Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
Jihan Luthfi Aulia 1 , Laylan Syafina 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,  Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,  Indonesia
Jihanlutfiaulia1234@gmail.com1, Laylansyafina@uinsu.ac.id2

## ABSTRACT
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) already has a zakat accounting standard, namely PSAK No. 109 concerning  the  accounting  for  zakat  and  infaq/sadaqah  used  or  amil  zakat  institutions  in collecting  and  disbursing  zakat  funds,  infaq/sadaqah.  Therefore,  this  study  aims  to  determine the application of zakat accounting at BAZNAS Deli Serdang Regency based on PSAK No. 109. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method. The result of this research is that  BAZNAS  Deli  Serdang  Regency  in  preparing  its  financial  statements  has  not  fully implemented PSAK No. 109 Accounting for Zakat, Infaq/Alms. Because the financial statements of BAZNAS Deli Serdang Regency are not in accordance with PSAK No. 109 and its financial reports, reports  on receipt and delivery of  zakat funds, infaq/sadaqah only. Although BAZNAS Deli Serdang Regency Deli Serdang Regency has not yet implemented PSAK 109, in general the preparation  of  financial  reports  at  BAZNAS  Deli  Serdang  Regency  can  be  reached  properly with a note that there is still some unclear information.
Keywords: PSAK 109, Nationl Amil Zakat Agency, Zakat Accounting

## ABSTRAK
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  telah  memiliki  standar  akuntansi  zakat,  yaitu  PSAK  No.  109 tentang  Akuntansi  Zakat  dan  Infaq/Sedekah  yang Digunakan atau  Lembaga Amil Zakat  dalam Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Zakat,  Infaq/Sedekah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berdasarkan  PSAK  No.  109.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  Deli  Serdang  dalam penyusunan  laporan  keuangannya  belum  sepenuhnya  menerapkan  PSAK  No.  109  tentang Akuntansi  Zakat,  Infaq/Sadaqah.  Dikarenakan  dalam  penyajian  laporan  keuangan  Badan  Amil Zakat  Kabupaten  Deli Serdang belum sesuai  dengan PSAK No. 109 dan  laporan keuangannya masih  berupa  laporan  penerimaan  dan  penyaluran  dana  zakat,  infaq/sadaqah  saja.    Meskipun BAZNAS  Kabupaten  Deli  Serdang  Kabupaten  Deli  Serdang  belum  menerapkan  PSAK  109,
namun secara umum penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dapat tercapai dengan baik dengan catatan masih terdapat beberapa informasi yang kurang jelas.
Kata Kunci: PSAK 109, Badan Amil Zakat Nasional, Akuntansi Zakat

## PENDAHULUAN
Salah  satu  dari  lima  rukun  Islam  yang  harus  diikuti  adalah  Zakat.  Zakat  bermanfaat  bagi masyarakat  karena  mensucikan  harta  yang  diperoleh.  Zakat  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  pajak dengan makna spiritual.
Zakat  adalah  harta  yang  dibagikan  oleh  muzakki  sesuai  dengan  hukum  syariah  kepada  yang berhak, yaitu mustahiq.  Zakat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah yang tegak lurus kepada Allah swt tetapi  juga  sebagai  bentuk  ibadah  yang  horizontal  bagi  umat  Hablumminnas  (Habibatullah,  Afifah, 2021). Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan perkiraan 229 juta Muslim tinggal di  negara  ini.  Masalah  terbesar  yang  dihadapi  negara-negara  berkembang  adalah  pada  tingkat  ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, yang merupakan masalah yang belum terpecahkan.
Ketika seseorang membayar zakat, ia memperoleh berbagai manfaat dan pahala. Itu bisa dirasakan baik  di  dunia  ini  maupun  di  akhirat.  Lebih  jauh  lagi,  manfaat  zakat  tidak  hanya  untuk  individu,  tetapi juga  dapat  bermanfaat  bagi  orang  lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberi  zakat  dapat  dapat meneruskan  zakatnya  ke  penerima  zakat.  Zakat  dapat  disalurkan  baik  oleh  perorangan  maupun  melalui Badan Amil Zakat.
Kemiskinan  akan  selalu  menjadi  masalah,  dan  jika  tidak  segera  diatasi  maka  akan  sulit  untuk diatasi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  mampu  menemukan  solusi  yang  tepat  dan  memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  dengan  sebaik-baiknya  untuk  mengatasi  kemiskinan.  Membantu  masyarakat miskin  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mengentaskan  kemiskinan  karena  uang  tersebut  dapat digunakan  untuk  modal  kerja  atau  untuk  memulai  usaha  baru  yang  akan  meningkatkan  perekonomian masyarakat miskin.
Keberadaan  zakat  telah  sangat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Indikator  baru menunjukkan  potensi  zakat  Indonesia  mencapai  Rp233,8  triliun  pada  2019.  (IPPZ).  Pada  tahun  2020, potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun.
Menurut  (Rina  Muflihah,  2019)  lembaga  zakat  merupakan  salah  satu  elemen  pendorong pertumbuhan  Indonesia  yang  pesat.  Setiap  muslim  harus  membayar  zakat,  karena  zakat  merupakan pemurnian  harta  dan    jiwa.  Lembaga  zakat  adalah  organisasi  yang  ditugasi  oleh  muzakki  untuk menyalurkan  zakat  yang  telah  dikeluarkannya  kepada  orang  yang  membutuhkan  secara  efektif  dan efisien.  Penyaluran  zakat  sebenarnya  adalah  penyaluran  zakat  yang  sampai  kepada  masyarakat  yang dituju dan sasarannya. Sedangkan penyaluran zakat yang tepat adalah penyaluran zakat yang efisien.
Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten Deli Serdang (BAZNAS) didirikan pada 20 Februari 2017 dan  diresmikan  pada  Mei  2017  dengan  Keputusan  Bupati  Deli  Serdang  No.  258.  (BAZNAS)    Badan Amil  Zakat  Nasional    Kabupaten  Deli  Serdang  bertugas    mengumpulkan,  mendistribusikan,  dan menggunakan zakat sesuai dengan standar Islam dan undang-undang terkait.
Namun  sebagian  besar  umat  Islam  di  Kabupaten  Deli  Serdang  belum  menyalurkan  zakatnya  ke Badan  Amil  Zakat.  Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  para  muzakki  adalah  ketidakpercayaan  mereka terhadap  Badan  Amil  Zakat  saat  ini.  Dengan  demikian,  baik  pemerintah  maupun  Badan  Amil  Zakat Nasional yang berlaku harus membuat laporan keuangannya secara transparan.
Dalam  hal  akuntansi    zakat,  (BAZNAS)    Badan  Amil  Zakat  Nasional    Deli  Serdang  tidak mengikuti  PSAK 109,  yang  ditunjukkan  dengan  laporan tahunannya  yang  hanya  menggunakan  laporan yang sangat singkat dan tidak menggunakan laporan yang sesuai dengan PSAK 109. PSAK 109 memiliki lima  laporan,  yaitu:  (a)  Neraca;  (b)  Laporan  perubahan  dana;  (c)  Laporan  perubahan  aset  kelolaan;  (d) Laporan arus kas; (e) Catatan atas laporan keuangan.
Sedangkan  BAZNAS  Kabupaten  Deli  Serdang  hanya  menggunakan  laporan  keuangan  sederhana yaitu berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah. Pertanyaan penelitian dapat diajukan berdasarkan uraian sebelumnya yaitu apakah penerapan penyelesaian zakat sudah sesuai dengan PSAK  109  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Deli  Serdang.  Oleh  karena  itu,  tujuan  pada penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  akuntansi  zakat  pada  BAZNAS  Kabupaten  Deli  Serdang berdasarkan PSAK 109.
Kajian  ini  menambah  pemahaman  pembukuan  zakat  dalam  pengenalan  penyajian  laporan keuangan BAZNAS sesuai PSAK 109. Harapan peneliti pada penelitian ini dapat memberikan masukan atau  saran  bagi  afiliasi  untuk  mengoperasikan  sistem  akuntansi  zakat,  khususnya    panduan  kepada organisasi  terkait  tentang  pembukuan  zakat,  khususnya  bagaimana  menangani  zakat  dan  melaporkan hasil  moneter.  Juga  menambah  referensi  tentang  pembukuan  zakat  dan  bagaimana  Badan  Amil  Zakat (BAZ) mengelola pelaporan keuangan.

## KAJIANLITERATUR

## Akuntansi
Akuntansi adalah proses pencatatan, mengklasifikasikan, pengikhtisaran, melaporkan, dan analisis data  keuangan  di  dalam  suatu  organisasi.  Akuntansi  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  sistem  informasi yang menghasilkan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan situasi bisnis  (Fess,  2008).  Sedangkan  dari  perspektif  Syariah,  akuntansi  dapat  dipraktikkan  dalam  organisasi dengan prinsip Syariah (Harahap, 2018) .
Akuntansi  adalah  kegiatan  jasa,  menurut  Accounting  Principlr  Board  (APB)  Statement    No  4. Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  informasi  kuantitatif  pada  entitas  ekonomi,  biasanya  dalam  hal keuangan, untuk membantu membuat keputusan ekonomi.
Profesi  akuntansi  didefinisikan  sebagai  pemahaman  bersama  tentang  bagaimana  informasi  harus dikomunikasikan.  Dengan  demikian,  akuntansi  bukanlah  hukum  yang  mengikat  secara  hukum  atau sistem aturan yang harus diikuti. Hal ini dapat diamati dalam prinsip akuntansi GGAP yang digunakan di AS  untuk  pelaporan  dan  pemrosesan  transaksi  (Prinsip  Akuntansi  yang  Diterima  Secara  Umum). Terjemahan yang aslinya adalah prinsip yang diterima secara umum. Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) saat ini dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Nainggolan, 2005).
Proses  akuntansi  dapat  didefinisikan  sebagai  membatasi  dan  mengumpulkan  informasi  tentang berbagai kegiatan, mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi menggunakan definisi tertentu, serta menetapkan tujuan dan sasaran tertentu.

## Zakat
Zakat  berarti  pemurnian,  pertumbuhan,  atau  kemajuan  dalam  bahasa  Arab  (Ohoirenan  &  Fithria, 2020). (Anonimus, 1997)mendefinisikan Zakat sebagai ibadah di mana sebagian dari uang atau makanan pokok didistribusikan menurut syariat kepada orang-orang yang ditunjuk, pada waktu tertentu, dan dalam jumlah  tertentu.  Dalam  fiqh,  zakat  adalah  sejumlah  harta  yang  diberikan  kepada  orang-orang  yang memenuhi persyaratan syariat Allah. Syariat yang paling utama dalam Islam adalah zakat. Maka barang siapa yang mampu (memenuhi syarat zakat) tetapi melalaikan kewajibannya adalah orang yang kufur.
Zakat adalah mekanisme Islam yang penting untuk pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang yang membutuhkan. Zakat adalah lembaga yang dikelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

## Akuntansi Zakat
Akuntansi  zakat  adalah  proses  pengakuan,  penyajian,  dan  penyelesaian  transaksi  zakat  dan infaq/shadaqah sesuai syariat Islam, serta memberikan informasi pelaksanaan zakat infaq/shadaqah oleh Amil kepada pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Akuntansi  zakat  membantu  perusahaan  dan  lembaga  pengelola  zakat  secara  akurat  dalam menangani  zakat,  infaq,  sedekah,  hibah,  dan  wakaf.  Menurut  AAS  -  FI  (Accounting  &  Auditing Standards  for  Islamic  Financial  Institutions),  tujuan  akuntansi  zakat  adalah  untuk  menunjukkan
kesesuaian dengan hukum syariah Islam, termasuk rincian tentang larangan pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai oleh syariah, serta bagaimana informasi tersebut didistribusikan.
Pengelola  zakat  adalah  organisasi  nirlaba  yang  menggalang  dana  dan  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.  Badan  atau lembaga  amil  yang  bersifat non  profit  yang  bertujuan  untuk  mengelola zakat,  menyalurkan  zakat  kepada  yang  berhak,  dan  menerapkan  aplikasi  akuntansi  dalam  pencatatan transaksi untuk menghasilkan informasi (Megawati & Trisnawati, 2014).

## Standar Akuntansi: PSAK Nomor 109
Standar  ini  dimanfaatkan  oleh  kelompok  atau  lembaga  amil  zakat  untuk  mengumpulkan  dan mengeluarkan uang zakat (infaq/sadaqah). Akuntansi  zakat dimaksudkan untuk memberikan konsistensi dan kemudahan pencatatan transaksi zakat dan infaq atau shadaqah, serta akses publik terhadap laporan akuntansi pengelola zakat. Demikian pula menurut PSAK, badan amil adalah perusahaan pengelola zakat yang operasionalnya diatur oleh UU yang mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat. PSAK 109 juga  berupaya  untuk  menjamin  bahwa  Lembaga  Pengelola  Zakat  melaksanakan  rekomendasi  tertentu. Komponen PSAK 109:
1. Pengakuan awal zakat, yaitu penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset non-kas diperoleh. Zakat yang diperoleh dari muzakki ditambahkan ke dana zakat dalam jumlah sebagai berikut: (a) jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar jika dalam bentuk non-kas.
2. Pengukuran,  yaitu  jika  nilai  harta  zakat  non  kas  berkurang,  maka  jumlah  kerugian  yang  harus ditanggung  harus  diperhitungkan  sebagai  pengurang  dana  zakat  atau  jika  disebabkan  oleh kecerobohan amil, diakui sebagai pengurang dana amil.
3. Penyaluran,  yaitu  zakat  yang  disalurkan  kepada mustahiq diakui  sebagai  pengurang  dana  zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk tunai; (b) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.
4. Dalam  laporan    keuangannya,  Amil  memisahkan  uang  zakat,  uang  infaq/shadaqah,  dana  amil,  dan dana non halal. Berikut ini adalah komponen-komponen laporan keuangan amil:
(a) laporan posisi keuangan;
(b) laporan perubahan dana;
(c) laporan perubahan aset kelolaan;
(d) laporan arus kas;
(e) catatan atas laporan keuangan.
5. Pengungkapan,  Amil  wajib  memberikan  informasi  berikut  tentang  transaksi  zakat,  serta  distribusi zakat, termasuk skala prioritas distribusi dan penerimaan.

## Badan Pengelola Zakat
Indonesia  memiliki  populasi  Muslim  yang  besar,  dengan  Orang  beragama  Islam  sebagai  bagian besarnya.  Setiap  muslim  wajib  mengeluarkan  zakat  dengan  anggapan  dia  memenuhi  persyaratannya (muzaki), untuk membantu hal ini dibentuk BAZNAS sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Sesuai Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat di Indonesia. (ayat 1);  yang  ada  di  ibukota  negara  (ayat    2).  Pasal  15  mengatur  BAZNAS  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota dalam rangka untuk pelaksanaan  pengurus zakat.
Secara  hukum,  Amil  Zakat  harus  memainkan  peran  utama.  Selain  itu,  hampir  semua  pemerintah daerah di Indonesia sudah ada BAZNAS (provinsi, kabupaten, dan kota). Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Amil Zakat juga melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpula, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Amil zakat juga mengelola dana shadaqah/infaq dan dana sosial keagamaan lainnya. Infaq/sadaqah adalah  sumbangan  sukarela  yang  diberikan  oleh  pemberi,  baik  diketahui  maupun  tidak  identitasnya (mutlaqah).  Hukum  Islam  mengatur  tentang  pendistribusian  dan  penggunaan  shadaqah/infaq  dan  dana sosial  keagamaan  lainnya.  Hukum  Islam  mengatur  distribusi  dan  penggunaan  shadaqah/infaq  dan  dana sosial keagamaan lainnya.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian ini.  Fokus  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  secara  mendalam  kebijakan  penerapan  akuntansi zakat  yang  digunakan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Deli  Serdang  dalam proses  penyaluran  dana  Zakat,  Infaq/Sedekah  sesuai  PSAK  109,  sehingga  dapat  diselidiki  lebih  lanjut dan mendapatkan hasil yang memuaskan.
Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  informan  yang  bekerja  di  Badan  Amil  Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang yang berwenang memberikan infromasi mengenai laporan keuangan  penerimaan  dan  penyaluran  dana  zakat.  Informasi  yang  terkumpul  kemudian  diperiksa  dan dicatat sesuai dalam PSAK No. 109: tentang akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Data sekunder tentang organisasi  pengelola  zakat  dikumpulkan  dari  jurnal,  makalah,  undang-undang,  dokumen,  laporan keuangan, dan peraturan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Deli Serdang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang. Berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 258 Tahun 2017,  BAZNAS  dibentuk  pada  tanggal  20  Februari  2017  dan  diresmikan  pada  Mei  2017.  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten  Deli  Serdang  bertugas  menghimpun,  menyalurkan,  dan memanfaatkan  Zakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait,  peraturan  perundang- undangan  terkait,  serta  peraturan  agama.  Pelaksanaan  kebijakan  BAZNAS  Kabupaten  Deli  Serdang menganut  prinsip  bahwa  zakat  tidak  boleh  dipaksakan,  melainkan  diperoleh  melalui  apresiasi  dan penyadaran.  Sesuai  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  450/12/5882  22/SJ  tentang  ajakn Penyaluran Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dilanjutkan dengan Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 695 Tahun 2017, pejabat, BUMN , dan BUMD menjadi sponsor dan pionir utama dalam membayar zakat.
Keputusan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Islam  Nomor  DJ.II/568  Tahun  2014  tentang Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten/Kota  di  Indonesia  tanggal  5  Juni  2014  menandai lahirnya BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sebagai disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan
Sesuai  dengan  PSAK  109  tentang  perhitungan  zakat,  pengakuan  awal  adalah  penerimaan  zakat diakui  pada  saat  diterimanya  kas  atau  harta  lainnya.  Pada  pengakuan  awal  bahwa  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang sudah layak dalam melaksanakan akuntansi zakat, hal ini terlihat dari pengakuan Baznas Kabupaten Deli Serdang terhadap dana zakat, infaq dan shadaqah pada saat menerima uang  dari  Muzakki.  Hal  ini  dikarenakan  Bazna  Kabupaten  Deli  Serdang  menganut  cash  basis  dimana proses  pencatatan  transaksi  dicatat  pada  saat  kas  diterima,  sedangkan  biaya  dicatat  pada  saat  kas dikeluarkan.
Masih  terikat  dengan  pengakuan  awal,  zakat  yang  diperoleh  dari  muzakki  diakui  sebagai  uang tambahan dana zakat dalam PSAK 109 sebesar: (a). Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk uang tunai.
(b)  Nilai  wajar  jika  bukan  kas.  Baznas  Kabupaten  Deli  Serdang  membenarkan  bahwa  uang  ZIS  yang diterima merupakan tambahan dari dana ZIS, dan dana ZIS yang distribusikan merupakan pengurangan dari dana ZIS dalam hal ini.
Kedua,  Infaq/Shadaqah  yang  dilakukan  oleh  Baznas  cukup  baik  dalam  hal  pengukuran  Zakat karena  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Baznas  tidak  menerima  aset  non  tunai  sehingga  pengukuran dilakukan  dengan  menggunakan  satuan  moneter  dengan  mempertimbangkan  nilai  wajar  aset  berwujud sebagai Harta yang besar, pabrik dan peralatan. Jika harganya tidak tersedia, metode nilai wajar lainnya dapat digunakan seperti yang disyaratkan oleh PSAK yang relevan.
Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi penyaluran zakat, dapat dijelaskan bahwa PSAK No. 109 tentang Penyelesaian Zakat yaitu zakat yang disalurkan kepada Mustahik termasuk Amil diakui sebagai pengurang dana sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan (b) nilai tercatat jika aset tersebut bukan kas. Sehingga penyaluran dana Zakat diakui oleh Amil pada saat dana tersebut diterima oleh  Mustahik.  Baznas  Kabupaten  Deli  Serdang  sudah  selayaknya  dalam  pelaksanaan  akuntansi  zakat dalam  hal  pemberian  zakat.  Hal  ini  terlihat  dari  Baznas  Kabupaten  Deli  Serdang  yang  mengakui  dan mencatat bahwa Zakat yang disalurkan kepada Mustahik Zakat termasuk Amil sebagai pengurang dana Zakat.  Dan  menurut  PSAK  No.  109,  porsi  dana  zakat  yang  disalurkan  kepada  amil  diakui  sebagai pelengkap dana amil, namun Baznas Kabupaten Deli Serdang tidak mengambil dana amil selama masih ada dan ditampung dalam hal-hal yang tidak mendukung. disebut sebagai kata atau dapat dikatakan tidak ada bagian dalam dana amil.
Selain itu, amil menyajikan dana Zakat, dana Infaq/Sedekah, dana non halal secara terpisah dalam laporan  keuangan  dalam  perspektif  keempat  yaitu  penyajian  Zakat  didasarkan  pada  PSAK  No.  109 tentang akuntansi zakat. Dalam laporan keuangannya, Kabupaten Amil Baznas Deli Serdang melaporkan dana  ZIS  dan  uang  non-halal  secara  terpisah.  Sehingga  individu  yang  menginginkan  laporan  keuangan dapat  memahai  dengan  mudah  tanpa  kesulitan.  Dana  non-halal  termasuk  uang  yang  diperoleh  dari kegiatan yang tidak mengikuti aturan syariah, seperti giro, bunga bank diperoleh dari bank konvensional, dan sebagainya. Pendapatan dana non-halal diakui secara terpisah dari zakat dan infaq / shadaqah.
Demikian pula menurut PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, amil harus mengungkapkan hal- hal berikut yang berkaitan dengan transaksi zakat, dan amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti pengaturan skala prioritas untuk distribusi, dan penerimaan. Karena sumber daya manusia yang belum profesional dalam mengolah laporan keuangan dana zakat, maka perlakuan akuntansi zakat Baznas Kabupaten Deli Serdang dalam hal pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.  Lembaga  hanya  menyajikan  laporan  keuangan  berupa  dana  zakat,  infaq/shadaqah,  dana  non halal, kewajiban, dan saldo dana yang terdapat dalam bentuk laporan sederhana berupa laporan penerimaan dan penyaluran,  seperti  terlihat  pada  laporan  keuangan  yang  disampaikan  oleh  Baznas  Kabupaten  Deli Serdang.  Akibatnya,  pihak  keuangan  yang  menginginkan  laporan  menjadi  rumit  dan  sulit  memahami angka-angka keuangan.

## KESIMPULAN
Berikut  kesimpulan  yang  diperoleh  setelah  melakukan  penelitian  dan  pembahasan  tentang penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.
1. Dalam  penyusunan  laporan  keuangannya,  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  Deli  Serdang  belum sepenuhnya  menerapkan  PSAK  No.  109  tentang  Akuntansi  Zakat,  Infaq/Sedekah.  Karena penyajian  laporan  keuangan  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  Deli  Serdang  masih  berupa  laporan keuangan  yang  hanya  berisi  laporan  penerimaan  dan  pendistribusian  dana  zakat,  dan infaq/sadaqah dan hal tersebut semata-mata tidak sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Meskipun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109, namun pembuatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dapat dipahami dengan catatan informasi tertentu masih ada yang belum jelas.

## DAFTAR LITERATUR
Anonimus. (1997). Pedoman Manajemen Zakat . Baziskaf Telkom Indonesia. Fess, W. R. (2008). Pengantar Akuntansi . Salemba Empat.
Habibatullah,  Afifah,  Y.  P.  (2021).  Analisis  Implementasi  Akuntansi  Zakat  Berdasarkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (Psak)  109:(Studi  Kasus  Pada  LAZ  Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang). JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi) . Harahap, S. S. (2018). Teori Akuntansi . Raja Grafindo.
Megawati,  D.,  &  Trisnawati,  F.  (2014).  Penerapan  PSAK  109  Tentang  Akuntansi  Zakat  dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan , 17 (1), 40–59.
Nainggolan,  P.  (2005). Akuntansi  Keuangan  Yayasan  dan  Lembaga  Nirlaba  Sejenis (1st  ed.). Raja Grafindo Persada.
Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah , 3 (2), 135. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123
Rina  Muflihah,  N.  N.  W.  (2019).  Analisis  penerapan  PSAK  109  pada  lembaga  amil  zakat  di
Kota Batu. Jurnal Akuntansi , 14 (109), 13–21. http://library.unisma.ac.id/slims_unisma/index.php?p=show_detail&id=29830