Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  dalam Membayar Pajak  Bumi Dan  Bangunan

## INFO PENULIS
Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com
+6281341506718

## INFO ARTIKEL
ISSN: xxxx-xxxx Vol. 1, No. 2, Agustus 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penilisan Referensi:
Khayati,  S.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak    dalam     Membayar Pajak   Bumi Dan  Bangunan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (2), 1-10.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  1).  Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi kepatuhan hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Laikaaha kecamatan Ranomeeto  2).upaya-upaya  apakah  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kecamaran  Ranomeeto  yaitu  diDesa  Laikaaha  dengan menggunakan  tipe  penelitian  yaitu  normatif  empiris.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  dokumen,  survei  lapangan  serta  interview  dengan  menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Masyarakat Desa  Laikaaha  dalam  membayar  Pajak  bumi  dan  Bangunan  dalam  1.kepatuhan   hukumnya masih rendah.hal ini di sebab;    a. Faktor kultural dan historis. bahwa pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun  pada  zaman  kemerdekaan  serta  demokrasi  sekarang  ini  pajak  tidak  lagi  dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban  Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik  dirasa  oleh  wajib  pajak  sebagai  beban.b.  Kurangnya  informasi  dari  pihak  pemerintah kepada wajib ajak/rakyat  menyebabkan kurangnya kepatuhan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  c. Faktor ekonomi   Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga  karena tidak seluruhnya memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi.  Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan  tidak ada  imbalan secara  langsung 2.Upaya yang dilakukan oleh pihak  kepala  Desa    serta  kecamatan  dirasa  masih  kurang  optimal  untuk  memberikan  serta mengingatkan    wajib  pajak  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  upaya  dengan pemberian  penyuluhan  kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  dapat  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan  dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal .
Kata Kunci: Hukum, Wajib Pajak , Bumi Dan  Bangunan

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menyelenggarakan  pemerintahan  negara  dan pembangunan  nasional  untuk  mencapai  masyarakat  adil,  makmur  dan  merata  berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  dapat  mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur  dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan.  Dengan  memberikan  otonomi  luas  pada  daerah,  diharapkan  untuk dapat  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan  pemerintahan  di  berikan  kepada  daerah  agar  dapat  terlaksana  secara  nyata  dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional  secara  adil.  Termasuk  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Sebagai  daerah  otonom,  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan tersebut  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  transparansi  dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat,  dengan  selalu  memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi  yang  tumbuh  dalam masyarakat.
Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan melakukan kegiatan,untuk  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  dan  dapat  mengatur  kepentingan  rakyat, maka  roda  pemerintahan  harus  berjalan  dengan  lancar,  untuk  itu,  dibutuhkan  biaya  yang berasal dari Pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan. Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun  mengenai  sumber  pendapatan  asli  daerah  disebutkan  dalam  pasal  6  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  terdiri:  (1)  pajak  daerah,  (2)  retribusi,  (3)  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain- lain  pendapatan  yang  sah  dimaksudkan  pada  pasal  5  ayat  1  meliputi:  (a)  hasil  penjualan kekayaan  daerah,  (b)  jasa  giro,  (c)  pendapatan  bunga,  (d)  keuntungan  selisih,  (e)  komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.  Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  dana  untuk  meningkatkan  kemajuan  dan

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  1).  What  are  the  factors  that  affect  legal  compliance  in paying land and building taxes in Laikaaha Village, Ranomeeto sub-district 2). What are the efforts made by the government to improve community legal compliance in paying land and building Taxes.
This research was carried out in the Ranomeeto sub-district, namely Laikaaha Village by using  the  type  of  research,  namely  empirical  normative.  Data  collection  methods  used are  document  studies,  field  surveys  and  interviews  using  qualitative  descriptive analysis. Based on research that has been done that the Laikaaha Village Community in paying  land  and  building  taxes  in  1.  Legal  compliance  is  still  low.  This  is  because;  a. Cultural and historical factors. That taxes are known as a means of extorting the people, some  people  still  think  that  taxes  are  a  means  of  extortion,  but  in  the  era  of independence and democracy today taxes are no longer known as a means of extorting the oppressed but taxes are now considered by some taxpayers as a burden. Where the burden of Land and Building Tax which increases every year is felt by the taxpayer as a burden. b. The lack of information from the government to the obligatory/people causes a lack of compliance to pay Land and Building Tax. c. Economic factors The increase in land and building taxes burdens some residents because not all of them have the same income  and  the  same  job. Especially  residents  who  work  as  construction  workers  and traders, they get an income that is not fixed, can gain and lose. In addition to taxpayers who do not have money to pay Land and Building Taxes, taxpayers also feel that there is no direct reward in paying Land and Building Taxes to pay Land and Building Tax and efforts  by  providing  counseling  to  taxpayers  so  that  taxpayers  can  pay  Land  and Building Tax on time so that the achievement of Land and Building Tax receipts can be maximized.
Key Words: Law, Taxpayer, Land and Building
kesejahteraan  bersama  dalam  masyarakat,  termasuk  memberikan  kesempatan  kepada  rakyat miskin untuk meningkatkan taraf  hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada  negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya  oleh  pemerintah untuk  kemajuan  negara  dan  kesejahteraan  rakyat.  Masyarakat  ingin  melihat  jelas  apa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  uang  pembayaran  pajak  dari  rakyat.  Kenyataan  yang  ada selama  ini,  sering  terjadi  para  pejabat  tinggi  pemerintah  kurang  transparan  dalam  mengelola pajak, hal ini merupakan  salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  warga  negara  Indonesia.untuk  membayar  pajak, disamping itu  semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap tahunnya  amatlah  memberatkan.  Berbeda    kondisi  dengan  yang  berada  di  desa,  pembayaran PBB  di  desa  lebih  ringan  dibanding  dengan  biaya  PBB  di  kota  yang  setiap  tahunnya  semakin meningkat. Akibatnya masyarakat lebih cenderung untuk tidak membayar PBB.
Semakin  banyak  masyarakat  membayar  PBB  akan  membantu  negara  untuk  dapat mensejahterakan  masyarakat    dan  pembangunan  daerah  dapat  merata.  Sarana-sarana  umum, seperti pendidikan, jalan-jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya dapat dipenuhi. Sebagai warga negara  hendaknya  menyadari  akan    kewajiban-kewajiban  terhadap  negara,    yaitu  membayar pajak  untuk  itu,  setiap  warga  negara  harus  sadar  akan  kewajiban-kewajibannya  terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi  rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian  roda  pemerintahan  akan  berlangsung  lancar  demi kepentingan  rakyat.  Lancarnya  roda  pemerintahan  akan  melancarkan  pula  tercapainya keseluruhan  cita-cita  rakyat  yang  hidup  dalam  negara  yang  adil  dan  makmur.  Setiap  rakyat harus  sadar  bahwa  kewajiban  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  itu  sangat  penting  bagi negara  karena  penerimaan  pajak  digunakan  untuk  melancarkan  jalannya  roda  pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.
Kenyataan dilapangan Masih cukup banyak wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban- kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan  penyelenggaraan  negara  dibutuhkan  suatu  kerja  sama  antara  masyarakat  dengan pemerintah.  Masyarakat  menaati  dan  melakukan  kewajibannya  sebagai  warga  negara, sedangkan  pemerintah  berkewajiban  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  atau  wajib pajak dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis masih  banyak wajib pajak di Kecamatan Ranomeeto  belum  lunas  dalam  membayar  pajak.  Hal  ini  diduga  disebabkan  biaya  pajak  yang semakin  naik  di  setiap  tahunnya,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  mampu membayarnya  atau  belum  memiliki  uang  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Serta adanya  kesalahan  teknis  yang  di  alami  oleh  wajib  pajak  ataupun    oleh  petugas  yang menghambat  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  dapat  menurunkan  kinerja  dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Sehingga penelitian ini  bertujuan  untuk  melakukan  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten  konawe  selatan    khususnya  di  Desa  Angata Kecamatan  Angata  sebagai  bahan  pertimbangan    bahwa  masyarakatnya  dalam  pembayaran pajak  khususnya  pajak  bumi  dan  bamgunan  masih  kurang  kesadaran  hukumnya  dalam memenuhi  kewaajibannya  sehingga  pembayaran  pajak  terjadi  adanya  tungggukan  yang menimbulkan masalah
Jenis dan Sumber Data Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  hasil  wawancara  langsung dan data Studi kepustakaan dengan mencari berbagai literatur yang berlakaitan dengan judul skripsi. Dan juga melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
1. Studi  kepustakaan  yang  mempelajari  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  dan berhubungan  dengan  teori  mengenai  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  judul skripsi. Studi dokumen kepustakaan, yakni dengan mencari dokumen yang ada, dikaitkan dengan  permasalahan  yang  menjadi  bahan  penelitian.  Hal  ini  dilakukan  dengan
mengelompokkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yakni  bahan hukum  primer  (produk  hukum  dan  perundang  undangan),  bahan  hukum  sekunder (literatur buku, artikel, majalah), dan bahan hukum tertier.
2. Studi  lapangan  (field  researcd)  untuk  wawancara  kepada  narasumber  yang  terkait Penelitian dengan wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari  renponden  sebagai  input  bagi  bahan  penelitian.  Adapun  teknik  wawancara  yang dilakukan  adalah  dengan  wawancara  berpedoman,  yakni  dengan  mempersiapkan  materi wawancara  yang  telah  disusun  sebelumnya  untuk  kemudian  dicatat  dalam  lembar  hasil wawancara.

## Teknik Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dengan  metode  analisa  kualitatif,  yakni  metode analisa data yang dilakukan dengan menguji data yang diperoleh dengan konsep –konsep, teori- teori  dan  peraturan  peraturan  yang  berkaitan  teori  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi kewajibannya   kemudian didiskripsikan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam  Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Laikaaha Kecamatan .Ranomeeto Berdasarkan  penelitian  bahwa  masih  banyak  wajib  pajak  di  Kecamatan  Ranomeeto khususnya diDesa Laikaaha belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan biaya pajak  yang  semakin  naik  di  setiap  tahunnya,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak mampu  membayarnya  atau  belum  memiliki  uang  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.  Serta  adanya  kesalahan  teknis  yang  di  alami  oleh  wajib  pajak  ataupun    oleh petugas  yang  menghambat  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  dapat menurunkan  kinerja  dari  petugas  untuk  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada wajib pajak.
Tabel 1. Data pembayaran PBB   Desa Laikaaha
Tahun Desa Wajib Pajak Wajib Pajak  yang sudah membayar % 2015 2016 2017 2018 Laikaaha Laikaaha Laikaaha Laikaaha 360 368 368 358 280 286 268 286 77,7 77,7 72 79
Berdasarkan  data  tabel  1,  maka  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  ada  di  Kecamatan Ranomeeto  khususnya Desa Laikaaha memiliki rata-rata 75% dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel , yang menunjukkan bahwa Wajib pajak masih belum patuh  dalam  pembayaran  pajak  untuk  dilunasi  oleh  masyarakat  bahkan  data  disetiap Desapun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang diperoleh dilapangan maka dapat  diperhatikan  bahwa  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Pencapaian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Desa  Laikaaha  yang  dalam  tujuan pembangunan  daerah  guna  mensejahterakan  masyarakat  belum  dapat  maksimal.  Hal  ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Ranomeeto guna  lebih  mengoptimalkan  upaya  untuk  dapat  meningkatkan  hasil  penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  secara  maksimal  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  petugas, selain  petugas  seluruh  lapisan  masyarakat  juga  harus  ikut  berperan  aktif  dalam mensuskseskan  upaya  pemerintah  dengan  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Faktor-faktor  Yang  mempengaruhi  kepatuhan  masyarakat  untuk  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :
a. Sebab kultural atau historis.
faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama  kurang  lebih  setengah  abad  pada  zaman  kolonial  maupun  saat    saat  pendudukan Jepang  menyisakan  pemikiran  yang  jelek  tentang  pajak.  Pada  zaman  penjajahan  pajak
dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun  pada  zaman  kemerdekaan  serta  demokrasi  sekarang  ini  pajak  tidak  lagi  dikenal sebagai  alat  pemeras  kaum  yang  tertindas  tapi  pajak  sekarang  di  anggap  oleh  sebagian wajib  pajak  sebagai  suatu  beban.  Dimana  beban  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban.
Hasil  wawancara  sebagai  berikut  wawancara  dilakukan  pada  tanggal  10  September 2019 dengan Bapak Sukamto yang memiliki luas bangunan seluas 89  m2 serta luas tanah seluas 154 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 125. 756 diketahui bahwa: ”kalau  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  tiap  tahunnya  naik  ya  beban, beban  untuk  memikirkan  uang  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  kalau  tidak dibayar  nanti  malah  kena  denda  dan  harus  menambah  anggaran  lagi  namun  membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  itu  suatu  kewajiban  kita  sebagai  warga  negara  yang  memiliki rumah dan tanah”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  kita  dapat  mengetahui  bahwa  membayar  pajak  pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara  tidak  langsung  telah  menjadi  suatu  beban  kehidupan  mereka,  didalam  kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak  beban-beban  kehidupan  yang  harus  dipenuhi  dan  di  dahulukan.  Anggapan  pajak sebagai  alat  pemeras  telah  berubah  dengan  perkembangan  zaman  serta  pengetahuan sesorang  tentang  arti  pajak  di  zaman  modern  ini.  Bahwa  pajak  tidak  lagi  sebagai  alat pemera rakyat namun pajakpendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak.  Pada  zaman  penjajahan  pajak  dikenal  rakyatdigunakan  guna  melancarkan  roda pemerintah,  dengan  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  kita  membantu  program pemerintah.
Selain  mewawancarai  wajib  pajak  peneliti  juga  mewawancarai  petugas  Desa  yaitu dengan  Bapak  Suhardin  sebagai    sekertaris  Desa  wawancara  dilakukan  pada  tanggal    10 september  2020 yang menyatakan bahwa:
”kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemeras namun sekarang  banyak  wajib  pajak  yang  mengeluh  dengan  semakin naiknya  beban  pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih berpendapat bahwa  pajak  sebagai  alat  pemeras  tapi  sudah  banyak  wajib  pajak  yang  mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  pajak  sebagai alat pemeras sudah  bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin berkembangnya zaman  serta  teknologi  membuat  wajib  pajak  dapat  mengerti  serta  memahami  bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.
b. Kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada rakyat/wajib pajak. Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Pemberian  informasi  serta  penyuluhan  kepada  setiap  wajib  pajak  dapat  menambah pengetahuan  wajib  pajak  tentang  manfaat  membayar  pajak  serta  dapat  mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa    harus  wajib  pajak  terlambat  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Dengan pemberian  informasi  serta  penyuluhan  yangdilakukan  pemerintah  dapat  menumbuhkan rasa atau sikap kegotong ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan  membantu  program  pemerintah  untuk  mensejahterakan  rakyat.  Pemberian informasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  yaitu  dengan  mengadakan  dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap RT/RW. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Juhardi , S.Si pada tanggal 10 September 2020 beliau mengatakan bahwa:
”Biasanya  kami  memasang  baliho  di  depan  kantor  Desa  atau  dijalan-yang  isinya mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu dan kami juga memberikan
surat kepda setiap RW atau RT untuk mengingatkan warganya untuk membayar PBB atau  biasanya  kami  mengadakan  acara  musyawarah  serta  pertemuan  untuk membahas  serta  memberikan  penyuluhan  atau  memberikan  informasi  tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.
”Kami biasanya memasang pamflet atau yang sekarang banyak menggunakan MMT yang kami  pasang  di  depan  kantor  Desa  untuk  memberikan  informasi  tanggal  jatuh  tempo membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau kami memberikan surat kepada setiap RW atau RT untuk mengginggatkan warganya agar lekas membayar pajak bumi dan bangunan agar tidak telat atau  pada saat pertemuan di kantor Desa biasanya  kami meemberikan sedikit informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”.
Selain  mewawancarai  petugas  kantor  Desa,peneliti  juga  mewawancarai  petugas kecamatan  pada tanggal 10 September  2020 yang menyatakan bahwa:
”kalau  pemberian  informasi  kami  lakukan  kalau  ada  bulan  pajak  yang  dilakukan  oleh petugas  DPKAD  atau  biasanya  kami  memberikan  informasi  kalau  ada  rapat  di kecamatan  namun  bukan  acara  khusus  untuk  pemberian  informasi  tentang  Pajak Bumi dan Bangunan”
Dari  hasil  wawancara  dengan  petugas  kelurahan  serta  petugas  kecamatan  diketahui bahwa  kurangnya  pemberian  informasi  yang  diberikan  oleh  kelurahan  serta  kecamatan menjadi  menyebab  masih  banyaknya  masyarakat  kelurahan  yang  belum  membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi  kepada  wajib  pajak  yang  optimal  sehingga  banyak  wajib  pajak  yang mengesampingkan  kewajiban  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Diharapkan dengan  banyaknya  pihak kelurahan  serta  kecamatan  dalam  pemberian  informasi  tentang manfaat serta  pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta  dapat  memberikan  pengetahuan  yang  luas  tentang  pentingnya  untuk  membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.
c. Kesalahan Teknis Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak serta oleh sekertaris Desa bahwa kendala  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak  dan  namun  dirasakan  oleh  petugas  Desa. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah ketika SPPT yang telah diterima oleh petugas  di SPPT  terdapat  beberapa  kesalahan  yang  sangat  menyulitkan  petugas  dan  menghambat jalannya  penyaluran  SPPT  ke  tangan  wajib  pajak  berdasarkan  wawancara  dengan  bapak Suhardin  tanggal  10  september  2020  selaku  kepala  Desa  menyatakan  bahwa:  ”kalau kendala ya banyak  biasanya  kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT kurang tepat pas di  salurkan,  memilah-milah  SPPT  yang  banyak  sangat  menyulitkan,  banyak  tanah  kosong yang pemiliknya tidak diketahui atau sudah dijual pemiliknya yang tidak lapor ke Kantor Desa”.  Pernyataan yang sama juga dikemukakan selaku petugas  menyatakan bahwa: ”Wah kalau  kendala  lumayan  banyak  paling  ketidak  cocokan  alamat  wajib  pajak,  banyak  tanah atau  rumah  kosong  yang  sudah  dijual  atau  rumah  dan  tanah  warisan  yang  sudah  dibagi- bagi  ke  anaknya  dan  sudah  ditempati  namun  SPPT  masih  menjadi  satu,  dan  banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah”. Pernyataan yang sama tentang kendala yang di alami oleh petugas    juga  dinyatakan  oleh  Bapak  kepala  Desa    pada  tanggal  10  September  dari  hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: ”Kendala yang alami itu seperti tanah yang sudah dibagi atau dipecah karena tanah warisan yang sudah dibagi-bagi kepada warisnya dimana  mereka  sudah  mengurus  hak  tanah  mereka  agar  mendapat  SPPT  sendiri-sendiri tidak bersama-sama namun SPPTnya masih sama dengan SPPT terdahulu serta banyaknya tanah  kosong  atau  rumah  kosong  yang  dijual  atau  pemiliknya  sudah  berganti  namun pemilik  baru  itu  tidak  melaporkannya  kepada  petugas  di  kantor  Desa  atau  kecamatan sehingga  sangat  menyulitkan  petugas    dalam  penyaluran  SPPT  karena  tidak  tahu pemilihnya  ”.  ”Mungkin  kendala-kendala  yang  kami  rasakan  sama  dengan  kelurahan- kelurahan  yang  lain  seperti  alamat  yang  tidak  jelas,  banyaknya  tanah-tanah  atau  rumah kosong  ,  banyaknya  SPPT  menyulitkan  kami  untuk  memilah-milah  sesuai  RT  atau  RW sehingga membuat penyaluran SPPT terlambat”.
Kendala juga dialami oleh petugas  selain kendala yang di alami oleh wajib pajak. Dari hasil  wawancara  diatas  didapatkan  beberapa  kendala  yang    dihadapi  oleh  petugas    yaitu alamat  yang  tertera  di  SPPT  tidak  sama  dengan  yang  kenyataannya,  banyaknya  SPPT
sehingga menyulitkan petugas dalam memilah-milah SPPT sesaui dengan RW ataupun RT, dan banyaknya tanah dan bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepda pihak lain dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepda pihak kelurahan sehingga  sangat  menyulitkan  petugas  dalam  penyaluran  SPPT.  kendala-kendala  yang dialami  oleh  petugas  dapat  menghambat  pendistribusian  SPPT  kepada  wajib  pajak  akan terlambat  sehingga  dapat  menjadikan  faktor  wajib  pajak  terlambat  dalam  membayarkan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Namun dengan adanya  kendala  yang terjadi tidak menyurutkan petugas  untuk dapat menghimbau  warga  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  membuat  petugas lebih  bersemangat  untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut  Kendala  atau  kesalahan teknis  juga  dialami  oleh  wajib  pajak  tidak  hanya  petugas  namun  dari  wajib  pajakpun mendapatkan kendala berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwarso yang memiliki luas bangunan seluas 100 m2 serta luas tanah seluas 178 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp  274.  000  dan  Bpk  Jumprianto  yang  memiliki  luas  bangunan  seluas  54  m2  serta  luas tanah seluas 150 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 78. 340 wawancara dilakukan pada tanggal  11  September bahwa:
” kalau tahun 2018 saya belum membayar karena pas bayar di bank ada namanya tetapi datanya  tidak  keluar  dan  harus  ngurus  di  pusat  jadi  saya  nggak  bayar  saya  juga dahulu pernah membayar PBB sampai 3 tahun karena itu SPPT tidak saya terima tapi pas saya mengurusnya saya disuruh membayar PBB selama 3tahun”.
kalau  tahun  kemarin  saya  telat  membayar  karena  SPPTnya  terselip  ditempat  pak  RT sehingga saya harus menunggu pak RT sampai menemukan SPPT saya sehingga saya terlambat membayar PBB  dan di kenai denda 5000 rupiah”.
Kendala  juga  dialami  oleh  wajib  pajak  sesuai  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti didapat bahwa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu ketika wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pos ataupun ditempat-tempat pembayarn Pajak Bumi dan  Bangunan  yang  telah  tercantum  di  SPPT  data-data  tentang  wajib  pajak  tidak  keluar segingga sangat menyulitkan wajib pajak dan harus di urus di kantor pajak. Selain kendala didalam membayar pajak kendala yang di alami wajib pajak yaitu SPPT yang terselip atau terbawa  ke  RT  lain  atau  alamat  lain  sehingga  membuat  wajib  pajak  harus  menunggu kejelasan  SPPT.  Kendala-kendala  ini  sangat  mempengaruhi  tingkat  kesadaran  dalam membayar pajak karena
menghalangi  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Dan  terkadang  dari  kendalakendala tersebut membuat mereka harus telat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam meningkatkan kepatuhan maasyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat berbagai  kendala  atau  masalah  yang  sering  kali  menghambat  tercapainya  target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan  Ranomeeto antara lain:
a. Keterlambatan  penyampaian  SPPT  kepada  wajib  pajak.  Terjadinya  keterlambatan penyampaian  SPPT  kepada  wajib  pajak  biasanya  dikarenakan  adanya  beberapa  SPPT yang  keliru,  sehingga  perlu  dilakukan  pembetulan  terlebih  dahulu  ke  KPP  Pratama. Adanya  kejadian  tersebut  maka  masyarakat  melunasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunannya terpaksa  menunda  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  karena  belum menerima  SPPT.  Pembagian  SPPT  biasanya  dilakukan  pada  bulan  April  atau  Mei  dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus;
b. Sulitnya  melacak  wajib  pajak  yang  tidak  berdomisili  di  kecamatan  Ranomeeto.  Hal  ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak bertempat tinggal di Kecamatan Ranomeeto;
c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Banyak pemilik  tanah  dan  atau  bangunan  di  Kecamatan  Ronomeeto  terutama  pemilik  baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau bangunannya tersebut sebagai objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak kendari  dan juga tidak melapor kepada petugas di  kantor  Desa  maupun  petugas  kecamatan.  Mereka  beranggapan  bahwa,  kalau  telah memiliki  sertifikat  berarti  segala  urusan  telah  selesai,  padahal  seharusnya  mereka masih  memiliki  kewajiban  lain  yang  harus  dipenuhi  yaitu  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan
d. Faktor ekonomi
Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan Ranomeeto, dari  hasil  pengamatan  bahwa  tidak  seluruhnya  warga  Kecamatan  Ronomeeto  memiliki
pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai buruh  bangunan  dan  pedagang,  mereka  mendapatkan  penghasilan  yang  tidak  tetap,  bisa untung dan rugi. Jika ada barangbarang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan  di  bangunan  pendapatan  mereka  hanya  cukup  untuk  kebutuhan  sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak  juga  merasa  jika  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tidak  ada  imbalan secara  langsung  dan  terdapat  wajib  pajak  yang  malas  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan.  Hal  ini  dapat  menghambat  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet yang memiliki luas bangunan seluas 72 m2 serta luas tanah seluas 420 m2 dan memiliki beban pajak  sebesar  Rp  220.000  dan  Ibu  Tarmiah  yang  memiliki  luas  bangunan  seluas  20  m2 serta  luas  tanah  seluas  135  m2  dan  memiliki  beban  pajak  sebesar  Rp  68.  840  yang dilakukan pada tanggal 11 September 2017 dan yang diketahui bahwa:
”kalau  ada  rejeki  saya  langsung  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tapi  kalau  saya belum  memiliki  uang  atau  rejeki  bayarnya  nanti  saja  kalau  sudah  dapat  uang  lebih atau  rejeki  buat  kebutuhan  sehari-hari  saja  masih  kurang  apa  lagi  tiap  bulannya bukan  saja  kewajiban  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  saja  saya  juga harus bayar listrik, , cicilan motor sama kebutuhan anak sama istri”.
”Kalau  saya  khan  pensiunan  jadi  ya  penghasilannya  hanya  cukup  buat  makan  dan kebutuhan  yang  lain,  kalau  dah  waktunya  mebayar  pajak  ya  saya  usahan  untuk membayar  pajak  dulu  soalnya  membayar  pajak  juga  kewajiban  ,nanti  kalau  nggak dituntaskan kewajibannya kepikiran, apa lagi beban pajaknya tiap tahun sebetulnya keberatan namun itu kewajiban yang harus dibayar”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  ekonomi  wajib  pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa memiliki  pendapatan  serta  memiliki  pekerjaan  yang  sama.  Walaupun  menjadi  beban, mereka  berusaha  untuk  membayar  pajak  dengan  sedikit  demi  sedikit  menyisihkan  uang dari  pendapatan  mereka  untuk  membayar  pajak.  Wajib  pajak  juga  menyadari  akan kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara  sehingga  mereka  berupaya  untuk  membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak.
2. Upaya  Yang  Dilakukan  Pihak  Pemerintah  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar  Pajak Bumi Dan Bangunan
a. Pemberian Peyuluhan kepada wajib pajak. Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi,  konsultasi  dan  bimbingan  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  sehingga  dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan  Bangunan  serta  dapat  menumbuhkan  kesadaran  dan  kemauan  wajib  pajak  untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  Bapak I staman  sebagai  lurah  ponggolaka wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2020 yang menyatakan bahwa:
”kalau penyuluhan itu biasanya kami lakukan jika memang penerimaan Pajak Bumi dan  Bangunan  kurang  dari  target  atau  biasanya  kami  memberikan  informasi  atau penyuluhan kepada masyarakat jika terdapat bulan pajak yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, didalam pemberian informasi kami lakukan dengan memberikan surat kepada tiap  kelurahan  untuk  menggingatkan  warganya  untuk  segra  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  atau  kami  memasang  spanduk  didepan  kantor  kecamatan  atau  dijalan-jalan yang  strategis  yang  dapat  dibaca  oleh  masyarakat  atau  pada  waktu  di  kantor  kecamatan terdapat  acara  rapat  dengan  masyarakat  atau  dengan  petugas  kelurahan  kami menyampaikan himbauan atau memberikan informasi.
Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan oleh  Kantor  Desa  jika  terdapat  bulan  pajak  saja.  Penyuluhan  tidak  dilakukan  secara  bertahap kepada  wajib  pajak oleh  kantor  kelurahan,  dengan  dilakukan penyuluhan  kepada wajib  pajak diharapkan dapat menggunggah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak  tentang  peran  pentingnya  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sehingga  dengan  dilakukannya
penyuluhan  secara  bertahap  tanpa  menunggu  adanya  bulan  pajak  akan  menggunggah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Dengan  dilakukaknnya  penyuluhan  diharapkan  pemerintah  dapat  memberikan  solusi kepada  wajib  pajak  yang  memiliki  pendapatan  minim  agar  dapat  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat.

## b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.
Meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  mendekatkan  pos-pos  pembayaran pajak ditempata-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tercantum di setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  BANK  yang  dekat  dengan  rumah  atau  kediaman  wajib  pajak,  dapat dibayarkan  melalui Kantor  Pos  terdekat atau  jika  di  tempat  tinggal  yang  paling  dekat  dengan ATM bisa dipergunakan utuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta terdapat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya banyaknya SPPT ynag harus dipilah- pilah sesuai dengan RT/RW, banyaknya tanah serta rumah kosong yang kepemilikannya sudah berpindah  tangan  sehingga  menyulitkan  petugas    dalam  proses  penyaluran  SPPT,  dengan berbagai  kendala  yang  di  hadapi  oleh  petugasdapat  menyelesaikan  kendala-kendala  yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Wajib  pajak wawancara  dilakukan  pada  tanggal  11 September 2020 yang menyatakan bahwa:
”mulai  tahun  2018  ini  pelanyanan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tidak  lagi dilakukan di kantor kecamatan namun wajib pajak dapat membayar melalui Bank, Kantor Pos  yang  dekat  dengan  rumah  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  tidak  perlu  datang  ke kantor  Desa  yang  jarak  dari  rumah  ke  kecamatan  jauh,  namun  jika  terdapat  bulan  pajak kami  memberikan  pelayanan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  namun  jika  bulan pajak  saja,  peningkatan  pelayanan  untuk  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  kami lakukan  dengan  menyalurkan  SPPT  dengan  tepat  waktu  serta  memberikan  informasi kepada wajib pajak tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ditiap tahunnya”.
Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan  Kantor  Desa  masih  kurang  maksimal  dengan  tidak  diadakannya  pelanyanan penyuluhan  kepada  wajib  pajak  secara  rutin  dan  kurangnya  informasi  yang  dilakukan  oleh pihak kecamatan. Upaya untuk meningkatkan pelanyanan dilakukan jika terdapat bulan pajak saja atau dengan memasang spanduk untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

## c. Memberikan Penghargaan.
Memberikan  penghargaan  kepada  wajib  pajak  ataupun  kepada  pihak  kecamatan    dapat dilakukan  untuk  memotivasi  dalam  pencapaian  serta  membayar  pajak  Bumi  dan  Bangunan dengan  maksimal.  Dengan  memberikan  penghargaan  diharapkan  akan  memacu  upaya  serta usaha  yang  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  untuk  dapat  memaksimalkan  penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai.
Berikut hasil wawancara dengan  Bapak mulyanto wawancara dilakukan pada tanggal 11 September yang menyatakan bahwa:
”kalau  penghargaan  tidak  ada  selama  ini,  kalau  didalam  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  kurang  maksimal  ya  kami  menunggu  sampai  akhir  tahun  wajib  pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.
Dari  hasil  wawancara  diatas  diketahui  bahwa  tidak  adanya  penghargaan  kepada  wajib pajak,  pihak  kelurahan  serta  kecamatan  membuat  para  wajib  pajak  enggan  untuk  membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan  tidak adanya  motivasi  sehingga  hasil  penerimaan Pajak  Bumi dan  Bangunan  tidak  dapat  maksimal.  Pemberian  penghargaan  akan  memotivasi  agar  lebih mengoptimalkan  upaya  serta  penyuluhan  yang  diberikan  pihak  kecamatan  dan  kelurahan kepada wajib pajak.

## D. Kesimpulan
Dari  upaya  yang  dilakukan  untuk  dapat  meingkatkan  kepatuhan    kesadaran    masyarakat untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  sangat  efektif  untuk  dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:
1. Dengan  memberikan  penyuluhan  kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib      pajak  mengetahui serta  dapat  menambah  pengetahuan  tentang  manfaat  serta  peran  pentingnya  membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  membantu pemerintah  dalam    mensukseskan  progaram  pemerintah  guna  menjalankan  roda pemerintahan.  Pada  hakekatnya  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  salah satu  sarana  perwujudan  kegotong  ronyongan  nasioanal  dalam  membantu  pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan  meningkatkan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  dapat  membantu  meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  Dengan meningkatnya  pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan dapat membantu wajib pajak.
3. Dengan  memberikan  penghargaan  dapat  memotivasi  wajib  pajak  serta  Kecamatan  untuk dapat  lebih  memaksimalkan  upaya  dengan  pemberian  penyuluhan  kepada  wajib  pajak sehingga  wajib  pajak  dapat  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan  tepat  waktu sehingga  pencapaian  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  maksimal  sehingga Kecamatan  mendapatkan  penghargaan  dari  pemerintah  karena  penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan yang  dapat memenuhi target penerimaan.

## E.   References
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bohari, H. (2010). Pengantar Hukum Pajak .  Jakarta: Raja Grafindo Persada. Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Ilyas,  M.  (2000). Ilmu  Keuangan  Negara .  Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi Depdikbud.
Kartasapoetra, G. (2003) . Pajak Bumi Dan Bangunan . Jakarta: Bina Aksara. Moloeng, L. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ninayah,  I.  (2004).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  KepatuhanWajib  Pajak Perseorangan  Dalam  Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan. Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Salman, O. (2004). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum . Bandung: Alumni. Siahaan, M. P. (2009). Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu. Soekanto, S. (1998). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suranto.  (2001).  Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  WajibPajak  Dalam Membayar PBB Sektor . Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Supramomo. (2010). Perpajakan Indonesia . Yogjakarta,PT.Andi Offset Soemitro, R. (2001). Pajak Bumi dan Bangunan . Bandung: Refika Aditama. R.Santoso, B. (2004). Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung. PT.Eresco. Tarmudji, T. (2001). Memahami Pajak dan Perpajakan . Semarang: Unnes. Usman, B. (2000). Pajak-Pajak Indonesia . Jakarta: Yayasan Bina Pajak. Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Widjaja, A. W. (1984). Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila . Jakarta:Eera