## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI
Vianda Karina Ika Putri 1 , Bambang Winarno 2 , A. Rachmad Budiono 3 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : viandakarina@gmail.com
Abstract: Electronic policy or e-policy is an insurance contract that happends due to an electronic commercial transactions. But e-policy has been in Indonesia although there is no clear legal framework related to the existence of these e-policy. The purpose of this study are 1) Determine and analyze how the legality of e-policy according to the law in Indonesia. 2) Determine and analyze how the strength of e-policies evidence in the event of a dispute between the parties. Judicial review of electronic policy in the insurance agreement, namely: 1) E-polis as a form of agreement which could be interpreted is not qualify as legitimate e- policy  agreement  contrary  to  KUHDagang  to  be  equivalent  for  sub  law.  So,  insurance agreement can be interpreted is not meet objective conditions of an agreement that could result in the agreement is null and void (Article 1320 of KUHPerdata). 2) The strength of evidence on e-policy will have a strong legal force if the e-policy is made in the form of a deed  in  writing  and  acknowledged  by  both  parties  entered  into  an  agreement,  but  if  e- policy just softfile that send by email then e-policy does not have the strength of evidence because it was not in accordance with the provisions of Indonesian laws.
Keywords: Agreement, E-policy, The Insurance Agreement
Abstrak: Polis elektronik atau e-polis merupakan kontrak asuransi yang terjadi akibat suatu transaksi  komersial  elektronik.  Namun e-polis telah  berada  di  Indonesia  meski  belum  ada payung hukum yang jelas terkait adanya e-polis ini. Tujuan Penelitian ini ialah 1) Mengetahui dan  menganalisis  keabsahan  e-polis  menurut  hukum  di  Indonesia,  2)  Mengetahui  dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian e-polis dalam hal terjadi sengketa antara para pihak. Tinjauan yuridis terhadap polis elektronik dalam perjanjian asuransi, yakni : 1) E-polis sebagai suatu bentuk perjanjian yang dapat diartikan tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena e-polis bertentangan  dengan  KUHDagang  yang  setara  dengan  Undang-Undang. Sehingga perjanjian asuransi tersebut dapat diartikan tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  (Pasal  1320 KUHPerdata). 2) Kekuatan pembuktian pada e-polis akan memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila e-polis dibuat dalam bentuk akta yang tertulis dan diakui oleh kedua belah pihak yang  mengadakan  perjanjian,  namun  apabila e-polis tersebut  hanya  berbentuk softfile yang dikirim melalui email maka e-polis tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia.
Kata Kunci : Perjanjian, E-polis, perjanjian asuransi
1 Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2 Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3 Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Latar Belakang
Pada  zaman  globalisasi,  Komputer sebagai  alat  bantu  manusia  dengan didukung perkembangan teknologi informasi,  telah  membantu  akses  ke  dalam jaringan-jaringan  publik (public  network) dalam  melakukan  pemindahan  data  dan informasi,  dengan  kemampuan  komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi  perdagangan  pun  dilakukan  di dalam  jaringan  komunikasi  tersebut. Jaringan  publik  mempunyai  keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya  efisiensi  biaya  dan  waktu,  hal  ini membuat  perdagangan  dengan  transaksi elektronik (Electronic  Commerce) menjadi pilihan  bagi  para  pelaku  bisnis  untuk melancarkan transaksi perdagangannya.
Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa  bertatap  muka), non  sign  ( tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah  (seseorang  dapat  melakukan transaksi  elektronik  dengan  pihak  lain walaupun  mereka  berada  di  Negara  yang berbeda)  dengan  menggunakan  teknologi informasi.  Kemudahan  yang  ditawarkan teknologi  membuat  transaksi  elektronik berkembang  pesat.  Hal  ini  tidak  terbatas pada perdagangan barang saja namun sudah berkembang  pada  perdagangan  jasa. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam bisnis  asuransi  salah  satunya  menghasilkan
polis  elektronik  atau e-polis . E-polis merupakan  dokumen  polis  asuransi  dalam bentuk  elektronik  yang  diterbitkan  oleh perusahaan  asuransi  kepada  nasabah  berisi kontrak perjanjian.
Dalam  Undang-Undang  No  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian  yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan  pemegang  polis.  Sehingga  asuransi adalah  perjanjian  tanggung  menanggung antara  tertanggung  dan  penanggung  yang aktanya  disebut  polis  asuransi.  Kebutuhan akan  perlindungan  atau  jaminan  asuransi bersumber  dari  keinginan  untuk  mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung risiko  yang  dapat  menimbulkan  ancaman bagi  setiap  pihak,  baik  pribadi  maupun sebagai  pelaku  bisnis.  Risiko  yang  timbul dapat  bersumber  dari  bencana  alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan,  kesalahan,  kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing- masing risiko mungkin memerlukan bentuk penanganan yang berbeda. 4
Kontrak  asuransi  sangat  spesifik karena hanya ditandatangani oleh penanggung  (perusahaan  asuransi),  tetapi
4 A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.2
mengikat  tertanggung.  Isi  perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi  sesuatu  yang  baku  atau  standar. Pada praktiknya sering terjadi permasalahan antara  tertanggung  dan  penanggung. Kontrak asuransi merupakan suatu kontrak yang  sensitif.  Hal  ini  karena  yang  dijadikan objek  dalam  perjanjian  tersebut  merupakan suatu ketidakpastian.
Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  Indonesia  masih  merupakan permasalahan  yang  pelik.  Pasal  1313  KUH Perdata  mengenai  definisi  perjanjian memang  tidak  menentukan  bahwa  suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313  KUH  Perdata  hanya  menyebutkan bahwa  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih.
Asuransi  merupakan  salah  satu bentuk  perjanjian  sebagaimana  dalam KUHPerdata.  Dalam  Pasal  255  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD) menyatakan bahwa :
“Pertanggungan  harus  dilakukan secara  tertulis  dengan  akta,  yang  diberi nama polis. (KUHD 256.)”.
Hal ini berarti polis harus dilakukan secara  tertulis,  namun  demikian  semakin pesatnya perkembangan teknologi membuat
kebutuhan  akan    adanya  transaksi  yang mudah,  cepat,  dan  murah    telah  membuat beberapa  Perusahaan  asuransi  menawarkan e-polis sebagai  salah  satu  upaya  menarik konsumen.
Kemudahan bertransaksi melalui  internet  yang  terkesan  mudah  dan efisien  sangat  menguntungkan  Perusahaan Asuransi dan juga konsumen (tertanggung).
Sedangkan  dalam  regulasi  terbaru terkait  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2014  tentang  Perasuransian  tidak  terdapat definisi  dari  Polis.  Pengertian  dari  polis hanya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum  Dagang.  Beberapa  Perusahaan Asuransi  di  Indonesia  telah  memasarkan e- polis meski  belum  ada  payung  hukum  yang jelas terkait adanya e-polis ini. Efisiensi biaya operasional  dan  biaya  cetak  menjadi  alasan utama  beberapa  Perusahaan  Asuransi  di Indonesia menerbitkan e-polis.
Sejak  tahun  1999  Rancangan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dibahas  oleh  Badan  Legislatif yang  berwenang,  akhirnya  Indonesia mempunyai  aturan  hukum  untuk  mengatur masalah  tersebut  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang  disahkan  pada  tanggal  21  April  2008. Namun demikian Undang-Undang tersebut tidak  mengatur  secara  spesifik  mengenai e- polis .
Dengan  demikian  sampai  saat  ini masih belum terdapat Peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum e-polis ini.  Apalagi  apabila  kemudian  terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung yang memakai e-polis .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  beberapa permasalahan  pokok  yang  akan  diteliti antara  lain  sebagai  berikut  :  1)  Bagaimana keabsahan  e-polis  menurut  hukum  di
Indonesia?, 2) Bagaimana kekuatan pembuktian suatu e-polis? Pembahasan
Keabsahan  Polis  Elektronik  Menurut Hukum di Indonesia.
Kemampuan  komputer  dan  akses yang  semakin  berkembang,  maka  transaksi perdagangan  pun  dilakukan  di  dalam jaringan  komunikasi  tersebut.  Hal  ini membuat  perdagangan  dengan  transaksi elektronik (Electronic  Commerce) menjadi pilihan  bagi  para  pelaku  bisnis  untuk melancarkan  transaksi  perdagangannya. Transaksi  elektronik  bersifat non  face (tanpa bertatap  muka)  yang  tanpa  batas  wilayah (seseorang  dapat  melakukan  transaksi elektronik  dengan  pihak  lain  walaupun mereka  berada  di  Negara  yang  berbeda). Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam bisnis  asuransi  salah  satunya  menghasilkan polis elektronik atau e-polis .
Polis elektronik atau e-polis
merupakan  kontrak  asuransi  yang  terjadi
akibat  suatu  transaksi  komersial  elektronik. Pada  era  sekarang  telah  banyak  transaksi yang menggunakan media elektronik. Tidak hanya  terbatas  pada  perdagangan  barang namun  juga  jasa  yang  diperdagangkan melalui  transaksi  elektronik.  Polis  asuransi salah  satunya,  telah  dilakukan  melalui transaksi  elektronik.  Keuntungan  bagi nasabah  dengan  menggunakan  polis elektronik  adalah  mempersingkat  waktu serta  biaya  sedangkan  keuntungan  bagi perusahaan  asuransi  tentu  saja  memotong biaya operasional.
Pada proses penerbitan e-polis kurang lebih  sama  dengan  penerbitan  polis  pada umumnya.  Namun  demikian  terdapat beberapa  perbedaan.  Perbedaan  yang pertama adalah pada saat pembelian produk pembeli  tidak  menerima  penjelasan  dari marketing  namun  lebih  kepada  uraian informasi  dalam  website  saja.  Selanjutnya perbedaan  kedua  adalah  ketika  proses underwriting.  Underwriting merupakan  proses seleksi  risiko.  Analisis  atas  risiko  dilakukan untuk  menentukan  premi  yang  akan dibayarkan  oleh  tertanggung  nantinya (tergantung  seberapa  besar  risiko  yang dimiliki oleh tertanggung).
Selanjutnya,  pada  proses  akhir  yaitu penerbitan  polis  asuransi.  Apabila  biasanya polis  akan  dicetak  dan  dikirimkan  kepada tertanggung  melalui  kurir  maka  dalam proses  penerbitan e-polis yang  telah  selesai
tersebut  tidak  dicetak  namun  akan dikirimkan  kepada  tertanggung  melalui email.  Polis  yang  dikirimkan  penanggung kepada tertanggung berbentuk soft file .
Pada dasarnya e-polis juga merupakan bentuk dari perjanjian yang pada umumnya telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata :
“Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang atau lebih.”
Sebab  kesepakatan  atau  kata  sepakat merupakan  bentukkan  atau  merupakan unsur  dari  suatu  perjanjian  ( Overeenkomst ) yang  bertujuan  menciptakan  suatu  keadaan dimana  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya  suatu  kehendak.  Kata  sepakat dalam  suatu  perjanjian  dapat  diperoleh melalui suatu proses penawaran ( offerte ) dan penerimaan ( acceptatie ).
Teori keabsahan merupakan titik awal dalam  menjelaskan  validasi  dari  tindakan perjanjian e-polis .  Keabsahan  berasal  dari kata sah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legal . Legal dalam  kamus Oxford diartikan dengan based on the law 5 , sedangkan dalam Black’s  Law  Dictionary kata Legal diartikan of  relating  to  law,  established,  required or permitted by law, of or relating to law as opposed
5 Oxford  Learn’s  Pocket  Dictionary,  Fourth Edition, (United Kingdom: Oxford University Press, 2008), hlm. 251.
to  equity . 6 Dalam  kata  bahasa  Indonesia dapat  diartikan  menurut  undang-undang. Ini berarti bahwa kata sah diartikan dengan sesuatu  yang  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang.
Agar perjanjian asuransi yang dilakukan  menggunakan  media  elektronik dapat  dikatakan  sah  menurut  hukum perdata Indonesia, maka perjanjian tersebut harus  memenuhi  syarat  sah  perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata tersebut.
Selain  syarat  sah  perjanjian  yang disebutkan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata terdapat  pula  syarat  perjanjian  asuransi berdasarkan KUHDagang karena perjanjian asuransi  memiliki  kekhususan.  Berdasarkan Pasal 246 KUHDagang menyatakan bahwa :
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian,  dimana  penanggung  mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh  premi,  untuk  memberikan kepadanya  ganti  rugi  karena  suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan  dapat  diderita  karena  suatu  peristiwa yang  tidak  pasti.  (KUHPerdatad.  1774; KUHD 60, 249, 252, 269, 286, 593.)”
6 Henry  Black  Campbell, Black’s  Law Dictionary,  Seventh  Edition, (Saint  Paul:  West  Grup,
1979), hlm. 902.
Selanjutya  berdasarkan  Pasal  255 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang menyatakan bahwa
“Pertanggungan  harus  dilakukan secara  tertulis  dengan  akta,  yang  diberi nama polis. (KUHD 256)”
Dengan  demikian  kekhususan  dari perjanjian  asuransi  adalah  bahwa  perjanjian tersebut  harus  dilakukan  secara  tertulis dengan  akta  yang  kemudian  disebut  polis. Pengertian  tertulis  sendiri  dalam  Kitab Undang-Undamg  Hukum  Dagang  tidak terdapat  penjelasan  lebih  lanjut.  Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  apa  yang harus  tercantum  dalam  polis,  Pasal  256 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  asuransi  hanya  terdapat  dalam KUHDagang  dan  KUHPerdata  yang mengatur perjanjian secara umum. Sedangkan  Undang-Undang  No.40  tahun 2014  mengatur  mengenai  Perasuransian. Ketentuan polis terdapat dalam KUHDagang merupakan Peraturan Perundang-undangan  peninggalan  kolonial Belanda  sehingga  ketika  dipakai  untuk menerapkan  permasalahan  saat  ini  sudah tidak sesuai lagi.
Perkembangan pesat teknologi informasi  begitu  juga  dalam  dunia  asuransi
menimbulkan permasalahan baru yang tidak
hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan  KUHDagang  karena  pada saat  itu  belum  dikenal  adanya  teknologi informasi semacam itu. Saat ini berkembang pula  dalam  dunia  asuransi  polis  elektronik. Dengan  adanya  polis  elektronik  ini sebenarnya  lebih  bermanfaat  karena  proses pembuatan polis akan lebih cepat serta lebih memudahkan nasabah.
Menurut kamus besar bahasa
Indonesia pengertian Tulis adalah ada huruf (angka  dsb)  yang  dibuat  (digurat  dsb) dengan  pena  (pensil,  cat,  dsb);  bersurat (yang  sudah  disetujui);  yang  ada  tulisannya: piagam  yg  berupa  tembaga.  Sedangkan pengertian  tertulis  yaitu  (sudah)  ditulis; tersurat;  termaktub.  Pengertian  Written Contract menurut black law dictionary :
“A  "written  contract"  is  one which in all its terms is in writing.” Kontrak  tertulis  adalah  semua  syarat  dan ketentuan yang ditulis. Sedangkan
pengertian  writing  menurut black  law dictionary adalah :
“In the most general sense of the  word,  "writing"  denotes  a document,  whether  manuscript  or printed, as opposed to mere spoken words.  Writing  is  essential  to  the validity  of  certain  contracts  and other transactions.”
Pada arti yang paling umum dari kata,
" writing" menunjukkan  dokumen,  apakah naskah atau dicetak, sebagai lawan kata yang diucapkan  belaka.  Tulisan  adalah  penting untuk  keabsahan  kontrak  tertentu  dan transaksi lainnya.
Sehingga  pengertian  tertulis  yang dinyatakan dalam Pasal 255 Kitab Undang- Undang  Hukum  Dagang  “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis” memiliki pengertian tertulis  di  atas  kertas  (hitam  diatas  putih). Berdasarkan  pengertian-pengertian  diatas dapat disimpulkan bahwa tertulis baik yang merupakan  tulisan  tangan  maupun  hasil cetak.  Sesuatu  yang  ditulis  dengan  tangan atau dicetak diatas kertas.
Selanjutnya,  mengingat  KUHDagang tersebut  warisan  dari  Pemerintah  Belanda yang masih berlaku hingga saat ini sehingga dapat  diperkirakan  bahwa  pada  zamannya pengertian  tertulis  yang  dimaksud  dalam KUHDagang merupakan hitam diatas putih karena  pada  saat  itu  belum  terdapat  media elektronik.
Berdasarkan pengertian tertulis diatas maka perjanjian asuransi yang menggunakan e-polis  dapat  diartikan  pula  tidak  sesuai dengan  Undang-Undang  yaitu  Pasal  255 KUHDagang karena e-polis yang digunakan dalam  perjanjian  asuransi  tidak  sesuai dengan  makna  tertulis  yang  dimaksudkan KUHDagang.  Sehingga  e-polis  tersebut
tidak  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  yang ke  empat  yaitu  causa  yang  halal. Walaupun pada  dasarnya,  hukum  perjanjian  di Indonesia  menganut  asas  kebebasan berkontrak  (Pasal  1338  KUHPerdata). Dalam  hal  ini  setiap  pihak  yang mengadakan  perjanjian  bebas  membuat perjanjian  sepanjang  isi  perjanjian  tersebut tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip hukum  yang  berlaku,  tidak  melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337  KUHPerdata).  Sedangkan  perjanjian asuransi menggunakan e-polis bertentangan dengan  KUHDagang  yang  setara  dengan Undang-Undang.
Sehingga perjanjian asuransi  tersebut  dapat  diartikan  tidak memenuhi  syarat  objektif  suatu  perjanjian yang  dapat  mengakibatkan  perjanjian tersebut batal demi hukum.
Namun  demikian  perlu  diingat  Pasal 257  ayat  1  KUHDagang  menentukan bahwa perjanjian pertanggungan ada segera setelah  diadakan,  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung  mulai  sejak  saat  itu,  bahkan sebelum  polis  ditandatangani.  Pasal  257 KUHD  menyatakan  bahwa  perjanjian pertanggungan  itu  bersifat  konsensualisme akan tetapi Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian
pertanggungan  itu  dalam  suatu  akta  yang disebut  polis.  Sehingga  polis  merupakan
tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan. Melihat Pasal 257 ayat (1) KUHDagang  yang  menyatakan  bahwa perjanjian  pertanggungan  sudah  mulai berlaku  bahkan  sebelum polis  ditandatangi.
Hal ini berarti bahwa perjanjian pertanggungan menganut asas konsensualisme. Asas konsensualisme menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  yang dibuat  antara  dua  atau  lebih  orang  telah mengikat  sehingga  telah  melahirkan kewajiban  bagi  salah  satu  atau  lebih  pihak dalam  perjanjian  tersebut,  segera  setelah orang  tersebut  mencapai  kesepakatan  atau konsesus,  meskipun  kesepakatan  telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada  prinsipnya  perjanjian  yang  mengikat dan  berlaku  sebagai  perikatan  bagi  para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan  para  pihak  diperlukan  bukti tertulis  bahwa  perjanjian  tersebut  telah terjadi.
Pada  prakteknya  perjanjian  asuransi yang  dibuat  oleh  perusahaan  asuransi dengan  tertanggung  saat  ini  tidak  akan terjadi  klaim  kecuali  apabila  tertanggung dapat  menunjukan  polis  atau  cover  note yang dimiliki.
Apabila tertanggung melakukan  klaim  tanpa  membawa  bukti tertulis  berupa  polis  asuransi  maka perjanjian  yang  dibuat  dengan  penanggung
tersebut akan sulit dibuktikan eksistensinya. Dengan  demikian  tetap  dibutuhkan  suatu bukti  tertulis  yang  menyatakan  telah terjadinya suatu perjanjian.
Perjanjian  asuransi  menggunakan e- polis pada  dasarnya  telah  memenuhi  syarat sah  perjanjian  sesuai  dengan  yang  terdapat pada  KUHPerdata  seperti  yang  telah disebutkan  diatas.  Namun  demikian  e-polis tersebut  tidak  sesuai  dengan  Pasal  255 KUHDagang.
Perjanjian asuransi merupakan  suatu  bisnis  kepercayaan. Perjanjian  ini  tidak  akan  terjadi  tanpa adanya  kepercayaan  kedua  belah  pihak. Perjanjian  asuransi  baru  sah  apabila penutupannya  didasari  dengan  itikad  baik (Pasal  251  KUHDagang).  Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang digantungkan  pada  sesuatu  peristiwa  yang belum  pasti  sehingga  dalam  hal  ini  itikad baik  dan  rasa  saling  percaya  diantara  para pihak  sangat  penting.  Oleh  sebab  itu dibuatnya  perjanjian  asuransi  dalam  bentuk tertulis  yaitu  polis  sangat  penting  untuk melindungi  kepentingan  para  pihak  apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
Selanjutnya  Pasal  264  KUHDagang menentukan,  selain  mengadakan  perjanjian asuransi untuk kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian asuransi  untuk  kepentingan  pihak  ketiga, baik  berdasarkan  pemberian  kuasa  kepada pihak  ketiga  ataupun  diluar  pengetahuan
pihak ketiga yang berkepentingan.
Tertanggung dalam melaksanakan perjanjian asuransi  mempunyai  hak  dan  kewajiban yang  harus  dilaksanakan,  sehingga  apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin  kondisi  polis  maka  penanggung dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga keberadaan  polis  sangat  penting  dalam perjanjian asuransi.
Pada  perjanjian  asuransi  yang  lazim
dilakukan oleh tertanggung dan perusahaan asuransi  sekarang  ini  sering  digunakan perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan. Alasan digunakannya perjanjian baku dalam perjanjian asuransi adalah untuk mempersingkat waktu dan
menyederhanakan  bentuk  perjanjian  itu sendiri.  Sehingga  tertanggung  tidak  perlu repot  untuk  memikirkan  isi  perjanjian. Namun  demikian,  dengan  adanya  kontrak baku  perjanjian  sekarang  ini  banyak konsumen  yang  dirugikan  dengan  klausula yang ada dalam perjanjian tersebut.
Atas  dasar  kelemahan  konsumen tersebut,  maka  diperlukan  adanya  payung hukum  yang  kuat  yang  dapat  digunakan untuk memberdayakan
konsumen, melindungi  kepentingan  konsumen  secara integratif  dan  komprehensif  serta  dapat diterapkan  secara  efektif  di  masyarakat. Adanya undang-undang tersebut juga dapat digunakan  oleh  pemerintah  dan  lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Tertanggung  sebagai  pihak  yang lemah  memerlukan  perlindungan  hukum dari  Negara.  Pada  dasarnya  tertanggung merupakan konsumen sehingga tertanggung dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian asuransi antara tertanggung dan  perusahaan  asuransi  menggunakan perjanjian baku dalam membuat kesepakatan dengan tertanggung.
Perusahaan  asuransi    berposisi  sebagai pelaku  usaha,  sedangkan  tertanggung berposisi  sebagai  konsumen.  Perusahaan asuransi  sebagai  pelaku  usaha  didasarkan pada  pengertian  pelaku  usaha  pada  Pasal  1 angka  3  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen bahwa  Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi.  Sedangkan  tertanggung  sebagai konsumen didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang  Perlindungan  Konsumen  bahwa Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Kedua  pihak  tersebut mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  asuransi bahwa  perusahaan  asuransi  berjanji  untuk menanggung  risiko  yang  akan  terjadi  oleh tertanggung  sedangkan  tertanggung  wajib membayar  sejumlah  uang  yang  telah disepakati diantara keduanya.
Pada  dasarnya  perjanjian  tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bebas antara kedua pihak yang cakap untuk bertindak  demi  hukum  (pemenuhan  syarat subjektif)  untuk  melaksanakan  suatu prestasi  yang  tidak  bertentangan  dengan aturan  hukum  yang  berlaku,  kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum serta kebiasaan yang  berlaku  dalam  masyarakat  luas (pemenuhan  syarat  objektif). 7 Namun, terkadang perjanjian yang dibentuk
membuat  ketidak  seimbangan  kedudukan kedua  pihak  yang  berakibat  pada  tidak memberikan  keuntungan  bagi  salah  satu pihak.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa:
7 Abdul  Halim  Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, Banjarmasin, hlm. 95.
Perlindungan  konsumen  berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Untuk  itu  perlu  ditingkatkan  salah satu tujuan diselenggarakannya perlindungan konsumen yaitu asas kepastian hukum.  Polis  merupakan  salah  satu  bukti penting  untuk  melindungi  konsumen  dan membuktikan perjanjian asuransi itu sendiri. Tanpa adanya tatap muka dan bentuk polis yang  dikirimkan  berupa  softfile  melalui email  maka  dalam  polis  itu  sendiri  tidak dapat  dicantumkan  materai.  Padahal  dalam Pasal  2  Undang-Undang  13  Tahun  1985 telah menjelaskan mengenai macam-macam dokumen yang dikenakan Bea Materai.
Dengan  demikian  polis  termasuk dokumen yang dikenakan materai. Sedangkan Dokumen yang dimaksud dalam
Pasal  1  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah
“Dokumen  adalah  kertas  yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud  tentang  perbuatan,  keadaan  atau kenyataan  bagi  seseorang  dan/atau  pihak- pihak yang berkepentingan;”
Dengan demikian e-polis yang
merupakan dokumen elektronik tidak dapat dibebankan  bea  materai.  Pada  prakteknya
karena e-polis dikirimkan oleh sistem melalui kepada  tertanggung  langsung  melalui  email maka  tidak  terdapat  materai  pada e-polis tersebut.
Suatu  penjanjian  apabila  tidak terdapat materai di dalamnya pada dasarnya masih sah karena syarat sah suatu perjanjian
adalah sesuai dengan Pasal 1320
KUHPerdata.  Tidak  adanya  materai  tidak membuat  suatu  perjanjian  menjadi  tidak sah. Azas kepastian hukum yang tercantum dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dimaksudkan  agar  baik  pelaku usaha  maupun  konsumen  menaati  hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  salah satu hak konsumen adalah untuk mendapat informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau  jasa.  Memang  pada  prakteknya deskripsi  produk  asuransi  itu  sendiri  akan dimuat  di  website  Perusahaan.  Namun
demikian pengetahuan
masyarakat Indonesia yang sangat minim akan asuransi besar  kemungkinan  tertanggung  tidak memahami  dengan  seksama  terkait  dengan produk  asuransi  tersebut.  Sehingga  perlu penjelasan  tenaga  pemasar  dari  perusahaan asuransi tersebut. Dalam prakteknya tenaga pemasar  asuransi  harus  memiliki  sertifikat
dari asosiasi asuransi. Kurangnya pemahaman dari tertanggung besar kemungkinan menyebabkan dispute
dikemudian  hari.  Dengan  kedudukan konsumen  yang  berada  pada  pihak  yang lemah  kiranya  perlindungan  konsumen asuransi perlu lebih ditingkatkan lagi.

## Kekuatan E-Polis sebagai Alat Bukti
Pembuktian  merupakan  satu  aspek yang  memegang  peranan  sentral  dalam suatu  proses  peradilan.  Pada  kasus  pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini,  jika  tidak  cukup  alat  bukti,  terdakwa akan  dinyatakan  tidak  bersalah  dan  harus dibebaskan, begitupun sebaliknya.
Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian  ini  para  pihak  diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan  titik  pokok  sengketa  Sehingga, hakim  yang  memeriksa  dan  memutus perkara  akan  mendasarkan  pada  alat  bukti yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Pembuktian  merupakan  suatu  cara yang  dilakukan  oleh  suatu  pihak  untuk meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil atau  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam suatu  persengketaan  dan  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  mengenai  fakta hukum yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian  dijadikan  dasar  bagi  suatu
putusan hakim. Menurut Sistem HIR, dalam hukum  acara  perdata  hakim  terikat  pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya  boleh  memutuskan  perkara  melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh  undang-undang.  Alat-alat  bukti  yang disebutkan oleh undang-undang.
Pada perjanjian asuransi konvensional polis  dibuat  secara  tertulis  dan  ditanda tangani  oleh  penanggung.  Hal  ini  untuk mempermudah  pembuktian  apabila  terjadi sengketa  mengenai  perjanjian  asuransi tersebut.  Namun  untuk  polis  elektronik  ( e- polis) yang  dilakukan  tanpa  tatap  muka antara  para  pihak,  bukti  atas  transaksi tersebut  tersimpan  dalam  bentuk  data elektronik  yang  terekam  dalam  sistem penyimpanan  data  komputer  serta  polis yang  berbentuk  softfile  yang  dikirimkan dalam  bentuk  email.  Dalam  hal  ini  timbul permasalahan mengenai
kekuatan pembuktian e-polis tersebut sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.
Salah  satu  aspek  penting  dalam perjanjian  asuransi  menggunakan e-polis adalah pemahaman hukum atas suatu e-polis sehingga e-polis tersebut memiliki kedudukan dan  kekuatan  pembuktian  yang  sama sebagaimana hukum tertulis. Sistem hukum pembuktian  dalam  hukum  perdata  di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan  ketentuan  dalam  Pasal  1865 sampai  dengan  Pasal  1945  KUHPerdata,
Pasal  137  sampai  dengan  Pasal  158  dan Pasal  162  sampai  dengan  Pasal  177  HIR (untuk  Jawa  dan  Madura)  serta  Pasal  163 sampai  dengan  sampai  dengan  Pasal  185 dan  Pasal  282  sampai  dengan  Pasal  314 Rbg(untuk luar Jawa dan madura). Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, alat-alat bukti dalam  hukum  pembuktian  perdata  yang berlaku di Indonesia adalah Alat bukti surat atau  tulisan,  Alat  bukti  saksi,  Alat  bukti persangkaan,  Alat  bukti  pengakuan,  Alat bukti sumpah.
Dari  semua  alat  bukti  tersebut, dalam  hukum  acara  perdata  alat  bukti tulisan  mendapat  tempat  yang  utama.  Pada praktiknya,  suatu  perjanjian  harus  dibuat secara  tertulis  dan  ditandatangani.  Hal  ini adalah  untuk  mempermudah  pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata,  bukti  tertulis/  tulisan  ini merupakan  suatu  bentuk  akta  di  bawah tangan,  bukan  akta  otentik  karena  tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
Polis asuransi merupakan salah satu bentuk  akta  dibawah  tangan  karena  tidak dibuat  dihadapan  pejabat  umum  yang berwenang.  Polis  asuransi  dibuat  oleh  para pihak  saja  dengan  ditambahkan  materai pada  perjanjian  tersebut  karena  polis  pada dasarnya  dibuat  sebagai  alat  bukti  apabila
dikemudian hari terjadi sengketa. Demikian halnya  dengan e-polis pada  dasarnya  sama dengan polis pada umunya hanya haja e-polis memiliki bentuk yang berbeda yaitu berupa dokumen  elektronik  yang  dibuat  oleh sistem.  Yang  membedakan  dengan  polis biasa pada e-polis tidak terdapat materai. Mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Yahya Harahap menyebutkan  bahwa  untuk  Akta  di  Bawah Tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya yaitu:
a. Daya Kekuatan Pembuktian Formil;
1. Orang  yang  bertanda  tangan dianggap  benar  menerangkan  hal yang tercantum dalam akta;
2. Tidak  mutlak  untuk  keuntungan pihak lain
b. Daya Pembuktian Materiil.
1. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar;
2. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;
Apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas,  yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/ polis tersebut, maka polis tersebut memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata.
Berdasarkan  Pasal  255    KUHD,
perjanjian  asuransi  harus  dibuat  secara
tertulis  dalam  bentuk  akta  yang  disebut dengan  “Polis”.  Selain  itu,  berdasarkan Pasal 19  ayat (1)  PP  No.  73  Tahun  1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyatakan bahwa: “Polis  atau  bentuk  perjanjian  asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung  kata-kata,  atau  kalimat  yang dapat  menimbulkan  penafsiran  yang berbeda  mengenai  risiko  yang  ditutup asuransinya,  kewajiban  penanggung  dan kewajiban  tertanggung,  atau  mempersulit tertanggung mengurus haknya”
Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad,  S.H.,    berdasarkan  ketentuan dua  Pasal  tersebut  di  atas,  maka  dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti  tertulis  bahwa  telah  terjadi  perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.  Sebagai  alat  bukti  tertulis,  isi yang  tercantum  dalam  polis  harus  jelas, tidak  boleh  mengandung  kata-kata  atau kalimat  yang  memungkinkan  perbedaan interpretasi sehingga
mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak  dan  kewajiban  mereka  dalam pelaksanaan  asuransi.  Di  samping  itu,  polis juga  memuat  kesepakatan  mengenai  syarat- syarat  khusus  dan  janji-janji  khusus  yang menjadi  dasar  pemenuhan  hak  dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. 8
Menurut  Ali  Rido,  polis  adalah  suatu  akta
8 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya “ Hukum Asuransi Indonesia” (hal. 58),
yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya  sebagai  alat  bukti  dalam perjanjian  asuransi.  Sedangkan  Molenggraf mengatakan polis adalah suatu akta sebagai tulisan  sepihak,  dimana  diuraikan  dengan syarat-syarat  apa  penanggung  menerima perjanjian asuransi. Pada perjanjian
asuransi menggunakan e-polis perjanjian  asuransi dilaksanakan  dengan  menggunakan  media elektronik  tanpa  tatap  muka  antara  para pihak.  Bukti  atas  transaksi  tersebut  berupa softfile e-polis yang dikirimkan melalui email.
Hakim  dalam  memeriksa  suatu perkara  tidak  boleh  menolak  memeriksa suatu  perkara  dengan  alasan  tidak  ada hukumnya (ius  curia  novit) .  Sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk melakukan interpretasi  otentik  agar  suatu e-polis dapat diterima  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara perdata. Namun demikian dalam memeriksa hukum  acara  perdata  hakim  terikat  pada alat-alat  bukti  yang  sah  dan  tidak diperkenankan  melakukan  penafsiran.  Hal ini  berkaitan  dengan  sifat  dari  kebenaran yang  dicari  dalam  suatu  perkara  perdata, yaitu  kebenaran  formal  serta  dengan ketentuan  bahwa  alat  bukti  dalam  perkara perdata  bersifat  limitatif  sehingga  tidak memungkinkan
hakim melakukan penafsiran  diluar  apa  yang  telah  ditentukan Undang-Undang. Maka berdasarkan
ketentuan ini maka e-polis dapat
dikategorikan  tidak  memenuhi  syarat  bukti tertulis dan masih sulit diterima sebagai alat bukti dalam persidangan. Dengan demikian, apabila  terjadi  sengketa  maka  harus digunakan  alat  bukti  yang  lain  seperti keterangan saksi.
Indonesia telah melakukan upaya untuk mengatasi  pembuktian  yang  berkaitan dengan  transaksi  elektronik.  Hal  tersebut terdapat  pada  pasal  5  hingga  9  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas  Penanggung  (dalam  hal  ini perusahaan  asuransi)  berusaha  memenuhi kriteria  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  tersebut.  Perusahaan asuransi  telah  menyediakan  informasi  atas produk  yang  ditawarkan. Informasi  produk tersebut  dimuat  dalam  website  perusahaan asuransi.  Suatu  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  dapat  menjadi  alat  bukti hukum  yang  sah  karena  merupakan perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Brian A. Prastyo menegaskan UU ITE telah mempertegas print out sebagai alat  bukti.  Menunjuk  pada  5  ayat  (1), dimana  dirumuskan:  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun demikian terdapat
pengecualian  dalam  Pasal  5  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:
“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku untuk:
a. Surat  yang  menurut  Undang-Undang harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis; dan
b. Surat  beserta  dokumennya  yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta  yang  dibuat  oleh  pejabat pembuat akta”
Berdasarkan pemaparan diatas, pada hakekatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan  suatu  putusan  atau  untuk menghasilkan  suatu  penetapan.  Jadi,  tujuan pembuktian  adalah  putusan  hakim  yang didasarkan  pada  pembuktian  itu.  Sebagai tujuan  akhir  dari  pembuktian  itu  harus sesuai  dengan  tujuan  dari  hukum  pada umumnya.  Sehingga  kekuatan  pembuktian pada e-polis akan memiliki kekuatan hukum yang  kuat  apabila e-polis tersebut  dibuat dalam  bentuk  akta  yang  tertulis  dan  diakui oleh  kedua  belah  pihak,  namun  apabila  e-
polis  tersebut  hanya  berbentuk softfile yang dikirim  melalui  email  maka e-polis tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia.

## Kesimpulan
1. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,
E-polis sebagai suatu bentuk perjanjian pada  umumnya  telah  memenuhi syarat  sahnya  perjanjian  berdasarkan Pasal  1320  KUHPerdata.  Namun demikian  sebagai  sebagai  suatu bentuk  perjanjian e-polis juga  diatur dalam KUHDagang. Sedangkan berdasarkan  Pasal  255  KUHDagang pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.  Sehingga e-polis dapat  diartikan tidak  memenuhi  syarat  sah  perjanjian yang  ke  empat  yaitu  causa  yang  halal karena e-polis bertentangan  dengan KUHDagang  yang  setara  dengan Undang-Undang.  Sehingga  perjanjian asuransi tersebut dapat diartikan tidak memenuhi  syarat  objektif  suatu perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun  demikian  perlu  diingat  Pasal 257 ayat 1 KUHDagang menentukan bahwa  perjanjian  pertanggungan  ada segera  setelah  diadakan,  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari
tertanggung  dan  penanggung  mulai sejak  saat  itu,  bahkan  sebelum  polis ditandatangani.  Polis  penting  sebagai suatu bentuk penerapan perlindungan konsumen  yang  mana  merupakan amanat  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  serta  sebagai  alat  bukti apabila  terjadi  sengketa  diantara  para
pihak. 2. Kekuatan  pembuktian  pada  e-polis akan  memiliki  kekuatan  hukum  yang kuat  apabila e-polis dibuat  dalam
bentuk  akta  yang  tertulis  dan  diakui oleh  kedua  belah  pihak  yang mengadakan perjanjian, namun apabila e-polis tersebut hanya
berbentuk softfile yang dikirim melalui email  maka e-polis tersebut  tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan hukum positif Indonesia.

## Saran
1. Bagi pemerintah
a. Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya dunia bisnis asuransi  melalui  media  elektronik dan  untuk  menjamin  kepastian hukum e-polis maka  pemerintah sebaiknya segera merevisi KUHDagang  karena  KUHDagang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan  zaman.  Pengertian polis  dalam  KUHDagang  sudah tidak  sesuai  dengan  perkembangan dunia bisnis saat ini.
b. Dalam membuat peraturan hendaknya  Pemerintah  menjadikan UNCITRAL Model law on Electronic  Commerce  1996  sebagai salah satu bahan pertimbangan. c. Dalam membuat peraturan hendaknya pemerintah memperhatikan  harmonisasi  antar Pasal serta antar Peraturan
Perundang-Undangan  yang  terkait, dalam hal misalnya seperti Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  1985 tentang  Bea  Materai  dan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi Industri Asuransi Agar perusahaan asuransi di Indonesia membuat kajian yang lebih mendalam  terkait  dengan e-polis sehingga e-polis dapat  berlaku  dan memberi  kepastian  hukum  bagi  para pihak.
3. Bagi Konsumen/ tertanggung
Agar  konsumen/  tertanggung  lebih teliti  ketika  membeli  polis  asuransi agar  ketika  klaim  tidak  terjadi masalah.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan  Konsumen:  Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran , FH  Unlam  Press,
Banjarmasin.
A.  Junaedy  Ganie,  Hukum  Asuransi
Indonesia,Sinar  Grafika,  Jakarta,
2013.
Henry  Black  Campbell,  Black’s  Law Dictionary,  Seventh  Edition , (Saint Paul: West Grup, 1979).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oxford  Learn’s  Pocket  Dictionary,  Fourth
Edition , (United  Kingdom:  Oxford University Press, 2008).
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985 tentang Bea Materai.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  No.11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik
Undang-Undang  No.40  Tahun  2014 tentang Perasuransian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perasuransian.