MAKNA PENDIDIKAN NAHDLATUL WATHAN:  TELAAH INTERPRETATIF   VISI KEBANGSAAN DAN RELIGIUS: REFLEKSI PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN   KYAI HAMZANWADI 1904-1997

## Khirjan Nahdi
STKIP Hamzanwadi Selong

## ABSTRACT
This  study  aims  at  finding  out  the  meaning  of  education  and  education  science  in Nahdlatul  Wathan  Institution  in  the  book  “ Sejarah  Visi  Kebangsaan  dan  Religius: Refeleksi  Pemikiran  dan  Perjuangan  Tuan  Guru  Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin Abdul  Madjid  1904-1997) .  This  study  is  categorized  into  Historic  Research  (the history  of  education)  through  critical  hermeneutics  of  some  (non)  written  historic sources.
Based on the critical analysis results can be understood that early, Nahdhatul Wathan as  educational  institution  is  a  tool  of  social  reconstruction  through  religious education because of the social and political conditions in that time. And the further development, Nahdlatul Wathan Education is not only as a tool but also a final object because of education is considered as a need to accumulate the social development. Nowadays, Nahddatul Wathan Education is understood as a tool and final object.
In the science of education, the meaning of Nahdlatul Wathan education as a tool and a final object is supported by some components of education science standard, such as  foundation  and  principles,  function,  content,  objective,  method,  formal  and material objects.

## Keywords: Meaning of Education

## PENDAHULUAN
Telaah  sejarah  pendidikan  (makna  pendidikan  dan  ilmu  pendidikan)    buku  Visi Kebangsaan dan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997) didasari pertimbangan bahwa buku ini layak dikategorikan buku sejarah (sejarah pendidikan) (Juraid, 2006). Kelayakan tersebut  didasari  pada  beberapa  pertimbangan; pertama ,  secara  substansi  (materi), buku ini berisi tentang perjalanan panjang organisasi Nahdlatul Wathan (selanjutnya
disingkat  NW)  mengelola  lembaga  pendidikan  (pendidikan  Islam  dan  pendidikan umum) sejak 1936 hingga kini, dan insyaallah sampai seterusnya. Kedua , dari sudut metodologi sejarah, fakta-fakta yang dikumpulkan telah melalui tahapan seleksi dan identifikasi  ( selecting  and  identifying )  sebelum  ditetapkan  sebagai  fakta  sejarah pendidikan  NW,  selanjutnya  dikonfrontir  dengan  fakta-fakta  baru  ( reorganizing ), kemudian  melihat  fakta  secara  langsung  ( experimenting )    sebelum  sampai  pada pemaknaan fakta.   Pemaknaan atas fakta sejarah atas fakta dilakukan secara terbuka berdasarkan  sudut  pandang  penulis  sejarah  sebagai  dasar  pemahaman  generasi mandatang  atas  tokoh  sejarah  (Popper,  dalam  Meyerhoff,  1959,  Barnadib,  2007). Selain  bersifat  terbuka  oleh  penulis  sejarah  dan  pembaca  tulisan  sejarah  (buku sejarah),  pemaknaan  dilakukan  tidak  terbatas  pada  ruang  dan  waktu  tertentu,  tetapi berkembang  secara  evolutif  dengan  didasari  pada  argumentasi  atas  fakta  dan metodologi penemuan fakta ( inquiry ) (Dewey, dalam Meyerhoff, 1959). Ketiga , dari sudut pandang metode sejarah dalam pendidikan, buku ini merupakan sumber kedua, yakni  evaluasi  atas  buku  sejarah  (Brikman,  1949),  di  mana  di  dalamnya  teradapat deskripsi tentang sejarah pendidikan, adanya periodesasi sejarah pendidikan, adanya peristiwa  sejarah  pendidikan,  dan  keberadaan  tokoh  sejarah  pendidikan  (Barnadib, 2007). Keempat , buku ini sudah menjadi konsumsi publik terbukti melalui beberapa sambutan beberapa kalangan ketika terbit pertama kali (pejabat dan akademisi).
Penulis  buku  ini  adalah  Muhammad  Noor  (staf  pengajar  Fakultas  Syariah  IAIA Jakarta),  Muslihan  Habib  (Pengasuh  Ponpes  NW  Jakarta),  dan  Muhammad  Harfin Zuhdi (staf pengajar Fakultas Syariah UIN Jakarta), dan diterbitkan pertama kali oleh PT  Logos  Wacana  Ilmu  bekerja  sama  dengan  Ponpes  NW  Jakarta,  pada  bulan  Juli 2004.  Selain  sambutan  dan  catatan  prolog,  buku  ini  terdiri  atas  lima  bagian  dan delapan  belas  bab).  Khusus  telaah  sejarah  pendidikan  (makna  pendidikan  dan  ilmu pendidikan)  atas  buku  ini  terfokus  pada  bagian  kedua:  Silsilah,  Pendidikan,  dan Perjuangan Tuan  Guru Kyai  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid,  bab  IV: Perjuangan  dan  Pengabdian  Tuan  Guru  Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul Majid.  Fokus  ini  dipilih  mengingat  bagian  dan  bab  ini  berisi  catatan  tentang perjalanan  tokoh  dalam  mengembangkan      madrasah  (pendidikan  Islam)  dan pendidikan  umum  sejak  tahun  1937  hingga  akhir  hayat  beliau  tahun  1997.  Untuk
memperkuat  fakta  sejarah  pendidikan  yang  dikembangkan  tokoh,  tulisan  ini dilengkapi  dengan  dokumen  (foto)  aktivitas  tokoh  selaku  tokoh  sejarah  pendidikan melalui NW di Pulau Lombok, sebagai bagian akhir dari buku telaahan ini.
Untuk membantu pemahaman pembaca atas beberapa kata dalam tulisan ini, penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang umum dipakai oleh para santri   di lingkungan Ponpes NW maupun masyarakat (Sasak), seperti Tuan Guru yang diambil dari kata ‘ tuan ’ “ orang yang sudah berhaji”, dan ‘guru’ “orang yang menyampaikan ilmu” . Namun,  gabungan  dua  kata  tersebut  hanya  diperuntukkan  untuk  sebutan  seseorang yang menyampaikan ilmu agama (Islam), sudah berhaji, dan yang bersangkutan lama menuntut  ilmu  di  beberapa  negara  Timur  Tengah,  seperti    Saudi  Arabia  dan  Mesir. Sosok yang sama dimiliki oleh pondok pesantren di Jawa dengan sebutan Kyai.
Ada  kemungkinan  muncul  pertanyaan  bahwa  bukankah  secara  kelembagaan pendidikan  pesantren  berbeda  dengan  pendidikan  umum?  Jika  memperhatikan bentuknya  secara  fisik  (dulu  hingga  saat  ini),  ya!  Namun  dalam  konteks  sejarah, tidak semata-mata bentuk yang diperhatikan, melainkan makna pendidikan dan ilmu pendidikan  apa  yang  dapat  dipelajari  dalam  dinamika  dari  awal  hingga perkembangan  sekarang.  Apalagi  jika  melihat  perkembangan  dan  dinamika  saat  ini bahwa  pendidikan  di  bawah  Nahdlatul  Wathan  sebagai  pesantren  mengelola pendidikan agama dan pendidikan umum pada semua tingkat dan satuan pendidikan, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
Telaah  makna  pendidikan  dan  ilmu  pendidikan  melalui  buku  ini  mengandung  dua maksud. Pertama ,  secara  keilmuan,  telaah  ini  merupakan  upaya  implementasi pemahaman  atas  makna  pendidikan  dan  ilmu  pendidikan  dalam  perjalanan  sejarah lembaga  pendidikan. Kedua ,  sebagai  dokumen  tertulis  berikutnya  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  landasan  pengembangan  lembaga  pendidikan,  khususnya Madarasah  NWDI  dan  NBDI,  karena  dengan  memahami  sejarah  dan  maknanya (pendidikan  dan  ilmu  pendidikan)    perkembangan  madrasah  rikutnya  dapat direncanakan dengan lebih strategis.
Untuk memudahkan pembahasan, telaah ini dibagi dalam beberapa bagian; pertama ; pendahuluan  yang  menguraikan  tentang  keberadaan  buku  dalam  hal  kelayakan  dari beberapa  sudut  pandang;  substansi,  metode  dan  nilai  sejarah,  dan  kemasyarakatan. Kedua ;  deskripsi  buku  yang  menguraikan  ringkasan  sejarah  berdirinya  Madrasah NWDI  dan  NBDI. Ketiga ;  dasar  teologi,  yang  menguraikan  sekilas  tentang pentingya  pendidikan  berdasarkan  sumber  al-Qur’an  dan  Hadist.  Dasar  filosofis, keberadaan NWDI dan  NBDI dari sudut sejarah sebagai  fenomena masa lalu, masa kini,  dan  masa  yang  akan  datang.  Dasar  historis,  keberadaan  Madrasah  NWDI  dan NBDI dalam konteks sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keempat ; sumber sejarah yang digunakan penulis buku sejarah Kelima ; makna pendidikan yang terdiri atas  pendidikan  sebagai  apa  dan  pendidikan  untuk  siapa. Keenam ;  makna  ilmu pendidikan,  yang  menguraikan  pendidikan  sebagai  sistem  (dasar  dan  asas,  fungsi, tujuan,  dan  isi),  ilmu  pendidikan  sebagai  ilmu  (objek  formal,  objek  material,  dan metode). Bagian ketujuh , simpulan.

## DASAR TEOLOGIS,  FILOSOFIS, DAN HISTORIS
Untuk  menjelaskan  makna  pendidikan  dan  ilmu  pendidikan  dalam  konteks  sejarah pendidikan  Nahdlatul  Wathan  melalui  Madrasah  NWDI  dan  NBDI,  perlu dikemukakan dasar teologis:
1. “Sesungguhnya  Allah  tidak  mengubah  keadaan  sesuatu  kaum  sehingga  mereka merobah keadaan  yang ada pada diri mereka sendiri” (QS  ar-Ra’d (13): 11.
2. “Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim” (sumber: Muhammad Jamal ad Din al Qasimi ad Dimasyqi, Mauizah al Mu’minin min ihya’ ulum ad Din (ttp:
Maktabah at Tijariyah al Kubra, tt), hlm.7.
Pertama , dasar teologis dari QS ar Ra,d (13) perlu dikemukakan pada tulisan untuk mengakomodasi  pertimbangan  tokoh  pendidikan  yangbdimaksud  dalam  tulisan  ini, yakni menuju suatu cita perubahan peradaban manusia, yang ketika itu berada dalam kondisi  terpuruk  (sosial,  pendidikan,  dan  agama),  yang  salah  satunya  akibat kolonialisme. Jadi, ide dasar pendirian lembaga pendidikan dalam konteks ini adalah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.
Kedua ,  hadist  Rasululullah  SAW  di  atas  tentang  kewajiban  menuntut  ilmu  bagi setiap  muslim,  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk  mengakomodasi  perkembangan yang  terjadi  dalam  perjalanan  keberadaan  lembaga  pendidikan  dengan  memberikan kesempatan  yang  sama  antara  pria  dan  wanita,  dengan  dibukanya  Madrasah  NBDI bagi kaum wanita (Noor dkk, 2004:190).
Selain  dasar  teologis,  perlu  juga  dikemukakan dasar  filosofis tentang  keberadaan lembaga  pendidikan  Nahdlatul  Wathan  (madrasah  NWDI  dan  NBDI),  khususnya yang berhubungan dengan makna pendidikan. Secara filosofis, yang dapat dimaknai adalah  masa  lalu,  dan  masa  kini  sedang  berjalan,  sementara  masa  depan  masih direncanakan  (Juraid,  2006).  Sejalan  dengan  pernyataan  ini  adalah  bahwa  makna pendidikan  Nahdlatul  Wathan  mengalami  perubahan,  karena  fakta  dan  fenomena sejarah  terus  berkembang  secara  evolutif  (Dewey,  dalam  Meyerhoff,  1959). Perubahan makna pendidikan Nahdlatul Wathan dapat dibuktikan melalui perubahan pendidikan  dalam  kerangka  sistemik,  seperti  tujuan  pendidikan,  kelembagaan, kyai/guru/ustaz,  santri/siswa,  pembiayaan,  dan  hubungan  madrasah  dengan masyarakat.
Selanjutnya, secara  historis ,  situasi  pendidikan  di  seluruh  wilayah  kolonialisme Belanda,  termasuk  Pulau  Lombok,  pendirian  lembaga  pendidikan  tidak  didasarkan pada  pertimbangan  egalitarianisme  (terbuka  untuk  semua),  tetapi  didasarkan  pada pertimbangan elitisme (kelompok tertentu), semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda.  Karena  itu,  lembaga  pendidikan  yang  dibangun/didirikan  sangat  kental dengan  kepentingan  pemerintah  kolonial  Belanda,  antara  lain  agar  anak-anak  bumi putra  dapat  membaca  dan  memahami  undang-undang  kolonial  Belanda  (  Mestoko dkk,  1985:107-115).  Fenomena  sejarah  seperti  ini  sebagian  besar  terjadi  di  Pulau Jawa  dan  Pulau  Sumatera.  Sementara  di  Kepulauan  Sunda  Kecil  (Bali,  NTB,  dan NTT)  belum  begitu  tampak,  sehingga  inisiatif  pendirian  lembaga  pendidikan (madrasah)  ketika  itu  merupakan  tonggak  awal  perjalanan  sejarah  pendidikan, khususnya di Pulau Lombok.

## METODE DAN SUMBER SEJARAH
Metode  yang  digunakan  dalam    telaah      dokumen  sejarah  (buku  sejarah  ini)  adalah metode  hermenutika,  yakni  metode  interpretasi  atas  dokumen  tertulis.  Metode  ini melihat  tiga  hubungan  sekaligus,  yakni  penulis,  teks,  dan  pembaca  (Palmer,  2003). Sumber  sejarah  yang  dimaksud  dalam  konteks  ini  adalah  sumber-sumber  informasi (tertulis dan non tertulis) yang dijadikan sebagai dasar penulis sejarah untuk menulis buku  sejarah.  Kaitan  dengan  sumber  sejarah,    Barnadib  (2007)  mengemukakan keberadaan  sumber  sejarah  dilihat  berdasarkan  kualifikasi  dan  otentisitasnya. Selanjutnya, Brickman (1949) membagi sumber sejarah menjadi dua; sumber primer dan  sumber  sekunder.  Sumber  primer  dapat  berbentuk  dokumen  hukum,  keputusan lembaga  peradilan,  dokumen  institusi,  dokumen  pelaksanaan,  dokumen  publikasi, majalah, sumber non sekolah, seperti kontrak kerja sama dan bisnis, dokumen publik, bangunan  gedung  yang  masih  utuh,  dan  dokumen  foto.  Sumber  kedua  dapat berbentuk  hasil  evaluasi  atas  buku  tentang  sejarah  yang  ditulis  sebelumnya,  hasil evaluasi dari institusi sejarah, dan monografi.
Berdasarkan  pemahaman  atas  sumber  sejarah  di  atas,  penulis  sejarah  menulis  buku ini  berdasarkan  dua  kategori  sumber,  yakni  sumber  primer  dan  sumber  sekunder. Sebagai sumber primer, penulis mendasari tulisannya, pertama pada dokumen hukum dalam  bentuk  akta  pendirian  madrasah  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  Hindia Belanda.  Kedua,    dokumen  pelaksanaan  pendidikan  madrasah  dalam  bentuk rumusan-rumusan  kurikulum  dan  mata  pelajaran.  Ketiga,  bangunan  gedung  yang masih utuh dengan ornamen bangunan zaman belanda, termasuk tulisan latin dengan ejaan  Soewandi.  Keempat,    dokumen  foto,  yakni  foto-foto  tokoh  yang  sedang menyelenggarakan  proses  pembelajaran  dengan  santri-santrinya.  Sebagai  sumber kedua, penulis memanfaatkan hasil wawancara mendalam dengan murid-murid tokoh yang  secara  langsung  menempuh  ilmu  pada  tokoh  sejarah  ini.  Walaupun  sumber sejarah ini tidak masuk dalam kategori sumber sejarah dalam kategori Brickman, dan tampaknya penulis sejarah tidak menjadikan informasi ini sebagai informasi sejarah yang  signifikan  mengingat  kecenderungan  tendensi  dari  informan  tentang  tokoh sejarah.

## ANALISIS MAKNA PENDIDIKAN
Pemaknaan  atas  fenomena  pendidikan,  termasuk  pendidikan  melalui  NWDI  dan NBDI  harus  diletakkan  pada  kerangka  sistem  pendidikan,  khususnya  yang menyangkut  konteks  sosial  pendidikan  dan  tujuan  pendidikan.  Jika  konteks  sosial pendidikan  berubah,  perubahan  atas  rumusan  tujuan  pendidikan  niscaya  akan berubah  pula,  demikian  sebaliknya,  perubahan  tujuan  pendidikan  akan  menuntut perubahan konsteks sosial pendidikan (konteks sosial secara internal; dalam lembaga pendidikan, dan secara eksternal; lembaga pendidikan dengan masyarakat).
Untuk  memahami  makna  pendidikan  (mikro  maupun  makro)  dari  waktu  ke  waktu, diperlukan adanya pemahaman yang komperehensif atas sejarah pendidikan. Maksud ini  menghendaki  pentingnya  belajar  sejarah  pendidikan  ketika  pendidikan  itu berlangsung. Dengan mempelajari sejarah pendidikan, akan mengantarkan kita pada arah  kemampuan  berpikir  edukatif  yang  kreatif  (Wilds  dalam  Barnadib,  1975). Dengan  mempelajari  sejarah  pendidikan  akan  diperoleh  makna  dari  setiap  tahap perkembangan dan perubahan pendidikan dari suatu lembaga pendidikan.
Sejarah pendidikan tidak lepas dari keberadaan manusia, baik sebagai tokoh sejarah pendidikan  maupun  selaku  masyarakat  ketika  sejarah  pendidikan  terjadi.  Jika berbicara  tentang  manusia,      yang  dimaksud  adalah  manusia  dengan  keseluruhan nilai  yang  diyakini  dan  budaya  yang  diembannya.  Untuk  memperjelas  pernyataan tersebut,      dapat  dirujuk  kembali  pandangan  kaum  esensialisme,  bahwa  manusia adalah  makhluk  budaya,  artinya  makhluk  yang  hidupnya  dilingkupi  oleh  nilai  dan norma  budaya  (Barnadib,  2002).  Karena  itu,  untuk  memahami  makna  pendidikan dalam  perspektif  sejarah  pendidikan,  termasuk  juga  NWDI  dan  NBDI,  ada  baiknya kembali pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan menurut pandangan esensialisme,  yang  memaknai  pendidikan  berdasarkan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  budaya,  dan  tujuan-tujuan  hidup  manusia  dalam  konteks  budaya  yang diembannya  (Knight,  1982).  Berdasar  pada  pandangan  esensialis  tentang  manusia, yang termasuk juga bagaimana manusia mengolah pola pikirnya melalui pendidikan untuk  dapat  menjadi  makhluk  berbudaya, pemaknaan pendidikan  NWDI  dan NBDI terkait dengan; 1) pendidikan sebagai apa?, dan 2) pendidikan untuk siapa?

## 1. Pendidikan Sebagai Apa?

## a. Pendidikan sebagai Alat
Jawaban  atas  pertanyaan  bahwa  pendidikan  dipandang  sebagai  apa  menurut pandangan esensialis berhubungan dengan rumusan-rumusan tujuan pendidikan  dalam  kerangka  sistem  pendidikan.  Kohnstamm  dan  Gunning (dalam  Kartono,  1997)  menyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  proses pembentukan  diri  dan  penemuan    diri  secara  etis  sesuai  dengan  suara  hati nurani.  Masih  dari  sumber  yang  sama,  Dewey  mengemukakan,  “pendidikan adalah segala sesuatu yang secara bersamaan dengan pertumbuhan; pendidikan sendiri  tidak  punya  tujuan  akhir  di  balik  dirinya.  Dari  dua  pandangan  ini, pendidikan  dihajatkan  untuk  penemuan  identitas  diri  sebagai  makhluk berbudaya  dan  berperadaban  melalui  sebuah  proses  (pendidikan).  Dalam proses, pendidikan tidak akan bermakna apa pun bila tidak dimaksudkan untuk menyesuaikan  individu  pembelajar  dengan  perkembangan  di  mana  proses pendidikan  itu  berlangsung  (penyesuaian  atas  apa  yang  terjadi;  keluar  dari tekanan, penindasan, kebodohan, rasialisme, kemiskinan, dan sejenisnya).
Menilik  fenomena  budaya  dalam  konteks  relasi  antarmanusia  ketika  awal munculnya  ide  pendirian  NWDI  dan  NBDI,      diwarnai  oleh  suasana sosiokultural dan religius yang sangat terbelakang akibat tekanan kolonialisme (Belanda dan Jepang).
Muncul  pemikiran    pendiri  NWDI  dan  NBDI,    bahwa  semua  fenomena peradaban yang sedemikan tidak manusiawi tersebut harus diubah ke arah yang lebih baik, dengan menciptakan keberadaan manusia/masyarakat  (Sasak) pada suasana peradaban  yang berbudaya dan  manusiawi. Manusia  yang berbudaya dan  manusiawai  adalah  manusia  yang  memahami  tujuan-tujuan  hidupnya sebagai individu dan bagian dari masyarakat sesuai norma yang dianut, berikut memahami  ajaran-ajaran  agamanya  secara  benar.  Bagaimana  semua  itu  dapat dicapai,  pendiri  NWDI  dan  NBDI  berkeyakinan  hanya  melalui  kemampuan membaca  dan  menulis  (pada  tahap  awal).  Karena  persoalan  agama  dianggap menjadi  persoalan  mendasar  yang  perlu  diperbaiki  ketika  itu,  maka
kemampuan  yang  perlu  dibangun  dan  dibentuk  adalah  pemahaman  bidang agama  (Islam)  melalui  kemapuan  membaca  dan  menulis.  Untuk  sampai  pada kemampuan  membaca  dan  menulis,  diperlukan  adanya  suatu  proses  (upaya), lembaga, konteks, dan sistem-sistem lainnya yang mendukung. Keseluruhannya  dihajatkan untuk membentuk pribadi-pribadi dan masyarakat (Sasak)  ketika  itu  menjadi  individu  dan  masyarakat  yang  berbudaya  dan berperadaban,  sehingga  mereka  memiliki  kesadaran  bahwa  mereka  sedang dalam  tekanan  pihak  lain  yang  merugikan  mereka.  Melihat  maksud  pendirian NWDI  dan  NBDI,    pendidikan  melalui  kedua  lembaga  ini  adalah  sebagai instrumen perjuangan untuk  membangun  kesadaran  atas  kondisi sosiokultural dan religius yang berkembang ketika itu.
Jika  kita  berbicara  bahwa  pendidikan  adalah  sistem,  yang  satu  sub-sistem dengan lainnya saling terkait, minimal satu pertanyaan mendasar akan  muncul, apa  tujuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pendiri  NWDI  dan  NBDI? Karena,  jika  pendidikan  melalui  NWDI  dan  NDBI  dihajatkan  sebagai  sarana semata-mata,  bagaimana  proses  pendidikan  tersebut  dijalankan?  Buchori (1994) menjelaskan, “jika pendidikan dipandang  hanya sebagai  sarana (dalam kondisi  apa  pun),  dimungkinkan  terjadi  kelengahan  dalam  menjalani  proses pendidikan itu”. Pendidikan melalui NWDI dan NBDI ketika bukannya tanpa tujuan.  Model  pendidikan  apa  pun  tidak  satupun  yang  diselenggarakan  tanpa tujuan.  Namun  mengingat  situasi  dan  kondisi  ketika  itu  tidak  memungkinkan tujuan-tujuan  secara  kurikuler,  institusional,  apalagi  tujuan  secara  nasional untuk  dirumuskan.  Pendiri  NWDI  dan  NBDI  berpikir  bahwa  masyarakat mengalami situasi yang terpuruk dalam sosiokultural dan religius, dan kondisi itu  merupakan  akibat  dari  kebijakan  pemerintah  kolonial  ketika  itu.  Yang pertama  kali  harus  dibangun  saat  itu  adalah  kesadaran  akan  harkat  dan martabat  sebagai  individu,  sebagai  masyarakat,  dan  sebagai  bangsa  yang memiliki kedudukan yang sama satu sama lain. Selanjutnya, mereka memiliki agama,  tetapi  ketika  itu  mereka  belum  memiliki  pemahaman  yang  memadai tentang  bagaimana  ajaran  agama  (Islam)  itu  dijalankan.  Sarana  yang  paling
mungkin  untuk  membangun  kesadaran  itu  adalah  pendidikan,  dan  pilihan  itu adalah madrasah.
Dalam  catatan  sejarah  ini,  pendiri  NWDI  dan  NBDI  tidak  saja    sebagai inisiator  ide  pendirian  madrasah,  tetapi  sekaligus  sebagai  pelaksana  dan pengajar/ustadz  bagi  santri-santrinya.  Fenomena  ini  perlu  dicatat  bahwa sebagai penggagas ide tentang perlunya bangunan kesadaran masyarakat ketika itu akan harkat dan martabat sebagai individu dan masyarakat, paham betul ke mana  kesadaran  itu  diarahkan  dan  dibangun?  Secara  tersamar,  sesungguhnya tujuan  pendidikan  melalui  madrasah  NWDI  dan  NBDI  sudah  tergambar, minimal  melalui  beberapa  mata  pelajaran  yang  diajarkan.  Melihat  fenomena sejarah  sebagaimana  makna  pendidikan  melalui  NWDI  dan  NBDI,  benarlah apa  yang  dikatakan  Simpson  dkk  (2005),  bahwa  pada  tingkat  praktis pendidikan  adalah  proses  rekayasa  sosial.  Dan  tidaklah  berlebihan  jika Tuan Guru Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid  disebut  selaku  arsitek yang  merancang  perubahan  sosial,  kultural,  dan  agama  untuk  menuju  pada peradaban  yang  lebih  baik  dengan  mulai  membangun  kesadaran  individu  dan masyarakat ketika itu.

## b. Pendidikan sebagai Tujuan
Pada  awalnya  memang  tampak  bahwa  secara  samar  tujuan  sudah  dirancang, yakni  terbangunnya  kesadaran  santri/siswa  atas  situasi  sosiokultural  dan religius yang berkembang akibat kolonialisme,  namun bangunan kesadaran itu merupakan  sebuah  kondisi    yang  akan  terjadi  dalam  diri  santri/siswa  setelah menyelesaikan proses pendidikannya.
Menurut catatan sejarah perjalanan kedua madrasah ini, yang terpikir pertama kali adalah pembentukan madrasah. Minimal itulah yang tampak secara formal, karena rumusan-rumusan tujuan penyelenggaraan madrasah secara administratif  belum  tampak,  jika  dikaitkan  kondisi  ketika  itu.  Barulah  pada tahap berikutnya, muncul  pemikiran tentang tujuan akhir,  yakni  terbangunnya kesadaran  sosiokultural  dan  religius  para  santri/siswa  madrasah.  Kondisi  ini
dibuktikan melalui dirancangnya pengelompokan santri madrasah berdasarkan kelompok  usia  menjadi  tiga  kelompok  (satuan  pendidikan),  kejelasan kelompok  mata  pelajaran  yang  diajarkan  (kutikulum),  dan  waktu  belajar (jadwal  dan  lama  menempuh  pendidikan).    Tampak  pula  bahwa  tujuan pendidikan sudah mulai dirumuskan, walaupun dalam catatan ini, apa substansi tujuan  pendidikan  tersebut  tidak  secara  jelas  dikemukakan,  namun  secara implisit dapat dipahami melalui kelompom mata pelajaran yang diajarkan pada masing-masing satuan pendidikan.
Dari  gambaran  ini  pula  dapat  dipahami  telah  muncul  pemikiran  pendidikan (termasuk  madrasah)  sebagai  suatu  sistem,  yang  terdiri  atas  subsistem  input, subsistem proses, dan subsistem output. Selanjutnya, hubungan antarsubsistem tidak  terjadi  dalam  ruang  kosong,  melainkan  terjadi  dalam  konteks  hubungan guru-siswa  secara  direksional  dalam  rangka  membangun      perilaku  ideal ;kognitif,  afektif,  dan  psikomotor  (Bloom,  1979).  Selanjutnya,  dalam  proses untuk  mencapai  sejumlah  perilaku  ideal,  secara  spesifik  juga  terjadi  interaksi antara  subsistem  input  dengan  materi  pelajaran  yang  akan  dipelajari  dalam kurun waktu tertentu (Katz, dalam Berns, 2004).
Proses  pembelajaran  melalui  madrasah  NWDI  dan  NBDI  dengan  tujuan tercapainya  perilaku  ideal  melalui  sejumlah  materi  pelajaran    sebagaimana dikatakan  Bloom  dan  Katz  merupakan  pertimbangan  psikologis  berdasarkan tingkat  perkembangan  peserta  didik  (santri).  Tercapainya  sejumlah  perilaku ideal  (kognitif,  afektif,  dan  psikomotor),  dalam  konteks  makna  sejarah menurut  Dewey  (dalam  Meyerhoff,  1959),  makna  pendidikan  (madrasah NWDI  dan  NBDI)  telah  mengalami  pergeseran/evolusi  dari makna pendidikan sebagai alat/instrumen ke makna pendidikana sebagai tujuan .
Disadari atau tidak, pengelompokan santri (madrasah NWDI dan NBDI) dalam satuan  pendidikan,  kurikulum  dan  mata  pelajaran,  lama  belajar,  dan  lainnya yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung  terkait  dengan  tercapainya  tujuan pembelajaran  telah  mengakomodasi  pikiran  tentang  tahapan  perkembangan
moralitas Kohlrberg (dalam Crain, 2007). Kohlrberg membagi  perkembangan moralitas  individu  atas  enam  tahap;  kepatuhan  dan  oritentasi  hukum, individualisme  dan  pertukaran,  hubungan  antarpribadi  yang  baik,  memelihara tatanan  sosial,  kontrak  sosial  dan  hak-hak  individual,  dan  prinsip-prinsip universal.  Secara  khusus  menyangkut  keenam  tahap  ini  tidak  dibahas  dalam konteks  ini.  Namun,  paling  tidak  dapat  dipahami  keterkaitan  antara  masing- masing  tahapan  perkembangan  ini  dan  implikasinya  dengan  konfigurasi layanan  pendidikan,  sebagaimana  pengalaman  kongkret  dalam  sejarah Madrasah NWDI dan NBDI.

## c. Pendidikan  sebagai Alat dan Tujuan
Pemikiran  bahwa  pendidikan  melalui  Madrasah  NWDI  dan  NBDI  awalnya dihajatkan  sebagai  alat/instrumen  membangun  kesadaran  sosiokultural  dan religius,  dan  berikutnya  berkembang  menjadi  tujuan  untuk  membentuk perilaku  ideal  (kognitif,  afektif,  dan  psikomotor),  itulah  yang  dapat  dimaknai jika  melihat  perjalanan  sejarah  kedua  madrasah  ini,  karena  pemikiran  atas keduanya terjadi dalam kurun waktu yang berbeda.
Pada  perkembangan  berikutnya,  jika  dihubungan  dengan  pemikiran  evolutif, yang  mengalami  perubahan  itu  tidak  hanya  konteks  ruang  dan  waktu,  tetapi variabel-variabel  madrasah  harus  mampu  mengikuti  perubahan-perubahan  itu. Artinya, pemaknaan atas fenomena pendidikan madrasah, termasuk NWDI dan NBDI  tidak  dapat  dipandang  sebagai  dua  hal  yang  partial  dan  muncul  dalam kurun  waktu  sejarah  yang  berbeda.  Perkembangaan  dewasa  ini  kedua  makna pendidikan  melalui  NWDI  dan  NBDI  sebagai  alat/instrumen  dan  tujuan berjalan bersamaan.
Pemikiran tentang pentingnya kedua makna ini terutama jika dikaitkan dengan kondisi  setelah  kemerdekaan hingga dewasa ini, dan seterusnya. Murid-murid Madrasah  NWDI  dan  NBDI  yang  secara  langsung  ikut  mendampingi Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam pengelolaan kedua madrasah  ini  dihadapkan  pada  pertanyaan-pertanyaan  seputar  pemkanaan
pendidikan  sebagai  semata-mata  alat  dan  makna  pendidikan  sebagai  semata- mata  tujuan.  Jika  pendidikan  dimaknai  sebagai  alat,  apa  tujuan  pendidikan melalui  madrasah  ini?  Apa  sebenarnya  yang  ingin  dicapai  dengan  pendidikan melalui  madrasah  jika  dihubungkan  dengan  perkembangan  dewasa  ini? Sebaliknya,  jika  pendidikan  dimaknai  sebagai  tujuan,  lalu  muncul  pertanyaan di luar pendidikan madrasah. Siapa saja yang boleh dapat sekolah di madrasah? Metode  apa  saja  yang  sesuai  untuk  mereka,  jika  mereka  dari  kelompok  yang berbeda-beda?  Bagaimana  mengakomodasi  substansi  pendidikan  melalui madrasah  dengan  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  mengingat madrasah adalah aset bangsa?
Untuk  menjawab  berbagai  pertanyaan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dan sebagai  jawaban  atas  konsekuensi  evolusi  pemaknaan  atas  fakta  sejarah, termasuk  sejarah  Madrasah  NWDI  dan  NBDI,  pemaknaan  madrasah  sebagai alat/instrumen dan sebagai tujuan dijalankan bersamaan. Namun, kebijakan ini bukannya  tanpa  tantangan,  baik  internal  (santri,  alumni,  dan  pengelola). Tantangan  yang muncul  dalam bentuk  kekhawatiran bahwa madrasah sebagai produsen santri  akan  kehilangan  jati  diri,  apalagi  madrasah  dibebani  dengan substansi  pelajaran  umum.  Kekhawatiran  yang  sama  juga  dialami  oleh  para santri pesantren di Pulau Jawa. Kesamaan kasus ini digambarkan dalam kajian Dhofier  (1978)  melalui  kajiannya  tentang  Kesinambungan  dan  Perubahan Tradisi Pesantren (Tebuireng-Jombang). Dhofier menggambarkan kekhawatiran  santri  sehingga  melakukan  protes  kepada  KH  Syamsuri,  karena kebijakan pesantren yang mengarahkan para santri untuk sekolah ke SMP dan SMA  sambil  menempuh  pendidikan  pesantren.  Arahan  kyai  agar  para  santri tidak  hanya  menguasai  ilmu  keagamaan  (Islam),  tetapi  pada  akhirnya  mampu menjadi kelompok lain dalam masyarakat, seperti ahli hukum, dokter, insinyur, dan lain-lain.
Dari  pemikiran  di  atas,  selanjutnya  para  pengelola  madrasah  melakukan langkah-langkah  strategis  untuk  menyandingkan pendidikan  madrasah
sebagai  alat/instrumen dan sebagai  tujuan .  Langkah-langkah  strategis  yang ditempuh, antara lain:
1. Integrasi  kurikulum  berdasarkan  kebijakan  pemerintah  di  bidang pendidikan  dan  bidang  agama.  Maksud  ini  untuk  memenuhi  kebutuhan konteks sosio-kultural yang berkembang dewasa ini.
2. Dibukanya  satuan  pendidikan  dari  berbagai  satuan  pendidikan;TK/RA hingga  PT.  Masing-masing  satuan  pendidikan  memiliki  basis,  sebagai kecenderungan  perkembangan  pembangunan  masyarakat,  seperti  basis agama  dengan  sentuhan  umum,  seperti  MI,  MTs,  MA,  hingga  Institut Agama  Islam.  Lalu  pendidikan  basis  umum  dengan  sentuhan  agama, seperti  SMP,  SMA,  hingga  STKIP.  Selain  itu  ada  pula  pendidikan  yang khusus  berbasis  agama  (Islam),  seperti  Ma’had  Darul  Quran  wal  Hadist (MDQH).
3. Penyesuaian  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  konteks  pendidikan dewasa  ini,  seperti  pertimbangan  mutu  dan  relevansi  sebagai  persiapan menghadapi konteks pembangunan pada level lokal, regional, dan global.
Terlepas  dari  kedua  makna  pendidikan  di  atas  (sebagai  alat  dan  sebagai  tujuan), memaknai  pendidikan  pendidikan  dalam  konteks  sejarah  pendidikan  NWDI  dan NBDI  merupakan  proses  modernisasi  masyarakat  Sasak.  Indikator  modernisasi menurut  penulis  adalah  bahwa  seseroang  akan  menjadi  sadar  akan  hakikat  dirinya sebagai  mahluk  individu,  dan  mahluk  sosial,  dan  mahluk  bertuhan.  Konsep  makna pendidikan  sebagai  proses  merupakan  proses  menjadikan  seseorang  menjadi  lebih taat  pada  Tuhan,  taat  pada  norma  yang  berlaku,  dan  dapat  menyeseuaikan  diri dengan  perkembangan  yang  terjadi  dengan  tidak  tercerabut  dari  akar  budayanya. Konsep  ini  sesuai  dengan  salah  satu  hadist  yang  mengatakan “man  ‘arafa  nafsahu ‘arafa  rabbahu”, “siapa  yang  mengenali  dirinya,  ia  akan  mampu  mengenal Tuhannya” (al Hadist).

## 2. Pendidikan Untuk Siapa?
Pemikiran  bahwa  pendidikan  untuk  siapa,  tidak  lepas  dari  persoalan  pendidikan sebagai  sistem;  subsistem  input,  proses,  dan  output.  Dari  catatan  dan  fakta  sejarah
Madrasah  NWDI  dan  NBDI,  dari  urutan  pendirian,  yang  pertama  kali  didirikan adalah madrasah untuk kaum pria (NWDI). Namun pada perkembangan berikutnya, ada  tuntutan  kebutuhan  untuk  mendirikan  madrasah  untuk  kaum  wanita  (NBDI). Pemikiran  ini  sesungguhnya,  dalam  hal  subsistem  input,  pendiri  madrasah mengakomodasi  dasar  teologis  bahwa  “menuntut  ilmu  adalah  kewajiban  setiap muslim  (laki-laki  dan  perempuan)”.  Jika  dicermati  lebih  jauh,  pendiri  NWDI  dan NBDI  telah  mempertimbangkan  paradigma  pemerataan  kesempatan  dalam  hal  jenis kelamin (gender prespektif), yakni pendidikan untuk semua .
Paradigma  pendidikan  untuk  semua  yang  dikembangkan  oleh  pendiri  NWDI  dan NBDI  tidak  hanya  untuk  mengakomodasi  dasar  teologis  di  atas  tentang  kewajiban menuntut  ilmu  bagi  muslim  (laki-laki  dan  perempuan),  tetapi  juga  mengakomodasi konteks  sejarah  ketika  itu,  yakni  persoalan  keterpurukan  sosiokultural  dan  religius dialami oleh muslim laki-laki dan perempuan. Di samping itu,  dengan pertimbangan kultural  tidak  semua  masyarakat  usia  sekolah  memiliki  keinginan  untuk  sekolah (masuk  di  madrasah),  dengan  berbagai  alasan;  sekolah/madrasah  adalah  model pendidikan  barat  (Belanda),  sekolah/madrasah  adalah  kewajaran  bagi  laki-laki, bukan  perempuan,  dan  beberapa  pertimbangan  patriarkis  lainnya.  Jadi  kehadiran paradigma  pendidikan  untuk  semua  muncul  sebagi  motivasi  untuk  mengikuti pendidikan (madrasah) ketika itu.
Gambaran  dari  paradigma  tersebut  tampak  melalui  pesan  dan  saran  beliau  (dalam bahasa  Sasak)  kepada  pengelola  madrasah  ketika  itu,  yang  dituturkan  kembali  oleh cucu sekaligus murid beliau, yakni Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainul Majdi, M.A., sebagai berikut: “siq penting ne mele pede besekolah” , ‘yang penting mereka mau  sekolah’  (press-Com,  2005  dan  terjemahan  bebas  bahasa  Indonesia  oleh penulis). Lebih lanjut digambarkan suasana pembelajaran ketika itu diwarnai dengan penampilan yang tidak uniformis, ada santri laki-laki yang memakai baju dan celana (panjang), dilengkapi  topi. Namun,  bagi  mereka   yang tidak memiliki celana, boleh pakai sarung. Demikian juga dengan penampilan santri wanita, berjilbab (kerudung) tidak harus seragam, kain sarung, dan kebaya.
Gambaran  lain  yang  sebagai  fakta  sejarah  paradigma  ini  adalah  dalam  hal pembiayaan.  Madrasah  tidak  menentukan  jumlah  pembayaran,  bahkan  tidak  ada pembayaran sama sekali. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara bersama/massal oleh masyarakat, terutama dari para pemberi wakaf (terutama untuk gedung dan fasilitas pembelajaran).

## ANALISIS MAKNA ILMU PENDIDIKAN
Pemahaman atas makna ilmu pendidikan, termasuk makna ilmu pendidikan melalui Madrasah  NWDI  dan  NBDI  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pemahaman  tentang  teori pendidikan  (paedagogik)  dari  beberapa  ahli  pendidikan.  Pemahaman  atas  teori pendidikan akan membantuk makna ilmu pendidikan dari suatu lembaga pendidikan dalam perspektif kesejarahan sebagaimana bahasan artikel ini.
Langeveld (dalam Siswoyo, 1955) menjelaskan; paedagogik adalah suatu ilmu yang bukan  saja  menelaah  objeknya  untuk  mengetahui  betapa  keadaan  atau  hakiki  objek itu,  melainkan  mempelajari  pula  betapa  hendaknya  bertindak.  Brodjonagoro  (dalam Siswoyo,  1966)  berpendapat  bahwa  ilmu  pendidikan  atau  teori  pendidikan  adalah perenungan  tentang  pendidikan.  Dalam  arti  luas  mempelajari  soal-soal  yang  timbul dalam  praktek  pendidikan.  Barnadib  (1987)  mengemukakan;  ilmu  pendidikan  atau paedagogik  adalah  ilmu  yang  membicarakan  masalah-masalah  umum  pendidikan, secara  menyeluruh  dan  abstrak.  Ilmu  pendidikan,  selain  bercorak  teoritis,  juga bersifat  praktis.  Secara  teoritis,  pendidikan  berhubungan  dengan  hal-hal  normatif, menunjuk  pada  standar  nilai  tertentu,  sementara  secara  praktis  mengacu  pada bagaimana pendidikan harus dilakukan.
Dari ketiga pendapat pakar pendidikan tentang ilmu pendidikan di atas terdapat dua hal  yang  menjadi  benang  merah  di  antara  ketiganya,  yakni  ilmu  pendidikan berhubungan dengan subjek dan objek pendidikan, dan bagaimana subjek dan objek pendidikan saling berhubungan dalam proses pendidikan. Persoalan subjek dan objek pendidikan  sebagai  gejala  yang  universal  dalam  pendidikan,  dan  bagaimana keduanya saling berhubungan dalam proses pendidikan bukanlah perkara sederhana, karena  keduanya  masih  memerlukan  sesuatu  yang  lain  untuk  mengantarkan
pemahaman  yang  komprehensif  tentang  makna  ilmu  pendidikan.  Karena  itu,  dalam bahasan  tentang  makna  ilmu  pendidikan  pada  tulisan  ini,  penulis  mengakomodasi penjelasan  Barnadib  (1987), dengan pertimbangan bahwa pendapat  itu lebih  mudah direduksi  dengan  fenomena  pendidikan  dalam  keberadaan  sejarah  Madrasah  NWDI dan NBDI.
Pemahaman  atas  makna  ilmu  pendidikan  dalam  perjalanan  sejarah  pendidikan Madrasah  NWDI  dan  NBDI  secara  teoritis  dan  praktis  dalam  bahasan  ini berhubungan dengan: 1) Komponen pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI sebagai sistem  pendidikan,  2)  Objek  formal  pendidikan  Madrasah  NWDI  dan  NBDI,    3) Objek  material  pendidikan  Madrasah  NWDI  dan  NBDI,  dan  4)  metode  pendidikan Madrasah  NWDI  dan  NBDI.  Sesuai  dengan  keberadan  fakta  dan  makna  sejarah sebagaimana Dewey dan Popper, pengandaian praktek pendidikan melalui teori-teori pendidikan  dan  implementasi  teori  dalam  praktek  pendidikan  sesuai  perjalanan sejarah kedua madrasah ini akan diuraikan sesuai pemaknaan secara evolutif dengan mengacu  pada  awal  kedua  madrasah  ini  didirikan,  lalu  situasi  yang  berkembang dewasa ini, dan perkembangan pada masa yang akan datang ( futuristik ).

## Komponen Pendidikan
Komponen pendidikan akan membantu pemahaman tentang makna ilmu pendidikan dalam sejarah pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI dari segi komponen apa saja yang  dirumuskan  secara  teoritis  dalam  kerangka  sistem  pendidikan.  Komponen  ini berhubungan dengan: dasar dan asas, fungsi, tujuan, dan isi.

## 1. Dasar dan Asas
Istilah  dasar  dan  asas  secara  leksikal  bermakna  sama.    Namun  dalam  konteks pendidikan di Indonesia, kedua kata ini digunakan dengan makna yang berbeda. Dasar pendidikan merupakan landasan berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana  pengembangan  manusia  dan  masyarakat  (Sulistyono,  dalam  Siswoyo dkk, 2007). Sedangkan   asas pendidikan dimaknai sebagai prinsip atau ketentuan yang  dijadikan  pedoman  dalam  menjalankan  pendidikan  agar  tujuan  tercapai secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadisusanto, 1995).
Berdasarkan makna kedua kata tersebut, pada awal pendirian kedua madrasah ini (1936 dan 1943) belum tampak rumusan dasar  pendidikan dan asas pendidikan secara  eksplisit  (paling  tidak  dalam  catatan  sejarah  tidak  tertulis).  Yang  tampak adalah  dasar  aqidah,  yakni Ahl  al-Sunnah  wa  al-Jama’ah  ‘ala  Madzhabib  al Imam  al-Syafi’i .    Apa  makna  pernyataan  ini  secara  substansial  tidak  dijelaskan pada  bahasan  ini  karena  menyangkut  persoalan fiqh .  Yang  perlu  dijelaskan adalah pilihan aqidah ini sebagai dasar dan asas pendidikan pada kedua madrasah itu dari sudut historis, sosiokultural, dan religius.
Secara  historis,  masyarakat  Sasak  di  Lombok,  sebagaimana  masyarakat Indonesia  umumnya  ketika  itu  masih  dalam  pendudukan  kolonialisme  Belanda dan Jepang. Akibat dari itu, secara sosiokultural kondisi masyarakat Sasak sangat terbelakang  dalam  hal  pendidikan,  terutama  pendidikan  agama.  Fenomena  ini diakibatkan  karena  tekanan-tekanan  pemerintah  kolonial  yang  membatasi  ruang untuk  mempelajari  agama  (Islam).    Kondisi  ini  sangat  mungkin,  mengingat pemerintah  kolonial  selalu  mencurigai  keberadaan  gerakan  ini  sebagai  gerakan anti  pemerintah  kolonial.    Selanjutnya,  secara  religius,  pemahaman  agama (Islam) masyarakat ketika itu masih diwarnai dan dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu,  mengingat  sebelumnya  di  Pulau  Lombok  dikuasai  oleh  kerajaan  Hindu yang  berpusat  di  Karangasem  Bali.  Lalu  apa  kaitannya  dengan  pendidikan sebagai  isntrumen/alat  membangun  kesadaran  sosiokultural  dan  religius  sebagai bangsa  terjajah  pada  pembahasan  sebelumnya,  sementara  dasar/asas/aqidah-nya bernuansa  Islam? Persoalan pendidikan agama (Islam) adalah hal  yang ekslusif, mengingat  pemerintah  kolonial  ketika  itu  sedikit  lebih  lunak  menyikapi pergerakan di bidang keagamaan. Namun  sesungguhnya, di balik  yang hal  yang ekslusif tersebut  terkandung maksud  yang inklusif  yakni  membangun kesadaran kebangsaan sebagai bangsa yang sedang terjajah. Dari hal yang inklusif tersebut muncullah  nama  madrasah,  yakni Nahdlatul  Wathan  Diniyah  Islamiyah ,  dari empat  kata: Nahdlatul dari  kata Nahdlah ‘gerakan’ Wathan dari  kata Wathani ‘bangsa’  atau  ‘kebangsaan’,  lalu Diniya h  ‘keagamaan’,  dan Islamiyah ‘bersifat Islam’  atau  sesuai  ajaran  agama  Islam.  Jadi,  selain  untuk  pendidikan  agama
(Islam),  pendidikan  melalui  kedua  madrasah  ini  sudah  menyentuh  pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan.
Dalam  perkembangan  berikutnya,  setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia diproklamirkan  pada  17  Agustus  1945,    keberadaan  aqidah  dibedakan  dengan asas, di mana aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah ‘ala Madzhabib al Imam al- Syafi’i tetap  sebagai  aqidah,  namun  asas  disesuaikan  dengan  asas  negara,  yakni Pancasila dan UUD 1945.
Menarik  untuk  dikemukakan  pada  bagian  ini  adalah  dengan  pola  terbalik  (flash back), model eklektik-inkorporatif (Barnadib, 2002) dalam pemahaman Pancasila sebagai  dasar  dan  asas  pendidikan      nasional  dengan  aqidah  pendidikan  NWDI dan  NBDI  sudah  mulai  tampak  secara  tersirat.  Fenomena  tersebut  tampak  pada konstelasi  sebagian  dasar  Pancasila  dengan  aqidah  pendidikan  kedua  madrasah ini.  Fenomena  tersebut  antara  lain  melalui  pemikiran  tentang  penyempurnaan pemahaman  dan  praktek  ajaran  Islam  (ketuhanan),  derajat  kemanusiaan  yang setara  (kemanusiaan),  dan  jiwa  kebangsaan  sebagai  bangsa  Indonesia  yang merdeka (kebangsaan).

## 2. Fungsi
Fungsi  pendidikan  merupakan  serangkaian  tugas  atau  misi  yang  diemban  dan harus  dilaksanakan  (Hadisusanto  dalam  Siswoyo,  1995).  Dalam  kerangka dialektika  pendidikan  melalui  kedua  madrasah  ini  dengan  masyarakat,  sesuai fungsi  pendidikan  menurut  Hadisusanto,  yakni  fungsi preservatif dan  fungsi direktif . Fungsi preservatif , yakni pendidikan dilakukan untuk melestarikan nilai dan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat, sementara fungsi direktif sebagai agen  pembaharuan  sosial  sehingga  dapat  mengantisipasi  masa  depan.  Sebagai fungsi preservatif ,  kedua  madrasah  ini  lahir  dalam  rangka  mempertahankan ajaran  Islam  yang  ketika  itu  diwarnai  oleh  ketidakpastian  akibat  tekanan pemerintah  kolonial  dan  pengaruh  ajaran  Hindu.  Sebagai  fungsi direktif ,  kedua madrasah ini lahir untuk cita-cita kemerdekaan.
Dalam  perkembangan  berikutnya  hingga  dewasa  ini,  keberadaan  kedua  fungsi tersebut  sduah  berubah  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi.  Fungsi preservatif dalam  rangka  mempertahankan  tatanan  nilai  tidak  hanya  melalui pemahaman  agama  Islam,  tetapi  nilai-nilai  sosiokultural  yang  dianut  oleh masyarakat Sasak di Lombok sebagai kelompok etnis dan bagian integral negara- bangsa,  Indonesia.  Fungsi direktif tidak  semata  mengacu  pada  cita-cita kemerdekaan  dari  kondisi  terjajah,  namun  beralih  kepada  kemerdekaan  hahiki. Bebas  dari  kebodohan,  kemiskinan,  ketakutan,  intimadasi,  dan  lainnya.
Perubahan/evolusi  fungsi  tersebut  diikuti  dengan  evolusi  dalam  hal  organisasi madrasah,  evolusi  program  pendidikan,  dan  lain-lain  dalam  kerangka  sistem pendidikan.

## 3. Tujuan
Tujuan  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  ingin  dicapai  oleh  kegiatan pendidikan.  Dewey  (dalam  Brown,  1970)  membedakan  tujuan  pendidikan menjadi dua; tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua jenis tujuan tersebut masih harus  disesuaikan  dengan  level  pendidikan  di  mana  tujuan  itu  akan  dicapai (satuan  pendidikan).  Masih  menurut  Dewey  melalui  sumber  yang  sama,  tujuan pendidikan harus merupakan suatu yang dapat diamati, berdasar pengalaman, dan mengandung aspek intelegensi, dan dalam konteks perjalanan waktu merupakan hal  yang  berkelanjutan  (kontinum).  Dalam  konteks  pendidikan  di  Indonesia, diperkenalkan  adanya  tujuan  institusional,  tujuan  kurikuler,  dan  tujuan instruksional  (Siswoyo  dkk,  2007).      Apapun  kriteria,  level,  dan  keberadaan tujuan  pendidikan,  akhir  dari  semua  tujuan  pendidikan  adalah  tercapainya kebahagiaan yang sempurna (Notonagoro dalam Siswoyo, 2007).
Terkait  dengan  rumusan  tujuan  di  atas,  pemikiran  tentang  hal  tersebut  sudah tampak  ketika  munculnya  ide  tentang  pembagian  kelompok  santri/siswa berdasarkan usia (psikologi perkembangan) dalam level pendidikan, seperti level Ilzamiyah , Tahdhiriyah ,  dan Ibtidaiyah (tujuan  institusional).  Lalu  pembagian mata  pelajaran,  seperti tauhid , fiqh ,  dan qawa’id al-laughah  al-Arabiyyah pada level Ilzamiyah dan Tahdhiriyah .  Mata  pelajaran  lain,  seperti Nahwu , Sarf ,
Balaghah , Ma’ani , Badi’ , Bayan , Manthiq , Usul al-Fiqh , Tasawwuf , dan lainnya pada  level Ibtidaiyah (tujuan  kurikuler).  Fenomena  sebagaimana  yang  terjadi dalam  perjalanan  Madrasah  NWDI  dan  NBDI  tampaknya  juga  mengakomodasi perjalanan  sejarah  pendidikan  Islam  ketika  zaman  sahabat  dan  khalifah,  yakni adanya  pertimbangan  pembagian  pendidikan  dari  sudut  tujuan,  usia,  dan kelompok mata pelajaran yang diajarkan (Yunus, 1989).
Dalam perspektif sejarah, keberadaan tujuan pendidikan melalui kedua madrsah ini  mengalami  evolusi  sesuai  perkembangan  yang  terjadi  dalam  pembangunan pendidikan  di  Indonesia,  namun  masih  merupakan  kelanjutan  (kontinum)  dari tujuan-tujuan  pendidikan  pada  masa  awal  ketika  kedua  madrasah  tersebut didirikan.  Perkembangan  tujuan  pendidikan  juga  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan  kedua madrasah  ini,  seperti  perkembangan  jenis  lembaga  pendidikan  umum  dengan nuansa agama (Islam) dan pendidikan agama (Islam) dengan nuansa pendidikan umum.  Perubahan  (lebih  tepat  penyesuaian)  dilakukan  untuk  mengakomodasi perkembangan pendidikan secara nasional.

## 4. Isi
Isi  pendidikan  adalah  segala  sesuatu  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  untuk poertumbuhan  pertumbuhan.  Isi  pendidikan  berupa;  nilai,  pengatahuan,  dan keterampilan  (Driyarkara,  dalam  Siswoyo  dkk,  2007).  Pada  awalnya,  isi pendidikan  melalui  Madrasah  NWDI  dan  NBDI  masih  terbatas  pada  dua kategori,  yakni  nilai  dan  pengetahuan  agama.  Nilai  yang  dimaksud  adalah  nilai perjuangan  dan  nilai  kemerdekaan  melalui  penyadaran  sosiokultural  karena ketika  itu  dalam  tekanan  pemerintah  kolonial.  Pengetahuan  yang  dimaksud adalah  pengetahuan  agama  (Islam),  dengan  alasan;  pertama,    kenyataan  masih belum  sempurnanya  pelaksanaan  syariat  Islam  akibat  dari  tekanan  kolonial  dan pengaruh  ajaran  Hindu  yang  dibawa  oleh  Kerajaan  Hindu  yang  menguasai Lombok  sebelum  kedatangan  pemerintah  kolonial  Belanda.  Kedua,  ada  maksud terselubung  pemerintah  kolonial  Belanda  untuk  melunturkan  fanatisme  Islam melalui  pembukaan kesempatan pribumi mengenyam pendidikan umum, sebagai
benteng  atas volcano  Islam ( van  der  Prijs )  sebagaimana  analisis  Hurgronje (Nizar,  ed.  2007).  Pertimbangan  isi  pendidikan  melalui  Madrasah  NWDI  dan NBDI, pada saat yang sama juga dikembangkan oleh pesantren-pesantren di Jawa Timur  dalam  konteks  yang  sama  (menghadapi  pemerintah  kolonial  Belanda) (Soetjiatiningsih dkk, 1981).

## Objek Formal Pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI
Objek formal pendidikan  berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen teoritis diimplementasikan/diujudkan  dalam  praktek  pendidikan  pada  Madrasah  NWDI  dan NBDI. Dengan kata lain, objek formal memberikan sudut pandang proses pendidikan dilaksanakan  melalui  kedua  madrasah  ini,  sehingga  pendidikan  melalui  keduanya memiliki  kedudukan  dialektik  terhadap  masyarakat  di  mana  pendidikan dilaksanakan. Sudut pandang yang penting dibahas, antara lain;   filsafat,   psikologi, sosiologi,  ekonomi, dan   agama.

## 1. Filsafat
Pandangan  filsafat  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  pemaknaan  aktivitas mendidik  melalui  kedua  madrasah  ini  dilakukan  untuk  kepentingan  apa? Sebagaimana  diuraikan  pada  isi,  aktivitas  mendidik  melalui  kedua  madrasah  ini berkaitan  erat  dengan  situasi  yang  berkembang  pada  awal  ide  pendirian  kedua madrasah  ini  (fenomena  sejarah),  yakni  keterpurukan  sosiokultural  dan  religius akibat  tekanan  kolonial  dan  pengaruh  agama  Hindu.  Karena  itu,  pendidikan melalui keduanya dilakukan untuk kepentingan penanaman nilai pergerakan dan perjuangan ke arah kemerdekaan dan pengetahuan agama.

## 2. Psikologi
Psikologi  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  jenis  pendidikan  melalui  kedua madrasah  ini  dihubungkan    dengan  bagaimana  pendidikan  dilakukan  di dalamnya.  Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  pendidikan  dibagi  dalam kelompok  usia,  satuan  pendidikan,  dan  penjenjangan  kurikulum/mata  pelajaran, lama belajar.
Bagaimana pendidikan dilakukan melalui lembaga pendidikan tertentu, termasuk madrasah,  tidak  lepas  dari  proses  pendidikan  sebagai  human  relation.  Sebagai bentuk human relation, faktor yang penting adalah komunikasi (Barnadib, 1996). Dari  sudut  ini,  komunikasi  dalam  proses  pendidikan  melalui  Madrasah  NWDI dan  NBDI  dilakukan;  pertama  melalui  transmisi  lisan  ( oral  transmission ), sebagaimana  model  komunikasi  pada  pendidikan  Islam  Klasik.  Model  ini dilakukan  dengan  keyakinan  bahwa  mendengar  langsung  dari  syaikh  dianggap sebagai  metode  yang  paling  baik.  Kedua,  model  transmisi  tulisan  yakni  dengan mencatat teks  yang didiktekan mudarris (Nata,  2004). Selebihnya, kedua model komunikasi  tersebut  diikuti  pula  dengan  menghafal,  memahami,  dan  berdiskusi (sebagaimana dituturkan oleh Sinarep Udin dkk).

## 3. Sosiologi dan  Ekonomi
Dari sudut sosiologi,  fungsi  pesantren   al-Mujahiddin dengan Madrasah NWDI dan  NBDI  bagi  masyarakat  pada  awalnya  tidak  lepas  dari  fenomena  sejarah ketika  keduanya  didirikan,  yakni;      sebagai  wadah  penanaman  nilai perjuangan/pergerakan  kemerdekaan  dan    sebagai  wadah  penamaman pemahaman  ajaran  Islam.    Pengelolaan  wadah  ini  didanai  oleh  sumber  dana wakaf dari para dermawan muslim ketika itu. Kondisi ini merupakan suatu tradisi pesantren di Indonesia (Azra, 1999).

## 4. Agama
Agama  (Islam)  merupakan  ciri  yang  paling  esensi  dari  keberadaan  pesantren. Motivasi  yang  mendasari  kelahiran  pesantren  dan  madrasah  utamanya  adalah agama, di samping motivasi-motivasi lain (Nata, 2004). Motivasi agama (Islam) dan  pergerakan  kemerdekaan  sebagai  motivasi  kelahiran  Madrasah  NWDI  dan NBDI  muncul  secara  bersamaan.  Fenomena  sejarah  sebagai  bukti  keduanya adalah nama dalam kesatuan pergerakan kebangsaan dan agama Islam; Nahdlatul Wathan  Diniyah  Islamiyah ,  dari  empat  kata: Nahdlatul dari  kata Nahdlah ‘gerakan’ Wathan dari  kata Wathani ‘bangsa’  atau  ‘kebangsaan’,  lalu Diniya h ‘keagamaan’, dan Islamiyah ‘bersifat Islam’ atau sesuai ajaran agama Islam.

## Objek Material Pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI
Objek material pendidikan berkaitan dengan bagaimana keberadaan manusia sebagai objek material pendidikan melalui kedua madrasah ini.  Langeveld (dalam Barnadib, 2002)  memandang  manusia  sebagai  animal  educandum,  yaitu  makhluk  yang  dapat dididik  dan  dapat  mendidik.  Dari  pemahaman  ini,  jika  dihubungkan  dengan keberadaan Madrasah NWDI dan NBDI, pada awal pendirian keduanya, masyarakat dalam  kondisi  lemah  dan  pasif  yang  perlu  disadarkan  pada  fenomena  sejarah  yang berkembang  ketika  itu.  Di  pihak  lain,  tokoh  sejarah  (pendiri)  merupakan  motivator dan inisiator dari gerakan penyadaran itu.

## Metode Pendidikan Madrasah NWDI dan NBDI
Dari  sudut  pandang  metode  sebagai  unsur  penting  dalam  pendidikan  sebagai  ilmu, metode  yang  dikembangkan  dan  mendasari  pendirian  Madrasah  NWDI  dan  NBDI adalah  metode  normatif.  Kenyataan  sejarah  menunjukkan  bahwa  konsep  manusia ideal  menurut  tokoh  (pendiri)  adalah  pemahaman  masyarakat  atas  nilai  baik  dan buruk  melalui  pemahaman  Islam  secara  benar  dan  kesadaran  atas  fenomena sosiokultural ketika itu (tekanan kolonilal).

## PERSPEKTIF  PENULIS  TENTANG  MAKNA  PENDIDIKAN  DAN  ILMU PENDIDIKAN
Jika  dari  sudut  sejarah,  pendidikan  melalui  Madrasah  NWDI  dan  NBDI  dipandang sebagai  alat  dan  tujuan  untuk  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan  konteks  sejarah waktu itu, dalam perspektif universal penulis memandang pendidikan sebagai proses humanisme  untuk  membangun  kesadaran  kemanusiaan  dan  kesadaran  ketuhanan. Proses  humanisme  yang  dimaksud  adalah  pendidikan  berlangsung  dalam  konteks hubungan  antarmanusia  ( human  relatinship )  yang  di  dalamnya  terjadi  interaksi  dan komunikasi  yang  wajar,  terbuka  dan  demokratis.  Bangunan    kesadaran  merupakan hasil akhir dari proses pendidikan dalam bentuk kesadaran manusia sebagai manusia pribadi dan berada di antara manusia-manusia lainnya. Kesadaran juga berhubungan dengan  kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi melalui proses pendidikan akan  terbangun  hubungan  yang  harmonis  antara  manusia  sebagai  makhluk  individu dan makhluk bertuhan ( Hablumminannaas dan hablumminallah ).
Sementara  ilmu  pendidikan,  menurut  hemat  penulis  menyangkut  sejumlah  konsep dan  teori  tentang  makna  pendidikan  sebagai  proses  humanisme  untuk  membangun kesadaran  kemanusiaan  dan  kesadaran  ketuhanan,  yang  di  dalamnya  terdapat berbagai  komponen  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis.  Jadi,  sebagai  ilmu (pedagogik),  ilmu  pendidikan  masih  perlu  implementasi  dalam  praksis  pendidikan (pedagogi) sehingga menjadi ilmu yang dialektis antara teori dan praktek.

## SIMPULAN
Dari uraian-uraian di atas  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Keberadaan  Madrasah  NWDI  dan  NBDI  dari  sudut  makna  pendidikan mengalami  evolusi/perkembangan  sebagai  kontinum  makna  ketika  sejarah pertama  kali  terjadi,  masa  kini,  dan  masa  yang  akan  datang.  Makna  pendidikan ketika kedua madrasah ini didirikan adalah sebagai instrumen untuk membangun kesadaran akan harkat dan martabat sebagai bangsa dalam naungan ajaran Islam. Selanjutnya makna itu berkembang menjadi tujuan, yakni tercapainya kesadaran sebagaimana  penjelasan  makna  pendidikan  sebagai  alat.  Lalu  makna  itu berkembang  menjadi  kedua-duanya  (alat  dan  tujuan)  dengan  substansi  yang berbeda,  yakni  alat  untuk  terpainya  sejumlah  kecerdasan.  Capaian-capaian  yang diharapkan diikuti dengan perubahan dalam kerangka sistem pendidikan.
2. Dalam  hal  sasaran,  pendidikan  melalui  Madrasah  NWDI  dan  NBDI diperuntukkan  bagi  semua  (pendidikan  untuk  semua).  Fenomena  sejarah menunjukkan  bahwa  selain  mendirikan  madrasah  untuk  laki-laki  (Nahdlatul Wathan),  tokoh  (pendiri)  juga  mendirikan  madrasah  untuk  wanita  (Nahdlatul Banat).  Pemikiran  ini  mengakomodasi  tuntutan  landasan  teologis  (Islam)  yang termuat dalam al-Qur’an dan Hadist.
3. Dalam  perjalanan  sejarah,  fenomena  fisik  Madrasah  NWDI  dan  NBDI  sudah membuktikan keberadaan ilmu pendidikan sebagai ilmu (deduktif) melalui unsur- unsur  yang  menyaratkannya,  yakni  komponen  sistem,  objek  formal,  objek material, dan metode.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi.  (1999). Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi .  Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
Barnadib,  Imam.  (2007). Materi  Kuliah  Pendidikan  dalam  Perspektif  Historis . Program S3 Imu Pendidikan PPs UNY.
Barnadib, Imam. (2002). Filsafat Pendidikan . Yogyakarta. Adicita Karya Nusa.
Barnadib,  Imam.  (1996). Dasar-Dasar  Kependidikan;  Memahami  Makna  dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan . Jakarta. Ghalia Indonesia.
Barnadib, Iman. (1982). Arti dan Metode Sejarah Pendidikan . Yogyakarta. FIP IKIP Yogyakarta.
Berns,  M  Roberta.    (2004). Child,  Family,  School,  Community:  Socialization  and Support . US. Thomson Wadsworth Juraid, bdul Latif. 2006. Manusia, Filsafat, dan Sejarah . Jakarta. Bumi Aksara.
Brickman, William  W.  (1949). Guide to  Research Educational  History . New York. New York University Bookstore.
Bloom,  Benjamin  S.  (1979). Taxonomy  of  Educational  Objectives:  The Classification of Educational Goals . London. Longman Group LTD.
Brown,  Leslie  M.  (1970). Aims    of  Education .  New  York.  Columbia  University, Teachers Colledge Press.
Buchori,  Mochtar.  (1994). Ilmu  Pendidikan  dan  Praktek  Pendidikan  dalam Renungan . Jakarta. IKIP Muhammadyah Press.
Crain,  William.  (2007). Teori  Perkembangan:  Konsep  dan  Aplikaksi (terjemahan dari judul asli: Theories of Development, Concepts and Aplications, oleh Yudi Santoso). Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Dhofier,  Zamakhsyari.   (1978). Tradisi  Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai . Jakarta. LP3ES.
Kartono,  Kartini.  (1997). Tinjauan  Politik  mengenai  Sistem  Pendidikan  Nasional . Jakarta. Pradnya Paramita.
Knight,  George  R.  (1982). Issues  and  Alternatives  in  Educational  Philosophy . Michigan. Andrew University Press, Berrien Springs.
Mestoko dkk, (1985). Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman . Jakarta. Balai Pustaka.
Meyerhoff,  Hans  (Eds).  (1959). The  Philosophy  of  History  in  Our  Time:  An Antthology . New York. A Doubleday Anchor Books.
Muhammad  Jamal  ad  Din  al  Qasimi  ad  Dimasyqi. Mauizah al Mu’minin min ihya’ ulum ad Din (ttp: Maktabah at Tijariyah al Kubra, tt), hlm.7.
Nata,  Abuddin  (ed).  (2004). Sejarah  Pendidikan  Islam .  Jakarta.  Raja  Grafindo Persada.
Nizar,  Samsul  (ed).  (2007). Sejarah  Pendidikan  Islam;  Menelusuri  Jejak  Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia . Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Noor,  Mohammad  dkk,  (2004). Visi  Kebangsaan  dan  Religius:  Refleksi  Pemikiran dan  Perjuangan  Tuan  Guru  Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid, 1904-1997 . Jakarta. Logos.
Palmer,  Richard  E.  (2003).  Hermenutika:  Teori  Baru  Mengenai  Interpretasi (Terjemahan dari buku Hermeunetics: Interpretation Theory in Schleirmatcher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
QS  ar-Ra’d (13): 11 . Surakarta. Al Waah.
Simpson,  Douglas  J  at-all.    (2005). John  Dewey  and  The  Art  of  Teaching:  Toward Reflective and Imaginative Practice . London. Sage Publications.
Siswoyo dkk, (2007). Ilmu Pendidikan . Yogyakarta. FIK UNY.
Soetjiatiningsih  dkk,  (1981). Sejarah  Pendidikan  Daerah  Jawa  Timur .  Jakarta. Depdikbud.
Syakur, Abdul Ahmad. (2006). Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam  Budaya  Sasak,  TGKH.  M.  Zainuddin  Abdul  Majid  Agen  Pembaharuan Budaya  Sasak  1904-1997 .  Yogyakarta.  Adab  Press  Fak.  Adab  UIN Yogyakarta.
Yunus, Mahmud. (1989). Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta. Hidakarya Agung.