## Sejarah Branding Kuliner Halal di Kota Medan, 2003-2019
The History of Halal Culinary Branding in the City of Medan, 2003-2019
Siti Mariam * , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia Laila Rohani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia Jufri Naldo, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia

## PENDAHULUAN
Isu halal dan haram selalu menjadi perbincangan menarik bagi masyarakat Indonesia, karena isu tersebut seringkali ditampilkan  televisi  hingga  membuat  kekhawatiran  dalam  membeli  produk  makanan,  obat-obatan,  kosmetik,  dan sebagainya. Pada tahun 1988 masyarakat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan yang mengandung babi yang beredar luas di pasaran. Salah seorang peneliti makanan dari Universitas Brawijaya menemukan beberapa produk makanan mengandung babi yang beredar di beberapa swalayan dan juga pasar. Penelitian tersebut menemukan 34 jenis makanan mengandung lard dan gelatin . Kedua kandungan tersebut merupakan bahan makanan yang diekstraksi dari  babi.  Akibatnya  terjadi  penurunan  daya  beli  masyarakat  secara  signifikan  saat  itu.  Untuk  meredam  kepanikan masyarakat,  produsen-produsen  produk  makanan  kemasan  berlomba-lomba  memasang  iklan  secara  masif  untuk meyakinkan masyarakat bahwa produknya tidak mengandung babi dan turunannya (Afroniyati, 2014 ).
Pada tahun 2003, dibentuk LPPOM MUI Sumatera Utara yang merupakan fase baru bagi MUI Sumatera Utara dalam  pengkajian  pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetika,  sebagai  wujud  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  dalam mengonsumsi  produk  halal.  Bidang  kajian  LPPOM  MUI  bergerak  untuk  memberikan  masukan  bagi  MUI  dalam memutuskan  kehalalan  suatu  produk.  Proses  dan  standar  sistem  Sertifikasi  Halal  dan  Sistem  Jaminan  Halal  terus dikembangkan oleh LPPOM MUI sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta cakupan kaidah agama (Salman, Khoiri, & Efendi, 2023 ).
Mengutip  dari  artikel  Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat-Obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia Sumatera Utara:
“ LPPOM  MUI  lembaga  yang didirikan oleh  MUI  dalam  menjaga  ketenteraman  umat melalui konsumsi makanan,  obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya….1 Desember 1988 Menteri Agama dan Menteri Kesehatan memberikan himbauan kepada produsen makanan, minuman agar memperdagangkan dan menghidangkan yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram .” (“Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia,” 2019 ).

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
The concern surrounding halal and haram products is a focal point for legal scholars and historians,  sparking  ongoing  debates  within  various  societal  sectors.  This  study  delves into  the  historical  evolution  of  halal  branding  within  the  culinary  industry  in  Medan. Historical  methods  and  qualitative  approaches,  encompassing  literature  reviews, observations, interviews, and documentation, were employed to gather data. Findings emphasize  the  pivotal  role  of  halal  branding  in  ensuring  the  safety,  comfort,  and availability  of  halal  products,  impacting  the  well-being  of  a  diverse  population.  The journey began in 1976  with the introduction of a logo signifying the  presence of pork, subsequently  gaining  momentum  in  1988  when  researchers  from  the  University  of Brawijaya Faculty of Enforcement identified food products suspected of pork content. A year later, the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia  -  MUI) established the  Food,  Drug,  and  Cosmetics  Assessment  Institute  (LPPOM)  to  oversee  halal certification. The enactment of the Halal Product Assurance Law (UUJPH) in late 2014 mandated  that  all  products  circulating  within  Indonesia  must  hold  halal  certification, coinciding with the establishment of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) under the Ministry of Religious Affairs.
Submitted Revised Accepted Published 28/07/2023 12/08/2023 19/08/2023 28/08/2023

## KEYWORDS
Halal branding; culinary industry; historical evolution; Indonesia; regulatory framework.
*CORRESPONDENCE AUTHOR mariam.maufit07@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1923
Pada  tanggal  6  Januari  1989  MUI  mengesahkan  berdirinya  LPOM  MUI  pusat  dan  tahun  2003  diikuti  dengan berdirinya LPPOM MUI di beberapa provinsi yang ada di Indonesia termasuklah Sumatera Utara. Di mana, ini merupakan awal yang baru untuk MUI Sumatera Utara untuk mengkaji makanan, obat-obatan dan kosmetika. Masa lalu labelisasi produk mengandung unsur babi oleh konsumen ditemukan pada makanan olahan yang biasa di konsumsi. Awalnya, pemerintah menetapkan label yang mengandung tanda peringatan produk berbahan babi saja. Membuat label haram dinilai lebih efektif. Hal ini karena produk yang mengandung unsur babi hanya sebahagian kecil saja. Menteri Kesehatan Indonesia  melakukan  kerja  sama  dengan  Gabungan  Pengusaha  Makanan  dan  Minuman  Seluruh  Indonesia  (GAPMI) untuk  membagikan  label  kepada  perusahaan-perusahaan  yang  produk  makanannya  mengandung  unsur  babi  secara sukarela.  Label  yang  dimaksudkan  ialah  tanda  peringatan  yang  ditempelkan  pada  produk  makanan.  Tidak  diketahui secara pasti apa itu dari dalam kemasan atau di luar kemasan dan juga menyertakan gambar babi dan tulisan merah harus  berada  dalam  kotak  merah,  dengan  tulisan  “mengandung  unsur  babi”.  Pada  tahun  2015  terjadi  kepanikan masyarakat di Kota Medan pada makanan siap saji yang beredar luas, yaitu mie instan yang di Impor dari Korea yang disinyalir mengandung unsur babi (Faridah, 2019 ).
Adapun periodisasi terkait label halal pada berbagai produk dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh  Kementerian Kesehatan.  Sepuluh  tahun  kemudian,  yaitu  pada  12  Agustus  1985  terjadi  pergantian  label  dari  “ Mengandung  Babi ’ diganti  dengan  “ Halal ”.  Dalam  hal  ini  pemerintah  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 terkait pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Pada tahun 1988, para ulama dan cendekiawan berupaya mendekati pemerintah untuk membentuk LPPOM MUI.  Lembaga  tersebut  bertugas  untuk  memeriksa  produk  yang  beredar  dan  melakukan  sertifikasi  halal.  Dalam implementasinya, MUI mengeluarkan sertifikasi halal pada tahun 1994 dan melaksanakan tugasnya dengan dukungan dan fasilitas dari Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1996-2000, regulasi terkait penetapan label halal produk masih berada  di  tangan  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Agama,  dan  Peraturan  Pemerintah.  Kemudian  tahun  2001,  MUI mendapa tkan hak untuk memberikan “sertifikat halal” sebagai syarat pencantuman “label halal” suatu produk (Nahlah, Siradjuddin, Efendi, Budiono, & Fahrika, 2023 ).
Hal  tersebut  sudah  banyak  diakui  baik  dalam  negeri  hingga  luar  negeri.  Masuk  dalam  urutan  keenam  Kota terbesar  di  Indonesia  memberikan  peluang  untuk  menjadikan  Kota  Medan  sebagai  pusat  industri  kuliner.  Keunikan kuliner makanan dan kualitas dan cita rasa menjadi modal utama. Banyak gagasan yang mendukung untuk menjadikan Kota Medan sebagai pusat industri kuliner. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian khusus di bidang pariwisata terkhusus kuliner. Branding kuliner halal di Kota Medan menjadi produk unggulan untuk dikonsumsi. Karena, dengan adanya branding halal menunjukkan legalitas yang tinggi terhadap suatu produk makanan. Dalam hal ini, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama berupaya memberikan pelayanan pencantuman label halal di setiap produk makanan dan minuman yang akan di konsumsi yang tidak mengandung unsur babi dan turunannya. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya penggunaan branding halal pada kemasan produk makanan dan juga memberikan sertifikasi halal  yang  mana  produk  tersebut  diproduksi,  misalnya  pabrik  pembuatan  makanan,  rumah  makan,  toko  produk makanan dan lain-lain. Oleh karena itu, branding kuliner halal di Kota Medan sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen dalam membeli produk makanan yang di mana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam (Masruroh, 2020 ).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyebab  diharuskannya  sertifikasi  produk,  seperti  makanan, minuman, bahkan kosmetik, terutama produk impor yang marak beredar di Kota Medan. Sehingga peneliti menyusun rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  awal  kemunculan  branding  halal  di  Kota  Medan  tahun  2003-2019.  Peneliti mengambil lingkup temporal tahun 2003 dikarenakan tahun tersebut merupakan proses branding halal di Kota Medan. Kemudian, pada tahun 2019 merupakan puncak labelisasi produk kuliner dan peralihan dalam proses branding kuliner halal dan peralihan dalam proses branding di Kota Medan. Sebelumnya proses branding halal berada di tangan Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  Kosmetik,  dan  Makanan  (LPPOM)  yang  bertanggung  jawab  kepada  Majelis  Ulama Indonesia (MUI).

## METODE
Heuristik ialah kemampuan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah yang di kumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Penulis mengumpulkan sumber dari perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, perpustakaan Daerah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dan dari berbagai sumber tertulis lainnya. Sumber sekunder yang didapatkan oleh peneliti banyak diambil dari buku,  artikel  jurnal,  skripsi,  wawancara,  dan  sebagainya.  Sesudah  sumber  sejarah  dan  bagian-bagiannya  terkumpul,

## 58 | Siti Mariam, Laila Rohani & Jufri Naldo
langkah  selanjutnya  ialah  verifikasi  atau  yang  biasa  disebut  kritik  untuk  menentukan  keabsahan  dan  autentisitas (keaslian)  sumber.  Pada  tahap  verifikasi,  peneliti  mendapatkan  sumber primer  yang  otentik  berupa  surat  ‘sertifikasi halal’  yang  menandai  awal  MUI  Sumut  untuk  melakukan  labelisasi  halal.  Setelah  tahap  verifikasi  data,  interpretasi merupakan langkah selanjutnya untuk memberikan analisis terhadap peristiwa sejarah yang telah terjadi. Hasil analisis yang  peneliti  dapatkan  bahwa  MUI  Sumut  gencar  melakukan  labelisasi  halal  dari  tahun  2003-2019,  di  antaranya maraknya produk impor dari segi makanan dan minuman yang dikhawatirkan mengandung unsur haram. Tahap terakhir adalah historiografi yang memproduksi kembali tulisan sejarah dengan tema, kajian, dan analisis baru (Dudung, 2019 ). Teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu menempatkan hasil dari literature review , observasi, wawancara, dan lainnya secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Branding Halal di Indonesia
Urgensi halal yang diwajibkan mendorong semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam membuat sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan dan rasa nyaman bagi yang mengonsumsi makanan dan minuman tersebut. Hal ini juga yang mendorong didirikannya lembaga LPPOM MUI di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Merebaknya industri Kuliner mengakibatkan  sertifikasi  halal  penting  dilakukan.  Terkhususnya  kota  Medan  di  mana  produk-produk  kuliner  lokal semakin  bertambah  dari  hari  ke  hari.  Semua  kebijakan  tersebut  dilakukan  tidak  lain  hanya  untuk  melindungi  para konsumen agar tidak mengonsumsi makanan atau minimal yang dilarang dalam syariat Islam.
Awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal di antaranya: (1) MUI melalui komisi fatwa dan sertifikasi halal; (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi; (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal; (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan; (5) Kementerian terkait lainnya. Kemudian setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk  Halal,  maka  terjadi  perubahan  terkait  lembaga  yang  terlibat  di  dalamnya,  yaitu:  (1)  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berhak melakukan sertifikasi halal; (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang mengaudit atau memeriksa produk halal; (3) MUI sebatas pemberi fatwa; (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH. Kewajiban sertifikasi halal harus sesuai dengan UU JPH yang mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019 (Nahlah et al., 2023 ).
Gambar 1. Sertifikasi halal miliki LPPOM MUI Sumatera Utara (Sumber: Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)
Kehalalan produk yang akan dikonsumsi adalah syariah Agama yang harus diikuti dan dipenuhi. Diterbitkan UUJPH membawa perubahan secara signifikan terhadap semua sektor produk maupun jasa yang ada di Indonesia. Di mana semua  barang  atau  jasa  yang  berkaitan  dengan  makanan,  minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  produk  kimia,  produk
Biologi, Produk Genetik dan barang bekas untuk penggunaan umum memerlukan sertifikasi Halal, baik produk Impor 61 maupun produk dalam negeri. Semua jenis produk yang telah dinyatakan halal menurut syariah Islam disebut sebagai produk  halal.  Kemudian,  mengutip  dari  situs  web  resmi  Kementerian  Agama,  untuk  menjalankan  tugasnya  maka didirikanlah Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama.  Selanjutnya  BPJPH  memiliki  tugas  dan  fungsi  registrasi  halal,  sertifikasi  halal,  verifikasi  halal,  melakukan pengawasan  terhadap  kehalalan  produk.  Kerja  sama  dengan  seluruh  produsen  terkait  dan  menetapkan  standar kehalalan produk.
Selanjutnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 33 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH memiliki tanggung jawab terhadap seluruh produk yang akan di konsumsi. Mulai dari proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produk. Dan perlu diketahui jika tidak memberi label halal atau memalsukan logo halal, diancam hukuman pidana mulai dari denda administratif hingga hukuman pidana. Pasal 56 UUJPH No.33 tahun 2014 mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan suatu produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000 (Khairuddin & Zaki, 2021 ).
BPJPH bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait seperti, Kementerian, LPH dan MUI dalam melaksanakan UUJPH. Selain itu juga bekerja sama dengan lembaga pemeriksaan halal (LPH) diantaranya: PT. Sucopindo Persero, PT. Suveyor  Indonesia,  dan  PT.  Sinergi  Pengaut.  Lembaga  pemeriksaan  kehalalan  suatu  produk  yang  nantinya  sebagai persyaratan layak atau tidaknya mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah.  Urgensi halal ini sudah lama diajukan kepada pemerintah. Pada tahun 1988 terjadi temuan dan menyebabkan 62 permasalahan berskala Nasional maka MUI berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan mendirikan LPPOM MUI atas inisiasi mereka sendiri dan tidak memiliki kekuatan hukum, mulai itu sertifikasi halal bersifat sukarela dan bukan inisiasi dari pemerintah.
Menimbang  besarnya  kerugian  yang  akan dialami  oleh masyarakat  jika  tidak  adanya  kepastian  hukum  terkait sertifikasi halal, maka Kementerian Agama menyusun draf Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  Tetapi  dalam  usaha  tersebut  mengalami  kemandekan,  di  antaranya  terlalu  lama  direspons  DPR  kurang  lebih selama 10 tahun, mulai dari tahun 1994 hingga akhirnya disetujui pada  tahun 2014. Kemudian, pada pelaksanaannya diberikan  waktu  selama  kurang  lebih  lima  tahun  untuk  tahap  sosialisasi.  Selanjutnya  pada  tahun  2019  sudah  jatuh hukumnya  wajib  bagi  setiap  produsen  untuk  mengurus sertifikat  dan  logo  halal  ke BPJPH  (wawancara  dengan  Abd. Rahman, 20 Januari 2022). Oleh sebab itu, maka alur dalam kepengurusan Sertifikasi halal dan Branding halal mengalami perubahan dengan perbandingan sebagai berikut:
Tabel 1. Perbedaan alur pembuatan sertifikasi dan logo halal
Sebelum UUJPH Sesudah UUJPH Sertifikasi bersifat sukarela Sertifikasi bersifat wajib Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga dalam proses sertifikasi halal LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Sertifikasi berlaku 2 tahun Sertifikasi berlaku 4 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya yang telah bersertifikasi dan berlogo halal. Auditor halal bisa berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang sesuai bidang audit.
Auditor audit harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi,  farmasi,  pangan,  biokimia,
teknik industri dan kimia.
Alur sertifikasi singkat : pelaku usaha
→ LPPOM MUI→ MUI
Alur sertifikasi halal lebih panjang : pelaku usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI
Sumber: Faridah, 2019

## 60 | Siti Mariam, Laila Rohani & Jufri Naldo

## Implikasi Sertifikasi Produk Halal bagi Masyarakat Kota Medan
Ada  dua  poin  terkait  hal  yang  mendukung  implikasi  sertifikasi  produk  halal  bagi  masyarakat  Kota  Medan,  yaitu kekhawatiran  akan  maraknya  produk  impor  yang  masuk  di  Kota  Medan  dan  pergaulan  masyarakatnya  yang  terlalu heterogen sehingga abai dalam memperhatikan suatu produk. Komunikasi merupakan suatu hal yang diperlukan bagi Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPPOM MUI untuk memberikan kesadaran. Keheterogenan masyarakat Kota Medan dikelompokkan dengan berbagai suku, seperti Melayu, Jawa, Batak, Minang, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat  yang  menetap  di  Kota  Medan  juga  memiliki  latar  belakang  agama  yang  berbeda,  seperti  Islam,  Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2021, mayoritas masyarakat di Kota Medan memeluk agama Islam dengan angka 1.641.401 jiwa. Sifat heterogen tidak selalu memunculkan dampak positif bagi masyarakat Muslim di Kota Medan, karena pergaulan di zaman modern menyebabkan hilangnya kesadaran dalam mengonsumsi produk tidak berlabel halal. Oleh karena itu, Kementerian Agama melakukan sosialisasi akan pentingnya mengonsumsi produk halal (Fharisi & Rubino, 2023 ).
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  tidak  hanya  sebatas  penyuluhan,  melainkan  dengan kampanye dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang produk halal. Dengan cara komunikasi tersebut pesan- pesan yang diharapkan mampu mencapai target audiens dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk halal. Maraknya produk impor yang masih diragukan kehalalannya, baik berupa kosmetik, makanan, minuman, melalui sertifikasi halal para konsumen bisa lebih berhati-hati dalam membelinya (Sari & Sudardjat, 2013 ).
Tujuan  lain  dari  labelisasi  halal  juga  untuk  menghindari  dan  membantu  konsumen  memaksimalkan  pilihan produknya demi kemanfaatan dan kesejahteraan. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bagi para pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dan setelah memperoleh sertifikasi tersebut, di antaranya:
1) Memberikan  informasi  secara  jelas,  benar  dan  jujur,  memisahkan  lokasi,  tempat  dan  alat  penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan non-halal.
2) Memiliki penyedia halal.
3) Melakukan  perubahan  komposisi  bahan  kepada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) (Harahap, 2018 ).
Kemudian,  untuk  mendapatkan  sertifikasi  dan  brand/logo  halal  ada  beberapa  prosedur  yang  dilakukan  di antaranya; setiap produsen yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya, ada tiga macam formulir yang diajukan yaitu untuk makanan dan minuman, olahan resto, dan hewan potong. Surat pengajuan yang di sampaikan ke LPPOM  MUI  harus  melampirkan  sistem  mutu  dan  prosedur.  Saat  mengajukan  sertifikat  Halal,  produsen  harus menandatangani pernyataan kesiapan, menerima tim audit LPPOM MUI dan mengirim sampel produk , termasuk bahan baku dan bahan tambahan untuk diperiksa. Selanjutnya, semua dokumen yang dijadikan jaminan halal atas produknya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotokopi diserahkan kepada LPPOM MUI. Surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir dikembalikan ke LPPOM MUI kemudian akan diperiksa oleh LPPOM MUI. Pemeriksaan audit ke lokasi produsen dilakukan setelah semua berkas dinilai memenuhi syarat  (Atmadi & Widati, 2013 ).
Setelah  inspeksi  selesai  dan  dievaluasi  serta  persyaratan  halal  terpenuhi,  produsen  terkait  diproses  untuk mendapatkan sertifikasi halal. untuk perubahan penggunaan bahan baku atau bahan tambahan pangan dalam proses produksi,  produsen  wajib  memberitahukan  kepada  LPPOM  MUI untuk  menerima  “tidak  keberatan  atas penggunaannya”. Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun, setelah masa waktu berlalu maka produsen kuliner akan mengulang kembali prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal yang akan berlaku dalam waktu yang sama. Produsen yang  tidak  memperbarui  sertifikasi  halalnya  maka  tidak  lagi  di  izinkan  menggunakan  sertifikasi  halal.  Namun  pada kenyataannya label halal sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Beberapa produsen bahkan tidak memiliki sertifikasi halal tapi melabelkan logo halal pada produknya. Dalam hal ini LPPOM MUI memiliki kelemahan sebagai lembaga kontrol dan pengawas peredaran produk halal.
Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  perangkat  lain  yang  ikut  menyertai.  LPPOM  MUI  tidak  dapat  menindak pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  produsen  makanan  dan  minuman  karena  tidak  adanya  sanksi  atau hukuman baik secara perdata maupun pidana yang jelas diatur oleh hukum misalnya undang-undang atau pencabutan izin usaha. Polemik tersebut berkembang menjadi berbagai isu dan stigma negatif terhadap MUI. Oleh karena itu, pada tahun 2014, presiden secara resmi memerintahkan dikeluarkannya UU Jaminan Produk Halal No.33. di Indonesia, perlu
adanya jaminan untuk memberikan rasa aman dan tersedianya produk halal kepada masyarakat Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam (Fatimah, Saul, & Murni, 2019 ).
Pada tahun 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) membuat program Sertifikasi Halal Gratis (sehati). Program sehati merupakan bentuk dari implementasi Undang-undang JPH yang disahkan pada tahun 2014. Program tersebut diutamakan bagi pelaku usaha (PU) mikro di Indonesia yang tujuannya sebagai berikut:
1) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha;
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat;
3) Penguatan UMK;
4) Memberi nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.
Selain itu dengan adanya kemajuan teknologi, BPJPH sedang melakukan proses digitalisasi layanan. Sertifikat halal saat ini sudah berbentuk e-certifiate dengan tanda tangan digital ( digital signature ) yang terhubung dengan sistem Balai Sertifikat  Elektronik  (BsrE),  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara.  Layanan “ Sihalal ” sekarang  ini  sudah  terkoneksi  dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Kemudahan akses tersebut bisa bermanfaat  bagi  para  pelaku  usaha,  baik  Islam  maupun  agama  lain,  untuk  mendaftarkan  produknya  sehingga  bisa menarik  minat  beli  para  konsumen,  khususnya  Muslim,  yang  ada  di  Kota  Medan,  dengan  tetap  memperhatikan standarisasi yang telah berlaku (Nasution, 2023 ).

## SIMPULAN
Maraknya produk impor di Kota Medan telah menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya unsur haram, seperti lemak babi, yang tak disadari terkandung dalam berbagai produk, termasuk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kecemasan di kalangan warga Muslim Medan saat membeli produk tertentu. Lembaga yang  bertanggung  jawab  atas  sertifikasi  halal,  yaitu  LPPOM  MUI  Sumut  dan  BPJPH,  telah  berupaya  keras  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  khususnya  warga Muslim  di  Medan.  Upaya  tersebut  meliputi  kampanye  yang mendorong  pembelian  produk  yang  telah  memiliki  label  halal  dan  penyusunan  peraturan  yang  mengatur  sertifikasi halal.

## REFERENSI
Afroniyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik , 18 (1), 37 – 52. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.6870
Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2013). Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia. Al-Azhar Indonesia , 2 (87 – 97). Dudung, A. (2019). Metodologi Penelitian Sejarah Islam . Yogyakarta: Ombak.
Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia History, Development, and Implementation. Journal of Halal Product and Research , 2 (2), 68. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78 Fatimah, Saul, A., & Murni, M. (2019). Penerbitan Sertifikat Produk Jaminan Halal Pasca Dibentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 53 – 68.
Fharisi, M., & Rubino. (2023). Upaya Kementerian Agama Kota Medan dalam Menyuluh Masyarakat Muslim Terhadap Urgensi Konsumsi Produk Halal. Kurousitas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan , 16 (1), 32 – 44. Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. De Lega Lata: Urnal Ilmu Hukum , 3 (1), 108 – 118. https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145
Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. Asas , 13 (1), 101 – 121. https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352 Masruroh, N. (2020). Dinamika Identitas dan Religiusitas pada Branding Halal di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman , 14 (2), 317 – 338. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.317-338 Nahlah, Siradjuddin, Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9 (2), 1891 – 1905. https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I2.8923 Nasution, E. N. (2023). Politik Hukum Islam dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues , 3 (2), 30 – 38.
Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E. (2023). Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (3), 765 – 775. https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.270
Sari, D. K., & Sudardjat, I. (2013). “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara.” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 1 (4), 49 – 56.
Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia. (2019). Retrieved from Halal Sumut website: https://halalsumut.org/sejarah- lppom-mui/
© Siti Mariam, Laila Rohani, Jufri Naldo, 2023