p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## POLITIK HUKUM JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA
Sumurung  P. Simaremare 1+2 ,  Bismar  Nasution 1 , Sunarmi 1 ,  Edi  Yunara 1
1 Fakultas Hukum,  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan
2 Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Jakarta sumurungpsimaremare@gmail.co m

## Abstrak
Adanya  penelitian  ini  untuk  menganalisa  penetapan  batas  waktu  penyelesaian perkara  pembayaran  utang  yang  berlatar  belakang  politik  hukum.  Sejak UUKPKPU  diundangkan  16  tahun  yang  lalu,  perkembangan  UUKPKPU  sangat rapuh,  sehingga  penelitian  ini  sangat  diperlukan.  Menghadapi  tantangan perekonomian  nasional  saat  ini,  pelaku  usaha  dan  pakar  hukum  mengkritisi UUKPKPU terlalu singkat. Selain  itu, adanya periode  ini  masih  membuka ruang bagi  kreditor  dan  debitur  untuk  melakukan fraud .  Berdasarkan  studi  hukum normatif, kesimpulan yang didapakan yaitu: 1) Secara hukum, ketentuan Indonesia yang  ditangguhkan  mengenai  kewajiban  pembayaran  utang  diawasi  oleh UUKPKPU.  Pada  prinsipnya  PKPU  sendiri  dianggap  dapat  meringankan keterlambatan  pembayaran  hutang  debitur.  Harapan    debitur  memperoleh penghasilan yang cukup untuk melunasi seluruh utangnya dalam waktu yang relatif singkat; 2) baik kreditur dan debitur dalam Kerangka PKPU Pemberian waktu yang sangat  singkat  untuk  penyelesaian  kesepakatan  damai  kedua  belah  pihak  dapat menyebabkan  kedua  belah  pihak  ingin  mencapai  kesepakatan  perdamaian  yang kurang  optimal.
Kata kunci:  Politik  Hukum;  Jangka Waktu;  Penundaan  Utang.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## LEGAL POLITICS OF DELAY TERMS DEBT PAYMENT OBLIGATIONS IN INDONESIA

## Abstract
This study aims to explore the intent of determining the time frame for settlement of cases of postponement of debt payment obligations in the context of legal politics. This research needs to be discussed because  sixteen years after its promulgation, the  UUKPKPU  began  to  look  fragile  in  facing  the  challenges  of  the  current national economy. One aspect that has started to be criticized by business players and legal experts is that the time frame given by the UUKPKPU is considered too short. In addition, the existence of this period of time still opens up space for fraud, both by creditors and by debtors. Based on normative legal  research, the authors draw the following conclusions: 1) juridically, the regulation of postponement of debt  payment  obligations  in  Indonesia  is  regulated  through  the  UUKPKPU.  In principle, PKPU itself is recognized as relief given to debtors to delay payment of their  debts,  the  debtor  hopes that  in  a  relatively  short time  he  will  get  sufficient income  to  pay  off  all  his  debts;  2)  The  provision  of  a  very  short  time  for  the settlement  of  a  peace  agreement  between  creditors  and  debtors  within  the framework  of  PKPU  has  the  potential  to  be  less  than  optimal  for  the  peace agreement that both parties want to achieve.
Keywords: Legal Politics; Delay Term; Suspension of Payment.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar  Belakang
Krisis mata uang di Indonesia pada tahun 1998 membawa kesulitan yang sangat besar bagi perekonomian dan perdagangan  nasional,  yang berdampak pada perkembangan usaha masyarakat, bahkan menyulitkan kegiatan usahanya yang  juga  sangat  mempengaruhi  perkembangan  usaha.  Kemampuan pengusaha  untuk  memenuhi  kewajiban  pembayaran  hutang  sangat  sedikit. 1
Menurut  alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ditujukan untuk mewujudkan sistem hukum nasional melalui pembentukan undang- undang baru, khususnya hukum.  Produk,  yang  diperlukan  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi warga. 2 Undang-undang  kepailitan  merupakan  salah  satu  solusi  untuk pembangunan ekonomi skala besar masalah hutang perusahaan sangat berguna untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  para  pelaku  usaha  untuk  mengatasi masalah  hutang  dan perkreditan. 3
Sejak  1905,  organisasi  Kepailitan  Indonesia  telah  ada  dalam  bentuk faillisements-Verordening  Staatsblaad No.1  1905.  217  Juncto  Staatsblaad 1906 No.348 (FV). Namun krisis mata uang Indonesia pada tahun 1997-1998 mengguncang  perekonomian  nasional  dan  memaksa  terjadinya  perubahan besar. Guna  membantu dunia  usaha segera  menyelesaikan  masalah pinjaman, Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  pemerintah alternatif.  Undang-undang  tentang  pailit  tanggal  1  Januari  1998  kemudian
1 Adriel  M ichael  Tirayo,  Yoefanca  Halim,  “ Problematik  Definisi  Harta  Pailit  Untuk  Mencapai Kepastian  Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Kepailitan  dan  PKPU” ,  Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum”,  6  (2), 2019, hlm.131.
2 Doni  Budiono,  “ Analisis  Pengaturan  Hukum  Acara  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang” , JHAPER, 4 (2), 2018 hlm. 110.
3 Kheriah, “Independensi  Pengurus  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan” , Jurnal Ilmu  Hukum,  3 (2),  2013,  hlm.  239.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
dikukuhkan  menjadi  Undang-Undang Nomor 1 tentang Kepailitan tanggal 22 April  1998 (selanjutnya  disebut  UUK).
Sesuai dengan ketentuan UUK, muncul  harapan agar kredit macet dapat diselesaikan melalui prosedur pailit yang sangat menguntungkan pelaku usaha. Kebangkrutan  memang  tidak  menjadi  perhatian  publik,  juga  tidak  menarik, tetapi tiba-tiba menjadi proses likuidasi pinjaman yang bermasalah, dan pelaku usaha  sangat  membutuhkannya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  meningkatnya jumlah  permohonan  pailit  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga  Pusat Jakarta menjadi  100 perkara pailit  yang  diajukan  pada tahun  1999.
Awalnya,  dunia  usaha  sangat  berharap  peradilan  niaga  dapat menyelesaikan perkara yang masuk dengan cepat, transparan, dan adil. Namun dalam  perkembangannya,  peradilan  niaga  mengalami  banyak  kendala  dalam menjalankan tugasnya sehingga hasil pelaksanaannya tidak  maksimal. Situasi ini  telah  mengecewakan  pelaku  usaha  dan  mengurangi  minatnya  dalam menjalankan  tugasnya  guna  menyelesaikan  proses  kebangkrutan  yang dihadapkan  pada permasalahan  kredit  bermasalah.
Mengingat UUK dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan bisnis dan  tidak  dapat  mengatasi  hambatan  dalam  pelaksanaannya,  maka Undang-Undang  Nomor  Nomor  37  Tahun  2004  mengatur  tentang  kepailitan dan  kewajiban  penyelesaian  utang  (selanjutnya  disebut  UUKPKPU).  Sejak diundangkan, sudah sekitar 16 tahun lamanya, karena kekurangan di berbagai daerah, UUKPKPU rentan terhadap tantangan perekonomian nasional saat ini. Satu  hal  yang  mulai  dikritik  para  pebisnis  mengenai  durasi  yang  diberikan UUKPKPU dinilai  terlalu  pendek.
Fakta  biasanya  menunjukkan  bahwa  kemungkinan  perdamaian  dalam proses  kebangkrutan  Indonesia  dan  PKPU  masih  sangat  kecil.  Bahkan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  memberikan  fasilitas  penyelesaian secara  damai  baik  dalam  proses  kepailitan  maupun  dalam  proses  PKPU. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  belum  mendefinisikan  perdamaian, tetapi  untuk  pemahaman  umum  dapat  dipandang  melalui  Pasal  222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada prinsipnya, rencan pembayaran
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
mencakup  usulan  untuk  membayar  kembali  sebagian  atau  seluruh  hutang kepada kreditor. 4
Ada  banyak  faktor- faktor  yang  mendorong  permintaan  perubahan undang-undang  kebangkrutan  serta  menunda  pembayaran  utang,  termasuk: Pertama, jika beberapa kreditor  menagih  utang pada saat  yang sama,  hindari perilaku aset debitur. Kedua, perlu menghindari situasi di ma na jaminan yang dipegang kreditor  utama  mengklaim dengan  menjual  haknya properti debitur Terlepas dari kepentingan debitur, atau kreditor lain. Ketiga, hindari penipuan baik  itu  oleh  kreditur  atau debitur. 5
Sejalan dengan  hal  tersebut, artikel  ini berupaya  mencari jawaban atas hasil penelitian sebelumnya yang mungkin dilakukan oleh penelitian-penelitian  hukum  lainnya.  Namun,  studi  sebelumnya  ini  telah menekankan poinnya masing- masing, yang sama sekali berbeda dari pekerjaan yang  akan  diselesaikan  dalam  artikel  ini.  Hasilnya,  beberapa  penelitian sebelumnya  dapat  diartikan  sebagai  bacaan  pendahuluan,  dan  penelitian  ini juga  dapat  diartikan  sebagai  pelengkap  penelitian  sebelumnya.  Penelitian sebelumnya yang dikutip dalam artikel ini termasuk penelitian yang dilakukan oleh  Novitasari  yang  mengangkat  permasalahan  hukum  terkait  dengan ketentuan  yang terdapat dalam UUKPKPU, yaitu  terkait batas waktu singkat PKPU  yang  menjadi  penyebab  gagalnya  batas  waktu  tersebut.  Perdamaian antara debitur dan kreditur. Dalam rangkumannya, Novitasari mengemukakan bahwa singkatnya waktu  terhadap debitur dan kreditor dalam berdamai justru membuat  debitor  sulit  mencapai  kesepakatan  melalui  upaya  damai. 6
Penelitian Astara juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu mengangkat persoalan  penundaan  pembayaran  utang  dari  sudut  pandang  empiris,  yaitu menganalisis  putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  20:  Pailit  /  2011  /
4 F.  Yudhi  Priyo  Amboro, “Restrukturisasi  Utang  Terhadap  Perusahaan  Go  Public  Dalam Kepailitan  Dan PKPU” , Jurnal M asalah-M asalah Hukum”,    49 (1) , 2020, hlm. 104.
5 Catur Irianto, “ Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) ”, Jurnal Hukum dan Peradilan,  4 (3), 2015, hlm. 400.
6 Novitasari, “Tinjauan  Yuridis  Pembatasan  Jangka  Waktu  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang Terhadap Debitor” , Jurnal Kertha Patrika, 39 (2), 2017, hlm 89-107.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
PN.NIAGA.SBY.  Penelitian  Astara  menyimpulkan  PKPU  dalam  proses kepailitan tidak ada artinya, terutama  untuk kasus dugaan pelanggaran kontrak dan penipuan yang memerlukan pertimbangan menyeluruh dan komprehensif, termasuk  hukum  perdata dan pidana. 7
Penelitian  selanjutnya  mempertanyakan  efektivitas  lembaga  untuk menunda  kewajiban  pembayaran  hutang  untuk  mencegah  debitur  dari kebangkrutan.  Dalam  studi  tersebut,  Sagala  menyimpulkan  bahwa  debitur sangat  mudah  bangkrut  atau  debiturnya  bangkrut,  dan  PKPU  tidak  dapat mengambil  langkah  lain,  namun kalaupun kebangkrutan dapat dihindari, sulit bagi  kreditor  untuk  mengambil  peran  yang  menentukan. 8 Atas  dasar melanjutkan penelitian sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi maksud  dan  tujuan  penentuan  jangka  waktu  penyelesaian  permasalahan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dalam  konteks  politk  hukum.

## B. Perumusan  Permasalahan
Dengan  bertitik  tolak  dari  permasalaha n  di  atas  maka  dirumuskan  dua rumusan  permasalahan,  yaitu:
1. Bagaimana  pengaturan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dalam hukum  positif  di  Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum jangka waktu    penyelesaian perkara penundaan kewajiban  pembayaran  utang  di Indonesia?
C. Metode Penelitian
Studi yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori stud i doktrinal. 9 Penelitian hukum doktrinal adalah  ilmu  hukum  yang dirumuskan dan  dikonseptualisasikan  berdasarkan  doktrin-doktrin  yang  diikuti  oleh
7 I  Wayan  Wesna  Astara, “Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dalam  Kepailitan  (Analisis Terhadap  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor:  20/Pailit/2011/PN.Niaga.SBY)”, Jurnal  M agister  Hukum Udayana, 4(2), 2015, hlm 408-421.
8 Elviana  Sagala ,“Efektifitas  Lembaga  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit” , Jurnal Ilmiah  Advokasi, 3 (1), 2015, hlm: 39-56.
9 “Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai  metode penelitian yang normatif,  untuk  dilawankan  dengan  metode  penelitian  yang  dikatakan  terbilang  empiris  (yang  didalam literatur internasional disebut sebagai  penelitian nondoktrinal)”.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
pembuat  konsep  dan/atau  pengembang. 10 Studi  ini  juga  identik  dengan penelitian  norma  yuridis,  dalam  penelitian  hukum  jenis  penelitian  tersebut menekankan  pada  penelitian  pustaka,  bahan  yang  digunakan  akan  d iperoleh dari  hukum  dan  media  massa,  dan  bahan  tersebut  berkaitan  dengan  bahan tertulis. 11
Studi  ini  menggunakan data sekunder karena penelitian yang dilakukan termasuk penelitian doktrinal dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai bahan hukum  utama.  Selain  itu,  permasalahan  pada  studi  ini  akan  diselesaikan dengan  menggunakan  dua  jenis  metode,  yaitu  metode  pendekatan perundang-undangan    dan perbandingan.
Pendekatan  “hukum  yang  berlaku  secara  umum”  dilaksanakan  dengan mengkaji semua hukum dan regulasi berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk memecahkan masalah langsung. 12

## II. PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Penundaan Ke wajiban  Pembayaran  Utang  dalam Hukum Positif  di Indonesia
PKPU adalah keringanan yang memberi debitur penundaan pembayaran hutangnya, debitor berharap dalam waktu yang relatif singkat ia mendapatkan penghasilan  yang  cukup  untuk  melunasi  seluruh  hutangnya. 13 Para  debitur mulai  menyadari  bahwa  situasi  keuangan  mereka  buruk,  yang  menghalangi mereka  untuk  membiayai  hutang  mereka  dan  dapat  memilih  opsi  lain  untuk menyelamatkan  situasi  mereka.  Beberapa  pilihan  yang  terlibat  meliputi: 14
10 Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002,  “ Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, Elsam-Huma, Jakarta” , hlm. 147-148.
11 Su murung  P.  Simare ma re,  Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho, “Disharmonized  the Regulation  of  Biological  Resources  and  its  Ecosystem  in  Indonesia” ,    International  Journal  of Criminology  and Sociology, 10,  2021,  hlm.  336
12 Ibid, hlm. 93.
13 Robinton  Sulaiman,  Joko  Prabowo,  2000,  “ Lebih  Jauh  Tentang  Kepailitan  (Tinjauan  Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit” , Fakultas  Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, hlm. 32.
14 M an S. Sastrawidjaja, 2006,  “ Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ”, PT. Alumni Bandung, Bandung,, hlm. 202.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
1. Membangun  perdamaian  dengan  kreditor  di  luar  pengadilan;
2. Jika  debitur  digugat  dengan  gugatan  perdata,  penyelesaian  harus dilakukan  di  pengadilan;
3. Mengajukan  penundaan  pembayaran  utang  (PKPU);
4. Mendaftar  PKPU    untuk  perdamaian;
5. Mengajukan  permohonan  untuk  menyatakan  bahwa  Anda  telah dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan;
6. Mengajukan  kebangkrutan  dan perdamaian.
Mengenai  alternatif-alternatif  tersebut,  debitur  dapat  memilih  plihan yang  terbaik,  dalam  hal  ini  PKPU  tampaknya  menjadi  pilihan  yang  ideal. Secara hukum, selama tidak ada putusan pailit, PKPU ha nya bisa diajukan oleh debitur.  Apabila  putusan  pailit  sudah  diarahkan  pada  debitur,  debitur  tidak dapat  mengajukan  PKPU.  Sedangkan  debitur  sendiri  dapat  mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri beserta permohonan PKPU, dalam hal ini  hakim  akan memprioritaskan  pemeriksaan  PKPU.
Maksud  penangguhan  atau  pelaporan  pembayaran  adalah  waktu  yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan keputusan hakim niaga. Selama periode ini, kreditur dan debitur memiliki kesempatan untuk meninjau kembali metode pembayaran utangnya dengan menyediakan seluruh atau sebagian dari rencana  pembayaran,  termasuk  restrukturisasi  hutang  bila  diperlukan.  Oleh karena  itu,  penundaan  pembayaran  hutang  berarti  penangguhan  atau  disebut suspensi  hukum. 15 Tujuan  PKPU  adalah  agar  debitur  dapat  melanjutkan usahanya  dan  terhindar  dari  kebangkrutan  walaupun  pembayarannya  sulit. Dengan kata lain pada dasarnya tujuan mengajukan permohonan PKPU adalah untuk  mencapai  kata  damai.  Rencana  perdamaian  yang  mencakup  tawaran untuk  membayar  kembali  sebagian  atau  seluruh  hutang  kepada  kreditor. Tujuan  pengajuan  PKPU adalah:
1. Agar  tidak  pailit;
2. Adanya  ruang  kepada  debitur  untuk  melaksanakan  usaha  tanpa mendesak  debitur  untuk  segera  melunasi  hutangnya;  dan
3. Bisnis  yang  sehat.
15 M unir Fuady, 2002, “Hukum Pailit ”, Citra Aditya Bakti, Bandung,    hlm. 8.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Pasal  212  Perpu  Nomor.  1  Tahun  1998  yang  diatur  dalam Undang-Undang No. 4  Tahun 1998  (UUK)  menyatakan bahwa debitur  yang tidak  dapat  atau  tidak  dapat  memprediksi  bahwa  ia  tidak  akan  dapat  terus melunasi  hutangnya  dapat  meminta  penundaan  pembayaran  kembali hutangnya.  maksudnya  adalah  untuk  mengusulkan  perdamaian  rencana termasuk  penawaran  pembayaran,  seluruh  atau  sebagian  hutang  kepada kreditur merangkap. Mengenai kreditur konkuren memang terdapat perbedaan penamaan  antara  UUK dan UUKPKPU, seperti  terlihat  pada tabel  berikut:
Tabel 1. Perbedaan Penamaan Kreditor Antara “UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”  Dengan  “UU  No. 37 Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang” Perbedaan “UU  No. 4 Tahun  1998 Tentang  Kepailitan” “UU  No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang” Penamaan  Kreditor Kreditor  Konkuren Kreditor Memohon  Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang (PKPU) Debitur Debitur  dan Kreditor
Seperti  terlihat  pada  Tabel  I,  Pasal  222  (2)  dan  (3)  adalah  UUKPKPU dengan  menunjuk  terhadap  kreditor,  sedangkan  UUK  menunjuk  terhadap kreditor,  namun  secara  prinsip  sama.  Hal  ini  sesuai  dengan  tafsir  tentang pengertian  "kreditur"  dalam  Pasal  222  (2),  dalam  tafsir  ini  kreditor  adalah setiap  kreditor,  baik  secara simultan,  preferensial  maupun  separatis. 16
Jika UUK  menyatakan  yang berhak  mengajukan PKPU adalah debitur. Dalam  UUKPKPU  lain,  Pasal  222  ayat  (1)  UUKPKPU  mengatur  bahwa “PKPU  juga  dapat  diajukan  oleh  kreditor.  Dalam  hal  kreditur  adalah  bank, perusahaan  sekuritas,  bursa  efek,  lembaga  penjaminan  likuidasi,  lembaga
16 Rahayu Hartini, 2007, “ Hukum Kepailitan ”, UMM Press, Malang,,hlm. 190.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
penyimpanan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan  usaha  milik  negara  yang bergerak di bidang kepentingan  umum,  maka kreditor  yang  dapat mengajukan  PKPU adalah  lembaga”. 17
Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UUKPKPU “harus  diajukan  ke  pengadilan  oleh  debitur,  ditandatangani  oleh  debitur, pemohon dan pembela, serta dilampiri dengan daftar yang memuat piutang dan piutang debitur serta sifat hutang, Jumlah dan bukti yang cukup. Jika pemohon adalah kreditur,  ia  wajib  menghubungi debitur  melalui pos kilat  melalui juru sita dalam waktu  tujuh  hari  sebelum sidang pengadilan. Selanjutnya, debitur mengajukan daftar yang mencantumkan piutang debitur serta sifat dan jumlah hutangnya,  bukti  yang  cukup,  dan (jika  ada) rencana  perdamaian”.
Sekalipun  debitur  merupakan  tergugat  pailit,  debitur  juga  dapat mengajukan  PKPU.  Apabila  debitur  merupakan  perseroan  terbatas  (PT), debitur dapat mengajukan PKPU dengan jumlah orang yang hadir dalam rapat dan  keputusan  efektif  yang  sama  setelah  mendapat  pe rsetujuan  rapat  umum pemegang  saham  (RUPS). Dibagi  menjadi  2 (dua) tahap,  yaitu: 18
1. Penundaan  Sementara  Kewajiban  Pembayaran  Utang
“Bagian  awal  PKPU,  sejak  debitur  mengajukan  permohonan PKPU  dan  memenuhi  berbagai  persyaratan  administrasi,  pengadilan harus  menyetujuinya  selambat- lambatnya  3  hari  sejak  tanggal pendaftaran permohonan.  Dalam  hal permohonan PKPU diajukan oleh kreditor,  maka pengadilan  harus  segera  menyetujui permohonan PKPU tersebut  dalam  waktu  20  hari  setelah  permohonan  diajukan,  selain  itu pengadilan  telah  menunjuk  hakim  pengawas  dan  menunjuk  satu  atau lebih pejabat. Pengadilan niaga PKPU harus memutuskan apakah PKPU dapat  dilanjutkan  sebagai  PKPU  secara  permanen  setelah  berlangsung maksimal  45 hari”.
2. Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Secara Tetap
17 Ibid, hlm. 191.
18 Lih.penjelasan Pasal 224 UUKPKPU
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Pengadilan  niaga  akan  memanggil  debitur  dan  kreditor  terkait untuk  hadir  di  pengadilan  melalui  pengurus.  Di  dalam  proses persidangan  akan  diputuskan  apakah  PKPU  dapat  diberikan  secara permanen, sehingga debitur, pengurus, dan kreditor dapat mempertimbangkan  dan  menyetujui  rencana  penyelesaian  tersebut.
Jika  kondisi  berikut  ini  terpenuhi,  PKPU  dapat  disetujui  secara permanen:
a) Persetujuan  lebih  dari  setengah  jumlah  kreditur  yang dikonfirmasi  atau  sementara  yang  menghadiri  rapat,  dan setidaknya 2/3 dari total persetujuan atau  tagihan sementara dari  kreditor  atau agen  mereka  yang  hadir  pada sidang;  dan b) Piutang  dari  kreditor  yang  memperoleh  lebih  dari  setengah piutang,  piutang  ini  dijamin  dengan  hipotek,  jaminan perwalian, hipotek, hipotek atau hak hipotek properti lainnya, keberadaan  atau  Agen  yang  menghadiri  sidang  atas  nama setidaknya    kreditur  atau  2/3 dari  klaimnya.
Jika  syarat-syarat  di  atas  terpenuhi,  maka  PKPU  dan perpanjangannya melalui nengadilan niaga tidak boleh melebihi 270 hari setelah  putusan  sementara  PKPU diumumkan.
B. Politik  Hukum  Jangka  Waktu  Penyelesaian  Perkara  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  di Indonesia
Studi  politik  hukum  merupakan  salah  satu  kajian  yang  paling  sering dibicarakan di sektor eksekutif, legislatif dan yudikatif,  terutama bagi mereka yang  ingin  memahami  secara  kritis  dan  komprehensif  tujuan  tertentu  dari perundang-undangan  melalui  pendekatan  interdisipliner. 19 Politik  hukum selalu  terjalin dan  menjadi wilayah  negara, baik di pusat  maupun di wilayah terkecil  negara  tersebut.  Ekspresi  kemauan  politik  tidak  diukur  dari  "berapa banyak undang-undang yang telah diundangkan", tetapi apakah sebagian besar
19 Syahriza  Alkohir  Anggoro ,  “Politik  Hukum:  Mencari  Sejumlah  Penjelasan ”,  Jurnal  Cakrawala Hukum 10 (1), 2019, hlm. 78.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
masyarakat  Indonesia,  terutama  yang  berasal  dari  kelas  bawah  di  pedesaan, sudah  merasakan  peluang  "akses  keadilan"  ini. 20
Politik  hukum  itu  sendiri  dilaksanakan  oleh  negara,  dan  kebijakan hukum  atau  arahan  hukum  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  nasional dapat berupa pembuatan undang- undang baru dan penggantian undang-undang lama. Dalam pengertian ini, politik hukum harus berpijak pada tujuan  negara  dan  sistem  hukum  negara  saat  ini.   Dalam  konteks  Indonesia, tujuan  dan  sistem  tersebut  dicantumkan  dalam  Pembukaan  UUD  1945, khususnya  Pancasila.  Ini  melahirkan  pedoman  hukum. 21 Mahfud menyampaikan  bahwa  dalam  proses  perkembangan  hukum  di  era  reformasi tentunya  dibutuhkan  politik  hukum,  yaitu  arah  kebijakan  hukum  formal negara.  Tentunya  sesuai  dengan  struktur  politik  era  reformasi  demokrasi, pembangunan  hukum  harus  merumuskan  undang-undang  yang  sesuai. 22
Moh. Mahfud MD  terbagi  menjadi tiga (tiga) kelompok politik  hukum, yaitu: Pertama, petunjuk resmi (kebijakan  hukum) undang- undang  yang akan dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  termasuk  mengganti undang-undang  lama  dan  membentuk  undang-undang  baru.  Kedua,  latar belakang  politik  lahirnya  undang-undang  dan  subsistem  sosial  lainnya, termasuk  petunjuk  resmi  undang-undang  yang  akan  atau  tidak  akan ditegakkan;  ketiga,  isu- isu  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum, khususnya  garis  besar pelaksanaan  politik  hukum. 23
Peraturan PKPU didasarkan pada Bab 2 UU Kepailitan 4/1998,    bahwa penundaan  kewajiban  penyelesaian  utang  (PKPU)  atau Surceance  van
20 Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia ”, Jurnal Ius Constituendum, 4 (2), 2019, hlm. 149.
21 M oh.M ahfud  MD,  2011,  “ Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi” ,  Cet.ke-2, Rajawali  Press, Jakarta, hlm. 5.
22 Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho, “Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia: Di Masa Lalu, Saat Ini, dan Akan Datang”, Jurnal Huku m Media Bhakt i, 3 (1), 2019,  hlm.  89
23 Anna  Triningsih, “Politik  Hukum  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam Penyelenggaraan  Negara” , Jurnal Konstitusi, 13 (1), 2016, hlm. 126.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Belaling atau penangguhan pembayaran. 24 Pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum  atau  bersamaan  dengan  pengajuan  pernyataan  pailit.  Jika  PKPU diajukan  sebelum  mengajukan  pernyataan  pailit,  maka  permohonan pernyataan  pailit  tidak  dapat  diajukan.  Pada  saat  yang  sama,  jika  PKPU mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  yang  diperiksa  oleh  Pengadilan Niaga, maka peninjauan kembali pernyataan pailit tersebut harus dihentikan. 25
UUK  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  tentang  PKPU.  Meski demikian, dibandingkan dengan pailit, ciri-ciri PKPU tetap ada, antara lain: 26
1. Jika  debitur  tidak  dapat  melunasi  hutangnya  yang  telah  jatuh  tempo, buatlah keputusan pailit. Sebaliknya, standar PKPU adalah saat debitur memperkirakan  tidak  akan  bisa  melunasi  utangnya  yang  telah  jatuh tempo.
2. Kepailitan  bertujuan  untuk  melikuidasi  aset  debitur  yang  pailit  dan membagi  hasilnya di antara kreditor. Di sisi  lain,  sejauh  menyangkut PKPU,  tujuannya  adalah  untuk  menjaga  integritas  aset  debitur  dan kelangsungan  usahanya.
3. Debitur  pailit  telah  kehilangan  hak  untuk  mengelola  dan  menguasai kekayaan  yang  termasuk  dalam  harta  pailit  sejak  diumumkannya putusan  pailit;  sebaliknya  dalam  PKPU  debitur  tidak  kehilangan  hak untuk  mengelola  dan  mengendalikannya.  aktiva.  Debitur  masih memiliki  hak  untuk  melakukan tindakan  manajemen dan  mengalihkan hak atas beberapa asetnya, tetapi premisnya adalah bahwa pengalihan hanya  dapat dilakukan  setelah  manajer  mengesahkannya.
Dalam  konteks  politik  hukum,  terdapat  beberapa  kendala  dalam mengubah  Undang-Undang  Kepailitan  Nomor  4  Tahun  1998  menjadi Undang-Undang Nomor 37  Tahun 2004. Sehubungan dengan perkembangan dan  kebutuhan  masyarakat  yang  mendesak,  maka  isi  Undang-Undang
24 “Dikenal  juga  dengan  istilah Suspension  of  Gbligation  for  Payment  of  Debt”, Lihat Ricardo  Simanjuntak ,  "Comments  on  Dr.  Vesna  Lazic's  Paper:  The  Interaction  Between Arbitrarion  And  Insolvency  Proceeding:  A  Comparative  View" .  dalam  "Proceedings,  Interaksi Antara Arbitrase dan Proses Kepailitan", Emm)”  Yuhassarie, ed., 2004,  Pusat Pengkajian Huku m, Jakarta, hlm.  27.
25 Sutan Remy Sjahdeini, 2010, “Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” ,  Pustaka Utama Grafiti,   Jakarta, hlm. 321.
26 Fred B.G Tu mbuan, " Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagairnana Dimak sud  dalam  Undang-undang  Tentang  Kepailitan ,"  dalam "Penyelesaian  Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ", Rudhy A.  Lontoh, S.H., et. a I., ed., Alumni,  Bandung, hlm.  243-244.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Kepailitan  ( Faillissem  entsverordening  Staatsblad 1905:  217 juncto Staatsblad 1906: 348) harus diubah dalam Resolusi No. 37 Tahun 2004. Ole h karena  itu,  Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  1998  Perubahan Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 perlu diganti. Perubahan ini diharapkan dapat  memberikan kepastian  hukum dan kepastian dalam penyusunan  hutang usaha  di  lingkungan  bisnis.  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  merupakan  bagian  dari  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  (tidak terlepas  dari  Undang-Undang  Kepailitan).  Selain  itu,  desakan  pembangunan dan perdagangan  menjadi  semakin  pesat, yang  tidak  dapat diabaikan.
Dalam  konteks  politik  hukum,  adapun  hal- hal  yang  melatar  belakangi perubahan  Undang-Undang  Kepailitan  No.  4  Tahun  1998  menjadi undang-undang tersebut di mana materi yang terdapat dalam Undang-Undang tentang  Kepailitan (Faillissem  entsverordening  Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:  348)    saatnya  untuk  diadakan  perubahan  karena  adanya perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak, sehingga Peraturan Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang tentang  Kepailitan,  yang  kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1998  perlu  diganti.  Perubahan  tersebut  harapannya  dapat memberikan  jaminan dan kepastian  hukum dalam perselisihan  utang piutang dalam dunia  usaha. Adanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004  merupakan bagian yang tidak terpisah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selain itu juga desakan akan perkembanga n dan perdagangan yang semakin pesat, tidak dapat dinafikan begitu saja. Perlu diusulkan regulasi yang menggantikan kepailitan sebagai sarana hukum untuk melindungi kepentingan perekonomian  nasional.
Pada  Pasal  222  (2),  37/2004  menegaskan  bahwa  “PKPU  adalah legal procedure (atau  upaya  hukum)  yang  memberikan  hak  kepada  debitur  yang tidak dapat atau tidak dapat memprediksi bahwa mereka tidak akan dapat terus melunasi utangnya pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan sebagai hutang untuk  membayar  hutang”.  Secara  umum,  bermaksud  untuk  mengajukan
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
rencana  perdamaian,  yang  mencakup  penawaran  untuk  membayar  kembali semua  atau  sebagian  hutang  kepada kreditor  yang  sudah  ada.
PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah diprediksi tidak  akan  dapat  melunasi  utangnya. Failissementsverordening (FV) memastikan  lamanya durasi PKPU  menjadi satu setengah  tahun. PKPU bisa diperpanjang  untuk  jangka  waktu  yang  sama,  yaitu  satu  setengah  tahun. Jangka waktu  ini  mulai berlaku sejak tanggal pemberian PKPU sementara. 27
Ketentuan  untuk  PKPU  sementara  harus  diberikan  oleh  pengadilan  negeri segera  sebelum  PKPU  masih  diberikan,  tetapi  FV  tidak  menetapkan  batas waktu untuk pembatasan "langsung". Total masa kerja PKPU bisa melebihi 3 tahun. 28
Sejak  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  (tentang  Perumusan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998 (tentang  Perubahan  Undang-Undang  Kepailitan  menjadi  Undang-Undang), Selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998,  jangka  waktu akan  diperpendek  lebih  lanjut,  yaitu  jangka  waktu  termasuk  perpanjangan tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh hari) sejak waktu itu, yang mengatur tentang  keputusan  penundaan.  kewajiban  pembayaran  hutang  sementara.
UU  No.  4/1998  juga  tidak  merinci  berapa  lama  batas  “langsung”  dari hibah  PKPU  dapat  ditentukan.  Tujuan  perubahan  ini  sesuai  dengan  UU 4/1998,  dengan  cara  ini,  jangka  waktu  PKPU  dapat  ditentukan,  dan  ada rencana perdamaian  yang perlu dibahas dan diputuskan oleh kreditor.  Alasan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  1998  untuk menggantikan UU Kepailitan adalah untuk menegakkan kepastian hukum bagi kepentingan  dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang diakibatkan oleh krisis mata uang, sehingga tercapainya penyelesaian rekening yang  adil,  cepat dan terbuka.
27 Siti Anisah, 2008, “ Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia” , Total M edia, Yogyakarta, hlm. 160.
28 Ibid.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Dalam  UU  Kepailitan,  reformasi  dilakukan  mengenai  jangka  waktu pendanaan  PKPU  dan  PKPU,  UU  No.  37/2004  mengatur  ketentuan  sebagai berikut:
1. PKPU sementara
Sebelum pengadilan  niaga  memutuskan  untuk  memberikan  hibah PKPU secara permanen, baik debitur maupun kreditor dapat mengajukan putusan PKPU sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 225 (2), (3) dan (4)  UU  No.  37/2004  pada  dasarnya  menjelaskan  bahwa  jika  debitur mengajukan  permohonan,  pengadilan  harus  selambat- lambatnya  tiga hari  sejak tanggal permohonan pendaftaran. Jika permohonan diajukan oleh  kreditor,  pengadilan  selambat- lambatnya  dalam  waktu  dua  puluh hari  sejak  tanggal  pendaftaran  permohonan.  Setelah  untuk  sementara mengumumkan  keputusan  penundaan  pembayaran  hutang,  pengadilan akan meminta melalui manajemen untuk memanggil debitur dan kreditur (dikenal sebagai pelanggan terdaftar atau kurir) untuk menghadiri sidang yang  akan  diadakan  selambat- lambatnya  sejak  keempat  puluh  lima, keputusan  penundaan  kewajiban  pembayaran  hutang  tentatif  telah diumumkan.
2. PKPU Tetap
Untuk  menentukan  pemberian  PKPU  kepada  debitur  secara berkala,  maka  sidang  harus  dilaksanakan  pada  hari  empat  puluh  lima dihitung  pasca  putusan  sementara  PKPU  yaitu  sidang review hakim ( rechbank  in  raddkamer ).  Dalam  hal  ini,  jika  PKPU  mendapat persetujuan  lebih  dari  ½  kreditor  konkuen  pada  sidang,  dan menyumbang  minimal  2/3  dari  total  hak  kreditor  pada  periode  yang sama,  maka  PKPU  akan  ditetapkan  secara  permanen  oleh  komersial. Pengadilan  menghadiri atau  mewakili sidang. Oleh karena  itu,  menurut ketentuan  ini,  tidak  adanya  kreditor  konkuren  atau  orang  yang  tidak diwakili  dalam  persidangan  tidak  akan  mempengaruhi  kuorum;  selain itu,  tidak  adanya  kreditor  konkuren  tidak  dapat  diartikan  tidak  setuju dengan  pemberian  Pasal  229  ayat  (1)  UU  No.  No.  37/2004  UU.  Sejak
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
keputusan sementara PKPU dikukuhkan, jangka waktu  yang ditentukan tidak  boleh  melebihi  dua ratus  tujuh  puluh  hari.
Sebaliknya,  dalam  kerangka  reorganisasi,  di  Amerika  Serikat,  debitur dapat  menunda  pembayaran  tagihan  pajak  lebih  dari  enam  tahun.  Demikian pula,  debitur  dapat  membayar  kreditor  lebih  lama  dari  yang  disepakati sebelumnya, selama pembayarannya  sama dengan  nilai tagihan saat kreditor memberikan  pinjaman. 29
Sementara  di  Belanda,  jika  pelunasan  utang  masih  bisa  ditunda, pengadilan  negeri  ( Rechtsbank )  menetapkan  penundaan  pelunasan  hingga delapan belas bulan.  Jika jangka waktunya  telah  habis, perpanjangan jangka waktu pembayaran utang dapat diperpanjang hingga delapan belas    bulan, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali  setelah berakhirnya setiap jangka  waktu. 30
"Undang- undang  Kepailitan"  Jerman  menetapkan  bahwa  rencana perdamaian harus  menentukan wak tu yang tepat  untuk  menunda pembayaran utang,  tetapi  undang- undang  tidak  menetapkan  batas  waktu  untuk  menunda pembayaran  utang. 31
Di  Belgia,  jangka  waktu  PKPU  yang  diatur  dengan  sistem  nilai  wajar juga  tiga  tahun,  menurut  "Undang-undang  Komposisi  Peradilan"  Belgia tanggal  17  Juli  1997,  jika  debitur  memenuhi  persyaratan  tertentu,  maka komposisi peradilan akan diserahkan kepada debitur. Kedua, terdapat situasi yang membahayakan kelangsungan hidup perusahaan dan dapat mengakibatkan  pailit,  jika  pihak  kreditor  menyetujui  rencana  tersebut, pengadilan  dapat  melanjutkan  PKPU  selama  dua  puluh  empat  bulan,  dan jangka waktu PKPU dapat diperpanjang. Sampai    bulan,  maka jangka waktu PKPU di Belgia  adalah  36 bulan. 32
29 Siti Anisah, Op. Cit, hlm. 162.
30 Ibid, hlm. 162.
31 Ibid, hlm. 163.
32 Ibid.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Dalam kerangka PKPU Indonesia, disediakan waktu yang singkat untuk mencapai kesepakatan damai antar kreditur. FV memberikan waktu yang lebih lama  bagi  debitur  untuk  mencapai  penyelesaian,  yang  dapat  memberikan kewajiban  dan  peluang  kepada  debitur  nakal.  Dokumen  UU  No.  37/2004 sebenarnya  memberikan  inisiatif kepada kreditor  untuk bekerja  sama dengan debitur  untuk  menyelesaikan  metode  penyelesaian  utang  debitur.
Jika  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  37/2004,  siklus PKPU Indonesia adalah yang terpendek, yang memberikan waktu yang sangat singkat  untuk  tercapainya  kesepakatan  damai  antara  kreditor  dan  debitur dalam  kerangka  PKPU  Indonesia,  yang  memungkinkan  terciptanya kesepakatan  damai  yang  semula.  Sasaran  yang  dicapai  kreditor  dan  debitur belum  optimal.
Dalam menyusun tenggat waktu PKPU, perusahaan harus mempertimbangkan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban calon  debitur.  Restrukturisasi  perusahaan  membutuhkan  waktu  yang  cukup untuk  memberikan peluang bagi perusahaan  yang  masih  mempunyai prospek untuk  berkembang,  berkembang  atau  melakukan  kegiatan  usaha,  karena debitur  memiliki  aset yang  lebih  banyak  daripada  hutangnya.
Selain  pertimbangan  di  atas,  pengaturan  waktu  PKPU  juga  harus mempertimbangkan  tujuan  lain  dari  UU  Kepailitan.  Salah  satu  tujuannya adalah  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan keuangan  namun  masih  menjanjikan  untuk pertumbuhan di  masa  mendatang. Oleh  karena  itu,  tujuan  melindungi  mereka  yang  tidak  dapat  melindungi dirinya  sendiri  (pemangku  kepentingan)  dapat  tercapai.  Pemberian kesempatan  untuk  merestrukturisasi  usaha  debitur  berarti  akan  mengurangi kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  yang  mengandalkan  kegiatan  perusahaan ( stakeholders ).

## C. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai  berikut:  1)  Secara  hukum,  ketentuan  penundaan  pembayaran  utang Indonesia  diatur  oleh  UUKPKPU.  Pada  prinsipnya  PKPU  sendiri  dianggap
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
dapat  meringankan  keterlambatan  pembayaran  hutang  debitur,  dan  debitur berharap  mendapatkan  penghasilan  yang  dapat  melunasi  seluruh  utangnya dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  2)  Tujuan  pemberian  batas  waktu  PKPU 37/2004 sesuai dengan Undang-Undang Nasional  Amerika Serikat No. PK10 adalah  untuk  memberikan  jaminan  kepada  kreditor  bahwa  utangnya  akan dilunasi,  dan  jangka  waktu  utang  debitur  relatif  singkat,  sehingga  debitur benar-benar  dapat  melunasi  kreditor.  Kreditor  terkait  utang  memberikan kontribusi damai  sehingga debitur dapat terus  menjalankan bisnisnya sendiri tanpa  khawatir  bangkrut.  Jika  kita  membandingkan  tenggat  waktu  PKPU dalam  UU,  menurut  peraturan  No.  37/2004  (berlaku  untuk  Belanda,  Jerman dan  Belgia  dan  peraturan  FV),  Indonesia  memberikan  batas  waktu  PKPU terpendek,  yaitu  memberikan  kreditor  dan  wak tu  untuk  kreditor.  untuk mencapai kesepakatan damai sangatlah singkat. Para debitur dalam kerangka PKPU telah  memicu potensi kedua belah pihak  untuk  mencapai kesepakatan damai  yang  kurang  ideal.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Anisah  Siti,2008, “Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia” , Yogyakarta:  Total  Media. Munir  Fuady,  2002, “ Hukum Pailit” , Bandung:  Citra  Aditya  Bakti.
Rahayu  Hartini.  2007, “ Hukum Kepailitan” , Malang:  UMM Press.
Moh.Mahfud  MD,  “ Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi” , Cet.ke-2, (Jakarta;  Rajawali  Pers, 2011).
Man  S  Sastrawidjaja,2006,  “ Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang” , Bandung:  PT Alumni. Ricardo  Simanjuntak,  2004,  " Comments  on  Dr.  Vesna  Lazic's  Paper:  The interaction Between Arbitrarion and Insolvency Proceeding: A Comparative View ".  dalam  "Proceedings,  Interaksi  Antara  Arbitrase  dan  Proses Kepailitan",  Emm)”  Yuhassarie,  ed., Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Hukum.
Sutan Remy Sjahdeini, 2010, “ Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” , Jakarta:  Pustaka Utama  Grafiti.
Robinton  Sulaiman  dan  Joko  Prabowo,  2000,  “ Lebih  Jauh  Tentang  Kepailitan (Tinjauan  Yuridis  Tanggung  Jawab  Komisaris,  Direksi  dan  Pemegang
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Saham Terhadap Perusahaan Pailit’, Karawaci: Fakultas Hukum Universitas Pelita  Harapan.
Fred B.G Tumbuan, “ Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang” ,  Rudhy  A.  Lontoh,  S.H.,  et.  aI.,  ed., Bandung:  Alumni.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002,  “ Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya” , Jakarta:  Elsam-Huma.

## Jurnal
Adriel  Michael  Tirayo,Yoefanca  Halim,  (2019), “Problematik  Definisi  Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU”, Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum,  6 (2). Arif  Hidayat,  Zaenal  Arifin,  (2019), “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai Socio-Equilibrium  Di Indonesia ”,  Jurnal  Ius Constituendum,  4 (2). Anna Triningsih, (2016), “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara” , Jurnal Konstitusi, 13 (1).
Catur Irianto, (2015), “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaraan  Utang (PKPU)”, Jurnal  Hukum  dan Peradilan,  4 (3). Doni  Budiono,  (2018), “Analisis  Pengaturan  Hukum  Acara  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ” , JHAPER,  4    (2). Elviana Sagala, (2015), “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit ”, Jurnal Ilmiah Advokasi”, 3 (1).
F. Yudhi Priyo Amboro, (2020), “ Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan Dan PKPU” , Masalah-Masalah  Hukum,    49 (1). I Wayan Wesna Astara, (2015), “ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan  (Analisis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.SBY)”, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,  4 (2). Kheriah,  (2013), “Independensi  Pengurus  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  3 (2). Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho,  (2019), “Politik  Hukum  Pengaturan  Build Operate  Transfer  (BOT)  di  Indonesia:  Di  Masa  Lalu,  Saat  Ini,  dan  Akan Datang”, Jurnal  Hukum  Media  Bhakti,  3 (1). Novitasari,  (2017),  “ Tinjauan  Yuridis  Pembatasan  Jangka  Waktu  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitur, Jurnal Kertha Patrika”, 39 (2).
Sumurung  P.  Simaremare,  Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho,  (2021), “Disharmonized the Regulation of Biological Resources and its Ecosystem in Indonesia” , International  Journal  of Criminology  and Sociology,  10. Syahriza  Alkohir  Anggoro,  (2019),  “ Politik  Hukum:  Mencari  Sejumlah Penjelasan ”, Jurnal  Cakrawala  Hukum,  10 (1).