## PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## ABDUL HIJAR ANWAR
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat abdulhijarawar@gmail.com
Abstract :  Article  54  of  Law  Number  35 of  2009 on Narcotics  mandates  the  government  and society to provide medical and social rehabilitation services for narcotics abusers and addicts. The  implementation  of  this  article  aims  to  mitigate  the  negative  impact  of  narcotics  abuse through  a  rehabilitation  approach  rather  than  criminal  punishment.  This  research  aims  to examine the effectiveness of the application of Article 54 in providing rehabilitation services and  the  challenges  faced  in  its  implementation.  Through  analysis  of  data  from  literature sources, government reports, and case studies, it was found that despite progress in providing rehabilitation  facilities,  significant  obstacles  remain  such  as  limited  funding,  a  shortage  of experts,  and  social  stigma  against  narcotics  users.  This  research  suggests  enhancing cooperation  between  the  government,  private  institutions,  and  society  in  providing comprehensive  and  sustainable  rehabilitation  services,  as  well  as  expanding  education programs  and  anti-stigma  campaigns  to  support  narcotics  abusers  and  addicts  in  their recovery process.
Keywords : Rehabilitation, Narcotics, Law, Abusers, Addicts.
Abstrak :  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur kewajiban  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  menyediakan  layanan  rehabilitasi  medis  dan sosial  bagi  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika.  Penerapan  pasal  ini  bertujuan  untuk mengurangi  dampak  negatif  penyalahgunaan  narkotika  melalui  pendekatan  rehabilitasi daripada hukuman pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Pasal 54  dalam  memberikan  layanan  rehabilitasi  serta  tantangan  yang  dihadapi  dalam implementasinya.  Melalui  analisis  data  dari  sumber  literatur,  laporan  pemerintah,  dan  studi kasus, ditemukan bahwa meskipun terdapat  kemajuan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi, masih  ada  hambatan  signifikan  seperti  keterbatasan  dana,  kurangnya  tenaga  ahli,  dan  stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama antara pemerintah,  lembaga  swasta,  dan  masyarakat  dalam  menyediakan  layanan  rehabilitasi  yang komprehensif  dan  berkelanjutan,  serta  perluasan  program  pendidikan  dan  kampanye  anti- stigma untuk mendukung penyalahguna dan pecandu narkotika dalam proses pemulihan. Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Undang-Undang, Penyalahguna, Pecandu.

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya,  Narkoba  atau  NAPZA  adalah  singkatan  dari  narkotika,  psikotropika dan  zat  adiktif  lainnya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  Narkoba merupakan  zat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman  yang  dapat  menyebabkan perubahan  pada  kesadaran,  kemudian  dapat  menimbulkan  ketergantungan  dan  juga  dapat menghilangkan rasa sakit pada tubuh.
Permasalahan  yang  berhubungan  dengan  narkoba  merupakan  isu  yang  sangat memprihatinkan  baik  dikalangan  masyarakat  seluruh  dunia  maupun  Indonesia.  Hingga  saat ini,  Narkoba  masih  menjadi  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  belum  mampu  diatasi dengan baik dan benar. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya di  kalangan  orang  yang tidak  berpendidikan  melainkan  sudah  memasuki  seluruh    kalangan  masyarakat  tingkat menengah  ke  atas.  Sasaran  peredaran  narkoba  juga  telah  memasuki  lingkungan  sekolah, kampus,  lingkungan  rumah  tangga  dan  tempat  yang  biasanya  terjadi  yaitu  ditempat  hiburan malam.
Penyalahgunaan  Narkoba  adalah  penggunaan  salah  satu  atau  beberapa  jenis  Narkoba atau  NAPZA  secara  berkala  atau  teratur  diluar  indikasi  medis,  sehingga  menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Indonesia termasuk sebagai salah
satu  Negara  yang  menjadi  tempat  perlintasan  narkotika.  Peredaran  narkoba  telah  merebak sampai ke seluruh  wilayah  Indonesia  karena  sering  dijadikan  sebagai  daerah  transit  oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (Negara lain).
Oleh  sebab  itu  angka  perkembangan  kasus  narkotika  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat.  Selain  itu,  kondisi  tersebut  juga  berdampak  terhadap  jumlah  penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang  bekerjasama  dengan  Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas  Indonesia  pada  Tahun 2017  tentang  Survei  Nasional  Penyalahgunaan  Narkoba,  didapat  bahwa  angka  proyeksi penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  mencapai  1,77%  atau  3.367.154  orang  yang  pernah pakai  narkoba  dalam setahun  terakhir ( current users ) pada kelompok usia 10-59 tahun. Setiap  negara  harus  tetap  waspada  agar  tidak  terus-menerus  terjerumus  dalam penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba.  Sehingga,  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  permasalahan  terkait  narkoba  yaitu  dengan mengeluarkan  kebijakan melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Undang-undang  ini  mengatur  tentang  kelembagaan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  yang  menjadi  Lembaga  Pemerintahan  Non  Kementrian  (LPNK),  berada  dibawah  dan tanggung  jawab  Presiden  serta  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  dengan  berbagai kegiatan  melalui  bidang  pencegahan,bidang  pemberdayaan  masyarakat, bidang  rehabilitasi, bidang  pemberantasan  serta  bidang  hukum  dan  kerja  sama.  Selanjutnya,  dalam  menanggapi undang-undang  tersebut  maka  dikeluarkanlah  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
Dengan  adanya  kebijakan  yang  mengatur  mengenai  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan  aturan  berupa  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  7  Tahun 2015  tentang  Rencana  Strategis  Badan Narkotika  Nasional  Tahun  2015-2019,  pembahasan yang  dijelaskan  dalam  peraturan  ini  salah  satunya  mengenai  Program  Pencegahan  dan Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba.  Ketiga  Peraturan  tersebut menjadi  acuan  Badan  Narkotika  Nasional  dalam  melaksanakan  Pencegahan  dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Presiden  juga  mengeluarkan  kebijakan  mengenai  P4GN  agar  tercapainya  “Indonesia Negeri  Bebas  Narkoba”.  Peraturan  ini  didasari  oleh  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pencegahan dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Tahun  2011-  2015. Instruksi  Presiden  tersebut  digunakan  untuk  mengikat stakeholders lainnya  dalam melaksanakan  kegiatan  penanganan  masalah  narkoba  dan  sebagai  bentuk  komitmen bersama seluruh  komponen  masyarakat,  bangsa  dan  Negara  Indonesia.  P4GN  adalah  salah  satu kebijakan  atau  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Indonesia  untuk  melaksanakan upaya  memberantas  bahaya  narkoba.    Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika Nasional  Nomor 7  Tahun  2015  tentang  Rencana  Strategis  Badan  Narkotika  Nasional  Tahun 2015-2019,  Program  P4GN  ini  dilaksanakan  dengan  lima  bidang,  dimana  setiap  bidang mempunyai  kegiatannya  masing-masing  Seperti:  Pencegahan,  Pemberdayaan  Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerja Sama, dan Rehabilitasi.
Banyaknya  permasalahan  terkait  penyalahgunaan  narkoba  dapat  dilihat  pada  jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Data Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Sumatera Barat Tahun 2017-2019 No SATWIL Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba 2017 2018 2019 1 DIT Narkoba Polda Sumbar 146 214 175 2 Polresta Padang 291 319 322 3 Polres Bukittinggi 59 80 93
4 Polres Pasaman 30 36 27 5 Polres Lima Puluh Kota 41 47 54 6 Polres Pesisir Selatan 44 56 38 7 Polres Padang Pariaman 43 49 50 8 Polres Sawahlunto 22 13 8 9 Polres Tanah Datar 44 70 72 10 Polres Solok 19 27 34 11 Polres Agam 32 40 43 12 Polres Padang Panjang 22 33 31 13 Polres Solok Selatan 14 12 25 14 Polres Payakumbuh 85 76 72 15 Polres Solok Kota 42 47 55 16 Polres Dhamasraya 25 30 36 17 Polres Mentawai 4 7 8 18 Polres Sijunjung 22 33 34 19 Polres Pariaman 42 36 33 20 Polres Pasaman Barat 37 48 45 JUMLAH 1064 1273 1255
Sumber : Rekap Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Polda Sumatera Barat Tahun 2017-2019
Berdasarkan  hasil  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  berdasarkan  Tabel memperlihatkan pada Tahun 2017, kota/kabupeten di Sumatera Barat yang mempunyai jumlah tersangka  kasus  narkoba  terbanyak  adalah  Kota  Padang  sebesar  291  tersangka  dan  Kota Payakumbuh  sebesar  85  tersangka.  Sedangkan  jika  dilihat  dari  adanya  penurunan  jumlah tersangka kasus narkoba, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman mengalami penurunan  jumlah kasus  dari  Tahun  2017-2019.  Namun,  diantara  tiga  wilayah  tersebut  Kota Payakumbuh  lah  yang  merupakan  kota  tertinggi  penyalahgunaan  narkoba  dan  kota  yang mengalami penurunan kasus paling banyak diantara Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  analitis  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian yang  berusaha  untuk  mendeskripsikan  tentang  efektivitas  penerapan  Pasal  54  UU  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dalam  penelitian  ini  metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  secara  yuridis  normative  didukung  yuridis  empiris.  Menurut  Ronny Hanitijo  Soemitro,  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  penelitian inventarisasi  hukum  positif,  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi,  vertikal  dan  horizontal  dan  terhadap  hukum in konkreto  (in-concrito). Sedangkan,  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian  lapangan  atau  terjun  ke  lapangan secara  langsung  untuk  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  yang  telah  terjadi didalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  untuk  melihat  dan  menganalisis  tentang efektivitas penerapan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## C. Hasil dan Pembahasan
Dalam  mengatasi  masalah-masalah  di  atas,  maka  terbentuklah  komitmen  dari  berbagai daerah  di  Sumatera  Barat,  Kota  Payakumbuh  merupakan  kota  pertama  yang  telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12  Tahun 2017 tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  Lainnya. Program  P4GN  ini  dilaksanakan  dalam  5  (lima)  bidang,  yaitu  Pencegahan,  Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerja Sama, dan Rehabilitasi.
Permasalahan  narkoba  yang  terus  terjadi  mencetuskan  berbagai  upaya  dalam penanggulangannya,  tak  hanya  upaya Suplay  Reduction,  Demand  Reduction yang  masif
namun  juga Harm  Reduction .  Salah  satu  bentuk Harm  Reduction yang  juga  terkait  dengan Demand  Reduction  adalah  rehabilitiasi  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkoba. Rehabilitasi  narkoba  merupakan  salah  satu  upaya  pengobatan  untuk  membebaskan  pecandu narkoba  dari  ketergantungan.  Berdasarkan  UU  No  35  tahun  2009  pasal  1  angka  13  yang dimaksud  dengan  pecandu  narkoba  adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
Rehabilitasi narkoba di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik  swasta  dan  ada  pula  yang  milik  pemerintah.  Badan  Narkotika  nasional  (BNN)  sebagai Leading  Sector dalam  penanganan  narkoba  memiliki  beberapa  tempat  rehabilitasi  rawat  inap salah  satunya  di  Balai  Besar  Rehabilitasi  BNN  (Babes  Rehab  BNN).  Babes  Rehab  BNN merupakan  tempat  rehabilitasi  pertama  dan  terbesar  milik  BNN.  Tempat  tersebut  melayani rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  penyalahguna  narkoba  baik  yang  datang  suka  rela  ( Voluntary ) maupun  yang berkasus hukum ( Compulsary).
Pasal  54  yang  wajib  diperhatikan  oleh  hakim  menggariskan  bahwa  pecandu  narkotika dan  korban  penyalahgunaan  narkotika,  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial. Inti pasal 55 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup  umur  wajib  melaporkan  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau Lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara  bagi  pecandu  narkotika  yang  sudah  cukup  umur  wajib  melaporkan  diri  atau dilaporkan  oleh  keluarganya  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan di dalam Pasal 103, manyatakan  bahwa Hakim  yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika  dapat  memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkoba  tersebut  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani  pengobatan  dan/atauperawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotiba  tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang  sesuai dengan peraturan  yang ada. Pemidaan penjara bagi korban dan pecandu  narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. Rehabilitasi  lebih baik dari pada dipenjara.
Namun terdapat ketidaksinkronan hasil antara tingkat penyidikan dan tingkat pengadilan saat menangani kasus narkotika ini, khususnya di Kota Payakumbuh. Hal ini terlihat dari data yang  penulis  peroleh  dari  BNN  Kota  Payakumbuh  dimana  setiap  pelaku  aaupun  korban diberikan Asesment Terpadu (TAT), kemudian dari hasil assessment dapat direkomendasikan untuk  direhabilitasi.  Hasil  assessment  terpadu  (TAT)  sangatlah  penting  karena   akan menentukan  apakah  pelaku  penyalahgunaan  narkoba   termasuk  sebagai  pecandu  yang  harus direhabilitasi  atau  sebagai  pelaku  kejahatan  yang  harus  dipenjara.  Assessment  TAT  ini berdasarkan  atas  peraturan  bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia, Menteri Kesehatan Republik  Indonesia, Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia.  No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER- 005/A/JA/03/2014,  No.  1  Tahun  2014,  No.  PERBER/01/III/2014/BNN  tentang  Penanganan Pecandu  Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi. Yang  menjadi  masalah  adalah  ketika  sampai  di  pengadilan  hakim  memutuskan  untuk memberikan  hukuman  penjara  tanpa  rehabilitas  sesuai  dengan  rekomendasi  BNN  dari  hasil assessment  terpadu  (TAT).  Mirisnya,  pada  tahun  2019  terdapat  48  kasus,  kemudian  tahun 2020 terdapat 48 kasus, dan terbaru pada tahun 2021 terdapat 18 kasus, namun dari kesemuaan kasus yang telah direkomendasikan oleh BNN Kota Payakumbuh untuk menjalani rehabilitas
tidak  ada  satupun  kasus  yang  mendapatkan  rehabilitasi  melainkan  hanya  hukuman  penjara saja, hal ini sangat bertolak belakang dengan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.
Adapun  beberapa  faktor  yang  menjadi  ukuran  di  dalam  masyarakat  dalam  mentaati hukum yang berlaku sebagai berikut:
1)Hubungan antara aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum.
2)Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum.
3)Sosialisasi aturan hukum itu.
4)Bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
5)Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6)Berat ringan nya sanksi harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7)Penegak  hukum  harus  memproses  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  aturan  hukum tersebut.
8)Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif.
9)Profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10)Standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.
Berbeda  dari  pendapat  C.G.  Howard  &  R.  S.  Mumnres  yang  mengatakan  bahwa seyogyanya  yang  dikaji,  bukan  ketaatan  terhadap  hukum  pada  umumnya,  melainkan  yang dikaji  ialah  apakah  masyarakat  hanya  taat  kepada  aturan  hukum  tertentu  yang  berlaku. Achmad  Ali  memiliki  pendapat  sendiri,  bahwa  kajian  terhadap  efektivitas  hukum  dapat dilakukan  menggunakan  dua  faktor  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  ketaatan  terhadap  hukum secara  umum  dan  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhinya;    dan  2)  Bagaimana  ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
Namun,  berbeda  jika  yang  dikaji  ialah  efektivitas  dari  perundang-undangan.  Untuk mengkaji  efektivitas perundang-undangan, perlu menggunakan beberapa faktor  sebagai pisau analisis.  Adapun  faktor-faktor  yang  dimaksud  sebagai  berikut:    1)  Pengetahuan  tentang substansi  (isi)  perundang-undangan;  2)  Cara-cara  untuk  memperoleh  pengetahuan  tersebut; dan  3)  Institusi  yang  terkait  dengan  ruang  lingkup  perundang-undangan  di  dalam masyarakatnya.    Jadi,  Achmad  Ali  memiliki  kesimpulan  bahwa  efektivitas  perundang- undangan  yang  menjadi  faktor  pengaruh  ialah  wewenang  dang  fungsi  dari  para  penegak hukum itu sendiri. Profesional dan optimal dalam menjalankan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  juga.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009,  pasal  54  adalah  berakitan  dengan  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial”.  Pasal  ini  justru menyatakan  bahwa  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika  untuk  memiliki  kewajiban menjalani rehabilitasi.
Fitzgerald  mengutip  istilah  teori  perlindungan  hukum  dari  Salmond  bahwa  hukum bertujuan  mengintegrasikan  dam  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyrakat karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak.  Kepentingan  hukum adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupkan kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. Selanjutnya  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  resprensif.  Perlindungan  Hukum  yang
preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkandiskresi  dan perlindungan  yang  resprensif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
Dari  uraian  para  ahli  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  perlindungan  hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat  preventif  maupun  dalam  bentuk  yang  bersifat  represif,  baik  yang  secara  tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## D. Penutup
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewajiban pemerintah  dan  masyarakat  untuk  menyediakan  layanan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi penyalahguna  dan  pecandu  narkotika.  Penerapan  pasal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi daripada  hukuman pidana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  efektivitas  penerapan  Pasal  54  dalam memberikan  layanan  rehabilitasi  serta  tantangan  yang  dihadapi  dalam  implementasinya. Melalui  analisis  data  dari  sumber  literatur,  laporan  pemerintah,  dan  studi  kasus,  ditemukan bahwa  meskipun  terdapat  kemajuan  dalam  penyediaan  fasilitas  rehabilitasi,  masih  ada hambatan  signifikan  seperti  keterbatasan  dana,  kurangnya  tenaga  ahli,  dan  stigma  sosial terhadap  pengguna  narkotika.  Penelitian  ini  menyarankan  peningkatan  kerjasama  antara pemerintah,  lembaga  swasta,  dan  masyarakat  dalam  menyediakan  layanan  rehabilitasi  yang komprehensif  dan  berkelanjutan,  serta  perluasan  program  pendidikan  dan  kampanye  anti- stigma untuk mendukung penyalahguna dan pecandu narkotika dalam proses pemulihan.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) ,  Penerbit  Kencana,  Jakarta. 2009.
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  2000
Badan Narkotika Nasional. Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 , 2018 Melyani    Putri    Utami, Tinjauan    Yuridis    Penyalahguaan    Narkotika . Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016
Qomariyatus  Sholihah, Efektivitas  Program  P4GN  Terhadap  Pencegahan  Penyalahgunaan Napza , Jurnal Kesehatan Masyarakat , 2013 Tri  Wulandari, Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  pada  kalangan  Pelajar  di  BNNP  DIY , Jurnal Kebijakan Pendidikan, Edisi 5 , Volume 5, hlm. 469, 2016 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1992