Journal of Science and Technology http://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa Rekayasa. 2019; 12(2): 126-134 ISSN: 0216-9495 (Cetak) ISSN: 2502-5325 (Online) Article History:
Received : August, 22 nd 2019; Accepted : September, 29 th 2019 ISSN: 2502-5325 (Online) Terakreditasi  Peringkat  3 oleh Ke- menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (ARJUNA), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan No: 23/E/KPT/2019 tanggal 8 Agustus 2019
Cite this as: Setyaningrum, M.H. Sriyana, S. & Purwanggono, B. (2019). Ana- lisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Penye- diaan Rumah Khusus. Rekayasa, 12(2), 126-134. doi: https://doi. org/10.21107/rekayasa.v12i2.5854 © 2019 Maria Handayani Setyaningrum, Sriyana, Bambang Purwanggono

## Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Penyediaan Rumah Khusus
Maria Handayani Setyaningrum 1) , Sriyana 2) dan Bambang Purwanggono 3)
1,2,3) Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
1) setyaningrum.mh@gmail.com DOI:  https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i2.5854

## ABSTRAK
Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diakomodir oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Peru- mahan salah satunya melalui penyediaan Rumah Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Rumah Khusus. Penelitian ini menganalisa secara bersamaan faktor-faktor yang berpengaruh dengan pemodelan SEM untuk melihat secara empiris pengaruh masing-masing faktor terhadap keberhasilan penyediaan rumah khusus. Hasil pengujian dengan menggu - nakan SEM diperoleh hasil bahwa faktor kerjasama antar stakeholder berpengaruh terhadap jumlah rumah khusus ter- bangun. Indikator kinerja utama penyediaan rumah khusus adalah jumlah rumah khusus terbangun, artinya kerjasama antar stakeholder berpengaruh terhadap keberhasilan penyediaan rumah khusus. Pemerintah pusat perlu mendorong adanya penguatan kelembagaan di daerah supaya tercipta kerjasama antar stakeholders yang lebih baik, meningkatkan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama seh- ingga lebih banyak inovasi kerjasama dapat tercipta, mendorong peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di setiap daerah guna mencari solusi permasalahan pembangunan di daerah yang melibatkan dinas terkait, pihak swasta dan masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih usulan kepada Pemerintah Pusat.
Kata Kunci: Analisis, Faktor Keberhasilan, Penyediaan Perumahan, Rumah Khusus, SEM.

## Analysis of Special Housing Provisions’ Success Factors ABSTRACT
Provision of housing for low-income people is accommodated by the Directorate General of Housing Provision, one of which is through the provision of special housing by the Directorate of Special Housing. This study analyzes simultane - ously the influential factors with SEM modeling. The results shows that the collaboration factor between stakeholders influences the number of special housing built. The main performance indicator for the provision of special housing is the number of special houses built. It means that collaboration between stakeholders influences the success of provid - ing special housing. The special housing provision program really requires the commitment and active role of all stake - holders involved in the provision of special housing for the achievement of effective policy objectives. Keywords: Analysis, Housing Provision, SEM, Special Housing, Success Factors.

## PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Peruma- han Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat dapat terlihat dengan pencapaian penyelesaian  fisik  bangunan  dan  penyerapan ang garan sehingga bangunan yang sudah selesai dibangun tersebut dapat segera dihuni ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar- benar membutuhkan hunian yang layak. Meskipun ting- kat capaian pemenuhan target rumah khusus ter- bangun setiap tahun anggaran terbilang tinggi, bukan berarti tidak ada hambatan dalam pelak- sanaan konstruksi penyediaan rumah khusus. Menurut Sulaiman et al. (2017), dalam pelaksa- naan konstruksi ditemui berbagai macam ham- batan, antara lain terlambatnya lelang, kurang-
nya ketelitian pada saat membuat penjadwalan aktivitas proyek secara rinci dalam pelaksanaan proyek sangat berpengaruh terhadap keterlam- batan pelaksanaan di lapangan dan adanya per- mintaan CCO (Contract Change Order) dimana ada ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan kontrak semula. Berangkat dari latar belakang dan pemikiran tersebut di atas, maka fokus ma- salah penelitian adalah tingkat pengaruh dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah rumah khusus terbangun dari sudut pandang pe- merintah pusat dan keberhasilan dalam penye- diaan rumah khusus disini dilihat dari tingkat ca- paian jumlah unit rumah khusus terbangun Dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang digu- nakan sebagai referensi pada penelitian ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

## Ketersediaan Lahan
Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2017 (Kemen- terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017) disebutkan bahwa lahan untuk lokasi penyediaan rumah khusus merupakan milik pe- ngusul bantuan, sementara kebanyakan pengusul tidak mampu menyediakan lahan siap bangun. Menurut Olayiwola et al.(2005), pemerintah per- lu alternatif strategi untuk pembangunan rumah. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan tanah. Sementara Santosa (2012) berpendapat Guna memfasilitasi penyediaan rumah, aspek lahan menjadi kendala besar bagi pemerintah kota/ daerah. Berdasarkan penelitian Wirabrata & Surya (2011), masalah pengadaan tanah merupakan masalah utama.
Dalam penyediaan lahan guna penyediaan rumah khusus perlu memperhatikan indikator di bawah ini:
a.  Bukti Legalitas Lahan
Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Kemente- rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017) di dalam dokumen proposal Penye- diaan Rumah Khusus yang disampaikan harus terlam pir bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah oleh penerima Penyediaan Rumah Khu- sus dan surat keterangan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota.
b.  Kesiapan Lahan Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/ PRT/ M/ 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Kemente- rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017), calon penerima Penyediaan Rumah Khusus juga harus menyampaikan surat yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengke- ta dan kondisi tanah siap bangun. Akan tetapi menurut Direktorat Jenderal Penyediaan Pe- rumahan dalam LAKIP 2015, LAKIP 2016 dan LAKIP 2017, dalam prosesnya kendala yang dihadapi antara lain ketersedian tanah yang belum clear and clean dan banyak lokasi yang memerlukan pematangan lahan.
Politik (Yang Dimaksud Pada Variabel Ini Ada- lah Terkait Dengan Political Will )
Penelitian Mailasari (2017) menyebutkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari ke- gagalan kinerja implementasi kebijakan. Menurut Olayiwola et al. (2005) masalah politik partai di Nigeria memengaruhi keberhasilan Proyek Peru-
mahan. Misalnya, sikap tidak kooperatif yang di- adopsi oleh beberapa pemerintah negara bagian semata-mata karena pihak yang berbeda selain mereka sendiri yang mengendalikan administrasi di tiap-tiap Negara bagian. Pereira et al. (2015) menyampaikan bahwa campur tangan politik berperan dalam perencanaan pembangunan permukiman. Berdasarkan uraian tersebut maka indikator- indikator  dari political will adalah:
a.   Dukungan dari Pemimpin Daerah Menurut Staf Ahli Menteri PPN Bidang Peme- rataan dan Kewilayahan (2017) adanya peru- bahan kebijakan pemerintah daerah karena adanya pergantian pimpinan kepala daerah ikut berpengaruh terhadap keberlanjutan program inovasi di daerah. Pada sisi inisia- tor program (terutama pemerintah daerah), penguatan kelembagaan salah satunya per- lu dilakukan melalui penetapan tupoksi yang jelas bagi institusi yang diberi kewenangan untuk pelaksanaan dan pengelolaan program inovasi. Penetapan tupoksi bagi Organisa- si Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dapat ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah. Hal ini juga untuk lebih menjamin ke- berlangsungan program dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sesuai Peraturan Men- teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Ru- mah Khusus (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017), seluruh surat usulan dan pernyataan ditandatangani oleh Pemimpin Penerima Penyediaan Rumah Khu- sus, dalam hal ini adalah Pemimpin Daerah.
b.  Dukungan Wakil Rakyat Di dalam masing-masing komisi I sampai de- ngan XI terdapat komisi di bidang anggaran, dan bersama dengan Badan Anggaran mem- punyai tugas dalam hal penetapan alokasi ang- garan. Tugas komisi di bidang anggaran salah satunya adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menja- di mitra kerja komisi (Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemente- rian Keuangan, 2014).
Sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI (2018), bahwa Komisi V DPR RI bersama dengan Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penye- diaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Peru- mahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru- mahan Rakyat akan memperjuangkan anggaran sesuai dengan usulan pagu indikatif TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan mengenai RUU tentang APBN di DPR RI.

## Anggaran
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ter- gantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, karena untuk melakukan se- buah program dana harus mencukupi agar ter- capainya program (Mailasari, 2017). Dari peneli- tian Pereira et al. (2015) diketahui bahwa terdapat ketidakseimbangan antara pertambahan pen- duduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman. Samosir (2017) ber- pendapat bahwa minimnya anggaran merupa- kan faktor penghambat. Hal ini selaras dengan pendapat Santosa (2012) bahwa guna memfasi- litasi penyediaan rumah aspek anggaran menjadi kendala besar. Sementara menurut Ritohardoyo (2015) pemerintah pusat sebagai pengambil ke- bijakan utama memiliki kewajiban terkait dengan alokasi anggaran pembangunan perumahan.
Indikator-indikator anggaran adalah sebagai berikut: a.   Urgensi Kebijakan Sejalan dengan dinamika perubahan angga- ran, terjadi perubahan pagu anggaran seba- nyak 6 (enam) kali dengan berbagai prioritas kebijakan (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, 2016). Selain itu, akibat adanya beberapa kali kebijakan pemotongan angga- ran dan adanya self blocking anggaran mem- pengaruhi kecepatan penyerapan anggaran (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, 2017). Hal ini mengurangi anggaran guna pelaksanaan konstruksi.
b.  Regulasi Adanya Perubahan Struktur Organisasi, sehing- ga Pelantikan Pejabat Eselon I pada bulan Mei 2015 dan Pejabat Satker dan PPK baru dilantik pada awal April 2015, serta DIPA terbit pada bulan Juni 2015. Selain itu Pejabat Satker dan PPK baru bisa melaksanakan kegiatan setelah dilakukan proses likuidasi terhadap Satker yang lama (Direktorat Jenderal Penyediaan Pe- rumahan, 2015). Pada TA 2016, terjadi Revisi DIPA sebanyak 6 kali terjadi pada periode bu- lan Februari sampai dengan September 2016 (Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, 2016). Hal ini menghambat proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

## Kerjasama Antar Stakeholder
Kebijakan akan efektif jika melibatkan publik da- lam seluruh tahap, realistik, transparan, jelas tolok ukur keberhasilan dari program tersebut, jelas target atau sasarannya, jelas dasar hukumnya dan antar kebijakan tidak tumpang tindih dan ber- tentangan (Arieffiani, 2014). Dari penelitian Rito -
hardoyo, (2015) diketahui bahwa kerjasama antar stakeholder merupakan faktor keberhasilan dari program pengembangan perumahan. Santosa (2012) berpendapat bahwa dukungan pemerintah kota/ daerah terhadap program sangat penting. Sementara menurut Wahyudin (2017), faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebija- kan berkaitan dengan program adanya kerjasama kelembagaan baik di dalam struktur birokrasi pe- merintah atau di luar pemerintah secara terpadu serta keterlibatan masyarakat. Stakeholders yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Dalam penerapan kerjasama antar stakeholder pada penyediaan rumah khusus, indikator-indika- tornya adalah sebagai berikut:
a.   Komunikasi antar stakeholder Menurut Pereira et al. (2015), komunikasi antar instansi terkait dengan perencanaan pemba- ngunan permukiman dimana koordinasi ko- munikasi diantara pihak-pihak yang terlibat sering mendapat masalah selain itu dalam mengidentifikasi  kondisi  di  lapangan  dengan penyesuaian data yang ada di Instansi kemen- terian lain yang terlibat dalam tim koordinasi sering mengalami kontradis dalam dokumen rencana. Wahyudin (2017) berpendapat pelak- sana dari kebijakan berkaitan dengan pro- gram dan juga para aktor pembuat kebijakan dapat melihat ketidakjelasan  informasi  atau sosialisasi   yang menjadikan program terse- but tidak dapat dimengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan atau dilaksanakan. Maila- sari (2017) menyampaikan dengan melakukan verifikasi,  ditemukan  banyaknya  kekurangan administrasi syarat untuk menjadi penerima program sehingga gagal menerima bantuan. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/ PRT/ M/ 2017 ten- tang Penyediaan Rumah Khusus (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017) telah disampaikan bahwa Penerima Penye- diaan Rumah harus menyampaikan proposal Penyediaan Rumah Khusus, Penerima Penye- diaan Rumah Khusus bertanggung jawab atas kebenaran dokumen proposal dan ketepatan sasaran penerima manfaat Penyediaan Ru- mah Khusus dan Penerima Penyediaan Rumah Khusus telah melaksanakan koordinasi  terkait Penyediaan Rumah Khusus.
b.  Sinergi antar Stakeholder
Sinergi merupakan operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik (Pramono & Kinasih, 2019). Menurut Mailasari (2017), kebijakan publik yang biasanya bersifat top down yang sangat
mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian Olayiwola et al. (2005) menyampaikan bahwa banyak proyek perumahan pemerintah dijalankan tanpa pro- gram aksi yang efektif dan pengaturan kelem- bagaan yang sesuai untuk pelaksanaannya. Menurut Wahyudin (2017), keterlibatan ma- syarakat dalam pelaksanaan program dapat memberikan hal positif misal ketepatan sasa- ran program, kesesuaian pelaksanaan pro- gram terhadap kebutuhan. Pemerintah Kota mengharapkan bahwa pemerintah melakukan pembangunan, sementara pemkot memberi- kan dukungan lahan, dan perizinan (Santosa, 2012). Hal ini juga disampaikan dalam Peratur- an Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2017 tentang Penye- diaan Rumah Khusus (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017) bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan kemu- dahan proses perizinan dalam penerbitan izin mendirikan bantuan selain menyediakan la han yang siap bangun guna penyediaan rumah khusus.
c.  Penyediaan infrastruktur dasar oleh Pemerin- tah Daerah
Olayiwola et al. (2005) menyampaikan bah- wa Pemerintah perlu alternatif strategi untuk pembangunan rumah. Misalnya, melayani mereka dengan infrastruktur dasar sebelum menyediakan rumah kepada individu yang membutuhkannya. Hal ini juga sesuai den- gan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.20/PRT/M/2017 ten- tang Penyediaan Rumah Khusus (Kementeri- an Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota menyatakan bahwa bersedia menye- diakan jalan akses, jaringan listrik dan jaringan air minum ke lokasi Rumah Khusus.

## Jumlah Rumah Khusus Terbangun
Indikator kinerja utama Direktorat Rumah Khusus adalah jumlah unit rumah khusus terbangun. Se- hingga dapat disimpulkan bahwa jumlah rumah khusus terbangun di daerah pengusul merupa- kan wujud tercapainya keberhasilan penyediaan rumah khusus. Menurut Abbas (2015), kebijakan dirasakan langsung  manfaatnya oleh masyarakat, jika rumah khusus terbangun sesuai rencana maka akan segera dapat dihuni dan dimanfaatkan oleh calon penghuni. Rumah khusus terbangun ini di- capai dengan indikator-indikator sebagai berikut: a.  Pengendalian proyek Menurut Adinyira et al. (2012), kriteria keber-
hasilan dari penyediaan perumahan rakyat di- lihat dari manajemen waktu, biaya dan mutu. Berdasarkan LAKIP Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2016 dan 2017 diketahui bahwa akses menuju lokasi sulit ditempuh sehingga mengakibatkan ke- terlambatan pengiriman material, kurangnya tenaga kerja dan kecukupan peralatan dan ba- han bangunan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Khusus khususnya yang berada di luar pulau Jawa yaitu antara lain In- donesia bagian tengah dan timur serta pelak- sanaan terkendala peralatan, bahan, tenaga kerja, SDM pelaksana dan tenaga dari penga- was yang masih kurang dari segi jumlah dan profesional.
Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP SNVT Penyediaan Peruma- han Provinsi Maluku Utara TA  2016 (SNVT Penyediaan Perumahan Maluku Utara, 2016) Pelaksanaan Wasdal Penyediaan Rumah Khu- sus dilaksanakan untuk mengawasi dan me- ngendalikan pelaksanaan pembangunan rumah khusus pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Kegiatan Wasdal dilakukan untuk menunjang agar pelaksanaan pemba- ngunan dapat berlangsung secara tepat wak- tu, mutu dan biaya. Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/ PRT/ M/ 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus bahwa pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi perma - salahan untuk pencapaian sasaran.
b.  Kepuasan Penghunian Menurut Adinyira et al. (2012), kriteria keber- hasilan dari penyediaan perumahan rakyat di- lihat dari kepuasan, kesehatan dan keamanan lingkungan serta keterjangkauan pengguna dan pertimbangan desain. Salleh (2008) me- nyampaikan kepuasan penghunian mencer- minkan sejauh mana kebutuhan perumahan individu terpenuhi. Keberhasilan dari suatu program perumahan tidak hanya bergantung dari penyediaan unit rumah akan tetapi juga faktor lainnya yang mempengaruhi kebutu- han penghuni. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan perumahan harus diinte- grasikan dengan penggunaan lahan sehingga sistem transportasi umum yang baik dapat di- terapkan  secara  efisien  untuk  memenuhi  ke - butuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

## METODE PENELITIAN
Obyek penelitian merupakan obyek yang diteliti
dan dianalisis. Dimana lingkup obyek penelitian yang ditetapkan disesuaikan dengan permasala- han yang akan diteliti. Karena yang diteliti adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keber- hasilan Penyediaan Rumah Khusus dari sudut pan- dang pemerintah pusat selaku pelaksana kebija- kan, maka obyek penelitian dalam hal ini adalah personil dari Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi.
Berdasarkan pada kerangka konseptual yang telah dijelaskan dapat diajukan hipotesis sebagai beri- kut : 1.  Hipotesis pertama (H1) Faktor ketersediaan lahan berpengaruh sig- nifikan  terhadap  jumlah  rumah  khusus  terba- ngun. Hal ini dikarenakan tanpa ketersediaan lahan makan kegiatan penyediaan rumah khu- sus tidak dapat dilaksanakan.
2.  Hipotesis kedua (H2) Faktor political will berpengaruh signifikan ter - hadap jumlah rumah khusus terbangun. Hal ini dikarenakan jika tidak ada political will yang kuat maka kegiatan penyediaan rumah khusus tidak dapat diwujudkan di daerah pengusul. Political will diperlukan untuk mendukung upa- ya  mengatasi masalah kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rumah khusus.
3.  Hipotesis ketiga (H3) Faktor anggaran berpengaruh signifikan terha- dap jumlah rumah khusus terbangun karena untuk melakukan sebuah program, dana harus mencukupi agar tercapainya program.
4.  Hipotesis keempat (H4)
Faktor Kerjasama antar stakeholder berpe-
ngaruh signifikan terhadap jumlah rumah khu - sus terbangun. keberhasilan suatu program pemerintah membutuhkan kerjasama, koordi- nasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan supaya tidak tum- pang tindih dan bertentangan melalui pening- katan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan rumah khusus.
5.  Hipotesis kelima (H5)
Faktor ketersediaan lahan berpengaruh sig- nifikan  terhadap  kerjasama  antar  stakeholder. Pada kegiatan penyediaan lahan, diperlukan suatu kerjasama antar stakeholder mulai dari penentuan lokasi, pembelian lahan, proses
sertifikasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sebagainya.
6.  Hipotesis keenam (H6)
Faktor political will berpengaruh signifikan  ter - hadap anggaran. Dalam hal penetapan angga- ran untuk suatu kegiatan diperlukan adanya political will karena adanya keterbatasan sum- ber daya dan pilihan. Sehingga political will diperlukan untuk menentukan prioritas peng- gunaan anggaran.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Structural  Equational  Modelling (SEM). Penggunaan teknik SEM bertujuan untuk mencari gabungan dari dua metode statistik yang terpisah yaitu analisis faktor ( factor analysis) dan model persamaan simultan (Simultaneous  Equation  Mo- deling) . Konsep SEM adalah suatu metode yang menunjukkan keterkaitan secara simultan antar variabel-variabel indikator (yang teramati secara langsung) dengan variabel-variabel laten (yang ti- dak dapat teramati secara langsung). Prinsip SEM adalah pendekatan terintegrasi dari Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur (Hair et al. (2006). Namun sebelumnya akan disusun terlebih dahulu diagram jalur dan persamaan strukturalnya. Varia- bel dan indikator penelitian berdasar hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis tertera pada Tabel 1. Sementara model yang diusulkan terlihat pada Gambar 1.
Tabel 1 Variabel dan indikator penelitian Variabel Indikator Kode Indi- kator Kate- gori Keteran- gan Lahan Legalitas Lahan LL STB- SB 1-5 Tingkat penguku- ran (skala): Likert, di- mana nilai 1= sangat tidak ber- pengaruh dan nilai 5= sangat berpen- garuh Kesiapan lahan KL Political will Dukungan Pemimpin Daerah DPD STB- SB 1-5 Dukungan Wakil Rakyat DWR Anggaran Urgensi Kebi- jakan UK STB- SB 1-5 Regulasi Rg Kerjasama antar Stake- holder Komunikasi antar Stake- holder KAS STB- SB 1-5 Sinergi antar Stakeholder SAS Infrastruktur Dasar ID Jumlah Ru- mah Khusus (Rusus) Terbangun Pengendalian Proyek PP STB- SB 1-5 Kepuasan Penghunian KP Sumber : Hasil Analisis, 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partial  Least  Square (PLS) meniadakan asumsi- asumsi Ordinary  Least  Squares (OLS) regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate serta tidak adanya masalah variabel eksogen (Ghozali & Latan, 2012). PLS tidak han- ya bisa dipakai guna tujuan eksplorasi, melainkan juga  untuk  tujuan  konfirmasi,  seperti  pengujian hipotesis (Sanchez, 2009). Meski PLS lebih diuta- makan  sebagai  eksplorasi  dibanding  konfirmasi, PLS juga dapat digunakan untuk menduga apakah terdapat atau tidak terdapat hubungan dan kemu- dian proposisi untuk pengujian.
Analisis data dengan menggunakan PLS dilakukan
dengan dua tahapan evaluasi, yaitu evaluasi mo- del pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model) . Pengolahan data dilaku- kan dengan bantuan software SmartPLS 2.0.
Guna menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau  ditolak,  digunakan  nilai  T-Statistics  >1,96 yang berarti bahwa nilai original sample estimate adalah positif, yang berarti hipotesa diterima. Hasil pengolahan data bootstrapping dapat dilihat pada Tabel 2.
Untuk menguji pengaruh tidak langsung atau indi - rect effect dari variabel intervening dapat dilakukan dengan mendapatkan nilai z-value menggunakan metode Sobel Test (Baron & Kenny, 1986) :
Sumber : Hasil Analisis (2018)

## Gambar 1.
Model Analisis Penelitian Tabel 2 Hasil uji inner model Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Devia- tion (STDEV) Standard Er- ror (STERR) T Statistics (|O/STERR|) Keterangan Anggaran -> Jumlah Rusus Terbangun 0,103 0,115 0,072 0,072 1,441 H3 ditolak (<1,96) Kerjasama antar stakeholder -> Jumlah Rusus Terbangun 0,449 0,439 0,107 0,107 4,207 H4 Diterima (>1,96) Lahan -> Jumlah Rusus Terbangun 0,155 0,153 0,105 0,105 1,471 H1 ditolak (<1,96) Lahan -> Kerjasama antar stakeholder 0,457 0,462 0,104 0,104 4,398 H5 Diterima (>1,96) Political will -> Anggaran 0,232 0,245 0,098 0,098 2,365 H6 Diterima (>1,96) Political will -> Jumlah Rusus Terbangun 0,188 0,195 0,110 0,110 1,700 H2 ditolak (<1,96) Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
Keterangan : ab  :  koefisien indirect  effect yang diperoleh dari perkalian antara direct effect a dan b.
a  : koefisien direct effect independen terhadap in - tervening . b  : koefisien direct effect intervening terhadap de- penden. SEa : standard error dari koefisien a.
SEb: standard error dari koefisien b.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh varia- bel eksogen terhadap variabel endogen, dilakukan evaluasi pada nilai R-square . Nilai R-square ditam- pilkan dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3. R-square R-Square Anggaran 0.053751 Jumlah Rusus Terbangun 0.495515 Kerjasama antar stakeholder 0.208862 Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 Nilai R-square Jumlah Rusus Terbangun sebesar 0,496 yang artinya variabel Anggaran dan Ker- jasama Antar Stakeholder secara simultan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Jum- lah Rusus Terbangun sebesar 49,6% sedangkan 50,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.
Hasil pengujian dengan menggunakan SEM diper- oleh hasil bahwa hipotesis yang diterima yaitu hi- potesa bahwa faktor lahan berpengaruh terhadap faktor  kerjasama  antar  stakeholder  (4,398>1,96), faktor kerjasama antar stakeholder berpe ngaruh terhadap jumlah rumah khusus terbangun (4,207>1,96), dan faktor political will berpengaruh terhadap faktor anggaran (2,365>1,96).
Dari hasil pengujian dapat terlihat bahwa variabel lahan merupakan variabel yang berpengaruh posi- tif terhadap variabel kerjasama antar stakeholder (4,398>1,96). Hal ini berarti semakin tinggi jumlah pengusul yang mampu menyediakan lahan untuk pembangunan rumah khusus akan meningkatkan kerjasama antar stakeholder karena pembangunan rumah khusus membutuhkan komitmen dari ber- bagai elemen stakeholder .
Faktor kerjasama antar stakeholder berpengaruh signifikan  terhadap  jumlah  rumah  khusus  terba - ngun (4,207>1,96), artinya kerjasama antar stake - holder berpengaruh terhadap keberhasilan penye-
diaan rumah khusus.
Dari hasil perhitungan Sobel Test, variabel kerjasa- ma antar stakeholder menjembatani variabel la- han dan jumlah rumah khusus terbangun sebagai varia bel intervening (3,305>1,96). Variabel lahan ti - dak berpengaruh secara signifikan jika dihubung - kan langsung dengan variabel jumlah rumah khu- sus terbangun (1,471<1,96), artinya ketersediaan lahan membutuhkan kerjasama antar stakeholder yang tinggi supaya berpengaruh signifikan terha - dap jumlah rumah khusus terbangun.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasakan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain bahwa faktor-faktor yang dianalisa adalah faktor ketersediaan lahan, faktor political will , anggaran dan kerjasama antar stakeholder . Indikator Keber- hasilan Utama Direktorat Rumah Khusus adalah jumlah rumah khusus terbangun. Sehingga dari hasil permodelan, faktor yang berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan Penyediaan Rumah Khu- sus adalah kerjasama antar stakeholder .
Usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan rumah khusus sangat tinggi, akan tetapi anggaran Pemerintah Pusat untuk mengakomodir terbatas. Kerjasama antar stakeholder dalam penyediaan rumah khusus apabila didukung oleh Pemimpin Daerah akan lebih mudah tercapai. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kerjasa- ma antar stakeholders adalah dengan memperkuat komitmen kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu men- dorong adanya penguatan kelembagaan di daerah supaya tercipta kerjasama antar stakeholders yang lebih baik, meningkatkan pendidikan dan pelati- han sumber daya aparatur yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama sehing- ga lebih banyak inovasi kerjasama dapat tercipta, mendorong peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di setiap daerah guna mencari solusi permasalahan pembangunan di daerah yang me- libatkan dinas terkait, pihak swasta dan masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih usulan ke- pada Pemerintah Pusat.
Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari bebe- rapa keterbatasan, sehingga penulis menyertakan pula rekomendasi guna penelitian mendatang antara lain pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas populasi dan responden penelitian di berbagai tingkat penelitian karena tidak semua pi- hak yang terlibat menjadi subyek dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya mungkin dapat melaku- kan permodelan dengan variabel-variabel yang
lebih beragam karena hasil penelitian pengaruh variabel masih menunjukkan adanya pengaruh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, I. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Mis- kin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Paradigma , 4 (2), 80–91. Re- trieved from http://e-journals.unmul.ac.id/ index.php/JParadigma/article/view/409/369
Adinyira, E., Botchway, E., & Kwofie, T. E. (2012). De - termining Critical Project Success Criteria for Public Housing Building Projects (PHBPS) in Ghana. Engineering Management Research ,
1 (2), 122–132. https://doi.org/10.5539/emr. v1n2p122
Arieffiani, D. (2014). Kebijakan Pembangunan Pe - rumahan Pemerintah Kota Surabaya Dan Konsistensi Terhadap Pemanfaatan Lahan. Jurnal Sosial Humaniora , 7 (1), 45–60.
Baron, R. M., & Kenny, D. a. (1986). The Moder- ator-Mediator Variable Distinction in Social The Moderator-Mediator Variable Distinc- tion in Social Psychological Research: Con- ceptual, Strategic, and Statistical Consi- derations. Journal  of  Personality  and  Social Psychology , 51 (6), 1173–1182. https://doi. org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (2015). Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Penye- diaan Perumahan 2015 . Jakatrta: Kementeri- an Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (2016).
LAKIP  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2016 . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat.
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. (2017).
LAKIP  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal Penyediaan  Perumahan  2017 . Jakarta: Ke- menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2014). DASAR-DASAR  PRAKTEK  PENYUSUNAN APBN  DI  INDONESIA  Edisi  II  KEMENTERI- AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (2nd ed.). Jakarta: Kementerian Keuangan Repub- lik Indonesia.
Ghozali, I., & Latan, H. (2012). Partial Least Square: Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi  SmartPLS  2.0 M3 . Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Rolph, A. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariete Data Anal - ysis (Sixth). New Jersey: Person Education International.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/ PRT/ M/ 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
KOMISI V DPR RI. (2018). Rapat Dengar Pendapat . Retrieved from http://www.dpr.go.id/doka- kd/dokumen/K5-14-ab32ad5b23a021ce1f- 3f26e3c016f2a3.pdf
Mailasari, N. (2017). Implementasi Program Ban- tuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). Jom FI- SIP , 4 (2), 1–10.
Olayiwola, L. M., Adeleye, O., & Ogunshakin, L.
(2005). Public Housing Delivery In Nigeria : Problems And Challenges. World Congress on  Housing:  Transforming  Housing  Envi- ronments through the Design , (September), 27–30, 2005.
Pereira, L., Supriyono, B., & Makmur, M. (2015). Perencanaan Pembangunan Permukiman Sebagai Upaya Peningkatan Kelayakan Hid- up Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), 221. https://doi.org/2442-6962
Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Penyelengaraan Kamtib- mas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Ban- jarsari Kota Surakarta. Research  Fair  Unisri , 3 (1), 298–309. Retrieved from https://ejur- nal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/down- load/2589/2321
Ritohardoyo, S. (2015). Strategi Pembangunan Ru- mah Susun Berkelanjutan. Jurnal Patraw - idya , 16 (3), 391–405. Retrieved from https:// repository.ugm.ac.id/136718/1/2015_2015_ su_ritohardoyo_sb.pdf
Salleh, A. G. (2008). Neighbourhood factors in pri- vate low-cost housing in Malaysia. Habitat International , 32 (4), 485–493. https://doi. org/10.1016/j.habitatint.2008.01.002
Samosir, S. I. (2017). Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar. JOM FI- SIP , 4 (1), 1–15.
Sanchez, G. (2009). Understanding Partial Least Squares Path Modeling (An Introduction with R). Academic  Paper,  March  2009,  De- partment  of  Statistics  and  Operations  Re-
search, Universitat Politècnica de Catalunya .
Santosa, B. (2012). Kesiapan Dan Kesediaan Pe- mangku Kepentingan Untuk Peremajaan Kawasan Kumuh Melalui Pembangunan Ru- mah Susun: Studi Kasus Di Kota Semarang.
Jurnal Perkotaan , 4 (2).
SNVT Penyediaan Perumahan Maluku Utara.
(2016). Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  In- stansi  Pemerintah  LAKIP  SNVT  Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara TA 2016 . Retrieved from http://weekly.cnbnews.com/ news/article.html?no=124000
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. (2017). Prakarsa pemerintah daerah dalam upaya pengurangan kesen - jangan  wilayah  dan  pembangunan  daerah . Jakarta: KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PER-
ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
Sulaiman, M., Munirwansyah, & Azmeri. (2017). Analisis Penyebab Keterlambatan Pelaksa- naan Proyek Ditinjau Dari Waktu Pelaksa- naan Di Provinsi Aceh. Jurnal  Teknik  Sipil Universitas Syiah Kuala , 1 (2), 405–418.
Wahyudin, D. (2017). Implementasi Kebijakan Da- lam Mewujudkan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Universitas Pasundan Institu - tional Repositories & Scientific Journals . Re- trieved from http://repository.unpas.ac.id/ id/eprint/27118
Wirabrata, A., & Surya, T. A. (2011). Masalah Kebi- jakan Dalam Pengadaan Tanah untuk Pem- bangunan Infrastruktur. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 2 (2), 729–752.