## PENDIDIKAN ISLAM, CIVIL SOCIETY
DAN PROBLEM STANDARISASI MUTU
Oleh: Mutmainah 1 email: mutmainah.zainul@yahoo.com
Abstract: Civil society, in the perspective of education (Islamic education), is a great subject  owned by Islamic education in educational empowerment of the people as a whole. With its proximity to the Muslim community, Islamic education  is  a  subject  in  the  formation  of  civil  society  at  the  grassroots  of Muslims.  Civil  society,  in  the  perspective  of  Islamic  education,  is  a significant  topic  that  is  actually  owned  by  Islamic  education  in  the empowerment of community education in a comprehensive manner. Islamic education,  based  on  a  community-based  education,  became  one  of  the foundations in creating a civil society. Islamic education can be a vehicle for "critical  pedagogy"  (critical  education),  for  the  people;  freeing  the  lowest layer of society from backwardness and poverty.
Keywords: education, Islam, civil society, the quality

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  suatu  yang  hakiki  dan  mutlak  harus diperoleh warga negara serta wajib disediakan oleh negara dalam rangka menunjang  proses  pembangunannya,  baik  berupa  pembangunan  fisik ataupun  pembangunan  sosial  budaya  termasuk  di  dalamnya  bidang pendidikan.
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,
mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab. (UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 2
Secara  umum  tujuan  pendidikan  adalah  membentuk  manusia  yang baik. 3 Secara umum pula diketahui bahwa bila setiap orang sudah menjadi orang baik maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik. 4 Adapun tujuan  pendidikan  Islam  menurut  Muhaimin  ada  tiga  fokus, pertama, terbentuknya  insan  kamil    mempunyai  wajah  persaudaraan  yang menumbuhkan sikap egalitarianism. Kedua, terciptanya insan kaffah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya dan ilmiah. Ketiga, penyadaran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. 5
Sesuai  dengan  sisdiknas  pasal  54  ayat  (1):  menyatakan  bahwa demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan  masyarakat. 6 Implementasi civil  society 7 (masyarakat madani) 8 dalam  pendidikan  Islam  adalah  masyarakat  madani  itu  sendiri
2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
3 Prof. Dr. Ahmad Tafsir. Filsafat Pendidikan Islam . (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006) Hal: 93
4 Ibid. Hal: 94 5 A.  Fatah  Yasin. Dimensi-dimensi  Pendidikan  Islam. (Malang:  UIN  Malang Press. 2008) Hal: 111
6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal: 57
7 Civil  society pertama  kali  dikemukan  oleh  Cicero  dalam  filsafat  politiknya dengan  istilah societies  civilis yang  identik  dengan  negara. Civil  Society makna    secara harfiah  berarti  “sipil”  dan  “masyarakat”,  berasal  dari  bahasa  Inggris,  sehingga  kalau diterjemahkan  menurut  kaidah  bahasa  Indonesia  menjadi  “masyarakat  sipil”.  Dalam perkembangannya  istilah civil  society dipahami  sebagai  organisasi  masyarakat  yang terutama bercirikan  kesukarelaan dan  kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterkaitan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.
8 Pada konsep masyarakat madani yang merujuk  negara–kota madinah tentu akan mengkritisi,  bagaimana  dasar-dasar  konstitusi  dan  aplikasi  dari  tatanan  negara  –  kota madinah  tersebut.  Masyarakat  madani  telah muncul  sejak  jaman  Nabi  Saw.  Dan  diyakini mampu  melenyapkan  sekat-sekat  primordial  yang  pada  waktu  itu  sangat  tidak  mungkin untuk  dihilangkan.  Masyarakat  yang  dibentuk  oleh  Nabi  merupakan  manivestasi  dari keinginan  untuk  menghargai  perbedaan  kemanusiaan.  Bahkan  kelompok  Al-Washliyah menganggap konsep “masyarakat madani” jauh lebih unggul dibanding dengan civil society
sebagai subyek dalam penerapan pendidikan Islam yang beradab. Karena pendidikan  Islam  yang  beradab  bisa  terwujud  apabila  subyek  yang menjalankan  khususnya,  dan  masyarakat  pada  umumnya  mempunyai adab  yang  baik.  Madrasah  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan yang merupakan implementasi civil society dalam pendidikan Islam.
Penyelengaraan  pendidikan  Islam  yang  mengimplementasikan civil society dalam  sistem  pendidikan  di  sebuah  negara  akan  berbeda  dengan negara  lainnya,  karena  sistem  pendidikan  yang  diselenggarakan  di berbagai negara mempunyai ciri yang sesuai dengan latar belakang negara masing-masing,  dalam  menganalisa  dan  membandingkan  sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di berbagai negara Islam maupun negara  nonIslam.  Perbandingan  tersebut    merupakan  perbandingan pendidikan yang mengandung pengertian sebagai usaha yang digunakan untuk menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal/aspek dari sistem pelaksanaan pendidikan, untuk mencari kesamaan-kesamaan yang ada dari/dalam kedua hal/aspek atau lebih tersebut. 9

## B. Sejarah Civil Society
Sejarah civil  society, menurut  filsuf  Yunani  Aristoteles  memandang civil  society sebagai  sistem  kenegaraan  atau  identik  dengan  negara  itu sendiri. Civil  society (masyarakat  sipil),  muncul  pada  masa  pencerahan ( renaissance )  di  Eropa  sebagai  sebuah  konsep, civil  society berasal  dari proses  sejarah  panjang  masyarakat  Barat  yang  biasanya  dipersandingkan dengan  konsepsi  tentang state (negara).  Dalam  tradisi  Eropa  abad  ke-18, pengertian  masyarakat  sipil  ini  dianggap  sama  dengan  negara  ( the  state ), yakni  suatu kelompok  atau kesatuan  yang  ingin  mendominasi  kelompok lain. 10 Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society . Pandangan  Aristoteles  selanjutnya  dikembangkan  oleh  Marcus  Tullius
yang sekuler karena konsep barat. Sementara masyarakat madani mengandung makna dan sifat spiritual.
9 Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), 2 10 Azyumardi  Azra, Menuju  Masyarakat  Madani .  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 9-11.
Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679 SM), dan John Lock (1632- 1704 SM).
Marcus  Tullius  Cicero  (106-43  SM), menamakannya  dengan societies civilies , yaitu sebuah komunitas yang mendominsasi komunitas lain. Istilah yang  digunakan  Cicero  lebih  menekankan pada konsep  negara  kota  ( city state ),  yakni  untuk  menggambarkan  kerajaan  kota  dan  bentuk  korporasi lainnya,  sebagai  kesatuan  yang  tororganisir.  Rumusan civil  society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 SM) dan John locke (1632-1704 SM), yang memandangnya sebagai kelanjutan dan evolusi natural  society. Menurut  Hobbes  sebagai  entitas civil  society mempunyai peran  untuk  meredam  konflik  dalam  masyarakat  sehingga  ia  harus memiliki kekuasaan mutlak, ia mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warganya. Berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke  kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara.
Fase  kedua  pada  tahun  1767  Adam  Ferguson  mengembangkan wacana civil  society dengan  konteks  sosial  dan  politik  di    Skotlandia,  dia lebih visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Fase ketiga Thomas Paine (1792) mulai memaknai civil  society sebagai suatu yang berlawanan dengan  lembaga  negara,  bahkan  ia  dianggap  sebagai    antitesa  negara. Menurut Paine terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan wilayah sipil.
Fase  keempat  wacana civil  society dikembangkan  oleh  GWF  Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1837). Dalam pandangan yang ketiganya civil society merupaka elemen ideologis kelas  dominan.  Sedangkan  Hegel  memandang civil  society sebagai kelompok    suubordinatif  terhadap  negara.  Karl  Marx  memandang civil society sebagai  masyarakat  borjuis,  dalam  konteks  hubunggan  produksi kapitalis, keberadaan civil society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Mark Antonio Gramsci  tidak  memandang  masyarakat  sipil  dalam  konteks  relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis.
Fase  kelima,  wacana civil  society sebagai  reaksi  terhadap  mazhab Hegelin  yang  dikembangkan  oleh  Alexis  Tocqueville  (1805-1859). Pemikirannya  lebih  menempatkan  masyarakat  sipil  sebagai  sesuatu  yang tidak  ada  priori  maupun  tersubordinasi  dari  lembaga  negara.  Sebaliknya civil  society bersifat  otonom  dan  memiliki  kapasitas  politik  cukup  tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap
kecenderungan intervensi negara atas warga negara. 11

## C. Civil Society di Indonesia
Istilah atau konsep civil society di Indonesia pertama kali muncul dari kalangan  sarjana  Australia,  tepatnya  Monash  University,  melalui  sebuah konferensi  yang  diselenggarakan  dengan  tema  “ State  and  Civil  Society  in Contemporary  Indonesia ”,  25-27  Nopember  1988.  Ini  penting  dicatat, mengingat  bahwa  pelaksanaan  konferensi  itu  melibatkan  seorang  sarjana Indonesia,  Arief  Budiman,  yang  saat  itu  diundang  sebagai  George  Hick Visiting  Fellow  pada  Centre  of  Southeast  Asian  Studies,  Monash University.  Konferensi  itu  pula  yang  kemudian  melahirkan  sebuah  buku yang  disunting  oleh  Arief  Budiman  sendiri,  dengan  judul State  and  Civil Society  in  Indonesia .  Buku  tersebut,  sejauh  karya-karya  terbitan  tentang Indonesia,  merupakan  buku  pertama  yang  secara  eksplisit  mengangkat istilah civil society di Indonesia. Sejak saat itulah istilah civil society semakin berkembang di Indonesia.
Mengkritisi  sejarah  perkembangan  perpolitikan  di  Indonesia, penggal  kedua  kekuasaan  adalah  lahirnya  Surat  Perintah  11  Maret  1966 merupakan titik awal lahirnya Orde Baru, dengan Jendral Suharto sebagai pemegang amanat SP ini dan dikukuhkan menjadi presiden Indonesia oleh MPRS  Maret  1968.  Persoalan  utama  yang  harus  ditata  oleh  Orde  Baru adalah  perekonomian  dan  stabilitas  politik,  perbaikan  perekonomian
11 Tim MKD IAIN SA. Surabaya, Civic Education , 2012, Hal: 144.
diorientasikan  “keluar”  sementara  format  politik  Orba  ini  mencoba menciptakan keseimbangan antara konflik konsesnsus. 12
Penilaian  pemerintah  Orba  oleh  banyak  intelektual  dikatakan otoriter,  hal  ini  dapat  terlihat  sejak  tahun  1994  ada  gejala  melemahnya kekuatan  masyarakat  dalam  ruang  politik  resmi,  hasil  pemilu  1997 menunjukkan  bahwa  kemenangan  Golkar  yang  sangat  telak  dan hancurnya  PDI  merupakan  hasil  menguatnya  sktor  negara. 13 Untuk  itu diperlukan  pemikiran-pemikiran  kritis  terhadap  kecenderungan  politik Orde  Baru,  khususnya  LSM-LSM.  Kalangan  intelektual  ini,  yang  kerap disebut  “Muslim  Trasnformis”  melihat  Politik  Orde  Baru  dari  sudut pandang pemikiran kritis dan teori ketergantungan, dan pada waktu yang sama  mengagendakan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  bisa  terlibat dalam proses-proses politik dan  kenegaraan. Perkembangan gagasan civil society di kalangan muslim berlangsung ketika orientasi baru gerakan Islam yang  berpihak  pada  pemberdayaan  masyarakat  tengah  memperoleh tempat  yang  kuat.  Karena  itu  mereka  menerima  gagasan civil  society sebagai bagian dari agenda perjuangan, untuk mengatasi masalah-masalah sosial-politik yang dihadapi oleh muslim Indonesia. 14
Sementara  itu  Azra  menggambarkan,  sejak  paruh  kedua  dekade 1980-an  terjadi  perubahan-perubahan  politik  periode  ini  oleh  Thaba dikategorikan hubungan antara Islam dan negara yang bersifat akomodatif yang  signifikan,  yakni  sebagai  pendorong  proses  demokratisasi  dan perkembangan masyarakat madani.  Pasca Mei 1998, bukti perubahan dari politik  represi  dan  regimentasi  yang  menandai  era  Suharto  berakhir, digantikan  dengan  politik  yang  lebih  bebas  dan  demokratis.  Era  politik asas tunggal  Pancasila telah tamat, partai-partaipun bermunculan dengan
12 Nur  Rokhim, Civil  Society  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam ,  (Al-Manar, Jurnal  Sejarah  dan  Peradapan  Islam,    IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  Volume  11, No. 05, April 2012.  Hal: 86.
13 Muhammad  A.S.  Hikam, Islam,  Domekratisasi,  dan  PemberdayaanCivil Society , (Jakarta: PT. Erlangga, 2000), 30.
14 Nur Rokhim, Civil Society di Indonesia ......, 87
menggunakan  asas  lain  termasuk  asas  agama. 15 Percepatan  sosialisasi wacana civil  society di  Indonesia  disebabkan  beberapa  faktor:  yaitu: gencarnya  penggunaan  istilah civil  society oleh  berbagai  kalangan,  baik intelektual, aktivis LSM, maupun kalangan pemerintah. Banyak publikasi, baik  buku,  jurnal,  majalah  atau  surat  kabar,  dan  semakin  terbukanya kebebasan menyampaikan pendapat, terutama sesudah runtuhnya Orba.
Munculnya sejumlah besar tokoh intelektual dan politik Indonesia, di antaranya Taufik Abdullah, Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, dan Abdurrahman  Wahid,  dengan  demikian  gagasan civil  society telah memasuki  satu  wilayah  baru  yang  menjadi  bagian  dari  praktik-praktik politik  di  Indonesia.  Bangkitnya  muslim civil  society merupakan  sebuah bukti  bahwa  proses  demokratisasi  di  Indonesia  makin  kuat.  Muncul pemikir  Islam  yang  bekerja  secara  langsung  dalam    proses  transformasi sosial ke arah yang lebih demokratis dan adil untuk menguatkan kembali “ society ” yang dilemahkan oleh pengaruh hegemoni state ( negara). 16
D. Civil Society dalam Perspektif Pendidikan Islam
Civil society dalam perspektif  pendidikan (pendidikan Islam) adalah sebuah potensi besar yang sesungguhnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan    pendidikan  rakyat  secara  keseluruhan.  Dengan kedekatannya  kepada  masyarakat  muslim,  pendidikan  Islam  merupakan potensi dalam pembentukan civil society , masyarakat madani, pada tingkat akar rumput ( grass roots ) kaum  muslimin. Dalam konteks  ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana “pendidikan kritis” ( critical education ), bagi  rakyat;  membebaskan  lapisan  terbawah  masyarakat  dari keterbelakangan dan kemiskinan. Di sini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga  pendidikan  penting  dalam  penanaman  dan  penumbuhan pendidikan  demokrasi  ( democracy  education ),  yang  singkatnya  secara substantif  menyangkut  sosialisasi,  diseminasi  dan  aktualisasi  konsep,
15 Ibid, 88.
16 Muslim Abdurrahman, Islam Sebagai Kritik Sosial , (Jakarta: PT. Erlangga, 2003), 41
sistem,  nilai,  budaya  dan  praktik  demokrasi  melalui  pendidikan,  maka nilai-nilai  dan  pengertian-pengertiannya  harus  dijadikan  unsur  yang menyatu  dengan  sistem  pendidikan  kita,  tidak  dalam  artian menjadikannya  muatan  kurikuler  yang  klise  itu,  tetapi  dengan  jalan merasakannya dalam hidup nyata ( lived in ) dalam sistem pendidikan. Kita harus  mulai  dengan  sungguh-sungguh  memikirkan  untuk  membiasakan anak  didik  dan  masyarakat  pada  umumnya kepada  perbedaan  pendapat dan  tradisi  pemilihan  terbuka  untuk  menentukan  pimpinan,  membuat keputusan-keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan.
Civil  society dalam  perspektif  pendidikan  Islam  merupakan  potensi signifikan    yang  sebenarnya  dimiliki  pendidikan  Islam  dalam pemberdayaan  pendidikan  umat  secara  komprehensif.  Berbekal kedekatannya  kepada  umat  Islam  maka  potensi  untuk  mewujudkan pembentukan civil  society terbuka  lebar.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan islam bisa menjadi jembatan (wahana kritis) bagi umat untuk mengangkat kaum marginal (sosial kelas bawah) dari keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam  wadah Civil  Society pendidikan  Islam  bisa  menjadi  lembaga pendidikan  penting  dalam  penanaman  dan  perkembangan  pendidikan demokrasi  yang  secara  subtantif  menyangkut  sosialisasi  dan  aktualisasi konsep, system, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Nilai-nilai  dan  pengertian-pengertiannya  harus  dijadikan  unsure  yang menyatu  dengan  system  pendidikan  umat,  bukan  dalam  pengertian menjadikannya  muatan  kurikuler  yang  klise  tetapi  dengan  jalan merasakannya dalam kehidupan nyata dalam system pendidikan. Dengan civil  society ,  masyarakat  Islam  harus  benar-benar  serius  memikirkan  dan membebaskan  peserta  didik  dan  masyarakat  secara  umum  dari keterbelakangan, kemiskinan dan mau menerima perbedaan.
Pendidikan yang berbasiskan masyarakat ( community-based education ), adalah  sesuai  dengan  misi  pembangunan  kita  dewasa  ini.  Dengan ikutsertanya  masyarakat  di  dalam  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pendidikannya,  maka  pendidikan  tersebut  betul-betul  berakar  di  dalam masyarakat dan di dalam kebudayaan. Dengan demikian lembaga-lembaga
pendidikan  yang  berfungsi  untuk  membudayakan  nilai-nilai  masyarakat Indonesia  baru  dapat  memenuhi  fungsinya  dan  semestinya  hal  ini dijadikan  sinyalemen  positif  bagi  manajer  pendidikan  Islam,  bahwa peluang  mengelola  hubungan  lembaga  pendidikan  Islam  dengan masyarakat  semakin  luas. Community-based  education diharapkan  menjadi salah  satu  fondasi  dalam  mewujudkan  masyarakat  madani, civil  society . Dengan sendirinya, pendidikan Islam yang berdasarkan pada community- based  education akan  menampilkan  wajah  lain  yang  selama  ini  kita  lihat telah mengasingkan lembaga pendidikan dari masyarakat. 17
E.  Perbandingan    Pendidikan    Islam, Civil  Society dan  Kebijakan Pemerintah dalam Standarisasi Mutu
Pendidikan Islam  berperan sebagai moderator, dimana ajaran Islam dapat  disosialisasikan    kepada  masyarakat  dalam  berbagai  tingkatanya. Melalui  pendidikan  Islam  inilah  masyarakat  dapat  memahami, menghayati,  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  al- Qur‟an  dan  as-Sunnah.  Sehubungan  dengan  itu  tingkat  kedalaman pemahaman, penghayatan,  dan  pengamalan   masyarakat  terhadap  ajaran Islam  amat  tergantung  pada  tingkat  kualitas  pendidikan  Islam  yang diterimanya.

## 1.  Di Indonesia
Ketika  berbicara civil  society dalam  konteks  pendidikan  Islam  di Indonesia,  maka  lembaga  pendidikan  seperti  madrasah  merupakan  salah satu  lembaga  pendidikan  yang  dapat  memainkan  peran  pemberdayaan dan  transformasi civil  society secara efektif.  Disamping pondok pesantren, madrasah  juga  merupakan  lemaga  pendidikan  Islam  yang  merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dan transformasi civil society .
Madrasah  sebagai  bagian  pendidikan Islami  yang  merupakan  aktor dari civil  society ,  maka  lembaga  ini  harus  bermutu.  Dan  untuk  membuat pondok  pesantren  yang  bermutu  sangat  erat  kaitannya  dengan  adanya
17 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).,112-113.
keterlibatan  masyarakat  secara  totalitas  di  dalamnya.  Mutu  menuntut adanya  komitmen  pada  kepuasaan  pelanggan  yang  memungkinkan adanya  perbaikan  pada  para  karyawan,  siswa/santri  dalam  mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Pemberlakuan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 tahun1999  tentang  Pemerintah Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, Pada prinsipnya  telah  terimplikasinya  kepada  perubahan  sistem  managemen pendidikan dari pola “sentralisasi” ke “desentralisasi” dalam pengelolaan pendidikan.  Sebagai  implementasi  selanjutnya  ialah  dikembangkannya pendidikan  yang  demokratis  dan  non-monopolistik  melalui  upaya pengembangan berbasis sekolah/madrasyah ( school based management ) atau schooll  based  quality  improvement  management (managemen  peningkatan mutu  berbasis  sekolah/madrasah)  yakni  model  managemen  yang memberikan  otonomi  lebih  besar  kepeda  madrasah  dan  mendorong pengambilan  keputusan  partisipatif  yang  melibatkan  secara  langsung semua warga madrasah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa,  dan  masyarakat)  atau stakeholders untuk  meningkatkan  mutu madrasah.
Pendidikan  harus  mampu  mengeksplorasi  seluruh  potensi  anak. Dalam  sisdiknas  pasal  54  ayat  (1):  demokratisasi  penyelenggaraan pendidikan,  harus  mendorong  pemberdayaan  masyarakat  dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta  perorangan,  kelompok,  keluarga,  organisasi  profesi,  dan  organisasi kemasyarakatan  dalam  penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu pelayanan pendidikan. 18 Pasal 54 ayat (2): masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 19
Adapun  secara  teoritis  konsep  pemerintah  ternyata  telah menawarkan semua konsep tentang adanya demokrasi dalam pendidikan
18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 57
19 Ibid , 57
yang  ada  pada  sisdiknas  Bab  III  pasal  4  ayat  (1)  menyatakan  bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. 20 Pasal 5 ayat (1)  setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 21
Dalam  konteks  ini,  madrasah  memiliki  peluang  untuk  memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, dengan beberapa alasan: pertama, terjadinya mobilitas  sosial,  yakni  munculnya  masyarakat  menengah  baru  terutama kaum  intelektual  yang  akhir-akhir  ini  mengalami  perkembangan  pesat. 22
Karena  itu,  lembaga  pendidikan  yang  mampu  merespon  dan mengapresiasi tuntutan masyarakat tersebut secara cepat dan cerdas akan menjadi pilihan masyarakat.
Kedua, munculnya  kesadaran  baru  dalam  beragama,  terutama  pada masyarakat  perkotaan  kelompok  masyarakat  menengah  atas,  sebagai akibat dari prses re-islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi- organisasi  keagamaan,  lembaga-lembaga  dakwah  atau  yang  dilakukan secara perseorangan.
Ketiga, arus  globalisasi  dan  modernisasi  yang  demikian  cepat  perlu disikapi  secara  arif.  Modernisasi  dengan  berbagai  dampaknya  perlu disiapkan  manusia-manusia  yang  memiliki  dua  kompetensi  sekaligus, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan.  Fenomena  munculnya  madrasah  yang  bermutu,  sebenarnya harus  dipahami  sebagai  respon  positif  terhadap  upaya  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia (human  resource) Indonesia  dalam rangka menghadapi tantangan global masa mendatang yang kehadirannya bersifat niscaya.
Strategi  madrasah  yang  dikembangkan  dalam  penggunaan manajemen  mutu  terpadu  dalam  dunia  pendidikan  adalah  institusi pendidikan  yang  memosisikan  dirinya  sebagai  institusi  jasa  atau  dengan
20 Ibid , 38 21 Ibid 22 Siswanto, Budaya  Madrasyah:  Strategi  Pengembangan  Mutu  Pendidikan , (Tadris Jurnal Tarbiyah STAIN Pamekasan,  nomor: sti. 213/PP.009/91/2006). 216.
kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  pelanggan (customer).
Maka, pada saat itulah dibutuhkan suatu system manajemen yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu.
Sedangkan kata mutu sebagai konsep yang relatif dalam Total Quality Management merupakan konsep yang dianggap muncul dari suatu produk atau  layanan  bukan  atribut  suatu  produk.  Mutu  dalam  sebuah  layanan dinyatakan  ada  apabila  sebuah  layanan  tersebut  memenuhi  spesifikasi yang ada. Konsep mutu dalam makna relatif akan memiliki dua demensi, pertama sesuai dengan spesifikasi. Kedua, memenuhi kebutuhan pelangan (user) .  Hal  ini  yang  pertama  dalam  konteks Total  Quality  Management merupakan  mutu  yang  sesungguhnya (quality  in  fact) .  Artinya  suatu produsen  memproduksi  secara  konsisten  sesuai  dengan  standar  atau spesifikasi  yang  dilakukan,  misalnya  standar  internasional  yang diistilahkan dengan ISO9000. Sedangkan demensi yang kedua adalah mutu yang  diintepretasikan  oleh  pelanggan,  dalam  konteks  TQM  mutu perupakan  suatu  yang  dapat  memuaskan,  melampaui  keinginan  dan memenuhi  kebutuhan  pelanggan.  Mutu  versi  kedua  ini  dikenal  dengan sebutan quality in perception.
Dalam  dunia  pendidikan  yang  termasuk  pelanggan  dalam  adalah pengelola  institusi  pendidikan,  misalkan  manajer,  guru,  staf,  dan penyelenggara  institusi.  Sedangkan  pelanggan  luar  adalah  masyarakat. pemerintah,  dan  dunia  industri.  Jadi,  suatu  institusi  pendidikan  disebut bermutu  apabila  antara  pelanggan  internal  dan  eksternal  telah  terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan. 23
Masih  dijelaskan  oleh  sallis, 24 bahwa  dalam  konsep Total  Quality Management harus  memenuhi  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan.  Secara operasional,  mutu  ditentukan  oleh  dua  faktor,  yaitu  terpenuhinya spesifikasi  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  atau  disebut quality  in  fact
23 Edward  Sallis, Total  Quality  Managemnt  in  Education ,  (London:  Kogan  Page, 2002). 6. 24 Ibid .
(mutu  sesungguhnya)  dan  terpenuhinya  spesifikasi  yang  diharapkan menurut  tuntutan  dan  kebutuhan  pengguna  jasa  atau  disebut quality  in perception (mutu persepsi).
Untuk  mewujudkan total  quality dalam  lembaga  pendidikan  Islam, implementasi  pilar TQM dalam pengembangan kurikulum perlu menjadi pertimbangan dan perhatian serius. Pilar-pilar TQM tersebut adalah:
1.  Fokus pada Pelanggan
Memuaskan harapan pelanggan berarti mengantisipasi kebutuhan pelanggan  pada  masa  mendatang.  Madrasah  perlu  mengembangkan fokus  kualitas,  setiap  orang  dalam  sistem  sekolah  mesti  mengakui bahwa setiap output lembaga pendidikan adalah costumer . 25
Pengembangan  kurikulum  lembaga  pendidikan  Islam  dengan fokus  pada  kebutuhan  masyarakat  (pelanggan)  diharapkan  dapat menghasilkan  lulusan  yang  dibekali  pengetahuan  keahlian  dalam agama  sekaligus  keduniaanya. 26 Oleh  karena  itu,  lembaga  pendidikan Islam  akan  dikatakan  baik  dan  efektif  jika  lembaga  pendidikan  itu mencapai tujuannya dengan melahirkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan atau masyarakat. 27
2.  Keterlibatan Total
Prinsip  TQM  dalam  pengembangan  kurikulum  adalah  setiap orang  harus  terlibat  dalam  transformasi  kualitas.  Manajemen  mesti memiliki  komitmen  untuk  menfokuskan  pada  kualitas,  harus mendorong  staf  dan  peserta  didik  untuk  mengubah  cara  kerja  lama kepada  cara  kerja  baru.  Perubahan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi (KBK)  kepada  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  dan Kurikulum 2013 adalah bentuk mengubah cara kerja baru, dimaksudkan agar  semua  komponen  dalam  lembaga  pendidikan  ikut  terlibat  secara
25 Arcaro,  Jerome  S.  1995. Quality  in  Education:  An  Implementation  Handbook, St. Lucie Press, 11
26 Hasibuan,  Lies.  2004. Melejitkan  Mutu  Pendidikan:  Refleksi,  Relevansi  dan Rekonstruksi Curriculum. Jambi: SAPA Project, 136. 27 Arcaro, Jerome S. 1995. Quality in Education......, 54
aktif dalam operasionalisasi lembaga pendidikan, pemberdayaan warga sekolah  (pimpinan,  tenaga  administrasi,  tenaga  pendidik  dan  peserta didik). 28
Keterlibatan  total  dalam  konteks  pengembangan  kurikulum berarti bahwa  inisiatif  bisa datang dari bawah seperti guru, orang tua peserta didik atau masyarakat sekitar ( stakeholders ), dan semua pihak itu memberikan  secara  penuh  kemampuan  yang  dimiliki  dan  pelayanan yang  optimal  untuk  mewujudkan  kualitas  yang  diharapkan  bahkan melebihi  permintaan  pelanggan  ( costumer )  baik  internal  maupun eksternal. 29
3.  Pengukuran
Dalam  pengembangan  TQM,  pengukuran  merupakan  salah  satu langkah  yang  penting  dalam  proses  manajemen.  Secara  tradisional ukuran  kualitas  atas  luaran  lembaga  pendidikan  Islam adalah  prestasi peserta  didik.  Ukuran  dasarnya  adalah  hasil  ujian  baik  Ujian Sekolah/madrasah  (US)  maupun Ujian  Nasional  (UN).  Jika  hasil  ujian bertambah  baik,  maka  kualitas  pendidikan  dikatakan  juga  membaik. 30 Jika  kualitas  dapat  dikelola,  maka  kualitas  juga  harus  dapat  diukur ( measurable ).
4.  Komitmen
Untuk  memberikan  komitmen  pada  kualitas,  ada  beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan TQM yaitu:
- mempelajari dan memahami TQM secara menyeluruh;
- memahami dan mengadopsi jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus;
- menilai  jaminan  kualitas  saat  ini  dan  program  pengendalian kualitas;
- membangun sistem total kualitas;
28 Hasibuan, Lies. 2004. Melejitkan Mutu Pendidikan..... 136.
29 Arcaro, Jerome S. 1995. Quality in Education......, 78
30 Ibid., 13
- mempersiapkan  orang-orang  untuk  perubahan,  menilai  budaya kualitas  sebagai  tujuan  untuk  mempersiapkan  perbaikan,  melatih orang-orang untuk bekerja pada suatu kelompok kerja;
- mempelajari  teknik  untuk  mengatasi  akar  persoalan  dan mengaplikasikan  tindakan  korektif  dengan  menggunakan  teknik- teknik alat TQM ;
- menetapkan  prosedur  tindakan  perbaikan  dan  menyadari  akan keberhasilannya;
- menciptakan  komitmen  dan  strategi  yang  benar  tentang  total kualitas oleh pemimpinan yang akan menggunakannya;
- memelihara  jiwa  total  kualitas  dalam  penyelidikan  dan  aplikasi pengetahuan yang amat luas. 31
Aplikasi konsep TQM dalam prosedur pengembangan kurikulum berarti  memaknai  bahwa  setiap  langkah-langkahnya  selalu diorientasikan  pada  kebutuhan  pelanggan  dengan  mengedepankan aspek  kualitas  pada  semua  input  dan  prosesnya.  Komitmen  kualitas dibangun  mulai  dari  level  pimpinan  tertinggi  sampai  pada  level terbawah.
5. Perbaikan Berkelanjutan
Konsep  dasar  kualitas  adalah  segala  sesuatu  dapat  diperbaiki. Kualitas didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan  tidak  ada  proses  yang  sempurna.  Inilah  konsep  perbaikan  terus menerus.  Perbaikan  berkelanjutan  berarti  sesuatu  yang  belum  pernah dilakukan,  suatu  tindakan  pengejaran  atas  kualitas,  prosesnya  harus secara terus-menerus diperbaiki dengan diubah, ditambah, dikembangkan  dan  dimurnikan. 32 Lembaga  pendidikan  Islam  harus menyediakan  alat  dan  sumber  belajar  dan  mengajar  yang  relevan
31 Field,  Joseph  C., Manajemen  Mutu  Terpadu  dalam  Pendidikan,  Konsep, Strategi dan Aplikasi . Terjemahan oleh Syafaruddin . Jakarta: PT Grasindo, 2000, 13 32 Sabda,  Saifuddin.  2006. Model  Kurikulum  Terpadu  Iptek  dan Imtaq. Jakarta: Ciputat Press, 37
dengan  perkembangan  zaman  untuk  mendukung  kemajuan  proses pembelajaran.  Gedung  sekolah  dan  sarana  prasarana  pembelajaran, pelayanan  yang  prima  terhadap  peserta  didik,  guru,  orang  tua  dan masyarakat,  serta  lingkungan  pendidikan  yang kondusif.  Kesemuanya ini akan memberikan kontribusi positif bagi kualitas proses dan kualitas produk (lulusan) lembaga pendidikan Islam.
Gambar 1. Model sekolah/madrasah bermutu

## 2.  Malaysia
Malaysia  adalah  sebuah  masyarakat  multietnik  dan  multiagama, namun  mempunyai  kekuatan  politik  dan  budaya  yang  dominan.  Sejak priode awal, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan masyarakat. Islam  merupakan  sumber  legitimasi  bagi  para  Sultan  yang  memegang peran  sebagai  pemimpin  agama,  pembela  iman,  dan  pelindung  hukum Islam,  sekaligus  pendidikan  dan  nilai-nilai  adat. 33 Madrasah  sebagai sekolah agama Islam merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia. Pelajar
33 Rahman Astuti dengan judul Demokrasi di Nagara-Negara Muslim Problem dan Prospek. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999, 166
di  Madrasah  kebanyakan  melanjutkan  pelajaran  ke  kawasan  seperti Pakistan atau Mesir 34
Tujuan  pendidikan  di  Malaysia  untuk  mewujudkan  suatu  sistem pelajaran  yang  memenuhi  keperluan  negara  dan  menggalakkan perkembangan  kebudayaan,  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Di  Malaysia orientasi  utama  pendidikan  adalah  menciptakan output yang  bermutu. Untuk  menghasilkan output yang  bermutu.  Menurut  Al-Kattani 35 ada beberapa hal yang menjadikan belajar bermutu, di antaranya adalah:
a. Fasilitas  perpustakaan  yang  cukup  memadai.  Buku-buku  dan  jurnal Islam  yang  diperlukan  dalam  kajian  keislaman  baik  yang  berbahasa Arab, Inggris, Melayu dan lain-lain sangat representatif.
b. Bantuan  keuangan  dari  universitas  yang  diberikan  kepada  para mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitian tesis dan disertasi.
c. Pemanfaatan ICT secara  optimal  dalam setiap proses  administrasi  dan kegiatan  belajar  mengajar.  Fasilitas  ini  membuat  urusan  menjadi mudah, singkat, dan efisien.
d. Biaya perkuliahan relatif murah dengan fasilitas yang sangat memadai.
e. Universitas-universitas Malaysia sering mengadakan seminar baik skala nasional maupun internasional.
Dapat  dipahami  banyak  sekali  faktor  pendukung  yang  sarana  dan menciptakan  pendidikan di Malaysia menjadi menarik dan bermutu.

## 3.  Singapura
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  Singapura  menganut  falsafah “together  we  make  the  difference ”.  Bagi  Singapura,  falsafah  tersebut  dapat dijadikan  suatu  kekuatan  yang  dapat  mensinergikan  semua  unsur
34 Omar  Farouk  1993.  “Penelitian  Sosial  dan  Kebangkitan  Islam  di  Malaysia”, DALAM  Zaiful Muzani, Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia  Ten ggara Cet. I; Jakarta: LP3ES , 292 35 Hayyie Al-Kattani,  Abdul dkk, Study in Islamic countries , Gema Insani: Jakarta. 2009, 164
masyarakat. Kementerian penerangan dann kebudayaan Singapura dalam masalah ini mempunyai visi yang didasarkan  pada strategi:
a. Membangun  landasan  yang  kuat  bagi  kegitan  pendidikan,   kesenian, dan kebudayaan melalui pendidikan yang berkelanjutan.
b. Melakukan  upaya  untuk  melahirkan  lebih  banyak  insan-insan  budaya yang profesional yang diakui oleh dunia internasional melalui program- program  penemuan  bakat,  program  beasiswa  dan  penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.
Visi pendidikan yang dianut adalah “ First World Economy, World Class Home” dengan  menekankan  pentingnya  sistem  pendidikan  yang berkualitas tinggi. Siswa dituntut mempelajari cara dan menciptakan ilmu- ilmu yang baru. Selain itu keberadaan lembaga swadaya masyarakat Islam (LSM)  juga  tak  kalah  pentingnya  dalam  upaya  menjadikan  muslim  dan komunitas Islam negeri itu potret yang maju dan progresif. Berbagai LSM Islam  yang  ada,  terbukti  berperan  penting  dalam  agenda-agenda  riil masyarakat muslim. Saat ini, tidak kurang dari sepuluh LSM, di antaranya adalah: Association  of  Muslim  Professionals (AMP),  Kesatuan  Guru-Guru Melayu  Singapura  (KGMS), Muslim  Converts  Association (Darul  Arqam), Muhammadiyah, Muslim Missionary Soceity Singapore (Jamiyah), Council for the  Development  of  Singapore  Muslim  Community (MENDAKI), National University  Singapore  (NUS)  Muslim  Society ,  Perdaus  (Persatuan  Dai  dan Ulama  Singapura), Singapore  Religious  Teachers  Association (Pergas), Mercy Relief  (Center  for  Humanitarian) , International  Assembly  of  Islamic  Studies (IMPIAN), dan Lembaga Pendidikan al-Quran Singapura(LPQS). 36
Lembaga  pendidikan Islam  (madrasah)  dikelola  secara  modern  dan profesional,  dengan  kelengkapan  perangkat  keras  dan  lunak.  Seluruh madrasah  di  bawah  naungan  Majelis  Ulama  Islam  Singapura  (MUIS), sistem  pendidikan  diterapkan  dengan  memadukan  ilmu-ilmu  agama  dan ilmu-ilmu  umum.  Keenam  madrasah  itu  adalah  madrasah  Al-Irsyad  Al- Islamiah (No. 9 Winstedt Road), Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah ( No. 14,
36 (http:// www.voa-islam. com/news /singapore/2009/0/12/114/islam-di- singapura-menuju-komunitas-muslim-yang-maju/).
Ipoh  Lane),  Madrasah  Alsagoff  Al-Islamiah  (111.  Jalan  Sultan),  Madrasah Aljunied  Al-Islamiah  (395,  Victoria  Street),  Madrasah  Al-Arabiyyah  Al- Islamiah (No. 12, Jalan Selamat), dan Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah (589-D  Sims Avenue). 37

## 4. Mesir
Pemikiran  baru  seperti  dari  Muhammad  Abduh  dan  Rasyid  Ridha, dimana  untuk mewujudkan  masyarakat  berkualitas  (masyarakat madani) adalah  menjadi  tanggung  jawab  pendidikan,  terutama  dalam mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  subyek  yang  makin  berperan menampilkan  keunggulan  dirinya  yang  tangguh,  kreatif,  mandiri,  dan professional  karena lembaga pendidikan adalah dapur masa depan suatu masyarakat  dan  bangsa.  Lembaga-lembaga  pendidikan  menjadi  arena perebutan  pengaruh  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  untuk kepentingan kelompoknya.
Pendidikan  di  Mesir  Al-Azhar  merupakan  lembaga  yang  memiliki jasa dalam kemajuan umat Islam dalam bidang pengetahuan, pendidikan, dan  kebudayaan.  Al-Azhar  yang  merupakan  Universitas  Islam  tertua, sekarang  bukan  hanya  universitas  keagamaan  saja,  tetapi  meliputi fakultas-fakultas:  darul  ulum,  kulliat  al  bannat,  fakultas  sains,  fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas sastra, bahkan fakultas kedokteran. 38
Pada masa kepemimpinan Syaikh Mahmud Syaltut, rektor Al-Azhar ke-41  dibentuk  organisasi  untuk  mengatur  "pemeliharaan  al-Quran"  dan lahir  fakultas-fakultas  baru  tersebut  memiliki  tujuan,  antara  lain:  (1) mengemukakan kebenaran  dan  pengaruh  turas Islam  terhadap kemajuan umat  manusia  dan  jaminannya  terhadap  kebahagiaannya  di  dunia  dan akhirat; (2) memberikan perhatian penuh terhadap kebangkitan turas ilmu, pemikiran, dan kerohanian bangsa Arab Islam; (3) menyuplai dunia Islam dengan  ulama-ulama  aktif  yang  beriman,  percaya  terhadap  diri  sendiri,
37 H aidar  Putra  Daulay, Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Asia  Tenggara, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 114.
38 Binti Mauna, Perbandingan....... , 98
mempunyai  keteguhan  mental  dan  ilmu  yang  mendapat  tentang  akidah, syari'ah,  dan  bahasa  al-Quran;  (4)  mencetak  ilmuwan  agama  yang  aktif dalam semua bentuk kegiatan, karya, kepemimpinan dan menjadi contoh yang  baik,  serta  mencetak  ilmuan  dari  berbagai  ilmu  pengetahuan  yang sanggup  aktif  dalam  dakwah  Islam  yang  dipimpin  dengan  hikmat kebijaksanaan dan pelajaran yang baik di luar dan di dalam Republik Arab Mesir;  (5)  meningkatkan  hubungan  kebudayaan  dan  ilmiah  dengan universitas  dan  lembaga  ilmiah  Islam  di  luar  negeri.  Dampak  dari kembalinya  lulusan  Kairo  pada  tahun  30-an  dirasakan  dalam  pola pendidikan yang ada di Indonesia

## 5. Arab Saudi
Civil society di Arab sangat lemah tidak seperti yang ada di Indonesia.
Kenyataan ini banyak terkait dengan budaya Arab yang lebih menekankan tribalisme  atau kabilahisme  daripada  ikatan  asosiasi  sukarela yang  relatif bebas dari  sektarianisme. Tambahan lagi, kekuasaan otoritarianisme yang relatif  lama  di  dunia  Arab  hampir  tidak  memberikan  ruang  banyak kemunculan  dan  penguatan independent  civil  society .  Jika  masyarakat madani  ada  di  dunia  Arab,  itu  lebih  banyak  dalam  bentuk  asosiasi profesional  yang  cenderung  steril  politik  dan  memiliki  minat  dan kepentingan  relatif  sempit.  Lagi  pula  mereka  memiliki  keanggotaan terbatas tidak menjangkau masyarakat luas yang bersifat lintas kelompok dan segmen. Konsekuensinya, kepemimpinan sipil alternatif tidak berhasil muncul;  padahal  kepemimpinan  semacam  ini  sangat  krusial  untuk memainkan sebagai „jembatan‟ dan „penengah‟ ( bridging and mediating role ) di  antara  kelompok-kelompok  yang  terlibat  konflik  politik  kepentingan yang  cenderung  meningkat  sepanjang  masa  transisi  dan  konsolidasi demokrasi. 39
39 Makalah  yang  disampaikan  pada  Klub  Kajian  Agama  (KKA)  Yayasan Paramadina.
Jakarta, 17 Juli 2013 .

## F. Dampak  dan  Problem  kebijakan  Pemerintah  dalam  masalah Standarisasi Mutu pada Pendidikan Islam
Pendidikan  Islam  seringkali  dihadapkan  dengan  berbagai  masalah yang  tidak  ringan.  Problem/permasalahannya  antara  lain,  yaitu pertama, adalah  rendahnya  mutu  pendidikan.  Dalam  rangka  mengetahui  mutu pendidikan  pada  madrasah  dengan  cara  mengukur  kekuatan  dan kelemahan. Berikut contoh latihan pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini; 40 Pilar-pilar Mutu Kekuatan Kelemahan Fokus pada costumer Secara berkala mengadakan pertemuan dengan staf, siswa, orangtua dan wakil- wakil komunitas untuk merumuskan keinginanya Tidak menanggapi keluhan/kepedualian staf, siswa orang tua atau komunitas. Keterlibatan total Para staf sama-sama bertanggung jawab untuk memecahkan masalah saat pengembangan sekolah bermutu terpadu Secara umum, staf menunggu manajemen atau orang lain memecahkan masalah. Pengukuran Menggumpulkan data untuk mengukur perbaikan dan untuk mengembangkan solusi Tidak mencatat kemajuan. Hanya berjalan menuju masalah berikutnya. Komitmen Manajemen memiliki komitmen untuk memberikan pelatihan, sistem dan proses yang dibtuhkannya untuk mengubah cara kerja guna memperbaiki mutu dan meningkatkan produktivitasi Dukungan untuk mutu terisolasi dan tidak diakui
oleh taf, siswa dan komunitas.
40 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Implementasi Managemen
Peningkatan Mutu Pendidikan Islam.... 198.
Perbaikan berkelanjutan Secara konstan mencari cara untuk memperbaiki setiap proses pendidikan Mengisi dengan hal-hal sebagaimana adanya sekalipun ada masalah tidak menganggapnya sebagai masalah.
Kedua , adalah problem yang berkenaan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat)  terhadap  layanan  suatu  lembaga  pendidikan.  Hal  ini dimaksudkan  bahwa  layanan  suatu  lembaga  pendidikan  dikatakan bermutu  baik,  jika  lembaga  pendidikan  tersebut  dapat  memberikan kepuasan  pelayanan  kepada  pelangganya.  Kepuasan  pelanggan  berarti sistem pendidikan harus dilaksanakan demi pencapaian pihak-pihak yang berkepentingan  (para  orang  tua,  pemakai  lulusan,  penyandang  dana, pemerintah, dan pihak lain yang selama ini peduli dan turut berpartisipasi dalam  peningkatan  mutu  sekolah/madrasah.  Dengan  demikian keberhasilan  madrasah/sekolah  juga  dapat  diukur  dari  tingkat  kepuasan pelanggannya baik pelanggan internal maupun eksternal.
Ketiga , adalah bahwa civil society dalam pendidikan Islam yang terjadi di  Indonesia  ternyata  semua  itu  masih  dalam  sekedar  tatanan  teoritis/ tatanan  konseptual  belum  sampai  pada  tatanan  teoritis/praktis.  Karena masih  banyak  diskriminasi  hak  asasi  setiap  manusia  dalam  memperoleh pendidikan  yang  bermutu,  maka  dari  itu  perlu  sekali,  kita  bersama pemerintah  membuat  konsep-konsep  demokrasi  dengan  tatanan teoritis/praktis sehingga semua manusia antara orang kalangan atas (kaya) dan  orang  kalangan  bawah  (miskin)  mempunyai  hak  yang  sama  dalam mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu  sehingga  tidak  ada  diskriminasi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Muslim. 2003. Islam Sebagai Kritik Sosial . Jakarta:  Erlangga.
Al-Kattani, Hayyie  Abdul  dkk.  2009. Study  in  Islamic  Countries .  Jakarta: Gema Insani.
Arcaro, Jerome S. 1995. Quality in Education: An Implementation Handbook. St. Lucie Press.
Astuti,  Rahman.  1999. Demokrasi  di  Nagara-Negara  Muslim  Problem  dan Prospek. Cet. I. Bandung: Mizan.
Azra,  Azyumardi .  2004.  Menuju  Masyarakat  Madani .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Daulay,  Haidar  Putra.  2009. Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Asia  Tenggara, Jakarta: Rineka Cipta.
Farouk, Omar. 1993. “Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia” dalam Zaiful  Muzani, Pembangunan  dan  Kebangkitan  Islam  di  Asia Tenggara Cet. I; Jakarta: LP3ES.
Field,  Joseph  C.  2000. Manajemen  Mutu  Terpadu dalam  Pendidikan,  Konsep, Strategi  dan  Aplikasi .  Terjemahan  oleh  Syafaruddin . Jakarta: Grasindo.
Hasibuan,  Lies.  2004. Melejitkan  Mutu  Pendidikan:  Refleksi,  Relevansi  dan Rekonstruksi Curriculum. Jambi: SAPA Project.
Hikam, Muhammad  A.S.  2000. Islam,  Domekratisasi,  dan  PemberdayaanCivil Society , Jakarta: Erlangga
Maunah, Binti. 2011. Perbandingan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras.
Nur  Rokhim.  2012. Civil  Society  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam ,  (Al- Manar,  Jurnal  Sejarah  dan  Peradapan  Islam,    IAIN  Sunan  Ampel Surabaya, Volume 11, No. 05, April 2012.
Sabda,  Saifuddin.  2006. Model  Kurikulum  Terpadu  Iptek  dan  Imtaq. Jakarta: Ciputat Press.
Sallis, Edward. 2002. Total Quality Managemnt in Education . London: Kogan Page.
Siswanto.  2006. Budaya Madrasyah: Strategi Pengembangan Mutu Pendidikan , (Tadris  Jurnal  Tarbiyah  STAIN  Pamekasan,    nomor:  sti. 213/PP.009/91/2006)
Tafsir,  Ahmad.  2006. Filsafat  Pendidikan  Islam. Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Terence  Chong,  James  Gomez &  Lenore  Lyons. 2005. Democracy  and  Civil Society  NGO  Politics  in  Singapore .  Journal  of  Social  Issues  in Southeast Asia. Singapore.
Tim MKD IAIN SA. Surabaya. 2012. Civic Education . Surabaya: IAIN  Sunan Ampel.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Yasin,  A.  Fatah.  2008. Dimensi-dimensi  Pendidikan  Islam. Malang:  UIN Malang Press.
Zubaedi.  2005. Pendidikan  Berbasis  Masyarakat:  Upaya  Menawarkan  Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.