The Effectiveness of Adat Sanction for Khalwat Offense based on Islamic Criminal Law in Ketol, Central Aceh (Efektifitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat: Perspektif Hukum Pidana Islam di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)
Satiya Citra Dewi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Hassanuddin Yusuf Adan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Satiya.citradewi@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  first,  find  out  what  forms  of  customary  sanctions  are imposed on perpetrators of khalwat in Ketol, Central Aceh district. Second, to know the level of effectiveness of customary sanctions in Ketol District against the eradication of the crime of seclusion. Third, a review of Islamic law on customary sanctions in Ketol District for perpetrators of the crime of seclusion. The method used in this research is a qualitative  descriptive  method  using  field  research  and  library  research.  The  results  of the research in this thesis are the settlement of the khalwat dispute in the Ketol District, Central  Aceh  Regency,  in  which  the  dispute  is  settled  customarily  by  a  deliberation process.  Then  each  actor  is  charged  with  paying  one  or  more  oxen  following  the deliberation agreement between the parties. The sanctions that apply are very ineffective among  people  with  middle  and  upper  economic  levels,  for  those  who  are  middle  and above do not feel the effects of the sanctions imposed, because it is very easy for them to pay the sanctions. Overview of Islamic law customary sanctions do not conflict with Islamic  law  because  in  Islamic  law  the  sanction  for  seclusion  is  ta'zir,  namely  the punishment determined by the ruler or judge, which in customary law in Central Aceh who acts as a judge is Reje Kampung.
Keywords: Adat Sanctions, Seclusion, Customary Law
Abstrak:  Tujuan  dari  penelitian  ini,  pertama,  untuk  mengetahui  apakah  bentuk  sanksi adat  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  khalwat  di  Ketol,  Aceh  Tengah.  Kedua,  tingkat efektivitas  sanksi  adat  di  Kecamatan  Ketol  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana khalwat. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku  tindak  pidana  khalwat.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  Kualitatif  dengan  menggunakan  data  lapangan  (field research)  dan  data  pustaka  (Library  research).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  Islam  mengatur  tentang  penyelesaian  khalwat  dan  sistem putusan  Peradilan  Adat  di  Aceh  Tengah.  Hasil  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah penyelesaian  sengketa  khalwat  di  Kecamatan  Ketol  Kabupaten  Aceh  Tengah,  dalam penyelesaian  sengketa  tersebut  diselesaikan  secara  adat  dengan  proses  musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang  berlaku  tersebut  sangat  tidak  efektif  di  kalangan  masyarakat  yang  tingkat perekonomiannya  menengah  ke  atas,  bagi  mereka  yang  menengah  ke  atas  tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar  sanksi  tersebut.  Tinjauan  hukum  Islam  sanksi  adat  tidak  bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.
Kata Kunci: Sanksi Adat, Khalwat, Hukum Adat

## A. Pendahuluan
Khalwat  adalah  perbuatan  berdua-  duaan  di  tempat  sunyi  atau  jauh  dari pandangan orang lain antara seorang perempuan dan seorang pria yang bukan muhrim dan  tidak  terikat  perkawinan. 1 Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda,
“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia bersepi-sepi  dengan  seorang  wanita  yang  tidak  dibarengi  dengan  mahramnya,  karena yang  menjadi  orang  ketiga  dari  keduanya  adalah  setan.” 2 Islam  sangat  melarang  dua orang  lawan  jenis  yang  berdua-berduaan,  apalagi  dilakukan  ditempat  yang  sepi  karena setan  akan  melakukan  tipu  daya  bagi  keduanya  untuk  melakukan  maksiat  dan melanggar ajaran agama. Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam surat al-Isra’ ayat 32:
ًلْيِّبَس َءۤاَس َو ًةَش ِّحاَف َناَك هَّنِّا ىٰن ِّ زلا اوُب َرْقَت  َلَ َو
1 M Ikhwan dkk, Islam Universalia, Issu Sept 2019 (Jakarta: Cyber Media Publishing, 2019), 99.
2 Nurul  Chomaria, Aku  Sudah  Gede:  Ngobrolin  Pubertas  Buat  Remaja  Islam (Jawa  Tengah: Samudera, 2008), 83.
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” 3
Dalam hadīst Rasulullah  Shallahu  ‘alaihi  wassalam  yang  artinya:  “janganlah seorang  laki-laki  berkhalwat  dengan  perempuan  kecuali  bersama  mahramnya.  Maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji dan saya  telah  terdaftar di  perang  ini.”  Beliau  berkata  “Kembalilah  engkau  kemudian berhajilah bersama istrimu.” (HR. Bukhari). 4
Dalam  Qanun Jināyāt Nomor  6  Tahun  2014  disebutkan,  khalwat  sebagai perbuatan  bersunyi-sunyi  antara  dua  orang mukallaf atau  lebih  yang  berlainan  jenis yang  bukan  muhrim  atau  tanpa  ikatan.  Cakupan  larangan  khalwat  adalah  segala kegiatan,  perbuatan  dan  keadaan  yang  mengarah  kepada  perbuatan.  Tujuan pelarangannya  adalah  untuk  menegakkan syarīat Islam  dan  adat  istiadat  yang  berlaku dalam  masyarakat,  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  bentuk  kegiatan  dan/atau perbuatan  yang  merusak  kehormatan,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam mencegah  dan  memberantas  terjadinya  perbuatan  khalwat  dan  menutup  peluang terjadinya kerusakan moral. 5
Khalwat bagi sebagian kalangan tertentu sudah dianggap sesuatu hal yang wajar terjadi  dan bukan  hal  yang  tak  lazim  lagi  terjadi,  hal  ini  terjadi  kemungkinan  besar akibat  dari  perkembangan  zaman  dan  kurangnya  perhatian  dari  lingkunga  keluarga. Dalam hal ini banyak juga yang ditemui melakukan jarīmah khalwat ini dari kalangan mahasiswa  dan  bahkan  dikalangan  pelajar,  hal  ini  sudah  merambat  hampir  ke  semua kalangan. Kurangnya kontrol  sosial memberi ruang kepada pasangan muda mudi yang ingin berbuat khalwat.
Seperti yang terjadi di kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah, pelaku khalwat didominasi pada kalangan usia remaja, perbuatan khalwat tersebut sering didapati oleh
3 Abdul  wahid  Al-Faizin, Sepenggal  Cerita  Sejuta  Makna (Depok:  Gema  Insani  Press,  2019), 129.
4 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana, 2019), 116.
5 Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal  Panggabean, Politik  Syariat  Islam (Jakarta:  Pustaka Alvabet, 2004), 45.
warga kecamatan ketol. Bagi pelaku khalwat di kecamatan ketol akan dikenakan sanksi adat berupa uang dan lembu/kambing. Dalam satu bulan kurang lebih terdapat 5 kasus khalwat  yang  terjadi  di  kecamatan  Ketol.  Setiap  tahunnya  meningkat terkadang  lebih dari 5 kasus per bulannya yang kedapatan warga, dan paling sering terjadi pada hari-hari besar seperti malam tahun baru, malam idul fitri dan hari-hari besar lainnya.
Salah  satunya  yang  terjadi  di  kecamatan  Ketol  pada  malam  tahun  baru  2020 yang dimana pelaku berinisial I R yang masih berstatus pelajar, mereka kedapatan oleh warga melakukan tindakan khalwat ketika acara tahun baru berlangsung dan setelah itu warga  yang  mendapati  sepasang  remaja  tersebut  langsung  membawa  mereka  ke tokoh adat,  setelah  itu  dipanggil orang  tua  dari  kedua  pelaku  tersebut  untuk  didudukan  dan untuk  memberikan  sanksi  kepada  remaja  tersebut.  Pada  sidang  adat  tersebut  mereka dijatuhi sanksi adat dengan membayar denda kambing, jumlah yang ditanggung masing- masing pelaku yaitu sesuai kesepakatan dalam musyawarah. 6 Dari amatan penulis, yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat di kecamatan Ketol terhadap perbuatan  yang  mereka  lakukan  (Khalwat),  tokoh  adat  kurang  memberikan  penegasan dalam hal pemberian sanksi baik menurut hukum Islam maupun hukum adat.

## B. Konsep Khalwat dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat Aceh

## 1. Pengertian
Menurut  bahasa,  kata  “khalwat”  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu khulwah dari akar  kata khala-yakhlu yang  berarti  “sunyi”  atau  “sepi”. 7 Menurut  istilah,  khalwat adalah  keadaan  seseorang  menyendiri  dan  jauh  dari  pandangan  orang  lain. 8 Dalam pengertian  ini,  khalwat  adalah  menarik  diri  dari  keramaian  dan  menyepi  untuk mendekatkan  diri  kepada  Allah.  Dengan  pengertian  ini,  khalwat  bermakna  positif. Adapun dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau
6 Wawancara dengan pemuda kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 14 Agustus 2020.
7 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 123.
8 Ali Geno Berutu, Penerapan Qanun Aceh Kota Subulussalam: Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003 (Jakarta: Ali Geno Berutu, 2016), 152.
terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram. 9
Dalam  terminologi  hukum  Islam,  khalwat  didefinisikan  dengan  keberadaan seorang  pria  dan  wanita  yang  tidak  ada  hubungan  kekerabatan  sehingga  halal menikahinya,  di  tempat  yang  sepi  tanpa  didampingi  oleh  mahram  dari  pihak  laki-laki atau  perempuan.  Berdasarkan  pengertian  di  atas  bahwa  khalwat  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  yang  bukan  muhrimnya  tanpa  disertai  oleh  mahram  maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya.
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Nomor  14  Tahun  2003,  Tentang Khalwat/mesum. Bab I, Pasal 1 menjelaskan bahwa khalwat (disebut sebagai mesum), yaitu  perbuatan  bersunyi-sunyian  antara  dua  orang  mukallaf  atau  lebih  yang  berlainan jenis  yang  bukan  mahram  atau  tanpa  ikatan  perkawinan. 10 khalwat  bukan  hanya dilakukan di tempat tertentu yang sunyi daripada penglihatan orang lain, tetapi juga bisa terjadi di tengah-tengah keramaian, di jalanan atau di tempat umum, apabila perempuan dan laki-laki berdua-duaan tanpa ikatan nikah.
Dari  aspek  hukum  Islam  ( fiqh )  pelanggaran  zina  merupakan  salah  satu  prinsip dasar  ( al-ḥuquq  al-islāmiyah )  yang  memiliki  kaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  yaitu ḥifz  al  nafs  wa  al  ‘ird (yakni  jaminan  hak  atas  setiap  manusia  untuk  tumbuh  dan berkembang secara layak) dan jaminan untuk setiap jiwa manusia atas kehidupan, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas ( ḥifz al-nasl ). 11
Islam  dengan  tegas  melarang  melakukan  zina,  sementara  khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan  zina  terjadi  disebabkan  adanya  perbuatan  lain  yang  menjadi  penyebab
9 Yudi Junadi, Relasi Agama dan Negara, Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia (Cianjur: Institute for Migrant Rights Press, 2012), 161.
10 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum (Bagian Umum), Nomor 20.
11 Hifdhotul Munawaroh, “Mediasi Adat Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” (UIN Jakarta, 2014), 173.
terjadinya  zina,  maka  khalwat  (mesum)  juga  termasuk  salah  satu  jarimah  (perbuatan pidana)  dan  diancam  dengan  uqubat ta’zīr . 12 Khalwat  dilarang  dalam  Islam  karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.
Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda:
اَنَثَّدَح َص ِّ يِّبَّنلا  ْنَع  ٍساَّبَع ِّنْبا  ْنَع ٍدَبْعَم يِّبَأ  ْنَع وٌرْمَع اَنَثَّدَح ُناَيْفُس اَنَثَّدَح ِّ َّاللَّ ِّدْبَع ُنْب ُّيِّلَع ُ َّاللَّ ىَّل
ُس َر اَي َلاَقَف ٌلُج َر َماَقَف  ٍم َرْحَم يِّذ َعَم  َّلَِّإ ٍةَأ َرْماِّب ٌلُج َر َّن َوُلْخَي  َلَ َلاَق َمَّلَس َو ِّهْيَلَع ْتَج َرَخ يِّتَأ َرْما ِّ َّاللَّ َلو
َكِّتَأ َرْما َعَم َّجُحَف ْع ِّج ْرا َلاَق اَذَك َو اَذَك ِّة َو ْزَغ يِّف  ُتْبِّتُتْكا َو ًةَّجاَح

## 13
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami  Amru  dari  Abu  Ma’had  dari  Ibnu  Abbas  dari  Nabi  Saw,  beliau  bersabda, ”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani  mahramnya.”  Lalu  seorang  laki-laki  bangkit  seraya  berkata,  “Wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti  perang  ini  dan  ini.”  Beliau  bersabda,  “Kalau  begitu,  kembali  dan tunaikanlah haji bersama istrimu” (HR. Bukhari).
Menurut  para  ulama,  maksud Hadīst ini  adalah  berduaan  bisa  jadi  pintu dimulainya  kemaksiatan  karena  setan  akan  menjadi  penengah  (orang  ketiga)  di  antara keduanya,  setan  itu  akan  membisikkan  keduanya  untuk  melakukan  kemaksiatan  dan menjadikan  syahwat  mereka  bergejolak,  menghilangkan  rasa  malu  dan  sungkan sehingga  kemaksiatan  nampak  indah  di  hadapan  mereka.  Akhirnya,  setan  menyatukan mereka  dalam  kemaksiatan  yaitu  berzina,  setidaknya  menjerumuskan  mereka  pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina yaitu khalwat. 14
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
12 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum, Bab II, Pasal 2.
13 Abi  Abdillah  Muhammad  ibnu  Ismail, Kitab  Shahih  Bukhari ,  7  ed. (Al-Mishriyyah:  Dar  wa Muthabi’ Al-Sya’bi, n.d.), 48.
14 Sidik Hasan dan Abu Nasma, Let’s Talk about Love (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 129.
ِّنْب َةَبْقُع  ْنَع  ِّرْيَخْلا يِّبَأ  ْنَع ٍبيِّبَح يِّبَأ ِّنْب َدي ِّزَي  ْنَع  ٌثْيَل اَنَثَّدَح ٍديِّعَس ُنْب ُةَبْيَتُق اَنَثَّدَح َلوُس َر َّنَأ  ٍرِّماَع
َق َمَّلَس َو ِّهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِّ َّاللَّ
َتْيَأ َرَفَأ ِّ َّاللَّ َلوُس َر اَي  ِّراَصْنَ ْلْا  ْنِّم ٌلُج َر َلاَقَف ِّءاَسِّ نلا ىَلَع َلوُخُّدلا َو ْمُكاَّيِّإ َلا
ُت ْوَمْلا  ُوْمَحْلا َلاَق  َوْمَحْلا
15
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits  dari  Yazid  bin  Abu  Habib  dari  Abu  Al  Khair  dari  ‘Uqbah  bin  ‘Amir  bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian masuk ke tempat kerumunan para wanita (berduaan  saja)”.  Ada  seorang  Anshar  bertanya,  “Wahai  Rasulullah,  bagaimana pendapat  anda  dengan  saudara  ipar?”  Beliau  menjawab,  “Saudara  ipar  adalah kematian.” (HR. Bukhari).
Al-Allamah  Az-Zamakhsyari  menjelaskan  kalimat al-ḥamwu :  “Bentuk  jamak dari al-ḥamwu adalah ahma’ yang artinya kerabat suami, seperti bapak, saudara, paman dan  selain  mereka.  Dan  ucapan  beliau  “Saudara  ipar  itu  adalah  kematian,  maknanya adalah bahwa ipar itu merupakan puncak kejahatan, kerusakan, dan disamakan dengan kematian,  karena  akan  menghadirkan  malapetaka.  Dengan  kata  lain,  bersama  ipar  itu lebih  membahayakan  daripada  bersama  dengan  orang  lain,  karena  bila  bersamanya merasa aman. Sedangkan bersama orang lain akan merasa tidak aman atau takut, karena akan selalu diawasi gerak-geriknya. 16

## 2.  Sanksi Khalwat
Ta’zīr merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  yang  diancamkan  kepada  pelaku tindak  kejahatan  yang  dijelaskan  dalam fiqh  jinayat .  Ia  merupakan  bentuk  hukuman ketiga setelah hukuman qishāsh -diyat dan hukuman ḥudūd. Kata ta’zīr berakar dari kata ‘ azzāra yang  secara  arti  kata  mengandung  arti  membantu,  membantu  menghindarkan dari  suatu  yang  tidak  menyenangkan,  membantu  melepaskan  diri  dari  kejahatan, membantu keluar dari kesulitan. Kata yang berakar pada kata ‘ azzāra ini terdapat dalam tiga ayat al-Qur’an yaitu pada surat al-Maidah ayat 12, al-A’raf ayat 157 dan al-Fath ayat 9. Kesemuanya mengandung pengertian “membantu” sebagaimana tersebut sebelumnya.
15 Ismail, Kitab Shahih Bukhari , 48.
16 Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, 48 Tanya Jawab Seputar Puasa (Jakarta: Cakrawala, 2013), 134.
Bila  kata  ini  dihubungkan  kepada  kata  “hukuman”,  berarti  hukuman  yang  bersifat membantu atau hukuman yang bersifat mendidik. 17
Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang  lingkup ta’zīr ,  maka  harus  diketahui  hal-hal  yang  menyangkut  dengan  unsur- unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi  kepada dua, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut:
a. Al-Rukn al-syar’ī (unsur hukum atau legal element), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.
b. Al-Rukn al-Mahdi (unsur materil atau essential element), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) atau pasif (omisi)
c. Al-Rukn  al-Adabi (unsur  budaya/moril/cultural  element)  yang  meliputi  kedewasaan,
dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku. 18
Mengenai  ketentuan ‘uq ū bah terhadap  pelaku  Khalwat  diatur  didalam  Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, Pasal 23 yang intinya:
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan jarīmah Khalwat  diancam dengan ‘uq ū bah  ta'zīr cambuk  paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  atau  denda paling  banyak  100  (seratus)  gram  emas murni  atau  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) bulan.
(2) Bagi  penyelenggara  dan  penyedia  fasilitas  atau  mempromosikan  jarimah khalwat  diancam  dengan ‘uq ū bah  ta'zīr cambuk  paling  banyak  15  (lima belas)  kali  dan  atau  denda  paling  banyak  150  (seratus  lima  puluh)  gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.
Dalam Qanun hukum jinayat ini, hanya dikemukakan hukuman maksimal, yaitu hukuman  cambuk  paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  atau  denda  paling  banyak  100 (seratus)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  bulan.  Ini  berbeda dengan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2013  tentang  Khalwat  yang  memuat  hukuman maksimal dan minimal, yaitu “paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali
17 Amir Syaifudin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 321.
18 M. Nur Kholis Setiawan Soetepa, Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen, 1 ed. (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 287.
dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 19

## 3.  Khalwat dalam Hukum Adat
Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  mengatur  3  (tiga)  hal,  yaitu  pelaku  pidana, perbuatan pidana ( jarīmah ) dan ancaman pidana (‘ uqūbah ). 20
Perda  Nomor  7  Tahun  2000  telah  diganti  dengan  Qanun  Nomor.  9  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Kehidupan  Adat.  Dalam  Qanun  yang  terbaru  tersebut  tetap ditegaskan bahwa penegak hukum patut untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong. Dalam Qanun Nomor. 9 Tahun 2008, jangka waktu penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim tidak diberikan batas waktu. 21
Proses penyelesaian bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jināyat dengan  sistem  hukum  adat,  dalam  hal  ini,  khalwat  dapat  diselesaikan  dengan  dua  cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat  Gampong,  dan  seterusnya  para  pihak  jika  putusan  peradilan  adat  gampong  tidak bisa  diterima  dapat  diajukan  ke  peradilan  adat  tingkat  mukim.  Pada  tingkat  Gampong, persoalan diselesaikan oleh keuchik, dan dibantu oleh Imeum Meunasah serta Tuha Peut Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan Keuchik menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam Gampong, yang dibantu  oleh  Imeum  Meunasah  dan  Tuha  Peut  Gampong.  Sementara  pihak-pihak  yang
19 Pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Khalwat.
20 Bab II, Pasal 2, Point a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
21 Majelis  Adat  Aceh, Pedoman  Peradilan  Adat  Di  Aceh (Banda  Aceh:  Majelis  Adat  Aceh, 2008), 12.
keberatan  terhadap  putusan  perdamaian,  dapat  meneruskannya  kepada  Imeum  Mukim dan putusan Imeum Mukim bersifat akhir dan final. 22
Kewenangan  lembaga  adat  dalam  penyelesaian  kasus  khalwat/mesum  di  Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka  kasus  itu  dapat  diteruskan  ke  tingkat  kemukiman  yang  waktu  bulan  tidak  dapat menyelesaikannya,  kasus  tersebut  baru  dapat  diteruskan  kepada  aparat  hukum  yaitu Mahkamah  Syar’iah.Tata  cara  dan  syarat-syarat  penyelesaian  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  adat  pada  masing-masing  daerah  Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong. 23
Ketentuan  lain  tentang  khalwat  ini,  qanun  hukum  jinayat  memberikan  peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah khalwat. Ini diatur dalam Pasal 24: “ Jarīmah khalwat  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  diselesaikan  menurut ketentuan  dalam  qanun  Aceh  tentang  pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”. Hal penting di sini  adalah  tidak  semua jarīmah khalwat  dapat  diselesaikan  di  peradilan  adat.  Dalam penjelasan qanun hukum jinayat disebutkan bahwa “Peradilan adat Gampong berwenang menyelesaikan  perkara jarīmah khalwat  apabila  terjadi  di  Gampong  tersebut  dan  para pelakunya merupakan penduduk di Gampong tersebut”.
Penyelesaian khalwat melalui peradilan adat ini didukung oleh qanun yang sudah ada sebelumnya yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan  Adat  Istiadat.  Pada  Pasal  13  ayat (1)  huruf  d  qanun  ini  disebutkan  bahwa penyelesaian perkara khalwat/mesum dapat diselesaikan dalam peradilan adat.
Namun  demikian,  di  sini  perlu  dicermati  kaitan  antara  penyelesaian  perkara khalwat  dengan  tujuan  pemidanaan.  Di  antara  tujuan  pokok  pemidanaan  dalam  hukum Islam ialah pencegahan ( al-radd wa al-zajr) dan perbaikan dan pendidikan ( al-islāh wa
22 Airil  Safrizal,  “Penerapan  Sanksi  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,” Kanun  Jurnal Ilmu Hukum XV, no. 59 (2013): 149.
23 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
al-tahdhīb ). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya.
Ini bermakna bahwa meskipun qanun membolehkan penyelesaian jarimah khalwat dalam  peradilan  adat  di  Gampong,  tetapi  penyelesaian  itu  hendaknya  didasarkan  pada pencapaian  dua  tujuan  pemidanaan  tersebut.  Artinya,  sekiranya  penyelesaian  perkara khalwat  di  Gampong  tidak  dapat  mencapai  tujuan  pemidanaan,  maka  sebaliknya  tetap diselesaikan  oleh  aparat  penegak  hukum,  sebagai  contoh, jarīmah khalwat  yang merupakan  pengulangan  setelah  kasus  sebelumnya  diselesaikan  dalam  peradilan  adat. Pengulangan jarīmah tersebut  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  diselesaikan  melalui mekanisme peradilan formal. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus khalwat akan tetap,  mengacu  kepada  asas tadabbur (pembelajaran  kepada  masyarakat)  sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.
Ketentuan  penting  lain  dalam  qanun  hukum  jinayat  terkait  khalwat adalah pekerjaan dan keadaan sedang menolong orang lain. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan:
“Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak  dapat  dituduh  melakukan jarīmah khalwat  dengan  sesama  pekerja”. Demikian  juga  orang  yang  tinggal  dalam  satu  rumah  dan  dibuktikan  dengan daftar  keluarga  atau  persetujuan  pejabat  setempat,  tidak  dapat  dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut (ayat 2).
Hal  senada  berlaku  pada  orang  yang  sedang  menolong  orang  lain.  Seprti  di  atur dalam Pasal 13:
“Setiap  orang  yang  memberikan  pertolongan  kepada  orang  lain  yang  berbeda jenis  kelamin  dalam  keadaan  darurat,  tidak  dapat  dituduh  melakukan jarīmah khalwat atau ikhtilāt . 24
24 Ali  Abubakar  dan  Zulkarnain  Lubis, Hukum  Jinayat  Aceh:  Sebuah  Pengantar (Jakarta: Kencana, 2020), 79–81.

## C. Pelaksanaan  Sanksi  Adat  Terhadap  Pelaku  Khalwat  di  Kecamatan  Ketol Kabupaten Aceh Tengah

## 1. Gambaran Umum Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah
Kecamatan Ketol merupakan pemekaran dari Kecamatan Silih Nara, Mayoritas pendapatan  penduduknya  dari  Bertani  tebu  dan  dari  sekian  kecamatan  yang  ada kecamatan Ketol adalah penghasil gula tebu terbesar di Kabupaten Aceh. 25 Kecamatan Ketol merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah, Ibukota  kecamatan  Ketol  adalah  Kampung  Rejewali.  Kecamatan  ketol  terdiri  dari  25 kampung yaitu: Pantan Penyo, Jaluk, Cang Duri, Bah, Serempah, Burlah, Kute Gelime, Blang Mancung, Gelumpang Payung, Rejewali, Kala Ketol, Kekuyang, Buter, Pondok Balik,  Bintang  Pepara,  Pantan  Reduk,  Karang  Ampar,  Jalan  tengah,  Selun,  Blang Mancung,  Genting  Bulen,  Jerata,  Buge  Ara,  Bergang,  Simpang  Juli  dan  Dusun  di Kecamatan Ketol terdiri dari 72 dusun. Kecamatan Ketol memiliki luas sebesar 404,53 km2 . 26 Secara geografis kecamatan Ketol berbatasan dengan:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bener Meriah
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kute Panang
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bireuen
d. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Silih  Nara  dan  Kecamatan  Rusip antara

## 2. Bentuk  sanksi  adat  bagi  pelaku  khalwat  di  Kecamatan  Ketol  Kabupaten Aceh Tengah
Pelaksanaan  sanksi  adat  bagi  pelaku  khalwat  di  Kecamatan  Ketol,  Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan hasil wawancara peneliti yaitu bagi pelaku yang baru sekali ketahuan/kedapatan dalam  melakukan  khalwat  maka  hanya  akan  diberikan  sanksi nasehat,  apabila  ketahuan  lebih  dari  sekali   maka   Pelaku  khalwat  dikenakan  sanksi denda  yaitu  berupa  menyerahkan  uang,  kambing/lembu,  masing-masing  pelaku perempuan dan laki-laki memberikan satu atau lebih lembu/kambing sesuai kesepakatan
25 Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung  Buter di  Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.
26 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Aceh  Tengah,  “Statistik  Daerah  Kecamatan  Ketol  2020” (Takengon, 2020), 3.
bersama guna untuk membersihkan lagi nama baik kampung  yang sudah mereka kotori dengan perbuatan mereka.
Dalam penerapan sanksi adat yang telah dijelaskan di atas sanksi denda tersebut dapat berlaku jika para pelaku khalwat ditangkap basah oleh orang lain atau masyarakat setempat. Setelah itu Reje Kampung di Kecamatan Ketol akan memanggil kedua belah pihak  dan  kedua  orang  tua  para  pelaku  untuk  dilakukannya  musyawarah,  jika  pelaku terbukti  bersalah  maka  barulah  para  pelaku  dikenakan  sanksi  denda  dengan membayar/menyerahkan uang, lembu/kambing untuk dikonsumsi masyarakat kampung dimana pelaku melakukan khalwat. 27
Sanksi  adat  yang  berlaku  berupa  membayar  denda  oleh  pelaku,  sebagaimana yang  diterapkan  di  dalam  adat,  kemudian  apabila  sanksi  dan  denda  tersebut  tidak dipatuhi  pelaku  maka  pelaku  dianggap  telah  menentang  adat  dan  melanggar  aturan yang diterapkan oleh adat. 28
Dengan  demikian  kebiasaan  orang  gampong  memiliki  prinsip  dan  pendirian yang  sangat  kuat,  bahwa  setiap  peraturan  harus  diikuti  karena  telah  melakukan kesalahan,  apabila  kenyataannya  ada  yang  melakukan  pelanggaran  yang  tidak mengindahkan  sanksi  adat  yang  telah  ditetapkan.  Maka  sanksi  adat  yang  menjadi pedoman  masyarakat  Ketol  yaitu  dalam  bentuk  denda  yang  sifatnya  turun  temurun, segala  sanksi  yang  berlaku  bagi  pelaku  diputuskan  dengan  hasil  musyawarah  hukum dan adat yang menyangkut tentang kasus khalwat.
Qanun  gampong  atau Reusam gampong  sudah  dibahas  dan  dikaji  ditingkat Kecamatan,  secara  pelaksanaan  sanksi  adat  sudah  berjalan,  namun  qanun/reusam    itu belum  memiliki  penetapan  atau  pengesahan.  Lembaga  adat  belum  bentuk  suatu peraturan-peraturan  adat  dalam  menjatuhkan  sanksi  adat  secara  tertulis  yang  akurat yang  bisa  menguatkan  sanksi  adat  dan  apabila  dijatuhkan  suatu  sanksi  adat  maka diputuskan secara musyawarah serta pihak adat melihat sanksi mana yang dipersetujui
27 Wawancara  dengan  Pak  Mude  Sedang  selaku  Reje  Kampung  Bah  di  Kecamatan  Ketol  pada tanggal 25 Maret 2021.
28 Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung  Bah di  Kecamatan Ketol, pada tanggal 25 Maret 2021.
oleh dua belah pihak yang deberikan juga sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, jika kesalahan itu terlalu besar maka sanksinya akan semakin besar. 29
Tujuan  penerapan  sanksi  ini  adalah  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  tingkat kesadaran  yang  lebih  tinggi  lagi  pada  masyarakat  Ketol,  bahwa  khalwat  itu  adalah perbuatan  yang  sangat  keji.  Dapat  dipahami,  bahwa  sanksi  adat  itu  sangat  diperlukan sebagai  jalan  keluar  dari  permasalahan  khalwat  yang  masih  ditemukan  dalam masyarakat,  agar  orang-orang  yang  melakukan  khalwat  mendapat  efek  jera  dari perbuatan  yang  mereka  lakukan  tersebut.  Hal  ini  senada  yang  dikatakan  oleh  pak Henry, selaku masyarakat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. 30

## D.  Efektivitas  Sanksi  Adat  terhadap  pelaku  khalwat  di  Kecamatan  Ketol Kabupaten Aceh Tengah
Sanksi  adat  yang  ada  dalam  masyarakat  gayo  merupakan  pencegahan,  seperti yang dikatakan oleh bapak Bedi, dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran, akan bertanggungjawab  dengan  apa  yang  dilakukan  dan  berusaha  untuk  tidak  mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, mereka  akan  berusaha  untuk  tidak  melakukan  kesalahan,  yang  dapat  merugikan  dan menghancurkan keharmonisan kehidupan masyarakat. 31
1. Keefektifan  Sanksi  Adat  Bagi  Pelaku  Khalwat  Di  Kecamatan  Ketol, Kabupaten Aceh Tengah
Masyarakat di Kecamatan Ketol dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu menyelesaikan  melalui  Peradilan  Adat  Gampong,  disebabkan  masyarakat  memiliki ketertarikan  untuk  menjalankan  hukum edet (adat)  tersebut.  Putusan  yang  dibuat  oleh lembaga  adat  Kecamatan  Ketol  Memiliki  penerimaan  penuh  dari  para  pihak  yang bersengketa,  walaupun  diiringi  dengan  pemberian  sanksi  berupa  denda,  namun  hal  ini
29 Wawancara  dengan  Pak  Nasri  selaku  RGM  (Rakyat  Genap  Mupakat)  Kampung  Blang Mancung Kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.
30 Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung  Buter di  Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.
31 Wawancara  dengan  Pak  Bedi  selaku  RGM(Rakyat  Genap  Mupakat)  Kampung  Selun  di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.
begitu  mudah  diterima masyarakat,  karena  ada  keterkaitan  hukum edet dengan  pribadi masyarakat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.
Keputusan  yang  diberikan  oleh  Reje  Kampung  Mengikat  para  pihak  walaupun tidak  tertulis,  hal  ini  disebabkan  masyarakat  dengan  sukarela  menjalankan  keputusan adat,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  dari  sekian  banyak  yang  dapat  menerima  putusan adat, ada juga pihak yang tidak melakukan, namun bagi pihak yang menerima putusan peradilan  adat  akan  menerima  putusan  dengan  senang  hati  dan  melaksanakan  putusan peradilan adat tersebut.
Pelaksanaan  putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  aparat  kampung,  sejauh  ini selalu  dipatuhi  oleh  masyarakat,  walaupun  ada  beberapa  yang  terkadang  enggan melaksanakannya.  Jarang  sekali  ada  bantahan  dari  masyarakat,  karena  dalam penyelesaian  secara  adat  kampung,  para  pihak  meminta  untuk  diselesaikan  melalui peradilan  adat  dengan  tujuan  untuk  berdamai  dan  bukan  untuk  menang,  dan  ketika mereka  membawa  ke  peradilan  adat  jika  sengketanya  memerlukan  denda  maka  akan ditetapkan  denda,  namun  jika  tidak  hanya  perlu  mendamaikan  mereka.  Walaupun sebagian  sengketa  tidak  memerlukan  pembayaran  denda,  namun  karena  mereka  sudah didamaikan,  inisiatif  dari  para  pihak/  salah  satu  pihak  sendiri,  sehingga  ingin  kembali mempererat  silaturahmi  dengan  pihak  yang  bersengketa,  maka  mereka  mengundang pihak yang lainnya dan aparat kampung untuk dijamui makan bersama. 32
Oleh karena itu menurut bapak Bedi, penyelesaian melalui peradilan adat lebih efektif  dan  memiliki  lebih  banyak  kelebihan  dibandingkan  hukum  negara,  karena hukum  negara  setelah  ada  putusan  dari  pengadilan  dalam  hal  ini  pasti  hanya dimenangkan  salah  satu  pihak  dan  salah  satunya  lagi  harus  menjalankan  vonis  yang telah ditentukan, hal ini membuat permasalahan antar pihak yang bersengketa menjadi lebih besar, para pihak tidak akan pernah merasakan damai sebelum yang divonis kalah ini  menang  juga.   Namun  berbeda  dengan  peradilan  adat,  peradilan  adat  itu  sangat dipentingkan  adanya  kerelaan  dari  para  pihak,  dan  inilah  yang  membuat  masyarakat
32 Wawancara  dengan  Pak  Mude  Sedang  selaku  Reje  Kampung  Bah  di  Kecamatan  Ketol, Tanggal 25 Maret 2021.
walaupun  bersengketa  mereka  akan  tetap  tenang  dalam  menjalankan  aktivitasnya  dan para  pihak  dalam  hal  ini  yang  awalnya  hubungannya  tidak  baik  dan  bersengketa  dan setelah  diselesaikan  mereka  bahkan  menjalin  hubungan  yang  sangat  erat  satu  sama lainnya. 33
Pelaksanaan  sanksi  adat  terhadap  pelanggar-pelanggar  hukum  adat  sangat berlaku  efektif  dalam  masyarakat  sendiri,  karena  pemberian  sanksi  ini  membuat  para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Iqbal  selaku  Pemuda  Kampung,  Pelaksanaan  sanksi  adat  sangat  efektif  dalam  proses penyelesaian  kasus  adat,  karena  hukum  adat  itu  bertujuan  untuk  memberikan penyelesaian  secara  damai  walaupun  diiringi  dengan  sanksi,  berupa  denda  dan  lain sebagainya,  namun  denda  ini  bukan  berarti  ingin  memberatkan  para  pihak  yang bersengketa,  melainkan  hanya  sebagai  bentuk  pembelajaran,  supaya  tidak  mengulangi lagi. 34
Sanksi  adat  yang  diterapkan  di  Kecamatan  Ketol  bagi  pelaku  khalwat  ialah dikenakan denda berupa uang, lembu/kambing, yang dimana sanksi tersebut dikenakan kepada  masing-masing  pelaku  yang  akan  diserahkan  kepada  kampung  tempat  mereka kedapatan  melakukan  khalwat,  yaitu  untuk  membersihkan  nama  baik  kampung tersebut. 35
Adapun  Pelaksanaan  sanksi  adat  yang  berlaku  di  Kecamatan  Ketol,  Kabupaten Aceh  Tengah  terhadap  pelanggar-pelanggar  hukum  adat  sangat  berlaku  efektif  dalam masyarakat  sendiri,  karena  pemberian  sanksi  ini  membuat  para  pelaku  tidak  ingin melakukan  kesalahan  yang  sama,  seperti yang  dikatakan  oleh  bapak  Bedi  pelaksanaan sanksi  adat  sangat  efektif  dalam  mencegah  persengketaan  yang  muncul  dikalangan masyarakat,  karena  hukum  adat  itu  bertujuan  untuk  memberikan  penyelesaian  secara
33 Wawancara  dengan  Pak  Bedi    selaku  RGM  (Rakyat  Genap  Mupakat)  Kampung  Selun  di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.
34 Wawancara  Dengan  pak  Zais  Selaku  pemuda  Kampung  Kute  Gelime  di  Kecamatan  ketol, pada tanggal 23 Maret 2021.
35 Wawancara  Dengan  Pak  Henry  Selaku  Pemuda  Kampung  Buter  di  Kecamatan  Ketol,  pada tanggal 23 Maret 2021.
damai  walaupun  diiringi  dengan  sanksi,  berupa  denda  dan  lain  sebagainya,  namun denda  ini  bukan  berarti  ingin  memberatkan  para  pihak  yang  bersengketa,  melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi. 36

## 2. Ketidak  efektifan  Sanksi  Adat  Bagi  Pelaku  Khalwat  Di  Kecamatan  Ketol, Kabupaten Aceh Tengah
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  bahwasanya  sanksi  adat  yang  saat  ini berlaku  untuk  kasus  khalwat tidak  efektif  karena tidak memberikan  efek jera  terhadap para pelaku. Yang mana setiap tahunnya bertambah kasus khalwat di Kecamatan Ketol. Setelah  penulis  melakukan  wawancara  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sanksi  yang dijatuhkan  bagi  pelaku  khalwat  ini  denda  uang,  kambing/lembu.  Mereka  yang perekonomiannya  menengah  ke  bawah  pekerjaannya  ialah  petani  yaitu  dengan penghasilan yang tidak menentu perbulannya yang biasanya berkisar Rp 1.250.000 dan mereka  yang  perekonomiannya  menengah  ke  atas  pekerjaannya  ialah  PNS  dengan penghasilan Rp 6.500.000 perbulannya. bagi mereka yang perekonomiannya menengah ke  atas  sangat  mudah  untuk  mereka  membayar  denda  tersebut,  mengingat  harga kambing  1  juta  dan  adapun  denda  uang  sebesar  2  juta,  maka  besar  kemungkinan  juga untuk  mereka  mengulangi  perbuatan  mereka,  karena  sanksi  yang  ringan  menurut mereka,  sedangkan  bagi  keluarga  dari  kalangan  menengah  ke  bawah,  susah  untuk membayar  denda tersebut  bahkan terkadang  mereka  sampai  meminjam  uang.  Jadi dari sini  nampak  efek  jera  dari  sanksi  tersebut  tidak  dirasakan  secara  menyeluruh,  akan tetapi  sebenarnya  harus  ada  keadilan  untuk  semua  masyarakat,  agar  semua  merasakan efek jera atas perbuatan yang mereka langgar. 37
Dari sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Ketol bagi pelaku Khalwat, sejauh ini  dalam  pengamatan  penulis  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  ialah  denda  dengan memberikan  lembu/kambing  oleh  masing-masing  pelaku  wanita  dan  pria,  jika  dalam
36 dkk  Rahmina,  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Gayo,” Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin 2, no. 3 (2019): 321.
37 Wawancara  dengan  Pak  Bedi  selaku  RGM  (Rakyat  Genap  Mupakat)  Kampung  Selun  di Kecamatan Ketol, tanggal 25 Maret 2021.
Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada pelaku khalwat yang dengan sengaja melakukan khalwat di ancam dengan ‘ uq ū bah ta’zir cambuk paling banyak 10 kali atau denda  paling  banyak  100  gram  emas  murni  atau  penjara  paling lama  10  bulan.  Dalam hukum  Islam  bagi  pelaku  khalwat  djatuhi  hukuman ta’zīr yaitu  bentuk  hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan ulil amri atau  hakim,  artinya  baik  bentuk  maupun  jenisnya  merupakan  hak  penguasa, ditujukan  untuk  menghilangkan  sifat-sifat  mengganggu  ketertiban  atau  kepentingan umum.
Maka  dalam  hal  ini  menurut  pengamatan  penulis  hukuman  khalwat  di Kecamatan  Ketol  yang  dijatuhi  hukuman  denda  uang,  lembu/kambing tidak menyalahi/sesuai  dengan  hukum  Islam,  yang  di  mana  dalam  jarimah ta’zīr kadar ketentuannya  diserahkan  kepada ijtihād para  penguasa/hakim  dan  berat  ringannya hukuman  disesuaikan  menurut  pelanggarannya.  Maksud  yang  menjadi  hakim  di  sini yaitu Reje Kampung di Kecamatan Ketol.

## E.  Kesimpulan
Sistem  putusan  Pengadilan  Adat  di  Kecamatan  Ketol  terkait  dengan penyelesaian perkara khalwat yang dilakukan oleh aparat Gampong atau perangkat adat yang  terdiri  dari  Reje  Kampung,  Rakyat Genap  Mupakat,  dan  perwakilan masyarakat. Pelaku dikenakan sanksi denda apabila telah melakukan lebih dari sekali, musyawarah ini  dilakukan  di  rumah  Reje  Kampung  dengan  memanggil  kedua  orang  tua  pelaku berdasarkan  ketentuan  pidana  adat  yang berlaku  di  kampung  setempat  yaitu  dengan membayar  denda  masing-masing  satu  atau  lebih  dari  satu  ekor  lembu/kambing  sesuai kesepakatan musyawarah antar para pihak, sebagai bentuk menutup aib kampung.
Sanksi  yang  dijatuhkan  yaitu  masing-masing  pelaku  di  bebankan  untuk membayar  satu  atau  lebih  dari  satu  ekor  kambing/lembu  sesuai  dengan  kesepakatan musyawarah antar para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif dikalangan  masyarakat  yang  tingkat  perekonomiannya  menengah  keatas,  bagi  mereka
yang menengah keatas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut.

## Daftar Kepustakaan
Aceh,  Majelis  Adat. Pedoman  Peradilan  Adat  Di  Aceh .  Banda  Aceh:  Majelis  Adat  Aceh, 2008.
‘Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri’ Al Jinaiy Al Islamy . I., 1968.
Al-Faizin, Abdul wahid. Sepenggal Cerita Sejuta Makna . Depok: Gema Insani Press, 2019.
Berutu,  Ali  Geno. Penerapan  Qanun  Aceh  Kota  Subulussalam:  Kajian Atas  Qanun  No.  12, 13 Dan 14 Tahun 2003 . Jakarta: Ali Geno Berutu, 2016.
Chomaria,  Nurul. Aku  Sudah  Gede:  Ngobrolin  Pubertas  Buat  Remaja  Islam .  Jawa  Tengah: Samudera, 2008.
Gover, Kirsty. “Legal Pluralism and Indigenous Legal Traditions.” In The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism , diedit oleh Paul Schiff Berman, 846–75. Oxford University Press, 2020.
Ismail, Abi Abdillah Muhammad ibnu. Kitab Shahih Bukhari . 7 ed. Al-Mishriyyah: Dar wa Muthabi’ Al-Sya’bi, n.d.
Itam,  Teuku  Raja.  “Penyelesaian  Sengketa  dan  Bebagai  Kasus.”  In Pedoman  Adat  Aceh: Peradilan dan Hukum Adat , diedit oleh M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin. Banda Aceh: LAKA, 2001.
Junadi,  Yudi. Relasi  Agama  dan  Negara,  Redefinisi  Diskursus  Konstitusionalisme  di Indonesia . Cianjur: Institute for Migrant Rights Press, 2012.
Lubis,  Ali  Abubakar  dan  Zulkarnain. Hukum  Jinayat  Aceh:  Sebuah  Pengantar .  Jakarta: Kencana, 2020.
M Ikhwan, dkk. Islam Universalia, Issu Sept 2019 . Jakarta: Cyber Media Publishing, 2019.
M. Nur Kholis Setiawan Soetepa. Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen, . 1 ed. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
Mardani. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Kencana, 2019.
Munawaroh, Hifdhotul. “Mediasi Adat Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,.” UIN Jakarta, 2014.
Nasma, Sidik Hasan dan Abu. Let’s Talk about Love . Solo: Tiga Serangkai, 2008.
Rahmina,  dkk.  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Adat  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Gayo.” Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin 2, no. 3 (2019).
Romeo,  Graziella.  “The  Conceptualization  of  Constitutional  Supremacy:  Global  Discourse and  Legal  Tradition.” German  Law  Journal 21,  no.  6  (2020):  904–23. https://doi.org/10.1017/glj.2020.50.
Safrizal, Airil. “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” Kanun  Jurnal Ilmu Hukum XV, no. 59 (2013): 149.
Sumardi,  Dedy.  “Islam,  Pluralisme  Hukum  dan  Refleksi  Masyarakat  Homogen.” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 50, no. 2 (2016): 481–504.
Syaifudin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana, 2003.
Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal  Panggabean. Politik  Syariat  Islam .  Jakarta:  Pustaka Alvabet, 2004.
Tengah,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Aceh.  “Statistik  Daerah  Kecamatan  Ketol  2020.” Takengon, 2020.
Tchoukou, Julie Ynès Ada. “A Conceptual Framework for Regulating Customary Law within Pluralistic  African  States:  Reassessing  Justice  Sector  Reforms  for  Reconciling  Legal Traditions.” Global  Journal  of  Comparative  Law 9,  no.  2  (2020):  245–70. https://doi.org/10.1163/2211906X-00902004.
Utsaimin,  Syaikh  Muhammad  bin  Shalih. 48  Tanya  Jawab  Seputar  Puasa .  Jakarta: Cakrawala, 2013.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia . Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

## Perundangan-Undangan
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang Khalwat/Mesum
Qanun Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayat