## 292 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 04 Nomor 02 Februari 2020 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i2.1945

## Dampak Perencanaan Perubahan
Free Trade Zone Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Di Kota Batam
Alfiandri Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji alfiandrikepri@gmail.com

## Mahadiansar
Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mahadiansar@student.ub.ac.id

## Abstract
The emergence of organizational change and the transfer of authority resulted in  adverse  impacts  on  the  Free  Trade  Zone  in  Batam  City  which  led  to leadership  dualism  between  the  Batam  City  Government  and  Batam Entrepreneurs  Agency  (BP)  and  the  weakening  of  the  global  economy  which affected  one  region  in  Batam  City.  The  climate  of  investment  in  Batam  City starting  from  the  management  services  with  FTZ  is  hampered  making  the government  issue  a  policy  of  changing  the  status  from  FTZ  to  KEK  (Special Economic Zones) led by Batam Wallikota. The purpose of this study is to look at the impact of changes in planning changes in FTZ organization to KEK. This research  method  uses  literature  study  with  library  sources  such  as  e-books, journals, websites, organizational reports and other documents both print and online  that  are  relevant  to  data  analysis  techniques  (content  analysis).  The results show that the change of FTZ into KEK does not significantly influence the development of investment both domestic and foreign entrepreneurs who invest  their  capital  in  Batam  City.  Researchers  also  found  that  SEZs  have many different weaknesses from FTZ, which for this time local entrepreneurs in  Batam  City  felt  more  disadvantaged  than  SEZs.  It  is  expected  that  the government  of  Batam  City  will  take  a  strategic  step  which  is  to  collaborate between  regional  entrepreneurs  and  the  central  government  in  developing KEK that will impact the economy of Batam City.

## Keywords: Organizational Change, Free Trade Zone, Special Economic
Zones

## Abstrak
Munculnya perubahan organisasi serta pengalihan wewenang  mengakibatkan dampak  buruk  terhadap Free  Trade  Zone di Kota  Batam  yang menyebabkan adanya dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan  Pengusaha  (BP)  Batam  serta  melemahnya  perekonomian  global  yang berdampak  ke  daerah  salah  satunya  di  Kota  Batam.  Iiklim  investasi  di  Kota
Batam  dimulai  dari  pelayanan  pengurusan  dengan  FTZ  menjadi  terhambat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan status dari FTZ ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang dipimpin oleh Wallikota Batam. Tujuan dari  penelitian  ini  ialah  melihat  dampak  perubahan  perencanaan  perubahan organisasi FTZ ke KEK. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan  sumber-sumber  pustaka  seperti e-book , Journal , Website ,  Laporan Organisasi  dan  dokumen  lainnya  baik  cetak  maupun  online  yang  relevan dengan  teknik  analisis  data  ( content  analysis). Hasil  menunjukkan bahwasanya  perubahan  FTZ  menjadi  KEK  tidak  berpengaruh  besar  terhadap perkembangan  investasi  baik  pengusaha  dalam  negeri  maupun  luar  negeri yang  menanamkan  modalnya  ke  Kota  Batam.  Peneliti juga  menemukan  KEK memiliki  banyak  kelemahan  berbeda  dengan  FTZ  yang  selama  ini  bagi pengusaha  daerah  Kota  Batam  lebih  merasa  diuntungkan  dari  pada  KEK. Diharapkan  pemerintah  Kota  Batam  mengambil langkah  yang  strategis  yaitu melakukan kolaborasi antara pengusaha daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan  KEK  yang  akan  berdampak  kepada  perekonomian  Kota Batam.
Kata  Kunci:  Perubahan  Organisasi, Free  Trade  Zone ,  Kawasan Ekonomi Khusus

## I. Pendahuluan
Secara  umum  munculnya  Kawasan  Perdagangan  Bebas  atau  dikenal dengan Free  Trade  Zone yang  disingkat  dengan  FTZ,  merupakan  sebuah kawasan perdagangan yang berada didalam pelabuhan strategis. Para peneliti dan  pemerintah  mencari  alternatif  skema  dan  pola  pembangunan  yang berkelanjutan  guna  meningkatkan  perekonomian  disektor  perdagangan. Dalam bidang ilmu regional yang dimulai pada lima dekade yang lalu, konsep pertumbuhan yang muncul telah memperkenalkan fenomena multiplier effects dan trickling  down .  Ide  ini  telah  diterjemahkan  ke  dalam  berbagai  konsep pembangunan,  termasuk  FTZ.  Faktor-faktor  penentu  ialah  memberikan kontribusi secara signifikan pada performa ekonomi dan spillover extend FTZ. Dengan  menggunakan  analisa  statistik,  dapat  dilihat  serta  dikaji perbandingan antara faktor-faktor kompetitif dan performa ekonomi dari tiga FTZ di wilayah Asia, yaitu Indonesia, Filipina dan China.
Di  Indonesia mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2000 tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  yang  kemudian dirubah  beberapa  kali  melalui  PERPU,  sehingga  menjadi  Undang-Undang Nomor  44  tahun  2007  melalui  penghapusan  bea  dan  cukai.  Pemerintah memerintahkan  beacukai  memberlakukan  produk  sektor  sebagai  produksi lokal  yang  mana  barang-barang  tersebut  dijual  kedalam  negeri,  tujuannya
agar dapat memformulasikan kebijakan yang berfungsi untuk menghilangkan, mengurangi  segala  hambatan  perdagangan  sehingga  barang  dapat didistribusikan  dan  diekspor  tanpa  ada  tekanan  dari  berbagai  pihak  yang berlaku pada perdagangan internasional.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2000  pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas    yang  mengatur  tentang  FTZ  di  Provinsi  Kepulauan  Riau menjelaskan  bahwa  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Batam  dilakukan  kegiatan-kegiatan  di  bidang  ekonomi,  seperti  sektor perdagangan,  maritim,  industri,  perhubungan,  perbankan,  pariwisata  dan bidang  lainnya . Kolaborasi  oleh  Pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  hal  ini Provinsi  KEPRI  digunakan  sebagai  pijakan  hukum  untuk  menyusun  Undang- Undang  FTZ  untuk  Batam.  Dalam  menentukan  faktor-faktor  kompetitif, konsep Neo-klasik seperti local endowment, modal infrastruktur dan manusia, hingga  pendekatan  kelembagaan  dengan  indikator-indikator  termasuk kebijakan  pemerintah  dapat  menjangkau  akses  pasaran.  Performa  ekonomi FTZ  bergantung  pada  kekonsistenan  kebijakan  pemerintah  nasional  dan daerah  dengan  adanya  ketersediaan  infrastruktur.  Pada  pelaksanaan  FTZ tersebut,  FTZ  dikendalikan  oleh  Badan  Perusahaan  Batam  (BP  Batam)  atau yang  dikenal  dengan  Otorita  Batam.  hal  ini  menjadi  berbagai  konflik perkembangan FTZ.
Berkembangnya  FTZ  Kota  Batam  muncul  tumpang  tindih  konflik kepentingan  yang  terjadi.  konfik  tersebut  ialah  dualism  yaitu  antara Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Batam  dengan  Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam. Terjadinya  dualisme  membuat  para  investor  bingung  mengurus  administrasi misalnya untuk mengurus perizinan, maka investor harus melalui pemerintah Kota Batam dan juga BP Batam. Seharusnya perizinan cukup dilakukan hanya jalur  satu  pintu  dalam  pelayanan.  Saat  ini  pemerintah  berupaya  untuk mencari  alternatif  lain  untuk  mengatasi  konflik  tersebut.  Salah  satu  pilihan yang  ada  ialah  dengan  memberikan  kepada  satu  pengelola  atau  tetap mempertahankan  kedua  pihak  agar  memperjelas  kewenangan  serta  skema tugas dan fungsi. Sehingga meningkatkannya perekonomian Kota Batam yang lebih  maksimal  investor  asing  daam  menanamkan  modalnya  termasuk  juga mengatasi masalah-masalah yang ada.
Konflik dualisme menyebabkan terhambatnya investasi yang tentunya akan  berdampak  pada  perkembangan  FTZ  Batam.  Pertumbuhan  ekonomi yang  cenderung  melambat  juga  mempengaruhi  proses  investasi  dikawasan tersebut. Kondisi ini sangat jelas membuat para investor tidak nyaman karena harus  berurusan  dengan  kedua  institusi  tersebut.  Potensi  investasi  Kota Batam  masih  tinggi,  salah  satu  perusahaan  Singapura  yang  menyatakan niatnya  berinvestasi  disektor  galangan  kapal.  Pemerintah  akan  membuat kebijakan  baru  untuk  menghentikan  dualisme  pengelolaan  FTZ  Batam. Pemerintah  Pusat  memperkirakan  negara  kehilangan  penerimaan  pajak sebesar  Rp20  triliun  pertahun  akibat  tumpang  tindih  kepemimpinan  dalam mengelola  FTZ  Batam.  Dualisme  tersebut  muncul  karena  selama  ini  FTZ Batam dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Batam terpisah dengan wewenang Pemerintah  Kota  Batam.  Secara  umum  kondisi  perkembangan  kawasan pelabuhan dan FTZ Batam saat ini tidak sesuai dengan harapan.
Pemerintah  memutuskan  Badan  Pengusaha  (BP)  Batam  akan dibubarkan untuk menghilangkan dualisme kewenangan yang ada di wilayah tersebut.  Selanjutnya  kewenangan  yang  ada  dibawah  BP  Batam  akan dipindahkan  kepada  pemeritah  Kota  Batam  yang  di  ketua  oeh  Wali  Kota sesuai  dengan  instruksi  Presiden  Joko  Widodo.  Berdasarkan  data  dari kementerian  perekonomian  pada  tahun  2017  hingga  2019,  dari  sisi  Produk Domestik  regional  Bruto  (PDRB)  kota  batam,  pertumbuhannya  terus menurun  hanya  mencapai  2,19%  pada  tahun  2017.  Kemudian  melambat drastis dari capaian tahun sebelumnya mencapai 5,43%. Bahkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi batam bisa mencapai 7% lebih. Kemunduran ini menjadi jelas catatan merah BP Batam sebelum dibubarkan.
Garfik 1.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Industri Kota Batam di kelola BP Batam dengan Status Free Trade Zone (FTZ) 2013-2017.

## Sumber : BPS Kota Batam 2019
Melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Batam  tidak  lepas  dari pertumbuhan  sektor  industri  pengolahan  yang  loyo.  Pada  tahun  lalu, pertumbuhannya  hanya  mencapai  1,76%.  Padahal  di  tahun  2016  masih membukukan  pertumbuhan  sebesar  4,64%,  sedangkan  di  tahun  2013  bisa mencapai  7,07%.  Akhirnya  keputusan  Presiden  Jokowi  untuk  membubarkan BP  Batam  nampaknya  sudah  tepat.  Sudah  tiba  waktunya  menyelamatkan “Singapura-nya Indonesia” yang semakin jauh tertinggal.
Proses  pembubaran  dan  pengalihan  akan  diselesaikan  sesuai ketentuan hukum. Langkah ini berarti kewenangan pemerintah pusat lewat BP Batam  akan  dialihkan  ke  Pemerintah  Kota  Batam  sepenuhnya.  Pemerintah menginginkan  Batam  memiliki  daya  saing  ekonomi  yang  tinggi  hingga  daya tarik bagi investor maka pemerintah pusat melakukan Perubahan Free Trade Zone (FTZ)  ke  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  berkaitan  dengan  perizinan, kepastian hukum bagi investor, khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan, dan  lainnya.  Kehadiran  KEK  bisa  menyeesaikan  permasalahan  ini,  investor akan  lebih  tertarik  investasi  modal  di  Kota  Batam.  KEK merupakan kawasan dengan  batas  tertentu  yang  tercangkup  dalam  daerah  atau  wilayah  untuk menyelenggarakan  fungsi  perekonomian  dan  memperoleh  fasilitas  tertentu seperti  insentif  yang  ditawarkan.  KEK  di  Indonesia  mulai  diatur  sejak  tahun 2009, yang merupakan pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi di periode-periode sebelumnya. Urgency dari tulisan ini adalah melihat sejauh mana  dampak  perencanaan  perubahan  pengelolaan  organisasi  dari  FTZ menjadi KEK yang di kelola langsung oleh pemerintah kota batam.

## II. Tinjauan Pustaka

## Perubahan Organisasi
Perubahan Organisasi adalah suatu proses dimana organisasi tersebut berpindah  dari  keadaannya  yang  sekarang  menuju  ke  masa  depan  yang diinginkan  untuk  meningkatkan  efektifitas  organisasinya.  Tujuannya  adalah untuk  mencari  cara  baru  atau  memperbaiki  dalam  menggunakan resources
dan capabilities dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  organisasi dalam  menciptakan  nilai  dan  meningkatkan  hasil  yang  diinginkan  kepada stakeholders.
(David,  2005)  perubahan  yang  terjadi  dalam  organisasi  seringkali membawa dampak yang selalu tidak menguntungkan kemudian (Abrahamson,  2000)  mempertegaskan  perubahan  juga  akan  menimbulkan kejadian “dramatis” yang harus dihadapi oleh semua anggota organisasi yang terlibat  secara  aktif.  (Porras  &  Robertson,  1992)  kebijakan  perubahan organisasi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  organisasi  hanya  memberikan manfaat positif bagi organisasi sebesar 38%. Meskipun perubahan organisasi tidak  langsung  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  kemajuan  organisasi, namun beberapa praktisi tetap meyakini tentang pentingnya suatu organisasi untuk melakukan perubahan.
(Daft  &  Daft,  2010)  menyatakan  zaman  akan  terus  menerus  berubah secara  konstan,  suatu  organisasi  harus  menyesuaikan  dengan  segala perubahan untuk dapat bertahan tergantung lingkungan disekitarnya. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut terdiri dari :
1. Kekuatan  Persaingan  ( Competitive  Forces );    Setiap  organisasi  akan berusaha  keras  untuk  mencapai  keuntungan  dari  persaingan.  Persaingan menjadi  pemicu  untuk  melakukan  perubahan  dikarenakan  apabila organisasi  tersebut  tidak  dapat  melebihi  pesaingnya  dalam  efisiensi, kualitas atau kemampuan untuk melakukan inovasi pada produk dan jasa, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan.
2. Ekonomi.  Politik,  dan  Kekuatan  Global;    Ekonomi,  politik,  dan  kekuatan global  secara  terus  menerus  mempengaruhi  organisasi  dan  memaksa mereka  untuk  bagaimana  dan  di  mana  harus  menghasilkan  barang  dan jasa.  Perserikatan  ekonomi  dan  politik  antar  negara  menjadi  suatu kekuatan yang penting untuk perubahan. Tidak ada suatu organisasi yang mampu  mengabaikan  dampak  dari  ekonomi  global  dan  kekuatan  politik terhadap aktivitasnya.
3. Kekuatan  Demografi  dan  Sosial  ( Demography  and  Social  Forces );
Perubahan dalam komposisi dari kekuatan pekerja dan terus meningkatnya keanekaragaman  karyawan,  hal  ini  mengenalkan  pada  organisasi banyaknya  peluang  dan  tantangan.  Perubahan  dalam  karakteristik demografis dari kekuatan pekerja memaksa para manajer untuk merubah
gaya  mereka  dalam  mengatur  karyawan  dan  belajar  bagaimana  cara memahami,  mengawasi  dan  memotivasi  dengan  setiap  anggota  yang berbeda  secara  efektif.  Banyak  perusahaan  membantu  para  pekerja mereka  untuk  memahami  akan  adanya  perubahan  teknologi  yang  terus berkembang  dengan  menyediakan  dukungan  dalam  mengedepankan pelatihan dan pendidikan.
4. Kekuatan  Etika  ( Ethical  Forces )  sama  pentingnya  bagi  suatu  organisasi dalam  mengambil  tindakan  untuk  berubah  sebagai  tanggapan  atas tuntutan  dalam  perubahan  demografis  dan  sosial  untuk  kearah  perilaku perusahaan  yang  lebih  jujur  dan  bertanggung  jawab.  Banyak  organisasi membutuhkan  perubahan  untuk  mengizinkan  para stakeholder dan  para pekerja  disemua  tingkatan  untuk  melaporkan  perilaku  yang  tidak  pantas, sehingga  suatu  organisasi  dapat  dengan  segera  menyingkirkan  perilaku buruk  dan  melindungi  kepentingan  umum  bagi  para  pelanggan  hingga anggotanya

## Free Trade Zone (FTZ)
Kawasan  perdagangan  bebas  atau  biasa  disebut  dengan Free  Trade Zone merupakan  zona  ekonomi  yang  pada  umumnya  mempunyai  definisi yang  berbeda-beda,  sebab  banyaknya  perspektif  yang  berbeda  yang  di kemukakan  beberapa  para  ahli  tentang Free  Trade  Zone . Free  Trade  Zone memiliki  konsep  teoritis  yang  membentuk  sistem  jalur  perdagangan  bersifat internasional yang di permudahkan segala hambatan yang menjadi ketentuan pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah  pusat  dalam  rangka  mempererat diplomasi kedua negara. Dipermudahnya sistem perdagangan dengan alasan oleh tariff barriers maupun non tariff barriers.
Valentine  &  Park,  (2005,  5:6)  berdasarkan  dari  Karakteristik  Utama FTZ dari berbagai literatur yang ada terbagi atas 4 definisi yaitu :
1. (Kusago  &  Tzannatos,  1998)  FTZ memiliki  karakteristik  kawasan  industri yang  ditetapkan  oleh  kekuasaan  pemerintahan  sebagai  kawasan perdagangan  oleh  sebuah  negara  dimana  perusahaan  asing  melakukan aktivitas produksi yang bersifat ekspor, mendapat keuntungan dari jumlah pendapatan dari kebijakan yang ada.
2. (Madani,  1999)  FTZ merupakan  wilayah  yang  dibatasi  secara  tertutup dengan wilayah ditetapkan oleh negara dan terletak pada lokasi geografis
sehingga menguntungkan investor sesuai
dengan pelaksanaan perdagangan  dimana  operasional  berbasis  industri  pada  prisip  beacukai dan fiscal segregation.
3. (Internasional Labour Organization, 1998) FTZ merupakan bagian kawasan industri  dengan  insentif  khusus  yang  dibentuk  demi  menarik  investor asing,  dimana  bahan  impor  mengalami  beberapa  tingkat  proses  sebelum diekspor kembali
4. (World Bank, 1992) kawasan industri yang mengkhususkan dirinya dalam nilai  jual  untuk  ekspor  dan  menawarkan  kepada  para  yang  mempunyai kekuasaan  kepada  kondisi  perdagangan  bebas  dan  lingkungan  yang berpodaman pada keinginan tersendiri.
Berdasarkan definisi diatas, karakteristik umum dari konsep FTZ dapat di  uraikan  yang  pertama  memiliki  infrastruktur  bisnis  di  atas  rata-rata.  Di dalam  kawasan  industri  khusus,  para  investor  diberikan  infrastruktur  dan layanan  berkualitas  dibandingkan  dengan  layanan  pada  umumnya  oleh pemerintah  daerah  maupun  pusat  seperti  wewenang  atas  tanah,  ruang kantor, layanan untuk logistik, layanan bisnis dan fasilitas lainnya.
Yang  kedua  peraturan  para  pembisnis  yang  lebih  fleksibel.  Layanan pengawasan  disederhanakan  oleh  penyelenggara  serta  penerapan  dalam implementasi  investasi.  Lanjut  dengan  undang-undang  ketenagakerjaan  dan bisnis  terkait  lainnya  secara  umumnya  lebih  mudah  dibandingkan  dengan beberapa  peraturan  yang  berlaku  untuk  para  pembisnis  yang  menjadi kawasan investasi.
Yang  ketiga  yaitu  kawasan  lepas  pantai.  Posisi  FTZ  dipilih  sebagai kawasan  untuk  aktivitas  bisnis  investasi  yang  bergerak  dikawasan  lepas pantai,  jauh  dari  pasar  dimana  produk  yang  telah  jadi  akan  dijual  untuk mencari basis nilai jual barang yang siap jadi serta berbiaya rendah atau lebih rendah.  Kemudian  fokus  pada  ekspor  dimana  perusahaan  yang  berlokasi didalam  FTZ  akan  memberikan  dampak  atau  menghasilkan  terutama  secara eksklusif  untuk  pasar  asing  maupun  pasar  di  luar  negeri.  Dan  yang  terakhir yaitu adanya insentif yang menarik. Komponen utama dari konsep FTZ adalah insentif yang ditawarkan kepada investor asing dengan syarat
1. Pengurangan  atau  pembebasan  bea  masuk  yang  tidak  terbatas  dari  bea impor bahan baku, memasukan antara dan barang modal yang digunakan dalam produksi produk yang diekspor.
2. Bebas biaya pajak penjualan untuk produk yang akan diekspor pada semua barang  dan  jasa  yang  dibeli  akan  digunakan  dalam  negeri  serta produksinya.
3. Bebas  pajak  dengan  potongan  harga  dalam  pengurangan  tarif  pajak  atas pendapatan  pada  laba  perusahaan,  terkait  dengan  kinerja  ekspor perusahaan ataupun persentase ekspor dalam jumlah produksi
(Thurston,  1996)  FTZ  secara  umum  dapat  di  definiskan  bahwa Free Trade Zone yaitu “ An Free Trade Zone is in essence, a taxfree enclave and not consideres  part  of  the  country  as  far  as  import  regulations  are  concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed.”

## Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pembuat  kebijakan  tidak  hanya  menghadapi  tantangan  didaerah untuk  membuat  KEK  sehingga  berhasil,  namun  kebutuhan  untuk  fokus terhadap strategis yang memadai, model regulasi dan tata kelola pengelolaan hingga alat atau media promosi investasi (Pramoda & Apriliani, 2016). KEK di wilayah  yang  dibatasi  secara  geografis  dimana  pemerintah  memfasilitasi kegiatan  industri  melalui  insentif  fiskal  dan  peraturan  yang  didukungan dengan  pembangunan  infrastruktur  dan  pada  umumnya  banyak  digunakan sebagian  besar  negara  banyak  negara  maju  dibandingkan  negara berkembang.  Meskipun  tantangan  KEK  dengan  tidak  sesuainya  ekspektasi yang  di  inginkan,  terutama  gagal  menarik  investasi  secara  besar-besaran yang  berpengaruh  dengan  target  menghasilkan  dampak  ekonomi  diluar kemampuan  pengusaha  (Moberg,  2015;  Aggarwal,  2007).  KEK  hadir disebabkan  pemerintah  semakin  mempunyai  keinginan  bersaing  untuk kegiatan  industri  skala  internasional.  Selain  itu  tantangan  baru  yang ditimbulkan  oleh  dampak  akan  pembangunan  berkelanjutan,  perbaikan industri baru akan merubah pola kebijakan pada produksi internasional.
(Farole  &  Akinci,  2011)  KEK  telah  menjadi  alat  yang  kuat  untuk menarik  investasi  asing,  mempromosikan  pertumbuhan  yang  berorientasi ekspor,  dan  menghasilkan  lapangan  kerja;  bagi  banyak  orang  lain,  hasilnya kurang  menggembirakan.  Sementara  manfaat  dan  keterbatasan  kawasan pasti  akan  terus  diperdebatkan,  yang  jelas  pembuat  kebijakan  semakin tertarik  kepada  investor  sebagai  instrumen  perdagangan,  investasi,  industri,
dan  kebijakan  wilayah.  Laporan  (United  Nations  Conference  On  Trade  And Development, 2019) yang dirilis, kunci Keberhasilan KEK diantaranya
1. Fokus  Pada  Strategi;  Ekonomi  yang  paling  berhasil  mencapai pengembangan industri yang cepat melalui penggunaan KEK
menggarisbawahi  bahwa  KEK  bukan  hanya  alat  promosi  investasi,  tetapi terutama  adalah  alat  kebijakan  industri.  Faktor  penting  yang  mendorong keberhasilan  KEK  ini  dan  kontribusi  mereka  terhadap  pembangunan ekonomi nasional.
2. Pengaturan Kerangka Kerja Tata Kelola; KEK sebagai wilayah dengan rezim yang  menyimpang  dari  aturan  nasional,  tentu  merupakan  inisiatif  publik. Namun demikian pengembangan, kepemilikan, dan pengelolaan KEK yang individu dapat memiliki katagori bersifat publik, swasta, atau kolaborasi.
3. Proposisi Nilai ; Kerangka hukum KEK hampir selalu mendefinisikan paket manfaat  bagi  investor  di  zona,  khususnya  pembebasan  bea  cukai,  pajak, dan  rezim  peraturan  nasional lainnya.  Karena  KEK  semuanya  berasal  dari konsep  zona  bebas  -  bebas  dari  tarif,  pajak,  dan  birokrasi  -  komponen dasar paket insentif sangat mirip di sebagian besar jenis zona dan sebagian besar  wilayah  geografis.  Banyak  penelitian  mengidentifikasi  penyediaan infrastruktur  keras  dan  lunak  di  sekitar  zona,  ketersediaan  keterampilan dan  basis  pemasok  yang  memadai,  dan  fasilitasi  bisnis  dan  layanan bersama sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan dan dampak zona.  Ini  juga  merupakan  manfaat  yang  dapat  lebih  mudah  mendukung upaya pengelompokan aktif dan spesialisasi di zona.

## III. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  studi  kepustakaan  ( library research ),  dengan  melakukakan  penelusuran  terhadap  beberapa  sumber- sumber  pustaka  seperti e-book , Journal , Website ,  Laporan  Organisasi  dan dokumen lainnya baik cetak  maupun online yang relevan dengan topik yang sedang  dikaji  pada  penelitian.  Studi  kepustakaan  merupakan  serangkaian aktivitas  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca,  dan  mencatat  serta  mengelolah  bahan  penelitian  (Zed, 2014).  Pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dokumentasi  yang  berasal  dari  berbagai reference jurnal  bereputasi,  e-book
yang  berhubungan  dengan  dampak  perubahan  organisasi.  Adapun  teknik analisis data pada penelitian ini yaitu content analysis .

## IV. Pembahasan

## Konflik Perubahan Status FTZ ke KEK Batam
KEK  dibatam  mendapat  banyak  penolakan  dari  pengusaha  kota batam yang menyatakan bahwsanya memiliki kerugian tidak berefek sama investasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Riau telah  melakukan  pendalam  bahwasanya  KEK  di  Kota  Batam  akan menguntungkan bagi penguasa / rezim serta tidak mempunyai wewenang yang  mengikat  dan  pada  akhirnya  gairah  investasi  dalam  negeri  akan cenderung  menurun.  KEK  batam  hanya  di  fokuskan  ke  beberapa  wilayah berbeda  dengan  FTZ  secara  umum  semua  pulau  di  kota  batam  masuk  ke FTZ.  Lalu  munculnya  pemberlakuan  PPN  dan PPnBM  di Kota  Batam   yang berbatasan  dengan  Singapura  dan  Malaysia  itu  juga  otomatis  akan menghilangkan  keistimewaan  Batam  yang  selama  ini  mendapatkan perlakuan istimewa sebagai lokomotif perekonomian Indonesia.
“Bila  daerah  yang  masuk  KEK  ditetapkan,  maka  daerah  di  luar  KEK harus  dikenakan  PPN  (Pajak  Pertambahan  Nilai)  dan  PPnBM  (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Tentu saja, semua barang-barang di Batam  akan  naik  lagi,  yang  kena  tentu  adalah  pengusaha  dan masyarakat.  Itu  adalah  fakta.  Dulu  kami  perjuangankan  habis- habisan  demi  penghapusan  PPN  dan  PPnBM  di  Batam,  sekarang keistimewaan  itu  akan  dicabut  lagi.  tu  pun  hanya  untuk  perusahaan yang  baru  masuk  dan  nilai  investasinya  harus  diatas  Rp500  miliar. Lalu,  kapan  kami  pengusaha  lokal  dan  masyarakat  menikmati  itu?. (CNN Indonesia).
Dampak penolakan sejumlah pengusaha kota batam ini justru tidak adanya keharmonisan antara pemerintah kota batam  dan pengusaha kota batam  dalam  mencari win-win  solusion agar  munculnya  rasa  optimisme pengusaha bersama pemerintah kota batam dalam merujuk ke kolaborasi dengan  ketentuan  yang  tidak  melanggar  hukum  berdasarkan  peraturan daerah  supaya  meskipun  menuai  pro  dan  kontra,  kelangsungan  investasi dalam  negeri  baik  luar  negeri  bisa  sesuai  keinginan  masyarakat  yang berdampak dan meningkatnya perekonomian di kota batam.

## Kelemahan dan Keuntungan KEK Kota Batam
KEK  Kota  Batam  pada  dasarnya  mempunyai  kelemahan  dan keuntungan  yang  berdampak  dalam  kehidupan  masyarakat  Kota  Batam. Berikut  ini  tabel  perbandingan  kelemahan  dan  keuntungan  KEK  di  Kota Batam :
Tabel 1. Kelemahan dan Ke untungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Di Kota Batam NO Kelemahan Keuntungan 1. Adanya  peningkatan  polusi  dan limbah  yang  berasal  dari  aktivitas pabrik  tentunya  berdampak  buruk terhadap kesehatan masyarakat dengan  adanya  keluhan  sesak  nafas (Asma),  serta  membuat  kawasan menjadi  kumuh  akibat  pencemaran limbah. Mengurangi  jumlah  pengangguran  dan menyediakan  lapangan  pekerjaan  dalam jumlah  besar  sehingga  menyerap  tenaga kerja.  Optimisme  ini  muncul  karena  Kota Batam memiliki wilayah strategis berdekatan dengan negara seperti singapura,  malaysia  yang  akan  melakukan investor secara besar-besaran terhadap KEK Kota batam. 2. Adanya ketergantungan antara Pemerintah Kota Batam dan investor asing yang menyebabkan KEK mempunyai  otoritas  yang  besar sehingga  nantinya  sulit  untuk  keluar dari persaingan global yang menekankan KEK. Akibatnya, pemerintah  tidak  bisa  memiliki kemampuan mengelola secara mandiri  di  sektor  industri  secara umum. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan terserapnya  tenaga  kerja  di  masyarakat berdampak  pada  meningkatnya income perkapita. 3. KEK  sangat  berupaya  memiliki  dan mengelola  serta  menguasai  bahan mentah  yang  di  ekspolitasi  besar- besaran, dampaknya tidak ada upaya controling dalam menjaga enviromental ethic. Perdagangan  barang  dan  jasa  akan mengalami kemajuan akibat kegiatan sektor ekonomi yang nyata. 4. KEK  akan  menjadi  tokoh  utama dalam  pasar market dengan  strategi monopoli  baik  penjual  maupun pembeli sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam manajemen strategis di KEK. Aktivitas  industri  dan  perdagangan  seperti hasil  produksi  pertanian,  perkebunan, kerajinan,  perikanan  yang  diolah  sebagai bahan mentah industri di KEK Batam. 5. KEK  akan  menjadi  prioritas    utama dalam  pasar market dengan  strategi monopoli  baik  penjual  maupun pembeli sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam manajemen strategis di KEK. Dengan  adanya  pasar  penampungan  hasil- hasil pertanian, perkebunan, Dengan berkembangnya  kegiatan  KEK,  diharapkan akan  mendorong  perkembangan  industri jasa pendukung lainnya yang menjadi usaha masyarakat sekitar, misalnya jasa angkutan,  jasa  pelayanan  penginapan,  jasa hiburan, perhotelan dan lain-lain. 6. Politisasi  KEK  Batam  oleh  pemko batam  yang  akan  menguntungkan penguasa dalam pengambilan keputusan  strategis  tanpa  peran  BP Batam yang mengendepankan kepentingan politis ketimbang kepentingan ekonomi. Pelayanan  terhadap  KEK  melewati  satu pintu yaitu terhadap pemko Batam 7. KEK  tidak  menyeluruh  di  Pulau Batam  berbeda  dengan  FTZ  berlaku secara menyeluruh. KEK  Batam  hanya  ditentukan  wilayah  yang strategis Sumber : Data Olahan Peneliti 2020
Pada  dasarnya  KEK  dibenttu  untuk  membuat  lingkungan  kondusif bagi  aktivitasi  investasi,  ekspor  dan  perdagangan  guna  mendorong meningkatnya  perekonomian  serta  katalis  reformasi  ekonomi  pada umumnya. Keberhasilan KEK ini mengadopsi dari beberapa negara di Asia dengan tada empiris menunjukan bahwa KEK di beberapa negara tersebut mampu menarik para investor daerah dan investor asing terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kewenangannya. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

## V. Kesimpulan Dan Saran
Terlepas dari kekhawatiran KEK Kota Batam, Pada kesimpulan serta saranya dari penulis bahwsananya KEK tetap menjadi perhatian utama bagi para  pembuat  kebijakan  industri  dan  investasi,  karena  sejumlah  alasan pemerintah daerah maupun pusat yaitu :
a. Pertama,  relatif  mudahnya  mengimplementasikan  reformasi  bisnis melalui KEK Batam. Di negara-negara dimana tata kelola relatif lemah dan  di  mana  implementasi  reformasi  secara  nasional  yang  sulit,  KEK sering dipandang sebagai satu-satunya pilihan yang layak atau sebagai langkah  yang  utama.  Namun  negara-negara  berkembang  yang  telah membuat  kemajuan  menuju  iklim  investasi  yang  lebih  menarik  juga terus mengandalkan KEK. Ketika kemajuan tersebut gagal memberikan peringkat  daya  saing  yang  lebih  baik  atau  investasi  asing  yang diharapkan,  KEK  mungkin  masih  dipandang  sebagai  pelengkap  yang diperlukan untuk paket promosi investasi dan sebagai sinyal kemajuan negara  dalam  membangun  serta  membuat  rencana  strategis  demi menarik iklim investasi.
b. Kedua, biaya yang dirasa rendah untuk mendirikan KEK. Alasan utama KEK  adalah  biaya  yang  relatif  rendah  dalam  hal  relatif,  dibandingkan dengan membangun infrastruktur industri yang setara diseluruh sektor ekonomi.  Tetapi  bahkan  secara  nyata,  biaya  investasi  dimuka  dapat
ditampung.  Pengeluaran  modal  untuk  pengembangan  KEK  terutama menawarkan  bidang  tanah  dari  pada  kawasan “plug-and-play” yang hiper-modern seringkali  terbatas  pada  koneksi  infrastruktur  dasar  ke batas  KEK.  Lanjut  Biaya  tambahan  yang  sebagian  besar  diserahkan kepada perusahaan pengembang swasta, kemudian dikeluarkan secara bertahap  ketika  zona  tersebut  menarik  investor  dan  mengembangkan plot individu dengan biaya pengembangan serta biaya layanan umum di kawasan KEK yang terjangkau.
c. Ketiga,  meningkatnya  tekanan  kompetitif.  KEK  akan  berdampak didaerah yang memiliki potensi akan menarik investasi sebagai pencari kemudahan  dalam  berinvestasi  dalam  skala  internasional,  dimana negara  akan  bersaing  menanamkan  modalnya.  Meskipun  munculnya bentuk-bentuk  kawasan  baru  yang  terkait  dengan  pemberdayaan sumber  daya  alam  nantinya  diarahkan  kepada  kawasan  domestik memasarkan  atau  menargetkan  kemampuan  inovasi  (mis.,  sains, teknologi  tinggi  atau  kawasan  hijau),  sebagian  besar  KEK  pada dasarnya tetap menjadi bagian dari paket promosi investasi kompetitif Negara bersama dengan bentuk insentif lainnya.
Program  KEK  terus  berkembang  khususnya  di  negara-negara berkembang,  penting  bagi  para  pembuat  kebijakan  untuk  belajar  dari pengalaman  masa  lalu  dan  untuk  mengantisipasi  implikasi  dari  masalah yang  muncul  dan  masa  yang  akan  datang  perlu  dibahas  bagi  peneliti- peneliti  selanjutnya.  Upaya  menarik  investasi  dan  menciptakan  lapangan kerja, memfasilitasi manfaat yang mudah, dan memastikan keberlanjutan, tulisan  ini  juga  menetapkan  sejumlah  prinsip  utama  yang  perlu dipertimbangkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Tidak  perlu  menyebutkan prinsip-prinsip  secaara  terperinci  namun  perlu  diketahui  bahwa  mencapai keberhasilan pada program KEK di masa depan akan memerlukan  dengan cara  mengadopsi  pendekatan  yang  lebih  fleksibel  untuk  menggunakan instrumen  KEK  dengan  cara  yang  paling  efektif  untuk  memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia atas keunggulan komparatif suatu  wiayah  KEK.  Demi  terciptanya  fleksibilitas  untuk  memungkinkan evolusi program KEK dari waktu ke waktu.
Yang  paling  mendasar,  KEK  akan  membutuhkan  perubahan  pola pikir  dari  ketergantungan  yang  menjadi  kebiasaan  lama  pada  insentif
pembebasan  pajak  dan  pengaturan  upah  kerja,  dan  sebaliknya  berfokus pada  memfasilitasi  lingkungan  yang  lebih  efektif  untuk  mendorong  daya saing pada tingkat perusahaan, integrasi ekonomi lokal, inovasi, dan sosial dan  ketahanan  lingkungan.  Ini  juga  akan  memerlukan  pendekatan kebijakan  yang  proaktif,  fleksibel,  dan  inovatif  untuk  mengatasi  kendala makro  ekonomi  yang  terjadi  saat  ini  dan  banyak  tantangan  yang  tidak terduga yang akan membentuk lingkungan di tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamson,  E.  (2000).  Change  without  pain. Harvard  Business  Review ,
78 (4), 75–79.
Aggarwal,  A.  (2007). Impact  of  Special  Economic  Zones  on  Employment, Poverty and Human Development (No. 194). New Delhi, India.
Daft,  R.  L.,  &  Daft,  R.  L.  (2010). Understanding  the  theory  and  design  of organizations (11th  ed.).  United  States  America:  South-Western,
Cengage Learning.
David,  D.  (2005).  A  Multilevel  approach  to  individual  readiness  to  change. Journal of Behavioral and Applied Management , 7 (1), 1–15.
Farole, T., & Akinci, G. (2011). Special Economic Zones : Progress, Emerging Challenges  and  Future  Directions . Directionsin  Developmen  Trade . Washington DC: The World Bank.
Internasional  Labour  Organization.  (1998). Labour  and  social  issues  relating to eport processing zones . Geneva.
Kusago,  T.,  &  Tzannatos,  Z.  (1998). Export  processing  zones :  A  review  in need of update . Social Protection Discussion No. 9802 .
Madani,  D.  (1999).  A  review  of  the  role  and  impact  of  export  processing zones. Research Working Paper , 1 (1).
Moberg,  L. (2015). The political economy of  special economic zones. Journal of Institutional Economics , 11 (1), 167–190.
Porras, J. I., & Robertson, P. J. (1992). Organizational development: Theory, practice, and research . California: Consulting Psychologists Press.
Pramoda,  R.,  &  Apriliani,  T.  (2016).  Kebijakan  Penetapan  Bitung  Sebagai Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK). Jurnal  Borneo  Administrator , 12 (2), 149–169.
Thurston,  C.  W.  (1996).  Argentina  plans  to  develop  network  of  free  trade zones. Retrieved January 18, 2020, from https://www.joc.com/maritime- news/argentina-plans-develop-network-free-trade-zones_19960618.html
United  Nations  Conference  On  Trade  And  Development.  (2019).  World
Investment Report. In Special Economic Zones (pp. 127–206). Geneva.
Valentine,  V.,  &  Park,  J.  K.  (2005). Free  trade  zone  and  port  hinterland development . New York: United Nations Publication.
World Bank. (1992). The world bank annual report 1992 . Washington DC.
Zed,  M.  (2014). Metode  penelitian  kepustakaan (3rd  ed.).  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.

## Dokumen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2000  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Menjadi  Undang- Undang

## Website
Pengusaha  Tolak  Batam  Jadi  KEK  (n.d.).  Diperoleh  pada  Januari  18,  2020,
dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180604085527-92- 303165/pengusaha-tolak-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus
Pembentukan  Batam  menjadi  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (n.d.).  Diperoleh pada  Januari  22,  2020,  dari https://www.straitstimes.com/asia/se- asia/turning-batam-into-a-special-economic-zone-the-jakarta-post
Perubahan Kepemimpinan terhadap status KEK Batam (n.d.). Diperoleh pada
Januari 22, 2020, dari
https://www.straitstimes.com/asia/se- asia/changes-in-bp-batam-oversight-could-lead-to-islands-sez-status
Jokowi  Pembubaran  BP  Batam  (n.d.).  Diperoleh  pada  Maret  3,  2020,  dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20181212182657-4- 46116/jokowi-pembubaran-bp-batam-dan-singapuranya-indonesia/2