How to cite: Muhammad Abi Mansyur, Norma Fitria (2022) Akad Transaksi Jual Beli Sende (Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4).
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## AKAD TRANSAKSI JUAL BELI SENDE (STUDI KOMPARASI MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI’I)

## Muhammad Abi Mansyur, Norma Fitria
Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang Email: muhammadabimansyur@gmail.com, normacancerian2@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  akad  transaksi  jual  beli  sende  (studi  komparasi  Madzhab  Hanafi  dan Madzhab Syafi’i) bertujuan untuk menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Pertama; bagaimana pandangan akad transaksi jual beli sende menurut Madzhab Hanafi, kedua; bagaimana pandangan akad transaksi jual beli sende  menurut  Madzhab  Syafi’i,  ketiga;  Bagaimana  perbedaan  dan  persamaan pandangan  akad  transaksi  jual  beli  sende  antara  Madzhab  Hanafi  dan  Madzhab Syafi’i. Penelitian ini adalah library research, yaitu penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik  maupun  modern  khususnya  terkait  pemahaman  Madzhab  Ḥanafi  dan Madzhab Asy-Syafi’i. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, komparatif, dari pemikiran  kedua  tokoh  secara  sistematis  terkait  suatu  permasalahan  dari  kedua tokoh  yang  memiliki  latar  belakang  dan  pemikiran-pemikiran  yang  berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan uṣhul al- fiqh  dengan  menggunakan  teori  ikhtilaf  al-maṣadir  atau  perbedaan  dalam penggunaan  metode  penemuan  hukum. Pendekatan  dan  teori  di  atas  bertujuan untuk  menemukan  perbedaan  pemikiran  dan  latar  belakang  yang  membedakan kedua  tokoh  tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian,  perbedaan  antara  Mazhab Ḥanafi  dan  Mazhab  asy-Syafi’i  disebabkan  oleh  perbedaan  penggunaan  dalil hukum  (ikhtilaf  al-maṣadir)  yang  digunakan  oleh  keduanya.  Madzhab  Ḥanafi menggunakan Al-Qur’an dan ‘urf sebagai dalil ketika memperbolehkan jual beli sende. Sedangkan Mazhab Asy-Syafi’i menggunakan dalil qiyas ketika melarang jual  beli  sende.  Perbedaan  lain  adalah  Madzhab  Ḥanafi  menganggap  jual  beli sende  merupakan  bagian  dari  ‘urf  ṣaḥiḥ.  Sedangkan  menurut  Madzhab  asy- Syafi’i,  ia  merupakan  jual  beli  yang  tidak  dikenal  dalam  kebiasaan  syariat. Adapun  persamaannya,  Madzhab  Ḥanafi  menggunakan  dalil  yang  sama-sama diakui kehujahannya oleh ulama ushul fiqih sunni, yaitu Al-Qur’an dan qiyas.
Kata Kunci: jual beli, sende, madzhab hanafi-madzhab syafi’i

## Abstract
The  research  on  the  sende  sale  and  purchase  transaction  agreement  (the comparative  study  of  the  Hanafi  Madzhab  and  the  Syafi'i  Madzhab)  aims  to answer  the  problems  contained  in  the  problem  formulation.  First;  what  is  the
view of the sende sale and purchase transaction contract according to the Hanafi Madzhab,  second;  what  is  the  view  of  the  sende  sale  and  purchase  transaction contract  according  to  the  Syafi'i  Madzhab,  third;  How  are  the  differences  and similarities  in  the  views  of  the  sende  sale  and  purchase  transaction  agreement between the  Hanafi  Madzhab  and  the  Syafi'i  Madzhab.  This  research  is  library research, namely research conducted and focused on the study, assessment, and discussion  of  literature,  both  classical  and  modern,  especially  related  to  the understanding of the Hanafi and Asy-Syafi'i Madzhab of thought. This research is  descriptive,  analytic,  comparative  in  nature,  from  the  thoughts  of  the  two characters systematically related to a problem from the two characters who have different  backgrounds  and  thoughts.  The  approach  used  by  the  authors  is  the uṣhul  al-fiqh  approach  using  the  theory of  ikhtilaf  al-maṣadir  or  differences  in the  use  of  the  legal  discovery  method. The  approach  and  theory  above  aims  to find  differences  in  thoughts  and  backgrounds  that  distinguish  the  two  figures . Based on the results of the study, the difference between the Hanafi Madzhab and the Ash-Syafi'i Madzhab is caused by the difference in the use of legal arguments (ikhtilaf al-maṣadir) used by both of them. The Hanafi madhhab uses the Qur'an and 'urf as evidence when it allows the buying and selling of sende. Meanwhile, the  Ash-Syafi'i  Madzhab  uses  the  qiyas  argument  when  it  prohibits  the  buying and  selling  of  sende.  Another  difference  is  that  the  Hanafi  Madzhab  considers buying  and  selling  sende  a  part  of  'urf  aḥiḥ.  Meanwhile,  according  to the  ash- Syafi'i Madzhab, it is a sale and purchase that is not known in the Shari'a habit. As  for  the  similarities,  the  Hanafi  Madzhab  uses  arguments  that  are  equally recognized  as  blasphemy  by  Sunni  ushul  fiqh  scholars,  namely  the  Qur'an  and qiyas.
Keywords: buying and selling, sende, hanafi-syafi'i madzhab

## Pendahuluan
Bermualamah  adalah  aktivitas  transaksi  suatu  akad  tertentu  yang  dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih  yang  bertujuan  meningkatkan  perkenomian  dengan  cara tidak  keluar  dari  syari`at  dan  hukum  Allah.  Allah  SWT  menetapkan  syari`at-syariat dan hukum-hukum-Nya yang telah ada nash secara jelas di dalam Al-Qur`an dan Al- Hadits  atau  berupa  ijtihad  dari  para Mujtahidin ,  karena  tugas  mereka  adalah mengerucutkan  dalam  setiap  kejelasan  hukum  Allah  dan  menyingkap  hukum  yang samar  dengan  cara istinbath  al-aqliyyah .  Maka  tidaklah  ada  pensyari’atan  sesuatu kecuali  dengan  adanya  kesepakatan  yang  disertai  hukum  dan  dengan tahqiq untuk keberlangsungan  kemaslahatan,  maka  sesuatu  yang  diperbolehkan  itu  membawa kemanfaatan  yang  baik  dan  sesuatu  yang  diharamkan  itu  membawa  kemadharatan yang buruk.( Wahbah az-Zuhaili, 2020 )
Islam  telah  meletakkan  prinsip-prinsip  yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh para  Mujtahid  untuk  berijtihad  menetukan  hukum  terhadap  masalah-masalah  baru yang sesuai dengan tuntunan zaman. Inilah diantaranya yang menjamin eksistensi dan
fleksibelitas hukum Islam, sehingga hukum Islam akan tetap “shalihun likulli zaman wal makan” yaitu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Demikian atas dasar inilah, Islam  kemudian  mensyari’atkan  kaidah  aturan-aturan  perekonomian  yang  dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan salah satunya yaitu bai al-wafa ’, aturan-aturan itu juga ditujukan untuk mengentaskan  kemiskinan  dan  ledakan  pengangguran  melalui  konsepsi  kewajiban zakat,  pemberian  nafkah,  dan  hasil  denda  pelanggaran  hukum  ( kafarat ).  Ibnu  Al- Qoyyim  berkata  “ Sesungguhnya  syari’at  itu  dikonstruksikan  dan  dilandaskan  atas hukum  dan  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Secara  umum,  syari`at  itu adil, mengandung rahmat, kemaslahatan, dan adanya suatu hikmah” .( Husain & At- Tariqi, 2004 )
Akad adalah jalinan dua hal yang dipersatukan antara satu pihak dengan pihak lain,  sehingga  membentuk  suatu  kesatuan  sebagai  sarana  persatuan  yang  dipelihara dan  diperkuat,  atau  ikatan  suplai dengan cara  yang telah  ditentukan  dan  pengaruhya sesuai  dengan  kondisi  yang  melingkupinya.( Husain  &  At-Tariqi,  2004 )  Jual  beli adalah penukaran sesuatu dengan yang lain yang memberikan hak milik barang secara mu’awadhoh (tukar-menukar)  yang  dilegalkan  oleh  Syara’,  atau  memberikan  hak milik jasa secara permanen dengan alat tukar yang bernilai.( Irsyad al-Masail, 2015 ) Istilah sende Menurut  Van  Vollenhoven,  seorang  ahli  hukum    adat  yang memperkenalkan  hukum  adat  Indonesia (hetindische  adatrecht) sende merupakan suatu  perjanjian  tanah  untuk  menerima  sejumlah  uang  secara  tunai  dengan permufakatan  bahwa  si  Penyerah  tanah  berhak  atas  kembalinya  tanah  dengan  jalan membayar  kembali  sejumlah  uang  yang  sama.( Ter,  n.d. )  telah  dikenal  sejak  pada masa  Jawa  Kuno  di  Kerajaan  Hindu-Budha  dan  diatur  dalam  peraturan  undang- undang  di  Indonesia.  Transaksi  sende  ini  telah  berkembang  baik  dari  segi  aturan maupun praktik yang dilakukan oleh orang Jawa pada umumnya. Sende adalah bisnis jual  beli  gadai,  yaitu  pengalihan  sebidang  tanah  dengan  pembayaran  sejumlah  uang tertentu  secara  tunai,  dengan  ketentuan  bahwa  penjual  (pemilik  bidang  tanah)  masih berhak  atas  pengembalian  sebidang  tanahnya  dengan  jalan  menebusnya  kembali (pembayaran  uang  yang  sama  jumlahnya),  atau  dapat  diartikan  sebagai  penyerahan sebidang  tanah  milik  seseorang  kepada  orang  lain  untuk  sementara  waktu  yang sekaligus di ikuti dengan penyerahan sejumlah uang secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa tanah  akan dikembalikan kepada pemilik tanah  jika ditebus dengan  sejumlah  uang  yang  sama  kepada  pemegang  gadai.  Soepomo  menyebutkan bahwa  unsur  mutlak  dari  gadai  tanah  ialah  bahwa  si  pemegang  gadai  mendapat kekuasaan  sepenuhnya mengenai tanah  seolah-olah  itu  miliknya.  Jika  sudah  ditebus, kekuasaan  itu  berpindah  lagi  kepada  pemilik  tanah.  Disamping  itu,  penyerahan  hak gadai  kepada  pihak  ketiga  (pindah  gadai)  dapat  dilakukan  oleh  si  pemegang  gadai, harus diketahui oleh si pegadai.( Hajati, 2018 )
Menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran secara tunai sejumlah uang sedemikian  rupa,  sehingga  orang  yang  menyerahkannya  tetap  ada  hak  atas kembalinya tanah itu kepadanya dengan jalan membayar kembali dengan jumlah uang yang sama, hal tersebut oleh orang Minang menyebutnya dengan “ menggadai ”, orang Jawa  menyebutnya  “ adol  sende ”,  orang  Sunda  menyebutnya  “ ngajual  akad ”  atau “ gade ”.  Menyerahkan  tanah  untuk  menerima  tunai  pembayaran  uang  tanpa  hak menebusnya, jadi untuk selama-lamanya oleh orang Jawa menyebutnya dengan “ adol plas,  runtumurun ”,  orang  Kalimantan  menyebutnya  dengan  “ menjual  jaja ”. Menyerahkan  tanah  untuk  menerima  tunai  pembayaran  uang  dengan  janji  bahwa tanah  akan  kembali  lagi  kepada  pemiliknya  tanpa  perbuatan-perbuatan  hukum  lagi, itupun  sesudahnya  berlalu  beberapa  tahun  panen,  hal  ini  orang  Jawa  meneyebutnya dengan  “ adol  ojodan ”  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  dengan  “menjual tahunan”.( Ter  Haar,  1960 )  Dikalangan  masyarakat  sebagian  berasumsi  mengenai model transaksi ini bahwa kurang adanya titik temu terhadap akadnya, dikatan gadai tetapi  barang  jaminan  diambil  manfaatnya,  jual  beli  tetapi  hutang  piutang,  tetapi masyarakat  pada  umumnya  banyak  yang  melakukan  transaksi  tersebut,  bahkan  bisa dikatakan  masyarakat  sering  melakukannya  untuk  meningkatkan  kualitas perkenomiannya masing-masing.
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman  dan  pengaruh  penjajahan  kolonial terhadap  bangsa  Indonesia,  transaksi  sende  yang  awalnya  didasarkan  atas  hubungan batin atau  kekeluargaan  dan  gotong  royong  sehingga  bebannya  ringan  telah  berubah menjadi  transaksi  yang  bersifat  pamrih  dan  mempertimbangkan  untung  rugi. Oleh karena itu, posisi petani sebagai masyarakat kelas bawah menjadi semakin lemah dan sulit  karena  beban  berat  yang  harus  mereka  tanggung. Untuk  melindungi  petani  ini, pemerintah  mengeluarkan  peraturan  yang  berupa  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  Tahun  1960.  Transaksi  sende  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 56 Tahun 1960 Pasal 7 yang menetapkan bahwa gadai tanah pertanian yang telah berlangsung tujuh tahun lebih, harus dikembalikan kepada pemiliknya  tanpa  uang  tebusan.    Mahkamah  Agung  kemudian  memutuskan  dalam peraturannya  Tanggal  6  Maret  1971  No  810K/Sip/1970  bahwa  ketentuan  dalam PERPU  No.  56  Tahun  1960  Pasal  7  bersifat  memaksa  dan  tidak  dapat  dilunakkan karena  telah  diperjanjikan  antara  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan.( Bushar, 1998 )  Model  transaksi  seperti  ini  dibeberapa  wilayah  (Dusun  Ngampelrejo  Desa Blaru  Kecamatana  Badas  Kabupaten  Kediri,  Dusun  Wonoasri  Desa  Badang Kecamatan  Ngoro  Kabupaten  Jombang)  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  dikenal dengan  sangat  baik  saja  bukan  keseluruhan  orang,  hubungan  yang  sangat  baik  itu seperti:  dengan  saudara,  tetangga  dekat, atau  teman  akrab,  dikarenakan  rasa  percaya yang ditanamkan mempengaruhi dalam pelaksanaannya.
Menurut peneliti, transaksi ini kurang jelas dalam segi akadnya, disebut akad jual  beli  tetapi  ada  kata  gadai.  Sedangkan  didalam  Islam,  ketika  seseorang
bermuamalah melakukan akad haruslah jelas tidak boleh ada kesamaran atau ketidak jelasan  didalam  akad  tersebut  dan  apabila  seseorang  melakukan  akad  terdapat kesamaran  atau  ketidak  jelasan  melakukan  akad,  maka  akad  tersebut  tidak  sah  atau batal akadnya secara hukum fiqih.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya. Dengan menekankan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka dan literatur yang sesuai dengan masalah akad transaksi  jual  beli sende .  Baik  menurut  Madzhab  Hanafi  dan  Madzhab  Syafi’i  dan literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding.
Sifat  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  deskriptif  analitik komparatif ( Sudarto, 2002 ) , yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisis antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i dalam masalah akad transaksi jual beli sende . Kemudian dari hasil analisis tersebut dikomparasikan antara kedua hukum tersebut untuk ditarik ke arah kesimpulan.
Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-komparatif (library research) yaitu  merupakan  penelitian  yang  obyek  utamanya  adalah  buku-buku,  kitab-kitab, majalah, jurnal, pamflet, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber data ini diperlukan guna  memperoleh  bahan  tentang  masalah  ini,  dengan  menelaah  secara  langsung pokok-pokok permasalahan dalam kajian kepustakaan.
Teknik  Pengumpulan  Data  yang  digunakan  dalam  pembahasan  ini  adalah kepustakaan,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  terapkan  adalah  dengan cara  membaca  dan  mengkaji  bagian-bagian  tertentu  yang  dianggap  penting  dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, kemudian melakukan pencatatan atau mengkutip, selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan sistem pembahasan. Adapun data  yang  akan  diperoleh  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  cara  membaca  kitab- kitab  dan  buku-buku  yang  membahas  tentang  masalah  yang  berkaitan  dengan pembahasan  dalam  penyusunan  skripsi  ini.  Setelah  itu,  penulis  mencoba membandingkan antara Hanafiyah dan Syafi’iyah.
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni, tidak  dilakukan  dengan  cara  perhitungan  statistik,  melainkan  dengan  cara  membaca dan  mencermati  data  yang  telah  diolah.  Untuk  itu,  analisis  dilakukan  dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif. Deduktif, adalah proses analisis yang berangkat  dari  kebenaran  umum  mengenai  suatu  fenomena  (teori)  dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri  sama  dengan  fenomena  yang  bersangkutan  (prediksi).( Sudjana,  2001 ) Komparatif  adalah  suatu  analisis  data  dengan  cara  membandingkan  dua  data  yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, sehingga dengan analisis ini, perbedaan
dan  persamaan  antara  keduanya  dapat  ditemukan  dengan  hakikat  penelitian  obyek diperoleh yang lebih murni. ( Nasir, 2003 )
Cara  Pendekatan  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  suatu  pendekatan  dengan  cara  melihat  ketentuan-ketentuan hukum  yang  telah  disyariatkan  dalam  hukum  Islam.( Sukanto,  1986 )  tentang keharusan  pelaku  usaha  memberikan  informasi  yang  benar  (jujur)  dalam  usahanya. Dari  sini,  penulis  melakukan  perbandingan  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan penelitian ini.( Ibrahim, 2006 )

## Hasil dan Pembahasan
A. Transaksi Akad Jual Beli Sende Menurut Madzhab Hanafi
Bai’  al-wafa ,  bisa  dimasukan  ke  ranah  kategori  praktek  jual  beli kontemporer,  karena  ia  muncul  sekitar  abad  5  Hijriyyah  di  Bukhara.( Mardani, 2015 )  Oleh  karena itu,  Status  hukumnya diperdebatkan  oleh  para  ulama,  dimana ada  pihak  yang  pro  dan  kontra.  Dalam  konteks  ini,  Madzhab  Hanafi  termasuk pihak  yang  pro  (melegalkan).  Ibn  Abidin  sebagai  salah  satu  ulama  penganut Madzhab  Hanafi  dalam  menentukan  hukum  terhadap  suatu  permasalahan  tidak lepas  dari  pendiri Madzhab nya,  yaitu  Imam  Abu  Hanifah  yang  dikenal  sebabagi ahli ra’yu .  Dalam  karya  Ibnu  Abidin,  Raddul  Muhtar,  beliau  berpendapat  bahwa hukum jual beli bai’ al-wafa diperbolehkan, dengan alasan untuk menghindarkan masyarakat  dari  riba  dalam  pinjam  meminjam.( Sholikah,  2012 )  Walaupun  pada jual  beli ini  barang  yang  dijual tersebut harus  dikembalikan  lagi  kepada  penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini di pegang oleh generasi mutaakhirin dari Madzhab Hanafi.( Sudiarti, 2016 ) Metode Yang Digunakan Madzhab Hanafi dalam Pembenaran Bai’ al-wafa yang dinyatakan Madzhab Hanafi di atas, adalah sebuah bentuk hasil ijtihad. Dan setiap ijtihad yang dilakukan oleh suatu Madzhab, sudah tentu bertolak dari asas dan  metode  yang  dianutnya.  Asas  adalah  landasan  yang  dijadikan  tolok  ukur, sementara  metode  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  menilai  sesuatu.  Dalam konteks Bai’ al-wafa , asas Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, kita mengenal Madrasatu  al-Ra’yu, yakni  sebuah  lembaga  yang  memiliki  ciri  khas  tersendiri. Rasional  principle  telah  dibangun  oleh  generasi  sebelumnya  kemudian  dipupuk, dilestarikan  dan  dikembangkan  oleh  generasi  berikutnya.  Al-Nakha’i  sebagai penggagas dan pendiri lembaga rasional ( Madrasatu Al-Ra’yu ) berhasil mencetak kader yang tangguh dan berlian. Dialah Abu Hanifah seorang ‘alim yang integritas keilmuannya  sangat  mumpuni.  Dibawah  ketokohan  kharismatikannya  tradisi rasional  principle  lebih  berkembang.  Terlebih  ketika  ia  membangun  Madzhab sendiri,  keberadaannya lebih  terarah  dan sistemik.  Bertolak  dari  asas  rasionalitas di atas, Madzhab Hanafi memandang bahwa, praktek Bai’ al-wafa adalah sebuah transkasi  jual  beli  yang  bisa  diterima  oleh  akal  pikiran.  Dilihat  dari  sisi
mekansimenya, ia seperti jual beli pada umunya yang terbangun dari empat rukun, yaitu:
1. Adanya barang yang dijual
2. Penjual
3. Pembeli
4. Shigat .
Dilihat dari sisi tujuannya sudah jelas, bahwa ia (Bai’ al-wafa) adalah untuk mencari  keuntungan  dan  kemanfaatan  ke  dua  belah  pihak  (penjual  dan pembeli).( Mardani,  2012 )  Metode  yang  digunakan  oleh  Madzhab  Hanafi  adalah Metode atau konsep yang dijadikan alur pemikiran Madzhab Abu Hanifah dalam menetapkan  hukum  adalah Istihsan .  Dalam  konteks  ini  ia  serang  mengatakan,
“astahsinu” artinya  saya  menganggap  baik.  Penetapan  hukum  dengan  cara Istihsan ini  diikuti  oleh  murid-muridnya  sehingga  golongan  Hanafiah  dikenal sebagai  golongan  yang  menilai Istihsan sebagai  salah  satu  metode istinbath hukum. Istihsan adalah  sumber  hukum  yang  banyak  dipakai  dalam  terminologi dan istinbath hukum oleh Madzhab Hanafi. Mengenai definisinya, muncul ragam pendapat  para  ulama. Istihsan merupakan  suatu  metode istinbat hukum  yang sangat  relevan  dengan  pembaharuan  hukum  Islam  salah  satunya  di  bidang muamalah. Karena istihsan berupaya melepaskan diri dari kekuatan hukum yang lainnya, selagi tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. istihsan dijadikan pegangan oleh Ulama’ Hanafiyah sebagai pertimbangan dilegalkannya akad Bai’ al-wafa dengan alasan bahwa akad ini berjalan baik di tengah-tengah masyarakat Bukhara  dan  Balkh  yang  pada  sebelumnya  menerapkan  akad  pinjam  meminjam namun mengandung riba.( Ubaidillah & Nawawi, 2017 )
Dalam  fiqih  Hanafi, istihsan dibagi  dalam  empat  macam,  yaitu istihsan dengan nash , istihsan dengan  ijma’, istihsan dengan dharurat ,  dan istihsan dengan qiyas khafi . Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan istihsan dengan mashlahat , dan istihsan dengan ‘urf adalah juga merupakan bagian dari Istihsan . Diantara  mereka  ada  menyimpulkan  bahwa  pembagian  dua Istihsan terakhir  ini adalah  bersumber  dari  masalah-masalah  yang  diriwayatkan  golongan  Hanafiah, walaupun dalam kitab Ushul Fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu. Berdasarkan  pada  teori  i stihsan mengutamakan  realitas  tujuan syari’at .  Artinya mereka  yang  berdasarkan  istinbath  hukum  berdasarkan istihsan adalah  bertujuan untuk  menerapkan  dalil-dalil  yang  umum.  Metode  ini  juga  digunakan  dalam rangka  memperhatikan  tujuan  untuk  menarik  kemaslahatan  dan  menolak kesukaran  dalam  penerapan  dalil  umum  tersebut,  karena  setiap  dalil  itu dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan  yang mencari pesan inti dari syari’ah yang diturunkan oleh Allah.
Atas  dasar  paradigma istihsan tersebut,  Madzhab  Hanafi  memandang, bahwa bai’  al-wafa merupakan  solusi  paling  tepat  untuk  meminimalisir  sistem riba yang berlaku pada zaman itu (di Bukhara). Oleh karena itu, para syeikh dari kalangan Hanafi, atas dasar pertimbangan tersebut melegalkannya. Dalam konteks ini  dapat  diketahui,  bahwa  inti  tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  menciptakan kemaslahatan  yang  merupakan inti  sari  dari  tujuan  hukum  Islam (Maqashidu  al- Syari’ah) dan juga tidak lepas atas dasar pertimbangan tradisi setempat (‘urf) yang berlangsung saat itu. Bahwa bai’ al-wafa hadir sebagai tradisi yang berlaku secara turun-temurun  di  Bukhara.  Karena  demikian  wujudnya,  maka  tradisi  tersebut dijadikan bagian integral dari mekanisme hukum. Disamping secara moral untuk menghindari  dari  tradisi ribawi ,  juga  secara  social  ekonomi,  jual  beli  tersebut (bai’  al-wafa), juga  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Bagi  pihak  pembeli- umpamanya  sawah-dalam  jangka  waktu  tertentu  (dua  tahun  misalnya)  ia  bisa diolah  dan  dimanfaatkan  sementara  kentungannya  bisa  dinikmati  oleh  dia  (si pembeli).  Sementara  bagi  si  penjual,  ia  juga  merasa  tertolong  dengan  transaksi tersebut  karena  ia  dalam  kedaan  butuh.  Selanjutnya  ketika  batas  ketentuan temponya telah habis, tanah bisa dibeli kembali sehingga kepemilikannya menjadi mutlak dan utuh.
B. Transaksi Akad Jual Beli Sende Menurut Madzhab Syafi’i
Konsep bai’ al-wafâ Menurut Fikih Syafii Perdagangan atau jual beli secara bahasa  berarti  al-mubâdalah  (saling  menukar).( Sayyid  Sabiq,  2009 )  Mengenai pengertian  jual  beli  dalam  pengertian  seperti  yang  dijelaskan  dalam  definisi berikut: Ketika melakukan transaksi jual beli, penting untuk mencari dan membeli barang halal juga mempertimbangkan halal. Artinya, mencari barang  halal untuk dijual kepada orang lain atau memperdagangkannya secara jujur, bebas dari sifat- sifat  yang  dapat  merugikan  penjualan,  seperti  penipuan,  pencurian,  penyitaan, riba,  dll.( Mas’ud  &  Abidin,  2000 )  Secara  etimologis,  wafâ  (memenuhi)  adalah lawan kata dari alghadr (khianat, ingkar janji). Wafâ bi 'ahd artinya dia menepati janjinya Wafâ adalah akhlak yang mulia. Aufa alrajul haqqah artinya memberikan sepenuhnya  hak-hak  manusia.  Disebut  jual  beli  wafâ  karena  pembeli  wajib memenuhi  syarat-syaratnya.  Adapun  Bai'  al  Wafâ  secara  terminologi  adalah  jual beli  dengan  syarat,  yaitu  jika  penjual  mengembalikan  uang  hasil  penjualan, pembeli mengembalikan barang tersebut kepada penjual”.( muhammad bin Ahmad Al-Mahali, 2001)
Menurut  Sayyid  Sabiq  dari  Fiqh-Sunnahnya,  Bai'  al-wafâ  adalah  orang bermasalah  yang  menjual  barang-barang  yang  dijanjikan.  Janji  tersebut menandakan  bahwa  barang  tersebut  akan  dikembalikan  pada  saat  pembayaran telah  dipenuhi  (refund).  Para  pihak  atau penjual  berhak  untuk  menuntut  kembali atau membeli kembali barang yang dijual kepada pembeli. Dari pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa bai’ al wafâ ini memiliki tenggang waktu yang terbatas.
Misalnya  satu  tahun,  dua  tahun,  dst,  tergantung  kesepakatan.  Pada  akhir  masa tenggang,  penjual  membeli  kembali  barang  dari  pembeli.  Pada  umumnya  barang yang  diperdagangkan  di  Bai'  al-wafâ  adalah  barang  tidak  bergerak  seperti  tanah perkebunan, rumah, pemukiman dan sawah. Kisah munculnya Bai`al-Wafâ adalah bahwa masyarakat Bukhara dan Balkh pada saat itu mengembangkan suatu bentuk jual  beli  untuk  menghindari  terjadinya  riba,  yang  kemudian  dikenal  dengan Bai`al-Wafâ.  Banyak  orang  kaya  tidak  mau  meminjamkan  uang  yang  tidak bersahabat.  Sementara  itu,  banyak  debitur  yang  tidak  mampu  lagi  melunasi utangnya  akibat  terutangnya  premi.  Di  sisi  lain,  menurut  ulama  hukum  Islam, pinjaman  dan  imbalan  yang  diberikan  berdasarkan  hutang termasuk  riba.  Barang yang  dibeli  oleh  pembeli  dapat  digunakan  oleh  pembeli.  Agunan  debitur merupakan jaminan utang selama masa tenggang yang disepakati, sehingga hanya pembeli  yang  dapat  menjual  barangnya  kepada  siapa  pun  selain  penjual  aslinya. Jika  debitur  sudah  memiliki  dana  untuk  membayar  kembali  dengan  harga  jual semula  pada  saat  jatuh  tempo,  maka  barang  tersebut  harus  dikembalikan  kepada penjual.
Dari  uraian  Bai`  al-Wafâ,  penulis  dapat  melihat  bahwa  suatu  akad  terdiri dari tiga bentuk, yaitu:
1. Ketika terjadi suatu transaksi maka akad tersebut adalah jual beli karena akad tersebut  mengartikan  bahwa  transaksi  tersebut  adalah  jual  beli.  Misalnya, melalui  kata-kata  penjual  “Saya  menjual  sawah  saya  seharga  lima  juta  rupee dalam dua tahun”.
2. Setelah transaksi dilakukan dan kepemilikan berpindah kepada pembeli, maka transaksi tersebut berbentuk ijarah (pinjaman/sewa), karena barang yang dibeli harus  dikembalikan  kepada  penjual  walaupun  pemilik  memiliki  harta  benda. hak  untuk  menggunakan  dan  menikmati  hasil  dari  barang-barang  tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.
3. Pada  akhir  akad,  ketika  masa  tenggang  yang  disepakati  berakhir,  bai`  alwafâ sama  dengan  rahn,  karena  pada  tanggal  jatuh  tempo  yang  disepakati  kedua belah  pihak,  penjual  harus  mengembalikan  kepada  pembeli  sejumlah  harga yang dibayarkan. . pada awal akad dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli secara penuh kepada penjual.
Sebenarnya jual  beli  seperti  itu  tidak  dibenarkan,  karena  tujuan  sebenarnya adalah riba, yaitu untuk membayar terlambat, sedangkan alat-alat yang digunakan dalam penjualan mempunyai hak penebusan. dan keuntungan yang sama. Namun status  jual  beli  untuk  mencari  untung  atau  jual  beli  tanpa  jaminan  tidak  dapat dipisahkan dari jual beli ini karena yang dilihat adalah sifat dan tujuan sebenarnya dari jual beli tersebut, bukan sekedar bentuk sederhana dan bentuk pihak-pihak di luarnya.
Ulama  Syafi`iyah  menganggap  Bai`  al-Wafâ  fasid  karena  syarat  penjual adalah  mengambil  kembali  barang  dari  pembeli.  Jika  pembeli  mengembalikan jumlah  yang  dibayarkan  bertentangan  dengan  tujuan  penjualan  yaitu  milik pembeli  kepada  pembeli.  barang  yang  dibelinya  bersifat  permanen.  Hal  ini  juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad: “Setiap utang yang menyertai penggunaan (kepada debitur) adalah riba” Karena akad bai` al-wafâ sudah dipastikan sebagai penjualan  sejak  awal,  pembeli  bebas  menggunakan  barang  tersebut  tanpa  batas waktu.  Ulama  Syafi’iyah  tidak  melegalisasi  jual  beli  ini,  alasan  mereka diantaranya:( al-Mahallî, 2001 )
1. Dalam  akad  jual  beli  tidak  diperkenankan  adanya  tenggang  waktu,  karena akad jual beli adalah akad yang sepenuhnya meliputi peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam  jual  beli,  tidak  boleh  ada  syarat  bahwa  barang  yang  dijual  harus dikembalikan  oleh  pembeli  kepada  penjual  asal,  hanya  bila  uang  siap dikembalikan pada harga awal.
3. Bentuk perdagangan ini tidak ada di zaman Nabi SAW maupun di zaman para sahabat.
Ada  2  (dua)  kebijakan  atau  saran  ulama  Syafi`i  mengenai  kemustahilan Bai`al Wafâ:
1. Patuhi  metode  hukum.  “Cengkeraman  suatu  akad  adalah  maksud  dan maknanya, bukan perintah lafadz dan redaktur.” Maksud dari kaidah ini adalah bahwa  maksud  atau  makna  merupakan  intisari  dan  pilar  utama  akad.  lafadz dan kalimat redaksi merupakan pengantar atau cangkang yang mengarah pada inti  permasalahan.  Namun  demikian,  bukan  berarti  mengabaikan  seluruh lafadz  lafadz,  karena  lafadz  lafadz  adalah  sarana  yang  dimaknai  dan diekspresikan.  Jadi  hal  pertama  yang  menyentuh  Anda  adalah  makna  lafadz lafadz  yang  jelas.  Apabila  sulit  dipaham  antara  lafadz  dengan  makna  yang dimaksud oleh kedua orang yang melakukan akad, maka dikembalikan kepada makna  atau  tujuan  dan  dikesampingkan  aspek  lafadz-nya  sesuai  dengan dalalah atau qarinah.( Arfan, 2013 )
2. Berpegang pada dalil sadd al-dzari’ah , yaitu untuk mencegah terjadinya riba.
Dari  penjelasan  di  atas  terlihat  bahwa  hujjah  madzhab  Syafi'i  tidak membolehkan  bai`  al-wafâ  karena  merupakan  bentuk  jual  beli  menurut  susunan lafadz atau redaksi, namun dengan hati-hati, maksud dan pelaksanaan bai` al-wafâ adalah:  Kombinasi  jual  beli  Ijârah  dan  Rahn.  Jika  pelaksanaan  bai`  al-wafâ merupakan  jual  beli  bersyarat  dan  pembeli  harus  mengembalikan  barang  yang dibeli setelah ditebus atau dibayar oleh pemilik barang, maka pelaksanaan bai` al- wafâ  juga  bersyarat.  Oleh  karena  itu  dari  penjelasan-penjelasan  yang  peneliti
sampaikan,  peneliti  dapat  mengoreksi  bahwa  bai`  al-wafâ  merupakan  bentuk modifikasi  dari  jual  beli  yang  tujuan  utamanya  untuk  menghindari  riba,  namun dari  pelaksanaannya,  peneliti  Kami  telah  mengamati  bahwa  jual  beli  ini  masih termasuk dalam riba dan itu masih satu-satunya implementasi pembelian fasid.
C. Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Tentang Akad Jual Beli Sende
Jual  beli  dengan  sistem sende adalah  jual  beli  yang  hanya  dengan penyerahan  dan  penerimaan  tanpa  dan  ucapan  atau  ada  ucapan  tetapi  dari  satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat  saling  memberi  secara  khusus.( Az-Zuhaili,  2011 )  Pengertian Bai’  Al-
Wafa sebagai berikut:
“Adalah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga (tsaman) dan barang  yang  dijual  (mutsaman),  kedua  belah  pihak  saling  memberi  dengan  dan tanpa  persetujuan,  dan  terkadang  ada  lafadz  (perkataan)  dari  salah  satu pihak . ”.( Az-Zuhaili, 2011 )
Akad/Transaksi  terkadang  dilakukan  tanpa  menggunakan  perkataan  atau lafadz  melainkan  dengan  perbuatan  yang  muncul  dari  kedua  pengakad.  Hal  ini disebut  dalam  fiqih  yaitu bai’ al-wafa. Menurut  Musthafa  Ahmad  Az-Zarqa  dan Abdurrahman Ash-Shabuni, transaksi seperti ini baru mendapatkan justifikasi dari ulama fiqih setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ( bai’ al- wafa’ ) telah berlangsung  beberapa lama dan akad jual beli ini telah menjadi ‘ urf (adat kebiasaan) di masyarakat Bukhara dan Balkh, baru dalam hal tersebut ulama fiqih dari hanafiyah melegalisasi akad jual beli ini.( Mardani, 2016 )
Dari  segi  sejarah  sosial,  munculnya bai’  al-wafa di  tengah-tengah masyarakat  Bukhara  dan  Balkh  pada  pertengahan  abad  ke-5  M  disebabkan  oleh kenyataan  bahwa  para  pemilik  modal  tidak  mau  lagi  meminjamkan  uang  kepada mereka  yang  membutuhkan,  jika  mereka  tidak  mendapat  imbalan  apapun,  hal seperti  ini  membuat  kesulitan  bagi  masyarakat  yang  memerlukan.  Situasi  ini membuat  mereka  membuat  kesepakatan  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan memenuhi keinginan orang kaya.( Mardani, 2016 )
Metode  berfikir  para  ulama  Hanafiyah  dalam  melegalkan  transaksi  ini, memberikan  justifikasi  terhadap bai’  al-wafa’ adalah  didasarkan  pada istihsan urfi . Akan tetapi para ulama fiqih lainnya tidak melegalkan bentuk jual beli ini.( M Sulaeman Jajuli, 2015 ) Alasan mereka adalah:
1. Akad  jual  beli  tidak  dibenarkan  adanya  tenggang  waktu,  karena  jual  beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Jual  beli  tidak  boleh  dengan  syarat  pembeli  harus  mengembalikan  barang kepada  penjual  asal  jika  barang  yang  dijual  bersedia  dikembalikan  dengan harga semula.
3. Jual  beli  ini  merupakan hillah yang  tidak  sejalan  dengan  maksud  syara` pensyariatan jual beli. 1
Namun  Demikian,  para  ulama mutaakhirin (generasi  belakangan)  dapat menerima  baik  bentuk  jual  beli  ini,  dan  menganggapnya  sebagai  akad  yang  sah, bahkan  dijadikan  hokum  positif  dalam majjah  al-ahkam  al-adhliyah (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) yang disusun pada tahun 1287 H, yaitu satu judul dengan bai’ al-wafa’ yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396- 403.( Mardani, 2015 )
Begitu juga dalam hukum positif Indonesia bai’ al-wafa’ telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari`ah (KHES) Pasal 112-115:
Pasal 112
• Dalam  jual  beli  yang  bergantung  pada  hak  penebusan,  dapat  uang  seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
• Pembeli  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (1)  berkewajiban  mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.
Pasal 13
• Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan tidak boleh dijual pada  pihak  lain  baik  oleh  penjual  maupun  oleh  pembeli  kecuali  ada kesepakatan oleh para pihak.
Pasal 14
• Kerugian  barang  dalam  jual  beli  dengan  hak  penebusan  adalah  tanggung jawab pihak yang menguasainya.
• Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

## Pasal 15
• Hak membeli kembali dalam bai’ al-wafa’ dapat diwariskan.

## Kesimpulan
Perbedaan pendapat antara Madzhab Ḥanafi dan Madzhab asy-Syafi’i tentang hukum  jual  beli  dengan  akad sende adalah  disebabkan  oleh  perbedaan  penggunaan dalil  hukum (ikhtilaf  al-maṣhadir) yang  digunakan  oleh  kedua  Madzhab  tersebut.
Madzhab  Ḥanafi  menggunakan  al-Qur’an  dan  ‘ urf sebagai  dalil  untuk  memutuskan dan memperkuat argumentasi mereka tentang kebolehan jual beli dengan akad sende . Sementara  Madzhab  asy-Syafi’i  lebih  menggunakan  dalil qiyas ketika  melarang  jual beli  dengan  akad sende .  Perbedaan  metode  ini  pada  gilirannya  menyebabkan perbedaan  pendapat  di  antara  kedua  Madzhab  tentang  jual  beli  dengan  akad sende . Selain  itu,  Madzhab  Ḥanafi  menganggap  jual  beli  dengan  akad sende sebagai ‘urf
1 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid II, (Baerut : Dar el_Fikr, 1986). 136
ṣhaḥiḥ, sehingga  bisa  dijadikan  ketentuan  hukum.  Berbeda  dengan  Madzhab  asy- Syafi’i yang menganggap jual beli dengan akad sende tidak dikenal dalam kebiasaan syariat, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai hukum.
Persamaan antara Madzhab Ḥanafi dengan Madzhab Asy-Syafi’i adalah sama- sama  dari  kalangan  sunni,  sehingga  ketika  melakukan ijtihad menggunakan  sumber hukum  yang  sama-sama  diakui  oleh  para  ulama uṣhul  sunni .  Sumber  hukum  yang disepakati kehujahannya oleh para ulama uṣhul sunni adalah al-Qur’an, hadis, ijma’ , dan qiyas . Dalam persoalan ini, Madzhab Ḥanafî menjadikan al-Qur’an sebagai dalil ketika  menetapkan  kebolehan  jual  beli  dengan  akad sende .  Madzhab  asy-Syafi’i menggunakan qiyas ketika melarang jual beli dengan akad sende . Persamaan lainnya adalah berkaitan dengan barang yang memiliki nilai kecil. Madzhab asy-Syafi’i yang diambil  dari  pendapat  Imam  Nawawi  memperbolehkan  jual  beli  dengan  akad sende untuk barang yang memiliki nilai kecil. Madzhab Ḥanafi sendiri jual beli dengan akad sende boleh  secara  mutlak,  baik  menyangkut  barang  yang  kecil  nilainya  maupun menyangkut barang yang besar nilainya.

## BIBLIOGRAFI
Al-Mahallî. (2001). Kanz Al-Râghibîn . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
Arfan,  Abbas.  (2013). 99  Kaidah  Fiqh  Muamalah  Kulliyah:  Tipologi  Dan Penerapannya  Dalam  Ekonomi  Islam  Dan  Perbankan  Syariah .  Uin-Maliki Press. Google Scholar
Az-Zuhaili,  Wahbah.  (2011).  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu,  Terj. Abdul  Hayyie  Al- Kattani, Dkk. Jakarta (Id): Gema Insani . Google Scholar
Bushar,  Muhammad.  (1998).  Pokok-Pokok  Hukum  Adat. Jakarta:  Pt  Pradnya Paramita . Google Scholar
Hajati, Sri. (2018). Dkk, Buku Ajar Hukum Adat . Jakarta: Kencana. Google Scholar
Husain,  Abdul,  &  At-Tariqi,  Abdul.  (2004). Ekonomi  Islam  Prinsip,  Dasar,  Dan Tujuan . Yogyakarta: Magistra Insania Press. Google Scholar
Ibrahim, Johnny. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 . Google Scholar
Irsyad Al-Masail. (2015). Fi Fath Al-Qorib Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib . Kediri: Anfa’ Press.
M  Sulaeman  Jajuli,  M.  E.  I.  (2015). Kepastian  Hukum  Gadai  Tanah  Dalam  Islam . Deepublish. Google Scholar
Mardani. (2016). Fikih Ekonomi Syari’ah, Fiqh Muamala . Jakarta: Kencana.
Mardani, Dr. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana . Google Scolar
Mardani,  Dr.  (2015). Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah .  Prenada  Media.
Google Scholar
Mas’ud,  Ibnu,  &  Abidin,  Zainal.  (2000).  Fiqih  Madzhab  Syafi’i,  Bandung:  Cv. Pustaka Setia, Cet. Ke-1, Jilid , 2 . Google Scholar
Muhammad  Bin  Ahmad  Al-Mahali,  Jalaluddin.  (2001). Kanz  Ar-Raghibun  Syrh Minhaj Althalibin . Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah. Google Scholar
Nasir,  Mohammad.  (2003). Metode  Penelitian  Jakarta:  Ghalia  Indonesia . Google Scholar
Sayyid Sabiq. (2009). Fikih As-Sunnah (P. 126). P. 126. Semarang: Thoha Putra.
Sholikah.  (2012). Bai‟  Al-Wafa  Dan  Relevansinya  Dalam  Muamalah  Modern (Analisis  Pendapat  Ibnu  Abidin  Dalam  Kitab  Raddul  Muhtar) (P.  55).  P.  55. Semarang.
Sudarto,  S.  (2002).  Metode  Penelitian  Filsafat. Jakarta:  Raja  Grafindo . Google Scholar
Sudiarti,  Sri.  (2016).  Bay’al-Wafa’:  Permasalahan  Dan  Solusi  Dalam Implementasinya. Journal Analytica Islamica , 5 (1), 169–201. Google Scholar
Sudjana,  Nana.  (2001).  Tuntunan  Penyusunan  Karya  Ilmiah. Bandung:  Sinar  Baru Algensindo . Google Scholar
Sukanto, Sudaryono. (1986). Pengantar Hukum, (P. 20). P. 20. Jakarta.
Ter, Haar. (N.D.). Bzn, 1976. Asas-Asas Susunaan Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta .
Ter  Haar,  Barend.  (1960). Asas-Asas  Dan  Susunan  Hukum-Adat .  Pradnja  Paramita. Google Scholar
Ubaidillah,  Ubaidillah,  &  Nawawi,  Nawawi.  (2017).  Tinjauan  Istihsan  Terhadap Bai’al-Wafa’dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab Di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 1 (2),
112–141. Google Scholar
Wahbah Az-Zuhaili. (2020). Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu . Damaskus Dar Al-Fikr.
Copyright holder:
Muhammad Abi Mansyur, Norma Fitria (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: