M. Prakoso Aji (2023), Analisis Dinamika Pemikiran Amien Rais Tentang Konsepsi Islam dan
Politik, (5) 10, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2839 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## ANALISIS DINAMIKA PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG KONSEPSI ISLAM DAN POLITIK
M. Prakoso Aji UPN Veteran Jakarta Email: prakosoaji@upnvj.ac.id

## Abstrak
Dinamika pemikiran Amien Rais mengenai hubungan antara konsepsi Islam dan Politik menggambarkan  pandangannya  mengenai  relevansi  antara  pendekatan  agama  dengan bentuk negara. Amien Rais seringkali disandingkan sebagai tokoh neo modernisme Islam dalam perpolitikan nasional. Pemikiran Amien Rais mengawali terjadinya reformasi di Indonesia  dengan  bergantinya  pemerintahan  Presiden  Soeharto  yang  sudah  berkuasa puluhan  tahun.  Pemikiran  Amien  Rais  mengedepankan  ajaran  tauhid  dalam  fungsi pemimpin  dan  negara.  Berdirinya  PAN  merupakan  buah  karya  politiknya.  Dalam perkembangannya pemikiran Amien Rais  mengalami  berbagai  dinamika.  Memudarnya pengaruh Amien Rais di PAN kemudian menghadirkan Partai Ummat. Peralihan ini juga semakin  menggambarkan  perubahan  sosok  Amien  Rais  sebagai  tokoh  neomodernisme menjadi pandangan yang sangat agamis dalam berpolitik. Untuk itu penelitian ini akan menggambarkan  dinamikan  perubahan  pemikiran  Amien  Rais  terkait  konsepsi  Islam dalam Politik. Penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan studi literatur  yang  diutamakan  untuk  menganalisis  pemikiran  Amien  Rais.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  pergeseran  pemikiran  politik  Islam  Amien  Rais  yang dijabarkan dengan berdirinya Partai Ummat sebagai kendaraan politik barunya.
Kata Kunci : Pemikiran Politik Islam, Negara, Partai Politik, Neomodernisme

## Abstract
The dynamics of Amien Rais's thoughts on the relationship between the Islamic concept and politics depict his views on the relevance of the religious approach to the form of the state.  Amien  Rais  is  often  regarded  as  a  figure  of  Islamic  neo-modernism  in  national politics. His  thoughts  marked the beginning of the reform era in  Indonesia, coinciding with the change in the government from President Soeharto, who had been in power for decades.  Amien  Rais's  thinking  emphasizes  the  doctrine  of  tawhid  in  the  functions  of leaders and the state. The establishment of the National Mandate Party (PAN) is a result of  his  political  endeavors.  Throughout  its  development,  Amien  Rais's  thinking  has undergone various dynamics. The diminishing influence of Amien Rais in PAN led to the emergence of the Ummat Party. This transition further illustrates the transformation of Amien  Rais's  image  from  a  figure  of  neo-modernism  to  one  with  a  highly  religious perspective  in  politics.  Therefore,  this  research  aims  to  illustrate  the  dynamics  of  the changes  in  Amien  Rais's  thoughts  regarding  the  conception  of  Islam  in  politics.  The author chose to use a qualitative method, primarily relying on literature studies to analyze
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2023
Amien  Rais's  thoughts.  The  research  results  indicate  a  shift  in  Amien  Rais's  political Islamic  thinking,  exemplified  by  the  establishment  of  the  Ummat  Party  as  his  new political vehicle.
Keywords: Islamic Political Thought, State, Political Parties, Neomodernism

## PENDAHULUAN
Pandangan  Amien  Rais  dalam  kancah  perpolitikan  nasional  menarik  untuk dicermati  lebih  dalam.  Hal  ini  berkaitan  dengan  sejarah  panjang  Amien  Rais  dalam perkembangan demokrasi yang hadir, khususnya di era reformasi. Hal ini menjadi bagian dari  perkembangan  sejarah  panjang  bangsa  yang  di  era  Orde  Baru  mendapat  begitu banyak  tantangan.  Amien  Rais,  dipandang  sebagai  salah  satu  pemimpin  reformasi, memulai  perdebatan  penting  tentang  suksesi  presiden  pada  sidang  Tanwir Muhammadiyah  ke-73  tahun  1993  di  Surabaya  (Hasnu  &  Syam,  2021;  SETIAWAN, 2018). Pada pandangannya, tahun 1998 menjadi waktu yang krusial bagi kepemimpinan nasional untuk mengalami pergantian. Perannya menjadi sangat penting dalam jatuhnya rezim  Orde  Baru  (Barton  et  al.,  2021).  Amien  Rais  pernah  menjabat  sebagai  Ketua Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  memprakarsai  terbentuknya  "poros tengah".  Dalam  perjalanan  politiknya,  Amien  Rais  menyatukan  gagasan  tentang  moral dan etika dalam praktek politiknya. Karena pendekatan ini, dia dianggap sebagai salah satu  dari  sedikit  tokoh  pemikiran  politik  Islam  yang  berhasil  mendirikan  dan mengembangkan partai politik hingga saat ini.
Dalam  perkembangannya  kemudian  pemikiran  politik  Amien  Rais  mengalami dinamika dalam tataran implementasi tauhid dengan pemikiran politiknya. Pada pemilu 2019,  pemikiran  politik  Amien  Rais  mulai  terlihat  dekat  dengan  kelompok fundamentalisme  Islam  (Aji,  2020). Hal  ini nampak berbeda dengan pemikiran Amien Rais  ketika  awal  reformasi.  Pemikiran  neo  modernisme  Amien  Rais  yang dikedepankannya  nampaknya  bergeser  dengan  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  Ke- Islaman dalam pemikiran politiknya. Pemikiran Amien Rais dengan membentukan Partai Amanat  Nasional  (PAN)  di  awal  reformasi  sebagai  partai  nasionalis,  kemudian  justru berubah  dengan  keluarnya  Amien  Rais,  dan  kemudian  terbentuklah  partai  baru,  yaitu Partai Ummat yang sangat kental bernafaskan partai agamis.  Amien Rais berpandangan bahwa PAN saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan konsepsi perjuangannya. Amien Rais juga semakin merefleksikan perjuangannya untuk membela kepentingan umat muslim di Indonesia. Dinamika pemikiran Amien Rais menarik untuk dikaji dan dicermati secara mendalam.  Beberapa  pakar  seringkali  melekatkan  Amien  Rais  sebagai  tokoh  Islam kontemporer,  namun  dalam  perkembangannya  terdapat  dinamika  yang  penulis  cermati dari pemikiran Amien Rais dalam kaitannya antara politik dengan agama. Hal inilah yang menjadi  tujuan  dari  penulis  untuk  melihat  dinamika  pemikiran  Amien  Rais.  Dalam konstelasi politik nasional sosok Amien Rais masih memiliki peran dan pengaruh yang cukup  besar  (AKBAR,  2022).  Pemikiran  Amien  Rais  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar  dalam  suksesi  kepemimpinan  di  era  reformasi.  Pemikiran-pemikiran  neo modernisme  Islam  Amien  Rais  pada  perkembangannya  mengalami  pergeseran  ke  arah yang lebih fundamental agamis dalam pemikiran politiknya.
Tulisan ini merujuk pada tiga poin utama dalam kerangka berpikirnya. Pertama, terfokus  pada  pemikiran  politik  yang  mengeksplorasi  hubungan  antara  nilai-nilai keislaman  dengan  konsep  bentuk  negara.  Kedua,  menelaah  pemikiran  politik  dari perspektif  karakteristik  kepemimpinan  dalam  Neo-Modernisme  Islam,  termasuk
bagaimana  suksesi  kepemimpinan  diatur.  Ketiga,  menyoroti  konteks  partai  politik  dari sudut pandang Neo-Modernisme Islam. Ketiga poin tersebut direduksi ke dalam berbagai aspek yang terkait, seperti penafsiran terhadap demokrasi dan penerapan hubungan antara negara  dan  masyarakat,  kualifikasi  kepemimpinan  yang  sejalan  dengan  ajaran  tauhid keislaman,  serta  penerapan  etika  dan  moral  keislaman  dalam  ideologi  dan  arah  partai politik  sebagai platform perjuangan.  Fazlur  Rahman  dalam  Widayani  (2020) mencetuskan gagasan tentang neo-modernisme sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengakomodasi kebutuhan Islam di era modern .
Pandangan Neo-Modernisme dalam politik Islam adalah bagian dari pandangan politik yang berakar pada pandangan keislaman yang terus berkembang seiring dengan perubahan  zaman  (Abror,  2016).  Salah  satu  tokoh  yang  sangat  berpengaruh  dalam perspektif Neo-Modernisme Islam ini adalah Amien Rais. Amien Rais memperkenalkan prinsip-prinsip  ajaran  Islam  ke  dalam  sistem  politik  nasional,  yang  terkait  erat  dengan cara  Islam  memandang  hubungan  antara  agama  dengan  negara,  pandangan  tentang kepemimpinan, dan sifat dari para pemimpin yang menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika seperti "amar ma'ruf nahi munkar". Dia juga menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan  arah  perkembangan  ideologi  partai  politik  di  Indonesia.  Dalam  pemikiran politiknya, Amien Rais  sangat  menekankan pada  prinsip  tauhid, etika, dan moral  yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, meskipun demokrasi juga dapat mengajarkan  prinsip-prinsip  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  keislaman,  namun  tidak semua bentuk demokrasi ala Barat harus diadopsi seluruhnya (Gunawan, 2019).
Dalam  perkembangannya  terjadi  perubahan  pemikiran  Amien  Rais.  Pandangan Amien  Rais  semakin  melekatkannya  dengan  kelompok  fundamentalisme  Islam. Keluarnya Amien Rais dari PAN yang didirikannya di awal  reformasi menjadi puncak eskalasi  pemikiran  Amien  Rais  yang  selanjutnya  justru  mendirikan  partai  baru,  yaitu Partai Ummat yang merepresentasikan identitasnya sebagai partai agamis. Hal ini berbeda dengan gagasan Amien  Rais  dalam pemikirannya di  awal  reformasi ketika mendirikan PAN sebagai bentuk pemahaman nilai-nilai modern yang digabungkan dengan konsepsi tauhid dalam bingkai nasionalis. Oleh karena itu terkait dinamika pemikiran politik yang digambarkan Amien Rais, penulis ingin mengkaji apakah pemikiran politik Amien Rais di awal reformasi dalam melihat konsepsi Islam dan kepemimpinan dalam negara sesuai dengan konsepsi  neo modernisme  Islam? kemudian dalam perkembangannya mengapa terjadi dinamika pemikiran Amien Rais? Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk menggambarkan  pemikiran  Amien  Rais  mengenai  konsepsi  Islam  dan  politik  yang mewarnai proses reformasi kekuasaan di Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analitif deskriptif. Penulis menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  adanya dinamika dalam pemikiran Amien Rais tentang konsepsi Islam dalam Politik. Perubahan ini  menggambarkan  suatu  proses  transformasi  pemikiran  Amien  Rais  dan  buah  karya politiknya  dengan  adanya  PAN  hingga  Partai  Ummat.  Penulis  menggunakan  studi literatur untuk memperkaya data dan menguraikannya dalam suatu bentuk analisis yang komprehensif.  Tambahan  data  pendukung  penulis  dapatkan  dari  berbagai  sumber sekunder seperti website, dan literatur pendukung lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Neo  Modernisme  Dalam  Pemikiran  Politik  Amien  Rais:  Konsepsi  Islam  Dalam Negara
Pemikiran  Amien  Rais  pada  awal  masa  reformasi  terkait  erat  dengan  konsepsi Islam  serta  pandangan  mengenai  kepemimpinan  dalam  negara.  Amien  Rais  menerima nilai-nilai  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  dan  modernitas,  namun  menyelaraskannya dengan konsep tauhid dalam Islam, sehingga pemikirannya tergolong dalam aliran Neo- Modernisme  Islam.  Amien  Rais  mengklasifikasikan  “ low  politics ”  terkait  adanya politisasi  dakwah  untuk  kepentingan  politik  praktis  guna  memenangkan  partai  politik. Selain  itu,  penggunaan  jamaah  pengajian  dalam  majelis  taklim  untuk  mendapatkan dukungan  politik,  suara,  dan  basis  konstituen.  Amien  Rais  menilai  hal  semacam  itu sebagai "low politics" yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Bagi Amien Rais, politik yang tinggi atau "high politics" sebenarnya didasarkan pada tiga prinsip penting: kejujuran,  tanggung  jawab,  dan  kesetaraan.  Ketiganya  saling  terkait  dan  menjamin terwujudnya  jenis  politik  yang  sesuai  karena  bersumber  dari  ajaran  Al-Quran.  Bagi Amien  Rais,  pentingnya  pintu  ijtihad  yang  terbuka  adalah  krusial.  Baginya,  ini merupakan kunci bagi umat Islam untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, karena memungkinkan adaptasi dan interpretasi yang relevan terhadap ajaran Islam dalam konteks yang berkembang (Abror, 2016).
Menurut  pemikiran  Amien  Rais,  sebenarnya  umat  Islam  diharapkan  untuk menempati  posisi  kepemimpinan,  sehingga  usaha  untuk  menegakkan  keadilan  dan menghilangkan  kezaliman  dapat  dilakukan  dengan  lebih  mudah  (AKBAR,  2022). Namun, dalam realitasnya, orang zalim dan sistem yang zalim kadang bisa menduduki posisi  kekuasaan,  dan  Amien  Rais  melihat  hal  ini  sebagai  kesalahan  dari  orang-orang yang  beriman  sendiri.  Meskipun  dalam  tingkat  global  dan  nasional  umat  Islam  belum mampu  memimpin  dalam  upaya  menegakkan  keadilan  dan  menghilangkan  kezaliman, Amien  Rais  tetap  meyakini  bahwa  tugas  ini  harus  dilakukan.  Hal  ini  adalah  inti  dari konsep  "amar  maruf  nahi  munkar"  dalam  Islam,  di  mana  upaya  untuk  mendorong kebaikan dan menolak keburukan tetap menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan, meskipun  dalam kondisi  di  mana kekuasaan belum sepenuhnya berada di  tangan umat Islam (Nashir, 2017).
Dalam  pandangan  Amien  Rais  yang  diungkapkan  dalam  tulisan  Nashir  (2017), terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa dia tidak membangun partai politik berdasarkan  asas  agama.  Pertama,  dari  segi  teologi,  Amien  Rais  tidak  melihat  adanya ajaran atau contoh dari Nabi yang mewajibkan menggunakan Islam sebagai dasar dalam membangun  negara.  Bahkan  dalam  pembentukan  negara  Madinah,  Nabi  mengajak kelompok  Nasrani  dan  Yahudi.  Kedua,  dari  segi  rasional,  Amien  Rais  merujuk  pada sejarah politik di Indonesia yang menunjukkan bahwa partai-partai Islam belum pernah memperoleh  mayoritas  suara  dalam  pemilihan  umum.  Meskipun  pada  masa  kejayaan Masyumi  ketika  umat  Islam  bersatu  di  bawahnya,  mereka  tetap  tidak  memperoleh mayoritas  suara.  Ketiga,  terdapat  kekhawatiran  dari  sebagian  kelompok  minoritas terhadap  pendirian  partai  berbasis  agama.  Dengan  adanya  partai  yang  inklusif  lintas agama dan lintas etnik, kelompok minoritas merasa lebih terlindungi. Amien Rais melihat hal ini sebagai bagian dari tugas keagamaan seorang Muslim. Amien Rais juga menyoroti realitas  sosial  di  Indonesia,  di  mana  pembentukan  partai  tunggal  berbasis  Islam  masih sulit  dilakukan karena umat Islam  di  Indonesia  memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi  secara  sosiologis  dan  politis.  Meskipun  demikian,  Amien  Rais  percaya  bahwa keanekaragaman ini dapat menjadi kekuatan jika diorganisasikan dan diarahkan menuju
tujuan perjuangan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan mencapai demokrasi yang menjamin adanya hak asasi manusia (Barton et al., 2021; Iqbal, 2015).
Amien  Rais  juga  mendukung  pandangan-pandangan  demokrasi  dalam  urusan pemerintahan.  Namun,  ia  tidak  sepenuhnya  menerima  seluruh  prinsip  demokrasi  ala Barat.  Bagi  Amien  Rais,  inti  dari  demokrasi  memiliki  banyak  kesamaan  dengan  nilai- nilai  kebajikan  yang  diajarkan  dalam  Islam  (Rais,  2011).  Walaupun  demikian,  perlu diakui  bahwa  masih  banyak  unsur  non-demokratis  yang  terus  tumbuh  dalam  politik nasional  kita.  Ada  aspek-aspek  tertentu  yang  sejatinya  tidak  sejalan  dengan  hakikat demokrasi. Sebagai contoh, lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR masih cenderung  menjadi  subordinasi  oleh  kekuatan  eksekutif  dalam  praktiknya.  Mekanisme check and balances tidak dapat berjalan dengan lancar, menyebabkan pemerintah tidak dapat  menyadari  kesalahan-kesalahan  yang  telah  dilakukannya  secara  tepat.  Penting untuk  diingat  bahwa  mekanisme check  and  balances ini  tidak  perlu  dianggap  sejalan dengan semangat liberalisme karena pada dasarnya merupakan ciri utama dari demokrasi universal (Riddell, 2002). Diperlukan political will yang kuat dari pihak pemerintah untuk mewujudkan  keadilan  sosial.  Setiap  pemerintahan  dalam  sistem  demokrasi  harus menyadari perannya sebagai pelayan rakyat, dan harus mematuhi prinsip bahwa rakyatlah yang mengontrol pemimpin.
Terkait  dengan  perspektif  neo-modernisme  dalam  Islam  di  Indonesia, Muhammadiyah  dianggap  sebagai  salah  satu  organisasi  yang  dapat  mencerminkan pemikiran Amien Rais. Amien Rais melihat Muhammadiyah sebagai suatu state of mind , yakni suatu cara berpikir yang islami yang dapat menghasilkan perilaku yang harmonis, seimbang,  bijak,  dan  progresif,  dengan  dampak  positif  bagi  masyarakat.  Bagi  Amien Rais, Muhammadiyah adalah gerakan dinamis dan kreatif yang mencintai amal shalih dan selalu responsif terhadap perubahan (Nashir, 2017). Menurut Amien Rais, kepemimpinan ideal  adalah yang mencerminkan sifat-sifat  Siddik (jujur), Amanah (amanah dan dapat dipercaya),  Tabligh  (komunikatif  dan  menyampaikan  informasi  dengan  baik),  dan Fathanah (cerdas dan penuh ide kreatif). Baginya, model kepemimpinan yang sempurna hanya dapat ditemukan dalam diri Nabi Muhammad SAW (SETIAWAN, 2018).

## Pemikiran Amien Rais Tentang Kepemimpinan Dan Suksesi Nasional
Dalam  menelisik  lebih  dalam  mengenai  pemikiran  politik  Amien  Rais  yang berakar pada nilai-nilai ke-Islaman, perlu juga untuk mengkaji pandangannya terhadap karakteristik kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran tauhid. Amien Rais yakin bahwa kepemimpinan yang mengikuti prinsip tauhid dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat. Inilah yang menjadi fokus perjuangan Amien Rais dalam karir politiknya. Sebagai tokoh  reformis  yang  berperan  signifikan  dalam  menggulingkan  rezim  Orde  Baru  dan berhasil membawa Indonesia melalui proses suksesi kepemimpinan pasca-era Soeharto, Amien Rais memiliki pandangan yang matang terkait dengan pola kepemimpinan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, terutama di masa era reformasi pada saat itu (Barton et al., 2021).
Pandangan  Amien  Rais  tentang  kepemimpinan  nasional  membahas  kriteria pemimpin bangsa dan mekanisme suksesi itu sendiri. Menurutnya, persoalan-persoalan besar  bangsa  Indonesia  memerlukan  seorang  pemimpin  yang  memenuhi  beberapa kriteria.  Secara  pokok,  enam  hal  menjadi  fokus  kriteria  pemimpin  nasional  menurut pandangan Amien Rais. Pertama, calon pemimpin bangsa harus setia terhadap Pancasila dan  UUD  1945,  serta  memiliki  pengalaman  kepemimpinan  yang  sudah  teruji.  Kedua,
integritas  pemimpin  menjadi  aspek  penting,  dengan  menolak  korupsi  dan  menjauhi skandal-skandal moral sehingga dapat menjadi teladan. Ketiga, seorang pemimpin harus menunjukkan  sikap  adil,  memiliki  komitmen  terhadap  kepentingan  rakyat,  dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala hal. Keempat, pemimpin harus dapat diterima  oleh  semua  kalangan  masyarakat.  Kelima,  pandangan  ke  depan  yang  sesuai dengan  era  globalisasi  juga  menjadi  kriteria  penting.  Keenam,  seorang  pemimpin seharusnya  memiliki  kemampuan  di  dunia  internasional,  karena  kerja  sama  dengan bangsa-bangsa  lain  dianggap  sebagai  kebutuhan  yang  tak  terhindarkan  bagi  Indonesia yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri (AKBAR, 2022).
Dalam  analisis  kepemimpinan  politik,  Amien  Rais  menyatakan  bahwa  visi  dan misi kepemimpinan dapat digolongkan ke dalam empat tipe kepemimpinan. Keempat tipe ini  memberikan  pemahaman  mengenai  kepemimpinan  yang  mungkin  dibutuhkan, terutama dalam konteks permasalahan bangsa kita saat ini. Mereka juga dapat menjadi kerangka pembicaraan tentang visi dan misi kepemimpinan Indonesia menuju abad 21. Keempat  citra  kepemimpinan  ini  adalah:  mujahid  atau crusader , salesperson atau penjual, agen, dan pemadam kebakaran atau fire fighter . Seorang pemimpin tipe mujahid adalah pemimpin yang mengajak masyarakat untuk mentransformasikan sistem politik. Ciri  khas  seorang  pemimpin  mujahid  melibatkan  semangat  kepemimpinan  yang  kuat (Naufal, 2017)
Pemimpin  yang  memiliki  citra  "penjual"  atau  salesperson  mempunyai kemampuan  persuasif  yang  dapat  digunakan  untuk  meyakinkan  masyarakat  agar menerima  suatu  rencana  atau  ide,  serta  bersedia  untuk  mengimplementasikannya. Kualitas kepemimpinan ini menekankan interaksi antara pemimpin dan rakyat, keahlian dalam  membuat  kebijakan,  dan  kemampuan  "menjual"  atau  mengkomunikasikannya kepada  masyarakat. Pemimpin  dengan  citra  "agen"  bertindak  sebagai  wakil  dari masyarakat.  Sementara  pemimpin  dengan  citra  "pemadam  kebakaran"  cenderung bereaksi  terhadap  masalah  yang  muncul,  menyesuaikan  tindakannya  sesuai  dengan tuntutan situasi. Meskipun demikian, tipe ini juga memiliki sisi positif, yaitu kemampuan merespon  persoalan  yang  timbul  dari  konteks,  tempat,  dan  waktu. Dari  keempat  tipe kepemimpinan tersebut, Amien Rais menganggap bahwa tipe kepemimpinan "mujahid" sangat diperlukan dalam konteks agenda bangsa Indonesia. Tipe ini lebih condong ke arah upaya transformatif dibandingkan dengan tipe kepemimpinan lainnya. Amien Rais juga menekankan  pentingnya  pendidikan  dan  pengembangan  masyarakat  sebagai permasalahan  khusus  dan  fundamental  dalam  kepemimpinan.  Menurutnya,  relevansi pemimpin dan kepemimpinan sangat  tergantung  pada kondisi  masyarakat. Amien Rais mencatat  bahwa  ada  masyarakat  yang  mendukung  pemimpin  dalam  melakukan perubahan, tetapi juga ada yang menghambat kreativitas pemimpin atau tidak mendukung langkah-langkah  perubahan  yang  diambil.  Jika  kita  menginginkan  kepemimpinan  tipe "agen,"  masyarakat  harus  memiliki  aspirasi  dan  tuntutan  untuk  perubahan,  serta mendukung  implementasi  langkah-langkah  transformatif  yang  diambil  oleh  pemimpin (Al Farizi, 2016).
Menurut  pandangan  Amien  Rais,  masalah  komunikasi  antara  pemimpin  dan rakyat  memegang  peranan  krusial.  Hubungan  yang  renggang  dapat  menjadi  hambatan bagi  seorang pemimpin dalam menjalankan perannya, dan ketidakkomunikatifan dapat membatasi  fleksibilitas  pemimpin  dalam  memilih  langkah  kebijakan.  Oleh  karena  itu, melihat  dari  perspektif  kepemimpinan salesperson ,  kualitas  komunikasi  dan  interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin menjadi perhatian utama. Amien Rais menekankan bahwa hanya pemimpin yang responsif dan tanggap terhadap lingkungannya yang dapat
memanfaatkan  situasi  untuk  melakukan  perubahan  strategi  dan  reorientasi  demi kemaslahatan bersama. Gaya kepemimpinan tipe "pemadam kebakaran" mengindikasikan  bahwa  kondisi-kondisi  tertentu  dapat  memudahkan  pemimpin  untuk memberikan  respons  dan  mengadakan  perubahan.  Dari  keempat  citra  kepemimpinan tersebut,  Amien  Rais  melihat  bahwa  masing-masing  tipe  kepemimpinan  tidak  selalu terpisah  satu  sama  lain.  Mereka  dapat  digabungkan  dan  dikombinasikan.  Meskipun demikian,  Amien  Rais  secara  khusus  menekankan  pentingnya  tipe  pemimpin  mujahid, yang menurutnya paling tepat untuk mengatasi permasalahan bangsa ini (Al Farizi, 2016).
Dalam  konteks  pemikiran  Amien  Rais  mengenai  suksesi  nasional,  peranannya terutama  terlihat  dalam  mensukseskan  pergantian  kepemimpinan  pada  era  turunnya Presiden Soeharto. Amien Rais menekankan beberapa poin penting terkait dengan suksesi kepemimpinan  (Geraldy,  2019):  Pertama,  Amien  Rais  menyatakan  bahwa  pemimpin nasional yang telah berkuasa dalam waktu yang sangat lama perlu diganti. Pandangan ini mencerminkan  keyakinannya  akan  perlunya  penyegaran  dalam  kepemimpinan  untuk menghindari stagnasi. Kedua, Amien Rais mengingatkan bahwa jika seorang pemimpin menjabat terlalu lama, hal itu dapat menimbulkan kultus individu. Dalam konteks ini, ia merujuk  pada  potensi  Soeharto  menjadi  sosok  yang  dikultuskan  seperti  Soekarno  jika terus berkuasa dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, Amien Rais memandang bahwa pergantian  pemimpin  adalah  suatu  hal  yang  lumrah  dalam  sistem  demokrasi.  Ini mencerminkan  pandangannya  terhadap  pentingnya  prinsip  demokratis  dalam  proses politik.  Keempat,  Amien  Rais  menyoroti  kemungkinan  berkurangnya  kemampuan  visi dan  misi  seorang  pemimpin  yang  telah  lama  berkuasa.  Ia  melihat  perlunya  adanya pemimpin  yang  selalu  segar  dalam  berpikir  dan  bertindak.  Kelima,  Amien  Rais menekankan  bahwa  pemimpin  yang  terlalu  lama  berkuasa  berpotensi  menyamakan dirinya  dengan  negara,  menunjukkan  keprihatinannya  terhadap  terjadinya  konsolidasi kekuasaan  yang  berlebihan.  Dengan  pandangan  ini,  Amien  Rais  memberikan  argumen untuk  mendukung  suksesi  kepemimpinan  yang  teratur  dan  demokratis  sebagai  upaya untuk  menjaga  keseimbangan  dan  menghindari  potensi  risiko  yang  mungkin  timbul akibat kepemimpinan yang berlangsung terlalu lama (Iqbal, 2015).
Pandangan Amien Rais mengenai kelelahan kepemimpinan nasional pada tahun 1998  diyakini  mencapai  titik  kritis  pada  masa  tersebut.  Baginya,  jika  pergantian kepemimpinan  tidak  dilakukan  pada  waktu  tersebut,  masalah-masalah  yang  ada  akan semakin memburuk dan berpotensi  menjadi  sangat  berbahaya bagi  masa depan bangsa Indonesia. Meskipun pada awalnya suaranya tidak begitu diperhatikan, terutama karena pada  masa  itu  kekuasaan  Presiden  Soeharto  masih  sangat  kuat,  Amien  Rais  terus bersikeras  menyoroti  perlunya  pergantian  kepemimpinan.  Dia  semakin  vokal  dalam mengecam  praktik-praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yang  terkait  dengan pemerintahan Soeharto selama tiga dekade. Lima tahun setelah Sidang  Istimewa MPR pada Maret 1998 yang memilih Soeharto kembali sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, pandangan dan upaya yang diadvokasi oleh Amien Rais mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pernyataan ini mencerminkan bahwa pandangan Amien Rais tentang perlunya  pergantian  kepemimpinan  dan  penolakan  terhadap  praktik-praktik  yang merugikan mulai mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait di Indonesia (Anwar, 2023).
Jatuhnya Orde Baru membuka jalan bagi para reformis seperti Amien Rais untuk memulai babak baru dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Tokoh-tokoh reformis Islam sepakat bahwa suksesi kepemimpinan harus dilakukan segera. Momentum ini kemudian membawa K.H. Abdurahman Wahid, seorang tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama, untuk
menduduki  posisi  sebagai  kepala  negara  di  republik  ini.  Dalam  konteks  ini,  Abdillah dalam  Riddle  (2002)  menjelaskan  bahwa  Amien  Rais,  sebagai  seorang  reformis modernis,  memiliki  pandangan  yang  dapat  diterima  oleh  berbagai  kalangan,  termasuk kaum revivalis. Amien Rais menjabat sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Sebelumnya,  ia  juga  memimpin organisasi  modernis  Muhammadiyah.  Meskipun  tidak  terlibat  langsung  dalam  proses politik,  pandangan  reformisme  modernis  yang  dipegang  oleh  Amien  Rais  terdengar melalui Muhammadiyah. Namun, Amien Rais tidaklah satu-satunya yang mewakili suara reformisme  modernis.  Suara  serupa  juga  terdengar  melalui  aliansi  antar  partai  politik yang terbentuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dikenal dengan sebutan "Poros Tengah” (Riddell, 2002).

## Pergeseran Pemikiran Amien Rais Dalam Konsepsi Islam dan Politik
Pergeseran pemikiran Amien Rais mengenai konsepsi Islam dan politik tercermin dalam praktik politiknya, terutama dalam pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) dan pembentukan partai baru bernama Partai Ummat. Pada awal berdirinya PAN, partai ini membawa semangat reformasi dan perubahan. Meskipun di era awal reformasi, Amien Rais awalnya setuju untuk tidak membentuk partai politik berlandaskan ideologi agama, sulit untuk memisahkan PAN dari organisasi besar seperti Muhammadiyah. Pandangan Osman, seperti yang dijelaskan dalam Barton (2021), mencatat bahwa jatuhnya Soeharto memiliki  dampak  signifikan  dalam  perkembangan  politik  partai  berideologi  Islam  di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi "primary group" dengan munculnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PAN (Barton et al., 2021).
Perlu  digarisbawahi  bahwa  Muhammadiyah  tidak  meminta  anggotanya  untuk memilih  partai  politik  tertentu,  termasuk  PAN,  namun  posisi  Amien  Rais  sebagai pemimpin PAN menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi  tersebut  tidak  sepenuhnya netral  secara  politik.  Meskipun  demikian,  perlu  diingat  bahwa  Muhammadiyah,  sejak tahun 2005, telah menetapkan kebijakan yang melarang partai politik untuk menggunakan namanya.  Kebijakan  ini  menunjukkan  komitmen  Muhammadiyah  untuk  tetap  netral secara politik (Gunawan, 2019). Dalam perkembangannya PAN mengalami perubahan pada pemilu 2019.
Perkembangan  di  internal  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  pada  pemilu  2019 mencerminkan  dinamika  politik  dan  perpecahan  dalam  dukungan  terhadap  calon presiden. Amien Rais, tokoh kunci di PAN, memilih untuk mendukung Prabowo Subianto dan tidak mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Konflik ini membawa dampak internal yang signifikan di dalam PAN. Pada saat itu,  dilaporkan  bahwa  Amien  Rais  dan  Zulkifli  Hasan,  ketua  umum  PAN,  memiliki pandangan yang berbeda dan terjadi ketegangan di dalam partai. Rakernas (rapat kerja nasional)  PAN  pada  tahun  2018  menjadi  panggung  di  mana  perbedaan  pandangan  ini semakin  terbuka.  Beberapa  kader  PAN  mendukung  Jokowi,  sementara  yang  lain mendukung Prabowo. Konflik  ini tidak hanya mempengaruhi internal  PAN tetapi  juga mencuat  ke  publik.  Persoalan  muncul  ketika  Zulkifli  Hasan  ingin  menjabat  kembali sebagai ketua umum PAN untuk periode kedua, yang tidak disetujui oleh Amien Rais. Setelah  terpilih  kembali,  Zulkifli  Hasan  mengganti  posisi  Amien  Rais  sebagai  Ketua Dewan Kehormatan dengan Soetrisno Bachir. Hanafi Rais, putra Amien Rais dan kader PAN yang berpengaruh, juga keluar dari partai ini, mengindikasikan semakin pudarnya pengaruh Amin Rais di PAN (Octaviani, 2017).
Penelitian  penulis  sebelumnya  terkait  dengan  konstelasi  politik  pasca  pandemi, dimana  didalamnya  juga  mencermati  peluang  PAN  bergabung  dalam  koalisi pemerintahan  Jokowi-Ma’ruf  Amin  yang  relevan  menjadi  bahan  pendukung  dalam tulisan ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, analisis penulis terkait pertemuan antara Ketua Umum PAN dengan Presiden Jokowi pada saat pandemi, memperlihatkan motivasi PAN  untuk  bergabung  dengan  pemerintah.  Hal  ini  kemudian  ditunjukkan  dengan diangkatnya Zulkifli Hasan sebagai Menteri di dalam koalisi pemerintah (Aji, 2020). Hal ini semakin mendiskresditkan posisi Amien Rais dalam tubuh partai berlambang matahari ini.  Kiprah  politik  Amien  Rais  dilanjutkannya  dengan  mendirikan  Partai  Ummat  yang nampaknya  menggeser  haluan  konsepsi  neo  modernisme  Amien  Rais  menjadi  lebih fundamentalisme dalam memaknai konsepsi Islam dalam hubungannya dengan negara, kepemimipinan, dan politik.
Dengan  berakhirnya  pengaruh  Amien  Rais  di  Partai  Amanat  Nasional  (PAN), terjadi  perpecahan  internal  yang  mengakibatkan  pendirian  Partai  Ummat  sebagai kendaraan  politik  baru  bagi  Amien  Rais.  Perpecahan  ini  terjadi  saat  Amien  Rais memberikan dukungan kepada Mulfachri Harahap, pesaing Zulkifli Hasan, untuk terpilih sebagai  Ketua  Umum  PAN.  Perbedaan  pandangan  ini  juga  mencakup  ketidaksetujuan Amien Rais terhadap rencana PAN untuk merapat ke koalisi pemerintah. Partai Ummat, yang didirikan oleh Amien Rais,  mempresentasikan filosofi yang sangat  agamis. Logo partai ini disebut sebagai "perisai tauhid," menekankan pada ajaran tauhid dalam konsep pemahaman  Islam  (Aji,  2020).  Pendirian  partai  baru  ini  nampaknya  mencerminkan perubahan politik dan ideologis Amien Rais, yang mungkin merasa bahwa visinya lebih sesuai dengan nilai-nilai Partai Ummat
Partai  Ummat  memiliki  visi  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negeri "Baldatun  Tayyibatun  wa  Rabbun  Ghafur"  dengan  menegakkan  nilai-nilai  ilahiah, ukhuwah  (persaudaraan  umat),  musawah  (kesamaan),  dan  'adaalah  (keadilan)  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Abror,  2016).  Visi  ini  mencerminkan aspirasi  partai  dengan  landasan  nilai-nilai  islami  dan  prinsip-prinsip  keadilan  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dilansir dari laman Gatra, Partai Ummat menunjukkan  optimisme  bahwa  mereka  dapat  lolos  untuk  ikut  serta  dalam  pemilihan umum  tahun  2024.  Dalam  konteks  ini,  Islam  dijadikan  sebagai  ideologi  utama  partai, yang  berarti  bahwa  segala  tindakan  partai  akan  didasarkan  pada  nilai-nilai  dan  prinsip syariah (Aji, 2020).
Sedangkan  pandangan  Wakil  Ketua  DPP  PAN,  Viva  Yoga  Mauladi,  menyoroti perbedaan ideologi antara PAN dan Partai Ummat. Menurutnya, PAN memiliki ideologi nasionalis-religius,  sementara  Partai  Ummat  sejak  awal  mengusung  ideologi  Islam. Perbedaan ideologi ini dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan di kalangan  masyarakat.  Viva  Yoga  menyatakan  bahwa  tidak  banyak  anggota  PAN  yang kemungkinan  besar  akan  berpindah  ke  Partai  Ummat,  karena  perbedaan  ideologi  yang signifikan  antara  kedua  partai  tersebut  (SYARAT  &  KURNIAWAN,  n.d.). Selain  itu, pendapat  pakar  politik  Adi  Prayitno  mengindikasikan  bahwa  Partai  Ummat  mungkin menghadapi kesulitan dalam meraih dukungan yang signifikan. Menurutnya, masyarakat Indonesia  cenderung  melihat  Islam  sebagai  identitas  daripada  sebagai  pilihan  politik. Pandangan ini dapat mempersulit partai-partai yang menekankan ideologi keislamannya untuk  mendapatkan  dukungan  massa  yang  besar.  Selain  itu,  persaingan  dengan  partai- partai Islam lainnya, seperti PKS, PBB, dan PKB, yang telah memiliki basis massa yang lebih mapan, dapat menjadi tantangan tambahan bagi Partai Ummat (Iqbal, 2015). Setelah era reformasi  dilaksanakan di  Indonesia suara partai-partai  Islam  tidak  pernah menjadi
pemenang dalam pemilu. Hal ini sekiranya menggambarkan bahwa partai nasionalis lebih diminati oleh sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia.

## KESIMPULAN
Pandangan  Amien  Rais  meyakini  bahwa  seorang  pemimpin  harus  memiliki moralitas  dan  etika  yang  sesuai  dengan  ajaran  tauhid.  Meskipun  ia  menyetujui pandangan-pandangan demokrasi dalam kehidupan bernegara, Amien Rais tidak secara langsung menerima secara sepenuhnya konsep demokrasi ala barat. Baginya, substansi pokok demokrasi memiliki persamaan dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Menurut pandangan Amien Rais, tipe kepemimpinan mujahid sangat diperlukan karena  cenderung  menuju  usaha-usaha  transformatif  dibandingkan  dengan  tipe kepemimpinan  lainnya.  Namun,  pada  Pemilu  2019,  terjadi  perubahan  pemikiran  dan sikap  Amien  Rais,  yang  akhirnya  membawanya  keluar  dari  Partai  Amanat  Nasional (PAN) yang telah ia dirikan sebagai wadah perjuangan. Ia kemudian mendirikan Partai Ummat,  yang  memiliki  landasan  ideologis  yang  berbeda  dengan  PAN.  Partai  Ummat lebih  mengutamakan  ideologi  agamis,  sementara  PAN  merupakan  partai  nasionalis. Meskipun pada awal  reformasi,  Amien Rais  tidak setuju dengan ide mendirikan partai agamis, pada pemilu 2019 pandangan pemikirannya nampaknya mengalami perubahan. Konsepsi pemikiran neo modernisme Islam Amien Rais mengenai hubungan Islam dan negara, yang awalnya mengusung ideologi moderat, nampaknya kini mulai bergerak ke arah  fundamentalisme.  Pendirian  Partai  Ummat  menjadi  perwujudan  ideologis  Amien Rais  dalam  perannya  di  panggung  politik  nasional.  Hal  ini  menarik  untuk  melihat posisinya dalam kancah perpolitikan nasional.

## BIBLIOGRAFI
Abror, R. H. (2016). Amien Rais: Filosofi Aksi dan Pemikiran Kritis Reformis Muslim Indonesia. Yogyakarta: Semesta Ilmu .
Aji,  M.  P.  (2020).  Konstelasi  Politik  di  Tengah  Pandemi:  Potensi  Bertambahnya Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah. Jurnal Penelitian Politik , 17 (2), 179–194.
AKBAR, F. (2022). Konsep Pemikiran Politik Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Prof. Dr. M. Amien Rais, MA ) . Universitas Muhammadiyah Malang .
Al Farizi, M. (2016). Konfigurasi Pemikiran Relasi Islam dan Negara di Indonesia. Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial , 10 (2), 551–569.
Anwar, M. K. (2023). Kajian Filosofis Konsep High Politics Amien Rais dan Korelasinya Dengan  Penafsiran  Buya  Hamka  dalam  Tafsir  Al-Azhar. JIQTA:  Jurnal  Ilmu  Al- Qur’an dan Tafsir , 2 (1), 70–92.
Barton,  G.,  Yilmaz,  I.,  &  Morieson,  N.  (2021).  Authoritarianism,  democracy,  islamic movements  and  contestations  of  islamic  religious  ideas  in  Indonesia. Religions , 12 (8), 641.
Geraldy, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme
di  PDIP,  Sosialisme  Demokrasi  di  PSI  dan  Islam  Fundamentalisme  di  PKS. Politicon: Jurnal Ilmu Politik , 1 (2), 135–157.
Gunawan,  A.  I.  (2019).  Pandangan  Yusuf  Al-Qardhawi  dan  M.  Amien  Rais  tentang Hubungan  Agama  dan  Negara  dalam  Perspektif  Siyasah  Syar’iyah. Jurnal  At- Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah , 4 (01), 76–94.
Hasnu,  H.,  &  Syam,  F.  (2021).  Ideologi  dan  Partai  Politik:  Menakar  Ideologi  Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. Syntax Idea , 3 (7), 1620–1634.
Iqbal, M. (2015). Pemikiran Politik Islam . Kencana.
Nashir,  H.  (2017).  Kajian  Pemikiran  Politik  Islam  Kontemporer. IN  RIGHT:  Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 1 (1).
Naufal, M. F. (2017). Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy) . UIN Raden Intan Lampung.
Octaviani, V. (2017). Konsepkhilāfah Perspektif Amien Rais Dan Jamaluddin Al-Afghani . UIN Raden Intan Lampung.
Rais,  M.  A.  (2011).  Saya  seorang  demokrat:  percik-percik  pikiran  Amien  Rais. Suara Muhammadiyah.
Riddell,  P.  G.  (2002).  The  diverse  voices  of  political  Islam  in  post-Suharto  Indonesia. Islam and Christian-Muslim Relations , 13 (1), 65–84.
Setiawan, H. (2018). Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah . UIN Raden Intan Lampung.
Syarat,  Y.  M.  S.  D.,  &  Kurniawan,  H.  (n.d.). Studi  Pemikiran  M.  Amien  Rais  tentang Relasi Islam dan Negara .
Widayani, H. (2020). Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman. El Afkar , 9 (1), 85–100.

## Copyright Holder:
M. Prakoso Aji (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: