## History:
Received  : 19 Juni 2023 Revised  : 20 Juni 2023 Accepted : 23 Juni 2023 Published : 30 Juni 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 500 - 510
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3452

## PEMBUBARAN PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DIAMBIL DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rachel Tasya Sihotang Magister Hukum, Universitas Indonesia Corresponding Author: rchltsy@gmail.com

## Abstrak
Pendirian Perseroan Terbatas oleh para pemilik modal, pada dasarnya mengharapkan agar Perseroan Terbatas.  Para  pendiri  perusahaan  berharap  dapat  menjalankan  usaha  mereka  dalam  jangka  waktu yang panjang dan mencapai keuntungan maksimal. Mereka berharap agar Perseroan Terbatas yang mereka  dirikan  dapat  bertahan  dalam  perekonomian  untuk  waktu  yang  lama,  setidaknya  sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.. Namun, harapan para pendiri usaha  terkadang  tidak  selamanya  dapat  terwujud  sebagaimana  yang  diimpikan,  dalam  keadaan tertentu dan karena alasan tertentu Perseroan Terbatas tidak lagi dapat melanjutkan aktivitasnya dan harus  dibubarkan.  Sehingga  apabila  harus  dibubarkan  maka  timbul  permasalahan  bagaimanakah pembubaran suatu Perseroan Terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan sebagai perbandingannya dengan  Negara  Malaysia.  Dapat  diketahui  bahwa  berdasarkan  Pasal  142  ayat  (1)  butir  a  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas,  pembubaran  suatu  Perseroan  Terbatas  dapat  dilakukan  melalui keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses pembubaran ini dapat dimulai dengan  usulan  dari  para  pemegang  saham,  direksi,  atau  komisaris.  Dalam  konteks  perbandingan dengan  Malaysia,  pembubaran  Perseroan  Terbatas  di  sana  dapat  dilakukan  melalui  pengadilan (Mahkamah), secara sukarela oleh persekutuan (LLC), atau oleh Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya. Kata Kunci: Pembubaran, Perbandingan Hukum, Perseroan Terbatas

## Abstract
The  establishment  of  a  Limited  Liability  Company  by  the  owners  of  capital,  basically  hopes  that  the  Limited Liability Company can carry out business activities for quite a long time and get as much profit as possible, and expect that the Limited Liability Company they have established can continue to exist in economic traffic as long as possible at least according to listed in the Company's Articles of Association. However, the hopes of the founders of a business sometimes do not always come true as dreamed of, under certain circumstances and for certain reasons the Limited Liability Company can no longer continue its activities and must be dissolved. So if it has to be dissolved, a problem arises as to how to dissolve a Limited Liability Company based on Indonesian law and in comparison with Malaysia. It is known that pursuant to Article 142 paragraph (1) point a of the Limited Liability Company  Law  it  stipulates  that  a  Company  can  be  dissolved  based  on  a  decision  of  the  General  Meeting  of Shareholders.  The  emergence  of  the  dissolution  of  the  company  through  the  GMS  forum,  can  come  at  the suggestion of the shareholders, directors, and or commissioners. Comparison of the dissolution of Limited Liability Companies with Malaysia, dissolution can be carried out by the Court (Mahkamah), voluntary dissolution of the partnership (LLC) and by Chief Executive Officer Suruhanjaya).
Keywords: Comparative Law, Dissolution, Limited Liability Company

## PENDAHULUAN
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
Perseroan  tidak  selalu  berjalan  lancar  sesuai  harapan  pendirinya.  Seiring berjalannya  waktu,  perseroan  pasti  menghadapi  tantangan  baik  dari  internal maupun  eksternal  yang  dapat  menyebabkan  kegiatan  usahanya  tidak menguntungkan dan menimbulkan kerugian (Asnawati, 2021). Jika kegiatan usaha tersebut  tidak  lagi  menguntungkan,  perseroan  dapat  dibubarkan,  mengakhiri eksistensinya,  dan  tidak  melanjutkan  operasional  dalam  jangka  waktu  tertentu. Selanjutnya, dilakukan proses administratif seperti pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.
Dalam  era  pertumbuhan  bisnis  yang  cepat  saat  ini,  pengusaha  memerlukan entitas  hukum  yang  memungkinkan  mereka  untuk  melakukan  tindakan  dan transaksi secara sah. Salah satu bentuk usaha yang paling umum digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT), karena memiliki karakteristik dan keunggulan yang tidak dimiliki  oleh  bentuk  usaha  lainnya.  PT  diakui  secara  hukum  sebagai  bentuk kemitraan yang memiliki modal dan saham terpisah, memberikan tanggung jawab terbatas  bagi  para  pemegang  saham,  memisahkan  antara  pemegang  saham  dan pengurus/direksi,  melibatkan  komisaris  sebagai  pengawas,  serta  memberikan kekuasaan  tertinggi  kepada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS).  PT  adalah entitas hukum yang didirikan dengan tujuan yang disengaja.
Sistem hukum dan undang-undang di Indonesia juga mengatur tentang faktor- faktor  yang  dapat  menyebabkan  pembubaran  atau  penutupan  sebuah perusahaan.(Lembong,  2016) .  Sebab-sebab  pembubaran  suatu  Perseroan  Terbatas tersebut antara lain diatur dalam Pasal 142 – 146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  dalam  pasal  142  UUPT  penyebab  perusahaan  dapat dibubarkan adalah:
1. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Berdasarkan penetapan pengadilan
Harapan  para  pemilik  modal  saat  mendirikan  PT  adalah  agar  PT  dapat beroperasi  dalam  waktu yang lama  dan  mencapai  keuntungan  maksimal.  Mereka menginginkan agar PT dapat memainkan peran penting dalam perekonomian sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan.  Namun, kenyataannya  tidak  selalu  memenuhi  harapan  tersebut.  Terkadang,  PT  harus menghadapi  pembubaran  karena  berbagai  alasan  dan  kondisi  tertentu  yang membuatnya tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya.
UUPT tidak hanya mengatur tentang pendirian Perseroan, tetapi juga mengatur pembubaran  Perseroan  yang  tidak  dapat  lagi  menjalankan  kegiatan  usahanya. Pembubaran Perseroan berdampak pada status hukum Perseroan yang dibubarkan. Perseroan  yang  tidak  beroperasi  tidak  dibubarkan  sesuai  dengan  UUPT  karena proses  pembubaran  yang  rumit  dan  memakan  waktu,  yang  membuat  Direksi enggan mengikuti prosedur tersebut. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembubaran Perseroan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pembubaran di  Indonesia  juga  menjadi  penyebab  banyak  Perseroan  yang  tidak  dilikuidasi. Direksi cenderung membiarkan Perseroan tetap fiktif dan tidak beroperasi daripada melakukan pembubaran.
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
Menurut  UUPT,  setelah  pembubaran  sebuah  Perseroan,  proses  likuidasi dilakukan untuk mencatat penghapusan status hukum Perseroan dan menghapus nama  Perseroan  dari  daftar  Perseroan.  Namun,  dalam  praktiknya,  pembubaran Perseroan oleh RUPS seringkali tidak diikuti oleh proses likuidasi dan penghapusan nama Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT. Pengumuman rencana pembagian hasil  likuidasi  yang  seharusnya  dilakukan  sebelum  aset  Perseroan  dibagikan  juga sering  terlewatkan  (Elza  Syarief,  2021).  Masyarakat  umum  tidak  sepenuhnya memahami  konsekuensi  hukum  dari  pembubaran  dan  penghapusan  nama Perseroan.  Bagi  pemegang  saham,  Direksi,  dan  Dewan  Komisaris,  pembubaran dengan keputusan RUPS dianggap sudah memadai, terutama jika Perseroan tidak pernah  beroperasi  atau  memiliki  modal  yang  signifikan.  Selain  itu,  ada  pendapat dalam  bidang  hukum  bahwa  Perseroan  yang  tidak  memiliki  aset  saat  dilakukan pembubaran tidak perlu melalui proses likuidasi.
Pembubaran  Perseroan  seringkali  menghadapi  kendala.  Ketika  Perseroan mengadakan RUPS untuk membahas pembubaran, keputusan yang sah sulit dicapai karena keseimbangan kepemilikan saham oleh para pemegang saham. Dalam situasi di  mana  kepemilikan  saham  seimbang,  para  pemegang  saham  dapat  mengajukan permohonan  pembubaran  Perseroan  melalui  Pengadilan  Negeri.  Pembubaran Perseroan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 146 ayat (1)  UUPT,  yang  menyatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri  dapat  membubarkan Perseroan dalam hal:
1.  Kejaksaan  mengajukan  permintaan  berdasarkan  pelanggaran  terhadap kepentingan masyarakat oleh Perseroan atau pelanggaran hukum yang terjadi. 2.  Para  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dapat  mengajukan  permintaan berdasarkan keberadaan kecacatan hukum dalam akta pendirian.
3.  Pemegang  saham,  Direksi,  atau  Dewan  Komisaris  dapat  mengajukan permintaan berdasarkan alasan bahwa Perseroan tidak dapat dilanjutkan.
Pasal  diatas  mengindikasikan  Pengadilan  berwenang  untuk  membubarkan perseroan berdasarkan permohonan dari berbagai pihak, termasuk Kantor Kejaksaan, pihak yang memiliki kepentingan dalam perseroan seperti Pemegang Saham, Direksi, atau  Komisaris.  Pemegang  saham  merupakan  salah  satu  stakeholder  dalam perseroan, bersama dengan pihak lain seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen, dan  masyarakat  umum.  Selain  menjadi  stakeholder,  pemegang  saham  juga merupakan pihak yang menyumbangkan dana ke perseroan, sehingga mereka juga dapat disebut sebagai bagholders.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan dengan metode pendekatan doktrinal (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembubaran PT berdasarkan Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham.  Metode  ini  juga  dikenal  sebagai pendekatan  kepustakaan,  yang  melibatkan  kajian  buku,  peraturan  perundangan,
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
dan  dokumen  lain  yang  relevan.  Dalam  penelitian  deskriptif  analitis,  pendekatan pada  penulisan  ini  digunakan  guna  menggambarkan  keadaan  subyek  dan  obyek penelitian  secara  objektif  berdasarkan  fakta-fakta  yang  jelas,  sesuai  dengan pandangan (Rukajat, 2018)

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Pengertian Perseroan Terbatas
Menurut  pandangan  Soedjono  Dirjosisworo,  Perseroan  Terbatas  (PT)  adalah entitas  hukum  yang  didirikan  melalui  perjanjian,  beroperasi  dalam  kegiatan  usaha dengan modal saham yang terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi persyaratan yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Zaeni  Asyhadie  juga  menyatakan  bahwa Perseroan  Terbatas  adalah  bentuk  usaha  yang  memiliki  status  hukum  dan sebelumnya dikenal sebagai Naamloze Vennootschap (NV). Istilah "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada nominal saham yang mereka miliki.
Regulasi  mengenai  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia  mengalami  stagnasi  setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848 dengan  prinsip  konkordansi.  Namun,  perubahan  pertama  dalam  regulasi  tersebut terjadi  pada  tahun  1995  dengan  berlakunya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1995 tentang  Perseroan  Terbatas.  Kemudian,  dua  belas  tahun  setelahnya,  pemerintah melakukan  perubahan  kedua  dengan  menerapkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  menggantikan  undang-undang  sebelumnya. Dua  kali  perubahan  regulasi  ini  mencerminkan  adaptasi  karakteristik  Perseroan Terbatas dalam menghadapi dinamika dan perubahan dalam aktivitas ekonomi.
Saham dalam Perseroan Terbatas merupakan bukti kepemilikan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham. Dalam pengertian yang sederhana, saham dapat dijelaskan  sebagai  dokumen  berharga  yang  menunjukkan  bagian  kepemilikan seseorang  dalam  perusahaan.  Sesuai  dengan  Pasal  48  UUPT,  saham  Perseroan Terbatas  dikeluarkan  atas  nama  pemiliknya.  Persyaratan  kepemilikan  saham  dapat ditetapkan  dalam  anggaran  dasar  perusahaan  dengan  mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Syarat Pendirian Perseroan Terbatas
Untuk  mendirikan  PT,  harus  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Persyaratan tersebut meliputi:
1. Perseroan  Terbatas (PT) harus didirikan  oleh setidaknya dua orang  sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menjelaskan bahwa PT sebagai entitas  hukum  terbentuk  melalui  perjanjian  dan  memiliki  lebih  dari  satu pemegang saham.
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
2.  Perjanjian  pendirian  PT  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik  yang disaksikan  oleh  notaris,  menggunakan  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1).
3. Modal dasar PT minimal harus mencapai 50 juta rupiah, kecuali jika terdapat pengecualian yang diatur secara spesifik dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT untuk bidang  usaha  tertentu  yang  memperbolehkan  jumlah  modal  dasar  yang melebihi ketentuan tersebut.
4.  Setiap  pendiri  PT  diwajibkan  untuk  memiliki  bagian  saham  pada  saat  PT didirikan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)

## Ciri dan Jenis Perseroan Terbatas
Ciri-ciri Perseroan Terbatas, yaitu:
a. Para pemegang saham perseroan tidak memiliki kewajiban pribadi terhadap kewajiban yang timbul atas nama perseroan.
b.  Para  pemegang  saham  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan melebihi nilai saham yang mereka miliki, dan tanggung jawab tersebut tidak mencakup aset pribadi mereka.
Sedangkan, jenis perseroan terbatas, antara lain (MIRA ATMAJA, 2021):
1. Perseroan Terbuka: Seseorang dapat berpartisipasi dengan membeli saham biasa tanpa mencantumkan namanya, terbuka untuk siapapun.
2. Perseroan  Tertutup:  Salah  satu  kriteria  untuk  menentukan  Perseroan tertutup adalah suatu bentuk Perseroan Terbatas (PT) di mana surat saham dikeluarkan  atas  nama  PT.  Dalam  akta  pendirian,  biasanya  diatur mengenai  siapa  yang  berhak  untuk  berpartisipasi  dalam  modal perusahaan,  misalnya  terbatas  hanya  untuk  individu-individu  yang memiliki hubungan keluarga tertentu.
3. Perseroan Publik: Definisi perseroan publik tercantum dalam Pasal 1 angka 8  UUPT.  Perseroan  publik  adalah  perseroan  yang  memenuhi  kriteria jumlah  pemegang  saham  dan  modal  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## Tinjauan Umum Mengenai Organ dari Perseroan Terbatas
PT memiliki kedudukan setara dengan manusia dalam hukum, di mana ia memiliki hak  dan  kewajiban,  serta  dapat  mengajukan  gugatan  dan  menjadi  tergugat  dalam proses  hukum.  Namun,  sebenarnya  Perseroan  Terbatas  hanyalah  sebuah  entitas hukum buatan manusia yang tidak dapat melakukan kegiatan seperti manusia secara langsung. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas memerlukan struktur organisasi yang terdiri  dari  berbagai  organ  yang  masing-masing  individu  dalam  struktur  tersebut bertanggung  jawab  atas  wewenang  yang  ditentukan.  Setiap  organ  dalam  struktur tersebut  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  telah  ditetapkan. Organ-organ dalam PT yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
1. RUPS
Menurut  Pasal  1  angka  2  dari  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT) yang  diundangkan  pada  tanggal  16  Agustus  2007,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  ditempatkan  pada  posisi  teratas  dari  tiga  organ  dalam  Perseroan  Terbatas.
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
Sebagai  negara  yang  menganut  sistem  hukum  Civil  Law,  Indonesia  mengadopsi sistem  manajemen  dua  tingkat  (two-tier  management  system),  di  mana  terdapat lembaga Direksi yang bertanggung jawab menjalankan manajemen perusahaan, dan Dewan  Komisaris  yang  memiliki  tugas  mengawasi  pelaksanaan  manajemen  oleh Direksi.  Sebagai  pendiri  Perseroan  dan  sebagai  pemegang  saham,  mereka memberikan kontribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha, oleh karena itu,  adalah  wajar  bahwa  setiap  keputusan  yang  berhubungan  dengan  tujuan  awal yang  diinginkan  oleh  para  pendiri  saat  mendirikan  Perseroan,  berada  di  tangan mereka melalui lembaga RUPS.

## 2. Direksi
Pengelolaan kegiatan dalam Perseroan Terbatas (PT) dilakukan oleh individu yang ditunjuk oleh PT dalam organ yang dikenal sebagai Direksi, yang beroperasi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Menurut definisi Pasal 1 butir 5 UUPT, Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam  mengelola  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan  tersebut,  sesuai  dengan tujuan  dan  maksud  Perseroan,  serta  mewakili  Perseroan  baik  di  dalam  maupun  di luar pengadilan, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

## 3. Dewan Komisaris
Fungsi  Dewan  Komisaris  dalam  Perseroan  Terbatas  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka  6  UUPT,  yang  mencakup  tanggung  jawab  pengawasan  secara  umum  dan khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar,  serta  memberikan  nasihat  kepada  Direksi. Ketentuan  ini  diteruskan  oleh  Pasal  108  ayat  (1)  UUPT,  yang  menyatakan  bahwa Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengurusan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pasal  108  ayat  (2)  UUPT  menyatakan  bahwa  pengawasan  dan  pemberian  nasihat tersebut dilakukan demi kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT mengindikasikan bahwa "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" berarti bahwa Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk kepentingan individu  atau  kelompok  tertentu, tetapi  semata-mata  untuk  kepentingan  Perseroan secara keseluruhan.

## Pembahasan

## Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Pembubaran  Perseroan  Terbatas  diatur  dalam  Pasal  142-146  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 142 ayat (1), Perseroan Terbatas dapat berakhir karena beberapa alasan sebagai berikut:
1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Masa berlaku Perseroan yang telah ditentukan telah berakhir.
3. Penetapan oleh pengadilan.
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
4. Pembatalan status kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  di  mana  aset  Perseroan  Terbatas  tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan.
5. Kondisi kebangkrutan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
6.  Pencabutan  izin  usaha  Perseroan  Terbatas  yang  mengharuskan  dilakukan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016, salah satu syarat dalam  mengajukan  pembubaran  Perseroan  Terbatas  adalah  memberitahukan kepada Kantor Pajak bahwa perseroan tersebut telah tidak aktif selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang harus dilakukan oleh Direksi (Kurniawan, 2022). Selain itu, dalam kasus  pembubaran  perseroan  melalui  penetapan  pengadilan  sebagaimana disebutkan dalam pasal 146 ayat 1 huruf C, pengadilan negeri dapat memutuskan pembubaran  perseroan  atas  permintaan  pemegang  saham,  Direksi,  atau  Dewan Komisaris berdasarkan alasan bahwa perusahaan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
Salah  satu  contoh  kasus  pembubaran  Perseroan  Terbatas  adalah  kasus  PT. Vinytex  yang  diadili  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  dengan  nomor  register 34/Pdt.P/2013/PNKT.UT.  Dalam  kasus  ini,  Komisaris  PT.  Vinytex  mengajukan permohonan  pembubaran  melalui  penetapan  pengadilan  di  Pengadilan  Tinggi Negeri Jakarta Utara. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 10 April 2013 dan tercatat dalam register nomor 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut. Permohonan pembubaran PT.  Vinytex  ini  dilakukan  berdasarkan  Pasal  142  ayat  (1)  huruf  C  UUPT,  yang memberikan  wewenang  kepada  pengadilan  untuk  memutuskan  pembubaran perseroan atas permintaan pihak yang berkepentingan, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1)  huruf  C  UUPT,  dengan  alasan  bahwa  perseroan  tidak  dapat  lagi  dilanjutkan. Dalam  proses  pembubaran  perseroan,  sering  terjadi  kendala,  terutama  konflik kepentingan  antara  organ-organ  dalam  perseroan.  Oleh  karena  itu,  penetapan pengadilan menjadi salah satu opsi untuk melakukan pembubaran perseroan. Salah satu  konflik  kepentingan  yang  sering  muncul  adalah  ketidakseimbangan kepemilikan  saham  di  PT.  Vinytex.  Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan sesuai dengan hukum. Jika  Perseroan  Terbatas  tidak  beroperasi  selama  sekitar  3  tahun,  baik  Direksi maupun  pemegang  saham  memiliki  hak  untuk  mengajukan  pembubaran  melalui pengadilan.  Salah  satu  alasan  umum  untuk  mengajukan  pembubaran  melalui pengadilan  adalah  ketidakaktifan  perseroan  dan  ketidakseimbangan  kepemilikan saham.  Pasal  146  ayat  (1)  UUPT  memberikan  legitimasi  kepada  Direksi  dan pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran. Namun, terdapat perbedaan  penafsiran  mengenai  organ  yang  berwenang  mengirim  surat  kepada instansi pajak terkait ketidakaktifan Perseroan Terbatas selama 3 tahun atau lebih. Dalam kasus ini, pengadilan menganggap permohonan pemohon terlalu dini karena surat yang dikirimkan kepada instansi pajak berasal dari pemegang saham. Menurut UUPT, seharusnya Direksi yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, baik di
Rachel Tasya Sihotang, Pembubaran Perusahaan Yang Berbentuk Perseroan Terbatas…
dalam maupun di luar pengadilan, karena memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait hal tersebut.

## Perbandingan  Pembubaran  Perseroan  Berdasarkan  RUPS  di  Indonesia  Dengan Malaysia
Sistem  hukum  yang  dianut  oleh  Malaysia,  yaitu  common  law,  terbukti  efektif dalam mengatur tatanan hukum negara tersebut. Melalui pendekatan ini, Malaysia dapat  mengembangkan  sumber  hukum  yang  bervariasi.  Keberagaman  sumber hukum  memberikan  landasan  yang  kuat  bagi  pelaksanaan  perekonomian  dan peraturan perusahaan di negara tersebut.
Dalam  konteks  bisnis,  adanya  partnership  atau  persekutuan  menjadi  pilihan yang  efektif  bagi  pengusaha  kecil  dan  menengah  di  Malaysia.  Namun,  seiring dengan  perubahan  zaman  dan  tuntutan  ekonomi  yang  semakin  kompleks, peraturan  yang  mengatur  partnership  dianggap  perlu  disesuaikan.  Inilah  yang mendorong  munculnya  Limited  Liability  Partnership  (LLP)  sebagai  bentuk  usaha yang  lebih  modern  dan  efektif.  Pada  tahun  2008,  langkah-langkah  perubahan  ini diusulkan oleh The Companies Commission of Malaysia (CCM).
Dalam  LLP,  peraturan  baru  yang  diatur  dalam  Partnership  Act  2012  menjadi landasan  bagi  kegiatan  usaha.  LLP  menggabungkan  konsep  partnership  dan perusahaan,  sehingga  anggota  sekutu  memiliki  keterbatasan  tanggung  jawab  dan LLP dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah. Fleksibilitas dalam manajemen dan administrasi LLP juga membuatnya menjadi pilihan yang efektif bagi berbagai jenis bisnis di Malaysia. LLP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bentuk usaha ini juga diakui di berbagai negara lain, seperti Inggris, Amerika, Singapura, dan negara-negara lainnya.
Berikut adalah tabel perbandingan antara perusahaan persekutuan di Indonesia dan  Malaysia  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  negara  masing-masing.  Di Indonesia,  pengaturan  perusahaan  persekutuan  diatur  dalam  KUHPer  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata)  dan  KUHD  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang), sementara di Malaysia, perusahaan persekutuan diatur oleh Partnership Act 1961 dan Limited Liability Partnership Act 2012 (Putri, 2020).
KLASIFIKASI INDONESIA MALAYSIA Dasar Hukum UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT Partnership Act 1961. LLP;Partnership Act 2012. Pendirian Pemegang saham dengan dibuktikan adanya akta pendirian PT oleh Notaris. Perjanjian  tertulis  para  sekutu, didaftarkan ke Kemendag. Art. 2. Modal Modal di PT berasal dari modal yang  disetor  dalam  pendirian PT.  Biasanya  modal  dasar dimiliki oleh pemilik PT sekitar 50 persen lebih. Penjelasan akan jumlah kontribusi  modal  yang  harus diberikan setiap anggota sekutu.  Tidak  ada  penjelasan yang  spesifik  mengenai  aset atau property.
Pembubaran Pembubaran PT dapat dilakukan berdasarkan ketentuan  pasal  143  UUPT. Meskipun  pembubaran  PT dilakukan bukan berarti kewajiban sebagai badan hukum hilang Dalam konteks bahasa Malaysia,  terdapat  tiga  istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pembubaran perusahaan persekutuan, yaitu Penggulungan (Striking-off), Pembubaran  (Dissolution),dan Pemotongan (Striking-off) sebagaimana diatur dalam Pasal  49,  50,  dan  51  Undang- Undang Persekutuan Perusahaan Terbatas (LLC ACT). Pembubaran perusahaan ini  dapat  dilakukan  melalui proses pengadilan (Mahkamah), pembubaran sukarela oleh perusahaan persekutuan (LLC), atau melalui tindakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  pembahasan  sebelumnya  adalah  bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan Pembubaran Perseroan, antara lain:a.  Pembubaran  Perseroan  Terbatas  dapat  terjadi  melalui  beberapa  keputusan, yaitu: a. RUPS; b. Masa berlaku yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. Penetapan oleh Pengadilan; d. Pembatalan status kepailitan berdasarkan putusan  Pengadilan  Niaga  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap;  e.  Kondisi perseroan yang dinyatakan pailit dan mengalami keadaan insolvensi; f. Pencabutan izin  usaha  Perseroan.  Meskipun  dalam  beberapa  kasus,  pembubaran  Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, namun proses likuidasi tetap harus dijalankan  untuk  mencegah  kemungkinan  masalah  di  masa  depan  setelah perusahaan  dibubarkan.  Pembubaran  Perseroan  Terbatas  tidak  secara  instan menghilangkan  status  hukum  Perseroan  tersebut,  karena  status  badan  hukum tersebut  baru  benar-benar  berakhir  setelah  proses  likuidasi  selesai  dan  tanggung jawab  likuidator  telah  diterima  oleh  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  atau Pengadilan.

## Saran
Dalam  proses  pembubaran  Perseroan,  penting  untuk  memberikan  penjelasan yang jelas dan tegas mengenai pembubaran tersebut, serta memberikan konsekuensi hukum  jika  terdapat  ketidakjelasan  dalam  proses  tersebut.  Selain  itu,  diharapkan bahwa setiap organ dalam Perseroan dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya, sehingga  Perseroan  yang  didirikan  tetap  dapat  bertahan  dan  berkembang  sesuai
dengan tujuannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawati,  S.  E.  (2021). KEWIRAUSAHAAN:  Teori  dan  Contoh-Contoh  Rencana  Bisnis .
CV Literasi Nusantara Abadi.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Elza  Syarief,  S.  H.  (2021). Sengketa  Antarorgan Perseroan:  Perspektif  Teori,  Praktik  Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Kurniawan,  T.  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Hak  Pemegang  Saham  Dalam Pembubaran  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1618 K/PDT/2016). KERTHA WICAKSANA , 16 (1), 69 – 79.
Lembong, A. (2016). Pencabutan Izin USAha Dan Likuidasi Bank Menurut Undang- undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lex Privatum , 4 (5).
MIRA  ATMAJA,  S.  (2021). KAJIAN  KEPASTIAN  HUKUM  PENGALIHAN  SAHAM PADA  PERSEROAN  TERBATAS  TERBUKA  YANG  MERUPAKAN  HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN PASANGAN .
Putri,  R.  C.  (2020).  Bentuk  Hukum  Perusahaan  Persekutuan  Di  Indonesia  Dan Perbandingannya Di Malaysia. Cepalo , 4 (1), 15 – 28.
Rukajat,  A.  (2018). Pendekatan  penelitian  kuantitatif:  quantitative  research  approach . Deepublish.