## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015, p. 1-32 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648
Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
1

## HUKUM PERNIKAHAN DI KESULTANAN
MELAKA ABAD KE-15 DAN KE-16 M.

## Ayang Utriza Yakin
Indonesian Sharia Watch Peneliti  Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Email: ayang.utriza@uinjkt.ac.id
Abstracts: This  article  examines  legal  aspects  of Marriage  law  in the Sultanate of Malaka in the 15 th and 16 th centuries. It focuses on some  legal  aspects  of  Undang-undang Melaka  (a  text  of  laws  of Melaka)  represented  by Liaw Yock Fang ,  regarding  the  issues  of marriage  such  as wali (marriage  guardian), ijāb-qabūl (consent  of both  parties),  witness(es), t\alāq (repudiation), faskh (broken marriage  contract),  interfaith  marriage  and  marrying  slave.  This study  aims  to  know  the  source  of  the  marriage  laws  of Undang- Undang  Melaka (UUM).  It  shows  that  UUM  was  a  collection  of common law in Melaka and consisted of Islamic law. One aspect of  Islamic  laws was  marriage  law.  In  UUM,  the  legal  aspect  was based on fiqh of several schools ( madhhab ), particularly the al-Shāfi‘ī school  derived  from al - Iqnā’ written  by  al-Sharbini.  This  finding also  refuses  the  previous  research  finding  stating  that  it  was derived from al-Taqrīb by Abū Shujā‘ .
Key  words: Melaka,  Sultanate,  Undang-Undang  Melaka, marriage, marriage Guardian, ijāb-qabūl, and t\alāq.
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1248

## Pendahuluan
K AJIAN atas  sejarah  dan  arkeologi  terkait  dengan  Kesultanan Melaka  sudah  banyak  dibahas  para  sarjana.  Akan  tetapi,  kajian terhadap  sejarah  hukum  Kesultanan  Melaka  boleh  dikatakan hanya sedikit  sekali  atau  bahkan  jarang.  Kajian  teks  hukum  atas Undang-Undang  Melaka dapat  ditegaskan  belum  ada  yang mengkajinya  secara  utuh  dan  mendalam. 1 Oleh  karena  itu,
1 Lihat  misalnya  M.  B.  Hooker, Islamic  Law  in  South  South-East  Asia (Singapore: Oxford University Press, 1984) dan M.B. Hooker, "A Note on
sangatlah  penting  untuk  membahasnya  secara  mendalam  untuk mengetahui  sumber hukum di dalam UUM tersebut. Untuk  menjawabnya,  maka  struktur  artikel  adalah  sebagai berikut. Pertama ,  artikel  ini  akan  memberikan  penjelasan  tentang letak  geografis,  sejarah  awal  Melaka,  dan  proses  islamisasi Melaka. Kedua , artikel ini akan membahas para sultan Melaka dan pergantian  kekuasaannya  serta  keadaan  politik  internasional  dan ekonomi  dan  keagamaan  di  Melaka. Ketiga ,  artikel  ini  akan membahas  isu  utama  dalam  artikel  ini,  yaitu  kajian  hukum  atas teks UUM .  Bahan  utama  artikel  ini  adalah  sumber  utama  pada masa  tersebut,  yaitu Undang-Undang  Melaka (UUM)  dan ditambah  dengan  sumber-sumber  utama  lainnya  serta historiografi tentang Kesultanan  Melaka.

## Letak Geografis
Melaka  terletak  di  pesisir  Barat  Semenanjung  Melayu.  Sejak abad  ke-5  M.,  penduduk  Semenanjung  Melayu  adalah  pemeluk agama  Hindu  dan  Budha.  Hipotesis  tersebut  berdasarkan  jejak arkeologis yang berasal, bagi agama Hindu dan Budha, dari masa abad  ke-5  hingga  ke-8  M.  Pengaruh  agama  Budha  meningkat dan  agama  tersebut  berkembang  saat  Semenanjung  Melayu berada di bawah kekuasaan kerajaan Budha Sriwijaya. Dari  abad ke-10  hingga  ke-13  M.,  Semenanjung  mengalami  perkembangan yang pesat berkat  perdagangan. Pada saat  itulah, para  pedagang berdatangan  dari  Timur-Tengah,  India,  Jawa,  Kamboja, Tiongkok,  dan  Burma. 2 Pada  abad  ke-14  M.,  kerajaan  agraris
the Malayan Legal Digests," Journal of The Malayan Branch Royal Asiatic Society XLI, no. I, (July 1968): 157-170, yang memberikan gambaran umum tentang hukum Islam di Asia Tenggara di mana ia hanya membahas sepintas tentang UUM .  Hooker  tidak  membahas UUM secara  mendalam,  hanya  sepintas. Lihat  juga  buku  Jelani  Harun, Undang-Undang  Kesultanan  Melayu  dalam Perbandingan (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2008) yang membahas sebagian  besar  undang-undang  di  Dunia  Melayu,  antara  lain UUM ,  tetapi sayang,  ia  tidak  masuk  ke  dalam  persoalan  hukum  Islam  di  dalam UUM secara rinci dan mendalam.
2 Untuk  sejarah  Semenanjung  Melayu  sebelum  pendirian  kesultana n Melaka,  lihat  Michael  Jacq-HergorC, The  Malay Peninsula  Crossroads  Of  The Maritime Silk Road (100 BC-1300 AD) , penerjemah Victoria Hobson (Leiden. Boston. Köln: Brill, 2002), lihat secara khusus bab V, 107-134, bab VI, 143-
Majapahit  menguasai  seluruh  Semenanjung  Melayu. 3 Sepanjang kekuasaan  Majapahit,  kekuasaan  baru  muncul  di  Singapura  yang dibangun oleh Prameswara, seorang pendatang dari Palembang.

## Pendirian Melaka
Saat  tinggal  di  Melaka  pada  1511-1512,  Alfonso Albuquerque  menceritakan  bahwa  Prameswara  (Parimicura) adalah  seorang  raja  Hindu  dari  Palembang  yang  telah  menikahi Parimicuri, 4 puteri  raja  Batara  Tumapel  dari  Jawa.  Pernikahan tersebut  terlaksana,  karena  alasan  politik  untuk  memperkuat hubungan  antara  kedua  raja  itu.  Prameswara  telah  berjanji  akan membayar  upeti  kepada  bapak  mertuanya,  akan  tetapi  ia  tidak menepati  janjinya.  Batara  Tumapel  menyerangnya  sebagai balasan.  Mungkin  karena  takut,  Prameswara  melarikan  diri bersama  dengan  para  isterinya,  anak-anaknya,  budaknya,  dan kasimnya. Ia tiba di Tumasik yang kemudian menjadi Singapura. 5
Tome  Pirès,  berada  di  Melaka  dari  1511  sampai  1515, mempertegas  bahwa  Prameswara,  anak  dari  “Sam  Agi Palimbao”,  yang  berarti  raja  Palembang, 6 telah  menikahi Prameswari,  sepupu  perempuan  dari  raja  Jawa  Batara  Tumapel. Saat dia merasa sudah kuat, ia memberontak terhadap raja Jawa.
158,  bab  XII,  339-386,  bab  XIII,  391-441.  Rolland  Braddel, the  Study  of Ancient  Times  in  the  Malay  Peninsula  and  Straits  of  Malacca (Kuala  Lumpur: MBRAS,  1989).  Ini  buku  yang  sangat  bagus  untuk  mengerti  sejarah Semenanjung Melayu hingga jatuhnya Sriwijaya. R.O. Winstedt, "A History of  Malaya," Journal  of  the  Malayan  Branch  Royal  Asiatic  Society XIII,  no.  I (1935), lihat secara khusus bab I, 1-17 dan bab II, 18-36.
3 Theodore G.  TH.  Pigeaud, Java in the 14th Century. A Study in Cultural History. The Nagara-Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D. , jilid
V, The Hague: M. Nijhoff, 1960-1963, jilid I, 11-12, jilid III, 17, jilid IV, 32-
33.
4 Menurut  Ferrand,  ada  ragam  nama  tersebut : prameswari , permaisuri , paramicuri dan parameswari ,  lihat  G.  Ferrand, Malaka: Le  Malayu  et  Malayur (Paris: Impimerie Nationale, 1918), 28 dan 414.
5 Afonso  Albuquerque, The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque , jilid IV, jilid III, penerjemah Walter De Gray Birch (London: The Hakluyt Society, 1774), 72-73.
6 Menurut  Claude  Guillot,  Sam  Agi  Palimbao  adalah  bentuk  Portugis yang  berasal  dari  bahasa  Melayu  Sang  Aji  Palembang.  Wawancara dengan Claude Guillot pada Senin 7 Februari 2005.
Lalu, raja Jawa itu menyerangnya dan Prameswara melarikan diri ke Singapura bersama seluruh  keluarganya. 7
Menurut Sulalat  al-Salatin (dikenal: Sejarah  Melayu ), Prameswara  berkuasa  selama  tiga  tahun  di  Singapura.  Saudara sulung  Temenggung,  yaitu  raja  Patani,  yang  menganggap Singapura  seperti  salah  satu  daerah  jajahannya,  menyerang Prameswara  untuk  membalas  kematian  saudara  kandungnya. Akan  tetapi,  Prameswara  dan  semua  orang-orangnya  sudah melarikan diri ke daerah  pedalaman sepanjang sungai Muar, 8 dan berdiam sebentar di sana. 9
Dengan  undangan  penduduk  Bintan,  Prameswara  pergi  ke pulau  mereka  di  mana,  menurut  Albuquerque,  ia  mendirikan Melaka. 10 Menurut  Pirès,  Prameswara  tinggal  sejenak  di  Bintan, kemudian ia pergi ke Sungai Bertam di mana ia mendirikan kota Melaka. 11 Berbeda dengan dua  sumber Portugis tersebut, Sulalat al-Salatin menunjukkan  bahwa dari  Muar, Prameswara  berangkat ke Kota  Buruk,  lalu ke  Setang  Ujung (Sungai  Ujung ?)  sebelum, pada  akhirnya,  ia  tinggal  di  Sungai  Bertam  di  mana  ia membangun  kota Melaka. 12
Menurut Sulalat  al-Salatin ,  Melaka  adalah  nama  sebuah pohon di  bawah  mana  Prameswara  berteduh. 13 Tetapi,  menurut Albuquerque, Melaka berarti  “pertemuan”, karena banyak  orang datang  ke  tempat  itu  dari  berbagai  penjuru. 14 Prameswara berkuasa  selama  23  tahun,  yaitu  3  tahun  di  Singapura  dan  20 tahun di Melaka. 15 Menurut kajian  Wang Gungwu,  Prameswara 16
7 Tomes  Pirés, The Suma Oriental, An Account Of The East From The Red Sea To Japan,  Written  In  Malacca  And  India  In  1512-1515 ,  jilid  I,  penyunting Armando Cortesao (New Delhi: Asian educational services, 1990), 230-32.
8 Buyong  Bin  Adil, Sejarah Melaka Dalam Zaman Kerajaan Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973), 3 dan 7.
9 Tun  Seri  Lanang, Sulalat  al-Salatin  ya'ni  Pertuturan  Segala  Raja-raja (Sejarah Melayu) , penyunting Muhammad Haji Salleh (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 49. Albuquerque, The Commentaries of the Great … ,
74-75, Pirès, The Suma Oriental… , 231-232.
10 Albuquerque, The Commentaries of the Great … , 75-76.
11 Pirès, The Suma Oriental… , 231-2.
12 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 49.
13 Ibid. 14 Albuquerque, The Commentaries of the Great … , 76. 15 Ibid.
adalah  benar  raja  pertama  Melaka  dari  tahun  1390  sampai 1413/1414. 17

## Islam dan Para Sultan Melaka
Setelah  Prameswara  meninggal,  Megat  Iskandar  Shah, putranya,  menjadi  raja  kedua  Melaka. 18 Di  dalam Sulalat  al- Salatin ,  ia  dinamakanRaja  Kecil  Besar  atau  Sultan  Makota  atau Sultan  Megat. 19 Selama  kekuasaannya,  menurut  Pirès,  Melaka sedikit  demi  sedikit  berubah  menjadi  pelabuhan  besar  yang kedatangan  banyak  pedagang  Muslim. 20 «Xaquendarxa 21 », demikian  sumber-sumber  Portugis  menamakannya,  memberikan para  pedagang  Muslim  itu  izin  untuk  mendirikan  rumah  dan masjid.  Raja  ini  (1414-1423/24) 22 mengambil  keuntungan  dari kehadiran para pedagang muslim yang menjadi kesayangannya.
Albuquerque,  sumber  Portugis  lainnya,  mempertegas  tesis pindah  agama  Iskandar  Shah  melalui  pernikahannya  dengan puteri  Sultan  Pasai. 23 Versi  Albuquerque  dan  Pirès  diperkuat oleh  satu  sumber  Tiongkok  yang  melaporkan  bahwa  raja,  yang memberikan  upeti  kepada  kekaisaran  Tiongkok,  bernama Muhammad  Iskandar  Shah. 24 Nama  rajanya  saja,  Muhammad, sudah  dapat  membuat  kita  menduga  bahwa  ia  adalah  seorang
16 Gelarnya Iskandar Shah, menurut Sulalat al-Salatin . 17 Wang  Gungwu,  "The  First  Three  Rulers  of  Malacca," Journal  of the Malayan Branch Royal Asiatic Society XLI, no. I (July 1968): 11-22.
18 Ibid. 19 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 49.
20 Pirès, The Suma Oriental… , 241-242. 21 Menurut  Claude Guillot  “Xaquendarxa”  adalah  bentuk  Portugis dari kata  Melayu  Iskandar  Shah.  «X”  adalah  huruf  «SH» dalam  bahasa  Portugis kuna.  Jadi,  dibaca  Shaqendarsha  yang  sangat  dekat dengan  bentuk  Melayu Iskandar  Shah.  Wawancara  dengan  Claude  Guillot  pada  Senin  7  Februari 2005.
22 Gungwu, “The First Three …”, 13.
23 Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 77.
24 R.J.  Wilkinson,  "The  Malacca  Sultanate." Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society XIII,  no.  2  (1935):  22-67 dan  27-28.  Kenyataan  bahwa nama  Iskandar  Shah  adalah  nama  seorang  muslim  berdasarkan  misi Tiongkok yang dipimpin oleh Cheng Ho.
muslim 25 .  Kepindahan  agama  Iskandar  Shah  memeluk  agama Islam terjadi pada saat ia berusia 72 tahun. 26 Pindah agama Islam dengan cara pernikahan adalah kebiasaan yang terjadi pada masa itu 27 .
Sebaliknya,  Godinho  De  Eredia  (1610/1613)  menunjukkan hal  yang  lebih  radikal  lagi  dengan  menganggap  bahwa  raja pertama  Melaka  sudah  menjadi  Muslim  sejak  1411  dan karenanya  seluruh  Melaka  sudah  diislamkan. 28 Islam  menjadi agama  resmi  di  Melaka  pada  masa  Prameswara  antara  1377 (tahun  pendiri  Melaka)  dan  1409.  Menurut  C.O.  Blagden, berdasarkan  catatan  Ma  Huan,  menjelaskan  bahwa  raja  dan rakyatnya mengikuti aturan agama Islam dengan taat. 29
Sulalat  al-Salatin mengajukan  satu  pandangan  yang  amat berbeda:  Raja  Tengah, 30 anak  raja  Iskandar  Shah,  masuk  agama Islam  dengan  jalan  di  luar  kebiasaan  atau  supranatural,  yaitu melalui  mimpi.  Dalam  mimpinya,  Raja  Tengah  bertemu  dengan Nabi  Muhammad  yang  memerintahkannya  mengucapkan  dua kalimat  syahadat  dan  Nabi  memberikannya  nama  Muhammad. 31
Raja  Tengah  belajar  Islam  dengan  Sidi  „Abdul  „Aziz.  Ia mengambil  nama  Sultan  Muhammad  Shah  sebagai  namanya. 32

## Sejak itu, semua raja Melaka menggunakan gelar Sultan dan Shah
25 B.H.M.  Vlekke, Nusantara  A  History  of  Indonesia .  (The  Hague  and Bandung: Van Hoeve, 1943), 82.
26 Muhammad Yusoff Hashim, Kesultanan Melayu Melaka (Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa  dan  Pustaka,  1990),  99.  Lihat  juga  versi  bahasa  Inggris Muhammad  Yusoff  Hashim, The  Malay  Sultanate  of  Malacca ,  terjemah  oleh D.J. Muzaffar Tate (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)
27 S.  Q.  Fatimi, Islam  Comes  To  Malaysia (Singapore:  Malaysian Sociological Research Institute, 1963), 87. “ The Spread of Islam along the straits of Malacca was largely due in the first instance to marriages between members of royal… ” 28 Godinho  De  Eredia, Description  of  Malacca  and  Meridional  India  and Cathay ,  terjemah  oleh  J.V.  Mills.  (Kuala  Lumpur:  MBRAS,  1997),  49- 50. ” …later (Islam) it was accepted and encouraged by permicuri at Malacca at the year 1411.”
29 C.O.  Blagden,  "Malacca",  dalam Encyclopédie  de  l'Islam (Leiden  dan Paris: E.J. Brill dan C. Klincksieck, 1936), 198-199.
30 Raja ketiga Melaka. Ia menggantikan ayahnya pada 1423/1424 dengan nama Sri Maharaja, lihat Gungwu, “The First Three …”
31 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 50. 32 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 51.
untuk  menyatukan  kerajaan  mereka  ke  dalam  satu  umat  Islam ( ummah  islāmiyyah ). 33 Raja  yang  memerintah  selama  20  tahun  itu (1424-1444)  adalah  seorang  raja  yang  saleh. Sulalat  al-Salatin menceritakan  bahwa  sang  raja  senantiasa  pergi  ke  masjid  untuk salah  tarawih  selama  bulan  Ramadan,  merayakan  bersama rakyatnya laylat al-qadr , „ īd al-fit\ri , dan „ īd al-ad\hā. 34
Raja  Ibrahim,  anak  dari  Sultan  Muhammad  dan  permaisuri, putri  dari  Rokan,  menjadi  sultan  dengan  nama  Abū  Shahid.  Ia hanya  memerintah  selama  dua  tahun  (1444-1446),  korban kelicikan politik yang dirancang oleh saudara tirinya  Raja Kasim, Maulana  Jalaluddin,  dan  pamannya  Tun  Ali  (Seri  Nara  Diraja). Setelah  pembunuhannya,  mereka  mengangkat  Raja  Kasim sebagai  raja.  Ia  adalah  anak  dari  Sultan  Muhammad  dan  Tun Wait. 35 Saat  penobatannya  sebagai  raja,  Raja  Kasim  mengambil nama  Sultan  Muzaffar  Shah.  Ia  adalah  sultan  yang  menyuruh membuat  undang-undang  untuk  mengatur  Melaka. Sulalat  al- Salatin menjelaskan:
“Setelah  Sultan  Muzaffar  Shah  di  atas  kerajaan  terlalulah  baik  fi‟il baginda  dengan  adilnya  dan  murahnya  dan  saksamanya  pada memeriksai  segala  ra‟yat  baginda.  Syahadan  ialah  menyuruhkan menyurat  kitab  undang-undang  supaya  jangan  lagi  bersalahan  segela hukum menterinya.” 36
Undang-undang 37 ini  telah  membuat,  antara  lain,  Melaka menjadi pelabuhan sangat penting bagi para pedagang asing pada abad  ke-15.  UU  tersebut  telah  memberikan  keamanan, ketenangan,  dan  perlindungan  kepada  para  pedagang 38 .  UU  itu juga mengatur perdagangan dengan  cara yang memuaskan  untuk
33 Wilkinson,  "The Malacca Sultanate,"  28.
34 Lanang, Sulalat  al-Salatin…, 54-56,  Adil, Sejarah  Melaka …, 22-23,
Wilkinson,  "The Malacca Sultanate,"  30.
35 Lanang, Sulalat  al-Salatin…, 58-60,  Wilkinson,  "The  Malacca Sultanate," 34.
36 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 61. 37 Diskusi mengenai undang-undang dapat dibaca lebih lanjut di bawah sub-bab ini.
38 Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, A History of Malaysia (Honolulu: Univesity of Hawai'i Press, 2001), 44.
para  pedagang. 39 Sultan  Muzaffar  Shah  memperluas  wilayah Melaka.  Ia  merebut  Semenanjung  Melayu  dan  sebagaian Sumatera,  yaitu  Pahang,  Perak,  Johor,  Bintan,  Siak,  Indera  Giri dan  Kampar. 40 Daerah-daerah  ini  diatur  oleh  undang-undang yang  sama  yang  dikenal  dengan  nama Undang-Undang  Melaka. 41
Sulan  menikah  dengan  Tun  Kudu  dan  memerintah  selama  10 tahun  (1446-1456). Muzaffar  Shah  wafat pada 1456.
Anaknya,  Sultan  Abdul,  menjadi  raja  setelah  kematian ayahnya  dan  mengambil  nama  Sultan  Mansur  Shah.  Ia  menikahi Tun  Putih Nur  Alam,  puteri  Tun  Ali.  Mansur  Shah,  menurut Pirès,  membangun  masjid  yang  indah. 42 Ia  memerintah  selama 21 tahun hingga wafat pada 1477.
Sultan  Alauddin  Riayat  Shah  menggantikan  ayahnya  Mansur Shah.  Pada  saat  itulah,  menurut  Albuquerque,  banyak  orang berdatangan  dari  seantero  dunia.  Melaka  berpenduduk  40.000 orang. 43 Raja  ini  memerintah  dari  1477  sampai  1488. Pemerintahannya  terhenti  secara  tragis,  karena  ia  diracun  yang dirancang  oleh  para  penguasa  dari  Pahang,  Sultan  Ahmad,  dan
Inderagiri, Raja Merlang,
beberapa saat sebelum keberangkatannya  ke Mekkah. 44
Putranya,  Sultan  Mahmud,  menggantikan  Alauddin  Riayat Shah.  Sebelum  ayahnya  meninggal,  Sultan  Mahmud  berlainan pendapat  dengan  ayahnya.  Ia  berkeberatan  dengan  rencana ayahnya  yang  akan  berangkat  ke  Mekkah  untuk  berhaji.  Ia mengatakan  bahwa  Mekkah  yang  sebenarnya  adalah  Melaka 45 .
39 Jorge M. dos Santos Alves, "The Foreign Traders' Management in the Sultanates  of  the  Straits  of  Malacca,"  dalam From The Mediterranean To The China  Sea ,  disunting  oleh  Claude  Guillot,  Denys  Lombard  dan  Roderick Ptak, 31-142 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1998), 135.
40 Pirès, The Suma Oriental… ,242. 41 Luis  Filipe  Ferreira  Reis  Thomaz,  "The  Malay  Sultanate  of Melaka," dans Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief ,  édité  par Anthony  Reid, 69-90 (Ithaca and London: Cornell University Press, 1993),
79.
42 Pirès, The Suma Oriental… , 249.
43 Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 81.
44 Pirès, The Suma Oriental… ,  251,  Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 81, dan Adil, Sejarah Melaka …, 51.
45 Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 82.
Masa  pemerintahannya  sangat  kejam.  Menurut  Albuquerque,  ia membunuh  saudaranya,  Sulaiman,  anaknya,  Ahmad,  17 pembesar kerajaan, dan keluarga Bendahara. 46 Kendati demikian, ia  adalah  sultan  yang  membuat  dan  memberlakukan Undang- Undang Laut Malaka. 47
Menurut  sumber-sumber  Portugis,  Pirès  dan  Albuquerque, Sultan  Mahmud  Shah  adalah  sultan  Melaka.  Sebaliknya, Sulalat al-Salatin menegaskan  bahwa  sultan  Melaka  terakhir  adalah Sultan  Ahmad,  putra  Sultan  Mahmud. Sulalat  al-Salatin menceritakan:
“Hatta  maka  Sultan  Mahmud  Shah  pun  membuangkan  kerajaan baginda. Maka anakanda baginda itu, Sultan Ahmad, dirajakan baginda. Maka segala  pegawai dan  alat kerajaan  sekaliannya diserahkan  baginda pada  Sultan  Ahmad.  Maka  Sultan  Mahmud  Shah  pun  diam  ke  Kayu Ara, Sang (Sura) juga teman baginda.” 48
Saat  penyerangan  orang-orang  Portugis,  Sultan  Mahmud Shah melarikan diri  ke daerah  Batu  Hampar, sementara  anaknya ke daerah Bentayan di mana ia membangun kota baru. Saat kota- kota yang mereka diami untuk berlindung diserang oleh pasukan Portugis,  mereka  pun  pergi  ke  daerah  Muar,  lalu  ke  Pahang. Sultan Mahmud membunuh  anaknya  sendiri, Sultan Ahmad. 49

## Keadaan Politik Internasional  dan Ekonomi dan Agama di Melaka
Para  penguasa  Melaka  sangat  memperhatikan  hubungan dengan  kerajaan-kerajaan  yang  lain.  Mereka  memiliki  hubungan yang  baik  dengan  Tiongkok,  sebagaimana  sumber-sumber Tiongkok  menyatakan.  Tiongkok  memiliki  pengaruh  sangat penting  di  Semenanjung  Melayu. 50 Tiga  raja  pertama  Melaka
46 Ibid. , 83.
47 R.O.  Winstedt  dan  Joselin  P.E.  de  Jong,  "The  Maritime  Laws  of Malacca," Journal  of  the  Malayan  Branch  Royal  Asiatic  Society XXIX,  no.  III (1956): 22-59 dan 28-29.
48 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 165. 49 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 168-169. 50 W.  P.  Groeneveldt,  "Notes  on  the  Malay  Archipelago  and  Malacca Compiled  Form  Chinese  Sources." Verhandelingen  Van  Het  Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen XXXIX, no. I (1877):1-144. Untuk hubungan  antara  Tiongkok  dan  Semenanjung  Melayu,  lihat  lebih  khusus halaman 119-140.
pernah  pergi  ke  Tiongkok  untuk  menghadap  kaisar  dan menghantarkan  hadiah  sebagai  upeti 51 .  Bahkan,  raja  kedua Melaka,  Iskandar  Shah,  menikahi  puteri  seorang  raja  Tiongkok yang bernama Puteri Raja Cina . Dari pernikahan tersebut, lahirlah raja-raja Kampar dan Pahang 52 .
Hubungan  diplomatik  dengan  Tiongkok  terus  berlangsung hingga  jatuhnya  Melaka  ke  tangan  Portugis.  Menurut  salah  satu sumber Tiongkok, sekitar 60-an duta telah dikirim antara Melaka dan  Tiongkok  sepanjang  1403-1521. 53 Melaka  menggantikan Pasai  sebagai  pusat  perdagangan.  Melaka  menjadi  perempatan perdagangan  antarbangsa  yang  besar  dan  lebih  penting  dari Sriwijaya sebelumnya 54 . Kebesaran Melaka dikenal berkat catatan Pirès :
“[…] Who doubt that in Malacca bahars of gold will be made, and that there will be no need of money from India, but it will go from here to there? And I do not speak of Banda and the Moluccas, because it is the easiest  thing  in  the  world  for  all  the  spices  to  reach  there  (India) without any trouble, because Malacca pays wages and maintenance, and it will make money, and will send all the spices if they are acquired and traded and controlled, and if it has the people such as it deserve […] 55
Pirès  menceritakan  kepada  kita  tentang  kekayaan  Melaka  yang tak dapat dinilai :
“[…]  Men  cannot  estimate  the  wroth  of  Malacca,  on  account  of  its greatness and profit […] 56
Pirès  menyatakan  bahwa  Melaka  adalah  surga  bagi  para pedagang. Ia menulis:
“[…] Malacca is a  city that was made  for merchandise, fitter than  any other in the world; the end of monsoons and the beginning of others.
51 Vlekke, Nusantara A History …, 82, Adil, Sejarah Melaka …, 11-16.
52 Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 79 dan  Pirès, The Suma Oriental… ,246.
53 Liang  Liji, Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke-15 (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996), 63-76.
54 B.  Schrieke, Indonesian  Sociological  Studies ,  2  jilid  (The  Hague  and Bandung: Van Hoeve, 1955 dan 1957), jilid I, 11 dan 17; jilid II, 260.
55 Pirès, The Suma Oriental… ,285-287.
56 Pirès, The Suma Oriental…. Kekayaan Melaka juga dicatat oleh Eredia.
Ia  mengatakan  kekayaan  hewani  dan  nabati  di  awal  abad  ke-17,  saat kunjungannya  ke Melaka pada 1603, lihat Eredia, Description of Malacca …, 17.
Malacca  is  surrounded  and  lies  in  the  middle  and  the  trade  and  the commerce  between  the  different  nations  for  a  thousand  leagues  on every hand must come to Malacca […] […] whoever is lord of Malacca has  his  hand  on  the  throat  of  Venice.  …who  understand  this  will favour Malacca; let it not be forgotten […] 57

## Pirès  mengatakan  juga  bahwa  tidak  ada  yang  bisa  menandingi
Melaka di dunia ini :
“[…] There is no doubt that Malacca is of such importance and profit that is seems to me it has no equal in the world.” 58
Melaka juga  dikenal dengan  kekayaan sumber  daya  alamnya. Menurut  Pirès,  di  Melaka  orang  dapat  menemukanbawang puting,  bawang  merah,  kapur  barus 59 ;  menurut  Albuquerque,j agung, sutera,  brokat, batu  tawas, porselen,  kuningan,  emas  dan perak, 60 dan, menurut  Vasco Da Gama  (1498),  sutera,  tembaga, porselen,  dan  cengkeh. 61 Seorang  Portugis  lainnya,  Duarte Barbosa  pada  1518  telah  bersaksi  tentang  keindahan  dan kekayaan Melaka:
“Through the sea of this city of Malacca there is along the coast a string of many beautiful islands,  very rich and fertile  of Moors and  Heathen (besides other small peoples which dwell there)…” 62
Selain  sebagai  pusat  perdagangan,  Melaka  juga  menjadi, setelah  Pasai,  pusat  penyebaran  Islam  pada  abad  ke-15. Penyebaran  agama  Islam  mengikuti  jalur  perdagangan. 63 Melaka berperan  dalam  islamisasi  Semenanjung  Melayu,  Sumatera Timur 64 ,  bagian  Barat  Nusantara  seperti  Borneo  dan  Sulawesi. Di Melaka, para ulama datang dari Arab dan Persia, mengajarkan Islam. Sulalat  al-Salatin menjelaskan  bahwa  ada  seorang  ulama,
57 Pirès, The Suma Oriental…
58 Ibid. , 285. 59 Ibid dan Shcrieke, Indonesian  Sociological …, jilid I, 263.
60 Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 88.
61 Ferrand, Malaka: Le Malayu …, 20.
62 Duarte  Barbosa, The Book of Duarte Barbosa 1512 ,  diterjemahkan  dari teks  Portugis  edisi  1812  oleh  Mansel  Longworth  Dames,  jilid  2  (London:
The Hakluyt Society, 1921), 180.
63 Vlekke, Nusantara A History …, 82.
64 Anthony  Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 ,  2  jilid (New Haven and London: Yale University Press, 1988), jilid I, 133.
Maulana Sadar  Jahan,  memberi pengajaran  agama  kepada  sultan dan para  pembesar  istana. 65 Bahkan,  Sunang  Bonang  dan  Sunan Giri  mendapatkan  pelajaran  ( wejangan ),  menurut  murid  Sunan Bonang,  Sunan  Kali  Jogo,  dari  Cheikh  Sutabris  di  Pulo  Upih, daerah  Jawa  di  Melaka. 66 Menurut  Claude  Guillot,  Cheikh Sutabris  adalah  Shams  al-Dīn  al-Tabrīzī  atau  Shams-i  Tabrīz, salah  satu  ulama  Persia  terkenal  dan  sangat  dihormati  di Nusantara.  Ia  menyuruh  kepada  dua  wali  dari  Jawa  ini  untuk kembali ke Jawa untuk  mengajarkan tasawuf. 67

## Pembahasan
Undang-Undang  Melaka: Undang-Undang  Pertama di Nusantara
Kajian  teks  atas  naskah UUM telah  dikaji  dengan  baik  oleh Liaw  Yock  Fang  dengan  pendekatan  Filologi  untuk  tesis doktoralnya  di  Universitas  Leiden.  Tesis  tersebut  kemudian diterbitkan  dengan  judul Undang-Undang  Melaka. 68 Kami  akan merujuk  pada  buku  tersebut  untuk  menganalisis  isi  teks  UUM dengan  pendekatan  hukum,  satu  pendekatan  yang  tidak digunakan  oleh  Liaw  Yock  Fang.  Kami  akan  menggunakan alihaksara  dalam  bahasa  Melayu  dan  terjemahan  teks UUM dalam bahasa Inggris.
Pertama-tama,  kami  akan  menganalisis  apa  yang  dimaksud dengan  undang-undang  di  sini.  Apakah  kata Undang-Undang disebutkan  di  dalam  teks?  Kami  tidak  menemukan  sama  sekali kata  tersebut  di  dalam  teks.  Namun  demikian,  kita  sudah  lihat bahwa di dalam Sulalat al-Salatin menyatakan dengan jelas bahwa Sultan  Muzaffar  Shah  memerintahkan  untuk  menuliskan Undang- Undang. 69 Apa  yang  kami  temukan  di  dalam  teks  UUM  adalah
65 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 152-153,  dan  166.  “ Sebermula  akan  Sultan Mahmud Shah senantiasa baginda mengaji pada Makhdum Sadar Jahan.”
66 Schrieke, Indonesian Sociological …, jilid  II, 261-262.
67 Claude Guillot, "La perse et le Monde malais. Echanges commerciaux et  intellectuels," Archipel 68  (2004):59-192  dan  181-182.  Menurut Sejarah Banten , Syamsu Tabris adalah anak hasil  hubungan  sedarah antara ayah dan anak  perempuannya,  lihat  Hoesein  Djajadiningrat, Tinjauan  Kritis  Tentang Sejarah Banten (Jakarta: Djambatan, 1983), 27-29. 68 Liaw  Yock  Fang, Undang-Undang  Melaka (The  Hague:  M.  Nijhoff, 1976) 69 Lanang, Sulalat al-Salatin…, 61.
kata hukum  kanun di  dalam  pendahuluan  UU  tersebut. 70 Hukum adalah kata  yang berasalah dari bahasa Arab yang berarti hukum atau keputusan  ( al-qadā’ ). 71 Kanun bukan kata Arab, tetapi serupa dengan  bahasa  Arab  yang  berarti  dasar  ( as\l ,  jamak:  us\ūl) 72 , undang-undang,  kitab  hukum,  atau  hukum. 73 Menurut  Liaw Yock Fang,  kata kanun ,  pada saat  itu,  berarti hukum  adat 74 yang bermakna  adat  setempat  di  mana  teks  tersebut  ditulis.  Hal  itu berarti UUM adalah satu teks hukum adat di Melaka abad ke-15. Pertanyaan  yang  muncul  di  sini  adalah  mengetahui  apakah hukum  adat  tertulis  itu  suatu  undang-undang  atau  bukan.  Oleh karena  itu,  harus  diartikan  terlebih  dahulu  apakah  undang- undang itu?
Definisi  tentang  undang-undang,  menurut  Jean  Gaudemet, tidaklah  pasti. 75 Franz  Wieacker  pada  1954  mendefinisikan undang-undang sebagai  “peraturan yang lengkap yang  mencakup keseluruhan  atau  sebagian  cabang  dari  hukum”.  Dengan pengertian tersebut,  ia berarti  suatu karya  yang mempunyai  nilai „pengatur‟.  Beberapa  tahun  berikutnya,  Jacques  Vanderlinden pada 1967  mendefinisikan undang-undang  sebagai  “suatu  proses pembukuan  hukum  (kodifikasi)  yang  mengumpulkan  semua perihal  berbeda”. 76 Dengan  demikian,  ia  hanya  menyatukan berbagai  teks  hukum. 77 Bagi  Gaudemet  sendiri,  undang-undang adalah  karya  hukum  yang  terdiri  dari  satu  kesatuan  norma- norma  wajib  yang  ditulis  dalam  satu  redaksi  dan  membahas beragam masalah. 78
70 Fang, Undang-Undang Melaka , 62. 71 Ibn Manzhūr, Lisan al-'Arab , jilid II, h. 951-952.
72 Ibid. , jilid V, 3759.
73 Daniel Reig, Dictionnaire Arabe Français, Français Arabe (Paris : Larouse, 1983), 4375.
74 Fang, Undang-Undang Melaka, 178.
75 Jean  Gaudemet,  "Codes,  Collections,  Compilations  Les  Leçons  de l'Histoire. De Grégorius A Jean Chappuis," Droits 24, no. La Codification I (1996): 3-16 dan 4.
76 Jacques  Vanderlinden, Le concept de code en Europe occidentale du XIIIe au XIXe siècle. Essai de définition (Bruxelles:  Editions  de  l'Institut  de  Sociologie, 1967), dikutip dalam Gaudemet, "Codes, Collections,… "
77 Gaudemet, "Codes, Collections,…"
78 Gaudemat, "Codes, Collections,… ,"15.
Kemudian, apakah hukum adat tertulis adalah suatu  undang- undang?  Gaudemet  melihat  bahwa  semua  hukum  adat  yang ditulis  sampai  abad  ke-17  tidaklah  masuk  dalam  pengertian tersebut.Mulai  abad  ke-18,  undang-undang  benar-benar  menjadi suatu  akta  hukum  dengan  mempertimbangkan  pemikiran tentang  „kodifikasi‟  yang  berkembang. 79 Artinya,  hukum  adat tertulis itu bukan undang-undang.
Sebaliknya,  Jean-Louis  Gazzaniga  tidak  setuju  dengan pendapat  tersebut. 80 Ia  menjelaskan  bahwa  sebagian  besar sejarawan  hukum  tidak  mengakui  nilai  undang-undang  yang berasal dari hukum adat tertulis, karena beberapa alasan. Pertama , penulisan hukum adat itu tidak sistematis. Kedua , hukum adat itu tidak  lengkap  dalam  hukum  pidana  dan  bahkan  dalam  hukum acara. Ketiga ,  sebagian  besar  hukum  adat  ditulis  tanpa  rencana dan  tanpa  aturan. 81 Gazzaniga  menolak  alasan-alasan  tersebut.Ia mengatakan bahwa jika istilah „kodifikasi‟ merujuk pada  undang- undang  dalam  pengertian à  la Napoleon  Bonaparte,  maka hukum  adat  tertulis  tidak  masuk  dalam  definisi  tersebut. Demikian  juga,  jika  undang-undang  hanya  merupakan  kesatuan hukum  dan  lengkap,  maka  hukum  adat  tertulis  bukanlah undang-undang.  Gazzaninga  menjelaskan  bahwa  penulisan  resmi hukum  adat  menunjukkan  adanya  „satu  konsep  tertentu  tentang hukum  dan  negara,  aturan  umum  untuk  mempermudah pengetahuan dan menyederhanakan penerapan aturan, membatas  aturan  dan  menentukan  hukum  sedapat  yang  kita lakukan, maka kita dapat bicara tentang kodifikasi‟. 82
Undang-Undang  Melaka  adalah  UU  pertama  yang diberlakukan dan  dikenal  di Nusantara.  Teks UUM menjelaskan bahwa  Sultan  Muhammad  Shah  (1424-1444)  adalah  raja  yang mengatur hukum adat. 83 Tetapi, pada masa tersebut, hukum adat belum  ditulis.  Baru  pada  masa  Sultan  Muzaffar  Shah  (1445-
79 Ibid. ,14. 80 Jean-Louis  Gazzaniga,  "Rédaction  des  Coutumes  et  Codification," Droits 26, no. La Codification II (1997): 71-80.
81 Ibid. , 79.
82 Ibid. , 80. 83 Fang, Undang-Undang Melaka, 64.
1456),  hukum  adat  itu  ditulis  dan  menjadi  undang-undang. 84 UUM banyak  memengaruhi  undang-undang  di  kesultanan lainnya  di  Nusantara,  yaitu  Kedah,  Pahang,  Johor,  Riau, Pontianak 85 and Bima. 86 Undang-Undang  Laut Malaka ditulis  pada masa Sultan Mahmud  Shah  (1488-1511). 87
Teks UUM ,  sesungguhnya,  meliputi  6  undang-undang,  yaitu UUM yang  sebenarnya  (pasal  1-  23.1),  sebagian Undang-Undang Laut  Malaka (pasal  23.3-5,  24.1-2  dan  29),  Undang-Undang Pernikahan  Islam  (pasal  25-28),  Undang-Undang  Perdagangan Muslim (pasal 30-42 dan 43.1), Undang-Undang Negeri (pasal 43.2- 8,  44.1-8)  dan Undang-Undang  Johor (pasal  44.9-11). UUM mencakup 44 bab dan  128 pasal. Kami akan menganalisis bagian UUM yang  sebenarnya,  sementara  kami  akan  kesampingkan Undang-Undang  Negeri dan Undang-Undang  Johor ,  karena  kedua undang-undang tersebut tidak termasuk UUM yang sesungguhnya.
Dengan  demikian, UUM yang  sebenarnya  mengandung  4 undang-undang  dan  110  pasal.  Di  dalamnya,  terdapat  hukum adat,  hukum  Islam,  dan  hukum  campuran  antara  keduanya. Pasal-pasal tersebut sangat jelas membedakan antara hukum adat dan hukum  Islam. Jika  pasal-pasal  itu menyebutkan  dengan  jelas „menurut hukum  syara‟, maka  pasal tersebut  berasal dari  hukum Islam.  Sebaliknya,  jika  hukum  Allah  tidak  disebut,  maka  pasal tersebut  berasal  dari  hukum  adat.  Hampir  semua  pasal,  kecuali yang  terkait  dengan  hukum  pernikahan,  menyajikan  dan mengajukan hukum  adat,  kemudian hukum  Islam.  Hukum  Islam menjadi  hukum  alternatif  dari  hukum  adat  dalam  semua  aspek hukum,  kecuali  hukum  pernikahan.  Antara  kedua  hukum  ini, terdapat  jenis  hukum  ketiga,  yaitu,  hukum  campuran  antara hukum  adat dan hukum Islam.
Kami  melihat  bahwa  dari  110  pasal  di  dalam UUM , sebanyak  70  pasal  (77%)  merupakan  hukum  adat  yang melingkupi  hukum  perdata,  hukum  pidana,  dan  hukum  dagang;
84 Ibid. , 64 dan 178. Lanang, Sulalat al-Salatin…, 61 85 Fang, Undang-Undang Melaka, 2.
86 Henry  Chambert-Loir  et  Siti  Maryam  R.  Salahudin,  (ed.) Bo' Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima (Jakarta: EFEO&YOI, 2000), 93-108. 87 Winstedt dan de Jong, "The Maritime Laws…,” 28-29.
38  pasal  merupakan  hukum  Islam  (41,8%)  yang  hampir semuanya  adalah  hukum  pernikahan,  dan  2  pasal  merupakan hukum  campuran  (2,2%)  dari  keduanya.  38  pasal,  yang mengandung  hukum  Islam,  selalu  menyebutkan  hukum  adat, kecuali  untuk  hukum  pernikahan.  Sekarang,  kami  akan mengungkapkan dan menganalisisisi pasal-pasal yang mengandung  hukum  Islam, yaitu hukum  pernikahan.
Hukum Perkawinan  di dalam UUM
Menurut  Liaw  Yock  Fang,  hukum  perkawinan  di  dalam UUM adalah  hukum  Islam  menurut  mazhab  Shāfi„ī  berdasarkan kitab  fikih  karangan  Abū  Shujā„  dan  penjelasannya. 88 Para sarjana  dan  peneliti  mengutip  pendapat  tersebut  tanpa mempertanyakan  kembali.  Di  dalam  artikel  ini,  kami  akan menguji  ulang  jika  hukum  perkawinan  di  dalam UUM adalah apakah  benar  hukum  Islam  mazhab  Shāfi„ī  atau  ia  juga mengandung  pendapat  mazhab-mazhab  fikih.  UUM  mengatur beragam masalah di dalam hukum perkawinan, seperti wali,  ijāb- qabūl, saksi,  talak, dan  hak  membatalkan  ( khiyār ). Di  bawah  ini, kita akan membahas satu persatu persoalan tersebut.

## Wali
Yang  terkait  dengan  masalah  perwalian,  pasal  25.1 UUM berbunyi  :
“Apabila ada perempuan itu berbapa atau bernenek atau bersaudar laki- laki, itulah akan walinya perempuan itu. Jikalau ada anaknya bikir, maka tiadalah  menjadi  syarat  pada  bertanya  redanya  itu.  Adapun  jikalau bikirnya  itu  besar  ya„ni  „akil  balig,  maka  sunat  ditanya  redanya,  tetapi jikalau  tiada  ditanya  pun  harus  hanya  tiada  beroleh  sunat  pada  suatu kaul azhar.  Adapun  akan nenenknya  itu  daripada pihak  laki-laki,  harus bersuamikan dengan tiada (redanya) anak perempuan yang bikir itu iaitu daripada cucunya,  karena  bagi(nya)  neneknya  itu  wali  mujbir.  Adapun mujbir itu  iaitu  yang dapat  menggagahi,  itulah artinya  mujbir.  Adapun akan  anak  perempuan  ( balu )  itu  maulah  ia  dengan  izinnya  juga,  maka harus  dipersuamikan  akan  dia,  karena  izinnya  itu  syarat  bagi  sah kawinnya itu. Adapun ( thayyib )yang kecil  iaitu belum lagi baligh.  Jikalau belum  baligh  tiada  sah  bagi  bapanya  dan  neneknya  bersuamikan  dia, jikalau  ada  dengan  izinnya  sekalipun,  tiada  dapat  dinikahkan  dengan laki-laki  itu.  Demikianlah  hukumnya  melainkan  dinantikan  hingga
88 Fang, Undang-Undang Melaka, 33.
baligh hukumnya itulah  maka harus dipersuamikan  itu pada suatu  kaul yang sah.Adapun  syarat  baligh  itu tiga  perkara.  Suatu  genap  „umurnya lima  belas  tahun,  kedua  dengan  ada  haid,  ketiga  ada ihtilam ,  artinya sampai  ada  tumbuh  bulu  ari-arinya,  itupun  belum mu „tamad.  Itulah „alamat  baligh  itu.  Adapun  pada  hukum  wali  itu,  sama  ada  bapa perempuan  dan  neneknya  perempuan  itu  daripada  pihak  laki-laki  itu, kedua itulah  yang bernama  wali mujbir.  Adapun akan  saudaranya  dan bapanya  dan  neneknya  itu  wali  akrab  namanya,  artinya  akrab  itu  iaitu keluarga yang hampir juga, harus mereka itu akan wali. Adapun jikalau tiada  wali  akrab  dan  wali  mujbir,  maka  haruslah  hakim  akan walinya.Adapun syarat hakim akan wali itu : tatkala tiada diperoleh wali akrab; kedua jauh wali itu daripada negeri, kira-kira ada sehari semalam genap hingga  ( safratu’l-kasr ) namanya.  Dan jauh  negeri itu  dengan  wali perempuan  itu,  maka  harus  hakim  akan  walinya.  Ketiga  tiada  ada perempuan  itu  keluarganya  iaitu  yatim  piatu,  itupun  hakim  juga  akan walinya.Adapun jikalau  hasillah segala  syarat yang  tersebut itu,  maka  ia berlaku nikahnya itu kepada kitab Allah ta„ala.” 89
Pasal  tersebut  menjelaskan  dua  syarat  pernikahan: persetujuan/izin  perempuan  yang  akan  menikah  dan  penentuan wali yang berhak menikahkannya.
Hukum  Islam  (fikih)  membedakan  antara  perempuan  yang masih kecil dan perempuan  yang sudah dewasa.  Menurut  Shāfi„ī, wali  tidak  dapat  menikahkan  anak  perempuan,  baik  kecil maupun  dewasa,  tanpa  persetujuannya/izinnya.  Kendati demikian,  seorang  ayah  memiliki  hak  memaksa  putrinya  untuk menikah. 90 Abū  Shujā„  menjelaskan  pandangan  yang  serupa dengan  Imam  Shāfi„ī,  yaitu  diperbolehkan  bagi  wali  (ayah  atau kakek)  menikahkan  anak  perempuan  yang  masih  belum  dewasa ( balig ). 91 Sebaliknya,  Abū  H{anīfah  dan  al-Awzā‟ī  menjelaskan bahwa  menikahkan  seorang  anak  perempuan  kecil  oleh  walinya adalah sah walaupun  tanpa persetujuannya.  Jika anak  perempuan itu  telah  dewasa  ( balig ),  ia  dapat  memilih  antara  meneruskan pernikahannya  atau  membatalkannya. 92 Akan  tetapi,  jika  ayah atau  kakeknya  yang  menikahkannya,  ia  tidak  berhak
89 Ibid. , 126-128.
90 al-Shāfi‟i, Al-Umm ,  jilid  III,  17-18.  Lihat  juga  J.  Schacht,  "Nikāh," dalam Encyclopédie de l'Islam (Leiden: E.J. Brill, 1995), 26-29.
91 al-Sharbīnī, al-Iqnā' Fī Halli…, jilid II, 582.
92 Sābiq, Fiqh Sunna, jilid II, 116.
membatalkan  pernikahannya. 93 Adapun  pernikahan  seorang janda  tidak  akan  pernah  sah  tanpa  persetujuannya. 94 Dengan membandingkan  antara  pasal  tersebut  dan  kitab  fikih,  maka pasal  tersebut,  menurut  kami,  sudah  sesuai  dengan  mazhab Shāfi„ī.
Terkait  perihal  wali,  pasal  tersebut  menyatakan  dengan  jelas bahwa wali  aqrab atau wali  mujbir adalah  bapak  dan  kakek  anak perempuan  itu.  Di  dalam  hukum  Islam,  w āli  mugbir adalah  wali yang  berwenang  menikahkan  anak  perempuannya  dengan paksaan,  artinya  tanpa  persetujuannya. 95 Pendapat  antara mazhab  berbeda-beda  mengenai  perihal  terkait.  Mazhab  H{anafī berpendapat  bahwa  semua  wali  adalah  wali  mujbir.  Mazhab Mālikī dan H{anbālī mengatakan bahwa wali mujbir adalah bapak saja. 96 Berdasarkan  keterangan  tersebut,  tampak  bahwa  pasal tersebut di  atas  merujuk  kepada penafziran  mazhab  Shāfi„ī  yang melihat  bahwa  wali  mujbir  adalah  bapak  atau  kakek. 97 Ketika tidak  ada  wali,  pasal  itu  mengatakan  bahwa  hakim  dapat bertindak  sebagai  wali  dari  perempuan  yang  belum  dewasa  itu. Hal ini jelas merujuk pada pendapat mazhab  Shāfi„ī. 98

## Ijab-Kabul
UUM menempatkan  perihal ijab kabul di dalam pasal 25.2 :
“Adapun syarat kaul pada lafaz ijab kabul itu pada kahwin itu. Adapun artinya  ijab  kabul  itu  adalah  seperti  dikata  oleh  walinya  itu : “Kupersuamikanlah  anakku  si  anu  itu  akan  isteri  dikau.”  Maka  jawab mempelai itu seperti yang tersebut di dalam hadith mengatakan „Kabiltu tazwijaha‟  ya„ni  telah  kuterima  ia  akan  isteriku.  Itulah  ijab  kabul namanya. Adapun jikalau ada bapanya perempuan itu fasik iaitu seperti zinah dan minum arak dan  tuak atau baang sebagainya pekerjaan  yang haram, itupun tiada harus akan  walinya itu. Adapuan pada suatu  kauw dan suatu wajah, tiada dapat eprempuan itu berwali kepada saudaranya yang fasik melainkan hakim walinya maka sah”.
93 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid IV, 30.
94 al-Sharbīnī, al-Iqnā' Fī Halli…, jilid  II,  583;  Sābiq, Fiqh Sunna, jilid  II,
115. 95 al-Gazīrī, op.cit. , jilid IV, h. 28-29.
96 Ibid. , 29-30. 97 al-Sharbīnī, Kitāb al-Fiqh… , jilid II, 578.
98 Ibid. , jilid II, 579.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Di dalam  pasal  itu,  ada  dua  hal  yang  harus  dikaji :  pertama hal ijab-kabul  dan kedua  hal  wali fasik.  Hal yang  terkait  dengan ijab qabul ,  para  fukaha setuju  bahwa  agar pernikahan  dinilai  sah, maka  di  dalam  pelaksanaan  pernikahan  itu  harus  terselenggara ijab-kabul. 99 Adapun  perihal  wali  fasik,  menurut  mazhab  Shāfi„ī, ia  tidak  berhak  menikahkan  anak  perempuannya  dan  akibat  itu haknya hilang.  Lalu, hak  untuk menikahkan  perempuan itu  tidak langsung  jatuh  ke  tangan  hakim,  tetapi  kepada wali  ab‘ad atau wali  jauh.  Namun,  mazhab  H{anafī  dan  H{anbālī  tidak mengatakan  bahwa  wali  fasik  kehilangan  hak  untuk  menikahkan anak  perempuannya. 100 Dengan  keterangan  ini,  menurut  kami, pasal tersebut jelas mengikuti mazhab  Shāfi„ī.

## Saksi
Untuk  keabsahan  satu  pernikahan,  pasal  26 UUM mengatur perihal saksi:
“Adapun sekurang-kurang  syaksi pada  kahwin itu  empat orang,  tetapi jikalau tiada empat, dua orang pun padalah. Jikalau kurang daripada dua orang,  maka  iaitu  zina(h),  tiada  sah  nikahnya  itu.  Adapun  orang  yang boleh  menjadi  syaksi  itu  orang  yang  salih  dan  laki-laki  yang  „adal  lagi „akil  mursyid  dengan  merdehika.  Jikalau  tiada  salih  atau  „abdi  atau perempuan tiadalah sah saksinya itu melainkan atas dua jalan jua : suatu syaksi haid, kedua syaksi akan hamil tiada lagi lain daripada itu. Adapun akan kahwin itu tiada harus bersyaksi kepada „abdi atau orang yang fasik atau perempuan  atas kaul  azhar, adapun  artinya pada  ma„na nyata.  Itu syaksi hukumnya.”

## Pasal 37 (ayat 1) mengatur perihal yang sama tentang saksi:
“Pada menyatakan hukum syaksi yang harusnya di atas empat martabat. Pertama  tahu  ia  akan  halal  dan  haram,  kedua  tahu  ia  akan  sunat  dan fardu, ketiga  tahu  ia akan  salah  dan benar,  keempat  tahu ia  akan  baik dan  jahat.  Itulah  harus  diperbuat  syaksi.  Syaksi  tiada  dikabulkan melainkan  berhimpun  pada  syaksi  itu  lima  pertara.  Pertama  Islam, kedua  bligh,  ketiga  „akil,  keempat  „adal,  kelima  hendaklah  menjauhi daripada dosa yang  besar dan  dosa yang kecil,  dan baik  kelakukannya dan jangan ia penggusar dan memliharkan lakunya dan namanya.”
Pasal  26  dan  37  (1)  mengatur  soal  saksi  dalam  pernikahan dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  menjadi  seorang  saksi.
99 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid IV, 12.
100 Ibid. , jilid IV, 39-41, al-Sharbīnī, al-Iqnā' Fī Halli…, jilid II, 579.
Mazhab  Mālikī,  Shāfi„ī,  dan  H{anbālī  berpendapat  bahwa pernikahan  dinilai  sah  jika  disaksikan  oleh  dua  saksi  lelaki. 101
Syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  agar  kesaksiannya diterima  adalah:  berakal  ( aqil )  dan  dewasa  ( balig / murshid ) 102 . Fukaha  Shāfi„ī  dan  H{anbālī  menambah  satu  syarat  lagi,  yaitu seorang  saksi  harus  adil  ( adil ).  Akan  tetapi,  fukaha  H{anafī mengatakan  bahwa  tidaklah  wajib  seorang  saksi  itu  adil  ( adl ). 103
Pasal  tersebut  merujuk  pada  pendapat  fukaha  Shāfi„ī,  H{anbālī, dan Mālikī.
Pasal  37.2 UUM membahas  tentang  tata-cara  kesaksian secara umum:
“Bermula  tiada  pada  zinah  itu  thabit  melainkan  empat  orang  laki-laki dan jikalau tiada empat melainkan dua orang laki-laki pada segala hadd seperti  minum  arak  dan  tuak  dan  mencuri  dan  menyamun  dan membunuh orang dan murtad dan kisas pada nyawa dan pada anggota dan orang  bermuka(h)-muka(h)  dan  ikrar pada  segala  perkara  ini  dan nikah dan  talak  dan  meredeka  dan Islam  dan  pada  amanat  dan  pada wakil  dan  pada  wasiat  dan  ikrar  pada  segala  perkara  ini  dan  melihat bulan  Ramadhan  dengan  seorang  pun  padalah.  Bermula  tiada  thabit melainkan  dua  laki-laki  atau  seorang  laki-laki  dengan  dua  perempuan. Tiada thabti dengan perempuan sebanyak-banyaknya pada berniaga dan berpulangan  dan  mengalikan  benda  yang  dibeli ;  jikalau < berjual  dan bersandar > pada jual dan pada mengaku dan pada sulh dan melepaskan dan pada utang dan meminjam dan pada upahan dan sekutu dan pada memberi dan merampas dan pada membinasakan. Bermula tiada thabit melainkan  dua  orang  laki-laki  atau  seorang  laki-laki  dan  dua  orang perempuan atau empat orang perempuan pada beranak dan bikir  dan < thayyib > ya„ni  janda  dan  segala < „aib > perempuan  dan  segala  yang banyak pekerjaan dan segala perempuan mengetahui dia.” 104
Apa  yang  menjadi  perhatian  kita  di  dalam  pasal  itu  adalah jumlah  saksi.  Kita  tidak  akan  masuk  ke  dalam  rincian  pasal tersebut. Pasal di atas secara jelas menyebutkan bahwa kesaksian harus  dilakukan  oleh  dua  orang  lelaki  atau  tiga  orang:  seorang lelaki dan dua perempuan. Tiga mazhab fikih: Mālikī, Shāfi„ī, dan H{anbālī  setuju  memberikan  hak  istimewa  kepada  lelaki  untuk bersaksi. Sebaliknya, mazhab  H{anafī berpendapat bahwa seorang
101 Ibid. , jilid IV, 25. 102 Sābiq, Fiqh Sunna, jilid II, 50.
103 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid IV, 25; Sābiq, Fiqh Sunna , jilid II, 50.
104 Fang, Undang-Undang Melaka, 150-152.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
perempuan  dapat  bersaksi  dengan  kehadiran  seorang  lelaki. Dengan demikian,  kesaksian  dua  perempuan  dan  seorang  lelaki, menurut  mazhab  H{anafī,  adalah  sah. 105 Teks  di  dalam  pasal  itu merujuk kepada semua pendapat mazhab.

## Hukum Pembatalan
Jika  sepasang  suami-istri  mempunyai  masalah  dalam pernikahan,  karena  suatu  penyakit  yang  diderita  salah  satunya, maka  yang  satunya  lagi  selalu  mempunya  hak  untuk membatalkan  ( khiyar ).  Pasal  27 UUM mengatur  hukum pembatalan. Pasal itu menyatakan  :
“Pada menyatakan hukum khiyar itu mau pada perempuan, mau pada laki-laki  itu  atas  lima  perkara  „aibnya  itu,  pertama-tama  „aib  gila  (dan) judham, kedua baras, ya„ni sopak atau kedal, ketiga „aib ratak, keempat „aib karan,  ya„ni  tumbuh  tulang  pada perjinya,  kelima  „aib  kediri  (dan) orang  yang  lemah  zakarnya  iaitu  seperti  orang  ratak  hukumnya,  dan judham  pun  demikian  juga,  tiada  sah  nikahnya  kahwin  dengan  orang yang  demikian  itu.  Adapun  jikalau  dikahwinkan  orang  suatu  laki-laki maka tiada diberinya tahu akan hal ada perempuan itu berpenyakit yang demikian  itu.  Telah  kemudian,  maka  baharu  diketahuinya,  niscaya terurailah  kahwinnya  itu  ya„ni < faskh > ,  tiadalah  laki-laki  itu menanggung isi kahwin perempuan. Dan demikian lagi, jikalau ada „aib laki-laki  yang  berpenyakit  seperti  yang  tersebut  itu,  maka  itupun < faskh > jua,  jikalau  tiada  kabul  perempuan  itu,  diberitahukannya kepada hakim, niscaya cerai jua. Jika  lemah zakarnya laki-laki itu,  maka disuruh oleh  hakim  berubat  kepada tabib  yang  tahu,  maka  dinantikan setahun lamanya. Jikalau tiada sembuh di dalam setahun, maka < faskh > nikahnya itu. Adapun akan orang yang  baras dan judham dan gila  itu : jikalau reda perempuan itu akan laki-laki itu atau reda laki-laki itu  akan perempuan itu,  tiadalah ia < difaskhkan > oleh  hakim akan  mereka  itu, karena  sama  reda  keduanya  ya„ni  ia  suka  keduanya,  tiada  lagi  khiyar daripada yang demikian itu, itu kaul yang sah. Adapun jikalau diperoleh „aib tatkala di dalam laki-laki, difaskhkannya dirinya perempuan itu atas isi kahwinnya  akan  laki-laki  itu.  Demikian  lagi  jikalau  ada  „aib  laki-laki itu  di  dalam  perempuan  itu,  itupun  difaskhkan  dirinya  daripada perempuan itu. Demikian lagi atas barang yang diperoleh „aib di dalam sudah  kahwin,  itupun  faksh  jua.  Itulah  hukum  khiyar  atas  tiap-tiap kahwin. Demikianlah hukumnya itu.” 106
105 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid IV, 25.
106 Fang, Undang-Undang Melaka, 130.
Pasal  di  atas  menjelaskan  alasan-alasan  pembatalan pernikahan.  Tampak  jelas,  bahwa  alasan-alasan  tersebut  berasal dari hukum Islam. Hukum  Islam membicarakan perihal  penyakit yang  setiap  pasangan  dapat  membatalkan  pernikahannya  ( faskh ). Alasan-alasan  yang  membolehkan  pembatalan  pernikahan tersebut,  pertama-tama,  menyangkut  pasangan  suami-istri  (sakit jiwa,  lepra,  dan  penyakit  gajah),  kemudian  hanya  lelaki  (lemah zakar atau tidak ada kepala  zakar), lalu hanya perempuan  ( ratak , daging  tumbuh  di  farji  yang  menghalangi  jimak,  dan karan , pertambahan  ukuran  tulang  farji  yang  menghalangi  jimak). 107
Kami  melihat  bahwa  pengaruh  mazhab  Shāfi„ī  dalam  pasal  27 sangat penting.

## Talak
Hal yang terkait dengan talak, pasal 28.1 mengaturnya:
“Adapun  talak  itu  ada  dua  perkara :  pertama,  talak  ba‟in  namanya; kedua talak raj„i namanya. Adapun talak ba‟in itu seperti talak yang tiada lagi  akan  kembali  iaitu  seperti  talak  tiga.  Adapun  talak  raj„i  itu  seperti talak satu atau talak dua, maka iaitu dapat kembali lagi.» adapun jikalau talak seorang  perempuan dengan  talak tiga  itu, tiadalah  dapat  kembali lagi. Jikalau ia hendak kembali  juga, dikahwinkan dengan laki-laki  yang lain  daripada  suaminya  yang  dahulu  itu.  Kemudian  talak  ia  dengan permepuan itu, maka di„iddahkan dengan „adat tiga bulan sepuluh hari.
Sudah  itu,  maka  dinikahkan  dengan  suaminya  yang  lama  itu.  Adapun talak  raj„i  itu  iaitu  seperti  seorang  perempuan  ditalak  oleh  suaminya dengan talak sa(tu) atau dua, iaitu adalah „iddahnya daripada tiga  bulan sepuluh hari; jikalau ada laki-laki itu hendak kembali, hanya kahwin juga namanya, haruslah  ia kembali. Maka tiada seperti talak ba‟in itu.” 108
Semua mazhab sepakat  bahwa hanya ada dua jenis talak: raj’i dan bain .  Talak  raj‟i  adalah  talak  yang  dijatuhkan  oleh  suami  di mana suami  dapat  kembali lagi  ke  mantan isterinya,  jika  ucapan talaknya  itu  talak  satu  atau  dua.  Talak ba’in adalah  talak  ketiga yang  mana  suami  tidak  dapat  kembali  ke  mantan  isterinya, kecuali jika mantan isterinya itu sudah menikah dengan lelaki lain dan  sudah  melakukan  hubungan  badan,  lalu  suami  baru  itu
107 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid IV, 180-198.
108 Fang, Undang-Undang Melaka, 132.
menceraikannya.Jika  demikian,  maka  suami  pertama  dapat kembali menikahi  mantan isterinya. 109

## Pernikahan dengan Non-Muslim
Pasal 28.2 mengatur perihal pernikahan  dengan non-muslim:
“Demikian lagi harus kahwin dengan perempuan majusi dan kafir yang sudah  diislamkan  dan  (tiada)  harus  kahwin  dengan  perempuan < wathani > pada  kaul  yang  sah.  Adapun  bagai  laki-laki  itu  haruslah  ia mencari perempuan yang ahlul kitab pada hukum Allah ta„ala.” 110
Empat  mazhab  hukum  Islam:  H{anafī,  Mālikī,  Shāfi„ī,  dan H{anbālī,  bersepakat  bahwa  lelaki  muslim  dapat  menikahi perempuan non-muslimah. Akan tetapi, lelaki non-muslim tidak bisa menikahi perempuan muslima. 111
Para fukaha berbeda pendapat mengenai  Majusi (Zoroaster): apakah  mereka  termasuk  ahlul  kitab  atau  bukan?  Menurut  Abū Thaur,  Zoroaster  termasuk  kategori  ahlul  kitab,  karena  mereka menerima untuk membayar jizyah seperti Yahudi dan Nasrani 112 . Menurut Daud Zāhiri, Zoroaster termasuk golongan ahlul  kitab, karena  itu  lelaki  muslim  memiliki  kemungkinan  menikahi perempuan  Zoroaster,  sebagaimana  dengan  perempuan  ahlul kitab  (Yahudi  dan  Nasrani). 113 Akan  tetapi,  menurut  fukaha Shāfi„ī  dan  H{anbālī  berpendapat  bahwa  Majusi  tidak  termasuk golongan  ahlul  kitab. 114 Imam  Shāfi„ī  menyatakan  dengan  jelas bahwa  tidak  diperbolehkan  menikahi  perempuan  Majusi. 115 Adapun  yang  terkait  dengan  pernikahan  perempuan  penyembah berhala ( watsani ), hukum  Islam melarangnya. 116
109 Ibn  Rushd, Bidāya  al-MuGtahid…, jilid  II,  45-46,  al-Gazīrī, Kitāb  al- Fiqh…, jilid IV, 316-320, al-Sharbīnī, al-Iqnā' Fī Halli…, jilid II, 627-630. 110 Fang, Undang-Undang Melaka, 132.
111 al-Sarahsi, al-Mabsūt, jilid  V,  38  dan  50;  al-Shafi‟i, al-Umm, jilid.  IV,
182 dan 269, jilid. V, 6, 7, 269; Sābiq, Fiqh Sunna, jilid II, 90-94.
112 Sābiq, Fiqh Sunna , jilid. II, 92.
113 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid VI, 75
114 Sābiq, Fiqh Sunna, jilid II, 93. 115 al-Shāfi‟i, Fiqh Sunna, jilid IV, 182.
116 Ibid. , jilid IV, 182; Sābiq, Fiqh Sunna , jilid II, 93. Muhammad Ibn „Ali Ibn  Muhammad  al-Shawkānī, Fath  al-Qadīr (Kairo:  Mustafa  al-Bābī  al- Halabī,  1964),  jilid  I,  224,  dikutip  dalam  Peunoh  Daly,  "Hukum  Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah dan Nafkah Kerabat dalam Naskah Mir'āt al-Tullāb

## Pernikahan dengan Budak
Adapun  pernikahan  dengan  budak,  pasal  28.3 UUM

## menjelaskan:
“Adapun jikalau ada merdehika laki-laki  itu harus kahwin dengan  abdi itu  melainkan  dengan  empat  syarat  juga  maka  harus.  Adapun  syarat pertama  (jika  laki-laki  itu  merdehika,  belum  beristeri  perempuan) merdehika, maka ia harus kahwin dengan „abdi itu. (Kedua syarat) sebab karena tiada  tertahan  ingin hawa  nafsunya,  harus kahwin  dengan  „abdi itu. < Ketiga  syarat > sebab  karena  tiada  ia  kuasa  memberi  isi  kahwin perempuan merdehika itu, maka itupun harus kahwin dengan „abdi itu. Adapun syarat yang keempat, sebab  karena „abdi itu diislamkan,  maka harus  kahwin  dengan  dia.  Demikianlah  hukum  merdehika  laki-laki kahwin  dengan  perempuan  „abdi.  Adapun  jikalau  tiada  dengan  syarat yang tersebut itu, tiadalah ia boleh kahwin dengan perempuan abdi itu. Adapun jikalau  tiada seperti  syarat itu,  maka ada  ia kuasa  memberi  isi kahwin  perempuan  merdehika  itu,  maka  ia  hendak  kahwin  dengan perempuan  „abdi  itu,  tiada  sah  nikahnya  itu  atas  kaul  yang  sah  itu. Adapun akan  perempuan  yang  merdehika  itu  boleh  ia  duduk  dengan laki-laki  „abdi,  itupun  jikalau  ada  dengan  dua  syarat  diperolehnya.
Pertama-tama, ada dengan redanya perempuan merdehika itu akan laki- laki „abdi  itu.  Dan  kedua  disukakan  oleh  segala  keluarganya  itu,  maka boleh  ia  kahwin  dengan  „abdi  itu.  Jikalau  tiada  dengan  dua  syarat  ini, niscaya terurailah kahwinnya mereka itu, atas kaul yang sah.” 117
Keabsahan  pernikahan  terletak  pada  satu  syarat: kafā’ah (sederajat).  Apakah  budak  mempunyai  nilai  yang  sama  dengan orang merdeka ?  Di  dalam  hukum  Islam,  fukaha  sepakat  bahwa lelaki  merdeka  dapat  menikahi  budak  perempuan. 118 Adapun mengenai  perempuan  merdeka,  fukaha  tidak  sependapat. Menurut, ulama  Shāfi„ī  dan H{anbālī  bahwa  perempuan  merdeka tidak dapat menikahi budak lelaki, karena tidak sederajat. Fukaha Mālikī  memandang  bahwa  perempuan  merdeka  dapat  menikahi budak lelaki  berkulit putih,  tetapi  tidak budak  berkulit  hitam, 119 sementara  menurut  fukaha  H{anafī  melihat  bahwa  lelaki  budak
Karya 'Abd Ra'uf Singkel," Disertasi Doktor,  (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, 1982), 599-600.
117 Fang, Undang-Undang Melaka , 132 dan 134.
118 Sābiq, Fiqh Sunna , jilid II, 130.
119 al-Gazīrī, Kitāb al-Fiqh…, jilid IV, 54-60.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
dapat menikahi perempuan merdeka.
120
Kita dapat menyimpulkan bahwa pasal  28.3 benar-benar berasal dari hukum Islam.

## Sumber Hukum Islam di dalam UUM
Setelah menguji  kembali  hukum pernikahan  di  dalam UUM , kita  ketahui  bahwa UUM ini  bukan  hanya  berasal  dari  mazhab Shāfi„ī,  tetapi  juga  mazhab  fikih  yang  lain.  Mazhab  Shāfi„ī  jelas memberikan  panduan  utama  pasal-pasal  pernikahan,  seperti pasal 25.1,  25.2,  26,  27  et  28.2.  Kendati  demikian,  hal  tersebut bukan berarti  mazhab  yang  lain  dikesampingkan.  Ada  beberapa pasal yang mencakup semua mazhab  seperti pasal 37, 37.2,  28.1 dan  28.3.  Dengan  demikian,  menurut  analisis  kami,  hukum perkawinan di dalam UUM tidaklah benar-benar bersumber dari mazhab Shāfi„ī,  seperti yang  dikira oleh  Liaw Yock  Fang,  tetapi berasal dari semua  mazhab yang  ada di dalam  fikih atau  hukum Islam.
Liaw  Yock  Fang  menjelaskan  bahwa  teks  hukum perkawinan  di  dalam UUM berdasarkan  kitab  Abū  Shugā‟  atau penjelasannya Fath  al-Qarīb karya al-Qāsim  al-Gazzī  dan Hashiya ‘Ala Fath al-Qarīb karya Ibrāhīm al-Bagūri. 121 Saya menilai bahwa teks  hukum  perkawinan  di  dalam UUM ,  selain  kitab  al-Gazzi dan  al-Bagūrī,  juga  berdasarkan  kitab  fikih  al-Sharbīnī.  Oleh karena  itu,  contohnya,  pasal  27  sangat  dekat  dengan  teks  kitab Abū  Shugā  oleh  al-Sharbīnī,  di  dalam  kitabnya al-Iqnā’. 122 Teks Abū  Shugā‟  hanya  menyebutkan  lima  alasan  yang  mana  suami atau  istri  dapat  membatalkan  pernikahan.  Ini  adalah  terjemahan teks  Arab:  “ …bagi  perempuan :  gila,  lepra,  penyakit  kulit,  rataq  dan qaran;… bagi lelaki : gila, lepra, penyakit kulit, zakar tanpa kepalanya
120 Al-Sarahsi, al-Mabsūt, jilid  VI,  126  dan  131.  Budak  lelaki  dapat menikahi  perempuan  merdeka  jika  budak  lelaki  itu  dibebaskan  atau  ia mendapat  izin  dari  tuannya  atau  orang  tua  perempuan  merdeka  itu  atau dengan kerelaannya. Seorang budak lelaki berbohong sebagai lelaki merdeka, lalu  perempuan  itu  tahu  bahwa  ia  adalah  seorang  budak. Dalam  kasus  ini, perempuan  itu  dapat  membatalkan  atau  melanjutkan  pernikahan  dengan keridaannya.
121 Fang, Undang-Undang Melaka, 35. 122 al-Sharbīnī, al-Iqnā' Fī Halli…, jilid II, 589-592.
(gubb),  dan  mati  layu  (impoten) ”. 123 Saya  tidak  menemukan  di manapun penjelasan atau komentar  Abū Shugā atas  istilah-istilah sulit  tersebut.  Akan  tetapi,  teks  al-Sharbīnī  lebih  memberikan penjelasan  panjang. Pertama ,  ia  menjelaskan  istilah rataq dan qaran . Rataq adalah  pertumbuhan  daging  di  dalam  farji perempuan  yang  tidak  normal  ( insidād  alfarg  bi  al-lahm ).  Adapun karan adalah  penambahan tulang  farji  yang tidak  normal  ( insidād alfarg bi ‘azm ). 124 Kedua , dalam kasus zakar yang mati layu seorang suami,  teks  al-Sharbīnī  menjelaskan,  saya  kutipkan  kalimat  yang paling  penting,  bahwa  “… Wa  izā  tasbutu,  darab  al-qādī  lahu sanat…” ,  jika  impotensi  benar-benar  terjadi,  maka  hakim menentukan  satu  tahun.  Artinya,  setelah  diperiksa  bahwa impotensi  benar-benar  terjadi,  dengan  keputusan  hakim,  maka istri harus  menunggu  1 tahun.  Jika  setelah satu  tahun,  impotensi masih  tetap  terjadi,  maka  istri  mempunyai  hak  untuk membatalkan pernikahan  seperti dijelaskan oleh al-Sharbīnī. 125
Saya juga menjumpai pasal  28.3 sangat dekat dengan teks  al- Sharbīnī,  karena,  pertama,  paragraf-paragraf  teks  Abū  Shugā sangat pendek, sementara  teks  al-Sharbīnī  lebih panjang.  Kedua, teks  Abū  Shugā‟  hanya  bicara  dua  syarat  agar  seorang  lelaki merdeka  dapat  menikahi  budak  perempuan,  tetapi  teks  al- Sharbini  menyebutkan  tiga  syarat  sebagaimana  yang  terdapat  di dalam  pasal  28.3.  Saya  dapat  menyatakan  bahwa  UUM berdasarkan,  antara  lain,  dari  teks  al-Sharbīnī  yang mengomentari  teks Abū Shugā‟.
Tampak  jelas  dari  analisis  tersebut  bahwa  hukum perkawinan tidaklah  benar-benar  berdasarkan  kitab  Abū  Shugā‟, tetapi  dari  kitab-kitab  yang  mengomentari  kitab  al-Sharbīnī (977/1569).  Berangkat  dari  sana,  kami  dapat  memperkirakan bahwa  teks UUM tidaklah  ditulis  pada  saat  yang  bersamaan dengan  teks-teks  dan  komentar-komentar  atas  kitab  al-Sharbīnī, tetapi  teks  itu  diperbaharui  terus-meneurs.  Rancangan  dasar UUM telah  dimulai  sejak  Sultan  Muhammad  Shah  (1424-1444). Tetapi,  UUM  ditulis,  diundangkan,  dan  disahkan  pada  masa Sultan  Muzaffar  Shah  (1445-1458) pada  pertengahan  abad  ke-15
123 Ibid. , jilid II, 589-590.
124 Ibid. , 590. 125 Ibid. , 592.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
di Melaka. Teks UUM , menurut kami, berkembang sedikit  demi sedikit.

## Hubungan  antara Hukum Islam dan Hukum Adat
Seperti telah kami ingatkan di atas bahwa agama di Melaka sebelum  kedatangan  Islam  adalah  Hindu  dan  Budha.  Inilah alasan mengapa,  menurut  R.O. Winstedt, 126 hukum adat sangat kuat terpengaruh oleh hukum Hindu.  Hukum Hindu ini sendiri berasal dari India yang dibawa oleh para pedagang India.  Untuk berbagai hukum yang ada di dalam UUM mengandung hukum adat dan atau  hukum Hindu. Selanjutnya, ada juga jenis hukum yang ketiga, yaitu percampuran hukum, antara hukum adat (yang bersumber dari Hindu) dan  hukum  Islam.  Adapun  yang terkait dengan hukum  Islam, saya menegaskan  kembali keberadaannya di  dalam UUM adalah  sangat  jelas.  Sebagaimana  telah dipaparkan  di  atas  bahwa  hukum  pernikahan  di  dalam UUM tersebut benar-benar berasal dari hukum Islam.  Tegasnya, untuk hukum pernikahan di dalam UUM bersumber dari hukum Islam, sementara  untuk  hukum  yan  lainnya  bersumber  dari  hukum adat.

## Penerapan Hukum Pernikahan
Terkait dengan  pernikahan  di  Melaka,  Ibn  Majid  pada  1462 menulis:  “Orang-orang  kafir  menikah  dengan  perempuan muslimah,  sementara  lelaki  muslim  menikahi  perempuan penyembah  berhala.  Anda  tidak  dapat  mengetahui  jika  mereka muslim  atau  bukan.” 127 Hal  yang  sama  juga  diutarakan  oleh Tomes  Pirès  pada  1511:  “Dan  negara  itu  menjalankan  adat  ini: seorang  kafir  menikahi  perempuan  muslimah  dan  seorang muslim  menikahi  perempuan  non-muslimah  berdasarkan  cara- cara negeri tersebut […]” 128
Menurut Ibn  Majīd dan  Pirès,  lelaki Muslim  dapat  menikahi perempuan  penyembah  berhala  dan  lelaki  non-muslim  dapat
126 R.O.  Winstedt,  "Old  Malay  Legal  Digests  and  Malay  Customary Law," Journal  of  the  Royal  Asiatic Society ,  no.  1  &  2  (1945):  17-29;  Hooker, Islamic Law in South…, 158. 127 Thomaz, "The Malay Sultanate…,”; Reid, Southeast Asia…,
128 Pirès, The Suma Oriental… , jilid II, 268.
menikahi  perempuan  muslimah.  Di  dalam UUM ,  lelaki  Muslim tidak  dapat  menikahi  perempuan  penyembah  berhala  (pasal 28.2). Di dalam hukum  Islam, seorang non-muslim tidak  pernah dapat  menikahi  perempuan  muslimah, 129 Dengan  demikian,  kita mengetahui bahwa, berdasarkan keterangan  Ibn Majid  dan Pirès, UUM dan hukum  Islam tidak diterapkan di Melaka saat itu. Soal  perceraian,  Ibn  Majid  menyaksikan  bahwa  orang-orang Islam  tidak  menerapkan  dalam  masalah  perceraian  berdasarkan apa yang  telah  digariskan  oleh  hukum Islam  pada  saat  itu.  Ibnu Majid  menulis  “..Mereka  tidak  memperlakukan  perceraian seperti bagian dari satu perbuatan keagamaan.” 130
Seorang  suami  memenuhi  kewajiban  memberikan  mahar kepada  calon  isterinya.  Pirès  memberikan  kesaksian  ““Dan  jika pernikahan  itu  terjadi  antara  orang  Islam,  lelaki  memberikan mahar  10 tahil atau  6 mas kepada  isterinya  yang  menjadi miliknya.” 131 Masalah  mahar  merujuk  kepada  pasal  27 UUM . Kami  menilai  bahwa  mahar,  yang  hukum  Islam  menyebutnya sebagai mahr  mitsil ,  yang  diterapkan  bagi  para  bangsawan  atau petinggi saat itu adalah 10 tahil atau 6 mas . Agar satu pernikahan sah,  calon  pengantin  harus  mendapatkan  izin  dari  Sultan  atau Bendahara(Perdana  Menteri).  Berdasarkan  informasi  dari Alburquerque, pernikahan  tidak  akan  pernah sah  tanpa  izin  dari raja atau Bendahara. 132
Akhirnya,  kita  ketahui  ternyata  terdapat  perbedaan  besar antara  undang-undang  sebagai  suatu  yang  ideal  dan  normatif dengan  kenyataan  masyarakat  yang  tidak  mencerminkan  isi  dari UUM .  Walaupun  hukum  Islam  itu  sendiri  tidak  diterapkan secara  ketat  berdasarkan  informasi  di  atas,  kesultanan  sudah mencoba  memperkenalkan  hukum  “baru”  di  tengah  masyarakat Melaka  saat  itu.  Akhirnya,  kami  harus  tegaskan  bahwa kontradiksi antara “realitas” dan “idealitas” terdapat di mana saja di dunia Islam  sejak awal Islam dan tidak terjadi di Melaka saja.
129 Lihat di atas di dalam pembahasan pernikahan dengan non-muslim.
130 Thomaz, "The Malay Sultanate…,” Reid, Southeast Asia…
131 Pirès, The Suma Oriental… , jilid II, 267.
132 Albuquerque, The Commentaries of the Great …, 87.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA

## Penutup
Kami  dapat  menyimpulkan  bahwa UUM adalah  kumpulan teks tertulis hukum adat  (77%) Melaka yang mencakup  berbagai aspek.  Selain  hukum  adat,  terdapat  juga  hukum  Islam,  yang mengandung,  antara  lain,  hukum  pernikahan  Islam,  hukum perdagangan  Islam,  dan  hukum  pidana  Islam.  Hukum  Islam terkandung  di  dalam  sekitar  41  %  dari  semua  isi UUM yang utamanya  adalah  hukum  pernikahan  Islam.  Teks UUM itu sendiri  ditulis  dan  dikembangkan  sedikit  demi  sedikit.  Hukum pernikahan  Islam  mengambil  sumbernya,  terutama,  dari  kitab fikih al-Iqnā’ karya  al-Sharbīnī  dari  mazhab  Shāfi„ī.  Kendati demikian,  semua  isi UUM yang  terkait  dengan  hukum  Islam berasal  dari  semua  mazhab  fikih,  yaitu  H{anafī,  Mālikī,  Shāfi„ī, dan  H{anbālī. UUM adalah  contoh  terbaik  dari  suatu  undang- undang  kesultanan  di  dunia  Melayu  yang  mengambil  sumbernya dari  kitab  fikih  bermazhab  Shāfi„ī. UUM adalah  bukti  bahwa kitab  fikih  Shāfi„ī,  terutama al-Iqnā’ karya  al-Sharbīnī,  sangat berpengaruh di Nusantara.

## Daftar Pustaka
Adil,  Buyong  Bin. Sejarah Melaka Dalam Zaman Kerajaan Melayu . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973. Albuquerque,  Afonso. The  Commentaries  of  the  Great  Afonso Dalboquerque . Penerjemah Walter De Gray Birch, 4 jilid, jilid III.  London: The Hakluyt Society, 1774.
Alves, Jorge M. dos Santos. "The Foreign Traders' Management in the Sultanates of the Straits of Malacca." dalam From The Mediterranean To The China Sea , disunting oleh Claude Guillot, Denys  Lombard  dan  Roderick  Ptak,  131-142.  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1998.
al-Gazālī,  Muhammad  Ibn. al-Wasīt  Fī  al-Madzhab .  Disunting oleh Ahmad Mahmūd Ibrāhīm dan Muhammad Muhammad Tāmir, 7 jilid, Jilid VII, Kairo: Dār al-Salām, 1997.
al-Gazīrī,  'Abd  Rahmān. Kitāb al-Fiqh 'Ala Madhāb al-Arba'a ,  5 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1987/1406.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
al-Shāfi'I,  Muhammad  Ibn  Idrīs. al-Umm. Disunting  oleh Muhammad  Zuhrī  al-Naggār,  VII  jilid,  Beirut:  Dār  al-
Ma'rifa, tanpa tahun.
al-Sarahsī,  Shamsuddīn. al-Mabsūt ,  XXX  jilid.  Beirut:  Dār  al-
Kutub al-'Ilmiyya,  1994/1414.
al-Sharbīnī, Shamsuddīn  Ibn Ahmad. al-Iqnā' Fī Halli Alfāzi Abī Shugā' . Disunting oleh 'Ali 'Abd al-Hamīd Abū al-Hayr dan Muhammad Wahbī Sulaymān, 2 jilid, Jilid II, Damaskus: Dār al-Hayr, 1996.
Andaya,  Barbara  Watson  dan  Andaya,  Leonard  Y. A History of Malaysia . Honolulu: Univesity of Hawai'i, 2001.
Barbosa, Duarte. The Book of Duarte Barbosa 1512 . Diterjemahkan dari  teks  Portugis  edisi  1812  oleh  Mansel  Longworth Dames, jilid 2. London: The HakluytSociety, 1921.
Blagden,  C.O.  "Malacca,"  dalam Encyclopédie  de  l'Islam .  Leiden dan Paris: E.J. Brill dan C. Klincksieck, 1936. 198-199.
Braddel, Rolland. The Study of Ancient Times in the Malay Peninsula and Straits of Malacca . Kuala Lumpur: MBRAS, 1989.
Chambert-Loir, Henry dan Salahudin, Siti Maryam R (ed.). Bo' Sangaji  Kai:  Catatan  Kerajaan  Bima .  Jakarta:  EFEO&YOI,
2000.
Daly,  Peunoh.  "Hukum  Nikah,  Talak,  Rujuk,  Hadanah  dan Nafkah Kerabat dalam  Naskah  Mir'āt al-Tullāb Karya 'Abd Ra'uf  Singkel."  Disertasi  Doktor,  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN)  Jakarta, 1982, 599-600.
Djajadiningrat,  Hoesein. Tinjauan  Kritis  Tentang  Sejarah  Banten , Jakarta: Djambatan, 1983.
Eredia, Godinho De. Description of Malacca and Meridional India and Cathay .  Terjemah  oleh  J.V.  Mills.  Kuala  Lumpur:  MBRAS,
1997.
Fang,  Liaw  Yock. Undang-Undang  Melaka .  The  Hague:  M. Nijhoff, 1976.
Fatimi,  S.  Q. Islam  Comes  To  Malaysia .  Singapore:  Malaysian Sociological Research Institute,  1963.
Ferrand,  G. Malaka:  Le  Malayu  et  Malayur .  Paris:  Impimerie Nationale, 1918.
Gaudemet, Jean. "Codes, Collections, Compilations Les Leçons de l'Histoire. De Grégorius A Jean Chappuis." Droits 24, no. La Codification I (1996): 3-16.
Gazzaniga,  Jean-Louis.  "Rédaction  des  Coutumes  et Codification." Droits 26, no. La Codification II  (1997): 71-80.
Groeneveldt,  W.  P.  "Notes  on  the  Malay  Archipelago  and
Malacca  Compiled  Form  Chinese  Sources." Verhandelingen Van Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen XXXIX, no. I (1877): 1-144.
Guillot,  Claude.  "La  perse  et  le  Monde  malais.  Echanges commerciaux et intellectuels." Archipel 68 (2004): 159-192.
Gungwu, Wang. "The First Three Rulers of Malacca," Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society XLI, no. I, July (1968):
11-22.
Hashim,  Muhammad  Yusoff. Kesultanan  Melayu  Melaka .  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa  dan Pustaka, 1990.
---------. The  Malay  Sultanate  of  Malacca .  Terjemah  oleh  D.J. Muzaffar Tate. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
Harun,  Jelani. Undang-Undang  Kesultanan  Melayu  dalam Perbandingan .  Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2008. Hooker,  M.  B. Islamic Law in South  South-East Asia .  Singapore: Oxford University Press, 1984.
----------. "A Note on the Malayan Legal  Digests." Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society XLI,  no.  I,  (July  1968): 157-170.
Ibn  Manzhur, Lisan al-'Arab ,  édité  par  'Abdullah  Al-'Ayalilī,  3 jilid, Jilid II,  Beirut: Dar Lisan al-'Arab, tanpa tahun. Ibn  Rušd,  Abū  al-Walīd  Muhammad. Bidāya  al-Mugtahid  Wa Nihāya al-Muqtasid , 2 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun.
Jacq-Hergoualc'h, Michael. The Malay Peninsula Crossroads Of The Maritime Silk Road (100 BC - 1300 AD) , penerjemah Victoria Hobson, Leiden: Brill, 2002.
Lanang, Tun Seri. Sulalat al-Salatin ya'ni Pertuturan Segala Raja-raja (Sejarah  Melayu) .  Disunting  oleh  Muhammad  Haji  Salleh,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
Liji,  Liang. Hubungan  Empayar  Melaka-Dinasti  Ming  Abad  ke-15 .
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996.
Pigeaud,  Theodore  G.  TH. Java in  the 14th Century. A Study in Cultural  History.  The  Nagara-Kertagama  by  Rakawi  Prapanca  of Majapahit, 1365 A.D. , 5 jilid. The Hague:  M. Nijhoff, 1960- 1963.
Pirés, Tomes. The Suma Oriental, An Account Of The East From The Red Sea To Japan, Written In Malacca And India In 1512-1515 .
Disunting oleh Armando Cortesao, 2 jilid, New Delhi: Asian educational services, 1990.
Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 , 2 jilid. New Haven and London: Yale University Press, 1988.
Reig,  Daniel. Dictionnaire  Arabe  Français,  Français  Arabe . Paris:Larouse, 1983.
Sābiq,  Sayyid. Fiqh  Sunna ,  III  jilid.  Kairo,  tanpa  penerbit, 1988/1409.
Schacht,  J.  "Nikāh."  dalam Encyclopédie  de  l'Islam ,  h.  26-29. Leiden: E.J. Brill, 1995.
Schrieke,  B. Indonesian  Sociological  Studies .  The  Hague  and Bandung: Van Hoeve, 1955.
Thomaz,  Luis  Filipe  Ferreira  Reis.  "The  Malay  Sultanate  of
Melaka." dalam Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief , disunting oleh Anthony Reid, 69-90,  Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.
Vlekke, B.H.M. Nusantara A History of Indonesia . The Hague and Bandung: Van Hoeve, 1943.
Wilkinson,  R.J.  "The  Fall  of  Malacca." Journal  of  the  Malayan
Branch Royal Asiatic Society XIII,  no. 2 (1935): 68-69.
-------------. "The Malacca Sultanate." Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society XIII,  no. 2 (1935): 22-67.
Winstedt, R.O. dan de Jong, Joselin P.E. "The Maritime Laws of Malacca." Journal  of  the  Malayan  Branch  Royal  Asiatic  Society
XXIX, no. III  (1956): 22-59.
Winstedt,  R.O.  "A  History  of  Malaya." Journal  of  the  Malayan Branch Royal Asiatic Society XIII,  no. I (1935): 1-36.
-----------. "Old Malay Legal Digests and Malay Customary Law."
Journal of the Royal Asiatic Society , no. 1 & 2 (1945):17-29. Wawancara dengan Claude Guillot pada Senin 7 Februari 2005.