## Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera
H. M Yahya a,1
a Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia
1 h.myahya25@gmail.com

## I. Pendahuluan
Semenjak  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) memproklamirkan
kemerdekaannya  pada  tanggal  17  Agustus 1945,  belum  pernah  ada  wacana  untuk membangun kota sebagai ibu kota negara atau ibu  kota  nasional.  Kota-kota  besar  yang  saat ini menjadi ibu kota negara (Jakarta) dan ibu kota  provinsi  semuanya  atau  sebagian besarnya merupakan peninggalan kolonialisme  Belanda.  Jauh  berbeda  dengan zaman kejayaan kerajaan di nusantara dahulu, sebelum  mengalami  penjajahan,  hampir semua  mempunyai  dan  membangun  ibu  kota (kota  raja).  Sebagai  contoh  Majapahit memiliki  peninggalan  situs  Trowulan  yang dianggap  sebagai  pusat  pemerintahannya; Mataram  dengan  Yogyakarta  sebagai  pusat pemerintahannya. Perpindahan pusat pemerintahan sering terjadi di zaman kerajaan.  Apabila  suatu  kerajaan  tertimpa bencana, maka pusat kerajaan harus dipindahkan  karena  di  anggap  telah  terkena kutukan  dewa.  Pergantian  rajapun  dilakukan seiring dengan perpindahan pusat
pemerintahan, apalagi jika pergantian tersebut melalui perebutan.(7)
Sebagaimana halnya dengan NKRI, tampaknya  para  pemimpin  NKRI  pada  awal
kemerdekaan  memiliki  filsafat:  tidak  ada rotan  akarpun  jadi  dan  narimo.  Dalam  arti bahwa  daripada  membangun  ibu  kota  baru dan  istana  negara  baru,  yang  sudah  ada sajalah  dimanfaatkan,  yakni  memanfaatkan bekas kantor gubernur penjajah sebagai istana kenegaraan.  Kondisi  tersebut  dianggap  wajar dan dapat dimaklumi karena negara yang baru merdeka dan terjajah selama lebih dari 3 abad belum mempunyai kemampuan untuk membangun.
Peristiwa  pemindahan  ibu  kota  negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu  kota  negara  merupakan  peristiwa  yang tidak  tabu  dan  dilaksanakan  dengan  tujuan memecahkan  permasalahan  demi  kebaikan maupun  kemajuan  bangsa  dan  negara. Sebagai  salah  satu  contohnya, pertama,
Brasilia  ibu  kotanya  terletak  di  pedalaman, karena  ibu  kota  lama  Rio  Jenairo  sudah terlalu  padat. Kedua, pemerintah  Korea Selatan  pada  tahun  2004  ibu  kotanya  pindah dari  Seoul  ke  Sejong,  meskipun  Seoul  itu berarti  ibu  kota  dalam  bahasa Korea. Ketiga, ibu  kota  tradisional  yang  secara  ekonomi memudar  akibat  kota  pesaingnya,  seperti Nanjing  yang  memudar  oleh  Shanghai. Keempat, akibat  menurunnya  suatu  dinasti atau  budaya,  akhirnya  ibu  kota  yang  ada

## ARTICLE INFO

## A B S T R A C T
Article history: Received : 2018-02-06 Revised : 2018-06-29 Accepted : 2018-06-30
The discourse to move the Indonesian capital city has repeatedly emerged.  It  occurs  when  critical  events  arise  from  social,  political, environmental  and  disaster  factors.  The  purpose  of  this  study  is  to analyze  how  the  discourse  of  Central  Kalimantan  as  the  Indonesian capital  city.  The  method  of  this  research  uses  qualitative  approach with  library  research  analysis.  It  uses  primary  books  on  public feasibility of an area becoming capital city of Indonesia. The results of this study  with spatial, ecological and territorial approach,  where Jakarta  as  a  consideration  for  discussion.  So  in  the  temporary hypothesis, Jakarta is less feasible as the capital city of the country. Meanwhile,  Central  Kalimantan  becomes  alternative  city  to  be  the capital city. It is representative of its vast territory, not vulnerable to natural disasters, added a small population of its citizen.
Copyright © 2018 IAIN Palangka Raya. All rights reserved.
Keywords: Displacement of  capital city Prosperous Central Kalimantan Province Discourse
menjadi  pudar  dan  kalah  pamor seperti  yang terjadi di Babilon dan Cahokia.(5)
Pemindahan  ibu  kota  di  NKRI  sangat dimungkinkan  karena  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  dan Amandemennya  tidak  diatur  secara  tegas. Dalam  Bab  II  ayat  (2)  UUD  NKRI  tertulis: Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.  Dalam  UUD  tersebut  tidak  ada  pasal yang  menyebutkan  dimana  dan  bagaimana ibu  kota  negara  diatur.  Dengan  demikian terdapat  fleksibilitas  yang  tinggi  dalam mengatur  termasuk  memindah  ibu  kota negara.  Dalam  pemindahan  ibu  kota  negara, tentu  saja  diperlukan  alasan  yang  kuat  dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.
Ada wacana alternatif pertama pemindahan  dan  pergiliran  ibu  kota,  bahwa kondisi Jakarta  sebagai ibu  kota  negara  yang terlalu lama sampai saat ini sangat tidak ideal buat  pemerataan  pembangunan  nasional. Seperti  halnya  hukum  besi  kekuasaan  yang absolut di tangan satu orang, tanpa pergiliran. Kalau  kita  perhatikan  semuanya  ada  di Jakarta,  mulai  dari  ibu  kota  negara,  kantor- kantor  pemerintahan,  kantor-kantor  pusat BUMN,  pusat  perdagangan,  konsentrasi populasi,  pusat  perindustrian  dan  lain-lain. Kondisi ini tentu tidak ideal, fungsi yang satu seringkali menghambat fungsi yang lain yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Idealnya,  beberapa  fungsi  tersebut  perlu dipindahkan  ke  kota  lain.  Memindahkan aktivitas perekonomian akan sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai ibu kota dipindahkan  ke  kota  lain  demi  memperbesar daya dukung kota lama untuk nyaman dihuni dan  memberi  kesempatan  kota  baru  dan kawasannya juga ikut berkembang.
Ada alternatif kedua, ibu kota negara tetap di  Jakarta  dengan  pemindahan  beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan ekonomi  dan  pembangunan  ke  luar  Jakarta, dengan  tujuan  mengurangi  beban  Jakarta. Alternatif  ini  tampaknya  lebih  banyak menghadapi  kesulitan  dibandingkan  dengan alternatif  pertama.  Beban  Jakarta  memang berkurang, tetapi tidak berarti sudah meniadakan  permasalahan  karena  banjir tetaplah  menjadi  ancaman.  Apalagi  jika pemindahan  pusat  kegiatan  diarahkan  ke selatan Jakarta. Banjir akan semakin
meningkat  bila  tidak  diikuti  dengan  usaha konservasi  lahan  di  bagian  atas.  Melalui “momentum”  banjir  di  Jakarta  pada  awal Februari  2007  dan  masih  terasa  efeknya hingga  kini,  ada  baiknya  kita  merenung  dan berpikir.  “Bagaimana  seandainya  ibu  kota negara Indonesia benar-benar dipindah saja?” Sebagai  ibu  kota,  Jakarta  terbukti  kelebihan beban dan cenderung sudah kurang layak lagi menjadi kota lokomotif bagi bangsa nusantara ini.
Ada pro dan kontra seputar kejadian banjir di  Jakarta,  sebagai  alasan  pemindahan  ibu kota. Alasannya, banjir tidak meliputi seluruh wilayahnya,  masih  ada  sebagian  yang  tidak terkena.  Bagi  penduduk  yang  tinggal  di daerah  yang  tidak  terkena  banjir  tentunya tidak  sependapat  apabila  ibu  kota  negara dipindahkan, dan menghendaki tetap dipertahankan.  Apabila  dasar  pemikirannya sempit  dan jangka  pendek  maka  alternatif  ke dua  yang  dipilih.  Namun  dalam  pemikiran yang  lebih  luas  dan  jangka  panjang  bahwa Indonesia dengan potensi sumberdaya alamnya  yang  melimpah  dan  sumberdaya manusia  yang  cukup  besar  akan  menjadi negara  yang  besar  dan  kuat,  maka  alternatif pemindahan ibu kota ke dua menjadi lemah.
Sebelum  menentukan  alternatif  untuk menentukan  pilihan  lokasi  pemindahan  ibu kota  negara,  terlebih  dahulu  perlu  dicari rumusan  ibu  kota  negara  yang  ideal. Penelusuran  pustaka  tentang  syarat  ibu  kota negara  yang  ideal  cenderung  belum  optimal ditemukan.  Berdasarkan  pemikiran  geografis ibu kota negara yang ideal harus mempertimbangkan  aspek  spasial,  ekologis, dan  kewilayahan;  maka  perlu  antara  lain adalah:  tersedia  lahan  yang  sesuai,  aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan), ketersediaan  air  bersih,  fasilitas  umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan  antara  wilayah.  Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan  alternatif  lokasi  sebagai  calon ibu kota negara .
Beberapa  pandangan  tentang  alternatif pemindahan  ibu  kota  negara  yang  munncul
pada  periode  Mei  1998  (gerakan  reformasi) adalah  Yogyakarta,  Magelang,  Purwokerto, Malang, dan Kalimntan Tengah.(3) Beberapa alternatif lokasi tersebut mempunyai keunggulan  dan  kelemahan.  Yogyakarta memiliki keunggulan pernah menjadi ibu kota negara  dan  berfungsi  dengan  baik.  Fasilitas transportasi sudah tersedia, yaitu Bandara Adi Sutjipto  dan  Stasiun  Kereta  Api  Tugu. Yogyakarta  dikenal  sebagai  kota  pelajar,  dan kota  budaya;  sehingga  berpendudukan  padat dan  jalanan  sempit  menyebabkan  kurang memungkinkan  untuk  ditambahi  beban, kecuali  dengan  pembenahan  aksesibilitas, pemilihan  lokasi  yang  tepat,  dan  tidak menempati  lokasi  bangunan  peninggalan Belanda.
Alternatif lain, jika Magelang, pertimbangannya  letaknya  di  tengah  pulau Jawa,  sering  dikenal  dengan pakuning tanah Jawa  berarti  daerahnya  mantap.  Namun demikian,  lokasinya  berdekatan  dengan Gunungapi Merapi yang masih aktif, sehingga bahaya vulkanik merupakan ancaman.  Aksesibilitas  dapat  didukung  dari Yogyakarta dan Semarang. Purwokerto mempunyai  kelebihan  ketersediaan  ruang (lahan)  yang  masih  dimungkinkan  untuk pembangunan  ibu  kota.  Aksesibilitas  laut dapat  terdukung  dari  pelabuhan  Cilacap, sedangkan  akses  darat  dapat  dicapai  dari Yogyakarta dan Bandung. Transportasi udara perlu  dibangun.  Gunungapi  Slamet  mungkin merupakan bahaya, tetapi berdasarkan sejarahnya  kurang  aktif.  Selain  itu,  terdapat Baturaden sebagai tempat peristirahatan yang layak. Malang mempunyai lingkungan pegunungan  yang  sejuk,  didukung  oleh aksesibilitas  darat  dan  udara  yang  memadai, dan dekat dengan Surabaya. Namun demikian,  Malang  termasuk  kota  pelajar  dan padat  penduduk,  jalan  di  dalam  kota umumnya sempit.(3)
Alternatif  pemindahan  ibukota  negara  ke luar  Jawa,  pilihannya  adalah  Kalimantan Palangkaraya,  jika  dijadikan  Ibukota  negara, maka diperkirakan bisa bertahan hingga 200- 300 tahun ke depan. Hal ini disebabkan masih banyak  lahan  kosong  disana  dan  Sumatera Bikuttinggi  alasannya  karena  sejuk  dan bersejarah, Batam perbatasan dengan Singapura,  agar  kemakmurannya  menular  ke ibukota  baru,  sudah  ada  sekitar  6  jembatan antar  pulau  sekitarnya.  Kelebihan  dari
Kalimantan  adalah  lokasinya  merupakan pusat  dari  wilayah  Nusantara.  Lahan  masih sangat  luas,  sehingga  dapat  menyusun  tata ruang  ibukota  negara  yang  sangat  ideal. Kelemahannya  adalah  sarana  dan  prasarana belum  memadai,  sebagian  besar  harus membangun  yang  baru,  berarti  biaya  mahal. Kelemahan  lainnya  adalah  penyediaan  air bersih,  kebakaran  hutan,  banjir  dan  longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan. Sumatera merupakan alternatif lain,  ketersediaan  lahan  memadai,  sebelah barat  Bukit  Barisan  rawan  terhadap  bencana gempa, sehingga daerah yang sesuai tentunya di sebelah timur Bukit Barisan.(8)
Wilayah  bumi  cendrawasih  pun  bisa dijadikan wacana sebagai ibukota negara kita. Jika  mempertimbangkan  luas  dan  lapangnya lahan sebagai lokasi. Begitu pula kemungkinan Sulawesi Utara, NTT dan NTB untuk  menjadi  ibukota,  atau  semuanya  akan mendapat  giliran  secara  berkala.  Presiden SBY  mempersilakan  wacana  pemindahan ibukota  dari  Jakarta.  Menurut  SBY,  dalam berdemokrasi setiap orang bebas berpendapat.
Pemindahan  ibukota  seharusnya  menjadi studi  yang  sudah  dilakukan  Bappenas. Menteri  Pekerjaan  Umum  kabinet  SBY, Djoko Kirmanto pernah mengatakan, rencana pemindahan itu mungkin dilaksanakan, selama  pembahasannya  dilakukan  secara cermat  berupa  hitung-hitungan  ekonomi,  dan sektor  lain,  seperti  manfaat  jangka  panjang proyek membangun keindonesiaan yang lebih adil  dan  maju  bersama.  Ada  pula  pandangan ketua  AIPI  Ryaas  Rasyid  bahwa  ibukota negara  RI  harus  dipindahkan  dari  Jakarta selambat-lambatnya  10  tahun  lagi  atau  tahun 2016.  Sebab,  saat  ini  Jakarta  sudah  sangat padat sehingga sudah tidak layak lagi menjadi ibukota negara.
Berdasarkan hal itu, negara dan masyarakat  hendaknya  segera  menyusun konsep strategis kebijakan publik menyangkut  politik  perkotaan  di  Indonesia mulai  sekarang.  Kalau  pemerintah  berpikiran cerdas  dan  mau  sungguh-sungguh  demi kebaikan  dan  kesejahteraan  untuk  masa depan , maka  perlu  mengkaji  dan  merancang model pemindahan ibu kota dari sekarang.
Selain ibukota negara dipindahkan terdapat  juga  pemindahan  sebagian  dari kekuasaan  pemerintah,  contoh  berikut  dapat
dijadikan salah satu alternatif untuk pemecahan  masalah  yang  terkait  dengan  ibu kota  negara.  Beberapa  contoh  pemindahan kota  negara  seperti:    Bolivia:  Succre  masih ibu  kota  konstitusional  tetapi  pemerintahan nasional  telah  lama  ditinggalkan  dan  beralih ke  La  Paz.  Kemudian  Chili:  Santiago  masih dianggap sebagai ibu kota meskipun Kongres Nasionalnya  di  Valparaiso,  juga  Belanda: Amsterdam  ibu  kota  nasional  konsitusional, meskipun  pemerintahan  Belanda,  parlemen, istana  ratu  semuanya  terletak  di  Den  Haag, dan  Afrika  Selatan:  ibu  kota  administratif  di Pretoria, ibu kota legislatifnya di Cape Town dan ibu kota judisialnya di Bloemfontein.
Pemindahan sebagian kekuasaan pemerintah  di  NKRI  sangat  dimungkinkan, karena  di  dalam  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  dan  Amandemennya tidak  diatur  secara  tegas.  Dalam  Bab  II  ayat (2) UUD NKRI tertulis:
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.  Dalam  UUD  tersebut  tidak  ada  pasal yang  menyebutkan  dimana  dan  bagaimana ibu  kota  negara  diatur.  Dengan  demikian terdapat  fleksibilitas  yang  tinggi  dalam mengatur,  termasuk  memindah  ibu  kota negara. Pemindahan ibu kota negara tentunya perlu  ada  alasan  yang  kuat  dan  mendasar tentang efektifitas fungsinya.
Banyak  kalangan  berpendapat  bahwa  jika ibu  kota  negara  dipindahkan  dari  Jakarta, maka  negara  Indonesia  akan  menjadi  negara serikat  seperti  Singapura.  Jika  ibu  kota dipindahkan, permasalahan yang akan muncul terkait permasalahan infrastruktur dan bagaimana jenis pengaturan nantinya, termasuk  apabila  pemindahan  ibu  kota dilakukan  maka  akan  terjadi  perubahan tatanan  yang  luar  biasa.  Beberapa  presiden seperti  Soekarno  pernah  menginginkan  ibu kota  baru  kemudian  selanjutnya  Susilo Bambang  Yudhoyono  dan  Joko  Widodo, namun  hingga  saat  ini  tidak  pernah terlaksana.(10)

## II. Kajian Pustaka
1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai  luas  wilayah  153.564  km 2 atau
1,5  kali  luas  pulau  Jawa  berdiri  sebagai provinsi  Indonesia  ke  17,  setelah  berpisah dengan induknya Kalimantan Selatan, berdasarkan  Keppres  No.10/1957  tanggal  23 Mei  1957.  Latar  belakang  berdirinya  adalah sebagai  wujud  apresiasi  rezim  Soekarno terhadap  peran  serta  masyarakat  Dayak  yang mayoritas  non-Muslim  dalam  pembangunan.
Sebelumnya, Kalimantan Tengah
diperjuangkan  lewat  diplomasi  oleh  Alm Tjilik Riwut dan kawan-kawan, dan perjuangan berdarah-darah, lewat pemberontakan  bersenjata  Gerakan  Mandau Talawang  Pancasila  (GMTPS)  yg  dipimpin oleh  Alm.  Cristian  Simbar.  Saat  ini Kalimantan Tengah terdiri dari 13  kabupaten dan 1 Kota Madya.(9) Komposisi penduduknya  yaitu  Dayak  (Ngaju,  Dohoi, Dusun,  Maanyan,  Lawangan,  Bakumpai,  dan lain-lain)  36%,  Banjar  24%,  Jawa  18%, selebihnya  Cina,  Arab,  Bugis,  Batak,  dan lain-lain sebanyak 22%. Dilihat dari komposisi  agama  yang  dipeluk,  warga  yang beragama  Islam  sebanyak  69,67%,  Protestan 16,41%,  Katolik  3,11%,  Hindu/Kaharingan 10,69% dan penganut Buddha 0,12 %.
Masyarakat asli Kalimantan Tengah, yaitu
" Uluh  Dayak "  umumnya  berpencaharian sebagai  petani/nelayan  tradisional.  Biasanya, orang  Dayak  tidak  berprofesi  tunggal. Misalnya;  pekerjaan  tetapnya  menyadap karet,  selain  itu  juga  mengurusi  kebun. Dimusim  ikan,  mereka  bisa  menjadi  nelayan juga.  Sebagian  penduduk  Kahayan  bagian tengah  sampai  hulu,  Kapuas  hulu  dan  Barito hulu juga berprofesi ganda sebagai penambang emas juga. Para transmigran yang berasal  dari  Jawa,  NTT,  dan  Bali  berprofesi sebagai petani. Para petani diwilayah Kapuas bagian  Timur  umumnya  adalah  orang-orang Banjar. Diseantero Kalimantan Tengah, orang Banjar dikenal sebagai pebisnis atau pedagang yang ulet dan tangguh. Pasar- pasar umumnya  "dikuasai"  oleh  orang  Banjar. Orang Bakumpai yang sebagian besar tinggal di DAS Barito umumnya adalah petani karet, rotan  dan  nelayan.  Demikian  pula  orang Dusun,  Maanyan,  Lawangan,  dan  sub  suku Dayak Ngaju lainnya.
Kepercayaan asli Dayak yaitu Kaharingan masih  tetap  kukuh  dianut  oleh  sebagian masyarakat Dayak, terutama yang berdiam di wilayah Kab.Gunung Mas, Katingan, sebagian kecil di DAS Barito dan pedalaman
Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kotawaringin  Barat  (Kobar).  Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang  egaliter,  terbuka  dan  toleran  terhadap pengaruh budaya asing. Kalau kita berkunjung hingga jauh kewilayah pedalaman, tidak ada perbedaan berarti antara orang  Dayak  dengan  etnis  lain  di  Indonesia. Perbedaan  utama  yang  bisa  kita  jumpai hanyalah  perbedaan  bahasa  saja.  Salah  satu keistimewaan  Kalimantan  Tengah  adalah, meski  sampai  kepedalaman,  kita  tetap  bisa berkomunikasi dengan mereka dengan Bahasa Indonesia.(9)
2. Arti dan Fungsi Suatu Ibukota Negara
Ibu  kota (a  capital;  capital  city;  political capital )  merupakan  sebuah  kota  yang dirancang  sebagai  pusat  pemerintahan  suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan  sebagai  pusat  perkantoran  dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan.  Berasal  dari  bahasa  Latin caput yang  berarti  kepala (head )  kemudian dikaitkan  dengan  kata capitol yang  berarti letak  bangunan  pusat  pemerintahan  utama dilakukan.  Sejarahnya,  ibu  kota  terbentuk melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu  kota  sebagai  pusat  perekonomian  utama dari  suatu  wilayah  juga  senantiasa  dijadikan titik  pusat  dari  kekuatan  politik,  sehingga mempunyai  daya  tarik  tersendiri  yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis dan peneliti kebijakan publik. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.
Ibu kota telah menjadi simbol pemerintahan  dan  kenegaraan,  serta  menjadi tempat berkembangnya muatan politik, perekonomian dan budaya. Di kota-kota abad pertengahan,  pemilihan  dan  pendirian  suatu ibu  kota  modern  terbentuk  atas  landasan emosional.  Contoh-contohnya  adalah  sebagai berikut:(4)
1.  Athena  yang  mengalami  kehancuran  dan hampir  tak  berpenduduk  dijadikan  ibu kota  baru  bagi  Greece,  sebagai  simbol kejayaan masa lalu. Hal yang sama terjadi pada  saat  Perang  Dingin  dan  Reunifikasi Jerman,  dimana  Berlin  menjadi  ibu  kota lagi bagi Jerman.
2.  Rusia memindahkan pemerintahannya dari Mosko ke Sain Petersburg untuk memberikan  kebesaran  Rusia  beorentasi
ke  barat,  hal  tersebut  merupakan  suatu relokasi  simbolik  dari  ibu  kota  ke  lokasi geografis  dan  demografis  dengan  alasan ekonomi  atau  strategi  (sering  disebut  ibu kota masa depan atau ibu kota pelopor).
3.  Kemal  Atarturk  memindahkan  pusat pemerintahan  dari  Ottoman  Istambul  ke Ankara.
4.  Kaisar  Ming  memindahkan  ibu  kota  dari Nanjing  ke  Beijing  untuk  menjauhi Mongols dan Manchus.
Ibu kota mempunyai fungsi yang penting, ibu  kota  senantiasa  dijadikan  sebagai  target utama  dalam  peperangan,  sebab  dengan menguasai  ibu  kota  akan  menjadi  jaminan untuk  bisa  menguasai  sebagian  besar  musuh atau  penentang,  sehingga  dapat  menurunkan moral  untuk  mengalahkan  musuh  (militer). Seperti  yang terjadi pasa masa lalu  di  China, dimana  pemerintahannya  sedikit  terpusat pada  fleksibilitas  di  tingkat  provinsi,  dengan ambruknya  ibu  kota  dapat  mengakibatkan runtuhnya  suatu  Dinasti.  Oleh  sebab  itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke  Beijing  dengan  alasan  agar  dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongols dan Manchus.
Berkaitan  dengan  fungsi  ibu  kota  negara yang penting, terdapat pandangan lain bahwa fungsi ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran  militer.  Karena  pusat  pemerintahan dapat  dipindahkan  ke  tempat  lain.  Sebagai contoh  dalam  perang  revolusi  dan  perang tahun  1812  tentara  Inggris  berulangkali menyerang  beberapa  ibu  kota  Amerika, tentara  Amerika  tetap  dapat  bertempur  dari luar  kota,  dimana  mereka  didukung  oleh pemerintah  setempat  dan  penduduk  civil  di perbatasan.  Perkecualiannya  adalah  Perancis, yang  birokrasinya  terkordinasi  dan  terpusat secara efektif serta terdukung oleh sumberdaya  yang  sangat  luas,  menjadikan negaranya  sangat  kuat  melebihi  pesaingnya, akan tetapi dalam strategi militernya memiliki resiko  tinggi  apabila  ibu  kota  diduduki  oleh musuh.  Ancaman  tradisional  dari  Perancis adalah  Jerman  terfokus  untuk  menguasai Paris.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Indonesia, ketika  Jakarta  jatuh  oleh  tentara  Belanda sewaktu  perang  revolusi  ibu  kota  negara pernah berpindah ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi.  Dengan  demikian pemerintahan tetap berjalan, sehingga NKRI tetap berdiri dengan
melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.(6)

## 3. Kondisi Jakarta Sebagai Ibu Kota
Dalam  sejarah,  asal  mula  kota  Jakarta berawal  dari  pekan  pelabuhan  kecil  yang dikenal  sebagai  Sunda  Kelapa,  kemudian dikenal  menjadi  Kota  Batavia.  Seorang pengembara  Inggris  terkenal  yaitu  Kapten James Cook menyebutkan pelabuhan tersebut merupakan kawasan labuhan kapal besar dan kecil  terbaik  di  dunia  saat  itu.  Kota  yang telah  berumur  hampir  500  tahun  tersebut secara  bertahap  telah  mengalami  banyak perkembangan  yang  positif,  namun  sering kali terlanda banjir. Menurut catatan sejarah, akibat  meluapnya  Sungai  Ciliwung  pada tahun 1872 mengakibatkan jebolnya pintu air sehingga merendam kawasan Batavia. Peristiwa  yang  sama  pernah  terjadi  pada  9 Januari  1932,  akibat  hujan  yang  turun  deras sepanjang  malam  menyebabkan  hampir seluruh  wilayah  kota  Batavia  terendam banjir.  Salah  satu  upaya  penanggulangan banjir Jakarta sebenarnya  telah  direncanakan sejak masa pemerintahan Belanda tahun 1920 oleh  seorang  insiyur  Belanda  bernama  Van Breen yang saat itu memimpin pembangunan sejumlah pintu air dan saluran (banjir kanal), untuk mengakomodasi datangnya air.
Masalah  banjir  Jakarta  memang  sulit diatasi tanpa ada suatu usaha menyeluruh dan terpadu.  Amblesan  tanah  akibat  penurapan airtanah  yang  berlebih  menjadi  salah  satu penyebab  daerah  menjadi  sasaran  banjir. Secara alami Jakarta memang rawan terhadap banjir,  karena  terletak  pada  kipas  aluvial yang  berkembang  dari  Selatan  (Bogor)  dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah  hujan  tinggi,  yang  sebagian lahannya  telah  terbangun.  Faktor  alami lainnya  adalah  di  bagian  Utara  terdapat beting  gisik  (beach  ridges)  yang  dapat menghambat  aliran  ke  laut  Teluk  Jakarta. Sebenarnya pada beting gisik itupun terdapat cekungan  antar  beting  yang  dapat  berfungsi sebagai  penampung  air,  namun  itupun  sudah terbangun.  Demikian  juga  sebagian  besar situ-situ  yang  berfungsi  sebagai  penampung
dan  pengendali  air  hujan  lokal  itupun  sudah menjadi lahan permukiman.
Hampir  setiap  tahun  terjadi  banjir  yang besarnya bervariasi. Banjir yang terjadi tahun 2007  merupakan  yang  terbesar,  hampir mencakup  70%  wilayah  Jakarta.  Akibat banjir 2007 tersebut menimbulkan pemikiran atau  gagasan  untuk  memindahkan  Ibu  Kota Jakarta.  Banjir  dijadikan  salah  satu  pemicu ide  untuk  memindahkan  ibu  kota.  Gagasan untuk  memindahkan  ibu  kota  negara  telah mengemuka  dalam  berbagai  kesempatan antara  lain  tanggal  20  Mei  1988  ketika gerakan reformasi. Waktu itu kondisi Jakarta sangat  mengkhawatirkan  sehingga  muncul gagasan spontan, agar Yogya untuk menerima kembali fungsi ibu kota pemerintahan. Pemikiran
untuk memindahkan  ibu  kota  Negara  juga  datang dari  Ketua  DPR  Agung  Laksono  dengan argumentasi sedikit berbeda, dan menyatakan bahwa Jakarta sudah saatnya kantor presiden yang menjadi pusat pengendali pemerintahan dipindahkan  ke  tempat  yang  lebih  kondusif. Jakarta  saat  ini  dinilai  sudah  kelebihan beban,  baik  secara  ekonomi  maupun  sosial, sehingga  Jakarta  mempunyai  multi  fungsi. Ibu  kota  negara  yang  mempunyai  multi fungsi umumnya akan menimbulkan berbagai dampak.(2)

## 4. Dampak Multi Fungsi dari Jakarta
Multi  fungsi  Jakarta  merupakan  dampak dari  sistem  pemerintahan  sentralistis  dan sistem multi fungsi yang memusat di Jakarta. Akibatnya  sejumlah  dampak  sosial,  politik, ekonomi dan ekologi  menjadi beban Jakarta, berikut dampak yang dimaksud.(3) 1. Pemerintahan sentralitis yang dikendalikan  secara  otoriter  dan  serba seragam telah mengabaikan kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman  ekosistem  wilayah  negara kepulauan. Sistem kekuasaan yang memusat,  membuat  sistem  pemerintahan daerah kehilangan kemandirian dan fungsi birokrasi tidak dapat berkembang melayani  dan  memfasilitasi  partisipasi
masyarakat,  tetapi  lebih  melayani  atasan atau pimpinan elitenya.
2. Kedekatan  sumber  pusat  pemerintahan dan pusat ekonomi yang mengerucut pada elite dan hampir tanpa kontrol dari rakyat secara  konstitusional  maupun  publik menyebabkan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pemusatan fungsi tersebut akhirnya
membawa  beban  bagi  Jakarta  yang ditandai dengan ledakan jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, kesenjangan  ekonomi,  kerawanan  sosial, kekerasan dan kejahatan.
4. Permasalahan tersebut diikuti krisis ekologi,  yang  berupa  pencemaran  udara, pencemaran  air  tanah,  air  bersih,  banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya  kawasan  kumuh,  lingkungan hidup yang kurang nyaman.
5. Konflik mudah terjadi antara kepentingan ekonomi  dan  ekologi,  kepentingan  sesaat dan  jangka  panjang,  kepentingan  elit  dan masyarakat.  Berdasarkan  kondisi  Jakarta dan  berbagai  dampak  tersebut  perlu dipertanyakan  masih  layakkah  Jakarta sebagai  ibu  kota  negara,  dan  apakah pemindahan  ibu  kota  sebagai  suatu keharusan atau sekedar wacana.

## III. Metodologi Penelitian
Kajian ini meggunakan pendekatan analisis  library  research,  dimana  untuk menganalisis  tentang  perubahan  ibu  kota negara,  perlu  adanya  referensi  yang  terkait baik berupa updating baik koran, majalah atau yang  lainnya.  Adapun  referensi  utama  (data primer  dari  beberapa  buku  yang  terkait dengan  pemindahan  ibu  kota  negara  sebagai solusi pembangunan merata dan kesejahteraan.
IV. Hasil dan Pembahasan
Orang Analisis garis besar aspek keruangan,  ekologis  dan  kewilayahan  serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan  suatu  pemikiran  bahwa:  (i) pemindahan  ibu  kota  merupakan  suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu, dan
seharusnya tidak sebagai wacana lagi; (ii) ibu kota negara tetap di Jakarta tetapi pemindahan  beberapa  departemen  dan  pusat- pusat  kegiatan  dialihkan  ke  luar  Jakarta. Argumentasi  dari  masing-masing  pemikiran adalah sebagai berikut.
Secara  keruangan  Jakarta  sudah  terlalu padat penduduk, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan,  perindustrian,  pariwisata  dan tata  ruangnya  semrawut,  pemanfaatan  lahan yang  saling  kontradiktif  banyak  terjadi. Pembangunan  fisik  terus  dipacu  tanpa  arah yang  jelas.  Rencana  Umum  Tata  Ruang (RUTR) yang sedemikan bagus disusun Bang Ali,  (1966-1977),  dengan  mudahnya  dapat berubah  sehingga  banyak  peruntukan  kota yang  dilanggar.  Banyak  situ-situ  yang berfungsi  sebagai  penampung  air  hilang menjadi  perumahan.  Program  proyek  kali bersih  (prokasih)  macet  total.  Tiga  belas  kali yang  membelah  kota  ini  tetap  menjadi kubangan sampah. Rencana Induk 1965-1985 tidak  berkelanjutan  pada  Rencana  Induk 1985-2005,  sangat  dimungkinkan  banyak campur  tangan  pihak  pengusaha,  terutama developer  dengan  para  pejabat  Pemda Jakarta.(11)
Jajak pendapat terhadap karyasiswa Program S2 Geografi menghasilkan
pandangan  bahwa  ibu  kota  negara  perlu dipindahkan. Banyak alternatif yang disampaikan meskipun belum disertai dengan argumentasi  yang  matang.  Daerah  yang diusulkan  untuk  dipilih  pemindahan  ibu  kota negara  adalah:  tetap  di  pulau  Jawa  di  luar Jakarta,  Kalimantan,  dan  Sumatra.  Sebelum menentukan  alternatif  untuk  menentukan pilihan  lokasi  pemindahan  ibu  kota  negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan ibu kota negara  yang  ideal.  Penelusuran  pustaka tentang  syarat  ibu  kota  negara  yang  ideal belum  ditemukan;  berdasarkan  pemikiran geografis  ibu  kota  negara  yang  ideal  harus mempertimbangkan  aspek  spasial,  ekologis dan  kewilayahan  antara  lain  adalah:  tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat,  bebas  dari  bahaya  dan  bencana, aksesibilitas  dan  arus  informasi  memadai, ketersediaan  lahan  untuk  perwakilan  negara sahabat  (kedutaan),  ketersediaan  air  bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat  sekitar  kondusif  dan  tidak menimbulkan  ketimpangan  antara  wilayah. Berdasarkan  rumusan  tersebut  kemudian
dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk  menentukan  alternative  lokasi  sebagai calon ibu kota negara.
Alternatif  pemindahan  ibu  kota  negara  ke luar Jawa,  pilihannya adalah  Kalimantan  dan Sumatra.  Kelebihan  dari  Kalimantan  adalah lokasinya  merupakan  pusat  dari  wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas, sehingga dapat  menyusun  tata  ruang  ibu  kota  Negara yang  sangat  ideal.  Kelemahannya  adalah prasarana  dan  sarana  belum  memadai, sebagian  besar  harus  membangun  yang  baru, berarti  biaya  mahal.  Kelemahan  lainnya adalah  penyediaan  air  bersih;  kebakaran hutan,  banjir  dan  longsor  merupakan  bahaya yang  perlu  dijadikan  dasar  pertimbangan. Sumatra merupakan alternatif lain, ketersediaan  lahan  memadai;  sebelah  barat Bukit  Barisan  rawan  terhadap  bencana gempa, sehingga daerah yang sesuai tentunya di  sebelah  timur  Bukit  Barisan.  Alternatif pemindahan lokasi ibu kota negara tersebut di atas, baik yang tetap di pulau Jawa maupun di luar  pulau  Jawa  merupakan  awal  dari pemikiran  yang  masih  perlu  didiskusikan secara  mendalam.  Tentunya  masih  banyak alternatif  lain  untuk  pemindahan  ibu  kota negara, mengingat jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000. Untuk pemilihan lokasi ibu kota  perlu  peraturan  perundang-undangan. Undang-undang  tata  ruang  saat  ini  sedang digodog di DPR, mudah-mudahan persyaratan ibu kota negara tidak terlewatkan atau terabaikan.(11)
Presiden  pertama  Republik  Indonesia, Soekarno,  yang  pernah  melontarkan  ide memindahkan  ibukota  negara  ke  Kalimantan Tengah.  Persisnya  ke  kota  Palangkaraya, yang  dibelah  oleh  sungai  Kahayan.  Mimpi Presiden  Soekarno  untuk  memindahkan ibukota  Negara  itu  dilontarkan  pada  tahun 1950-an.  Saat  itu,  putra  sang  fajar  tersebut sudah  meramalkan  bahwa  Jakarta  akan tumbuh tak terkendali. Pertimbangan Soekarno  memilih  Palangkaraya  sebagai ibukota  negara.  Pertama,  Kalimantan  adalah pulau  terbesar  di  Indonesia  dan  letaknya  di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan  sentralistik  Jawa.  Ketiga, pembangunan  di  Jakarta  dan  Jawa  adalah konsep  peninggalan  Belanda,  dan  Soekarno ingin  membangun  sebuah  ibu  kota  dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah,  tapi  sesuatu  yang  orisinil.  Satu  hal
lagi,  seperti  Jakarta  yang  punya  Ciliwung, Palangkaraya  juga  punya  sungai  Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi  sungai  dan  jalan  raya,  seperti  di negara-negara  lain.  Ia  juga  ingin  Kahayan secantik  sungai-sungai  di  Eropa.  Di  mana warga  dapat  bersantai  dan  menikmati keindahan  kota  yang  dialiri  sungai.  Untuk mewujudkan ide tersebut, Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun  jalan  raya  di  lahan  gambut. Pembangunan  ini  berjalan  dengan  baik.  Tapi seiiring  dengan  terpuruknya  perekonomian Indonesia  di  awal  1960-an,  pembangunan Palangkaraya  terhambat.  Puncaknya  pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Pada pemerintahan  Presiden  RI  sekarang,  Opsi pemindahan ibukota dari Jakarta sudah dikaji pemerintah  sejak  3  Maret  2010,  Staf  Khusus Presiden  Bidang  Pembangunan  Daerah  dan Otonomi  Daerah,  Velix  Wanggai,  telah menyelenggarakan  sebuah  Strategic  Policy Discussion  bertajuk  “Mengkaji  Wacana Pemindahan Ibukota Negara: Strategi Membangun Berkeadilan”.
Menurut  Velix,  Presiden  selaku  kepala negara  melihat  perlunya  mengkaji  wacana pemindahan Ibukota. Kondisi Jakarta sebagai sebuah  ibu  kota  negara  dirasakan  semakin tidak  nyaman.  Beban  fungsi  pelayanan  dan kelayakan  Jakarta  dirasakan  semakin  tidak optimal terutama akibat penyimpangan penataan  ruang  dan  mempertimbangkan kemacetan  lalu  lintas,  bencana  banjir,  dan kerawanan gempa. "Sehingga wacana kebijakan  untuk  memindahkan  ibu  kota negara  dari  Jakarta  relevan  dikemukakan.(1) Meski demikian ada beberapa hal yang masih pro  dan  kontra  terhadap  wacana  tersebut, gubernur  Kalimantan  Tengah  mengakui bahwa  terdapat  beberapa  kekhawatiran  dari beberapa  tokoh  masyarakat  tentang  wacana tersebut, terutama dampak perubahan sosiologis dari masyarakat Kalimantan Tengah  yang  hidup  dalam  karakteristik masyarakat  sub-urban  menjadi  masyarakat ibu  kota  yang  hidup  dalam  karakteristik masyarakat metropolitan. Adanya kekhawatiran  megenai  potensi  terpinggirnya masyarakat  lokal  tersebut  menuntut  adanya perencanaan yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi
dampak  sosial  apabila  wacana  pemindahan ibu kota negara benar-benar terwujud.(10)
Rekomendasi pemindahan Ibu Kota keluar Jawa  justru  berangkat  dari  keprihatinan  akan daya dukung ekosistem dan bencana sosial di kota-kota  besar  di  Jawa  (seperti  1997-1998). Cadangan  air  bersih  di  Jawa  saat  ini  hanya 20% dari kebutuhan. Tanah pertanian di Jawa tingkat  kesuburannya  lebih  dari  3  kali  lipat kesuburan  lahan  di  luar  Jawa.  Perlahan  tapi pasti,  lahan  pertanian  itu  terus  diciutkan  utk dikonversi  menjadi  kawasan  industri,  kota baru,  proyek-proyek  properti.  Dengan  model perkembangan  seperti  ini,  kaum  miskin  desa sebagian  besar  hanya  berpindah  status menjadi kaum miskin kota.
Kalangan  menengah  bawah,  yang  satu atau  dua  level  di  atas  kaum  miskin  kota, hidup  dalam  ketegangan  dan  stress  yang semakin  tinggi  di  luar  ruang  di  kota-kota besar  (Jakarta,  Bandung  dan  sekitarnya). Hutan  di  Jawa  pun  makin  menipis,  sehingga menimbulkan  ancaman  banjir  yang  akan semakin  mempersulit  kehidupan  para  petani. Sebaliknya,  di  luar  Jawa  cadangan  air  bersih melimpah, sumber energi berlimpah.
Mengapa  kita  tidak  pindahkan  sebagian kawasan  industri  ke  luar  Jawa,  selain memindahkan  juga  ibu  kota  pemerintahan. Itulah alasan-alasan merekomendasikan pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

## V. Kesimpulan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  telah  merdeka  hampir  genap  73  tahun, ibu  kota  negaranya  (Jakarta)  menempati bekas  ibu  kota  penjajah  (yang  menjajah selama  lebih  dari  tiga  abad).  Sebagai  simbol kewibawaan  negara  dan  jati  diri  bangsa  saat ini  dan  masa  depan  kurang  layak  untuk dipertahankan,  karena  sebagai  pemusatan kekuasaan  dan  pemusatan  ekonomi  banyak menimbulkan  KKN,  berpenduduk  padat,  tata ruang  yang  tidak  tersusun  rapi,  kemacetan lalu  lintas,  berbagai  konflik  kepentingan, pencemaran, setiap tahun terlanda banjir, dan sanitasi lingkungan kurang memadai.
Pemusatan  kekuasaan  dan  kegiatan  di  ibu kota  mempunyai  risiko  tinggi  dalam  kondisi kritis  (perang),  ibu  kota  menjadi  sasaran untuk diserang.
Presiden  pertama  Republik  Indonesia, Soekarno, pernah melontarkan ide
memindahkan  ibukota  negara  ke  Kalimantan Tengah.  Persisnya  ke  kota  Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara.
Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia  dan  letaknya  di  tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan  sentralistik  Jawa.  Ketiga, pembangunan  di  Jakarta  dan  Jawa  adalah konsep  peninggalan  Belanda.  Kelebihan  dari Kalimantan  adalah  lokasinya  merupakan pusat  dari  wilayah  Nusantara.  Lahan  masih sangat  luas,  sehingga  dapat  menyusun  tata ruang  ibu  kota  Negara  yang  sangat  ideal. Kelemahannya  adalah  prasarana  dan  sarana belum  memadai,  sebagian  besar  harus membangun  yang  baru,  berarti  biaya  mahal. Kelemahan  lainnya  adalah  penyediaan  air bersih,  kebakaran  hutan,  banjir  dan  longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan.

## Daftar Pustaka
1.   Amri  AB.  SBY  Kaji  Pindahkan  Ibukota Sejak Maret [Online]. 2010. https://www.viva.co.id/berita/politik/168665- istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret
[26 Apr. 2018].
2.   Ayuningtyas RN, Rahayu S. Kajian Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Banjir  Di Kelurahan  Ulujami,  Jakarta.  Teknik  PWK (Perencanaan  Wilayah  Kota)  3:  351–358, 2014.
3.   Baiquni  M.  Membangun  Pusat-pusat  di Pinggiran. Yogyakarta: Ideas, 2004.
4.   Burger  D.H.  Sejarah  Ekonomis  Indonesia. Jakarta: Pradniyaparamita, 1962.
5.   Ikhbal A. Perang-perang Paling Berpengaruh di Dunia. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.
6.   Soekamto.  Yogyakarta  Ibukota  Perjuangan. Yogyakarta: Salemba, 2017.
7.   Surjomiharjdo.  Ki  Hajar  Dewantara  dan Taman  Siswa  dalam  Sejarah  Indonesia Moderen. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
8.   Sutrisno.  Sejarah  Kalimantan.  Yogyakarta: Indoliterasi, 2017.
9.   Tjumano D. Ibukota Negara Pindah Kemana? [Online]. Jurnal Intelijen:
2017. http://jurnalintelijen.net/2017/05/16/ibukota- negara-pindah-kemana/ [26 Apr. 2018].
10.  Toun  NR.  Analisis  Kesiapan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  Wacana Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Republik
Indonesia  ke  Kota  Palangkaraya.  Jurnal
Academia Praja 1: 129–148, 2018.
11.  Utama  FR.  Masalah  Tata  Ruang  Harus  Jadi Fokus Pemerintah [Online]. https://economy.okezone.com/: [date unknown].
https://economy.okezone.com/read/2016/11/0 3/470/1532118/masalah-tata-ruang-harus- jadi-fokus-pemerintah [24 Apr. 2018].