PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBNKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

## Trinovita Kristipabawni
Notaris E-mail: trinovitakristi10@gmail.com

## Abstract :
This research would like to analyze the settlement of banking disputes conducted through Alternative Dispute Resolution Institution with the legal goal to provide legal protection to the disputing parties. This is normative legal research and its type isdoctrinal research and reform-oriented research.
The  concept  on  the  banking  dispute  resolution  in  Indonesia  is  still  based  on  civil  law  by  giving priority  to  amicable  settlement  which  upholds  the  confidence  of  the  both  ligigants  through  mediation. Legal protection for both parties is very essential in the concept of this system, namely, by emphasizing the obligations of the banks or the financial service actors towards healthy and secure banks. Repressive can  be  implemented  through  3  (three)  stage,  i.e  within  the  internal  bank  (Internal  Dispute  Resolution), through  OJK  as  independent  institution,  and  the  last  stage  through  special  institution  which  settles banking disputes.
Alternative  Dispute  Resolution  Institution  must  provide  dispute  resolution  which  is  effective  in providing  protecton  and  possess  legal  power  binding  to  the  disputing  parties.  Indonesia  has  special institution  to  handle  banking  disputes,  namely,  LAPSPI  (Indonesia  Banking  Dispute  Resolution Institution).  LAPSPI  has  3  (three)  service  in  dispute  resolution  i.e  mediation,  adjudication,  and arbitration. In mediation LAPSPI has 2 (two) service concept, namely, pra bono service and commercial service. Those service are differed based on the quantity of claim, i.e. pra bono service, service provided is  free  of  charge,  dedicated  to  the  small  customers.  While  Commercial  service  or  paid  service  is dedicated to custumer case with an amount bigger or above Rp. 500.000.000,00.
Keywords: Legal Proctection, Banking Disputes, Alternative Dispute Resolution Institution.

## Abstrak :
Penelitian  ini  ingin  menganalisis  penyelesaian  sengketa  perbankan  yang  dilakukan  melalui Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  dengan  tujuan  hukum  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian doctrinal reaserch dan reform-oriented research .
Konsep mengenai penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia masih tetap menggunakan civil law, dengan mengutamakan penyelesaian kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepercayaan dari kedua belah  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara  mediasi.  Perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak menjadi  hal  yang  perlu  di  perhatikan  dalam  konsep  sistem  ini,  yaitu  dengan  menegaskan  kewajiban- kewajiban  bank  atau  pelaku  jasa  keuangan  dalam  rangka  tercapainya  bank  yang  sehat  dan  aman. Perlindungan Represif bisa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu dengan intern bank (Internal Dispute Resolution),  melalui  lembaga  independen  OJK,  dan  tahap  terkhir  melalui  lembaga  khusus  yang menangani sengketa perbankan.
Lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  harus  memberikan  penyelesaian  sengketa  yang bersifat  efektif  dalam  memberikan  perlindungan  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yuridis  yang  mengikat bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Indonesia  mempunyai  lembaga  khusus  yang  menangani  tentang sengketa  perbankan  yaitu  LAPSPI  (Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia). LAPSPI  mempunyai  3  (tiga)  layanan  dalam  penyelesaian  sengketa  yaitu  mediasi,  ajudikasi,  dan arbitrase,  di  dalam  mediasi  LAPSPI  mempunyai  2  (dua)  konsep  layanan  yaitu  layanan  Pra  bono  dan layanan Commercial. Layanan-layanan tersebut dibedakan berdasarkan besarnya jumlah tuntutan yaitu: layanan  Pra  bono,  layanan  yang  dilakukan  tanpa  dipungut  biaya,  diperuntukkan  untuk  nasabah  kecil sedangkan,  layanan  Commercial  atau  layanan  berbayar,  diperuntukkan  untuk  kasus  nasabah  dengan jumlah besar
Kata kunci: Perlindungan hukum, sengketa perbankan, lembaga alternative, penyelesaian sengketa

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perbankan merupakan salah satu lembaga  yang  mempunyai  peranan  penting yang  sangat  strategis  didalam  berbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat  khususnya  di  bidang  finansial, serta  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan  pribadi  seseorang.  Saat  ini masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dari dunia perbankan sebab sudah bukan menjadi rahasia  umum  lagi  bahwa  jasa  perbankan sangat  membantu  kegiatan  perekonomian khususnya  para  pengusaha  yang  ingin mengembangkan  usahanya  dengan  bank memberikan modal untuk usaha.
Penjelasan  pasal  3  dan  4  Undang- Undang Perbankan memberikan ciri perbankan  nasional  sesuai  dengan  fungsi dan  tujuannya  dalam  kehidupan  ekonomi nasional  bangsa  Indonesia,  yaitu  bank berfungsi  sebagai financial  intermediary dengan  kegiatan  usaha  pokok  menghimpun dan  menyalurkan  dana  masyarakat  atau pemindahan  dana  masyarakat  dari  unit surplus kepada unit defisit  atau pemindahan uang  dari  penabung  kepada  peminjan  dan penghimpunan dan penyaluran dana masyakarat  tersebut  bertujuan  menunjang sebagian  tugas  penyelenggaran  negara. 1
Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa bank  memiliki  peran  dalam  pembangunan
1 Rachmadi  Usman.  2011. Penyelesaian Pengaduan  Nasabah  dan  Mediasi  Perbankan . Bandung : CV.Mandar Maju, hlm 60.
ekonomi  suatu  negara.  Bank  memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan  modal  melalui  fasilitas  bank untuk  membuka  sebuah  perusahaan  atau usaha  bisnis.  Hal  tersebut  tentu  menjadi korelasi yang kuat dengan jumlah penerimaan  pekerja,  sehingga  mengurangi tingkat  pengangguran  di  suatu  negara  dan merangsang  pertumbuhan  ekonomi.  Peran bank tidak terbatas pada penyediaan fasilitas kredit saja tetapi juga untuk  mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan  dan investment  saving yang berkaitan erat dengan investasi.
Sistem  hukum  Indonesia  khususnya yang menyangkut praktik perbankan haruslah  berdasar  kepada  prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  ideologi  negara Indonesia  yakni  Pancasila  dan  Tujuan Negara  Indonesia  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai badan usaha, kehadiran bank  di  masyarakat  memiliki  peran  yang sangat  strategis  dalam  proses  pembangunan nasional. Peranan bank terlihat dari pengertian  bank  itu  sendiri  yakni  badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak. 2 Lembaga  perbankan merupakan  inti  dari  sistem  keuangan  setiap negara.
2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Dalam  kenyataannya  ada  beberapa  hal yang menyebabkan pergesekan dalam hubungan antara nasabah dan bank,  jika hal tersebut tidak diselesaikan dengan cepat dan memuaskan    maka  akan  menimbulkan sengketa  antara  keduanya.  Beberapa  hal tersebut antara lain yaitu 1) informasi   yang kurang  memadai  mengenai  karakteristik produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  bank,  2) pemahaman  nasabah  terhadap  aktivitas  dan produk  atau  jasa  perbankan  yang  masih kurang,  3)  ketimpangan  hubungan  antara nasabah  dan  bank,  khususnya  bagi  nasabah peminjam dana, dan 4) tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian  awal  friksi  yang  terjadi  antara nasabah dan bank. 3
Dalam upaya untuk mengurangi berbagai  keluhan  dari  pelanggan,  Bank Indonesia    sebagai  Bank  Sentral  Indonesia mengeluarkan  peraturan  atas  dasar  hukum bagi  pelanggan  untuk  mengungkapkan ketidakpuasan  dan  membuat  keluhan  ke bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia  Nomor  7/7/PBI/  2005  tentang Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.  Melalui ketentuan  ini,  maka  diberi  kesempatan  bagi
pelanggan untuk menyampaikan ketidakpuasan dengan berbagai jenis transaksi perbankan yang dilakukan. Kemudian, jika nasabah merasa kurang puas
3 Bambang Suprayitno. 2008. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi Ke depannya. Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Vol. 5, Nomor 2, hlm. 204.
dengan  solusi  penyelesaian  tersebut,  Bank Indonesia  berinisiatif  mengambil  langkah melalui  jalur  non  litigasi  yaitu  mediasi sesuai  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan. Mediasi  pada  dasarnya  adalah  sebuah negosiasi  yang  difasilitasi  oleh  pihak  ketiga yang  netral.  Mediasi  Perbankan  adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu pihak-pihak dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian  dalam  bentuk  kesepakatan sukarela pada beberapa atau semua  masalah yang disengketakan.
Pengaduan  wajib  diselesaikan  terlebih dahulu  oleh  Lembaga  Jasa  Keuangan  atau intern  bank .  Dengan  kata  lain  para  pihak diwajibkan melakukan penyelesaian terlebih dahulu  secara  internal  di  dalam  lingkup bank,  dimana  penyelesaian  pengaduan nasabah  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk  peningkatan  perlindungan  terhadap nasabah  dalam  rangka  menjamin  hak-hak nasabah  dalam  berhubungan  dengan  bank. Hal tersebut dituangkan khusus dalam suatu Peraturan  Bank  Indonesia  yaitu  Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah. Apabila  tidak  tercapainya  penyelesaian melalui  pengaduan  konsumen  maka  para pihak  yang  bersengketa  yaitu  nasabah  dan bank dapat melakukan penyelesaian
sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  atau litigasi.  Sebelum  adanya  Otoritas  Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa non litigasi  dimaksud  yaitu  ke  lembaga  Mediasi Perbankan,  yang  dijalankan  oleh  Bank Indonesia (BI). Namun, setelah 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Perbankan  beralih  dari BI  ke  OJK. Maka  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) mempunyai peranan dalam pembentukan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  khususnya Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan.  Dimana  LAPSPI  didirikan  oleh asosiasi  sektor  perbankan,  antara  lain Perhimpunan  Bank  Nasional  (Perbanas), Himpunan  Bank  Milik  Negara  (Himbara), Perhimpunan  Bank  Perkreditan  Rakyat Indonesia  (Perbarindo),  Asosiasi  Bank Pembangunan  Daerah  (Asbanda),  Asosiasi Bank  Syariah  Indonesia  (Asbisindo)  dan Asosiasi  Bank  Asing  Indonesia,  tercantum dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Selain melalui  jalur  pengaduan  nasabah,  OJK  juga menjalankan  mediasi  perbankan  melalui Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa tersebut.  Pelaksanaan  mediasi  perbankan diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa antara  nasabah  dan  bank,  dimana  mediasi
merupakan  sistem win-win  solution ,  yang tidak  berfokus  pada  pencarian  siapa  pihak yang  salah  melainkan  pencarian  solusi dalam  penyelesaiannya  sehingga  suatu permasalahan bisa dicarikan jalan tengahnya dengan  meminimalisir  kerugian  yang  bisa mempengaruhi  reputasi  bank  itu  sendiri serta kurangnya kepercayaan pada bank dari pihak nasabah.
Selama  ini  tak  sedikit  terjadi  sengketa antara  nasabah  dan  bank dilihat  dari  jumlah pengaduan  terhadap  bank.  Sepanjang  2013- 2016  total  pengaduan  konsumen  yang masuk  di  Layanan  Konsumen  Terintegrasi OJK mencapai 3.832 pengaduan. Sementara untuk  tahun  2014  hingga  11  maret  2015, tercatat  sebanyak  308  pengaduan.  Untuk daerah terbanyak yang melaporkan pengaduan  pada  2014,  posisi  pertama ditempati DKI Jakarta 847 pengaduan, Jawa Barat  430,  Jawa  Timur  418,  Jawa  Tengah 306,  dan  Sumut  194  pengaduan. 4 Di Banjarmasin  sendiri  berdasarkan  data  OJK tercatat  sekitar  120  pengaduan  untuk  tahun 2016  dengan  58  pengaduan  tentang  laporan sengketa  di  bidang  perbankan  atau  sekitar 45% dari total pelaporan. Di posisi pertama, sengketa paling banyak terjadi pada persoalan  agunan  atau  jaminan,  yang mencapai 33 pengaduan. Pengaduan
4 Otoritas Jasa Keuangan. http://www.ojk.go .id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan- konsumen/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/ojk- tingkat-pengaduan-konsumen-dan-tingkat-kesadaran- masyarakat-meningkat.aspx. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017.
berikutnya  terkait  masalah  restrukturisasi kredit  sekitar  28  pengaduan. 5 LAPSPI  dari Januari  2016  sampai  Juni  2017,  kasus  yang telah  selesai  ditangani  adalah  14  kasus  dari total  yang  masuk  47  kasus,  sisanya  ditolak, dikembalikan  ke  Bank,  dan  pending  untuk diproses. 6
Berdasarkan  uraian  di  atas,  masih banyaknya keluhan konsumen yang sebagian  besar  dalam  sektor  perbankan  ke OJK, maka penulis tertarik untuk membahas dua  isu  hukum  yang  menjadi  persoalan antara  lain  adalah  pertama,  penyelesaian sengketa  melalui  LAPS  sudah  memberikan perlindungan  pada  para  pihak  atau  belum, dan kedua layanan LAPSPI dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan,  penulis mengangkat tesis dengan judul “ PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHA- DAP  NASABAH  DALAM  PENYELE- SAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI  LEMBAGA  ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA” .

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pemikiran di atas, masalah yang  dibahas  dalam  penelitian  dapat dirumuskan sebagai berikut Apakah  penyelesaian  sengketa  perbankan yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Alternatif
5 Wawancara  dengan  staff  bagian  edukasi dan perlindungan konsumenOJK Kantor Regional IX Banjarmasin, pada tanggal 19 Februari 2017 dan  27 Juli 2017.
6 Wawancara  dengan  Ketua  dan  Direktur Eksekutif  LAPSPI  Jakarta  Selatan,  pada  tanggal  6 September 2017.
Penyelesaian Sengketa (LAPS) sudah memberikan  perlindungan  bagi  para  pihak yang  bersengketa?  dan  Apa  layanandalam Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk menyelesaikan sengketa perbankan?

## PEMBAHASAN

## PENYELESAIAN  SENGKETA  PER- BANKAN  OLEH  LAPS  DALAM  KE- RANGKA PERLINDUNGAN PARA PIHAK

## Krisis Perbankan pada Orde Baru
Pada  tahun  1997  terjadi  krisis  di berbagai  negara  di  Asia,  dimana  krisis  ini bermula  di  Thailand  yang  ditandai  dengan jatuhnya  mata  uang  bath setelah  pemerintah Thailand  tepaksa mengambangkan baht  ka- rena  sedikitnya valuta  asing yang  dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar  Ame- rika  Serikat.  Waktu  itu,  Thailand  menang- gung  beban utang  luar  negeri yang  besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya  jatuh. 7 Hal  tersebut  berdampak pada  negara  lain  khususnya  negara  bagian Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia, Korea Selatan,
dan Thailand adalah  negara-negara yang terkena dampak krisis terparah.
Sedangkan,  di  Asia  Tenggara,  salah satunya  Indonesia,  mengalami  krisis  yang ditandai  dengan  kemunduran  di  berbagai
7 Wikipedia. 2017. Krisis Finansial Asia 1997 . https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1 997. Diakses pada tanggal 13 April 2017.
bidang  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat,  terutama  di  bidang  ekonomi. Kemunduran  tersebut  terlihat  dari  tingkat inflasi mencapai 80% dimana sebagian besar bank dan perusahaan mengalami kebangkru- tan.  Sehingga,  pemerintah  melikuidasi  16 bank,  dan  dilanjutkan  dengan  50  bank  pada likuidasi kedua. Likuidasi dilakukan dengan tujuan  menyehatkan  dan  merampingkan dunia  perbankan.  Akan  tetapi,  ternyata likuidasi 66 bank tersebut berdampak buruk, masyarakat berlomba-lomba mengambil simpanannya  dari  bank-bank  yang  dikabar- kan  akan  dilikuidasi.  Maka,  terjadilah rush (pengambilan  terus-menerus)  oleh  masyara- kat seperti yang terjadi pada Bank Danamon dan BCA sehingga pada akhirnya bank-bank tersebut  diambil  alih  oleh  pemerintah. Setelah  itu  disusul  dengan  pembentukan (BPPN)  yang  bertugas  untuk  mengawasi  40 bank  bermasalah.  Serta  kombinasi  dari Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional depresiasi  Rupiah,  tingkat  bunga  yang tinggi,  dan  permasalahan  utang  luar  negeri yang  meningkat  dengan  rata-rata  jangka waktu  pinjaman  yang    semakin  pendek sekitar  18  bulan  yang  menyebabkan  efek negatif  pada  sistem  perbankan  Indonesia. 8
Krisis tersebut juga ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang luar  biasa,  dari  Rp  2.575,00  menjadi  Rp 16.000,00, per dolar amerika dan
8 Kusumaningtuti SS. 2009. Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm 1.
menurunnya  pendapatan  per  kapita  yang sangat drastis.
Perekonomian Indonesia pada  masa  itu masih  mengalami  pasang  surut.  Pada  tahun 1999,  telah  ditetapkan  Undang-Undang  No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diperuntukkan untuk memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan  perbankan  serta  menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan  kebijakan.  Sebelumnya  pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah  lebih  lanjut  dalam  deregulasi perbankan  dengan  mengeluarkan  Paket Kebijakan  Deregulasi  Perbankan  1988 (Pakto  88)  yaitu  tentang  pemberian  izin usaha bank baru dan  ijin pembukaan  kantor cabang atau pendirian BPR dengan mempermudah  persyaratan  yaitu  dengan menggunakan modal ringan. Suatu kemudahan  yang  sebelumnya  belum  pernah dirasakan  oleh  dunia  perbankan.  Salah  satu ketentuan  fundamental  dalam  Pakto  88 adalah  perijinan  untuk  bank  devisa  yang hanya  mensyaratkan  tingkat  kesehatan  dan aset  bank  telah  mencapai  minimal  Rp  100 juta. 9
Di  dalam  Undang-Undang  Perbankan tahun  1992  juga  menetapkan  berbagai ketentuan  tentang  kehati-hatian  pengelolaan
9 Moh.  Deldy  N.  Lamansari.  2016. Perbankan Indonesia Dimasa Krisis Ekonomi . http://kanaripermata.blogspot.co.id/2016/11/perbanka n-indonesia-dimasa-krisis.html. Diakses pada tanggal 1 Juli 2017.
bank  dan  pengenaan  sanksi  bagi  pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan  bank,  seperti  tidak  melakukan pencatatan  dan  pelaporan  yang  benar,  serta pemberian  kredit  fiktif,  dengan  ancaman hukuman  pidana.  Selain  itu,  UU  Perbankan 1992  juga  memberi  wewenang  yang  luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan. 10
Untuk menyehatkan perbankan nasional,  pemerintah  melakukan  berbagai kebijakan, di antaranya adalah:
a) Melakukan Program Penjaminan Penuh .
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat  terhadap  bank,  pemerintah menjamin  penuh  semua  dana  masyarakat yang  ada  di  semua  bank  umum  yang berbadan  hukum  Indonesia,  baik  yang berbentuk  bank  pemerintah,  bank  swasta atau  bank  campuran.  Dengan  penjaminan ini, jika suatu saat bank mengalami masalah maka pemerintah wajib menjamin keamanan dana masyarakat.
b) Melakukan Program Rekapitalisasi
Perbankan .
Dengan  program  ini,  diharapkan  bank- bank dapat memenuhi ketentuan permodalan minimum.
c) Melakukan Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN).
10 Ibid .
Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27/1998, tugas BPPN adalah:
1. Melakukan  pengadministrasian  jaminan yang  diberikan  pemerintah  kepada  bank umum.
2. Melakukan  pengawasan,  pembinaan  dan upaya  penyehatan  termasuk  restrukturi- sasi  bank  yang  oleh  Bank  Indonesia dinyatakan tidak sehat.
3. Melakukan  tindakan  hukum  lain  yang diperlukan  dalam  rangka  penyehatan bank yang tidak sehat. Dalam menjalankan  tugasnya,  BPPN  dipimpin seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 11
Sebelum  berlakunya  UU  No.8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK), sering terdapat clausula eksonerasi (pengecualian)  pada  suatu  perjanjian  kredit bank,  dengan  cara  mencantumkan  syarat sepihak  dimana  klausula  ini  menyatakan bahwa  Bank  sewaktu-waktu  diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit)  yang diterima oleh  Debitur,  tanpa  pemberitahuan  atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan  kata  lain  ada  perjanjian  kredit  baku yang  menyebutkan  bahwa  debitur  setuju terhadap  segala  keputusan  sepihak  yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga Kredit,  yang telah diterima  oleh Debitur pada jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Seperti pada periode
11 Ibid.
tahun   1999   yaitu  awal  krisis  moneter terjadi di Indonesia, dimana Bank secara sah telah  menaikkan  suku  bunga  pinjaman (sesuai pengamatan penulis) hingga mencapai  27%  (duapuluh  tujuh  persen) pertahun, dari suku bunga pinjaman sebelumnya  yang  hanya  sebesar  10%  s.d. 12%.  Pertahun,  yang  akibatnya  banyak debitur-debitur  bank  yang  tidak  sanggup melunasi  kewajiban  hutang  pokok  berikut bunga  yang  telah  dinaikkan  sepihak  oleh Bank.
Dengan berlakunya UUPK, maka untuk ketentuan  pencantuman  klausula  baku  Pasal 18  khususnya  pasal  (1)  butir  g  telah dinyatakan  larangan  untuk  : menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa  aturan  baru,  tambahan,  lanjutan dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

## Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari BI kepada OJK
Dengan  berjalannya  waktu,  perbankan di Indonesia terus berkembang, dan perekonomian
Indonesia
sedang menghadapi  berbagai  hambatan  akibat dampak  dari  gejolak  ekonomi  global.  Oleh karena itu, dalam situasi tersebut,
dibutuhkan  lembaga  independen  yang  dapat bekerjasama  dengan  BI  dan  pihak  terkait lainnya.  Pada  tahun  2011  sebagai  upaya reformasi  sektor  keuangan,  pemerintah  dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  sepakat mendirikan  Otritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Kemudian, pada 22 November 2011, UU No 21  tentang  OJK  disahkan.  Lembaga  yang disebut independen ini akan berfungsi mulai 31  Desember  2012  dimana  menggantikan fungsi,  tugas  dan  wewenang  pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan  melalui  Badan  Pengawas  Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam- LK). 12
Tujuan  dari  dibentuknya  OJK,  dalam Pasal  4  UU  Nomor  21  Tahun  2011  tentang OJK  menyebutkan  bahwa  OJK  dibentuk dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  akuntabel dan  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat serta bersama-sama  menjaga  bahkan  meningkat- kan  perekonomian  Indonesia  dan  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh secara  berkelanjutan  dan  stabil.  Pada  tahun 2013  adalah  tahun  dimana  Indonesia kembali  diuji  dalam  mengelola  ekonomi makro  dan  sistem  keuangan,  gejolak  dan ketidak  pastian  global.  BI  dan  pemerintah berharap OJK  mampu  mengelola perbankan
12 Maikel  Jefriando.  2012. Kelahiran  OJK, sejarah
baru perekonomian
Indonesia. https://ekbis.sindonews.com/read/700589/9 0/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian- indonesia-1356414181. Diakses pada tanggal 17 Juni 2017.
di  tanah  air  menjadi  lebih  baik  melalui kebijakan  yang  dikeluarkan  dan  peraturan- peraturan  yang  ada  yang  dikeluarkan  guna menuju  ekonomi  Indonesia  yang  terus tumbuh dan sehat.
Awal mula pengalihan fungsi pengaturan  dan  pengawasan  dari  BI  kepada OJK  adalah  pada  tanggal  31  Desember 2013,  dengan  menandatangani  Berita  Acara Serah  Terima  (BAST)  pengalihan  fungsi pengaturan  dan  pengawasan  Bank  dari  BI kepada  OJK  yang  ditandatangani  langsung oleh  Gubernur  Bank  Indonesia,  Agus  D.W.
Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,
Muliaman  D.  Hadad.  Pada  acara  serah terima  tersebut,  BI  juga  menyerahkan  Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di  Bidang  Pengaturan,  Perizinan  dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan  fungsi  dan  tugas  pengawasan bank oleh BI selama ini. 13
Adapun  wewenang  yang  dimiliki  OJK terkait  Khusus  Pengawasan  dan  Pengaturan Lembaga  Jasa  Keuangan  Bank  adalah sebagai berikut:
 Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai
kelembagaan  bank  yang  meliputi:  perizinan untuk  pendirian  bank,  pembukaan  kantor bank,  anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan, kepengurusan dan
13 Bank Indonesia Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan. http://www.bi.go.id/id/ruang- media/siaran-pers/Pages/SP_155613_DKom.aspx. Diakses pada tanggal 14 Juni 2017.
sumber daya manusia,  merger,  konsoli-dasi dan  akuisisi  bank,  serta  pencabutan  izin usaha bank;
 Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,  penyediaan  dana,  produk  hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kesehatan  bank  yang  meliputi:  likuiditas, rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
 Laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan dan kinerja bank;
 Sistem  informasi  debitur;  pengujian kredit ( credit testing );
 Standar akuntansi bank;
 Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko;
 Tata kelola bank;
 Prinsip  mengenal  nasabah  dan  anti- pencucian uang;
 dan  pencegahan  pembiayaan  terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank. 14
Adapun aspek hukum peralihan pengaturan  dan  pengawasan  perbankan tersebut adalah:
(a). Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 yaitu bahwa tugas
14 OJK. FAQ  Otoritas  Jasa  Keuanga. http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa- Keuangan.aspx. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017.
mengawasi  bank  akan  dilakukan  oleh lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan yang  independen,  dibentuk  dengan  undang- undang,  dan  akan  dilaksanakan  selambat- lambatnya 31 Desember 2010.
(b).  Pasal  2  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan  2011  bahwa  “Dengan  undang- undang  ini  dibentuk  OJK,  OJK  adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk  hal-hal  secara  tegas  diatur  dalam undang-undang ini”.
(c).  Pasal  6  Undang-Undang  Otoritas  Jasa Keuangan  2011  bahwa  “Otoritas  Jasa Keuangan  melaksanakan  tugas  pengaturan dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan di sektor perbankan, pasar  modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya”.
(d).Pasal  55  Ayat  (2)  Undang-Undang  OJK bahwa  sejak  tanggal  31  Desember  2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
(e).Penandatangan Naskah
Keputusan
Bersama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa  Keuangan  tanggal  18  Oktober  2013 perihal  “kerjasama  koordinasi  rangka pelaksanaan  tugas  Bank  Indonesia  dan Otoritas Jasa Keuangan.
(f).Penandatanganan  Berita  Acara  Serah Terima  (BAST)  pada  tanggal  31  Desember 2013  perihal  fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor perbankan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

## Penyelesaian Sengketa Perbankan oleh LAPS
1. Penyelesaian Sengketa Perbankan
Setelah krisis perbankan yang terjadi di salah  satu  negara  di  Asia  Timur  maupun Asia Tenggara pada tahun 1997, perekonomian  Asia  menjadi  stabil  dan berjalan normal.  Tetapi, dengan berjalannya waktu  dan  perkembangan  zaman  yang semakin modern, perselisihan  atau sengketa yang  terjadi  antara  Bank  dengan  nasabah semakin  kompleks.  Indonesia  menggunakan sistem  hukum  Eropa  Kontinental,  Dimana, sengketa  dimulai  ketika  satu  pihak  merasa dirugikan  oleh  pihak  lain  atau  dengan  kata lain  adanya conflict  of  interest antara nasabah  dengan  Bank  dalam  kegiatan penempatan dana oleh nasabah dengan Bank dan/atau  pemanfaatan  pelayanan  dan/atau produk  Bank,  mungkin  saja  terjadi  friksi yang  apabila  tidak  segera  diselesaikan  dan tidak adanya kesepakatan dapat menimbulkan  perselisihan  atau  sengketa, timbulnya  friksi  tersebut  bisa  disebabkan oleh 4 hal yaitu:
1. informasi yang kurang memadai mengenai  karakteristik  produk  atau  jasa yang ditawarkan bank;
2. pemahaman  nasabah  terhadap  aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang  masih kurang;
3. ketimpangan  hubungan  antara  nasabah dengan  bank,  khususnya  bagi  nasabah peminjam dana;
4. tidak  adanya  saluran  yang  memadai untuk  memfasilitasi  penyelesaian  awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank. 15
Terciptanya proses penyelesaian sengketa  yang  efektif,  prasyarat  yang  harus dipenuhi  adalah  kedua  belah  pihak  harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi  hak  untuk  mendengar  dan  hak  untuk didengar. 16 maka  penyelesaiannya  terlebih dahulu melalui proses pengaduan pada Bank atau  diselesaikan  dengan  internal  bank sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10/10/PBI/2008  tentang perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian Pengaduan  Nasabah.  Dalam  PBI  tersebut diatur tentang tata cara penerimaan, penanganan dan juga pemantauan penyelesaian  pengaduan.  Selain  itu,  bank diwajibkan  pula  untuk  memberikan  laporan triwulan  kepada  BI  mengenai  pelaksanaan pengaduan nasabah tersebut.
15 Muliaman  D.Hadad, Perlindungan  dan
Pemberdayaan
Nasabah Bank dalam ArsitekturPerbankan  Indonesia. Direktur  Direktorat
Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 2006, Jakarta.
16 Suyud  Margono.  2004. ADR  Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan  Aspek  Hukum .  Cetakan  II.  Bogor  :  Ghalia Indonesia, hlm 34.
Ada  3  faktor  utama  yang  mempenga- ruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :
1. Kepentingan ( interest )
2. Hak-hak ( rights ), dan
3. Status kekuasaan ( power ). 17
Di  dalam  PBI  tersebut  juga  mengatur bahwa  dalam  pengaduan  nasabah  terhadap bank  baik  lisan  maupun  tertulis  diberikan jangka  waktu,  yaitu  untuk  pengaduan  lisan, bank  wajib  menyelesaikannya  dalam  waktu 2  hari  kerja  sedangkan  untuk  pengaduan tertulis  wajib  diselesaikan  dalam  waktu  20 hari  kerja  tetapi  dapat  diperpanjang  hingga 20  hari  kerja  berikutnya  apabila  terdapat kondisi-kondisi  tertentu  yang  membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
Jika  selama  ini  Bank  Indonesia  selalu berpijak  pada  UU  No.  7/1992  tentang Perbankan  sebagaimana  diubah  dengan  UU No.  10/1998  dan  UU  No.  23/1999  tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU.  No.  3/2004  dalam  pengaturan  aspek kehati-hatian  bank,  maka  dengan  ini  telah berlaku  efektifnya  UU.  No.  8/1999  tentang Perlindungan  Konsumen  sejak  tahun  2001 aspek  pengaturan  perbankan  pun  harus diperluas  dengan  aspek  perlindungan  dan pemberdayaan  nasabah  sebagai  nasabah pengguna jasa bank. 18
17 Ibid , hlm 35.
18 Ibid.
Dalam menunjang penelitian ini penulis menggunakan  teori  perlindungan  hukum, menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip Satjipto  Raharjo  awal  mula  dari  munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori  hukum  alam  atau  aliran  hukum  alam. Aliran  ini  dipelopori  oleh  Plato,  Aristoteles Zeno hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat  universal  dan  abadi,  serta  antara hukum  dan  moral  tidak  boleh  dipisahkan. Para  penganut  aliran  ini  memandang  bahwa hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan aturan  secara  internal  dan  eksternal  dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 19 Untuk menghindari  terjadinya  sengketa  perbankan, dalam  Pasal  6,7,8  menyebutkan  bahwa Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  memiliki kewajiban  untuk  menyusun,  menyediakan, memberikan  penjelasan  dan  menyampaikan informasi  produk  dan/atau  layanan  yang memuat  manfaat,  resiko,  biaya  produk dan/atau layanan serta penerimaan, penundaan  atau  penolakan  permohonan produk dan/atau layanan, sehingga konsumen  atau  nasabah  mengerti  dan mengurangi timbulnya sengketa perbankan. Selain  itu,  dalam  Pasal  49  pemerintah membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  di  Daerah  Tingkat  II, untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar  pengadilan.  Anggota  dari  BPSK  terdiri
19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
dari  dari  3  unsur  yaitu  unsur  pemerintah, unsur  konsumen,  dan  unsur  pelaku  usaha, dimana  setiap  unsur  berjumlah  masing- masing  3  (tiga)  orang,  dan  sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.
3. Layanan  Dalam  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia  (LAPSPI)  untuk  Menyele- saikan Sengketa Perbankan
LAPSPI  sebagai  Lembaga  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perbankan
Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian  Sengeta  Perbankan  Indonesia (LAPSPI)  tidak  terlepas  dari  kenyataan bahwa  dalam  penyelesaian  pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali  tidak  tercapai  kesepakatan  antara Konsumen/nasabah dengan Lembaga Perbankan.  Sementara  itu  berdasarkan  data pengaduan  yang  masuk  ke  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  jumlah sengketa di  sektor perbankan  merupakan  yang  terbanyak  di antara sektor keuangan lainnya. 20
Sesuai  ketentuan  OJK  yaitu  POJK  No.
1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor Jasa  Keuangan  dalam    Pasal  2  ayat  (1) bahwa
Lembaga Perbankan wajib menyelesaikan  sengketa  dengan  konsumen/ nasabahnya atau dengan kata lain penyelesaian  terhadap  pengaduan  oleh Nasabah  diwajibkan  di  selesaikan  melalui Lembaga Perbankan (IDR). Dalam hal tidak
20 https://lapspi.org/profile/latar-belakang. Diakses pada tanggal 23 Juni 2017.
tercapai  kesepakatan  maka  konsumen/ nasabah  dan  Lembaga  Perbankan  dapat melakukan  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan atau melaui pengadilan. Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan tersebut dilakukan melalui Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS). Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diperlukan Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa diluar  Pengadilan  yang  ditangani  oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan  dan mampu menyelesaikan sengketa  secara  cepat,  murah,  adil,  dan efisien.
Asosiasi perbankan telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tertanggal  5  Mei  2015  untuk  membentuk Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa yang khusus menangani penyelesaian sengketa  perbankan,  yang  kemudian  diberi nama  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI), adalah  lembaga  independen  yang  didirikan oleh  Asosiasi  Perbankan  untuk  memberikan layanan  penyelesaian  sengketa  di  sektor perbankan diluar Pengadilan. Dengan berdasarkan  kepada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank
Nasional  (PERBANAS),  Himpunan  Bank
Milik  Negara  (HIMBARA),  Asosiasi  Bank
Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank
Syariah Indonesia
(ASBISINDO),  Perhimpunan  Bank-Bank Internasional  Indonesia  (PERBINA),  dan Perhimpunan  Bank  Perkreditan  Rakyat Indonesia (PERBARINDO).
Anggaran  Dasar  LAPSPI  dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April  2015  yang  dibuat  dihadapan  Nyonya Ashoya  Ratam,  SH,  M.Kn,  Notaris  di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  dengan  surat  keputusan Nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015, tanggal 16 September 2015. 21
Kehadiran  LAPSPI  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan tersedianya  layanan  penyelesaian  sengketa di  luar  pengadilan  untuk  bidang  jasa keuangan  sektor  Perbankan  Umum/Syariah (termasuk  Bank  Asing  dan Joint  Venture ) dan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah,  yang  adil, cepat,  murah  dan  efisien.  Disisi  lain keberadaan LAPSPI diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  industri  perbankan, sehingga  industri  perbankan  dapat  tumbuh dengan stabil. 22
Analisis  layanan  dalam  Penyelesaian Sengketa Perbankan di LAPSPI
22 Ibid.
Berdasarkan  penjelasan  dari  layanan- layanan  di  LAPSPI  tersebut  di  atas,  peneliti menganalisa  berdasarkan  penelitian  bahwa layanan  yang lebih memberikan perlindung- an  terhadap  nasabah  dalam  hal  sengketa perbankan  yang  terdapat  dalam  tabel  2  di atas, sebagian besar nasabah atau pihak yang dirugikan  memilih  untuk  menggunakan layanan Commercial atau berbayar, dimana layanan tersebut dapat dalam penyelesaianya sampai  ke  ajudikasi  maupun  arbitrase dibandingkan  layanan  Pra  Bono,  dimana layanan Commercial tersebut  merekrut tenaga  arbiter  yang  memiliki  kredibilitas sebagai ahli hukum yang baik dan integritas yang teruji. Resourcenya bisa dari akademisi (para guru besar dan doktor), mantan bankir, mantan  Menteri  Hukum  dan  HAM,  mantan Hakim Agung, mantan Pejabat Eksekutif BI serta  pengacara.    LAPSPI  juga  telah menjalin  kerja  sama  dengan  Pusat  Mediasi Nasional (PMN) dan Singapore
International  Mediation  Center (SIMC) untuk transborder/international  disputes , disamping  itu  LAPSPI  telah  merevisi peraturan  dan  prosedur  LAPSPI  agar  sesuai dengan international best practices sehingga diharapkan  akurat  dan  tepat  sasaran  sesuai dengan  kemajuan  zaman  yang  membuat sengketa  perbankan  semakin  bervariasi  dan rumit.  Adanya  layanan  komersial  yang disediakan LAPSPI, diharapkan biaya ligitasi dari industri perbankan dapat ditekan secara signifikan karena prosesnya cepat dan
murah,  serta  memilliki  keadilan  karena diputus  oleh  wasit  yang  memahami  industri perbankan.  Di  dalam  layanan  ini  LAPSPI mengakomodasi konsep Arb-Med-Arb dimana  apabila  nasabah  telah  melalui  jalur arbitrase tetapi belum menemukan titik temu atau  belum  puas  maka  disarankan  lanjut  ke mediasi apabila masih belum juga bisa lanjut ke  arbitrase  lagi  sampai  menemukan  titik temu  dan  kepuasan  atau  kesepakatan  dari keduabelah  pihak  sepanjang  belum  diputus oleh  pengadilan,  hal  tersebut  berpedoman dari peraturan penyelesaian melalui arbitrase UU Nomor 30 tahun 1999 Ten- tang Arbitrase Dan  Alternatif    Penyelesaian Sengketa.  Untuk  melihat  tingkat  kepuasan para  pihak  LAPSPI  melakukan  survey, berdasarkan  survey  kepuasan  pelanggan yang  dilakukan  LAPSPI,  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  melalui  LAPSPI menunjukkan bahwa nasabah merasa nyaman,  responsif,  komunikatif  dan  efektif dan  mendapatkan  perlindungan  walaupun nasabah  tidak  terpenuhi  tuntutannya  serta tingkat  kepercayaan  dan  kenyamanan  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  proses  melalui Pengadilan.
Penyebab  terjadinya  sengketa  menurut Kepala  Eksekutif  Bidang  Edukasi  dan Perlindungan  Konsumen  OJK  Kusumaning- tuti  S  Soetiono  menjelaskan,  jumlah pengaduan  terbesar  adalah  di  bidang perbankan, yakni 53 persen."Keluhan terbanyak  di  bidang  perbankan  terkait
dengan  kredit  nasabah  yaitu  masalah restrukturusisasi  kredit," kata  Kusumaning- tuti  dalam  seminar  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  di  Hotel Grand Hyatt, Kamis (11/8/2016). 23
Nasabah  melayangkan  keluhan  ketika kredit menuju gejala tidak lancar. Selain itu, pengaduan  terbanyak  setelah  kredit  adalah persoalan mengenai jaminan atau kolateral.Adapun pengaduan berikutnya terkait  perbankan,  yakni  alat  pembayaran menggunakan kartu (APMK).Meski demikian,  karena  APMK  juga  merupakan bagian  dari  unit  kerja  Bank  Indonesia  (BI) sebagai  regulator  sistem  pembayaran,  maka OJK  bekerja  sama  dengan  BI  untuk mengelola pengaduan dan keluhan masyarakat terkait hal tersebut. 24
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh, Himawan  E  Soebiantoro  sebagai  Ketua sekaligus  Direktur  Eksekutif  dari  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) mengungkapkan, tipografi terbesar pengaduan dan sengketa di bidang  perbankan  adalah  persoalan  terkait kredit  nasabah.  Nasabah  keberatan  dengan agunan yang dilelang, penetapan suku bunga serta  Restrukturisasi,  kedua  adalah  APMK atau  Alat  Pembayaran  Menggunakan  Kartu
23 Sakina  Rakhma  Diah  Setiawan.  2016. Sebagian Besar Pengaduan Nasabah ke OJK Terkait Kredit.
http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/11/124705 726/sebagian.besar.pengaduan.nasabah.ke.ojk.terkait. kredit. Diakses pada tanggal 16 Juli 2017.
24 Ibid.
kredit  dalam  penggunaan  kartu  kredit  yang tidak diakui, serta yang ketiga e- banking/internet  banking/mobile  banking dalam  hal  penipuan/penarikan  dana  secara ilegal. 25

## PENUTUP
Penyelesaian sengketa perbankan melalui OJK maupun LAPS belum memberikan perlindungan hukum dikarenakan  apa  yang  telah  didapat  oleh peneliti,  dari  hasil  wawancara  langsung maupun research secara online terlihat, terus bertambahnya  pengaduan  terhadap  OJK yang  sebagian  besar  mengenai  sengketa perbankan tahun 2015-2016 di OJK regional IX  menerima  pengaduan  sebanyak  60% tentang  sengketa  perbankan  yang  terbanyak mengenai restrukturisasi kredit.  Hal ini juga diperkuat  dengan  penelitian  di  pengadilan negeri  yang  peneliti  temukan  gugatan  yang masuk mengenai kredit macet.
Layanan  dalam  LAPSPI  terdiri  dari  2 layanan dalam penyelesaian sengketa perbankan  yaitu:  1)  layanan  Pro  bono, layanan  tersebut  dilakukan  tanpa  dipungut biaya yang diperuntukkan untuk small claim atau nasabah kecil atau PUMK atau tuntutan sampai  dengan  Rp  500.000.000,00,  dengan mediator  disediakan  oleh  LAPSPI.  2) layanan  Commercial  atau  layanan  berbayar, dengan  layanan  ini  para  pihak  bisa  memilih
25 Wawancara dengan Ketua & Direktur Eksekutif LAPSPI Griya Perbanas Jakarta Selatan, pada tanggal 6 September 2017.
sampai  dengan  arbitrase  LAPSPI.  Diperun- tukkan  untuk  kasus  nasabah  dengan  jumlah besar  atau  diatas  dari  Rp  500.000.000,00. Dari  hasil  analisis  peneliti  dari  dua  layanan tersebut  yang  diberikan  oleh  LAPSPI kepada  nasabah  yang  bersengketa,  yang lebih  memberikan  perlindungan  adalah layanan  Commercial  dimana  layanan  ini lebih memilliki keadilan karena diputus oleh wasit  yang  memahami  industri  perbankan, biaya  murah  dan  cepat,  dalam  proses  bisa meningkat  sampai  ke  ajudikasi,  sehingga penyelesaian  sengketa  terhadap  nasabah lebih tepat sasaran dan akurat. Regulasi mengenai perlindungan konsumen  dan  masayarakat  sudah  cukup dalam  mengatur  hal  itu,  tetapi  dalam  hal implementasinya  dari  hasil  penelitian  masih lemah  dalam  penyelesaiannya.  Sebaiknya peran  OJK  dalam  fungsi,  tugas  dan wewenangnya  dalam  penyelesaian  sengketa lebih  diperkuat,  sehingga  tujuan  untuk perlindungan  hukum  baik  preventif  maupun represifnya dalam hal ini sengketa perbankan  menjadi  akurat,  efektif  dan  tepat sasaran.
Sebaiknya  dilakukan penggabungan seluruh  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang saat ini sudah ada di Indonesia.  Selain  menghemat  dari  segi administratifnya,  juga  agar  diharapkan dalam  satu  LAPS  dapat  memiliki  bagian- bagian  sendiri  yang  mengurusi  sengketa
dalam sektor jasa keuangan sehingga prinsip efisiensi dan efektif tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Aburrasyid,  Priyatna.  2002. Arbitrase  &
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Fikahati Aneska dan Badan
Arbitrase Nasional
Indonesia.
Abdul,  Muh.  Kadir.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum.  Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Bungin, Burhan. 2007.
Metodologi Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi Metodologi  Ke  arah  Ragam Varian  Kontemporer .  Jakarta  : PT. RajaGrafindo Persada. Usman,  Rachmadi.  2011. Penyelesaian
Pengaduan Nasabah dan
Mediasi  Perbankan .  Bandung  :
CV.Mandar Maju.
--------------.  2013. Pilihan  Penyelesaian
Sengketa diluar Pengadilan . Cetakan  II.  Bandung  :  PT.  Citra Aditya.
Ghofur, Abdul Anshori. 2010. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU NO. 21 Tahun  2008) .  Yogyakarta  : Gadjah Mada University Press. Hadin,  M  Muhjad  dan  Nunuk  Nuswardani.
2012. Penelitian Hukum
Indonesia
Kontemporer ,
Yogyakarta: Genta Publishing. Hendra,  Frans  Winarta.  2013. Hukum
Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional .  Jakarta  :  Sinar
Grafika.
M.  Philipus  Hadjon.  1987 Perlindungan
Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Cetakan pertama,
Surabaya: Bina Ilmu.
Mahmud,  Peter  Marzuki.  2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana
Prenada Media.
------------------------------.  2008. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
------------------------------.  2014. Penelitian Hukum  (Edisi  Revisi) ,  Jakarta:
Kencana. Margono, Suyud, S.H. 2004. ADR(alternative dispute
resolution)  &  Arbitrase, cet  II .
Bogor :Ghalia Indonasia.
Raharjo,  Satjipto.  2000. Ilmu  Hukum.
Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Riskin  and  Westbrook.  1987. Dispute Resolution and Lawyer, American  Casebook  Series .  St. Paul : West Publishing Company.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006.
Penelitian Hukum Normatif
Tinjauan Singkat . Jakarta : Rajawali Pers.
SS,  Kusumaningtuti.  2009. Peranan  Hukum dalam Penyelesaian Krisis
Perbankan di Indonesia . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
S,  Juhaya  Pradja.  2012. Ekonomi  Syariah. Bandung:  Pustaka  Setia,  cet kesatu.
Subekti,  R.  1992. Arbitrase  Perdagangan . Bandung: Binacipta.
Sutiyoso,  Bambang.  2006. Penyelesaian Sengketa  Bisnis  :  Solusi  dan Antisipasi  bagi  Peminat  Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang .
Yogyakarta: Citra Media Hukum. Yahya,  M.  Harahap.  2004. Arbitrase . Cetakan III. Jakarta: Sinar.
BMAI.  2006. Badan  Mediasi  dan  Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). http://www.b mai.or.id. Diakses pada tanggal 3 April 2017.
BAPMI. 2017. Latar belakang dan Lingkup layanan
BAPMI . http://www.bapmi.org/in/about_e stablishment.php.    Diakses  pada tanggal 5 April 2017.
Chandro,  Boby Oktavianus.  2017.  7
Lembaga Mediasi Ini Siap Membantu Menyelesaikan Sengketa Keuangan.https://www.cermati.c
om/artikel/7-lembaga-mediasi- ini-siap-membantu- menyelesaikan-sengketa- keuangan.  Diakses  pada  tanggal 10 April 2017.
D,  Muliaman  Hadad, Perlindungan  dan
Pemberdayaan  Nasabah  Bank dalam ArsitekturPerbankan Indonesia. Direktur  Direktorat Penelitian dan
Pengaturan
Perbankan, Bank Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 2006, Jakarta.
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia.  2013.
Proceeding,  Pelatihan  Tematik Ekonomi  Syariah  Bagi  Hakim Pengadilan Agama . Jakarta: t.pn,
Cetakan Pertama. Maikel  Jefriando.  2012. Kelahiran  OJK,
sejarah baru perekonomian Indonesia. https://ekbis.sindonew s.com/read/700589/90/kelahiran- ojk-sejarah-baru-perekonomian- indonesia-1356414181.  Diakses pada tanggal 17 Juni 2017. Megadianty, Siti Adam dan Takdir
Rahmadi.  1997. Sengketa  dan
Penyelesaiannya . Buletin
Musyawarah  Nomor  1  Tahun  I .
Jakarta  :  Indonesian  Center  for Environmental Law.
Moh. Deldy N. Lamansari.
2016. Perbankan  Indonesia  Dimasa Krisis Ekonomi .
http://kanaripermata.blogspot.co.
id/2016/11/perbankan-indonesia- dimasa-krisis.html.  Diakses  pada tanggal 1 Juli 2017.
Mulyani  Zulaeha  dalam  Laporan  Penelitian tentang  Penyelesaian  Sengketa Elecronic  Commerce  melalui
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Otoritas Jasa Keuangan.
http://www.ojk.go.id/id/kanal/ed ukasi-dan-perlindungan- konsumen/berita-dan- kegiatan/info-terkini/Pages/ojk- tingkat-pengaduan-konsumen- dan-tingkat-kesadaran- masyarakat-meningkat.aspx. Diakses pada tanggal                10 Februari 2017.
Saiful  Akbar.  2011. Hukum  Perbankan . https://akbarsaiful.wordpress.co m/2011/07/22/hukum-
perbankan/. Diakses pada tanggal 15 Juni 2017.
Sarkaniputra.  2005. Adil  dan  Ihsan  dalam Perspektif Ekonomi Islam .
Jakarta  :  P3EI  UIN  Syarif Hidayatullah.
Sudut  Hukum .  2015.  Perlindungan  Hukum . http://www.suduthukum.com/201 5/09/perlindungan-hukum.html.
Diakses  pada  tanggal  20  Juni
2017.
Suprayitno, Bambang. 2008. Mediasi Sebagai  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa  Antara  Nasabah  dan Bank serta Konsepsi Ke
depannya. Jurnal  Ekonomi  &
Pendidikan, Volume 5, Nomor 2. Black,  Henry  Campbell,  1968, Black’s  Law
Dictionary, Fourth Edition ,
Minnesota: West Publishing Co.
Bryan  A.  Garner, Black’s  Law  Dictionary , ninth  edition,  (St.  Paul:  West, 2009).