## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI WAJIB PAJAK DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Samino Hendrianto 1 , Masturo 2 , Nursimah Dara 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Tangerang Email : samhendrian75@gmail.com
Info Artikel Abstrak
Kata kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru , Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib
Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Wajib  Pajak,  Dan  Sistem  Samsat Drive  Thru Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Samsat  Kelapa  Dua  SDC Serpong).  Populasi  penelitian  ini  meliputi  seluruh  wajib  pajak  yang terdaftar di Samsat Kelapa Dua SDC Serpong. Teknik pengambilan sampel menggunakan  Teknik Quota  Sampling. Berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan diperoleh 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer  diperoleh  dari  hasil  kuesioner.  Metode  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  secara  parsial menunjukkan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Wajib  Pajak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor, sedangkan  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sistem  Samsat Drive  Thru tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Secara simultan  semua  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  variabel dependen Info Article Abstract Keyword: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Sanctions, Samsat Drive Thru System, Motor Vehicle Taxpayer Compliance
The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer  awareness,  taxpayer  sanctions,  and  the  Samsat  Drive  Thru  system on  motor  vehicle  taxpayer  compliance  (Empirical  Study  on  Motorized
Vehicle Taxpayers Samsat Kelapa Dua SDC Serpong). The population of this study includes all registered taxpayers at Samsat Kelapa Dua SDC Serpong. The sampling technique used was the Quota Sampling Technique. Based on the predetermined criteria obtained 100 respondents. The type of data used is primary  data  obtained  from  the  results  of  the  questionnaire.  The  analytical method  used  is  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  the  study partially  show  that  Taxpayer  Knowledge  and  Taxpayer  Sanctions  have  an effect  on  Motor  Vehicle  Taxpayer  Compliance,  while  Taxpayer  Awareness and the Samsat Drive Thru System have no effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.  Simultaneously  all  independent  variables  affect  the  dependent variable.

## I. PENDAHULUAN
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan  daerah.  Salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  memiliki  potensi  bagi  penerimaan daerah terbesar di Ibu Kota Negara Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor. Saat ini dapat dilihat  dari  banyaknya  penggunaan  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  yang  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  dan  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  kendaraan  pribadi dibandingkan  dengan  kendaraan  umum  dalam  melaksanakan  kegiatan  sehari-hari  dan  tidak sedikit pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya. Pajak  daerah  sesuai  pasal  1  angka  10  UU  Pajak  Daerah  No.  28  Tahun  2009,  merupakan kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  timbal  balik  secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak  daerah  di  bagi  atas  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten  atau  kota  sesuai  dengan pengelolaannya. Pajak provinsi  antara lain:  pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di  atas air,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak  air permukaan,  pajak  rokok.  Sedangkan  yang  termasuk  Pajak  kabupaten/kota  antara  lain:  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan. (Djoko Muljono 2010).
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  termasuk  kedalam  jenis  pajak  provinsi  yang merupakan  bagian  dari  pajak  daerah.  Menurut  UU  No.  28  Tahun  2009,  pajak  kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,  digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumberdaya  energi  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk  alat-alat  besar  dan  alat-alat  berat  yang  dalam oprasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.
Objek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  kepemilikan  atau  penguasaan  Kendaraan Bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau  Badan  yang  memiliki  Kendaraan  Bermotor.  Dalam  hal  Wajib  Pajak  Badan,  kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
Tarif  kendaraan  bermotor  pribadi  yaitu:  Untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor pertama  paling  rendah  1%  dan  paling  tinggi  2%,  Untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor kedua  dan  seterusnya  tarif  dapat  ditetapkan  secara  progresif  paling  rendah  2%  dan  paling tinggi 10%. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dalah hasil perkalian dari dua unsur pokok,  yaitu:  Nilai  Jual  Kendaraan  Bermotor,  Bobot  yang  mencerminkan  secara  relatif tingkat  kerusakan  jalan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  akibat  penggunaan  kendaraan bermotor.
Masa pajak berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut- turut  terhitung  mulai  saat  pendaftaran  Kendaraan  Bermotor.  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  dibayar  sekaligus  di  muka.  Untuk  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  keadaan kahar  (force  majeure).  Untuk  kendaraan  yang  sudah  terdaftar,  bagian  dari  bulan  yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara  pelaksanaan  restitusi  diatur  dengan  Peraturan  Gubernur.  Hasil  penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB)  paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen),  termasuk  yang dibagihasilkan  kepada  kabupaten/kota,  dialokasikan  untuk  pembangunan  atau  pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Gunadi  (2013),  diartikan  bahwa  wajib  pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi  baik  hukum  maupun administrasi.  Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan  dengan  penerimaan  pajak  karena  apabila  kepatuhan  dari  wajib  pajak  meningkat maka  secara  tidak  langsung  juga  akan  memperbesar  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak Mutia (2014).
Pengetahuan  perpajakan  adalah  ilmu  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  tentang,  hak  dan kewajiban  wajib  pajak,  paham  tentang  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak),  sanksi perpajakan,  tarif  pajak,  PTKP  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak),  bagaimana  membayar  dan melaporkan  pajak  Ilhamsyah,  dkk  (2016).  Menurut  Wijayanti  dkk  (2015),  Pengetahuan Perpajakan  adalah  suatu  proses  dimana  wajib  pajak  memahami  dan  mengetahui  tentang peraturan  dan  Undang-Undang  serta  tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk melakukan  kegiatan  perpajakan  seperti,  membayar  pajak,  melaporkan  SPT,  dan  sebagainya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Virgiawati et al (2019), bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Pajak  et  al  (2021),  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui, memahami,  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar.  Semakin  tinggi  tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak Muliari dan Setiawan (2010). Kesadaran akan membayar pajak memiliki dampak yang sangat signifikan, yaitu salah satu contohnya adalah membaiknya  fasilitas-fasilitas  yang  disediakan  pemerintah,  fasilitas  yang  disediakan  antara lain  ialah  fasilitas  umum  seperti  taman  kota,  penghijauan  di  tengah  kota,  jembatan penyebrangan  orang  maupun  transportasi  yang  disediakan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Widajantie  et  al  (2019),  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Sedangkan  menurut  Herwinarni  &  Anggraeni  (2016), kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti,  ditaati  dan  dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan Mardiasmo (2016), sanksi memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum pajak. Sanksi  pajak  dirancang  dan  ditegakan  untuk  menghalangi  ketidakpatuhan  yang  berpotensi dilakukan  wajib  pajak  Sesuai  aturan  yang  berlaku,  keterlambatam  pembayaran  pajak kendaraan  tahunan  akan  dikenakan  denda  sesuai  peraturan  pemerintah  daerah  setempat. Sanksi  pajak  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap  peraturan  perundang  undangan  perpajakan  khususnya  dalam  ketentuan  umum  dan tatacara  perpajakan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adi  Hartopo  et  al  (2020),  sanksi pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  menurut  Rohma (2018),  sanksi  wajib  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
Dalam  upaya  mengoptimalkan  tingkat  kepatuhan  agar  lebih  meningkat.  pihak  samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan pajak kendaraan bermotor. Karena salah satu tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintahan  adalah  peningkatan  pelayanan  public  Affandi (2008).  Inovasi  sistem  baru  pada  pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu  Samsat  drive thru.  Samsat  Drive  Thru  adalah  layanan  Pengesahan  STNK,  Pembayaran  PKB  dan SWDKLLJ  yang  tempat  pelaksanaannya  di  luar  Gedung  Kantor  Bersama  Samsat  dan memungkinkan  wajib  pajak  melakukan  transaksi  tanpa  harus  turun  dari  kendaraan  bermotor yang  dikendarainya.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  D.  Harjadi  (2021),  penerapan sistem  samsat  drive  thru  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Sedangkan menurut  Wardani  &  Rumiyatun  (2017), Program  SAMSAT drive thru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah pengetahuan wajib pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor?;  (2)  Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; (3) Apakah  sanksi  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor?; (4) Apakah sistem samsat drive thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor?;  (5)  Apakah  terdapat  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran wajib  pajak,  sanksi  wajib  pajak  dan  sistem  samsat  drive  thru  secara  simultan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bermotor?
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Untuk  mengetahui  pengaruh pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor;  (2)  Untuk mengetahui  pengaruh  kesadaran  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor; (3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor;  (4)  Untuk  mengetahui  pengaruh  sistem  samsat  drive  thru  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor;  (5)  Untuk  mengetahui  pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak dan sistem samsat drive thru secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Manfaat  penelitian  adalah  sebagai  sebagai  berikut:  Pertama.  Manfaat  Teoritis: Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  sarana  untuk  mengembangkan  pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti:  Pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  wajib  pajak  dan  sistem samsat  drive  thru.  Kedua.  Manfaat  Praktis:  (1)  Bagi  Dirjen  Pajak:  Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikab sedikit gambaran, masukan dan bahan evaluasi terhadap aspek- aspek untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; (2) Bagi Peneliti dan Akademi:  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  refrensi  dalam  sektor  perpajakan  dan memberi bukti empiris untuk kajian selanjutnya.

## II. METODE PENELITIAN
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua SDC Serpong. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  populasi  tersebut.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik Quota  Sampling . Metode  ini  merupakan  teknik  pengambilan  sampel  dengan  cara  menetapkan  jumlah  tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi (khususnya yang tidak  terhingga  atau  tidak  jelas),  kemudian  dengan  patokan  jumlah  tersebut  peneliti mengambil  sampel  secara  sembarang  asal  memenuhi  persyaratan  sebagai  sampel  dari populasi  tersebut.  Sampel  diambil sebanyak  100  responden  dari  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Samsat Kelapa Dua SDC Serpong. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Nonprobability  Sampling . Nonprobability  Sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang tidak  memberi  peluang  atau  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  unsur  (anggota)  populasi
untuk  dipilih  menjadi  anggota  sampel.  Ada  beberapa  kriteria  yang  telah  ditentukan  untuk mendapatkan sampel yang representative adalah (1) Warga yang membayar pajak di Samsat Kelapa Dua SDC Tangerang; (2) Memiliki KTP; (3) Memiliki penghasilan dan kendaraan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak
Jumlah  rata-rata  responden  4,28  dan  jumlah  standar  deviasi  0,896,  responden  lebih cenderung  memilih  sangat  setuju  dengan  semua  pernyataan  di  setiap  variabel,  dengan  sisa responden yang menjawab setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden yang tidak memilih sangat setuju disebabkan karena kurangnya pengetahuan untuk membayar pajak.

## Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak
Jumlah  rata-rata  responden  4,34  dan  jumlah  standar  deviasi  0,833,  responden  lebih cenderung  memilih  sangat  setuju  dengan  semua  pernyataan  di  setiap  variabel,  dengan  sisa responden yang menjawab setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden yang  tidak  memilih  sangat  setuju  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran  untuk  membayar pajak.

## Statistik Deskriptif Sanksi Wajib Pajak
Jumlah  standar  deviasi  0,820,  responden  lebih  cenderung  memilih  sangat  setuju dengan  semua  pernyataan  di  setiap  variabel,  dengan  sisa  responden  yang  menjawab  setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden yang tidak memilih sangat setuju disebabkan  karena  kelalaian  atau  keterlambatan  untuk  membayar  pajak.  Dapat  disimpulkan bahwa  mayoritas  responden  sangat  setuju  dengan  pernyataan  ini  berdasarkan  tanggapan mereka.

## Statistik Deskriptif Sistem Samsat Drive Thru
Jumlah  rata-rata  responden  4,31  dan  jumlah  standar  deviasi  0,842,  responden  lebih cenderung memilih sangat setuju dengan semua pernyataan di setiap variabel.

## Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak
Jumlah  rata-rata  responden  4,42  dan  jumlah  standar  deviasi  0,832,  responden  lebih cenderung  memilih  sangat  setuju  dengan  semua  pernyataan  di  setiap  variabel,  dengan  sisa responden yang menjawab setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden yang  tidak  memilih  sangat  setuju  disebabkan  karena  kelalaian  atau  keterlambatan  untuk membayar pajak.
Uji Validitas Tabel 1. Uji Validitas Variabel Item Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Pernyataan 1 0.712 0.361 Valid Pernyataan 2 0.475 0.361 Valid Pernyataan 3 0.658 0.361 Valid Pernyataan 4 0.794 0.361 Valid Pernyataan 5 0.760 0.361 Valid Pernyataan 6 0.688 0.361 Valid Pernyataan 7 0.507 0.361 Valid Pernyataan 8 0.470 0.361 Valid Pernyataan 9 0.549 0.361 Valid Pernyataan 10 0.715 0.361 Valid Kesadaran Wajib Pajak Pernyataan 1 0.812 0.361 Valid
(X2) Pernyataan 2 0.504 0.361 Valid Pernyataan 3 0.726 0.361 Valid Pernyataan 4 0.685 0.361 Valid Pernyataan 5 0.809 0.361 Valid Pernyataan 6 0.474 0.361 Valid Pernyataan 7 0.576 0.361 Valid Pernyataan 8 0.723 0.361 Valid Pernyataan 9 0.550 0.361 Valid Pernyataan 10 0.622 0.361 Valid Sanksi Wajib Pajak (X3) Pernyataan 1 0.764 0.361 Valid Pernyataan 2 0.754 0.361 Valid Pernyataan 3 0.593 0.361 Valid Pernyataan 4 0.778 0.361 Valid Pernyataan 5 0.791 0.361 Valid Pernyataan 6 0.467 0.361 Valid Pernyataan 7 0.636 0.361 Valid Pernyataan 8 0.563 0.361 Valid Pernyataan 9 0.651 0.361 Valid Pernyataan 10 0.725 0.361 Valid Sistem Samsat Drive Thru (X4) Pernyataan 1 0.809 0.361 Valid Pernyataan 2 0.814 0.361 Valid Pernyataan 3 0.729 0.361 Valid Pernyataan 4 0.688 0.361 Valid Pernyataan 5 0.687 0.361 Valid Pernyataan 6 0.568 0.361 Valid Pernyataan 7 0.742 0.361 Valid Pernyataan 8 0.629 0.361 Valid Pernyataan 9 0.551 0.361 Valid Pernyataan 10 0.758 0.361 Valid Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pernyataan 1 0.728 0.361 Valid Pernyataan 2 0.600 0.361 Valid Pernyataan 3 0.820 0.361 Valid Pernyataan 4 0.152 0.361 Tidak Valid Pernyataan 5 0.617 0.361 Valid Pernyataan 6 0.421 0.361 Valid Pernyataan 7 0.232 0.361 Tidak Valid Pernyataan 8 0.512 0.361 Valid Pernyataan 9 0.686 0.361 Valid Pernyataan 10 0.673 0.361 Valid
Sumber: Output SPSS V.26 (2022)
Berdasarkan  uji  validitas,  nilai  r  hitung  >  r  tabel  0,361.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap kuesioner  telah  disetujui  sebagai  valid  dan  ada  yang  tidak  valid  yaitu  pada  2  pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikatakan tidak valid karena pernyataan 4 dengan nilai 0,152 > 0,361 dan pernyataan 7 dengan nilai 0, > 0,361. 232 Pernyataan-pernyataan yang tidak valid akan dikurangi atau dibuang untuk melakukan uji selanjutnya.
Uji Reliabilitas Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha r Tabel Pengetahun Wajib Pajak (X1) 0.668 0.361 Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0.738 0.361 Sanksi Wajib Pajak (X3) 0.771 0.361 Sistem Samat Drive Thru (X4) 0.716 0.361 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.465 0.361 Sumber: Output SPSS V.26 (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X1)  memiliki  nilai  Cronbach’s Alpha 0.668 > 0.361, Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0.738 > 0.361,  Sanksi  Wajib  Pajak  (X3)  memiliki  nilai  Cronbach’s  Alpha  0.771  >  0.361,  Sistem Samat Drive Thru (X4) memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0.716 > 0.361 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0.465 > 0.361. dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Tabel 3. Uji Normalitas Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.19622388 Most Extreme Differences Absolute .096 Positive .050 Negative -.096 Test Statistic .096 Asymp. Sig. (2-tailed) .025 c Exact Sig. (2-tailed) .299 Point Probability .000 Sumber: Output SPSS V.26 (2022) Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov , nilai Exact Sig. (2-tailed) 0,299 > 0,005 maka hasil uji normalitas data terdistribusi normal.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4 . Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.203 1.681 1.906 .060 X1 -.002 .045 -.007 -.047 .963 X2 -.015 .054 -.047 -.279 .781 X3 .025 .048 .075 .512 .610 X4 -.041 .048 -.131 -.861 .391
Sumber: Output SPSS V.26 (2022)
Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikasi setiap variabel X1 (0.963), X2 (0.781), X3  (0.610)  dan  X4  (0.391)  >  0,05.  Hasil  uji  ini  diartikan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas pada setiap variabel yang diteliti.
Uji Multikolinieritas Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 X1 .504 1.985 X2 .360 2.776 X3 .480 2.084 X4 .449 2.229 Sumber: Output SPSS V.26 (2022)
Uji  Multikolinearitas  menunjukan  nilai  VIF  X1  (1.985),  X2  (2.776),  X3  (2.084)  dan  X4 (2.229)  kurang  dari  10  dan  nilai  Tolerance  X1  (0.504),  X2  (0.360),  X3  (0.480),  dan  X4 (0.449) lebih besar dari 0.01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 6. Koefisien Determinan (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .701 a .492 .470 2.242 Sumber: Output SPSS V.26 (2022)
Uji  Koefisien  Determinasi  (R2)  menunjukan  bahwa  nilai Adjusted  R-Square sebesar  0.470 artinya besarnya pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 47%, sementara sisanya yaitu sebesar 53% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Uji F Tabel 7. Uji F
Sumber: Output
SPSS V.26 (2022) Uji F
menunjukan bahwa nilai F-statistik sebesar 22.972, sementara F tabel dengan tingkat α = 5%, df (k-1) 5-1= 4 dan df2 (n-k) 100-5 = 95 didapat nilai F tabel sebesar 2,47. Dengan demikian F-statistik ( 22.972 )  >  F  tabel  (2,47)  dan  nilai Sig. 0,000  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa H0 ditolak, dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa variabel-variabel independent dalam penelitian ini terdiri  dari X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y.
Uji T
Tabel 8. Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 17.675 2.875 6.148 .000 X1 .352 .077 .471  4.569 .000 X2 -.017 .092 -.022 -.181 .857 X3 .170 .083 .218  2.061 .042 X4 .109 .082 .146  1.335 .185
Sumber: Output SPSS V.26 (2022) Uji t menunjukan hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 17.675 + 0.352 + -0.017 + 0.170 + 0.109
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 461.873 4  115.468  22.972 .000 b Residual 477.517 95 5.026 Total 939.390 99

## Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengetahuan wajib  pajak  bepengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dapat  dilihat  nilai  t  Tabel  sebesar 1.985, dengan demikian t-statistik X1 (4.569) > t Tabel (1.985) dan nilai Sig. 0,00 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  semakin besar Pengetahuan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kelapa Dua SDC Serpong.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak  tidak  bepengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dapat  dilihat  nilai  t  Tabel  sebesar 1.985.  dengan  demikian t-statistik X2  (-0,181)  <  t  Tabel  (1.985)  dan  nilai Sig. 0,86  >  0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  kecil  Kesadaran  Wajib  Pajak  maka  akan  semakin rendah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kelapa Dua SDC Serpong.

## Pengaruh Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  sanksi  wajib pajak bepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat  dilihat nilai  t  Tabel  sebesar 1.985. dengan  demikian t-statistik X3  (2.061)  <  t  Tabel  (1.985)  dan  nilai Sig. 0,04  <  0,05.  Hal  ini menunjukkan bahwa semakin besar Sanksi Wajib Pajak maka akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kelapa Dua SDC Serpong.

## Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  sistem  samsat drive  thru tidak  bepengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dapat  dilihat  nilai  t  Tabel sebesar 1.985. dengan demikian t-statistik X4 (1.335) < t Tabel (1.985) dan nilai Sig. 0,18 > 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  kecil  Sistem  Samsat Drive  Thru maka  akan semakin rendah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kelapa Dua SDC Serpong.

## V. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  secara  parsial  menunjukkan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Wajib Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Secara  simultan  semua  variabel  independen  berpengaruh terhadap variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Hartopo,  Endang  Masitoh,  &  Purnama  Siddi.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Layanan, Kesadaran  Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  Pengetahuan  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kecamatan  Delanggu. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen , 16 (2), 50–56. https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394 Agustin,  N.  S.,  &  Putra,  R.  E.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Masyarakat,  Sanksi  Perpajakan Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. Measurement : Jurnal Akuntansi , 13 (1), 55. https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833
Amirah, C. R. dan. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. Permana , 10 (2), 142–155.
Barlan,  A.  R.,  Laekkeng,  M.,  &  Sari,  R.  (2021).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat Pendapatan,  Dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  Di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Polewali  Mandar. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam , 6 (2), 168–178.
Cahya, F.  N. (2019). PENGARUH KESADARAN PAJAK,  PENGETAHUAN  WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS  PELAYANAN  PUBLIK,  DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR  (Studi  Empiris  Pada  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Magelang) . 6 (No.2), 1–9.
Feriyanto,  O.,  &  Sugiono,  S.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Bandung. Prosiding FRIMA (Festival … , 6681 (3), 144–163.
http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/287%0Ahttp://p rosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/download/287/276
Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaraan Wajib Pajak,  Pengetahuan  Pajak  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Samsat  Tanjung  Kabupaten Brebes. Program  Studi  Manajemen  Perpajakan,  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi , VIII (1), 20–36.
Isnaini,  P.,  &  Karim,  A.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. PAY  Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan , 3 (1), 27–37. https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976
Kadir, M. I. S., Runtu, T., Pontoh, W., Pemahaman, P., Perpajakan, P., Pelayanan, K., Wajib, K.,  Dan,  P.,  &  Pelayanan,  A.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 9 (2), 774–784.
Malau,  Y.  N.,  Gaol,  T.  L.,  Giawa,  E.  N.,  &  Juwita,  C.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 5 (2), 551. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414
Ni  Komang  Ayu  Juliantari,  I  Made  Sudiartana,  N.  L.  G.  M.  D.  (2021).  Pengaruh  kesadaran wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  kewajiban  moral,  sanksi  pajak,  dan  sosialisasi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma , 3 (1), 128–139. Pajak, P. P., Perpajakan, S., & Mindan, R. (2021). BERMOTOR . 2021 .
Prayitna,  S.,  &  Witono,  B.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Samsat  Drive  Thru,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Pada  Wajib  pajak  SAMSAT  Kota  Surakarta). IKRAITH-EKONOMIKA  No , 5 (1),  134– 141.
Rohmah,  D.  N.  (2018).  Pengaruh  Norma  Subjektif,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Samsat  Kabupaten  Pemalang. Permana :  Jurnal  Perpajakan,  Manajemen, Dan Akuntansi , 10 (2), 168–185. https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80
Sista,  N.  P.  A.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak, Kewajiban  Moral,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  Di  Kantor  Samsat  Gianyar. Jurnal  Sains,  Akuntansi  Dan  Manajemen , 1 (1), 142–179.
Virgiawati,  P.  A.,  Samin,  &  Kirana,  D.  J.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). Jurnal MONEX , 8 (2), 1–15.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran
Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Akuntansi , 5 (1),  15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253
Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  Bersama  Samsat  Surabaya  Selatan). Behavioral Accounting Journal , 2 (1), 41–53. https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38
Widajantie,  T.  D.,  &  Anwar,  S.  (2020).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Behavioral  Accounting  Journal , 3 (2), 129–143. http://repository.upnjatim.ac.id/633/
Widya  Sasana,  L.  P.,  Indrawan,  I.  G.  A.,  &  Hermawan,  R.  (2021).  Pengaruh  Program Pemutihan  Pajak  dan  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Inventory: Jurnal
Akuntansi , 5 (2), 127. https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654
Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada Kantor…. Jurnal  Akuntansi  UNESA .  https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal- akuntansi/article/view/25084