## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 2 | Juli 2023

## KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT
The Successful Implementation of Government Regulation Number 9 of 1995 BUMDES Saving and Loan Business in Karamatwangi Village,
Cikajang District, Garut Regency
1 Pupung Pundenswari, 2 Dodi Yudiardi, 3 Wulan Rahayu, 4 Yudi Triana Wahyudi 1,2,3,4 Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut
1 pupundens@uniga.ac.id, 2 dodiyudiardi@uniga.ac.id, 3 rahayuwulan333@gmail.com,
4 yuditrianaw050578@gmail.com
Kata Kunci: ABSTRAK Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Keywords : Policy
Implementation,
Communication,
Adanya keterlambatan anggota BUMDes dalam membayar pinjaman dana usaha yang dikelola BUMDes Karamat Jaya dikarenakan belum memahami Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan  Pinjam.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah tersebut pada usaha simpan pinjam BUMDes Karamat Jaya. Metode kualitatif digunakan sebagai  alat  analisis  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui observasi,  studi  dokumentasi,  dan  wawancara  terhadap  informan kunci  yang  dipilih  melalui  purposive  sampling.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur  birokrasi  sangat  penting  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan,  namun  di  BUMDes  Karamat  Jaya  belum  dilaksanakan secara optimal.

## Abstract
There is a delay in BUMDES members paying the business loan managed by BUMDes  Karamat  Jaya  because  they  did  not  understand  government
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.
regulation Number 9 of 1995 concerning Savings and Loan Businesses. The purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  implementation  of  these Government Regulations is in the BUMDes Karamat Jaya saving and loan business.  The  qualitative  method  is  used  as  an  analytical  tool  with  data collection  techniques  through  observation,  documentation  studies,  and interviews  with  key  informants  selected  through  purposive  sampling.  The results  of  the  study  show  that  aspects  of  communication,  resources, dispositions, and bureaucratic structures are very important in the successful implementation of policies, but in BUMDes Karamat Jaya they have not been implemented optimally.

## A.  PENDAHULUAN
Salah  satu  bidang  usaha  BUMDes  Karamat  Jaya  adalah  simpan  pinjam.  Pada pelaksanaanya, usaha simpan pinjam mengikuti aturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa sangat strategis dalam membangun desa (Kania & Raesalat, 2020; Yudiardi et al., 2020). Dalam perjalanannya, BUMDes Karamat Jaya menghadapi masalah dalam pengembangannya, di mana usaha simpan pinjam tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan  studi  dokumentasi,  diperoleh  informasi  masih  bahwa  banyaknya  nasabah  yang  terlambat dalam pembayaran sehingga menyebabkan kinerja BUMDes Karamat Jaya tidak berkembang.

## B.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di di Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  studi  kasus  dengan  metode  analisis kualitatif.  Penelitian  kualitatif  lebih  menghendaki  arah  bimbingan  penyusunan  teori  substantif yang berdasarkan data. Adapun rancangan penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang melukiskan sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal  dari  hasil  temuan.  Pendekatan  kualitatif  dipakai  untuk  mengungkapkan  secara komprehensif dan alami mengenai bagaimana Keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Simpan  Pinjam.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, sedangkan fokus penelitian ada pada peran informan dan pengalaman informan Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat, pengumpulan data dilakukan dengan cara:
a) Observasi keadaan desa secara langsung maupun mempelajari dokumen-dokumen milik desa yang menjadi data sekunder.
b) Personal interview pada orang-orang kunci ( key stakeholder ) desa, yaitu kepala desa, perangkat desa,  pengelola  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes),  pegiat  kelompok  masyarakat,  tokoh masyarakat,  dan  pelaku  usaha  di  desa  bertujuan  untuk  menggali  informasi  dasar  tentang keberadaan BUMDes sebagai salah satu penggerak ekonomi desa.
Peneliti juga mengedepankan aspek obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan  tujuan  penelitian  kepada  informan.  Selain  itu  merahasiakan  identitas  informan,
sehingga  konsekuensi  dari  hasil  penelitian  ini  tidak  berdampak  pada  informan  yang  telah memberikan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat berasal dari  observasi  langsung,  catatan  wawancara,  rekaman  wawancara,  dan  foto  kegiatan  yang dikemas dalam bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang kemudian diolah menjadi data.

## C.   HASIL DAN PEMBAHASAN
BUMDes Karamat Jaya dalam melakukan Usaha simpan pinjam tidak lepas dari Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1995  tentang  Usaha  Simpan  Pinjam.  Merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995,  Bumdes  Kramat  Jaya  membuat  standar  operasional  dan prosedur  (SOP)  simpan  pinjam bagi  setiap  warga  dengan  tujuan  membantu  dan  melayani kebutuhan masyarakat Desa Karamatwangi dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis pinjaman atau produk dana yang ada di BUMDes Karamat Jaya saat ini adalah Usaha Ekonomi Mikro (UEM) diperuntukkan bagi  masyarakat  dengan  jenis  usaha  sebagai  berikut:  perdagangan,  perindustrian,  peternakan dan   jasa.  Cadangan  pangan  pemerintah  desa  (CPPD)  diperuntukkan  bagi  masyarakat  dengan jenis
usaha pertanian dan kredit multi guna (KMG)
diperuntukkan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  rumah tangga atau prosedur simpan pinjam.

## Gambar 1

## Bangunan Desa Karamatwangi sekaligus tempat beroperasi BUMDes Karamat Jaya

## 1. Implementasi BUMDes Karamat Jaya
Dalam  implentasinya,  menurut  Edward  III  perlu  adanya  faktor  komunikasi,  sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## a. Faktor Komunikasi
Dalam  implementasi  kebijakan,  peran  komunikasi  sangat  penting  untuk meningkatkan  pemahaman  para  pelaku  pelaksana  kebijakan  (Kania  et  al.,  2019;  Kania  & Raesalat, 2020; Ramdhani & Ramdhani, 2017). Terkait kebijakan usaha simpan pinjam yang disampaikan  dibuat  oleh  BUMDes  terhadap  nasabah,  yaitu  formulir  permohonan pembukaan rekening, syarat-syarat peminjam, besarnya pinjaman, jangka waktu angsuran, jasa  pinjaman.  Hasil  wawancara  tentang  komunikasi  mengungkapkan  bahwa  kebijakan usaha simpan pinjam telah disampaikan secara intensif kepada para masyarakat pada saat
pembentukan  program  usaha  simpan  pinjam  dibuat.  Namun,  komunikasi  mengenai Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tersebut  belum  disosialisasikan  dan  baru terbentuk rencana untuk  mensosialisasikan  PP tersebut. Rencananya, kebijakan  peraturan pemerintah tersebut akan dikomunikasikan oleh pengurus baru BUMDes Karamat Jaya.

## b. Sumber Daya
Pada BUMDes Desa Karamatwangi sendiri, kualitas sumber daya manusia menjadi salah  satu  kekurangan  tersendiri.  Hal  ini  dikarenakan  para  pelaksana  atau  pegawai BUMDes  tidak  murni  berasal  dari  bidang  yang  sejalur  dengan  pelayanan  maupun keuangan/usaha simpan pinjam. Dari keterangan di atas, pengurus BUMDes Karamat Jaya tidak memiliki latar belakang yang mendukung untuk melakukan pelayanan usaha simpan pinjam.  Akan  tetapi  meskipun  terdapat  kekurangan,  pengurus  BUMDes  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  melayani  masyarakat  melalui  pelatihan  mengenai  usaha simpan pinjam yang diadakan oleh pemerintah.
Selain sumber daya manusia, Edward III menyatakan bahwa sumber daya anggaran merupakan  faktor  yang  penting  dalam  pengimplementasian  kebijakan.  Terbatasnya anggaran  yang  tersedia  menyebabkan  kualitas  pelayanan  yang  seharusnya  diberikan kepada  masyarakat  juga  terbatas.  Sumber  daya  anggaran  pada  BUMDes  Karamat  Jaya belum mengalami perputaran modal yang maju. Saat pandemi melanda, BUMDes Karamat Jaya  terganggu  pada cash  flow ,  kondisi  dimana  tidak  ada  perputaran  uang  yang  masuk. Selain itu, pada sumber daya peralatan/fasilitas.
Selanjutnya,  sumber  daya  kewenangan  merupakan  hal  penting  juga  dalam implementasi kebijakan. Kewenangan dalam menjalankan program usaha simpan pinjam, BUMDes  Karamat  Jaya  mengacu  pada  Standar  Prosedur  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam BUMDes. 1
1 Syarat-syarat peminjam:
Peminjam adalah warga masyarakat Desa Keramatwangi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
1. Melampirkan syarat foto kopi KTP/SIM;
2. Membayar biaya administrasi sebesar 0.7% dari jumlah pinjaman;
3. Mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman. Bagi peminjam lanjutan, ketentuannya berikut:
1. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;
2. Jika  mempunyai  catatan  tunggakan  1  (satu)  sampai  dengan  2  (dua)  kali  angsuran,  maka  dapat  mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya;
3. Jika  mempunyai  catatan  tunggakan 2 (dua)  sampai  dengan  6  (enam)  kali  angsuran,  maka  dapat  mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya;
4. Jika  mempunyai catatan  tunggakan  di  atas  6 (enam)  kali  angsuran,  maka  tidak  diperkenankan  pinjam  lagi diberikutnya.
Besarnya pinjaman:
1. Plafound  pinjaman  disesuaikan  dengan  kebutuhan  anggota  yang  terlebih  dahulu  mengacu  pada  hasil  analisa kredit dan pada track record pinjaman sebelumnya;
2. Pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMDes;
3. Nilai realisasi pinjaman mutlak wewenang Pengurus tidak bisa diganggu gugat. Jangka waktu angsuran:
Angsuran    pengembalian    pinjaman    dilakukan    secara    periodik,  yaitu  bulanan  dan  musiman  dengan  jangka waktu 12 bulan dan maksimal 24 bulan.
Jasa Pinjaman:
1. Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebesar 0.99 per bulan flat;
2. Ketentuan jasa pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebesar 0.99% per bulan flat;
3. Ketentuan jasa pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) sebesar 0.99% perbulan flat.
Sumber daya yang tedapat di BUMDes sendiri termasuk kurang, bersadarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, sumber daya manusia pengurus BUMDes Karamat Jaya berjumlah 3 orang yaitu ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan Bendahara BUMDes. Sedangkan  dari  segi  sumber  daya  keuangan,  pihak  pemdes  belum  bisa  menganggarkan karena masih ada skala prioritas pembangunan infrastruktur yang lain di masyarakat seperti jalan desa, jalan lingkungan, saluran irigasi, pembangunan posyandu dan lain-lain.

## c. Disposisi
Disposisi  atau  sikap  para  pengelola  BUMDes  Karamat  Jaya  memiliki komitmen/sikap  dalam  menjalankan  kebijakan  simpan  pinjam,  namun  dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya nasabah BUMDes  Karamat  Jaya  belum  memiliki  kesadaran  dalam  mengembalikan  pinjamna sehingga  berdampak  pada  kemajuan  BUMDes.  Jumlah  nasabah  yang  tidak  tepat  waktu dalam  mengembalikan  pinjaman  pada  tahun  2020  sekitar  67%  dari  90  anggota  sehingga diberikan  sanksi  berupa  tidak  bisa  meminjam  kembali  pada  tahun  berikutnya  sebelum pinjaman yang tahun sebelumnya dapat dilunasi.

## d.   Pengangkatan Birokrasi
Faktor  terakhir  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  ialah struktur  birokrasi,  dimana  SOP  yang  ditetapkan  tidak  menghambat  terhadap pengimplementasian  kebijakan.  SOP  bersifat  fleksibel  sehingga  memudahkan  dalam mengambil keputusan-keputusan pada saat menghadapi masalah atau situasi tertentu yang mendesak.  Fragmentasi  pun  tidak  menjadi  masalah  terhadap  pengimplementasian kebijakan  karena  tidak  terjadi  pembagian  tanggungjawab  secra  radikal  sehngga memudahkan untuk berkoordinasi terkait kebijakan usaha simpan pinjam dengan instansi terkait.
2. Faktor-Faktor yang Menghambat Keberhasilan Implementasi kebijakan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Pada pembahasan akan dijelaskan secara eksplisit dengan melihat apa yang  terjadi di lapangan, tepatnya di Desa Karamatwangi pada BUMDes Karamat Jaya program usaha simpan pinjam, berdasarkan kerangka berikut ini:

## Gambar 2 Kerangka Pembahasan Penelitian
Keberhasilan Implementasi kebijakan usaha simpan pinjam pada BUMDes belum dapat dirasakan  keberhasilnanya  karena  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  dari keberhasilan Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan  Pinjam,  dimana  terdapat  empat  faktor  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur birokrasi bahwa sumber daya termasuk dalam faktor penghambat dalam implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes Karamat Jaya.
Pada faktor sumber daya manusia, BUMDes Karamat Jaya tidak memiliki sumber daya manusia memiliki latar belakang yang mendukung untuk melakukan pelayanan usaha simpan, seperti  berasal  dari  pendidikan  manajemen, enterpreneu r,  dan  lainnya.  Sumber  daya  manusia yang  merupakan  pendukung  dalam  kegiatan  implementasi.  Usaha  simpan  pinjam  memiliki kekurangan  pada  pengelola  BUMDes.  Yang  mana  pengurus  BUMDes  Karamat  Jaya  hanya berjumlah tiga orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu pengurus BUMDes.
Peneliti telah menganalisis sumber daya kewenangan pada BUMDes Karamat Jaya dan dapat dilihat dari komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan implementasi program simpan pinjam ini belum maksimal. Pengelola kurang tegas dalam mengatasi kemacetan yang terjadi dilapangan. Hal ini mengakibatkan perputaran modal pada keuangan BUMDes belum mengalami kemajuan.  Selain itu, kewenangan BUMDes yang berkaitan dengan kebijakan dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  dapat  dikatakan cukup baik. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu minimnya tindakan-tindakan yang dilakukan  oleh  BUMDes  guna  mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan  dalam  menagih tunggakan pada nasabah itu menjadi hal yang cukup jelas bahwa kewenangan yang ada masih terbatas.  Prosedur  ini  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  yang  tercantum  dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa  salah  satu  faktor  penyebab  macetnya  pembayaran  nasabah  dari  pengelolaan  dari pengelolaan BUMDes dalam mengimplementasikan persyaratan yang telah dibuat.
Selanjutnya,  sumber  daya  anggaran  pada  BUMDes  Karamat  Jaya  berdasarkan  hasil analisis  peneliti,  minimnya  permodalan  keuangan  BUMDes  dalam  program  simpan  pinjam. pasalnya modal yang dialokasikan untuk usaha simpan pinjam terbilang kurang untuk menarik perhatian warga dan membantu perekonomian masyarakat. Akan lebih baik  jika modal yang dialokasikan  oleh  pihak  desa  lebih  besar  sehingga  lebih  banyak  masyarakat  yang  berminat untuk ikut berpartisipasi. Disamping itu akan jadi nilai promosi tambahan kepada masyarakat sendiri jika dana yang dikeluarkan besar.
Dari  segi  sumber  daya  fasilitas,  pada  BUMDes  Karamat  Jaya  memiliki  beberapa hambatan,  yaitu  BUMDes  Karamat  Jaya  belum  memiliki  kantor,  walaupun  rencana pembangunan  ini  sudah  masuk  kedalam  RPJMDes  (rencana  pembangunan  jangka  menengah desa). Hal ini dikarenakan pihak Pemerintahan desa belum bisa menganggarkan dan memiliki skala prioritas pembangunan infrastruktur yang lain di masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan posyandu, dan lain-lain.

## D. KESIMPULAN
Bab  akhir  ini  menyimpulkan  dengan  pandangan  singkat  peneliti  terhadap  proses implementasi  kebijakan  usaha  simpan  pinjam  BUMDes  Karamat  Jaya  berdasarkan  model implementasi  Edward  III  terdapat  empat  faktor  dalam  menentukan  keberhasilan  dari implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Simpan  Pinjam  pada BUMDes  Karamat  Jaya,  yaitu  faktor  komunikasi,  aspek  sumber  daya,  disposisi,  dan  penguatan birokrasi.
Pertama, faktor komunikasi . Hal ini terkait dengan kebijakan usaha simpan pinjam yang disampaikan  dibuat  oleh  BUMDes  terhadap  nasabah,  yaitu  formulir   permohonan pembukaan  rekening, syarat-syarat peminjam, besarnya pinjaman, jangka waktu angsuran, jasa pinjaman.
Kedua, sumber daya. Dalam aspek sumber daya terbadi menjadi tiga faktor, sumber daya manusia  pelaksana  atau  pegawai  BUMDes  Karamat  Jaya  tidak  memiliki  latar  belakang  yang mendukung  untuk  melakukan  pelayanan  usaha  simpan,  sumber  daya  anggaran  terbatasnya anggaran  yang  tersedia  menyebabkan  kualitas  pelayanan  yang  seharusnya  diberikan  kepada masyarakat juga terbatas, sumber daya kewenangan, kewenangan dalam menjalankan program usaha  simpan  pinjam,  BUMDes  Karamat  Jaya  mengacu  pada  Standar  Prosedur  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam BUMDes.
Ketiga, disposisi.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  sikap  para  pengelola  BUMDes  Karamat  Jaya yang memiliki komitmen atau sikap dalam menjalankan kebijakan simpan pinjam, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Keempat, pengangkatan  birokrasi. Struktur birokrasi dimana SOP yang ditetapkan tidak menghambat  terhadap  pengimplementasian  kebijakan.  SOP  bersifat  fleksibel  sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan.

## REFERENSI
Kania, I., Geusan, G., Raturahmi, L., Ulumudin, A., Rustiana, E., & Budiman, M. (2019). The Analysis of the Village Law Implementation Policy by Using Edward III Model Approach in Garut. The International Seminar Series on Regional Dynamics Proceeding , 1 (1), 201 – 205. https://doi.org/10.19184/issrd.v1i1.13735
Kania, I., & Raesalat, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut. Jurnal Publik , 13 (1), 31 – 37. https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i1.12
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Yudiardi, D., Bin Hasyim, S., Kunci, K., & Usaha Milik Desa, B. (2020). Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Cisangkal  Kecamatan  Cihurip  Kabupaten  Garut.  In Budaya  dan Masyarakat (Vol. 1, Issue 1). www.lanmas.fisip.uniga.ac.id