## Sosio e-Kons

## Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam
Tegar Ardiyansyah 1 , Izak Saputra 2 , Tembang Kinanti 3 , Kaela Alifta Rahmanda 4 , & Asyari Hasan 5
1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
ARTICLE INFO ABSTRACT Article History: Received: 22 Desember 2024 Revised: 26 Maret 2024 Accepted: 26 Maret 2024 This  study  aims  to  examine  whether  Bitcoin  can  be  used  as  a  medium  of exchange/currency in Indonesia. With the development of technology in the digital era, it brings innovation to currency such as Bitcoin which is based on Blockchain  and  the  concept  of  decentralization  which  is  not  used  by conventional currency. The view used in this research is qualitative to answer research  discussions  that  are  descriptive  and  interpretative.  This  approach was chosen in order to gain an in-depth understanding of the views of Islamic scholars  and  Islamic  economists  regarding  Bitcoin  and  Islamic  sharia.  The research  population  includes  Islamic  scholars  and  Islamic  economists  in Indonesia who have an understanding of Bitcoin and Islamic sharia. Therefore, in our opinion, we agree to Bitcoin as a medium of exchange in Indonesia on the condition that it does not contain elements of usury, maysir ghararr, but in the current truth Bitcoin still contains this element which is the prohibition of Bitcoin transactions. Hence the role of the authorities is needed to review the regulation of Bitcoin transactions in Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  apakah  bitcoin  dapat  digunakan sebagai alat tukar/mata uang di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi di era digital membawa inovasi pada alat tukar seperti bitcoin yang berbasis blockchain  dan  konsep  desentralisasi  yang  tidak  digunakan  oleh  alat  tukar konvensional.  Pandangan  yang  kami  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah kualitatif untuk menjawab pembahasan penelitian yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih dalam rangka mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan para ulama/tokoh Islam dan ahli ekonomi Islam terkait tentang bitcoin dan syariah Islam. Sumber informasi penelitian mencakup  para  ulama/tokoh  Islam  dan  ahli  ekonomi  Islam  di  dunia  yang memiliki  pemahaman  tentang  bitcoin  dan  syariah  Islam.  Oleh  karena  itu kesimpulan hasil penilitian ini atas beragamnya pendapat para tokoh islam, boleh saja jika bitcoin digunakan sebagai alat tukar di dunia dengan ketentuan tidak mengandung unsur riba, maysir gharar dan beberapa tokoh pun setuju dengan  kesepakatan  ini,  namun  pada  kenyataanya  saat  ini  bitcoin  masih terdapat unsur tersebut, inilah yang menjadi keharaman atas transaksi bitcoin.
Serta dibutuhkan peran pihak otoritas untuk meninjau kembali tentang regulasi transaksi bitcoin di Indonesia.
Keywords:
Bitcoin ; Islam;
Blockchain;
Ghararr ;
Maysir;
© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) Corresponding Author: Tegar Ardiyansyah, Email: tegarardiyansyah1@gmail.com
How to Cite: Ardiyansyah, T, dkk. (2024). Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam. Sosio e-Kons, 16 (01), 9-19

## PENDAHULUAN
Cryptocurrency, terutama bitcoin telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks ekonomi global  modern  yang  didominasi  oleh  teknologi  digital  dan  keuangan  yang  terus  berkembang.  Dalam lingkup  Indonesia,  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  munculah  pertanyaan  yaitu  apakah bitcoin dapat dianggap sebagai alat tukar yang sesuai dengan pandangan Islam. Inovasi dan tren baru ini dapat menarik perhatian dunia, sehingga menjadi topik pembicaraan hangat, hingga sampai ke telinga ulama-ulama yang berdiskusi apakah konsep cryptocurrency ini sesuai dengan syariah. Hingga akhirnya menghasilkan perdebatan intens dan akan berpengaruh untuk statusnya sebagai mata uang, lalu apakah perkembangan cryptocurrency ini berjalan dengan prinsip tujuan ekonomi Islam, sehingga teknologi ini dapat tumbuh berkembang pesat sejalan dengan ekonomi Islam.
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  apakah  bitcoin  dapat  dianggap sebagai alat tukar yang sesuai dengan pandangan Islam di Indonesia. Beberapa kebijakan juga terkait dengan  cryptocurrency,  seperti  Pengaturan Undang-Undang  Mata  Uang  Virtual  (cryptocurrency)  oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 20113. Menurut undang- undang ini, cryptocurrency/bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah untuk bertransaksi di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan peraturan Bappebti 7/2020 yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan peraturan ini, mata uang kripto yang kita kenal saat ini tidak lagi diakui sebagai alat pembayaran yang sah yang diperdagangkan dalam wilayah negara Indonesia, melainkan sebagai aset kripto yang hanya dapat diperdagangkan di pasar kripto fisik.
MUI sebagai lembaga otoritatif di Indonesia yang memberikan pandangan berdasarkan hukum syariah Islam telah menyatakan menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency/bitcoin sebagai mata uang telah dilarang. Pernyataan ini mencerminkan perhatian MUI terhadap prinsip syariah dalam konteks keuangan modern. Konten penjelasannya memberikan panduan kepada umat Islam di Indonesia tentang perspektif agama terkait penggunaan mata uang kripto. Lalu ada juga pendapat dari Ketua Komite Fatwa Dewan  Islam  Eropa,  Syekh  Haitham  al-Haddad  dari  Inggris,  memandang  bitcoin  sebagai  mata  uang tanpa dasar nilai riil dan dinilai tidak stabil karena tidak didukung oleh aset cadangan yang dapat menjadi jaminan.  Kritiknya  terhadap  aktivitas  penambangan  Bitcoin  menyoroti  pandangan  bahwa  praktik  ini dianggap kurang bermanfaat, menghasilkan nilai dari hal yang dianggap tidak berarti. Dalam konteks Indonesia, pandangan Syekh Haitham al-Haddad ini mungkin mempengaruhi persepsi terhadap hukum cryptocurrency atau bitcoin sebagai alat tukar.
Untuk menjawab pertanyaan apa itu mata uang virtual/cryptocurrency, pernyataan di situs resmi Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa mata uang virtual adalah aset digital yang dimaksudkan sebagai alat tukar. Cryptocurrency menggunakan enkripsi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer asset, terdapat beberapa penelitian sebelumnya  yang  diantaranya  dilakukan  oleh  Wisnu  (2021)  beliau  menganalisis  bahwa  aset  kripto bukanlah  sebagai  alat  pembayaran  sehingga  penggunaannya  sebagai  alat  pembayaran  belum  bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Namun penelitian ini tidak memperhatikan syarat hukum suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sebagai acuan sahnya mata uang kripto sebagai alat pembayaran Penelitian  ini  memiliki  signifikansi  yang  penting  karena  pemahaman  ini  dapat  memengaruhi regulasi,  investasi,  dan  penerimaan  bitcoin  di  negara  Indonesia.  dan  juga  hasil  kajian  ini  dapat menunjukan gambaran mengenai bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  kualitatif  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan para ulama dan tokoh Islam terkait
dengan bitcoin dan syariah Islam. Sumber informasi penelitian mencakup para ulama, tokoh Islam, dan praktisi  keuangan  Islam  di  Indonesia  yang  memiliki  pemahaman  tentang  Bitcoin  dan  syariah  Islam. Sampel akan dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman responden tentang topik penelitian.
Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen yang mencakup fatwa (pendapat) dari ulama tentang Bitcoin, artikel jurnal yang relevan, dan sumber daya online seperti situs website resmi. Data kualitatif  akan  dianalisis  menggunakan  pendekatan  tematik,  yang  melibatkan  pengidentifikasian, pengelompokan, dan interpretasi tematik dari data yangdikumpulkan. Hasil analisis akan digunakan untuk memahami pandangan para ulama dan tokoh Islam tentang kesesuaian Bitcoin dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.
Validitas data akan ditingkatkan dengan triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber  data.  Keandalan  data  akan  dijaga  melalui  catatan  lapangan  yang  rinci,  refleksi  peneliti,  dan keterlibatan  dalam  analisis  data  yang  konsisten.  Penelitian  ini  akan  mematuhi  prinsip-prinsip  etika penelitian, jadwal penelitian telah direncanakan, termasuk waktu yang diperlukan untuk analisis data dan penulisan. Sumber daya yang diperlukan, seperti akses ke dokumen, jurnal, dan situs web yang relevan, serta sumber daya untuk wawancara, telah diidentifikasi. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas dan kedalaman pemahaman mereka, serta mengidentifikasi isu-isu etis dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan pendekatan ini, kita dapat menggali perspektif yang mungkin tidak terlihat dalam analisis kuantitatif. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis  data  yang  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  tentang  kesesuaian  bitcoin dengan pandangan Islam di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penggunaan  cryptocurrency  telah  memasuki  situasi  sebagai  sebuah  inovasi  dalam  sistem transaksi  pembayaran  di  Indonesia.  Hal  ini  menciptakan  situasi  menarik  dimana  cryptocurrency merupakan bentuk pertukaran yang belum diakui legal oleh pemerintah. Dalam hal ini, mata uang kripto menawarkan  cara  yang  sangat  baik  untuk  melakukan  transaksi  keuangan,  sekaligus  menimbulkan banyak pertanyaan yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Perkembangan ini menyoroti tantangan hukum yang terus diatasi dalam penggunaan mata uang kripto. Saat ini, belum ada peraturan yang kuat dan jelas mengenai penggunaan mata uang kripto di Indonesia, dan otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian mata uang kripto masih dibentuk. Di tengah ketidakpastian ini, bank dan lembaga keuangan lainnya belum sepenuhnya menerima mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran pemerintah.
Terdapat Penelitian  yang diantaranya dilakukan oleh Wisnu  (2021) beliau  menganalisis bahwa aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran belum bisa  diterapkan  di  seluruh  Indonesia.  Namun  penelitian  ini  tidak  memperhatikan  syarat  hukum  suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sebagai acuan sahnya mata uang kripto sebagai alat pembayaran, lalu terdapat penelitian Sasa (2020), yang menganalisis jenis dan metode pencucian uang dari  mata  uang  kripto  serta  upaya  pencegahan  yang  dapat  dilakukan.  Namun  perlindungan  hukum terhadap pihak-pihak terkait untuk mencegah tindak pidana pencucian uang tidak dibahas.
Di balik kebijakan ini, cryptocurrency memungkinkan transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara. Namun, kebebasan  ini juga menciptakan tantangan  tersendiri dalam hal pengawasan dan penggunaan  mata  uang  kripto.  Bagian  lain  dari  diskusi  ini  akan  menggali  lebih  jauh  dampak perkembangan cryptocurrency di Indonesia, baik dari sudut pandang finansial maupun sosial. Dalam hal transaksi  cryptocurrency  di  Indonesia,  agama  Islam  tidak  boleh  mengabaikan  perkembangan  digital; sebaliknya, agama harus menjadi bagian dari solusi. Ini bukan hanya tentang hal-hal yang halal atau
haram, tetapi juga tentang bagaimana lembaga terkait dapat mengajarkan orang-orang tentang transaksi cryptocurrency  sehingga  mereka  dapat  menghindari  hal-hal  seperti  riba,  maysir,  ghararr,  dan  zalim. Dalam era teknologi yang terus berkembang, Islam harus memberikan pedoman yang sesuai dengan syariah  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Jika  ada  peraturan  yang  tepat,  pengawasan  yang  ketat,  dan pendidikan  yang  baik,  orang  Muslim  dapat  memahami  cara  menggunakan  cryptocurrency  tanpa melanggar  prinsip  Islam.  Mungkin  bagi  Islam  untuk  memainkan  peran  penting  dalam  mengarahkan kemajuan cryptocurrency ke jalur yang lebih sesuai dengan keadilan dan kehati-hatian ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana.
Pada dasarnya, cryptocurrency sebagai bentuk uang digital telah mendapatkan persetujuan dari beberapa pengguna. Namun, ada kekhawatiran besar yang perlu dipertimbangkan terkait legalitas dan penerimaan mata uang kripto di Indonesia. Instansi pemerintah, termasuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menentukan status dan regulasi mata uang kripto. Penting untuk dicatat bahwa cryptocurrency adalah inovasi revolusioner yang memiliki dampak kompleks terhadap perekonomian global. Oleh karena itu, lembaga seperti MUI harus berperan penting  dalam  mengeluarkan  fatwa  dan  pedoman  terkait  penggunaan  cryptocurrency  dalam  konteks hukum  Syariah  Islam.  Hal  ini  membantu  memandu  mereka  yang  berpartisipasi  di  pasar  publik  dan keuangan serta penggunaan mata uang kripto dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah yang penting dalam ekonomi Islam.

## Pembahasan
Pendapat  Meera  (2018)  tentang  cryptocurrency  adalah  sebuah  uang  digital  yang  diciptakan dengan  teknologi  kriptografi  yang  kompleks  nan  canggih.  Dan  juga,  cryptocurrency  dapat  menjamin keamanan  pada  seetiap  catatan  kronologi  transaksi  yang  dilakukan.   Sedangkan  secara  bahasa tersendiri cryptocurrency dibagi menurut kata menjadi dua kategori, yaitu “cryptography”  yang  berarti kode  sedangkan “currency”  yang  berarti  uang.  cryptocurrency  menggunakan  akses  internet  sebagai sarana  berbisnis  dalam  bentuk  virtual.  Cryptocurrency  merupakan  mata  uang  yang  memakai  sistem blockchain untuk tujuan transaksi transparan. Selain itu, cryptocurrency menggunakan konsep kriptografi, dimana sistem pembayaran dikomunikasikan hanyakepada penerima dan pengirim dengan tujuan untuk melindunginya dari sistem keuangan lain (Andi Siti Nur Azizah, 2020).
Oleh  karena  itu  cryptocurrency  memberikan  banyak  keuntungan  penting  di  bidang  teknologi blockchain dan enkripsi. Berdasarkan teknologi blockchain, mata uang kripto menawarkan keamanan tinggi dan transparansi yang tak tertandingi dalam catatan transaksi. Data blockchain tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menciptakan sistem yang sangat aman, yang artinya data tidak tersimpan pada satu titik terpusat saja, melainkan disimpan di seluruh jaringan blockchain secara penyebarannya merata kepada semua pengguna. Oleh karena itu, setiap pengguna yang terhubung ke jaringan memiliki salinan yang sama dari data yang ada dan disimpan, lalu jika satu salinan terkena serangan siber atau kerusakan lainnya, salinan lain masih dapat diakses (AWS, 2023).
Selain itu, tidak bergantung pada perantara seperti bank memungkinkan pengalihan aset dengan segera, sehingga mengurangi biaya dan waktu transaksi. Kecepatan dan efisiensi adalah hal lain yang dilakukan  dengan  baik  oleh  cryptocurrency.  Transaksi  mata  uang  kripto  seringkali  lebih  cepat dibandingkan metode transfer uang tradisional, sehingga memungkinkan uang ditransfer dalam waktu yang  lebih  singkat,  terutama  dalam  transaksi  lintas  batas.  Keuntungan  lainnya  adalah  akses  global. Cryptocurrency  dapat  diakses  oleh  siapa  saja,  di  mana  saja,  selama  terhubung  ke  Internet.  Hal  ini menciptakan peluang baru dalam dunia keuangan yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia tanpa hambatan regional atau media tradisional.
Hadirnya cryptocurrency di Indonesia menjadi perdebatan dan menimbulkan pro dan kontra. Hal ini  terkait  dengan  prinsip  dan  kerangka  hukum  yang  mengatur  penggunaannya.  Regulator  peraturan seperti  Bappebti  telah  mencoba  memahami  dan  merumuskan  peraturan  mengenai  cryptocurrency. ditambah  Presiden  Republik  Indonesia,  bapak  Jokowi  Widodo,  menyatakan  ketertarikannya  terhadap pengembangan mata uang kripto. Dia meminta orang-orang untuk memahami cryptocurrency dengan
lebih  baik.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  teknologi  baru  ini  dan dampaknya  terhadap  perekonomian  Indonesia.  Situasi  ini  menciptakan  situasi  berbahaya  di  mana pemerintah, regulator, dan otoritas lokal berusaha mengelola kompleksitas mata uang kripto. Salah satu masalah  di  Indonesia  mengenai  cryptocurrency  ini  adalah  tentang  regulasi  yang  belum  jelas  seperti regulasi tentang pajak dan keamanan data (Atmomintarso & Wirawan, 2021; Budhijanto, 2023). Juga di cryptocurrency  hukum  penawaran  dan  permintaan  menjadi  pondasi  harganya,  yang  berarti  semakin banyak orang yang menggunakan cryptocurrency maka harganya akan naik berlaku juga sebaliknya, tingkat naik turunnya harga yang dalam waktu singkat ini yang menjadikan masalah untuk sebagai mata uang, karena  kita  tidak dapat pastikan (Ghararr)  harga saat ini sehingga  akan  menghasilkan banyak spekulasi  spekulasi  yang  tidak  mendasar  (Maysir)  terlebih  beberapa  mata  uang  kripto  tidak  memiliki underlying asset atau aset yang menjadi dasar untuk instrumen keuangan tertentu, seperti pada zaman dahulu uang kertas masih dicover dengan emas.
Pemerintah  Singapura  telah  membuat  dan  berdiskusi  mengenai  regulasi  demi  mencegah terjadinya  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  cryptocurrency,  sehingga  hadirnya  bitcoin  di Singapura didukung oleh undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Singapura. Citra Bitcoin dalam investasi yang kuat membuat hukum bitcoin di Singapura jelas sekaligus tidak ada kekosongan hukum dan pengguna bitcoins di Singapura mendapatkan perlindungan hukum atas pemakaiannya.
Adapun terdapat berbagai macam jenis coin di dalam cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin dan lain lagi. Bitcoin adalah jenis mata uang digital atau cryptocurrency yang dibuat pada  tahun  2009  oleh  individu  atau  kelompok  dengan  nama  samaran  "Satoshi  Nakamoto”.  Bitcoin memungkinkan  pengguna  melakukan  transaksi  secara  elektronik  tanpa  perantara  seperti  bank  atau lembaga keuangan tradisional. Ini adalah dompet digital tempat Anda dapat menyimpan, mengirim, dan menerima Bitcoin.
Proses transaksi Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat  semua  transaksi.  Setiap  transaksi  Bitcoin  diverifikasi  oleh  jaringan  penambang  bitcoin  dan dicatat  di  blockchain.  Bitcoin  dapat  digunakan  untuk  berbagai  tujuan,  termasuk  mengirim  uang, berinvestasi, dan membayar barang dan jasa. Banyak orang membeli bitcoin sebagai bentuk investasi dengan  harapan  bahwa  nilainya  akan  meningkat  seiring  waktu.  Namun,  bitcoin  juga  dikenal  karena fluktuasi harga yang tinggi, yang dapat menghasilkan potensi keuntungan dan risiko. Penggunaannya sebagai  alat  pembayaran  dan  investasi  menggambarkan  peran  yang  semakin  penting  dalam  dunia keuangan dan ekonomi digital. Penting untuk diingat bahwa penggunaan bitcoin harus dilakukan dengan hati-hati, dan pemahaman yang baik mengenai cara mengelola dan melindungi aset digital sangat penting untuk meminimalkan risiko. Lalu untuk mendapatkan bitcoin tersebut setidaknya bisa dengan dua cara, diantaranya dengan kegiatan mining tadi dan jual beli dalam market sehingga memiliki tingkat fluktuaksi harga yang tinggi.

## Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah
Ekonomi adalah studi yang  membahas tentang hubungan manusia dan  bagaimana  memenuhi kebutuhan hidup manusia di seluruh dunia bersama sumber daya yang ada dengan melewati pilihan aktivitas  produksi  barang  dan  jasa,  konsumsi,  dan  distribusi.  Sebagai  ahli  dan  pelopor  ilmu  ekonomi modern, John Adam Smith (1776) mendefinisikan dalam karyanya yang berjudul "An Inquiry Into  the Nature and Causes of the Wealth of Nations" ia mengartikan ekonomi sebagai penyelidikan mengenai keadaan serta sebab adanya kekayaan negara.  Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berbasis  pada  prinsip-prinsip  ekonomi  pasar,  memaksimalkan  keuntungan  dan  membebaskan  setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian, ekonomi Islam diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum syariah Islam. Yaitu dimana Al-Quran dan hadis menjadi landasan dan dasar di semua aktivitas ekonominya. Dengan sistem yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, melalui ayat Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW di disebutkan bahwa dalam prinsip syariah melarang segala sesuatu yang merugikan diri sendiri serta orang lain, diantaranya yaitu: Riba (bunga), Gharar, dan Maysir.

## 1. Riba
Riba atau bunga adalah keuntungan yang diperoleh melalui transaksi pinjaman uang atau jual beli yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau etika dalam Islam. Mencakup berbagai bentuk,  seperti  riba  konvensional,  bunga  bank,  dan  praktik-praktik  keuangan  yang  menghasilkan keuntungan tambahan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Larangan riba disebutkan di dalam Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278:
اَيَنيِنِم ْؤُّم مُتنُك نِإ اَب ِ رلا َنِم َيِقَب اَم او ُرَذ َو َ َّاللَّ اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي “Hai orang -orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang- orang yang beriman”. (QS. al -Baqarah: 278)

## 2. Gharar
Gharar  adalah  istilah  dalam  hukum  Islam  yang  menggambarkan  ketidakpastian  atau ketidakjelasan di dalam perjanjian atau transaksi. Dalam Islam, perjanjian yang melibatkan ghararr dianggap  sebagai  larangan,  dan  prinsip-prinsip  transparansi,  perlindungan  pihak  yang  kurang berdaya, dan penetapan harga yang adil sangat penting untuk mencegah ketidakadilan dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah ﷺ bersabda:
ر افھ ن في ءلاما كمسلا تتشتلا و
“Janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu ghararr”. (H.R. Ahmad)

## 3. Maysir
Maysir  adalah  praktik  perjudian  atau  taruhan  dalam  hukum  Islam.  Dalam  Islam,  perjudian diharamkan karena melibatkan unsur spekulasi, ketidakpastian, dan risiko tinggi yang dianggap tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Dapat  dikatakan  judi  apabila  memenuhi  tiga  unsur,  yaitu pertama  adanya  taruhan  yang  melibatkan  harta  atau  materi  dari  kedua  belah  pihak  yang  terlibat. Kedua, terdapat permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang kalah dan menang. Ketiga, pihak yang memenangkan permainan (taruhan) akan mengambil bagian atau seluruh harta yang telah dipertaruhkan, sementara pihak lain akan kehilangan hartanya. Mengenai larangan masyir disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 219:
ن ِم  ُرَبْكَأ اَمُهُمْثِإ َو  ِساَّنلِل ُعِفاَنَم َو ٌريِبَك ٌمْثِإ اَمِهيِف ْلُق ۖ  ِرِسْيَمْلا َو  ِرْمَخْلا ِنَع َكَنوُلَأْسَي َو
َكَنوُلَأْسَي َو ۗ اَمِهِعْفَّن
اَذاَم ِفنُي َّلَعَل ِتاَي ْلْا ُمُكَل ُ َّاللَّ ُنِ يَبُي  َكِلََٰذَك ۗ  َوْفَعْلا ِلُق ۖ َنوُق َنو ُرَّكَفَتَت ْمُك
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa  besar  dan  (Sebagian)  manfaatnya  bagi  manusia.  (akan  tetapi)  dosa  keduanya  lebih  besar daripada manfaatnya”. (QS. Al -Baqarah: 219)
Bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia dan syaratnya menurut Islam Alat  tukar  adalah  medium  yang  digunakan  dalam  pertukaran  barang  dan  jasa,  memungkinkan orang menukar nilai tanpa pertukaran langsung. Ini bisa berupa uang, sistem barter, atau bentuk lain yang memfasilitasi perdagangan. Alat tukar dalam konteks ekonomi Islam setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria  penting  tertentu.  Pertama,  alat  tukar  harus  bebas  dari  unsur  riba,  yang  merupakan larangan  mendasar  dalam  Islam  untuk  mencegah  eksploitasi  dan  ketidakadilan  dalam  transaksi keuangan. Selain itu, alat tukar harus terhindar dari ghararr (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian),  yang  juga  dilarang  dalam  prinsip  ekonomi  Syariah  Islam  karena  dapat  menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian.
Alat tukar yang diakui secara luas dalam ekonomi Islam harus berdasarkan aset fisik yang memiliki nilai  intrinsik  yang  stabil,  seperti  emas,  perak,  atau  barang  berharga  lainnya.  Alat  tukar  berwujud  ini memberikan dasar yang kokoh untuk melaksanakan transaksi. Selain itu, dalam memilih alat tukar, syarat Ta'amul,  yaitu  kehati-hatian  dalam  memilih  alat  tukar  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuan
transaksi,  juga  menjadi  penting.  Dengan  memahami  dan  mematuhi  persyaratan  ekonomi  syariah  ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah dan etika Islam. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sambil menjaga stabilitas nilai alat tukar yang berwujud dalam masyarakat.
Namun selain menurut konsep ekonomi syariah Islam, sebagai warga negara yang patuh kita harus mentaati hukum yang ada. Telah disebutkan di dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang bahwa saat ini indonesia menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah  untuk  alat  perekonomian  nasional  dan  internasional.  Namun  sebagai  mata uang  yang  sah  di Indonesia terdapat syarat yang harus dipenuhi, telah diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pertama, dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kedua, mempunyai nilai tukar. Ketiga, dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Keempat, mencakup pecahan yang sah, dan terakhir adalah tidak melanggar hukum. Namun hingga saat ini Bitcoin sebagai mata uang virtual masih belum jelas apakah ia melanggar hukum atau tidak karena belum ada hukum yang mengatur tentang pemakaian bitcoin  sebagai  alat  tukar  atau  mata  uang.  Dan  juga  banyak  syarat  yang  tidak  bisa  dipenuhi  bitcoin sebagai mata uang elektronik. Oleh karena itu penggunaan bitcoin ini sebagai alat tukar di Indonesia masih menjadi tanggung jawab personal.

## Pandangan Ulama dan Tokoh Islam tentang Bitcoin (Cryptocurrency)
Berikut  ini  merupakan  pandangan  atau  pendapat  para  ulama  mengenai  Cryptocurrency  dan bitcoin:
1. Yang mengharamkan Bitcoin
a. Ketua Komite Fatwa Dewan Islam Eropa – Syekh Haitham al-Haddad dari Inggris Berpandangan bahwa Bitcoin dianggap sebagai mata uang yang tidak berdasarkan pada nilai riil apapun. Cryptocurrency dinilai tidak stabil karena tidak memiliki ketersediaan dukungan aset  cadangan  yang  dapat  digunakan  sebagai  jaminannya.  Ia  mengkritik  terhadap  aktivitas penambangan bitcoin yang dinilai dibuat-buat karena menghasilkan uang dari sesuatu hal yang nihil (ketiadaan).  Namun, pandangan Syaikh Haitsam masih terbuka karena masih memberi ruang terhadap munculnya bitcoin yang berbasis syariah dan dapat disokong oleh emas sebagai jaminan dari nilai cryptocurrency.
b. Pusat Fatwa Palestina
Karena  peredarannya  yang  terdesentralisasi  maka  secara  otomatis,  proses  publikasi (transaksinya)  dinilai  kurang  transparan  dan  dikhawatirkan  terdapat  dalang  atau  bandar  yang memainkan fluktuasi harga peredaran bitcoin dari belakang layar. Banyaknya masyarakat yang sudah  mulai  berinvestasi  pada  Bitcoin  namun  pemahamannya  masih  rendah,  maka  dapat dikatakan sebagai sebuah perjudian karena mereka dalam proses penentuan investasinya belum melakukan  analisis  yang  mendalam  terkait  bitcoin  yang  akan  mereka  beli  yang  otomatis  tidak mendapatkan  jaminan  keberhasilan  investasi  dengan  probabilitas  yg  cukup  meyakinkan.  Atau banyaknya masyarakat yang sudah mulai berinvestasi pada Bitcoin namun pemahamannya masih rendah, tapi orientasi pada proses transaksi pembelian bitcoin nya belum melalui proses analisis yang mendalam untuk memprediksi probabilitas keberhasilan investasi yang cukup meyakinkan, ringkasnya orientasi pembelian masyarakat masih bersinggungan terhadap kegiatan perjudian.
c. Mufti Besar Mesir – Syekh Shawki Allam Pada  proses transaksi Bitcoin  memiliki propensitas yang  tinggi untuk melakukan berbagai aktifitas  ilegal,  misalnya  seperti  aktivitas  pencucian  uang  (money  laundry),  proses  transaksi selundupan atau transaksi terlarang lain. Bitcoin juga merupakan aset yg intangible (tidak berwujud) dan hanya dapat diakses melalui jaringan internet sehingga peredarannya belum dapat dikatakan merata. Lalu kembali mengacu pada sifat bitcoin yg terdesentralisasi atau dengan kata lain tidak memiliki  lembaga  otoritas  sentral  yang  mengatur  peredarannya  maka  dikhawatirkan  akan mengancam  pihak  pemerintah  maupun  sistem  bank  sentral  yang  memegang  otoritas  penuh terhadap peredaran mata uang di suatu negara.
Beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan bitcoin dinilai kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau beberapa faktor seperti: a. Karena sifatnya yang intangible atau aset tidak riil yang tidak memiliki nilai apapun Penggunaan bitcoin  yang  hanya  bisa  diakses  melalui  jaringan  internet  yang  membuat  peredarannya  tidak merata  ke  setiap  golongan  masyarakat,  atau  tidak  menawarkan  kemudahan  untuk  memenuhi syarat tahammul dan istilah yang bertujuan untuk dapat digunakan secara massif.
b. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap bitcoin yang orientasi transaksi hanya serta merta mengikuti tren tanpa melakukan proses analisis mendalam untuk memprediksi probabilitas keberhasilan  investasi  yang  cukup  meyakinkan.  Atau  dengan  kata  lain,  orientasi  penggunaan bitcoin pada masyarakat masih bersinggungan dengan perbuatan judi yang tidak sesuai dengan larangan perilaku maysir dan qimar, yang berdasarkan spekulasi saja
c. Masih terbatasnya jangkauan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas perputaran bitcoin dapat berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminalitas (seperti praktik money laundry ataupun transaksi ilegal lain) pada sistem bitcoin.
d. Karena sifatnya yang terdesentralisasi atau tidak berpusat pada otoritas sentral dianggap dapat mengancam pihak pemerintah maupun sistem bank sentral yang memegang otoritas peredaran alat transaksi.
e. Tidak ada penopang (misalnya emas untuk uang tunai) sebagai jaminan stabilitas nilai bitcoin, agar tingkat fluktuasinya tidak terlalu tinggi atau dapat dikendalikan.
2. Yang menghalalkan Cryptocurrency
a. Konsultan Keuangan Syariah – Mufti Faraz Adam
Jika peredaran bitcoin dapat diregulasi pada konteks fitur, jaminan keamanan nilainya yang berfluktuasi dengan cepat ataupun keamanan dari tindakan kriminalitas, serta kemudahan akses agar dapat digunakan secara massif oleh masyarakat untuk sekaligus dijadikan alat tukar yang memenuhi unsur Ta'am ul dan istilah. Pendapat mengenai “bitcoin sebagai aset yang intangible” dianggap kurang valid karena menurutnya, tidak semua yang tangible itu dapat dikatakan eksis, karena  sesuatu  yang  tidak  memiliki  dimensi  fisik  itu  juga  dapat  dibuktikan  ke  eksistensinya. Sebagai analogi, ada oksigen yang tidak dapat dilihat secara kasat mata namun tetap terbukti eksistensinya.
b. Konsultan Keuangan Syariah – Mufti Muhammad Abu-Bakar
Unsur  cryptocurrency  yang  spekulatif  ini  tidak  serta  merta  membuatnya  menjadi  haram, karena  mata  uang pun  juga  sama  bersifat  spekulatifnya  sampai  batasan  tertentu  karena  tetap mengacu pada permintaan dan penawaran. oleh karenanya, sebagian besar instrumen keuangan lain seperti emas ataupun fiat money itu diperbolehkan asal memenuhi syarat syariah seperti tidak adanya  ketidakpastian  nilainya  yg  berfluktuasi  maka  hal  yg  sama  juga  berlaku  pada cryptocurrency.
c. Ketua Komite Syariah HSBC Amanah Malaysia Bhd – Ziyaad Mahomed Pengamalgamasian inovasi teknologi baru dengan layanan instrumen keuangan yang ada pada  cryptocurrency  dapat  digunakan  untuk  menghindari  kerugian  pada  semua  pihak  ketika melakukan transaksi dengan cara yang sesuai ketentuan syariah. Cryptocurrency dinilai memenuhi kriteria mata uang berdasarkan prinsip syariah. Ia juga berpendapat bahwa cryptocurrency dapat dikatakan sah meski tanpa ditopang oleh emas atau perak sebagai penjamin nilai aset, dengan catatan sudah memenuhi kriteria ta'amul dan istilah atau sudah diakui serta dipergunakan secara luas.  Secara  legitimasi,  keamanan  peredaran  cryptocurrency  ini  ditopang  pada  penggunaan algoritma  matematis  (kriptografi)  yang  cukup  rumit  bertujuan  untuk  menjaga  kerahasiaan, integritas,  keabsahan  atau  keotentikan  data  serta  dapat  menjaga  sustainabilitas  ekosistem cryptocurrency.
Beberapa  ulama  lain  juga  berpendapat  bahwa  penggunaan  bitcoin  itu  tidak  terlalu melenceng pada prinsip ekonomi Islam, yang pada dasarnya sifat dari bitcoin itu tidak memiliki
perbedaan yang kontras terhadap uang tunai saat ini. sifat bitcoin yang intangible dikatakan kurang valid, karena tidak semua yang berwujud itu dapat dikatakan eksis, sedangkan di sisi lain suatu entitas yang tidak memiliki dimensi fisik dapat diakui eksistensinya.  Bahkan bitcoin dapat dijadikan alternatif alat transaksi yang non riba karena peredarannya yg terbatas atau pasti, sifatnya yang terdesentralisasi  tanpa  dipengaruhi  oleh  pihak  otorisasi  suatu  negara.  Secara  legitimasi, keamanan  peredaran  cryptocurrency  ini  ditopang  pada  penggunaan  algoritma  matematis (kriptografi)  yang  rumit  bertujuan  untuk  menjaga  kerahasiaan,  integritas,  keabsahan  atau keotentikan data serta dapat menjaga sustainabilitas ekosistem cryptocurrency. Dengan catatan, regulasi bitcoin ini harus direstrukturisasi agar pemerintah dapat mengawasi dan menindaklanjuti perilaku yang diduga melanggar hukum yang berlaku, dan Negara tetap dapat mendapatkan pajak untuk dijadikan sebagai sumber APBN.
Terlepas  dari  volatilitas  nilai  serta  fluktualitas  harga  yang  tinggi,  cryptocurrency  dapat menjadi salah satu alternatif yang bersifat non riba karena tidak dikenakan suku bunga yang sering kali mencekik dan beriringan dalam praktek bank konvensional. sifat bitcoin yang terdesentralisasi membuat  proses  produksinya  tidak  bisa  diatur  oleh  salah  satu  lembaga  manapun  dan peredarannya  bisa dilakukan  lebih  merata  sebab  diseleksi  langsung  oleh  sistem  lalu  kemanan bitcoin yang terenkripsi dengan algoritma matematis (kriptografi) yang kompleks dan dijaga cukup ketat  menggunakan  sistem  blockchain,  sistem  blockchain  ini  juga  yang  dipergunakan  untuk mencatat  sekaligus  memverifikasi  transaksi  ke  dalam  rantai  blok  (buku  besar)  yang  saling terhubung pada server satu sama lain. Setiap aktivitas akan tercatat, terdapat timestamp (jejak waktu) dan bertautan pada rantai blok sebelumnya menggunakan hash kriptografis. hal itu sebagai salah satu manifestasi dari sifat bitcoin yang memiliki transparansi, bertujuan untuk menjaga serta memastikan integritas dan keotentikan data sekaligus mencegah maraknya perbuatan ilegal. Namun tetap dengan catatan, sistem bitcoin ini juga harus melibatkan pemerintah sebagai pengawas aktivitas transaksi bitcoin, mengegakkan hukum yang berlaku di suatu negara hingga menindaklanjuti  jika  terdeteksi  perbuatan  ilegal  pada  bitcoin  yang  melanggar  hukum.  karena penggunaan bitcoin juga harus dijaga dengan ketat guna menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang  mengatur harga dan  nilai bitcoin  yang  hanya menguntungkan pihak tertentu. bitcoin juga harus memiliki jaminan yang berfungsi penopang untuk menjaga stabilitas sekaligus menghindari fluktuasi harga/nilai yang tinggi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan banyaknya perdebatan tokoh muslim baik di Indonesia maupun di dunia dengan hasil yang beragam membuat kejelasan hukum penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar yang sesuai dengan prinsip ekonomi  Islam  menjadi  buram.  Dikarenakan  juga  ini  merupakan  teknologi  yang  masih  baru  namun bermanfaat untuk kehidupan manusia terlebih dengan keunggulan dibanding mata uang konvensional seperti, sistem yang terdesentralisasi sehingga tidak ada lembaga/pihak yang mencampuri urusan antar pribadi, lalu konsep blockchain yang digunakan dapat memberikan keamanan baik dalam hal informasi dan juga transaksi. Dibalik maslahat bitcoin untuk setiap insan manusia tentunya juga ada kelemahan bitcoin dalam pandangan ekonomi Islam seperti, sifatnya yang intangible dan aksesnya yang terbatas membuat pemahaman tentang penggunaan Bitcoin di masyarakat belum merata hingga memicu perilaku spekulasi. Kurangnya pengawasan pemerintah juga berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas kriminal, dan sifat terdesentralisasi Bitcoin ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah dan sistem keuangan  konvensional.  Selain  itu,  tidak  ada  penopang  nilai  dan  perlindungan  konsumen  yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga yang tinggi.
Oleh karena itu dengan didasarkan pada beberapa pendapat diatas setidaknya dapat disimpulkan bahwa,  setuju  Bitcoin  sebagai  alat  tukar  di  Indonesia  dengan  syarat  sekurang-kurangnya  tidak mengandung  unsur  riba’  maysir,  ghararr,  ditambah  pemahaman  masyarakat  yang  memadadai,
sayangnya hingga saat ini faktanya bitcoin masih terdapat/menyimpan unsur tersebut, oleh karena inilah yang menjadikan sebab atas keharaman transaksi Bitcoin. Untuk mengatasi faktor/unsur-unsur di atas, maka  dibutuhkan  partisipasi  sekaligus  kontribusi  pihak  otoritas  untuk  meninjau,  memahami  lebih mendalam sekaligus mengawasi kembali tentang regulasi transaksi bitcoin di negara Indonesia.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap cryptocurrency (Perspektif mata Uang, Hukum,  Ekonomi  Dan  Syariah). E-Mabis:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  dan  Bisnis , 22 (2),  13-41. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689.
Arif  Muhamad.  (2019).  RIBA,  GHARAR  DAN  MAISIR  DALAM  EKONOMI  ISLAM. Pascasarjana  UIN Alauddin Makassar , 17. https://repositori.uin alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf
Ciaian, P.,  Rajcaniova, M.,  &  Kancs, D.  (2015).  The  economics  of  bitcoin  price  formation. Applied Economics , 48 (19), 1799-1815. https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038.
Dalil Alquran Dan Hadits Yang Mengharamkan Praktik RIBA |Republika online . (2022, May 1). Republika Online.  https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan- praktik-riba.
Tim humas. (2021, September 2). Dalil Keharaman Gharar . Universitas Islam An Nur Lampung – Kuliah Mudah, Kuiiah Murah. https://an-nur.ac.id/dalil-keharaman-gharar/.
Kompas  Cyber  Media.  (2022,  April  14). Pengertian  Ilmu  Ekonomi  Dari  para  Ahli. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/09/140000769/pengertian-ilmu- ekonomi-dari-para-ahli.
Fitria  Annisa.  (2021).  BITCOIN  DALAM  SISTEM  HUKUM  INDONESIA. LexJurnalica , 18 (2),  9. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/4287/3178.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
Ilyasa, Arvy, Muhammad, Raden, Arifin, & Ridwan. (2019). TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA , 4 (1), 11. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177.
Maleha Yanti Nova, Nopriansyah Waldi, & Setiawan Bagus. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara  Haram  dan  Halal. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 8 (03),  6.  https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jie.
Manjula.B.C,  Shilpa.B.S,  &  Sundaresh.  M.  (2022).  undefined. East  Asian  Journal  of  Multidisciplinary Research , 1 (7), 1293-1302. https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i7.803.
Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam Dan ekonomi konvensional (analisis perbandingan) - Repository IAIN PAREPARE . (2016, August 26). https://repository.iainpare.ac.id/295/.
Sulaksono  Hengky.  (2023,  January  29). Ragam  Pandangan  Ulama  dan  Sarjana  Islam  tentang  Halal Haram  Cryptocurrency .  https://www.portalkripto.com/ragam-pandangan-ulama-dan-sarjana-islam- tentang-halal-haram-cryptocurrency/.
Perbedaan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah . (2022, December 23). JURUSAN AKUNTANSI TERBAIK  DI  SUMUT.  https://akuntansi.uma.ac.id/2022/12/23/perbedaan-ekonomi-konvensional- dan-ekonomi-syariah/
What is economics? (2022, October 4). College of Arts and Sciences - University at Buffalo.   https://arts- sciences.buffalo.edu/economics/about/what-is-economics.html.
Andi  Siti  Nur  Azizah.  (2020).  Fenomena  Cryptocurrency  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Ilmiah Perbandingan Mazhab, 1.siti.
Meera,  A.K.M.  (2018).  Cryptocurrencies  from  Islamic  perspective:  The  case  of  bitcoin.  Bulletin  of Monetary Economics and Banking, 20(4), 475-492.
Hamin, D. I. (2020). CRYPTO CURRENSI DAN PANDANGAN LEGALITAS MENURUT ISLAM: SEBUAH LITERATURE REVIEW. JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS, 3(2), 127 – 139.
Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(1), 119 – 132. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303
Huda, B. (2022). Analisis Keabsahan Penyaluran Harta zakat dalam Bentuk al-qardh al-hasan: Studi atas Materi  Ijtima’  Ulama  Komisi  fatwa  MUI 2021. Management  of  Zakat  and  Waqf  Journal (MAZAWA), 3(2), 66 86. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.66-86.
KOMINFO, P.  (2021,  18). Berikan  Kepastian  Hukum,  Bappebti  Awasi  Pelaku  Usaha  Aset  Kripto  Di Indonesia . Website
Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. https://www.kominfo.go.id/content/detail/32791/berikan-kepastian-hukum-bappebti-awasi- pelaku-usaha-aset-kripto-di-indonesia/0/berita.
Liputan6.com. (2022, 30). Ketahui 12 Jenis Kripto Terpopuler NIH, APA Saja? liputan6.com. https://www.liputan6.com/crypto/read/5027672/ketahui-12-jenis-kripto- terpopuler-nih-apa-saja?.
AWS. (2023). Apa itu Teknologi Blockchain?  - Penjelasan tentang Blockchain - AWS. Amazon AWS. Retrieved February 9, 2023, from https://aws.amazon.com/id/what-is/blockchain/
Danella,  T.  D.,  Sihabbudin,  &  Hamidah  S.  (2015).  BITCOIN  SEBAGAI  ALAT  PEMBAYARAN  YANG
LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE, 17.
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898
Salsabila, R., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2023). Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Dan Keamanan  Penyimpanannya  dalam  E-wallet.  JURNAL  USM  LAW  REVIEW,  6(2),  485. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6866
Suryawijaya, T. W. (2023). Memperkuat Keamanan data melalui Teknologi blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi digital Di Indonesia. Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 55-68. https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68