## PENENTUAN SKALA PRIORITAS PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN SAMBAS

## DETERMINING THE PRIORITY SCALE OF DISTRICTS ROAD MAINTENANCE IN THE SAMBAS DISTRICT
Ruskamdi¹, Slamet Widodo² dan Elsa Tri Mukti³
1,2,3 Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1, Kota Pontianak, 78122, Indonesia Email: ruskamdik@gmail.com

## ABSTRAK
Jalan dan jembatan vital untuk mobilitas dan akses daerah terpencil. Pemeliharaan melalui pencegahan, perawatan,  dan  perbaikan  diperlukan  untuk  menjaga  kondisi  optimal.  Otonomi  daerah  dan  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  kabupaten  untuk mengatur  dan  menggali  sumber  daya.  Namun,  keterbatasan  anggaran  dan  ketimpangan  dalam  pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kabupaten Sambas menunjukkan kebutuhan akan prosedur penentuan prioritas yang lebih baik, berdasarkan kriteria yang beragam dan semua aspek tujuan pemeliharaan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk  menentukan  kriteria  dan  urutan  prioritas  pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten  Sambas,  Kalimantan  Barat. Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini mengidentifikasi kriteria penting seperti volume lalu lintas, pembiayaan, tata guna lahan, kondisi jalan, dan faktor kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pembiayaan memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh kondisi jalan, volume lalu lintas, faktor kebijakan, dan  tata  guna  lahan.  Selanjutnya,  ruas  jalan  Mentibar  –  Daup  mendapatkan  prioritas  tertinggi  untuk pemeliharaan. Penelitian ini menyarankan untuk memperhatikan kaidah statistik dalam pemilihan responden dan menjaga konsistensi jawaban responden untuk hasil yang lebih akurat.
Kata kunci : Analytical Hierarchy Process, Kabupaten Sambas, Pemeliharaan Jalan, Prioritas

## ABSTRACT
Roads  and  bridges  are  essential  for  travel  and  access  to  isolated  places.  To  sustain  ideal  conditions, maintenance must include prevention, care, and repair. Regional autonomy and financial balance between the national  and  regional  governments  empower  the  regency  government  to  manage  and  use  resources.  However, funding  constraints  and  inequities  in  road  repair  execution  in  Sambas  Regency  highlight  the  need  for  a  more effective priority-setting approach that considers all elements of road maintenance goals. This study will establish the  criteria  and  priority  order  for  road  repair  in  Sambas  Regency,  West  Kalimantan.  The  research  uses  the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique to identify key criteria such as traffic volume, funding, land use planning,  road  quality,  and  policy  variables.  The  study  findings  show  that  the  financial  element  is  the  most important,  followed by  road quality,  traffic  volume,  policy  variables,  and  land  use  planning. Furthermore,  the Mentibar-Daup  road  portion  has  the  highest  repair  priority.  The  study  advises  using  statistical  techniques  to choose respondents and ensure that respondents' replies are consistent for more reliable findings.
Keywords: Analytical Hierarchy Process, Priority, Road maintenance, Sambas Regency
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)

## PENDAHULUAN
Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur  transportasi  yang  kritis  untuk mendukung  mobilitas  orang,  barang,  dan jasa, serta untuk meningkatkan kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat dan  memperluas  akses  ke  daerah-daerah terpencil  dan  tertinggal  (Iek,  2013).  Untuk menjaga  kondisi  jalan  agar  tetap  berfungsi dengan  optimal  dan  mencapai  umur  yang direncanakan, diperlukan kegiatan pemeliharaan  yang  meliputi  pencegahan, perawatan, dan perbaikan jalan.
Dalam  konteks  otonomi  daerah  yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  pemerintah  daerah  di Kabupaten  Sambas  memiliki  tanggung jawab untuk mengatur dan menggali sumber daya  yang  ada  untuk  pembangunan, termasuk  pemeliharaan  jalan.  Namun, sistem  penganggaran  daerah  yang  berubah, dengan  alokasi  dana  dalam  bentuk block- grant termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), menimbulkan  tantangan  dalam  pendanaan pemeliharaan jalan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sambas telah  melakukan  program  pemeliharaan jalan,  namun  terdapat  ketimpangan  dalam pelaksanaannya.  Banyak  jalan  yang  belum mendapatkan perhatian dalam pemeliharaan atau  peningkatan,  dan  aspirasi  masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) hanya
sebagian  kecil  yang  direalisasikan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Selain  itu,  penentuan  skala prioritas pemeliharaan jalan masih didominasi  oleh  kebijakan  pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kriteria teknis, manfaat, dan biaya berdasarkan skala prioritas.
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan pemeliharaan jalan yang efektif, diperlukan prosedur penentuan prioritas yang berdasarkan  kriteria  yang  beragam  dan mengakomodasi semua aspek tujuan pemeliharaan  jalan.  Hal  ini  penting  untuk memastikan bahwa pemeliharaan jalan yang dilakukan  tepat  sasaran  dan  memberikan manfaat  optimal  bagi  masyarakat  di Kabupaten Sambas.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria yang sesuai dan urutan prioritas  pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten Sambas.  Dengan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy  Process (AHP), penelitian ini akan mengidentifikasi kriteria penting  dan  menetapkan  urutan  prioritas berdasarkan  kondisi  jalan,  volume  lalu lintas,  pembiayaan,  tata  guna  lahan,  dan faktor kebijakan. Hasil penelitian diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi signifikan  dalam  pengembangan  bidang sains terkait dengan pemeliharaan jalan dan pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  ruas  jalan kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Sambas, terlampir pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Sambas
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)
Berdasarkan  surat  keputusan  Bupati Sambas Nomor 685 Tahun 2015 yang masuk dalam  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  Sambas  Tahun  Anggaran  2023
Sebanyak  15  ruas  jalan,  berikut  daftar  ruas jalan  yang  diusulkan  untuk  memperoleh penanganan Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten  Sambas,  yang  akan  dijadikan obyek penelitian terangkum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Ruas Jalan yang Ditinjau
No. Ruas Nama Ruas Jalan Panjang (km) 1. 001 Semelagi  Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu 8,100 2. 002 Sei. Daun  -  Semelagi Besar 11,600 3. 007 Seranggam  - Parit Lintang 5,100 4. 008 Semparuk  -   Bentunai 20,700 5. 033 Sui. Batang  -  Pinang Merah 37,800 6. 035 Matang Suri – Sarilaba B 5,640 7. 043 Rambayan  - Nyiur Melambai 13,400 8. 050 Sekura  -  Teluk Kalong 1,900 9. 054 Pinang Merah  -  Simpang Empat 17,500 10 055 Mentibar – Daup 12,300 11. 059 Parit Baru  -  Mekar Sekuntum 16,040 12. 066 Jagur  -  Penakalan 6,000 13. 074 Kota Bangun -  Sekuyang 17,000 14. 076 Sejangkung  -  Kambayat 4,500 15 167 Jalan Pendidikan 1,745
Sumber: Keputusan Bupati Sambas Nomor 685 Tahun 2015

## METODE
Ada dua jenis penelitian yang dilakukan: kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif berpusat  pada  perhitungan  pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), sedangkan metode kualitatif mengumpulkan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Priadi dkk, 2022).

## 1. Sampling Data
Metode Analytical  Hierarchy  Process
(AHP) dimulai dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah kecil responden (Budianta,  2021);  dalam  kasus  ini,  28 responden  diberikan  kuesioner,  dan  data yang  dikumpulkan  dari  responden  ini digunakan  sebagai  data  primer  dari  hasil wawancara atau kuesioner.
Jumlah
kuesioner  disebarkan  kepada  28  responden yang dipilih secara purposive terdiri dari:
1. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang    Kabupaten  Sambas  sebanyak lima orang;
2. BAPPEDA Kabupaten Sambas sebanyak empat orang;
3. Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sambas sebanyak tiga orang;
4. Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari komisi III sebanyak tiga orang;
5. Dosen Teknik Sipil Universitas Tanjungpura sebanyak tiga orang;
6. Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) sebanyak dua orang;
7. Konsultan di bidang jalan dan jembatan (site engineer) sebanyak tiga orang;
8. Kontraktor di bidang jalan dan jembatan (site manager) sebanyak tiga orang;
9. Tokoh masyarakat sebanyak dua orang;
2. Penyusunan Hirarki Dalam Analytical  Hierarchy  Process (AHP), suatu hierarki merupakan kumpulan
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)
elemen-elemen yang tersusun dalam beberapa  tingkat,  dengan  beberapa  elemen yang sama dalam tiap tingkat (Ginting dkk, 2020).  Sebuah  elemen  digunakan  sebagai standar  dan  standar  pembentukan  elemen. Tidak ada aturan khusus untuk membangun hierarki; semuanya tergantung pada seberapa baik penyusun memahami masalah.  Namun,  beberapa  aturan  dapat digunakan untuk membuat hierarki (Butarbutar dkk, 2023):
a. Jumlah  level  tidak  membatasi  jumlah elemen  dalam  suatu  hierarki;  namun, sebaiknya  tidak  ada  lebih  dari  lima sampai  sembilan  elemen  dalam  setiap subsistem.
b. Karena  setiap  elemen  harus  memiliki kualitas yang sama, setiap elemen harus dibandingkan dengan elemen lain dalam subsistem yang sama .
Struktur  hirarki  dapat  dibuat  dengan menggabungkan  konsep,  pengalaman,  dan pandangan.  Hasil  penyusunannya  dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Struktur Hirarki

## 3. Penyusunan Matriks Berpasangan
Skala perbandingan
berpasangan didasarkan  pada  nilai–nilai  fundamental AHP dengan pembobotan dari nilai 1 untuk sama penting sampai 9 untuk sangat penting sekali sesuai dengan Tabel 2 (Skala Matrik Perbandingan  Berpasangan)  (Buya  dkk, 2022).
Sebelum menghitung matriks perbandingan,  seluruh  data  responden dirangkum  menjadi  satu  dengan  cara menghitung  nilai  rata–rata  geometrik  dari seluruh responden pada setiap perbandingan.
G =
√ x 1 ×x 2 ×…×x n n
Dimana:
G : Nilai rata-rata geometrik N : Banyak data xn : Data ke–n Setelah  menghitung  nilai  rata–rata geometrik kemudian nilai rata–rata geometrik dari setiap perbandingan tersebut dimasukkan kedalam
matriks perbandingan.
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)
Tabel 2. Skala Perbandingan Penilaian level Kriteria untuk Ruas Jalan
Semelagi Besar Hilir – Semelagi Besar Hulu Kriteria A B C Jumlah Bobot A AA AB AC KA KA/K B BA BB BC KB KB/K C CA CB CC KC KC/K Jumlah K Dimana: A, B, C = Matrix K = Penjumlahan

## 4. Perhitungan Bobot Elemen
Perhitungan  bobot  elemen  dilakukan dengan  menggunakan  suatu  matriks.  Bila dalam suatu sub sistem operasi terdapat ‘n” elemen operasi yaitu elemen-elemen operasi A1, A2, A3, ...An maka hasil perbandingan secara berpasangan elemen-elemen tersebut akan membentuk suatu matrik pembanding. Perbandingan  berpasangan  dimulai  dari tingkat  hirarki  paling  tinggi,  dimana  suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan.  Bentuk  matrik  perbandingan berpasangan  bobot  elemen  seperti  yang diperlihatkan  pada  Tabel  3  (Munthafa  dan Mubarok, 2017).
Tabel 3. Matrik Perbandingan Berpasangan
Bobot Elemen Matriks A 1 A 2 A n A 1 A 11 A 12 A 1n A 2 A 21 A 22 A 2n A n A n1 A n2 A nn
Matriks  A  (n  x  n)  merupakan  matriks resiprokal  dan  diasumsikan  terdapat  n elemen,  yaitu  W1,W2,  ...,Wn  yang  akan dinilai secara perbandingan. Nilai (judgement) perbandingan
secara berpasangan antara ( wi,wj ) dapat dipresentasikan seperti matriks tersebut.
𝑊𝑖
𝑊𝑗 = 𝑎 . (𝑖𝑗)
Dimana: i,j = 1,2,3,...n
Dalam  hal  ini  matrik  perbandingan adalah  matrik  A  dengan  unsur-unsurnya adalah  aij,  dengan  i,j  =  1,  2,  ...n  (Rijayana dan Okirindho, 2015).
Unsur-unsur  matriks  tersebut  diperoleh dengan membandingkan satu elemen operasi terhadap  elemen  operasi  lainnya  untuk tingkat  hirarki  yang  sama.  Bila  vektor pembobotan elemen-elemen operasi dinyatakan  sebagai  vektor  W,  dengan  W  = (W1, W2, ...Wn), maka intensitas kepentingan elemen operasi A1 terhadap A2 yakni  W1/W2  yang  sama  dengan  a12 sehingga matriks perbandingan dapat dinyatakan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Matrik Perbandingan Berpasangan

## Intensitas Kepentingan
Matriks W1 W2 Wn W1 W1/W1  W1/W2  W1/Wn W2 W2/W1  W2/W2  W2/Wn
Wn
Wn/W1  Wn/W2  Wn/Wn
Nilai-nilai  wi/wj  dengan  i,j  =  1,2,...,n diperoleh  dari  partisipasi  (responden)  yang dipilih yaitu orang-orang yang berkompeten dalam  permasalahan  yang  dianalisis,  bila matriks  ini dikalikan dengan vektor kolom. W  =  (W1,W2,…Wn)  maka  diperoleh hubungan:
𝐴. 𝑊 = 𝑛 . 𝑊
Dimana: n = 1,2,3,...n
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)
Dalam  teori  matriks,  formula  tersebut menyatakan  bahwa  W  adalah eigen  vector dari  matriks  A  dengan  eigen  value  n,  bila ditulis  secara  lengkap  maka  persamaan tersebut  akan  terlihat  seperti  pada  matriks berikut:
Gambar 3. Perkalian Matriks Berpasangan
Variable n pada persamaan di atas dapat digantikan  secara  umum  dengan  vector  λ sebagai berikut:

## 𝐴. 𝑊 =  λ W
Dimana λ = (λ1, λ2, …, λn )
Setiap  λ  yang  memenuhi  persamaan disebut  sebagai  eigen  value,  sedangkan vektor  W  yang  memenuhi  persamaan tersebut dinamakan eigen vector (Saaty dkk, 2022).  Karena  matriks  A  adalah  suatu matriks resiprokal dengan berikut:
nilai a.i.j =
1 a . j . i
Dimana:
Untuk semua i, maka ∑ 𝜆 1 𝑛 𝑖−1 = n i,j = 1,2,3,...n
Dimana  matrik  A  dengan  unsur- unsurnya adalah aij, dengan i,j = 1, 2, ...n. Apabila  matriks  A  adalah  matriks  yang konsisten  maka  semua  eigenvalue  bernilai nol kecuali satu yang bernilai sama dengan n.  Bila  matriks  A  adalah  matriks  yang  tak konsisten,  variasi  kecil  atas  aij,  akan membuat  nilai  eigen  value  terbesar,  λ  max tetap  dekat  dengan  n,  dan eigen  value lainnya mendekati nol (Utami dkk, 2017). Nilai  λmax  dapat  dicari  dengan  persamaan berikut:
AW = λmax atau [A −  max I] = 0
Dimana: I = matriks identitas.
Nilai  vektor  bobot  W  dapat  dicari dengan  mensubstitusikan  nilai  λmax  ke dalam persamaan (Setiawan dkk, 2024).

## 5. Perhitungan Nilai Konsistensi
Dengan  mengkombinasikan  apa  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  jika  diagonal utama  dari  matriks  A  bernilai  1  dan  jika  A konsisten, maka penyimpangan kecil dari aij akan  menunjukkan eigenvalue terbesar, sedangkan nilai λmaks akan mendekati n dan sisa eigenvalue akan mendekati nol.
Penyimpangan terhadap konsistensi dinyatakan  dengan  indeks  konsistensi didapat formula sebagai berikut:
CI = λmaks – n n – 1
Dimana: CI : Consistency Index λmaks : Nilai Eigen Vektor Maksimum n
: Ukuran Matriks
Dalam model AHP, matrik perbandingan berpasangan  dapat  diterima  jika  nilai  rasio konsistensi  (CR)  <  0,1.  Nilai  CR  diperoleh melalui  persamaan:  CR=  CI  /  RI.  Nilai Random  Indeks  (RI)  adalah  nilai  indeks random  yang  diperoleh  dari  Tabel  5 (Munthafa dan Mubarok, 2017).
Tabel 5. Random Indeks
Ordo Matriks 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10
RI 0  0  0,58  0,9  1,12  1,24  1,32  1,41  1,45  1,49
Dimana:
RI = Nilai Random Indeks
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)

## 6. Penentuan  Nilai  Bobot  Sub  Kriteria Berdasarkan Analisis Data Sekunder
Penenentuan  nilai  bobot  untuk  seluruh sub  kriteria  dalam  penentuan  prioritas pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten  Sambas dilakukan  melalui  langkah  langkah  sebagai berikut.

## 1. Volume LHR
Pembobotan  volume  LHR  dilakukan berdasarkan  hasil  data  yang  diperoleh  pada tiap  ruas  jalan.  Apabila  ruas  jalan  yang ditinjau  lalu  lintasnya  tinggi  maka  diberi nilai  1  (satu)  dan  sebaliknya  apabila  ruas
jalan  yang  ditinjau  lalu  lintasnya  rendah maka diberi nilai 0 (nol).
Tabel 8 menunjukkan volume lalu lintas pada  jam  sibuk  dengan  rujukan  kategori sebagai berikut.
0 – 300 : Rendah > 300 : Tinggi
Berdasarkan  Dinas  PUPR  Kabupaten Sambas pada tahun 2022, volume LHR hasil pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.

## Tabel 8. Kategori Lalu lintas
No. Nama Ruas Jalan Volume Lalu Lintas (Kendaraan/Jam) Kategori 1 Semelagi  Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu 45 Rendah 2 Sei. Daun - Semelagi Besar 71 Rendah 3 Seranggam - Parit Lintang 37 Rendah 4 Semparuk - Bentunai 27 Rendah 5 Sui. Batang - Pinang Merah 35 Rendah 6 Matang Suri - Sarilaba B 45 Rendah 7 Rambayan - Nyiur Melambai 46 Rendah 8 Sekura - Teluk Kalong 358 Tinggi 9 Pinang Merah - Simpang Empat 45 Rendah 10  Mentibar - Daup 31 Rendah 11  Parit Baru - Mekar Sekuntum 26 Rendah 12  Jagur - Penakalan 45 Rendah 13  Kota Bangun  - Sekuyang 45 Rendah 14  Sejangkung - Kambayat 55 Rendah 15  Jalan Pendidikan 553 Tinggi 2. Pembiayaan Kriteria pembiayaan dihitung
berdasarkan  biaya  yang  akan  dianggarkan pada tiap ruas jalan.  Apabila ruas jalan yang
ditinjau  pagu  anggarannya  dibawah  Rp. 20.000.000.000,00 dikategorikan biaya kecil maka akan diberi bobot  1 (satu)  sedangkan variabel lainnya diberi bobot 0 (nol).
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)
Tabel 9. Pagu Anggaran yang Tersedia Masing-Masing Ruas Jalan
No. Nama Ruas Jalan Pagu Anggaran (Rp.) Kategori 1 Semelagi  Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu 14.377.576.000,00 Kecil 2 Sei. Daun - Semelagi Besar 15.556.237.000,00 Kecil 3 Seranggam - Parit Lintang 12.805.468.000,00 Kecil 4 Semparuk - Bentunai 3.547.203.000,00 Kecil 5 Sui. Batang - Pinang Merah 11.730.451.000,00 Kecil 6 Matang Suri - Sarilaba B 19.085.679.000,00 Kecil 7 Rambayan - Nyiur Melambai 1.154.243.000,00 Kecil 8 Sekura - Teluk Kalong 2.490.103.000,00 Kecil 9 Pinang Merah - Simpang Empat 39.845.650.000,00 Sedang 10 Mentibar - Daup 59.285.700.000,00 Besar 11 Parit Baru - Mekar Sekuntum 5.351.560.000,00 Kecil 12 Jagur - Penakalan 13.740.132.000,00 Kecil 13 Kota Bangun  - Sekuyang 19.819.207.000,00 Kecil 14 Sejangkung - Kambayat 4.710.141.000,00 Kecil 15 Jalan Pendidikan 1.061.545.000,00 Kecil
Pagu anggaran maksimum pada Tabel 9, sebesar  Rp.  59.285.700.000,00  yaitu  pada ruas jalan Mentibar – Daup sedangkan pagu anggaran  minimum  Rp.  1.061.545.000,00 pada ruas jalan.
3. Tata Guna Lahan
Variabel yang digunakan sebagai penyusunan  kriteria  ini  adalah  keberadaan ruas  jalan  yang  ditinjau berada  mendukung
kawasan Pemerintahan, Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa. Pembobotan  pada  kriteria  ini  dilakukan dengan  memberikan  bobot  1  (satu)  apabila ruas  jalan  yang  ditinjau  keberadaannya mendukung kawasan tersebut diatas sedangkan  yang  tidak  mendukung  kawasan tersebut diatas akan diberi bobot 0 (nol) pada Tabel 10.
Tabel 10. Tata Guna Lahan per Ruas Jalan
No. Nama Ruas Jalan Tata Guna Lahan 1 Semelagi  Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu Kawasan Pendidikan 2 Sei. Daun - Semelagi Besar Kawasan Pemerintahan dan Kawasan Pendidikan 3 Seranggam - Parit Lintang Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa 4 Semparuk - Bentunai Kawasan Pemerintahan dan Kawasan Pendidikan 5 Sui. Batang - Pinang Merah Kawasan Perdagangan/Jasa 6 Matang Suri - Sarilaba B Kawasan Pemerintahan dan Kawasan Pendidikan 7 Rambayan - Nyiur Melambai Kawasan Pemerintahan, Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa 8 Sekura - Teluk Kalong Pendidikan dan Perdagangan/Jasa 9 Pinang Merah - Simpang Empat Kawasan Pemerintahan, Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206) No. Nama Ruas Jalan Tata Guna Lahan 10  Mentibar - Daup Kawasan Pemerintahan, Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa 11  Parit Baru - Mekar Sekuntum Kawasan Pendidikan 12  Jagur - Penakalan Kawasan Pemerintahan, Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa 13  Kota Bangun  - Sekuyang Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa 14  Sejangkung - Kambayat Kawasan Pendidikan 15  Jalan Pendidikan Kawasan Pemerintahan, Kawasan Pendidikan dan Kawasan Perdagangan/Jasa 4. Kondisi Jalan
Dalam  perhitungan  kondisi  jalan  dibagi atas tiga variabel yaitu kondisi baik/sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Setiap ruas jalan yang ditinjau akan dihitung prosentase kerusakannya. Besarnya prosentase masing-masing kondisi ini yang
akan  digunakan  sebagai  bobot  untuk menghitung bobot total masing-masing ruas jalan.
Bobot  tersebut  dinyatakan  dalam  satuan panjang (km). Seluruh kondisi  dan panjang dari  ruas  jalan  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel  11  yang  menjadi  salah  satu  dasar penetuan variabel. Tabel 11. Kondisi Jalan Ruas Nama Ruas Jalan Panjang Tiap Kondisi Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat (km) 1 Semelagi Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu 2,380 3,220 2,500 0,000 2 Sei. Daun - Semelagi Besar 8,850 1,000 1,750 0,000 7 Seranggam - Parit Lintang 0,000 0,400 4,700 0,000 8 Semparuk - Bentunai 15,320 1,780 3,600 0,000 33 Sui. Batang - Pinang Merah 19,940 5,780 6,810 5,270 35 Matang Suri - Sari Laba B 0,000 0,800 4,840 0,000 43 Rambayan - Nyiur Melambai 8,600 0,000 0,000 4,800 50 Sekura - Teluk Kalong 1,900 0,000 0,000 0,000 54 Pinang Merah - Simpang Empat 0,105 6,930 4,465 6,000 56 Mentibar - Daup 0,000 3,100 2,600 6,600 59 Parit Baru - Mekar Sekuntum 6,840 4,060 2,340 2,800 66 Jagur - Penakalan 2,050 3,950 0,000 0,000 74 Kota Bangun - Sekuyang 2,595 9,600 2,000 2,805 76 Sejangkung - Kambayat 2,690 1,510 0,300 0,000 167 Jl. Pendidikan 1,745 0,000 0,000 0,000
5. Kebijakan
Penentuan nilai kriteria kebijakan dalam penelitian ini terdiri  dari dua variabel yaitu usulan  masyarakat  dan  usulan  pemerintah. Apabila ruas jalan yang ditinjau berasal dari
usulan masyarakat maka sub kriteria usulan masyarakat di beri bobot 1 (satu) sedangkan yang berasal dari usulan pemerintah di beri bobot 0 (nol). Hasil penentuan nilai tersebut terangkung dalam Tabel 12.
Tabel 12. Pengusul Ruas Jalan No. Nama Ruas Jalan Pengusul 1 Semelagi  Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu Masyarakat 2 Sei. Daun - Semelagi Besar Masyarakat 3 Seranggam - Parit Lintang Pemerintah dan Masyarakat 4 Semparuk - Bentunai Pemerintah dan Masyarakat 5 Sui. Batang - Pinang Merah Masyarakat 6 Matang Suri - Sarilaba B Masyarakat 7 Rambayan - Nyiur Melambai Pemerintah dan Masyarakat 8 Sekura - Teluk Kalong Masyarakat 9 Pinang Merah - Simpang Empat Masyarakat 10 Mentibar - Daup Masyarakat 11 Parit Baru - Mekar Sekuntum Masyarakat 12 Jagur - Penakalan Pemerintah dan Masyarakat 13 Kota Bangun  - Sekuyang Masyarakat 14 Sejangkung - Kambayat Pemerintah dan Masyarakat 15 Jalan Pendidikan Pemerintah

## 7. Penentuan  Prioritas  Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Sambas
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  model matematis  untuk  menentukan  prioritas pemeliharaan  jalan  berdasarkan  bobot kriteria dan sub-kriteria. Model ini menggunakan sistem persamaan matematis. Bobot  prioritas  pemeliharaan  jalan  (Y) dihitung  dengan  memperhitungkan  bobot kriteria level 2 (A, B, C, D, E) dan bobot sub- kriteria level 3 (A1, A2, B1, B2, ..., E2), serta bobot  sub-kriteria  level  3  berdasarkan analisis data sekunder (X1, ..., X13).
Untuk ruas jalan Semelagi Besar Hilir - Semelagi  Besar  Hulu,  nilai  bobot  kriteria dan  sub-kriteria  diperoleh  dari  analisis responden dan data sekunder. Nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan
untuk menghitung bobot prioritas pemeliharaan jalan.
Contoh  perhitungan  untuk  ruas  jalan tersebut adalah sebagai berikut:
Y = {A x [(A1 x X1) + (A2 x X2)]} + {B x [(B1 x X3) + (B2 x X4) + (B3 x X5)]} + {C x [(C1 x X6) + (C2 x X7) + (C3 x X8)]} + {D  x  [(D1  x  X9)  +  (D2  x  X10)  +  (D3  x X11)]} + {E x [(E1 x X12) + (E2 x X13)]}
Setelah  nilai-nilai  bobot  diinputkan, diperoleh hasil:
Y = 0.023 + 0.104 + 0.030 + 0.052 + 0.064 Y = 0.274
Dengan demikian, bobot prioritas pemeliharaan  jalan  untuk  ruas  jalan
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206)
Semelagi Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu adalah 0.274.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urutan  Prioritas  Pemeliharaan  Jalan Kabupaten di Kabupaten Sambas berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada
Tabel 4.70, yang mana ruas jalan Mentibar –
Daup  mendapat  urutan  prioritas  pertama dengan bobot (0,486) disusul oleh ruas jalan Pinang  Merah  -  Simpang  Empat  (0,381), ruas  jalan  Pendidikan  (0,373),  ruas  jalan Rambayan  -  Nyiur  Melambai  (0,368),  dan secara utuh nilainya dapat dilihat pada Tabel 13.

## Tabel 13. Rekapitulasi Perhitungan Matematis dan Urutan Prioritas
No. Nama Ruas Jalan Total Bobot Urutan Prioritas 1 Semelagi  Besar Hilir - Semelagi Besar Hulu 0,274 12 2 Sei. Daun - Semelagi Besar 0,287 10 3 Seranggam - Parit Lintang 0,344 6 4 Semparuk - Bentunai 0,314 7 5 Sui. Batang - Pinang Merah 0,244 15 6 Matang Suri - Sarilaba B 0,297 9 7 Rambayan - Nyiur Melambai 0,368 4 8 Sekura - Teluk Kalong 0,353 5 9 Pinang Merah - Simpang Empat 0,381 2 10 Mentibar - Daup 0,486 1 11 Parit Baru - Mekar Sekuntum 0,259 14 12 Jagur - Penakalan 0,306 8 13 Kota Bangun  - Sekuyang 0,274 11 14 Sejangkung - Kambayat 0,263 13 15 Jalan Pendidikan 0,373 3

## SIMPULAN
Untuk menentukan
prioritas pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten  Sambas, digunakan kriteria seperti volume lalu lintas, biaya,  tata  guna  lahan,  kondisi  jalan,  dan kebijakan.  Setiap  kriteria  memiliki  sub- kriteria yang mencakup lalu lintas tinggi/rendah, biaya besar/sedang/kecil, kawasan pemerintahan/pendidikan/ perdagangan,  kondisi  jalan  baik/rusak ringan/berat, dan aspek kebijakan pemerintah/masyarakat.
Dengan menggunakan metode
Analytical  Hierarchy  Process (AHP), dianalisis urutan prioritas kriteria pemeliharaan  jalan  di  Kabupaten  Sambas.
Faktor  biaya  mendapatkan  bobot  tertinggi (35,10%),  diikuti  oleh  kondisi  jalan (34,70%),  lalu  lintas  (13,00%),  kebijakan (9,20%), dan tata guna lahan (8,00%).
Ruas Jalan
Mentibar–Daup mendapatkan  prioritas  tertinggi  untuk pemeliharaan  dengan  bobot  0,486,  diikuti oleh  Pinang  Merah  -  Simpang  Empat (0,381),  Pendidikan  (0,373),  Rambayan  - Nyiur  Melambai  (0,368),  dan  seterusnya hingga Sui. Batang - Pinang Merah (0,244).

## DAFTAR PUSTAKA
Budianta,  W.  (2021).  “Pemetaan  Kawasan Rawan Tanah Longsor di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul,  Yogyakarta  dengan
Penentuan Skala Prioritas ...(Ruskamdi/ hal. 195-206) Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).” Jurnal Pengabdian kepada  Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement),
6 (2).
Butarbutar,  F.  T.  S.,  Mardiaman,  dan
Hariyadi,  E.  S.  (2023).  “Analisis Identifikasi  Bahaya  Aspek  K3L dalam Proyek Konstruksi Menggunakan  Metoda  Analitycal Hierarchy  Process  (AHP)  (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita,
Jakarta).” Menara:  Jurnal  Teknik Sipil, 18 (2), 115-121.
Buya,  M.,  Ashad,  H.,  dan  Watono  (2022). “Analisis  Faktor  Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Konstruksi Pada Pembagunan  Kantor  Bupati  Pulau
Taliabu  dengan  Metode  Analytic Hierarchy Process.” Jurnal Konstruksi:  Teknik,  Infrastruktur dan Sains, 1 (1), 44-53.
Ginting,  D.  Y.  B.,  Ginting,  R.  B.,  dan
Sembiring, D. J. M. (2020). “ Sistem
Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) .”
Penerbit: Andi."
Iek, M. (2013). “Analisis  dampak pembangunan jalan terhadap
pertumbuhan  usaha  ekonomi  rakyat di  pedalaman  May  Brat  Provinsi Papua  Barat  (Studi  kasus  di  Distrik Ayamaru,  Aitinyo  dan  Aifat).” Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan,
6 (1), 44299.
Munthafa,  A.  E.  dan  Mubarok,  H.  (2017).
“Penerapan Metode Analytical Hierarchy  Process  dalam  Sistem Pendukung  Keputusan  Penentuan Mahasiswa Berprestasi.” Jurnal
Siliwangi  Seri  Sains  dan  Teknologi ,
3 (2).
Priadi,  A.  A.,  Hariyanti,  R.,  &  Kristini,  F.
(2022). “ Seri Metodologi Penelitian: Metode Analytical Hierarchy
Process  (AHP)  dalam  Penelitian Terapan  Bidang  Pelayaran .”  PIP Semarang.
Rijayana,  I.  dan  Okirindho,  L.  (2012).
“ Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan  Karyawan  Berprestasi
Berdasarkan  Kinerja  Menggunakan Metode Analityc Hierarcy Process .” Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF).
Saaty,  T.  L.,  Zoffer,  H.,  Vargas,  L.  G., Guiora, A., Saaty,  T. L., Zoffer, H., dan  Guiora,  A.  (2022).  “The Analytic Hierarchy Process: Beyond “Getting  to  Yes”  in  Conflict Resolution.” Overcoming the Retributive  Nature  of  the  Israeli- Palestinian  Conflict , Springer ,  17- 29.
Setiawan,  A.,  Gendroyono,  K.,  Muhtar,  T.
(2024). “ Analytical Hierarchy Process  (AHP):  Metode  Penentuan Prioritas Pemilihan Jenis Perkerasan Jalan .” Penerbit: Adab.
Utami, O., Kurniawan, B., dan Prayitno, A. (2017). “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Investasi  dengan  Metode  Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  Studi
Kasus  pada  Bank  OCBC  NISP Cabang Mulyosar i .” Seminar
Nasional Ilmu Terapan (SNITER) .