JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 11 Nomor 2, Desember 2021
Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi :
Ketua: Prof. Dr. Agus Heri Purnomo ( Ekonomi Sumber Daya )
Anggota: Prof. Dr. Harsuko Riniwati ( Sosial Ekonomi Perikanan ) Dr. Armen Zulham (Sistem Usaha Perikanan) Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. ( Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan )
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (Sistem Usaha Perikanan) Dr. Achmad Rizal (Sosial Ekonomi Perikanan) Drs. Masyhuri Imron, MA ( Sosiologi )
Redaksi Pelaksana : Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A. Nila Mustika Wati, S.S. Dr. Irwan Muliawan Nendah Kurniasari, M.Si. Rizki Aprilian Wijaya, M.T. Edwin Yulia Setiawan, S.T. Nurhendra, S.Kom. Candra Istiana, S.ST.Pi. Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S.I.Kom.
Desain dan Tata Letak : Ilham Ferbiansyah, S. Kom.
Alamat Redaksi : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP Lt. 3 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

## KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI  Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan  Sertifikat  Akreditasi  No.  758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.  Jurnal  ini  merupakan  pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  RI  Nomor  18/PERMEN-KP/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Besar  Riset Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan,  maka  sejak  tanggal  30  Maret  2017  terjadi  perubahan  nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Berbasis Hak  di Sungai Sebangau, Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah; (ii) Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat; (iii) Status dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan  di Indonesia; (iv) Program Strategis Dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan  Ekowisata  Bahari  di  Raja  Ampat  (Studi  Kasus:  Kampung  Wisata  Distrik  Meos  Mansar); (V) Pembelajaran Pembangunan Pulau Terluar Berbasis Sektor Kelautan dan Perikanan: Studi Kasus SKPT Biak Numfor; (vi) Peluang dan Tantangan Pengembangan Bisnis Inklusif Perikanan Tuna Skala Kecil di Pulau Morotai, dan; (vii) Model Suaka Ikan Untuk Pengelolaan Sungai di Jawa: Studi di Sungai Winongo Yogyakarta.
Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.
Dewan  Redaksi  Jurnal  Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP)  menyampaikan penghargaan   dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 11 Nomor 2, Desember 2021 adalah:

## UCAPAN TERIMA KASIH
1.  Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP (Ekonomi Sumberdaya Pesisir - Universitas Brawijaya)
2.  Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto. MP (Ekonomi Perikanan - Universitas Brawijaya)
3. Dr. Rilus A Kinseng (Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)
4. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si. ( Ekonomi Sumber Daya - IPB University )
5. Dr. Suhana ( Ekonomi Sumber Daya Kelautan - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim )
6. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. (Evaluasi Ekonomi Sumberdaya Alam - Universitas Negeri Makassar)
7.  Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. ( Antropologi - Universitas Gadjah Mada )
8. Dr. Dian Wijayanto, SPi, MM, MSE (Ilmu Ekonomi - Universitas Diponegoro)
9.  Umi Muawanah, Ph.D  ( Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan )
10.  Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M ( Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
11. Achmad Zamroni, Ph.D ( Pengelolaan Wilayah Pesisir - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
12.  Risna Yusuf, M.Si ( Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 11 Nomor 2, Tahun 2021
ISSN 2089-6980
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................................... ii DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... iii PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK  DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH Oleh : Sifa Nurseptiani, M. Mukhlis Kamal, Taryono, dan Didiek Surjanto ....................................... 91 - 102 MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT Oleh : Maya Shafira dan Mashuril Anwar  .......................................................................................... 103 - 117 STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN

## DI INDONESIA
Oleh : Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni ..................................................................................................................... 119 - 126

## PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT
(Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar) Oleh : Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen ................................. 127 - 142 PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR  BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR Oleh : Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, dan Harnita Hadiastuty  .......... 143 - 154

## PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI
Oleh : Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni .............. 155 - 167 MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA:

## STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA
Oleh : Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud ....................................................................... 169 - 180

## ABSTRAK
Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran  dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.
Kata Kunci: nelayan; pengelolaan berbasis hak; taman nasional; perikanan tangkap; Sebangau

## ABSTRACT
The Sebangau River, Central Kalimatan, consists of mainstream as common area and   tributaries as controlled  area  of  fishing  ground  by  means  of  rights- based management. On the other hand, the river constitute  outer  boundary  of  the  Sebangau  National Park  (SNP)  conservation  area  in  Central  Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries    management  in  Sebangau  River.  This  study was conducted in October to December 2019 and was located  on  the  mainstream  and  three  tributaries,  they are  Bakung,  Rasau,  and  Bangah  River.  The  study used  descriptive  qualitative  method  with  primary  data that were collected from observation, interviews, and documentation,  as  well  as  secondary  data  that  were collected  from  document  study.  The  main  informants were  fishermen.  The  process  of  data  analysis  involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the river. It was indicated by the occurrence of eight fish families and the black colour of river water. On the social institutional aspect, it was found that: (1) Kinship systems were the social capital for the foundation of social life, (2) Fishing is the main economic activity, but it has a high level of income uncertainty for the fishers, (3)  The  fishers  are  supported  by  damang,  facilitators from Balai TNS, and WWF Central Kalimantan as river management and building associative and dissociative interactions.  This  study  provides  direction  for  enforcing the  rules  in  maintaining  a  rights-based  inland  fisheries management system in Sebangau River .
Keywords: capture  fisheries;  fisherman;  national park; right-based fisheries; Sebangau

## PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH
Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River, Sebangau National Park Central Kalimantan
Sifa Nurseptiani, M. Mukhlis Kamal, Taryono, dan Didiek Surjanto
INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN ( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )
Vol. 11 No. 2, Desember 2021

## ABSTRAK
Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayah-wilayah pesisir cukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.
KataKunci: Lampung; kewenangan; pengelolaan; pesisir; masyarakat

## ABSTRACT
The shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government  which  has  7  (seven)  coastal  districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in  the  management  of  the  Lampung  coastal  areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation  is  urgently  required  to  maximize  the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas,  to  analyze  the  current  coastal  management policies  of  Lampung  province.  In  addition,  this  study also  aims  to  provide  and  formulate  a  community- based  model  of  Lampung  coastal  area  management policies. This research is normative legal research with  a  qualitative  descriptive  analysis  method.  Based on  the  research  results,  it  is  known  that  the  Lampung provincial  government  policy  in  the  management  of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough  space  for  community  participation.  Meanwhile, the  community-based  coastal  area  management model  emphasizes  community  empowerment  and local wisdom.
Keywords: .. Lampung; authority; management; coastal; public

## MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT
Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management Policy

## Maya Shafira dan Mashuril Anwar

## ABSTRAK
Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap  tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang  tinggi  pada  pasar  ekspor,  dan  potensi  konflik  di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia .
Kata Kunci: rajungan; musim buka tutup; alat tangkap; upaya penangkapan; konflik

## ABSTRACT
There is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant  policy  recommendations.  Data  were  collected through  survey  in  4  (four)  locations,  namely  East Lampung,  Cirebon,  Demak,  and  Rembang.  The  data obtained  in  this  study  were  analyzed  using  descriptive approach,  including  description  of  field  findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis  results  showed  that  the  increased  capture  of crab  endangered  the  sustainability  of  resources.  This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence  on  export  markets,  and  potential  conflicts among  fishers.  The  study  suggests  control  over  the crab capture with open-closed season to allow the crabs to  reproduce  for  its  stock  availability  and  utilization  in Indonesia.
Keywords: . crab;  open  season  close;  fishing  gear; catch effort; conflict

## STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA Utilization Status and Problems of Crab Resources in Indonesia
Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti,

## Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni

## ABSTRAK
Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung- kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku  kepentingan  yang  ada,  (ii)  mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu Interpretative  Structural  Modeling (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan Conservation International Indonesia berada pada posisi key  player , dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampung- kampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar stakeholders, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat.
Kata Kunci: ekowisata bahari; kampung wisata; kelembagaan; kendala kelembagaan; pengembangan ekowisata; program strategis; Raja Ampat

## ABSTRACT
Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency  Government  designated  several  villages  as tourism villages to encourage economic growth in the community  in  the  tourism  sector.  The  management  of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable  from  several  institutional  obstacles.  Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village,  Yenbuba  and  Sawinggrai,  Meos  Mansar District,  Raja  Ampat  Regency.  The  analysis  technique used  is  Interpretative  Structural  Modeling  (ISM)  and qualitative  descriptive  analysis.  The  results  showed that  the  government,  the  Maya  tribe  Adat  Council, and  Conservation  International  Indonesia  are  the  key players who had a high interest and influence on marine ecotourism management. Community and private groups are in subjects position who had a high interest in natural resources, but their influence in decision-making is low. The management of marine ecotourism in the tourist village of Raja Ampat has several institutional obstacles. The  main  obstacle  is  conflict  over  space  utilization in  the  environmental  service  card  tariff  management system.  To  overcome  the  obstacles,  it  is  necessary  to implement  strategic  programs  effectively.  This  study suggests a strategic program consisting of several levels. The strategic programs that are prioritized are the development of collaborative management among stakeholders,  community  empowerment,  increasing conservation  effectiveness,  and  distributing  access  to the community.
Keywords: ecotourism  development;  institutional; institutional constraints; marine ecotourism;  tourism  village;  strategy program; Raja Ampat

## PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)
Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District )
Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen

## ABSTRAK
Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/ pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkap kinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan- kelembagaan lokal.
Kata Kunci: SKPT; pulau terluar; exogenus development ; sumber daya manusia; kelembagaan

## ABSTRACT
The  concept  of  Integrated  Marine  and Fisheries  Center  (SKPT)  is  derived  from  the  Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is  the  dependence  on  external  policy  regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits  distribution  issue  and  leave  local  communities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues.  The  results  show  that  exogenous  development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor  Regency  uses  these  two  issues  as  the  basis for determining the programs such as forms of aids and  market  expansion  strategies  that  connect  to  local institutions.
Keywords: . SKPT, outer islands, exogenous development, human resources, institutions

## PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR  BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR
Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector:

## A Case Study of The SKPT of Biak Numfor
Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, dan Harnita Hadiastuty

## ABSTRAK
Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1)  kelayakan  finansial  usaha,  (2)  rantai  pasok,  (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis.
Kata ... Kunci: peluang; tantangan; tuna; skala kecil; bisnis inklusif; rantai pasok; SWOT; Morotai

## PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI
Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai Island
Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni

## ABSTRACT
The  potential  of  the  Morotai  Island  Regency  to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through  interviews  with  60  fishers  and  deepening  with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna  fishing  in  Morotai,  which  was  carried  out  using fishing  rods  and  tonda  and  a  fleet  of  motorboats  and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained by fishermen is IDR 153 million  for  measuring  fishing  rods  with  motorboats  and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys with outboard motorboats. The tuna supply chain in Morotai consists of five nodes, with the largest share in cooperative nodes, which is 45%. Other results show that in  the  existing  business  system  in  the  Morotai  Islands, there are fishing groups that are not yet included in the tuna supply chain, do not partner with cooperatives, do not have market access, and are not involved in pricing. The  tuna  inclusive  business  development  strategy  in Morotai  that  can  be  recommended  from  the  results of  this  study  is  the  implementation  of  an  integrated fisheries  management  model  supported:(i)  a  market that  accommodates  supply  chain  investors,  (ii)  the opening  of  bank  capital  access,  and  (iii)  fisher’s partnership with cooperatives as intermediaries and fish processing units as business partners.
Keywords: prospect;  challenge;  tuna;  small scale; inclusive business; supply chain; SWOT; Morotai

## ABSTRAK
Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) Focus Group Discussion (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suaka ikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam, Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi  model  suaka  ikan.  Kerangka  model  suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa .
Kata Kunci: suaka ikan; model pengelolaan sungai; konservasi; kepentingan ekonomi; partisipasi masyarakat

## ABSTRACT
The  decline  of  species  and  population  fish  in Java  rivers  continually  occurs.  There  is  a  need  for  a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment  of  Law  Number  31  of  2004,  but  not  many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable  the  fisheries  reserve  in  Winongo  River.  This research was conducted using a qualitative descriptive method  using  four  data  collection  methods,  namely participatory  observation,  interviews,  documentation- literature,  and  Focus  Group  Discussion  (FGD).  This research  found  that  the  community’s  involvement  in fisheries  reserves  is  needed  since  the  community becomes  the  only  stakeholders  that  can  maintain  the river.  However,  the  community  participation  in  fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to  be  realized  considering  no  profit  obtained  by  the community.  Therefore,  a  modification  of  the  fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries reserve needs to concern with the conservational aspect and the economic interest of the community. Both principles can be accommodated in the zone Fisheries reserve model. The  modification  of  fisheries  reserve  from  the  pure conservation to zone model can be an alternative for the policy model in river management in Java.
Keywords: fisheries  reserve;  river  management model; conservation; economic interest; community participatio

## MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA
Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River Yogyakarta
Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud

## (Indeks Pengarang) (Author Index)
Aini, Nur  ............................................................................................................................ 127 - 142 Anwar, Mashuril .................................................................................................................. 103 - 117 Bengen, Dietrich G. ............................................................................................................ 127 - 142 Hadiastuty, Harnita ............................................................................................................. 143 - 154 Huda, Hakim Miftakhul ....................................................................................................... 119 - 126 155 - 167 Jaya, Pajar Hatma Indra .................................................................................................... Kamal, M ............................................................................................................................ 91 - 102 Kurniawan, Tikkyrino .......................................................................................................... 143 - 154 Muhartono, Rizky ............................................................................................................... 143 - 154 Nurseptiani, Sita ................................................................................................................. 91 - 102 Ramadhan, Andrian ........................................................................................................... 143 - 154 Sari, Yesi Dewita ................................................................................................................ 119 - 126 Satria, Arif ........................................................................................................................... 127 - 142 Shafira, Maya ..................................................................................................................... 103 - 117 Suhud, Moh Abu ................................................................................................................. 169 - 180 Surjanto, Didiek .................................................................................................................. 91 - 102 Taryono, Taryono ................................................................................................................ 91 - 102 Triyanti, Riesti .................................................................................................................... 119 - 126 155 - 167 Wahyuni, Ekawati ............................................................................................................... 127 - 142 Wijaya, Riski Aprilian .......................................................................................................... 119 - 126 155 - 167 Zamroni, Achmad ............................................................................................................... 119 - 126 155 - 167

## (Indeks Subjek) (Subject Index)
alat tangkap ..................................................................................................................... 119 - 126 bisnis inklusif ................................................................................................................... 156 - 167 ekowisata bahari ............................................................................................................. 127 - 142 exogenus development ................................................................................................... 143 - 154 kampung wisata .............................................................................................................. 127 - 142 kelembagaan ................................................................................................................... 127 - 142 kelembagaan ................................................................................................................... 143 - 154 kendala kelembagaan ..................................................................................................... 127 - 142 kepentingan ekonomi ...................................................................................................... 169 - 180 kewenangan .................................................................................................................... 103 - 117 konflik .............................................................................................................................. 119 - 126 konservasi ....................................................................................................................... 169 - 180 Lampung ......................................................................................................................... 103 - 117 masyarakat ...................................................................................................................... 103 - 117 model pengelolaan sungai .............................................................................................. 169 - 180 Morotai ............................................................................................................................ 156 - 167 musim buka tutup ............................................................................................................ 119 - 126 nelayan ............................................................................................................................ 91 - 102 partisipasi masyarakat ..................................................................................................... 169 - 180 peluang ............................................................................................................................ 156 - 167 pengelolaan ..................................................................................................................... 103 - 117 pengelolaan berbasis hak ............................................................................................... 91 - 102 pengembangan ekowisata .............................................................................................. 127 - 142 perikanan tangkap ........................................................................................................... 91 - 102 pesisir .............................................................................................................................. 103 - 117 program strategis ............................................................................................................ 127 - 142 pulau terluar .................................................................................................................... 143 - 154 Raja Ampat ..................................................................................................................... 127 - 142 rajungan .......................................................................................................................... 119 - 126 rantai pasok ..................................................................................................................... 156 - 167 Sebangau ........................................................................................................................ 91 - 102 skala kecil  ....................................................................................................................... 156 - 167 SKPT ............................................................................................................................... 143 - 154 suaka ikan ....................................................................................................................... 169 - 180 sumber daya manusia ..................................................................................................... 143 - 154 SWOT .............................................................................................................................. 156 - 167 taman nasional ................................................................................................................ 91 - 102 tantangan ........................................................................................................................ 156 - 167 tuna ................................................................................................................................. 156 - 167 upaya penangkapan ........................................................................................................ 119 - 126