Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 2, July 2020:  117 - 132 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 30 April 2020
| Reviewed: 13 Juni 2020 | Accepted: 2 Juli 2020

## ANALISIS RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Maghfira Syalendri Alqadri 1

## Abstract
Condition  of  Indonesia's  shrinking  economic  state  made  Indonesia's  Goverment  feels  it  is necessary  to  take  concrete  steps  to  increasing  the  national  economic  state  by  growing investment through deregulation aimed at resolving regulatory and bureaucratic problems, weak law enforcement, and business uncertainty that are a burden on industrial competitiveness and ease  of  doing  business.  Indoesia's  Central  Government  through  the  Ministry  of  Finance  in December 2019 endorsed the Draft of Tax Omnibus Law which is considered to be a solution to the condition of Indonesia. With regard to the regulation of regional tax rates in this regulation, it will  be  regulated  simultaneously  by  the  Central  Government,  on  the  other  hand  Regional governments have broad regional autonomy, not least in the regulation of local tax collection in their  respective  regions.  The  research  uses  normative  juridical  research  to  retrieve,  analyze, and  study  the  literature,  scientific  work,  documents  /  archives  and  writings  that  are  relevant  to the  research  problem.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  Tax  Omnibus  Law  Bill  in Indonesia. Based on these results it is known that the formation of the omnibus law can be done as long as it is formed based on existing laws and regulations. The impact of implementing the omnibus law on taxation can kill the sustainability and independence of regional autonomy.

## Keywords: ease of doing business; omnibus law; regional tax; tax

## Abstrak
Dengan  keadaan  perekonomian  yang  semakin  lesu,  Pemerintah  Indonesia  merasa  perlu melakukan  langkah-langkah  nyata  untuk  menggerakkan  ekonomi  nasional  yakni  dengan  cara meningkatkan  investasi  melalui  deregulasi  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah regulasi  dan  birokrasi,  lemahnya  penegakan  hukum,  dan  ketidakpastian  usaha  yang  menjadi beban  daya  saing  industri  maupun  kemudahan  berusaha.  Pemerintah  Pusat  melalui Kementerian  Keuangan  pada  Desember  2019  mengesahkan  Naskah  RUU  Omnibus  Law Perpajakan yang dianggap dapat menjadi solusi akan kondisi Indonesia. Terhadap pengaturan tarif pajak daerah pada aturan ini akan diatur secara serentak oleh Pemerintah Pusat, di sisi lain Pemerintah  Daerah  memiliki  otonomi  daerah  yang  luas,  tak  terkecuali  pada  pengaturan pemungutan  pajak  daerah  di  wilayahnya  masing-masing.  Penelitian  menggunakan  penelitian yuridis  normatif,  yang  akan  mengambil,  menganalisis,  mempelajari  dan  menelaah  literatur- literatur,  karya  ilmiah,  dokumen/arsip  dan  tulisan  yang  relevan  dengan  permasalahan penelitian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  RUU  Omnibus  Law  Perpajakan  di Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  diketahui  bahwa  pembentukan  omnibus  law dapat dilakukan sepanjang dibentuk berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah  ada.  Dampak  dari  dilaksanakannya  omnibus  law  mengenai  perpajakan  ini  dapat mematikan keberlangsungan maupun independensi dari otonomi daerah.
Kata Kunci: kemudahan berusaha; omnibus law; pajak; pajak daerah
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia,  Jln.  Salemba  Raya  No.  4  Jakarta,  Indonesia,  email: syalendri96@gmail.com, Tel/Fax. 31909008/39899148.

## I.  Pendahuluan
Perlambatan  ekonomi  di  berbagai belahan  dunia  mengakibatkan  penurunan konsumsi besar-besaran, turunnya permintaan dan harga komoditas, keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga ikut menambah  ketidakpastian  pada  pasar. Kejadian  ini  pun  juga  berpengaruh  bagi Indonesia,  perekonomian  nasional  pun menjadi  melemah,  kinerja  sektor  industri menjadi  lesu,  tingkat  produksi,  ekspor komoditas,  penerimaan  devisa  maupun penerimaan  negara  pun  ikut  menurun 1 . Terhadap kondisi ini, pemerintah melakukan  upaya  untuk  menggerakkan ekonomi nasional melalui 16 (enam belas) paket  kebijakan  ekonomi  dengan  cara deregulasi,  debirokratisasi  dan  insentif fiskal.  Menurut  paket  kebijakan  ekonomi ini,  salah  satu  cara  untuk  menggerakkan ekonomi  nasional  yakni  dengan  cara meningkatkan investasi.
Penyebab terhambatnya pengembangan  kegiatan  investasi  di Indonesia  diakibatkan  adanya  beban regulasi, birokrasi, dan penegakan hukum. Fokus  utama  dari  16  (enam  belas)  paket kebijakan ekonomi adalah kebijakan deregulasi  untuk  menyelesaikan  masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya penegakan  hukum,  dan  ketidakpastian usaha  yang  menjadi  beban  daya  saing
1 Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia. 2016. Menjaga Momentum, Meningktakan Kepercayaan,  Paket  Kebijakan  Ekonomi  (PKE) . Available
from:
https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/08/18/ menjaga-momentum-meningkatkan  kepercayaan- id0-1471493602.pdf.  (Accessed  November  28, 2019).
industri. Deregulasi bertujuan untuk mempermudah  investasi  sektor  industri baik untuk pengembangan cabang- cabang industri maupun untuk meningkatkan  ekspor  dan  penyerapan tenaga  kerja. 2 Deregulasi  ini  dilakukan melalui  perubahan  aturan  pelaksanaan kegiataan usaha pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah  (K/L/D),  tidak  terkecuali  pada pelaksanaan  perpajakan  di  Indonesia. Sering kali egoisme sektoral atau departemen  membuat  suatu  kebijakan ekonomi  yang  sebenarnya  sangat  baik dilihat dari isinya namun akhirnya menjadi tidak  efektif  karena  adanya  benturan dengan kebijakan-kebijakan lainnya.
Kondisi  seperti  ini  sering  kali  membuat para  calon  investor  kebingungan  yang pada  akhirnya  membatalkan  niat  mereka menanam modal di Indonesia.
Maka  dari  itu,  Pemerintah  Pusat melalui  Kementerian  Keuangan  pada Desember  2019  mengesahkan  Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus  Law  tentang  Ketentuan  dan Fasilitas  Perpajakan  Untuk  Penguatan Perekonomian 3 (selanjutnya  ditulis  RUU Omnibus Law Perpajakan) yang dianggap
2 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik Indonesia. 2015. Perkembangan
Pelaksanaan  Kebijakan  Deregulasi .  Available from:
https://www.ekon.go.id/ekliping/view/sosialisasi- paket-kebijakan.1740.html.  (Accessed  November 27, 2019).
3 Yusuf  Imam  Santoso.  2020. Sah!  RUU  Omnibus Law Perpajakan Berisi Sembilan Undang-Undang . Available from:https://nasional.kontan.co.id/news/sah-ruu- omnibus-law-perpajakan-berisi-sembilan-undang- undang. (Accessed March 30, 2020).
dapat  menjadi  solusi  terhadap  peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan  yang  pada  saat  ini  belum dapat menampung perkembangan perekonomian  dan  hukum  yang  dinamis, terutama  dalam  perkembangan  kegiatan investasi.  Berdasarkan  jurnal  yang  dibuat oleh Putu Eka Pitriyanti (2019), penerapan omnibus law bagi Indonesia dapat memberikan manfaat seperti menghilangkan  tumpeng  tindih  antar peraturan  perundang-undangan,  efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan  perundangan-undangan  dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan. 4 Teknik
penyusunan peraturan menggunakan omnibus  law berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Vincent  Suriadinata,  juga dapat diterapkan di Indonesia. 5
Menteri  Keuangan  Indonesia,  Sri Mulyani  Indrawati,  menyatakan  bahwa omnibus  law di  bidang  perpajakan  ini hanya  memuat  28  (dua  puluh  delapan) pasal dan terbagi dalam 6 (enam) cluster. Cluster pertama tentang cara meningkatkan investasi melalui penurunan  tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh) Badan  dan  PPh  bunga.  Cluster  kedua, sistem teritorial yaitu bagaimana penghasilan  deviden  luar  negeri  akan
4 Putu Eka Pitriyantini. 2020. “Mewujudkan Kepastian  Rancangan  Undang-Undang  Omnibus Law  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat  Indonesia”, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan 17(1): 61.
5 Vincent Suriadinata. 2019. "Penyusunan Undang- Undang  Di  Bidang  Investasi: Kajian  Pembentukan Omnibus  Law  Di  Indonesia." Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4(1): 1.
dibebaskan  pajak,  asalkan  diinvestasikan di  Indonesia.  Cluster  ketiga  mengenai subjek  pajak  Orang  Pribadi  (OP),  yang mengatur OP Warga Negara Asing (WNA) dan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI). Cluster keempat, tentang cara meningkatkan kepatuhan perpajakan yaitu mengatur  ulang  sanksi  dan  imbalan bunganya.  Cluster  kelima,  untuk  ekonomi digital, yaitu perpajakan transaksi elektronik yang dibuat sama dengan pajak biasa.  Dan  cluster  keenam,  adalah insentif-insentif  pajak  seperti tax  holiday, super  deduction,  tax  allowance ,  Kawasan Ekonomi  Khusus  (KEK),  PPh  untuk  surat berharga,  dan  insentif  pajak  daerah  dari Pemerintah Daerah (Pemda). 6
Terkait  insentif  pajak  daerah  dari Pemda,  Direktur  Penyuluhan  Pelayanan dan  Hubungan  Masyarakat  Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama,  mengungkapkan  jika  RUU Omnibus  Law Perpajakan  akan  mengatur besaran  tarif  pajak  yang  sama  atau fix rate . Hal tersebut bertujuan untuk mensinkronkan besaran pajak antara satu daerah  dengan  daerah  lain,  dan  antara pusat  dan  daerah  guna  mendukung investasi.  Pemerintah  kemudian  akan mereview  pajak  daerah  yang  dinilai menghambat investasi. Selain itu, pemerintah juga berencana akan
6 Fitria  Novia  Heriani.  2020. Omnibus  Law Perpajakan  Bakal  Intervensi  Aturan  Pajak  di Daerah. Available
from: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e114f 2683adf/omnibus-law-perpajakan-bakal-intervensi- aturan-pajak-di-daerah/.  (Accessed  March  30, 2020).
menerapkan  sanksi  pengurangan  dana transfer  daerah  bagi  Pemda  yang  tidak mengikuti  aturan  di  RUU Omnibus  Law Perpajakan. 7
Di  sisi  lain,  dengan  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Distribusi Daerah  (UU  PDRD),  Pemda  memiliki kewenangannya  secara  mandiri  untuk menetapkan pajak daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Menurut Pasal 279,  Pemerintah  Pusat  yang  memiliki wewenang absolut dalam mengurus kebijakan moneter negara, telah menyerahkan dan/atau menugaskan kepada  daerah  terhadap  pengaturan sumber penerimaan daerah, salah satunya  dari  pajak  daerah.  Dengan kondisi otonomi daerah di Indonesia yang menggunakan sistem desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh  pemerintah  ke  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI), 8 memiliki  artian  bahwa  Pemda  memiliki kewenangannya sendiri mengenakan pajak  di  daerahnya.  Idealnya,  dalam melaksanakan  otonomi  daerah,  Pemda harus bertumpu pada sumber-sumber dari daerahnya sendiri. 9
7 Ibid.
8 Arum  Sutrisni  Putri.  2019. Pengertian  Otonomi Daerah  dan  Dasar  Hukumnya .  Available  from: https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/1 10000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar- hukumnya?page=all. (Accessed March 30, 2020).
9 Tjip Ismail, Hukum Pajak, [s.1:s.n., 2018] hlm. 10.
Melalui  tulisan  ini,  akan  dibahas beberapa  hal  seperti  dasar  hukum diberlakukannya omnibus law di Indonesia,  sistem  pemungutan  pajak daerah  berdasarkan  RUU Omnibus  Law Perpajakan  dan  menurut  sistem  saat  ini serta dibuat perbandingannya akan kedua sistem  tersebut.  Lalu  ditelaah  juga mengenai  dampak  apa  saja  yang  timbul dari  diselenggarakannya  RUU Omnibus Law Perpajakan. Sehingga sangat penting disini  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut,  apakah omnibus  law ini  dapat diberlakukan  dengan  cara  Pemerintah Pusat yang sebelumnya telah menyerahkan  sebagian  wewenangnya  ke Pemda lalu menariknya kembali.
Penulisan jurnal ini juga penting dilakukan untuk  menambah  tulisan-tulisan  ilmiah mengenai omnibus  law ,  khususnya  di bidang perpajakan yang masih jarang.

## II.  Metode
Penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh Penulis  merupakan  penulisan  yuridis normatif,  yaitu  “Penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang berkaita dengan permasalahan yang diteliti.” 10 Penelitian hukum normatif memiliki  ciri-ciri  yakni  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  yuridis  normatif;
10 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  1995. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.
konsep,  perspektif,  teori  dan  paradigma yang  menjadi  landasan  teoritis  penelitian mengacu  pada  kaidah  hukum  yang  ada dan  berlaku  atau  pada ajaran  hukum  dari para pakar hukum; analisis data dilakukan secara  kualitatif;  beranjak  dari  adanya kesenjangan  dalam  norma/asas  hukum; dan tidak menggunakan hipotesis.
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk menganalisa  dampak  dari  implementasi RUU Omnibus Law Perpajakan di Indonesia.
Dalam  pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian
kepustakaan ( Library Research ). 11 Oleh  karena  itu,  teknik  yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu  teknik  awal  yang  digunakan  dalam setiap  penelitian  hukum.  Studi  dokumen dilakukan  atas  bahan-bahan  hukum, mengambil,  menganalisis,  mempelajari dan  menelaah  literatur-literatur,  karya ilmiah,  dokumen/arsip  dan  tulisan  yang relevan  dengan  permasalahan  penelitian. Studi  dokumen  dapat  diperoleh  melalui: Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat;  Bahan  Hukum Sekunder, yakni Bahan-bahan yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  yaitu  hasil-hasil  penelitian, buku-buku  hukum  dan  hasil  karya  dari kalangan  para  ahli  hukum;  dan  Bahan Hukum  Tersier,  yakni  bahan-bahan  yang
11 Mustika Zed. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor  Nasional, hlm. 2-3
memberikan  petunjuk maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yakni  berupa  kamus  dan ensiklopedia.
III.  Analisis dan Pembahasan
A. Pengaturan  Pajak  Daerah  dalam RUU Omnibus Law Perpajakan
Konsep Omnibus  Law atau di Amerika  Serikat  lebih  dikenal  dengan sebutan Omnibus  Bill ini,  menurut  Bryan A.  Garner  pada Black’s  Law  Dictionary Ninth  Edition ,  diartikan sebagai  “ A  single bill  containing  various  distinct  matters, usu.  drafted  in  this  way  to  force  the executive either to accept all the unrelated minor  provisions  or  to  veto  the  major provision ”  atau  sebuah  undang-undang yang  mengatur  dan  mencakup  berbagai jenis  materi  muatan  yang  berbeda-beda atau  mengatur  dan  mencakup  semua  hal mengenai  suatu  jenis  materi  muatan. 12
Penerapan metode omnibus law pun telah dilakukan  setidaknya  oleh  9  (sembilan) negara  yakni  Inggris,  Australia,  Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia dan Singapura.
Pada  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU)  memang  tidak  dimuat  bentuk perundang-undangan seperti metode omnibus  law ,  namun  dalam  rangka
12 Arasy Pradana A. Azis. 2019. Mengenal Omnibus Law  dan  Manfaatnya  dalam  Hukum  Indonesia .
Avalable
from:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5dc8ee 10284ae/mengenal-omnibus-law-dan-manfaatnya- dalam-hukum-indonesia/.  (Accessed  April  29, 2020).
menghilangkan  beban  regulasi  yang  ada akibat overlapping atau  tumpang  tindih antar  aturan-aturan  yang  ada,  maka pemerintah  melakukan  deregulasi  yang dilaksanakan  melalui  perubahan  aturan pelaksanaan kegiataan usaha pada Kementerian/Lembaga/Pemda  (K/L/D) 13 , dituangkan  ke  dalam  bentuk  sebuah aturan  yang  mencakup  suatu  jenis  materi muatan  yakni omnibus  law .  Deregulasi melalui  produk omnibus  law memiliki beberapa  tujuan  seperti  menyelaraskan berbagai aturan yang inkonsistensi, menyederhanakan
regulasi, mempermudah investasi
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. 14
Namun,  bentuk  aturan omnibus  law tak sepenuhnya baru dikenal oleh Indonesia.  Terlepas  dari  soal  istilah, substansi omnibus  law sudah  pernah digunakan  dalam  legislasi  yakni  pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang  No.1  Tahun  2017  tentang  Akses
Informasi
untuk
Kepentingan Perpajakan/ Automatic Exchange
of Information -AEoI)  (Perppu  AEoI)  dan Undang-undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) 15 Melalui  deregulasi  tersebut,
13 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Perpres Nomor  91  Tahun  2017  tentang  Percepatan Pelaksanaan Berusaha, hlm. 12
14 Cecep  Darmawan.  2020. Omnibus  Law  Untuk Siapa . Available from:
https://mediaindonesia.com/read/detail/296862- omnibus-law-untuk-siapa. (Accessed from July 19, 2020).
15 M-30.  2020. Menelusuri  Asal-Usul  Konsep
Omnibus Law . Available from:
RUU Omnibus  Law Perpajakan  ini ditargetkan dapat mencapai kondisi perekonomian  di  Indonesia  yang  lebih baik  dengan  cara  meningkatkan  investasi dan iklim usaha yang kondusif, mendorong  pertumbuhan  industri  atau usaha  yang  berdaya  saing  tinggi,  dan memberikan perlindungan serta pengaturan yang berkeadilan. 16
Selain  pengaturan  dan  fasilitas perpajakan nasional, RUU Omnnibus Law Perpajakan juga memuat ketentuan maupun  fasilitas  perpajakan  daerah  guna mendukung kebijakan perkenomian nasional. Fasilitas perpajakan yang dimaksud pada RUU ini berupa keringanan, pengurangan, atau pembebasan  pajak  daerah,  diatur  melalui Peraturan Kepala Daerah. Penentuan tarif atas  pajak  daerah  dilakukan  berskala nasional  dan  sama  ( fix  rate )  oleh Pemerintah  Pusat  yang  dibuat  melalui Peraturan  Presiden  (Perpres),  sehingga terhadap  adanya  perbedaan  tarif  pajak daerah  yang  telah  ditentukan  oleh  Perda dapat  diganti  oleh  Pemerintah  Pusat. Penentuan tarif berskala nasional dimaksudkan  agar  Pemerintah  Pusat dapat  melakukan  pengawasan  maupun evaluasi terhadap Perda maupun rancangannya  mengenai  pajak  daerah yang  dapat  menghambat  kemudahan dalam  berusaha.  Setalah  dikeluarkan penetapan  tarif  pajak  melalui  Perpres,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e 4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus- law/. (Accessed from April 29, 2020).
16 Pembukaan RUU Omnibus Law Perpajakan.
Pemda  wajib  menetapkan  tarif  tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan.
Rancangan  Perda  pada  wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota  mengenai  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  yang  telah disetujui  bersama  Dewan  Perwakilan
Rakyat
Daerah (DPRD) sebelum ditetapkan  oleh  gubernur/bupati/walikota wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan,  yang  tugasnya  melakukan evaluasi Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian  antara  rancangan  tersebut dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional, dan Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk mengevaluasi Rancangan Perda sesuai dengan ketentuan  yang  ada.  Perda  maupun aturan pelaksananya yang sudah ditetapkan  wajib  disampaikan  ke  Menteri Keuangan  dan  Menteri  Dalam  Negeri paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah ditetapkan. Lalu apabila evaluasi terhadap Perda maupun aturan turunannya memuat unsur-unsur yang menghambat kemudahan dalam berusaha, maka Pemda wajib melalukan perubahan aturan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil evaluasi terbit. Pengaturan administratif ketentuan dan fasilitas perpajakan  di  atas  dianggap  dapat mampu memberikan solusi dan pencegahan terhadap adanya aturan yang saling  tumpang  tindih  dan  mencegah  ke udahan  dalam  melakukan  bisnis  maupun investasi. Pelanggaran administratif aturan  perpajakan  ini  dapat  memberikan
sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan  dana  transfer  ke  daerah dan/atau  sanksi  lain  sesuai  peraturan perundang-undangan. Terhadap keberadaan  serta  status  hukum  dari  UU PDRD sebelumnya masih berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dengan RUU ini.

## B.  Sistem  Pemungutan  Pajak  Daerah Saat Ini
Pengaturan akan
sistem pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dimuat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa terhadap  NKRI,  dibagi  daerah-daerahnya atas  provinsi,  lalu  dibagi  lagi  menjadi kabupaten  dan  kota,  yang  memiliki wewenang untuk mengatur maupun mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ( medebewind ). Pemda dengan  otonomi  adalah  proses  peralihan sistem dekonsentrasi 17 ke sistem desentralisasi 18 .
Otonomi  adalah  penyerahan  urusan Pemerintah  Pusat  kepada  Pemda  yang bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem birokrasi  pemerintahan.  Tujuan  otonomi adalah mencapai efisiensi dalam
17 Pasal  1  angka  9  UU  Pemda:  “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah  Pusat  kepada  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat,  kepada  instansi  vertikal  di wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada  gubernur  dan bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab urusan pemerintahan umum.”
18 Menurut Pasal  1  angka  8:  “penyerahan  Urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”
pelayanan kepada masyarakat. 19
Pengertian  otonomi  daerah  juga  dimuat pada  Pasal  1  angka  6  UU  Pemda  yaitu: “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Daerah  memiliki  wewenangnya  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakasa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat, sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  menjalankan  otonomi beserta tugas pembantuannya ini, Pemda berhak  untuk  menetapkan  Perda  atau peraturan-peraturan lain. 20
Namun, walaupun pemberian otonomi kepada daerah dilakukan seluas- luasnya,  dengan  digunakannya  prinsip negara  kesatuan,  kedaulatan  hanya  ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan  nasional  dan  tidak  terdapat kedaulatan pada daerah. Sehingga, seluas apa pun otonomi daerah, tanggung jawab  akhir  penyelenggaraan  Pemda akan  tetap  berada  di  tangan  Pemerintah Pusat. 21
Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila  urusan  tersebut  menjadi  beban daerah,  maka  akan  dilaksanakan  melalui
19 Via Eviana. 2015. “ Analisis Kebijakan Pengalihan PBB P-2 di Kota Metro ”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung : 16.
20 Pasal 18 ayat 6 UUD 1945.
21 Sri Kusriyah. 2016. “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam
Perspektif  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”,
Jurnal Pembaharuan Hukum , 3(3): 3.
asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke  desentralisasi  pada  dasarnya  tidak semata-mata  desentralisasi  administratif, tetapi  juga  bidang  politik  dan  sosial budaya.  Dengan  demikian  pemberian otonomi  ini  tidak  hanya  terjadi  pada organisasi  atau  administratif  lembaga Pemda  saja,  akan  tetapi  berlaku  juga pada  masyarakat  (publik),  badan  atau lembaga  swasta  dalam  berbagai  bidang. Dengan  otonomi  ini  terbuka  kesempatan bagi Pemda secara langsung membangun kemitraan  dengan  publik  dan  pihak swasta  daerah  yang  bersangkutan  dalam berbagai bidang. 22
Pemda yang masing-masing daerahnya  dikepalai  gubernur,  bupati  dan walikota,  dapat  menjalankan  otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah  yang  oleh  UU  ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintah  pada  UU  Pemda  diartikan sebagai  kekuasaan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Presiden  yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian  negara  dan  penyelenggara Pemda untuk melindungi, melayani, memberdayakan,  dan  menyejahterakan masyarakat. 23
Urusan  pemerintahan  terdiri  atas urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah  Pusat,  meliputi  pertahanan, keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal
22 H.A.W  Widjaja.  2002. Otonomi  Daerah  dan Daerah  Otonom .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, hlm. 76-77.
23 Pasal 1 Angka 5 UU Pemda.
nasional serta agama; urusan pemerintahan
konkuren
yang wewenangnya  dibagi  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemda,  terdiri  dari  urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan  pelayanan  dasar  yang  berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum dan  penataan  ruang,  perumahan  rakyat dan  kawasan  pemukiman,  ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat  serta sosial, lalu urusan  yang tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan,  pertanahan,  lingkungan  hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat  dan  desa,  pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga,  statistik,  persandian,  kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan, serta urusan pemerintahan  pilihan  yakni  kelautan  dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan,  energi  dan  sumber  daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi;  dan  urusan  pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 24 Terhadap
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah yang telah  dibahas  pada  paragraf  sebelumnya,
24 Pasal 9-12 UU Pemda.
terbentuklah suatu hubungan, yaitu hubungan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dengan  Pemda  yang  didanai  oleh Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN) 25 . Yang dimaksud dnegan hubungan  keuangan  pada  Pasal  1  angka 30  UU  Pemda,  “Hubungan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan  bertanggung  jawab”. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang  diserahkan  kepada  daerah  meliputi: pemberian  sumber  penerimaan  daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda; pemberian dana  penyelenggaraan  otonomi  khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan  dalam  undang-undang;  dan pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif. 26 Penyerahan urusan keuangan  dari  Pemerintah  Pusat  ini  juga dikenal  dengan  sistem tax  assignment atau  kewenangan  perpajakan  daerah. Pemerintah daerah idealnya memprioritaskan pemenuhan fungsi alokasi  dengan  menyediakan  pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat  yang  biayanya  ditanggung  oleh masyarakat setempat sehingga instrument
25 Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (UU PKPPPD).
26 Pasal 279 UU Pemda.
perpajakan  yang  dibuat  oleh  daerah setempat sangatlah diperlukan. Tax assignment dikaitkan  dengan  otonomi fiskal  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga), yaitu  terkait  dengan  penentuan  basis pajak,  penetapan  tarif  dan  administrasi pajak. 27
Pengaturan akan pemungutan pajak daerah, sebelumnya telah dilakukan pada periode  masa  awal  kemerdekaan  melalui ordonansi  pajak  dan  retribusi  daerah masa  penjajahan  Belanda  dan  Jepang yang  masih  berlaku. 28 Pengaturan  akan pajak  daerah  sekarang  diatur  pada  UU PDRD. Apabila dilihat pada Pasal 1 angka 10,  pengertian  pajak  daerah  adalah kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Basis pajak pada UU PDRD mengalami perluasan dibandingkan dengan  aturan  sebelumnya  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  yakni adanya  perluasan  jenis  pajak  rokok  dan ditambahkannya  jenis  pajak  air  tanah, pajak  sarang  burung  wallet,  pajak  PBB perdesaan/perkotaan  dan  BPHTB  untuk
27 Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang tentang  Ketentuan  dan  Fasilitas  Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, hlm. 50.
28 Tjip  Ismail.  2018. Potret  Pajak  Daerah  di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 61.
daerah  kabupaten/kota. 29 Sehingga  jenis- jenis  pajak  menururt  UU  PDRD  dibagi atas  pajak  provinsi  yang  terdiri  dari  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB);Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB); Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor (PBB  KB);  Pajak  Air  Permukaan;  dan
Pajak Rokok 30 , serta pajak kabupaten/kota  terdiri  atas  Pajak  Hotel; Pajak  Restoran;  Pajak  Hiburan;  Pajak Reklame;  Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ); Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan; Pajak  Parkir;  Pajak  Air  Tanah;  Pajak Sarang  Burung  Walet;  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB Pedesaan dan Perkotaan); dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 31
Lalu  UU  PDRD  juga  memberikan penetapan  tarif  batas  atas  maupun  batas bawah  pada  masing-masing  jenis  pajak daerah  provinsi  maupun  kabupaten/kota. UU  PDRD  juga memberikan kewenangan kepada  Pemda  untuk  mengatur  pajak daerah  maupun  retribusi  daerah  melalui Perda.  Terhadap  pengaturan  mengenai pengawasan maupun pembatalan Rancangan  Perda  dan  Perda  yang memuat pajak daerah dan retribusi daerah yang  dimuat  pada  Pasal  157,  pasal  158 ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (9)  dan Pasal  159  UU  PDRD  sudah  tidak  berlaku lagi, sehingga yang masih berlaku hanyalah pengaturan yang memuat
29 Tjip ismail, op. cit ., hlm. 157.
30 Pasal 2 ayat (1) UU PDRD.
31 Pasal 2 ayat (2) UU PDRD.
instruksi  untuk  disampaikannya  Perda kepada  Menteri  Keuangan  dan  Menteri Dalam  Negeri  paling  lama  7  (hari)  kerja setelah  ditetapkan  yang  dimuat  pada Pasal 158 ayat (1).
Sedangkan  tata  cara  pemungutan pajak  dilakukan  diatur  pada  Pasal  96  UU PDRD:  (1)  Pemungutan  Pajak  dilarang diborongkan; (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan  surat  ketetapan  pajak  atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan  perpajakan;  (3)  Wajib  Pajak yang  memenuhi  kewajiban  perpajakan berdasarkan  penetapan  Kepala  Daerah dibayar  dengan  menggunakan  SKPD 32 atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan; (4)  Dokumen  lain  yang  dipersamakan berupa  karcis  dan  nota  perhitungan;  dan (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban  perpajakan  sendiri  dibayar dengan menggunakan SPTPD 33 , SKPDKB 34 , dan/atau SKPDKBT 35 . Inti sari
32 Pasal  1  angka  53  UU  PDRD:  “Surat  Ketetapan Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat  SKPD, adalah  surat  ketetapan  pajak  yang  menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.”
33 Pasal  1  angka  50  UU  PDRD:  “Surat
Pemberitahuan  Pajak  Daerah,  yang  selanjutnya disingkat  SPTPD,  adalah      surat  yang  oleh  Wajib Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan daerah”.
34 Pasal  1  angka  55  UU  PDRD:  “Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar,  yang  selanjutnya disingkat  SKPDKB,  adalah  surat  ketetapan  pajak yang  menentukan  besarnya  jumlah  pokok  pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran  pokok  pajak,  besarnya  sanksi administratif,  dan  jumlah  pajak  yang  masih  harus dibayar”.
35 Pasal  1  angka  56  UU  PDRD:  “Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  Tambahan,  yang
dari  Pasal  96  ini  adalah  berupa  tata  cara pengenaan  pajak  daerah  yang  diatur dalam  UU  PDRD  melalui  2  (dua)  cara: pertama,  ditetapkan  oleh  kepala  daerah; atau  kedua,  dibayar  sendiri  oleh  wajib pajak yang bersangkutan. 36
Dalam melaksanakan pungutan pajak  daerah  tersebut,  daerah  dilarang memungut  pajak  selain  pajak  yang  yang dimaksud  pada  UU  PDRD  atau  bersifat terbatas  ( limitatif ).  Selain  itu,  daerah  juga tidak  memungut  jenis  pajak  tertentu apabila potensinya kurang memadai dan/atau  disesuaikan  dengan  kebijakan daerah  yang  ditetapkan  dengan  Perda 37 , contohnya  seperti  di  Kabupaten  Mimika tidak  ada  pajak  sarang  burung  walet karena  memang  tidak  ada  sarang  burung walet. 38
Seiring  dengan  tujuan  otonomi daerah  yang  mendekatkan  pelayanan pemerintah  dengan  rakyatnya,  maka fungsi  pajak  daerah  tidak  semata-mata untuk  mengisi  kas  daerah  (APBD)  saja, namun  dalam  definisi  pajak  sebagai pengisi  kas  daerah,  titik  berat  pajak diletakkan pada fungsi budgeter meskipun terdapat fungsi lain, yaitu fungsi mengatur ( regulerend ).  Dari  kedua  fungsi  pajak tersebut  yang  lebih  mendekati  makna otonomi daerah dan harus lebih dieksploitasi  atau  dikembangkan  adalah fungsi  mengatur  atau budgeter ,  yang
selanjutnya  disingkat  SKPDKBT,  adalah  surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan”.
36 Tjip ismail, op. cit ., hlm. 140.
37 Pasal 2 ayat (3) UU PDRD.
38 Tjip ismail, op. cit ., hlm. 157.
dalam hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pelayanan. 39
Hal  tersebut  sesuai  pula  dengan teori welfare  state dan  teori utility ,  bahwa pungutan pajak daerah hendaknya memenuhi  rasa  keadilan  dan  ditujukan untuk  kemanfaatan  dan  kesejahteraan masyarakat. 40 Pengertian welfare  state atau  negara  kesejahteraan  tidak  dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan  atau welfare .  Pengertian kesejahteraan  sedikitnya  mengandung  4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera ( well  being );  sebagai  pelayanan  sosial; sebagai  tunjangan  sosial;  dan  sebagai proses  terencana  yang  dilakukan  oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas kehidupan  melalui  pemberian  pelayanan sosial  dan  tunjangan  sosial. 41 Sedangkan teori utility atau kemanfaatan, pajak dalam pengelolaanya, perlu disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi rasa adil pada masyarakat. 42
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dilihat  beberapa  perbedaan  muatan  pada UU  PDRD  maupun  RUU Omnibus  Law Perpajakan. Pertama , melalui RUU Omnibus  Law Perpajakan,  tarif  pajak ditentukan  oleh  pemerintah  pusat  secara
39 Ibid, hlm. 139.
40 Ibid 41 Ainur Rofieq. 2011. “Pelayan Publik dan Welfare State”. Governance:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 2(1): 102.
42 Tjip  Ismail.  2011. Analisis  dan  Evaluasi  UU  No.
28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah .  Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 6.
nasional  dan  sama  ( fix  rate ),  berbeda dengan UU PDRD yang hanya memberikan  kisaran  maksimum  maupun minimum  pengenaan  tarif  masing-masing pajak  daerah. Kedua, adanya  unsur menghambat kemudahan dalam melakukan usaha dapat membuat Rencana  Perda  maupun  Perda  pajak daerah yang sudah ada menjadi dibatalkan,  sedangkan  pada  UU  PDRD, pembatalan  aturan  ditekankan  kepada muatan  dari  aturan  tersebut  melanggar kepentingan  umum. Ketiga ,  penetapan tarif  jenis-jenis  pajak  daerah  dilakukan melalui  Perda,  sedangkan  apabila  RUU Omnibus  Law Perpajakan  diberlakukan, tata cara penetapan tarifnya diatur melalui Perpres.
Seyogyanya  UU  PDRD  memang memerlukan  perubahan pada  muatannya. Selain  untuk  memudahkan  kemudahan berusaha,  namun  juga  perlu  mengikuti perubahan  UU  Pemda  terbaru  yang diundangkan  pada  tahun  2014,  sehingga pengaturan pajak daerah maupun retribusi daerah  dapat  dijalankan  sesuai  dengan asas-asas  yang  dipegang  pada  UU Pemda sekarang ini. Akan tetapi, dampak akibat  diberlakukannya  RUU Omnibus Law Perpajakan juga dapat timbul, seperti dapat mempengaruhi eksistensi keberlangsungan Pemda dan kemandiriannya menjalankan otonomi daerah. Dengan digunakannya asas otonomi  seluas-luasnya  dan  penyerahan tugas pembantuan oleh Pemerintah Pusat,  Pemda  dapat  mengatur  dan
mengurus  rumah  tangganya  sendiri  agar dapat  lebih  mendekatkan  pelayanan  dari pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau  dan  mengontrol  penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Pemda juga  diharapkan  dapat  mampu  secara mandiri  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan  khususnya  untuk  memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 43
Diundangkannya RUU Omnibus Law Perpajakan  melanggar  keberadaan akan kedua fungsi tersebut sehingga tidak dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Aturan tersebut  juga  berpotensi  mengurangi PAD,  padahal  disisi  lain  Pemda  juga dituntut  agar  dapat  secara  independen mencari  cara  untuk  mengisi  dana  mereka demi keberlangsungan  dan  kemaslahatan daerah.  Perlu  juga  menjadi  catatan, penyelanggaraan  otonomi  yang  seluas- luasnya  tidak  membuat  Pemda  secara sewenang-wenang  mengatur  keuangan daerahnya  sebab  tanggung  jawab  akhir penyelenggaraan  Pemda  akan  tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.
RUU Omnibus Law Perpajakan juga tidak mendukung keberlangsungan welfare  state dan utility ,  sebab  masing- masing daerah memiliki kemampuan yang berbeda  terhadap  pembayaran  pajak
43 Machfud  Sidiq.  2002. “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka
Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan  Daerah”. Makalah  disampaikan  pada  Acara  Orasi  Ilmiah,
Bandung: 1.
daerah,  sehingga  dengan  ditetapkannya tarif pajak daerah sebelumnya ,
menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Dengan ketiadaan kewenangan  Pemda  dalam  menetapkan dan menyesuaikan tarif pajak daerah akan menimbulkan masalah dalam menyesuaikan penerimaan dengan pengeluaran  yang  memberikan  tingkat (kualitas  dan  kuantitas)  pelayanan  yang sesuai  dengan  prefereni  masyarakat setempat. 44 Lebih dikedepankannya unsur “kemudahan berusaha” dibandingkan “kepentingan  umum”  sebagai  syarat dibatalkan  Perda  maupun  Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengindikasikan  tidak  dikedepankannya prinsip  dari utility atau  kemanfaatan  atas aturan  tersebut.  Aturan  diberlakukan semata-mata  hanya  untuk  menaikkan tingkat perekonomian nasional saja, padahal di sisi lain kemungkinan dilanggarnya  prinsip-prinsip  kepentingan umum juga dapat dilanggar.
IV. Penutup
Keberadaan bentuk perundang- undangan  seperti omnibus  law memang tidak  dimuat  secara  eksplist  pada  UU PPPU,  namun  di  sisi  lain  juga  tidak  ada larangan  bagi  pembentukan omnibus  law yang  mengakomodasi  aturan-aturan  yang ada  mengenai  suatu  muatan  aturan tertentu, sepanjang pembuatan dari omnibus  law tetap  berada  pada  koridor
44 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah , hlm. 174.
aturan yang ada. 45
Dengan
diundangkannya  RUU Omnibus  Law
Perpajakan berpotensi mematikan keberlangsungan  maupun  independensi dari  otonomi  daerah.  Sebab  terhadap penentuan tarif pajak per daerah, menurut aturan  RUU  ini,  Pemerintah  Pusat  lah yang  mengatur  tarif  pajak  daerah  secara nasional  dan  sama  ( fix  rate ).  Nyatanya, pihak  yang  paling  mengerti  ataupun mengenal  potensi  maupun  karakteristik dari  daerahnya  adalah  Pemda  itu  sendiri. Dengan diundangkannya RUU ini, Pemda menjadi  memiliki  ketergantungan  pada Pemerintah  Pusat  dalam  menjalankan otonomi  daerah,  mencegah  daerah  untuk bereksplorasi dalam mengembangkan daerahnya  sendiri,  mengurangi  PAD daerah masing-masing dan juga menyulitkan upaya Pemda dalam memberikan  pelayanan  yang  maksimal untuk  masyarakat.  Solusi  terbaik  yang dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat terhadap  pembuatan  RUU Omnibus  Law Perpajakan  guna  memajukan  kondisi perkekonomian  Indonesia  yakni  dengan membentuk tim khusus untuk menganalisa regulasi apa saja yang perlu harmonisasi  sehingga  aturan  mengenai pajak  maupun  retribusi  daerah  yang  baru dapat  sesuai  dengan  UU  Pemda  dan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya. 46
45 Arasy Pradana, op. cit.
46 Agnes  Fitryantica.  2019. “Harmonisasi  Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia  Melalui  Konsep Omnibus Law ”, Jurnal Gema Keadilan , 6(3): 303.
Tim khusus tersebut perlu menjembatani antara Kementerian
Keuangan  dengan  Kementerian  Dalam
Negeri kaitannya dengan evaluasi maupun pengawasan aturan pajak daerah,  sebab  mengandalkan  kerja  antar kementerian  dapat  menelan  waktu  cukup lama.  Agar  tetap  dapat  menjujung  asas otonomi  daerah  namun  juga  mendukung ruang  gerak  Pemerintah  Pusat  dalam mengendalikan  kebijakan  fiskal  secara nasional,  penetapan  tarif  pajak  daerah dapat ditetapkan batasnya ( limit ) pengeluaran/belanja  daerah  yang  dapat ditoleransi. 47
Bibliografi Buku:
H.A.W  Widjaja.  2002. Otonomi  Daerah dan  Daerah  Otonom .  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada.
Mustika  Zed.  2004. Metode  Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.
1995. Penelitian  Hukum  Normatif ,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tjip  Ismail.  2011. Analisis  dan  Evaluasi UU  No.  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional
. 2018. Hukum Pajak , [s.1:s.n].
.  2018. Potret  Pajak  Daerah  di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
47 Tjip Ismail, op. cit. , hlm. 175.

## Artikel Jurnal:
Agnes  Fitrya ntica.  2019.  “Harmonisasi
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia  Melalui  Konsep  Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan , 6(3).
Ainur  Rofieq.  2011. “Pelayan  Publik  dan
Welfare
State”. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(1).
Putu  Eka  Pitriyantini.  2020.  “Mewujudkan Kepastian Rancangan Undang- Undang Omnibus Law Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Majalah Ilmiah Universitas Tabanan 17(1).
Sri  Kusriyah.  2016.    “Politik  Hukum
Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan
Republik
Indonesia”. Jurnal
Pembaharuan Hukum , 3(3). Vincent  Suriadinata.  2019.  "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia."
Refleksi  Hukum:  Jurnal Ilmu  Hukum 4(1).

## Skripsi/Tesis:
Via  Eviana.  2015.  Analisis  Kebijakan Pengalihan  PBB  P-2  di  Kota  Metro. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung,
Lampung.
Setiono.  2004.  Rule  of  Law  (Supremasi
Hukum). Tesis , Magister Universitas
Sebelas Maret, Solo.
Makalah:
Machfud Sidiq, Oktober 2002,
“Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  dalam  Rangka
Meningkatkan
Kemampuan
Keuangan Daerah”.
Internet:
Arasy  Pradana  A.  Azis. “ Mengenal
Omnibus  Law  dan  Manfaatnya dalam Hukum
Indonesia ”,https://www.hukumonline .com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee102 84ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan- manfaatnya-dalam-hukum- indonesia/,  diakses  pada  29  Maret 2020.
Arum  Sutrisni  Putri. “Pengertian  Otonomi Daerah  dan  Dasar  Hukumnya", https://www.kompas.com/, diakses pada 30 Maret 2020.
Cecep  Darmawan,  “Omnibus  Law  Untuk Siapa”,
https://mediaindonesia.com/read/det ail/296862-omnibus-law-untuk- siapa, diakses pada 19 Juli 2020. Fitria  Novia  Heriani.  “ Omnibus  Law Perpajakan  Bakal  Intervensi  Aturan
Pajak
di Daerah ”, https://www.hukumonline.com/berita /baca/lt5e114f2683adf/omnibus-law- perpajakan-bakal-intervensi-aturan- pajak-di-daerah/,  diakses  pada  30 Maret 2020.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia .  “ Menjaga  Momentum,
Meningktakan  Kepercayaan,  Paket
Kebijakan Ekonomi (PKE)”, https://www.kemendag.go.id/, diakses pada 28 November 2019.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia. “ Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan  Deregulasi  September 2015 ”,
https://www.ekon.go.id/,
diakses pada 27 November 2019.
M- 30.  “ Menelusuri  Asal-Usul  Konsep
Omnibus
Law ”,
https://www.hukumonline.com, diakses pada 29 Maret 2020.
Redaksi  DDTCNews.  “ 4  Aspek  Krusial untuk  Kurangi  Risiko  Rasionalisasi Pajak
Daerah ”,
https://news.ddtc.co.id/4-aspek- krusial-untuk-kurangi-risiko- rasionalisasi-pajak-daerah-19168, diakses pada 30 Maret 2020.
Yusuf Imam Santoso. “Sah!  RUU
Omnibus  Law  Perpajakan  Berisi Sembilan
Undang-
Undang”, https://nasional.kontan.co.i d/news/sah-ruu-omnibus-law- perpajakan-berisi-sembilan-undang- undang?page=all,  diakses  pada  30 Maret 2020.