## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952

## PERANAN KEUCHIK TERHADAP KELANCARAN ADMINISTRASI GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAH  GAMPONG
1 Armiwal, 2 Suhaibah
1 Program Studi Ilmu Sosial Politik Fakultas Sosial Politik Universitas Iskandarmuda
2 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur

## ABSTRAK
Provinsi  Aceh  merupakan  satuan  pemerintah  daerah  yang  diberi  status  oleh  pemerintah  pusat otonomi khusus ( lex spesialis ), yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Tentu kewenangan serta pengelolaan pemerintahanya berbeda jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia,  hal  tersebut  jelas  terimplementasi  dalam Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  keistimewaan  Aceh. Adanya  Qanun Pemerintahan Gampong Nomor 5 Tahun 2003 di Gampong merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Gampong. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka  peluang  bagi  terwujudnya  demokratisasi  sampai  pada  tingkat  pedesaan  melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat gampong yang  mempunyai  kedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  pemerintah  gampong. Pemerintah gampong  merupakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah gampong  dan  tuha  peuet  gampong.  pemerintah  gampong  terdiri  dari  kepala  gampong  dan perangkat  gampong.  perangkat  gampong  bertugas  membantu  kinerja  kepala  gampong  dalam melaksanakan  tugas-tugas  dan  fungsi-fungsi  pemerintah  gampong.  perangkat  gampong  terdiri dari  sekretaris  gampong  dan  perangkat  gampong  lainnya.  bersama  perangkat  gampong,  kepala gampong  sebagai  pimpinan  struktur  pemerintah  desa  memiliki  peranan  yang  signifikan  dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat gampong (Qanun Pemerintahan Gampong Nomor 5 tahun  2003). Keuchik  sesuai  dengan  kedudukannya  sebagai  pimpinan  dalam  sebuah  Gampong bertugas  untuk  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri,  menjalankan  urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha  untuk  memperlancar  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pembangunan Gampong.  Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan gampong juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk melaksanakan administrasi Gampong dengan baik.
Kata Kunci : Peran Keuchik Dalam Administrasi Gampong

## PENDAHULUAN
Provinsi  Aceh  merupakan  satuan pemerintah  daerah  yang  diberi  status  oleh pemerintah  pusat  otonomi  khusus  ( lex spesialis ),  yang  selanjutnya  diatur  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang pemerintahan Aceh.
Tentu kewenangan serta pengelolaan
pemerintahanya  berbeda  jika  dibandingkan dengan  provinsi  lain  di  Indonesia,  hal tersebut jelas terimplementasi dalam Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999
tentang  keistimewaan  Aceh.  Dalam  rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai    Provinsi Aceh,  maka  perlu  pengaturan  tentang Susunan,  Kedudukan  dan  Kewenangan Pemerintahan  Gampong  dalam  Provinsi Aceh.  Dengan  berlakunya  otonomi  khusus tersebut, maka diperlukan penataan, kembali tugas,  fungsi  dan  wewenang  Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  peningkatan  pelaksanaan Syariat Islam serta, pengembangan adat dan

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
adat  istiadat  sebagaimana  dalam  Qanun Pemerintahan  Gampong  Nomor  5  tahun 2003.
Adanya Qanun Pemerintahan
Gampong Nomor 5 Tahun 2003 di Gampong merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka  mewujudkan  cita-cita  demokratisasi dan  reformasi  pemerintahan  yang  di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan  Gampong.  Dengan  adanya perangkat  hukum  tersebut  telah  membuka peluang  bagi  terwujudnya  demokratisasi sampai  pada  tingkat  pedesaan  melalui perubahan  konfigurasi  pemerintahan  desa sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat gampong  yang  mempunyai  kedudukan sejajar  dan  menjadi  mitra  pemerintah gampong.
Pemerintah gampong merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha  peuet  gampong.  pemerintah  gampong terdiri  dari  kepala  gampong  dan  perangkat gampong.  perangkat  gampong  bertugas membantu  kinerja  kepala  gampong  dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah  gampong.  perangkat  gampong terdiri dari sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya. bersama perangkat gampong, kepala gampong sebagai pimpinan struktur  pemerintah  desa  memiliki  peranan yang  signifikan  dalam  pengelolaan  proses sosial  dalam  masyarakat  gampong  (Qanun Pemerintahan  Gampong  Nomor  5  tahun 2003).
Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan
pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat  dan  meningkatkan  pelaksanaan Syari’at  Islam.  Untuk  melaksanakan  tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, gampong  mempunyai  fungsi    sebagai penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta  segala  urusan  pemerintahan  lainnya yang  berada  di  gampong,  pelaksanaan pembangunan,  baik  pembangunan  fisik  dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual  di gampong,
pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  di gampong, peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam,  peningkatkan  percepatan  pelayanan kepada masyarakat, dan penyelesaian persengketaan  hukum  dalam  hal  adanya persengketaan-persengketaan  atau  perkara- perkara adat dan adat istiadat di gampong.
Keistimewaan  yang  dimaksud  di  sini adalah  pelaksanaan  dan  pemberlakuan syariat  Islam  secara  kaffah,  kemudian  pada aspek pelaksanaan pendidikan, serta penyelenggaraan adat istiadat. Tindak lanjut dari  ke  Istimewaan  tersebut  tentu  dapat terlihat  dalam  istilah-istilah  serta  aplikasi pelaksanaan  pemerintahan  di  Aceh,  yaitu tentang  pemerintahan  gampong  dan  mukim yang  merupakan  jenjang  hirarki  dalam struktur pemerintahan secara umum di Aceh. Keberadaan  nama  lembaga  tersebut  sudah ada  sejak  dulu  dan  terus  dilestarikan,  serta dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hal ini tentu sebagai bentuk kearifan lokal di Aceh, dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Negara  tetap mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  beserta hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  negara  kesatuan Republik Indonesia, hal itu dijelaskan dalam konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945. Selanjutnya  menurut  penjelasan  Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dimaksud dengan gampong adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim, yang  menempati  wilayah  tertentu,  yang dipimpin  oleh  seorang  keuchik,  berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
Pada  pasal  2  dan  3  Qanun  Nomor  5
Tahun 2003 tentang Pemerintahan
Gampong,  bahwa  gampong  merupakan organisasi  pemerintahan  terendah  yang

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
berada  di  bawah  mukim  dalam  struktur organisasi  pemerintahan  di  Provinsi  Aceh. Gampong berfungsi serta diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina  masyarakat  dan  meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan perundang-undangan,  khususnya  di  Aceh. Penyelenggaraan  pemerintahan  gampong tidak  terlepas  dari  peran Keuchik sebagai menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong.  Segala  sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan  harus  mendapat  persetujuan dari Keuchik dan Tuha Peut gampong.
Namun  kenyataan  masih  banyak Keuchik yang belum mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya meskipun sudah dibantu oleh tuha peuet.

## KERANGKA PEMIKIRAN DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003
tentang
Pemerintahan Gampong
menjelaskan, yang dimaksud dengan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung berada di  bawah  Mukim,  atau  nama  lain  yang memiliki  wilayah  tertentu,  yang  dipimpin oleh seorang Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.  Kemudian  pada  defenisi  lain disebutkan gampong adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  berda  dibawah Mukim dan di pimpin oleh seorang keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga sendiri. (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun  2011,  tentang  pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pemerintah  Gampong). Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, desa atau gampong adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas setempat, bedasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat,  yang  diakui  dan  dibentuk dalam  sistem  pemerintahan  nasional,  dan
berada  di  kabupaten  dan  kota,  sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Memang  agak  sulit sedikit menentukan defenisi tunggal mengenai  perdesaan  atau  gampong,  apalagi konteks  kekinian  menunjukan  perbedaan kota  dan  desa tidak lagi  setajam  masa  awal serta  pra  modernisasi,  dari  sisi  ekonomi misalnya  tidak  sedikit  warga  desa  atau gampong yang tak lagi bertumpu pada sektor pertanian  begitu  juga  dalam  sisi  interkasi sosial.  Selanjutnya  pada  pengertian  lain disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan desa  atau  gampong  adalah  tempat  yang berpenghuni kurang dari dua ribu lima ratus orang, begitupun sebaliknya. Untuk keperluan  analisis  psikologi  sosial,  desa merupakan  tempat  yang  memiliki  tempat keakraban  yang  tinggi  serta  informalitas menandai hubungan antar anggotanya.

## Pemerintah Gampong Kedudukan Pemerintah Gampong
Pemerintah  gampong  berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan gampong,  bersama-sama  dengan  tuha  peut gampong, menyelenggarakan urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan gampong.  Pemerintah  gampong  terdiri  atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peut, atau nama lain.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  kechik dibantu perangkat gampong yang terdiri atas sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya (Peraturan Gubernur Aceh 25 Tahun 2011).
Selanjutnya di Pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2003 dijelaskan pula bahwa keuchik adalah  kepala  badan  eksekutif  gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong,  dengan  sistem  pemerintahan gampong,  sistem  demokrasi  dari  bawah (bottom-up) benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam  pemerintahan  gampong,  bidang eksekutif gampong dilaksanakan oleh keuchik  dan  Teungku  Imuem  Meunasah dengan  urusan  yang  berbeda.  Di  gampong, pimpinan  keagamaan  adalah  Teungku Imuem Meunasah (Sulaiman Tripa, 2003)

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952

## Perangkat Gampong
Perangkat  desa  atau  gampong,  terdiri dari  sekretaris  dan  perangkat  lainnya. Sekretaris  desa  atau  gampong  di  isi  dari pegawai  negeri  sipil  yang  memenuhi persyaratan.  Sementara  itu,  sekretaris  desa yang  sudah  ada  sebelum  berlaku  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Gampong,  di  isi  oleh  bukan dari  pegawai  negeri  sipil,  namun  secara bertahap  akan  diangkat  menjadi  pegawai negeri  sipil  sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2005: h. 13)
Dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  25 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, perangkat  gampong  berkedudukan  sebagai unsur  pembantu  dan  bertangung  jawab kepada  keuchik.  Dalam  melaksanakan tugasnya  keuchik  dibantu  oleh  perangkat gampong  yang  terdiri  dari  sekretariat gampong,  pelaksana  teknis  dilapangan  dan unsur  kewilayahan.  Perangkat  gampong terdiri dari :
1) Sekretaris gampong berkedudukan
sebagai unsur staf, memimpin sekretariat gampong  untuk  membantu  keuchik dalam rangka menjalankan pemerintahan gampong.
2) Unsur  staf    sekretariat  gampong, penataan unsur staf sekretariat gampong harus mencerminkan katagori fungsi staf dalam mengelola adminitrasi pemerintahan  gampong,  sehinga  nomen klatur  yang  dapat  digunakan  adalah “kepala  urusan”,  namun  dapat  pula menggunakan  nomen  klatur  lain  sesuai sistem nilai adat istiadat.
Bentuk dan Susunan  Pemerintahan Gampong
Dalam    Qanun  Nomor  5  Tahun  2003 tentang  pemerintahan  gampong,  pada  Bab IV, tentang bentuk dan susunan pemerintahan  gampong,  pasal  9  dijelaskan bahwa,  di  gampong  dibentuk  pemerintahan gampong  dan  Tuha  Peut  gampong  yang secara  bersama-sama  menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian
selanjutnya  pada  pasal  10  dijelaskan  lagi pemerintahan  gampong  terdiri  dari  Imuem Meunasah  beserta  perangkat  gampong lainnya.
Kemudian  pada  pasal  11  Qanun Nomor  5  tahun  2003  tentang  pemerintahan gampong  dijelaskan  pula  bahwa  Keuchik adalah  Kepala  Badan  Eksekutif  Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.  Dengan  sistem  pemerintahan gampong yaitu sistem demokrasi dari bawah (bottom-up) benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemerintahan gampong, bidang eksekutif gampong dilaksanakan oleh Keuchik  dan  Teungku  Imuem  Meunasah dengan urusan yang berbeda pula. Sedangkan yang melaksanakan aspek keagamaan adalah Teungku Imuem Meunasah (Sulaiman Tripa, 2003: h. 60).
Kemudian  posisi  Imuem  Meunasah setara atau setingkat dengan Keuchik walau pun  masing-masing  memiliki  urusan  yang berbeda, begitu juga dengan bidang legislatif,  dalam  gampong  secara  tegas dibatasi bahwa unsur legislatif adalah di luar badan eksekutif.
Kemudian konsep pemerintahan gampong, struktur kepemimpinannya terdiri dari  atas  keuchik,  tuha  peut  dan  teungku Imum atau teungku sagoe, dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat  dan  tata  pemerintahan,  akibat modernisasi  dan  globalisasi,  maka  pada masing-masing unit tersebut dibentuk Sekretaris  gampong  yang  kemudian  lebih disempurnakan menjalankan berbagai urusan pemerintahan. Salah satu perangkat kelembagaan  struktur  gampong  adalah  tuha peut,  tuha  peut  sebagai  sub  perangkat kelembagaan  gampong,  memiliki  makna, fungsi,  peran  dan  kewenangan  tersendiri untuk  memperkuat  fungsi  dan  tugas kewenangan  keuchik  dalam  menjalankan tugas  pokok  dan  fungsi  selaku  pemimpin gampong.  Keuchik  adalah  pemimpin  atau “ku/  bapak”  gampong,  sedangkan  teungku diibaratkan  sebagai  “ma/Ibu”  atau  kaitan adat dan agama (Ismail, 2009: h. 67).
Keuchik sebagai pemimpin gampong dari  aspek  kultur  keacehan  pada  dirinya

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
melengkat  fungsi  “mono  trias  functions “artinya  tiga  fungsi  kekuasaan  dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudukatif, dengan tugas pokok” keureuja hudeip,  keureuja  mate”.  Keuchik  dalam menjalankan  tugas  pokoknya  dibantu  dan didukung oleh teungku dan ureung tuha/ tuha peut.  ureung  tuha  adalah  kaum  yang berpengalaman  bijaksana  dan  sopan  santun, berpengetahuan  adat  dalam  satu  gampong (boleh  tua  atau  muda).  Jumalah  anggota dewan orang tua tidak tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama(tidak dipilih dan boleh secara  diam-diam).  Demikian  dari  aspek budaya  adat  tentang  struktur  gampong (Ismail, 2009: h. 56).
Kemudian  pada  Pasal  1  Ayat  7 Qanun  Nomor  5  tahun  2003  yang menyebutkan  bahwa  tuha  peuet  gampong atau  nama  lain  adalah  badan  perwakilan ampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang  ada  di  gampong.  Jadi,  tuha  peut gampong  biasanya  dipilih  dari  berbagai unsur. Unsur pemerintahan diambil biasanya orang yang sudah menjabat sebagai keuchik atau orang yang sudah pernah terlibat dalam pemerintahan  gampong.  Demikian  halnya dengan pertanggungjawaban.
Dalam kepemimpinan Keuchik, pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat.  Dalam  kenyataan,  biasanya  hal itu dilaksanakan melalui tuha peut.

## Peran  Keuchik    Dalam  Pemerintahan Gampong
Keucik  adalah  nama  untuk  pemimpin gampong  didaerah  aceh,  keucik  juga merupakan pimpinan eksekutif dari pemerintahan  gampong.  Menurut  peraturan pemerintah  nomor  43  tahun  2004  masa jabatan  keucik  adalah  6  tahun  dapat diperpanjangkan  lagi  untuk  tiga  kali  masa jabatan berikutnya.
Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah  Aceh  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  disebutkan bahwa  gampong  dipimpin  oleh  seorang keucik  yang  dipilih  secara  langsung  oleh masyarakat  untuk masa jabatan 6 tahun dan
dapat  dipilih  kembali  hanya  satu  kali  masa jabatan  berikutnya.  dalam  melaksanakan tugasnya keucik dibantu perangkat gampong yang  terdiri  dari  sekretaris  gampong  dan perangkat gampong lainnya. Dalam melaksanakan  tugasnya  sekretaris  gampong dan perangkat gampong lainnya bertanggung jawab kepada keucik. Keuchik  tidak  bertanggung  jawab kepada
Camat, namun hanya dikoordinasikan  saja  oleh  Camat.  Keuchik dilarang  menjadi  pengurus  partai  politik (namun  boleh  menjadi  anggota  partai politik),  merangkap  jabatan  sebagai  Ketua atau Anggota BPD (tuha peut), dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota  DPRD,  terlibat  dalam  kampanye Pemilihan  Umum,  Pemilihan  Presiden,  dan Pemilihan  Kepala  Daerah.  Keuchik  dipilih langsung  melalui  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades) oleh penduduk gampong setempat ataupun melalaui duek pakat atau musyawarah.  Usia,  SLTP,  serta  merupakan penduduk gampong setempat.
Penyelenggaraan Pemilihan keuchik dilakukan  oleh  Panitia  Pemilihan,  dimana dibentuk  oleh  tuha  peut,  dan  anggotanya terdiri  dari  unsur  perangkat  gampong,  dan tokoh masyarakat.

## Peran dan Tugas Keuchik
Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai  pimpinan  dalam  sebuah  Gampong bertugas  untuk  menyelenggarakan  urusan rumah  tangganya  sendiri,  menjalankan urusan  pemerintah,  pembangunan  dan pembinaan  masyarakat,  serta  mengarahkan masyarakatnya  kepada  usaha-usaha  untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan  Gampong.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan gampong  juga  sangat  dipengaruhi  oleh kaemampuan untuk melaksanakan administrasi Gampong dengan baik.  Hal ini karena  sekarang  banyak  Gampong  yang administrasi  gampongnya  masih  kurang baik.  Padahal  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan  gampong,  Pemerintah  Aceh telah  mengeluarkan  Qanun  Nomor  5  Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong yang

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di gampong.
Lebih  lanjut  Qanun  Nomor  5  Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong menyatakan bahwa, Geuchik menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong,  Pasal  14  ayat  (2)  menjelaskan tentang  Geuchik  sebagai  hakim  perdamaian sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  f  pasal  14  diatas  yang  dibantu  oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Oleh  karena  itu  dalam  melaksanakan  tugas dan  kewajibannya  sebagaimana  tersebut diatas,  Geuchik  wajib  bersikap  adil,  tegas, arif dan bijaksana.
Kendatipun  Qanun  No.  5  tahun  2003 telah mengatur sedemikian penting mengenai  kedudukan  dan  fungsi  Geuchik, namun  pada  kenyataannya  fungsi  dan  tugas Geuchik belum berjalan sebagaimana seharusnya  seperti  halnya  tugas  Keuchik sebagai  hakim  perdamaian  antar  penduduk, memajukan  perekonomian  masyarakat  dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
Peranan  Keuchik  terhadap  Kelancaran Administrasi  Gampong  Menurut  Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong
Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing gampong  telah  memilih  tuha  peut  selaku pemerintahan  gampong  untuk  menjalankan roda  pemerintahan  dalam  sebuah  gampong. Masing-masing pemerintahan gampong sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan  gampong  ada  hal-hal  yang tidak  sesuai  dengan  yang  diamanatkan Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pemerintahan Gampong, terutama menyangkut  tugas  dan  fungsi  keuchik  dan Tuha  Peut,  sehingga  hubungan  fungsional yang terjalin tidak maksimal.
Meski  kedua  lembaga  ini  punya kelorasi  yang  lebih  erat  dalam  menjalankan roda  pemerintahan  gampong  akan  tetapi peranan  keuchik  lebih  dominan  karena banyak  kebijakan  dan  keputusan  yang
langsung diputuskan tanpa meminta persetujuan  dari  tuha  peut.  Misalnya  dalam hal  melaksanakan  pembangunan  gampong, sebenarnya  keuchik  terlebih  dahulu  harus mengadakan  musyawarah  dengan  anggota Tuha  Peut,  begitu  juga  dengan  proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gunan gampong.
Hal  ini  jelaskan  bahwa  keuchik  lebih besar  perannya  dalam  penyelenggaraan pemerintahan gampong, meski lembaga tuha peut  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  telah diamanatkan dalam qanun.
Keuchik  dalam berbagai hal terutama memecahkan  persoalan  gampong,  peran Keuchik    yang  dilakukan  tersebut  sudah sesuai  dengan  Qanun  Nomor  5  tahun  2003 (tentang  pemerintahan  gampong).  Namun belum  semuanya  terlaksana  sebagaimana dalam qanun, Keuchik  secara kelembagaan dan  personal  punya  keterbatasan,  terutama menyangkut tingkat pendidikan dan pengalaman yang masih minim.
Keuchik juga membuat reusam tentang pengaturan  sawah  dan  hewan  ternak  dalam rangka ketertiban sosial masyarakat, menurut keterangan  yang  diperoleh  dari  penelitian bahwa  belum  semuanya  masyarakat  mau mentaati  aturan  tersebut,  sehingga  kadang- kadang  aturan  yang  telah  dibuat  kurang bermakna.
Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa peran Keuchik secara keseluruhan  belum  aktif,  karena  dalam pelaksanaan perannya sebagai Keuchik tidak mengentahui  tugas  dan  fungsi  masing- masing  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  Qanun  Nomor  5  tahun  2003  tentang pemerintahan gampong. Selama pengamatan penulis terhadap Keuchik dalam masyarakat gampong  belum  difungsikan  dengan  baik, padahal Keuchik memiliki peran yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  penjelasan  dalam  Qanun Nomor  5  tahun  2003  tentang  pemerintahan gampong.  Oleh  sebab  itu,  untuk  masa  yang akan  datang  kerjasama  serta  koordinasi  dan berkelanjutan.

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
Hambatan Keuchik terhadap Kelancaran Administrasi Gampong  Menurut  Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah
Gampong Keuchik
untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Kedua  lembaga ini saling berkaitan satu sama lain. Di mana keuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  gampong, sedangkan  Tuha  Peut  sebagai  wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan  dan  partisipasi  rakyat  dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan Gampong.
Salah satu hambatan dalam melaksanakan  tugas  tuha  peut  adalah masyarakat, karena mengurus orang banyak susah untuk di ajak mengerti tentang keadaan yang ada, sehingga ada beberapa yang telah diputuskan tidak berjalan sebagaimana yang telah  diputuskan  bersama  dengan  unsur pemerintahan  gampong  lainya.  Selanjutnya untuk  ke  depan  anggota  tuha  peut  masih sanggup untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan. Kalau ditanyakan masalah tentang Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, saya tidak tahu tentang qanun tersebut.
Dalam  melaksanakan  perannya,  tuha peut mendapatkan kendala berupa kurangnya pemahaman  mereka  mengenai  tugas  dan tanggung jawab sebagai perangkat gampong. Misalnya  peran  tuha  peut  sebagai  badan perwakilan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan  gampong  bersama  dengan unsur pemerintahan gampong lainnya kurang memahami apa tugas yang harus dilaksanakan dalam pembangunan gampong. Selain tugas-tugas utama sebagaimana dalam qanun,  tuha  peut  juga  ikut  berpatisipasi dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan masyarakat  melalui  pendekatan  sosial  dan adat,  dengan  mendamaikan  kedua  belah pihak yang bersengketa.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh  dari  informan  bahwa  selama menjabat sebagai Keuchik mendapat hambatan dalam menjalan tugasnya, masalah
pro  kontra  setuju  dan  tidak  setuju,  biasa dalam  kehidupan  berdemokrasi.  Kemudian masalah  Qanun  yang  mengatur  tentang pemerintahan gampong juga kurang dipahami.
Kesanggupanya untuk
melaksanakan peran sebagai Keuchik untuk masa  yang  akan  datang,  jika  sekiranya dipercaya  lagi,  untuk  menempati  posisi anggota tuha peut.

## PENUTUP A.Kesimpulan
1. Peranan  Keuchik  terhadap  kelancaran administrasi  Gampong  menurut  Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong bahwa Keuchik sebagai hakim perdamaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal 14 diatas yang dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peut  Gampong.  Oleh  karena  itu  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya sebagaimana  tersebut  diatas,  Geuchik wajib  bersikap  adil,  tegas,  arif  dan bijaksana.
2. Hambatan  Keuchik  terhadap  kelancaran administrasi  Gampong  menurut  Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong  secara  keseluruhan  kurang efektif  melaksanakan  perannya  sebagai perangkat  pemerintahan  di  Gampong sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang pemerintahan  Gampong.  Hal  ini  karena Keuchik  kurang  memahami  tugas  dan fungsi  sebagaimana  yang  diuraikan  di dalam  Qanun  tersebut  serta  dipengaruhi oleh  tingkat  pendidikan  yang  rendah, sehingga  Keuchik  kurang  efektif  dalam melaksanakan perannya sebagai perangkat  pemerintahan  gampong  dan masih  tidak  dapat  dijalankan  dengan afektif  sebagaimana  yang  diatur  dalam Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang pemerintahan  Gampong.  Pelaksanaan peran  Tuha  Peut  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Qanun  tersebut ternyata  belum  terealisasi  dengan  baik, hal  ini  karena  tingkat  pendidikan  dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas

## Jurnal Sains Riset (JSR) ISSN 2088-0952
dan  tanggung  jawab  sebagai  Keuchiek masih rendah.

## Saran
1. Selama  ini  kita  melihat  Peran  Keuchik kurang efektif dalam menjalankan
fungsinya,  padahal  lembaga  ini  memiliki pengaruh  yang  besar  bagi  kemaslahatan masyarakat.  Indikator  ini  tidak  terlepas dari  faktor  yang  paling  dominan  adalah pengaruh  dari  tentang  Qanun  Nomor  5
Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong.  Oleh  sebab  itu  sebaiknya kerjasama  serta  koordinasi  yang  baik antara  pemerintah  dan  lembaga  adat  tuha peut  merupakan  sebuah  kemutlakan  yang harus dijalin.
2. Peran  dan  fungsi  lembaga  tuha  peut sebaiknya perlu dikembangkan dan diberikan  apresiasi  dengan  memberikan dukungan  moril  dan  material  oleh pemerintah. Ketika lembaga adat gampong di  Aceh  berfungsi  dengan  baik  maka masyarakat  akan  hidup  damai  penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUPA dan  MoU  Helsinki  beberapa  tahun  yang yang  lalu.  Kedamaian  dan  kesajahteraan masyarakat  merupakan  dambaan  semua kita.  Pemerintah  dalam  satu  sisi,  dan masyarakat di sisi lain. Untuk meningkatkan  kepercayaan  Keuchiek, sebaiknya  perlu  melaksanakan  Pelatihan kepada Keuchik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismail.2009. Lembaga  Tuha  Peut  :  Fungsi dan  Peran  Menyahuti  Tantangan Zaman.  Jurnal, Fak.Hukum  Unsyiah. Banda Aceh.
M.  Juned,  T.2003.  Menuju  Revitalisasi Hukum  dan  Adat  Aceh,  Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta.
M.  Said,  2001. Aceh  Sepanjang  Abad , Waspada, Medan M. Puteh, Jakfar. 2012. Sistem Sosial Budaya dan  Adat  Masyarakat  Aceh. Grafindo Litera Media. Jakarta.
Nawawi,  Hadari,  1991, Metode  Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Sulaiman  Tripa. 2009. Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe  Aceh  Darussalam, Jurnal Media Hukum. Banda Aceh.
Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial.  PT.  Remaja  Rosdakarya  : Bandung.
Taqwaddin.  2009.  Gampong  Sebagai  Basis Perdamaian Di Aceh, Makalah, Banda Aceh.
Tri  Utama,  Eko.  2007.  Peranan  Badan Permusyaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek  Desa  Melalui  APBD  di  Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan), Skripsi  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas  Sumatra  Utara.
Medan.
Qanun  Pemerintahan  Gampong  Nomor  5 Tahun 2005.
Aceh  Qanun  No.  9  Tahun  2008  tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  Istiadat Undang-undang Perintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Jakarta. Peraturan  Gubernur  No.  25  Tahun  2011 (tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.