EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH.
Tiya Erniyati
Swasta E-mail: tyerniyati@yahoo.com

## Abstract :
Terrorism,  etymologically, consists  of  two  words  "terror" and  "ism". The  word  "terror" means cruelty, violence and horror, while the word "ism" means the act, practice or process of doing something. There is also a saying that the word "terrorist" and terrorism derived from the Latin word "terrere" which means to make trembling or shaking. The word terror also means terror. Terrorism  is  an  extraordinary  crime  which  also  requires  a  handling  by  using  extra  ordinary measure. One of the actions often made by Densus 88 against the alleged crime of terrorism is Extrajudicial killing which can be interpreted as actions, regardless of its form, which causes a person  to  die  without  going  through  legal  process  and  court  decision  by  state  apparatus. Meanwhile,  in  the  criminal  justice  system  in  Indonesia,  the  principle  of  presumption  of Innocence is applied. The principle of presumption of innocence is closely related to the criminal justice process that is a process in which a person becomes a suspect with the imposition of an arrest  until  a  judge's  verdict  declares  his  guilt.  Recognition  of  the  principle  of  presumption  of innocence is closely linked to human rights that must be respected and upheld.
Keywords: Extrajudicial Killing, Extrajudicial Killing, Terrorism, Presumption of Innocence

## Abstrak :
Terorisme, secara etimologis , terdiri dari dua kata “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  kata  “teroris”  dan  terorisme  berasal  dari  kata  latin “terrere”  yang  kurang  lebih  berarti  membuat  gemetar  atau  menggetarkan.  Kata  teror  juga bermakna  menimbulkan  kengerian.Terorisme  merupakan  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary crime)  yang  membutuhkan  pula  penanganan  dengan  mendayagunakan  cara-cara  luar  biasa (extra  ordinary  measure).  Salah  satu  tindakan  yang  seringkali  dilakukan  oleh  Densus  88 terhadap  terduga  tindak  pidana  terorisme  adalah  Extrajudicial  killing  yang  dapat  diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses  hukum  dan  putusan  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  aparat  negara.  Sementara  itu  di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berlaku Asas Praduga tak bersalah.  Asas praduga tak  bersalah  berkaitan  erat  dengan  proses  peradilan  pidana  yaitu  suatu  proses  di  mana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang  menyatakan  kesalahannya.  Pengakuan  tentang  asas  praduga  tak  bersalah  berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah  tersangka  atau  terdakwa  (yang  dianggap  tidak  bersalah)  mempunyai  kedudukan  yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.
Kata kunci: Extrajudicial Killing , Terrorisme, Asas Praduga Tak Bersalah

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah terjadinya serangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di beberapa  wilayah  Indonesia,  maka  kita mendapati  bahwa  terorisme  merupakan ancaman  berdasarkan  Poin-poin  yang  telah dipaparkan diatas dan untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah
Indonesia
mengeluarkan
kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  pemberlakuan  Perpu  Nomor  1 tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme  yang  selanjutnya  diikuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15  Tahun  2003.  Densus  88  kemudian didirikan sebagai bentuk kebijakan penaggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.
Sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil  menangkap  sebanyak  850  teroris selama  kurun  waktu  13  (tiga  belas)  tahun. Pujian pun banyak berdatangan dari berbagai  negara  atas  kinerja dari Densus  88 yang dianggap berhasil memerangi terorisme. Namun pertentangan dari berbagai kalangan pun tidak bisa dipungkiri terus  bermunculan. Apabila  kita  menulusuri sepak  terjang  dari  densus  88  selama  ini dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana teroisme  maka  seringkali  terjadi  peristiwa yang menunjukan adanya pelanggaran HAM berat.
Sebagai  contoh  Kasus  yang  terjadi pada  Nurdin  yang  ditembak  mati  oleh Densus 88 Polri saat dia sedang shalat ashar dirumah  orang  tuanya  di  Desa  O”o, Kecamatan  Dompu,  Sabtu  20  September 2014.  Terjangan  timah  panas  densus menenembus kepala dan lehernya. 1
Kepolisian membela diri dengan menyatakan  bahwa  Nordin  melawan  saat hendak ditangkap dengan berusaha melemparkan  bom.  Istri  nya  yang  berada ditempat kejadian menyaksikan dengan mata kepala  sendiri,  suaminya  ditembak  tanpa perlawanan sama sekali.
Tindakan  serupa  juga  terjadi  pada jamaah  Masjid  Muhajirin  Poso  bernama Kholid.  Ia  ditembak  oleh  Densus  88  usai menunaikan  Shalat  subuh  di  masjid,  Sabtu (3/11/12). Informasi yang didapatkan mengungkapkan,  sebelum  dihabisi  Kholid sempat ditembak kakinya.
Contoh  kasus  diatas  hanya  sebagian kecil  dari  puluhan  “terduga  teroris”  mati karena  aksi  pembunuhan  yang  dilakukan diluar  pengadilan  atau  dapat  juga  disebut dengan extrajudicial killing yang disebabkan oleh  tindakan  represif  hanya  dikarenakan mereka  sebagai  “terduga  teroris”  secara subyektif oleh Densus 88.
Pengakuan  terhadap  asas  praduga  tak bersalah  dalam  hukum  acara  pidana  yang berlaku  di  negara  kita  mengandung  dua
1 Al-Waie, Refleksi  2014  (Politik,  Ekonomi, Sosial,  Pendidikan  dan  Dunia  Islam) No.173  Tahun XV, 1-31 Januari 2015, hlm. 53
maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan  dan  jaminan  terhadap  seorang manusia  yang  telah  dituduh  melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan  perkara  agar  jangan  sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman  pada  petugas  agar  membatasi tindakannya  dalam  melakukan  pemeriksaan karena yang diperiksanya itu adalah manusia yang  mempunyai  harkat  dan  martabat  yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. 2
Penerapan  asas  tersebut  dalam  proses peradilan  pidana  sangat  penting  sebagai wujud  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia.  Apabila  asas  tersebut  tidak diterapkan, akan membawa dampak
berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat  terhadap  pelaksanaan  proses peradilan  pidana  yang  seharusnya  bertujuan untuk  tegaknya  hukum  dan  keadilan. Demikian  pentingnya  asas  praduga  tak bersalah  dalam  proses  peradilan  pidana sehingga Mardjono Reksodiputro berpendapat  bahwa  unsur-unsur  dalam  asas tersebut merupakan asas utama perlindungan hak  warga  negara  melalui  proses  hukum yang  adil (due  process  of  law). Adanya potensi  asas  praduga  tak  bersalah  tersebut tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa  selama  proses  peradilan
2 Abdurrahman, Aneka  masalah  hukum  dalam pembangunan di Indonesia , 1979,  Bandung: alumni, hlm. 158 sebagaimana dikutip oleh Heri tahis, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2010,  Jakarta;  LaksBAng  PRESSind, hlm. 87
tindak  pidana  terorisme  sehingga  membawa konsekuensi  tersangka  dan  terdakwa  tidak mendapatkan  hak-haknya  sebagai  manusia. Oleh  sebab  itu,  penulis  ingin  mengkaji mengenai extrajudicial  killing terhadap terduga  tindak  pidana  terorisme  dalam perspektif asas praduga tidak bersalah.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana perspektif asas praduga tak bersalah terhadap extrajudicial killing dalam tindak pidana terorisme?
Bagaimana pelaku extrajudicial killing oleh  aparat  penegak  hukum  agar  dapat dipertanggungjawabkan ?

## PEMBAHASAN

## Pengertian Terorisme
Terorisme,  secara  etimologis  ,  terdiri dari  dua  kata  “teror”  dan  “isme”.  Kata “teror”  memiliki  arti  kekejaman,  tindak kekerasan  dan  kengerian,  sedangkan  kata “isme”  berarti  suatu  paham.  Ada  juga  yang mengatakan  bahwa  kata  “teroris”  dan terorisme  berasal  dari  kata  latin “terrere” yang  kurang  lebih  berarti  membuat  gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga
bermakna menimbulkan kengerian. 3
Penjelasan umum dari Undang- Undang  nomor  15  tahun  2003  disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan  yang  bersifat  internasional  yang
3 Ibid.,
menimbulkan  bahaya  terhadap  keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga  perlu dilakukan  pemberantasan  secara  berncana dan berkesinambungan. Meskipun terorisme disebutkan kejahatan ynag bersifat internasional tetapi sampai saat ini terorisme belum diakui kejahatan internasional (International  crime) oleh  PBB  bahkan usaha  memasukkan  terorisme  kedalam jurisdiksi internasional criminal court dalam koncensi  diplomatik  di  roma  tahun  1998 telah  ditolak  terutaama  oleh  negara-negara OKI dan Amerika Serikat. 4

## Eksistensi Densus 88
Cikal bakal Detasemen Khusus 88 anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, secara historis, lahir dari Intruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Terorisme.  Instruksi ini  dipicu  oleh  maraknya  teror  bom  di Indonesia sejak tahun 2001.
Densus  88  dirancang  sebagai  unit antiteror dengan kompetensi khusus mengatasi  berbagai  jenis  dan  bentuk terorisme.  Bermarkas  di  Mabes  Polri, kesatuan  elit  ini  diperkirakan  memiliki kekuatan 400 personel  yang terdiri dari dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul  yang  di  dalamnya  terdapat  ahli penembak jitu. Demikian juga di Kepolisian
4 R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme ,  2014, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 11
Daerah,  Densus  88  juga  menempatkan personelnya  pada  unit  antiteror  dengan jumlah  45-75  orang.  Peran  unit  antiteror  di Polda  terbatas  pada  peran  investigasi  dan pelaporan.  Sedangkan  peran  penindakan tetap dilakukan oleh Mabes Polri. 5
Pengertian Extrajudicial Killing Extrajudicial  killing diartikan  sebagai tindakan-tindakan,  apapun  bentuknya,  yang menyebabkan  seseorang  mati  tanpa  melalui proses  hukum  dan  putusan  pengadilan  yang dilakukan  oleh  aparat  negara  berdasarkan pengertian  sederhana  ini,  terdapat  beberapa ciri  penting extrajudicial  killing ,  yaitu  (1) melakukan  tindakan  yang  menimbulkan kematian;  (2)  dilakukan  tanpa  melalui proses  hukum  yang  sah;  (3)  pelakunya adalah  aparat  negara;  (4)  tindakan  yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. 6

## Asas Praduga tak bersalah
Dalam  bahasa  latin  terdapat  ungkapan hukum  yang menyatakan bahwa ei incumbit probatio  qui  dicit,  non  qui  negat ,  yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan  sesuatu,  bukan  dipihak  yang membantahnya.  Dari  ungkapan  bahasa  latin inilah  kemudian  muncul  doktrin  yang
5 Zainal Muhtar, Eksistensi Densus 88:Analisis Evaluasi  Dan  Solusi  Terkait  Wacana  Pembubaran Densus  88 (SUPREMASI  HUKUM  Vol.  3,  No.  1, Juni 2014) 6 Ibid., hlm. 71-72
terkenal dalam hukum pidana berupa doktrin “praduga  tidak  bersalah”  ( presumption  of innocence) tersebut.  Jadi,  tersangka  tidak dapat  dianggap  bersalah  sebelum  dapat dibuktikan  apa  yang  dinyatakan  atau dipersangkakan kepadanya. Artinya, seseorang baru dapat dianggap bersalah atau diberlakukan  sebagai  pihak  yang  bersalah setelah  terbukti  di  pengadilan  tingkat terakhir yang sudah berkekuatan tetap secara meyakinkan  tanpa  keraguan  yang  patut ( beyond reasonable doubt) yang membuktikan  bahwa  tersangka  tersebut memang bersalah secara hukum. 7
Doktrin ini memiliki arti bahwa beban pembuktian  ada  di  pihak  yang  mneyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya,  karena,  pada  hakikatnya secara alamiah, siapa yang membantah suatu fakta,  tidak  mungkin  dapat  menunjukkan alat bukti. 8
Ungkapan yang sangat dikenal dikatakan  oleh Blackstone dalam  bukunya commentaries  on  the  laws  of  england ,  yaitu “lebih  baik  membebaskan  10  orang  yang bersalah  daripada  menghukum  satu  orang yang tidak bersalah.” 9
8 Ibid., hlm. 202 9 Ibid.,
A. Analisis Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terduga tindak pidana teroris di Indonesia
Apabila kita melihat aksi pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan  oleh  Densus  88  maka  kita  akan mendapati  bahwa  tidak  semua  kematian yang  disebakan  oleh  tindakan  Densus  88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme  dapat  dikatakan  termasuk  dalam tindakan extrajudicial killing .
Sebagai  contoh  penulis  mengutip cerita dari seorang isteri terduga teroris yaitu Ragil Sri Hastuti, berikut menurut kesaksisan  beliau: Ketika  aparat  Densus  88 datang  dan  menodongkan  pistol,  saya mengucapkan istighfar. lalu, saya menghampiri  anak-anak  dan  menggendong mereka  dan  melihat  proses  penangkapan. Setelah  itu,  jiwa  saya  sangat  sedih  ketika anak-anak  saya  bertanya  “kapan  ayah  mau kembali?”  pertanyaan  itu  sangat  sulit  untuk saya  jawab.  Anak  saya  yang  pertama mengalami  trauma  yang  luar  biasa.  Dia merasa  kehilangan  sekali  akan  sosok ayahnya yang biasa menemani dan memanjakannnya. Saya melihat ada perubahan  sifat  luar  biasa  setelah  ayahnya ditangkap dan ditembak. Anakku mengalami trauma  yang  agak  lama.  Setiap  melihat orang berpakaian dinas, berseragam, apalagi kalau tahu persis orang itu adalah polisi, dia biasanya  selalu  bilang  “ummi  itu  orang-
orang  yang  menangkap  ayah  saya”.  Sri Hastuti  juga  menambahkan  bahwa  setelah suaminya ditangkap, terdengar suara tembakan.  Dia  mengira  bahwa  sudah  tidak mungkin  berjumpa  lagi  dengan  suaminya itu. Betapa tidak, rumahnya saat itu diobrak abrik tanpa ampun oleh Densus 88 sehingga berantakan.  Masyarakat  yang  ada  di  tempat kejadian  perkara  sebagian  meneteskan  air mata atas perlakuan tidak manusiawi Densus 88.  Suaminya  tidak  melakukan  perlawanan apapun, tapi tetap saja Densus 88 menembaknya. 10
Kasus  lain  juga  terjadi  pada  Nurdin yang  ditembak  mati  oleh  Densus  88  Polri saat  dia  sedang  shalat  ashar  dirumah  orang tuanya  di  Desa  O”o,  Kecamatan  Dompu, Sabtu  20  September  2014.  Terjangan  timah panas  densus  menenembus  kepala  dan lehernya. 11
Pada bulan Maret tahun 2016 masyarakat  juga  diramaikan  dengan  kasus kematian Siyono , warga dusun Brengkungan,  desa  pogung,  kecamatan Cawas Klaten, Jawa tengah yang meninggal dunia pada saat masih dalam penahanan oleh aparat Densus 88.
Beliau  ditangkap  oleh  Densus  88  saat masih  dalam  pakaian  shalat  berjamaah, Siyono sendiri tidak mengetahui kemana dia
10 Isra’ edisi 14 Agustus 2011, hlm. 28- 29 sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik, 2012,  Jakarta: Gramata, Hlm. 72-73 11 Al-Waie, Refleksi  2014  (Politik, Ekonomi,  Sosial,  Pendidikan  dan  Dunia  Islam) No.173 Tahun XV, 1-31 Januari 2015 hlm. 53
akan  dibawa  pada  saat  itu.  Dan  tidak  lama setelah  penangapan  tersebut,  keluarga  pun dikejutkan dengan kabar bahwa Siyono telah meninggal.  Kepolisian  menyatakan  bahwa Siyono  meninggal  karena  kelelahan  akibat berkelahi  dengan  polisi  di  dalam  mobil. Namun  keterangan  kepolisian  tersebut menimbulkan  kejanggalan.  Yang  menjadi pertanyaan  adalah  Bagaimana  mungkin seorang  tahanan  yang  tangannya  diborgol matanya  ditutup  bisa  berkelahi  dengan Densus 88. Lalu kepolisian membuat alasan lain  yakni  kepala  siyono  terbentur  sudut mobil karena berkelahi.
Setelah tim forensik dari PP Muhammadiyah mengautopsi jenazah Siyono.  kebenaran  penyebab  kematian Siyono mulai terkuak. Terdapat dugaan kuat bahwa
Siyono disiksa sehingga mengakibatkan  sebagian  tulang  iga  nya patah  dan  menembus  jantungnya.  Menurut dokter, penyebab kematiannya justeru bukan karena benturan di kepalanya.
Komnas HAM bersama PP Muhammadiyah serta Kontras menyampaikan kepastian penyebab
tewasnya  Siyono  di  Kantor  Komnas  HAM Jakarta  pada  hari  Senin  tanggal  11  April 2016  Bahwa  yang  menjadi  titik  kematian Siyono adalah terdapat beberapa tulang yang patah  di  bagian  tubuhnya  dan  ada  tulang yang  patah  ke  dalam  hingga  menusuk  ke arah jantung.
Extrajudicial  Killing diartikan  sebagai tindakan-tindakan,  apapun  bentuknya,  yang menyebabkan  seseorang  mati  tanpa  melalui proses  hukum  dan  putusan  pengadilan  yang dilakukan  oleh  aparat  negara  berdasarkan pengertian  sederhana  ini,  terdapat  beberapa ciri  penting extrajudicial  killing ,  yaitu  (1) melakukan  tindakan  yang  menimbulkan kematian;  (2)  dilakukan  tanpa  melalui proses  hukum  yang  sah;  (3)  pelakunya adalah  aparat  negara;  (4)  tindakan  yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. 12
Dari  ciri  yang pertama bahwa tindakan  tersebut  adalah  tindakan  yang menimbulkan  kematian.  Dari  semua  contoh kasus  diatas,  semua  terduga  meninggal dunia  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan oleh Densus 88. Ada yang meninggal karena ditembak  langsung  ditempat  oleh  Densus seperti  kasus  Nurdin,  ada  juga  yang meninggal  diakibatkan  karena  penyiksaan yang  begitu  kejam  sehingga  menyebabkan terduga  meninggal  dunia  akibat  luka  parah yang  dihasilkan  dari  tindakan  tersebut. Contohnya  pada  kasus  Siyono,  dari  hasil pemeriksaan  forensik  ditemukan  luka-luka penyiksaan  yang  amat  parah  sehingga menyebabkan  beberapa  tulangnya  patah hingga  ada  yang  menembus  jantung.  Dan karena  itulah  terduga  meninggal  dunia.
12 Ibid., hlm. 71-72
Bukti-bukti penyiksaan juga ditemukan pada jenazah Rizal dan Eddo .
Ciri yang kedua yaitu dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana  mungkin  sama  atau  berbeda  dalam hal  mengatur  tahap-tahapan  atau  proses peradilan  pidana.  Namun  demikian,  secara garis  besar  tahapan  tersebut  setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 13
1. Tahapan  sebelum  sidang  pengadilan (pre-adjudication atau pre-trial processes);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudication atau trial processes);
3. Tahapan  sesudah  sidang  pengadilan selesai  (post-adjudication  atau  post-trial processes)
Tahapan  proses  peradilan  pidana  ini berlaku  untuk  seluruh  tindak  pidana, termasuk  tindak  pidana  terorisme.  Sehingga tindakan  yang  menyebabkan  kematian  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus  ini  yaitu  Densus  88  merupakan tindakan  yang  dilakukan  diluar  proses hukum yang sah.
Ciri yang ketiga adalah extrajudicial killing dikatakan  bahwa  tindakan  tersebut dilakukan  oleh  aparat  negara  atau  aparat penegak  hukum “In  general,  extrajudicial
13 Lihat  A.C  Germann  et  al,  Loc.Cit  dalam Mardjono  Reksodiputro,  ed.,  sebagaimana  dikutip oleh Muhammad Arif Setiawan, Loc. Cit
killing  is  the  killing  by  law  enforcement authorities  without  the  sanction  of  any judicial proceeding or legal process.Though a person is being suspected as a criminal, he has the legal and constitutional right to have justice.” 14 .
Dalam  kasus  ini  yang  melakukan tindakan  penembakan  adalah  Densus  88. Detasemen  Khusus  88  anti  Teror  Mabes Polri  atau  yang  dikenal  dengan  Densus  88, secara  historis,  lahir  dari  Intruksi  Presiden (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2002  tentang Tindak Pidana Terorisme.
Densus  88,  secara  yuridis,    dibentuk sebagai amanat dari  Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme.  Melalui  Skep.  Kapolri No.  30/VI/2003  tertanggal  20  Juni  2003, akhirnya  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror Polri  (Densus  88)  AT  terbentuk.  Bila merujuk  pada  Skep  Kapolri  tersebut,  pada dasarnya  tugas  dan  fungsi  dari  Densus  88 AT Polri secara spesifik unutk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme  di  Indonesia,  khussusnya  aksi teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan  ini,  Densus  88  AT  Polri sessungguhnya  merupakan  unit  pelaksana tuga  penanggulangan  teror  dalam  negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-
14 Moonmoon  Binta  Aziz, International Journal of  Humanities, Arts,  Medicine and Sciences, jurnal , Assistant Professor, Department of Criminology and Police Science, Mawlana hashaniScience and Technology University, Santosh, Tangail,  Bangladesh,  Vol.  3,  Issue  12,  Dec  2015, hlm.131
undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 15
Berdasarkan  penjelasan  diatas  Densus 88  termasuk  aparat  penegak  hukum  yang berada  dibawah  kepolisian  khusus  untuk menangani  kasus  tindak  pidana  terorisme. Maka  peristiwa  atau  kasus  penembakan yang  menyebabkan  kematian  dalam  kasus- kasus  yang  telah  penulis  contohkan  adalah termasuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88.
Ciri  yang keempat ialah,  bahwa tindakan yang menimbulkan  kematian tersebut  tidak  dilakukan  dalam  keadaan membela  diri  atau  melaksanakan  perintah undang-undang.  Sehingga  tidak  ada  alasan pembenar  atauun  alasan  pemaaf  terhadap tindakan  pembunuhan  yang  dialkukan  oleh aparat  tersebut.  Suatu  tindak  pidana  tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku  apabila  terdapat  alasan  pembenar atau  alasan  pemaaf  terhadap  perbuatan tersebut.
Dalam  peristiwa  pembunuhan  oleh aparat  kepolisian  yang  terhadap  terduga tindak pidana terorisme diatas tidak terdapat keadaan  memaksa  atau  pembelaan  terpaksa yang  dapat  menjadi  alasan  pembenar  atau alasan  pemaaf  dalam  tindakan  tersebut. Contohnya  pada  kasus  penembakan  Nordin dan Kholid yang ditembak ketika menunaikan  ibadah  sholat  di  Masjid  dan pada  kasus  Siyono  yang  sudah  dalam
15 Ibid.,
penahanan  aparat  dimana  pada  saat  itu didalam  mobil  bersama  aparat  dan  tidak membawa  senjata  sama  sekali.  Apalagi ternyata berdasarkan hasil penelitian forensik tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan dari siyono.
Pembelaan  terpaksa  itu  hanya  bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan  dengan  memperhatikan  asas subsidiaritas, apabila seseorang yang diserang atau diancam masih bisa menghindar  atau  melarikan  diri,  maka  tidak boleh polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa.
Semua kasus diatas berdasarkan analisis  yang  telah  dilkukan  oleh  penulis telah  memenuhi  syarat  dapat  dikatakan sebagai  tindakan extrajudicial  killing dan juga menunjukan bahwa praktik extrajudicial  killing telah  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  yaitu  densus  88  di Indonesia.

## B. Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Tindak Pidana Teroris Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah
Asas  praduga  tak  bersalah  ini  adalah asas  utama  perlindungan  hak  warga  negara dalam  proses  yang  adil (due  proccess  of law), yang mencakup sekurang-kurangnya:
a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
b. Bahwa  pengadilanlah yang  berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
c. Bahwa  sidang  pengadilan  harus  terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
d. Bahwa tersangka/terdakwa harus dibeikan  jaminan-jaminan  untuk  dapat membela diri sepenuh-penuhnya.
Undang-undang yang mengatur mengenai  asas  praduga  tak  bersalah  antara lain  UU  No.14  Tahun  1970  tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman  jo  No.  35  Tahun  1999,  Pasal  8 yang  berbunyi: 16 “setiap  orang yang disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut, dan/atau  dihadapkan  didepan  pengadilan wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh kekuatan  hukum  tetap”.  Demikian  pula secara  tersirat  didalam  pasal  35  dan  36  UU No.  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana,  tersirat  dalam  pasal  66  yang menyatakan  “tersangka”  atau  “terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. 17
UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1)  yang berbunyi,  “ setiap  orang  yang  ditangkap, ditahan  dan  dituntut  karena  disangka melakukan  sesuatu  tindak  pidana  berhak dianggap  tidak  bersalah,  sampai  dibuktikan kesalahannya  secara  sah  dalam  suatu sidang  pengadilan  dandiberikan  segala jaminan  hukum  yang  diperlukan  untuk
16 Mien  Rukmini, Perlindungan  Ham  melalui Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia , 2007, Bandung: Alumni, Hlm.66
17 Ibid.,
pembelaannya,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan ”, serta Pasal  34  yang  menyatakan  bahwa:  “ setiap orang  tidak  boleh  ditangkap,  ditahan, disiksa, dikucilkan,diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang .”
Di  dalam  dokumen  internasional,  asas praduga tak bersalah ditemukan dalam pasal 11 ayat (1) UDHR 1948 yang menyatakan: 18
“everyone  change  with  a  penal  offence  has the  right  to  be  persumed  innocent  until proved guilty acording to law in public trial at  which  he  has  had  all  guarantees necessary for his defence”.
Demikian  pula  hal  itu  diisyaratkan dalam  pasal  14  ayat  (2)  ICCPR  1966  yang menyatakan: 19 “Everyone change with criminal  offence  shall  have  the  right  to  be persumed  innocent  until  proved  guilty according to law”.
Berdasarkan  uraian  diatas,  jelas  sekali bahwa  HAM  lah  sebagai  sumber  dari  asas praduga tak bersalah yaitu asas hukum yang fundamental. HAM tersebut bersifat universal  dan  pengaturannya  terdapat  di berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun Internasional. 20
Diatas dijelaskan bahwa adanya jaminan hak yang  dimiliki  oleh  tersangka  sebagai konsekuensi dari penerapan asas praduga tak bersalah  diantaranya  yaitu  hak  untuk  tidak diperlakukan  semena-mena  dan  untuk  tidak
18 Ibid., hlm.67-68
19 Ibid., hlm.68
20 Ibid., hlm.68
dirampas  kemerdekaannya,  kecuali  dalam hal-hal yang sangat khusus.
Tindakan extrajudicial  killing yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya  proses  hukum  yang  sah  itu  berarti terduga  belum  tentu  bersalah.  Karena  yang berhak  menyatakan  seseorang  bersalah hanya  pengadilan  dengan  suatu  putusan melalui  proses  hukum  yang  sah.  Tindakan tersebut juga dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan  terpaksa,  padahal  tersangka  juga berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya,  kecuali  dalam  hal-hal yang  sangat  khusus.  Sementara  tindakan extrajudicial  killing dilakukan  tidak  dalam keadaan  pembelaan  terpaksa  dan  juga  tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang  membenarkan  tindakan extrajudicial killing meskipun tindakan tersebut dilakukan terhadap  terduga  tindak  pidana  terorisme yang  termasuk  sebagai  kejahatan  luar  biasa atau extraordinary crime .
Dalam  Perkap  nomor  23  tahun  2011 tentang  Prosedur  Penindakan  Tersangka Tindak  Pidana  Terorisme  telah  diatur  cara melakukan  tindakan  yang  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.  legalitas,  yaitu  penindakan  terhadap
pelaku tindak pidana terorisme
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.  proporsional, yaitu tindakan yang
dilaksanakan  sesuai  dengan  eskalasi ancaman yang dihadapi;
c.  keterpaduan, yaitu memelihara
koordinasi,  kebersamaan,  dan  sinergitas segenap  unsur/komponen  bangsa  yang dilibatkan dalam penanganan; d.  nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan  berdasarkan  pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan e.  akuntabilitas,  yaitu  penindakan  terhadap
tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan  sesuai  prosedur  dan  dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dalam  Perkap  Nomor  8  Tahun  2009 Tentang  Implementasi  Prinsip  dan  Standar Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia  juga  terdapat  jaminan  terhadap hak  hidup  bahkan  dikatakan  bahwa  hak tersebut tidak dapat diurangi dalam keadaan darurat  sekalipun,  dalam pasal  41  yang mengatur tentang perlindungan HAM dalam situasi  darurat  dinyatakan  bahwa  terdapat Hak-hak  sipil  dan  hak  politik  yang  tidak
dapat  dikurangi  dalam  menghadapi  keadaan darurat yaitu: 21
a. hak untuk hidup;
b. hak untuk tidak disiksa;
c. hak untuk tidak diperbudak;
d.  hak  untuk  tidak  dipenjarakan  atas ketidakmampuannya  memenuhi  suatu kewajiban;
e.  hak  untuk  tidak  dinyatakan  bersalah  atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan  pidana  pada  saat  dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
f.   hak  untuk  bebas  berpikir,  berkeyakinan dan beragama
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  sebelum  adanya  proses pengadilan  yang  sah  sangat  bertentanngan dengan  asas  praduga  tak  bersalah  yang mengharuskan tersangka harus dianggap dan diperlakukan  seperti  orang  yang  tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan  yang  sah  yang  menyatakan dirinnya  bersalah.  Hal  ini  juga  erat kaitannya dengan konsep keharusan pembuktian  dan  kekuatan  pembuktian  yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah. 22
Konsep  keharusan  pembuktian  berarti bahwa  Seseorang  tidak  dapat  dihukum  jika tidak  ada  bukti  yang  dapat  membuktikan bahwa  memang  dialah  yang  melakukan
21 Munir  Fuady  dan  Sylivia  Laura  L.  Fuady, Loc.Cit., hlm.208
22 Ibid., hlm.208
tindak  pidana  tersebut.  setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  baru  dapat dihukum  jika  ada  bukti-bukti  bahwa  diriya bersalah  dan  menyediakan  alat  bukti  adalah kewaijban  penuntut,  maka  secara  tidak langsung sebenarnya konsep  kekuatan pembuktian  dalam  hukum  pidana  ini  juga mengakui teori asas praduga tak bersalah. 23
Sementara  dalam  konsep  kekuatan pembuktian  yang  dimaksud  dengan  asas praduga  tak  bersalah  adalah  suatu  doktrin hukum  yang  mengajarkan  bahwa  seseorang yang  dipersangkakan  pidana  berhak  untuk diasumsi  secara  hukum  sebagai  tidak bersalah  atau  tidak  melanggar  hukum. Sampai negara (bukan oleh tersangka) dapat membuktikan dalam sidang pengadilan yang terbuka  untuk  umum  melalui  putusan  yang sudah  berkekuatan  hukkum  tetap,  beserta bukti  yang  meyakinkan  tanpa  adanya keraguan bahwa tersangka tersebut memang terbukti  bersalah/  telah  melanggar  hukum tanpa  perlu  dibantu  pembuktiannya  oleh tersangka,  dan  harus  dibuktikan  tersebut adalah  seluruh  unsur  dari  perbuatan  pidana yang  dipersangkakan.  Jadi  doktrin  praduga tak  bersalah  ini  adalah  suatu  perwujudan dari  proses  hukum  yang  adil (due  process) dan pelaksanaan dari hak asasi manusia serta pelaksanaan prinsip-prinsip hukum alam. 24
C. Tindakan Extrajudicial killing sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang tersebut dituliskan bahwa hak asasi manusia merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan  langgeng,  oleh  karena  itu  harus dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi  atau dirampas oleh siapapun.
Hak Asasi Manusia dilindungi melalui Peraturan perundang-undangan, berikut peraturan perundang-undangan nasional maupun  internasional  yang  bertentangan dengan  tindakan extrajudicial  killing antara lain:
 Pasal  4  Undang  undang  nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang berbunyi “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi, pikiran  dan  hati  nurani,  hak  neragama, hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan didepan  hukum,  hak  untuk  tidak  dituntut atas  dasar  hukum  yang  berrlaku  surut adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun dan oleh siapapun.”
 Perkap  Nomor  8  Tahun  2009  Tentang Implementasi  Prinsip  dan  Standar  Hak Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan
Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.  HAM  dalam  situasi  darurat dinyatakan  bahwa  terdapat  Hak-hak  sipil dan  hak  politik  yang  tidak  dapat
dikurangi  dalam  menghadapi  keadaan darurat yaitu:
a. hak untuk hidup;
b. hak untuk tidak disiksa;
c. hak untuk tidak diperbudak;
d.  hak  untuk  tidak  dipenjarakan  atas
ketidakmampuannya  memenuhi  suatu kewajiban;
e.  hak  untuk  tidak  dinyatakan  bersalah  atas perbuatan  pidana  yang  bukan  merupakan tindakan  pidana  pada  saat  dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
f.  hak  untuk  bebas  berpikir,  berkeyakinan
dan beragama
 Resolusi  PBB  ke-6  Tahun  1980  tentang
The  Prevention  of  Crime  and  The Treatment  of  the  Offenders ,  secara  tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan  seperti extrajudicial  killing merupakan  suatu  “kejahatan  yang  sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan  prioritas  internasional  yang paling utama”.
Menurut John Locke sebagai salah satu filsuf  yang  beraliran  hukum  kodrat  atau hukum  alam,  bahwa  ketika  hak-hak  dasar manusia  tidak  dilanggar  disitulah  muncul perdamaian hidup dan terciptanya masyarakat  ideal.  Menurutnya  hak-hak tersebut  tidak  ikut  diserahkan  kepada penguasa  ketika  melalkukan  kontarak  sosila
.  kekuasaan  oleh  penguasan  tersebut  tidak mungkin  bersifat  mutlak  justru  dengan adanya kekuasaan itu untuk melindungi hak- hak  kodrat  dari  bahaya-bahaya  yang mungkin mnegancam, baik yang datang dari dalam    maupun  dari  luar.  Hukum  yang dibuat  dalam  negara  pun  bertugas  untuk melindungi hak-hak dasar tersebut. 25
Immanuel Kant juga memiliki pemikiran  yang  lebih  eksplisit  lagi  tentang hukum sebagai perlindung hak-hak asasi dan kebebasasan  warganya.  Menurut  Kant, manusia  adalah  makhluk  berakal  dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan  hak-hak    negara  dan  hukum. Oleh  karena  itu,  hak-hak  dasar  manusia tidak  boleh  dilanggar  oleh  penguasa.. bahakan pelaksanaan hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara. 26
Menurut teori negara hukum dikatakan oleh  Sudargo  Gautama  bahwa..  “dalam suatu  negara  hukum,  terdapat  pembatasan kekuasaan  negara  terhadap  perseorangan. Negara  tidak  maha  kuasa.  Negara  tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. 27
Sudargo Gautama mengemukakan bahwa  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara hukum  adalah  suatu  syarat  mutlak  bahwa
25 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus  Y.  Hage,  Op.  Cit,  Teori  Hukum,  Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,  2013, yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 66-67
26 Ibid. , hlm. 69
27 Sudargo  Gautama, Pengertian  tentang negara hukum, 1983, Bandung:Alumni, hlm.3
rakyat juga sadar akan hak-haknya  dan  siap sedia  untuk  berdiir  tegak  membela  hak- haknya  tersebut.  Apa  gunanya  orang diberikan  hak  untuk  melindungi  kebebasan- kebebasannya  apabila  ia  tidak  ingin  atau tidak  tau  bagaimana  melaksanakan  haknya tersebut. 28
Menurut Sri  Soemantri  Negara  hukum setidaknya meiliki ciri: 29
1. Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas dan  kewajibannya  harus  berdasarkan atas hukum atau peraturang perunddang- undangan;
2. Adanya  jaminan  terhadap  hak  hak  asasi manusia (warga negara);
3. Adanya  pembagian  kekuasaan  dalam negara;
4. Adanya  pengawasan  dari  badan-badan pengadilan;
Suatu negara hukum, memiliki pengakuan  dan  jaminan  hak-hak  dasar manusia  yang  dijunjung  tinggi  sebagai “basic requirement”. baik yang dikembangkan oleh negara-negara kontinental atau negara-negara Anglo Saxon,  hak-hak  dasar  rakyat  harus  terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.  Oleh  karena  itu  di  dalam  negara hukum  yang  pokok  ialah  ada  pembatasan kekuasaan  oleh  hukum.  Di  dalam  negara kekuasaan  dibatasi  atau  didasarkan  pada hukum.  Jadi  kekuasaan  penguasa  tidak
28 Ibid ;
29 Sri  Soemantri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara Indonesia , 1997, Bandung : alumni, hlm. 29
didasarkan  pada  kekuasaan  semata-mata, konsep  itulah  yang  disebut  negara  hukum (rechsstaat) . 30
Pernyataan  bahwa  manusia  dilahirkan merdeka  dan  memiliki  hak-hak  yang  sama merupakan hak asasi yang sangat fundemental ialah bahwa. Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu ialah asas praduga tak bersalah. 31
Pada  Tahun  1946,  C omission  on Human  Rights  dibentuk dalam  tubuh perserikatan  bangsa-bangsa  (PBB).  Komisi bertugas  merumuskan  HAM  yang  meliputi hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Hasil  kerja komisi diumumkan pada tanggal 10
Desember 1948 dalam
“Umiversal Declaration  of  Human  Right”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu  meliputi  hak-hak  sipil  dan  politik (civil and  political  rights) dan  hak-hak  ekonomi, sosial  dan  budaya (economic,  social  dan cultural rights). 32 “presumption of Innocence” atau  asas  praduga  tak  bersalah dimuat  dalam  Pasal  11  UDHR (Universal Declaration  of  Human  Rights) pada  tahun 1948.  Sehingga  asas  praduga  tak  bersalah merupakan  bentuk  perlindungan  dari  hak asasi  manusia  dan  apabila  hak  tersebut dilanggar  atau  dikesampingkan  maka  dapat
30 Mien  Rukmini, Perlindungan  HAM  Melalui Asas  Praduga  Tak  Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan  dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia ,  2007,  Bandung:  Alumni, Hlm.35
31 Ibid., hlm. 40
32 Ibid., hlm. 43
dikatakan  bahwa  perbuatan  tersebut  telah melanggar pula Hak Asasi Manusia.
Jadi  tindakan extrajudicial  killing , berdasarkan  penelitian  penulis  merupakan tindakan  bertentangan  dengan  asas  praduga tak  bersalah,  sehingga  secara  otomatis  pula bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia yang  juga  merupakan  akar  dari  lahirnya Asas tersebut dan HAM sudah seharusnya di dalam  negara  hukum  harus  senantiasa dijamin  dan dilindungi,  sehingga  pembiaran terhadap  tindakan extrajucial  killing tidak sejalan  dengan  visi  negara  Indonesia  yang menyatakan  dirinya  sebagai  negara  hukum. Apalagi hak yang telah dicederai adalah hak hidup  yang  merupakan  hak  paling  dasar yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu harus  ada  pertanggungjawaban  oleh  aparat penegak  hukum  yaitu  Densus  88  terhadap tindakan extrajudial  killing yang  telah dilakukannya  pada  terduga  tindak  pidana terorisme.

## D. Pertanggungjawaban Tindakan
Extrajudicial killing Terhadap Terduga Tindak Pidana Terorisme
Seperti yang kita ketahui, dari banyaknya  kasus extrajuducial  killing yang terjadi  di  Indonesia,  belum  pernah  ada bentuk  pertanggung  jawaban  dari  perbuatan aparat  penegak  hukum  tersebut,  selama  ini perbuatan  menyebabkan  kematian  terduga atau  tersangka  yang  telah  dilakukan  aparat hanya  dianggap  sebagai  pelanggaran  kode etik.  Padahal  apa  yang  telah  dilakukan  oleh
Densus  88  lebih  dari  sekedar  pelanggaran kode  etik,  karena  sudah  menyangkut menghilangkan nyawa orang lain.
KUHAP  tidak  mengatur  sanksi  yang harus  dikenakan  kepada  aparat  penegak hukum  yang  telah  melakukan  kesalahan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan dalam  proses  penyidikan.  Hal  tersebut tentunya menjadi masalah karena selama ini aparat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindakan
Extrajudcial Killing mengindahkan  asas  praduga  tak  bersalah karenanya  tindakan  tersebut  merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM  adalah  tindakan  atau  kelalaian  oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam  hukum  pidana  nasional,  tetapi merupakan  norma  HAM  yang  diakui  secara internasional. 33 Konsep  tanggung  jawab negara  dalam  hukum  internasional  biasanya dipahami  sebagai  “tanggungjawab  yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional  oleh  negara.  Akan  tetapi, dalam  kaitannya  dengan  hukum  HAM internasional,  pengertian  tanggungjawab negara bergeser maknanya menjadi tanggungjawab yang timbul akibat pelanggaran  terhadap  kewajiban  untuk
33 C. De rover, international Committee of the Red Cross, 1988, hlm. 455, yang telah diterjemahkan ke  dalam    bahasa  Indonesia  dengan  judul Acuan Universal  Penegakan  Hukum  dan  HAM,  2000, Jakarta; Rajawali Pers sebagaimana dikutip Suparman  Marzuki, Pengadilan  HAM  di  Indonesia melanggengkan  impunity ,  2012,  Jakarta:  Erlangga, hlm, 38
melindungi  dan  menghormati  HAM  oleh negara”.

## PENUTUP
Bahwa  berdasarkan  analisa  penulis terhadap beberapa contoh tindakan pembunuhan  yang dilakukan aparat tersebut dapat dikatergorikan sebagai tindakan extrajudicial  killing, Tindakan extrajudicial killing yang  dilakukan  densus  88  terhadap terduga  tindak  pidana  terorisme  merupakan tindakan  semena-mena  karena  dilakukan tanpa  adanya  proses  hukum  yang  sah  dan dilakukan  tidak  dalam  keadaan  pembelaan terpaksa.  Tindakan extrajudicial  killing termasuk  sebagai  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.
Pertanggungjawaban  aparat  yang  telah melakukan  tindakan extrajudicial  killing adalah  pertanggungjawaban  berdasarkan pelanggaran HAM. Dalam hal pertanggungjawaban  tindakan  pelanggaran
HAM  dapat  ditempuh  melaui  pengadilan
HAM.  Apabila  kita  mengacu  pada  Undang- undang No.26 tahun 2000, maka extrajudicial killing bukan merupakan pelanggaran  HAM  yang  dapat  diadili  lewat Pengadilan  HAM  namun  hanya  lewat pengadilan  biasa.  Dari  penjelasan  pasal  104 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 diatas extrajudicial  Killing termasuk  kategori pelanggaran  HAM  yang  berat,  sehingga apabila  mengacu  pada  Undang-Undang tersebut  seharusnya  dapat  diadili  lewat
pengadilan HAM. Pasal 104 undang-undang Nomor  39  Tahun  1999  yang  lebih  luas maknanya,atas  dasar  asas lex  superior derogate  legi  priori tidak berlaku  lagi  sejak diundangkannya Undang-undang No.26 Tahun  2000. 34 Dalam  kasus  pelanggaran HAM berat dikenal dengan konsep pertanggungjawaban  Komando.  Pertang- gungjawaban  komando  adalah  sebuah  teori tanggung  jawab  yang  mengaitkan  posisi atasan  didalam  hierarki  dengan  tindakan individu  yang  berada  dibawahnya. 35 Dari penelitian  penulis  didapati  bahwa  peraturan mengenai  pelangaran  terhadap  asas-asas hukum  acara  pidana  salah  satunya  asas praduga  tak  bersalah  oleh  aparat    penegak hukum  belum  ada.  Sehingga  pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama ini hanya bisa  dikenakan  pasal  mengenai  pelanggaran kode  etik.  Padahal  sanksi  peraturan  kode etik tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh aparat tersebut. Apalagi ketika  menyangkut  nyawa  orang  lain  yang merupakan  hak  kodrat  yang  dimiliki  oleh setiap  manusia  sejak  lahir  yang  harus
34 Titon  Slamet  Kurnia, Reparasi  (reparation) terhadap  korban  Pelanggaran  HAM  di  Indonesia , 2005,  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,  hlm  67-68. Sebagaimana  dikutip  oleh  Mahrus  Ali  dan  Syarif Nurhidayat,  2011, Penyelesaian  Pelanggaran  HAM berat  In  Court  System  &  Out  Court  System .  Jakarta: Gramata Publishing, hlm.42 35 Roichatul Awiyah dan Sondang Friska Simanjuntak, Glosari  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  yang berat ,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (Elsam), 2007, Jakarta, hlm.137. sebagaimana dikutip oleh Ali dan Syarif Norhidayat, Op.Cit., hlm 173
senantiasa dilindungi. Ditambah lagi terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai tindakan extrajudicial  killing termasuk pelanggaran  HAM  biasa  atau  termasuk pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan penjelasan mengenai
extrajudcial  killing dalam  Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM mengkategorikan tindakan extrajudical killing sebagai  pelanggaran  HAM  berat, berbeda  dengan  Undang-undang  no.  26 tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM  yang mengkategorikan  pelanggaran  HAM  berat hanya  pada  dua  jenis  kejahatan,  yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida, sehingga extrajudicial  kiling tidak  termasuk dalam pelanggaran HAM berat.
Hal ini juga menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhahap kewenangan
pengadilan  yang  mengadili  dan  sanksi  yang dijatuhkan.  Dalam  UU  No.26  tahun  2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Sementara  pelanggaran  HAM  biasa  diadili oleh pengadilan umum.
Aparat  penegak  hukum  harus  tidak boleh  mengindahkan  asas-asas  umum  yang berlaku dalam sistem peradilan pidana  yang berlaku  di  Indonesia,  Meskipun  Tindak pidana terorisme termasuk kategori extraordinary  crime yang  dengan  sifatnya tersebut  mengharuskan  adanya  penanganan yang  juga ‘extraordinary’ atau  luar  biasa.
Namun, hal itu juga tidak bisa
mengenyampingkan  salah  satu  asas  pokok dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu  asas praduga tak bersalah.
Karena  terdapat  perbedaan  mengenai kewenangan pengadilan yang mengadili dan sanksi  yang  dijatuhkan.  Dalam  UU  No.26 tahun  2000,  pengadilan  HAM  hanya berwenang  mengadili  pelanggaran  HAM berat.  Sementara  pelanggaran  HAM  biasa diadili  oleh  pengadilan  umum.  Sehingga saran  penulis  adalah  perlunya  di  bentuk peraturan  mengenai  penerapan  dan  sanksi terhadap pelanggaran asas-asas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  1946  Tentang  Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana
Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2003 Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme
Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU  No.14  Tahun  1970  tentang  ketentuan- ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman  jo  No.  35  Tahun 1999
UU  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum

## Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009
Tentang  Penggunaan  kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
Perpu  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme
Perpu  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  2002 pemberlakuan  Perpu  Nomor  1  tahun 2002  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Resolusi PBB ke-6 Tahun 1980 tentang The Prevention  of  Crime  and  The Treatment of the Offenders .
Perkap  Nomor  8  Tahun  2009  Tentang
Implementasi Prinsip dan Standar  Hak  Asasi  Manusia dalam  Penyelenggaraan  Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perkap  Nomor  23  Tahun  2011  tentang
Prosedur  Penindakan  Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
Ali, Mahrus, 2012, Hukum Pidana
Terorisme  Teori  dan  Praktik ,
Jakarta; Garamata Publishing.
Ali, Mahrus
Syarif Nurhidayat, Penyelesaian  pelanggaran  HAM berat  In  Court  System  &  Out Court  System ,  2011,  Jakarta: gramata publishing.
Awiyah,  Roichatul  dan  Sondang  Friska Simanjuntak, 2007, Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ,  Lembaga  Studi  dan Advokasi  Masyarakat  (Elsam), Jakarta.
Dicey, A.V, 1952, Introduction to the Study of  the  Law  of  the  Constitution, Ninth Edition, Macmillan and Co Limited,  St.  Martin’s  Street, London.
Fuady,  Munir  dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady, 2015, Hak  Asasi  Tersangka Pidana , Jakarta: PRENADA
MEDIA GRUP.
Gardner,  Bryan  A.  Editor  in  Chief,  1999,
Black’s  Law  Dictionary,  seventh Edition, Paul St. Minim.
Gunawan, Budi, 2006, Terorisme: Mitos dan Konspirasi ,  Jakarta  :  Forum  media Utama
Hizzal, Virza Roy, Perlindungan Hak  Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, Tesis,  2007,  Jakarta:
Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Husaini, Adian,  2001, Jihad Osama Versus Amerika ,  Jakarta:  Gema  Insani Per.
Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian tentang negara hukum,
Bandung:Alumni.
Kaligis,  OC.,  2003, Terorisme  Tragedi Umat  Manusia ,  Jakarta;  OC.
Kaligis & Associates).
Keijzer,  Nico ,  Presumption  of  Innocent , terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung; 1997.
Kurnia,  Titon  Slamet,  2005, Reparasi (reparation)  terhadap  korban Pelanggaran  HAM  di  Indonesia ,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Lamintang,  1997, Dasar-dasar  Hukum Pidana Indonesia, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Loqman,  Loeby,  1982,  Praperadilan  di
Indonesia, Jakarta: ghalia
Indonesia.
Manullang,  A.C,  2001, Menguak  Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim, Panta Rhei.
Manullang, A.C, 2006, Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis  (Dugaan  Tanpa  Bukti), Jakarta : Manna Zaitun.
Marzuki, Suparman, 2012, Pengadilan HAM
di Indonesia melanggengkan impunity , Jakarta: Erlangga.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2003, penelitian
hukum, jakarta: kencana,
Reksodiputro,  Mardjono,  1995, Hak-Hak Tersangka  dan  Terdakwa  dalam KUHAP  sebagai  bagian  dari hak-hak  warga  negara  (Civil
Rights) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,  Kumpulan  Karangan
Buku  Ketiga, Jakarta:  Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia.
Rover,  C.  De,  1988,    international Committee  of  the  Red  Cross, yang  telah  diterjemahkan  ke dalam    bahasa  Indonesia  dengan judul
Acuan Universal
Penegakan  Hukum  dan  HAM, 2000, Jakarta; Rajawali Pers Rukmini,    Mien,  2007, Perlindungan  Ham melalui Asas Praduga Tak Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan didepan Hukum pada Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia , Bandung; alumni Seno,  Indriyanto, Terorisme,  Perpu  No.  1 Tahun  2002  Dalam  Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi  Umat  Manusia, 2001, (Jakarta: Oc. Kaligis & associates).
Soemantri, Sri, 1997, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia , Bandung
: alumni.
Sudarto,  1983, Hukum  Pidana  dan Perkembangan Masyarakat,
Kajian  Terhadap  Pembaharuan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar baru)
Hardiman,  F  Budiman  et.  Al.,  2005,
Terorisme:  Definisi,  Aksi,  dan Regulasi , Jakarta: Imparsial
Hartono,  Sunaryati,  1966, Apakah  the  rule of  Law itu?, Bandung : alumni.
Tahis,  Heri  2010, Proses  Hukum  yang  Adil dalam  Sistem  Peradilan  Pidana di  Indonesia, Jakarta  LaksBAng PRESSind.
Wahid,  Abdul  et.al.,  2004, Kejahatan Terorisme  Perspektif  Agama ,
HAM  dan  Hukum, Bandung:
refika atditama.
Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum dalam  Praktek ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Wiyono,    R.,    2014, Pembahasan  Undang- undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme ,  Jakarta:  Sinar
Grafika.
See  e.g. US  legal  definition  of  extrajudicial killings . Sinaltrainal  v.  Coca-
Cola  Co.,  578  F.3d  1252  11th Cir. Fla. 2009.
Aziz, Moonmoon Binta, International
Journal  of  Humanities,  Arts, Medicine  and  Sciences, jurnal ,
Assistant  Professor,  Department
of Criminology and Police
Science, Mawlana Bhashani Science and Technology
University, Santosh, Tangail,
Bangladesh Vol.  3,  Issue  12,  Dec
2015
Muhtar, Zainal, 2014, Eksistensi Densus 88:
Analisis  Evaluasi  Dan  Solusi
Terkait  Wacana  Pembubaran
Densus 88 (SUPREMASI
HUKUM  Vol.  3,  No.  1,  Juni 2014)
Osamba,  Jack  Gordon, Is  the  Rise  of Terrorism  Activities  Leading  to the  Extrajudicial  Killings  in Kenya? ,  International  Journal  of Arts  and  Humanities, Masters  in
Liberal
Studies Southern
Methodist  University  (S.M.U), United States of America, Vol. 1 No. 3; October 2015.