Bintang,  Dedy  Syahputra  (2021)  Efektivitas  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya, (3)6 https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1226 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 6, Juni 2021
EFEKTIVITAS

## PENERAPAN
RESTORATIVE

## JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN  KASUS  TINDAK  PIDANA  DI  WILAYAH  HUKUM POLRES PUNCAK JAYA

## Dedy Syahputra Bintang
Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia Email: putramagisterhukum@gmail.com

## Abstract
Restorative  justice  has  been  used  by  the  Puncak  Jaya  Resort  Police  (Polres)  in  a number  of  criminal  cases  that  happened  within  the  Puncak  Jaya  Police's jurisdiction.  This is  because if a case is  not settled by customary law, the Puncak Jaya  community  is  often  dissatisfied.  Positive  legislation  is  thought  to  be  less sensitive  to  the  needs  of  the  society  when  it  comes  to  criminal  proceedings.  The Puncak Jaya Police Department uses a restorative justice approach to mitigate the occurrence  of  new  issues  that  could  arise  as  a  result  of  aggrieved  parties' frustration.  This  study  is  a  normative  legal  study  that  was  performed  using qualitative  approaches  and  secondary  data  sources.  The  data  is  gathered  from reliable  sources  based  on  literature  reviews.  In  an  inductive  method,  where research is conducted from general to more specific topics, conclusions are drawn from  the  research.  The  restorative  justice  strategy  can  be  considered  a  viable option  for  resolving  criminal  cases  in  Puncak  Jaya.  This  is  because,  in  some circumstances,  the  restorative  justice  approach  is  a  form  of  settlement  that  can satisfy  the  wishes  of  the  parties  concerned.  In  order  for  the  matter  to  be  settled according  to  the  desires  of  the  parties  concerned.  The  Puncak  Jaya  community's customary law includes the payment of customary fines as one form of punishment. Customary fines are intended to compensate the victim for the harm caused by the perpetrator's  criminal  act.  As  a  result,  any  customary  fines  that  all  parties  have settled  upon  must  be  charged.  he  customary  law  payment  is  made  at  the  police department in front of prosecutors and other interested parties.
Keywords: customary law; restorative justice; Puncak Jaya

## Abstrak
Restorative  justice  telah  digunakan  oleh  Kepolisian  Resor  (Polres)  Puncak  Jaya dalam sejumlah kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya. Hal  ini  dikarenakan  jika  sebuah  kasus  tidak  diselesaikan  oleh  hukum  adat, masyarakat  Puncak  Jaya  seringkali  tidak  puas.  Undang-undang  positif  dianggap kurang  sensitif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal  proses  pidana.  Polres Puncak  Jaya  menggunakan  pendekatan  restorative  justice  untuk  memitigasi terjadinya isu-isu baru yang dapat muncul sebagai akibat dari frustrasi pihak-pihak yang  tergugah.  Penelitian  ini  merupakan  kajian  hukum  normatif  yang  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  sumber  data  sekunder.  Data dikumpulkan dari sumber terpercaya berdasarkan tinjauan literatur. Dalam metode induktif,  di  mana  penelitian  dilakukan  dari  umum  ke  topik  yang  lebih  spesifik,
kesimpulan  diambil  dari  penelitian.  Strategi  restorative  justice  dapat  dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan kasus pidana di Puncak Jaya. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa keadaan, pendekatan restorative justice merupakan bentuk  penyelesaian  yang  dapat  memuaskan  keinginan  para  pihak  yang bersangkutan. Agar persoalan tersebut  dapat  diselesaikan sesuai  dengan keinginan pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Hukum  adat  masyarakat  Puncak  Jaya  meliputi pembayaran  denda  adat  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman.  Denda  adat dimaksudkan  untuk  memberikan  kompensasi  kepada  korban  atas  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  pelaku.  Akibatnya,  setiap  denda  adat  yang  telah diselesaikan semua pihak harus dibebankan. pembayaran hukum adat dilakukan di kepolisian di depan kejaksaan dan pihak lain yang berkepentingan.
Kata Kunci: hukum adat; keadilan restoratif; Puncak Jaya

## Pendahuluan
Undang-undang  Republik  Indonesia  menggunakan  istilah  tindak  pidana  untuk menggambarkan kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Istilah tindak pidana berasal  dari  suatu  istilah  dalam  hukum  pidana  Belanda,  yaitu strafbaarfeit .  Walaupun istilah  tersebut  terdapat  dalam Wetboek  van  Strafrecht (WvS)  Belanda  maupun berdasarkan  asas  konkordasi,  istilah  tersebut  juga  berlaku  pada  WvS  Hindia  Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Purba, 2016).
Hukum  pidana,  yaitu  pelanggaran  norma-norma  dalam  tiga  bidang  hukum  lain, yaitu  Hukum  Perdata,  Hukum  Ketatanegaraan,  dan  Hukum  Tata  Usaha  Pemerintah, yang  oleh  pembentuk  Undang-Undang  ditanggapi  dengan  suatu  hukum  pidana.  Maka sifat-sifat  yang  ada  dalam  suatu  tindak  pidana  adalah  sifat  melanggar  hukum,  karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum (Jaelani, 2020).
Pada  prinsipnya,  hukum  pidana  tidak  mengenal  adanya  mekanisme  penyelesaian tindak  pidana  di  luar  dari  pada  pengadilan.  Berbeda  dengan  hukum  perdata  yang mengenal  adanya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (non  litigasi)  yang  disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase,  dijelaskan  bahwa  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  APS  hanya  bisa diberlakukan untuk kasus perdata, bukan untuk pidana (Ariani, 2012)
Saat  ini  satu-satunya  Undang-Undang  di  Indonesia  yang  mengatur  terkait  tindak pidana  yang  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  adalah  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Indonesia, 2012), dimana bentuk penyelesaiannya dikenal dengan istilah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan pembalasan (Wahyudi, 2015).

## Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana
Walau  diatur  dalam  Undang-Undang  Pidana  Anak  untuk  lebih  dianjurkan diaplikasikan  dalam  kasus  pemidanaan  pada  anak,  namun restorative  justice juga dilakukan  dalam  kasus  pemidanaan  umum.  Hal  tersebut  juga  disarankan  untuk dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018. Surat edaran tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa restorative justice dapat menjawab  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  serta  memenuhi  rasa  keadilan semua pihak.
Kepolisian  Resor  (Polres)  Puncak  Jaya  sudah  menerapkan restorative  justice dalam menangani beberapa kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Puncak Jaya.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  Puncak  Jaya  sering  merasa  tidak  puas  jika suatu  kasus  tidak  diselesaikan  dengan  hukum  adat.  Penyelesaian  kasus  tindak  pidana dengan hukum positif dirasa kurang mengakomodir keinginan masyarakat.
Maka  dari  itu,  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  pendekatan restorative justice dianggap  lebih  cocok  untuk  diselesaikan  di  wilayah  hukum  Puncak  Jaya. Peradilan  dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice yang  dilakukan  di wilayah  hukum  Polres  Puncak  Jaya  dilakukan  demi  meminimalisir  timbulnya  masalah baru  yang  bisa  saja  terjadi  akibat  ketidakpuasan  dari  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  kajian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dari sumber  terpercaya  berdasarkan  tinjauan  literatur.  Dalam  metode  induktif,  di  mana penelitian  dilakukan  dari  umum  ke  topik  yang  lebih  spesifik,  kesimpulan  diambil  dari penelitian. Strategi restorative justice dapat dianggap sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan  kasus  pidana  di  Puncak  Jaya.  Hal  ini  dikarenakan,  dalam  beberapa keadaan,  pendekatan  restorative  justice  merupakan  bentuk  penyelesaian  yang  dapat memuaskan  keinginan  para  pihak  yang  bersangkutan.  Agar  persoalan  tersebut  dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Keberhasilan  Penerapan  Restorative  Justice  dalam  Menyelesaikan  Kasus Pidana di Papua
Penerapan  pendekatan restorative  justice sudah  lama  dilakukan  di  Polres Puncak Jaya. Bahkan sejak pertama kali Polres Puncak Jaya terbentuk di pertengahan 2008,  pendekatan restorative  justice adalah  metode  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  kasus  tindak  pidana.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  Puncak Jaya  yang  cenderung  lebih  memilih  untuk  menggunakan  hukum  adat  dalam menyelesaikan  kasus  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  maka  pendekatan retosrative justice dalam  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  dianggap  lebih  efektif (Umam, 2016).
Efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan  program  atau  misi)  dari  suatu  organisasi  atau  sejenisnya  yang  tidak  ada
tekanan  atau  ketegangan  diantara  pelaksanaannya (Maharani,  Yuniningsih,  & Djumiarti,  2016) .  Penerapan  pendekatan restorative  justice dilaksanakan  oleh  Polri sebagai aparat hukum yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum.
Penerapan restorative  justice dilaksanakan  oleh  Polres  Puncak  Jaya  sebagai upaya  dalam  penegakan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dimana  penegakan hukum  dilaksanakan  agar  terciptanya  kondisi  yang  aman  dan  damai,  serta mendamaikan  pihak-pihak  yang  terlibat  perkara.  Efektivitas  hukum  menurut  Romli Atmasasmita  yaitu  faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas  penegakan  hukum, tidak  hanya  terletak  pada  sikap  mental  aparat  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi dna  penasihat  hukum)  akan  tetapi  juga  terletak  pada  faktor  sosialisasi  hukum  yang sering diabaikan (Tarigan, 2017).
Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pengukuran  pada  5  (lima)  faktor  yaitu (Pohan, 2019) :
a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum
c. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa.
Jika  dilakukan  analisa  untuk  melihat  ukuran  efektivitas  penerapan restorative justice di  Polres  Puncak  Jaya  berdasarkan  pada  faktor-faktor  yang  disebutkan  oleh Soerjono Soekanto, maka bisa digambarka n pada tabel dibawah ini:
Tabel 1 No Faktor Penerapan Restorative Justice di Polres Puncak Jaya 1 Hukumnya Landasan restorative  justice ,  Surat  Edaran  Kapolri No.8/VII/2018  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 2 Penegak Hukum Kepolisian Resor Puncak Jaya 3 Sarana  dan  fasilitas yang mendukung Kantor Kepolisian Resor Puncak Jaya 4 Masyarakat Masyarakat  Puncak  Jaya  sebagai  masyarkat  yang memegang  teguh  nilai-nilai  serta  kebiasaan  luhur.  hukum adat  merupakan  hukum  yang  berasal  dari  masyarkaat Puncak Jaya 5 Kebudayaan Sebagai  masyarakat  adat  yang  memegang  teguh  nilai-nilai kebudayaan  yang  ada,  masayrkat  Puncak  Jaya  masih mengakui dan menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi.  dimana hukum  adat  merupakan  hukum  yang  berasal  dari masyarakat  Puncak  Jaya  dan  tetap  hidup  ditenagh-tengah

## Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana
No Faktor Penerapan Restorative Justice di Polres Puncak Jaya masayarakat.  hukum  adat  sudah  menjadi  bagian  dari kebudayaan masyarakat Puncak Jaya.
Menambahkan pada faktor-faktor pengukur efektivitas diatas, Soerjono Soekanto memprediksi  patokan  efektivitas  elemen-elemen  tertentu  dari  prasarana.  Dimana prasarana  yang  dimaksud  harus  secara  jelas  menjadi  bagian  yang  memberikan kontribusi  untuk  kelancaran  tugas-tugas  aparat  di  lokasi  kerjanya (Rahman,  2017). Walau tidak sebanding jika dibandingkan dengan Polres di Kabupaten lain yang bukan berada di wilayah gunung, Kepolisian Resor Puncak Jaya memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya.
Melihat  tabiat  dari  masyarakat  Puncak  Jaya  yang  suka  berperang,  maka pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya bisa dikatakan efektif.  Hal  tersebut bisa dilihat dari tidak terjadinya perang antar suku ketika  sudah  dilaksanakan  pendekatan restorative justice  dalam  kasus  tindak  pidana yang  terjadi.  kemudian  hal  lain  yang  bisa  dijadikan  ukuran  adalah,  banyaknya  kasus tindak  pidana  yang  diminta  oleh  masyarkaat  untuk  diselesaikan  dengan  pendekatan restorative  justice .  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  data  reskrim  Polres  Puncak  Jaya, seperti yang tertera pada diagram dibawah ini.
Diagram 2
Laporan kasus tindak pidana yang terjadi di Polres Puncak Jaya periode 2018-2020.
Diolah oleh peneliti

## B. Hal-hal  yang  Menjadi  Pertimbangan  Penyidik  dalam  Menerapkan  Restorative Justice dalam Menyelesaikan suatu Kasus Pidana di Papua
Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana, memiliki hak penuh untuk  memilih  akan  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  dengan pendekatan restorative justice atau tidak. Penyidik atau pihak kepolisian tidak boleh melakukan  intervensi  terhadap  hal  tersebut.  Walau  tidak  boleh  untuk  melakukan intervensi,  namun  pihak  penyidik  berhak  untuk  mempertimbangkan  apakah  kasus tersebut  bisa  diselesaikan  dengan  pendekatan restorative  justice atau  tidak.  Karena berdasarkan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  J  Undang-Undang  Nomor  08  tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana,  disebutkan  bahwa  penyidik  karena  kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Apriyanto, 2016).
Kemudian  pada  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  L  dan  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Inodnesia  dan  Pasal  6  Ayat  (1) angka  4  Undang-Undang  Nomor  08  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  memehuni  syarat (Pandelaki, 2018) berikut ini:
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
4) Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; dan
5) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
Selain  hal-hal  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  tersebut,  terdapat  hal- hal lain yang harus menjadi pertimbangan penyidik dalam memutuskan bahwa suatu kasus  dapat  diselesaikan  dengan restorative  justice atau  tidak.  Adapun  hal  tersebut adalah  salah  satu  syarat  formil  pada  pedoman  penanganan  penyelesaian  perkara dengan pendekatan restorative justice yang terdapat pada Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018, bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan  umum  yang  tidak  menimbulkan  korban  manusia.  Maka  penerapan restorative  justice tidak  dapat  dilakukan  pada  tindak  pidana  yang  menyebabkan hilangnya nyawa manusia.
Maka dalam menyelesaiakn kasus tindak pidana dengan pendekatan restorative justice ,  hal-hal  tersebut  harus  menjadi  pertimbangan  penyidik  untuk  dapat menentukan  suatu  kasus  tindak  pidana  dapat  diselesaikan  dengan  pendekatan restorative justice atau tidak.
C. Kondisi  dari  Pihak-Pihak  yang  Terlibat  dalam  Kasus  Pidana  Ketika Penyelesaian  kasus  Pidananya  Diselesaikan  dengan  Menerapkan  Restorative

## Justice
Pendekatan restorative  justice bisa  dikatakan  sebagai  metode  penyelesaian yang  cocok  terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Puncak  Jaya.  Hal  tersebut disebabkan  karena  pendekatan restorative  justice merupakan  metode  penyelesaian

## Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana
yang  dalam  prakteknya  mampu  mengakomodir  keinginan  dari  pihak-pihak  yang terlibat  perkara  tertentu.  Sehingga  perkara  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  dengan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat (Bintang, 2021).
Dengan  menyepakati  penerapan restorative  justice oleh  kedua  belah  pihak yang  terlibat  dalam  perkara,  maka  pelaku  harus  melaksanakan  ketetapan  sebagai bentuk  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pelaku.  Bentuk  tanggung jawab  atau  ganti  rugi  kepada  pihak  korban  atas  apa  yang  sudak  dilakukan  oleh pelaku.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  syarat  formil  berlakunya restorative justice sesuai  dengan  SE  Kapolri  No.8/2018,  bahwa  pelaku  tidak  keberatan  atas tanggungjawab,  ganti  rugi,  atau  dilakukan  secara  sukarela (Wadjo  &  Saimima, 2020).
Salah  satu  bentuk  hukuman  yang  terdapat  pada  hukum  adat  di  masyarakat Puncak Jaya adalah pembayaran denda adat. Denda adat dianggap sebagai ganti rugi dari  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku.  Maka  dari  itu,  setiap  denda  adat  yang  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak  harus  dibayarkan.  Proses  pembayaran  hukum  adat  dilaksanakan  di  kantor polisi dan disaksikan oleh penyidik dan pihak-pihak lainnya.

## Kesimpulan
Restorative  justice adalah  upaya  penyelesaian  kasus  pidana  dengan menekankan akan pentingnya mempertahankan keadilan dan menstabilkan keseimbangan. Restorative  justice memberikan  kewajiban  terhadap  pelaku  kejahatan dengan  kesadarannya  untuk  mengakui  kesalahannya  dan  melakukan  permintaan  maaf dan  pengembalian  kerugian  serta  kerusakan  yang  dialami  oleh  korban.  Sehingga  hal tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.
Penerapan restorative justice terjadi atas kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam  kasus  tindak  pidana,  tanpa  adanya  intervensi  polisi  di  dalamnya.  Penerapan pendekatan restorative  justice dalam  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  di  wilayah hukum  Polres  Puncak  Jaya  dikatakan  sangat  efektif,  dikarenakan  lebih  mampu  untuk mengakomodir  keinginan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana. Sehingga  hal  tersebut  menghindari  munulnya  konflik-konflik  yang  bisa  saja  muncul ketika satu pihak merasa keinginan/ kepentingannya tidak diakomodir.
Walau  tidak  berhak  untuk  melakukan  intervensi  atas  penerapan  pendekatan restorative  justice ,  namun  pihak  reskrip  Puncak  Jaya  sebagai  penyidik  berhak  untuk menentukan apakah suatu kasus bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice atau  tidak.  Hal  tersebut  dikarenakan  wewenang  dari  penyidik  serta  syarat  formil  dan syarat materil yang harus dilengkapi ketika menerapkan pendekatan restorative justice .

## BIBLIOGRAFI
Apriyanto,  Edwin.  (2016).  Penerapan  Restorative  Justice  Sebagai  Bentuk  Diskresi Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Penipuan  di  Polrestabes Semarang. Jurnal Spektrum Hukum , 13 (1), 55–72. Google Scholar
Ariani,  Nevey  Varida.  (2012).  Alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar pengadilan. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (2), 277–294. Google Scholar
Bintang,  Dedy  Syahputra.  (2021). Efektivitas  Penerapan  Restorative  Justice  dalam Menyelesaikan  Kasus  Tindak  Pidana  di  Wilayah  Hukum  Polres  Puncak  Jaya . Universitas Tarumanagara. Google Scholar
Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Direktorat  Jenderal  Hak  Asasi  Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Google Scholar
Jaelani,  Andriansyah.  (2020). Sanksi  tindak  pidana  pencurian  disertai  kekerasan  yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana islam . UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Google Scholar
Maharani,  Aprillia,  Yuniningsih,  Tri,  &  Djumiarti,  Titik.  (2016).  Efektivitas  Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang.
Journal of Public Policy and Management Review , 5 (3), 476–488. Google Scholar
Pandelaki, Glenn Richard. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Lex Et Societatis , 6 (5). Google Scholar
Pohan, Hotman T. (2019). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan,  tarif  efektif  pajak,  dan  biaya  pajak  ditunda  terhadap  penghindaran  pajak pada perusahaan publik. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 4 (2), 113–135. Google Scholar
Purba, Irwansyah. (2016). Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 295k/Mil/2014) . Google Scholar
Rahman,  Syaiful.  (2017). Ganti  Rugi  Akibat  Wanprestasi  Dalam  Transaksi  Bisnis Berbasis  Syariah  Di  Indonesia .  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran Jakarta. Google Scholar
Tarigan,  Irwan  Jasa.  (2017). Peran  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Organisasi Sosial  Kemasyarakatan  dalam  Penanganan  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika . Deepublish. Google Scholar
Umam,  Islahul.  (2016). Pemulihan  Kondisi  Sosial  Masyarakat  yang  Rusak  Akibat

## Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana
Tindak  Pidana  (Studi  Kasus  Aparat  Gampong  peulanggahan  Kota  Banda  Aceh . UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Google Scholar
Wadjo,  Hadibah  Zachra,  &  Saimima,  Judy  Marria.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Keadilan Restoratif. JURNAL BELO , 6 (1), 48–59. Google Scholar
Wahyudi,  Dheny.  (2015).  Perlindungan  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice. Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi , 6 (1), 43318. Google Scholar
Copyright holder : Dedy Syahputra Bintang (2021)
First publication right :

## Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: