## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;

## Muhammad Maksum
11 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  UU  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

## Fathul Muin
25 Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Khamami Zada

## 39
Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU
KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara Aby Maulana
67 Scope  of  State  Responsibility  Against  Terrorism  In  International  Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
77 Pengendalian  Sosial  Kejahatan  (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)

## Mas Ahmad Yani

## 91 Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

## Abu Tamrin
99 Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

## 115
Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan)

## Fathudin

## 133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia
Fadilah Haidar

## 153
Penyalahgunaan  Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak
Atas Kekayaan Intelektual

## Ida Rofida
169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan

## MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)
Muhammad Dandi Pahusa

## Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Perlindungan Hukum Bagi Investor
Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading
Pada Pasar Modal Di Indonesia 
Fadilah Haidar Magister Manajemen Bisnis Binus Business School Jl. Hang Lekir I No. 6, Senayan Jakarta E-mail: fadilah_haidar@yahoo.com
Abstract: Legal Protection towards Investors Concerning Insider Trading Crime Practices in Capital Market in Indonesia. Legal protection to investor is a crucial element  in  business  and  investment  continuation.  Legalprotection  is implemented  through  legal  structure  and  legal  substance  which  is interconnected.  The  absence  of  legal  protection  to  investor  on  insider  trading crime  practices  in  capital  market  will  create  unfair  market,  illicit  profit  and untreatable  market  that  inflict  Investors.  Thus,  Act  No.  8  Year  1995  gives protection to investor in order to create investement safety in capital market.
Keyword: Investor, Insider Trading Crime
Abstrak: Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Terhadap  Praktik  Kejahatan Insider  Trading  Pada  Pasar  Modal  di  Indonesia. Perlindungan  hukum  bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi.  Perlindungan  hukum  itu  sendiri  berupa legal  structure dan legal substance dimana  keduanya  saling  bersinergi  dalam  memberi  kepastian  dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap  kejahatan insider  trading di  pasar  modal,  maka  akan  tercipta unfair market ,  timbulnya illicit  profit ,  dan untrustable  market yang  merugikan  investor. Oleh  karenanya,  UU  No.  8  Tahun  1995  memberikan  perlindungan  hukum  bagi investor,  sehingga  dengannya  diharapkan  dapat  terciptanya  keamanan  dalam melakukan investasi di pasar modal.
Kata Kunci: Investor, Kejahatan Insider Trading, Pasar Modal
DOI: 10.15408/jch.v2i1.2311
 Naskah diterima: 24 Maret 2015, direvisi: 22 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 14 Juni 2015.

## Pendahuluan
Pasar  modal  sebagai  wadah  untuk  mencari  dana  bagi  perusahaan  dan alternatif  sarana  investasi  bagi  masyarakat  ( investor )  dimana  di  dalamnya  terdapat transaksi  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek  dari  perusahaan  publik  ( emiten ) kepada masyarakat investor. Pasar Modal/ Capital Market/Stock Exchange/Stock Market/ dalam  dalam  pengertian  klasik  diartikan  sebagai  suatu  bidang  usaha  perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. 1 Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  08  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek,  perusahaan  publik yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang berkaitan dengan efek. Kegiatan tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.
Penentuan harga di Pasar Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materil, karena suatu  informasi mencerminkan suatu harga. 2 Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal,  calon  pemodal,  atau  pihak  lain  yang  berkepentingan  atas  informasi  atau fakta  tersebut.  Informasi  yang  harus  disampaikan  kepada  publik  adalah  informasi yang  akurat  dan  lengkap  sesuai  dengan  keadaan  perusahaan. 3 Prinsip  keterbukaan adalah prinsip yang menjadi landasan pertimbangan bagi para pelaku di pasar modal untuk melakukan aktivitas perpasarmodalan secara rasional.
Menurut  Peraturan  Nomor  X.K.1 . IV-1.  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar  Modal.  Nomor  KEP-86/PM/1996.  Tentang  Keterbukaan  Informasi.  Informasi yang  harus  dibuka  oleh  perusahaan  publik  antara  lain,  penggabungan  usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan  usaha patungan, pemecahan saham  atau  pembagian  deviden  saham,  pendapatan  dari  deviden  yang  luar  biasa sifatnya,  perolehan  atau  kehilangan  kontrak  penting,  produk  atau  penemuan  baru yang  berarti,  perubahan  dalam  pengendalian  atau  perubahan  penting  dalam manajemen,  pengumuman  pembelian  kembali  atau  pembayaran  Efek  yang  bersifat utang,  penjualan  tambahan  Efek  kepada  masyarakat  atau  secara  terbatas  yang materiel  jumlahnya,  pembelian  atau  kerugian  penjualan  aktiva  yang  materiel, perselisihan  tenaga  kerja  yang  relative  penting,  tuntutan  hukum  yang  penting terhadap  perusahaan,  dan  atau    direktur  dan  komisaris  perusahaan,  pengajuan tawaran  untuk  pembelian  efek  perusahaan  lain,  penggantian  akuntan  yang mengaudit  perusahaan,  penggantian  wali  amanat,  Perubahan  tahun  fiskal perusahaan.
1 Najib A. Gisymar. Insider Trading dalam Transaksi Efek , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 10. 2 Bismar  Nasution, Keterbukaan  dalam  Pasar  Modal, (Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Cet. Pertama, 2001), h. 1.
3 M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indra  Surya, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2004), h. 230.
Menurut  penulis  perlindungan  hukum  bagi  investor  merupakan  suatu  hal yang  krusial  dalam  kelangsungan  dunia  bisnis  dan  investasi,  wujud  dari perlindungan  hukum  itu  sendiri  berupa legal  structure dan legal  substance dimana keduanya  saling  bersinergi  dalam  memberi  kepastian  dan  perlindungan  hukum. Dengan  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi  investor  terhadap  kejahatan insider trading di  pasar  modal  maka  akan  tercipta unfair  market ,  timbulnya illicit  profit ,  dan untrustable market yang merugikan investor.

## Pengertian Pasar Modal
Pasar  Modal/ Capital  Market/Stock  Exchange/Stock  Market/ dalam  dalam pengertian  klasik  diartikan  sebagai  suatu  bidang  usaha  perdagangan  surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. 1 Menurut  Pasal  1  angka  13  Undang  -  Undang  Nomor  08  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal  (Lembaran  Negara  Tahun  1995 Nomor  64,  Tambahan  Lembaran  Negara. Nomor  3587)  pengertian  pasar  modal  yang  lebih  spesifik,  yaitu  kegiatan  yang bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan  perdagangan  efek,  perusahaan  publik yang  berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya,  merupakan  tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli.  Pasar  ( market ) merupakan saran yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk seuatu komoditas  atau  jasa.  Pengertian  modal  ( capital )  dapat  dibedakan  : 2 Barang  modal ( capital  goods) seperti  tanah,  bangunan,  gedung,  mesin,  dan  Modal  uang  ( fund )  yang berupa financial assets .

## Visi dan Misi Ketentuan Perundangan Pasar Modal di Indonesia
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1995,  tentang  Pasar  Modal, Undang-undang Nomor 52 Tahun 1952 Tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa dan Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79, sebagai Undang-undang (Lembaran  Negara  Tahun  1952  Nomor  67  Perundangan  Pasar  Modal  di  Indonesia yakni UU No. 8 Tahun 1995, terdapat visi dan misi bagi pengaturan dan pelaksanaan kegiatan  pasar  modal  di  Indonesia,  yakni  sebagai  berikut:  a).  Visi,  Memajukan pembangunan  nasional  serta  dalam  rangka  antisipasi  atas  globalisasi  ekonomi.  b). Misi,  Berperan  strategis  dalam  pembangunan  nasional  sebagai  salah  satu  sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

## Peran dan Fungsi Pasar Modal
Secara  umum,  pasar  modal  mempunyai  peran  penting  bagi  perkembangan ekonomi suatu Negara karena pasar modal berfungsi sebagai: 3
1 Najib A. Gisymar. Insider Trading dalam Transaksi Efek , (Bandung: Citra Aditya Bakt, 1999), h. 10.
2 M.  Irsan  Nasarudin  dan  Indra  Surya, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia, (Jakarta:  Prenada Media, 2004), h. 10 3 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7
1. Sarana  untuk  menghimpun  dana-dana  masyarakat  untuk  disalurkan  ke dalam kegiatan-kegiatan produktif;
2. Sumber  pembiayaan  yang  mudah,  murah,  cepat  bagi  dunia  usaha  dan pembangunan nasional;
3. Mendorong  terciptanya  kesempatan  berusaha  dan  sekaligus  menciptakan kesempatan kerja dan juga mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
4. Memeperkokoh mechanism  financial  market dalam  menata  system  moneter, karena pasar modal; dapat menjadi saran open market operation sewaktu-waktu diperlukan  oleh  Bank  Sentral  dan  Menekan  tingginya  bunga  menuju  suatu rate yang reasonable ;
5. Sebagai alternative investasi bagi para pemodal. 4
Sangat  diperlukan  hukum  yang  mengatur  seluruh  kegiatan  di  pasar  modal, sebab  aktivitas  di  pasar  modal  amatlah  kompleks.  Apabila  disimpulkan  yang merupakan  target  yuridis  dari  pengaturan  hukum  terhadap  pasar  modal  pada pokoknya  adalah  sebagai  berikut:  Keterbukaan  Informasi;  Profesionalisme  dan tanggung jawab para pelaku di pasar modal; Pasar yang tertib dan modern; Efisiensi; Kewajiban; Perlindungan Investor. 5
Adapun  fungsi  dari  Pasar  Modal,  secara  umum,  fungsi  pasar  modal  adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai  sarana  peningkatan  kapasitas  produksi,  sebagai  sarana  penciptaan  tenaga kerja,  sebagai  sarana  peningkatan  pendapatan  negara,  sebagai  indikator perekonomian Negara. 6

## Produk–Produk pada Pasar Modal
Pertama, Reksa  Dana. Reksa  dana  ( mutual  fund) adalah  sertifikat  yang menjelaskan  bahwa  pemiliknya  menitipkan  uang  kepada  pengelola  reksa  dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini nasihat investasi  yang  baik “jangan  menaruh  semua telur dalam satu keranjang” bisa  dilaksanakan.  Pada  prinsipnya  investasi  pada  reksa  dana  adalah  melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang  diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. 7
Kedua, Saham. Secara  sederhana  saham  dapat  didefinisikan  sebagai  tanda penyertaan  atau  pemilikan  seseorang  atau  badan  dalam  suatu  perusahaan. 8 Wujud saham  adalah  selembar  kertas  yang  menerangkan  bahwa  pemilik  kertas  tersebut
4 Departemen Keuangan RI, Seluk Beluk Pasar Modal . (Jakarta: Depkeu RI, Tanpa tahun), h. 5 5 Munir Fuady. 1996. Pasar Modal Modern: Suatu Tinjauan Hukum , (Bandung: Citra Adtyia Bakti), h.13 6 Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI . Jilid 2, (Jakarta: Esis, 2007), h. 70–71 7 Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya. Reksana Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal: Seri Pengetahuan Pasar Modal (Jakarta: Prenada Media Group, 2006.), h 7.
8 Edilius dan Sudarsono. Kamu Ekonomi Uang dan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 239.
adalah  pemilik  perusahaan  yang  menerbitkan  kertas  tersebut.  Laba  yang  besar  dari saham didistribusikan kepada pemegang saham sebagi dividen.
Ketiga, Saham Preferen . Saham  preferen  memberikan  pilihan  tertentu  atas  hak pembagian  dividen.  Ada  pembeli  saham  preferen  yang  menghendaki  penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain sebagainya.
Keempat, Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 9 Surat obligasi adalah selembar  kertas  yang  menyatakan  bahwa  pemilik  kertas  tersebut  memberikan pinjaman  kepada  perusahaan  yang  menerbitkan  obligasi.  Pada  dasarnya  memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan.
Kelima, Waran. Waran adalah hak  untuk  membeli saham biasa pada waktu dan  harga  yang  sudah  ditentukan.  Biasanya  waran  dijual  bersamaan  dengan  surat berharga  lainnya,  misalnya  obligasi  atau  saham.  Penerbit  waran  harus  memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham  yang  disertai  waran  memasuki  pasar  baik  obligasi,  saham  maupun  waran dapat  diperdagangkan  secara  terpisah.  Kalau  pemodal  ingin  mendapatkan  dividen, terlebih  dahulu  ia  menggunakan  waran  untuk  membeli  saham Capital  gain bisa didapat bila pemegang obligasi yang disertai waran menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika memperolehnya. 10
Keenam, Right  Issue. Right  issue merupakan  hak  bagi  pemodal  membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham,  yang  otomatis  diterima  oleh  pemegang  saham. Right  issue dapat diperdagangkan. Biasanya harga saham hasil right issue lebih murah dari saham lama. Karena  membeli right  issue berarti  membeli  hak  untuk  membeli  saham,  maka  kalau pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan  demikian  maka  imbalan  yang  akan  didapat  oleh  pembeli right  issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. 11

## Perkembangan Pasar Modal di Indonesia
Secara singkat, perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: 12
a) 14 Desember 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
b) 1914 – 1918, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I
9 Dyah Ratih S. Saham dan Obligasi Ringkasan Teori dan Soal Jawab, (Yogyakarta: Atmajaya, 2002), h. 82 10 Yulsafni. Hukum Pasar Modal…… h. 39-40
11 Ibid ., hlm. 35.
12 http://www.tianmarketiva.com/sejarah-bursa-efek-indonesia.  Diakses  pada  10  Mei  2014, pukul 18.41 WIB.
c) 1925 – 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
d) Awal  tahun  1939,  Karena  isu  politik  (Perang  Dunia  II)  Bursa  Efek  di Semarang dan Surabaya ditutup.
e) 1942 – 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II
f) 1952,  Bursa  Efek  di  Jakarta  diaktifkan  kembali  dengan  UU  Darurat  Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)
g) 1956,  Program  nasionalisasi  perusahaan  Belanda.  Bursa  Efek  semakin  tidak aktif.
h) 1956–1977, Perdagangan di Bursa Efek vakum.
i) 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan  dibawah  BAPEPAM  (Badan  Pelaksana  Pasar  Modal).  Tanggal  10 Agustus  diperingati  sebagai  HUT  Pasar  Modal.  Pengaktifan  kembali  pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
j) 1977–1987,  Perdagangan  di  Bursa  Efek  sangat  lesu.  Jumlah  emiten  hingga 1987  baru  mencapai  24.  Masyarakat  lebih  memilih  instrumen  perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal.
k) 1987,  Ditandai  dengan  hadirnya  Paket  Desember  1987  (PAKDES  87)  yang memberikan  kemudahan  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
l) 1988-1990,  Paket  deregulasi  dibidang  Perbankan  dan  Pasar  Modal diluncurkan.  Pintu  BEJ  terbuka  untuk  asing.  Aktivitas  bursa  terlihat meningkat.
m) 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan  Perdagangan  Uang  dan  Efek  (PPUE),  sedangkan  organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
n) Desember 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang  memberikan  kemudahan  perusahaan  untuk go  public dan  beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
o) 16  Juni  1989,  Bursa  Efek  Surabaya  (BES)  mulai  beroperasi  dan  dikelola  oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
p) 13 Juli 1992, Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
q) 22 Mei 1995, Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS ( Jakarta Automatic Trading Systems ).
r) 10 November 1995, Pemerintah mengeluarkan Undang -Undang No. 8 Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal.  Undang-Undang  ini  mulai  diberlakukan  mulai Januari 1996.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 139
s) 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
t) 2000,  Sistem  Perdagangan  Tanpa  Warkat  ( scripless  trading )  mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
u) 2002,  BEJ  mulai  mengaplikasikan  sistem  perdagangan  jarak  jauh  ( remote trading ).
v) 2007,  Penggabungan  Bursa  Efek  Surabaya  (BES)  ke  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

## Perusahaan Go Public
Go  public merupakan  penawaran  saham  atau  obligasi  kepada  masyarakat umum  untuk  pertama  kalinya. 13 Pertama  kali  di  sini  berarti  bahwa  pihak  penerbit pertama  kalinya  melakukan  penjualan  saham  atau  obligasi.  Transaksi  penawaran umum penjualan saham pertama kalinya terjadi pada pasar perdana ( primary market ). Pasar  perdana  adalah  penawaran  saham  dari  perusahaan  yang  menerbitkan saham  (emiten)  kepada  investor  selama  waktu  yang  ditetapkan  oleh  pihak  yang menerbitkan  sebelum  saham  tersebut  diperdagangkan  di  pasar  sekunder  ( Secondary Market ).
Istilah Emiten dapat kita temukan pada Pasal 1 angka 6 UU no 8 tahun 1995, Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 4 Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum efek, baik efek yang bersifat ekuitas (saham), efek yang bersifat hutang (obligasi), efek yang bersifat syariah (sukuk).
Pihak  yang  melakukan  penawaran  umum  saham/( Go  Publik,  Initial  Publik Offering /IPO)  adalah  perusahaan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT),  karena modal  PT  direpresentasikan  atau  dalam  bentuk  saham,  sedangkan  pihak  yang melakukan  penawaran  umum  obligasi  atau  sukuk  disebut  Emiten  obligasi/atau sukuk,  dimana  tidak  hanya  perusahaan  berbentuk  PT  saja,  tetapi  setiap  pihak dimungkinkan  untuk  dapat  menerbitkan  atau  menjual  obligasi  atau  sukuk  di  pasar modal Indonesia.
Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang- kurangnya  oleh 300  (tiga  ratus) pemegang saham dan memiliki  modal  disetor sekurang–kurangnya  Rp  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  atau suatu jumlah pemegang  saham  dan  modal  disetor  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.  Sejak  perusahaan  melakukan  penawaran  saham  perdana  berlangsung maka  investor 5 akan  memilih  perusahaan  mana  yang  paling lucrative ke  dalam portofolionya.
13 Hendy M. Fakhruddim. Go Public , (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h 12. 4 Ibid 5 An  investor  is  a  person  who  allocates  capital  with  the  expectation  of  a  financial  return.  The  types  of investments include: equity, debt securities, real estate, currency, commodity, derivatives such as put and call options, etc. This definition makes no distinction between those in the primary and secondary markets. That is, someone who provides a business with capital and someone who buys a stock are both investors. An investor who owns a stock is known as a shareholder.

## Pengawasan Pasar Modal Saat Ini
Seiring  berkembangnya  hukum  di  tanah  air  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  mengisyaratkan  bahwa  adalah  lembaga  OJK  bertugas  menggantikan Bapepam  dalam  pengawasan  kegiatan  di  pasar  modal. 1 Dalam  Pasal  6  huruf  b Undang-Undang  No  21  Tahun  2011,  OJK  melaksanakan  tugas  dan  pengaturan kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal.  Hal  ini  berarti  OJK  tetap  harus memperhatikan  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 Tentang Pasar Modal. Kehadiran OJK adalah menggusur BAB Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
Dasar  penggantian  Bapepam  ke  OJK  adalah  BAB  XIII  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal  55  ayat  (1): “Sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal, Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. 2 Secara  normative  yuridis,  dengan  terjadinya  pengalihan  fungsi,  tugas  serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sector pasar modal dari Bapepam kepada  OJK  maka  seluruh  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Bapepam  berdasarkan undang-undang  Pasar  Modal  akan  menjadi  kewenangan  OJK.  Menurut  pasal  5  UU nomor  8  tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  Peralihan  kewenangan  tersebut  meliputi kewenangan untuk:
a.  Memberi :
1.  Izin  usaha  kepada  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan, lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2.  Izin  orang  perseorangan  bagi  Wakil  Penjamin  Emisi  Efek,  Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3.  Persetujuan bagi Bank Kustodian;
b.  Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c.  Menetapkan  persyaratan  dan  tata  cara  pencalonan  dan  memberhentikan untuk  sementara  waktu  komisaris  dan  atau  direktur  serta  menunjuk manajemen  sementara  Bursa  Efek,  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  serta lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  sampai  dengan  dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
d.  Menetapkan  persyaratan  dan  tata  cara  Pernyataan  Pendaftaran  serta menyatakan,  menunda  atau  membatalkan  efektifnya  Pernyataan pendaftaran;
1 Inda Rahyani, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Yogyakarta: Atmajaya, 2002), h .82.
2 http://riosidauruk.blogspot.com/2013/03/dari-bapepam-ke-ojk.html. Diakses pada, Kamis 16 Oktober 2014. Pukul 15.47 WIB.
e.  Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi  peristiwa  yang  diduga  merupakan  pelanggaran  terhadap  Undang- undang dan atau peraturan pelaksanaanya;
f. Mewajibkan setiap Pihak untuk :
1)  Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
2)  Mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g.  Melakukan pemeriksaan terhadap :
1)  Setiap  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  telah  atau  diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
2)  Pihak  yang  dipersyaratkan  memiliki  izin  usaha,  izin  orang perseorangan,  persetujuan,  atau  pendaftaran  profesi  berdasarkan Undang-undang;
h.  Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
j. Membekukan  atau  membatalkan  pencatatan  suatu  Efek  pada  Bursa  Efek atau  menghentikan  transaksi  Bursa  atas  Efek  tertentu  untuk  jangka  waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
k.  Menghentikan  kegiatan  perdagangan  Bursa  Efek  untuk  jangka  waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dsan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan  Penyelesaian  serta  memberikan  keputusan  membatalkan  atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
m.  Menetapkan  biaya  perizinan,  persetujuan,  pendaftaran,  pemeriksaan,  dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
n.  Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
o.  Memberikan  penjelasan  lebih  lanjut  yang  bersifat  teknis  atas  UUPM  atau peraturan pelaksanaannya;
p.  Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU PM; dan
q.  Melakukan  hal-hal  lain  yang  diberikan  berdasarkan  Undang-undang  Pasar Modal.

## Penyidikan di Bidang Pasar Modal
Dalam  hal  melakukan  pemerikasaan  dan  penyidikan  atas  terjadinya pelanggaran  UUPM,  kekuasaan  OJK  merupakan  polisi  yang  menegakkan  hukum sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pendelegasian  kekuasaan  Bapepam  kepada OJK  juga  diperluas  yaitu  mempunyai  kekuasaan  untuk  mengenakan  sanksi administrasi  yang  jumlahnya  cukup  banyak  dalam  pelaksanaan  kekuasaannya. Termasuk  dalam  kekuasaan  pengenaan  sanksi  adalah  untuk  mengenakan  denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan pendaftaran (Pasal 102 UU No 8 Tahun 1995) Sebagai Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS),  OJK  mempunyai  kewenangan  seperti  layaknya  Polisi  dalam melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan,  hal  tersebut  ada  pada  Pasal  100  dan  101 UUPM.
Mengenai  kewenangan  polisionil  Bapepam  yang  didelegasikan  oleh  OJK sebagai  PPNS  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.46/1995  Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur masalah- masalah  mengenai  tujuan  pemeriksaan,  norma  dan  pedoman  umum  pemeriksaan serta  bagaimana  pemeriksaan  dilakukan  oleh  PPNS.  Dalam  rangka  pelaksanaan kewenangan  sebagai  penyidik,  OJK  dapat  dibantu  oleh  aparat  penegak  hukum lainnya, juga dapat melalukan perintah penangkapan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pendahulunya yaitu Bapepam.

## Lembaga-Lembaga Pasar Modal di Indonesia
Berikut merupakan Lembaga Penunjang pada Pasar Perdana: 4
Pertama; Penjamin Emisi Efek ( Underwriter ). Tugas penjamin efek antara lain adalah  memberikan  nasihat  mengenai  jenis  efek  yang  sebaiknya  dikeluarkan,  harga yang  wajar  dan  jangka  waktu  efek  (obligasi  dan  sekuritas  kredit),  kemudian  dalam mengajukan  pernyataan  pendaftaran  emisi  efek,  membantu  menyelesaikan  tugas adinistrasi  yang  berhubungan  dengan  pengisian  dokumen  pernyataan  pendaftaran emisi  efek,  penyusunan  prospektus  merancang  spesimen  efek  dan  mendampingi emiten  selama  proses  evaluasi.  Mengatur  penyelenggaraan  emisi  (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).
Kedua; Akuntan Publik. Tugas akuntan publik antara lain adalah melakukan pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  perusahaan  dan  memberikan  pendapatya, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum  dan  ketentuan-ketentuan  Bapepam,memberikan  petunjuk  pelaksanaan  cara- cara pembukuan yang baik apabila diperlukan.
4 I  Putu  Gede  Ari  Suta, Menuju  Pasar  Modal  Modern ,  (Yayasan  SAD  Satria  Bakti,  2000),  h.  211. Lihat pula Yulsafni, Hukum Pasar Modal…… h. 58-67
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 143
Ketiga;  Konsultan  Hukum.  Tugas  konsultan  hukum  adalah  meneliti  aspek- aspek  hukum  emiten  dan  memberikan  pendapat  dari  sisi  hukum  tentang  keadaan dan  keabsahan  usaha  emiten,  yang  meliputi  anggaran  dasar,  izin  usaha,  bukti kepemilikan  atas  kekayaaan  emiten,  perikatan  yang  dilakukan  oleh  emiten  dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana.
Keempat;  Notaris.  Notaris  bertugas  membuat  berita  acara  RUPS,  membuat konsep  akta  perubahan  anggaran  dasar  dan  menyiapkan  naskah  perjanjian  dalam rangka emisi efek.
Kelima;  Agen  Penjual.  Agen  penjual  ini  umumnya  terdiri  dari  perusahaan pialang  ( broker/dealer )  yang  bertugas  melayani  investor  yang  akan  memesan  efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan  menyerahkan  sertifikat efek kepada pemesan.
Keenam;  Perusahaan  Penilai.  Perusahaan  penilai  diperlukan  apabila perusahaan  emiten  akan  melakukan  penilaian  kembali  aktivanya.  Penilaian  tersebut dimaksudkan  untuk  mengetahui  beberapa  beesarnya  nilai  wajar  aktiva  perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.
Adapun  lembaga  penunjang  dalam  emisi  obligasi.  Dalam  emisi  obligasi, disamping  lembaga  penunjang  untuk  emisi  saham  juga  dikenal  lembaga  sebagai berikut:
Pertama;  Wali  Amanat  ( Trustee). Tugas  wali  amanat  adalah  menganalisis kemampuan  dan  kredibilitas  emiten,  melakukan  penilaian  terhadap  sebagian  atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan, memberikan nasihat  yang  diperhitungkan  oleh  emiten,  melakukan  pengawasan  terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada  waktunya,  membuat  perjanjian  perwaliamanatan  dengan  pihak  emiten, memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), apabila diperlukan.
Kedua;  Penanggung  ( Guarantor ).  Penanggung  bertanggungjawab  atas dipenuhinya  pembayaran  pinjaman  pokok  obligasi  beserta  bunganya  dari  emiten kepada  para  pemengang  obligasi  tepat  pada  waktunya,  apabila  emiten  tidak memenuhi kewajibannya.
Ketiga;  Agen  Pembayar  ( Paying  Agent ).  Agen pembayar  bertugas  membayar bunga  obligasi  yang  biasanya  dilakukukan  setiap  dua  kali  setahun  dan  pelunasan pada  saat  obligasi  telah  jatuh  tempo.  Selain  dari  pada  itu  dalam  pasar  modal  juga terdapat  lembaga  penunjang  pasar  sekunder  yakni,  merupakan  lembaga  yang menyediakan  jasa-jasa  dalam  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  di  bursa.  Lembaga penunjang tersebut terdiri dari:
Pertama;  Pedagang  Efek.  Di  samping  melakukan  jual  beli  efek  untuk  diri sendiri,  pedangang  efek  juga  berfungsi  untuk  menciptakan  pasar  bagi  efek  tertentu dan  menjaga  keseimbangan  harga  serta  memelihara  likuiditas  efek  dengan  cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder.
Kedua; Perantara Perdagangan Efek ( Broker ). Broker bertugas menerima order jual dan beli investor untuk kemudian ditawarkan dibursa efek, atas jasanya broker mengenakan fee kepada investor.
Ketiga;  Perusahaan  Efek.  Perusahaan  efek  atau  perusahaan  sekuritas ( securities  company )  dapat  menjalankan  saru  atau  beberapa  kegiatan,  baik  sebagai penjamin  emisi  efek  ( underwriter ),  peranraa  pedagang  efek,  manajer  investasi  atau penasihat investasi.
Keempat;  Biro  Administrasi  Efek.  Yaitu  pihak  yang  berdasarkan  kontrak dengan  emiten  secara  teratur  menyediakan  jasa-jasa  melaksanakan  pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagaian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.
Kelima; Reksa Dana ( Mutual Fund ). Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya  mengelola  dana-dana  investor  yang  pada  umumnya  diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar   modal atau pasar uang  oleh manajer investasi.  Atas dana  yang  dikelola  tersebut  diterbitkan  unit  saham  atau  sertifikat  sebagai  bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana.

## Menganal Praktik Insider Trading
Menurut Black's  Law  Dictionary yang  dimaksud  dari Insider  Trading adalah Where private information is used to create more profit. Sometimes this is considered a crime and punished. Refer to gun jumping. 5 Adapun menurut Utpal Bhattacharya dan Hazem Daouk  dalam  Journal  of  Finance,  Vol.  LVII,  No.  1,  tahun  2002, Insider  trading  is  the trading  of  a  public  company's  stock  or  other  securities  (such  as  bonds  or  stock  options)  by individuals  with  access  to  non-public  information  about  the  company.  In  various  countries, trading based on insider information is illegal. 6
UUPM  dianggap  kurang  mendukung  perlindungan  kepada  investor,  sebab prinsip pengaturan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum menganut teori penyalahgunaan  ( misaproprition  theory )  maka  ketika  terjadi  praktik-praktik perdagangan  orang  dalam  tidak  efektif  memberikan  sanksi  hukum  kepada keterlibatan orang dalam dalam insider trading.

## Adanya Perdagangan Orang Dalam
Dari  beberapa  kejahatan  yang  dilakukan  di  bursa  perdagangan  oleh  orang dalam  ( insider  trading )  adalah  yang  paling  terkenal.  Hal  ini  mungkin  karena  orang yang  mengetahui  informasi  orang  dalam  dalam  mempergunakannya  dalam perdagangan  sering  dianggap  “jenius”  dalam  perdagangan  (karena  setiap  transaksi yang dilakukannya) membawa keuntungan besar).
5 http://thelawdictionary.org/insider-trading/  Diakses  pada  10  Desember  2014,  pukul  20.29 WIB.
6 Utpal Bhattacharya and  Hazem  Daouk. The  World  Price  of  Insider  Trading ,  (Journal of  Finance, Vol. LVII, No. 1. 2002)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 145
Ditinjaun  dari  prespektif  hukum  Islam insider  trading ini  merupakan  haram, karena mengandung kebathilan, sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An Nisaa ayat  29:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kami  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu .”
Larangan  perdagangan  oleh  orang  dalam  sebagaimana  dikatakan  di  atas, pada  dasarnya  adalah  agar  informasi  yang  keluar  dari  perusahaan  dapat  sampai kepada semua orang (pemodal) secara merata terlebih dahulu sehingga tidak ada satu pihak  pun  yang  diuntungkan,  dengen  mengingat  bahwa  informasi  di  bursa merupakan  komoditi  penting  yang  membuat  orang  memutuskan  melakukan  atau tidak  melakukan  investasi.  Dengan  demikian  tidak  seorang  pun  akan  diuntungkan terutama  apabila  yang  bersangkutan  mempunyai  akses  terhadap  manajemen perusahaan. 1
Larangan  pedagangan  oleh  orang  dalam  ini  mulai  diintrodusir  dengan diberlakukannya Keputusan Menteri keuangan nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar  Modal  sebagaimana  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 284/KMK.010/1995,  yang  kemudian  diperkuat  dengan  diberlakukannya  UUPM. Ketentuan  mengenai  perdagangan  orang  dalam  ini  ditentukan  dalam  Pasal.  95-98 UUPM.  Ketentuan  selanjutnya  dari  UUPM  ini  (Pasal  96-98)  memperluas  jangkauan dari Pasal 95 baik terhadap orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau  memberikan  informasi  orang  dalam  kepada  pihak  lain  (Pasal.  96),  atau  “orang luar”  yang  berusaha  untuk  memperoleh  informasi  orang  dalam  tersebut  secara melawan hukum (Pasal 97) serta juga terhadap perusahaa efek/anggota bursa (Pasal 98).
Bilamana  ditemukan  kecenderungan  transaksi  yang  mencolok,  seperti kenaikan atau penurunann harga yang luar biasa, volume dan frekuensi perdagangan yang “istimewa” (karena sebelumnya saham tersebut tidak aktif), termasuk aktivitas transaksi  Anggota  Bursa  yang  luar  biasa,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut.  Penelitian  pertama  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pengecekan terhadap  semua  informasi  resmi  yang  telah  dipublikasikan,  kemudian  emiten  juga dihubungi  untuk  memberikan  konfirmasi  apakah  yang  bersangkutan  telah memberikan  informasi  tertentu  melalui  media  massa  atau  memang  ada keadaan/kejadian yang telah terjadi atau akan dilakukan tetapi masih dirahasiakan. 2 Gejala-gejala 3 di  atas  perlu  diteliti  lebih  lanjut  karena  biasanya  mereka  yang mempunyai  informasi  orang  dalam  akan  melakukan  tindakan  jual  atau  beli
1 Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasa Perdagangan di Bursa , (Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni 1998), h 57.
2 Ibid , hal 60 3 Mereka  yang  mengetahui  informasi  orang  dalam  biasanya  akan  bertindak  lebih  dahulu, misalnya kalau ada kenaikan pembagian deviden (dibandingkan tahun sebelumnya) atau pengambilalihan ( take over ) emiten karena setelah pengumuman saham biasanya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya akan menjual kalau perusahaan akan mengeluarkan pengumuman yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham, misalnya apabila ada kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan.
146 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.
mendahului  diumumkannya  kejadian-kejadian  penting  dalam  perusahaan. 4 Apabila tidak ditemukan cukup alasan yang menunjang adanya indikasi transaksi yang tidak wajar dimaksud, maka penelitian berikutnya dilakukan dengan cara memeriksa data base  anggota  bursa  maupun  emiten  yang  bersangkutan  yang  berkaitan  dengan kemungkinan hubungan afiliasi satu dengan yang lainnya. 5

## Informasi Materil yang Belum Disebutkan
Ketentuan  tentang  manipulasi  harga  dan  “ insider  trading ”  kelihatannya  juga dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  transaksi  oleh  perusahaan  publik terhadap efek sendiri. 6
Rahasia  berharga  (informasi)  ini  dapat  berupa  apapun,  antara  lain  seperti yang  dicantumkan  dalam  Keputusan  Ketua  Bapepam  Nomor  Kep-86/PM/1996, Informasi  atau  Fakta  Material  yang  diperkirakan  dapat  mempengaruhi  harga  Efek atau  keputusan  investasi  pemodal,  antara  lain  hal-hal  sebagai  berikut:  a. Penggabungan  usaha,  pembelian  saham,  peleburan  usaha,  atau  pembentukan  usaha patungan;  b.  Pemecahan  saham  atau  pembagian  dividen  saham;  c.  Pendapatan  dari dividen  yang  luar  biasa  sifatnya;  d.  Perolehan  atau  kehilangan  kontrak  penting;  e. Produk  atau  penemuan  baru  yang  berarti;  f.  Perubahan  dalam  pengendalian  atau perubahan  penting  dalam  manajemen;  g.  Pengumuman  pembelian  kembali  atau pembayaran Efek yang bersifat utang; h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva  yang  material;  j.  Perselisihan  tenaga  kerja  yang  relatif  penting;  k.  Tuntutan hukum  yang  penting  terhadap  perusahaan,  dan  atau  direktur  dan  komisaris perusahaan;  l.  Pengajuan  tawaran  untuk  pembelian  Efek  perusahaan  lain;    m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;  n. Penggantian Wali Amanat; o. Perubahan tahun fiscal perusahaan.

## Melakukan Transaksi dimana dengan Informasi Meterial
Hal  yang  sangat  menarik  mengenai  “perdagangan  orang  dalam” 7 dalam hukum pasar modal kita adalah tidak dicantumkannya unsur
4 Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal …… h. 60 5 Ibid , hal 61 6 Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal …… h. 58 7 Maksud dari “orang dalam” dalam pasar modal yang dikenal di Indonesia hanya meliputi:
a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
c. orang  perseorangan  yang  karena  kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan  usahanya dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  memungkinkan  orang  tersebut  memperoleh  informasi orang dalam; atau
d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.
Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai sebagai orang dalam sampai dengna tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 147
“mendapatkan/meperoleh  keuntungan”  dari  transaksi  dengan  mempergunakan informasi orang dalam.
Dengan  demikian  UUPM  memang  melarang  sama  sekali  adanya  unsur “informasi  orang  dalam”  ini  dalam  perdagangan  efek  di  bursa  kita  tanpa  melihat apakah  adanya  informasi  tersebut  memberikan  keuntungan  atau  tidak  kepada  si pengguna  informasi  tersebut.  Larangan  perdagangan  oleh  orang  dalam  ini  begitu pentingnya  bahkan  punya  pesan  khusus  kepada  orang  dalam  dengan  menyatakan bahwa “orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati  dalam menyebarkan informasi agar informasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. 8 Menemukan adanya “ insider trading ” tidak mudah karena biasanya dengan modus canggih dan kompleks, namun  indikasi  awal  dapat  dilakukan  dengan  cara  memantau  perkembangan transaksi di Bursa. 9

## Mendapatkan Keuntungan yang Tidak Layak
Pada  pelaksanaan  praktik insider  trading di  bursa  saham  motif  utama  para pelaku  adalah  mendapatkan  keuntungan,  namun  keuntungan  ini  tidak  dibenarkan sebab  diusahakan  dengan  cara  yang  tidak  legal  secara  hukum  maupun  tidak  etis secara etika perdagangan bursa, hal seperti ini dikenal dengan Illicit profit, definition is, Not  permitted  or  allowed;  prohibited;  unlawful;  as  an  illicit  trade;  illicit  intercourse. 10 Adapun  objek  lainnya  yang  menjadi  motif  dalam  pelaksanaan insider  trading ini menurut  Doug  Bandow  a  senior  fellow  at  the  Cato  Institute  adalah The  objective  of insider  trading  laws  is  counter-intuitive:  prevent  people  from  using  and  markets  from adjusting  to  the  most  accurate  and  timely  information.  The  rules  target  “non-public” information, a legal, not economic concept. As a result, we are supposed to make today’s trades based on yesterday’s information.

## Kasus Insider Trading di Indonesia
Berikut merupakan contoh kasus lemahnya kekuatan UUPM untuk menjerat praktik insider  trading di  Indonesia. Insider  Trading pernah  terjadi  di  Indonesia  pada tahun 2007 sebagaimana diberitakan Detik Finance oleh Wahyu Daniel - detikfinance Selasa, 18/12/2007 10:52 WIB:
- Duduk Perkara: “Kasus dugaan Insider Trading PGN menguak ke permukaan pada Januari 2007 lalu. Dugaan muncul akibat penundaaan proyek pipanisasi gas Sumsel- Jabar (SSWJ) yang tidak segera dilaporkan manajemen ke publik. Harga saham pada 12  Januari  2007  terjungkal  23,32  persen  menjadi  Rp  7.400  per  saham.  Tidak dilaporkannya  penundaan  proyek  tersebut  diduga  terkait  dengan  kepentingan
8 Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasa Perdagangan di Bursa , (Jurnal Hukum dan Pembangunan), h. 60
9 M. Irsan Nasarudin, et.al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 270 10 West's  Encyclopedia  of  American  Law  (The  Gale  Group,  Inc.  All  rights  reserved.  Copyright, edition 2.  2008)
divestasi saham PGN 5,32 persen pada 15 Desember 2006 agar harga ketika divestasi tidak turun”.
- Putusan Hukum: “ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK)  hanya  memberikan  sanksi  administratif  berupa  denda  terhadap  9  orang karyawan  dan  mantan  karyawan  PT  Perusahaan  Gas  Negara  (PGN)  dalam  kasus perdagangan saham PGN ( Insider Trading ). Ke-9 Orang itu adalah mantan Dirut PGN WMP  Simanjuntak  didenda  Rp  2,330  miliar,  mantan  Sekretaris  Perusahaan Widyatmiko Bapang sebesar Rp 25 juta, Adil Abas Rp 30 juta, Nursubagjo Prijono Rp 53 juta, Iwan Heriawan Rp 76 juta, Djoko Saputro Rp 154 juta, Hari Pratoyo Rp 9 juta, Rosichin Rp 184 juta, dan Thohir Nur Ilhami Rp 317 juta”
- Analisa Hukum: Menurut penulis sanksi hukum yang dijatuhkan kurang tepat, sebab pada Pasal 104 UU No 8 1995 jelas bahwa perdagangan orang dalam selain dikenakan denda  dapat  pula  sekaligus  dikenakan  pidana  penjara  maksimal  10  tahun.  Ini merupakan  ketidaktegasan  dalam  implmentasi  hukum,  yang  akibatnya  merugikan ribuan investor dan dapat menimbulkan uncondusife market .

## Perbandingan Insider Trading di Berbagai Negara
Dunia  bursa  saham  di  seluruh  dunia  pada  prinsipnya  mengenal insider trading ini  dengan  konsep  yang  sama,  yakni  melanggar  prisip  dari  bursa  efek berdasarkan "Objectives  and  Principles  of  Securities  Regulation" published  by  the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) in 1998 and updated in 2003 states that the three objectives of good securities market regulation are: 1). Investor protection, 2). Insuring that markets are fair, efficient and transparent, and 3). Reducing systemic risk.
Adapun  perbandingan  yang  penulis  hadirkan  dalam  skripsi  ini  mengenai konsep hukum terhadap insider trading di beberapa Negara.
Negara  pertama  yang  penulis  bahas  adalah  Russia,  Setelah  satu  dekade perdebatan dan lobi-lobi untuk pembentukan undang-undang baru Rusia pada insider trading dan  manipulasi  pasar  akhirnya  mulai  berlaku  tahun  Januari  2011  lalu,  yakni Federal  Law  No.  224-FZ  “On  Insider  Trading  and  Countering  Market  Manipulation  and Amending  Certain  Russian  Legal  Acts”  (the  “Insider  Trading  Law”)  provides  the  legal framework  for  prosecuting  illegal  insider  trading  by inter  alia defining  the  term  “inside information” and establishing liability for its unlawful use. 11
Negara kedua Amerika Serikat larangan insider trading English and American common  law  prohibitions  against  fraud Pada  tahun  1909,  jauh  sebelum  UU  Bursa  Efek disahkan,  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  memutuskan  bahwa  direktur perusahaan,  yang  membeli  saham  perusahaan  tersebut  ketika  ia  tahu  itu  akan melambungkan  harga,  melakukan  penipuan  dengan  membeli  tetapi  tidak mengungkapkan informasi dalamnya.
Bagian  15  dari Securities  Act  of 1933,  terdapat  larangan  penipuan  dalam penjualan efek yang sangat diperkuat  oleh Securities  Exchange Act of 1934. Bagian 16
11 http://www.bloomberg.com/news/2013-07-02/russia-claims-first-insider-trading-case-in- unilever-s-kalina.html. Diakses pada 10 Desember 2014, pukul 22.00 WIB.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 149
(b) dari Securities Exchange Act of 1934 melarang keuntungan short-swing (dari setiap pembelian dan penjualan dalam jangka waktu enam bulan) yang dibuat oleh direktur perusahaan,  pejabat,  atau  pemegang  saham  yang  memiliki  lebih  dari  10%  saham perusahaan. 12 Menurut  Pasal  10  (b)  dari  Undang-Undang  1934,  SEC  Rule  10b-5, melarang penipuan terkait dengan perdagangan efek. The Insider Trading Sanctions Act of 1984 and the Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988 . 13
Negara  Ketiga  adalah  Inggris,  perundangan  yang  menyangkut  ketentuan bursa  efek  adalah the  Criminal  Justice  Act  1993,  Part  V,  Schedule  1,  and  the  Financial Services  and  Markets  Act  2000 .  Menurut  organisasi  independen  Cato  visi  dan  misi peratruran di atas which defines an offence of Market Abuse. It is also illegal to fail to trade based  on  inside  information  (whereas  without  the  inside  information  the  trade  would  have taken place).
Dari  beberapa  Negara  di  atas  jelaslah  bahwa  Undang-undang  pasar  modal nomor 8 tahun 1995 yang saat ini masih dipakai di Indonesia sudah kurang relevan dengan perkembangan dunia perpasar modalan masa kini dan pergerakan yang masif dari  kejahatan insider  trading ataupun  segala  jenis frauds lainnya  khususnya  dalam pasar  modal.  Terlihat  pula  bahwa  pengaturan  mengenai  karakteristik insider  trading dalam  UUPM  belum  memadai  dan  belum  mampu  menjerat  pelaku,  karena  adanya batasan-batasan dan kekurangan dalam pengaturan yang terdapat dalam Pasal 95-98 UUPM.  Ketentuan  mengenai  larangan insider  trading yang  terdapat  dalam  UUPM belum dapat memberikan perlindungan yang seutuhnya kepada para investor.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Insider Trading Penegakan hukum insider trading mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif, perdata, dan pidana. Pada dasarnya UUPM telah meletakkan landasan bagi  penegakkan  hukum  sebagai  bentuk  perlindungan  untuk  setiap  pelanggaran terhadap kegiatan pasar modal, yakni Adanya sanksi administratif (Pasal 102 UUPM), Sanksi Pidana (Pasal 103-110 UUPM), Tuntutan ganti kerugian secara perdata (Pasal 111 UUPM).
UUPM  dianggap  kurang  mendukung  perlindungan  kepada  investor,  sebab prinsip pengaturan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal belum menganut teori penyalahgunaan  ( misaproprition  theory )  maka  ketika  terjadi  praktik-praktik perdagangan  orang  dalam  tidak  efektif  memberikan  sanksi  hukum  kepada keterlibatan  orang  dalam  dalam insider  trading sebab  UU  No.8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal masih menganut teori hubungan kepercayaan ( fiduciary duty theory ).
Teori penyalahgunaan ( misappropriation theory ) mengatakan setiap orang yang menggunakan inside  information atau  informasi  yang  belum  tersedia  untuk  publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai insider .
12 A Securities & Exchange Commission regulation that requires company insiders to return any profits made from the purchase and sale of company stock if both transactions occur within a six-month period. A company insider, as determined by the rule, is any officer, director or holder of more than 10% of the company's shares.
13 Thomsen LT. "Testimony Concerning Insider Trading," (SEC. Retrieved December 21, 2011).
Walaupun  orang  yang  melakukan  perdagangan  itu  tidak  mempunyai fiduciary  duty dengan perusahaan. 14
Pasal  95  berbunyi:  “Orang  dalam  dan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang mempunyai  informasi  orang  dalam  dilarang  melakukan  pembelian  atau  penjualan atas  efek:  a).  a.    Emiten  atau  Perusahaan  Publik  dimaksud;  dan  b).  Perusahaan  lain yang  melakukan  transaksi  dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang bersangkutan.”
Apabila  Pasal  95  ini  dicermati  lebih  mendalam  lagi,  maka  masih  terdapat celah  hukum  yang  dipakai  oleh  orang  dalam  ( insider ),  maupun  orang  luar  yang menerima  informasi  ( insider )  untuk  melakukan  transaksi  efek  yang  dilarang  atau insider  trading .  Pasal  95  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  hanya  menjangkau orang dalam kapasitas Fiduciary duty theory , sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori Misappropriation  theory hampir  dapat  dipastikan  akan  terhindar  dari pelaksanaan Pasal 104 Undang-Undang No 8 tahun 1995 yaitu mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku insider trading . 15

## Penyelesaian Hukum Tindakan Insider Trading di Pasar Modal
Kejahatan insider  trading diselesaikan  dengan  jalan  melalui  pengadilan,  dan tidak  dapat  diselesaikan  dengan  jalan Alternative  dispute  resolution .  Dalam  pasal  104 UU No 8 Tahun 1995 jelas diutarakan bahwa kejahatan insider trading hukumannya adalah denda maksimal 15 miliar rupiah dan maksimal penjara 10 tahun.
Tingkat  kesulitan  penegakan  hukum insider  trading sebagai  salah  satu  jenis White collar crime. Kenyataan menunjukkan bahwa kasus White collar crime sampai ke pengadilan jauh lebih sulit daripada membawa kasus-kasus konevnsional. 16
Kesulitan  ini  disebabkan  oleh  faktor-faktor  sebagai  berikut: 7 a).  Modus operandi dari white collar crime jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional;  b).  Pelaku white  collar  crime jarang  yang  mempunyai  riwayat  hidup kriminil  seperti  yang  umumnya  dimiliki  oleh  pelaku  kejahatan  konvensional;  c). Kerugian  dari white  collar  crime tidak  sejelas  kerugian  sebagai  akibat  dari  kejahatan konvensional.  Dalam  kejahatan  konvensional  kerugian  jelas  (misalnya:  terluka  atau terbunuh). 8

## Penutup
Berdasarkan Perundangan Pasar Modal di Indonesia yakni UU No. 8 Tahun 1995, terdapat visi dan misi bagi pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pasar modal di  Indonesia,  yakni,  bahwa  tujuan  pembangunan  nasional  adalah  terciptanya  suatu
14 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law……… h. 264 15 Najib A. Gisymar, Insider Trading …… h. 44. 16 Munir Fuady, Pasar Modal …… h. 180 7 Ibid.
8 Sere Intan A. Sinaga, Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Insider Trading di Indonesia , (Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum Volume I No. 2, 2014), h. 11
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 151
masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  bahwa  pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu  sumber  pembiayaan  bagi  dunia  usaha  dan  wahana  investasi  bagi  masyarakat, bahwa  agar  pasar  modal  dapat  berkembang  dibutuhkan  adanya  landasan  hukum yang  kukuh  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum  pihak-pihak  yang  melakukan kegiatan  di  pasar  modal  serta  melindungi  kepentingan  masyarakat  pemodal  dari praktik  yang  merugikan,  bahwa  sejalan  dengan  hasil-hasil  yang  dicapai pembangunan  nasional  serta  dalam  rangka  antisipasi  atas  globalisasi  ekonomi, Undang-undang Nomor 52 Tahun 1952 Tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa”, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.
Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan di pasar modal adalah praktik Insider trading. Dalam pasar modal di Indonesia, praktik insider trading tergolong salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait  di  dalam  sejumlah  skandal,  apakah  itu  yang  melibatkan  emiten  swasta ataupun BUMN. Saat ini yang berwenang adalah OJK karena kewenangan BAPEPAM telah pindah sepenuhnya ke OJK, Mulai 31 Desember 2012.
Perlindungan  hukum  bagi  investor  terhadap  praktik insider  trading pada pasar    modal  di  Indonesia  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1995.  Terdapat  kekuatan hukum yang lemah di UUPM terhadap penindakan praktik orang dalam atau insider trading ,  sebagaimana  yang  kita  lihat  dan  bandingkan  di  beberapa  Negara  peraturan perundangan pasar modal terus direvisi, karena dunia pasar modal amatlah dinamis dan  kompleks.  Berikut  kelemahan  dari  UUPM  dan  bahan  yang  bisa  menjadi  acuan pembelajaran  untuk  memperbaiki  struktur  hukum  pasar  modal  Indonesia;  a. Pengaturan mengenai karakteristik insider trading dalam UUPM belum memadai dan belum  mampu  menjerat  para  pelaku,  karena  adanya  tidak  jelasnya  batasan-batasan insider  trading yang  terdapat  dalam  Pasal  95-98  UUPM.  b.  Ketentuan  mengenai larangan insider  trading yang  terdapat  dalam  UUPM  belum  dapat  memberikan perlindungan  yang  seutuhnya  kepada  para  investor.  c.  Tidak  disebutkannya  pihak- pihak  luar  emiten  secara  detail  dan  sesuai  perkembangan  dunia  pasar  modal  yang dapat  menunjang  praktik  insider  trading  ini,  sehingga  pihak-pihak  luar  tersebut sangat  besar  kemungkinan  melakukan  praktik insider  trading ini.  d.  Didalam  UUPM tidak  memberikan  “batasan”  secara  tegas  mengenai insider  trading dan  tidak disebutkan juga mengenai informasi yang semestinya dibuka setelah disclosure .
Pustaka Acuan:
Buku : Edilius dan Sudarsono. Kamus Ekonomi Uang dan Bank . Jakarta: Rineka Cipta. 1994 Fuady,  Munir Pasar  Modal  Modern ( Suatu  Tinjauan  Hukum ).  Bandung:  Citra  Adtyia Bakti. 1996 Gisymar,  Najib  A. Insider  Trading  dalam  Transaksi  Efek .  Bandung,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung. 1999 Hendy M. Fakhruddim. Go Public . Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
152 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.
Hulwati, Transaksi  Saham  di  Pasar  Modal  Indonesia  Prespektif  Hukum  Ekonomi  Islam . Yogyakarta: UII Press. 2001 Nasarudin,  M.  Irsan  dan  Indra  Surya. Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia ,  Jakarta, Kencana. 2004 Nasution,  Bismar. Keterbukaan  dalam  Pasar  Modal ,  cetakan  pertama:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001 PPJM,  Pedoman  Penulisan  Skripsi  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN Syarifhidayatullah. Jakarta: UIN Syahid. 2012 Rahyani, Inda. Hukum Pasar Modal Indonesia, Univ . Yogyakarta : Atmajaya, 2002 Ratih  S,  Dyah. Saham  dan  Obligasi  Ringkasan  Teori  dan  Soal  Jawab, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2002 Raywidjaja, I.G. Hukum Pasar Modal . Jakarta: Maspion. 2001 S, Alam. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI . Jakarta: Esis, Jilid 2. 2007 Suta, I Putu Gede Ari. Menuju Pasar Modal Modern . Yayasan SAD Satria Bakti. 2000 Tavinayati  dan  Yulia  Qamariyanti. Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia. Jakarta.  Sinar Grafika. 2013
Tunggal, Iman Sjahputra. Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia . Jakarta: Harvarindo. 2000 Widjaya,  Gunawan  dan  Almira  Prajna  Ramaniya. Reksana  Dana  dan  Peran  Serta Tanggung  Jawab  Manajer  Investasi  dalam  Pasar  Modal.  Seri  Pengetahuan  Pasar Modal, Prenada Media Group, Jakarta. 2006 Yulsafni. Hukum Pasar Modal, Bdan Penerbit Iblam, Jakarta. 2005

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Keputusan Menteri keuangan nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 Peraturan  Nomor  X.K.1 . IV-1.  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal. Nomor KEP-86/PM/1996. Tentang Keterbukaan Informasi.
Sumber non-buku : Balfas,  Hamud  M. Tindak  Pidana  Pasar  Modal  dan  Pengawasa  Perdagangan  di  Bursa , Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari-Juni. 1998 Balfas,  Hamud  M. Tindak  Pidana  Pasar  Modal  dan  Pengawasa  Perdagangan  di  Bursa , Jurnal Hukum dan Pembangunan. 1999 Bhattacharya, Utpal and Hazem Daouk. The World Price of Insider Trading . Journal of Finance, Vol. LVII, No. 1. 2002 Sinaga.  Sere  Intan  A. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Praktik  Insider  Trading  di  Indonesia . (Pekanbaru, Riau: JOM Fakultas Hukum Volume I No. 2, 2014