## MULTIKULTURALISME ISLAM DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ORIENTASI PESANTREN DI INDONESIA

## Nurul Istiani
Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekalongan, Indonesia n_istiani@ymail.com

## ABSTRAK
Studi  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif-filososfis  ini  bermaksud untuk  melakukan  identifikasi  dan  eksplorasinilai-nilai  Islam multikultural yang termuatdalam orientasi penyelenggaran Pesantren di Indonesia.Data  primer  studi  ini  menggunakan  naskah  dokumen Undang-Undang  Nomor.18  Tahun  2019  Tentang  Pesantren.Berbagai nilai  Islam  multikultural  yang  dikonseptualisasikan  oleh  Azyumardi Azra  dijadikan  landasan  perspektif  pada  analisis  pokok  bahasan  studi ini.Data studi ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data meliputi tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi. Studi ini  menyimpulkan  adanya  muatan  nilai-nilai  Islam  multikultural  pada kebijakan  Pemerintah  Indonesia  terkait  orientasi  penyelenggaraan Pesantren,  antara  lain  nilai  humanisme  dalam  orientasi  pembentukan pribadi  umat  Islam  yang  menghargai  keberagamaan dan  kemanusiaan. Kemudian, nilai tasamuh ,dan wasatiyyah dalam orientasi pembentukan  pribadi  umat  Islam  yang  menjaga  kerukunan  umat beragama.Selanjutnya,nilai  perdamaian  dalam  pembentukan  pribadi umat Islam yang menjaga integrasi bangsa dan negara.Implikasi teoritis studi  ini  menegaskan  nilai-nilai  Islam  multikultural  dapat didesiminasikan  dalam  regulasi  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia.Limitasi belum studi ini belum megidentifikasi ragam bentuk hambatan  maupun  tantangan  dalam  pemberlakuan  UU  Pesantren  di Indonesia.
Kata Kunci: Islam,  Multikultural,  Peraturan  Menteri  Agama,  Majelis Taklim, Indonesia
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023, 127-139 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v4i2.736
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
Nurul Istiani

## ABSTRACT
This  qualitative  study  with  a  normative-philosophical  approach intends  to  identify  and  explore  multicultural  Islamic  values  contained in  the  orientation  of  Pesantren  implementation  in  Indonesia.  The primary data of this study uses the document text of Law No.18 of 2019 concerning  Pesantren.  Various  multicultural  Islamic  values conceptualized by Azyumardi Azra are used as the basis for perspective in the analysis of the subject matter of this study. The study data was collected through documentation techniques. Meanwhile, data analysis includes  the  stages  of  reduction,  presentation,  and  verification.  This study concludes that there is a content of multicultural Islamic values in the policies of the Government of Indonesia related to the orientation of the implementation of Islamic boarding schools, including the value of humanism  in  the  orientation  of  personal  formation  of  Muslims  who value  religion  and  humanity.  Then,  the  value  of  tasamuh,  and wasatiyyah  in  the  orientation  of  the  personal  formation  of  Muslims who  maintain  religious  harmony.  Furthermore,  the  value  of  peace  in the personal formation of Muslims that maintain the integration of the nation and state. The theoretical implications of this study affirm that multicultural  Islamic  values  can  be  disseminated  in  the  regulation  of laws and regulations in Indonesia. Limitations have not yet been This study has not identified various forms of obstacles or challenges in the implementation of the Pesantren Law in Indonesia.
Keywords: Islam,  Multicultural,  Regulation  of  the  Minister  of Religious Affairs, Majelis Taklim, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  tantangan  besar  dan  mendasar  dalam  konteks  kehidupan multikultural di Indonesia, yakni persoalan seputar hubungan agama dan ruang publik.  Pada  konteks  agama,  fenomena  tersebut  dapat  diketahui  berdasarkan banyaknya  masyarakat  yang  belum  atau  kurang  dapat  menerima  fakta kemajemukan  prihal  keberagamaan,  baik  pada  relasi  interal  dalam  sebuah komunitas  agama  tertentu    maupun  dalam  relasi  antar  umat  beragama  yang berbeda.  Fenomena  tersebut  pada  ranah  praksisnya  seringkali  menimbulkan terjadinya  konflik  sosial  dalam  interkasi  kehidupan  umat  beragama  di  tengah masyarakat (Ayunda, et.al, 2022).
Menyikapi problem sosial umat beragama di atas dibutuhkan manifestasi multikulturalisme  dalam  menyikapi  kemajemukan  kehidupan  sosial  yang  ada. Dengan  kata  lain,  landasan  multikutluralisme  dapat  menjadi  medium  dalam mewujudkan integrasi kehidupan sosial umat beragama, baik dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  juga  bernegara  (Tahir,  2017).  Untuk merealisasikan  hal  tersebut,  maka  dibutuhkan  peran  aktif  Pemerintah  dan seluruh  elemen  masyarakat  melalui  berbagai  bentuk  langkah  strategis  dan massif.  Salah  satu  peran  strategis,  yakni  melalui  peran  lembaga  pendidikan maupun sosial keagamaan, baik itu lembaga formal maupun non formal, seperti halnya peran Pesantren di Indonesia.
Pernyataan  di  atas  tidak  berlebihan,  karena  Pesantren  merupakan sebuah  lembaga  yang  memiliki  orientasi  terhadap  pengembangan  dan penyebarluasan dakwah dalam dapat mendesiminasikan nilai-nilai pembentukan karakter yang disesuaikan dengan tatanan kehidupan lingkungan sekitar.  Pada  konteks  inilah,  eksistensi  Pesantren  memiliki  posisi  strategis untuk  dapat  berkontribusi  besar  dalam  kemaslahatan  peradaban  kehidupan masyarakat Indonesia (Noorhayati, 2017).
Eksistensi  Pesantren sebagai  sebuah lembaga  dapat  dikatakan  memiliki peran  besar  dalam  orientasi  pembentukan  kehidupan  multikultural  di Indonesia. Hal demikian dibuktikan dengan adanya dukungan dari Pemerintah, yakni  melalui  Undang-Undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2019  mengenai Pesantren.  Pada  UU  Pasal  3  tersebut  dinyatakan  orientasi  penyelenggaraan Pesantren, antara lain pembentukan pribadi umat Islam yang religius, mandiri, tolong-menolong,  seimbang,  moderat,  nasionali,  merawat  kerukunan  hidup umat beragama, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial (Pasal  3  UU  Pesantren).  Jika  dipahami  secara  mendalam,  keberadaan  ragam orientasi tersebut dapat dikatakan sejalan dengan nilai-nilai Islam multikultural bagi  kehidupan  umat  Islam  dalam  kemajemukan  kehidupan  sosial.  Dalam  hal ini,  Azyumardi  Azra  sebagaimana  dikutip  Abdul  Halim  menjelaskan  terdapat beberapa  nilaiIslam  yang  dapat  dijadikan  sebagai  basiskonstruksi  kepribadian umat  Islam  yang  menghargai  multikulturalitas,  anatara  lain  nilai tasamuh , humanisme,  perdamaian,  dan wasatiyah (Halim,  2021).  Atas  dasar  inilah, argumen  awal  studi  ini  menyatakan  terdapat  muatan  nilai-nilai  Islam multikultural  dalam  kebijakan  Pemerintah  terhadap  orientasi  Pesantren sebagaiamana yang tertuang pada UU No.18, Tahun 2019 tentang Pesantren.
Berdasarkan latarbelakang di atas, studi ini bertujuan untuk melakukan identfikasi  dan  eksplorasi  nilai-nilai  Islam  multikultural  dalam  orentasi penyelenggaraan Pesantren di Indonesia yang tertuang pada Pasal 3 UU No.18 Tahun  2019  tentang  Pesantren.Studi  ini  menggunakan  pendekatan  normatif- filososfis. Nilai- nilai Islam multikultural yang dikonseptualisasikan Azyumardi Azra  menjadi  teori  analisis  pada  bahasan  pokok  studi  ini,  yakni  digunakan sebagai  landasan  perspektif  dalam  mengidentifikasi  dan  mengeksplorasi muatan  nilai-nilai  Islam  multikultural  dalam  kebijakan  Pemerintah  terkait orientasi Pesantren. Data primer pada studi ini menggunakan dokumen naskah UU  No.18,  Tahun  2019  tentang  Pesantren,  dan  data  sekunder  menggunakan ragam  literatur  ilmiah  yang  memiliki  korelasi  erat  terhadap  bahasan  pokok studi  ini.  Baik  data  primer  maupun  sekunder  diperoleh  menggunakan  teknik dokumentasi. Selanjutnya, analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi.
Terdapat  beberapa  studi  sebelumnya yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti lain, antara lain, studi oleh Ghofarrozin dan Janah menjelaskan keberadaan UU Pesantren menjadi bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung, mengadvokasi,  dan  mengfasilitasi  lembaga  Pesantren  (Ghofarrozin,  2021). Selanjutnya,  Wiranata  dalam  studinya  mengatakan  kehadiran  UU  Pesantren membawa berbagai poin urgenuntuk menjadikan sistem Pendidikan di Pondok Pesantren  yang  dinamis  sesuai  perubahan  zaman  (Wiranata,  2019).  Studi tersebut  dikuatkan  oleh  studi  Mustofa  dan  Salahuddin  yang  juga  menyatakan pemberlakuan  UU  Pesantren  akan  membawa  semangat  pada  aspek perkembangan  eksistensi  kelembagaan  Pesantren  di  Indonesia  (Mustofa  &
Nurul Istiani
Salahuddin,  2020).  Selanjutnya,  studi  oleh  Muhammad  Usman,  Anton Widyanto  menuturkan  kehadiran  UU  Pesantren  memberi  harapan  bagi progresifitas    lembaga  Pesantren,namun  tetap  memperhatikan  keunikan Pesantren  seperti  halnya  pengajian  kitab  kuning  (Usman  &  Widyanto,  2021). Kemudian studi oleh Badrun, Syukri, Afina, dan Islamy menyimpulkan adanya dimensi  falsafah  Pancasila  dalam  orientasi  Pesantren  pada  UU  Pesantren (Zaman,  et.al,  2022).  Berikutnya,  studi  oleh  Nunung,  Maemunah,  dan  Islamy menjelaskan terdapat muatan moderasi beragama dalam UU Pesantren terkait orientasi  penyelenggaraan  Pesantren  (Hidayati,  et.al,  2021).  Berikutnya,  studi Zulihi,  Syukri,  dan  Islamy  juga  mengkonklusikan  adanya  dimensi kosmopolitanisme  Islam  pada  tujuan  Pesantren  di  Indonesia  dalam  UU Pesantren (Nawir, et.al, 2022).
Berbeda  dengan  berbagaistudi  terdahulu  di  atas,  fokus  studi  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  eksplorasi  nilai-nilai  Islam multikulturalpada tujuan penyelenggaraan Pesantren yang tertuang dalam UU no.18  Tahun  2019.  Studi  ini  urgen,  karena  diharapkan  dapat  mengcounter stigma  maupun  asumsi  negatif  oleh  sebagian  masyarakat  terhadap  eksistensi Pesantren  yang  dikaitkan  dengan  munculnya  intoleransi  maupun  radikalisme atas nama Islam di Indonesia.

## B. PARADIGMA ISLAM MULTIKUTURAL
Realitas  kondisi  sosial  budaya  mayarakat  Indonesia  dengan  tingkat keragaman  yang  tinggi  penting  untuk  disikapi  dengan  paham  maupun  sikap yang  terbuka,  inklusif  serta  toleran.  Hal  demikian  tidak  lain  agar  tidak menimbulkan  perlakuan  diskriminasi  maupun  anarkis  yang  disebabkan  oleh perbedaan  yang  ada  di  tengah  kehidupan  bermasyarakat.  Pada  konteks  inilah diperlukannya  toleransi  yang  tinggi  antar  budaya  menjadi  sebuah  keharusan yang tidak boleh terabaikan (Zaenal Abidin As, 2016). Hal demikian disebabkan masyarakat  multikultural  yang  hidup  berdampingan  secara  damai  di  tengah perbedaan  menjadi  cita-cita  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya.  Namun, kenyataan  menunjukkan  upaya  untuk  membangun  masyarakat  multikultural tidak semudah yang diharapkan. Ragam perbedaan sosial kadang-kadang dapat menyebabkan  konflik  sosial  di  masyarakat.  Hal  demikian  tidak  lain,  karena perbedaan  sering  dilihat  sebagai  masalah  dari  pada  dilihat  sebagai  kekayaan. Satu  kelompok  manusia  seringkali  ditemukan  ingin  mendominasi  kelompok manusia  lain,  menginginkan  keseragaman,  dan  menghilangkan  perbedaan, sehingga  untuk  mencapai  kondisi  kehidupan  berdampingan  secara  damai  di tengah keragaman menjadi hal yang sulit (Chatri & Wikandaru, 2023).
Pada  konteks  Indonesia,  fakta  keragaman  yang  melekat  sebagai  negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat dapat mengancam  keutuhan  Indonesia  jika  tidak  disikapi  dan  dikelola  dengan  baik. Pernyataan  demikian  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  gesekan  budaya hingga  konflik  bernuansa  etnis  serta  agama  telah  mewarnai  dinamika keberagaman  Indonesia  dari  era  Orde  Lama  hingga  saat  ini.  Hal  ini  jelas menjadi  ancaman  serius  bagi  integritas  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sejak  era Reformasi,  pemerintah  Indonesia  telah  mengadopsi  pendekatan  multikultural untuk menyelesaikan masalah tersebut (Firdaus, et.al, 2020).
Menurut  Azyumardi  Azra,  adanya  keragaman  budaya  maupun  bangsa tersebut  tidak  dapat  di  tafsirkan  secara  utuh.  Hal  itu  disebabkan  keragaman budaya  tidak  hanya  berisi  konflik  melainkan  dalam  keragaman  terdapat  suatu identitas  yang  melekat  pada  masyarakat  seperti  halnya  komunitas  maupun dalam  suatu  masyarakat  yang  selalu  mengedapankan  kerjasama,  kolaborasi maupun  negosiasi  dalam  mengatasi  suatu  perselisihan.  Hal  ini dilakukanagardapat  menyelesaikan  suatu  permasalahan  sosial  diperlukan adanya  pondasi  moral,  sikap,  bahkan  struktur  sebuah  lembaga  yang mengedepankan  prinsip  kerjasama,  saling  menghormati,  saling  mendukung sebagai  upaya  pemenuhan  atas  hak  dan  kewajiban  terhadap  kehidupan masyarakat baik individu atau kelompok (Azra, 2012) .
Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk membangun sebuah Negara dengan  keanekaragaman  di  lingkungan  kehidupan  masyarakat  Indonesia diperlukan  sebuah  sikap  untuk  bisa  menjadikan  suatu  distingsi  yakni  dengan sikap  multikulturalisme  (Murzal,  2019,  p.672).  Sikap  ini  sangat  diperlukan untuk  dapat  mendidik  suatu  kkarakter  bangsa  melalui  proses  sosialisasi. Multikultural  merupakan  sebuah  sikap  seseorang  maupun  individu  untuk mengantisipasi  terjadinya  sebuah  kekerasan(Rasimin.  2016,  p.145).Term multikulturalisme  menjadi  sebuah  paham,  nilai,  maupun  sikap  yang memposisikan  setiap  individu  dengan  asal  usul,  kultur,  sehingga  dapat melaksanakan  kehidupan  secara  harmoni.  Oleh  sebab  itu,  spirit multikulturalisme semakin urgen untuk dimanifestasikan dalam kondisi negara yang  memiliki    heterogenitassosial  budaya  yang  penuh  kemajemukan,  seperti halnya  di  Indoneisa  sebagai  negara  dengan  tingkat  kemajemukan masyarakatnya yang tinggi, Indonesia memiliki slogan yang berbunyi Bhinneka Tunggal  Ika .  Selogan  ini  menggambarkan  wajah  inklusivisme  dan  pluralism masyarakat Indonesia terhadap realitas keragaman dalam kehidupan sosial dan budaya budaya yang mengitarinya (Hartanti & Ardhana, 2022). Hal inilah yang menjadikan  pondasi  utama    untuk  mengimplementasikan  pendidikan multikultural di Indonesia (Hariyani, 2018).
Penting  untuk  dapat  dipahami  bahwa  pada  implementasinya, multikulturalisme  bukan  sekedar  paham  maupun  sikap  untuk  menghormati faktakemajemukan sosial, akan tetapi paham maupun sikap untuk membangun keharmonisan  di  tengah  ragam  aspek  kemajemukan  dalam  kehidupan  sosial. Atas  dasar  inilah,  maka  orientasi  pada  konsep  pendidikan  multikultural  dapat ditipologikan  pada  tiga  aspek.Pertama,  aspek  sikap, yakni  aktifitas  pendidikan multikultural,  yakni  untuk  membangun  kepekaan  sosial  budaya,  toleransi budaya, dan penghargaan pada identitas budaya. Tidak hanya itu, namun juga sikap  responsif  padakultur,  soft  skill,  dan  pemecahan  konflik  sosial.  Kedua, aspek pengetahuan , yakni diproyeksikan untuk mendapat pengetahuan seputar bahasa  dan  kultur  orang  lain.  Bahkan  juga  analisis  dan  interpretasi  terhadap perilaku  dan  pengetahuan  melalui  kacamata  budaya.  Ketiga,  aspek pembelajaran , yakni pendidikan multikultural diproyeksikan untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan interpretasi yang salah tentang komunitas etnik  yang  ada  pada  buku  teks  maupun  media  pembelajaran  (Islamy,  2022). Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  diskursus  tentang  nilai-nilai multikultural  dalam  wilayah  aktifitas  pendidikan  akan  senantiasa  mengalami perkembangan (Rochmat, 2023).
Nurul Istiani
Adapun multikulturalisme pada dasarnya berfokus pada langkah proteksi terhadap  keragaman  pada  segala  aspek  sosial  budaya.  Oleh  sebab  itu,  makna multikulturalisme  identik  dengan  hal  yang  berkaitankemajemukan  etnis,  ras dan  budaya,  dan  nilai-nilai  dasar  keragaman  tersebut  Atas  dasar  inilah,  maka tidak  mengherankan  jika  multikulturalisme  juga  menjadi  bagian  prinsip eksistensi  perdamaian  yang  dilandaskan  pada  sikap  toleran  terhadap  budaya lain.  Pada  prinsipnya,  multikulturalisme  merupakan  fenomena  sosial  yang dapatberpengaruh pada fenomena sosial di tengah keragaman budaya yang ada (Zarbaliyev,  2017).  Multikulturalisme  yang  ditanamkan  sejak  dini  diharapkan anak  mampu  menerima  dan  memahami  perbedaan  budaya  yang  berpengaruh pada  tingkah  laku,  dan  kebiasaan  seseorang  sehingga  mampu  menerima perbedaan  pendapat,  serta  memiliki  rasa  toleransi  yang  tinggi  tanpa memandang status sosial (Najmina, 2018).
Menurut Azra, Indonesia sebagai negara yang terbentuk dalam pluralitas suku,  agama,  dan  ras.Pluralitas  kehidupan  sosial  tersebut  telah  tumbuh  dan berkembang  selama  berabad-abad.  Bahkan  keberadaan  Pancasila  sebagai ideologi  Negara  Indonesia  juga  menunjukan  adanya  pengakuan  negara terhadap  pluralitas  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia  (Azra, 2018).  Lebih  lanjut,  Azra  menjelaskan  bahwa  untuk  memahami  seperti  apa bentuk  implementasi  pendidikan  Islam  multikultural,  maka  penting  untuk memahami berbagai landasan nilai pada konsep pendidikan Islam mulikultural itu  sendiri.  Pertama, nilai  tasamuh (toleransi).  Nilai  ini  menjadi  elemen fundamental  untuk  mengimplementasikan  aktifitas  pendidikan  Islam multikultural. Sebab pada tataran praksisnya dapat menumbuhkan sikap untuk saling  menghormati  segala  bentuk  distingsi  dalam  kehidupan  sosial.  Kedua, nilai wasathiyah (moderat).  Nilai  ini  sejatinya  secara  kultural telah  mengakar kuat  pada  watak  dan  karakter  kepribdian  masyarakat  Indonesia.  Nilai wasathiyah sebagai  nilai  yang  dapat  mengantarkan  pembentukan  paham maupun  sikap  pada  posisi  yang  moderat  proporsional,  yakni  tidak  mudah terbawa arus paham maupun tindakan ekstrim yang menyimpang. Ketiga, nilai humanity (kemanusiaan).  Pada  tataran  impelementasinya,  nilai  kemanusiaan dalam  konteks  pendidikan  Islam  multikultural  menjadi  basis  konstruksi  etika, dan  moral  manusia  yang  humanis.  Keempat,  perdamaian.  Semangat  nilai perdamaian  pada  ajaran  Islam  menjadi  penting  untuk  selalu  dimanifestasikan pada kehidupan sosial yang majemuk. Sebab, ragam bentuk konflik sosial yang dipicu oleh ragam perbedaaan pada kehidupan sosial dapat diselesaikan dengan cara yang menjunjung semangat perdamaian (Islamy, 2022).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dikonklusikan,  bahwa  berbagai nilai  yang  yang  menjadi  landasan  paradigmatik  atas  impelementasi  konsep pendidikan  Islam  multikutural  mengacu  pada  berabagai  nilai  ajaran  Islam bersifat  universal,  sehingga  nilai-nilai  pendidikan  Islam  multikutural  tersebut bisa dimanifestasikan dalam kerangka kehidupan sosial yang plural, yakni tidak hanya  bagi  kehidupan  internal  sesama  umat  Islam  sendiri,  melainkan  juga kehidupan bersama dengan komunitas umat beragama lain.
Paradigma  nilai  Islam  multikultural  di  atas  akan  digunakan  sebagai landasan  perspektif  dalam  analisis  pada  bahasan  pokok  studi  ini,  yakni  akan digunakan  untuk  mengidentifikasi  sekaligus  mengeksplorasi  nilai-nilai  Islam multikultural  pada  tujuan  penyelenggaraan  Pesantren  di  Indonesia  pada  UU no.18 tahun 2019 tentang Pesantren.

## C. NILAI ISLAM MULTIKULTURAL DALAM ORIENTASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI INDONESIA
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  Pesantren  berusaha  untuk  dapat mengikuti  arus  perkembangan  kehidupan  sosial  masyarakat  dengan  cara mentranformasi  kurikulum  yang  berlaku  serta  dapat  mengintegrasikan  antara kurikulum  pendidikan  Islam  dengan  kurikulum  pendidikan  Nasional.  Begitu juga dalam menerapkan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tidak hanya mengambil  sumber  dari  al-Quran,  melainkan  dengan  cara  mengaitkan  pada tradisi  masyarakat  setempat.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  pentingnya mempelajarai  nilai  pendidikan  Islam  yang  selama  ini  masih  bersifat  dinamis (Suheri, & Nurrahmawati, 2018).
Lebih  lanjut,  kehadiran  Undang-undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2019 tentang  Pesantren  menjadi  bentuk  rekognisi  dari  Pemerintah  Indonesia terhadap  eksistensi  Pesantren.  Bahkan  bukan  sekedar  rekognisi,  UU  tersebut juga menjadi afirmasi dan sekaligus fasilitasi dari Pemerintah pada keberadaan lembaga  Pesantren.Oleh  sebab  itu,  kehadiran  UU  Pesantren  tersebut merupakan  hal  yang  tepat  dan  urgen  bagi  eksistensi  Pesantren  pada  tataran kehidupan  bernegara  di  Indonesia.  Pernyataan  ini  tidak  berlebihan,  karena dijadikan  subkultur,Pesantren  mempunyai  ragam  keunikan  tersendiri  yang sudah  mengakar,  hidup  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia,  baik  perannya  dalam  bidang  pendidikan,  dakwah,  maupun pemberdayaan  masyarakat  (Giyoto  &  Rohmadi,  2021).  Berbagai  peran Pesantren  tersebut  menjadikan  penyelenggaraan  Pesantren  berkaitan  erat dengan  kondisi  realitas  masyarakat  Indonesia  yang  beragam.  Pada  konteks inilah,  Pesantren  memiliki  peran  strategis  dalam  membangun  peradaban harmoni  bagi  kepribadian  umat  Islam  di  tengah  realitas  kehidupan  sosial masyarakat majemuk.
Berpijak  uraian  di  atas,  maka  ditemukannya  dimensi  nilai-nilai  Islam multikultural  dalam  tujuan  Pesantren  yang  tertuang  pada  UU  Pesantren menjadi hal yang sudah seyogyanya dan tidak boleh terabaikan.Oleh karena itu, inilah,pada  bab  bahasanintistudi  ini,  akan  penulis  eksplorasi  analisis  tentang muatan  nilai-nilai  Islam  multikultural  dalam  berbagaitujuanpenyelenggaraan Pesantren  Pasal 3, UU no.18 tahun 2019. Uraian sebagai berikut.

## 1. Nilai  Humanisme  dalam  Pembentukan  Pribadi  yang  Menghargai Keberagamaan dan Kemanusiaan
Pemerintah  dan  umat  beragama  tidak  kecuali  umat  Islam  Indonesia tentunya  merasakan  keprihatinan  yang  mendalam  ketika  mendengar  atau melihat berbagai macam konflik yang terjadi berbagai daerah, karena fenomena tersebut  tidak  sejalan  dengan  nilai  nilai  pendidikan  Islam  yang  selalu menjunjung  tinggi  sikap  toleransi  dan  saling  menghargai.  Atas  dasar  inilah, sudah  semestinya  Pemerintah  dan  juga  segenap  elemen  masyarakat  Indonesia berupaya  untuk  mencegah  timbulnya  konflik  baru  melalui  berbagai  cara (Syukron,  2017).
Fenomena  di  atas  sungguh  disayangkan,  karena  ajaran  agama  apapun pada  umumnya  mempunyai  kecenderungan  untuk  mengklaim  eksistensinya sebagai  agama  yang  paling  benar.Kecendereungan  klaim  kebenaran  tersebut akan dapat berimplikasi positif jika diproyeksikan dalam penghayatan spritual
Nurul Istiani
dan sosial secara baik. Namun di sisi lain, juga dapat berimplikasi negatif ketika diproyeksikan  sebagai  legitimasi  kepentingan  di  luar  ajaran  agama,  bahkan dalam  hal  ini  dapat  menciderai  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  menjadi  pesan universal  ajaran  agama  itu  sendiri  (Laisa,  2014).  Sebab,  agama  dalam kehidupan memiliki fungsi untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Pentingnya  manifestasi  semangat  keberagamaan  dan  kemanusiaan  juga menjadi bagian dari tujuan penyelenggraan Pesantren dijelaskan dalam UU no. 18  tahun  2019.  PadaPasal  3  UU  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  tujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia, diantaranya yaknipembentukan umat Islam yang religius, dan tolong-menolong (Pasal 3 UU). Orientasi pembentukan karakter  religius  dan  sosialis  dan  sosial  tersebut  menunjukan  Pemerintah Indonesia  mengharapkan  penyelenggaraan  Pesantren  dapat  membangun pribadi  umat  Islam  yang  menghargai  nilai  keberagamaan  dan  kemanusiaan. Dalam perspektif nilai Islam multikultural, orientasi tersebut dapat dikatakatan sejalan.
Dimensi  nilai  humanisme  pada  orientasi  penyelenggaraan  Pesantren, baik  berkaitan  dengan  orientasi  keberagamaan  maupun  kemanusiaan  pada ranah  praksisnya  dapat  mendorong  agar  Pesantren  dapat    mendesiminasikan nilai-nilai  ajaran  dan  ilmu  ke-Islaman  yang  tidak  mendikotomikan  nilai keberagamaan  dengan  nilai  kemanusiaan.  Dimensi  orientasi  integratif tersebutdapat  berimplikasi  positif  bagi  pembentukan  kepribadian  umat  Islam, dalam  berbagai  aspek  religisuitasnya,  baik  pada  peningkatanaspek  ritualitas, keimanan,  pengetahuan,  pengalaman,  penghayatan  spritualmaupun  sosial (Islamy, 2023).
Konklusi  di  atas  tidak  berlebihan,  karena  interpretasi  terhadap  ajaran agama yang baik, maka juga dapat berimplikasi positif pada pembentukan etika penganutnya  pada  kehidupan  sosial.  Oleh  karena  itu,dimensi  nilai  humanism bertujuan  untuk  membentukkepribadian  yang  menjunjung  keberagamaan  dan kemanusiaan  dapat  menekankan  penyelenggaraan  Pesantren  di  Indonesia untuk  tidak  hanya  mendesiminasikan  nilai-nilai  ajaran  atau  ilmu  ke-Islaman dalam  hal  aspek  keberagamaan,  melainkan  juga  pada  hal  pembentukan  etika kemanusiaan dalam kehidupan sosial multikultural.
2. Nilai Tasamuh ,  dan Wasatiyyah dalam  Pembentukan  Pribadi yang Menjaga Kerukunan Umat Beragama
Keberadaan masyarakat Indonesia dengan tingkat multikulturalitas yang tinggi  telah  menjadikannya  sebagai  negara  yang  rentan  dengan  ragam  bentuk konflik. Satu di antara konflik yang terjadi secara berulang di tengah kehidupan masyarakat  Indonesia,  yakni  konflik  dalam  kehidupan  relasi  umat  beragama, baik  konflik  antar  agama  atau  konflik  antar  aliran  tertentu  pada  sebuah komunitas agama. Fenomena konflik umat Bergama tersebutlah yang kemudian menjadi  problem  krusial  bagi  pluralitas  kehidupan  umat  beragama  Indonesia (Muharam, 2020).
Problem  di  atas  kemudian  pada  ranah  praksinya  juga  tidak  luput menimbulkan  anggapan  publik,  bahwa  terjadinya  suatu  konflik  yang disebabkan  karena  agama  tentunya  harus  disikapi  dengan  bijak,  baik  secara agama  itu  sendiri  maupun  secara  budaya.  Anggapan  tersebut  terjadi  karena banyaknya konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal di luar agama itu sendiri.
Berkaitan  dengan  pentingnya  mencegah  terjadinya  konflik  dalam pluralitas kehidupan sosial umat beragama di Indonesia, salah satu dari tujuan penyelenggaraan  Pesantrendalam  UU  no.  18  tahun  2019,  Pasal  3  juga menyatakan bahwatujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia, antara lain pembentukan  pribadi  umat  Islam  yang  menjaga  kerukunan  hidup  umat beragama  (Pasal  3  UU).  Orientasi  demikian  menunjukan  bahwa  Pemerintah Indonesia  berkehendak  agar  penyelanggaraan  Pesantren  dapat  membentuk pribadi  umat  Islam  yang  menjaga  keharmonisan  dalam  kehidupan  umat beragama di Indonesia. Orientasi tersebut dapat dikatakan paralel dengan spirit multikulturalisme  Islam,  yakni  nilai tasammuh (toleransi),  dan wasatiyah (moderat).
Keberadaan  dimensi  nilai tasammuh dan wasatiyah pada  orientasi penyelenggaraan Pesantren, yakni dalam hal pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga kerukunan kehidupan umat bergama akan mendorong Pesantren dapat  mendesiminasikan  ajaran  dan  ilmu  ke-Islaman  yang  toleran,  dan moderat  dalam  menyikapi  pluralitas  kehidupan  sosial  umat  beragama  di Indonesia, baik secara internal maupun eksternal.  Oleh sebab itu, dimensi nilai tasammuh dan wasatiyah dalam  orientasi  penyelenggaraan  Pesantren  di Indonesia  menjadi  hal  penting,  dikarenakan  manifestasi  nilai tasamuh mengajarkan  sikap  saling  menghormati,  dan  menghargai  dalam  menyikapi pluralitas  pemikiran,  keyakinan  maupuntradisi  (Chotib  &  Maskuri,  2021). Begitu juga dengan nilai wasatiyah mengajarkan sikap untuk seimbang pada hal positif,  yakni  tidak  ekstrem  kiri  atau  kanan,  sehingga  melalui  desiminasi  nilai tasamuh dan wasatiyah dalam  penyelenggaraan  Pesantren,  maka  akan menjadikan Pesantren dapat berkontribusi besar dalam membangun kehidupan harmoni  di  tengah  keanekaragaman  kehidupan  umat  beragama  di  Indonesia (Yanuarti, 2022).
Berpijak  pada  eksplorasi  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan  dimensi  nilai tasamuh dan wasatiyyah dalam  tujuan penyelenggaraan  Pesantren  menunjukan  Pemerintah  Indonesia  berkehendak agar  penyelenggaraan  Pesantren  turut  berperan  aktif  dalam  membangun peradaban  umat  Islam  yang  toleran  dan  moderat  dalam    pluralitas  kehidupan sosial umat beragama di Indonesia.

## 3. Nilai  Perdamaian  dalam  Pembentukan  Pribadi  yang  Menjaga Integrasi Bangsa dan Negara
Realitas  kemajemukan  sosial  masyarakat  Indonesia  jika  tidak  dikelola dengan  positif  dan  produktif,  maka  dapat  memunculkan  banyak  konflik, bahkan  perpecahan  sosial  di  tengah  ragam  perbedaan.  Apalagi  di  era  digital masyarakat  global  saat  ini,  upaya  untuk  mewujudkan  sekalgus  merawat integrasi  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  menjadi  tantangan besar  Pemerintah  dan  juga  seluruh  elemen  masyarakat.  Pernyataan  ini  tidak berlebihan,  karena  kemajuan  teknologi  yang  ada  saat  ini  telah  menjadikan masyarakat  Indonesia  dengan  sangat  mudah  dipertemukan  dengan  ragam ideologi,  kultur,  dan  pemikiran  yang  belum  tentu  relevan  dengan  semagat integrasi ke-Indonesian (Hidayah, et.al, 2023).
Berbagai  kasus  terorisme  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  sejatinya bersumber  dari  keyakinan,  doktrin  serta  ideologi  yang  ada  dan  bersemayam pada  diri  seseorang.  Terlebih  jika  dipicu  oleh  paham  radikalisme  yang
Nurul Istiani
berkembang  bisa  menjadikan  suatu  ancaman  pada  Negara  tersebut(Regita Khoirunnisa, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansah, 2021, p.160). Di sinilah,  urgensi  kesadaran  Pemerintah  dan  senua  elemen  masyarakat  untuk melindungi integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara di era global menjadi hal yang sangat diprioritaskan.
Berkaitan  pentingnya  menjaga  integrasi  bangsa  dan  negara  juga mendapat  perhatian  dalam  UU  no.  18  tahun  2019.Pada  UU  Pasal  3  tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia, diantaranya yakni  pembentukan  pribadi  umat  Islam  yang  menjaga  integrasi  bangsa  dan negara  (Pasal  3  UU).  Orientasi  inimenunjukan  Pemerintah  berkehendak  agar penyelenggaraan  Pesantren  dapat  membentuk  pribadi  umat  Islam  di Indonesiayang  melindungisemangat  persatuan  dan  kesatuan  Negara  Republik Indonesia.  Tujuan  tersebut  dapat  dinyatakanselaras  terhadap  nilai  Islam multikultural, yang berupa nilai perdamaian.
Dimensi  nilai  perdamaian  pada  orientasi  penyelenggaraan  Pesantren dalam hal pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga integrasi berbangsa dan  bernegara  dapat  mendorong  penyelenggaraan  Pesantren  dapat mendesiminasi  ajaran  dan  ilmu  ke-Islaman  yang  menjunjung  perdamaian dalam  kemajemukan  kehidupan  sosial  bernegara  di  Indonesia.  Hal  tersebut menjadi  hal  yang  urgen  bagi  Pesantren  dalam  membangun  karakter kepribadian  umat  Islam  di  Indonesia.  Sebab,  Islam  secara  normatif  ajaran memuat  makna  perdamaian,  keselamatan,  keamanan.  Namun  secara  faktual tidak  sedikit  justru  ditampilkan  dalam  bentuk  konflik  oleh  oknum  dengan mengatasnamakan  ajaran  Islam  (Santoso  &  Khisbiyah,  2021).  Pada  kondisi tersebut,  manifestasi  nilai  Islam  multikutural  berupa  nilai  perdamaian dibutuhkan  dalam  membangun  semangat  integrasi  bagi  umat  Islam  dalam kehidupan  sosial.  Mengingat  disintegrasi  dalam  kehidupan  sosial,  terlebih dalam menjaga persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara (Islamy, 2022).
Sampai  di  sini,  dapat  dikoatakan,  bahwa  adanya  dimensi  nilai perdamaian  dalam  orientasi  penyelenggaraan  Pesantren  dapat  menjadikan peran Pesantren berkontribusi besardalammendesiminasikan nilai ajaran Islam yang  cinta  damai  bagi  kepribadian  umat  Islam,  baik  dalam  menjaga  integrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegera di Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian bahasan pokok studi ini dapat dikonklusikan adanya muatannilai-nilai  Islam  multikultural  pada  kebijakan  Pemerintah  Indonesia terkait  orientasi  penyelenggaraan  Pesantrenpada  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Pertama,  nilai  humanism  dalam  tujuan pembentukan  pribadi  umat  Islam  dalam  menghargai  keberagamaan  dan kemanusiaan.  Kedua,  nilai tasamuh ,  dan wasatiyyah dalam  tujuan terbentuknya  pribadi  umat  Islam  yang  menjaga  kerukunan  umat  beragama. Ketiga, nilai perdamaian dalam pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga integrasi bangsa dan negara.
Keterkaitan  teoritis  temuan  studi  ini  menyatakan  nilai-nilai  Islam multikultural dapat didesiminasikan pada kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Limitasi belum studi ini
belum  megidentifikasi  ragam  bentuk  hambatan  maupun  tantangan  dalam penerapan UU Pesantren di Indonesia. Hal ini urgen untuk dikaji, yakni untuk melihat  sejauh  mana  efektifitas  implementasi  UU  Pesantren  tersebut.  Sebab kehadiran UU Pesantren tersebut menjadi rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari Pemerintah terhadap eksistensi Pesantren di Indonesia.

## REFERENSI
Abidin,  Z.  (2016).  Menanamkan  Konsep  Multikulturalisme  di  Indonesia. Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 1 (02), 123-140 Ayunda, A. Z., Urbaningkrum, S. M., Nusaibah, A. W., Septiana, W., Widyani, S. S.  N.,  &  H,  A.  R.  (2022).  Tantangan  Multikulturalisme  di  Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik. ALSYS , 2 (1), 1-18
Azra,  A.  (2012). Kegalauan  Identitas dan  Kekerasan  Sosial:  Multikulturalisme,
Demokrasi  dan  Pancasila. EMPATI:  Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial,
1 (1), 1-12 Azra,  A..  (2018).  Cultural  Pluralism  in  Indonesia:  Continuous  Reinventing  of Indonesian  Islam  in  Local,  National  and  Global  Contexts. Asia  Pacific Journal on Religion and Society, 2 (2),  56-60 Chatri,  S.,  &  Wikandaru,  R.  (2023).  Establishing  Multicultural  Society: Problems  and  Issues  of  Multicultural  Education  in  Indonesia. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 20 (1), 145-155 Chotib,  R.,  &  Maskuri,  M.  (2021).  Tasamuh  Behavior  in  Perspective  of Multicultural  Islamic  Education. Journal  Education  Multicultural  of Islamic Society, 1 (2), 135-180
Firdaus, F.,  Anggreta, D. K., & Yasin, F. (2020). Internalizing Multiculturalism Values  Through  Education:  Anticipatory  Strategies  for  Multicultural Problems  and  Intolerance  in  Indonesia. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu Sosial Budaya, 22 (1), 131-141
Ghofarrozin,  A.,    &  Janah,  T.  N.  (2021).  Menakar  Keberpihakan  Negara Terhadap  Pesantren  Melalui  Pengesahan  UU  Nomor  18  Tahun  2019. Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman , 10 (1), 1-18
Hidayah,  Y.,  Nufikha  Ulfah,  &  Meiwatizal  Trihastuti.  (2023).  Memperkuat Integrasi  Nasional  Di  Era  Digital  :  Penguatan  Resolusi  Konflik  Di  Era Digital  Sebagai  Perwujudan  Warga  Negara  Yang  Baik. Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora , 2 (2), 105 – 115 Hidayati,  N.,  Maemunah,  S.,  &  Islamy,  A.  (2021).  Nilai  Moderasi  Beragama dalam Orientasi Pesantren di Indonesia. Transformasi, 3 (2)
Halim, A. (2021). Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra. FIKROTUNA:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Manajemen  Islam , 10 (01), 139 – 157 Hariyani, Y. (2018). Nilai Pendidikan Multikultural Islam Nusantara. Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, 3 (2), 21-38 Hartanti,  P.  S.,  &  Ardhana,  D.  (2022).  Bhinneka  Tunggal  Ika:  Indonesia Circumscribed  Norm  of  Multiculturalism. Global:  Jurnal  Politik Internasional, 24 (1), 143-165
Nurul Istiani
Islamy,  A.  (2022).  Pendidikan  Islam  Multikultural  Dalam  Indikator  Moderasi Beragama  di  Indonesia. Jurnal  Analisa  Pemikiran  Insan  Cendikia (APIC), 5 (1), 48-61 Islamy,  A.  (2022).  Moderasi  Beragama  Dalam  Ideologi  Pancasila. POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan , 3 (1), 18-30 Islamy,  A.  .  (2023).  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Orientasi  Majelis  Taklim. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan , 3 (2), 240 – 251 Khoirunisa, R., Raharjo, S. T., & Fedryansah, M. (2021). Fenomena Terorisme Sebagai  Ancaman  Disintegrasi  Bangsa  Dalam  Perspektif  Kesejahteraan Sosial. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 10 (1), 158-165 Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme. Islamuna: Jurnal Studi Islam , 1 (1), 1-
18
Mahsun,  M.  (2019).    Nilai  Multikukltural  dalam  Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Jurnal Penelitian Keislaman, 15 (1), 66-83 Mustofa,  J.,  &  Salahuddin,  M.  (2020).  Quo  Vadis  Pondok  Pesantren  di  Era Undang-Undang  Pesantren. IJoIS:  Indonesian  Journal  of  Islamic Studies , 1 (01), 1-17 Najmina,  N.  (2018).  Pendidikan  Multikultural  Dalam  Membentuk  Karakter Bangsa  Indonesia. JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial, 10 (1),52-56
Noorhayati,  S.  M.  (2017).  Pendidikan  Multikultural  Di  Pesantren  (Upaya Membendung Radikalisme di Indonesia. Madania, 21 (1), 67-78 Panut,  P.,  Giyoto,  G.,  Rohmadi,  Y.  (2021).  Implementasi  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (2), 816-828 Rohmat.  (2022).  Dimensions  of  Multicultural  Education  for  Equal  Rights. Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research , 7 (2), 107 – 128 Santoso,  M. A. F., & Khisbiyah, Y. (2021). Islam-based peace education: values, program,  reflection  and  implication. Indonesian  Journal  of  Islam  and Muslim Societies, 11 (1), 185-207
Solihin,  K.,  &  Asiyah,  S.  (2021).  Views  of  Fiqh  Sosial  on  Cooperation  in  the Construction  of  Inter-Religious  Houses  of  Worship. Santri:  Journal  of Pesantren and Fiqh Sosial , 2 (1), 49-64 Subaidi,  S.  (2020).  Strengthening  Character  Education  in  Indonesia: Implementing Values from Moderate Islam and the Pancasila. Journal of Social Studies Education Research (JSSER), 11 (2), 120-132
Suheri,  S.,  Nurrahmawati,  Y.  T.  (2018).  Model  Pendidikan  Multikultural  di Pondok Pesantren. Pedagogik Jurnal Pendidikan, 5 (1), 32-49 Syukron,  B.  (2017).  Agama  dalam  Pusaran  Konflik  (Studi  Analisis  Resolusi Terhadap  Munculnya  Kekerasan  Sosial  Berbasis  Agama  di  Indonesia). Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan, 2(01), 1-28 Tahir,  M.  (2017).  Menjadi  Muslim  di  Negara  Multikultural:  Dinamika, Tantangan  dan  Strategi  Dalam  Perspektif  Fikih  Multikultural. Al- ‘Adalah, 14 (2), 263-290
Usman,  M.,  &  Widyanto,  A.  (2021).  Undang-Undang  Pesantren:  Meneropong Arah  Kebijakan  Pendidikan  Pesantren  di  Indonesia. Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies, 8 (1), 57-70
Wiranata, Rz. R. S. (2019). Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor  18  Tahun  2019. AL-MANAR:  Jurnal  Komunikasi  Dan
Pendidikan Islam, 8 (2), 103-129
Wahyudin,  W.,  Maimun,  A.,  &  Jalil,  M.  (2019).  Islamic  Humanism  in Indonesian  Context:  Discourse  Analysis  of  Nationality  Problems  in Indonesia. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 20 (2), 302-321 Yanuarti,  E.,  &  Fadila,  F.  (2022).  Internalization  of  Wasathiyah  Islamic  Value Education. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14 (4), 6703-6714 Zaman,  M.  B.,  Nawir,  M.  S,  Islamy,  A.,  &  Aninnas,  A.  (2022).  Harmonisasi Pendidikan  Islam  dan  Negara:  Pengarustamaan  Nilai-nilai  Pancasila dalam  Orientasi  Pendidikan  Pesantren  di  Indonesia. TARBAWI , 10 (2),
139 – 164 Zulihi,  Z.,  Nawir,  M.  S.,  &  Islamy,  A.  (2022).  Paradigma  Islam  Kosmopolitan dalam  Orientasi  Pendidikan  Pesantren  di  Indonesia. Risalah,  Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 8 (4), 1292 – 1304 Zainuddin,  M.  (2015).  Plurality  of  Religion:  Future  Challenges  of  Religion and Democracy in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 9 (2), 151-166 Zarbaliyev,  H.  (2017).  Multiculturalism  in  Globalization  Era:  History  and Challenge for Indonesia. Journal of Social Studies, 13 (1), 1-16