## ANTARA PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN BATUBARA: STUDI ‘PEREBUTAN’ LAHAN DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG 1
BETWEEN AGRICULTURE AND COAL MINING:

## A STUDY OF THE LAND GRABBING IN THE SUB-DISTRICT OF TENGGARONG SEBERANG

## Robert Siburian
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI robertsdes1970@gmail.com.
“Treat the earth well: it was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children.
We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. We are more than the sum of our knowledge, we are products of our imagination”.
Ancient proverb

## Abstract
Tenggarong  Seberang  subdistrict  had  been  an  agriculture  area  since  the  1980s  which  was started  when  migrants  were  located  there.  The  subdistrict  had  ever  been  a  rice  granary  for Kutai  Kartanegara  Regency.  To  support  the  agricultural  activity,  the  regency  goverment developed a rice processing unit to increase the quality of rice from that place. However, while the  coal  mining  activity  around  Tenggarong  Seberang  is  increasing,  at  the  same  time  the agricultural  land  has  changed  its  function  become  a  mining  concession.  Land  grabbing  has emerged  between  peasants  who  are  consistant  to  work  in  agriculture  and  those  who  see  the mining  as  an  economic  sector  which  will  bring  a  more  advance  life.  This  paper  attempts  to understand how the  peasants survive in their agricultural activity with all obstacles  and from mining industry which continuously push to the agricultural areas. This paper is based on the research conducted in 2014.
Keywords: agriculture, mining, competition, and political ecology

## Abstrak
Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai  kawasan pertanian dimulai sejak  1980,  yaitu ketika para  transmigran  ditempatkan  di  sana.  Lumbung  padi  bagi  Kabupaten  Kutai  Kertanegara pernah  disandang  oleh  kecamatan  itu.  Untuk  mendukung  kegiatan  pertanian  itu,  pemerintah pun  membangun  unit  pemrosesan  padi  agar  lebih  berkualitas.  Akan  tetapi,  seiring  maraknya aktivitas  pertambangan  batubara  di  wilayah  itu,  lahan  pertanian  pun  banyak  beralih  fungsi menjadi  kawasan  pertambangan.  Perebutan  lahan  pun  terjadi  antara  petani  yang  masih konsisten  mempertahakan  kegiatan  pertaniannya  dan  mereka  yang  melihat  pertambangan sebagai sektor ekonomi yang membawa kemajuan. Tulisan ini mencoba memberi pemahaman bagaimana  petani  mempertahankan  kegiatannya  dengan  segala  tantangan  yang  dihadapi  dan industri  pertambangan  yang  terus  merangsek  memasuki  kawasan  pertanian.  Tulisan  ini didasarkan pada hasil penelitian tahun 2014.
Kata kunci: agrikultur, pertambangan, kompetisi, ekologi politik
1 Tulisan  ini  didasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  dibiayai  oleh  LIPI  melalui  Program  ICIAR  tahun 2014.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih  pada  Prof.  Dr.  Yekti  Maunati  dan  Betti  Rosita,  SE.,  M.A  atas  kerja sama selama penelitian berlangsung.

## Pendahuluan
Tulisan  ini  bertujuan  menjelaskan tentang  perebutan  lahan antara  kegiatan pertanian  dan  aktivitas  pertambangan  batubara. Perebutan  yang  saya  maksudkan  dalam  tulisan ini  adalah  terjadinya  pengalihan  fungsi  lahan dari  pertanian  ke  pertambangan  yang  dilakukan secara ‘terpaksa’ karena aktivitas pertanian tidak lagi  dapat  dilakukan  secara  maksimal.  Mereka yang  melihat  industri  pertambangan  memberi manfaat  ekonomi  pada  masyarakat,  berada  di pihak  pendukung  hadirnya  aktivitas  pertambangan ini.  Sebaliknya,  bagi  mereka  yang  memandang kehadiran  pertambangan  menimbulkan  kegiatan pertanian yang dijalankan petani tidak maksimal sementara  pertanian  merupakan  orientasi  masa depan mereka, kehadiran pertambangan menjadi masalah.  Kelompok  masyarakat  yang  melihat aktivitas pertambangan sebagai masalah berargumen  aktivitas  pertambangan  sudah bersebelahan  dengan  kegiatan  pertanian  yang berdampak  negatif  pada  kegiatan  pertanian  itu sendiri.  Oleh  karena  kondisi  pertanian  tidak berjalan  maksimal,  petani  sering  mengalami kerugian dalam melakukan kegiatan pertaniannya.
Kecamatan Tenggarong Seberang secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara  umum  merupakan  daerah  pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi itu  juga  dipertegas  dengan  kontribusi  sektor pertambangan dan penggalian tanpa minyak dan gas  bumi  terhadap  produk  domestik  regional bruto  (PDRB)  yang  mencapai  67,76%  pada 2012  (BPS,  2013).  Dengan  PDRB  tersebut, ketergantungan  perekonomian  Kutai  Kartanegara terhadap  kegiatan  pertambangan  sangat  besar. Sebagai  komoditi  ekspor,  penjelasan  Dollar, Frankel  dan  Romer  yang  dikutip  Muradian  dan Martinez-Alier  (2001:  282)  bahwa  suatu  negara (daerah)  dengan  pertumbuhan  eksport  yang meningkat  akan  mendapatkan  pertumbuhan ekonomi  yang  signifikan.  Signifikansi  antara peningkatan  ekspor  dan  pertumbuhan  ekonomi merupakan  dogma  yang  sering  digunakan  oleh banyak  politisi  dan  ahli  ekonomi  pembangunan untuk meningkatkan komoditi ekspor (Muradian dan  Martinez-Alier,  2001:  282).  Akan  tetapi, penerimaan  negara  dari  kegiatan  pertambangan (batubara)  tidak  berbanding  lurus  dengan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang bermukim  di  wilayah  pertambangan.  Dengan kata lain,  dampak positif terhadap  pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri pertambangan batubara sering diimbangi
pengaruh  negatif  pada  lingkungan  dan  sosial (Supalla & Gray, 1977). Fenomena seperti itulah yang terjadi di Kalimantan Timur.
Tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi itu mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara akan sekarat tanpa pertambangan,  terutama  batubara.  Indikasi  ini juga  yang  dikhawatirkan  oleh  berbagai  pihak ketika  masa  pascatambang  nanti  datang. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Nomor  9  Tahun  2013  (Perda  No.  9/2013) 2
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033
Pasal  31  Ayat  2  menegaskan  bahwa  kawasan peruntukan  pertambangan  mineral  dan  batubara berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.  Secara  tersirat,  peraturan  daerah itu  hendak  menjustifikasi  bahwa  seluruh  ruang di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  mengandung potensi  batubara  dan  terbuka  kemungkinan dijadikan sebagai kawasan peruntukan tambang. Padahal  di  wilayah  itu  sudah  dibangun  usaha pertanian  dengan  hamparan  persawahan  yang begitu luas, bermula ketika program transmigrasi diadakan  di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang sekitar tahun 1980.
Kawasan  pertambangan  mineral  dan batubara di wilayah yang dikenal dengan ‘Benua Etam’  itu  termasuk  bagian  dari  kawasan pertambangan  mineral  dan  batubara  serta minyak  dan  gas  bumi  dengan  luas  mencapai 113.534  ha.  Dengan  kawasan  pertambangan yang begitu luas tersebut, aktivitas pertambangan  dapat  dengan  mudah  dijumpai  di sana. Kegiatan pertambangan itu tidak lagi jauh di  pedalaman.  Kegiatan  itu  ada  yang  dilakukan di  belakang  rumah-rumah  penduduk,  bahkan tidak sedikit yang menyatu dengan permukiman penduduk  itu  sendiri.  Selain  karena  aktivitas pertambangan  dilakukan  secara  terbuka  ( open pit )  sehingga  banyak  permukaan  tanah  dengan hamparan luas  yang sudah terbuka dan menjadi tempat  genangan  air,  jumlah  perusahaan  yang melakukan  penambangan  pun  relatif  banyak. Lokasi  penambangan  meliputi  seluruh  areal kecamatan,  selama  lokasi  tersebut  ditemukan
2 Perda  No.  9/2013  ini  mendahului  Perda tentang Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur yang hingga  penelitian  dilakukan  tahun  2014  belum selesai.  Kepentingan  berbagai  stakeholder  terkait dengan ruang-ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur  menjadi  kendala  yang  memungkinkan peraturan daerah tersebut segera diselesaikan.
kandungan  batubara,  dan  perusahaan  sudah memperoleh  izin  untuk  menambangnya.  Oleh karena itu, aktivitas penambangan yang berdekatan dengan areal permukiman, pertanian, dan  fasilitas  umum,  bukan  lagi  hal  aneh. Bahkan, satu dusun di Desa Mulawarman harus ‘rela’  direlokasi  agar  kandungan  batubara  yang ada  di  areal  permukiman  tersebut  dapat dieksploitasi.
Pada saat aktivitas pertambangan dilakukan secara masif termasuk di sekitar areal persawahan,  menjadi  ironi  ketika  Kabupaten Kutai  Kertanegara  dapat  dipertahankan  sebagai lumbung  padi  bagi  Provinsi  Kalimantan  Timur. Lebih kontradiktif lagi ketika seluruh kecamatan di  wilayah  administrasi  Kabupaten  Kutai Kartanegara sesuai Perda No. 9/2013 merupakan kawasan  peruntukan  pertambangan  mineral  dan batubara.  Padahal,  pertambangan  batubara  dan kegiatan  pertanian  merupakan  dua  kegiatan ekonomi  yang  tidak  dapat  dilakukan  secara berdampingan.  Kegiatan  pertanian  membutuhkan ekosistem  yang  baik  dengan  ketercukupan  air yang baik pula. Sebaliknya kegiatan pertambangan  adalah  untuk  mengeksploitasi dengan  menghancurkan  ekosistem  yang  ada. Dengan  kata  lain,  kegiatan  pertambangan batubara  justru  penyebab  hancurnya  kegiatan pertanian.  Hal  itu  disebabkan  pertambangan batubara  terutama  yang  dilakukan  secara terbuka  telah  merusak  lingkungan.  Aktivitas pertambangan  membutuhkan  lahan  dengan bentangan  yang  cukup  luas.  Untuk  mengambil potensi  sumberdaya  alam  yang  ada,  permukaan tanah  harus  dibuka  dan  dipindahkan  ke  tempat lain.  Usaha  mengeksploitasi  batubara  yang  ada di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum  yang  begitu  masif,  seakan  kehidupan  di kecamatan itu hanya berakhir pada saat ini saja. Padahal,  sumberdaya  alam  yang  dimiliki  oleh daerah  itu  seyogyanya  dapat  dinikmati  generasi mendatang, seperti pepatah kuno di awal tulisan ini    menyebutkan  bahwa  bumi  ini  termasuk sumberdaya  alam  yang  ada  di  dalamnya merupakan  pinjaman  dari  generasi  yang  akan datang,  bukan  warisan  dari  nenek  moyang sehingga dapat dieksploitasi sampai habis.
Terkait  kehadiran  aktivitas  perusahaan tambang  berhadapan  dengan  kegiatan  pertanian oleh masyarakat setempat, perebutan lahan tidak terhindarkan.  Hal  yang  tampak,  aktivitas pertambangan yang justru memenangkan perebutan  lahan  tersebut  karena  berbagai
dukungan  yang  perusahaan  dapatkan,  baik  dari pemerintah  maupun  petani  sendiri.  Selain  itu, para  pemilik  perusahaan  pada  umumnya memiliki modal besar sehingga mampu membeli lahan-lahan pertanian tersebut. Apabila perusahaan membeli  lahan petani dengan harga tinggi,  bukan  tidak  mungkin  petani  menjual lahan  persawahannya.  Ini  ditandai  dengan banyaknya  lahan-lahan  pertanian  yang  berubah fungsi  menjadi  konsesi  pertambangan.  Ketika ada petani yang melihat harga tinggi itu sebagai peluang untuk mendapatkan uang banyak dalam jangka  pendek,  sikap  petani  seperti  ini  yang dikhawatirkan  oleh  petani-petani  yang  menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) di Desa Kerta  Buana  tanggal  22  April  2014.  Sebab, persawahan yang sudah dijual pada perusahaan, pihak perusahaan pun dapat mengeksploitasinya kapan pun. Persawahan yang sudah dieksploitasi akan  mengganggu  persawahan  yang  belum dijual yang ada di sekitarnya.
Merujuk  tulisan  Mishra  (2009)  yang melihat  dampak  pertambangan  batubara  pada mata  pencaharian  masyarakat  desa  di  wilayah tambang,  dengan  pendekatan  matapencaharian berkelanjutan  ( sustainable  livelihood ),  dijelaskan bahwa  ada  lima  aset  masyarakat  yang dipengaruhi  oleh  aktivitas  pertambangan.  Aset yang  terpengaruh  itu  adalah  modal  manusia ( human  capital ),  modal  alam  ( nature  capital ), modal  uang  ( financial  capital ),  modal  fisik ( physical  capital ),  dan  modal  sosial  ( social capital ).    Pengaruh  tersebut  dapat  berdampak positif  dan  negatif  bagi  masyarakat  sekitar tambang  (Mishra,  2009:  118).  Oleh  karena kandungan  batubara  banyak  ditemukan  dalam kawasan  pertanian  dan  sekitarnya,  hal  itu menggiurkan pengusaha tambang untuk mengeksploitasinya.  Pengeksploitasian  batubara itu  mengakibatkan  banyak  petani  kehilangan lahan  pertanian.  Tanah  pertanian  banyak  dijual baik  secara  sukarela  maupun  karena  ‘terpaksa’. Agar  perusahaan  mempunyai  akses  pada kandungan batubara dan mengamankan aktivitas itu,  berbagai  cara  pun  dilakukan.  Tulisan  ini ingin  menjelaskan  bagaimana  perebutan  lahan tersebut dilakukan dan dampak yang ditimbulkan  pada  masyarakat  di  Kecamatan Tenggarong Seberang.
Upaya mengubah fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan tambang sudah lama terjadi.  Pertambangan  nikel  oleh  PT  Inco Indonesia  di  Soroako  yang  diteliti  Robinson (1986)  juga  melakukan  pengalihfungsian  itu,
tentu  dengan  seizin  Pemerintah  Republik Indonesia. Pengalihfungsian lahan itu mengakibatkan petani kehilangan lahan pertanian yang menjadi penopang  hidup  mereka  dan  beralih  menjadi buruh  perusahaan  tambang  pada  level  paling bawah.  Perubahan mata pencaharian dari petani menjadi  buruh  tambang  di  Soroako  sangat drastis,  terkait  kehadiran  pertambangan  nikel yang  menyediakan  lapangan  kerja  baru  dan pengalihfungsian  persawahan  menjadi  kawasan tambang.  Oleh  karena  itu,  hanya  sedikit  dari penduduk  asli 3 Soroako  yang  bekerja  di  sektor pertanian  sebagai  mata  pencaharian  (Robinson, 1986:  39,  43).  Namun,  karena  pertambangan bukan  keahlian  orang  Soroako  kendati  mereka menjadi  bagian  dari  industri  tambang,  posisi pekerjaan  yang  mereka  kerjakan  ada  di  level paling  bawah  ( unskill ).  Kondisi  seperti  ini  juga terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang.
Sebelum pertambangan terbuka diperkenalkan oleh PT. Kitadin yang beroperasi di Tenggarong Seberang, perusahaan mempekerjakan warga  lokal  yang notabene adalah  petani.  Para petani  yang  direkrut  perusahaan,  dengan mengandalkan  tenaga  fisik  yang  mereka  miliki menggali  tanah  mencari  sumber  batubara dengan  membentuk  terowongan  di  bawah permukaan tanah. Tidak sedikit yang meninggal sebagai  korban  akibat  terowongan  yang  mereka gali  longsor.    Dengan  kata  lain,  bekerja  di pertambangan menjadi mata pencaharian sampingan selain bertani. Setelah pertambangan di  bawah  tanah  ( under  ground )  ditinggalkan, perusahaan  beralih  pada  pertambangan  terbuka. Kehadiran  warga  lokal  dengan  tenaga  fisik tersebut  pun  ditinggalkan.  Perusahaan  yang menggunakan peralatan berat kemudian merekrut  tenaga-tenaga  terampil  yang  dapat mengoperasikan  peralatan  tersebut.  Tenaga- tenaga  terampil  itu  kebanyakan  dipasok  dari luar,  sementara  warga  lokal  kembali  ke pekerjaan  awal  sebagai  petani  dengan  kondisi lingkungan  yang  sudah  mengalami  kerusakan. Mereka  tidak  mempunyai  keahlian  untuk mengoperasikan  kendaraan-kendaraan  berat. 4
Tenaga  kerja  yang  mengisi  bidang-bidang  yang membutuhkan keterampilan adalah para pendatang  sehingga  pertambahan  penduduk
3 Robin  (1986:  43)  menyebut  penduduk  asli Soroako ini sebagai ‘indigenous’.
4 Hasil  wawancara  dengan  petani  yang pernah  bekerja  di  PT.  Kitadin  ketika  perusahaan tersebut  beroperasi  dengan  tambang  tertutup  (under ground).
yang  merupakan  kontribusi  dari  penduduk pendatang  begitu  tinggi.  Sementara  masyarakat dengan  kelompok  umur  yang  tidak  lagi produktif  untuk  kegiatan  industri  pertambangan walaupun  sesungguhnya  tenaga  mereka  masih dapat  digunakan  untuk  kegiatan  pertanian menjadi  mengganggur.  Mereka  yang  dianggap tidak  lagi  “bertenaga”  ini  menjadi  tanggungan anak-anaknya  yang  bekerja  di  pertambangan. Dengan kata lain, pertambangan modern dengan padat  modal  akan  semakin  memarginalkan tenaga  kerja  yang  tidak  mempunyai  keahlian (Sagawe, 1989).

## Kecamatan  Tenggarong  Seberang  sebagai Daerah Penelitian
Tenggarong  Seberang  adalah  satu  dari  18 kecamatan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten Kutai Kartanegara. 5
Sebagian wilayah Kecamatan  Tenggarong  Seberang  sebelum  para transmigran  masuk  untuk  bermukim  di  sana, mulai  dari  L1,  L2,  L3,  dan  L4  adalah  bekas konsesi  hutan  pemilik  HPH  Lampiri.  Kalau masyarakat  di  L1  sampai  L4  mengenal  L  itu singkatan  dari  Lokasi,  tetapi  sesungguhnya pengertian  L  di  sini  adalah  Lampiri  1  sampai Lampiri  4. 6 Sesuai  Perda  No.  9/2013,  tanpa terkecuali  Kecamatan  Tenggarong  Seberang inipun  merupakan  kawasan  yang  diperuntukkan bagi  pertambangan  mineral  dan  batubara. Wilayah  Tenggarong  Seberang  ini  memiliki tanah  subur  dan  potensi  batubara  berlimpah. Areal  persawahan  mudah  ditemukan,  demikian pula  kawasan  pertambangan  dengan  hamparan yang  juga  luas.  Areal  persawahan  pun  tidak sedikit  yang  dikelilingi  konsesi  pertambangan, sehingga  antara  kegiatan  pertambangan  dengan kegiatan pertanian sering menimbulkan gesekan.
Kecamatan dengan  luas wilayah  464,25 km 2 terbagi  menjadi  18  desa  ini  merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara.  Wilayah  Tenggarong  Seberang  ini dihuni oleh sekitar 60.000 jiwa tahun 2012. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  tahun
5 Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara  selain  Tenggarong  Seberang  adalah  (1) Samboja,  (2)  Muara Jawa, (3)  Sanga-Sanga,  (4)  Loa Janan,  (5)  Loa  Kulu,  (6)  Muara  Muntai,  (7)  Muara Wis, (8) Kota Bangun, (9) Tenggarong, (10) Sebulu, (11)  Anggana,  (12)  Muara  Badak,  (13)  Marang Kayu,  (14)  Muara  Kaman,  (15)  Kenohan,  (16) Kembang Janggut, dan (17) Tabang.
6 Wawancara  dengan  Sekretaris  Laskar Kebangkitan Kutai, 18 Juli 2014.
2011,  jumlah  tersebut  meningkat  sekitar  2.907 jiwa (BPS, 2013). Peningkatan jumlah penduduk  sebesar  5,09%  dari  tahun  2011 tersebut  merupakan  hal  wajar  untuk  daerah pertambangan.  Laju  pertambahan  penduduk  itu tidak saja bersumber dari faktor kelahiran tetapi juga banyaknya pendatang dari daerah lain yang ingin  mencari  penghidupan  yang  lebih  baik  di sektor  pertambangan.  Kalau  dibandingkan dengan  tahun  1980  ketika  Desa  Kerta  Buana menjadi  daerah  transmigran,  jumlah  kepala keluarga  yang  mendiami  desa  tersebut  hanya 400 KK (250 KK berasal dari Bali dan 150 KK berasal  dari  Lombok). 7 Berdasarkan  data  tahun 2012,  jumlah  rumah  tangga  di  desa  tersebut mencapai  1.393 8 (BPS,  2013).  Penduduk  yang mendiami  Desa  Kerta  Buana  inipun  semakin beraneka ragam, tidak lagi hanya orang Bali dan Lombok  yang  juga  menjadi  perintis  dibukanya Desa  Kerta  Buana,  tetapi  ada  yang  berasal  dari Sumatera,  Jawa  (termasuk  Sunda  dan  Betawi), dan  Sulawesi.  Mereka  tidak  bekerja  di  sektor pertanian tetapi bagian dari industri pertambangan batubara, termasuk jasa keuangan seperti  koperasi  simpan  pinjam.  Contoh  lain untuk  menjelaskan  kuatnya  pengaruh  industri tambang dalam menarik penduduk dari berbagai tempat  datang  ke  daerah  pertambangan  dikaji oleh  Kunanayagam  dan  Young  (2002).  Salah satu  desa  yang  tidak  muncul  diberbagai  peta sebelum  pertambangan  batubara  berkembang adalah Desa Teluk Lingga di Kutai Timur. Pada tahun 1985, seorang insinyur tambang menghitung rumah di desa itu tidak lebih dari 25 unit.  Jumlah  penduduk  yang  ada  bertambah dengan  cepat  seiring  dengan  usaha  tambang yang  ada  di  sana  sehingga  tahun  1992,  jumlah penduduk  desa  itu  mencapai  3.291  orang. Berbagai suku, seperti Jawa, Bugis, Banjar yang jumlahnya  mencapai  77%  dan  sekitar  23%  lagi berasal dari suku Toraja, Batak, Timor, Manado, Kutai,  Dayak,  Ambon,  Bali,  dan  Minangkabau datang ke sana hanya untuk satu tujuan: mencari pekerjaan  di  sektor  pertambangan  (Kunanayagam &  Young,  2002:  141).  Kalau  setiap  rumah dihuni sekitar 6 orang maka jumlah penduduk di Desa  Teluk  Lingga  tersebut  hanya  150  orang saja pada tahun 1985 tersebut. Jumlah penduduk
7 Wawancara  dengan  salah  satu  transmigran di Desa Kerta Buana, 20 Maret 2014.
8 Kalau  dihitung  berdasarkan  kepala  keluarga tentu  lebih  banyak  lagi  karena  dalam  satu  rumah tangga  ada  kemungkinan  lebih  dari  satu  kepala keluarga.
tersebut seiring berkembangnya industri tambang  batubara  di  Desa  Teluk  Lingga meningkat  drastis  lebih  dari  20  kali  lipat  dalam tempo tujuh tahun saja.
Kajian Kitula (2006, 410) pun menunjukkan gejala  yang  sama.  Pada  masyarakat  Tanzania, pembukaan pertambangan emas di Distrik Geita telah mendatangkan para migran dari daerah lain untuk  mencari  pekerjaan  di  Distrik  Geita  itu. Mereka yang datang ke Distrik Geita bukan saja laki-laki  tetapi  juga  wanita  muda.  Pekerjaan yang dicaripun tidak saja di sektor pertambangan  tetapi  juga  non-pertambangan. Bahkan,  kajian  Kitula  menemukan  bahwa kehadiran  para  pendatang  di  Distrik  Geita memunculkan  prostitusi  dan  meningkatnya  aksi kejahatan.  Hal  itu  terjadi  karena  tidak  semua pencari  kerja  itu  dapat  ditampung  oleh  sektor pertambangan.
Fenomena  yang  terjadi  di  Tenggarong Seberang  dengan  hadirnya  para  migran  dari berbagai  daerah  di  Indonesia  akan  meningkatkan kompetisi  untuk  mendapatkan  sebidang  tanah sebagai  tempat  permukiman  maupun  usaha pertanian,  bahkan  juga  persaingan  untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, kendati Kecamatan  Tenggarong  Seberang  merupakan daerah  tambang,  akan  tetapi  penduduk  lokal yang  bekerja  di  industri  tambang  adalah pekerjaan di level bawah ( unskill ), sebagaimana yang terjadi di kota tambang Soroako, Sulawesi Selatan  (Robinson,  1986),  sementara  posisi  staf dan  manajer  ditujukan  bagi  para  pendatang dengan  tingkat  pendidikan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  industri  tambang.  Tingginya  laju pertumbuhan  penduduk  sementara  luas  tanah tetap,  mengakibatkan  penduduk  menghadapi kesulitan  untuk  mengakses  tanah  yang  cukup guna memastikan bahwa mereka tetap survive di sektor  pertanian.  Hal  ini  akan  berujung  pada tingkat  produksi  rata-rata  penduduk  dari  sektor pertanian  menjadi  berkurang  (Ansoms  & Claessens, 2011: 4-6).
Sebagai  lumbung  padi  di  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  luas  panen  di  Tenggarong Seberang  pada  tahun  2012  mencapai  8.204  ha, dengan  tingkat  produksi  mencapai  45.137  ton (BPS,  2013).  Kalau  dibandingkan  luas  panen tahun  2011  yang  mencapai  7.990  ha,  ada peningkatan  jumlah  luas  lahan  sekitar  214  ha atau sekitar 2,6% pada tahun 2012. Akan tetapi, tambahan  produksi  padi  yang  dihasilkan  pada
tahun  2012  itu  hanya  sebanyak  410  ton  atau sebesar 0,92 ton yang sebelumnya hanya 44.727 ton (BPS, 2012). Dengan kata lain, penambahan produksi  padi  tersebut  tidak  sebanding  dengan perluasan  lahan  panen.  Sebagai  kawasan pertambangan,  faktor  aktivitas  pertambangan batubara di wilayah Tenggarong Seberang tidak dapat  diabaikan.  Hilangnya  tutupan  hutan  yang bermanfaat sebagai penyuplai air bagi persawahan yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang  merupakan  salah  satu  penyebab kurangnya  produksi  padi.  Untuk  tanaman  padi di  persawahan,  irigasi  menjadi  komponen penting  dalam  proses  pertanian  sehingga  kalau irigasi  terganggu  akan  berimplikasi  pada  hasil produksi.
Dampak  eksploitasi  tambang  batubara tidak  hanya  mempengaruhi  kegiatan  pertanian saja,  tetapi  lingkungan  hidup  secara  umum. Dengan kata lain, masyarakat yang bermukim di Tenggarong  Seberang sudah  tidak mendapatkan lingkungan  yang  sehat.  Dalam  konteks  ini, keterkaitan  sosial  dan  alam  sangat  erat. Kesehatan  lingkungan  menjadi  unsur  penting dalam  membentuk  kesehatan  sosial,  yang dikenal  dengan  pembangunan  berkelanjutan ( Sustainable  development ),  atau  apa  yang didefinisikan  oleh The  World  Commission  on Environment and Development tentang pembangunan  berkelanjutan  sebagai  pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan  datang  untuk  menemukan  kebutuhan mereka (Grizzetti, Bouraoui, Gooch, & Stálnacke,  2010:  17).  Oleh  karena  itu,  apabila generasi mendatang mengalami kesulitan ataupun kehilangan kemampuan untuk menemukan kebutuhan mereka maka pembangunan  yang  dilakukan  oleh  generasi sebelumnya  bukan  pembangunan  berkelanjutan. Pembangunan  berkelanjutan  ini  telah  diterima secara  luas  dan  dilihat  sebagai  satu  elemen penting  dalam  pembangunan  sosial  (Vivian, 1994).

## Demi “Emas Hitam” Mengorbankan Lumbung Padi
Pada  tahun  1982,  ketika  perusahaan pertambangan memulai kegiatannya di
Kecamatan Tenggarong Seberang, dapat disebutkan bahwa aktivitas pertambangan batubara  merupakan  ‘sahabat’  para  petani, terutama  petani di Desa Kerta Buana.
Lingkungan  desa,  terutama  yang  berada  di bagian  permukaan,  tidak  ada  yang  mengalami kerusakan.  Waktu  itu,  aktivitas  pertambangan yang  dilakukan  adalah  sistem  terowongan.  Para petani pun dapat menambah penghasilan dengan ikut  bekerja  di  perusahaan  tambang.  Mereka menjadi  buruh  tambang  ketika  pekerjaan pertanian  tidak  membutukan  kehadirannya secara penuh, misalnya  setelah masa tanam dan panen. Dengan kata lain, industri  pertambangan yang ada di Tenggarong Seberang dapat menjadi pendukung aktivitas pertanian. Petani yang juga menjadi  buruh  tambang  dapat  memanfaatkan penghasilan  dari  tambang  untuk  mengembangkan kegiatan pertanian.
Namun,  seiring  berjalannya  waktu, “bulan  madu”  antara  perusahaan  tambang dengan para petani berakhir. Pola penambangan tidak  lagi  dilakukan  dengan  sistem  terowongan ( undergorund )  tetapi  bergeser  menjadi  tambang terbuka  ( open  pit ).  Pekerjaan  di  pertambangan pun  tidak  dapat  lagi  dilakukan  di  sela-sela kegiatan  pertanian  karena  sistem  kerja  yang sudah harus sepenuh waktu. Oleh sebab itu, para petani  pun  harus  memilih  bekerja  di  industri pertambangan  atau  fokus  di  sektor  pertanian saja.  Perubahan  pola  penambangan  itu  saling meniadakan antara bekerja di industri pertambangan  dengan  sektor  pertanian.  Kalau petani  ingin  bekerja  di  industri  pertambangan, maka  yang  bersangkutan  harus  melepaskan kegiatan pertaniannya. Demikian juga sebaliknya.  Dengan  demikian,  tidak  lagi  ada petani sekaligus pekerja tambang, dan tidak ada lagi  pekerja  tambang  yang  juga  sekaligus menjadi  petani.  Menurut  Beynon  yang  dikutip oleh  Muradian,  Folchi,  dan  Martinez-Alier (2004),  pergeseran  sistem  pertambangan  dari terowongan  ( underground )  ke  lobang  terbuka ( open  pit )  itulah  yang  memunculkan  konflik  di kawasan  pertambangan.  Fakta  menunjukkan, pembongkaran  tanah  untuk  eksploitasi  potensi batu  bara  telah  merusak  struktur  tanah  yang dibongkar.  Selain  itu,  eksploitasi  tambang  yang berdekatan  dengan  lahan-lahan  pertanian  akan mengganggu  kegiatan  pertanian  dari  dampak lingkungan  yang  ditimbulkannya.  Singkatnya, degradasi  lingkungan  sangat  berdampak  negatif pada  keterjaminan  ketersediaan  pangan  dan kualitas hidup, karena dampaknya akan mengelinding  pada  sektor  kehidupan  lainnya (Kumasi & Asenso-Okyere, 2011).
Tabel 1 Nama Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun
2012 No Nama Perusahaan Jenis Perusahaan Perijinan Produksi (Ton) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. Bara Kumala Sakti Bara Sejati Bara Tabang Borneo Emas Hitam Dharma Puspita Mining Fajar Bumi Sakti (TAMDA) Fisi Fernando Sejahtera Gema Rahmi Persada Gerbang Daya Mandiri Guruh Putra Bersama Harsco Mineral Indo Bara Pratama Indo Pancadarsa Agrotama Indomas Karya Jaya Mandira Mitra Coal Mandira Mitra Coalindo Bumi Paramasari Indo Amindo Pratama Sanga-Sanga Perkasa Adiguna Prata Alam Jaya Indah Wijaya Mulya Berkat Ilahi Amanah Bersama Karya Desa Mekar Indah PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT CV CV CV CV CV CV CV
Koperasi KSU KSU Pusat Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan
Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan
Kuasa Pertambangan
Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan PKP2B
Kuasa Pertambangan
Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan
Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan Kuasa Pertambangan - - - - 95,61 6.295,44 318.643,81 384.954,11 - - - - - - 46.226,31 - - - - - - - - - - - Jumlah Total 756.215,28 Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2013. Perubahan  sistem  pemerintahan  di
Indonesia  dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi membawa perubahan pada kehidupan berbangsa dan  bernegara,  termasuk  dalam  pengelolaan sumber  daya  alamnya.  Pada  masa  Orde  Baru, pengelolaan  sumberdaya  alam  merupakan domain  pemerintah  pusat.  Akan  tetapi,  seiring bergulirnya  era  reformasi  pengelolaan  sumber daya  alam  pun  pada  hal-hal  tertentu  menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Timur,  pemberian  izin  usaha  pertambangan banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten dan  kota.  Izin  yang  diberikan  itu  juga  tidak luput  di  tanah-tanah  produktif  yang  dijadikan sebagai  lahan  persawahan,  sebagaimana  terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Pemberian izin  yang  masif  mengakibatkan  kerusakan lingkungan  tidak  dapat  dihindari.  Dampak negatif  yang  diakibatkan  oleh  kerusakan lingkungan  itu  tidak  sedikit,  terutama  yang dialami petani. Jumlah izin usaha pertambangan di  Kabupaten  Kutai  Kertanegara  mencapai  212 perusahaan,  sebanyak  26  perusahaan  berlokasi di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  (Lihat Tabel 1).
Maraknya kegiatan pertambangan mengakibatkan  energi  semua  pihak  mengarah ke sana. Kegiatan ekonomi di luar pertambangan  batubara  pun  muncul  untuk ‘mendukung’ sektor pertambangan itu. Menurut Geenen (2011: 197), kontribusi sektor pertambangan  mengambil  tempat  di  dua  level: (1)  Level  nasional,  kegiatan  pertambangan menjadi  sumber  pendapatan  karena  hasil tambang  diekspor  ke  luar  negeri  sehingga mendatangkan  pajak  bagi  negara.  (2)  Level lokal,  pertambangan  menjadi  sektor  yang menyediakan  mata  pencaharian  bagi  penduduk lokal  baik  di  sektor  pertambangan  itu  sendiri maupun  kegiatan  ekonomi  yang  mendukung eksistensi kegiatan tambang. Terkait pertambangan batubara,  yang saya maksudkan  dengan kegiatan  ekonomi  yang  mendukung  aktivitas pertambangan  itu  antara  lain;  usaha  penyewaan truk  pengangkut  batubara,  rental  mobil,  rumah sewa  atau  kontrakan,  dan  rumah  makan.  Salah satu  contoh  kegiatan  ekonomi  sektor  di  luar pertambangan  yang  berfluktuasi  sesuai  dengan kondisi  yang  ada  di  kegiatan  pertambangan, sebagaimana  dialami  oleh  Ibu  Erna  (bukan
nama  sebenarnya).  Sebagai  seorang  pengusaha warung  nasi,  pendapatan  perbulan  Ibu  Erna  ini sangat  tergantung  pada  jalannya  perusahaan tambang  yang  ada  di  Desa  Kerta  Buana  dan sekitarnya.  Ketika  harga  batubara  tinggi, perusahaan  beroperasi  secara  maksimal  dan karyawan  yang  dipekerjakan  pun  banyak. Kondisi  seperti  ini  terjadi  sekitar  empat  tahun lalu.  Pada  saat  itu,  penghasilan  sebulan  dari berjualan  nasi  dapat  mencapai  Rp  40  juta perbulan.  Karyawan  banyak  yang  makan  di warung  nasinya  termasuk  untuk  menyiapkan makan  siang  bagi  karyawan  perusahaan ( catering ).  Hasil  dari  usaha catering itu,  Ibu Erna mampu menguliahkan anaknya di Fakultas Kedokteran  di  Pulau  Jawa.  Namun  sekarang, akibat harga batubara rendah sehingga perusahaan tidak maksimal beroperasi.  Perusahaan tidak  mengaktifkan  seluruh  sumberdaya  yang dimiliki  termasuk  perusahaan-perusahaan  yang menjadi  mitranya,  padahal  karyawan  dari seluruh perusahaan pendukunglah yang menjadi konsumen warung nasi Ibu Erna. Kalau kondisi itu  terjadi,  pendapatan  warung  nasi  pun  turun drastis. Catering pun  tidak  lagi  jalan,  sehingga pendapatan hanya dari warung nasi yang dibuka di Jalan Poros Samarinda-Desa Mulawarman.
Pertambangan  batu  bara  yang  ada  di Tenggarong  Seberang  mengabaikan  keberadaan lahan  pertanian,  termasuk  nasib  petani  yang menggarap  lahan  pertaniannya.  Selain  banyak persawahan  yang  sudah  beralih  fungsi  menjadi kawasan pertambangan, ada juga lahan persawahan  yang  terkena  limbah  tambang berupa  lumpur.  Sekiranya  pihak  perusahaan perduli  dengan  persawahan  yang  ada  di  sekitar wilayah pertambangan, pihak perusahaan seharusnya  mencegah  limbah  tambang  masuk ke  persawahan.  Setali  mata  uang,  pemerintah pun seakan lebih memilih industri pertambangan daripada mempertahankan lahan- lahan  pertanian  yang  ada  tersebut.  Indikatornya adalah terjadinya pengalihfungsian lahan pertanian  yang  masih  produktif  menjadikan kawasan pertambangan. Hilangnya lahan pertanian  berdampak  singnifikan  terhadap produksi padi dari wilayah Tenggarong Seberang.  Pengurangan  produksi  padi  itu menjadi  asumsi  tidak  beroperasinya  unit pemrosesan  padi  ( URP-Unit  Rice  Processing ) yang  berada  di  Desa  Manunggal  Jaya, Kecamatan  Tenggarong  Seberang.  Padi  yang seharusnya  dibutuhkan  untuk  mengoperasikan URP  ini  lebih  besar  volumenya  dibandingkan
dengan padi yang dikirim oleh  petani, sehingga mesin  pemrosesan  ini  tidak  bekerja  maksimal. URP  ini  mampu  memproses  padi  sekitar  5 sampai  6  ton  perhari.  Akan  tetapi,  dengan berbagai  alasan,  kini  URP  itu  sudah  tidak  lagi beroperasi.  Padahal,  kalau  URP  ini  beroperasi diharapkan  harga  pembelian  padi  dari  petani, baik  pada  saat  panen  maupun  tidak  akan  lebih stabil  sehingg  petani  dapat  menghindari  para tengkulak  yang  sering  mempermainkan  harga padi  petani;  padi  dihargai  rendah  ketika  panen raya tiba dan relatif tinggi ketika tidak panen.
Dampak  yang  dialami  petani  relevan dengan pernyataan Kottak (2006) yang menyebutkan  bahwa  kehadiran  perusahaan multinasional mengakibatkan terjadinya rasisme lingkungan  ( environmental  racism ),  karena penduduk  lokal  yang  bermukim  di  tanah adatnya  tercerabut  oleh  perusahaan  yang beroperasi  di  sana.  Kendati  penduduk  di Kecamatan  Tenggarong  Seberang  didominasi transmigran dari Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang  bukan  penduduk  asli  pemilik  tanah  adat, tetapi  keberadaan  penduduk  di  kecamatan  itu sudah  relatif  lama  (contoh  penduduk  di  Desa Kerta  Buana  sudah  bermukim  sejak  tahun 1980).  Dengan  waktu  yang  relatif  lama  itu hubungan  masyarakat  dengan  tanah  yang mereka  tempati  sudah  erat.  Oleh  karena  tanah yang  diolah  penduduk  tersebut  merupakan sumber  mata  pencaharian  utama,  pernyataan Kottak  yang  diarahkan  pada  tanah  adat  juga dialami  petani  di  Kerta  Buana  kendati  tanah yang  diolahnya  bukan  tanah  adat  mereka.  Hal itu diakibatkan hadirnya perusahaan multinasional di desa tersebut  yang  menggangu eksistensi  masyarakat  setempat.  Kondis  itu mengakibatkan  masyarakat  terutama  petani yang  berada  di  Desa  Kerta  Buana  mengalami marjinalisasi  sebagai  dampak  dari  tanah pertanian  yang  juga  mengalami  marjinalisasi. Pemarjinalan  terhadap  tanah  pertanian  dilihat dari sudut pandang petani yang mengolah tanah tersebut  sebagai  lahan  pertanian.  Sebab,  kalau tanah  itu  tidak  digunakan  untuk  kegiatan produksi  pertanian,  maka  petani  tidak  dapat mengategorikannya  sebagai  marjinalisasi  tanah yang  mengalami  degradasi  itu  karena  tipe  dan pemanfaatan  yang  berbeda  (Pinto-Correia  & Breman,  2008:  11).  Dengan  kata  lain,  menjadi petani  di  Tenggarong  Seberang  khususnya  dan di  Kalimantan  Timur  umumnya  merupakan usaha  rugi.  Kondisi  itu  mengakibatkan  kaum muda  di  Kalimantan  Timur  banyak  yang  tidak
berminat  menjadi  petani,  walaupun  sesungguhnya fenomena  ini  bukan  saja  di  Kalimantan  Timur karena kaum tani sering mengalami marjinalisasi.  Akan  tetapi,  kalkulasi  yang dilakukan oleh Bintoro (2014) dengan membandingkan biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani terhadap satu hektar lahan  dibandingkan  dengan  hasil  panen  yang diperoleh  dari  luas  lahan  yang  sama.  Dengan asumsi  tidak  ada  gangguan  dalam  proses produksi, petani mengeluarkan ongkos produksi sekitar  Rp  15  juta  per  hektar  dan  hasil  panen yang  diperoleh  setelah  padi  dijual  hanya  Rp.20 juta.  Margin  keuntungan  yang  diperoleh  petani dari  satu  musim  panen  hanya  sekitar  25%  atau Rp.5  juta  saja  selama  lima  bulan.  Margin keuntungan  itu  merupakan  angka  yang  sangat kecil.  Hal  ini  pun  belum  berbicara  yang
memungkinkan  petani  mengalami  gagal  panen atau  tidak  maksimal  dalam  memperoleh  hasil panen. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan  petani  untuk  melakukan  proses produksi  di  bidang  pertanian  lahan  basah  ini tidak  sebanding  dengan  hasil  yang  diperoleh dalam satu periode musim tanam, karena selama proses  pertanian  dilakukan  perhatian  petani tersita penuh. Selain biaya produksi tadi, petani dengan lahan pertanian yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan harus waspada terhadap limbah  lumpur  yang  berasal  dari  kawasan pertambangan  yang  sewaktu-waktu  menggenangi persawahan  yang  memungkinkan  terjadinya gagal  panen,  ataupun  panen  yang  terpaksa dilakukan  karena  belum  waktunya  (Lihat Gambar 1).

## Gambar 1
Lahan Persawahan yang Tergenang Lumpur Limbah Tambang di Desa Mulawarman
Merujuk  Masterplan  Perencanaan  dan Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia (MP3EI)  tahun  2011-2025  Koridor  Ekonomi Kalimantan,  sektor  pertambangan  batubara  di Kalimantan  diidentifikasi  sebagai  salah  satu kegiatan  ekonomi  utama  yang  dapat  menopang perekonomian  di  koridor  tersebut  (Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian,  2011: 100). Dengan demikian, Indonesia dalam memandang industri pertambangan (batu bara),  sama  seperti Bank  Dunia  yang  mengategorikannya  sebagai bentuk  dari  strategi  pembangunan  (Geenen, 2011:  149).  Akan  tetapi,  mencermati  dampak negatif yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan,  ekonomi,  maupun  sosial,  strategi
pembangunan  yang  dimaksud  sangat  ortodok. Pembangunan hanya dimaknai sebagai intervensi  dari  pihak  luar  dalam  bentuk teknologi  baru  untuk  meningkatkan  produksi, kekayaan,  standar  hidup  yang  membaik, keamanan,  dan  potensi  keberlanjutan  sumber mata  pencaharian  (Homewood,  Kristjanson,  & Trench,  2009:  21).  Pengertian  yang  ortodok  ini tampak  mengabaikan  dampak  negatif  yang diakibatkan oleh intervensi teknologi itu, karena dalam  kenyataannya,  sektor  pertambangan banyak  yang  menyengsarakan  masyarakat terutama  yang  bermukim  di  sekitar  wilayah pertambangan  batubara.  Dalam  hal  pembangunan ini,  intervensi  manusia  terhadap  pengelolaan
tanah  menjadi  penting.  Dampak  kehadiran manusia  pada  sumberdaya  tanah  itu  sangat kompleks dan bermacam-macam. Genske (2003:  8)  menyebutkan  paling  tidak  ada  empat aspek  penyebab  terjadinya  degradasi  tanah, yaitu  pembangunan  industri,  pengekstrakan sumber  daya  alam,  pembuangan  barang  yang tidak  lagi  digunakan,  seperti  limbah  rumah tangga,  dan  dampak  dari  perang.  Pembangunan industri  telah  banyak  mengalihfungsikan  lahan produktif  menjadi  kawasan  industri  bahkan dengan menebang tutupan hutan untuk menjadikan  kawasan  itu  sebagai  kawasan industri. Kemudian, pengambilan atau eksploitasi  terhadap  sumberdaya  alam  pun, termasuk pembangunan kawasan-kawasan pertambangan  dengan  cara  membongkar  tanah di  suatu  kawasan  tertentu  guna  mengambil potensi mineral tambang yang ada di dalamnya, telah mengakibatkan perubahan bentangan alam menjadi berlubang-lubang.
Ketika  lahan  pertanian  sudah  beralih kepemilikan,  lahan  pertanian  itu  tidak  langsung dieksploitasi.  Pengeksploitasian  sangat  tergantung pada  kondisi  di  lapangan,  termasuk  biaya investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tambang tersebut. Oleh karena lahan pertanian  itu  belum  diekspoitasi,  perusahaan membiarkannya  begitu  saja.  Namun,  petani  ada juga  yang  meminta  lahan  pertanian  itu  pada pihak  perusahaan  untuk  digarap.  Tidak  sedikit perusahaan  yang  mengijinkan  lahan  pertanian
yang  sudah  dibeli  untuk  digarap  petani.  Ketika petani  mengelola  lahan  pertanian  tersebut, petani  harus  siap  melepaskan  tanah  itu  kapan saja  ketika  pihak  perusahaan  menginginkan tanahnya  kembali.  Untuk  memastikan  lahan tersebut milik perusahaan, pihak perusahaan pun memasang  papan  pada  sebagian  lahan  sebagai petunjuk  terkait  status  lahan  itu  (Lihat  Gambar 2).  Petani  tidak  hanya  siap  melepaskan  tanah yang  digarap  apabila  perusahaan  pemilik menginginkan  tanah  tersebut,  juga  terkait dengan  limbah  tambang.  Dalam  hal  ini,  apabila persawahan  milik  perusahaan  yang  digarap petani  mengalami  banjir  lumpur  dari  limbah tambang,  kerugian  yang  dialami  petani  tidak menjadi  tanggung  jawab  perusahaan.  Dengan kata  lain,  kerugian  dampak  dari  limbah  lumpur menjadi  tanggung  jawab  petani.  Menggarap lahan  yang  sudah  dibeli  dari  petani  bukan  atas permintaan  perusahaan  tetapi  karena  kemauan petani sendiri. Biasanya, lahan persawahan yang sering  mengalami  banjir  lumpur  banyak  yang dibeli  oleh  perusahaan.  Tanah  yang  dipinjam oleh  petani  untuk  dijadikan  persawahan, perkebunan,  tempat  beternak  juga  terdapat  di tempat  lain  seperti  ditemukan  di  Desa  Kerta Buana,  Kecamatan  Tenggarong  Seberang. Tanah  yang  dipinjam  oleh  para  petani  adalah milik perusahaan PT Kitadin -- beroperasi sejak tahun  1982  --  dan  PT  Mahakam  Sumber  Jaya (MSJ) -- beroperasi resmi April 2006.

## Gambar 2
Lahan Persawahan Milik PT JMB yang Digarap oleh Petani di Desa Mulawarman
Sumber foto: Dokumentasi pribadi. Foto diambil tanggal 16 April 2014
Persawahan  yang  sering  mengalami banjir  lumpur  dapat  dikategorikan  bentuk intimidasi terhadap petani agar mereka bersedia melepas  lahan  pertaniannya,  terlebih  kalau  di lahan  pertanian  tersebut  terkandung  potensi batubara  yang  melimpah.  Intimidasi  lain  yang dilakukan  oleh  perusahaan  terhadap  lahan persawahan  menurut  istilah  Jatam  Kalimantan Timur  adalah  ‘intimidasi  ruang’.  Intimidasi  ini dilakukan  dengan  cara  perusahaan  mengeksploitasi batubara yang ada di sekeliling lahan persawahan.  Eksploitasi  itu  mengakibatkan kerusakan ruang yang ada di sekitar persawahan.  Daerah  yang  dieksploitasi  itu adalah tanah-tanah yang sudah dapat dibebaskan  perusahaan  sehingga  dengan  izin yang dimiliki, perusahaan dapat mengeksploitasinya. Oleh karena ruang di sekeliling areal persawahan  sudah  rusak,  hal  itu  berdampak pada  lahan  pertanian  yang  ada  di  sekitarnya. Karena  kondisi  yang  tidak  menguntungkan apabila produksi pertanian terus dilakukan, mau tidak mau lahan pertanian tersebut pun terpaksa dijual  oleh  pemiliknya.  Hal  seperti  ini  terjadi karena  lokasi  persawahan  tersebut  biasanya tidak jauh dari aktivitas tambang ataupun lahan- lahan pertanian yang terganggu akibat kehadiran  tambang.  Lahan  yang  demikian sesungguhnya  tidak  aman  lagi  difungsikan sebagai  areal  persawahan.  Kalau  masih  ada petani yang ‘memaksakan’ diri untuk menggarap persawahan yang sudah
dikategorikan  tidak  aman  tersebut,  selain  tanah itu sudah menjadi milik perusahaan yang belum dieksploitasi maka tidak ada kewajiban perusahaan  untuk  mengganti  kerugian  yang dialami  petani  kendati  penyebab  kerugian  itu adalah  limbah  lumpur  yang  berasal  dari perusahaan.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  petani yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan walaupun  tanah  yang  diusahakan  itu  milik perusahaan  mengharapkan  pihak  perusahaan memperhatikan  kerugian  petani.  Kasus  di  Desa Mulawarman  contohnya.  Tahun  1995,  seorang petani menjual sawahnya seluas 1 ha kepada PT KPUC  dengan  harga  murah,  yaitu  Rp  10  juta. Sawah  tersebut  dijual  dengan  terpaksa.  Pemilik sawah mengakui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk  mengelola  sawah  tersebut  lebih  besar dibandingkan dengan hasil padi yang diperoleh. Sawah  tersebut  sering  digenangi  limbah lumpur. 9 Petani  yang  menjual tanah pertaniannya
9 Hasil wawancara dengan Bapak Dj di Desa
untuk  mendapatkan  sejumlah  uang  tersebut, merujuk  pada  Ravnborg  (2003)  dapat  dilihat sebagai  korban  dari  ‘pembangunan’  sekaligus agen  dari  kerusakan  lingkungan  itu  sendiri. Kerusakan  lingkungan  tidak  akan  terjadi sekiranya  tanah  yang  mereka  miliki  tetap dipertahankan  atau  tidak  diperjualbelikan, apalagi ke perusahaan tambang.

## Ketika Lahan Pertanian Dipertahankan
Selain  tanah-tanah  marjinal,  tanah- tanah  produktif  seperti  lahan  persawahan  yang dimiliki  petani  tidak  luput  jadi  incaran  untuk dieksploitasi.  Penyebabnya  ada  dua;  (1)  lahan tersebut  menjadi  akses  keluar/masuk  ke kawasan  pertambangan,  dan  (2)  lahan  tersebut mengandung  potensi  batubara  yang  dapat dieksploitasi.  Untuk  mendapat  akses  terhadap tanah  tersebut,  pihak  perusahaan  melakukan berbagai cara. Kondisi tanah yang termarjinalkan  itu  terus  berlangsung  karena reklamasi  tidak  dilakukan.  Padahal,  menurut Seale (2012: 775), upaya memperbaiki permukaan tanah yang sudah rusak (reklamasi), selain berdampak positif pada kondisi bentangan  alam  di  tempat  yang  rusak  tersebut, adalah  juga  untuk  membuka  kesempatan  bagi masyarakat  lokal  yang  bermukim  di  tempat tersebut dalam menemukan kesempatan kerja di perdesaan. 10 Walaupun  sesungguhnya,  reklamasi yang  dimaksud  tidak  dengan  mudah  untuk mengembalikan kesuburan tanah seperti semula, sebab  untuk  mengembalikan  kesuburan  tanah dengan cara reklamasi ada tiga unsur tanah yang harus  diperhatikan,  yaitu  biologi,  kimia,  dan fisika.  Ketiga  unsur  tersebut  ada  tidak  cukup dengan  reklamasi  saja  tetapi  harus  juga melakukan rehabilitasi dan naturalisasi. 11
Hak  untuk  mendapatkan  akses  pada tanah-tanah produktif yang mengandung batubara  tidak  lepas  dari  ekonomi  global. Kondisi  itu  terjadi  karena  konsumen  batubara
Mulawarman,  Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  17 April 2014.
10 Seale  menyampaikan  ini  ketika  mereview buku  Floor  Brouwer,  Teunis  van  Rheenan, Shivcharn  S.  Dhillion,  dan  Anna  Martha  Elgersma (editor), Sustainable  Land  Management:  Strategies to  Cope  with  the  Marginalisation  of  Agriculture. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
11 Wawancara dengan  Pakar  Pertanian Universitas  Mulawarman  Dr.  Suyadi  tanggal  21 April  2014  di  Kantor  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.
adalah  penduduk  yang  berada  di  belahan  bumi lain.  Dengan  kata  lain,  produksi  batubara Kalimantan  Timur  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  energi  luar  negeri.  Oleh  karena  itu, harga  komoditi  ini  pun  sangat  tergantung  pada harga  batubara  di  pasar  internasional.  Produk batubara dari Kalimantan harus bersaing dengan harga  batubara  yang  diproduksi  negara-negara lain.  Data  2012  menunjukkan  10  negara pengekspor  batubara  terbesar  di  dunia  di  mana Indonesia  berada  di  urutan  ke-5  adalah;  (1) China dengan produksi sebanyak 3.471 juta ton,
(2) AS dengan produksi sebanyak 1004 juta ton,
(3)  India  dengan  produksi  sebanyak  585  juta ton,  (4)  Australia  dengan  produksi  sebanyak 414  juta  ton,  (5)  Indonesia  dengan  produksi sebanyak  376  juta  ton,  (6)  Rusia  dengan produksi  sebanyak  334  juta  ton,  (7)  Afrika Selatan dengan produksi sebanyak 253 juta ton,
(8)  Jerman  dengan  produksi  sebanyak  189  juta ton,  (9)  Polandia  sebanyak  139  juta  ton,  dan (10)  Kazakhstan  sebanyak  117  juta  ton (http://energitoday.com/).  Banyaknya  negara pengekspor  batubara  mengakibatkan  harga batubara selalu berfluktuasi walaupun kebutuhan energi ini terus meningkat.
Tipe lahan pertanian yang diincar dalam konteks  tulisan  ini  ada  dua. Pertama ,  tanah pertanian yang tidak bersertifikat. Kedua , tanah pertanian  yang  bersertifikat.  Tanah  pertanian yang tidak bersertifikat adalah persawahan yang digarap  oleh  petani  terutama  para  transmigran. Tanah  pertanian  ini  digarap  petani  di luar  jatah yang  sudah  diberikan  pemerintah.  Menurut Hidayati  (dikutip  Li,  2002:  33),  tanah  yang digarap oleh para transmigran untuk menambah tanah  yang  sudah  menjadi  jatah  mereka  karena para  transmigran  itu  tidak  berhasil  hidup sejahtera dengan luas tanah jatah tersebut. Pada saat  itu,  mereka  dapat  menggarap  tanah tambahan  itu  sesuai  dengan  kemampuan  yang mereka miliki. Ketika mereka tiba di Kecamatan  Tenggarong  Seberang,  daerah tersebut  masih  hutan  belantara  dan  ‘tidak bertuan’ sehingga masih mudah untuk menambah  tanah  garapan.  Ketika  hutan  yang ‘tidak  bertuan’  itu  dijadikan  sebagai  lahan pertanian  oleh  para  transmigran,  pihak  yang berkeberatan  tidak  ada,  baik  dari  penduduk ‘asli’ maupun pemerintah. Kalau penduduk asli berkeberatan,  kemungkinan  tanah  yang  digarap para  transmigran  itu  adalah  tanah  adat  atau ulayat  mereka.  Sementara  kalau  pemerintah
yang  berkeberatan,  kemungkinan  juga  kawasan tersebut sebagai bagian dari hutan negara.
Sementara  tanah  bersertifikan  adalah tanah  yang  sudah  dialokasikan  pemerintah untuk  dikelola  oleh  transmigran  secara  sah dengan  luas;  tanah  pekarangan  3.000  meter 2 , tanah  yang  dijadikan  sebagai  tempat  usaha berupa  kebun  atau  L1  seluas  7.000  meter 2 ,  dan lahan persawahan atau L2 seluas 10.000 meter 2 (1  ha).  Tanah  seluas  2  ha  tersebut  diberikan kepada  transmigran  dalam  satu  paket  ketika sertifikat tanah diterbitkan. Dalam perkembangannya, tanah L1 dan L2 ini sudah banyak yang beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan. Penetrasi  modal  dalam  industri  pertambangan ini  terlalu  kuat  menancap  di  Tenggarong Seberang  secara  khusus  dan  Kutai  Kartanegara secara  umum  sehingga  para  petani  transmigran tidak  mampu  membendungnya.  Keinginan untuk  mendapatkan  uang  dalam  jumlah  besar dalam  waktu  cepat  juga  menjadi  pemicu mempercepat perubahan fungsi lahan di wilayah tersebut.
Status  tanah  yang  pada  awalnya dianggap  ‘tidak  bertuan’,  ternyata  setelah industri pertambangan di sekitar lahan pertanian berkembang, tanah yang sudah digarap menjadi lahan  pertanian  dalam  kurun  waktu  puluhan tahun,  kini  sedang  digugat.  Penduduk  asli mengklaim  tanah  yang  tidak  bersertifikat  yang sudah  dijadikan  dan  dikuasai  oleh  para transmigran  adalah  bagian  dari  tanah  adat penduduk  asli  setempat.  Padahal,  sebelum industri  pertambangan  berkembang,  terutama dengan  pertambangan  terbuka,  klaim  semacam itu  tidak  ada.  Merujuk  pada  tulisan  Doolittle (2011),  pengakuan  terhadap  tanah  yang  sudah diusahakan  oleh  para  transmigran,  tetapi diklaim oleh penduduk asli sebagai pemilik hak properti  ( property  rights ),  kondisi  itu  sangat dipengaruhi  keadaan  politik-ekonomi  yang berkembang  di  daerah  itu.  Dengan  kata  lain, tanah tersebut diklaim oleh penduduk asli tidak terlepas  dari  aktivitas  pertambangan  yang mengakibatkan  harga  tanah  di  tempat  itu menjadi  tinggi.  Harga  tanah  di  Tenggarong Seberang  ini  terus  meninggi.  Dalam  kasus  ini, sertifikat tanah menjadi penting untuk menghindari  klaim-klaim  dari  pihak  lain. Sertifikat  tanah  menjadi  cara  penting  untuk menjamin  rasa  aman  atas  kepemilikan  tanah tersebut.
Adanya politik-ekonomi terhadap tanah termasuk  sumber  daya  alam  yang  ada  di dalamnya  mengakibatkan  sering  terjadi  perang ataupun  konflik  (Ross,  2004).  Pada  tahun  2014 ini, harga tanah setiap hektarnya bisa mencapai 1-1,5 milyar rupiah. Harga itu sangat tergantung pada  potensi  batubara  yang  ada  di  dalam  tanah tersebut.  Harga  itu  tentu  sangat  menggiurkan mereka  yang  ingin  mendapatkan  uang  dengan mudah.  Posisi  sebagai  pemilik  hak  properti ( property  rights )  itu  yang  coba  diangkat  oleh penduduk  asli  untuk  mengkalim  tanah-tanah yang sudah  lama  ‘dikuasai’  oleh  para transmigran.  Adanya  politik-ekonomi  ketika mengklaim  tanah  tersebut  ditunjukkan  pada waktu  pengklaiman  dilakukan.  Ketika  para transmigran  menambah  tanah  yang  akan diusahakan  beberapa  tahun  setelah  mereka bermukim  di  sana,  klaim  atas  tanah  yang digarap  itu  tidak  terjadi.  Pada  saat  itu  pun, permukiman  penduduk  tidak  ada.  Bahkan, untuk  mengusahakan  hutan  belantara  menjadi kawasan  persawahan  ataupun  kebun  pertanian, dibutuhkan  tenaga  dan  keberanian  yang  luar biasa.  Kondisi  tanah  yang  berawa  dan  gambut yang  tebal,  tidak  mudah  untuk  menjadikan kawasan terutama Kertabuana 12 menjadi kawasan  persawahan  ataupun  kebun  seperti sekarang. Artinya, ketika hutan rimba dijadikan sebagai  lahan  pertanian,  penduduk  ‘asli’ Kalimantan  tidak  menggunakan  identitasnya untuk  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut  adalah tanah  ulayat.  Akan  tetapi,  ketika  usaha pertambangan banyak bermunculan dan menyasar  berbagai  tempat  di  Tenggarong Seberang,  di  dalamnya  termasuk  lahan-lahan persawahan yang digarap oleh para transmigran, maka  untuk  menguatkan  pengklaiman  atas tanah  tersebut,  penduduk  ‘asli’  mengggunakan pendekatan tanah ulayat. Mengingat perjuangan para transmigran ketika menjadikan tanah-tanah di  Kertabuana  sangat  luar  biasa,  tetapi  dengan tiba-tiba  diklaim  sebagai  tanah  ulayat;  para petani  transmigran  pun  bertanya:  “Ketika  kami mengusahakan  tanah  ini  dulu,  penduduk  ‘asli’ itu  di  mana?  Tiba-tiba  sekarang  setelah  hutan rimba  dengan  ketinggian  gambut  sekitar  1,5 meter  dirombak  menjadi  persawahan  ataupun kebun, kini tanah-tanah tersebut diklaim sebagai tanah ulayat.”
12 Kertabuana  adalah  sebuah  desa  di Kecamatan  Tenggarong  Seberang  yang  dikelilingi oleh wilayah pertambangan.

## Gambar 3
Lahan Persawahan Transmigran yang Diklaim oleh Masyarakat Pribumi (Masyarakat Separi) di Desa Kerta Buana
Sumber  foto:  Dokumentasi  pribadi.  Foto  diambil tanggal 16 Juli 2014
Akan tetapi, mengangkat identitas etnik dan  tanah  ulayat  ke  ranah  politik  merupakan cara  mudah  untuk  menguasai  tanah-tanah tersebut yang secara de facto dikuasai oleh para transmigran selama puluhan tahun. Oleh karena tanah  itu  tidak  bersertifikat,  maka  secara de jure ,  posisi  petani  yang  sudah  menggarapnya puluhan  tahun  menjadi  lemah.  Mengingat sertifikat  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor Badan Pertahanan Nasional tidak ada, mengakibatkan  tanah  itu  tidak  dapat  dimiliki oleh para transmigran. Informasi yang diperoleh dari  petani,  tanah-tanah  yang  diklaim  sebagai tanah  adat  itu  secara  administrasi  berada  di wialayah  desa  yang  berbeda.  Selain  itu,  tanah itu  pun  sesungguhnya  bukan  tidak  tanpa  surat sama  sekali,  sebab  para  petani  kalaupun  tidak memiliki  sertifikat,  mereka  masih  memiliki bukti  kepemilikan  lain  berupa  surat  keterangan tanah (SKT). Namun, bukti itu tidak diakui oleh kelompok  masyarakat  yang  mengklaim  tanah yang  digarap  petani  itu  (Lihat  Gambar  3). Bahkan peta yang dimiliki petani, termasuk peta dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN berbeda dengan  peta  yang  dimiliki  oleh  kelompok masyarakat  tersebut.  Disebutkan  bahwa  peta yang  tercantum  pada  SKT  ataupun  sertifikat yang  dikeluarkan  oleh  BPN  berlokasi  di  desa lain,  bukan  di  desa  yang  diklaim  oleh  mereka. Hanya  saja,  para  petani  tidak  mau  bersikukuh dengan  status  tanah  yang  dimilikinya.  Petani masih  menunggu  jalan  damai  atau  kompromi. Luas kawasan persawahan yang berada di Desa Kertabuana (sebagai contoh) yang  diklaim oleh masyarakat  pribumi  dalam  hal  ini  masyarakat Separi yang berlokasi di Desa Separi berbatasan dengan Desa Kertabuana) mencapai 34 ha.
Ketika tanah yang tidak bersertifikat itu dikonfirmasi  ke  BPN  Kutai  Kartanegara,  pihak BPN  pun  menegaskan  bahwa  tanah  yang  tidak bersertifikat yang digarap oleh para transmigran sesungguhnya  masuk  kawasan  hutan.  Dengan status  tanah  yang  termasuk  kawasan  hutan negara  maka  tanah  tersebut  seyogyanya  tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat persetujuan pelepasan dari Kementerian Kehutanan.  Kondisi  ini  menyebabkan  posisi penggarap  tanah  yang  sudah  puluhan  tahun menggarap  lahan  tersebut  sangat  lemah,  karena secara undang-undang, para transmigran melakukan  pelanggaran.  Namun  ironis,  karena fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  lahan pertanian  yang  tidak  bersertifikat  itu  berada  di tengah  permukian  penduduk  bahkan  dikelilingi wilayah  pertambangan,  sehingga  aneh  kalau kawasan itu dikategorikan sebagai hutan negara.
Status tanah yang digarap para transmigran sebagai lahan pertanian tetapi tidak bersertifikat  itu  termasuk  bagian  dari  kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak  pernah  dipersoalkan  oleh  pemerintah. Sementara  jika  para  transmigran  melaporkan kondisi  itu  ke  pihak  pemerintah,  para transmigran  itu  akan  dipersalahkan  karena melakukan  aktivitas  pertanian  di  kawasan hutan. Jelas, para transmigran tidak mempunyai bukti  kepemilikan  lahan  yang  sudah  dikelola tersebut,  selain  tanaman-tanaman  budidaya. Namun sangat disayangkan bahwa tenaga, dana, dan perhatian yang dicurahkan untuk mengelola hutan  belantara  tersebut  menjadi  persawahan yang  menghidupi  petani  puluhan  tahun  tidak pernah  dipersoalkan  pemerintah.  Akan  tetapi, ketika ada klaim pihak ketiga, para transmigran tidak  dapat  mengadu  kepada  siapapun  karena status tanah yang masuk sebagai kawasan hutan negara.

## Penutup
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas  pertambangan  batubara  di  Kalimantan Timur  secara  umum  dan  Kutai  Kertanegara secara  khusus  sudah  menjadi  rahasia  umum.
Tanah-tanah  terbuka  dengan  lubang  yang menganga besar mudah ditemukan di sana. Luas lahan  pertanian  yang  berubah  fungsi  menjadi wilayah pertambangan pun berkurang signifikan.  Masifnya  kegiatan  tambang  sudah merangsek  ke  lahan-lahan  pertanian  yang produktif,  bahkan  ada  yang  bersebelahan dengan  permukiman.  Oleh  karena  itu,  kegiatan
tambang dan aktivitas pertanian yang sesungguhnya  dua  aktivitas  yang  saling meniadakan  itu  harus  saling  berdampingan. Aktivitas  tambang  yang  berdekatan  dengan kegiatan  pertanian  sebenarnya  merupakan bentuk  intimidasi  untuk  dapat  menguasai  tanah pertanian  yang  sesungguhnya  masih  produktif tersebut.
Pertumbuhan  tanah  pertanian  yang beralih  fungsi  menjadi  wilayah  tambang menjadi  paradoks  ketika  Kutai  Kertanegara ingin  menjadi  lumbung  padi  di  Provinsi Kalimantan  Timur.  Sebab,  ketika  keinginan  itu disuarakan, pengalihfungsian tanah-tanah pertanian yang  masih  produktif  terus  berlanjut.  Jumlah izin  perusahaan  tambang  terutama  yang  ada  di Kecamatan Tenggarong Seberang yang mencapai  24  unit  pada  tahun  2012  sebagai indikator bahwa pertambangan dijadikan sebagai sektor utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Berkurangnya lahan  pertanian  terutama  sawah  berbanding lurus dengan penurunan volume produksi gabah kering  giling  dari  kecamatan  tersebut.  Hal  ini menjadi  salah  satu  dugaan  oleh  berbagai  pihak penyebab  tidak  beroperasinya  unit  pemroses beras yang terdapat di Tenggarong Seberang.
Kontribusi petani untuk mengalihfungsikan lahan  pertaniannya  menjadi  kawasan  tambang sangat  besar  sekali.  Jual-beli  lahan  pertanian seakan  tidak  bisa  dibendung,  baik  yang dilakukan  secara  sukarela  maupun  dengan terpaksa.  Oleh  karena  itu,  kontribusi  petani terhadap  kerusakan  lingkungan  di  Desa  Kerta Buana besar sekali. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab pengalihan fungsi lahan itu. Sekiranya petani mempunyai sumber pendapatan  lain,  lahan  pertanian  mereka, walaupun  dalam  kondisi  tidak  berproduksi, masih  akan  tetap  dipertahankan.  Akan  tetapi yang  terjadi  sebaliknya,  petani  dengan  lahan yang  mengalami  kerusakan  tidak  mempunyai sumber  pendapatan  lain  sehingga  alternatif ekonomi  lain  ataupun  mencari  lahan  lain dengan menjual lahan yang tidak lagi produktif itu menjadi pilihan.
Upaya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi  wilayah  pertambangan  akan  masih terus  berlangsung.  Walaupun  Perda  tentang Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  sudah diterbitkan,  tetapi  isi  Perda  tersebut  masih menyebutkan bahwa seluruh wilayah kecamatan
merupakan  peruntukan  pertambangan  mineral dan  batubara.  ‘Intimidasi  ruang’  merupakan langkah  mudah  untuk  mengalihfungsikan  suatu lahan  persawahan  menjadi  wilayah  tambang yang  coba  dipertahankan  oleh  petani  dengan segala  usahanya.  Apabila  penghormatan  pada petani  yang  mempertahankan  usaha  pertaniannya tidak  dilakukan,  akan  sulit  untuk  menjadikan Kecamatan Tenggarong Seberang secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum sebagai  lumbung  padi  di  Provinsi  Kalimantan Timur,  apalagi  untuk  tingkat  nasional.  Oleh sebab  itu,  kegiatan  tambang  seharusnya dilakukan jauh dari pemukiman masyarakat dan di  tanah-tanah  marjinal  agar  pertambangan  dan pertanian  tidak  saling  meniadakan.  Ketika  padi tidak  lagi  dapat  dipanen,  dapatkah  kita memakan batu bara?

## Daftar Pustaka
Ansoms,  A.  &  Claessens,  K.  (2011).  “Land relation  and  local  livelihoods  in  the Great Lakes Region”, dalam A. Ansoms dan S. Marysse (Eds.) Natural Resources and Local Livelihoods in the Great  Lakes  Region  of  Africa:  A
Political  Economy  Perspective (hlm.  3- 25). Great Britain: PALGRAVE MACMILLAN.
BPS. (2012). Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka 2012. Tenggarong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. BPS. (2013a). Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka 2013. Tenggarong:  Badan  Pusat  Statistik
Kabupaten Kutai Kartanegara.
BPS. (2013b). Kutai Kartanegara Dalam Angka 2013 . Tenggarong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bintoro,  A.  (2014). “Di  Kaltim  banyak  pilihan, ogah  jadi  petani  padi”  diunduh  dari http://kaltim.tribunnews.com/.  pada  3 Juni 2014.
Doolittle,  A.A.  (2011).  “Redefining  native customary  law.  Struggles  over  property rights  between  native  peoples  and colonial  rulers  in  Sabah,  Malaysia, 1950-1966”,  dalam  M.  R.  Dove,  P.  E. Sajise, & A. A. Doolittle (Eds.) Beyond the  Sacred  Forest (hlm.  151-179).
Durham  dan  London:  Duke  University Press.
Homewood, K., Kristjanson, P., & Trench, P.C. (2009).  “Canging  land  use,  livelihoods, and wildlife conservation in Maasailand”,  dalam  K.  Homewood, dkk.  (Eds.) Staying  Maasai? (hlm.  1- 42).  LLC:  Springer  Science  dan Business Media.
Geenen,  S.  (2011).  “Constraints,  opportunities and  hope:  artisanal  gold  mining  and trade in  South  Kivu (DRC)”. Dalam A. Ansoms  dan  S.  Marysse  (Eds.) Natural Resources and Local Livelihoods in the Great  Lakes  Region  of  Africa:  A Political  Economy  Perspective (hlm. 192-214).  Great  Britain:  PALGRAVE MACMILLAN.
Genske,  D.D.  (2003). Urban  Land:  Degradation, Investigation, Remediation . Verlag,
Berlin, Heidelberg: Springer.
Grizzetti,  B.,  Bouraoui,  f.,  Gooch,  G.D.  & Stálnacke,  P.  (2010).  “Putting  the ‘integration’  in  the  science-policy- stakeholders  interface”.  Dalam    G.D. Gooch,  dan  P.  Stálnacke  (Ed.) Science, Policy,  and  Stakeholders  in  Water Management:  An  Integrated  Approach to  River  Basin  Management (hlm.  17- 28).  London  dan  Washington,  D.C.: Earthscan.
“Inilah  10  Negara  Produsen  Batubara  Terbesar di  Dunia”.  (2012).  Diunduh  dari http://energitoday.com/2012/09/29/inila h-10-negara-produsen-batubara- terbesar-di-dunia/ pada 1 Juli 2014.
Li,  T.M.  (2002).  “Keterpinggiran,  kekuasaan dan produksi: Analisis terhadap transformasi  daerah  pedalaman”,  dalam Tania Murray Li (Ed.) Proses
Transformasi  Daerah  Pedalaman  di
Indonesia (hlm. 3-74). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian Republik Indonesia. (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia . Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kitula, A.G.N. (2006). “The environmental and socio-economic  impacts  of  mining  on local  livelihoods  in  Tanzania:  A  case
study  of  Geita  District”,  dalam Journal of Cleaner Production 14 , 405-414.
Kottak,  C.P.  (2006).  “The  new  ecological anthropology”,  dalam  N.  Haenn  dan R.R.  Wilk  (peny.) The  Environment  in Anthropology:  A  Reader  in  Ecology,
Culture,  and  Sustainable  Living (hlm. 40-52) . New  York  dan  London:  New York University Press.
Kumasi,  T.C.  &  Asenso-Okyere,  K.  (2011).
Responding to Land Degradation in the
Highlands of Tigray, Northern
Ethiopia .  IFPRI  Discussion  Paper 01142.  December  2011.  Washington, D.C. dan Ethiopia: Eastern and Southern Africa Regional Office.
Kunanayagam,  R.,  &  Young,  K.  (2002). “Mining,  environmental  impact  and dependent communities. The view from below  in  East  Kalimantan”,  dalam  P. Hirsch  dan  C.  Warren  (Editor) The
Politics  of  Environment  in  Southeast Asia . London dan New York: Routledge.
Mishra,  P.P.  (2009).  “Coal  mining  and  rural livelihoods:  Case  of  the  Ib  Valley Coalfield, Orissa”, Economic  and Political Weekly , 44 (44), 117-123.
Muradian,  R.,  Folchi,  M.,  &  Martinez-Alier,  J. (2004). “’Remoteness’ and environmental conflicts:  some  insights  from  the political ecology and economic geography of copper”. Int. J. Sustainable Development,  7 (3), 1-20.
Muradian,  R.  &  Martinez-Alier,  J.  (2001). “Trade  and  the  environment:  from  a ‘Southern’ perspective”. Ecological Economics, 36 , 281-297.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Kutai
Kartanegara Tahun 2013-2033.
Pinto-Correia,  T.  &  Breman,  B.  (2008). “Understanding  marginalisation  in  the periphery  of  Europe:  a  multidimensional process”,  dalam  Floor  Brouwer,  Teunis van  Rheenan,  Shivcharn  S.  Dhillion,  &
Anna
Martha Elgersma
(Ed.), Sustainable  Land  Management:  Strategies to  Cope  with  the  Marginalisation  of
Agriculture (hlm.  11-41.) . Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
Ravnborg, H.M. (2003). “Poverty and Environmental  Degradation  in  the Nicaraguan Hillside”. World Development, 31 (11), 1933-1946.
Robinson,  K.  M.  (1986). Stepchildren  of Progress.  The  political  economy  of development  in  an  Indonesian  mining town .  Albany:  State  of  University  of New York Press.
Ross,  M.L.  (2004).  “What  do  we  know  about natural  resourches  and  civil  war?”
Journal  of  Peace  Research, 41 (3), 337-356.
Sagawe,  T.  (1989).  “Mining  as  an  agent  for regional  development:  the  case  of  the Dominican  Republic”, Geography , 74 (1), 69-71.
Seale,  D.  (2012).  Book  Review    “Floor
Brouwer, Teunis van Rheenan, Shivcharn S. Dhillion, dan Anna Martha
Elgersma  (editor),  Sustainable  Land Management:  Strategies  to  Cope  with the  Marginalisation  of  Agriculture .
Cheltenham, UK: Edward Elgar
Publishing  Limited” J.  Agric  Environ
Ethicts 25 , 765-785. Supalla, R.J. & J.R. Gray. (1977). “Local Socio- Economic Impacts from Coal
Developments in the Southwest’. Western Journal of Agricultural Economics , 1 (1), 201-205.
Vivian,  J.  (1994). Environmental  Degradation and  Social  Integration .  Briefing  Paper 3, World Summit for Social Development, November 1994. Geneva:
Unit  Nations  Research  Institue  for Social Development.