## Ali Dahwir, Pengembanan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Halaman 13-22

## PENGEMBANAN FILSAFAT PANCASILA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Ali Dahwir Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail: dahwirali@yahoo.com

## Abstract
In  general,  the  system  of  imposing  crimes  against  perpetrators  of  criminal  acts  applied  in Indonesia still refers to the criminal system which was abandoned by the Dutch Colonial based on liberalism, this is due to the absence of regulations made by  Indonesia that specifically establish the criminal system. So that the criminal system that runs is not based on the local wisdom of the Indonesian people which ultimately does not reflect the values of Pancasia as a source of all legal sources. The purpose of this paper is to examine the development of the philosophy of Pancasila in the penal system. This research is normative, using secondary data, with a legal philosophy and concept approach. Qualitatively analyzed to find links between criminal prosecution in Indonesia and the adoption of Pancasila values Keywords: Philosophy; Pancasila; Criminal System

## Abstrak
Secara  umum  sistem  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  diterapkan  di Indonesia  masih  mengacu  kepada  sistem  pemidanaan  yang  di  tinggalkan  oleh  Kolonial  Belanda yang  berlandaskan  liberalisme,  hal  ini  disebabkan  oleh  belum  ada  aturan  yang  dibuat  oleh Indonesia yang secara khusus menetapkan sistem pemidanaan. Sehingga sistem pemidanaan yang berjalan  tidak  berdasarkan  kearifan  lokal  masyarakat  Indonesia  yang  pada  akhirnya  tidak mencerminkan  nilai-nilai  Pancasia  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Tujuan  penulisan ini  adalah  untuk  mengkaji  tentang  pengembanan  filsafat  Pancasila  dalam  sistem  pemidanaan. Penelitian  ini  bersifat  normatif,  dengan  menggunakan  data-data  sekunder,  dengan  pendekatan konsep  dan  filsafat  hukum.  Dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menemukan  keterkaitan  antara penjatuhan pidana di Indonesia dengan pengembanan nilai-nilai Pancasila Kata Kunci: Filsafat, Pancasila, Sistem Pemidanaan
A. Pendahuluan Negara merupakan organisasi
manusia yang paling besar dimana masyarakat  menundukkan  diri.  Negara adalah  lembaga  yang  memiliki  kekuasaan yang sangat besar didalam sebuah masyarakat,  kekuasaan  yang  sangat  besar ini  diperoleh  karena  negara  merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Pada hakekatnya  negara  adalah  suatu  organisasi masyarakat, yaitu sekelompok orang dengan  kerja  sama  dan  pembagian  tugas, mengejar  suatu  tujuan  yang  bersama  yang tidak  dapat  dicapai  secara  sendiri-sendiri.
Dalam  suatu  negara  yang  menjadi  petugas atau  aparaturnya  adalah  mereka  yang menjadi  pucuk  pimpinan  dari  organisasi itu,  merekalah  yang  bertugas  menjaga  dan mengatur  agar  tujuan    organisasi  tersebut dapat  terwujud.  Dalam  suatu  negara dibentuk alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga tinggi negara. 1
Kekuasaan negara harus pula dibatasi  agar  tidak  berlaku  sewenang- wenang  terhadap  warganya.  Adapun  yang
1 Kirdi  Dipoyudo, Keadilan  Sosial.  Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1-2
dapat  membatasi  kekuasaan  negara  adalah hukum.  Inilah  yang  disebut  dengan  negara hukum.  Negara  hukum  dalam  sejarahnya berjalan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat. 2
Menurut Stahl, suatu negara hukum haruslah  memenuhi  empat  unsur  penting, yakni: 3
a. Adanya  jaminan  atas  hak-hak dasar manusia;
b. Adanya pembagian kekuasaan;
c. Pemerintahan haruslah berdasarkan atas peraturan- peraturan hukum;
d. Adanya peradilan administrasi.
Negara  hukum  bertujuan  untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan  kepastian  dalam  hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas,  dan  juga  bertujuan  untuk mencegah  bahwa  hak  yang  terkuat  yang berlaku. 4
Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut secara tegas tertera dalam Pasal. 1 ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  1945,  yang idealnya  segala  tindak  tanduk  pemerintah haruslah  didasarkan  pada  aturan  hukum yang ada, aturan hukum tersebut juga tidak boleh  menyimpangi  Pancasila  sebagai Ideologi  Bangsa.    Sebagai  ideologi  bangsa Indonesia  dalam menjalankan  negara hukum  yang  dimaksud  pemerintahan  tidak boleh  terlepas  dari  Pancasila  yang  juga merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum di Indonesia.
Demikian juga halnya ketika terjadi tindak  pidana  atau  kekacauan  dalam
2 Ibid .
3 Stahl,  dalam  Abu  Daud  Busroh  dan Abubakar  Busro , Asas-Asas  Hukum  Tata  Negara ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.112-113
4 Untuk  mewujudkan  tujuan,  negara tersebut harus memnuhi unsur petugas, kewenangan (tugas),  menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh Montesquieu ( trias Politica ) agar suatu pemerintahan berjalan dengan baik harus melakukan  pemisahan  kekuasaan,  dan  masing- masing  kekuasaan  harus  mengawasi  kekuasaan yang  lainnya  sehingga  tiap  kekuasaan  tersebut menjadi balance .
masyarakat yang dilakukan oleh seseorang,
akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan  dalam  masyarakat  yang bersangkutan, serta menimbulkan penderitaan  pada  korbannya.  Sebagai pelaku kejahatan sudah semestinya mendapatkan sanksi sesuai dengan keadilan masyarakat, serta tidak mengenyampingkan keberadaan Pancasila.
Immanuel  Kant  berpendapat  bahwa dasar  penjatuhan  hukuman  haruslah  dicari pada kejahatan itu sendiri, sebab kejahatan itu  menimbulkan  penderitaan  pada  orang lain sementara hukuman tersebut merupakan  tuntutan  yang  mutlak  dari hukum kesusilaan. 5 Teori ini lebih terkenal dengan  teori  absolut  dalam  pemidanaan, sedangkan menurut teori relatif menganggap bahwa orang yang melakukan kejahatan  merupakan  orang  yang  tersesat dalam  pergaulan  masyarakat,  sehingga mereka  perlu  dibimbing yang  pada akhirnya  apabila  telah  kembali  pada masyarakat  mereka  menjadi  orang  yang berguna 6 dan  teori  gabungan  merupakan teori  yang  dalam  menjatuhkan  pidana kepada  pelaku  pidana  menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif.
Dalam penjatuhan pidana di Indonesia,  yang  secara  jelas  terlihat  masih berdasarkan  pada  ketentuan  yang  dibuat oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda,  hal tersebut  tidak  dapat  dipungkiri,  karena  ini merupakan  konsekuensi  dari  Pasal  II
Aturan Peralihan UUD1945 yang menyatakan  bahwa  ”  segala  badan  negara dan  peraturan  yang  ada  masih  langsung berlaku, selama belum diadakan  yang baru menurut  Undang-undang  ini”.  Penjatuhan pidana  dalam  hal  ini  merupakan  bahagian dari penegakan hukum.
Penegakan hukum haruslah
disesuaikan dengan cita-cita hukum bangsa yang  bersangkutan  (Proklamasi,  Pancasila, dan  UUD  1945).  Artinya,  penegakan hukum tersebut haruslah disesuaikan
5 Satochit  Kartanegara, Hukum  Pidana (Kumpulan  Kuliah  Bagian  I), Balai  Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 57
6 Ibid ., hal. 62
dengan  falsafah,  pandangan  hidup,  kaidah dan  prinsip  yang  di  anut  oleh  masyarakat yang  bersangkutan,  shingga  akan  sesuai dengan  kesadaran  hukum  yang  mereka miliki.  Untuk  itu  penegakan  hukum haruslah  disesuaikan  dengan  nilai-nilai yang  di  junjung  tinggi  oleh  masyarakat, yang  bagi  masyarakat  Indonesia  nilai-nilai tersebut  ,  antara  lain  nilai  ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan  hak-hak  asasi  dan  sebgainya. Tentunya  sebagai  negara  yang  menganut sistem  hukum  eropa  kontinental,  sedapat mungkin  nilai-nilai  tersebut  dinyatakan dalam  bentuk  undang-undang  termasuk dalam  hal  nilai  dan  kaidah  penegakan hukumnya.  jadi  nilai-nilai  luhur  dari pancasila  seperti  keadilan,  kemanusiaan dan hak asasi manusia (martabat manusia), kepastian hukum, kemanfaatan dan persatuan  bangsa  harus  diinternalisasi dalam dinamika praktik penegakan hukum.
Dalam  konteks  sistem  peradilan pidana,  maka  ruang  lingkup  penegakan hukum pidana sudah dimulai sejak perumusan  peraturan  perundang-undangan oleh lembaga legislatif (kebijakan legislatif)  di  bidang  hukum  pidana  baik hukum  pidana  materil  maupun  formil, pelaksanaan  perundang-undangan  itu  di masyarakat, maupun langkah atau tindakan yang diambil atau seharusnya diambil oleh aparat  penegak  hukum  pidana  seperti polisi, jaksa penununtut umum, hakim, dan penasehat  hukum  manakala  di  masyarakat terjadi  tindak  pidana  atau  pelanggaran terhadap  hukum  pidana  yang  ada  harus tetap  memperhatikan  dan  sesuai  dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Penyelenggaraan  acara  pidana  (khususnya untuk  tindak  pidana  umum)  di  dasarkan pada  undang-undang  Nomor.8  tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang populer dengan  sebutan  KUHAP,  UU  kekuasaan kehakiman,  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya sebgai pelengkap. KUHAP dan UU kekuasaan kehakiman itu memuat  asas-asas  yang  harus  diwujudkan dalam  penyelenggaraan  acara  pidana,
khususnya  oleh  jajaran  aparat  penegak hukum ( official criinal justice system ).

## B. Permasalahan
Dari  uraian  singkat  di  atas  banyak terdapat  permasalahan  dalam  pemidanaan di  Indonesia,  permasalahan  dalam  hal penjatuhan  pidana,  pemidanaan,  landasan penjatuhan  pidana,  dan  lain  sebagainya. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan  dalam  makalah  ini  sebagai berikut:
1. Bagaimana penjatuhan pidana di Indonesia  dalam  konstelasinya  dengan nilai-nilai Pancasila?
2. Bagaimana  idealnya  penjatuhan  pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

## C. Pembahasan
Kejahatan  merupakan  kenyataan sosial,  yang  sudah  ada  sejak  terciptanya manusia  di  muka  bumi  ini.  Dalam  hukum pidana  kejahatan  lebih  fokus  disebut sebagai  tindak  pidana,  karena  suatu perbuatan  disebut  sebagai  tindak  pidana apabila  memenuhi  perumusan  dalam  asas legalitas. 7 Memahami makna asas legalitas, tergambar  sebuah  supremasi  hukum  bagi masyarakat  yang  hidup  dalam  sebuah negara,  karena  dengan  adanya  asas  ini pemerintah tidak dapat melakukan kesewenang-wenangan  terhadap  rakyat. Seperti  yang  pernah  terjadi  pada  masa- masa  sebelum  revolusi  Perancis.  Seiring dengan  perkembangan  zaman,  bentuk kejahatanpun  berkembang  dan  semakin bervariasi jenis operandinya serta korbanya bukan  lagi  berbentuk  individu  bahkan sudah merupakan korban yang kolektif dan sistematis.
Dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia tidak ditemukan definisi  tindak  pidana.  Pengertian  tindak
7 Tiada  suatu  perbuatan  boleh  dihukum, melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam undang-undang,  yang  ada  terlebih  dahulu  daripada perbuatan  itu.  R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal ,  Politeia,
Bogor, 1996, hal. 27
pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para  ahli  hukum  pidana  pada  umumnya masih  memasukkan  kesalahan  sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. 8
Mengenai  pengertian strafbaarfeit antara  para  sarjana  tidak  ada  kesatuan pendapat,  mereka  menyebut strafbaarfeit itu  dengan  istilah  mereka  masing-masing antara lain Moeljatno, mengartikan srafbaarfeit sebagai  perbuatan    pidana, dengan perumusan : “suatu perbuatan yang dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu,  bagi  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut”. 9 Simon mengatakan  bahwa strafbaarfeit itu  adalah kelakuan  yang  diancam  dengan  pidana, bersifat  melawan  hukum,  dan  berhubung dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 10
Strafbaarfeit atau delict dalam bahasa  Indonesia  banyak  diterjemahkan seperti:  Tindak  Pidana,  perbuatan  pidana, Pelanggaran  Pidana,  Perbuatan  yang  boleh dihukum  dan  perbuatan  yang  dapat dihukum. 11 Berdasarkan  uraian  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  tindak  pidana  ialah  :  suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang  atau  peraturan  lainnya, terhadap  perbuatan  itu  dapat  diancam dengan  pidana.  Perbuatan  itu  merupakan tindak  pidana  apabila  memenuhi  syarat- syarat  yang  dimuat  di  dalam  dalil  yang bersangkutan.
Orang  yang  melakukan  tindak
8 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan:
Tinjauan  Kritis  terhadap  teori  Pemisahan  Tindak Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 26
9 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana ,
Bina Aksara, Jakarta,1985, hal. 54
10 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di  Indonesia dan  Penerapannya ,  Alumni  AHAEM- PTHAEM, Jakarta, 1986, hal. 205
11 Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad,
Intisari  Hukum  Pidana , Ghalia  Indonesia , Jakarta, 1986, hal. 25-27
pidana  sudah  semestinya  mendapatkan hukuman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana urgen dilakukan  meskipun  pelakunya  orang  yang memiliki strata sosial tertentu, hal ini untuk menciptakan  supremasi  hukum,  semua orang  bersamaan  kedudukannya  di  depan hukum.
1. Penjatuhan  Pidana  di  Indonesia
Dalam  Konstelasinya  Dengan  Nilai- Nilai Pancasila Perjalanan sejarah
bangasa Indonesia  dari  kolonial  ke  kemerdekaan adalah  suatu  perjalanan  paradigmatis. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran  ( periferi )  menjadi  bangsa  yang mengambil  alih  pusat  kekuasaan  melalui proklamasi  kemerdekaan  pada  Agustus 1945:  dari  Hindia  Belanda  menjadi Republik  Indonesia.  Tidak  semua  bangsa dalam  kemerdekaannya  ingin  membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas  baru.  Disini  peranan  UUD  1945 sangat  menentukan  terjadinya  perubahan yang melompat itu. UUD merupakan grand desaign suatu  masyarakat  dan  kehidupan baru di Indonesia. 12
Dengan  demikian,  UUD  1945 merupakan  instrumen  yang  sangat  penting dalam proses membangun masyarakat baru Indonesia dan menjadi modal bagi pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Oleh karena  itu.  Ilmu  Hukum  Indonesia  yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan  hukum  di  negeri  ini  juga  tak dapat dipisahkan dari UUD 1945.
Menunujuk pada pemikiran tersebut, paradigma yang dapat ditangkap dari UUD 1945  antara  lain  :  (a)  Ketuhanan  Yang Maha  Esa;(b)  Kemanusiaan;(c)  Persatuan;
(d)  kerakyatan;  (e)  keadilan  sosial;  (f) kekeluargaan; (g) harmoni; (h) musyawarah.
Paradigma  di  atas  dapat  menuntun dalam bidang penyelenggraan suatu negara hukum,  yakni  pembuatan  UU,  penegakan hukum dan peradilan. Tatanan hukum yang
12 Sajipto Raharjo, Paradigma Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1989, hal. 34
beroperasi  dalam  suatu  masyarakat  pada dasarnya  merupakan  pengejawantahan  cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan  ke  dalam  berbagai  perangkat aturan  positif,  lembaga  hukum  dan  proses (perilaku birokrsi pemerintahan dan masyarakat). 13 Pembangunan dan
pembinaan  hukum  di  Indonesia  didasarkan atas  pancasila  dan  UUD  1945.  Secara implisit memperlihatkan,
bahwa penyusunan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  tak  dapat  di  lepaskan  dengan pandangan hidup bangsa, Pancasila.
Dengan  Pancasila  sebagai  pandangan hidup,  maka  paham  negara  hukum  tidak seperti  dianut  dalam  budaya  hukum  barat. Demikin  halnya  dalam  penjatuhan  pidana haruslah disesuaikan dengan kearifan lokal, yakni  berdsasarkan  pada  hukum  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
Negara  dalam  menjatuhkan  pidana haruslah  menjamin  kemerdekaan  individu dan  menjaga  supaya  pribadi  manusia  tetap dihormati. 14 Oleh  karena  itu  pemidanaan harus  mempunyai  tujuan  dan  fungsi  yang dapat  menjaga  keseimbangan  individu dengan  kepentingan  masyarakat  untuk mencapai  kesejahteraan  bersama.  Falsafah seperti  ini  akan  sejalan  dengan  filsafat Pancasila,  terutama  pada  sila  kelima “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief: bahwa  tujuan  dari  kebijakan  pemidanaan yaitu  menetapkan  suatu  pidana  tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti  keseluruhannya  yaitu  perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Oleh  karena  itu  untuk  menjawab dan  mengetahui  tujuan  serta  fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-
13 Bernard Arief Sidharta, Paradigma Ilmu Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif    Positivis , Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal.27 14 Sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  artinya penjatuhan pidana tetap dalam koridor perlindungan HAM  dengan  tidak  mengenyampingkan  keadilan korban dan masyarakat.
teori  tentang  pemidanaan  yang  ada. 15
Menurut
Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan  teori  pemidanaan  atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:
a. Absolute  atau vergeldings  theorieen ( vergelden /imbalan)
Aliran  ini  mengajarkan  dasar  dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan  itu  sebagai  dasar  hubungan yang  dianggap  sebagai  pembalasan, imbalan  ( velgelding )  terhadap  orang yang  melakukan  perbuatan  jahat.  Oleh karena  kejahatan  itu  menimbulkan penderitaan  bagi  si  korban.  Teori  ini melihat bahwa sipelaku kejahatan urgen harus dihukum dan orientasi
pemidanaan  ini  adalah  negara  dan koraban dari kejahatan.
b. Relative atau doel theorieen ( doel /maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar  hukum  dari  pemidanaan  adalah bukan velgelding, akan  tetapi  tujuan ( doel )  dari  pidana  itu.  Jadi  aliran  ini menyandarkan  hukuman  pada  maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan  ( nut  van  de  straf ). 16 Sehingga dapat diartikan bahwa orientasi  pemidanaan  dalam  teori  ini adalah  pelaku  kejahatan,  yang  seolah- olah tidak melihat akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.
c. Vereningings theorieen (teori
gabungan) Teori  ini  memberikan  statement  bahwa penjatuhan  pidana  semata-mata  karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan  atau  tindak  pidana.  Pidana merupakan  akibat  mutlak  yang  harus ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada orang  yang  telah  melakukan  kejahatan.
15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung,
2005, hal. 149
16 Satochid Kartanegara, Op. cit , hal. 56
Adapun yang menjadi dasar
pembenarannya  dari  penjatuhan  pidana itu  terletak  pada  adanya  kejahatan  itu sendiri, oleh karena itu pidana
mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.
Johanes  Andenaes,  mengatakan  bahwa tujuan  utama  dari  pidana  adalah  untuk memuaskan tuntutan keadilan ( to satesfy the claims of justice ), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang
menguntungkan  adalah  hal  sekunder jadi  menurutnya  bahwa  pidana  yang dijatuhkan  semata-mata  untuk  mencari keadilan
dengan melakukan pembalasan. 17
M. Sholehuddin menyatakan,
bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral  dalam  hukum  pidana  karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya  suatu  bangsa.  Artinya  pidana mangandung  tata  nilai  ( value )  dalam  suatu masyarakat  mengenai  apa  yang  baik  dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang  amoral  serta  apa  yang  diperbolehkan dan  apa  yang  dilarang. 18 Namun  dalam kenyataannnya sanksi pidana yang diancamkan dalam ketentuan KUHP
tidaklah berdasarkan jiwa bangsa Indonesia,  disatu  sisi  dan  disisi  yang  lain para  aparan  penegak  hukum  harus  tunduk pada  ketentuan  peraturan  Perundang- undangan yang ada (asas legalitas).
Sistem  merupakan  jalinan  dari beberapa  unsur  yang  menjadi  satu  fungsi. Sistem  pemidanaan  memegang  posisi strategis dalam upaya
untuk menanggulangi  tindak  pidana  yang  terjadi. Sistem  pemidanaan  adalah  suatu  aturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  sanksi  pidana  dan  pemidanaan. Apabila  pengertian  sistem  pemidanaan diartikan  secara  luas  sebagai  suatu  proses pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim,  maka  dapatlah  dikatakan  bahwa
17 Muladi, Op cit , hal. 11
18 Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair,
Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan
Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru , USU Press, Medan, 2010, hal. 13
sistem  pemidanaan  mencakup  keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur  bagaimana  hukum  pidana  itu ditegakkan  atau  dioperasionalkan  secara konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi (hukum)  pidana.  Ini  berarti  semua  aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana subtantif, hukum pidana formal dan hukum  pelaksanaan  pidana  dapat  dilihat sebagai  satu  kesatuan  sistem  pemidanaan. Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.
Pemidanaan  yang  dilakukan  oleh suatu  masyarakat  yang  teratur  terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan  atau  melumpuhkan  para pelaku  tindak  pidana,  sehingga  pelaku tersebut  tidak  lagi  menggangu  di  masa yang  akan  datang.  Cara  menyingkirkan dapat  dilakukan  bermacam-macam  yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman  keseberang  lautan  dan  sampai pemenjaraan.  Secara  berangsur-angsur  ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami  pergeseran  dari  waktu  ke waktu.
Pada  zaman  kerajaan  majapahit dikenal  sistem  pemidanaan  berupa;  pidana pokok  yang  meliputi  pidana  mati,  pidana potong  anggota  badan  bagi  yang  bersalah, denda,  ganti  kerugian,  atau  pangligawa atau  putukucawa.  Selain  itu  dikenal  juga pidana  tambahan  yang  meliputi  tebusan, penyitaan  dan  patibajambi  (uang  pembeli obat).  Dalam  kitab  perundang-undangan Majapahit  sama  sekali  tidak  mengenal pidana  penjara  dan  pidana  kurungan. Dengan  demikian  setiap  orang  yang bersalah  harus  menjalani  salah  satu  dari empat  pidana  pokok  di  atas. 19 Pada  masa ini sudah jelas kelihatan bahwa pemidanaan  itu  berorintasi  pada  korban, dimana  korban  diharapkan  mendapatkan rasa keadilan dengan pidana yang dijatuhkan, namun demikian terlihat bahwa
19 Andi  Hamzah  dan  Siti  Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia , Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4
apa  yang  terkandung  dalam  sila  kedua Pancasila tidak terpenuhi
yaitu”kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Sebab pemidanaan seolah-olah terjadi pada masyarakat
yang barbar, tanpa perlindungan HAM. Seperti pidana pokok yang ditentukan  adanya  pidana  potong  anggota badan  yang  bersalah,  ini  menunjukkan kurangnya landasan pada perlindungan Hak Asasi manusia. Sehingga pidana seperti ini juga kurang relevan dijalankan bagi negara Indonesia  yang  notabennya  merupakan negara hukum.
Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan sekarang sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan- perubahan  yang  berupa  penyempurnaan dari  sistem  yang  telah  lalu.  Tidak  telepas pula  dengan  keadaan  di  Indonesia,  sistem pemidanaan  yang  ada  dan  berlaku  hingga sekarang masih mengacu pada KUHP yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari sistem  ini  yang  tercantum  dalam  KUHP tersebut banyak
menimbulkan permasalahan, diantaranya tentang relevansi  sistem  pemidanaan  yang  dipakai dewasa  ini  dengan  keadaan  dan  aspirasi bangsa Indonesia.
Dari  uraian  pemidanaan  yang  telah disampaikan  di  atas  terlihat  jelas  telah terjadi  kesalahan  yang  mendasar  bagi hukum  Indonesia.  Dimana  pemidanaan yang  telah  ditentukan  tidaklah  berdasarkan pada kearifan masyarakat Indonesia, hal ini sangat  mungkin  terjadi  karena  landasan pembentukan  KUHP  ( Wet  Book  van Strafrecht )  tersebut  tidaklah  berdasarkan jiwa  bangsa  Indonesia,  tidaklah  dijiwai oleh ideologi Pancasila, akan tetapi dijiwai oleh bangsa Kolonial Belanda.
2. Penjatuhan  Pidana  Dalam  Sistem Pemidanaan  di  Indonesia  Dimasa Yang Akan Datang Keberadaan Pancasila sebagai
falsafah  kenegaraan  atau staatsidee (cita negara)  yang  berfungsi  sebagai filosofiche grondslag dan common  platforms atau kalimatun  sawa diantara  sesama  warga
masyarakat  dalam  konteks  kehidupan bernegara  dalam  kesepakatan  pertama penyelenggara konstitusionalisme menunjukkan  hakikat  Pancasila  sebagai ideologi  terbuka. 20 Konsekuensi  Pancasila sebagai  ideologi  terbuka  adalah  membuka ruang  membentuk  kesepakatan  masyarakat bagaimana  mencapai  cita-cita  dan  nilai dasar tersebut.
Aplikasi  dari  ideologi  pancasila sebagai landasan pemidanaan sudah tergambar  dalam  rancangan  KUHP  2008. Sistem  pemidanaan  yang  digunakan  dalam konsep  atau  rancangan  ini  terdiri  dari  dua jenis  yaitu  jenis  pidana  dan  tindakan  yang nampak telah digali dari nilai-nilai kemasyarakatan  Indonesia  dengan  tidak mengenyampingkan  keberadaan  korban yang mengalami penderitaan.
Sistem  pemidanaan  dari  sudut fungsional/luas, merupakan  keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan)
mengenai  bagaimana  hukum  pidana  itu ditegakkan  atau  dioperasionalkan  secara konkret  sehingga  seseorang  dijatuhi  sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian,  sistem  pemidanaan  identik dengan  sistem  penegakan  hukum  pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil  /  Substantif,  sub-sistem  Hukum Pidana  Formil  dan  sub  sistem  Hukum Pelaksana  Pidana.  Sistem  pemidanaan  dari sudut substantif/sempit merupakan
keseluruhan  aturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.
Kebijakan sistem pemidanaan
merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum pidana  oleh  karenanya  juga  merupakan usaha  mewujudkan  perundang-undangan pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa- masa  yang  akan  datang.  Dengan  demikian kebijakan sistem pemidanaan juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum Pidana.
20 Teguh  Prasetyo, Filsafat,  Teori  &  Ilmu Hukum  (Pemikiran  menuju  Masyarakat  yang berkeadilan  dan  Bermartabat) ,  PT.  Raja  Grafindo persada, Jakarta, 2012, hal. 367
Barda  Nawawi  Arief  menegaskan, bahwa  ketiga  sub-sistem  itu  merupakan satu  kesatuan  sistem  penegakan  hukum pidana  atau  sistem  pemidanaan,  karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalisasikan/  ditegakkan  secara konkret  hanya  dengan  salah  satu  sub- sistem.  Dengan  demikian  pembaharuan sub-sistem  Hukum  Pidana  Materiil  diikuti pula  oleh  pembaharuan  sub-sistem  Hukum Pidana  Formil  dan  sub-sistem  Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi  sistem  penegakan  hukum pidana/sistem pemidanaan dilakukan melalui rangkaian tahapan kebijakan,  yaitu tahap  kebijakan  legislatif/formulatif,  tahap kebijakan  yudikatif/aplikatif  dan  tahap kebijakan eksekutif/administratif.
Kalau pada tahap kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pemidanaan,  maka  pada  hakikatnya  sistem pemidanaan itu merupakan sistem
kewenangan/kekuasaan
menjatuhkan pidana.  Pengertian  pidana  tidak  hanya dapat  dilihat  dalam  arti  sempit/formal, tetapi  juga  dapat  dilihat  dalam  arti luas/materiil.  Dalam  arti  sempit/formal, penjatuhan  pidana  berarti  kewenangan menjatuhkan/  mengenakan  sanksi  pidana menurut  undang-undang  oleh  pejabat  yang berwenang (hakim). Dalam
arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu  mata  rantai  proses  tindakan  hukum dari  pejabat  yang  berwenang,  melalui proses  penyidikan,  penuntutan,  sampai pada  putusan  pidana  dijatuhkan  oleh pengadilan  dan  dilaksanakan  oleh  aparat pelaksana pidana.
Pembaharuan  keseluruhan  sistem hukum pidana materiil yang terdapat dalam KUHP/WvS  merupakan  prioritas  utama,
karena KUHP/WvS merupakan
“induk/kodifikasi”  dari  hukum  pidana materiil.  Posisi  induk  ini  ada  dalam ketentuan  Pasal  103  KUHP/WvS,  bahwa “Ketentuan  dalam  Bab  I  sampai  dengan Bab  VIII  buku  ini  juga  berlaku  bagi perbuatan-perbuatan  yang  oleh  ketentuan perundang-undangan  yang  lain  diancam dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  undang-
undang ditentukan lain”. Hakikat pembaharuan  hukum  pidana  mengandung makna  suatu  upaya  untuk  melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral  sosio- politik,  sosio-filosofik  dan  sosio-kultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal  dan kebijakan hukum di Indonesia.
Dengan keberadaan rancangan KUHP  nampak  jelas  adanya  nilai-nilai Pancasila  dalam  ancaman  pidana  terhadap tindak  pidana  yang  ditentukan.  Disamping itu orientasi pemidanaan tidak lagi terfokus pada  pelaku  kejahatan,  akan  tetapi  sudah berubah  paradigma  pada  korban  kejahatan dan masyarakat. Jenis pidana yang dirumuskan dalam rancangan KUHP tersebut  tertuang  dalam  Pasal  65-144  yang masing-masing  jenis  sanksi  ini  terdiri  dari : 21

## Pasal 65 A
Pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok
b. Pidana Tambahan; dan
c. pidana  yang  bersifat  khusus  untuk tindak  pidana  tertentu  yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini

## Pasal. 66
1) Pidana  pokok  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 65A huruf a terdiri atas:
a) pidana penjara;
b) pidana tutupan;
c) pidana pengawasan;
d) pidana denda; dan
e) pidana kerja sosial .
2) Urutan  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  menentukan  berat ringannya pidana.
Pasal. 67 (1) Pidana tambahan sebagaimana 21 Aliansi Nasional Reformasi
KUHP, Naskah  Rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana(RKUHP)Hasil  Pembahasan  Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017) , Institute For Criminal Justice Reform, http://reformasikuhp.org/data/wp- content/uploads/2017 , diakses tanggal. 17 Mei 2019
dimaksud    dalam   Pasal    65A  huruf    b yang dapat  dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:
a) pencabutan hak tertentu;
b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
c) pengumuman putusan hakim;
d) pembayaran ganti kerugian;
e) pencabutan surat izin mengemudi; dan
f) pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
(2) Pidana  tambahan  untuk  percobaan  dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
(3) Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia yang  melakukan  tindak  pidana  dapat dikenakan pidana tambahan
sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang  -undangan  bagi  Tentara Nasional Indonesia.

## Pasal 69A
Pidana  yang  bersifat  khusus  sebagaimana dimaksud    dalam    Pasal    65A    huruf    c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif
Sementara itu untuk tindakan diatur dalam Pasal 121 Rancangan KUHP.
(4) Setiap Anak dapat dikenakan tindakanberupa: a. pengembalian kepada orang tua/wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. kewajiban      mengikuti      pendidikan formal    dan/atau    pelatihan     yang diadakan  oleh  pemerintah  atau badan swasta;
f. pencabutan  surat  izin  mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.
(5) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf  d,  huruf  e,  dan  huruf  f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
Pembangunan sistem hukum nasional  yang  pada  muaranya  betujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan  masyarakat,  oleh  Prolegnas diberi  makna  sebagai  sistem  hukum  yang menganut  asas  kenusantaraan  yang  tetap mengakui keanekaragaman atau
heterogenitas  hukum  seperti  hukum  adat, hukum  Islam,  hukum  agama  lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik  taut  fungsional  di  antara  aneka  ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum  tertentu  yang  dilakukan, baik  secara  parsial,  maupun  dalam  bentuk kodifikasi. Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan  nilai-nilai  hukum  yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan  hal  yang  wajar,  karena  sistem hukum  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia diantaranya KUHP/WvS
disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang  liberal  individual  dan  tentu  berbeda dengan  nilai-nilai  kemasyarakatan  yang religius dan kekeluargaan.
Dari  rumusan  jenis-jenis  pidana yang  ditentukan  dalam  Rancangan  KUHP tersebut  terlihat  jelas  perbedaan  yang sangat kontras dengan apa yang ditentukan dala  KUHP  yang  berlaku  sekarang  ini. Dengan  harapan  pemerintah  mempunyai keinginan  dalam  hal  pembaharuan  hukum pidana  secara  umum,  sehingga  diharapkan mampu menjadi instrumen/sarana preventif dalam pencegahan kejahatan.

## D. Simpulan
Berdasarkan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Penjatuhan Pidana di Indonesia belum  memiliki  konstelasi  dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini disebabkan  pemidanaan  yang  dipakai masih merupakan peninggalan kolonial  Belanda  yang  notabennya berlandaskan liberalisme.
2. Penjatuhan  pidana  dalam  sistem pemidanaan di Indonesia dimasa yang akan  datang  seharusnya  berdasarkan
pada  jiwa  bangsa  Indonesia  yang terakomodir dalam nilai-nilai Pancasila  yang  merupakan  falsafah hidup bangsa Indonesia. 3. Sebaiknya pemerintah segera mengesahkan  RUU  KUHP  tersebut menjadi Undang-undang, karena akan sangat  berdampak  positif  dalam penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah  dan  Siti  Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia , Akademik Pressindo, Jakarta, 1986
Bernard  Arief  Sidharta, Paradigma  Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis ,  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1998
Chairul  Huda, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa  Kesalahan:  Tinjauan  Kritis terhadap  teori  Pemisahan  Tindak Pidana  dan  Pertanggungjawaban
Pidana ,  Kencana  Prenada  Media, Jakarta, 2006
Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair,
Sistem  Pidana  Di  Dalam  KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep  KUHP  Baru ,  USU  Press,
Medan, 2010
Kirdi  Dipoyudo, Keadilan  Sosial.  Seri
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila, Rajawali, Jakarta, 1985
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta,1985
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-
Teori dan Kebijakan Pidana ,
Alumni, Bandung, 2005
Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad,
Intisari  Hukum  Pidana , Ghalia Indonesia , Jakarta, 1986
R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1996
Sajipto Raharjo (editor Awaludin Marwan),
Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
Sajipto  Raharjo, Paradigma  Ilmu  Hukum, Alumni, Bandung, 1989
Satochit  Kartanegara, Hukum  Pidana (Kumpulan  Kuliah  Bagian  I), Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun
S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986
Stahl,  dalam  Abu  Daud  Busroh  dan Abubakar Busro , Asas-Asas Hukum Tata  Negara ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1982
Teguh  Prasetyo, Filsafat,  Teori  &  Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat  yang  berkeadilan  dan Bermartabat) ,  PT.  Raja  Grafindo persada, Jakarta, 2012