PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN SILPA DALAM PENGARUHNYA KINERJA KEUANGAN
Dwi Ratnasari a , Dianita Meirini b ab UIN SATU Tulngagung, Indonesia *saridwi242@gmail.com
Diterima : Maret 2022. Disetujui : April 2022. Dipublikasi : Mei 2022

## ABSTRACT
Financial  performance  appraisal  is  very  important  to  assess  organizational  accountability  to produce  better  public  services  with  spend  public  money  economically,  effectively,  and  efficiently, especially  during  economic  recession.  This  goals  of  study  to  empirically  examine  the  effect  of regional  original  income,  intergovernmental  revenue,  capital  expenditures,  and  the  remaining excess  of  budget  financing  on  the  financial  performance  of  local  governments  as  proxied  by  the efficiency  ratio.  The  method  of  this  research  is  quantitative  research.  A  Saturated  sample  is  the sampling technique, all population becomes the sample and the data analysis technique used panel data  regression  test,  classical  assumption  test,  and  hypothesis  testing.  The  results  of  this  study indicate that financial performance cannot be affected by local revenue but financial performance can  be  negatively  affected  by  balancing  funds  and  finance,  and  financial  performance  can  be positively influenced by capital expenditures. There is a simultaneous influence of all variables on the variables used in this study Keywords: Financial Performance, Regional Original Income , intergovernmental revenue, Capital Expenditures, And SILPA

## ABSTRAK
Penilaian  kinerja  keuangan  untuk  mengevaluasi  akuntabilitas  sebuah  organisasi  sangat  penting dalam  memberikan  pelayanan  masyarakat  yang  lebih  baik  dengan  membelanjakan  uang masyarakat  secara  ekonomis,  efektif,  dan  efisien,  terutama  pada  saat  resesi  ekonomi.  Tujuan penelitian  ini  untuk  menguji  secara  empiris  apakah  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dipengaruhi  oleh  pendapatan  asli  daerah,  belanja  modal,  dana  perimbangan  dan  SILPA  yang diproksikan  melalui  rasio  keuangan  yang  berupa  rasio  efiiensi.  Pendekatan  kuantitatif  digunakan sebagai  pendekatan  pada  penelitian  ini.  Sampel  jenuh  untuk  teknik  pengambilan  sampel.  Teknik analisis data pada penelitian ini berupa uji regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  Uji  T,  kinerja  keuangan  tidak  dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah tetapi kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif signifikan  oleh  dana  perimbangan  dan  silpa,  serta  kinerja  keuangan  dapat  dipengaruhi  secara positif  signifikan  oleh  belanja  modal.  Terdapat  pengaruh  secara  simultan  seluruh  variabel  bebar terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.
Volume 17, Nomor 1, Mei 2022 38 - 47 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)  2385-9246 (Online)
Dwi Ratnasari, Dianita Meirini / Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 1 Mei 2022 Hal. 38 – 47
Kata  Kunci  : Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah harus  dipastikan  oleh  pihak  eksekutif  maupun legislatif
dapat
memberikan pertanggungjawaban  atas  segala  informasi keuangan  serta  informasi  penganggaran  dan perencanaan  (Rokhmah,  2021).  Akuntabilitas organisasi  dinilai  dengan  evaluasi  kinerja keuangan  atas  laporan  keuangan  dalam menghasilkan sebuah pelayanan publik dimana pemerintah  yang  membelanjakan  uang  publik harus  memiliki  kemampuan  belanja  yang ekonomis,  efektif  dan  efisien  (Mardiasmo, 2009).  Dalam  upaya  evaluasi  kinerja,  sebuah organisasi  membuat  indikator  kinerja  dan satuan  ukur  masing-masing  kegiatan  dengan menggunakan  peran  akuntansi  manajemen sehingga  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi sebuah  organisasi  dapat  diketahui  sehingga mampu  mewujudkan  tujuan  yang  telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).
Fenomena  pada  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur  saat  ini,  realisasi  pendapatan daerah  Jawa  Timur  tahun  2018,  2019,  dan 2020  selalu  melebihi  target  meskipun  berada pada  kondisi  pandemi  Covid-19.  Pada  tahun 2020,  penerimaan  PAD  Pemprov  Jawa  Timur menurun  7%  dari  Rp  19.327.125.485.405,9 menjadi  Rp  17.951.235.057.953,1  serta  terjadi penurunan penerimaan PAD pada 16 Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur.  Selain  itu, pencapaian  realisasi  belanja  sebesar  Rp  32,28 T  atau  93,41%  dari  penetapan  belanja  tahun 2020 yaitu sebesar Rp 34,56 triliun. Pencapaian tahun 2020 lebih baik dibanding  3 tahun  sebelumnya.  Pada  saat  resesi  ekonomi ini,  pemerintah  seharusnya  mengoptimalkan kegiatan  belanja  daerah  karena  belanja harusnya menjadi penopang roda perekonomian  daerah.  Masalah  lain  yaitu belanja  modal  yang  tidak  sebanding  dengan belanja  lain  yang  mengakibatkan  pengeluaran belanja  modal  kurang  sehat.  Dalam  Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
menunjukkan  SILPA  sebesar  3,7 triliun  ini terbilangcukup besar, SILPA tersebut dipertanyakan  apakah  terjadi  pelampauan pendapatan  atau  penghematan  pengeluaran. Hal  ini  juga  terjadi  pada  pemerintah  daerah Jawa  timur,  yaitu  10  Pemda  dengan  tingkat
SILPA yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Wijayanto, 2021).
Dalam perwujudan desentralisasi, Pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  penuh dalam  mengatur  daerahnya  sendiri  dalam mendorong peningkatan APBD dengan menambah tingkat pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat secara mandiri dalam pengelolaan keuangannya serta tidak mengharapkan adanya transfer dari pemerintah pusat yang akhirnya penyeenggaraan pemerintah  dapat  berjalan  secara  maksimal dengan  biaya  dari  diri  pemerintah  daerah  itu sendiri.    Adanya  pertumbuhan  pendapatan daeri  wilayah  itu  sendiri  akhirnya  dapat mendorong  adanya  perbaikan  infrastruktur serta  sarana  dan  prasarana  untuk  menambah nilai  investasi  daerah.  Adanya  infrastruktur yang  memadai  serta  investasi  yang  tinggi diharapkan  mampu  meningkatkan  angka  PAD dan dapat mengucurkan dana perimbangan dari pusat  dalam  rangka  menambah  belanja  modal daerah  tersebut  (Thalib,  2019).  Selain  itu efisiensi  penggunaan  anggaran  yang  akan menimbulkan surplus anggaran dapat dipergunakan untuk periode selanjutnya sehingga  dapat  digunakan  sebagai  anggaran awal dalam pengelolaan pemerintahan.
Sumber  keuangan  yang  bersumber  dari wilayah  itu  sendiri  disebut  pendapatan  asli daerah    (Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2009,  2009).  Kemampuan  pemerintah  daerah dalam  menggali  PAD  sangat  penting  untuk memperbesar  alokasi  PAD  terhadap  APBD. Apabila  PAD  mengalami  peningkatan  maka ketergantungan  suatu  wilayah  daerah  terhadap bantuan  pemerintah  pusat  semakin  kecil  yang dapat  menurunkan  nilai  kinerja  keuangan berdasarkan  rasio  efisiensi  (Mulyani  & Wibowo,  2017)  .  Penelitian  dari  (Elmiza  & Arza,  2020)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) mempunyai pengaruh  negatif terhadap kinerja keuangan
Berdasarkan  UU  Nomor  33  Tahun 2004,  dana  perimbangan  ialah  dana  yang ditransfer  pemerintah  pusat  dari  APBN  guna mendanai  kebutuhan  suatu  daerah  dalam menjalankan  rumah  tangganya.  Apabila  dana perimbangan  yang  dikucurkan  kepada  daerah semakin besar, maka kinerja keuangan menjadi semakin  baik.  Kinerja  yang  baik  ini  membuat nilai  kinerja  keuangan  menurut  ketika  diukur
Dwi Ratnasari, Dianita Meirini / Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 1 Mei 2022 Hal. 38 – 47
dengan  rasio  efisiensi  (Mulyani  &  Wibowo, 2017).  Dalam  penelitian  (Thalib,  2019), kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara negatif oleh dana perimbangan  sehingga  efisiensi  penggunaan dana  transfer  dari  pusat  untuk  meyusutkan kekurangan  sumber  finansial  pemerintah daerah.
Pengeluaran  biaya  untuk  memperoleh suatu  aktiva  tetap  berwujud  yang  memiliki masa  manfaat  lebih  dari  satu  periode  serta lebih  dari  batas  minimum  kaputalisasi  aset tetap/lain  yang  telah  ditetapkan  pemerintah disebut  belanja  modal  (Fajri,  2016).  Semakin banyak belanja modal yang dilakukan mencerminkan  adanya  pembangunan  untuk peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat. Nilai  belanja  modal  yang  tinggi  dapat menurunkan  nilai  kinerja  keuangan  (Mulyani &  Wibowo,  2017).  Kinerja  keuangan  dapat dipengaruhi  secara  negatif  oleh  belanja  modal (Antari & Sedana, 2018).
Menurut (Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, 2010) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  atau  disingkat  SILPA  merupakan selisih  dari  surplus  atau  defisit  anggaran dengan  pembiayaan  netto.  Angka  SILPA dalam  APBD/APBN  harus  menunjukkan angka  nol  yang  berarti  pembiayaan  yang  ada pada  suatu  daerah  dapa  digunakan  untuk menutupi  kekurangan  anggaran  agar  anggaran dapat  digunakan  sebaik-baiknya  sehingga kinerja  keuangan  dapat  meningkat  (Djuniar, 2018).  Penelitian  (Djuniar,  2018)  kinerja keuangan  dapat  dipengaruhi  secara  negatif oleh SILPA.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari (Thalib, 2019) yaitu menambah  variabel  SILPA,  menggunakan sampel seluruh kabupaten dan kota di Wilayah
Jawa Timur serta memilih periode pengamatan terbaru,  yaitu  tahun  2016-2020  yang  menguji bagaimana  faktor  finansial  mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif dan bagaimana pengaruh secara simultan variabel bebas dalam penelitian ini terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Timur Periode 2016-2020. Diharapkan dengan  adanya  pengelolaan  keuangan  yang baik  dalam  memperoleh  pendapatan  dan melakukan  belanja  negara  dapat  meingkatkan pelayanan kepada publik untuk penyelenggaraan desentralisasi tanpa memerlukan bantuan kepada pemerintah pusat. Dari beberapa penelitian terdahulu dan kondisi Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur  terkait masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada    “Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Perimbangan,  Belanja  Modal,  Dan  SILPA Dalam  Pengaruhnya  Kinerja  Keuangan  (Studi Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah  Se-Jawa Timur Periode 2016-2020).”

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berupa pemerintahan  daerah  kabupaten  dan  kota  (29 Kabupaten dan 9 Kota) di Provinsi Jawa Timur dengan  tahun  pengmatan  5  tahun,  yaitu  tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga diperoleh total  sampel  sebanyak  190.  Sumber  data  yang penulis  gunakan  adalah  data  sekunder  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  teknik dokumentasi  yang  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  pemerintah  daerah  di  Jawa Timur  tahun  2016-2020  yang  diperoleh  dari laman www.djpk.kemenkeu.go.id dan  website resmi pemerintah daerah terkait.
Tabel 1. Definisi Operasional serta Pengukuran Variabel
Variabel Definisi operasional Indikator Skala data Sumber Variabel Terikat (Y) Kinerja keuangan Gambaran  pencapaian hasil  kerja  keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Efisiensi Efisiensi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ ×100% Rasio (Thalib, 2019) Variabel Bebas (X) Pendapatan Asli Total realisasi PAD = 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  + Rasio (Mulyani
Dwi Ratnasari, Dianita Meirini / Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 1 Mei 2022 Hal. 38 – 47
Daerah (X1) pendapatan yang bersumber  dari  daerah itu sendiri 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  + ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  + 𝑙𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ & Wibowo, 2017) Dana Perimbangan (X2) Jumlah seluruh realisasi dari pemerintah pusat Dana perimbangan = 𝐷𝐵𝐻  +  𝐷𝐴𝑈  + 𝐷𝐴𝐾 Rasio (Mulyani & Wibowo, 2017) Belanja Modal (X3) Belanja  langsung  yang terdapat dalam anggaran pemerintah daerah yang menambah masa manfaat aset tetap
BM = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ  + 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛  + 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛  +
𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛, 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛  + 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎  + 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛  + 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎 Rasio (Mulyani & Wibowo, 2017) SILPA (X4) Selisih  surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto SILPA = 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠/𝐷𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡  + 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 Rasio   (Elmiza & Arza, 2020)

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dibantu aplikasi Eviews 10. Analisis berupa uji regresi data panel dengan penentuan model, uji koefisien determinasi (R 2 ), uji F, dan uji  T.  Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  dan  uji heteroskedastisitas.  uji  regresi  data  panel dengan penentuan model, uji koefisien determinasi (R 2 ), uji F, dan uji T.
Model  persamaan  regresi  data  panel adalah Y it =  α  +  β 1 X 1it +  β 2 X 2it +  β 3 X 3it + β 4 X 4it + ɛ it . Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah  (KKPD)  α  =  konstanta  atau  intercept, β1,  β2,  β3,  β4  =  koefisien  regresi,  X1  = Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  X2  =  Dana Perimbangan (DP), X3 = Belanja Modal (BM), X4  =  Sisa  Lebih  Pembiayaaan  Anggaran (SILPA),  ɛ  =  error,  variabel  pengganggu  i  = periode  waktu  t  =  individu/entitas.  Dalam teknik estimasi model data panel, terdapat tiga teknik  atau  model  yaitu  dengan  pendekatan Common  Effect  Model (CEM), Fixed  Effect Model (FEM),  serta Random  Effect  Model (REM) (Widarjono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Regresi Data Panel
Model  analisis  regresi  data  panel yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah model Fixed Effect Model (FEM). Penentuan  model  FEM  ini  berdasarkan pengujian  menggunakan  uji chow dan
dilanjut  dengan  uji hausman .  Berikut
persamaan regresi data panel yang diperoleh: KKPD  =  13,96758  –
0,032986PAD
– 0,394588DP + 0,113576BM – 0,019523SILPA + ɛ
Dari  persamaan  tersebut,  dapat  dijelaskan berikut ini :
a. Nilai  konstanta  sebesar  13,96758 menunjukkan  bahwa  apabila  nilai variabel  independen  yang  meliputi PAD,  DP,  BM  dan  SILPA  sebasar  0 atau tetap, maka nilai kinerja keuangan pemerintah  daerah  akan  tetap  yaitu sebesar 13,96758.
b. Koefisien  regresi  variabel  X1  atau PAD  sebesar  -0,032986  menunjukkan setiap  peningkatan  PAD  sebesar  1 satuan maka nilai KKPD akan menurun sebesar 0,032986.
c. Koefisien  regresi  variabel  X2  atau  DP sebesar -0 , 394588 menunjukkan apabila terjadi peningkatan nilai KKPD  akan  mengalami  penurunan 0 , 394588.
d. Koefisien  regresi  varabel  X3  atau  BM sebesar  0,113576      menunjukkan apabila nilai belanja modal mengalami peningkatan  sebesar  satu  satuan,  maka nilai KKPD akan miningkat 0,113576.
e. Koeifisien  regresi  variabel  X4  atau SILPA sebesar -0,019523 menunjukkan apabila terjadi peningkatan SILPA sebesar satu satuan,  maka  nilai  KKPD  akan menurun sebesar 0,019523
2. Uji Asumsi Klasik
Dwi Ratnasari, Dianita Meirini / Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 1 Mei 2022 Hal. 38 – 47

## 2.1. Uji Normalitas Data
Pengujian  ini  menggunakan  Uji Jarque-Bera (JB) Hasil signifikansi sebagai berikut.
Tabel 2. Tabel Uji Normalitas
Sumber : Data diolah penulis
Persyaratan uji normalitas jika nilai nilai probability > nilai signifikansi sebesar  0,05  sehingga  data  dapat dikategorikan  berdistrbusi  normal.
Hasil  uji  normalitas  pada  tabel
diatas  menunjukkan  nilai  jarque bera  5,477877  dan probability 0,64639 > 0,05 sehingga data telah terdistribusi normal.

## 2.2. Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Uji Multikolinearitas Sumber : Data diolah penulis Deteksi  adanya  multikolinearitas yaitu  jika  korelasi  antara  dua variabel independen melebihi 0,80. Berdasarkan matriks korelasi diatas, antara dua variabel
independen  tidak  terdapat  korelasi yang  tinggi  diatas  0,80  sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas.
2.3. Uji Heteroskedasitas Tabel 4. Uji Heteroskedasitas Variable Prob C 0.4052 PAD__X1 0.5055 DP__X2 0.5863 BM__X3 0.5211 SILPA__X4 0.2211 Sumber : Data diolah penulis Persyaratan  uji  heteroskedasitas apabila nilai prob < nilai signifikansi  yaitu  0,05,  maka  data terindikasi adanya heteroskedasitas, apabila nilai prob
>  0,05,  maka  tidak  terindikasi adanya heteroskedasitas.
0 2 4 6 8 10 12 14 -0.075 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.050 0.075 Series: Standardized Residuals Sample 2016 2020 Observations 189 Mean -7.34e-19
Median -0.000933
Maximum 0.092416
Minimum -0.086072 Std. Dev. 0.038912 Skewness 0.129561 Kurtosis 2.207245
Jarque-Bera 5.477887 Probability 0.064639 PAD__X1 DP__X2 BM__X3 SILPA__X4 PAD__X1 1 0.60553829... 0.70624161... 0.52552839... DP__X2 0.60553829... 1 0.76654937... 0.33394768... BM__X3 0.70624161... 0.76654937... 1 0.28383038... SILPA__X4 0.52552839... 0.33394768... 0.28383038... 1
Dwi Ratnasari, Dianita Meirini / Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 1 Mei 2022 Hal. 38 – 47
Berdasarkan  uji  glejser  diatas, semua  variabel  independen  diatas 0.05, sehingga tidak mengindikasikan adanya heteroskedasitas dalam model.

## 2.4. Uji autokorelasi
Tabel 5. Uji Durbin Watson
Sumber : Data diolah penulis
Jika  nilai  Durbin  Watson  terletak antaa batas atas (dU) dan (4 – dU)
,  maka  koefisien  autokorelasi sama  dengan  nol,  yang  berarti tidak  ada  autokorelasi.  Dari  tabel diatas, nilai DW terletak antara dU
dan  4  –  dU,  maka  koefisien autokorelasi  sama  dengan  nol, berarti tidak ada autokorelasi.

## 3. Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  model  FEM.  Hasil  uji regresi data panel adalah sebagai berikut :

## Tabel 6. Uji Fixed Effect Model
Sumber : Data diolah penulis 3.1. Uji T Uji signifikansi (Uji T) dilihat dari nilai probabilitas variabel independen.  Apabila  nilai  prob  < 0,05,  maka  variabel  independen dapat dikatakan dipengaruhi secara  signifikan  oleh  variabel dependen. Hasil pengujian tabel 6,
menunjukkan  nilai  prob.  PAD 0,2579  >  0,05  dengan  tanda koefisien  negatif  yang  berarti  H1 ditolak,  artinya  apabila  Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan  oleh  PAD.  Kemudian nilai  prob.  Dana  perimbangan 0,0000  <    0,05  dengan  tanda koefisien  negatif  yang  berarti  jika H 2 diterima, artinya kinerja
keuangan dipengaruhi secara
negatif  oleh  dana  perimbangan. Kemudian  nilai  prob.  belanja modal  0,0000  <    0,05  dengan tanda koefisien positif yang berarti jika  H 3 diterima,  artinya  kinerja keuangan dipengaruhi secara positif  dan  signifikan  oleh  belanja modal.    Sementara  nilai  prob.
SILPA  0,0483  <    0,05  dengan tanda  koefisien  negatif  sehingga H 4 diterima, artinya bahwa kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh SILPA. 3.2. Uji F Tabel 7. Uji F
Dependent Variable: KKPD__Y
Method: Panel Least Squares Date: 02/21/22   Time: 08:29 Sample: 2016 2020
Periods included: 5 Cross-sections included: 38 Total panel (unbalanced) observations: 189 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 13.96758 1.826588 7.646811 0.0000 PAD__X1 -0.032986 0.029042 -1.135819 0.2579 DP__X2 -0.394588 0.065880 -5.989473 0.0000 BM__X3 0.113576 0.014362 7.908335 0.0000 SILPA__X4 -0.019523 0.009806 -1.990869 0.0483 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.556092     Mean dependent var 4.598327 Adjusted R-squared 0.432280     S.D. dependent var 0.061327 S.E. of regression 0.046208     Akaike info criterion -3.118193 Sum squared resid 0.313873     Schwarz criterion -2.397805 Log likelihood 336.6692     Hannan-Quinn criter. -2.826347 F-statistic 4.491447     Durbin-Watson stat 1.821245 Prob(F-statistic) 0.000000 Dependent Variable: KKPD__Y Method: Panel Least Squares Date: 02/21/22   Time: 08:29 Sample: 2016 2020 Periods included: 5 Cross-sections included: 38 Total panel (unbalanced) observations: 189 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 13.96758 1.826588 7.646811 0.0000 PAD__X1 -0.032986 0.029042 -1.135819 0.2579 DP__X2 -0.394588 0.065880 -5.989473 0.0000 BM__X3 0.113576 0.014362 7.908335 0.0000 SILPA__X4 -0.019523 0.009806 -1.990869 0.0483 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.556092     Mean dependent var 4.598327 Adjusted R-squared 0.432280     S.D. dependent var 0.061327 S.E. of regression 0.046208     Akaike info criterion -3.118193 Sum squared resid 0.313873     Schwarz criterion -2.397805 Log likelihood 336.6692     Hannan-Quinn criter. -2.826347 F-statistic 4.491447     Durbin-Watson stat 1.821245 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat (DW) 1.821245 Durbin-Watson Upper (dU) 1,7189 Durbin-Watson Lower (dL) 1,8053 4 – dL 2,2811 4 – dU 2,1947
Sumber : Data diolah penulis
Uji F atau uji signifikansi simultan dapat  dilihat  dari  nilai  F-statistik dan  nilai  probabilitas  dengan keyakinan  5%.  Dalam  tabel  7, diperoleh  nilai  F-statistik  sebesar 4,491447  serta  nilai  probabilitas sebesar 0,000000. Tingkat keyakinan  sebesar  5%  dengan total variabel sebanyak 5 dan total sampel  sebanyak  189,  diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,42. Berdasarkan  nilai  tersebut,  maka F-statistik  >  F-tabel (4,491447 > 2,42)  dan  nilai  probabilitas  F- statistik  <  0,05  (0,000000  <  0,05) sehingga  H5  diterima,  artinya terdapat  pengaruh  secara  simultan variabel  bebas  dengan  variabel terikat.
3.3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 ) Tabel 8. Uji Adjusted R 2
Sumber : Data diolah penulis
Nilai  R 2 dinilai dari  rentang  1 sampai  dengan  0,  dimana  nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki kemampuan besar dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan  pengujian  tabel  6, nilai Adjusted R 2 sebesar 0,0432280  atau  43,23%.  Nilai  ini dapat  berarti  bahwa  variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen PAD, dana
perimbangan,  belanja  modal  dan SILPA  pada  tingkat  43,23%, sedangkan sisanya sebesar 56,77% dijelaskan  oleh  variabel  dependen
lain  yang  tidak  disertakan  dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
PAD  merupakan  salah  satu  sumber keuangan  yang  dimiliki  oleh  daerah.  Semakin tinggi alokasi PAD terhadap anggaran pemerintah  daerah,  maka  keinginan  daerah untuk  mendapat  bantuan  pemerintah  pusat semakin kecil.  Hal ini  berarti  bahwa meningkatnya  nilai  PAD  akan  menurunkan nilai kinerja keuangan dalam pengukuran rasio efisiensi  (Mulyani  &  Wibowo,  2017).  Dengan adanya efisiensi penggunaan keuangan daerah, maka  hal  ini  menunukkan  tanggungjawab pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  potensi dan  sumberdaya  daerah  melalui  pajak  dan retribusi  sehingga  output  semakin  tinggi. Sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah  daerah  memberikan  pelayanan yang  baik  melalui  pendapatan  asli  daerah dengan dipergunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undnagn  yang  berlaku  (Thalib, 2019). Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh PAD sehingga  penelitian  ini  tidak  mendukung  teori dan  penelitian  terdahulu  dari  (Thalib,  2019) (Sari,  2019),  dan  (Prastiwi  &  Aji,  2020)  yang menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  negatif signifikan  antara  PAD  terhadap  kinerja keuangan.  Hasil  penelitian  disebabkan  karena tingkat  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di Jawa  Timur  masih  tergolong  rendah  daripada total  pendapatan  daerah  yaitu  sebesar  21,05% sehingga  pengelolaan  PAD  sebagai  input dalam pencapaian target pemda di Jawa Timur dinilai kurang efektif dan efisien.
Pengaruh  dana  perimbangan  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Tiap  daerah  mempunyai  kemampuan menghimpun  pendapatan  yang  berbeda  sesuai dengan  kondisi  daerah  tersebut.  Hal  ini dipengaruhi oleh  kekayaan  sumber daya alam, intensitas  kegiatan  ekonomi,  serta  adanya kewajban  untuk  menjaga  pencapaian  standar pelayanan  minimal  sehingga  pemerintah  pusat dapat  memberikan  dana  transfer  yang  disebut dana  perimbangan  (Thalib,  2019).  Dana
Dependent Variable: KKPD__Y
Method: Panel Least Squares Date: 02/21/22   Time: 08:29
Sample: 2016 2020 Periods included: 5 Cross-sections included: 38 Total panel (unbalanced) observations: 189 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 13.96758 1.826588 7.646811 0.0000 PAD__X1 -0.032986 0.029042 -1.135819 0.2579 DP__X2 -0.394588 0.065880 -5.989473 0.0000 BM__X3 0.113576 0.014362 7.908335 0.0000 SILPA__X4 -0.019523 0.009806 -1.990869 0.0483 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.556092     Mean dependent var 4.598327 Adjusted R-squared 0.432280     S.D. dependent var 0.061327 S.E. of regression 0.046208     Akaike info criterion -3.118193 Sum squared resid 0.313873     Schwarz criterion -2.397805 Log likelihood 336.6692     Hannan-Quinn criter. -2.826347 F-statistic 4.491447     Durbin-Watson stat 1.821245 Prob(F-statistic) 0.000000
perimbangan  yang  besar  akan  meningkatkan kinerja  keuangan  sehingga  kinerja  keuangan dinilai  semakin  rendah  ketika  diukur  dengan rasio  efisiensi  sehingga  penggunaan  dana transfer harus dilakukan secara bertanggungjawab  dan  berhati-hati  untuk pelaksanaan  program  suatu  pemerintah  daerah karena dana ini akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah  pusat  .  (Mulyani  &  Wibowo, 2017).
Dalam  penelitian  ini,  dana  perimbangan berpengarh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  sehingga  penelitian  ini  sejalan dengan  toeri  sebelumnya  dan  penelitian  Yasin (Yasin  et  al.,  2017)  ,  Sari  (Sari,  2019),  dan (Prastiwi & Aji, 2020) dimana dana perimbangan  yang  diperoleh  suatu  daerah mengalami peningkatan, maka semakin efisien kinerja  keuangan.  Hal  ini  berarti  pengelolaan keuangan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik dan  juga  pemerintah  pusat  sesuai  dengan  toeri keagenan  yang  mana  pemerintah  daerah memberikan strategi terbaik dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dengan  memanfaatkan  dana  perimbangan  dari pusat.

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  memiliki  tujuan dalam  melakukan  belanja  modal  untuk membangaun  dan  memperbaiki  sarana  dan prasarana bagi masyarakat. Adanya sarana dan prasarana  yang  layak  dan  dapat  dimanfaatkan sebagaimana  fungsinya  dapat  meningkatkan produktivitas  masyarakat  sehingga  terjadi kesejahteraan  (Thalib,  2019).  Pemerintah daerah bertanggungjawab mengelola daerahnya sendiri dalam pengelolaan keuangan dengan  strategi  yang  ekonomis,  efektif  dan efisien  sehingga  masyarakat  dapat  menikmati pelayanan  dari  pemeintah  yang  menciptakan kesejahteraan.
Dalam  peneltian  ini,  variabel  kinerja keuangan  dipengaruhi  secara  positif  dan signifikan  oleh  belanja.  Artinya,  ketika pemerintah  daerah  melakukan  belanja  modal, maka pengelolaan keuangan pemerintah menjadi  naik  atau  dinilai  tidak  baik,  karena berdasarkan  teori  efisiensi  dengan  perolehan output  yang  dihasilkan  dengan  input  yang serendah-rendahnya.
Belanja
modal merupakan sebuah investasi pemerintah
sehingga dapat dikatakan pembangunan pemerintah  daerah  tidak  dimaksudkan  untuk mencari  laba.  Belanja  modal  meningkatkan aset  tetap  berupa  infrastruktur  yang  dapat dikategorikan  dalam  instasi  jangka  panjang (Antari  &  Sedana,  2018).  Berdasarkan pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa kegiatan  belanja  modal  digunakan  untuk mendapatkan  sumber  keuangan  baru  dalam beberapa  tahun  yang  akan  datang  sehingga kesejahteraan masyarakat juga ditangguhkan. Pengaruh SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah SILPA merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto (UU  RI  No.  1  Tahun  2022,  2022).  SILPA dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  faktor dalam  efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah (Narindra & Jati, 2016).
Dalam  penelitian  ini,  SILPA  mempengaruhi secra  negatif  signifikan  terhadap  kinerja keuangan.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  dan penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan oleh  (Djuniar,  2018).  Penelitian  ini  dan penelitian terdahulu mendapat hasil yang sama terkait adanya SILPA yang dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan.  Semakin sedikit  angka  SILPA  dalam  laporan  keuangan menandai bahwa pembiayaan dilakukan dengan  baik  untuk  membiayai  kegiatan  serta menutupi  defisit  yang  terjadi  sehingga  tidak ada dana yang tidak dipergunakan.
Pengaruh
Simultan
PAD,
Dana Perimbangan,  Belanja  Modal  dan  SILPA terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Menurut  (Antari  &  Sedana,  2018)  PAD dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga  belanja  modal  juga  ikut  meningkat. Menurut  (Rantebalik  et  al.,  2018)  alokasi belanja daerah yang sesuai dengan perencanaan  APBD  dapat  menekan  defisit pada SILPA.
Pada  penelitian  ini  membuktikan  bahwa kinerja  keuangan  dipengaruhi  secara  bersama sama  oleh  variabel  independen  PAD,  Dana Perimbangan,  belanja  modal,  serta  SILPA. Variabel  dalam  penelitan  ini  tidak  memiliki kesamaan  dengan  penelitian  terdahulu  dalam artian  tidak  ada  penelitian  terdahulu  yang menggunakan  variabel  yang  sama  persis dengan  penelitian  ini.  Indikator  evaluasi kinerja  keuangan  menurut  (Mardiasmo,  2009) yaitu inputs dan outputs. Semakin besar inputs
dibanding outputs, maka tingkat efisiensi suatu organisasi semakin tinggi. Penelitian ini hanya menitik  beratkan  inputs  yaitu  PAD,  dana perimbangan dan SILPA sedangkan pengeluaran  outputs  belanja  modal.  Dengan adanya  pengelolaan  input  yang  baik  oleh pemerintah  daerah  untuk  dibelanjakan  secara efisien  untuk  pelayanan  masyarakat,  maka kesejahteraan  masyarakat  juga  akan  terbentuk dan  masyarakat  akan  percaya  terhadap pemerintah daerah tersebut.

## SIMPULAN
Hasil  pengujian  dari  sampel  yang ditentuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh pendapatan  asli  daerah,  kinerja  keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan  dan SILPA,  serta kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh belanja modal. Kinerja keuangan pemerintah  daerah  di  Jawa  Timur  periode 2016-2020  juga  dapat  dipengaruhi  secara simultan oleh PAD, dana perimbangan, belanja modal  dan  SILPA.  Terdapat  pengaruh  secara simultan antara antar variabel bebas dan terikat sehingga apabila ada perubahan pada pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan, belanja  modal  dan  SILPA,  maka  akan mempengaruhi  penilaian  kinerja  kuangan pemerintah  daerah  di  Jawa  Timur  periode 2016-2020.
Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan  mampu  memperluas  cakupan penilaian  kinerja  keuangan    yang  lebih  luas dengan rasio lainnya, seperti rasio kemandirian keuangan,  rasio  pertumbuhan  ekonomi,  rasio efektivitas,  serta  dengan  menambah  variabel lain,  seperti  belanja  pembangunan,  belanja rutin, size,  leverage .  Selain  itu  peneliti selanjutnya  dapat  melakukan  pengamatan dengan menambah jumlah periode pengamatan sehingga  memperoleh  sampel  yang  lebih banyak dan penelitian menjadi lebih akurat.

## REFERENSI
Antari,  N.  P.  G.  S.,  &  Sedana,  I.  B.  P. (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  Dan  Belanja  Modal  Terhadap Kinerja  KeuanganPemerintah  Daerah (Studi  Kasus  Pada  Kabupaten/Kotadi
Provinsi  Bali  Tahun  2011-2015). E- Jurnal Manajemen Unud , 7 (2), 1080– 1110.
Djuniar,  L.  (2018). Pengaruh  Pendapatan
Asli  Daerah,  (PAD),  Belanja  Modal,
Dan Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran  (SILPA)  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan .
Elmiza,  &  Arza,  F.  I.  (2020).  Pengaruh Faktor  Finansial  dan  Faktor  Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Desa. Jurnal  Eksplorasi Akuntansi , 2 (2), 2807–2825. https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250
Fajri,  A.  (2016).  Pengaruh  Belanja  Modal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi  -Provinsi di  Sumatera Utara. E-Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Dan Pembangunan Daerah , 5 (1), 29–35.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor Publik . Andi Offset.
Mulyani,  S.,  &  Wibowo,  H.  (2017).
Pengaruh  Belanja  Modal,  Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan
Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap Kinerja  Keuangan  (Kabupaten/  Kota Di  Provinsi  Jawa  Tengah,Tahun 2012-2015). Kompartemen:  Jurnal Ilmiah Akuntansi , 15 (1), 57–66.
Narindra, A. A. N. M., & Jati, I. K. (2016).
Indeks Pembangunan Manusia Memoderasi Pengaruh Kinerja Kapasitas  Fiskal  Daerah  dan  SILPA pada  Daya  Saing  Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ,
14 (2), 1364–1395.
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  71  Tahun 2010.  (2010). Peraturan  Pemerintah No  71  Tahun  2010 (pp.  1–413). https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004
Prastiwi,  N.  D.,  &  Aji,  A.  W.  (2020). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,
Dana Perimbangan, Dana
Dwi Ratnasari, Dianita Meirini / Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 1 Mei 2022 Hal. 38 – 47
Keistimewaan  Dan  Belanja  Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah. Kajian  Bisnis Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Widya Wiwaha , 28 (1), 89–105.
https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45
Rantebalik,  B.,  Tawakkal,  T.,  &  S,  A.  S.
(2018).  Analisis  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabuoaten  Tana  Toraja. Jurnal  Riset Akuntansi  Terpadu , 9 (2),  192–207. https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.430 5
Rokhmah,  A.  N.  (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sleman  Tahun
2015-2019 (Issue  1).  Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Sari,  I.  P.  (2019).  Pengaruh  Ukuran Pemerintah  Daerah,  PAD,  Leverage, Dana  Perimbangan,  dan  Ukuran Legislatif  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon , 4 (1), 679–692.
Thalib,  F.  (2019). Pengaruh  PAD,  Dana
Perimbangan,  Dan  Belanja  Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  pada  Kabupaten di Jawa Timur periode 2013-2017 . 1– 18.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009.
(2009). Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009 (Issue 57, p. 3).
UU  RI  No.  1  Tahun  2022.  (2022). UU  RI
No. Tahun 2022 (Issue 104172).
Widarjono,  A.  (2018). Ekonometrika (5th ed.). UPP STIM YKPN.
Wijayanto,  J.  (2021). Dewan  Pertanyakan Penyebab  SILPA  Sebesar  Rp  3,7 Triliun .
Yasin,  M.,  Riyadi,  S.,  &  Ingga,  I.  (2017).
Analisis  Pengaruh  Struktur  APBD terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah
Dan Pertumbuhan
Ekonomi di
Kabupaten  dan  Kota  Se-Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis , 2 (2),  493– 510.