TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 1 Nomor 2 Juni 2020: TheJournalish
Hal. 060-066

## IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PALEMBANG

## Husni Holqiah, Yollanda Apriapamela, Riska Sakinah, Yuyun Yuliana
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
Email Korespondensi: husniholqiah@gmail.com
Abstract: The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor.  The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor.  Even in Law No.23 / 2014, Governors and Regents / Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD.  This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes.  However, many facts show that there are still many Parliement members who do not  have  comprehensive  capabilities  in  carrying  out  supervisory  functions  which  results  in  not  being  able  to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliement where there are still many Parliement members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. One of them is at least the Palembang City DPRD members who attended the plenary session which was attended directly by the Mayor of Palembang, which we will discuss in this study. The purpose of this study is to describe the Implementation of the DPRD Supervision function in the Regional Government's policy and at the same time to find out the factors that influence in carrying out the supervisory function so it expected to find a solution to handle it in.

## Keywords: Implementation; Policy; Regional Government.
Abstrak: Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan  fungsi  legislatif,  posisi  DPRD  bukanlah  aktor  yang  dominan.  Pemegang  kekuasaan  yang  dominan  di bidang  legislatif  itu  tetap  Gubernur  atau  Bupati/Walikota.  Bahkan  dalam  UU  No.23/2014,  Gubernur  dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah  dengan  persetujuan  DPRD.  Artinya,  DPRD  itu  hanya  bertindak  sebagai  lembaga  pengendali  atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan- perubahan  tertentu.  Namun,  banyak  fakta  menunjukan  masih  banyaknya  anggota  DPRD  yang  tidak  memiliki kemampuan  yang  komprehensif  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  yang  mengakibatkan  tidak  dapat berjalan  baik  fungsi  pengawasan  tersebut.  Fenomena  tersebut  terjadi  juga di  DPRD  Kota  Palembang  dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. Salah satunya sedikitnya anggota DPRD Kota Palembang yang hadir atau pelaksanaan paripurna yang dihadiri langsung Walikota Palembang yang akan kami bahas di penelitian kali ini. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  mendeksripsikan  Implementasi  fungsi  Pengawasan  DPRD  dalam  kebijakan  Pemerintah Daerah  dan  sekaligus  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya.
Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.
Article History: Received:16-06-2020; Revised: 18-06-2020; Accepted: 21-06-2020

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  berbentuk  Negara  kesatuan  dengan  bentuk pemerintahan Republik dan Sistem Pemerintahan yaitu Presidensil. Dalam Negara Demokrasi pastinya memiliki  kekuasaan  disetiap  daerah  (Maggalatung,  2015).  Keberadaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan, Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Implementasi yaitu sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat. Implementasi juga dapat diartikan dari beberapa para ahli. Menurut Wahab “Implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa golongan petingi, atau golongan-golongan pemerintah atau swasta yang  diarahkan  untuk  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  sudah  digariskan  dalam  keputusan kebijakan”(Wahab, 1991).
Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) dapat dimasukan dalam penyelenggaran pemerintah daerah namun  tidak  kewenangan  Dewan  perwakilan  Rakyat  (DPRD)  tidak  seperti  Kepala  Daerah  yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, ”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”,  namun  perubahan  sekali-sekali  dapat  mengajukan  usul  inisiatif  sendiri  mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Membahas mengenai  fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di  sisi  lain  DPRD  harus  mengawasi  jalannya  pelaksanaan  peraturan  pemerintahan  daerah,  dan melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian (Andani, 2019). Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut.  Sebab  DPRD  bukan  lembaga  teknis  yang  menjalankan  peraturan,  melainkan  melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  itu,  sementara  justru  dalam  upaya  menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah.
Dapat  kita  ketahui  sesuai  dengan  fungsinya  sebagai  lembaga  politik  yang  kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi  hak  untuk  mengambil  inisiatif  sendiri  guna  merancang  dan  mengajukan  rancangan  sendiri kepada  pemerintah  (Gubenur  atau  Bupati/Walikota).  Dengan  seperti  itu  maka  dapat  kita  ketahui bahwa semua anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota  dapat meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing. Serta tidak lupa juga melaksanakan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  umum, maka  diperlukan  suatu  pengawasan  secara  efektif  oleh  lembaga  yang  kompeten  agar  kebijakan pemerintah  benar-benar  dapat  memberikan  nilai  manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Seperti yang tersirat pada tujuan utama pengawasan DPRD, antara lain: a). menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  berjalan  sesuai  rencana,  b).  menjamin  kemungkinan  tindakan  koreksi  yang cepat  dan  tepat  terhadap  penyimpangan,  c).  menumbuhkan  motivasi,  perbaikan,  pengurangan, peniadaan  penyimpangan  secara  optimal,  d).  memastikan  kinerja  Pemerintah  Daerah  sedang  atau telah mencapai tujuan dan sasaran.
Dari hasil observasi menunjukkan bahwa fungsi DPRD secara implementatif kurang optimal. Hal tersebut terindikasi oleh pelaksanaan Perda keterlibatan anggota DPRD sangat minim. Berdasarkan permasalahan  tersebut  penulis  tertarik  untuk  membahas  Implementasi  fungsi  Pengawasan  DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah dan sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Kota Palembang.
Hal ini juga terbukti dengan adanya beberapa penulis membahas topik yang seedemikian rupa yang  berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan,  (Praptomo,  2016)  menyatakan  bahwa  Fungsi,  tugas, wewenang DPRD kurang berperan secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan  daerah.  Sehingga  fungsi  pengawasan yang  dijalankan DPRD  belum/tidak  dirasakan  oleh
masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kendala dalam hal fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.  Lemahnya  pengawasan  oleh  DPRD,  diindikasikan  dari  banyaknya  pengaduan  masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Kemudian (Santoso, 2011) menyatakan bahwa Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai pencerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya adalah sebagai sarana check and balance dalam pemerintahan di daerah. Namun sejauh ini  pengawasan  DPRD  belum  dijalankan  secara  efektif,  mengingat  bahwa  DPRD  juga  merupakan bagian  dari  Pemerintah  Daerah.  (Yudistira,  2016)  menyatakan  bahwa  Peranan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang belum maksimal dalam mewujudkan hak-hak konstitusional warga dalam Peraturan Daerah kota Palembang, hal tersebut  disebabkan karena kurangnya pemahaman dari  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Palembang  tentang  hak-hak  tersebut, implementasi  hak-hak  konstitusional  warga  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  Kota  Palembang antara lain bisa  dilihat dari Perda  Pendidikan Gratis, Perda Sekolah gratis, Perda tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
Kemudian (Margaretha et al., 2017) menyatakan dalam hasil penulisannya bahwa mekanisme fungsi pengawasan DPRD masih belum dijalankan dengan optimal, indikasi ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan masyarakat akan buruknya pelayanan public, pemberitaan dari media massa tentang  pembangunan  daerah  yang  kurang  berkualitas,  dan  masih  banyaknya  terjadi  aksi-aksi demonstrasi  oleh  masyarakat  petani  dan  buruh  yang  menuntut  akan  hak  dan  penghidupan  yang layak.  Terakhir  (Irsan  et  al.,  2013)  menyatakan  pengutan  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah merupakan suatu hal yang harus didukung sebagai upaya  menghindari sistem pemerintahan yang sewenang-wenang  karena  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  Lembaga  format  yang menampung aspirasi masyarakat. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas  yang  ada  didalam  masyarakat  karena  DPRD  merupakan  representatif  dari  masyarakat. Dalam fungsi pengawasan seorang DPRD dapat memainkan peranan sebagai “public service watch” sebagai  pelaksana  anggaran  dan  kebijakan  pemerintah  daerah.  DPRD  sebagai pelaksana  anggaran dan kebijakan Pemerintah Daerah. DPRD sebagai Lembaga yang mengawasi daerah dan keputusan Pemerintahan daerah disebutkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Tinjauan pustaka adalah survei sumber  ilmiah  yang  menyediakan  tinjauan  umum  tentang  topik  tertentu  (ashford.edu,  2019). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  para  anggota  DPRD  Kota  Palembang  dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, sekaligus mengindentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi mereka dalam menjalankan fungsinya tersebut. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data menggunakan studi literature, Data-data dari bernagai Jurnal  yang  berkaitan  dengan  Implemntasi  Fungsi  Pengawasan  DPRD  dalam  kebijakan  Pemerintah Daerah di Kota Palembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dilandaskan pada  faktor penentu dari tercapainya  suatu kebijakan  (Permatasari,  2020).  Kebijakan  yang  dimaksud  sudah  tentu  ditangani  oleh  pemerintah daerah.  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  1  Ayat  (2) disebutkan:  Pemerintah  Darah  adalah  penyelenggaraan  urusan  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU, 2014). Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan  DPRD  bersama-sama  tapi  dalam  tugas  dan  fungsi  yang  berbeda  sehingga  terwujud Pemerintahan daerah yang baik.
Fungsi DPRD:
a) Fungsi  legislasi  diwujudkan  dalam  membentuk  Peraturan  Daerah  bersamasama Kepala Daerah;
b) Fungsi  anggaran  diwujudkan  dalam  membahas,  memberikan  persetujuan  dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
c) Fungsi  pengawasan  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan Undang-undang,  Peraturan  Perundangan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Lebih  diperinci  mengenai  fungsi  DPRD  maka  lingkup  fungsi  pengawasan  DPRD    Kab/kota, antara lain:
a) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah.
b) Pengawasan terhadap pelaksanaan    bupati/walikota
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang lainnya
d) Pengawasan terhadap pelasanaan APBD kab/kota
e) Pengawasan pelasanaan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.
f) Pengawasan  terhadap  kebijakan  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
g) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
Fungsi DPRD dan fungsi pengawasan DPRD yang dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi (mewakil) rakyat. Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan agar bertujuan dapat dicapai secara optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang  berlaku.  Sehubungan dengan  fungsi  DPRD  dalam menjalankan fungsi  pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan melalui peraturan daerah, keputusan walikota, ternyata berimplikasi terhadap keluaran (output) hasil program pembangunan dan pelayanan umum. Dengan dilakukan pengawasan maka semua kegiatan dapat dikendalikan bahkan dapat menghindarkan dari penyimpangan dan penyelewengan.
Pengawasan  yang  bersifat  administratif  ini  dalam  paradigma  manajemen  kebijakan  sangat berguna  untuk  melihat  sejauhmana  kebijakan  telah  terimplementasikan  melalui  tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pemanfaatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pengawasan    pada  hakikatnya  suatu  upaya  sistematik  untuk  menetapkan  standar  pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan  perencanaan,  merancang  sistem  informasi  umpan  balik,  membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan- penyimpangan  serta  mengambil  tindakan  koreksi  yang  diperlukan.  Semua  itu  bertujuan  untuk menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  dipergunakan  dengan  cara  yang  efektif  dan  efisien  dalam pencapaian dan tujuan-tujuan.
Kebijakan  dan  Implementasi  kebijakan  diartikan  berbeda,  kebijakan  pemerintah  dapat diartikan  setiap  keputusan  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat  pemerintah  atau  negara  atas  nama instansinya  yang  dipimpinnya  (Presiden,  Menteri,  Gubernur  dan  lainnya)  dalam  rangka melaksanakan  fungsi  umum  pemerintah  atau  pembangunan,  guna  mengatasi  permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. Implementasi kebijakan, suatu tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu/pejabat/kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Realitas saat ini menunjukkan bahwa sering gagalnya suatu kebijakan bukan disebabkan oleh tidak tepatnya tujuan atau target yang dirumuskan,  tetapi lebih sering diakibatkan oleh lemahnya proses implementasi yang sering tidak transparan. Pada implementasinya, fungsi pengawasan perlu diatur sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan akses yang berlebihan terhadap implementasi kebijakan eksekutif, dan nanti justru membuat kebijakan tidak berjalan secara efektif. Mekanisme
dan bentuk pengawasan harus menghadirkan suasana dinamis dalam kemitraan bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah. implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang dalam kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan cukup baik, dikatakan cukup baik karena masih adanya fungsi pengawasan DPRD yang belum terlaksana secara optimal. Dari hasil observasi diperoleh data dari intens.news dan orator.id di periode tahun 2014-2019 yang menyatakan kurang dari  50%+1  jumlah  anggota  DPRD  Kota  Palembang  yang  hadir  atau  pelaksanaan  paripurna  yang dihadiri langsung Walikota Palembang hari itu tidak kourum. dan juga tidak semua anggota DPRD Kota  Palembang  yang  termasuk  yang  membidangi  SKPD  hadir  dalam  setiap  kunjungan  kerja,  Itu artinya  masih  ada  anggota  DPRD  Kota  Palembang  yang  kurang  dapat  memanfaatkan  kegiatan pengawasan rapat kerja dan kunjungan kerja ini secara optimal, dilihat dari indikator Kurang aktifnya beberapa anggota DPRD kota Palembang dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan tentu saja akan mempengaruhi kinerja pengawasan DPRD.
Sementara itu masih ada pemerintah daerah belum melakukan mekanisme dengar pendapat (hearing) dengan pemerintah terkait dengan satu masalah yang genting bukan bearti pelaksanaan pengawasan  menjadi  kendor,  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  efektif  mulai  dari perencanaan dan pelaksanaan dilapangan akan dapat mesnghidarkan dari kesalahan atau hambatan implementasi kebijakan.
Gambar.1 Grafik tindak Pidana korupsi di Indonesia
Sumber: (Home et al., 2019)
Dapat  kita  ketahui  berdasarkan  gambar.1  di  atas  bahwa  kasus  korupsi  banyak  terjadi  pada pejabat tinggi salah satunya seperti anggota DPR & DPRD yang mana seharusnya hal tersebut tidak terjadi di badan legislatif. Seperti kita ketahui bersama fungsi dan tugas pokok para anggota badan legislatif  adalah  melakukan  pengawasan,  membuat  produk  legislasi  dan  mengesahkan  anggaran pemerintahan  namun hal tersebut masih saja terjadi tentunya diakibatkan oleh kurang optimalnya dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang  dari  kekuasaan  Kepala  Daerah  yang  diberikan  kewenangan  dalam  menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini  dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah  tentu  saja  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  berorientasi  pada  kesejahteraan  rakyat,  di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara.
Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah tentunya tidak terlepas  dari  faktor-faktor  yang  menghambat.  Adapun  faktor  yang  menghambat  antara  lain perbedaan  kemampuan  anggota  DPRD  sehingga  mempengaruhi  kualitas  pelayanan,    perbedaan orientasi  politik  masing-masing  anggota  DPRD  sehingga  menimbulkan  pengawasan  lebih  bersifat
kekuasaan,  tumpang  tindih  dalam  fungsi  pengawasan  sehingga  melemahkan  semangat  dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD kota Palembang dalam kebijakan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi  fungsi pengawasan tersebut belum dimaksimalkan oleh DPRD Kota Palembang dalam mengawasi kebijakan Pemerintah. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Bentuk pengawasan yang telah  dilakukan melalui rapat kerja  dan  telah  dilaksanakan  dengan  baik  namun  tingkat  kehadiran  anggota  DPRD  masih  belum optimal.  Faktor  yang  menghambat  fungsi  pengawasan  DPRD  dalam  kebijakan  Pemerintah  Daerah antara  lain  perbedaan  kemampuan  anggota  DPRD  sehingga  mempengaruhi  kualitas  pelayanan, perbedaan orientasi politik masing-masing anggota DPRD sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat  kekuasaan,  tumpang  tindih  dalam  fungsi  pengawasan  sehingga  melemahkan  semangat dalam  mengawasi  kebijakan  pemerintah.  Seperti  diketahui  bersama  fungsi  dan  tugas  pokok  para anggota badan legislatif adalah melakukan pengawasan, membuat produk legislasi dan mengesahkan anggaran  pemerintahan  namun  hal  tersebut  masih  saja  terjadi  tentunya  diakibatkan  oleh  kurang optimalnya  dalam  implementasi  fungsi  pengawasan  DPRD.  Agar  implementasi  fungsi  pengawasan DPRD  kota  Palembang  lebih  optimal  maka  penulis  memberi  saran,  untuk  meningkatkan  keaktifan anggota DPRD dalam melaksanakan rapat kerja maka, sebaiknya fraksi-fraksi menerapkan peraturan disiplin partainya terhadap anggota yang teridentifikasi kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## REFERENSI
Andani,  D.  (2019).  Perencanaan  Pembangunan  Berbasis  E-Planning  Di  Kabupaten Subang|Andani|Dinamika:
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3088
Ashford.edu,    writingcenter.  (2019).  Writing  a  Literature  Review  |  Ashford  Writing  Center. https://writingcenter.ashford.edu/writing-literature-review
Home,  Terkini,  News,  T.,  Terpopuler,  Nusantara,  Nasional,  Daerah,  Hidup,  G.,  Olahraga,
Hukum,  Politik,  Hidup,  G.,  Khusus,  O.,  Ekonomi,  Internasional,  Artikel,  Foto,  Video, Artikel, … Privasi, K. (2019). KPK eksekusi 1.064 koruptor sejak 2004 hingga Juni 2019. Antara  News  Papua.  https://papua.antaranews.com/berita/511876/kpk-eksekusi- 1064-koruptor-sejak-2004-hingga-juni-2019
Maggalatung, A. S. (2015). Indonesia Negara  Hukum Demokratis Bukan  Negara Kekuasaan Otoriter|Maggalatung|SALAM:
Jurnal Sosial dan Budaya
Syar-i.
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2379
Margaretha, Idris, A., & Djumlani, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Legislasi Di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Administrative Reform (JAR), 2(2), 275–286. https://doi.org/10.30872/jar.v2i2.517
Permatasari,  I.  A.  (2020).  Kebijakan  Publik  (Teori,  Analisis,  Implementasi  Dan  Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, 1(1), 33–37.
Praptomo,  P.  (2016).  Implementasi  Fungsi  Pengawasan  Dprd  Terhadap  Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 0(0), Article 0. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1981 Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum, 4(18).
https://media.neliti.com/media/publications/84884-none-23cf7e9a.pdf
UU, R. (2014). Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bandung). Citra Umbara.
Wahab,  S.  A.  (1991).  Analisis  Kebijakan  dari  formulasi  ke  implementasi  Kebijakan.  Bumi Aksara.
Yudistira,  Y.  (2016).  Pemenuhan  Hak  –Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Dalam  Peraturan Daerah  Kota  Palembang  Sebagai  Wujud  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Doctrinal, 1(1), 157–175.