Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pandjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Kab. Sumedang, 45363 Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

## Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Desa
Yusa Djuyandi 1 1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pandjadjaran

## JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 6 No. 1 Tahun 2020
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.2
Abstract. This research is motivated by the importance of a village government in supporting the development of entrepreneurship in the village. Jatimukti Village is a village that actually has  considerable  potential  in  developing  entrepreneurship.  The  village  government  as  the closest  authority  holder  has  semestically  taken  a  political  stance  with  the  aim  of advancing their  village.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  poltical  attitude  of  the  village government  of  Jatimukti  in  supporting  the  development  of  village  entrepreneurship.  The method used in this research is descriptive method using qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and field notes. The results of this study indicate that the political attitude taken by the village government of Jatimukti in developing the entrepreneurial potential of its people is still lacking. This is due to a major overhaul in the structure of the village which resulted in the implementation of the village  government  system  and  the  paradigm  of  the  village  community  that  is  difficult  to change.
Keywords: Political attitude; Entrepreneurship; Jatimukti Village Government
Abstrak . Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  sebuah  pemerintah  desa  dalam melakukan  dukungan  terhadap  pengembangan  kewirausahaan  yang  ada  di  desa.  Desa Jatimukti  merupakan  desa  yang  sebenarnya  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan paling dekat sudah semestinya mengambil sikap politik dengan tujuan untuk memajukan desanya. Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  sikap  politik  Pemerintah  Desa  Jatimukti dalam  mendukung  pengembangan  kewirausahaan  desa.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  teknik  pengamatan  (observasi),  wawancara,  dokumentasi,  dan  catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik yang diambil Pemerintah Desa Jatimukti  dalam  mengembangkan  potensi  kewirausahaan  masyarakatnya  sampai  saat  ini masih  sangat  kurang.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perombakan  besar-besaran  dalam  struktur desa  yang  mengakibatkan  belum  terlaksananya  sistem  pemerintah  desa  dan  paradigma masyarakat desa yang sulit untuk diubah.
Kata kunci : Sikap politik; Kewirausahaan; Pemerintahan Desa Jatimukti
Received: 28/01/2020
Revised: 18/02/2020 Accepted: 29/02/2020

## PENDAHULUAN
ertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi  hal penting  untuk  diperhatikan  oleh  pemerintah  selaku  penyelenggara kekuasaan negara, tuntutan ini didasari oleh dua alasan penting, yaitu alasan  konstitusional  dan  alasan  ketahanan  ekonomi  negara  ditengah-tengah ketatnya  persaingan  ekonomi  global.  Dari  sisi  amanah  konstitusi,  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945  pada  Pasal  27  ayat  2  telah  mengatur  bahwa  “Tiap -tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaa n  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”, begitupun dalam Pasal 33 ayat 3 telah ditetapkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”.  Dari  kedua  pasal  di  d alam  UUD  1945  tersebut  dapat ditarik adanya tuntutan yang sangat jelas tentang perlunya negara memperhatikan kehidupan masyarakatnya agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
Perlunya  negara  menjaga  ketahanan  ekonomi  di  tengah-tengah  ketatnya persaingan  ekonomi  global  juga  menjadi  alasan  penting  lainnya  selain  dari  alasan konstitusi.  Berdasarkan  pandangan  Raz,  Indra,  Artikasih,  dan  Citra  (2012)  bahwa fundamental ekonomi negara yang kuat dapat mempertahankan negara dari krisis ekonomi global yang menular. Selain itu dalam pandangan Boy (2009) bahwa ketika neoliberalisme masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian global maka kemandirian ekonomi sebuah negara berada dalam sebuah pertaruhan, karena itu  kemandirian ekonomi  menjadi  isu  yang  sangat  sentral  dalam  hubungan  kedaulatan  negara  di bidang  ekonomi.  Kemandirian  dan  fundamentalisme  ekonomi  menjadi  hal  penting bagi ketahanan ekonomi sebuah negara, jika kedua hal tersebut rapuh negara akan berada pada posisi yang tidak diuntungkan di tengah-tengah arus kompetisi global. Namun demikian untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan agar negara memiliki fundamentalisme  ekonomi  yang  kuat  maka  diperlukan  adanya  pertumbuhan ekonomi (economic growth), dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari  manusia  yang  menjadi  pelaku  pembangunan  itu  sendiri.  Apabila  manusianya makmur maka itulah pertanda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil (Hasan & Azis, 2018).
P
Berdasarkan  pada  perspektif  di  atas  maka  upaya  membangun  pertumbuhan ekonomi  juga  perlu  didukung  dengan  adanya  upaya  mensejahterakan  dan memakmurkan  rakyat,  yang  diantaranya  menjadikan  masyarakat  sebagai  pelaku pembangunan itu sendiri. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong  kesejahteraan  masyarakat  adalah  dengan  menjadikan  masyarakat sebagai  pelaku  pembangunan,  dimana  salah  satunya  dengan  membuat  program kewirusahaan. Program ini dilakukan melalui penanaman jiwa kewirausahaan sejak di bangku sekolah menengah sampai dengan di bangku kuliah pada perguruan tinggi, dan juga dilakukan dengan pemberian bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Desa yang masyarakatnya dianggap memiliki mata pencaharian homogen, yaitu sebagai petani maupun nelayan, dengan latar belakang ekonomi  yang relatif lebih terbelakang  dibandingkan  dengan  kelurahan  di  perkotaan,  menjadi  wilayah  yang justeru perlu terus diperhatikan perkembangannya. Saat ini upaya untuk memajukan desa dan masyarakatnya terus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat  sampai  dengan  pemerintah  daerah,  di  mana  salah  satu  upayanya  adalah dengan  mendorong  terwujudnya  desa  wirausaha  (rural  entrepreneurship).  Tujuan menciptakan  desa  wirausaha  diperlukan  agar  desa  dapat  maju  dan  berkembang. Perkembangan desa dan masyarakatnya akan menjadi salah satu upaya pendukung pembangunan  ekonomi  nasional  yang  merata  dan  berkelanjutan,  di  samping  juga akan  mampu  memperkuat  ketahanan  ekonomi  nasional  di  tengah-tengah  adanya arus globalisasi ekonomi.
Salah  satu  desa  yang  menjadi  sasaran  dari  program  desa  wirausaha  di Sumedang adalah Desa Jatimukti yang terletak di Kecamatan Jatinangor. Di desa ini masyarakat  pada  umumnya  bekerja  sebagai  petani  maupun  buruh  pabrik,  karena berdekatan  dengan  Desa  Jatimukti  juga  terdapat  beberapa  perusahaan  industri tekstil seperti Kahatex.
Tabel 1. Status Pekerjaan Masyarakat Desa Jatimukti
Status Pekerjaan Tidak Bekerja Petani  Buruh Tani Pedagang  Buruh / Karyawan PNS, TNI, Polri Jumlah 681 278 278 306 1.280 62 Sumber: Profil Kecamatan Jatinangor, 2018.
Namun demikian berdasarkan penjelasan dari kepala desa dan sekretaris desa, bahwa pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak membuat masyarakat terjamin kesejahteraannya. Data BPS Kabupaten Sumedang (2018) juga menunjukan bahwa jumlah  keluarga  Pra  Sejahtera  (sangat  muskin)  dan  Sejahtera  I  (miskin)  di  Desa Jatimukti masih cukup banyak, yang diantaranya berjumlah:
1) Pra Sejahtera
: 169 keluarga
2) Sejahtera I
: 580 keluarga
3) Sejahtera II – Plus : 764 keluarga
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Pra-Sejahtera  adalah  mereka  yang dikategorikan sangat miskin, Sejahtera I adalah miskin, dan Sejahtera II-Plus adalah keluarga  yang  sudah  mulai  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari (Bappenas, 2010).
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menekan  angka  kemiskinan  di  Sumedang,  salah  satunya  di  Desa  Jatimukti,  adalah dengan mendorong program kewirausahaan. Salah satu tantangan yang diberikan oleh  Pemkab  Sumedang  adalah  adanya  minimal  satu  produk  unggulan  dari  setiap desa. Tantangan ini menjadi satu hal yang juga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Desa Jatimukti, sebab perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Jatimukti juga cenderung lambat. Hal ini terlihat dari tabel di bawah.
Tabel 2. Jumlah Usaha/Industri di Desa Jatimukti
Tahun Klasifikasi Usaha / Industri Mikro & Kecil Sedang Besar Jumlah 2016 - 1 - 1 2017 10 1 - 11 2018 8 1 - 9
Sumber: Dari berbagai sumber (BPS Sumedang, 2017; BPS Sumedang, 2018; dan Laporan KKN KWU Unpad, 2019).
Berdasarkan  tabel  kategori  usaha/industri  yang  dimiliki  oleh  sebagian masyarakat,  diketahui  bahwa  masih  banyak  usaha  yang  termasuk  kedalam  skala usaha  mikro  dan  kecil.  Persoalan  dari  usha  mikro  dan  kecil  adalah  adanya
kemungkinan  untuk  “gulung  tikar”,  seperti  turunnya  jumlah  usaha  kategori  ini  di tahun 2018.
Untuk dapat mewujudkan desa wirausaha di sisi lain juga membutuhkan sikap politik  yang  tegas  dari  pemerintah  desa,  oleh  sebab  pemerintah  desa  memiliki otonomi  untuk  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  langsung  bersentuhan  dengan masyarakat  di  desanya.  Otonomi  pemerintah  desa  inilah  yang  kemudian membedakan desa dengan satuan masyarakat hukum lainnya yang ada di perkotaan, yaitu  kelurahan,  disamping  desa  juga  memiliki  Badan  Usaha  Miliki  Desa  (BUMDes) yang  keberadaannya  dapat  turut  serta  dimanfaatakan  untuk  memajukan perekonomian masyarakat desa. Dengan kata lain masih adanya persoalan berupa rendahnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  tidak  berkembangnya  usaha  mikro  dan kecil di desa kemudian menimbulkan pertanyaan atas sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa.
Terkait dengan kebaharuan dari penelitian ini, maka peneliti telah melakukan studi  literatur  terhadap  beberapa  penelitian  lain  yang  sejenis.  Dari  penelusuran tersebut  didapatkan  adanya  beberapa  penelitian  yang  pernah  mengkaji  tentang peran  pemerintah  desa  dalam  pemberdayaan  UMKM  atau  pengembangan kewirausahaan  (Santoso,  Winarni,  dan  Haryanto,  2017;  Bahri,  Artha,  dan  Prasetyo, 2019; Septiyana, 2017). Penelitian lainnya mengkaji tentang strategi atau upaya yang dilakukan  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  baik dengan  mendorong  sektor home  industry (Soka,  2012)  maupun  melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Zuhri, Antikowati, dan Soetijono, 2017).
Berdasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan dan dipaparkan, peneliti belum  menemukan  adanya  sebuah  kajian  yang  pernah  menganalisa  tentang  sikap politik  Pemerintah  dalam  pengembangan  kewirausahaan  desa,  khususnya  di  Desa Jatimukti. Atas dasar pertimbangan ilmiah di atas maka penelitian mengkaji tentang “Sikap  Politik  Pemerintah  Desa  Jatimukti  dalam  Mendukung  Pengembangan Kewirausahaa n Desa.”
Dalam  menganalisa  fenomena  yang  diteliti,  peneliti  setidaknya  mendasarkan analisa itu dari beberapa konsep dan teori dirujuk. Penggunaan konsep dan teori ini
untuk  memperkuat  dasar  teoritis  dari  riset  ilmiah  ini.  Beberapa  teori  yang  di  rujuk adalah: sikap politik dan kewirausahaan.

## a. Sikap Politik
Sikap politik pemerintah desa dalam mendukung masyarakatnya untuk dapat mengembangkan potensi kewirausahaan merupakan suatu hal yang penting, tanpa dukungan  pemerintah  masyarakat  akan  kesulitan  untuk  merealisasikan  apa  yang sudah  direncanakannya.  Dalam  pandangan  Sastroatmodjo  (Sastroatmodjo,  1995) Sikap politik akan memunculkan perilaku politik, sebab itu merupakan sebuah bentuk reaksi  dari  objek  tertentu  yang  bersifat  politik.  Termasuk  halnya  dalam  konteks dukungan pemerintah desa dalam pengembangan kewirausahaan, jika pemerintah desa  memiliki  sikap  politik  yang  tegas  dalam  mendukung  kewirausahaan  maka pemerintah  desa  akan  memiliki  perilaku  politik  yang  memajukan  potensi kewirausahaan masyarakat desa.
Istiah sikap poitik merupakan gabungan dari dua kata yakni, sikap dan politik. Ada pun pengertian dari sikap dan poitik yakni sikap berasal dari kata “ aptus ” yang berarti  dalam  keadaan  sehat  dan  siap  melakukan  aksi  atau  tindakan,  keadaan  ini dianalogikan  dengan  keadaan  seorang  gladiator  dalam  arena  laga  yang  siap menghadapi  singa  sebagai  lawannya  dalam  pertarungan.  Secara  harfiah,  sikap dipandang sebagai kesiapan raga yang dapat diamati (Sarwono & Merinarno, 2009).
Beberapa  ahli  mendefinisikan  sikap  secara  berbeda-beda,  namun  demikian diantara  pandangan-pandangan  itu  ada  sebuah  pandangan  yang  bermuara  pada perilaku  mendukung  atau  tidak  mendukung  sesuatu  sesuai  pada  objek  tertentu. Sikap dalam pandangan Eagly dan Chaiken sebagaimana dikutip oleh Sarwono dan Merinarno (2009) merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi  entitas  tertentu  dengan  beberapa  derajat  kesukaan  atau ketidaksukaan.  Sedangkan menurut Thurstone, Likert, dan  Osgood (dalam Azwar, 2012)  sikap  adalah  suatu  bentuk  evaluasi  atau  reaksi  perasaan.  Sikap  seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan yang mendukung atau memihak ( favorable ) ataupun perasaan tidak mendukung atau tidak  memihak ( unfavorable ) pada suatu objek tertentu.
Sikap yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung atau tidak mendukung suatu  objek  sangat  berkaitan  dengan  aspek  politik,  sebab  berkaitan  erat  dengan kepentingan  warganya.  Secara  etimologis,  politik  berasal  dari  kata polis (bahasa Yunani) yang artinya negara kota makna ini kemudian berkembang dan diturunkan menjadi kata lain, yaitu polities yang berarti warga negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan  (Cholisin  &  Nasiwan,  2012).  Dengan  kata  lain  bahwa  politik menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara
Dikarenakan  politik  menyangkut  kepentingan  dari  warga  negara,  maka pemerintah  dalam  menjalankan  kekuasaannya  perlu  menentukan  tujuan  dan kegiatan  negara  berdasarkan  pada  kepentingan  warganya.  Konteks  ini  sejalan dengan  pemikiran  Budiardjo  (Budiardjo,  2008)  yang  menyatakan  bahwa  politik  itu sendiri  merupakan  berbagai  macam-macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem  politik (negara)  yang  menyangkut  proses  menentukan  tujuan-tujuan  dari  sistem  itu  dan melaksanakan  tujuan  itu.  Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut  di  atas  bahwa  sikap politik pemerintah yang mendukung kehendak rakyatnya akan membuat pemerintah melaksanakan  tujuan-tujuan  dan  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  mengarah pada  adanya  kenginan  masyarakat,  dan  dalam  konteks  penelitian  ini  adalah pemeritah akan berupaya menentukan tujuan dan kegiatan yang mendorong pada upaya  pengembangan  kewirausahaan.  Sikap  politik  pemerintah  yang  mendukung keinginan  mayoritas  warga  negara  bisa  menjadi  indikasi  bahwa  pemerintah  telah berupaya  menjalakan  politik  dengan  baik,  yaitu  didasarkan  pada  adanya  upaya mendengarkan  aspirasi  rakyat  melalui  sebuah  proses  interaksi  yang  intensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Surbakti (1992) bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah  dan  masyarakat,  dalam  rangka  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Jadi  sikap  politik  adalah  suatu  kemauan  dan  kesiapan  diri  dalam  bertindak sebagai  pola  perilaku  berinteraksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  yang menyangkut  proses  menentukan  tujuan-tujuan  dan  melaksanakan  tujuan  dengan didasarkan  pada  kegiatan  yang  mengarah  pada  upaya  pencapaian  tujuan  yang ditetapkan antara pemerintah dengan masyarakat.

## b. Teori Kewirausahaan
Kewirausahaan atau dalam Bahasa Inggris yaitu entrepreneurship berasal dari kata entreprende dalam  bahasa  prancis  yang  artinya  petualangan,  pencipta,  dan pengelola  usaha.  Menurut  pendapat  beberapa  ahli  seperti  Hisrich-Peters  (dalam Alma,  2004)  dijelaskan  bahwa  kewirausahaan  adalah  proses  menciptakan  sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Selanjutnya pandangan yang  cukup  berbeda  tentang  kewirausahaan  dikemukakan  oleh  Drucker  (dalam Agustiyani, 2014), Yetisen, dkk. (2015) serta Katila, dkk. (2012), dimana ketiganya lebih menekankan  pengertian  bahwa  kewirausahaan  merupakan  kemampuan  dalam menciptakan,  mendesain,  meluncuran  dan  menjalan  suatu  bisnis  yang  baru  dan berbeda. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi kewirausahaan yaitu kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu bisnis yang baru,  bernilai  dan  mampu  menghadapi  risiko.  Hal  yang  kemudian  diharapkan  dari aktivitas wirausaha ini yaitu adanya balas jasa berupa diperolehnya keuntungan dari hasil memberikan inovasi dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pihak (Muñoz dan Otamendi, 2014).
Zimmerer (dalam Saiman, 2009) merumuskan manfaat kewirausahaan sebagai berikut :
1. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri.
2. Memberi peluang untuk melakukan perubahan
3. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya
4. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan
5. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya
6. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan
(Saiman, 2009)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 di Desa  Jatimukti,  Kecamatan  Jatinangor.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode kualitatif. Kualitatif adalah metode memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.
Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber  data  primer  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  (observasi)  dan  wawancara, dimana  wawancara  dilakukan  kepada  sejumlah key  informant yang  terdiri  dari komponen pemerintah desa, organisasi pemuda (karang taruna) dan pelaku usaha mikro  di  Desa  Jatimukti,  Kecamatan  Jatinangor,  Kabupaten  Sumedang.  Pemilihan informan  didasarkan  pada  teknik purposive , yaitu  teknik  pengambilan  informan didasarkan  dengan  pertimbangan  tertentu,  seperti  mengetahui  soal  sikap  dan kebijakan  pemerintah  desa  dalam  pengembangan  kewirausahaan.  Beberapa informan masyarakat yang kemudian di wawancara adalah Ibu Entit, Bapak Dadang, dan  Ibu  Uki  (Mereka  merupakan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil).  Pada  tahap selanjutnya,  untuk  memperoleh  data  yang  benar-benar  valid,  peneliti  turut melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes, Karang Taruna dan pemerintah Desa Jatimukti.
Data-data yang kemudian diperoleh pada tahapan selanjutnya divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi data, dimana peneliti mencari kesesuian informasi atas satu hal yang ditanyakan kepada beberapa informan. Data yang telah di seleksi dan divalisasi kemudian masuk pada tahapan analisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pentingnya Kewirausahaan
Peran kewirausahaan dalam masyarakat modern telah mengalami perubahan yang  cukup  drastis  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini.  Hal  ini  disebabkan perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu  pesat,  terutama  akibat  kemajuan techno-sphere  (lingkup  teknologi)  yang  berimbas  pada  info-sphere  (lingkup informasi),  socio-sphere  (lingkup  sosial),  dan  psyco-sphere  (lingkup  psikologis). Lingkup teknologi yang dikembangkan dalam industri modern memudahkan proses
interaksi  masyarakat  global,  memberikan  akses  besar  dalam  interaksi  dunia  yang melampaui sekat-sekat wilayah negara, bangsa, budaya, etnis dan ras, bahasa, dan agama. Berkat kecanggihan teknologi dunia menjadi the global village , terasa sempit karena  garis-garis  pembatas  antarmasyarakat  dunia  seolah  hilang.  Dampak  nyata interaksi  masyarakat  dunia  tersebut  adalah  saling  mempengaruhi  pada  aktivitas individu dan masyarakat, baik dalam ruang ekonomi dan bisnis, kebudayaan, sosial, dan politik.
Beberapa langkah penting dalam proses menuju wirausaha sukses yang harus mendapat perhatian seorang wirausahawan adalah:
1. Tentukan ceruk usaha spesifik yang relatif tidak banyak terlalu banyak pesaing. Sebuah usaha kecil dengan sumber daya terbatas dapat melayani pangsa pasar khusus  dan  sempit.  Tuntutan  terhadap  hal  ini  adalah  menjadi  yang  terbaik  dalam bidang itu. Misal, usaha kerudung dan jilbab yang pangsa pasarnya adalah muslimah. Artinya  pangsa  pasar  ini  hanya  pada  lapisan  masyarakat  yang  spesifik.  Spesifiknya terkait  pada  perempuan,  muslimah,  pemahaman  keagamaan,  mengerti  berhijab sebagai kewajiban agama, dan komunitas hijaber. Usaha ini dapat dikaitkan dengan ranah konsultasi keagamaan seputar busana muslimah, cara pemakaian agar tampak modern, dan smart bagi penggunanya.  Persoalan bisnis ini dapat dikaitkan dengan aktivitas  spesifik  seperti  membuka  konsultasi  tentang  persoalan  keperempuanan dalam  agama  sebagai  nilai  tambah.  Dengan  ceruk  pangsa  pasar  yang  sempit  dan terbatas  maka  memungkinkan  seorang  pengusaha  berkonsentrasi  pada  bidang  ini dan  menghindari  tabrakan  dengan  usaha  besar  yang  ada.  Bisnis  kecil  memiliki keunggulan dan keterkaitan dengan bisnis yang lebih besar dan memberi ruang untuk melakukan  fleksibilitas,  kemampuan  merespon  cepat,  kemampuan  memberikan pelayanan lebih personal.
2. Tentukan keunikan produk
Menentukan  aspek  keunikan  produk  menjadi  penting  karena  berkaiatan dengan ciri khas yang menjadi penanda. Penanda ini menjadi hal yang melekat pada memori manusia. Dalam teori linguistik, penanda itu penting karena memberikan ciri beda tatkala disandingkan dengan penanda pada produk lain. Penanda itu itu dapat berupa simbol dan bentuk lain yang mudah diingat oleh costumer. Keunikan produk
tentu harus seiring dnegan kualitas pelayanan dan manfaat produk yang diberikan. Dalam kaitan ini maka harus mengemas produk secara spesifik  dan hindari praktik imitasi  atau  meniru  produk  lain,  baik  dalam  kemasan,  slogan,  dan  logo.  Tentukan kesan pertama pada produk.
3. Membangun reputasi
Membangun reputasi dalam kewirausahaan adalah penting. Di antara langkah penting dalam hal ini adalah
(1) Membangun  kepercayaan  dan  menjaga  keberlangsungan  untuk  tetap dipercaya  oleh  konsumen.  Dalam  membangun  kepercayaan  tersebut  maka kejujuran adalah pangkal awal sebuah bisnis. Dalam setiap bisnis, baik online atau offline maka acapkali kita menjumpai berbagai komentar tentang produk dan pelayanan yang diberikan. Jangan abaikan komentar sekecil apapun yang masuk.  Berikan  dalam  setiap  komentar  itu  dengan  respon  positif,  hati-hati, tepat,  dan  cepat.  Hal  ini  menunjukan  adanya  perhatian  terhadap  komentar yang disampaikan dan memberikan pelayanan yang terbaik.
(2) Menepati  setiap  perjanjian  yang  dilakukan  dan  menepati  waktu  yang disepakati.
(3) Gunakan bahasa berkomunikasi santun.
(4) Menangani perselisihan atau perbedaan pendapat dengan baik.
(5) Menjaga hubungan relasi.
4. Memberikan kesan pertama yang positif. Dalam kaitan ini setiap orang berpotensi menjadi  konsumen  produk  dan  layanan  jasa.  Terkait  hal  itu  maka  seorang wirausahawan  harus  profesional,  memiliki  pengetahuan  dan  mengerti  tentang usaha yang dilakukan, berpenampilan rapi.
5. Peningkatan kualitas produk dan layanan.
6. Cermati, dengarkan, dan berikan reaksi positif terhadap masukan dan inovasi.
7. Lakukan manajemen POAC ( planning, organizing, action, controlling ) untuk sukses.
8. Memiliki Self confidence (percaya diri), Self esteem (harga diri), dan self love berarti memperlakukan  diri  dengan  kebaikan,  memberikan  perhatian  dan  dukungan, serta  tetap  bersikap  pemaaf  dan  mengenali  bahwa  ketidaksempurnaan  adalah bagian dari pengalamannya menjadi manusia.

## B. Pengembangan Wirausaha Desa melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Perguruan Tinggi dan Pemda
Penggunaan  teknologi  informasi  yang  sangat  masif  di  masyarakat,  terutama yang  berkaitan  dengan  internet,  dapat  berfungsi  dalam  membangun  berbagai fasilitas  kehidupan  masyarakat  manusia  modern,  memudahkan  mekanisme pekerjaan,  menghubungkan  antarkomunitas  masyarakat  dunia.  Penguasaan teknologi saat ini menjadi aspek penting untuk menguasai bisnis dan ekonomi. Tentu saja tidak terkecuali dalam kewirausahaan ( enterpreuneur ). Pemasaran produk dan layanan melalui jaringan internet telah menjadi salah bentuk yang banyak diminati oleh  para  wirausahawan.  Proses  komunikasi  bisnis  kewirausahaan  melalui  fasilitas media sosial (medsos) seperti Facebook, Instagram, WhatApp (WA), website telah bertumbuhan dengan beragam produk yang ditawarkan.
Media pemasaran produk pun sekarang sudah mulai berkembang, tidak hanya menggunakan cara tradisional, namun juga menggunakan media online . Para pelaku usaha  banyak  yang  mempunyai  toko  di  dunia  maya  (digital),  sehingga  produknya dapat dikenal secara nasional, bahkan dalam cakupan internasional. Banyak pelaku usaha yang memiliki toko online di berbagai aplikasi e-commerce . Hal tersebut mereka lakukan  karena  adanya  “perang  harga”  yang  terjadi  di  antara aplikasi-aplikasi e- commerce untuk menarik animo pembeli.
Penggunaan  teknologi  di  era  Revolusi  Industri  4.0  tidak  hanya  dalam memasarkan produk saja, namun sudah dalam hal pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer melalui ATM, atau bahkan dapat menggunakan e-money atau  uang  elektronik.  Pembayaran  dapat  menggunakan aplikasi pada smartphone. Atau  transaksi  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  transfer  via  ATM, e- banking, dll. Dengan menggunakan payment gateway , para pelaku usaha tidak perlu untuk  selalu  melakukan  pengecekan  akun  rekening  bank,  namun  dapat  dipantau dengan aplikasi, atau mendapatkan notifikasi jika terjadi suatu transaksi.
Saat ini, seorang enterpreuneur telah memainkan peran paling penting dalam ekonomi  modern.  Kewirausahaan  telah  dianggap  sebagai  mesin  pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Kewirausahaan adalah fenomena ekonomi yang patut mendapat perhatian karena pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat melaju
pada tingkat yang cukup diperhitungkan. Hal tersebut dapat terjadi karena seorang enterpreuneur tidak hanya mampu untuk menimbulkan dampak positif bagi dirinya sendiri, namun bahkan dapat memajukan daerahnya, khususnya orang-orang yang berada dalam lingkungan ekosistem bidang usahanya.
Online market mempunyai pangsa pasar yang sangat besar. Menurut data dari Bank Indonesia, pada tahun 2018, transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 77,766 Triliun rupiah. Dan tahun ini diprediksi semakin meningkat, pada bulan Januari 2019, transaksi online mencapai Rp 8,204 triliun, meningkat 135,8% dibandingkan dengan transaksi yang terjadi pada Januari 2018. Pola hidup masyarakat pada jaman sekarang berpengaruh besar terhadap melonjaknya transaksi di dunia digital tersebut. Alasan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja menjadi salah satu poin yang dibidik oleh para pelaku usaha di dunia digital ini. Tanpa keluar rumah dan terjebak dalam kemacetan,  hanya  dengan  menggunakan aplikasi  dari smartphone ,  konsumen  bisa mendapatkan barang yang diinginkannya hanya dengan memilih barang, melakukan transaksi online , kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan.

## C. Potensi Kewirausahaan di Desa Jatimukti
Desa Jatimukti merupakan desa yang berada di Kecamatan Jatinangor, sebuah desa  yang  dahulunya  adalah  wilayah  pemekaran  dari  Desa  Jatiroke.  Potensi kewirausahaan di desa ini ialah di bidang produksi olahan makanan rumahan (home industry ) yang dibuat oleh beberapa warganya seperti keripik singkong Ibu Entit yang sudah dikenal luas di Desa Jatimukti, bahkan di desa sekitarnya. Selain itu juga karena wilayah  Desa  Jatimukti  berada  di  dekat  pabrik  kahatex,  sehingga  membuat masyarakat  membuka  toko  atau warung untuk  menjual  makanan  di  sekitar  pabrik dan sepanjang jalan menuju pabrik tersebut.
Selain itu, potensi kewirausahaan di Desa Jatimukti dibantu dengan setiap RW terdapat minimal satu usaha yang unggul. Terdapat 7 RW yang masing-masing RW warganya mempunyai usaha di bidang makanan, seperti RW 1 terdapat usaha opak, RW 2 usaha keripik pisang, RW 3 keripik singkong, RW 4 bolen pisang, RW 5 telur asin, serta RW 6 dan RW 7 adalah lakar.
Hal  ini  diupayakan  sebagai  bentuk  kekonsistenan  pemerintah  desa  dalam pemfokusan  bidang  usaha  yang  dijalani  oleh  warganya.  Pemerintah  desa  sebagai
penentu  kebijakan  dalam  berbagai  hal  tentunya  menjadi  tolak  ukur  dalam  hal penyebaran potensi kewirausahaan warganya.

## D. Sikap Politik Pemerintah Desa
Pada  saat  ini  pemerintah  desa  memiliki  peran  penting  dalam  mendorong perekonomian desa dan masyarakatnya, terlebih lagi sedang digalakkannya program One Village One Product dimana program ini dapat mendukung aktivitas e-commerce yang dapat memajukan perekonomian masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan sebuah  desa  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek,  salah  satunya  yaitu  pertumbuhan ekonomi masyarakatnya (Tarigan, 2003). Sebuah desa dikatakan sudah maju apabila perekonomian masyarakatnya sudah semakin meningkat serta ditandai dengan tidak adanya kesenjangan sosial dan ekonomi (Sukidjo, 1995).
Untuk  mewujudkan  desa  maju  dan  berkembang  dibutuhkan  kerja  sama  dan kerja keras dari berbagai pihak, seperti masyarakat dan pemerintah desa. Sikap politik pemerintah desa perlu dilakukan yaitu  dengan menggunakan kekuasaannya untuk ikut berperan dalam perkembangan kewirausahaan yang berada di desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan berwirausaha.
Desa  Jatimukti  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kecamatan Jatinangor. Desa ini berdiri pada tahun 1982 yang merupakan desa pemekaran dari Desa Jatiroke. Mayoritas mata pencaharian masyarakatnya menjadi buruh di sebuah pabrik  tekstil.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  bersama  Kepala  Desa Jatimukti  yaitu  Bapak  Roni  beliau  mengatakan  bahwa  Desa  Jatimukti  baru  saja melakukan  perombakan  besar-besaran  dalam  struktur  desanya  akibatnya  belum terlaksanannya  sistem  pemerintah  desa  yang  seharusnya  berjalan  sebagaimana mestinya  dan  juga  mayoritas  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  buruh  ini  menjadi salah  satu  kendala  dalam  mendorong  jiwa  kewirausahaan  masyarakatnya  karena budaya yang tertanam kuat di dalam masyarakat sulit untuk diubah. Maka, selama desa ini berdiri belum terdapat produk yang dapat diunggulkan.
Kewirausahaan  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  perekonomian masyarakat  dimana  dengan  adanya  kewirausahaan  ini  dapat  mengurangi  masalah perekonomian  di  masyarakat.  Adapun  bentuk  usaha  di  dalam  masyarakat  yaitu
UMKM.  Namun  untuk  mengembangkan  UMKM  di  suatu  desa  diperlukan  faktor- faktor  pendukung  dari  berbagai  pihak  seperti  peranan  pemerintah.  Menurut  Diva (2009) menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.
Sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai pengembangan UMKM dan memfasilitasi pengembangan tersebut. Peran pemerintah tersebut diantaranya yaitu dengan mendorong tumbuhnya para entrepreneur melalui  kebijakan  mikro  dan  budaya.  Kebijakan  mikro  yaitu  melalui pemberian bantuan kepada usaha perseorangan.  Misalnya jika ada pengusaha yang kekurangan modal maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit yang telah  disubsidi.  Diharapakan  dengan  subsidi  tersebut  pengusaha  kecil  akan mempunyai  margin  yang  cukup  besar  untuk  pengembangan  usaha  lebih  lanjut. Sedangkan peran pemerintah mendorong enterpreneur melalui budaya yaitu dengan cara  mengembangkan  budaya  usaha  melalui  perubahan  orientasi  budaya  yang berkembang di masyarakat.
Desa Jatimukti memiliki beberapa wirausaha mikro yang hampir ada di setiap RW.  Namun  kegiatan  wirausaha  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Jatimukti masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi agar bisa berkembang lebih pesat  dan  dikenal  oleh  banyak  orang.  Sehingga  dengan  adanya  para  pelaku wirausaha yang ada di Desa Jatimukti ini dapat menciptakan produk unggulan yang mana  nantinya  bisa  menjadi icon bagi  Desa  Jatimukti.  Untuk  pengembangan kewirausahaan  di  Desa  Jatimukti  sudah  pasti  masyarakat  sebagai  pelaksana  usaha tersebut  memerlukan  modal.  Jika  dilihat  dari  peran  pemerintah  melalui  kebijakan mikro, pemerintah Desa Jatimukti masih belum terlaksana. Dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang wirausaha di Desa Jatimukti beliau mengatakan  bahwa  beliau  pernah  mengajukan  kepada  pemerintah  desa  untuk meminta  bantuan  berupa  mesin  untuk  mengembangkan  usahanya,  namun  hal tersebut ditolak oleh pemerintah desa setempat hanya karena usaha yang dilakukan beliau hanya usaha perseorangan bukan usaha kelompok.
Sedangkan  dilihat  dari  kebijakan  pengembangan  budaya  usaha  di  Desa Jatimukti  juga  masih  belum  baik.  Pemerintah  Desa  Jatimukti  masih  belum  bisa
mengubah  pandangan  masyarakat.  Mayoritas  para  wirausaha  yang  ada, berwirausaha dengan pemasaran produk yang masih konvensional. Pemasaran yang mereka  lakukan  yaitu  dengan  cara  menitipkannya  ke  warung-warung  kecil  dan menjualnya  langsung  dengan  cara  berkeliling  desa.  Sehingga  pengenalan  produk para wirausaha di Desa Jatimukti masih dalam lingkup kecil. Padahal di zaman milenial seperti sekarang sangatlah mudah untuk memasarkan produk secara cepat dengan memanfaatkan  teknologi  misalnya  melalui  sosial  media,  seperti instagram,  shopee, facebook , dan lainnya. Sehingga hal ini memerlukan peranan pemerintah desa dalam perubahan budaya usaha yang ada di Desa Jatimukti yaitu dengan perubahan budaya usaha  pemasaran  produk  konvensional  menjadi  pemasaran  produk  dengan pemanfaatan  teknologi.  Bentuk  peranan  pemerintah  tersebut  dapat  berupa pengadaan sosialisasi mengenai pemanfaatan sosial media dalam pemasaran produk termasuk bagaimana penggunaan aplikasi sosial media tersebut untuk berwirausaha.
Peran  pemerintah  sebagai  katalisator  dalam  pengembangan  UMKM  yaitu dengan mempercepat proses berkembangnya UMKM dimana terkadang pemerintah desa ikut terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Untuk dapat menjalankan  perannya  sebagai  katalisator  pemerintah  dapat  melakukan  berbagai langkah,  seperti  pemberdayaan  komunitas  kreatif  untuk  produktif,  penghargaan terhadap  UMKM,  prasarana  intelektual  bagi  UMKM,  dan  permodalan.  Langkah- langkah  tersebut  dapat  diaplikasikan  oleh  pemerintah  Desa  Jatimukti  agar pengembangan  UMKM  yang  ada  berlangsung  lebih  cepat,  misalnya  menentukan salah satu hasil produksi UMKM sebagai produk unggulan, mengadakan pagelaran untuk  mengenalkan  atau  mempromosikan  hasil  produksi  UMKM  Desa  Jatikmukti, dan pemerintah Desa Jatimukti dapat memberikan bantuan dalam bentuk bantuan modal kepada para pelaksana UMKM. Sehingga diharapkan UMKM Desa Jatimukti makin maju dan berkembang pesat serta dikenal oleh khalayak ramai.

## KESIMPULAN
Otonomi daerah memberikan kesempatan atau peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Tidak terkecuali bagi pemerintah desa, di mana seiring dengan adanya upaya untuk terus memajukan desa maka pemerintah
desa  bertanggung  jawab  untuk  mengurus  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakatnya.
Salah  satu  upaya  untuk  memajukan  desa  di  Kabupaten  Sumedang  adalah dengan mendorong adanya program pengembangan kewirausahaan desa. Sebagai bagian  dari  struktur  dan  sistem  pemerintahan  terendah  di  daerah,  sikap  politik pemerintah  desa  dalam  mendukung  pengembangan  kewirausahaan  desa  menjadi sangat penting. Akan tetapi di tengah-tengah dirasakan pentingnya dukungan dari pemerintah  desa,  justru  sikap  politik  Pemerintah  Desa  Jatimukti  dalam mengembangkan  potensi  kewirausahaan  masyarakatnya  sampai  saat  ini  masih kurang.  Perombakan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  terhadap  struktur  desa, terutama  atas  lembaga  BUMDes  dan  koperasi  desa  belum  membantu  masyarakat untuk  mendapatkan  kemudahan  bantuan  peralatan  serta  modal  usaha.  Di  sisi  lain upaya-upaya yang mengarah pada penyuluhan dan sosialisasi untuk pengembangan kewirausahaan juga masih rendah dan bergantung pada bantuan dari luar desa.
Di  saat  kondisi  tidak  maksimalnya  bantuan  dan  dukungan  Pemerintah  Desa Jatimukti  dalam  mendukung  pengembangan  kewirausahaan  desa,  kemudian Pemerintah Kabupaten Sumedang kemudian turut melibatkan para stakeholder lain, seperti  halnya  dengan  melibatkan  Universitas  Padjadjaran  dalam  mensukseskan pengembangan kewirausahaan.

## REKOMENDASI
Program  pengembangan  kewirausahaan  merupakan  hasil  dari  sebuah kebijakan  politik  yang  bertujuan  memberikan  kebermanfaatan bagi  masyarakat,  di mana seyogyanya kebijakan ini juga mendapat dukungan yang maksimal dari satuan- satuan  pemerintahan.  Di  saat  sikap  politik  Pemerintah  Desa  Jatimukti  masih dirasakan kurang dalam mendukung pengembangan kewirausahaan, maka ada sara- saran yang kemudian peneliti usulkan agar sikap politik pemerintah desa menjadi jelas dan tegas, yaitu:
1) Kepala  desa  untuk  jangka  panjang  harus  terus  berusaha  mengembangkan potensi kewirausahaan yang ada di Desa Jatimukti.
2) Pemerintah  Desa  beserta  perangkat  desa  dan  organisasi  desa  lainnya  perlu menggali potensi kewirausahaan desa dengan baik.
3) Sikap politik dalam mengembangkan kewiraushaan desa perlu mempertimbangkan aspek: keadilan, keamanan, dan kesinambungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan atau sumbangan dana penelitian dari adanya lembaga atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini,  karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada Universitas Padjadjaran atas bantuan dana penelitian yang telah diberikan, Pemerintah Desa Jatimukti dan ketua lembaga  BUMDes,  Karang  Taruna  dan  PKK  Desa  Jatimukti,  Sumedang,  atas kerjasama dan kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk kegiatan penelitian ini. Semoga  Allah  SWT  membalas  kebaikan  Bapak  dan  Ibu  dengan  amal  pahala  yang berlipat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiyani.  (2014).  Pengaruh  Pembelajaran  Mata  Kuliah  Kewirausahaan  Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Angkatan Tahun 2011 UIN Walisongo Semarang). Thesis S1 , UIN Walisongo.
Alma, B. (2004). Kewirausahaan. Bandung: CV Alfabeta.
Azwar, S. (2012). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Liberty.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Sumendang.  (2018). Kecamatan  Jatinangor dalam Angka Tahun 2018 . Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
Bahri,  Artha,  B.,  &  Prasetyo,  W.  (2019).  Peran  Pemerintah  Desa  Terhadap Pembangunan Kewirausahaan Pertanian Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Penelitian Agrisamudra , 6(2), hal. 82-94. https://doi.org/10.33059/jpas.v6i2.1313.
Bappenas.  (2010). Evaluasi  Pelayanan  Keluarga  Berencana  Bagi  Masyarakat  Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I) . Jakarta:
Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan An ak  Bappenas.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Cholisin, & Nasiwan. (2012). Dasar-Dasar Politik Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak.
Diva,  G.  (2009). Mengembangkan  UKM  Melalui  Pemberdayaan  Peran  Pemerintah Daerah Jakarta. Jakarta: Bakrie School of Management.
Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi  Pembangunan  Manusia  dalam  Perspektif  Ekonomi  Lokal). Makassar: CV Nur Lina.
Hendro. (2011). Dasar-dasar Kewirausahaan. Jakarta: Erlangga.
Katila, R., Chen, E. L.; Piezunka, H. (2012). "All the right moves: How entrepreneurial firms compete effectively." Strategic Entrepreneurship JNL , 6(2), hal. 116 – 132.
Muñoz,  F.,  Otamendi,  F.  J.  (2014)  “Entrepreneurial  effort  and  economic  growth.” Journal of Global Entrepreneurship Research , 4(8). https://doi.org/10.1186/2251- 7316-2-8.
Raz, A. F., Indra, T. P., Artikasih, D. K., & Citra, S. (2012). Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan  Ekonomi:  Analisa  dari  Perekonomian  Asia  Timur. Bulletin  of Monetary Economics and Banking , 15 (2), hal. 1-20.
Saiman,  L.  (2009). Kewirausahaan  Teori,  Praktek  dan  Kasus-kasus. Jakarta:  Salemba Empat.
Santoso, T. T., Winarni, L., & Haryanto, A. T. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Desa  Gabugan. Jurnal Transformasi , 1 (32), hal. 1-75.
Sarwono,  S.  W.,  &  Merinarno,  E.  A.  (2009). Psikologi  Sosial. Jakarta:  Salemba Humanika.
Septiyana, M. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Kecil Tasbih dan Aksesoris (Studi Kasus di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember) . Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
Sastroatmodjo, S. (1995). Partisipasi Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.
Soka,  B.  R.  (2012).  Strategi  Pemerintahan  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan Masyarakat  Melalui  Sektor Home  Industry . JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 1(1), hal. 27-39.
Sugiyono. (2008). Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Sukidjo.  (1995).  Upaya  Pengembangan  Ekonomi  Pedesaan. Cakrawala  Pendidikan , 14(2), hal. 57-68.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
Tarigan, A. (2003). “Rural - Urban Economic Lingkages” Konsep dan Urgensinya dal am Memperkuat  Pembangunan  Desa. Pembangunan  Wilayah:  Perencanaan Pembangunan , No. 31, hal. 24-30.
Yetisen,  A.  K.,  Volpatti,  L.  R.,  Coskun,  A.  F.,  Cho,  S.,  Kamrani,  E.,  Butt,  H., Khademhosseini,  A.,  Yun,  S.  H.  (2015).  "Entrepreneurship". Lab  Chip ,  15(18), hal. 3638 – 3660. doi:10.1039/c5lc00577a
Zuhri, M. I., Antikowati, & Soetijono, I. R. (2017). Upaya Pemerintah Desa dalam Rangka Memajukan  Perekonomian  Masyarakat  Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) . Jember: Universitas Jember