## Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan  Pesisir

## Handri Jurya Parmi Dosen Universitas Gunung Rinjani
Abstrak;  Indonesia  memiliki  banyak  potensi  seperti  potensi  kelautan,  dimana  sejak ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, hal ini menambah daerah  yurisdiksi  Perairan  Indonesia sebanyak  2,7  juta  km2,  oleh  karena  itu tidaklah  heran  bila  negara  Indonesia  dikenal  sebagai negara  kepulauan. Sesuai dengan hakikat Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  Negara hukum,    pengembangan  sistem  Pengelolaan    Wilayah    Pesisir    dan  Pulau-pulau    Kecil  sebagai bagian    dari  pembangunan    yang    berkelanjutan    yang    berwawasan    lingkungan    hidup    harus diberi  dasar  hukum  yang  jelas,  tegas,  dan  menyeluruh  guna  menjamin  kepastian  hukum    bagi upaya   pengelolaan   Wilayah   Pesisir   dan  Pulau-pulau   Kecil   maka dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Presiden  dikeluarkanlah      Undang-Undang      No    27 tahun    2007    Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Dasar  hukum  itu dilandasi  oleh  Pancasila  dan  UUD  tahun  1945  untuk  melindungi    sumber  kekayaan  alam  yang terkandung  di  Indonesia adalah  kewajiban  negara  dan  tugas  negara.  Hal  ini  tercantum  dalam konstitusi  Indonesia    yaitu  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang    Dasar  1945  Amandemen    ke empat    yang   menyebutkan    bahwa    bumi  dan  air  dan  kekayaan    yang   terkandung  didalamnya dikuasai  oleh negara,  dan dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Berdasarkan latar  belakang  tersebut  dan  hasil  review  terhadap  perundang-  undangan  (20  undang-undang nasional)  dan  konvensi  (5  konvensi  internasional) yang  telah  diratifikasi  pemerintah  Indonesia yang  berkaitan  dengan  pengelolaan wilayah pesisir, maka pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat  membentuk Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Pada  tanggal  26  Juni  2007,  dalam  Sidang  Paripurnanya,  DPR  RI mensahkan   Undang-Undang   Pengelolaan   Wilayah   Pesisir   dan   Pulau-Pulau  Kecil  (PWP3K). Dalam  salah  satu  bab  yaitu  pada  bab  V  mengatur  tentang  pemanfaatan  yang  diberikan  dalam bentuk  Hak  Pengusahaan  Perairan  pesisir  yaitu  diatur  dalam  Pasal  16  s/d  Pasal  22.  Pengelolaan wilayah  pesisir  secara  terpadu  (Integrated  Coastal  Zone  Management  atau  disingkat  ICZM). Perlindungan  dan pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil diatur  dalam Pasal   16   s/d Pasal   20   Undang-Undang    Nomor   27   Tahun   2007   Tentang Pengelolaan   Wilayah   Pesisir dan      Pulau-Pulau      Kecil,      yaitu:      :    pemanfaatan  diberikan    dalam    bentuk    HP-3    meliputi permukaan   laut  dan  kolam   air  sampai dengan  permukaan  dasar  laut,  HP-3  diberikan  dalam luasan  dan  waktu  tertentu,  wajib   memperhatikan    kelestarian    ekosistem,    masyarakat    adat, kepentingan  nasional,  serta  hak  lintas  damai  bagi  kapal  asing,  HP-3  diberikan  kepada  orang perorangan,  badah hukum, dan masyarakat  adat, diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan  jaminan  utang.
Kata kunci : perlindungan,  pengelolaan,  pesisir, pulau-pulau  kecil, HP-3
Abstract; Indonesia has a lot of potential such as marine potential, where since the enactment of Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone claims that the sea area  is  200  miles  wide,  this  adds  to  the  jurisdiction  of  Indonesian  waters  as  much  as  2.7  million km2, therefore it is not surprising if Indonesia is known as an archipelago. In accordance with the nature  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  as  a  rule  of  law,  the  development  of  a system of management of Coastal Areas and Small Islands as part of sustainable development that has environmental insight must be given a clear, firm and comprehensive legal basis to ensure legal certainty for efforts to manage the Territory Coastal and Small Islands then with the approval of the House  of  Representatives  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  President  LAW  No.  27  of  2007 concerning  management  of  coastal  areas  and  small  islands.  The  legal  basis  is  based  on  Pancasila and  the  1945  Constitution  to  protect  the  natural  resources  contained  in  Indonesia  are  state obligations  and  state  duties.  This  is  stated  in  the  Indonesian  constitution,  namely  Article  33
paragraph  (3)  of  the  fourth  Amendment  of  the  1945  Constitution  which  states  that  the  earth  and water  and  the  wealth  contained  therein  are  controlled  by  the  state,  and  are  used  for  the  greatest prosperity  of  the  people.  Based  on  this  background  and  the  results  of  a  review  of  legislation  (20 national  laws)  and  conventions  (5  international  conventions)  that  the  Indonesian  government  has ratified relating to the management of coastal areas, the government and the legislature form  Law Number  27  Year  2007  concerning  Management  of  Coastal  Areas  and  Small  Islands.  On  June  26, 2007,  in  its  General  Assembly,  the  Indonesian  Parliament  passed  the  Law  on  Management  of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K). In one chapter, chapter V regulates the utilization given in  the  form  of  coastal  water  concession  rights,  which  is  regulated  in  Article  16  up  to  Article  22. Management  of  integrated  coastal  areas  (Integrated  Coastal  Zone  Management  or  abbreviated  as ICZM). Protection and management of coastal areas and small islands are regulated in Article 16 up to  Article  20  of  Law  Number  27  of  2007  concerning  Management  of  Coastal  Areas  and  Small Islands, namely:: utilization is given in the form of HP-3 covering sea level and water ponds up to the  surface  of  the  sea  floor,  HP-3  is  given  in  a  certain  area  and  time,  must  pay  attention  to  the preservation of ecosystems, indigenous peoples, national interests, and peaceful crossing rights for foreign  vessels,  HP-3  is  given  to  individuals,  legal  entities,  and  communities  adat,  granted  for  a period  of  20  years  and  can  be  extended  up  to  twice,  HP-3  can  switch,  be  transferred  and  become collateral for debt.

## Key words: management, coastal, small islands

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  banyak  potensi seperti  potensi  kelautan,  dimana  sejak ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  mengklaim  wilayah  laut  selebar 200 mil, hal ini menambah daerah   yurisdiksi Perairan  Indonesia  sebanyak  2,7  juta  km2, oleh    karena    itu tidaklah    heran  bila  negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan.  Peraturan  perundang-undangan yang  ada  lebih  berorientasi  pada  eksploitasi sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil tanpa    memperhatikan    kelestarian    sumber daya   alam.    Sementara    itu,    kesadaran nilai setrategis  dari  pengelolaan  wilayah  pesisir dan  pulau-pulau  kecil  secara  berkelanjutan, terpadu,    dan  berbasis    masyarakat    relatif kurang.  Kurang dihargainya  hak  masyarakat adat/lokal  dalam  pengelolaan  Sumber  daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem pengelolaan        pesisir        tersebut  belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab  kerusakan  dan  belum  memberi kesempatan  kepada  sumber  daya  hayati untuk  dapat  pulih  kembali  secara  alami  atau sumber  daya    hayati    di    substansi    dengan sumber    daya    lain,    oleh    sebab    itu, keunikan  wilayah    pesisir    dan  pulau-pulau kecil  yang  rentan    berkembangnya    konflik dan  terbatasnya    akses    pemanfaatan    bagi masyarakat    pesisir    dan    pulau-pulau    kecil,
perlu  dikelola  secara  baik  agar  dampak aktivitas  manusia  dapat  dikendalikan  dan sebagian  wilayah pesisir dipertahankan  untuk konservasi.  Sesuai  dengan  hakikat  Negara Kesatuan    Republik    Indonesia    sebagai Negara    hukum,    pengembangan  sistem Pengelolaan    Wilayah    Pesisir    dan  Pulau- pulau    Kecil sebagai    bagian    dari pembangunan    yang    berkelanjutan    yang berwawasan   lingkungan   hidup  harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh  guna menjamin kepastian hukum bagi    upaya    pengelolaan    Wilayah    Pesisir dan    Pulau-pulau    Kecil    maka  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden
dikeluarkanlah      undang-Undang      No    27 tahun    2007    Tentang  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Dasar  hukum itu  dilandasi  oleh  Pancasila  dan  UUD  tahun 1945  untuk  melindungi    sumber  kekayaan alam  yang  terkandung    di  Indonesia  adalah kewajiban    negara    dan  tugas    negara.    Hal ini  tercantum    dalam  konstitusi  Indonesia yaitu  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  1945  Amandemen    ke  empat    yang menyebutkan    bahwa    bumi    dan  air  dan kekayaan    yang    terkandung  didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya  Penjelasan  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  1945 menyatakan   antara  lain
bumi dan air dan kekayaan    yang terkandung    di  dalam  bumi    adalah    pokok- pokok  kemakmuran  rakyat,  oleh  karena  itu harus  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Namun  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  27 Tahun  2007  ternyata  juga  tidak  terlepas  dari berbagai kekurangan dan bahkan menimbulkan  permasalahan  baru.
Indonesia  sebagai  negara  yang sedang berkembang,  saat ini telah  gencar- gencarnya melakukan  pembangunan  di  segala  bidang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat dengan  memanfaatkan  segala  sumber  daya yang  dimilikinya.  Menurut    Moestadji, pembangunan    merupakan    upaya    untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  mutu  hidup rakyat.  Untuk  memenuhi hal  tersebut,  maka sumber    daya  alam  itu  digali    dan  di manfaatkan. Jurnal  hukum  Lingkungan  : Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan  yang  Berkelanjutan  oleh Moestadji , ICEL, Jakarta, 1994
Penggunaan    bumi    dan    air    dan kekayaan    yang    terkandung    di    dalamnya untuk      sebesar-besarnya      kemakmuran rakyat      diselenggarakan      melalui      upaya pembangunan.  Hal  ini  merupakan  upaya bangsa
Indonesia dalam rangka
meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan  segala  sumber  daya  yang dimiliki.  Karena  luasnya  ruang  lingkup pembangunan maka pencapaiannya dilakukan  secara  bertahap  tetapi  konstan. Pembangunan  merupakan  suatu  proses  yang berjalan      secara    terus      menerus      yang setiap      saat    diusahakan      memiliki kemampuan menopang pembangunan.
Lahirnya    UU    No.27    Tahun    2007    tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil,  secara  mendasar  menunjukkan  rezim pengelolaan yang sama terhadap sumberdaya    pesisir    dan  laut  Indonesia, yakni mendorong  privatisasi  perairan  pesisir dan  pulau-pulau    kecil  Indonesia,    melalui Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir  (HP-3) Artikel Pemantik diskusi, Prediksi  ham  2009- 2010  tahun  dimana  konflik  pesisir  akan membuncah  oleh  Erwin  Dwi  K,  LBH Semarang, Semarang, 2009
Hak  Pengusahaan    Perairan  Pesisir,
selanjutnya  disebut  HP-3,  adalah  hak    atas bagian-bagian      tertentu      dari    perairan pesisir    untuk    usaha    kelautan      dan perikanan,  serta  usaha  lain  yang  terkait dengan  pemanfaatan  Sumber  Daya  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  yang  mencakup  atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan  dasar  laut  pada  batas  keluasan tertentu,  Pasal  1  angka  18.  HP-3  merupakan hak  pengusahaan  atas  permukaan  laut  dan kolom  air  sampai  dengan  permukaan  dasar laut,  Pasal  16.  HP-3  dapat  diberikan  kepada orang perseorangan warga negara Indonesia,   Badan    hukum   yang   didirikan berdasarkan      hukum  Indonesia,    atau Masyarakat   Adat,  Pasal  18.  Dengan   masa waktu    pengusahaan  hingga    20    tahun,    dan dapat    diperpanjang    kembali,    Pasal    19. Dapat    beralih,  dialihkan,    dan    dijadikan jaminan   ke  bank,   Pasal   20  ayat  (1),  dan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat,  Pasal 20 ayat  (2).  Hukum    lingkungan  merupakan konsep  yang  masih  baru  dalam  dunia keilmuan pada umumnya, yang baru berkembang  dalam  dua  dasawarsa  terakhir sejalan      dengan      tumbuhnya      kesadaran akan      lingkungan.      Dengan      timbulnya kesadaran    untuk    memelihara    dan melindungi    lingkungan    tersebut    tumbuh pula  perhatian  hukum  kepadanya.  Kartono dan   Abdul   Azis   Nasihudin,  Diktat   Kuliah Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum
Universitas  Jenderal  Soedirman,  Purwokerto, 2002 Pengelolaan    lingkungan    perlu    dilakukan secara    dini    agar    pembangunan  yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan  lingkungan  hidup,  untuk  itu diperlukan penataan, pemeliharaan, pengawasan,  pengendalian,  pemulihan  dan pengembangan  lingkungan  hidup.  Tanpa adanya      pengelolaan  lingkungan  secara  dini akan mudah timbul konflik antara lingkungan dan  pembangunan,    sehingga  timbul  kesan bahwa pengelolaan lingkungan bukan pendukung  pembangunan  tapi  penghambat pembangunan. Ibid , halaman  43 Pelaksanaan pembangunan  yang  sekarang  ini  berjalan, berlangsung  seiring  dengan  pembangunan lingkungan. Lingkungan yang dapat menopang proses pembangunan perlu memiliki  kemampuan  agar  berfungsi  secara baik.  Untuk  itu  pemanfaatan    lingkungan
bagi  pembangunan    perlu  dilakukan  secara efisien  serta  ditunjang    oleh  berbagai kebijakan    seperti  pengelolaan    hutan  tropis yang  secara  khusus  melestarikan    habitat flora  dan  fauna  dalam  taman  nasional, suaka  alam,  suaka  margasatwa,  cagar  alam, dan sebagainya.
Manusia  perlu  secara  rutin  mengelola lingkungan  hidup,  agar  dapat  memanfaatkan lingkungan secara optimal. Valentinus Darsono, Op. Cit 27  Pengelolaan  lingkungan dapatlah  kita  artikan  sebagai  usaha  secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan    dasar  kita  dapat  terpenuhi dengan  sebaik-baiknya  Otto  soemarwoto,
Ekologi Lingkungan Hidup
dan Pembangunan,  Djembatan,  Jakarta,  Cetakan ke-6, 1994
Pasal  1  angka  2  UUPPLH  menyebutkan bahwa    “Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan    fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah    terjadinya    pencemaran    dan/atau kerusakan   lingkungan hidup  yang  meliputi perencanaan,    pemanfaatan,    pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum.”
Pasal  2  UUPPLH  menyebutkan  asas dan  tujuan  pengelolaan  lingkungan,  yaitu: Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: Berdasarkan    Pasal    4   UUPPLH    ruang lingkup        perlindungan        dan  pengelolaan lingkungan  hidup  meliputi:  a.      Perencanaan; b.      Pemanfaatan;  c.      Pengendaliaan  ;  d. Pemeliharaan;    e.      Pengawasan;  f. Penegakan  hukum.
Pasal  1  angka  4  UU  No.  27  Tahun 2007  tentang    Pengelolaan    Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil    menjelaskan  bahwa: “Sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil adalah  sumber  daya  hayati,  sumberdaya non  hayati,  sumber  daya  buatan,  dan  jasa- jasa    lingkungan;  sumber      daya    hayati meliputi      ikan,    terumbu     karang,     padang lamun,  mangrove  dan  biota  laut  lain; sumber  daya  nonhayati    meliputi  pasir,  air laut,    mineral    dasar    laut;    sumber    daya buatan    meliputi    infrastruktur    laut  yang terkait  dengan  kelautan  dan  perikanan,  dan jasa-jasa    lingkungan  berupa  keindahan
alam,  permukaan  dasar  laut  tempat  instalasi bawah  air yang  terkait  dengan  kelautan  dan perikanan  serta  energi  gelombang  laut yang terdapat di wilayah pesisir.”
Pasal  1  angka  (1)  UU  No.  27  tahun 2007  menjelaskan bahwa.  ”Pengelolaan
Wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau    kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,  pengawasan  dan  pengendalian Sumber    Daya  Pesisir      dan      Pulau-Pulau Kecil      antar      sektor,      antara      Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah,  antara  ekosistem darat  dan  laut,  serta  antara  ilmu  pengetahuan dan    manajemen    untuk    meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
Proses    pengelolaan    wilayah    pesisir dan  pulau-pulau   kecil  lebih  lanjut terdapat pada  Pasal  5  dan  Pasal  6  UU.  No.27  tahun 2007.  Menurut  Pasal  5  UU  No.27  tahun 2007.    “Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan pengendalian    terhadap    interaksi    manusia dalam  memanfaatkan   Sumber   Daya Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  serta  proses  alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia”.
Pasal 6 UU No. 27 tahun 2007
menjelaskan  :Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  wajib  dilakukan dengan  cara  mengintegrasikan  kegiatan:  a. antara Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah; b. antar-Pemerintah  Daerah;  c.  antar  sektor;  d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;  e.  antara  Ekosistem  darat  dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan  dan prinsip-prinsip  manajemen.

## METODE
Metode  pendekatan    yang  digunakan dalam penelitian    ini adalah metode pendekatan  yuridis  normatif    yaitu  metode pendekatan yang menggunakan konsep legisme    yang    positivistis.    Berdasarkan konsep    ini    hukum    dipandang    identik dengan    norma-norma    tertulis    yang    dibuat dan    diundangkan    oleh    lembaga    atau pejabat  negara  yang  berwenang  dan  melihat hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif  yang mandiri,  bersifat  tertutup  dan  terlepas  dari kehidupan    masyarakat    yang  nyata.  Ronny
Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 198340 Sumber  bahan  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan  hukum  tersier:  Data      diperoleh dengan      jalan            menginventarisasikan (studi      pustaka)  terhadap  Peraturan Perundang-undangan,  literatur-literatur  dan dokumen resmi menurut relevansinya  dengan pokok  masalah  yang  diteliti  dan  kemudian dipelajari  sebagai  kesatuan  yang  utuh.  Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif  dalam  bentuk  uraian  yang  disusun secara  sistematis.  Data  yang  diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan  metode  analisis  kualitatif. Metode  kualitatif  merupakan  suatu  tata  cara penelitian  yang    menghasilkan    data deskriptif    analisis,    yaitu    apa    yang dinyatakan    oleh  responden  secara  tertulis atau  lisan  yang  diteliti  dipelajari  sebagai suatu  langkah  yang  utuh,  Ronny  Hanitijo Soemitro, Op. Cit

## HASIL  PENELITIAN
Indonesia mempunyai wilayah peralihan  (interface)  antara  ekosistem  darat dan  laut,  serta  memiliki  kekayaan  alam  yang melimpah,  maka  sektor  kelautan  dan  pulau- pulau  kecil  memegang  peran  strategis  bagi kepentingan  nasional.  Terbukti,  Indonesia secara  fisik  memiliki  17.500  pulau,  dengan total  panjang  garis  pantai  mencapai  81.000 km  serta  luas  laut  mencapai  70  persen  dari total luas wilayah Indonesia. Sebuah tindakan yang  tepat  bagi  pemerintah  mejalankan fungsinya untuk mengatur tatanan khususnya    pada    isu    pesisir    dan    pulau- pulau    kecil    ini.    Akan  tetapi,      pengaturan tersebut      haruslah      tidak      bertentang dengan kepentingan pengelolaan lingkungan    pesisir    dan masyarakat, khususnya    nelayan    tradisional.  Pemerintah dengan  wewenang  yang  dimilikinya  dalam pengelolaan lingkungan    hidup   membentuk undang-undang yang      mengatur pengelolaan  wilayah    pesisir    dan    pulau- pulau  kecil  yang  berfungsi  sebagai  payung hukum. Latar   belakang   pemerintah   dalam membentuk      undang-undang      pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut dan  hasil  review  terhadap perundang- undangan  (20  undang-undang  nasional)  dan
konvensi  (5  konvensi  internasional)  yang telah  diratifikasi  pemerintah  Indonesia  yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir,  maka  pemerintah  bersama  dewan perwakilan  rakyat  membentuk  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  Pada  tanggal  26  Juni  2007,  dalam Sidang  Paripurnanya,  DPR  RI    mensahkan Undang-Undang    Pengelolaan    Wilayah Pesisir    dan    Pulau-Pulau  Kecil  (PWP3K). Dalam  salah  satu  bab  yaitu  pada  bab  V mengatur tentang pemanfaatan yang diberikan  dalam  bentuk  Hak  Pengusahaan Perairan  pesisir  yaitu  diatur  dalam  Pasal  16 s/d  Pasal  22.  Pengelolaan  wilayah  pesisir secara  terpadu  (Integrated  Coastal  Zone Management  atau  disingkat  ICZM).  Dalam hal  ini  yang  dimaksud  ICZM  adalah pengelolaan   pemanfaatan   sumberdaya   alam dan    jasa-jasa    lingkungan  (environmental services)      yang      terdapat      di      kawasan pesisir,    dengan    cara  melakukan   penilaian menyeluruh    tentang    kawasan    pesisir beserta    sumberdaya  alam  dan  jasa-jasa lingkungan  yang  terdapat  di  dalamnya, menentukan
tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan      serta    mengelola    segenap kegiatan pemanfaatannya.
Proses pengelolaan    dilaksanakan    secara  kontinyu dan  dinamis    dengan    mempertimbangkan segenap  aspek  sosial  ekonomi  budaya  dan aspirasi    masyarakat    pengguna    kawasan pesisir    serta    konflik    kepentingan    dan konflik  pemanfaatan  kawasan  pesisir  yang mungkin  ada.  Lingkup  pengaturan  dalam Undang-Undang  nomor  27  tahun  2007 terdiri  dai  tiga  bagian  yaitu:  Perencanaan, Pemanfaatan,  Pangawasan  dan  Pengandalian separti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka (1)  Undang-Undang  No  27  tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  berbunyi:  Perencanaan diatur      melalui      pendekatan      Pengelolaan Wilayah   Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai  perencanaan  yang  disusun  oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan (alignment)    pemanfaatannya.    Pengelolaan wilayah    pesisir  terpadu  (PPT)  merupakan pendekatan    yang  memberikan    arah  bagi
pemanfaatan  sumber     daya   pesisir     secara berkelanjutan      dengan      mengintegrasikan antara  berbagai  perencanaan  pembangunan dari  berbagai  tingkat  pemerintahan  antara ekosistem      darat      dan      laut      serta      antara sains   dan   manajemen.
Hak pengusahaan  perairan pesisir atau biasa  disebut  HP-3  adalah  hak  atas  bagian- bagian    tertentu  dari  perairan  pesisir  untuk usaha  kelautan  dan  perikanan,  serta  usaha lain  yang  terkait dengan pemanfaatan sumberdaya  pesisir  dan  pulau-  pulau  kecil yang  mencakup    atas  permukaan    laut  dan kolam  air  sampai  dengan  permukaan  dasar laut  pada  batas  keluasan  tertentu.  Dalam pemanfaatan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau kecil seharusnya memperhatikan  pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  secara terpadu  seperti  pengelolaan  pemanfaatan sumberdaya  alam  jasa-jasa  lingkungan  yang terdapat  di  kawasan  pesisir,  menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatan, sehingga dalam pemberian    HP-3    nantinya    pemegang    hak harus  tetap  memperhatikan   hal-hal tersebut, dan pemerintah selaku pemberi hak pun harus senantiasa  mengawasi  hak  pengusahaan perairan pesisir agar tidak terjadi pelanggaran oleh pemegang hak pengusahaan.
Pemberian    HP-3   seperti    disebutkan dalam  Pasal  17  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan Wilayah  pesisir  dan  Pulau-  Pulau  Kecil adalah  HP-3  diberikan  dalam  luasan  dan waktu  tertentu,  dalam  pasal  ini  tidak  jelas mengenai  berapa  luasan  yang  akan  diberikan kepada  pemegang  hak  pengusahaan,  hal  ini bisa menimbulkan suatu permasalahan mengenai  penafsiran  berapa      luasan      yang bisa    diberikan      terhadap     pemegang     hak pengusahaan.  Sedangkan  peberian  jangka waktu  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini diatur  lebih  lanjut      dalam      Pasal      19 Undang-Undang    Nomor    27   tahun   2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  dimana  waktu  yang diberikan  adalah  20  tahun  dan  dapat diperpanjang  lagi  dalam  tahap  kesatu  yaitu 20  tahun,  dan  perpanjangan  tahap  kedua sesuai dengan peraturan perundang- undangan,  pemberian    waktu    yang    begitu
panjang    terhadap    pemegang    hak pengusahaan perairan pesisir dapat mengakibatkan
eksploitasi yang berkepanjangan  dan  terus menerus   terhadap ekosistem      yang      ada      didalamnya      yang dapat      merusak  keseimbangan  dan  semakin rusaknya lingkungan.
Hak  pengusahaan        perairan  pesisir dapat  diberikan  kepada,  orang  perseorangan warga  Negara  Indonesia,  badan  hukum  yang didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan masyarakat  adat  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  18  Undang-  Undang  Nomor  27  tahun 2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-  Pulau      kecil.      Pemberian      HP3 terhadap      pengusaha      dengan      sendirinya akan membuka peluang bagi proses pengkaplingan dan eksploitasi wilayah pesisir.  Hak      pengusahaan      perairan pesisir,      kepemilikannya        dapat      beralih, dialihkan,      dan  dijadikan  jaminan  utang dengan dibebankan hak tanggungan, ketentuan  ini  sesuai  dengan  Pasal  20  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil,  pengaturan  ini  rawan dengan  penyimpangan  karena  sumberdaya ekonomi wilayah pesisir dapat diperjualbelikan    dan  dikuasai,    sekaligus dikontrol    untuk    bidang    usaha    tertentu, sehingga hanya segelintir pemilik modal yang mengelola  dan  memanfaatkannya.  Sangat mustahil hal ini dapat dilakukan  oleh nelayan kecil di  wilayah pesisir.  Kewenangan kabupaten/kota  ke arah laut ditetapkan  sejauh sepertiga  dari  wilayah  laut  kewenangan provinsi  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  sedangkan  ke arah  daratan  ditetapkan  sesuai  dengan  batas kecamatan.
Pemerintah    dalam menegakkan hukum  lingkungan      dengan    menetapkan peraturan  di  bidang  lingkungan  hidup  yang merupakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan   pemerintah   dibidang   lingkungan hidup.    Undang-Undang    nomor    32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  merupakan  ketentuan pokok  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berfungsi sebagai ”payung hukum” (umbrella provesion)  bagi  peraturan  perundangan  yang berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  di
Indonesia.  Amandemen    kedua    Undang- Undang   Dasar   1945   pada   bab   XA   yang mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia  Pasal 28H  ayat  (1)  menyatakan  bahwa:  ”Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera    lahir  batin, bertempat    tinggal,    dan  mendapatkan lingkungan    hidup   yang   baik   dan   sehat serta      berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.  Berdasarkan  amanat  Undang- Undang Dasar tersebut memberikan konsekwensi
bahwa pemerintah berkewajiban      memberikan      pelayanan publik dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup termasuk  didalamnya  pengelolaan    wilayah pesisir    dan    pulau-pulau    kecil    karena permasalahan    wilayah    pesisir    dan    pulau- pulau   kecil   salah   satunya   adalah   masalah lingkungan.    Setiap      warga      negara berdasarkan      peraturan      tersebut      maka berhak  memperoleh    hak  atas  lingkungan hidup yang baik dan sehat maka konsekwensi  hukum  bagi  pemerintah  baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif berkewajiban  menjaga  lingkungan    hidup agar berfungsi sebagaimana    mestinya sesuai dengan  kewenangan dan  tugas masing-masing.
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup di  Indonesia  Presiden  dibantu  oleh  menteri negara lingkungan hidup, mengenai pengertian  kementrian  negara  diatur  dalam Pasal    16    Keptsan    Presiden    Nomor    2 Tahun    2002    Tentang    Kedudukan,  Tugas, Fungsi,  Wewenang,  Susunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  Menteri  Negara  menerangkan bahwa   menteri   negara   lingkungan   hidup mempunyai   tugas membantu presiden dalam merumuskan  kebijakan  dan  koordinasi  di bidang  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan pengendalian  dampak lingkungan.
Pengelolaan   lingkungan   hidup  perlu dilakukan    secara    dini    agar  pembangunan yang  semakin  gencar  dilaksanakan  dapat memanfaatkan  lingkungan  hidup,    untuk    itu perlu    dilakukan    penataan,    pemeliharaan, pengawasan,  pengendalian,    pemulihan,    dan pengembangan   lingkungan  hidup. Demikian juga  dengan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  perlu  dilakukan    secara dini  agar  tidak  mudah  terjadi  konflik  baik konflik  yang  timbul    antara    pembangunan dan    lingkungan    ataupun    konflik    antar sektor    dan  supaya  tidak  terjadi  tumpang
tindih  peraturan hukum.  Dalam    hal pemanfaatan    wilayah    pesisir    dan    pulau- pulau    kecil    dalam  Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  diberikan dalam  bentuk  hak  pengusahaan  perairan pesisir  atau bisa  disebut  HP-3  yaitu  dalam Pasal    16    yang    mengatur    bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan  dalam bentuk  HP-3.  Penyebutan  HP-3  sebagai “Hak”  tidak  tepat.  Lebih  tepat  digunakan istilah “ijin” untuk memanfaatkan  (dalam hal ini  mengusahakan)  perairan  pesisir.Contoh: Dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan,  “hak”  dalam undang-undang      yang      lama      (Undang- Undang    Nomor    5   Tahun    1967)    telah dikoreksi dengan penyebutan “Ijin”, misalnya  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Kawasan, Ijin  Usaha  Pemanfaatan    Jasa  Lingkungan, Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu, Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu,  Ijin  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu, Ijin Pemungutan  Hasil Hutan Bukan Kayu.
Pengelolaan    wilayah  pesisir  dan pulau-pulau    kecil  seharusnya    dilakukan dengan  sungguh  dan  senantiasa    untuk menjaga  keberlangsungan    ekosistem    dan sumberdaya    yang    ada    dan    semata-mata demi    kesejahteraan    masyarakat,    bukan untuk    sekedar    memakmurkan    segelintir orang    saja.  Sesuai    dengan    tujuan    yang ingin      dicapai      dalam    pembentukan Undang-Undang    nomor   27   Tahun   2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil.

## SIMPULAN
Perlindungan  dan  pengelolaan  wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil diatur dalam Pasal      16      s/d      Pasal      20      Undang- Undang      Nomor      27      Tahun      2007 Tentang  Pengelolaan      Wilayah      Pesisir dan      Pulau-Pulau      Kecil,      yaitu:      : pemanfaatan  diberikan    dalam    bentuk HP-3    meliputi    permukaan    laut    dan kolam    air    sampai  dengan  permukaan dasar  laut,  HP-3  diberikan  dalam  luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan      kelestarian      ekosistem, masyarakat   adat,   kepentingan nasional, serta  hak  lintas  damai  bagi  kapal  asing, HP-3 diberikan  kepada  orang perorangan, badah  hukum,  dan  masyarakat  adat,
diberikan  untuk  jangka  waktu  20  tahun dan  dapat  diperpanjang  sampai  dua  kali, HP-3  dapat  beralih, dialihkan dan dijadikan    jaminan    utang.    Namun pemberian    HP-3  menimbulan    banyak permasalahan dan cenderung lebih berpihak kepada
pengusaha
dan dikawatirkan  terjadi  penyimpang  dalam pelaksaannya  sehingga  berdampak  pada kelestarian  ekosisitem  yang  ada  dan berdampak  pada  pencabutan  hak-hak masyarakat  pesisir  dalam    mengakses sumberdaya    baik    di    permukaan    laut, badan    air    maupun    di  bawah    dasar laut.   Maka   perlu   adanya   pengawasan dan   pengendalian   oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Kartono,    Abdul    Azis    Nasihuddin,    2002, Diktat   Kuliah   Hukum  Lingkungan,
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Soemitro,      Ronny      Hanitijo,      1983,
Metodologi      Penelitian      Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Kristianto, Erwin Dwi, Perdiksi  HAM 2009- 2010  Tahun  dimana    Konflik  Pesisir akan  Membuncah,  Semarang,  LBH Semarang, 2009.
Undang-Undang     Nomor     5     Tahun    1983 tentang      Zona      Ekonomi      Eksklusif Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang Undang    Nomor    27    Tahun    2007    tentang Pengelolaan    Kawasan    Pesisir  Dan Pulau-Pulau  Kecil