ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik
Muhammad Ananda Adhianugrah 1 ; Zainul Djumadin 2, *
1,2 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; zainulunas@yahoo.co.id
* Correspondence : zainulunas@yahoo.co.id
Kata kunci
Politik, Oligarki, Partai, Pilkada, Medan

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji pengaruh oligarki dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kota Medan pada tahun 2020, menyoroti peran partai politik sebagai instrumen  kekuasaan  oligarki  dalam  demokrasi  Indonesia.  Metode  penelitian kualitatif digunakan, dengan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara dengan informan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa oligarki memiliki peran signifikan dalam Pilkada Kota Medan, terutama dalam penentuan calon Walikota dan  Wakil  Walikota.  Hal  ini  terjadi  melalui  dominasi  elit  partai  politik  dan ketergantungan calon terhadap partai politik yang mereka wakili. Hasil penelitian menunjukkan  adanya  praktik  keterlibatan  oligarki  yang  signifikan,  di  mana  elit partai politik memainkan peran penting dalam proses seleksi dan pengusungan pasangan calon, menggambarkan interaksi kompleks antara kekuatan politik partai dan dinamika oligarki lokal.

## ABSTRACT
This study examines the influence of oligarchs in the regional elections (pilkada) in Medan City in 2020, highlighting the role of political parties as instruments of oligarchic  power  in  Indonesian  democracy.  Qualitative  research  methods  are used, with the main data collection techniques through interviews with related informants. This study found that oligarchs have a significant role in the Medan City Elections, especially in determining candidates for Mayor and Vice Mayor. This happens through the elite dominance of political parties and the dependence of candidates on the political party they represent. The results point to a practice of  significant  oligarchic  involvement,  in  which  political  party  elites  play  an important role in the process of selecting and vetting candidate pairs, illustrating the complex interaction between party political power and the dynamics of local oligarchs.
Keywords Oligarchic, Politics, Political, Parties, Medan

## Pendahuluan
Oligarki adalah sistem penguasaan sumber daya oleh individu atau kelompok kecil,  yang  pada  dasarnya  menguasai  mayoritas  masyarakat  (Kodiyat  &  Andryan, 2021). Dalam konteks ini, kelompok elit mengendalikan banyak aspek, dan negara dijadikan  alat  untuk  mencapai  tujuan  mereka,  yang  seringkali  tidak  selalu  sejalan dengan kesejahteraan rakyat, keadilan, atau kebebasan individu (Permatasari, 2022). Teori  Siklus  Polybius  menggambarkan  oligarki  sebagai  kelanjutan  dari  sistem aristokrasi, di mana sekelompok bangsawan melawan penguasa tunggal, seperti raja atau dinasti monarki. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok bangsawan ini (oligarki) cenderung menjadi tamak dan menindas rakyat. Hal ini kemudian memicu perlawanan rakyat yang berujung pada pembentukan sistem demokrasi. Meskipun Siklus  Polybius  menyajikan  oligarki  sebagai  kontraproduktif  terhadap  sistem demokrasi, dalam kenyataannya, oligarki tetap memengaruhi lingkungan demokrasi di  berbagai  negara.  Bahkan,  oligarki  dapat  memainkan  peran  kunci  dalam menentukan  pemimpin  suatu  pemerintahan  (Syaputra 1 &  Sihombing,  2020).  Oleh karena  itu,  prinsip  dasar  demokrasi  pun  bisa  menjadi  rentan  terhadap  pengaruh oligarki.
Sistem demokrasi berlandaskan pada prinsip kedaulatan tertinggi negara yang ada di tangan rakyat, sebuah prinsip yang selaras dengan pedoman dasar Republik Indonesia,  yaitu  UUD  1945  Pasal  1  Ayat  2,  yang  menetapkan  bahwa  kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar. Oleh karena itu, rakyat memiliki otoritas mutlak dalam segala aspek pemerintahan, termasuk  dalam  pemilihan  pemimpin  mereka.  Pemilihan  umum  (pemilu)  secara langsung  menjadi  alat  utama  dalam  sistem  demokrasi  untuk  memilih  pemimpin. Rakyat memilih pemimpin mereka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, peran partai politik (parpol) dalam menentukan calon pemimpin yang akan dipilih oleh  rakyat  menjadi  sangat  penting.  Meskipun  konsep  pemilihan  pemimpin  oleh rakyat  terlihat  sederhana,  secara  praktis,  proses  pemilihan  pemimpin  melibatkan sejumlah langkah yang kompleks (Suryadi, 2022). Hal ini menyebabkan biaya yang tinggi,  terutama  bagi  peserta  pemilu.  Proses  inilah  yang  mendorong  munculnya pemilik  sumber  daya  dengan  kekuasaan  politik  dan  ekonomi  (dikenal  sebagai oligarki) yang berperan dalam menentukan siapa calon peserta pemilu (Hasibuan & Ma’riyah, 2022) .
Oligarki,  yang  memiliki  kekuatan  ekonomi,  menggunakan  kekayaan  mereka untuk memengaruhi politik. Mereka mendukung kandidat yang mereka pilih dalam kontestasi  pemilu,  bahkan  hingga  tingkat  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada). Oligarki juga memengaruhi politik melalui parpol, yang membuat calon pemimpin, terutama di tingkat daerah, tidak selalu mencerminkan keinginan rakyat, melainkan kepentingan oligarki. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Medan pada  tahun  2020,  dimana  M.  Bobby  Afif  Nasution,  menantu  Presiden  RI  Ir.  Joko Widodo, menjadi pemenang. Parpol besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Partai
Golkar,  PAN,  Nasdem,  Hanura,  PSI,  dan  PPP,  mengusung  Bobby  Nasution, memanfaatkan pengaruh Presiden yang memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan.  Meskipun  Bobby  Nasution  awalnya  kurang  dikenal  di  kalangan masyarakat Kota Medan, namanya mulai dikenal sejak menjadi menantu presiden. Hal  ini  mengakibatkan  rekomendasi  langsung  dari  ketua  umum  (ketum)  partai- partai besar untuk Bobby Nasution sebagai Walikota Medan.
Banyak  tokoh  lokal  dianggap  memiliki  kapasitas  untuk  menjadi  Walikota Medan  periode  2020-2024  sebelum  Bobby  Nasution  muncul.  Salah  satunya,  Ihwan Ritonga, yang memiliki suara terbanyak dalam Pileg  DPRD Kota  Medan 2019 dan menjabat sebagai ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan. Ihwan Ritonga juga telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon Walikota Medan. Selain itu, Akhyar Nasution, yang adalah petahana, dan Salman Alfarisi, yang diusung oleh PKS dan Partai  Demokrat,  juga  memiliki  kapasitas  untuk  menjadi  calon  Walikota  Medan. Namun, Bobby Nasution diusung oleh partai-partai besar, sehingga akhirnya ia dan Aulia Rachman menjadi pemenang Pilkada Kota Medan 2020-2024.
Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada  Kota Medan 2020 hanya mencapai 46%  dari  total  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT),  sehingga  mayoritas  rakyat  tidak berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa suara rakyat yang tidak ikut memilih jauh lebih banyak daripada suara yang diperoleh Bobby Nasution dan Aulia  Rachman.  Meskipun  partai-partai  seperti  Gerindra,  PDI  Perjuangan,  dan lainnya  mungkin  memiliki  kandidat  yang  lebih  kompeten,  mereka  memilih  untuk mengusung Bobby Nasution, yang belum teruji sebagai calon Walikota Medan. Oleh karena itu, kontestasi Pilkada Kota Medan 2020 mencerminkan pentingnya oligarki dalam menentukan calon kontestan.
Oligarki memiliki peran yang signifikan dalam pemilihan pemimpin, terutama di tingkat daerah (Rahayu, 2020). Kekuatan ketum parpol dalam menentukan calon pemimpin membuka peluang bagi oligarki untuk lebih memengaruhi politik. Oleh karena  itu,  perlu  dicari  solusi  untuk  membatasi  peran  oligarki  dalam  pemilihan kepala  daerah  di  masa  mendatang  (Ratnasari,  2021).  Penelitian  dan  literatur  yang memberikan  gambaran  yang  kuat  tentang  adanya  oligarki  dalam  berbagai  aspek politik  di  Indonesia.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  oligarki  menguasai partai politik dan bahkan memiliki dampak besar dalam pemilihan kepala daerah. Dalam  beberapa  kasus,  oligarki  memanfaatkan  kekuatan  ekonomi  mereka  untuk memengaruhi  politik  dan  mengendalikan  sumber  daya  material.  Peneliin  (Junius, 2017) menggambarkan bagaimana kekuasaan formal DPP Partai Politik di Indonesia memberikan kontrol yang kuat dalam pemilihan kepala daerah, bahkan sampai pada tingkat  memberikan  sanksi  kepada  anggota  partai. Ini  menciptakan  kuasa  oligarki dalam struktur partai politik. Sedangkan (Koho, 2021) menyebutkan bahwa sistem oligarki  di  Indonesia  memungkinkan  kelompok  elit  untuk  menggunakan  negara sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, seringkali mengorbankan kesejahteraan rakyat dan keadilan.
Penelitian oleh (Febriani et al., 2020) menyoroti bagaimana teori oligarki Jeffrey A. Winters dapat menjelaskan hubungan antara pengusaha dan penguasa di sektor penambangan  batubara  di  Kalimantan  Timur,  menunjukkan  bagaimana  oligarki dapat  memengaruhi  sektor  industri  tertentu.  Sedangkan  (Sunardi,  2020) menggarisbawahi  pentingnya  relasi  kapital  dalam  memungkinkan  eksistensi  dan daya  tahan  oligarki  di  Indonesia,  memungkinkan  mereka  untuk  memanfaatkan instrumen politik untuk kepentingan ekonomi mereka. Penelitian oleh (Prajoko et al., 2021) mencatat peningkatan fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang menunjukkan dominasi politik oligarki dalam partai politik dan kegagalan  mereka  dalam  mempersiapkan  pemimpin  secara  berkala.  Sedangkan (Zuada  et  al.,  2015)  menunjukkan  bagaimana  oligarki  secara  langsung  dan  tidak langsung  terlibat  dalam  berbagai  aspek  pemilihan  kepala  daerah,  mulai  dari mendukung kampanye hingga mengontrol opini publik.
Menurut (Leach, 2015) merujuk pada pandangan Robert Michels tentang partai Sosialis  Jerman  pada  tahun  1911  yang  dikuasai  oleh  kelompok  minoritas  yang disebut oligarki, menyoroti bagaimana oligarki dapat mengendalikan bahkan partai politik yang berbasis demokratis. Penelitian (Hidayaturrahman, 2020) menunjukkan bahwa  investor  politik  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  memengaruhi  hasil pemilihan  kepala  daerah,  dan  pada  akhirnya,  mereka  mendapat  keuntungan  dari pemilu. Dari sekian banyak studi ini, terlihat bahwa oligarki memiliki pengaruh yang substansial dalam berbagai aspek politik di Indonesia, termasuk dalam partai politik, pemilihan kepala daerah, dan pengambilan keputusan politik secara umum.
Penelitian terdahulu menggambarkan berkuasanya oligarki dalam menentukan arah  kebijakan  politik.  Oligarki  merupakan  kelompok  minoritas  yang  menguasai partai  politik  untuk  mempertahankan  kekayaannya.  Oligarki  memiliki  kekuasaan penuh  secara  politik  dalam  menentukan  pemimpin  pemerintahan.  Oligarki  tidak terpengaruh  dengan  ideologi  yaang  dianut  suatu  negara.  Walaupun  secara  teori demokrsi  bertentangan  dengan  oligarki  namun  pada  kenyataanya  jsutru  tumbuh subur di negara yang menganut demokrasi. Bahkan, oligarki menjadi super power pada  negara  yang  menganut  sosialis.  Oligarki  hanya  mementingkan  eksistensi kekayaan materialnya. Hanya negara yang memilki kemampuan untuk menghambat eksistensi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  oligarki  akan  berusaha  memiliki  kekuasaan secara  politik  untuk  memastikan  kebijakan  pemerintah  tidak  mengancam eksistensinya.
Oligarki menggunakan parpol sebagai wadah untuk menguasai politik. Parpol akan  berusaha  menempatkan  kader  atau  orangnya  pada  setiap  kesempatan kontestasi  politik.  Dukungan  oligarki  terhadap  pasangan  calon  pada  kontestasi politik  akan  memberikan  feedback  keuntungan  pada  masa  depan.  Teori  Oligarki Jeffrey A. Winter mampu menjelaskan bagaimana oligarki terlibat dalam pengusaan sumber  daya  meterial.  Pengusaan  oligaki  terhadap  sumbe  daya  material  untuk memastikan  kekayaannya  meningkat  dan  posisi  sosialnya  dipertahankan.  Oligarki
terlibat  dalam  menentukan  pimpinan  pemerintahan  hingga  tingkat  kepala  daerah, sehingga  kebjakan  pemerintah  akan  melindungi  kepentinganya.  Hampir  seluruh kegiatan pilkada melibatkan oligarki. Mahalnya biaya politik dimanfaatkan oligarki membiayai  calon  pemimpin  yang  diinginkan.  Oligarki  sebagai  pemodal  dalam kegiatan pemilu termasuk pilkada yang terlihat seolah demokratis.
Para oligarki terlibat menentukan pemimpin pemerintahan melalui penguasaan tehadap parpol (Rusman & Rafni, 2022). Aktifitas parpol dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.  Parpol  memiliki  kekuasaaan  mengusung  calon  pemimpin pemerintahan,  sehingga  salah  satu  penentu  calon  pemimpin  pemerintahan.  Pada umumnya  oligarki  memiliki  kekuasaan  politik  dengan  menjabat  sebagai  ketua umum  dewan  pinpinan  pusat  (DPP)  parpol.  Para  oligarki  berkamufalse  sebagai pengurus parpol sehingga dilindungi secara hukum. Para oligarki memiliki kekuasan mutlak secara politis demi mempertahankan kekayaan dan pendapatan (Raissoevel, 2022). Para pengurus parpol di daaerah tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan  politik  lokal,  karena  semua  harus  izin  dari  DPP  parpol.  Para  pengurus parpol  di  daaerah  terkendala  dengan  legalitas  dan  kekuasaan.  Akibatnya  para pengurus parpol di daerah senantiasa dikendalikan kekuatan oligarki yang berkuasa di  DPP  parpol.  Penelitian  terdahulu  mampu  menjelaskan  bagaimana  oligarki berperan  dalam  kekuasaan  materi  dan  politik  di  Indonesia.  Oligarki  memiliki keterlibatan  dalam  pemilihan  umum  termasuk  pilkada  dengan  menentukan  calon kepala  daerah  yang  diinginkan,  sehingga  kemenangan  calon  kepala  daerah  yang diusung dapat menguatkan penguasaan materi dan politik (Purba et al., 2022). Oleh karena itu, teori yang paling ideal menjawab persoalan politik oligarki adalah Teori Oligarki Winter oleh Jeffrey A. Winter.
Penelitian ini  bertujuan untuk mengungkap  dan memahami peranan oligarki dalam  dinamika  politik  Indonesia,  dengan  fokus  khusus  pada  Pemilihan  Kepala Daerah di Kota Medan tahun 2020. Tujuan utama adalah mengeksplorasi bagaimana oligarki  menggunakan  pengaruh  ekonomi  dan  kontrol  atas  partai  politik  untuk memengaruhi pemilihan calon kepala daerah, serta dampaknya terhadap integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan Teori Oligarki Jeffrey A. Winter  sebagai  kerangka  analisis  untuk  membedah  interaksi  antara  kekayaan, kekuasaan, dan politik. Melalui studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara oligarki memanipulasi sistem politik untuk kepentingan mereka, serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan kebijakan publik.

## Metode
Penelitian  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  memahami  secara  holistik  dan kontekstual  fenomena  oligarki  dalam  Pilkada  Kota  Medan  2020.  Metode  ini  tidak mengandalkan  analisis  statistik,  melainkan  fokus  pada  pemahaman  mendalam mengenai  makna  dan  proses  yang  terjadi  dalam  fenomena  yang  diteliti.  Dalam pengumpulan  data,  peneliti  bertindak  sebagai  instrumen  utama,  mengumpulkan
informasi langsung dari sumbernya dalam setting alami. Data dikumpulkan melalui wawancara  yang  dilakukan  menggunakan  aplikasi  Zoom,  mengatasi  batasan geografis antara peneliti dan informan. Pertanyaan wawancara telah disiapkan untuk menjawab  rumusan  masalah  penelitian  dan  hasilnya  didokumentasikan  melalui tangkapan layar dan rekaman.
Selain  wawancara,  studi  pustaka  juga  diintegrasikan  sebagai  teknik pengumpulan data, dengan menggunakan literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan sumber  terkait  lainnya  untuk  memperkuat  analisis.  Data  primer  diperoleh  dari wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen relevan. Teknik display data, seperti narasi teks, grafik, matriks, bagan, atau jaringan, akan digunakan  untuk  menyajikan  dan  mengorganisir  data  secara  sistematis, memudahkan pemahaman, dan membantu dalam pembuatan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Pilkada  Kota  Medan  tahun  2020  merupakan  sebuah  peristiwa  politik  yang signifikan,  di  mana  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  untuk  periode  2021-2024 dipilih.  Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Kota  Medan  pada  tanggal  23 September  2020  menetapkan  dua  pasangan  calon  setelah  seleksi  dokumen,  yaitu pasangan  M.  Bobby  Nasution  -  Aulia  Rachman  dan  pasangan  Akhyar  Nasution  - Salman  Al  Farisi.  Partai  politik  memiliki  peran  penting  dalam  mengusulkan  calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan undang-undang (UU). Dalam Pilkada Kota Medan 2020, kedua pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai politik atau partai  politik  pendukung,  dengan  pasangan  Bobby-Aulia  didukung  oleh  PDIP, Gerindra,  Golkar,  PAN,  Nasdem,  Hanura,  PSI,  dan  PPP,  sementara  pasangan Akhyar-Salman  diusulkan  oleh  PKS  dan  Demokrat.  Para  elit  politik  dari  tingkat nasional juga terlibat dalam kampanye sebagai tim sukses (timses) masing-masing pasangan.  Kampanye Pilkada dilaksanakan dari tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 dengan peran langsung dari timses. KPU Kota Medan menetapkan pasangan Akhyar-Salman sebagai nomor urut 1 dan pasangan Bobby-Aulia sebagai nomor urut 2. Pencoblosan surat suara berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Hasil  rekapitulasi  suara  menunjukkan  partisipasi  pemilih  sebesar  45,8%, dengan pasangan Bobby-Aulia memperoleh suara lebih banyak daripada pasangan Akhyar-Salman.  Pemenangnya,  Bobby  Nasution  dan  Aulia  Rachman,  secara  resmi diumumkan  oleh  KPU  Kota  Medan  pada  tanggal  18  Februari  2021.  Meskipun pasangan  Akhyar-Salman  sempat  mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi (MK), gugatan tersebut akhirnya ditolak, dan pasangan Bobby-Aulia resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2021-2024. Sebagai bagian dari konteks Pilkada Kota Medan 2020, ada juga perdebatan tentang keterlibatan oligarki dalam proses politik. Oligarki di sini mengacu pada pengaruh kelompok elit ekonomi dan politik  yang  mengendalikan  partai  politik.  Mereka  memanfaatkan  partai  politik
untuk memajukan kepentingan mereka, termasuk dalam menentukan calon kepala daerah.
Oligarki  ini  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  partai  politik,  dan mereka  berfokus  pada  menguasai  partai  politik  sebagai  wadah  untuk mempertahankan  dan  memajukan  kekayaan  mereka  (Rasaili,  2016).  Hal  ini  dapat terlihat dari bagaimana para elit ekonomi seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh, dan lainnya memiliki pengaruh dalam partai- partai tertentu dan memainkan peran dalam menentukan calon kepala daerah. Pada Pilkada  Kota  Medan  2020,  peran  oligarki  dalam  menguasai  partai  politik  sangat tampak,  terutama  dalam  partai  yang  mendukung  Bobby  Nasution.  Ini  juga menunjukkan  bahwa  keputusan  partai  politik  dalam  menentukan  calon  kepala daerah  tidak  selalu  didasarkan  pada  kapabilitas  kepemimpinan,  tetapi  juga  pada hubungan  politik  dan  kepentingan  ekonomi  yang  mungkin  menguntungkan kelompok  oligarki  di  masa  depan.  Selain  itu,  oligarki  juga  terlibat  dalam  berbagai aspek  kampanye,  termasuk  pembiayaan,  kampanye  massa,  dan  pengaruh  dalam mengeluarkan rekomendasi partai. Ini menciptakan ketergantungan yang besar pada partai  politik  terhadap  kelompok  oligarki,  yang  dapat  mengganggu  proses demokrasi.
Secara  keseluruhan,  Pilkada  Kota  Medan  2020  adalah  contoh  nyata  tentang bagaimana  oligarki  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam  politik  Indonesia, terutama  melalui  kendali  mereka  atas  partai  politik.  Hal  ini  menggambarkan tantangan dalam menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan bebas dari pengaruh kelompok elit ekonomi dan politik (Elyta et al., 2022). Sistem demokrasi berprinsip kedaulatan tertinggi negara ada di tangan rakyat, sedangkan pada politik oligarki negara hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompoknya. Oleh karena itu  secara  etika  sistem  demokrasi  bertentangan  dengan  praktik  politik  oligarki. Namun secara hukum belum ada aturan yang membatasi kegiatan politik oligarki itu sendiri.  Keterlibatan  oligarki  mempengaruhi  kebijakan  politik  khususnya  melalui kontestasi  pemilu  bukan  hal  yang  salah  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan hukum, walaupun dampaknya berakibat buruk dalam kehidupan sosial masyarakat (Nika, 2021). Oligarki mempengaruhi kebijakan politik melalui lembaga yang sah dan dilindungi oleh negara yaitu parpol. Parpol yang dikuasai oleh oligarki memiliki hak dan  kekuasaan  dalam  menentukan  calon  pemimpin  pemerintahan  pada  saat kontestasi politik (Gunanto, 2020).
Partai politik memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan  oleh  legislatif  dan  eksekutif.  Anggota  legislatif  (DPR)  ditentukan  oleh parpol, sedangkan eksekutif merupakan jabatan politis yang diusulkan oleh partai politik.  Jadi,  legislatif  dan  eksekutif  memiliki  kepentingan  yang  tinggi  terhadap partai  politik  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Pasal  1  Ayat  1 menjelaskan partai politik merupakan sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara. Namun
kenyataannya  partai  politik  lebih  mengutamakan  kepentingan  golongan  (partai) daripada  masyarakat  pada  umumnya.  Pragmatisme  perekrutan  calon  anggota parlemen,  serta  adanya  perilaku  korupsi  legislasi  menunjukkan  parpol  lebih mengutamakan kepentingan partai daripada masyarakat.
Penguasaan  parpol  terhadap  legislatif  dan  eksekutif  dapat  dilihat  dari peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  kesempatan  sebesar-besarnya bagi  parpol  untuk  berkuasa  terutama  dalam  menentukan  calon  kepala  daerah (Arianto,  2021).  Hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  parpol  meningkatkan  tawaran politik  demi  mencapai  tujuan  atau  kepentingannya  (Raissoevel,  2022).  Jadi,  tidak heran  elit  politik  parpol  berani  terlibat  langsung  dalam  kontestasi  Pilkada  Kota Medan  tahun  2020.  Elit  parpol  secara  terang-terangan  menggunakan  kekuatan politiknya dengan mengatasnamakan parpol menetapkan langsung calon Walikota Medan.  Elit  parpol  terkesan  otoriter  dan  tidak  demokratis  dalam  menentukan kebijakan  hingga  mengorbankan  kader  yang  dicap  pembangkang.  Hal  tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan oligarki dalam menentukan kebijakan. Adanya dominasi dukungan parpol-parpol besar pada pasangan Bobby-Aulia menunjukkan adanya kepentingan politik yang sangat besar pada Pilkada Kota Medan tahun 2020. Elit-elit parpol yang memiliki kekuasaan pada parpol merupakan bagian dari politik oligarki.  Keterlibatan  elit-elit  politik  nasional  secara  langsung  pada  struktur  tim sukses  pemenangan  menunjukkan  oligarki  terlibat  pada  pilkada  tersebut  melalui partai politik.
Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa Oligarki terlibat dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Hal tersebut dinilai dari adanya pengutamaan kepentingan elit dan dominasi parpol yang sangat tinggi dalam menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan. Fenomena parpol besar mendukung Bobby Nasution yang diuraikan  sebelumnya  disertai  keterlibatan  elit  parpol  dalam  tim  pemenangannya merupakan hal yang tidak biasa pada kontestasi setingkat pemilihan walikota dan wakil  walikota.  Partai  Gerindra  telah  menjadi  oposisi  pemerintahan  Jokowi  sejak tahun  2014.  Namun,  Partai  Gerindra  beralih  menjadi  partai  pendukung pemerintahan Jokowi dengan memberikan perhatian yang sangat besar mendukung dan mengusulkan Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan pada Pilkada Kota Medan  Tahun  2022.  Partai  Gerindra  menurunkan  langsung  Sandiaga  Uno  sebagai Ketua Pembina Tim Sukses Pemenangan.
Oligarki  memiliki  kepentingan  di  dalam  setiap  kontestasi  politik,  termasuk Pilkada Kota Medan tahun 2020. Oligarki akan mendukung kandidat yang dianggap memberikan  keuntungan  ke  depannya.  Praktik  politik  oligarki  dilakukan  dengan berbagai cara dan hal tersebut dianggap sah saja, selama tidak bertentangan dengan hukum  yang  berlaku  dan  dapat  dibatasi  dengan  hukum  yang  baik.  Informan  dari Gerindra jelas merasa adanya keterlibatan oligarki dalam pilkada Kota Medan Tahun 2020. Begitu juga dengan parpol pendukung lainnya khususnya PDIP dengan tegas mengalihkan  dukungannya  kepada  Bobby  Nasution  daripada  kader  seniornya
sendiri Akhyar Nasution yang juga incumbent pada saat itu. Keterlibatan langsung elit menguatkan kesimpulan adanya keterlibatan oligarki pada pilkada Kota Medan tersebut.
Berdasarkan teori oligarki yang dinyatakan Hadiz dan Robinson,  maka PDIP tidak  dikuasai  oligarki.  Megawati  Sukarno  Putri  sebagai  ketua  umum  hanya berkuasa  secara  politik  pada  PDIP  bukan  penguasa  faktor-faktor  ekonomi.  Oleh karena itu, kebijakan partai yang menjadikan keputusan ketum sebagai keputusan partai  untuk  menghindari  adanya  intervensi  dari  kelompok  oligarki.  Oligarki memiliki kepentingan politik pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Karena, Bobby Nasution  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  Presiden  Jokowi,  sehingga  sangat menarik  untuk  mencapai  kepentingan  politik  tersebut.  PDIP  memiliki  kesamaan dukungan dengan oligarki, namun memiliki perbedaan dalam hal kepentingan dan tujuan. Oligarki memiliki keterlibatan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020, dengan cara dukungan melalui parpol. Dukungan parpol berpengaruh signifikan terhadapan kemenangan kontestan dalam pilkada tersebut. Oleh karena itu, antara parpol dan kontestan saling membutuhkan dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020.
Oligarki memiliki keterlibatan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020, dengan cara  dukungan  melalui  parpol.  Oligarki  mendukung  calon  kepala  daerah  melalui parpol, oligarki ada pada setia parpol. Hal tersebut menguatkan kesimpulan praktik keterlibatan oligarki pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 dengan cara mengusung calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Medan melalui ketergantungan pada parpol  yang  dikuasai.  Berdasarkan  informasi  dari  informan  PDIP  dan  PKS,  ada keterlibatan  oligarki  dalam  Pilkada  Kota  Medan  Tahun  2020.  Oligarki  memiliki kepentingan  politik  yang  sangat  besar  pada  pilkada  tersebut  karena  melibatkan keluarga presiden (Jokowi). Oligarki terlibat melalui kekuasaan parpol menentukan calon Walikota Medan. Fenomena Ikhwan Ritonga diabaikan sebagai kader potensial Partai Gerindra dan pemecatan Akhyar Nasution sebagai anggota yang merupakan incumbent dan kader senior PDIP menunjukkan adanya pengutamaan kepentingan elit  parpol  dalam  menentukan  kebijakan  dan  kebutuhan  mendesak  akan kepemimpin, walaupun berdampak pada konflik internal.
Berdasarkan  hasil  uraian  penelitian  terdahulu  menyatakan  Oligarki  memiliki kekuasaan  politik  terlibat  dalam  kegiatan  pemilihan  umum  termasuk  tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan cara mengusung calon kepala daerah yang dianggap  memberikan  keuntungan  politik  dan  pencapaian  tujuan  kelompoknya. Berdasarkan  teori  oligarki  yang  dikemukakan  menyatakan  oligarki  memiliki kekuasaaan politik melalui partai politik. Berdasarkan keterangan informan bahwa oligarki terlibat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 melalui partai politik, maka dapat  disimpulkan  bahwa  Oligarki  terlibat  pada  Pilkada  Kota  Medan  Tahun  2020 yaitu  melalui  kekuasaan  pada  partai  politik  yang  dilindungi  oleh  undang-undang dan  Peraturan  Pilkada  sehingga  memiliki  kekuasaan  menentukan  calon  Walikota dan Wakil Walikota Medan pada saat Pilkada Kota Medan tahun 2020.
Secara umum Pilkada Kota Medan Tahun 2020 berlangsung dengan lancar dan baik. Dari  sudut  pandang  politik,  pilkada  tersebut  melibatkan  oligarki,  namun  dari Bawaslu sendiri menilai penyelenggaraan pilkada hanya dari sudut pandang hukum yang  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pilkada.  Praktik  oligarki  terjadi  karena adanya  dukungan  dari  lingkungan  penguasa  dan  parpol  besar.  Parpol  memiliki aturan  dalam  proses  pengusulan  calon  kontestan  Pilkada.  Namun,  Bawaslu  tidak berwenang  mengurusi  proses  pencalonan  yang  dilakukan  oleh  parpol  tersebut. Bawaslu tidak bisa mengubah kebijakan karena Bawaslu bekerja sesuai perundang- undangan yang ditetapkan DPR. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mendukung nilai-nilai demokrasi maka perlu dilakukan revisi. Oleh karena  itu,  kelompok  masyarakat  seperti  akademisi  menjadi  pihak  yang  paling diharapkan  mampu  memperjuangkan  peraturan  perundang-undangan  yang terlindungi dari kepentingan politik oligarki.
Berdasarkan  keterangan  Bawaslu  tersebut  menunjukkan  tidak  adanya  kuasa penyelenggara  pemilu  membatasi  keterlibatan  oligarki  dalam  kontestasi  pemilu. Penyelenggara  pemilu  menyadari  adanya  keterlibatan  oligarki,  namun penyelenggara pemilu hanya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu  yang  tidak  mampu  membatasi  keterlibatan  oligarki  dalam  kontestasi tersebut. Oligarki berkuasa pada parpol, sedangkan parpol menempatkan kadernya di legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah. Adapun legislatif dan eksekutif mengeluarkan  UU  dan  peraturan  tentang  pilkada  yang  memberi  kewenangan kepada  pimpinan  parpol  untuk  mengusung  pasangan  calon  pada  pilkada.  Secara tidak langsung hal ini memberikan kekuasaan kepada oligarki untuk berbuat sesuai dengan  kepentingannya,  oleh  karena  itu,  kelompok  masyarakat  seperti  akademisi menjadi pihak yang paling diharapkan memperjuangkan adanya uji materi terhadap peraturan  perundang-undangan  pemilu  yang  justru  dianggap  melindungi kepentingan  politik  oligarki.  Pada  Pilkada  Kota  Medan  tahun  2020  menunjukkan oligarki  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi  dan  kelompoknya  daripada kepentingan  rakyat.  Hal  tersebut  sangat  buruk  bagi  masyarakat  khususnya  Kota Medan.  Kelompok  masyarakat  seperti  organisasi  masyarakat,  akademisi,  dan  lain- lain  tentu  memiliki  kemampuan  memperjuangkan  kepentingan  rakyat  melalui peraturan  perundang-undangan  yang  membatasi  kekuasaan  oligarki  baik  secara ekonomi maupun politis.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  berhasil  menegaskan  bahwa  oligarki  memiliki  peran  signifikan dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020, terutama melalui penguasaan mereka atas partai  politik  yang  diakui  oleh  undang-undang  dan  peraturan  Pilkada.  Hasil  ini mencerminkan  bagaimana  oligarki  mampu  mempengaruhi  secara  substansial penentuan  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota  di  Medan,  menandakan  kontrol mereka atas proses politik. Meskipun telah mencapai tujuan penelitiannya, studi ini
memiliki  batasan  yang  menjadi  titik  awal  untuk  penelitian  lanjutan.  Salah  satu batasan  adalah  fokus  pada  kasus  spesifik  Pilkada  Medan,  yang  membatasi generalisasi temuan ke konteks politik lain di Indonesia. Oleh karena itu, saran utama yang  muncul  adalah  perlunya  penelitian  lanjutan  yang  lebih  luas  untuk mengeksplorasi dampak oligarki dalam politik Indonesia secara lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini akan membantu dalam memahami berbagai dimensi oligarki dalam politik nasional dan lokal, serta konsekuensinya terhadap demokrasi.

## Referensi
Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan , 7 (1), 81 – 98.
Elyta,  E.,  Hertanto,  H.,  &  Maryanah,  T.  (2022).  Korupsi  Elit  Partai  Politik  di  Era Reformasi. Perspektif , 11 (4), 1394 – 1406.
Gunanto,  D.  (2020).  Tinjauan  kritis  politik  dinasti  di  Indonesia. Sawala:  Jurnal Administrasi Negara , 8 (2), 177 – 191.
Hasibuan, S., & Ma’riyah, C. (2022). The The Institution Political Education of PDI Perjuangan In The School Party for The Candidates of Local Executives 2020: Institusi  Pendidikan  Politik  PDI  Perjuangan  bagi  Calon  Kepala  Daerah  2020. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (1), 825 – 851.
Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 8 (1), 101 – 112.
Nika,  I.  (2021).  Mencegah  Terbentuknya  Dinasti  Politik  Melalui  Pola  Rekrutmen Partai  Politik  (Studi  Kasus  Pencalonan  Kepala  Daerah  di  Solo  2020). Lex Renaissance , 6 (3), 562 – 577.
Permatasari, Y. (2022). Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Populika , 10 (1), 10 – 23.
Purba, G. T. H., Subhilhar, S., & Ridho, H. (2022). Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020. Perspektif , 11 (1), 298 – 317.
Rahayu, A. S. (2020). Menyoal Politik Dinasti dan Dinamikanya. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik .
Raissoevel, N. F. (2022). ’pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020) .
Rasaili, W. (2016). Budaya Politik dan Kwalitas demokrasi dalam Pilkada 2015-2020 (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pertama di Indonesia). ARISTO ,
4 (2), 1 – 13.
Ratnasari,  E.  (2021).  Analisis  Sentimen  Kepala  Daerah  Terpilih  Jelang  dan  Pasca Pelantikan  Resmi  Sebagai  Pemimpin  Daerah  Terpilih  pada  Kontestasi Pemilihan  Kepala  Daerah  2020. Dialektika  Komunika:  Jurnal  Kajian  Komunikasi Dan Pembangunan Daerah , 9 (1), 96 – 117.
Rusman,  A.,  &  Rafni,  A.  (2022).  Modal  Sosial  Jokowi  Dengan  Politik  Kekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 Di Surakarta Dan Medan. Jurnal Ilmu Sosial , 2 (2), 106 – 113.
Suryadi,  R.  (2022).  Analisis  Kritis  Implementasi  Sila  Keempat  Pancasila  dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum , 146 – 158.
Syaputra,  M.  Y.  A.,  &  Sihombing,  E.  N.  (2020).  Relasi  Aspek  Sosial  Dan  Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (2), 205 – 220.