HARMONISASI  HUKUM  KETENTUAN  LISENSI WAJIB  ( COMPULSORY  LICENSE )  PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

## LEGAL HARMONIZATION OF COMPULSORY LICENSE PROTECTION OF PLANT VARIETY IN INDONESIA
Arini Yunia Pratiwi; a Muhamad Amirulloh; b Anita Afriana c

## ABSTRAK
Pemberian  lisensi  wajib  PVT  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri bukan oleh DJKI, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa pada undang-undang  bidang  KI  yang  lainnya.  Dalam  UU  Paten  misalnya, pemberi  lisensi  wajib  adalah  DJKI,  mengingat  bahwa  hal  tersebut termasuk merupakan proses hukum administratif, bukan hukum formil terkait  penyelsaian  sengketa.  Hal  ini  memperlihatkan  adanya kewenangan judikatif yang berlebihan (overbodig) karena sampai masuk kepada bidang eksekutif. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan  pengaturan  lisensi  wajib  PVT  dalam  UU  PVT  yang harus  melalui  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri,  dan  akan dianalisis  dengan  asas  kepastian  hukum  serta  harmonisasinya  secara horisotal dengan ketentuan lisensi wajib paten dalam UU Paten. Metode pendekatan  yang  digunakan  penulis  yaitu  yuridis  normatif,  dengan mengkaji  UU  PVT  tentang  kewenangan  pengadilan  negeri  dalam memberikan lisensi wajib PVT. Artikel ini mengemukakan asas dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan ketentuan tentang  kewenangan  pemberian  lisensi  wajib  dalam  UU  PVT  dari Pengadilan  Negeri  kepada  Kantor  PVT  yang  lebih  jelas  memisahkan kewenangan lembaga yudikatif dan eksekutif dalam perlindungan PVT.
Kata  kunci: perlindungan  varietas  tanaman,  lisensi  wajib,  pengadilan negeri, kantor pvt, kepastian hukum.

## ABSTRACT
The provision of compulsory PVT licenses carried out by the District Court, not by the DJKI, needs to be harmonized with similar provisions in other IP laws. In the Patent Law, for example, the obligatory licensor is DJKI, considering that this  is  an  administrative  legal  process,  not  a  formal  law  related  to  dispute resolution. This shows the existence of excessive judicial authority (overbodig) because it has entered the executive field. This writing is analytical descriptive in nature, which describes the mandatory PVT licensing arrangements in the PVT Law which must go through an application to the District Court, and will
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: ariniyunia15@gmail.com.
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id.
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: anita.afriana@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.385 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
be analyzed with the principle of legal certainty and horizontal harmonization with the provisions of the mandatory patent license in the Patent Law. The approach method used by the author is normative juridical, by reviewing the PVT Law regarding the authority of district courts in granting mandatory PVT licenses. This  article  proposes  legal  principles  and  theories  that  can  be  used  to  make  changes  to  the  provisions regarding the authority to grant a compulsory license in the PVT Law from the District Court to the PVT Office which more clearly separates the powers of the judiciary and the executive in the protection of PVT.
Keywords: plant variety protection, compulsory license, district court, pvt office, legal certainty.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  berbagai  macam  keanekaragaman  hayati. Salah satu yang disoroti oleh negara-negara lain yaitu tanaman yang bermacam-macam. Demikian kayanya Indonesia akan keanekaragaman hayati, sehingga tidak kurang baru ada 6.000 spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi dan diketahui potensinya serta dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Indonesia. 1 Kekayaan  hayati  tersebut  dapat  dijadikan modal  utama  dalam  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam  mengembangkan varietas-varietas  baru  yang  unggul,  yang  dikembangkan  dari  kekayaan  hayati  yang telah ada tersebut. Dengan adanya varietas unggul tersebut, diharapkan hasil panennya dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional (swasembada, ketahanan pangan), serta mampu menjadi komoditas ekspor.
Pada  diktum  menimbang  UU  PVT  sudah  ditegaskan  bahwa, “Negara  republik Indonesia  adalah  negara  agraris,  maka  pertanian  yang  maju,  efisien,  dan  tangguh mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional”, sehingga untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul” . Berdasarkan Pasal 1(1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya  ditulis  UU  PVT),  Perlindungan  Varietas  Tanaman  (PVT),  adalah perlindungan  khusus  yang  diberikan  negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kantor  Perlindungan  Varietas Tanaman,  terhadap  varietas  tanaman  yang  dihasilkan  oleh pemulia  tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 2
1 Ali Welianti, Keanekaragaman Hayati Indonesia, Kompas.com - 01/09/2020, 19:35 WIB https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193500669/keanekaragaman-hayati-indonesia?page=all, diakses 26 September 2020 Pukul 09.12 wib. Lihat juga Kekayaan Hayati Indonesia Jadi Sumber Pangan dan Kesehatan Dunia, https://riaupos.jawapos.com/advertorial/22/05/2019/200322/kekayaan-hayati-indonesia-jadi-sumber- pangan-dan-kesehatan-dunia.html, diakses 26 September 2020 Pukul 09.20 WIB.
2 Pasal 1 Angka 1 UU PVT.
Begitu penting dan strategisnya PVT dalam upaya swasembada dan ketahanan pangan  nasional,  perlu  diberikan  pengaturan  yang  memadai  dalam  melindungi  PVT tersebut.  Salah  satu  yang  perlu  mendapat  perhatian  untuk  diperbaharui  adalah ketentuan  mengenai  pemberian  lisensi  lisensi  wajib  PVT  oleh  Pengadilan  Negeri, sebagaimana  diatur  pada  Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  55  UU  PVT.  Penunjukan Pengadilan Negeri dalam proses administrasi perolehan hak dalam bentuk lisensi wajib PVT ini bertentangan dengan ketentuan lainnya terkait perolehan dan pengalihan hak PVT  yang  menunjuk  Kantor  PVT  sebagai  lembaga  khusus  yang  merupakan  unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 UU PVT.  Selain  itu,  penunjukan  Pengadilan  Negeri  dalam  proses  administrasi  perolehan hak PVT melalui lisensi wajib, juga tidak sejalan dengan pengertian PVT seperti yang sudah  disebutkan  pasal  1(1)  UU  PVT  yang  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan perlindungan negara dilakukan oleh Kantor PVT. Kondisi tersebut jelas menimbulkan tumpang  tindih  dan  kekacauan  pengaturan  terkait  kelembagaan  antara  Kantor  PVT dengan Pengadilan Negeri, antara domain eksekutif dengan yudikatif.
Pertentangan antar pasal terkait kewenangan pemberian hak PVT dalam UU PVT tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat bahwa PVT sangat terkait  juga  dengan  paten,  maka  perlu  pula  dilakukan  harmonisasi  hukum  terkait lembaga  pemberi  lisensi  wajib  dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang  KI lainnya,  seperti  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten  (selanjutnya ditulis UU Paten). Artikel ini bermaksud untuk menelaah tentang bagaimanakah asas dan teori hukum dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan UU PVT terkait lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengaturan lisensi wajib PVT dalam UU PVT yang harus melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri, dan akan dianalisis dengan asas kepastian hukum serta harmonisasinya secara horisotal dengan  ketentuan  lisensi  wajib  paten  dalam  UU  Paten.  Metode  pendekatan  yang digunakan  penulis  yaitu  yuridis  normatif,  dengan  mengkaji  UU  PVT  tentang kewenangan  pengadilan  negeri  dalam  memberikan  lisensi  wajib  PVT.  Pendekatan harmonisasi  horizontal  dengan  UU  Paten  terkait  isensi  wajib  paten  juga  dilakukan.
Dalam  pendekatan  yuridis  normatif  ini  sebuah  metode  penelitian  atas  aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan ( vertikal ) maupun hubungan harmoni perundang-undangan ( horizontal ). 3
Penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum, yang mencakup penelitian atas asas-asas yang dianut dalam perundang- undangan  yang  bersangkutan,  korelasi  antar  peraturan  perundang-undangan  baik secara vertikal maupun horizontal. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat, seperti: UUD 1945 amandemen keempat, UU PVT, UU Paten,  dan  PP  Nomor  14  Tahun  2004  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengalihan Perlindungan  Varietas  Tanaman  Dan  Penggunaan  Varietas  Yang  Dilindungi  Oleh Pemerintah.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  yaitu  doktrin/teori,  hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  lainnya,  seperti  ensiklopedi  hukum,  legal  thesaurus,  kamus hukum, website dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  studi  kepustakaan. Analisis data yang dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian  disusun  secara  sistematis  untuk  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif, artinya dalam menarik kesimpulan tanpa menggunakan rumus-rumus atau statistik.

## PEMBAHASAN
Perkembangan perekonomian global akan segera memberikan keberhasilan yang nyata  dan  memberikan  keuntungan  atas  pembangunan  nasional,  termasuk  sektor pertanian.  Dengan  adanya  undang  undang  PVT  ini  memberikan  keuntungan  bagi pemulia  tanaman  karena  para  pemulia  atau  pemegang  hak  perlindungan  terhadap varietas  tanaman  akan  memiliki  hak  tertentu  yang  memiliki  perlindungan  hukum secara memadai. Hukum menjamin kepemilikan dan menjamin setiap manusia untuk penguasaan  dan  menikmati  secara  eksklusif  atas  benda  atau  ciptaannya  yang dihasilkannya  dengan  bantuan  negara,  dengan  demikian  gambaran  tersebut
3 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.
menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  untuk  kepentingan  si  pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum 4 .
Pemberian  hak  PVT  oleh  negara  kepada  pemulia  tanaman  dirasa  perlu  karena pemulia sebagai orang yang melakukan pembuatan varietas baru pada tanaman dengan menggunakan metode baku pemuliaan, yaitu kegiatan yang memerlukan waktu yang cukup lama agar hasilnya dapat berguna bagi banyak orang. Akan tetapi setelah varietas baru  tanaman  tersebut  dilepas  ke  masyarakat,  pemulia  tanaman  sebagai  penemu tanaman  tersebut  haknya  terlanggar  karena  mudahnya  memperbanyak  varietas tersebut tanpa izin dan pemulia tidak lagi dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari penemuannya.
Hak PVT dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau badan hukum melalui suatu perjanjian lisensi. Lisensi varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 13 UU PVT adalah, “izin  yang  diberikan  oleh  pemegang  hak  PVT  kepada  orang  atau  badan  hukum  lain untuk  menggunakan  seluruh  atau  sebagian  hak  PVT ” .  Pemulia  yang  berhasil menghasilkan  varietas  dan  mendapat  Hak  PVT  berhak  untuk  mendapatkan  imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Di satu sisi, pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas, karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama. Di sisi lain, pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan atau menjual produk yang  mereka  lindungi.  Dengan  demikian,  kemampuan  HKI  tidak  memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetis tanaman bagi industri 5 .
Pengaturan  lisensi  dalam  UU  PVT  yang  diatur  pada  pasal  42  dan  55  tterbagi menjadi 2 macam yaitu lisensi biasa dan lisensi wajib. Lisensi biasa merupakan lisesnsi yang terjadi karena adannya kesepakatanantara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Sedangkan  lisensi  wajib  yaitu  lisensi  yang  terjadi  karena  adannya  keputusan  dari pemerintah  seperti  pengajuan  permohonan  melalui  pengadilan.  Lisensi  wajib  para pihak  pemberi lisensi  dipaksa  oleh  pengadilan  untuk  memberikan  lisensinya  kepada pihak  lain,  maka  pemberian  lisesnsi  tersebut  bersifat  non  eksklusif.  Pengajuan permohonan lisensi wajib ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan alasan:
4 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 25.
5 Sudannanto, KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia , PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 105.
1. Hak PVT tidak digunakan di Indonesia atau digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.
2. Pemegang hak PVT tidak melaksanakan sendiri haknya setelah lewat 3 tahun sejak tanggal pemberian hak PVT
3. Pemohon dapat menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai kemampuan teknis dan finansial  serta  fasilitas  untuk  menggunakan  sendiri  hak  PVT  tersebut  serta  telah berusaha  mengambil  langkah-langkah  untuk  mendapatkan  lisensi  atas  dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak berhasil.
Dalam UU PVT dalam rangka mengarahkan pengaturan pemberian perlindungan Hak  PVT  juga  tampak  dari  ketentuan  mengenai  pemeberian  Lisensi  Wajib,  yang mengatur sebagai berikut:
a. Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan  terhitung  sejak  tanggal  pemberian  hak  PVT,  dapat  mengajukan  permintaan Lisensi  Wajib  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk  menggunak  an  hak  PVT  yang bersangkutan.
b. Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa: hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia;
c. Hak  PVT  telah  digunakan  dalam  bentuk  dan  cara  yang  merugikan  kepentingan masyarakat
Pemegang  Lisensi  Wajib  berkewajiban  mencatatkan  Lisensi  Wajib  yang diterimanya pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT. Lisensi Wajib yang telah  dicatatkan,  secepatnya  diumumkan  oleh  Kantor  PVT  dalam  Berita  Resmi  PVT. Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam Daftar Umum PVT dan pemegangnya  telah  membayar  royalti.  Pelaksanaan  Lisensi  Wajib  dianggap  sebagai pelaksanaan hak PVT. Lisensi Wajib berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:
a. Selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya;
b. Dibatalkan  atau  dalam  hal  pemegang  Lisensi  Wajib  menyerahkan  kembali  lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
Sama  dengan  kebanyakan  HKI,  untuk  mendapatkan  perlindungan,  PVT  pun harus didaftarkan. Namun berbeda dengan HKI lainnya yang pendaftarannya kepada Ditjen. HKI - Dephuk & HAM, pendaftaran PVT dilakukan di Pusat PVT yang berada
di  bawah  Departemen  Pertanian.  Sesuai  dengan  “Prosedur  Permohonan  Hak  PVT” yang dikeluarkan oleh Pusat PVT Deptan 6 .
PVT sebagai salah satu bentuk HKI memiliki kesulitan dikarenakan seolah-olah memisahkan  diri  dari  bentuk  HKI  lainnya  dikarenakan  lisensi  yang  diberikan  untuk PVT ditetapkan oleh peradilan negeri bukan oleh DJKI dan itu akan menyulitkan bagi para  pihak,  karena  sesungguhnya  lisensi  wajib  bukan  merupakan  suatu  perkara melainkan perjanjian jadi tidak ada sengketa.
Pengertian Pengadilan Negeri sendiri menurut Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004  tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Utang  adalah, 7 “ Pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini,  selain  memeriksa  dan  memutus  permohonan pernyataan  pailit  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  berwenang  pula memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di  bidang  pernegerian  yang  penetapannya dilakukan dengan undang-undang ” . Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka terdapat dua kewenangan yang melekat pada Pengadilan Negeri yaitu:
a. memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
b. memeriksa  dan  memutus perkara di  bidang  pernegerian  yang  penetapannya dilakukan  dengan  undang-undang  misalkan  mengenai  masalah  Hak  Kekayaan Intelektual atau HKI.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  dapat  kiranya  dikatakan  bahwa pengaturan  dalam  UU  PVT  yang  terkait  dengan  pemberian  kewenangan  kepada pengadilan  negeri  untuk  memberikan  lisensi  wajib,  tidaklah  tepat  mengingat  bahwa masalah  lisensi  wajib  bukanlah  sengketa  melainkan  suatu  mekanisme  perolehan  hak (administratif).
Secara sosiologis , p ermohonan lisensi wajib ke pengadilan  negeri sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  UU  PVT  menimbulkan  permasalahan  tersendiri  mengingat bahwa stigma masyarakat terhadap pengadilan adalah lembaga yang kaku, rumit dan prosesnya  lama  juga  memakan  biaya  yang  tidak  murah.  Diberikannya  kewenangan lisensi  wajib  kepada  pengadilan  negeri  juga  menimbulkan  permasalahan  lain  terkait administrasi kepemilikan hak yang dikelola oleh Kantor PVT Kemeterian Pertanian .
6 Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Mochtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual , Unpad Press, Bandung, 2016, hlm. 210.
7 Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Utang.
Dengan perkataaan lain Pengadilan Negeri tidak memiliki akses dan harus berkordinasi dengan  kementrian  pertanian  untuk  memproses  lisensi  wajib  PVT.  Kondisi  ini menciptakan  ketidakpastian  hukum  dan  rantai  birokrasi  yang  semakin  panjang  dan rumit,  yang  berpotensi  menimbulkan  “ekonomi  biaya  tinggi”,  yang  juga  berpotensi menghambat  pelaksanaan  PVT  dan  pada  akhirnya  menghambat  perkembangan  dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Cabang-cabang  produksi  yang  dikuasai  oleh  Negara  haruslah  dikelola, dijalankan,  dimanfaatkan  dengan  baik  agar  rakyat  dapat  menggunakan  dan memanfaatkannya  secara  maksimal,  ada  beberapa  cabang-cabang  produksi  yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang salah satunya adalah tanaman. Selain  itu  pula  secara  tegas  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 khususnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan lisensi wajib  PVT  tidak  tepat  apabila  diberikan  kewenangannya  kepada  lembaga  yudikatif, mengingat bahwa justru kewenangan lembaga eksekutif yang seharusnya memiliki hak untuk “menguasai” cabang -cabang produksi dimaksud.
Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah  tanggung  jawab  Negara  terutama  pemerintah ”. Pembangunan kesejahteraan  sosial  di  Indonesia  sesungguhnya  mengacu  pada  konsep  negara kesejahteraan.  Konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  menegaskan  bahwa  negara menjamin  terselenggaranya  kesejahteraan  rakyatnya.  Menurut  Bagir  Manan,  konsep negara  kesejahteraan  adalah  negara  atau  pemerinah  tidak  semata-semata  sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan  keadilan  sosial,  kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya  demi kemakmuran  rakyat. 8 Dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  pemberian  lisensi  wajib PVT, maka seharus lembaga negara yang dimaksud adalah pemerintah, dalam hal ini Kantor PVT Kementerian Pertanian. Perubahan UU PVT terkait kewenangan pemberian lisensi wajib PVT dari semula oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT Kementerian
8 Nandang Najmudin, Paradigma Baru Hukum Perpajakan di Indonesia , CV Delta Teknologi, Semarang, 2012, hlm. 139.
Pertanian, akan semakin menjamin dan mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan menyingkirkan kesan kaku, rumit, lambat, dan mahal dari pengadilan negeri.
Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum.” Dalam  kaitannya  dengan  kewenangan  pemberian lisensi wajib PVT, maka seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada Kantor PVT Kementerian  Pertanian  sebagai  pelaksana  kewenangan  eksekutif (ambtenaar) seperti halnya  DJKI  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  ditunjuk  sebagai lembaga  pemberi  lisensi  wajib  pada  UU  Paten.  Hal  ini  akan  menciptakan  kepastian hukum yang adil bagi masyarakt pada umumnya dan bagi pemohon lisensi wajib PVT pada khususnya.
Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  bukunya  “Konsep -Konsep  Hukum  Dalam Pembangunan”  berpendapat  b ahwa  hukum  berfungsi  sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat ( law as a tool of social engineering ) atau sarana pembangunan dengan pokok- pokok sebagai berikut: 9
“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.  Anggapan  lain  yang  terkandung  dalam  konsepsi  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  adalah  bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau  peraturan  hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  pembaharuan  UU  PVT  terkait  perubahan kewenangan  pemberi  lisensi  wajib  dari  pengadilan  negeri  kepada  Kantor  PVT Kementerian  Pertanian  akan  memberikan  keteraturan  atau  ketertiban  terkait kewenangan  lembaga  eksekutif  untuk  mengurusi  dan  bertanggung  jawab  terhadap pemberian  perlindungan  PVT  oleh  negara,  yang  akan  mampu  menjadi  sarana  bagi masyarakat  untuk  memperoleh  lisensi  wajib  secara  aman  dan  tenang,  tanpa  harus berhadapan dengan stigma pengadilan negeri yang “menyeramkan”.
9 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, 2011, hlm. 88.
Varietas  tanaman  merupakan  komponen  penting  dalam  sistem  pertanian  dan industri benih sehingga harus mendaptkan perlindungan. Berdasarkan  Pasal  1 Angka 1  UU  PVT,  Perlindungan  varietas  tanaman  selanjutnya  disingkat  PVT,  adalah Perlindungan  khusus yang  diberikan  negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan    oleh    Kantor    Perlindungan    Varietas Tanaman ,  terhadap varietas tanaman  yang  dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman  melalui kegiatan  pemulia  tanaman.  Berdasarkan  pengertian  PVT  tersebut,  maka  pengaturan tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh pengadilan negeri dalam Pasal 44-55 UU PVT bertentangan dan/atau tidak harmonis dengan pengertian PVT sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 1 UU PVT, yang secara jelas dan tegas menunjuk Kantor PVT  Kementerian  Pertanian  sebagai  pelaksana  kewenangan  negara  untuk memberikan perlindungan PVT, termasuk melalui mekanisme lisensi wajib.
Selain itu, Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood yang diantaranya yaitu: 10

## 1. Reward Theory
Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang. Dalam kaitan ini, pemberian lisensi wajib  merupakan  juga  secara  tidak  langsung  memberikan  penghargaan  kepada pemulia tanaman (pemilik PVT) atas karyanya, sehingga untuk memanfaatkannya harus melalui ijin (lisensi) kepada yang bersangkutan (secara tidak langsung), yang diwakili  oleh  instansi  yang  berwenang  yaitu  sharusnya  oleh  Kantor  PVT Kementerian Pertanian.
2. Recovery Theory
Teori  ini  menyatakan  bahwa  penemu  atau  pencipta  setelah  mengeluarkan  jerih payah, waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari apa yang telah dikeluarkannya. 11 Dalam hal ini, lisensi wajib  menjadi  instrumen  hukum  untuk  memberikan  royalti  kepada  pemilik  PVT sebagai  cara  atau  mekanisme  untuk  mengembalikan  segala  investasi  yang  telah dilakukan oleh pemilik PVT dalam menciptakan varietas baru tersebut.
10 Robert  M.  Sherwood  dalam  Yurida  Zakky,  Kholis  Rosiah.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kelapa  Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal Law Reform , Vol. 11 no. 1 tahun 2015.
11 Muhamad  Harisman.  (2020).  Kepastian  Hukum  Hak  Cipta  atas  Karya  Desain  Arsitektur  dengan  Prinsip  Alter  Ego tentang Hak Cipta. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 1(2), 283-302. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238. hlm. 284-85

## 3. Incentive Theory
Teori  ini  sejalan  dengan Reward  Theory mengaitkan  pengembangan  kreativitas dengan  memberikan  insentif  bagi  para  penemu  tersebut.  Berdasarkan  teori  ini insentif  perlu  diberikan  agar  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan  dan  pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi. 12
Terkait  hal  ini,  royalti sebagai insentif  yang  dihasilkan  dari lisensi  wajib terhadap PVT  akan  mampu  memberikan  dorongan  bagi  proses  intelektualitas  pemulia tanaman sehingga mau dan mampu menghasilkan varietas-varietas baru.

## 4. Economic Growth Stimulus Theory
Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan  HKI  yang  efektif. Economic  Growth Stimulus  Theory sangat  relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan  bebas.  Terkait  riset  ini,  sistem  pemberian  lisensi  wajib  yang  lebih sederhana, cepat dan murah akan mampu mendorong komersialisasi PVT melalui lisensi wajib sehingga varietas-varietas unggul tersebut dapat terdistribusikan secara lebih  maksimal  agar  nantinya  diperoleh  hasil  panen  yang  bagus,  berlimpah  dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hilangnya stigma “menyeramkan, kaku, rumit, lama, dan biaya mahal” akibat dihapuskannya kewenangan pengadilan negeri untuk memberikan lisensi wajib PVT dan dialihkan kepada Kantor PVT Kementerian Pertanian,  akan  menghilangkan  hambatan  pemanfaatan  PVT  melalui  mekanisme lisensi wajib yang lebih “bersahabat, sederhana, cepat, dan murah”.
Sejalan dengan teori pendorong pertumbuhan ekonomi (economic growth stimulus theory) tersebut,  Richard  Postner  dengan  teori  analisis  ekonomi  terhadap  hukum (economic analysis of law). Teori ini memberikan pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia semula hanya dilihat sebagai “benar dan salah”, diubah menjadi “risiko dan manfaat”. 13 Pandangan baru dari Postner ini menggunakan ekonomi sebagai alat analisis hukum. 14 Teori ini memandang bahwa tujuan hukum selain kepastian dan keadilan  adalah  juga  untuk  kemanfaatan. 15 Dalam  hal  ini,  ketentuan  UU  PVT  yang
12 Dimas  Aditya.  (2019).  Rechstvacuum  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dalam  Hal  Discovery. Jurnal  Poros  Hukum Padjadjaran, 1(1), 100-109. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/234. hlm. 106
13 Romli  Atmasasmita  dan  Kodrat  Wibowo,  (2016), Analisis  Ekonomi  Mikro  tentang  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, hlm. 4-5.
14 Ibid , hlm. 4.
15 Ibid , hlm. 6.
mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memberikan lisensi wajib PVT diyakini tidak  efisien  sec ara  ekonomi,  mengingat  bahwa  proses  “berperkara”  di  pengadilan memerlukan biaya yang tidak murah, waktu yang lama dan rumit. Dengan perkataan lain,  menjadi  ekonomi  biya  tinggi,  sehingga  tidak  efisien.  Sebaliknya,  dengan dihapuskannya  kewenangan pengadilan  negeri  untuk  memberikan  lisensi  wajib PVT dan  diubahnya  ketentuan  dimaksud  dengan  mengalihkan  kepada  Kantor  PVT Kementerian  Pertanian,  akan  membuat  UU  PVT  terkait  hal  ini  akan  semakin  efisien karena menghilangkan hambatan pemanfaatan PVT melalui mekanisme lisensi wajib.
Analisis ekonomi atas hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah aslinya dalam  Bahasa  Inggris,  yakni: “Economic  Analysis  of  Law” .  Pada  dasarnya  merupakan suatu  studi  dalam  teori  hukum  yang  menerapkan  metode-metode  ilmu  ekonomi terhadap hukum. Lebih spesifik ke mikro ekonomi, Stanford Encyclopedia memberikan pengertian  umum  bahwa  analisis  ekonomi  atas  hukum  merupakan  studi  yang menerapkan  alat-alat  teori  ekonomi  mikro  untuk  menganalisa  aturan-aturan  dan lembaga  hukum.   Pengertian  analisis  ekonomi  atas  hukum  tersebut  sangat  berbeda dengan  pengertian  hukum  ekonomi  di  Indonesia  yang  biasanya  mengacu  pada peraturan-perundangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Atau dalam arti luas adalah  semua  sumber  hukum  yang  terkait  dengan  kegiatan  ekonomi.  Pembangunan hukum ekonomi sendiri merupakan upaya mentransformasikan hukum ekonomi yang ada ke arah hukum ekonomi yang lebih baik. 16
Economic  Theory  of  Law atau  lebih  tepatnya  disebut  dengan  analisis  ekonomi terhadap hukum (The Economic Analysis of Law). Analisis ekonomi terhadap hukum (The Economic Analysis of Law) dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yaitu pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum  atau  dengan  kata  lain  studi  kritis  terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi ( Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach) 17 .
Bidang  analisis  ekonomi  atas  hukum,  atau  yang  umumnya  dikenal  sebagai “ Economic  Analysis  of  Law ”  dianggap  muncul  pertama  kali  melalui  pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya
16 Adi Sulistiyono, Prof., Dr., Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Nopember 2007.
17 Munir Fuady, (2003), Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial ( social welfare ). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana  dan  penegakannya,  analisis  mengenai  hak  milik  (hukum  kepemilikan), dan ’substantial treatment’ atas proses -proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970- an,  dengan  dipelopori  oleh  pemikiran-pemikiran  dari  Ronald  Coasei  (1960),  dengan artikelnya  yang  membahas  permasalahan  eksternalitas  dan  tanggung  jawab  hukum; Becker  (1968),  dengan  artikelnya  yang  membahas  kejahatan  dan  penegakan  hukum; Calabresi  (1970),  dengan  bukunya  mengenai  hukum  kecelakaan;  dan  Posner  (1972), dengan buku teksnya yang berjudul “Economic Analysis of Law” dan penerbitan “Journal of Legal Studies” . 18
Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka.  Yang  menjadi  fokus  perhatian  adalah  berkenaan  dengan  kemungkinan munculnya  ketidakefisienan  ( inefficiency )  dari  pembentukan,  penerapan  maupun enforcement  dari  peraturan  perundang-undangan. 19 Perkembangannya  sekarang, analisis ekonomi atas hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap  permasalahan-permasalahan  hukum  dan  kebijakan  publik.  Hal  ini  dapat dilihat dari pengertian economic analysis of law yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut: A study of many applications of economic  reasoning  to problems  of law and  public  policy  including  economic  regulation  of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies, and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required;  relevan  economic  concepts  will  developed  through  analysis  of  various  legal applications. 20
Ketentuan tentang pemberian lisensi wajib dalam UU PVT perlu diharmonisasi dengan  ketentuan  serupa  pada  undang-undang  bidang  KI  yang  lainnya,  mengingat
18 David  Friedman (1987).  “law  and  economics,” The  New  Palgrave:  A  Dictionary  of  Economics ,  v.  3,  p.  144. Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_economicsn
19 Ifdhal Kasim, (2000), Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II, Jakarta, hlm. 23.
20 Steven Shavell, Economic Analysis of Law, materi “Harvard University Online Course”, http://www.hls.edu/, diunduh pada tanggal 20-4-2018.
terdapat perbedaan yang sangat besar diantaranya. Dalam UU Paten, pemberi lisensi wajib  adalah  Direktorat  Jenderal  KI  yang  dapat  dikatakan  termasuk  dalam  proses hukum  administratif,  sementara  dalam  UU  PVT  harus  melalui  permohonan  kepada Pengadilan Negeri yang cenderung terkesan “ada masalah/sengketa”.
Harmonisasi  dalam  hukum  adalah mencakup  penyesuaian  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem  hukum  dan asas-asas  hukum  dengan  tujuan  peningakatan  kesatuan  hukum, kepastian  hukum , keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan  pluralisme   hukum 21 Tanpa  adanya  harmonisasi  sistem  hukum,  akan memunculkan  keadaan tidak  dapat  menjamin  kepastian  hukum yang  dapat menimbulkan  gangguan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  ketidaktertiban  dan  rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum. 22
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam dalam artian ia menjadi suatu sistem norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  Kepastian  hukum  menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan  yang  sifatnya  subjektif.  Kepastian  dan  keadilan  bukanlah  sekedar  tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 23 Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan,  melainkan  semata-mata untuk kepastian. 24
Makna  kepastian hukum  dikemukakan  oleh Gustav Radbruch,  sebagai  berikut: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang- undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada
21 L.M. Gandhi, (1995). “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, Makalah , yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.
22 Kusnu  Goesniadhie,  (2006) , Harmonisasi  Hukum  Dalam  Persfektif  Perundang-undangan;  Lex  Specialis  Suatu  Masalah, JP Books, Surabaya, hlm. 100.
23 CST Kansil et. al., (2009), Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta, hlm. 385.
24 Achmad Ali, (2002), Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 83.
kenyataan.  Ketiga,  bahwa  fakta  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 25
Terkait hal tersebut, ketentuan UU PVT tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh pengadilan negeri tidak memberikan kepastian hukum, karena  antara lain bahwa ketentuan dimaksud tidak sesuai kenyataan tentang peroleh hak PVT melalui lisensi wajib bukanlah sengketa melainkan proses administratif. Selain itu kewenangan negara  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  PVT  seharusnya  dilaksanakan  oleh Kantor  PVT  Kementerian  Pertanian  sebagai  suatu  kewenangan  eksekutif  bukan  oleh pengadilan  negeri  yang  merupakan  kewenangan  yudikatif.  Selain  itu,  pengaturan tentang  kewenangan  pemberian  lisensi  wajib  oleh  pengadilan  negeri  tidak  sesuai dengan  fakta  terutama  apabila  dibandingkan  dengan  ketentuan  dan  praktik  serupa pada UU Paten.
Selai hal tersebut, ketentuan UU PVT tentang kewenangan pemberian lisensi wajib oleh  pengadilan  negeri  tidak  memberikan  kepastian  hukum,  karena  dirasakan  sulit untuk  dilaksanakan  mengingat  adanya  stigma  yang  besar  di  masyarakat  bahwa pengadilan  itu “menyeramkan,  kaku,  rumit,  lama,  dan  biaya  mahal”.  Ketentuan  UU PVT terkait hal ini menjadi ketentuan yang berpotensi untuk sulit dilaksanakan dengan hambatan psikologis dan sosiologis tersebut.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka Asas kepastian hukum belum diimplementasikan  dalam  UU  PVT  khususnya  ketentuan  tentang  lisensi  wajib  yang menunjuk pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang memberikan lisnsi wajib PVT, dikarenakan adanya pertentangan norma dimaksud dengan norma lainnya seperti norma  tentang  pengertian  PVT  menurut  Pasal  1  Angka  1  UU  PVT  yang  menunjuk Kantor  PVT  Kementerian  Pertanian.  Ketentuan  tentang  lisensi  wajib  PVT  dalam  UU PVT  juga  tidak  harmonis  secara  horizontal  dengan  ketentuan  serupa  tentang  lisensi wajib  dalam  Pasal  82  -  Pasal  105  UU  Paten,  Pasal  300  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 84 - Pasal 86 UU Hak Cipta, dan Pasal
25 Gustav Radbruch, (1961), Einfuehrung in Die Rechtswissenchaft, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm. 36.
2, Pasal 4, Pasal 5 UU Pelayanan Publik. Denga demikian, asas kepastian hukum dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan UU PVT terkait lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib.
Teori  hukum  yang  dapat  digunakan  melakukan  pembaharuan  UU  PVT  terkait lembaga yang berwenang memberikan lisensi wajib adalah teori negara kesejahteraan, teori  hukum  pembangunan,  teori  perlindungan  HKI  Robert  M.  Sherwood,  dan  teori analisis ekonomi terhadap hukum Richard Postner.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan, hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan  tentang  lembaga  pemberi  lisensi  wajib  dalam  UU  PVT  sebaiknya diubah dan disesuaikan dengan asas kepastian hukum serta asas keprofesionalan sebagaimana  dimaksud  UU  Pelayanan  Publik,  dengan  menunjuk  Kantor  PVT Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang berwenang untuk itu.
2. Pembaharuan UU PVT terkait lembaga pemberi lisensi wajib sebaiknya dilakukan dengan  menggunakan  teori  negara  kesejahteraan,  teori  hukum  pembangunan, teori perlindungan KI Robert M. Sherwood, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum  Richard  A.  Posner  agar  tercapai  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu mencapai manusia yang adil dan makmur termasuk penggunaan PVT hasil karya pemulia tanaman dengan mekanisme lisensi wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad Ali, (2002). Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta,
CST Kansil et. al., (2009). Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta.
David  Friedman (1987).  “law  and  economics,” The  New  Palgrave:  A  Dictionary  of Economics.
Gustav Radbruch, (1961). Einfuehrung in Die Rechtswissenchaft, Koehler Verlag, Stuttgart. Kusnu Goesniadhie, (2006). Harmonisasi Hukum Dalam Persfektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah, JP Books, Surabaya.
Mochtar Kusumaatmadja, (2011). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung.
Muhammad  Amirulloh  dan  Helitha  Novianty  Mochtar,  (2016). Buku  Ajar  Hukum Kekayaan Intelektual , Unpad Press, Bandung.
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003). Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir Fuady, (2003). Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Bandung, Citra Aditya Bakti.
Nandang  Najmudin,  (2012). Paradigma  Baru  Hukum  Perpajakan  di  Indonesia ,  CV  Delta Teknologi, Semarang.
Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, (2016). Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Kencana.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamuji,  (2004). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat, Grafindo Persada, Jakarta.
Sudannanto,  (2012). KI  dan  HKI  serta  Implementasinya  bagi  Indonesia ,  PT  Elex  Media Komputindo, Jakarta.

## Jurnal
Dimas  Aditya.  (2019).  Rechstvacuum  Hukum  Kekayaan  Intelektual  dalam  Hal
Discovery. Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran, 1(1),  100-109.  Retrieved  from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/234.
Ifdhal Kasim, (2000). Mempertimbangkan ‘Critical Legal Studies’ Dalam Kajian Hukum di Indonesia, Wacana (Jurnal Ilmu Social Transformatif), Edisi 6, Tahun II, Jakarta, 2000.
Muhamad Harisman. (2020). Kepastian Hukum Hak Cipta atas Karya Desain Arsitektur dengan Prinsip Alter Ego tentang Hak Cipta. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 283-302. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.238.
Robert M. Sherwood dalam Yurida Zakky, Kholis Rosiah. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati .
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jurnal Law Reform, Vol. 11 no. 1 tahun 2015.

## Peraturan Perundang-undangan
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Utang UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## Sumber Lain
Adi  Sulistiyono,  (2017).  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Pada  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Nopember 2007.
Ali Welianti, Keanekaragaman Hayati Indonesia, Kompas.com - 01/09/2020, 19:35 WIB https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193500669/keanekaragam an-hayati-indonesia?page=all
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_economicsn https://riaupos.jawapos.com/advertorial/22/05/2019/200322/kekayaan-hayati- indonesia-jadi-sumber-pangan-dan-kesehatan-dunia.html https://www.bphn.go.id/data/documents/perlindungan_varietas_tanaman.pdf L.M. Gandhi, (1995). “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, Makalah , yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.
Steven  Shavell, Economic  Analysis  of  Law,  materi “Harvard  University  Online Course”, http://www.hls.edu/