E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
EFEKTIVITAS

## PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI  RESIKO  RESIDIVIS  NARAPIDANA  DI  RUTAN KLAS II BOYOLALI
Mohammad Arizal Pratama 1 , Rehnalemken Ginting 2
1,2 Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No. 36A, 57121 Email korespondensi: 1 mohammadarizal1704@student.uns.ac.id, 2 rehnalemken@gmail.com
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pelaksanaan pemberian pembinaan keterampilan  di  Rutan  Kelas  II  Boyolali  serta  peran  pembinaan  keterampilan  dalam  mengurangi  resiko residivis khususnya di Rutan Klas II Boyolali. Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yang bersifat  deskriptif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  mana  hasil  penelitian diperoleh  berdasarkan  wawancara  dengan  responden.  Sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keterampilan di Rutan Kelas  II  Boyolali  terdiri  dari  pembinaan  keterampilan  umum  dan  keterampilan  khusus  seperti  kegiatan olahraga, kerajinan, pertanian dan perkebunan, dan perawatan fasilitas Rutan. Rutan Kelas II Boyolali telah memfasilitasi  narapidana  berkaitan  dengan  pembinaan  keterampilan  dengan  mengadakan  kerja  sama dengan pihak ketiga. Namun peran tersebut kurang efektif dalam mengurangi resiko residivis karena Rutan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan keterampilan sehingga hanya menggunakan anggaran yang ada. Diperlukan pembaruan pengaturan terkait anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan keterampilan  di  rutan,  mengingat  pada  praktiknya  rutan  juga  melakukan  pembinaan  terhadap  Warga Binaan  Pemasyarakatan  dan  pihak  rutan  dapat  mengadakan  perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaannya.
Kata Kunci: Implementasi; Pembinaan Keterampilan; Residivis; Rutan
Abstract: This article aims to examine and analyze implementation of the provision of skills development, and also the role of skills development in reducing the risk of recidivists, especially at the Rutan Kelas II Boyolali. The research used is descriptive empirical research method. The approach used is  a qualitative approach in which the research results are based on respondent interviews. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are interviews and literature study. The data analysis technique used qualitative analysis methods. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of skills development at the Rutan Kelas II Boyolali consists of developing general skills and special skills such as sports  activities, crafts,  agriculture  and plantations, and  maintenance  of detention facilities.  Besides, Rutan Kelas II Boyolali has facilitated inmates with regard to skills development by collaborating with third parties. However, this role is less effective in reducing the risk of recidivists because the detention center does not have a special budget to carry out skills development so that it only uses the existing budget. It is necessary to update the regulations related to the budget for the implementation of skills development at the  jail,  considering  that  in  practice  the  jail  also  provides  guidance  to  the  inmates  of  the  Correctional Institution and the jail can enter into a cooperation agreement with a third party in providing guidance to its inmates.
Keywords: Implementation ; skill building; residivist; prison

## 1. Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  HAM)  menyatakan  bahwa Indonesia  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  dan  kebebasan  dasar manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  dan  tidak  terpisahkan dari  manusia, yang  harus  dilindungi,  dihormati,  dan  ditegakkan  demi  peringatan  martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Namun, ketika dihadapkan  dengan  realita  yang  terjadi  masih  banyak  permasalahan  terkait  Hak  Asasi Manusia di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU HAM yang menyatakan bahwa perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  HAM  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah.  Landasan  UU  HAM  tersebutlah  yang  membawa  seluruh  rakyat  Indonesia berhak  atas  perlindungan  HAM  tanpa  terkecuali,  termasuk  pula  warga  negara  yang sedang  menjalani  hukuman  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  atau  Rumah Tahanan  Negara  (Rutan).  Lapas  dan  Rutan  merupakan  Unit  Tugas  di  bawah  naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM yang berfungsi untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan pola reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan  menjadikan  narapidana  sebagai  objek  dan  subjek  dengan  tetap mempertahankan  kodratnya  sebagai  manusia  pada  umumnya,  yakni  seseorang  yang dapat  melakukan  kesalahan  ataupun  kekhilafan  yang  berujung  pada  pidana  (Akbar, 2019).  Meskipun  narapidana  telah  dijatuhi  hukuman  atas  kesalahanya  namun  Pasal  2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tetap mewajibkan setiap narapidana dan Tahanan untuk mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Hukuman disiplin akan diberikian ketika narapidana tidak menaati tata tertib tersebut. Tertibnya narapidana di dalam lapas atau rutan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan. Keamanan dan ketertiban dapat dilaksanakan apabila aspek- aspek yang berkaitan dengan Lapas dan Rutan dapat berjalan dengan baik, dimulai dengan adanya struktur  organisasi  Lapas  dan  Rutan  sampai  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (Lintang Cahyo Gumilang, 2021).
Adapun  grand  design  dari  Lapas  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni menerapkan asas pengayoman dan pemimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), maka secara tidak langsung rutan saat ini juga melakukan tugas dari Lapas, yakni melakukan pembinaan terhadap WBP. Hal ini berlaku pula di Rutan Kelas II Boyolali yang melakukan pembinaan terhadap Warga binaannya. Pembinaan  WBP  di  Rutan  Kelas  II  Boyolali  bertujuan  agar  para  narapidana  memiliki keterampilan sehingga  dapat  berkontribusi  di  dalam  masyarakat  atas  keterampilannya tersebut.  Hal  ini  semata-mata  mewujudkan  tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan Indonesia, yakni menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan  bertanggung  jawab.  Pembinaan  WBP  sendiri  selain  memberikan  keterampilan bekerja,  juga  pembinaan  kepribadian.  Hal  ini  bertujuan  agar  individu  tersebut  mampu mengenali  jati  dirinya  dalam  menjalani  sistem  pemidanaan  terakhir  dalam  proses peradilan pidana (Pamungkas, 2020)
Pembinaan keterampilan  kerja  merupakan  wujud  bentuk  kegiatan  pembinaan  bagi narapidana, hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan. Dengan  program  tersebut,  keterampilan  narapidana  dapat  tersalurkan  kemudian dikembangkan  sehingga  menghasilkan  produktivitas  dan  dapat  dijadikan  modal narapidana  apabila  telah  kembali  ke  masyarakat  untuk  dapat  hidup  sesuai  kodratnya sebagai  manusia  yang  mandiri  dan  memiliki  keahlian  dan  keterampilan kerja.  Program keterampilan kerja bagi narapidana dimaksudkan untuk menjadikan narapidana menjadi anggota  masyarakat  yang  taat,  berguna,  dan  produktif,  sehingga  mereka  menjadi terampil  dan  siap  untuk  bekerja.  Dengan  adanya  narapidana  yang  dipersiapkan  untuk kerja,  akan  meningkatkan  pemasaran  dan  kemitraan  hasil  keterampilan  yang  dapat bersaing di pasaran. Pembinaan keterampilan kerja ini juga akan menciptakan stabilitas keamanan ataupun ketertiban, sehingga dapat mengurangi potensi pengulangan tindak pidana dan membantu kesejahteraan WBP maupun keluarga WBP (Fatonah, 2021).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yang  bersifat  deskriptif. Penelitian  bersifat  deskriptif  karena  untuk  menyajikan  data  dengan  teliti  tentang manusia, keadaan atau gejala lain terutama untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat membantu memperkuat teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori (Soekanto, 2019).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis  kualitatif  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh  narasumber  baik  secara  lisan  atau tertulis  dan  juga  perilaku  nyata  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh (Soekanto, 2019).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pemberian Pembinaan Keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  Kelas  IIB  Boyolali  merupakan  salah  satu  Unit Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  di  wilayah  Jawa  Tengah,  yang  berfungsi  sebagai Rumah  Tahanan  Negara.  Bangunan  gedung  Rutan  Kelas  IIB  Boyolali  memiliki  luas 9200 m2 dan berdiri di atas tanah seluas 14.000 m2. Rutan Kelas IIB Boyolali terletak di  Dukuh  Masahan,  Kelurahan  Mojosongo,  Kecamatan  Mojosongo,  Kabupaten Boyolali. Lokasi Rutan tersebut merupakan lokasi baru yang pada awal tahun 2021 mengalami  relokasi  karena  bangunan  Rutan  Kelas  IIB  Boyolali  yang  sebelumnya mengalami over kapasitas. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dipindahkan berjumlah 193 orang, yang terdiri dari 12 orang perempuan, dan lainnya merupakan laki-laki. Saat ini Rutan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana. Berdasarkan  pasal  38  ayat  (1)  jo.  Penjelasan  PP  No.  27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan  KUHAP,  Menteri  dapat  menetapkan  Lapas  tertentu  sebagai  Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06
Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan  Negara,  Lapas  dapat  beralih  fungsi  menjadi  Rutan,  dan  begitu  pula sebaliknya. Rutan memiliki fungsi yaitu sebagai tempat perawatan bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan di pengadilan. Tahanan yang berada di rutan diberikan fasilitas sebaik mungkin karena mereka belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga  tahanan  wajib  mendapatkan  perawatan  kesehatan,  makanan,  kesehatan jasmani dan rohani, serta pendampingan hukum. Tahanan yang berada di Rutan juga memiliki hak untuk menerima dan mengikuti pembinaan yang diberikan oleh pihak Rutan, dimana pembinaan tersebut bertujuan sebagai bekal saat keluar dari Rutan. Rutan Kelas IIB Boyolali memiliki pembagian struktur organisasi yaitu terdiri dari sub seksi pelayanan tahanan, kesatuan pengamanan rutan, sub seksi pengelolaan rutan, dan  petugas  tata  usaha.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No:  M.04- PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, terdapat penjabaran tugas dari masing- masing bagian di unit pelaksana teknis Rutan Kelas IIB, yaitu:
a. Sub seksi pelayanan tahanan memiliki tugas yaitu melakukan pengadministrasian, perawatan tahanan, memberikan bantuan hukum, dan memberikan penyuluhan bagi tahanan. Pada bagian ini memiliki fungsi yaitu  melakukan  registrasi  tahanan baru,  pengurusan  administrasi  seperti  remisi,  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengun jungi Keluarga (CMK), dan sebagainya.
b. Sub seksi pengelolaan rutan mempunyai tugas yaitu mengurus keuangan rutan, perlengkapan  rumah  tangga,  dan  kepegawaian  rutan.  Pada  bagian  ini  terfokus pada  mengurusi  administrasi  kepegawaian,  gaji  pegawai,  pengalokasian anggaran, dan sebagainya.
c. Kesatuan  pengamanan  rutan  memiliki  fungsi  yaitu  memelihara  keamanan  dan ketertiban  rutan.  Fungsi  dari  kesatuan  pengamanan  rutan  menjadi  inti pengamanan rutan agar terhindar dari kerusuhan baik dari dalam maupun dari luar rutan.
d. Petugas  tata  usaha  bertugas  melakukan  urusan  persuratan  dan  pengarsipan. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tatacara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan bahwa  narapidana  yang melaksanakan  asimilasi  akan  mendapatkan pembinaan dan  pembimbingan  untuk  kegiatan  pendidikan,  latihan  keterampilan,  kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Pembinaan narapidana dibagi dalam dua bidang seperti yang telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI.  No.  M.02.PK.04.10  tanggal  10  April  1990  tentang  Pola  Pembinaan Narapidana/Tahanan,  yaitu  terdiri  atas  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan kemandirian. Rutan Kelas IIB Boyolali, selain memberikan pembinaan kepribadian yang  dapat  membentuk sikap  dan  perilaku  narapidana  menjadi  lebih  baik,  juga berusaha  menunjukkan  pada  narapidana  bahwa  diri  mereka  masih  memiliki potensi  produktif.  Narapidana  disadarkan  bahwa  setelah  bebas  nanti  akan kembali  menjadi  masyarakat  yang  dapat  bertanggung  jawab  terhadap  dirinya sendiri  beserta  keluarganya.  Narapidana  sebagai  seorang  yang  membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya sehingga ini menjadi tanggung jawab Rutan dalam membekali narapidana agar kelak setelah bebas dapat hidup secara
mandiri. Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Kasubsie Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Boyolali, Bapak Darmawan Ponco Atmojo, S.H., M.H, pembinaan keterampilan bagi narapidana akan memberikan :
1) Keterampilan Umum
Pembinaan  keterampilan  umum  di  Rutan  Boyolali  berupa  kegiatan olahraga. Jenis olahraga yang diberikan adalah senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan setiap jumat pagi, dan kegiatan olahraga lainnya seperti sepak bola,  futsal,  catur  dan  tenis  meja  yang  bisa  dilakukan  setiap  hari.  Dengan kegiatan  olahraga  yang  diberikan  ini  diharapkan  narapidana  menjadi  lebih sehat  secara  fisik  dan  memungkinkan  untuk  mengasah  bakat dan  minatnya dalam  olahraga.  Selain  itu,  kegiatan  olahraga  yang  diberikan  oleh  Rutan Boyolali kepada narapidana bertujuan agar ketika narapidana telah bebas dan keluar dari Rutan, mereka dapat bersosialisasi kembali dengan baik bersama masyarakat karena kegiatan olahraga dapat menjadi sarana dalam menjalin hubungan sosial dan sangat dikenal oleh masyarakat, sehingga warga binaan tidak  akan  menemui  kesulitan  untuk  melakukannya  bersama  masyarakat nanti.
2) Keterampilan Khusus
Pembinaan  keterampilan  khusus  pada  Rutan  Boyolali  meliputi  kegiatan keterampilan kerja dan kegiatan untuk produksi. Kegiatan keterampilan kerja yang dilakukan oleh warga binaan meliputi:
a) Kegiatan pertanian dan perkebunan Kegiatan pertanian dan perkebunan ini  berada  di  bawah  bimbingan  dan  pengawasan  langsung  oleh  Kepala Rutan Boyolali Agus Thomas. Melalui kegiatan ini, Rutan Boyolali bersama warga  binaannya  berhasil  memanen  hasil  pertanian  dan  perkebunan berupa  kacang  tanah,  semangka,  dan  sayur  mayur.  Rutan  Boyolali menyediakan fasilitas berupa lahan produktif yang terbilang masih sangat luas  dan  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik.  Hasil  panen  yang  diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik dan dengan kuantitas yang banyak. Hasil panen tersebut nantinya akan dijual kepada masyarakat di sekitar wilayah Rutan dan uang yang dihasilkan akan digunakan untuk peningkatan usaha kegiatan  warga  binaan  itu  sendiri.  Kegiatan  keterampilan  kerja  ini  tidak hanya  untuk  menghilangkan  kejenuhan  selama  berada  di  dalam  Rutan dalam menjalani masa hukuman, namun hal ini dapat menjadi kesadaran dari  warga  binaan  itu  sendiri  untuk  dapat  mengasah  kemampuannya sehingga di kemudian hari mereka dapat pula berkarya.
b) Kegiatan  keterampilan  membuat  kerajinan  Rutan  Kelas  IIB  Boyolali melakukan  upaya  untuk  mengembangkan  bakat  dan  minat  warga binaannya yaitu melalui program pelatihan keterampilan. Berbagai bentuk kegiatan  pembuatan  kerajinan  diberikan  kepada  warga  binaan  Rutan Boyolali seperti pelatihan membatik, melukis, pembuatan bedcover, serta pembuatan  tas  anyaman.  Hasil  kegiatan  kerja  ini  kemudian  akan dipasarkan  oleh  keluarga  warga  binaan  ataupun  melalui  pihak  Rutan Boyolali sendiri.
c) Kegiatan  keterampilan  perawatan  fasilitas  dalam  Rutan  Warga  binaan yang  berada  di  dalam  Rutan  Kelas  IIB  Boyolali  diberi  tugas  untuk membantu  pihak  Rutan  dalam  merawat  fasilitas  yang  ada.    Perawatan yang dimaksud yaitu memperbaiki gedung-gedung dalam Blok, membuat gazebo, dan mengecat fasilitas dalam Rutan. Kegiatan ini sekaligus dapat melatih  warga  binaan  untuk  dapat  menjalankan  tanggung  jawab  yang telah  diberikan  oleh  pihak  Rutan  dalam  menjaga  dan  merawat  fasilitas yang ada di dalam Rutan.
2. Peran  Pemberian  Pembinaan  Keterampilan  Dalam  Mengurangi  Resiko  Residivis  di Rutan Klas II Boyolali
Residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana  dengan  suatu  keputusan  hakim  tetap,  kemudian  seseorang  tersebut melakukan suatu tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu serta syarat yang memenuhi  dalam  pengulangan  tindak  pidana  tersebut  (Arief,  1993:66).  Faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis oleh seseorang yang mengulang kembali kejahatannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan yang berasal  dari  dalam  dirinya,  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  psikologis  pelaku kejahatan. Dari hasil wawancara, napi yang melakukan pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh lemahnya kontrol dalam dirinya. Selain itu, warga binaan yang berada  di  Rutan  kurang  antusias  dalam  mengikuti  kegiatan  pembinaan keterampilan  yang  mana  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  peluang  untuk melakukan tindak pidana kembali apabila sudah bebas nanti.
b. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi  mental  seseorang,  seperti  kondisi  ekonomi,  lingkungan  dan stigmatisasi masyarakat. Dari hasil wawancara pada napi yang ada di Rutan Kelas II  Boyolali,  mereka  melakukan  tindak  pidana  pencurian  didasari  oleh  faktor ekonomi  dimana  mereka  membutuhkan  biaya  untuk  mencukupi  kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain dan kemudian melakukan tindak pidana pencurian. Di dalam lingkungan masyarakat, segala perilaku yang tidak  sesuai  dengan  norma  atau  aturan  yang  berlaku  di  masyarakat  dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang terjadi tersebut berdampak pada kecenderungan pelanggaran hukum bagi orang yang berperilaku menyimpang tersebut yang kemudian akan mengganggu ketertiban masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang Peneliti lakukan, belum adanya  pengawasan  khusus  mengenai  pemilahan  antara  WBP  dengan  kasus narkotika dengan WBP  kasus tindak pidana umum yang mana faktor lingkungan terkecil  sendiri  masih  bisa  terjadinnya  tindak  pidana  baru  yang  dilakukan  oleh WBP  yang  terkena  kasus  narkotika  terhadap  WBP  kasus  tindak  pidana  umum, kemudian napi dengan kasus narkotika dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hal ini disebabkan oleh dorongan pengaruh dari orang disekitarnya untuk menggunakan
narkotika.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  faktor  lingkungan  masyarakat berpengaruh pada seseorang dalam melakukan residivis.
Rutan  Kelas  II  Boyolali  telah  memfasilitasi  narapidana  berkaitan  dengan pembinaan  keterampilan  di  bidang  perkebunan,  pemeliharan  dan  perawatan fasilitas Gedung, menjahit, dan pembuatan vas tanaman. Rutan Kelas II Boyolali juga  sempat  bekerja  sama  dengan  Balai  Latihan  kerja.  Selain  itu,  Rutan Kelas  II Boyolali juga menerima jasa pengelasan yang dibutuh oleh pihak ketiga. Namun berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  narapidana,  pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali masih kurang berperan dalam mengurangi resiko residivis dikarenakan pada Rutan tersebut tidak memiliki anggaran dalam hal  pembinaan  khususnya  dalam  hal  pembinaan  keterampilan  dan  diperkuat dengan  hasil  wawancara  dengan  petugas  rutan  yaitu  Bapak  Darmawan  selaku kasubsie Pelayanan Tahanan yang menyatakan bahwa dalam Rutan tidak memiliki anggaran  khusus  untuk  melakukan  pembinaan  keterampilan  sehingga  rutan hanya menggunakan anggaran yang ada. Salah satu contohnya yaitu pembinaan keterampilan  dalam  bidang  pertanian  yang  mana  bibit  dari  pertanian  tersebut difasilitasi  oleh  Kepala Rutan  Boyolali,  yang  kemudian  Pihak  Kepala Rutan  yang mencari calon pembeli dari hasil pertanian tersebut. Selanjutnya hasil pertanian tersebut dibagikan kepada WBP yang berperan dalam pembinaan keterampilan di bidang pertanian.
Pada saat ini kendala terbesar bagi pengembangan keterampilan narapidana di Rutan Kelas IIB Boyolali adalah dana yang kurang memadai untuk melaksanakan berbagai  keterampilan  yang  dibutuhkan  narapidana,  sehingga  dalam pelaksanaannya Rutan Kelas IIB Boyolali memanfaatkan dana dari hasil penjualan dalam bidang pertanian dan perkebunan, serta dana yang diberikan oleh Kepala Rutan.  Selain  itu,  karena  adanya  pandemi  covid  juga  menyebabkan  hubungan kerjasama  dengan  pihak  ketiga  tidak  diadakan  secara  berkelanjutan  dalam penyelenggaraan  pembinaan  keterampilan,  sehingga  narapidana  menerima pembinaan  keterampilan  yang  disesuaikan  dengan  dana  dan  fasilitas  yang tersedia di rumah tahanan tersebut.

## 4. Kesimpulan
Pelaksanaan Pemberian Pembinaan Keterampilan di Rutan Kelas IIB Boyolali belum terlaksana  dengan  baik.  Tidak  adanya  anggaran  untuk  menyelenggarakan  pembinaan keterampilan di Rutan serta adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana menjadi faktor  utama  pelaksanaan  pembinaan  keterampilan  di  Rutan  belum  maksimal.  Namun dari  hasil  wawancara  dengan  Narapidana  di  Rutan,  diperoleh  bahwa  pembinaan keterampilan  membuat  WBP  memiliki  kegiatan  selama  menjalani  pembinaan  dan menjadikan  sebagai  sarana  bersosialisasi  antar  WBP  yang  mana  kegiatan  tersebut merupakan modal bagi mereka apabila telah bebas nanti, maka dari itu dari pihak rutan sendiri  menganjurkan  WBP  nya  mengikuti  kegiatan  tersebut  dan  mengharapkan keterampilan  yang  dimilikinya  dapat  menjadi  modal  bagi  WBP  sehingga  dapat mengurangi resiko residivis bagi Narapidana.

## 5. Saran
Kepada Kemenkumham, diharapkan dapat melakukan pembaruan pengaturan terkait anggaran  terhadap  pelaksanaan  pembinaan  keterampilan  di  rutan,  mengingat  pada praktiknya  rutan  juga  melakukan  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan agar pembinaan dapat berjalan maksimal.
Kepada Rutan Kelas II Boyolali, diharapkan dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan  pihak  ketiga  dalam  melaksanakan  pembinaan  khususnya  dalam  pelaksanaan pembinaan  keterampilan  kepada  Warga  Binaan,  sehingga  Warga  Binaan  dapat memperoleh  manfaat  dan  bekal  kerja,  dan  nantinya  dapat  mencapai  tujuan  yaitu mengurangi pengulangan tindak pidana atau resiko residivis.

## 6. Daftar Pustaka
Akbar,  Slamet  S.  Soewondo  S,  Nur  Azisa.  2019.  “Pemenuhan  Hak  Narapidana Memperoleh  Pelatihan  Kerja  Dan  Upah  Atas Pekerjaan  Yang  Layak”. Al  Azhar Islamic Law Review, Volume 1 Nomor 2, Gowa: Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar
Arief, B. N. (1993). Sari Kuliah Hukum Pidana II . Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Efi  Siti  Fatonah.  2021.  “Peran  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sebagai  Penunjang Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)”. Jurnal Revolusi Indonesia , Volume 1 Nomer 6

## Lintang  Cahyo  Gumilang,  Padmono  Wibowo.  2021.  “Implementasi  Pembinaan
Keterampilan  Dalam  Mengurangi  Resiko  Pemberian  Hukuman  Disiplin Narapidana  di  Rutan  Kelas  I  Surakarta”. Jurnal  Ilmiah  Publika ,  Vol.  9  No.2, Cirebon: FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Soerjono Soekanto. 2019. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: UI Press.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia