## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat melalui Rasio Kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi keuangan daerah terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabuapten Karawang. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan analisis surplus pendapatan dan pengeluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  menggunakan  metode Purposive  Sampling .  Setelah  pengurangan  dengan  beberapa  kriteria,  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Karawang  pada  rencana dan realisasi keuangan bulanan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 selama 6 tahun. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.0.
Pengujian  hipotesis  penelitian  ini  menggunakan  uji-t  dan  uji-f.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  simultan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas, rasio  efisiensi  keuangan  daerah,  dan  rasio  pertumbuhan  secara  simultan  berpengaruh  secara signifikan  dan  positif  terhadap  kinerja  keuangan  dengan  diperoleh  hasil  F  hitung  >  F  tabel (8,305  >  2,76).  Jika  dianalisis  secara  parsial,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial.  Sedangkan  untuk  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  daerah berpengaruh secara parsial.
Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas , Rasio Efisiensi , Rasio Pertumbuhan

## PENDAHULUAN
Penilaian  kinerja    merupakan    bagian    dari  sistem    pengendalian    manajemen. Penilaian  kinerja  dilakukan  untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mardiasmo,  2002:42)
Pengukuran    kinerja   sangat   penting   untuk   menilai   akuntabilitas organisasi dan manajer  dalam pelayanan  publik  yang lebih  baik. Yaitu bukan sekedar  kemampuan menunjukkan  bahwa  uang  publik  tersebut  telah  dibelanjakan,    akan    tetapi    meliputi kemampuan    menunjukkan    bahwa   uang  publik    tersebut    telah    dibelanjakan    secara efisien  dan  efektif.  (Mardiasmo, 2002:121).
Indikator kinerja keuangan daerah dapat dijadikan evaluasi dan sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain  itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.  Pengukuran  kinerja  disini menggunakan    analisis    rasio    keuangan  daerah  terhadap    laporan    perhitungan    anggaran pendapatan  dan  belanja   daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150- 158).
Kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mengelola  keuangannya  dituangkan  dalam APBD  yang  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai      kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan

## Dudi Rahmat Hidayat
Universitas Singaperbangsa Karawang dudirahmat@yahoo.co.id

## PENGARUH  RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO
EFISIENSI TERHADAP RASIO PERTUMBUHAN APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2009-2014
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan   sebagai   pelaksanaan   pengaturan   dan pengurusan   rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung    terhadap    pembiayaan    kegiatan    pemerintahan,    pembangunan    dan kemasyarakatan. Dalam  menjalankan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk menjalankan  roda  pemerintahan  secara  efektif  dan  efisien,  mampu  mendorong  peran  serta masyarakat  dalam  pembangunan,  serta  meningkatkan  pemerataan  dan  keadilan  dengan mengembangkan  seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  daerah.  Indikator  dari kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Sedangkan indikator dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio derajat otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

## KAJIAN TEORI
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan   pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan  analisis  rasio  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik  khususnya  terhadap  APBD belum    banyak    dilakukan,    sehinggga    secara  teori  belum  ada  kesepakatan  secara  bulat mengenai  nama  dan  kaidah  pengukurannya.  Meskipun  demikian  dalam  rangka  pengelolaan keuangan  daerah  yang  transparan,  jujur,  demokratis,  efektif,  efisien  dan  akuntabel,  analisis rasio  terhadap  APBD  perlu  dilaksanakan  meskipun  kaidah  pengakuntansian  dalam  APBD berbeda  dengan  keuangan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  swasta  (Halim, 2008: 231-232).
Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) keuangan daerah dapat  diartikan sebagai hak dan  kewajiban  yang  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uanga maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku.  Berkaitan  dengan  hal  ini  Bastian (2001)  dalam  Moito  (2010) menyatakan  persektif    kedepan  dari  sistem  keuangan  daerah  adalah  mewujudkan  sistem perimbangan  antara  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  mencerminkan  pembagian  tugas kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  jelas  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah yang  transparan,  memperhatikan  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat  serta  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkannya  kepada  masyarakat,  mengurangi  kesenjangan  antar  daerah dalam  kemampuannya  untuk  membiayai  tanggung  jawab  otonominya  dan  memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
Halim (2008: 25)  menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan  yang  dikelola  langsung  dan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Yang  termasuk keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Di  lain  pihak,  keuangan  daerah  yang dipisahkan meliputi  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD).  Keuangan  daerah  dapat  diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari  keuangan  daerah  menggambarkan  cerminan  kemampuan  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.
Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang 2009-2014
Tahun APBD (Rupiah) Persentase (%) Pertumbuhan APBD 2009 1.357.708.464.009 - 2010 1.622.759.874.491 19,52 2011 2.022.376.611.223 24,63
2012 2.461.055.535.050 21,69 2013 2.691.829.177.177 9,38 2014 3.198.292.288.528 18,81 Sumber : DPPKAD Kabupaten Karawang 2015, diolah Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Karawang 2009-2014 Tahun APBD PAD Persentase (%) PAD terhadap APBD 2009 1.357.708.464.009 135.599.465.640 9,99 2010 1.622.759.874.491 210.282.788.665 12,96 2011 2.022.376.611.223 378.630.051.818 18,72 2012 2.461.055.535.050 658.597.372.181 26,76 2013 2.691.829.177.177 660.841.119.615 24,55 2014 3.198.292.288.528 909.158.490.944 28,43
Sumber : DPPKAD Kabupaten Karawang 2015, diolah

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  deskriptif dan verifikatif. Arikunto (2009:234) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji  hipotesis  tertentu  tetapi  hanya  menggambarkan  apa  adanya  tentang  suatu  variabel, gejala atau keadaan.
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Ukur 1 rasio pertumbuhan APBD (Y) mengukur  seberapa besar  kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai  dari periode  ke  periode berikutnya. (Halim 2008:  235) 𝐫 = 𝐏𝐧 − 𝐏𝐨 𝐏𝐨 𝐱 𝟏𝟎𝟎% (%) 2 rasio kemandirian
keuangan daerah (X1) kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐚𝐧 = 𝐏𝐀𝐃 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐱 𝟏𝟎𝟎% %
3 rasio efektivitas keuangan
daerah (X2) kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐱 𝟏𝟎𝟎% %
4 X 3 (rasio
efisiensi keuangan daerah rasio  yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. 𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬𝐢 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐱 𝟏𝟎𝟎%
%

## Sumber : Halim, 2008
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data berupa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (RAPBD)  Kabupaten  Karawang  priode  tahun  2009  sampai  dengan  2014. Sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Pengeloaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang.
Penentuan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten Karawang baik rencana maupun realisasi bulanan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 yaitu selama 6 tahun. Sehingga data yang tersedia untuk diteliti adalah sebanyak 72 data. Sampel data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling  pusposive. Menurut  Sugiyono (2010:85) sampling pusposive adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, data yang dijadikan sampel pada penelitian ini tidak menggunakan laporan bulan januari dan Februari  setiap  tahunnya  dengan  pertimbangan  bahwa  pada  bulan  tersebut  RAPBD  belum disyahkan, oleh karena itu samplel data adalah 60 data.
Teknik Pengumpulan Data terdiri dari :
1. Penelitian Lapangan ( Field Research )
2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Alat  untuk  menganalisis  pengaruh  variabel-variabel  yang  diteliti  terdiri atas : 1. Uji Multikolinieritas ( Ragnar Frisch )
2. Uji Heteroskedastisitas ( Gletsjer ) 3. Uji Uji Autokorelasi ( Durbin Watson )
Analisis dan Uji Hipotesis antara lain : 1. Analisa Regresi Sederhana dan Berganda Regresi Sederhana : Y =  + βX Regresi Berganda : Y =  + β 1 X 1 +β 2 X 2 + β 3 X 3 + e 2. Analisa Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji Hipotesis
1. Uji t-Statistik
Rumus uji t-statistik menurut Sugiyono, (2010:230)
𝑡 = 𝑟√𝑛 − 2 √1 − 𝑟 2 Keterangan : t = uji t-statistik n = jumlah data r = koefisien korelasi parsial 2. Uji  F-Statistik
𝐹 = 𝑅 2 /𝑘
(1 − 𝑅 2 )/(𝑛 − 𝑘 − 1)
Keterangan :
R²= Koefisien determinasi
k  = Jumlah variabel independen
n = Jumlah data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Keabsahan data terdiri dari :

## 1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik Kolmogorov- Smirnov. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji distribusi data dalam model regresi linier. Uji  statistik Kolmogorov-Smirnov dilakukan  dengan  ketentuan  jika  nilai  signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari signifikansi yang telah ditetapkan (α), maka dinyatakan model berdistribusi normal.
Tabel 4.1. Uji Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual Kolmogorov-Smirnov Z 1,244 Asymp. Sig (2-tailed) 0,090

## Sumber : Output SPSS
Dari Tabel 4.1 didapat nilai Asymp. Sig (2-tailed) unstandardized residual > α (0,05) yaitu 0,090 > 0,05 yang artinya model regresi berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  pada model  regresi  ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Tabel 4.2. Uji Multikolinearitas Variabel Dependen Model Tolerance VIF Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) 0,322 3,102 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) 0,904 1,107 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) 0,341 2,933

## Sumber : Output SPSS
Dari Tabel 4.2 didapat nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF  kurang dari 10 yang artinya model regresi tidak terdapat multikolonieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variabel dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Deteksi ada tidaknya heteroskedastistas dapat dilihat dari metode grafik scatter plot .  Apabila terjadi pola  yang  beraturan  antar  titik-titik  maka  terjadi heteroskedastisitas tetapi  jika  titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 4.1. Grafik Scatter plot
Sumber: Output SPSS
Dari Gambar 4.1 terlihat titik-titik atau data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada  sumbu  Y  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model  regresi.  Untuk  lebih meyakinkan  kesimpulan,  dilakukan  uji  lain  dengan  menggunakan  uji Glejser yaitu  dengan meregresikan variabel independent dengan nilai absolute residual.
Tabel 4.3. Hasil Uji Glejser Model t Sig 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 Regression Standardized Predicted Value 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

## Regression Studentized Residual
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) 1,350 0,182 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) -1,533 0,126 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) 1,471 0,147
Sumber: Output SPSS
Dari Tabel 4.3 didapat nilai Sig. dari semua variabel bebas > α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Durbin-Watson  (D-W) Test, yaitu dengan  dengan  membandingkan  nilai  D-W  (d)  dengan  d l (batas  bawah)  dan  d U (batas  atas) tertentu.
Tabel 4.4. Hasil Uji Durbin-Watson (D-W) Model Durbin Watson 1 1,899 Sumber: Output SPSS
Dari  Tabel  4.4  didapat  nilai Durbin-Watson (D-W)  adalah  1,899.  Nilai  d l sebesar 1,5245 dan d U sebesar 1,7028 sehingga 1,7028 (d U ) < 1,899 (d W ) < 2,972 (4-d U ) artinya tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif pada model regresi.

## Analisis Deskriptif
Dalam  melakukan  analisis  deskriptif  didasarkan  pada  hasil  perhitungan  statistic deskriptif seperti tercantum dalam table 4.5 berikut ini :
Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Model Min Max Mean Std. Deviation Rasio Pertumbuhan APBD 1,92 76,12 23,46 15,99 Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah DaerahDaerah 6,48 39,24 18,58 7,20 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 6,87 256,66 74,88 43,37 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 177,42 940,24 454,46 195,85

## Sumber : Output SPSS

## 1. Rasio Pertumbuhan APBD
Berdasarkan  table  4.5  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  variabel  Rasio  Pertumbuhan  APBD mempunyai  nilai  minimal  1,92  dan  maksimal  76,12.  Nilai  rata-ratanya  sebesar  23,46  dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 15,99.

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai minimal 6,48 dan maksimal 39,24. Nilai rata-ratanya sebesar 18,58 dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 7,20.

## 3. Rasio  Efektivitas Keuangan Daerah
Variabel  Rasio  Efektivitas  Keuangan  Daerah  mempunyai  nilai  minimal  6,87  dan  maksimal 256,66. Nilai rata-ratanya sebesar 74,88 dan sebaran data terhadap rata-ratanya sebesar 43,37. 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Variabel  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  mempunyai  nilai  minimal  177,42  dan  maksimal 940,24.  Nilai  rata-ratanya  sebesar  454,46  dan  sebaran  data  terhadap  rata-ratanya  sebesar 195,85.

## Analisis Verifikatif

## 1. Uji t-Statistik
Uji statistik ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara parsial  dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen.  Dalam  uji  t  digunakan  hipotesis sebagai berikut:
H 0 :  1 =  0:  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.
H 1 :  1 ≠ 0: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.
H 0 :  2 =  0:  Efektivitas  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Rasio Pertumbuhan APBD.
H 1 :  2 ≠  0:  Efektivitas  Keuangan  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  Rasio Pertumbuhan APBD.
H 0 :  3 =  0:  Efisiensi  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  Rasio Pertumbuhan APBD.
H 1 :  3 ≠ 0: Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.
a) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
b) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak
Dalam Table 4.6 berikut ini ditampilkan table Uji t
Tabel 4.6. Uji t Model t Sig Constant 2,606 0,012 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) 0,399 0,691 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) -4,863 0,000 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) -0,90 0,928 Sumber : Output SPSS
Hasil uji t pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) > α yaitu 0,691 > 0,05 maka H 0 diterima yang  artinya  variabel  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (X1)  secara  parsial  tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y).
b. Untuk Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) < α yaitu 0,000 < 0,05 maka H 0 ditolak yang artinya variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y).
c. Untuk Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) > α yaitu 0,928 > 0,05 maka H 0 diterima yang  artinya  variabel  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (X3)  secara  parsial  tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y).
Berdasarkan hasil uji t juga dapat dibuat persamaan regresi: Rasio Pertumbuhan APBD = 2,606 – 4,863 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
2. Uji F-Statistik
Uji  ini  menunjukkan  apakah  semua  variabel  dependen  yang  dimasukkan  dalam  model regresi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel independen.  Dalam uji  F digunakan hipotesis sebagai berikut :
H 0 :  1 =  2 =  3 =0  :    Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.
H 1 :  1 ≠  2 ≠  3 =0  :  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  Keuangan Daerah  dan  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  secara  simultan berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.
a) Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
b) Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak Tabel 4.7 Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regresi 4645,775 3 1548,592 8,305 0,000 Residual 10441,590 56 186,457 Total 15087,364 59

## Sumber: Output SPSS
Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 8,305 dengan signifikansi 0,000 lebih  kecil  dari  α  (0,05)  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah  secara simultan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD.
3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dengan nilai R 2 adalah  0,064  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh kontribusi sebesar 6,4% terhadap variabel Rasio Pertumbuhan APBD, sedangkan 93,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang ada di dalam penelitian.

## Pembahasan 1. Pembahasan Deskriptif
Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada untuk digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah- masalah. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.
a. Rasio Pertumbuhan APBD
Dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 23,46% berdasarkan perhitungan stastistik deskriptif.  Berdasarkan  teori  pertumbuhan  menurut  Halim  (2008:  235)  Rasio pertumbuhan    mengukur    seberapa    besar    kemampuan    pemerintah  daerah  dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai  dari  periode ke  periode  berikutnya.  Jadi  semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan  menunjukan peningkatan kemampuan pemerintah daerah.
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Widodo  (Halim,  2008:  234)  kemandirian  keuangan  daerah  atau  ekonomi fiskal  menunjukan  kemampuan keuangan  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan, pembangunan dan  pelayanan kepada masyarakat. Nilai rata-rata rasio kemandirian pada APBD Kabupaten Karawang sebesar 18,58 %, hal ini menunjukan pola  hubungan  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  pusat  memiliki  pola hubungan  istruktif  dimana  peranan  Pemerintahan  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian  Pemerintah  daerah.  Berdasarkan  table  2.1  pada  halaman  58  tentang pedoman penilaian kemandirian keuangan daerah berada pada tingkat kemandirian 0- 25 % dalam hal ini kemampuan daerah masih sangat rendah.
c. Rasio  Efektivitas Keuangan Daerah
Nilai  rata-ratanya  sebesar  rasio  efektivitas  terhadap  PAD  sebesar  74,88  %.  Rasio efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemda  dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) efektif apabila rasio  yang dicapai  mencapai 100  atau  lebih  dari  100  %.  Dengan  demikian  semakin  besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahanpun semakin baik (Halim, 2008: 234). Kondisi rasio efektivitas keuangan  daerah  Kabupaten  Karawang  berada  pada  kriteria  kurang  efektif  karena berada pada range 60 – 80 % (lihat tabel 2.2).
d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Nilai rata-rata rasio efisiensi keuangan Kabupaten Karawang sebesar 454,46. Masuk dalam kriteria tidak efisien. Hal ini didasarkan pedoman penilaian efisiensi keuangan daerah  (lihat  tabel  2.3).  Hal  ini  mengingat  bahwa  Rasio  efisiensi  keuangan  daerah adalah  rasio    yang    menggambarkan    perbandingan  antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Menurut Halim (2008: 234).

## Pembahasan Verifikatif 1. Pengaruh secara Parsial
a. Pengaruh rasio kemandirian terhadap rasio pertumbuhan
Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) > α yaitu 0,691 > 0,05 maka H 0 diterima  yang  artinya  variabel  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (X1)  secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y). Dalam penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan APBD hanya sebesar 23,46% sedangkan Nilai rata-rata rasio kemandirian pada APBD Kabupaten Karawang sebesar 18,58  %,  berada  pada  kriteria  sangat  rendah.  Maka  pengaruh  tingkat  kemadirian terhadap pertumbuhan APBD tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mesak Borolayuk (2016) dan Renny Nur’ainy (2013).
b. Pengaruh rasio efektivitas terhadap rasio perumbuhan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) < α yaitu 0,000 < 0,05 maka H 0 ditolak yang artinya variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap  Rasio  Pertumbuhan APBD.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh  rata- rata rasio efektivitas berada pada range 60-80 %  dengan kriteria kurang efektif artinya tidak  berada  di  bawah  60  %  (Tidak  Efektif),  sehingga  masih  memberikanpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  APBD,  hal  ini  senada  dengan  penelitian    Aula Ahmad Hafidh (2013)
c. Pengaruh rasio efisiensi terhadap rasio pertumbuhan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X3) > α yaitu 0,928 > 0,05 maka H 0 diterima yang artinya  variabel  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (X3)  secara  parsial  tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD (Y). Dalam penelitian ini rasio  efisiensi  berada  pada  kriteria  tidak  efisien  karena  berada  di  atas  100  % dibandingkan dengan rasio pertumbuhan APBD hanya sebesar 23,46% maka secara
parsial  tidak  berpengaruh  signifikan.  Sesuai  dengan  penelitian  Sylvia  Febriany Gerungan (2015).

## 2. Pengaruh Secara Simultan
Nilai F-hitung adalah 8,305 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara  simultan  terhadap  Rasio  Pertumbuhan  APBD.  Sesuai  dengan  penelitian  Cherry  Dhia Wenny (2012).
Sedangkan  berdasarkan  Koefisien  Determinasi  (R 2 )  Pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  yang  dinyatakan  dengan  nilai R 2 adalah  0,064  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh kontribusi sebesar 6,4%  (0,064)  terhadap  variabel  Rasio  Pertumbuhan  APBD,  sedangkan  93,6  persen  lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang ada di dalam penelitian.
Hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang memberikan kontribusi yang sangat  kecil  terhadap  pertumbuhan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Karawang.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dipaparkan  dalam  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Rasio Pertumbuhan APBD periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014:
1. Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Karawang  berada  pada  tingkat kemandirian  sangat  rendah.  Rasio  efektivitas  berada  pada  kriteria  kurang  efektif.  Rasio efisiensi keuangan daerah masuk dalam kriteria tidak efisien, berada pada kriteria daerah Rasio  Efektivitas  Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Rasio Pertumbuhan APBD, sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan APBD;
2. Rasio pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2009 – 2014 menunjukan angka rata-rata sebesar 23,46 %
3. Pengaruh  parsial  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  terhadap  pertumbuhan    APBD tidak  berpengaruh  signifikan.  Pengaruh  Rasio  Efektivitas  Keuangan  Daerah  terhadap pertumbuhan  APBD berpengaruh signifikan. Pengaruh   Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan pengaruh secara simultan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  terhadap  Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang berpengaruh signifikan.
Besaran  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,064  menunjukkan  bahwa  variabel independen  memiliki  pengaruh  kontribusi  sebesar  6,4%  terhadap  variabel  dependen, sedangkan 93,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  selanjutnya  dapat  disarankan  sebagai berikut :
1. Perlu  meningkatkan  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Karawang dengan langkah meningkatkan potensi daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah
sehingga tidak terlalu mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Meningkatkan Rasio efektivitas dengan langkah membuat target Pendapatan Asli Daerah yang realistis sesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Meningkatkan  Rasio  efisiensi  keuangan  daerah  dengan  menyusun  anggaran  yang menggambarkan  perbandingan  realisasi  pengeluaran  dengan  realisasi  penerimaan daerah yang sesuai sehingga tidak terdapat defisit.
2. Tingkat  rasio  pertumbuhan  Anggaran  Pendapatan  Daerah  (APBD)  yang  masih  di bawah  30  %  yaitu  23,46  %,  berarti  perlu  terus  miningkatkan  baik  secara  kuantitatif maupun  secara  kulitatif  yaitu  secara  kuntitatif  dengan  menambah  Pendapatan  Asli Daerah sedangkan secara kualitatif menunjukan pembelanjaan yang efektif dan efisien sehingga pencapaian visi dapat terlaksana.
3. Variabel  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas  Keuangan  Daerah dan  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh  kontribusi  sebesar  6,4% terhadap  variabel  Rasio  Pertumbuhan  APBD,    hal  ini  menunjukan  bahwa  kualitas APBD  Kabupaten  Karawang  masih  kurang  baik,  oleh  karena  itu  Pemda  Karawang perlu secara intensif melakukan pelatihan manajemen keuangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang menangani keuangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi. (2009). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Asdi Maha- satya.
Jakarta
Bambang Riyanto, (2008),Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi. Kedelapan , BPFE:
Yogyakarta
Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta BPKP, 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta.
Darise, Nurlan, Pengelolaan Keuangan Daerah , Jakarta, Penerbit PT Indeks, 2006.
Darsono P, (2010) Manajemen Keuangan, Gramedia. Jakarta
Halim,  Abdul  &  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  :  teori,  konsep  dan  aplikasi. Salemba Empat : Jakarta. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul, 2008. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YPKN Kifliansyah,  2009.  Manajemen  Fiskal  Kabupaten  Sungai  Tengah  Dalam  Rangka  Otonomi Daerah.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, PDII-LIPI
Mahmudi.  (2007).  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan

## Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Mahsun , Mohamad , 2006 . Pengukuran Kinerja Sektor Publik,. Penerbit BPFE,Yogyakarta Mamesa. 2005. Analisis Kinerja Keuangan daerah .Universitas Muhammadiah. Malang.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta.
Marihot  Manullang  dan  Dearlina  Sinaga , 2005 ,  pengantar  manajemen  keuangan,:  Andi, Yogyakarta
Moh. Nazir. Ph.D, 2005, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor. Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia , PT Refika Aditama, Bandung. Nirzawan. 2001. Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di  Bengkulu Utara.
Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.
Robbins dan Coulter, 2010. Manajemen (edisi kesepuluh) Erlangga, Jakarta
Silalahi. 2011, Asas-Asas Management, Bandung : Refika Aditama Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI.
Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,. Edisi 5, UPP STIM
YKPN, Yogyakarta
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis. CV Alphabeta, Bandung.
Suwatno dan Donni (2011. Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis.: Alfabeta,
Bandung
Swastha,  Basu;  Ibnu  Sukotjo,  2002  : Pengantar  Bisnis  Modern Edisi  Ketiga,  Cetakan kesepuluh,
Liberty, Yogyakarta.
Terry ,  George  dan  Leslie  W. Rue . 2010 .  Dasar-Dasar  Manajemen.  Cetakan  kesebelas.:  PT Bumi
Aksara. Jakarta
Van Horne , James C ., 2002 , Financial Management and Policy, 12th Edition, Prentice Hall International, Inc., New Jersey.
Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah , Insan Cendekia,Surabaya.

## Jurnal dan Proceeding
Aula Ahmad Hafidh (2013) dalam Jurnal Penelitan Humaniora Vol.18, 2 Oktober 2013 Cherry Dhia Wenny (2012) dalam Jurnal Ilmiah Forum Bisnis dan Kewirausahaan Vol.2 1 September 2012 Mesak Borolayuk (2016) dalam Jurnal Riset Unibos Makassar. Vol. 1 No.014 2016 Renny Nur’ainy (2013) dalam Proceeding Pesat Vol.5 Oktober 2013 Sylvia Febriany Gerungan (2015) dalam ejournal.unsrat.ac.id