitu  wajib  pajak  pribadi  dengan penyisiran  langsung  ke  tempat  usaha wajib  pajak  melalui  survey  data  terlebih dahulu  oleh  kepala  kantor  KP2KP. Sedangkan  bagi  wajib  pajak  badan dilakukan  melalui  sosialisasi  berupa
seminar  pada  sebuah  gedung  dengan materi  yang  disediakan  oleh  pemerintah pusat.  Pelaksanaan  seminar  dilakukan sesuai persetujuan dari instansi pemerintahan  yang  akan  dituju  Target utama  dari  petugas  yaitu  wajib  pajak dengan  kondisi  ekonomi  yang  baik  dan stabil  sehingga  hasilnya  sesuai  dengan yang diharapkan oleh pemerintah.
3. Tindakan Petugas KP2KP Gunungsitoli  untuk  Meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dan Orang Pribadi. Narasumber SS memberikan
informasi  dengan  mengatakan  bahwa  : “Pelayanan  perpajakan  yang  dilakukan oleh  petugas  KP2KP  Gunungsitoli  yaitu sosialisasi  dan  kunjungan  langsung kepada wajib pajak. Kunjungan langsung terdiri  dari  minimal  2  orang  dan maksimal  8  orang  petugas  setiap melakukan  kunjugan  langsung  ke  tempat usaha  wajib  pajak.  Sedangkan  sosialisasi dilakukan  khusus  untuk  wajib  pajak badan  pada  sebuah  ruangan  dengan mengumpulkan  perwakilan  dari  setiap wajib pajak badan”.
Narasumber  ND  memberikan pendapat  yang  sejalan  dengan  jawaban narasumber SS bahwa
“KP2KP memberikan  pelayanan  kepada  wajib pajak  selain  kunjungan  langsung  dan seminar,  terdapat  6  jenis  pelayanan  yang dilakukan di kantor KP2KP Gunungsitoli yaitu pelayanan NPWP, EFIN, Pelaporan SPT  tahunan,  konsultasi,  sertifikat elektronik,  dan  billing.  Pelayanan  ini dilakukan  dengan  pembagian  shift  kerja setiap  minggunya  oleh  petugas  KP2KP Gunungsitoli  dan  PPNPN  sebanyak  20 orang”.
Berdasarkan penjelasan yang diberikan  oleh  narasumber  kepada peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa tindakan  yang  dilakukan  oleh  KP2KP Gunungsitoli  terdiri  dari  2  jenis  yaitu dalam  bentuk  seminar  dan  kunjungan langsung  ke  tempat  usaha  wajib  pajak. Kegiatan seminar diberikan kepada wajib pajak  badan  dengan  target  wajib  pajak
badan  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  penerimaan  negara.  Sedangkan tindakan  kunjungan  langsung  dilakukan kepada  wajib  pajak  pribadi  untuk mempermudah dalam mengetahui permasalahan  yang  dialami  oleh  wajib pajak  sehingga  dengan  melakukan kunjungan  langsung  petugas  dapat membantu  wajib  pajak  dalam  mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain kegiatan  tersebut  KP2KP  Gunungsitoli memberikan  fasilitas  pelayanan  kepada wajib pajak di kantor KP2KP
Gunungsitoli.
4. Pengaruh  pelaksanaan  penyuluhan dan  konsultasi  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.
Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti,  narasumber  SS mengatakan  bahwa  :  “Penyuluhan  yang dilakukan  bedampak  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dan  peningkatan pengetahuan  wajib  pajak.  Sehingga mampu  meningkatkan  jumlah  dari  wajib pajak  yang  sadar  terhadap  kewajiban perpajakan  dan  kontribusinya  terhadap negara  terutama  bagi  wajib  pajak  orang pribadi.
Pandemi  Covid  juga  berdampak negatif  terhadap  pelaksanaan  kegiatan sosialisasi  dan  kunjungan  langsung kepada  wajib  pajak.  Hal  ini  disebabkan karena  beberapa  faktor  seperti  anjuran dari  pemerintah  untuk  mengurangi intesitas  tatap  muka  atau  berkerumunan, selain  itu  disebabkan  oleh  kurangnya minat  wajib  pajak  dalam  mengikuti sosialisasi  daring  yang  di  programkan oleh  KP2KP  Gunungsitoli  sesuai  anjuran pemerintah pusat”.
Berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan  yang  dilakukan  oleh  KP2KP Gunugsitoli dalam mengingkatkan pemahaman wajib pajak sangat berdampak  positif.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  adanya  penambahan jumlah  wajib  pajak  yang  patuh  setelah
dilakukan  kunjugan  langsung  ke  tempat usaha  wajib  pajak  melalui  pengisian formulir  yang  telah  disediakan  oleh petugas.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  di  tarik  kesimpulan bahwa pengaruh penyuluhan dan pelayanan  yang  dilakukan  oleh  KP2KP Gunungsitoli dalam meningkatkan
kepatuhan  wajib  pajak  telah  memadai. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannnya dan  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh KP2KP  Gunungsitoli  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu :
1. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  yaitu  kualitas  pelayanan perpajakan  yang  diberikan  oleh KP2KP  dan  pengetahuan  wajib  pajak terhadap peraturan perpajakan. Kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak terhadap peraturan perpajakan, khususnya  wajib  pajak  orang  pribadi yang  memiliki  usaha  terjadi  karena letak  wilayah  yang  masih  berada  di daerah  sehingga  informasi  tidak dengan cepat sampai kepada masyarakat.  Selain  itu  kepatuhan wajib  pajak  yang  masih  kurang  patuh disebabkan  oleh  opini  bahwa  manfaat tidak  secara  langsung  diperoleh  oleh wajib pajak atas pembayaran kewajiban perpajakannya.
2. Prosedur  penyuluhan  dan  konsultasi perpajakan  yang  dilakukan  oleh KP2KP  kepada  wajib  pajak  meliputi kegiatan  seminar  bagi  wajib  pajak badan  dengan  menggunakan  materi yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat agar informasi secara merata di terima oleh  seluruh  wajib  pajak    badan  dan kunjungan  langsung  ke  tempat  usaha wajib  pajak  orang  pribadi  dilakukan oleh petugas KP2KP Gunungsitoli
3. Tindakan  petugas  KP2KP  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi terdiri dari 2
jenis yaitu kegiatan seminar diberikan  kepada  wajib  pajak  badan dengan  target  wajib  pajak  badan yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap penerimaan negara. Sedangkan tindakan kunjungan langsung  dilakukan  kepada  wajib pajak  pribadi  untuk  mempermudah dalam  mengetahui  permasalahan yang dialami oleh wajib pajak Selain kedua  hal  tersebut  kantor  KP2KP Gunungsitoli  juga  memberikan  6 pelayanan  pada    kepada  wajib  pajak yaitu  pelayanan  NPWP,  EFIN, Pelaporan  SPT  tahunan,  konsultasi, sertifikat elektronik, dan billing.
4. Pengaruh dari pelaksanaan penyuluhan  dan  konsultasi  terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang
dilakukan  oleh  KP2KP  Gunugsitoli dalam  mengingkatkan  pemahaman wajib  pajak  sangat  berdampak positif.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  adanya  penambahan  jumlah wajib  pajak  yang  patuh  setelah dilakukan  kunjugan  langsung  ke tempat  usaha  wajib  pajak  melalui pengisian  formulir  yang  telah disediakan  oleh  petugas  dengan didampingi  oleh  petugas  KP2KP Gunungsitoli.

## Saran
1. Pemahaman  wajib  pajak  terhadap peraturan  perpajakan  terkhusus  bagi wajib  pajak  orang  pribadi  sebaiknya terus ditingkatkan dengan pelaksanaan kunjungan  langsung  dan  kemudahan konsultasi  yang  terdapat  pada  kantor KP2KP  Gunungsitoli.  Hal  ini  di harapkan  agar  apabila  terdapat    wajib pajak  yang  kurang  patuh  dapat diketahui  faktor  yang  menyebabkan ketidakpatuhan  terjadi  dan  dapat  di berikan  solusi  untuk  lebih  patuh kedepannya.
2. Masyarakat diharapkan dapat mengubah pola pikir yang berpendapat bahwa  tidak  mendapatkan  manfaat
secara  langsung  menjadi  pola  pikir sebagai  warga  negara  yang  harus memberikan  kontribusi  kepada  negara dengan didukung oleh bantuan KP2KP melalui peningkatan pengetahun perpajakan bagi masyarakat .

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahams,  N.,  B.,  &  Ari  B.,K.  (2016). Persepsi  Calon  Wajib  Pajak  dan Wajib  Pajak  terhadap  Etika Penggelapan  Pajak  di  Salatiga, 1(2), 50–70. Hendro, S., D, & Siti., N. (2017). Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar  Pajak  Mobil  dengan Diberlakukannya  Pajak  Progresif di Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi  dan  Pajak 18  (01):  45– 55. Purba, M.,A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus, Penyuluhan  Wajib  Pajak  dan
Sanksi  Pajak  terhadap  Tingkat
Kepatuhan  Formal  Wajib  Pajak
Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam.
Jurnal  AKuntansi  Barelang 2  (1): 89–103. Sihombing,  E.,  H.  (2018).  Implementasi Undang-Undang  No.  42  Tahun
2009  Dalam  Menghitung  Pajak Pertambahan Nilai untuk Peningkatan  Kualitas  Pelaporan Pajak  (Studi  Kasus:  PT.  Mopoli Raya Medan). 1 (2): 72– 78. Zahari,  M.  (2016).  Pengaruh  Pajak  dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun 7 (June): 3(2), 133–48.