Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani

## KAJIAN YURIDIS  TERHADAP PORNOGRAFI MELALUI  INTERNET
Oleh : Ruslan Abdul Gani 

## Abstrak
Globalisasi    dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  khususnya    teknologi  informasi  dan  komunikasi,  telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan,  dan    penggunaan pornografi   yang  memberikan pengaruh    buruk   terhadap    moral  dan  kepribadian luhur  bangsa Indonesia.    Secara  tidak  langsung  dapat    mengancam  kehidupan dan  tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Berkembang  luasnya pornografi  di  tengah  masyarakat      juga    mengakibatkan meningkatnya  tindak pidana  asusila dan pencabulan. Salah satu penyalahgunaan  informasi  lewat  media  Internet  yang  pernah menghebohkan    di Indonesia  adalah  kasus  Ariel Pitervan  dan dengan “Video Mesum” yang  memiliki durasi yang  cukup lama.
Karakteristik    pada      Internet    yang    sepenuhnya    beroperasi secara    virtual  (maya)    dan    tidak    mengenal    batas-batas teritorial    pada    perkembangannya  akan    melahirkan    aktivitas – aktivitas    baru    sehingga    muncul    kejahatan  dalam    bentuk “cyberporn” , yaitu  munculnya  situs -situs  porno.
Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pornografi, Internet

## A. Latar Belakang  Masalah
Perkembangan    dan  kemajuan    Teknologi informasi    yang    demikian    pesat    telah    menyebabkan perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia dalam  berbagai bidang    yang    secara      langsung    telah    mempengaruhi lahirnya    bentuk-bentuk    perbuatan    hukum    baru.
 Pengajar Pada Program Magister Universitas Batanghari ,Jambi
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Penggunaan    dan  pemanfaatan    Teknologi  Informasi harus  terus  dikembangkan untuk  menjaga, memelihara dan  memperkukuh  persatuan    dan    kesatuan  nasional berdasarkan    Peraturan    Perundang-undangan  demi kepentingan  nasiona. 1
Di  sisi  lain    bila    kita    lihat    manfaat    dari perkembangan  Teknologi  Informasi khususnya  Internet juga    berperan    penting    dalam    perdagangan    dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk
mewujudkan    kesejahteraan    masyarakat.  Oleh    karena itu    pemerintah  perlu    mendukung    pengembangan Teknologi  Informasi    melalui  infrastruktur    hukum  dan pengaturannya    sehingga    pemanfaatan  Teknologi Informasi    dilakukan    secara    aman  untuk    mencegah penyalahgunaannya    dengan    memperhatikan    nilai-nilai agama dan social  budaya  masyarakat  Indonesia. 2
Adapun    yang      dimaksud    dengan    Informasi Elektonik    itu    sendiri   berdasarkan    Pasal    1    Undang – Undang    Republik    Indonesia    Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik  adalah: Satu atau    sekumpulan    data    elektronik,  termasuk      tetapi tidak  terbatas    pada    tulisan,  suara,  gambar,  peta,
1 Suryantoro    Darwis, Pengertian    Dari  Provider  Internet, diakses Pada  Tanggal  6 Februari 2010 pukul 14:45 Wib.
2 Agus  Raharjo, Cybercrime  (Pemahaman  dan  Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: Citra Adiyta Bakti,
2002),  hal l4.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
rancangan,  foto,  elektronik    data interchange (EDI), surat    elektronik  (electronik    mail),    telegram,  teleks, telecopy atau    sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode akses,  simbol,    atau  perforasi  yang    telah    diolah  dan memiliki    arti    atau    dapat    dipahami    oleh  orang    yang mampu  memeliharanya.
Salah    satu      informasi    dan    komunikasi    yang sedang  hangat-hangatnya digemari oleh  masyarakat  kita saat    ini    adalah    Internet.  Dimana      Sekarang    Internet merupakan    sebuah    ruang    informasi    dan  komunikasi massa    yang    menjanjikan  sudah  menembus  batas-batas antar    negara    dan  mempercepat    penyebaran  dan pertukaran ilmu  dan gagasan  di kalangan  ilmuwan  dan cedikiawan  di  seluruh  dunia.  Internet    membawa    kita kepada  ruang  atau  dunia    baru    yang    tercipta      yang dinamakan    “ Cyberspace” .  Internet    dengan  berbagai kemudahan    dalam  berinteraksi    sebagai    sarana    lintas informasi    menyebabkan    berkembangnya    infromasi tanpa    adanya    batasan  dan  dapat    diakses    oleh    siapa saja  yang  membutuhkan. 3
Karena    itu    terhadap    perkembangan    teknologi Internet  ini  purlu    adanya    pengawasan    dan  pengaturan dari    pemerintah    agar  tidak    disalahgunakan  oleh masyarakat  untuk kepentingan  yang tidak  berguna  bagi
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
pendidikan.  Bahkan      dapat    disalahgunakan      untuk pelecehan  seksual.
Selanjutnya    bila    dilihat  bentuk    informasi- informasi  yang  terdapat  pada  media  Internet  dewasa ini    telah    berkembang    mengenai    bentuk penyalahgunaan  teknologi  tersebut  berupa  penyebaran informasi  berbau pornografi. Penyebaran gambar-gambar berupa  pornografi melalui  media  Internet, pada  saat  ini masih  banyak  bermunculan    tanpa    adanya    tindakan terhadap  pelaku  oleh  penegak hukum di Indonesia. 4 . Globalisasi dan perkembangan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya    teknologi informasi  dan  komunikasi,  telah  memberikan  andil terhadap    meningkatnya  perbuatan,  penyebarluasan,  dan penggunaan  pornografi    yang    memberikan    pengaruh buruk    terhadap    moral  dan  kepribadian  luhur  bangsa Indonesia.    Secara  tidak  langsung dapat    mengancam kehidupan dan tatanan  sosial masyarakat  Indonesia. 5
Berkembang  luasnya    pornografi  di  tengah
masyarakat juga    mengakibatkan  meningkatna    tindak pidana asusila dan pencabulan. Salah satu
4 Hidayat    Lubis, Cyberporn  Kejahatan  Tanpa  Korban, Dalam  http/www,  geocites.  Com.  Hidayat    lubis/cyberporn.html. diakses pada  tanggal 16 Januari 2011 Pukul  13.00. WIB.
5 Pataka, Dilema    Etik  dan  Kerancuan    Industri,  Dalam Detiknet. Com Diakses Pada  Tanggal  9 Agustus 2010 pukul  10: 49. WIB.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
penyalahgunaan  informasi  lewat  media  Internet  yang pernah    menghebohkan        di  Indonesia    adalah    kasus Ariel  Pitervan    dan    dengan  “ Video  Mesum ”  yang memiliki  durasi  yang    cukup  lama.    Karakteristik    pada Internet    yang    sepenuhnya    beroperasi    secara    virtual (maya)  dan  tidak  mengenal batas-batas  teritorial  pada perkembangannya  akan    melahirkan    aktifitas – aktifitas baru    sehingga    muncul    kejahatan  dalam    bentuk “ cyberporn” , yaitu  munculnya  situs-situs  porno. 6
Pornografi  bisa    dikatakan    memiliki    usia    yang tidak    jauh    berbeda    dengan    usia    manusia. Perkembangannya    dari    masa    ke  masa    mengikuti kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Mulai  dari pornografi    di  dinding-dinding    gua  yang      dibuat manusia    ratusan    tahun    yang    lalu    sampai    dengan cyberporn (pornografi internet)  dimana  saat  ini  sudah merajalela  dan bisa  diakses  kapan saja  dengan  mudah dan  murah.
Pornografi    juga      fenomena  lama  di  Internet,  ia materi    tertua  setelah    teknologi    dan    pendidikan. Material  tersedia    luas    di  Internet.  Download    atau nonton      langsung    gratis.    Membeli    atau    langganan (membership)  dengan  bentuk    beragam,    gambar    (foto), kartun (manga), film, klip,  atau  ceria (stensilan digital).
6 Hidayat  Lubis Op., Cit.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Pornografi  ada    yang    komersial  maupun    berbasis komunitas. Distribusi  komunitas  memakai teknologi file sharing atau mailing  list. Sifatnya  tukar  materi  gratis antar    anggota.  Pornografi    Internet    dianggap    aktivitas privat  yang  tak terjangkau oleh hukum. 7
Cyberporn itu    sendiri    merupakan    bagian    dari cybercrime.  Yaitu    salah  satu    dari    sekian    banyak dampak  buruk  yang  ditimbulkan  dengan  berkembang pesatnya    dunia    teknologi  informasi.  Memang    diakui segala    kemudahan    dan  kesenangan  yang    ditawarkan internet  tersebut    yang    telah    menciptakan  dunia    baru tanpa    sekat,  tanpa    batas    wilayah  (transborder)    yang menjadikannya selayaknya  sebuah  Toserba (Toko Serba Ada),  dan  menjadikannya Mr. Segala  Tahu, yang  dapat kita    tanyai    mengenai    informasi  apa    saja,  merupakan loncatan    yang  sungguh    menabjubkan  dalam    dunia informasi.  Untuk    mendapatkan    situs  porno    atau    bisa disebut cyberporn pada  internet,  pengguna user dapat mencari website pada    jaringan    internet  (computer network)  tertentu. Website yang    terdapat    fasilitas    situs porno atau cyberporn memang  sengaja  dirancang  oleh pemilik wibsite guna    memberikan    layanan  berupa gambar-gambar porno.
7 Rapin    Mudiardjo, Menyeret  Pemilik    Situs  Porno Berbasarkan  Perjanjian  Kerja,    Dalam  Wgaul.  Com  diakses  Pada Tanggal  06  Maret  2010.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Mengingat    pornografi  melalui  internet  ini merupakan    kejahatan    yang    biasa    disebut    kejahatan tanpa  korban  (victimeless crime), yakni  para  korbanlah yang    justru      menghendaki    mengaksesnya,  dan  bahkan mereka    mau  membayar    biaya    keanggotaannya,  maka merupakan  tugas  dari  pemerintahlah  untuk mengambil tindakan  tegas    terhadap  kejahatan    ini. Bila    ingin menindak  tegas para  pelaku  dalam  pornografi  internet, tentunya    tidak    dapat    dilihat    secara    sepintas    lalu. Kasus  pornografi    internet    tidak    terlepas    dari    adanya tindakan    penyertaan    atau    konspirasi  di  antara  para pihak.  Sebab    pornografi  melalui  internet yang    sudah merajalela    ini    sangat    sulit   untuk   dibendung    ataupun diatur    sehingga    anak-anak  sudah  tau  membuka    situs- situs  esek-esek tersebut  apalagi  sekarang  bisa  diakses lewat    handphone.    Bahkan    warnet    telah    menyediakan file-file  porno agar  warnetnya  ramai dikunjungi  orang- orang    yang    ingin    menontonnya.  Sungguh  sangat memprihatinkan  hal  seperti    ini    tentunya,  sebab    negara kita    bukanlah    negara    porno,  tetapi    negara    yang berdasarkan  ke-Tuhanan  Yang Maha Esa. 8
Tindakan  yang dilakukan  untuk    menanggulangi maraknya   pengakses  situs  porno, maka  hukum pidana
8 Harkristuti    Harkrisnowo, Tindak  Pidana  Kesussilaan Dalam  Perspektif   Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 75.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
dapat    digunakan    sebagai  salah  satu  alat    pencegahan meskipun    hanya    bersifat    pengobatan    simptomatik. Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada hakekatnya    merupakan      bagian      integral    dari    upaya perlindungan    masyarakat  (social    defence)    dan  upaya mencapai    kesejahteraan    masyarakat  (social  welfare). 9
(Syaifu Khaliq: 2009).

## B.  Perumusan  Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis kemukakan    di  atas,    maka    dapat    diambil    perumusan masalah    yang    akan    diteliti  nantinya    antara    lain sebagai  berikut:
1. Siapa  saja  yang  dapat  dikenakan  sebagai  pelaku tindak Pidana Pornografi Melalui Internet ?
2. Permasalahan  Apa  Saja  yang  ditemui    dalam  hal Penegakan  Hukum  Terhadap    Tindak  Pidana
Pornografi Melalui Internet ?
9 Asril    Sitompul, Hukum  Internet  Pengenalan  Mengenai Masalah  Hukum  Di  Cyberspace,  (Bandung:  Citra  Adiyta    Bakti,
2002), hal 45.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani

## C. Pembahasan
1. Siapa  saja  yang  dapat  dikenakan  sebagai  pelaku tindak Pidana Pornografi Melalui Internet.
Sebagaimana  kita    ketahui,  pertanggungjawaban pidana    dipandang  tidak    ada,    kecuali    ada  alasan penghapusan    pidana    tersebut.    Dengan    kata    lain, criminal    liability dapat    dilakukan    sepanjang    pembuat tidak  memiliki    niat    untuk    melakukan    suatu    tindak pidana. Dalam lapangan   Hukum Acara  Pidana  hal  ini berarti  seorang  terdakwa  dipandang  bertanggungjawab atas  tindak pidana  yang  dilakukannya, jika   tidak dapat membuktikan    bahwa      dirinya    mempunyai    niat    atau kehendak  ketika    melakukan    tindak    pidana.  Konsep demikian  ini    membentuk    keseimbangan    antara    hak mendakwa    dan  menuntut    dari  Penuntut  Umum,    dan hak    menyangkal    dan  mengajukan  pembelaan  dari terdakwa. Penuntut  Umum berhak untuk mendakwa  dan menuntut    seseorang    karena    melakukan    tindak  pidana. Untuk  itu, Penuntut  Umum berkewajiban  membuktikan apa    yang    didakwakan    dan    dituntut    itu,  yaitu membuktikan    hal-hal  yang      termuat    dalam  rumusan tindak  pidana.  Sementara    itu,  terdakwa    dapat mengajukan    pembelaan    atas    dasar    adanya    alasan- alasan    penghapusan    pidana.  Untuk    menghindari  dari pengenaan pidana,  terdakwa  harus  dapat membuktikan
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
bahwa  dirinya  mempunyai  alasan  penghapusan  pidana ketika  melakukan  tindak pidana.
Mempertanggungjawakan    seseorang    dalam hukum  pidana,  harus    terbuka    kemungkinan    bagi pembuat    untuk    menjelaskan    mengapa    dia    berbuat demikian.  Jika    sistem    hukum    tidak    membuka kesempatan    demikian,  maka    dapat    dikatakan    tidak terjadi proses yang wajar dalam
mempertanggungjawabkan pembuat  tindak pidana.  Pada gilirannya, hal    ini    akan    berhadapan    dengan    prinsip- prinsip  keadilan. 10
Pertanggungjawaban  pidana    harus    dapat dihubungkan    dengan    fungsi    preventif  hukum  pidana. Pada    konsep    tersebut    harus      terbuka    kemungkinan untuk  sedini  mungkin  pembuat  menyadari  sepenuhnya tentang    konsekuensi  hukum  perbuatannya.  Dengan demikian,  konsekuensi  atas    tindak  pidana    merupakan resiko  yang    sejak    awal    dipahami  oleh  pembuat.  Bagi masyarakat   pencelaan  yang  sejak awal  dipahami oleh pembuat.    Bagi    masyarakat pencelaan    hanya      dapat dilakukan  setelah  kemungkinan pembuat  untuk  berbuat
10 Chairul  Huda, Dari  Tiada    Pidana    Tanpa    Kesalahan Menuju    Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana    Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana  Prenada  Media,  2005), hal. 15.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
lain  sama  sekali    tertutup,  sehingga  terjadilah    tindak pidana.
Mempertanggungjawabkan    seseorang    dalam hukum  pidana    bukan    hanya    berarti    menjatuhkan pidana    terhadap orang    itu,  tetapi  juga    sepenuhnya dapat    diyakini  bahwa    memang    pada    tempatnya meminta    pertanggungjawaban  atas    tindak  pidana    yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang  ada  pada  diri pembuat  ketika  melakukan tindak pidana.
Kemudian    pertanggungjawaban    pidana    juga berarti    menghubungkan    antara  keadaan    pembuat tersebut   dengan   perbuatan  dan sanksi yang  sepatutnya dijatuhkan.  Dengan        demikian,  pengkajian    dilakukan dua      arah.  Pertama    pertanggungjawaban  pidana ditempatkan  dalam konteks sebagai syarat – syarat  faktual dari    pemidanaan  karena    pengemban    aspek    preventif. Kedua,  pertanggungjawaban    pidana  merupakan    akibat hukum  dari    keberadaan    syarat    faktual    tersebut, sehingga  merupakan bagian  dari aspek represif   hukum pidana. Jadi  pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya adalah    berhubungan    dengan    keadaan  yang    menjadi syarat  adanya  pemidanaan dan konsekuensi  hukum  atas adanya  hal  itu. 11
11 Ibid., hal. 18.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Di  dalam  rancangan  KUHP,    dimana  Rancangan KUHP  menggunakan    pendekatan  campuran.    Sebagaian hal – hal    yang    berkaitan      dengan    pertanggungjawaban pidana  dirumuskan    secara    negatif.    Demikian  halnya seperti    terlihat    dalam  Pasal    38,  39,  40,  41,  42,  43. Rancangan  KUHP. Sementara  sebagian  yang lain justru dirumuskan    secara    positif.  Seperti  Pasal  35,  36,  44,  45 dan 47  Rancangan KUHP. Perumusan  dalam pasal-pasal yang    disebutkan    terakhir    ini    sifatnya    bukan pengecualian  dari    dapat      dipertanggungjawabkannya seseorang.    Sebaiknya,    ditentukan    keadaan-keadaan tertentu    yang    justru    ada    pada    diri    seseorang  (atau korporasi). Untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam hukum  pidana.    Dengan    kata    lain,  jika    perumusan secara    negatif  menentukan    hal-hal      yang    dapat mengecualikan adanya    pertanggungjawaban  pidana,
perumusan  secara  positif menentukan  keadaan  minimal yang    harus    ada    pada    diri    seseorang    untuk    dimintai pertanggungjawaban  atas    tindak    pidana    yang dilakukannya.  Konsep    pertanggungjawaban    pidana berkenaan  dengan  mekanisme  yang menentukan  dapat dipidananya    pembuat,    sehingga    hal    tersebut berpengaruh    bagi    hakim.    Hakim      harus mempertimbangkan    keseluruhan    aspek    tersebut,    baik dirumuskan    secara    positif    maupun    negatif.  Hakim
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
harus  mempertimbangkan  hal  itu,  sekalipun  Penuntut Umum  tidak  membuktikannya.
Sebaliknya,    ketika  terdakwa    mengajukan pembelaan    yang    didasarkan    pada    alasan    yang menghapuskan    kesalahan,  maka    hakim    berkewajiban untuk  memasukan  masalahnya lebih  dalam.  Dalam  hal ini    hakim    berkewajiban    menyelidiki    lebih    jauh    apa yang    terdakwa    kemukakan  sebagai  keadaan-keadaan khusus    dari    peristiwa    tersebut    yang    diajukannya sebagai    alasan    penghapusan  kesalahannya.  Lebih    jauh dari    itu,    sekalipun terdakwa    tidak    mengajukan pembelaan    berdasarkan    pada    alasan    penghapusan kesalahan,    tetapi    tetap    diperlukan    adanya    perhatian bahwa   hal  itu    tidak   ada pada  diri   terdakwa. Ketika melakukan    tindak  pidana.  Hakim  tetap  berkewajiban memperhatikan    bahwa  pada    diri    terdakwa    tidak  ada alasan  penghapus  kesalahan,  sekalipun pembelaan atas dasar  hal    itu,    tidak    dilakukannya.  Hal    ini    akan membawa    perubahan    mendasar    dalam    proses pemeriksaan  perkara  di pengadilan.
Berdasarkan  kerangka  pertanggungjawaban  di internet (the framework of liablity on the internet) paling tidak ada 7 (tujuh) pihak  yang saling bertanggung jawab sesuai  dengan  perannya  masing-masing  ketika  yang bersangkutan  berinteraksi  dengan  menggunakan  internet.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Antara  lain  pengguna  internet  operator,  telekomunikasi, internet  service  provider,  server,  packager,  produser  dan author. 12
Disini  akan  dicoba  dijelaskan  sedikit  mengenai pengertian dari istilah-istilah diatas yakni :
1. Pengguna  internet,  adalah  orang  atau  siapa  saja  yang menggunakan  jasa  dari  internet  tersebut  untuk melakukan  suatu  kegiatan  di  dalam  dunia  maya  atau juga sering disebut dengan cyberspace. Dalam hal ini pengguna  internet  dapat  menikmati  isi  dari  layanan internet  tersebut.  Ataupun  dari website-website yang dikunjunginya.  Dari  hanya  melihat,  mendengar, sampai dengan menguduh ataupun mendownload apa yang dia inginkan.
2. Operator telekomunikasi adalah orang atau siapa saja yang  diberikan  kewenangan  untuk  memberikan informasi  secara  lengkap  kepada  siapa  saja yang membutuhkan  informasi  itu,  dalam  hal  ini  operator memberikan  informasi  elektronik  berdasarkan  situ- situs  mereka  yang  dikunjungi  oleh  para  netter  atau pengguna internet.
12 Barda  Nawawi  Arief. Tindak  Pidana  Mayantara  Dalam Perkembangan Kajian Cber Crime di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.), hal. 31.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
3. Internet  Sevice  Perovide (ISP),  atau  sering  disebut dengan  penyedia  layanan  internet,  adalah  perusahaan atau  badan  yag  menyelenggarakan  jasa  sambungan internet  dan  jasa  lainnya  yang  berhubungan, kebanyakan perusahaan telepon merupakan
penyelengaraan  jasa  internet.  Mereka  menyediakan jasa  seperti  hubungan  internet,  pendaftaran  nama domain,  dan  hosting,  contohnya  adalah telkomnet instan,  cbn, fasnet, contrin  indo  net dll.  ISP  ini mempunyai  jaringan  baik  secara  domestik  maupun internasional  sehingga  pelanggan  atau  pengguna  dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke  jaringan internet  global.  Jaringan  disini  berupa media  transmisi  yang  dapat  mengalirkan  data  yang berupa  kabel  (modem,  sewa  kabel,  dan  jalur  lebar) maupun radio.
Bila  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  2008  yang  dimaksud  dengan  Jasa  Pornografi adalah  segala  jenis  layanan  pornografi  yang disediakan  adalah  segala  jenis  layanan  pornografi yang  disediakan  oleh  perorangan  atau  korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, kabel, televise teletrial,  radio,  telepon,  internet  dan  komunikasi elektronik  laiinya  serta  surat  kabar,  majalah  dan barang cetakan laiinya
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
4. Server adalah  sebuah  sistem  komputer  yang menyediakan  jenis  layanan  tertentu  dalam  sebuah jaringan  komputer.  Server  didukung  dengan  prosesor yang  bersifat  scallable  dan  Ram  yang  besar  juga dilengkapi  dengan  sistem  operasi  khusus,  yang disebut  sebagai  sistem  operasi  jaringan  atau  nework operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak  administarsi  yang  mengontrol  akses  terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan  akses  kepada workstation anggota
jaringan.  Dilihat  dari  fungsinya,  server bisa dikategorikan  dalam  beberapa  jenis,  seperti  server aplikasi  (aplication  server),  server  daat  (data  server) maupun  server proxy  (proxy  server).  Server  aplikasi adalah  server  yang  digunakan  clent,  server  data sendiri  digunakan  untuk  menyimpan  data  baik digunakan  client  secara  langsung  maupun  data  yang diproses  oleh  server  aplikasi.  Server  procy  berungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan melalui
pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk  mengkoneksikan  komputer  client  ke internet. 5. Packager adalah orang bertugas sebagai
pengotomatisasi  proses  intalasi,  upgrade  (perbaikan),
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
kofirgurasi,  atau  menghapus  paket  perangkat  lunak dari  sebuah  komputer.  Yang  dimaksud  dengan  paket adalah  perangkat  lunak  berikut  maedatanya  seperti naman  lengkap  perangkat  lunak  yang  bersangkutan, keterangan  mengenai  kegunaannya,  nomor  versi, pemasok  (vendor)  checksum,  dan  daftar  dipendensi yang  diperlukan  untuk  menjalankan  perangkat  lunak tersebut  dengan  benar  setelah  instalasi  mendata disimpan dalam data base paket lokal.
6. Prosedur  adalah  seseorang  yang  bertanggungjawab secara  umum  terhadap  seluruh  pelaksanaan  produksi.
Bila  diibaratkan  dalam  dunia  perfilman,  produksi yang  dimaksud  biasanya  berkaitan  dengan  produk audio  visiual  antara  lain  produksi  siaran  radio, rekaman  musik  atau  lagu,  film,  iklan  dan  program TV.  Dalam  hal website  cyberporn,  produser  adalah orang  yang  secara  umum  bertanggungjawab  atas adanya  produksi  web  ceberporn  tersebut.  Secara umum  fungsi  produser  diberbagai  bidang  ini  berbeda satu  sama  lainnya.  Dalam  produksi  siaran  radio misalnya,  produser  kerap  kali  melakukan  pekerjaan bersifat  teknis  mulai  dari  pengumpulan  bahan  siaran sehingga  meramunya  menjadi  satu  program  layak siar.  Untuk  bidang  televisi  dan  film  fungsi  produser bila dibilang serupa. Dalam produksi televisi seorang
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
produser  lebih  terlibat  pada  saat  pra  produksi. Sebenarnya  fungsi  produser  dan  sutradara  hampir sama.  Hanya  saja  yang  membedakan  ialah  seorang produser lebih terlibat saat produksi dan sutradara itu pada saat pelaksanaan produksi.
7. Author adalah pencipta, penyedia, pemilik dari website porno  tersebut.  Dalam  hal web  cyberporn ini  atuhor bekerja sebagai pemasok, penyedia ataupun penyuplai bahan-bahan  yang  berbau  pornografi  dalam  dunia maya  tersebut  yang  kemudian  akan  diterukan  lagi oleh packager.
Untuk  pelaku  yang  bekerja  sebagai  penyuplai gambar-gambar  prono  tersebut,  dalam  konteks  ini  yang bersangkutan bisa  dimasukan  ke  dalam  kategori  author dan  atau  produser,  gambar  tulisan  ataupun  cerita-cerita jorok yang telah ditulis atau dibuat oleh pembuatnya telah diseberluaskan  dalam  dunia  informasi  global  yang bernama  internet. Dalam  dunia  maya  dimana  lalu  lintas informasi  bergerak  dengan  sangat  cepat  (informatiaon superhighway), gambar,  tulisan  dan  cerita-cerita  jorok terbang  kesegala  penjuru  mencari  pengakses  yang  ingin melihat  atau  membaca,  bahkan  mengunduh  informasi tersebut.  Dalam  hal  ini  gambar,  atau  tulisan,  atau  cerita jorok  itu  sebenarnya  ada  di  depan  mata  kita  dalam
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
gelombang  bit-bit  yang  tidak  terlihat  oleh  mata  seperti jauh tetapi sebenarnya dekat.
Kemudian    di  pihak  lain,  yang  mungkin  dapat dinyatakan  bertanggungjawab  adalah  pihak  penyedia, pelenggara,  pemilik  server  yang  menyebarkan  informasi yang  dikirimkan  oleh  produser  dan  atau  author.  Berarti pihak  pemilik  server  juga  dapat  diseret  di  pengadilan. Sebenarnya  apa  yang  terlihat  atau  terpampang  dilayar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana kita tidak dapat  menjangkau  kesana  hal    ini  disebabkan  karena penafsiran  yang  ada  dalam  pasal  tersebut  masih terkungkung dengan makna tentang pornografi, perosalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang  berimplikasi  pada  tahap  praktis  dimana  aparat penegak  hukum  belum  atau  tidak  dapat  bergerak  jika tidak  ada  legitimasi  dari  pada  akemedisi  di  samping kemampuan yang berisaft teknis dari teknologi informasi.
Selanjutnya  penyelenggara jasa (internet  service provider) yang juga bisa dimintakan pertanggungjawaban atas  keselenggaranya  pornografi  internet.  Pemilik  situs juga  dapat  ditarik  ke  depan  pengadilan.  Dalam  kasus tersebut dapat diungkap adanya pihak lain yang mungkin bertanggungjawab dalam pelanggaran susila.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Meskipun pada prakteknya tindakan para
penyelenggara  pornografi  internet  dilakukan  secara bersma-sama  tetap  saja  yang  bertanggungjawab  atas pelanggaran kejahatan itu adalah pribadi sesuai perannya masing-masing. Situs  atau  penyelengara  jasa  internet tentunya didasari atas dasar kepemilikan atau
kepengurusan, ibarat sebuah perusahaan. Mungkin di sini bisa  digunakan  ajaran  tentang  pertanggungjawaban korporasi  yang  menjelaskan  bahwa  tingkah  laku perusahaan  merupakan  kumpulan  dari  tingkah  laku individu.
Berdasarkan pada contractual liablility, kerjasama atau  pernyertaan  para  pihak  dalam  penyajian  situs pornografi  dapat  dijadikan  batasan  untuk  menentukan kompentensi para pihak. Hal ini penting karena agak sulit bila  meminta  pertanggungjawaban  pada  perusahaan  atau situs  penyelenggara  pornografi  internet.  Diterimannya korporasi  sebagai  subjek  hukum  menjadikan  korporasi dapat  bertindak  seperti  manusia,  keberadaan  dan  ihwal korporasi  seperti  hak,  kewajiban  tindakan  hingga tanggung jawab ditentukan oleh undang-undang. 13
13 Teguh  Arifiyadi, Cybercrime  danUpaya  Antisipasinya Secara Yuridis, diakses pada tanggal 9 November 2009 pukul 08 : 56
WIB
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
2. Permasalahan    yang  ditemui    dalam  hal Penegakan  Hukum  Terhadap    Tindak  Pidana Pornografi Melalui Internet Kesulitan dalam menentukan
pertanggungjawaban    terhadap    pornagrafi    melalui internet    ini    bila      dikaitkan    dengan    pendapat
Harkristuti  Harkrisnowo  sebagaimana    dikutif  oleh Chairul  Huda, Dalam    hal    ini,  mungkin  ada    sejumlah perilaku  yang    dipandang    ”tidak  baik”    atau    ”bahkan buruk”    dalam  masyarakat,  akan    tetapi    karena    tingkat ancamanannya    pada    masyarakat  dipandang    tidak terlalu  besar, maka  perilaku  tersebut  tidak   dirumuskan sebagai    suatu    tindak  pidana. 14 Sebaliknya,  sekali perbuatan    ditetapkan    sebagai    tindak    pidana,  maka hukum    memandang    perbuatan-perbuatan    tersebut sebagai  tercela.  Hukum  bahkan  mengharapkan  sistem moral      dapat    mengikutinya.  Artinya,  masyakarat diarahkan  juga    untuk    mencela    berbuatan    tersebut. Dengan  demikian,  celaan  yang  ada pada  tindak  pidana yang    sebenarnya    lebih    pada    celaan    yang    bersifat yuridis,  diharapkan      suatu    saat    mendapat    tempat sebagai  celaan dari  segi  moral.
Jadi    tindak  pidana    pornografi    melalui  internet dapat    saja  dilepaskan    dari    masalah    moralitas
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
masyarakat,  tetapi    justru    hasilnya    sebaliknya.  Setiap tindak pidana  adalah  perbuatan   yang  tercela  di mata hukum.  Jika    hukum    memandang      suatu    perbuatan sebagai  tercela, maka  pada  hakikatnya   demikian pula seharusnya    dari    segi    moral.  Jadi    hukum    merupakan gejala    yang   timbul  dan hanya  dapat   dimengerti  dari perkembangan  peradaban  manusia.  Dengan  demikian, maka      pada    dasarnya    ditetapkannya    suatu    perbuatan sebagai  tindak  pidana merupakan  cerminan  penolakan moral    masyarakat  terhadap    perbuatan    tersebut.  Tindak pidana    merupakan perbuatan-perbuatan  yang      ditolak oleh    masyarakat,  dan    karenanya    perbuatan    tersebut kemudian dicela.  Negaralah  yang   dengan kebijakannya kemudian  memberi  bentuk  yuridis  celaan tersebut. 15
Alasannya      negara      yang    mengambil    inisiatif melarang  suatu  perbuatan,  dengan  harapan  masyarakat kemudian  mempunyai  sikap  ”menolak” juga. Perasaan kesusilaan (Moralitas) masyarakat tidak  dapat  disangkal mempengaruhi  negara    dalam  menentukan    tindak pidana,  Dengan      kata    lain,  dalam  menentukan tindak pidana    faktor    moral    bukan    merupakan    keharusan, tetapi    bahwa    hal    itu    mempengaruhi.  Stabilitas    suatu sistem  hukum sangat  tergantung  pada  keterikatan  hal itu  dengan  nilai-nilai  moral. Oleh  karena  itu  menurut
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
hemat  penulis penentuan   tindak pidana  mau  tidak mau sistem moral  harus  diperhatikan.  Sekalipun   tidak  ada keharusan, tetapi moralitas masyarakat   setidaknya  harus diperhatikan negara ketika  menentukan  suatu  perbuatan sebagai  tindak  pidana.
Masalah  lain  yang  dihadapi  dalam  penegakan hukum  terhadap    tindak  pidana    pornografi  melalui internet antara lain masalah:
1. Masalah Yurisdiksi
Masalah  jurisdiksi  juga  bukan  masalah  yang sederhana  untuk  dibicarakan.  Apalagi  menyangkut kejahatan yang besifat transansional atau antarnegara. Mungkin  ada  benarnya  pendapat  yang  mengatakan bahwa cyberspace adalah suatu wilayah baru di dalam peradaban manusia. Tapi tentunya, harus ditilik lebih
lanjut dimana “unsur kebaruan” dari wujud perkembangan tersebut.
2. Masalah domisili
Domisili  adalah  masalah  yang  menyangkut  lokasi perusahaan.  Hal  ini  berhubungan  antara  lain  dengan pendirian,  pendaftaran  dan  pembayaran pajak perusahaan penyedia internet dan penyelenggara web. Sedangkan  masalah  yurisdiksi  berkaitan  dengan wewenang  pengadilan,  tempat  kejadian  perkara, tempat  pengajuan  gugatan,  dan  sebagainya.  UU
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Pornografi  dapat  dijadikan  sebagai  pelengkap  dan pendukung  keberadaan  UU  ITE  sebagai  payung hukum dunia maya. UU  Pornografi diharapkan dapat membentengi  masyarakat,  khususnya  anak-anak, remaja,  perempuan,  dan  keluarga  dari  bahaya pornografi.  Namun  dalam  UU  Pornografi  juga terdapat  permasalahan  yang  sama  dengan  UU  ITE tentang batasan-batasan Pornografi yang kurang jelas, sehingga  terjadi  banyak  pro  dan  kontra  di  tengah- tengah masyarakat kita. 16

## D. Kesimpulan
Berbasarkan    uraian    yang    telah    penulis kemukakan    di  atas,  dapat    ditarik    ke-dalam    beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Orang   yang  dapat  dikenakan sebagai pelaku Tindak
Pidana Pornografi melalui internet antara lain:
a. Pengguna internet
b. Operator Telekomunikasi
c. Internet Service Provider
d. Server
e. Packager
16 Andi Hamzah, Pornografi  Dalam  Hukum Pidana, Suatu
Studi Perbandingan , (Jakarta: Bina  Mulia, 1987), hal. 67.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
f. Produser
g. Author
2.  Permasalahan  yang  ditemui    dalam  hal  Penegakan Hukum  Terhadap    Tindak  Pidana  Pornografi  Melalui internet  antara lain:
1.  Domisili  adalah  masalah  yang  menyangkut  lokasi perusahaan. Hal ini berhubungan antara lain dengan pendirian,  pendaftaran  dan  pembayaran  pajak perusahaan  penyedia  internet  dan  penyelenggara web.
2.  Yurisdiksi    berkaitan  dengan      wewenang pengadilan,  tempat  kejadian  perkara,  tempat pengajuan gugatan, dan sebagainya.
3.  Peraturan  di  dunia  maya  (cyberspace)  masih disandarkan pada faktor etika di unia maya. Padahal sangat sulit jika suatu tindakan hanya bersandarkan pada  faktor  etika.  Sanksi  yang  ada  bergantung kepada  masyarakat  yang  meyakini  etika  tersebut. Karena  itu,  perlu  ditegaskan  batasan  “kesusilaan” dari pornografi internet tersebut. peraturan di dunia maya  (cyberspace)  masih  disandarkan  pada  faktor etika  di  unia  maya.  Padahal  sangat  sulit  jika  suatu tindakan  hanya  bersandarkan  pada  faktor  etika. Sanksi  yang  ada  bergantung  kepada  masyarakat yang  meyakini  etika  tersebut.  Karena  itu,  perlu
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
ditegaskan batasan  “kesusilaan”  dari  pornografi internet tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Pornografi    Dalam    Hukum  Pidana,  Suatu Studi Perbandingan , Jakarta: Bina  Mulia, 1987. Agus  Raharjo,    Cybercrime  (Pemahaman  dan  Upaya Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi),    Citra
Aditya  Bakti, Bandung 2002. Barda  Nawawi  Arief.  Tindak  Pidana  Mayantara  Dalam Perkembangan  Kajian  Cber  Crime  di  Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Chairul  Huda, Dari  Tiada    Pidana    Tanpa    Kesalahan Menuju    Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana    Tanpa  Kesalahan,  Jakarta:  Kencana
Prenada  Media,  2005
Fajar, Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan,  dalam  pada  tanggal 15 Agustus 2009 pukul 21 : 30 Wib.
Harkristusi Harkrisnowo, Tindak Pidana  Kesusilaan Dalam Perspektif    Kitab  Undang-Undang    Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka  Firdaus, 2001. Hidayat, Cyberporn      Kejahatan        Tanpa          Korban, Dalam http//www.geocites.com.hidayat lubis/cyberporn.html  diakses  pada      tanggal    16 Januari  2011 Pukul  13.00 WIB. Pataka, Dilema    Etik    dan Kerancuan  Industri,    dalam Detiknet. Com  diakses  pada    tanggal    9  Agustus 2010 pukul  10:49  WIB Peladen, Pengertian  Serve,  diakses  pada  tanggal  9  Februari 2010, pukul 11 : 10 Wib. Rapin  Mudiardjo, Menyeret  Pemilik    Situs  Porno Berdasarkan    Perjanjian Kerja,    Dalam  wgaul. Com diakses pada  tanggal  06 Maret  2010 Pukul 13.30 WIB.
Kajian Yuridis  Terhadap Pornografi  ... – Ruslan Abdul Gani
Suryantoro  Darwis, Pengertian  Dari  Provider  Internet, diakses  pada  tanggal  6  Februari  2010  pukul  14  : 45 Wib.
Sitompul  Asril  , Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai
Masalah  Hukum  Di  Cyberspace).  Citra  Aditya Bakti. Bandung. 2002.
Saputro  Hendra  W, Pengertian    Website,  Web  Hosting dan Domain Name,
Dalamhttp/www.baliorange.web.id/pengertian- website-webhosting-domainname. Diakses tanggal 17 Januari  2011 Pukul 11.50 WIB