Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67

## PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGATURAN PERIZINAN PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN PEDAGANG PASAR MANGKANG DI KOTA SEMARANG
Widayanti 1 dan Sunarto 2
1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang E-mail  : widayanti@utagsmg.co.id
2 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang E-mail  : Dodi271100@gmail.com

## Abstract
Management of the Semarang Mangkang Market is  regulated in the Semarang City Regional Regulation  based  on  Number  9  of 2013 concerning  Traditional Market  Arrangements.  The Department  of  Trade has  the  authority  to operate markets  for  the  benefit  of  the people  of Semarang City. The purpose of this study  is to find out how the services of the Department of Commerce are in arranging permits for the use of the food stalls for Pasar Makang traders in the city of Semarang, knowing what are the inhibiting factors and efforts in arranging permits for the use of  the places for the traders of the Mangkang Market in the city of Semarang. The research method used in this research is normative juridical (legal research), using primary data  as  supporting  data  and  secondary  data  as  the  main  data,  the  specifications  of  this research are analytical descriptive, the data collection method uses interview techniques and library  research, data  analysis uses  the  qualitative.  Factors  that  influence  the  fulfillment  of permit issuance for traders who have not obtained a permit to use the basis of the base are as follows: Limited land owned by the Mangkang Market, Lack of understanding from traders on the importance of the Permit to Use the basis of the Makang market traders in Semarang City has been carried out in accordance with regulations Regional Number 9 of 2013 concerning Traditional Market Arrangements, but the implementation of services at the Mangkang Market in Semarang City has not been fully optimal, there are still some traders who still do not have a permit to use a basic place.

## Keywords: Traditional Market Trader Licensing

## Abstrak
Pengelolaan  Pasar  Mangkang  Semarang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang berdasarkan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dinas Perdagangan memiliki  kewenangan  mengoperasikan  pasar  bagi  kepentingan  masyarakat  Kota  Semarang. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagimana  pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam pengaturan perizinan pemakaian tempat dasaran pedagang Pasar Makang di Kota Semarang, Mengetahui apa saja factor yang menjadi penghambat dan upaya dalam pengaturan perizinan pemakaian  tempat  dasaran  pedagang  Pasar  Mangkang  di  Kota  Semarang.  Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  yuridis  normative  (legal  research),  dengan menggunakan  data  primer  sebagai  data  pendukung  dan  data  sekunder  sebagai  data  utama, spesifikasi  penelitian  ini  adalah  bersifat  Deskriptif  analitis,  metode  pengumpulan  data menggunakan  Teknik wawancara dan  studi  kepustakaan, analisis data menggunakan  metode kualitatif. Faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan pemberian izin bagi pedagang yang belum  mendapatkan  surat  izin  pemakaian  tempat  dasaran  adalah  sebagai  berikut  : Keterbatasan lahan yang dimiliki Pasar Mangkang, Kurangnya Pemahaman dari pedagang atas pentingnya Surat Izin Pemakaian tempat dasaran pedagang pasar Makang di Kota Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional, namun pelaksanaan pelayanan di Pasar Mangkang di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal masih ada Sebagian pedagang yang masih belum mempunyai Surat Izin Pemkaian Tempat Dasaran.
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
Kata Kunci : Perizinan Pedagang Pasar Tradisional

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan perkotaan
tentunya  dipengaruhi  oleh  kondisi perkotaan  dan  aktivitas  ekonomi. Dengan semakin berkembangnya perekonomian  Indonesia  khususnya Semarang  yang  merupakan  ibu  kota Jawa Tengah, sangat dibutuhkan tempat  dan  wadah  untuk  menjual kebutuhan pokok daerah berupa sandang, pangan dan papan. Salah satu fasiltas  yang  dapat  menangani  hal tersebut  adalah  pasar  dimana  dapat melakukan  transaksi  jual  beli  antara pedagnag  dan  pembeli.  Pasar  adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep pasar tradisional pasar diartikan sebagai  tempat  bertemunya  penjual ( supply ) dan pembeli ( demand ),
sehingga menimbuljkan transaksi.
Pasar  tradisional  telah  terbentuk  sejak masyarakat mengebnal system perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya,  awalnya  terbatas  pada layanan perumahan. 1
1 Suminta rsih, dkk, Eksistensi Pasar Tradisional (Anta sa ri, 2011).
Pasar  tradisional  adalah  pasar yang  didirikan  dan  dikuasai  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dan Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). Bekersama dengan pihak swasta seperti toko, kios, los, tenda yang dimiliki atau di  kelola  oleh  pedagang  kecil  dan menengah, Lembaga swadaya masyarakat,  ayau  usaha  kecil,  modal kecil  dan  koperasi  dengan  kegiatan proses jual beli barang dengan negosiasi.  Pemahaman  ini  juga  sejalan oleh  opandangan  Syadias,  bahwa  pasa tradisional  merupakan  pasar  yang sifatnya tradisional dimana penjual dan pembeli  dapat  bernegosiasi  secara langsung.  Tidak  hanya  sebagai  tempat kerja bagi openjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat bertemunya berbagai  suku  dan  agama.  Dalam perkembangannya  pasar  tradisional juga  digunakan  sebagai  media  belanja dan  wisata,  Pendidikan,  peningkatan pendapatan pedagang kecil, atau sebagai penggerak perekonomian raykat.
Pasar    yaitu  tempat  masyarakat melakukan  transaksi  ekonomi.  Terjadi berbagai  transaksi  yang  berhubungan
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
banyal  pihak  baik  itu  pemerintah maupun masyarakat. Pasar adalah salah satu  dari  berbagai  system,,  institusi, proses, hubungan sosial, dan infrastruktur  untuk  menjual  barang, jasa,  saerta  tenaga  kerja  kepada  orang- orang untuk mendapatkan uang. Kegioatan  yang  terjadi di  pasar  adalah kegiatan ekonomi yaitu barang dan jasa yuang dijual dengan cara pembayaran. 2 Pasar Mangkang Kota
Semarang  ialah  Kawasan  dimana warga  Semarang  dapat  melakukan transaksi  ekonomi  misalnya  jual  beli dan barter.
Keberadaan Pasar Mangkang
dikendalikan oleh
pemerintah,  yakni  Dinas  Perdagangan Kota  Semarang.  Bahwa  berdasarkan Pasal  2  ayat  1  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1960  mengenai  pokok-pokok agrarian,  berbunya:  “Atas  Dasar Ketentuan  Dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-undang  Dasar  dan  hal-hal sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1, bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk kekeayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organesasi  kekuasaan  seluruh  rakyat
2 Sukirno, Mikro  Teori Pengantar (Ja ka rta: PT Ra ja  Gra findo Persa da , 2011).
dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.”
Negara bertanggung jawab untuk  menyediakan  layanan  public yang  memadai,  karena  pasar  ad alah tempat transaksi ekonomi yang mempengaruhi kehidupan rakyat banyak  orang.  Kios  di  sisi  lain  ialah, termasuk  suatu  bangunan  dipisahkan satu  sama  lain  oleh  dinding  dan  dapat ditutup.  Los  ialah  termasuk  pada sebuah bangunan di pasar dan merupakan  bangunan  tertutup  yang dipakai  untuk  menjual  barang,  dengan atau tanpa sekat 3
Perizinan diartikan sebagai bentuk penerapan funsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah atas  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Perizinan  dapat  berupa pendaftaran,  rekomendasi,  sertifikasi, penetian kuota serta izin untuk melakukan suatu usaha yang umumnya perlu  dimiliki  atau  diperoleh  suatu organisasi  perusahaan  atau  seseorang sebelum  mereka  melakukan  aktivitas atau Tindakan apa pun., yang meminta mereka  melakukan  tindakan  tertentu yang sebenarnya dilarang untuk
3 Boedi  Ha rsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya, (Ja ka rta : Dja mba tan, 2003).
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
melindungi  kepentingan  umum  yang memerlukan  pengawasan.  Hakikat  dari izin  adalah  bahwa  perbuatan  itu dilarang  kecuali  peraturan-peraturan yuang  bersangkutan  mengizinkannya dengan  maksud  untuk  melakukannya dengan  cara  tertentu.  Penolakan  izin timbul  saat  kriteria  yang  ditentukan oleh otoritas tidak terpenuhi. Dalam hal ini,  misalnya,  dilarang  mendirikan bangunan  kecuali  ada  pejabat  yang berwenang  dengan  ketentuan  menaati persyaratan yang sudah ditentukan. 4
Dalam  hal  ini,  pemerintah daerah,  Dinas  Perdagangan  memiliki kewenanganan  mengoperasikan  pasar bagi  kepentingan  masyarakat  Kota Semarang.  Mengenai  hal  tersebut, Dinas  Perdagangan  dapat  mengalihkan pada masyarakat/pedagang supaya memperoleh  suatu  los  atayu  toko dengan  izin  dan  membayar  retribusi. Bukti  dari  kepemilikan  kios  tersebut bagi  Dinas  Oerdagangan  diwujudkan dalam  sebuah  Surat  Izin  Pemakaian tempat  dasaran  yang  memuat  para pihak  dan  klausul  tentang  hak  pakai yang  diberikan  kepada  pedagang  atau penjual.  Pemngelolaan  Pasar  Mangka
4 Adria n  Sutendi, Hukum  Perizinan  Dalam Sektor  Pelayanan  Publik ,  (Ja ka rta :  Sina r Gra fika , 2017).
Semarang  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  berdasarkan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan  Pasar  Tradisional,  terdapat pada  Pasal  17,  yang  berbunyi  “  Setiap pedagang  yang  menempati  toko  atau kios  dan  los  di  Kawassan  Pasar  Wajib mempunyai  izin”.
Setelah  diundangkan  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  berdasarkan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan  Pasar  Tradisional,  bahwa setiap  orang  maupun  badan  hukum yang  akan  melaksanakan  kegiatan  jual beli  barang  atau  jasa  di  pasar tradisional harus mengajukan permohonan  surat  keterangan  hak pemanfaatan kios atau surat keterangan hak  pemanfaatan  los  kepada  Dinas Perdagangan  Kota  Semarang.  Dengan uraian  diatas  maka  peneliti  tertarik untuk  Menyusun  penelitian  dengan judul “ Pelayanan Dinas Perdagangan Dalam
Pengaturan Perizinan Pemakian Tempat Dasaran
Pedagang  Pasan  Mangkang  Di Kota Semarang ”

## B. Perumusan Masalah
Bahwa  dari  pembahasan  latar belakang tersebut diatas, maka
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
perumusan masalah mengenai
penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana pelyanan Dinas
Perdagangan dalam pengatuiran
perizinan  pemakaian  tempat  dasarn pedagang  Pasar  Mangkang  di  Kota Semarang ?
2. Apa yang menjadi factor penghambat dalam pengaturan perizinan pemakaian tempat dasaran pedagang  Pasar  Mangkang  di  Kota Semarang  dan  bagaimana  upaya untuk mengatasi hambat tersebut ?

## C. Metode Penelitian
Dalam penulisan penelitian proses pengumpulan bahan dan sumber data  memegang  peranan  yang  sangat penting  karena  tanpa  sumber  data penelitian suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan yang mengambang dan tidak jelas serta tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.
Untuk  mecapai  sasaran  dan tujuan dari penelitian ini jenis penelitian  yang  digunakan  adalah empiris normative ( legal research ) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat
dinamakan penelitian hukum kepustakaan. 5
Penelitian  empiris  normative digunakan  karena  dalam  penelitian  ini akan  berusaha  menemukan  sampai sejau hukum positif berlaku.
Pendekatan  empiris  normative  dimulai dari  menganalisa  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan
Pelayanan Dinas Perdagangan Dalam Pengaturan
Perizinan  Pemakaian  Tempat  Dasaran Pedagang  Pasar  Mangkang  Di  Kota Semarang.

## PEMBAHASAN
A. Pelayanan  Dinas  Perdagangan
Dalam Pengaturan Perizinan Pemakaian
Tempat
Dasar Pedagang Pasar Mangkah di Kota
Semarang
Dinas Perdagangan sebagai pengendali  perizinan  pemakaian  tempat dasaran  di  Pasar  Mangkang  dituntut untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam pelayanan pengurusan izin dengan menjalankan peraturan perundangan  yang  berlaku  sebagai menjalankan  tugas,  serta  memberikan kebijakan-kebijakan yang mudah
5 Burha n  Ashofa , Metode  Penelitian  Hukum (Ja ka rta : Rineka  Cipta , 2000).
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
dipahami  oleh  pemohon  perizinan pemakaian tempat dasaran.
Pengelola  Pasar  adalah  pintu masuk pertama di  dalam proses pelayanan  perizinan  pemakaian  tempat dasaran, sebagai penggerak (komponen) yang  bersinggungan  langsung  dengan pedagang  pasar  yang  memerlukan pelayanan,  pengelola  pasar  dituntut untuk bisa menerapkan dan menjalankan program-progran yang telah diputuskan oleh Dinas Perdagangan, khusus dalam hal pelayanan  perizinan  pemakaian  tempat dasaran. Sebagaimana yang telah dilakukan  oleh  Pengelola  Pasar  di dalam  pelayanan  perizinan  pemakaian tempat dasaran di Pasar Mangkang Kota Semarang  adalah  memberikan  hal  yang terbaik  kepada  pedagangan  pasar  dan bertanggung  jawab  sehingga  mereka mempunyai  kepercayaan  dan  kepuasan terhadap apa yang didapatkannya.
Selain  daripada  itu  pelayanan perizinan  pemakaian  tempat  dasaran  di Pasar Mangkang Kota Semarang dilakukan  secara  transparan  mudah  dan tanpa  dipungut  biaya  apapun,  dengan demikian  diharapkan  pedagang  lebih aktif dan  paham  akan  pentingnya  suatu izin.
Dalam Rangka untuk meningkatkan  pelayanan  publik,  Dinas Perdagangan Kota
Semarang memberikan pelayanan pengaduan terhadap ketidakpuasan  di dalam pemberian  pelayanan  sesuai  dengan kewenangannya.  Prosedur  pengaduan berkenan dengan pelayanan perizinan.
a. Prosedur pengaduan
1. Setiap  pengaduan  dapat  datang sendiri  secara  langsung  atau melalui  surat  ditujukan  kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang.
2. Pengaduan  yang  disampaikan langsung  atau  tidak  langsung secara benar selanjutnya akan di proses.
3. Setiap pengaduan harus mencantumkan identitasnya secara  benar,  berikut  dengan permasalahan  yang  diadukan secara jelas.
4. Pengaduan  dapat  diselesaikan secara langsung atau memerlukan  penyelesaian  lebih lanjut.
5. Setiap pengaduan akan mendapatkan jawaban penyelesaian  baik  secara  lisan maupun tertulis.
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
6. Semua  bentuk  pengaduan  yang sudah mendapatkan penyelesaian akan di
dokumentasikan.
b. Prioritas pengaduan.
1. Pengaduan yang bisa di selesaikan  saat  itu  juga  oleh petugas pelayanan
2. Pengaduan  yang  memerlukan proses lebih lanjut.’
c. Penetuan pejabat Pejabat yang menyelesaikan pengaduan  adalah  yang  di  tunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan. d. Evaluasi dan pelaporan
Paling sedikit 1 (satu) bulan sekali petugas pelaksana pelayanan pengaduan  membuat  evaluasi  dan melaporkan hasilnya kepada
Kepala Dinas Perdagangan
e. Penerapkan standar pelayanan minimal.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan  dalam  menerapkan  standar pelayanan minimal terhadap pemberian izin adalah :
a. Mengadakan pembinaan bagi pedagang dan petugas yang ada di pasar.
b. Melakukan  sosialisasi  prosedur
pengurusan izin
c. Membuat  brosusr  atau  spanduk yang  berkaitan  dengan  pelayanan perizinan.
d. Melakukan sosialisasi melalui media elektronik
Pelayanan  izin  yang  dimaksud adalah  Surat  Izin  Pemakaian  Tempat Dasaran (SIPTD) terdiri dari pelayanan izin  baru,  pelayanan  perpanjangan  izin pemakaian  tempat  dasaran,  pelayanan pengalihan hak pakai tempat dasaran.
Keadaan  Pasar  Mangka  Kota Semarang  pada  saat  ini  sudah  sesuai dengan  program  yang  diberikan  oleh Dinas  Perdagangan.  Pasar  Mangka Kota  Semarang  adalah  asset  milik Pemerintah  Kota  Semarang,  termasuk dalam golongan Pasar Wilayah, Cabang Dinas nya berada di KORWIL 04  Karangayu,  Pasar  Mangka  Kota Semarang terletak di jalan Jendral Urip Sumoharjo. Nerdiri sejak Tahun 1976/1977 dan di renovasi tahun 1998, dengan  jumlah  luas  lahan  2.737,00m2 jumlah  luas  bangunan  3.034,25m2 dengan jumlah pedagang sebanyak 450 orang.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh  Pasar  Mangkang  Kota  Semarang saat ini berupa:
1. Gedung  bangunan  Pasar  yang tyerdiri  dari    :  Los  dengan  jumlah
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
petak 22: Los dengan jumlah petak 542; Pancaan dengan jumlah petak
30.
2. Tempat pembuangan sampah sementara,  dengan  Luas  30m2 untuk menampungan sampah dengan  volume  sampah  9m2 perhari yang ditampung dalam satu buah  kontiner.  Adapun  jadwal pengambilan  sampah  dilakukan setiap hari satu kali pengambilan.
3. Sumber air yang digunakan berasal dari sumber artetis.
4. Daya listrik dimiliki adalah 11.000 watt,  Adapun  pemakaian  untuk pedagang  kios  1400  watt;  Los 6400  watt;  untuk  penerangan umum 1900 watt.
5. Lahan  parker  dengan  Luas  450m2 mempunyai  daya  tampung,  mobil 10  unit  kendaraan;  motor  60  unit kendaraan,  yang  dikelola  oleh pihak ke 3 (tiga) atau swasta.
6. Tempat beribadah, mushola memiliki Luas 18m2 menggunakan  sumber  air  dari sumur astetis, pengelolaan dilaksanakan oleh Persatuan
Pedagang dan Jasa Pasar ( PPJP)
7. MCK/toilet  umum  terdiri  dari  n5
(lima)  petak  yaitu  3  (tiga)  petak berada di lantai 1 (satu) dan 2 (dua)
petak  berada  di  lantai  2  (dua),  air yang digunakan berasal dari sumur artetis,  de  Kelola  oleh  pihak  ke  3 (tiga) atau swasta.
8. Alat  pemadam  api  ringan  (APAR) dengan  jumlah  8  buah  tabungan dan  lokasi  penempatannya  berada di  lantai  1  terdiri  dari  2  buah, lantai II terdiri 6 buah tabung. Menurut Pengelola Pasar Mangkang  Kota  Semrang,  syarat  bagi pedagang  untuk  dapat  mengajukan permohonan perizinan pemkaian tempat dasaran;
1. Pedagang  yang  telah  menempat i dasaran  yang  berbentuk  kios  atau los maupun tempat dasaran yang di keluarkan oleh Dinas Perdagangan;
2. Tempat  Dasaran  yang  di  tempati tidak  digunakan  sebagai  jaminan kepada bank atau perorangan;
3. Tidak mempunyai tunggakan retribusi;
4. Surat  izin  menempati  tempat dasaran  masa  berlakunya  tidak kedaluwarsa. 6
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Pengelola  Pasar  Mangkang Kota  Semarang,  padat  disimpulkan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan
6 Wa wa nca ra   denga n  Supa rjo,  SH,  selaa ku Pengelo la   Pa sa r  Ma ngka   Kota   Sema ra ng (Ta ngga n16 November 2022)
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
perizinan  adalah  Dinas  Perdagangan Kota  Semarang  dan  Pengelola  Pasar Mangkang  dengan  struktur  organisasi sebgai berikut : 1. Pengelola Pasar
a. Melaksanakan  tugas  pengelolaan pasar yang diberuikan oleh Dinas Perdagangan
di dalam lingkungan kerjanya;
b. Mengendalikan pelaksanaan program  yang  telah  ditemntukan dari  Dinas  Perdagangan  menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan  Tugas  tambahan lainnya apabila dibutuhkan.
2. Juru Pungut Retribusi
a. Melaksanakan  jasa  pemungutan retribusi  dan  penagihan  jasa lainnya  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku;
b. Membukukan  dan  menyetorkan hasil pungutan retribusi;
c. Melakukan  pencatatan  rekening listrik bagi pedagang yang menggunakan listrik.
3. Keamanan dan ketertiban.
a. Melaksanakan ketertiban,
pengamanan,
pengaturan pedagang  pasar  agar  tertata
dengan  baik di dalam  maupun  di luar pasar;
b. Membuat  Jadwal  pelaksanaan keamanan  dan  ketertiban  di lingkungan pasar.
Setiap  pedagang  pasar  dapat memakai tempat dasaran secara tetap di Pasar  Mangkang  Kota  Semarang  yang di  Kelola  oleh  Pemerintah  Kota Semarang  dengan  terlebih  dahulu memiliki Surat Izin Pemakaian  Tempat Dasaran  dari  Dinas  Perdagangan  Kota Semarang.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  Nomor  9  Tahun  2013 tentang  Pengaturan  Pasar  Tradisional mengenai pengaturan perizinan terdapat  pada  pasal  17  yang  berbunyi “Setiap  pedagang  yang  menempati toko  atau  kios  dan  los  di  Kawasan Pasar Wajib Mempunyai Izin”
Sedangkan yang di maksud izin di sini adalah :
1. Izin  Pemakaian  Tempat  Dasaran yang  di  maksud  diajukan  kepada Walikota;
2. Izin  Pemakaian  Tempat  Dasaran tersebit  berlaku  untuk  jangka waktu  3  (Tiga)  tahun  dan dapat di perpanjang lagi;
3. Izin  Pemakaian  Tampat  Dasaran bukan bukti kepemilikan;
4. Permohonan  perpanjangan  Izin
Pemakaian Tempat Dasaran
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
dilakukan  paling  lambat  7  (tujuh) hari  kerja  sebelum  habis  masa berlakunya.
5. Izin  Pemakian  Tempat  Dasaran tersebut  bisa  dialihkan  kepada pihak  lain,  setelah  memperoleh persetujuan dari Dinas.
Setiap pemilik Surat Izin Pemakaian  Tempat  Dasaran  di  Pasar Mangkang, mempunyai Hak,
Kewajiban dan Larangan dalam pemanfaatan  Surat  Izin  Pemakaian Tempat Dasaran tersebut.
1. Adapun  Haknya  adalah  setiap pemegang  izin  berhak  melakukan aktivitas jual beli di Pasar.
2. Kewajiban  bagi  para  pemegang izin  adalah  membayar  retribusi tepat  pada  waktunya,  menjaga kebuersihan, keindahan dan ketertibaN Pasar, mencegah terjadinya kebaran.
3. Larangan  bagi  pedagang  yang memiliki  Surat  Izin  Pemakaian Tempat  Dasaran  adalah  sebagai berikut:
a. Dilarang  mengalihkan  surat izin pemakaian tempat dasaran atau  berjualan  kepada  pihak lain  tanpa  persetujuan  dari Kepala Dinas Perdagangan
b. Dilarang  merubah,  menambah, dan  mengurangi  bentuk  serta ukuran tempat dasaeran.
c. Dilarang menggunakan temopat  berjualan  yang  tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
d. Dilarang  melakukan  kegiatan usaha yang dapat membahayakan  keselamatan orang  banyak  yang  berada  di Pasar.
B. Faktor Penghambat dalam
Pengaturan Perizinan 1. Keterbatasan lahan yang dimiliki   pasar
Pada  kenyataannya  keadaan  di pasar Mangkang Kota Semarang masih ada  beberapa  pedagang  yang  berjualan di Pasar tetapi masih belum mempunyai  surat izin  pemakaian tempat  dasaran,  biasanya  mereka menempati  Lorong-lorong,  menempel di  tempat  darasan  orang  lain  dan  ad a juga  yang  berjualan  di  sekitar  area parker,  sehingga  bisa  mengganggu ketertiban,  kebersihan  dan  keindahan Pasar Mangkang.
Ketersediaan  kios  dan  los  di Pasar  Mangkang  Kota  Semarang  saat ini adalah terdiri dari 22 (dua puluh dua)
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
buah  kios  dan  541  (lima  ratus  emoat puluh satu) buah los.
Adapun  upaya  untuk  mengatasi permasalahan
tersebut, Dinas Perdagangan dapat melakukan
beberapa hal sebagai berikut :
- Melakukan penadataan ulang terhadap pedagang  tetap  dan pedagang musiman/tidak tetap;
- Melakukan perluasan lahan apabila memungkinkan  bisa  menambah lokasi dengan meningkat bangunan lantai menjadi 3 (tiga) lantai;
- Melakukan  Tindakan tegas kepada pedagang  yang  mempunyai  kios atau los akan tetapi tidak dipergunakan  untuk  berjualan  atau ditelantarkan  supaya  di  cabut  izin pemakaian tempat dasarannya, dan setelah  itu  dapat  dialihkan  kepada pedagang  yang  belum  mempunyai izin tempat dasaran.
2. Kurangnya pemehaman dari
pedagang  atas  pentingnya  surat izin pemakaian tempat dasaran.
Surat  Izin  Pemakaian  Tempat Dasaran  (SIPTD)  adalah  bukti  bahwa seorang  pedagang  mempunyai  hak pakai  di  dalam  Pasar  Mangkang  untuk di  tempati  dan  digunakan  untuk berjualan  dengan  mentaati  semua peraturan  yang  tertulis  di  dalam  Surat
Izin Pemakaian Tempat Dasaran (SIPTD)  tersebut. Dalam  hal  ini  masih terdapat  pedagang  yang  lalai  dalam pentingnya surat izin pemakaian tempat  dasaran  terutama  tentang  masa berlakunya surat izin tersebut, sehingga didapati  Surat  Izin  Pemakaian  Tempat Dasaran  (SIPTD)  yang  sudah  berakhir masa berlakunya, akan tetapi pedagang (pemilik  hak  pakai  tempat  dasaran) belum melakukan perpanjangan dengan alasan sibuk mengurus dagangannya.
Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan  tersebut, adalah :
- Dinas  Perdaganmgan  melakukan sosialisasi  secara  terus  menerus dan berlanjutan dengan melibatkan petugas dan perwakilan pedagang;
- Membuat  banner  yang  berisikan tentang  perizinan  dan  di  pasang di  tempat-tempat  yang  letaknya strategis;
- Pengelola pasar melakukan pendataan  terhadap  pedagang yang  belum  mempunyai  izin  dan melakukan  rekapitulasi  terhadap Surat  Izin  Pemakaian  Tempat Dasatran  (SIPTD)  yang  sudah beralkhir  masa  berlakunya  untuk diberitahukan  kepada  pemilik hak pakai tempat dasaran tersebut.
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
3. Petugas yang ada belum mencukupi
Aparatur  Sipil  Negara  pada Dinas  Perdagangan  Kota  Semarang sudah  memenuhi  syarat  dalam  segi kwalitas  kinerjanya,  namun  apabila ditinjau  dari  segi  kwalitas  atau  jumlah pegawai  masih  belum  mencukupi, dengan demikian tidak semua pekerjaan  ditangani  dengan  cepat. Pelaksanaan  pengurus  izin  pedagang pada Dinas Perdagangan Kota
Semarang hanya terdapat 2 (dua) orang petugas Aparatur Sipil Negara, sehingga bisa berpengaruh
berkurangnya  pengendalian  pedagang pasar.
Upaya  yang  dilakukan  adalah dengan  memaksimalkan  pegawai  yang ada  dengan  keterbatasan  pegawai supaya  bisa  mengajak  pedagang  lebih pro  aktif  dfalam  mengurus  izin,  dan apabila  ada  pegawai  yang  purna  tugas untuk  bisa  diisi  dengan  pegawai  yang baru, maupun mengusulkan penambahan  pegawai  baik  Aparatur Sipil  Negara  atau  Non  Aparatur  Sipil Negara.
4. Surat  Izin  Pemakaian  Tempat
Dasran (SIPTD) dijadikan Jaminan Pada Bank.
Pedagang  Pasar  Makang  dalam menambah modal usanya menggunakan  surat  izin  pemakaian tempat dasaran sebagai agunan/jaminan tanpa  sepengetahuan  petugas  pasar. Sehingga  menyulitkan  petugas  pasar dalam  mengendalikan  izin  di  saat pedagang akan melakukan perpanjangan izin maupun  kitaka mareka  akan  mengajukan  pengalihan hak pakai.
Upaya  yang  dilakukan  oleh pengelola  pasar  adalah  melakuikan koordinasi  dengan  Lembaga Keuangan (bank).  Bahwa  dalam  hal  pinjaman modal  usaha  kepada  pedagang  Pasar Mangkang  supaya  tidak  mensyaratkan Surat  Izin  Pemakaian  Tempat  Dasran (SIPTD)  sebagai  jaminan,  karena  izin pemakaian  tempat  dasaran  tersebut dilarang  dijaminkan  kepada  pihak Bank atau perorangan.
5. Penindakan  Pelanggaran  tidak tegas
Kepada  pemilik  kios  dan  los yang tidak memperpanjang masa berlakuknya  Surat  Izin  Pemakaian Tempat  Dasaran  (SIPTD),  menutup tempat  dasarannya  dan  melanggar peraturan  yang  berlaku  pada  saat  ini masih  ada  pelanggaran-pelanggaran
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
oleh  pedagang  yang  tidak  diberikan Tindakan tegas dari Dinas Perdagangan.
Upaya Pengelola Pasar
Mangkang  di  dalam  permasalahan  ini adalah  melakukan  pendataan  terhadap surat  izin  pemakaian  tempat  dasaran yang tidak  di perpanjang masa berlakunya,  dan  terhadap  kios  atau  los yang  di  telantarkan  oleh  pemiliknya untuk dilaporkan ke Dinas Perdagangan supaya dilakukan eksekusi  dan  pengambilan  alihkan asset  dikembalikan  kepada  Dinas Perdagangan,  sehingga  tempat  dasaran tersebut  bisa  dialihkan  kepada  pihak lain  atau  pedagang  yang  belum mempunyai  tempat dasaran.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pelayanan  Dinas  Perdagangan Dalam Pengaturan Peizinan Pemakaian
Tempat Dasaran Pedagang Pasar
Mangkang Kota Semarang telah dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pengaturan  Pasar  Tradisional,  dimana dalam pekaian temapat untuk berdagang  atau  usaha  para  pedagang harus mendapatkan Surat Izin Pemakaian  Temapat  Dasaran  (SIPTD) dari Walikota Semarang yang
dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan Kota  Semarang.  Dengan  mengajukan syarat-syarat dan ketenatuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Namun pelaksanaan pelayanan di  Pasar  Mangkang  Kota  Semarang belum  sepenuhnya  optimal  masih  ada Sebagian  pedagang  yang  masih  belum mempunyai  Surat  Izin  Pemakaian Tempat  Dasaran,  dikarenakan  ada beberapa Suarat Izin Pemakaian Tempat Dasaran.
Faktor yang mempengaruhi dalam pelayanan perizinan yakni keterbatasan  lahan  yang  dimiliki  Pasar Mangkang;  kurangnya  Pemahaman dari  pedagang  atas  pentingnya  Surat Izin  Pemakaian Tempat  Dasaran; petugas  yang  ada  belum  mencukupi; Surat  Izin  Pemakaian  Tempat  Dasaran (SIPTD)  dijadikan  jaminan  pada  bank; dan  penindakan  pelanggaran  tidak tegas
Disarankan agar Dinas Perdagangan  di  dalam  upaya  untuk meningkatkan  pelayanan  perizinan  di Pasar  Makang  diperlukan  peningkatan kemampuan  dalam  bentuk  studi  oleh Dinas  Perdagangan  dalam  pelayanan perizinan baik secara kuantitas maupun kualitasnya,  (contoh  :  peralatan  untuk mencatak izin, blangko-blangko
Widayanti  dan  Sunarto,  Pelayanan  Dinas  Perdagangan  dalam  Pengaturan  Perizinan  Pemakaian  Tempat Dasaran Pedagang Pasar Mangkang di Kota Semarang, Halaman 54-67
pengisian  permohonan);  Pemerintah kota Semarang khususnya Dinas Perdagang di dalam membuat peraturan  harus  memuat  materi-materi tentang  pengaturan  Pasart  Tradisional yang lebih detail dari berisi
persyaratan-persyaratan  yang  harus dipenuhi
dalam pengurusan permohonan  izin;  Dinas  perdagangan dalam upaya mengatasi pedagang yang belum  mempunyai  tempat  darasan resmi dan belum mempunyai surat izin pemakian  tempat  dasaran  (SIPTD) disarankan  supaya  Dinas  perdagangan mendata  dan  apabila  ada  tempat dasaran.
Pengelola Pasar diharapkan
mempunyai
buku-buku
tentang
peraturan-peraturan  perundang-undang
yang  mengatur  tentang  pengaturan Pasar Tradisional, serta lebih memaksimalkan  pelayanan  perizinan Pemakaian  Tempat  Dasaran  salah satunya  dengan  cara  jemput  bola (langsung  ke  pedagang)  dan  pengelola Pasar untuk selalu melakukan
pendataan pedagang yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutendi, Hukum  Perizinan Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:  Sejarah  Pembentukan Undang-undang  Pokok  Agraria, Isi  dan  Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003.
Burhan  Ashofa, Metode  Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2000.
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pengaturan Pasar Tradisional Sumintarsih,  dkk, Eksistensi  Pasar Tradisional ,  Antasari, 2011.
Sukirno, Mikro  Teori  Pengantar , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.