DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2 Received: 18 April 2021 , Revised: 25 Juni  2021, Publish: 6 Juli 2021

## KORUPSI DI INDONESIA (PENYEBAB, BAHAYA, HAMBATAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN, SERTA REGULASI) KAJIAN LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Salma Napisa¹, Hafizh Yustio 2
¹ Program Sarjana Public Relation, Universitas Mercu Buana Jakarta, salma.napisaa@gmail.com ² Fakultas Public Relation, Universitas Mercu Buana Jakarta

## Corresponding Author: Salma Napisa
Abstrak: Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun  hingga  saat  ini  masih  saja  terjadi  korupsi  dengan  berbagai  cara  yang  dilakukan  oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa  bahaya  sebagai  akibat  korupsi,  yaitu  bahaya  terhadap: masyarakat  dan  individu,  generasi  muda,  politik,  ekonomi  bangsa  dan  birokrasi.  Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain  berupa  hambatan:  struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya,  antara  lain:  mendesain  dan  menata  ulang  pelayanan  publik,  memperkuat transparansi,  pengawasan  dan  sanksi,  meningkatkan  pemberdayaan  perangkat  pendukung dalam    pencegahan    korupsi.    Dalam    Undang-Undang    Nomor    31    Tahun    1999    korupsi diklasifikasikan   ke   dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam  rangka pemberantasan  korupsi   perlu  dilakukan  penegakan secara terintegrasi,  adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.
Kata kunci: korupsi, penegakan hukum dan kerja sama internasional, regulasi

## PENDAHULUAN
Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara,  sanksi  terhadap  pelaku  korupsi  sudah  diperberat,  namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan  (OTT)  terhadap  pelaku  korupsi  masih  sering  terjadi.  Yang  cukup  menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak  kalah  menggemparkannya  adalah  berita  mengenai  tertangkap  tangannya  anggota DPRD  Kota  Mataram  yang  melakukan  pemerasan  terkait  dengan  dana  bantuan  rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi  Lombok, NTB. Di bawah ini akan diuraikan mengenai penyebab, hambatan, solusi dan regulasi korupsi di Indonesia.
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt ,  dalam  bahasa  Perancis  disebut corruption dan  dalam  bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa  Indonesia. 1 Korup  berarti  busuk,  buruk;  suka  menerima  uang  sogok  (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri  dan  sebagainya). 2 Korupsi  adalah  perbuatan  yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). 3
Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial,  politik,  birokrasi,  ekonomi, 4 dan  individu.  Bahaya  korupsi  bagi  kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus  selalu  melakukan  “cuci  darah”  terus  menerus  jika  ia  menginginkan  dapat  hidup terus. 5 Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut:

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep dan bahaya Korupsi Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu
Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap  hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat  tersebut  sebagai  masyarakat  yang kacau,  tidak  ada  sistem  sosial  yang  dapat  berlaku  dengan  baik.  Setiap  individu  dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri ( self interest ), bahkan selfishness . 6 Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.
Fakta  empirik  dari  hasil  penelitian  di  banyak  negara 7 dan  dukungan  teoritik  oleh  para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.
Korupsi  juga  membahayakan  terhadap  standar  moral  dan  intelektual  masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak  ada nilai utama  atau  kemulyaan  dalam  masyarakat. Theobald  menyatakan  bahwa  korupsi  menimbulkan  iklim  ketamakan, selfishness, dan sinisism. 9 Chandra  Muzaffar  menyatakan  bahwa  korupsi  menyebabkan  sikap  individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. 10 Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka  keinginan  publik  untuk  berkorban  demi  kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

## Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda
Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai  hal biasa  (atau  bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya  menjadi  terbiasa dengan  sifat  tidak  jujur  dan  tidak  bertanggung  jawab.  Jika  generasi  muda  suatu  bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

## Bahaya Korupsi terhadap Politik
Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi  akan  menghasilkan  pemerintahan  dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain- lain juga dapat menyebabkan rusaknya  demokrasi,  karena  untuk  mempertahankan  kekuasaan,  penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.
Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi  sosial,  karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak  kasus,  hal  ini  menyebabkan  jatuhnya  kekuasaan  pemerintahan  secara  tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

## Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa
Korupsi  merusak  perkembangan  ekonomi  suatu  bangsa.Jika  suatu  projek  ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisme

## Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi
Korupsi  juga  menyebabkan  tidak  efisiennya  birokrasi  dan  meningkatnya  biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya,  maka  prinsip  dasar  birokrasi  yang  rasional,  efisien,  dan  berkualitas  akan  tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial,  ketidaksetaraan  sosial  dan  selanjutnya  mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

## Hambatan Pemberantasan Korupsi
Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan  berbagai  upaya  untuk  memberantas korupsi,  tetapi  masih  terdapat  beberapa hambatan  dalam  pemberantasan  korupsi.  Operasi  tangkap  tangan  (OTT)  sering  dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Hambatan  Struktural ,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  praktik-praktik penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  membuat  penanganan  tindak pidana  korupsi  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Yang  termasuk  dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan  institusional  yang  menjurus  pada pengajuan  dana  sebanyak-banyaknya  untuk  sektor  dan  instansinya  tanpa memperhatikan  kebutuhan  nasional  secara  keseluruhan  serta  berupaya  menutup- nutupi penyimpangan-penyimpangan  yang  terdapat  di  sektor  dan  instansi  yang bersangkutan;  belum  berfungsinya  fungsi  pengawasan secara efektif; lemahnya
koordinasi  antara aparat pengawasan dan aparat penegak  hukum;  serta  lemahnya sistem  pengendalian  intern  yang  memiliki  korelasi  positif  dengan  berbagai penyimpangan dan inefesiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
b) Hambatan Kultural , yaitu hambatan  yang  bersumber  dari  kebiasaan  negatif yang  berkembang  di  masyarakat.  Yang  termasuk  dalam  kelompok  ini  di antaranya:  masih  adanya  ”sikap  sungkan”  dan  toleran  di  antara  aparatur pemerintah  yang  dapat  menghambat  penanganan  tindak  pidana  korupsi;  kurang terbukanya  pimpinan  instansi  sehingga  sering  terkesan  toleran  dan  melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
c) Hambatan  Instrumental ,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang membuat penanganan  tindak  pidana  korupsi  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang- undangan  yang  tumpang  tindih 21 sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “ single identification number ” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat  (SIM,  pajak,  bank,  dll.)  yang  mampu  mengurangi  peluang penyalahgunaan  oleh  setiap  anggota  masyarakat;  lemahnya  penegakan  hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
d) Hambatan  Manajemen ,  yaitu  hambatan  yang  bersumber  dari  diabaikannya atau  tidak  diterapkannya  prinsip-prinsip  manajemen  yang  baik (komitmen yang tinggi  dilaksanakan  secara  adil,  transparan  dan  akuntabel)  yang  membuat penanganan  tindak  pidana  korupsi  tidak  berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk  dalam  kelompok  ini  di  antaranya:  kurang  komitmennya  manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum;  kurangnya  dukungan  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan  dalam  penanganan  korupsi,  serta  tidak  memadainya  system kepegawaian  di  antaranya  sistem  rekrutmen,  rendahnya  ”gaji  formal”  PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment .

## Langkah Pemberantasan Korupsi
Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah- langkah sebagai berikut .
a) Mendesain  ulang  pelayanan  publik,  terutama  pada bidang-bidang  yang berhubungan langsung  dengan  kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat  sehari-hari.  Tujuannya adalah  untuk  memudahkan  masyarakat  luas  mendapatkan  pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat  waktu  dan tanpa dibebani  biaya ekstra/  pungutan liar.
Langkah-langkah  prioritas  ditujukan  pada:  (a)  Penyempurnaan  Sistem  Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
b) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan- kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.
c) Memperkuat  transparansi,  pengawasan  dan  sanksi  pada  kegiatan-kegiatan pemerintah  yang  berhubungan  dengan  ekonomi  dan  sumber  daya  manusia. Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber  daya  negara  dan  sumber  daya  manusia  serta  memberikan  akses  terhadap informasi  dan  berbagai  hal  yang  lebih  memberikan  kesempatan  masyarakat  luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan  Sistem  Manajemen  Keuangan  Negara;  (b)  Penyempurnaan  Sistem Procurement /  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah;  dan Penyempurnaan  Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
d) Meningkatkan pemberdayaan perangkat- perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.  Tujuannya  adalah  untuk  menegakan  prinsip  “rule  of  law,” memperkuat  budaya  hukum  dan  memberdayakan  masyarakat  dalam  proses pemberantasan  korupsi.  Langkah-langkah  prioritas  ditujukan  pada:  (a) Peningkatan  Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
e) Tampaknya  memasukan  ke  lembaga  pemasyarakatan  (penjara)  bagi  koruptor bukan  merupakan  cara  yang  menjerakan  atau  cara  yang  paling  efektif  untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat  yang  tidak  ada  bedanya  dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan  asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas  yang  tidak  beda  dengan  pelayanan  dan  fasilitas  di  luar  lembaga pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  muncul  istilah  lembaga  pemasyarakatan dengan fasiltas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi.
Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  atas  kasus  korupsi  melalui  media  masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak  kepada  terdakwa  kasus  korupsi.  Hal  ini  sangat  penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.
Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus  berasal  dari  orang-orang  pilihan  dan  mempunyai  integritas  tinggi.  Sudah  saatnya diakhiri  terjadinya  ego  sektoral  atau  ego  institusional di  antara  lembaga penegak  hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu  baik,  tidak  berkekurangan  dan  menjadi penegak  hukum  yang  bersih.  Bagaimana  bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

## KLASIFIKASI PERBUATAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI
Bentuk-bentuk  perbuatan  korupsi  menurut  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20 Tahun  2001  tentang Perubahan Atas UU No.  31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## Merugikan Keuangan Negara
a) Pasal 2 ayat (1)
Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling  banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
b) Pasal 3
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Perumusan  kedua  pasal  di  atas  (Pasal  2  dan  Pasal  3)  hampir  tidak  dapat  dibedakan, karena  unsur-unsurnya  hampir  sama.  Perumusan  semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan  bagi  orang  biasa.  Mestinya  ancaman  hukuman  bagi  pejabat  publik  atau penyelenggara  negara  lebih  berat  ketimbang  orang  biasa.  Selain  itu,  unsur  delik penyaalahgunaan  kewenangan  dan  kesempatan  yang  ada  pada  dirinya  karena  jabatan  atau kedudukan  seharusnya  lebih  dipertegas  dengan  mengacu  pada  UU  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Mengenai  unsur  kerugian  negara,  sampai  saat  ini  juga masih belum ada kesamaan pandangan.
Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering  digunakan  oleh  penegak  hukum  untuk  menjerat  koruptor.  Unsur  kerugian  negara  ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP.

## Suap menyuap
1) Pasal 5 ayat (1) huruf a
Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus  limapuluh juta rupiah) setiap orang yang  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara
negara dengan maksud  supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya; atau
2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
Dipidana dengan pidana penjara  paling sedikit  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
3) Pasal 5 ayat (2)
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4) Pasal 6 ayat (1) huruf a
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang  yang  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
5) Pasal 6 ayat (1) huruf b
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama    15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  150.000.000,00 (seratus  lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap  orang  yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan  peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi  advokat  untuk menghadiri  sidang  pengadilan  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  nasihat  atau pendapat  yang  akan  diberikan  berhubung  dengan  perkara  yang  diserahkan  kepada pengadilan untuk diadili.
6) Pasal 6 ayat (2)
Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat huruf a atau advokat yang menerima pemberian  atau  janji  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dala ayat (1).
7) Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) thun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara  negara  yang  menerima  hadiah  atau  janji  padahal  diketahui  atau patut  diduga,  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau kewenangan  yang  berhubungan dengan jabatannya, atau yang  menurut  pikiran  orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
8) Pasal 12 huruf a
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau  janji, padahal  diketahui  atau  patut  di  duga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan untuk  menggerakkan agar  melakukan atau tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
9) Pasal 12 huruf b
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawi negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

## 10) Pasal 12 huruf c
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah)  hakim  yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi  putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
11) Pasal 12 huruf d
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah)  seseorang  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk  mempengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang  akan  diberikan,  berhubung  dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
12) Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai  negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,  atau oleh pemberi  hadiah  atau janji  dianggap,  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukan  tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Dengan  diubahnya  UU  No.  31  Tahun  1999  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  ternyata dijumpai  ketentuan  yang  saling  tumpang  tindih.  Dalam  pengaturan  mengenai  penyuapan terjadi  duplikasi,  karena  pasal-pasal  tersebut  mengatur  hal  yang  sama  tetapi  ancaman sanksinya berbeda. Duplikasi pengaturan tersebut terjadi pada Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan Pasal 12 huruf a atau b dengan ancaman hukuman paling lama 4  tahun  untuk  suap  kepada  pegawai  negeri  namun  ancamannya  berbeda.  Kemudian pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf c
dengan  ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada hakim .  Ketentuan Pasal  6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf d dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada advokat.
Selain  itu,  ketentuan  mengenai  suap  ini  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  hakim  dan advokat  saja  tetapi  perlu  diperluas  juga  yang  meliputi  penyidik,  jaksa (penuntut umum) atau penegak hukum lainnya dan saksi yang menerima suap. Dibandingkan dengan pegawai negeri biasa,  maka  penyidik,  jaksa  atau  penegak  hukum  yang  lain  dan  saksi  yang  menerima  suap sanksinya harus lebih berat.
Agar harmonis dengan ketentuan dalam United  Nation  Convention  Against  Corruption (UNCAC),  maka  perlu  juga  diatur  beberapa  hal  yang  merupakan  mandat  dari  UNCAC. Pengaturan tersebut antara lain mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.23 Pejabat publik asing  atau pejabat  organisasi  internasional tersebut antara  lain  duta  besar  atau  perwakilan  negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, lembaga  swadaya  masyarakat  internasional  ( non  government organization ). Juga  perlu diatur mengenai penyuapan di sektor swasta.

## Penggelapan dalam Jabatan
1. Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara  paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah), pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan  menjalankan  suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena  jabatannya,  atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp.  250.000.000,00  (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai  negeri atau orang selain  pegawai negeri yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus menerus  atau  untuk  sementara waktu, dengan sengaja memalsu  buku-buku  atau  daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan  administrasi.
3. Pasal 10 hurut a
Dipidana dengan pidana  penjara paling singkat  2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus menerus atau untuk  sementara  waktu,  dengan sengaja Menggelapka n menghancurkan, merusakkan,  atau  membuat tidak dapat dipakai barang, akta,  surat,  atau  daftar  yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau
4. Pasal 10 hurut b
Dipidana dengan pidana penjara  paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun  dan pidana denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan paling  banyak  Rp.  350.000.000,00 (tiga  ratus lima  puluh  juta rupiah) pegawai negeri atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
5. Pasal 10 hurut c
Dipidana dengan pidana  penjara paling singkat  2 (dua) tahun  dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus menerus  atau  untuk  sementara  waktu,  dengan  sengaja  Membantu  orang  lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
Selain  penggelapan  dalam  jabatan  publik/  pegawai negeri, perlu juga dperluas untuk mengatur  penggelapan  dalam  jabatan  swasta  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain.

## Pemerasan

## 1. Pasal 12 hurut e
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar  rupiah)  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  atau menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu, membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

## 2. Pasal 12 hurut g
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah)  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu menjalankan  tugas,  menerima  atau  menerima  pekerjaan,  atau  penyerahan  barang, seolah-olah merupakan  utang  kepada  dirinya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut bukan merupakan utang;
3. Pasal 12 hurut h
Dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat    4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar  rupiah)  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  pada  waktu menjalankan  tugas,  telah  menggunakan  tanah  negara  yang  di  atasnya  terdapat  hak k
pakai,  seolah-olah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  telah  merugikan orang  yang  berhak,  padahal  diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

## Perbuatan curang
1. Pasal 7 ayat (1) huruf a
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan  yang  pada  waktu  menyerahkan  bahan  bangunan,  melakukan  perbuatan curang  yang  dapat  membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,  atau  keselamatan negara dalam keadaan perang;
2. Pasal 7 ayat (1) huruf b
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  Setiap orang  yang  bertugas  mengawasi  pembangunan  atau penyerahan  bahan  bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Pasal 7 ayat (1) huruf c
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau  Kepolisian Negara Republik  Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; Pasal 7 ayat (1) huruf d Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  Setiap orang  yang  bertugas  mengawasi  penyerahan  barang  keperluan  Tentara  Nasional Indonesia  dan  atau  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
4. Pasal 7 ayat (2)
Bagi  orang  yang  menerima  penyerahan  bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Pasal 12 huruf h
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan  tanah  negara  yang  di  atasnya  terdapat  hak  pakai,  seolah-olah  sesuai dengan peraturan perundang- undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya  bahwa  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan;

## Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Pasal 12 huruf i
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta  dalam  pemborongan,  pengadaan, atau  pesewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugasan untuk mengurus atau mengawasinya.

## Gratifikasi

## Pasal 12B
Setiap  gratifiasi kepada  pegawai  negeri atau penyelenggara  negara  dianggap pemberian suap, apabila  berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan  kewajibn atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan  suap dilakukan oleh penerima  gratifikasi; yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalahpemberian dalam  arti  luas,  yakni  pemberian  uang,  barang,  rabat  (discount),  komisi,  pinjaman  tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut  baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## Pasal 12C
a. Ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12 B ayat (1)  tidak  berlaku, jika penerima  melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  menerima  laporan  wajib  menetapkan  gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2)  dan  penentuan  status  gratifikasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3) diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Pengaturan  mengenai  gratifikasi  juga  terjadi  duplikasi  antara  Pasal  5  ayat  (1)  dengan ancaman paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 12 B ayat 2 dengan ancaman paling singkat 4  tahun  dan  paling  lama  20  tahun.  Perlu  pengaturan  yang  jelas  mengenai  larangan penerimaan  hadiah/gratifikasi oleh pegawai/pejabat publik, karena rumusan mengenai
gratifikasi  dalam  UU  saat ini masih mengandung kelemahan. Ke depan mungkin perlu dipikirkan  juga  untuk  memperluas  cakupan  pemberian  hadiah/gratifikasi  dengan  hibah kepada  pegawai/pejabat  publik  yang  di  luar  konteks  hubungan  bermasayarakat  dan berkeluarga. Perlu ada pembatasan mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang boleh diterima oleh  pegawai/pejabat publik  dan mana yang tidak  boleh.  Kriteria  boleh atau tidaknya peemberian  hadiah/  gratifikasi  atau  hibah  dapat  dikaitkan  baik  dengan  nilai hadiah/gratifikasi  atau  hibah  maupun  pihak  yang  memberikan  hadiah/gratifikasi  atau hibah. Kriteria  ini
diperlukan  untuk  membuka  ruang  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berkeluarga,  mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan termasuk suap.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan simpulan sebagai berikut.
1. Meskipun  pemberantasan  korupsi  menghadapi  berbagai  kendala,  namun  upaya pemberantasan  korupsi  harus  terus-menerus  dilakukan  dengan  melakukan  berbagai perubahan dan perbaikan.
2. Perbaikan  dan  perubahan  tersebut  antara  lain  terkait  dengan  lembaga  yang menangani  korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral,  upaya-upaya pencegahan juga  terus  dilakukan,  kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan  para  penegak hukum menjadi prioritas.
3. Meskipun  tidak  menjamin  korupsi  menjadi  berkurang,  perlu  dipikirkan  untuk melakukan  revisi  secara  komprehensif  terhadap  Undang-  Undang  tentang Pemberantasan Korupsi.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas, K.A, “The Cancer of Corruption”, dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in India, (New Delhi: Chetana Publications, 1975).
Abdul  Aziz,  Teuku, Fighting  Corruption:  My  Mission, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005).
Ben  Jomaa  Ahmed,  Fethi,  “Corruption:  A  Sociological  Interpretative  Study  with    Special Reference  to  Selected  Southeast  Asian  Case”, Disertasi  Doktor Philosophy, (Kuala Lumpur: Department  of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 2003).
Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991). Hussein Alatas, Syed, Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995).
-----------------------------, The Sociology of Corruption, ed. 2, (Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999).
M. Meier, Gerald and James E. Rauch, Leading Issues in Economic Development, ed. 8, (Oxford:
Oxford University Press, 2005).
Mohamad, Mahathir, The Challenge, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1986). Myrdal, Gunnar,  “Corruption, Its Cause and Effects” , dalam  Arnold  J.  Heidenheimer  (ed.), Political  Corruption:  Readings  in  Comparative  Analysis, ed.  2,  (New  Jersey: Transaction Books, 1978).
Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982). Rinakit, Sukardi, The Indonesian Military After The New Order, (Copenhagen S, Denmark: NIAS Press, 2005).
R. Pincus, Jonathan, dan Rizal Ramli, “Deepening or Hollowing Out? Financial Liberation, Accumulation  and  Indonesia’s  Economic  Crisis”, dalam K.S. Jomo (ed.), After the Storm;  Crisis,  Recovery  and  Sustaining  Development  in  Four  Asian  Economics, (Singapore: Singapore University Press, 2004).
Salim,  Emil,  “Mungkinkah  Ada  Demokrasi  di  Indonesia”,  dalam  Elza  Peldi  Taher  (ed.),
Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994). Singh, Khushwant, “Are We a Corrupt People?”, dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption  in India, (New Delhi: Chetana Publications, 1975). Susetiawan,  “Harmoni,  Stabilitas  Politik  dan  Kritik  Sosial”, Kritik  Sosial  dalam  Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UII Press, 1997). Theobald,  Robin,  (1990), Corruption,  Development  and Underdevelopment, (London: The McMillan Press Ltd.
Umer  Chapra,  M., Islam  and  Economic  Challenge,
(USA: IIIT dan The Islamic Foundation, 1995).
Makalah Graf  Lambsdorff,  Johan, Corruption  in  Empirical  Research:  A  Review, Transparency International Working Paper, November 1999.

## Jurnal
Jay Green,  David, Investment  Behavior  and The  Economic Crisis  in  Indonesia , Journal  of Asian Economics , Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.
ADB/OECD  Anti  Corruption  Initiative  for  Asia  and  The  Pasific,  Mutual  Legal  Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption, ADB: 2007.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.
Undang-Undang  Noomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).
United Nation Convention againts Corruption (UNCAC).

## United Nations Convention againts  Transnational
Organized Crime (UNTOC).
OECD  Convention  on  Combating  Bribery  of  Foreign  Public  Official  in  International Bussiness Transaction .
Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty .
40 Financial Action Task Force (FATF) Recommendation . Majalah/Koran New Straits Time, 23 Mei 1998.