## Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera
Tika Noerhidayah, Maman Surahman*
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 27/4/2024 Revised : 27/6/2024
Published  : 7/7/2024
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 4 No. : 1
Halaman  : 45 - 50 Terbitan  : Juli 2024
Terakreditasi Sinta Peringkat 4 berdasarkan Ristekdikti No. 72/E/KPT/2024

## A B S T R A K
Tujuan  penelitian  ini  untuk  meneliti  secara  lebih  mendalam  mengenai analisis  hukum  islam  pada  denda  keterlambatan  atas  piutang  kelompok terhadap  pembiayaan  perempuan  prasejahtera  (studi  kasus  pada pembiayaan  pnm  mekar  wilayah  sagalaherang  kabupaten  subang). Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  yang  jenis penelitiannya  adalah  penelitian  lapangan  yang  kegiatannya  meliputi wawancara.  Dengan  menggunakan  sumber  data  primer  yang  diperoleh dari  wawancara,  observasi  dan  data  sekunder  mengacu  pada  buku  serta jurnal  fiqih  muamalah  yang  akan  melengkapi  hasil  observasi  dan wawancara  yang  ada.  Berdasarkan  hasil  pemaparan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa denda keterlambatan dalam sistem tanggung renteng diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarang dan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam  kelompok  serta  menciptakan  kedisiplinan  yang  dirasa  lebih transparan  dan  jelas  dalam  pengembalian  hutang  dan  demi  kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.
Kata Kunci : Hukum Islam; Denda; Piutang .

## A B S T R A C T
The aim of the research is to examine in more depth the analysis of Islamic law on late fines for group receivables on financing for underprivileged women (case study on PNM Bloom financing in the Sagalaherang area, Subang Regency). The research  method  used  is  a  qualitative  method  whose  type  of  research  is  field research  whose  activities  include  interviews.  By  using  primary  data  sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and journals  of  muamalah  fiqh  which  will  complement  the  results  of  existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be  concluded  that  late  fines  in  the  joint  responsibility  system  are  permitted  in Islam because there is no argument that prohibits them and it is also a means of mutual help and mutual cooperation for fellow members in the group as well as creating discipline that is felt to be more transparent and clear in returning debts and for the sake of smooth running together because it provides more benefits than harm.
Keywords : Islamic Law; Fines; Receivables.

## A. Pendahuluan
Lembaga keuangan memiliki otoritas untuk menyediakan fasilitas modal, memberikan jasa pembiayaan, atau memfasilitasi proses pengajuan pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman dana untuk digunakan dalam upaya  untuk  menggerakkan  roda  perekonomian.  Pembiayaan  kepada  perusahaan  perbankan  dan  lembaga keuangan seperti bank dalam bentuk aset yang tetap menghasilkan penghasilan secara pasif, seperti pembelian aset  yang  terus  menghasilkan  penghasilan,  seperti  kendaraan  bermotor,  dan  sebagainya.    Oleh  karena  itu, pembiayaan  ini  diberikan  untuk  membantu  perekonomian  nasabah  dalam  menjalankan  usahanya,  yang membutuhkan modal usaha tambahan. (Nurasikin, 2019)
Dalam  praktiknya,  lembaga  perbankan  dan  pembiayaan  seperti  PNM Mekar  berfungsi  sebagai  sumber dana  utama  untuk  membantu  bisnis  masyarakat  menengah  menjalankan  bisnisnya.  Mereka  memberikan pinjaman  kredit  kepada  nasabah,  terutama  mereka  yang  ingin  mendapatkan  pinjaman  modal  atau  tambahan modal tetapi tidak memiliki dana yang mencukupi. PNM didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99  tanggal  29  Mei  1999,  yang  kemudian  disahkan  melalui  Peraturan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor C11.609.HT.01.TH.99  pada  tanggal  23  Juni  1999.  Pendirian  PNM  selanjutnya  diresmikan  dengan  Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999 pada tanggal 13 Oktober 1999, yang menetapkan PNM sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fokus utama pada pengembangan tugas khusus dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. (Sevina & Humaemah, 2022)
PNM Mekar adalah lembaga keuangan yang bertugas memberikan modal kepada pelaku usaha mikro dengan membimbing masyarakat agar memiliki dasar kompetitif untuk mengembangkan usahanya. Dengan peluncuran program-program PNM Mekar, yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada usahawan mikro,  PNM  Mekar  sudah  menjadi  hal  yang  biasa  dan  diakui  oleh  setiap  bisnis.  Dengan  demikian,  untuk mendukung usaha mikro yang membutuhkan modal, mereka dapat membeli peralatan jualan secara tunai, atau membayar  lunas  jika  mereka  memiliki  dana.  Mereka  juga  dapat  menggunakan  sistem  kredit  atau  menyicil dengan permodalan dari lembaga keuangan. (Subhan, 2018)
Perempuan saat ini tidak memiliki batas untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi pekerjaan domestik seringkali  membuat  perempuan  terbatas  untuk  melakukan  aktivitas  nya,  terutama  aktivitas  dalam  ikut mendukung ekonomi. Sehingga rata-rata perempuan berada kwalitas ekonomi yang kurang stabil. Pemerintah dalam hal ini ikut andil dalam membuat solusi agar sumber daya manusia memiliki fungsi yang maksimal.
Program PNM Mekaar (Membina Masyarakat Sejahtera) merupakan suatu upaya yang dirancang oleh pemerintah  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  muncul  terkait  dengan  permasalahan  kredit  yang mengalami  kesulitan.  Dalam  kerangka  Program  Simpan  Pinjam  Kelompok  Perempuan,  PNM  Mekaar menerapkan  prinsip  Tanggung  Renteng,  yang  berarti  jika  terdapat  anggota  kelompok  yang  menghadapi kesulitan  dalam  melunasi  utangnya,  hal  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  bersama  bagi  semua  anggota kelompok tersebut. (Melati, 2019)
Salah satu bantuan pemerintah, PNM Mekaar, memberikan fasilitas dengan nilai mulai dari 500.000 dan ditujukan  untuk  pengelolaan  bisnis  menengah.  Mekanisme  pembiayaan  ini  biasanya  diberikan  kepada kelompok, yang biasanya terdiri dari 10 hingga 30 orang. Informasi yang dikumpulkan oleh Menteri BUMN Erick Tohir menunjukkan bahwa bisnis yang dikelola oleh klien umumnya dijalankan secara kolektif dalam suatu kelompok. Jumlah anggota dalam kelompok tersebut umumnya berkisar antara 10 hingga 30 orang, dan seluruh anggota kelompok secara rutin melakukan pertemuan khusus setiap pekan.  (Katadata, n.d.)
Pembiayaan ini marak diberikan di desa sagalaherang kabupaten Subang, pemberian bantuan dari program pemerintah ini diperuntukan bukan hanya bagi perempuan usia produktif tetapi ada lansia didalamnya, dalam kenyataan dilapangan bahkan pemberian dana ini dinilai tidak efektif bahkan menjerumuskan perempuan pada lilitan hutang dan tunggakan atas denda dari anggota lain yang tidak sanggup membayar.
Dalam  per  masalah  ini  menimbulkan  banyak  problematika  diantaranya  tidak  tuntasnya  tujuan  dari program pemerintah yang diberikan, dan juga terjebaknya perempuan akibat lilitan hutang bahkan menerpa para  lansia,  dikarenakan  karena  PNM  Mekaar  tidak  hanya  memberikan  dukungan  kepada  perempuan prasejahtera,  namun  juga  membuka  peluang  bagi  warga  lanjut  usia  (lansia)  untuk  mengikuti  program  ini. Melalui PNM Mekaar, meskipun mereka tidak termasuk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun), lansia tetap memiliki kesempatan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mewujudkan keinginan mereka untuk
berbisnis. Menteri BUMN Erick Thohir juga mendorong agar para lansia memanfaatkan pinjaman lunak yang disediakan oleh PNM Mekaar untuk memulai usaha mereka. (Katadata, n.d.)
Isu ini menjadi hal menarik untuk dikaji lebih lanjut guna melihat apakah ketidakefektifan ini memberikan dampak buruk dan bagaimana hukum islam memandang akad utang piutang yang terjadi dilapangan. Apakah solusi  yang  akan  diberikan  para  ahli  ekonomi  syariah  untuk  mengurangi  penyalahgunaan  yang  terjadi  pada masyarakat.  Permasalahan  pun  terjadi  dikarenakan  disalah  satu  perkampungan  didaerah  subang,  banyak perempuan yang terjebak dalam hutang. Utang piutang ini tidak sedikit menjebak lansia-lansia, yang sebenarnya bukanlah usia produktif dalam menjalankan usaha, bahkan dalam fakta lapangan dapat dilihat dengan jelas jika bantuan  tersebut  hanyalah  dipergunakan  untuk  kebutuhan  bahkan  untuk  hal-hal  yang  tidak  produktif.    Tidak hanya itu perempuan muda pun terkadang salah dalam mempergunakan bantuan pembiayaan ini.
Maka  berdasarkan  hal  yang  telah  disampaikan  penulis  berniat  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera”. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai  berikut.  (1)  Bagaimana  praktik  pembiayaan  perempuan  prasejahtera  di  wilayah  Sagalaherang Kabupaten  Subang?  (2)  Bagaimana  analisis  hukum  islam  mengenai  ketentuan  denda  yang  diberikan  atas keterlambatan atau tanggung jawab yang diberikan?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan  yang  menggabungkan  pengumpulan  data  dengan  tujuan  untuk  menafsirkan  fenomena.  Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif  lainnya.  Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  Studi  Kasus  Lapangan  (Case  Field  Study),  yang ditandai oleh permasalahan yang terkait dengan konteks latar belakang dan kondisi subjek penelitian, beserta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam mengenai subjek tertentu. (Sudaryono, n.d.)
Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yaitu Data primer adalah data yang  dikumpulkan  melalui  pihak  pertama,  biasanya  dapat  melalui  wawancara,  jejak  dan  lain-lain.  Data sekunder  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara  membaca,  mempelajari  dan  memahami  melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada pengumpulan data yang penulis gunakan,  berkisar  pada  instrumen  ini    yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  kompenen  pokok,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan  serta  verifikasinya,  dalam  menganalisis  data  diperoleh  dari  catatan  lapangan,  gambar,  foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

## C. Hasil dan Pembahasan
Praktik Pembiayaan Perempuan Prasejahtera di Wilayah Sagalaherang Kabupaten Subang PNM  Mekaar,  sebuah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  berlokasi  di  Sagalaherang  Kabupaten Subang,  menerapkan  praktik  pembiayaan  dengan  sistem  Tanggung  Renteng.  Tanggung  jawab  serta pembayaran  hutang  dalam  sistem  ini  diorganisir  secara  kolektif,  sehingga  ketika  ada  yang  tidak  mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutang, baik di awal maupun di akhir periode, seluruh anggota kelompok diharuskan  untuk  melunasi  sisa  hutang  sdan  membayar  sejumlah  tertentu  sesuai  dengan  sisa  jumlah  atau angsuran yang masih belum terbayarkan secara bersama-sama.
Pembiayaan  melalui  Sistem  Tanggung  Renteng  di  PNM  Mekaar  Sagalaherang  Kabupaten  Subang umumnya digunakan oleh ibu-ibu. Agar memenuhi syarat peminjaman, sebuah kelompok anggota harus terdiri dari setidaknya 10 orang dan paling banyak 15 orang. Kelompok tersebut wajib menjalankan persyaratan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar, termasuk kriteria ekonomi menengah ke bawah dengan batas tabungan bulanan tidak  lebih  dari  Rp  800.000.  Peminjaman  modal  hanya  diberikan  kepada  perempuan  berusia  18  hingga  63 tahun,  dan  perempuan  yang  belum  menikah  atau  berusia  kurang  dari  18  tahun  dapat  meminjam  asalkan menjadi bagian dari keluarga.
Pada intinya, sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNM Mekaar memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan memberikan pinjaman kepada individu yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, khususnya perempuan atau ibu rumah tangga. Proses ini dirancang  untuk  mendorong  mereka  agar  memulai  usaha,  baik  secara  individu  maupun  dalam  bentuk kelompok,  dengan  tujuan  memperoleh  penghasilan  mandiri  guna  memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan kebutuhan pribadi mereka.
Proses  peminjaman  modal  di  PNM  Mekaar  di  Desa  Sagalaherang  Kabupaten  Subang  mencakup beberapa tahap sebagai berikut.
Bersosialisasi
Tahap  ini  melibatkan  pertemuan  dan  sosialisasi  untuk  mengetahui  prosedur  peminjaman  modal  dan mengidentifikasi pihak yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan PNM Mekaar.

## Pengajuan
Anggota  kelompok  mengajukan  permohonan  dengan  melampirkan  dokumen  seperti  KTP  suami-istri  atau kartu keluarga. PNM Mekaar memproses data lengkap untuk pengajuan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Persetujuan
Persetujuan  nasabah  dilakukan  oleh  ketua  kelompok  dan  data  PNM  Mekaar  cabang  setempat  untuk memastikan kelengkapan informasi.

## Pencairan
Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat dalam kelompok PNM Mekaar hadir untuk menerima dana modal usaha.  Mereka  juga  bertanggung  jawab  untuk  membantu  dalam  pengembalian  dana  sesuai  dengan  prinsip tanggung renteng. (Wawancara dengan Ibu Nur Alya, 2023)
Peminjaman di PNM Mekaar tidak melibatkan persyaratan rumit, cukup dengan membentuk kelompok, meminjam total Rp 2.000.000, dan melakukan penagihan setiap minggu sebesar Rp 50.000 per anggota. Sistem Tanggung Renteng dirancang untuk memastikan kelancaran dan keteraturan pengembalian hutang. Dalam hal anggota  kelompok  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  pembayaran,  anggota  kelompok  lainnya  akan bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutang anggota yang tidak membayar.
Ibu rumah tangga menggunakan metode peminjaman modal PNM Mekaar, dengan pembayaran yang dilakukan  melalui  sistem  tanggung  renteng.  Pembiayaan  melalui  sistem  ini  diberikan  secara  mingguan, disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Sistem ini hanya diterima oleh masyarakat ekonomi rendah.  Dalam  situasi ketidakmampuan  pembayaran  pinjaman  oleh salah  satu  anggota  kelompok, kelompok  tersebut  akan  bertanggung  jawab  untuk  menalangi  pembayarannya.  Jika  ada  anggota  kelompok yang  berhenti membayar  atau meninggalkan  tanpa memberi  tahu anggota  lainnya,  anggota  kelompok  yang tersisa  akan  menjadi  penanggung  jawab  atas  pembayaran  hutang  anggota  yang  berhenti.  Semua  anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas hutang tersebut. Sistem ini membantu mempercepat proses angsuran yang sudah disepakati oleh para pihak.
Perikatan dengan objek uang disebut sebagai perikatan utang. Pemahaman konsep utang dalam konteks hukum Islam sangat penting, karena utang dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang ditempatkan dalam dzimmah  seseorang,  dan  yang  bertanggung  jawab  adalah  muhal  'alaih,  yang  mencakup  semua  anggota kelompok sesuai dengan perjanjian awal. Konsep perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHP, mencakup  tindakan  yang  melibatkan  satu  atau  lebih  orang  terhadap  satu  atau  lebih  orang  lainnya.  Sebagai contoh, perjanjian dapat terbentuk antara seluruh anggota kelompok dan pihak PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten  Subang.  Tidak ada  anggota  kelompok  yang  berhak  menolak  atau mengklaim  sistem ini, karena aturan tersebut telah dijelaskan sejak awal bahwa ketidakpatuhan terhadap Sistem Tanggung Renteng akan mengakibatkan larangan untuk melakukan peminjaman berbasis kelompok, baik secara tertulis maupun lisan.

## Analisis Hukum Islam Mengenai Ketentuan Denda yang Diberikan atas Keterlambatan atau Tanggung Jawab yang Diberikan
Tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan (mashalih) dan mencegah kerusakan (mafasid). Al-Ghazali menyatakan bahwa maslahah, atau kemaslahatan, merupakan tujuan utama syariat Islam, sehingga
keberhasilan  ekonomi  dilihat  dari  aspek  peningkatan  martabat  manusia  dan  memberikan  manfaat  atau kebaikan baik secara material maupun spiritual. (Waluyo, 2018)
Dalam konteks akad atau transaksi, rukun dan syarat dianggap sebagai komponen paling penting. Setiap perjanjian  atau  transaksi  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  terkait  dengan  utang  itu  sendiri,  serta  pihak pertama, kedua, dan ketiga. Sebagian besar ulama dari empat mazhab Fiqh, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, tindakan Hiwalah (transfer tanggung jawab) menjadi sah. Paralelnya dapat diilustrasikan dalam konteks transaksi pengembalian hutang di PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera) dengan masyarakat di wilayah Sagalaherang Kabupaten Subang.
Menurut perspektif Hanafiyah, unsur-unsur utama dalam Hiwalah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab berasal dari pihak Muhil (yang memberikan tanggung jawab), sementara qabul berasal dari pihak Muhal dan Muhal alaih  (yang  menerima  tanggung  jawab).  Sebagai  contoh,  Muhil  dapat  menyatakan  kepada  Muhal,  "Saya mentransfer tanggung jawab hutang kepada si fulan." Muhal dan Muhal Alaih kemudian menyatakan, "Ya, saya menerima." Proses perjanjian hutang piutang dengan Sighat dimulai dengan ijab dan qabul antara PNM Mekaar  (Menciptakan  Keluarga  Sejahtera)  dan  masyarakat  di  wilayah  Sagalaherang  Kabupaten  Subang. Perjanjian  ini  dijalankan  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  oleh  setiap  kelompok,  dan  disepakati  bahwa kelompok peminjam akan mengadopsi Sistem Tanggung Renteng untuk melunasi hutang mereka.
Dalam konteks Hukum Islam, pentingnya mencatat pelaksanaan transaksi non-tunai untuk jangka waktu tertentu ditekankan, sebagaimana yang diindikasikan oleh Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282
اَهُّيَآٰ ي َنْيِذَّلا ا ْٰٓوُنَم ا اَذِا ْمُتْنَياَدَت نْيَدِب ىٰٓ لِا لَجَا ىًّمَسُّم ُه ْوُبُتْكاَف ْبُتْكَيْل َو ْمُكَنْيَّب بِتاَك
ِلْدَعْلاِب
“…Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…” (Q.S.Al-Baqarah :282)
Pentingnya ijab dan qabul (sighat) dalam setiap transaksi, terutama dalam pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di Sagalaherang Kabupaten Subang, menandakan bahwa keduanya memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran transaksi hutang piutang di masa mendatang. Ijab dan qabul, sebagai komponen  utama  dalam  sebuah  akad,  harus  hadir  dalam  setiap  transaksi  untuk  menjaga  keabsahan kesepakatan. Pada dasarnya, akad adalah kesepakatan antara dua kehendak.
Dalam konteks hutang piutang, sistem tanggung jawab bersama, atau yang dikenal sebagai Hiwalah atau Hawalah,  diterapkan  sejak  awal  di  PNM  Mekaar  dan  masih  berlaku  di  Sagalaherang  Kabupaten  Subang. Tujuannya  adalah  memastikan  kelancaran  pembayaran  angsuran  hutang  oleh  debitur  kepada  kreditur  dan mempermudah pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran hutang. PNM Mekaar mewajibkan penggunaan sistem ini baik siap atau tidak siap saat mengambil pinjaman dengan kelompok, mengharuskan tanggung jawab bersama karena pemilihan anggota kelompok dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan pihak kreditur.
Dalam  memilih  kelompok,  masyarakat  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  individu  yang  dianggap mampu melunasi angsuran hingga selesai. Anggota kelompok ini sering kali adalah tetangga terdekat, karena kehadiran setiap anggota sangat diperlukan, atau setidaknya mereka menitipkan uang untuk angsuran jika ada keperluan mendesak atau kepentingan lain. Para ulama sepakat bahwa hiwalah dengan cara pengalihan utang atau  tanggung  jawab  diperbolehkan  di  PNM  Mekaar  Sagalaherang  Kabupaten  Subang,  karena  akad  ini dianggap  sebagai  suatu  kebutuhan  untuk  memudahkan  kehidupan  manusia,  asalkan  syarat  dan  rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.
Sejumlah kecil anggota kelompok, yakni sepuluh persen, mengkhawatirkan sistem Tanggung Renteng karena  dianggap  dapat  menimbulkan  mudarat,  seperti  kewajiban  membayar  hutang  orang  lain  yang  tidak memiliki hutang kepada anggota yang berhenti membayar angsuran. Adanya sistem Tanggung Renteng ini, dimana salah satu anggota tidak mampu melunasi hutang atau membayar angsuran kepada PNM Mekaar, dapat menghambat  proses  pembayaran  hutang  dan  menyebabkan  terhentinya  perputaran  uang  di  PNM  Mekaar. Dampaknya, dapat mengganggu pencairan pinjaman dari PNM Mekaar kepada kelompok yang lain.
Dengan hak-hak yang jelas, setiap anggota kelompok peminjam PNM Mekaar memiliki hak yang setara untuk  mendapatkan  pinjaman  dari  PNM  Mekaar  dengan  jumlah  dan  jangka  waktu  yang  sama,  yaitu  Rp 2.000.000 dengan angsuran mingguan sebesar Rp 50.000 selama satu tahun dan dua belas bulan. Keseluruhan,
sistem  Tanggung  Renteng  membawa  lebih  banyak  manfaat  daripada  kerugian.  Meskipun  sejumlah  kecil kelompok  menghadapi  tantangan  dengan  sistem  ini,  mayoritas  masyarakat  dan  pegawai  PNM  Mekaar mengakui manfaatnya dalam menciptakan rasa saling membantu, kebersamaan, dan disiplin.
Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan karyawan PNM Mekaar dari Sistem Tanggung Renteng terletak  pada  pembentukan  rasa  tolong-menolong  antaranggota,  terciptanya  suasana  kekeluargaan,  dan pemeliharaan disiplin. Selain itu, PNM Mekaar berusaha menciptakan kenyamanan dengan tidak bersikeras menagih  pengembalian  hutang  secara  terburu-buru  dari  anggota  yang  berhenti  melakukan  angsuran. Sebaliknya, mereka menerapkan pembayaran secara cicilan setiap minggu yang dibagi secara adil.

## D. Kesimpulan
Setelah  menganalisis  permasalahan  dalam  kajian  ini,  penulis  menyimpulkan  beberapa  hal  sebagai rangkuman dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut. PNM Mekaar di Sagalaherang Kabupaten Subang menerapkan  Sistem  Tanggung  Renteng  dalam  praktik  pembayaran  hutang.  Sistem  ini  mengandung  konsep tanggung  jawab  bersama  dan  pengalihan  hutang,  yang  berarti  jika  ada  anggota  kelompok  yang  berhenti membayar hutang, baik di awal, pertengahan, atau akhir, seluruh anggota kelompok wajib bekerja sama untuk melunasi sisa hutang yang ditinggalkan dan membayar sejumlah tertentu, tergantung pada sisa angsuran atau jumlah yang belum dibayar. Sebagian besar praktik pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang membentuk kelompok dengan  anggota  sekitar  10-15  orang.  Persyaratan  utamanya  adalah  berasal  dari  keluarga  dengan  tingkat ekonomi menengah ke bawah. Proses peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Sagalaherang Kabupaten Subang melibatkan tahapan seperti sosialisasi, pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana.
Dari tinjauan hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng di Desa Sagalaherang Kabupaten Subang, dapat  disimpulkan  bahwa  sistem ini  diperbolehkan  dalam  Islam  karena tidak  ada  dalil  yang  melarang,  dan telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Sistem ini juga menjadi sarana tolong-menolong dan gotong- royong antaranggota kelompok, menciptakan kedisiplinan yang lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang, serta memberikan manfaat yang lebih banyak daripada mudaratnya.

## Daftar Pustaka
Katadata.  (n.d.).  Membina  perempuan  prasejahtera  dan  lansia  dengan  PNM  Mekaar.  Retrieved  from https://katadata.co.id/padjar/finansial/62a5edd335a08/membina-perempuan-prasejahtera-dan-lansia- dengan-pnm-mekaar
Melati, E. Y. (2019). Tinjauan hukum Islam tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Nurasikin,  A.  (2019).  Strategi  pemasaran  pembiayaan  Warung  Mikro  Bank  Syariah  Mandiri  KC.  Kendal. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 6(2).
Sevina,  A.  N.,  &  Humaemah,  R.  (2022).  Minat  masyarakat  memilih  pembiayaan  di  PNM  Mekar  Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang menurut perspektif ekonomi Islam.
Siti Fitri Murdiah, Sandy Rizki Febriadi, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 113–118. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2814
Sudaryono. (n.d.). Metodologi penelitian (2nd ed.). Depok: Raja Grafindo Persada.
Subahan, & Anwar Hafidzi. (2023). Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya). Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1–6. https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1702
Subhan,  M.  (2018).  Strategi  pemasaran  syari’ah  pada  BMT  Al-Amanah  dalam  meningkatkan  modal  dan penyaluran pembiayaan. EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1).
Wawancara dengan Ibu Nur Alya selaku ketua PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang, 3 November 2023. Waluyo, A. (2018). Ekonomi Islam dalam bingkai Maqashid Asyariah (1st ed.). Yogyakarta: Ekuilibria.