## Strategi Penanggulangan

## Informasi Hoax  dan Terorisme di Media Sosial Oleh Unit Polisi Virtual Provinsi Lampung
Erine Nur Maulidya UIN Raden Intan Lampung erinenurmaulidya@radenintan.ac.id
Angga Natalia UIN Raden Intan Lampung angganatalia@radenintan.ac.id
Iin Yulianti UIN Raden Intan Lampung iinyulianti@radenintan.ac.id
Muhammad Havez Universitas Lampung muhammad.havez@fh.unila.ac.id

## Abstract
This research is intended to find out how the strategy for dealing with Hoax information and  terrorism  on  social  media  is  pursued  by  the  virtual  police  unit  in  Lampung Province. To obtain valid data, researchers conducted interviews with informants, and this research was conducted using a descriptive qualitative approach. The results of the research  show  that  the  Virtual  Police  Strategy  of  Sub-Directorate  V  Cyber  Crime Polda Lampung by carrying out Preventive Actions through the Non-Penal Line, this virtual police patrol activity is well implemented, this can be seen during the observation process I, II and III in the implementation of the socialization strategy. This action is usually carried out through digital means, namely Instagram, Facebook, Twitter, and also  dissemination  of  appeals  through  cyber's  official  online.  In  addition  to  outreach, supervision strategies are also carried out, namely as pre-emptive and preventive efforts through virtual police and virtual alerts. This strategy aims to monitor, educate, provide warnings,  and  prevent  the  public  from  potential  cyber  crimes.  Apart  from  that,  the Lampung  Regional  Police  also  carried  out  a  collaborative  strategy  with  IT  Lecturers and  Students,  by  forming  a  Cyber  Police  Community,  namely  the  Lampung  Police Virtual  Police  community  in  collaboration  with  lecturers  and  students  from  various campuses  in  Lampung;  Lampung  University,  Bandar  Lampung  University, Indonesian Technocrat University, IBI Darmajaya and Umitra Lampung.
Keywords: Virtual Police; Cyber; Hoax and Terrorism

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi penanggulangan  informasi Hoax dan  terorisme  di  media  sosial  yang diupayakan  oleh  unit  Polisi  virtual  di  Provinsi  Lampung.  Untuk mendapatkan  data  yang  valid,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada informan,  dan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diketahui, Strategi Polisi Virtual Subdit V Cyber Crime Polda Lampung dengan melakukan tindakan Prevenif Jalur Non Penal, kegiatan patroli polisi virtual ini dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat selama proses observasi I, II dan III pada pelaksanaan strategi sosialisasi.  Tindakan  ini  biasanya  dilakukan  melalui  sarana  digital  yaitu Instagram,  Facebook,  Twitter,  dan  juga  Sosialisasi  himbauan  melalui daring  resmi  milik cyber. selain  sosialisasi,  juga  dilakukan  strategi pengawasan, yaitu sebagai upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual  alert .  Strategi  ini  bertujuan  untuk  memonitor,  mengedukasi, memberikan  peringatan,  serta  mencegah  masyarakat  dari  potensi  tindak pidana Cyber .  Selain  itu,  dilakukannya  juga  strategi  kerjasama  oleh  Polda Lampung  dengan  Dosen  dan  Mahasiswa  IT,  dengan  cara    membentuk Cyber Police Community, yaitu komunitas Polisi Virtual Polda Lampung yang bekerjasama dengan kalangan dosen dan mahasiswa dari berbagai kampus yang  ada  di  Lampung;  Universitas  Lampung,  Universitas  Bandar Lampung,  Universitas  Teknokrat  Indonesia,  IBI  Darmajaya  dan  Umitra Lampung.
Kata Kunci : Polisi Virtual; Cyber; Hoax dan Terorisme

## Pendahuluan
Revolusi  Industri  4.0  memberikan  pengaruh  yang  sangat  besar  bagi  dunia industri memberikan dampak  pada perkembangan pengetahuan, perubahan prilaku masyarakat  dan  juga  dapat  memberikan  dampak  positif  dan  tidak  dipungkiri  juga munculnya dampak negatif berbagai permasalahan kehidupan dari adanya pengaruh dari  revolusi  Industi  di  era  4.0.  Pemerintah  memandang  Undang-Undang  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan  teknologi  informasi  secara  luas  dan  efisien.  Sehingga  Pemerintah pada  tanggal  26  April  2008  mengesahkan  berlakunya  undang-undang  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektonik  (ITE).  Undang-undang  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang  melakukan  transaksi elektronik,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mencegah  terjadinya  kejahatan
berbasis  teknologi  informasi  dan  melindungi  masyarakat  pengguna  jasa  dengan memanfaatkan teknologi informasi. 1
Dampak  terbesar  dari  pesatnya  teknologi  yang  ada  bagi  masyarakat Indonesia  berdampak  pada  kebebasan  mengakses  Informasi,  kemudahan mendapatkan  banyak  informasi  bagi  masyarakat  pengguna  Internet,  selain  dapat memberikan  manfaat  untuk  memperluas  wawasan  pengetahuan  juga  memberikan aksses  kemudahan,  percepatan  dalam  mendapatkan  refrensi  dan  rujukan. Namun kebebasan  mengakses  informasi  dengan  kemudahan  menyebarkan  informasi  dapat memberikan  dampak  negatif  bagi  penggunanya.  Hoax  merupakan  informasi  yang direkayasa  untuk  menutupi  informasi  sebenarnya,  dengan  kata  lain  Hoax  diartikan sebagai  upaya  memutar  balikan  fakta  menggunakan  informasi  yang  meyakinkan tetapi  tidak  dapat  diverifikasi  kebenarannya,  dapat  pula  diartikan  sebagai  tindakan mengabutkan  informasi  yang  sebenarnya,  dengan  cara  membanjiri  suatu  media dengan  pesan  yang  salah  agar  bisa  menutupi  informasi  yang  benar. 2 Penyebaran informasi  tidak  dapat  di  kendalikan    adanya  rasa  kebebasan  bagi  setiap  individu untuk  mengakses  informasi,  refrensi  dan  mencari  data  di  media  Internet,  Adapun fenomena masyarakat cenderung percaya pada informasi yang ada di Internet juga media  sosial  dengan  mengkonsumsi  postingan  dan  menyebarkan  informasi  dalm bentuk postingan dapat dilakukan oleh semua pengguna media sosial sebagai tujuan hiburan,  namun  juga  memberika  dampak  munculnya  penyebaran  melalui  media sosial  berupa  informasi  yang  tidak  benar  dan  tidak  dapat  di  pertanggungjawabkan sumber data yang dikenal dengan istilah Hoax, yang dapat memunculkan informasi salah,  ujaran  kebencian,  radikalisme,  terorisme  dan  kriminalitas  pada  penggunaan media  sosial  yang  signifikan  terus  meningkat  mengakibatkan  pengguna  informasi Hoax  dapat  terpapar  informasi  salah/Hoax  sehingga  pengguna  Hoax/  informasi salah  dapat  terpengaruh  sikap  dan  prilaku  dalam  memahami  informasi,  jika pengguna  internet  mencari kebenaran  maka  pengguna  tidak  akan  terpengaruh  dan memahami bahwa benar adanya Hoax yang ada di dunia maya.
Sejarah  Terorisme  ditandai  dengan  bentuk  kejahatan  murni  berupa pembunuhan  dan  ancaman  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Perkembangannya  bermula  dalam  bentuk  fanatisme  aliran  kepercayaan  yang kemudian  berubah  menjadi  pembunuhan,  baik  yang  dilakukan  secara  perorangan maupun  oleh  suatu  kelompok  terhadap  penguasa  yang  dianggap  sebagai  tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme  dengan  mengacu  pada  sejarah  Terorisme  modern. 3 Era  digital  tidak mengenal  batas  waktu,  juga  tida  adanya  batasan  ruang  dan  wilayah.  Tahapan terorisme  diawali  dari  intoleran,  radikalisme,  terorisme  sampai  pelaku  terror  yang menurut  data  dari  paparan  Densus  88  Anti  terror  Mabes  Polri  oleh  Direktur
1 Kaivan  Mohammadi  et  al.,  “  Peran  Polda  Lampung  dalam  Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online (2017): 1-60,
2 Raharja  Tirta,  “Strategi  Penanggulangan  Informasi  Hoax  Di  Media  Sosial  Oleh Unit Cyber Crime Di Kota Makassar” (2019): 1–65.
3 Loudewijk F. Paulus.
“Terorisme”,.http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2 Diarsipkan 03-06-2022.
Pendidikan  Pada  Siswa  SIP  Angkatan  51  Sekolah  Pembentukan  Perwira  Februari tahun 2022  memberikan data terror pada tahun 2017 menemukan 12 kasus teror di Indonesia, pada tahun 2018 ditemukan kasus teror sebanyak 19 kasus, tahun 2019 ditemukan  sebanyak  9  kasus  pertahunya  dan  pada  tahun  2020  sebanyak  13  kasus teror  di  Negara  Indonesia.  Institusi  Polri  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan akan berhadapan pada situasi dan kondisi yang selalu berubah sejalan dengan adanya dinamika dan perbedaan di dalam  masyarakat.  Institusi Polri  memiliki  fungsi  penegakan  hukum  yang  bertugas sebagai pengayoman, pelindung dan memberikan pelayanan. 4
Permasalahan  di  dunia  maya  khususnya  terkait  Hoax,  radikalisme  dan terorise  dapat  di  hapuskan  untuk  itu  memerlukan  bantuan  polri  untuk  melakukan tindakan preventif dan represif dengan pendekatan edukasi, teguran, ataupun patroli secara  virtual  di  dunia  maya,  sebagai  wujud  yang  merupakan  bentuk  pemeliharaan kamtibmas, diharapkan dunia maya bersih, dan terhindar dari informasi Hoax dan terorisme yang dapat memberikan efek pengaruh buruk, radikalisme dan terorisme pada netizen di dunia virtual. “Untuk Itu jajaran Polri Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (2021) menyatakan virtual police atau Polisi Virtual sudah resmi beroperasi setelah adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Kapolri Komjen Listyo Sigit  Pada  tanggal  24  Februari  2021,  membentuk  tim  Virtual  Police”  atau  Polisi Virtual  yang  dibentuk  di  Indonesia  sebagai  upaya  peringatan  memoderasi  konten- konten  negatif  di  dunia  maya,  Polisi  Virtual  ini  berbeda  dengan  tim  Cyber  Crime yang  telah  ada  sejak  tahun  2002  dengan  membentuk  Subdit  IT  dan  Cyber  Crime. Kehadiran  tim  Polisi  Virtual  di  dunia  maya  untuk  mengidentifikasi  Hoax, radikalisme  dan  terorisme  dan  adanya  indikasi  pelanggaran  pidana  di  dunia  maya. Polisi virtual diharapkan dapat mampu melaksanakan program kerja partroli virtual menelusuri konten-konten Hoax di dunia maya dengan memberikan teguran tertulis, juga edukasi sebagai tindakan preventif dan represif sehingga pengguna Internet di dunia maya yang aktif dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan tulisan, aspirasi, orasi, di himbau untuk terlebih dahulu mengkoreksi postingan dan mengkonfirmasi informasi yang di terima secara online di dunia maya. 5 Virtual  Police  atau  “Polisi  Virtual”  dalam  hal  ini  kepolisian  Republik Indonesia  khususnya  wilayah  hukum  Polda  Lampung  juga  membentuk  tim  polisi virtual  yang  berbeda  dengan  tim  Cyber  Polda  Lampung,  sesuai  instruksi  Kapolri Komjen  Listyo  Sigit  untuk  membuat  tim  Polisi  Virtual  yang  akan  melaksanakan program patroli untuk membersihkan dunia maya dari Hoax, radikalisme, terorisme, kriminalitas  Cyber  juga  deradikalisasi  dalam  memberikan  perlindungan,  juga informasi,  pemberian  edukasi  bahwa  pada  dunia  digital  apa  yang  ditulis  pengguna Internet  akan  terus  selamanya  menjadi  jejak  digital.  Berikut  data  Badan  Pusat Statistik  informasi  publik  mengenai  temuan  isu  Hoax  perkategori  yang  ada  di Indonesia periode Agustus 2018 sampai maret 2020 dengan total kasus 5.156 kasus.
4 Kurniawan,  Asev  “Paparan  Densus  88  Antiteror  Mabes  Polri  oleh  Direktur Penindakan Pada Siswa SIP Angkatan 51 Sekolah Pembentukan Perwira ” (2022).
5 Beritasiber.net”  Virtual  Police  Sudah  Beroperasi,  Medsos  Kini  Resmi  Dipantau Polisi.(2021) https://beritasiber.net/virtual-police-sudah-beroperasi-medsos-kini-resmi- dipantau-polisi/di akses 21 Juni 2021
Negara  Indonesia  belum  terbebas  dari  kasus  penyebaran  informasi  Hoax  dan terorisme di media sosial, begitu juga Provinsi Lampung menempati urutan provinsi yang ikut turut serta tertinggi dalam kasus isu Hoax dan terorisme adapun informasi Hoax  mengalami  peningkat,  terutama  dalam  informasi  isu  agama,  politik,  isu pandemi Covid-19 terutama dalam penyebaranya penggunaan media sosial ataupun jejaring  sosial  smart  phone  sebagai  media  untuk  menyebarkan  konten  negatif, menyebarkan informasi salah.
Penyebaran  informasi  Hoax  ketika  menjelang  pemilu,  pilkada  ataupun sebagai  ajang  menjatuhkan  seseorang  berupa  sindiran  rayuan  untuk  menyerang lawan politiknya semakin tinggi pada dasarnya penyebaran Informasi salah / Hoax adalah  suatu  kesengajaan  yang  dibuat-buat,  dan  disebarkan  seolah  benar  karena kurangnya  informasi,  pengetahuan,  disebarkan,  informasi  dianggap  benar,  padahal tidak  benar  namun  mendapatkan  respon  yang  dilanjutkan  dengan  penyebaran informasi  yang  mudah  untuk  di  sebarkan  tanpa  batas.    Media  sosial  mengubah kehidupan,  mengubah  cara berinteraksi  dengan  teman, keluarga,  komunitas,  media sosial  juga  mengubah  cara  pandang  yang  mengubah  pola  kepercayaan  pada  media sosial  sebagai  suatu  fasilitas  yang  melekat  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Keberadaan media sosial dianggap penting dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri perkembangan  media  sosial  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  memengaruhi pola  pikir  dan  juga  bertambahnya  wawasan  bagi  penggunanya.  berdasarkan  survei sumber Laporan Ikhtisar Global Digital tahun 2021 ada sekitar 4.2 miliar pengguna media sosial aktif di seluruh dunia. Terlepas dari pertumbuhan saluran media sosial yang konsisten, pasar terus berkembang, tumbuh 13% antara tahun 2020 dan 2021. Statistik  juga  mengungkapkan  bahwa  jumlah  total  pengguna  hampir  dua  kali  lipat dari 2.31 miliar pada tahun 2016 menjadi 4.20 miliar pada tahun 2021.
Masyarakat Indonesia pengguna Internet dan media sosial pada tahun 2015 sampai  tahun  2022  menunjukan  jumlah  pengguna  aktif  media  sosial  di  Indonesia terus  meningkat  tiap  tahunnya.  Berdasarkan  laporan  We  Are  Sosial,  jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah  itu  telah  meningkat  12,35%  dibandingkan  pada  tahun  sebelumnya  yang sebanyak  170  juta  orang.  Melihat  trennya,  jumlah  pengguna  media  sosial  di Indonesia  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Walau  demikian,  pertumbuhannya mengalami  fluktuasi  sejak  2014-2022.  Kenaikan  jumlah  pengguna  media  sosial tertinggi  mencapai  34,2%  pada  2017.  Hanya  saja,  kenaikan  tersebut  melambat hingga sebesar 6,3% pada tahun lalu. Angkanya baru meningkat lagi pada tahun ini. Adapun, Whatsapp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.
Persentasenya  tercatat  mencapai  88,7%.  Setelahnya  ada  Instagram  dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%. Sementara, proporsi pengguna Tik-Tok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8%. Artikel ini telah tayang di Dataindonesia.id dengan judul "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022. Media yang memegang peranan dominan pada saat  ini  juga  signifikan  memiliki  akses  terhadap  internet,  sosial  media  dalam  suatu fenomena  penyebaran  berita  bohong/  Hoax  dan  terorisme  pada  era  digital  ini kesadaran  akan  bijak  ber-sosial  media  tidaklah  cukup  hanya  himbauan  saja  namun pada  fenomena  ini  Polda  Lampung  memiliki  strategi  penanggulangan  informasi
Hoax  dan  Terorisme  di  Media  Sosial  melalui  Tindakan  Preventif  oleh  unit  Polisi Virtual  oleh  sebab  itu  kajian  ini  memiliki  suatu  urgensi  melihat  keadaan  dan  tren naiknya isu Hoax dan terorisme di Provinsi Lampung.
Kasus  penyebaran  informasi  Hoax  di  provinsi  Lampung  belum  terbebas dari  informasi  Hoax,  juga masih  di  dapati  terduga  teroris  di  wilayah  hukum  Polda Lampung  di  tahun  2022  Jenis  Kejahatan  Type  of  Crime  terorisme  di  Provinsi Lampung di temukan data Polres Metro Teror Bom/Bomb Terror  JTP 93 PTP 58 Sumber/Source:  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum/  Directorate  of  General Criminal  Investigation  ini  menambah  data  bahwa  Provinsi  Lampung  termasuk wilayah yang tinggi kasus terorisme.  Pemerintah Provinsi Lampung besama Polda Lampung terus melaksanakan upaya meminimalisir terjadinya Hoax dan radikalisme dengan  melakukan  himbauan  juga  di  bantu  Polda  Lampung  dalam  pelaksanaan patroli Cyber guna untuk mengidentifikasi Hoax, radikalisme dan terorisme.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini  dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara terbuka  untuk  mendapatkan  jawaban yang  jelas,  dan wawancara  ini  nantinya akan    digunakan    untuk    memahami    sikap,    menelaah,    dan  melihat    pandangan. Penelitian  ini  dilakukan  di Subdit V Siber Polda Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah Tim Cyber dan Polisi Virtual.  Sumber data sekunder dapat berupa data- data  dan  informasi  yang  berasal  dari  berbagai  literatur,  yang  meliputi  buku-buku teks,  publikasi  ilmiah  (jurnal,  prosiding),  makalah-makalah  ilmiah,  hasil  penelitian sebelumnya,  informasi  yang  berasal  dari  internet,  serta  dokumentasi  kegiatan  Tim Cyber dan  Subdit  V  Siber  Reskrimsus  Polda  Lampung.  Adapun  data  primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Banit Subdit Siber V Polda Lampung, Tim Cyber .  Penelitian  kualitatif,  peneliti  sebagai  instrumen  utama  ( key  instrument) . Pengumpulan  data  dilakukan  oleh  peneliti  sendiri,  dengan  terlibat  langsung  ke lapangan  atau  ke  sasaran  penelitian  secara  aktif  bersama  Tim Cyber, Polisi  Virtual menggunakan Informan Polisi Virtual subdit V Polda Lampung .
Tujuan  Artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  Strategi Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di Media Sosial yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda Lampung.

## Hasil dan Pembahasan
Srategi dalam tinjauan definisi
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti a general set of mane uver carried out to overcome an enemy during combat , yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara popular sering dinyatakan sebagai  “kiat  yang  digunakan  oleh  para  jenderal  untuk  memenangkan  suatu peperangan”.  Namun  dewasa  ini  istilah  strategi  sudah  digunakan  oleh  semua  jenis organisasi,  dan  ide-ide  pokok  yang  terdapat  dalam  pengertian  semula  tetap dipertahankan,  hanya  saja  aplikasinya  disesuaikan  dengan  jenis  organisasi  yang menerapkannya. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh  manajer  atau  pimpinan  puncak  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Strategi merupakan  landasan  awal  bagi  sebuah  organisasi  dan  elemen-elemen  di  dalamnya
untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor  internal  dan  eksternal  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan.  Berikut definisi strategi menurut beberapa ahli:
a. Siswanto:  (2016) strategi  adalah  upaya  yang  didisiplinkan  untuk membuat keputusan  dan  tindakan  penting  yang  membentuk  dan  memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.
b. J. Winardi: (2003) strategi merupakan suatu keputusan, tentang tujuan apa yang  akan  diupayakan,  tindakan-tidakan  yang  diperlukan,  dan  bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi  adalah  pendekatan  secara  keseluruhan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan,  gagasan,  perencanaan,  dan  eksekusi  sebuah  aktivitas  dalam kurun  waktu  tertentu  didalam  strategi  yang  baik  terdapat  koordinasi  tim kerja,  memiliki  tema  mengidentifikasi  faktor  pendukung  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  pelaksanaan  gagasan  secara  rasional,  efisien  dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.
Tipe tipe strategi
a. Strategi organisasi ( Corporate Strategy )
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif- inisiatif yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
b. Strategi program ( Program Strategy )
Strategi  ini  memberikan  perhatian  pada  implikasi-implikasi  strategi  dari suatu  program  tertentu.  Apa  dampaknya  apabila  suatu  program  tertentu dilancarkan, apa dampak bagi sasaran organisasi.
c. Strategi pendukung sumber daya ( Rescource Support strategy ) Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan suber daya  esensial  yang  tersedia  guna  meningkatkan  kualitas  kinerja  organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.
d. Strategi kelembagaan (Institutional strategy)
Strategi  ini  biasannya  fokus  pada  kelembagaan  ialah  mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. 6
Tinjauan Penyebaran Berita Bohong ( Hoax )
Oxford: Learner‟s Pocket Dictionary, Oxford: Oxford University Press (2011) Hoax bukanlah  merupakan  suatu  singkatan,  melainkan  kata  dalam  Bahasa  Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata  lain  dapat  diartikan  bahwa Hoax merupakan  kata  yang  mengandung  arti ketidakbenaran  suatu  informasi.  Jika  dilakukan  di  dalam  Undang-Undang  tidak satupun  yang  akan  menemukan  kata  “ Hoax ”  yang  selanjutnya  dapat  dikualifikasi sebagai  perbuatan  pidana.  Sebagai  suatu  tindak  perbuatan  maka  potensi mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  kepentingan  hukum  berupa:  kepentingan
6 Ibid.
hukum  perseorangan  dan  kepentingan  hukum  kolektif  (yaitu  terhadap  masyarakat atau  negara).  Berita  bohong  dalam  bahasa  Inggris  “ deceive  somebody  with  a  Hoax ” (memperdaya banyak orang dengan sebuah berita bohong). Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali  pembaca/pendengarnya  untuk  mempercayai  sesuatu  yang  biasanya digunakan dalam media sosial, misalnya: facebook, tweeter, whatsapp, blog , dll. Muh.  Sadik  Sabry,  Muhammad  Darwis  Ridwan,  “Wawasan  Al-Qur‟an Tentang  Berita  bohong  (Studi  Kajian  Tafsir  Tematik)”,  dalam  Jurnal  Tafsere, Volume 6, Nomor 2, Tahun (2018), Berita bohong dipahami juga dengan “ to deceive someone  by  making  Them  believe  so-mething  which  has  been  maliciously  or  mis-chievously fabricated” (memperdaya  beberapa  orang  dengan  membuat  mereka  percaya  sesuatu yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata benda, berita bohong diartikan sebagai “trick played on somebody for a joke ” (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk  bercanda)  atau “anything  deliberately  intended  to  deceive  or  trick” (apapun  yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain).  Pareno Sam Abede, Loc. Cit (2022 (Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya  mereka  yang  tidak  menggunakan  akal  sehat  yang  punya  keberanian  untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.
Hoax dalam aturan Perundangan-undangan di Indonesia
Siswoko,  Kurniawan  Hari  (2017)  Berita  Bohong  ( Hoax )  dalam  Perspektif Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  di  era  yang  semakin  berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau Hoax . Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut Hoax marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang  tidak  bisa  dijamin  kebenarannya.  Keterangannya  pun  banyak  memunculkan perselisihan.  Dengan  adanya  aplikasi  google  image  memudahkan  setiap  orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk  kepentingan  tertentu  tak  jarang  sebuah  foto  diunggah  dengan  pemberitaan keliru.  Belakangan  ini  sering  terjadi  pemberitaan  tidak  benar,  khususya  di  jejaring media  sosial  online.  Penyebaran  berita  berita  bohong  makin  mengkhawatirkan, peyebaran berita bohong tidak hanya membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga  dipakai  pihak-pihak  tertentu  untuk  membangkitkan  emosi  masyarakatagar terjadi  perpecahan  di  masyarakat,  pada  akhirnya  akan  menghancurkan  persatuan bangsa.
Penyiaran  berita  bohong  ini  merupakan  puncak  dari  perekayasaan  berita. Hanya  mereka  yang  tidak  menggunakan  akal  sehat  yang  punya  keberanian  untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat  apabila  di-relay  atau  dikutip  oleh  media  lainnya.  Dalam  dunia  berita online  terkhusus  jejaring  sosial  terkenal  dengan  “ Hoax ”. Hoax adalah  pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita  palsu  tersebut.  Besarnya  efek  yang  disebabkan  oleh  berita  bohong  tersebut, makan  pemerintah  membuat  regulasi  yang  dapat  menjerat  pelaku  berita  bohong
dengan  sanksi  pidana.  Berita  bohong  atau  berita  bohong  diatur  dalam  pasal  28 Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Pasal 28.
Tinjauan Media Sosial
Maulida Riani (2018), Media sosial adalah sebuah media daring (dalam jaringan), dengan  para  penggunanya  bisa  dengan  mudah  berpartisipasi,  berbagi  dan menciptakan  isi  yang  meliputi  blog,  jejaring  sosial,  wiki,  forum  dan  media  virtual (nyata). Blog dan jejaring sosial tersebut merupakan bentuk media sosial yang paling umum  digunakan  oleh  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Hamzah,  Nina  Lamatenggo (2001),  Media  sosial  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  sesuatu. Penyebaran  informasi  membutuhkan  media  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk berkomunikasi. Adapun media teknologi yang dapat dihasilkan berdasarkan bantuan ilmu  geografi  adalah  televisi,  radio,  komputer,  internet, dan  satelit.  Rulli  Nasrullah (2016),  Media  sosial  merupakan  salah  satu  platform  yang  muncul  di  media  siber. Karena itu, melihat media sosial yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial,  tetapi  media  sosial  memiliki  karakteristik  khusus  yang  tidak  dimiliki  oleh beberapa  jenis  media  siber  lainnya.  Adapun  beberapa  karakteristik  media  sosial tersebut yaitu:
1) Jaringan (Network) antar pengguna;
2) Informasi (Information);
3) Arsip (Archive);
4) Interaksi (Interactivity);
5) Simulasi sosial (Simulation of society);
6) Konten oleh pengguna (User-generated content);
7) Penyebaran  (Share/sharing),  penyebaran  ini  merupakan  karakter  lainnya dari media sosial.
Penyampaian  berita  bohong  atau  berita  bohong  memanfaatkan  hamper semua saluran yang memiliki potensi terhubung dengan banyak orang atau ilirannya, informasi  berita  bohong  tersebut  bisa  dalam  bentuk  berita,  informasi  sederhana, video, ataupun pesan gambar, dan grafis. Karakteristik saluran informasi publik saat ini  yang  memberikan  kemudahan  dalam  menyampaikan  setiap  informasi  yang diterima  tersebut,  membuat  pelaku  penyebar  berita  berita  bohong  lebih  leluasa dalam  menjalankan  aksinya.  Hal  tersebut  ikut  dipengaruhi  tingkat  pemahaman masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang jenis-jenis berita berita bohong.
Kaitan  Antara  Tindak  Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong  Dengan  Tindak  Pidana Terorisme
Menurut  T.  P.  Thornton  dalam  buku  Mahrus  Ali  (2012 ) Terorisme didefinisikan  sebagai  penggunaan  teror  sebagai  tindakan  simbolis  yang  dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal,  khususnya  dengan  penggunaan  kekerasan  dan  ancaman  kekerasan.  Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hokum secara sistematis dengan maksud untuk
menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa,  moral,  harta  benda  dan  kemerdekaan  orang  atau  menimbulkan  kerusakan umum  atau  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas,  sehingga terjadi  kehancuran  terhadap  objek-objek  vital  yang  strategis,  kebutuhan  pokok rakyat,  lingkungan  hidup,  moral,  peradaban,  rahasia  Negara,  kebudayaan, pendidikan,  perekonomian,  teknologi,  perindustrian,  fasilitas  umum,  atau  fasilitas internasional.  Undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan  formulatif  sendiri  merupakan  bagian  dari  politik  hukum  pidana  dan kebijakan  hukum  pidana.  kebijakan  formulatif  diawali  melalui  kriminalisasi,  yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak  pidana.  Proses  ini  diakhiri  dengan  terbentuknya  undang-undang  yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.
Folman P.  Ambarita  (2018)  Undang-undang  pemberantasan  tindak pidana terorisme  telah  melakukan  kriminalisasi  terhadap  terorisme  yang  diancam  dengan sanksi  pidana  tertentu.  Selain  tindak  pidana  dan  saksi  pidana,  undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme  prosedural  penegakan  hukum  (hukum  acara)  terhadap  tindak  pidana terorisme.  Pendapat  dan  pandangan  mengenai  pengertian  yang  berkaitan  dengan terorisme  ditarik  kesimpulan,  bahwa  terorisme  adalah  kekerasan  terorganisir, menempatkan  kekerasan  sebagai  kesadaran,  metode  berpikir  sekaligus  alat pencapaian tujuan.

## Strategi  Dalam  Penanggulangan  Informasi  Hoax  Dan  Terorisme  Di Media Sosial
Hasil  Penelitian  berdasarkan  analisis  data  dan  temuan  penelitian  berikut hasil interpretasi verifikasi temuan yaitu dapat dilihat bahwa strategi penanggulangan informasi  Hoax  dan  terorisme  di  media  sosial  oleh  unit  Polisi  virtual  di  Provinsi Lampung melakukan tindakan Prevenif Jalur Non Penal dengan tiga Strategi yaitu, Strategi Sosialisasi, Strategi Kerjasama dan Strategi Pengawasan; Strategi Sosialisasi yang dilakukan oleh Polisi Virtual yaitu menitikberatkan pada upaya represif dengan kedok  edukasi  UU  ITE  melalui  peringatan  dan  teguran.  Sosialisasi  biasanya dilakukan  melalui  sarana  digital  yaitu  Instagram,  Facebook,  Twitter,  Sosialisasi himbauan  melalui  daring  resmi  milik  Siber  dan  tatapmuka  melalui  event  seperti menjadi narasumber Seminar di berbagai media TV terkait adanya kehadiran Polisi berkerja optimal dapat terlaksana  apabila tim Cyber subdit V dapat bersama-sama melakukan  pemantauan  pada  masyarakat  dunia  maya  yang  melaksanakan  patroli Cyber dan melaksanakan giat sosialisasi untuk dapat berperan dengan baik dengan menyelesaikan tanggungjawab, walau tidak ada pengaduan dari pihak pelapor, time Cyber wajib menjalankan fungsi dan perananya mensosialisasikan Polisi Virtual yang dipercaya mampu sebagai strategi dalam upaya menghilangkan tindakan kriminal di dunia maya.
Strategi  Polisi  Virtual  melalui  upaya  kerjasama  pelaksanaan  upaya menghadapi  dan  menangani  Informasi  Hoax  bukan  suatu  pekerjaan  yang  bisa diselesaikan  sendiri  oleh  Polda  Lampung.  Serangan  isu  Hoax  yang  masif  harus  di
carikan solusi dengan membentuk secara kolektif perlawan terhadap Hoax dan perlu saling bahu membahu bersama Polri, berikut polri membuat strategi dengan pihak Eksternal  untuk  bersama-sama  menyelenggarakan  keamanan  di  dunia  maya  terkiat bayaha ancaman Hoax dan Terorisme. Berikut kerjasama Polri dengan pihak terkait yaitu;  Bekerja  sama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo)  untuk  mengaktifkan  patrol  polisi  dunia  maya  atau  virtual  police, Polda Lampung juga bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer. Dengan  begitu,  edukasi  tentang  UU  ITE  benar-benar dipahami  masyarakat.  Polda Lampung bekerjasama dengan dosen dan Mahasiswa IT  membentuk Cyber Police Community yaitu komunitas Polisi Virtual/ Cyber Police yang di lantik anggoanya dari kalangan dosen dan mahasiswa dari Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, IBI Darmajaya dan Umitra Lampung.
Strategi  Pengawasan  Lintas  Platform,  Pengawasan  upaya  preemtif  dan preventif  melalui  virtual  police  dan  virtual  alert  yang  bertujuan  untuk  memonitor, mengedukasi,  memberikan  peringatan,  serta  mencegah  masyarakat  dari  potensi tindak  pidana  siber.  Cara  kerja  polisi  virtual/  Cyber  Police  adalah  dengan mengirimkan peringatan virtual melalui direct message. Selain mengingatkan, polisi virtual juga meminta warga melakukan koreksi. Kesempatan koreksi diberikan 2 kali dengan  tempo  maksimal  1  kali  24  jam.  Pengawasan  tersebut  merupakan  upaya Digital  panopticon  berupaya  cara  Virtual  Police  yang  aktif  mengawasi  pengguna Internet/ media sosial yang bertujuan mendisiplinkan warga dengan otoritarianisme digital itu ada 3 hal pokok yaitu sensor online, pengawasan siber, dan upaya kontrol terhadap  infrastruktur.  Melakukan  strategi  pengawasan  dengan  pelaksanaan  patroli polisi  Virtual  bersama  mahasiswa  Anggota  Cyber  Police  Community  di  Polda Lampung  sebagai  salah  satu  strategi  Subdit  V  Siber  Polda  Lampung  untuk  upaya pengawasan  pelaksanaannya  Patroli  Polisi  Virtual  siber dilakukan  dalam  dua  tahap yaitu  yang  pertama  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  unggahan  yang dianggap  mengandung  unsur  fitnah,  hoaks,  ujaran  kebencian  serta  bentuk-bentuk yang dianggap melanggar UU ITE.
Pada  tahap  kedua,  Polisi  Virtual  melakukan  pendekatan  terhadap pengunggah  melalui  pesan  pribadi  (direct  message).  Selanjutnya  upaya  yang dilakukan  untuk  memberikan  teguran  Polisi  Virtual  menindak  dengan  langsung memberi  peringatan  dan  hukuman  kepada  pengunggah  terlapor.  Dari  hasil wawancara di lapangan tehadap sejumlah nara sumber atau informan dari oleh unit Polisi  Virtual  di  Provinsi  Lampung,  diketahui  ada  berbagai  kendala  yang  dihadapi dalam  upaya  Penanggulangan  Informasi  Hoax  dan  Terorisme  di  media  sosial  oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung.
Internet  juga  dijadikan  sebagai  alat  untuk  meneror  banyak  pihak  agar terpengaruh  dengan  teror  yang  dilakukan  misalnya  dengan  menyebarkan  berita bohong,  kemudahan  menyebarkan  isu  terror  di  media  masa  di  sebabkan  Teroris memiliki  akses  dengan  mudahnya  bertemu  secara  online  dan  menghindari pengecekan  imigrasi  dengan  menggunakan  cyberspace  menawarkan  para  teroris keamanan  yang  lebih  kuat  dan  fleksibel  secara  operasional  tanpa  batasan menyebarkan serangan, mengumpulkan anggota dari hampir semua tempat di dunia tanpa  secara  langsung  mengekspos  diri  mereka  yang  membahayakan  diri  mereka secara  fisik.  Kendala  dan  Strategi  upaya  Penanggulangan  Informasi  Hoax  dan
Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung 2022. Berikut Tabel 1 Kendala dan Strategi upaya Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung 2022.
Tabel 1.
Kendala dan Strategi upaya Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung 2022
No  Aspek Strategi Diamati Kendala Saran Perbaikan 1 Program  Polisi Virtual Kegiatan Aktifitas Polisi Virtual menggunakan teknologi dan dgitalisasi belum optimal dalam ketersedian SDM di subdit V Polda Lampung masih kurang SDM dan kurang perangkat computer/ Laptop. Subdit V Polda Lampung perlu menambah personil anggota kepolisian dalam upaya Penanggulangan
Informasi Hoax dan
Terorisme di media sosial oleh unit
Polisi Virtual di
Provinsi Lampung penerapan preventif dan represif teguran juga di perlukan adanya pemberian sanksi bagi penyebar berita palsu. 2 Pelaksanaan Patroli Polisi Virtual Kurangnya SDM Polisi Virtual yang berlatar belakang Ilmu Komputer, Teknologi Informasi diperlukan Anggota Polri yang
memiliki domain keilmuan Teknologi Informasi berfokus pada sistem informasi dan manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak dengan sebahagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur. Anggota Polri dituntut untuk dapat memahami mencakup pengambangan aplikasi,implementasi dan
konfigurasi dalam menggunakan Fasilitas IT sehingga perlu untuk memberikan fasilitas perangkat laptop yang menyesuaikan dengan kebutuhan Polisi Virtual. Kurang efektif dikarenakan adanya hambatan kurangnya aparatur penegak hukum sehingga dalam menyelidiki pelaku penyebar berita palsu dengan tindakan patroli siber
yang pada kenyataanya subdit V menangani kasus pelaporan Cyber crime terbatas pada pengaduan/ laporan. 4 Pelaksanaan Strategi Sosialisasi Prinsip dalam pengembangan pelaksanaan Sosialisasi dalam Penanggulangan Informasi Hoax
dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung untuk menciptakan keamanan ketertiban dan menghindari dari ancaman terorisme salah satunya melalui Instagram belum terlalu aktif adanya SDM Anggota Polri yang khusus pada bidang Humas dan Publikasi terkait Sosialisasi Konten sebagai upaya Sosialisasi strategi dalam Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung untuk menciptakan keamanan ketertiban dan menghindari dari ancaman terorisme di dunia maya. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hokum terutama di dunia maya / media sosial. Perlunya memberikan sosialisasi mengenai kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang berlaku di dunia maya yang merupakan tantangan subdit V Polda Lampung dalamupaya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya dengan memahami adanya faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan di dunia maya. 5 Pelaksanaan Strategi Kerjasama Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung pada Subdit V Siber Krim dalam Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di media sosial oleh unit Polisi Virtual di Provinsi Lampung menciptakan keamanan ketertiban dan menghindari dari ancaman terorisme salah satunya melakukan kerjasama yang masih kurang selain dari merangkul akademisi dan mahasiswa. Subdit V dan Stkeholder Perlu mengetahui bahwa adanya
Gangguan keamanan dan tindak kejahatan Siber / Cyber Crime secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa kenyamanan dalam bermedia sosial. Berkembang pesatnya Informasi Hoax , tindakan kejahatan melalui akun palsu yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan
penanganan oleh penegak hukum turut memancing perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap adanya polisi Virtual bersama-sama institusi pemerintahan secara keseluruhan. 6 Pelaksanaan Strategi Pengawasan Anggota Polri, stakeholder, Pengguna Internet masih belum optimal Anggota Polri harus sadar betul bahwa Peran polisi sangat penting dalam memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui fungsi- fungsi fungsi deteksi, fungsi preventif, fungsi represif dan fungsi rehabilitasi di dunia maya.

## Kesimpulan
Hasil Penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, dapat dilihat bahwa strategi penanggulangan informasi Hoax dan terorisme di media sosial  oleh  unit  Polisi  virtual  di  Provinsi  Lampung  melakukan  tindakan Prevenif Jalur Non Penal dengan tiga Strategi yaitu, Strategi Sosialisasi, Strategi Kerjasama  dan  Strategi  Pengawasan;  Strategi  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Polisi Virtual yaitu menitikberatkan pada upaya represif dengan kedok edukasi UU ITE melalui peringatan dan teguran. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui sarana digital yaitu Instagram, Facebook, Twitter, Sosialisasi himbauan melalui daring  resmi  milik  Siber  dan  tatapmuka  melalui  event  seperti  menjadi narasumber  Seminar  di  berbagai  media  TV.  walau  tidak  ada  pengaduan  dari pihak  pelapor,  time Cyber wajib  menjalankan  fungsi  dan  perananya mensosialisasikan  Polisi  Virtual  yang  dipercaya  mampu  sebagai  strategi  dalam upaya menghilangkan tindakan kriminal di dunia maya.

## Daftar Pustaka
Rokmad,  Abu. Radikalisme  Islam  dan  Upaya  Deradikalisasi  Paham  Radikal. Semarang: Universitas Diponogoro, 2011.
Syani, Abdul. Sosiologi : Skema, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Al-Isfahani, Arraghib, Abdi Bangsa : Muj‟am Mufradat Alfazh Alquran. Jakarta: Pustaka Abdi. 2000.
Hamzah  B.  Uno  dan  Nina  Lamatenggo, Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi Pembelajaran , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, cet, 2
Amin, Ma‟ruf , “ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI dan Islam  Rahmatan  Lil‟alamin”,  makalah  Seminar  Nasional  Fenomena  ISIS  bagi NKRI  dan  Islam  Rahmatan  Lil‟alamin”, Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 9 Agustus 2014.
A.S  Hikam,  Muhammad. “Peran  Masyarakat  Sipil  Indonesia  Membedung  Radikalisme” (Deradikalisasi). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2016.
Assidik, G. K. “ Kajian Identifikasi dan Upaya Penangkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia” . Kongres Bahasa Indonesia. 2018.
Basuki, Sulistyo. “ Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Weda tama Widya Sastra”. 2006.
Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
Edward  E.  Thibault,  Lawrence  M.Lynce  dan  R.  Bruce  Mc  Bride,“Proaktif  Police Management”, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001
Yesmil Anwar dan Adang, “ Pembaharuan Hukum Pidana” ; Reformasi Hukum, Jakarta:
PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
Mahrus Ali, “Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik ”, Jakarta : Gramata Publishing
, 2012.
Hadi  Utomo,Warsito. “Hukum  Kepolisian  Di  Indonesia”. Prestasi  Pustaka  Publisher. Jakarta. 2005.
H.Goldstein . “ A Free Society”,Ballinger Publishing Co , 1998.
Ali, Mahrus, “Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Islam di Indonesia. Cet. X; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. . 2001
Kelana, Momo. Memahami Undang-Undang Kepolisian. PTIK Press . Jakarta. 2002
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  “ Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia ”. 2002.
CTRS-Center For Terorisme and Radicalisme Studies.” Terorisme Berkembang dari masa ke masa” Diarsipkan 01-01-2022
Kurniawan,  Asev  “ Paparan  Densus  88  Antiteror  Mabes  Polri  oleh  Direktur  Penindakan Pada Siswa SIP Angkatan 51 Sekolah Pembentukan Perwira ” 2022.
Maulina,  D.,  &  Sagara,  R, “Klasifikasi  Artikel  Hoax  Menggunakan  Support  Vector Machine Linear Dengan Pembobotan Term Frequency – Inverse Document Frequency ”. Jurnal Mantik Penusa, 2018 2(1).
Muttaqin, Akhmad Elang, “Mengakrabi Radikalisme ”, dalam http://elangmutaqin.wordpress.com/2012/05/26/
mengakrabi- radikalisme/, diakses pada 11 September 2021
Moleong, Lexy J. “ Metodologi Penelitian Kualitatif ”. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2012.
Noor Hafidah,“ Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Perspektif Globalisasi”, Bhayangkara PPITK, Edisi 51, Jakarta, 2001
Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  PN  Balai Pustaka.1985
Raharjo,Satjipto dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir . Garmedia, Jakarta.1993 Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya 1, 2. 2017.
Respati, S. Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita “Hoax”? Retrieved . 2017.
S.S.  Palenkahu. Masalah  Kejahatan  dan  Penanggulangannya. Jakarta:  Gunung  Mulia. 1998.
Samodra Wijaya, “ Konsep-konsep Administasi Negara ”, Liberty Press, Yogyakarta, 1992
Rulli  Nasrullah, Media  Sosial  Cetakan  Kedua,  Bandung :  Simbiosa  Rekatama  Media,  ,
2016    Afdhal  Junaidi .  Pemberian  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Penyebaran  Hoax Ditinjau  Dari  Aspek  Tindak  Pidana  Terorisme  (Studi  Di  Kepolisian  Daerah Sumatera  Utara) ,  Sumatra  Utara  Medan;  Tesis:  Universitas  Muhammadiah Sumatra Utara. 2020.
Penyebaran  Berita  Berita  bohong  Melalui  Media  Online ”,  dalam  Jurnal  Amanna  Gappa, Volume 26, Nomor 1 Maret 2018.
Siswoko,  K.  H.. Kebijakan  Pemerintah  Menangkal   Hoax ¶Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,
Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 01 September 2021  hlm 13-19.
Soekanto, Soerjono, “ Pengantar Penelitian Hukum ”. UI Press, Jakarta. 1983
Soekanto,  Soerjono,.  “ Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum” .  Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1983
Steven P. Robbins, “Perilaku Organisasi ”, Jilid 1, PT Indeks Gramedia Group, Jakarta, 2003.
M Ivan Mahdi. " Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022 ". Artikel ini telah tayang di Dataindonesia.id. https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-
capai-191-juta-pada 2022.Tanggal akses 22 juni 2022
Soliha, S. F.„ Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan
Oxford  University,  2011,  Oxford:  Learner‟s  Pocket  Dictionary,  Oxford:  Oxford University Press, 2015.
Kaivan Mohammadi et al., “ Peran Polda Lampung dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online (2017).
Riani, Maulida , “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media ”  Gramedia,  Jakarta. Raharja  Tirta,  “Strategi  Penanggulangan Informasi Hoax Di Media Sosial Oleh Unit Cyber Crime Di Kota Makassar”.
2019.
Rulli Nasrullah, 2016, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi, Cet.kedua, Simbiosa Rekatama Media, Bandung,2016.
Sastrohadiwiryo, Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Jakarta: bumi aksara.2002
Jurnal Allcott,  hunt  dan Gentzkow,  Matthew.(2017). Social media  and  fake  news  in  the  2016 election. Jounal of Economic perspectives Vol 31, No. 2, spring 2017.
Anton Ramdan, “ Jurnalistik Islam ”, (Ebook Google).
Ahyad, M, R M. 2017 Analisis penyebaran berita hoax di Indonesia jurnal, 16.Retrieved from file://C:/Users~1.LAB/ AppData/ local/ tem/p/ analisis penyebaran berita hoax di indonesia.pdf.
Badan  Pusat  Statisti  Provinsi  Lampung.  Provinsi  Lampung  Dalam  Angka  2022. 2022.https://lampung.bps.go.id/publication/2022/02/25/1a1b1feda4d8e6 c095e9481b/provinsi-lampung-dalam-angka-2022.html,  Tanggal  akses: Tanggal akses 22 juni 2022
Nuraki Aziz.. Temuan BNPT tentang paparan radikalisme di sejumlah universitas
Christiany  Juditha,  interaksi  komunikasi  hoax  dimedia  sosial  serta  antisipasinya, volume  3 nomor 1 2018.
Dona Raisa Monica, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita  Hoax”, dalam  Jurnal  Poenale,  Vol.  5,  No.  2,  2017,  melalui http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201, diakses tanggal 17 Januari 2022.
Lhaksmana,  K.  M.,  Nhita,  F.,  &  Budhiarto, A.  “Klasifikasi  Pengguna  Media  Sosial Twitter  Dalam  Persebaran  Hoax  Menggunakan  Metode  Backpropagation Classification  of  Users  Social  Media  Twitter  in  the  Hoax  Spread.  E-Proceeding  of Engineering” 2017, 4(2)
Rudi,  A. “Kenapa  Hoax  Mudah  Tersebar  di  Indonesia?”. 2017.  Diakses  dari  situs: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/08/21160841/kenapa.hoa x.mudah.tersebar.di.indonesia tanggal 23 September 2021 .
Septanto, H. Jurnal Sosbud . 2017.
Siswoko,  K.  H.  “ Kebijakan Pemerintah  Menangkal  Penyebaran  Berita Palsu  atau  „Hoax". Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017.
Situngkir, H. & Maulana, A. “Some Inquiries to Spontaneous Opinions: A case with Twitter in Indonesia”. BFI Working Paper Series WP ‐ 10 ‐ 2010.
Situngkir, H, “ Spread of hoax in Social Media A report on empirical case. Journal of Economic Perspectives , Volume 31, Number 2 Spring 2017.
Sokal,  A.  (2010) Beyond  the  hoax:  Science,  Philosophy  and  Culture .  OUP  Oxford. Tempo.co.  24/01/2017. „„Begini  Kisah  Hoax  Dari  Zaman  Soekarno  Hingga Jokowi‟‟ . https://nasional.
Wawan kurniawan, “ Strategi Dakwah NU Menangkal Berita Hoax dalam Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di Kota bandar lampung, ” in skripsi, 2021.