Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## KEBERLAKUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM
Oleh: Octavia Dewi Indrawati octaviaadewi21@gmail.com
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Mohammad Fajri Mekka Putra fajriputra@yahoo.com
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Naskah Diterima : 10 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 November 2022

## Abstrak
Penulisan  literatur  ini  memiliki  capaian  yakni  mengkaji  keberlakukan  hukum perdata terhadap keturunan tionghoa beragama islam serta kewenangan dan peran notaris terhadap pembuatan terkait surat keterangan waris yang digunakan untuk keturunan  tionghoa  dengan  beragama  islam.  Penelitian  ini  meneliti  hukum normatif dengan  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan  koseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini  Sistem  hukum  yang  dapat digunakan  keturunan  tionghoa  yang  beragama  islam  bebas  untuk  menentukan dirinya  untuk  menggunakan  sistem  hukum  yang  digunakan  dalam  pembuatan surat keterangan waris. Notaris memiliki kewenangan secara artibusi berdasarkan Pasal  1868  Kuhperdata  dan  Pasal  15  UUJN  dalam  membuat  surat  keterangan waris  keturunan  tionghoa  beragama  islam  dikarenakan  para  keturunan  tionghoa bebas  menggunakan  hukum  barat  atau  hukum  islam  dalam  membuat  surat keterangan  waris  tersebut.  Namun  dalam  membuat  surat  keterangan  waris  para notaris harus menerapkan prinsip kehati0hatian agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum.
Kata Kunci: Notaris, Waris, Keturunan Tionghoa

## Abstract
The purpose of this paper is to examine the enactment of civil law against Chinese descendants who are Muslim and the authority and role of a notary in making a certificate of inheritance for Chinese descendants who are Muslim. This research
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
is  a  normative  legal  research  using  a  statutory  approach  and  a  conceptual approach. The results of this study are the legal system that can be used by Chinese descendants  who  are  Muslim  are  free  to  determine  themselves  to  use  the  legal system  used  in  making  a  certificate  of  inheritance.  Notaries  have  the  authority artificially based on Article 1868 of the Civil Code and Article 15 of the UUJN in making  a  certificate  of  inheritance  for  Chinese  descendants  who  are  Muslim because Chinese descendants are free to use western law or Islamic law in making the  inheritance  certificate.  However,  in  making  a  certificate  of  inheritance, notaries  must  apply  the  precautionary  principle  so  that  later  it  does  not  cause legal problems.
Keywords: Notary, Inheritance, Chinese Descendants

## I. PENDAHULUAN
Indonesia dikelilingi oleh banyak pulau dengan beragam jenis suku, agama, ras, etnis dan budaya. Berkenaan dengan itu, pastinya terdapat perbedaan-perbedaan dalam  menjalani  kehidupan  bermasyarakat,  mulai  dari  budaya,  cara  pandang hidup  serta  interaksi  sesama  individu.  Maka  dari  itu,  permasalahan  tersebut haruslah diatasi dengan diadakannya  aturan mengikat secara hukum yang  dapat mengakomodir  seluruh persoalan  terkait kehidupan  masyarakat  untuk  mencapai rasa keadilan. Adanya penggolongan penduduk di Indonesia merupakan warisan jaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda yang merupakan implementasi dari politik devide  et  impera atau  politik  pecah  belah. 1 Politik  pecah  belah  ini mengklasifikasi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan sebagaimana dalam “Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) dikutip dari aturan baru yang sudah mulai berlaku  sejak  1  Januari  1920  dalam  Pasal  109  Regerings  Reglement  yakni Golongan Timur Asing (contoh: Tionghoa, Arab, Pakistan), Golongan Eropa, dan Golongan Pribumi”. 2 Adanya perbedaan golongan penduduk ini mengakibatkan adanya  perbedaaan  mengenai  sistem  hukum  yang  diberlakukan  dan  masing-
1 Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Burgerlijke Wetboek , (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 15.
2 Ni Ketut Novita Sari, Sihabudin Sihabudin, dan Bambang Sutjito. "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Terkait  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Setelah  Berlakunya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia." Jurnal RechtIdee 14, no. 2 (2019). hlm. 208.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
masing golongan dan juga penduduk harus tunduk  terhdap jenis hukum perdata yang tidak sama.
Setiap manusia pasti memiliki hubungan hukum satu sama lainnya dan salah satu contohnya  adalah  kematian.  Namun  begitu,  ketika  seorang  individu  penduduk meninggal tidak membuat hubungannya terhadap hukum ini berakhir begitu saja maupun dengan manusia lain sekalipun karena masih memiliki tanggung jawab serta  adanya  keterikatan  hak  serta  kewajiban  terhadap  pihak  individu  maupun kelompok yang ditinggalkan. Maka, diperlukan rangkaian aturan yang mengikat agar didapatkan keseimbangan bagi tiap individu termasuk pula dalam persoalan kewarisan yang berkaitan dengan kematian. 3 Dalam halnya seseorang yang telah meninggal dunia, maka timbul suatu persoalan terhadap sesuatu yang ia tinggalkan yang menimbulkan akibat hukum mengenai bagaimana cara untuk penerusan serta sistem dialihkannya segala jenis harta yang dimiliki kepada keluarga yang masih hidup. Penerusan dan peralihan harta kekayaan individu akibat dari meninggalnya seseorang,  diatur  oleh  hukum  waris. 4 Hukum  waris  memiliki  definisi  sebagai aturan  terkait  perpindahan  sejumlah  hak  atas  benda  waris  milik  individu  yang meninggalkan dunia yang mana disebut sebagai  “pewaris” dan dipindah haknya pada individu yang masih berada di dunia ini yang disebut sebagai “Ahli Waris” 5
Wirjono  berpendapat  mengenai  warisan  yang  berkaitan  dengan  beragam  hak maupun  kewajiban  individu  saat  meninggalkan  dunia  dan  dialihkan  hak  dan kewajiban tersebut kepada individu yang masih berada di dunia. 6
Kekayaan  yang  dimaksud  bukan  hanya  berbentu  harta  benda,  namun  juga termasuk  hutang  hingga  beban  orang  yang  meninggal.  Pembuktian  mengenai pihak  yang  memiliki  hak  terkait  warisan  yang  ditinggalkan  dapat  dibuktikan
3 Massora, Monika Ardia Ningsi, and Victoria Pasari Putri. "Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat." Jurnal Notarie 2, no. 3 (2019). hlm.
389.
4 Ita Kristiana, “Surat keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2004, hlm. 1.
5 Ketut  Nindy  Rahayu  Sugitha  dan  Cok  Dalem  Dahana,  “Urgensi  Pengaturan  Pembuatan  Surat Keterangan  Waris  Terkait  Pembagian  Golongan  Penduduk  Di  Indonesia” Acta  Comitas:  Jurnal Hukum Kenotariatan 6 , no 3, hlm. 523-534.
6 Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia , (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 8.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dengan  Surat  keterangan  waris  (SKW)  sebagai  landasan  pembagian  harta peninggalan pewaris serta pihak dengan haknya sebagai penerima warisan terkait harta peninggalan pewaris berdasarkan Legitieme Portie dan/atau wasiat. 7 SKW merupakan suatu dokumen yang berisi mengenai keberaran bahwa mereka adalah ahli waris dan pihak yang seharusnya menjadi seorang pewaris. Urgensi dibuatnya SKW adalah untuk mengalihkan jenis harta yang termasuk kategori bergerak dan juga  kategori  tidak  termasuk  bergerak  juga  menjadi  salah  satu  bagian  dari persyaratan  didalam  alihan  haknya  terhadap  tanah  berkat  pewarisan. 8 Dalam kaitannya  dengan  pembuktian  pihak  ahli  waris  terhdap  pewaris  yang meninggalkan  dunia,  di  Indonesia  sendiri  masih  melibatkan  keragaman  sistem hukum  kewarisan  antara  sistem  kewarisan  yang  mengacu  pada  perdata  barat berlandaskan  pada  KUHPerdata,  sistem  pada  sebuah  proses  kewarisan berdasarkan  adat  yang  mengacu  pada  budaya  dengan  juga  adat  kesukuan  dari suatu  daerah  pada  ruang  lingkup  aturan  terakit  adat  dan  sistem  pada  kewarisan Islam  untuk  orang  yang  beragama  islam.  Atas  perbedaan  tersebut  pun menimbulkan  adanya  perbedaan  instansi  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan SKW.  Pembuatan  bukti  sebagai  ahli  waris  dilakukan  berdasarkan  golongan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  angka  4  tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
1) “Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan waris yang dibuat  oleh  para  ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
7 Fardatul Laili, "Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)." Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2015. hlm. 2.
8 Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris) , (Bandung: Mandar Maju 2000), hlm. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
2) Bagi  Warga  Negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa:  akta  keterangan  hak mewaris dari Notaris;
3) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lain, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”
Merujuk  pada  ketentuan  diatas,  terhadap  pihak  yang  termasuk  dalam  kategori warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Tionghoa, pembuatan  SKW dilakukan dihapadan Notaris. Notaris disini berperan sebagai pihak pejabat bidang publik  yang  punya  sebuha  kewenangan  secara  atributif  oleh  undang-undang sebagai  melahirkan  sebuah  akta  otentik  sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  15 ayat (1 Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut UUJN).  Akta  otentik  sebagaimana  disebutkan  diatas  menjadi  salah  satu  bentuk bukti yang tertulis dan dapat diterima oleh pengadilan dengan perannya sebagai alat  bukti  mutlak,  namun  dapat  dibantah  hingga  ditolak  jika  terdapat  bukti sebaliknya oleh saksi-saksi yang ada.Dalam pembuatan SKW, notaris harus tetap memperhatikan  ketentuan  dan  substansi  terkait,  termasuk  layaknya  surat keterangan kemarian pewaris, surat keterangan perkawinan pewaris, jumlah anak kandung  pewaris,  selama  pewaris  hidup  memiliki  anak  angkat  atau  tidak,  serta apakah  terdapat  perjanjian  perkawinan  maupun  wasiat  yang  lahir  dari  instansi yang  memiliki  kewenangan. Sedangkan  bagi  masyarakat  Indonesia  yang beragama  Islam,  terkait  pengaturan  waris  diatur  lebih  khusus  menggunakan Hukum Islam yang bersumber berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijtihad para ulama.  Terkait  pembuatan  SKW,  pembuatannya  dapat  dilakukan  oleh  para  ahli warisnya sendiri dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan Kepala Desa/ Kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada saat ia meninggal.
Permasalahan hukum mulai muncul ketika terdapat warga yang beragama islam keturunan  Tionghoa  ingin  membuat  SKW,  dimana  yang  memiliki  wewenang dalam  pembuatan  SKW  bagi  etnis  tionghoa  adalah  notaris.  Dalam  praktiknya, masih  terdapat  beberapa  notaris  yang  tidak  sanggup  melahirkan  sebuah  SKW karena alasan perbedaan dalm hal aturan dengan islam. Dengan demikian, akibat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dari adanya permasalahan ini adalah telah terjadi ketidakpastian hukum bagi umat muslim  keturunan  Tionghoa  yang  ingin  membuat  SKW.  Maka  dari  itu,  penulis tertarik  untuk  menulis  tulisan  ilmiah  ini  dengan  judul “Keberlakuan  KUH Perdata  dan Peran Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Keturunan Tinghoa beragama Islam”.

## II. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode  penelitian  hukum  normatif.  Peter  Mahmud  Marzuki  mengemukakan pendapatnya  “bahwa  metode  penelitian  hukum  normatif  merupakan  langkah- langkah  yang digunakan  untuk  mencari kebenaran dengan menggunakan  aturan hukum,  doktrin  dan  prinsip-prinsip  ilmu  hukum  dengan  tujuan  menjawab permasalahan  yang  ada”. 9 Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Melalui  teknik studi  pustaka  yang  akan  membantu  penulisan  artikel  ini  dengan  menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer yakni peraturan-peraturan terkait,  bahan  hukum  sekunder  yakni  buku  atau  literatur,  karya  tulis  atau  junal hukum dan bahan hukum tersier yaitu artikel pada internet, kamus-kamus hukum. Kemudian, setelah seluruh bahan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif yang dikaji secara sistematik. 10

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keberlakuan  Hukum  Perdata  dalam  Pembagian  Waris  serta Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Terhadap  Keturunan Tionghoa Beragama Islam.
Hukum waris menjadi aturan terkait harta dalam segala jenis bentuk yang dipunyai oleh individu yang telah tiada yang menentukan kepada siapa akan diberikan yang
9 Karma, M. Et.al. “Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun”. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2, (2021), hlm. 266.
10 Finanto  Valentino,  Cokorda  Dalem  Dahana,  “Pencegahan  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kriminalisasi  Jabatan  Notaris”, Acta Comitas: Jurnal  Hukum  Kenotariatan 7,  no. 2,  (2022),  hlm. 334.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
mana berfokus kepada konsekuensinya terhadap hukum dari segala jenis asetnya. Sederhananya,  prinsip  hukum  waris  adalah  mengenai  pengalihan  harta  pewaris untuk ahli waris bersangkutan. Bentuk kekayaan ini bisa berupa aktiva yang mana sama dengan benda asli dan nyata atau juga tagihan dari pihak ketiga dan dapat berbentuk  hak immaterial seperti hak cipta dan sebagainya. 11 Proses pengalihan harta  yang  disebut  dalam  hukum  ini,  prosesnya  sendiri  dilakukan  oleh  ahli warisnya dan tentunya memiliki hubungan akibat terkait hukum baik dengan ahli warisnya  sendiri  maupun  pihak  lainnya  yang  terlibat  atas  harta  yang  dialihkan tersebut.  Maka,  permasalahan  terkait  warisan  biasanya  akan  hanya  berlangsung hanya  ketika  saat  seorang  individu  meninggalkan  dunia,  dan  dengan  demikian harta benda hilang dan  sudah memiliki ahli warisnya. 12 Dari definisi yang telah disebutkan,  dalam  hukum  pewarisan  memiliki  istilah  yang  umum  diketahui seperti:
1. “Pewaris:  ialah  orang  yang  meninggal  dunia,  dan  meninggalkan  harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli Waris: orang yang berhak atas warisan
3. Harta  Warisan:  kekayaan  yang  ditinggalkan  berupa  aktiva  dan  passive (boedel)
4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada ahli warisnya.” 13
Hingga saat ini, masih terdapat berbagai jenis dasar pengaturan hukum Waris yang dikarenakan pemberlakukan hukum kewarisan di negara Indonesia masih bersifat pluralistis. Adapun 3 (tiga) ketentuan hukum yang berlaku untuk pewarisan yaitu hukum waris islam yang mengacu pada kompilasi hukum islam, hukum waris adat yang mengacu dengan kebiasan-kebiasan dan aturan adat, dan hukum waris barat yang mengacu pada KUHPerdata. Ketiga hak tersebut berlaku  secara nyata  dan
11 Selvia  Ardita,  "Keterangan  Palsu  Pada  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  (Studi  Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 121/Pid/2017/Pt. Dki)." Indonesian Notary 1, No. 001 (2019), hlm. 75.
12 Amelia Noveli Manik, "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat  secara  Online  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, no. 4 (2021), hlm. 896.
13 Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Bandung: Nuansa, 2018), hlm. 5.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
telah  hidup  berdampingan  dalam  sistem  hukum  Indonesia  dengan  kondisi masyarakat  Indonesia  dengan  keberagaman  macam  suku,  berbagai  agama,  dan golongan mempunya hukumnya sendiri dan masing-masing dari mereka tentunya tunduk dengan hukum yang dibuat oleh masing-masing kelompok 14 Hingga saat ini Penggolongan hukum waris di Indonesia berlaku dengan mekanisme  Hukum Waris Perdata Barat (BW). 15
Pemberlakukan  Sistem Hukum Waris berdasarkan  Hukum  Perdata / Burgerlijk Wetboek  voor  Indonesie (BW)  tentunya  berkaitan  dengan  klasifikasi  golongan pada  penduduk  Indonesia  seperti  halnya  yang  telah  diatur  dalam    Pasal    163 Indische Staatsregeling (IS) yang menetapkan tiga golongan penduduk Indonesia (dahulu  Hindia  Belanda),  yang  meliputi “Golongan Eropa,   yaitu orang-orang Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, serta orang-orang Jepang,  Amerika  Serikat, Australia,  dan  Kanada.  Golongan  Timur  Asing,  yang  dalam  perkembangannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu orang-orang Tionghoa, dan orang-orang bukan Tionghoa  (meliputi orang-orang Arab,  India,  Pakistan, Muangthai, dan orang- orang  Timur  Asing  lainnya)  serta  golongan  Bumi  Putera,  yaitu  orang-orang Indonesia asli”.
Berdasarkan dari klasifikasi tadi, pelaksanaan terhadap hukum waris bagi warga Tionghoa di Indonesia menyesuaikan dan menggunakan hukum waris barat yang juga diatur dalam KUHPerdata. KUHPerdata sendiri menyebutkan bahwa sistem pewarisan  ini  dapat  dilakukan  dengan  pertama,  menyesuaikan  aturan  dalam undang-undang  dengan  prinsipnya  yakni  “bahwa  seseorang  dapat  menentukan kehendaknya  sendiri  tentang  harta  kekayaan  setelah  meninggal  dunia,  bila seseorang yang telah meninggal tersebut tidak menentukan maka undang-undang yang akan menentukan”. Ahli waris sendiri dalam ketentuan KUHPerdata dapat diklasifikasi menjadi empat golongan; Golongan I: keluarga dengan  aturan arus keturunan  garisnya  lurus  kebawah  dengan  demikian  termasuk  anak  serta
14 Eric,  Eric.  "Hubungan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  dalam  pembagian  warisan  di  dalam masyarakat Minangkabau." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019), hlm 63.
15 Sari,  Indah.  "Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris  Ab  Intestato  dan  Testamentair  Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, no. 1 (2018), hlm. 78.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
keturunannya serta pasangannya dengan jangka kehidupan terlama, Golongan II: keluarga dengan aturan berbanding terbalik keatas dengan golongan I tadi, yang mana  termasuk  ayah  ibu  juga  saudaranya  tanpa  mengacu  pada  jenis  kelamin Golongan III: pihak kakek, pihak nenek maupun leluhur selanjutnya dan ditarik garis ke atas dihitung dari pewarisnya. Golongan IV: anggota keluarga pada garis ke  samping  dan  sanak  keluarga  lainnya  sampai  derajat  keenam.  KUHPerdata sendiri  tidak  mengatur  ahli  warisnya  berdasarkan  jenis  kelamin  hingga  urutan kelahirannya. Kedua berdasarkan petunjuk surat wasiat, wasiat merupakan suatu pernyataan tentang apa di kehendaki setelah pembuat wasiat atau pemberi wasiat itu meninggal dunia. Surat wasiat memiliki kekuatan hukum yang  dapat berlaku ketika  pihak  yang  membuat  suratnya  tekah  meninggalkan  dunia.  Jumlah pembagian  waris  atau  ahli  waris  dalam  wasiat  tidak  tentu  karena  tergantung kehendak  masing-masing  dari  pemberi  wasiat  tersebut.  “Apabila  harta  warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam  keadaan  seperti  ini,  tanpa  menunggu  perintah  hakim,  Balai  Harta Peninggalan  wajib  mengurus  harta  peninggalan  tersebut.  Pekerjaan  pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat.”
Ketika menjalankan hak maupun kewajiban sebagaimana menjadi tindakan terkait perbuatan hukum karena adanya harta warisan membuat diperlukannya dibuat dan diadakan Surat Keterangan Waris. SKW menjadi penting bagi Ahli Waris sebagai bentuk  bukti  yang  tertulis  mengenai  jatuhnya  harta  warisan  oleh  individu  yang telah  meninggalkan  dunia  serta  untuk  memberikan  kejelasan  mengenai pembagiannya itu sendiri. Keberadaan SKW dapat meringankan pihak ahli waris mengingat  SKW  dapat  menjadi  alat  untuk  perbuatan  yang  berkaitan  dengan hukum yang bersangkutan dengan harta warisan oleh pewaris termasuk tindakan kepengurusan  yang  diperlukam  hingga  tindakan  kepemilikan  atas  warisan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tersebut. 16 Jika dilihat dari pemberlakuan KUHPerdata maka keturunan Tionghoa dengan  ikatan  agama  islam  dapat  membuat  surat  keterangan  waris  di  pejabat berwenang atau notaris karena tidak adanya suatu pelarangan yang mewajibkan keturunan  tionghoa  beragama  islam  harus  menggunakan  sesuai  dengan  hukum waris  islam,  jadi  secara  tidak  langsung  Ahli  waris  atau  pewaris  keturunan Tionghoa yang beragama islam dapat bebas menentukan dirinya sendiri dengan menggunakan  hukum  waris  dengan  ketentuan  islam  atau  menggunakan  hukum waris yang menggunakan sistem barat yang tercantum dalam KUHPerdata karena hingga  detik  ini  pun  saat  ini  belum  adanya  suatu  unifikasi  terbaru  tentang perkembangan hukum waris di Indonesia.

## B. Peran  dan  kewenangan  Notaris  dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan
Waris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  setiap  perbuatan  yang  dilancarkan  oleh masyarakat  dan  negara  harus  wajib  berdasarkan  dengan  hukum,  seperti  halnya notaris ketika mereka menjalankan kewajiban tugas maupun wewenangnya diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:
“Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh  undang-undang  oleh/atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”
Selain  itu  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  No.  2  Tahun  2014  tercantum Wewenang Notaris dengan isi yang menyebutkan :
“ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang ”.
16 I. Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2018), hlm. 132-143.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memberikan  suatu  kepastian  terhadap kewenangan pembuatan surat keterangan waris dengan terbitnya “Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No.  Dpt/12/63/12/69  tentang  Surat  Keterangan  Warisan  dan  Pembuktian Kewarganegaraan  juncto  Pasal  42  ayat  (1)  PP  No.  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  8  Tahun  2012  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah”,  seluruh aturan  ini  berisikan  hal  terkait  waris  dengan  pengadaannya  didasari  oleh kewenangan dengannklasifikasi didasrkan pada kelompok tertent, sebagai berikut:
1. “Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi  dan  dikuatkan  oleh  Kepala  Desa/Kelurahan  dan  Camat  tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan waris dari Notaris;
3. Bagi  warga  negara  Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya:  surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”
“Bahwa  surat  keterangan  waris  merupakan  kehendak  para  pihak  untuk membuktikan  dirinya  sebagai  ahli  waris,  karena  dinyatakan  dihadapan  notaris.” Jika  dilihat  dalam  beberapa  aturan  diatas  maka  notaris  diberikan  kewenangan secara  artibusi  untuk  mengadakan  sura  keterangan  waris  bagi  para  keturunan Tionghoa.  Terlihat  jelas  notaris  memiliki  peran  untuk  membantu,  menciptakan kepastian  hukum,  serta  perlindungan  bagi  masyarkat.  Sebab,  notaris  memiliki bentuk  kewenangan  tersendiri  untuk  membuat  akta  autentik  yang  dalam  beban pembuktiannya  akta  autentik  memiliki  sebagai  bentuk  alat  bukti  yang  dapat dikatakansempurna.  Alat  bukti  sumperna  memiliki  tiga  bentuk  kekuatan  untuk pembuktian  dimulai  dari  kekuatan  pembuktian  lahirliah,  kekuatan  pembutian formal dan kekuatan  pembuktian  material.   Dalam  melakukan  pembuatan  Surat Keterangan  waris  maka  notaris  terlebih  dahulu  notaris  menyusun  berdasarkan dengan keterangan pihak-pihak ahli wairs serta dengan melakukan klarifikasi ke daftar  pusat  wasiat  kemungkinan  adanya  suatu  wasiat  sangat  memperngaruhi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
terhadap  surat  keterangan  waris  yang nantinya  akan  dibuat. 17 Setelah  dilakukan pengecekan  maka  notaris  akan  memperoleh  surat  keterangan  dari  daftar  wasiat pusat mengenai ada atau tidaknya wasiat oleh pewaris. Dilanjutkan dengan para notaris  untuk  menyiapkan  akta  pernyataan  dan  keterangan  kesaksian  dengan minimal  dua  orang  saksi  yang  mengetahu  dengan  benar  kehidupan  almarhum selama hidupnya. Nantinya, akta akan berisi beragam pernyataan  oleh istri atau suami almarhumah lalu dibubuhi juga oleh keterangan yang dibuat oleh para saksi juga  terbubuhkn  isian  dari  surat  keterangan  oleh  daftar  pusat  wasiat  terkait keberadaannsurat  wasiat  yang  almarhumah  tinggalkan.  Seluruh  data  ini  akan membantu  Notaris  untuk  mengadakan  surat  keterangan  waris  untuk  diserahkan kepada ahli waris almarhum sebagai pihak yang bertanggung jawab serta menjadi fundamental  pula  untuk  mengatur  harta  warisan  yang  dimiliki  oleh  almarhum. Isian dari SKW sendiri harus menyesuaikan dengan isi dari Bab XII KUHPerdata agar nantinya tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi pihak tertentu. Selain itu dalam membuat surat keterangan waris para notaris wajib menerapkan suatu  prinsip  kehati-hatian.  Prinsip  ini  sangatlah  berkaitan  dengan  fungsi pengawasan bank atau manajemen bank. 18 Dalam melakukan prinsip kehati-hatian tersebut terlebih dahulu notaris harus terlebih dahulu melakukan pengecakan atau pengenalan  terhadap  identitas  penghadap,  selanjutnya  notaris  harus  melakukan verifikasi  terhadap  data-data  serta  objek  dari  penghadap  tersebut,  menyatakan durasi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengadakan  akta  yang  hasilny  sempurna, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta serta memenuhi segala syarat teknik pembuatan suatu akta yang sempurna. Jika nantinya seorang notaris tidak berhasil dalam melakukan prinsip kehati-hatian dalam membuat surat keterangan waris maka nantinya akan timbul suatu permasalahan hukum terhadap surat yang dibuatnya tersebut. Berdasarkan Pasal 65 UUJN “notaris bertanggung
17 Debiana Dewi Sudradjat. "Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." Veritas Et Justitia 6, No. 2 (2020), hlm. 450-475.
18 I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba." Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 7, no. 2 (2018), hlm. 59.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
jawab  atas  akta  yang  dibuatnya  tersebut”.  Pengadaan  SKW  sebagai  salah  satu tugas dari jabatannya tentunya harus dibuat semaksimal mungkin dan jika terdapat kesalahan  akan  dilimpahkan  kepada  notaris  itu  sendiri.  Hasilnya  juga  akan berdampak  pada  pemberlakuan  perdata  terhadap  tugasnya  oleh  notaris  yang bersalah dan menyebabkan kehilangan sifat akta Notarisnya serta akta kehilangan keauntetikannya. Akta yang diadakan oleh notaris tersebut juga akan mengalami degradasi  sehingga  akta  autentik  yang  sudah  dikeluarkan  menjadi  mundur statusnya, turun jenjangnya, sebagaimana pda mulanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti dengan kesempurnaan malah turun nilainya. Namun apabila kesalahan tersebut  merupakan  kesalahan  murni  yang  dibuat  oleh  notaris  maka  dapat dikenakan  sanksi  berupa  sanksi  administrasi  yang  diatur  dalam  Pasal  85  UUJN namun tidak terbatas pada sanksi administrasi saja  melainkan dapat dimintakan ganti  rugi  berdasarkan  Pasal  1265 jo. Pasal  1366  “dikarenakan  notaris  telah mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  lainnya,  kerugian  yang  disebabkan  atas perbuatan-perbuatan,  juga  terhadap  kerugian-kerugian  yang  disebabkan  atas kelalaiannya  sendiri”,  selain  itu  notaris  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban pidana karena membuat akta autentik palsu yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.

## IV. PENUTUP
Aturan-aturan  terkait  hukum  waris  yang  terdapat  dalam  KUHPerdata  berlaku terhadap keturunan Tionghoa yang beragama islam. Sehingga dengan demikian, para ahli waris dapat membuat surat keterangan waris di pejabat berwenang atau notaris. Ahli waris atau pewaris keturunan Tionghoa yang beragama islam dapat bebas  menentukan  dirinya  sendiri  dengan  menggunakan  hukum  waris  dengan ketentuan  islam  atau  menggunakan  hukum  waris  yang  menggunakan  sistem perdata  barat  yang  tercantum  dalam  KUHPerdata  karena  hingga  saat  saat  ini belum terdapat unifikasi hukum tentang sistem hukum waris di Indonesia.
Dalam  pembuatan  surat  keterangan  waris,  notaris  sebagai  pejabat  umum  harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebelum membuat surat keterangan wairs, notaris terlebih dahulu melakukan pengecakan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
atau  pengenalan  terhadap  identitas  penghadap  apakah  benar  ia  merupakan  ahli waris sah. Selanjutnya notaris harus melakukan verifikasi terhadap data-data serta objek  dari  penghadap  tersebut.  Jika  seorang  notaris  menerapkan  prinsip  kehati- hatian dalam membuat surat keterangan waris, maka nantinya akan timbul suatu permasalahan hukum terhadap surat yang dibuatnya
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adjie,  Habib. Pembuktian  Sebagai  Ahli  Waris  Dengan  Akta  Notaris  (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris) , Bandung: Mandar Maju, 2008. Meliala, Djaja S. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Bandung: Nuansa Aulia. 2018. Projodikoro, Wirjono. Hukum Warisan di Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1980.
Safioedin, Asis. Beberapa Hal Tentang Burgerlijke Wetboek. Bandung: Alumni, 1985.

## Jurnal:
Ardita, Selvia. "Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  121/Pid/2017/Pt. Dki)." Indonesian Notary 1, No. 001, (2019).
Eric,  Eric.  "Hubungan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  dalam  pembagian warisan  di  dalam  masyarakat  Minangkabau." Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, dan Seni 3, No. 1, (2019).
Finanto  Valentino,  Cokorda  Dalem  Dahana,  “Pencegahan  dan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Kriminalisasi  Jabatan  Notaris.” Acta  Comitas:  Jurnal Hukum Kenotariatan 7, No. 2, (2022). Karma,  M. Et.al. “Sanksi  Administratif  Dan  Penyelesaiannya  Bagi  Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun.” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 9, No. 2, (2021).
Manik, Amelia Noveli. "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, No. 4 (2021)
Massora, Monika Ardia Ningsi, and Victoria Pasari Putri. "Kekuatan hukum surat keterangan  ahli  waris  bagi  golongan  bumiputera  yang  dikuatkan  oleh camat." Jurnal Notarie 2, No. 3 (2019).
Massora, Monika Ardia Ningsi, and Victoria Pasari Putri. "Kekuatan hukum surat keterangan  ahli  waris  bagi  golongan  bumiputera  yang  dikuatkan  oleh camat." Jurnal Notarie 2, No. 3 (2019).
Parsa,  I.  Wayan,  And  I  Gusti  Ketut  Ariawan.  "Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba."
Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 7, No. 2 , (2018) Sari,  Indah.  "Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris  Ab  Intestato  dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, No. 1 (2018).
Sari, Ni Ketut Novita, Sihabudin Sihabudin, and Bambang Sutjito. "Penggolongan Penduduk  Dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Terkait  Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." Jurnal RechtIdee 14, No. 2 (2019).
Sudradjat, Debiana Dewi. "Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." Veritas Et Justitia 6, No. 2 (2020). Sugitha,  K.N.R.  and  Dahana,  C.D.,  2021.  Urgensi  Pengaturan  Pembuatan  Surat
Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di
Indonesia. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, No. 03. Yoga,  I.  Gusti  Kade  Prabawa  Maha,  Afifah  Kusumadara,  and  Endang  Sri Kawuryan.  "Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Surat  Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3, No. 2, (2018).
Artikel/Tesis/Disertasi: Adjie, Habib, Kesetaraan Dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris , Surabaya, Makalah Penyegaran Dan Pembekalan Pengetahuan-Kongres Ikatan Notaris Indonesia XX, 2009.
Ita  Kristiana, Surat  keterangan  Waris  Bagi  Warga  Negara  Indonesia ,  Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.
Laili,  Fardatul.  Analisis  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  yang  Didasarkan pada  Penggolongan  Penduduk  (Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  40 Tahun  2008  Tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis),  Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2015.