licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG HAM DI INDONESIA
Imanuel Robert Tanoko
Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Surabaya, Email: Imanuel.Robert97@gmail.co

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Everyone is born to be a different person. Likewise, everyone's sexual orientation is different. This makes everyone have freedom as long as they do not go against the laws and regulations and harm others. But in Indonesia not all people can accept  the  existence  of  LGBT  people,  mostly  reject  it.  LGBT  itself  is known  as lesbian, gay, bisexual, and transgender. No human being can be discriminated, while many LBGT people are discriminated, like being ostracized. In this case, LGBT  also  have  human  rights.  Based on  the  Universal  Declaration  of  Human Rights, it regulates freedoms such as race, color, sex, language, religion, politics or other views, national or social origin, property rights, birth or other status. Indonesia  regulates  discrimination,  based  on  article  1  paragraph  3  of  Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights explaining discrimination, which states that everyone is free from discrimination. Indeed, there is no expliction regarding regulations for LGBT people, only a few regions have issued regional regulations  regarding  LGBT,  one  of  which  is  the  Musi  Banyuasin  Regional Regulation which prohibits LGBT. The regulation is contrary to the existence of human rights. Where it is not permissible to discriminate against every human being, as long as it does not harm other people and everyone has the freedom to choose what they want..
Keywords : LGBT; Human Right; Social
Cite this paper : Tanoko, I. R. (2022). LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang- Undang HAM Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
Scope Article Human Rights

## PENDAHULUAN
Di Indonesia hanya mengenal 2 (dua)  jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Begitu pula dalam pernikahan hanya mengenal perkawinan lawan jenis. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Dengan begitu hukum di Indonesia  hanya  menerima  pernikahan  antara  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan. Tentunya setiap umat manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tidak semua sama. Begitu juga terhadap daya Tarik pasangan. Ada beberapa orang yang menyukai atau  pun tertarik dengan sesama jenis. Menurut Dandang Hawari, perkawianan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang dan adat istiadat yang berlaku 1 .
Ketertarikan  sesama  jenis  dikenal  dengan  Lesbian,  Gay,  Bisexual,  dan  Transgender (selanjutnya disebut LGBT). Banyak yang mengira bahwa LGBT merupakan suatu kelainan.
1 Dadang Hawari, “ Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan) ”, Fakultas Kedokteran  Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h.58.
Kenyataannya dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (selanjutnya disebut DMV 5) tidaklah termasuk kelainan. Sebelumnya dibuku DMV 4 termasuk sebuah kelainan. Lesbian memiliki arti, perempuan menyukai atau tertarik terhadap perempuan. Gay  memiliki  arti  laki-laki  tertarik  dengan  laki-laki,  menurut  Sinyo  gay  artinya  bahagia, tetapi  seiring  jalannya  waktu  diartikan  sebagai  homoseksual 2 .  Biseksual,  memiliki  arti ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin yaitu tertarik terhadap laki-laki dan perempuan. Transgender berpenampilan seperti lawan jenisnya, seperti contoh laki-laki berpenampilan seperti perempuan dan perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Tetapi seringnya orang- orang  menyalah  artikan  antara  transgender  dan  transeksual.  Berbeda  dengan  halnya transgender, transeksual memiliki arti seseorang yang merubah kelaminnya menjadi jenis kelamin lawan jenisnya.
Tentunya  di  Indonesia  banyak  yang  tidak  menerima  LGBT  karena  telah  dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma agama dan masyarakat. Dalam ajaran agama pasangan diciptakan berbeda jenis kelamin bukan dengan sesama jenis kelamin. Tetapi juga perlu diingat bahwa seorang LGBT merupakan ciptaan Tuhan. Tidak semua orang pula yang dapat menerima dirinya sebagai LBGT dan berusaha menjadi orang yang menyukai lawan jenisnya. Namun ada beberapa orang yang memang berhasil dapat mengubahnya. Satu sisi faktor  yang  membuat  seseorang  menjadi  LGBT,  faktor  tersebut  adalah  faktor  keluarga, genetik,  dan  lingkungan.  Banyaknya  orang  yange  menolak  LGBT  sehingga  ada  nya deskriminasi  seperti  hinaan  hingga  melakukan  kekerasan  fisik  terhadap  LGBT  dan  tidak sedikit  pula  orang  yang  ingin  memenjarakan  kaum  LGBT,  hal  tersebut  hanya  karena perbedaan orientasi seksual.
Dimana di Indonesia masih belum adanya perhatian khusus untuk kaum LGBT. Kaum LGBT tidak bias mengekpresikan diri mereka secara terbuka. Memang masih dianggap tabu oleh masyaakat Indonesia mengenai LGBT. Seringnya masyarakat membawa agama-agama untuk melawan kaum LGBT, dikatakan ingin merubak kaum LGBT ke jalan yang benar tetapi dengan cara yang salah seperti menggunakan kata-kata umpatan dan menghina, baik secara langsung  maupun  melalui  media  sosial.    Apa  lagi  dengan  perkembangan  teknologi  yang sangat pesat, digunakanbukan untuk hal postifi tetapi hal yang negatif. Ada pun beberapa artis  tanah  air  Indonesia  juga  merupakan  kaum  LGBT,  dengan  begitu  dapat  mencerca mereka di sosial media dan mengatakan bahwa stasiun TV di Indonesia seharusnya tidak menayangkan  orang  LGBT  karena  ditonton  oleh  anak-anak  pula  dan  membawa  dampak buruk bagi anak-anak. Tentunya tidak semua masyarakat Indonesia yang kontra terhadap LGBT ada beberapa orang yang membela dan memberikan argument agar orang tersebut tidak dihina. Bahkan banyak rang yang mengira bahwa kaum LGBT pembawa penyakit HIV. Pada kenyataannya tidak begitu, heteroseksual pun juga dapat menularkan penyakit HIV.
Pada  tahun 1811 Belenda merupakan  negara yang melegalkan homoseksal.  Dengan dilegalkannya homoskesual maka pada tahun 1927 gay bar didirikan pertama di Belanda dan pertama kali adanya organisasi homoseksual pada tahun 1946 di Amsterdam. Ada pun penghormatan kepada kaum homoseksual (gay dan lesbian) pada saat perang dunia II, maka diluncurkannya  Homo  Monument  yang  didirikan  pada  tahun  1987.  Monument  tersebut terletak di jalan Westermarkt:
“Tugu ini di desain berdasarkan inspirasi, pengalaman sejarah kaum homoseksual di masa lalu sebagai simbol perjuangan mereka melawan homophobic (kelompok yang membenci  homoseksual,  yang  berusaha  menghancurkan  keberadaan  kaum homoseksual dengan beragam cara). Juga merupakan memori/ peringatan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang di hukum mati karena perasaan homoseksual  mereka. Homomonument adalah simbol kehidupan sekaligus eksistensi kaum homoseksual.” 3 Pada  tahun  1998  Belanda  memeperbolehkan  pasangan  homoseksual  untuk melaksanakan  pernikahan.  Dalam  pemungutan  suara  sebanyak  109  orang  setuju  dan  33
2 Sinyo, “ Anakku Bertanya tentang LGBT ”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h.5.
3 https://intropeksidiri.wordpress.com/2007/11/19/nasib-kaum-homo-dan-lesbi/#more-29 ditelusuri 04 Agustus 2021, pukul 22.17
orang  menentang.  Pada  tahun  2001,  Belanda  melegalkan  perkawinan  homoseksual  dan Belanda  menjadikan  Belanda  negara  pertama  yang  melegalkan  pernikahan  sesama  jenis antara  kedua  laki-laki  atau  kedua  perempuan.  Dapat  dilihat  pada  pasal  30  Kitab  Undang Undang Hukum Perdata Belanda (selanjutnya disingkat KUHPer Belanda) yang baru, yang menyatakan  “huwelijk  tussen  personen  van  gelijk  geslacht  atau  "pernikahan  dapat dilakukan  oleh  dua  orang  dengan  orientasi  seks  yang  berbeda  atau  sama."  Selain  itu dikatakan:
“Belanda  juga  merupakan  negara  dengan  persentase  tertinggi  (93  persen)  dari orang-orang  yang  percaya  bahwa  homoseksual  harus  dibiarkan  hidup  seperti  yang mereka  inginkan.  Lebih  jauh  dari  ini,  jumlah  orang  Belanda  yang  menolak homoseksualitas telah turun dari 15 persen pada 2006 menjadi hanya 4 persen pada 2012.” 4
Terdapat lebih dari 15.000 pasangan sesama jenis yang sudah menikah. Di Amsterdam terdapat  perayaan  untuk  homosksual  yang  disebut  “ Amsterdam  Gay  Pride ”.  Perayaan tersebut merupakan perayaan yang paling terkenal di Amsterdam, dimana terdapat 500.000 ribu pengunjung setiap tahunnya.
Di Belanda bahkan mempebolehkan pasangan homoseksual untuk mengadopsi anak. Terdapat beberapa syarat untuk menadopsi anak, salah satu syarat tersebut yaitu
1. Dimana pasangan tersebut telah hidup bersama lebih dari 3 tahunadopsi oleh pasangan berjenis kelamin sama atau berjenis kelamin berbeda.
2. Dapat membuktikan hidup bersama selama 3 tahun dengan perjanjian hidup bersama atau pun meminta informasi ke Personal Records Databae (BRP)
3. Dapat merawat dan membesarkan anak minimal 1 (satu) tahun Pasangan  yang  mengadopsinya  tidak  hanya  dari  kalangan  homoseksual,  tetapi  juga dari kalangan heteroseksual. Pasangan tersebut juga tidak harus sudah menikah. Sedangkan untuk  transgender,  Belanda  telah  menyetujui  undang-undang  mengenai  hak  transgender pada tanggal 18 Desember 2013. Undang-Undang akan memperbolehkan untuk mengubah jenis kelamin dalam dokumen atau pun identitas resmi sesuai dengan jenis kelamin pilihan mereka  sendiri.  Bagi  warga  negara  Belanda  yang  masih  dibawah  umur  16  tahun  akan menggunakan  passport  untuk  mengubah  jenis  kelamin  mereka  dan  untuk  warga  negara Belanda  yang  diatas  16  tahun  dapat  mengidentifikasikan  diri  dan  tidak  harus  adanya pernyataan  dokter.  Jika  yang  belum  cakap  ingin  mengubah  jenis  kelamin  maka  harus memberikan permohonan  kepada  pengadilan dan dapat mengajukan  pembatalan  dimana jika ingin mengajukan pembatalan perubahan jenis kelamin diberikan kurun waktu selama 4  (empat)  minggu  sebelum  keputusan  pengadilan  perubahan  jenis  kelamin  menjadi permanen. Perubahan jenis kelamin di Belanda telah diatur dalam pasal 1 ayat 28 KUHPer Belanda
Memang  berbeda  dengan  luar  negeri  seperti  Amerika,  Belanda,  Taiwan,  yang melegalkan  LGBT,  dengan  salah  satu  contoh  menikah  sesama  jenis.  Tidak  menutup kemungkinan ada budaya Indonesia yang mengandung unsur LGBT yaitu Reog Ponorogo, dimana  warok  yaitu  pemimpin  Reog  Ponorogo  memiliki  kepercayaan  bahwa  tidak  boleh berhubungan  seksual  dengan  wanita,  karena  jika  berhubungan  seksual  dengan  wanita, kesaktiannya akan hilang. Hal tersebut membuat Warok “memelihara” gemblak. Gemblak merupakan anak laki-laki yang berumur 10 hingga 17 tahun. Gemblak akan  dirawat oleh warok,  sekolahnya  akan  dibiayai,  dan  gemblak  akan  didandani  selayaknya  perempuan. Warok akan tidur bersama gemblak-gemblaknya, untuk warok yang sudah memiliki istri, istrinya akan memiliki kamar yang berbeda dengan warok tersebut. Memiliki gemblak juga menaikan status sosial warok. Jika ada acara, warok akan mengajak gemblak-gemblaknya dan memamerkan ke warok yang lainnya. Sedangkan orangtua gemblak akan diberikan sapi oleh  warok,  lalu  anaknya  akan  dikontrak  sesuai  perjanjian  dengan  orangtuanya,  setelah
4 https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/netherlands-one-europes-most-gay-friendly- nations ditelusuri tanggal 05 Agustus 2021, pukul 20.08
masa kontrak habis, gemblak akan dikembalikan kerumah orangtuanya. Namun, ada juga warok yang memperpanjang kontraknya dengan gemblak. 5
Rasa diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT sangatlah terasa. Dimana berdasrkan pasal 1 ayat 3 UU HAM yang menyatakan
Diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan  pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Seharusnya  setiap  manusia  tidak  layak  mendapatkan  diskriminasi  oleh  siapapun karena  mereka  memiliki  pola  pikir  dan  perilaku  sendiri,  dapat  dikatakan  juga  sebagai Equality  Before  the  Law ,  dimana  hal  tersebut  mengenyampingkan  diskriminasi.  Karena adanya  diskriminasi,  maka  banyak  yang  mengesampingkan  kaum  LGBT,  salah  satunya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dianggap menyimpang dari norma di masyarakat, maka susahnya mendapatkan pekerjaan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  menarik  untuk  dikaji  dengan mengemukakan rumusan masalah adalah apakah Hak Asasi Manusia terhadap kaum LGBT berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam diskriminasi dan kebebasan? Apakah Kaum LGBT dapat di kriminalisasi?

## METODE
Penelitian  ini  adalah  menggunakan  yuridis-normatif.  Menurut  Bambang  Waluyo disebut yuridis normatif, dikarenakan penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yang  ditunjukan  kepada  peraturan  yang  tertulis. 6 Penelitian  yuridis  normatif  lebih menekankan  pada  studi  pustaka  yang  meliputi  peraturan  undang-undang  dan  doktrin- doktrin.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ). Pendektan undang-undang/ statue approach :
Dilakukan  melalui  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang tersangkut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditelaah.  Atau  mempelajari  konsistensi  atau kesesuaian  antara  suatu  undang-undang  dengan  undang-undang  lainnya  atau  antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk  memecahkan  isu  yang  dihadapi. 7 Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengguanakan pendekatan konseptual/ conceptual approach :
Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas  pandangan-pemandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memechakan isu hukum yang dihadapi. 8 Sumber / Bahan Penelitian Hukum
1. Bahan hukum primer:
a. Declaration of Human Right
b. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder
a. Literatur
b. Asas-asas
c. Yurisprudensi
5 http://blog.imanbrotoseno.com/warok-gemblak/ ditelusuri pada tanggal 3 Agustus 2021  pukul 21.58.
6 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum , Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 12.
7 Sari Mandiana, “Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal”, 2017, hlm 9.
8 Ibid

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jika tidak adanya hak, maka  setiap  manuasia  akan  merasa  terkekang.  Konsep  hak  asasi  manusia  merupakan konsep  agar  dunia  ini  tetap  tertib,  tanpa  adanya  hak  asasi  manusia  maka  semua  dapat kacau.Dengan adanya tatanan hukum maka dapat mengangkat derajat manusia agar lebih aman  dan sejahtera.  Hak yang didapatkan oleh setiap  warga  negara  Indonesia semuanya sama.  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945) mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 28 huruf A hingga huruf J UUD 1945 mengatur mengenai Hak Asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak berupa kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pikiran.
Terdapat  8  perbedaan  Hak  Asasi  Manusia,  yaitu  Personal  Right/Hak  asasi  pribadi, Property Right/Hak Asasi Ekonomi, Legal Equality of Right/Hak Asasi Untuk Mendapatkan Perlakukan Yang Sama Dalam Hukum Dan Pemerintahan, Political Right/Hak Asasi Politik, Judicature And Custody Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan/Peradilan Dan Perlindungan, Education Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Pengajaran, Wages And Occupation Rights, Social  And  Culture  Right  /  Hak  Asasi  Untuk  Mendapatkan  Jaminan  Sosial  Serta Mengembangkan Kebudayaan
Pertama adalah personal right/hak asasi pribadi yang memiliki 4 poin, yaitu
1. Kebebasan dan hak untuk hidup,
2. Kemerdekaan dan keamanan bergerak,
3. Kebebasan berpikir,
4. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Property Right/Hak Asasi Ekonomi memiliki 2 poin, yaitu
1. Setiap orang berhak mempunyai milik sendiri atau     bersama-sama dengan orang lain, membeli atau  menjualnya.
2. Tak seorangpun boleh dicabut miliknya secara sewenang-wenang.
Legal Equality of Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Perlakukan Yang Sama Dalam Hukum Dan Pemerintahan yang memiliki 2 poin, yaitu
1. Setiap orang memiliki derajat yang sama terhadap     hukum serta berhak memperoleh perlindungan yang
sama terhadap hukum.
2. Tak seorang pun boleh dikenakan hukuman,   tahanan  atau  pembuangan  yang sewenang-wenang.
Political Right/Hak Asasi Politik, memiliki 3 poin, yaitu
1. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan,
2. Hak memilih dan di pilih dalam pemilu,
3. Hak mendirikan partai.
Judicature And Custody Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan   Peradilan
Dan Perlindungan yaitu Setiap orang berhak dalam persamaan yang sempurna akan diperiksa secara  adil  dan  terbuka  oleh  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  baik  dalam penetapan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya  ataupun  tipe-tipe  tuntutan  pidananya. Education Right / Hak Asasi Untuk Mendapatkan Pengajaran, yang memiliki 2 poin yaitu
1. Pengajaran harus ditujukan ke arah memajukan
sepenuhnya  diri  pribadi manusia dan memperkuat penghormatan  terhadap  hak-hak  manusia  dan kebebasan-kebebasan asasi.
2. Pengajaran harus memupuk saling mengerti, sikap   kesabaran dan rasa persahabatan antara segala bangsa
golongan-golongan,  agama  serta  akan
memajukan
usaha-usaha untuk mempertahankan perdamaian Wages  And  Occupation  Rights  yaitu  Hak  asasi  untuk  mendapatkan  pekerjaan  serta upah  yang  adil  dan  cukup  untuk  menjamin  kehidupan  pribadi  dan  keluarganya  suatu kehidupan  yang  sesuai  dengan  martabat  manusia.  Social  And  Culture  Right  /  Hak  Asasi Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Serta Mengembangkan Kebudayaan yaitu Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak mendapat jaminan sosial, hak ekonomi, hak sosial, dan hak  kehidupan  yang  penting  sekali  bagi  martabat  dan  perkembangan  bebas  dari  diri
pribadinya. Di sini dapat dikatakan bahwa kaum LGBT memiliki hak asasi pribadi. Mereka memiliki  kebebasan  dan  hak  untuk  hidup,  serta  kemerdekaan  dan  keamanan  bergerak, dalam artian mereka bebas menekpresikan diri mereka.
Awal mula Deklarasi Universial Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) yang  dijelaskan  oleh  majelis  PBB  pada  tanggal  10  Desember  1948  menyetujaui  akan kebebasan seseorang, dimana kebebasan tersebut merupakan hak dari setiap manusia. Pada pasal 2 DUHAM yang menyatakan
“Setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan-kebebasan  yang  tercantum  di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. “
Selanjutnya,  tidak  akan  diadakan  pembedaan  atas  dasar  kedudukan  politik,  hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari  negara  yang  merdeka,  yang  berbentuk  wilyah-wilayah  perwalian,  jajahan  atau  yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”
Dengan begitu setiap manusia tak terkecuali LGBT memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya terkecuali. Ketika seorang lesbian ataupun seorang gay menyukai sesame jenis nya, hal tersebut merupakan kebebasan mereka sendiri, dikarenakan mereka juga memiliki hak akan hal tersebut. Serta tidak ada pembedaan dimata hukum. Begitu pula dijelaskan pada pasal 16 DUHAM yang menyangkut tentang kebebasan memilih pasangan dalam artian tidak dibatasi oleh kewarganegaraan, kepercayaan, dan agama. Dimana pasangan baik laki-laki maupun  perempuan  dewasa  dapat  bebas  memilih  pasangan  dan  harus  mendapatkan persetujuan  dari  kedua  mempelai.  Dengan  begitu  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  umat manusia dapat memilih siapa yang menjadi pasangannya tanpa adanya diskriminasi.
Berdasarkan  International  Convenant  On  Civil  And  Political  Rights  (selanjutnya disingkat ICCPR) Pasal 17 yang menyatakan
1. “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri  masalah-masalah  pribadinya,  keluarganya,  rumah  atau  hubungan  surat- menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”
Adanya pasal 17 ICCPR dengan begitumasyarakat tidak boleh menyerang nama baik siapa pun termasuk kaum LGBT serta tidak boleh mencampuri urusan mereka. Hal tersebut adalah orientasi seksual mereka yang menjadi sesuatu yang bukan dicampuri urusannya.
Banyaknya  kaum  LGBT  di  Indonesia  yang  di  diskriminasi  dengan  cara  pelecehan, dikucilkan, dan lain-lain. Adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang tidak memandang orientasi seksual seseorang, dengan begitu UU HAM dapat melindungi kaum LGBT yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU HAM yang menyatakan
“Diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik,  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”
Sedangkan pada pasal 3 UU HAM menyatakan
1. “Setiap  orang  dilahirkan  bebas  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  yang  sama  dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”
Bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan mendapatkan keadilan dimata  hukum. Tetunya bebas tetapi tidak melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Dikarenakan LGBT belum diatur dalam Undang-Undang, maka seseorang masih bebas memilih orientasi seksual.  Menurut  Mudzakkir,  kebebasan  seks  dapat  dapat  dilakukan  secara  bebas,  jika dikekang  dapat  menimbulkan  efek  negatif. 9 Perlindungan  hukum  yang  diberikan  setiap orang juga tidak memandang orang tersebut dari kalangan mana saja, juga termasuk tidak melihat  kaum  LGBT  atau  bukan.  Dengan  begitu  kaum  LGBT  dapat  terlindungi  dari deskriminasi dengan adanya UU HAM.  Dimana setiap orang tidak boleh di diskriminasi oleh siapa  pun  dan  pihak  mana  pun.  Menurut  H.A.  Mansyur  Effendi,  Manusia  sebagai  ciptaan Tuhan  memiliki  hak  dan  tidak  boleh  dibatasi  atau  pun  dirampas  dan  didiskriminasi  atas dasar jenis kelamin, ras, maupun status sosial 10
Diskriminasi  yang  diterima  oleh  kaum  LGBT  juga  dirasakan  bagi  mereka  dalam lingkungan pekerjaan. Mereka akan lebih susah diterima dalam lingkup pekerjaan. Padahal sudah ada UU HAM yang mengaturnya. Pasal 38 UU HAM, menyatakan
1. “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita  yang  melakukan  pekerjaan  yang  sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita,  dalam  melakukan  pekerjaan  yang  sepadan dengan  martabat  kemanusiaannya  berhak  atas  upah  yang  adil  sesuai  dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”
Sudah terpampang dengan jelas mengenai bunyi pasal 38 UU HAM. Tetapi tetap saja kaum  LGBT  lebih  susah  mendapatkan  perkerjaan  yang  layak,  kecuali  diri  mereka  tidak mengekspost  bahwa  mereka  salah  satu  homoseksual  atau  pun  transgender.  Seperti  yang telah dikatakan sebelumnya, contohnya salah satu artis tanah air yang transgender sempat ramai dibicarakan tentang gender asli dirinya dan seharusnya tidak masuk dalam stasiun televisi.  Padahal  artis  tersebut  merupakan  warga  negara  Indonesia  dan  berhak  atas pekerjaan layak yang dipilihnya. Jika adanya pengucilan maka tidak adanya keadilan dalam suatu lingkup pekerjaan.

## A. Kriminalisasi Kaum LGBT
Tidak  semua  hal  dapat  dikriminalisasi.  Hingga  sekarang  belum  ada  ketentuan  yang mengatur LGBT secara rinci. Kriminologi merupakan mempelajari kejahatan tersebut dan menanggulanginya 11 . Sama dengan pengengertian R. Soesilo yang menyatakan kriminologi merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  kejahatan  dan  penjahat,  dengan  tujuan untuk  mencegah  kejahatan  tersebut 12 .  Dengan  penjelasan  tersebut  sudah  jelas  mengenai kriminologi  yang  mempelajari  kejahatan  dan  mencegah  kejahatan.  Kejahatan  sendiri memiliki  arti  sesuatu  yang  merugikan  perseorangan  maupun  secara  berkelompok  dan kelakuan  tersebut  daoat  ditolak  oleh  masyarakat.  Tentunya  kejahatan  adalah  hal  yang berbeda dengan tindak pidana. Tindak pidana sendiri diartikan sesuatu yang dilarang oleh hukum  pidana.  Dalam  kriminologi  tentunya  mempelajari  kejahatan  bukan  tindak  pidana. Dimana  kriminalisasi  merupakan  suatu  hal  yang  sudah  terjadi  namun  ditinjau  kembali apakah dapat dijadikan suatu tindak pidana atau tidak. Seringnya orang salah mengartikan
9 Siti Ruhaini, “ Pelecehan Seksual”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, h.143
10 H.A. Masyur Effendi, “ Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia” , Ghalia Indonesia, Malang, 1993, h.109
11 A.S. Alam dan Amir Ilyas, “Kriminologi Suatu Pengantar”, Kencana, Jakarta, 2018, h. 1
antara  kejahatan  dan  antisosial.  Antisosial  memiliki  arti  sikap  menyimpang  dari  norma- norma masyarakat.
Noach pada saat mengajar di Indonesia menyatakan bahwa teori kriminalitas harus berakar  pada  struktur  dan  budaya  masyarakat  Indonesia,  kebijakan  penguasa,  dan  pada kenyataan yg tidak terselubung yang ada di Indonesia. Relativitas kejahatan sebagai suatu penamaan  bergantung  dari  penentuan  sikap  dan  kebijakan  penguasa,  sangat  erat menyangkut pola dan tata nilai budaya serta tata kaidah  dan struktur suatu masyarakat. Harus  diakui  bahwa  teori-teori  universal  memang  punya  pengaruh  terhadap  teori kriminalitas regional. 13
Kejahatan  berdasrkan  kriminologi  adalah  berbeda  dengan  kejahatan  dalam  tindak pidana.  Kejahatan  dalam  tindak  pidana  tertuang  dalam  buku  II  Kitab  Undang-Undnag Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kedua perbedaan tersebut adalah:
1. Kejahatan secara yuridis berdasarkan hukum pidana, dimana perbuatan yang dilarang oleh  hukum  untuk  melindungi  mayarakat  serta  diberi  sanksi  pidana  oleh  negara. Perbuatan  pidana  seluruhnya  diatur  dalam  KUHP,  namun  tidak  secara  keseluruhan dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan, yang mengatur tentang kejahatan pada buku  II  KUHP.  Berbeda  dalam  buku  III  KUHP,  buku  ke  III  KUHP  mengatur  mengenai pelanggaran. Perbedaannya terletak pada delik. Kejahatan termasuk delik hukum dan pelanggaran termasuk delik undang-undang. Pengertian kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang hidup dalam masyarakat. 14
2. Kejahatan menurut segi pandang kriminologi, merupakan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat  yeng  memiliki  perilaku  berbeda-beda  namun  terdapat  beberapa  bagian dengan pola yang sama 15 Menurut Paul Moekdikdo menyatakan: Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang ditafsirkan perbuatan yang merugikan dan harus ditolak, serta perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja 16
Menurut  Hermann  Manheim  Kejahatan  adalah  konsepsi  hukum,  perilaku  manusia yang dapat dipidana dalam hukum. Kejahatan menyangkut pola dan tata nilai budaya serta kaidah dan struktur suatu masyarakat. Bagi para kriminolog kejahatan adalah lebih dari ini, karena  di  tempat  pertama,  terminology  hukum  ‘kejahatan’  adalah  terlalu  luas.  Di  tempat kedua, tidak selalu mudah untuk membedakan kejahatan (tindak pidana Bahasa Belandanya wederrechtelijkheid) dari kesalahan sipil (perbuatan melanggar hukum Bahasa Belandanya onrechtmatige  daad),  atau  torts.  Beberapa  pejabat  mendefinisikan  perbuatan  melanggar hukum perdata (torts) sebagai kesalahan terhadap individu, berbeda dengan tindak pidana, yang merupakan pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa istilah kejahatan harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dengan mengacu pada tindakan yang secara hukum adalah ‘tindak pidana‘. Serta istilah kejahatan harus digunakan dalam bahasaPerilaku seperti itu, jika benar-benar terbukti, adalah kejahatan, terlepas dari apakah hal itu benar-benar menyebabkan terjadinya benturan di depan pengadilan pidana, atau  apakah  ditangani  oleh  lembaga  lain,  atau  tidak  sama  sekali.  teknis  hanya  dengan mengacu pada tindakan yang secara hukum adalah ‘tindak pidana‘. 17
Dengan begitu adanya konsep SOBURAL, SOBURAL merupakan singkatan dari nilai- nilai soial, aspek budaya, dan faktor structural. Dengan kosep manusia tampak sama namun berbeda dari tempat ia berada 18
Dalam  kejahatan  selalu  dikaitkan  dengan  penanggulangan.  Penanggulangan  dalam kriminologi  dengan  upaya  non  penal,  menurut  Barnest  dan  Teeters,  menyatakan  dengan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan sosial dan ekonomi maka  dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang  menjadi  berbuat  jahat.  Serta  Adanya
13 Jusup Jacobus, “ Kriminologi” , Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2019, h.8
14 B Simanjuntak, “ Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial” , Tarsito, Bandung, 1980, h.75
15 Topo Santoso dan Eva Achjani, “ Kriminologi” , Rajawali Pers, Depok, 2017, h.15
16 R. Soedjono,  “ Penanggulangan Kejahatan” , Alumni Universitas Pasundan, Bandung, 1975, h.5
17 Jusup Jacobus, Loc. Cit h. 43
18 J.E. Sahetapy, “ Pisau Analisis Kriminologi” , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.67
gangguan biologis dan tidak mendapatkan kesempatan sosial dan ekonomi, hal tersebut juga dapat memicu kejahatan dengan begitu adanya potensial menjadi kriminal. 19
Dikatakan pula, bahwa: “Usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis” 20
Perilaku  LGBT  berdasarkan  kriminolog  bukan  merupakan  kejahatan,  dikarenakan perilaku  homoseksual  merupakan  suatu  varian  dan  tidak  dipandang  sebagai  kejahatan, sehingga  tidak  dapat  dijadikan  objek  kriminologi. 21 .  Tentu  tidak  seluruhnya  dikatakan sebagai kejahatan, yang dapat dikatagorikan sebagai kerjahatan jika hal tersebut merugikan masrakat  dan  melanggar  kesusilaan.  Serta  dalam  mazhab  klasik  dikatakan:  Manusia memiliki  kebeasan  san  melakukan  suatu  pilihan  yang  rasional,  jika  melakukan  suatu kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran maka menjadi suatu pelanggaran moral. 22 Menurut  Korn  and  McCorkle,  menyatakan  kejahatan  tidak  hanya  normal,  tetapi  tidak terhindarkan. Kejahatan adalah konsekuensi tak terhindarkan dari kompleksitas sosial dan kebebasan individu, itu adalah salah satu harga yang dibayar untuk kebebasan 23
Atas  dasar  tersebut  diatas  dan  dipertegas  dengan  belum  diaturnya  LGBT  dalam peraturan  perundang-undangan  maka,  terdapat  daerah-daerah  yang  melarang  LGBT sebagaiman disebutkan diatas.
Menurut  Herman  Mannheim,  pendektan  kriminologi  terbagi  menjadi  3,  yaitu pendekatan  deskriptif,  pendekatan  kausalitas,  dan  pendekatan  normatif.  Pendekatan deskriptif  dimana  dilakukan  pengamatan  dan  mengumpulkan  fakta  tentang  pelaku kejahatan,  pendekatan  deskriptif  penafsiran  terhadap  fakta  yang  digunakan  untuk mengetahui  penyebab  kejahatan  tersebut,  pendekatan  normatif  yang  memiliki  tujuan mencapai dalil ilmiah dan berlaku untuk umum. 24 Dalam kriminologi terbagi menjadi 2 (dua) kelompok,  yaitu  kelompok  yang  bersifat  yuridis  dan  kelompok  yang  mempelajari  tidak hanya  berdasarkan  norma-norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.    Pada  kelompok pertama  menurut  vouin  Leaute,  segala  perbuatan  yang  dikatagorikan  sebagai  anti  sosial merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dengan menggunakan prinsip de minimis non  curat  praetor  (hakim  tidak  mempedulikan  hal-hal  yg  kecil).  Pada  kelompok  kedua memiliki  pendapat  yang  berbeda,  dimana  tidak  seluruhnya  berdasarkan  norma  saja. Menurut Hermann Tidak semua alat perlengakapan negara dapat dihubungkan dengan anti sosial.  Tingkah  laku  dalam  hukum  pidana  harus  dilakukan  penelitian  oleh  kriminolog tentang  bentuk  obyek  yang  dapat  menjadi  pertentangan. 25 Kriminologi  tidak  berkaitan dengan  asas  pidana  ” Nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ”  yang  artinya segala  perbuatan  tidak  dapat  dipidana  kecuali  sudah  ada  Undang-Undang  yang mengaturnya, hal tersebut juga tertulis pada pasal 1 KUHP.
Badan  Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (United  Nations Development Programme) (selanjutnya disebut UNDP), telah lama berperan dalam eksisnya LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual), bukan hanya di Indonesia, tapi juga  di  dunia.  UNDP  adalah  organisasi  yang  disebut  membiayai,  sejak  2014.  Unitnya  di bawah  PBB,  dan  menyediakan  dana  untuk  advokasi,  perlindungan  dan  kegiatan  LGBT  di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. hal itu bisa dilawan. Salah satunya melalui undang- undang. "Kita boleh melawan meskipun resmi, karena itu tidak dilarang kok, oleh hukum enggak apa-apa. Mereka kan gerakan kemanusiaan, tapi kita kan punya konsep kemanusiaan
19 Romli Atmasasmita,  “ Bunga Rampai Kriminologi” , Rajawali, Jakarta, 1983, h.79
20 Ulul, Azmi Funna, Teori Penanggulangan Kejahatan, 2019, h. 1
21 Jusup Jacobus, Op.Cit , h.18
22 J.E. Sahetapy , Op.Cit , h. 62
23 Jusup Jacobus, Op.Cit , h.14
24 Jusup Jacobus, ibid, h.8
kita sendiri. Kita lawannya di pembuatan undang-undang, bukan di pengadilan, karena tidak bisa diadili". 26
Kesepakatan  pemerintah  bahwa  LGBT  itu  merusak  kepribadian  bangsa,  maka dilakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berupa judicial review pada pasal 284 KUHP, 285 KUHP, dan 292 KUHP. Ada beberapa alasan mengajukan permohonan tersebut . 1. Kata “belum dewasa” pada frasa “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” dalam Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian  perlindungan  hukum  terhadap  korban  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya harus diduganya belum dewasa, sedangkan terhadap  korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Jika  negara  tetap  menggunakan  ketentuan  Pasal  292  KUHP  yang  ada sekarang, jelas negara mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  setiap  orang,  baik  dewasa maupun yang belum dewasa.
3. Pembiaran terhadap pemberlakuan Pasal 292
KUHP, dapat pula mengakibatkan meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, karena  pelaku  dengan  kriteria  orang  belum  dewasa,  masih  akan  bebas  melakukan perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa.
Hal itu berakibat pada  perubahan hal  prinsip atau pokok  dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Artinya secara substansial, pemohon  meminta MK merumuskan tindak pidana baru yang merupakan  wewenang  pembentuk  undang-undang.  Mahkamah  Konstitusi  tidak  memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan
Presiden dan DPR.
MK  tidak  boleh  masuk  ke  dalam  wilayah  politik  hukum  pidana.  Amar  putusan  menolak permohonan  pemohon  untuk  seluruhnya.  Bukan  melegalkan  LGBT,  tetapi  belum  ada  hal yang mendasar menganggap bahwa LGBT merupakan suatu kejahatan.
Pada kenyataannya,        Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang jelas tentang homoseksual.  Namun,  terdapat  5  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  homoseksual sebagai tindakan yang melanggar, sebagaimana yang diatur dalam:
1. Pasal 5 ayat 1(a) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin (selanjutnya disebut Perda Musi Banyuasin) , yang berbunyi bahwa: “(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilarang : a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat ;”. Yang dimaksud maksiat terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi  Banyuasin  Nomor  13  Tahun  2005  tentang  Larangan  Maksiat  dalam  Kabupaten Musi Banyuasin, yang berbunyi bahwa:
“(2)  Termasuk  perbuatan  maksiat,  segala  perbuatan  yang  dapat  merusak  sendi- sendi  kehidupan  bermasyarakat  selain  yang  diatur  dalam  norma-norma  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
a. prostitusi ; b. zina ; c. homoseks ; d. lesbian ; e. sodomi ; f. perkosaan ; g. pelecehan seksual ; h. porno ; i. pornografi ;
26 https://www.liputan6.com/news/read/3253710/saran-mahfud-md-cegah-lgbt-berkembang-di- indonesia ditelusuri pada tanggal 6 Agustus 2021  pukul 20.16
j. judi ; k. minum-minuman keras dan ; l. penyalahgunaan napza ;”.
2. Pasal  8  ayat  2  Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Pemberantasan Pelacuran (selanjutnya disebut Perda Palembang), menyatakan bahwa: “(2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah:
a. Homo seks ;
b. Lesbian c. Sodomi d. Pelecehan seksual; dan e. Perbuatan porno lainnya.”
3. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (selanjutnya disebut Perda Banjar), menyatakan bahwa: “Setiap orang atau badan dilarang  membentuk  dan  atau  mengadakan  perkumpulan  yang  mengarah  kepada perbuataan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat”. Pada  penjelasan,  dikatakan  bahwa:  “Perkumpulan  dimaksud  dalam  ayat  ini  misalnya perkumpulan atau organisasi kaum lesbian, homosex (gay) dan sejenisnya”.
4. Pasal 5 ayat 4(b) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembangunan  tata  nilai  kehidupan  kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada  ajaran agama  Islam  dan  norma-norma  sosial  masyarakat  kota  Tasikmalaya  (selanjutnya disebut Perda Tasikmalaya) menjelaskan bahwa:
“Tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah sebagai berikut :
b. perzinahan dan pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian);”
5. Pasal 5 (f), (g) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pencegahan,  pemberantasan,  dan  penindakan  penyakit  masyarakat  (selanjutnya disebut Perda Padang Panjang) menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang :
f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan
g.  menawarkan  dirinya  kepada  orang  lain  untuk  melakukan  hubungan  homoseks  atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran”
Seseorang  yang  melakukan  hal  tersebut  di  berikan  sanksi  berupa  pidana  kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)
Peraturan tersebut hanya di atur pada daerah-daerah tertentu saja, sedangkan daerah lain masih belum ada peraturan yang jelas mengenai homoseksual. Dapat dilihat dari pasal  5  Perda  Musi  Banyuasin  adanya  larangan  terhadap  kaum  homoseksual,  dan  jika melannggar terdapat pada pasal 9 Perda Musi Banyuasin berupa pidana kurungan paling lama  6  (enam)  bulan  dan  denda  paling  banyak  sebesar  Rp50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah). Sama halnya dengan pasal 9 Perda Palembang yang memberikan sanksi pidana yang sama seperti dengan Perda Musi Banyuasin. Pada Pasal 9 Perda Banjar memberikan sanksi pidana  berupa  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  denda  paling  banyak  sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas melakukan pelanggaran pada pasal 8 Perda Banjar.  Perda  Tasikmalaya,  berdasarkan  pasal  14  Perda  Tasikmalaya  akan  memberikan rehabilitas terhadap orang yang melanggar Perda Tasikmalaya. Perda Padang Panjang yang memberikan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Tentunya  memang  ada  peratuan  yang  melarang  LGBT,  namun  berlaku  hanya  pada daerah  tertentu  saja  tidak  bias  diberlakukan  ke  seluruh  Indoneis,  karena  belum  ada peraturan yang mengatur secara universal. Begitu pula pada pasal 292 KUHP, namun tidak
menjelaskan tentang  larangan menyukai sesama jenis. Menurut R. Soesilo jika dua orang baik sudah dewasa maupun yang belum dewasa, melakukan perbuatan cabul, tidak dapat dihukum  menggunakan  pasal  292  KUHP,  karena  yang  dapat  diancam  hukuman  adalah perbuatan cabul orang dewasa terhadap orang belum dewasa. 27 Tentunya dalam membuat suatu  peraturan  diperlukannya  mukadimah  untuk  dijadikan  pedoman  membuat  suatu undang-undang.  Tetapi  dalam  kenyataannya  belum  ada  Undang-Undang  yang  mengatur mengenai LGBT. Dimana Perda tersebut yang tentunya bertentangan dengan UU HAM yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia. Ditarik pula dari kelompok dua yang dijelaskan diatas, bahwa aspek kejahatan harus merugikan orang lain. Tentunya LGBT tidak merugikan orang sama sekali, karena tidak membawa dampak bagi orang lain. Dapat dikatakan pula bahwa Perda tersebut mendiskriminasi kaum LGBT. LGBT termasuk antisosial,  karena  menyimpang  dari  norma  masyarakat.  Tetapi  tidak  bias  dikatagorikan sebagai kejahatan, karena disini LGBT tidak merugikan siapa pun. Lain halnya misal seorang gay melakukan pemekosaan, namun hal tersebut sudah dikatagorikan sebagai tindak pidana. Dalam lingkup orientasi sesksual tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, karena hal tersebut merupakan pilihan setiap individu dan setiap individu memiliki kebebasan. Dengan begitu dapat  dikatakan  bahwa  LGBT  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  perbuatan  kriminal  dan  tidak patut untuk dipidana karena perbuatannya.

## PENUTUP Kesimpulan
LGBT ditentang oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma dan agama, serta tidak mencerminkan budaya Indonesia.  Adanya Hak Asasi Manusia dapat membatu kaum LGBT yang didiskriminasi dengan dikucilkan, dirundung, dll. Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  melarang  adanya  diskriminasi  terhadap  para  kaum LGBT. Setiap warag negara Indonesia diberikan kebebasan dan tak terkecuali. Maka kaum LGBT  pun  juga  termasuk  dalam  UU  HAM.  Mereka  pun  juga  mendapatkan  kebebasan orientasi seksual tanpa harus takutnya dihukum, jarena masih belum ada peraturan yang mengatur  mengenai  LGBT,  kecuali  terdapat  5  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang adanya LGBT, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang  Larangan  Maksiat  dalam  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Peraturan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Pemberantasan  Pelacuran,  Peraturan  Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  pembangunan  tata  nilai  kehidupan kemasyarakatan  yang  berlandaskan  pada  ajaran  agama  Islam  dan  norma-norma  sosial masyarakat kota Tasikmalaya, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang  perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Panjang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat.
Berbeda  antara  kejahatan  dalam  tindak  pidana  dan  kejahatan  dalam  kriminologi. Kejahatan pada tindak pidana pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pada  kriminologi  merupakan  perilaku  seseorang  yang  berbeda  dari  perilaku  masyarakat yang lainnya dan merugikan orang lain. Disini LGBT bukan lah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai  kejahatan,  karena  LGBT  dianggap  sebagai  anti  sosial,  yang  melenceng  dari masyarakat namun tidak merugikan orang lain. Hanya perilakunya saja yang menyimpang dari  norma  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  begitu  kaum  LGBT  tidak  bisa  di kriminalisasi. Meskipun pada pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa dilarang melakukan perbuatan  cabul  dewasa  terhadap  anak  dibawah  umur,  tetapi  tidak  ada  laranagn  antra sesame  orang  dewasa  maupun  sesame  anak  dibawah  umur.  Meskipun  telah  dibawa  ke Mahkamah  Konstitusi  melakukan  judicial  review  terhadap  pasal  292  KUHP  dan permohonannya ditolak secara sepenuhnya.
27 R. Soesilo, “ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana” , Politea, Bogor, 1991, h.204

## Saran
Saran yang dapat diberikan bahwa pemerintah harus sadar akan adanya kaum LGBT. Kaum  LGBT  setidaknya  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  agar  tidak didiskriminasi oleh masyarakat di Indonesia. Serta memiliki kedudukan di mata hukum yang sama  dan  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  seperti  orang  pada  umumnya.  Agar  tidak merasa  didiskriminasi  di  negara  sendiri.  Serta  tidak  dijadikan  sebuah  perbuatan kriminalitas karena tidak terpenuhi unsur kejahatan dalam kriminologi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alam, A.S. dan Ilyas, Amir (2018) Kriminologi Suatu Pengantar , Jakarta: Kencana,
Effendi, H.A. Masyur (1993) Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia , Malang: Ghalia Indonesia Hawari, Dadang (2016) Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan) , Jakarta: Fakultas Kedokteran  Universitas Indonesia
Ruhaini, Siti (1995) Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,
Santoso, Topo dan Achjani , Eva, (2017) Kriminologi , Depok: Rajawali Pers,
Simanjuntak, B(1980) Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial , Bandung :Tarsito,
Sinyo, (2014) Anakku Bertanya tentang LGBT , Jakarta: PT Elex Media Komputindo Soesilo, R (1991)“ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana” , Bogor: Politea,
R. Soedjono (1975) Penanggulangan Kejahatan , Bandung: Alumni Universitas Pasundan Waluyo, Bambang (1996) Metode Penelitian Hukum , Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika .

## Jurnal
Funna, Ulul Azmi (2019) Teori Penanggulangan Kejahatan.
Jacobus, Jusup (2019) Kriminologi , Surabaya: Universitas Pelita Harapan
Mandiana, Sari (2017) Metoda Penetltian Hukum , Surabaya: Universitas Pelita Harapan
Alfaris, M. R. (2018). Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial Di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 1 (1).

## Website
Imam. 2010. Warok dan Gemblak. Diambil Agustus 3, 2021 http://blog.imanbrotoseno.com/warok-gemblak/
Tralala. 2007. Nasib Kaum Homo dan Lesbi. Diambil Agustus 4, 2021
https://intropeksidiri.wordpress.com/2007/11/19/nasib-kaum-homo-dan- lesbi/#more-29
Marc Macdaid. 2013. The Netherlands is one of Europe's most gay-friendly nations. Diambil Agustus 5, 2021 https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat- news/netherlands-one-europes-most-gay-friendly-nations
Putu Merta Surya Putra. Saran Mahfud MD Cegah LGBT Berkembang di Indonesia. Diambil Agustus 6, 2021 https://www.liputan6.com/news/read/3253710/saran-mahfud- md-cegah-lgbt-berkembang-di-indonesia