## Research Article
Perlindungan Hukum Verponding Indonesia Yang Belum Dikonversi Dan Disertipikatkan Oleh Pihak lain (Studi Kasus Putusan No. 420/Pdt.G/2012 Pn.Jkt.Tim)
Irvan Adi Putranto 1* , Bambang Eko Turisno 2 1 Progam Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * vandepart@gmail.com

## ABSTRACT
Still a lot of land that is not yet have, certificates there is land that is derived from Verponding Indonesia has not registered and disputes which arise where the land was taken and by other parties. Certificated this research aims to review legal protection Verponding Indonesia who have not converted and certificated by other parties and to analyze  how  legal  protection Verponding Indonesia  given  in  east Jakarta district  court  decision  no. 420/pdt.g/2012.This study using a qualitative methodology with the approach is juridical normative and descriptive. analytical research specificationThis research to produce the fact of the law that when the ground Verponding Indonesia that has not registered and certificated by other parties then does not necessarily lost his right but can file  a  lawsuit to  trial. Land  that  have  been  registered Verponding  derived  from Indonesia  in  the  future  to  the registration earth thus aims to ensure certainty and legal protection.
Keywords: Legal Protection; Verponding Indonesia; Land Registration; Dispute Settlement.

## ABSTRAK
Masih banyak tanah yang belum mempunyai sertipikat, terdapat tanah yang berasal dari Verponding Indonesia belum  didaftar  dan timbul  sengketa yang  mana tanah  tersebut dikuasai  dan  disertipikatkan  oleh  pihak  lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Verponding Indonesia yang belum dikonversi dan disertipikatkan  oleh  pihak  lain  dan  menganalisis  bagaimana  perlindungan  hukum  Verponding  Indonesia  yang diberikan  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  No.  420/Pdt.G/2012. Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  bersifat  yuridis  normatif  dan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis. Penelitian  ini  menghasilkan  fakta  hukum  bahwa apabila  tanah  Verponding  Indonesia  yang  belum  didaftar  dan disertipikatkan oleh pihak lain maka tidak serta merta kehilangan haknya akan tetapi dapat mengajukan gugatan ke  Pengadilan.  Tanah  yang belum  didaftar berasal  dari  Verponding  Indonesia kedepannya agar  segera melakukan pendaftaran tanah agar bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Verponding Indonesia; Pendaftaran tanah; Penyelesaian Sengketa.

## A. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Tanah  dikuasai  Negara  untuk  kepentingan  hajat hidup  orang  banyak  untuk  kesejahteraan  seluruh rakyat Indonesia seperti ditegaskan dalam UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) menyatakan Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Tanri, Turisno, &    Prabandari, 2020).
Tanah  memiliki  arti  penting  bagi  setiap masyarakat,  melihat  akan  pentingnya  tanah  bagi masyarakat  serta  mempunyai  nilai  ekonomis  maka sering terjadi  masalah  mengenai  tanah  (Anjany, Silvana, & Triyono, 2019).
Dalam    rangka    untuk    menjamin  kepastian hukum  oleh  pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia. Pendaftaran tanah  tersebut      memiliki      tujuan      agar      dapat memberikan   kepastian   hukum   dan perlindungan hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah.  Hal  ini dikarenakan  hasil  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah berupa  penerbitan  alat  bukti  kepemilikan  hak atas tanah.  Alat    bukti    kepemilikan    tersebut    dapat digunakan    untuk    membuktikan  dirinya  sebagai pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk melaksanakan  amanah  yang terdapat  dalam  Pasal 19  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang Undang-Undang Pokok    Agraria    (UUPA)  bahwa pendaftaran   tanah   dilakukan   di   seluruh   wilayah
Indonesia,  dikeluarkanlah  Peraturan    Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah, yang  kemudian    disempurnakan  dengan    keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  Indonesia.  Meski    telah dikeluarkan    peraturan    pemerintah    mengenai pendaftaran  tanah tersebut, namun  hasilnya  belum dapat  mewujudkan  seluruh  wilayah  yang  ada  di Indonesia    terdaftar (Ardani, 2019).  Dengan  demikian UUPA  telah  menggariskan  adanya  keharusan  untuk melaksanakan pendaftaran tanah (Hufadzah, Santi, & Adiyanta, 2017).
Pendaftaran  tanah merupakan tugas pokok  dari Kementerian    Agraria    dan  Tata    Ruang/Badan Pertanahan    Nasional,    yaitu  untuk  memberikan landasan    hukum  di  bidang    pertanahan.  Terhadap sebidang tanah yang telah didaftarkan oleh pemiliknya atas  suatu  hak,  maka    Kantor    Agraria  dan    Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) akan mengeluarkan dan  menerbitkan  surat  keterangan  hak yaitu  sertifikat  hak  atas  tanah  atas  nama  pemiliknya (Sugianto, 2017).
Setelah  berlakunya  UUPA,  tanah  yang  berasal dari hak barat dan hak adat harus dikonversi menjadi hak  atas  tanah  menurut  ketentuan  UUPA. Konversi terhadap  tanah  yang  tunduk  pada  hukum  adat terhadap bekas tanah untuk hak-hak Indonesia diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 paragraf  2  Pasal  24  ayat  (1)  yang  mana  dalam  hal untuk  keperluan  pendaftaran  tanah  yang  berasal  dari
konversi hak lama dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis,  keterangan  saksi  dan  pernyataan  yang bersangkutan  yang  kadar  kebenaran  oleh  Panitia Ajudikasi yang mana pendaftaran tanah tersebut dapat dilakukan  secara  sistematik  atau  sporadik (Maharyanto, 2017).
Tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  masih terdapat  yang  belum  mempunyai  sertipikat,  bukti kepemilikan tanah masyarakat masih dijumpai berupa Verponding  Indonesia,  padahal  sebelum  berlakunya UUPA  Verponding  Indonesia  hanya  merupakan  bukti pembayaran  pajak. Oleh  karena  itu  bukti  kepemilikan tanah berupa Verponding Indonesia setelah berlakunya UUPA sangat rentan timbul sengketa yang mana tanah tersebut disertipikatkan oleh pihak lain.
Sampai  saat  ini  masih  terdapat  masyarakat hanya  memiliki  tanah  berupa  surat Verponding Indonesia,  pada  umumnya  masyarakat  masih menganggap  bahwa  surat  Verponding  Indonesia merupakan  bukti  kepemilikan  terhadap  tanahnya, sehingga  masyarakat  menilai  dengan  memiliki  surat berupa  Verponding  Indonesia  maka  sudah  merasa aman.  Hal  ini  menunjukan  dalam  hal  kenyataanya kegiatan  pendaftaran  tanah  belum  terlaksana  secara optimal  sehingga  masih  banyak  tanah  berupa Verponding  Indonesia  belum  dilakukan  pendaftaran tanah, sehingga tanah tersebut rentan timbul terjadinya sengketa.
Tanah  berasal  dari  Verponding  Indonesia seharusnya setelah berlakunya UUPA dan PP No. 24
Tahun 1997 sudah dilakukan pendaftaran tanah yang untuk kepastian dan perlindungan hukum. Namun pada kenyataannya  masih  banyak  terdapat  tanah Verponding  Indonesia yang  belum  dilakukan pendaftaran sehingga  sering  timbul  sengketa  yang mana  tanah tersebut rentan dikuasai  dan disertipikatkan oleh pihak lain.
Setelah  berlakunya  UUPA,  Tanah Verponding Indonesia harus  dilakukan pendaftaran  tanah,  yang mana dibutuhkan  suatu  landasan  hukum untuk melindungi pemilik tanah yang berasal dari Verponding Indonesia.  Landasan  hukum  mengenai  pendaftaran tanah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun  1997 yang  mana  tujuan  pendaftaran  tanah untuk kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Dalam  hal ini  menurut  Satjipto  Rahardjo  perlindungan  hukum merupakan  upaya  untuk  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasi  hak  asasi manusia  kepada  kekuasaan  yang  mana  bertindak untuk  melindungi  kepentingan  seseorang  (Rahardjo, 2000),  dan teori  perlindungan  menurut  Philipus  M. Hadjon  berpendapat  perlindungan  hukum apabila tanah disertipikatkan oleh pihak lain maka pemerintah memberikan perlindungan secara preventif dan represif (Hadjon,  1999),  yang  mana  apabila  telah  terbit sertipikat atas nama pihak lain diberikan perlindungan secara  represif  yaitu mengajukan  gugatan  ke Pengadilan.
Berdasarkan persoalan  yang  telah  diuraikan diatas, maka artikel ini menarik untuk dikaji lebih dalam
mengenai  tanah  yang  berasal  dari  Verponding Indonesia yang belum didaftar dan disertipikatkan oleh pihak  lain,  sehingga penulis  tertarik  menulis  dengan rumusan  masalah ini  adalah  sebagai  berikut:  (1) Bagaimana perlindungan hukum Verponding Indonesia yang  belum  dikonversi  dan  disertipikatkan  oleh  pihak lain?, (2) Bagaimana perlindungan hukum Verponding Indonesia  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Timur No. 420/Pdt.G/2012?
Penelitian  terkait  permasalahan  tanah  yang berasal  dari  Verponding  Indonesia  sangat  diperlukan karena  masih  banyak  masyarakat  sampai  saat  ini mempunyai  bukti kepemilikan  tanah  berupa Verponding  Indonesia,  padahal  setelah  berlakunya UUPA  tanah  Verponding  Indonesia  tersebut  harus dilakukan pendaftaran tanah agar mendapat sertipikat untuk  menjamin  kepastian  pemilik  tanah,  akan  tetapi terdapat  kasus  menarik  mengenai  tanah  Verponding Indonesia  peninggalan  harta  milik  orang  tuanya  yang mana  ahli  warisnya  belum  melakukan  pendaftaran tanah,  akan  tetapi ada  pihak  lain  menguasai  serta menerbitkan sertipikat.  Dengan  demikian  sangatlah menarik untuk peneliti bahas karena terdapat putusan Pengadilan  Jakarta  Timur  No.  420/Pdt.G/2012,  yang mana  dalam  putusan  tersebut  alat  bukti  Verponding Indonesia  diajukan  dipersidangan  dan  untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Verponding Indonesia.
Penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh Nadya  Karina yang
mengkaji penyelesaian  sengketa  tanah  bekas  hak barat (Recht Van Verponding) dengan tanah hak pakai di  kota  Tegal  dikaji  pada  putusan  Mahkamah  Agung No.  1097K/Pdt/2013 penelitian  tersebut  hanya  fokus pada mengenai penyelesaian sengketa tanah Eigendom  Verponding di  Pengadilan  Negeri  (Karina, Silvana, & Triyono,  2016).  Selanjutnya  ada penelitian yang  dilakukan  oleh Rifki  Khirsna  Mahendra  yang mengkaji  mengenai  kekuatan  sertipikat  sebagai  bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  dikaji  pada  putusan  No. 191/B/2014/PT.TUN.SBY penelitian  tersebut  hanya fokus  pada  penyelesaian  sengketa  tanah  pada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dengan  bukti Eigendom Verponding (Mahendra,  Silviana, & Sukirno, 2016). Lalu  ada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Geraldus  Sulianto  yang  mengkaji  penguasaan  tanah bekas  hak Eigendom  Verponding setelah  berlakunya Undang-Undang  Pokok  Agraria  dikaji  pada  putusan Mahkamah Agung  Nomor  1401K/Pdt/2018  penelitian tersebut  hanya  fokus  pada  perlindungan  hukum terhadap  warga  yang  menguasai  tanah  bekas  hak Eigendom  Verponding setelah  berlakunya  UUPA (Sulianto, & Tanuwijaya, 2020). Semua penelitian yang disebut  diatas meneliti  mengenai  tanah Eigendom Verponding, sedangkan penulis  meneliti perlindungan terhadap  tanah  Verponding  Indonesia  apabila disertipikatkan  pihak  lain  ditinjau  dari  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 420/Pdt.G/2012.
Terdapat  penelitian  dari  beberapa  jurnal internasional yang mengangkat tema mengenai tanah
yang  dibangun  untuk  perumahan  bersubsidi  di  Afrika Selatan  yang  belum  didaftar  kemudian  status kepemilikan tanah telah beralih sehingga menimbulkan masalah (Barry, & Roux, 2016). Selanjutnya penelitian yang  dilakukan  oleh  David  S.  Jones  tentang Sistem pendaftaran hak yang efektif di Asia Tenggara dengan cara  pendaftaran  lengkap  hak  milik  pedesaan  oleh suatu  negara  akan  menciptakan  kepemilikan  yang aman  dan  dilindungi  oleh  hukum,  David  S.  Jones menilai terdapat hambatan mengenai pendaftaran hak (Jones, 2010). Semua penelitian diatas tidak ada yang berfokus  pada  tanah  yang  berasal  dari  Verponding Indonesia  yang  belum  dilakukan  pendaftaran  tanah kemudian  tanah  tersebut  dikuasai  dan  disertipikatkan oleh pihak lain.
Kebaruan  peneliti  ini  berfokus  terhadap tanah Verponding Indonesia, selama ini banyak yang belum mengetahui perbedaan bukti  kepemilikan  tanah Eigendom  Verponding  dan Verponding  Indonesia, sehingga  dalam  kebaruan  peneliti  ini  Verponding Indonesia  tidak  mengenal  jangka  waktu  konversi sehingga  menarik  untuk  diteliti  melihat  dari  segi perlindungan  hukum terhadap  tanah Verponding Indonesia  yang  belum  dilakukan  pendaftaran tanah setelah berlakunya UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Penelitian  ini  akan  mencari tahu  tanah Verponding Indonesia apabila belum didaftar yang kemudian timbul sengketa  yang  mana  tanah  tersebut  telah disertipikatkan  oleh pihak  lain, yang  mana  telah  ada
putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  No. 420/Pdt.G/2012.
Penelitian ini dilakukan agar tanah yang berasal dari Verponding Indonesia kedepannya agar dilakukan pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  agar  mendapat kepastian  dan perlindungan  hukum.  Tujuan  dilakukan penelitian  ini  yaitu  untuk  mengkaji  dan  memahami bagaimana sebaiknya, seharusnya tanah yang berasal dari Verponding Indonesia harus dilakukan pendaftaran tanah kedepannya agar terhindar dari sengketa tanah.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang (statue approach) dan  pendekatan  konseptual (conseptual approach).
Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis  yang  memberi  gambaran  secara  rinci, sistematis,  serta  menyeluruh  (Soekanto,  &  Mamuji, 2004).  Peneliti  menggunakan  deskriptif  analitis  yaitu menggambarkan  kasus  tanah  yang  berasal  dari Verponding Indonesia yang belum didaftar serta tanah tersebut  dikuasai  dan  disertipikatkan  oleh  pihak  lain yang  mana  kasus  tersebut  sudah  ada  putusan Pengadilan untuk selanjutnya dianalisis.
Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data  skunder  yaitu  dokumen  resmi  berupa  putusan Pengadilan,  buku-buku  yang  berhubungan  dengan
penelitian  ini,  serta  hasil  penelitian  seperti  peraturan perundang-undangan,  karya  ilmiah,  dan  artikel  (Ali, 2009).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum Tanah Verponding
Indonesia  Yang  Belum  Dikonversi    Dan Disertipikatkan Oleh Pihak Lain
Berlakunya Undang-Undang  Pokok  Agraria  No. 5  Tahun  1960  sebagai  hukum  positif  dibidang pertanahan  yang bertujuan  untuk  memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Hal ini dalam  Pasal  19  ayat  (1) UUPA  yang  intinya  untuk menjamin  kepastian  hukum (recht  kadaster) oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah,  dari  proses tersebut  terbit  sertipikat  sebagai  tanda  bukti hak kepemilikan  tanah  yang  dijamin  kepastiannya  oleh hukum dan pemegangnya mendapat perlindungan oleh hukum. Sehingga agar setiap pemilik tanah mendapat perlindungan  hukum  seyogyanya  harus  medaftarkan tanahnya.  Namun  dalam  kenyataan  di  masyarakat, masih banyak pemilik /pemegang hak atas tanah yang belum  mendaftarkan  bidang-bidang  tanah  miliknya (Silviana, 2012). Setelah berlakunya  UUPA, masih terdapat masyarakat  yang  belum mendaftarkan tanahnya  dikarenakan  belum  memahami  akan  fungsi dan  kegunaan  sertipikat (Faisal,  2017). Tanah  yang belum  didaftarkan  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai bukti kepemilikan, artinya tanah tersebut sangan rentan terhadap  sengketa  dan  sewaktu-waktu  dapat  diklaim
oleh  pihak  lain.  Akan  tetapi  apabila  tanah  tersebut pernah  dikenakan  pemungutan  pajak,  maka  tanah tersebut  biasanya  memiliki  bukti  kepemilikan  berupa surat  tanda  bukti  pajak  (Lempoy,  2017).  Bukti kepemilikan  tanah untuk  pemungutan  pajak  yaitu Verponding  Indonesia,  padahal  Verponding  Indonesia hanya merupakan  surat  tanda  pembayaran  pajak sebelum  berlakunya  UUPA  untuk  tanah-tanah milik adat yang  berada  diwilayah gemeente (Harsono, 2013). Setelah  berlakunya  UUPA  surat  tanda  pajak tidak  diterbitkan  lagi,  namun  keberadaan  masih  tetap diakui  oleh  pemerintah  dengan  catatan  harus  segera dilakukan  pendaftaran  tanah  (Roring,  2017). Pada masa  kolonial  Belanda  tanah  hak  milik  adat  sudah dikenakan  pajak  yang  disebut  pajak  hasil  bumi  yang dipungut  oleh  kantor  Pajak  Hasil  Bumi (Landrentte), kepada  pembayar  pajak  diberikan  surat  pembayaran pajak yang namanya berbeda-beda untuk tiap daerah (Mahniasari, 2013). Masyarakat  masih  memiliki  bukti hak  lama  serta  menganggap  bahwa  hak  lama  yang dimilikinya  itu  merupakan  bukti  yang  kuat,  padahal penguasaan tanah dengan bukti hak lama seharusnya telah  dikonversi  (Nirwana, Patittingi,  &  Nur,  2017). Tanah  yang  berasal  dari  Verponding  Indonesia merupakan pungutan  pajak  untuk  tanah-tanah  milik adat,  yang  mana  pemungutan  tersebut  sampai  tahun 1961,  sehingga  untuk  tanah  Verponding  Indonesia setelah  berlakunya  UUPA  maka  harus  dikonversi. Menurut  A.P  Parlindungan  konversi  hak  atas  tanah merupakan  pengaturan  dari  hak-hak  atas  tanah
sebelum  berlakunya  UUPA  untuk  masuk  kedalam sistem UUPA (Parlindungan, 1994). Dengan demikian tanah yang berasal dari Verponding Indonesia setelah berlakunya  UUPA  harus  dilakukan  konversi,  yang artinya  tanah  Verponding  Indonesia  dapat beralih menjadi  hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  guna usaha dan hak pakai. Pendaftaran tanah diatur didalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, pelaksanaan konversi hak atas tanah pada PP No. 24 Tahun  1997  dikenal  dengan  istilah  pembuktian  hak lama. Dengan  demikian  apabila  tanah  Verponding Indonesia  akan  dilakukan  pendaftaran  tanah  maka sesuai Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur  tentang  pembuktian  hak  lama  untuk keperluan  pendaftaran  tanah  yang  berasal  dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis berupa  Verponding  Indonesia,  keterangan  saksi,  dan pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi. Dalam hal pemilik tanah  tidak  memiliki  tanda  bukti  berupa  Verponding Indonesia  maka  pendaftaran  tanah  tersebut  dapat dilakukan dengan pembuktian penguasaan fisik tanah itu  selama  20  tahun  secara  berturut-turut  oleh pemohon  yang  akan  mendaftarkan  tanahnya  dengan syarat  penguasaan  tanah  tersebut  dilakukan  dengan itikad  baik  serta  diperkuat  dengan  saksi  yang mengetahui  bahwa  tanah  tersebut  dikuasai  pemilik tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk memberikan kepastian hukun kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu tidak  hanya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum, akan tetapi  juga  memberikan  perlindungan  hukum kepada  pemilik  tanah (Santoso,  2012). Dengan demikian  tanah  dengan  bukti  kepemilikan  berupa Verponding  Indonesia  agar  mendapat  kepastian  dan perlindungan  hukum  maka  dilakukan  pendaftaran tanah  sesuai  tujuan  pendaftaran  tanah  pada  Pasal  3 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Tanah dengan bukti berupa Verponding Indonesia apabila belum dilakukan pendaftaran  tanah  sangat  rentan  terhadap  sengketa, meskipun jangka waktu tanah berasal dari adat berupa Verponding  Indonesia  tidak  ada  jangka  waktunya konversinya  akan  tetapi  bukti  Verponding  Indonesia sangatlah lemah. Dengan demikian tanah yang masih berasal  dari  Verponding  Indonesia  harus  segera dilakukan  pendaftaran  agar  mendapat  kepastian  dan perlindungan  hukum. Dalam  hal  tanah  berupa Verponding  Indonesia  yang  belum  didaftarkan kemudian  terjadi  sengketa  mengenai  tanah  tersebut dikuasai  serta  disertipikatkan  oleh  pihak  lain  maka tidak serta merta kehilangan haknya, akan tetapi masih dapat  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum menurut Philipus  M.  Hadjon  terdapat  dua  macam perlindungan terhadap  pemilik  tanah yaitu perlindungan preventif dan represif, yang mana tanah tersebut  terbit  sertipikat  atas  nama  pihak  lain  maka perlindungan  hukum  secara  represif  bertujuan
menyelesaikan  sengketa.  Dalam  hal  ini  perlindungan pemilik tanah yang disertipikatkan oleh pihak lain maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
2. Perlindungan  Hukum Tanah Verponding Indonesia  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta Timur No. 420/ Pdt.G/ 2012 PN.Jkt.Tim
Sistem  pendaftaran  tanah di  Indonesia menganut sistem  pendaftaran  hak (registration  of titles), hal  ini  terdapat  buku  tanah  sebagai  dokumen yang  memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  yang tercantum didalam sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.
Di  Indonesia  dalam  pendaftaran  tanah menggunakan sistem negatif yang mengandung unsur positif,  artinya  tiap  orang  yang  akan  mendaftarkan tanahnya  maka  akan  menghasilkan  surat  tanda  bukti hak  yang  berlaku  sebagai  pembuktian  yang  kuat. Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24  Tahun  1997  memberikan  sertipikat  sebagai surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data yuridis  sesuai  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku tanah  yang  bersangkutan.  Ini  berarti  selama  tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar.
Tanah  yang  terbit  sertipikat  atas  nama  pihak lain, menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun  1997,  dalam  hal  telah  terbit  sertipikat  maka pihak  yang  merasa  keberatan  dapat  mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan  Kepala  Kantor  Pertanahan, kemudian dapat  juga mengajukan gugatan  ke  Pengadilan.  Hal  mana tanah tersebut  telah  terbit  sertipikat  secara  sah  atas  nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah itu dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya maka pihak yang merasa mempunyai hak tidak dapat menuntut  pelaksanaan  hak  itu  dalam  waktu  5  tahun sejak diterbitkan sertipikat.
Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997  tergantung  dari  pertimbangan  hakim  apakah pasal  ini  memberikan  rasa  keadilan  jika  diterapkan dalam  hal  terjadi  sengketa  tanah,  karena  inti permasalahan  ini  adalah  jika  Penggugat  benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar  memperoleh  hak  atas  tanahnya  dengan itikad baik. Sehingga diterapkan atau tidaknya Pasal 32 ayat  (2)  PP  24  Tahun  1997  ini  pada  penyelesaian sengketa  tanah  ada  pada  kewenangan  hakim  yang mengadili  perkaranya.  Hakimlah  yang  menimbang berat  ringannya  bobot  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa.  Dengan  demikian  Pengadilanlah  yang akan  memutuskan  alat pembuktian  mana  yang benar dan apabila ternyata data dari Pendaftaran Tanah tidak benar maka diadakan perubahan dan pembetulan atas keputusan  Pengadilan  tersebut.  Dengan  adanya  hak kepemilikan tanah dan disertai dengan bukti sertipikat hak  atas  tanah,  maka  kepastian  hukum  seharusnya dapat  terjamin  dihadapan  hukum  dan  perundang-
undangan (Pradnyautari,  Darmadha,  &  Purwanto, 2020).
Sistem  mengenai  pendaftaran  tanah  terdapat dua  macam  asas  hukum,  yakni  asas  itikad  baik  dan asas nemo  plus  yuris. Asas  itikad  baik  artinya  orang yang  memperoleh  hak  dengan  itikad  baik  maka pemegang hak adalah sah menurut hukum, sedangkan asas nemo  plus  yuris artinya  orang  tidak  dapat mengalihkan  hak  melebihi  hak  yang  ada  padanya (Sutedi, 2018).
Asas nemo  plus  yuris bertujuan  memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah yang sebenarnya dan itikad baik bertujuan untuk melindungi orang yang dengan  itikad  baik  memperoleh  hak  dari  orang  yang disangka  sebagai  pemegang  hak.  Dalam  asas nemo plus  yuris memberikan  perlindungan  terhadap  pemilik tanah yang sebenarnya mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang telah mensertipikatkan tanahnya.
Dalam  sistem  publikasi  negatif,  nama  yang tercantum  dalam  sertipikat  dapat  digugat,  apabila nama  yang  tercantum  dalam  sertipikat  terbukti melanggar  asas nemo  plus  yuris melalui  putusan pengadilan  maka  kepemilikan  hak  atas  tanah  hapus, terdaftarnya orang  tersebut  dalam  buku  tanah  hapus, otomatis  kepemilikan  tanah  juga  hapus.  Selain mencegah pelanggaran asas nemo plus yuris, sistem publikasi  negatif  berunsur  positif  juga    dimaksudkan untuk    melindungi    orang    yang    memperoleh    suatu tanah  dengan  itikad baik,  sehingga  seseorang yang memperoleh  tanah  dengan  itikad  buruk  juga  dapat
hapus kepemilikan dan hak atas tanahnya (Safitri, Alw, & Lumbanraja, 2020).
Di Indonesia masih terdapat tanah dengan bukti kepemilikan  berupa  Verponding  Indonesia,  padahal setelah  berlakunya  UUPA  harus  didaftar  agar menjamin kepastian hukum. Bukti tanah hanya dengan Verponding  Indonesia  sangat  lemah  sering  terjadi sengketa, dalam hal ini terdapat kasus tanah dengan bukti  Verponding  Indonesia yang  berasal  dari peninggalan  orang  tuanya,  terjadi  sengketa  ketika diatas  tanahnya  tersebut  terbit  sertipikat  atas  nama pihak lain.
Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yang  mana  perlindungan  itu  diberikan  dengan  cara pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada  masyarakat  agar  menikmati  semua  hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum  (Rahardjo,  2000). Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat    hukum    baik    yang    bersifat  preventif maupun    yang    bersifat    represif,    baik    yang  tertulis maupun      tidak      tertulis,      dengan      kata      lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  dari fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,kemanfaatan  dan  kedamaian  (Karina,  & Njatrijani, 2019).
Dalam  hal  telah  terjadi  sengketa  tanah  yang disertipikatkan  oleh  pihak  lain,  dikaitkan  dengan
perlindungan  hukum  dari  Philipus  M.  Hadjon  apabila telah terjadi sengketa maka perlindungan hukum yang diberikan  secara  represif  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa  salah  satu  upaya  jalur  yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ialah melalui gugatan ke Pengadilan (Hadjon, 1999).
Pada  sengketa antara  ahli  waris  Eleng  dengan ahli waris Koepas, yang mana dalam sengketa ini ahli waris  Eleng  mengklaim  diatas  tanahnya  telah  terbit sertipikat  atas  nama  ahli  waris  Koepas,  dasar  itulah ahli  waris  Eleng  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sengketa  ini  bermula  semasa  hidupnya  Eleng memiliki  sebidang  tanah seluas  33.000  M 2 yang terletak  di  Rawamangun  dengan  bukti  Verponding Indonesia, kemudian tanah tersebut pernah disewakan Eleng  kepada  Bina  Marga  Pekerjaan  Umum,  tanah tersebut disewa untuk meletakan alat-alat besar untuk pekerjaan pembuatan jalan by pass tahap I dan untuk rumah tempat tinggal sementara para pekerja proyek.
Setelah  masa  sewa  tanah  itu  selesai,  anak Eleng selaku ahli waris ingin mengurus tanah tersebut, akan tetapi ketika ingin mengurus tanah milik ayahnya ternyata  diatas  tanah  yang  disewa  tersebut  masih terdapat  penghuni  proyek serta  penghuni  liar. Akan tetapi  ketika  hendak  mengurus  tanah  peninggalan ayahnya ahli waris Eleng kaget ternyata ada pihak lain yang  mengklaim  diatas  tanah  seluas  8.511  M 2 telah ada pemiliknya yaitu ahli waris Koepas dengan dasar Sertipikat  Hak  Milik  No.  01880/Rawamangun.
Kemudian  atas  dasar  sertipikat  itu  ahli  waris  Koepas menjual kepada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan  cara  jual  beli pelepasan  hak dihadapan yang kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  akta  pelepasan hak di Notaris.
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  dengan perkara  No.  420/Pdt.G/2012,  dalam  perkara  tersebut mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian, menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Sertipikat  Hak  Milik  No.  01880/Rawamangun  seluas 8.511  M 2 atas  nama  ahli  waris  Koepas,  dan menyatakan tanah seluas 8.511 M 2 adalah sah tanah dari  Almarhum  Eleng  berdasarkan  Verponding Indonesia No. 927/787.
Berdasarkan  bukti-bukti  surat  dan  saksi  yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara No. 420/Pdt.G/2012 mempertimbangkan status kepemilikan dari tanah Tergugat terkait Sertipikat Hak Milik  No.  01880/Rawamangun  seluas  8.511  M 2 yang kemudian  telah  dijual  atau  dipindahtangankan  status kepemilikannya,  dimana  menurut  dalil  Penggugat Sertipikat  tersebut berada  diatas  tanah  Verponding Indonesia No. 927/787 milik Eleng.
Dalam  hal  Penggugat  mendalilkan  terbit Sertipikat  Hak  Milik  No.  01880/Rawamangun berada diatas  tanah  Verponding  Indonesia  milik  Eleng  maka Hakim  mempertimbangkan  status  kepemilikan  dari tanah obyek sengketa tersebut, dikaitkan dengan bukti yang  diajukan  Penggugat  berdasarkan  bukti  berupa Surat  Lurah  Utan  Kayu  Selatan  yang  menerangkan
bahwa berdasarkan Buku Register Rincik No. 23 Persil 17  Blok  S.II  tercatat  atas  nama  Koepas,  serta berdasarkan catatan Buku Letter C bahwa girik C. 27 Persil 17 Blok S.III  atas nama Koepas tidak tercatat, akan  tetapi  yang  tercatat  atas  nama  Koepas  adalah girik  C.  27  Persil  17  Blok  S.II.    Sesuai  dengan  fakta dipersidangan  diketahui  ternyata  girik  milik  Tergugat berada Blok S.II yang sekarang telah menjadi Tempat Pemakaman Umum Kemiri Rawamangun.
Berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memberi  pertimbangan  bahwa  tanah  C.  27  Persil  17 Blok  S.  II  Kelurahan  Utan  Kayu  Jakarta  Timur  atas nama  Koepas  ternyata  letaknya  bukan  di  obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun,  melainkan  tanah  milik  Tergugat telah  menjadi  Tempat  Pemakaman  Umum.  Dengan demikian  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan bahwa  tanah  obyek  sengketa tersebut  adalah  tanah miliknya.
Dasar  hakim  memutus  bahwa  tergugat mengklaim  bahwa  tanah  tersebut  peninggalan  orang tua  berupa  girik,  dan  atas  dasar  girik  itu tergugat mensertipikatkan  tanahnya  sehingga  terbit  Sertipikat Hak  Milik  No.01880/Rawamangun  seluas  8.511  M 2 . Berdasar fakta  dipersidangan  ternyata  tergugat  telah salah  letak  tanah,  sehingga  dalam  pendaftaran tanah mengenai data fisik juga salah. Diketahui fakta bahwa girik milik tergugat yaitu girik C.27 Persil 17 Blok S.II yang mana seharusnya tanah tersebut ternyata sudah menjadi  Tempat  Pemakaman  Umum  Kemiri
Rawamangun,  tergugat  salah  letak sehingga  yang didaftarkan oleh tergugat ialah girik C.27 Persil 17 Blok S.III, dengan demikian persil dan blok antara S.II dan S.III bersebelahan.
Pertimbangan  hakim  dalam  perkara No. 420/Pdt.G/2012, ternyata bahwa tanah girik C.27 Persil 17 Blok S.III Kelurahan Utan Kayu Jakarta Timur atas nama  Tergugat  letaknya bukan  ditanah  obyek sengketa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun  seluas  8.511  M 2 ,  dengan demikian perbuatan  Tergugat  yang  telah  mengajukan permohonan  penerbitan  sertipikat  diatas  tanah Verponding  Indonesia  dapat  dikualivisir  sebagai perbuatan melawan hukum.
Perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai unsur- unsur  yaitu  adanya  perbuatan,  perbuatan  tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya  kerugian  bagi  korban,  dan  adanya  hubungan kausal  antara  perbuatan  dengan  kerugian.  Unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  telah  diperluas  menyangkut  antara lain  melanggar  kesusilaan,  melanggar  kepatutan  dan melanggar asa kehati-hatian serta ketelitian.
Tanah  yang  berasal  dari  Verponding  Indonesia telah  terbit  sertipikat  atas  nama  Tergugat,  kemudian setelah  terbit  sertipikat  Tergugat  menjual  tanah tersebut  kepada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dengan pelepasan  hak  di  hadapan  Notaris.  Oleh  karena Tergugat  telah  menjual  tanah  itu  maka  hakim  dalam
pertimbangannya bahwa  Dinas  Pemadam  Kebakaran yang membeli tanah itu seharusnya mengetahui kalau fisik tanah obyek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik No.  01880/Rawamangun  tersebut  bermasalah  karena tidak  sesuai  dengan  fisik  tanah  yang  sebenarnya, namun  Dinas  Pemadam  Kebakaran  tetap  membeli tanah  yang  bermasalah  tersebut  sehingga  hakim menilai  Tergugat  merupakan  pembeli  beritikad  tidak baik  karena  telah  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian dan  prinsip  kecermatan  dan  oleh  karenanya  tidak mendapat perlindungan hukum.

## D. SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  tanah  yang berasal dari Verponding Indonesia setelah berlakunya UUPA    dan  PP  No.  24  Tahun  1997,agar  mendapat kepastian  dan  perlindungan  hukum  maka  tanah  yang berasal  dari  Verponding  Indonesia  harus  dilakukan pendaftran tanah, yang mana dalam pendaftaran tanah akan terbit sertipikat sebagai tanda bukti hak, sehingga ketika  tanah  tersebut  terdaftar maka  terhindar  dari sengketa.
Perlindungan hukum terhadap tanah Verponding Indonesia  yang  disertipikatkan  oleh  pihak  lain,  maka pemilik  Verponding  Indonesia  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  mengenai  pihak  lain yang  mensertipikatkan  tanahnya,  sehingga  menurut asas nemo  plus  yuris apabila  terbukti  dipersidangan maka sertipikat  yang  terbit  bukan  atas  nama  pemilik
tanah  yang  sebenarnya  adalah  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Timur NO.420/Pdt.G/2012,  dalam  putusannya  telah  sesuai dengan  asas nemo  plus  yuris yaitu  melindungi pemegang  Verponding  Indonesia  sebagai  pemilik tanah yang sebenarnya. Tergugat yang mensertipikatkan tanah tersebut,  fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah salah letak dalam melakukan  pendaftaran  tanah,  sehingga  dalam pertimbangan  putusan  itu  Tergugat  dinyatakan  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan menyatakan bahwa  sertipikat  hak  milik  yang  terbit  itu tidak memiliki kekuatan hukum.
Kepemilikan  tanah  berupa  Sertipikat  Hak  Milik No.  01880/Rawamngun kemudian  dialihkan  dengan menjual  kepada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dengan cara  pelepasan  hak  yang  dituangkan  dalam  Akta Pelepasan  Hak  dihadapan  Notaris,  Majelis  Hakim mempertimbangkan  Tergugat  menjual  tanah berdasarkan  sertipikat  itu  kepada  Dinas  Pemadam Kebakaran  dikatagori  sebagai  pembeli  beritikad  tidak baik  karena  tanah  tersebut  bermasalah  dan mengetahui  kalau  fisik  tanah  tidak  sesuai,  namun Dinas  Pemadam  Kebakaran  tetap  membeli  tanah tersebut,  sehingga  Hakim  menilai  pembeli  beritikad tidak baik sehingga mengabaikan prinsip  kehati-hatian dan prinsip kecermatan, dalam hal ini tidak mendapat perlindungan hukum.
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 252-266

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anjany, Devy Tantry., Silvana, Ana., & Triyono., (2019).
Arti Penting Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian  Hukum  Studi  Di  Kelurahan  Meteseh Kecamatan  Tembalang  Kota  Semarang. Diponegoro  Law  Journal, Vol.8,  (No.1),  p.173, pp.173-183.
Ardani,  Mira  N. (2019).  Tantangan  Pelaksanaan
Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. Jurnal Gema Keadilan, Vol.6, (Edisi III), p.270, pp.268-289.
Barry,  Michael.,  &  Roux,  Lani.  (2016).  Study  of Effective  Land  Registration  Usage  in  State- Subsidised  Housing. South  African  Journal  of
Geomatics, Vol.5, (No.1), pp.82-94.
Faisal,  Lalu  M. (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Ilmiah Rinjani. Vol.5, (No.1), p.208, pp.203-209.
Hufadzah,  Natasha  Camilla.,  Santi,  Iga  Gangga.,  &
Adiyanta,  F.C  Susila.,  (2017).  Perlindungan Hukum  Pemegang  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Terhadap  Sertipikat  Ganda  Studi  Putusan Nomor: 062/G/2014/Ptun.Smg. Diponegoro Law
Journal, Vol.6, (No.2), p.2, pp.1-12.
Jones,  David  S.  (2010).  Land  Registration  And Administrative  Reform  In  Southeast  Asian States:  Progress  And  Constraints. International
Public  Management  Review  electronic  Journal, Volume 11, Issue 1, pp.67-89.
Karina,  Nadya., Silviana,  Ana.,  &  Triyono.  (2016).
Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht  Van  Verponding) Dengan  Tanah  Hak Pakai  Di  Kota  Tegal  Studi  Kasus  Putusan  MA Nomor  1097K/Pdt/2013. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.2), pp.1-12.
Karina, Rahmadia Maudy Putri., & Njatrijani, Rinitami.
(2019). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang Hak  Merek  Dagang  Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. Jurnal Pembangunan Indonesia,
Vol.1, No.2, p.205, pp.194-212.
Lempoy,  Putri  G. (2017).  Kajian  Hukum  Hak  Atas Tanah  Tanpa  Sertifikat  Yang  Diduduki Seseorang  Menurut  Pasal  1963  Kuhperdata. Jurnal Lex Crimen, Vol.VI, (No.2), pp.99-106. Maharyanto,  Putu  T. (2017).  Pelaksanaan  Konversi Tanah  Bekas  Milik  Adat  Di  Kecamatan Tegallalang  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997. Jurnal  Prasada, Vol.4,
(No.1), p.62, pp.60-70.
Mahendra,  Rifki.,  Silviana,  Ana.,  &  Sukirno.  (2016).
Kekuatan  Hukum  Sertipikat  Sebagai  Bukti Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Studi  Kasus Putusan Nomor
191/B/2014/PT.TU.SBY.
Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3), pp.1-15. Mahniasari, I. (2013). Pendaftaran Tanah Adat. Jurnal Al’ Adl, Vol.V, No.9, p.23, pp.22-31
Nirwana. Patittingi, Farida., & Nur, Sri Susyanti. (2017).
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Sesungguhnya Dalam Hal Terdapat Rincik Palsu. Jurnal Talrev, Vol.2, (No.2), p.190, pp.184-198.
Pradnyautari, I  Gusti  Agung  Putri., Darmadha, I Nyoman., &  Purwanto,  I  Wayan  Novy.  (2020). Kepastian  Hukum  Bagi  Pihak  Pemegang Sertipikat Hak Milik Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2)  PP Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah. Jurnal  Kertha  Semaya, Vol.8, (No.3), p.420, pp. 413-423.
Roring, R. (2017). Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997. Jurnal Lex
Crimen. Vol.VI, (No.5), p.63, pp.58-65.
Safitri, Fina  Ayu.,  Alw, Lita  Tyesta.,  & Lumbanraja,
Anggita  Doramia.  (2020). Akibat  Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam  Pendaftaran  Tanah  Di  Kota Semarang. Jurnal Notarius, Vol.13, (No.2),
p.799, pp.788-802.
Silviana, A., (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat  dalam  Melaksanakan  Pendaftaran Tanah. Jurnal  Pandecta, Vol.7,  (No.1),  p.114, pp.113-122.
Sugianto,  B. (2017).  Pendaftaran  Tanah  Adat    Untuk Mendapat  Kepastian  Hukum    Di  Kabupaten
Kepahiang. Jurnal  Panorama  Hukum, Vol.2, (No.2), pp.131-148.
Sulianto,  Geraldus.,  &  Tanuwijaya,  Hanafi.  (2020).
Penguasaan  Tanah  Bekas  Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  Nomor  1401K/Pdt/2018. Jurnal  Hukum Adigama, Vol.3, (No.2), pp.470-491.
Tanri,  Arif.,  Turisno,  Bambang  Eko.,  &    Prabandari,
Adya  Paramita.,  (2020).  Kepastian  Hukum  Hak Atas  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap. Jurnal    Notarius, Vol.13, (No.2), pp.777-787.

## BUKU
Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Implementasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Harsono, B. (2013). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah
Pembentukan  Undang-Undang  Pokok,  Isi  dan Pelaksanaanya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional.
Jakarta: Universitas Trisakti.
Hadjon, Philipus M. (1999). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Soerjono, Soekanto., & Mamuji, Sri. (2004). Penelitian
Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat).
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

## Santoso,  U. (2012). Hukum  Agraria:  Kajian
Komprehensif. Jakarta: Kencana.
Sutedi,  A. (2018) Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan
Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Garafika.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang  No.5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah

## PUTUSAN PENGADILAN
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur
No.420/Pdt.G/2012 PN.Jkt.Tim