Budi Santoso, Sukresno (2023), Perlindungan Merk Bersama Dengan Merk Kolektif Untuk  Menjaga  Keaslian  Produk  Genteng  Sokka  Kudus, (5)  12, https://doi.org/ 10.46799/syntax- idea.v5i12.2697 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN MERK BERSAMA DENGAN MERK KOLEKTIF UNTUK MENJAGA KEASLIAN PRODUK GENTENG SOKKA KUDUS
Budi Santoso 1 , Sukresno 2
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Indonesia Email : eicinfocomp@gmail.com, sukresno54@gmail.com
Abstrak
Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu Merk. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merk semakin berkembang dengan pesat. Salah satu Merk yang perlu dilindungi yaitu Merk Genteng Sokka Kudus. Perlindungan merek sebenarnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun  pada  kenyataannya  banyak  merek  genteng  Sokka  yang  belum  terdaftar  pada Departemen  Umum  Kekayaan  Intelektual  sehingga  tidak  dilindungi  undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif  analitis,  penulis  mencoba  menjelaskan  penggunaan  merek  kolektif  sebagai alternatif  perlindungan  merek  kolektif  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  tingkat persaingan industri. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berperan untuk memastikan industri  atap  genteng  merek  Sokka  mendapat  perlindungan  hukum  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk melindungi merek atap genteng Sokka.
Kata Kunci: Alternatif perlindungan Merk, Merk kolektif

## Abstract
One part of Intellectual Property Rights that must be regulated and protected is Brand. The need for legal protection for brands is growing rapidly. One of the brands that needs to be protected is the Sokka Kudus roof tile brand. Brand protection is actually regulated in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks, but in reality many Sokka roof tile brands have not been registered with the General Department of Intellectual Property so they are not protected by law. In this research, using an empirical legal approach and analytical  descriptive  research  specifications,  the  author  tries  to  explain  the  use  of collective brands as an alternative to collective brand protection which aims to reduce the level of industrial competition. The Regional Government of Kudus Regency plays a role  in  ensuring  that  the  Sokka  brand  roof  tile  industry  receives  legal  protection  in accordance  with  the  provisions  of  Law  Number  15  of  2001  concerning  Brands.  The government,  in  this  case  the  Ministry  of  Industry  and  Trade,  supports  the  use  of  a collective brand to protect the Sokka tile roof brand.
Keywords: Protection Mark Alternative, Collective Mark
PENDAHULUAN
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
Kudus  merupakan  kabupaten  yang  wilaya i hnya  terletak  dibagian  tengah Propinsi  Jawa  Tengah  yang  berbatas i an  dengan  Kabupaten  Pati  sebelah  timur, Kabupaten  Grobogan  seb i elah  selatan,  Kabupaten  Jepara  sebelah  barat.  Secara Geografis Ngembal Rejo Kabupaten Kudus antara 110 o 36' dan 110 o 50' BT dan antara 6 o 51' dan 7 o 16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Luas wilayah Kabupaten Kudus mencapai 42.516 Ha atau sekitar 1,31 persen dari luas propinsi Jawa Tengah.  Dengan  kond i isi  31,09  %  merupakan  lahan  sawah  dan 68,91% sebagai lah i an kering. Pemerintah Desa Ngembal Rejo Kudus dalam salah satu visi  dan  misinya  menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  bertumpu  pada pemberdayaan masyarakat melalui sinergi kegiatan pertanian, pariwisata, perdagangan dan  industri  dengan  fokus  pada  peningkatan  pendapat i an  masyarakat  dan  penciptaan lapangan  kerja.  Ngembal  Rejo  Sektor  industri  di  Kudus  merupakan  salah  satu  sektor penyumbang Produk Dom i estik Regional Bruto (PDRB) terbe i sar.
Salah  satu  industri  di  Ngembal  Rejo  Kudus  yang  terkenal  di  wilayah  Jawa Tengah  dan  sekitarnya  adalah  industri  atap  merk  Sokka  yang  tersebar  hampir  di seluruh wilayah desa Ngembal Rejo Kudus. Sentra industri rooftop Merek Sok i ka sebagian  besar  dimiliki  dan  dioperasikan  oleh  industri  dalam  negeri,  dan  ada  pula yang  dimiliki  oleh  usaha  menengah  dan  kecil.  Sentra  Pembuatan  Genteng  Merek Sokka  di  Ngembal  Rejo  Kudus  menjangkau  ratusan  Sentra  Pembuatan  Genteng Sokka, sentra industri genteng Sokka yang merupakan salah satu pilar industri desa Ngembal  Rejo  Kudus  dan  mengumpulkan  banyak  tenaga  kerja  disekitarnya. Banyaknya industri atap rumah merk Sokka di Kudus tidak lepas dari kond i isi sumber daya alam yang mendukungnya yaitu tanah yang baik dan cocok untuk bahan utama produk atap rumah.
Sebagai  senitra  industri  atap  merek  Sokka  Kudus,  masyarakat  Kudus  pada umumnya  dan  para  pengusaha  atap  merek  Sokka  pada  khususnya  masih  belum mengetahui  pentingnya  perlindungan  hukum  di  bidang  hak  kekayaan  inteleiktual khususnya merek, sehingga terdapat banyak pelanggaran kekayaan intielektual. hak milik  industri,  khususnya  merek,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Setelah memasuki  pasar  bebas,  perlindungan  hak  kekayaan  intelekitual  di  Indonesia memerlukan perhatian serius terhadap globaliisasi bidang sosial, ekonomii, budaya dan bidang kehidupan lainnya.
Hak  Kekayaan  Intelekitual  adalah  hak  yang  timbul  sebagai  hasil  kreativitas mental  seseorang,  kreativitas  dalam  wujud  nyata  yang  berdimensi  fisik  adalah kreativitas, jadi bukan sekedar gagasan, pemikiran, konsep atau fakta tertentu yang tidak  berdimensi  fisik.  Istiilah  lain  dari  hak  kekayaan  intelektual  biasa  disingkat denigan HKI (Sulasno, 2012), (Kurniawaty, 2017). Jika kita memperhatikan sistem hukum  perdata  Indonesia,  hak  kekayaan  intelektual  termasuk  dalam  hukum  harta benda yang terdiri dari dua bagian, yaitu hukum kontrak (Pasal 1233 KUH Perdata dan Hak Milik, Pasal 499 KUH Perdata) (Syahputra & Khalid, 2012) , (Hartini, 2018), (Junisa, 2017). Dalam konsep kepemilikan, setiap benda selalu mempunyai pemilik, setiap  pemilik  benda  mempunyaii  hak  atas  benda  yang  dimilikinya,  yang  biasa disebut  dengan  “Harta”,  sehingga  pemilik  mempunyai  hak  untuk  meniikmati  dan
menguasai sepenuhnya benida tersebut.
Dalam  kasanah  ilmu  pengeitahuan,  intelektual  manusia  diartikan  sebagai kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh pribadi manusia sebagai hak. Dengan kata lain bahwa hak kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang timbul  atau  lahir  dari  kemampuan  intelektual  manusia  (Darwance  et  al.,  2020), (Darwance  et  al.,  2021).  Karya-karya  yang  timbul  atau  laihir  dari  kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni  dan  sastra.  Karya-karya  tersebut  dilahirikan  atau  dihasilkan  atas  kemampuan intelekitual  manusia  melalui  curahan  waktu,  tenaga,  pikiran,  daya  cipta,  rasa  dan karsanya.  Hal  tersebut  yang  membedakan  kekayaan  intelektual  dengan  jenis kekayaan  lain  yang  juga  dapat  dimiliki  oleh  manusia  tetapi  tidak  dihasilkan  oleh intelektualitas  manusia.  Misalnya  kekayaan  alam  berupa  tanah  dan/atau  tumbuhan alami yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Walaupun tanah dan/atau tanaman dapat dimiliki  oleh  manusia,  namun  tanah  dan  tanaman  tersebut  bukanlah  hasil  karya intelekitual manusia. Hak Kekayaan Intelekitual adalah hak yang timbul dari hasil karya, prakarsa dan kreatifitas kemampuan intelektual manusia, yang berguna dan berguna  sebagai  mendukung  kehidupan  manusia  dan  mempunyai  nilai  ekonomi. Wujud nyata hasil kariya manusia, prakarsa dan kreativitas intelektual dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.
Merujuk  pada  pengertian  hak  kekayaan  intelektual,  maka  hakikat  hak kekayaan  intelektual  adalah  sebagai  berikut:  (1)  mempunyai  jangka  waktu  yang terbatas,  artinya  setelah  berakhirnya  jangka  waktu  perlindungan  inovasi,  ada  yang dapat  diperpanjang  (hak  merek),  namun  ada  pula  yang  juga  terbarukan.  setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan, yang menjadi milik umum (hak paten). (2) bersifat eksklusif dan tidak bersyarat, artinya hak tersebut dapat dituntut oleh siapa saja dan pemiliknya mempunyai hak monopoli, yaitu hak monopoli. penemu dapat menggunakan  haknya  dengan  melarang  siapa  pun  untuk  menciptakan  atau menggunakan teknologi yang digunakannya tanpa persetujuannya, dan memiliki. (3) merupakan  hak  tanpa  syarat  yang  tidak  bersifat  substantif.  Tujuan  perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:
Pertama adalah kejelasan hukum harus diciptakan antara pelaku real estate dan investor, pencipta, perancang, pemilik, pengguna, perantara yang menggunakannya, bidang penggunaannya dan penerima akibat penggunaan hak kekayaan intelektual. dalam  jangka  waktu  tertentu;  Kedua,  memberikan  penghargaan  atas  keberhasilan upaya atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; Ketiga, mendorong publikasi penemuan  atau  kreasi  dalam  bentuk  dokumen  kekayaan  intelektual  yang  terbuka untuk umum; Keempat, mendorong transfer pengetahuan melalui transfer teknologi melalui  hak  kekayaan  intelektual  dan  paten;  Kelima,  memberikan  perlindungan terhadap  kemungkinan  terjadinya  peniruan,  karena  negara  memberikan  jaminan kepada mereka yang berhak melakukan hal tersebut.
Walaupun  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hak kekayaan intelektual sudah cukup lengkap, namun pemahaman dan kesadaran akan hak  kekayaan  intelektual  pada  masyarakat  luas  Indonesia  masih  sangat  kurang, jangan saling menyalahkan, namun inilah potret bahwa bangsa kita, negara yang kaya
dengan kekayaan intelektual. kekayaan dan karya intelektual yang melimpah, namun masih belum menyadari pentingnya perlindungan industri dan hak cipta, khususnya di bidang merek dagang.
Menelaah  dan  memahami  Undang-Undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001, para pemilik genteng merek Sokka menyadari pentingnya melindungi genteng merek Sokka  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  persaingan  sehat  antar  pelaku  usaha sehingga  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar.  Sebagai  alternatif, untuk melindungi rekor Sokka, yaitu. untuk mengurangi persaingan komersial antar pemilik dengan menggunakan merek kolektif yang sama, mengingat banyak industri rekaman Sokka dijalankan lebih efisien dan efektif oleh industri rumahan. Ngembal Rejo  mempunyai  peran  dalam  pelaksanaan  perlindungan  atap  sokka  di  bawah kepemimpinan desa kudus, perlindungan merek atap sokka sebagai produk industri daerah kudus.
Hak  kekayaan  disini  menyangkut  pengertian  “pemilikan”  (ownership)  yang menyangkut lembaga social dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (owner) dan sesuatu benda yang dimiliki (something owned) (Pangestu & Masrur, 2020) . Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang  menyangkut  kebendaan.  Pada  dasarnya  hak  kebendaan  meliputi  juga  hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara  materiil  maupun  immaterial.  Dengan  demikian  IntellectuaI  Property  Right (IPR)  merupakan  pemahaman  mengenai  hak  atas  kekayaan  yang  timbul  dari kemampuan  intelektual,  yang  mempunyai  hubungan  dengan  hak  seseorang  secara pribadi yaitu hak asasi manusia.
Menurut W.R. Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”. Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik  intelektual  ini  baru  ada,  bila  kemampuan  intelektual  manusia  itu  telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.
Dilihat dari hukum perdata, hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan hak  milik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  570  KUH  Perdata,  yang  isinya  sebagai berikut : Hak milik adalah hak untuk menikmati untuk menggunakan suatu benda dengan  leluasa  dan  leluasa  bertindak  dan  berdaulat  dengannya,  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan  umum  yang  ditetapkan  oleh penguasa  yang  berwenang  dan  tidak  mencampuri  hak  orang  lain,  dengan  tidak mengurangi kemungkinan dicabutnya hak-hak itu karena alasan kepentingan umum atas dasar kepentingan umum, ketentuan hukum dan kapan kompensasi diperlukan.
Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa setiap hak milik meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kesanggupan untuk menikmati benda atau hak yang menjadi subyek hak milik.
2. Kemampuan  mengawasi  atau  menguasai  benda-benda  yang  menjadi  subyek  hak milik, misalnya mengalihkan hak milik kepada orang lain.
Undang-undang  membatasi  kesanggupan  pemilik  untuk  menikmati  atau
menguasai barang-barang atau hak-hak miliknya. Peraturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan kepemilikan atau penggunaan, antara lain:
1. Batasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Batasan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  Ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  hak kekayaan  intelektual  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban umum,  termasuk  penggunaan  tanda-tanda  yang  bertentangan  dengan  agama  dan kesusilaan.
3. Pengambilalihan untuk kepentingan masyarakat, dengan syarat pengambilalihan itu dilakukan  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  mendapat imbalan yang cukup.
Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum  juga  memberikan  manfaat  yang  dapat  dirasakan  dari  segipolitik,  ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan dapat mendapat manfaat dari adanya perlindungan  hak  kekayaan  intelektual.  Secara  umum,  kita  dapat  melihat  sejumlah keuntungan  dan  manfaat  yang  dapat  diharapkan  dari  perlindungan  kekayaan intelektual, baik pada tingkat mikro maupun makroekonomi, antara lain:
1. Mendorong  basis  teknologi  (technological  base)  untuk  mengembangkan teknologi lebih cepat.
2. Menciptakan  lingkungan  yang  lebih  baik  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya semangat  untuk  menciptakan  atau  menemukan  sesuatu  di  bidang  ilmu pengetahuan, sastra dan seni, serta perlindungan di bidang industri.
3. Menciptakan  lingkungan  yang  sehat  untuk  menarik  investasi  asing  dan memfasilitasi perdagangan internasional.
Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian ( industrial right ) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan (Pangestu & Masrur, 2020) . Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik  intelektual  memberikan  ketentuan  yang  lebih  bersifat  memaksa.  Namun perubahan  pengaturan  tersebut  masih  bertumpu  pada  sifat  asli  yang  ada  pada  hak milik intelektual yaitu:
1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas
Dalam arti setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang.
2. Bersifat ekslusif dan mutlak
Bersifat  ekslusif  dan  mutlak  yaitu  bahwa  hak  tersebut  dapat  dipertahankan terhadap  siapapun.  Pemilik  dari  hak  tersebut  dapat  menuntut  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  siapapun,  dan  pemilik  atau  pemegang  hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli.
Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada hak kekayaan intelektual maka setiap  negara  penekanannya  selalu  berbeda-beda,  sistem  hukumnya,  sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhdap prinsip tersebut. Negara berkembang negara bekas jajahan dengan negara maju industrinya
sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak milik intelektual.
Pada prinsipnya Intellectual Property Right merupakan perlindungan hukum atas  HKI  yang  selanjutnya  dikembangkan  menjadi  suatu  lembaga  hukum  yang dinamakann IPR ( Intellectual  Property  Right) .  Secara  material  aspek-aspek  yang terkandung  dalam IPR telah  mengalami  perkembangan  sebelum  muncul  lembaga tersebut. Secara formal perhatian negara-negara terhadap IPR terjadi sejak abadpada ke-19, pada abad ini perhatian Negara terhadap IPR semakin meningkat hingga abad ini.
Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO ( World Intellectual Property Organization ), yaitu :
1. Hak Cipta ( Copy Right );
2. Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property ), yang mencakup;
3. Paten ( Patent );
4. Merk ( Trade Mark );
5. Desain Produk Industri; dan
6. Penanggulangan praktek persaingan curang (Repression of  Unfair Competition Practices )
Indonesia pertama kali mengenal hak merek pada masa penjajahan Belanda dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Hak  Milik  Industri,  khususnya  dalam “Peraturan Hak Milik Industri Lokal” Stb 1912-545 dipadukan dengan Stb 1913-214, kemudian pada masa penjajahan Jepang peraturan merek dagang yang disebut Nomor Osamu Seirei diterbitkan peraturan nomor 30 Tentang kelanjutan pendaftaran merek yang mulai berlaku pada tanggal 1 September Syowa (2603), yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek perniagaan dan Merek Perusahaan. Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek Dagang Kolonial Belanda Tahun  1912  tetap  berlaku  setelah  diterapkannya  ketentuan  peralihan  UUD  1945, UUD  RIS  tahun  1949,  dan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  tahun  1950.  Tahun 1961 kemudian menggantikan Undang-Undang Merek Dagang kolonial. Namun UU Nomor 21 Tahun 1961 pada hakikatnya hanyalah pengulangan dari undang-undang sebelumnya.
Pada Tahun 1992 Undang-Undang Merk baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang- Undang Merk tahun 1961 (Matulessy, 2022),  (Siahaan,  2019).  Dengan  adanya  Undang-Undang  baru  tersebut,  surat keputusan  adminstratif  yang  terkait  dengan  prosedur  pendaftaran  Merk  dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merk, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Merk WIPO (World Intellectual Property Organization). Pada tahun 1997 Trade Marks Act 1992 diamandemen dengan memperhatikan ketentuan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan hak kekayaan  intelektual,  khususnya  TRIPS  (Trade-Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights)  yang  memuat  beberapa  ketentuan  yang  harus  dihormati.  Negara- negara  peserta  dan  negara-negara  anggota  wajib  menyesuaikan  undang-undang kekayaan  intelektual  mereka  untuk  mematuhi  berbagai  konvensi  internasional  di bidang  hak  kekayaan  intelektual.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  mencakup
perlindungan asal usul dan indikasi geografis.
Undang-undang  tahun  1997  juga  mengubah  ketentuan  undang-undang sebelumnya  yang  menetapkan  bahwa  penggunaan  merek  yang  pertama  kali  di Indonesia akan memberikan hak untuk didaftarkan sebagai merek. Pada tahun 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagi Undang-Undang Merk yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Ada beberpa perubahan penting  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  nomor  15  Tahun  2001  yaitu  ; Penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan  Niaga  dalam  memutuskan  sengketa  suatu  perkara  Merk,  kemungkinan penggunaan alternative penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.
Merek  merupakan  suatu  alat  untuk  membedakan  barang  dan  jasa  yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Menurut Molengraff: “Merek adalah sarana yang mempersonalisasi  suatu  barang  tertentu  untuk  menunjukkan  asal-usulnya  dan menjamin  kualitasnya  sehingga  dapat  dibandingkan  dengan  produk  serupa  yang diproduksi  dan  dipasarkan  oleh  individu  atau  perusahaan  lain”  Berdasarkan  hal  di atas  Dari  definisinya  terlihat  bahwa  pada  awalnya  sebuah  merek  hanyalah  sebuah merek sederhana. Konvensi Paris mengakui perubahan Lisbon pada tahun 1958.
Di Inggris, merek layanan baru dapat didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek produk setelah peraturan baru mulai berlaku pada bulan Oktober  1986,  khususnya  undang-undang  hasil  amandemen  UU  Merek  Dagang tahun  1984  dan  tahun  1938.  Sedangkan  Negara  Indonesia  sendiri  baru mencantumkan Merek Jasa dalam UU 19 Tahun 1992. Pencantuman dalam definisi merek dagang saat ini pada dasarnya menunjukkan banyak kesamaan antara negara- negara  peserta  Aliansi  Paris,  hal  ini  adalah  karena  tanda  tersebut  mengacu  pada Konvensi Paris.
Banyak  negara  berkembang  telah  mengadopsi  definisi  merek  dari  model hukum  untuk  negara  berkembang  yang  diundangkan  oleh  Bivieaux  International Reunis pour la Protection de la Projet Intellectuelle (BIRPI) pada tahun 1967 dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dinyatakan sebagai berikut:
”Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of oneenter prise from those of other enterprises”
Pengertian  sederhana  diatas  hampir  sama  dengan  pengertian  Merk  dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merk Inggris tahun 1938 yaitu:
“a mark used or proposed to be used in relation to goods for thepurpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course oftrade between the goods and some person having the right either as propiet or registered user touse the mark, whether with or without any indication of the identity of that person.
Selanjutnya menurut Pasal tersebut yang termasuk Merk adalah meliputi: “adevice, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeralor any combination there off”. Di Australia dan Inggris, pengertian Merk telah berkembang dan  memasukkan  bentuk  dan  aspek  tampilan  suatu  produk  sebagai  bagian  yang dilindungi oleh Merk. Di Inggris perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol Mereka sebagai suatu Merk. Perkembangan ini semakin menunjukkan sulitnya membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di beberapa
negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Kenyataan tersebut  menunjukkan  bahwa  pengertian  merek  terus  berkembang  dan  berubah seiring  dengan  semakin  besarnya  kebutuhan  akan  perlindungan  hukum  terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha.
Suatu  merek  dapat  memenuhi  syarat  mutlak  kekhasan  yang  penuh,  artinya tanda yang digunakan mampu membedakan barang dan jasa yang dihasilkan suatu perusahaan  dengan  perusahaan  lain  (Cantika,  2018).  Untuk  memiliki  kekuatan pembeda  tersebut,  merek  harus  mampu  menjamin  penentuan  atau  “personalisasi” barang  atau  jasa  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  1  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuannya sebagai berikut :
“Merk  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilki daya pembeda dan digunakan dalam dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”
Suatu  Merk  agar  memenuhi  tujuannya  serta  mendapatkan  perlindungan hukum  maka  perlu  didaftarkan.  Ketentuan  mengenai  Merk  yang  tidak  dapat didaftarkan dan ditolak pada dasarnya hamper sama dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No 19 tahun 1992 dengan Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merk yaitu sebagai berikut :
1. Merk yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur :
a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
b. Tidak mempunyai kekuatan khusus;
c. Telah menjadi barang publik;
d. informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang memerlukan pendaftaran.
Ketentuan  tersebut  pada  pokoknya  hampir  sama  dengan  Pasal  5  Undang- Undang No 15 tahun 2001 tentang Merk, hanya yang berbeda mengenai redaksi serta adanya perluasan pengaturannya, yaitu khusus point (a) dimana ketentuan terakhir bunyinya  adalah  sebagai  berikut “bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”.

## METODE PENELIITIAN

## Metode Pendekatan
Berdasarkan  topik  yang  telah  diuraikan  maka  metode  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  hukum  empiris,  karena  penelitian  ini  menekankan  pada aspek hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh  nilai,  gagasan,  keyakinan  atau  keinginan  yang  pada  akhirnya  mampu menggerakkan kekuatan sosial. menentukan caranya. hukum dipatuhi, dilanggar atau menyimpang.  atau  dalam  ilmu  hukum  dapat  dikatakan  secara  sosiologis  bahwa hukum  tidak  hanya  dipandang  sebagai  aturan  atau  peraturan  saja  tetapi  juga mencakup berfungsinya hukum dalam masyarakat.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis, yaitu deskripsi keadaan  objek  penelitian  dan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  data  yang diperoleh, dikumpulkan, disusun, ditafsirkan dan kemudian dianalisis. Penelitian ini
disebut deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh  dan  sistematis  mengenai  perlindungan  hukum  terkait  produksi  atap merek  Sokka  merek  kolektif  Ngembal  Rejo  Kudus.  Informasi  yang  diperoleh kemudian  dianalisis  mengenai  aspek  hukum  dan  sosial  ekonomi  penyebab permasalahan  hukum  yang  timbul  dari  pelanggaran  merek  atap  Sokka  dan  peran pemerintah desa Ngembal Rejo Kudus dalam menjaga keberadaan rumah tersebut. . Merek Batu Atap Sokka sebagai produk daerah Kudus.

## Subyek dan Obyek Penelitian
Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek  penelitian  merupakan  seseorang  atau  sesuatu  yang  mengenainya  ingin diperoleh  keterangan,  sedangkan  Suharsimi  Arikunto  memberi  batasan  subjek penelitian  sebagai  benda,  hal  atau  orang  tempat  data  untuk  variabel  penelitian melekat,  dan  yang  dipermasalahkan.  Istilah  lain  yang  digunakan  untuk  subjek penelitian  adalah  responden,  yaitu  orang  yang  memberikan  tanggapan  terhadap pertanyaan yang diberikan kepadanya.
Penentuan  responden  dilakukan  dengan  purposive  sampling  yaitu  : memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya. Adapun responden yang akan diambil penelitian ini yaitu :
a. Para pemilik Produk genteng Merk Sokka yang terdaftar dan belum terdaftar.
b. Para Pengepul atau Penampung MerkGenteng Sokka
c. Perangkat  Pemerintah  Daerah  yang  terkait  seperti  Pemerintah  daerah Kabupaten Kudus, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi.
Objek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sedang  diteliti.  Berdasarkan  hal  tesebut,  maka  dalam  penelitian  ini,  penulis menetapkan  objek  penelitian  yaitu  Merk  Genteng  Sokka  yang  merupakan  objek pelanggaran Merk.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :
a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan. Studi lapangan ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data  dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung  kepada  responden.  Sifat wawancaranya  bebas  dan  terbimbing.  Dalam  melakukan  penelitian,  tidak  hanya dapat  menggunakan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diberikan  secara  tertulis  dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi juga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan asalkan tidak menyimpang dari permasalahan.
b. Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  berdasarkan  penelitian  dokumen untuk  membandingkan  teori  dan  kenyataan  yang  terjadi  dalam  praktek.  Melalui tinjauan pustaka ini, kami berupaya mengumpulkan data dengan mempelajari buku, majalah,  artikel  dan  internet  serta  referensi  lain  yang  relevan  dan  relevan  dengan penelitian ini.

## Metode Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan
dengan  metode  kuantitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  suatu  metode  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis,  yaitu  apa  yang  dilaporkan  responden secara  tertulis/lisan  serta  perilakunya  yang  sebenarnya,  dipelajari  dan  dipelajari secara tuntas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian  secara  logis  sistematis.  Logis  sistematis  menunjukkan  cara berfikir  deduktif-induktif  dan  mengikuti  tata  tertib  dalam  penulisan  laporan penelitian ilmiah.
Setelah  analsis  data  selesai,  maka  hasilnya  akan  disajikan  secara  deskriptif yaitu  dengan  menuturkan  dan  menggambarkan  apa  adanya  sesuai  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Dari  hasil  tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini  juga  menggunakan  metode  analisis  kuantitatif.  Data  penelitian  kuantitatif diperoleh  dengan  melakukan  pengukuran  atas  variable  yang  sedang  ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrument atau skala penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Genteng Sokka Kudus terkenal dengan ketahanannya yang tinggi dan kualitas yang baik. Kualitas genteng atap Sokka terbagi menjadi 3 jenis yaitu kualitas 1 (KW1), kualitas 2  (KW2)  dan  doreng.  Pada  proses  pembakaran  genteng  KW1  biasanya  dihasilkan  dari genteng yang di bakar posisi tengah, dan yang posisi atas, dan genteng atap tepi termasuk kategori  KW2,  sedangkan  genteng  kwalitas  doreng  merupakan  genteng  yang  di  posisi bawah. Genteng digunakan sebagai alasnya. Genteng yang mengkilap diambil dari KW2, kemudian diglasir dan dibakar kembali. Warna genteng alami KW1 umumnya kuning- merah, kalau KW2 warna merah agak pudar, dan warna genteng doreng merah tua hitam namun  tidak  merata.  Namun  warnanya  tidak  selalu  sama  karena  banyak  faktor  yang mempengaruhi proses pembakaran. Jenis genteng yang diproduksi adalah sokka, Mantili, kerpus  bulat  atau  pipih  dan  kodok.  Jenis  kerpus  sendiri  yang  dihasilkan  adalah  kerpus runcing, kerpus pipih, dan kerpus bulat. Beberapa dari genteng ini diproduksi secara alami dan  lainnya  dilapisi  kaca  (keramik).  Genteng  natural  dan  genteng  glasir  memiliki perbedaan antara lain: Warna genteng glasir lebih terang karena dilapisi dengan lapisan bahan keramik. Proses produksi genteng mengkilap lebih lama dan mahal dibandingkan genteng alami.
Dalam memilih genteng, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk memuaskan konsumen, yaitu genteng tersebut termasuk dalam gerabah atau barang pecah belah dan bukan merupakan hasil cetakan pabrik yang terbuat dari jenis logam atau bahan lainnya.  Oleh  karena  itu,  ukuran  setiap  genteng  tidak  bisa  sama  persis.  Yang  perlu diperhatikan adalah merk dan set produknya agar ukurannya hampir sama dan terdapat perbedaan  yang  tidak  signifikan.  Genteng  Sokka  Kudus  diproduksi  dalam  dua  bentuk yaitu genteng alami dan genteng mengkilap. Genteng Sokka natural dan glasir memiliki bentuk  yang  sama,  yang  membedakan  hanya  genteng  glasir  yang  memiliki  lapisan keramik  sehingga  warnanya  cerah  dan  tahan  terhadap  jamur.  Dalam  produksi  genteng alami dan genteng keramik, terdapat waktu dan proses yang berbeda, genteng mengkilap
membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan genteng alami. Maka dari itu harga genteng Sokka  antara  jenis  glasir  dan  alami  juga  berbeda,  harga  genteng  glasir  lebih  mahal dibandingkan genteng Sokka alami. Memang genteng kaca Sokka memiliki tampilan yang lebih cantik dan ketahanan jamur yang lebih baik dibandingkan genteng Sokka alami.
Perlindungan Hukum Merek Genteng Sokka Kudus Di era perdagangan global dan pasar bebas saat ini, merek memegang peranan yang sangat penting sehingga memerlukan sistem  pengelolaan  yang  lebih  lengkap.  Era  perdagangan  global  hanya  dapat dipertahankan jika terdapat lingkungan perdagangan kompetitif yang sehat. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap merek semakin meningkat pesat setelah banyak orang yang menirunya. Salah satu merk yang perlu dilindungi adalah merk genteng Sokka yang berasal  dari  daerah  Kudus.  Walaupun  Desa  Ngembal  Rejo  Keamatan  Bae  Kabupaten Kudus merupakan sentra industri genteng, namun masyarakat Kudus pada umumnya dan khususnya  produsen  genteng  merek  Sokka  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mendaftarkan mereknya.
Mendaftarkan  merek  dagang  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  barang  dan jasa  yang  diproduksi  atau  didistribusikan  oleh  perusahaan  tertentu  memberikan  hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan merek dagang tersebut secara eksklusif. Pemilik  merek  dagang  terdaftar  mempunyai  hak  untuk  mencegah  pihak  ketiga menggunakan merek dagangnya secara tidak sah sebagai dasar perlindungan hukum atas merek dagang ubin tersebut. Menyadari pentingnya perlindungan hukum di bidang hak kekayaan  intelektual  khususnya  merek,  maka  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran- pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan merek, baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Memasuki  pasar  bebas,  perlindungan  hak kekayaan intelektual di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam menghadapi arus globalisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.
Kudus sebagai sentra industri batu bata dan ubin merek Sokka, masyarakat Kudus pada umumnya dan para pengusaha genteng atap merek Sokka pada khususnya bahkan kurang  menyadari  pentingnya  perlindungan  merek  yang  tepat.  Kebanyakan  produsen genteng  Sokka  belum  mendaftarkan  merek  dagang  mereka  ke  Departemen  Umum Kekayaan Intelektual. Di era perdagangan global dan sesuai konvensi internasional yang diratifikasi  Indonesia,  peran  merek  menjadi  sangat  penting  terutama  dalam  menjaga persaingan  komersial  yang  sehat.  Namun  kenyataannya,  sebagian  besar  pemilik  usaha genteng  merek  Sokka  Kudus  yang  berjumlah  ratusan  orang  belum  mendaftarkan mereknya  ke  Departemen  Umum  Kekayaan  Intelektual  sebagai  dasar  perlindungan hukum.Padahal, hal ini sudah diatur lengkap dalam Undang-Undang  No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## Perolehan Hak Atas sebuah Merk
Administrasi  administrasi  Merk  mengurus  yang  berkaitan  dengan  tata  cara  dan system penataausahaan merek. Sebagai pelaksana yang menyelenggarakan administrasi (administrator)  adalah  pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual. Dirjen akan bersikap melayani (service) dan menangani (handling) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus Merk secara kasuistis. Bentuk dari
pelayanan  administrasi  berupa  melayani  permohonan  pendaftaran  Merk,  pemeriksaan Merk, dan menetapkan Merk dan menyelenggarakan system jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi Merk yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merk seluas mungkin kepada masyarakat.
Merk hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran Merk saat ini dikenal 2 (dua) macam system pendaftaran yaitu:

## a. Sistem deklaratif (passiefstelsel)
Sistem  deklaratif  (pasif)  mengandung  pengertian  bahwa  pendaftaran  itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum  ( rechtsvermoeden)  atau  presemption  iuris, yaitu  bahwa  pihak  yang Merknya  yang  terdaftar  itu  adalah  pihak  yang  berhak  atas  Merk  tersebut  dan sebagai pemakai pertama dari Merk yang didaftarkan (Sumanti, 2022). Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas Merk. Hak untuk atas  Merk  diberikan  kepada  pihak  yang  untuk  pertama  kali  memakai  Merk tersebut. Arti dalam yuris prudensi HR tertanggal 1 Feberuari 1932, mengenai untuk  pertama  kali  memakai  Merk  tersebut  adalah  bahwa  Merk  yang bersangkutan  sudah  dipakai  sebelum  orang  lain  memakainya,  tetapi  sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.
b. Sistem Konstitutif atau attribut.
Sistim konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukum. Pada tahun  1967  BIRPI  ( Bivieaux  International  Reunispouria  Protectiondela Propriete  Intellectuelle) memberikan  model  hukum,  didalamnya  system  yang dianut yaitu sistem konstitutif. Pasal 4 (1) menyebutkan, bukanlah pemakaian, melainkan  pendaftarannyalah  yang  dianggap  penting  dan  menentukan  adanya Merk.  Hak  eksklusif  atas  sesuatu  Merk  diberikan  oleh  undang-undang  karena pendaftaran ( required by registration).
Dalam system konstitutif (aktif) dengan doktrinnya ”priorinfiling” bahwa yang berhak atas suatu Merk adalah pihak yang telah mendaftarkan Merknya dikenal pula dengan asas ” presumption of ownership” jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merk tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merk dan pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.
Dalam  pemeriksaan  pendafataran  Merk  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  sebelum  memutus  menerima  atau  menolak  permohonan  pendaftaran Merk, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendafataran (Nyxedanovya, 2018), (Adillah, 2020), (Huwaidy, 2019). Apabila terdapat  kekurangan–kekurangan,  maka  kekurangannya  harus  dipenuhi  sekurang- kurang dalam waktu 2 bulan sejak surat pemberitahuan dari Direjen. Apabila dalam waktu  tersebut  pemohon  tidak  melengkapi  kekurangan  persyaratan  yang  sudah diberitahukan  tadi  maka  permohonan  pendaftaran  Merk  dianggap  ditarik  kembali. Direktorat  Jenderal  memberitahukan  anggapan  penariakan  kembali  secara  tertulis kepada  pihak  yang  mengajukan  permohonan  pendaftaran  Merk  dengan mennyebutkan alasannya.
Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Merk dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum Merk yang terdaftar yaitu 10 (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  pendaftaran  Merk  yang  bersangkutan. Jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  tersebut  dapat  diperpanjang  atas  permohonan pemilik Merk setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merk terdaftar diterima dan disetujui apabila :
a. Merk yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagimana dalam sertifikat Merk,
b. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat Merk tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.
Permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  perlindungan  Merk  terdaftar  dapat ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan perpanjangan Merk terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan misalnya :
1. melewati  atau  kurang  dari  jangka  waktu  yang  ditetapkan  untuk  pengajuan kembali yaitu melewati 12 ( dua belas ) bulan atau kurang dari 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan,
2. tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan,
3. Merk  yang  bersangkutan  tidak  digunakan  lagi  pada  barang  atau  jasa sebagaimana dalam sertifikat Merk,
4. barang  atau  jasa  dalam  sertifikat  Merk  sudah  tidak  diproduksi  atau diperdagangkan lagi.
Hak merek diberikan kepada pemilik merek (satu orang, beberapa orang atau satu badan hukum) dengan itikad baik. Menurut peraturan negara yang mengakui hak merek, pendaftaran merek adalah wajib jika pemiliknya ingin diakui secara hukum sebagai pemilik hak merek.
Hak atas Merk kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merk kolektif tersebut. Pengalihan hak atas Merk kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan  dikenai  biaya. Pencatatan pengalihan hak atas Merk kolektif dicatat dalam Daftar umum Merk dan diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merk.  Merk  Kolektif  yang  sudah  terdaftar  tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana Merk pada umumnya.

## KESIMPULAN
Merek  kolektif  dapat  dijadikan  alternatif  perlindungan  hukum  terhadap  merek genteng Sokka Kudus. Meskipun Kudus merupakan sentra industri genteng Sokka dengan skala ratusan, namun kenyataannya sebagian besar genteng Sokka Kudus belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar di Departemen Umum Kekayaan Intelektual sesuai  peraturan  hukum  dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek. Dengan demikian, penggunaan merek kolektif dapat dijadikan salah satu alternatif untuk melindungi merek genteng Sokka Kudus yang sebagian besar dimiliki oleh usaha kecil dan  menengah  (UKM).  Penggunaan  branding  kolektif  dan  pemasaran  bersama  dapat mengurangi  tingkat  persaingan  usaha  tidak  sehat  antar  perusahaan  pemilik  industri
genteng Sokka.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  melalui  Dinas  perindustrian,  perdagangan  dan Koperasi  mendukung  penggunaan  Merk  kolektif  sebagai  alternatif  perlindungan  Merk genteng  Sokka  Kudus.  Dukungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kudus  dengan sosialisasi-sosialisasi  tentang  Pentingnya  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual khususnya Merk sehingga para pengusaha genteng Sokka memahami dan menyadari akan pentingnya  perlindungan  Merk  sehingga  segera  mendaftarkan  Merk  gentengnya  ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Kabupaten Kudus menyadari bahwa Industri Genteng Merk Sokka mempunyai peran yang penting bagi perekonomian masyarakat Kudus karena banyak menyerap tenaga kerja dan mempunyai investasi yang besar dibandingkan dengan industri lainnya. Dalam menjaga eksistensi Genteng Sokka menghadapi era perdagangan modern.

## BIBLIOGRAFI
Adillah,  J.  (2020). Peranan  Komisi  Banding  Merek  Terhadap  Sengketa  Permohonan Pendaftaran Merek Di Indonesia .
Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. Jurnal Yuridis , 5 (1), 1–22.
Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. PROGRESIF: Jurnal Hukum , 14 (2), 193–208.
Darwance,  D.,  Yokotani,  Y.,  &  Anggita,  W.  (2021).  Politik  Hukum  Kewenangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengaturan  Hak  Kekayaan  Intelektual. Journal  of Political Issues , 2 (2), 124–134.
Hartini, R. (2018). Hukum komersial (Vol. 1). UMMPress.
Huwaidy, R. F. , & I. S. H. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Junisa, D. (2017). Peralihan Hak Milik Virtual Property Melalui Jual Beli Dalam Sistem Hukum Indonesia .
Kurniawaty,  Y.  (2017).  Efektivitas  alternatif  penyelesaian  sengketa  dalam  sengketa kekayaan intelektual (alternative dispute resolution on intellectual property dispute). Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (2), 163–169.
Matulessy,  M.  F.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Merek  Terkenal  Terkait Dengan  Persamaan  Pada  Pokoknya  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt. Sus-HKI/2021) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
Nyxedanovya,  Z.  ,  &  I.  S.  H.  (2018). Merek  Kolektif  Sebagai  Upaya  Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Pangestu, R. R., & Masrur, D. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Ikea (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-Hki/2015). JCA of Law , 1 (2).
Siahaan, N. R. (2019). Tinjauan Yurudis Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Aplikasi Telepon Pintasr (Smart Phone) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).
Sulasno, S. (2012). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum , 3 (2), 352.
Sumanti, J. J. (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek Dan Indikasi Geografis. LEX PRIVATUM , 10 (2).
Syahputra,  A.,  &  Khalid,  K.  (2012). Hukum  Perdata  Indonesia  Jilid  2 .  Citapustaka Media.
Copyright Holder:
Budi Santoso, Sukresno (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: