## PERAN MAJELIS TUHA PEUT DALAM PEMILIHAN WALI NANGGROE ACEH

## THE OCCUPATION OF MAJELIS TUHA PEUT FOR ELECTING OF WALI NANGGROE ACEH
Ade Oscar 1 , Mukhlis, 2 dan Faisal 3
1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh
2, 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstract
Penempatan  Wali  Nanggroe  sebagai  pemersatu  masyarakat  Aceh  melalui  pendekatan adat  ini  tampak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  termaktub  dalam  MoU  Helsinki  yang kemudian  dispesifikkan  pengaturannya  dalam  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh terkait  dengan  kewenangan  Wali  Nanggroe.  Perkembangan  Lembaga  Wali  Nanggroe Aceh  masih  mengalami  ketidaktransparan  secara  kelembagaan  yang  mengungkapkan bahwa  Majelis  Tuha  Peut  tidak  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam pemilihan Wali Nanggroe.  Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Peran dan hambatan serta  upaya  Majelis  Tuha  Peut  Wali  Nanggroe  dalam  pemilihan  Wali  Nanggroe  Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  metode  yuridis  empiris,  dengan sifat  penelitian  perspektif  analisis  terkait  tentang  Peran  Majelis  Tuha  Peut  Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Tuha  Peut  Wali  Nanggroe  dalam  pemilihan  Wali  Nanggroe  tidak  melakukan  perannya, dikarenakan  Malik  Mahmud  Al-Haythar  ditetapkan  menjadi  Wali  Nanggroe  periode kedua 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe, pada 7 Desember 2018. Penetapan  tidak  melalui  proses  pemilihan  melainkan  kesepakatan  antar  tiga  Majelis Tinggi  secara  musyawarah  mufakat  dan  tidak  melibatkan  salah  satu  dari  empat  unsur panitia  pemilihan  yakni  ulama.  Hambatan  Majelis  Tuha  Peut  dalam  pelaksanaan pemilihan  Wali  Nanggroe  periode  2018-2023  yaitu:  pemilihan  Wali  Nanggroe  tidak transparan,  tidak  terbentuknya  komisi  pemilihan  dikarenakan  Majelis  Tuha  Peut  belum terbentuk secara definitif, tidak adanya pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan  (Reusam  Pemilihan  Wali  Nanggroe)  dan  pemilihan  saat  itu  tidak menghadirkan  para  alim  ulama  dari  setiap  kabupaten/kota  seperti  yang  diamanatkan oleh Qanun Aceh. Upaya Majelis Tuha Peut yaitu keterlibatan Majelis Tuha Peut dalam pemilihan  Wali  Nanggroe,  dan    mengupayakan  regulasi,  dan  menyelenggaraan pemilihan.
Kata Kunci: Peran Majelis Tuha Peut, dan Pemilihan Wali Nanggroe

## Abstract
The  placement  of  the  Wali  Nanggroe  as  a  unifier  for  the  people  of  Aceh  through  this customary  approach  appears  to  be  in  accordance  with  the  provisions  contained  in  the Helsinki MoU, which later specified the arrangements in the Law on the Governance of Aceh  related  to  the  authority  of  the  Wali  Nanggroe.  The  development  of  the  Wali Nanggroe Aceh Institute is still experiencing institutional transparency which reveals that the Tuha Peut Council is unable to carry out its duties and functions in the election of the Wali  Nanggroe.  The  purpose  of  this  study  is  to  explain  the  role  of  the  Tuha  Peut  Wali Nanggroe  Council  in  the  election  of  the  Wali  Nanggroe  Aceh  and  the  obstacles  and
efforts of the Tuha Peut Council in carrying out the election of the Wali Nanggroe Aceh. This study uses a qualitative research type, empirical juridical method, with the nature of the  research  perspective  analysis  related  to  the  role  of  the  Tuha  Peut  Wali  Nanggroe Assembly in the election of the Wali Nanggroe Aceh. Based on the results of the research, the  Tuha  Peut  Wali  Nanggroe  Council  did  not  carry  out  its  role  in  the  Wali  Nanggroe election,  because  Malik  Mahmud  Al-Haythar  was  appointed  Wali  Nanggroe  for  the second  period  2018-2023  by  the  High  Council  of  Wali  Nanggroe  Institutions,  on December  7  2018.  The  determination  was  not  through  an  election  process  but  an agreement  between  the  three  High  Councils  by  deliberation  for  consensus  and  not involving any of the four elements of the election committee, namely the clergy. Obstacles to the Tuha Peut Assembly in the implementation of the Wali Nanggroe election for the 2018-2023  period,  namely:  the  election  of  the  Wali  Nanggroe  was  not  transparent,  the election  commission  was  not  formed  because  the  Tuha  Peut  Council  had  not  been definitively  formed,  there  was  no  implementation  of  derivative  rules  or  regulations related to the election (Reusam Wali Nanggroe Election) and the election at that time did not  present  religious  scholars  from  each  district/city  as  mandated  by  the  Aceh  Qanun. The  efforts  of  the  Tuha  Peut  Council  are  the  Tuha  Peut  Council's  involvement  in  the election of the Wali Nanggroe, and seeking regulation, and holding elections.
Keywords : The Role of the Tuha Peut Council, and the Election of Wali Nanggroe.

## A. PENDAHULUAN
Penandatanganan Memorandum  of  Understanding (MoU)  antara Pemerintah Indonesia dengan pejuang kemerdekaan Aceh di Helsinki, Finlandia, menandakan perdamaian telah dicapai kedua belah pihak yang terus  bersengketa sejak  lama.  Paska  penandatanganan,  diharapkan  tidak  ada  lagi  peperangan  yang terjadi di Aceh, dan relasi antara Indonesia dan Aceh dapat berjalan kembali baik seperti  semula.  Lebih  kurangnya,  harapan  ini  telah  terwujud.  Secara de  facto sudah tidak lagi terlihat tindakan kekerasan yang mengindikasikan masih eksisnya perjuangan  kemerdekaan  Aceh  oleh  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM),  ataupun pemberantasan  gerakan  ini  dari  pihak  pemerintah.  Sementara  dari  sisi de  jure , nota perdamaian di atas telah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (selanjutnya  ditulis  Undang- Undang  Pemerintahan  Aceh).  Namun  dalam  perjalanannya,  kondisi  damai  ini tidak  bermakna  bahwa  polemik  di  Aceh  juga  turut  dapat  diredam.  Justru, tercapainya kesepakatan perdamaian Indonesia berikut berbagai perihal yang telah disepakati dalam nota tersebut, menjadi babak baru potensi polemik di Aceh akan terus berlangsung, meskipun dalam bentuk yang berbeda.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Olle  Törnquist,  seorang  Guru  Besar  ilmu politik  dan  juga  peneliti  dari  University  of  Oslo  memprediksi  tentang pemerintahan  transisi  di  Aceh.  Melalui  penelitiannya  itu,  Olle  mengungkapkan ada tujuh tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam membangun Aceh ke depan  pasca  berdamai  dengan  RI,  yang  meliputi  sistem  pemerintahan,  sikap  dan kebijakan  partai  lokal,  calon  independen,  serta  hubungan  simbiosis  antara pengusaha,  politisi  dan  penegak  hukum.  Törnquist  menyatakan  bahwa  jika  tujuh tantangan  itu  tidak  ditangani  dengan  baik,  akan  dapat  mengancam  sistem demokrasi  yang  diidam-idamkan.  Törnquist  mendapatkan  tempatnya  ketika
melihat  perkembangan  di  Aceh  sejak  berakhirnya  konflik  hingga  sekarang  ini, meskipun  Husni  Bahri  menyebut  problematika  ini  bersifat  normatif  dan  potensi keberlakuannya bisa muncul di seluruh daerah di Indonesia. 1
Secara  legal-formal,  lahirnya  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  telah membuka babak baru perjalanan pemerintahan di Aceh. Norma-norma yang diatur di  dalamnya  mencerminkan  kekhususan  Aceh  yang  selain  sebagai  apresiasi  atas nilai kesejarahan Aceh, juga merupakan konstruksi baru yang akan diterapkan di Aceh  pada  masa  mendatang.  Semuanya  disepakati  dan  dituangkan  dalam  MoU dan kemudian dijabarkan serta diformalkan melalui Undang-Undang Pemerintahan  Aceh.  Satu  di  antara  banyak  materi  yang  tercantum  di  dalam Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh  adalah  terkait  dengan  pembentukan (Lembaga) Wali Nanggroe di Aceh. Jika merujuk pada prediksi Olle Törnquist di atas,  pembahasan  tentang  formalisasi  Wali Nanggroe di  Aceh  menunjukkan kebenaran analisisnya, melihat sepanjang pembahasan tema ini tidak terlepas dari polemik berkepanjangan di Aceh.
Pengaturan tentang Lembaga Wali Nanggroe di Aceh sebenarnya memiliki landasan  hierarki  yang  jelas.  Jauh  sebelum  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh terbit,  pembentukan  Wali Nanggroe di  Aceh  telah  memiliki  landasan  yuridis untuk diatur lebih lanjut dan dibentuk, yakni melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2 Hanya saja, pembentukan lembaga ini  pada  saat  itu  tidak  banyak  dibicarakan  karena  selain  masih  terdapat  banyak problem  krusial  lainnya  di  Aceh  yang  dianggap  lebih  urgen  untuk  dibenahi terlebih dahulu, pihak GAM yang saat itu masih aktif dalam perjuangannya, juga tidak  menyetujui  rumusan  Wali Nanggroe sebagaimana  termaktub  di  dalamnya. Kondisi  semacam  ini  terus  berlangsung  hingga  istilah  Wali Nanggroe kembali muncul dalam MoU Helsinki pada tahun 2005 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006.
Dalam  MoU  Helsinki,  pengaturan  tentang  Lembaga  Wali Nanggroe disusun  dengan  rumusan  yang  cukup  singkat.  Pada  point  1.1.7.  MoU  Helsinki dinyatakan  bahwa,  “Lembaga  Wali Nanggroe akan  dibentuk  dengan  segala perangkat upacara dan gelarnya”. Singkatnya pengaturan dalam MoU ini ternyata memberi  peluang  multitafsir  bagi  pembacanya,  khususnya  anggota  DPR  ketika menjabarkan rumusan ini ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal ini misalnya  diungkapkan  mantan  anggota  GAM  bahwa  pengaturan  Wali Nanggroe
1 Husni  Bahri  dalam  Syukriy  Abdullah,  dkk, Merajut  Aceh  dari  Jogja  (Kompilasi Pemikiran  Intelektual  Muda  Aceh-Yogyakarta  (Bunga  Rampai), Himpasay,  Yogyakarta,  2009, hlm. xviii.
2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengatur tentang Wali Nanggroe dalam satu bab khusus,  yaitu  Bab  VII  dengan  judul  ‘Wali  Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai  Penyelenggara Adat,  Budaya  dan  Pemersatu  Masyarakat’.  Pasal  10  Undang-Undang  ini  berbunyi:  (1)  Wali Nanggroe dan  Tuha Nanggroe adalah  lembaga  yang  merupakan  simbol  bagi  pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  (2)  Wali Nanggroe dan Tuha  Nanggroe bukan  merupakan  lembaga  politik  dan pemerintahan  dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam;  (3)  Hal-hal  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
tidak sesuai dengan maksud perumusan awal ketika hendak dimasukkan ke dalam MoU. 3
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh, rumusan tentang Wali Nanggroe disusun dalam Bab XII berjudul Lembaga Wali Nanggroe  dan  terdiri  dari  dua  pasal.  Ketentuan  pasal  tersebut  memuat  ketentuan Pasal  96  menjelaskan:  (1)  Lembaga  Wali Nanggroe merupakan  kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat,  dan  pemberian  gelar/derajat  dan  upacara-upacara  adat  lainnya.  (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat  personal  dan  independen.  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat- syarat  calon,  tata  cara  pemilihan,  peserta  pemilihan,  masa  jabatan,  kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.
Lebih lanjut Pasal 97 menyebutkan: “Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun  luar  negeri  yang  kriteria  dan  tata  caranya  diatur  dengan  Qanun  Aceh”. Sebelumnya,  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh,  didefinisikan pula  bahwa  Lembaga  Wali Nanggroe adalah  Lembaga  kepemimpinan  adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
Dua rumusan aturan dari dua sumber di atas, khususnya di dalam Undang- undang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe jelas diproyeksikan sebagai lembaga  adat  dan  budaya  yang  kelak  akan  mempertahankan  adat  istiadat masyarakat sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Dalam penjelasan lainnya, Wali Nanggroe juga sangat mungkin dapat menjadi sebuah lembaga mediasi ketika ada sengketa yang melibatkan lembaga pemerintahan di Aceh, tanpa masuk ke dalam struktur  pemerintahan  itu  sendiri. 4 Namun,  hal  ini  berbeda  ketika  rumusan Undang-undang ini hendak dirumuskan kembali ke dalam Qanun sebagai wadah pengaturan  teknisnya,  terutama  pada  Rancangan  Qanun  (Raqan)  Lembaga  Wali Nanggroe yang  diterbitkan  pada  tahun  2010.  Sebelumnya,  DPRA  juga  telah membahas dan bahkan mengesahkan satu Rancangan Qanun Wali Nanggroe pada tahun  2009.  Pengaturan  dua  Raqan  tentang  Wali Nanggroe tahun  2007, kewenangan  Wali Nanggroe disatukan  pengaturannya  dengan  Tugas  Wali Nanggroe dalam  Pasal  5  (Bab  II,  Bagian  Ketiga).  Dalam  proses  selanjutnya, Raqan  yang  dibentuk  pada  tahun  2007  ini  mencapai  kesepakan  finalnya  pada tahun 2009, dengan rumusan kewenangan Wali Nanggroe . Kewenangan  Wali Nanggroe dalam  Raqan  di  atas  mengarah  pada penempatan  Wali Nanggroe sebagai  pemersatu  masyarakat  Aceh  melalui pendekatan  adat.  Sekilas,  rumusan  ini  tampak  sesuai  dengan  ketentuan  yang secara  umum  termaktub  dalam  MoU  Helsinki  yang  kemudian  dispesifikkan pengaturannya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Khusus terkait dengan
3 Majalah Modus Aceh Tahun 2009, No. 26 Th. VII 19-25 Oktober 2009, hlm. 12
4 Teuku Kemal Pasha, Wali Sejati Pergi, dalam Majalah Modus Aceh , No. 7 Th. VIII 7- 13 Juni 2010, hlm. 19
kewenangan Wali Nanggroe , pengaturan dalam Raqan lama bahkan bisa dibilang sebagai  turunan  dari  pengaturan  yang  terumus  dalam  Undang-undang Pemerintahan  Aceh,  namun  inilah  yang  justru,  ditentang  oleh  anggota  DPRA periode  2009-2014.  Menurut  mereka,  kewenangan  Wali Nanggroe jauh  lebih besar dari sekedar institusi adat.
Wali Nanggroe tetaplah  menjadi  sebuah  keniscayaan  karena  telah diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. 5 Perlu diingat bahwa Undang- Undang Pemerintahan Aceh pada dasarnya merupakan legalitas dari MoU antara wakil  masyarakat  Aceh  (baca:  GAM)  dengan  pemerintah  Indonesia,  meskipun kita  masih  dapat  berdebat  panjang  jika  konten  Undang-undang  Pemerintahan Aceh ini dihadap-hadapkan dengan MoU Helsinki. Terlebih, seperti diungkapkan di  atas,  jauh  sebelum  lahirnya  MoU  dan  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  telah  mengamanahkan  pembentukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh. 6
Kepemimpinan  Wali Nanggroe sebagai  pemangku  adat  dibantu  oleh beberapa  majelis  yaitu tuha  peut,  tuha  lapan ,  Mufti  atau  yang  mewakilinya  dan perwakilan  alim  ulama  dari  23  kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  fungsi- fungsinya.  Penelitian  ini  hanya  memfokuskan  pada  majelis tuha  peut dalam menjalankan tugas dan fungsi di Lembaga Wali Nanggroe . Tuha  peut adalah  dewan  orang  tua  yang  mempunyai  pengetahuan  yang luas tentang adat dan  agama. Tuha peut secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu tuha dan peut , tuha berarti  tua  sedangkan peut berarti  empat.  Maksudnya  orang yang  duduk  dalam  lembaga  adat  ini  adalah  orang  yang  dianggap  sudah  tua mempunyai  pengaruh  atau  memiliki  kharisma  dalam  masyarakat,  mereka  yang duduk  di  lembaga  dipilih  dari  keterwakilan  empat  unsur,  yaitu  unsur pemerintahan,  unsur  agama,  unsur  pimpinan  adat  dan  unsur  cerdik  pandai. 7 Provinsi Aceh mempunyai dua golongan tuha peut, yaitu tuha peut gampong dan tuha  peut Wali Nanggroe.  Tuha  peut  gampong dan tuha  peut Wali Nanggroe mempunyai unsur yang sama, tetapi terdapat tugas dan fungsi yang berbeda. Adapun  tugas  dan  fungsi tuha  peut  gampong sebagaimana  Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong bab tuha peut Pasal  34  dikatakan  bahwa tuha  peut  gampong sebagai  badan  perwakilan gampong , merupakan wahana untuk mewujudkan demokrasisasi, keterbukaan dan partisispasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. 8 Dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, tuha peut gampong berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan gampong,  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  gampong  dengan  prinsip  saling menghormati,  dengan  semua  lembaga  adat  memiliki  alat  kontrol,  sehingga  kecil kemungkinan  terjadi  penyimpangan  kekuasaan  atau  terjadi  tindak  semena-mena. Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat  memuat  beberapa
5 Pasal 96
6 Pasal 10 (Bab VII).
7 M.  Ridha,  dkk, Peumat  Jaroe;  Proses  Mediasi  Menuju  Harmoni  dalam  Masyarakat Aceh, Meuseuraya, Banda Aceh, Meuseuraya, 2017, hlm. 100-101.
8 Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
kaedah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  peradilan  adat, karena  dapat  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pembagunan,  pembinaan  masyarakat  dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat. 9
Adapun tugas dan fungsi tuha peut sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Anggota  Majelis Tuha  Puet yang  dikukuhkan  menjadi  salah  satu  perangkat kerja  Lembaga  Wali Nanggroe .  Anggota  Majelis Tuha  Puet berjumlah  17 orang,  terdiri  dari  unsur  ulama,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  serta  mantan tokoh  politik  dari  berbagai  kabupaten/kota  se-Aceh.  Majelis Tuha Peut juga memiliki  tanggungjawab  sebagai  motor  penggerak  tugas  dan  fungsi kelembagaan  Wali Nanggroe .  Semua  anggota tuha  peut yang  diberi  amanah tersebut mampu menjalankannya. Dengan tujuan untuk mencapai dari hakikat perjuangan  Aceh  dan  cita-cita  indatu  membangun  peradaban  Aceh  ke  arah yang lebih gemilang dengan landasan Syariat Islam.
Keberadaan tuha  peut terutama  membantu  Wali Nanggore dalam menjalankan  tugas  dalam  Pasal  35,  fungsi  dalam  Pasal  36  dan  kewenangannya dalam  Pasal  37  Qanun  Aceh  tentang  lembaga  Wali Nanggroe serta  menjalankan arahan dan kebijakan Wali Nanggroe . Salah satu fungsi majelis tuha peut dalam Lembaga Wali Nanggroe adalah meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari’at Islam dan adat dalam masyarakat. Hal ini pemerintah dan unsur majelis tuha peut bersama-sama  mengupayakan  dan  menjalankan  penerapan  syari’at  Islam. Penerapan  syari’at  Islam  dalam  masyarakat  ialah  adanya  kesadaran  yang  tinggi dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Pasal  96  ayat  4  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa ketentuan mengenai  syarat-syarat  calon  tata  pemilihan,  peserta  pemilihan  diatur  dalam Qanun Aceh. Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe memberikan legalitas yang besar terhadap tugas majelis tuha peut dari dalam pemilihan Wali Nanggroe . Pasal  35  tugas  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe ,  (a)  membentuk  dan memberhentikan  Komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe atas  persetujuan  Wali Nanggroe ,  (b)  melaksanakan  pemilihan  wali Nanggroe dalam  Komisi  Pemilihan Wali Nanggroe , (c) Menetapkan Wali Nanggroe terpilih sesuai dengan ketentuan. Dalam  Pasal  70  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe terdiri  dari,  Majelis Tuha  Peut ,  Majelis Tuha  Lapan ,  Mufti,  perwakilan  alim ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang.
Perkembangan  Lembaga  Wali Nanggroe Aceh  masih  mengalami ketidaktransparan secara kelembagaan yang mengungkapkan bahwa Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe tidak  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam pemilihan  Wali Nanggroe .  Proses  pemilihan  Wali Nanggroe tidak  terdapat pembentukan  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe ,  tidak  terdapat  alim  ulama.
Musyawarah  yang  dilaksanakan  oleh  Majelis  Tinggi  tanpa  adanya  perwakilan
9 Rubiati, Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar), Banda Aceh, 2016, hlm. 20
alim ulama sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) adalah tidak sah. Menurut Hasyim Ustman  seorang  Anggota Tuha  Lapan Wali Nanggroe menyampaikan  bahwa besarnya  peran tuha  peut dalam  Lembaga Wali  Nanggroe. Malik  Mahmud  tidak layak  menjadi  Wali Nanggroe untuk  kedepan  lagi  karena  pemilihan  secara darurat, Hasyim Ustman menyampaikan bahwa komisi pemilihan Wali Nanggroe sudah  dibentuk  oleh tuha  peut ,  akan  tetapi  rekruitmen  dilakukan  secara  sistem aklamasi. 10
Berdasarkan pernyataan Hasyim Ustman tersebut tugas dan fungsi Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe tidak  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  dengan  judul  Peran  Majelis Tuha Peut Dalam  Pemilihan  Wali Nanggroe Aceh.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang peneliti  ingin  mengetahui  dan  menganalisis  peran  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam  pemilihan  Wali Nanggroe dan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  hambatan  dan  upaya  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe.
Penulis  melakukan  analisis  dalam  penelitian  ini  mengenai  keberadaan Lembaga  Wali Nanggroe dengan teori  Otonomi  Daerah  dan  Otonomi  Khusus (Desentralisasi  Asimetris).  Lembaga  Wali Nanggroe yang  berada  di  wilayah otonom  yaitu  suatu  daerah  yang  mengatur  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan, “Dengan  diberikannya  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  maka  tugas-tugas pemerintahan  akan  dijalankan  dengan  lebih  baik,  karena  masyarakat  di  daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekitar lingkungannya”. 11
Pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom khususnya Aceh adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh  konstitusinya  melainkan  karena  hal  itu  adalah  hakikat  dalam  negara kesatuan.  Alasan  menjaga  kesatuan  dan  integritas  mendominasi  pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah Aceh  untuk  ikut  terlibat  langsung  dan  mandiri  dalam  rangka  mengelola  dan memperjuangkan kepentingan daerah Aceh.  Lembaga  Wali Nanggroe di  Aceh adalah  upaya  menghadirkan  identitas  dan  entitas  politik  Aceh  sebagai  salah  satu bentuk kekhususan dan Keistimewaan Aceh yang dijalankan Negara secara nyata. Ia  bukan  hanya  tawaran  khusus  dalam  pendekatan  penyelesaian  konflik  politik Aceh,  tetapi  memang  keberadaannya  adalah  kebutuhan.  Sehingga  jika  terdapat perbedaan  pemahaman  terkait  dengan  hak-hak  kekhususan  dan  keistimewaan Aceh  oleh  para  pihak,  Lembaga  Wali Nanggroe dapat  mengambil  peran  sebagai peuneutoh . 12
Begitu  juga  dengan  teori  Otonomi  Khusus  (Desentralisasi  Asimetris), pengadopsian  model  desentralisasi  asimetris  dilandasi  dengan  kerangka
10 H. Hasyim Ustman, S.Ag., Tuha Lapan Wali Nanggroe, Wawancara, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 21.00 WIB. Melalui Via Handpone.
11 M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 21
12 Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol 2, No. 2, Tahun 2021 , hlm. 115.
administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal. 13 Respon keragaman masyarakat  dilihat  dari  format  pengorganisasian  Negara.  Seperti  Lembaga  Wali Nanggroe merupakan  sebuah  Lembaga  yang  mengatur  kepemimpinan  adat  di Aceh. Dan juga sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang  membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kehidupan  Lembaga- lembaga  adat,  adat  istiadat,  dan  pemberian  gelar/derajat  dan  upacara  adat. Ketentuan terkait syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain diatur dengan Qanun Aceh.  Wali Nanggroe memegang  jabatan  selama  lima  tahun  terhitung  setelah ditetapkan  sebagai  Wali Nanggroe .  Mekanisme  Pemilihan  Wali Nanggroe merujuk pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe . Pada Bab V pasal  70  menyatakan  bahwa:  (1)  Wali Nanggroe dipilih secara  Musyawarah  dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus. (2) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan , Mufti atau yang mewakilinya, dan Perwakilan Alim Ulama masing-masing Kabupaten/kota 1 orang. Adapun  peran  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam  Pemilihan  Wali Nanggroe terdapat dalam Reusam Pasal 4 Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe , terdapat 11 peran, namun peran majelis tuha peut wali nanggroe dalam pemilihan wali nanggroe hanya tiga peran, yaitu (1) Membentuk dan  memberhentikan  komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe atas  persetujuan  Wali Nanggroe berdasarkan  Reusam  Tata  Cara  Pemilihan  Wali Nanggroe ;  (2) melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam komisi pemilihan Wali Nanggroe berdasarkan  Reusam  Tata  Cara  Pemilihan  Wali Nanggroe ;  dan  (3)  Menetapkan Wali Nanggroe Terpilih  berdasarkan Reusam Tata  Cara  Pemilihan  Wali Nanggroe .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris 14 pada  penelitian hukum sosiologis yang bersifat preskriptif 15 yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan  gambaran  atau  merumuskan  masalah  sesuai  dengan  keadaan  atau fakta  yang  ada  dalam  peran  majelis tuha  peut dalam  pemilihan  Wali Nanggroe Aceh,  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  yang  berlaku.  Penelitian  ini menggunakan  dua  sumber  data,  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder  dengan  menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data 16 menggunakan tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi.
13 Ni’matul  Huda, Desentralisasi  Asimetris  dalam  NKRI, Bandung,  Nusa  Media,  2014, hlm. 55
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.
15 H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9 16 H.B.  Sutopo, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Sebelas  Maret  University  Press, Surakarta, 2002, hlm. 94-97.
C. Peran Majelis Tuha Peut Dalam Pemilihan Wali Nanggroe Aceh
1. Membentuk  dan  memberhentikan  komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe atas  persetujuan  Wali Nanggroe berdasarkan  Reusam  Tata  Cara Pemilihan Wali Nanggroe ;
Lembaga  Wali Nanggroe yang  demokratis  dan  aspiratif  untuk  semua golongan  masyarakat  Aceh,  tanpa  kecuali  dan  tanpa priority .  Keberadaan  Wali Nanggroe penting dan khusus, karena lahir dari perjuangan panjang sejarah Aceh. Oleh  karena  itu  untuk  mengoptimalkan  peran Tuha  Peut Wali Nanggroe yang sesuai dengan aturan Qanun Aceh Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Reusam, pertimbangkan proses suksesi dan membentuk Komisi Pemilihan Wali Nanggroe adalah peran dari majelis tuha peut dalam pemilihan Wali Nanggroe .
Dari  hasil  wawancara,  bahwa  proses  pemilihan  tidak  dilaksanakan, pasalnya  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe yang  seharusnya  bertugas  memilih Wali Nanggroe tidak dibentuk. Belum adanya komisi ini juga disebabkan belum adanya  Majelis Tuha  Peut definitif  dalam  struktural  Lembaga  Wali Nanggroe yang  merupakan  salah  satu  majelis  tinggi  dan  bertugas  membentuk  komisi tersebut. Pembentukan dan pemberhentian komisi Pemilihan Wali Nanggroe atas persetujuan  Wali Nanggroe berdasarkan  Reusam  Tata  Cara  Pemilihan  Wali Nanggroe tidak dilaksanakan oleh Majelis Tuha Peut, sehingga Majelis Tuha Peut tidak  berperan  pembentukan  dan  pemberhentian  komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe.
2. Melaksanakan  Pemilihan  Wali Nanggroe dalam  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe berdasarkan Reusam Tata Cara Pemilihan Wali Nanggroe
Pelaksanaan  pemilihan  Wali Nanggroe tidak  jauh  berbeda  saat pengangkatan  Wali Nanggroe IX,  Malik  Mahmud  Al-Haythar  langsung ditetapkan  sebagai Wali Nanggroe sebagaimana  disebut  pada  Pasal  132  ayat  (6) yang  berbunyi:  Sejak  berpulang  ke  Rahmatullah  Wali Nanggroe yaitu  Hasan Muhammad  di  Tiro,  maka  Waliyul’ahdi  Malik  Mahmud  Al-Haythar  ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX. Waliyul’ahdi pada masa Wali Nanggroe VIII (Hasan Muhammad  di  Tiro)  adalah  Malik  Mahmud  Al-Haythar.  Jadi,  saat  itu  Malik Mahmud langsung ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX sebagaimana disebut di dalam qanun. Soal komisi pemilihan menunggu keputusan Wali Nanggroe .
Pasal 105 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan, calon terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan sebagai Wali Nanggroe dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe . Kemudian pada ayat (2) disebutkan, Wali Nanggroe yang  telah  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe mengucapkan  sumpah  dalam  sebuah  upacara  adat  di  hadapan  Komisi  Pemilihan Wali Nanggroe , tamu undangan, dan khalayak ramai.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pelaksanaan  pemilihan  Wali Nanggroe dalam  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe tidak  berdasarkan  Reusam  tata  cara pemilihan  wali nanggroe, karena  penetapan  Wali Nanggroe melewati  komisi pemilihan.  Ada  atau  tidaknya  pemilihan  Wali Nanggroe, Malik  Mahmud  Al- Haythar  akan  tetap  dipilih  sebagai  Wali Nanggroe, kecuali  Malik  Mahmud  Al- Haythar sudah tidak ada lagi.
3. Menetapkan  Wali Nanggroe Terpilih  berdasarkan Reusam Tata  Cara Pemilihan Wali Nanggroe
Pasal  70  ayat  (1)  Qanun  Nomor  8  Tahun  2012  menyebutkan  Pemilihan Wali Nanggroe dipilih  secara  musyawarah  dan  mufakat  oleh tuha  peut . Selanjutnya  pasal  105  ayat  (1)  Qanun  Nomor  8  Tahun  2012  menyebutkan  calon terpilih  berdasarkan  musyawarah  dan  mufakat  di  tetapkan  sebagai  Wali Nanggroe .
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa,  penetapan  Malik  Mahmud  Al- Haythar  oleh  majelis  tinggi  Wali Nanggroe berdasarkan  hasil  musyawarah  dan kesepakatan  majelis,  cacat  hukum  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2019. Berdasarkan Pasal 70 ayat 2 menyebutkan  bahwa  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe terdiri  dari  Majelis Tuha Peut ,  majelis tuha  Lapan ,  Mufti  atau  yang  mewakili  dan  perwakilan  ulama masing-masing Kabupaten/Kota satu orang.
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa musyawarah yang dilaksanakan oleh Majelis  Tinggi  tanpa  adanya  perwakilan  alim  ulama  sesuai  ketentuan  Pasal  70 ayat  2  adalah  tidak  sah.  Karena  status  perwakilan  alim  ulama  masing kabupaten/kota bukan tidak menghadiri, tapi belum terbentuk. Seharusnya majelis Tinggi  Wali Nanggroe tidak  boleh  menyimpulkan  bahwa  majelis  tersebut  sudah memenuhi korum untuk melakukan musyawarah dan musyawarah pemilihan Wali Nanggroe yang wajib dilaksanakan dalam komisi pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk  secara  khusus  dengan  ditetapkan  dalam  keputusan  Wali Nanggroe . Pemilihan  Wali Nanggroe periode  2018-2023  yang  telah  dilakukan  tanpa mengikuti aturan hukum yang sudah ada merupakan sebuah permasalahan hukum dalam  implementasinya  sebuah  aturan  hukum,  pemilihan  sudah  dilakukan  tidak sesuai  dengan  hukum  yang  telah  mengatur  tata  cara  pemilihan  Wali Nanggroe tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  bahwa  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam  pemilihan  Wali Nanggroe tidak  melakukan  perannya,  dikarenakan  Malik Mahmud  Al-Haythar  ditetapkan  juga  menjadi  Wali Nanggroe peridoe  kedua yakni  dengan  masa  waktu  antara  2018-2023  oleh  Majelis  Tinggi  Lembaga  Wali Nanggroe (LWN), yakni Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan , dan Majelis Fatwa pada tanggal  7  Desember  2018.  Penetapan  tidak  melalui  proses  pemilihan  melainkan kesepakatan  dalam  musyawarah  antar  tiga  Majelis  Tinggi  dan  tidak  melibatkan salah  satu  dari  empat  unsur  yakni  23  ulama  perwakilan  kabupaten/kota  masing- masing 1 (satu) orang.
Menurujuk  pada  teori  musyawarah  mufakat,  pemilihan  Wali Nanggroe yang  didasarkan  pada  Pasal  70  ayat  yang  menyatakan  bahwa  Wali Nanggroe dipilih  berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Wali Nanggroe yang dibentuk khusus. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa KPUD Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari dewan tuha peut , dewan tuha lapan, mufti dan perwakilan ulama dari kabupaten. 17
17 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
Pemilihan  Wali Nanggroe pada  periode  2018-2023  dilaksanakan menurujuk  pada  teori  musyawarah  mufakat,  tetapi  tidak  atas  dasar  kesepakatan yang di usulkan dan dipilih oleh Komisi pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara  khusus.  Seharusnya  komisi  pemilihan  tersebut  terdiri  dari  Majelis  Tinggi seperti, Majelis Tuha Peut , Majelis Tuha Lapan , dan Mufti atau yang Mewakili. Dan  Anggota  Majelis  Tinggi  melaksanakan  musyawarah  yang  berdasarkan kesepakatan.  Musyawarah  mufakat  yang  dilaksanakan  dalam  pemilihan  Wali Nanggroe  tidak  menghadiri  unsur  Majelis  Tinggi  Perwakilan  Alim  Ulama,  yang masing-masing satu orang setiap Kabupaten/kota  yang berjumlah 23 orang Alim Ulama.
Pelaksanaan penetapan Wali Nanggroe pada hari Jum’at dan sabtu tanggal 7-8  Desember  2018  di  ruang  rapat  Lembaga  Wali Nanggroe yang  dihadiri  oleh Majelis  Tinggi  diantaranya  Majelis Tuha  Peut ,  Majelis Tuha  Lapan dan  Majelis Mufti  atau  yang  mewakili.  Dipimpin  oleh  masing-masing  ketua  dan  wakil  ketua anggota  Majelis  Tinggi.  Pimpinan  dan  anggota  pemilihan  Wali Nanggroe ditetapkan  oleh  Wali Nanggroe ,  tidak  dipilih  secara  Musyawarah  dan  mufakat. Dipimpin  oleh  masing-masing  ketua  dan  wakil  ketua  anggota  Majelis  Tinggi. Pimpinan dan anggota pemilihan Wali Nanggroe ditetapkan oleh Wali Nanggroe , dipilih secara Musyawarah dan mufakat.
Anggota  Majelis  Tinggi  seperti  Majelis Tuha  Peut ,  Majelis Tuha  Lapan dan  Mufti  Lembaga Wali  Nanggroe sepakat  untuk  menetapkan  Malik  Mahmud kembali  sebagai  Wali Nanggroe .  Anggota  Majelis  Tinggi  menyampaikan  hasil musyawarah  dan  mufakat  kepada  DRPA  untuk  mengukuhkan  kembali  Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe yang kesepuluh dengan masa jabatan 5 tahun yang terhitung sejak tanggal pengukuhan, sesuai Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi  “ Masa  jabatan  Wali  Nanggroe  selama  5(lima)  tahun,  terhitung  sejak tanggal pengukuhan ”.
Pasal  118  Qanun  Nomor  10  Tahun  2019  menyebutkan  bahwa  “Wali Nanggroe memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  117  ayat  (1)  dan  dapat  dipilih  kembali  untuk  jabatan  yang  sama hanya  untuk  satu  kali  masa  jabatan”. 18 jadi  Malik  Mahmud  Al-Haytar  disini dipilih  kembali  sebagai  Wali Nanggroe untuk  masa  jabatan  yang  kedua  pada tahun 2018.
Sebelumnya Pada tahun 2013 Malik Mahmud Al-Haytar di angkat menjadi Wali Nanggroe tanpa  melalui  mekanisme  Komisi  pemilihan  Wali Nanggroe , karena  secara  waktu  tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan  pemilihan  dalam waktu  yang  singkat,  akan  tetapi  pengukuhan  tetap  dilaksanakan  sesuai  dengan aturan  pada  Qanun  Nomor  10  Tahun  2019  pada  Pasal  132  ayat  (6)  disebutkan bahwa  “Sejak  berpulang  ke  Rahmatullah  Wali Nanggroe Dr.  Tengku  Hasan Muhammad  di  Tiro,  maka  Waliyul’ahdi  Malik  Mahmud  Al-Haytar  ditetapkan sebagai  Wali Nanggroe IX”,  dengan  periode  ke  9,  dan  pada  Pasal  132  ayat  (7) disebutkan  bahwa  “ Pengukuhan  Tengku  Malik  Mahmud  Al-Haytar  sebagai  Wali Nanggroe  ke  IX  sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (6)  dilaksanakan  dalam rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa ”.
18 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, Lembaga Wali Nanggroe…, hlm. 16.
D. Hambatan  dan  Upaya  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nanggroe
1. Hambatan
a. Pemilihan Wali Nanggroe Tidak Transparan Proses pemilihan Wali Nanggroe tidak transparan dan melukai demokrasi Aceh.  Seharusnya,  pemilihan  tersebut  harus  lebih  terbuka  kepada  masyarakat umum. Hasil wawancara, seharusnya penyelenggara terlebih dulu bermusyawarah dengan  ulama  dalam  pemilihan  Wali Nanggroe tersebut,  dengan  menghargai ulama  Aceh.  Karena  orang  yang  memimpin  lembaga  Wali Nangggroe sebagai lembaga adat di Aceh harus mangerti hukum adat, syariat Islam yang ada di Aceh Pengukuhan  Wali Nanggroe dilakukan  oleh  DPRA  yang  menjalankan  amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2019 yaitu pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR Aceh khusus.  Tanggal 1-5 Desember seharusnya telah dibentuk komisi pemilihan Wali Nanggroe Aceh yang dibentuk oleh tuha peut .
Hasil  wawancara,  sistem  pencalonan  dan  sistem  pemilihan  sebagai pembodohan publik karena ia tidak membuka. Wali Nanggroe tidak menanggapi tentang  pemilihan,  malah  mengklaim  bahwa  ia  akan  mencalonkan  lagi  di karenakan masih ada masalah yang belum terselesaikan selama masa jabatannya. Keterlambatan  pemilihan  Wali Nanggroe agar  segera  diminimalisir  dan  juga pembentukan  Komisi  Pemilihan  tidak  segera  di  bentuk.  Mereka  berharap  agar keterbukaan informasi lebih dapat ditekankan dan diketahui oleh masyarakat.
Hasil  wawancara,  bahwa  Lembaga  Wali Nanggroe tidak  transparans dalam  mekanisme  pemilihan  Wali Nanggroe Aceh.  Ketidaktransparannya membuat persepsi dikalangan masyarakat bahwa lembaga Wali Nanggroe seperti sebuah  perusahaan  swasta  yang  harus  dikelola  oleh  CEO.  Pemilihan  Wali Nanggroe yang  tidak  memenuhi  unsur  Pasal  70  ayat  1  Qanun  Nomor  8  Tahun 2012 itu dilakukan karena keterbatasan waktu sehingga tidak sempat membentuk KPU,  padahal  rentang  waktu  2012  hingga  2018  sangat  memungkinkan  untuk membentuk  komisaris.  Sistem  seleksi  calon  Wali Nanggroe Aceh  baik  periode  I tahun 2012 maupun periode II tahun 2018 sejak adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2019  belum  transparan,  bahkan  tidak  diumumkan  secara  luas  mengenai pelaksanaan  seleksi  calon,  meskipun  pada  Qanun  menyebutkan  calon  Wali Nanggroe bisa lebih dari satu orang.
Sistem  pemilihan  kandidat  untuk  mengisi  jabatan  tertentu  dalam  suatu lembaga  sangatlah  penting  dalam  pengelolaan  sumber  daya  manusia  untuk penunjukan  orang  terbaik  untuk  setiap  pekerjaan  yang  diberikan.  Terkait  dengan sistem  pemilihan  wali nanggroe secara  yuridis  tertuang  dalam  Pasal  69  Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe , yang mengatur syarat-syarat yang harus  dipenuhi  oleh  calon  yaitu  masyarakat  Aceh  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Allah SWT; Sehat jasmani dan rohani serta telah 40 (empat puluh) tahun hijriah; dapat berbahasa  Aceh dengan lancar dan  baik; dikenal silsilah yang baik dan  mulia  serta  garis  keturunan  orang  Aceh  sampai  empat  keturunan  ke  atas; berakhlak  mulia  dan  tidak  zalim;  berpengetahuan,  bijaksana,  bijaksana  dan
berwawasan;  berani  dan  benar  serta  bertanggung  jawab;  adil,  jujur,  setia,  dan dapat dipercaya; Sabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang; dan mencintai rakyat dan dicintai rakyat.
Pasal 71 menyatakan bahwa jika calon Wali Nanggroe memenuhi kriteria yang  sama,  maka  calon  yang  memenuhi  kriteria  tersebut  melakukan  observasi persyaratan  yang  diberikan  dalam  Pasal  69,  qanun  menjelaskan  secara  rinci persyaratan  Wali Nanggroe pun  bisa  lebih  dari  satu  orang,  artinya  dapat disimpulkan  bahwa  hukum  itu  efektif,  tetapi  di  dalamnya  pelaksanaannya,  pada periode 2018-2023, tidak ada seleksi terbuka calon Wali Nanggroe , karena qanun membuka  kesempatan  bagi  siapa  saja  untuk  mendaftar  menjadi  calon  Wali Nanggroe . Namun, hal itu tidak dilakukan, seharusnya ada pemberitahuan seleksi calon,  dan  prosedur  harus  diatur  ulang  dengan  jelas.  Padahal  Lembaga  Wali Nanggroe ini adalah hasil perjuangan Bangsa Aceh sampai menumpahkan darah- darah mereka. Kebangkitan Aceh dari ketertinggalan, sehingga bangsa Aceh harus hidup  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yang  maju,  maka  demikian  menjadi peran Wali Nanggroe dalam hal tersebut.
b. Tidak  terbentuknya  Komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe, dikarenakan Majelis Tuha  Peut belum  terbentuk  secara  definitif,  yang  mana mengakibatkan tidak berjalannya tugas dan fungsi secara sempurna Wali Nanggroe mengukuhkan Majelis Tuha Peut periode 2021-2026 yang dilaksanakan  di  Pendopo  Wali Nanggroe pada  27  Oktober  2021,  pengukuhan dilaksanakan  belum  sesuai  karena  pemilihan  yang  terjadi  sebelum  pengukuhan dilaksanakan  sesuai  dengan  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2019  tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang  tidak  melibatkan  perwakilan  alim  ulama  masing-masing Kabupaten/kota.  Sehingga  pengukuhan  Wali Nanggroe terlaksana  tanpa  adanya komisi pemilihan Wali Nanggroe .
c. Tidak  adanya  pelaksanaan  aturan  turunan  atau  regulasi  terkait  pemilihan Wali Nanggroe (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe ).
Pelaksanaan  pemilihan  Wali Nanggroe ini  berdasarkan  kepada  surat  dari paduka  yang  mulia  Wali Nanggroe ,  Nomor  Istimewa  tertanggal  10  Desember 2018 tentang hal penyampaian berita acara hasil musyawarah dan mufakat Majelis Tinggi  Lembaga  Wali Nanggroe .  Dalam  surat  tersebut  disampaikan  bahwa berdasarkan  Pasal  117  ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2019  tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe bahwa masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu  semenjak  dikukuhkan  pada  tanggal  16  Desember  2013  maka  akan  berakhir pada  tanggal  16  Desember  2018.  Untuk  menghindari  kekosongan  keberadaan Wali Nanggroe maka  Majelis  Tinggi  Wali Nanggroe yang  terdiri  dari  Majelis Tuha  Peut ,  Majelis Tuha  Lapan ,  dan  Majelis  Fatwa  Lembaga  Wali Nanggroe sepakat  untuk  menetapkan  kembali  Malik  Mahmud  Al-Haytar  sebagai  Wali Nanggroe Aceh ke sepuluh untuk periode berikutnya dengan masa jabatan 2018- 2023.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  maka  tidak  adanya  pelaksanaan  aturan turunan  atau  regulasi  terkait  pemilihan  Wali Nanggroe (Reusam  Pemilihan Wali Nanggroe ).  Malik  Mahmud  Al-Haythar  kembali  menjadi  Wali Nanggroe untuk
periode 2018-2023 dengan musyawarah dan mufakat, jadi pelaksanaan pemilihan dan  penetapan  Malik  Mahmud  Al-Haythar  dilakukan  tidak  sesuai  dengan prosedur.  Pertimbangan  musyawarah  dan  mufakat  karena  Malik  Mahmud  Al- Haythar  sangat  berjasa  sebagai  salah  satu  pencetus  perdamaian,  aktor  dalam penandatanganan  MoU  Helsinki,  serta  bisa  mengayomi  dan  mempersatu  rakyat Aceh.
d. Pemilihan  Wali Nanggroe saat  itu  tidak  menghadirkan  para  alim  ulama dari  setiap  kabupaten/kota  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Qanun  Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Lembaga  Wali Nanggroe diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA)  dan  Qanun  Aceh  Nomor  10 Tahun  2019  tentang  perubahan  kedua  atas  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Lembaga  Wali Nanggroe .  Dalam  Qanun  tersebut  Pasal  117  disebutkan bahwasanya  masa  jabatan  Wali Nanggroe adalah  lima  tahun.  Pada  tahun  2018 dikukuhkannya kembali Malik Mahmud Al-Haythar menjadi Wali Nanggroe ke- 10  oleh  DPR  Aceh.  Pengukuhan  tersebut  terjadi  problematika  serta  gejolak  di kalangan  masyarakat  dan  tokoh  di  Aceh  dikarenakan  tidak  adanya  transparansi dalam  proses  pemilihan  dan  juga  tidak  hadirnya  salah  satu  unsur  yang  berhak bermusyawarah  dalam  memilih  Wali Nanggroe seperti  yang  diamanatkan  dalam Pasal 70 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe . Wali Nanggroe sebelumnya tidak memiliki wakil atau Waliyul’ahdi, maka Malik  Mahmud  ditetapkan  kembali  sebagai  Wali Nanggroe untuk  masa  jabatan selanjutnya, dan Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe sudah menyetujui untuk menetapkan  kembali  Malik  Mahmud  Al-Haythar  sebagai  Wali Nanggroe pada periode 2018-2023 dengan 5 tahun masa jabatan.
Pendapat  para  Majelis  Tinggi  dengan  menetapkan  Malik  Mahmud  Al-
Haythar  sebagai  Wali Nanggroe merupakan  suatu  penghargaan  bagi  beliau,  atas suatu perjuangan yang telah ia lakukan. Sebelumnya Malik Mahmud Al-Haythar sudah  menjabat  sebagai  Wali Nanggroe IX  yang  dilantik  beserta  dengan perangkatnya.
Pengukuhan  ini  berdasarkan  silsilah  dari  keturunan  Hasan  di  Tiro  dari kakek  buyutnya  Tgk  Chik  Muhammad  Saman  di  Tiro  hingga  Hasan  di  Tiro, walaupun Malik Mahmud bukan keturunan dari Tgk Chik di Tiro, namun menurut pakar sejarah Aceh Rusdi Sufi pengangkatan Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe tersebut  dilakukan  karena  tidak  adanya  suatu  aturan  yang  jelas mengenai  siapa  yang  akan  jadi  pengganti  untuk  selanjutnya,  karena  Malik Mahmud  Al-Haythar  emiliki  hubungan  yang  dekat  dengan  Hasan  Tiro  dan dianggap dapat menggantikan posisi Hasan Tiro. Namun untuk kedepannya para Majelis  Tinggi  juga  tidak  bisa  memilih  Wali Nanggroe yang  lain,  Pemilihan  ini tidak  sesuai  dengan  Qanun  Lembaga  Wali Nanggroe Aceh  masa  jabatan  hanya berlaku  dua  kali  periode  dengan  orang  yang  sama,  untuk  pengukuhan  kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe untuk masa jabatan 2018-2023.
Berdasarkan  musyawarah  dan  mufakat  dalam  rangka  Pemilihan  Wali Nanggroe .  dapat  disimpulkan  yaitu  para  Majelis  Tinggi  melahirkan  suatu
rekomendasi  seseorang  yang  pantas  dijadikan  sebagai  Wali Nanggroe ,  hasil musyawarah  dari  unsur-unsur  ketua  dan  anggota  Majelis  Tinggi  diserahkan kepada  DPRA  untuk  pelaksanaan  pengukuhan  Malik  Mahmud  Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe pada masa jabatan 2018-2023.
Pimpinan  Majelis  Tinggi  Lembaga  Wali Nanggroe yang  terdiri  dari Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan dan Majelis Fatwa (Mufti) kembali menetapkan Malik  Mahmud  Al-Haytar  sebagai  Wali Nanggroe Aceh  periode  2018-2023. Penetapan  kembali  Malik  Mahmud  Al-Haytar  sebagai  Wali  Nanggroe  Aceh  ini berdasarkan  hasil  musyawarah  dan  mufakat  pimpinan  majelis  tinggi  yang dilaksanakan di Meuligoe Wali Nanggroe pada Jum'at tanggal 7 Desember  2018 malam.
Diketahui  perwakilan  ulama  dari  setiap  kabupaten/kota  di  Aceh  penting untuk  diperhatikan  dalam  menentukan  Wali Nanggroe karena  selain  amanat Qanun  Nomor  10  Tahun  2019,  dalam  hal  ini  alim  ulama  berstatus  mufti. Keterlibatan  ulama  sebagai  mufti  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  berarti  Wali Nanggroe dipilih  oleh  orang-orang  terpilih  yang  memahami  secara  mendalam kriteria  wali  yang  baik  menurut  tuntunan  syariah  dan  kepribadian  calon  wali berdasarkan ciri-ciri wali. kriteria pemimpin yang dianjurkan dalam Islam sebagai wakil  kehidupan.  Aspek  sosial  dan  budaya  yang  ada  dalam  tata  kehidupan masyarakat  Aceh  yang  bernafaskan  Islam  secara  menyeluruh.  Dengan  demikian dapat  dipahami  bahwa  para  ulama  dari  seluruh  Aceh  memiliki  hak  politik  yang sama  untuk  menetapkan  Wali Nanggroe sebagai  waliyul'ahdi  sekaligus  sebagai panutan bagi seluruh rakyat.
Sebenarnya ada empat unsur yang memilih Wali Nanggroe , namun saat ini satu  unsur  lain  yakni  perwakilan  ulama  dari  23  Kabupaten/kota  Se  Aceh  belum terbentuk  atau  dikukuhkan  oleh  Wali Nanggroe ,  maka  proses  pembentukan komisi pemilihannya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang  ada.  Namun,  menurut  mejelis  tinggi  lainnya,  jika  sudah  memenuhi  korum dengan tiga unsur yang ada maka sudah dapat ditetapkan.
Berdasarkan hasil wawancara, maka pemilihan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Aceh  Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 70 yang disebut  dipilih  secara  musyawarah  dan  mufakat  oleh  Komisi  Pemilihan  Wali Nanggroe  yang  dibentuk  secara  khusus  yang  terdiri  dari  Majelis Tuha  Peut ,
Majelis Tuha  Lapan ,  Mufti  atau  yang  mewakilinya  dan  Perwakilan  Alim  Ulama masing  masing  kabupaten/kota  1  (satu)  orang.  Namun  berdasarkan  fakta dilapangan,  pemilihan  Wali  Nanggroe  periode  2018-2023  tidak  melibatkan Perwakilan  Alim  Ulama  dan  tidak  melibatkan  komisi  pemilihan  hanya berdasarkan  hasil  hasil  musyawarah  mufakat  oleh  Majelis Tuha  Peut ,  Majelis Tuha  Lapan ,  Mufti  atau  yang  mewakilinya.  Namun  penetapan  Wali Nanggroe tersebut  tetap  dilakukan  walaupun  tidak  ada  salah  satu  unsur  yang  berhak memilih. Perwakilan Alim Ulama disini bukan tidak hadir, akan tetapi Perwakilan Alim Ulama belum terbentuk hingga saat ini, dan apabila menunggu kelengkapan empat unsur-unsur yang berhak memilih ini, maka akan terjadi kekosongan masa jabatan Wali Nanggroe .
Penulis  menyimpulkan  bahwa  hambatan  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam  pelaksanaan  pemilihan  Wali Nanggroe, yaitu  pemilihan Wali Nanggroe Tidak Transparan, tidak terbentuknya komisi pemilihan Wali Nanggroe dikarenakan  Majelis Tuha  Peut belum  terbentuk  secara  definitif  yang  mana mengakibatkan tidak berjalannya tugas dan fungsi secara sempurna, tidak adanya pelaksanaan  aturan  turunan  atau  regulasi  terkait  pemilihan  Wali Nanggroe (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe ) dan pemilihan Wali Nanggroe saat itu tidak menghadirkan  para  alim  ulama  dari  setiap  kabupaten/kota  seperti  yang diamanatkan  oleh  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  perubahan  kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe .
Terpilihnya  Wali Nanggroe periode  2018-2023  merupakan  pemaksaan kehendak.  Penunjukan  Wali Nanggroe ini  lebih  bersifat  politis  dalam  upaya memenuhi keinginan Malik Mahmud Al-Haytar untuk membela diri sebagai Wali Nanggroe Aceh  tanpa  melalui  mekanisme  yang  benar.  Permasalahan  tersebut telah  mengakibatkan  tragedi  hukum  dan  memenuhi  unsur  melawan  hukum dimana  pemilihan  Wali Nanggroe tidak  sesuai  dengan  mekanisme  yang  diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019.
Pemilihan  Wali Nanggroe periode  2018-2023  pada  hari  Sabtu  tanggal  8 Desember  2018  bahwasanya  pemilihan  tersebut  bukanlah  perkara  yang  dilarang, bahkan  dalam  Al-Qur’an  Allah  menyebutkan  bahwa  manusia  akan  dijadikan sebagai pemimpin dimuka bumi. Dan nabi juga menyuruh untuk memilih seorang pemimpin  diantara  kamu.  Namun,  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pengangkatan Wali Nanggroe yang  tanpa  berpedoman  pada  aturan  yang  mengatur  terkait pemilihan  tersebut,  menimbulkan  sikap  kesewenang-wenangan  dalam  berkuasa dan  tidak  terciptanya  sebuah  keadilan  dalam  pemilihan  tersebut.  Seperti  dalam kaidahnya mengatakan Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.
2. Upaya
Peran  serta  atau  partisipasi  Majelis  Tinggi  Wali Nanggroe dalam pemilihan  Wali Nanggroe adalah  kegiatan  seseorang  atau  sekelompok  orang untuk  turut  serta  secara  aktif  dalam  pemilihan  Wali Nanggroe ,  dengan  jalan memilih  pimpinan,  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi kebijakan  pemerintah, public  policy .  Secara  konvensional  kegiatan  ini  mencakup tindakan  seperti,  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat umum,  menjadi  anggota  Majelis  Tinggi  Wali Nanggroe yang  berkepentingan mengadakan pemilihan Wali Nanggroe .
Untuk menciptakan pemilihan yang bersih sangat dibutuhkan pemahaman Majelis  tinggi  Wali Nanggroe ,  dimana  Majelis  tinggi  Wali Nanggroe memiliki peran  penting  dalam  menentukan  masa  depan  daerah  Aceh. Akan  tetapi,  Majelis Tinggi  Wali Nanggroe juga  tidak  boleh  berdiam  diri  saja.  Sebab,  hal  itu  hanya akan  menguntungkan  bagi  calon  yang  tidak  kredible.  Karena  biasanya,  perilaku tersebut  dilakukan  orang  yang  kritis  yang  memandang  tidak  ada  calon  yang kredibel.  Padahal  akan  memberikan  peluang  orang  yang  kurang  kompeten  untuk memenangkan pemilihan.
Berdasarkan hasil wawancara, maka sebagai Majelis tinggi Wali Nanggroe yang  cerdas  harus  mampu  menilai  calon  Wali Nanggroe yang  terbaik  yang
sekiranya  mampu  dan  mau  mendengarkan  masyarakat  agar  pembangunan  Aceh yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon Wali Nanggroe yang  hanya  mementingkan  diri  sendiri  atau  kelompoknya  saja sehingga  melupakan  janji-janji  yang  sudah  diucapkan.  Sebagai  pemilik  hak pemilih  dalam  pemilihan  Wali Nanggroe Majelis  tinggi  Wali Nanggroe jangan sampai  menyia-nyiakan  hak  suara  hanya  untuk  iming-iming  sementara  yang dalam artian Majelis tinggi Wali Nanggroe harus memberikan suara kepada calon yang tepat. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya.
Selain  upaya  keterlibatan  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam penyelenggaraan  pemilihan  Wali Nanggroe, upaya  lainnya  yaitu  mengupayakan regulasi, dan penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe . Sementara dikesempatan  yang  sama  Azwardi  selaku  Khatibul  Wali Nanggroe menyatakan bahwa  kerawanan  pemilihan  adalah  sesuatu  yang  menimbulkan  bahaya.  Pada penyelenggaraan  pemilihan  secara  konseptual  mencoba  merumuskan  kerawanan, sebagai upaya untuk memetakan berbagai hal yang menimbulkan gangguan yang berpotensi menghambat proses pemilihan yang inklusif dan benar.
Pemilihan Wali Nanggroe dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi  beberapa  persyaratan.  Pertama,  pemilihan harus  bersifat  kompetitif, dalam  artian  peserta  pemilihan harus  bebas  dan  otonom.  Kedua,  pemilihan yang diselenggarakan  secara  berkala,  dalam  artian  pemilihan harus  diselenggarakan secara  teratur  dengan  jarak  waktu  yang  jelas.  Ketiga,  pemilihan harus  inklusif, artinya  semua  kelompok  masyarakat  harus  memiliki  peluang  yang  sama  untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara  diskriminatif  dalam  proses  pemilihan.  Keempat,  pemilih  harus  diberi keleluasaan  untuk  mempertimbangkan  dan  mendiskusikan  alternatif  pilihannya dalam  suasana  bebas,  tidak  di  bawah  tekanan,  dan  akses  memperoleh  informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilihan yang tidak memihak dan independen. Dalam  kedudukannya  sebagai  pilar  demokrasi,  peran tuha  peut dalam sistem  perpolitikan  daerah  merupakan  wadah  seleksi  kepemimpinan  di  lembaga Wali Nanggroe .  Peran tuha  peut telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan bagi sistem Lembaga Wali Nanggroe , terutama dalam pemilihan Wali Nanggroe . Jika kapasitas dan kinerja tuha peut Wali Nanggroe dapat ditingkatkan, maka hal ini  akan  berpengaruh  besar  terhadap  peningkatan  kualitas  demokrasi  dan  kinerja Lembaga Wali Nanggroe .
Dari  hasil  wawancara,  maka  upaya  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam  pelaksanaan  pemilihan  Wali Nanggroe yaitu  keterlibatan  Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam  penyelenggaraan  pemilihan  Wali Nanggroe, dan mengupayakan regulasi, dan penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe .

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pembahasan  terhadap  Permasalahan  dalam  penelitian  ini, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe . majelis tuha peut wali nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe tidak melakukan perannya, dikarenakan Malik Mahmud Al-Haythar di tetapkan menjadi Wali Nanggroe periode kedua yakni dengan masa waktu antara
2018-2023  oleh  Majelis  Tinggi  Lembaga  Wali Nanggroe (LWN),  yakni  Majelis Tuha  Peut , Tuha  Lapan ,  dan  Majelis  Fatwa  pada  7  Desember  2018.  Penetapan tidak  melalui  proses  pemilihan  melainkan  kesepakatan  antar  tiga  Majelis  Tinggi secara  musyawarah  mufakat  dan  tidak  melibatkan  salah  satu  dari  empat  unsur panitia  (komisi)  pemilihan  yakni  23  ulama  perwakilan  kabupaten/kota  masing- masing 1 (satu) orang.
Hambatan  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam  pelaksanaan pemilihan  Wali Nanggroe, yang  terjadi  pada  saat  pemilihan  wali  nanggroe periode  2018-2023  adalah  sebagai  berikut:  pemilihan Wali  Nanggroe Tidak Transparan,  tidak  terbentuknya  komisi  pemilihan  Wali Nanggroe dikarenakan Majelis Tuha  Peut belum  terbentuk  secara  definitif  yang  mana  mengakibatkan tidak  berjalannya  tugas  dan  fungsi  secara  sempurna,  tidak  adanya  pelaksanaan aturan turunan atau regulasi terkait pemilihan Wali Nanggroe (Reusam Pemilihan Wali Nanggroe ) dan pemilihan Wali Nanggroe saat itu tidak menghadirkan para alim ulama dari setiap kabupaten/kota seperti yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor  10  Tahun  2019  tentang  perubahan  kedua  atas  Qanun  Aceh  Nomor  8 Tahun  2012  tentang  Lembaga  Wali Nanggroe .  Upaya  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nanggroe yaitu keterlibatan Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe, dan mengupayakan regulasi, dan penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe .
Dari  kesimpulan  tersebut,  peneliti  memberikan  beberapa  usulan  ataupun saran terhadap pemilihan Wali Nanggroe , yang mana sebagai berikut: Mengingat posisi  Wali Nanggroe dalam  system  pemerintahan  di  Aceh  dan  diakui  secara hukum.  Maka  sudah  sepatutnya  menjunjung  tinggi  hukum  yang  berlaku. Melakukan  pemilihan  Wali Nanggroe kembali  sesuai  dengan  Qanun  yang berlaku.  Pemilihan  Wali Nanggroe harus  dibuka  untuk  umum  dan  diumumkan kepada masyarakat terkait dengan jadwal pengajuan persyaratan administrasi yang diajukan  ke  KPU  Wali Nanggroe dan  seleksi  harus  transparan,  calon  harus memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  Qanun.  Wali Nanggroe serta  Kelembagaan Wali Nanggroe (Keurukon  Katibul  Wali)  agar  menyelesaikan  aturan  turunan (Reusam Wali Nanggroe ) terkait mekanisme pemilihan Wali Nanggroe . Sehingga tidak terjadi cacat hukum dalam pemilihan Wali Nanggroe yang harus dihindari, artinya pemilihan harus  mengikuti perintah dan  amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2019, meskipun Komisi Pemilihan belum terbentuk, tetapi untuk sementara dapat dilakukan  dengan  membuat  Wali.  Surat  Keputusan  Pelaksana  (PLT) Nanggroe , hingga terpilihnya seorang Wali Nanggroe baru. Mengrevisi kembali Qanun Aceh tentang  Lembaga  Wali Nanggroe khususnya  pada  pasal-pasal  mekanisme pemilihan Wali Nanggroe .

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. H.B.  Sutopo, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Sebelas  Maret  University  Press, Surakarta, 2002.
Husni  Bahri  dalam  Syukriy  Abdullah,  dkk, Merajut  Aceh  dari  Jogja  (Kompilasi Pemikiran  Intelektual  Muda  Aceh-Yogyakarta  (Bunga  Rampai), Himpasay, Yogyakarta, 2009.
M.  Ridha,  dkk, Peumat  Jaroe;  Proses  Mediasi  Menuju  Harmoni  dalam Masyarakat Aceh, Meuseuraya, Banda Aceh, 2017.
M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012. Ni’matul  Huda, Desentralisasi  Asimetris  dalam  NKRI, Nusa  Media,  Bandung, 2014.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Republik  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  mengatur  tentang Wali Nanggroe
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Qanun  Pemerintah  Aceh  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  perubahan  kedua  atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe Resam  Wali Nanggroe Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Majelis Tuha  Peut Wali Nanggroe.

## Karya Ilmiah
Rubiati, Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus  Kecamatan  Ingin  Jaya,  Kabupaten  Aceh  Besar), Karya  Ilmiah Banda Aceh, 2016.

## Jurnal
Majalah Modus Aceh Tahun 2009, No. 26 Th. VII 19-25 Oktober 2009. Muksalmina,  M.,  Tasyukur,  T.,  &  Yustisi,  N.  (2023).  DINAMIKA  KEWENANGAN DEWAN  PERWAKILAN  DAERAH  SEBAGAI  LEMBAGA  LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Unes Journal of Swara Justisia , 7 (2), 764-773.
Nazaruddin,  M.,  Nirzalin,  Kamil,  A.  I.,  Nasution,  A.  A.,  &  Yunanda,  R.  Wali Nanggroe  Aceh:  Transformasi,  Eksistensi,  dan  Model  Penguatan Kelembagaan. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Malikussaleh (JSPM),
Vol 2, No. 2, Tahun 2021.