## TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DARI PT. GUSHER TARAKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Rachmalia Rosa Wardhani Email: rachmaliarosa@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Adi Sulistiyono Email: adi.sulistiyono.sumo@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to determine the responsibilites of share holders of PT. Gusher Tarakan in transactions with the third parties and to find out how the dispute settlemt of losses experienced by PT. Gusher Tarakan due to bad credit. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the PT. Gusher Tarakan. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively. The results of this study, it is known that the shareholder’s liability to Limited Liability Company is in accordance with Article 3 paragraph (1) and Article 3 paragraph (2) letter b of Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 regarding Limited Liabilty Company stating that the company’s shareholders shall not be personally liable for any engagement made on behalf of the Company and shall not be liable for the loss of the Company over its shares. Shareholder is solely responsible for the deposit of all his shares and does not cover his personal property, and does not apply if the Shareholders concerned either directly or indirectly in bad faith utilize for personal benefit.
Keywords: Shareholders; Bad Debts; Limited Liability Company

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab para pemegang saham dari PT. Gusher Tarakan dalam bertransaksi dengan pihak ketiga serta untuk mengetahui. bagaimana penyelesaian sengketa mengenai kerugian yang dialami PT. Gusher Tarakan akibat kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. Gusher Tarakan. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertanggung jawaban pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, serta tidak berlaku apabila Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Kata Kunci: Pemegang Saham; Kredit Macet; Perseroan Terbatas

## A. Pendahuluan
Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.
Membicarakan tentang perusahaan, tidak akan terlepas dari bahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Pada Hukum Dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV/ Commanditaire Vennootschap ), dan Perseroan Terbatas (PT) (Kurniawan, 2014: 71).
Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT merupakan bentuk kegiatan usaha ekonomi yang paling disukai karena disamping per- tanggung jawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberi kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Selain itu bentuk PT lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal dari bentuk badan usaha lain. Hal ini disebabkan pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (Kurniawan, 2014: 214).
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan, selain tunduk kepada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tunduk pula pada hukum perjanjian (Ridwan Khairandy, 2014: 34). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum atau artificial person yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya, oleh karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan hukum Perseroan Terbatas terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum  Pemegang  Saham, Direksi dan Komisaris (Agus Budiarto, 2002: 57). Keberadaan PT sebagai suatu subjek hukum yang mandiri tidak bergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pergantian pemegang saham, Direksi atau Komisaris tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku “ persona standi in judicio ” (Chatamarrasjid Ais, 2003: 56). Menurut Chatamarrasajid, ciri utama Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berbadan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas ( limited liability ) bagi pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas adalah merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya terlepas dari pendiri dan atau pemegang sahamnya (Chatamarrasjid Ais, 2004: 7). Oleh karena sifat dan ciri tersebut, maka suatu PT memiliki karakteristik sebagai asosiasi modal, dalam hal pertanggungjawaban, pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas, oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang telah diambilnya, maka ada pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus. Perseroan Terbatas adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan aktivitas usaha (bisnis) guna mendapatkan keuntungan (laba). Melalui perseroan terbatas para investor (pemodal) menjalankan modalnya. Misi yang diemban perseroan terbatas adalah untuk mencari keuntungan bagi pemodalnya yang notabene adalah pendiri dan pemegang saham dari perseroan tersebut (Agus Budiarto, 2002: 107). Dengan menggunakan konstruksi perseroan terbatas itu, seseorang dapat memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul. Atas motivasi ini, dalam beberapa hal orang sengaja untuk satu jenis usaha memilih satu bentuk perseroan terbatas tersendiri. Bahkan kadangkala untuk satu jenis usaha diselenggarakan dalam dua atau tiga perseroan terbatas tersendiri. Keadaan seperti ini dapat mendatangkan kefaedahan. Pada hakekatnya secara ekonomis, perseroan terbatas tadi merupakan satu kesatuan ekonomis. Namun, secara yuridis setiap badan hukum itu dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri. Suatu tagihan kepada perseroan terbatas tidak dapat dituntut kepada harta kekayaan pribadi orang-orang baik pengurusnya maupun pemegang saham atau kepada perseroan terbatas yang lainnya sekalipun saham-sahamnya berada dalam satu tangan pemegang saham (Rudhi Prasetya, 1995: 51).
Dengan demikian, antara para pemegang saham dan perseroan terbatas merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas, walaupun dirinya merupakan pemiliknya. Sebab sebelumnya para pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan miliknya yang merupakan harta pribadi menjadi harta kekayaan PT yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya. Dengan dipisahkan nya harta kekayaan pribadi para pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang dimasukkan pada Perseroan
Tanggung Jawab Pemegang Saham dari PT...
Terbatas. Dengan kata lain para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas jika hasil penjualan harta kekayaan perseroan terbatas masih belum mencukupi. Demikian pula pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang saham untuk memenuhi kewajiban perseroan terbatas seandainya harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi. (Rachmadi Usman, 2004: 148).

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang penulis susun adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosialogis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Achmad dan Muktifajar, 2010: 153). Penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya secara dekat dengan masalah kekinian, dengan demikian penelitian kualitatif bersifat empiris dengan sasaran penelitiannya yang berupa beragam permasalahan yang terjadi pada masa kini (H.B. Sutopo, 2006: 36-37). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2007: 4). Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Lexy J. Moleong, 2007: 9). Sifat penelitian yang akan diteliti oleh berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara empiris/sosiologis.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perseroan Terbatas (PT) yang dikenal dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah Naamloze Vennootschap (NV) (Rudhi Prassetya, 1996: 2). Sebutan PT dibakukan di berbagai Undang-Undang, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari 2 dua kata, Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT (selanjutnya disebut perseroan) yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya (H.M.N Purwosutjipto, 1982: 85).
Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan (H.M.N. Purwosutjipto, 2005: 130). Pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi resiko dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat melalui kasus PT. Gusher Tarakan.
Pemegang saham dari PT. Gusher Tarakan terdiri dari 4 orang yaitu Tuan Gusti Syaifuddin sebagai Presiden Komisaris dengan saham 175%, Tuan Hendrik Hakim sebagai Komisaris dengan saham 175%, Tuan Steven Hakim sebagai Presiden Direktur dengan saham 75%, dan Tuan Deny Mardani sebagai Direktur dengan saham 75%. Dua dari pemegang saham tersebut (Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim) melakukan wanprestasi dalam bentuk melakukan perjanjian kredit dengan BNI mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan dengan menjaminkan asset-asset dari PT. Gusher Tarakan tanpa sepengetahuan dua pemegang saham yang lain (Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani) karena perjanjian kredit tersebut tidak diawali dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Pinjaman tersebut awalnya sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Hal ini sudah merupakan pelanggaran dari perjanjian tertulis yang tertuang dalam akta notaris pada saat pendirian PT. Gusher Tarakan.
Akibat perbuatan wanprestasi dari Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim tersebut, Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
Perbuatan wanprestasi lain yang dilakukan oleh Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim adalah kedua belah pihak tersebut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanpa sepengetahuan Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deny Mardani dengan tujuan dari RUPS
Tanggung Jawab Pemegang Saham dari PT...
LB tersebut adalah merubah susunan Direksi dan pengalihan saham dengan cara merampas saham Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani sebanyak 47% dengan cara melakukan Delusi. Kemudian Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim meminta penetapan atas hasil RUPS LB tersebut kepada Pengadilan Negeri Tarakan dalam Akte Baru Nomor 17 mendapat penetapan No. II/PDT/P/2006/PN.TRK tanggal 27 September 2006 yang diputuskan oleh Hakim Asmun S.H. Bunyi Akta Nomor 17 tanggal 6 Oktober 2006 yang ditetapkan oleh Hakim Asmun S.H. menyatakan bahwa terdapat perubahan susunan Direksi antara lain Tuan Steven Hakim sebagai Presider Direktur, Yusuf Suwirya sebagai Direktur, Tuan Hendrik Hakim sebagai Komisaris dan 47% (empat puluh tujuh persen) saham milik Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani dirampas.
Berdasarkan kedua wanprestasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa terhadap segala akibat perbuatan hukumnya ditanggung secara pribadi oleh Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai pertanggung jawaban pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”. sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:
1.  Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi ( personal liability ) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
2.  Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
3.  Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.
Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Prinsip separate entity dan corporate entity yang melahirkan tanggung jawab terbatas ( limited liability ) pemegang saham.
Mengenai ketentuan Pasal tersebut diatur secara lebih lanjut dalam ayat (2) yang berbunyi :
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
a.  Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
b.  Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
c.  Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan atau
d.  Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan”.
Pemegang saham dan Perseroan Terbatas merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang- hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya (Kurniawan, 2005: 77). Hal ini disebabkan para pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya masing- masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya, sehingga tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada harta kekeyaan milik pribadinya yang telah dimasukkan pada Perseroan Terbatas. Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam Perseroan hampir ada dalam seluruh sistem hukum yang maju di dunia termasuk Indonesia. Tanggung jawab terbatas merupakan karakteristik perseroan yang paling menarik.
Pengaturan tanggung jawab pribadi pemegang saham di Indonesia mulai diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui secara jelas mengenai pertanggung jawaban dari pemegang saham. Merujuk dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diketahui bahwa PT. Gusher Tarakan merupakan badan hukum karena telah
didirikan sesuai dengan syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 3 ayat (2) huruf b diketahui bahwa dua orang pemegang saham dari PT. Gusher Tarakan yaitu Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim, baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan PT. Gusher Tarakan. Pemanfaatan tersebut dalam bentuk melakukan perjanjian kredit atas nama PT. Gusher Tarakan dengan BNI namun perjanjian kredit tersebut tanpa sepengetahuan dari Tuan Gusti Syaifuddin sebagai Presiden Komisaris dan Tuan Deni Mardani sebagai Direktur serta tanpa melalui RUPS, dari perjanjian kredit antara Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim dengan BNI dijaminkan asset-asset dari PT. Gusher Tarakan. Perjanjian kredit yang terjadi antara Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim dengan BNI tidak digunakan untuk kepentingan PT. Gusher Tarakan melainkan digunakan untuk kepentingan proyek pribadi dari Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim. Melihat dari kronologi kasus yang terjadi pada PT. Gusher Tarakan, maka pertanggungjawaban dari segala akibat hukum yang dilakukan oleh Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim ditanggung secara pribadi tanpa melibatkan pemegang saham yang lain, yaitu Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani. Pertanggung jawaban tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## D. Simpulan
Perbuatan hukum yang dilakukan Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim merupakan perbuatan wanprestasi kepada Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani sebagai pemegang saham yang lain dari PT. Gusher Tarakan. Perbuatan wanprestasi tersebut antara lain Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim melakukan perjanjian kredit dengan mengatasnamakan PT. Gusher Tarakan dengan BNI tanpa sepengetahuan dari pemegang saham yang lain dan tanpa melakukan RUPS. Dari perjanjian kredit tersebut Tuan Hendrik Hakim Hakim dan Tuan Steven Hakim menjaminkan seluruh asset dari PT. Gusher Tarakan. Selanjutnya Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim melakukan RUPS LB untuk mengganti susunan Direksi PT. Gusher Tarakan dan pengalihan saham dengan cara merampas saham Tuan Gusti Syaifuddin dan Tuan Deni Mardani dengan cara Delusi. Berdasarkan kedua wanprestasi tersebut maka mengenai pertanggung jawaban pemegang saham atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tuan Hendrik Hakim dan Tuan Steven Hakim dengan BNI ditanggung secara pribadi dan tanggung renteng. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## E. Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini antara lain:
1.  Mendorong adanya transparansi antar pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas dikarenakan untuk melindungi para pemegang saham apabila terjadi wanprestasi antara para pemegang saham dari organ Perseroan Terbatas. Bentuk transparansi dalam Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pertanggung jawaban antara pemegang saham dan Perseroan Terbatas apabila terjadi wanprestasi.
2.  Diperlukan adanya itikad baik dari para pemegang saham dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dimana apabila terjadi perbuatan melawan hukum ( onrecht maatigedaad) dapat dimintakan pertanggung jawaban yang jelas terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi.
Daftar Pustaka
Buku:
Agus Budiarto. 2009. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bachtiar Sibarani. 2001. Kredit Macet Dan Upaya Penanggulangannya . Bandung: Alumni.
Chatamarrasjid Ais. 2004. Penerobosan Cadar Perseroan  dan  Soal-Soal  Aktual  Hukum  Perusahaan . Bandung: Citra Aditya  Bakti.
I.G. Widjaja. 2006. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Edisi Revisi . Bekasi: Kesaint Blanc Publishing.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mulhadi. 2017. Hukum Perusahaan . Depok: Rajawali Pers.
Munir Fuady. 2002. Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya.
Rachmadi Usman. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bandung: Alumni.
Ridwan Khairandy.2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: FH UII Press.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

## Jurnal:
Chatamarrasjid Ais. 2003. Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.6, 2003. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
G. Michael dan Joan M. Canny. 1988. The Capital Shareholder’s Ultimate Calamity: Pierced Corporate Veils and Shareholder Liability in the District of Columbia, Maryland, and Virginia. Catholic University Law Review.
Jamal Wiwoho. 2014. Pasar Modal, Pengawasan, dan Perlindungan Hukum. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 33, No. 4.
Kurniawan. 2014. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.26, No.1, Februari 2014. Yogyakarta: UGM Press.
Kurniawan. 2012. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.24, No.2, Februari 2012. Yogyakarta: UGM Press.
Lobna Abid, Med Nejib Ouertani dan Sonia Zouari-Ghorbel. 2014. Macroeconomy and Bank Specific Determinants of Household’s Non Per-forming Loans in Tunisia. Journal of Economics and Finance. Vol. 13.
Mucharor Jalil. 2006. Restrukturisasi Kredit Intervensi Politik. Infobank. Vol.XXVIII, No. 324, Maret 2006.
.

## Thesis:
Sukri Agama. 2009. “Hakekat Peranan Hukum Pemegang Saham dalam Dunia Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Kredit Macet (Bank Bermasalah)).” Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gajah Mada.

## Undang-Undang:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.