## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3 No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PETERNAKAN DI DESA JOTANG ATAS, KECAMATAN EMPANG, KABUPATEN SUMBAWA
Salim HS., Djumardin, dan  Aris Munandar Universitas Mataram Corresponding email : salimhs@unram.ac.id

## Abstrak
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan merupakan kredit yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak.  Besarnya kredit yang diberikan adalah berkisar antara  Rp25,000.,000., sampai dengan Rp50,000,000.- Pengembaliannya dalam jangka waktu satu tahun. Namun, informasi tentang KUR Peternakan belum disampaikan kepada masyarakat dengan baik, sehingga kemampuan peternak untuk mengembangkan usahanya relatif kecil, dan belum menyemtuh pada bisnis tentang secara komersial. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor  yang menyebabkan masyarakat, khususnya peternak yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui tentang keberadaan KUR Peternakan, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat, khususnya peternak  yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa: 1. Penyuluhan hukum tentang KUR Peternakan telah dilakukan pada tanggal, 22 November 2021, tempatnya di  Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. 2. Dampak positif dari kegiatan penyuluhan hukum yang telah tim lakukan adalah masyarakat mengetahui tentang keberadaan KUR Peternakan, mengetahui aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat peternakan, dan besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban peternak, serta mereka akan mengajukan permohonan pada Bank BRI Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

## Kata kunci : Kredit Usaha Rakya; Peternakan; Aspek Hukum

## I. PENDAHULUAN
Pada hakekatnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak. Peternak dikonsepkan sebagai orang atau atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 1 Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. 2 Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya
1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 16~22
diperun- tukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 3
Untuk melaksanakan usaha di bidang peternakan diperlukan biaya yang cukup besar, yang dimulai dari biaya lahannya, kandangnya, bibitnya, serta pemasaran. Sumber pembiayaan untuk  usaha peternakan itu, dapat diperoleh  dari modal sendiri maupun yang berasal dari Pemerintah, yang disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk.  Pengaturan tentang pembiayaan usaha di bidang peternakan telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Salah satu kredit usaha rakyat yang disiapkan oleh Pemerintah adalah KUR Peternakan. KUR Peternakan merupakan kredit yang diberikan kepada peternak untuk mengembangkan usaha di bidang peternakan, khususnya untuk usaha penggemukan ternak dan ternak perah. 4
Lembaga keuangan,  yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR Peternakan pada tahun 2020 berjumlah 30 bank 5 , di antaranya  (1) BRI, (2) BNI, (3) Bank Mandiri, (4) Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain. Setiap peternak  atau kelompok peternak berhak untuk mendapatkan KUR Peternakan yang berkisar antara Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. 6 Besar bunganya, yaitu 6%/tahun, serta jangka waktu pengembaliannya, antara 1 sampai dengan 4 tahun.
Untuk mendapatkan KUR Peternakan, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh peternak untuk mendapat KUR Peternakan, yang meliputi:
1.  Peternak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
2.   Peternak menjadi anggota Kelompok Peternak.
3. Bagi peternak yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4.  Peternak peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
5.  Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis/Badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Peternakan dan/atau Mitra Usaha. 7
3 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan 4 Lihat lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5 Aswin Dewantoro,  Daftar Bank Bank Penyalur KUR Terbaru, https://gopinjol.com/author/admin/ , akses, tanggal 20 Februari 2020.
6 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Teknis Kred- it Usaha Rakyat (KUR) Khusus”, (Jakarta:   Deputi Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koor- dinator Bidang Perekonomian , 2018), hlm. 7.
7 Ibid ., hlm. 11.
Walaupun Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan KUR Peternakan, namun masyarakat yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui tentang keberadaan KUR Petrenakan, baik yang berkaitan dengan besarnya jumlah kredit, jaminannya, lembaga yang menyalurkannya maupun persyaratannya.

## II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui:
1.  faktor-faktor  penyebab peternak  yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui tentang keberadaan KUR Peternakan, dan
2.  upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat, khususnya peternak  yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang,
Kabupaten Sumbawa.
Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar masyarakat, khususnya peternak yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang,  Kabupaten Sumbawa memperoleh KUR Peternakan dari bank penyalur KUR Peternakan dan dapat digunakan untuk  pengembangan usaha di bidang peternakan.

## III.  PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN
Secara filosofis, keberadaan kebijakan Pemerintah untuk memberikan KUR Peternakan kepada peternak atau atau kelompok ternak adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kebijakan itu, maka peternak dapat dengan mudah untuk mengajukan permohonan KUR Peternakan  kepada bank penyalur.  Namun, dalam realitasnya, para peternak  di Desa Jotang Atas  belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemberian KUR Peternakan kepada peternak. Akibatnya, KUR Peternakan itu tidak dapat disalurkan secara optimal oleh lembaga perbankan.
Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
1.  Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat, khususnya peternak  yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang,  Kabupaten Sumbawa belum mengetahi tentang keberadaan KUR Peternakan?
2.  Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat, khususnya peternak yang berada di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbaw
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan  penyuluhan hukum, dengan judul:“Penyuluhan Hukum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa”.

## 18~22

## IV. TARGET LUARAN
Target luaran dari kegiatan penyuluhan hukum adalah agar peternak  mengetahi prosedur dan syarat-syarat dalam pengurusan KUR Peternakan, hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya pengetahuan tersebut, maka peternak  dapat mengajukan pemohonan KUR Peternakan, menerimanya  maupun menggunakan KUR Peternakan sesuai dengan amanat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## V. METODE PELAKSANAAN

## A.  Metode Kegiatan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.

## B. Khalayak Sasaran
Yang menjadi khalayak sasaran kegiatan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat, khususnya peternak atau kelompok ternak, kalangan muda yang akan mengembangkan usaha di bidang peternakan. Peserta penyuluhan berjumlah 25 orang.

## VI. HASIL KEGIATAN

## A.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Masyarakat, terutama masyarakat ternak sangat maju, karena mereka saat ini sedang mengembangkan usaha penggemukan ternak. Namun, dalam usaha penggemukkan dilakukan sccara tradisional karena tidak didukung dengan kandang yang bagus, keahlian mereka yang kurang, serta modal yang sangat kurang. Pada hal Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang membantu masyarakat untuk pembangunan di bidang peternakan, yang salah satu kebijakannya, yaitu pemberian KUR Peternakan. Keberadaan kredit itu belum disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ternak belum mengerti tentang keberadaan KUR Peternakan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tim Penyuluh telah melakukan penyuluhan hukum di desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini telah
dilakukan pada hari/tanggal Senin, 22 November 2021, pukul 09.00-12.00 WITA, bertempat di Desa  Jotang Atas, Kecamatan Empang,  Kabupaten Sumbawa

## B. Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Hukum
Peserta yang hadir dalam acara penyuluhan hukum ini  berjumlah 26 orang, dan karakter dari peserta disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Peserta Penyuluhan No. Karakter Peserta Jumlah Persentase 1. Peternak/Petani Ternak 8 31 2. Perangkat Desa/Ketua RT 1 4 3. Petani 13 50 4. Tukang 2 7 5. ASN 1 4 6. Dokter hewan 1 4 Jumlah 26 100

## Sumber: Data sekunder diolah
Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum mengenai mekanisme pemberian KUR Peternakan berjumlah 26 orang. Peserta itu terdiri atas peternak, petani, Ketua RT, ASN, dan dokter hewan.  Peserta yang paling banyak terdiri peternak dan petani. Namun, petani juga mempunyai hewan ternak yang digemukkan pada kandang yang dibuat secara kelompok. Kandang yang digunakan sangat sederhana, sedangkan pada tempat yang lain terdapat kandang ternaknya cukup bagus, yang terbuat dari besi disertai dengan atap. Keberadaan atap tersebut menghindari terjadinya hujan pada saat musim hujan (daftar hadir peserta terlampir).  Satu orang yang hadir dalam penyuluhan adalah petugas kesehatan ternak, yaitu dokter hewan. Keberadaan dokter hewan diharapkan membantu peternak dalam bidang kesehatan hewan. Dokter hewan bersedia untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ternak para petani ternak.

## C.  Materi Penyuluhan Hukum
Ada dua materi kegiatan penyuluhan hukum, yaitu:
1.  aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat peternakan, dan
2.  besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban peternak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan  merupakan kredit yang diberikan oleh
Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternakan. KUR Peteranakan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 20~22
diatur dalam (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan (2) Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin  Untuk Kredit Usaha Rakyat;
Yang berhak menerima KUR Peternakan  (1) Peternak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterang (an Pembuatan KTP Elektronik, (2)  Peternak menjadi anggota Kelompok Peternak, (3) Bagi peternak yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (4) Peternak peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
Sementara itu,  lembaga yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR Peternakan , yaitu:
1.  Lembaga Keuangan, atau 2. Koperasi.
Lembaga keuangan  yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR Peternakan pada tahun 2020 berjumlah 30 bank, di antaranya  (1) BRI, (2) BNI, (3) Bank Mandiri, (4) Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.
Apabila syarat-syarat itu, sudah dipenuhi, maka bank akan melakukan penilaian terhadap peternak. Berdasarkan penilaian bank, maka bank memutuskan permohonan diterima atau ditolak.
Secara normatif, bahwa KUR Peternakan yang diberikan kepada petani telah ditentukan jumlah, tujuan, hak dan kewajiban dari peternak. Adapun jumlah pinjaman dan besarnya bunga yang  harus dibayar oleh petani, disajikan beriut ini.
1.  Jumlah pinjaman, maksimum Rp25,000,000.- sampai dengan Rp50,000,000,- 2.  Suku bunga 6%/tahun.
3.  Tujuan penggunaan untuk usaha di bidang peternakan.
Apabila bank sudah menyetujui KUR Peternakan yang diberikan kepada peternak, maka bank dan  peternak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban bank, yaitu menyerahkan pinjaman yang telah disetujuinya kepada peternak.  Besarnya pinjaman itu tergantung pada keinginan peternak, tetapi maksimumnya, yaitu Rp50.000.000.- Hak bank, yaitu:
1.  menerima pengembalian pokok kredit,
2.  menerima bunga kredit,
3.  menerima denda keterlambatan, jika peternak  terlambat membayar pokok pinjaman. Sementara itu, yang menjadi hak peternak,  yaitu menerima pinjaman dari bank.
Kewajiban petani, yaitu:
1.  mengembalikan pokok kredit,
2.  membayar bunga kredit,

## 3.  Membayar denda keterlambatan, jika peternak  terlambat membayar pokok pinjaman.

## D.  Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum
Pengetahuan masyarakat yang berada di Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa tentang keberadaan KUR Peternakan sama sekali tidak mengetahui, sehingga masyarakat di dalam mengembangkan usahanya hanya didasarkan modal sangat kecil yang berasal dari mereka. Hal ini disebabkan mereka belum mengetahui tentang keberadaan KUR Peternakan
Untuk meningkatkan pengetahuan mereka, Tim Penyuluh telah melakukan penyuluhan tentang:
1.  aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat peternakan, dan
2.  besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban peternak. Penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyuluh pada tanggal 22
November  2021  cukup memberikan gambaran dan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat, karena  mereka mengetahui tentang:
1. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peternakan dan ksehatanan hewan,
2.  aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat peternakan, dan
3.  besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban peternak.
Dengan adanya pemahaman itu, maka masyarakat akan mengajukan permohonan KUR Peternakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Sumbawa maupun yang berada di Kecamatan Empang.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Penyuluhan hukum tentang KUR Peternakan telah dilakukan pada tanggal, 22 November 2021, tempatnya di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
2.  Dampak positif dari kegiatan penyuluhan hukum yang telah tim lakukan adalah: a.  masyarakat mengetahui tentang peternakan dan kesehaan hewan,
b. mengetahui aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat peternakan, dan
c.  besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban peternak.

## B.  Saran
1.  Perlu dilakukan penyuluhan hukum ke beberapa dusun yang berada di Desa Jotang Atas,  Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
2.  Perlu masyarakat bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Sumbawa untuk mengajukan permohonan KUR Peternakan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 22~22

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus”, (Jakarta:   Deputi Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , 2018),
Aswin Dewantoro,  Daftar Bank Bank Penyalur KUR Terbaru, https://gopinjol.com/ author/admin/, akses, tanggal 20 Februari 2020.