## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 13, No. 2, 2017, h. 204-226 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v13i2.854

## Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court

## Sri Wahyuni Husain
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: wahyunithuwyhayhu@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  optimization  of  the implementation of mediation in the Gorontalo Religious Court. This research is a field research with data collection methods in the form of observations, interviews  and  documentation.  Data’s  were  analyzed  using  qualitative descriptive.  The  results  of  the  study  found  that  the  implementation  of mediation in the Gorontalo Religious Court was not yet fully optimal. Based on the cases decided by the Gorontalo Religious Court in 2016 totaling 1524 and entering the mediation process as many as 87 cases and only 1 case that was  successfully  mediated  (0.1%).  Factor  failure  of  the  mediation  process because  the  mediation  room  facilities  are  still  not efficient  enough,  because the  parties  to  queue,  even  some  mediator  judges  carry  out  mediation in  the judge's room itself, there is no certified mediator as explained in the Minister of  Religion  Regulation  (PERMA)  Number  1  of  2016  about  Procedure  for Mediation at Court.
Keywords: Mediation, Religious Court, Gorontalo

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian  lapangan  dengan metode  pengumpulan  data  berupa  pengamatan, wawancara  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pelaksanaan mediasi  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  belumlah  optimal  secara keseluruhan.  Berdasarkan  kasus  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Agama Gorontalo tahun 2016 sebanyak 1524 dan masuk proses mediasi sebanyak 87 perkara  dan  hanya  1  perkara  yang  berhasil  dimediasi  (0,1%).  Faktor gagalnya proses mediasi dikarenakan fasilitas ruangan mediasi masih belum cukup  efisien,  menyebabkan  para  pihak  mengantri,  bahkan  ada  beberapa hakim mediator melaksanakan mediasi di ruangan hakim itu  sendiri, belum adanya  mediator  yang  bersertifikat  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam Peraturan Menteri Agama (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Kata Kunci: Mediasi, Pengadilan Agama, Gorontalo

## A. Pendahuluan
Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan  dianggap  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang  berperan sebagai  katup  penekan  atas  segala  pelanggaraan  hukum  dan  ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilaan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menengakkan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and judtice). 1
Pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa alternatif kita mengenal adanya  mediasi. Penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  atau mufakat  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki kewenangan  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri  utama proses  mediasi  adalah  perundingan  yang  esensinya  sama  dengan  proses musyawarah  atau  konsensus.  Sesuai  dengan  hakikat  perundingan  atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu  gagasan  atau  penyelesaian  selama  proses  mediasi  berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
Berbagai  fakta  telah  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya  mediasi bukan  merupakan  suatu  metode  yang  asing  dalam  upaya  penyelesaian sengketa di tengah masyarakat, hanya saja konteks pendekatan dan caranya yang  berbeda  yang  lebih  disesuaikan  dengan  budaya  hukum  setempat.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dimana  dalam  masyarakat  Indonesia  mediasi merupakan  kebudayaan  bangsa  Indonesia  sendiri,  baik  dalam  masyarakat tradisionl  maupun  sebagai  dasar  Negara  Pancasila  dikenal  dengan  istilah musyawarah untuk mufakat.
Secara umum  mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para  pihak  dengan  kesepakatan  bersama  melalui  mediator  yang  bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang  fasilitator  untuk  terlaksananya  dialog  antara  pihak  dengan suasana  keterbukaan,  kejujuran  dan  tukar  pendapat  untuk  tercapaiya mufakat. 2
1 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan  (Cet.  VII;  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008), 229.
2 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa  (Cet. I; Jakarta: Telaga Ilmu, 2009), 25.
Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang belum optimal dan  efesien,  maka  muncul  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan perdamaian.  Dalam  hukum  acara  di  Indonesia  didapati  dalam  Pasal  130 Herziene  Inlandsch  Reglegment  (HIR)  maupun  Pasal  154  Rechtsreglement Voor  De  Buitengewesten  (R.Bg).  Kedua  pasal  dimaksud  menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.
Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:
(1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua bela pihak datang, maka pengadilan  negeri  mencoba  dengan  perantara  ketuanya  akan memperdamaikan.
(2) Jika  perdamaian  yang  demikian  itu  terjadi,  maka  tentang  hal  itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua bela pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu;  maka  surat  (akte)  itu  akan  berkekuatan  dan  akan  dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. 3
Landasan formil mengenai integritas mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 R.Bg, namun  untuk  lebih  memberdayakan  dan  mengefektifkannya  Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa compulsory. 4
Oleh karena itu lahirlah Surat Edaran (SEMA) pada tanggal 30 Januari 2002 yang  berjudul  Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan Lembaga  Damai,  namun  SEMA  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  berhasil karena  pada  hakekatnya  hakim  bukan  mediator  yang  baik  dan  ada keengganan hakim melakukan proses mediasi karena keadaan itu mendorong Mahkamah  Agung  untuk  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2003  tanggal  11  September  2003  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Setelah  dilakukannya  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  prosedur mediasi  di  pengadilan  berdasarkan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2003  ternyata ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  bersumber  dari  Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga PERMA Nomor 2 Tahun 2013 direvisi dengan  maksud  untuk  lebih  mendayagunakan  mediasi  yang  terkait  dengan proses  berperkara  di  Pengadilan.  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di
3 R. Tresna, Komentar HIR (Cet. XVIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 110.
4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 242.

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
Pengadilan  belumlah  optimal  memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  mediasi yang  lebih  berdayaguna  dan  mampu  meningkatkan  keberhasilan  mediasi  di Pengadilan.  Oleh  karenanya,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  peraturan baru  yaitu,  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Sejak  Lahirnya  PERMA  tersebut maka  pengintegrasian  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa dalam  hukum  acara  peradilan  mulai  diberlakukan  seperti  yang  tertuang dalam konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan:
a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara  damai  yang  tepat,  efektif,  dan  dapat  membuka  akses  yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
b. Bahwa  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan  Indonesia  yang  agung,  salah  satu  elemen  pendukung adalah  Mediasi  sebagai  instrumen  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  keadilan  sekaligus  implementasi  asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
c. Bahwa  ketentuan  hukum  acara  perdata  yang  berlaku,  Pasal  154 Reglemen  Hukum  Acara  untuk  Daerah  Luar  Jawa  dan  Madura
( Reglement  Tot  Regeling  Van  Het  Rechtsweze  In  De  Gewesten Buiten  Java  En  Madura)  dan  Pasal  130  Reglemen  Indonesia  yang diperbaharui  ( Het  Herziene  Inlandsh  Reglement)  mendorong  Para pihak  untuk  menempuh  proses  perdamaian  yang  dapat didayagunakan  melalui  Mediasi  dengan  mengintegrasikannya  ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
d. Bahwa prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata  dapat  memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi  lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
e. Bahwa  peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan. 5
Proses  mediasi  dipandang  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  yang lebih  cepat  dan  murah  dibandingkan  dengan  proses  litigasi.  Di  Indonesia
5 Mahkamah  Agung  RI, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.
memang  belum  ada  penelitian  yang  membuktikan  asumsi  bahwa  mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi,  jika  didasarkan  pada  logika  bahwa  suatu  perkara  apabila  diputus, pihak  yang  kalah  seringkali  mengajukan  upaya  hukum  dalam  tingkat banding maupun kasasi,  sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan  dapat  memakan  waktu  yaang  cukup  lama,  sejak  pemeriksaan tingkat  kasasi  Mahkamah  Agung.  Sebaliknya,  jika  perkara  dapat diselesaikan  dengan  perdamain,  maka  para  pihak  dengan  sendirinya  dapat menerima  hasil  akhir  karena  merupakan  kerja  mereka  yang  mencerminkan kehendak bersama para pihak.
Berdasarkan  proses  pengintegrasian  mediasi  ke  dalam  proses beracara  di  pengadilan  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  cukup efektif  dalam  mengatasi  masalah  penumpukan  perkara  di  pengadilan  dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelasian  sengketa  di  samping  proses  acara  pengadilan  yang  bersifat ajudikatif  (memaksa).  Didalam  suatu  persidangan  perdata,  hakim berkewajiban  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa.  Kelalaian hakim  yang  tidak  menempuh  prosedur  mediasi  dapat  mengakibatkan pemeriksaan perkara tersebut menjadi cacat formil dan putusannya menjadi batal demi hukum.
Ajaran  Islam  dikenal  adanya  proses  penyelesaian  sengketa  melalui perdamaian  yang  disebut  dengan al-sulh.  Islam  menganjurkan  pihak  yang bersengketa  menempuh  jalur  damai,  baik  di  depan  pengadilan  maupun  di luar  pengadilan. Al-sulh  memberikan  kesempatan  para  pihak  untuk memikirkan  jalan  terbaik  dalam  penyelesaian  sengketa,  dan  mereka  tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan  mencari  jalan  keluar  agar  sengketa  dapat  diakhiri.  Anjuran  al- Qur’an dan Nabi Muhammad saw. dalam ajaran Islam memilih al-sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa. 6
Peradilan  Agama  sebagai  wujud  peradilan  Islam  di  Indonesia tentunya mengamalkan konsep al-sulh yang merupakan ajaran agama Islam. 7
6 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional  (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 159-160.
7 Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam.  Eksistensinya dapat dilihat dari pasal berikut ini: (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
Para  hakim  di  Pengadilan  Agama  harus  selalu  mengupayakan  dua  pihak yang  bersengketa  untuk  menempuh  jalur  damai,  karena  jalur  damai  akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.
Berdasarkan Amandemen Undang-Undang  Peradilan Agama (UU RI No.  3  Tahun  2006)  dijelaskan  tentang  tugas  dan  wewenang  Peradilan Agama.  Disamping  itu  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  membahas  tentang mediasi di Pengadilan Agama.
Khususnya  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  pemberlakuan  PERMA tersebut  telah  diberlakukan  sejak  dikeluarkannya  pada  tanggal  03  Februari 2016.  Namun  dari  beberapa  kasus  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama Gorontalo  masih  didapati  tidak  terselesaikan  memalui  jalur  mediasi, misalnya pada tahun 2016 pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di  Pengadilan  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2016 belum  mampu  mengurangi  perkara  yang  masuk  ke  persidangan,  sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.

## B. Pengertian dan Perkembangan Mediasi
Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin ‚ mediare‛ yang  berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjukkan  pada  peran  yang ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pihak.  ‚Berada  di  tengah‛ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam  menyelesaiakan  sengketa.  Dalam Collins  English  Dictionary  and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua  pihak  yang  bersengketa  guna  menghasilkan  kesepakatan.  Sedangkan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  mediasi  adalah  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. 8
Penjelasan  mediasi  dari  sisi  kebahasaan  (etimologi)  di  atas  lebih menekankan  pada  keberadaan  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  mediator  yang
berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama, lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Lihat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  RI  Tahun  1945, pasal 24 ayat (2).
8 Syahrizal Abbas, Mediasi, 2.
menjembatani  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  dapat  menyelesaiakan perselisihan  ataupun  sengketa  yang  terjadi  dicantara  mereka.    Sedangkan pengertian mediasi secara terminologi menurut para ahli yaitu:
Menurut Joni Emirzon yang dimaksud:
Mediasi  adalah  upaya  penyelesaian  sengketa  para  pihak  dengan kesepakatan  bersama  melalui  mediator  yang  bersikap  netral,  dan  tidak membuat  keputusan  atau  kesimpulan  bagi  para  pihak  dengan  suasana keterbukaan,  kejujuran  dan  tukar  pendapat  untuk  tercapainya mufakat.‛ 9
Menurut Christoper W. Moore mengungkapkan bahwa:
Mediasi  adalah  intervensi  terhadap  suatu  sengketa  atau  negosiasi  oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para  pihak  yang  berselisih  dengan  upaya  mencapai  kespakatan  secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. 10

## Menurut Faudy mengemukakan bahwa
Mediasi  adalah  salah  satu  alternatif  dalam  menyelesaiakan  sengketa.
Mediasi  adalah  proses  negosiasi  untuk  memecahkan  masalah  melalui pihak  luar  yang  tidak  memihak  dan  netral  yang  bekerja  dengan  pihak yang  bersengketa  untuk  membantu  menemukan  solusi  dalam menyelesaiakan  sengketa  tersebut  secara  memuaskan  bagi  kedua belapihak.  Pihak  ketiga  yang  membantu  menyelesaiakan  sengketa tersebut disebut mediator. 11
Penyelesaian  konflik  secara  damai  (mediasi)  sudah  dipraktekkan dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  berabad-abad  yang  lalu.  Salah satunya yang menjadi falsafah bangsa Indonesia yaitu musyawarah  mufakat yang dijelma dalam dasar Negara yaitu Pancasila. Mediasi dengan landasan musyawarah  menuju  kesepakatan  damai  mendapat  pengaturan  tersendiri dalam  sejumlah  produk  hukum  Hindia-Belanda  maupun  dalam  produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini.
9 Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69.
10 Susanti Adi Nugroho, Mediasi, 69.
11 Munir  Fuady, Arbitras  Nasional,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 47.

## a. Masa Kolonial Belanda
Pada  masa  kolonila  Belanda  pengaturan  penyelesaian  sengketa melalui  damai  lebih  banyak  ditujukan  pada  proses  damai  dilingkungan peradilan,  sedangkan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan,  kolonial Belanda  lebih  cenderung  memberikan  kesepakatan  pada  hukum  adat.  Pada masa  kolonial  Belanda  lembaga  peradilan  diberikan  kesempatan  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa.  Kewenangan  mendamaikan hanya  sebatas  kasus-kasus  keluarga  dan  perdata  pada  umumnya.  Dalam Pasal  130  HIR  Pasal  156  R.Bg  atau  Pasal  31  Rv  ( Reglement  op  de Rechtsvoordering)  disebutkan  bahwa  hakim  atau  majelis  hakim  akan mengusahakan  perdamaian  sebelum  perkara  mereka  diputuskan.  Ketentuan dalam  Pasal  130  HIR/154  Rbg/31  Rv  menggambarkan  bahwa  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  damai  merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh  memutuskan  perkara  sebelum  upaya  mediasi  dilakukan  terlebih dahulu.  Apabila  mediasi  berhasil  maka  hakim  harus  mengeluarkan  akta damai,  akta  damai  memiliki  kekuatan  hukum  sama  dengan  vonis  dari hakim. 12
Peraturan  perundang-undangan  pada  masa  Belanda  juga  mengatur penylesaian sengketa melalui upaya damai diluar pengadilan. Upaya tersebut dikenal  dengan  arbitrase.  Ketentuan  mengenai  hal  ini  diatur  dalam  Pasal 615-651 Rv (Staatsblad 1874: 52) atau Pasal 337 HIR (Staatsblad 1941: 44) atau  Pasal  154  Rbg  (Staatsblad  1927:  227)  atau  Pasal  31  Rv  (Staatsblad 1874: 52), ketentuan dari pasal-pasal lain berbunyi: jika bangsa orang bumi putra dan orang Timur Asing hendak menyuruh memutuskan perselisihannya oleh  juru  pemisah,  maka  dalam  hal  ini  mereka  wajib  menurut  peraturan mengadili  perkara  bangsa  Eropa.  Menurut  HIR  penyelesaian  sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan: (1) Para pihak  ketika  membuat  perjanjian  menyebutkan  bahwa  bila  terjadi perselisihan  dikemudian  hari,  maka  penyelesaian  diserahkan  kepada arbitrase,  (2)  Para  pihak  bersepakat  ketika  terjadinya  perselisihan  untuk menyerahkan  perkaranya  kepada  wasit  ( arbiter)  dan  tidak    mengajukan perkara tersebut kepada hakim pengadilan. 13

## b. Masa Kemerdekaan Sampai Saat ini
Dalam  Pasal  4  ayat    20  dan  Pasal  5  ayat  2  UU  No.  4  Tahun  2004 tentang  kekuasaan  kehakiman  disebutkan  peradilan  dilakukan  dengan
12 Syahrizal Abbas, Mediasi, 289.
13 Syahrizal Abbas, Mediasi, 290.
sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan membantu pencarian keadilan dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  pencapaian peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan karena banyaknya perkara  yang  masuk,  terbatasnya  tenaga  hakim,  dan  minimnya  dukungan fasilitas  bagi  lembaga  peradilan  tingkat  pertama  yang  wilayah  hukumnya meliputi Kabupaten/Kota. Akibat tersendatnya asas ini telah mengakibatkan pencari  keadilan  mengalami  kesulitan  guna  mendapatkan  hak-hak  secara cepat. Keadaan ini tentunya akan berdampak buruk pada penegakkan hukum di  Indonesia.  Menghadapi  tantangan  yang  begitu  berat  ini  system  hukum Indonesia  memiliki  aturan  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan sengketa secara cepat. Dimana di lingkungan peradilan dapat ditempuh  jalur  damai  melalui  proses  mediasi  sedangkan  di  luar  pengadilan dapat  ditempuh  jalur  arbitrase  mediasi,  negosiasi  atau  fasilitasi  sebagai bentuk penyelesaian sengketa.
Adapun  dasar  hukum  yang  mengatur  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  dan  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  54  Tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia  Jasa Pelayanan  Sengketa  Lingkungan  Hidup.  Kedua  peraturan  tersebut  hanya mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  di  luar  persidangan  yang  terdidi dari  arbitrase,  negosiasi,  fasilitasi  dan  konsultasi.  Sedangkan  ketentuan mengenai  mediasi  di  pengadilan  diatur  dalam  PERMA  RI  Nomor  2  Tahun 2003 tentang prosedur mediasi dipengadilan yang telah diperbaharui dengan PERMA  RI  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan dan telah mendapatkan pembaharuan kembali dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan.  PERMA  ini  menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak  ke  pengadilan.  Pengintegrasian  mediasi  dalam  proses  beracara  di pengadilan akan dapat mengintenfisikan  para pihak menempuh jalur damai dalam penyelesaian sengketa pada tingkat pertama.

## C. Mediasi dalam Konsep Islam dan Hukum Adat

## 1. Mediasi dalam Konsep Islam
Al-Qur’an  menjelaskan  bahwa  konflik  dan  sengketa  yang  terjadi  di kalangan  umat  manusia  adalah  suatu  realita.  Manusia  sebagai  khalifah  di bumi dituntut untuk menyelesaiakn sengketa, karena manusia dibekali akal dan  wahyu  dalam  menata  kehidupannya.  Manusia  harus  mencari  pola

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Dalam penyelesaian  sengketa  konsepsi  Islam  mengusahakan  perdamaian  seperti terkandung  dalam  Al-Qur’an  bahwa  sesungguhnya  orang-orang  yang beriman  adalah  bersaudara  dan  diperintahkan  agar  senantiasa  memperbaiki hubungan persaudaraan tersebut.

## 2. Mediasi dalam Konsep Hukum Adat
Tradisi  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  adat  cenderung menggunakan  pola  adat  atau  dalam  istilah  lain  disebut  kekeluargaan. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur  musyawarah,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  perdamaian  dalam masyarakat.  Dalam  penyelesaian  sengketa  menggunakan  musyawarah, masyarakat  hukum  adat  juga mempraktekkan  model  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi,  negosiasi,  fasilitasi  dan  arbitrase.  Para  tokoh  adat menjalankan  fungsinya  sebagai  mediator,  negosiator,  faslitator  dan  arbiter. Dalam prakteknya para tokoh adat  umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam hukum privat maupun publik.
Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan  hukum  publik.  Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dan  arbitrase dapat dilakukan dalam dua hal langangan hukum ini. Hal ini berbeda dengan sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  mana  mediasi  dan  arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata.  Mediasi  dan  arbitrase  tidak  dapat  diterapkan  dalam  kasus-kasus pidana. 14
Keterlibatan  tokoh  adat  dalam  penyelesaian  sengketa  pidana,  tidak mengharuskan adanya izin dari pihak keluaga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai  penjaga  stabilitas  dan  nilai  adat  dengan  sendirinya  berkewajiban untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  kasus  pidana.  Dalam  sengketa  hukum privat  tokoh adat dapat bertindak atas insiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan  masyarakat  adat.  Tetapi  adakalanya  para  pihak  yang bersengketa  yang  meminta  para  tokoh  adat  untuk  menyelesaikan  sengketa adat mereka. 15
14 Syahrizal Abbas, Mediasi, 250. 15 Syahrizal Abbas, Mediasi, 250-251.
Kesimpulannya  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  tejadi dalam masyarakat hukum adat penggunaan mediasi dan arbitrase lebih luas, hal ini terlihat bahwa dalam penggunaan mediasi dan arbitrase tidak hanya digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa  hukum  privat  saja  tetapi  juga digunakan  dalam  penyelesaian  hukum  publik.  Sebab  hukum  adat  tidak mengenal  adanya  perbedaan  baik  itu  antara  hukum  privat  maupun  hukum publik    dimana  mereka lebih  mengutamakan  dan  berusaha  sekuat  mungkin agar masalah yang timbul dalam masyarakat adat dapat terselesaikan dengan cara perdamaian dengan bantuan tokoh adat sebagai penengah.

## D. Peranan Mediator dalam Proses Mediasi

## 1. Persyaratan Mediator
Mediator  sebagai  pihak  yang  sangat  berperan  penting  dalam membantu  para  pihak  untuk  mencari  solusi  terbaik  dalam  menyelesaikan sengketa  guna  mencari  kesepakatan  perdamaian,  maka  dalam  menjalankan fungsinya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, persaratan berupa kemampuan personal mediator:
a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, merupakan sikap yang  harus  ditunjukan  mediator  kepada para  pihak  bahwa  ia  tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa.
b. Mediator  harus  menunjukkan  sikap  empati  kepada  para  pihak, bahwa  dirinya  memiliki  rasa  peduli  terhadap  persengketaan  yang mendera kedua belah pihak.
c. Seorang  mediator  tidak  bersikap  menghakimi,  sebab  mediator bukanlah  seorang  hakim  yang  dapat  memutuskan  sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum.
d. Memberikan  reaksi  positif  terhadap  setiap  pernyataan  para  pihak walaupun pernyataan tersebut tidak disetujui. 16
Selain  persyaratan  di  atas  adalah  persyaratan  mediator  dalam kaitannya  dengan  kemampuan  interpersonal.  Persyaratan  ini  tidak  cukup bagi  seseorang  untuk  menjadi  mediator,  karena  ia  harus  didukung  oleh persyaratan  lain  yang  berkaitan  dengan  para  pihak  dan  permasalahan  yang dipersengketaan oleh mereka, persyaratan lain terdiri atas:
16 Syahrizal Abbas, Mediasi, 56.
a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
c. Tidak  memiliki  hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.
d. Tidak  mempunyai  kepentingan  financial,  atau    kepentingan  lain terhaddap kesepakatan para pihak.
e. Tidak memiliki kepentinngan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. 17

## 2. Peran Mediator
Mediator memiliki peranan menentukan dalam suatu proses mediasi.
Gagal  tidaknya  mediasi  sangat  ditentukan  oleh  peran  yang  ditampilkan mediator.  Dalam  memimpin  pertemuan  yang  dihadiri  kedua  bela  pihak, mediator  berperan  mendampingi,  mengarahkan  dan  membantu  para  pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun  akan  memudahkan  proses  mediasi  selanjutnya.  Dalam  memandu proses  komunikasi,  mediator  ikut  mengarahkan  para  pihak  agar membicarakan  secara  bertahap  upaya  yang  mungkin  ditempuh  keduanya dalam  rangka  mengakhiri  sengketa.  Mediator  ikut  memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan.
Sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan antara lain:
1. Menumbuhkan  dan  mempertahankan  kepercayaan  diri  antara  para pihak;
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar dan;
5. Membantu  para  pihak  mengumpulkan  informasi  penting,  dan menciptakan  pilihan-pilihan  untuk  memudahkan  penyelesaian problem. 18 17 Syahrizal Abbas, Mediasi, 59-65. 18 Syahrizal Abbas, Mediasi, 62.

## Sri Wahyuni Husain
Peran  mediator  ini  hanya  mungkin  diwujudkan  bila  ia  memiliki sejumlah  keahlian  ( skill).  Keahlian  ini  diperoleh  melalui  sejumlah pendidikan,  pelatihan  dan  sejumlah  pengalaman  dalam  menyelesaikan konflik  atau  sengketa.  Mediator  yang  memiliki  pengalaman  banyak  akan mudah  dirinya  menjalankan  proses  mediasi  karena  ia  sudah  terbiasa menghadapi  situasi  konflik  dimana  kedua  belapihak  bertikai.  Keterampilan dan  pengalaman  matang  mediator  akan  terus  menerus  mendorong  dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses mediasi. 19

## 3. Keterampilan Mediator
Unsur  paling  penting  bagi  seseorang  mediator  adalah  keterampilan untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator  menyelesaikan  sengketa  para  pihak.  Pengetahuan  yang  banyak belum  tentu  menjamin  keberhasilan  mediator  dalam  pelaksanakan  mediasi, tanpa  dibarengi  dengan  sejumlah  keterampilan.  Keterampilan  dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi. Sejumlah keterampilan yang  dapat  dipakai  mediator  untuk  menyelesaikan  sejumlah  persengketaan yaitu:
a. Keterampilan Mendengarkan
Keterampilan  mendengarkan  sangat  penting  bagi  mediator,  karena para  pihak  yang  bersengketa  ingin  didengarkan  dan  dipahami  masalah mereka  oleh  mediator.  Para  pihak  merasa  dihargai  bila  persoalan  mereka didalami secara ‘arif oleh mediator.
Kemampuan  mendengar  ini  akan  memunculkan  kepercayaan  dari para  pihak  bahwa  mediator  benar-benar  memahami  dan  mendalami persoalan  mereka.  Mediator  akan  diterima  sebagai  juru  damai,  karena mampu menunjukkan keseriusan dan kemampuannya memahami para pihak. Diterimanya  mediator  oleh  para  pihak  akan  memudahkannya  membangun kekuasaan  sebagai  mediator.  Kekuasaan  ini  bukan  untuk  mendominasi  dan menekan  para  pihak  guna  menerima  tawaran  solusi,  tetapi  menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi konstruktif.
b. Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama
Keterampilan  membangun  rasa  memiliki  bersama  dimulai  dengan sikap  empati  yang  ditunjukan  mediator  terhadap  persoalan  yang  dihadapi para  pihak.  Mediator  harus  mengetahui,  mengidentifikasi  dan  memahami
19 Syahrizal Abbas, Mediasi, 80.

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
perasaan  yang  dialami  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Mediator menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan  mereka. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melengkapi para pihak.

## c. Keterampilan Memecahkan Masalah
Keterampilan memecahkan masalah adalah keterampilan yang paling esensial  dalam  proses  mediasi,  karena  inti  mediasi  adalah  menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara pihak.

## d. Keterampilan Meredam Ketegangan
Mediator  dapat  mengambil  sejumlah  tindakan  yang  merupakan keterampilan  dalam  mengelola  dan  meredam  kemarahan  dari  kedua  belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri sebgai penengah dan  tempat  para  pihak  menumpuhkan  kemarahannya.  Mediator  mencegah agar  pengungkapan  kemarahan    tidak  secara  langsung  ditujukan  kepada masing-masing  pihak.  Sebab  hal  ini  dapat  menimbulkan  konflik  yang  baru serta memicu memuncaknya emosi para pihak.
e. Keterampilan Merumuskan Kesepakatan
Bila  para  pihak  telah  mencapai  kesepakatan  terhadap  sejumlah persoalan  yang  dipersengketakan,  maka  mediator  perlu  merumuskan kesepakatan  tersebut  dalam  bentuk  tertulis,  maka  mediator  merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Dalam perumusan kesepakatan mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, apakah  kesepakatan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  pembicaraan  yang  telah berlagsung  apakah  sudah  mencakup  hal  yang  esensial  ataukah  mereka bersedia untuk melaksanakannya. 20
Berdasarkan analisa penulis, PERMA Nomor 1 Tahun 2016  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat dan  memiliki  daya  paksa  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:
a. PERMA  tidak  termasuk  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangaan.
20 Syahrizal Abbas, Mediasi, 90.
b. Jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7 ayat  (1)  undang-undang    tersebut  tidaklah  bersifat  final  dan  limitatif, karena  terdapat  jenis  peraturan  perundang-undangaan  lain  yang  diakui keberadaanya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. c. Landasan  yuridis  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  adalah  peraturan perundang-undangan,  sehingga  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  PERMA  merupakan  pelengkap  peraturan perundang-undangan  yang  telah  ada,  sehingga  bertujuan  mengisi kekosongan.
d. Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena  itu,  penerbitan  PERMA  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan aturan perundang-undangaan.

## 4. Kualifikasi Mediator
Mediator  memiliki  peran  yang  sangat  penting  akan  keberhasilan mediasi.  Oleh  karena  itu,  mediator  harus  memiliki  kemampuan  yang  baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pasal  13  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  pada  Bab  III  Mediator mengatur  tentang  sertifikasi  mediator  dan  akreditasi  lembaga  sebagai berikut:
(1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah  mengikuti  dan  dinyatakan  lulus dalam  pelatihan  sertifikasi Mediator  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  atau lembaga yang telah memperoleh akreditas dari Mahkamah Agung.
(2) Berdasarkan  surat  keputusan  ketua  Pengadilan,  Hakim  tidak bersertifikat  dapat  menjalankan  fungsi  Mediator  dalam  hal  tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  sertifikasi Mediator  dan  pemberian  akreditasi  lembaga  sertifikasi  Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 21
21 Mahkamah  Agung  RI, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Tahun  2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, pasal 13.

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
Oleh karena belum adanya hakim yang memiliki sertifikasi mediator di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka ada beberapa hakim yang ditetapkan menjadi mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo.
Hal  ini  terungkap  dari  wawancara  penulis  dengan  para  informan berikut ini:
Para  hakim  mediator  yang  tidak  memiliki  sertifikat  mediator dikarenakan  belum  mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional, sehingga pesertanya terbatas dan anggaran yang minim dari Makamah Agung. 22
Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama, agar:
a) Para  hakim  mediator  bisa  bekerja  maksimal  sewaktu  melakukan mediasi. 23 Bila  telah  mendapatkan  pelatihan,  mereka  telah  memiliki kemampuan yang sesuai dengan fungsi dan peran sebagai mediator.
b) Mediasi  berjalan  efektif. 24 Mediator  yang  telah  terlatih  akan  mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
c) Menambah bakat dan keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. 25
Mereka  akan  memiliki  teknik-teknik  khusus  yang  terprogram. 26 Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan pada saat menjadi mediator  ia  harus  lebih  lembut  dan  komunikatif,  karena  berfungsi sebagai penegah konflik antara para pihak yang berperkara.
22 Wawancara  dengan  Moh.  Hafizh  Bula  dan  Tomi  Asram,  Hakim  Mediator Pengadilan  Agama  Gorontalo,  tanggal  13  April  2017  dan  Khoiriah  Ahmad,  Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
23 Wawancara  dengan  Tomi  Asaram,  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama Gorontalo,  tanggal  13  April  2017  dan  Khoiriah  Ahmad,  Hakim  Pengadilan  Agama Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
24 Wawancara dengan Hatidja Pakaya, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama
Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
25 Wawancara  dengan  Hasnia,  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo  dan  Medang,
Hakim Mediator Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
26 Wawancara dengan Tomi Asram, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 13 April 2017.

## Sri Wahyuni Husain
d) Lebih  siap  saat  ditunjuk  mediator. 27 kenyataanya  seluruh  hakim  yang ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan  menjadi  mediator,  dikarenakan jumlah hakim yang bersertifikat tidak ada dan para hakim yang ditunjuk menjadi mediator memiliki kemampuan untuk menjadi mediator.

## 5. Fasilitas dan sarana
Ruang  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Gorontalo  hanya  ada  1  (satu) ruang  yang  didalamnya  disediakan  1  (satu)  buah  meja  rapat  panjang  dan  8 (delapan) buah kursi. Dalam ruangan tersebut dilakukan 1 (satu) kali proses mediasi.
Fasilitas  ruang  mediasi  masih  kurang  ideal  bagi  proses  mediasi. Faktor-faktor yang menyababkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:
a) Ruangan  yang  tersedia  hanya  1  (satu),  tidak  sebanding  dengan  jumlah orang  yang  akan  melakukan  mediasi.  Para  pihak  seringkali  terlihat mengantri sampai hakim mediator melakukan mediasi di ruangan hakim yang tempatnya tidak begitu efisien. 28
b) Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. 29 Padalah proses kaukus adalah sebagai  alternatif  yang  dapat  diupayakan  oleh  mediator  untuk  proses perdamaian para pihak.
c) Fasilitas pendukung yang kurang seperti ketersediaan air minum. 30
Namun  walaupun  demikian,  ruang  mediasi  di  Pengadilan  Agama Gorontalo  menggunankan Air  Conditioner  (AC)  yang  menjadikan  ruangan tersebut sejuk dan nyaman. Pengadilan Agama Gorontalo terus berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana ruang mediasi. Selain itu,  perawatan  terhadap  fasilitas  dan  sarana  tetap  dilakukan  dengan  baik dengan dilakukan evaluasi setiap bulannya.
27 Wawancara dengan Tomi Asram, Hakim Mediator Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 13 April 2017.
28 Wawancara  dengan  Hasnia,  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  tanggal  17 April 2017.
29 Wawancara  dengan  Medang,  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
30 Wawancara  dengan  Khoiriah  Ahmad,  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 17 April 2017.

## 6. Kepatuhan Masyarakat
Bila  kita  lihat  laporan  arsip  perkara  di  tahun  2015,  dapat  diketahui bahwa  tingkat  keberhasilan  mediasi  adalah  0,1  %,  kemudian  pada  tahun 2016  tingkat  keberhasilanya  sama  dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  0,1  %. Persentase keberhasilannya tidak meningkat dari tahun sebelumnya padahal telah  diberlakukannya  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  atas  perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan Agama.
Penulis  melakukan  klasifikasi  lebih  mendetail,  dari  sejumlah  angka mediasi  yang  akan  dapat  diketahui  angka  cerai  talak  dan  cerai  gugat. Berikut data yang penulis sajikan.
Pengadilan  Agama  Gorontalo  dalam  kurun  waktu  tahun  2016  telah menerima  perkara  baik  perkara  gugatan  maupun  permohonan  dengan Rekapitulasi perkara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Data di tahun 2016 sebagai berikut:
a) Kepaniteraan Gugatan:
 Menerima perkaa kategori contentius sejumlah 968 perkara.
b) Kepaniteraan Permohonan
 Menerima perkara kategori Voluntair sejumlah 522 perkara.
c) Kepaniteraan Hukum

## Tabel 1
Data Penyelesaian Perkara Tahun 2016 Data penyelesaian perkara - Sisa perkara tahun 2015 : 165 Perkara - Perkara yang diterima tahun 2016 : 1490 Perkara Jumlah : 1655 Perkara - Perkara yang telah diputus tahun 2016 : 1524 Perkara - Sisa Perkara Tahun 2016 : 131 Perkara Jumlah : 1655 Perkara Data perkara yang dimutasi - Perkara yang telah dimutasi tahun 2016 : 1432 Perkara - Perkara yang belum dimutasi tahun 2016 : 8 Perkara
Sumber Data: Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Gorontalo
Data  yang  masuk  mediasi  tahun  2016  sebanyak  84  perkara  dan keberhasialan  mediasi  sebanyak  1  perkara.  Ini  menunjukkan  angka keberhasilan  mediasi  di  tahun  2016  adalah  0,1  %  sedangkan  angka kegagalan dalam prosedur mediasi adalah 90,9 %.
Setelah  mengetahui  angka-angka  keberhasilan  mediasi,  penulis memberikan  catatan  mengenai  perilaku  dan  sikap  para  pihak  selama menjalani  proses  mediasi  yang  mempengaruhi  kepatuhan  dalam  menjalani proses mediasi sebagai berikut:
a. Seringkali  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar. 31
Sehingga  mediator  kesulitan  untuk  mendalami  masalah  karena  sikap para  pihak  yang  tidak  kooperatif  selama  proses  mediasi.  Begitupun sikap egois sering muncul diantara para pihak yang mengikuti mediasi.
b. Sebelum  para  pihak  memasuki  pemeriksaan  perkara  di  persidangan, banyak  dari  mereka  seringkali  sudah  bersepakat  untuk  memutuskan ikatan  Perkawinan. 32 Sehingga  pada  saat  dimediasi  mediator mendapatkan kesulitan hingga gagal dalam mendamaikan pihak.
c. Para  pihak  ada  juga  yang  bersikap  koperatif,  namun  sikap  tersebut dilakukan agar proses mediasi cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan dengan  proses  persidangan  selanjutnya. Para  pihak  biasanya  mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas semata.

## E. Kendala-Kendala Penghambat Keberhasilan Mediasi
Keberhasilan  atau  kegagalan  mediasi  sangat  dipengaruhi  oleh kendala-kendala  penghambat  selama  proses  mediasi.  Berikut  kendala- kendala penghambat keberhasilan mediasi:

## 1. Keinginan Kuat Para Pihak Bercerai
Seringkali  terjadi  saat  mediasi  salah  satu  pihak  bahkan  keduanya sudah sangat kuat keinginan mereka untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan  Agama  biasanya  terjadi  akibat  ketidakberhasilan  dari  pihak
31 Wawancara  dengan  Khoiriah  Ahmad,  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
32 Wawancara  dengan  Medang,  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 17 April 2017.

## Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo
keluarga  untuk  mendamaikan,  sehingga  hal  ini  yang  sering  menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. 33

## 2. Terjadi Konflik yang Berkepanjangan
Konflik  atau  percekcokan  yang  terjadi  diantara  para  pihak  sudah berlarut-larut,  dan  saat  mediasi  para  pihak  tidak  lagi  dapat  diredam emosinya. Sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan serta nasehat-nasehat dari mediator dan merasa dirinya benar.
Bahkan  sering  terjadi  salah  satu  pihak  entah  Pemohon/Penggugat ataupun Termohon/Tergugat sudah tidak bisa lagi memaafkan satu sama lain sehingga sulit untuk berdamai kembali. 34

## 3. Faktor Psikologi/Kejiwaan
Kekecewaan yang sangat dalam diantara para pihak yang berperkara seringkali memunculkan rasa putus asa serta harapan seseorang akan ikatan perkawinannya.  Sehingga  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  mengakhiri perkawinan yang sudah mereka jalin bersama. 35

## 4. Ketiadaan Kakim Mediator yang Bersertifikat
Kurangnya  hakim  yang  belum  bersertifikat  mengakibatkan  proses mediasi  tidak  berjalan  dengan  baik,  dikarenakan  apabila  ada  hakim  yang sudah  memiliki  sertifikan  diyakini  memiliki  kemampuan  lebih  dalam memediasi suatu perkara. 36

## 5. Ruangan Mediasi dan Ruangan Kaukus Belum Maksimal
Wawancara  dengan  hakim  Khoriah  Ahmad  mengemukakan  bahwa kurangnya  ruangan  mediasi  membuat  para  pihak  mengantri  untuk melakukan  mediasi  sehingganya  para  pihak  yang  berperkara  melakukan mediasi  di  ruangan  para  hakim  mediator  itu  sendiri,  menjadikan  proses
33 Wawancara dengan Hasnia HD, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 17 April  2017  dan  Yitsanti  Laraga,  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 13 April 2017.
34 Wawancara dengan Hasnia HD, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
35 Wawancara  dengan  Khoiriah  Ahmad  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal  17  April  2017  dan  Hatidjah  Pakaya,  Panitera  Muda  Gugatan  Pengadilan  Agama Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
36 Wawancara dengan Tomi Asram Hakim Mediator Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 13 April 2017.
mediasi tidak berjalan lancar. 37 Juga tidak adanya ruangan kaukus membuat para pihak yang berperkara tidak dapat menyampaikan beberapa hal pribadi kepada hakim mediator. 38

## 6. Keterbatasan Mediator
Dari  begitu  banyaknya  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama Gorontalo sedangkan jumlah Hakim terbatas dan tidak adanya Mediator dari luar  (Pengadilan  Agama  Gorontalo  tidak  mempunyai  daftar  Mediator  non Hakim)  sehingga  proses  mediasi  ini  menambah  pekerjaan  para  Hakim,  hal ini  lah  yang  menyebabkan  pekerjaan  Hakim  Mediator  kurang  maksimal. Biasanya  sidang  dalam  sehari  itu  dua  Majelis,  maka  secara  otomatis  ada salah  satu  atau  dua  orang  yang  mendapat  jatah  untuk  mediasi  hari  itu, ditambah lagi selain membantu mediasi Ketua Majelis dan anggotanya juga mempunyai  tanggungjawab  untuk  menangani  perkara  yang  banyak,  hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.

## 7. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak
Kehadiran  para  pihak  yang  berperkara  sangatlah  penting,  seringkali para  pihak  tidak  hadir  dalam  proses  mediasi  walaupun  mereka  telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

## 8. Kurangnya Pemahaman Para Pihak tentang Mediasi
Ketidaktahuan  para  pihak  tentang  proses  mediasi.  Bagi  mereka mediasi  adalah  menyelesaikan  masalah,  yang  penting  dalam  prosesnya terdapat  pembicaraan  (musyawarah),  tidak  peduli  apakah  dalam pembicaraan  itu  berat  sebelah  atau  tidak.  Biasanyapara  pihaktidak kooperatif  untuk  diajak  mediasi  karena  sudah  terjadi  perselisihan  yang berkepanjangan  lalu  pengadilan  menjadi  puncak  akhir  dari  permasalahan mereka,  mereka  mengikuti  proses  mediasi  bukan  karena  keinginan  hati, bukan  karena  mereka  melihat  ada  peluang  yang  baik  dari  mediasi  atau mereka  melihat  keuntungan  dari  mediasi.  Tetapi  karena  kekhawatiran putusan  mereka  akan  batal  demi  hukum  apabila  tidak  mengikuti  proses mediasi sebelumnya.
37 Wawancara  dengan  Khoiriah  Ahmad  Hakim  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 17 April 2017.
38 Wawancara  dengan  Medang  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Gorontalo, tanggal 17 April 2017.

## F. Penutup
Pengoptimalan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo analisis  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  belumlah  bisa  dikatakan  optimal  keseluruhannya,  dikarenakan belum  ada  mediator  yang  memiliki  sertifikat  ataupun  mengikuti  pelatihan mediasi  yang  mana  seperti  diatur  dalam  PERMA  tersebut,  serta  kualitas hakim  yang  ditunjuk  sebagai  mediator  belum  merata  dan  dilihat  dari banyaknya  kegagalan mediasi yang dimediasi oleh mediator di Pengadilan Agama  Gorontalo,  sehingga  mengakibatkan  pelaksanaan  mediasi  di Pengadilan Agama Gorontalo belum optimal secara keseluruhan.
Kendala  penghambat  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  mediasi  di Pengadilan Agama berupa: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sering sekali  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merasa  paling  benar;  sudah  terjadi konflik  yang  berkepanjangan  diantara  pihak,  sehingganya  sulit  bagi mediator untuk mendamaikan para pihak; faktor psikologi atupun kejiwaan, disini juga menyebabkan salah satu pihak enggan untuk berdamai lagi; tidak adanya  hakim  mediator  yang  telah  bersertifikat,  mengakibatkan  prosedur mediasi  kurang  efektif  dalam  pelaksanaanya;  kurangnya  sarana  penunjang berupa  ruangan  mediasi  dan  ruangan  kaukus,  berimbas  pada  antrian  yang panjang  diantara  para  pihak  yang  berperkara  untuk  melaksanakan  mediasi; keterbatasan  mediator,  minimnya  jumlah  mediator  di  pengadilan  agama gorontalo  dan  tidak  adanya  mediator  dari  non  hakim;  tidak  hadirnya  salah satu  pihak,  menyebabkan  proses  mediasi  tidak  berjalan  dengan  lancar; kurangnya  pemahaman  bagi  para  pihak  tentang  pentingnya  mediasi, sehingga  banyak  dari  para  pihak  yang  tidak  mengetahui  dan  tidak  datang pada saat pemanggilan untuk mediasi.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Syahrizal. Mediasi dalam  Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
Emirzon,  Joni. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Fuady,  Munir. Arbitras  Nasional,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan.  Cet.  VII;  Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Cet. I; Jakarta: Telaga Ilmu, 2009.
Tresna, R. Komentar HIR. Cet. XVIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.