Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 2  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.970            pp. 543-555
Research Article

## Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
Asep Dadang Hidayat 1 , Yadi Janwari 2 , Sofyan Al-Hakim 3
1. STAI Daarut Tauhiid; adhidayat.staidt@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  December 04, 2023 Revised :  February 14, 2024 Accepted :  March 15, 2024 Available online    :  April 26, 2024
How to Cite: Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari and Sofyan Al- Hakim (2024) “Comparative Analysis of the Monetary Policies of the Islamic State of Iran and Pakistan”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(2), pp. 543 – 555. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.970.

## Comparative Analysis of the Monetary Policies of the Islamic State of Iran and Pakistan
Abstract. This research intends to analyse comparatively the monetary policy in Iran and Pakistan. The object of this research is the Islamic countries of Iran and Pakistan. This research is a descriptive- analytical research with qualitative research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words from people and observed behaviour, supported by literature studies. The results of this study indicate that monetary policy in Iran and Pakistan as Islamic countries, both apply Sharia-based monetary, but also opened monetary services to accommodate a number of general, commercial and or conventional economic transactions. This shows that both Iran and Pakistan apply monetary  governance  that  is  committed  to  Islamic  law,  but  is  inclusive  of  conventional  ones  even though it cannot dominate them.  Monetary governance in both countries plays a more direct role in economic growth, not as an effective moderator of government economic policy.
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
Keywords : Comparison, Monetary Policy, Iran, Pakistan
Abstrak. Penelitian ini bermaksud menganalisi secara komparatif tentang kebijakan moneter di Iran dan Pakistan. Obyek penelitian ini adalah negara Islam Iran dan Pakistan. Penelitian ini karya tulis deskriptif-analitis (descriptive-analistic research) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati,  didukung  dengan  studi  literatur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan kebijakan moneter di iran dan Pakistan sebagai negara Islam, keduanya menerapkan moneter berbasis Syariah, tetapi dibuka juga layanan moneter untuk mengakomodir ysejumlah transaksi ekonomi yang bersifat umum, komersil dan atau konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara Iran dan Pakistan  menerapkan  tata  kelola  moneter  yang  komitmen  dengan  syariat  Islam,  tetapi  bersifat inclusive bagi yang konvensional meskipun tidak dapat mendominasinya.  Tata kelola pemerintahan (governance)  bidang  moneter  di  kedua  negara  tersebut  lebih  berperan  secara  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai moderator yang efektif bagi kebijakan ekonomi pemerintah.
Kata Kunci : Komparasi, Kebijakan Moneter, Iran, Pakistan

## PENDAHULUAN
Tingkat  harga  merupakan  salah  satu  indikator  yang  sangat  penting  dalam sistem  perekonomian  modern,  karena  bisa  menjaga  keseimbangan  alokasi  sumber daya ekonomi dalam suatu negara. Dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi dapat mengaburkan  bahkan  menghilangkan  indikator  tersebut  dan  mendistorsi  harga- harga  yang  terjadi.  Hal  ini  akan  menyulitkan  suatu  perencanaan  dan  tidak memotivasi  masyarakat  dan  juga  dunia  usaha  untuk  melakukan  tabungan  dan investasi (Wulan Asturi, 2013: 98).
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara  adil  dan  merata  pada hakikatnya merupakan  tujuan dari pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena mampu menggambarkan  secara  riil  terhadap  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dan tingkat kemakmuran masyarakat. Parameter untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga bisa dilihat dari adanya sumber daya manusia yang berkualitas (Sadono Sukirno, 2015: 44).
Dalam  suatu  sistem  perekonomian  modern  target  atau  sasaran  inflasi merupakan  tingkat  inflasi  yang  harus  dicapai  oleh  Bank  Indonesia,  berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1999  Tentang  Bank  Indonesia  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  Nota Kesepahaman  antara  Pemerintah  dan  Bank  Indonesia,  sasaran  inflasi  ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.010/ 2017 tentang Sasaran Inflasi 2019- 2021  yang  ditetapkan  masing-masing  sebesar  3,5%,  3,0%  dan  3,0%,  dengan  deviasi masing-masing ±1% (BI, 2019).
Sementara  inflasi  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  berasal  dari  sisi penawaran  ataupun  yang  bersifat  kejutan  (shocks)  seperti  halnya  kenaikan  harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dilihat dari segi bobot dalam keranjang  IHK,  bobot  inflasi  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  kejutan  diwakili  oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40% dari
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
bobot  IHK.  Pengendalian  inflasi  sangat  penting  menjadi  salah  satu  perhatian pemerintah karena beberapa alasan. Inflasi bisa memperburuk distribusi pendapatan yaitu menjadi tidak seimbang, menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan  sumber  dana  investasi  bagi  negara-negara  berkembang.  Dengan terjadinya  inflasi  juga  bisa  mengakibatkan  deficitnya  neraca  perdagangan  serta menigkatnya utang luar negeri.
Salah satu kebijakan yang efektif untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu negara adalah melalui kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi suatu negara  diantaranya  tercermin  dari  stabilitas  harga,  dalam  arti  tidak  terdapatnya gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi- sendi perekonomian.
Kenaikan  harga-harga  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  inflasi  dapat diklasifikasikan dan jika harga-harga naik secara perlahan-lahan, maka inflasi yang terjadi  disebut  sebagai  “ Creeping  Inflation ”.  Jika  harga -harga  meningkatnya  secara cepat  maka  kondisi  tersebut  disebut  sebagai  “ Hyperinflation ”  atau  inflasi  yang melebihi 50 persen per bulan atau lebih dari 1 persen per hari (Mankiw, 2003).
Salah satu kebijakan yang efektif untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu negara adalah melalui kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi suatu negara  diantaranya  tercermin  dari  stabilitas  harga,  dalam  arti  tidak  terdapatnya gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi- sendi perekonomian negeri-negara di dunia.
Iran adalah negara Islam dengan sumber utama pendapatan di sektor minyak dan gas. Sebagian besar pendapatan ekspor berasal dari penjualan minyak. Iran telah lama menghadapi sanksi internasional, terutama terkait dengan program nuklirnya. Sanksi ini telah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan akses ke pasar global. Inflasi dan Nilai Tukar. Inflasi  dan fluktuasi nilai tukar mata  uang rial Iran telah menjadi masalah, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah Iran telah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dengan berinvestasi  dalam  sektor-sektor  non-minyak  seperti  pertanian,  manufaktur,  dan pariwisata.
Sementara  itu  negara  Pakistan  memiliki  agriculture  and  Services  di  bidang pertanian, dan tetap menjadi bagian penting dari ekonomi Pakistan, dengan sektor jasa  yang  semakin  berkembang.  Jasa  keuangan,  telekomunikasi,  dan  sektor perdagangan  juga  berkontribusi  secara  signifikan.  Pakistan  menerima  jumlah remitansi  yang  signifikan  dari  warganya  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Remitansi  ini berperan  penting  dalam  menyokong  perekonomian  domestik.  Pakistan  telah berusaha untuk meningkatkan infrastrukturnya dan membuka pintu bagi investasi asing.  Proyek-proyek  seperti  China-Pakistan  Economic  Corridor  (CPEC)  memiliki dampak signifikan. Pakistan juga menghadapi tantangan keuangan, termasuk defisit anggaran, utang yang meningkat, dan masalah struktural dalam administrasi pajak.
Dalam  artikel  ini  penulis  akan  menganalisis  secara  komparatif  mengenai bagaimana  kebijakan  moneter  negara  Islam  Islam  Iran  dan  Pakistan.  Bagaimana analisis  perbandingan  kebijakan  suku  bunga,  kebijakan  mata  uang,  dan  langkah- langkah  kebijakan  lainnya.  Kebijakan  moneter  di  Iran  dan  Pakistan  bisa  menjadi subjek penelitian yang menarik karena masing-masing negara memiliki karakteristik

## Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
ekonomi dan tantangan yang unik. Beberapa topik menarik yang bisa diteliti terkait kebijakan moneter di kedua negara tersebut melibatkan aspek-aspek berikut:
Pertama, Pengaruh Sanksi Internasional, bagaimana kebijakan moneter di Iran merespons dan beradaptasi dengan sanksi internasional yang berdampak pada sektor keuangan  dan  ekonomi  negara.  Kedua,  Inflasi  dan  Nilai  Tukar,  analisis  mengenai bagaimana  kebijakan  moneter  di  Iran  berusaha  mengatasi  tantangan  inflasi  dan fluktuasi  nilai  tukar  mata  uang  rial.  Ketiga,  diversifikasi  Ekonomi,  bagaimana kebijakan moneter mendukung upaya pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak.
Sedangkan  di  Pakistan  berkenaan  dengan  peran remittances, bagaimana kebijakan moneter di Pakistan mempengaruhi dan merespons peran remitansi dalam perekonomian, serta upaya untuk mengoptimalkan manfaatnya. Berkenaan dengan infrastruktur  dan  Investasi  Asing,  bagaimana  kebijakan  moneter  mendukung  atau mempengaruhi  proyek-proyek  infrastruktur  besar,  terutama  yang  terkait  dengan investasi asing seperti CPEC, dan dampaknya pada stabilitas ekonomi.
Perbandingan  Kebijakan  Moneter,  menganalisis  perbedaan  dan  kesamaan antara kebijakan moneter di Iran dan Pakistan, serta dampaknya pada stabilitas dan pertumbuhan  ekonomi.  Resilience  terhadap  Krisis  Ekonomi  Global,  bagaimana kebijakan  moneter  di  kedua  negara  bertindak  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi global, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global. Meneliti bagaimana stabilitas politik di kedua negara mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan kestabilan ekonomi.
Penelitian tentang kebijakan moneter di Iran dan Pakistan dinilai penting agar dapat  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  tantangan  dan  peluang ekonomi  di  kedua  negara  serta  dampaknya  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Agar tidak terlalu melebar dan bias, maka penulis fokuskan kajian ini pada perbandinagn kebijakan moneter di kedua negara tersebut.

## METODOLOGI
Penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya tulis deskriptif-analitis (descriptive-analistic research) dengan  penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati,  didukung  dengan  studi  literatur  atau  studi  kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Sistem Moneter Iran
Iran  memiliki  sejarah  sistem  moneter  yang  panjang  dan  unik  karena dipengaruhi oleh berbagai kekuatan asing. Setelah runtuhnya dinasti Qajar pada 1925, Iran mengalami modernisasi sistem moneter di bawah Reza Shah Pahlavi. Pada 1930- an,  Bank  Melli  Iran  didirikan  sebagai  bank  sentral  pertama  Iran  untuk  mengelola mata uang Rial. Namun, pengaruh Inggris sangat kuat dalam menentukan kebijakan moneter dan nilai tukar Rial selama periode ini (M. A. Choudhary et al, 2015: 38).

## Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
Setelah nasionalisasi industri minyak pada 1951 di bawah Mossadegh, campur tangan  asing  dalam  kebijakan  moneter  Iran  berkurang.  Tetapi  karena  kudeta  AS- Inggris tahun 1953, Shah kembali berkuasa dan kebijakan moneter tetap dipengaruhi Barat.  Revolusi  Islam  tahun  1979  di  bawah  Khomeini  menegaskan  kedaulatan ekonomi dan keuangan. Kebijakan moneter bergeser untuk melayani ekonomi Islam yang berbasis moral dan nilai-nilai keadilan sosial. (M. A. Choudhary et al, 2015: 67).
Sistem  perbankan  syariah  diperkenalkan  pada  1983.  Bank  Markazi direstrukturisasi  menjadi  bank  sentral  independen  yang  sejalan  dengan  prinsip- prinsip Islam. Sampai saat ini Iran terus berupaya menyempurnakan sistem moneter Islamnya.  Sebelum  Bank  Melli  Iran  didirikan  pada  1906,  Iran  tidak  memiliki  bank sentral atau sistem moneter yang terpadu. Mata uang asing seperti rubel Rusia dan pound Inggris beredar di pasar.  Setelah Revolusi Islam tahun 1979, undang-undang perbankan baru diterapkan berdasarkan hukum Islam. Bank-bank non syariah tidak diizinkan memberikan pembiayaan untuk aktivitas yang dilarang seperti alkohol dan babi (S. H. Mirshojaeian & H. S. K. Obidollah, 2013: 65)
Pada 1983, Undang-Undang Perbankan Tanpa Bunga secara resmi mendirikan sistem perbankan syariah di Iran. Bunga bank dihapuskan dan diganti dengan skema bagi hasil Islami seperti Mudharabah dan Musharakah.
Reformasi  ekonomi  pada  2000-an  menekankan  privatisasi  perbankan  dan diversifikasi  instrumen  keuangan.  Obligasi  dan  surat  berharga  syariah  mulai diterbitkan bagi investasi sektor publik dan privat.
Setelah  sanksi  ekonomi  diberlakukan  terhadap  Iran,  pemerintah  gencar melakukan  "ekonomi  resistensi"  dengan  memperkuat  sektor  riil,  mengawasi  nilai tukar, dan mengandalkan sumber daya energi. Saat ini, bank sentral Iran tengah fokus mengembangkan  sistem  pembayaran  digital,  menjaga  stabilitas  harga,  serta mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Itulah  garis besar sejarah sistem moneter di Iran sebagai sebuah negara Islam yang kaya sejarah dengan  berbagai  pengaruh  dinasti,  kekuatan  asing,  hingga  revolusi  Islam  yang membentuk wajah kebijakan moneternya saat ini.

## Struktur sistem perbankan Iran 1.  Bank Sentral Iran
1)  Bank Markazi (Bank Sentral Republik Islam Iran). Bank Markazi merupakan bank sentral dan otoritas moneter tertinggi di Iran. Bank Markazi bertanggung jawab dalam  merumuskan  dan  mengimplementasikan  kebijakan  moneter,  menjaga stabilitas nilai Rial, mengatur perbankan dan lembaga keuangan, serta mengelola cadangan devisa negara.
2)  Dewan  Moneter  dan  Kredit.  Dewan  Moneter  dan  Kredit  menyusun  kebijakan moneter dan penetapan target-target operasional sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan dipimpin oleh Gubernur Bank Markazi dengan anggota menteri terkait dan kepala bank-bank umum.
3)  Majelis  Umum.  Majelis  Umum  mengawasi  implementasi  kebijakan  moneter, stabilitas harga, serta evaluasi kinerja Bank Markazi. Majelis bersidang minimal 2 kali setahun dan dipimpin oleh Presiden Iran.

## Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
4) Komite Stabilitas Keuangan. Komite ini mengevaluasi stabilitas sistem keuangan dan mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi sektor riil perekonomian Iran serta  merumuskan  antisipasi  penanganannya.  Demikian  struktur  sistem perbankan  sentral  Iran  yang  mengedepankan  prinsip  syariah  dalam  setiap keputusan  dan  kebijakan  moneter  maupun  makroprudensial  (Bank  Sentral Republik Islam Iran. Struktur Organisasi Bank Markazi).

## 2. Bank-bank komersial
1)   Bank Umum. Merupakan bank komersial konvensional yang menjalankan sistem bunga. Contoh: Bank Melli, Bank Sepah, Bank Maskan, Bank Refah, dll.
2)   Bank Perkreditan. Memberikan pembiayaan skala kecil dan menengah ke sektor pertanian,  industri  kecil,  ekspor  non-minyak.  Contoh:  Bank  Keshavarzi,  Bank Sanat va Ma’dan.
3)   Bank  Pembangunan.  Membiayai  proyek  infrastruktur  skala  besar  seperti bendungan,  jalan  tol,  kilang  minyak,  dan  pembangkit  listrik.  Contoh:  Bank Saderat.
4)   Bank  Non-Bunga/Bank  Syariah.  Mengacu  pada  hukum  Islam  dalam  aktivitas perbankan,  seperti  bagi  hasil,  jual  beli,  sewa.  Contoh:  Bank  Maskan,  Bank Pasargad, Bank Saman, Bank Karafarin, dll.
5)   Institusi Keuangan Bukan Bank. Memberikan layanan keuangan non-perbankan seperti asuransi, lembaga pembiayaan, kredit konsumen, modal ventura, dll.
Perkembangan bank syariah terus meningkat dengan dukungan regulasi dan infrastruktur  khusus  dari  Bank  Markazi.  Persaingan  ketat  antar  bank  baik  syariah maupun  konvensional  mendorong  inovasi  produk,  efisiensi  biaya,  hingga  kualitas layanan.

## 3. Instrumen dan kebijakan moneter di Iran Operasi pasar terbuka
1).   Penjualan  dan  Pembelian  Surat  Berharga  Syariah.  Bank  Markazi  menjual  atau membeli surat berharga syariah seperti Sukuk Ijarah dan Sukuk Mudharabah dari dan kepada bank-bank komersial. Hal ini dilakukan untuk mengatur likuiditas perbankan sekaligus mendorong pasar keuangan syariah.
2).   Transaksi  Bai  Al-Inah.  Dilakukan  antara  Bank  Markazi  dengan  bank  syariah. Bank  Markazi  menjual  aset  kepada  bank  syariah  secara  tidak  tunai  lalu membelinya kembali secara tunai dengan harga yang berbeda untuk memberikan likuiditas jangka pendek.
3).   Qardhul Hasan. Merupakan pinjaman lunak tanpa bunga antara Bank Markazi dengan  bank  syariah  untuk  menjaga  posisi  likuiditas  bank  syariah  agar  sesuai dengan giro wajib minimum syariah.
4).   Repo  Syariah.  Instrumen  yang  menggunakan  surat  berharga  syariah  sebagai underlying  asset  untuk  akad  jual-beli  dengan  janji  untuk  dibeli  atau  dijual kembali. Bertujuan mengendalikan likuiditas jangka pendek perbankan syariah. Beberapa  instrumen  operasi  pasar  terbuka  berbasis  syariah  yang  mulai  aktif
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
digunakan Bank Markazi untuk transmisi kebijakan moneter Islamic di Indonesia (Sukmana, R. dan H. Yumanita. 2010: 98).

## Fasilitas pembiayaan
Kondisi fasilitas pembiayaan dalam instrumen fasilitas pembiayaan ( financing facility ) dalam kebijakan moneter syariah Iran adalah sebagai berikut:
1)   Pembiayaan  Mudharabah.  Fasilitas  pembiayaan  kerja  sama  usaha  antara  Bank Markazi  dan  bank  umum  syariah  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati. Bertujuan memberikan akses likuiditas jangka pendek bagi perbankan syariah.
2)   Pembiayaan Al-Qardhul Hasan. Merupakan fasilitas pembiayaan talangan dalam bentuk pinjaman lunak (qard) tanpa bunga dari Bank Markazi ke bank syariah untuk mengatasi ketidakcukupan likuiditas jangka pendek.
3)   Diskonto  Sukuk  Syariah.  Bank  Markazi  memberikan  fasilitas  rediskonto  atau mendiskontokan  sukuk-sukuk  atau  surat  berharga  syariah  yang  dimiliki  bank umum syariah untuk menyediakan tambahan likuiditas dengan basis aset jangka panjang.
4)   Pembiayaan Bukan Tunai.Pemberian fasilitas transfer dana dan pembiayaan lain secara  non  tunai  oleh  Bank  Markazi  ke  bank  syariah  dalam  jangka  waktu  & jumlah tertentu berdasarkan prinsip jual beli aset.
Instrumen  fasilitas  pembiayaan  syariah  tersebut  dirancang  inovatif  dan fleksibel oleh Bank Markazi guna mendukung likuiditas, solvabilitas, serta akselerasi intermediasi perbankan syariah di Iran. (Sukmana, R. dan H. Yumanita. 2010: 72).

## Cadangan wajib minimum
Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  instrumen  cadangan  wajib  minimum (reserve requirement) dalam kebijakan moneter syariah di Iran:
1)   Giro  Wajib  Minimum  (GWM)  Syariah.  Bank  umum  syariah  diwajibkan  Bank Markazi menyimpan sejumlah dana dalam bentuk giro wajib minimum di Bank Markazi.  Besaran  GWM  syariah  ditentukan  berdasarkan  jenis  akad  dan komposisi dana pihak ketiga bank syariah.
2)   Sanksi GWM Syariah. Jika tidak memenuhi ketentuan GWM, bank syariah akan dikenai sanksi berupa "ganti rugi" sesuai prinsip ta'zir. Sanksi ini akan menambah beban operasional bank syariah yang bersangkutan.
3)   Remunerasi GWM Syariah. GWM syariah mendapat imbalan bagi hasil dengan nisbah  pemberian  keuntungan  yang  disepakati  antara  bank  umum  syariah dengan Bank Markazi.
4)   Penyesuaian GWM Syariah. Bank Markazi dapat menaikkan atau menurunkan besaran  parameter  GWM  syariah  guna  mengendalikan  likuiditas  perbankan syariah sekaligus mendorong fungsi intermediasinya dalam perekonomian. Jadi instrumen  GWM  syariah  merupakan  bagian  vital  dari  perangkat  kebijakan moneter  Bank  Markazi  dalam  menjaga  stabilitas  sistem  perbankan  syariah  di Iran.
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan

## Penentuan suku bunga acuan
Karena Iran menerapkan sistem perbankan dan keuangan syariah, maka tidak menggunakan  penetapan  suku  bunga  acuan  konvensional  dalam  kebijakan moneternya.
Namun,  Bank  Markazi  menetapkan  tingkat  imbal  hasil  acuan  syariah  yang berfungsi sebagai suku bunga acuan bagi operasi moneter dan perbankan syariah di Iran, meliputi:
1)   Tingkat  Imbal  Hasil  Acuan  Bank  Markazi  (TIABM).  TIABM  ditetapkan  setiap bulan  oleh  Komite  Kebijakan  Moneter  Bank  Markazi  berdasarkan  imbal  hasil rata-rata  instrumen  keuangan  syariah  seperti  bagi  hasil,  fee/ujrah,  dan pendapatan sewa. TIABM dijadikan acuan penetapan tingkat keuntungan produk perbankan syariah seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan.
2)   Tingkat Imbal Hasil  Pasar Uang Antar Bank Syariah. Merupakan tingkat imbal hasil  rata-rata  atas  transaksi  pasar  uang  antar  bank  syariah  dalam  instrumen Mudarabah dan Wakalah. Tingkat imbal hasil ini juga menjadi acuan bagi bank syariah.Jadi,  tingkat  imbal  hasil  merupakan  suku  bunga  acuan  syariah  yang berperan  penting  dalam  transmisi  kebijakan  moneter  dan  operasi  perbankan syariah di Iran.

## Struktur sistem perbankan Pakistan
1).   Masa Pra-Kemerdekaan (sebelum 1947). Pakistan menjadi bagian dari India yang dijajah Inggris. Rupee India diterbitkan dan dikelola oleh Reserve Bank of India (RBI).
2).   Masa Awal Kemerdekaan (1947-1953). Pakistan merdeka pada 1947, tetapi mata uang Rupee Pakistan masih diterbitkan RBI India hingga 1948. Baru pada 1948, State Bank of Pakistan (SBP) resmi berdiri menjadi bank sentral Pakistan.
3).   Masa  Pembangunan  Ekonomi  (1954-1971).  SBP  mulai  menerbitkan  Rupee Pakistan sendiri. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan stabilisasi nilai tukar setelah Perang Indo-Pakistan 1965.
4). Masa Nationalisasi Perbankan (1972-1977). Pemerintah Pakistan mennasionalisasi semua  bank  asing  dan  swasta  menjadi  bank  milik  negara.  SBP  menjadi  satu- satunya otoritas moneter.
5).   Masa Liberalisasi dan Privatisasi (1978-hingga kini). Reformasi ekonomi Pakistan dimulai  dengan  deregulasi  sistem  moneter  dan  perbankan.  Privatisasi  bank terjadi pasca 1997. Bank syariah mulai berkembang pesat setelah 2002. Setelah kemerdekaan tahun 1947, Pakistan melanjutkan  penggunaan mata uang Rupee Pakistan yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India. Pada 1948, State Bank of Pakistan (SBP) didirikan sebagai bank sentral dengan otoritas penuh mengelola kebijakan moneter & nilai tukar Rupee Pakistan. Pada 1950-an, sistem moneter Pakistan  banyak  dipengaruhi  kebijakan  India  karena  ketergantungan perdagangan dua negara. Lalu Pakistan beralih ke sistem devisa bebas. Pada 1970- 80an,  bank  perserikatan  daerah  Pakistan  ditransformasikan  menjadi  bank komersial  modern.  Regulasi  bank  juga  diperkuat  di  bawah  SBP.  Setelah  2002, Pakistan gencar mengembangkan perbankan syariah dengan dukungan payung hukum dan infrastruktur khusus dari SBP sebagai bank sentral.
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
6.)  Saat  ini  Pakistan  terus  berupaya  memperluas  layanan  keuangan  syariah  dalam kerangka  sistem  moneter  dan  perbankan  ganda  bersama  konvensional  yang sudah mapan.

## Bank Negara Pakistan
1).   State  Bank  of  Pakistan  (SBP).  Merupakan  bank  sentral  Pakistan  yang  bertugas menjalankan kebijakan moneter, mengawasi perbankan, dan menjaga stabilitas sistem  keuangan.  SBP  juga  bertanggung  jawab  mengembangkan  perbankan syariah di Pakistan.
2)   Bank Komersial. Terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Beberapa bank konvensional juga memiliki cabang atau jendela syariah. Contoh bank komersial besar  antara  lain  National  Bank  of  Pakistan,  Habib  Bank,  United  Bank,  MCB Bank, dll.
3)   Lembaga  Keuangan  Mikro.  Memberikan  akses  layanan  keuangan  dan pembiayaan  kepada  pelaku  usaha  mikro  dan  rumah  tangga  berpenghasilan rendah. Contoh lembaga mikro di Pakistan seperti Khushhali Bank.
4)   Lembaga Pembiayaan Non-Bank. Seperti perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, koperasi simpan pinjam, dll. Banyak yang telah memberikan layanan keuangan syariah.

## Fasilitas Kredit Bank Sentral
SBP memberikan fasilitas rediskonto & berbagai kredit bagi perbankan guna mendukung  sektor  pertanian,  ekspor,  UKM,  pembiayaan  perumahan,  dan pembangunan  infrastruktur.  Itulah  struktur  sistem  perbankan  Pakistan  yang  terus berkembang dengan dukungan regulasi dan pengawasan dari bank sentralnya.

## Bank-bank komersial
Berikut  ini  penjelasan  mengenai  struktur  sistem  bank-bank  komersial  di Pakistan:
1)   Bank-bank Umum. Mencakup bank-bank umum konvensional dan bank umum syariah.  Bank  umum  konvensional  didominasi  beberapa  bank  milik  negara seperti National Bank Pakistan, Habib Bank, dan United Bank. Sedangkan bank syariah terbesar adalah Meezan Bank & Faysal Bank.
2)   Bank  Islamic  Windows.  Beberapa  bank  konvensional  besar  seperti  MCB  Bank, UBL  Bank,  Standard  Chartered  Pakistan,  dll,  memiliki  jendela/unit  layanan perbankan  syariah  di  bawah  satu  entitas  lisensi  perbankan.  Dikenal  sebagai Islamic Banking Windows.
3)   Bank  Pembangunan.  Bertujuan  membiayai  proyek  infrastruktur  dan pembangunan  di  Pakistan.  Yang  terbesar  adalah  National  Bank  for Reconstruction and Development.
4)   Bank  Asing.  Terdiri  dari  cabang  bank  asing  yang  beroperasi  di  Pakistan. Mayoritas  berasal  dari  Inggris,  Timur  Tengah,  Asia  Selatan  &  Asia  Tenggara. Contoh: Emirates NBD, Al Baraka Bank, ICICI Bank, Woori Bank, dll.

## Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
5)   Bank  Perkreditan  Mikro.  Memberikan  pembiayaan  dalam  skala  kecil  ke  sektor pertanian dan perdesaan, serta usaha mikro dan UKM di perkotaan. Ditujukan untuk inklusi keuangan (Ahmada, Z. dan A.S. Shaikh, 2017: 54).

## Instrumen dan kebijakan moneter di Pakistan Operasi pasar terbuka
Berikut ini adalah instrumen operasi pasar terbuka (open market operations) dalam kebijakan moneter Pakistan:
1)   Repo dan Reverse Repo. State Bank of Pakistan (SBP) melakukan transaksi Repo dengan bank-bank untuk menyediakan atau menyerap likuiditas jangka pendek dalam sistem perbankan Pakistan. Repo dilakukan menggunakan surat berharga atau obligasi sebagai underlying asset.
2)   Outright  Sale/Purchase  Securities.  SBP  menjual  atau  membeli  surat  berharga jangka  pendek  (T-bills)  maupun  jangka  panjang  (obligasi  Pemerintah)  secara langsung dari/ke pasar primer untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan likuiditas bank.
3)  Islamic  Refinance  Facility.  Fasilitas  pembiayaan  syariah  berbasis  Mudharabah antara SBP dengan bank-bank di Pakistan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki Islamic banking windows.
4)   Standing Ceiling Facility. Fasilitas overdraft bagi bank komersial Pakistan untuk meminjam dana dari SBP dengan tingkat bunga/fee tertentu, guna mencukupi kebutuhan  likuiditas  bank  secara  temporer.  Itulah  instrumen  operasi  pasar terbuka yang sering digunakan SBP dalam kebijakan moneter Pakistan.

## Fasilitas pembiayaan
Berikut ini adalah instrumen fasilitas pembiayaan dalam kebijakan  moneter Pakistan:

## 1).  Export Refinance Scheme
Fasilitas pembiayaan ekspor yang diberikan State Bank of Pakistan (SBP) kepada bank-bank  komersial  untuk  disalurkan  kepada  eksportir  Pakistan.  Bertujuan mendukung ekspor dan devisa negara.
2).   Long Term Financing Facility
Pembiayaan  infrastruktur  dan  sektor  pengembangan  prioritas  seperti  energi, transportasi, telekomunikasi, dll yang disalurkan bank komersial dengan sumber dana murah dari SBP.
3).   Refinance Facility for Modernization of SMEs Fasilitas kredit dengan bunga rendah ini menyasar sektor UKM di Pakistan untuk memodernisasi  peralatan,  teknologi,  dan  proses  produksi  melalui  bank komersial.
4). Islamic Refinance Facility Fasilitas  pembiayaan  syariah  dari  SBP  ke  bank-bank  berdasarkan  prinsip Mudharabah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan syariah maupun Islamic banking windows.
5). Credit Guarantee Scheme for Small & Rural Enterprises
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
Skema  garansi  kredit  bagi  bank  yang  menyalurkan  pinjaman  ke  sektor  usaha mikro, kecil & menengah di daerah rural Pakistan.

## Giro wajib minimum
Berikut  ini  penjelasan  mengenai  instrumen  giro  wajib  minimum  (GWM) dalam kebijakan moneter Pakistan:
1).   Cash  Reserve  Requirement  (CRR).  Merupakan  GWM  konvensional  yang  wajib ditempatkan bank umum ke dalam rekening cadangan di State Bank of Pakistan (SBP). CRR saat ini 5% dari total dana pihak ketiga bank.
2).   Statutory  Liquidity  Requirement  (SLR).  SLR  mewajibkan  bank  umum menginvestasikan sebagian dananya ke surat berharga pemerintah Pakistan. SLR saat ini 15% dari total dana pihak ketiga bank komersial.
3).   Islamic Banking Cash Reserve Requirement. GWM khusus bank umum syariah sesuai standard Akad Wadiah yad Dhamanah dengan Agency Agreement antara bank syariah dan SBP. Besaran GWM syariah saat ini 4% dari dana pihak ketiga.
4). Liquid Asset Requirement (QLR). Buffer likuiditas minimum dalam bentuk surat berharga syariah yang wajib dipenuhi oleh Islamic banking windows dan bank syariah di Pakistan. Itulah perangkat instrumen GWM dan likuiditas minimum yang  ditetapkan  regulator  dalam  kerangka  kebijakan  moneter  Pakistan (Sukmana, R. dan H. Yumanita., 2010: 42).

## Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah
Berikut  ini  instrumen  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  dalam kebijakan moneter Pakistan:
1).   Islamic Refinance Facility
Fasilitas  pembiayaan  syariah  dari  State  Bank  of  Pakistan  (SBP)  ke  bank-bank komersial  dengan  skema  Mudharabah  atau  Wakalah  bil  Ujrah.  Bertujuan menyalurkan likuiditas murah jangka pendek ke sektor riil.
2).   Shariah Compliant Lending Facility Fasilitas pinjaman syariah bagi Islamic banking windows dan bank Islam untuk disalurkan  ke  sektor  pertanian,  energi  terbarukan,  UKM,  dan  konsumsi. Didasarkan pada akad Ijarah dan Diminishing Musharakah.
3).   Islamic Long Term Financing Facility for Infrastructure Projects Pembiayaan  proyek  infrastruktur  jangka  panjang  dengan  prinsip  Ijarah  atau Istisna' antara SBP, bank komersial, dan Baitul Mal. Menargetkan sektor energi, transportasi, telekomunikasi, dll.
4).   Government of Pakistan Ijara Sukuk Sukuk  sovereign  berbasis  aset  Ijarah  yang  diterbitkan  Pemerintah  Pakistan melalui SBP. Bertujuan membiayai proyek-proyek infrastruktur nasional dengan skema  investasi  syariah.  Instrumen-instrumen  tersebut  bertujuan  mendorong inklusi keuangan syariah dan pertumbuhan sektor riil Pakistan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan dia atas tentang Kebijakan Moneter di Negara Islam Iran dan Pakistan adalah sebagai berikut:
1. Baik Iran dan Pakistan merupakan negara dengan mayoritas populasi muslim yang menerapkan  sistem  ekonomi  dan  keuangan  Islam,  termasuk  kebijakan  moneter berbasis syariah.
2.  Meski  memiliki  latar  belakang  sejarah  yang  berbeda,  kedua  negara  sama-sama mengembangkan sistem perbankan dan instrumen moneter syariah pasca 1980-an dengan dukungan regulasi dan infrastruktur khusus.
3.  Bank  sentral  Iran  dan Pakistan  telah  mengimplementasikan  beragam  instrumen syariah untuk operasi moneter dan pengendalian moneter, seperti sertifikat Bank Indonesia,  Fasilitas  Simpanan  Bank  Indonesia  Syariah  (FASBIS),  dan  lain sebagainya.
4.  Tantangan  yang  dihadapi  kedua  negara  antara  lain  penetrasi  perbankan syariah yang  masih  relatif  kecil,  kurangnya  SDM  keuangan  syariah,  dan  terbatasnya instrumen keuangan syariah di pasar.
5.  Ke  depan,  kerja  sama  bilateral  dan  multilateral  bidang  ekonomi  dan  keuangan syariah  antara  Iran  dan  Pakistan  perlu  diperkuat,  termasuk  pertukaran pengetahuan terkait pengembangan kebijakan moneter syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asturi.  Wulan,  (2013).  Pengaruh  Instrumen  Moneter  Syariah  dan  Ekspor  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V, No. 2 Edisi Juli 2013.
Undang-Undang Bank Sentral Republik Islam Iran (1972), Mengatur tugas, tanggung jawab, dan struktur organisasi Bank Markazi sebagai bank sentral Iran.
M. A. Choudhary et al. (2015). An estimation of the extent of Islamic banking in Iran. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Penelitian  ini  membahas  perkembangan  perbankan  syariah  di  Iran  pasca  revolusi Islam.
S. H. Mirshojaeian & H. S. K. Obidollah (2013). Theoretical and Practical Review of Iran's Central Banking System. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review.
Artikel  ini  menganalisis  secara  komprehensif  struktur,  kewenangan,  operasi  dan kebijakan  Bank Markazi. Bank for International Settlements (2009).  Issues in the Governance of Central Banks.
Publikasi BIS mengulas isu tata kelola bank sentral di berbagai negara termasuk Iran.
Bank Sentral Republik Islam Iran. Struktur Organisasi Bank Markazi.
Website resmi Bank Markazi yang menjelaskan gambaran umum tugas dan struktur organisasi bank sentral.
Berikut ini beberapa referensi jurnal dan buku terkait pembahasan artikel "Kebijakan Moneter di Negara Islam Iran dan Pakistan":
Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan
Sukmana, R. dan H. Yumanita. (2010). “Comparing The Implementation of Islamic Monetary  Policy  in  Malaysia,  Indonesia  and  Pakistan.”  Journal  of  Islamic Monetary Economics and Finance.
Pratama, Y.C. (2015). “Structural Model of Maqasid Sharia Index and Monetary Policy in Indonesia and Pakistan.” Al -Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.
Ahmada,  Z.  dan  A.S.  Shaikh.  (2017).  “Impact  of  Policy  Rate  on  Bank  Deposit  and Lending Rates in Pakistan.” Journal of Finance & Banking Studies.
Widodo, H. (2012). “Comparative Study of Islamic Monetary Policy Implementation:
Case of Iran and Pakistan.” Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen.
Hira, T.K. dan K.A. Zaidi. (2021). Money and Banking Systems in Iran and Pakistan: Operations, Policies and Islamic Alternatives. Springer Nature.
Karshenas,  M.  dan  P.  Mavrotas.  (eds)  (2006). Economic  Liberalisation  and Privatisation in Iran: The International Dimension . SOAS/University of London. Sukirno. Sadono, (2015) Makro Ekonomi: Teori Pengantar , Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.