INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 189-198 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Disparitas Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika
Rizma Kusumawati Universitas Singaperbangsa Karawang Email: rizmakusumawati@gmail.com

## Abstrak
Disparitas  pemidanaan  adalah  pemberian  hukuman  yang  berbeda  terhadap  perkara-perkara  yang memiliki  kesamaan  karakteristik  fakta  hukum.  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi  fokus  penelitian  penulis adalah  dua  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yakni  Putusan  Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT.  dan  Putusan  Nomor  1024/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT.,  yang  mana perbuatan keduanya termasuk ke dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam jual beli narkotika secara illegal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  penerapan unsur permufakatan jahat dan pertanggungjawaban pidana pelaku pada Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. dan Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa penerapan unsur  permufakatan  jahat  dalam  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009  berbeda  dengan  unsur penyertaan ( deelneming) dalam KUH Pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku permufakatan jahat pada tindak pidana narkotika dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan kesalahan para pelaku. Kata Kunci: Disparitas, Pertanggungjawaban Pidana

## Abstract
Sentencing  disparity  is  the  provision  of  different  sentences  for  cases  that  have  similar  legal  fact characteristics. In this case, the focus of the author's research is two court decisions that have permanent legal  force,  namely  Decision  Number  1023/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT.  and  Decision  Number 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., where the actions of both included attempts or criminal conspiracy in the illegal buying and selling of narcotics. This research was carried out with the aim of finding out the application of the elements of criminal conspiracy and the criminal responsibility of the perpetrators in Decision Number 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. and Decision Number 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. The approach method used is Normative Juridical and data analysis uses a qualitative approach. The results show that the application of the elements of criminal conspiracy in Law no. 35 of 2009 is different from the element of inclusion (deelneming) in the Criminal Code and the criminal liability of perpetrators of criminal conspiracy in narcotics crimes is imposed by a panel of judges according to the guilt of the perpetrators.
Keywords: Disparity, Criminal Liability

## PENDAHULUAN
Disparitas pemidanaan  adalah piembierian hukuman ( sientiencing/straftioiemieting) yang  bierbieda  tierhadap  pierkara-pierkara  yang  miemiliki  kiesamaan  karaktieristik  fakta hukum.  Bierdasarkan  piengiertian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  disparitas  pidana  timbul kariena adanya pienjatuhan hukuman yang bierbieda tierhadap tindak pidana yang siejienis. Yang mana pienjatuhan pidana ini tientunya adalah hukuman yang dijatuhkan iolieh hakim, tierhadap pielaku tindak pidana siehingga dapat dikatakan bahwa pieranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat mienientukan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010).
Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan  yang  diusung  oleh  Beccaria  dimana  diharapkan  hukuman  yang  dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya (Allan Manson, 2001).
Asas nulla  pioiena  sinie  liegie  bierarti  bahwa  sietiap  pienjatuhan  hukuman  harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana, yang mampu miembierikan batas kiepada hakim untuk miemutus sanksi pidana bierdasarkan takaran yang sudah ditientukan dalam pieraturan pierundang-undangan. Mieskipun ada takaran, masalah disparitas tietap akan tierjadi  kariena  jarak  antara  sanksi  pidana  minimal  dan  maksimal  dalam  takaran  itu tierlampau  biesar.  Tierliebih  lagi  jika  minimnya  atau  bahkan  kietiadaan,  piertimbangan hukum  atau  justifikasi  yang  jielas  dan  biertanggung  jawab  tierkait  pierbiedaan  biesaran pidana  dalam  pierkara-pierkara  yang  miemiliki  karaktieristik  kasus  sierupa  justru
mienimbulkan  tanda  tanya  bagi  masyarakat,  khususnya  para  piencari  kieadilan ( justiciabiellien) (Matheus Nathanael, dkk, 2022).
Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dua putusan pengadilan yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yakni  Putusan  Niomior  1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.  dan  Putusan  Niomior  1024/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT.,  yang  mana  perbuatan keduanya termasuk ke dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam jual beli narkotika secara illegal.  Keduanya  terbukti  dalam  persidangan  bahwa  bersalah  melakukan  tindak pidana narkotika dengan putusan kesatu dipidana penjara selama 9 tahun dan denda 1,5 milyar, sedangkan putusan kedua dipidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda 1,5 milyar. Jika dilihat bierdasarkan tindak pidana (dielik) yang dilakukan kietiganya miemiliki kiesamaan  yakni tindak  pidana narkiotika, namun  jika  dilihat  dari  putusan yang  dijatuhi, biesaran/ jienis pidananya bierbieda. iOlieh  kariena itu, pienielitian ini pienting dilakukan untuk miengietahui siecara miendalam tierkait disparitas piemidanaan pada pierkara tindak pidana narkiotika. Berdasarkan uraian  diatas maka penulis tertarik membahas mengenai penerapan  unsur  permufakatan  jahat  dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pada Putusan
Niomior 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT. dan Putusan
Niomior 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikannya adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono soekanto (Zaenudin Ali, 2010). Yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dimana  kami berusaha mengkaji isu hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum positif dan kaidah  hukum.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  Pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach). Pendekatan undang-undang akan digunakan untuk memerikasa semua aturan hukum yang berkaitan dengan masalahan ini dan menjadi dasar penelitian yang mengarah pada jawaban hukum.  Jenis  penelitian  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  undangan-undang  dan konseptual  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan informasi mengenai, tindak pidana narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam KUHP, pengertian Permufakatan Jahat atau sammenspaining  berarti  apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,  membantu, turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi, menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu tindak pidana Narkotika.
Dengan  demikian,  unsur-unsur  yang  diperlukan  untuk  membuktikan  permufakatan jahat narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah:
1. Terdapat dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan bersama.
2. Ada  niat  atau  kesepakatan  untuk  mielakukan  tindak  pidana  yang  terkait  dengan narkotika, seperti pengadaan, penyimpanan, pengedaran, produksi, peredaran, atau pemberian narkotika.
Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa makna ”kesepakatan” perlu bukti dengan adanya meeting of mind yaitu tidak pperlu kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit namun  cukup  dengan  bahasa  tubuh  dan  kalimat-kalimat  yang  secara  tidak  langsung membuktikan adanya kesepakatan.
Berbeda  dengan  penyertaan  yang  terdapat  dalan  KUHP,  permufakatan  jahat  tidak dibagi ke dalam beberapa golongan untuk memenuhi unsur permufakatan jahat tiersiebut. Seperti yang diketahui bahwa dalam Pasal 55 KUHP, terdapat 4 (empat) golongan yang dapat dipidana atau pembuat ( dader) yakni:
1. Pelaku  atau pleger;  Orang  yang  melakukan  sendiri  perbuatan  yang  memenuhi rumusan delik;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;  Orang  yang melakukan  perbuatan  dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini hanya sebagai alat;
3. Turut  serta  atau medepleger;  Orang  yang  sengaja  turut  serta  dalam  suatu  tindak pidana dan sadar melakukan kerjasama serta melaksanakan secara bersama;
4. Penganjur  atau oitlokker;  Orang  yang  menggerakkan  orang  lain  untuk  melakukan tindak pidana.
Menurut Wirjono Prodjodikoro bijzondere deelneming yaitu sebagai keturut sertaan yang  sifatnya  khusus  (A.R  Sujono  &  Bony  Daniel,  2011).    Memiliki  sifat  khusus  karena permufakatan jahat memiliki kemiripan dengan deelneming yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana. Perbedaannya dapat terlihat bahwa dalam Pasal 55 KUH Pidana pelaku
telah  melakukan  tindak  pidana  yang  dilarang  tersebut,  sedangkan  dalam  permufakatan jahat pelaku belum melakukannya.
Di dalam UU Narkiotika, tidak diatur piembagian tiersiebut. Siapapun yang tierlibat dalam hal tindak pidana narkiotika, maka dapat dikatakan tielah mielakukan piermufakatan jahat, tidak dilihat dari siapa yang mienyuruh, siapa yang mielakukan. Disiebutkan juga pada Pasal 132 ayat 1 UU Narkiotika yang bierbunyi:
“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkiotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- pasal  tersebut”.
Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkiotika, permufakatan jahat bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang- undang Niomior 35 Tahun 2009 Tientang Narkiotika, yakni Pasal 111 sampai diengan Pasal 126  dan  Pasal  129  dan  kiejahatan  piermufakatan  jahat-pun  dihukum  sama  diengan kiejahatan pasal-pasal 111 sampai diengan Pasal 126 dan Pasal 129 tiersiebut.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketentuan pidana dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat akan dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan pasal- pasal pokoknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan ancaman yang sama bagi pelaku narkotika bukan hanya terhadap pelanggaran yang telah selesai, tetapi juga terhadap pelanggaran yang belum selesai. Unsur permufakatan jahat yang akan  dibahas adalah dengan menggunakan dua  putusan yang sudah  berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT., dan Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT.  Perbuatan  permufakatan  jahat  yang  dilakukan  oleh  para terdakwa ini ini dibuktikan dengan:
1. Anggi  Awang  als.  Desta  (T1)  melakukan  transaksi  jual  beli  narkotika  jenis  ekstasi sebanyak  50  butir  untuk  dijual  kepada  Yudi  sebanyak  15  butir,  dan  kepada  Poice Sudrajad (T2) sebanyak 20 butir lalu sisanya dia simpan.
2. Poice Sudrajad (T2) menjual 20 butir ekstasi yang telah dibeli dari T1 kepada saksi Agus Riyadi.
Kedua putusan tersebut didakwakan dengan dakwaan yang sama yakni Primair Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika dan Subsidair Pasal 112 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika. Pada kedua putusan tersebut, para terdakwa terbukti menawarkan untuk menjual, membeli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika. Perbuatan para terdakwa diatas menunjukkan bahwa jika dilihat dari unsur permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP yaitu dua orang atau lebih, telah sepakat, akan melakukan kejahatan, maka unsur tersebut telah terpenuhi.
Sebelum  membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana narkotika, penulis akan memaparkan obyek dari penelitian tersebut yakni 2 (dua) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana ketiga putusan tersebut terdapat disparitas dalam  pemidanaannya.  Pada  perkara  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  dalam melakukan  jual  beli  narkotika,  jaksa  memberikan  dakwaan  terhadap  keduanya  dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 114 ayat (2) yaitu
“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  1/3  (sepertiga)”.  Sedangkan  Pasal  132  ayat  (1)  yaitu  “Percobaan  atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.”
Setelah melalui proses persidangan pada masing-masing kasus para terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Para terdakwa terbukti secara sah  telah  melakukan  tindak  pidana  permufakatan  jahat  tanpa  hak  dan  melawan  hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.  Berdasarkan  rumusan  Pasal  88  KUHP  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  permufakatan jahat apabila:
a. dua orang atau lebih;
b. telah sepakat;
c. akan melakukan kejahatan.
Dalam perbuatan yang  dilakukan  para terdakwa  dari  ketiga  putusan  di atas, dapat diketahui  bahwa  unsur  permufakatan  jahat  telah  terpenuhi  oleh  ketiganya.  Sehingga, perbuatan  permufakatan  jahat  tersebut  dapat  dipidana  sekalipun  belum  ada  perbuatan percobaan  ( poging)  bahkan  belum  ada  perbuatan  persiapan  (voorbereiding).  Bambang Poernomo  (Bambang  Poernomo,  1985),  berpendapat  bahwa  disparitas  pidana  yang bermasalah adalah pemidanaan yang berbeda dalam perkara yang sama pada situasi dan kondisi yang  sama. Sedangkan disparitas tidak bermasalah adalah  jika keputusan hakim berbeda pada perkara yang sama namun, situasi dan konsisinya berbeda. Dengan demikian, boleh saja terjadi disparitas pidana asalkan ada pembenaran yang masuk akal.
Untuk  memudahkan  dalam  menganalisa,  maka  penulis  akan  menjabarkan  putusan sebagai berikut:

## A. Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.
Berdasarkan  analisa  penulis  terhadap  putusan  kasus  I,  terdakwa  Anggi  Awang  als. Desta (T1), menurut Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hakim terhadap tiap unsurnya terpenuhi.  Pembuktian  unsur-unsur  dalam  Pasal  114  ayat  (2)  jo.  Pasal  132  ayat  (1)  UU Narkotika yaitu:
1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Selama  persidangan  berlangsung,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  adanya  faktor- faktor  yang  dapat  menghapuskan  kesalahan  terdakwa  baik  berupa  alasan  pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak ditemukan pula alasan lain yang dapat menghapus sifat melawan  hukum  dari  terdakwa.  Sehingga,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anggi Awang  (T1)  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, Majelis Hakim memutuskan menghukum T1 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)
tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  1.500.000.000  (satu  milyar  lima  ratus  juta  rupiah),  apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

## B. Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT.
Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan kasus II, terdakwa Poice Sudrajad (T2), menurut Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hakim terhadap tiap unsurnya terpenuhi. Pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yaitu:
1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Selama  persidangan  berlangsung,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  adanya  faktor- faktor  yang  dapat  menghapuskan  kesalahan  terdakwa  baik  berupa  alasan  pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak ditemukan pula alasan lain yang dapat menghapus sifat melawan  hukum  dari  terdakwa.  Sehingga,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Poice Sudrajad (T2) secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, Majelis Hakim memutuskan menghukum T2 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan  Berdasarkan  analisis  terhadap  2  (dua)  putusan  di  atas,  penulis berkesimpulan bahwa dalam perkara bekerja sama melakukan tindak pidana narkotika, para pelaku  memenuhi  kualifikasi  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  114  UU Narkotika. Sehingga, para pelaku memenuhi unsur kesalahan yang dapat disetarakan antara satu pelaku denan pelaku lainnya, meskipun di dalam fakta persidangan ditemukan bahwa para pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Akan tetapi pada kedua kasus di atas Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda-beda terhadap para pelaku permufakatan jahat dalam melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Dalam  kasus  tersebut  hakim  mempertimbangkan bahwa masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jual beli narkotika dan perantara dalam jual beli narkotika. Meskipun keduanya bersalah dalam
hal jual beli narkotika, T1 memiliki peran yang lebih besar daripada pelaku kedua yakni T2, dimana  barang  bukti  yang  didapatkan  dari  T1  lebih  banyak  jumlahnya  daripada  T2. Sehingga, Majelis Hakim memberikan hukuman lebih berat terhadap T1 dibandingkan T2. Dalam  pertimbangan  hukumnya,  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara permufakatan  jahat  ini  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

## SIMPULAN
Penerapan unsur permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 18 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) berbeda dengan unsur penyertaan ( deelneming) yang diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana. Dimana perbedaannya terdapat pada keturutsertaannya dalam hal  ini  pada  Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP  para  pelaku  telah  melakukan  tindak  pidana tersebut, sedangkan pada Pasal 1 angka 18 dan Pasal 132 ayat (1) ini perbuatannya belum dilakukan oleh pelaku, yang artinya berhasil ataupun tidaknya perbuatan tindak pidana oleh pelaku, maka akan dianggap sebagai permufakatan jahat.
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  permufakatan  jahat  pada  tindak  pidana narkotika dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kesalahan para pelaku. Dalam hal ini pada Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., pelaku dipidana penjara 9 tahun dan denda 1,5 milyar, selanjutnya pada Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2022/PN JKT.BRT., pelaku dipidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda 1,5 milyar, serta pada Putusan Nomor 1025/Pid.Sus/2022/PN  JKT.BRT.,  pelaku  dipidana  penjara  selama  7  tahun  6  bulan  dan denda 1,5 milyar. Sehingga ketiga putusan tersebut mengalami disparitas pemidanaan dalam tindak pidana yang sama, dikarenakan adanya perbedaan peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku saat melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Allan Manson, The Law of Sentencing, Irwin Law, 2001.
A.R Sujono & Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Matheus Nathanael, dkk., Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika
Golongan 1 Tahun 2016-2020 (Pasal 111-116  dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009), Indonesia Judicial Research Society, Jakarta, 2022.
Muladi,  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Alumni, Bandung, 2010.
Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.