To citate this article, please refer to: Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). MENDORONG Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia. Journal of Political Issues , 1 (1), 50-62. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6
Journal of Political Issues Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1│Nomor 1│Juli 2019 E-ISSN: 2685-7766

## Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia
Sandy Pratama 1 ;Arief Hidayat 2 ; Putri Aisyah 1
1 Jurusan Ilmu Politik,Universitas Bangka Belitung
2 Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada Email: sandy_djarib@yahoo.co.id

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  telaah  kritis  terhadap  reposisi  pelembagaan  oposisi  di  parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi parpol ini. Tulisan  ini  dengan  studi  deskriptif  analitis.  Sumber  data  diperoleh  dari  referensi  tentang  partai  politik  dan pemilu  serta  relasi  kuasa  antar  kekuatan  politik.  Tulisan  ini  mengambil  setting  celah  parlemen  yang membutuhkan  kehadiran  lembaga  kontrol  terhadap  fungsi  penyeimbang  kekuasaan  eksekutif  sebagai konsekuensi  dari  pengejawantahan  kewenangan  yang  cenderung  dilematis.  Penulis  menyimpulkan  bahwa jejaring  masyarakat  sipil  dapat  menjadi  alternatif  dominan  untuk  menjalankan  peran  pengawasan  terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan  parlemen,  maka  reposisi  organisasi  masyarakat  sipil  yang  dianggap  sebagai  representasi  utuh dan  ideal  dari  kepentingan  masyarakat  banyak,  menjadi  pilihan  terbaik  untuk  meredam  menguatnya demokrasi  kolusif.  Sinkronisasi  regulasi,  niat  baik  dari  partai  politik,  peran  control  masyarakat  civil,  dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju .
Kata Kunci: oposisi; kontrol masyarakat sipil; multipartai; check and balances

## Abstract
This paper aims  to provide a critical  review of the repositioning of the institutionalization of opposition in parliament and strengthening the function of control of parliament itself by civil society. The dynamics of the new  post-order  political  system  urges  the  creation  of  a  system  of  checks  and  balances  that  is  capable  of accommodating  the  complicated  issue  of  public  policy  governance  in  presidential  systems  with  this  multi- party parliament. This paper is a descriptive analytical study. Data sources were obtained from references about  political  parties  and  elections  and  power  relations  between  political  forces.  This  paper  takes  the setting of a parliamentary loophole that requires the presence of a control body on the balancing function of executive power as a consequence of the manifestation of authority that tends to be dilemmatic. The author concludes that the network of civil society can be the dominant alternative to carrying out a supervisory role on  legislative  performance  in  parliament.  When  executives  are  constitutionally  unable  to  adequately compensate for the function of parliamentary oversight, repositioning of civil society organizations that are considered as a complete and ideal representation of the interests of many people is the best choice to reduce the strengthening of collusive democracy. Synchronization of regulations, good intentions of political parties, the  role  of  control  of  civil  society,  and  the  synergy  of  the  perspective  on  the  consequences  of  multiparty systems that grow into the basis of more advanced democratization.
Keywords: oppotition; civil society controlling; multi-party; check and balances
Dikirim: Jul 23, 2019 Diterima: Jul 24, 2019 Dipublikasi: Jul 31, 2019

## PENDAHULUAN
Kebebasan  yang  muncul  dalam sistem demokrsi menuntut hadirnya elemen di luar negara untuk berperan serta aktif  dalam  memunculkan  isu-isu  yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Salah  satu  lembaga  yang  eksis  dan menjadi  pilar  demokrasi  adalah  entitas parlemen.  Dalam  prakteknya  parlemen yang  merupakan  representasi  dari  wakil rakyat,  berubah  menjadi  seolah  mewakili kelompok  kepentingan  atau  bahkan  partai tertentu. Kuatnya persoalan ini memunculkan  kritik  pedas  bagi  institusi parlemen  yang  jauh  dari  aspirasi  rakyat (konstituennya). Oleh sebab itulah, komunitas  masyarakat  sipil  ( civil  society ) dituntut  untuk  dapat  mengembalikan marwah  parlemen  ke  jalan  yang  benar sesuai  dengan  fungsi  asal  dan  juga  cita- cita keberadaannya.
Dalam  kacamata  sejarah,  entitas civil  society memang  tidak  akan  terlepas dari  ide  tentang  demokrasi.  Fenomena  ini bahkan  dapat  dilacak  sejak  karya  klasik Aristoteles  berjudul Politics .  Dalam  buku ini,  Aristoteles  membahas  mengenai koinonia politike sebagai konsep awal dari masyarakat  warga. Koionionia  politike dalam perjalanannya diterjemahkan
sebagai politica communicatio ,
communitas  politica , civilis  communitas , societas  civilis hingga  akhirnya  menjadi civil society .
Merujuk  pada  hasil  terjemahan tokoh renaissance Italia,  Leonardo  Bruni, atas  karya  Aristoteles  tersebut, koikonoia politike mengarah pada pengertian tentang
: pemerintahan negara republik, komunitas  hidup  bersama,  tatanan  sosial, komunitas  beradab,  tata  hidup  beradab, atau  nilai-nilai  keadaban.  Keberagaman makna inilah yang membentuk perkembangan  makna  masyarakat  warga dalam sejarah selanjutnya(Sudibyo, 2010).
Pada  abad  ke-17  dan  ke-18, peradaban barat dihadapkan pada kecenderungan semakin sulitnya
mengontrol  kekuasaan  negara.  Perluasan kekuasaan  negara  salah  satunya  adalah karena  konflik  agama  antara  Katolik  dan Protestan.  Para  raja  dan  bangsawan sebagaipmegang kekuasaan menyita kekayaan  geraja  dan  pemuka  agama sehingga smenghasilkan pemusatan sumber  daya  ekonomi  dan  politik  yang sangat besar.
Dari  sinilah  tumbuh  benih-benih kekuasaan yang absolut dan despotik. Dari sini  pula  muncul  narasi  sejarah  yang menempatkan  masyarakat  sipil  sebagai kekuatan untuk mengimbangi dan mengontrol  negara  guna  menghindari kesewenang-wenangan  dan  penindasan. Narasi masyarakat warga bertaransformasi dari  antinomi  “keberadaban  versus barbarisme menuju antinomi “tatanan oleh hukum  versus  tatanan  oleh  koersi” (Sudibyo, 2010).
Pemikiran mengenai kekuatan civil society yang dapat menopang berlangsungnya kehidupan demokrasi memang  menjadi  diskursus  yang  terus bergulir.  Semakin  mekarnya  konteks demokrasi elektoral liberal yang memberikan kebebasan pada individu dan juga civil society untuk bisa berpartisipasi dan mengontrol jalannya demokasi semakin terbuka lebar.
Kondisi  ini  nyaris  berkebalikan ketika  Indonesia  masih  ada  di  Era  Orde Baru,  dimana  kebebasan  sipil  menjadi sesuatu  yang  langka  dan  bahkan  sangat mahal.  Entitas civil  society ,  sebagai  satu kesatuan  atau part  system dari  demokrasi tentu  saja  memberikan  warna  tersendiri. Hadirnya  elemen  dan  kekuatan civil society mampu memberikan rona demokrasi era reformasi di Indonesia.
Kebebasan  yang  dmiliki  oleh civil society ini tidak terlepas dari tumbangnya rezim Orde Baru yang memang mengekang kebebasan sipil untuk berserikat,  berbicara,  berkumpul  apalagi mengkritik tindakan penguasa. Kemunculan  wacana  masyarakat  sipil  di
Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan  dari  konteks  interaksi  antara perkembangan mutakhir di dunia internasional  dan  berbagai  peristiwa  di dalam negeri.
Awal  mula  munculnya  wacana  itu dilatari  oleh  pelbagai  perubahan  politik yang  terjadi  di  benua  Eropa,  khususnya negeri-negeri  Eropa  Timur  pada  akhir tahun  1980-an  dan  awal  tahun  1990-an. Ketika  itu  mereka  tengah  menjalani sebuah  proes  transformasi  dari  era  politik otoritarian  rezim  komunis  menuju  era demokrasi.  Dampaknya  menyebar  ke kawasan  lain,  terutama  negeri-negeri  di Amerika  Latin,  Asia  dan  Afrika  yang sebagaian  besar  masih  berkutat  ada persoalan  transisi  menuju  demokrasi. Bahkan sebagian besar melukiskan bahwa keruntuhan  negeri-negeri  besar  Eropa Timur  merupakan    akibat  tak  terelakkan dari kebangkitan masyarakat sipil (Dahrendorf, 1992).
Sisi  domestik  wacana  masyarakat sipil  mulai  menderas  Indonesia  seiring dengan  menguatnya  tuntutan  reformasi dan  demokrastisasi  sistem  politik  Orde Baru sepanjang dasawarsa 1990-an. Semanjak  itu  wacana  masyarakat  sipil yang umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan
kelompok-kelompok masyarakat  bersifat  mandiri  dan  menarik jarak di luar struktur formal negara, mulai mewarnai  dinamika  politik  Indonesia (Culla,  2006).  Perkembangan  selanjutnya adalah  apakah  organisasi  sipil  yang  telah ada  mampu  memberikan  warna  dengan kemunculannya atau justru malah memberikan  praktek  demokrasi  yang bising  dikarenakan  unsur  non  pemerintah identik dengan kontra
atau ketidaksepahaman  sehingga  melahirkan konflik secara vertikal.
Mengupas  pemikiran civil  society tentu  saja  kita  tidak  akan  melupakan konsep dasar yang dikemukakan oleh para pemikir  politik  seperti  (Beetham,  1999)
menggagas  pemikiran  mengenai  civil rights,  political  ringhts  dan  social  rights, Alexis  de  Toqeuville  maupun  Marshall. Setidaknya  dalam  paper  ini  penulis  ingin mengelaborasi  bagaimana  konsep  teori dan  sekaligus  praksis  yang  ada  dalam konteks pemenuhan hak civil rights dalam bingkai civil society .
Kerapnya  pergesekan,  tumbuh  dan sekaligus  berkembanganya civil  society merupakan  hasil  pemikiran  pajang  akan adanya jaminan hak asasi yang mengejewantah  dalam  hak  politik.  Hak politik  ini  tentu  saja  oleh  pemikir selanjutnya (Marshall) harus dihubungkan dalam  konteks  apa  seseorang  memiliki hak  politik  kecuali  yang  bersangkutan adalah  member  dari  suatu  komunitas (negara)  dan  diakui  eksistensinya  dalam konsep citizen.
Dalam  paper  ini,  penulis  ingin mencoba  untuk  menghubungkan  relasi antara  civil society dengan  adanya  upaya kontrol  terhadap  parlemen  di  Indonesia. Sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam  kehidupan  demokrasi,  tentunya civil  society memiliki  kekuatan  yang mampu untuk mendorong hadirnya refomasi  di  tubuh  parlemen  Indonesia (Situmorang, 2013).
Konsep  hadirnya civil  society ini juga  berkorelasi  dengan  beberapa pemikir yang penulis sebutkan sebelumnya seperti Alexis  de  Tocqueville  (Lipset,  2007) menyatakan tentang kecenderungan- kecenderungan  dari  masyarakat  modern memunculkan  sebuah  perhatian  serius tentang  sistem  politik  pluralis-  sebuah sistem  politik  di  mana  banyak  kelompok berbeda  diperbolehkan  secara  sah  untuk mempengaruhi  kebijakan  publik.  Konteks yang  akan  diangkat  adalah Pertama , sejauh  mana  kekuatan civil  society membawa  perubahan  warna  parlemen pasca  reformasi  serta Kedua ,  bagaimana pula  dinamisasi  di  internal  parlemen
terjadi  dalam  konteks  fragmentasi  pihak opisisi dan pro terhadap pemerintah.
Dalam  satu  dasawarsa  ini  terdapat beberapa wacana kenegaraan yang semakin  dinamis,  khususnya  berkaitan dengan  penataan  sistem  ketatanegaraan; kelembagaan  negara.  Salah  satu  ide  yang berkembang seiring dengan adanya aspirasi  untuk  lebih  memberdayakan fungsi  kelembagaan  pemerintahan  sesuai dengan  prinsip-prinsip good  governance seiring dengan lahirnya gerakan reformasi dan  juga  pelaksanaan  fungsi  yang  telah dimiliki, sebagaimana yang telah diamanatkan  oleh  undang-undang.  Salah satu lembaga yang diharapkan menerapkan  prinsip-prinsip  pemerintahan yang baik adalah parlemen (DPR RI).
Sejak terjadinya amandemen UUD 1945 yang dilakukan sekurangnya sebanyak  4  (empat)  kali  (Perubahan Pertama  tahun  1999,  Perubahan  Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002) telah membawa  implikasi  politik  yang  sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa, ada perubahan struktur kelembagaan yang berubah dengan mencolok.
Salah  satu  yang  menjadi  fokus perhatian adalah upaya untuk memperkuat posisi  presiden  dan  wakil  presiden  yang pada  mulanya  dipilih  dan  dilantik  oleh parlemen  (MPR  RI),  berubah  menjadi dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat. Perubahan  ini  secara  politik  dipandang sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kekuasaan eksekutif secara  lebih  luas  dan  kuat  ( executive heavy ). Kondisi ini menyebabkan parlemen  sebagai  partner  eksekutif  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  menjadi seolah  lebih  terbatas,  karena  legitimasi presiden langsung berasal dari rakyat.
Peningkatan kewenangan presidensialisme  yang  menguat  ini  juga membawa konsekuensi politik, mengingat Indonesia  menganut  asas  multi  partai.
Secara  langsung  dapat  dijabarkan  adalah bahwa komposisi multi partai tersebut jika dikonversi  kedalam  perolehan  suara  kursi di  parlemen,  maka  konsekuensinya  tidak ada  partai  yang  dianggap  paling  dominan atau  mayoritas.  Jadi,  meskipun  presiden memiliki  legitimasi  dari  rakyat  secara langsung,  tidak  serta  merta  dapat  secara mulus melangsungkan program yang telah manjadi  janji  politiknya,  karena  harus melewati persetujuan parlemen yang multi interest ini.
Konsekuensi  ini  memunculkan sebuah pragmatisme baru, dimana kekuasaan eksekutif juga masih tergantung  dari  adanya  kekuatan  fraksi  di parlemen.  Tanpa  dukungan  parlemen, maka  eksekutif  dalam  hal  ini  presiden, tidak  dapat  menjalankan  kewenangannya secara  maksimal.  Secara  struktural  dapat dikatakan bahwa problem utama kelembagaan parlemen kita adalah minimnya kepedulian terhadap kepentingan publik, sesuai dengan prinsip good  governance sehingga  sangat  suit untuk  mengambalikan  fungsi  parlemen sebagai  penyambung  kepentingan  rakyat atau  biasa  disebut  penyuara  suara  rakyat dalam  perwakilan.  Lemahnya  kontrol konstituen terhadap parlemen ini menyebabkan pragmatisme dalam lembaga  perwakilan  terbelah  antara  yang mendukung  pemerintah  dengan  yang oposan  terhadapnya.  Lalu  dimanakah letak kekuatan civil society ?

## METODE PENULISAN
Kajian  menjabarkan  pentingnnya reposisi struktur pengawasan dalam mekanisme  check  and  balances  ala demokrasi  presidensialisme dengan wajah parlemen  yang  multi  parpol.  Karenanya memerlukan  identifikasi  dan  pemahaman yang  mendalam  untuk  melihat  konteks penyeimbangan  kekuasaan  terutama  pada dua badan utama pengelola kebijakan,yakni  Legislatif  dan  eksekutif meliputi berbagai
kompleksitas
permasalahan  dan  proses  yang  terjadi dalam dinamika tersebut. Oleh karenanya, pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  studi literatur.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Maxwell,  penelitian  kualitatif  antara  lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi  fenomena  dan  pengaruh yang  tidak  terantisipasi,  serta  memahami proses  (Maxwell,  1996).  Kajian  ini bertujuan mengidentifikasi persoalan yang muncul  dalam  konteks  demokrasi  yang semakin  kolusif  gegara  saling  silang  dan sandera  dalam  wewenang  pengawasan, mengidentifikasi peluang peran pengawasan  yang  dapat  dilakukan  oleh masyarakat  sipil  terhadap  parlemen  yang dianggap  mewakili  kepentingan  rakyat secara  paripurna,  serta  upaya  yang  dapat dilakukan  membangun  konsensus  untuk menjawab  berbagai  kepelikan  dalam dilemma  fungsi  dan  struktur  politik Indonesia hari ini.

## PEMBAHASAN

## Dinamisasi Parlemen
Dalam  kondisi  politik  yang  cair, dengan  pola  multi  partai  sehingga  tidak memunculkan partai politik dominan yang keluar  sebagai  pemenang  dalam  pemilu, menyebabkan partai yang ada membentuk poros  yang  saling  tarik  menarik.  Salah satu poros mendukung pemerintah, sebagai  legitimasi  suara  parlemen  dan sebagian lagi berposisi sebagai pengkritisi atau biasa disebut dengan oposisi.
Sebenarnya kerangka pro- pemerintah  dan  oposisi  dalam  parlemen tidak dikenal. Oposisi atau pro-pemerintah adalah  buah  atau  konsekuensi  adanya kebijakan  internal  partai  yang  kemudian mewujud menjadi kebijakan para wakilnya  di  parlemen  (Kusman,  2017). Hal ini dapat secara sederhana dilihat dari
adanya  sikap  para  wakil  rakyat  yang menjalankan  pola  perwakilan  dengan bercorak politico ,  atau  tunduk  pada kehendak partai politik. Dengan kata lain, oposisi  dianggap  sebagai  penyeimbang atau  pihak  yang  mengkritisi  kebijakan yang diambil oleh eksekutif.
Agar pemahaman mengenai oposisi  ini  benar  secara  konsep  maka  ada beberapa  pengertian  yang  disampaikan, seperti  oleh  Madjid  dalam  bukunya, “Dialog Keterbukaan” menyebutkan bahwa  dalam  negara  demokrasi  yang sehat  sangat  dibutuhkan check  and balance sebagai  kekuatan  pemantau  atau pengimbang,  sebab  dalam  pandangan yang  agak  filosofis  manusia  tidak  selalu benar  untuk  menjalankan check  and balance di  parlemen  adalah  partai  oposisi (Madjid, 1997).
Menurutnya  juga  oposisi  tidak berarti to  oppose (menentang)  tapi  dalam oposisi terdapat unsur to support (mendukung). Ini berbeda dengan oposionalisme  yang  menentang  sekedar menentang, subjektif dan memiliki ittikad kurang  baik.  Oposisi  dalam  semangat loyal,  loyal  pada  Negara,  loyal  kepada cita-cita  bersama  dan  bahkan  kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik  harus loyal. Dalam  terminologi  yang lain  (Mcgill,  1996)  menyatakan  oposisi adalah  golongan  atau  partai  penentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.
Dalam  sistem  demokrasi,  oposisi merupakan  sesuatu  yang  dianggap  wajar. Kehadiran  oposisi  sebagai  entitas  yang tidak  sepakat  atau  bersebrangan  dengan pihak yang memegang legitimasi kekuasaan  merupakan  perwujudan  dari hak  berdemokrasi.  Dalam  konteks  ini (Marland, 2013) mendeskripsikan bagaimana oposisi berkerja sampai dengan  meraih  kekuasaan  dalam  proses kontestasi pemilu yang dilakukan.
Perlu digaris bawahi bahwa konteks  oposisi  pada  awalnya  merupakan hal-hal yang dipertentangkan secara ideologis  dan  bukan  merupakan  bagian dari  proses  pemilu  prosedural.  Konteks pendekatan  Marxis  misal  menyebutkan bahwa  ideologi  sebagai  basis  perbedaan kelas sangat kontras antara kaum pemodal dan  pekerja,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  kaum  buruh  merupakan  oposan dari kaum pemodal.
Dalam sistem kepartaian, perwujudan  dari  manisfestasi  ideologi  ini diduplikasi oleh partai politik dan dijadikan  sebagai  penegas  perjuangan partai  sehingga  konteks  ideologi  menjadi hidup sebagai sesuatu yang diperjuangkan.  Sementara  itu,  dalam konteks  pasca  pemilu  oposisi  diperlukan sebagai  penyeimbang  pemerintah  dalam membuat, melaksanakan
dan mengevaluasi  kebijakan.  Konteks  oposisi melembaga  dalam  fraksi  yang  ada diparlemen sekaligus
menjalankan fungsinya  ( controlling , budgeting ,  dan supervisory ).
Pada  konteks  koalisi,  perjuangan dalam oposisi tidak sepenuhnya
dilakukan,  sebab  watak  dari  kelompok kepentingan  dan  partai  adalah  mengakses sumber  daya  dan  kekuasaan  (Marland, 2013). Sehingga jika dikatakan bahwa ada oposisi yang benar-benar oposisi mungkin hanya  ada  dalam  sistem  pemerintahan parlementer.  Dalam  sistem  pemerintahan presidensial  sangat  kecil  kemungkinan oposisi bekerja dalam ruang yang kosong. Oleh sebab itulah, akses terhadap kekuasan  terkadang  membuat  partai  yang pada  awalnya  bertarung  dalam  pemilu kemudian  menjalin  komunikasi  dan  lobi politik  untuk  membentuk  pemerintahan secara bersama-sama.
Sisi partai yang memiliki dukungan  mayoritas  suara  dalam  pemilu juga  membutuhkan  dukungan  politik, khususnya  dalam  parlemen.  Keharusan dalam  mendulang  suara  parlemen  ini
ditujukan  untuk  mengamankan  kebijakan pemerintah dan mengakselerasi kekuasaan sehingga semakin mudah dalam pelaksanaanya.  Oposisi  sebagai vis  a  vis pemerintah  memiliki  kemampuan  dalam menggalang  simpati  publik,  misal  jika pemerintah  menerapkan  kebijakan  yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, oposisi diharapkan menghadirkan  kontrol  atau  kritik  bahkan menolak atas kebijakan itu.
Kendali oposisi inilah yang sebenarnya  diharapkan  agar  demokrasi menjadi  sehat.  Di  sisi  lain,  pragmatisme dalam  memburu  kekuasaan  juga  menjadi keinginan  yang  menggoda  partai  oposan untuk  berkoalisi.  Namun,  oposan  yang sehat tidak selalu kontra terhadap kebijakan  pemerintah.  Oposan  hanya bekerja  dalam  isu  yang  memunculkan debat  publik;  kontroversial  dalam  suatu isu tertentu.
Tabel 1 Konfigurasi Fraksi Pendukung dan Oposisi di Parlemen Era Pemerintahan SBY-Boediono No Pendukung Oposisi 1 Demokrat PDIP 2 Golkar 3 PKS 4 PAN 5 PKB Gerindra
6 PPP 7 Nasdem 8 Hanura Jumlah 8 2 Sumber : Diolah dari berbagai sumber Tabel 2 Konfigurasi Fraksi Pendukung dan Oposisi di Parlemen Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla No Pendukung Oposisi Netral 1 PDIP
Gerindra Demokrat 2 Golkar 3 PAN 4 PKB PKS
5 PPP
6 Nasdem 7 Hanura Jumlah 7 2 1 Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Dalam  kondisi  seperti  ini  maka oposisi adalah sebuah keniscayaan, mengingat seluruh komposisi partai memiliki  platform  dan  juga  cara  yang berbeda dalam mencapai tujuannya.
Dalam konteks tersebut  untuk  mendorong lahirnya  pola check  and  balance antara eksekutif  dan  legislatif  memang  idealnya dibutuhkan  para  pihak  dalam  parlemen yang  bertindak  sebagai  oposisi  (lihat Tabel  1).  Tujuan  dari  adanya  oposisi adalah memastikan kebijakan atau pendapat yang di keluarkan oleh pemerintah  sesuai,  sejalan  serta  patuh terhadap  koridor  aturan  serta  digunakan sebesar-besarnya  demi  mencapai  tujuan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pelembagaan  oposisi  di  tingkat parlemen  tentunya  memiliki  konsekuensi yang  lebih  konkret  dibandingkan  dengan aksi  yang  dilakukan  oleh  golongan civil society .  Aksi  oposisi  oleh  parlemen  lebih menyederhanakan pola
artikulasi kepentingan para oposan yang tidak setuju dengan  gagasan  atau  kebijakan  yang  di tawarkan oleh pemerintah.
Sehingga, dalam konteks ini peran masyarakat  sipil  masih  sangat  minim, khususnya  berkaitan  dengan  artikulasi kepentingan dan juga akomodasi kepentingan  tersebut,  terutama  bagi  para legislator. Berkaca pada beberapa kebijakan yang ada seperti koversi minyak tanah  ke  gas  pada  era  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono, pencabutan subsidi listrik  bagi  golongan  mampu  pada  era Presiden  Joko  Widodo  serta  bentuk jaminan  kesehatan  dan  lain-lain,  tentu membuat sebagian masyarakat perlu untuk menyuarakan  aspirasinya  dengan  lebih cepat  melalui  para  wakilnya  di  parlemen. Tujuannya  adalah  memastikan  bahwa kebijakan  ini  tidak  melanggar  dan merugikan  masyarakat,  serta  berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artikulasi di  parlemen  melalui  wakil  oposisi
membuat  para  pengambil  kebijakan  di pihak  eksekutif  semakin  berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan.

## Ambang Batas Parlemen
Sesuai dengan tujuan untuk menata pola  parlemen  kita  yang  saat  ini  masih terpaut  pada  pola  patron  pada  partai politik,  maka  beberapa  aktivis  pegiat pemilu juga melakukan uji materi khususnya  terkait  dengan  ambang  batas yang  diberlakukan  di  parlemen.  Ambang batas ini adalah salah satu syarat hadirnya keterwakilan partai politik dalam lembaga perwakilan 1 .  Dalam  putusan  sebelumnya yakni  Putusan  MK  Nomor:  52/PUU- X/2012 dalam perkara  yang diajukan oleh partai  politik  kecil,  MK  mengabulkan untuk  sebagian  dan  mentapkan  ambang batas  parlemen  (DPR  RI)  adalah  sebesar 3,5  persen  perolehan  suara  sah  secara nasional.
Setelah  keluarnya  putusan  MK  ini tentu  saja,  beberapa  pihak  menganggap bahwa  PT  (Parlementary  Treshold)  3,5 persen  adalah  syarat  untuk  membentuk fraksi  secara  mandiri 2 ,  sehingga  adanya penguatan  mengenai  syarat  kenaikan ambang batas parlemen untuk membentuk
1 Lembaga Swadaya Masyarakat, Perludem, Yayasan  Soegeng  Sarjadi  dkk,  mengajukan gugatan  uji  materi  pada  Mahkamah  Konstitusi (MK),  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  MPR,  DPR, DPD  Dan  DPRD,  khususnya  pasal  208,  dimana mengatur  mengenai  ambang  batas  parlemen.  MK menolak  seluruh  permohonan,  karena  sebelumnya telah keluar hasil uji materi dengan pokok perkara yang  sama  dengan  putusan  MK  Nomor:  52/PUU- X/2012  yang  diajukan  oleh  partai  politik  kecil. MK  memutuskan  ambang  batas  DPR  RI  adalah sebesar  3,5  persen  dari  jumlah  perolehan  suara nasional,  sedangkan  untuk  parlemen  daerah (DPRD  provinsi  dan  kabupaten/kota)  adalah sebesar 2,5 persen.
2 lihat pasal 82 ayat 3, Undang-Undang  nomor 17 tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD; “fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang  batas  perolehan  suara  dalam  penentuan perolehan kursi DPR”.
fraksi  akan  bertentangan  dengan  putusan MK 3 .  Secara  yuridis,  maka  putusan  MK menjadi  salah  satu  landasan  hukum  bagi partai yang tidak ingin adanya penyederhanaan parlemen. Selain itu, pola multi partai tidak serta merta dapat dengan mudah  melakukan  penyederhanaan  partai politik,  sebagaimana  yang  terjadi  pada masa Orde Baru.
Tabel 3.
Jumlah Perolehan Kursi DPR RI dalam
Pileg 2014 Nama Fraksi Jumlah Kursi Presentase PDIP 109 19,46 Golkar 91 16,25 Gerindra 73 13,04 Demokrat 61 10,89 PAN 4 8,57 PKB 47 8,39 PKS 40 7,14 PPP 39 6,96 Nasdem 36 6,43 Hanura 16 2,86 Jumlah 560 100 Sumber : http://dpr.go.id/tentang/fraksi Penyederhanaan
pembentukan Fraksi  tentu  saja  harus  di  dahului  dengan adanya  perubahan  atas  Undang-Undang MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Sebab jikalaupun tujuan dalam membuat penyederhanaan komposisi parlemen dengan maksud untuk membentuk polarisasi  keanggotaan  fraksi  menjdi oposan  atau  pendukung  pemerintah  tidak dengan mudah dapat dilakukan.
Ini adalah konsekuensi dari beberapa  sebab, Pertama ,  kita  menganut pola  multi  partai,  sehingga  partai  yang lolos  ambang  batas  dapat  membentuk fraksi mandiri. Selain itu, perlu dilihat dari platform  partai  politik  dan  juga  unsur
3 Dalam  Undang-undang  Pemilu  Nomor  7  tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diputuskan bahwa Ambang Batas parlemen adalah sebesar 4 (empat) persen  untuk  DPR  RI.  Ambang  batas  ini  naik  0,5 persen  dibandingkan  dengan  pemilu  tahun  2014. Jika  dikonversi  dalam  kursi  nilai  4  %  adalah sejumlah  22  kursi.  Sedangkan  ambang  Batas Presiden  adalah  sebesar  20%  kursi  parlemen  atau 25 % suara sah secara nasional.
ketokohan yang kuat yang masih melingkupi  dinamika  perpolitikan  kita. Kedua ,  pola  koalisi  dan  peta  politik  yang cair selama pemilu presiden menyebabkan partai  tidak  selalu  beroposisi. Ketiga , munculnya  opsi  partai  dengan  langkah “netral”  seperti  yang  dilakukan  oleh Fraksi Demokrat (lihat tabel 1) 4 . Keempat , tidak  adanya  pola  koalisi  yang  solid  dan permanen,  artinya  pergantian  rezim  dapat berimplikasi  pada  peta  politik,  sementara beroposisi  dan  dilain  waktu  dapat  pula berkoalisi  atau  bahkan  netral.    Dengan pola  yang  ada  tersebut  nampaknya  tanpa itikad  politik  yang  kuat  tentu  akan  sangat sulit untuk dapat membuat pola konfigurasi Fraksi yang sederhana.

## Persoalan Partai Kartel
Kesulitan dalam dinamisasi parlemen  guna  mewujudkan  demokrasi yang  sehat  juga  terhambat  dengan hadirnya  politik  kartel.  Pola  kartel  ini sebenarnya  menjadi  fokus  utama  dalam membagi bagaimana para elitpartai mengkavling  sumber-sumber  anggaran yang  berasal  dari  pos  belanja  negara. Meskipun  pelaksanaan  pola  kartel  ini telah  berlangsung  sejak  jaman  SBY, namun dalam pemerintahan Jokowi, kartel juga  masuk  dan  menjadi  persoalan  yang serius.  Banyaknya  koalisi  partai  yang merepresentasikan  kebijakan  ketua  dan elit partai untuk bergabung dalam gerbong pemerintah,  mambuktikan  bahwa  ada kalkulasi politik secara ekonomis.
Faksi  pemerintah  dalam  hal  ini PDI  P  meskipun  telah  meraup  sebesar
4 Dalam  konsep  propemerintah  atau  oposisi  tidak dikenal “netral”. Partai demokrat dan Fraksinya di Parlemen  sesungguhnya  berada  dalam  lingkaran oposisi.  Namun  membuat  episentrum  sendiri dengan menolak bergabung dengan Fraksi Gerindra  dan  PKS  yang  secara  terang-terangan menyatakan  oposisi  pada  pemerintahan  Joko Widodo-Jusuf  Kalla.    Siapapun  pihak  yang berlawanan atau tidak berada dilingkaran pemerintah  adalah  oposan;  Lihat  Alex  Marland dan Tom Flanagan (2013) tentang Konsep Oposisi.
19,4  persen  suara  parlemen  tetap  tidak akan  mampu  menggolkan  kebijakan pemerintah jika tidak menguasai setidaknya  50%+1  suara  parlemen.  Pola pendekatan pun dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menghadirkan kekuatan  dengan  basis  suara  parlemen. Terbukti  bahwa kebijakan-kebijakan  yang diusulkan  pemerintah  hampir  100  persen lolos diparlemen. Mislanya tentang kenaikan  harga  BBM,  Undang-Undang MD3, Perppu Ormas, pembentukan UKPIP  dan  penambahan  Staf  Khusus Presiden serta pengesahan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015-2018.
Dukungan  politik  yang  kuat  dari parlemen  menjadi  sinyal  hadirnya  saling tukar  (take  and  give)  antara  partai  pro pemerintah  sendiri.  Corak  inilah  yang ditengarai  bernuansa  bagi-bagi  kursi selain  indikasi  lain  sebagai  bagi-bagi kavling proyek atau anggaran.
Pada awalnya partai kartel terbentuk  karena  nihilnya  representasi politik  pada  saat  Orde  Baru.  Orde  Baru mengatur secara penuh bagaimana sumber daya  dikelola  dalam  lingkaran  elit Soeharto dan kroninya (dengan melibatkan ABRI).
Keterbatasan mengakses  sumberdaya  dan  kuasa  inilah yang  menyebabkan  hadirnya  demokrasi delegatif pada saat reformasi. Dengan kata lain  demokrasi  delegatif  adalah  suatu bentuk demokrasi yang mampu menampung segenap aspirasi yang menjadi  kepentingan  atau  representasi politik dari berbagai unsur.
Para  pihak  yang  ditunjuk  sebagai delegate atau  perwakilan  selayaknya menjadi  corong  yang  dapat  membawa aspirasi  publik  kearah  posistif.  Namun sayangnya, hal ini tidak terjadi. Pola yang ada  justru  mengarah  pada  adanya  praktek kolusi.
Demokrasi Kolutif
yang
dipopulerkan oleh (Slater, 2004)
merupakan  sebuah  bentuk  watak  politik
yang  lebih  mengutamakan  kompromi  dan membuat deal-deal polik, untuk selanjutnya  bersama  dalam  satu  gerbong politik. Tidak ada ruang untuk mengendalikan  pola  pemerintahan  yang demokratis,  karena  pihak  yang  masuk dalam  lingkaran  kekuasaan  sepenuhnya telah  diberikan  “jatah”  sesuai  dengan porsi  kekuatan  politik  yang  dimilikinya. Misalnya  dari  mulai  komposisi  dalam kabinet,  jajaran  pengurus  perusahaan negara,  maupun  jabatan  lainnya  dalam lembaga  sampiran  negara.  Pola  ini  sudah berlangsung  pada  era  SBY  sampai Jokowi.
Istilah demokrasi kolusif sebenarnya  baru  populer  pada  saat kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY).  Istilah  sebelumnya dipakai Dan Slater untuk menggambarkan perkembangan  demokrasi  Indonesia  dan pemerintahan  Presiden  SBY  sejak  pasca- Pemilu  dan  Pilpres  2004.  Demokrasi kolusif  mengacu  kepada  perilaku  politik Presiden  SBY  yang  lebih  memilih  ‘ko- opsi’  dan  konsensus  daripada  kompetisi politik secara fair.
Demokrasi  kolusif  terlihat  jelas dalam  pengaturan  keseimbangan  yang sangat  hati-hati  dalam  kabinet,  ketiadaan parpol  oposisi  (yang  efektif)  di  parlemen, dan  hubungan promiscuous (sering  gonta ganti  pasangan)  di  dalam  aliansi-aliansi politik  yang  ada.  Hasilnya,  aliansi-aliansi politik  itu  sangat  tidak  stabil  karena parpol-parpol  terus  membentuk  aliansi, meningggalkan  aliansi,  dan  membuat aliansi  baru  berdasarkan  pertimbangan jangka  pendek  yang  nyaris  kosong  dari komitmen  ideologis  dan  kepentingan konstituen mereka.
Selain  disebabkan  karena  sistem yang  kolusif,  kecenderungan  partai  yang mengadopsi  ideologi cacth  all 5 dan  juga
5 Cacth  all  party merupakan  kecenderungan  partai yang  mulai  meninggalkan  basis  ideologi  dalam perjuangannya.  Partai  semacam  ini  melebur  dan
kartel  turut  menyumbang  pembusukan parlemen  dari  dalam.  Kedua  jenis  partai politik  ini  merupakan  pihak  yang  masuk dan turut melahirkan pemerintahan kartel. Secara  tipikal  pada  awalnya,  dengan diterapkannya  demokrasi  liberal  yang mengakui  adanya  istilah one  man,  one vote dan one  value menyebabkan  partai politik seluruhnya
mengarahkan
sumberdaya yang  dimilikinya  untuk meraih sebesar-besarnya dukungan publik, khususnya  dalam  meraih  suara  melalui pemilihan umum.
Dari  sanalah cactch  all  party muncul  untuk  berperilaku  inkusif,  tidak membedakan berdasarkan ideologi, kelompok kepentingan dan lain sebagainya.  Partai  yang  berideologi  islam pun  seperti  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  membuka  diri  dan  ruang  bagi  para legistlator yang berbeda agama. Selain itu, masih ada lagi PKB yang notabene identik dengan NU, PAN yang menjadi personifikasi  Ormas  Muhammadiyah  dan seterusnya;  Mereka merubah diri  semakin inklusif  bagi  para  kelompok  yang  ingin bergabung  didalamnya.  Bias  kepentingan yang  dibawa  inilah  yang  kemudian menjadikan  partai  menjadi  lebih  bersifat populis,  semata  hanya  mengejar  aspek elektoral  (kursi),  sehingga  tidak  mampu mengagregasikan  kepentingan  pihak  yang diwakilinya karena terlalu plural.
Dalam konteks lain Cacth all party akan  menjadikan  pola  pemerintahan  yang hanya  berorientasi  bagi-bagi  kekuasaan. Para pihak yang memiliki kekuatan politik yang kuat dan lemah akan terukur dengan pemberian jumlah pos pemerintahan, yang biasa dikatakan “basah” dan “kering”.
Pos  yang  basah  sesungguhnya terdiri  dari  departemen  atau  kementerian yang cukup besar mengelola dana negara, sedangkan  pos  yang  kering  cenderung memiliki lebih sedikit dana yang dikelola.
sama  sekali  tanpa  ideologi,  mengikuti  arah  trend pasar  pemilih  dan  tidak  memiliki  g rassrot yang kuat.(Mitzner, 2008).
Dalam partai kartel atau bahkan pemerintahan  kartel,  nyaris  tidak  terjadi kompetisi, karena yang ada adalah praktek distribusi    sumber  daya  ekonomis  sesuai dengan  porsi  masing-masing.  Oposisi merupakan  pihak  yang  juga  mendapatkan kompensasi  politik,  sehingga  para  pihak yang  mengontrol  jalannya  pemerintahan menjadi lumpuh.
Kontrol Civil Society Terhadap Parlemen Melihat  dari  aspek  konfigurasi parlemen dikaitkan dengan sistem pemerintahan  kita  yang  Presidensil,  maka terlihat  sebenarnya  meskipun  presiden memiliki  kewenangan  yang  relatif  lebih besar,  namun  tetap  saja  jika  tidak didukung oleh mayoritas kursi di parlemen  hal  itu  akan  menjadi  sia-sia. Selanjutnya,  kita  akan  melihat  bagaimana kontol  masyarakat  sipil  dalam  mengawal para wakilnya di parlemen.
Dalam  konteks  kontrol  publik, tentu  saja civil  society memiliki  korelasi. Dalam masyarakat modern yang memberlakukan prinsip demokrasi “kelayakan”  untuk  melakonkan    peran- peran  politik    dibangun  lewat  mekanisme pemilihan  umum.  Dalam  pemaknaan  ini representasi menjadi kriteria dasar menentukan  kelayakan  untuk  menjadi  elit politik, sementara lembaga-lembaga politik (legislatif dan parpol utamanya dan bukannya  keluarga)  menjadi  ajang  utama pelatihan elit politik. Politik pada masyarakat  macam  ini  dijalankan  oleh aneka  kelompok  yang  berpengaruh  lewat kerja  “agen”,  “juru  bicara”  atau  “simbol kepercayaan”  yang  dipilih  mereka. Kelompok-kelompok  ini  bisa  hadir  dalam raut  sebagai  sebuah  area  geografi, kelompok  okupasi,  etnik  ataupun  agama, bahkan lingkaran elit parpol (Lay, 2006).
Jejaring  masyarakat  sipil  inilah yang sekiranya mampu mendorong reformasi kelembagaan parlemen. Melalui advokasi  dalam  penyusuna  perundang-
undangan tentang pemilu, misal persyaratan  pencalonan  anggota  dewan 6 , masa  tugas,  sistem  pemilu 7 ,  distribusi kursi sampai pada ambang batas parlemen.
Kekuatan  dalam civil  society ini dapat  menajdi  representasi  masyarakat secara  mayoritas,  karena  institusi civil society masih  dianggap  sebagai  pihak yang  masih  membela  kepentingan  rakyat secara  murni.  Meskipun  dalam  hal pelaksanaan kebijakan belum tentu aspirasi  masyarakat  sipil  terakomodir, namun  setidaknya  pergumulan  opini  dan desakan  kepada  pemangku  kebijakan mampu  merubah  sikap  dan  pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.
Korelasi  antara  kontrol  terhadap parlemen  dan  pergerakan civil  society yang  kemudian  dianggap  sebagai  sebuah manifestasi  pasca  Orde  Baru  seperti  yang di  sampaikan  diatas  akan  membawa dampak yang dinamis bagi iklim demokrasi.  Pembelahan  yang  terjadi  di dalam  parlemen  antara  pihak  oposan  dan pro  eksekutif  rasanya  akan  menafikkan peran  kekuatan  civil  society,  padahal menurut Toqueville, demokrasi yang sehat justru  ketika  sipil  mampu  mengontrol parlemen,  bukan  hanya  dalam  aspek rekruitmennya  namun  juga  pada  aspek sejauh mana legislator mampu mengantarkan  atau  memberikan  jaminan
6 Dalam  isu  yang  hangat  sekarang  ini  misalnya koalisi  masyarakat  sipil  mendukung  KPU  RI melarang  caleg  mantan  napi  koruptor  ikut  dalam pemilu 2019. Lihat: http://www.koran- jakarta.com/koalisi-masyarakat-sipil-dukung- larangan-koruptor-nyaleg/ diakses  pada  30  Mei 2018 7 Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka memungkinkan calon wakil rakyat yang dekat dengan konstituennya terpilih secara demokratis. Hal ini mengawali berakhirnya oligarki partai dalam menentukan calon terpilih dalam pemilu. http://www.beritasatu.com/nasional/377307-10- alasan-sistem-proporsional-terbuka-lebih-baik- dipertahankan.html diakses pada 30 Mei 2018
tersambungnya kepentingan rakyat. Corak perwakilan politico 8 yang  kemudian masuk dalam konteks pragmatisme politik atas  kepentingan  pembelahan  lembaga legistatif  tidak  akan  mampu  memberikan ruang  yang  sehat  untuk  dinamisasi parlemen.
Beberapa  organisasi  sipil  yang mewadah dalam Lembaga Swadaya Masyarakat  juga  ikut  mengkritisi  pola kinerja  parlemen  yang  terkesan  pragmatis dan  tidak  memiliki  semangat  untuk memperjuangkan kepentingan publik. Misal  dapat  kita  lihat  dengan  kehadiran Formappi  (Forum  Masyarakat  Peduli Parlemen  Indonesia) 9 ,  IPC  (Indonesia Parliament Centre) 10 , Kemitraan 11 dan lain
8 Anggota  dewan  cenderung  bersikap  sebagai  wali rakyat, sehingga merasa bebas menentukan sendiri apa yang dirasanya sebagai kepentingan rakyat dan tidak  merasa  perlu  berkonsultasi  dengan  rakyat sebelum  membuat  keputusan. Mereka  malah tidak merasa  wajib  berupaya  memenuhi  janji  kampanye serta  membuat  pernyataan  pertanggungjawaban kepada  pemilih  dan  rakyat  yang  diwakilinya. Lebih  jauh  respons  wakil  rakyat  untuk  melayani kepentingan  masyarakat  lebih  terfokus  pada sebagian  masyarakat  atau  cenderung  menjadi simbolik terhadap seluruh rakyat. Dalam menentukan sasaran kebijakan yang dihasilkannya, anggota lebih melihat keseluruhan masyarakat dari pada  golongan  atau  kelompok.  Alokasi  dana  yang mereka  setujui  cenderung  menuju  kepada  lapisan atas  masyarakat.  Kebijakan  yang  mereka  hasilkan cenderung melayani kepentingan elit dan keperluan penguasa akan legitimasi, (Haris, 1995). 9 Dalam  wesitenya  wwww.parlemenindonesia.org Formappi  didirikan  untuk  mengontrol  kinerja parlemen DPR, DPD dan DPRD sekaligus sebagai saluran  partisipasi  aktif  bagi  warga  dalam memberikan masukan untuk parlemen di Indonesia. Isu terbaru adalah mengenai penentangan Formappi terhadap rencana pembangunan  apartemen  DPR  RI  pada  tahun 2017.
10 IPC adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak  dibidang  penguatan  parlemen,  kontrol dan mendorong kapasitas parlemen agar lebih baik lagi.  Organisasi  ini  banyak  mengkader  para  pihak
sebagainya. Kecenderungan
para organisasi  sipil  ini  menganggap  bahwa kinerja  parlemen  sangat  rendah  dan  perlu segera dilakukan pembenahan demi mempertahankan marwah lembaga.
Desakan dari
organisasi masyarakat  sipil  ini  setidaknya  mendakan bahwa  reformasi  kelembagaan  parlemen justru  hadir  dari  luar  lingkaran  parlemen itu  sendiri.  Perubahan  yang  fundamental juga  selayaknya  terjadi  dalam  partai sebagai  asal  para  legislator  berasal. Meskipun  partai  tidak  lagi  memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan  keterpilihan  calon,  namun kuatnya kekuasaan partai dalam menentukan  calon  yang  diusung  dalam pencalonan  kompetisi  elektoral  masih sangat kuat.
Besar  kemungkinan  mereka  yang terpilih  melalui  basis  pencalonan  partai memiliki deal-deal tertentu yang sepenuhnya  akan  menguntungkan  partai, baik  secara  elektoral  maupun  secara pragmatis  dalam  konteks  akses  terhadap sumber  daya  (finansial,  jaringan,  bisnis dan sebagainya). Pola jejaring inilah yang kemudian  mampu  menjadi  cikal  bakal kolusi  ditubuh  partai  dan  parlemen disebabkan adnaya kepentingan ekonomis yang  lebih  dominan  dibandingkan  aspek ideologis.

## SIMPULAN
Ada  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan  untuk  mereformasi  parlemen manjadi lebih baik, diantaranya: Pertama , perlu  adanya  Sikronisasi  Undang-undang MD3,  Undang-Undang  partai  Politik  dan
Undang-Undang Pemilihan Umum.
yang memiliki konsentrasi terkait kinerja parlemen di Indonesia, lihat: www.ipc.or.id 11 Kemitraan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi, peningkatan  kapasitas  dan  juga  mengontrol kebijakan  pemerintah  eksekutif  dan  legislatif terkait  dengan  isu-isu  sosial  dan  politik,  lihat: https://www.kemitraan.or.id/
Dalam  ketiga  Undang-Undang  tersebut harus  mengakomodir  adanya  ambang batas  parlemen  yang  ideal  untuk  lebih menjadikan  partai  semakin  kompetitif. Kedua ,  perlu  adanya political  will dari para  partai  politik. Ketiga, peran masyarakat  sipil  dalam  mengawal  kinerja parlemen  sangat  dibutuhkan  sebagai bentuk kontrol pertanggungjawaban politik  atas  kepercayaan  yang  telah diberikan  pada  saat  pemilihan. Keempat , kita  perlu  menyadari  bahwa  konsekuensi multi  partai  dengan  segala  kekurangan dan kelebihannya adalah bentuk mekarnya demokrasi,  tinggal  bagaimana  mengelola agar  demokrasi  tersebut  bukan  hanya mekar namun juga tumbuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Beetham, D. (1999). Democracy and Human Rights. Cambridge UK: Polity Press.
Culla, A. S. (2006). Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Dahrendorf. (1992). Kematian Sosialisme di Eropa: Refleksi Revolusi tahun 1989. Jakarta: Tiara Wacana.
Haris, S. d. (1995). Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru. Jakarta: Gramedia.
Kusman, A. P. (2017). Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan. Jurnal Prisma , 148-160.
Lay, C. (2006). Involusi Politik: Esai-esai Transisi Indonesia. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
Lipset, S. M. (2007). Political Man. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Madjid, N. (1997). Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta: Paramadina.
Marland, A. d. (2013). From Opposition to Government: Party Merger as Step On The Road to Power.
Parliamentary Affairs, 68 , 272-
290.
Mc.gill, J. d. (1996). Kamus Politik. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
Mitzner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party Systems of the
1950s and the Post-Soeharto era: From Centrifugal to Centripetal inter-party Competition. Journal of
Southest Asian Studies, 39 (3) ,
431-453.
Situmorang, A. W. (2013). Gerakn Sosial: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Slater, D. (2004). Indonesia's Accountability Trap: Party Cartel and Presidential Power After Democratic Transition. Jakarta: Research Library.
Sudibyo, A. (2010). Masyarakat Warga dan Problem Keadaban. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14
(1) , 23-46.