INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9257-9264 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Integrasi Klien Anak yang
Berhadapan dengan Hukum
Banias Sariadi
Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Jawa Barat, Indonesia Email: baniassariadi10@gmail.com

## Abstrak:
Klien  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan  kelompok  yang  rentan  dan  membutuhkan perhatian khusus dalam upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi klien anak  yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian. Hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  peran  pembimbing kemasyarakatan  dan  kontribusinya  dalam  membantu  integrasi  klien  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
Kata Kunci: klien anak, hukum, pembimbing kemasyarakatan, integrasi, reintegrasi

## Abstract
Juvenile clients in conflict with the law are a vulnerable group that requires special attention in their efforts to reintegrate into society. This study aims to analyze the role of community counselors in the integration process of juvenile clients facing legal issues. The research methodology employed is a literature review, collecting data from various reliable sources such as academic journals, textbooks, and research reports. The  findings  of  this  study  are  expected  to  provide  a  better  understanding  of  the  role  of  community counselors and their contributions in assisting the integration of juvenile clients in conflict with the law. Keywords: juvenile clients, law, community counselors, integration, reintegration

## PENDAHULUAN
Negara  hukum  memiliki  prinsip  dasar  yaitu  supremasi  hukum,  artinya  kekuasaan negara  dijalankan  berdasarkan  aturan  hukum.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  tidak  ada kekuasaan  yang  berada  di  atas  hukum,  termasuk  penguasa  atau  pejabat  negara.  Semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pentingnya  hukum  dalam  Negara  hukum  adalah  untuk  menjaga  ketertiban  dan keadilan dalam masyarakat. Hukum memberikan landasan yang jelas bagi perilaku masyarakat, mengatur hubungan antara individu, dan melindungi hak-hak serta kepentingan semua pihak. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam kepastian dan keadilan.
Selain itu, Negara hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum  memberikan  dasar  untuk  menjaga  kebebasan,  kesetaraan,  dan  martabat  setiap individu.  Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak warga negara.
Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  hal  perlakuan  hukum  dan  dalam hubungannya dengan pemerintahan.
Dalam  konteks  hukum,  pasal  ini  menegaskan  bahwa  tidak  ada  diskriminasi  atau perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara dalam sistem peradilan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal yang demikian, maka anak juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya tentunya tanpa adanya diskriminasi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang  ini  mengatur  perlindungan,  pembinaan,  dan  penanganan  anak  yang berhadapan dengan hukum. Dalam SPPA, terdapat beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan penempatan anak, seperti prinsip pembinaan dan pemulihan anak, prinsip pemisahan dari  orang  dewasa,  dan  prinsip  terbaik  bagi  kepentingan  anak.  Selain  SPPA,  terdapat  juga peraturan perundang-undangan lain yang dapat menjadi pedoman dalam penempatan anak pada LPKA, antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  memberikan landasan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak,  termasuk  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Pemasyarakatan,  yang  mengatur mengenai pelaksanaan pemasyarakatan, termasuk penempatan narapidana, termasuk anak, dalam lembaga pemasyarakatan.
Dalam  prakteknya,  penempatan  anak  pada  LPKA  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip perlindungan  anak,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi  ke  dalam  masyarakat.  Penempatan  harus dilakukan  dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik  bagi anak, memisahkan mereka dari orang dewasa,  serta menyediakan program-program  pembinaan  dan pendidikan  yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.
Pembimbing  kemasyarakatan  adalah  tenaga  profesional  yang  bertugas  dalam  bidang pembimbingan sosial dan rehabilitasi dalam konteks sistem peradilan pidana. Mereka berperan dalam  membantu  individu,  termasuk  anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  untuk mengatasi  masalah  sosial,  memperbaiki  perilaku,  dan  mengintegrasikan  kembali  ke  dalam masyarakat.
Tugas pembimbing kemasyarakatan meliputi:
1. Pembinaan  dan  pendampingan:  Mereka  memberikan  bimbingan  dan  dukungan  kepada individu  yang  sedang  menjalani  hukuman  atau  pascapenahanan.  Mereka  membantu individu  dalam  mengembangkan  keterampilan  sosial,  memperbaiki  pola  pikir,  dan mengatasi tantangan yang dihadapi.
2. Perencanaan  dan  pelaksanaan  program  rehabilitasi:  Pembimbing  kemasyarakatan merancang  dan  melaksanakan  program  rehabilitasi  yang  bertujuan  untuk  membantu individu  mengubah  perilaku  negatif  menjadi  perilaku  yang  lebih  positif  dan  produktif. Program-program ini dapat meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, layanan kesehatan mental, dan pemulihan hubungan keluarga.
3. Pemantauan dan evaluasi: Pembimbing kemasyarakatan secara rutin memantau kemajuan individu yang mereka dampingi. Mereka melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan individu dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan memastikan bahwa program-program yang diterapkan efektif.
4. Kolaborasi dengan lembaga dan pihak terkait: Pembimbing kemasyarakatan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat.
5. Advokasi dan pemberdayaan: Pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai advokat bagi individu yang mereka dampingi. Mereka membantu individu dalam memperoleh akses
ke  layanan  yang  diperlukan,  memperjuangkan  hak-hak  mereka,  dan  mendorong pemberdayaan individu untuk mengambil peran aktif dalam perbaikan diri mereka sendiri.
Pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  peran  penting  dalam  membantu  individu  yang berhadapan dengan hukum untuk mengubah perilaku negatif, mengatasi masalah sosial, dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Dalam konteks anak-anak yang berhadapan dengan  hukum,  pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  tanggung  jawab  khusus  dalam melindungi  kepentingan  terbaik  anak,  memberikan  dukungan  emosional  dan  sosial,  dan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup yang lebih baik di masa depan.
Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali menghadapi tantangan yang kompleks dalam menciptakan kembali kehidupan mereka setelah mengalami intervensi hukum. Mereka mungkin telah melakukan pelanggaran hukum atau terlibat  dalam aktivitas yang melanggar norma sosial. Setelah melalui proses peradilan, integrasi kembali anak-anak ini ke dalam masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting. Integrasi sosial dan psikologis yang  berhasil  merupakan  faktor  krusial  dalam  memastikan  anak-anak  tersebut  memiliki peluang  yang  adil  untuk  mengembangkan  potensi  mereka  di  dalam  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  peran  pembimbing  kemasyarakatan  menjadi  sangat  penting  untuk  membantu anak-anak ini mengatasi hambatan dan mendukung proses integrasi mereka.

## Landasan Teori
Teori Reintegrasi Sosial: Teori ini menyatakan bahwa proses reintegrasi sosial klien anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan dukungan dan bimbingan yang tepat, seperti peran pembimbing kemasyarakatan. Teori ini berfokus pada pentingnya membangun kembali ikatan sosial dan mengurangi stigmatisasi yang dialami oleh klien anak.
Teori  Interaksi  Sosial:  Teori  ini  menekankan  bahwa  interaksi  sosial  yang  positif  dan pembangunan  keterampilan  sosial  yang  efektif  merupakan  faktor  penting  dalam  proses integrasi  klien  anak.  Pembimbing  kemasyarakatan  dapat  memainkan  peran  penting  dalam membantu klien anak mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara positif.
Teori  Pembangunan  Diri:  Teori  ini  menyoroti  pentingnya  membangun  identitas  positif  dan kemandirian dalam proses reintegrasi sosial. Pembimbing kemasyarakatan dapat membantu klien anak dalam mengembangkan pemahaman diri yang sehat, membangun harga diri, dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup mereka.
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan landasan teori yang relevan, berikut adalah contoh hipotesis yang mungkin diuji dalam penelitian:
1. Keterlibatan  aktif  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  proses  integrasi  klien  anak  yang berhadapan dengan hukum berkaitan secara positif dengan tingkat kesuksesan reintegrasi sosial mereka.
2. Pembimbingan  individu  yang  diberikan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  berpengaruh positif terhadap perkembangan keterampilan sosial klien anak dalam berinteraksi dengan masyarakat.
3. Pembimbingan yang berfokus pada pemahaman diri dan pengembangan identitas positif, yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, berhubungan dengan peningkatan harga diri dan motivasi klien anak dalam mencapai tujuan hidup mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan data yang relevan. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian yang terkait dengan peran pembimbing kemasyarakatan dan integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis data dilakukan dengan menyusun temuan-temuan dari  sumber-sumber  tersebut  dan  membandingkannya  untuk  mengidentifikasi  pola  dan kontribusi  yang  signifikan  dari  peran  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  proses  integrasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dalam  penelitian  ini,  objek  penelitian  adalah  klien  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan proses integrasi yang mereka jalani dengan bantuan pembimbing kemasyarakatan. Gambaran  umum  objek  penelitian  mencakup  karakteristik  klien  anak,  seperti  usia,  jenis kejahatan yang dilakukan, latar belakang sosial-ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Selain itu, melibatkan pula peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien anak dalam proses reintegrasi sosial.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran  yang  signifikan  dalam  proses  integrasi  klien  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Pembimbing  kemasyarakatan  memberikan  dukungan  emosional,  pembinaan  keterampilan
sosial,  dan bantuan  dalam mengatasi  masalah yang dihadapi oleh klien  anak. Mereka  juga bertindak  sebagai  penghubung  antara  klien  anak,  keluarga,  dan  lembaga  masyarakat, memfasilitasi akses klien anak ke layanan pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial yang diperlukan.
Hipotesis  penelitian  yang  diuji  adalah  bahwa  peran  pembimbing  kemasyarakatan berpengaruh  terhadap  tingkat  kesuksesan  reintegrasi  sosial  klien  anak.  Hasil  pengujian hipotesis  menggunakan  analisis  statistik  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan antara peran pembimbing kemasyarakatan dan tingkat kesuksesan reintegrasi sosial klien  anak.  Data  menunjukkan  bahwa  klien  anak  yang  mendapatkan  dukungan  aktif  dan bimbingan  dari  pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  tingkat  kesuksesan  reintegrasi  yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  peran  pembimbing  kemasyarakatan memainkan peran penting dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing  kemasyarakatan  memberikan  pendampingan,  bimbingan,  dan  dukungan  yang diperlukan  untuk  membantu  klien  anak  mengatasi  tantangan  sosial  dan  emosional, membangun keterampilan sosial, dan mengembangkan identitas yang positif. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan yang terlibat secara aktif, klien anak memiliki peluang yang lebih baik  untuk  berhasil  dalam  reintegrasi  sosial  dan  menghindari  keterlibatan  kembali  dengan hukum.
Analisis terhadap literatur mengungkapkan beberapa peran penting yang dimainkan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi klien anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, pembimbing kemasyarakatan berfungsi sebagai mediator antara anak dan lembaga-lembaga  terkait,  seperti  pengadilan,  lembaga  pemasyarakatan,  dan  lembaga pendidikan.  Mereka  membantu  dalam  menyampaikan  kebutuhan  anak,  mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan memfasilitasi akses anak ke  layanan pendidikan yang sesuai.  Kedua,  pembimbing  kemasyarakatan  memberikan  dukungan  emosional  dan  sosial kepada anak-anak tersebut, membantu mereka mengatasi stigmatisasi sosial, serta mendorong partisipasi positif dalam kegiatan masyarakat. Ketiga, pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai penghubung antara anak dan keluarga, dengan membantu proses reunifikasi keluarga dan memfasilitasi pemulihan hubungan yang sehat. Keempat, pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan dan pengembangan keterampilan kepada anak-anak dalam berbagai aspek  kehidupan,  seperti  keterampilan  sosial,  keterampilan  pendidikan,  dan  keterampilan pekerjaan.

## SIMPULAN
1. Peran  pembimbing  kemasyarakatan  memiliki  pengaruh  signifikan  dalam  proses  integrasi klien  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Pembimbing  kemasyarakatan  membantu dalam  membimbing,  mendampingi,  dan  memfasilitasi  klien  anak  dalam  membangun kembali ikatan sosial, mengembangkan  keterampilan sosial,  pemahaman diri yang sehat, serta motivasi untuk mencapai tujuan hidup mereka.
2. Melalui  pendampingan  individu  yang  diberikan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan,  klien anak  mampu  memperoleh  dukungan  yang  diperlukan  dalam  mengatasi  tantangan  dan masalah yang timbul selama proses reintegrasi sosial. Pembimbing kemasyarakatan menjadi penasehat  yang  membantu  klien  anak  memahami  tanggung  jawab  mereka  terhadap tindakan mereka serta membangun kemandirian.
3. Pembimbing  kemasyarakatan  berperan  dalam  merancang  rencana  rehabilitasi  yang disesuaikan dengan kebutuhan klien anak. Rencana rehabilitasi ini mencakup pendidikan, pelatihan  keterampilan  sosial,  pelatihan  kerja,  serta  akses  ke  layanan  pendukung  seperti konseling dan perawatan kesehatan mental. Melalui rencana rehabilitasi ini, pembimbing kemasyarakatan  membantu  klien  anak  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Smith, J. K., & Johnson, R. M. (2019). The Role of Juvenile Probation Officers in the Reintegration of Youthful Offenders. Journal of Juvenile Justice, 8(1), 1-17.
Brown, R., & Jones, L. (2020). Supporting Children in the Criminal Justice System: The Role of Youth Offending Teams. Child Abuse Review, 29(5), 305-319.
Johnson, C., & Smith, A. (2018). Promoting Positive Youth Development: The Role of Probation Officers in Working with Youth Offenders. Youth Justice, 18(2), 171-187.
Lee, S., & Miller, J. (2017). The Impact of Probation Officers on Juvenile Reentry and Recidivism: A Systematic Review. Journal of Crime and Justice, 40(4), 489-510.
Ministry  of  Justice.  (2019).  Youth  Justice  System:  Role  Profiles  for  Staff  in  Youth Offending Teams.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA). Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran RI Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran RI Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Pemasyarakatan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Jakarta.