Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id
Evalina Alissa evalinadasril@yahoo.com
Isran Idris isran.idris@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
Food is a basic human need that  cannot  be neglected in everyday life. Without eating and drinking sufficient quantity and quality, humans will not be productive in carrying out their activities. Food issues also concern security, safety, and health, both physical and spiritual. Food  safety  is  one  of  the  important  factors  that  must  be  considered  in  daily  consumption. Thus, food must be available in sufficient quantities, at affordable prices, and must also meet other requirements, namely healthy, safe, and halal. So before the food is distributed it must meet the requirements of being truly safe for consumption. This means that food must not contain  dangerous  ingredients  such  as  pesticide  contamination,  heavy  metals,  pathogen microbes, or be contaminated by ingredients that could disturb people's trust or confidence, for  example  being  contaminated with  dangerous  ingredients. Food  security in  Indonesia  is still far from safe, as can be seen from the recent food poisoning incidents. In such conditions, consumers generally do not care or are not aware of the safety of the food they consume, so they  do  not  demand much  from producers  to produce  safe  food products.  This  also  causes food producers to increasingly ignore consumer safety to gain as much profit as possible. For example, many food manufacturers still like to use textile dyes for various food and beverage products because of economic considerations.
Keywords : consumer protection; food safety

## Abstrak
Pangan  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Tanpa  makan  dan  minum  yang  cukup  jumlah  dan  mutunya, manusia  tidak  akan  produktif  dalam  melakukan  aktivitasnya.  Masalah  pangan menyangkut  pula  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  baik  jasmani  maupun  rohani. Keamanan  pangan  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan benar-benar aman  untuk  dikonsumsi.  Artinya  pangan  tidak  boleh  mengandung  bahan  berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen, ataupun tercemar oleh bahan- bahan  yang  dapat  mengganggu  kepercayaan  atau  keyakinan  masyarakat  misalnya tercemar  bahan  berbahaya.  Keamanan  pangan  di  Indonesia  masih  jauh  dari  keadaan aman,  yang  dapat  dilihat  dari  peristiwa  keracunan  makanan  yang  banyak  terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
atau  belum  mempunyai  kesadaran  tentang  keamanan  makanan  yang  mereka  konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Hal ini juga menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen  demi  memperoleh  keuntungan  yang  sebanyak  banyaknya.  Sebagai  contoh, masih  banyak  produsen makanan  yang  senang menggunakan  zat  pewarna  tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis.
Kata kunci : perlindungan konsumen; keamanan pangan

## A. Pendahuluan
Pangan  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Tanpa  makan  dan  minum  yang  cukup  jumlah  dan  mutunya, manusia  tidak  akan  produktif  dalam  melakukan  aktivitasnya.  Masalah  pangan menyangkut  pula  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  baik  jasmani  maupun  rohani. Keamanan  pangan  merupakan  aspek  penting  yang  dapat  mempengaruhi  kesehatan  dan kesejahteraan  masyarakat,  serta  stabilitas  ekonomi  suatu  negara.  Dengan  demikian, pangan  harus  tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup,  harga  yang  terjangkau  juga  harus memenuhi  persyaratan  lain,  yaitu  sehat,  aman  dan  halal.  Jadi  sebelum  pangan  tersebut didistribusikan  harus  memenuhi  persyaratan  benar-benar  aman  untuk  dikonsumsi. Artinya  pangan  tidak  boleh  mengandung  bahan  berbahaya  seperti  cemaran  pestisida, logam  berat,  mikroba  pantogen,  ataupun  tercemar  oleh  bahan-bahan  yang  dapat mengganggu  kepercayaan  atau  keyakinan  masyarakat  misalnya  tercemar  bahan berbahaya. 1
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen)  menjadi  landasan  hukum  utama  dalam  upaya perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Undang-undang  ini  mengatur  hak-hak  konsumen, kewajiban produsen, dan peran pemerintah dalam melindungi konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  menyatakan  perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian apabila berbicara tentang perlindungan konsumen, berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.
Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada  mereka  oleh  pengusaha,  yaitu  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa  konsumen  adalah  setiap  pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.
1 Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 169.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  semua  orang  adalah  konsumen,  karena membutuhkan  barang  dan  jasa  untuk  mempertahankan  hidupnya  sendiri,  keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan,
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif,
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya,
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Undang-Undang  Pangan),  keamanan  pangan  diartikan  sebagai  kondisi  atau  upaya  yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan. Dalam Undang- Undang Pangan tersebut terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.
Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan ideal, yang dapat dilihat dari peristiwa  keracunan  makanan  yang  banyak  terjadi  belakangan  ini.  Salah  satu  faktor penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh BPOM, khususnya dalam  melakukan  pengawasan.  Untuk  dapat  mengawasi  produsen  pangan  di  seluruh wilayah  Indonesia,  diperlukan  fasilitas,  teknologi,  serta  jumlah  tenaga  kerja  yang
memadai. Kolusi, korupsi dan nepotisme serta praktek-praktek illegal pada seluruh rantai distribusi pangan juga menjadi hambatan besar dalam upaya menjaga keamanan pangan.
Faktor  penting  lainnya  adalah  rendahnya  kesadaran  konsumen  tentang  keamanan pangan.  Konsumen  pada  umumnya  belum  mempedulikan  atau  belum  mempunyai kesadaran  tentang  keamanan  makanan  yang  mereka  konsumsi,  sehingga  belum  banyak menuntut  produsen  untuk  menghasilkan  produk  makanan  yang  aman.  Hal  ini  juga menyebabkan  produsen  makanan  semakin  mengabaikan  keselamatan  konsumen  demi memperoleh  keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya.  Sebagai  contoh,  masih  banyak produsen makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis. Berkembangnya industri tekstil di  Indonesia  menyebabkan  zat  pewarna  tekstil  menjadi  murah  dan  disalahgunakan pemanfaatannya  oleh  kalangan  produsen  makanan. 2 Di  lain  pihak,  konsumen  memiliki kemampuan  yang  terbatas  dalam  mengumpulkan  dan  mengolah  informasi  tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan  dan  sulit  untuk  menghindari  resiko  dari  produk-produk  makanan  yang  tidak bermutu  dan  tidak aman  bagi  kesehatan.  Akhirnya  konsumen  dengan senang  dan  tanpa sadar mengonsumsi produk-produk makanan tersebut karena penampilan yang menarik dengan  harga  yang  lebih  murah.  Padahal  pewarna  tersebut  merupakan  bahan  yang berbahaya yang menjadi sumber dan penyebab keracunan.
Karena  keterbatasan  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memperoleh  informasi, konsumen  seringkali  beranggapan  bahwa  pangan  dengan  harga  tinggi  identik  dengan mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi lemah, mereka akan memilih  harga yang murah  yang  mampu  mereka  beli.  Golongan  ini  lebih  menitikberatkan  pada  harga  yang terjangkau dari pada pertimbangan lainnya. 3
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang merupakan  salah  satu  hak  konsumen.  Namun,  masalah  keamanan  pangan  kurang mendapat  perhatian  dari  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Padahal  keamanan  pangan memegang  peranan  penting  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen. Pemberian informasi yang menyesatkan dapat berakibat pelaku usaha bertanggung jawab jika sampai merugikan konsumen.
2 Ujang Sumarwan, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran . (Jakarta: Galia Indonesia;
2015.) hal. 339
3 Ilat,  R.  D.  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pengamanan  Peredaran  Makanan  Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Lex Crimen , IV (1)
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  penulis  tertarik  untuk  menelitinya  lebih  lanjut dengan  memilih  pembahasan  tentang  perlindungan    hukum  terhadap  konsumen  atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah  tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

## B. Pembahasan
Ketentuan mengenai Keamanan Pangan dalam hukum positif Indonesia termuat dalam beberapa  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  serta  peraturan  dan  standar  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM).  Ketentuan-ketentuan  ini bertujuan  untuk  menjamin  terciptanya  keamanan  pangan  yang  dapat  melindungi masyarakat selaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam undang-undang ini, keamanan pangan diatur dalam bab tersendiri (BAB VII). Menurut Pasal 67 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2012 Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk  mencegah  kemungkinan  cemaran  biologis,  kimia  dan  benda  lain  yang  dapat mengganggu,  merugikan  dan  membahayakan  kesehatan  manusia.  Pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah menjamin  terwujudnya  penyelenggaraan  keamanan  pangan di  setiap  rantai  pangan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  menetapkan  norma,  standar, prosedur  dan  kriteria  keamanan  pangan.  Setiap  orang  yang  terlibat  dalam  rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan sehingga keamanan pangan terjamin.  Demikian  juga  bagi  orang  yang  menyelenggarakan  kegiatan  produksi, penyimpanan,  pengangkutan  dan  atau  peredaran  pangan  wajib  memenuhi persyaratan  sanitasi  dan  keamanan  pangan.  Apabila  terjadi  pelanggaran  terkait dengan  ketentuan-ketentuan  keamanan  pangan  ini  akan  dikenakan  sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran,  penarikan  pangan  dari  peredaran  oleh  produsen,  ganti  rugi  dan  atau pencabutan  izin.  Penggunaan  bahan  tambahan  pangan  juga  diatur  dalam  Undang- Undang Pangan, seperti bahan tambahan apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak  diperbolehkan  dan  berapa  besaran  batas  maksimum  yang  diperbolehkan.
Pertimbangan ini terkait dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, akan dikenakan sanksi administratif.
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang- undang  ini  menetapkan  hak-hak  dasar  konsumen,  termasuk  hak  atas  kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa.  Terkait keamanan  pangan,  undang-undang  ini  memberikan  landasan  hukum  bagi  BPOM untuk melakukan pengawasan dan penegakan regulasi terhadap produk pangan yang beredar  di  pasar,  serta  menjamin  terlindunginya  hak-hak  konsumen.  Hal  tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa pasal berikut:
a. Pasal  4  yaitu  tentang  hak-hak  konsumen,  termasuk  hak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini  memberikan  landasan  bagi  BPOM  untuk  memastikan  produk  pangan  yang beredar aman bagi konsumen.
b. Pasal  7  yaitu  tentang  kewajiban  pelaku  usaha,  termasuk  kewajiban  untuk memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan. BPOM  memiliki  peran  dalam  mengawasi  kepatuhan  pelaku  usaha  terhadap kewajiban ini.
c. Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  oleh  peraturan  perundang- undangan. Dalam hal ini BPOM bertugas mengawasi serta melakukan penarikan barang yang tidak sesuai.
d. Pasal  30  yang  mengatur  tentang  lembaga  yang  berwenang  menangani perlindungan  konsumen,  termasuk  tugas  dan  wewenang  BPOM  dalam pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  barang  yang  tidak  memenuhi standar keamanan pangan.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2004  Tentang  Keamanan,  Mutu  Dan  Gizi Pangan,  2004.  Peraturan  ini  mengatur  aspek-aspek  penting  seperti  persyaratan keamanan pangan, tata cara pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran. PP No. 28/2004  memberikan  BPOM  wewenang  untuk  menetapkan  standar  dan  prosedur pengawasan  yang  harus  dipatuhi  oleh  produsen  pangan.  Pasal  3-5  peraturan  ini mengatur  tentang  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  memenuhi  standar  keamanan pangan  dan  wewenang  BPOM  dalam  melakukan  pengawasan.  Pasal  15-17
menetapkan  kewenangan  BPOM  untuk  melakukan  inspeksi,  pengawasan,  dan pengambilan sampel pangan untuk diuji. Selanjutnya Pasal  21-23 mengatur tentang penarikan pangan yang tidak memenuhi standar serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM sebagai lembaga yang bertanggung  jawab  dalam  pengawasan  obat  dan  makanan  memiliki  beberapa peraturan  yang  spesifik  terkait  keamanan  pangan.  Peraturan  BPOM  mencakup berbagai  aspek  mulai  dari  label  pangan,  pengawasan  distribusi,  hingga  penarikan produk  yang  tidak  memenuhi  standar.  BPOM  juga  menetapkan  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  yang  harus  dipatuhi  oleh  produsen  pangan.  Peraturan  ini  penting untuk  memastikan  bahwa  produk  pangan  yang  beredar  di  pasar  aman  untuk dikonsumsi. Peraturan BPOM yang berkaitan dengan keamanan pangan diantaranya: Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Nomor  19  Tahun  2020  Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat. Peraturan ini mengatur prosedur  pengawasan  pangan  olahan  yang  harus  dilakukan  oleh  BPOM,  termasuk inspeksi  rutin,  pengawasan  produk  di  pasar,  dan  penarikan  produk  yang  tidak memenuhi standar.
5. Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Yaitu  standar  yang  ditetapkan  oleh  Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang mengatur berbagai aspek teknis terkait keamanan dan  mutu  pangan.  SNI  menjadi  acuan  bagi  produsen  dalam  memproduksi  pangan yang aman dan bermutu. Penerapan SNI juga diawasi oleh BPOM untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Keamanan  Pangan  Oleh  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, menyatakan  bahwa  konsumen  memilki  hak.  Salah  satu  hak  dari  konsumen  tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi  barang  dan  atau  jasa.  Hak atas  kenyamanan  dan  keselamatan ini dimaksudkan  untuk  menjamin  kenyamanan  dan  keselamatan  konsumen  pemakaian barang dan atau jasa yang didapatnya, sehingga konsumen dapat terhindar/terbebas dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. 4
4 Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen.  1  ed. (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada; 2007) hal. 41
Menurut  AZ  Nasution  juga  berpendapat  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen merupakan  aturan  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 5 Pada kenyataannya, hak-hak  konsumen  itu  pun  kerap  diabaikan  oleh  pelaku  usaha  dalam  memproduksi barang  dan  atau  jasa.  Masih  ditemukan  para  pelaku  usaha  yang  dalam  memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau yang diproduksinya. Penggunaan  bahan  kimia  seperti  pemanis  buatan,  bahan  pewarna,  formalin  dan  bahan- bahan  kimia  lainnya  masih  digunakan  dengan  kadar  melebihi  ketentuan  sehingga  tanpa disadari  oleh  masyarakat  merupakan  produk  pangan  yang  dikomsumsi  setiap  hari  oleh masyarakat.  Produk-produk  pangan  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  tersebut, merupakan  produk  pangan  yang  telah  terkontaminasi  dengan  bahan-bahan  kimia  yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia  yang  lain  dalam  pembuatan  produk,  dapat  menimbulkan  masalah  kesehatan  bagi konsumen yang mengkomsumsi produkproduk tersebut.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  166  Tahun  2000  dan  Keputusan  Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dibidang pengawasan  obat  dan makanan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  kewenangannya  antara lain, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Hal ini dilandasi untuk kepentingan konsumen.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  memiliki  peran  penting  dalam memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan pangan yang beredar di Indonesia. Tanggung jawab  BPOM  dalam  pengawasan  pangan  mencakup  berbagai  aspek  mulai  dari  regulasi, pengawasan, hingga penegakan hukum. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama BPOM dalam pengawasan pangan:
1. Penyusunan  regulasi  dan  penetapan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  BPOM bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan regulasi yang mengatur standar  keamanan,  mutu,  dan  gizi  pangan.  Regulasi  ini  mencakup  persyaratan bahan  baku,  proses  produksi,  penyimpanan,  distribusi,  dan  pelabelan  produk pangan. Selain itu, BPOM berperan dalam menetapkan SNI untuk produk pangan
5 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen . (Yogyakarta: Diadit Media; 2001) hal.11
yang  harus  dipatuhi  oleh  produsen  untuk  memastikan  produk  aman  dan berkualitas tinggi.
2. Inspeksi rutin dan pengawasan produk di pasar. BPOM melakukan inspeksi rutin ke  pabrik,  tempat  penyimpanan,  dan  fasilitas  distribusi  pangan  untuk memastikan  bahwa  semua  tahapan  produksi  dan  distribusi  mematuhi  standar yang  ditetapkan.  BPOM  juga  memantau  produk  pangan  yang  beredar  di  pasar melalui  pengujian  sampel  untuk  mendeteksi  adanya  kontaminasi  atau ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku.
3. Penegakan  Hukum  berupa  penarikan  produk,  yaitu  jika  ditemukan  produk pangan  yang  tidak  memenuhi  standar  keamanan,  BPOM  memiliki  wewenang untuk  memerintahkan  penarikan  produk  tersebut dari  pasar.  BPOM juga  dapat memberikan sanksi kepada produsen yang melanggar regulasi, termasuk denda, penutupan fasilitas produksi, atau penuntutan hukum.
4. Edukasi  konsumen  dan  sosialisasi  kepada  produsen.  BPOM  bertanggung  jawab untuk  mengedukasi  konsumen  tentang  keamanan  pangan,  hak-hak  mereka sebagai konsumen, dan cara melaporkan produk yang mencurigakan. BPOM juga melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  produsen  pangan  untuk meningkatkan  pemahaman  mereka  mengenai  regulasi  keamanan  pangan  dan pentingnya mematuhi standar yang berlaku.
5. Kolaborasi  dengan  lembaga  lain.  BPOM  bekerja  sama  dengan  Kementerian Kesehatan,  Kementerian  Pertanian,  dan  lembaga  lainnya  untuk  memperkuat pengawasan keamanan pangan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi  pengawasan,  dan  penanganan  kasus  pelanggaran.  BPOM  juga berkolaborasi dengan lembaga internasional dalam rangka harmonisasi standar dan peningkatan kapasitas pengawasan keamanan pangan.
6. Pengembangan  Sistem  Pengawasan.  BPOM  terus  mengembangkan  dan memperbarui  sistem  pengawasan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi dan  inovasi  terbaru  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pengawasan. BPOM  juga  mengelola  sistem  informasi  dan  pelaporan  yang  memungkinkan konsumen  dan  produsen  melaporkan  produk  yang  mencurigakan  atau pelanggaran keamanan pangan secara cepat dan mudah.
7. Riset keamanan pangan an pengembangan metode pengujian. BPOM melakukan penelitian terkait keamanan pangan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan  metode  pengawasan  yang  lebih  efektif.  BPOM  juga
mengembangkan  dan  memvalidasi  metode  pengujian  baru  untuk  mendeteksi kontaminan dan memastikan keamanan pangan.
BPOM mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan alat preventif untuk melakukan perlindungan konsumen. Beberapa tujuan yang menjadi target kinerja dari BPOM adalah:
1. Terkendalinya penyaluran produk terapetik dan NAPZA
2. Terkendalinya  mutu,  keamanan,  dan  khasiat/  kemanfaatan  produk  obat  dan makanan termasuk klim pada label dan iklan di peredaran.
3. Tercegahnya  resiko  penggunaan  bahan  kimia  berbahaya  sebagai  akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat.
4. Pengurangan kasus pencemaran pangan.
5. Peningkatan  kapasitas  organisasi  yang  didukung  dengan  kompetisi  dan keterampilan personil yang memadai.
6. Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.
BPOM  memiliki  mekanisme  pengujian  dan  sertifikasi  produk  pangan  yang  bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.  Berikut  adalah  tahapan  utama  dalam  mekanisme  pengujian  dan  sertifikasi produk pangan oleh BPOM:
1. Registrasi produk pangan, yang meliputi pengajuan permohonan oleh produsen atau  importer  terkait  informasi  lengkap  tentang  produk,  yaitu  terkait  bahan baku,  proses  produksi,  label,  klaim  nutrisi,  serta  dokumen  pendukung  seperti hasil  uji  laboratorium,  sertifikat  analisis,  dan  dokumen  legal  lainnya  yang membuktikan bahwa produk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.
2. Pengujian laboratorium, yaitu terkait pengambilan sampel produk pangan dari pabrik atau importir untuk diuji di laboratorium. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan produk bebas dari kontaminan berbahaya dan memenuhi standar yang  ditetapkan.  Selanjutnya,  hasil  pengujian  dianalisis  dan  dibandingkan dengan  standar  yang  berlaku.  Jika  produk  memenuhi  semua  kriteria,  hasil pengujian akan digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi.
3. Evaluasi dan penilaian. BPOM mengevaluasi semua dokumen yang diajukan dan hasil  uji  laboratorium.  BPOM  juga  menilai  keakuratan  label  dan  klaim  yang
terdapat  pada  produk,  memastikan  informasi  yang  disampaikan  kepada konsumen jujur dan tidak menyesatkan.
4. Penerbitan  sertifikat.  Jika  produk  memenuhi  semua  persyaratan,  BPOM  akan menerbitkan  sertifikat  registrasi  produk  pangan  yang  menjadi  bukti  bahwa produk telah lolos pengujian dan diakui aman untuk dikonsumsi. Produk yang disertifikasi  akan  diberikan  nomor  registrasi  yang  harus  dicantumkan  pada label produk. Nomor ini memudahkan konsumen dan pihak berwenang untuk melacak status registrasi dan memastikan produk telah diverifikasi oleh BPOM.
5. Pengawasan  Pasca-Sertifikasi.  BPOM  melakukan  monitoring  dan  inspeksi berkala terhadap produk yang telah disertifikasi untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan  terhadap  standar  keamanan  pangan.  Inspeksi  dapat  mencakup pengambilan sampel  tambahan dari pasar atau  pabrik untuk pengujian ulang. Jika  ditemukan  pelanggaran  atau  produk  tidak  lagi  memenuhi  standar,  BPOM dapat  memerintahkan  penarikan  produk  dari  pasar.  BPOM  juga  dapat mencabut  sertifikat  registrasi  jika  pelanggaran  yang  ditemukan  serius  atau berulang.
6. Edukasi  dan  Sosialisasi.  BPOM  memberikan  edukasi  dan  pelatihan  kepada produsen  mengenai  persyaratan  registrasi,  standar  keamanan  pangan,  dan proses  pengujian.  Edukasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman produsen  tentang  pentingnya  mematuhi  regulasi  dan  standar  yang  berlaku. BPOM  menginformasikan  konsumen  tentang  pentingnya  memilih  produk pangan  yang  telah  terdaftar  dan  disertifikasi.  Kampanye  publik  dan  program edukasi  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  konsumen  tentang keamanan pangan.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  memiliki  tanggung  jawab  untuk menegakkan  hukum  terkait  keamanan  pangan,  obat,  dan  produk  lainnya  di  Indonesia. Penegakan hukum oleh BPOM dilakukan melalui berbagai mekanisme dan tahapan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta melindungi konsumen dari produk berbahaya. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan layak dikonsumsi, serta melindungi konsumen dari  risiko  kesehatan  akibat  produk  yang  tidak  memenuhi  standar.  Dengan  mekanisme penegakan hukum yang kuat, BPOM berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
BPOM memantau produk yang beredar di pasar melalui pengambilan sampel acak dan pengujian  di  laboratorium.  Produk  yang  diuji  termasuk  produk  lokal  dan  impor  untuk memastikan  tidak  ada  produk  berbahaya  yang  beredar  di  pasar.  BPOM  juga  melakukan inspeksi  rutin  ke  pabrik,  fasilitas  penyimpanan,  dan  tempat  distribusi  produk  pangan. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi dan distribusi mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. BPOM juga melakukan identifikasi terkait suatu pelanggaran. Pelanggaran dapat terdeteksi melalui pengawasan rutin, laporan dari masyarakat,  atau  hasil  pengujian  laboratorium.  BPOM  juga  menerima  aduan  dari konsumen  mengenai  produk  yang  mencurigakan  atau  tidak  memenuhi  standar.  Jika ditemukan  indikasi  pelanggaran,  BPOM  melakukan  investigasi  lebih  lanjut  untuk mengumpulkan  bukti  dan  menentukan  tingkat  pelanggaran.  Investigasi  melibatkan pengecekan  dokumen,  wawancara  dengan  pelaku  usaha,  dan  pengujian  tambahan  jika diperlukan.  Ketentuan  mengenai  mekanisme  pengawasan  pangan  oleh  BPOM,  termasuk prosedur inspeksi dan pengujian diatur dalam Pasal 15-17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di  pasar-pasar  tradisional,  maupun  modern  dan  masih  banyak  saja  ditemukan  zat-zat berbahaya  pada  makanan.  Dari  hasil  pengambilan  sampel  rutin  yang  dilakukan  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  beberapa  tahun  terakhir,  ada  4  jenis  bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni formalin dan boraks.
Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  membuka  sebuah  unit  pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui ULPK masyarakat bisa mendapatkan informasi dan mengadukan berbagai kasus yang berhubungan dengan obat, makanan dan minuman yang beredar  di  pasaran.  Bila  kasus  yang  diadukan  memerlukan  analisis  yang  mendalam, petugas akan menyampaikan keluhan konsumen kepada unit teknis Badan POM yang siap menindaklanjuti  dan  memberikan  jawaban  dalam  tempo  24  jam.  Kalau  ternyata  hasil analisis  menunjukan  bahwa  kasus  yang  dilaporkan  konsumen  merugikan orang  banyak, Badan  POM  selaku  instansi  yang  berwenang  tidak  segan  untuk  memberikan  peringatan keras berikut sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
Oleh  karena  itu,  pihak  pelaku  usaha  dalam  memproduksi  makanan  harus memperhatikan  apa  yang  menjadi  kewajibannya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan  atau  jasa,  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur,  serta  tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan  atau  mencoba barang  dan  atau  jasa  tertentu,  serta  memberi  jaminan  dan  atau  garansi  atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pihak pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk-produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan  harus  cukup  aman  untuk  dikomsumsi  oleh  konsumen.  Menurut, Pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  produk-produk  yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya yaitu sebagai berikut:
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab 6
Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan  obat  dan  makanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  67  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  103 tahun  2001.  Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  67,  BPOM menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . (Jakarta: Grasindo; 2000) hal. 74
e. penyelenggaraan  pembinaan  dan  pelayanan  administrasi  umum  di  bidang perencanaan  umum,  ketatausahaan,  organisasi  dan  tatalaksana,  kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Selanjutnya,  dalam menyelenggarakan  fungsi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68, BPOM mempunyai kewenangan:
a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanandan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
Menurut  Sidabalok,  BPOM  juga  diberikan  wewenang  untuk  melakukan  Tindakan administratif, antara lain:
a. Memberi peringatan secara tertulis.
b. Melarang  pengedaran  barang  tersebut  untuk  sementara  waktu  atau memerintahkan  untuk  menarik  produk  dari  peredaran  jika  sudah  diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penerikan produk pangan jika produk tersebaut membahayakan bagi kesehatan manusia.
c. Memerintahkan  pemusnahan  produk  jika  terbukti  membahayakan  kesehatan dan jiwa manusia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Penghentian  produksi  untuk  sementar  waktu.  Tindakan  ini  dapat  dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan  peratuan  perundangundangan  yang  berlaku,  sampai  dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
e. Pencabutan  izin  produksi  atau  izin  usaha,  apabila  terbukti  tidak  memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak. 7
Bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan maka dapat dikenai sanksi-saksi  seperti  di  atas.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi
7 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2006) hal. 187
masyarakat/konsumen  dari  bahaya/kerugian  produk  kesehatan  dan  makanan  yang mereka  konsumsi  atau  gunakan.  Keberadaan  BPOM  ini  merupakan  upaya  pemerintah untuk  melindungi  masyarakat/konsumen  dari  produk  yang  berbahayaa  dan  merugikan, yaitu  dengan  cara  mengatur,  mengawasi,  serta  mengendalikan  produksi,  distribusi,  dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan.
Dalam  kasus  pelanggaran  serius  atau  berulang,  BPOM  dapat  mengajukan  kasus  ke penegak  hukum  untuk  penuntutan  pidana.  Pada  dasarnya  dalam  hal  keamanan  pangan, upaya  penanggulanganan  kejahatan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  upaya perlindungan masyarakat (Pakpahan et al., 2023). 8 Artinya penanggulangan terhadap hal- hal  yang  berbahaya  dalam  keamanan  pangan,  seperti  pemalsuan  produk,  penggunaan bahan  berbahaya,  dan  ketidakpatuhan  terhadap  perintah  penarikan  produk  yang  dapat dikategorikan  sebagai  delik  merupakan  upaya  perlindungan  masyarakat  selaku konsumen. Dalam hal ini, BPOM bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak  hukum  lainnya  untuk  menangani  kasus  pelanggaran  regulasi  pangan  dan  obat, meliputi  pertukaran  informasi,  penyelidikan  bersama,  dan  dukungan  dalam  proses penuntutan.  BPOM  juga  berpartisipasi  dalam  kerjasama  internasional  untuk  mengawasi produk impor dan menangani pelanggaran yang melibatkan lintas negara. Kerjasama ini mencakup  pertukaran  data,  pelatihan,  dan  harmonisasi  standar  pengawasan  keamanan pangan dan obat.
BPOM  juga  bertanggung  jawab  dalam  mengedukasi  konsumen  tentang  hak-hak mereka, cara melaporkan produk berbahaya, dan pentingnya memilih produk yang sudah terdaftar dan bersertifikasi. Kampanye edukasi dilakukan melalui media massa, seminar, dan publikasi. BPOM juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi terbaru,  standar  keamanan  pangan,  dan  prosedur  pengawasan.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi penting dan krusial  untuk dilakukan, mengingat  kesadaran akan pentingnya keamanan  pangan  dalam  masyarakat  merupakan  hal  penting  dan  menjadi langkah awal dalam melindungi masyarakat secara umum.
Pasal  21  sampai  dengan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004  juga menjelaskan mengenai penarikan produk yang tidak memenuhi standar serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. BPOM berwenang dalam melakukan penarikan dan
8 Kartika Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, Tommy Leonard, Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidak Sesuai Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan, (Jurnal Interpretasi Hukum, SSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, hal. 672-681), https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8224/5178
pemusnahan  produk.  Jika  ditemukan  produk  yang  tidak  memenuhi  standar  keamanan, BPOM  memerintahkan  penarikan  produk  tersebut  dari  pasar.  Produsen  atau  distributor diwajibkan untuk menarik produk yang bermasalah  dari seluruh  jaringan distribusi dan melaporkan  hasil  penarikan  kepada  BPOM.  Selanjutnya,  produk  yang  telah  ditarik  dari pasar  dan  dianggap  berbahaya  atau  tidak  layak  konsumsi  akan  dimusnahkan. Pemusnahan  dilakukan  sesuai  prosedur  yang  aman  dan  diawasi  oleh  BPOM  untuk memastikan  tidak  ada  produk  berbahaya  yang  kembali  beredar.  BPOM  juga  dapat memberikan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  regulasi,  seperti peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan memberikan efek  jera  dan  mendorong  kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  berlaku.  Ketentuan  dalam peraturan  pemerintah  tersebut  merupakan  penegasan  dari  Pasal  70  Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2012  tentang  Pangan  yang mengatur  tentang  wewenang  BPOM  dalam melakukan pengawasan, penarikan, dan penegakan hukum terhadap produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.
Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Jambi yang dikutip dari koran online jambi pada tanggal  18 April  2023 dalam  https://jambi.pom.go.id/berita/konferensi-pers-hasil- temuan-pangan-ilegal-dan-pangan-takjil-ramadhan-provinsi-jambi  (BPOM  Jambi,  2023b) disebutkan  bahwa  Kepala  Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Jambi  Alex  Sander memaparkan  temuan  hasil  pengawasan  bersama  lintas  sektor  terhadap  Pangan  olahan mulai dari 20 Maret 2023 hingga 14 April 2023 pada sarana distribusi peredaran pangan di Provinsi Jambi. "Pemeriksaan dilakukan terhadap 52 sarana dan ditemukan 1900 pieces (26  item)  produk  pangan  Tidak  Memenuhi  Ketentuan  (TMK)  senilai  410  juta  rupiah. Temuan didominasi oleh Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) dan produk pangan olahan yang diduga  palsu  yang  ditemukan  di  kabupaten.  "Seluruh  produk  Pangan  Tanpa  lzin  Edar (TIE),  rusak  atau  kedaluwarsa  ini  ditindaklanjuti  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan" ujar Alex Sander.
Selanjutnya  berdasarkan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM  Jambi  menemukan obat dan makanan illegal dan melakukan pemusnahan terhadap obat dan makanan illegal tersebut. Pada hari Kamis 15 Juni 2023 bertempat di Halaman Kantor Balai POM di Jambi, telah  dilakukan  pemusnahan  secara  simbolis  terhadap  Barang  Bukti  dan  Temuan  Hasil pengawasan sepanjang tahun 2019 sampai 2022.
Acara pemusnahan langsung dibuka oleh Alex Sander, S. Farm., Apt, MH selaku Kepala Balai POM di Jambi dan dihadiri oleh Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM selaku Anggota Komisi IX DPR RI, Staf Ahli Gubernur Jambi, Asisten III Pemerintah Kota Jambi, Kejaksaan
Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jambi,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Jambi, Kantor  Wilayah  Bea  dan  Cukai  Jambi,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Jambi,  Dinas Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Jambi,  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jambi, Kepolisian Sektor Telanaipura dan Dinas Kesehatan Kota Jambi.
Kepala  Balai  POM  Jambi  menyampaikan  bahwa  berdasarkan  Hasil  Pengawasan ataupun  Hasil  Operasi  Gabungan  ( Pangea,  Storm  dan  Opson) Balai  POM  Jambi  dengan Lintas Sektor terkait sepanjang tahun 2019 s.d 2022 telah terjadi pelanggaran di Bidang Obat  dan  Makanan  dengan  jumlah  temuan  sebanyak 7.374  Item  (422.960  pieces) dan nominal  mencapai 1.6  Milyar. Yang  didominasi  oleh Komoditi Obat  (59%),  Kosmetik (24%),  Obat  Tradisional  (15%)  dan  Pangan  (2%). (BPOM  Jambi,  2023a)
( https://jambi.pom.go.id/berita/bpom-jambi-musnahkan-barang-bukti-dan-temuan- obat-dan-makanan-ilegal-tidak-memenuhi-ketentuan ) .
Adapun  tindak  lanjut  yang  diberikan  terhadap  pelanggaran  tersebut  berupa  Sanksi Administratif  (Peringatan,  Peringatan  Keras  dan  Membuat  Surat  Pernyataan)  ataupun Sanksi  berupa  Pro  Justitia.  Selanjutnya  kepala  BPOM  Jambi  mengatakan  Kejahatan peredaran  Obat  dan  Makanan  ilegal  merupakan  kejahatan  kemanusiaan.  Produk  ilegal tersebut  berisiko  membahayakan  kesehatan,  terutama  untuk  kelompok  masyarakat dengan penyakit yang sedang membutuhkan pengobatan, bayi, anak kecil, ataupun orang tua. Untuk itu, Badan POM menghimbau kepada masyarakat agar turut berpartisipasi aktif pengawasan Obat dan Makanan. Tanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan dari kandungan bahan yang berbahaya sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang terkait di dalamnya yaitu pemerintah selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

## C. Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh BPOM adalah hal yang sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dengan upaya  yang  berkelanjutan  dan  perbaikan  dalam  sistem  pengawasan,  diharapkan keamanan  pangan  di  Indonesia  dapat  semakin  terjamin.  Keamanan  pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan  dengan  agama,  keyakinan  dan  budaya  masyarakat.  Penyelenggaraan keamanan  pangan  dimaksudkan  untuk  mencegah  kemungkinan  cemaran  biologis,  kimia dan  benda  lain  yang  dapat  mengganggu,  merugikan  dan  membahayakan  kesehatan manusia.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga yang memiliki tugas dan wewenang  untuk  mengawasi  peredaran  obat-obatan  dan  makanan  di  Indonesia. Pengawasan  terhadap  produk  makanan  dan  obat-obatan  harus  dilaksanakan  untuk menjamin  produk  dan  makanan  yang  dijual  oleh  produsen  tidak  berbahaya  untuk kesehatan, sehingga merugikan konsumen.
Terkait dengan pengawasan obat dan makanan, sebenarnya tidak hanya menjadi tugas dari BPOM saja, melainkan ada 3 pihak yang terkait di dalamnya yaitu pemerintah selaku pelaksana, pelaku usaha dan konsumen/masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM Jambi. (2023a). BPOM Jambi Musnahkan Barang Bukti dan Temuan Obat dan Makanan Ilegal/ Tidak Memenuhi Ketentuan . https://jambi.pom.go.id/berita/bpom- jambi-musnahkan-barang-bukti-dan-temuan-obat-dan-makanan-ilegal-tidak- memenuhi-ketentuan
BPOM Jambi. (2023b). Konferensi Pers Hasil Temuan Pangan Ilegal dan Pangan Takjil Ramadhan Provinsi Jambi .
Ilat, R. D. (2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengamanan Peredaran Makanan Dan Minuman Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Lex Crimen , IV (1).
Kristiyanti, C. T. S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika.
Miru, A., & Yodo, S. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
Nasution, A. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar . Diadit Media.
Pakpahan, K., Pakpahan, E. S. F., & Leonard, T. (2023). Upaya Pencegahan Peredaran Produk Hortikultura Tidaksesuai Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan. Jurnal Interpretasi Hukum , 4 (3), 672 – 681.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8224 Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Grasindo.
Sidabalok, J. (2006). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Sumarwan, U. (2015). Teori dan penerapannya dalam pemasaran (Vol. 4). Penerbit Ghalia
Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan,
Peraturan Pemerintah RI 1 (2004).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pub. L. No. 2012 (2012). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, (2020).