## Jurnal Legal Reasoning

## MENYOAL DISPARITAS PRODUK HAKIM PENGADILAN AGAMA ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

## (The Disparity Of The Judge’s Verdict Sharia Court Problematics Between Justice
And Legal Certainity)
Putri Ayu Maharani Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640 E-mail : putrimaharani@univpancasila.ac.id .
Suryanto Siyo
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail : suryanto.siyo@gmail.com Rizza Zia Agusty
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640 E-mail : rizzaziaa@yahoo.com

## Abstrak
Diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam yang ditujukan  kepada  Menteri  Agama,  sebagai  acuan  dalam  penyelesaian  sengketa  di peradilan  agama  diharapakan  dapat  menyatukan  perbedaan  mahzab  sehingga  produk hakim pengadilan agama lebih seragam. Sementara ada perbedaan persepsi bagi sebagian Hakim  Pengadilan  Agama  yang  menganggap  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  bukan merupakan Sumber Hukum Formil yang mengikat karena berdasarkan Inpres yang bukan peraturan  di  bawah  kewenangan  yudikatif.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  teori positivisme  hukum  yang  dirintis  Auguste  Comte  tentang  kepastian  hukum,  akan  tetapi sejalan  dengan  usaha  untuk  mencari  keadilan  masyarakat  sesuai  teori  hukum  progresif yang dikemukan oleh Satjipto. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,  yakni metode penelitian  yang dilakukan untuk mendapatkan data  sekunder  melalui  bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier  dan  untuk  tambahan  data dilakukan  dengan  wawancara  hakim  pengadilan  agama.  Hasil  penelitian  menunjukan penyebab utama terjadinya disparitas karena masih kuatnya pengaruh perbedaan mahzab masing-masing hakim, dan kebebasan hakim tidak dapat dibelenggu dalam mencari dan menemukan  dasar  hukum  yang  diyakini.  Bagi  para  hakim  Pengadilan  Agama  ada  atau terjadinya  disparitas  putusan,  bukan  hal  yang  tabu,  keliru  atau  menyesatkan,  sepanjang putusan yang diambil tidak didasarkan atas paham private affair, dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat walaupun akan menciderai kepastian hukum.
Kata Kunci: Disparitas Putusan, Kompilasi Hukum Islam, Keadilan

## Abstract
Presidential  Instruction  No.  1  of  1991  have  published  regarding  the  Islamic  Law Compilation addressed to the Minister of Religion, as a reference in resolving disputes in

## Jurnal Legal Reasoning
the  Sharia  Court,  it  is  expected  to  unite  the  differences  School  of  Thought  (Mazhab)  so that  the  products  of  judges  in  Sharia  Court  are  more  uniform.  Meanwhile,  there  are differences in perceptions for some Sharia Court Judges who think that the Compilation of  Islamic  Law  is  not  a  binding  source  of  formal  law  because  it  is  based  on  the Presidential  Instruction  which  is  not  a  regulation  under  the  judicial  authority.  This  is certainly  contrary  to  the  theory  of  legal  positivism  pioneered  by  Auguste  Comte regarding legal certainty, but it is in line with efforts to seek community justice according to the progressive legal theory put forward by Satjipto. The type of research in this study uses  normative  legal  research  methods,  namely  research  methods  carried  out  to  obtain secondary  data  through  primary,  secondary,  tertiary  legal  materials  and  for  additional data  is  carried  out  by  interviewing  Shariah  Court  Judges.  The  results  showed  that  the main  cause  of  disparity  was  due  to  the  strong  influence  of  differences  in  the  School  of Thought  (mazhab)  of  each  judge,  and  the  freedom  of  judges  could  not  be  shackled  in seeking and finding the legal basis they believed. For judges of the Sharia Courts there is or  disparity  in  decisions,  not  taboo,  wrong  or  misleading  matters,  as  long  as  the decisions  taken  are  not  based  on  a  private  affair,  can  promote  a  sense  of  community justice even though it will injure legal certainty .
Key Word: The Disparity of Tha Judge’s Verdict, Compilation of Islamic Law, Justice

## A. Pendahuluan
Filsafat  hukum  selalu  mencari  apakah  suatu  hukum 1 itu  dibutuhkan  dan memberikan  manfaat  bagi  suatu  masyarakat.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  dua  hal  di antaranya  karena  masyarakat  sendiri  yang  menerima  hukum  sebagai  suatu  nilai  yang hidup  di  masyarakat  tempat  hukum  tersebut  diberlakukan  atau  karena  dibentuk  oleh penguasa dan dipaksakan keberlakuannya atas dasar kekuasaan negara.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam memandang perlu memberikan tempat bagi keberlakuan hukum Islam bagi pemeluknya. Oleh  sebab  itu,  hubungan  hukum  positif  dengan ajaran agama  sebagai  Negara  hukum ( rechts  staat ) tidaklah dapat  dipisahkan karena  di antara keduanya saling membutuhkan dan  melengkapi.  Peradilan  Agama  di  Indonesia  lahir  atas  dasar  tuntutan  kepentingan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, agar ada tempat bagi umat Islam Indonsia dapat menyelesaikan masalahnya secara legal dan sesuai kepercayaannya melalui institusi Negara sesuai sumber hukumnya.
Menurut Harun Nasution: 2
Sumber  hukum  Islam  adalah al-Qur’an dan al  hadist .  Karena  tidak  semua pengaturan  di  dalam al-Quran dan al-hadist terperinci  akhirnya  dibutuhkan penafsiran  dan  pemahaman  lebih  dalam  mengenai  pengaturan  hukum  Islam berbentuk Fiqh , agar jelas pelaksanaan aturan dalam al-Quran dan al-hadist dan itupula yang disebut ijtihad 3 .
Adanya  kerancuan  pemahaman  dan  penghayatan  masyarakat  Islam  Indonesia terhadap makna fiqh dan syari’ah telah menjadi indikasi mandegnya penegakkan hukum Islam di Indonesia. Kerancuan itu tidak terbatas kepada masyarakat awam, tetapi meliputi
1 Hukum adalah peraturan resmi  yang  menjadi pengatur dan dikuatkan oleh pemerintah,  Undang- Undang,  peraturan,  patokan  (kaidah,  ketentuan)  mengenai  peristiwa  alam  yang  tertentu  (Agus  Santoso, Hukum Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat hukum, (Samarinda: Kencana, 2012), hlm. 79)
2 Harun Nasution, “ Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam ”, dalam Haidar Bagir (ed.), Ijtihad dalam Sorotan , (Bandung: Mizan, 1998), hlm.112.
3 Upaya  maksimal  seorang  mujtahid  dalam  memperoleh  pengetahuan  tentang  hukum-hukum syara’.

## Jurnal Legal Reasoning
kalangan  ulama  dan  lingkungan  pendidikan  serta  perguruan  tinggi  Islam,  dan  praktisi. Mereka,  menurut  Yahya  Harahap  selalu  mengidentikan “fiqh” dengan “syari’ah ”. 4 Hal ini tidak terlepas dari pengaruh adanya beberapa penafsiran yang dihasilkan beberapa ahli fiqh  yang  berbeda-beda,  seperti  yang  diketahui  bersama  adanya  Madzhab  Syafi’i, Madzhab  Hambali,  Madzhab  Hanafi  dan  Madzhab  Maliki.  Dapat  diambil  contoh, menurut  kalangan  penganut  Madzhab  Hanafi  perkawinan  tanpa  walipun  sah,  namun menurut kalangan syafi’iah sahnya perkawinan itu harus disertakan dengan adanya wali. Adanya  beberapa  perbedaan  pemahaman  yang  disebabkan  perbedaan  madzhab  tersebut berimbas  pada  rekruitmen  Hakim  Pengadilan  Agama  yang  menganut  bermacam-macam Madzhab.  Jadi  sebelum  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam,  Hakim  di  Pengadilan  Agama memutus  perkara  hukum  keluarga  sesuai  dengan    Madzhab  yang  mereka  anut  masing- masing, hal inilah yang merupakan titik tolak munculnya disparitas putusan Hakim yang tajam.
Disparitas  putusan  Hakim  yang  tajam  dalam  proses  penyelesaian  perkara  di Pengadilan  Agama,  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  beberapa  polemik  penyelesaian sengketa,  antara  lain  sebagai  berikut:  Pertama,  tidak  ada  pilar  yang  jelas  bagi  Hakim Pengadilan  Agama  untuk  memutus  sengketa.  Kedua,  dengan  tidak  adanya  pilar  utama Hakim pengadilan Agama dalam memutus perkara bisa memberi kesempatan pada hakim untuk  memutus  perkara  yang  mengandung privat  affair (kepentingan  pribadi),  dengan menggunakan  pertimbangan  hukum  yang  dianggap  paling  menguntungkan  salah  satu pihak,  dengan  mengatasnamakan  salah  satu  madzhab.  Ketiga , akan  timbulnya  ego  dari setiap Hakim yang berpegang teguh pada madzhabnya masing-masing. Keempat , adanya ketidaksamaan persepsi Umat Muslim akan merusak rasa keadilan masyarakat. 5
Pada  akhirnya  pada  tahun  1991,  terbitlah  Instruksi  Pressiden  No.  1  tahun  1991 (Inpres  No.  1  tahun  1991)  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sejak  kelahiran  Kompilasi Hukum Islam, keberadaan Hukum Islam di bidang perdata menjadi terangkat derajatnya terutama  dibidang  perkawinan,  hibah,  wasiat,  wakaf  dan  warisan.  Lahirnya  Kompilasi Hukum  Islam  bertujuan  untuk  menyingkirkan  paham private  Affair dalam  badan Peradilan  agama  yang  akan  menimbulkan  disparitas  hukum  yang  tajam  sehingga menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  menyamakan  persepsi  terhadap  penerapan  Hukum Islam  dan  mempercepat  keserasian  pemikiran  antar  umat  Islam  di  Indonesia. Kecenderungan  lain  adalah  adanya  tuduhan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai penyebab pemecah belah kesatuan Umat Islam, sebagai alat pelenyap madzhab . Selain itu kehadiran  Kompilasi  Hukum  Islam    dipandang  akan  menjebak  posisi  para  hakim Pengadilan Agama ke dalam posisi  sebagai “corong undang-undang” atau “la bushe de la law” . 6 Bersamaan dengan itu, para hakim Pengadilan Agama tumbuh menjadi manusia kaku.
Namun  tidak  ada  suatu  aturan  hukum  yang  sempurna,  selalu  ada  kekurangan. Resiko dari unifikasi norma-norma yamg ada dalam masyarakat yang diwujudkan dalam
4 Yahya Harahap Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Upaya mempositifkan hukum Islam dalam “Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam ”, Ditbinbapera (ed.). (Jakarta: Yayasan  Al- Hikmah, 1993), hlm.160.
5 Berdasarkan “wawancara” dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan , Agus Yunih, S.H., M.H., (14 Juli 2013)
6 Agus Yunih, Tesis : “ Paradigma Pergeseran Pola Pikir Hakim Peradilan Agama Pasca Lahirnya KHI ”  (UIN:  Imam  Bonjol  Padang,  2000)  yang  mengambil  teori  Gustave  E.    von  Grunebaum, Islam Kesatuan  dan  Keragaman , Pemikiran seperti ini juga  dianut dalam  siatem  hukum common  law  “ common law  system ”  dimana  undang-undang  dimenangkan  secara  kaku  terhadap  yurisprudensi,  dan  tidak  bisa diganggu  gugat.  Yahya  Harahap, Kekuasaan  Kehakiman  yang  Bebas  dan  Tidak  Terikat ,  Diktat  Kuliah Program Pendidikan Calon Hakim Tahun 1992 di Jakarta, hal.. 63-64

## Jurnal Legal Reasoning
sebuah  kitab  adalah  harus  ditulis  secara  terperinci  sehingga  mudah  diterapkan  dalam masyarakat.  Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri  belum  mampu  mengakomodir  seluruh kebutuhan  hukum  umat  Islam  di  Indonesia.  Hakim  Pengadilan  Agama  terkadang  harus berani  melakukan Ijtihad terhadap  suatu  perkara  yang  belum  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  dan  melakukan  lompatan  dalam  memutus  perkara  tidak  melulu  kaku mengacu  kepada  teks  Undang-Undang  semata,  bisa  dikatakan  hakim  lebih  progresif, realism dan  cenderung  menggunakan  konsep Intressenjurisprudence, landasan  utama yang  digunakan  hakim  dalam  memutus  perkara  adalah  moralitas,  intelektualitas,  dan logika hukum  demi  tercapainya  keadilan  dan  kemaslahatan.  Hukum  Islam  atau  juga disebut syariat Islam tujuan utamanya adalah penegakkan keadilan 7 dan kebenaran demi kemaslahatan umat. 8
Keadaan  Hakim  yang  berhadapan  dengan  peristiwa  konkret,  kompleks,  dan kasuistik  menyebabkan  disparitas  putusan  yang  sangat  tajam,  karena  pada  kasus  yang sama  belum  tentu  putusannya  sama.  Hal  tersebut  merupakan  kenyataan  berbanding terbalik  dengan  tujuan  penegakkan  hukum,  yaitu  tegaknya  hukum  dan  keadilan  bagi semua  golongan  masyarakat.  Pertanyaan  penelitian  yaitu,  mengapa  terjadi  disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dan bagaimana  Hakim Pengadilan Agama merespon adanya  disparitas  putusan  perkara  hukum  keluarga  setelah  diterbitkannya  Kompilasi Hukum  Islam    melalui  Inpres  No.  1  tahun  1991  (khususnya  perakra  mawali  dan pengakuan anak luar kawin)?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yakni metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  ”sekunder”  dan  menemukan kebenaran  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  ”primer”,  bahan  hukum  sekunder  serta untuk  memperkuat  data  dimaksud  dibantu  dengan  menggunakan  ”metode  wawancara”. Penggunaan  metode  berpikir  induktif  dan  kriterium  kebenaran  koresponden  serta  fakta yang  digunakan  untuk  melakukan  proses  induksi  dan  pengujian  kebenaran  secara koresponden  adalah  fakta  yang  mutakhir.  Dengan  metode  pendekatan Ratio  decidendi. Pendekatan  dilakukan  untuk  meneliti  mengapa  terjadi  disparitas  Putusan  Hakim Pengadilan  dan  bagaimana  Hakim  Pengadilan  Agama  merespon  disparitas  Putusan Hakim.

## C. Pembahasan
Menurut Muhammad Muslehuddin: 9
Filasafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang  menyatakan  bahwa  adanya  hukum  adalah  mempunyai  maksud  tertentu, tetapi  tak  dapat  disangkal  bahwa  setiap  sistem  hukum  diorientasikan  untuk mecapai tujuan tertentu yang menuntun pelaksanaan. Hukum Islam atau syariat adalah  sistem  Ketuhanan  yang  dinobatkan  untuk  menuntun  umat  manusia
7 H.M. Agus Santoso, Hukum, Moral, &Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana Preada Media Group, 2012), hlm. 69. “mengatur dengan kekutan bukanlah syariat, keadilan adalah tujuan utama.”
8 Agus  Santoso, Hukum,  Moral,  &  Keadilan  Sebuah  Kajia  Filsafat  Hukum. (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69.
9 Muhammad  Muslehudin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis ,  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1991), hlm. 77.)

## Jurnal Legal Reasoning
menuju ke jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama.
Sementara  teori legal  realism mengajarkan  bahwa  hukum  berubah-ubah  dan sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Ajaran legal  realism tidak  menempatkan  undang- undang  sebagai  sumber  hukum  utama,  sedangkan  yang  menjadi  sumber  hukum  utama adalah  Hakim. 10 Hakim  Pengadilan  Agama  tidak  tepaku  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Jika  hakim  berkeyakinan  bahwa  peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan  maka  hakim  akan  melakukan  penemuan  hukum (recthvinding) .  Oleh karena itu, apabila ada sebuah aturan hukum yang dianggap tidak dapat memberikan rasa keadilan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  ataupun  rasa  keadilan  di  masyarakat,  maka Hakim  dapat  mengesampingkan  aturan  tersebut  dengan  membuat  pertimbangan  hukum berdasarkan  pengetahuan  dan  pengkajian  yang  komprehensif. 11 Landasan  Hakim  dapat mengesampingkan aturan hukum yang ada adalah untuk dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  kewenangan  Hakim  memutus  suatu  perkara selain  didasarkan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hakim  juga  harus  menggali nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  masyarakat. 12 Atas  uraian  di  atas,  keaktifan  Hakim  dalam menggali  nilai-nilai  dalam  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  membantu  penegakan hukum di Indonesia demi memenuhi rasa keadilan. Tentu keaktifan Hakim tersebut harus di  dukung  oleh  Mahkamah  Agung  selaku  Otorisasi  tertinggi  dari  Pengadilan  Agama untuk  tetap  menjaga  agar  Hakim  tetap  update  keilmuannya  untuk  menyeimbangkan kedinamisan yang ada di dalam masyarakat.
Kekuasaan kehakiman mulai dilaksanakan pada tahun 70-an melalui UU NO. 14 Tahun  1970  Tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  membawahi  Peradilan Umum, Militer, Agama dan Tata Usaha, tetapi pada tahun 1983 baru dilaksanakan untuk Peradilan  Agama  melaui  Surat  Kesepakatan  Bersama  antara  Ketua  Mahkamah  Agung dengan  Menteri  Agama  SKB  No.  01,02,03  dan  04/SK/I-1983,  Kedudukan  Kompilasi Hukum  Islam    sebagai  hukum  material  dalam  Peradilan  Agama  merupakan ijtihad para ulama di Indonesia sehinggga dapat dikatakan sebagai Fiqh Bangsa Indonesia, yang pada dasarnya dilakukan untuk menyatukan pandangan para ulama di Indonesia.
Membahas  bagaimana  hakim  Pengadilan  Agama  merespon  disparitas  putusan yang  terjadi  di  Peradilan  Agama,  peran  Hakim  merupakan  limpahan  dari  fungsi  dan kewenangan. Oleh karena itu dalam pembahasan peran berarti juga membicarakan fungsi dan  kewenangan  sesuai  dengan  batas-batas  kewenangan  yang  disebut  dalam  undang- undang. Peran hakim dalam melaksanakan  fungsi dan kewenangan peradilan hendaknya harus  dititikberatkan  pada  tujuan  dan  tafsiran  filosofis,  yaitu  menegakan  kebenaran  dan keadilan,  bukan  menegakkan  peraturan  perundang-undangan.  Hakim  tidak  boleh mengidentikkan  keadilan  dan  kebenaran  sama  dengan  rumusan  peraturan  perundang- undangan,  sebab  tidak  selamanya  yang  sesuai  dengan  hukum  itu  adalah  keadilan.  Atas dasar  pemikiran  seperti  ini  dan  hasil  wawancara  tiga  Hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan,  dua  Hakim  Pengadilan  Agama  Purwerejo  dan  dua  Hakim  Pengadilan  Agama Pangaraian,  enam  Hakim  sepakat  tidak  masalah  terhadap  disparitas  Putusan  Hakim
10 Agus Santoso, Op . Cit ., hlm.69.
11 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ibu Tamah, (14 Juli 2013).
12 Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009  Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
selama tujuannya untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat dan kemashlahatan umat. Sementara  1  orang  tidak  sepakat  adanya  disparitas  karena  berdampak  terhadap ketidakpastian hukum  walaupun  putusan  hakim tetap harus  mampu menjangkau relung- relung keadilan masyarakat.
Disparitas  yang  terjadi  pada  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  sebelum  adanya KHI  terjadi  karena  adanya  kecenderungan  Hakim  yang  memutus  perkara  dengan  imam mahzab yang mereka anut. Berbeda dengan disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama yang  terjadi  setelah  adanya  KHI,  terjadi  karena  adanya  beberapa  kelamahan-kelemahan hal-hal  yang  tidak  diatur  dalam  KHI  sehingga  membuka  kemungkinan  untuk  Hakim untuk mengunakan pengetahuannya dalam memutus perkara.
Pada dasarnya Fiqh dibuat tergantung pada waktu dan keadaan. Muffasir Ahmad Musthofa Al-Maraghi memberikan komentar: 13
“sesungguhnya  hukum-hukum  itu  diundangkan  untuk  kepentingan  manusia, kepentingan  manusia  dapat  berbeda  karena  perbedaan  waktu  dan  tempat. Apabila  suatu  hukum  pada  waktu  dimana  memang  dirasakan  kebutuhan  akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.
Hal ini tentu sejalan dengan KHI yang dijadikan pedoman atau pegangan  Hakim dalam memutus perkara mengenai perkawinan dan kewarisan  yang sampai saat ini tidak ada undang-undangnya. Akan tetapi dengan adanya KHI bukan berarti Hakim Pengadilan Agama menjadi kaku dan terpaku memutus perkara harus berdasarkan KHI.
Kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  yang  tergolong  sederhana  yang mengakibatkan  badan-badan  yang  dibutuhkan  belum  begitu  banyak  dan  rumit  tata kerjanya,  keadaan  serta  gambaran  tersebut  akan  berubah  jika  diarahkan  kepada masyarakat  yang  lebih  modern. 14 Semakin  modern  dan  semakin  kompleks  masyarakat menyebabkan  kebutuhan hukum yang semakin kompleks dan tidak jarang muncul legal gap, yang  disadari  sebagai  masalah  dan  akan  terjadi  silang  selisih  antara  yang  resmi diakui sebagai legal order dan yang informal popular legal order. 15 Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai. Lembaga-lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya  sendiri  di  dalam  lingkup  organisasi  lembaga  tersebut  untuk  mendukung bekerjanya lembaga secara baik, dengan demikian terbentuklah suatu kultur penegakkan hukum. 16 Proses legislasi sering tidak dilakukan analisis hukum dalam lingkungan sosial masyarakat  dimana  hukum  itu  akan  diberlakukan. 17 Penegakan  hukum  itu  sendiri  tidak dapat mengabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum dijalankan.
13 Faisal, Menerobos Positivisme Hukum . Jakarta: Gramata Publishing, 2009), hlm. 96.
14 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu  tinjauan  Sosiologis. (Semarang:  Genta  Publishing, 2009), hlm. 23.
15 Legal gap akan tersadari sebagai masalah, dan tidak lagi Cuma dipandang seabagai fakta biasa saja  apabila  apa  yang  disebut the  formal  legal  order dan the  popular  social order- menurut  kebijakan  para penguasa  negara-sudah  tidak  lagi  sekedar  dipandang  sebagai  dua  yurisdiksi  yang  masing-masing  diakui mempunyai  ruang  eksistensinya  sendiri  secara  berpisahan.  Sesegera  kebijakan  nasional  yang  menenggang dualisme  berubah,  ke  yang  tanpa  kompromi  hendak  mengunifikasikan  sistem  hukum  sebagai  satu-satunya yang akan berlaku, maka mulailah disitu silang selisih antara yang resmi diakuin sebagai formal legalmorder dan  yang informal  popular  legal  order .  Apabila  masalah legal  gap ini  terus  berlanjut  dan  tak  tertangani denagn  baik,  maka  yang  terjadi  tak  lain  daripada ;egal  conflict .  Soetandyo  Wignjosebroto, Hukum  dalam Masayarakat, Edisi 2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm.. 53.
16 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm . 23.
17 Masalah  utama  analisis  hukum,  menurut  Chiba,  adalah  karena  hukum  secara  tidak  memuaskan telah  dikaji  terpisah  dasri  lingkungan  sosialnya.  Dikotomi  hukum  antara  hukum  resmi  negara  dan  hukum tidak resmi. Werner Menski, Perbandingan hukum Dalam Konteks Global Sistem  Eropa, asia, dan Afrika . (Bandung: Nusamedia, 2008). hlm.160.

## Jurnal Legal Reasoning
Masalah penegakan hukum menurut Prof. Satjipto Rahardjo: 18
Di  Indonesia  perhatian  terhadap  faktor  manusia  dalam  penegakkan  hukum masih  kurang  mendapat  perhatian.  Undang-undang  yang  buruk  jika  penegak hukumnya memiliki peran yang baik, maka outputnya juga akan baik. Perhatian terhadap  faktor  manusia  yang  dimaksud  adalah  latar  belakang  perorangan, pendidikan, serta  keadaan-keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu akan membuat  suatu  keputusan.  Bentuk  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  seorang hakim,  khususnya  dalam  hubungan  dengan  sudut  pandang  yang  dipakai,  yaitu melihat  proses  peradilan  sebagai  bagian  dari  proses  sosial  yang  lebih  besar. Lembaga  Kehakiman  akan  dilihat  sebagai  bagian  atau  kelanjutan  dari  pikiran- pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Selain  itu  apa  yang  diungkapkan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  ia  melakukan  analisis tentang  perilaku  hakim  dengan  mengadopsi  pendapat  Holmes  menarik  untuk diperhatikan, sebagai berikut: 19
“Sekalipun  putusan  hakim  harus  didasarkan  undang-undang,  tetapi  mengakui adanya faktor atau unsur prilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang.  inilah  yang  menjadi  esensi  dari  pendapat  Holmes,  dengan diktum  yang  sangat  terkenal,  yaitu  “ the  life  of  law  has  not  been  logic,  but experience ”  logika  hukum  yang  dibawa  terlalu  jauh,  akan  menjadikan  Hakim sebagai  tawanan  Undang-undang,  sedangkan  prilaku  ( experience )  akan membebaskannya. Dan Indonesia memerlukan hakim yang menyadari paradigm pembebasan itu.”
Paradigma pembebasan ini menekankan peran kreatif para penegak hukum dalam mengkontruksi  kebenaran  tidak  hanya  berada  pada  alur  kebenaran  tunggal (objektivisme),  akan  tetapi  juga  dapat  menemukan  keberadaan  subjektif  pelaku  yang dikontekstualisasikan  secara  dinamis  dengan  kehidupan  masyarakatnya,  demi  mencapai kebenaran serta keadilan yang sebenar-benarnya. Dengan begitu gagasan progresif dapat dipahami  telah  mewakili  perkembangan  ilmu  hukum  yang  terus  berubah  menuju pandangan  yang holistik. 20 Hukum Progesif mengidealkan hukum  sebagai  norma secara etis-yuridis yang memiliki pengertian manakala hukum tidak memadai untuk menemukan keadilan  maka  hukum  dapat  ditinggalkan  demi  keadilan. 21 Selama  ini  terkungkung  dan kaku terhadap asas-asas hukum yang dipelajari antara lain: Hakim adalah corong undang- undang. Karena sebagaimana kita ketahui Hakim juga bisa sebagai salah satu alat dalam melakukan penemuan hukum ( rechtvinding ) atau juga sebagaimana kita mengenal istilah judge  made  law .  Sebaiknya  hakim  tidak  kaku  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum, karena tujuan utama lahirnya hukum adalah memberi rasa keadilan.
Demi pembangunan hukum yang lebih baik Ahmad Rifai berpendapat bahwa: 22 Selain  itu  ada  asas law  if  a  tool  for  social  engineering .  Seharusnya  sektor hukum  lebih  diberdayakan  agar  pembangunan  masyarakat  dan  bangsa  dapat dilaksanakan atau bahkan dapat dipercepat,  sebagaimana pendapat dari Roscoe Pond bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa social ( law as tool
18 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm . 92. 19 Yudi  Kristiana, Menuju  Kejaksaan  Progresif:  Studi  tentang  Penyelidikan,  Penyidikan  dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi , (ctk. Pertama. LSHP, Yogyakarta, 2009), hlm. 387.
20 Faisal, Op.Cit., hlm. 99.
21 Nobertus  Jegalus, Hukum  kata  Kerja  Diskursus  Filsafat  tentang  Hukum  Progresif, (Jakarta: Obor, 2011), hlm.109-110.
22 Ahmad Rifai , Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 36.

## Jurnal Legal Reasoning
of social engineering ) atau hukum sebagai sarana pembangunan ( law as a tool of development ) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.
Jika  kehadiran  hukum  dikaitkan  pada  tujuan  sosialnya,  maka  hukum  yang progresif ini juga dekat dengan sociological jurisprudence . Menurut Erlich, hukum yang baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  ( living  law ). Adapun  Rouscou  Pond  mengemukakan  konsep  hukum  sebagai  alat  merekayasa masyarakat  ( Law  as  as  tool  of  social  engineering ). 23 Hukum  memberikan  dasar  bagi kemungkinan  digunakannya  hukum  secara  sadar  untuk  mengadakan  perubahan  pada suatu  masyarakat  (rekayasa  sosial).  Adapun  konsep  hukum  adalah  yang  sesuai  dengan hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  dan  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial diharapkan  dapat  terjadinya  perubahan-perubahan  yang  mengarah  pada  kebaikan  bagi masyarakat  luas,  seperti  adanya  persamaan  hak,  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya, serta lain sebagainya.
Pada  dasarnya  hukum  diambil  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  di  masyarakat ( living  law )  dan  yang  didapat  dalam  Undang-Undang  dengan  tujuan  mempermudah menciptakan rasa aman dan adil di masyarakat. Namun adakalanya adanya hukum dapat merubah  beberapa  perilaku  masyarakat  yang  dianggap  kurang  maslahat  untuk kepentingan  umum  misalnya  masalah  kewarisan  dalam  Islam.  Hukum  Islam  merubah pola  pikir  masyarakat  Arab  yang  mengangap  wanita  bukan  merupakan  subjek  hukum waris  bahkan  dijadikan  objek  waris.  Dengan  turunnya  Alquran  Surat  An-Nisa  ayat  7 pandangan  dan  kebiasaan  masyarakat  Arab  dirubah  seratus  delapan  puluh  derajat  oleh Hukum Islam dengan menetapkan bahwa untuk wanita juga ada bagian waris.
Menurut Prof Satjipto tujuan hukum adalah: 24
“Hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final melainkan sangat  bergantung  pada  bagaimana  manusia  melihat  dan  menggunakannya. Manusialah  yang  merupakan  penentu  dan  bukan  hukum.  Menghadapkan manusia  kepada  hukum  mendorong  kita  melakukan  pilahan  rumit,  tetapi  pada hakikatnya  teori-teori  hukum  yang  ada  berakar  pada  kedua  faktor  tersebut. Semakin  suatu  teori  bergeser  ke  faktor  hukum,  semakin  menganggap  hukum suatu yang mutlak, otonom, dan final. Semakin bergeser manusia, semakin teori itu ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.”
Selain  itu  hukum  adalah  institusi  yang  secara  terus  menerus  bangun  mengubah dirinya  menuju  kepada  tingkat  kesempurnaan  yang  lebih  baik.  Kualitas  kesempurnaan ditinjau  faktor  keadilan,  kesejahteraan,  kepedulian  kepada  rakyat  hakikat  hukum  yang selalu  dalam  proses  menjadi,  hukum  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri  tetapi  untuk mengabdi kepada manusia. 25 Pada intinya hukum ada bukan untuk memberikan hukuman pada  manusia  tapi  untuk  menciptakan  ketertiban,  rasa  aman  dan  keadilan  bagi  manusia itu  sendiri.  Hukum  yang  berkualitas  adalah  hukum  yang  berubah  sesuai  dengan perkembangan dinamika yang ada di masyarakat.
Kehadiran  hukum  progresif  bukanlah  suatu  yang  kebetulan,  bukan  sesuatu  yang lahir tanpa sebab, dan bukan juga sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah adalah  bagian  dari  proses  pencarian  kebenaran  yang  tidak  pernah  berhenti.  Hukum progresif  yang  dapat  dipandang  sebagai  konsep  yang  sedang  mencari  jati  diri  berupa ketidakpuasan  dan  keprihatinan  terhadap  kinerja  dan  kualitas  penegak  hukum  dalam
23 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan, Jurnal Hukum progresif, Vol. I/No.1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 165.
24 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif . (Jakarta: Kompas, 2007).  hlm. 1.
25 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
setting Indonesia. 26 Apabila  Konsep  dari  Satjipto  Rahardjo  mengenai  lahirnya  hukum progresif  ini  kita  kaitkan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  karena  ada  beberapa ketidakpuasan  dari  masyarakat  dan  para  akademisi  atas  adanya  Disparitas  Putusan Hakim-Hakim  Pengadilan  Agama  yang  memutus  suatu  perkara  berdasarkan  Imam Madzab yang mereka anut masing-masing.
Unifikasi  yang  dilakukan  terhadap fiqh-fiqh yang  bertebaran  di  masyarakat muslim Indonesia yang dirangkum dalam satu fiqh yaitu Kompilasi Hukum Islam  (KHI), menyebabkan  kekakuan  sebagai  akibat  dari  keinginan  untuk  dipenuhinya  kepastian hukum  karena  harus  membuat  rincian  yang  jelas  sementara  KHI  sampai  saat  ini  belum mampu  memberikan  rincian  yang  jelas  mengenai  beberapa  pengaturan.  Ketidakjelasan aturan  ini  yang  membutuhkan  kecermatan  dari  Hakim  dalam  memutus  suartu  perkara dengan  mengandalkan  logika  hukum  dan  moral  sehingga  dapat  memberikan kemashalahatan  dan  keadilan  kepada  para  pihak  yang  berperkara.  Keadaan  demikian yang  menyebabkan  disparitas  putusan  karena  Hakim  dalam  memutus  mengutamakan keadilan  dan  kemashalahatan  bukan  semata-mata  kepastian  hukum.  Keberadaan  KHI sendiri juga dihadapkan pada keadaan sosio-cultur masyarakat-masyarakat adat, mazhab- mazhab Hukum Islam yang diyakini oleh masyarakat  muslim tertentu.
Ada beberapa kekurangan yang dapat kita temukan dalam aturan yang ada dalam KHI  yang  belum  mengikuti  perkembangan  yang  ada  di  Masyarakat,  misalnya Pertama masalah  perwalian  anak  pada  Pasal  105  KHI  yang  menyatakan  hak  pengasuhan  anak yang  belum  mummayiz  (dewasa)  ada  pada  ibu.  Padahal  pada  kenyataannya  ayah  juga berhak untuk mendapat hak memelihara anak apabila sang ibu dianggap tidak cakap dan kurang bertanggung jawab terhadap hak pemeliharaan anak ( hadhanah ).
Menurut  Bab  IX  Kaidah  Hukum,  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  terhadap Putusan  Tingkat  Kasasi  dengan  Perkara  No.  110K/AG/2007  tentang  sengketa pemeliharaan anak, menjelaskan bahwa:
“Penetapan  pemeliharaan  anak  ( hadhanah )  berdasarkan  Pasal  105  KHI  tidak mutlak  diterapkan,  jika  terbukti  ibu  kandung  anak  bersangkutan  tidak menjalankan    kewajiban  sepenuhnya  sebagai  ibu,  sedangkan  ayah  kandung terbukti  telah  memelihara  anak  yang  membuat  anak  hidup  lebih  tenang  dan tentram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak.”
Adapun  alasannya  tidak  diterapkannya  Pasal  105 27 tentang  KHI  dalam  perkara yakni  mengenai  pemberian  hak  atas  hadhanah  kepada  Tergugat/Pemohon  Kasasi  (ayah) adalah benar karena masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak  ( the  best  interest  for  children ) 28 ,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  kepentingan  terbaik bagi  anak  yang  dianut  dalam  Pasal  2  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan bukti T-1, T-2, serta telah terbuktinya dari fakta-fakta  di  muka persidangan Termohon  Kasasi (Ibu  Kandung)  telah  tidak  memperdulikan  anak,  sehingga  justru  tidak  maslahat  berada dalam pengasuhan ibunya. 29
26 Satjipto  Rahardjo ,  Hukum  Progresif  (penjelajahan  Suatu  Gagasan) ,  Newsletter  No.  59  Bulan Desember 2004. Jakarta:Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004., hlm. 3.
27 Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya.
28 Prinsip the best interest for children ini juga merupakan asas yang dianut dalam United Nations Convention  on  the  Rights  of  the  Child (Konvensi  Hak-Hak  Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989.
29 Dasar  Menimbang  Putusan  Kasasi  Perkara  No.  110K/AG/2007  tentang  sengketa  pemeliharaan anak  (Buku  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  tahun  2010,  Dihimpun  oleh  Badan  Penelitian  dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010)

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
Bahwa  mengenai  pemeliharaan  anak,  bukan  semata-mata  dilihat  dari  siapa  yang paling berhak, akan tetapi melihat fakta ikut siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak. Dengan kata lain  yang harus lebih di  kedepankan  adalah  kepentingan si  anak, bukan siapa  yang paling berhak.
Kedua adanya  pengaturan  dalam  KHI  dalam  Pasal  171  huruf  (c)  yang mendefinisikan  ahli  waris  haruslah  beragama  Islam,  akhirnya  hakim  menggunakan pertimbangan  sosiologis,  filosofi,  Indonesia  ini  negara  terbuka  mengenai  kebebasan memeluk agama ini seseorang anak yang sehingga pada akhir apabila ada ahli waris yang tidak  beragama  Islam  hakim  pengadilan  agama  membuat  putusan  untuk  memberikan bagian  tersebut  melalui  wasiat  wajibah.  Hal  ini  dilakukan  hakim  dipandang  demi  rasa keadilan.  Karena  ada  sebuah  kasus  dimana  pewaris  hanya  mempunyai  satu  orang  anak yang  tidak  beragama  Islam  tetapi  dia  yang  merawat  orang  tuanya  sampai  akhir  hayat meninggal  dan  kemudian  saudara-saudara  bapak  menuntut  bagian  warisan  dan menggangap bahwa anak pewaris tidak berhak mewaris. 30
Ketiga masalah  Pengakuan  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  MK No.46/PUU/VII/2010  yang  merubah  pembacaan  pasal  43  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1974n  (UUP)  menyatakan  bahwa  “anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta  dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tentu saja ini bukan hanya berdampak terhadap status keperdataan si anak tetapi juga terhadap hukum kewarisan. Sementara pada KHI sampai saat ini belum ada penyesuaian terhadap pasal 43 UUP.
Keempat masalah Mawali yang terdapat di dalam KHI dengan tidak ada kepastian hukum tentang interpretasi mawali yang terdapat  pada Pasal 185 KHI,   sementara kasus ini walaupun tidak umum terjadi tapi telah terdapat berbagai penetapan maupun putusan tentang  mawali. Kelima adanya  perubahan  tentang  Usia  Perkawinan  pada  Pasal  7  UUP No.  16  Tahun  2019  perubahan  atas  UUP  No.  1  Tahun  1974  yang  semula  diatur  untuk wanita berumur 16 tahun dan pria 19 tahun berubah menjadi baik pria dan wanita sama- sama berumur 16 tahun. Dengan adanya perubahan usia perkawinan tersebut belum juga dilakukan penyesuaian terhadap usia perkawinan pada KHI.
Dengan  adanya  begitu  banyak  perubahan  pada  produk  Ijtihad  baik  berupa Undang-Undang, Putusan MK, Fatwa Ulama dan lainya,  yang mengikuti  perkembangan zaman  dan  belum  mampu  direspon  serta  disesuaikan  ke  dalam  KHI  semakin  sering terjadi disparitas putusan maupun Penetapan Hakim Pengadilan Agama.  Keadaan Hakim yang  berhadapan  dengan  peristiwa  konkret,  kompleks,  dan  kasuistik  menyebabkan disparitas putusan dan penetapan yang sangat tajam, karena pada kasus yang sama belum tentu putusannya sama. Hal ini dirasa wajar muncul diparitas karena berdasarkan prinsip kemaslahatan  yang  mempertimbangkan  kondisi  setiap  kasus-kasus  tersebut. Contohnya pada beberapa kasus penetapan pengakuan anak luar kawin yang tidak ada keseragaman hakim  dalam  membuat  penetapan,  apalagi  pasca  adanya  MK  NO.46/PUU-VII/2010. Sebagian  hanya  menetapkan  anak  luar  kawin  tersebut  sebagai  anak  biologis,  anak kandung  dan  sebagian  lagi  menetapkan  sebagai  anak  sah  bahkan  dengan  tegas menyatakan anak mempunyai hubungan perdata yang terbatas dengan ayahnya/bapaknya. 31
30 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Agus Yunih, (14 Juli 2013).
31 Peneliti hanya menemukan 1 penetapan hakim yang secara pasti menyebutkan bahwa anak yang telah  diakui  ayahnya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya  pada  Penetapan  Nomor

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
Kenyataan  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  tujuan  penegakkan  hukum,  yaitu tegaknya hukum dan keadilan bagi semua golongan masyarakat. Walaupun dalam setiap kasus  pengakuan  anak  luar  kawin  memiliki  latar  belakang  sosiologis,  filosofis,  dan psikologis 32 yang  berbeda  untuk  kepentingan  terbaik  setiap  anak,  diharapkan  dalam memutus perkara anak luar kawin ini  Hakim mempertimbangkan dan mengunakan teori kemaslahatan  demi  kepetingan  anak.  Apalagi  setelah  ada  putusan  MK  No.46/PUU- VII/2010  diharapkan  ada  keseragaman  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  memutus perkara pengakuan anak luar kawin.
Sementara pada kasus  Kedudukan  ahli waris pengganti  yang selanjutnya  disebut Mawali  dalam  hukum  kewarisan  Islam  terus  saja  mengalami  perdebatan.  Hal  ini disebabkan  aturan  mengenai  Mawali  disandarkan  pada  Q.S  4:33  yang  multi  tafsir  atau multi  interpretasi.  Pada  KHI  yang  lebih  banyak  mengambil  pola  pikir  Hazairin mengakomodir  aturan  Mawali  pada  Pasal  185.  Namun  kenyataannya  terdapat  beberapa perbedaan  tajam  pemikiran  Hakim  dilihat  dari  beberapa  produk  hukum  Hakim Pengadilan Agama.
Hal  yang  menyebabkan  terjadinya  disparitas  produk  Hakim  Pengadilan  Agama dalam memutus perkara-perkara mawali menurut 4 orang responden wawancara adalah:
1) Karena  perbedaan  tafsir  atau  pandangan  dan  karena  perbedaan  mazhab  yang dianutnya. (Pak Agus Yunih) 33
2) Karena  kebebasan  hakim  tidak  dapat  dibelenggu  dalam  mencari  dan menemukan dasar hukum yang diyakini. (Pak Apriyanto) 34
3) Penyebabnya tentu karena perbedaan pendapat mengenai:
a) tentatif atau imperatifnya penerapan konsep ahli waris pengganti
b) sampai batas mana keberlakuan ahli waris pengganti (apakah hanya  garis ke  bawah  hingga  cucu,  atau  juga  hingga  garis  menyamping  dan  garis  ke atas). (Pak Ahmad Zainul Aznam) 35
4) Disebabkan  perbedaan  dalam  memahami  dan  menafsirkan  teks  KHI  dan peraturan  perundang-undangan  lainnya  serta  perbedaan  dalam  memahami literatur fiqih. (Pak Armansyah) 36
Berdasarkan  4  pendapat  hakim  tersebut  dapat  ditarik  benang  merahnya  bahwa masih kuatnya pengaruh mahzab dan interpretasi masing-masing hakim, walaupun sudah ada  KHI,  masih  saja  sulit  untuk  menghindari  terjadinya  disparitas  produk  hakim pengadilan agama dalam perkara-perkara mawali.
Pada  sisi  lain  dalam  Hukum  Islam  keadilan  tidak  hanya  diberikan  pada  umat Islam  namun  dengan  beberapa  hasil  kajian  dan  pengetahuannya  para  hakim  pengadilan agama. Misal saja contoh kasus lain kalau ada anak angkat yang bukan non muslim tetap mendapat wasiat wajibah yang hal ini tidak diatur dalam KHI, hal  yang seperti ini tidak diatur  oleh  KHI  seringkali  Hakim  memutuskan  anak  angkat  non  muslim  tetap  diberi wasiat  wajibah.  Bahkan  anak  kandung  yang  non  muslim  pun  tetap  mendapat  warisan
156/Pdt.P/2013/PA.JS, selain penetapan ini yang lain hanya menyebut sebagai anak sah, anak biologis, atau sebagai anak saja.
32 Wawancara  dengan  Bpk.  Uyun  Kamiludin,  Ketua  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  (3 September 2018).
33 Wawancara  dengan  Hakim  Ketua  Pengadilan  Agama  Purwerejo,  Bapak  Agus  Yunih,  (16  Juni 2019).
34 Wawancara  dengan  Hakim  Ketua  Pengadilan  Agama  Purwerejo,  Bapak  Apriyanto,  (25  Juni 2019).
35 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Pasir  Pengaraian,  Bapak  Ahmad  Zainul  Aznam, (16 Juni 2019).
36 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Pasir  Pengaraian,  Bapak  Armansyah,  (16  Juni 2019).

## Jurnal Legal Reasoning
yang  diberikan  melalui  wasiat  wajibah  karena  islam  itu  “ rahmatan  lilalamin ”  dengan melihat pemikiran Rasul waktu tetangga  yahudi  dan nasrani dia ingin meminta keadilan kepada Pemimpin Islam. Bahkan pernah Ali dikalahkan oleh Hakim Surez karena orang Yahudi yang harus lebih dilindungi. Jadi makna “ rahmatan lilalamin ”, Hukum Islam itu harus memberikan kedamaian bukan hanya saja kepada masyarakat Islam tetapi diberikan kepada yang di luar Islam jadi all out untuk semua. 37
Semangat  hukum  progresif  juga  berbanding  lurus  dengan  pendapat  Muhammad Imrah  dalam  tulisannya  yang  berjudul  Islam  Progresif;  memahami  Islam  sebagai Paradigma Kemanusiaan, ia mengatakan:
Islam  adalah  agama  yang  bersumber  dari  Tuhan  (Allah  SWT)  dan  berorientasi pada paradigma memanusiakan. oleh karenanya, Islam harus menjadi solusi bagi problem  kemanusiaan.  Sebagaimana  dimensi  kemanusiaan  dan  ketuhanan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman, “Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  diutus  untuk manusia,  menyerukan  kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Swt” (QS. Ali’Imran (3):110). (Zuhairi Miswari & Novriantoni, 2004: 13)
Atas  dasar  itu,  perlu  penalaran  baru  dalam  memahami  Islam,  sehingga  dapat membuka  ruang  bagi  hadirnya  makna  Islam  sebagai  paradigma  kemanusiaan.  Artinya, Ijtihad  keagamaan  harus  mampu  menghadirkan  dimensi  kemanusiaan  yang  belum diangkat  ke  permukaan  secara  mendasar.  karena  Islam  hakikatnya  adalah  Agama Ketuhanan dan sekaligus juga Agama Kemanusiaan. 38
Sehingga  agenda  utama  gagasan  hukum  progresif  adalah  menempatkan  manusia sebagai  sentralitas  utama  dari  seluruh  perbincangan  mengenai  hukum.  Dengan  kearifan itu  hukum  progresif  mengajak  bangsa  ini  untuk  memperhatikan  faktor  perilaku manusia. 39 Oleh  karenanya  hukum  progresif  menempatkan  perpaduan  antara  faktor peraturan  dan  perilaku  penegak  hukum  serta  masyarakatnya.  Dasar  filosofi  dari  hukum progresif  ialah:  “Hukum  adalah  suatu  intuisi  yang  bertujuan  mengantarkan  manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. 40

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Penyebab  utama masih kuatnya pengaruh perbedaan Mahzab dari setiap Hakim, walaupun sudah ada KHI, masih saja sulit untuk dihindari sehingga terjadinya disparitas produk Hakim Pengadilan Agama  dalam  perkara-perkara  Mawali  maupun  dalam  perkara  pengakuan  anak  luar kawin ataupun perkara lainya. Selain itu kebebasan hakim tidak dapat dibelenggu dalam mencari  dan  menemukan  dasar  hukum  yang  diyakini  sesuai  dengan  teori  hukum progresif, sehingga perbedaan intrepetasi Hakim-hakim Pengadilan Agama terhadap satu pasal yang sama dalam KHI tidak dapat dihindarkan dan menghasilkan disparitas produk Hakim Pengadilan Agama.
Selain  itu  bagi  para  hakim  Pengadilan  Agama  ada  atau  terjadinya  disparitas putusan, bukan hal yang tabu, keliru atau menyesatkan, sepanjang putusan yang diambil tidak  didasarkan  atas  paham private  affair dan  tidak  mencederai  rasa  keadilan masyarakat. Karena dalam pandangan para hakim Pengadilan Agama patokannya adalah “fakta  konkrit  yang  bersifat  kasuistik  didasarkan  pada  aspek  yuridis,  sosiologis  dan
37 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Agus Yunih, (14 Juli 2013).
38 Zuhairi  Miswari  &  Novriantoni,  Dokrin  Islam  Progresif;  Memahami  Islam  sebagai  Ajaran Rahmat, Ctk. Pertama, LSIP, Jakarta, 2004.), hlm. 1.
39 Faisal, Op.Cit . hlm. 101.
40 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia . (Yogyakarta: LSHP, 2009), hlm. 30.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 1, No. 2, Juni 2019. P-ISSN 2654-8747
psikologis masing-masing perkara”. Sehingga perbedaan Hakim di dalam memutus suatu perkara  yang  diajukan  kepadanya  kalau  tujuan  akhirnya  memberi  rasa  keadilan  bagi masyarakat dan kemashlatan umat, adalah hal wajar walaupun akan menciderai kepastian hukum.
Disparitas putusan perkara Pengadilan Agama tidak hanya terjadi sebelum adanya KHI tahun 1991, tetapi juga terjadi saat setelah KHI terbit karena memang ada beberapa kelemahan-kelemahan  yang  tidak  diatur  oleh  KHI  misal  saja  mengenai  perwalian, pengampuan  dan  ahli  waris  non  muslin,  serta  wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat  non muslim,  memungkinkan  para  Hakim  melakukan  proses  penemuan  hukum.  Belum  lagi KHI saat ini belum merespon berbagai perubahan yang telah terjadi pada segi ijtihad baik yang berasal dari Undang-Undang, Putusan MK, Fatwa Ulama dan Ijtihad lainnya.
Unifikasi  yang  dilakukan  terhadap  hukum  Islam  yang  ada  dalam  masyarakat melalui  KHI,  bukannya tanpa  resiko.  Unifikasi  dalam  sebuah    kitab  mengakibatkan norma-norma  harus  diatur  secara  detail  sehingga  tidak  ambigu  atau  tidak  lengkap, keadaan demikian dibutuhkan kecermatan hakim dalam merumuskan dan memformulasi norma-norma hukum dalam sebuah putusan.
Hakim  dalam  menerima,  memeriksa  dan  menyelesaian  (memutus)  perkara  harus cermat, logis dan tidak mengabaikan sosio-kultural masyarakat tertentu. Karena peristiwa yang  dihadapi  hakim  bersifat  konkret,  komperhensip,  dan  kasuistis.  Hakim  sering  juga mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  dan  mendahulukan  KHI  ataupun sebaliknya  dengan  cara  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat seperti hukum adat setempat sesuai tempat dimana masyarakat itu hidup;
Atas  dasar  hal  tersebut,  diperlukan  peran  pengetahuan  Hakim  dalam  memutus perkara  karena  adanya  kewenangan  Hakim  memutus  suatu  perkara  selain  didasarkan dengan  peraturan  perundang-undangan,  Hakim  juga  harus  menggali  nilai-nilai  yang  ada di  dalam  masyarakat,  hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  jo.  Pasal  229  KHI.  Pemikiran tersebut  sejalan  dengan  teori  hukum  progresif  yang  dikemukan  oleh  Satjipto  Rahardjo bahwa  Hakim  bukan  lagi  sebagai  tawanan  undang-undang,  akan  tetapi  peran  kreatif Hakim dengan mengunakan pengetahuannya dalam memutus perkara demi mewujudkan rasa keadilan mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu hukum.
Cara  Hakim  Pengadilan  Agama  memutus  secara  progesif,  bukan  tanpa konsekuensi.  Sebab  progresifitas  Hakim  dapat  pula  menimbulkan  disparitas  putusan, sekalipun tidak setajam disparitas putusan ketika sebelum lahirnya KHI.

## Daftar Pustaka
Faisal, Menerobos Positivisme Hukum . Jakarta: Gramata Publishing, 2009. Harahap,  Yahya Informasi  Materi Kompilasi  Hukum  Islam :  Upaya  mempositifkan hukum  Islam  dalam  “Berbagai  Pandangan  terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  ”, Ditbinbapera (ed.). (Jakarta: Yayasan  Al-Hikmah, 1993)
Jegalus,  Nobertus, Hukum  kata  Kerja  Diskursus  Filsafat  tentang  Hukum  Progresif, Jakarta: Obor, 2011
Kristiana,  Yudi, Menuju  Kejaksaan  Progresif:  Studi  tentang  Penyelidikan,  Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi , ctk. Pertama. LSHP, Yogyakarta, 2009. Kusuma,  Mahmud,  Menyelami  Semangat  Hukum  Progresif:  Terapi  Paradigmatik  atas Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: LSHP, 2009.
Menski, Werner, Perbandingan hukum Dalam Konteks Global Sistem erioopa, asia, dan Afrika . Bandung: Nusamedia, 2008.
Miswari,  Zuhairi  dan  Novriantoni,  Dokrin  Islam  Progresif;  Memahami  Islam  sebagai Ajaran Rahmat, Ctk. Pertama, LSIP, Jakarta, 2004.

## Jurnal Legal Reasoning
Muslehudin,  Muhammad. Filsafat  Hukum  Islam dan  Pemikiran  Orientalis ,  Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1991.
Nasution,  Harun.  “ Ijtihad  Sumber  Ketiga  Ajaran  Islam ”,  dalam  Haidar  Bagir  (ed.),
Ijtihad dalam Sorotan , Bandung: Mizan, 1998.
Rahardjo,  Satjipto, Penegakan  Hukum  Suatu  tinjauan  Sosiologis. Semarang:  Genta Publishing, 2009.
, Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2007.
,  Hukum  Progresif  (penjelajahan  Suatu  Gagasan),  Newsletter  No.  59 Bulan Desember 2004. Jakarta:Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
,  Hukum  Progresif:  Hukum  yang  membebaskan,  Jurnal  Hukum progresif, Vol. I/No.1/April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.
Rifai,  Ahmad,  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Santoso,  Agus, Hukum,  Moral,  &  Keadilan  Sebuah  Kajia  Filsafat  Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ibu Tamah (14 Juli 2013).
Wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  Bapak  Agus  Yunih.  (14 Juli 2013).
Wawancara dengan Bpk. Uyun Kamiludin, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, (3 September 2018).
Wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Purwerejo, Bapak Agus Yunih, (16 Juni 2019).
Wawancara  dengan  Hakim  Ketua  Pengadilan  Agama  Purwerejo,  Bapak  Apriyanto,  (25 Juni 2019).
Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Pasir  Pengaraian,  Bapak  Ahmad  Zainul Aznam, (16 Juni 2019).
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Bapak Armansyah, (16 Juni 2019).
Wignjosebroto,  Soetandyo, Hukum  dalam  Masayarakat, Edisi  2.  Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2013.
Yunih, Agus, Tesis : “ Paradigma Pergeseran Pola Pikir Hakim Peradilan Agama Pasca Lahirnya KHI ”. UIN: Imam Bonjol Padang, 2000.