## KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Ahmad Arif Zulfikar
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kampus Terpadu UMY, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta ahmadarifzulfikar1@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian  pengadaan  Barang/Jasa  dengan  prinsip  hukum  Ekonomi  Syariah  pada  dasarnya  sama dengan perjanjian pada umumnya yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan prestasi. Jika  prestasi tersebut  tidak dipenuhi atau  adanya wanprestasi salah satu  pihak pada  akhirnya akan  menimbulkan  sengketa  diantara  para  pihak.  Berkaitan  dengan  itu,  masalah  pokok  yang  dikaji adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum  ekonomi  syariah.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  yang  berbasis pada data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa  Pemerintah   prespektif hukum ekonomi syariah   dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi  dan  atau  Arbitrase  (dalam  hal  ini  Badan  Arbitase  Syariah  Nasional),  sedangkan jalur  Litigasi  dapat  diajukan  di  Pengadilan  dalam  hal  ini  kompetensi  absolutnya  adalah  Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa.
Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Penyelesaian Sengketa, Hukum Ekonomi Syariah

## Abstract
The  goods  /  service  procurement  agreement  with  the  principles  of  Sharia  economic  law  is  basically  the  same  as  an agreement in general that gives birth to the rights and obligations of the parties called achievement. If the achievement is not fulfilled or the default of one party will eventually lead to a dispute between the parties. Related to that, the main problem that was studied was the problem that was requested by the regulation of the procurement of goods and services from the perspective of Islamic economic law. The research method used is Normative Juridical based on Secondary Data. The results showed that the resolution of disputes over the procurement of goods and services from the perspective of sharia economic  law  was  carried  out  through  non-litigation  namely  Consultation,  Mediation  and  or  Arbitration  (Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas), whereas the Litigation path can be submitted by the Court in this case the absolute competence is the Religious Court, through a small calim court or an ordinary procedural law suit.
Keywords: Government Goods/Services Procurement; Dispute Resolution, Sharia Economic Law.

## A.  Pendahuluan
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional  untuk  peningkatan  pelayanan  publik  dan  pengembangan  perekonomian nasional  dan  daerah.  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh  Pemerintah  diharapkan  akan memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  ( value  for  money) dan  kontribusi  dalam peningkatan  penggunaan  produk  dalam  negeri,  peningkatan  peran  Usaha  Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh  Pemerintah  dimaksud  sebagai  upaya perwujudan  Alinea  ke  empat    Pembukaan  UUD  1945 “ yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial ”.
Demi  mewujudkan  hal  tersebut,  Pemerintah  berkewajiban  menyediakan kebutuhan  rakyat  dalam  berbagai  bentuk  berupa  Barang,  dan  Jasa  maupun pembangunan  infrastruktur.  Di  samping  itu,  Pemerintah,  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan membutuhkan juga Barang dan Jasa, untuk itu perlu pengadaan Barang dan  Jasa. 1 Namun  dalam  konteks  bekerja  dan  berfungsi  organ-organ  negara  yang dijalankan  oleh  pejabat  administrasi  negara  juga  tidak  lepas  dari  aturan  hukum termasuk di dalamnya proses pengadaan Barang dan Jasa.
Sehubungan dengan tujuan Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang  ada  di  dalam  Pemerintahannya,  Pemerintah  melaksanakan  kegiatan-kegiatan yang  berpotensi  untuk  memajukan  kesejahteraan  rakyat  salah  satunya  dengan menyediakan  sarana  dan  prasarana  diwujudkan  dengan  adanya  kegiatan  pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 2
Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu perjanjian dalam pembangunan infrastruktur  sebuah  negara  secara  legal  yuridis  diatur  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang cukup lama berperan menjadi aturan main perjanjian tersebut. Tetapi pada dasarnya, perjanjian pengadaan Barang  dan  Jasa  dalam  pembuatannya  tetap  mengikuti  apa  yang  telah  ada  dalam KUHPerdata/ Burgerlijk Wetboek. Seperti perjanjian pada  umumnya dalam  perjanjian pengadaan  Barang  dan  Jasa,  keabsahan  menjadi  hal  yang  penting  dalam  pembuatan perjanjian tersebut.  Keabsahan dalam hal ini tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata/ Burgerlijk Wetboek antara lain : (1) Kesepakatan kedua belah pihak ; (2) Kecakapan Bertindak ; (3) Mengenai suatu hal tertentu ; (4) Suatu sebab yang halal.
1 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.1
2 Emanuel  Sudjatmoko,  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ,  Jurnal  Yuridika ,  2004, h.286.
Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka dalam setiap perjanjian perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang dalam istilah hukum disebut dengan prestasi.  Demikian juga  dengan  perjanjian  pengadaan barang dan  jasa,  suatu  prestasi  yang  terdapat  pada  isi  perjanjian  dapat  terpenuhi  maupun tidak terpenuhi baik sebagian atau seluruhnya. Tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah   satu   pihak   dapat   disebabkan     karena   wanprestasi   maupun force   majeure. Kegagalan pemenuhan prestasi ini seringkali menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk  memutuskan  perjanjian.  Akibat  dari  adanya  pemutusan  perjanjian  maka seringkali menimbulkan sengketa, dan  berupaya menyelesaikan sengketa dimaksud.
Penyelesaian  sengketa  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  demi memenangkan  kepentingannya  masing-masing.  Penyelesaian  sengketa  dalam  hukum perdata   pada   umumnya   dapat   melalui   pengadilan   maupun   dilakukan   diluar pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  memang  lebih  banyak  dipilih oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  yaitu  dengan  mengikuti  proses  peradilan  dengan menyerahkan keputusan akhir kepada para hakim yang bertugas menangani sengketa para  pihak  di  dalam  pengadilan.  Tetapi  proses  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan ini tidak jarang malah merugikan para pihak akibat prosesnya yang kaku, rumit,  dan  membutuhkan  biaya  yang  banyak.  Hal-hal  tersebut  sangat  bertentangan dengan  asas  berperkara  di  pengadilan  yang  dilakukan  dengan  Sederhana,  Cepat  dan Biaya  Ringan. 3 Sedangkan  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  yang  sering disebut  penyelesaian  sengketa  alternatif  adalah  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan tanpa  memasuki  lingkup  pengadilan  sehingga  dapat  dikatakan  lebih  sederhana dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, serta bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu. 4
Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus dapat saling melengkapi  satu  sama  lain;  dalam  arti  bukan  untuk  bersaing  dan  mementingkan kemenangan  individu  masing-masing,  namun  ada  itikad  baik  untuk  saling  tolong menolong  dan  bekerjasama  dalam  membangun  sebuah  kebaikan  bersama.  Ada banyak  cara  seseorang  memberikan  bantuan  kepada  orang  yang  membutuhkan, diantaranya adalah adanya pengadaan barang dan jasa.
3 Basuki Rekso Wibowo, „ Menyelesaikan  Sengketa  Bisnis  di  Luar  Pengadilan’ (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 6
4 Abu Sopian, „ Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BPPK, 2014, h. 3
Di dalaam al-Qur ‟ an Allah SWT berfirman:
ٱ نإ مكسفوأ اىلتقت ل   و مكىم ضازت هع ةزجت نىكت نأ ل   إ لطبلٱب مكىيب مكلىمأ اىلكأت   ل اىىماء هيذلٱ اهيأي
٩٢ اميحم ركب ناك
“Hai  orang -orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu; Sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang  kepadamu” (Q.S : AnNisa, 29).
Menurut  ketentuan  hukum  Islam  dalam  prinsip  bermuamalah  harus  dapat menjaga  hubungan  yang  baik  antar  sesama  umat,  serta  kegiatan  muamalah  tersebut tidak boleh merugikan pihak lain dan cara yang dilakukan pun tidak boleh ada unsur kebatilan.  Mengenai  dengan  pengadaan  Barang  dan  Jasa  walaupun  tidak  secara spesfik  termuat  dalam  bab  muamalah  akan  tetapi  hal  tersebut  barkaitan  dengan kegiatan  muamalah  itu  sendiri.  Hakikatnya  semua  yang  dilakukan  harus  mampu memberikan kemaslahatan pada semua orang termasuk pengadaan Barang dan Jasa.
Berdasarkan  pemaparan tersebut diatas masalah pokok yang akan penulis kaji dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  penyelesaian  sengketa  perjanjian  pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah.

## B.  Telaah Konsep

## 1. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan   Barang   dan   Jasa   Pemerintah   menurut   ketentuan   Peraturan Presiden   (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :
“Pengadaan  B arang/Jasa   Pemerintah   yang   selanjutnya   disebut   dengan Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD yang  prosesnya  dimulai  dari  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan  serah terima hasil pekerjaan ” prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan ”
Dari  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pengadaan  dalam  konteks organisasi Pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran  negara  atau  anggaran  daerah  untuk  memperoleh  Barang/Jasa  untuk kepentingan   organisasi   (K/L/PD)   yang   prosesnya   dimulai   dari identifikasi
kebutuhan sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh Barang/Jasa. 5
Dari sudut pandang institusi pengguna Barang/Jasa, ruang lingkup mencakup pengadaan Barang/Jasa pada: 6
a.  Kementerian   Kementerian   adalah   lembaga   Pemerintah   Indonesia   yang membidangi    urusan    tertentu    dalam    Pemerintahan.    Kementerian berkedudukan  di  ibukota  negara  yaitu  Jakarta  dan  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab  kepada  Presiden. Setiap  kementerian  membidangi  urusan tertentu  dalam  Pemerintahan.  Contoh  Kementerian  :  Kementerian  Dalam Negeri
b.    Lembaga  Lembaga  Negara  Indonesia  adalah  lembaga-lembaga  negara  yang dibentuk berdasarkan UUD, Undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Contoh Lembaga adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)
c.  Perangkat    Daerah    Perangkat    Daerah    Kabupaten/Kota    adalah    unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri  dari  Sekretariat  Daerah,  Sekretariat  DPRD,  Dinas  Daerah,  Lembaga Teknis  Daerah,  Kecamatan,  dan  Kelurahan.  Contoh:  Perangkat  Daerah dalam  bentuk  Dinas  :  bidang  pekerjaan  umum  yang  meliputi  bina  marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang.
Dari   sudut   pandang   pembiayaan,   ruang   lingkup   mencakup   pengadaan barang/jasa : 7
a.  Menggunakan     Anggaran     Pendapatan     Belanja     Negara     (APBN) APBN    adalah    rencana    keuangan    tahunan    Pemerintahan    negara Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  APBN  berisi daftar  sistematis  dan  terperinci  yang  memuat  rencana  penerimaan  dan pengeluaran   negara   selama   satu   tahun   anggaran   (1   Januari – 31 Desember). APBN, perubahan  APBN, dan  pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
b.   Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  APBD  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah.  Tahun  anggaran  APBD  meliputi  masa  satu tahun,  anggaran  (1  Januari  -  31  Desember). APBD  terdiri  dari  anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
c.  Mendapatkan Pinjaman/hibah luar dan  dalam negeri Pendapatan  Negara adalah   hak   Pemerintah   pusat   yang   diakui   sebagai   penambah   nilai kekayaan  bersih.  Pendapatan  Negara  terdiri  atas  Penerimaan  Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.
5 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ,Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Modul, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta, 2018, h.8
6 Ibid, h.10 7 Ibid, hlm. 10-11
Jenis  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah sesuai dengan  Perpres  16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :
a.  Barang b.   Pekerjaan Konstruksi c.  Jasa Konsultasi d.   Jasa lainnya

## 2. Konsep Perjanjian
Perjanjian adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada seeorang lain   atau   dimana   dua   orang   saling   berjanji   untuk   melaksanakan   sesuatu   hal. 8
Perjanjian  adalah  peristiwa  dimana  dua  orang  atau  lebih  saling  berjanji  untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. 9
Dalam  dunia  bisnis  perjanjian  sangat  banyak  dipergunakan  orang,  bahkan  hampir semua  kegiatan  bisnis  diawali  oleh  adanya  perjanjian,  meskipun  perjanjian  dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun.
Perjanjian   adalah   perbuatan   hukum   yang   menimbulkan,   berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan  hukum  adalah  perjanjian  orang-orang  yang  melakukan  tindakan  hukum disebut pihak-pihak. 10
Setiap   perjanjian   apapun   harus   merujuk   pada   syarat   sahnya   perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata/ Burgerlijk Wetboek antara lain : (1) Kesepakatan kedua belah pihak ; (2) Kecakapan Bertindak ; (3) Mengenai suatu hal tertentu ; (4) Suatu sebab yang halal.

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  difokuskan untuk mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif  . 11 Penelitian  normatif  umumnya  berbasis  pada  data  sekunder  yang
8 Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis , Mitra Wacana Media, ,Jakarta, 2013, h.10
9 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus , Kencana, Jakarta, 2014, h.
39.
10 Herlien Budiono, Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan , Cet- Ketiga,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.3
11 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia  Publishing,   Malang, 2006, h. 295
terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu: 12 bahan  hukum  primer,bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Data  sekunder  tersebut  mencakup  Peraturan  Perundang- undangan,  dokumen-dokumen resmi,  buku-buku perpustakaan, karya  ilmiah,  artikel- artikel,  serta  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan library research atau studi pustaka,  yaitu  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelusuran  dan dokumentasi bahan hukum dimaksud guna menganalisis permasalahan penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini yakni dengan analisis secara kualitatif untuk menjawab  permasalahan.  Setelah  bahan  hukum  terkumpul  maka  bahan  hukum tersebut  dianalisis  untuk  mendapatkan  konklusi,  bentuk  dalam  teknik  analisis  bahan hukum adalah Content Analysis , menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara  konseptual  cenderung  diarahkan  untuk  menemukan,  mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. 13

## D.  Pembahasan
1.      Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  melalui jalur di luar dari pengadilan secara umum telah diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Ketentuan Pasal 1 ayat ( 10 ) menyebutkan bahwa :
“ Alternatif  penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian  ahli.  Adapun  arbitrase  dipersepsikan  oleh  pembuat  undang-undang seolah-olah  bukan  termasuk  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. ”
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  tersebut  di  atas,  penyelesaian  sengketa alternatif  secara  umum adalah  melalui, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi  dan arbitrase. Namun dalam kaitannya dengan sengketa kontrak pengadaaan Barang dan
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.13
13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 203
Jasa  Pemerintah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  yang  secara  spesifik  mengartur tentang penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa.
Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa  Kontrak  Pengadaan  adalah  perselisihan  yang  timbul  dimulai  dari penandatangan  kontrak  hingga  berakhirnya  kontrak  pengadaan  barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2018  Tentang  Layanan Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pasal  1  ayat  3, selanjutnya disebut Peraturan LKPP No. 18 tahun 2018).
Berhubungan  dengan  perubahan-perubahan  yang  kerap  kali  terjadi  terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah, menyebabkan cara penyelesaian sengketa  berubah  mengikuti  aturan  yang  terbaru,  maka  Lembaga  penyelesaian sengketa  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  pun  ikut  berubah  setiap  ada  peraturan baru  terkait  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  yang  diterbitkan.  Pada  masa berlakunya  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003,  cara  penyelesaian  sengketa dapat melalui cara seperti: Musyawarah; Mediasi; Konsiliasi; Arbitrase; dan Jalur Pengadilan.
Lebih  lanjut  kemudian  di  atur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  mengatur  bahwa  penyelesaian sengketanya  dapat  melalui: Musyawarah;  Arbitrase;  Alternatif  penyelesaian  sengketa (Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi); dan Jalur Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  94  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
(1)  Dalam   hal   terjadi   perselisihan   antara   para   pihak   dalam   Penyediaan Barang/Jasa  Pemerintah,  para  pihak  terlebih  dahulu  menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)  Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak  tercapai,  penyelesaian  perselisihan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui arbitrase,  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  cara-cara  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  oleh Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010,  Lembaga  penyelesaian  sengketa  yang berwenang  dalam  turut  menangani  sengketa  pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah adalah  Lembaga  arbitrase,  Lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  dan  Lembaga
Pengadilan.  Beberapa  tahun  kemudian  terbitlah  Peraturan  Presiden  terbaru  yaitu Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  yang  menjadi  landasan  hukum  dalam kegiatan  pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sampai  sekarang.  Di  dalam  peraturan Presiden tersebut, terkait dengan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara- cara seperti: Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak; Arbitrase; dan Jalur Pengadilan.
Secara  lebih  sfesifik  mekanisme  penyelesaian  kontrak  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  kemudian  diatur  dalam  Peraturan  LKPP  No.  18  tahun  2018 penyelesaian sengketa Kotrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menggunakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau disebut  LKPP.  Peraturan  LKPP  No.  18  tahun  2018  Pasal  3  ayat  (1)  menyebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa  adalah:  melipitu  a.  Mediasi;  b.  Konsiliasi;  dan  c.  Arbitrase.  Ketentuan  tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7, bahwa Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan  mempunyai  fungsi  penyelesaian  sengketa  kontrak  pengadaan  melalui:  a.
Mediasi; b. Konsiliasi; dan/atau c. Arbitrase.
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut  di  atas  maka  Layanan  Penyelesaian Sengketa  Kontrak  Pengadaan  mempunyai  fungsi  penyelesaian  sengketa  kontrak pengadaan  Barang  dan  Jasa  secara non  litigasi  termasuk pengadaan Barang dan  Jasa perspektif  ekonomi  Syariah  dapat  melalui:  a.  Mediasi;  b.  Konsiliasi;  dan/atau  c. Arbitrase.  Mediasi  dan  Konsiliasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang lebih  mengedepankan  musyawarah  mufakat,  tetapi  lembaga  Arbitrase  menggunakan prosedur yang lebih formal seperti halnya dalam hukum acara.
a.  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Di  dalam terminologi Islam  dikenal dengan ash-shulhu , yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syari’at ash-shulhu adalah suatu jenis akad  (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan  (sengketa) antara  2 (dua) orang  yang bersengketa. 14 Alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya  diatur  dalam  satu  Pasal,  yakni Pasal  6  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  sengketa  yang  menjelaskan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak  melaui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  didasarkan  pada  iktikad  baik
14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13), PT. Al- Ma‟arif, Bandung, 1997, h.189.
dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi.  Apabila  sengketa  tersebut tidak  dapat  diselesaikan,  maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa  atau beda  pendapat  diselesaikan  melalui  bantuan  seseorang  atau  lebih  penasehat  ahli maupun melalui seorang mediator.
Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak  berhasil  juga  mencapai  kata  sepakat,  atau  mediator  tidak  berhasil mempertemukan kedua  belah  pihak,  maka  para  pihak  dapat  menghubungi  lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  untuk  menunjuk  seorang  mediator.  Setelah penunjukan  mediator  oleh  lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dalam  waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  usaha  mediasi  harus  sudah  dapat  dimulai.  Usaha penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  mediator  tersebut  dengan memegang  teguh  kerahasiaan,  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  harus tercapai  kesepakatan  dalam  bentuk  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak  yang  terkait.  Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta  wajib  didaftarkan  di  Pengadilan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari sejak penandatanganan.

## b.  Lembaga Arbitrase
Arbitrase  dalam perspektif Islam arbitrase  dapat disepadankan dengan  istilah tahkim.  Tahkim berasal  dari  kata hakkama, secara  etimologis  berarti  menjadikan seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa.  Pengertian  tersebut  erat  kaitannya dengan  pengertian menurut terminologisnya. Lembaga  ini  telah  dikenal  sejak zaman pra   Islam.   Pada   masa   itu,   meskipun   belum   terdapat   sistem   peradilan   yang terorganisir,  setiap  ada  perselisihan  mengenai  hak  milik,  waris  dan  hak-hak  lainnya seringkali  diselesaikan  melalui  bantuan  juru  damai  atau  wasit  yang  ditunjuk  oleh masing-masing pihak yang berselisih. 15
Penyelesaian  sengketa  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  perspektif ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase di Indonesia dapat diajukan melalui Badan
15 NJ. Coulson, a History of Islamic Law , (Edinburg: University Press, 1991), hlm. 10).  dalam Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 167
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.
Berdasarkan  pada  Peraturan  LKPP  No.  18  tahun  2018  jika  penyelesain sengketa kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui LKPP maka LKPP memiliki   kewenangan   untuk   melakukan   a.   meminta   dokumen;   dan/atau   b. memanggil dan  menghadirkan  saksi,  pemberi  keterangan  ahli  dan/atau  setiap  orang yang  dianggap  mengetahui  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  yang  sedang  ditangani Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan (ketentuan Pasal 8 ayat1). LKPP terdiri atas a. Penanggung Jawab Layanan; b. Sekretariat; c. Mediator; d. Konsiliator; dan e. Arbiter  ( Ketentuan Pasal 9)
Mekanisme penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa menurut Peraturan LKPP meliputi :
a.  Pengajuan Permohonan  ( Ketentuan Pasal 20 ) menyebutkan :
1)   Permohonan  Mediasi,  Konsiliasi,  dan  Arbitrase  diajukan  oleh  salah  satu pihak   atau   oleh   Para   Pihak   bersama-sama   dan   didaftarkan   pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.
2)   Permohonan Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase paling kurang memuat: a. Identitas lengkap dan kedudukan Pemohon dan Termohon; b. uraian atau keterangan mengenai fakta-fakta permasalahan yang dimohonkan; c. butir permasalahan  yang  dimohonkan;  d.  tuntutan  yang  dimohonkan;  e. Lampiran berupa bukti yang terkait; f. surat usulan Mediator, Konsiliator, atau  Arbiter;  dan  g.  bukti  kesepakatan  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase.
3)   Permohonan  Mediasi,  Konsiliasi,  atau  Arbitrase  akan  menghalangi  Para Pihak untuk memulai suatu gugatan di pengadilan atau arbitrase di tempat lain, kecuali permohonan tersebut telah dicabut oleh para pihak.
4)   Pemohon  dapat  mencabut  permohonan  untuk  menyelesaikan  sengketa pada  Layanan  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  sebelum pertemuan pertama.
b.   Evaluasi Pendahuluan ( ketentuan Pasal 21) menyebutkan :
1)   Layanan  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  melakukan  evaluasi pendahuluan terhadap permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase.
2)   Pada evaluasi pendahuluan, Sekretretaris Layanan memeriksa kelengkapan dan isi berkas permohonan.
3)   Apabila  berkas  permohonan  tidak  lengkap,  Sekretaris  Layanan memberitahukan    kepada    Pemohon    untuk    melengkapi    berkas permohonan.
4)    Pemohon  diberikan  kesempatan  untuk  melengkapi  permohonan  paling lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  dikirimnya  pemberitahuan atas ketidaklengkapan Permohonan tersebut oleh Sekretaris Layanan.
5)   Apabila  Pemohon  tidak menyampaikan kelengkapan  permohonan  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Pemohon  dianggap membatalkan dan tidak melanjutkan pengajuan permohonan.
6)   Hasil  evaluasi  pendahuluan  dapat  berupa  menerima  permohonan  atau menolak  permohonan  penyelesaian  sengketa  yang  dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta apabila permohonan diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
7)   Sekretaris  Layanan  memberitahukan  batalnya  permohonan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  dan  hasil  evaluasi  pendahuluan  sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemohon
c.  Itikad Baik Melaksanakan Mediasi atau Konsiliasi  ( ketentuan Pasal 27)
1)   Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya wajib melaksanakan Mediasi atau Konsiliasi dengan itikad baik.
2)   Mediator  atau  Konsiliator  dapat  menyatakan  salah  satu  pihak  atau  Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya tidak beritikad baik, dalam hal: a. tidak hadir  setelah  dipanggil  secara  patut  sebanyak  2  (dua)  kali  berturut-turut dalam pertemuan Mediasi atau Konsiliasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan  Mediasi  atau  Konsiliasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir pada  pertemuan  berikutnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut sebanyak  2  (dua)  kali  berturut-turut  tanpa  alasan  sah;  c.  ketidakhadiran berulang-ulang  yang  mengganggu  jadwal  pertemuan  Mediasi  atau Konsiliasi  tanpa  alasan  sah;  d.  menghadiri  pertemuan  Mediasi  atau Konsiliasi,  tetapi  tidak  mengajukan  dan/atau  tidak  menanggapi  Resume Perkara    pihak    lain;    dan/atau    e.    tidak    menandatangani    konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
3)   Permohonan  penyelesaian  sengketa  kontrak  pengadaan  kepada  Layanan Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  tidak  dapat  diproses  apabila terdapat Pihak yang tidak beritikad baik.

## 2. Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa melalui  jalur  pengadilan  atau  hukum  acara.  Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa pengadaan Barang dan JasaPemerintah dalam hal ketika suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejak awal  berbasis pada akad-akad atau asas-asas hukum syariah,  maka  jika  sengketa  tersebut  kemudian  akan  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan  maka  kompetensi  absolut  atau  pengadilan  yang  berwenang  untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama.
Berdasarkan  Pasal 49 huruf (i) Undang-undang  No.  3 Tahun 2006 Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dalam  bidang  ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah,  d)  reasuransi  syariah,  e)  reksa  dana  syariah,  f)  obligasi  syariah  dan  surat berharga  berjangka  menengah syariah, g)  sekuritas syariah, h)  pembiayaan  syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah. 16
Dalam penjelasan Pasal ter sebut antara lain dinyatakan:  “ yang dimaksud dengan “antara orang - orang  yang beragama  Islam”  adalah termasuk  orang atau badan hukum yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  sesuai  ketentuan Pasal ini.”
Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga  pembiayaan  syariah,  atau  bank  konvensional  yang  membuka  unit  usaha syariah  dengan  sendirinya  terikat  dengan  ketentuan  ekonomi  syariah,  baik  dalam pelaksanaan  akad  maupun  dalam  penyelesaian  perselisihan.  Adapun  sengketa  di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: 17
a.  Sengketa di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan dan  lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
b.    Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah;
c.  Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Selain   dalam   hal   kewenangan   sebagaimana   diuraikan   di   atas,   Pasal   49 Undang-undang  No.  3  Tahun  2006  juga  mengatur  tentang  kompetensi absolute (kewenangan  mutlak)  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu,  pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian  berdasarkan  prinsip  syariah  (ekonomi  syariah)  tidak  dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. 18
16 Suhartono, Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional , www.Badilag.net.
17 Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah , Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2, Banten, 2011, h.8
18 Ibid. h. 9.
Lebih  lanjut  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  pengadaan  Barang  dan Jasa   Pemerintah   perspektif   ekonomi   syarah,   tetap   mengacu   pada   Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ketentuan Perma No. 14 tahun 2016  ini memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah yaitu Ketentuan Pasal 2  Perkara ekonomi  syariah  dapat  diajukan  dalam  bentuk  gugatan  sederhana  atau  gugatan dengan acara biasa.
1.   Gugatan Small Claim Court atau Gugatan Sederhana Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  small  claims  court.  Sementara  itu, penanganan   perkara   ekonomi   syariah   dengan   cara   biasa   tetap   mengacu   pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun  ketentuan-ketentuan  penanganan  perkara  ekonomi  syariah  cara sederhana, diantaranya : Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta; para pihak berdomisili  di  wilayah  hukum  yang  sama;  penggugat  dan  tergugat  tidak  boleh  lebih dari satu; alamat tergugat harus diketahui; pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan;  pengajuan  bukti-bukti  harus  bersamaan  dengan  pendaftaran  perkara; penunjukan  hakim  dan  panitera  sidang  paling  lama  2  hari;  hakim  tunggal;  adanya pemeriksan  pendahuluan;  tidak  ada  mediasi;  penggugat  dan  tergugat  wajib  hadir tanpa  didampingi  kuasa  hukum;  gugatan  dinyatakan  gugur  apabila  penggugat  pada sidang  pertama  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah;  dalam  proses  pemeriksaan hanya ada  gugatan  dan  jawaban;  waktu  penyelesaian perkara  25  hari  sejak  sidang  pertama; penyampaian  putusan  paling  lambat  2  hari  setelah  putusan  diucapkan;  tidak  ada upaya  banding  maupun  kasasi,  yang  ada  upaya  hukum  pegajuan  keberatan  yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. 19
Secara  jelas  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyebutkan :
a.  Ketentuan Pasal 3 antara lain :
19 Suryati  Dzuluqy  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara  Litigasi  (Studi  Kasus  Perkara Nomor  175/Pdt.G/2016/PA.Tmk  di  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya),  h.5  https://www.pta- bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf)
1)   Gugatan  dalam  perkara  ekonomi  syariah  dapat  diajukan  secara  lisan atau  tertulis  dalam  bentuk  cetak  atau  pendaftaran  perkara  secara elektronik.
2)  Pemeriksaan  perkara  dengan  acara  sederhana  adalah  pemeriksaan terhadap  perkara  ekonomi  syariah  yang  nilainya  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
b.   Ketentuan Pasal 4 menyebutkan :
Penggugat  mengajukan  gugatannya  di  kepaniteraan  pengadilan  atau  melalui pendaftaran  elektronik  atau  dapat  mendaftarkan  gugatannya dengan  mengisi blanko  gugatan  yang  disediakan  di  kepaniteraan.  Blanko  gugatan  berisi keterangan  mengenai:  a.  identitas  penggugat  dan  tergugat;  b.  penjelasan ringkas  duduk  perkara;  c.  tuntutan  penggugat;  dan  d.  wajib  melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana
c.  Ketentuan Pasal 5 menyebutkan :
Segala  putusan  dan  penetapan  pengadilan  dalam  bidang  ekonomi  syariah selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  juga  harus  memuat  prinsip- prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili
2.   Gugatan Hukum Acara Biasa
Prosedur  pemeriksaan  perkara  ekonomi    syariah  di  persidangan  agama mekanismenya  sesuai  hukum  acara  perdata.  Dalam  acara  biasa  apabila  upaya penyelesaian  melalui  perdamaian  tidak  berhasil,  di  mana  kedua  belah  pihak  tidak menemui kata  sepakat   untuk  menyelesaikan perkaranya  secara  damai  ,  maka  sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Rbg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo Pasal 18 ayat (2)  peraturan  Mahkamah  Agung  hakim  harus  melanjutkan  pemeriksaan  perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 20
a.  Pemeriksaan  ( Ketentuan Pasal 7) :
1)   Pemeriksaan   terhadap   perkara   ekonomi   syariah   dilakukan   dengan berpedoman  pada  hukum  acara  yang  berlaku  kecuali  yang  telah  diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
2)   Pemeriksaan  terhadap  perkara  ekonomi  syariah  dapat  dilakukan  dengan bantuan teknologi informasi.
3)   Perkara   ekonomi   syariah  harus  sudah  diputus  berdasarkan   tenggang waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor   2   Tahun   2014   tentang   Penyelesaian  Perkara   di   Pengadilan Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (empat)  Lingkungan Peradilan.
20 https://pa-sampit.go.id/prinsif-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi-syariah/
b. Tata Cara Pemanggilan ( ketentuan Pasal 8) :
1)  Pemanggilan  kepada  pihak  yang  berperkara  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan    yang    diatur    dalam Reglemen Indonesia    yang diperbarui/Reglemen   Acara   Hukum   Untuk   Daerah   Luar   Jawa   dan Madura sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
2)   Pemanggilan/pemberitahuan  kepada  pihak  yang  berada  di  luar  wilayah yurisdiksi  Pengadilan  yang  menerima  gugatan/permohonan  dilakukan dengan  berpedoman  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Penanganan  Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
3)   Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
c. Persidangan ( ketentuan Pasal 9) :
1) Pengadilan   memeriksa,   mengadili   dan   memutus   dengan   sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
2) Di  antara  para  Hakim  tersebut  pada  ayat  (1)  seorang  bertindak  sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
3) Majelis  hakim  yang  dimaksud  pada   ayat  (1)  dan   (2)  di   atas  harus memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
d.   Upaya Damai ( ketentuan Pasal 10) : Sebelum   pemeriksaan   perkara   dimulai,   Hakim   wajib   dengan   sungguh- sungguh mengupayakan perdamaian.
e.  Pembuktian ( ketentuan Pasal 11 ) : Pemeriksaan  ahli  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  teknologi informasi.
f.  Putusan ( ketentuan Pasal 12) yang menyebutkan Putusan terdiri dari:
a. Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis  dengan  aksara  Arab)  dan diikuti  dengan  DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN YANG MAHA ESA;
b. identitas para pihak;
c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
d. pertimbangan hukum; dan
e. amar putusan.

## E.  Penutup
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah merupakan  salah  satu  kegiatan  yang saat  ini  seringkali  dilakukan  oleh  Pemerintah  demi  memajukan  Negara  dengan berpedoman  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  beserta  aturan pelaksananya  sebagai  aturan  terbaru  dalam  kegiatan  tersebut.  Dalam  proses pelaksanaan kegiatan pengadaan  Barang dan  Jasa  Pemerintah ini  tidak jarang timbul sebuah sengketa diantara para  pihak  yang  melakukan perjanjian.   Adanya  sengketa-
sengketa tersebut maka  Penyelesaian sengketa perjanjian  pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah   prespektif hukum  ekonomi  syariah  adalah  dapat  dilakukan  secara  Non litigasi dan  Litigasi. Melalui jalur  non  litigasi yang terdiri  dari  arbitrase  dan alternatif penyelesaian  sengketa  dan  penyelesaian  sengketa  perjanjian  pengadaan  barang/jasa Pemerintah melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Agama.
Al- Qur‟an dan terjemahannya

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,   2010, Korupsi   Dalam   Pengadaan   Barang   dan   Jasa ,   Genta   Publishing, Yogyakarta Bungin,  Burhan  2007, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologi  Ke  arah Ragam Varian Kontemporer, RajaGrafindo Persada, Jakarta Budiono,   Herlien   2011, Ajaran   Hukum   Perjanjian   dan   Penerapannya   di   Bidang Kenotariatan , Cetakan Ketiga,  Citra Aditya Bakti, Bandung Marzuki, 1983, Metodologi Riset ,  PT Hanindita Offset, Yogyakarta Saliman,  Abdul  R.  2014 Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori  dan  Contoh  Kasus , Penerbit Kencana, Jakarta Sutedi , Adrian 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa , Sinar Grafika, Jakarta, Silondae, Arus Akbar & Fariana, Andi, 2013, Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis , Mitra Wacana Media, Jakarta Sumitro,   Warkum   2004, Asas-Asas   Perbankan   Islam   &   Lembaga-lembaga   Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sabiq,  Sayyid 1997, Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13), PT. Al- Ma‟arif, Bandung, Simamora, Y. Sogar 2009, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasaoleh Pemerintah , Laksbang Pressindo,
------------------------, 2013, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, Cet.ke-II, Laksbang Justitia, Surabaya Yahya, Marzuki dan Fitri Susanti, Endah 2012, Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , Laskar Aksara, Jakarta
Jurnal, Makalah dan Dokumen Pendukung lain Manan,  Abdul  ,  2011, Beberapa  Masalah  Hukum  dalam  Praktek  Ekonomi  Syariah , Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2, Banten Sudjatmoko,   Emanuel,   2004, „ Aspek   Hukum   Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah’ Yuridika Sopian,  Abu,  2014, Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah’ (BPPK) Wibowo, Basuki Rekso, 2005, „ Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan’ (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Internet Suhartono, Prospek Legislasi Fikih  Muamalah  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional , www.Badilag.net
Suryati Dzuluqy Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara  Nomor  175/Pdt.G/2016/PA.Tmk  di  Pengadilan  Agama  Kota Tasikmalaya),  h.5  https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616- penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf)
https://pa-sampit.go.id/prinsif-penyelesaian-sengketa-dalam-hukum-ekonomi- syariah/

## Peraturan Perundang-undangan
UUD NRI Tahun 1945 Peraturan   Presiden   Nomor   54   Tahun   2010   Tentang   Pengadaan   Barang/Jasa Pemerintah Juncto Pemerintah menurut ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tentang  Tata  Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018  Tentang  Layanan  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah