## DAMPAK UU AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN PROFESI, PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN GELAR CPA DI INDONESIA

## Oleh Eva Ulfa Rahayu, SE

## Abstract
The  birth  of“UU  No.  5  Tahun  2011”has  been  alegal  frameworkto  facilitateand accommodate  theinterests  ofthe  professionof  Certified  Public  Accountants.  But  amongthe manypositive impactsgenerated,this Actalsostillgivingconcernto the development ofPublicAccounting professioninIndonesia.
It  is  stilla  matter  of  controversyamongpractitioners  ofeconomics,  especially thoseengagedin the professionof Certified Public Accountants.

## Key Words: UU No. 5 Tahun 2011, Public Accounting Profession

## PENDAHULUAN
Akuntan   publik  adalah  akuntan  yang  telah  memperoleh  izin  dari  menteri  keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia.Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi  yang  jasa  utamanya  adalah  jasa assurance dan  hasil  pekerjaannya  digunakan  secara luas  oleh  publik  sebagai  salah  satupertimbangan  penting  dalam  pengambilan  keputusan ekonomis.  Dengan  demikian,  profesiAkuntan  Publik  memiliki  peranan  yang  sangat  besar dalam mendukung terwujudnyaperekonomian yang sehat, efisien dan transparan.
Setiap  akuntan  publik  wajib  menjadi  anggota  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

## Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Kode  Etik  Profesi  Akuntan  Publik  (sebelumnya  disebut  Aturan  Etika  Kompartemen Akuntan  Publik)  adalah  aturan  etika  yang  harus  diterapkan  oleh  anggota  Institut  Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik  atau  IAI-KAP)  dan  staf  profesional  (baik  yang  anggota  IAPI  maupun  yang  bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).
Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab profesi
Dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai  profesional,  setiap  anggota harus  senantiasa  menggunakan  pertimbangan  moral  dan  profesional  dalam  semua kegiatan  yang  dilakukannya.Sebagai  profesional,  anggota  mempunyai  peran  penting dalam  masyarakat.Sejalan  dengan  peran  tersebut,  anggota  mempunyai  tanggung  jawab kepada  semua  pemakai  jasa  profesional  mereka.  Anggota  juga  harus  selalu bertanggungjawab  untuk  bekerja  sama  dengan  sesama  anggota  untuk  mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.
2. Kepentingan Publik
Setiap  anggota  berkewajiban  untuk  senantiasa  bertindak  dalam  kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen
atas  profesionalisme.Satu  ciri  utama  dari  suatu  profesi  adalah  penerimaan  tanggung jawab  kepada  publik.  Profesi  akuntan  memegang  peran  yang  penting  di  masyarakat, dimana  publik  dari  profesi  akuntan  yang  terdiri  dari  klien,  pemberi  kredit,  pemerintah, pemberi  kerja,  pegawai,  investor,  dunia  bisnis  dan  keuangan,  dan  pihak  lainnya bergantung  kepada  obyektivitas  dan  integritas  akuntan  dalam  memelihara  berjalannya fungsi  bisnis  secara  tertib.  Ketergantungan  ini  menimbulkan  tanggung  jawab  akuntan terhadap  kepentingan  publik.Kepentingan  publik  didefinisikan  sebagai  kepentingan masyarakat  dan  institusi  yang  dilayani  anggota  secara  keseluruhan.Ketergantungan  ini menyebabkan  sikap  dan  tingkah  laku  akuntan  dalam  menyediakan  jasanya mempengaruhi  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  dan  negara.Kepentingan  utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan  dengan  tingkat  prestasi  tertinggi  sesuai  dengan  persyaratan  etika  yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.Dan semua anggota mengikat dirinya untuk  menghormati  kepercayaan  publik.Atas  kepercayaan  yang  diberikan  publik kepadanya,  anggota  harus  secara  terus  menerus  menunjukkan  dedikasi  mereka  untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
3. Integritas
Integritas  adalah  suatu  elemen  karakter  yang  mendasari  timbulnya  pengakuan profesional.Integritas  merupakan  kualitas  yang  melandasi  kepercayaan  publik  dan merupakan  patokan  (benchmark)  bagi  anggota  dalam  menguji  keputusan  yang diambilnya.Integritas  mengharuskan  seorang  anggota  untuk,  antara  lain,  bersikap  jujur dan  berterus  terang  tanpa  harus  mengorbankan  rahasia  penerima  jasa.Pelayanan  dan kepercayaan  publik  tidak  boleh  dikalahkan  oleh  keuntungan  pribadi.Integritas  dapat menerima  kesalahan  yang  tidak  disengaja  dan  perbedaan  pendapat  yang  jujur,  tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
4. Obyektivitas
Setiap  anggota  harus  menjaga  obyektivitasnya  dan  bebas  dari  benturan kepentingan  dalam  pemenuhan  kewajiban  profesionalnya.Obyektivitasnya  adalah  suatu kualitas  yang  memberikan  nilai  atas  jasa  yang  diberikan  anggota.  Prinsip  obyektivitas mengharuskan  anggota  bersikap  adil,  tidak  memihak,  jujur  secara  intelektual,  tidak berprasangka  atau  bias,  serta  bebas  dari  benturan  kepentingan  atau  dibawah  pengaruh pihak  lain.  Anggota  bekerja  dalam  berbagai  kapasitas  yang  berbeda  dan  harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi.Anggota dalam praktek publik memberikan  jasa  atestasi,  perpajakan,  serta  konsultasi  manajemen.  Anggota  yang  lain menyiapkan  laporan  keuangan  sebagai  seorang  bawahan,  melakukan  jasa  audit  internal dan  bekerja  dalam  kapasitas  keuangan  dan  manajemennya  di  industri,  pendidikan,  dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi.Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap  anggota  harus  melaksanakan  jasa  profesionalnya  dengan  berhati-hati, kompetensi  dan  ketekunan,  serta  mempunyai  kewajiban  untuk  mempertahankan pengetahuan  dan  ketrampilan  profesional  pada  tingkat  yang  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  klien  atau  pemberi  kerja  memperoleh  manfaat  dari  jasa  profesional dan  teknik  yang  paling  mutakhir.Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  anggota  mempunyai
kewajiban  untuk  melaksanakan  jasa  profesional  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.Anggota  seharusnya  tidak  menggambarkan  dirinya  memiliki  keahlian  atau pengalaman yang tidak mereka miliki.Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan  pemeliharaan  suatu  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan  profesional  melebihi  kompetensi  anggota  atau  perusahaan,  anggota  wajib melakukan  konsultasi  atau  menyerahkan  klien  kepada  pihak  lain  yang  lebih  kompeten. Setiap  anggota  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  kompetensi  masing  masing  atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.
6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan  jasa  profesional  dan  tidak  boleh  memakai  atau  mengungkapkan  informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk  mengungkapkannya.Kepentingan  umum  dan  profesi  menuntut  bahwa  standar profesi  yang  berhubungan  dengan  kerahasiaan  didefinisikan  bahwa  terdapat  panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana  informasi  yang  diperoleh  selama  melakukan  jasa  profesional  dapat  atau  perlu diungkapkan.Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang  klien  atau  pemberi  kerja  yang  diperoleh  melalui  jasa  profesional  yang diberikannya.Kewajiban  kerahasiaan  berlanjut  bahkan  setelah  hubungan  antar  anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.
7. Perilaku Profesional
Setiap  anggota  harus  berperilaku  yang  konsisten  dengan  reputasi  profesi  yang baik  dan  menjauhi  tindakan  yang  dapat  mendiskreditkan  profesi.Kewajiban  untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai  perwujudan  tanggung  jawabnya  kepada  penerima  jasa,  pihak  ketiga,  anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.
8. Standar Teknis
Setiap  anggota  harus  melaksanakan  jasa  profesionalnya  sesuai  dengan  standar teknis  dan  standar  profesional  yang  relevan.Sesuai  dengan  keahliannya  dan  dengan berhati-hati,  anggota  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  penugasan  dari penerima  jasa  selama  penugasan  tersebut  sejalan  dengan  prinsip  integritas  dan obyektivitas.Standar  teknis  dan  standar  professional  yang  harus  ditaati  anggota  adalah standar  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia.  Internasional  Federation  of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

## Gambaram Umum UU No. 5 Tahun 2011
Untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  dan  sekaligus  melindungi  profesi Akuntan  Publik,  maka  diperlukan  suatu  undang-undang  yang  mengatur  praktek profesi Akuntan Publik .
Saat ini Undang-undang yang mengatur tentang Akuntan Publik telah tertuang dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2011  Tentang  Akuntan  Publik yang diputuskan  DPR  RI  pada  tanggal  5  April  2011  dan  disahkan  Presiden  Susilo  Bambang
Yudhoyono  tanggal  3  Mei  2011.  UU  ini  terdiri  dari  62  pasal  yg  dibagi  kedalam  16  bab dimana  mengatur  tentang  regulasi  profesi,  asosiasi  profesi,  perizinan,  hak  dan  kewajiban, tanggung  jawab,  sanksi  serta  aturan-aturan  lainnya.Dalam  UU  ini  sanksi-sanksi  yang diberlakukan semakin ketat dan jelas.
Tujuan  dari  UU  Akuntan  Publik  ini  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  publik, mendukung  perekonomian  yg  sehat,  efisien,  dan  transparansi,  memelihara  integritas  profesi AP,  meningkatkan  kompetensi  dan  kualitas  profesi  AP,  melindungi  kepentingan  profesi  AP sesuai dengan standard dan kode etik profesi.

## PEMBAHASAN

## A. Dampak UU Akuntan Publik terhadap Perkembangan Profesi
Dengan adanya UU No. 5 Tahun 2011 ini, terdapat manfaat yang ditimbulkan, antara lain :
1. Kepastian  hukum  sekaligus  perlindungan  terhadap  profesi  akuntan  publik  di  Indonesia sudah terjamin
2. Baik entitas yang menggunakan jasa akuntan publik dan akuntan publik itu sendiri akan mendapatkan penjelasan lebih mengenai apa saja hak dan kewajiban akuntan publik
3. Adanya  kerjasama  yang  kooperatif  antara  akuntan  dan  entitas  pengguna  jasa  akuntan publik  yang  akan  menghasilkan  kerjasama  yang  saling  memuaskan  dari  kedua  pihak karena  telah  dijelaskan  tentang  hak  dan  kewajiban  dari  akuntan  publik  namun  tetap menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan
4. Dengan  adanya  undang-undang  ini  diharapkan  akan  membantu  terciptanya perekonomian nasional yang sehat dan transparan.
Namun  ada  beberapa  pasal  yang  dikhawatirkan  akan  berpengaruh  terhadap perkembangan profesi AkuntanPublik di Indonesia. Hal tersebut adalah :
1. Sanksi pidana bagi Akuntan Publik
2. Perijinan Akuntan Publik Asing
3. Persyaratan Akuntan Publik
Pertama ,  sanksi  pidana  dikhawatirkan  akan  semakin  mengurangi  minat  generasi muda  untukterjun  menjadi  Akuntan  publik  yang  saat  ini  sudah  sangat  rendah,  sanksi administratif  kiranyasudah  cukup  memadai. Kedua ,  perijinan  Akuntan  Publik  Asing  yang dirasa  begitu  mudah,akan  menggusur  keberadaan  Akuntan  Publik  lokal.  Hal  ini dimungkinkan  karena  jumlahAkuntan  Publik  di  beberapa  negara  ASEAN  sangat  banyak, sehingga  meraka  akanmelakukan  ekspansi  ke  Indonesia,  disamping  itu  adanya  potensi ancaman  terhadapkepentingan  keamanan  negara  ketika  Akuntan  Publik  Asing  tersebut memeriksa  industri  strategis  negara. Ketiga ,  persyaratan  untuk  menjadi  Akuntan  Publik begitu  mudah,  karenatidak  mensyaratkan  harus  dari  jurusan  akuntansi,  hal  ini  menjadi preseden buruk bagipengembangan jurusan akuntansi di Indonesia.

## Sanksi Pidana terhadap Akuntan Publik
Pada  UU  No.  5  Tahun  2011  tentang  Akuntan  Publik,  telah  diatur  Ketentuan  Pidana terhadap kegiatan akuntan publik pada pasal 55, 56 dan 57. Namun terdapat hal-hal tertentu yang cenderung menimbulkan ketidak nyamanan dalam menjalani profesi akuntan publik ini. Pada  pasal  55  huruf  b  yang  menyatakan “dengan  sengaja  melakukan  manipulasi, memalsukan,dan/atau  menghilangkan  data  atau  catatan  pada  kertaskerja  atau  tidak
membuat  kertas  kerja  yang  berkaitandengan  jasa  yang  diberikan  sebagaimana dimaksuddalam  Pasal  3  ayat  (1)  sehingga  tidak  dapat  digunakansebagaimana  mestinya dalam rangka pemeriksaan olehpihak yang berwenang….” .  Perbuatan-perbuatan  terkait  hal diatastelah  diatur  dalam  KUHP,  sehingga  akan  berdampak  munculnya  duplikasi  aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas suatu permasalahan sehingga  menimbulkan  ketidakpastian.  Serta  dapat  dilihat  memberikan  celah  bagi  pihak- pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk  memidanakan  akuntan  publik  karena  kata-kata “sehingga  tidak  dapat  digunakan  sebagaimana  mestinya”  begitu  bias  dan  tidak  memiliki ukuran  bagaimana  suatu  kondisi  laporan  itu  dapat/tidak  dapat  digunakan  semestinya  oleh pihak berwenang, karena diketahui bahwa jasa  produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu  opini  atau  pendapat  akuntan  publik  terhadap  suatu  laporan  keuangan  atau  informasi keuangan  dimana  opini  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  keyakinan  memadai  (reasonable assurance)  dan  bukan  merupakan  suatu  pernyataan  kebenaran  absolut  (mutlak)  atas  laporan keuangan  atau  informasi  keuangan  lainnya.  Produk  akuntan  publik  tersebut  bukan  akta otentik sebagaimana dikeluarkan oleh pejabat publik. Dan juga terdapat beberapa alasan lain, yaitu :
1. Bahwa  standar  profesi  akuntan  publik  adalah  suatu  acuan  yang  digunakan  dalam menjalankan  profesinya  dimana  dalam  pelaksanaannya  banyak  menggunakan professionaljudgement dan  berbasis sampling ,  oleh  karena  itu  pengaturannya  berbeda dengan ketentuan hukum yang sifatnya pasti dan tidak menimbulkan keragu-keraguan
2. Bahwa  seorang  akuntan  publik  bukanlah  kuasi  Negara,  kuasi  Pemerintah,  atau  pejabat publik  yang  diberikan  kewenangan  atas  nama  publik  atau  Negara  sehingga  produk akuntan  publik  bukan  merupakan legal  binding sehingga  tidak  sebanding  apabila dikenakan sanksi pidana
3. Bahwa standar profesi dan kode etik yang digunakan oleh akuntan publik adalah bukan merupakan  produk  hukum  yang  termasuk  dalam  jenis  dan  hirarki  perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang- undangan karena standar profesi dan kode etik ditetapkan oleh asosiasi profesi
Selain  alasan  tersebut,  pengenaan  sanksi  pidana  atas  pekerjaan  akuntan  publik  juga akan menimbulkan dampak meningkatnya  resiko profesi dan bisnis akuntan publik sehingga akan  mengurangi  minat  dan  tidak  mendorong  pertumbuhan  profesi  akuntan  publik  yang sudah sangat rendah.

## Perkembangan Jumlah Akuntan Publik di Indonesia Tahun 2006 - 2013
Tahun Jumlah Akuntan Publik Pertumbuhan 2006 889 - 2007 893 +4 2008 877 -16 2009 903 +26 2010 928 +25 2011 985 +57 2012 1016 +31 2013 999 -17

## Sumber: PPAJ Tahun 2014

## Perizinan Akuntan Publik Asing
Liberalisasi jasa akuntan se-ASEAN dalam kerangka AFTA 2015, tampaknya menjadi masalah  baru  bagi  keprofesian.  Persaingan  ketat  dengan  akuntan-akuntan  negara  tentangga pada  medan  tersebut  bukanlah  persoalan  mudah  bila  merujuk  posisi  kekuatan  dalam  peta ASEAN.  Indonesia  masih  kalah  dari  segi  jumlah.Tidak  sedikit  pula  yang  menyangsikan kualitas  kompetensi  akuntan  Indonesia  bila  dibandingkan  dengan  akuntan-akuntan  dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.
Data  jumlah  akuntan  ASEAN  tahun  2010  di  masing-masing  negara  menyebutkan, yang  menjadi  anggota  IAI  hampir  10.000.Hal  ini  jauh  tertinggal  dengan  Malaysia  (27.292), Filipina  (21.599),  Singapura  (23.262),  dan  Thaiand  (51.737).Berdasarkan  data  Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan jumlah akuntan publik di Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan dibandingkan dengan negara tetangga.Dengan hanya  bermodal  1.000  orang  akuntan  publik  pada  tahun  2012,  Indonesia  tertinggal  jauh dengan Malaysia (2.500 akuntan publik), Filipina (4.941 akuntan publik), danThailand (6.000 akuntan publik).Padalah Indonesia adalah negara yang besar, dengan perkembangan ekonomi yang  mengesankan  dan  suberdaya  alam  melimpah,  sehingga  dibutuhkan  banyak  akuntan berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi agar semakin efisien dan efektif dengan kekuatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
AFTA (ASEAN Free Trade Area) atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas di Negara ASEAN, akan dilaksanakan tepatnya di tahun 2015. Menghadapi event ini, Tenaga akuntan  Indonesia  seperti  yang  dipaparkan  diatas  akan  mengahdapi  tantangan  yang  cukup berat,  hal  ini  disebabkan  karena  kualitas  dan  kesiapan  akuntan  asing  di  negara-negara ASEAN  sudah  lebih  memadai,  sedangkan  negara  kita  Indonesia  masih  harus  memperbaiki dan memantapkan sektor keprofesian di tingkat nasional. Bila ditahun 2015 Indonesia masih kekurangan tenaga profesi akuntan Publik, maka bukanlah hal yang mustahil posisi ini akan diisi oleh akuntan warga negara asing.
Jumlah Akuntan Publik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura
Negara Jumlah Penduduk Jumlah Akuntan Publik Indonesia 237.000.000 jiwa 926 Singapura 5.000.000 jiwa 15.120 Malaysia 25.000.000 jiwa 2.460

## Sumber : IAPI, 31 Maret 2011
Aturan  terkait  Perizinan  untuk  Akuntan  Publik  Asing  diatur  pada  UU  No.  5  Tahun 2011  tentang  Akuntan  Publik  pada  pasal  7.  Pengaturan  akuntan  publik  asing  tersebut  lebih bersifat  untuk  mengakomodir  kepentingan  untuk  memenuhi  kesepakatan  WTO  dan kesepakatan  liberalisasi  jasa  akuntansi  dikawasan  ASEAN  2015  sebagaimana  telah ditandatanganinya “ ASEAN MRA Framework on Accountancy Services ” oleh Negara-negara ASEAN  tahun  2008,  daripada  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  akuntan  publik lokal.  Dikhawatirkan  Akuntan  Publik  lokal  akan  menjadi  minoritas  dan  pada  akhirnya akanmenjadi  penonton  di  negeri  sendiri.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  jumlah  akuntan  di negara tetangga sudah cukup banyak bila dibandingkan dengan Indonesia.
Hal-hal  yang  juga  perlu  dicermati  bahwa  dapat  berpotensi  menimbulkan  ancaman terhadap  kepentingan  dan  keamanan  Negara.  Akuntan  publik  asing  dapat  mengakses  aspek strategis dan kerahasiaan Negara melalui pemberian jasa kepada instansi Pemerintah, BUMN, atau entitas strategis lainnya. Apalagi potensi tersebut akan bertambah ketika akuntan publik dapat melakukan audit atasLaporan Keuangan Pemerintah untuk dan atas nama BPK.

## Persyaratan Untuk Menjadi Akuntan Publik
Pada  pasal  6  huruf  a  UU  No.  5  Tahun  2011  tentang  Akuntan  Publik,  bahwa  Proses menjadi  Akuntan  Publik  disederhanakan dan  basis calon  Akuntan  Publik  diperluas,  Dengan ketentuan  tersebut  berarti  gelar  CPA  ( certified  public  accountant )  dapat  diberikan  kepada siapa  saja  yang  lulus  ujian  CPA  tanpa  memandang  dia  lulusan  jurusan  apapun  (tidak  harus dari  jurusan  akuntansi).  Hal  ini  memunculkan  potensi  menurunnya  kualitas  dari SDM  yang ahli  dalam  akuntansi.  Padahal  seseorang  yang  mengambil  S-1  untuk  jurusan  akuntansi  saja paling  tidak  membutuhkan  4  tahun  untuk  mendalami  akuntansi  tersebut.  Sulit membayangkan seseorang dari jurusan bukan akuntansi dapat menjadi seorang akuntan hanya dengan cara lulus ujian CPA. Menurut Prof. Dr. Muslich Anshori (Dekan  Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), seharusnya Undang  - Undang harus dapat mengakomodir bagaimana profesi  akuntansi  ini  bisa  menarik  minat  para  sarjana  akuntansi  untuk  terjun  menekuninya. Walaupun  diketahui  bahwa  jumlah  akuntan  publik  di  Indonesia  sangat  kecil  dibandingkan negara-negara ASEAN.

## B. Pendidikan Akuntansi dan Gelar CPA di Indonesia
Tuntutan  kualitas  pendidikan  akuntansi  menjadi  semakin  besar  seiring  keanggotaan IAI dalam International Federation of Accountants (IFAC) . Hal ini diwujudkan dengan salah satu program kerja IAI yaitu peningkatan peran IAI dalam pendidikan akuntansi nasional.
Standar  pendidikan  yang  dikeluarkan  IFAC  menjadi  panduan  bagi  seluruh stakeholder yang  terkait  yaitu:  Asosiasi  profesi,  dunia  pendidikan,  dunia  usaha  dan  industri serta pemerintah, untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional.
Aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi mempunyai beberapa sasaran, antara lain :
1. Tersusunnya blue  print pendidikan  akuntansi  meliputi  seluruh  jenjang  pendidikan akuntansi.
2. Masuknya  Ujian  Sertifikasi  Akuntan  Publik  (USAP)  &  Ujian  Sertifikasi  Akuntan Manajemen (USAM) sebagai jenjang sertifikasi.
3. Meningkatnya jumlah penyelenggara dan mutu PPA.
4. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggara pendidikan magister dan doktor akuntansi.
5. Peningkatan  peran  serta  IAI  dalam  pengembangan  pendidikan  akuntansi,  khususnya menyangkut pencapaian standar kompetensi akuntansi pada semua jenjang pendidikan.
Dalam  pengembangan blue  print pendidikan  akuntansi,  beberapa  isu  sentral  yang perlu dikaji adalah :
1) Munculnya  Undang-Undang  Akuntan  Publik  (UU-AP)  dan  diikuti  dengan  Undang- Undang  Pelaporan  Keuangan.  Berkaitan  dengan  UU-AP,  kompetensi  akuntan  yang dihasilkan  oleh  institusi  pendidikan  akuntansi  akan  semakin  menjadi  sorotan,  terlebih pada sertifikasi profesi akuntan publik yang memungkinkan berasal dari lulusan program sarjana dan D IV bidang non akuntansi.
2) Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP,  2010)  telah  menyatakan  perlunya  suatu perombakan  dalam  pendidikan  karena  pergeseran  kondisi  lingkungan  menuju techno- culture dan techno-science. Ini berarti perlunya suatu pergeseran paradigma pendidikan akuntansi  dalam  memenuhi  tuntutan  global,  baik  yang  bersumber  dari  nilai-nilai global/universal  maupun  kebutuhan  lokal  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  atau  kearifan lokal.
3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sedang intensif  menerapkan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan.

## Certified Publik Accountant (CPA) di Indonesia
Profesi  akuntan  adalah  semua  bidang  pekerjaan  yang  mempergunakan  keahlian  di bidang  akuntansi,  termasuk  bidang  pekerjaan  akuntan  publik,  akuntan  intern  yang  bekerja pada  perusahaan  industri,  keuangan  atau  dagang,  akuntan  yang  bekerja  di  pemerintah,  dan akuntan sebagai pendidik.
Dalam  arti  sempit,  profesi  akuntan  adalah  lingkup  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh akuntan sebagai akuntan publik  yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.
Akuntan  publik adalah  akuntan  yang  telah  memperoleh izin  dari  menteri  keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di  Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2011 tentang  Akuntan  Publik dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.01/2008 tentang  Jasa  Akuntan  Publik .  Setiap  akuntan  publik  wajib  menjadi  anggota  Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.
Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga  menuntut  adanya  perkembangan  berbagai  disiplin  ilmu  termasuk  akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan  yang  bersifat  keuangan  harus  berdasarkan  informasi  akuntansi.  Keadaan  ini menjadikan  akuntan  sebagai  suatu  profesi  yang  sangat  dibutuhkan  keberadaannnya  dalam lingkungan  organisasi  bisnis.  Keahlian–keahlian  khusus  seperti  pengelolaan  data  bisnis menjadi  informasi  berbasis  komputer,  pemeriksaan  keuangan  maupun  non  keuangan, penguasaan materi perundang–undangan perpajakkan adalah hal–hal yang dapat memberikan nilai lebih bagi profesi akuntan.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin baik, maka profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkannya. Kondisi ini, membawa pada suatu konsekuensi bahwa masih terbuka lebar bagi setiap orang untuk memasuki profesi sebagai akuntan, dan profesi akuntan sebagai pilihan karir yang menjanjikan.
Untuk  dapat  menjalankan  profesinya  sebagai  akuntan  publik  di  Indonesia,  seorang akuntan  harus  lulus  dalam  ujian  profesi  yang  dinamakan  Ujian  Sertifikasi  Akuntan  Publik (USAP)  dan  kepada  lulusannya  berhak  memperoleh  sebutan  "CPA  Indonesia"  (sebelum tahun  2007  disebut  "Bersertifikat  Akuntan  Publik"  atau  BAP).  Sertifikat  akan  dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah  satu  persyaratan  utama  untuk  mendapatkan  izin  praktek  sebagai  akuntan  publik  dari Kementerian Keuangan.

## SIMPULAN
1. Undang-undang  yang  mengatur  tentang  Akuntan  Publik  telah  tertuang  dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2011  Tentang  Akuntan  Publik, dimana Undang-undang  ini  mengatur  tentang  regulasi  profesi,  asosiasi  profesi,  perizinan,  hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, serta aturan-aturan lainnya.
2. Terdapat beberapa dampak positif atas penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 2011 ini, di  antaranya:  (1)  adanya  kepastian  hukum  sekaligus  perlindungan  terhadap  profesi akuntan  publik,  (2)  penjelasan  lebih  mengenai  hak  dan  kewajiban  akuntan  publik,  (3) terciptanya kerjasama yang kooperatif antara akuntan dan entitas pengguna jasa akuntan publik  yang  akan  menghasilkan  kerjasama  yang  saling  memuaskan  dari  kedua  pihak karena  telah  dijelaskan  tentang  hak  dan  kewajiban  dari  akuntan  publik  namun  tetap menjaga  independensi  dan  bebas  dari  benturan  kepentingan,  dan  (4)  membantu terciptanya perekonomian nasional yang sehat dan transparan.
3. Selain  dampak  positif  yang  dapat  tercipta  dengan  adanya  Undang-undang  No.  5  Tahun 2011  tersebut,    masih  ada  kekhawatiran  tentang  beberapa  pasal  dalam  Undang-undang tersebut  yang  dikhawatirkan  akan  berpengaruh  terhadap  perkembangan  profesi AkuntanPublik  di  Indonesia,  terkait  dengan  (1)  sanksi  pidana  bagi  Akuntan  Publik,  (2) perijinan Akuntan Publik Asing, dan (3) persyaratan Akuntan Publik.
4. Dampak  lainnya  yang  ditimbulkan  dari  Undang-undang  ini  terkait  dengan  kompetensi akuntan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan akuntansi  yang akan semakin menjadi sorotan, terlebih pada sertifikasi profesi akuntan publik yang memungkinkan berasal dari lulusan program sarjana dan D IV bidang non akuntansi.

## Referensi:
http://riantonopribadi.blogspot.com/2011/04/jurnal-konversi-standar-akuntans-psak.html http://captainvie.blogspot.com/2012/03/resume-materi-profesi-akuntan-publik.html http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/06/11/indonesia-kekurangan-tenaga-akuntan- publik--564253.html
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/06/11/indonesia-kekurangan-tenaga-akuntan- publik--564253.html
http://widiagma.blogspot.com/2013/03/penjelasan-undang-undang-republik.html http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e5a30d3bf02/mk-kabulkan-sebagian- pengujian-uu-akuntan-publik
Jauhari Hatta H., Atika. 2012. Optimalisasi profesionalisme auditor melalui undang-undang no.  5  Tahun  2011. Dinamika  Akuntansi,  Keuangan  dan  Perbankan,  Nopember  2012, Hal: 97 – 104.
PPAJP. Profil  Akuntan  Publik  dan  Kantor  Akuntan  Publik  Tahun  2013 .  SekJen  KemenKeu. 2014.
Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.