## RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS (STUDI KASUS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK CABANG BANDAR JAYA UNIT HADUYANG RATU)
THE RECONSTRUCTION OF SPECIAL LENDING AGREEMENT ON PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK, BANDAR JAYA BRANCH, HADUYANG RATU UNIT

## Ucok Parulianth Simamora
Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandar Jaya liant.simamora@gmail.com

## Abstrak
Bank  adalah  lembaga  keuangan  terkait  pendanaan  dan  pinjaman.  Jika  bank  memberikan pinjaman yang tidak tepat, hal itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, bank memerlukan hak dan  tindakan  cepat  untuk  mencegahnya,  serta  memberikan  pinjaman  rekonstruksi.  Pertanyaan penelitian  ini  adalah  bagaimana  implementasi  dan  analisis  hukum  serta  konsekuensi  dari peminjaman  rekonstruksi  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero),  Cabang  Bandar  Jaya, khususnya  pada  Unit  Haduyang  Ratu. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dan normative,  dimana  penerapan  penelitian  melalui  studi  literatur,  dokumentasi  dan  wawancara. Pemrosesan  data  melakukan  pengeditan,  pengkodean,  dan  analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  rekonstruksi  pinjaman  dalam  kasus  khusus  melalui  mediasi dengan  debitur,  evaluasi  dan  analisis  keputusan  pinjaman,  dokumentasi  dan  pengawasan rekonstruksi  pinjaman.  Pada  saat  yang  sama,  analisis  pinjaman  (kasus  pinjaman  khusus)  harus didasarkan  pada Pasal 29  dan  Pasal  30  UU  10,  2009  tentang  Perbankan  dan  Pasal 1243, Pasal 1267,  dan  Pasal  1244  dari  Peraturan  Sipil  Indonesia.  Konsekuensi  hukum  dari  rekonstruksi pinjaman dalam  kasus khusus adalah pembatalan perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Emi Rahayuni sebagai Debitur.
Kata  Kunci: Restrukturisasi  Kredit,  Perjanjian  Kredit  Dalam  Perhatian  Khusus,  PT.  Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk.

## Abstract
Bank  is  a  finance  institution  which  related  funding  and  lending.  If  bank  gives inappropriate  lending,  it  should  be  trouble.  Therefore,  bank  needs  a  rights  and  fast  action  to prevent it as well as lending reconstruction. The question of research is how to implementation and  legal  analysis  and  consequences  of  lending  reconstruction  in  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero),  Bandar  Jaya  Branch,  especially  on  Haduyang  Ratu  Unit.  Research  uses  empirical- judicial  method  and  normative  wherein  the  application  of  research  through  literature  study, documentation and interview. Data processing does editing, coding, and analysis. The result of research  shows  that  implementation  of  lending  reconstruction  in  special  case  pass  through mediation  with  debtor,  evaluation  and  analysis  lending  decision,  documentation  and surveillance  of  lending  reconstruction.  At  the  same  time,  analysis  of  lending  (special  lending case)  should  based  on  Article  29  and  Article  30  of  Laws  10,  2009  concerning  Banking  and Article 1243, Article 1267, and Article 1244 of Indonesia Civil Regulations. Legal consequence of  lending  reconstruction  in  special  case  is  a  cancel  of  agreement  between  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (Persero) and Emi Rahayuni as Debtor.
Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: hlm. 1-10. Magister Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Keywords: Lending  Reconstruction,  Special  Lending  Agreement,  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia, (Persero), Tbk.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Ucok  Parulianth  Simamora,  “Restrukturisasi  Perjanjian  Kredit dalam  Perhatian  Khusus  (Studi  Kasus  Pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia,  Tbk  Cabang  Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu) ”, Jurnal Cepalo , 1 (1), (2017): 1-10.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1750

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  No  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  tepatnya  pada  Pasal  1  butir  2, menjelaskan  pengertian  bank  sebagai  berikut  ;“Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak”. Maksudnya bank merupakan perantara keuangan nasabahnya ( financial intermediary ) untuk mengolah dana yang didapat dari sekumpulan orang berdana lebih dan menyalurkan dana kepada sekumpulan orang yang membutuhkan dana, dilakukan dalam bentuk kredit yang terbagi dua  jenis  yaitu  kredit  produktif  dan  kredit  konsumtif.  Hal  ini  adalah  hakikat  dari  sistem keuangan  di  setiap  negara  didunia. 1 Dalam  bahasa  latin  “ credere”,  “credo”, dan.  “ creditum” yang  memiliki  arti  kepercayaan.  Kredit  dapat  diartikan  sebagai  perjanjian  pinjam  meminjam pada kegiatan perbankan. Di Indonesia kredit perbankan diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988. Tepatnya pada Pasal 1 Angka 11 dijelaskan mengenai pengertian kredit, bahwa “kredit  ialah  bentuk  peminjaman  uang  oleh  bank  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  apa  yang dituangkan  didalam  perjanjian  yang  termasuk  kewajiban  pihak  lain  membayar  pinjaman tersebut dengan jangka waktu dan penambahan bunga dari bank. 2
Disebutkan  pada  Pasal  1  Angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  kegiatan  pinjam-meminjam  uang  yang  diklasifikasikan  sebagai  kegiatan  perbankan harus  memiliki  unsur-unsur  sebagai  berikut:  1.  Terdapat  perjanjian  pinjam-meminjam  antara bank dan pihak lain; 2. Terdapat sejumlah uang yang dipinjamkan dan jumlah yang ditagihkan; 3.  Kewajiban  pihak  peminjam  untuk  membayar  pinjaman  tersebut;  4.  Pemberian  bunga;  5. Tenggat waktu yang ditentukan. Bank dianggap sebagai lemabaga yang memiliki peran strategis untuk membangun perekonomian maupun kesuksesan bank tersebut. 3 Indonesia sebagai Negara yang  menganut  hukum  positif  juga  diterapkan  oleh  Perjanjian  kredit  sebagai  contoh  perjanjian perikatan.  Di  KUHPdt  ketentuan  mengenai  perjanjian  kredit  di  atur  di  Buku  III  KUHPerdata mengenai Perikatan khususnya pada Pasal 1338 berbunyi “suatu perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  pihak  yang  beranji”.  Undang-undang  khusus  perjanjian  kredit  diatur dalamUndang-UndangNo. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen. 4
Kepercayaan mengenai penyaluran kredit adalah unsur essential maksudnya pihak pemberi pinjaman  (kredit)  atau  yang  disebut  debitur  memberikan  kepercayaan  kepada  penerima pinjaman  (kredit)  atau  yang  disebut  kreditur,  pihak  ini  dapat  memenuhi  dan  mempertanggung jawabkan  atas  segala  tindakannya  sesuai  dengan  isi  perjanjian. 5 Tetapi  tidak  dapat  disanggah bahwa sengketa akan tetap terjadi  dalam proses pelaksanaan isi perikatan, maka, pihak  debitur yang  ingkar  dan  enggan  melakukan  apa  yang  tertuang  di  perjanjian  disebut  wanprestasi. Wanprestasi  ini  kemungkinan  dialami  karena  beberapa  alasan  yaitu,  pertama  akibat  terjadinya keadaan  yang  memaksanya  tidak  dapat  melakukan  prestasi  ( overmacht) dan  menjalankan kewajibannya.  Atau  kedua  karena  secara  sengaja  pihak  tersebut  melakukan  wanprestasi. 6
1 Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2007), hlm 7.
2 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, (2012), hlm. 3.
3 Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, (1999), hlm. 2
4 M Bahsan, Op.Cit ., hlm. 76.
5 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, (2000), hlm. 217.
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2000), hlm. 203.
.
Wanprestasi  ini  harus  diselesaikan  secara  tepat  agar  tidak  berkelanjutan,  karena  jika  tidak menimbulkan kredit bermasalah.
Dalam  hal  mutu  pinjaman  (kredit),  dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut,  yaitu;  kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, tidak lancar, meragukan dan kredit macet. 7 Menurut Surat Edaran  Bank  Indonesia  No  3/10/UPPB  pertanggal  12  November  1998  dibagi  dua  yaitu  kredit tidak bermasalah ( performing loan ) dan kredit bermasalah . ( non-performing  loan ). Kredit lancar dan  perhatian  khusus  adalah  termasuk  dalam  jenis  kualitas  kredit  yang  tidak  bermasalah, perhatian  khusus  disini  maksudnya  debitur  memiliki  kelemahan  pada  sektor  ekonominya ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini tentu perlu perhatian khusus darilembagabank sebagai pemberi  kreditur  untuk  menangani  secara  khusus  karena  jenis  kualitas  kredit  ini  sangat berpotensi  menjadi  kredit  bermasalah 8 yang  tentunya  akan  membuat  kerugian  baik  untuk perusahaan  atau  bahkan  kerugian  bagi  perekonomian  negara  dikarenakan  banyaknya  kredit bermasalah.  Sedangkan  kredit  dalam  mutu  yang  tidak  lancar,  meragukan  dan  macet  termasuk dalam jenis kredit bermasalah.
Kredit  bermasalah  menimbulkan  dampak  yang  besar  seperti  yang  dijelaskan  diatas,  maka kredit  jenis  ini  haruslah  mendapat  penanganan  khusus  secara  tepat  dengan  dua  pilihan  opsi, ialah  melalui penyelamatan kredit  dan  melalui penyelesaian kredit. Hal ini  dinyatakan  didalam Surat  Edaran  pertanggal  29  Meii  Tahun  2993  No  26/4/BPP,  disebutkan  didalamnya bahwasannya  salahsatu  opsi  dalam  menyelamatkan  kredit  adalah  dengan  restrukturisasi  kredit. Restrukturisasi  adalah  cara  yang  diterapkan  oleh  lembaga  bank  untuk  membantu  nasabahnya atau  debitur  supaya  bisa  melaksanakan  kewajibannya  melalui Re-scheduling (penjadwalan ulang) ,Re-conditioning (Persyaratan  ulang)  dan Re-structuring (Penataan  ulang  namun  perlu diperhatikan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Siswanto  Sutojo  bahwa  dalam  menangani  kredit bermasalah  pimpinan  bank  harus  tetap  pada  pedoman  pokok  penanganan  kredit  bermasalah seperti penyelamatankredit secara maksimal sebelum ke jalur hukum. 9
Menurut  penelitian  ini,  restrukturisasi  kredit  dalam  upaya  penyelamatan  kredit  dilakukan juga  oleh  Perseroan  Terbatas  Bank  Rakyat  Indonesia  Unit  Haduyang  Ratu.  Kronologisnya adalah  tahun  2014  nasabah  atas  nama  Emi  Rahayuni  mengajukan  pinjaman  di  BRI  Unit Haduyang  Ratu  sebesar  Rp.100.000.000  jangka  waktu  60  bulan.  Pinjaman  ini  diajukan  untuk membiayai  usaha  jual  beli  kelapa  sawit.  Emi  Rahayuni  merupakan  nasabah  lama  di  BRI Haduyang  Ratu  dan  memiliki  citra  yang  baik  di  bank.  Selain  itu,  usaha  yang  dijalankan  juga sudah  lama  dan  sudah  memiliki  relasi  yang  cukup  luas.  Oleh  karena  itu,  pihak  bank merealisasikan  pinjaman  Emi  Rahayuni.  Jumlah    dana    yang    direalisasikan  sejumlah Rp.100.000.000,-  dengan  tenggat  waktu  60  bulan  dengan  angsuran  tiap  bulannya  sebesar Rp.2.866.700,  pokok  pinjaman  Rp.1.666.700  dan  bunga  Rp.  1.200.000,  suku  bunga  1,2%  flat tiap tahunnya.
Selama  dua  tahun  berjalan,  nasabah  mengangsur  pinjaman  dengan  lancar,  namun,  pada pertengahan  tahun  ketiga  nasabah  mulai  kesulitan  membayar  angsuran  pinjamannya.  Setelah berupaya  melakukan  pemanggilan  untuk  nasabah  disertai  pengajuan  surat  peringatan, melaksanakam  penagihan  disertai  pendekatan  khusus  dengan  debitur  selama  tiga  kali  untuk mengetahui  kondisi  keuangan  debitur.  Hal  ini  dikarenakan  harga  komoditas  kelapa  sawit  yang mengalami  penurunan  dan  banyaknya  pesaing  di  daerah  sekitar tempat  usaha  nasabah. Setelah menganalisis  kondisi  tersebut,  maka  pihak  bank,  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  pejabat pemrakarsa dan pemutus kredit menawarkan untuk melakukan penyelamatan kredit. Pihak bank memutuskan  untuk  melakukan  penyelamatan  kredit  karena  pihak  bank  menilai  usaha  debitur masih  layak  dan  memiliki  propek  usaha  yang  baik  serta sikap  debitur  yang  kooperatif,  artinya masih  berusaha  untuk  membayar  angsuran  pinjamannya  walaupun  dalam  kondisi  keuangan yang  kurang  baik.  Hal  ini  berdasarkan  Peraturan  Nomor  14/15/PBI/2012  Tentang  Penilaian Kualitas  Aset  Bank  Umum.  Sesuai  dengan  penjelasan  diatas,  maka  dapat  ditemukan  beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana implementasi
7 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah , Jakarta: Suka Buku, (2010), hlm. 115.
8 Ibid., hlm. 115.
9 Badriyah Harun. Op.Cit., hlm. 118.
upaya  penyelamatan  kredit  perhatian  khusus  melalui  restrukturisasi  perjanjian  kredit  pada  PT Bank  Rakyat  Indonesia Tbk  Cabang  Bandar Jaya  unit Haduyang  Ratu?  Dan  Bagaimana  akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  dan  normatif  yang  merupakan  metode penelitian  melalui studi  kepustakaan, rangkaian dokumentasi dan  wawancara, sedangkan untuk pengolahan  data  dilakukan  dengan  editing,  coding,  dan  analisis  data.  Sumber  data  yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier.

## B. Pembahasan
1. Implementasi Upaya Penyelamatan Kredit Perhatian Khusus Melalui Restrukturisasi Perjanjian  Kredit  pada  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk  Cabang  Bandar  Jaya  unit HaduyangRatu
Berdasarkan  SK  Direksi  No.  S.94-DIR/ADKI12/2005  tanggal  30  Desember  2005  dan  SK Direksi No. S.39-DIR/ADKI02/20017 tanggal 14 Februari 2007 Tentang Restruskturisasi Kredit serta  Surat  Edaran  NOSE:  S.12-DIR/ADK/5/2013  tentang  Restrukturisasi  Kredit,  maka berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  langkah-langkah  restrukturisasi  kredit  yang dilaksanakan  oleh  PT  BRI  Tbk  Cabang  Bandar  Jaya,  Unit  Haduyang  Ratu  kepada  Emi Rahayuni (debitur) ialah:

## a. Prakarsa RestrukturisasiKredit
Pemrakarsa restrukturisasi kredit adalah Mantri dan Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  4  Surat  Edaran  NOSE:  S.12-DIR/ADK/5/2013  tentang Restrukturisasi Kredit, dimana satuan kerja restrukturisasi kredit pada BRI Unit untuk kategori kredit Performing Loan adalah Kepala Unit dan Mantri.

## 1) Melakukan Negosiasi denganDebitur
Pihak  BRI  Unit  Haduyang  Ratu,  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Mantri,  ia  menerapkan  cara negoisasi dengan cara menawarkan kebijakan internal bank berupa restrukturisasi kredit kepada debitur  dan  kabar  baiknya  hal  ini  mendapat  persetujuan  debitur.Dalam  Berita  Acara  Negosiasi dituangkan  hasil  kesepakatan  antara  Pihak  Pertama  yang  terdiri  dari  Kepala  Unit  dan  Mantri dengan  pihak  kedua,  yaitu  debitur.  Hasil  negosiasi  antara  pihak  BRI  Unit  Haduyang  Ratu dengan debitur menghasilkan kesepakatan bahwa kewajiban angsuran debitur tiap bulan adalah Rp.1.848.438 dan jangka waktunya bertambah 60 bulan.  Angka ini diperoleh dari kesanggupan debitur untuk membayarangsurannya.
2) Evaluasi dan Analisis RestrukturisasiKredit
Setelah melakukan kunjungan ke nasabah, maka diketahui apa hambatan yang dimiliki oleh debitur  dan  mengakibatkan  terjadi  keterlambatan  pembayaran,  Hal  yang  menjadi  penyebab kredit bermasalah tersebutadalah:
a) Penurunan Pendapat UsahaDebitur
Usaha debitur mengalami kerugian karena harga sawit yang sangat rendah.
b) BanyaknyaPesaing
Pesaing-pesaing tersebut berani untuk bermain harga sehingga ini sangat merugikan debitur. Berdasarkan data diatas, upaya restrukturisasi yang diterapkan  oleh PT BRI Cabang Bandar Jaya  Unit  Haduyang  Ratu  adalah  melakukan  penjadwalan  kembali.  Hal  ini  sesuai  dengan  isi Surat  Edaran  No.  SES.12-DIR/ADK/5/2013  tentang  Restrukturisasi  Kredit  serta  Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit.
Tabel  1.  Data  Pinjaman  Debitur  Dalam  Perhatian  Khusus  Emi  Rahayuni  BRI  Unit Haduyang Ratu
Tunggakan Jumlah pinjaman Tgl Realisasi dan
Baki Debet Pokok Bunga yang direstruk- turisasi Jatuh Tempo Rp.59.999.200 Rp.5.000.100 Rp.4.481.123 Rp.64.480.323 25-07-2016 s/d 25-07-2021 Sumber: Data Sekunder, diolah, 2017 Tabel 2. Perubahan BesarAngsuran Baki Debet Tunggakan Jumlah Pinjaman yang Direstruk- turisasi Tgl Realisasi dan Jatuh Tempo Pokok Bunga Rp.59.999.200 Rp.5.000.100 Rp.4.481.123 Rp.64.480.323 25-07-2016 s/d 25-07- 2021
Sumber: Data Sekunder, diolah, 2017
Tabel  1  menunjukkan  data  pinjaman  debitur  dalam  perhatian  khusus  (DPK).  Pada  tabel tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  pinjaman  yang  direstrukturisasi  sebesar  Rp.64.480.323 yang  terdiri  dari  baki  debet  Rp.59.999.200,  tunggakan  pokok  Rp.5.000.000  dan  tunggakan bunga  Rp.4.481.123  dan  jangka  waktunya  bertambah  60  bulan.  Tabel  2  menunjukkan perubahan  besar  angsuran  sebelum  dan  setelah  restrukturisasi.    Sebelum  dilakukan restrukturisasi, angsuran perbulan debitur adalah Rp.2.866.700 dengan angsuran pokok sebesar Rp.1.666.700 dan bunga Rp.1.200.000. Sedangkan  kewajiban  angsuran  yang  harus dibayarkan oleh  debitur  setelah  kredit  direstrukturisasi  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  sebelum restrukturisasi.  Kewajiban  angsuran  debitur  setelah  restrukturisasi  menjadi  Rp.1.848.438  yang terdiri  dari  angsuran  pokok  Rp.  1.074.673  dan  bunga  Rp.773.765.  Berdasarkan  data  tersebut, maka  perpanjangan  jangka  waktu  pinjaman  (penjadwalan  kembali)  yang  dilakukan  oleh  pihak BRI  Unit  Haduyang    Ratu    diikuti    dengan    perubahan    besar  angsuran.  Angsuran  setelah restrukturisasi  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  sebelum  restrukturisasi  karena  baki  debetnya juga lebih kecil dibandingkan sebelum restrukturisasi.
Dari  segi  implikasi  finansial,  maka  pelaksanaan  restruktukrisasi  lebih  menguntungkan pihak  BRI,  pertimbangannya  adalah:  (1)  Usaha    debitur    mengalami    penurunan    laba, pendapatan  usaha  digunakan  untuk  operasional  usaha,  sementara  sumber    angsuran    kredit adalah  dari  usaha  jual  beli  sawit;  (2)  Pengembalian  tunggakan  pokok  kredit  yang  masih diharapkan  adalah  sebesar  Rp.64.480.323  dengan  rincian  tunggakan  pokok  sebesar Rp.59.999.200 dan tunggakan bunga Rp. 4.461.123; (3) Apabila penyelesaian  kredit  dilakukan melalui  Saluran  Hukum  (DJPLN/Kanwil  BUPLN/KP3LN)  akan  membutuhkan  waktu  yang tidak  sebentar  juga  biaya  yang  dibebankan  kepada  nasabah  cukup  besar,  sehingga  dapat mengurangi  jumlah  pembayaran  kredit.  Perimbangan  atau  aspek  positif  dan  negatif  yang mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah:
a) AspekPositif
Adanya restrukturisasi kredit, maka akan mengurangi resiko terkena biaya PPAP pada BRI Unit  Haduyang  Ratu  apabila  kredit  masuk  dalam  kolektabilitas  KL,  restrukturisasi  dapat memperbaiki  kinerja  kresit  BRI  Unit  Haduyang  Ratu serta  dengan  adanya  penambahan  jangka waktu dari pinjaman, diharapkan daya saing usaha debitur meningkat.
b) AspekNegatif
Pokok  kredit  sebesar  Rp.  64.480.323  dengan  perpanjangan  jangka  waktu  pinjaman,  maka penerimaan pendapatan dari bunga belum bisa diterima saat realisasi restrukturisasi kredit.

## 3) Putusan Restrukturisasi Kredit
Putusan  Restrukturisasi  Kredit  dilakukan  oleh  pejabat  BRI  sesuai  dengan  plafond pinjamannya.  Dalam  penelitian  ini,  pemutus  kredit  adalah  Kepala  Unit  BRI  Unit  Haduyang
Ratu,  AMBM  dan  Pemimpin  Cabang  BRI  Cabang  Bandar  Jaya.  Penentuan  besar  plafond pinjaman restrukturisasi adalah:
Plafond  Restrukturisasi  =  Sisa  Pokok  ( Outstanding )  +  Penambahan  Fasilitas Pinjaman/Dana  BaruBesaran  plafond  restrukturisasi  agar  dibulatkan  menjadi  angka  ribuan guna  memudahkan  angka  nilai  angsuran  pinjamannya.  Sebagai  contoh  Rp.56.753.682,- dibulatkan  menjadi  Rp.56.750.000,-  atau Rp.56.753.000,-.  Berdasarkan  perumusan  tersebut, plafond restrukturisasi debitur Emi Rahayuni adalah Rp.64.480.323.

## 4) Pengarsipan RestrukturisasiKredit
Sesuai  dengan  yang  tertuang  didalam  Kep.  Direksi,  Surat  Edaran  NOSE  S12- DIR/ADK/5/2013  tentang  Restrukturisasi  Kredit  pasal  14,  Arsip-arsip  yang  wajib  dimuat  pada restrukturisasi kredit ialah:
a) Surat Permohonan oleh Debitur (Emi Rahayuni kepada PT BRI Unit HaduyangRatu).
b) Arsip Laporan Kunjungan Nasabah(LKN)
c) Arsip Berita Acara bahwa telah dilakukan proses negoisasi sebelumnya oleh pihak BRI Unit Haduyang Ratu terhadap Emi Rahayuni untuk menyanggupi pembayaran atashutangnya.
d) Arsip  Hasil  Penilaian  serta  Pemeriksaan  Agunan  pada  waktu  ini  (dokumen  foto  yang menunjukan kondisi usaha dan/atauagunann)
e) Memorandum  Analisis  Restruktuirsasi  Kredit  (MARK)  yang  dibubuhi  tandatangan  pejabat berwenang.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  Kepala  Unit  PT  BRI  Tbk  Cabang  Bandar  Jaya  Unit HaduyangRatu  melaksanakan  tur  lapangan  ke  rumah  debitur  untuk  mengetahui  langsung mengenai  kondisi  keuangan  debitur,  yang  selanjutnya  dibuatlah  hasil  analisis  berdasarkan  tur lapangan tersebut dalam MARK oleh mantra.

## 5) Pengawasan ( Monitoring ) Restrukturisasi Kredit
Pengawasan  restrukturisasi  dilakukan  oleh  Kepala  Unit  BRI  Haduyang  Ratu,  AMBM  dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya.
2. Analisis  Akibat  hukum  terhadap  restrukturisasi  perjanjian  kredit  dalam    perhatian khusus  pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia,  Tbk.  Cabang  Bandar  Jaya  Unit Haduyang Ratu
Berdasarkan  yang  tertuang  pada  Pasal  1313  KUHPdt  perjanjian  ialah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih berlandaskan  teori  perjanjian  itu  sendiri,  perjanjian  adalah  perihal  dimana  suatu  pihak  berikrar kepada  pihak  yang  lain  dimana  keduanya  sepakat  untuk  melakukan  segala  hal  yang  telah  di sepakati. Maka dari itu, diperlukan perjanjian pokok dan jaminan untuk dijadikan sebagai dasar hukum terjadinya perjanjian kredit.
Berdasarkan  konsep  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  akan  selalu dilakukan oleh kedua belah pihak, sederhananya pihak satu ialah pihak yang melakukan prestasi dan  pihak  dua  adalah  pihak  penerima  prestasi  dari  pihak  satu.  Kedua  pihak  yang  telah menuangkan  hal-  hal  yang  telah  disepakati  menjadi  perjanjian,  maka  perjanjian  itu  mengikat keduanya  seperti  undang-undang. 10 Pernyataan  ini  sesuai  pula  dengan  yang  disebutkan  pada Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  bahwasannya  perjanjian  sah  yang telah dibuat akan dianggap sebagai  Undang-Undang untuk para pihak  yang telah  membuatnya. Lalu,  disebutkan  bahwa  Perjanjin  Kredit  merupakan  bentuk  perjanjian  pinjam-meminjam  yang mana  sejalan  dengan  isi  pada  Pasal  1774  KUHPdt  yang  berbunyi:  “Perjanjian  dengan  mana pihak yang satu memberikan  kepada pihak  yang lain  suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syaratbahwapihak  yang  belakangan  ini  akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Hal  ini  menimbulkan  konsekuensi  hukum  bahwa  para  pihak  wajib  melaksanakan
10 Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.8.
kewajiban  sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  tersebut.  Jika  perjanjian  tersebut  adalah perjanjian  kredit  maka  debitur  wajib  melaksanakan  pembayaran  yang  dilakukan  secara  berkala dengan  besaran  dan  bunga  yang  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan.  Namun, seiring  dengan berjalannya  waktu,  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  perjanjian,  yaitu membayar  angsuran  kredit  sebesar  Rp.  2.866.700  yang  terdiri  dari  angsuran  pokok  Rp. 1.666.700  danbunga  Rp.1.200.000 flat  rate ,  dimana  paling  lambat  pembayaran  dilakukan tanggal  15  tiap  bulannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  debitur  telah  melakukan  wanprestasi, artinya suatu keadaan yang menunjukkan dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban.
Berdasarkan  dengankesepakatan  yang  telah  dituangkan  dalam  perjanjian,  Juga  debitur terbukti  melanggar  asas  kepercayaan  yang  telah  ada  diantara  kedua  belah  pihak  sebelum melaksanakan  perjanjian.Wanprestasi  debitur  membawa  akibat  hukum  berupa  timbulnya  hak kreditur sebagai orang yang telah  menderita kerugian  untuk  menuntut debiturdalam penggantian kerugian. Akibat hukum tersebut diatur pada Pasal 1243 Pasal 1252 KUHPerdata, dimana dasar hukumnya terdapat pada Pasal 1243 KUHPerdata yaitu:
”Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap melalaikannya, atau jika sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telahdilampauinya”
Pihak  kreditur,  yaitu  pihak  bank  sebagai  pihak  yang  dirugikan  akibat  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  debitur  dapat  menuntut  haknya  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Pasal 1267KUHPerdata berbunyi:
“Pihak  yang  terhadapnya  perikatan  tidak  dipenuhi,  dapat  memilih,  memaksa  pihak  lain untuk  memenuhi  Perjanjian,  jika  hal  itu  masih  dapat  dilakukan  atau  menuntut  pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian danbunga.”
Penyelesaian kredit bermasalah akibat wanprestasi ini dapat dilakukan melalui 2 opsi, yaitu melalui  penyelamatan  kredit  dan  penyelesaian  kredit.  Namun,  dalam  pelaksanannya,  negosiasi menjadi  hal  yang  pertama  diupayakan  oleh  bank  sebelum  membawa  permasalahan  tersebut  ke pengadilan.  Wanprestasi  merupakan  perbuatan  hukum  dalam  rangka  mengklaim  kerugian  atas dirinya yang disebabkan oleh pihak lain  dalam perjanjian . Maka sesuai dengan  ketentuan pada Pasal  1365  KUHPdt  dinyatakan  bahwa  pihak  yang  mengakibatkan  kerugian  tersebut  wajib mangganti segala kerugian kepada pihak  yang  dirugikan. Sesudah  melakukan analisis terhadap usaha  debitur,  menilai  kepribadian  debitur,  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek,  maka keputusan  untuk  merestrukturisasi  kredit  dalam  perhatian  khusus  (DPK)  atas  namaEmi Rahayuni adalah langkah yang palingtepat. 11
Keputusan  untuk  melakukan  restrukturisasi  kredit  debitur  Emi  Rahayuni  sesuai  dengan Teori Utilitarisme (Kemanfaatan).  Teori  ini  Menjelaskan  tentang  tata  cara  serta  pertimbangan dalam  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  umum.  Secara  normatif,  Upaya Penyelamatan  Kredit  melalui  restrukturisasi  hanya  dapat  diterapkan  kepada  debitur  yang mengalami  kesulitan  dalam  membayar  angsuran  bukan  kepada  debitur  yang  dengan  sengaja tidak membayar karena itikad yang tidak baik. 12 Hal ini diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yaitu:
“Jika  ada  alasan  untuk    itu,    si    berhutang    harus    dihukum    mengganti  biaya,  rugi  dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang  tepat  dilaksanakannya  perjanjian  itu,  pun  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  padanya, kesemuanya  itupun  jika  itikad  buruk  tidaklah  ada  pada  pihaknya”  Berdasarkan  Pasal  1244 KUHPerdata tersebut, maka debitur yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada kreditur,  walaupun  memiliki  kemampuan  untuk  membayarnya  wajib  dikenai  hukuman  untuk membayar    biaya,    rugi    dan    bunga    kepada  kreditur.  Pelaksanaan  restrukturisasi  kredit menimbulkan  tanggung  jawab  bank  selaku  kreditur.  Seluruh  upaya  restrukturisasi  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  bank  wajib  dilaporkan  kepada  Bank  Indonesia  sesuai  dengan peraturan  mengenai  Laporan  Berkala  Bank  Umum.  Sesuai  dengan  hal  tersebut  PT  BRI  Tbk
11 Rudi Darmawan (Wawancara), Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu. Tanggal 15 Maret 2017.
12 Hengki Opusunggu (wawancara). Legal Officer BRI Kanwil Lampung tanggal 25 Februari 2017.
Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu mempunyai tanggung jawab  yang diatur dalam Pasal 30  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Tanggung  jawab  untuk melaporkan  restrukturisasi  kredit  oleh  Bank  kepada  Bank  Indonesia  terkait  dengan  tanggung jawab  Bank  Indonesia  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pembinanaan  terhadap  pelaksanaan restrukturisasi  kredit.  Hal  ini  juga  tertuang  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan.
Akibat  hukum  pelaksanaan  restrukturisasi  perjanjian  kredit  dalam  perhatian  khusus  adalah timbulnya  konsekuensi  batalnya  perikatan  kredit  yang  telah  memenuhi  kata  sepakat,  dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI  Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum  tersendiri.  Bagi  debitur,  konsekuensinya  adalah  adanya  Klausa  negatif  ( negative covenant )  yang  termasuk  dalam  pengikatan  Hak  Tanggungan.  Klausa  ini  mewajibkan  debitur untuk  tidak  melaksanakan  tindakan  hukum  dalam  bentuk  apapun  sebagai  jaminan  tambahan. Maksud  dari  tidak  melaksanakan  tindakan  hukum  adalah  tidak  memgalihkan,  menyewakan bahkan  menjual  agunan  tanpa  izin  dari  kreditur.  Bagi  kreditur,  pengikatan  jaminan  ini memberikan akibat hukum kepada bank sebagai pihak yang menguasai jaminan, sehingga bank menjadi  kreditur preferent Akibat  hukum  ini    menguntungkan    BRI    Unit  Haduyang  Ratu, Karena  debitur  Emi  Rahayuni  akan  memberikan  uang  pelunasan  yang  ia  dapatkan  melalui lelang-eksekusi  jaminan  berdasarkan  besaran  jumlah  uang  yang  dihutangkan  kepada  kreditur secara penuh. Pelunasan ini tentu sifatnya diutamakan karena adanya peristiwawan prestasi

## C. Penutup
Maka berdasarkan pemaparan diatas, di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus, PT BRI Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu dilaksanakan dalam beberapa langkah yaitu:
a. Prakarsa  Restrukturisasi  Kredit;  Pemrakarsa  restrukturisasi  kredit  adalah  Mantri  dan Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu.
b. Negosiasi  dengan  Debitur;  Negosiasi  dilakukan  oleh  mantri  atas  permohonan restrukturisasi oleh debitur, kemudian mantri melakukan OTS ( On the Spot ) dan membuat Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) serta Berita Acara Negosiasi (BAN).
c. Evaluasi  dan  Analisis;  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi debitur adalah penurunan harga komoditas kelapa  sawit dan banyaknya pesaing sehingga debitur  mengalami  kesulitan  dalam  pembayaran  kewajibanya  kepada  BRIUnit  Haduyang Ratu. Restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman (penjadwalan kembali) diikuti dengan perubahan besarangsuran.
d. Putusan  Restrukturisasi  Kredit;  Pemutus  kredit  adalah  Kepala  Unit  BRI  Unit  Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang BandarJaya.
e. Dokumentasi  Restrukturisasi  Kredit;  Dokumentasi  Restrukturisasi  Kredit  terdiri    dari Surat  Permohonan  Debitur,  LKN,  BAN,  Hasil  Pemeriksaan,  Penilaian  Agunan  saat  ini serta  foto  usaha  dan  Agunan,  Memorandum  Analisis  Restrukturisasi    Kredit    (MARK) Dan harus ditandatangani secara sah oleh pejabat pelopor restrukturisasi kredit
f. Pengawasan  Restrukturisasi  Kredit;  Pengawasan  restrukturisasi  dilakukan  oleh  Kepala Unit BRI Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya.
2. Upaya penyelamatan kredit melalui Restrukturisasi perjanjian kredit dalam perjanjian khusus PT  BRI  Tbk  Cabang  Bandar  Jaya  Unit  Haduyang  Ratu  dianalisis  berdasarkam  dari ketentuan-ketentuan  pada  Pasal  29  dan  Pasal  30  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan serta Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1244 KUHPerdata.
3. Penerapan dan implikasi upaya penyelamatan kredit  melalui restrukturisasi perjanjian kredit dalam  perhatian  khusus  memiliki  akibat  hukum  yaitu  berupa  pembatalan  perjanjian  awal kredit  sesuai  kesepakatan  dan  disertai  pembebasan  hak  dan  kewajiban  bagi  BRI  Unit Haduyang  Ratu  selaku  kreditur  dan  Emi  Rahayuni  selaku  debitur. Selain  itu,  jaminan  yang telah  diikat  Hak  Tanggungan  memiliki  akibat  hukum,  bagi  debitur  adalah  adanya negative covenant (klausa negatif) sedangkan bagi kreditur, bank menjadi kreditur preferent.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ais, Chatamarrasjid. (2007). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Asikin,  Zainal  dan  Amirudin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Radja Grafindo Persada.
Asyhadie,  Zaeni.  (2008). Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia .  Jakarta: RajaGrafindoPersada.
Bahsan,  M.  (2012). Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit  Perbankan  Indonesia .  Jakarta: Rajawali Press.
Djumhana, Muhamad. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Harun, Badriyah. (2010). Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah . Jakarta: Suka Buku. Muhammad, Abdulkadir. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya. Syahdeni,  Sutan  Remy.  (1999). Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata HukumPerbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Pressindo.

## B. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Keputusan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Peraturan  Bank  Indonesia  No:7/2/PBI/2005  Tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  15/2/PBI/2013  tentang  Penetapan  Status  dan  Tindak LanjutPengawasan Bank Umum Konvensional.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  tentang  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum. Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor:  31/177/KEP/DIR  tentang  Batas  Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  7/190/DPNP/IDPnP  tanggal  26  April  2005,  dan  Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  7/319/  DPNP/IDPnP  tanggal  27  Juni  2005    tentang Kebijakan RestrukturisasiKredit.
Surat Edaran No.15/28/DPNP kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  jo  Undang-Undang  Nomor  10  tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.