## A.  Latar Belakang
Secara  umum  tugas  utama  bank  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  (kredit),  serta  memberikan  jasa-jasa  bank  lainnya. Untuk  bisa  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  maka  bank  memiliki  keharusan  untuk meyakinkan  nasabah  bahwa  uang  yang  mereka  titipkan  dijamin  keamanannya.  Dengan demikian,  agar  bisa  memberikan  keamanan  kepada  para  nasabah,  maka  bank  tersebut haruslah likuid.
Kajian mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan,  baik  itu  oleh  pihak  perbankan,  praktisi  keuangan,  ataupun  pihak-pihak  ketiga yang  berencana  menitipkan  dananya  di  bank.  Pentingnya  penilaian  atas  likuiditas  suatu bank,  merupakan  salah  satu  cara  untuk  bisa  menentukan  apakah  bank  tersebut  dalam kondisi  yang  sehat,  cukup  sehat,  kurang  sehat,  dan  tidak  sehat.  Salah  satu  penyebab

## PRINSIP PENGELOLAAN LIKUIDITAS BANK SYARIAH
Oleh : Ibnudin, M.H.I

## Abstrak
Likuiditas  pada  umumnya  didefinisikan  sebagai  kepemilikian  sumber  dana  yang memadai  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  kewajiban  yang  akan  jatuh  tempo.  Atau dengan  kata  lain  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  pada  saat ditagih    baik  yang  dapat  diduga  ataupun  yang  tidak  terduga.  Manajemen  likuidits  bank Syariah  diartikan  sebagai  suatu  program  pengendalian  alat-alat  likuid  yang  mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus di bayar.
Fungsi  dari  manajemen  likuiditas  salah  satunya  adalah  untuk  memberikan  keyakinan kepada  para  penyimpan  dana  bahwa  deposan  dapat  menarik  sewaktu-waktu  dananya  atau pada  saat  jatuh  tempo  dana  tersebut  dapat  ditarik.  Oleh  karena  itu  bank  wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut.
Ibnudin,  M.H.I  adalah  Dosen  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Wiralodra  Indramayu,  saat  ini  menjabat sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

## Kata Kunci
Bank Syariah, Likuiditas, Pengelolan,
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Vol ,1 , Vol. 1, Desember 2016
www.jurnal.faiunwir.ac.id
kebangkrutan  suatu  bank  adalah  karena  ketidakmampuannya  dalam  memenuhi  kebutuhan likuiditasnya.  Oleh  karena  itu,  likuiditas  yang  tersedia  harus  cukup  sehingga  tidak mengganggu kebutuhan operasional .

## B. Pengertian Manajemen Likuiditas
Likuiditas  pada  umumnya  didefinisikan  sebagai  kepemilikian  sumber  dana  yang memadai  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  kewajiban  yang  akan  jatuh  tempo.  Atau dengan  kata  lain  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  pada  saat ditagih  baik yang dapat diduga ataupun yang tidak terduga. [1]
Sedangkan  manajemen  liuiditas  sendiri  memiliki  banyak  pengertian,  beberapa diantaranya adalah menurut :
1.   Duane B Graddy : ‚ Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan ‛
2.      Oliver  G  Wood  :  ‚  Manajemen  likuiditas  melibatkan  perkiraan  kebutuhan  dan penyediaan  kas  secara  terus  menerus  baik  kebutuhan  jangka  pendek  atau  musiman  atau kebutuhan jangka panjang ‛. [2]
Manajemen likuidits bank Syariah diartikan sebagai suatu program pengendalian alat- alat  likuid  yang  mudah  ditunaikan  guna  memenuhi  semua  kewajiban  bank  yang  segera harus di bayar. [3]

## Tujuan manajemen likuiditas adalah
1.     Mencapai cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral karena kalu tidak dipenuihi akan kena pinalti dari Bank sentral.
2.     Memperkecil dana yang menganggur karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank.
3.      Mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi cashflow dalam kondisi yang sangat mendesak misalnya penarikan dana oleh nasabah, pengambilan pinjaman. [4]

## Pengelolaan likuiditas dalam perbankan syariah
Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada  para  penyimpan  dana  bahwa  deposan  dapat  menarik  sewaktu-waktu  dananya  atau pada  saat  jatuh  tempo  dana  tersebut  dapat  ditarik.  Oleh  karena  itu  bank  wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut.
Dalam bank syariah manajemen likuiditas  secara konsep tidak jauh berbeda dengan manajemen bank konvensional. Baik itu dari segi tujuan dan resiko yang akan dihadapi oleh bank  syariah.  Yang  membedakan  hanyalah  pada  akad  yang  digunakan  ketika  melakukan kontrak.  Selama  ini  alat  untuk  manajemen  likuiditas  dalam  bank  syariah  adalah  PUAS (pasar  uang  antar  bank  syariah)  dengan  akad  wadiah,  SIMA  (sertifikat  mudharabah  antar bank syariah) dan SWBI (surat wadiah bank indonesia) juga dengan akad wadiah. Apabila suatu  bank  kekurangan  likuiditas,  maka  bank  tersebut  akan  meminjam  kepada  bank  lain berupa  PUAS,  SWBI  atau  menerbitkan  SIMA,  dan  sebaliknya.  Jadi  pada  prinsipnya manajemen bank baik konvensional maupun syariah tidak jauh berbeda. Yang membedakan dan  yang  ditekankan  adalah  bagaimana  cara  mendapatkan  dana  tersebut  haruslah  sesuai dengan syariah.

## Istrumen Likuiditas Bank Syariah [5]
Untuk  mengatasi  masalah  likuiditas  dalam  dunia  perbankan,  baik  itu  bersifat kelebihan  likuiditas  ataupun  kekurangan  likuiditas,  maka  banyak  sekali  cara  yang  bisa digunakan. Ketika terjadi kelebihan likuiditas, pemerintah bisa mengatasinya dengan cara menerbitkan surat berharga islami, baik itu seperti sukuk dan lainnya.
Adapun  instrumen  yang  harus  dilakukan  bank  agar  senantiasa  dapat  tetap  likuid adalah :
1. Memiliki Primary Reserve ( Cadangan Primer ) yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau Bank lain. Dalam dunia perbankan, primary reserve terdiri dari:
a.    Giro pada Bank Sentral atau Giro Wajib Minimum (GWM) Selama ini Giro pada bank sentral dikenal dengan istilah yakni merupakan kewajiban setiap bank untuk menitipkan dananya di BI. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan BI,  maka  besarnya  GWM  minimal  5%  dari  total  dana  pihak  ketiga  (DPK)  untuk  valuta rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga untuk valuta asing, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pertama,  bagi  Bank  Umum  Syariah  yang  memiliki  rasio  pembiayaan  dalam  rupiah terhadap DPK kurang dari 80%, mendapat tambahan GWM sebagai berikut:
1)     Yang  memiliki  DPK  >  Rp  1  triliun  s/d  Rp  10  triliun  wajim  memelihara  GWM tambahan dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
2)    Yang  memiliki  DPK  >  Rp  10  triliun  s/d  Rp  50  triliun  wajib  memelihara  GWM tambahan dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
3)    Yang memiliki DPK > Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.  Sedangkan bagi yang memiliki rasio pembiayaan dalam  rupiah  terhadap  DPK  sebesar  80%  atau  lebih;  dan  /atau  yang  memiliki  DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan tambahan GWM.
b.    Kas pada valuta.
Alat  likuid  ini  berisi  uang  tunai  yang  dipelihara  oleh  bank  untuk  memenuhi  kebutuhan transaksi sehari-hari.
c.    Giro pada Bank lain Rekening giro pada bank lain bertujuan untuk melancarkan transaksi antar bank (transfer, inkaso, transaks L/C, dan lain-lain)
d.   Item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso.
Alat  likuid  ini  terdiri  dari  cek  bank  sentral  atau  bank  koresponden  yang  belum  secara efektif dikreditkan pada rekening bank pada bank sentral atau bank koresponden.
Tujuan dari alat likuid yang termasuk ke dalam kategori primary reserve ( cadangan primer ) adalah:
a.  Memenuhi reserve requirement yang ditempatkan dalam bentuk Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia.
b.  Memenuhi keperluan operasional bank sehari-hari.
c.    Penyelesaian kliring antar bank.
d.   Memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo.
Dapat  di  katakana  likuid  apabila  bank  syariah  dapat  memelihara  GWB  di  Bank
Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dapat  memelihara  giro  di  Bank Koresponden dengan besarnya berdasarkan saldo minimum, dapat memelihara sejumlak kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai. [6]

## 2.   Memiliki Secondary Reserve
Yaitu  cadangan  yang  berfungsi  sebagai  penyangga  Primary  Reserve,  ditanam  dalam bentuk  investasi  jangka  pendek.  Kalau  merujuk  pada  bank-bank  Islam  yang  berada  di Bahrain ataupun di kawasan timur tengah, maka kita akan melihat bahwa secondary reserve yang  mereka  gunakan  adalah  berupa  pembiayaan  perdagangan  seperti  mudharaba.  Dan kebanyakan menggunakan jenjang waktu yang pendek (short term), berkisar antara 7 hari sampai dengan 12 bulan .
Adapun cadangan sekunder berupa surat-surat berharga bisa berupa: a.   Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
Peraturan Bank Indonesia no 2/9/PBI/2000 mengatur tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.  Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia  adalah  sertifikat  yang  diterbitkan  Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.
Adapun ketentuan SWBI sebagai berikut :
1)   Jumlah  dana  yang  dititipkan  sekurang-kurangnya  Rp  500.000.000  dan  selebihnya dengan  kelipatan  Rp  50.000.000,.  Jangka  waktu  SWBI  satu  minggu,  dua  minggu,  dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
2)   Imbalan  yang  diterima  pada  saat  jatuh  tempo  adalah  berupa  bonus.  Besarnya  bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata- rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan
Peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi Bank Syariah atau Unit  Usaha  Syariah  yang  memilikinya  adalah  bisa  digunakan  pada  saat  terjadi kekurangan likuiditas ketika tidak tersedianya dana dari Pasar Uang ataupun dari Bank Pusat untuk Unit Usaha Syariah. Sebagai the lender of last resort, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan SWBI tersebut dapat dijadikan agunan bagi fasilitas pembiayaan tersebut.
b.     Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Berdasarkan Undang-Undang SBSN yang diterbitkan pada Mei 2008, Surat Berharga Syariah  Negara  atau  dapat  disebut  Sukuk  Negara  adalah  surat  berharga  negara  yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing.
Sedangkan Jenis-jenis sukuk yang banyak beredar di pasaran meliputi :
1)   Sukuk  ijarah  yakni  sukuk  yang  berdasarkan  akad  ijarah  dimana  satu  pihak  bertindak sendiri  atau  dapat  diwakili  dalam  menjual  atau  menyewakan  hak  manfaat  atas  suatu aset  kepada  pihak  lain  berdasarkan  harga  dan  periode  yang  disepakati  tanpa  diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2)   Sukuk mudharabah, yakni sukuk yang berdasarkan akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan  modal  dan  pihak  lain  menyediakan  tenaga  dan  keahlian  dan  keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan berdasarkan perjanjian sebelumnya.
3)   Sukuk musyarakah, yakni sukuk berdasarkan akah musyarakah dimana dua pihak atau lebih  bekerjasama  menggabungkan  modal  untuk  membangun  proyek  baru, mengembangkan  proyek  yang  telah  ada,  atau  membiayai  kegiatan  usaha.  Keuntungan maupun  kerugian  yang  timbul  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  jumlah  partisipasi modal masing masing pihak.
4)   Sukuk istisna’, yakni sukuk berdasarkan akad  istisna’ dimana pihak menyepakati jual beli dalam pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
3.    Mempunyai akses ke pasar uang.
Pasar uang yang dimaksudkan di sini adalah pasar uang antar bank syariah dan pasar modal syariah.
a.    Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)
Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah transaksi keuangan jangka pendek  antar  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  baik  dalam  rupiah  maupun  valuta  asing. Untuk saat ini, instrument keuangan untuk Pasar Uang Syariah yang telah ditetapkan oleh Bank  Indonesia  yakni  berupa:  Sertifikat  Investasi  Mudharabah  Antar  Bank  (SIMA)  . Tujuan diberlakukannya Sertifikat IMA ini adalah untuk sarana investasi bagi Bank Syariah atau  Unit  Usaha  Syariah,  terutama  untuk  mengatur  kebutuhan  likuiditasnya.  Sertifikat Investasi  Mudharabah  Antar  Bank  (sertifikat  IMA)  didefinikan  sebagai  sertifikat  yang diterbitkan  oleh  Bank  Syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  yang  digunakan  sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah.
Adapun karakteristik Sertifikat IMA :
1)   Diterbitkan dengan akad mudharabah
2)   Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing
3)   Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat.
4)   Mencantumkan informasi sedikitnya : nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.
5)   Berjangka waktu 1 hari sampai dengan 365 hari
6)   Dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo.
b.    Pasar Modal Syariah
Instrument di pasar modal syariah saat ini meliputi saham yang masuk kategori Jakarta Islamic Index, Sukuk, dan reksadana syariah. Karena Bank tidak diperbolehkan berinvestasi pada  saham,  maka  sukuk  dan  reksadana  syariahlah  menjadi  secondary  reserve  dimana instrument ini dapat dijual di secondary market untuk sukuk dan dicairkan untuk reksadana syariah jika Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah membutuhkan dana jangka pendek.
c.   Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)
FPJPS merupakan instrument terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi Bank Syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah  setelah  terjadinya  saldo  giro  negative  dan  tidak berhasilnya  akses  pasar  uang  syariah  untuk  menutup  kewajiban  jangka  pendek.  Fasilitas Pembiayaan  Jangka  Pendek  ini,  diberikan  hanya  kepada  Bank  Syariah  atau  Unit  Usaha
Syariah  yang  mengalami  kesulitan  pendanaan  jangka  pendek,  namun  masih  memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan.
d.   LPS Sebagai Sarana Penunjang Likuiditas Perbankan
Setiap  Bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  wilayah  Republik  Indonesia  wajib menjadi  peserta  Penjaminan  LPS.  Jenis  Bank  tersebut  meliputi  bank  umum  dan  BPR, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank Syariah.  LPS  adalah  badan  hukum  yang  independent  yang  dibentuk  berdasarkan Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (UU  LPS)  yang ditetapkan  tanggal  22  September  2004.  Pendirian  dan  operasional  LPS  dimulai  sejak  UU LPS  berlaku  efektif  yakni  tanggal  22  September  2005.  LPS  menjamin  simpanan  nasabah bank  yang  berbentuk  tabungan,  deposito,  giro,  sertifikat  deposito  dan  bentuk  lain  yang dipersamakan  dengan  itu.  LPS  juga  menjamin  simpanan  di  bank  Syariah  yang  berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai dengan jumlah Rp 2 milyar sedangkan sisanya akan dibayarkan dari hasil likuiditasi bank. [ 7
E. Penutup
Likuiditas  pada  umumnya  didefinisikan  sebagai  kepemilikian  sumber  dana  yang memadai  untuk  memenuhi  seluruh  kebutuhan  kewajiban  yang  akan  jatuh  tempo.  Atau dengan  kata  lain  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  pada  saat ditagih    baik  yang  dapat  diduga  ataupun  yang  tidak  terduga.  Manajemen  likuidits  bank Syariah  diartikan  sebagai  suatu  program  pengendalian  alat-alat  likuid  yang  mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus di bayar.
Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada  para  penyimpan  dana  bahwa  deposan  dapat  menarik  sewaktu-waktu  dananya  atau pada  saat  jatuh  tempo  dana  tersebut  dapat  ditarik.  Oleh  karena  itu  bank  wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Selama ini alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS (pasar uang antar bank syariah) dengan akad wadiah, SIMA (sertifikat mudharabah antar bank syariah) dan  SWBI  (surat  wadiah  bank  indonesia)  juga  dengan  akad  wadiah.  Apabila  suatu  bank kekurangan likuiditas, maka bank tersebut akan meminjam kepada bank lain berupa PUAS, SWBI atau menerbitkan SIMA, dan sebaliknya.
Instrument yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap likuid adalah  : 1. Memiliki Primary Reserve ( Cadangan Primer ) yang terdiri dari: Giro pada Bank Sentral atau Giro Wajib Minimum (GWM), Kas pada valuta, Giro pada Bank lain, Item-item uang tunai  yang  masih  dalam  proses  inkaso.  2.  Memiliki  Secondary  Reserve  Yaitu  cadangan yang  berfungsi  sebagai  penyangga  Primary  Reserve.  Adapun  cadangan  sekunder  berupa surat  -  surat  berharga  bisa  berupa:  Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia  (SWBI).  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).3. Mempunyai akses ke pasar uang yaitu :    Pasar Uang Antar  Bank  Syariah  (PUAS),  Pasar  Modal  Syariah,  Fasilitas  Pembiayaan  Jangka  Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS), LPS Sebagai Sarana Penunjang Likuiditas Perbankan

## Footnote
1.   Bambang Djinarto, Banking asset liability management, ( Jakara : Gramedia Pustak utamat ), 2000,  hlm 15
2.   http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen-likuiditas-perbankan-syariah.html
3.    Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, ( Yogyakarta: Ekonisia ), 2004, hlm.63 4.    Bambang, Op.cit., hal 3-4
5.   http://risaariani6.blogspot.com/2012/06/manajemen-likuiditas-perbankan-syariah.html
6.   Imam  Rusyamsi,  Asset  Liability  Managemen  :  Strategi  pengelolaan  Aktiva  Pasiva  Bank, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1999, hlm.39
7.    Op.cit., risaariani6.blogspot.com