Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Tri Imam Munandar 1 , Afrianda Yusnu Pratama 2
1 Fakultas Hukum Universitas Jambi
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi imamtri@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  saat  ini  masih menggunakan  peninggalan  zaman  kolonial.  Perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  membawa  perubahan  ke  dampak  positif maupun  negatif,  sehingga  upaya  pembaharuan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  menjadi  momentum  untuk  mengkriminalisasi  perbuatan yang  dianggap  bertentangan  dengan  norma  yang  hidup  di  masyarakat. Hukum  positif  belum  mengatur  secara  lengkap  mengenai  tindak  pidana kesusilaan,  salah  satunya  terhadap  perbuatan  pekerja  seks  komersial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan  oleh  mucikari,  sedangkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pekerja  seks  komersial  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  sehingga kriminalisasi  terhadap  perbuatan  pekerja  seks  komersial  dalam  hukum positif  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  Tujuan  penelitian ini  untuk mengetahui  sejauh  mana  pengaturan  terhadap  perbuatan  pekerja  seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan melihat sanksi pidana yang dapat  diberikan  kepada  pekerja  seks  komersial  di  masa  mendatang. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengaturan  mengenai perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia hingga saat  ini  belum  ada  pengaturan  yang  jelas  sehingga  menimbulkan kekosongan  norma,  hanya  Peraturan  Daerah  tertentu  yang  mengatur mengenai  hal  tersebut.  Di  masa  mendatang,  upaya  pembaharuan Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  akan  menjadi momentum  mengenai  kriminalisasi  terhadap  perbuatan  pekerja  seks komersial.
Kata Kunci : Kebijakan  Hukum  Pidana;  Pekerja  Seks  Komersial; Pembaharuan Hukum Pidana;

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  beragam  suku  dan budaya  serta  memiliki  beragam  agama  yang  di  akui  oleh  Negara.  Dari
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
semua  agama  yang  di  akui  di  negara  Indonesia  semuanya  mengajarkan untuk  menjadi  manusia  yang  beradab,  terutama  berahlak  mulia.    Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  terutama  yang berkaitan  dengan  masalah  pelacuran  atau  prostitusi.  Kebijakan  dalam hukum  pidana  “Sering  digunakan  sebagai  pengertian  kebijakan  hukum pidana  atau  politik  hukum  pidana,  yang  merupakan  terjemahan  dari “ penal  policy,  criminal  law  policy  atau  strafrechts  politiek” Hubungan antara  ilmu  pengetahuan  hukum  dan  politik  hukum  selalu  berhubungan dengan  perkembangan  masyarakat  beserta  ilmu  dan  teknologi  lainnya, termasuk  hukum  pidana. 1 Hal  ini  dikarenakan  perkembangan  tindak pidana  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya  selalu  berhubungan  dengan perkembangan  masyarakat  dan  teknologi,  yang  selalu  mengalami modernisasi,  demikain  juga  dengan  kejahatan,  dari  kejahatan  tradisional sampai  ke  kejahatan  modern,  baik  yang  terorganisasi  maupun  tidak terorganisasi.
Pekembangan  masyarakat  selalu  membawa  konsekuensi  terhadap tuntutan  dalam  kehidupan  yang  makin  meningkat,  bahkan  menyimpang dari  norma  hukum  yang  telah  disepakati  seperti  undang-undang  dan peraturan  lainnya,  sehingga  untuk  mengantisipasinya  di  perlukan  suatu cara  atau  usaha,  agar  peraturan  yang  ada  dapat  ditaati,  diikuti  dan  di laksanakan  sebagai  kesadaran,  tanpa  paksaan  ataupun  ketakutan  akan sanksi yang akan menimpanya. Keadaan ini harus merupakan kesadaran masyarakat  sebagai  wujud  kesadaran  hukum  yang  mempunyai  tujuan untuk  mencapai  ketertiban,  keadilan,  dan  tujuan  lebih  jauhnya  adalah kesejahteraan masyarakat. 2
Untuk  mencapai  suatu  kebijakan  hukum  pidana,  perlu  adanya perumusan  moral,  nilai  asas  serta  teori  yang  berhubungan  dengan kebijakan  hukum  pidana.  Kebijakan  hukum  dilakukan  harus  memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. 3 . Pekerja Seks Komersial merupakan ungkapan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada juga  sebutan  yang  menyebut  wanita  tunasusila  yang  jelas  mengacu kepada  Pekerja  Seks  Komersial.  Pekerja  seks  komersial  sebagai  masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pekerja seks komersial  masih  banyak  dijumpai  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  ada dihampir setiap wilayah di Indonesia.
Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual yang dilakukan oleh  pekerja  seks  komersial  selayaknya  dianggap  sebagai  salah  satu
1 Henny Nuraeny, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.
2 Ibid.
3 Yuni  Kartika  dan  Andi  Najemi, ”Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan  Seksual  Dalam Perpektif Hukum Pidana ,”Jurn al Pampas, Vol 1 No. 2, 2020 , hlm. 13.
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
penyakit  masyarakat.    Pengguna  jasa  adalah  orang  yang  menggunakan jasa  dari  Pekerja  Seks  Komersial  guna  memenuhi  hawa  nafsunya  yang kemudian  memberikan  bayaran  kepada  Pekerja  Seks  Komersial  dan mucikari. 4 Pekerja Seks Komersial merupakan individu yang terlibat dalam prostitusi bahkan dalam hal ini berberperan utama, karena tanpa adanya Pekerja  Seks  Komersial  tindak  pidana  prostitusi  tidak  dapat  terjadi. Pengaturan serta pidana terhadap Pekerja Seks Komersial sampai saat ini belum  diatur  di  Indonesia,  sehingga  membutuhkan  pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia untuk mengurangi dan memberantas masalah prostitusi kedepannya. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya meliputi  hukum  pidana  materiil  (substantif)  saja,  meskipun  harus  diakui bahwa  bagian  hukum  pidana  yang  memuat  ancaman  pidana  terhadap perbuatan  seseorang  (korporasi)  merupakan  bagian  yang  penting. Kriminalisasi  perbuatan  yang  tidak  disukai  masyarakat  dan  penentuan syarat  apa  yang  harus  dipenuhi  sebelum  seseorang  dapat  dipidana beserta ancaman pidananya merupakan masalah yang sangat penting. Zina  dalam  hal  ini  memiliki  derajat  sanksi  yang  paling  berat  dalam hukum  pidana  Islam,  secara  filosofis  hal  ini  mengandung  makna  bahwa zina  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  tidak  mengenal  kompromi dan  tidak  patut  di  tolerir.  Jimly  Assiddiqie  mengungkapkan,  secara filosofis,  tradisi  pidana  dari  sumber fiqh  Islam  yang  akrab  di  kalangan mayoritas  penduduk  Indonesia,  mempunyai  landasan  filosofis  yang  kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional. 5 Sedangkan Bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa wanita yang  melacurkan  diri  bukanlah  suatu  kejahatan  menurut  hukum  namun hal tersebut sangat bertentangan dengan prilaku secara sosiologis karena setiap  perbuatan  yang  bertentangan  norma  sosial,  agama,  kebudayaan serta  kesusilaan  yang  hidup  dalam  masyarakat  disebut  kejahatan  secara sosiologis. 6
Aturan  hukum  positif  saat  ini  hanya  terdapat  pemidanaan  untuk perantara prostitusi yang sering di sebut mucikari, sedangkan pemidanaan terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  belum  diatur  dalam  KUHP  maupun undang-undang diluar KUHP dan tidak dapat dipidanakan. Terdapat juga pengaturan  tentang  Pekerja  Seks  Komersial  didalam  Peraturan  Daerah. Berikut  Peraturan  Daerah  di  Indonesia  lainnya  yang  mengatur  tentang pekerja seks komersial:
1. Perda Prov.DKI Jakarta NO.8 TH.2007 Tentang Ketertiban Umum
4 Kadek  Martha  Hadi  Parwanta,  Made  Sugi  Hartono,  dan  Ni  Ketut  Sari  Ad nyani,  “Analisis Yuridis Tentang pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi ,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum , Vol 4 No. 2, 2021, hlm. 536.
5 Jimly Asiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, angkasa, Bandung, 1995, hlm. 253.
6 As.  Alam, Pelacuran  dan  Pemerasan  Studi  Sosiologis  Tentang  Exploitasi  Manusia  Oleh Manusia, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 20
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Peraturan mengenai Pekerja Seks Komersial diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) PERDA ini. Pada poin “b” menyatakan bahwa menjajakan atau menjadi Pekerja Seks Komersial adalah dilarang, Pidana yang dijatuhkan kepada para Pekerja Seks Komersial ini adalah kurungan mulai  dari  dua  puluh  hari  hingga  paling  lamapuluh  hari,  atau dikenakan  denda  paling  sedikit  lima  ratus  ribu  rupiah  dan  hingga tiga puluh juta rupiah.
2. PERDA Kab. Indramayu NO.7 TH.1999 Pasal 7 pada PERDA ini menjelaskan bahwa para pelaku prostitusi baik itu laki-laki maupun perempuan dapat dijatuhkan sanksi pidana yang  kemudian  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  mengatur  tentang  sanksi yang  dapat  diberikan  yaitu  diancam  kurungan  paling  lama  enam bulan atau denda maksimal lima juta rupiah.
3. PERDA Kota Tangerang NO.8 TH.2005
Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERDA ini menyatakan bahwa dilarang melakukan perbuatan prostitusi baik sendiri ataupun bersama-sama kemudian pada Pasal 9 Ayat (1) menyatakan orang yang melanggar pasal tersebut dapat diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.
4. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum Pada  Pasal  39  Ayat  (1)  poin  “b”  menyatakan  bahwa  setiap  orang dilarang  menawarkan  diri  ataupun  menyediakan  diri  sendiri  untuk perbuatan  prostitusi.  Sanksi  pidana  terhadap  pasal  ini  termuat dalam  Pasal  58  Ayat  (2)  yang  menyatakan orang  yang  melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama  6  (enam)  bulan  atau  dapat  dikenakan  denda  maksimal  lima puluh  juta  rupiah  dan  juga  dapat  dikenakan  sanksi  lain  dari peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
5. PERDA Kab. Badung NO.7 TH. 2016 Tentang Ketertiban-Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Ketentuan tentang Pekerja Seks Komersial pada Peraturan Daerah ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) pada poin “a” dengan bunyi sama dengan  Peraturan  Daerah  Denpasar  Nomor  1  Tahun  2015  yaitu melarang  siapapun  yang  sengaja  menawarkan  diri  atau menyediakan diri untuk prostitusi dan dapat dikenakan sanksi yang sama dengan PERDA Denpasar yang disebutkan sebelumnya yaitu pidana  kurungan  paling  lama  enam  bulan  atau  pidana  denda maksimal  lima  puluh  juta  rupiah  namun  tanpa  keterangan  sanksi lain dari peraturan lainnya yang berlaku.
Penindakan  terhadap  kriminalisasi  terkait  perbuatan  yang  dilakukan oleh  para  pekerja  seks  komersial  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  di wilayah  Kota  yang  mengatur  tentang  pekerja  seks  komersial,  sedangkan di  daerah  lainnya  yang  tidak  mengatur  tentang  pekerja  seks  komersial tidak  dapat  dikenakan  pengaturan  tersebut  karena  peraturan  ini  bersifat
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
regional,  yang  artinya  hanya  berlaku  di  wilayah-wilayah  yang  telah ditentukan,  ini  menjadikan  alasan  bahwa  Kriminalisasi  terhadap  Pekerja Seks Komersial harus diatur dalam aturan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan  perundang-undangan.  Contoh  Peraturan  Daerah  diatas memperlihatkan  bahwa  bagaimana  daerah-daerah  di  Indonesia menentang  adanya  prostitusi  dan  melarang  seseorang  untuk  bekerja dalam  bidang  prostitusi  yang  salah  satunya  adalah  Pekerja  Seks Komersial.
Dapat  di  lihat  dari  contoh  kasus  prostitusi  yang  telah  terjadi  di Indonesia  bahwa  faktanya  pekerja  seks  komersial  lepas  dari  jeratan pidana dan hanya di tetapkan sebagai saksi atau korban. Kemudian pada beberapa  contoh  kasus  prostitusi  yaitu  Hana  Hanifah  yang  mucikarinya berjumlah tiga orang dalam kasus tersebut ditetapkan sebagai tersangka sedangkan Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi. Vannesa Angel yang  merupakan  Publik  Figur  juga  pernah  terlibat  kasus  prostitusi  yang menjadikan dua orang saksi sebagai tersangka dan Vannesa Angel hanya ditetapkan  sebagai  saksi  dalam  kasus  prostitusi  online  yang  dirinya sebagai pekerja komersial dan setelah menjalani pemeriksaan selama satu kali  dua  puluh  empat  jam.  Sesuai  dengan  penjelasan  dan  contoh  kasus sebelumnya  bahwa  terdapat  kekosongan  Norma  bagi  Pekerja  Seks Komersial.  Maka  artikel  ilmiah  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana pengaturan  terhadap  pekerja  seks  komersial  dalam  hukum  pidana Indonesia  dan  bagaimana  pengaturan  terhadap  pekerja  seks  komersial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  memberikan  gambaran  atau deskripsi  permasalahan  hukum  yang  terkait  dengan  judul  penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. 7 Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan objek yang  diteliti,  hukum  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  saat  ini. Berdasarkan  fakta-fakta  dan  data-data  yang  aktual  pada  saat  ini.  Pada penelitian  ini,  akan  diteliti  data  primer  dan  data  sekunder.  Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan ( library research).
7 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  hukum ,  Cet.2,  Mandar  Maju,  Bandung, 2020, hlm. 86.
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## PEMBAHASAN

## Pengaturan  terhadap  Pekerja  Seks  Komersial  dalam  Hukum Pidana Indonesia
Pekerja Seks Komersial secara sosiologis sering kali dikatakan sebagai “penyakit  masyarakat”  dikarenakan hal  ini  merupakan  bentuk  dari pelacuran yang didalamnya termasuk salah satunya yaitu mucikari sebagai perantara. 8 Pengaturan  terhadap  tindak  pidana  kesusilaan  saat  ini, menurut  ketentuan  Kitab  Undang  Hukum  Pidana  memberikan  batasan pengaturan  yang  berkaitan  dengan  delik  kesusilaan,  dimana  pengaturan terhadap  tindakan  prostitusi  yang  dilakukan  oleh  pekerja  seks  komersial tersebut  hanya  berlaku  kepada  para  perantara  atau  mucikari  saja, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 296 KUHP yang menentukan: “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan  cabul oleh orang lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah ” Berikutnya  juga  dijelaskan  pada  ketentuan  Pasal  506  KUHP  yang menjelaskan  bahwa: “Barang siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan  paling  lama  satu  tahun ”. Berdasarkan  penjelasan  Pasal  diatas dapat  dilihat  bahwa  Pasal  tersebut  memfokuskan  pertanggung  jawaban pidana kepada mucikari atau orang yang melakukan perantara dalam hal prostitusi tersebut dan bukan terhadap Pekerja Seks Komersialnya. Dalam aturan  yang  lebih  khusus,  bahwa  para  pekerja  seks  komersial  tersebut juga  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menentukan bahwa:
a) Mereka  yang  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan  membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik.
b) Informasi  elektronik  tersebut  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
Namun  UU  ITE  ini  dapat  diterapkan  apabila  para  pekerja  seks komersial tersebut terbukti mendistribusikan melalui media online seperti contoh  melalui  facebook,  instagram,  atau  media  sosial  lainnya.  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  pun  tidak  memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si  prostitusi  kepada  pelanggan-pelangganya.  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE memberikan  ancaman  hanya  pada  perbuatan  yang  mendistribusikan, mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik
8 Islamia  Ayu  Anindia  dan  R.B  Sularto,”Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan  Prostitusi  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Pidana, ”  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia Vol 1, No. 1, Tahun 2019. hlm. 1, Diakses Dari https://ejournal2.undip.ac.id
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
yang  melanggar  kesusilaan.  Informasi  elektronik  yang  melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa  gambar,  video,  percakapan,  animasi,  sketsa  yang  mengandung konten  kecabulan,  persetubuhan,  kekerasan  seksual,  alat  kelamin.  Objek perbuatan  kesusilaan  ini   pun  harus   disebarluaskan  ke  publik  melalui media  elektronik  (email,  media  sosial,  atau  layanan  pesan  singkat). Mengacu  pada  ketentuan  UU-ITE,  jika  perbuatan  yang  dilakukan  berisi pesan  untuk  melacurkan  dirinya  tetapi  tidak  disebarluaskan  ke  publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE. 9
Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengaturan  Pekerja  Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia KUHP  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  bersumber  dari  hukum kolonial  Belanda  ( wetboek  van  Strafrecht)  yang  dalam  praktiknya  sudah tidak  sesuai  dengan  kondisi  keadaan  masyarakat  Indonesia  sekarang. Pasca  kemerdekaan,  baik  pada  masa  demokrasi  terpimpin  maupun  orde baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen  (pasal-pasal  penyebar  kebencian)  terhadap  pemimpin  politik, pejabat  atau  golongan  etnis. 10 Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  telah berupaya  untuk  melakukan  pembaharuan  terhadap  hukum  pidana Indonesia,  tindakan  tersebut  yaitu  dengan  membentuknya  suatu Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut  RUU  KUHP),  yang  sampai  dengan  saat  ini  masih dilakukan penyempurnaan terhadap RUU KUHP.
Pada  RUU  KUHP  tersebut,  pernah  terdapat  perubahan  terkait  tindak pidana kesusilaan dibandingkan dengan KUHP yang kita pergunakan saat ini,  dimana  dalam  RUU  KUHP  telah  memberikan  pengaturan  yang  lebih jelas  mengenai  pengaturan  terhadap  perbuatan  pekerja  seks  komersial tersebut.  Penyebab  dari  berkembangnya  pekerja  seks  komersial  dari waktu ke waktu karena prostitusi pernah dilegalkan pada zaman kolonial Belanda yang saat itu dikenal dengan nama public women bahkan hingga saat  ini  tidak  ada  pemberantasan  secara  menyeluruh  pada  kegiatan  ini dan  tidak  semuanya  mengatur  terkait  pekerja  seks  komersial  sehingga Negara  Indonesia  perlu  untuk  segera  mengesahkan    peraturan  terkait pekerja seks komerisal.
Mengenai  tindak  pidana  kesusilaan  saat  ini  dalam  KUHP  hanya memberikan pertanggung jawaban pidana terhadap para mucikari sebagai perantara.  Pertanggung  jawaban  pidana  dapat  terjadi  jika  seseorang tersebut  melakukan  perbuatan  pidana,  yang  hal  ini  sejalan  dengan
9 Ahmad Sofian , “ Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana di Indonesia ”, Businees Law ,  2019. Diakses  Dari  : https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum- pidana-indonesia/.
10 Barda  Nawari Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28.
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
pendapat  Moeljatno  yang  mengatakan  bahwa  orang  tidak  mungkin dipertanggung  jawabkan  jika  tidak  melakukan  tindak  pidana. 11 Untuk memberikan  pengaturan  terhadap  kriminalisasi  terkait  perbuatan  para pekerja  seks  komersial  secara  menyeluruh,  maka  saat  ini  di  dalam  RUU KUHP  pernah  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  mengenai  tindakan prostitusi  yang  di  lakukan  oleh  pekerja  seks  komersial  tersebut.  Yaitu dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  489  RUU  KUHP  menyatakan: “ setiap  orang yang  bergelandangan  dan  berkeliaran  di  jalan  atau  di  tempat  umum dengan  tujuan  melacurkan  diri,  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Kategori I ” . dengan demikian Pasal ini memberikan larangan bagi setiap  orang  untuk  menjadi  pekerja  seks  komersial,  dan  terdapatnya sanksi  kepada  para  pekerja  seks  komersial  apabila  masih  melakukan perbuatannya yaitu pidana denda sebesar Katagori I (enam juta rupiah). Jika  dicermati,  rumusan  Pasal  489  RKUHP  bunyinya  hampir  mirip dengan  beberapa  peraturan  daerah  (perda),  seperti  perda  tentang  anti pelacuran  atau  perbuatan  maksiat  dan  perda  tentang  larangan  untuk keluar  malam  bagi  perempuan,  yang  beberapa  tahun  terakhir  disahkan sejumlah  daerah  di  Indonesia.  Seperti  halnya  Perda  Pemberantasan Maksiat  di  Aceh,  Perda  Pencegahan  Maksiat  di  Provinsi  Gorontalo,  Perda Larangan  Perbuatan  Maksiat  di  Sumatera  Selatan.  Perda  Pelarangan Pelacuran  di  Kota  Tangerang  Perda  Anti  Pelacuran  di  Malang  dan Lamongan, serta Perda Pelacuran di Provinsi Bengkulu.
Jika  di  tinjau  kembali  Pasal  489  RUU  KUHP  ini  masih  memiliki kelemahan  atau  ketidak  jelasan  dimana  didalam  pasal  tersebut menyebutkan “setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran dijalan atau tempat umum” . Kalimat tersebut membuat kelemahan dari pasal itu timbul, yang maksudnya jika pekerja seks komersial tidak berada dijalan, tempat umum atau bergelandangan yaitu mereka yang menetap di lokasi tertentu dan menawarkan jasa seks maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 489 RUU KUHP tersebut. Contohnya pekerja seks komersial yang menawarkan jasanya di hotel otomatis mereka tidak bergelandangan  dijalan  ataupun  tempat  umum  dengan  begitu  membuat pekerja seks komersial tersebut tidak bisa dijerat pasal tersebut. Jadi Pasal ini menurut penulis masih kurang jelas untuk menjatuhkan pidana kepada pekerja  seks  komersial,  yang  dimana  pemerintah  harus  melakukan pembaharuan dan membuat pasal 489 RUU KUHP tersebut menjadi lebih eksplisit  untuk  menetapkan  pemidanaan  setiap  kegiatan  prostitusi  yang dilakukan oleh pekerja seks komersial.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  seks  komersial  tentu bertentangan  dengan  norma  yang  hidup  di  masyarakat  khususnya  kita
11 Chairul  Huda, Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  ‘Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan’, Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2006, hlm 20.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
yang  ada  di  budaya  timur  seperti  norma  agama,  norma  kesopanan  dan norma  kesusilaan.  Dampak  lain  dari  perbuatan  prostitusi  ini  yaitu rentannya  perbuatan  tindak  pidana  lain  seperti  Aborsi  ( Abortus).  Hukum positif sudah seharusnya mulai melihat prostitusi ini sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah para Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Dimana pengaturan terhadap  perbuatan  pekerja  seks  komersial  tersebut  telah  diatur  di negara-negara  lain,  seperti  contoh  di  Iran,  dimana  di  negara  tersebut telah  mengatur  mengenai  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang menjual  seks  yaitu  pekerja  seks  komersial  akan  mendapatkan  hukuman, dimana hukuman tersebut antara lain berupa hukuman cambuk, hukuman penjara hingga hukuman dirajam (dilempari batu hingga tewas).
RUU KUHP di masa  mendatang terkait dengan kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial diharapkan dapat mengurangi kegiatan prostitusi  yang  dilakukan  para  pekerja  seks  komersial  tersebut,  selain keberadaan  para  pekerja  seks  komersial  merupakan  salah  satu  penyakit masyarakat,  keberdaaan  mereka  juga  dikhawatirkan  dapat  mengancam generasi  muda  penerus  bangsa  Indonesia,  karena  mungkin  saja  mereka dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang terdapat praktek-praktek prostitusi  terselubung  yang  dilakukan  oleh  para  pekerja  seks  komersial tersebut  demi  mencari  nafkah  dan  menghidupi  keluarganya  dengan  cara yang tidak semestinya untuk dilakukan.
Indonesia  menilai  para  Pekerja  Seks  Komersial  adalah  para  korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai  pekerja  seks  komersial  karena  paksaan  dari  sang  penyedia  jasa (Germo  atau  Mucikari),  sehingga  para  pekerja  seks  komersial  tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai pekerja seks komersial bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana kita sekarang. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami  oleh  para  pekerja  seks  komersial  tersebut.  Namun  kenyataannya seperti contoh kasus yang telah dijabarkan sebelumnya dilatar belakang, seorang  artis  pun  menjadi  Pekerja  Seks  Komersial  dan  dalam  kasus tersebut terungkap bahwa dia dibayar hingga puluhan juta.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  menjadi  Pekerja  Seks  Komersial  bukan lagi  soal  keadaan  terpaksa  dan  karena  faktor  ekonomi,  namun  lebih kearah  pekerjaan  yang  dapat  menghasilkan  uang  dengan  mudah  dan cepat.  Jadi  anggapan  tentang  menjadi  Pekerja  Seks  Komersial  adalah paksaan  dan  dilakukan  atas  dasar  desakan  ekonomi  sudah  tidak  lagi benar. Maka dari itu menjadi Pekerja Seks Komersial sudah bisa dikatakan sebagai murni tindak pidana dan harus segera diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia.
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Hukum positif saat ini baik dalam aturan yang umum dan aturan yang khusus belum mengatur secara lengkap mengenai perbuatan prostitusi, terdapat kekosongan norma terhadap perbuatan pelacuran pekerja seks komerisal (PSK). Tindak pidana terhadap kesusilaan dan kesopanan dalam hukum positif hanya mengkriminalisasi perbuatan mucikari dan perdagangan manusia, bukan perbuatan aktif ( Mensrea) dari pelacuran pekerja seks komersial .
2. Secara hirarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang atas.
Regulasi tentang Pekerja Seks Komersial diikat melalui peraturan daerah (Perda), adanya upaya pembaharuan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi momentum untuk mengkriminalisasi perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial yang merupakan bentuk penyimpangan norma baik agama, budaya dan sosial yang hidup di Indonesia.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu sebaiknya dalam merumuskan regulasi terhadap perbuatan kesusilaan dan prostitusi tentu aspek filosofis, yuridis  dan  sosiologis  harus  diperhatikan,  dalam  norma  agama  dan  adat yang  ada  di  Indonesia,  perbuatan  zina  merupakan  salah  satu  bentuk perbuatan  yang  paling  dicela  dalam  adat  setelah  perbuatan  makar terhadap  negara.  Oleh  karna  itu  adanya  urgensi  dalam  upaya  kebijakan pembaharuan hukum positif yang mengkriminalisasi perbuatan pelacuran pekerja  seks  komesial,  pembaharuan  RKUHP  bisa  menjadi  wadah  untuk memperluas delik terhadap kesusilaan dengan mempertegas unsur-unsur yang bisa menjadi multitafsir nantinya yang terdapat dalam RKUHP, oleh karna  itu  unsur  Pasal  yang  mengkriminalisasi  perbuatan  pekerja  seks komersial  harus  tegas  sehingga  tidak  bisa  di  analogikan. Selanjutnya dengana  adanya  upaya  preventif  yang  harus  selalu  diperhatikan  serta disosialisasikan  berkenaan  dengan  dampak  terhadap  Pekerja  Seks Komersial, selain melanggar norma agama, sosial dan budaya yang hidup ditengah  masyarakat,  praktek  ini  jg  berdampak  akan  makin  maraknya kasus tindak pidana lain seperti perbuatan Aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
As.  Alam. Pelacuran  dan  Pemerasan  Studi  Sosiologis  Tentang  Exploitasi Manusia Oleh Manusia. Alumni. Bandung. 1984.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.  Cet.2.  Mandar Maju. Bandung. 2020.
Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah
Restrukturisasi/RekonstruksiSistem  Hukum  Pidana  Indonesia.  Badan
Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
Chairul Huda. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan’ .  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta. 2006.
Henny  Nuraeny. Kebijakan  Hukum  Pidana  dan  Pencegahannya.  Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
Jimly  Asiddiqie. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia.  Angkasa.
Bandung. 1995.

## Jurnal
Islamia  Ayu  Anindia  dan  R.B  Sularto. “ Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Upaya  Penanggulangan  Prostitusi  Sebagai  Pembaharuan  Hukum Pidana. ” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1. No. 1. Tahun
2019.
Yuni  Kartika  dan  Andi  Najemi. “ Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan Seksual Dalam Perpektif Hukum Pidana . ” Jurnal Pampas. Vol.1. No.2.
2020.
Kadek  Martha  Hadi  Parwanta,  Made  Sugi  Hartono,  dan  Ni  Ketut  Sari Adnyani. “Analisis Yuridis Tentang pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Prostitusi . ”  Jurnal Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Program  Studi
Ilmu Hukum. Vol.4. No.2. 2021.
Yuni  Kartika  dan  Andi  Najemi. “ Kebijakan  Hukum  Perbuatan  Pelecehan Seksual Dalam Perpektif Hukum Pidana . ” Jurnal Pampas. Vol.1. No.2.
2020.
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  Nomor  7  Tahun  1999  Tentang Prostitusi.
Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  Tentang Pelarangan Pelacuran.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Dki  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  Tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Ketertiban-Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  14  Tahun  2019  Tentang Pentelenggaraan  Ketentraman,  Ketertiban  Umum  Dan  Perlindungan Masyarakat.

## Website
Ahmad  Sofian,  “Prostitusi  Online  Dalam  Hukum  Pidana  di  Indonesia”,
BusineesLaw, 2019. Diakses Dari : https://businesslaw.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam- hukum-pidana-indonesia/.