BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: May 02, 2020; Reviewed july 28, Accepted August 19, 2020.
To cite this article: Mustofa, FC 2020, ‘Evaluasi pengembangan sistem informasi pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional?’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , Vol.6, no.2, hlm. 158-171.
Copyright: ©2020 Fahmi Charish Mustofa. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## EVALUASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL EVALUATION OF LAND INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRARIAN AFFAIRS AND SPATIAL PLANNING/ NATIONAL LAND AGENCY

## Fahmi Charish Mustofa
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Jl. Tata Bumi No. 5 Sleman Yogyakarta Koresponden e-mail: fahmicmdw@stpn.ac.id
Abstract : The development of information and communication technology creates opportunities to provide a more reliable and eff icient Land Information System (SIP).  Users of land data and information demand the provision of good land information services. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Kementerian ATR/BPN) as a government agency providing land information services has tried to accommodate these demands. Since several decades ago the development of SIP has been carried out. There is a lack number of research paper documented the development of SIP within Kementerian ART/BPN, so the aim of this paper is to documenting the development.The critical analysis approach used is based on the Information System Structure Theory, System Development Life Cycle (SDLC) and Geographic Information System Enterprise Technology (GIS), which are used as an evaluation approach to SIP development in Kementerian ATR/BPN. The results of this study provide portraits of SIP from various perspectives and underline some of the opportunities and challenges of developing SIP in the future.
Keywords : Land Information System, Information System Structure, System Development Life Cycle, Enter- prise GIS
Intisari : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menyediakan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal dan efisien. Pengguna data dan informasi pertanahan menuntut penyediaan layanan informasi pertanahan yang baik. Kementarian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga pemerintah penyedia layanan informasi pertanahan telah berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut. Sejak beberapa dekade silam pengembangan SIP telah dilaksanakan. Tidak banyak dokumentasi berupa paper ilmiah yang merekam pengembangan SIP di lingkungan Kementerian ART/BPN. Paper ini disusun dengan tujuan mendokumentasikan perjalanan pengembangan tersebut disertai ulasan kritis berdasar teori-teori pengembangan sistem. Pendekatan analisis kritis yang digunakan bersifat deskriptif  kualitatif berdasar Teori Struktur Sistem Informasi, System  Development  Life Cycle (SDLC) dan Teknologi Enterprise Sistem  Informasi  Geograf is  (SIG),  yang  digunakan  sebagai  pendekatan  evaluasi pengembangan SIP di Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian ini menjelaskan SIP dari berbagai perspektif dan menggarisbawahi beberapa peluang dan tantangan pengembangan SIP di masa yang akan datang.
Kata kunci: Sistem Informasi Pertanahan, Struktur Sistem Informasi, System Development Life Cycle , Enter- prise SIG
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171

## A. Pendahuluan
Bidang tanah yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sampai dengan tahun 2013, bidang tanah yang ter- daftar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN), terdapat sekitar 44,5 juta bidang tanah (Ke- menterian ATR/BPN, 2015a) dari sekitar 126-130 juta bidang tanah di wilayah Indonesia (Kompas.com 2016; Sindonews.com 2017). Secara kualitas, berda- sar data yang tersedia di website Kementerian ATR/ BPN tahun 2014, menggambarkan kondisi data per- tanahan yang kurang optimal. Gambar 1 menje- laskan bentuk hubungan berikut: tanah yang ada > tanah terdaftar > tanah terdaftar terpetakan seca- ra digital > tanah terdaftar lengkap dan terhubung antar data spasial dan data atributnya.
Gambar 1. Infograf is kondisi data pertanahan (diolah dari Kementerian ATR/BPN 2015)
Tujuh tahun kemudian, tahun 2020,  jumlah bidang tanah terdaftar  telah meningkat  secara signifikan, bertambah sejumlah lebih dari 22 juta bidang tanah, sehingga total menjadi lebih dari 67 juta bidang tanah (Kementerian ATR/BPN, 2020). Masih terdapat sekitar 59-63 juta bidang tanah belum terdaftar. Peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar tak lepas dari program Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN yang mencanangkan  Pendaftaran Tanah  Sistematik Lengkap (PTSL). Target yang ditetapkan adalah bidang tanah seluruh Indonesia terdaftar lengkap pada tahun 2025 (Sindonews.com 2017).
Tidak dapat dipungkiri peran Sistem Informasi (SI) yang dikembangkan di lingkungan Kemen- terian ATR/BPN berperan dalam mempermudah dan  mempercepat  pemetaan  dan  pendaftaran bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi atau tujuan SI dalam organisasi,  yakni:  mendukung  pengambilan keputusan, pengawasan, dan membantu analisis permasalahan, menggambarkan sesuatu yg rumit sehingga  mudah  dipahami,  dan  menciptakan produk baru (Laudon dan Laudon 2007).
Pengembangan  SI  dalam  lingkup  bidang pertanahan, lebih dikenal sebagai Sistem Infor- masi Pertanahan (SIP), di Kementerian ATR/BPN telah melalui berbagai tahapan. Perkembangan- nya dinamis mengikuti apa yang disebut oleh De- Zeeuw dan Salzmann (2011) sebagai gaya  tarik sosial dan gaya dorong teknologi, yang diadaptasi oleh  Mustofa  (2019) dalam sebuah  infograf is (Gambar  2).  Faktor-faktor utama  pendukung pengembangan sistem informasi adalah adanya kebutuhan pengguna  di satu sisi, dan keterse- diaan sumberdaya pendukung di sisi lain.
Di sisi lain, tersedianya data spasial dan data atribut yang baik, sebagai hasil dari proyek-proyek sistematik maupun pelayanan rutin, membantu dalam proses pengambilan kebijakan yang rasio- nal dalam pembangunan Indonesia. Kebutuhan data dan atau informasi awal dalam pengambilan keputusan seringkali melibatkan sejumlah besar data  dan  atau  informasi,  sementara  aktivitas pengambilan keputusan berlangsung berulang-ulang. Perlu suatu sistem informasi untuk mengelolanya agar pengelolaan dan pemanfatannya lebih efektif dan efisien, di titik ini pembangunan SIP menjadi suatu kebutuhan mendesak.
B C D A A Jumlah keseluruhan bidang tanah Bidang tanah terpetakan secara digital Informasi spasial dan atribut bidang tanah lengkap Bidang tanah terdaftar / bersertipikat B D C = = = = Pengembangan Sistem Technological Push GPS, Fotogrametri , Remote sensing, SIG, Internet , Mobile SIP yang lebih efektif dan efisien Societal  Pull Masyarakat dan pemerintah semakin membutuhkan data pertanahan yang mudah diakses dan handal
160 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Kementerian ATR/BPN menjawab tantangan ini dengan membangun aplikasi layanan perta- nahan sebagai  bagian dari pembangunan SIP. Evolusi pembangunan SIP dimulai dari Land Of- fice Computerization (LOC), Standing Alone Sys- tem (SAS) dan  Komputerisasi Kegiatan  Perta- nahan (KKP) merupakan rekam jejak yang sangat baik untuk dicatat dalam sebuah dokumentasi. Paper ini merekam kilasan sejarah aplikasi layanan pertanahan dari waktu ke waktu disertai analisis kritis dari perspektif Teori Struktur Sistem Infor- masi, System Development Life Cycle (SDLC) dan Teknologi Enterprise Sistem Informasi Geografis (SIG).

## B. Sistem  Informasi  Pertanahan  (SIP)
Berbicara mengenai SIP, tidak dapat dilepaskan dari  pembahasan  mengenai  SIG. Terkait  ter- minologi, SIP adalah bagian dari SIG yang fokus pada data terkait dengan pertanahan yang men- cakup  perekaman aspek  temporal, aspek  legal riwayat penguasaan dan pemilikan tanah  (Heo 2001), atau dalam definisi lain, SIP digunakan ter- kait  pendaftaran  tanah  dan  pemetaan  peng- gunaan tanah  (Ioannidis dkk . 2015).  Pendapat tersebut sejalan dengan  penjelasan ESRI ( Envi- ronmental  Systems  Research  Institute )  yang menyebutkan bahwa SIP merupakan bagian SIG yang khusus berkenaan dengan pemetaan kadas- tral dan penggunaan tanah (ESRI 2017). Ilustrasi bentuk  hubungan  tersebut  dapat  dijelaskan dalam Gambar 3.
Sistem  Informasi  Pertanahan  merupakan perangkat untuk pengambilan keputusan baik di bidang legal, administrasi dan ekonomi, maupun sebagai alat bantu untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan (Dale dan McLaughlin 1988; Ali dan Shakir 2012). Elemen-elemen penting SIP, antara lain: basisdata, data spasial berbasis bidang tanah yang bergeoreferensi, prosedur dan metode pengumpulan,  pembaruan,  pemrosesan  dan distribusi data kepada pengguna menggunakan cara yang efisien (Dale dan McLaughlin 1988).
Gambar 3. Ilustrasi hubungan antara SIP dengan SIG (diolah dari: ESRI 2017; Mustofa, Aditya dan Sutanta 2018)

## B.1 Struktur  Sistem  Informasi  (SI)
Sistem Informasi (SI) menurut O’Brien  dan Marakas (2011) adalah “kombinasi yang terorga- nisir atas sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data,  kebijakan  dan  prosedur yang  berurusan dengan  proses  penyimpanan,  pengambilan/ pemanfaatan, perubahan dan penyajian  infor- masi dalam suatu organisasi”.  Peran SI dalam suatu organisasi tidak bisa terlepas dari fungsi dan tujuannya. Menurut (Laudon dan Laudon 2007) fungsi  dan  tujuan  SI  adalah:  (a)  mendukung pengambilan keputusan; (b) mendukung penga- wasan; (c) membantu analisis permasalahan; dan (d) membantu  menggambarkan sesuatu  yang rumit sehingga mudah dipahami dan membantu menciptakan produk baru. Peran SI berbeda-beda dalam suatu organisasi (Askenäs dan Westelius 2003; O’Brien dan Marakas 2011). Level manajer utama memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat strategik dan perencanaan.  Level manajer  me- nengah  memiliki  karakter  tugas-tugas  yang bersifat penerjemahan  kebijakan utama dalam pengambilan keputusan operasional. Level opera- tor  memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat operasional rutin sehari-hari.
Struktur  SI  terdiri  dari:  perangkat  keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia, prosedur dan data. Pelaksanaan aktivitas/kegiatan dalam SI: (1) Input: kegiatan perekaman atau pengum- pulan data mentah; (2), Pemrosesan: mengubah data mentah menjadi bentuk yang memiliki arti; dan (3) Output: penyediaan informasi hasil proses
SIP
SIG
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171
untuk kepentingan pengguna (Laudon dan Lau- don 2007). Sementara itu, Rainer dan Cegielski (2012) mendefinisikan SI dengan dua parameter, yakni  struktur  dan  fungsi.  Secara  struktur  SI terdiri  atas  komponen-komponen: hardware, software, liveware ( user, developer, operator ), pro- sedur dan data. Ditinjau dari parameter fungsi, SI berfungsi untuk mendukung kegiatan mana- jerial (pengambilan keputusan).
Istilah  SI  merujuk  kepada  interaksi  antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Tek- nologi dalam pengertian  tidak hanya  merujuk pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), namun juga merujuk pa- da cara di mana orang berinteraksi dengan tekno- logi ini dalam mendukung proses bisnis. Lebih jauh, dalam pengembangan SI perlu diperhatikan 4 (empat) isu utama: (1) Time to  market , yang pertama memasarkan produk/inovasi umumnya memimpin pasar; (2) Productivity (produktivitas);
(3) Reliability (kehandalan); dan  (4) Maintain- ability (kemudahan perawatan) (Yourdon 2006).
B.2 System Development  Life Cycle (SDLC)
Teori  pengembangan  SDLC  menyediakan proses yang terstruktur dan terstandar terhadap setiap tahap dari usaha pengembangan sistem. Tahap-tahap pengembangan sistem informasi: (1) Analisis fisibilitas, perencanaan sistem dan konsep pengembangan;  (2)  Pendefinisian akuisisi dan kebutuhan; (3) Desain sistem; (4) Pengembangan; (5) Integrasi dan tes sistem; (6) Penerapan awal dan penerimaan;  (7) Penerapan  final dan pro- duksi; dan (8) Pengistirahatan sistem (USA Na- tional Archives 2020).
Dalam tinjauan SDLC klasik ( waterfall ), setiap aplikasi  layanan  pertanahan  dianggap  berdiri sendiri. Aplikasi layanan pertanahan ditinjau dari perspektif SDLC waterfall terdapat 3 tahap besar SDLC, yakni: konsepsi proyek, desain-pengem- bangan-ujicoba dan implementasi. Konsepsi pro- yek pada umumnya  memuat kebutuhan  orga- nisasi. Untuk memenuhi kebutuhan  organisasi perlu didefinisikan tujuan organisasi yang men- jadi dasar perumusan kebutuhan sistem. Selan- jutnya SDLC memainkan perannya dalam meng-
hasilkan produk, informasi dan atau layanan (U.S. House of Representatives 1999).
Gambar 4. SDLC spiral (sumber: Boehm, 2000)
Pendekatan SDLC waterfall dianggap kurang fleksibel menghadapi perubahan-perubahan ke- butuhan organisasi. Perlu pendekatan pengem- bangan  sistem  yang  mampu  mengakomodasi perubahan-perubahan.  Pendekatan  pengem- bangan sistem model spiral mampu memberikan ruang  akomodasi  untuk  kemungkinan  peru- bahan yang akan terjadi (Gambar 4).

## B.3 Enterprise SIG
Arsitektur enterprise digunakan  dalam pengembangan  SIG dewasa  ini dengan  tujuan memberikan pengembangan SIG sesuai karakter enterprise.  Karakterisitik teknologi  enterprise antara lain: (1) kuncinya adalah pencapaian tu- juan; (2) skalabilitas, ekstensibilitas, reliabilitas dan keamanan; (3) terbuka, interoperabel dan berbasis standar; (4) bisa secara efektif diintegrasikan da- lam perusahaan; (5) kompleksitas dalam imple- mentasi  sehingga membutuhkan  perencanaan dan dukungan yang baik; dan (6) memberikan kembalian  investasi  secara  cepat  (Busser  dan Wrazien 2008). Arsitektur enterprise disediakan dalam service-service . Definisi service adalah: (a) bentuk logik dari aktivitas bisnis berulang yang menghasilkan  keluaran yang spesifik; (b)  bisa terdiri dari kumpulan service lain; dan (c) meru- pakan  kotak  hitam  bagi  pengguna  terhadap layanan itu sendiri (The-Open-Group 2013).
162 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Menurut  Busser dan  Wrazien  (2008) yang dimaksud dengan  istilah enterprise adalah  ga- bungan  dari pengampu  kepentingan dan  alur kerja terkait yang mendukung misi sebuah orga- nisasi atau komunitas.  Sebuah enterprise terdiri atas sumberdaya manusia, proses dan sistem yang terlibat dalam suatu  organisasi yang  memung- kinkan tersedianya  pertukaran informasi  yang tepat. Karakteristik  teknologi enterprise antara lain: (1) kunci pencapaian tujuan; (2) skalabilitas, ekstensibilitas,  reliabilitas  dan keamanan;  (3) terbuka, interoperabel dan berbasis standar; (4) bisa secara efektif diintegrasikan dalam perusa- haan; (5) kompleksitas dalam implementasi se- hingga  membutuhkan  perencanaan  dan  du- kungan yang baik; dan (6) memberikan kemba- lian investasi secara cepat.  Dukungan SIG  bisa berupa, antara lain: (1) integrasi data dan aplikasi terdistribusi; (2) menjalin hubungan inter  dan antar komunitas serta memungkinkan kolaborasi; (3)  mendukung  operasi real-time ;  (4)  makin memberdayakan spesialis dan menjangkau gen- eralis; dan (5) memberikan kemampuan menye- lesaikan misi lebih tepat. Sementara itu, standar infrastruktur teknologi informasi dari Enterprise SIG: (1) Web clients : aplikasi web browser , smart clients ; (2) Other clients : desktop, mobile, browser ; (3) Server Aplikasi: berperforma tinggi, terinteg- ritas, diatur berdasar kebutuhan; dan (4) Server Basisdata: tabel generik, multi-user .
Arsitektur enterprise digunakan  dalam pengembangan  SIG dewasa  ini dengan  tujuan memberikan pengembangan SIG sesuai karakter enterprise . Karakteristik teknologi enterprise an- tara lain: (1) kuncinya adalah pencapaian tujuan; (2) skalabilitas,  ekstensibilitas, reliabilitas  dan keamanan; (3) terbuka, interoperabel dan berbasis standar; (4) bisa secara efektif diintegrasikan da- lam perusahaan; (5) kompleksitas dalam imple- mentasi  sehingga membutuhkan  perencanaan dan dukungan yang baik; serta (6) memberikan kembalian  investasi  secara  cepat  (Busser  dan Wrazien 2008).
Gambar 5. Skema arsitektur Enterprise SIG (adaptasi dari: Busser dan Wrazien 2008)
Arsitektur enterprise disediakan dalam service- service . Definisi service adalah: (a) bentuk logis dari aktivitas bisnis yang berulang sehingga meng- hasilkan keluaran yang spesifik; (b) bisa terdiri atas kumpulan service lain; dan (c) merupakan kotak hitam bagi pengguna terhadap layanan itu sendiri  (The-Open-Group  2013). Aplikasi  KKP disediakan  dalam  bentuk service-service pada server aplikasi sebagaimana Gambar 5 yang men- jelaskan bahwa Aplikasi KKP saat ini sudah sesuai dengan layer-layer dalam skema arsitektur enter- prise .
C. Tinjauan ringkas  Pengembangan Aplikasi  Layanan  Pertanahan  sebagai implementasi  Sistem  Informasi Pertanahan
Pengembangan SIP di Kementerian ATR/BPN ditandai dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proyek kompute- risasi sistem layanan pertanahan pada tahun 1997 (Kementerian ATR/BPN  2015a).  Implementasi
Sub-sistem Server
Basis data Basis data Basis data Sub-sistem Penghubung Sub-sistem Klien INTERNET Aplikasi Web Aplikasi Web Java EE, .NET (XML/ SOAP) Server Basisdata Server Aplikasi Browser internet
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171
dilakukan secara bertahap, diawali 12 Kantor Per- tanahan (Kantor Pertanahan) pada tahun 1997, hingga kwartal akhir tahun 2014 telah diimple- mentasikan  di  396  dari  seluruh  451  Kantor Pertanahan di Indonesia (Kementerian ATR/BPN 2015b). Perbaikan sistem terus menerus dilakukan sebagai  respon  adanya  dinamika internal  dan eksternal (Gambar 6).
Gambar 6. Linimasa sejarah pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di lingkungan Kementerian
ATR/BPN. (Sumber: Adaptasi dari Mustofa dkk. 2018)
Saat ini, aplikasi layanan pertanahan telah di- bangun dengan pemrograman berbasis web . Pro- gram-program komputerisasi yang diterapkan di Kementerian ATR/BPN secara kronologis dapat ditulis sebagai berikut: LOC, SAS, KKP-Desktop, Geo-KKP dan KKP-Web (Gambar 6). Perubahan program atau nama program mengindikasikan perubahan-perubahan terhadap sistem yang dite- rapkan.  Perubahan sistem  dapat berupa  peru- bahan alir pelayanan dalam aplikasi, perubahan platform aplikasi maupun perubahan perangkat lunak  pendukung.

## C.1 Land Off ice Computerization (LOC)
Komputerisasi  layanan  pertanahan  dimulai tahun  1997  dengan  implementasi  LOC  atau komputerisasi kantor pertanahan (Badan Perta- nahaan Nasional/BPN 2005). LOC dikembangkan oleh BPN bersama dengan CIMSA. LOC menye- rap dana sejumlah 700 milyar rupiah yang terdiri atas tiga fase: Fase 1, Fase 2A dan Fase 2B (CIMSA Ig AIE 2015). Masing-masing fase ditandai dengan kelompok kantor  yang mulai  mengimplemen- tasikan LOC dan perbaikan-perbaikan perangkat lunak  LOC.  LOC  dibangun  dengan  bantuan perangkat  lunak  pengelola  basis  data  spasial Smallworld yang  merupakan aplikasi  spasial buatan General  Electric . Smallworld memiliki karakteristik yang mampu mengelola basis data
spasial,  berorientasi  objek,  dapat  terintegrasi dengan aplikasi lain yang memerlukan data spasial serta berteknologi Java dengan  memanfaatkan DBMS Oracle Spasial (General Electric 2014). Pada akhir masa kontrak CIMSA di tahun 2009, LOC telah diimplementasikan pada 325 kantor yang tersebar di seluruh Republik Indonesia yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: Kantor Pusat, 27 Kantor Wilayah  Provinsi dan  297 Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota (CIMSA 2015).
Mengakomodir kondisi beberapa Kantor Per- tanahan dengan sumber daya yang tidak mema- dai, maka dibangun aplikasi sebagai bentuk seder- hana dari LOC. Aplikasi tersebut adalah aplikasi SAS ( Standing Alone System ). Aplikasi SAS bisa dijalankan dengan satu komputer berperan seba- gai server dan beberapa komputer lainnya ber- peran sebagai client . Instalasi jaringan tidak terlalu rumit bahkan bisa berjalan dengan baik dengan model hubungan peer to peer atau jaringan lokal sederhana dengan bantuan switch hub yang mu- rah. SAS dinilai tepat dan efisien untuk Kantor Pertanahan dengan dukungan sumber daya yang terbatas. Salah  satu keuntungan  menggunakan aplikasi SAS, yakni dimungkinkan membangun aplikasi berbasis web yang dapat meningkatkan pelayanannya. Namun karena jaringan lokal se- hingga tidak cukup cepat dalam mengakomodasi sinkronisasi dengan pusat data di BPN Pusat.

## C.2  Komputerisasi Kegiatan  Pertanahan (KKP)
Setelah masa kontrak dengan CIMSA berakhir pada tahun 2009, dimulai perombakan atas sis- tem, aplikasi dan basis data. Perombakan ditandai dengan diadopsinya Land Administration Domain Model (LADM, ISO-19152) sebagai struktur inti basis data, penggunaan arsitektur aplikasi N-Tier , antarmuka pengguna  berbasis web ,  basis  data terpusat di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN- RI, perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilaku- kan secara mandiri serta satu basis data digunakan untuk  data tekstual  dan spasial  (Kementerian ATR/BPN 2015a). Proses pengembangan KKP dila- lui dalam etape implementasi awal (KKP-Desk- top), penambahan fitur geo-referensi (Geo-KKP)
164 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
dan terakhir aplikasi berbasis web /KKP- Web. KKP-Desktop merupakan bentuk implemen- tasi  awal  KKP  yang  dimulai  dengan  aplikasi layanan  pertanahan  yang  dibangun  menggu- nakan pemrograman berbasis desktop, sehingga dikenal sebagai KKP-Desktop. Komunikasi antara Kantor Pertanahan dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)  BPN  melalui  sambungan  internet antara server Kantor Pertanahan dan server Pus- datin BPN. Komunikasi data antara server Kantor Pertanahan dengan PC workstation diselengga- rakan melalui jaringan LAN Kantor Pertanahan. Proses sinkronisasi data Pusdatin dengan Kantor Pertanahan dilakukan secara periodik. Skenario sinkronisasi periodik sangat sesuai dengan kon- disi jaringan internet yang beragam di berbagai Kantor Pertanahan. Pemrograman menggunakan server lokal  memungkinkan  berbagai  inovasi pemanfaatan basis data pertanahan berkembang di level Kantor Pertanahan. Semisal perancangan aplikasi berbasis web services untuk kemudahan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (Mustofa 2008) dan pembuatan peta online ber- basis partisipasi masyarakat (Malasari 2010).
Perawatan  server  Kantor  Pertanahan  yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota memerlukan sumber daya yang besar. Menimbang kendala ini, Pusdatin BPN mulai memikirkan kemungkinan migrasi ke  aplikasi berbasis web (Badan Perta- nahaan Nasional/BPN 2011a). Sebelum bermigrasi ke aplikasi berbasis web , dibangun Geo-KKP yang merupakan program lanjutan dari KKP-Desktop. Implementasi Geo-KKP bertujuan menyediakan informasi  spasial  bersama  dengan  informasi yuridis atau tekstual dalam suatu referensi sistem koordinat  (Badan  Pertanahaan  Nasional/BPN 2011c). Tahap ini arsitektur sistem tidak menga- lami banyak perubahan.
Aplikasi Geo-KKP memicu digitalisasi seluruh peta bidang tanah yang ada di setiap kantah. Seba- gai alat kontrol kualitas maka ditentukan kuali- fikasi data pertanahan yang menurut Pusdatin BPN  dapat  dikategorikan  dalam  enam  kelas kualitas. Enam tingkat kualitas tersebut (Tabel 1) dibedakan berdasar ketersediaan data mengenai bidang tanah, baik terkait data spasial maupun
data tekstual/atribut (Badan Pertanahaan Nasio- nal/BPN 2011b). Tiga kelas teratas KW1, KW2 dan KW3 (saat ini disebut sebagai data K1, K2 dan K3) diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik. Data kelas KW4, KW5 dan KW6 (saat ini digabung dan disebut sebagai data K4) dianggap masih  belum  layak  dijadikan  data  pertanahan yang baik dan oleh  karenanya perlu mendapat perhatian  untuk  perbaikan  (Juknis Dirjen  IK Nomor 01/JUKNIS-300/I, 2018, hal. 7 dan Lam- piran 4b).
Tabel 1. Kelas Kualitas Data Pertanahan
(Adaptasi dari: Satriya, Sudarsono and Sasmito 2014)
Gambar 7. Skema aplikasi KKP-Web. (Adaptasi dari: Badan Pertanahaan Nasional, 2011a)
KKP-Web dibangun sebagai jawaban menga- tasi  kelemahan aplikasi  KKP-Desktop. Skema aplikasi disajikan dalam Gambar 7. Aplikasi berbasis web yang dibangun memudahkan administrator KKP-Web dalam pemeliharaan dan  perawatan aplikasi (Badan Pertanahaan Nasional/BPN 2011a). Hal ini dimungkinkan karena aplikasi berbasis web menggunakan satu pusat server yang menge- lola input-processing dan output aplikasi layanan pertanahan  di  seluruh  Kantor  Pertanahan  di lingkungan  BPN.  Sesuai  dengan  prinsip pengembangan aplikasi/sistem informasi  yang berkesinambungan, SDLC, pembangunan aplikasi semestinya menyesuaikan  dengan sistem  yang sudah  berjalan (U.S.  House of  Representatives 1999).
KW  Bidang Tanah Data Spasial  Data Tekstual  Buku Tanah 1 Ada Ada Ada Ada 2 Ada Tidak ada Ada Ada 3 Ada Tidak ada Tidak ada Ada 4 Tidak ada Ada Ada Ada 5 Tidak ada Tidak ada Ada Ada 6 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Server Aplikasi Server Basisdata Server Server Basis data Basis data LAN Services: CariNoBerkas InputSubyek InputBerkas Dll... INTERNET
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171

## D.  Evaluasi  Pengembangan SIP dari Perspektif  Struktur  Sistem  Informasi
Struktur  SI  sebagaimana  telah  disinggung dalam uraian terdahulu,  terdiri dari: perangkat keras, perangkat  lunak, sumberdaya  manusia, prosedur dan data. Dinamika struktur SI dalam pengembangan SIP di BPN dijelaskan dalam Tabel 2. Item Perangkat Keras (baris 1), terjadi loncatan yang cukup revolusioner, di mana pada 3 periode awal  menerapkan  paradigma  jaringan  semi- terpusat yang kemudian bermigrasi ke paradigma terpusat murni. Kemudian pada item Perangkat Lunak  (baris  2), migrasi  terlihat dalam  peng- gunaan aplikasi pengolah data spasial ( Smallworld ke AutoCAD  Map ),  dan  aplikasi  pengelola basisdata ( Smallworld ke Oracle ). Item SDM dan Prosedur (baris 3 dan 4), tidak terlalu  nampak perubahannya. Awalnya dilaksanakan oleh BPN dan  Cimsa, kemudian sejak 2010  dilaksanakan oleh BPN saja. Landasan hukum di bagian prose- dur hanya menambahkan peraturan baru inter- nal BPN, yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010. Namun meski tidak terlihat signifikan penambahan landasan hukum- nya,  penambahan ini mempengaruhi  konsepsi proyek (kebutuhan organisasi) yang perlu diako- modasi dalam pengembangan sistem berikutnya. Pertimbangan perlu dilakukan  dengan  cermat untuk menentukan apakah perlu dirombak total atau cukup diperbaiki sebagian.
Tabel 2. Pengembangan SIP di BPN ditinjau dari Struktur SI
(Sumber: Sintesis berbagai sumber)
Patut diperhatikan adalah perubahan penge- lolaan basis data pada item Data (baris 4), terda- pat 4  tonggak perubahan.  Pada awal  pengem- bangan (LOC Phase I dan II, dan SAS) menerap- kan pengelolaan data spasial dan data atribut yang terpisah. Selanjutnya sejak pengembangan KKP- Desktop mulai terintegrasi data spasial dan data atribut,  yang  kemudian  pada  masa  pengem- bangan Geo-KKP, pengelolaan data spasial makin disempurnakan dengan fitur georeferensi. Lini- masa terbaru, pengelolaan data dilakukan secara terpusat dengan manipulasi dan pemanfaatannya menggunakan web  services.

## E. Evaluasi pengembangan SIP dari Perspektif  SDLC
Layanan aplikasi pertanahan yang diterapkan di Kementerian ATR/BPN dapat dianggap sebagai penanda jalan ( milestone ) dalam pengembangan SIP. Aplikasi LOC menjadi awal, sementara itu, aplikasi KKP-Web merupakan format terbaru dari pengembangan SIP di  Kementerian ATR/BPN. Dalam perspektif SDLC spiral, aplikasi layanan per- tanahan dipandang sebagai satu sistem dengan versi yang berubah dari waktu ke waktu. Perspek- tif spiral memberikan gambaran yang lebih realis- tis dalam memandang pengembangan tersebut (Gambar 8). LOC, SAS dan KKP dipandang seba- gai metamorfosis sistem menuju kematangannya. Konsepsi proyek dan penetapan tujuan organisasi mengawali proses pengembangan sistem (kuad- ran 1). Penetapan tujuan dirumuskan dari pera- turan perundangan yang mengatur layanan per- tanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Gambar 8. Pengembangan SIP di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam model SDLC spiral
Struktur SI LOC I & II SAS KKP- Desktop Geo- KKP KKP-web Perangkat keras Server pusat, server kantor, PC wokrstation Server pusat, server kantor, PC wokrstation laptop, mobile
Perangkat lunak Desktop programming, Smallworld Desktop programming, AutoCAD, Oracle
Web programming,
AutoCAD, Oracle
SDM BPN & CIMSA
BPN Prosedur PP 24/1997, PMNA
3/1997, Kep.KBPN 5/2005, Perkaban 6/2008 PP 24/1997, PMNA 3/1997, Perkaban 1/2010 Data Data spasial dan atribut dikelola terpisah Data spasial dan atribut mulai
dikelola bersama
Data spasial dikelola dalam satu peta dasar digital Data spasial bergeoeferensi dan data atribut yang ada bisa dimanfaatkan melalui teknologi web services
LEGENDA: A . Project Research and Conception , B . LOC & SAS, C . KKP Desktop & Geo, D . KKP Web, E . Next development

## 166 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
Kuadran  2 memuat  aplikasi  layanan  perta- nahan,  yang dipandang sebagai prototipe,  dari waktu ke waktu. Tahapan pengembangan aplikasi memasuki kuadran  3 untuk menyempurnakan desain sistem dan pengkodean program aplikasi, integrasi keseluruhan sub-sistem yang ada, uji- coba dan penerapan di kantor pertanahan. Kuad- ran 4 aplikasi memasuki masa pensiun. Dinamika gaya tarik sosial dan gaya dorong teknologi meng- hendaki evaluasi performa sistem. Hasil evaluasi menjadi  bahan  untuk persiapan  perencanaan tahap berikutnya.

## F. Evaluasi  Pengembangan SIP  dari Perspektif Enterprise SIG
Karakteristik Teknologi Enterprise sebagian besar diakomodasi dalam aplikasi KKP. Dalam hal pencapaian tujuan aplikasi KKP mendukung ter- laksananya tugas pokok dan fungsi BPN menye- diakan  layanan  di  bidang  pertanahan  (Badan Pertanahaan Nasional/BPN 2005). Dalam hal ska- labilitas dikembangkan untuk dapat diimplemen- tasikan di seluruh kantor pertanahan di Indone- sia.  Dalam hal ekstensibilitas layanan ( service ) yang disediakan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Dalam hal  reliabilitas sub-sistem  penghubung (jaringan internet), banyak faktor eksternal yang mempengaruhi dimana pengelolaannya di luar kendali Kementerian ATR/BPN. Dalam hal  ke- amanan  aplikasi  dibangun  dengan  metode pemisahan layer data dan layer aplikasi sehingga menjamin  basisdata  tidak  terganggu  (Badan Pertanahaan Nasional (BPN) 2011c).
Aspek keterbukaan, interoperabel dan standa- risasi aplikasi KKP dikembangkan dengan tekno- logi web-services yang memiliki karakter unggul dalam  interoperabilitas,  standar  internasional (Badan Pertanahaan Nasional BPN 2011c). Secara efektif diintegrasikan dalam penyediaan service- service yang  menyesuaikan  kebutuhan  (Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN 2017).
Elemen sistem yang terlibat dalam operasional aplikasi terdiri dari tiga sub-sistem: (a) Sub-sistem pusat; (b) Sub-sistem klien; dan (c) Sub-sistem penghubung. Skema  alur antar  sub  sistem  ini ditampilkan pada Gambar  9. Sub-sistem server
(pusat) terdiri atas server basis data sebagai tempat penyimpanan  data  dan server aplikasi  yang berlaku sebagai aplikasi penghubung ( middleware ) antara sub-sistem pusat dengan sub-sistem klien. Server basis data dikelola  oleh perangat  lunak DBMS Oracle versi 11g. Server aplikasi berbasis web dikelola dengan  menggunakan teknologi web- service yang  memiliki  keunggulan  dalam  hal interoperabilitasnya. Pengembangan layanan data dan informasi BPN via internet di masa depan banyak terletak dalam inovasi pengelolaan dan penyediaan service-service di lapisan server apli- kasi ini.
Gambar 9. Skema alur komunikasi antar sub-sistem.
(Sumber: Mustofa dkk. 2018)
Sub-sistem klien  merupakan ujung  tombak layanan  dimana  terjadi  aktivitas  pemasukan, representasi  dan  pengeluaran  data.  Interaksi komputer klien dengan server pusat dibantu oleh perangkat  lunak browser Internet  ( Mozilla Firefox, Internet Explorer , dan lain sebagainya). Sub-sistem penghubung adalah media transpor- tasi data yang memungkinkan komunikasi antar dua sub-sistem. Sub-sistem penghubung berupa jaringan kabel komunikasi yang disediakan oleh pihak ketiga (Telkom, BizNet, atau yang lainnya).
Berdasar uraian  tersebut  dapat  dirangkum kelebihan dan kekurangan aplikasi KKP berikut ini. Kelebihan Aplikasi KKP  adalah:  (1)  Imple- mentasi  lebih mudah  karena pengguna  hanya cukup memasang penjelajah internet di komputer dan sudah  bisa menjalankan  aplikasi KKP;  (2) Kontrol dan error-handling lebih mudah; (3) SOP dijalankan dengan konsisten. Kekurangan Apli- kasi KKP adalah: (1) Implementasi awal (sisi server ) sangat mahal; (2) Kelancaran operasional layanan di kantor pertanahan sangat tergantung pada baik tidaknya jaringan internet; (3) Kustomisasi apli- kasi tidak dimungkinkan dalam kasus-kasus di
Server Aplikasi KKP Server Basisdata KKP Server Server Basis data Basis data LAN/WAN Services: CariNoBerkas InputSubyek InputBerkas Dll... INTERNET
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171
wilayah yang memiliki karakteristik unik sehingga ketiadaan fitur kustomisasi ini cukup menyulit- kan; (4) Sangat tergantung pada ketersediaan lis- trik; dan (5) Pengguna seringkali teledor menjaga passwordnya , apakah itu tidak mengganti pass- word default atau tidak mengikuti prosedur logout yang benar, sehingga dapat menempatkan aplikasi dan basis data dalam bahaya penyusup.
Aplikasi KKP meski menyimpan potensi yang luar biasa untuk masa depan layanan pertanahan dan pengelolaan basis data pertanahan, terdapat hambatan dan tantangan dalam implementasinya di tiap kantor pertanahan. Hambatan bisa dise- butkan antara  lain: (1)  kehandalan/reliabilitas sistem yang tergantung pada baik tidaknya kuali- tas jaringan internet; (2) ketidakstabilan pasokan listrik pada beberapa kantor pertanahan di daerah terpencil. Tantangan bisa disebutkan antara lain: (1) perubahan paradigma pengguna dari pola pikir aplikasi berbasis desktop menjadi aplikasi berbasis web sangat menentukan keberlangsungan apli- kasi, hal ini terutama dalam hal reduksi terhadap kemungkinan penyusup sistem; (2) perlu adanya antisipasi risiko bencana terhadap basis data yang dapat  diatasi  dengan  membangun  basis  data cadangan di lokasi yang berbeda. Aplikasi KKP disediakan dalam bentuk service-service sebagai- mana dijelaskan dalam bagian terdahulu. Gambar di atas menjelaskan bahwa Aplikasi KKP saat ini sudah sesuai dengan layer-layer dalam skema arsi- tektur enterprise.  Berikut disajikan  kesesuaian Aplikasi KKP dengan karakteristik Teknologi En- terprise SIG (Tabel 3).
Aplikasi KKP memiliki sebagian besar karak- teristik teknologi enterprise. Ketidaksesuian terda- pat dalam hal reliabilitas (nomor 2) dan kembalian investasi (nomor 6). Reliabilitas lebih disebabkan sistem aplikasi KKP sangat tergantung pada baik tidaknya kualitas jaringan internet sebagai sub- sistem penghubung. Proyeksi kembalian investasi juga masih cukup sulit ditentukan mengingat data pertanahan yang terkumpul saat ini belum men- capai 100%.
Elemen sistem yang terlibat dalam operasional aplikasi terdiri dari 3 sub-sistem: (a) Sub-sistem pusat; (b) Sub-sistem klien; dan (c) Sub-sistem
penghubung  (Gambar  10).  Sub-sistem  pusat terdiri  dari  server  basisdata  sebagai  tempat penyimpanan data dan server aplikasi yang ber- laku sebagai aplikasi penghubung  ( middleware ) antara sub-sistem pusat dengan sub-sistem klien.
Tabel 3. Aplikasi KKP dan Teknologi Enterprise SIG

## (Sintesis berbagai sumber)
Server basis data dikelola oleh perangkat lunak DBMS  ( database  management  system )  Oracle versi 11g.  Server aplikasi dikelola berbasis web dengan menggunakan teknologi web-service yang memiliki keunggulan dalam hal interoperabilitas- nya. Pengembangan layanan data dan informasi BPN melalui sambungan internet di masa depan banyak  terletak  pada  inovasi pengelolaan  dan penyediaan service-service di lapisan server aplikasi ini.

## G. Tantangan di masa  yang akan datang
Tahap pengumpulan data pertanahan, yang sampai saat ini masih terus berlanjut, berhadapan dengan tahap pemanfaatan ( data mining ) seolah saling berkejaran. Hal  ini mendapat  perhatian Presiden Jokowi yang mengaitkannya dengan era Revolusi Industri  4.0.  Salah  satu strategi  yang perlu mendapat perhatian adalah mempersiapkan
No  Karakteristik Teknologi Enterprise Kesesuaian Aplikasi KKP 1.  Pencapaian tujuan Mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BPN menyediakan layanan di bidang pertanahan. 2.  Skalabilitas, ekstensibilitas, reliabilitas dan keamanan Skalabilitas: dikembangkan untuk dapat diimplementasikan di seluruh kantor pertanahan di Indonesia. Ekstensibilitas: layanan yang disediakan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Reliabilitas: masih menjadi kendala karena tergantung sub-sistem penghubung (jaringan internet) Keamanan:  dibangun dengan metode pemisahan layer data dan layer aplikasi sehingga menjamin basisdata tidak terganggu. 3.  Terbuka, interoperabel dan berbasis standar Dikembangkan dengan teknologi web- services yang memiliki karakter unggul dalam interoperabilitas, standar internasional. 4.  Dapat secara efektif diintegrasikan dalam perusahaan Dikembangkan dengan penyediaan layanan-layanan yang menyesuaikan kebutuhan kantor. 5.  Kompleksitas dalam implementasi sehingga membutuhkan perencanaan dan dukungan yang baik Implementasi awal sangat mahal (LOC saja menghabiskan dana 700 milyar rupiah) dan perlu pendampingan konsultan profesional. 6.  Memberikan kembalian investasi secara cepat Dengan ketersediaan data belum 100% maka kembalian investasi sulit untuk ditentukan.
168 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
sumberdaya manusia agar siap mengoptimalkan peluang dengan kecepatan yang sangat  tinggi, artif icial  intelligence , big  data , advance  robotic (Kompas.com 2019). Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi  mencanangkan Peta  Jalan Industri  4.0 yang diharapkan bisa memandu dalam mencapai tujuan secara terukur, jelas dan terintegrasi (Kan- tor Staf Presiden 2019).
Tren pengguna internet semakin berkembang sebagaimana disebutkan dalam Indeks Tetra Pak 2018, diperkirakan tumbuh mencapai 119 juta di tahun 2020 (Tetra Pak 2018), terutama di masa- masa pandemik Covid-19 yang memaksa masya- rakat untuk berkegiatan di rumah. Berdasarkan riset tersebut, sebanyak 1,2% konsumen di Jakarta telah berbelanja pangan secara online pada tahun 2016 dan angka ini diharapkan untuk terus tum- buh hingga 5,4% pada tahun 2030. Sementara itu kegiatan belanja di pasar tradisonal mungkin akan menurun pada tahun 2030 menjadi 46,6% dari sebelumnya  di  angka  56,3%  pada  tahun  2016 (Suarakarya.co.id  2018). Selain  itu,  fenomena Internet of Things (IoT) dan prinsip one-stop shop (Samborsky and Popiv 2015) memaksa semua lini, baik pemerintah maupun swasta, mesti bersiap dengan inovasi-inovasi berbasis internet. Sudah umum  diketahui  bahwa  filosof i dunia digital yakni create once, use many , menawarkan efisien- si yang menjanjikan. Sekaligus mendasari para- digma satu data satu peta ( one map policy ) (UU Nomor 4 2011; Perpres Nomor 9 2016).
Beberapa aplikasi yang memanfaatkan tekno- logi Web Services dikembangkan oleh  Kemen- terian ATR/BPN antara lain: JDIH 1 , Peta Online 2 , Gistaru 3 , Siwastek 4 , LP2B 5 , Sentuh Tanahku 6 , Sur- vey Tanahku 7 ,  Absensi dan  Sistem  Informasi
Kepegawaian 8 serta  aplikasi-aplikasi  lainnya. Aplikasi-aplikasi  tersebut  umumnya  didesain berbasis web. Sayangnya aplikasi-aplikasi tersebut seakan masih terpisah-pisah. Untuk memperoleh informasi dan layanan yang diinginkan pengguna mesti meloncat-loncat dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain.

## H. Kesimpulan
Evolusi aplikasi layanan pertanahan, dari LOC hingga  KKP-Web,  memberikan  gambaran pengembangan SIP di  Kementerian ATR/BPN dari waktu ke waktu. Gaya tarik kebutuhan orga- nisasi dan masyarakat (sosial-ekonomi-kultural) dan gaya dorong teknologi memicu metamorfosis yang dinamis. Dinamika tersebut telah terdoku- mentasi dalam uraian di atas.
Tahapan implementasi awal yang menguras sumberdaya telah dilalui, Aplikasi KKP-Web seba- gai bentuk  terkini pengembangan  SIP di  ling- kungan Kementerian ATR/BPN terdapat beberapa potensi kendala. Faktor kelalaian manusia, ben- cana alam, ketersediaan jaringan listrik dan inter- net, perlu mendapat perhatian.
Kondisi sebagaimana disebut dalam  Bab F, mendorong perlunya dibangun sebuah aplikasi satu pintu. Tagline “informasi pertanahan tersedia dalam  satu genggaman”  perlu dipahami  dan dimaklumi bersama sebagai suatu keniscayaan. Bersamaan dengan itu otorisasi penyediaan Web Services sebagai bagian tak terpisahkan dari SIG Enterprise, perlu  dipersiapkan dengan  cermat, baik dari aspek teknologi-informasi maupun dari aspek hukum.

## Daftar  Pustaka
Ali,  Z and Shakir, M  2012, ‘Implementing GIS- Based  cadastral and land information sys- tem in Pakistan’, Journal of Settlements and Spatial  Planning ,  3  (1), pp.  43–49,  http:// jssp.reviste.ubbcluj.ro.
Askenäs, L and Westelius, A 2003, ‘Five roles of an information system: A social constructionist approach to analysing the use of erp systems,
1 https://jdih.atrbpn.go.id/
2 https://www.atrbpn.go.id/Peta-Bidang-Tanah
3 http://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/
4 https://pengendalian.atrbpn.go.id/siwastek
5 https://lppbv2.atrbpn.go.id/lppb/
6 https://www.atrbpn.go.id/Layanan-Publik/ APLIKASI-SENTUH-TANAHKU
7 https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/ aplikasi-survey-tanahku-inovasi-percepatan-pendaftaran- tanah-dalam-satu-genggaman-100306
8 https://simpeg.atrbpn.go.id/app/index.php
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171
informing science’, Informing Science: The International Journal of an Emerging Trans- discipline , 6, pp. 209–220.
Badan Pertanahaan Nasional 2005, Land Office Computerization (LOC),” workshop LOC di Jakarta .
Badan Pertanahaan Nasional 2011a, Grand design TIK BPN-RI, Workshop KKP di Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 5 Desember 2011.
Badan  Pertanahaan  Nasional  2011b,  Pem- bangunan basis data pertanahan yang terin- tegrasi untuk mendukung sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional.
Badan  Pertanahaan  Nasional  2011c,  Pem- bangunan GeoKKP, Workshop KKP di Kanwil BPN  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  tanggal  5 Desember 2011 .
Bodnar, G and Hopwood, W 1998, Acounting in- formation  system ,  Prentice Hall Bussiness Publishing.
Boehm, B 2000, Spiral development:  experience, principles , and refinements , Edited by W. J. Hansen. CMU/SEI-2000-SR-008. Pittsburgh, Pennsylvania, US: Software Engineering In- stitute, Carnegie Mellon University.
Busser, D and Wrazien, D 2008, Enterprise GIS:
Principles, architectures, and strategies, ESRI Technical Workshops . CIMSA  Ig AIE  2015, Komputerisasi Badan  Per- tanahan Nasional (LOC) - Indonesia , http:// www.cimsaig.com, diakses: 12 Mei 2015. Costley, P 2019, What is industry 4.0 and its im- pacts on education,  London, UK: MentalUp Ltd,  https://www.mentalup.co/blog/indus- try-4-and-its-impact-on-education.
Dale, P and McLaughlin, JD 1988, Land informa- tion management: an introduction with spe- cial reference to cadastral problems in third world countries , Oxford, England: Clafendon Press.
De-Zeeuw,  K and Salzmann,  M  2011,  Cadastral innovation driven by  society: evolution  or revolution?,  in FIG  Working  Week  2011: Bridging  the  Gap  between  Cultures . Marrakech,  Morocco.
ESRI  2017, Land  information  sytem ,  https:// support.esri.com/en/other-resources/gis- dictionary/term/land  information  system (diakses: 12 December 2017).
General Electric  2014, Smallworld  Core .  http:// www.gedigitalenergy.com/Geospatial/cata- log/smallworld_core.htm (diakses: February 28, 2015).
Heo, J 2001, Devlopment and  Implementation of A Spatio-Temporal  Data Model  for  Parcel- Based Land Information Systems , Disserta- tion . University of Wisconsin-Madison. doi:
10.16953/deusbed.74839.
Ioannidis, C. et al. 2015, ‘5D Multi-Purpose Land Information System’, Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and Visualisation . doi: 10.2312/udmv.20151344.
Kantor Staf Presiden 2019, Presiden Jokowi bahas implementasi Peta Jalan Industri 4.0 ., http:/ /ksp. go.id /presiden-jokowi-bahas- implementasi-peta-jalan-industri-4-0/ index.html (diakses: 20 April  2020).
Kementerian  ATR/BPN  2015a, Komputerisasi Layanan Pertanahan , http://www.bpn.go.id/ Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan- Pertanahan (diakses: 1 Februari 2015).
Kementerian ATR/BPN  2015b, Layanan  Online Kantor Pertanahan (LOKET) dan Pelayanan Mandiri  Akta  Pertanahan  (PERMATA) , www.bpn.go.id . http://www.bpn.go.id/Berita/ Siaran-Pers/layanan-online-kantor- pertanahan-loket-dan-pelayanan-mandiri- akta-tanah-permata-diresmikan-4786 (diakses: 10 Maret 2015).
Kementerian ATR/BPN 2020, Data Pertanahan . https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/ STATISTIK/Sertipikat-Hak-Atas-Tanah (diakses: 1 Mei 2020).
Kompas.com  2016,  Catat,  baru 45  juta  bidang tanah di Indonesia yang telah bersertifikat,
Surat Kabar Online: kompas.com, jurnalis: Arimbi Ramadhiani , http:// properti.kompas.com/read/2016/10/09/ 160000321/catat.baru.45.juta  (diakses:  7
Desember 2017).
Kompas.com 2019, Hadapi Revolusi Industri 4.0,
170 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020 Jokowi Tekankan Pembangunan SDM , Surat Kabar Online: kompas.com, jurnalis: Dylan P Rachman . https://nasional.kompas.com/ read/2019/02/17/21020351/hadapi-revolusi- i n d u s t r i - 4 0 - j o k o w i - t e k a n k a n - pembangunan-sdm (diakses: 30 April 2020). Laudon, KC and Laudon, JP 2007, Management Information Systems . 10th ed. Pearson Edu- cation, Inc.
Malasari, O 2010, Perancangan dan penerapan tek- nik pemetaan partisipatif data fisik dan data yuridis pada peta online BPN , Tesis S-2 , Mag- ister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada.
Marr, B 2018, What is Industry 4.0? Here’s A Su- per  Easy  Explanation For Anyone, Forbes .
Forbes Media LLC. https://www.forbes.com/ sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-in- dustry-4-0-heres-a-super-easy-explanation- for-anyone/#2ecb14a99788%0A Moneter.id 2018, Strategi Energi 4.0 Hadapi Tan- tangan  Industri  4.0, Surat  Kabar  Online: moneter.id,  jurnalis:  Eko Setiadi .  https:// moneter.id/57444/strategi-energi-4-0- hadapi-tantangan-industri-4-0.
Mustofa, FC 2008, Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan untuk PPAT Berbasis Web Services , Tesis Fakultas Teknik, Univer- sitas Gadjah Mada. ____ 2019, Sistem Informasi Pertanahan Partisi- patif untuk Pemetaan Bidang Tanah , Diser- tasi , Program  Doktor Pascasarjana Teknik Geomatika Dept. Teknik Geodesi, Universi- tas Gadjah Mada.
Mustofa, FC, Aditya, T & Sutanta, H 2018, ‘Sistem Informasi Pertanahan partisipatif untuk pe- metaan bidang tanah: tinjauan pustaka kom- prehensif’, Majalah Ilmiah Globe ,  20(1), pp.
1–12. doi: dx.doi.org/10.24895.
O’Brien, JA and Marakas,  GM 2011, Management Information Systems .  10th ed.  New  York, USA: McGraw-Hill Irwin.
Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN 2017, Panduan  Aplikasi  KKP  Prosedur  La- yanan Pendaftaran Tanah Sistematis  Leng- kap , Versi 2.  Jakarta: Pusdatin Pertanahan,
Tata  Ruang dan  LP2B, Kementerian ATR/ BPN.
Rainer, RK & Cegielski, CG 2012, Introduction to Information Systems:  Enabling  and Trans- forming Business . 4th ed. Wiley Global Edu- cation.
Samborsky, A & Popiv, I 2015, Developing a con- cept of integrated information system for real property registration and cadastre for Uzbe- kistan’, International  Journal  of  Geoinfor- matics , 11(4), pp. 9–13.
Satriya, PG, Sudarsono, B, Sasmito, B 2014, ‘Kajian Efektivitas pemanfaatan sistem GeoKKP un- tuk  penerbitan sertipikat  di Kantor Perta- nahan  Kabupaten  Kendal  Provinsi  Jawa Tengah’, Jurnal Geodesi Undip , 3(2), pp. 54– 66.
Sindonews.com 2017,  126 Juta  bidang tanah  di indonesia masih belum bersertifikat, Surat Kabar Online: sindonews.com, jurnalis: Hasan Kurniawan , https://
nasional.sindonews.com/read/1241739/15/ 126-juta-bidang-tanah.
Suarakarya.co.id 2018, Tetra Pak Index 2018 Papar- kan Tren Belanja di Indonesia , Surat  Kabar Online: suarakarya.co.id , https:// suarakarya.co.id/tetra-pak-index-2018- paparkan-tren-belanja-di-indonesia/5560/ (Diakses: April 30, 2020).
Tetra Pak 2018, The Tetra Pak Index 2018: Online Grocery, Pully, Swiss: Tetra Pak International.
The-Open-Group 2013, Service Oriented Archi- tecture: What Is SOA?, The Open Group , p. 2013. Tersedia di: http://www.opengroup.org/ soa/source-book/soa/soa.htm (Diakses: Feb- ruary 26, 2015).
Toppur, B 2019, Supply Chain Management  4.0 and the Statue of Unity, Bangalore, Tamil Nadu,  India:  Rajalakhsmi  School  of Bussiness. https://www.rsb.edu.in/blog/sup- ply-chain-management-industry-4-0/.
U.S. House of Representatives 1999, Systems De- velopment Life-Cycle  Policy, Ters  http:// www.house.gov/content/cao/procurement/ ref-docs/SDLCPOL.pdf  (Diakses:  3  Maret 2015).
Fahmi Charis Mustofa, ‘Evaluasi Pengembangan SIP di BPN ...’  158-171
USA National Archives  2020, System Develop- ment Life Cycle  Checklists, USA: The  U.S. National Archives and Records Administra- tion.  https://www.archives.gov/f iles/sdlc- checklist.pdf.
Yourdon, E 2006, Just Enough Structured Analy- sis , Rev. 05140, www.yourdon.com.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor 4  Tahun 2011  tentang Informasi Geospasial. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta skala 1:50.000.
Juknis Dirjen IK  Nomor 01/JUKNIS-300/I 2018, Petunjuk Teknis Dirjen Infrastruktur Keag- rariaan  Kementerian  ATR/BPN  tentang Pengukuran dan  Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap.