## Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah
Yoan Litha Pormes 1 , M. A. Rahawarin 2 , Hengky  V. R. Pattimukay 3
1 Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura 2,3 Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik Universitas Pattimura e-mail: litha.pormes@gmail.com , hevrich70@gmail.com, rahawarinarsad@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial  yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Untuk  menciptakan kesejahteraan  masyarakat  di  bidang  kesehatan,  dilakukanlah  upaya  kesehatan  dalam  bentuk  kegiatan yaitu  kegiatan  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang  dilaksanakan  secara  terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam  bentuk  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan kesehatan  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat.  Upaya  kesehatan  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan yaitu  kegiatan  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  yang  dilaksanakan  secara  terpadu, menyeluruh,  dan  berkesinambungan.  Salah  satu  masalah  yang  paling  mengancam  kesehatan  di Indonesia adalah masalah gizi.
Permasalahan  gizi  adalah  permasalahan  dalam  siklus  kehidupan  yang  sangat  kompleks  dan penting  untuk  segera  ditangani  hal  ini  dapat  terjadi  mulai  dari  bayi  masih  dalam  kandungan,  balita, remaja,  bahkan  sampai  dengan  lanjut  usia.  Masalah  gizi  dapat  terjadi  pada  seluruh  kelompok  umur,

## ARTICLE HISTORY
Received [24 Juni 2023] Revised [15 November 2023] Accepted [12 Desember 2023]

## ABSTRAK
Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana kecamatan  Teon  Nila  serua  Kabupaten  Maluku  Tengah,  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana  kecamatan  Teon Nila  serua  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Negeri  Trana kecamatan  Teon  Nila  Serua  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Pengambilan  data  primer dilakukan  melalui  wawancara  terhadap  sejumlah  informan  yang  dianggap  terlibat  secara langsung  dalam  proses  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan Stunting  di  Negeri  Trana  kecamatan  Teon  Nila  serua  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Hasil penelitian  berdasarkan  analisis  menggunakan  model  implementasi  kebijakan  Van  Meter dan  Van  Horn  yang  menunjukan  bahwa  masih  terdapat  indikator  yang  belum  tercapai denganbaik.  Sumber  daya  manusia  yang  berada  di  tingkat  bawah  khusunya  kader  masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi  dengan  baik.  Sikap  para  pelaksana,  khususnya  pada  pemahaman  masyarakat terhadap kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi belum optimal, karena masih terdapat  kegiatan  yang  belum  tepat  sasaran  dalam  pelaksanaannya.  Kondisi  lingkungan sosial,  lingkunganekonomi  dan  lingkungan  politik  belum  sepenuhnya  mendukung keberhasilan kebijakan pencegahan dan penaggulangan stunting.

## ABSTRACT
This research is a descriptive qualitative study that aims to analyze the Implementation of Stunting  Prevention  and  Control  Policies  in  Trana  Village,  Teon  Nila  serua  sub-district, Central Maluku Regency. This research was conducted in Trana Village, Teon Nila Serua sub-district,  Central  Maluku  Regency.  Primary  data  collection  was  carried  out  through interviews with a number of informants who were considered to be directly involved in the Stunting Prevention and Countermeasure Policy Implementation process in Trana Village, Teon Nila Serua sub-district, Central Maluku Regency. The results of the study are based on  an  analysis  using  the  Van  Meter  and  Van  Horn  policy  implementation  model  which shows  that  there  are  still  indicators  that  have  not  been  achieved  properly.  Human resources  at  the  lower  level,  especially  cadres,  are  still  lacking  both  in  terms  of  quantity and  quality.  The  characteristics  of  the  implementing  organization  have  not  been  fulfilled properly. The attitude of the implementers, especially in the community's understanding of the policy is still lacking. Communication and coordination are not optimal, because there are still activities that are not on target in their implementation. The conditions of the social environment, economic environment and political environment have not fully supported the success of stunting prevention and control policies.

## KEYWORDS
Implementation, Policy, Stunting
This is an open access article under the CC –BY-SA license
permasalahan  gizi  pada  satu  kelompok  umur  tertentu  akan  berpengaruh  pada  status  gizi  pada  periode siklus kehidupan berikutnya. Di Indonesia permasalahan gizi merupakan permasalahan yang cukup tinggi dan  serius  salah  satunya  adalah  gizi  buruk  pada  balita.  Balita  pendek  ( stunting )  merupakan  gangguan tumbuh  kembang  anak  yang  disebabkan  kekurangan  asupan  gizi,  terserang  infeksi,  maupun  stimulasi yang  tak  memadai.  Gangguan  ini  menimbulkan  masalah  pada  pertumbuhan  yang  menyebabkan  tinggi badan sang anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari rata-rata teman-teman seusianya . Stunting  merupakan  bentuk  kegagalan  tumbuh  kembang  yang  menyebabkan  gangguan pertumbuhan  linear  pada  balita  akibat  dari  akumulasi  ketidakcukupan  nutrisi  yang  berlangsung  lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia  dini  akan  menghambat  perkembangan  fisik,  meningkatnya  kesakitan,  menghambat  perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko  terjadinya  penurunan  kemampuan  intelektual,  produktivitas,  dan  kemungkinan  risiko  mengalami penyakit  degeneratif  di  masa  mendatang. Menurut  UNICEF,  stunting  didefinisikan  sebagai  persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga  (stunting  kronis)  diukur  dari  standar  pertumbuhan  anak  keluaran  WHO. Bank  Pembangunan  Asia (Asian Development Bank/ADB) melaporkan prevalensi anak penderita stunting usia di bawah lima tahun (balita)  Indonesia  merupakan  yang  tertinggi  kedua  di  Asia  Tenggara.  Prevalensinya  mencapai  31,8% pada 2020 dan 24,4% pada 2021.

## LANDASAN TEORI
Kebijakan  pencegahan  stunting  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting “bahwa dalam rangka mewujudkan  sumber  daya manusia  yang  sehat,  cerdas,  dan  produktif,  serta  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. Secara global kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan kejadian stunting harus difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau yang disebut dengan Scaling  Up  Nutrition  (SUN) sampai  dengan  usia  24  bulan. World  Health  Organization  (WHO) merekomendasikan 3,9% penurunan stunting per tahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun  2025  yaitu  40%.  Pada  sepanjang  siklus  kehidupan,  intervensi  yang  dilakukan  harus  melibatkan berbagai lapisan baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat sipil,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  melalui  tindakan  kolektif  dalam  meningkatkan  perbaikan  gizi, baik intervensi spesifik (jangka pendek) maupun intervensi sensitif (jangka panjang) (LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru, 2015)
Masalah stunting  juga bisa  diatasi  dengan  melakukan  berbagai  cara  pencegahan,  salah  satunya adalah  dengan  memenuhi  ketercukupan  gizi  pada  usia  kehamilan.  Pada  masa  menyusui,  seorang  ibu pun perlu memberikan asi eksklusif  sampai  bayi  berusia  enam  bulan.  Stunting  merujuk  pada  kondisi kekurangan  gizi  kronis  di  1.000  Hari  Pertama  Kehidupan  atau 1.000 HPK, tidak hanya memengaruhi tinggi  badan balita,  tetapi  juga  berpengaruh  terhadap  tingkat  kecerdasan  dan  kesehatan  dalam  jangka panjang  sehingga  menjadi  ancaman  dalam  bonus  demografi  dan  pencapaian  target  Indonesia  Emas 2045.  Untuk  itu, pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  menurunkan stunting menjadi  14%  pada  2024 (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas).
Provinsi Maluku termasuk daerah di Indonesia dengan jumlah balita penderita stunting cukup tinggi berdasarkan standar World Health Organization (WHO) . Status ini ditetapkan berdasarkan Pemantauan Status  Gizi  (PSG)  tentang  prevalensi  (jumlah  penderita  dalam  populasi)  balita  stunting  di  Maluku  dari tahun  ke  tahun.  LKIP  Dinas  Kesehatan  provinsi  Maluku  2022  menunjukkan  jumlah  balita  stunting  di Indonesia  mengalami  penurunan  yaitu  pada  Indikator  Kinerja  “Menurunkan  prevalensi  balita  stunting” Tahun  2019  mencapai72  %  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar  25%  atau  18%  capaiannya,.  Di  pada tahun 2020 cakupan prevalensi balita stunting sebesar 62,5%, dari target sebesar 24% dengan capaian 15%.Pada  tahun  2021  cakupan  prevalensi  balita  stunting  sebesar  44,34%,  dari  target  sebesar 23%dengan capaian 10,2%. Indikator ini merupakan indikator negatif sehingga hasilnya diharapkanlebih menurun.  Tercapainya  target  ini  disebabkan  karena  adanya  Penginputan  data  kedalam  aplikasi  e- PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Upaya  perbaikan  gizi  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terpadu,  terintegrasi,  dan berkesinambungan  guna  memelihara  dan  meningkatkan  status  gizi  masyarakat.  Penurunan  kasus stunting  harus  melibatkan  kolaborasi  antara  sektor  kesehatan  dan  sektor  non  kesehatan  dalam  bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.
Salah  satu  Kabupaten  dengan  jumlah  stunting  terbanyak  di  Provinsi  Maluku  adalah  Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mengurangi serta menangani prevalensi stunting, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Mengeluarkan  Kebijakan  berupa  Peraturan  Bupati  Nomor 55  Tahun  2020  tentang  Pencegahan dan  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Hasil  PSG  penderita  stunting  di Maluku  tengah tahun 2020 mencapai 30,5%, tahun 2021 mencapai 29,8% dan tahun 2022 mencapai angka 28,3% yang berada  pada  10  desa/negeri  sebagai  lokus  salah  satunya  adalah  Negeri  Trana  Kecamatan  Teon  Nila Serua  dan  menjadi  salah  satu  Negeri  dengan  jumlah  stunting  paling  tertinggi  di  Kecamatan  tersebut dengan jumlah balita stunting sebanyak 10 orang.
Berbagai  upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku Tengah  yaitu upaya  pemberitahuan  kepada  semua  puskesmas  yang  menjadi  lokus  untuk  menjalankan  dan memperhatikan  program stunting .  Dinas  kesehatan  juga  sudah  melakukan  sosialisasi  garam  yodium, surveilans,  dan  juga  pelatihan  khusus  dan  bimbingan  konseling  bagi  kader,  petugas  gizi, bidan  desa di semua  puskesmas  yang  menjadi  lokus  penanggulangan  stunting  di  Maluku  Tengah  termasuk  Negeri Trana. Permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi awal yang dilakukan adalah penanganan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Teon Nila Serua masih kurang efektif,  mulai dari kebijakan yang belum optimal hingga implementasinya dilapangan yang kurag produktif.  Demikian  “Bagaimana  Impementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila serua Kabupaten Maluku Tengah yang dijalankan selama ini, Apakah Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana  Kecamatan  Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah dapat tercapai sesuai harapan”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yang bersifat desktiptif dan berlokasi di Negeri Trana Kecamatan  Teon  Nila  Serua  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Pengumpulan  datanya  dilakukan  melalui obvervasi  wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Tim Penggerak PKK 2 orang,  Kader  Posyandu  2  orang,  Petugas  Kesehatan  2  orang,  dan  5  orang  Perwakilan  Masyarakat Negeri  Trana.  Total  informan  sebanyak  12  orang  yang  berperan  memberikan  informasi  dan  data  Jenis datanya adalah data primer yang bersumber dari informan dan data sekunder bersumber dari dokumen, buku, dan laporan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui langkah-langkahnya, yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan / verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Memaknai Konsep Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan  Stunting
Kebijakan  merupakan  suatu  rangkaian  alternatif  yang  siap  dipilih  berdasarkan  prinsip-prinsip tertentu yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan merupakan rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan  cara  bertindak  (tentang  organisasi  atau  pemerintah);  pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  atau maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam  suatu  pencapaian  tertentu  (Gurning,  2018). Oleh  Anderson  (Tahir,  2014)  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  yang  dilakukan seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku  untuk  memecahkan  suatu  masalah.  Sementara  menurut Singadilaga  (Anggara,  2012)  menjelaskan  kebijakan  publik  yaitu  keputusan  atas  sejumlah  atau serangkaian pilihan ( set of choosing ) yang berhubungan satu sama lain, yang dimaksud untuk mencapai sasaran / tujuan tertentu.
Kebijakan  publik  dimaksud  bersifat  multidisipliner  termasuk  dalam  bidang  kesehatan,  sehingga kebijakan  kesehatan  adalah  bagian  dari  kebijakan  publik.  Barker  mengatakan  bahwa health  policy
menurut WHO (2016) adalah sebagai keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan  kesehatan  tertentu  dalam  masyarakat  (Ayuningtyas,  2018).  Kebijakan  kesehatan  merupakan pedoman  yang  menjadi  acuan  bagi  semua  pelaku  pembangunan  kesehatan,  baik  pemerintah,  swasta, dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  dengan  memperhatikan  kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (Depkes RI, 2009).
Munculnya  kebijakan  kesehatan  itu  dimaksudkan  untuk  mencapai  misi  dan  masa  depan  sektor kesehatan memulai penetapan target dan titik acuan jangka pendek dan menengah.Kebijakan kesehatan sebagian  sebagai  kebijakan  publik  merupakan  kumpulan  dari  keputusan-keputusan  yang  saling  terkait yang membentuk suatu pendekatan atau strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan, karena begitu strategis  dan  pentingnya  sektor  kesehatan  sehingga  implementasi  kebijakannya  harus  efektif.  Oleh Matland  (Hamdi,  2014),  “implementasi  kebijakan  itu,  secara  umum  terbagi  dalam  dua  kelompok,  yakni kelompok  dengan  pendekatan  dari  atas  ( topdown )  dan  kelompok  dengan  pendekatan  dari  bawah ( bottom-up )”.  Dalam  hal  ini  implementasi  kebijakan  yang  dimaksud  adalah  implementasi  kebijakan penanganan  stunting  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Malaku  Tengah  Nomor  55 Tahun  2020  Tentang  Pencegahan  dan  Penurunan  Stunting  yang  menjelaskan  bahwa  stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya intervensi pencegahan. Salah satunya adalah Manggurebe Cegah  Stunting  (MACETING)  merupakan  kornitmen  bersama  pemangku kepentingan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  stunting  baik  itu  di  Negeri  dan  Negeri  Administratif, Kecamatan  sampai  ke  Kabupaten.  Manggurebe  Cegah  Stunting  dilaksanakan  dalam  bentuk memanfaatkan  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  kegiatan  pencegahan  dan  penanganan stunting baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.
Demikian  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana Kecamatan  Teon  Nila  Serua  Kabupaten  Maluku  Tengah  menggunakan  salah  satu  model  pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn 1975 (Ayuningtyas, 2018) yang disebut  dengan A  Model  of  the  Policy  Implementation .  Proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah abstraksi  atau  performansi  suatu  pengejewantahan  kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara  sengaja dilakukan  untuk  meraih  kinerja  implementasi  kebijakan  yang  tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan berbagai  variabel.  Model  ini  mengandaikan  bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linear  dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

## Mengkaji  Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah
Implementasi  kebijakan  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  ataupun kelompok-kelompok  pemerintah  maupun  swasta  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan  kebijakan  (Van  Meter  dan  Van  Horn  1975;  Ayuningtyas,  2018).  Implementasi kebijakan  dimaksud  menjelaskan  bahwa  kinerja  kebijakan  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel  yang saling  berkaitan,  variable-variabel  tersebut  yaitu:  1)  Standar  dan  sasaran  kebijakan  /  ukuran  dan  tujuan kebijakan;  2)  Sumber  daya;  3)  Karakteristik  organisasi  pelaksana;  4)  Sikap  para  pelaksana;  5) Komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksanaan;  dan  6)  Lingkungan  sosial, ekonomi dan politik.
Keenam  variable  ini  diungkap  secara  terperinci  dalam  mengkaji  Implementasi  Kebijakan Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana  Kecamatan  Teon  Nila  Serua  Kabupaten Maluku Tengah.

## Standar dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran  kebijakan  terlalu  ideal  ( utopis ),  maka  akan  sulit  direalisasikan  (Agustino,  2006).  Implementasi kebijakan    dapat    dinilai    kinerjanya    melalui    keberhasilan    dari  suatu    ukuran    dan    tujuan    kebijakan yang    realistis.    Untuk    dapat    melihat  kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diungkap  tingkat keberhasilannya melalui  standar  dan  sasaran  dalam  memberikan  penjelasan  terkait peraturan  yang menjadi  landasan  implementasi  kebijakan  pencegahan dan penanggulangan stunting dan apakah para
pelaksana  kebijakan  mengetahui  dan  memahami  dengan  baik,  serta  apa  yang  menjadi  tujuan  dalam mengimplementasikan  kebijakan  yang  dimaksud,  sehingga  mereka  dapat  mewujudnyatakannya  melalui standar  dan  tujuan  kebijakan  yang  terarah  pada  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  di  Neberi Trana.
Sehubungan  dengan  itu,  pemerintah  Negeri  Trana  telah  memiliki  standar  dan  tujuan kebijakannya,  yakni  menjalankannya  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  55  Tahun  2020  Tentang Pencegahan  dan  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Tujuan  pemerintah  Negeri  Trana menjalankan  kebijakan  tersebut  adalah  untuk  menurunkan  bahkan  mencegah  kasus  stunting  dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun sehingga menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas (RK: 04 Januari 2023).  Standar  kebijakan  ini  menjadi  dasar  penerapan  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  melalui implementasi  yang  ditunjang  dengan  perilaku  kebijakan  yang  proaktif  dalam  penanganan  stunting  di Negeri Trana.
Pada  kenyataanya  standar  kebijakan  yang  diterapkan  di  Negeri  Trana  ini  sudah  cukup  baik, tetapi  masih  ada  beberapa  pelaksana  stunting  di  Negeri  Trana  yang  masih  kurang  paham  dengan standar  kebijakan  yang  diterapkan,  bahkan  dalam  penanggulangan  stunting  sendiri  pemerintah  negeri tidak  memilik  bidan  desa  sehingga  dalam  penanggulangannya  ditangani  oleh  bidan  dari  Puskemas Kecamatan  (L.R:  04  Januari  2023). Hal  ini  tentunya  akan  berdampak    bagi    pencapaian    standar kebijakan  yang  seharusnya  dipenuhi dan turut pula mempengaruhi tujuan kebijakan yang semestinnya dicapai dalam penanggulangan stunting di Negeri Trana.
Walaupun  demikian,  para  pelaksana  terus  berusaha  menjalakan  sesuai  dengan  standar kebijakan  yang  diterapkan  dari  pemerintah  pusat,  mengingat  Negeri  Trana    menjadi    lokus    stunting sehingga    pemerintah  sangat  berupaya  untuk  prioritaskan  hal  itu.  Namun  beberapa  waktu  terakhir pemerintah  Negeri  Trana  kewalahan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  itu  dalam  mencegah  dan menanggulangi stunting, yang dikarenakan oleh pandemic covid-19 (NW: 04 Januari 2023). Tentu fakta ini  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat  yang  tidak  terduga  sebelumnya  dan  turut  mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.
Dengan  berbagai  penegasan  yang  dikemukanan,  tersimpul  bahwa  implementasi  kebijakan pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  belum  mencapai  standar  kebijakan  sesuai  harapan,  karena kurang didukung sepenuhnya dengan kemampuan dan pemahaman yang mendalam dari para pelaksana sehingga  perlunya  suatu  penguatan  yang  berarti.  Disamping  tujuan  kebijakan  yang  belum  tercapai menjadi  perhatian  penting  untuk  ditindak  lanjuti    segera    guna    mengejar    ketertinggalan    akibat pandemic    covid -19    sebagai  salah  satu  bencana  sosial  yang  menyebabkan  kegiatan  pencegahan  dan penanggulangan  stunting  yang  seharusnya  dijalankan    saat  itu,  akhirnya  terhenti  seketika  dengan berbagai  pertimbangan  yang  mendasarinya  dan  dikendalikan  oleh  pemerintah  setempat  dalam penanganannya di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## Sumber Daya
Dalam  setiap  proses  pelaksanaan  kebijakan  menuntut  adanya  sumber  daya  yang  berkualitas sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  danketersediaan  akan  sumber  daya  yang  memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn 1975 (Ayuningtyas, 2018) implementasi kebijakan sangat bergantung pada  kemampuan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  baik  secara  kuantitas  maupun kualitasnya.  Sumber  daya  yang  dimaksud  terdiri  dari  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  finasial/ anggaran.
Ketersedian  sumber  daya  manusia  yang  disertai  dengan  kompetensi  serta  kapabilitas  yang sesuai  dengan  bidangnya  dalam  mengimplementasikan  suatu  kebijkan  menjadi  suatu  hal  yang  penting untuk  menentukan  keberhasilan  dalam  setiap  proses  pengimplementasian  kebijakan.  Dalam  hal  ini, ketersediaan  sumber  daya  dalam  melaksanakan  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting terlihat  dari  dibentuknya  tim  koordinasi  konvergensi  pencegahan  stunting  yang  terdapat  disetiap organisasi perangkat daerah dan lintas sektor yang berada di Kabupaten Maluku Tengah.
Namun  tim  koordinasi  konvergensi  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  ini  belum ditetapkan  di  tingkat    Kecamatan  Teon  Nila  Sarua  (TNS)  bahkan  Negeri  Trana  sendiri.  Selain  itu,  jika dilihat dari ketersediaan jumlah kader posyandu yang berada di Negeri Trana masih kurang dari jumlah
standar  kader  dari  yang  seharusnya  dipenuhi (R.K:  04  Januari  2023).  Hal  ini  memberikan  kejelasan bahwa  masih  kurangnya  kesiapan  dan  kelengkapan  sumber  daya  yang  di  sediakan  dalam  memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.
Sementara  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  masih  kurang,  dilihat  dari  pemahaman dalam  pencegahan  stunting  yang  masih  rancu  dengan  gizi  buruk.  Disamping  kompetensi  kader  yang berada  di  Negeri  Trana  belum  mampu  memanfaatkan  dan  memahami  teknologi  dengan  baik  dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak sebagai upaya pencegahan stunting,  sehingga  untuk  dapat mencapai  inputan  secara menyeluruh  yang  seharusnya  cepat  dan  tepat membutuhkan  waktu  yang  lama  (H.P: 04  Januari  2023).  Untuk  itu,  pentingnya  penguatan  kompetensi kader dan seharusnya sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga mereka siap melaksanakan tugas-tugas yang diembankan dengan baik dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.
Terkait  dengan  itu,    sumber  daya  manusia  di  Negeri  Trana  masih  perlu  diperhatikan  dan ditingkatkan. Apalagi berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19 yang tengah dihadapi saat itu, sehingga sumber  daya  manusia  menjadi  terbatas,  yang  membuat  para  petugas  kesehatan  yang  bertugas menangani  stunting  di  Negeri  Trana  juga  beralih  menangani  covid-19  (H.W:  08  Januari  2023). Terbatasnya  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya  pendukung  lainnya,  seperti  kelengkapan anggaran  dan  fasilitas  operasional  adalah  akibat  dari  pengalihannya  dalam  penanganan  covid-19  yang mengkhawatirkan  kenyamanan  dan  keselamatan  masyarakat  pada  saat  itu.  Demikian  akibat  dari pengalihan sumber daya yang terjadi sehingga terbagi dan tidak berimbang rasional dalam pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi tidak berlangsung secara normal karena kekurangan sumber daya penanganannya di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## Komunikasi Antara Organisasi
Dalam  mewujudkan  keberhasilan  pengimplementasian  kebijakan  juga  dibutuhkan  adanya koordinasi  dan  komunikasi  yang  efektif,  semakin  baik  koordinasi  dan  komunikasi  diantara  piha-pihak yang  terlibat  dalam  proses  implementasi  kebijakan,  maka  kemungkinan  kesalahan  akan  sedikit. Koordinasi  dan  komunikasi  merupakan  mekanisme  sekaligus  syarat  utama  dalam  menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
Sebuah  kebijakan  tidak  akan  berjalan  apabila  tidak  adanya  dukungan  dan  koordinasi  dengan instansi  lainnya  (Priyanto  dan  Noviana,  2018).  Untuk  percepatan  menjalankan  kebijakan  pencegahan stunting sangat dibutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik diantara  pelaksana, karena pelaksanaan pencegahan  stunting  memerlukan  kerja  sama  yang  baik  diantara  multisektor.  Dalam  pelaksanaannya komunikasi  dalam  bentuk  koordinasi  dari  tingkat    Kecamatan,  oleh  perangkat  desa  masih  terdapat kendala dalam hal merencanakan kegiatan untuk pencegahan stunting. Masih ditemukan kegiatan yang belum  tepat  sasaran  karena  tidak  sesuai  dengan  juknis  atau  standar  yang  berlaku  dan  kegiatan  yang sudah  dibuat  dan  dijadwalkan  pelaksanaannya  terkadang  tidak  dijalankan  secara  kontinyu  (R.K:  04 Januari 2023). Kenyataan ini yang membuat pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi kurang efektif  karena  komunikasi  yang  bangun  belum  terpola  dan  terkoordinir  dengan  baik  pada  tataran implementasinya.
Pelaksanaan  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pencegahan dan  penanggulangan  stunting  dilaksanakan  melalui  sosialisasi-sosialisasi  yang  diberikan  terkait pencegahan  stunting,  rapat-rapat  rutin  serta  pelak  sanaan  pengawasan  dan  evaluasi.  Selain pelaksanaaan  komunikasi  yang  dilakukan  secara  formal,  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  percepatan proses  implementasi  kebijakan  pencegahan stunting  terintegrasi  juga  secara  informal  melalui whatsapp group (R.W:  04  Januari  2023).  Hal  ini  menandakan  bahwa  komunikasi  ke  arah  itu  telah  diwujudkan sesuai  tuntutannya  tetapi  terhambat  oleh  adanya  kendala  yang  terjadi  dalam  proses  implementasinya yang sebenarnya harus menyentuh kelompok sasaran stunting secara menyeluruh.
Terdapat  kendala  dalam  mengkomunikasikan  kepada  masyarakat,  terkadang  masyarakat  sulit menerima  penjelasan  yang  sudah  diberikan sehingga mengakibatkan  kurangnya partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  yang  diterapkan.  Terutama  pandemi covid-19  yang  terjadi  pada  tahun  lalu  juga  membuat  posyandu  yang  berada  di  Negeri  Trana  menjadi vakum  karena  kegiatan  mobilisasi  yang  dibatasi  akibat  dari  pandemi  covid-19  (L.R:  04  Januari  2023).
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemic covid 19 yang terjadi pada saat itu menjadi tidak menentu setiap kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu, sehingga pembatasan sosial dilakukan dan turut menghambat  proses  komunikasi  langsung  yang  dibangun  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan stunting.  Terutama,  kegiatan  sosialisasi  stunting  yang  harus  disebarluaskan  di  masyarakat  juga terhambat,  karena  adanya  pembatasan  sosial  tersebut,  sehingga  membuat  masyarakat  masih  kurang paham  mengenai  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  di  Negeri  Trana.  Bahkan beberapa tahun terakhir ini sosialisasinya hanya dilakukan kepada para petugas pelaksan stunting saja (O.T.B.S: 04, 08 Januari 2023).
Terbukti  bahwa  salah  satu  yang  menjadi  kendala  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  adalah  sosialisasi  yang  tidak  dapat  berlangsung  secara menyeluruh  sehingga  semua  pemangku  kepentingan  terutama  masyarakat  dapat  mengetahui  dan memahami  dengan  baik  setiap  informasi  terkait  dengan  pencegaahan  dan  penanggulangan  stunting. Demikian komunikasi yang berlangsung dalam implementasi kebijakannya dinyatakan belum menunjang sepenuhnya  proses  penanganannya  dan  salah  satunya  ditentukan  oleh  sosialisasi,  yakni mengkomunikasikan  kebijakan  itu  kepada  masyarakat  sebagai  prioritas  pencapaian  sasaran  kebijakan dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  di  Negeri  Trana  Kecamatan  Teon  Nila  Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## Karekteristik Organisasi Pelaksana
Karakteristik dari pelaksana implementasi kebijakan sangat penting dalam  kinerja  implementasi kebijakan.  Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksanannya. Menurut Van  Meter dan Van Horn 1975  (Ayuningtyas,  2018)  karakteristik  organisasi  pelaksana  yaitu  sikap  dari  masing-masing  pelaksana kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini dikaitkan dengan pembagian wewenang, SOP ( Standard Operational Procedures ) yang berlaku, dan pengawasan yang dilakukan.
Pembagian    wewenang    telah    dijelaskan    melaui    Peraturan    Bupati  Nomor  55  Tahun    2020 Tentang  Pencegahan    dan    Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Selain    itu  pembagian wewenang dalam kebijakan pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  sudah  dilaksanakan  dengan cukup  baik  dan  sudah  melibatkan  berbagai  sektor.  Pengawasan  terus  dilakukan    pada    tataran operasionalnya    sehingga    dapat    mengatahui  dengan  benar  apakah  pelaksanaannya  berjalan  sesuai dengan  ketentuannya  dan  terarah  pada  SOP  yang  digariskan  atau  tidak.  Untuk  itu,  dalam  pencegahan dan  penanggulangan  stunting,  pemerintah  di  desa  sudah  memiliki  SOP  yang  sesuai  dengan  bidang kerjanya masing-masing. Namun ketersediaan SOP belum sampai ke tingkat kader yang juga pelaksana kebijakan  ditingkat  bawah  (RK:  04  Januari  2023).  Kenyataan  ini  mengindikasikan  bahwa  sentuannya pada  kader  belum  ditindak  lanjuti  sampai  ke  level  operasional  kebijakan  di  jajaran  bawah  yang  perlu untuk  segera  diwujudkan  sehingga  memperkuat  dukungan  partisipatif  dalam  pencegahan  dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.
Pengawasan  dalam  implementasi  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  sudah dilaksanakan  dan  melalui  evaluasi  yang  dilakukan  secara  rutin  3  bulan  sekali  bersama  para  tim koordinasi  konvergensi  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  dari  Kabupaten.  Sedangkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan stunting ditingkat Kecamatan juga  dilaksanakan  secara  rutin  melalui    lokakarya    bulanan    dan    lokakarya    mini  setiap  3  bulan  sekali (LR:  04  Januari  2023).  Demikian  pengawasan  dalam  implementasi  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan  stunting  berlangsung  cukup  baik  dan  prosesnya  mengikuti  SOPnya.  Sekalipun  hal  ini, masih  perlu  diteruskan  sampai  ke  posisi  terendah  dalam  proses  implementasinya.  Oleh  sebab  itu, pengawasan  sangat  menentukannya  dan  harus  teratur  serta  terprosedur  dalam  pencegahan  dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan  sosial  sangat  diperlukan  demi  mendukung  keberhasilan  impelementasi  kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial. Salah  satu  instrumen  lingkungan  sosial  yakni  terkait  partisipasi  dan  pandangan  masyarakat  terhadap pengimplementasian  suatu  kebijakan.  Menurut  Priyanto  dan  Noviana  (2018)  dalam  upaya  mencapai
keberhasilan  implementasi  kebijakan    dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang mencakup  sumberdaya  ekonomi  lingkungan,  kelompok  kepentingan  yang  memberi  dukungan, karakteristik para partisipan, dan sifat opini publik.
Lingkungan  sosial  sangat  diperlukan  demi  mendukung  keberhasilan  impelementasi  kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial. Kepentingan  politik  yang  menopangi  sebuah  kebijakan  akan  memberikan  pengaruh  pada  implementasi kebijakan.  Kepentingan  tersebut  dapat  menjadi  pendorong  maupun  penghambat  dari  keberhasilan implementasi kebijakan.
Dalam  lingkunagn  sosial   beberapa  masyarakat  telah  ikut berpartisipasi  pada  kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana. Namun tidak dipungkiri  masih  terdapat  juga  masyarakat  yang  belum  berpartisipasi  sepenuhnya  dan  memahami dengan  baik  terkait  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  karena  terbatasnya  pengetahuan terhadap  pola  asuh  yang  baik  dan  pengetahuan  terkait  asupan  yang  bergizi.  Asupan  makanan  bergizi yang  tidak  seimbang  ini  termasuk  dalam  pemberian  ASI  ekslusif  yang  tidak  diberikan  selama  6  bulan (RK:  04  Januari  2023).  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masih  kurangnya  dukungan  masyarakat  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  secara  partisipatif  demi  mengsukseskan  pelaksanaannya sehingga bernilai guna bagi masyarakat di Negeri Trana.
Pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  penting  ditunjang  dengan  pengetahuan    yang memadai    tetapi    tingkat    pendidikan    orang    tua    yang  memiliki  anak  stunting  rata-rata  berada  pada tingkat  pendidikan  yang  rendah.  Tingkat  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Jika  tingkat  pengetahuan  orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu, dalam  mendukung  kondisi  lingkugan  sosial  masyarakat,    pemerintah  Negeri  Trana  mengupayakan kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  pengetahuan  ibu  terkait  pemberian  ASI  melalui  kegiatan  KP-ASI. Pemberian  kegiatan  dalam  meningkatkan  pengetahuan  ibu  tidak  cukup  jika  hanya  mengandalkan  dari satu sektor saja perlu adanya komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada  di  Negeri  Trana  (RN:  04  Januari  2023).  Memang  dalam  prosesnya untuk memacu  pelaksanaan secara  efektif  membutuhkan  kerjasama  berbagai  pihak  yang  mempunyai  dukungan  yang  kuat  dan terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana.
Di  Negeri  Trana  rata-rata  anak  yang  mengalami  stunting  di  Negeri  Trana    berasal  dari  tingkat penghasilan atau perekonomian keluarga yang rendah. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada  tatanan  suatu  keluarga  mengakibatkan  sulitnya  memenuhi  kebutuhan  pokok  keluarga  khusunya pada  asupan  makanan  yang  bergizi  untuk  anaknya.    Oleh  karena  itu  dalam  membantu  meningkatkan kondisi  lingkungan  ekonomi  yang  mendukung  pengimplementasian  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan  stunting  di  Negeri  Trana  melalui  pemberian  bantuan  secara  langsung.  Selain  itu mengupayakan  melaui  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  membantu  meningkatkan  kondisi  lingkungan ekonomi di Negeri Trana.
Puskesmas  Kecamatan  melakukan  kegiatan  seperti  Pos  Gizi, One  day  One  Egg (ENDOG), Keping Emas, dan Kepal Nasi. Namun dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala  yang  dihadapi,  contohnya  pada  kegiatan  pemberian One  Day  One  Egg  (ENDOG) karena rendahnya  ekonomi  yang  dialami  oleh  suatu  keluarga  mengakibatkan  pemberian  30  butir  telur  yang seharusnya dapat maksimal diberikan selama 1 bulan penuh kepada anaknya yang mengalami stunting, namun  telur  tersebut  dimakan  secara  bersama-bersama  oleh  keluarganya,  sebab  keterbatasan  dalam memenuhi  kebutuhan  pokok  keluarganya  (HP:  04  Januari  2023).  Kejadian-kejadian  seperti  ini  terjadi karena  minimnya  ekonomi  keluarga  yang  berdampak  pada  anak  yang  mengalami  stunting.  Hal  ini, menunjukan  betapa  berpengaruhnya  lingkungan  ekonomi  dalam  mendukung  pencegahan  dan penanggulangan  stunting,  Demikian  penanganan  stunting  sangat  tergantung  pada  lingkungan  ekonomi masyarakat, yang mana jika ekonomi masyarakat memadai, maka akan sangat mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  juga  dipengaruhi  oleh  sikap  penerimaan  ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isi
kebijakan,  tujuan  kebijakan,  sikap  arah  respon  menerima,  netral  atau  menolak  atas  kebijakan,  dan intesitas  sikap.  Dalam  penelitian  ini  aspek  sikap  pelaksana  terbagi  menjadi  dua  yakni,  tanggapan  dan pemahaman para pelaksana.
Sehubungan dengan itu, dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan  stunting  para  pelaksana  sudah    memberikan  tanggapan  yang  baik  dan  tidak  ada penolakan.  Para  pelaksana  sudah  cukup  menerima  dengan  adanya  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan  stunting.  Namun  pemahaman  masyarakat  terkait  kebijakan  di  Negeri  Trana  masih kurang,  karena  masih  terdapat  pemahaman-pemahaman  terkait  stunting  yang  rancu  dengan  gizi  buruk dan  masih  banyak  yang  belum  peduli  dan  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  menjalankan  kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting.
Selain  itu,  pemahaman  para  kader  dalam menjalankan  kebijakan  dan  penanggulangan  stunting ini  masih  terkendala  akibat  seringnya  pergantian  rotasi  jabatan  dan  rancu  terhadap  pemahaman  job desksipsinya masing-masing karena masih terdapat rangkap jabatan yang dialami oleh kader. Sehingga dapat  dikatakan  pemahaman  para  pelaksana  di  Negeri  Trana  masih  kurang  (RK:  04  Januari  2023). Demikian  maka  dalam  implementasinya  sangat  dibutuhkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  tugas masing-masing dan diikuti dengan baik dalam menangani stunting. Disamping  kecenderungannya tertuju pada  sasaran  yang  akan  dicapai  sebagai  suatu  prioritas  yang  harus  ditampilkan.  Untuk  itu,  upaya mencapai  sasaran  implementasinya,  seperti manggurebe mencegah  stunting  (MACETING)  perlu ditopang  dengan  penguatan  pemahaman  yang  dilakukan  sepenuhnya  dan  kecenderungan  orientasi bersifat  positif,  yang  diwujudkan  atas  penerimaan  komitmen,  konsistensi,  dan  konsekuensi  yang merupakan  suatu  tanggungjawab  yang  dibuktikan  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  stunting  di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi  Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Stunting  di  Negeri  Trana  Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah masih belum berjalan dengan optimal, antara lain:
1.  Standar    kebijakan  pemerintah  Negeri Trana  menjalakan  sesuai  dengan  kebijakan  yang diterapakan pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  yaitu  kebijakan  Tentang    Peraturan  Bupati  Nomor  55  Tahun 2020    Tentang  Pencegahan  dan  Penurunan  Stunting  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Tetapi  dalam penerapannya pemerintah desa sedikit kewalahan dikarenakan pandemic Covid-19
2.  Sumber  daya  manusia  di  Negeri  Trana  masih  kurang  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kulitas  para pelaksana khususnya yang berada ditingkat bawah.
3.  Karakteristik  organisasi  pelaksana  di  Negeri  Trana  belum  terpenuhi  dengan  baik  masih  terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan.
4.  Sikap  para  pelaksana,  tanggapan  para  pelaksana  dalam  menjalankan  kebijakan  sudah  cukup  baik, namun pemahamanpelaksana dalam menjalankan kebijakan masihkurang.
5.  Komunikasi  dan  koordinasi  antar  pelaksan  kebijakan  stunting  yang    berada  ditingkat  bawah  masih kurang, sehingga masih terdapat kegiatan dalam pencegahan stunting yang tidak tepat sasaran.
6.  Kondisi  lingkungan  sosial,  lingkungan  ekonomi  dan  lingkungan  politik  yang  berada  di  Negeri  Trana belum sepenuhnya mendukung kerberhasilan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting. Temuan  penelitian  ini  berimplikasi  bagi  penguatan  kinerja  implementasi  kebijakan penanggulangan  stunting.  Demikian  implementasi  kebijakan  dan  penanggulangan  stunting  lebih dipahami  lagi  secara  mendalam  oleh  para  pelaksana  sehinga  dalam  penerapannya  dilapangan  dapat dicapai  secara  optimal  sehingga  mampu  mengurangi  angka  prevelensi  stunting  di  Negeri  Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Anderson, James. 1979. Public Policy Making ( Second ed ). New york: Holt, Renehart and Winston, New York.
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara , Bandung: Pustaka Setia. Gurning,  F.  P.  (2018). Dasar  Administrasi  &  Kebijakan  Kesehatan  Masyarakat (M.  Y.  Pratama,  ed.). Yogyakarta: K-Media.
Hamdi, Muchlis. 2014, Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi , Bogor: Gahlia Indonesia. Priyanto,  Hary , dan Nana Noviana . 2018. Analisis  Implementasi.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyuwangi  Nomor  45  Tahun  2015 .  JAKPP  Jurnal  Alnalisis  Kebijakan  &  Pelayanan  Publik (JAKPP): https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Tahir Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA. WHO, 2017. Levels and trends in child malnutrition estimates key findings of the 2015 edition . Presiden Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting.