## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI
Oleh : Iwan Setiawan, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Most  people  in  Indonesia  understand  persecution  as  an  arbitrary  hunt  for  a person  or a number  of citizens  and  are harmed, harassed or crushed, this is based on  the  notion  given  by  the  Great  Indonesian  Dictionary.  However,  when  looking  at the origins of persecution in the international world, persecution is understood to be a deliberate  and  cruel  plunder  against  basic  rights  contrary  to  international  law  by reason  of group identity. This paper seeks to explore the essence of persecution  of juridical review.
Keyword : Persecution.

## ABSTRAK
Kebanyakan  orang  di  Indonesia  memahami  persekusi  sebagai  pemburuan sewenang-wenang  terhadap  seorang  atau  sejumlah  warga  dan  disakiti,  dipersusah atau  ditumpas,  hal  ini  didasarkan  kepada  pengertian  yang  diberikan  oleh  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi bila melihat asal muasal munculnya persekusi di dunia internasional, persekusi dipahami sebagai perampasan secara sengaja dan kejam  terhadap  hak-hak  dasar  yang  bertentangan  dengan  hukum  internasional dengan alasan identitas kelompok. Tulisan ini berusaha mengupas esensi persekusi dari tinjauan yuridis.
Kata Kunci : Persekusi.

## I. PENDAHULUAN
Pada  beberapa  hari  ke  belakang,  Indonesia  disibukkan  dengan  kasus yang kebanyakan orang menamakan sebagai persekusi. Media massa besar di Indonesia ramai-ramai mengulas kasus persekusi yang ternyata menjamur dan sangat banyak di Indonesia. Meskipun telat, karena ternyata kasus persekusi ini sering  terjadi  di  Indonesia  dan  mungkin  tidak  disadari  oleh  sebagian  besar orang.
Penggunaan  istilah  persekusi  dan  pemberitaan  oleh  berbagai  media memunculkan dugaan bahwa tindakan persekusi telah terjadi dan nyata adanya di  Indonesia.Di  sosial  media  perbincangan  persekusi  begitu  hangat,  persekusi di twitter sempat menjadi trending topic selama beberapa hari. Mulai viral ketika
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
seorang remaja berinisial PMA yang diduga mengolok tokoh Agama dan Front Pembela Islam melalui akun facebooknya. Puncaknya ketika PMA dilabrak oleh segerombolan orang pada 29 Mei, dan direkam di Live instagram beberapa jam sebelum  sahur.  Direkaman  tersebutpun  terlihat  PMA  diinterogasi,  dibentak, ditempeleng, dan diminta untuk buat surat pernyataan menyesal (https://unik6.blogspot.co.id/2017/06/persekusi).
Begitu  pula  Deddy  Corbuzier  yang  menangkap  seorang  hater  yang mencaci  maki  di  instagram.  Kemudian  dengan  gagahnya  Deddy  Corbuzier mengancam sang hatters tersebut untuk tidak mengulangi perbuatanya. Hal ini termasuk  bentuk  bentuk  persekusi  karena  menangkap  seorang  hater  tersebut sama  sekali  bukan  tugas  dari  seorang  Dedy  Corbuzier  melainkan  tugas polisi.(https://singindo.com/tag/deddy-corbizier-tangkap-hatters-chika-jessika/).
Akibat  aksi  persekusi  ini,  muncul  berbagai  koalisi  di  masyarakat  yang meminta  polisi  bertindak  dan  mengamankan  pelaku  persekusi  karena  dinilai meresahkan dan sudah tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
Persekusi  dalam  perspektif komunikasi,  sesungguhnya  hadir  akibat  dari berbagai  komunikasi  yang  terhambat  atau  tersumbat  selama  ini.  Onong Uchjana  Efendy  dalam  buku  Ilmu,  Teori  dan  Filsafat  Komunikasi(2003:47) berpendapat  bahwa  hambatan  komunikasi   terjadi  karena  beberapa  hal  yakni; pertama,  gangguan  yang  bersifat  mekanik  dimana  terjadinya  gangguan  pada saluran  komunikasi  atau  kegaduhan  yang  bersifat  fisik,  gangguan  ini  lebih mengarah kepada medium yang digunakan dalam berkomunikasi seperti suara ganda  pada  radio  karena  gelombang  yang  berimpitan,  atau  suara  riuh  hadirin ketika orang berpidato. Kedua, karena gangguan semantik. Gangguan jenis ini bersangkutan  dengan  pengertian  kata-kata  yang  sebenarnya  atau  perubahan pengertian  kata-kata.  Lambang  kata-kata  yang  sama  mempunyai  pengertian yang  berbeda  untuk  orang-orang  yang  berlainan.  Ini  disebabkan  dua  jenis pengertian  mengenai  kata-kata  mempunyai  pengertian  denotatif  atau  sesuai dengan  apa  yang  ada  di  dalam  kamus,  serta  konotatif  yakni  pengertian  yang bergantung kepada emosional dan latar belakang seseorang.
Kedua,  karena  Kepentingan  (Interest).  Faktor  kepentingan  juga  akan menghambat  komunikasi  yang  efektif,  karena  faktor  kepentingan  komunikan yang  membuat  komunikan  akan  selektif  dalam  menerima  dan  menanggapi pesan.  Orang  akan  terangsang  oleh  pesan  yang  menjadi  kebutuhannya.  Di
tengah  tensi  informasi  yang  tinggi  dan  perdebatan  yang  tidak  berkesudahan karena  berbagai  isu  yang  merebak  di  tengah  warga,  sebenarnya  wajar  ada yang  mengidolakan  seseorang,  menyanjung  bahkan  mengaguminya  setinggi langit.  Namun  menjadi  tidak  elok  jika  dalam  proses  sanjung-menyanjung  itu diikuti  dengan  penonjolan  ketidaksukaan  terhadap  pihak  lain  apalagi  dengan ujaran  penuh  kebencian.  Faktor  kepentingan  inilah  yang  membuat  benturan dan  ujaran  kebencian  tiada  pernah  berhenti  karena  loyalitas  semu  yang berjalan  seiring  dengan  viralnya  sebuah  pesan  membuat  banyak  orang terhubung  dan  kemudian  membuat  kelompok  dan  komunitasnya  sendiri.Sosial media  adalah  medium  yang  paling  ampuh  untuk  terbentuknya  komunitas  loyal ini.
Ketiga,  hambatan  karena  motivasi  (motivation).  Faktor  motivasi komunikan  juga  akan  mempengaruhi  tingkat  kepedulian,  perhatian  dan rangsangan  terhadap  pesan  yang  disampaikan  oleh  komunikator.  Semakin sesuai pesan dengan motivasi seseorang, semakin tinggi tingkat intensitas dan semakin  tinggi  perhatiannya.  Jika  kita  kaitkan  dengan  apa  yang  terjadi  dalam konteks  persekusi  yang  terjadi  akhir-akhir  ini,  maka  motivasi  para  pelaku  dan korban  yang  kadang  juga  melakukan  kekerasan  verbal  di  media  sosial sesungguhnya  lahir  karena  motivasinya  bukan  lagi  menegakkan  kebenaran, tetapi  pembenaran  terhadap  semua  kelakuan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang diidolakannya.  Motivasi  yang  tidak  seragam  inilah  yang  menyebabkan komunikasi  yang terjalin di antara kedua belah pihak tidak lagi rasional, sudah tidak  sesuai  logika  berfikir  yang  sehat,  karena  didasari  oleh  sentimen  negatif terhadap para pihak yang berdebat.
Keempat, hambatan karena prasangka ( prejudice ). Prasangka merupakan  hambatan  berat  bagi  proses  komunikasi,  kalau  belum  apa-apa komunikan sudah curiga baik terhadap komunikator maupun pesan  yang akan disampaikan  maka  komunikasi  tidak  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini  bisa  saja karena  ethos  komunikator  di  mata  komunikan  sudah  merosot.  Karena  dengan adanya  prasangka   ini  membuat  seseorang  menarik  kesimpulan  berdasar emosi  dan  bersikap  subyektif  sehingga  seseorang  menjadi  tidak  rasional  lagi. Akibat  dari  sifat  ini  muncul  perspektif  kami  dan  mereka  yang  semakin memisahkan kita sebagai anak bangsa.
Berdasarkan  hal  di  atas,  banyak  orang  berpendapat  bahwa  persekusi objeknya  adalah  adanya  orang-orang  yang  terkena  tindakan  akibat perbuatannya di media sosial contohnya adalah membuat status atau tulisan di facebook,  twitter  atau  instragram.  Umumnya  mereka  memberI  penilaian  yang negatif terhadap seseorang  atau sesuatu, lalu orang tersebut dicari  alamatnya untuk  didatangi  dan  ditangkap.  Lalu  bagaimanakah  makna  persekusi  dalam kajian  hukum  Pidana?.Tulisan  ini  berusaha  mengungkap  makna  persekusi dalam perspektif hukum di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
Persekusi  adalah  kata  kerja  yang  bermakna  pemburuan  sewenang- wenang  terhadap  seorang  atau  sejumlah  warga  dan  disakiti,  dipersusah,  atau ditumpas  (http://kbbi.kata.web.id/persekusi/).  Ketika  kata  itu  berubah  bentuk menjadi  kata  aktif  “memersekusi”  maka  artinya  berubah  lebih  simpel  menjadi menyiksa atau menganiaya.
Kata persekusi ada dalam statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998. Statuta  ini  merupakan  bagian  dari  produk  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam pembentukan  Mahkamah  Pidana  Internasional  (selanjutnya  disingkat  ICC). Pada  pasal  1  disebutkan  bahwa  pembentukan  ICC  ini  untuk  menangani “kejahatan  paling  serius”.  Ada  empat  jenis  kejahatan  yang  dikatakan  sebagai kejahatan  serius  yaitu  dijelaskan  dalam  pasal  5  statuta  ini  yakni  kejahatan genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  perang,  dan  kejahatan agresi.  Adapun  ihwal  persekusi  masuk  ke  dalam  pasal  7,  yang  membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pasal  7  (1)  menjelaskan  bahwa  ada  11  jenis  kejahatan  terhadap kemanusiaan termasuk di dalamnya persekusi, yang diartikan bahwa persekusi berarti  perampasan  secara  sengaja  dan  kejam  terhadap  hak-hak  dasar  yang bertentangan  dengan  hukum  internasional  dengan  alasan  identitas  kelompok atau  kolektivitas  tersebut.  Dari  pengertian  ini  dapat  dipahami  bahwa  unsur penting  dalam  persekusi  adalah  perampasan,  sengaja,  kejam,  hak  dasar  dan identitas.
Pertanyaannya  sekarang  adalah,  apakah  hak  dasar  itu?Banyak  sekali varian  pendapat  tentang  hal  ini.  Namun  merujuk  pada  kovenan  internasional tentang hak sipil dan politik (selanjutnya disingkat ICCPR), di antara hak dasar
itu adalah hak hidup; hak menentukan nasib sendiri; kebebasan dan keamanan pribadi  dari  penangkapan  dan  penahanan  sewenang-wenang;  perlakuan  yang manusiawi  dan  menghormati  martabat  yang  melekat  jika  terjadi  perampasan kebebasannya; kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal; persamaan di muka  hukum;  kebebasan  menetap  di  suatu  wilayah  negara;  hak  praduga  tak bersalah;  perlindungan  wilayah  privat;  kebebasan  berpikir  dan  menyatakan pendapat,  berkeyakinan,  dan  beragama;  kebebasan  berkumpul  secara  damai; kebebasan berserikat; hak menikah; perlindungan anak di bawah umur; hak ikut dalam  pemerintahan,  hak  dipilih  dan  memilih,  dan  hak  mendapatkan  akses pelayanan umum; serta hak dan perlindungan terhadap minoritas. Tentu masih bisa ditambah di bidang ekonomi dan budaya.
Pertanyaan berikutnya adalah dalam semua kejadian dalam kasus pada pendahuluan  di  atas,  apakah  ada  perampasan  hak  dasar  yang  sengaja  dan kejam?Semua  itu  tak  terjadi.  Karena  itu  istilah  yang  lebih  tepat  untuk  semua kejadian  itu  adalah  tindak  pidana  yang  lain  seperti  mengancam  atau menganiaya,  yang  ada  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya disingkat  KUHP).  Sehingga  secara  leksikal  lebih  tepat  menggunakan  istilah intimidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) pengertian  int imidasi  adalah  “tindakan  menakut-nakuti  (terutama  untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman”. Karena itu penggunaan diksi persekusi oleh aparat hukum atau pejabat negara bahkan pegiat  hak  asasi  manusia  terhadap  kasus  yang  terjadi  belakangan  ini merupakan  upaya  berlebihan,  pandir,  bahkan  bisa  dikategorikan  kekerasan verbal itu sendiri.
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  persekusi  merupakan suatu  istilah  hukum  yang  khas  dan  spesifik  dalam  kaitannya  dengan perlindungan  hak asasi  manusia (HAM) serta  dalam situasi  yang khusus  pula, yakni manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia.
Kata  persekusi  sejatinya  merupakan  terminologi  yang  pada  dasarnya dikenal  dan  berlaku  dalam  wacana  hukum  perlindungan  hak  asasi  manusia, khususnya Hukum Pengungsi Internasional ( International Refugee Law). Istilah persekusi  mengandung  makna  sebagai  setiap  tindakan  penindasan  dan  atau penganiayaan  yang  dilakukan  karena  alasan  ras,  agama,  kebangsaan, keyakinan politik, atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Batasan ini
dapat  ditemukan  misalnya  dalam  Konvensi  Genewa  1951  tentang  Status Pengungsi.
Sigit Riyanto dalam Kompas, 7 Juni 2017 mengungkapkan bahwa dalam menghadapi  situasi  kesimpang  siuran  pemahaman  dan  kesalahkaprahan penggunaan istilah persekusi ini, dapat saja setiap pihak yang  menjadi korban kekerasan  atau  penganiyaan  mengaku  dirinya  sebagai  korban  tindakan persekusi.
Perlu  dipahami  bahwa  untuk  sampai  pada  taraf  telah  terjadi  tindakan persekusi,  harus  dilihat  kasus  per  kasus,  ada  institusi,  mekanisme,  bahkan proses  ajudikasinya.  Setiap  orang  boleh  saja  mengaku  bahwa  dirinya  korban persekusi.  Namun  pengakuan  itu  masih  harus  diverifikasi  dan  diuji kredibilitasnya secara internal ataupun eksternal untuk sampai pada kualifikasi yang sahih tentang ada tidaknya tindakan persekusi.
Patut  dicatat  juga  bahwa  sejatinya  tindakan  persekusi  dapat  dilakukan oleh  aparat  negara  ataupun  pihak  lain  yang  bukan  merupakan  aparat  negara. Oleh  karena  itu,  untuk  menilai  ada  atau  tidaknya  tindakan  persekusi  perlu dipertimbangkan  juga  apakah  memang  tidak  ada  akses  perlindungan  hukum oleh  otoritas  nasional  di  negara  bersangkutan;  atau  aparat  negara  telah melakukan  pembiaran  terjadinya  tindakan  semacam  itu  dan  tidak  melakukan perlindungan sebagaimana mestinya terhadap mereka yang menjadi korban.
Manakala  benar  telah  terjadi  tindakan  persekusi  dan  tidak  ada mekanisme  hukum  nasional  yang  adil,  masyarakat  internasional  menyediakan mekanisme  perlindungan  internasional  yang  bersifat  komplementer.  Artinya mekanisme  perlindungan  internasional  baru  dapat  bekerja  ketika  otoritas nasional  terbukti  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  adil  dan pasti bagi para korban.
Salah  satu  upaya  perlindungan  yang  diakui  oleh  hukum  internasional adalah  adanya  lembaga  suaka  dan  prinsip  “ non  refoulement” .  Berdasarkan prinsip  hukum  ini,  setiap  negara  harus  menerima  dan  melindungi  korban persekusi,  serta  dilarang  mengusir  atau  mengembalikan  korban  persekusi tersebut ke wilayah di mana kebebasan dan hak hidupnya terancam.
Meskipun  demikian,  mekanisme  perlindungan  internasional  ini  hanya berlaku  bagi  para  korban  pelanggaran  persekusi.  Mekanisme  ini  tidak  berlaku bagi  mereka  yang  kabur  ke  luar  negaranya  karena  disangka  melakukan
perbuatan kriminal biasa (kejahatan non politik) dan berusaha menghindari dari proses hukum.
Mekanisme perlindungan internasional juga dapat dikecualikan dan tidak berlaku  bagi  mereka  yang  disangka  telah  melakukan  kejahatan  serius  berupa pelanggaran  HAM  berat,  kejahatan  perang,  kejahatan  melawan  kemanusiaan, dan kejahatan melawan perdamaian.
Berdasarkan  pembahasan  makna  persekusi  di  atas  dapat  dipahami bahwa  dalam  semua  kasus  pada  bagian  pendahuluan  benarkah  ada perampasan  hak  dasar  yang  sengaja  dan  kejam?  Jawabannya  adalah  semua itu  tidak  terjadi.  Karena  itu  istilah  yang  lebih  tepat  untuk  semua  kejadian  itu adalah tindak pidana yang lain seperti mengancam atau menganiaya, yang ada di  KUHP.  Sehingga  secara  leksikal  lebih  tepat  menggunakan  istilah  intimidasi. Pengertian  intimidasi  adalah  tindakan  menakut-nakuti  (terutama  untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu) gertakan atau ancaman.
Rumusan  KBBI  menyebut  persekusi  sebagai  pemburuan  sewenang- wenang  terhadap  seorang  atau  sejumlah  warga  dan  disakiti,  dipersusah  atau ditumpas  adalah  berbeda  dengan  makna  persekusi  yang  dipahami  oleh masyarakat internasional, sebab persekusi dalam dunia internasional dipahami sebagai  sentimen  kebencian  rasisme.  Oleh  karena  itu,  kasus  yang  terjadi belakangan ini tidak tergolong persekusi karena tidak ada sentimen kebencian rasisme.  Orang  yang  didatangi  ramai-ramai  oleh  warga  biasaya  bukan  karena identitas  ras  melainkan  karena  disebabkan  perbuatan  yang  menyinggung pribadi orang lain.
Jikapun  terjadi  pelanggaran  hukum  seperti  memaksa  masuk  ke  rumah atau  kantor  yang  merupakan  wilayah  privat  adalah  melanggar  pasal  167  ayat (1) KUHP: “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling  banyak  tiga  ratus  ribu  rupiah,  barang  siapa  memaksa  masuk  ke  dalam rumah,  ruangan  atau  pekarangan  tertutup  yang  dipakai  orang  lain  dengan melawan  hukum  atau  berada  di  situ  dengan  melawan  hukum,  dan  atas permintaan  yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.
Apabila  main  hakim  sendiri  terhadap  remaja  berusia  15  tahun sebagaimana  kasus  di  bagian  pendahuluan  adalah  melanggar  larangan  untuk
melakukan  kekerasan  fisik  maupun  psikis  terhadap  anak  sebagaimana  diatur dalam Pasal 76 C  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atau apabila main hakim sendiri terhadap orang dewasa, maka penerapan pasalnya berbeda  yakni  pertama,  dapat  dikenakan  Pasal  328  KUHP  mengenai penculikan,  kedua  Pasal  351  KUHP  apabila  penganiayaan  yang  dilakukan berakibat luka berat dan  mati atau Pasal 352 KUHP  apabila penganiayaannya tidak  menyebabkan  sakit,  ketiga  dapat  dikenakan  Pasal  335  (1)  ke-1  KUHP (versi  pasca  putusan  MK  nomor  1/PUU-XI/2013)  karena  secara  melawan hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan  sesuatu,  dengan  memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan.
Karena itu penggunakan diksi persekusi oleh aparat hukum atau pejabat negara  bahkan  pegiat  hak  asasi  manusia  terhadap  kasus  yang  terjadi belakangan ini merupakan upaya berlebihan, pandir, bahkan bisa dikategorikan kekerasan verbal itu sendiri.

## III. KESIMPULAN
Sudah  saatnya  aparat  penegak  hukum  untuk  bertindak  tegas  guna menegakkan hukum dan melindungi para korban tindakan kekerasan dan main hakim  sendiri  yang  selama  ini  telah  begitu  gencar  diberitakan  sebagai persekusi.  Ketegasan  aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus kekerasan dan main hakim sendiri oleh sekelompok warga dapat menghentikan kesalahpahaman  dan  kesalahkaprahan  tentang  persekusi  dan  yang  lebih penting lagi dapat mengembalikan rasa aman dan tenteram bagi semua warga negara,  serta  perlindungan  terhadap  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  sebagai  hak  asasi  yang  dijamin  oleh  hukum  dan perundang-undangan negara Indonesia.

## IV.  DAFTAR PUSTAKA
Efendy,Onong  Uchjana,  2003, Ilmu  Teori  dan  Filsafat  Komunikasi ,  Bandung, Rosdakarya.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2008,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa.
Riyanto, Sigit,  2017, Persekusi, dalam Koran Kompas Juni 2017.
Tim  Visi  Yustisia,  2014, KITAB  UNDANG-UNDANG  HUKUM  PIDANA,  Jakarta, Visimedia
https://unik6.blogspot.co.id/2017/06/persekusi .
https://singindo.com/tag/deddy-corbizier-tangkap-hatters-chika-jessika/ http://kbbi.kata.web.id/persekusi/