## PELAKSANAAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH” ABSENTEE”
Oleh:
I Gede Surata 1
(gd.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah  yang  berstatus absentee , masih adanya kendala-kendala dilapangan, meski regulasinya sudah jelas. Hal ini disebabkan  karena  masih  adanya  keraguraguan  dari  pemerintah  untuk  menindak tegas  terhadap  pemilik  tanah-tanah  pertanian  yang  ada  di  luar  kecamatan. Disamping itu juga terlalu kecilnya ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah-tanah yang ada di luar kecamatan. Permasalahannya adalah: Bagaimana  menciptakan  pemerataan  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah ? Apa  yang  menjadi  kendala  dalam  mengupayakan  pemerataan  penguasaan  dan pemilikan tanah-tanah pertanian ? Untuk  menciptakan  pemerataan  penguasaan dan  pemilikan  hak  atas  tanah,  perlu  diadakan  sosialisasi  dan  ketegasan  para pemegang  kewenangan  dalam  mengaplikasikan  peraturan  perundang-undangan, agar  masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah  yang  berada  diluar  kecamatan mengetahui  landasan  yuridisnya  mengapa  mereka  tidak  boleh  memiliki  hak  atas tanah diluar kecamatan. Yang menjadi kendala dalam mengupayakan pemerataan penguasaan  dan  pemilikan  tanah-tanah  pertanian  adalah  kurang  sadarnya masyarakat pemegang hak atas tanah diluar kecamatan, untuk melaporkan tanah- tanahnya,  karena  takut  pemberian  ganti  kerugiannya  sangat  kecil  dibandingkan harga  tanah  yang  sebenarnya,  sehingga  sampai  sekarang  masih  banyak  tanah- tanah  yang  dimiliki  oleh  pemegang  hak  yang  berada  diluar  kecamatan  bahkan diluar daerah kabupaten dimana pemegang hak atas tanah itu berada.
Kata Kunci : Tanah Absentee, Penguasaan dan Pemilikan tanah, Tanah Pertanian.

## PENDAHULUAN
Permasalahan  tanah  merupakan  masalah  lama,  yang  selalu  bermunculan, baik  dalam  sektor  yang  sama,  maupun  dalam  sektor  yang  berbeda.  Tapal  batas tanah sangat sering bermasalah, sertipikat ganda merupakan masalah  yang sudah sering  muncul,  pembagian  warisan  juga  tidak  sedikit  permasalahannya,  bahkan sampai  menimbulkan  peristiwa  pidana.  Apalagi  kini  muncul  lagi  luka  lama tentang  larangan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah absentee .  Tanah absentee merupakan tanah-tanah yang salah satu dari obyek “Landreform” kententuannya diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 (PP No. 224 Tahun 1961) menyatakan :
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan ini ialah:
a.  tanah-tanah  selebihnya  dari  batas  maksimum  sebagai  dimaksudkan  dalam Undangundang
Nomor  56  Prp  Tahun  1960  dan  tanah-tanah  yang  jatuh  pada  Negara,  karena pemiliknya  melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut;
B  tanah-tanah  yang  diambil  oleh  Pemerintah,  karena  pemiliknya  bertempat tinggal diluar       daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat 5;
c.  tanah-tanah  Swapraja  dan  bekas  Swapraja  yang  telah  beralih  kepada  Negara, sebagai    yang  dimaksudkan  dalam  Diktum  Keempat  huruf  A  Undang-undang Pokok Agraria;
d.  tanah-tanah  lain  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara,  yang  akan  ditegaskan lebih lanjut  oleh Menteri Agraria.
Hal  tersebut  di  atas  merupakan  obyek Landreform yang  akan  dibagikan untuk  para  petani,  dngan  tujuan  “  agar  masyarakat  adil  dan  makmur  dapat terselenggara  dan  khususnya  taraf  hidup  tani  meninggi  dan  taraf  hidup  seluruh masyarakat jelata meningkat “ Landreform juga bertujuan untuk  “ memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat  Indonesia, terutama kaum tani “ (Boedi Harsono; 2008).
Sekalipun Peraturan tersebut sudah sangat lama, namun tetap diberlakukan dan belum  ada  peraturan  lain  yang  mencabutnya.  Hal  tersebut  ketika  ditahun  enam puluh  limaan  telah  marak  pelaksanaannya,  namun  pergantian  rezim,  hal  itu menjadi  mati  suri,  tanpa  ada  cerita.  Padahal  itu  sudah  jelas  diatur  dalam  Pasal  3 (1)  Peraturan  Pemerintah  tersebut  yang  menyatakan  :”  Pemilik  tanah  yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan  wajib  mengalihkan  hak  atas  tanahnya  kepada  orang  lain  di  kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”.

## PEMBAHASAN
Dengan rezimnya Presiden Republik Indonesia yang Tapuk
Kepemimpinannya Ir. Djoko Widodo, terjadilah penataan administrasi, khususnya
pertanahan  dengan  terlebih  dahulu  menertibkan  administrasi  kependudukan dengan    sistem  Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk  (E-  KTP).  Adanya  E-  KTP maka tidak ada satupun Warga Negara Republik Indonesia boleh ber KTP ganda. Sehingga  dengan  tidak  diperbolehkannya  adanya  KTP  ganda,  maka  dengan mudahnya menjaring untuk pengawasan penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah pertanian di luar kecamatan.
Pasal 3 a s/d e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 menyatakan :
“Pasal 3a
(1)  Pemilik  tanah  pertanian  yang  berpindah  tempat  atau  meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu selama 2  (dua)  tahun  berturut-turut,  sedang  ia  melaporkan  kepada  pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 / 5, berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.
(2) Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat  atau  meninggalkan  tempat  kediamannya  keluar  Kecamatan tempat  letak  tanah  itu,  sedang  ia  tidak  melaporkan  kepada  pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak  ia  meninggalkan  tempat  kediamannya  itu  diwajibkan  untuk memindahkan  hak  milik  atas  tanahnya  kepada  orang  lain  yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.
Pasal 3b (1)  Pegawai  Negeri  dan  Anggota  Angkatan  Bersenjata  serta  orang  lain yang  dipersamakan  dengan  mereka,  yang  telah  berhenti  dalam menjalankan  tugas  Negara  dan  yang  mempunyai  hak  atas  tanah pertanian  di  luar  Kecamatan  tempat  tinggalnya  dalam  waktu  1  (satu) tahun  terhitung  sejak  ia  mengakhiri  tugasnya  tersebut  diwajibkan pindah ke Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya  kepada  orang  lain  yang  bertempat  tinggal  di  Kecamatan  di mana tanah itu terletak.
(2)  Dalam  hal-hal  tertentu  yang  dapat  dianggap  mempunyai  alasan  yang wajar, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.
Pasal 3c
(1) Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan di mana  ia  bertempat  tinggal,  yang  diperolehnya  dari  warisan,  maka dalam  waktu  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak  si  pewaris  meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang lain yang bertempat
tinggal  di  Kecamatan  di  mana  tanah  itu  terletak  atau  pindah  ke Kecamatan letak tanah itu.
(2)  Dalam  hal-hal  tertentu  yang  dapat  dianggap  mempunyai  alasan  yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.
Pasal 3d
Dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal.
Pasal 3e
Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 3a, 3b, 3c  dan  3d  mengakibatkan  baik  tanah  maupun  pemilik  tanah  yang bersangkutan  dikenakan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  pasal  3  ayat (5)  dan  (6)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  (Lembaran- Negara Tahun 1961 Nomor 280).”
Hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Indoneisia  dengan  tujuan  agar  dapat terciptanya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah-tanah pertanian. Namun kenyataannya  banyak  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Karena itu permasalahan yang timbul adalah : Bagaimana  menciptakan  pemerataan penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah  ?  Apa  yang  menjadi  kendala  dalam mengupayakan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah-tanah pertanian ? II Pembahasan
Mewujudkan  pemerataan  pemilikan  dan  penguasaan  hak  atas  tanah, tidaklah mudah, terutaman tanah-tanah yang berstatus hak milik, sebab pemegang hak  milik  atas  tanah    sekalipun  telah  merasa  kepemilikannya  melampaui  batas maksimum  atau  telah  merasa  bahwa  dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah secara absentee .  Namun  masyarakat  hampir  seluruhnya  tidak  mau  melaporkan bahwa  tanahnya  telah  melebihi  batas  maksimum  atau  tanahnya  yang  dikuasai ternyata secara absentee , mereka menunggu panggilan dari pemerintah dalam hal ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten.  Keadaan  seperti  ini  sulit  untuk  menciptakan pemerataan  pemilikan  dan  penguasaan  hak  atas  tanah.  Pasal  10  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menyatakan bahwa    terhadap  bidang  tanah  yang  dimiliki  harus  diusahakan  atau  dikerjakan sendiri  oleh  yang  empunya.  Ini  berarti  bahwa  setiap  bidang  tidak  diperkenankan
untuk  digarapkan,  sehingga  tanah-tanah  yang  berada  diluar  kecamatan  harus dialihkan haknya kepada orang yang berada di kecamatan tempat tanah itu berada. Petani  sampai  saat  ini  perlu  di  tempatkan  pada  posisi  yang  sama  dengan  profesi yang  lain  (Noercahyo,  JA.,  2005).    Mereka  masih  berpedoman  bahwa  hak  milik adalah    hak  yang  terkuat,  terpenuh,  dan  turun-temurun  (Pasal  20  UUPA)  kata terkuat  mereka  sering  artikan  tidak  boleh  diintervensi  oleh  pihak  ke  3,  pada  hal pengertian  terkuat  itu  adalah  hak  yang  paling  kuat  diantara  hak-hak  atas  tanah yang lain seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lain (Pasal 16 UUPA).
Kekeliruan memaknai suatu kalimat dalam sebuah pasal sangat berdampak pada  pelaksanaannya,  karena  itu  semestinya  tidak  saja  isi  pasalnya  yang  dibaca dan  dipahami,  namun  juga  penjelasan  pasal  yang  bersangkutan  dibaca  dan dipahami, sehingga tidak keliru dalam mengimplementasikan. Tentang pembagian tanah  banyak  pendapat  yang  masih controversial ,  artinya  masih  dipertanyakan tanah mana yang dibagi, atau tanahnya siapa yang dibagi, kepada siapa tanah itu akan diberikan dan bagaimana kontribusinya dari tanah yang dibagi, sangat tidak jelas. Akibatnya masih banyak terjadi sengketa Landreform baik antar masyarakat petani, maupun antara petani dengan pemerintah ( I Gede Surata :2016)
Kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pemerataan penguasaan dan pemilikan  tanah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  224  Tahun  1961 adalah  bahwa  dilapangan  di  ketemukan  dimana  pemegang  hak  atas  tanah  yang tanahnya  diluar  kecamatan  sangat  sulit  untuk  melepasnya,  karena  tanah  yang mereka  dapatkan  dari  hasil  bekerja  dan  diperuntukan  untuk  keturunannya. Penyebab  yang  lainnya  juga  karena  ganti  kerugiannya  sangat  kecil,  sehingga mereka  yang  berharap  dengan  memiliki  tanah  tersebut  kehidupan  mereka  akan lebih  sejahtera,  namun  kenyataannya  kehidupan  mereka  akan  lebih  menderita. Menurut keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, bahwa masih  banyak  tanah-tanah  pertanian  yang  pemiliknya  berada  di  luar  kecamatan dimana  tanah  itu  berada,  hal  ini  salah  satu  penyebabnya  adalah  kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  baik  pemilik  tanah  maupun  penguasaan  tanah
secara  fisik  yaitu  penggarapnya  (wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng, 2 Agustus 2018 ).

## PENUTUP
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal yaitu :
1 Untuk  menciptakan  pemerataan  penguasaan  dan  pemilikan  hak  atas  tanah, perlu  diadakan  sosialisasi  dan  ketegasan  para  pemegang  kewenangan  dalam mengaplikasikan peraturan perundang-undangan, agar masyarakat pemegang hak atas tanah yang berada diluar kecamatan mengetahui landasan yuridisnya mengapa mereka tidak boleh memiliki hak atas tanah diluar kecamatan.
2 Yang  menjadi  kendala  dalam  mengupayakan  pemerataan  penguasaan  dan pemilikan  tanah-tanah  pertanian  adalah  kurang  sadarnya  masyarakat pemegang  hak  atas  tanah  diluar  kecamatan,  untuk  melaporkan  tanah- tanahnya,  karena  takut  pemberian  ganti  kerugiannya  sangat  kecil dibandingkan harga tanah yang sebenarnya, sehingga sampai sekarang masih banyak  tanah-tanah  yang  dimiliki  oleh  pemegang  hak  yang  berada  diluar kecamatan bahkan diluar daerah kabupaten dimana pemegang hak atas tanah itu berada.
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1.  Menciptakan  pemerataan  pemilikan  dan  penguasaan  hak  atas  tanah  tidaklah mudah, karena hal itu menyangkut hak asasi masyarakat, untuk itu hendaknya pemerintah  dapat  memotivasi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  ada  diluar kecamatan dengan jalan menyeimbangkan pemberian ganti ruginya, sehingga mereka tertarik untuk melepaskan hak atas tanahnya.
2.  Solusi yang lainnya adalah bahwa pemerintah dapat mengusahakan dilakukan penukaran sebidang tanah yang ada diluar kecamatan dengan sebidang tanah yang  ada  diwilayah  hukum  kecamatan  dimana  pemilik  tanah  absentee  itu berada.

## DAFTAR BACAAN
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
Noercahyo, JA., 2005. Dari Ladang Sampai Kabinet : Menggugat Nasib Petani , Kompas, Jakarta.
I  Gede  Surata,  2016, Landreform  reformasi  Hukum  Agraria  bagi  Petani Indonesia , Media Nusa Creative, Malang. Noercahyo, JA., 2005, Dari  Ladang Sampai Kabinet  : Menggugat  Nasib Petani , Kompas, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  :  5  Tahun  1960,  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor : 104.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  224  Tahun  1961  tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1964 tentang Tanah Absentee.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  :  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.