## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat

## Prio Darmo Hutomo
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan E-mail: priodh28@gmail.com
Abstract: Majalengka Regency is an area where most of its people still depend on the agricultural sector, but along with the development of food agriculture in Majalengka Regency has been shrinking due to very rapid economic growth. One of which is the Construction of West Java International Airport in Majalengka Regency which takes up extensive agricultural land food area of 1800 (ha). Formulation of the problem in this study is How is the existence of Law No. 41 of 2009 concerning sustainable food agriculture land protection in Majalengka Regency? How does the law function in realizing sustainable food agriculture related  to  the  infrastructure  development  of  international  airports  in  Kabupaten  M  ajalengka?  This research is juridical-normative legal research. That is, research based on legislation, theories and concepts related to this research. The results of the study are that there are no regional regulations in Majalengka Regency that regulate the protection of sustainable agricultural land . This is because the inconsistency of the Majalengka Regency government in implementing sustainable food agriculture land protection can be seen from the design of the Majalengka Regency Spatial and Regional Regulations that are regulated in regional regulations Number 11 of 2011 that no determination of the area becomes sustainable agricultural food, as mandated by the Act - Law Number 41 of 2009.
Keywords: Legal Protection; Food Agriculture; Sustainable Development
Abstrak: Kabupaten  Majalengka  merupakan  daerah  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  masih menggantungkan  kehidupannya  pada  sektor  pertanian,  seiring  perkembangan  pembangunan  lahan pertanian  pangan  di  Kabupaten  Majalengka  mengalami  penyusutan  dikarenakan  pertumbuhan perekonomian  yang  sangat  pesat,  Salah  satunya  Pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  di Kabupaten Majalengka yang menggunakan luas lahan pertanian pangan seluas 1800 (ha). permasalahan dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  proses  perlindungan  hukum  terhadap  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan di Kabupaten Majalengka? Bagaimana pengaturan hukum terhadap lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur bandara internasional di Kabupaten Majalengka? Metode penelitian  ini  adalah  yuridis-normatif,  yaitu,  penelitian  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu bahwa di Kabupaten Majalengka belum mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Inkonsistenan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilihat dari rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Majalengka yang diregulasikan dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tidak ditemukan penetapan wilayah yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lahan Pertanian; Pembangunan Berkelanjutan

## A. Pendahuluan
Secara  filosofis  perlindungan  lahan  pertanian  adalah  tindak  lanjut  dari  tujuan negara  Indonesia  merdeka  yaitu  untuk “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Pertanian  merupakan  ciri  dari  negara  agraris,  yang  mana  dalam  hal  ini  bangsa indonesia terkenal sebagai negara agraris karena  memilik lahan pertanian yang sangat luas,  secara  sosiologis  perlindungan  lahan  pertanian  merupakan  suatu  keharusan, mengingat  masih  banyak  penduduknya  yang  bermata  pencaharian  dibidang  pertanian baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani terutama di desa-desa. Setiap orang membutuhkan tanah karena tidak ada aktifitas atau kegiatan  orang  yang  tidak  membutuhkan  tanah. 1 Oleh  karena  itu  tanah  bisa  dikatakan sebagai tempat berusaha dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat pedesaan,
Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia, setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan dan  memperoleh  kemakmuran  dimuka  bumi  ini  sehingga  negara  memiliki  kewajiban untuk  memanfaatkan  dan  mengatur  tanah  secara  merata  dan  adil  kemakmuran  kepada masyarakat.
Masyarakat indonesia  sangat diuntungkan dengan memiliki kekayaan alam yang berlimpah,  kekayaan  alam  yang  berlimpah  tersebut  secara  yuridis  dikuasi  negara digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat,  hal  ini  berdasarkan  pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945 meyatakan:
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesr-besarnya kemakmuran rakyat”
Dalam pasal ini sangat jelas diterangkan tentang adanya kemakmuran bagi rakyat yang berasal dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di indonesia. Selama ini kemakmuran  tersebut  belum  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  indonesia  terutama petani.  Sedangkan  dalam  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  dikatakan  di  atas  bahwa indonesia terkenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian sangat luas, akan tetapi  dengan  seiring  pekembangan  zaman  yang  ada  terjadi  perubahan-perubahan pemanfaatan  tanah  pertanian  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Berdasarkan  pasal  3 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  13  tahun  2010  Maksud  dan  tujuan pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity adalah sebagai berikut:
a. mendorong  pengembangan  wilayah  pembangunan  Ciayumajakuning  (Cirebon Indramayu-Majalengka-Kuningan);
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi Daerah;
c. meningkatkan  daya  saing  global  Jawa  Barat  dalam  rangka  mendorong percepatan pertumbuhan investasi;
d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara; dan
e. meningkatkan  investasi,  industri,  perdagangan,  pariwisata,  permukiman,  dan perluasan lapangan kerja.
1 Tampil Ashari Siregar, 2005 Memperhatikan hak atas tanah, (Medan: Multi Grafik Medan),Hlm 2
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  diatas  terlihat  bahwa  pembangunan dilakukan  tidak  sejalan  dengan  konsep  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  karena sebagaimana ketahui dengan adanya pembangunan dapat menimbulkan penyusutan lahan yang akan berdampak pada jumlah produksi pertanian padi di daerah tersebut. pada point c diatas di sebutkan bahwa pembangunan ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan  Infrastruktur  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  Kertajati  di Kabupaten Majalengka, meliputi 8 desa yaitu: Kertajati, Mekarmulya, Kertasari, Palasah, Bantarjati,  Kertawinangun,  Sukamulya  dan  Babakan.  Dari  total  luas  area  yang direncanakan adalah 5000 (ha), yang meliputi untuk kebutuhan lahan BIJB seluas 1800 (ha),  dan  untuk  Aerocity  seluas  3200  (ha),  termasuk  Buffer  Zona:500. 2 Sebagaimana diketahui  berdasarkan  statistik  luas  tanam  yang  dipublikasikan  oleh  BPS  bahwa  pada tahun  2014  luas  tanam  tersebut  mencapai  112.590  Ha  angka  tersebut  mengalami penurunan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 95308 Ha. Penyusutan tersebut juga yang  pada  akhirnya  mempengaruhi  luas  panen  dan  produksi  padi  di  kabupaten Majalengka. Jika dilihat dalam bentuk tabel baik luas tanam pertanian, luas panen dan produksi padi akan tampak seperti di Tabel 1 bawah ini:
Tabel 1. Luas tanam, luas panen dan produksi padi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka
Kecamatan Luas tanam (Ha) Luas panen (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata produksi (kuintal) Lemahsugih 6.076 5.757 36.730 63.80 Bantarujeg 4.638 4.447 28.044 63.06 Malausma 3.315 3.312 21.044 63.53 Cikijing 3.220 3.198 20.407 63.81 Cingambul 2.788 2.664 16.998 63.81 Talaga 3.665 3.491 22.385 64.12 Banjaran 2.302 2.253 14.297 63.46 Argapura 1.620 1.932 12.360 63.98 Maja 5.643 5.431 35.005 64.45 Majalengka 3.865 3.735 23.978 64.19 Cigasong 2.494 2.406 15.489 64.38 Suka haji 3.153 3.055 19.581 64.09 Sindang 1.618 1.601 10.263 64.09 Rajagaluh 2.952 2.893 18.233 63.03 Sindangwangi 1.990 1.944 12.299 63.27 Leuwihmunding 3.301 3.217 20.509 63.74 Palasah 4.866 4.725 30.437 64.42 Jatiwangi 5.365 5.205 33.545 64.45 Dawuan 4.249 4.122 26.380 63.99 Kasokandel 3.026 2.933 18.788 64.07 Panyingkiran 1.704 1.658 10.544 63.59 Kadipaten 2.168 2.143 13.694 63.91 Kertajati 10.860 10.600 67.551 63.73 Jatitujuh 7.372 7.040 44.900 63.78
2 Data dari PanitiaPengadaan Tanah Bandar Udara Internasional Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, 2015.
Ligung 9.315 8.737 55.874 63.95 Sumberjaya 4.737 4.547 29.113 64.02
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka 3
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa Kecamatan kertajati yang  menjadi  lokasi  Pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  merupakan kawasan luas tanam pertanian padi terbesar pertama di Kabupaten Majalengka. Untuk itu dapat dilihat bahwa kawasan terbesar luas panen yang mencapai 10.600 hektar dengan hasil padi 67.511ton padi yang apabila dihitung rata-rata mencapai angka 63.73 kuintal. Angka tersebut menjadikan Kecamatan Kertajati menjadi salah satu satu Kecamatan di Kabupaten  Majalengka  yang  memiliki  hasil  panen  padi  yang  sangat  produktif  di Kabupaten  Majalengka.  Dengan  adanya  pembanguanan  infrastruktur  Bandara Internasional  Jawa  Barat  di  Kabupaten  Majalengka  tersebut  luas  lahan  pertanian  di Kecamatan  Kertajati  yang  terkena  dampak  dari  pembangunan  terlihat  mengalami penyusutan,  khususnya  pada  tahun  2014-2015.Keadaan  tersebut  tentu  saja  akan berdampak  pada  kedaulatan  lahan  pertanian  itu  sendiri  dan  kesejahteraan  bagi  para petaninya.    Kebijakan  pemerintah  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  pada dasarnya  tidaklah  salah,  namun  tetap  harus  ditujukan  untuk  mencapai  keadilan  sosial, apapun orientasi pembangunan ekonomi yang dipilih. 4
Fungsi  hukum  untuk  mengawal  eksistensi  dari  kelangsungan  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan agar  terciptanya  harmonisasi  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, mengingat  fungsi  hukum  dalam  hal  ini  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  sengketa diharapkan mampu untuk menjembatani pencapaian solusi konflik dari kebijakan antar regulasi, ataupun yang terjadi di tengah masyarakat termasuk konflik dengan pemerintah itu  sendiri,  karena  dapat  kita  lihat  disini  penguasaan  lahan  yang  terjadi  dipicu  oleh pembuatan berbagai regulasi yang tidak sejalan dengan konsep Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2009  tentang  perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan,  sehingga  akan berdampak  terhadap  hilangnya  lahan-lahan  pertanian  dan  ketidakadilan  dalam pendistribusian. 5
Perlindungan terhadap lahan pertanian harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat, jika pemerintah pusat ingin menjadikan indonseia sebagai negara lumbung pangan dunia, karena Majalengka merupakan salah satu daerah yang lahan pertanian nya sangat subur,  sehingga  implementasi  dari  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2009  tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus jadi perhatian pemerintah, agar harmonisasi antar kebijakan dapat tercipta.

## B. Rumusan Masalah
Adapun  yang  akan  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan di Kabupaten Majalengka?
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten  Majalengka , Majalengka dalam angka Tahun 2012-2017
4 Ida  Nurlinda.  2009 Penerapan  Prinsip-prinsip  Pembaharuan  Agraria  Perspektif  Hukum ,  Rajawali Pers, jakarta, hlm.402
5 Iskatrinah, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, http://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaan-fungsi-hukum-administrasi-negara/, diunggah pada tanggal 31 agustus 2018, pukul 20:30.
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  bandara  internasional  di  Kabupaten Majalengka?

## C. Metode penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis-normatif.  Yaitu,  penelitian yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  dan  konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. mengkaji hubungan aspek hukum dengan aspek non  hukum  dalam  bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat.  Peneletian  ini  hendak mengadakan  pegukuran  terhadap  peraturan  undang-undang  tertentu  mengenai efektifitasnya dan dikaitkan dengan fungsi hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, dan studi kepustakaan.

## D. Pembahasan
1. Proses  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  Terkait  Pembangunan  Infrastruktur  Bandara  Internasional Jawa Barat
Lahan  pertanian  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  bagi  perkembangan ekonomi suatu Negara, termasuk Indonesia yang merupakan Negara Agraris. Sector bagi Negara  agraris  adalah  sector  penting  karena  mata  pencaharian  masyarakat  terdapat disektor tersebut. 6 Luas lahan pertanian merupakan suatu factor yang menentukan jumlah hasil  pertanian  yang  dapat  diproduksi.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  dapat  mengurangi lahan pertanian yang dimiliki petani untuk diusahakan Negara dalam hal ini tidak boleh mendiamkan  dan  membiarkan  proses  penyempitan  lahan  usaha  tani,  terlebih  karena diketahui hal itu menjadi sumber kemiskinan di suatu daerah. 7
Pembangunan  Infrastruktur  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  di  Kabupaten Majalengka saat ini sedang menjadi pusat perhatian, hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur tersubut memakan 1800 (ha) lahan pertanian pangan di Kacematan Kertajati Kabupaten  Majalengka.  Persoalan  ini  akan  berdampak  secara  signifikan  terhadap penurunan luas lahan pertanian pangan dan produktifitas pertanian pangan di Kabupaten Majalengka yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi lahan  pertanian  merupakan  suatu  bentuk  konsekuensi  dari  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah pada dasarnya  tidaklah salah namun harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak para petani di daerah tersebut yang lahan  pertaniannya  terkena  dampak  pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa  Barat, maka  dari  itu  dalam  pelaksanaannya  harus  tercipta  harmonisasi  antar  kebijakan pemerintah di Kabupaten Majalengka dengan ketentuan yang berlaku, agar terciptanya iklim yang kondusif dalam rangka pembangunannya.
Pengalih  fungsian  lahan  pertanian  pangan  ke  non  lahan  pertanian,  maka ketersediaan  lahan  pertanian  pangan  akan  semakin  berkurang.  Perlindungan  terhadap lahan  pertanian  pangan  harus  menjadi  prioritas  utama  pemerintah  agar  eksistensi  dari Undang-Undang  nomor  41  tahun  2009  tentang  perlindungan  lahan  pertanian  pangan
6 Bedu Amang dan M. HusenSawit, 1991 Kebijkan Beras dan Pangan Nasional , IPB press, Bogor, Hlm 6.
7 Siswono  Yudo  Husodo,  2002 Penataan  Keagrariaan  dan  Pertanahan  Wujud  Kesinambungan Pembangunan Pertanian dalam Endang Suhendar dkk: Menuju Keadilan Agraria , 70 Gunawan Wiradi, AKATIGA, Bandung, hlm 151.
berkelanjutan, terus berjalan. Jika hal tersebut dapat terlaksana, maka peran petani dalam pembangunan infrastruktur bandara internasional jawa barat dapat tetap terjaga.
Peraturan  daerah  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  lahan  pertanian berkelanjutan  di  Kabupaten  Majalengka  belum  ada  sehingga  ,  ketidakkonsistenan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengimplementasikan mengenai perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dapat  dilihat  dari  rancangan  Tata  Ruang  dan Wilayah Kabupaten Majalengka yang diregulasikan dalam pertauran daerah Nomor 11 Tahun 2011. Dalam peraturan daerah tersebut tidak ditemukan penetapan wilayah yang menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Hal itu menuntut upaya pemerintah Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan  kebijikan  terhadap  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan melalui  pembentukan  peraturan  daerah  yang  bertujuan  mewujudkan  dan mengimplementasikan amanah dari tujuan pembentukan Negara yaitu mensejahterakan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## 2. Pengaturan  Hukum  terhadap  Lahan Pertanian Pangan  berkelanjutan  yang digunakan untuk pembangunan bandara internasional Jawa Barat
Secara  fungsional  hukum  memang tidak  sekedar berperan  secara  makro  dalam rangka  mempertahankan  tertib  sosial  atau  berperan  mikro  dalam  penyelesaian  kasus individual kongkrit. Hukum memiliki fungsi lain, Menurut pendapat P. De Haan dalam Bestuurrecht in de Sociale Rechstaat ada tiga fungsi hukum administrasi yaitu, Fungsi normatif,  Fungsi  instrumental,  Fungsi  jaminan, 8 ketiganya  berkaitan  satu  sama  lain, berikut penjelasannya:
a. Fungsi Normatif hukum administrasi bermakna bahwa penentuan norma hukum di tentukan  beberapa  tahap.  Untuk  dapat  menemukan  normanya  perlu  melihat  dan melacak  melalui  serangkaian  peraturan  perundang-undangan.  Artinya,  peraturan yang  hukum  harus  diterapkan  tidak  begitu  saja  kita  temukan  dalam  Undang- Undang,  tetapi  dalam  kombinasi  peraturan-peraturan  dan  keputusan  keputusan yang  satu  dengan  yang  lain  saling  berkaitan.  Pada  umumnya  ketentuan  undang- undang yang berkaitan hanya memuat norma-norma pokok atau umum, sementara perinciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan. Setiap tindakan pemerintah dalam Negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah  akan  melakukan  tindakan,  terlebih  dahulu  mencari  apakah  legalitas tindakan  tersebut  ditemukan  dalam  undang-undang.  Jika  tidak  terdapat  pada undang-undang,  pemerintah  mencari  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukandasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah  menggunakan  kewenangan  bebas  yaitu  dengan  menggunakan  Freies Ermessen (kewenangan bebas yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social guna  melaksanakan  tugas-tugas  penyelenggara  kepentingan  umum).  Jadi  fungsi normatif hukum administrasi adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan  agar  setiap  tindakan  yang  akan  dilakukan  didasarkan  pada  asas legalitas dan kewenangan bebas.
8 Philipus  M.  Hadjon,  et  al.,  1995, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  To  the Indonesian an Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta ,Hlm 76.
b. Fungsi  instrumental  hukum  administrasi  bermakna  bahwa  pemerintah  dalam melakukan  berbagai  kegiatannya  menggunakan  instrument  yuridis,  seperti peraturan,  keputusan  dan  sebagainya.  Pemberian  kewenangan  yang  luas  bagi pemerintah  merupakan  konsekuensi  logis,  termasuk  memberikan  kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrument yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Hal tersebut untuk terselenggaranya pemerintahan akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku  dan  sejalan  dengan  tuntutan  Negara  berdasarkan  hukum.  Terutama memberikan perlindungan bagi warga masyarakat.
c. Fungsi jaminan hukum administrasi menurut Sjachran Basah bermakna bawha perlindungan terhadap masyarakat diberikan bilamana sikap atau tindakan Negara menimbulkan  kerugian  terhadapnya.  Perlindungan  hukum  bagi  masyarakat diarahkan  kepada  usaha-usaha  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Menyelesaikan  sengketa  antara  pemerintah  dan masyarakat secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  ini  penulis  akan  lebih  memfocuskan  pada fungsi  jaminan ,  karena  agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila sikap atau tindakan Negara menimbulkan kerugian terhadap masyarakatnya. Perlindungan ini lebih di arahkan pada usaha-usaha  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  antara  pemerintah  dan  masyarakat, tetapi lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Hal ini termasuk dalam hubungan dengan dipergunakannya hukum sebagai salah satu solusi atau sarana  yang  ditempuh  dalam  penyelesaian  suatu  sengketa  yang  dapat  mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu kondisi yang kondusif bagi terwujudnya  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  secara  berkelanjutan,  sehingga ketersediaan  lahan  pertanian  pangan  tetap  dapat  dipertahankan.  Dalam  menjalankan fungsi  jaminan  ini,  hukum  memiliki  kewenangan  untuk  membatasi  tindakan-tindakan pemerintah yang dapat merugikan rakyatnya khususnya para petani. Pengaturan hukum dalam  konteks  yuridis  pada  dasarnya  dilatarbelakangi  oleh  pandangan  bahwa  aturan hukum haruslah dipahami sebagai penuangan suatu norma hukum dengan konsekuensi empirisnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran Robert  B  Seidman bahwa  setiap  aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma dan kondisi realistisnya. 9
Kenyataannya  di  Kabupaten  Majalengka  saat  ini  lahan  pertanian  pangan mengalami  penyusutan  dikarenakan  maraknya  pembangunan  yang  tujukan  dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  di  Kabupaten  Majalengka mengakibatkan konversi lahan pertanian seluas 1800 (ha) yang saat ini menjadi sumber kehidupan  bagi  para  petani  di  Kecamatan  Kertajati  Kabupaten  Majalengka.  Adanya konversi  lahan  pertanian  tersebut  sudah  jelas  dapat  menimbulkan  dampak  negative berupa kerugian terutama hilangnya lahan pertanian produktif penghasil padi, hilangnya kesempatan kerja petani, dan berkurangnya pendapatan petani dari usaha tani sehingga akan berpengaruh juga terhadap penghasilan total rumah tangga petani. Selain itu, dengan
9 Robert R Seidman, 1978, The state Law and Development , St Martin’s Press, New York, Hlm 72.
berkurangnya  kesempatan  kerja  disektor  pertanian  akan  berpeluang  menyebabkan perubahan mata pencaharian petani yang semula pada sector pertanian bergeser ke non pertanian.
Diharapkan pemerintah Kabupaten Majalengka harus dapat menciptakan kondisi yang  kondusif  bagi  masyarakat  dan  juga  lebih  konsisten  dalam  melaksanakan kebijakannya agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan para petani dan timbul sengketa, karena pada kenyataannya di Kabupaten Majalengka terjadi tindakan dikriminalisasi  terhadap  para  petani  terkait  pembebasan  lahan  yang  dilakukan  dan seringkali  hak-hak  petani  dalam  hal  ini  diabaikan.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini diharapkan pemerintah dalam pelaksana kebijakannya harus berlandaskan pada Fungsi Hukum Jaminan agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para petani.

## E. Penutup
Pelaksanaan perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam hal ini sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat  di  Kecamatan  Kertajati  Kabupaten  Majalengka  yang  terkena  dampak pembangunan infrastruktur bandara internasional jawa barat, dalam pemenuhan hak atas pangan  secara  berkelanjutan  untuk  menuju  masyarakat  sejahtera  dan  mandiri  dalam kecukupan  pangan.  Hal  itu  menuntut  upaya  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan kebijikan  terhadap  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  melalui pembentukan peraturan daerah.
Pengaturan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang  digunakan  untuk pembangunan bandara tidak sekedar hanya  dalam rangka mempertahankan ketertiban sosial atau dalam penyelesaian kasus. Dalam hal ini hukum mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai jaminan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Perlindungan ini diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan  masyarakat.  Hal  ini  termasuk  dalam  hubungan  dengan  dipergunakannya  hukum sebagai salah satu solusi atau sarana yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa yang dapat mengancam ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu yang  kondusif  agar  terwujudnya  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  secara berkelanjutan.  Terkait  adanya  pembangunan  bandara  Internasional  Jawa  Barat  di Kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Bedu Amang & M. Husen Sawit, (1991), Kebijkan Beras dan Pangan Nasional , Bogor, IPB press.
BIJB, (2015), Peraturan Panitia Pengadaan Tanah Bandar Udara Internasional Jawa Barat , Kabupaten Majalengka. Ida  Nurlinda.  (2009), Penerapan  Prinsip-prinsip  Pembaharuan  Agraria  Perspektif Hukum, Jakarta, Rajawali Pers. Iskatrinah, (2018), Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik , Multi Grafika. Philipus  M.  Hadjon,  et  al.,  (1995), Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Introduction to the Indonesian an Administrative Law), Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Robert R Seidman, (1978), The state Law and Development , New York,St Martin’s Press.
Siswono  Yudo  Husodo,  (2002), Penataan  Keagrariaan  dan  Pertanahan  Wujud Kesinambungan  Pembangunan  Pertanian  dalam Endang  Suhendar  dkk: Menuju Keadilan Agraria , Bandung, AKATIGA. Soerjono Soekanto, (1984), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Tampil Ashari Siregar, (2005), Memperhatikan hak atas tanah , Medan, Multi Grafika. Yayat Hidayat, (2017), Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Rumah Tangga Petani di Kabupaten Majalengka, Universitas Istitut Pertanian Bogor.