* Guru Besar Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.CL (Southern Methodist University), Dr. (Universitas Padjadjaran).
**   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Dipa   Ukur  35  Bandung,  sdharijan @gmail.com,  S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M., Ph.D. (University of Melbourne).
¹ Lihat C.F. Strong, Modern Poli cal Cons tu on , London: Sidgwick & Jackson, 1966 dan K.C. Wheare, Modern Cons tu on , Oxford: Oxford University Press, 1960.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Kons tusi dan Hak Asasi Manusia
Bagir Manan* dan Susi Dwi Harijan **

## Abstrak
Salah  satu k  sentral  dalam  kons tusionalisme  adalah  persoalan  hak  asasi  manusia. Dalam kaitan ini, kons tusi memiliki peran pen ng yang bukan hanya sekadar melakukan jaminan  dan  proteksi  secara  tertulis,  melainkan  pula  menyediakan  berbagai  nilai  yang digunakan  oleh  lembaga  peradilan  dalam  interpretasi  serta  elaborasi  hak-hak  tersebut. Ar kel ini menjelaskan hubungan antara kons tusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan penger an hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam kons tusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam kons tusi. Ar kel  ini  menegaskan  bahwa  penempatan  hak  asasi  manusia  dalam  kons tusi  dak semata-mata  menjadikannya  sebagai  hak-hak  fundamental  yang  bersifat  mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak kons tusional yang ter nggi.
Kata  Kunci :  hak  asasi  manusia,  hak  kons tusional,  kons tusi,  kons tusionalisme,  UUD 1945.

## Cons tu on and Human Rights

## Abstract
One of the central points on cons tu onalism is the idea of human rights. Cons tu on plays a major role by not only inser ng human rights ar cles in aiming to secure and protect these rights, but also providing fundamental values that are used by Court in interpre ng and elabora ng such rights. This ar cle discusses the rela onship between a cons tu on and human rights, including issues of the meaning and content of human rights, posi on of human  rights  in  a  cons tu on  (including  the  1945  Amended  Cons tu on),  as  well  as consequences of inser ng human rights norms into a cons tu on. It is argued that the entrenchment of human rights in a cons tu onal document does not only give them status as  fundamental  or  basic  rights,  but  it  also  provides  stronger  posi on  as  the  supreme cons tu onal rights.
Keywords :  human  right,  cons tu onal  rights,  cons tu on,  cons tu onalism,  the  1945 Amended Cons tu on.

## A.  Pendahuluan
Kons tusi dalam tulisan ini adalah kons tusi dalam ar  sempit, yakni kons tusi yang terdokumentasi yang sering disebut sebagai undang-undang dasar.¹ Hampir di
seluruh  negara,  kons tusi  yang  memuat  berbagai  materi  muatan,  termasuk kaidah-kaidah tentang Hak Asasi Manusia (HAM), ditempatkan sebagai peraturan ter nggi atau “ high-ranking regulatory law, a 'statute' fraught with direct legal consequences ”.²  Namun  demikian,  kons tusi  daklah  diar kan  sesederhana  itu karena  kons tusi  mengandung  pula  makna  yang  lebih  ﬁlosoﬁs.³  Frank  I. Michelman,  misalnya,  mengatakan  kons tusi  lebih  dari  sekedar  hukum  posi f, yakni  “ a  mirror  reﬂec ng  the  na onal  soul,  perhaps;  an  expression  of  na onal ideals,  aspira ons,  and  values  expected,  as  such,  to  preside  and  permeate  the process of judicial interpreta on and judicial discre on throughout the length and breadth  of  the  na onal  legal  order ”.⁴  Salah  satu  materi  muatan  utama  dari kons tusi adalah HAM.
Dalam prak k, kons tusi se ap negara mengatur HAM dengan menggunakan sistema ka yang berbeda. Amerika Serikat, misalnya, ketentuan mengenai HAM ditemukan dalam Amandemen ke-I hingga X yang dikatakan sebagai Bill of Rights . Umumnya kons tusi yang dihasilkan sebagai produk perubahan rezim kekuasaan mengatur HAM dalam bab tersendiri, sebagaimana dijumpai misalnya di Filipina⁵ dan Afrika Selatan.⁶ Hal serupa terjadi pula di Indonesia melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kons tusi Australia  dak memiliki bab khusus mengenai HAM, melainkan tersebar dalam beberapa pasal.⁷ India menjadi salah satu contoh menarik di mana norma-norma HAM selain terdapat dalam bab khusus, diatur pula dalam Bab ' Direc ve Principles '.⁸
Dalam kenyataan, sering terdapat kesenjangan ( gap ) antara ' das Sollen ' dan ' das Sein '. Sebagai ' das Sollen ', kons tusi cq UUD biasanya memuat berbagai asas dan norma kons tusionalisme, negara hukum, demokrasi, serta perlindungan dan jaminan  HAM.  Tetapi  dak  demikian  dalam  tataran  ' das  Sein '  atau  kenyataan. Dapat  terjadi  UUD  memuat  dengan  lengkap  aneka  ragam  HAM.  Namun  dalam kenyataan, ketentuan-ketentuan tersebut bukan saja  dak dijalankan, bahkan ada berbagai  pembatasan  dan  penindasan,  serta  kemiskinan  dan  keterbelakangan.
² Frank I. Michelman, “The cons tu on, social rights, and liberal poli cal jus ﬁca on”, I.CON , Vol. 1, No. 1, 2003, hlm. 13.
³ Lihat antara lain, Bagir Manan dan Susi Dwi Harijan , Memahami Kons tusi: Makna dan Aktualisasi , Jakarta: Rajagraﬁndo Persada, 2014.
⁴   Frank I. Michelman, Loc.cit .
⁵ Bab III Kons tusi Filipina 1987.
⁶   Bab III Kons tusi Afrika Selatan 1996.
⁷ Kons tusi Australia: s 41 – the right to vote; s 51(xxxi) – the right not to have the Commonwealth acquire property, except on just terms; s 80 – the right to trial by jury; s 92 – the right that 'trade, commerce, and intercourse among the States, whether by means of internal carriage or ocean naviga on, shall be absolutely free'; s 116 – the right to freedom of religion; and s 117 – the right to freedom from disabili es or discrimina on on the basis of State residence.
⁸   Bagian III “ Fundamental Rights ” dan Bagian IV “ Direc ve Principles ”. Misalnya, Pasal 41 yang mengatur hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan mendapatkan bantuan sosial dalam kondisi-kondisi tertentu ( the rights to work, to educa on and to have social assistance in certain cases ).
Berdasarkan kenyataan tersebut, Walter F. Murphy mengemukakan 3 ( ga) jenis kons tusi, yaitu:⁹
1.  Kons tusi  pura-pura  ( sham  cons tu on ).  Ar nya,  kons tusi  ada,  tetapi sebenarnya  dak ada. Negara dijalankan semata-mata oleh perorangan atau kelompok kecil yang sewenang-wenang;
2.  Kons tusi  kosme k,  yang  berar   kons tusi  hanyalah  sekedar  alat  pajangan, dak berfungsi sesuai dengan makna dan fungsi kons tusi; dan
3.  Kons tusi yang sebenarnya, dalam ar  berjalan dan dijalankan sebagaimana mes nya.
Ar kel  ini  menjelaskan  hubungan  antara  kons tusi  dengan  HAM  melalui beberapa  pertanyaan  mendasar,  yakni: pertama, mengapa  HAM  perlu  diatur dalam  kons tusi  dan kedua, apa  makna  pengaturannya  dan  apa  akibat  hukum pengaturan  tersebut.  Untuk  menjawab  beberapa  masalah  tersebut,  ar kel  ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian. Setelah Bagian Pendahuluan, uraian dalam Bagian B  menjelaskan  isi  dan  penger an  hak  asasi  manusia,  yang  dilanjutkan  dengan paparan  mengenai  tempat  hak  asasi  manusia  dalam  kons tusi  pada  Bagian  C. Uraian mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 terdapat dalam Bagian D, serta Penutup yang disampaikan dalam Bagian E.

## B.  Penger an dan Isi Hak Asasi Manusia
John Locke disebut sebagai bapak hak asasi manusia. Teori perjanjian John Locke menjadi dasar negara dengan kekuasaan terbatas. Menurut Locke, meskipun ada perjanjian  membentuk  satu  kesatuan  masyarakat  atau  negara,  rakyat  tetap memiliki  hak  alamiah  ( natural  rights )  sebagai inalienable  rights. Negara  atau pemerintah  dak boleh mengganggu atau merampas hak-hak alamiah, yaitu life, liberty,  property sebagaimana  disampaikan  oleh  John  Locke  dalam  buku Two Trea es of Civil Government :
“But though men when they enter into society give up the equality, liberty, and execu ve power they had in the state of Nature into the hands of society, to be so far disposed of by the legisla ve as the good society shall require, yet it being only with the inten on in everyone the be er preserve himself, his liberty and property, … the power of the society  or  legisla ve  cons tute  by  them  can  never  be  supposed  to extend  further  than  the  common  good  but  is  obliged  to  secure everyone's property by providing against those three defects above men oned that made the state of Nature an uneasy”. ¹⁰
⁹   Vicky C. Jackson dan Mark Tushnet, Compara ve Cons tu onal Law , New York: Founda on Press, 1999, hlm. 195-196.
¹⁰   Clarence Morris (eds), The Great Legal Philosophers , Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1979, hlm. 152.

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
“Meskipun  pada  saat  sepakat  membentuk  satu  masyarakat  (negara),  manusia  menyerahkan  kepada masyarakat (negara) hak-hak atas persamaan, kebebasan, dan hak melaksanakan sendiri kekuasaan, untuk diatur badan legisla f sebagai syarat kehidupan masyarakat yang baik, tetapi itu, semata-mata dengan maksud agar  se ap  orang  dapat  secara  lebih  melindungi  diri,  kebebasan  dan  harta  benda  mereka,  …  kekuasaan masyarakat (negara) atau badan legisla f yang mereka bentuk  dak boleh mengatur sehingga melampaui tujuan demi kebaikan bersama, melainkan diwajibkan untuk menjamin hak milik se ap orang dengan cara-cara meniadakan  kelemahan  yang  menyebabkan  kehadiran  masyarakat  alamiah  menjadi  dak  mudah  ( dak nyaman).”
¹¹ Ibid. , hlm. 110. “Dalam zaman ke ka manusia hidup tanpa ada kekuasaan bersama untuk menjamin manusia saling  menghorma ,  mereka  ada  dalam  suasana  perang,  dan  perang  itu  adalah  se ap  orang  berperang melawan se ap orang lain (semua lawan semua).”
Teori perjanjian Locke berbeda dengan teori perjanjian Hobbes dan Rousseau. Hobbes  menggambarkan  peri  kehidupan  sebelum  ada  perjanjian  membentuk negara ( state of nature ) adalah kehidupan yang kacau balau  dak ada ketentraman dan  keamanan,  yang  digambarkan  sebagai homo  homini  lupus  bellum  omnium contra omnes, all against all (Leviathan): “…, that during them all in war, they in a condi on which is called warre; and such a warre, us is every man, against every man ” . ¹¹ Sebaliknya, Locke menggambarkan state of nature itu suatu peri kehidupan surgawi. Se ap orang mengetahui hak dan kewajibannya terhadap orang lain. Hak seseorang  dibatasi  oleh  hak  orang  lain.  Tetapi  kehidupan  alamiah  surgawi  ini mengandung ancaman kekacauan. Menurut Locke, akhirnya manusia itu sangat mencintai  diri  dan  kelompoknya  yang  akan  menimbulkan  perselisihan  dengan orang atau kelompok lain. Perbedaan lain atas dasar prinsip inalienable rights yang tetap ada pada rakyat, Locke mengkonsepsikan sebagai dasar the limited govern- ment (negara dengan kekuasaan terbatas).
Pandangan  berbeda  disampaikan  oleh  Thomas  Hobbes.  Rakyat  menurut Hobbes  menyerahkan  semua  hak  dan  kebebasannya  kepada primus  inter  paris yang  berkuasa  secara  mutlak.  Teori  perjanjian  Hobbes  menjadi  pembenaran absolu sme dan sistem kekuasaan otoriter. Sebenarnya ajaran otoritarian didapa juga  dalam  ajaran  lain  seper   Machiavelli  ( The  Prince ).  Bagaimana  dengan Rosseau?  Walaupun  ada  kontrak  sosial,  kekuasaan  negara cq  pembentukan undang-undang  dilaksanakan  berdasarkan volenté  generale atau general  will. Inilah dasar konsep kedaulatan rakyat. Ada kri k terhadap konsep volenté general, yaitu dapat melahirkan  rani mayoritas yang menindas minoritas.
Perbedaan lain, Rousseau menolak sistem hak milik pribadi, sedangkan Locke memandang hak milik pribadi merupakan salah satu hak asasi. Menurut Rousseau, hak  milik  pribadi  merupakan  sumber  kegaduhan.  Di  masa  klasik,  penolakan terhadap  sistem  hak  milik  pribadi  didapa   juga  pada  ajaran  Plato.  Ada  pula beberapa  pemikir  lain  yang  menolak  sistem  hak  milik  pribadi  dan  yang  paling terkenal adalah Karl Marx (Marxisme). Menurut Marx, hak milik pribadi melahirkan sistem  kelas  dalam  masyarakat,  yaitu  kelas  pemilik  modal  (kapitalis)  dan  kelas
¹³ Rerum Novarum yang berar  'Perubahan secara revolusioner' merupakan sebuah surat yang dibuat oleh Paus
buruh  (proletar).  Sistem  hak  milik  bermuara  pada  kekuasaan  kapitalis  yang menguasai alat-alat produksi dan menindas kaum proletar (buruh). Hanya ada satu cara  meniadakan  penindasan,  yaitu  meniadakan  kelas  (membentuk  masyarakat tanpa  kelas)  dengan  revolusi  dan  meniadakan  sistem  hak  milik  perorangan  dan meniadakan penguasaan alat produksi oleh kelas tertentu (kapitalis). Masyarakat tanpa kelas itulah yang disebut masyarakat komunis yang menuju pada peniadaan negara.  Jadi  sepanjang  mengenai  eksistensi  negara,  Marxisme  merupakan kebalikan dari teori perjanjian (Hobbes, Locke, dan Rousseau).
Berkenaan dengan penggolongan hak asasi, Vicky Jackson dan Mark Tushnet menjelaskan:¹²
1)  Hak asasi generasi pertama, yaitu ' individual and poli cal rights' , melipu :
a)  Freedom  of  expression : Freedom  of  expression mencakup,  antara  lain, freedom of press, freedom of opinion , dan freedom of associa on .
b)  Freedom  of  religion :  Apabila  dikaitkan  dengan  ' The  First  Ten  Amend- ments ' UUD Amerika Serikat (1791), freedom of religion merupakan salah satu  wujud freedom  of  expression yang  dikenal  dengan  sebutan
' establishment clause '.
c)  Non discrimina on ( freedom from discrimina on ): Wujud dari freedom from discrimina on , antara lain, lahir prinsip ' equality before the law ', larangan  segala  bentuk  perbudakan  dan  peruluran  ( non  slavery ), eksploitasi  manusia  oleh  manusia  ( exploita on  de  l'Homme  par l'Homme ).  Dalam  kaitan  ini  perlu  dicatat  ' State  of  Union '  di  hadapan Congress tahun  1941  yang  dikenal  dengan  sebutan  ' Four  Freedom Roosevelt ', yaitu:
i. Freedom  of  speech  and  expression (kebebasan  berbicara  dan berekspresi);
ii. Freedom of worship (kebebasan beragama);
iii. Freedom from want (bebas dari kemiskinan); iv. Freedom from fear (bebas dari rasa takut).
2)  Hak asasi generasi kedua, yaitu ' social and economic rights '.
Vicky  Jackson  dan  Mark  Tushnet  menyebutnya  sebagai  ' social  welfare  rights '. Paham  hak  asasi  ini  mulai  berkembang  abad  ke-19  yang  dipengaruhi  oleh kebangkitan  ' Social  Democra c  Par es '  yang  mengusung  perjuangan  kesejah- teraan  kaum  buruh.  Gagasan  dan  perjuangan  partai-partai  demokrasi  sosial  ini direspon,  antara  lain  oleh  O o  von  Bismark  (Perdana  Menteri  Jerman)  dengan membentuk beberapa ins tusi kesejahteraan sosial. Respon lain yaitu keluarnya 'Rerum Novarum' 1891.¹³ Selain menyampaikan 4 (empat) jenis kebebasan di atas,
Leo XIII pada tanggal 15 Mei 1891 yang berisikan kondisi para pekerja atau kaum buruh saat itu. Surat Paus Leo tersebut ditujukan kepada seluruh pemimpin gereja Katolik. Surat itu membahas hubungan serta kewajiban yang  bersifat  mbal  balik  antara  kaum  buruh  dan  pemilik  modal  serta  hubungan  antara  negara  atau pemerintah dengan warga negaranya, serta mendukung para buruh membentuk serikat pekerja. Di satu pihak, Rerum Novarum menolak sosialisme dan kapitalisme yang  dak terbatas, namun di pihak lain mendukung hak milik  perorangan,  dalam  Wikipedia,  “Rerum  Novarum”, , h ps://en.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum diakses 20 Maret 2017.
¹⁴   Bellamy, Richard, dan Alex Warleigh (eds), Ci zenship and Governance in the European Union , London, New York: Con nuum, 2001, hlm. 73.
¹⁵   A p  La pulhayat,  “Editorial:  Pengarusutamaan  Pelayanan  Publik  sebagai  HAM”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. i-iv.
Roosevelt juga menyampaikan lima hak asasi sosial ekonomi dalam ' State of Union ' 1941, yaitu:
a) The right to earn enough to provide adequate food and clothing and recrea on '  (hak  atas  pendapatan  yang  cukup  untuk  secara  layak membeli pangan dan sandang serta untuk berekreasi);
b) The right to adequate medical care ' (hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak);
c) The right to decent home ' (hak atas rumah yang layak);
d) The right to good educa on ' (hak atas pendidikan yang baik);
e) The  right  to  adequate  protec on  from  economic  fears  of  old  age, sickness,  accident,  and  unemployment '  (hak  mendapatkan perlindungan  yang  cukup  menghadapi  persoalan  ekonomi  bagi manusia lanjut usia, sakit, kecelakaan, dan ke ka menganggur).
3)  Hak asasi generasi ke ga yang memberikan jaminan atas hak-hak budaya, terutama hak-hak kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan.
Roy  Gregory  dan  Philip  Giddings  melanjutkan  klasiﬁkasi  di  atas  dengan mengkategorikan 3 ( ga) generasi tersebut dalam kategori pertama yang disebut substan ve right dan kategori kedua disebut procedural rights. ¹⁴ Hak prosedural berkaitan dengan peran negara dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga melahirkan pemikiran untuk mengarusutamakan pelayanan publik sebagai bagian dari HAM.¹⁵
Kembali  pada  5  (lima)  hak  asasi  ekonomi  sosial  sebagaimana  disampaikan Roosevelt di atas, lazim disebut sebagai ' The Second Bill of Rights ', sedangkan The First Bill of Human Rights dimuat dalam ' The First Ten Amendments ' (1791) yang dikenal  juga  dengan  sebutan  ' Bill  of  Rights  Amendment '.  Walaupun  dak semuanya, tetapi sebagian besar materi dalam Sepuluh Amandemen Pertama (I-X) berisi atau mengatur HAM, yaitu:
a.  Amandemen ke-I mengatur: Kongres  dak akan (dilarang) membuat undang- undang  mengenai  kebebasan  beragama  ( establishment  of  religion )  atau melarang kebebasan menjalankan agama ( prohibi ng the free exercise thereof ),
membatasi kebebasan berbicara atau membatasi kebebasan pers, kebebasan rakyat untuk berapat dan berkumpul secara damai, dan hak atas kebebasan menyampaikan  pe si  kepada  pemerintah  untuk  menuntut  suatu  kerugian ( abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peacefully  to  assembly,  and  to  pe on  the  government  for  a  redress  of grievances );
b.  Amandemen ke-IV yang mengatur hak rakyat atas keamanan (perlindungan) diri pribadi,  rumah,  surat-surat,  dan  harta  benda  dak  boleh  dilanggar  dengan melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  tanpa  alasan  yang  cukup.  Tidak dibenarkan mengeluarkan perintah (penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, dan  penyitaan)  tanpa  alasan  yang  cukup  ( probable  cause )  yang  dilakukan  di bawah  sumpah  atau  persetujuan  dengan  menunjuk  tempat  yang  akan digeledah dan orang-orang atau barang-barang yang akan disita;
c.  Amandemen ke-V:
Terdapat beberapa ketentuan tentang hak asasi:
1)  Tidak  seorangpun  dapat  dipaksa  menjawab  pertanyaan  (karena disangka melakukan) suatu kejahatan, kecuali di hadapan ' grand jury ';
2)  Tidak seorangpun dapat diperiksa 2 (dua) kali atas perkara yang sama yang akan membahayakan nyawa atau sebagian anggota badan;
3)  Tidak  seorangpun  dapat  diperiksa  menjadi  saksi  melawan  dirinya sendiri,  atau  mengancam  nyawa,  kebebasan  dan  harta  bendanya tanpa suatu proses hukum;
4)  Dilarang  mencabut  atau  mengambil  hak  milik  pribadi  untuk  ke- pen ngan umum tanpa gan  rugi yang wajar.
d.  Amandemen ke-VI: Terdakwa berhak atas peradilan yang terbuka dan cepat, diadili oleh juri yang  dak memihak ( impar al ), berdasarkan hukum yang sudah ada,  dan  kepada  terdakwa  disampaikan  perbuatan  dan  alasan-alasannya dengan  menghadirkan  saksi-saksi  yang  melawannya,  dan  saksi-saksi  yang meringankan, serta didampingi penasihat hukum;
e.  Amandemen ke-VII yang mengatur hak untuk diadili oleh juri (sengketa yang bernilai lebih dari 20 (dua puluh) dolar; dan
f.  Amandemen ke-VIII yang menetapkan larangan uang jaminan ( bail ) serta denda yang berlebihan, serta larangan penghukuman yang keji dan luar biasa.
Selain  atas  dasar  amandemen-amendemen  di  atas,  pengaturan  hak  asasi manusia dijumpai pula dalam amandemen-amandemen lain, seper :
a.  Amandemen ke-XIV (1868) yang mengatur, antara lain: negara bagian dilarang membuat atau menegakkan hukum yang membatasi hak-hak is mewa serta imunitas  warga  negara  Amerika  Serikat,  dak  dibenarkan  negara  bagian merampas nyawa, kebebasan, dan harta bendanya tanpa melalui satu proses
454 PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
hukum  yang  layak  dan  benar  ( due  process  of  law ),  ataupun  meniadakan perlindungan hukum;
b.  Amandemen ke-XV (1870) yang menentukan hak pilih warga negara  dak boleh dicabut atau dibatasi atas dasar ras, warna kulit, dan perbudakan di masa lalu;
c.  Amandemen ke-XIX (1920) yang mengatur hak pilih warga negara  dak boleh dicabut atau dibatasi atas dasar perbedaan jenis kelamin; dan
d.  Amandemen ke-XXIV (1964) yang mengatur hak pilih warga negara  dak boleh dibatasi atau dicabut karena alasan  dak (belum) membayar pajak.

## C.  Tempat Hak Asasi dalam Kons tusi
Di atas telah dicatat berbagai Amandemen UUD Amerika Serikat yang memuat hak- hak asasi. Pada saat ini, dapat dipas kan  dak ada UUD yang  dak memuat aneka ragam hak asasi. Hak asasi menjadi suatu objek yang harus ada dan dimuat dalam UUD. Negara-negara yang  dak memiliki UUD (Inggris, Israel, Selandia Baru) pas mempunyai kumpulan kaidah tentang hak asasi, baik yang diatur dalam undang- undang  atau  karena  keterikatan  dalam  suatu  perhimpunan  atau  hubungan internasional.
Selain Magna Carta (1215), Bill of Rights (1688), Inggris mempunyai undang- undang khusus tentang hak asasi, yaitu Human Rights Act 1998 . Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris juga terikat pada ketentuan- ketentuan  hak  asasi  dalam Universal  Declara on of  Human  Rights 1948  dan beberapa konvensi PBB di bidang hak asasi, misalnya Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights (ICCPR), Interna onal Covenant on Economic, Social and Cultural  Rights (ICESCR)  tahun  1966,  serta  konvensi-konvensi  lainnya.  Demikian pula Selandia Baru, dan semes nya Israel.
Di Indonesia, salah satu alasan mengubah UUD 1945 karena adanya kehendak melengkapi  ketentuan-ketentuan  tentang  hak  asasi.  Sebelum  perubahan, ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 telah mencerminkan secara sederhana hak asasi klasik sebagaimana dijumpai dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dan hak asasi sosial-ekonomi ( subsistence rights ) seper  dimuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Selain itu, struktur HAM dalam UUD 1945 memuat pula kewajiban seper  diatur dalam  Pasal  30.  Namun  demikian,  apabila  dibandingkan  dengan  ketentuan  hak asasi yang pernah dimuat dalam Kons tusi Republik Indonesia Serikat 1949-1950 (KRIS) dan UUD Sementara 1950 (UUDS), muatan HAM dalam UUD 1945 sangat terbatas. Dalam prak k di berbagai negara, UUD umumnya memuat secara lengkap hak  asasi  sebagai  sub-sistem  paham  negara  kons tusional  demokra k  dan berdasarkan atas hukum.¹⁶

## Kons tusi dan Hak Asasi Manusia
Perubahan materi muatan HAM dalam Perubahan UUD 1945 terlihat masif, karena  UUD  1945  sebelum  perubahan  dak  memuat  rincian  hak-hak  asasi manusia. Dalam berbagai tulisan para ahli dinyatakan bahwa penambahan rincian tersebut  dilakukan  dengan  cara  memasukkan  berbagai  hak  yang  dimuat  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declara on of Human Rights ) 1948.¹⁷  Penambahan  ini  sekaligus  memperlihatkan  respons  Indonesia  terhadap tuntutan  adanya  perlindungan  HAM  melalui  proteksi  kons tusi  ( cons tu onal protec on ) guna memperkuat kons tusionalisme di Indonesia.
Mengapa  ketentuan-ketentuan  tentang  hak  asasi  sudah  semes nya  dimuat dalam UUD? Dengan cara itu, hak asasi  dak sekadar sebagai natural rights ,  dak sekadar  sebagai legal  rights ,  melainkan  sekaligus  sebagai cons tu onal  rights . Bahkan secara tegas, Frank I. Michelman menyatakan “…by naming something a cons tu onal  right  you  also  name  it  a  legal  rights  and  so…make  the  judiciary responsible  for  its  eﬀectua on” .¹⁸  Selain  itu,  kons tusi  juga  memiliki  fungsi tersendiri.
Menurut  Murphy,  terdapat  4  (empat)  fungsi  kons tusi  yang  melipu :¹⁹ Pertama , kons tusi dapat sekadar sebagai kepura-puraan, sebagai kosme k atau benar-benar  sebagai  realitas.  Murphy  menyebut  2  (dua)  contoh  kons tusi semacam ini, yaitu Kons tusi Stalin dan Kons tusi Mao. Kedua , sebagai ' a Charter for Government ' (Piagam Pemerintahan), kons tusi berfungsi menentukan dasar fundamental susunan pemerintahan yang dibenarkan oleh hukum. Ke ga , sebagai ' Guardian  of  Fundamental  Rights '  (Pelindung  Hak-Hak  Fundamental/Hak-Hak Dasar). Ukuran yang dipergunakan adalah sampai sejauh mana suatu kons tusi bersandar  atau  memuat  prinsip-prinsip,  teori-teori  demokrasi,  dan  teori-teori kons tusi.  Kons tusi  yang  memuat  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  kons tusi- onalisme akan melindungi hak-hak par sipasi poli k dan hak-hak substan f dari pembatasan-pembatasan  kebebasan  rakyat  memilih  wakil-wakil  mereka. Keempat ,  sebagai  ' Covenant,  Symbol,  and  Aspira on '  (Kons tusi  sebagai  suatu perikatan, simbol dan aspirasi).
Dari 4 (empat) fungsi di atas, fungsi kons tusi sebagai ' guardian of fundamental rights '  yang  langsung  berkaitan  dengan  jaminan  dan  perlindungan  hak  asasi. Jaminan dan perlindungan hak asasi dapat dilakukan secara langsung dan  dak langsung. Secara langsung yaitu dengan cara memasukkan ( incorporate ) berbagai hak asasi ke dalam batang tubuh kons tusi.
¹⁷   Lihat, Tim Lindsey, “Cons tu onal reform in Indonesia: Muddling towards democracy” dalam buku Indonesia: nd Law and Society, 2  edi on, yang disusun oleh Tim Lindsey (eds), Annandale NSW: The Federa on Press, 2008, hlm. 29.
¹⁸   Frank I. Michelman, Op.cit. , hlm 19.
¹⁹ Ibid.
Mendudukkan hak asasi sebagai cons tusional right dan untuk menjalankan fungsi  penjaganya  menjadi  alasan  negara-negara  memberi  tempat  pengaturan HAM  dalam  kons tusi.  Salah  satu  negara  yang  secara  masif  memasukkan ketentuan  hak  asasi  dalam  kons tusinya  adalah  Afrika  Selatan.  Sebagai  sebuah bangsa yang pernah mengalami sejarah kelam pelanggaran HAM sebagai akibat diberlakukannya  poli k apartheid ,  dak  mengherankan  jika  dalam  proses demokra sasi,  bangsa  Afrika  Selatan  memutuskan  pen ngnya  pengaturan komprehensif  mengenai  pemajuan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  HAM  dalam sebuah bab tersendiri, yang kemudian dikenal sebagai Bill of Rights yang terdapat dalam Bab III Kons tusi Afrika Selatan 1996.
Bill  of  Rights oleh  Kons tusi  Afrika  Selatan  1996  dideskripsikan  sebagai  ' a cornerstone of democracy in South Africa '.²⁰ Ketentuan-ketentuan HAM tersebut dipandang  merepresentasikan  ' a  decisive  break '  dengan  pemikiran-pemikiran ataupun  prak k-prak k  ketatanegaraan  masa  lalu²¹  yang  menandai  suatu perjalanan  baru  bangsa  Afrika  Selatan.  Suatu  pendapat  yang  sejalan  dengan pandangan K.C. Wheare mengenai pen ngnya sebuah kons tusi bagi suatu negara yaitu ' the desire to make a fresh start '.²²
Pengaturan HAM dalam Kons tusi Afrika Selatan dibagi menjadi aturan-aturan mengenai hak yang termuat dalam 27 pasal dan aturan-aturan operasionalisasi hak-hak tersebut dalam 6 pasal.²³ Ketentuan-ketentuan operasionalisasi memuat aturan  mengenai  cara-cara Bill  of  Rights dilaksanakan,  termasuk  cara-cara pengadilan  menegakkannya.  Pasal  7  menegaskan  aturan  mengenai  tanggung jawab negara untuk melakukan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pasal  8  menentukan  aplikasi Bill  of  Rights ,  sedangkan  Pasal  36  mengatur pembatasan HAM.
Penundaan ( suspension ) HAM saat negara dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 37. Ketentuan mengenai standing untuk penegakan HAM ada dalam Pasal 38. Selanjutnya,  Pasal  39  berisi  ketentuan  mengenai  interpretasi  terhadap Bill  of Rights . Selain keenam pasal yang mengatur operasionalisasi, penegakan HAM juga dikaitkan dengan Bab 8 yang berisi ketentuan-ketentuan pen ng tentang yurisdiksi pengadilan  untuk  perkara-perkara  ketatanegaraan  atau  kons tusi,  termasuk pemulihan-pemulihan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan saat ketentuan Bill of Rights dilanggar.²⁴
457

## Kons tusi dan Hak Asasi Manusia
²⁰   Pasal 7 ayat (1) Kons tusi Afrika Selatan 1996. ²¹   Iain Currie dan Johan de Waal (eds), The New Cons tu onal & Administra ve Law , Lansdowne: Juta Academic, 2001, hlm. 319.
²²   K.C. Wheare, Op.cit. , hlm. 9.
²³   Iain Curie dan Johan de Waal (eds), Op.cit. , hlm. 320. ²⁴ Ibid .
Sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan-ketentuan HAM substan f dijumpai dalam 27 pasal yang melipu  HAM generasi pertama, kedua, dan ke ga. Hak atas persamaan ( equality right ) diatur dalam Pasal 9 yang terdiri atas 5 ayat, melipu   prinsip:  persamaan  di  muka  hukum;  ndakan  aﬁrmasi;  larangan diskriminasi  baik  langsung  maupun  dak  langsung  atas  dasar  antara  lain:  ras, agama, suku, bahasa, kelahiran, status perkawinan, orientasi seksual, kehamilan, gender;  larangan  diskriminasi  pada  ngkat  horizontal;  dan  praduga  bahwa diskriminasi atas dasar beberapa alasan yang telah diatur adalah  dak adil, kecuali hukum menentukan lain.
Pasal 10 mengatur martabat manusia ( human dignity ). Mahkamah Kons tusi Afrika Selatan menyatakan martabat manusia ini bukan hanya bersifat jus ciable dan enforceable yang  harus  dihorma   dan  dilindungi,  melainkan  pula  sebagai sebuah nilai ( value ) yang digunakan dalam interpretasi seluruh hak fundamental.²⁵ Dalam  kaitan  dengan  Pasal  36  yang  memungkinkan  adanya  pembatasan  hak (dikenal sebagai ' balancing right '), pertanyaan yang harus dijawab adalah sampai sejauh  mana  pembatasan  tersebut  berakibat  pada  martabat  manusia  sebagai sebuah nilai.²⁶
Hak atas hidup ( the right to life ) diatur dalam Pasal 11. Bersama-sama dengan human  dignity , the  right  to  life ini  oleh  Mahkamah  Kons tusi  Afrika  Selatan dikatakan  sebagai  ' the  most  important  of  all  human  rights '  dan  ' the  ul mate limita on of state power'. ²⁷ Hak atas kebebasan dan keamanan individu dijamin oleh Pasal 12, yang juga melipu  beberapa hak, antara lain: hak untuk  dak ditahan tanpa diadili; bebas dari segala macam bentuk kekerasan; hak  dak dihukum secara kejam  dan  dak  manusiawi;  dan  hak  membuat  keputusan  berkenaan  dengan reproduksi.  Pasal  13  menjamin  bahwa  seseorang  mempunyai  hak  untuk  dak diperbudak ataupun kerja paksa, sedangkan Pasal 14 memberikan jaminan atas privasi.
Selanjutnya,  Pasal  15  memberikan  jaminan  atas  kebebasan  beragama, kepercayaan,  dan  berpendapat.  Hak  untuk  berekspresi  dijamin  dalam  Pasal  16, yang antara lain melipu  kebebasan pers dan media lain, kebebasan menerima informasi,  kebebasan  akademik  dan  kebebasan  melakukan  peneli an  ilmiah. Namun demikian, kebebasan yang diatur dalam Pasal 16 tersebut  dak termasuk propaganda perang ataupun ujaran kebencian.
Pasal 17 menjamin hak untuk berkumpul, berdemonstrasi, dan menyampaikan pe si yang diiku  oleh jaminan untuk berorganisasi dalam Pasal 18. Hak-hak poli k yang melipu  hak membentuk partai poli k, hak memberikan suara, berkampanye atas nama partai poli k, dan lain-lain diatur dalam Pasal 19. Pasal 20 mengatur hak
²⁵ Ibid. , hlm. 362.
²⁶ Ibid . ²⁷ Ibid .
atas kewarganegaraan. Selanjutnya, Pasal 21 menjamin hak untuk bergerak dan bertempat  nggal,  termasuk  didalamnya  hak  untuk  mempunyai  paspor.  Hak memilih pekerjaan dan profesi dijamin oleh Pasal 22, sedangkan hak-hak pekerja diatur dalam Pasal 23 (termasuk didalamnya hak untuk mogok dan memilih serikat pekerja).
Hak  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat  yang  dikategorikan  sebagai  HAM generasi  ke ga  dijamin  oleh  Pasal  24.  Pasal  25  menjamin  hak  milik.  Hak-hak ekonomi dan sosial dijamin oleh Pasal 26 dan 27, melipu  hak atas perumahan yang layak, hak atas pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan berkenaan dengan reproduksi), hak atas jaminan sosial, serta hak atas pangan dan air. Hak-hak anak secara spesiﬁk dijamin oleh Pasal 28 yang melipu , antara lain: hak mempunyai nama  dan  kewarganegaraan  sejak  lahir,  hak  atas  nutrisi  dasar,  pelayanan  dasar kesehatan  serta  pelayanan  sosial,  hak  untuk  dilindungi  dari  prak k  eksploitasi tenaga  kerja,  dan  lain-lain.  Pasal  29,  30,  dan  31  menjamin  hak-hak  berkenaan dengan budaya, bahasa, dan pendidikan. Selanjutnya, Pasal 32 mengatur hak atas akses  informasi  dan  administrasi  peradilan.  Akses  ke  pengadilan  sebagai  HAM dijamin oleh Pasal 34, sedangkan Pasal 35 mengatur hak-hak orang yang ditangkap, ditahan, dan hak-hak sebagai terdakwa.
Sebagaimana disebutkan dalam Pendahuluan, Australia merupakan salah satu negara yang  dak memiliki Bill of Rights yang tercantum dalam Kons tusi 1900. Namun demikian, ketentuan-ketentuan internasional HAM memiliki akibat poli k dan hukum di Australia.²⁸ Secara poli k, ketentuan-ketentuan hukum internasional digunakan secara luas dalam perdebatan-perdebatan mengenai hak-hak atas anak, euthanasia,  serta mandatory  sentencing .²⁹  Secara  hukum,  ketentuan-ketentuan hukum internasional diterapkan oleh para hakim, terutama di Mahkamah Agung, melalui  konstruksi  terhadap  undang-undang  ( the  construc on  of  statutes ),³⁰ perkembangan common  law ( the  development  of  the  common  law ),³¹  putusan pejabat  administrasi  negara  ( administra ve  decision-making ),³²  dan  penafsiran undang-undang dasar ( cons tu onal interpreta on ).³³
Salah satu akibat hukum pengaturan hak asasi manusia dalam kons tusi yaitu meletakkan  kewajiban  bagi  negara  atau  pemerintah  untuk  melakukan  peng-
459 Kons tusi dan Hak Asasi Manusia
²⁸   George  Williams,  “The  Australian  Cons tu on  and  Human  Rights:  A  Centenary  View”,  hlm.  5, h ps://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/42078/2/Williams.pdf ,  diunduh  20  Maret 2017.
²⁹ Ibid . ³⁰   Misalnya, Chu Kheng Lim v Minister for Immigra on (1992) 176 CLR 1 at 38 (Brennan, Deane and Dawson JJ).
³¹   Misalnya, Mabo v Queensland [No 2] (1992) 175 CLR 1 at 42 (Brennan J).
³²  Lihat Minister for Immigra on and Ethnic Aﬀairs v Teoh (1995) 183 CLR 273.
³³   Misalnya, Newcrest Mining (WA) Ltd v Commonwealth (1997) 190 CLR 513 at 657-8 (Kirby J). Kirby menyatakan : “To the full extent that its text permits, Australia's Cons tu on, as the fundamental law of government in this country, accommodates itself to interna onal law, including in so far as that law expresses basic rights”. George Williams, Loc.cit .
hormatan ( obliga on to respect ), melakukan perlindungan ( obliga on to protect ), serta mengambil segala  ndakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak asasi  tersebut  ( obliga on  to  fulﬁll ).  Kewajiban  melakukan  penghormatan membawa  negara  atau  pemerintah  dak  dapat  secara  sewenang-wenang mencampuri  baik  secara  langsung  maupun  dak  langsung,  seper   misalnya berkenaan dengan hak atas pendidikan.
Kewajiban  menghorma   menyebabkan  negara  atau  pemerintah  dilarang melakukan  ndakan yang menghalang-halangi pelaksanaan hak atas pendidikan. Kewajiban melakukan proteksi berar  negara atau pemerintah harus mengambil langkah-langkah atau  ndakan- ndakan yang mencegah pihak ke ga melakukan pelanggaran,  seper   membiarkan  pihak  swasta  menerapkan  ketentuan  uang sekolah  yang  sangat  nggi.  Sedangkan  kewajiban  melakukan  pemenuhan mengharuskan  negara  atau  pemerintah  melakukan  ndakan- ndakan  tertentu agar  hak  mendapatkan  sekolah  gra s  untuk  ngkat  pendidikan  dasar  dapat dinikma  oleh semua orang.
Dalam prak k, sering dinyatakan bahwa pemenuhan hak-hak sipil dan poli k lebih mudah dilakukan karena bersifat jus ciable . Hal ini dikarenakan hak-hak sipil dan  poli k  bersifat  absolut  dan  dapat  diimplementasikan  dengan  segera.  Oleh karenanya hak-hak tersebut jus ciable dalam ar “they can be employed as the basis  for  judicial  decision,  and  they  are  the  subject  of  the  most  eﬀec ve interna onal  monitoring  procedures”. ³⁴  Sebaliknya,  hak-hak  ekonomi,  sosial, budaya serta hak-hal solidaritas rela f lebih sulit karena bersifat non-jus ciable . Realisasi hak-hak tersebut semata-mata dilakukan secara bertahap sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  2  Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya yang berbunyi:
“to take steps individually and through interna onal assistance and coopera on, especially economic and technical, to the maximum of its available  resources,  with  a  view  to  achieving  progressively  the  full realisa on  of  the  rights  recognized  in  the  present  Covenant  by  all appropriate means, including par cularly the adop on of legisla ve measures. ”
Akibatnya,  hak-hak  tersebut  dak  dapat  dituntut  pemenuhannya  melalui pengadilan atau badan-badan sejenis.³⁵ Perbedaan ke ga jenis hak asasi tersebut didasarkan pada karakteris k ( nature ) di mana disebutkan bahwa hak-hak sipil dan poli k  merupakan  hak-hak  nega f  ( nega ve  rights )  dalam  ar   negara  atau
³⁴   Gudmundur Alfredsson, “The Usefulness of Human Rights for Democracy and Good Governance” dalam buku Human Rights and Good Governance: Building Bridges , yang disusun oleh Hans-O o Sano dan Gudmundur Alfredsson (eds), The Hague, London, New York: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2002, hlm. 20.
³⁵   Asbj rn Eide, “Economic and Social Rights” dalam buku Human Rights: Concept and Standards , yang disusun ø oleh Janusz Symonides (eds), Aldershot: Ashgate and Unesco Publishing, 2000, hlm. 112.
pemerintah  dilarang  mencampuri.  Sebaliknya,  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan budaya  serta  hak-hak  solidaritas  adalah  hak-hak  posi f  ( posi ve  rights )  yang menghendaki  campur  tangan  negara  atau  pemerintah.  Ida  Elizabeth  Koch menggambarkannya  sebagai  “' if-so  formula'  meaning  'if  certain  condi ons  are fulﬁlled, a certain legal consequence is to occur or must occur'. ³⁶ The economic, social and cultural rights usually follow a 'means and end formula '”.³⁷ Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa  perbedaan  karakteris k  hak-hak tersebut  berkaitan  dengan  isu jus ciability .  Namun,  Asbj rn  Eide  beragumen ø bahwa  hak-hak  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  hak-hak  solidaritas  juga  bersifat jus ciable :
“First,  many  aspects  of  economic  and  social  rights  can  be  made jus ciable, as can be seen in many domes c legal systems. Second, the concept of jus ciability is in itself very ﬂuid and reﬂects diﬀerences in legal  tradi ons  and  in  philosophical  views  about  the  rela onship between courts and the state. Third, human rights can s ll be human rights even when they are not in all aspects jus ciable. Compliance with the corresponding obliga ons can be monitored na onally and by  interna onal  bodies…Furthermore,  rights  which  are  not  ini ally jus ciable can gradually become so by concre za on both through prac ce  and  through  more  detailed  standard-se ng  at  the interna onal level and by legisla on at the na onal level .”³⁸ Jus ciability hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah diperlihatkan dalam prak k  di  beberapa  negara.  Di  Afrika  Selatan,  misalnya,  Pemerintah  diminta memenuhi hak atas perumahan yang layak ( the right to adequate housing ) melalui putusan Mahkamah Kons tusi dalam perkara Government of the Republic of South Africa and others v Grootboom and others (2001 (4) SA 46 (CC).³⁹ India menjadi salah satu contoh menarik dalam pemenuhan hak atas pendidikan ( the right to educa on ) berkat 'intervensi' badan pengadilan melalui mekanisme Public Interest Li ga on (PIL), melalui putusan dalam perkara Mohini Jain v State of Karnataka dan Unni Khrisnan J.P v State of Andhra Pradesh .⁴⁰ Dalam putusan pada perkara Unni  Khrishnan  J.P  v  State  of  Andhra  Pradesh ,  Mahkamah  Agung  secara  tegas menyatakan bahwa hak yang tercantum dalam Direc ve Principles memiliki fungsi pen ng  dalam  kepemerintahan  dan  bersifat  instrumental  saat  pengadilan
461

## Kons tusi dan Hak Asasi Manusia
³⁶   Ida Elisabeth Koch, “Good Governance and Implementa on of Economic, Social and Cultural Rights” dalam Hans-O o Sano dan Gudmundur Alfredsson (eds), Op.cit. , hlm 76.
³⁷ Ibid . ³⁸   Asbj rn Eide, Op., cit , hlm 112-113. ø
³⁹   Ringkasan perkara Grootboom dapat dibaca dalam Elisabeth Wickeri, “Grootboom's Legacy: Securing the Right to Access to Adequate Housing in South Africa?”, Working Paper Economic, Social and Cultural Rights Series , Center For Human Rights and Global Jus ce, Number 5, 2004.
⁴⁰   Vijayashi  Sripa   dan  Arun  K.  Thiruvengadam,  “Cons tu onal  amendment  making  he  right  to  educa on  a Fundamental Rights”, Int J Cons tu onal Law , 2004, hlm. 152.
menafsirkan isi hak-hak fundamental.⁴¹ Salah satu efek langsung putusan perkara Unni Khrisnan tersebut, se ap anak yang berusia di bawah 14 tahun dan hak atas pendidikan  mereka  dak  dipenuhi,  dapat  meminta writ  of  mandamus dari pengadilan untuk memerintahkan pejabat yang berwenang melakukan  ndakan- ndakan tertentu.⁴²

## D.  UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia
Se ap kali ada diskursus atau tulisan mengenai hak asasi dalam UUD 1945 hampir selalu dikembalikan pada perbedaan pandangan antara Supomo–Soekarno di satu pihak  dan  Ha a–Yamin  di  pihak  lain.  Ada  diskursus  atau  tulisan  seolah-olah Supomo–Soekarno  menolak  hak  asasi  karena  berakar  pada  liberalisme- individualisme. Di pihak lain, Ha a–Yamin membela hak asasi dengan alasan  dak bertentangan dengan paham kekeluargaan.
Sebetulnya,  bukan  eksistensi  hak  asasi  yang  menjadi  pokok  perbedaan pendapat, melainkan “apakah hak asasi mes  menjadi muatan UUD?” Supomo– Soekarno berpendirian, hak asasi  dak tepat menjadi materi muatan UUD, karena UUD  Indonesia  merdeka  berdasarkan  asas  kekeluargaan,  bukan  liberalisme- individualisme.  Ha a  sependirian,  menolak  liberalisme-individualisme  dan menerima  dasar  kekeluargaan.  Tetapi  menurut  Ha a,  asas  kekeluargaan  atau kolek visme  memberi  tempat  hak  asasi  tertentu  seper   hak  'mengeluarkan perasaannya'  (hak  berpendapat).  Selain  itu,  Ha a  menyatakan  jangan  sampai negara  baru  (Indonesia  merdeka)  menjadi  'negara  kekuasaan'.  Ha a  mengakui dak  semua  ketentuan  ' Declara on  de  l'Homme  et  du  Citoyen '  Perancis  (1791) perlu dimuat dalam UUD Indonesia merdeka.
Ada 2 (dua) hal ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi dalam UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Pertama , hak asasi yang secara eksplisit dimuat sebagai kaidah kons tusi (individual), yaitu Pasal 27 (persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 29 (kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan), serta Pasal 31 (hak memperoleh pengajaran). Bahkan UUD telah menentukan hak-hak asasi ekonomi dan  sosial  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33  dan  Pasal  34. Kedua ,  UUD memerintahkan “hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran … dan lain-lain” diatur dengan undang-undang (Pasal 28). Jaminan Pasal 28 termasuk jaminan yang ' implied ' karena itu serta merta diterima oleh Ha a.
Di  sisi  lain,  terdapat  catatan  mengenai  Pasal  28  UUD  1945.  Menurut  teknik perundang-undangan, pasal ini lazim digolongkan sebagai 'pasal penunjuk' yang memerintahkan  dibentuk  undang-undang  organik.  Ada  2  (dua)  pandangan
⁴¹ Ibid. , hlm. 153.
⁴² Ibid .
terhadap pasal penunjuk ini. Pertama , pendapat yang mengatakan bahwa karena masih akan atau harus diatur dengan undang-undang, berar  UUD 1945 belum menjamin hak berapat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Kedua , pendapat yang menyatakan, secara asasi UUD 1945 telah menjamin hak berapat, berkumpul, dan  menyatakan  pendapat  bahwa  sebagai  suatu  ketentuan  yang implied, dak mungkin pembentuk undang-undang membuat ketentuan yang  dak menjamin hak  berapat,  berkumpul,  dan  menyatakan  pendapat.  Selain  itu,  perlu  juga ditegaskan,  perintah  Pasal  28 dak  harus  diatur  dalam  satu  undang-undang tentang hak berapat, berkumpul dan menyatakan pendapat, melainkan berbagai undang-undang  seper   undang-undang  kepartaian,  dan  undang-undang pemilihan umum. (huruf tebal oleh Tim Penulis)
Walaupun UUD 1945  dak memuat rincian hak asasi seper  ' Droit de l'Homme et  du  Citoyen ',  tetapi  selama  periode  pertama  UUD  1945,  hak  asasi  berjalan sebagaimana  mes nya.  Pihak  pemerintah  mengeluarkan  Maklumat  Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi, antara lain:
“Untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran, maka Pemerintah RI menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partai- partai guna mewakili segala pikiran poli k dalam negara. Bibit-bibit dari beberapa partai itu sudah tumbuh sebelum penjajahan Jepang, akan  tetapi  terpaksa  dak  menampakkan  diri  dalam  zaman pemerintahan Jepang disini.”
Selain  kebebasan  mendirikan  partai  poli k,  juga  didapa   kebebasan mendirikan organisasi pemuda (misal Gerakan Pemuda Islam Indonesia/GPII dan Pemuda  Sosialis),  mahasiswa  (misal  Himpunan  Mahasiswa  Islam/HMI),  serta organisasi  wartawan  (Persatuan  Wartawan  Indonesia/PWI).  Kebebasan  pers dijamin dan berjalan sebagaimana mes nya.
Keadaan berubah ke ka UUD 1945 berlaku kembali. Di masa Orde Lama, atas nama  'Revolusi  belum  selesai'  dan  'menghadapi  neo-kolonialisme  dan  neo- imperealisme', berbagai kebebasan sangat dibatasi. Terdapat partai-partai poli k yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang atau penahanan tanpa diadili. Pers se ap saat terkena breidel dan sensor, bahkan dicabut hak untuk terbit. Di masa Orde  Baru,  atas  nama  pembangunan  cq  pembangunan  ekonomi,  pembatasan- pembatasan  kebebasan  berlanjut.  Selain  itu,  terjadi  pengelompokan  kembali partai  poli k  yang  menghasilkan  Sekretariat  Bersama  Golongan  Karya  (Sekber Golkar),  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  dan  Partai  Persatuan  Pembangunan (P3).  Di  sisi  partai  poli k,  terdapat  larangan  orang  tertentu  memimpin  partai, sedangkan di sisi lain, pers  dak hanya menghadapi ancaman breidel dan sensor, namun  juga  diwajibkan  mempunyai  Surat  Izin  Usaha  Penerbita  (SIUP)  yang sewaktu-waktu dapat dicabut.
Dalam perjalanan bernegara dan berbangsa, pernah berlaku KRIS (1949-1950) dan UUDS 1950 (1950-1959). KRIS adalah kons tusi federal sebagai salah satu hasil Konferensi Meja Bundar yang memuat ketentuan hak asasi yang rinci. Selain karena ada tuntutan terkait kekhawa ran kekejian kemanusiaan (tragedi kemanusiaan) seper  yang terjadi menjelang dan selama Perang Dunia Kedua, rincian hak asasi dalam KRIS  dak terlepas dari pengaruh Universal Declara on of Human Rights yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini belum ada pada saat penyusunan UUD 1945. Sumber-sumber ketentuan yang populer pada tahun 1945 terutama Magna  Carta (Ingris,  1215), Declara on  de  l'Homme  et  du  Citoyen (Perancis, 1791), Bill of Rights (Inggris, 1688), Virginia Bill of Rights (1776), The Ten Amandements (Bill Of Right Amendments) UUD Amerika Serikat (1791).
UUDS  1950  secara  hukum  disebut  sebagai  'perubahan  KRIS',  bukan penggan an atau pembentukan UUD baru, meskipun dalam realitas UUDS 1950 adalah  UUD  tentang  susunan  baru  RI  karena  kembali  kepada  negara  kesatuan. Prosedur  perubahan  ini  'diketemukan'  berdasarkan  Mosi  Integral  Mohammad Natsir  (Ketua  Fraksi  Partai  Masyumi  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat-RIS).  Ada  dua prinsip  sebagai  pedoman  perubahan  KRIS  menjadi  UUDS  1950. Pertama , kesepakatan 'hanya' meniadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat federalis k. Ketentuan-ketentuan hak asasi bukan unsur yang bersifat federalis k, karena itu tetap  dipertahankan  sebagai  ketentuan  UUDS  1950. Kedua ,  kesepakatan  yang dibuat  antara  Pemerintah  RIS  dan  Pemerintah  RI  Yogyakarta  menyetujui dimasukkannya  prinsip-prinsip  dasar  yang  didapa   dalam  UUD  1945,  seper prinsip demokrasi ekonomi.
Pada awalnya, hak asasi berdasarkan KRIS dan UUDS 1950 berjalan dengan baik seper  suasana terdahulu. Pengekangan mulai terjadi (di masa UUDS 1950) sejak Pemerintah  menyatakan  'keadaan  darurat'.  Keadaan  darurat  berlangsung  lama dan baru diakhiri tahun 1963 (di masa UUD 1945). Reformasi memulihkan berbagai hak asasi melalui perubahan UUD 1945, Ketetapan MPR, serta Undang-Undang. Namun  demikian,  kebebasan  yang  dinikma   sejak  reformasi  lebih  banyak berkaitan dengan kebebasan individu dan poli k. Hak asasi di bidang sosial dan ekonomi  masih  sekedar  cita-cita,  bahkan  ada  yang  berpendapat,  jurang  antara kaya–miskin makin menajam. Apapun data sta s k atau trend yang menunjukkan keberhasilan  pembangunan,  namun  kemiskinan  dan  ke dakadilan  sosial  masih menjadi  kenyataan.  Perlu  kesadaran  bahwa  semua  ini  bukanlah  soal  anggaran, melainkan  persoalan mismanagement , maladministra on ,  ke adaan  tanggung jawab, serta rendahnya nilai-nilai kemanusiaan. Ini merupakan penyakit luar biasa yang menghinggapi penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk siapa saja yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan.

## E. Penutup
Menutup  ar kel  ini,  menarik  memahami  2  (dua)  ' cau onary  observa on '  yang disampaikan  oleh  Hakim  Amerika  Serikat  dan  salah  satu  perancang  Kons tusi India.⁴³ Dalam pidato ' The Spirit of Liberty ' yang disampaikan pada tahun 1944, Judge Learned Hand menyatakan:
“Liberty lies in the hearts of men and women; when it dies there, no cons tu on, no law, no court can save it; no cons tu on, no law, no court,  can  even  do  much  to  help  it.  While  it  lies  there  it  needs  no cons tu on, no law, no court to save it.”
Observasi  kedua  disampaikan  oleh  Dr.  BK  Ambedkar,  Ketua  Komite  Perancang Kons tusi pada The Cons tuent Assembly yang merancang Kons tusi India. Pada tanggal 25 November 1949, sehari sebelum Rancangan Kons tusi India diterima dan disahkan, Ambedkar berkata:
“I feel however good a Cons tu on may be, it is sure to turn out bad because  those  who  are  called  to  work  it,  happen  to  be  a  bad  lot. However bad a Cons tu on may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot.”
Kedua pidato tersebut memperlihatkan pen ngnya budaya menghorma  HAM dan  kebebasan  dalam  suatu  masyarakat.  Persoalannya,  sejauh  mana  budaya tersebut  didukung  serta  dilindungi  oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan?
Kons tusi adalah ' the supreme law of the land '. Memasukkan hak-hak asasi dalam  kons tusi  dak  saja  menegaskan  hak  asasi  sebagai fundamental  rights , melainkan  sekaligus  sebagai  ' the  supreme  cons tu onal  rights '.  Hal  ini  juga membawa  konsekuensi  bagi  negara  terhadap  3  ( ga)  kewajiban  dasar  yaitu kewajiban  melakukan  penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak-hak tersebut. Proteksi kons tusional terhadap HAM hanya dapat berperan pen ng jika se ap  orang  yang  memperoleh  perlindungan  melalui  kons tusi  dan  peraturan perundang-undangan serta mereka yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kons tusi dan peraturan perundang-undangan mempunyai 'keterikatan' terhadap berbagai HAM tersebut.

## Da ar Pustaka Buku
Bagir Manan, Teori dan Poli k Kons tusi , Yogyakarta, FH UII Press, 2002.
⁴³   Robert  French,  “The  Cons tu on  and  the  Protec on  of  Human  Rights”, Edith  Cowan  University  Vice- Chancellor's  Ora on ,  Perth,  20  November  2009,  hlm.  33, h p://www.hcourt.gov.au/assets/publica ons/ speeches/current-jus ces/frenchcj/frenchcj20nov09.pdf , diunduh 19 Maret 2017.
__________ dan Susi Dwi Harijan , Memahami Kons tusi: Makna dan Aktualisasi , Jakarta, Rajagraﬁndo Persada, 2014.
Bellamy,  Richard  dan  Alex  Warleigh,  (eds), Ci zenship  and  Governance  in  the European Union, London, New York: Con nuum, 2001. Currie, Iain dan Johan de Waal (eds), The New Cons tu onal & Administra ve Law ,
Lansdowne, Juta Academic, 2001.
Jackson, Vicky C. dan Mark Tushnet, Compara ve Cons tu onal Law , New York,
Founda on Press, 1999.
nd
Lindsey, Tim (eds), Indonesia: Law and Society , 2  edi on, The Federa on Press, Annandale NSW, 2008.
Morris, Clarence (eds), The Great Legal Philosophers , Philadelphia, The University of Pennsylvania, 1979.
Sano,  Hans-O o  dan  Gudmundur  Alfredsson  (eds), Human  Rights  and  Good Governance: Building Bridges , The Hague, London, New York, Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2002.
Strong, C. F., Modern Poli cal Cons tu on, London, Sidgwick & Jackson, 1966.
Symonides,  Janusz  (eds), Human  Rights:  Concept  and  Standards ,  Ashgate  and Unesco Publishing, Aldershot, 2000.
Wheare, K. C., Modern Cons tu on , Oxford, Oxford University Press, 1960.

## Dokumen Lain
A p  La pulhayat,  “Editorial:  Pengarusutamaan  Pelayanan  Publik  sebagai  HAM”,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, No. 2, 2014.
French,  Robert,  “The  Cons tu on  and  the  Protec on  of  Human  Rights ”,  Edith Cowan  University  Vice-Chancellor's  Ora on ,  Perth,  20  November  2009, h p://www.hcourt.gov.au/assets/publica ons/speeches/current-jus ces/ frenchcj/frenchcj20nov09.pdf , diunduh 20 Maret 2017.
Elisabeth Wickeri, “Grootboom's Legacy: Securing the Right to Access to Adequate Housing in South Africa?”, Working Paper Economic, Social and Cultural Rights Series , Center For Human Rights and Global Jus ce, Number 5, 2004.
Michelman,  Frank  I.,  “The  cons tu on,  social  rights,  and  liberal  poli cal jus ﬁca on”, I.CON , Vol. 1, No. 1, 2003.
Sripa , Vijayashi dan Arun K. Thiruvengadam, “Cons tu onal amendment making he right to educa on a Fundamental Rights”, Int J Cons tu onal Law , 2004.
Wikipedia,  “Rerum  Novarum”, ,
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum diakses 20 Maret 2017.
Williams, George, “The Australian Cons tu on and Human Rights: A Centenary V i e w ”, h p s : / /o p e n re s e a rc h - re p o s i to r y. a n u . e d u . a u / b i t st re a m / 1885/42078/2/Williams.pdf , diunduh 20 Maret 2017.

## Dokumen Hukum
Kons tusi Amerika Serikat 1787. Kons tusi Australia 1901. Undang-Undang Dasar Indonesia 1945. Kons tusi India 1949. Kons tusi Republik Indonesia Serikat 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kons tusi Afrika Selatan 1996. Kons tusi Filipina 1987.
Chu Kheng Lim v Minister for Immigra on (1992) 176 CLR 1.
Mabo v Queensland [No 2] (1992) 175 CLR 1.
Mohini Jain v State of Karnataka A.I.R (1992) S.C. 1858.
Unni Khrisnan J.P v State of Andhra Pradesh A.I.R (1993) S.C. 2178.
Minister for Immigra on and Ethnic Aﬀairs v Teoh (1995) 183 CLR 273.
Newcrest Mining (WA) Ltd v Commonwealth (1997) 190 CLR 513.
Government of the Republic of South Africa and others v Grootboom and others (2001 (4) SA 46 (CC).