KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 | 33
Hukum Pidana di Kesultanan Melaka Abad ke-15 dan ke-16 M 1

## Ayang Utriza Yakin
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. e-mail: ayang.utriza@uinjkt.ac.id

## Abstrak:
Artikel ini membahas masalah hukum pidana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 M. Sumber utama tulisan adalah Undang-Undang Melaka ( UUM ), kitab  hukum  Kesultanan  Melaka  yang  disunting  oleh  Liaw  Yock  Fang.  Penulis menemukan  bahwa  hukum  adat  dan  hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum pidana di Melaka sebagaimana terdapat di dalam UUM . Tapi, pasal-pasal yang ada  di  dalam UUM tidak  diterapkan  di  dalam  kehidupan  masyarakat  Melaka. Yang  diterapkan  adalah  hukum  adat  yang  masih  dipengaruhi  oleh  Hindu, agama  yang  dianut  saat  itu  sebelum  datangnya  Islam.  Hukum  Islam  menjadi alternatif hukum adat di Melaka yang bersumber dari berbagai mazhab fikih di dalam  Islam. Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  dan  peralihan  hukum suatu  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan  politik  dan  agama  yang dianut  penguasa.  Dalam  konteks  Melaka,  hukum  adat  yang  dipengaruhi  oleh Hindu beralih dan berubah secara perlahan kepada hukum Islam (baca: fikih).

## Kata Kunci:
Hukum Islam, Undang-Undang Melaka, kisas, had, takzir

## Abstract:
This article discusses about the criminal law in the Malaka Sultanate at 15th and 16th century. The main source of this article is Undang-Undang Melaka (UUM, the Melaka Law), a book of Melaka Sultanate Law edited by Liaw Yock Fang. I found that the customary law and Islamic law became the source of criminal law in Melaka as can be read in the UUM. But the chapters of law in the UUM were not actually enforced in the life of Melaka people. The enforced law among the Melaka  people  was  the  customary  law  which  much  influenced  by  the  Hindhu culture.  The  Islamic  law  became  the  alternative  law,  beside  of  that  customary law,  which  derived  from  many  different  schools  of  Islamic  Jurisprudence (madzhab  fiqh) .  This  article  demonstrated  that  the  change  and  transition  of  law within certain society was deeply influenced by the change of politic and religion conversion  of  the  ruler.  In  the  context  of  Melaka,  the  customary  law  which influenced by Hindhu culture gradually changed into Islamic law.
1 Tulisan ini bersumber dari salah satu sub-bab Tesis Master saya berjudul ‘ Le Droit Musulman dans Le Monde  Insulindien ’  di Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales (EHESS),  Paris,  Juni,  2005.  Saya mengucapkan terima kasih kepada profesor  Claude  Guillot dan profesor Baber Johansen  yang telah memberikan masukan atas draf awal tulisan ini.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 34 |
Keywords:

## Islamic law, Melaka Law, kisas, had, takzir

## Pendahuluan
Kesultanan  Melaka  (1390-1511) yang  terletak  di  Semenanjung  Melayu amat  berpengaruh  di  Nusantara  bagian Barat  pada  abad  ke-15.  Tulisan  ini  akan melihat  hukum  pidana  yang  digunakan di Kesultanan Melaka. Ia mencoba menja- wab  pertanyaan  seputar  sumber  yang menjadi  landasan  hukum  bagi  pelang- garan-pelanggaran dan tindakan krimina- litas di Melaka: hukum adat atau hukum Islam?  Jika  itu  hukum  Islam,  apa  yang menjadi  landasannya:  Al-Qur`an,  hadits atau  fikih?  Jika  itu  fikih,  mazhab  apa yang  memengaruhinya?  Kemudian,  tu- lisan  ini  mencoba  melihat  apakah  pera- turan itu diterapkan oleh Kesultanan Me- laka  bagi  masyarakat  Melaka  saat  itu? Sumber  utama  pengkajian  untuk  menja- wab  pertanyaan-pertanyaan  ini  adalah teks  hukum Undang-Undang  Melaka ( UU- M ),  kitab  hukum  Kesultanan  Melaka yang  disunting  oleh  Liaw  Yock  Fang. Kamitidak  memberikan  tentang  sejarah kesultanan  Melaka  secara  rinci,  keadaan sosial-politik  dan  ekonomi  Melaka,  dan apa  itu  UUM,  karena  di  dalam  tulisan kami yang lain hal itu sudah dibahas.

## Hukum Pidana di Melaka
Kita  akan  coba  melihat  tindakan kriminalitas yang ada di dalam UUM dan membahasnya dalam bingkai pertanyaan- pertanyaan yang diajukan di atas.
1. Pembunuhan
Hukum  pembunuhan  di  dalam UUM berdasarkan  hukum  adat  dan  hu- kum  Islam  sebagai  alternatif.  Pasal  5.3 menyatakan:
“ Adapun  jikalau  membunuh  madunya, maka  ia  lari  ke  dalam  kampung  orang, maka  diikutnya  oleh  empunya  madu  itu, maka  berkelahi  ia  dengan  yang  empunya kampung  itu,  maka  jikalau  ia  melawan, maka  terbunuh  yang  empunya  kampung itu,  maka  jikalau  ia  melawan,  maka  ter- bunuh yang mengikut itu, mata saja tiada dengan  hukum  lagi.  Itulah  adatnya  ne- geri, tetapi pada hukum Allah, yang mem- bunuh  itu  dibunuh  juga  hukumnya,  ka- rena  menurut  dalil  Kuran  dan  menurut amr bil ma’ruf wa nahy anil munkar .” 2 Kita lihat bahwa hukum kisas yang dinyatakan  di  dalam  pasal  5.3  terkait perselingkuhan yang menimbulkan perti- kaian  antara  suami,  pacar  istrinya,  dan kepala desa yang membunuh sang suami. Menurut  hukum  adat,  pembunuhan  se- perti  di  dalam  pasal  itu  tidak  ada  masa- lah.  Tapi,  menurut  hukum  Allah,  siapa yang  membunuh akan dibunuh.
Kita  temukan  dua  hukuman  di dalam  al-Qur`an.  Pertama,  Qs.  al-Mâ`i- dah  (4):  92  mengatur  pembunuhan  kare- na  salah  ( khatha’ ).  Dalam  kasus  ini,  al- Qur`an menyatakan bahwa jika seseorang membunuh  karena  salah,  ia  harus  mem- bebaskan  seorang  budak  atau  membayar uang  tebusan  ( dîyat ).  Kedua,  Qs.  al-Nisâ` (5):  45  yang  mengatur  siapa  yang  mem- bunuh  akan  dibunuh. 3 Hal  ini  disebut hukum  kisas  ( qishâsh ),  sebagaimana dalam al-Qur`an surah al-Mâ`idah [5]: 45.
2 Liaw  Yock  Fang, Undang-Undang  Melaka (The Hague: M. Nijhoff, 1976), 70.
3 ‘Abd  Rahmân  al-Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh  ‘alâ  al-Ma- dzâhib  al-Arba’ah ,  Jilid  V  (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  19- 87/1406), 244.
Berangkat  dari  keterangan  di  atas, pasal  5.3 UUM sesuai  dengan  konsep  al- Qur`an tentang hukum kisas.
Kami  juga  menemukan  hukum kisas yang disebutkan di dalam pasal 8.2 yang berbunyi:
“ […] Adapun  jikalau  merdehika  me- nampar  abdi,  maka  ditikamnya  oleh  abdi itu,  mati  merdehika  itu,  suatupun  tiada salahnya. Tetapi pada hukum Allah, yang membunuh  itu  dibunuh  pula  hukumnya, maka adil namanya. Adapun jikalau mer- dehika  ditampar  abdi,  maka  ditikamnya mati  serta  ada  saksinya,  tiadalah  per- kataannya lagi […] ” 4
Kalimat  yang  membahas  soal seorang  merdeka  menampar  seorang  bu- dak  dan  dibunuh  oleh  orang  yang terakhir  ini,  dan  budak  itu  tidak  dihu- kum,  menunjukkan  kepada  kita  bahwa ini  adalah  hukum  adat.  Kalimat  beri- kutnya  menyebutkan  dengan  jelas  ‘hu- kum  Allah’,  dan  oleh  karenanya  mena- fikan  kalimat  sebelumnya  yang  meliputi hukum adat. Kasus seperti ini ditemukan dan  dijelaskan  di  dalam  hukum  Islam. Mazhab  Mâlikî,  Syâfi’î,  dan  Hanbalî  me- nyatakan  bahwa  seorang  budak  yang membunuh seorang merdeka harus dibu- nuh  karena  mereka  memiliki  status  yang berbeda:  seorang  merdeka  mempunyai status  lebih  tinggi  dari  seorang  budak. 5 Hal  ini  menjelaskan  kepada  kita  bahwa kalimat pertama berada di bawah hukum adat, sementara kalimat terakhir, tampak- nya,  berasal  dari  hukum  Islam.  Mazhab Mâlikî, Syâfi’î, dan Hanbalî menyebutkan bahwa  seorang  lelaki  yang  membunuh
4 Fang, Undang-Undang Melaka , 76.
5 al-Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh ,  282-83;  Sayyid  Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , jilid II, (Kairo: tp., 1988/1409), 446-47.
seorang  budak  tidak  akan  dibunuh. 6 Se- baliknya,  menurut  madzhab  Hanafî  se- orang merdeka yang membunuh seorang budak akan dibunuh. 7 Berdasarkan infor- masi  tersebut,  sebagian  dari  pasal  8.2 sesuai dengan hukum Islam menurut tiga mazhab yang telah disebut di muka.
Kita  lihat  di  sini  dengan  jelas  bah- wa  ada  perubahan  yang  terjadi  dari  hu- kum  adat  ke  hukum  Islam  (baca:  fikih), melalui  al-Qur`an.  Hal  itu  ditunjukkan oleh  kalimat  ‘ Tetapi  pada  hukum  Allah, yang  membunuh  itu  dibunuh  pula  hu- kumnya ,’ menandakan  pemutusan  antara hukum  yang  lama,  yaitu  hukum  adat, dan hukum baru, yaitu hukum Islam, di- masukkan oleh kalimat tersebut.
Kami menemukan dalam pasal be- rikut 8.3 yang menyebutkan hukum kisas. Pasal  itu  menyebutkan  penghinaan  yang mengakitabkan  pembunuhan.  Pasal  itu berbunyi:
“ Adapun  hukum  orang  memaki  orang: jikalau  abdi  memaki  merdehika,  digocoh hukumnya atau ditanggalkan giginya itu- lah  hukumnya.  Adapun  jikalau  merde- hika  memaki  isteri  abdi,  tiadalah  lagi  sa- lahnya pada adatnya, karena hukum anak isteri  itu  tiada  dapat  dipermudah-mudah pada hukum  kanun, tetapi  kepada hukum Allah  bersalahan:  yang  membunuh  itu, fardu  dibunuh  pula,  supaya  jangan  ter- tanggung haknya itu kepada kita .” 8 Pasal  18.4  menentukan  hal  yang sama dengan hukum kisas. Pasal tersebut menyarankan  hukuman  yang  sesuai  de- ngan  hukum  adat,  yaitu  pembayaran
6 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 286; Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , 445-47.
7 al-Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh ,  285-86.  Menurut  mazhab Hanafî,  seorang  lelaki  merdeka  dan  budak  itu mempunya  status  yang  sama  dalam  hal  kemu- liaan ( ‘ishmah ).
8 Fang, Undang-Undang Melaka , 76.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 36 |
denda sekati lima tahil (800  gram  emas) 9 bagi  siapa  pun  yang  membunuh  sese- orang.  Tapi,  menurut  hukum  Allah,  ia yang  membunuh  maka  akan  dibunuh. Pasal  itu  berbunyi  dengan  jelas:  “ […] tetapi  menurut  hukum  Allah,  siapa  yang membunuh akan dibunuh .” 10
Pasal  8.3  menyatakan  dengan  jelas bahwa,  menurut  hukum  adat,  seorang budak  yang  telah  membunuh  seorang merdeka  karena  orang  terakhir  ini  telah menghina  istrinya,  tidak  akan  dibunuh. Pasal  8.2  menuliskan  hal  yang  sama: menurut hukum adat, jika seorang budak membunuh  seorang  merdeka  karena yang  terakhir  ini  telah  menghinanya,  o- rang  yang  pertama  tidak  akan  dibunuh. Ada  pun  menurut  hukum  Allah,  siapa yang  membunuh  akan  dibunuh.  Pasal 18.4  menyatakan  hal  yang  sama.  Hukum kisas  itu  adalah  hukuman  yang  telah  di- gariskan di dalam al-Qur`an.
Pasal  39  memperkuat  kalimat  ter- akhir  pasal  8.2  yang  sesuai  dengan  hu- kum  Islam,  yaitu  jika  seorang  merdeka membunuh seorang budak, ia tidak akan dibunuh.  Pasal  itu  menegaskan  juga  o- rang-orang yang tidak dikenakan hukum- an kisas. Pasal 39 menyebutkan:
« Apabila  seorang  akil  baligh  membunuh Islam dengan disahajanya dibunuhnya itu laki-laki  atau  perempuan  atau  kecil  atau besar, maka yang membunuh itu dibunuh. Bermula tiada harus dibunuh sebab mem- bunuh  kafir  dan  tiada  harus  merdehika dibunuh  sebab membunuh  abdi  dan  tiada harus  bapa  dibunuh  sebab  membunuh anaknya.  Bermula  jikalau  Yahudi  mem- bunuh  Nasrani  atau  kafir  Majusi  seka- lipun dibunuhnya itu, tiada setahu orang
9 Untuk  melihat  perbandingan  suatu  ukuran  dan timbangan,  lihat Encyclopaedie  van  Nederlansche Indië , edisi kedua, vol. II, 688.
10 Fang, Undang-Undang Melaka , 104.
banyak,  di  dalam  antara  itu,  maka  tahu orang  jikalau  ia  menjadi  Islam  sekalipun dihukumkan ia seperti hukum Allah.» 11 Di  dalam  pasal  tersebut,  ada  tiga hal  yang  patut  dicatat: Pertama ,  pasal tersebut  menyatakan  dengan  jelas  dalam keadaan  seperti  apa  hukum  kisas  akan diterapkan:  pembunuh  harus  sehat  dan balig.  Hal  ini  sesuai  dengan  hukum Islam. 12 Sementara  itu,  di  dalam  pasal- pasal  sebelumnya  5.3,  8.2,  8.3  dan  18.4, syarat  penerapan  hukum  kisas  itu  tidak disebutkan.  Hukum  yang  disebutkan  itu adalah  hukuman  yang  disebutkan  di  da- lam al-Qur`an yang tidak bersumber dari fikih.  Hal  itu  menjelaskan  bahwa  al- Qur`an  adalah  prinsip  umum  yang  dije- laskan  kemudian  oleh  para  ahli  fikih ( fuqahâ` ).  Pemahaman  para  ahli  fikih  itu dinamakan apa yang kita sebut fiqh (baca: hukum  Islam).  Dengan  demikian,  pasal 39 sesuai dengan hukum Islam.
Kedua ,  dilarang  membunuh  seo- rang Muslim karena ia membunuh orang kafir  atau  membunuh  budak  atau  orang tua  yang  membunuh  anaknya.  Di  dalam hukum  Islam,  menurut  mazhab  Mâlikî, Syâfi’î, dan Hanbalî bahwa seorang Mus- lim  yang  membunuh  orang  bukan-Islam tidak  akan  dibunuh,  orang  merdeka membunuh  budak  tidak  akan  dibunuh. 13 Sebaliknya,  menurut  mazhab  Hanafî  se- orang  Muslim  yang  membunuh  orang bukan-Islam di daerah Islam ( dâr al-islâm )
11 Fang, Undang-Undang Melaka , 158.
12 Sâbiq, Fiqh  al-Sunnah ,  442;  Abû  al-Walîd  Mu- hammad  ibn  Rusyd, Bidâyah  al-Mujtahid  wa  Nihâ- yah al-Muqtashid , Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 296.
13 Menurut  hadits  Nabi  Muhammad  Saw.  “Siapa yang membunuh orang bukan-Islam ( kâfir ), maka tidak akan dihukum bunuh.” al-Jazîrî, Kitâb al-Fi- qh , 282-84, Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , 445-47.
harus  dibunuh 14 dan  seorang  merdeka yang membunuh budak, maka akan dibu- nuh  kecuali  orang  tersebut  adalah  tuan- nya. 15 Orang  tua  yang  membunuh  anak- nya,  menurut  empat  mazhab,  tidak  akan dibunuh. 16 Kasus-kasus  yang  disebut  di dalam  pasal  itu  benar-benar  telah  sesuai dengan hukum Islam.
Berdasarkan informasi tersebut, ki- ta  lihat  bahwa  seorang  yang  membunuh tidak  dihukum  kisas  dalam  tiga  kasus tersebut di atas. Sementara itu pasal-pasal terdahulu  5.3,  8.2,  8.3,  18.4  menyebutkan dengan  jelas  bahwa  menurut  hukum  Al- lah siapa yang membunuh akan dibunuh. Hal  ini  telah  digariskan  secara  gamblang tanpa  ada  perbedaan  siapapun  pembu- nuh itu. Adapun pasal 39 mengecualikan 3  orang  dari  hukum  kisas.  Hukuman yang dinyatakan di dalam pasal yang di- sebutkan  terdahulu  adalah  hukuman yang  digariskan  oleh  al-Qur`an,  semen- tara  pasal  yang  disebutkan  terakhir  de- ngan jelas merujuk pada fikih.
Ketiga , hukum kisas diterapkan ke- pada orang bukan-Islam dan tetap dikisas walaupun  sudah  masuk  Islam.  Menurut mazhab  Syâfi’î,  hukum  kisas  tetap  ber- laku  bagi  bukan-Muslim,  apakah  ia Yahudi  atau  Kristen,  yang  tinggal  di daerah  yang  dikuasai  umat  Muslim  ( dâr al-islâm ). 17 Pasal  39  menyebutkan  bahwa
14 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 282-84 dan284.
15 Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , 447, al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 311.  “Tidak  akan  dibunuh  seorang  tuan  yang membunuh budaknya…”
16 Menurut hadits Nabi Muhammad Saw. “Orang tua  yang  membunuh  anaknya,  maka  tidak  akan dibunuh.” Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , 444.
17 Muhammad  ibn  Idrîs  al-  Syâfi’î, al-Umm .  ed.
Muhammad  Zuhrî  al-Najjâr,  jilid  VI  (Beirut:  Dâr al-Ma’rifah,  t.th.),  46,  47-9,  Syams  al-Dîn  ibn  Ah- mad al- Syarbînî, al-Iqnâ` fî Halli Alfâdz Abî Syujâ`, ed. ‘Alî ‘Abd al-Hamîd Abû al-Hayr dan Muham-
seorang  bukan-Muslim,  dalam  hal  ini Yahudi,  yang  membunuh  seseorang  ke- mudian  ia  berpindah  agama  Islam,  tetap akan  dibunuh.  Menurut  al-Syâfi’î,  jika seseorang  membunuh  seorang  Majusi kemudian  masuk  agama  Islam,  jika  ia membunuh  karena  salah  ( khatha` ),  kelu- arganya  harus  membayar  uang  darah ( ‘âqila ), 18 jika  ia  membunuh  dengan sengaja ( ‘amd ), ia harus membayar sendiri uang darah itu. Namun demikian, menu- rut  pendapat  al-Syâfi’î  yang  lain,  jika seorang  Kristen  membunuh  orang  Kris- ten  yang  lain,  ia  akan  dihukum  bunuh. Keislaman  seseorang  tidak  menghalangi penerapan  hukum  kisas  yang  menda- hului  konversi  itu. 19 Al-Syarbînî  dari mazhab Syâfi’î mengatakan, dalam menjelaskan teks Abû Syujâ`, jika seorang bukan-Muslim membunuh seseorang lalu masuk  Islam,  hukum  kisas  tetap  ber- laku. 20 Menurut  Ibn  Mundzir,  jika  seo- rang  Yahudi  membunuh  seorang  Kristen lalu masuk Islam, hukum kisas juga tetap berlaku.  Saat  tindak  pidana  berlangsung, hukum  Islam  tidak  membedakan  antara Yahudi  dan  Kristen:  semuanya  sama. 21 Hal itu menunjukkan  kepada kita bahwa pasal  39  telah  sesuai  dengan  hukum Islam, terutama mazhab Syâfi’î.
Pasal 5.1 mengajukan hukum kisas dalam  kasus  pembunuhan  tidak  dise- ngaja.
“ Jikalau  dibunuhnya  dengan  tiada  do- sanya  sekalipun,  dibunuh  pula  pada  ia
mad Wahbî Sulaymân, Jilid II (Damaskus: Dâr al- Hayr, 1996), 693.
18 Qs. al-Nisâ’ (4): 92.
19 al- Syâfi’î, al-Umm , 47, 5 kalimat sebelum akhir.
20 al-Syarbînî, al-Iqnâ` , 693, 5 kalimat pertama.
21 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 284.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 38 |
pada  hukum  Allah,  maka  adil  nama- nya .” 22 Kata  “ dengan  tiada  dosanya ”  ber- makna  tidak  disengaja.  Misalnya,  jika seseorang  diprovokasi  oleh  orang  lain 23 dan ia tidak ingin membunuhnya, tapi ia hanya  ingin  mempertahankan  diri  de- ngan  melakukan  pembunuhan.  Dalam hukum  Islam,  hal  itu  disebut al-qatl  syibh ‘amd (pembunuhan semi-sengaja). Penda- pat  mazhab-mazhab  fikih  berbeda.  Me- nurut  mazhab  Hanafî,  siapa  yang  mem- bunuh  dengan  tidak  sengaja,  maka  tidak akan  dibunuh, 24 sementara  menurut mazhab  Syâfi’î  dan  Hanbalî,  orang  itu hanya  dihukum  membayar  uang  darah atau diyat . 25 Ia  tidak  dihukum  mati  seba- gaimana  al-Qur`an  katakan  di  dalam  Qs. 4:  92,  tapi  ia  harus  melakukan  satu  di antara  tiga  pilihan  hukuman:  membayar diyat ,  membebaskan  budak,  atau  berpu- asa 2 bulan penuh. 26
Kendati  demikian,  pasal  5.1  men- dukung  secara  tegas  hukum  kisas.  Kita lihat  bahwa  pasal  itu  tidak  berdasarkan QS.  4:  92,  tapi  berlandaskan  QS.  5:  45. Kami  dapat  menyatakan  di  sini  bagai- mana  para  pembuat UUM memper- tahankan  hukum  yang  lebih  ketat  bagi pembunuhan  tidak  disengaja  yang  ber- tentangan  dengan  apa  yang  dinyatakan al-Qur`an  dan  juga  bertentangan  dengan fikih.

## 2. Pencurian
Adapun  yang  terkait  dengan  pen- curian, UUM menegaskan  untuk  mem- bunuh pencuri menurut hukum adat, tapi
22 Fang, Undang-Undang Melaka , 68.
23 Ibid.,  69.  Lihat  penjelasan  yang  diberikan  Fang dalam terjemahan bahasa Inggris.
24 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 275.
25 Ibid., 275-6.
26 Qs. al-Mâ`idah (5): 92.
menurut  hukum  Allah  dihukum  potong tangan.  Pasal  7.2  menyatakan  dengan tegas:
“ Adapun  jikalau  ia    mencuri,  maka  ter- tangkap  lalu  dibunuhnya,  maka  kenalah denda  akan  dia  setengah  harganya,  dan setengah akan menteri dan setengah akan tuannya,  karena  taksirnya  tiada  dengan setahu  menteri.  Adapun  pada  hukum  Al- lah  orang  yang  mencuri  itu  tiada  harus dibunuh,  melainkan  dipotong  tangan- nya .” 27
Undang-Undang  Laut  Malaka me- ngeluarkan  aturan  yang  sama,  yaitu potong  tangan  seorang  budak  pencuri. Namun,  bagi  orang  merdeka  yang  men- curi tidak dipotong tangannya, tapi dihu- kum berdasarkan hukum adat negarinya: ” Hamba  yang  mencuri  dipotong  tangannya . […] jika  merdeka  berdasarkan  hukum negerinya […] maka  dihukumkan  hamba  itu dikodong […] .” 28
Kita tahu bahwa hukuman potong tangan  bagi  pencuri  sesuai  dengan  apa yang  ada  di  dalam  hukum  Islam.  Al- Qur`an menyatakan secara jelas di dalam surah al-Mâ`idah [5]: 38.
Berdasarkan ayat ini, hukum Islam menjatuhkan  hukuman  potong  tangan bagi  pencuri,  baik  lelaki  maupun  perem- puan. 29
Pasal  11.1  menyebutkan  pencurian bersama. Pasal itu menyatakan:
“ […] Adapun  jikalau  yang  mencuri  itu banyak, maka seorang sahaja yang naik ke rumah  itu,  maka  seorang  itu  juga  di-
27 Fang, Undang-Undang Melaka , 74.
28 R.O.  Winstedt  dan  Joselin  P.E.  de  Jong.  “The Maritime Laws of Malacca,” Journal of the Malayan Branch  Royal  Asiatic  Society XXIX,  no.  III  (1956), lihat catatan tambahan pada 48.
29 al-Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh ,  153-54,  Sâbiq, Fiqh  al- Sunnah ,  410,  dan  Ibn  Rusyd, Bidâyah  al-Mujtahid , 334.
potong  tangannya  dan  yang  banyak  kena ta’zîr […] .” 30
Hukuman yang ada di dalam pasal itu  dapat  ditemukan  di  dalam  hukum Islam.  Tapi,  pendapat  mazhab  itu  ber- agama.  Menurut  mazhab  Hanafî  dan Hanbalî,  orang-orang  yang  bersepakat untuk  mencuri  harus  dihukum:  dia  yang masuk  ke  dalam  rumah  dan  mengeluar- kan  barang-barang  dari  rumah  itu  harus dipotong  tangannya  jika  bisa  diiden- tifikasi,  jika  tidak,  maka  dihukum  takzir. Pelaku  itu  mendapatkan  hukum  potong tangan  dengan  syarat  ia  adalah  sorang yang  berakal  ( âqil ),  dewasa  ( bâligh ),  dan asing  ( gharîb ),  sementara  bagi  mereka yang  menunggu  di  luar  rumah,  maka mendapatkan  hukuman  takzir  dan  tidak dipotong  tangannya.  Namun,  jika  para pencuri adalah anak-anak atau orang gila atau  keluarga  dari  pemilik  rumah,  mere- ka  tidak  dihukum  potong  tangan. 31 Me- nurut  mazhab  Mâlikî  dan  Syâfi’î,  orang- orang  yang  bersepakat  dalam  pencurian dan  telah  masuk  ke  dalam  rumah,  maka mereka  harus  dihukum:  bagi  yang  me- ngeluarkan  barang-barang  dan  telah  me- lampaui  batas  ( nishâb ),  yaitu  lebih  dari tiga dirham , ia harus dipotong tangannya; jika  nilai  harta  itu  tidak  melebihi  dari nisab,  maka  ia  tidak  dihukum  potong tangan.  Adapun  bagi  yang  tidak  me- ngeluarkan  harta,  maka  tidak  dihukum potong  tangan. 32 Berdasarkan  informasi ini,  menurut  kami,  pasal  11.1  itu  lebih dekat  dengan  mazhab  Hanafî  dan  Han- balî  daripada  mazhab  Malikî  dan  Syâfi’î. Dengan  demikian,  pasal  11.1  sesuai  de-
30 Fang, Undang-Undang Melaka , 80.
31 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 192-3.
32 Ibid., 193.
ngan  hukum  Islam:  mazhab  Hanafî  dan Hanbalî.
Pasal lain yang terkait dengan pen- curian  menuntut  hukuman  lain.  Ini  ada- lah pasal 11.4. Pasal ini mengatur pencuri hewan harus membayar harga hewan ter- sebut.  Tampak  bahwa  hukuman  ini  ada- lah hukum adat, tapi  UUM itu mengutip dengan  jelas  sebagai  hukum  Allah,  yaitu hukuman  yang  telah  dicatat  di  dalam  al- Qur`an. Pasal itu berbunyi:
“ […] adapun  pada  hukum  Allah  orang yang mencuri kerbau lembu dan kambing itu  di  dalam  kandangnya  itu  sekadar memberi  harganya  itu  juga,  hanya  tiada- lah  didendanya  lagi  atasnya,  sehingga memberi ganti. Itulah hukum Allah dihu- kumkan  oleh  segala  manusia  pada  segala negeri  dan  dusun  dan  anak  sungai  teluk rantau. Demikianlah adatnya .” 33 Kita  lihat  di  sini  bahwa UUM me- nyatakan  bahwa  menurut  hukum  Allah siapa yang mencuri hewan seperti kerbau atau sapi di dalam kandang mereka, ma- ka  tidak  dihukum  potong  tangan,  tapi harus  membayar  harga  hewan  tersebut. Hukum  Islam  mengatur  syarat  agar  hu- kuman  potong  tangan  dapat  diterapkan, yaitu  harta  yang  dicuri  harus  berada  di dalam  tempat  yang  dijaga  ( hirz ). 34 Jika harta  yang  dicuri  tidak  berada  di  dalam tempat  yang  dijaga,  maka  hukuman  po- tong  tangan  tidak  diterapkan.  Di  dalam keterangan itu, tempat yang terjaga ( hirz ) untuk  hewan  adalah  kandang.  Dengan demikian, jika hewan-hewan itu dicuri di dalam  kandang  me-reka,  maka  pencuri harus  dipotong  tangannya.  Jika  tidak,  ti- dak.
33 Fang, Undang-Undang Melaka , 82.
34 Muhammad Salîm al-‘Awwâ, Fî Ushûl al-Nidzâm al-Jinâ`i al-Islâmî (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1979), 163.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 40 |
Pasal  11.4  menentukan  hukuman mengganti harga binatang dan bukan po- tong  tangan.  Hal  ini  bukanlah  hukum Islam.  Tapi,  tampaknya  berasal  dari  hu- kum  adat.  Penilaian  ini  menjadi  lebih jelas  ketika  akhir  pasal  tersebut  menga- takan  “ demikianlah  adatnya ”.  Hal  ini  ber- arti  bahwa  pasal  tersebut  berdasarkan hukum  adat  negara  itu.  Yang  menarik perhatian  kita  adalah  kata-kata  “ itulah hukum  Allah ”  bermakna  “ ditentukan  oleh Allah ”.  Tampaknya  ada  pertentangan  di dalam  pasal  itu.  Namun,  kami  berpikir bahwa  pasal  tersebut  adalah  hasil  dari campuran  antara  hukum  Islam  dan  hu- kum  adat.  Dengan  demikian,  pasal  ini terkait  dengan  hukum  adat  yang  ditaf- sirkan di bawah terang hukum Islam.

## 3. Perzinahan
Apa  yang  terkait  dengan  perzina- han  atau  hubungan  badan  di  luar  per- nikahan, UUM berpegang  pada  dua  hu- kum:  hukum  adat  dan  hukum  Islam. Pasal    12.2  menyebutkan  secara  gam- blang:
“ Demikianlah lagi menangkap orang, ma- ka  lalu  diwati’nya  perempuan  itu,  pun sepuluh  emas  dendanya,  karena  meng- gagahi  orang.  Demikianlah  hukumnya  a- tas pihak kanun hukumnya. Adapun tiada dapat  ia  mengangkap  dan  menggagahi  o- rang.  Jikalau  ada  orang  merdehika  yang ditangkapnya  itu,  maka  lalu  diwati’nya perempuan  itu,  maka  diberinya  tahu  ke- pada  hakim,  akan  dipanggil  oleh  hakim, disuruh  kahwinkan.  Jikalau  tiada  ia  mau kahwin,  didenda  tiga  tahil  sepaha dengan isikahwinnya  adat  hamba  raja.  Adapun pada  hukum  Allah,  jikalau  ia  muhsan, direjam.  Adapun  arti  muhsan  itu  perem- puan  yang  berlaki;  jikalau  laki-laki,  yang ada beristeri, itu arti muhsan. Jikalau gha- ir  muhsan,  dipalu  delapun  puluh  palu
dengan hukum dera. Itulah hukumnya de- ngan tiada bersalahan lagi .”
Di  dalam  pasal  di  atas,  jelas  bahwa hukum  adat  menentukan  hukuman  zina dengan  membayar  denda,  sementara  hu- kum  Islam  menjatuhkan  hukuman  mati bagi  orang  yang  telah  menikah  dan delapan puluh kali cambukan bagi orang yang belum menikah.
Hukuman  zina  juga  ditemukan  di dalam  pasal  2 Undang-Undang  Laut  Ma- laka yang berbunyi:
“ Bermula  hukum  atas  segala  orang  yang berzinah di dalam jong atau balok jikalau ia  merdehika  (ada  beristeri  sama  mer- dehika  atau  tiada),  maka  ia  berbuat  zina dengan  isteri  sama  merdehika  di  dalam jong  itu  maka  hendaklah  ia  ditakzirkan oleh nakhodanya: dibunuh keduanya. Dan jika  laki-laki  dan  perempuan  keduanya pun  merdehika  lagi  bujang  maka  dipalu seratus kali akan dia, lalu dikawinkan, jika tidak mau didenda 1,5 tail emas. ” 35 Kami  menemukan  hukuman  yang  di- tentukan di dalam bagian akhir pasal 12.2 UUM dan  pasal  2 UU  Laut  Melaka di dalam  hukum  Islam.  Empat  mazhab  Su- ni:  Hanafî,  Mâlikî,  Syâfi’î,  dan  Hanbalî setuju  bahwa hadd zina  untuk  seorang muhshan (yang  sudah  menikah)  adalah dirajam  dengan  batu  atau  yang  seje- nisnya  hingga  tewas. 36 Hukuman  zina
35 Kami  perlu  beritahu  bahwa  kami  tidak  mene- mukan  pasal  tersebut  di  dalam  bagian Undang- Undang Laut Malaka yang terdapat di dalam UUM (23.3-5,  24.1-2;  29).  Kami  menemukan  pasal tersebut  di  dalam  naskah  yang  lain  yang  dikaji oleh  Winstedt  et  De  Jong.  R.O.  Winstedt  dan Joselin  P.E.  de  Jong.  “The  Maritime  Laws  of Malacca,  ”32-3.  1,5  tail  emas  itu  sekitar  50  gram emas.
36 al-  Syâfi’î, al-Umm ,  133  dan  154-55. Sahnûn  ibn Sa’ad  al-Tanûkhî, al-Mudawwanah  al-Kubrâ  li  al- Imâm Mâlik, ed. ‘Alî ibn ‘Abd Rahmân al-Hâsyimî, Jilid  XI  (Kairo:  Dâr  al-Nashr,  t.th.),  62;  Muwaffaq al-Dîn  Ibn  Qudâmah, al-Mughnî ,  Jilid  X  (Beirut:
bagi ghayr  muhshan (belum  menikah), yang  bermakna  perjaka  atau  perawan, jika  pasangannya  adalah  seorang  mer- deka, mencapai 100 cambukan. 37 Adapun untuk  seorang  budak,  hukuman  cambuk itu  hanya  50  kali. 38 Hukuman  rajam  dan cambuk  berdasarkan  al-Qur`an  dan  ha- dis. Hukuman rajam bagi muhshan berda- sarkan  hadits  Nabi  Muhammad  Saw. yang  diriwayatkan  oleh  al-Bukhârî 39 dan Muslim 40 “ […] jika  ia  berzina,  maka rajamlah ”.  Adapun  hukuman  bagi ghayr muhshan berdasarkan  al-Qur`an “Pezina lelaki  dan  pezina  perempuan,  cambuklah masing-masing  seratus  cambukan  […]” . 41 Berdasarkan  informasi  ini,  pasal-pasal tentang  zina  tersebut  merujuk  pada  hu- kum  Islam.  Sementara  itu,  bagian  akhir pasal 2 UU Laut Melaka yang menjelaskan hukuman  zina  seorang  perjaka  dengan
Dâr  al-Kitâb  al-‘Arabî,  1983/1403),  120-21;  Syams al-Dîn al-Sarakhsî, al-Mabsûth . Jilid IX (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1994/1414), 39.
37 al-Syâfi’î, al-Umm , 154-55; Muhammad ibn Mu- hammad  ibn  Muhammad  al-  Ghazâlî, al-Wasîth  fî al-Madzhab .  ed.  Ahmad  Mahmûd  Ibrâhîm  dan Mu-hammad  Muhammad  Tâmir,  Jilid  VI  (Kairo: Dâr al-Salâm, 1997), 435; al- Syarbînî, al-Iqnâ` , 724- 25; Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, terj.  Paul  Kempf  dan  Abdel  Magid  Turki  (Paris: Maisonneuve & Larose, 1999), 108.
38 al-  Syâfi’î, al-Umm ,  133  dan  154-55; al-  Ghazâlî, al-Wasîth  fî  al-Madzhab ,  435;  al-  Syarbînî, al-Iqnâ` ,
724-25;  Syams  al-Dîn  al-Sarakhsî, al-Mabsûth ,  39; al-Tanûkhî, al-Mudawwanah  al-Kubrâ ,  62;  Ibn Qudâmah, al-Mughnî , 120-21.
39 Abû  ‘Abd  Allâh  Muhammad  ibn  Ismâ’îl  al-Bu- khârî, Shahîh al-Bukhârî, ed. al-Bughâ, Jilid VI (Bei- rut:  Mu`assasah  al-Hidmâ  al-Tiba’iyya,  1980-19- 82),  2399,  hadits  no.  6430  dan  untuk  hadits  yang lain no. 6427-29, 2398-99.
40 Abû al-Husayn Muslim, Shahîh Muslim, ed. Mu- hammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, Jilid III (Kairo: Mus- thafâ  al-Bâbî  al-Halabî,  1955),  1316-17,  hadits  no. 1690-91 dan untuk hadits yang lain, lihat. 1318-26.
41 Qs. al-Nûr (24): 2.
seorang  perempuan  merdeka  berdasar- kan hukum adat yang mewajibkan untuk menikah  atau  membayar  denda  58  gram emas.
Pasal  40.1  mendukung  dan  mem- perkuat  pasal  12.2.  Pasal  itu  meng- khususkan  lagi  tentang  syarat muhshan dan  hukuman  zina  dengan  seorang  bu- dak  yang  belum  menikah.  Pasal  itu  me- nyebutkan:
“ Pada  menyatakan  hukum  zinah  itu  atas dua  perkara:  suatu  muhsan  namanya, laki-laki atau perempuan yang sudah ber- suami  dengan  nikah  yang sah.  Dan  tiada muhsan  laki-laki  yang  tiada  beristeri  dan perempuan  yang  belum  bersuami.  Ber- mula  maka  yang  muhsan  itu  dihukum direjam  dan  dilontar  dengan  batu  hingga mati.  Maka  ghair  muhsan  hadnya  didera seratus  kali  palu,  dibuangkan  keluar  ne- geri  itu  setahun  lamanya.  Bermula  yang muhsan itu empat perkara: pertama Islam, kedua  baligh,  ketiga  ber’akil  dan  keempat tiada ia gila. Bermula hamba laki-laki dan hamba  perempuan  hadnya  setengah  dari- pada merdehika, lima puluh kali palu .” 42 Muhshan secara  bahasa  berarti  terlin- dungi,  suci,  dan  menikah. 43 Di  dalam hukum  Islam,  muhshan  adalah  seorang merdeka  ( hurr ),  dewasa  ( bâligh ),  berakal (‘ âqil ),  telah  melakukan  akad  nikah  yang sah dengan seorang yang juga muhshanah dan  telah  melakukan  hubungan  badan ( dukhûl )  dengan  cara  yang  halal. 44 Ber- dasarkan keterangan ini, kriteria muhshan di  dalam UUM merujuk  kepada  hukum Islam.
Yang menarik di dalam pasal tersebut adalah  definisi muhshan di  mana  syarat pertama  adalah  beragama  Islam.  Syarat
42 Fang, Undang-Undang Melaka , 158-60.
43 Ibn  Manzhûr, Lisân  al-‘Arab ,  Jilid  II  (Kairo:  Dâr al-Ma’ârif, t.th.), 902.
44 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 58.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 42 |
Islam  tidak  disebutkan  dalam  dua  maz- hab; Syâfi’î dan Hanbalî. Itu berarti Islam bukanlah syarat agar dapat dihukum ma- ti  ( rajm ) 45 ,  dan  karenanya  non-Muslim pun dapat dihukum rajam. Tapi, mazhab Hanafî  dan  Mâlikî  mengatakan  bahwa Islam  adalah  syarat  agar  dapat  dihukum rajam. 46 Kendati  demikian,  satu-satunya madzhab  yang  mensyarakatkan  Islam adalah mazhab Hanafî. Menurut mereka, Islam adalah syarat agar dapat dirajam. 47 Berdasarkan  keterangan  ini,  kita  lihat bahwa pasal tersebut  sangat dipengaruhi oleh  mazhab  Hanafî,  kendati  kita  juga tidak  tahu  apakah  para  pembuat UUM itu  paham  akan  perbedaan  mazhab  di dalam hukum Islam.
Terkait  dengan  kesaksian  di  dalam tindak  pidana  zina,  pasal  37.2 UUM ber- bunyi:
“ Bermula tiada pada zinah itu thabit me- lainkan empat orang laki-laki […] .” 48
Kami menemukan syarat itu di da- lam hukum Islam, sebagaimana dalam al- Qur`an surah al-Nûr (24): 4.
Berdasarkan  ayat  tersebut  di  atas, fukaha  mensyaratkan  empat  orang  saksi di dalam kasus perzinahan. 49 Dengan de- mikian, pasal tersebut jelas merujuk pada hukum Islam.
Pasal  40.2  menjelaskan  pentingnya kesamaan di dalam persaksian kasus zina tersebut. Pasal itu mensyaratkan:
“ […] Bermula  dihukumkan  hakim  zinah dengan  ikrar  atau  dengan  empat  orang syaksi  laki-laki  yang  merdehika  melihat orang  zinah  itu  seperti  culk  masuk  ke
45 Ibid., 59.
46 Ibid., 58-9.
47 al-Sarakhsî, al-Mabsûth , 39-40.
48 Fang, Undang-Undang Melaka , 150.
49 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 70.
perculkan (in  flagranti  delicto 50 ) .  Ber- mula jika dua orang syaksi berkata: ‘Kami melihat ia zinah pada suatu penjuru’ ; dua orang  berkata-kata:  ‘Kami  melihat  ia zina(h)  pada  seuatu  penjuru  lain,’  maka tiada  thabit.  Pada  hukum  zinah  itu  hen- dak  sekata  keempatnya  syaksi  itu,  maka thabit  pada  hukum  zinah,  maka  dihu- kumkan seperti adat yang tersebut dahulu juga adanya .” 51
Kami  menemukan  syarat-syarat kesamaan  di  dalam  persaksian  itu  di  da- lam  hukum  Islam.  Ia  menyebutkan  bah- wa para saksi harus bersaksi dengan jelas tentang  tingkat  perbuatan,  jenis  perbu- atan,  tempat  dilakukan  perbuatan  zina  i- tu,  dan  kejelasan  masuknya  alat  kelamin (seperti pena bulu angsa ke dalam tempat tinta  atau  ember  ke  dalam  sumur). 52 Hal ini  menunjukkan  kepada  kita  bahwa  pa- sal 40.2 merujuk secara jelas pada hukum Islam.
Di  dalam  pasal  yang  sama  40.2, kasus  homoseksualitas,  sodomi,  dan  hu- bungan seks dengan binatang (bestialitas) juga disebutkan. Pasal itu berbunyi:
“ Bermula hukum liwat dan menyertai bi- natang  seperti  hukum zinah  juga. Jikalau tiada  setubuh  sehingga  peluk  cium  juga, dita’zirkan  oleh  hakim.  Jikalau  dihadkan, dua puluh juga palunya. ” 53
Bagian awal pasal itu tampak jelas merujuk  pada  hukum  Islam.  Mazhab Mâlikî,  Syâfi’î,  Hanbalî,  dan  dua  murid Abû  Hanîfah;  Abû  Yûsuf  dan  al-Syay- bânî,  menghukum  homoseksualitas  de- ngan  hukuman  yang  sama  dengan..... 54 .
50 Kata  ini  ditambahkan  di  dalam  terjemahan  ba- hasa Inggris Liaw Yock Fang.
51 Fang, Undang-Undang Melaka , 160.
52 Hervé Bleuchot, Droit Musulman , II tomes (Aix- en-Provence: Presses Universitaires d’Aix Marseil- le, 2002, tome II), 686-87.
53 Fang, Undang-Undang Melaka , 160.
54 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 139-41.
Bagi  pelaku  bestialitas,  mazhab  Mâlikî, Syâfi’î,  dan  Hanbalî  menghukumnya dengan  hukuman  yang  sama  dengan  zi- na, 55 sementara  itu  menurut  mazhab Hanafî  homoseksualitas  dan  bestialitas dihukum dengan takzir, karena tidak ada ayat  atau  teks  yang  menyatakan  hu- kuman bagi pelaku bestialitas itu, baik di dalam  al-Qur`an  maupun  hadits,  dan  ju- ga  tidak  ada  sampai  memiliki  keturu- nan. 56 Dengan  melihat  keterangan  ter- sebut, sebagai penutup, kita melihat bah- wa  pasal-pasal  perzinahan  berdasarkan hukum Islam.
4. Tuduhan Berbuat Zina ( Qadzaf )
Pasal  12.3  membahas  perihal  tu- duhan  palsu  perzinahan  yang  menye- butkan  secara  jelas  dua  dasar  hukum: hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Pasal  itu berbunyi:
“ Adapun akan hukum orang yang menu- duh  orang  zinah  itu,  pada  hukum  Allah didera delapan puluh kali deranya. Jikalau pada hukum kanun didenda sepuluh tahil […] .” 57
Kalimat  pertama  jelas  merujuk pada  al-Qur`an  yang  disebut qadzf 58 dalam surah al-Nûr [24]: 2.
Adapun  kalimat  terakhir  pasal tersebut merujuk pada hukum adat: siapa yang melemparkan tuduhan palsu, maka dihukum membayar denda 10 tahil .
5. Murtad
Murtad  adalah  menolak  keyaki- nannya,  meninggalkan  satu  agama  un- tuk pindah ke agama yang lain atau tetap tidak  beragama. UUM membahas  masa-
55 Ibid., 150.
56 Ibid., 139, 141, dan 149.
57 Fang, Undang-Undang Melaka , 84.
58 Bleuchot, Droit Musulman , 686-87.
lah murtad untuk umat Muslim. Pasal 36. 1 mengatur soal murtad:
“ Pada  menyatakan  peri  hukum  orang yang  murtad.  Apabila  seorang  Islam itu murtad, disuruh ia taubat tiga kali. Jikalau  tiada  ia  mau  taubat  dibunuh pada  hukum  Allah  harusnya  dan  ja- ngan  dimandikan  dan  jangan  disem- bahyangkan  dan  jangan  ditanamkan pada kubur Islam. ” 59
Kami  menemukan  hukuman  ter- sebut  di  dalam  hukum  Islam.  Semua mazhab di dalam fikih bersepakat bahwa hukuman  bagi  murtad  adalah  hukuman pancung. 60 Di dalam hukum Islam, bukan bertobat  hingga  tiga  kali,  tapi  harus ditunggu  hingga  tiga  hari. 61 Mazhab Syâfi’î menjelaskan bahwa setelah dipancung,  tubuh  orang  yang  murtad tidak  dimandikan,  tidak  dibacakan  doa atasnya,  dan  tidak  dikuburkan  di  pema- kaman  Muslim. 62 Hal  ini  membuktikan bahwa  pasal  tersebut  merujuk  pada  hu- kum Islam, terutama mazhab Syâfi’î.
Terkait orang yang tidak salat, pa- sal 36.2 mengatakan:
“ Bermula  orang  yang  sembahyang  itu  a- tas  dua  perkara,  meninggalkan  dan  tiada i’tikadnya pada fardu sembahyang. Dalam i’tikadnya  bahwa  sembahyang  fardu  itu, disuruh ia sembahyang. Jika ia tiada sem- bahyang  oleh  kesakitan,  tiada  ia  munkir, disuruh  taubat  murtad  tiga  kali.  Jikalau sembahyang,  baik  pada  jalan  itu.  Jikalau tiada  mau  sembahyang,  dibunuh,  tetapi hukumnya  seperti  hukum  Islam  dan  ma- yatnya ditanamkan pada kubur Islam. De- mikianlah hukumnya. ” 63
59 Fang, Undang-Undang Melaka ,  148, 150.
60 Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , 386, Ibn Rusyd, Bidâyah al- Mujtahid , 343.
61 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 423-25.
62 Bleuchot, Droit Musulman , 701.
63 Fang, Undang-Undang Melaka , 150.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 44 |
Kami  menemukan  hukuman  pasal tersebut di dalam hukum Islam. Menurut hukum  Islam,  siapa  yang  menolak  me- laksanakan salat, maka ia menjadi kafir . 64 Ia  akan  diperlakukan  seperti  orang  yang murtad. Mazhab Syâfi’î menganggap-nya seperti  orang  Islam  yang  harus  dike- bumikan di pemakaman Muslim. 65 Berda- sarkan  keterangan  ini,  kita  melihat  de- ngan jelas bahwa pasal di atas mengambil pendapat  mazhab  Syâfi’î.  Karena  itu, pasal itu bersumber dari hukum Islam.

## 6. Minuman yang Memabukkan
Pasal 42 mengatur orang yang me- minum minuman yang memabukkan. Pa- sal ini menyebutkan:
“ Barang siapa minum arak dan tuak atau minum  barang  minuman  yang  mema- bukkan:  jikalau  merdehika  empat  puluh palu didera akan dia; jikalau ‘abdi dua pu- luh  kali  deranya.  Bermula  dihadkan  dua perkara, suaut dengan ikra, suatu dengan dua orang syaksi laki-laki. Tiada dihadkan dengan  dicium  bau  tuak  mulutnya  ya’ni tiada dihukum padanya .” 66
Al-Qur`an melarang minuman me- mabukkan  di  dalam  surah  al-Nahl  (16): 67,  al-Nisâ`  (4):  43,  al-Baqarah  (2):  219, dan al-Mâ`idah (5): 90. Berdasarkan ayat- ayat  tersebut,  hukum  Islam  melihat  bah- wa khamr (minuman  beralkohol  dan  me- mabukkan) adalah terlarang. Namun, ter- kait  dengan  hukuman,  para  mazhab berbeda.  Madzhab  Hanafî,  Mâlikî,  dan Hanbalî  mengatakan  bahwa  hukuman peminum  khamar  adalah  80  kali  cam- bukan  bagi  orang  merdeka  dan  40  bagi budak,  sementara  menurut  mazhab  Syâ-
64 al-Jazîrî, Kitâb al-Fiqh , 423. “… wa yakfur idzâ an- kara  hukman  ajma’at  al-‘ummah  ‘alayhi  ka  wûjûb  al- shalât …” 65 Bleuchot, Droit Musulman , 701.
66 Fang, Undang-Undang Melaka , 160, 162.
fi’î  adalah  40  cambukan  bagi  orang  mer- deka  dan  20  bagi  budak. 67 Berdasarkan keterangan ini, tampak jelas bahwa pasal tersebut  di  atas  merujuk  pada  hukum  Is- lam madzhab Syâfi’î.
Pasal  35  membahas  perihal  penga- kuan ( iqrâr ). Pasal itu menyatakan:
“ Pada  menyatakan  hukum  ikrar  itu  ada dua  perkara:  suatu  pada  hak  Allah  ta’ala seperti  minum  arak  dan  tuak  dan  zinah; kedua  pada  hak  manusia.  Adapun  hak manusia. Adapun hak Allah ta’ala itu di- kabulkan,  jikalau  ia  kembali  daripada  ik- rarnya.  Bermula  pada  hak  manusia  tiada harus  dikabulkan  jikalau  ia  kembali  dari- pada  ikrarnya.  Bermula  tiada  sah  ikrar melainkan  dengan  tiga  perkara:  suatu baligh,  tiada  sah  ikrar  kanak;  keduanya perkara  tiada  sah  ikrar  orang  yang  gila melainkan ‘akil; ketiga perkara hendak de- ngan  kehendaknya,  tiada  sah  ikrar  yang digagahi.  Bermula  jika  ikrar  pada  harta, demikian  hendak  ikrarnya:  ‘Harta  ini  si anu  empunya  dia’.  Jikalau  ikrarnya  tiada bertentu,  ditanyakan  kenyataannya.  Ber- mula sama dihukumkannya pada hal sehat dan sakit .” 68
Kita  temukan  isi  pasal  35  di  dalam hukum  Islam.  Fuqaha’  menyepakati  bah- wa  ikrar  ( iqrâr )  di  dalam  tindak  pidana zina  dan  minuman  yang  memabukkan cukup  untuk  dijatuhkannya  hukuman. 69 Menarik  kembali  pengakuan,  menurut mazhab  Hanafî,  Syâfi’î,  dan  Hanbalî  itu dapat  diterima  dan  dapat  membatalkan hukuman. 70 Hampir  semua  mazhab sepakat terkait dengan persyaratan keab- sahan  suatu  ikrar  (dewasa,  berakal,  dan merdeka),  menarik  kembali  pengakuan (dalam  masalah  zina  dan  minuman  me-
67 al-Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh ,  10-11;  Sâbiq, Fiqh  al-Sun- nah, 335-36.
68 Fang, Undang-Undang Melaka , 148.
69 Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , 336 dan 352.
70 Sâbiq, Fiqh al-Sunnah , jilid III, 329, jilid II, 352.
mabukkan),  dan  bentuk  ikrar  itu  sendi- ri. 71
UUM dan Beragam Mazhab Fikih
Pengkajian  ulang  atas  hukum  pidana Islam  di  dalam Undang-Undang  Melaka menunjukkan  bahwa  bukan  saja  penda- pat  mazhab  Syâfi’î  yang  diikut,  tapi  juga pendapat  dari  mazhab  lain  di  dalam  fi- kih.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa UUM terinspirasi  dari  berbagai  mazhab  fikih, dan  bukan  saja  mazhab  Syâfi’î.  Penemu- an  ini  berbeda  dengan  apa  yang  dinya- takan  oleh  para  peneliti  sebelum  kami. Kendati  demikian,  kami  tidak  tahu  jika para perancang UUM mengetahui perbe- daan  ragam  pendapat  di  dalam  mazhab fikih.
Kami  dapat  menyimpulkan  bahwa hukum pidana Islam yang kami temukan di  dalam UUM mengambil  sumbernya dari  berbagai  buku  daripada  hanya  satu buku.  Kami  telah  membandingkan  pasal 40.1 antara teks Abû Syujâ` dan UUM . Di dalam Undang-Undang  Melaka hanya  me- nyebutkan  untuk  dapat  disebut  sebagai muhshan , harus: Muslim, dewasa, berakal, dan tidak gila, sementara teks Abû Syûjâ` menyebutkan  syarat muhshan ialah:  de- wasa,  berakal,  bebas,  dan  telah  mela- kukan  hubungan  seksual. 72 Dengan  me- lihat  perbedaan  keterangan  ini,  ada  satu perbedaan  yang  jelas  mengenai  syarat muhshan adalah,  di  dalam UUM ,  harus Islam, tetapi teks Abû Sûjâ` tidak menye- butkan  Islam  sebagai  syarat.  Hal  ini  me- nunjukkan kepada kita secara jelas bahwa
71 Y.  Linant  De  Bellefonds,  “Ikrâr,”  di  dalam
Encyclopédie  de  l'Islam ,  1105-08  (Leiden  dan  Paris: E.J.  Brill  dan  G.P.  Maisonneuve  &  Larose  S.A., 1990), 1105-08.
72 al- Syarbînî, al-Iqnâ` , 726-27.
sebagian UUM yang  terkait  dengan  hu- kum  pidana  Islam  tidak  hanya  merujuk pada satu buku fikih, tetapi dari berbagai buku.  Kendati  demikian,  kami  tidak  me- ngetahui  buku  fikih  yang  mana  yang dijadikan  rujukan  bagi  para  pembuat UUM .

## 1. Hubungan  antara  Hukum  Islam  dan Hukum Adat
Di  Indonesia,  agama  sebelum  Islam adalah  agama  Hindu  dan  Budha.  Inilah alasan  mengapa  peneliti  R.O.  Winstedt 73 menjelaskan  bahwa  hukum  adat  di  Me- laka sangat dipengaruhi oleh agama Hin- du.  Agama  ini  berasal  dari  India  yang dibawa  oleh  para  pedagang.  Selain  hu- kum  adat  tersebut, Undang-Undang  Me- laka mengandung  satu  bentuk  hukum yang  lain  yang  berbeda  juga  dengan  hu- kum  Islam.  Bentuk  hukum  ketiga  itu, tampaknya,  adalah  percampuran  antara hukum  adat  (yang  dipengaruhi  agama Hindu), dan hukum Islam.
Apa yang terkait dengan hukum pida- na  Islam,  kami  sudah  menyatakan  de- ngan  jelas  keberadaannya  di  dalam Un- dang-Undang  Melaka .  Tetapi,  hukum pidana Islam itu hanya dijadikan sebagai pilihan  kedua  (alternatif)  dari  hukum adat.  Hakim  dan  sultan  dapat  mengadili suatu  kasus  berdasarkan  hukum  yang mereka lebih sukai.
Ada  jenis  ketiga  hukum  yang  ada  di dalam UUM , yaitu hukum campuran . Ini adalah  buah  dari  perpaduan  antara  hu- kum Islam dan hukum adat, seperti pasal
73 R.O.  Winstedt,  “Old  Malay  Legal  Digests  and Malay Customary Law,” Journal of the Royal Asiatic Society ,  no.  1  &  2  (1945):  17-19;  M.B.Hooker,  “A Note on the Malayan Legal Digests, ” Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society XLI, no. I (July 1968): 158.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 46 |
11.4. 74 Contoh  lain  yang  sangat  jelas adalah  pasal  14.1  yang  mengatur  soal menuduh  dan  menolak  tuduhan.  Pasal itu  memberikan  dua  pilihan:  hukum  Al- lah    atau  hukum  adat.  Hukum  adat  me- ngatur  bahwa  siapa  yang  menuduh  atau menyangkal:  menyelam  di  dalam  air, memasukkan tangan ke dalam minyak a- tau  timah  mendidih.  Sementara  menurut hukum  Allah,  keduanya  hanya  cukup bersumpah  sambil  memegang  mimbar masjid. 75
Kami  tidak  menemukan  hukuman demikian di dalam hukum Islam. Hukum Islam menjelaskan bahwa siapa yang me- nuduh  harus  memiliki  bukti  dari  apa yang  ia  katakan  dan  siapa  yang  me- nyangkal harus bersumpah dengan nama Allah. 76 Berdasarkan keterangan tersebut, pasal  itu  tidak  bersumber  dari  hukum Islam. Hal itu menunjukkan bahwa pasal 14.1  adalah  hukum  campuran  antara  hu- kum Islam dan hukum adat.

## 2. Penerapan Undang-Undang Melaka
Pembahasan  selanjutnya  adalah  a- pakah UUM diterapkan  oleh  Kesultanan Melaka saat itu. Penerapan UUM tidaklah begitu  jelas,  karena  kita  hanya  memiliki sedikit  bukti.  Kendati demikian,  kita  me- miliki  beberapa  petunjuk.  Kami  mene- mukan  beberapa  contoh  kasus,  antara lain:

## a. Hukuman Mati
Kita diberitahu oleh Sejarah Melayu bahwa  pada  masa  Sultan  Mahmud  Syah, raja  Pahang,  yaitu  Sultan  Mansur  Syah
74 Lihat diskusi tentang hal ini di atas.
75 Fang, Undang-Undang Melaka , 88.
76 Sâbiq, Fiqh  al-Sunnah ,  Jilid  III,  344.  Hal  ini  ber- dasarkan  hadits  Nabi  Muhammad  Saw.:  “ Al-bay- yinah ‘alâ al-mudda’î wa al-yamîn ‘alâ man ankara .”
dibunuh  oleh  bapaknya  karena  ia  telah berzina dengan istri sultan itu, yaitu istri bapaknya. 77 Berdasarkan  informasi  ter- sebut,  kami  dapat  mengatakan  bahwa sultan  telah  menerapkan  hukum  pidana Islam  dalam  kasus  perzinahan  perem- puan  yang  telah  menikah.  Namun,  kami tidak  mengetahui  jika  sultan  membunuh anak  lelakinya  itu  karena  ia  menerapkan hukum  Islam  atau  hanya  menunjukkan kesadisannya  terhadap  anaknya  karena tidak ada proses peradilan.
Seorang  pengembara  Portugis  Tomes Pirès  menulis  tentang  hukuman  zina  di Melaka:
“Jika seseorang berzina dan suami pu- nya  kesempatan  membunuh  istri  dan selingkuhannya, maka suami itu tetap bebas  dan  tidak  dihukum  karena membunuhnya.” 78
Kesaksian  tentang  hal  yang  sama diberikan oleh Afonso Albuquerque yang menulis  bahwa  jika  suami  menjumpai istrinya  berzina  dengan  lelaki  lain,  maka dia  mempunyai  hak  untuk  membunuh keduanya  dan  tidak  ada  kesalahan  yang dilakukan olehnya. 79
Di  dalam UUM ,  pasal  5.2  me- nentukan  bahwa  ia  yang  membunuh  le- laki  yang  menjadi  pacar  istrinya  tidak dipersalahkan  sebagai  pembunuh, 80 se-
77 Tun Seri Lanang, Sulalat al-Salatin ya'ni Pertutur- an  Segala  Raja-raja  (Sejarah  Melayu), ed.  Muham- mad  Haji  Salleh  (Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa dan Pustaka, 1997), 173-74.
78 Tomes Pirés, The Suma Oriental, an Account of the East  from  the  Red  Sea  to  Japan,  Written  in  Malacca and  India  in  1512-15  15 , ed.  Armando  Cortesao, Jilid  II  (New  Delhi:  Asian  Educational  Services, 1990), 267.
79 Afonso  Albuquerque, The  Commentaries  of  the Great Afonso Dalboquerque, Jilid III, terj. Walter De Gray  Birch  (London:  The  Hakluyt  Society,  1774, cetak ulang 1880), 87.
80 Fang, Undang-Undang Melaka , 68-70.
mentara  di  dalam  hukum  Islam  di UUM menjelaskan  bahwa  ia  yang  membunuh harus  dibunuh  dan  siapa  yang  berzina harus  dirajam.  Berdasarkan  keterangan Pirès  danAlbuquerque,  siapa  yang  mem- bunuh  pacar  istrinya,  maka  tidak  akan dibunuh.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa hukum adat yang diterapkan dan hukum Islam dikesampingkan.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  saat Sultan  Mahmud  Syah  berzina  dengan  is- tri  Tun  Biajit,  salah  satu  bangsawan  Me- laka,  ia  tidak  dihukum  mati.  Sesungguh- nya,  Tun  Biajit  menemukan  secara  tidak sengaja  sultan  yang  baru  keluar  dari  ru- mahnya  dan  ia  hendak  membunuhnya, tapi  tidak  jadi  karena  ia  adalah  rajanya. Oleh  karena  itu,  Tun  Biajit  memaafkan sultan. 81 Para pengawal sultan marah de- ngan  apa  yang  dikatakan  Tun  Biajit,  tapi sultan berkata:
“Jangan  kamu  sekalian  amarah,  karena katanya  itu  benar.  Sebab  sedia  salah  kita padanya,  hukumnya  patut  dibunuhnya oleh dia. ” 82
Dengan  mengamati  perkataan  sul- tan, hal itu merujuk dengan jelas pasal 5.2 UUM .  Jelasnya,  jika  seorang  suami  men- jumpai  istrinya  bersama  dengan  lelaki lain,  ia  mempunyai  hak  untuk  mem- bunuh keduanya dan tidak ada kesalahan yang  dilakukan  menurut  hukum  adat. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam  tidak  berlaku  dan  tidak  dilaksa- nakan di tengah masyarakat.
Adapun  soal  hukum  kisas,  Al- buquerque  memberitahu  kita  bahwa  di Melaka  seorang  pembunuh,  tanpa  me- nyebut orang merdeka atau budak, dapat
81 Lanang, Sulalat al-Salatin , 127.
82 Ibid.
dibunuh  oleh  keluarga  korban. 83 Ring- kasnya,  siapa  yang  membunuh  akan  di- bunuh.
Persoalannya  adalah  mengetahui apakah  praktik  itu  berdasarkan  hukum Islam  atau  hukum  adat.  Hukum  Islam bersumber  pada  al-Qur`an  4:  92  menye- butkan  siapa  yang  membunuh  harus  di- bunuh,  sementara  menurut  hukum  adat di  dalam UUM siapa  yang  membunuh tidak  harus  dibunuh,  bergantung  pada kasusnya. 84 Menurut  analisis  kami,  ada- lah  hukum  adat  yang  diejawantahkan  di Melaka, karena tidak ada pilihan lain dari hukuman  mati  yang  disebutkan,  semen- tara  hukum  Islam  memberikan  tiga  pi- lihan:  hukuman  mati  ( qishâsh ),  uang darah  ( dîyat ),  dan  pembebasan  budak. Kita  melihat  secara  jelas  di  sini,  menurut cerita  Albuquerque,  bahwa  tidak  ada kompromi  antara  pembunuh  dan  kelu- arga  korban  yang  akan  membalas  den- dam.  Dari  sini  kita  mengetahui  bahwa hukum  pidana  Islam  tidak  diterapkan dalam kasus ini.
Lebih-lebih, bentuk hukuman mati sama sekali tidak sesuai dengan apa yang digariskan  oleh  hukum  Islam.  Tomes Pirès memberitahu kita bahwa ada orang biasa  yang  melakukan  tindak  kriminal, mereka  dibawa  ke  jalan  dan  dibunuh: disulak,  dibakar  hidup-hidup  atau  dipu- kul  di  bagian  dada  hingga  mati,  ter- gantung  jenis  kejahatan  yang  dilakukan. Pirès menuliskannya:
“…et  s’il  s’agit  d’un  homme  du commun,  il  sera  exposé  en  place publique tué, empalé, brûlé vivant ou frappé  à  la  poitrine  jusqu’à  ce  que  la
83 Albuquerque, The Commentaries , 87.
84 Lihat diskusi mengenai hal ini di halaman sebe- lumnya.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 48 |
mort  s’ensuive  selon  le  délit  qu’il  a commis…” 85
Hal  yang  sama  juga  disaksikan oleh Albuquerque dan ia menulis:
”Di  Melaka,  ada  hukuman  pidana yang  beragam,  tergantung  pada  jenis kejahatannya.  Para  pelaku  tindak  kri- minal  itu  ada  yang  disulak  ( culak ), yang  lain  ada  yang  dadanyaditembus ( rusak ),  yang  lain  direbus,  yang  lain ada  yang  dipanggang,  dan  ada  yang diberi  makan  kepada  orang-orang  se- perti  binatang  liar  dan  datang  dari negeri  bernama  Daru  (Aru  di  Utara Sumatera), di mana raja men- datangkan  mereka  ke  Melaka  untuk memakan  para  pelaku  kejahatan.  Se- mua  orang  yang  dihukum  mati  dan telah  dieksekusi,  maka  raja  akan  me- ngambil  sebagian  hartanya  jika  ia punya  ahli  waris,  dan  akan  meng- ambil  seluruhnya  jika  tidak  punya ahli waris.” 86
Hai  Yü,  seorang  pelancong  Ti- ongkok  menulis  kesaksiannya  tentang Melaka pada 1537:
“Pelaksanaan  hukuman  mati  adalah sebagai  berikut:  algojo  menanamkan tiang  kayu  ke  dalam  tanah  sedalam dua  kaki  di  atas  mana  ia  akan  me- nyulak para pelaku kriminal.” 87
Kita  mengetahui  berdasarkan  ke- saksian  Pirès,  Albuquerque,  dan  Hai  Yü bahwa cara eksekusi hukuman mati sama sekali  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam dan  tidak  juga  dengan Undang-Undang
85 Pirés, The Suma Oriental , 266.
86 Ibid.
87 “ Their  capital punishment  is  as  follows:  they  take  a piece of wood like a post, of which one end is sharpened and  the  other  planted  in  the  ground  about  two  feet deep; the sharp point is introduced into the anus of the criminal, who cries out for a moment, but immediately afterwards the point penetrates into his body and kills him, ”  lihat  G.  Ferrand, Malaka:  Le  Malayu  et  Ma- layur (Paris: Impimerie Nationale, 1918), 43-4.
Melaka . Mungkin, cara sebagaimana dise- butkan  di  atas  adalah  hukum  adat  yang tidak  tercatat  di UUM .  Sejatinya,  hukum Islam menjatuhkan hukuman mati hanya kepada mereka yang bersalah karena per- buatan zina, murtad atau berontak. Mere- ka  dihukum  rajam,  salib  atau  pancung. Tidak  ada  hukuman  seperti  yang  dibi- carakan oleh Pirès, Albuquerque, dan Hai Yü.  Kami  dapat  menyimpulkan  bahwa hukum  Islam  tidak  dipraktikkan  dan  ti- dak  diterapkan  di  dalam  kasus-kasus  pi- dana tersebut di Melaka.

## b. Pencurian
Sejarah  Melayu menceritakan  kepa- da  kita  bahwa  pada  zaman  Sultan  Ala- uddin  Riayat  Syah,  pencurian  terjadi begitu  sering.  Menurut Sejarah  Melayu hasil  suntingan  Shellabear,  sultan  meme- rintahkan  bagi  siapa  yang  mencuri  akan dipotong tangannya:
“Maka  titah  Sultan  Alauddin  kepada bendahara  paduka  raja,  menyuruh  mem- buat balai di simpang empat dan di tengah negeri,  disuruh  bubuh  seorang  penghulu di  sana.  Maka  titah  baginda  kepada  Seri Maharaja,  jikalau  orang  mendapat  harta orang,  jika  tiada  dipulangkan  pada  yang punya  disuruh  baginda  kudung  tangan- nya;  dan  jikalau  tiada  bertemu  dengan yang  punya  harta,  kabalai  itulah  dihan- tarkan. Maka di dalam negeri Melaka itu, jikalau harta orang gugur di jalan atau di pekan,  maka  dicari  kabalai  itulah  ada tergantung  di  sana.  Demikianlah  adat periadil sultan Alauddin.” 88
Perintah  Sultan  Alauddin  telah menjadikan Undang-Undang  Melaka lebih tegas.  Alasan  mengapa  Sultan  Alauddin mengeluarkan  perintah  tersebut  adalah
88 W.G.  Shellabear,  ed., Sejarah  Melayu (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967), 168. Kata ‘ kudung tangannya ’ bermakna ‘potong tangannya’.
karena  begitu  banyak  pencurian.  Suatu malam, sultan bersama dengan Hang Isak dan  Hang  Siak  bergadang  semalaman untuk  memantau  pencuri.  Mereka  ber- hasilmendapatkan  lima  pencuri:  tiga  ka- bur dan dua dibunuh oleh sultan. Sesung- guhnya,  kematian  dua  pencuri  itu  bukan hasil  dari  penerapan  hukum  Islam,  tapi akibat  perkelahian  antara  pencuri  dan sultan  yang  mana  sultan  tidak  menun- jukkan belas kasihan kepada para pencuri itu.  Keesokan  harinya,  sultan  mengelu- arkan perintah tersebut di atas.
Sejarah  Melayu menceritakan  bah- wa  Seri  Maharaja  mengawasi  kota Melaka  sepanjang  malam.  Ia  sangat  ke- jam  dengan  para  pencuri.  Setiap  kali  ia menjumpai  pencuri,  ia  langsung  me- motong  atau  membacok  lengan  tangan- nya,  bukan  hanya  tangan.  Bahkan,  ia membunuh  para  pencuri  tersebut. 89 Hal ini  menunjukkan  bahwa  perbuatan  ter- sebut  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam dan Undang-Undang  Melaka yang  meng- hukum  potong  tangan  bagi  pencuri. 90 Kita  bisa  saja  berpikir  bahwa  hal  itu  me- rupakan  bentuk  radikalisasi  dari  pene- rapan  hukum  Islam.  Namun,  tidaklah demikian.  Hal  itu  terkait  dengan  hukum adat  yang  mengatur  bahwa  siapa  saja yang  mencuri,  maka  harus  dibunuh. 91 Sejarah  Melayu  juga  menuturkan  kete- gasan  penanggung  jawab  keamanan  Ke- sultanan  Melaka,  Seri  Maharaja,  itu  ka- rena ia marah akibat menjadi korban dari
89 Lanang, Sulalat al-Salatin , 113.
90 Menurut  pasal  7.2 UUM ,  pencuri  harus  di- potong tangannya.
91 Lihat  pasal  7.2  dan  7.3,  Fang, Undang-Undang Melaka , 74, R.O. Winstedt, “A History of Malaya”, Journal  of  the  Malayan  Branch  Royal  Asiatic  Society XIII, no. I (1935): 19.
kemarahan Sultan Melaka atas maraknya pencurian di negerinya.

## c. Makanan dan Minuman
Menurut  Ibn  Majîd,  seorang  pelan- cong  Arab  yang  tinggal  beberapa  saat  di Melaka  dan  menulis  pada  1462  bahwa orang-orang  Melaka  meminum  dengan bebasnya  minuman  beralkohol  di  pasar- pasar:
“Mereka  meminum  anggur  di  pa- sar…” 92
Juga,  Ibn  Majîd  menyaksikan  bah- wa para penduduk Melaka memakan an- jing dan daging-daging haram lainnya. Ia menulis:
“Orang-orang  Islam  di  sini  memakan daging  anjing  dan  tidak  ada  hukum yang  melarang  mereka  memakan- nya. 93
Hal  yang  sama  juga  dilaporkan oleh  Pirès,  yaitu  ketika  ada  pernikahan Muslim,  orang-orang  meminum  anggur. Ia menulis:
“[…] Et  lors  de  leurs  festivités,  ils  se réjouissaient en buvant force vin.” 94 Berdasarkan  keterangan  tersebut, tampak bahwa hukum pidana Islam tidak diterapkan  dalam  soal  makanan  dan  mi- numan  yang  haram.  Di  dalam  pasal  42 UUM menyebutkan  barang  siapa  yang meminum  minuman  memabukkan  dihu- kum 40 kali cambukan. Tapi, pada kenya-
92 Luis  Filipe  Ferreira  ReisThomaz,  “The  Malay Sultanate  of  Melaka,”  dalam Southeast  Asia  in  the Early  Modern  Era:  Trade,  Power,  and  Belief, ed.  An- thony  Reid  (Ithaca  and  London:  Cornell  Univer- sity Press, 1993), 79, Anthony Reid, Southeast Asia in  the  Age  of  Commerce  1450-1680 ,  Jilid  II  (New Haven  and  London:  Yale  University  Press,  1988, 1993), 143.
93 Thomaz, “The Malay Sultanate of Melaka.”; Re- id, Southeast Asia .
94 Pirés, The Suma Oriental , 268.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 33-51 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.1007 50 |
taannya,  menurut  kesaksian  Ibn  Majid dan  Pirès  membawa  kita  berpikir  bahwa UUM tidak  dilaksanakan.  Dengan  de- mikian,  jelas  bahwa UUM tidak  dite- rapkan  secara  tegas.  Kendati  demikian, pelancong  Tiongkok  Hai  Yü,  pada  1537, memberitahu  kita  bahwa  orang-orang Melaka  tidak  memakan  babi  dan  me- minum anggur. 95 Seorang pelancong Ero- pa  pada  1610  menulis  hal  yang  sama dengan Hai Yü bahwa orang-orang Mela- ka  tidak  makan  babi  dan  minum  ang- gur. 96
Dari  sini,  kita  dapat  mengambil kesimpulan  bahwa  mungkin  seiring  ber- jalannya  waktu,  orang-orang  Islam  di Melaka  menjadi  lebih  ortodoks  atau  ke- mungkinan  kedua:  mereka  berbuat  se- suka hati mereka dan tidak ada peraturan yang  mengatur  kelakuan  mereka  dalam hal ini.

## Penutup
Kami  dapat  menyatakan  bahwa Undang-Undang  Melaka adalah  kumpulan dari hukum adat yang, antara lain, di da- lamnya  mengandung  hukum  pidana  Is- lam  (selain  hukum  perkawinan  dan  per- dagangan  Islam).  Hukum  pidana  Islam bersumber  dari  berbagai  kitab  fikih.  Se- mua peraturan yang menyangkut dengan hukum  Islam  berasal  dari  beragam  maz- hab  Sunni:  Hanafî,  Mâlikî,  Syâfi’î,  dan Hanbalî.  Kendati  di  Melaka  terdapat UUM,  tapi  pada  kenyataannya  undang- undang  itu  tidaklah  diterapkan.  Hukum adatlah  yang  berlaku  saat  itu.  Akhirnya, Undang-Undang Melaka adalah contoh ter- baik  suatu  perubahan  dan  peralihan  hu-
95 Ferrand, Malaka: Le Malayu et Malayur , 43.
96 Godinho  De  Eredia, Description  of  Malacca  and Meridional  India  and  Cathay, terj.  J.V.  Mills  (Kuala Lumpur: MBRAS, 1997), 49-50.
kum  dari  hukum  adat  yang  bersumber dari  agama  Hindu  kepada  hukum  Is- lam.[]

## Daftar Pustaka
‘Awwâ,  Muhammad  Salîm  al-. Fî  Ushûl al-Nidzâm al-Jinâ`i al-Islâmî . Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1979. Albuquerque, Afonso. The Commentaries of the Great Afonso Dalboquerque . Di- terjemahkan oleh Walter De Gray Birch,  4  jilid.  London:  The  Hak- luyt  Society,  1774,  cetak  ulang 1880.
Bleuchot,  Hervé. Droit  Musulman ,  II  to- mes.  Aixen-Provence:  Presses  U- niversitaires  d’Aix  Marseille,  20- 02.
Bukhârî, Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ’îl  al-. Shahîh  al-Bukhârî, 6 jilid. Diedit oleh Musthafâ Dîb al- Bughâ.  Beirut:  Mu`assasah  al- Hidmâ al-Tiba’iyya, 1980-1982. De Bellefonds, Y. Linant. “Ikrâr,” di 6 jilid Encyclopédie  de  l’Islam ,  1105-08.
Leiden  dan  Paris:  E.J.  Brill  dan G.P. Maisonneuve & Larose S.A., 1990.
De Eredia, Godinho. Description of Malacca and  Meridional  India  and  Cathay. Diterjemahkan  oleh  J.V.  Mills. Kuala Lumpur: MBRAS, 1997. Fang, Liaw Yock. Undang-Undang Melaka . The Hague: M. Nijhoff, 1976. Ferrand, G. Malaka: Le Malayu et Malayur . Paris: Impimerie Nationale, 1918. Ghazâlî, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad  al-. al-Wasîth  fî  al- Madzhab .  Diedit  oleh  Ahmad Mahmûd  Ibrâhîm  dan  Muham- mad Muhammad Tâmir, Jilid VII. Kairo: Dâr al-Salâm, 1997.
Hooker,  M.B.  “A  Note  on  the  Malayan Legal  Digests.” Journal  of  the  Ma- layan  Branch  Royal  Asiatic  Society XLI, no. I (July 1968): 153-66. Ibn  Manzhûr. Lisân  al-‘Arab, Jilid  2.  Kai- ro: Dâr al-Ma’ârif, t.th. Ibn  Qudâmah,  Muwaffaq  al-Dîn. al-
Mughnî . 13 jilid. Beirut: Dâr al-Ki- tâb al-‘Arabî, 1983/1403.
Ibn  Rusyd,  Abû  al-Walîd  Muhammad.
Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al- Muqtashid .  2  jilid.  Beirut:  Dâr  al- Fikr, t.th.
Jazîrî,  ‘Abd  Rahmân  al-. Kitâb  al-Fiqh  ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah . 5 jilid. Bei- rut: Dâr al-Fikr, 1987/1406.
Lanang,  Tun  Seri. Sulalat  al-Salatin  ya’ni Pertuturan  Segala  Raja-raja  (Seja- rah Melayu) . Diedit oleh Muham- mad  Haji  Salleh.  Kuala  Lumpur: Dewan  Bahasa  dan  Pustaka,  19- 97.
Muslim,  Abû  al-Husayn. Shahîh  Muslim, jilid  III.  Diedit  oleh  Muhammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, 5 jilid. Kairo:
Musthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1955. Paulus,  J. Encyclopaedie  van  Nederlandsch– Indie. Leiden: Brill, 1917 Pirés,  Tomes. The  Suma  Oriental,  an  Ac- count of the East from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515 . Diedit oleh Arman- do Cortesao. New Delhi: Asian E- ducational Services, 1990.
Sâbiq,  Sayyid. Fiqh  al-Sunnah .  III  jilid, Kairo: t.p, 1988/1409.
Schacht, Joseph. Introduction au Droit Mu- sulman .  Diterjemahkan  oleh  Paul
Kemp  dan  Abdel  Magid  Turki. Paris:  Maisonneuve  &  Larose, 1999.
Shellabear,  W.G.,  ed. Sejarah  Melayu . Kuala  Lumpur:  Oxford  Univer- sity Press, 1967.
Syâfi’î, Muhammad ibn Idrîs al-. al-Umm . Diedit oleh Muhammad Zuhrî al- Najjâr, 7 jilid. Beirut: Dâr al-Ma’- rifah, t.th.
Syarbînî, Syams al-Dîn ibn Ahmad al-. al- Iqnâ`  fî  Halli  Alfâdz  Abî  Syujâ` . Diedit  oleh  ‘Alî  ‘Abd  al-Hamîd Abû  al-Hayr  dan  Muhammad Wahbî Sulaymân, jilid II. Damas- kus: Dâr al-Hayr, 1996.
Tanûkhî,  Sahnûn  ibn  Sa’ad  al-. al-Mu- dawwanah  al-Kubrâ  li  al-Imâm Mâlik .  Diedit  oleh  ‘Alî  ibn  ‘Abd Rahmân al-Hâsyimî. 11 jilid. Kai- ro: Dâr al-Nashr, t.th.
Thomaz,  Luis  Filipe  Ferreira  Reis.  “The Malay  Sultanate  of  Melaka,” dalam Southeast  Asia  in  the  Early Modern  Era:  Trade,  Power,  and Belief. Diedit  oleh  Anthony  Reid, 75-89.  Ithaca  and  London:  Cor- nell University Press, 1993. Winstedt,  R.O.  dan  Joselin  P.E.  de  Jong. “The Maritime Laws of Malacca,” Journal  of  the  Malayan  Branch Royal  Asiatic  Society XXIX,  no.  III (1956): 1-22.
Winstedt,  R.O.  “A  History  of  Malaya”, Journal  of  the  Malayan  Branch Royal  Asiatic  Society XIII,  no.  I, (1935): 12-26.