E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI KONSTITUSIONAL COMPLAINT
Benito Asdhie Kodiyat MS, Eza Ista Maulida Sinaga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara Email: benitoasdhie@umsu.ac.id, ezaista.maulida@gmail.com

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  membawa  Indonesia  menuju  demokrasi  yang  lebih  baik.  Hal  ini disebabkan  oleh  adanya  lembaga  terpisah  yang  secara  khusus  menjaga  martabat  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia, sehingga segala tindakan yang berkaitan dengan konstitusi dapat ditanggapi secara khusus ke pengadilan  konstitusi.  Selain  itu,  posisi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  struktur  kelembagaan negara  sebagai  lembaga  yang  setara  dengan  majelis  konsultatif  rakyat,  majelis  perwakilan, dewan perwakilan daerah, presiden, mahkamah agung dan komisi yudisial telah menegaskan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  tinggi  di  koridor kewenangannya.  Penelitian  adalah  alat  dasar  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan  dan  diolah  dilakukan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana konsep  pengaduan  konstitusional  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  konstitusional  warga negara,  bagaimana  alternatif  penerapan  kewenangan  pengaduan  konstitusional  di  Indonesia. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  keluhan  konstitusional  adalah  salah  satu  mekanisme pertahanan  bagi  warga  negara  untuk  mempertahankan  hak  konstitusional  mereka  melalui pengadilan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara.

## Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah, Konstitusi

## Abstract
The  constitutional  court  brought  Indonesia  towards  a  better  democracy.  This  is  due  to  the existence  of  a  separate  institution  that  specifically  safeguards  the  dignity  of  the  1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest norm in Indonesia, so that any actions related to the constitution can be responded specifically to the constitutional court. In addition, the position of the constitutional court in the state institutional structure as an institution that is  equal  to  the  people's  consultative  assembly,  the  house  of  representatives,  the  regional representative  council,  the  president,  the  supreme  court  and  the  judicial  commission  has affirmed that the constitutional court is an institution that has high authority in the corridors of its authority. The research is a basic tool in the development of science and technology. This is  because  research  aims  to  express  the  truth  systematically,  methodologically,  and consistently.  Through  the  research  process  analysis  and  construction  of  data  that  has  been collected  and  processed  is  conducted.  the  problem  in  this  research  is  how  is  the  concept  of constitutional complaints as a form of protection of citizens' constitutional rights, how is the alternative application of constitutional complaints authority in Indonesia. The result of this research  is  that  constitutional  complaints  are  one  of  the  defense  mechanisms  for  citizens  to defend their constitutional rights through the courts against the exercise of state power.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174

## Keywords: Authority, Court, Constitution

## PENDAHULUAN
Kelahiran Mahkamah Konstitusi membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini karena adanya suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menjaga martabat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia, sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan konstitusi dapat ditanggapi secara khusus pula di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, posisi Mahkamah Konstitusi dalam struktur kelembagaan negara sebagai lembaga  yang  sejajar  dengan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden,  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  telah mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki otoritas tingi dalam koridor kewenangannya.
Pasal  24C  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 Juncto Pasal  10  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan fungsinya mengawal  konstitusi,  Mahkamah Konstitusi mempunyai  4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban  dengan  perincian  sebagai  berikut:  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  ( judicial  review ),  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  dasar  ( disputes regarding state institution’s authority ),  memutus  pembubaran  partai  politik  ( political  party’s  dissolution )  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ( disputes regarding General Election’s result ), dan wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden/Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  dan/atau  pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 80 negara di seluruh dunia yang telah mendirikan Mahkamah  Konstitusi  (Arief  Ainul  Yaqin,  2018,  h.  1).  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh Mahkamah Konstitusi di satu negara dengan negara lainnya memang bisa berbeda-beda. Akan tetapi, di antara beragam kewenangan berbeda-beda itu, ada satu kewenangan utama yang pasti dimiliki  oleh  semua  Mahkamah  Konstitusi  di  seluruh  dunia,  yakni  kewenangan  pengujian konstitusional atau yang disebut juga dengan judicial review .
Fungsi  atau  kewenangan judicial  review itulah  yang  menjadi  dasar  pembentukan Mahkamah Konstitusi sejak pertama kali digagas oleh Hans Kelsen (Arief Ainul Yaqin, 2018, h.  2).  Berdasarkan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  ketika  terdapat  pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum  atau  regulasi  dapat  diluruskan  melalui  salah  satu  kewenangannya  yaitu  mekanisme judicial review .
Keberadaan  mahkamah  konstitusi  sangat  penting  dalam  mewujud  nyatakan  gagasan negara  hukum  dan  demokrasi,  sebagaimana  dimaksud  ketentuan  Pasal  1  ayat  2  dan  ayat  3 Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  yang  salah  satu  ciri  pentingnya  adalah dijaminnya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 13). Artinya, jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional dimaksud maka harus
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
disediakan  mekanisme  sebagai  upaya  hukum  untuk  mempertahankan  hak-hak  konstitusional tersebut melalui proses peradilan konstitusional (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 13).
Upaya hukum demikian tidak cukup hanya melalui mekanisme  yang ada saat itu  yaitu pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  sebab pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara bukan hanya dan tidak selalu terjadi karena  adanya  norma  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia 1945, melainkan juga dapat terjadi karena adanya tindakan atau kelalaian lembaga negara atau pejabat public ( state institutions, publics officials ) (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 13).
Sebagai contoh, mengenai perkara penangkapan orang gara-gara mengambil kayu kebun miliknya oleh aparat, padahal kayu yang diambil hanya untuk keperluan rumah tangga dan tidak menimbulkan  efek  luas,  namun  akibat  adanya  salah  tafsir  oleh  penegak  hukum  di  lapangan, orang  tersebut  menjadi  tersangka illegal  loging (Heru  Setiawan,  2017,  h.  16).  Tidak fair memang  jika  kesalahan  tafsir  dari  lembaga  publik  mengenai  pelaksanaan  suatu  aturan perundang-undangan dengan nyata merugikan hak konstitusional warga negara. Menghadapi permasalahan  tersebut  perlu  rasanya  Mahkamah  Konstitusi  mengadopsi  kewenangan constitutional  complaint atau  Pengaduan  Konstitusional  yang  merupakan  salah  satu  bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan yang kewenangan untuk mengadilinya.
Pengaduan  konstitusional  merupakan  pengaduan  yang  diajukan  oleh  perorangan  ke Mahkamah  Konstitusi  terhadap  perbuatan  (atau  kelalaian)  suatu  lembaga  publik  yang mengakibatkan  terlanggarnya  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  konstitusional  orang  yang bersangkutan (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 2). Lazimnya hal itu baru dilakukan dan baru dapat  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  jika  semua  jalan  penyelesaian  melalui  proses peradilan  yang  tersedia  bagi  persoalan  tersebut  telah  tidak  ada  lagi  ( exhausted ).  Objek pengaduan  konstitusional  dapat  ditujukan  terhadap  badan-badan  pemerintahan,  putusan pengadilan, atau undang-undang (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 2).
Padahal,  alasan  utama  diadopsinya  mekanisme  peradilan  konstitusional  ( constitutional adjudication )  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  yang  ditandai  dengan  dibentuknya Mahkamah  Konstitusi,  adalah  agar  konstitusi  ( in  casu Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  1945)  sungguh-sungguh  dijalankan  atau  ditegakkan  dalam  praktik  sehingga konkordan  dengan  dianutnya  paham  negara  hukum  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  1945  (I  Dewa  Gede  Palguna,  2013,  h.  3).  Mengagungkan  pengakuan  hak  asasi manusia tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara (Pan Mohamad Faiz, 2005, h. 4).
Ketiadaan  pengaduan  konstitusional  sebagai  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakpastian  hukum  di  masyarakat  karena  jika  keadaan demikian berlangsung terus menerus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan  negara  hukum  sebagai  salah  satu  gagasan  pokok  yang  mendasari  dilakukannya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sekaligus merupakan jiwa  dari  keseluruhan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  sebagai sebuah sistem (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 5). Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia hanya akan menikmati prioritas yang pantas jika badan peradilan khusus, in casu mahkamah  konstitusi  melaksanakan  kewenangan  pengaduan  konstitusional  terhadap  kasus- kasus  nyata  yang  muncul  dalam  praktik  (I  Dewa  Gede  Palguna,  2013,  h.  7).  Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep  pengaduan  konstitusional  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  konstitusional  warga negara, bagaimana alternatif penerapan kewenangan pengaduan konstitusional di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ).  Sesuai  jenis  dan  sifat  penelitiannya,  maka  sumber  data  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa;  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian  ini  terdiri  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  makalah  dan  artikel  ilmiah  yang  dapat memberi  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer.  Sedangkan  bahan  hukum  tersierberupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang Mahkamah Konstitusi.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam  penilitian  dimaksud  dengan  cara offline maupun online .  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan pendekatan  perundang-undangan.  Maka  analisa  bahan  hukum  dilakukan  adalah  dengan menggunakan  metode  analisa  konten  ( centent  analysis  method )  yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

## PEMBAHASAN
Konsep  Pengaduan  Konstitusional  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Konstitusional Warga Negara

## Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Negara Hukum
Konstruksi ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  1945    secara  normatif  telah  menegaskan  paham  konstitusional  sebagai  dasar penyelenggaraan negara (Ismail Hasani, 2013, h. 505). Pasal 1 ayat 2Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  1945  menyebutkan  bahwa  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sedangkan pada Pasal 1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945,  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.  Rumusan  dua  ayat  yang  disepakati  pada  perubahan  ketiga  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945  merupakan  tonggak  penegasan  demokrasi  konstitusional  Indonesia
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
(Ismail Hasani, 2013, h. 505).  Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum.Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui (Hamzah Baharuddin, 2010, h. 9).
Hak  konstitusional  yang  dicantumkan  dalam  konstitusi  akan  menjadi  bagian  dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus  juga  berarti  pembatasan  terhadap  kekuasaan  negara  (I  Gede  Dewa  Palguna,2013: 111).  Selanjutnya,  sebagai  bagian  dari  konstitusi  maka  hak-hak  konstitusional  itu  harus dilindungi,  sehingga  diperlukan  suatu  mekanisme  untuk  mewujudkan  perlindungan  atas  hak konstitusional  tersebut.  Mekanisme  atau  jalan  hukum  bagi  perlindungan  terhadap  hak konstitusional  tersebut  dapat  berupa  mekanisme  yudisial  (melalui  proses  peradilan)  maupun non yudisial (di luar proses peradilan) (Galuh Candra Purnamasari, 2017, h. 248).
Perlindungan  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara  juga  berkaitan  dengan  teori kedaulan  rakyat.  Teori  Kedaulatan  rakyat  menjadi  alternatif  atas  terjadinya  sekularisasi (pemisahan  dasar  kekuasaan  raja  dari  Tuhan).  Di  dalam  teori  ini,  dikatakan  bahwa  raja  atau pemerintah itu berkuasa bukan karena Tuhan melainkan karena social contract di mana rakyat meresidukan  sebagian  hak  asasi  manusianya  untuk  diurus  oleh  raja  demi  kepentingan bersama.Adagium  yang  dikembankan  tidak  lagi vox  Dei sebagai  dasar  kekuasaan  raja  tetapi diganti  dengan vox  populi  vox  dei. Akhirnya,  pemimpin  hanya  menerima  residu  berdasarkan konstitusi dan bukan sebaliknya (Majda El Muhtaj, 2005, h. 46).
Di dalam perkembangan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut tidak serta merta dapat menjamin keadilan substantif yang terkandung dalam konstitusi. Terbukti dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, banyak perkara Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan bagian dari problematika praktek atau permasalahan aplikasi ( application of norm ) yang sejatinya bukan disebabkan berlakunya norma  dalam  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 ( constitutional  problem )  nemun  tetap  mengusik  rasa  keadilan  hak-hak  konstitusional  para warga yang notabene tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  yaitu pengaduan konstitusional ( constitutional complaint ) (Majda El Muhtaj, 2005, h. 836).
Perlindungan hak-hak konstitusional akan menikmati pengutamaan yang memadai hanya jika  Mahkamah  Konstitusi  diberi  kewenangan  melakukan  pengujian  konstitusional  terhadap kasus-kasus nyata dalam praktik (I Dewa Gede Palguna, 2013: 176). Dengan kata lain, adanya kewenangan  mahkamah  konstitusi  untuk  mengadili  perkara  Pengaduan  Konstitusional ( constitutional  complaint )  adalah  jaminan  bahwa  hak-hak  konstitusional  akan  benar-benar ditaati dalam praktik (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 176).

## Urgensi Kewenangan Pengaduan Konstitusional
Konstitusi  Indonesia  telah  menegaskan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara hukum.Norma ini bermakna dalam Negara Republik  Indonesia, hukum  merupakan urat  nadi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
seluruh aspek kehidupan. Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia ( basic rights ) (Jimly Asshiddiqie, 2010, h. 343).
Suatu  negara  hukum  mengharuskan  adanya  pengakuan  normatif  dan  empiris  terhadap prinsip  supremasi  hukum,  yaitu  bahwa  semua  masalah  diselesaikan  dengan  hukum  sebagai pedoman  tertinggi.  Pengakuan  normatif  mengenai  supremasi  hukum  terwujud  dalam pembentukan  norma  hukum  secara  hierarkis  yang  berpuncak  pada  supremasi  konstitusi. Sedangkan  secara  empiris  terwujud  dalam  perilaku  pemerintahan  dan  masyarakat  yang mendasarkan  pada  aturan  hukum  (Melalui,  https://  jekisepriady  .blogspot.  com/  2019 /02/efektivitas-lembaga-negara-dalam-sistem.html)
Konsekuensi  logis  dari  kenyataan  bahwa  tanpa  konstitusi  negara  tidak  mungkin terbentuk,  maka  konstitusi  menempati  posisi  yang  sangat  krusial  dalam  kehidupan ketatanegaraan suatu negara, ibarat “perjalanan cinta Romeo dan Juliet yang setia dan abadi” (Dahlan Thaib, dkk, 2015, h. 54).
Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi yang tidak terlepas dari  tiga  hal,  yaitu  konstitusi,  konstitusional  dan konstitusionalisme.Konstitusi  adalah  segala ketentuan  dan  aturan  mengenai  ketatanegaraan  atau  Undang-Undang  Dasar  suatu negara.Konstitusional  adalah  segala  tindakan  atau  perilaku  yang  didasarkan  konstitusi  dan konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Salah satu unsur dari negara hukum adalah pemenuhan terhadap hak- hak dasar warga negara dan paham konstitusi. (Achmad Edi Subiyanto, 2012, h. 3).
Ruang  lingkup  paham  konstitusi  (konstitusionalisme)  terdiri  dari:  (Melalui, http://jeritansangpenyair.blogspot.com/2010/04/konstitusionalisasi-hukum-islam.html)
1) Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
2) Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
3) Peradilan yang bebas dan mandiri
4) Pertanggung  jawaban  kepada  rakyat  (akuntabilitas  publik)  sebagai  sendi  utama  dari asas kedaulatan rakyat.
Di Indonesia, diakuinya hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta hak-hak warga negara Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Terhadap hak-hak tersebut, tentunya negara harus menghormati, melindungi atau memenuhi, di samping juga adanya hak warga negara yang timbul karena adanya kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan demikian pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di level negara harus mendapat jaminan dalam konstitusi negara  dan  peraturan  perundang-undangan  turunan  dari  konstitusi  negara  tersebut  (Dahlan Thaib, dkk, 2015, h. 54).
Hak-hak  tersebut  jika  dilanggar  atau  bahkan  diabaikan  oleh  produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  aparatur  negara,  adakah  mekanisme  hukum  yang  tersedia  untuk  menjamin hak-hak konstitusional, karena hak-hak tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
dan melindungi hak-hak dasar warga negara (Melalui, https://text- id.123dok.com/document/oz1dgvz9-penegakan-hak-konstitusional-melalui-constitutional- complaint-sebagai-perwujudan-negara-hukum.html)
Indonesia telah menjadikan constitutional review sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional tersebut. Haruslah diakui bahwa kehadiran mekanisme constitutional review di Indonesia  melalui  Mahkamah  Konstitusi  telah  banyak  member  sumbangan  bagi  penyehatan sitem ketatanegaraan dan hukum nasional. Pada masa lalu banyak sekali undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah (dan DPR hanya dijadikan semacam rubber stamp ) tanpa bisa  dibatalkan  meski  isinya  diindikasikan  kuat  melanggar  Undang-Undang  Dasar  (Dahlan Thaib, dkk, 2015, h. 54).
Perubahan  atas  undang-undang  yang  bermasalah  pada  masa  lalu  hanyalah  dapat dilakukan  melalui legislative  review yang  dalam  praktiknya  sangat  ditentukan  oleh pemerintah.Bahkan kasus perubahan RUU Penyiaran tahun 1997 menjadi noda hitam yang sulit dihapus  dari  sejarah  perjalanan  legislasi  Indonesia.  Saat  itu  RUU  Penyiaran  tersebut    sudah dibahas dan diperdebatkan dalam waktu  yang lama di DPR sampai akhirnya pemerintah dan DPR menyetujui untuk diundangkan.Akan tetapi, begitu disampaikan kepada presiden untuk ditandatangani  dan  diundangkan  ternyata  presiden  menolak  dan  meminta  RUU  itu  dibahas kembali  untuk  diubah isinya  sesuai  dengan kehendak presiden  (Dahlan Thaib,  dkk, 2015, h. 54).
Bahwa  dengan  lahirnya  Mahkamah  Konstitusi,  semua  undang-undang  yang  dinilai bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  dapat  dimintakan constitutional review untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  1945  atau  inkonstitusional  sehingga  tak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat. Apabila  dilihat  dari  segi  batu  ujinya, constitutional  review terbatas  hanya  pada  pengujian- pengujian  yang  dilakukan  untuk  menilai  dan  menguji  konstitusionalitas  suatu  norma  hukum dengan menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya (Arief Ainul Yaqin, 2018, h. 25).
Konsep constitutional  review berkembang  dari  gagasan  modern  tentang  sistem pemerintahan  demokratis  yang  didasarkan  atas  ide-ide  negara  hukum  ( rule  of  law ),  prinsip pemisahan  kekuasaan  ( separation  of  power ),  serta  perlindungan  dan  pemajuan  hak  asasi manusia ( the protection of fundamental rights ). Dalam constitutional review terdapat 2 (dua) tugas pokok yakni: (Melalui, https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-evaluasi/page/3)
1) Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan kata lain, constitutional  review dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya  pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan lainnya;
2) Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.
Permasalahan mekanisme constitutional review di Indonesia adalah pembatasan bahwa yang  dapat  dilakukan  pengujian  konstitusionalitas  hanyalah  norma  yang  ada  dalam  suatu
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
undang-undang. Dapat disimpulkan dari hal tersebut bahwa pembentuk undang-undang seakan- akan  berasumsi  bahwa  pelanggaran  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara  hanya  terjadi karena norma undang-undang.
Terhadap hal tersebut, pelanggaran hak konstitusional tentunya juga dapat terjadi akibat dari penerapan suatu norma undang-undang, interpretasi para penegak hukum terhadap undang- undang tersebut, atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara maupun pejabat publik juga dapat  menyebabkan  kerugian  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara.  Sehingga,  bukan semata-mata hanya undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara. Namun untuk  masalah pelanggarn hak konstitusional  warga negara  yang diakibatkan oleh kebijakan atau  kelalaian  pemerintah  atau  pejabat  publik  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  mekanisme constitutional review yang hanya menguji sebatas norma dalam suatu undang-undang.
Saat  ini  terdapat  beberapa  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  yang  mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional bagi sebagian orang.Namun sampai saat ini belum adanya upaya hukum  yang dapat  dilakukan oleh pihak  yang hak konstitusionalnya terlanggar akibat dari dikeluarkannya suatu kebijakan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan  problematika  dilapangan  karena  pada  dasarnya  negara  memberikan  jaminan perlindungan hak konstitusional yang tercermin dalam setiap pasal di Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  1945  namun  sampai  saat  ini  belum  ada  saluran  hukum  yang  dapat dilakukan.
Fakta-fakta  diatas  menunjukkan  bahwa constitutional  review di  Indonesia  masih memiliki dua kelemahan yaitu:
1) Sempit  dan  terbatasnya  ruang constitutional  review di  Indonesia  karena  hanya  mencakup norma dalam suatu undang-undang saja;
2) Tidak adanya perlindungan bagi warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar akibat dari kelalaian atau perbuatan yang dibuat oleh lembaga negara ataupun pejabat publik. Fakta empiris  yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak perkara  yang diajukan ke Mahkamah  Konstitusi  yang  terindikasi  melanggar  hak  konstitusi,  sementara  semua  upaya hukum yang telah ada ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diterima atau ditarik kembali oleh  pengadu  sebelum  proses  peradilan  dilakukan,  oleh  karena  itu  tidak  tersedianya kewenangan mengadili  perkara tersebut  di  Mahkamah Konstitusi, bahkan di  semua lembaga peradilan di Indonesia.
Menanggapi  permasalahan-permasalahan tersebut,  perlu kiranya Mahkamah Konstitusi menambahkan pengaduan konstitusionalke dalam kewenangannya. Tidak adanya kewenangan Mahkamah  Konstitusi  RI  untuk  mengadili  perkara    pengaduan  konstitusional  menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum ( judicial remedy ) melalui mekanisme peradilan konstitusional ( constitutional adjudication ) untuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan karena inkonstitusionalitas norma undang-undang melainkan karena adanya perbuatan  maupun  kelalaian  lembaga  negara  atau  pejabat  publik  ( state  institutions,  public officials ) (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 4).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
Sementara semua upaya hukum yang tersedia berdasarkan sistem yang berlaku saat ini telah ditempuh oleh pihak pengadu atau pelapor ( complainant ) (I Dewa Gede Palguna, 2013, h.  5).  Salah  satu  akibatnya,  banyak  permohonan  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  RI yang  secara  substansial  merupakan  pengaduan  konstitusional,  dinyatakan  “tidak  dapat diterima” ( niet ontvankelijk verklaard ) dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 5). Jika keadaan demikian berlangsung terus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945  dan  sekaligus  merupakan  jiwa  dari  keseluruhan  ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sebuah sistem (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 5).
Tiga objek pengaduan konstitusionalini masih berkembang karena bukan tidak mungkin pejabat  negara  atau  lembaga  negara  melakukan  penzaliman  yang  melanggar  hak-hak konstitusional  (I  Dewa  Gede  Palguna,  2013,  h.  5).  Melalui  pengaduan  konstitusional,  setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar, tetapi tidak ada lagi jalur pengadilan yang dapat  menyelesaikannya  karena  semua  upaya  hukum  sudah  ditempuh  dan  sudah  final,  yang bersangkutan  dapat  mengajukan  perkara  ke  Mahkamah  Konstitusi  melalui  pengaduan konstitusional (Melalui, http://ahmadfurkoninglar.blogspot.com/2012_11_26_archive.html) Sebagai  salah  satu  mekanisme  perlindungan  hak-hak  konstitusional  warga  negara, pengaduan  konstitusional  lebih  kuat  jika  dibandingkan  dengan constitutional  review ,  baik dalam  bentuk  abstrak  maupun  konkret.Hal  itu  dikarenakan  dalam  pengaduan  konstitusional individu  warga  negara  secara  langsung  dapat  membawa  masalah  pelanggaran  terhadap  hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam mekanisme constitutional review akses ke Mahkamah Konstitusi itu hanya dapat dilakukan secara tidak langsung (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 310).
Berdasarkan  uraian  diatas  jelas  bahwa  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk mengadili  perkara  pengaduan  konstitusional  merupakan  sesuatu  yang  melekat  dalam  fungsi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan constitutional review (I Dewa Gede Palguna, 2013, h.  310).  Pemberian  kewenangan  mengadili  perkarapengaduan  konstitusional  kepada Mahkamah  Konstitusi  dinilai  akan  memberi  kontribusi  pada  upaya  untuk  memperkuat penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar manusia pada umumnya dan  warga  negara  pada  khususnya,  mengintensifkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersebut dan  sekaligus  mempertegas  derajat  konstitusional  hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan  itu  (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 311).
Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut latar belakang historisnya memang tidak bisa dipisahkan dari tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga  negara.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Donald  L.  Horowitz  “ Constitutional  courts  can contribute to making a new regime not merely a democracy but a state governed by law and respectful of its citizens ” (Mahkamah Konstitusi dapat berkontribusi untuk menciptakan sebuah rezim baru, tidak hanya demokrasi tetapi juga pemerintahan yang berdasarkan atas hukum yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
menghormati hak-hak konstitusional warganya) (Arief Ainul Yaqin, 2018, h. 15).
Hanya jika Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengadili kasus-kasus nyata yang  lahir  dalam  praktik  seperti  itulah  baru  dapat  dikatakan  bahwa  hak-hak  dan  kebebasan- kebebasan  yang  dijamin  oleh  konstitusi  itu  telah  menikmati  atau  menempati  prioritas  yang pantas (Arief Ainul Yaqin, 2018, h. 15).
Bagi  negara-negara  yang  sedang  mengalami  proses  transisi  menuju  demokrasi, pengaduan  konstitusional  dipandang  bukan  sekedar  jaminan  perlindungan  hak-hak konstitusional  warga negara terhadap perbuatan sewenang-wenang penguasa melainkan juga sebagai  sarana  penting  untuk  membangun  demokrasi  konstitusional  yang  berlandaskan  pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (Arief Ainul Yaqin, 2018, h. 15).
Selain  itu,  sebagai  instrument  khusus  perlindungan  hak-hak  konstitusional  seseorang, pengaduan konstitusional memberi warga negara suatu hak untuk memasuki sengketa hukum melawan  negara,  beserta  aparatnya.  Dengan  demikian,  berarti  pengaduan  konstitusional memfasilitasi integrasi warga negara dalam proses pengelolaan negara dan masyarakat (Arief Ainul Yaqin, 2018, h. 15).

## Alternatif Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia

## Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Lembaga  yang  Berwenang  Mengadili  Pengaduan Konstitusional
Terjadinya  perubahan  fundamental  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  yaitu  dari sistem  supremasi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  menjadi  sistem  supremasi konstitusi,  membawa  satu  pertanyaan  mendasar  sebagai  konsekuensi  logisnya:  siapa  yang menjamin  bahwa  seluruh  praktik  ketatanegaraan  Indonesia  benar-benar  tidak  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau bagaimana caranya agar Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945  itu benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari. Dari pertanyaan inilah kemudian lahir kebutuhan akan adanya suatu lembaga yang bertugas untuk menjamin bahwa UUD NRI 1945 benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Mahkamah Konstitusi RI (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 544).
Secara sederhana, konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis guna menata  dan  mengatur  pokok-pokok  struktur  dan  fungsi  lembaga-lembaga  negara,  termasuk dalam hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu (Saldi Isra, 2019, h. 1). Wacana tentang kemungkinan penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia  tentunya  tidak  terlepas  dari  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengaduan Konstitusional yang notabene berada dalam ranah pengujian  konstitusional  ( constitutional  review )  jelas  berada  dalam  area  kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Melekatnya  secara  teoritis  kewenangan  mengadili  perkara  Pengaduan  Konstitusional pada  Mahkamah  Konstitusi  juga  dapat  dijelaskan  berdasarkan  ciri  khas  atau  karakteristik mahkamah  konstitusi  sebagai  organ  atau  lembaga  yang  diberi  fungsi  untuk  melaksanakan constitutional review (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 312).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
Pentingnya kewenangan untuk mengadili perkara Pengaduan Konstitusional itu diberikan kepada  mahkamah  konstitusi  bukan  semata-mata  dikarenakan  bahwa  warga  negara  akan bersengketa secara hukum dengan negara, melainkan juga karena adanya karakter yang spesifik dari  Pengaduan  Konstitusional  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap  negara  dalam hubungannya  dengan  subjek  yang  berhak  untuk  mengajukan  pengaduan,  objek  pengaduan, aturan-aturan  khas  yang  berkait  dengan  prosedur  pengaduan  dan  penerimaan  pengaduan  itu, serta konsekuensi-konsekuensi yuridis penerimaan pengaduan tersebut (I Dewa Gede Palguna, 2013,  h.  312).  Namun  kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  struktur  ketatanegaraan Indonesia nyatanya telah mendukung untuk mewadahi Pengaduan Konstitusional .
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  adalah  untuk melaksanakan melaksanakan fungsi constitutional review. Salah satu dari tugas constitutional review adalah  melindungi  hak-hak  konstitusional  warga  negara  dari  pelanggaran  yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Pengaduan Konstitusional adalah salah satu perwujudan  atau  bentuk  dari constitutional  review tersebut  (I  Dewa  Gede  Palguna,  2013,  h. 312).
Terjelmanya  atau  ditaatinya  konstitusi  dalam  praktik  merupakan  syarat  untuk mewujudkan  konstitusi  (Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945)  sebagai  undang- undang dasar yang mencerminkan gagasan kedaulatan rakyat dan gagasan negara hukum yang dijadikan acuan dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945. Menerima kehadiran Mahkamah Konstitusi RI sebagai bagian tak terpisahkan dari cita cita mewujudkan negara hukum dengan menerapkan  prinsip  supremasi  konstitusi  berarti  secara  teoritik  juga  menerima  kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengadili perkara Pengaduan Konstitusional yang merupakan bagian dari fungsi constitutional review Mahkamah Konstitusi RI guna memberi perlindungan yang maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 312).

## Alternatif  Dasar  Kewenangan  Pengaduan  Konstitusional  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sebagai hasil olah pikir manusia pada zamannya, hukum dalam bentuk apapun termasuk konstitusi  atau  undang-undang  dasar  mungkin  terasa  sulit  mengikuti  perkembangan  zaman. Apalagi konstitusi merupakan resultante atau kesepakatan lembaga yang membuatnya sesuai dengan  keadaan  sosial,  politik,  ekonomi  pada  saat  dibuat  (Saldi  Isra,  2010,  h.  221).  Agar menjadi tidak tertinggal dengan kebutuhan hukum masyarakatnya, perubahan menjadi sesuatu yang niscaya. Secara hukum, keniscayaan tersebut pulalah yang menjadikan sebuah konstitusi harus  merumuskan  pengaturan  bagaimana  mengubah  konstitusi  itu  sendiri  (Saldi  Isra,  2010: 221).
Dimilikinya  kewenangan  mengadili  Pengaduan  Konstitusional  merupakan  tuntutan kebutuhan  hanya saja untuk mewujudkannya tidaklah mudah sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi RI diatur dan ditentukan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945.  Artinya,  secara  legal  formal,  jika  hendak  menambahkan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
kewenangan  mengadili  perkara  Pengaduan  Konstitusional  kepada  Mahkamah  Konstitusi  RI maka hal itu harus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (I Dewa Gede Palguna, 2013: 583). Sementara pada saat ini melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bukanlah hal yang mudah, baik secara politik maupun prosedural (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 583).
Tatkala  rencana  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 mulai dibicarakan pada Sidang Umum MPR 1999, seluruh fraksi yang ada di MPR (11 fraksi) hasil Pemilihan Umum 1999 menyepakati 5 hal dalam melakukan perubahan terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu: (I Dewa Gede Palguna, 2013, h. 494).
a) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
b) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
d) Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditiadakan serta hal-hal normative dalam penjelasan dimaksukkan ke dalam pasal-pasal.
e) Perubahan dilakukan dengan cara addendum.
Berdasarkan uraian diatas, untuk menambahkan kewenangan Pengaduan Konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi haruslah berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

## Tanpa  Melalui  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Argumentasi  perlindungan  hak  konstitusional  baru  muncul  setelah  lahirnya  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), khususnya dalam ketentuan tentang siapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu Pasal 51 ayat 1 UU MK yang pada intinya menyatrakan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon  dalam  permohonan  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945  adalah  pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu  undang-undang    (I  Dewa  Gede  Palguna, 2013, h. 564).
Pengaduan Konstitusional telah yang menjadi kebutuhan untuk pengoptimalan terhadap perlindungan  hak  konstitusional  warga  negara.  Namun  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi dilimitasi  di  pasal  24C  ayat  1  dan  sulitnya  dilakukan  perubahan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia 1945. Adapun realitas fakta empirik terhadap tuntutan perlunya diperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dibiarkan begitu saja, konsekuensi sebagai negara  hukum  yang  melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  haruslah  berbanding  lurus dengan  implementasinya,  oleh  karena  itu  diperlukan  alternatif  lain  untuk  memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## Alternatif Mekanisme Pelaksanaan Pengaduan Konstitusional
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
Ada  beberapa  persyaratan  yang  harus  dipertimbangkan  jika  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia  hendak  mengadopsi  mekanisme  pengaduan  konstitusional , yaitu : (Pan Mohamad Faiz. 2016, h. 114-115)
1) Struktur organisasi di Mahkamah Konstitusi RI harus diperkuat terutama penambahan jumlah  peneliti  konstitusi  yang  terlatih  dan  berpengalaman  dan  panitera  untuk medukung peradilan konstitusi dalam memeriksa kasus dan membuat keputusan.
2) Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  diberikan  kewenangan  melakukan  pemeriksaan pendahuluan oleh hakim panel, bukan oleh pendaftar atau pegawai administrasi, untuk memilah apakah sebuah kasus dapat diuji lebih lanjut di pengadilan untuk diperiksa atau seharusnya langsung dihentikan. Mekanisme penyaringan ini dibutuhkan untuk memastikan Mahkamah Konstitusi menangani kasus yang tepat.
3) Mahkamah Konstitusi harus membuat batasan yang jelas mengenai kasus Pengaduan Konstitusional yang dapat diuji. Batasan tersebut diantaranya:
a) Pihak yang mengajukan haruslah orang yang secara langsung mengalami kerugian hak konstitusional;
b) Permohonan hanya dapat dilakukan setelah pemohon melakukan semua upaya hukum.
c) Harus  ada  pembatasan  waktu  untuk  penerimaan  kasus  Pengaduan  Konstitusional setelah  putusan  pengadilan,  tindakan  atau  perbuatan  pejabat  publik  atau  lembaga negara yang melanggar hak konstitusional pemohon.
Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga  negara  ( the  protector  of  citizen’s  constitutional  rights ).  Fungsi  ini  berkaitan  dengan materi muatan konstitusi yaitu memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara (Eka  Nam  Sihombing,  2018,  h.  80).  Maka  dengan  diberikannya  kewenangan  Pengaduan Konstitusional  kepada  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  beserta  alternatif penambahan dan penerapannya jika kelak diberikan, diharapkan dapat mewujudkan cita negara hukum dan perlindungan maksimal terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengaduan  konstitusional  adalah  salah  satu mekanisme  pertahanan  diri  bagi  warga negara  untuk  mempertahankan  hak-hak  konstitusionalnya  melalui  pengadilan  terhadap pelaksanaan  kekuasaan  negara.  Mahkamah  konstitusi  atau  pengadilan  dengan  nama  lain yang diberi fungsi sebagai mahkamah konstitusi memegang peran kunci dalam hal ini sebab melalui kewenangan yang ada padanya untuk memutus perkara Pengaduan konstitusional, mahkamah  konstitusi  bukan  sekedar  mengawal  konstitusi  tetapi  sekaligus  berarti  menjadi pelindung hak-hak konstitusional.
Tidak  adanya  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  RI  untuk  mengadili  perkara Pengaduan  konstitusional  menyebabkan  tidak  tersedianya  upaya  hukum  ( judicial  remedy ) melalui mekanisme peradilan konstitusional ( constitutional adjudication ) untuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan karena inkonstitusionalitas norma  undang-undang  melainkan  karena  adanya  perbuatan  maupun  kelalaian  lembaga negara atau pejabat publik ( state institutions, public officials ). Salah satu akibatnya, banyak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174
permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI yang secara substansial merupakan Pengaduan  konstitusional,  dinyatakan  “tidak  dapat  diterima”( niet  ontvankelijk  verklaard ) dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

## Saran
Sebaiknya pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan kembali Pengaduan konstitusional menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi karena urgensi dari penerapan  kewenangan  ini  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  perlindungan maksimal  terhadap  hak  konstitusional  warga  negara.  Melihat  beberapa  kasus  yang dinyatakan “tidak dapat diterima” karena merupakan Pengaduan konstitusional dan bukan termasuk  ranah  kewenanganMahkamah  Konstitusi  kiranya  perlu  Mahkamah  Konstitusi menambahkan mekanisme ini dalam kewenangannya dan mengatur mengenai hukum acara apabila kelak kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Kewenangan Mahkamah Konstitusi...(Benito Asdhie, Eza Ista) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Rajawali Press. Baharuddin,  Hamzah.  2010. Bunga  Rampai  dalam  Kontroversi  Isu .  Makassar:  Pustaka Refleksi.
Faiz, Mohamad. Pan. A Prospect and Challenges For Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question In The Indonesian Constitutional Court. Constitutional Review Vol.2 No.1 Mei 2016 .
Hasani, Ismail. (2013). Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Isra, Saldi. (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Muhtaj,  El.  Majda.  (2005). Hak  Asasi  Manusia dalam  Konstitusi  Indonesia  dari  UUD  1945 Sampai  Dengan  Perubahan  UUD  1945  Tahun  2002 .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Meida Group.
Palguna, I Gede Dewa. (2013). Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum  terhadap  pelanggaran  hak-hak  konstitusional  warga  negara .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Purnamasari,  Candra.  Galuh.    (2017).  Upaya  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak-Hak Konstitusional  Warga  Negara  Melalui  Pengaduan  Konstitusional  ( Constitutional Complaint ). Jurnal Vej Vol. 3 No. 2. Desember 2017 .
Setiawan, Heru. (2017). Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica Vol. 14 No. 1 April 2017 .
Sihombing, Nam Eka. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media. 2018.
Soekanto, Soerjono., & Sri, Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) . Jakarta: Raja Grafindo. 2014.
Thaib, Dahlan. dkk. (2015). Teori dan Hukum Konstitusi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Yaqin,  Ainul.,  &  Arief.  (2018). Constitutional  question  Kewenangan  yang  terlupakan  dan gagasan untuk melembagakannya di Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Sinar Grafika.