## PEMBUKTIAN DEBITUR TERHADAP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN

## Abd Jalil Hamzah*

## Abstract
If careful at section 2 UUK of when debt have fallen due and cannot be paid by debitor, creditor earn direct apply the bankrupt statement for its debitor, problems of arising out at rule section 2 UUK do not mind how much/many amount owe  the  debitor  which  can  be  billed  for,  become  the  creditor  invoice  which  relative  minimize  its  amount  can  apply  the bankrupt statement to debitor owning valuable asset very is big compared to with the amount of creditor invoice becoming base raised by a bankrupt application. Other problem to arise here is whether/what no chance which can be passed to by a debitor to can to improve; repair the its finance circumstance until really can be expressed by that debitor unable to again pay [for] its debts is principal sehinggga from actio pauliana is not applied, visible miscellaneous in the world of banking giving time tolerance of at its debitor before credit given by classified as credit stuck the existence of this time tolerance possible can give the protection to debitor beside whether/what considered necessary by applying of cancellation of contract of debitor with the other party which not yet of course conducive to the loss for its creditor is this matter require to be proved. Herein after for company debitor getting the time tolerance expected can make healthy to return his company until return in a state of able to pay for its debts accompanied on that condition.
Keyword : Evidence, Actio Pauliana, Bankrupt

## Abstrak
Jika  dicermati  pada  pasal  2  UUK  ketika  utang  sudah  jatuh  tempo  dan  tidak  dapat  dibayarkan  oleh debitur,  kreditur  dapat  langsung  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  atas  debiturnya, permasalahan  yang  timbul  adalah  pada  ketentuan  pasal  2  UUK  tidak  mempedulikan  berapa  jumlah utang debitur yang dapat ditagih, jadi tagihan kreditur yang relatif kecil jumlahnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang memiliki asset yang bernilai sangat besar dibanding dengan jumlah tagihan kreditur yang menjadi dasar diajukan permohonan pailit. Masalah yang lain yang akan timbul disini ialah apakah tidak ada kesempatan yang dapat diberikan kepada debitur untuk dapat memperbaiki  keadaan  keuangannya  sampai  betul-betul  dapat  dinyatakan  bahwa  debitur  tidak  mampu lagi membayar utang-utangnya sehinggga prinsip dari actio pauliana tidak diterapkan, hal-hal lain dapat dilihat dalam dunia perbankan yang memberikan toleransi waktu pada debiturnya sebelum kredit yang diberikan  diklasifikasikan  sebagai  kredit  macet  adanya  toleransi  waktu  inilah  yang  mungkin  dapat memberikan perlindungan terhadap debitur disamping apakah dipandang perlu penerapan pembatalan perjanjian debitur dengan pihak lain yang belum tentu mendatangkan kerugian bagi krediturnya hal ini perlu  dibuktikan.  Selanjutnya  bagi  debitur  perusahaan  yang  mendapatkan  toleransi  waktu  tersebut diharapkan dapat menyehatkan kembali perusahaanya sehinggga perusahaan itu kembali dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya yang disertai dengan syarat
Kata kunci : Pembuktian, Actio Pauliana , Kepailitan
*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Abd. Jalil Hamzah , Pembuktian Debitur terhadap Actio Pauliana …
6

## A. Pendahuluan
Actio  Pauliana  ( claw-back  atau annulment  of  preferential  transfer )    adalah
suatu upaya
hukum untuk membatalkan  transaksi  yang  dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut  yang  dapat  merugikan kepentingan  para  krediturnya.  Actio pauliana  diatur  pada  pasal  1341 BW. Dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang
Kepailitan
No. 37  tahun  2004 selanjutnya  disebut  UUK  disebutkan bahwa  untuk  kepentingan  harta  pailit dapat  dimintakan  pembatalan  atas segala  perbuatan  hukum  debitur  yang telah  dinyatakan  pailit  yang  merugikan kepentingan  kreditur,  yang  dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Seperti  yang  telah  kita  ketahui bahwa syarat-syarat dari Actio Pauliana yang  terdapat  dalam  pasal  1341  BW adalah sebagai berikut : 1. Perbuatan  tersebut  dilakukan oleh  debitur,  dalam  pasal  1341 harus  merupakan  perbuatan hukum.
2. bukan  merupakan  perbuatan hukum yang diwajibkan.
3. hanya  kreditur  yang  dirugikan berhak mengajukan pembatalan. 4. debitur  dan  pihak  ketiga mengetahui bahwa perbuatannya  mendatangkan kerugian bagi  krediturnya. ad.1) Terhadap perbuatan nyata, misalnya merusak yang mengakibatkan berkurangnya  kekayaan debitur  atau  perbuatan melawan  hukum,  tidak dapat dimintakan pembatalan oleh kreditur. ad.2) Yang  dimaksud  dengan perbuatan  hukum  yang tidak  diwajibkan  adalah perbuatan-perbuatan hukum  yang  dilakukan bukan  oleh  karena kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan. Pembayaran  atas  utang yang sudah dapat ditagih merupakan perbuatan  hukum yang merupakan  kewajiban dari  debitur  sehingga pembayaran  semacam itu tidak dapat diganggu gugat  oleh  kreditur lainnya,  bahkan  jika pembayaran terhadap salah  seorang  kreditur merugikan kreditur- kreditur lainnya. ad.3) Ketentuan undang- undang yang menentukan, bahwa setiap  kreditur  dapat mengajukan  batalnya perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditur-kreditur,  dapat menimbulkan kesan seolah-olah bahwa kerugian  tersebut  harus mengenai semua kreditur.  Akan  tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh undang- undang  adalah  bahwa
7
seorang  kreditur  yang dirugikan oleh perbuatan-perbuatan hukum daripada debitur. ad.4) Perkataan ”mengetahui”  bahwa perbuatan itu merugikan kreditur harus  diukur  dengan obyektif,  yaitu  harus diartikan bahwa debitur dan orang dengan siapa ia melakukan perbuatan secara jelas/nyata seharusnya mengerti bahwa perbuatannya merugikan kreditur.
Jadi yang harus mengetahui tidak hanya debitur yang bersangkutan saja tetapi juga pihak yang mengadakan  hubungan dengan debitur tersebut. (R.  Setiawan, 1977:56-57).
Dimana  salah  satu  syarat  tersebut sehingga  menjadikan  Actio  Pauliana dapat dilakukan  adalah  adanya  suatu “perbuatan  hukum  “yang  dilakukan oleh
debitur.
Sedangkan yang dimaksud  dengan  perbuatan  hukum adalah setiap tindakan dari debitur yang tentunya  mempunyai  akibat  hukum. Misalnya  jual-beli  atau  hibah,  sehingga ada  dua  elemen  yang  harus  dipenuhi agar  perbuatan  ini  dapat  disebut sebagai  perbuatan  hukum  adalah sebagai berikut : a. berbuat sesuatu, dan b. mempunyai akibat hukum. Artinya  jika  salah  satu  elemen
diatas tidak dipenuhi maka tidak dapat dianggap  suatu  perbuatan  hukum sehingga tidak terkena Actio Pauliana. Disamping itu pula didalam hal-hal tertentu  dapat  dikemukakan  disini tentang    perihal pembuktian  terbalik artinya pihak debitur atau dengan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan “ tidak  dalam  keadaan  mengetahui  atau patut  mengetahui  bahwa  perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian  bagi  kreditur”.  salah  satu perbuatan yang dilakukan debitur yang kemudian  dinyatakan  pailit  agar  dapat dibatalkan  berdasarkan  doktrin  actio pauliana  itu  harus  memenuhi  syarat agar  perbuatan  tersebut  diketahui  atau patut  di  duga  oleh  pihak  debitur  dan pihak ketiga bahwa perbuatan tersebut merugikan  terhadap  pihak  kreditur. Kita  ketahui  bahwasanya  dalam Undang-undang  Kepailitan  tidak  ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum  oleh  debitur  sehingga  dapat dibatalkan melalui upaya actio pauliana tersebut.  Karenanya  hukum  yang mengaturnya  hanyalah  hukum  yang umum  mengenai  daluwarsa  suatu gugatan. (Munir Fuady,1999:97-98)
B. Rumusan Masalah Bagaimana  pembuktian debitur terhadap  Actio  Pauliana  dalam kepailitan?
C. Kajian Pustaka Pada prinsipnya tidak ada seorangpun  ingin  usahanya  bangkrut apalagi dinyatakan dalam keadaan pailit tetapi  dinggap  sangat  penting  jika dalam  suatu  kondisi  yang  tidak menguntungkan
sehingga tidak terbayarkannya  suatu  tagihan  utang
8
yang  telah  jatuh  tempo  yang dikarnakan  adanya  kelalaian  atau  tidak disiplinnya  administrasi  perusahaan yang  apabila  ditelusuri  keadaan keuangannya mungkin jauh lebih besar dari  banyaknya  jumlah  tagihannya, itikad  baik  merupakan  prinsip  utama dalam  setiap  perjanjian  oleh  karnanya ada  dua  makna  itikad  baik  yang pertama dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan  kontrak  yang  dalam  pasal 1338  ayat  (3)  BW,  dalam  kaitan  ini itikad  baik  atau bona  fides diartikan perilaku  yang  patut  dan  layak  antar kedua  belah  pihak  dengan  pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil  didasarkan  norma-norma  objektif yang  tidak  tertulis,  kedua,  itikad  baik juga  diartikan  sebagai  keadaan  tidak mengetahui  adanya  cacat  contoh pembayaran  dengan  itikad  baik  yang diatur pada pasal 1386 BW
(Y. Sogar  Simamora, 2001:3).  Hal  ini sangat  menarik diuraikan  mengingat kekhawatiran  adanya  kesewenang- wenangan pihak kreditur dengan segala kekuatannya  ingin  menjatuhkan  usaha seseorang,  sehingga  timbul  cacat kehendak  jika  dalam  proses  negosiasi tersebut  tidak  berdasarkan  itikad  baik. Secara  klasik  sistem yang  berkaitan tersebut  diatas  dapat  digunakan  dalam bidang  matematika,  namun  prinsip dalam  suatu  teori  digunakan  sistem secara  umum  yang  digunakan  sebagai salah  satu  teknik  investigasi  atau deskripsi  pada  suatu  kasus  yang kongkrit, oleh karena itu dengan sistem maka setiap permasalahan dapat dilihat sebagai
suatu kesatuan yang menyeluruh  dengan  menggunakan metoda holistik sehingga suatu masalah akan  dapat  dipecahkan  lebih  mudah.
Menurut  Kelsen kemanfaatan  atau kemanjuran  dari  suatu  norma  dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu : a. kepatuhan  orang  pada  norma, dan b. penerapan sanksi oleh norma. Dalam  hal  ini  juga  para  pihak mempunyai  kewajiban  berdasarkan itikad baik dalam proses negosiasi masa pra  kontrak  tersebut  yaitu  adanya kewajiban  untuk  memeriksa  dan kewajiban untuk memberitahukan. Hal ini rentan terjadi mengingat keseimbangan  perlindungan  hukum baik  kreditur  dan  debitur  tidak tercermin  dari  UU  no  37  tahun  2004
UUK  tidak  adanya  ketentuan  yang mengatur tentang 1. Berapa  batas  minimal  utang yang tidak dibayar oleh debitur 2. Apakah kreditur yang mempunyai  piutang  yang  lebih kecil dibanding dengan kreditur yang lain juga dapat mengajukan kepailitan, sedangkan kreditur yang piutangnya  lebih  besar  tidak berniat mengajukan permohonan kepailitan terhadap  debiturnya  dengan suatu  pertimbangan  bahwa debitur  ini  adalah  suatu perusahaan yang masih mungkin  untuk  memperbaiki keadaan keuangan dari perusahaannya (Bernadette Waluyo, 2000:7). Jika dicermati pada pasal 2 UUK ketika utang sudah  jatuh  tempo  dan  tidak dapat  dibayarkan oleh  debitur, kreditur dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit atas
9
debiturnya,  permasalahan  yang timbul  adalah  pada  ketentuan pasal 2 UUK tidak mempedulikan  berapa  jumlah utang  debitur  yang  dapat ditagih,  jadi  tagihan  kreditur yang  relatif kecil  jumlahnya dapat mengajukan permohonan pernyataan  pailit  terhadap debitur  yang  memiliki  asset yang  bernilai  sangat  besar dibanding  dengan  jumlah tagihan  kreditur  yang  menjadi dasar  diajukan  permohonan pailit.  Masalah  yang  lain  yang akan timbul disini ialah apakah tidak  ada  kesempatan  yang dapat  diberikan  kepada  debitur untuk  dapat  memperbaiki keadaan  keuangannya  sampai betul-betul  dapat  dinyatakan bahwa  debitur  tidak  mampu lagi  membayar  utang-utangnya sehinggga  prinsip  dari  actio pauliana  tidak  diterapkan,  hal- hal  lain  dapat  dilihat  dalam dunia perbankan yang memberikan  toleransi  waktu pada debiturnya sebelum kredit yang  diberikan  diklasifikasikan sebagai  kredit  macet  adanya toleransi  waktu  inilah  yang mungkin  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  debitur disamping  apakah  dipandang perlu  penerapan  pembatalan perjanjian debitur dengan pihak lain yang belum tentu mendatangkan  kerugian  bagi krediturnya  hal  ini  perlu dibuktikan.  Selanjutnya  bagi debitur perusahaan yang mendapatkan  toleransi  waktu tersebut diharapkan  dapat menyehatkan kembali perusahaanya sehinggga perusahaan  itu  kembali  dalam keadaan  mampu  membayar utang-utangnya  yang  disertai dengan syarat :
 debitur dalam hal ini dalam beritikad baik untuk membayar  utang-utangnya oleh  karena  itu  pihak kreditur  dapat  memahami kesulitan-kesulitan yang dialami debiturnya.  selanjutnya dalam penjelasannya bahwa debitur perusahaan memiliki pandangan prospek  yamng  bagus  dan mampu memanfaatkan prospek  tersebut  sehingga mendatangkan  profit  yang signifikan. (Bernadette waluyo,2000:10) Melihat  keadaan  itulah  negara  juga memiliki  andil  yang  sangat  besar dimana  ada  nilai  pemasukan  bagi APBN  kita  dalam  bentuk  pajak sehingga  juga  diharapkan  dalam pembentukan ketentuan kepailitan kita dapat  mencerminkan  suatu  asas Rebus sic stantibus yang merupakan asas dalam
Hukum  Imternasional  yang  artinya suatu perjanjian dapat ditinjau kembali dalam suatu kondisi yang berbeda.(Bernadette  Waluyo,2000:11- 13) karna  kita  ketahui  bahwa  akibat dari suatu pernyatan pailit bagi debitur ialah  dia (debitur)  demi  hukum kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan mengurus  kekayaan  yang  dimasukkan dalam  kepailitan  terhitung  sejak pernyataan pailit sehingga debitur tidak
10
diberikan  napas  yang  segar  untuk memperhatikan segala
bentuk hubungan  hukumnya  dengan  kliennya serta keadaan keuangannya padahal jika ditinjau  dari  segi  ekonomi  perputaran nilai  uang  itu  tidak  bisa  dipastikan secara  tegas  banyak  faktor  yang mempengaruhinya  salah  satunya  ialah banyak  demonstrasi  yang  terjadi belakangan  ini,  belum  lagi  tentang perhitungan take and give antar negara yang  memerlukan  pemikiran  politis yang  sangat  kompleks.  Selanjutnya pada  proses  perbuatan  hukum  debitur terhadap  pihak  lain  yang  pada umumnya  melakukan  proses  tawar menawar  sedangkan  pihak  yang  lain akan  memberikan  akseptasi  jika  ia menerima syarat – syarat yang diajukan oleh  pihak  debitur.  Lazimnya  dalam kontrak  proses  ini  disebut  sebagai negosiasi  untuk  menuju  kata  sepakat. Yang  mana  nantinya  akan  ada penawaran  yang  memperoleh  hak kehendak  apakah  menerima  atau menolak  penawaran  itu.  Di  dalam proses  tewar  menawar  harus  terdapat pembentukan  kehendak  yang  bebas, artinya  apa  yang  dinyatakan  itu,  baik penawaran maupun akseptasi, dilandasi pada  kehendak  atau  niat  yang sesungguhnya.  Tidak  menjadi  penting apakah  para  pihak  (debitur-kreditur) menyadari akibat hukum atas apa yang dinyatakan, sepanjang
yang diungkapkan  itu  secara  sukarela  dan dengan  niat  sesungguhnya  maka pernyataan itu mengikat.

## D. Analisis 1. Pembuktian dalam perkara perdata
Berdasarkan pasal  1865  BW disebutkan bahwa  :  Setiap  orang  yang mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai sesuatu  hak,  atau,  guna  meneguhkan haknya sendiri maupun membantahsuatu  hak  orang  lain, menunjuk  pada  suatu  peristiwa, diwajibkan  membuktikan  adanya  hak atau peristiwa tersebut.
Yang  wajib  membuktikan  atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan  di  dalam  perkara  atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya  dikabulkan  atau  ditolak. Yang  berkepentinga  tidak  lain  adalah para  pihak,  yaitu  penggugat  dan tergugat.  Para  pihaklah  yang  wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan  bukan  hakim.  Hal ini  dapat  kita  baca  dalam  pasal  163
HIR  (ps.  283  Rbg)  dan  1865  BW  : Barang  siapa  yang  mengaku  mempunyai sesuatu  hak,  harus  membuktikan  adanya hak  atau  peristiwa  itu. Baca  juga  pasal
178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg, 50 ayat 1  Rv.  Jadi  dalam  hal  ini  harus dipisahkan antara yang harus membuktikan  atau  yang  harus mengajukan  alat-alat  bukti,  yaitu  para pihak,  dan  yang  harus  menyatakan terbukti atau tidak nya suatu peristiwa, yaitu hakim.
Tiap  pembuktian, walau  dengan bukti  lengkap  sekalipun,  dapat dilumpuhkan  oleh  bukti  lawan. Pembuktian  lawan  adalah  setiap pembuktian  yang  bertujuan  untuk menyangkal  akibat  hukum  yang dikehendaki  oleh  pihak  lawan  atau untuk membuktikan
Abd. Jalil Hamzah , Pembuktian Debitur terhadap Actio Pauliana …
11
ketidakbenarannya  peristiwa  yang diajukan pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkinkan  terhadap  bukti  yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan adalah bukti  lengkap  atau  sempurna  yang tidak  memungkinkan  adanya  bukti lawan.  Pasal  177  HIR,  pasal  314  Rbg dan  1936  BW tentang  sumpah  tidak memungkinkan bukti lawan. Beban  pembuktian  seperti  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka pembuktian  dilakukan  oleh  para  pihak dan  bukanlah  hakim.  Hakimlah  yang memerintahkan  kepada  para  pihak untuk  mengajukan  alat-alat  buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.
Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW, yang berbunyi :
Barang siapa yang mengaku mempunyai  hak  atau  mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan  haknya  itu  atau  untuk menyangkal  hak  orang  lain,  harus membuktikan  adanya  hak  atau peristiwa itu (Sudikno Mertokusumo,1993:114).  Ini  berarti bahwa  kedua  belah  pihak,  baik penggugat  maupun  tergugat  dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan  peristiwa  yang  diajukan, sedang tergugat berkewajiban membuktikan  bantahannya.  Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian sebaliknya  tergugat  tidak  diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.  Kalau  penggugat  tidak dapat  membuktikan  peristiwa  yang
diajukannya  ia  harus  dikalahkan, sedang  kalau  tergugat  tidak  dapat membuktikan  bantahannya  maka  ia harus pula dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian  dan  ia  tidak  dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan disebut sebagai resiko pembuktian. Hal ini  dilakukan  untuk  memenuhi  syarat keadilan,  agar  resiko  dalam  beban pembuktian  itu  sangat  menentukan jalannya peradilan. Maka hakim sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian. Disamping asas beban pembuktian
yang tercantum dalam pasal 163 HIR , pasal 283 Rbg, 1865 BW ada beberapa ketentuan  khusus  yang  lebih  tegas dariapada pasal tersebut di atas. Antara lain  dapat  disebutkan  pasal-pasal berikut :
Pasal  533 BW  :  orang  yang menguasai barang tidak perlu membuktikan  itikad  baiknya.  Siapa yang mengemukan adanya itikad buruk harus membuktikan.
Pasal  535  BW  :  kalau  seseorang telah  memulai  menguasai  sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap meneruskan  penguasaan  tersebut, kecuali terbukti sebaliknya.
Pasal  1244  BW  :  Kreditur dibebaskan  dari  pembuktian  kesalahan dari  debitur  dalam  hal  adanya  ” wanprestasi ”. Di luar ketentuan-ketentuan khusus yang  diantaranya  disebutkan  di  atas, oleh  hakim  hanya  berpedoman  pada asas umum yang tercantum dalam pasal
163  HIR,  pasal  283  Rbg,  pasal  1865
BW. Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban
12
pembuktian  yang  dapat  merupakan pedoman para hakim.
1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan  belaka  atau bloot affirmatief
(Sudikno Mertokusumo,1993:116) .
Menurut  teori  ini  maka  siapa yang  mengemukakan  sesuatu harus  membuktikannya  dan bukan  yang  mengingkari  atau menyangkalnya.  Dasar  hukum daripada  teori  ini  ialah pendapat  bahwa  hal-hal  yang negatif tidak mungkin dibuktikan.  Peristiwa  negatif tidak  dapat  menjadi  dasar  dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya  mungkin,  hal ini  tidaklah  penting  dan  oleh karena itu tidak dapat dibebankan  kepada  seseorang. Teori  ini  sekarang  telah ditinggalkan. 2. Teori hukum subyektif. Menurut  teori  ini  suatu  proses perdata  itu  selalu  merupakan pelaksanaan  hukum  subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif,  dan  siapa  yang mengemukakan  atau  mengaku mempunyai  sesuatu  hak  harus membuktikannya.  Dalam  hal ini  penggugat  tidak  perlu membuktikan semuanya. Untuk  mengetahui  peristiwa mana  yang  harus  dibuktikan dibedakan  antara  peristiwa- peristiwa  umum  dan  peristiwa- peristiwa khusus. Yang terakhir ini  dibagi  lebih  lanjut  menjadi peristiwa  khusus  yang  bersifat menimbulkan  hak,  peristiwa
khusus yang bersifat menghalang-halangi  timbulnya hak  dan  peristiwa  khusus  yang bersifat  membatalkan  hak. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa- peristiwa  khusus  yang  bersifat menimbulkan  hak,  sedangkan tergugat  harus  membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum  dan  adanya  peristiwa- peristiwa  khusus  yang  bersifat menghalang-halangi  dan  yang bersifat membatalkan. Misalnya kalau  penggugat  mengajukan tuntutan  pembayaran  harga penjualan,  maka  penggugat harus  membuktikan  adanya persesuaian  kehendak,  harga serta  penyerahan,  sedangkan kalau  tergugat  menyangkal gugatan  penggugat  dengan menyatakan  bahwa  terdapat cacad pada persesuaian kehendak  atau  bahwa  hak menggugat  itu  batal  karena telah  dilakukan  pembayaran maka  tergugatlah  yang  harus membuktikannya.  Teori  ini sangat  mendasar  pada  pasal 1865  BW.  Hal  ini  hanya  dapat memberi  jawaban  apabila gugatan  penggugat  didasarkan atas hukum subyektif. Ini tidak selalu demikian, satu misal pada gugat cerai. Keberatan- keberatan  lainnya  ialah  bahwa teori  ini  terlalu  banyak kesimpulan  yang  abstrak  dan tidak  memberi  jawaban  atas persoalan-persoalan tentang beban  pembuktian  dalam sengketa yang bersifat
13
prosesuil. 3. Teori hukum obyektif. Menurut  teori  ini,  mengajukan tuntutan  hak  atau  gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada  hakim  agar  hakim menerapkan ketentuan- ketentuan  hukum  obyektif terhadap peristiwa yang diajukan.  Oleh  karena  itu penggugat  harus  membuktikan kebenaran  daripada  peristiwa yang  diajukan  dan  kemudian mencari  hukum  obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Siapa  yang  misalnya  harus mengemukakan  adanya  suatu persetujuan  harus  mencari dalam  undang-undang  atau hukum  obyektif  apa  syarat- syarat  sahnya  persetujuan  baca pasal 1320 BW dan memberikan pembuktiannya. Ia tidak perlu misalnya membuktikan  adanya  cacad dalam  persesuaian  kehendak,
sebab  hal  itu  tidak  disebutkan dalam pasal 1320 BW. Tentang adanya  cacad  ini  harus dibuktikan  oleh  pihak  lawan. Teori  ini  hanya  bersifat formalis.
4. Teori  hukum  publik.  Menurut teori  ini  maka  mencari kebenaran  suatu  peristiwa di dalam  peradilan  merupakan kepentingan  publik.  Oleh karena  itu  hakim  harus  diberi wewenang  yang  lebih  besar untuk  mencari  kebenaran. Disamping  itu  para  pihak  ada kewajiban yang sifatnya hukum
publik,  untuk  membuktikan dengan  segala  macam  alat bukti.  Kewajiban  ini  harus disertai sanksi pidana. 5. Teori hukum acara. Asas audi et alteram  partem atau  juga  asas kedudukan prosesuil yang sama daripada  para  pihak  di  muka hakim merupakan asas pembagian  beban  pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi  beban  pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan  para  pihak.  Asas kedudukan  prosesuil  yangsama dari  para  pihak  harus  sama. Oleh  karena  itu  hakim  harus membebani  para  pihak  dengan pembuktian  secara  seimbang atau  patut.  Kalau  penggugat menggugat  tergugat  mengenai perjanjian  jual  beli,  maka sepatutnyalah  kalau  penggugat membuktikan  tentang  adanya jual  beli  itu  dan  bukannya tergugat yang harus membuktikan  tentang  tidak adanya  perjanjian  tersebut antara  penggugat  dan  tergugat. Kalau  tergugat  mengemukakan bahwa  ia  membeli sesuatu  dari penggugat,  tetapi  bahwa  jual beli itu batal karan konpensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai  tagihan  kepada penggugat.  Penggugat  dalam hal ini tidak perlu membuktikan  bahwa  ia  tidak mempunyai hutang pada tergugat. Kiranya sepatutnyalah kalau yang harus dibuktikan itu hanyalah  yang  positif-positif
Abd. Jalil Hamzah , Pembuktian Debitur terhadap Actio Pauliana …
14
saja. Yaitu adanya peristiwa dan bukannya  tidak  adanya  suatu peristiwa.  Demikian  pula  siapa yang  menguasai  barang  tidak perlu  membuktikan  bahwa  ia berhak  atas  barang  tersebut. Sebaliknya  siapa  yang  hendak menuntut  suatu  barang  dari orang lain ia harus membuktikan  bahwa  ia  berhak atas  barang  tersebut.(Sudikno
Mertokusumo,1993:117-118)

## 2. Peristiwa Hukum  dari  Actio Pauliana
Apakah  yang  dapat  dituntut  atas wan  prestasi,  tentang  hal  tersebut berarti apa yang  dapat  dituntut  oleh Kreditur  terhadap  seorang  Debitur yang  melakukan  wan  prestasi, mengenai  hal  ini  ada  4  kemungkinan yang dapat dipilih oleh Kreditur sesuai dengan kasusnya yaitu : 1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pelaksanaannya sudah terlambat. 2. Kreditur  dapat  meminta  ganti rugi saja, dalam hal ini kerugian yang  diderita  oleh  kreditur karena perjanjiannya dilaksanakan  atau  terlambat dilaksanakan  atau  dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. 3. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, sekaligus  meminta  ganti  rugi yang  diderita  kreditur  sebagai akibat keterlambatannya pelaksanaan perjanjian itu. 4. Kreditur  dalam  hal  suatu perjanjian  yang  meletakkan kewajiban  secara  timbal  balik,
dapat  meminta  kepada  hakim untuk  membatalkan  perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian, ini  sesuai  dengan  ketentuan pasal  1266  BW.  Bahwa  tiap perjanjian bilateral selalu dianggap  telah  dibuat  dengan syarat,  wan-prestasi  dari  salah satu akan berakibat pembatalan perjanjian,  pembatalan  mana harus dimintakan kepada hakim. Berkaitan  dengan  pembatalan  ini, maka  kedua  belah  pihak  yang mengadakan perjanjian dapat menentukan  bahwa  pembatalan  itu tidak usah dilakukan oleh hakim, tetapi perjanjian  tersebut  dengan  sendirinya akan  hapus  jika  salah  satu  pihak melakukan wan prestasi pihak Debitur. Jika wanprestasi pihak Debitur oleh hakim  terlalu  kecil,  hakim  berwenang untuk  menolak  pembatalan  perjanjian atau perikatan itu, meskipun ganti rugi yang  diminta  harus  diluluskan  atau harus dipenuhi. Di  dalam  suatu  kasus  tuntutan  utang piutang,  apabila  Debitur  tidak  dapat melaksanakan  kewajibannya  atau  yang dikatakan sebagai wanprestasi, kemudian  perkara  tersebut  masuk  ke Pengadilan  Negeri,  kemudian  didapat suatu Keputusan dari Hakim Pengadilan berupa Keputusan Perdamaian,  di  mana    di  dalam putusannya  ada  keharusan  untuk melaksanakan  isi  akta  perdamaian sampai  batas  waktu  yang  ditentukan dan  apabila  batas  waktu  yang  sudah ditentukan itu Debitur tidak melaksanakannya,  maka  penggugat dapat  menggunakan  haknya  yaitu mengajukan  atau  minta  kepada  hakim
Abd. Jalil Hamzah , Pembuktian Debitur terhadap Actio Pauliana …
15
untuk  memaksakan  isi  putusannya kepada  Debitur  dan  sekiranya  kurang mendapat  tanggapan,  maka  hakim dapat  memerintahkan  dengan  surat perintahnya  yang  dibawa  petugas Panitera pengganti untuk melaksanakan  acara    penyitaan  lebih dulu, hal ini semata-mata melaksanakan isi  akta  perdamaian  yang  antara  lain berisi  tergugat  sanggup  melunasi hutangnya  kepada  penggugat  sebesar yang  diperutangkan  dengan  jangka waktu  yang  telah  ditetapkam  pula terhitung setelah putusan ini mempunyai  kekuatan  hukum  dengan ketentuan lain bahwa beaya perkara ini akan  dipikul  oleh  kedua  belah  pihak untuk  masing-masing  pihak  seperdua bagian.
Hakim  di  dalam  memerintahkan pelaksanaan
putusan itu juga mempertimbangkan  isi  surat  gugatan dari  penggugat  yang  antara  lain berbunyi :
- Membaca surat kuasa penggugat tertanggal, bulan dan tahun,  yang  memohon  agar  isi akta  perdamaian  Pengadilan
Negeri tersebut dilaksanakan.
- Membaca  lebih  dahulu  berita acara  penyitaan  dari  Panitera pengganti  Pengadilan  Negeri tertanggal,  Nomer  perkara, tahun  perkara.  dan  surat  berita acara  penyitaan Exe  Kutorial dari  wakil  Panitera  Pengganti Pengadilan  Negeri  tanggal  per- kara/bulan/tahun  perkara/no perkara/jenis perkara dari yang dipersengketakan.
Pada  umumnya,  seseorang  dapat membuat  perjanjian  apa  saja  menurut
kehendak  hatinya,  hanyalah  Undang- Undang yang menghendaki bahwa tiap orang  yang  mempunyai  hutang-hutang kepada  orang  lain,  harus  menjaga jangan  sampai  dari  akibat  perbuatan- perbuatannya  itu  kekayaannya  akan menjadi berkurang, hingga orang-orang yang  masih  menghutangkan  akan dirugikan,  oleh  karena  kekayaan seseorang  menjadi  tanggungan  untuk segala
hutang-hutangnya, maka dapatlah  dimengerti  kalau  orang-orang yang  menghutangkan  akan  dirugikan, bila  kekayaan  si  berutang  sedemikian merosotnya  hingga  tidak  akan mencukupi lagi untuk melunasi hutang- hutangnya,  berhubung  dengan  itu Undang-Undang  telah  menetapkan bahwa tiap orang yang menghutangkan kepada  seseorang  berhak  untuk meminta  pembatalan  atas  segala perjanjian  yang  dilakukan  oleh siberhutang  kalau  menurutnya  hal  itu akan  merugikan  orang-orang  yang menghutangkan,  padahal  sama  sekali tidak  ada  keharusan  baginya  untuk melakukan perbuatan itu.
Jika  suatu  perjanjian  sudah  jelas kata-katanya, tidak ada kesulitan dalam hal  menafsirkannya,  maka  perjanjian itu  tidak  ada  soalnya  lagi.  Tetapi  ada kalanya kata-kata itu tidak jelas. Dalam hal ini, hakim harus menyelidiki apakah yang  sebenarnya  yang  dimaksudkan oleh  para  pihak  yang  berkontrak  itu pada umumnya jika ada keragu-raguan, perjanjian itu  harus  ditafsirkan  secara meringankan pada pihak yang memikul kewajiban-kewajiban  dalam  perjanjian itu. Dan  selanjutnya  tentang  masalah
peristiwa hukumnya ini, yang berhubungan  dengan  sengketa  Actio
16
Pauliana  ini  di  dalam  masalah  perkara ini  tidak  akan terlepas  dengan  adanya suatu  pembatalan  dan  kebatalan  dari suatu  perhubungan  hukum  para  pihak atau pembatalan dari suatu perutangan yang  ditimbulkan  oleh  para  subyek pembuat perjanjian  perikatan.  Pasal 1446  BW  yang  berbunyi  :  Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum  dewasa  atau  orang-orang  yang ditaruh di bawah pengampunan, adalah batal demi hukum, dan atas penentuan yang  diajukan,  oleh  atau  dari  pihak mereka harus dinyatakan batal, semata- mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampunannya.  Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan  yang  bersuami  dan  oleh orang-orang
belum . dewasa
telah mendapat suatu pernyataan persamaan pernyataan  dengan  orang  dewasa, hanyalah  batal  demi  hukum,  sekedar perikatan-perikatan
tersebut melampaui kekuasaan mereka.
Dengan  adanya  ketentuan  pasal pembatalan  dari  suatu  perikatan  itu, bukan  berarti  akan  membatasi  setiap subyek  untuk  tidak  melakukan perbuatan  perhubungan  hukumnya dengan  para  subyek  lainnya,  hal  ini walaupun  syarat  pembatalan  dari persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik  itu  tidak  dicantumkan  didalam setiap  ikrar  perjanjiannya,  maka ketentuan  yang  dianut  oleh  hukum perdata Indonesia yang mana cenderung  kepada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Barat  akan selalu  menganggap  syarat  pembatalan dari  setiap  persetujuan  perjanjian  itu dicantumkan  walaupun  tidak  tertulis bersamaan dengan syarat-syarat
perjanjian itu sendiri.
Bila  ada  hal  yang  demikian,  hal yang  disamakan  keadaannya  dengan apa  yang  seperti  dimaksud  oleh ketentuan  Undang-Undang.  Sepanjang menyangkut mengenai syarat pembatalan  dari  suatu  ketentuan perjanjian  perikatan  yaitu  mana  kala salah  satu  pihak  tidak  memenuhi kewajibannya,  maka  dalam  hal  yang demikian  itu  persetujuan  tidak  batal demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus dimintakan  kepada  hakim.  Permintaan ini  juga  harus  dilakukan  meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  di dalam  persetujuan,  jika  syarat  batal tidak  dinyatakan  dalam  persetujuan, dalam  keadaan  hal  semacam  ini, peranan  hakim  adalah  leluasa untuk menurut keadaan, atau atas permintaan si  tergugat,  memberikan  suatu  jangka waktu  untuk  masih  juga  memenuhi kewajibannya,  jangka  waktu  mana namun  itu  tidak  boleh  lebih  dari  satu bulan, jika dalam keadaan saat tertentu itu  timbul  adanya  suatu  penuntutan untuk  dipenuhinya  prestasi  dari tergugat  dan  tergugat  tidak  dapat memenuhi  tuntutan  saat  itu,  maka mereka  dapat  minta  kepada  hakim tentang  penundaan  saat  atau  waktu untuk  memenuhi  prestasi  itu  kepada penggugat tetapi ini bukan satu-satunya jalan  bagi  tergugat  di  dalam  keadaan tidak  dapat  memenuhi  tuntutan penggugat  mengenai  prestasinya  itu dapat  mengajukan  kepada  hakim  jauh sebelum jatuh tempo untuk dinyatakan dirinya  didalam  keadaan  pailit,  hal  ini juga  atas  penilaian  hakim  dan  para penggugat  atau  para Kreditur  yang mempunyai ikatan perjanjian dengannya,  sehingga  apabila  nanti  ada
Abd. Jalil Hamzah , Pembuktian Debitur terhadap Actio Pauliana …
17
putusan  dari  Pengadilan  tentang keadaan  pailitnya  si  Debitur  yang digugat,  maka  para  penggugat  tidak dapat
melanjutkan tuntutan
pemenuhan  prestasinya  dari  Debitur tergugat,  keadaan  yang  dimungkinkan untuk  dapat  dipunyai  oleh  tergugat harus  didasarkan  atas  keadaan  yang benar-benar  diketahui  oleh  berbagai pihak  yang  mempunyai  perhubungan hukum  dengannya,  dan  keadaan tergugat  itu  juga  harus  diperkuat  oleh pernyataan kuasa hukumnya dan diikuti suatu  keadaan  yang  benar-benar  dapat diterima  oleh  berbagai  pihak  tentang keadaan  yang  memang  tergugat  itu keadaannya  tidak  dapat  diselamatkan lagi  keadaan  ekonominya,  sehingga dengan adanya suatu kepastian hukum dari hakim Pengadilan Negeri tersebut : maka  keadaan  Debitur  tergugat keadaan kurang begitu leluasa terhadap harta  kekayaan  yang  dipunyainya, adanya  sisa  harta  kekayaan  yang dipunyai  Debitur  tergugat  tersebut bukan berarti ia . dapat mau memenuhi tuntutan para penggugat, tetapi apabila Debitur tersebut menghadapi lebih dari satu  orang  penggugat,  dan  dengan harta yang dipunyai tergugat tidak akan dapat  mencukupi  pembayaran  untuk semua  penggugat  yang  lebih  dari  satu orang  seperti  apa  yang  diungkapkan diatas tentang keadaan Debitur apabila dengan harta yang dipunyai tidak akan dapat  mencukupi  jumlah  hutang  yang dipunyai,  sehingga  sampai  timbulnya suatu  penuntutan  terhadapnya  yang dilakukan  oleh  para  penggugat  yaitu para  Kreditur  yang  mengadakan  per- hubungan  hukum  dengannya,  maka dengan keadaan  yang  seperti  itu Debitur  tergugat  dapat  meminta
kepada hakim Pengadilan Negeri untuk dinyatakan dirinya dalam keadaan jatuh pailit,  pernyataan  putusan  hakim Pengadilan  Negeri  ini  disertai  pula dengan  posisi  harta  kekayaan  Debitur pada  saat  dimintakan  dirinya  dalam keadaan  jatuh  pailit,  hal  ini  perlu  oleh hakim  untuk  memberitahukan  kepada para  pihak  lawan  yang  mengadakan perhubungan  hukum  dengan  Debitur yang  dinyatakan  jatuh  pailit  tersebut, sedangkan  bentuk  dari  pemberitahuan Pengadilan  Negeri  kepada  para penggugat  dari  Debitur  adalah  berupa pengumuman  pemberitahuan  tentang jatuh pailitnya Debitur tergugat, setelah para  penggugat  mengetahui  keadaan semua  itu,  kemudian  hakim  dapat mengadakan inventarisasi hari kekayaan Debitur berdasarkan atas data harta  yang  diperoleh  pada  saat pengajuan  keadaan  pailit  dari  Debitur sejak  awal  permohonan,  setelah diperoleh data inventarisasi. Keadaan  harta  kekayaan  Debitur yang  digugat,  maka  sebagai  perantara hakim,  dapat  mengadakan  pendataan terhadap para penggugat mengenai apa yang  dituntut  terhadap  tergugat, kemudian  pula  besarnya  harta  yang digugat terhadap besarnya hutang yang dipunyai  oleh  Debitur,  maka  bila selesai  didata  oleh  hakim  tentang jumlah  para  penggugat,  besarnya piutang-piutang  mereka  dari  tergugat maka  dengan  harta  yang  ada,  yang dipunyai  tergugat  pada  saat  ia mengajukan  permohonan  jatuh  pailit itu,  para  penggugat  akan  dapat penggantian sebesar perbandingan dari sejumlah  piutang  dengan  jumlah penggugat  yang  menggugat  kepada tergugat dengan dibagi pula dengan ke-
adaan  besarnya  sisa  harta  kekayaan yang dipunyai tergugat tersebut dengan perbandingan yang merata.

## E. Penutup

## 1. Simpulan
Dasar-dasar  terjadinya  hutang piutang  itu  sama  dengan  dasar-dasar terjadinya perikatan  hal  ini  disebabkan karena  hutang  piutang  merupakan salah  satu  bentuk  daripada perikatan yang  bersumber  dari  perjanjian  dan Undang-undang.  Pihak  ketiga  yang memperoleh hak-hak  dari  perbuatan yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan kreditur harus diperlindungi  dari  adanya  gugatan  dari pihak-pihak  lain  sehubungan  dengan perikatan  yang diadakan  oleh  mereka hal  ini  disebabkan  karena  pihak  ketiga terebut  tidak  mengetahui  adanya perikatan  antara  debitur  dengan kreditur  yang  akhirnya  menimbulkan suatu persengketaan.

## 2. Saran
Hendaknya  kita  lebih  baik mengetahui lebih dahulu bahwa apakah hutang piutang  yang  akan  kita  buat dengan  pihak  lain  itu  berdasarkan Undang-undang  ataukah  berdasarkan perjanjian  saja,  dengan  mengetahui lebih  dahulu  tentang perikatan  yang dilakukan  itu  kepastian  hukumnya lebih  terjamin.  Tentang  keabsahan hutang – piutang  yang  dibuat  tersebut kita  harus  melihat  terlebih  dahulu  dan perlu  mengetahui  apakah  hutang- piutangnya itu mempunyai unsur-unsur yang  bisa  membuat  batalnya  hutang piutang itu dikarnakan apabila terdapat hal  yang  demikian  dengan  sendirinya hutang-piutang itu akan batal.

## Daftar Pustaka
Bernadette  Waluyo, Hukum  Kepailitan dan  Penundaan Pembayaran Hutang , Mandar Maju, Bandung, 2000 Munir Fuady, Hukum  Kepailitan  alam Teori dan Praktek , CV. Citra Aditya
BAkti, Bandung, 1999.
Soebekti,.  R, Hukum  Pembuktian ,
Pradnya paramita, 1974. Soebekti,.  R, Kitab  Undang-undang hukuim perdata , Pradnya paramita, Jakarta, 1980. Sudikno Mertokusumo, Hukum  acara Perdata , penerbit liberty, Yogyakarta, 1980
Wiryono  Projodikoro, Asas  hukum perdata , sumur, Bandung, 1979.
Wiryono  Projodikoro, Hukum  Perdata tentang  perjanjian  tertentu ,  sumur,
Bandung, 1979.
Y.  Sogar  Simamora,  Makalah, Fungsi Itikad  Baik  Dalam  Kontrak ; Suatu
Orientasi  Dengan  Pendekatan  Sistem ,” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.