Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 5 No.1 Edisi Mei-Oktober 2022 https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG =========================================================================================== Received: 21 Juli 2022 :: Accepted: 20 Oktober 2022 :: Published: 31 Oktober 2022

## PERENCANAAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM UPAYA PERCEPATAN PROGRAM VAKSINASI NASIONAL COVID-19 TAHUN 2021
Health and Health Planning of The North Sumatra Regional Police in The Effort to Accelerate The National Covid-19 Vaccination Program in 2021
DEWI MIRAKIRANA 1 , SRI MELDA BR BANGUN 2 1,2 INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
Jln. Sudirman No.38 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara – Indonesia *email korespondensi author: dewimirakirana873@gmail.com

## Abstrak
Corona  virus  merupakan  golongan  virus  corona  yang  menyerang  manusia, dimana awal mula penyakit ini ditemukan di Wuhan dan sampai di Indonesia perkiraan  akhir  2019.  Untuk  menekan  angka  penularan  covid-19  pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin, salah satunya dengan mengadakan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biddokkes dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana percepatan program vaksinasi nasional covid- 19  melakukan beberapa  Langkah kerja  seperti  menerapkan  perencanaan. Dalam menekan angka penularan covid-19 pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakat  untuk  mengikuti  vaksinasi  agar  dapat  melindungi  warganya. Pemberian vaksin bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat virus. Vaksin dapat menurunkan efek dari gejala berat  dan komplikasi akibat Covid- 19.Metode  kualitatif  dengan rancangan  studi  kasus. Data  kualitatif  didukung dengan  data  arsip  terkait jumlah vaksinator,  target  percepatan  vaksin  dan realisasi vaksinasi di wilayah kerja Bidokkes di Sumatera Utara. Perencanaan Biddokkes  Polri  beranggotakan  polri  dengan  pangkat  dan  ketentuan  kerja memiliki  kewenangannya  masing-masing. Perencanaan  percepatan  program vaksinasi  nasional  covid-19  tahun  2021  di  Bidokkes  melibatkan seluruh  SDM dalam  struktur  organisasi  Bidokkes.  Dari  Operator,  Dokter  Skrining, Vaksinator,  dan  juga  jajaran  pimpinan  di  Bidokkes.  Perencanaan  meliputi pendataan  jumlah  penduduk  yang  akan  menerima  vaksinasi,  Pendataan (jumlah  vaksin,  jumlah  SDM,  jumlah  transportasi  dan  jumlah  transportasi cadangan (Di Ditlantas dan Biro Logistik dan Brimob); Pendataan sarana dan prasarana Biddokkes dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi serta sarana dan prasarana cadangan (Yanma Mapolda Sumut dan Biro Logistik Polda Sumut).
Kata Kunci: Covid-19; Biddokes Polri; Vaksin Covid-19

## Abstract
Corona  virus  is  a  group  of  corona  viruses  that  attack  humans,  where  the disease was first discovered in Wuhan and arrived in Indonesia at the end of 2019.  To  reduce  the  number  of  Covid-19  transmission,  the  Indonesian government is trying its best, one of which is by holding mass vaccinations
Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 5 No.1 Edisi Mei-Oktober 2022 https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG =========================================================================================== Received: 21 Juli 2022 :: Accepted: 20 Oktober 2022 :: Published: 31 Oktober 2022
organized  by  the  government.  Biddokkes,  in  this  case,  has  the  task  of implementing  the  acceleration  of  the  COVID-19  national  vaccination program, carrying out several work steps, such as implementing planning. In suppressing  the  transmission  of  COVID-19,  the  Indonesian  government requires  the  public  to  take  vaccinations  in  order  to  protect  their  citizens. Vaccination aims to reduce mortality due to the virus. Vaccines can reduce the  effects  of  severe  symptoms  and  complications  due  to  Covid-19. Qualitative method with case study design. Qualitative data is supported by archival  data  related  to  the  number  of  vaccinators,  vaccine  acceleration targets  and vaccination  realization  in  the  Bidokkes  working  area  in  North Sumatra.  The  planning  of  Biddokkes  Polri  consists  of  members  of  the National  Police  with  their  respective  ranks  and  terms  of  work.  Planning  for the  acceleration  of  the  2021  COVID-19  national  vaccination  program  at Bidokkes  involves  all  human  resources  in  the  Bidokkes  organizational structure.  From  Operators,  Screening  Doctors,  Vaccinations,  and  also  the leadership  at  Bidokkes.  Planning  includes  data  collection  on  the  number  of people  who  will  receive vaccination,  data  collection  (number  of  vaccines, number  of  human  resources,  number  of  transportation  and  number  of backup transportation (at Ditlantas and Logistics Bureau and Brimob); data collection on Biddokkes facilities and infrastructure in the implementation of vaccination  activities  as  well  as  backup  facilities  and  infrastructure  (Yanma North  Sumatra  Police  Headquarters  and  North  Sumatra  Police  Logistics Bureau).

## Keywords: Hand Sanitizer; Bay Leaf Extract; Hand Wash

## 1. PENDAHULUAN
Covid-19 disebabkan oleh virus
SARS-CoV-2. Covid-19 pertama kali menyebar  dari  kota  Wuhan,  China  pada bulan  December  2019  (WHO,  2020). Kasus Covid-19  pertama,  diumumkan oleh WHO  di  China  pada  31  December. Pada  mulanya, penyakit  ini diklaim sebagai pneumonia misterius dikarenakan gejalanya  adalah  shu  tubub  naik,  susah bernapas,  dan  adanya  lesi  pada  paru- paru.  Penyakit  ini  mirip  dengan  wabah SARS yang  terjadi  di Asia pada 2002. Hingga Januari 2020, Covid-19  telah menulari 2.000  orang lebih di  13  negara berbeda. Kasus pertama Covid- 19  di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo  dan  Menteri Kesehatan saat  itu pada tanggal 2 Maret 2020. Dua orang positif pertama  Covid-19  ini  sempat berinteraksi dengan  warga  Jepang yang datang ke Indonesia.
Sejalan dengan penyebaran covid-
19 global, penyebaran Covid-19 di Indonesia juga  mengalami  peningkatan. Hingga tanggal 13 Juli 2021, kasus Covid- 19 di Indonesia telah sampai pada angka 2.615.529kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 68.219 kasus (2,6%). Meskipun setiap negara, bahkan dunia internasional dibawah WHO
telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan  dan  peraturan  pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid- 19, pada faktanya di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Pada faktanya  di  Indonesia, masih  banyak masyarakat yang
tidak menjalankan prokes sesuai anjuran pemerintah, sehingga penularan virus semakin naik. (Heryana Ade, 2020)
Dalam  menekan  angka penularan covid-19 pemerintah Indonesia mewajibkan  masyarakat  untuk mengikuti vaksinasi
agar dapat melindungi
Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 5 No.1 Edisi Mei-Oktober 2022 https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG =========================================================================================== Received: 21 Juli 2022 :: Accepted: 20 Oktober 2022 :: Published: 31 Oktober 2022
warganya. Pemberian  vaksin bertujuan untuk  menurunkan  angka kematian akibat virus. Vaksin dapat menurunkan efek  dari gejala berat  dan komplikasi akibat Covid-19.  Vaksinasi bertujuan dalam  membentuk herd  immunity atau kekebalan kelompok (Nareza, 2021).
TNI-Polri dilibatkan dalam penangan covid-19 yang mana diatur dalam UU No. 34  Tahun 2004  tentang  TNI,  UU  No.  2 Tahun  2002  tentang  Polri, Peraturan Kepolisian NKRI Nomor  14  Tahun  2018 dan InPres No.  4  Tahun  2019 mengenai penanganan pandemik.  Dalam  operasi non-militer, peranan  aparat  bersenjata dikenal sebagai tugas  perbantuan dalam merespons situasi darurat ketika masyarakat memiliki keterbatasan dalam penanggulangannya (Khoirunnisa, 2021).

## 2. Metode
Metode kualitatif dengan rancangan studi  kasus. Data  kualitatif  didukung dengan  data  arsip  terkait jumlah vaksinator, target percepatan vaksin dan realisasi  vaksinasi  di  wilayah  kerja Bidokkes di Sumatera Utara. Jumlah populasi sekaligus sampel adalah 7 orang Informan. Pengumpulan  data  diperoleh secara langsung
melalui informan (sampel).
1) Tahap persiapan Menyiapkan bahan wawancara dan bahan  pendukung  lainnya. Maksud  dari penelitian  ini
pada  masing-masing
informan. 2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri, menjelaskan bahan,  pencatatan  hasil  wawancara  dan merekam hasil wawancara.

## 3) Evaluasi dan Tindak Lanjut
Mendokumentasikan hasil wawancara  dan
perumusan  matrix wawancara  yang  telah  ditanyakan  pada informan.

## 3. HASIL
Dalam  perencanaan  percepatan program  vaksinasi  nasional  covid-19 tahun  2021  di Bidokkes melibatkan seluruh SDM dalam struktur organisasi Bidokkes. Dari operator, dokter Skrining, vaksinator, dan juga jajaran pimpinan di Bidokkes yang terlibat langsung. Perencanaan mencakup  :    1.  Mendata jumlah  sasaran  vaksin.    2.  Mendata jumlah  ketersediaan  vaksin.  3.  Mendata jumlah  ketersediaan  tenaga  vaksinator yang  ada  di  biddokkes  dan jumlah  sdm cadangan  yang  sewaktu  waktu  dapat dikerahkan.
4. Mendata
jumlah transportasi  yang  tersedia  di  Biddokkesa Polda  Sumut dan Jumlah  Transportasi Cadangan  (Di  Ditlantas  dan  Biro  Logistik dan  Brimob)  yang sewaktu waktu dapat di pergunakan.  5.  Mendata Sarana dan prasarana Biddokkes dalam pelaksanaan Kegiatan vaksinasi seperti jaringan internet serta sarana  dan  prasarana  Cadangan (Yanma  Mapolda  Sumut  sdan  Biro Logistik Polda  Sumut) yang sewaktu waktu dapat di pergunakan,    6. Monitoring jumlah vaksin di kewilayahan, monitoring mobilisasi vaksin, monitoring jumlah capaian
vaksinasi melalui kamunikasi dua (2) arah.
Jurnal Kesehatan Masyarakat & Gizi, e-ISSN: 2655-0849 Vol. 5 No.1 Edisi Mei-Oktober 2022 https://ejournal.medistra.ac.id/index.php/JKG =========================================================================================== Received: 21 Juli 2022 :: Accepted: 20 Oktober 2022 :: Published: 31 Oktober 2022

## PEMBAHASAN
Penelitian  oleh  Heryana    (2020) menjelaskan bahwa dalam menjalankan langkah-langkah  program  kesehatan seperti program
perencanaan percepatan  program vaksinasi  nasional covid-19  tahun  2021  harus  dilakukan penilaian  apakah  langkah-langka  yang dilakukan  oleh  pihak  Kedokteran  dan Kesehatan  Kepolisian  Sumatera  Utara memiliki  kendala,  sehingga  kalua  pun kendala  terjadi  akan  dapat  diatasi dengan  cara  yang sistematis  oleh karena  identifikasi  dan  penilaian  yang baik.
Polri menjalankan tugasnya dalam perencanaan percepatan program vaksinasi  nasional  covid-19  tahun  2021 telah
mendapatkan perlindungan hukum,  sehingga  dalam  menjalankan tugasnya  sebagaimana  yang  telah dituangkan dalam Pepres  No. 33 Tahun 2022  mengenai  Ketiga  Atas  Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang
Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sudah ditunjuk sebagai pelaksana dalam menjalankan program
kesehatan vaksinasi covid-19.
Jika  dalam  menjalankan  tugasnya polri  menjumpai  calon penerima  vaksin covid-19  yang  tidak  memiliki  data kependudukan yang tertera
sebagaimana  syarat  penerima  vaksin, maka  polri  sebagai  pelasana  dapat menjatuhkan keputusan langsung dalam pelasanaannya sesuai dengan ketentuan administrative yang berlaku dilapangan.

## KESIMPULAN
Perencanaan  percepatan  program vaksinasi  nasional  covid-19  tahun  2021 di Bidokkes melibatkan seluruh SDM dalam struktur organisasi Bidokkes. Dari Operator, Dokter  Skrining,  Vaksinator, dan  juga  jajaran  pimpinan  di  Bidokkes. Perencanaan meliputi pendataan jumlah penduduk yang akan
menerima vaksinasi, Pendataan (jumlah vaksin,
jumlah SDM, jumlah transportasi dan
jumlah transportasi cadangan  (Di Ditlantas dan Biro Logistik dan Brimob); Pendataan  sarana  dan  prasarana Biddokkes  dalam  pelaksanaan  kegiatan vaksinasi  serta  sarana  dan  prasarana cadangan  (Yanma  Mapolda  Sumut  dan Biro Logistik Polda Sumut).

## DAFTAR PUSTAKA

## Heryana, Ade. (2020). Evaluasi Program
Kesehatan Masyarakat. Universitas Esa Unggul . Khoirunnisa, Jihaan. (Senin, 09 Agu 2021). Peran TNI-Polri Jadi Tracer & VaksinatorSaat Pandemi. Nareza, M. (2021). Jangan TermakanIsu, Ini  Fakta  Penting Vaksin COVID19.
Peraturan  Kepolisian NKRI  No.14.  2018
Tentang  Susunan  Organisasi  Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 33. 2022. Tentang Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  99  tahun 2020 Tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka  penanggulangan  pandemi corona disease 2019
Presiden  Republik Indonesia  N0m0r  4 tahun  2019  Tentang  Peningkatan Kemampuan  Dalam  Mencegah, Mendeteksi, Danmerespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, Dankedaruratan  Nuklir,  Biologi, Dan Kimia WHO ( World  Health  Organization ).
(2020).  Coronavirus  disease  2019
(COVID-19) situation report-94.