Efektifitas Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Usaha Agribisnis
Hendra Kusumah 1) , Mustafa Usman 2) , Fajri 2)
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala 1 ,
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala 2 hendra.jakfar@yahoo.co.id

## ABSTRACT
One of the main problems in the development of the agricultural sector is the lack of capital.Baitul Mal Aceh as one of the Zakat Management Board has issued productive zakat used for business activities.The  results  showed  that  the  implementation  of  agribusiness-based  business  financing program by Baitul Mal Aceh has been effective with the form of qardul hasan or without interest and  profit  sharing,business  capital  is  revolving,the  amount  of  business  capital  financing  varies from Rp 2.000.000, - - Rp 10.000.000, -, this has an impact on the increase of income mustahik from  Rp  2.300.000 - Rp  10.000.000, -From  the  time  side  of  the  mustahik  return  the  current collectability is 91.04%,less current 5.67%,Doubtful 3.28% and no business returns are stalled.The average  income  of  the  mustahik  after  receiving  agribusiness-based  business  financing  of  Rp 4.310.000 has fulfilled the Decent Living Needs. Revenue mustahik be better since the existence of such financing activities and give multiplier effect to the previous income with an average amount of Rp 2,261,429. The increase of income of the mustahik in the research is 100.75%. Keywords : Baitul Mal, mustahik, zakat

## Abstrak
Salah satu masalah utama dalam pembangunan sektor pertanian adalah kurangnya modal. Baitul Mal  Aceh  sebagai  salah  satu  Badan  Pengelola  Zakat  telah  mengeluarkan  zakat  produktif  yang digunakan  untuk  kegiatan  bisnis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program pembiayaan  bisnis  berbasis  agribisnis  oleh  Baitul  Mal  Aceh  telah  efektif  dengan  bentuk  qardul hasan atau tanpa bunga dan bagi hasil, modal usaha berputar, jumlah pembiayaan modal usaha bervariasi  dari  Rp 2.000.000, - - Rp  10.000.000, -,  ini  memiliki  berdampak  pada  peningkatan penghasilan mustahik dari Rp2.300.000 - Rp10.000.000, -Dari sisi waktu mustahik pengembalian kolektibilitas  lancar  adalah  91,04%,  kurang  lancar  5,67%,  Diragukan  3,28%  dan  tidak  ada pengembalian  usaha  yang  terhenti.  rata-rata  penghasilan  mustahik  setelah  menerima pembiayaan  usaha  berbasis  agribisnis  sebesar  Rp  4.310.000  telah  memenuhi  Kebutuhan  Hidup Layak. Pendapatan mustahik menjadi lebih baik karena adanya kegiatan pembiayaan tersebut dan memberikan  efek  berganda  terhadap  penghasilan  sebelumnya  dengan  rata-rata  sebesar  Rp 2.261.429. Peningkatan pendapatan mustahik dalam penelitian adalah 100,75%.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  utama
dalam pembangunan di sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Pemerintah  telah  berusaha  mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncurkan  beberapa  kredit  program untuk  sektor  pertanian.  Kredit  program yang memakai sistem bunga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, bahkan menimbulkan permasalahan baru seperti
membengkaknya  hutang  petani  serta kredit  macet.  Berdasarkan  hal  tersebut perlu dicari model pembiayaan alternatif, salah  satu  di  antaranya  adalah  dengan skim  syariah.  Berbeda  dengan  model kredit,  pembiayaan  syariah  ini  bebas bunga, pembagian keuntungan
didasarkan atas bagi hasil yang dilakukan setelah periode transaksi berakhir (Ashari
dan Saptana, 2005).
Menurut Tampubolon (2002)kredit  merupakan  salah  satu  alat penting  untuk  memutuskan  lingkaran setan dari pendapatan rendah, kemampuan  memupuk  modal  rendah, kemampuan  membeli  sarana  produksi rendah,  produktivitas  usahatani  rendah, pendapatan  rendah.  Namun  dari pengalaman  selama  ini  menunjukkan bahwa  efektivitas  kebijakan  kredit  di Indonesia masih belum optimal.
Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun 2007 tentang Baitul Mal dijelaskan bahwa pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh berdasarkan  Undang-undang  Nomor  44 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  telah  mendorong  Pemerintah  Aceh untuk  membentuk  lembaga-lembaga yang  didasarkan  pada  ketentuan  hukum Islam  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat Aceh. Dalam Qanun tersebut menetapkan  bahwa  Baitul  Mal  Aceh adalah  sebuah  lembaga  daerah  non struktural  yang  memiliki  kewenangan untuk  mengelola  dan  mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu  dan  atau  pengelola  harta  warisan yang  tidak  memiliki  wali  berdasarkan Syariat  Islam.  Baitul  Mal  Aceh  sebagai salah  satu  dari  Badan  Pengelola  Zakat yang  ada  di  Indonesia  dan  salah  satu zakat  yang  diberikan  disebut  sebagai zakat produktif.
Zakat produktif adalah zakat yang dikelola  dengan  cara  produktif,  yang dilakukan dengan cara pembiayaan modal usaha  kepada  para  fakir  dan  miskin sebagai  penerima  zakat  dan  kemudian dikembangkan,
untuk memenuhi
kebutuhan  hidup  mereka  untuk  masa yang akan datang (Asnainu, 2008).
Unit  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah (ZIS)  produktif  adalah  unit  kerja  yang dibentuk  untuk  mengelola  program pembiayaan  modal  usaha  tanpa  bunga bagi  pengembangan  usaha  mustahik terutama pelaku usaha mikro.Sasarannya adalah  para  pelaku  usaha  mikro  di  Kota Banda  Aceh  dan  sebagian  Kabupaten Aceh Besar (mustahik baru) dan mustahik binaan  Unit  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah (ZIS) Produktif  Baitul Mal Aceh (mustahik lama).  Sedangkan  bentuk  programnya adalah:  1)  Pembiayaan  modal  usaha dalam  bentuk  (tanpa  bunga  dan  bagi hasil);  dan    2)  Modal  usaha  yang diberikan secara bergulir kepada mustahik binaan  dengan  penambahan modal bervariasi.
Tabel  1.  Jumlah  Mustahik  Pembiayaan  Modal Usaha dengan berbagai katagori usaha Dari Baitul Mal Aceh
N o. Tahun Jumlah Mustahik Realisasi Modal  Usaha (Rp). 1. 2012 309 1.265.000.000 2. 2013 860 2.864.500.000 3. 2014 914 3.833.850.000 4. 2015 794 3.842.400.000 5. 2016 637 4.176.000.000 Total 3514 15.981.750.000 Sumber : Baitul Mal Aceh, 2017.
Dari  Tabel  1.2.  dapat  diketahui bahwa  realisasi  modal  usaha  yang disalurkan  oleh  Baitul  Mal  Aceh  setiap tahunnya meningkat  dan  ini  berarti bahwa  program  pemberian  modal  usaha oleh  Baitul  Mal  Aceh  dinilai  sangat membantu dalam  mensejahterakan masyarakat. Salah satu bidang usaha yang dibantu  permodalan  melalui  Baitul  Mal Aceh  adalah  usaha  Agribisnis.    Usaha Agribisnis termasuk usaha yang
berkembang  di  Banda  Aceh  dan  Aceh Besar,  namun  pelaku  usaha  ini  pada umumnya  masyarakat  dengan  ekonmi kurang  atau  dapat  dikatakan  sebagai masyarakat  miskin.    Sebagaimana program  yang  dilakukan  Baitul  Mal  Aceh dalam  membantu  modal  kerja usaha masyarakat  miskin  yang  bergerak  di sektor Agribisnis maka penelitian dengan judulefektivitas pembiayaan modal usaha oleh  Baitul  Mal  Aceh terhadap usaha berbasis agribisnis ini  menarik  untuk dibahas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  di  lakukan  pada Baitul Mal Aceh, juga di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai domisili 35 orang responden  penerima  bantuan  modal usaha dari Baitul Mal Aceh yang berusaha di  bidang  Agribisnis. Penelitian  ini dilakukan  :  1)  untuk  mengetahui
pelaksanaan program pembiayaan modal usaha berbasis agribisnis oleh Baitul Mal Aceh  sudah  berjalan  efektif;  2)  untuk mengetahui perbedaan  pendapatan  para mustahik sebelum dan sesudah
pembiayaan  modal  usaha  berbasis agribisnis  oleh  Baitul  Mal  Aceh;  dan  3) untuk  mengetahui  multiplayer  efek pembiayaan  modal  usaha  berbasis agribisnis  oleh  Baitul Mal Aceh  terhadap pendapatan para mustahik.
Untuk melihat efektivitas bantuan modal  usaha  dari  Baitul  Mal  Aceh  bagi usaha agribisnis ini digunakan 4 indikator yaitu: 1)  tingkat  kualitas  yaitu  pelayanan yang  baik  diberikan  oleh  pihak  penyalur dana; 2) tingkat kuantitas yang dilihat dari modal yang diberikan dengan jenis usaha yang digunakan; 3) dampak dapat dilihat dari  adanya  peningkatan  pendapatan yang diterima dan dari tingkat waktu; dan 4)  Pengembalian  dilihat  dari  sisi  waktu pengembalian  yang  dilakukan  oleh peminjam. (Rully Hikmatullah M, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Tingkat  Kualitas  Pelayanan oleh Baitul Mal Aceh Terhadap Mustahik
Pembiayaan  modal  usaha yang bersumber  dari  zakat  produktif  dalam bentuk modal usaha oleh Baitul mal Aceh mengacu  pada  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun 2004 tentang Pengurusan Zakat di
Aceh  dan  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun 2007 tentang Baitul Mal.  Zakat dari baitul Mal  Aceh  dibagikan  dalam  bentuk konsumtif dan produktif kepada asnaf.
Dalam pendistribusiannya ditetapkan  bahwa  pembiayaan  modal usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan agar zakat diterima oleh orang yang memang berhak untuk menerimanya dan dapat menaikkan taraf ekonomi  mereka.  Persyaratan  tersebut adalah  :  1)  penerima  zakat  berasal  dari keluarga miskin; 2) memiliki kemampuan dan pengalaman wirausaha; 3) berkomitmen mengembalikan dana dalam  periode  satu  tahun;  4)  bersedia mengikuti pengajian bulanan; 4)
mengikuti  aturan-aturan  yang  telah disepakati  dalam  kelompok  atau  group; dan  5)  bersedia  mematuhi  perjanjian atau aqad kerjasama.
Bersarakan  keenam  persyaratan bagi penerima zakat ada satu persyaratan yang  memunculkan  kontroversi  dalam kalangan  pengamat  zakat  yaitu  syarat adanya  pengembalian  zakat  oleh penerima  zakat  merupakan  suatu permasalahan  yang  belum  disepakati oleh  para  pakar  zakat.  Mereka berpendapat  dana  zakat  hendaklah menjadi  milik  orang  miskin  sepenuhnya sehingga  tidak  perlu  dikembalikan  lagi. Namun,  berdasarkan  wawancara  penulis
dengan  Bapak  Bobby,  Bidang  Distribusi Zakat  Baitul  Mal  Aceh  dikatakan  bahwa hal itu merupakan keputusan para ulama dan  pakar  dalam  Dewan  Pertimbangan Syariah  sehingga  harus  dilaksanakan. Skema  penyaluran  Zakat,  Infak  dan Sedekah (ZIS) produktif dapat dilihat pada skema di bawah ini :
Gambar 1 . Mekanisme Pemberian Modal Usaha
Sumber : Data Primer (2017) Diolah.
Keterangan : 1) Muzakki menyerahkan Zakat,  Infak  dan  Sedekahnya  kepada pihak Baitul Mal Aceh; 2) Baitul Mal Aceh menyalurkan  Zakat,  Infak  dan  Sedekah dari  muzakki  kepada  para  mustahik melalui  produk  pembiayaan  Zakat,  Infak dan  Sedekah  (ZIS)  produktif;  dan  3) Mustahik  membayar  angsuran  bulanan kepada pihak Baitul Mal Aceh.
Beberapa  program  unggulan pada  Bidang  Pendistribusian  dan
Pendayagunaan antara lain Zakat di Baitul Mal  Aceh  adalah  :  1)  Program  Zakat Produktif; 2)Program Fakir Uzur; 3)Program  Beasiswa;  4)  Program  Rumah
Fakir  Miskin;  dan  4)Program  Pembinaan
Daerah Rawan Aqidah.
Adapun  sasaran  pendistribusian zakat,  infaq  dan  shadaqah  yang  dikelola oleh  Baitul  Mal  Aceh  adalah  :  1)Petani holtikultura  di  Kota  Banda  Aceh  dan Kabupaten Aceh Besar; 2) Usaha mikro di pasar-pasar  tradisional;  dan  3)  Kaum dhuafa yang memiliki potensi berwirausaha.  Dari  Tabel 2.  dapat  dilihat bahwa Jumlah pembiayaan  modal usaha oleh  Baitul  Mal  Aceh  untuk  usaha produktif  berbasis agribisnis tahun 2016 berjumlah  335  orang  mustahik  dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.162.000.000,-. Tabel  2.  Distribusi  Modal  Usaha  Oleh  Baitul  Mal Aceh  Kepada  Mustahik  Usaha  Berbasis
Agribisnis
No Tahun Jumlah Mustahik Jumlah Dana (Rp) 1. 2012 206 837.000.000,- 2. 2013 548 1,742,000,000,- 3. 2014 606 2,491,250,000,- 4. 2015 518 2,415,500,000,- 5. 2016 335 2,162,000,000 ,- Total 2.515 9,647,750,000,- Sumber : Data Primer (2017) Diolah. Efektivitas Tingkat Kuantitas Pembiayaan  Modal  Usaha  Terhadap Mustahik Penerima  zakat  produktif  Baitul
Mal  Aceh  merupakan  golongan  fakir miskin yang telah memiliki usaha, namun
Baitul Mal Mustahi q Muzakki
masih  mengalami  kekurangan  modal untuk  memajukan  usaha  mereka.  Oleh karena  itu  pendapatan  mereka  masih belum  cukup  memenuhi  keperluan keluarga  untuk  dapat  hidup  sejahtera. Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh melalui Unit  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  (ZIS) Produktif  telah  memberikan  pembiayaan modal  usaha  kepada  637  mustahik  pada berbagai jenis usaha.
Tabel  3.  Jumlah  Mustahik  Dalam  Wilayah  Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
No. Wilayah Jumlah Mustahik 1. Kota Banda Aceh 106 2. Kabupaten Aceh Besar 229 Jumlah 335
Sumber : Data Primer (2017) Diolah.
Dapat  dilihat  bahwa  pada  Tabel  4. dari jumlah dana zakat pada tahun 2016 yang  dikelola oleh  Baitul  Mal  Aceh sebesar  Rp  50.426.717.952,- hanya  Rp 46,095,470,589,- yang terealisasi
disalurkan kepada 8 sanif dalam berbagai bentuk  kegiatan,  sedangkan  sisanya sebesar  Rp  4,331,247,363,- dikelola dalam tahun 2017.
Tabel 4. Alokasi Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh
Berdasarkan Asnaf No. Alokasi Penyaluran Dana Zakat Asnaf % Jumlah (Rp) 1 Fakir 15.62 7,200,000,000,- 2 Miskin 44.08 20,319,826,761,- 3 Amil 1.88 867,143,828,- 4 Muallaf 6.14 2,829,200,000,- 5 Raqab - - 6 Gharimin 0.33 150,000,000,- 7 Fisabilillah 1.97 910,000,000,- 8 Ibnu Sabil 29.98 13,819,300,000,- Total 100 46,095,470,589,- Sumber : Data Primer (2017) Diolah . Dengan adanya kegiatan pemberian modal usaha kepada mustahik berbasis  agribisnis,  diharapkan  mampu mensejahterakan  mustahik  baik  dari perspektif  sosial  maupun  ekonomi.  Dari perspektif  ekonomi,  mustahiq  dituntut benar-benar  dapat  mandiri  dan  hidup secara  layak.  Sedangkan  dari  sisi  sosial, mustahik  dituntut  dapat  hidup  sejajar dengan  masyarakat  yang  lain.  Berikut persentase  penyaluran  dana  zakat  yang disalurkan  kepada  usaha  berbasis agribisnis dapat dilihat pada Gambar 2.
Pada  Gambar2.  dapat  dilihat bahwa  jumlah  dana  zakat  yang  dikelola oleh  Baitul  Mal  Aceh  pada  tahun  2016 dengan  realisasi  keseluruhan  sebesar  Rp
46.095.470.589,- yang  disalurkan  kepada
kegiatan  berbasis  agribisnis  sebesar  Rp 2.162.000.000,- atau 4.92 %. Pengalokasian  dana  zakat  kepada  usaha berbasis  agribisnis  tersebut  tentunya berdasarkan  jumlah  mustahik  yang mengajukan  permohonan  pembiayaan sebagai  modal  usaha  berbasis  agribisnis dan  mendapatkan  rekomendasi  Geuchik tempat  mustahik  berdomisili.  Jumlah penerima  pembiayaan  modal  usaha dengan  jenis  usaha  berbasis  agribisnis berjumlah  335  mustahik  dari  jumlah
keseluruhan  635  mustahik  dengan berbagai jenis usaha.
Gambar  3.  menunjukkan  bahwa 52.59  %  Baitul  Mal  Aceh  melalui  Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif memberikan  pembiayaan  modal  usaha kepada  jenis  usaha  berbasis  agribisnis dan  47.40  %  pada  jenis  usaha pertukangan,  perbengkelan,  industri rumah tangga dan perdagangan.

## Gambar 2. Persentase Penyaluran Dana Zakat Yang Diprioritaskan Kepada Usaha Berbasis Agribisnis
Sumber : Data Primer (2017) Diolah.
Bila kita membandingkan dengan Bank Aceh Syariah dalam Buku Laporan Tahunan  2016,  jumlah  pembiayaan dalam  sektor  pertanian  sebesar  Rp 28.072.000.00,-. Jumlah tersebut merupakan  suatu  nilai  rasional,  karena Bank  Aceh  Syariah  merupakan  satu- satunya  bank  yang  seluruh  saham
2,162,000,000 4.92 43,933,470,589 95.31 1 2
Sektor Agribisnis Sektor Lainnya
keuangannya dipegang oleh Pemerintah Aceh  dengan  jumlah  keseluruhan  yang dikelola  pada  tahun  2016  sebesar  Rp 18.76  triliun.  Sedangkan  Baitul  Mal Aceh  merupakan  sebuah  lembaga daerah  non  struktural  yang  hanya memiliki  kewenangan  untuk  mengelola
dan  mengembangkan  zakat,  waqaf, harta  agama  dengan  tujuan  untuk kemaslahatan  umat,  serta  menjadi wali/wali  pengawas  terhadap  anak yatim  piatu  dan  atau  pengelola  harta warisan  yang  tidak  memiliki  wali berdasarkan Syariat Islam.
Jumlah  keseluruhan  dana  yang
dikelola  pada  tahun  2016  sebesar  Rp 50.426.717.952,35,- atau jumlah keseluruhan dana yang dikelola pada 23 Kabupaten/Kota  serta  provinsi  sebesar Rp 237.132.596.461,53,-. Tujuan
pemberian  modal  usaha  ini  untuk mengurangi  beban  ekonomi  mustahik
serta meningkatkan pendapatan mereka, sehingga  suatu  hari  nanti  mereka  tidak lagi  berstatus  miskin,  lebih  bagus  lagi sampai  mereka  mampu  membayar zakat atau berstatus muzakki.
Gambar 3. Jumlah dan Presentase Pembiayaan Modal Usaha Oleh Baitul Mal Aceh Pada Beberapa Jenis Usaha
Sumber : Data Primer (2017) Diolah. 335 52.59 302 47.41 Jumlah Mustahik Presentase
Agribisnis pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga,
Efektivitas Dampak Peningkatan

## Pendapatan Mustahik
Indikator  lainnya  untuk  mengukur efektivitas  suatu  program  adalah  dampak dapat  dilihat  dari  adanya  peningkatan pendapatan  yang  diterima  berdasarkan waktu.Islam  menyediakan mekanisme distribusi pendapatan melalui konsep zakat dalam  rangka  mengurangi  ketimpangan pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Pembiayaan modal usaha yang berasal  dari  zakat  produktif  Baitul  Mal diberikan  kepada  mustahik  akan  sangat berperan  sebagai  pendukung  peningkatan pendapatan  jika  digunakan  pada  kegiatan produktif.  Pengembangan  zakat  bersifat produktif  dengan  menjadikannya  sebagai pembiayaan modal usaha atau pemberdayaan ekonomi penerimanya maka akan  membantu  para  mustahik  yang menjalankan usahanya mendapatkan penghasilan tetapdan  meningkatkan usaha dengan mengembangkan usaha mereka.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan menunjukkan  bahwa  setelah  menerima zakat  produktif  dalam  bentuk  pembiayaan modal  usaha  terjadi  kenaikan  pendapatan dari sebelum menerima pembiayaan modal usaha  dan  setelah  menerima modal  usaha. Tujuan  akhir  dari  program  ini  diharapkan bmustahik yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang dapat berkontribusi  kepada  mustahik  lainnya melalui penyaluran modal
melaluikelompok  sehingga  memudahkan Baitul  Mal  Aceh  dalam  pembinaan  dan pengkontrolannya.
Jumlah  pembiayaan  modal  usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui Unit  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  (ZIS) Produktif sangat  bervariasi.  Bagi  mustahik yang  baru  mengusulkan  modal  usaha diberikan  sebesar  Rp  2.000.000,- dan  bagi mustahik yang lama akan dinilai karakteristik    mustahik  penerima  modal usaha.  Apabila  mustahik  tersebut  mampu amanah  dengan  ketentuan  yang  disepakati antara  kedua  belah  pihak,  akan  ditambah pembiayaan  modal  usaha  sampai  dengan Rp 10.000.000,-. Pinjaman di atas maksimal tersebut  sudah  dikatagorikan  keluarga mampu  oleh  Baitul  Mal  Aceh,  sehingga pada  umumnya  para  mustahik  yang menerima  pembiayaan  modal  usaha  pada jumlah  Rp  10.000.000,- mereka  memiliki pendapatan rata-rata telah layak mengeluarkan  zakat  mal.    Jumlah  yang diberikan  tersebut  sangat  tergantung keseriusan  mustahik  dalam  mengelola kegiatan  usahanya  dan  tanggung  jawab terhadap  kepercayaan  yang  diberikan  oleh Baitul  Mal  Aceh  kepada  masing-masing mustahik.  Para  mustahik  yang  diberikan modal usaha juga mendapatkan pembinaan dan  pendampingan agar kegiatan usahanya dapat  berjalan  efektif  dan  efisien,  para mustahik  juga  memperoleh  pembinaan rohani  dan  intelektual  keagamaan  agar
semakin meningkat  kualitas  keimanan dan keislamannya.
Strategi  pembiayaan  modal  usaha oleh  Baitul  Mal  Aceh  mengikuti  strategi pembiayaan  qardul  hasan  atau  pinjaman kebajikan. Qardul hasan yang sifatnya dana bergulir,  ialah  suatu  pembiayaan  yang diberikan  atas  dasar  kewajiban  sosial semata,  dalam  hal  ini  si  peminjam  tidak dituntut  untuk  mengembalikan  apa  pun kecuali sejumlah  pinjaman. Sifat dari qardul hasan  ini  tidak  memberi  keuntungan  yang berkaitan  dengan  keuangan.  Alasan kondisional  kenapa  zakat  melalui  qardul hasan  tidak  menjadi hak  milik  penerima pembiayaan  modal  usaha,  dikarenakan apabila  zakat  ini  menjadi  hak  milik seseorang  maka  mustahik  yang  lain  tidak akan  mendapatkan  dana  zakat  produktif dalam  bentuk  modal  usaha  secara  merata. penerima  pembiayaan  modal  usaha  oleh Baitul Mal Aceh yang bergerak pada sektor agribisnis  dapat  dilihat  bahwa  terjadinya penambahan  pendapatan  mustahik  dari sebelum  dan  setelah  menerima  modal usaha  pada  sektor  agribisnis.  Pendapatan yang didapatkan dari hasil usaha responden sebanyak  35  orang  dalam  penelitian  ini adalah  mulai  sebesar  dari  Rp  2.300.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,-.

## Efektvitas  Pengembalian  Modal  Usaha Oleh Mustahik
Indikator  efektivitas  lainnya  untuk melihat  suatu  program  adalah  dengan menilai waktu pengembalian yang dilakukan oleh  peminjam.  Berdasarkan  wawancara degan  Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif  Baitul  Mal  Aceh,  untuk  menilai kinerja lembaga pembiayaan baik Bank/Lembaga Keuangan mikro.
Berdasarkan  ketentuan  Bank  Indonesia, kolektibilitas  suatu  pinjaman  dapat di kelompokkan dalam empat kelompok, yaitu katagori  lancar,  kurang  lancar,  diragukan dan  macet.  Berikut  tingkat  pengembalian modal  usaha  oleh  mustahik  berbasis agribisnis Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh periode  Januari  s/d  Desember  2016  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Tingkat Pengembalian Modal Usaha Kolektabilitas Jumlah Mustahik Persen (%) Lancar 305 91.04 Kurang lancar 19 5.67 Diragukan 11 3.28 Macet - - Jumlah 335 100
Sumber : Data Primer (2017) Diolah.
Dari  Tabel  5.  dapat  diketahui  bahwa tingkat  pengembalian  modal  usaha  pada kegiatan  usaha  berbasis  agribisnis  oleh mustahik 91.04  %  kolektabilitas  lancar
dengan jumlah 305 mustahik, artinya tingkat pengembaliaan modal usaha oleh mustahik sesuai  dengan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  antara  mustahik  dengan Unit Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  (ZIS)  Produktif Baitul  Mal  Aceh.  Adapun 5.67  % kolektabilitas  kurang  lancar  dengan  jumlah 19  mustahik,  artinya  tingkat  pengembalian modal usaha oleh mustahik meskipun dapat dibayarkan tagihan sesuai dengan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,
namun  mustahik  yang  bersangkutan  sering harus  diingatkan  terlebih  dahulu  mengenai jadwal  jatuh  tempo.  Pada  kolektabilitas diragukan  terdapat  3.28  %  atau  terdiri  dari 11  mustahik,  artinya  tingkat  pengembalian modal  usaha  sangat  tidak  sesuai  dengan kesepakatan.  Meskipun  pengembalian berjalan  lancar  namun  jumlah  11  mustahik tersebut  harus  dijemput  ke  tempat  usaha guna  tercapainya  pengembalian  modal usaha  yang  di  pinjamkan  kepada  mustahik tersebut.

## Multiplaplayer  Efek  Pembiayaan  Modal
Usaha  Baitul  Mal  Aceh Terhadap  Ekonomi dan Sosial
Dalam  penelitian  ini  didapatkan
multiplayer  efek dari  perspektif  ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan  yang  memberikan  dampak menguntungkan mustahik melalui peningkatan  pendapatan.    Hal  ini  dianggap telah  memenuhi Kebutuhan    Hidup    Layak
(KHL)  yang  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.    Regulasi  ini  menjadi pertimbangan  lahirnya  Peraturan  Gubernur Aceh  Nomor  72  Tahun  2015  tentang Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  Aceh Tahun  2016,  disebutkan  bahwa  Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 ditetapkan  sebesar  Rp  2.500.000.  Jumlah tersebut sebagai angka minimal pendapatan pekerja  formal  di  Aceh  dengan  sangat rasional.
Multiplayer  efek dari  perspektif ekonomi  yang  ditimbulkan  lainnya  dengan zakat  dijadikan  sebagai  modal  usaha  dari perspektif  ekonomi  adalah  zakat  mal tentunya  ditentukan  pada  harta  diam  yang dimiliki  seseorang  dalam  satu  tahun.  Harta yang bergerak tidak dijadikan zakat. Artinya bila  seseorang  menginvestasikan  hartanya, dengan  maksud  tidak    menghindari mengeluarkan  zakat,  maka  ia  tidak dikenakan  kewajiban  zakat  mal.  Dengan demikian  ini  dipandang  mendorong produktifitas  perekonomian,  karena  uang yang  diedarkan,  pada  akhirnya  bertambah. Kegiatan ini dapat meningkatkan perekonoian  suatu  Negara.  Berikut  nilai rata-rata  pendapatan  dan  persentase perubahan  pendapatan  para  mustahik sebelum  dan  setelah  menerima  modal usaha  oleh  Baitul  Mal  Aceh  tahun  2016 melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif adalah sebagai berikut :

## Gambar 4. Nilai Rata-Rata Serta Persentase Jumlah Pendapatan Mustahik
Sumber : Data Primer (2017) Diolah.
Dari    Gambar  4.  nilai  rata-rata pendapatan para mustahik setelah menerima  pembiayaan  modal  usaha berbasis  agribisnis  sebesar  Rp  4.310.000. Artinya pendapatan dengan jumlah tersebut telah  memenuhi  Kebutuhan    Hidup    Layak (KHL).  Peningkatan  pendapatan  tersebut menimbulkan  efek  pengganda  terhadap pendapatan  yang  sebelumnya  dengan jumlah  rata-rata  sebesar  Rp  2,261,429. Persentase  kenaikan  pendapatan  para mustahik  dalam  penelitian  diperoleh sebesar 100.75 %.
Multiplayer efek sosial yang
ditimbulkan  dengan  adanya  pembiayaan modal  usaha  yang  bersumber  dari  zakat adalah  Zakat  merupakan  fasilitas  untuk membantu memenuhi kebutuhan para fakir miskin  yang  merupakan  kelompok  yang
membutuhkan  bantuan  harta,  memberikan motivasi dan kekuatan bagi kaum muslimin dan  mengangkat  eksistensi  mereka.  Zakat bisa  menghilangkan    kecemburuan  sosial antara  si  miskin  dan  si  kaya.  Zakat  dapat memacu  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah  dengan    memperluas  peredaran uang, karena ketika uang dibelanjakan maka perputarannya  akan  meluas  dan  lebih banyak  pihak  yang  merasakan  manfaat tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan program pembiayaan modal  usaha  berbasis agribisnis  oleh
Baitul  Mal  Aceh  sudah  berjalan  efektif dengan indikatornya adalah :
a. Tingkat kualitas yaitu pelayanan yang baik  diberikan  oleh  pihak  penyalur
2,261,429
4,310,000
100,75 Pendapatan Sebelum (Rp) Pendapatan Sesudah (Rp) Presentase Peningkatan Pendapatan
dana  seperti  :  modal  usaha  dalam bentuk  qardul  hasan  atau  tanpa bunga dan bagi hasil dan modal usaha bersifat revolving fund yang diberikan secara  bergulir  kepada  mustahik binaan  dengan  penambahan  modal bervariasi;
b. Jumlah  pembiayaan  modal  usaha yang  oleh  Baitul  Mal  Aceh  sangat bervariasi. Mulai sebesar Rp 2.000.000,- sampai  dengan  sejumlah Rp  10.000.000,-.  Pinjaman  di  atas maksimal tersebut sudah dikatagorikan keluarga mampu sehingga pembiayaan pada jumlah Rp 10.000.000,- mereka memiliki pendapatan  rata-rata  telah  layak mengeluarkan zakat mal; c. Dampak  dapat  dilihat  dari  adanya peningkatan pendapatan. Pendapatan yang didapatkan mustahik  sebesar  dari  Rp  2.300.000 sampai  dengan  Rp  10.000.000
meskipun  sangat  tergantung  pada jumlah  pembiayaan  yang  diberikan oleh  Baitul  Mal  Aceh  dan  bidang usaha yang dijalankan oleh mustahik; dan d. Pengembalian  dilihat  dari  sisi  waktu pengembalian  yang  dilakukan  oleh peminjam. Dari jumlah para mustahik yang  pembiayaan  modal  usaha dengan  kolektabilitas  lancar  sebesar 91,04  %,  kurang  lancar  sebesar  5,67
%,  diragukan  sebesar  3,28  %  dan tidak ditemukan pengembalian modal usaha yang macet.
2. Pendapatan  mustahik  yang  didapatkan dari  pembiayaan  modal  usaha  berbasis agribisnis  mulai  sebesar  dari  Rp 2.300.000,- sampai  dengan  sejumlah  Rp 10.000.000; dan
3. Nilai  rata-rata  para  mustahik  setelah menerima  pembiayaan  modal  usaha berbasis agribisnis memperoleh pendapatan  sebesar  Rp  4.310.000telah memenuhi  Kebutuhan    Hidup    Layak (KHL).  Pendapatan  mustahik  menjadi lebih  baik  sejak  adanya  kegiatan pembiayaan  tersebut  dan  menimbulkan efek  pengganda  terhadap  pendapatan yang  sebelumnya  dengan  jumlah  rata- rata  sebesar  Rp  2.261.429.  Kenaikan pendapatan  para  mustahik  dalam penelitian diperoleh sebesar 100,75 %.

## Saran
1. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang diberikan  kewenangan  penuh  oleh Pemerintah  Aceh  untuk  mengelola zakat,  infaq  dan  shadaqah,  harus bekerja sama  dengan  Satuan  Polisi Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah yang  mempunyai  tugas  melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan  di  bidang  penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyrakat,  Ketertiban  Umum  dan
Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan  Syariat  Islam,  guna menjemput  zakat,  infaq  dan  shadaqah pada  instansi  baik  swasta  maupun pemerintah  yang  dianggap  telah sampai  hisap  mengeluarkan  zakat  mal guna  mengoptimalkan  pendapatan melalui zakat.
2. Mengadakan  kajian-kajian  lanjutan secara  berkelanjutan  dan  terus-
menerus guna mencari model pengembalian  zakat  yang  terbaik  dan sesuai syari’at, yang benar-benar dapat memenuhi  keperluan  mustahiq  dan segera dapat menjadi muzakki.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abubakar ,  Al  Yasa’.  2009. Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pemberdayaan Zakat. Banda Aceh.
Amrullah.  2009. Kisi-kisi  Perjalanan  Baitul Mal Aceh . Tanpa penerbit Banda Aceh.
Antonio Ms. 2001. Bank Syariah : Dari Teori ke  Praktek  (Gema  Insani  Press bekerjasama  dengan  yayasan  Tazkia Cendekia).
Anwar. 2014. Pemberdayaan Zakat Produktif    Menurut  Hukum  Islam. Proceeding  of  the  International
Conference  on  Masjid,  Zakat  and Waqf. Malaysia: Desember.
Armiadi.  2008. Zakat  produktif:  Solusi
Alternatif  Pemberdayaan  Ekonomi Umat Protret dan praktek Baitul Mal Aceh . Banda Aceh.
Armiadi. 2014. Kontribusi Pemerintah Dalam
Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis, Banda  Aceh : Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Ar- Raniry Aceh. Juni. Vol. 16 No. 1.
Aryati.  2006. Analisis  Permintaan  dan Efektivitas  Pembiayaan  Usaha  Kecil Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah .  Bogor:  Skripsi  Institut Pertanian Bogor.
Asnainu.  2008. Zakat    Produktif    Dalam Persfektif  Hukum    Islam .  Yogyakarta: Pustaka  Pelajar.
Asnainu.  2008. Zakat  Produktif  Dalam
Perspektif  Islam .  Bengkulu:  Pustaka Pelajar.
Ashari  dan  Saptana.  2005. Prospek Pembiayaan  Syariah  Untuk  Sektor Pertanian. Forum  Penelitian  Agro Ekonomi.  Desember.  Volume  23.  No.
2.
Baitul Mal Aceh. 2016. Laporan Penyaluran Zakat dan Infaq. Banda Aceh.
Bangun, Wilson. 2007. Teori Ekonomi Mikro. Bandung: PT. Refika Aditama.
Bank  Aceh,  2016, Laporan  Tahunan .  Banda Aceh.
Beik,  Irfan  Syauqi.  2009. Analisis  Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan  :  Studi  Kasus  Dompet Dhuafa  Republika. Jurnal  Pemikiran dan Gagasan, Vol II.
Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Jakarta: Pers Rajawali.
Hafiduddin, D. 2003. Islam Aplikatif. Jakarta: Bina Insani.
Hamdan,  Umar    dan  Andi    Wijaya.  2006. Analisis Komparatif  Resiko  Keuangan Bank  Perkreditan    Rakyat    (BPR) Konvensional    dan    Syariah .  Jurnal
Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Juni. Vol.4. No.7.
Harun  Nasition,  et.al.  2002. Ensiklopedi
Islam  Indonesia .  Jakarta:  IAIN  Syarif
Hidayatullah Djambatan. Herwinsyah,  Reynold  dkk.  2017, Analisis Penyaluran  Dana  Infaq  Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan  Mustahiq  (Studi  Kasus Baitul  Mal  Aceh  Utara ).  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis.  Agustus.  Vol  18. No. 2.
Ibrahim,  Muslim.  2002.  B aitul  Mal  Sebagai Lembaga  Pengelolaan  Kekayaan Daerah . Pusat studi hukum islam dan masyarakat  fakultas  syari'ah  IAIN  Ar- Raniry. Kuncoro,  Mudrajat.  2006. Ekonomika Pembangunan:    Teori,  Masalah,  dan Kebijakan . Jogjakarta: UPP STIM YKPN. Kurniawan,  Agung.  2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Kanisius. Listyawan  dan  Ardi  Nugraha.  2011. Pengaruh    Modal    Usaha,    Tingkat Pendidikan, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan    Usaha    Pengusaha Industri    Kerajinan    Perak    Di    Desa Sodo  Kecamatan  Paliyan  Kabupaten
Gunung  Kidul .  Universita  Negeri
Yogyakarta.
Martani  dan  Lubis,  1987. Manajemen Modern . Jakarta: Rineka Cipta.
Moehar,  Daniel.  2004. Pengantar  Ekonomi Pertanian . Jakarta: PT. Buni Aksara.
Muhammad  Ridwan  (2005). Manajemen Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT) , Yogyakarta: Tanpa Penerbit
Muhammad  dan  Ridwan  Mas’ud.  2005.
Zakat  dan  Kemiskinan  Instrumen
Pemberdayaan Ekonomi Umat . Yogyakarta: Rineka Cipta. Nasrullah,  Muhammad.  2010. Peran  Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. Jurnal  Hukum  Islam  (JHI). Juni. Volume 8 Nomor 1. Nasrullah.  2015. Regulasi  Zakat  Dan Penerapan  Zakat  Produktif  Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Baitul Mal  Kabupaten  Aceh  Utara). STAIN
Malikussaleh Lhokseumawe. Juni. Vol.
9. No. 1. Oktavi K.S. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan  Usaha  Kecil  pada Lembaga  Keuangan .  Mikro  Syariah Studi  Kasus  :  KJKS  BMT  Bina  Umat Sejahtera.  Lasem.  Jawa  Tengah. Skripsi Instititut Pertanian Bogor.
Peraturan  Menteri  Kementerian  Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan  Tata  Cara  Penghitungan  Zakat Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta Pendayagunaan  Zakat  Untuk  Usaha Produktif.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  78  Tahun  2015 tentang Pengupahan. Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor 72  Tahun 2015 tentang  Penetapan  Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2016.
Puspitasari,  Candri  Maharani.    2016. Studi Efektivitas Dana Bergulir Pada Usaha Mikro  Di  Kota  Kendari. Kendari:
Skripsi Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
Qardhawi,    Yusuf.    2005. Spektrum    Zakat Dalam    Membangun  Ekonomi Kerakyatan ,  Cet.  I,  Jakarta:  Zikrul
Hakim.
Rahim,  Abdul  dkk.  2007. Ekonomika Pertanian  (Pengantar,  teori  dan kasus). Jakarta: Penebar Swadaya.
Rini , Nova. 2012.  Peran  Dana  Zakat  Dalam Mengurangi
Ketimpangan Pendapatan  Dan  Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Maret. Vol 17. Nomor 1.
Rusli dkk. 2013. Analisis Dampak Pemberian
Modal  Zakat  Produktif  Terhadap
Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten  Aceh  Utara. Jurnal  Ilmu
Ekonomi  Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala. Februari. Vol 1. No. 1.
Riyaldi,  Muhammad  Haris.
2015.  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif  Baitul  Mal  Aceh:  Satu
Analisis. Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam.  September.  Volume  1 Nomor 2.
Sulistiawati,  Rini.  2002, PengaruhUpah Minimum  terhadap  Penyerapan Tenaga  Kerja  dan  Kesejahteraan Masyarakat  di  Provinsi  di  Indone sia. Jurnal  Ekonomi  Fakultas  Ekonomi Universitas  Tanjungpura  Pontianak. Oktober.  Volume 8. Nomor 3.
Syukur,  M.H.  2000. Peningkatan  Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Pedesaan. Bogor: Rineka Cipta.
Tampubolon,  S.M.H.  2006. Kredit  untuk Petani dalam Suara dari Bogor Sistem dan Usaha Agribisnis : Kacamata sang Pemikir.  Harianto,  R.  Pambudy, Tungkot  S,  dan  Burhanudin .  Forum Penelitian  Agro  Ekonomi.  Desember. Volume 24 No. 2.
Zuhra,  Fatimah  dkk.  2014. Kajian  Zakat  di Propinsi  Aceh, Jurnal  Ilmu  Ekonomi Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala. Februari. Vol 2. No. 1.