PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERAN DAN PENGARUH DARI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN GENDER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
STRATEGI BANK NTT MELAYANI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID 19
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH TIMOR TENGAH UTARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA
ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SELAMA PANDEMI COVID-19
Martha Nathasya Lotu
Fabian Aldino Zecharian Jolong
Renta Yustie, Ricky Angga Ariska, Fadilla Purwitasari
Maria Ursula Tani’i, Minarni Anaci Dethan
Erwinda Novelania Meo,Linda Lomi Ga, Herly M. Oematan
Adriana Teu, Petrus E. De Rozari, Sarlin P. Nawa Pau
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

## TIMOR TENGAH SELATAN

## Linus A. Ch Sakan
Diterbitkan oleh :

## Universitas Nusa Cendana
Volume 10, No. 2, Oktober 2022
Hal. 79 - 153 ISSN : 2338-4468 E-ISSN : 2715-1158

## PELINDUNG / PENASEHAT
Dekan FEB UNDANA Dr. Apriana H. J. Fanggidae.,SE.,M.Si

## PENANGGUNG JAWAB
Ketua Program Studi Akuntansi Linda Lomi Ga, SE., MSA

## PEMIMPIN REDAKSI
Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

## EDITOR
Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA. Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc. Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si. Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA. Yohana Febiani Angi, SE., MAKS Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak. I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA

## REVIEWER
Prof.  Eko  Ganis  Sukoharsono,  SE, M.Com.  (Hons),  CSRS,  Ph.D (Universitas Brawijaya);
Prof.  Drs.  Djoko  Suhardjanto,  M.Com (Hons).,Ph.D.,  Ak.  (Universitas  Negeri Solo);
Prof.  Intiyas  Utami,  M.Si.,  CA.,  CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya Wacana) Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);
Dr.  Anthon  Simon  Yohanis  Kerihi,  SE, MSi. (Universitas Nusa Cendana); Halim  Dedy  Perdana,  SE.,  MSM., M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD) Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE., CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT Telp. (0380) 881183 Fax. (0380) 881183 Email: jak.feb@undana.ac.id
Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

## Jurnal Akuntansi:

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

## JURNAL AKUNTANSI
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 10, No. 2, Oktober 2022 - ISSN: 2338-4468
DAFTAR ISI JURNAL AKUNTANSI

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 10, No. 2, Oktober  2022 - ISSN: 2338-4468

## DAFTAR ISI

## 79 - 88
PENGARUH PENERAPAN

## SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN  DAERAH  (SIPKD)  TERHADAP  KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN  PADA  BADAN  KEUANGAN  DAERAH  SETDA  PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Martha Nathasya Lotu
89 -98 PERAN DAN PENGARUH DARI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN  GENDER  TERHADAP  PEREKONOMIAN  DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Renta Yustie Ricky Angga Ariska Fadilla Purwitasari

## 99 -107

## STRATEGI  BANK  NTT  MELAYANI  KREDIT  DALAM  MASA  PANDEMI
COVID 19
Fabian Aldino Zecharian Jolong

## 108 – 120

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PEGAWAI PEMERINTAH
DAERAH

## DALAM MELAKUKAN TINDAKAN
WHISTLEBLOWING STUDI  PADA  PEMERINTAH  DAERAH  TIMOR TENGAH UTARA
Maria Ursula Tani’i Minarni Anaci Dethan

## 121 - 128
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERSEDIAAN  ALAT  KESEHATAN  PADA  RUMAH  SAKIT  UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA
Erwinda Novelania Meo Linda Lomi Ga Herly M. Oematan

## 129 - 140
ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH  MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Linus A. Ch Sakan

## 141 - 153
ANALISIS  NILAI  PERUSAHAAN  PADA  PERUSAHAAN  SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI  YANG  TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK  INDONESIA (BEI) SELAMA PANDEMI COVID-19
Adriana Teu Petrus E. De Rozari
Sarlin P. Nawa Pau

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## Martha Nathasya Lotu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana lotuthasya76@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Badan  Keuangan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  antara  penerapan  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  secara  parsial. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  ada  43  yang  merupakan  staf  yang  terlibat  langsung  dalam penerapan SIPKD, peneliti mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner.    Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  sederhana.  Berdasarkan  hasil  analisis  secara parsial diketahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan  dengan  koefisien  determinasi  sebesar  15%    sedangkan  85%  lainnya dipengaruhi faktor lain.
Kata kunci :  Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Laporan Keuangan.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  at  the  Office  of  the  Regional  Finance  Agency  of  East Nusa Tenggara. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) on the quality of local government financial reports at the Regional Finance Agency of East Nusa Tenggara Province partially. The number  of  samples  in  this  study  were  43  who  were  staff  who  were  directly  involved  in  the implementation  of  SIPKD,  the  researchers  took  samples  using  the  purposive  sampling  method. Data collection techniques in this study using a questionnaire. The data analysis technique in this study  used  simple  linear  regression  analysis.  Based  on  the  results  of  the  partial  analysis,  it  is known that the Regional Financial Management Information System (SIPKD) affects the quality of financial reports with a coefficient of determination of 15% while the other 85% is influenced by other factors.
Keywords: Regional Financial Information System, Quality Of Financial Reports.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  informasi  serta  komunikasi mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Hampir  di  seluruh  bidang  kehidupan  manusia baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  atau  untuk organisasi,  tidak  lepas  dari  yang  namanya teknologi dan informasi. Menurut Information Technology  Association  of  America (ITAA) teknologi  informasi  adalah  suatu  studi, perancangan,  pengembangan,  implementasi, dukungan  dan  manajemen  sistem  informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat  lunak  komputer  untuk  mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindahkan,  dan  memperoleh  informasi (Martasari, 2017).
Semakin
pentingnya Teknologi Informasi  (TI)  bagi  keberhasilan  organisasi secara  keseluruhan  memperluas  peran  dan fungsi  sistem  informasi.  Adanya  penggunaan TI  dalam  pengelolaan  pemerintah,  otomatis juga  menuntut  para  aparatur  harus  mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. Terjadi perubahan  yang  terkait  dengan  laporan- laporan  yang  harus  dibuat  para  pengelola keuangan  (bendahara,  pejabat  penatausahaan keuangan  SKPD,  pejabat  pelaksana  teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku  besar dalam menghasilkan  laporan  keuangan  masing- masing  SKPD. Semakin banyak  dan  rumitnya tugas  para  pengelola  keuangan  daerah, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi  adalah  suatu  keharusan.  Maka dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa tugas  para  pengelola  keuangan  jauh  lebih banyak  dan  rumit  dibandingkan  dengan peraturan sebelumnya. Terlaksananya penggunaan  teknologi  informasi,  tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu  dan  dapat  menghasilkan  formulir- formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan  tepat  waktu.  Penggunaan  teknologi informasi  di  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  telah  diakomodir  dalam  (BPK,  2006) yang memperkenankan dipergunakannya
aplikasi  komputer  dalam  mengelola  keuangan daerah  sehingga  dapat  menghasilkan  sistem informasi  pengelolaan  keuangan  daerah. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Rohiman  et  al.,  2019)  bahwa  penerapan SIPKD  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Semakin  efektif  penerapan  SIPKD maka  lebih  semakin  berkualitas  laporan keuangan.  Demi  mempermudah  pengelolaan keuangan  daerah,  dibuatlah  suatu  sistem  yaitu Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (SIPKD).  Berdasarkan  Surat  Edaran Mendagri  Nomor  SE.900/984/BAKD  tanggal 21  September  2006,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  ditunjuk  sebagai  salah  satu  Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan  sistem  ini  telah  dilaksanakan  sejak tahun  2011  pada  Badan  Keuangan  Daerah SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, selanjutnya  sesuai  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  SE.900/122/BAKD  perihal Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengembangan dengan Implementasi SIPKD Regional Sistem Informasi  Keuangan  Daerah,  bahwa  tujuan utama kegiatan SIPKD Regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi Keuangan Daerah  berdasarkan  kebutuhan  dan  kondisi daerah  sesuai  dengan  sistem  pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Namun  secara  umum,  Badan  Keuangan Daerah  Setda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur telah  melaksanakan  sesuai  dengan  prosedur, tetapi  dalam  kenyataannya  SKPD  belum  bisa membuktikan  kebenaran  yaitu  mampu  untuk menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  yang  baik.  Padahal  dalam  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)  merupakan  suatu  alat  yang  penting digunakan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah dalam  memberikan  informasi  keuangan  yang merupakan  bagian  dari  sistem  informasi manajemen  pemerintah  daerah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masih  belum  dapat dipastikan penggunaan Aplikasi SIPKD memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah atau tidak. Oleh karena  itupeneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih jauh  tentang  “Pengaruh  Penerapan  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan  Pada  Badan  Keuangan  Daerah SETDA  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur”.

## KAJIAN TEORI

## Technology Acceptance Model (TAM)
Model TAM adalah teori sistem informasi yang memuat model mengenai sikap individu  untuk  menerima  dan  menggunakan teknologi. Teori TAM diadopsi dari Theory of Reasoned  Action (TRA),  yaitu  teori  yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap  sesuatu  akan  menentukan  sikap  dan perilaku  orang  tersebut.  TAM  pertama  kali diperkenalkan  oleh  Davis  pada  tahun  1989. Teori  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  personal untuk  menerima  dan  menggunakan  teknologi. Dua  faktor  tersebut  adalah  kemudahan penggunaan ( ease of use ) dan kebermanfaatan ( usefulness ).
1. Persepsi  Kemudahan  Penggunaan  ( Ease  of Use Perceived)
Dalam  Davis  (1989)  disebutkan  bahwa “ ease ”  artinya  “ freedom  from  difficulty  or great  effort ”.  Selanjutnya  “ ease  to  use perceived ” didefinisikan “ the  degree  to  which a  person  believes  that  using  a  particular system  would  be  free  of  effort ”.  Jika diaplikasikan untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
maksudnya  pengguna  meyakini  kalau  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga  tidak  memerlukan  usaha  keras  dan akan terbebas dari kesulitan.
2. Persepsi Kebermanfaatan ( Usefulness Perceived) Dalam  Davis  (1989)  disebutkan  bahwa
“ the  degree  to  which  a  person  believes  that using  a  particular  system  would  enhance  his or her job performance ”. Hal ini dimaksudkan bahwa  pengguna  percaya  bahwa  dengan menggunakan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan
kinerjanya.

## Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah (SIPKD)
Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  dibuat oleh  Departemen  Dalam  Negeri (Depdagri)  yang  diatur  dalam  (Peraturan Pemerintah  Nomer  58  Tahun  2005)  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan dilakukan  perubahan  dua  kali,  yaitu  pada peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor :  59
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri, 2007 dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dengan,  2011  dengan tujuan  agar  dapat  mempercepat  transfer  data dan efisiensi dalam menyatukan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
merupakan  seperangkat  aplikasi  terpadu  yang dipergunakan  sebagai  alat  bantu  dalam meningkatkan efektivitas
implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan  daerah  yang  didasarkan  pada  asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  proses- proses  yang  terjadi  dalam  pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.
Jika heading anda  melebihi  satu,  gunakan level  kedua  heading  seperti  di  bawah  ini. Pengutipan  dilakukan  dengan  mencantumkan. Nama  penulis  dan  tahun  penerbitan  mengikuti kalimat. Penomoran harus diberikan pada gambar (gambar,  grafik,  foto  dan  peta),  tabel  dan persamaan matematika berdasarkan urutannya Hipotesis
Ho:  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Ha:  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  mempunyai  pengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kuantitatif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah  data  kuantitatif.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  NTT.  Sampel diperoleh dengan purposive sampling yaitu teknik sampel  dengan  pertimangan  tertentu,  dimana kriteria dalam penelitian  ini  antara  lain: yaitu staf yang  terlibat  langsung  dalam  penerapan  aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui jumlahnya, maka dalam menentukan sampel dapat digunakan rumus berikut:
R 2 = (0,387) 2 x 100% = 0,149769 x 100% = 14,97% dibulatkan (15%)

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  mengajukan  daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden.  Skala  yang  digunakan  dalam pengukuran ini adalah skala likert.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  analisis statistik deskriptif, analisis regresi, uji kualitas, analisis  regresi  sederhana,  dan  pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur
Badan  Keuangan  didirikan  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri tanggal  1  Februari  1954  nomor:  UP.50/I/39- 544  dengan  nama  Kantor  Pejabat  Sementara (PS)  Kepala  Daerah  Tingkat  1  NTT  yang termasuk  didalamnya  Bagian  Keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor: UP.I/I/I  ND  tahun  1955  maka  terbentuklah Badan  Keuangan  yang  pada  saat  itu  dipimpin oleh  W.  A.  Tomodok  Asisten  Wedana Golongan  E2/PGPN  1955  mantan  pegawai keuangan  dari  kantor  Gubernur  di  Singaraja. Pada  saat  peneliti  melakukan  penelitian  ini, kepala  Badan  Keuangan  Setda  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dipimpin  oleh  Drs.  Zakarias Moruk, MM.
Gambaran  Susunan  Organisasi  Badan Keuangan Daerah
Gambaran  Susunan  Organisasi  Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan, 2. Sekretariat,
3. Bidang Anggaran,
4. Bidang Perbendaharaan,
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan,
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota .
Struktur  Organisasi  Badan  Keuangan Daerah
Adapun  struktur  organisasi  maupun personalia Jabatan Struktural Badan Keuangan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini:
Gambar  1. Struktur  organisasi  dan  personalia jabatan  struktural  badan  keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Gambaran Umum Responden Penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  yang  bekerja  pada  Kantor  Badan Keuangan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur, beralamat  di  jalan  El  Tari.  Jumlah  kuesioner yang  disebarkan  43  kuesioner.  Jumlah responden  ini  dinilai  cukup  memadai  sebagai sampel penelitian karena memenuhi persyaratan sampel besar, yaitu lebih dari tiga puluh subjek penelitian.

## Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini dikategorikan  berdasarkan  jenis  kelamin  dan usia.  Kuesioner  penelitian  ini  dibuat  dan disebar  secara  langsung  oleh  peneliti  dan  data kuesioner  dapat  diolah  100%.  Demografi responden  yang  dibahas  pada  bagian  ini mencakup jenis kelamin dan usia responden.
a) Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pendeskripsian  pertama  yang  dilakukan yaitu  dari  data  jenis  kelamin.  Jenis kelamin  dalam  penelitian  ini  dibagi menjadi  2  kategori  yaitu  perempuan  dan laki-laki.
2. Karakteristik  Responden  Berdasarkan Usia
Pendeskripsian  kedua  yang  dilakukan yaitu  dari  data  usia.  Usia  termuda  berada pada 25 tahun dan usia tertua berada pada 55 tahun. Data usia 43 orang responden.

## Statistik deskriptif
Penerapan  variabel  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  memiliki  nilai minimum  47, nilai  maksimum  sebesar  71  dan dan  nilai  rata-rata  sebesar  61,28.  Variabel kualitas  laporan  keuangan  mempunyai  nilai minimum  44, nilai  maksimum  sebesar  60  dan nilai rata-rata sebesar 56,51. Jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan lebih rendah rata-ratanya dibandingkan dengan penerapan SIPKD sehingga  penerapan  SIPKD  memiliki  nilai rata-rata  tertinggi.  Hal  ini  menggambarkan bahwa terdapat pengaruh mengenai penerapan sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap kualitas laporan keuangan.

## Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
hasil  dari  uji  validitas  variabel  X  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah bahwa  tidak  terdapat  butir  pernyataan yang tidak valid karena item variabel telah memenuhi syarat validitas dengan memiliki signifikansi < 0,005.
2. a. Uji Reabilitas SIPKD koefisien  reliabilitas  instrumen  Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (X)  memenuhi  syarat  untuk  reliabilitas karena memiliki korelasi > dari 0,60 atau di  atas  60%  dengan  menunjukkan cronbach alpha sebesar 0,894. b.  Uji  Reabiltas  Kualitas  Laporan Keuangan koefisien  reliabilitas  instrumen  Kualitas Laporan  Keuangan  (Y)  memenuhi  syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi  >  dari  0,60  atau  di  atas  60% dengan  menunjukkan cronbach  alpha sebesar 0,956.
3. Uji t Perumusan Hipotesis
Ho:  Tidak  Ada  Pengaruh  Antara  Sistem Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ha:    Ada  Pengaruh  Antara  Sistem Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
a) Penetapan Kriteria Besarnya nilai t tabel untuk taraf signifikan 5% db = 41 (db = N – 2 untuk N =43) yaitu
1,68288. b). Hasil t hitung Hasil t hitung diperoleh dengan menggunakan SPSS 26.0 for windows yaitu sebesar 2,686.
c) Pengambilan Keputusan Jika  t  hitung  lebih  besar  dari  t  table  maka Ha  diterima  dan  Ho  ditolak.  Dari  hasil perhitungan  t  hitung  sebesar  2,686  di  atas dibandingkan dengan t tabel (db = 41) yaitu 1,68288 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t  tabel  maka  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak. Dengan  kata  lain  menolak  hipotesis  nol (Ho)  dan  menerima  hipotesis  alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel.
d) Kesimpulan Sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel  X  terdapat  pengaruh  terhadap variabel  Y.  Dari  hasil  pengujian  hipotesis tersebut  terbukti  bahwa  “Ada  Pengaruh Antara  Sistem  Pengelolaan  Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur”.
4. Koefisien Determinan (R 2)
Setelah  r  hitung  diketahui  sebesar  0,387 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa  besar  pengaruh  variabel  X terhadap  variabel  Y  dengan  menggunakan koefisien  determinan  r 2 yang  dinyatakan dalam persentase.
Hasilnya sebagai berikut: R 2 = (0,387) 2 x 100% = 0,149769 x 100% = 14,97% dibulatkan (15%) besarnya  nilai  korelasi  atau  hubungan  (R) sebesar  0,387  dan  dijelaskan  besarnya
prosentase pengaruh variabel bebas terhadap  variabel  terikat  yang  disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan  hasil  pengkuadratan  r,  dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi  R2  sebesar  0,150  yang mengandung  pengertian  bahwa  pengaruh variabel bebas (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap variabel terikat (Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur)  adalah sebesar  15%  dan  selebihnya  yang  85% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  bertanggung jawab menjalankan sistem tersebut.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Tugas  Pokok  dari  sebuah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  lingkungan Pemerintahan selalu dimulai dari Perencanaan, mengorganisir  sampai  dengan  memimpin  dan mengendalikan.  Asumsi  selanjutnya  adalah apabila  fungsi-fungsi  tersebut  dijalankan dengan  semestinya  maka  sasaran  yang  ingin dicapai  SKPD  tersebut  akan  tercapai  tanpa banyak mengalami kesulitan. Dalam hubungan  ini  maka  terdapat  satu  aspek  yang penting yaitu perlunya suatu sistem pendukung yang memungkinkan semua fungsi pengelolaan khususnya
perencanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban berjalan dengan baik artinya tercipta sinkronisasi  antara  satu  dengan  yang  lain. Sistem  pendukung  dimaksud  adalah  Sistem Informasi  Manajemen  (SIM).  Semakin  besar dan  kompleks  lingkup  kerja  suatu  organisasi semakin dirasakan perlunya sistem pendukung tersebut  agar  pengelolaan  dapat  berlangsung secara  efektif  dan  efisien  Sistem  dimaksud juga harus mampu memproses dan mengkomunikasikan  berbagai  informasi  yang berkaitan  dengan  Perencanaan,  Pengendalian, Implementasi di lapangan dan pertanggungjawaban  kepada  mereka  yang berkepentingan  yaitu  untuk  Pimpinan  untuk bahan  pengambilan  keputusan.  Dewasa  ini, Pemerintah terus menerus memperbaharui diri terkait  dengan  pelayanan  kepada  masyarakat sehingga  Sistem  Informasi  sangat  diperlukan dan  menjadi  pertimbangan  bagi  Pimpinan
dalam  pengambilan  keputusan.Terkait  dengan Sistem  Informasi  Manajemen  yang  menjadi topik  pada  SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  telah  menggunakan  suatu  sistem informasi yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan  Daerah  (SIPKD).  Sistem  ini diadakan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri untuk  membantu  Daerah  dalam  rangka penerapan  BPK,  2006  yakni  membangun  dan mengembangkan  perangkat  lunak  ( software ) Aplikasi  dan  perangkat  pendukung  lainnya yang memiliki akurasi yang tinggi dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  maka  Tugas  Pokok  Badan  Keuangan adalah  membantu  Gubernur  dalam  menyusun kebijakan  Pemerintahan  di  bidang  keuangan. Untuk membangun  kinerja sebagaimana rumusan  tugas  pokok  tersebut  diatas  maka kebijakan  di  bidang  keuangan  tersebut  adalah Penyusunan  Anggaran  Daerah,  Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD di mana dalam pelaksanaannya bersifat Aspiratif, Transparan,
Akuntabel  dan  Tepat  Waktu  serta  Berdaya Guna  dan  Berhasil  Guna.  Kesemuanya  itu diramu  dalam  kegiatan  prioritas    yang  harus segera dilaksanakan yakni membangun kompetensi  utama  administrasi  publik  yang mampu  menjawab  tantangan    isu-isu  yang berkembang di masyarakat sehingga Terwujudnya  tertib  pengelolaan  administrasi keuangan  daerah  yang  transparan,  akuntabel, represif  dan  berorientasi  pada  kepentingan publik  guna  peningkatan  pelayanan  prima yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional agar dapat meningkatkan  tertib  administrasi  keuangan, meningkatkan kualitas SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Seiring  dengan  penerapan  Peraturan Pemerintah  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  menuntut  laporan  keuangan  daerah yang  semakin     variatif  dan  informatif  yang bersifat  desentralisasi  ke  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD),  adapun  kewajiban pelaporan  yang  harus  disiapkan  di  daerah seperti APBD beserta Ringkasan dan Penjabaran.    Dalam  hal  ini,  guna  mendukung
proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan  efektif,  peranan  sistem  informasi  dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem  informasi  berbasis  komputer  didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan  solusi  permasalahan  diatas.  Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid. Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD  yang  merupakan  seperangkat  Sistem Aplikasi  yang  terintegrasi,    yang  digunakan sebagai  alat  bantu  dalam  meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang  didasarkan  asas  Efisiensi,  Ekonomis, Transparan,  Efektivitas  dan  Akuntabilitas. Berdasarkan SE. Mendagri
Nomor
900/984/BAKD  Tanggal  21  September  2006, Provinsi  NTT  ditunjuk  sebagai  salah  satu Daerah  Media  Inkubator  atas  pelaksanaan SIPKD,  dan  penerapan  sistem  ini  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2011  pada  Badan Keuangan  SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (SIPKD)  merupakan  seperangkat aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai alat  bantu  dalam  meningkatkan  efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini  sejalan  dengan  indikator  kualitas  laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan  dan  mudah  dipahami.  Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada  Badan  Keuangan  Daerah  SETDA Pemerintah  Provinsi  NTT  sudah  dapat membantu  dalam  rangka  percepatan  transfer data  dan  efisiensi  dalam  penghimpunan  data keuangan  daerah.  Berdasarkan  pengujian hipotesis,  hasil  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Oleh  karena  itu,  SIPKD  sangat mempengaruhi  dalam  menghasilkan  laporan keuangan yang akurat.
SIPKD meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan  keuangan  daerah  maka  sangat
ditunjang  oleh  faktor  peningkatan  kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan  laporan  informasi  keuangan dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Berdasarkan teori  TAM  pada  sikap  individu  terdapat  dua faktor  untuk  menerima  dan  menggunakan teknologi, yang pertama kemudahan penggunaan ( easy of use) dan kebermanfaatan ( usefulness). Kemudahan penggunaan, maksudnya  pengguna  meyakini  kalau  sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga  tidak  memerlukan  usaha  keras  dan akan  terbebas  dari  kesulitan.  Kebermanfaatan ini  membentuk  suatu  kepercayaan  untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan  sistem  informasi  ini  atau  tidak. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Subekti,  dkk  (2016),  Yusup (2016),  Widayanti  (2019),  Effendi  (2019)  dan Prabowo  (2019)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  dari  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dalam  hasil  penelitian  ini dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat pengaruh penerapan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  yang menunjukkan  jika  program  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD)  telah diterapkan  dengan  baik  maka  akan  dihasilkan laporan  keuangan  yang  efisiensi,  ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, auditabel, akurat dan  tepat  waktu.  Oleh  karena  itu  dibuat  suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang terintegrasi, yang  digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi,
Ekonomis,
Transparan,  Efektivitas  dan  Akuntabilitas.
Berdasarkan SE. Mendagri Nomor
900/984/BAKD  Tanggal  21  September  2006, Provinsi  NTT  ditunjuk  sebagai  salah  satu Daerah  Media  Inkubator  atas  pelaksanaan SIPKD,  dan  penerapan  sistem  ini  telah dilaksanakan  sejak  tahun  2011  pada  Badan Keuangan  SETDA  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.
Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (SIPKD)  merupakan  seperangkat aplikasi  terpadu  yang  dipergunakan  sebagai alat  bantu  dalam  meningkatkan  efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini  sejalan  dengan  indikator  kualitas  laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan  dan  mudah  dipahami.  Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada  Badan  Keuangan  Daerah  SETDA Pemerintah  Provinsi  NTT  sudah  dapat membantu  dalam  rangka  percepatan  transfer data  dan  efisiensi  dalam  penghimpunan  data keuangan  daerah.  Berdasarkan  pengujian hipotesis,  hasil  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Oleh  karena  itu,  SIPKD  sangat mempengaruhi  dalam  menghasilkan  laporan keuangan yang akurat.
SIPKD meningkatkan
kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan  keuangan  daerah  maka  sangat ditunjang  oleh  faktor  peningkatan  kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan  laporan  informasi  keuangan dengan  akurat  dan  tepat  waktu.  Berdasarkan teori TAM pada

## Saran
1. Diharapkan  bagi  Badan  Keuangan Daerah  Setda  Pemerintah  Provinsi NTT  lebih  meningkatkan  kinerja pegawai dengan memperkuat computer attitude, dengan memberikan pengarahan untuk
pegawainya dapat menerima teknologi
(menggunakan  komputer)  sehingga meningkatkan  kemampuan  pegawai dalam  menggunakan  komputer  dan sistem  yang  ada  dengan  memberikan pelatihan-pelatihan,  karena  dengan penerimaan atau penggunaan teknologi dapat meningkatkan kemampuan  agar  dapat  membantu dalam  menjalankan  tugas-tugasnya dengan  hasil  kerja  yang  berkualitas, tepat  waktu  dan  efektif  dengan  cara yang  mudah  dan  tidak  menemui kesulitan ataupun kendala.
2. Diharapkan  bagi  peneliti  selanjutnya untuk  dapat  menggunakan  metode kualitatif  agar  dapat  dengan  jelas menggambarkan dengan lengkap menemukan informasi terkait pengaruh  penerapan  SIPKD  dapat menggunakan  variabel  lain  selain
SIPKD  seperti  pengendalian  intern, Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan kinerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK.  (2006). Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  (Permendagri)  No.  13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /126455/permendagri-no-13-tahun-2006 Martasari,  N.  (2017).  Penggunaan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kineerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah (Pemerintah  Kabupaten  Gresik. Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Jember, Jawa Timur .
Mursyidi.  (2009). Akuntansi  Pemerintahan  di
Indonesia . PT Refika Aditama.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor :  59 Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  Menteri . (2007). 1–13.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dengan . (2011).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah . (N.D.). https://www.fairportlibrary.org/images/fi les/RenovationProject/Concept_cost_esti mate_accepted_031914.pdf
Peraturan  Pemerintah  Nomer  58  Tahun  2005.
(2005).  Tentang  Pengelolaan  Keuangan
Negara/Daerah. 09  Desember ,  105. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /49730/pp-no-58-tahun-2005 Rohiman,  A.,  Prijanto,  D.,  Prabowo,  A., Ratdomopurbo, A., Setiawan, R., Effendi,  M.,  &  Wahyudi,  E.  (2019). Geochemical Characteristics of Volcanic Rocks  from  Mt.  Masurai’s  Caldera, Jambi,  Indonesia. Journal  of  Physics: Conference Series , 1204 (1).
https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1204/1/012070
Yusup  Maulana.  (2016).  Pengaruh  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Bandung. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  &
Entrepreneurship , 10 (2), 149–160.

## PERAN DAN PENGARUH DARI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN GENDER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Renta Yustie
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya rentayustie@uwks.ac.id
Ricky Angga Ariska
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya rickyanggaariska@uwks.ac.id
Fadilla Purwitasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya fadilla_purwitasari@uwks.ac.id

## ABSTRAK
Gender  menjadi  salah  satu  isu  dan  permasalahan  terkini  di  Provinsi  Kalimantan  Utara. Menitikberatkan pada peran dan fungsi perempuan di masyarakat dan pemerintahan dalam kontribusinya ke  perekonomian  daerah.  Peran  dan  fungsi  perempuan  diukur  dengan  keterlibatan  di  parlemen,  tenaga profesional, pendapatan dan pengeluaran perempuan secara per kapita serta pembangunan gender yang seimbang  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  dengan  data  sekunder  bersumber  dari  BPS  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Sampel penelitian  menggunakan  5  kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  yaitu  Kab.  Malinau,  Kab. Bulungan,  Kab.  Tana  Tidung,  Kab.  Nunukan,  Kota  Tarakan.  Metode  penelitian  menggunakan  metode panel dengan kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020, dengan model regresi berganda. Alat analisis yang  digunakan  untuk  menghitung  data  penelitian  adalah  Eviews  10  dan  SPSS  25.  Nilai  alfa  dalam penelitian  sebesar  5  %  atau  0,05  dan  hasilnya  semua  variabel  bebas  dalam  penelitian  mampu mempengaruhi variabel terikat.
Kata kunci :  pertumbuhan ekonomi, parlemen, tenaga profesional, pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, indeks pembangunan gender.

## ABSTRACT
Gender is one of the current issues and problems in North Kalimantan Province. Focuses on the  role  and  function  of  women  in  society  and  government  in  their  contribution  to  the  regional economy. The role and function of women is measured by involvement in parliament, professional staff,  income  and  expenditure  of  women  on  a  per  capita  basis  as  well  as  gender  balanced development  towards  economic  growth  in  North  Kalimantan  Province.  This  research  is  a quantitative  research  with  secondary  data  sourced  from  BPS  North  Kalimantan  Province.  The research sample uses 5 districts / cities in North Kalimantan Province, namely Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Tarakan City. The research method uses the panel method with a period of 2018 to 2020, with a multiple regression model. The analytical tools used to calculate the research data were Eviews 10 and SPSS 25. The alpha value in the study was 5% or 0.05 and the result was that all independent variables in the study were able to influence the dependent variable.
Keywords  :  Economic  Growth,  Parliament,  Professional  Staff,  Income  per  Capita,  Expenditure  per Capita, Gender Development Index.

## PENDAHULUAN
Pemberdayaan  dan  pembangunan  gender diperlukan  sebagai  alat  untuk  evaluasi  dan mengetahui  kualitas  sumberdaya  manusia  dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan kualitas manusia dan pembangunan  perekonomian  daerah  pada  suatu wilayah (Setiati et al. , 2020). Nilai kualitas manusia dapat  berubah  terutama  dengan  proses  yang berkembang  pesat  dari  globalisasi  dan  kesetaraan yang  melanda  kehidupan  dengan  intensitas  dan cakupan  yang  semakin  meningkat  (Azzahra  and Aushafina,  2018)  Nilai  dalam  perekonomian daerah  dinyatakan  dengan  pertumbuhan  ekonomi yang  diperoleh  dengan  peran  aktif  penduduk  dan sektor  perekonomian  di  daerah  tersebut.  Peran penduduk  perempuan  dalam  perekonomian menjadi  hal  yang  diprioritaskan  karena  minim keterlibatan  perempuan  dalam  pembangunan perekonomian  akibat  dari  adanya  budaya  dan diskriminasi  gender    (Setiati et  al. ,  2020)  Peran perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan gender yang berkontribusi terhadap perekonomian  daerah  berupa  keterlibatan  dalam parlemen,  keterlibatan  perempuan  sebagai  tenaga profesional, pendapatan dan pengeluaran per kapita perempuan  khususnya  di  Kalimantan  (BPS Kalimantan Utara, 2021).
Kalimantan  Utara  menata  diri  untuk membangun perekonomian secara kompetitif dan berkelanjutan,  pembangunan  ekonomi  daerah dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  tetapi pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tanpa  diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata dan adanya ketimpangan  gender  justru  akan  menimbulkan masalah sosial baru. Mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perekonomian dan gender dibutuhkan  suatu  perencanaan  pembangunan ekonomi daerah yang terarah, terukur, dan efektif sesuai dengan kondisi, permasalahan, potensi dan kebutuhan  daerah.  Penelitian  ini  memiliki  fokus daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  meliputi  5 (lima)  kabupaten  dan  kota  yaitu  Kab.  Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Kota Tarakan karena merupakan daerah perbatasan negara  Indonesia  dengan  Malaysia  dan  sebagai provinsi termuda di Indonesia serta berkembangnya pola patriarki menyebabkan rawan terjadi  ketimpangan  gender  dalam  pembangunan perekonomian daerah.
Pengamatan  yang  lebih  mendalam  maka persoalan  gender  dalam  dimensi  pembangunan ekonomi adalah sinyal kuat bahwa masalah sosial yang  berhubungan  dengan  gender  tidak  cukup dihadapkan  pada  penyelesaian  secara  struktural, namun  perlu  lebih  diimbangi  dengan  pendekatan kultural  (Hannan,  2018).  Pandangan  terhadap gender  secara  struktural  berupa  aktualisasi  nilai demokrasi yang menjadi pintu gerbang terpenuhinya hak sosial masyarakat secara adil dan seimbang, lain halnya dengan pandangan terhadap gender  secara  kultural  maka  problem  gender muncul dari dimensi sosial masyarakat lokal yang masih berdampingan dengan nilai kebudayaan bias gender  seperti  patriarkhi,  feodalisme  dan  pola hubungan  sosial  masyarakat  yang  menjunjung tinggi konsep hierarki (Hannan, 2018).  Kesetaraan laki dan perempuan menjadi perdebatan, meskipun kerangka  regulasi  telah  cukup  mengalami perbaikan, namun kritik terhadap persoalan gender masih  menguat,  perempuan  memang  mengalami kemajuan  dan  perbaikan  taraf  hidup  tetapi  di banyak  hal  lain  perempuan  masih  mengalami ketimpangan  dan  diskriminasi  (Alfirdaus,  2019). Diskriminasi  gender  terjadi  akibat  adanya  sistem sosial  dimana  salah  satu  jenis  kelamin  (laki-laki maupun perempuan) menjadi korbannya (BKKBN, 2007). Fakta diskriminasi gender sudah menjadi masalah klasik dan berkelanjutan hampir di seluruh belahan dunia (Setiati et al. , 2020).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti pengaruh  dari  pemberdayaan  dan  pembangunan gender  secara  parsial  dan  simultan  terhadap perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara.

## KAJIAN TEORI
Teori  Pemberdayaan  Gender  oleh  BPS  dan ILO
Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan  peran  perempuan  dan  laki-laki  yang bersifat  bawaan  sebagai  ciptaan  Tuhan,  gender sebagai  pembedaan  peran,  kedudukan,  tanggung jawab  dan  pembagian  kerja  antara  laki  dan perempuan  yang  ditetapkan  oleh  masyarakat berdasarkan  sifat  perempuan  dan  laki  yang dianggap  pantas  menurut  norma,  adat  istiadat, kepercayaan  atau  kebiasaan  masyarakat  (BPS Kalimantan Utara, 2021). Keadilan gender terjadi jika  suatu kondisi di mana porsi dan siklus  sosial perempuan  dan  laki  setara,  serasi,  seimbang  dan
harmonis maka menjadi suatu bentuk pemberdayaan  gender  di  masyarakat,  indikator pemberdayaan  gender  menunjukkan  apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (BPS Kalimantan Utara,  2021). Relasi  gender  di  seluruh  dunia dicirikan  oleh  relasi  yang  tidak  setara  dan  tidak seimbang  antara  kedua  jenis  (Haspels  and Suriyasarn, 2005). Terdapat perbedaan dalam akses pendidikan  dan  pelatihan  antara  laki  dan perempuan  serta  beban  kerja  antara  laki  dan perempuan  dewasa,  akses  dan  kontrol  terhadap manfaat, keuntungan, umberdaya serta dalam peran pengambilan keputusan  (Haspels and Suriyasarn, 2005)).

## Teori Pembangunan Gender oleh BAPPENAS
Upaya  pengarusutamaan  gender  ( gender mainstreaming )  dalam  setiap  pengambilan keputusan  merupakan  keharusan  yang  tidak dapat  ditawar  lagi.  Usaha  meningkatkan pemahaman  masyarakat  dan  aparat  tentang kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan  gender  sangat  penting  dan mendesak.  Strategi  tersebut  perlu  diwujudkan ke  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  dan penentuan kebijakan, termasuk dalam program- program  pembangunan  ekonomi,  sehingga upaya pembangunan  ekonomi dan  sosial  yang berperspektif gender dapat terwujud (Women’s Support Project (Indonesia), 2001) Terdapat 2 (dua) langkah intervensi untuk mengurangi kesenjangan gender dan pembangunan gender, pertama, pengembangan kebijakan  yang  spesifik  perempuan  ( women specific  policies,  laws  and  programs ),  kedua, perencanaan  yang  responsif  gender  dengan melakukan  penyesuaian  terhadap  kebijakan umum  yang  telah  ada  ( gender  responsive design of/or adjustment to general policies,laws  and  programs )  sehingga  tidak menghasilkan  diskriminasi  (Indonesia  2001). Langkah  yang  diambil  antara  lain  dengan melakukan  pengarusutamaan  gender  melalui perumusan  kebijakan  yang  sudah  ada  namun belum berperspektif gender, termasuk undang- undang  dan  peraturan-peraturan.  Langkah lainnya adalah melakukan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender, termasuk isu- isu  yang  perlu  diperhatikan  serta  keahlian teknik  analisis  gender,  perencanaan  dan
pelaksanaan pembangunan menghasilkan program  pembangunan  yang  responsif  gender (Women’s Support Project (Indonesia), 2001)

## Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen
Terdapat  3  model  teori  pertumbuhan endogen  yaitu:  (i).  Model  yang  fokus  pada modal  fisik  dan  perubahan  teknologi,  (ii). Model yang fokus pada modal manusia ( human capital ) melalui pendidikan formal, (iii). Model yang  fokus  pada  modal  manusia  ( human capital ) melalui pendidikan informal / learning by  doing (torado  2006) . Teori  pertumbuhan endogen mempunyai beberapa pemikiran dasar yaitu:  (i).  Adanya  perubahan  teknologi  yang bersifat  endogen  melalui  sebuah  proses akumulasi  ilmu  pengetahuan,  (ii).  Adanya penciptaan  ide-ide  baru  oleh  perusahaan sebagai  akibat  dari  mekanisme  luberan pengetahuan  ( knowledge  spillover ),  (iii), Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas  (Arsyad,
2020). Teori pertumbuhan
endogen memperhatikan  penduduk  sebagai  modal manusia  ( human  capital ),  jumlah  penduduk yang besar bisa dimanfaatkan untuk menjalankan proses perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kualitas penduduk  mempengaruhi  peran  penduduk dalam  perekonomian,  kualitas  penduduk  bisa dianalisis  melalui  pendidikan  dan  kesehatan. Penduduk  berperan  sebagai  tenaga  kerja terampil dan ahli dalam perekonomian. Namun aspek paling menarik dari model pertumbuhan endogen  adalah  bahwa  model  membantu menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang meningkatkan ketimpangan antara  negara  maju  dan  negara  berkembang (Todaro,  2006).  Potensi  tingkat  pengembalian atas investasi yang tinggi yang ditawarkan oleh negara  berkembang  yang  mempunyai  rasio modal-tenaga  kerja  yang  rendah  berkurang dengan  cepat  dikarenakan  rendahnya  tingkat investasi komplementer ( complementary investments) (Todaro,  2006).  Dalam  hal  ini meliputi sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, riset dan pengembangan  (Riset dan Development/ RD).

## Penelitian Sebelumnya
Kontur dan efektivitas mobilisasi feminis, di  mana  saja  baik  tingkat  lokal,  nasional, regional atau global bergantung pada tiga kunci pendorong:  (1).  isu  dan  lingkungan,  (2). institusi  dan  (3).  proses  pembentukan  gerakan (Sen,  2019).  Perempuan  memiliki  akses pekerjaan  dapat  meningkatkan  status  sosial  di masyarakat  dan  kekuatan  tawar  menawar dalam rumah tangga atas pengeluaran pendapatan  tetapi  tidak  banyak  mengubah norma  gender  yang  membatasi,  seperti kurangnya suara perempuan dalam pengambilan  keputusan  di  lembaga  adat  atau keagamaan,  beban  perawatan  rumah  tangga perempuan,  kerentanan  perempuan  terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Carnegie, M., & Singh-Peterson, 2019) . Sehubungan dengan ketidaksetaraan  gender  di  seluruh  kategori negara maka Program Pembangunan
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dari  waktu  ke waktu adalah mengaitkan kesenjangan ketidaksetaraan  gender  dengan  budaya  dan konteks dalam menyoroti peran yang dimainkan oleh masalah sosial dan lingkungan dapat  mempengaruhi  ketidaksetaraan  gender lintas  negara  dan  lintas  waktu    (Eden,  L.,  & Gupta,  2017). Terlepas  dari  komitmen internasional yang sudah berlangsung lama dan manfaat  yang  ditunjukkan  dari  mengatasi ketidaksetaraan gender, memberlakukan undang-undang dalam patriarki atau didominasi  laki-laki,  budaya  tetap  menjadi tantangan  yang  signifikan  (Makinde et  al. , 2017)  .  Nilai  kualitas  manusia  dapat  berubah terutama dengan proses yang berkembang pesat dari  globalisasi  dan  kesetaraan  yang  melanda kehidupan dengan intensitas dan cakupan yang semakin  meningkat  (Azzahra  and  Aushafina, 2018)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  penelitian  kuantitatif  deskriptif  studi kasus.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah data kuantitatif dengan jenis data sekunder. Sumber  data  yang  digunakan  di  penelitian  ini bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi  Kalimantan  Utara.  Populasi  dalam
penelitian  ini  yaitu  Provinsi  Kalimantan  Utara dengan  sampel  terdiri  dari  Kab.  Malinau,  Kab. Bulungan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, Kota Tarakan  yang  semuanya  sekaligus  sebagai cross section .  Tahun  penelitian  ini  yaitu  tahun  2018 sampai  dengan  2020  sebagai Time  Serries . Variabel  penelitian  ini  menggunakan  2  (dua) variabel yaitu (1). Variabel bebas atau independent variable dan (2). Variabel terikat/tergantung/tidak bebas atau dependent variable . Variabel bebas atau independent  variable terdiri  dari  keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional,  pendapatan  perempuan,  pengeluaran per  kapita  perempuan,  indeks  pembangunan gender.  Variabel  terikat/tergantung/tidak  bebas atau dependent  variable terdiri  dari  pertumbuhan ekonomi.
Penelitian  ini  menggunakan  model  ekonometrika regresi  linier  berganda  model  analisis  data  panel. Model analisis dalam penelitian ini adalah:
𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐾𝑃𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑃𝑇𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑆𝑃𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝐼𝑃𝐺 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 ………….. (1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Model  estimasi  persamaan  regresi  data  panel untuk  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan Fixed  Effect  Model (FEM)  dengan  hasil  regresi pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Data  Panel  Fixed  Effect  Model (FEM)
Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022
Variabel  bebas  terdiri  dari  keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga professional (PTP) dan indeks pembangunan  gender  (IPG)  masing-masing  tidak signifikan yang dinyatakan nilai probabilitas lebih besar  dibandingkan  dengan  nilai  alfa  sebesar  5%
Variabel Koefisien T-hitung T-tabel Probabilitas  A Keterangan KPP -0.184535 -1.717770 1.81246 0.1465 0.05 Tidak Signifikan PTP 0.003738 0.032905 1.81246 0.9750 0.05 Tidak Signifikan SPP -7.681531 -2.834871 1.81246 0.0365 0.05 Signifikan PPP 0.016468 2.933659 1.81246 0.0325 0.05 Signifikan IPG -1.199203 -0.472953 1.81246 0.6562 0.05 Tidak Signifikan
atau  0,05  sehingga  menyatakan  bahwa  tidak memberikan  pengaruh  terhadap  variabel  terikat yaitu  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  variabel bebas  sumbangan  pendapatan  perempuan  (SPP) dan  pengeluaran  per  kapita  perempuan  (PPP) masing-masing  signifikan  yang  dinyatakan  nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa  sebesar  5%  atau  0,05  sehingga  menyatakan memberikan  pengaruh  ke  variabel  terikat  yaitu pertumbuhan ekonomi.
Variabel  bebas  terdiri  dari  keterlibatan perempuan  di  parlemen  (KPP),  sumbangan pendapatan  perempuan  (SPP)  dan  indeks pembangunan  gender  (IPG)  masing-masing memiliki nilai koefisien negatif artinya berbanding terbalik  atau  tidak  berbanding  searah  dan  tidak berbanding  lurus  terhadap  variabel  terikat  yaitu pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas terdiri dari perempuan sebagai tenaga professional (PTP) dan pengeluaran per kapita perempuan (PPP) masing- masing memiliki nilai koefisien positif yang artinya berbanding lurus atau berbanding searah terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.
Tabel 2.
Hasil Uji Adjusted 𝑹 𝟐 Kriteria Nilai R-squared 0.948860 Adjusted R-squared 0.856807 Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022
Nilai Adjusted 𝑅 2 sebesar 0.856807 memiliki arti variabel bebas ( independent ) terdiri keterlibatan perempuan di parlemen (KPP), perempuan sebagai tenaga professional (PTP), sumbangan pendapatan perempuan  (SPP),  pengeluaran  per  kapita perempuan (PPP) dan indeks pembangunan gender (IPG) secara bersama ( simultan ) mampu menjelaskan terhadap variabel terikat ( dependent ) yaitu  pertumbuhan  ekonomi  dan  sisanya  sebesar 0,143193 dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel dalam  model  persamaan  regresi  data  panel  yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai Adjusted 𝑅 2 berada pada kisaran angka 0 (nol) sampai dengan 1 (satu),  jika  nilainya  semakin  mendekati  angka  1 maka semakin baik dan sebaliknya.
Hasil uji F-Statistik model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini terdapat di Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji F-Statistik Kriteria Nilai
F-statistic 10.30778 F-tabel 3.33 Prob. F-statistic 0.009676 α 5% 0.05
Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022
Hasil uji F-Statistik memiliki nilai probabilitas F- statistic sebesar  0,009676  yang  nilainya  lebih kecil  dari  nilai  alfa  5%  atau  0,05.  Menjelaskan bahwa  secara  simultan  semua  variabel  bebas ( independent )  yaitu  keterlibatan  perempuan  di parlemen  (KPP),  perempuan  sebagai  tenaga professional  (PTP),  sumbangan  pendapatan perempuan  (SPP),  pengeluaran  per  kapita perempuan (PPP) dan indeks pembangunan gender (IPG)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel terikat  ( dependent )  yaitu  pertumbuhan  ekonomi. Hal  ini  diperkuat  dengan  nilai  F- statistic hitung sebesar 10,30778 yang lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 3,33.
Hasil uji T-Statistik model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini.
Tabel 4. Hasil Uji T-Statistik Variabel  Koefisien  T-hitung T-tabel KPP -0.184535  -1.717770 1.81246 PTP 0.003738 0.032905 1.81246 SPP -7.681531  -2.834871 1.81246 PPP 0.016468 2.933659 1.81246 IPG -1.199203  -0.472953 1.81246
Sumber: Diolah olah penulis, Eviews 10, 2022
Hasil  uji  T- Statistic untuk  variabel  bebas ( independent )  yaitu  keterlibatan  perempuan  di parlemen  (KPP),  perempuan  sebagai  tenaga professional  (PTP),  sumbangan  pendapatan perempuan (SPP) dan indeks pembangunan gender (IPG)  adalah  signifikan  karena  nilai  T-hitung kurang dari alfa 5% atau 0,05.
Hal  ini  menyatakan  secara  parsial  masing- masing  dari  variabel  bebas  ( independent )  yaitu keterlibatan  perempuan  di  parlemen  (KPP), perempuan  sebagai  tenaga  professional  (PTP), sumbangan  pendapatan  perempuan  (SPP)  dan indeks  pembangunan  gender  (IPG)  dengan  nilai yang signifikan ini berpengaruh terhadap variabel terikat ( dependent ) yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil  uji  T- Statistic untuk  variabel  bebas ( independent )  yaitu pengeluaran  per  kapita perempuan  (PPP)  tidak signifikan karena nilai T- hitung lebih besar dari alfa 5% atau 0,05. Variabel
bebas  ( independent )  pengeluaran  per  kapita perempuan (PPP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap  variabel  terikat  ( dependent )  yaitu pertumbuhan ekonomi.
Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah.
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Kriteria Nilai Durbin-Watson 3.232116 Nilai d L 0.5620 Nilai d u 2.2198
Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022
Tabel  5  di  atas  menunjukan  tidak  terjadi  gejala autokorelasi  karena  nilai  Durbin-Watson  lebih besar  dari  nilai  du,  sehingga  bebas  dari  gejala autokorelasi.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas
PE KPP PTP SPP PPP IPG PE 1 -0.2831892... 0.18752745... 0.12888618... 0.21160658... 0.19676715... KPP -0.2831892... 1 0.04856834... 0.42588010... -0.5028601... -0.4744629... PTP 0.18752745... 0.04856834... 1 0.07548418... 0.51212599... 0.51404280... SPP 0.12888618... 0.42588010... 0.07548418... 1 0.03600547... 0.09125023... PPP 0.21160658... -0.5028601... 0.51212599... 0.03600547... 1 0.98979453... IPG 0.19676715... -0.4744629... 0.51404280... 0.09125023... 0.98979453... 1 Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022
Tabel  6  menunjukan  bahwa  tidak  terdapat  gejala Multikolinieritas  karena  semua  variabel  bebas ( independent ) terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen  (KPP),  perempuan  sebagai  tenaga professional  (PTP),  sumbangan  pendapatan perempuan  (SPP),  pengeluaran  per  kapita perempuan (PPP) dan indeks pembangunan gender (IPG)    serta  variabel  terikat  ( dependent )  yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki nilai dibawah 0,8 sehingga bebas dari gejala Multikolonieritas.
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Diolah oleh penulis, SPSS 25, 2022
Tabel 7 diatas Uji Heteroskedastisitas menggunakan SPSS dengan hasil yang didapatkan adalah nilai signifikansi (Sig.), jika nilai Sig. lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi  gejala  heteroskedastisitas  dalam  model regresi.
Tabel 8. Hasil Uji Normalitas 0 1 2 3 4 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Series: Standardized Residuals Sample 2018 2020 Observations 15 Mean 0.000000 Median -0.090390 Maximum 1.455969 Minimum -1.178861
Std. Dev. 0.763558 Skewness 0.172259
Kurtosis 2.217691
Jarque-Bera 0.456687
Probability 0.795851
Sumber: Diolah oleh penulis, Eviews 10, 2022
Tabel  8  menunjukan  nilai  probability  hitung sebesar 0,795851 lebih besar dari nilai alfa sebesar 5%  atau  0,05,  sehingga  menjelaskan  bahwa  data terdistribusi  normal  sehingga  memiliki  sifat normalitas.
Hasil model estimasi regresi data panel dalam penelitian ini adalah.
𝑃𝐸 𝑖𝑡 = 178.5043 - 0.184535KPPit + 0.003738PTPit - 7.681531SPPit + 0.016468PPPit - 1.199203IPGit + 𝜀 𝑖𝑡 ………….. (2)

## Pembahasan
Variabel  bebas  ( independent )  keterlibatan perempuan di parlemen (KPP) berpengaruh tidak signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.1465  pada  tingkat  alfa  5%  atau  0,05  serta memiliki  nilai  koefisien  sebesar  -0.184535 sehingga  memiliki  hubungan  yang  tidak  searah. Kondisi  tidak  signifikan  ini  menjelaskan  bahwa bertambahnya 1 orang perempuan yang terlibat di parlemen maka tidak menyebabkan kenaikan dan tidak  bertambahnya  pengaruh  ke  pertumbuhan ekonomi.  Hubungan  koefisien  negatif  yang menyatakan  hubungan  tidak  searah  justru berseberangan  dengan  teori  yang  digunakan. Berdasarkan teori justru bertambahnya keterlibatan aktif perempuan di parlemen maka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perekonomian daerah menjadi maju.
Partisipasi  perempuan  Indonesia  dalam parlemen  masih  sangat  rendah.  Data  dari  World
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.112 22.225 .410 .691 KPP .158 .072 .824 2.202 .055 PTP -.089 .073 -.397 -1.225 .252 SPP -.010 .195 -.016 -.051 .960
PPP .001
.001 1.535 .806 .441 IPG -.188 .496 -.721 -.379 .713
Bank  (2019)  ,  negara  Indonesia  menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan  perempuan  di  parlemen.  Secara khusus  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  peran  serta perempuan  dalam  pembangunan,  partisipasi perempuan  dalam  lembaga  pemerintahan  dan lembaga  legislatif  masih  perlu  ditingkatkan. Sebagai  wujud  keterlibatan  perempuan  dalam pembangunan  perekonomian  dan  sebagai  sarana untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan. Keterwakilan  perempuan  serta  partisipasi  dan kualitas  perempuan  dalam  bidang  politik  dapat meningkat  untuk  mendukung  pembangunan  dan perekonomian  Provinsi  Kalimantan  Utara  agar meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Gender  dan Indeks  Pemberdayaan  Gender  di  kabupaten  dan kota.
Variabel  bebas  ( independent )  perempuan tenaga  profesional  (PTP)  berpengaruh  tidak signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.9750  pada  tingkat  alfa  5%  atau  0,05  serta memiliki nilai koefisien sebesar 0.003738 sehingga memiliki  hubungan  yang  searah.  Kondisi  tidak signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 orang  perempuan  yang  bekerja  sebagai  tenaga profesional maka tidak menyebabkan kenaikan dan tidak  bertambahnya  pengaruh  ke  pertumbuhan ekonomi.  Hubungan  koefisien  positif  yang menyatakan  hubungan  searah  justru  mendukung dengan  teori  yang  digunakan.  Berdasarkan  teori maka  bertambahnya  perempuan  yang  bekerja sebagai  tenaga  profesional  akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perkembangan perekonomian daerah.
Sebanyak 110.213 orang penduduk perempuan  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  tercatat dalam  kondisi  bekerja  pada  berbagai  sektor ekonomi.  Jumlah  penduduk  perempuan  yang bekerja  sebesar  45,37  %  dari  total  penduduk perempuan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk  perempuan  yang  bekerja    rata-rata berusia  25  sampai  59  tahun  di  angka  54,40  %, sedangkan  30,47  %  penduduk  perempuan  yang bekerja  berasal  dari  usia  15  sampai  24  tahun, sisanya 25,43 % lainnya berusia 60 tahun ke atas. Secara  umum  pekerja  muda  merupakan  pekerja yang  masih  dalam  usia  sekolah  atau  baru  saja menyelesaikan pendidikan, sehingga pekerja muda masih membutuhkan banyak pengalaman di dunia kerja. Faktor ekonomi dan sosial menjadi penyebab pekerja muda untuk memasuki dunia kerja. Berasal
dari  faktor  ekonomi  maka  keluarga  yang  berasal dari  golongan  ekonomi  ke  bawah  bisa  menjadi dorongan seseorang untuk langsung bekerja di usia muda.
Variabel  bebas  ( independent )  sumbangan pendapatan perempuan (SPP) berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.0365  pada  tingkat  alfa  5%  atau  0,05  serta memiliki  nilai  koefisien  sebesar  -7.681531 sehingga  memiliki  hubungan  yang  tidak  searah. Kondisi  signifikan  ini  menjelaskan  bahwa bertambahnya  1  rupiah  sumbangan  pendapatan perempuan  yang  bekerja  maka  menyebabkan kenaikan  dan  bertambahnya  pengaruh  ke pertumbuhan  ekonomi.  Hubungan  koefisien negatif  yang  menyatakan  hubungan  tidak  searah tidak  sejalan  dengan  teori  yang  digunakan. Berdasarkan teori maka bertambahnya perempuan yang  bekerja  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan mempercepat perkembangan perekonomian daerah.
Partisipasi  perempuan  bekerja  di  bidang ekonomi dan sektor lapangan usaha lainnya adalah salah  satu  indikator  meningkatnya  kesejahteraan perempuan.  Perempuan  merupakan agent  of development yang  perannya  sangat  dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan  daerah.  Perempuan  yang  terdidik memiliki hak-hak yang sama dengan lelaki, bebas untuk bekerja selain sebagai ibu rumah tangga serta menghasilkan  pendapatan  yang  mandiri,  hal  ini merupakan tanda dari kesejahteraan rumah tangga lebih  meningkat.  Peran  perempuan  di  dalam membangun  ketahanan  ekonomi  akan  terasa dampaknya  terutama  dalam  sektor  formal  dan sektor  informal.  Kontribusi  perempuan  dalam pertumbuhan  ekonomi  adalah  dengan  cara keterlibatan  ekonomi  yang  akan  memungkinkan untuk bekerja dan berkembang serta berpenghasilan.  Peningkatan lifeskill (kecakapan) serta kompetensi (keahlian) perempuan yang pada gilirannya  memiliki  kepribadian  hidup,  sikap hidup, dan kemampuan hidup yang meningkat.
Variabel bebas ( independent ) pengeluaran per kapita  perempuan  (PPP)  berpengaruh  signifikan dengan  nilai  probabilitas  hitung  sebesar  0.0325 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta memiliki nilai koefisien  sebesar  0.016468  sehingga  memiliki hubungan  yang  searah.  Kondisi  signifikan  ini menjelaskan  bahwa  bertambahnya  1  rupiah pengeluaran  per  kapita  perempuan  yang  bekerja
maka  menyebabkan  kenaikan  dan  bertambahnya pengaruh  ke  pertumbuhan  ekonomi.  Hubungan koefisien  positif  yang  menyatakan  hubungan searah maka sejalan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori maka bertambahnya pengeluaran per  kapita  perempuan  akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan perekonomian daerah.
Perempuan  yang  bekerja  akan  menghasilkan pendapatan dan memberikan sumbangan pendapatan  dalam  penggunaan  atau  konsumsi output  PDRB.  Pendapatan  perempuan  per  kapita yang  habis  untuk  dikonsumsi  merupakan  bentuk pengeluaran per kapita perempuan. Semakin besar pengeluaran  per  kapita  perempuan  maka  akan menunjukan  indikator  peningkatan  pendapatan perempuan dan peningkatan sumbangan pendapatan  perempuan  pada  perekonomian  serta merupakan  bentuk  meningkatnya  pemberdayaan dan pembangunan gender perempuan.
Variabel bebas ( independent ) indeks pembangunan  gender  (IPG)  berpengaruh  tidak signifikan dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.6562  pada  tingkat  alfa  5%  atau  0,05  serta memiliki  nilai  koefisien  sebesar  -1.199203 sehingga  memiliki  hubungan  yang  tidak  searah. Kondisi  tidak  signifikan  ini  menjelaskan  bahwa bertambahnya  1  persen  pada  IPG  maka  tidak menyebabkan  kenaikan  dan  tidak  bertambahnya pengaruh  ke  pertumbuhan  ekonomi.  Hubungan koefisien negatif yang menyatakan hubungan tidak searah  justru  berseberangan  dengan  teori  yang digunakan. Berdasarkan teori justru bertambahnya angka  persentase  pada  IPG  maka  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perekonomian  daerah  menjadi  berkembang  dan maju.
Indeks  Pembangunan  Gender  dan  Indeks Pemberdayaan  Gender  di  Kalimantan  Utara (Kaltara)  masih  jauh  dari  angka  nasional.  Hal  ini disebabkan karena minimnya keterlibatan perempuan  di  parlemen  dan  politik  serta  peran perempuan sebagai tenaga kerja profesional masih kecil  atau  sedikit.  Hal  ini  berarti  masih  ada ketimpangan  antara  laki-laki  dengan  perempuan dalam hal politik dan ekonomi. Sehingga program pemberdayaan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara  lebih  kepada  memberikan  pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan pemerintah agar banyak melibatkan perempuan di setiap kegiatannya untuk menunjang
perekonomian  dan  pembangunan  gender  serta pembangunan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Keterlibatan  perempuan  di  parlemen  (KPP) tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dibuktikan dari  nilai  t  hitung  sebesar  -1.717770  dengan nilai  signifikasi  sebesar  0.1465  lebih  besar dari  0.05  (0.1465  >0.05).  Dan  koefisien regresi  mempunyai  nilai  negatif  sebesar  - 0.184535.
2. Perempuan sebagai tenaga professional (PTP) tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dibuktikan dari  nilai  t  hitung  sebesar  0.032905  dengan nilai  signifikasi  sebesar  0.9750  lebih  besar dari 0.05 (0.9750>0.05). Dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.003738.
3. Sumbangan  pendapatan  perempuan  (SPP) berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dibuktikan dari  nilai  t  hitung  sebesar  -2.834871  dengan nilai signifikasi sebesar 0.0365 lebih kecil dari 0.05  (0.0365<0.05).  Dan  koefisien  regresi mempunyai nilai negatif sebesar -7.681531.
4. Pengeluaran  per  kapita  perempuan  (PPP) berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dibuktikan dari  nilai  t  hitung  sebesar  2.933659  dengan nilai signifikasi sebesar 0.0325 lebih kecil dari 0.05  (0.0325<0.05).  Dan  koefisien  regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.016468.
5. Indeks  pembangunan  gender  (IPG)  tidak berpengaruh  terhadap  variabel  pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar  -0.472953  dengan  nilai  signifikasi sebesar  0.6562  lebih  besar  dari  0.05 (0.6562>0.05). Dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif sebesar -1.199203.

## Saran
1. Perlu  dikembangkan  jaringan-jaringan  kerja yang saling mendukung, yang dapat dijadikan basis  kolaborasi  kaum  perempuan  di  dalam masyarakat  Indonesia.  Ini  dapat  dilakukan oleh sebuah kaukus perempuan, atau jaringan kaukus-kaukus sejenis, yang dapat
menyuarakan  pentingnya  pengakuan  atas peranan kaum perempuan di arena politik.
2. Dalam  angkatan  kerja  baik  perempuan  dan laki-laki  harus  meningkatkan  perannya  di segala  sektor  pembangunan  sehingga  tenaga kerja tidak hanya lebih layak bekerja di sektor formal saja tetapi bisa juga di sektor informal guna  untuk  mencapai  kesetaraan  gender dalam angkatan kerja di provinsi Kalimantan Utara.
3. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya  pemberdayaan  perempuan  dan kesetaraan  gender,  sehingga  kedepannya dapat  disusun  rencana  tindak  lanjut  dan intervensi  pemerintah  untuk  mengatasi kemiskinan.
4. Dalam bidang ekonomi pemerintah
diharapkan dapat membuka peluang perempuan  untuk  turut  berpartisipasi  pada lapangan pekerjaan yang
memiliki produktivitas lebih tinggi, hal ini dikarenakan
lapangan pekerjaan yang memiliki produktivitas  tinggi,  sehingga  menyebabkan terjadinya pendapatan yang diterima perempuan.  Ketika  lapangan  perkerjaan dengan  produktivitas  tinggi  lebih  banyak tersedia  untuk  perempuan  maka  pendapatan yang  diterima  akan  meningkat  maka pengeluaran per kapita perempuan meningkat.
5. Untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh,  pentingnya  peran  pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang tegas. Peranan  ini  mengarah  kepada  sasaran pemerintah untuk meningkatkan
pembangunan dan pemberdayaan perempuan mencapai pada tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan  keluarga  dan  masyarakatnya serta mengurangi angka kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alfirdaus,  L.  K.  (2019)  ‘MENAJAMKAN
PERSPEKTIF GENDER, MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)’, Egalita , 13(1), pp. 24–40. doi: 10.18860/egalita.v13i1.8076. Arsyad, L. (2020) Ekonomi Pembangunan . Ed. 5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Azzahra,  F.  S.  and  Aushafina,  A.  (2018) ‘Gender  Equality  through  Sustainable Development Goals : The Case of Timor Leste’, Global  and Strategies ,  12(2), pp. 81–90.
BKKBN (2007) ‘BKKBN’. BPS Kalimantan  Utara  (2021) ‘B,  K, U.  BPS
Kalimantan Utara.’ Available at: https://kaltara.bps.go.id/.
Carnegie,  M.,  &  Singh-Peterson,  L.  (2019) ‘The  International  “Gender  Agenda”  in the  Context  of  the  South  Pacific  and Agricultural  Livelihoods.  In  L.  Singh- Peterson  &  M.  Carnegie  (Eds.)’,  in
Integrating  Gender  in  Agricultural Development . Emerald Publishing
Limited., pp. 33–35. Available at:
https://doi.org/10.1108/978-1-78973- 055-520191005 .
Eden, L., & Gupta, S. F. (2017) ‘Culture And Context  Matter:  Gender  In  International Business  and  Management’, Cross Cultural & Strategic Management , 24(2),
pp. 194–210.
Hannan,  A.  (2018)  ‘Perempuan  Madura  Dan Pembangunan Daerah
Berbasis Berkelanjutan  (SDGs)  Analisis  SWOT Eksistensi  Perempuan  Madura  Menuju Pembangunan  Berbasis  Berkelanjutan (SDGs)’, Jurnal Kajiaj Islam Interdisipliner , 3(1), pp. 19–41.
Haspels,  N.  and  Suriyasarn,  B.  (2005) Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan  Perempuan  dan  Anak : Panduan  Praktis  bagi  Organisasi .  ILO- IPEC.ILO  International  Programme  on the  Elimination  of  Child  Labour, International  Labour  Organisation,  & Sub-regional Office for East Asia.
Makinde, O. A. et al. (2017) ‘Rejection of the Gender and  Equal  Opportunities  Bill  in  Nigeria:  A Setback  for  Sustainable  Development  Goal
Five’, Gender in Management: An International Journal, 32(3), pp. 234–240. Sen,  G.  (2019)  ‘Gender  Equality  and  Women’s Empowerment:  Feminist  Mobilization  for  the SDGs’, Global  Policy ,  10(Supplement  1),  pp. 28–38. doi: 10.1111/1758-5899.12593. Setiati, F. et al. (2020) Analisis Indeks Pembangunan Gender  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  Tahun
2019 . Universitas Gadjah Mada. doi:
10.13140/RG.2.2.18374.09284. Todaro, M. P. (2006) Pembangunan Ekonomi . Ed. 9. Erlangga.
Women’s Support Project (Indonesia), & C. I. D. A. (Eds.  .  (2001) Analisis  Gender  Dalam Pembangunan Hukum: Aplikasi Gender Analysis  Pathway  (GAP)  (Ed.  1).  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  bekerjasama  dengan  Women’s
Support Project II-CIDA. Indonesia.

## STRATEGI BANK NTT MELAYANI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID 19

## Fabian Aldino Zecharian Jolong
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana fabianjolong@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  strategi  Bank  NTT  melayani  kredit  dalam masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknis  analisis  data  pada  penelitian  menggunakan analisis  data  triangulasi  dan  analisis  data  interaktif  Miles  dan  Huberman  guna  merumuskan strategi yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi bagi Bank  NTT  untuk  mempertahankan  atau  bahkan  meningkatkan  pendapatan  kredit  di  masa pandemi covid 19 yaitu melalui  mapping pada para debiturnya yang dalam masa restrukturisasi, memfokuskan/memprioritaskan  kredit  pada  sektor  low  risk  serta  menghindari  sektor  red  line business,  menggunakan  digital  banking  untuk  pelayanannya,  mewajibkan  debitur  pada  masa restrukturisasi  untuk  tetap  melakukan  angsuran  agar  pada  jatuh  tempo  debitur  tidak  diberatkan dengan tunggakan kredit dan pada bulan Juli 2020 Bank NTT mengeluarkan program skim kredit mikro  merdeka  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  meningkatkan  pendapatan Bank NTT.
Kata kunci :  Strategi, Pelayanan Kredit, Pandemi Covid 19

## ABSTRACT
This  study  aims  to  formulate  a  strategy  for  Bank  NTT  to provide  credit  services  during the  covid  19 pandemic.  This  study  uses  a  descriptive  approach. The data  used  in  this  study  are primary data and secondary data obtained through interviews, observation, and documentation. Technical  analysis  of  data  in  this  study  uses  triangulation  data  analysis  and  interactive  data analysis  by  Miles  and  Huberman  to  formulate  the  strategy  to  be  achieved.  The  results  of  this study indicate that the strategy needed for Bank NTT to maintain or even increase credit income during  the  COVID-19  pandemic  is  through  mapping  its  debtors  who  are  in  the  restructuring period, focusing/prioritizing credit in low-risk sectors and avoiding the red line sector business, using digital banking for its services, requires debtors during the restructuring period to continue to make installments at the maturity date of the debtor not to be burdened with credit arrears and in July 2020 Bank NTT issued independent microloans program to improve people's welfare and increase Bank NTT income.
Keywords : Strategy, Credit Service, Covid 19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Akhir  tahun  2019,  tepatnya  pada  bulan Desember,  dunia  dihebohkan  dengan  kasus pneumonia  yang  etiologinya  belum  jelas, kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. China membedakan pneumonia pada 7 Januari 2020  sebagai  jenis  lain  yaitu Covid 19. Penegasan  pemberitahuan  mendesak  tentang pengobatan  pneumonia  dengan  alasan  yang tidak  jelas  telah  diberikan  oleh Wuhan Municipal  Health  Committee (Hanoatubun, 2020).  Infeksi  ini dapat  menyebar  ke manusia
dan  hewan,  yang  pada  umumnya  akan menyerang saluran pernapasan manusia dengan  diawali  efek  samping  influenza musiman  dan  dapat  menyebabkan  penyakit pernapasan parah (SARS) (Ren dkk., 2020) . Tentunya  pandemi covid 19  berdampak pula  pada  perekonomian  dunia  terkhususnya Indonesia. Asosiasi di seluruh dunia di bidang moneter, khususnya Aset Keuangan Dunia dan Bank  Dunia  mengantisipasi  bahwa  sebelum akhir  kuartal  pertama  tahun  2020,  ekonomi dunia akan memasuki penurunan yang direvisi secara signifikan (Liu dkk., 2020).
Pertumbuhan  ekonomi  global  dapat  merosot ke  negatif  2,8%  atau  dengan kata  lain  terseret hingga  6%  dari  pertumbuhan  ekonomi  global di  periode  sebelumnya  (Nasution  dkk.,  2020). Padahal,  kedua  lembaga  tersebut  sebelumnya telah  memproyeksi  ekonomi  global  di  akhir kuartal  I  tahun  2020  akan  tumbuh  pada persentase  pertumbuhan  sebesar  3%  (Carrillo- Larco & Castillo-Cara, 2020) dalam (Nasution dkk.,  2020).  Fenomena  horor  tersebut  terjadi karena munculnya virus baru yang menjangkit dunia  saat  ini  yaitu covid 19  (Nasution  dkk., 2020). Dilansir dari (Worldometer,
14/01/2022),  sebanyak  224  negara  sudah terpapar covid 19.
Bank Dunia
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia  tahun  ini  akan  tertekan  di  level  2,1 persen.  Penyebab  turunnya  pertumbuhan ekonomi tersebut karena merebaknya penyebaran covid 19  baik  di  dalam  negeri maupun di  luar  negeri.  Pertumbuhan  ekonomi negara  Indonesia  diprediksi  oleh  Bank Indonesia  (BI)  hanya  2,5  persen,  yang biasanya mencapai 5,02 persen.
Menurut (Fahrika & Roy, 2020) pengaruh pandemi virus covid 19 terhadap kondisi skala besar  Indonesia  dapat  dilihat  dari  beberapa kesempatan,  yaitu:  1)  April  2020,  sekitar  1,5 juta  pekerja  diberhentikan  atau  di  PHK (Pemberhentian  Hubungan  Kerja),  yaitu  1,2 juta  pekerja  berasal  dari  area  resmi,  265.000 dari  area  tidak  resmi;  2)  Daerah  penerbangan kehilangan sekitar Rp. 207 miliar, di antaranya Rp.  48  miliar  kehilangan  pendapatan  dari pesawat China; 3) Jumlah wisatawan berkurang 6.800 setiap hari, terutama wisatawan  dari  China;  4)  Perhimpunan  Hotel dan  Restoran  Indonesia  (PHRI)  menyatakan telah  terjadi  penurunan  penyewaan  hotel hingga 50% di Indonesia. Jadi ada pengurangan  lebih  dari  setengah  pendapatan pariwisata dibandingkan dengan tahun lalu; 5) Hotel,  restoran  maupun  pengusaha  ritel  yang juga  merupakan  penunjang  sektor  wisata  pun juga  akan  terpengaruh  dengan  adanya  virus Corona;  6)  Penyebaran  virus  corona  juga berdampak  pada  kawasan  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  (UMKM)  karena  ketika mengunjungi  tempat-tempat  liburan,  para  ini akan  membuat  permintaan  atau  pembelian oleh-oleh; 7)  Inflasi  pada  Maret  2020  adalah
2,96% tahun-ke-tahun, dengan kenaikan harga perhiasan  emas,  kenaikan  signifikan  pada beberapa  harga  pangan,  dan  penurunan  harga cabai  dan  tiket  pesawat ;  8)  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  menyatakan  bahwa  terjadi penurunan  pendapatan  retribusi  dari  daerah pertukaran,  kemudian  daerah  memberikan kontribusi  terbesar  kedua  dalam  pendapatan pajak,  dan  selanjutnya  migas  dan  nonmigas juga  mengalami  penurunan  karena  China adalah  pembeli  minyak  mentah  terbesar  serta produksi  China    seperti  batu  bara  dan  semen mengalami  penurunan  meskipun  faktanya China adalah produsen terbesar; 9) Virus covid 19  juga  berdampak  pada  investasi,  karena adanya jaringan para investor untuk melakukan kegiatan investasi, di  sisi lain para investor  menunda  investasi  karena  kurangnya permintaan .
Menurut  UU  No.10  Tahun  1998,  kredit adalah  suatu  penyediaan  uang  atau  tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak lain  yang  mewajibkan  peminjam  untuk mengembalikan  pinjaman  mereka  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  bunga(Yasman &  Afriyeni,  2019).  Penyusunan  kredit  dapat mendatangkan  keuntungan  dan  kerugian  bagi bank. Bahaya kredit yang paling mendasar dan tinggi terkait dengan fondasi moneter (Martini & Sari, 2020). Pandemi covid 19
menyebabkan  beberapa  bank  harus  dipelajari kembali  dalam  mengelola  hal  darurat  yang akan mempengaruhi perbankan (Husen Sobana dkk., 2021). Pemakaian dana cadangan bank  serta  risiko  kredit  bermasalah  (NPL) merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mencegah  risiko  perbankan  (Martini  &  Sari, 2020).
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) mulai melakukan  kegiatannya  sebagai  bank  pada tanggal  17  Juli  1962  berdasarkan  Surat Keputusan  Menteri  Keuangan  dan  Bank Sentral  No:BUM  9-13/II   tanggal  5  Februari 1962  tentang  Pemberian  Izin  Usaha  kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa
Tenggara  Timur,  dengan  kedudukan  tempat usaha  di  Kupang  Ibu  kota  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.
Dilansir dari rri.co.id,
Direktur Pemasaran  Kredit  Alexander  Riwu  Kaho selaku  Plt.  Direktur Utama  Bank  NTT  kepada awak  media  di  Kupang,  Kamis  (14/05/2020) menegaskan bahwa, terkait likuiditas, Management
Bank NTT berani menyampaikan  bahwa,  kondisi  bank  saat  ini sampai akhir tahun 2020 tetap aman dan sehat. Tabel 1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kredit Yang Diberikan (dalam jutaan) Kredit Diberikan 2016 2017 2018 2019 2020 Modal Kerja 1,573,025 1,807,399 1,897,204 2,318,534 2,324,611 Investasi 452,785 546,897 541,409 633,514 513,084 Konsumsi 5,271,602 5,641,097 6,330,978 7,255,268 7,884,360 JUMLAH 7,297,412 7,995,393 8,769,591 10,207,316 10,722,055 Kredit Produktif 2,025,810 2,354,296 2,438,613 2,952,048 2,837,695 Pendapatan Bunga 1,256,441 1,555,477 1,363,861 1,503,988 1,527,047
Sumber: PT BPD NTT Pusat Kota Kupang
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa jumlah  kredit  yang  diberikan PT  Bank Pembangunan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. Tahun  2016-2017  naik  sebesar  9,6%.  Tahun 2017-2018  naik  sebesar  9,7%.  Tahun  2018- 2019  naik  sebesar  16%.  Tahun  2019-2020 naik  sebesar  5%.  Walaupun  pemberian  kredit terus  meningkat  namun  pendapatan  bunga kredit terjadi fluktuasi. Tahun 2016-2017 naik sebesar  24%.  Tahun  2017-2018  turun  sebesar 12%.  Tahun  2018-2019  naik  sebesar  10%. Tahun  2019-2020  naik  sebesar  1,5%.  Tahun 2019-2020 PT  Bank  Pembangunan  Daerah Nusa Tenggara Timur tetap terjadi peningkatan  pendapatan  kredit  pada  masa pandemi covid 19,  tentunya  bank  NTT mempunyai  strategi  khusus  dalam  pelayanan kreditnya.
Berdasarkan  berita  yang  ditulis  (Olifia, 2021) , diawal  tahun  2021,  PT.   BANK  NTT menorehkan  prestasi  dengan  memperoleh predikat The  Big 9  Indonesia  GCG Award VI 2021,  Category:  BPD  BUKU  II  Asset  Rp.10 T–Rp.25 T Economic Review , yakni penghargaan  yang  dikemas  secara  Zoominar GCG  hari  Jumat,  5  Februari  2021  yang mengangkat  tema “Standardization  of  the implementation  of  sustainable  GCG  after  the pandemic Covid-19”. Dikarenakan Bank NTT tetap  mampu  mengukir  prestasi  sebagai  9 terbaik  pada  GCG  Award  VI  2021  tentunya Bank  NTT  mempunyai  strategi  khusus  pada
masa pandemi covid 19 sehingga tetap mampu mempertahankan perusahaannya.
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa jumlah  kredit  yang  diberikan PT  Bank Pembangunan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. Tahun  2016-2017  naik  sebesar  9,6%.  Tahun 2017-2018  naik  sebesar  9,7%.  Tahun  2018- 2019  naik  sebesar  16%.  Tahun  2019-2020 naik  sebesar  5%.  Walaupun  pemberian  kredit terus  meningkat  namun  pendapatan  bunga kredit terjadi fluktuasi. Tahun 2016-2017 naik sebesar  24%.  Tahun  2017-2018  turun  sebesar 12%.  Tahun  2018-2019  naik  sebesar  10%. Tahun  2019-2020  naik  sebesar  1,5%.  Tahun 2019-2020 PT  Bank  Pembangunan  Daerah Nusa Tenggara Timur tetap terjadi peningkatan  pendapatan  kredit  pada  masa pandemi covid 19,  tentunya  bank  NTT mempunyai  strategi  khusus  dalam  pelayanan kreditnya.
Berdasarkan  berita  yang  ditulis  (Olifia, 2021) , diawal  tahun  2021,  PT.   BANK  NTT menorehkan  prestasi  dengan  memperoleh predikat The  Big 9  Indonesia  GCG Award VI 2021,  Category:  BPD  BUKU  II  Asset  Rp.10
T–Rp.25 T Economic Review , yakni penghargaan  yang  dikemas  secara  Zoominar GCG  hari  Jumat,  5  Februari  2021  yang mengangkat  tema “Standardization  of  the implementation  of  sustainable  GCG  after  the pandemic Covid-19”. Dikarenakan Bank NTT tetap mampu mengukir prestasi sebagai 9
terbaik  pada  GCG  Award  VI  2021 tentunya  Bank  NTT  mempunyai  strategi khusus pada masa pandemi covid 19 sehingga tetap mampu mempertahankan perusahaannya.
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa jumlah  kredit  yang  diberikan PT  Bank Pembangunan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun. Tahun  2016-2017  naik  sebesar  9,6%.  Tahun 2017-2018  naik  sebesar  9,7%.  Tahun  2018- 2019  naik  sebesar  16%.  Tahun  2019-2020 naik  sebesar  5%.  Walaupun  pemberian  kredit terus  meningkat  namun  pendapatan  bunga kredit terjadi fluktuasi. Tahun 2016-2017 naik sebesar  24%.  Tahun  2017-2018  turun  sebesar 12%.  Tahun  2018-2019  naik  sebesar  10%. Tahun  2019-2020  naik  sebesar  1,5%.  Tahun 2019-2020 PT  Bank  Pembangunan  Daerah Nusa Tenggara Timur tetap terjadi peningkatan  pendapatan  kredit  pada  masa pandemi covid 19,  tentunya  bank  NTT mempunyai  strategi  khusus  dalam  pelayanan kreditnya.
Berdasarkan  berita  yang  ditulis  (Olifia, 2021) , diawal  tahun  2021,  PT.   BANK  NTT menorehkan  prestasi  dengan  memperoleh predikat The  Big 9  Indonesia  GCG Award VI
2021,  Category:  BPD  BUKU  II  Asset  Rp.10 T–Rp.25 T Economic Review , yakni penghargaan  yang  dikemas  secara  Zoominar GCG  hari  Jumat,  5  Februari  2021  yang mengangkat  tema “Standardization  of  the implementation  of  sustainable  GCG  after  the pandemic Covid-19”. Dikarenakan Bank NTT tetap  mampu  mengukir  prestasi  sebagai  9 terbaik  pada  GCG  Award  VI  2021  tentunya Bank  NTT  mempunyai  strategi  khusus  pada masa pandemi covid 19 sehingga tetap mampu mempertahankan perusahaannya.
Menurut  beberapa  penelitian  terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mrp & Dalimunte,  2021)  tentang  Strategi  Bank Dalam  Mengatasi Non  Performing  Financing (NPF)  Pada  Masa  Pandemi Covid 19  (Studi
Kasus Bank Sumut Capem Karya) menyatakan  bahwa  terdapat  5  (lima)  strategi bank  dalam  mengatasi Non  performing Financing (NPF) yaitu: penagihan, restrukturisasi,  jual  aset  secara  suka  rela, lelang  dan  hapus  buku.  Sedangkan  menurut penelitian  terdahulu  oleh  (Habibah,  2020)
tentang  Tantangan  Dan  Strategi  Perbankan Syariah  Dalam  Menghadapi Covid -19  juga terdapat  5  (lima)  strategi  bank  dalam  masa pandemi covid -19. Pertama, perbankan syariah melakukan  mitigasi  risiko  dengan  cara restrukturisasi  pinjaman  dengan  memilih secara hati-hati nasabah yang layak pembiayaannya direstrukturisasi. Kedua, memilih  sektor  usaha  yang  masih  eksis  dan berkembang  di  masa  pandemi.  Ketiga,  fokus mengembangkan digital  banking dan online banking . Keempat, bank melakukan pendampingan  kepada  nasabahnya  terutama UMKM untuk tetap bisa membayar kewajibannya.  Kelima,  melakukan digital marketing .
Berdasarkan  uraian  di  atas  PT  Bank Pembangunan  Daerah  Nusa  Tenggara  Timur tetap  mengukir  prestasi  pada  masa  pandemi sehingga  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  “Strategi  Bank  NTT Melayani  Kredit  Dalam  Masa  Pandemi Covid 19”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “bagaimana  strategi  bank  NTT melayani  kredit  pada  masa  pandemi covid 19?”

## TINJAUAN PUSTAKA

## KAJIAN TEORI Teori Kontingensi (Contigency Theory)
Menurut Ghozali (2020) teori kontingensi adalah teori organisasi yang mengklaim bahwa tidak  ada  cara  terbaik  untuk  mengatur korporasi, memimpin perusahaan, atau membuat  keputusan.  Sebaliknya,  tindakan optimal  adalah  bergantung  (tergantung)  pada situasi internal dan eksternal.

## Strategi
Menurut Sumarnas (2010) strategi merupakan  tindakan  yang  bersifat  senantiasa meningkat  atau incremental dan  terus- menerus,  serta  dilakukan  berdasarkan  sudut pandang  tentang  apa  yang  di  harapkan  oleh para pelanggan di masa datang. Strategi secara umum  adalah  proses  penentuan  rencana  para pemimpin  puncak  yang  berfokus  pada  tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan  suatu  cara  atau  upaya  bagaimana
agar tujuan tersebut dapat dicapai. Berdasarkan definsi-definisi tersebut mengenai  pengertian  strategi,  terdapat  dua prespektif  yang  diungkapkan  oleh  Stoner  dan Wankel (2008) dalam (Jumanah, 2019), yaitu: “Strategi  dapat  disoroti  sekurang– kurangnya dari  dua  prespektif  yang  berbeda,  yaitu  dari prespektif mengenai apa yang hendak dilakukan  oleh  sebuah  organisasi  dan  yang kedua  dari  apa  sesungguhnya  dilakukan  oleh sebuah  organisasi,  baik  tindakannya  sejak semula  memang  disengaja  atau  tidak.  Dari prespektif  pertama,  strategi  didefinisikan sebagai  program yang  luas  untuk  menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan  misinya.  Dari  prespektif  yang kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu”.

## Karakteristik Strategi
Hayes  dan  Wheelwright  (2008:162) dalam (Jumanah, 2019) telah mengidentifikasi lima sifat pokok strategi yaitu:
1. Waktu
Pada umumnya kata strategi
digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi  waktu  dalam  arti  yang  luas,  baik waktu  yang  dicapai  untuk  melaksanakan kegiatan  tersebut  maupun  waktu  yang digunakan untuk mengamati dampaknya.
2. Dampak Akibat  yang  ditimbulkan  karena mengikuti  strategi  tertentu  belum  terlihat jelas  sekalipun  dalam  jangka  waktu  yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
3. Pemusatan upaya Sebuah  strategi  yang  efektif  biasanya memerlukan  pemusatan  kegiatan  sempit, upaya,  atau  perhatian  terhadap  rentang sasaran yang sempit.
4. Pola–pola keputusan Keputusan-keputusan harus saling menunjang,  mengikuti  suatu  pola  yang konsisten.
5. Daya meresap Sebuah  strategi  mencakup  spektrum aktivitas yang luas.
Strategi Pelayanan
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa perbankan, keunggulan bersaing  sering  diupayakan  dalam  bentuk pelayanan  yang  unggul.  Menurut  Wahles (1994:230)  dalam  (Crissanti,  2020),  strategi yang  tepat  dan  akurat  dalam  kualitas  layanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keunggulan  bersaing  bila  direncanakan  dan diimplementasikan  dengan  tepat.  Dalam  jasa bank,  kualitas  produk  yang  diukur  adalah kualitas layanan (Crissanti, 2020). Parasuraman,  dkk  (1990)  dalam  Crissanti (2020),  kualitas  pelayanan  sebagai  layanan yang  diterima  konsumen  telah  sesuai  dengan harapan  konsumen  akan  kualitas.  Dalam  hal ini, untuk mengetahui apakah  kualitas pelayanan  yang  diterima  konsumen  telah sesuai  dengan  harapan  konsumen,  didapatkan melalui  angket  ataupun  wawancara  mengenai komplain  konsumen  (Crissanti,  2020).  Hal pokok  yang  mendasari  kualitas  pelayanan adalah  indikator-indikatornya  yang  dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan,  tanpa  memandang  jenis  layanan. Kualitas  jasa  dapat  didefinisikan  sebagai perbedaan  antara  harapan  atau  keinginan dengan persepsi konsumen (Parasuraman, dkk 1990) dalam(Crissanti, 2020).
Berry  dan  Parasuraman  (1991:16)  dalam (Crissanti,  2020)  menyatakan  terdapat  lima dimensi  atau  ukuran  kualitas  jasa  atau pelayanan,  yaitu: tangible (fisik), reliability (keandalan), responsiveness (cepat  tanggap), assurance (kepastian),  dan emphaty (empati). Lima  dimensi  dalam  kualitas  layanan  yaitu tangible (fisik)  yaitu  menyangkut  lingkungan fisik dan gambaran fisik dari suatu jasa dalam hal  ini  misalnya,  kondisi  gedung,  peralatan yang disediakan, lahan parkir, serta penampilan  dari  para  karyawan  (Crissanti, 2020). Reliability (kehandalan)  menyangkut konsistensi  dari  performance  dan  dapat dipercaya,  misalnya  kemampuan  karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen(Crissanti,  2020). Responsiveness (cepat  tanggap)  menyangkut  kemauan  atau kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan,  hal  ini  dapat  juga  menyangkut ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan (Crissanti,  2020). Assurance (kesiapan)  yaitu pengetahuan,  kesopansantunan,  kemampuan
para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan    dan  yang  terakhir emphaty (empati),  yaitu  perhatian  secara  individual yang  diberikan  perusahaan  kepada  pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan  serta  kemampuan  karyawan  untuk berkomunikasi  dengan  pelanggan  (Crissanti, 2020).

## Strategi Pelayanan Perbankan
Lovelock dalam (Andespa, 2016), kualitas  pelayanan  sebagai:  kualitas  adalah derajat  keunggulan  yang  dimaksudkan,  dan pengendalian  variabilitas  dalam  mencapai keunggulan  itu,  dalam  memenuhi  kebutuhan pelanggan,  sedangkan  Musselmen  dalam (Andespa,  2016),   kualitas  pelayanan  sebagai: layanan  pelanggan dan  tingkat kualitas  adalah sejauh  mana  layanan  memenuhi  spesifikasi manajemen dan harapan pelanggan.

## Kredit
Menurut  Kent  (1990)  dalam  Abdullah dan  Wahjusaputri  (2018),  kredit  adalah  hak untuk menerima pembayaran  kewajiban untuk melakukan  pembayaran  pada  waktu  diminta, atau  pada  waktu  yang  akan  datang,  karena penyerahan barang-barang sekarang.
Pengertian  pinjaman  (kredit)  menurut undang-undang  republik  Indonesia  nomor  10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Yasman & Afriyeni, 2019).

## Pelayanan Kredit
Penilaian  seluruh  aspek  dikenal  dengan nama  studi  kelayakan  usaha  yang  sering digunakan  untuk  proyek-proyek  yang  bernilai besar dan dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang dinilai terdiri dari:
a. Aspek Yuridis/Hukum
b. Aspek Pemasaran
c. Aspek Keuangan
d. Aspek Teknis/Operasi
e. Aspek Sosial Ekonomi
f. Aspek Amdal Menurut  Abdullah  dan  Wahjusaputri
(2018:120) perbedaan prosedur pemberian dan penilaian  kredit  oleh  dunia  perbankan  secara umum  antar  bank  yang  satu  dengan  bank lainnya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan  antara  pinjaman  perseorangan dengan  pinjaman  oleh  suatu  badan  hukum, kemudian  ditinjau  dari  segi  tujuannya  apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan  dijelaskan  prosedur  pemberian  kredit oleh badan hukum sebagai berikut:
a. Berkas-berkas
b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
c. Wawancara
d. Di Tempat e. Keputusan-Kredit f. Penandatanganan Akta Kredit
g. Realisasi Kredit
Menurut  Abdullah  dan  Wahjusaputri (2018:123)  sepandai-pandainya  menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan masih ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:
a. Pihak Perbankan
b. Pihak Nasabah
Pihak bank perlu melakukan penyelamatan  kredit  macet,  sehingga  tidak akan  menimbulkan  kerugian.  Penyelamatan yang  dilakukan  bisa  dengan  memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian  terutama  bagi  kredit  yang mengalami  musibah.  Menurut  Abdullah  dan
Wahjusaputri (2018:123)
penyelamatan terhadap  kredit  macet  dilakukan  dengan  cara sebagai berikut:
a. Rescheduling
b. Reconditioning
c. Restructuring
d. Kombinasi
e. Penyitaan Jaminan

## Pandemi Covid 19
Menurut  (Radhitya  dkk.,  2020)  pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa  negara  atau  benua,  dan  pada umumnya  menjangkiti  banyak  orang.  Dunia
mengalami permasalahan penyebaran pandemi covid 19.  Corona  Virus  Disease  ( COVID -19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus  versi  baru  yang  ditemukan  pada akhir 2019 lalu sebagian besar gangguan yang dialami  oleh  individu  yang  terinfeksi  virus COVID -19 akan mengalami penyakit pernapasan  ringan  hingga  sedang  dan  sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus (Sampurno dkk., 2020). Persentase
penularannya  lebih  cenderung  pada  individu usia  lanjut  dan mereka  yang  memiliki  riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes,  penyakit  pernapasan  kronis,  dan kanker. di mana lebih cenderung mengembangkan  infeksi  virus COVID -19 menjadi penyakit yang lebih serius (Sampurno dkk., 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif  yang  berfokus  pada  strategi  bank NTT  melayani  kredit  pada  masa  pandemi covid 19.  Jenis  data  yang  di  gunakan  adalah data  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  sumber data  yang  di  gunakan  adalah  data  primer  dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  yang  dilakukan  pada  empat divisi kredit Bank NTT.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data triangulasi  dan  teknik  analisis  data  interaktif miles  dan  huberman  yang  terdiri  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  strategi  bank  NTT  yang  dapat dilakukan  selama  pandemi  covid  19  yaitu:  1) Bank  harus  mengelola  mitigasi  risiko  dengan tepat. Pada masa pandemi covid 19 pemberian kredit  dilakukan  dengan  lebih  hati-hati dibanding  sebelum  pandemi covid 19  dengan cara  restrukturisasi  kredit  dengan  memilih secara  hati-hati  debitur  yang  pembiayaannya layak direstrukturisasi serta melakukan mapping pada  debitur.  Hal  ini  sesuai  dengan strategi  yang  disampaikan  Habibah  (2020) berkaitan strategi bank di masa pandemi covid 19.  2)  Sektor  usaha  yang  terdampak  pandemi
covid 19 (red line business) seperti perhotelan dan transportasi dibatasi dulu untuk sementara. Lebih difokuskan/diprioritaskan pada segmen- segmen  pasar  yang  tidak  terdampak  pandemi covid 19 atau low risk seperti pemberian kredit pada ASN, rumah sakit dan alat medis karena tidak terdampak covid 19  dalam hal pendapatannya. Sedangkan  untuk sektor produktif  difokuskan  pada  kontrak  pekerjaan dari  pemerintah  pada  kontraktor  yang  sudah ada  dananya  namun  belum  tersalurkan.  Hasil penelitian ini sesuai dengan yang disampaikan Habibah (2020) menyatakan tentang menghindari sektor usaha yang terdampak dan memberi  pada  sektor  usaha  yang  masih  eksis.
3) Digital  banking. Strategi  yang  dilakukan bank  NTT  juga  adalah  dengan  membuat aplikasi  b’pung mobile agar  pelayanan  dapat dilakukan  secara online ketika  realisasi  baru offline .  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang disampiakan  oleh  Habibah  (2020)  berkaitan dengan digital  banking yang  menyatakan bahwa  proses digital  banking harus  berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus menerus. Namun, tidak semua produk dan jasa harus  menggunakan digital  banking ,  terdapat bisnis  inti  yang  masih  membutuhkan  fungsi oleh unsur manusia. 4) Bank NTT mewajibkan debitur  pada  masa  restrukturisasi  untuk  tetap melakukan  angsuran  berapapun  jumlahnya sehingga  pada  saat  jatuh  tempo  debitur  tidak diberatkan dengan tunggakan yang menumpuk. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang  disampaikan  (Habibah,  2020)  tentang restrukturisasi.    5)  Bulan  Juli 2020 bank  NTT mengeluarkan  skim  kredit  yang  namanya kredit mikro merdeka dengan semboyan cepat, mudah  dan  murah.  Cepat  disini  adalah pelayananya  1  hari  saja,  mudah  itu  adalah dokumen asdministrasi tidak banyak persyaratan  kepada  calon  debitur  atau  debitur itu  kemudian  tidak  ada  jaminan,  murah  itu suku bunganya 0%. Hasil penelitian ini sesuai dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Habibah (2020)  tentang  bank  harus  inovatif  dan  kretif. 6)  Bank  NTT  melakukan  pembentukan ekosistem pada debitur-debitur bank NTT agar memudahkan  kegiatan  bisnisnya,  dengan menggunakan off taker. Off taker itu misalkan kita  punya  debitur  petani,  jadi  ketika  masa panen off taker beli semua langsung bayar saat
itu  untuk  langsung  disalurkan  pada  jaringan dari off  taker. Hasil  penelitian  ini  sesuai dengan  teori  yang dikemukakan oleh  Habibah (2020)  yang  menyatakan  bahwa  bank  dapat membantu pelaku UMKM (debitur) binaannya untuk terhubung dengan ekosistem.
Dari  keenam  strategi  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  strategi off  taker ,  wajib melakukan angsuran pada masa restrukturisasi dan  kredit  mikro  merdeka  lah  yang  paling berdampak baik pada masa pandemi covid 19.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat enam  strategi  bank  NTT  melayani  kredit dalam  masa  pandemi covid 19. Pertama,  bank NTT  melakukan  mitigasi  risiko  dengan  tepat serta  restrukturisasi  serta mapping terhadap debitur  yang  mengajukan  permohonan  atau sudah dalam masa restrukturisasi. Kedua, bank NTT  menghindari red  line  business dan  lebih memprioritaskan kredit pada sektor yang tidak terdampak  pandemi covid 19  atau low  risk . Ketiga, Digital  banking, dengan  membuat aplikasi  b’pung mobile .  Keempat,  bank  NTT juga mewajibkan debitur pada masa restrukturisasi untuk tetap melakukan angsuran  berapapun  jumlahnya.  Kelima,  bank NTT mengeluarkan skim kredit yang namanya kredit  mikro  merdeka.  Keenam,  Bank  NTT melakukan  pembentukan  ekosistem  pada debitur-debitur  bank  NTT  agar  memudahkan kegiatan  bisnisnya,  dengan  menggunakan off taker.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  dilakukan,  maka  peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1.  Bagi  bank  NTT,  agar  ditingkatkan  lagi pengelolaan  sektor  kredit  Bank  NTT melalui  pengembangan  strategi-strategi pelayanan  kredit  Bank  NTT  dengan meningkatkan  lagi  pemakaian  aplikasi b’pung mobile yang  masih  kurang  dipakai pada  kantor  cabang  pada  daerah-daerah. Serta  dari  strategi  yang  ada  dapat dikembangkan  lagi  menjadi  lebih  efektif dan  efisien  serta  melakukan  promosi  agar lebih  dikenal  lagi  oleh  masyarakat  luas agar  semakin  banyak  yang  tertarik  dan dapat  menjadi  nasabah  atau  debitur  dari bank NTT.
2. Bagi  penelitian  selanjutnya,  diharapkan peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan penelitian  terhadap  strategi  pelayanan kredit  perbankan  dalam  masa  pandemi covid 19 pada objek penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Crissanti,  I.  D.  (2020).  Irene  Dian  Crissanti.
Strategi Membangun Kualitas Pelayanan Perbankan Untuk Menciptakan Kepuasan Nasabah Berorientasi Loyalitas  Pada  Bri  Cabang  Semarang Patimura , 274–282. Fahrika,  A.  I.,  &  Roy,  J.  (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia  dan  respon  kebijakan  yang ditempuh . 2 , 206–213.
Habibah, N. F. (2020). Tantangan dan Strategi Perbankan  Syariah  dalam  Menghadapi Covid-19. Jurnal Ekonomi Dan
Perbankan  Syariah  (IQTISHODIAH) ,
2 (1), 1–9.
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid  –  19
Terhadap  Perekonomian  Indonesia. E- Jurnal Manajemen Universitas Udayana ,
2 (11), 2716–4446. Husen Sobana, D., Quraisyn, A.,
Kusumawadani,  A.,  Hermawati,  D., Layusa,  N., Nurul Putri, P.,  Habibah, S., &  Nur  Agustin,  W.  (2021). Analisis Risiko  Operasional  Bank  Bri  Kantor Cabang  Cianjur  Pada  Masa  Pandemi COVID-19 .
Jumanah,  N.  S.  dan.  (2019).  Strategi Peningkatan  Pad  Melalui  Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten  Tahun  Anggaran  2018. Journal of  Chemical  Information  and  Modeling ,
53 (9), 1689–1699.
Liu,  W.,  Yue,  X.  G.,  &  Tchounwou,  P.  B.
(2020).  Response  to  the  COVID-19 Epidemic:  The  Chinese  Experience  and Implications for Other Countries. International  journal  of  environmental research  and  public  health. International Journal  of  Environmental  Research  and Public Health , 17 (07), 2304-undefined.
Martini,  T.,  &  Sari,  N.  (2020). Credit  Risk Management  At  Bank  Bengkulu  Main
Branch  During  Covid-19  Pandemic . 10 , 29–42.
Mrp,  S.  R.,  &  Dalimunte,  A.  A.  (2021). Strategi  Bank  Dalam  Mengatasi  Non Performing  Financing  (Npf)  Pada  Masa Pandemi  Covid  19  (Studi  Kasus  Bank Sumut Capem Karya). Al Kharaj Journal Of  Islamic  Economics  and  Business , 03 Nomor 0 , 6.
Nasution,  D.  A.  D.,  Erlina,  E.,  &  Muda,  I.
(2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 5 (2), 212. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313
Olifia.  (2021).  Bank  NTT  Juara  GCG  2021,
Sukses  Terapkan  GCG  Di  Manajerial Bank. EconomicReview .
Radhitya,  T.  V.,  Nurwati,  N.,  &  Irfan,  M. (2020).  Dampak  Pandemi  COVID-19 Terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah
Tangga. Jurnal  Kolaborasi  Resolusi Konflik , 2 (2), 111. https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119 Ren, L. L., Wang, Y. M., Wu, Z. Q., Xiang, Z. C., Guo, L., Xu, T., Jiang, Y. Z., Xiong, Y.,  Li,  Y.  J.,  Li,  X.  W.,  Li,  H.,  Fan,  G. H.,  Gu,  X.  Y., Xiao,  Y.,  Gao,  H.,  Xu,  J. Y.,  Yang,  F.,  Wang,  X.  M.,  Wu,  C.,  …
Wang,  J.  W.  (2020).  Identification  of  a novel coronavirus causing severe pneumonia  in  human:  a  descriptive study. Chinese  Medical  Journal , 133 (9), 1015–1024.  https://doi.org/10.1097/CM9 .0000000000000722
RONI  ANDESPA.  (2016).  Strategi  pelayanan bank  konvensional  dan  syariah:  prioritas pelayanan  fisik  dan  empati. Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan , 1 (2), 143–159.
Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam,  M.  A.  (2020).  Budaya  Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan
Pandemi  COVID-19. SALAM:  Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.1521 0 Worldometer.  (2022). Reported  Cases  and Deaths by Country or Territory . Worldometer.
Yasman,  R.,  &  Afriyeni,  A.  (2019). Prosedur Pemberian  Kredit  Pada  Pt.  Bank Pekreditan Rakyat (Bpr) Jorong Kampung Tangah (Jkt) Pariaman Cabang Padang . 7 , 1–9. https://doi.org/10.31219/osf.io/c5ufr

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH TIMOR TENGAH UTARA

## Maria Ursula Tani’i
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana merrytanii25@gmail.com Minarni Anaci Dethan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Minarni.dethan@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Komitmen  Organisasi, Personal  Cost , Reward ,  dan Sikap  Berperngaruh  secara  parsial  dan  simultan  terhadap  niat  pegawai  pemerintah  daerah  dalam melakukan  tindakan whistleblowing .  Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Deskriptif  Kuantitatif.  Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner pada 446 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis  linear  berganda.  Hasil  analisis  menunjukan  (1)  Komitmen  Organisasi  tidak  berpengaruh terhadap  niat  pegawai  melakukan  tindakan whistleblowing (2) Personal  cost berpengaruh  terhadap  niat pegawai  melakukan  tindakan whistleblowing (3) Reward tidak  berpengaruh  terhadap  niat  pegawai melakukan  tindakan whistleblowing (4)  Sikap  berpengaruh  terhadap  niat  pegawai  melakukan  tindakan whistleblowing (5) Komitmen Organisasi dan Reward tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pegawai melakukan  tindakan whisltleblowing dan Personal  Cost dan  Sikap  berpengaruh  signifikan  terhadap  niat pegawai melakukan tindakan whistleblowing .
Kata Kunci: Whistleblowing, Komitmen Organisasi, Personal Cost, Reward, Sikap

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  Organizational  Commitment,  Personal  Cost,  Reward,  and Attitude  of  Influence  partially  and  simultaneously  on  the  intentions  of  local  government  employees  in carrying  out  whistleblowing  actions.  This  type  of  research  is  quantitative  descriptive  research.  Data obtained by distributing questionnaires to 446 respondents. The data analysis technique used is multiple linear  analysis.  The  results  of  the  analysis  show  (1)  Organizational  Commitment  has  no  effect  on employee intentions to take whistleblowing actions (2) Personal cost affects employee  intentions to take whistleblowing actions (3) Rewards do not affect employee intentions to take whistleblowing actions (4) Attitude  affects  employee  intentions  to  take  action  whistleblowing  (5)  Organizational  Commitment  and Rewards have no significant effect on employees' intentions to take whistleblowing actions and Personal Costs and Attitudes have a significant effect on employees' intentions to take whistleblowing actions.
Keywords: Whistleblowing, Organizational Commitment, Personal Cost, Reward, Attitud

## PENDAHULUAN
Perubahan yang terjadi pada masa sekarang merupakan  dampak  dari  kemajuan  teknologi yang  mempermudah  manusia  melakukan  segala sesuatu.  Era  tersebut  di  pandang  makin berkembang  dalam  berbagai  sektor,  salah satunya  pada  bidang  ekonomi.  Bidang  ekonomi yang terjadi baik di sektor privat maupun publik dapat dicegah dengan mengungkapkan kecurangan  yang  terjadi  menurut  Albercth (2014)  ada  dua  faktor  yang  bisa  mencegah kecurangan.  Faktor  yang  pertama  yakni  budaya kejujuran  harus  diciptakan,  dan  keterbukaan informasi dan dukungan kepada pegawai. Faktor yang  kedua  yakni  meminimalisir  celah  untuk melakukan kecurangan dana memberikan hukuman bagi setiap pelaku kecurangan dengan. Sedangkan  menurut  Zimbelman et  al. ,  (2017) salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk mencegah  kecurangan  itu  adalah  dengan menetapkan  sistem  pengendalian  yang  baik, menghambat  terjadinya  kolusi,  pengawasan terhadap  pegawai  dan  memberikan  saluran telekomunikasi  terkait  pelaporan  kecurangan yang baik, menciptakan gambaran hukum terkait tindakan kecurangan, dan melakukan pemeriksan secara proaktif.
Maraknya  tindakan  kecurangan  juga  sering terjadi,  khususnya  pada  sektor  pemerintahan. Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Association  of  Certified  Fraud  Examiners (2019) mengemukakan bahwa sektor pemerintahan  berada  pada  urutan  kedua  dengan jenis  industri  yang  dirugikan  oleh  kecurangan sebesar  31,9%.  Presentase  yang  besar  ini  terjadi karena  masih  banyak  tindakan  yang  belum terdeteksi dan diketahui secara saksama.
Kecurangan  laporan  keuangan  juga  dapat terjadi  karena  dipengaruhi  oleh  kurangnya penerapan whistleblowing yang baik. Whistleblowing (meniup  peluit)  adalah  suatu tindakan  pengungkapan  kepada  pihak  internal (manajemen  yang  lebih  tinggi)  atau  kepada pihak eksternal yang berwenang dan/atau kepada publik  tentang  adanya  suatu  yang  dipercaya sebagai perilaku yang tidak etis,  tidak bermoral, serta melanggar hukum yang dapat menimbulkan  kerugian  terhadap  pemangku kepentingan  maupun  organisasi.  Pihak  yang melakukan  pelaporan  atas  perbuatan  tidak  etis tersebut dinamakan dengan whistleblower
(Dianingsih  and  Pratolo,  2018).  Di  Indonesia, Pedoman  umum whistleblowing  system telah resmi  diterbitkan  pada  tahun  2008  oleh  Komite Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG). Dorongan  diterbitkannya  pedoman  ini  yaitu dengan  adanya  penelitian  dari Institude  of Business  Ethics pada  tahun  2007  yang menyebutkan bahwa setidaknya satu dari  empat orang  dalam  organisasi  mengetahui  adanya tindak  kecurangan,  tetapi  sebanyak  52%  dari orang  tersebut  lebih  memilih  untuk  diam  dan tidak melakukan apapun.
Penerapan sistem whistleblowing di Indonesia  terbilang  cukup  baik,  skor  Indeks Persepsi Korupsi ( Corruption Perception Index- CPI )  Indonesia  terus  membaik  dari  tahun  ke tahun. Tahun 2020, skor CPI Indonesia naik dua poin  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  40  dan berada  di  posisi  85  dari  180  negara.  Hasil penilaian  ini  menunjukkan  bahwa  presepsi korupsi  Indonesia  mulai  cukup  membaik  bila dibandingkan  dengan  tahun  2019,  Indonesia mendapatkan kenaikan dua poin.
Penerapan whistleblowing berhasil mengungkap beberapa kasus korupsi di Indonesia,  salah  satunya  adalah  kasus  “papa minta  saham”  yang  terjadi  pada  tahun  2015. Kasus  ini  berawal  dari  seorang  Menteri  Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  bernama Sudirman  Said  yang  melaporkan  Ketua  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Setya  Novanto  ke Majelis  Kehormatan  DPR  atas  dugaan  terkait permintaan  saham  PT  Freeport  Indonesia dengan  mencatut  nama  Presiden  Joko  Widodo. Setya  Novanto  juga  memeras  20%  saham perseroan  dan  meminta  jatah  sebesar  49% saham  dari  proyek  Pembangkit  Listrik  Tenaga Air  (PLTA)  Urumuka,  Papua  pada  PT  Freeport Indonesia.  Berdasarkan  kasus  tersebut,  Setya Novanto  telah  melanggar  kode  etik  dan diberhentikan  dari  jabatannya  sebagai  Ketua DPR periode 2014-2019.
Komitmen  organisasi,  diartikan  seorang pekerja  mengidentifikasi  sebuah  organisasi, tujuan  serta  harapannya  untuk  tetap  menjadi anggota.  Kebanyakan  riset  telah  berfokus  pada keterlibatan emosi pada organisasi dan kepercayaan  terhadap  nilai  –  nilainya  sebagai ‘standar emas’ bagi komitmen pekerja. Colquitt, dkk  (dalam  Wibowo  2016:430)  mendefinisikan komitmen  organisasional  sebagai  keinginan
pada  sebagian  pekerja  untuk  tetap  menjadi anggota organisasi.
Personal  cost  adalah  pandangan  pegawai terhadap  risiko  pembalasan/balas  dendam  atau sanksi  dari  anggota  organisasi,  yang  dapat mengurangi  minat  pegawai  untuk  melaporkan wrongdoing  (Schultz et  al. ,  1993).  Risiko pembalasan  ini  dapat  berupa  penolakan  dari rekan  kerja,  mutasi  ke  bagian  lain,  penolakan kenaikan  gaji,  penilaian  kinerja  yang  tidak  adil (dinilai  memiliki  kinerja  yang  rendah),  bahkan bentuk yang ekstrim adalah pemberhentian kerja (Curtis,  2006).  Tindakan  pembalasan  dendam dan  sejenisnya,  atau  sanksi  yang  dijatuhkan atasan  atau  rekan  kerja  terhadap  whistleblower dianggap  menjadi  faktor  bagi  pegawai  untuk melakukan tindakan whistleblowing.
Dicky  Saputra  (2017),  Reward  merupakan suatu  motivasi  bagi  pegawai  dalam  melakukan pekerjaannya.  Suatu  sistem  imbalan  yang  baik adalah  sistem  yang  mampu  menjamin  kepuasan para  pegawai  perusahaan  yang  pada  gilirannya memungkinkan perusahaan memperoleh, memelihara,  dan  mempekerjakan  sejumlah orang  yang  dengan  berbagai  sikap  dan  perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan perusahaan.
Sikap  sebagai  pola  perilaku,  tendensi  atau kesiapan antisipatif, presdisposisi untuk menyesuiakan  diri  dalam  situasi  sosial,  atau secara  sederhana,  sikap  adalah  respons  terhadap stimuli  sosial  yang  telah  terkondisikan.  Dapat dikatakan  bahwa  kesiapan  yang  dimaksudkan merupakan  kecenderungan  potensial  untuk bereaksi  dengancara  tertentu  apabila  individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons.
Suatu  organisasi  penting  untuk  dilakukan pemahaman  terhadap  faktor-faktor  yang  dapat memengaruhi  intensi  pegawai  dalam  melakukan tindakan whistleblowing sehingga dapat dirancang  suatu  sistem whistleblowing yang lebih  efektif.  Partisipasi  dari whistleblower juga sangatlah  penting  terhadap  efektifitas  sistem whistleblowing tersebut.  Karena  sistem  tidak akan berjalan dan bermanfaat untuk kelangsungan kebaikan organisasi jika tidak ada pegawai  yang  memanfaatkan  sistem  tersebut untuk  melaporkan  adanya  tindak  kecurangan (Dianingsih and Pratolo, 2018).
Ada  beberapa  faktor  yang  membuat sesorang  itu  tidak  berminat  untuk  melakukan whistleblowing.
Menurut penelitian Liyanarachchi  dan  Newdick  (2009)  bahwa personal  cost dapat  mempengaruhi  orang  untuk melaporkan suatu kecurangan atau pelanggaran. Sedangkan  menurut  Bagustianto  dan  Nurkholis (2015)  menyatakan  bahwa bahwa personal  cost tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  minat pegawai  negeri  sipil  dalam  melaporkan  tindak kecurangan atau pelanggaran. Komitmen organisasi  itu  juga  dapat  mempengaruhi individu  untuk  melaporkan  suatu  pelanggaran yang  ada  di  dalam  suatu  organisasi.  Menurut penelitian Bagustianto dan Nurkholis komitmen organisasi  berpengaruh  positif  terhadap  minat PNS melakukan tindakan whistleblowing . Menurut  penelitian  Givani  (2016)  pemberian reward akan meningkatkan niat untuk melaporkan kecurangan ( whistleblowing ) namun juga meningkatkan risiko adanya laporan palsu.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Park  dan Blenkinsopp  (2009)  dan  Winardi  (2013) menggunakan  kerangka theory  of  planned behavior dari  Ajzen  (1991)  untuk  menjelaskan faktor-faktor  individual  yang  membentuk  minat whistleblowing .  Salah  satu  faktor  individual tersebut  adalah  sikap  terhadap whistleblowing (attitude towards whistleblowing ) yang menurut dua  penelitian  tersebut  memiliki  pengaruh positif terhadap minat whistle-blowing . Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah  satu  kabupaten  dengan  jumlah  tindakan kecurangan  yang  terbilang  cukup  banyak,  salah satunya  Seperti  kasus  yang  diangkat  dari Kompas.com  pada  tahun  2015  yang  dimana merupakan  kasus  yang  dilaporkan  oleh  salah satu  ormas  di  kabupaten  TTU  karena  dianggap sebagai  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan oleh pejabat di  Dinas PKO.  Tindakan kecurangan  yang  dilaporkan  oleh  organisasi masyarakat  ini  adalah  penyalahgunaan  dana alokasi  khusus  di  bidang  pendidikan  sebesar 47,5  Miliar  yang  berdampak  jaksa  menahan  9 orang  sebagai  tersangka  dari  kasus  ini.  Dari uraian  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti mengambil  judul  untuk  penelitian  ini  dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Niat  Pegawai  Pemerintah Daerah untuk Melakukan Tindakan
Whistleblowing (Studi Kasus Pada
Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara)”.

## KAJIAN TEORITIS
1. Theory of Planned Behavior
Teori  ini  merupakan  teori  psikologi  yang berusaha  menjelaskan  hubungan  antara  sikap dengan  perilaku.  Teori  ini  membuktikan  bahwa niat  ( intention) lebih  akurat  dalam  memprediksi perilaku  aktual.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan Theory  of  Planned  Behavior tersebut  niat dijadikan sebagai faktor utama dalam memprediksi
tindakan whistleblowing seseorang.
Menurut  Ajzen  (1991)  Teori  Perilaku Terencana  ( theory  of  planned  behaviour ) mendefinisikan  sikap  sebagai  jumlah  dari perasaan  (afeksi)  yang  dirasakan  seseorang untuk  mendukung  atau  menolak  suatu  objek yang  dihadapi  dan  perasaan  yang  dirasakan tersebut  diukur  dengan  skala evaluative seperti baik  atau  buruk,  setuju  atau  tidak  setuju  dan penting  atau  tidak  penting.  Terdapat  tiga  tipe keyakinan  dasar  yang  digunakan  oleh  Ajzen (1991) untuk mengukur intention whistleblowing seseorang.
2. Whistleblowing
Peters  dan  Branch  (1972)  mendefinisikan whistleblowing sebagai  suatu  pengungkapan oleh  karyawan  mengenai  suatu  informasi  yang diyakini  mengandung  pelanggaran  hukum, peraturan,  pedoman  praktis  atau  pernyataan professional,  atau  berkaitan  dengan  kesalahan prosedur,  korupsi,  penyalahgunaan  wewenang, atau  membahayakan  publik  dan  keselamatan tempat  kerja.  Menurut  Zimbleman  (2017:453), program whistleblowing yang  baik  merupakan salah  satu  alat  pencegahan  kecurangan  yang paling efektif.
Pelaporan  pelanggaran  ( Whistleblowing ) adalah pengungkapan tindakan atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan  lain  yang  dapat  merugikan  organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh  karyawan  atau  pimpinn  organisasi  atau lembaga lainnya dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia
( confidential ) (Tuanakotta and Theodorus, 2018) 3. Pegawai Negeri Sipil
Menurut Undang-undang
Republik
Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Tentang Aparatur Sipil  Negara  pasal  1,  menjelaskan  bahwa Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  adalah  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  Aparatur Negara  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) berkedudukan sebagai  aparatur  negara,  abdi  negara  dan  abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada  Pancasila,  UUD  1945,  negara  dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan  yang  penuh  tersebut  mengandung pengertian  bahwa  PNS  berada  sepenuhnya  di bawah  pemerintah.  Pegawai  Negeri  merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan  tugas  negara,  pemerintahan, dan  pembangunan  di  Indonesia(Wakerkwa, Falah dan Safkaur, 2018)

## Komitmen Organisasi
Menurut  Colquitt,  Lepine,  dan  Wesson (Wibowo,  2017)  komitmen  organisasi  adalah sebagai  keinginan  pada  Sebagian  pekerja  untuk tetap  menjadi  anggota  organisasi.  Robbins (2008), mendefinisikan komitmen pada organisasi  yaitu  sampai  ditingkat  mana  seorang karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi tertentu  dan  tujuan-tujuannya,  serta  berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi  memiliki  arti  lebih  dari  sekedar loyalitas  yang  pasif,  tetapi  juga  melibatkan hubungan  aktif  dan  keinginan  karyawan  untuk memberikan  kontribusi  yang  berarti  pada organisasinya.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komitmen  organisasi  adalah  persepsi  yang mencerminkan  sejauhmana  seorang  individu mengenal  dan  terikat  dengan  organisasinya. Seorang  individu  yang  memiliki  komitmen tinggi  kemungkinan  akan  melihat  dirinya sebagai  anggota  sejati  organisasi.  Sebaliknya,
seorang individu yang memiliki komitmen yang rendah  lebih  cenderung  untuk  melihat  dirinya sebagai  orang  luar  untuk  mengekspresikan ketidakpuasan  yang  lebih  besar  menyangkut kondisi  kerja,  dan  tidak  ingin  melihat  dirinya sendiri  menjadi  anggota  jangka  panjang  dari organisasi.
4. Personal Cost (Biaya Personal)
Bagustianto dan Nurkholis (2015)
menjelaskan Personal cost of reporting merupakan  pandangan  pegawai  terhadap  risiko pembalasan  atau  balas  dendam  atau  sanksi  dari anggota  organisasi,  yang  dapat  mengurangi minat pegawai pemda untuk melakukan wrongdoing . Personal  cost  of  reporting adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas  dendam  atau  sanksi  dari anggota  organisasi,  yang  dapat  mengurangi minat  pegawai  untuk  melaporkan wrongdoing (Schutlz et al., 1993).
Menurut  (Sabang,  2013), Personal  Cost tidak  hanya  mendapatkan  risiko  balas  dendam dari pelaku kecurangan, melainkan juga tindakan  pelapor  untuk  melaporkan  kecurangan akan  dianggap  sebagai  tindakan  tidak  etis  dari anggota  organisasi  yang  dimaksud  dapat  saja berasal dari manajemen, atasan, atau rekan kerja. 5. Reward Menurut Fahmi (2016:64) Reward
merupakan  bentuk  pemberian  balas  jasa  yang diberikan  kepada  seseorang  karyawan  atas prestasi pekerjaan yang dilakukan, baik berbentuk
finansial maupun non finansial.Menurut  Simamora  (2004) reward adalah  insentif  yang  mengaitkan  bayaran  atas dasar  untuk  dapat  meningkatkan  produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif,  dengan  kata  lain reward yang diberikan  kepada  karyawan  adalah  sebagai wujud  dorongan  agar  karyawan  mau  bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan produktivitas  perusahaan.  Pemberian reward juga  digunakan  oleh  organisasi  atau  perusahaan sebagai  salah  satu  cara  memberikan  stimulus loyalitas  seseorang  terhadap  perusahaan  itu sendiri, sehingga secara tidak langsung pemberian reward kepada  seseorang  dapat membantu  dalam  mengungkapkan  kecurangan
yang  terjadi  dalam  suatu  perusahaan  ataupun organisasi.
6. Sikap Menurut Damiati  (2017), sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau
ketidaksukaannya  terhadap  suatu  objek.  Sikap adalah  perasaan  positif  atau  negatif  atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman, yang memberikan  pengaruh  khusus  pada  respon seseorang  terhadap  orang,  objekobjek  atau keadaan. Park dan Blenkinsopp (2009) mendefinisikan  sikap  sebagai  penilaian  seorang individu  atas  seberapa  setuju  atau  tidak setujunya  individu  tersebut  terhadap  suatu perilaku/tindakan  tertentu.  Menurut theory  of planned behavior (TPB), sikap adalah salah satu variabel  yang  mempengaruhi  minat  perilaku seseorang.
Menurut  Rizky  (2014)  sikap  terdiri  dari beberapa indikator yakni:
1. Melindungi  organisasi  dari  dampak  yang buruk akibat perilaku fraud atau korupsi.
2. Melawan korupsi.
3. Menjalankan kewajiban sebagai PNS.
4. Menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang merupakan pendekatan  yang  berlandaskan  pada  filsafat positifisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  diambil  dalam  penelitian ini  adalah  data  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono (2016:23)  data  kuantitatif  adalah  data  yang berbentuk  angka,  atau  data  kualitatif  yang diangkakan ( scoring) . Data kuantitatif merupakan  data  yang  memiliki  kecenderungan dapat  dianalisis  dengan  cara  atau  teknik statistik.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.
1. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh peneliti  secara  langsung  pada  objek penelitian. dalam penelitian ini
diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang sudah  ada  pada  objek  penelitian  yaitu jurnal penelitian sebelumnya.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  survey  yang digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan  kausal dan  pengujian  hipotesis.  Menurut  Sugiyono (2018:4)  mengemukakan  penelitian  survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan  data  dari  tempat  tertentu  yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan  perlakuan  dalam  pengumpulan  data, misalnya  dengan  mengedarkan  kuesioner,  test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  Pemerintah Daerah  Timor  Tengah  Utara.  Penelitian  ini dimulai  sejak  Agustus  2021  sampai  dengan selesai.

## Populasi dan Sampel Populasi
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri  atas:  obyek/subyek  yang  mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian
ditarik (Sugiyono,
2016).
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor Tengah  Utara  yang  terdapat  Pada  Kantor  Dinas Pendidikan,  Kepemudaan  dan  Olahraga  (PKO),
Kantor Dinas Keuangan dan Badan
Kepegawaian Daerah.

## Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  (Sugiyono,  2016).  Dalam  penelitian  ini sampel yang digunakan ialah purposive sampling  method dengan  jumlah  sampel  132 orang  yang  memenuhi  kriteria  yang  sudah ditetapkan .  Purposive  sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria peneliti  mengenai  siapa  saja  yang  memenuhi
kriteria untuk dijadikan sampel. Alasan menggunakan metode sampel ini karena banyak batasan  jika  diambil  sampel  secara  random (acak).  Kriteria  dalam  pemilihan  responden adalah:
1. Merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Tingkat pendidikan Minimal S1/D4
3. Pengalaman Bekerja Minimal 3 Tahun

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dalam berbagai setting , berbagai sumber, dan berbagai cara  (Sugiyono,  2016).  Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kuesioner  (angket).    Kuesioner  dalam penelitian  ini  diukur  dengan  skala likert yang terdiri  dari  lima  poin.  Skala likert digunakan untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi seseorang  atau  sekelompook  orang  tentang fenomena sosial.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  kegiatan  setelah data  dari  seluruh  responden  atau  sumber  data lain  terkumpul.  Kegiatan  dalam  analisis  data adalah:  mengelompokkan  data  berdasarkan variabel  dan  jenis  responden,  mentabulasi  data berdasarkan  variabel  dari  seluruh  responden, menyajikan  data  tiap  variabel  yang  diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan  masalah,  dan  melakukan  perhitungan untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  diajukan (Sugiyono, 2016).

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku untuk  umum  atau  generalisasi  Termasuk  dalam statistik  deskriptif  antara  lain  adalah  penyajian data  melalui  tabel,  grafik,  diagram  lingkaran, pictogram,  perhitungan  modus,  median,  mean (pengukuran  tendensi  sentral),  perhitungan desil,  persentil,  perhitungan  penyebaran  data melalui  perhitungan  rata-rata  dan  standar deviasi,  perhitungan  prosentase  (Sugiyono, 2016).
Uji Kualitas Data 1. Uji Validitas
Validitas  suatu  instrument  penelitian akan  ditentukan  oleh  proses  penelitian  yang akurat.  Menurut  Ghozali  (2016),  mengukur validitas  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor kunstruk  atau  variabel.  Uji  signifikansi dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  r hitung  dengan  nilai  r  tabel  untuk degree  of freedom (df)=  n-2,  dalam  hal  ini  n  adalah jumlah sampel.
a. Hasil r hitung > r tabel = valid
b. Hasil r hitung < r tabel = tidak valid
c. Jika  r  hitung  (tiap  butir  dapat  dilihat pada collom  corrected  item –  total correlation )  lebih  besar  dari  r  tabel  dan nilai  r  positif  maka  pernyataan  tersebut dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  bertujuan  untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator  dari  variabel.  Ghozali  (2016:48) menyatakan  bahwa  suatu  kuisioner  dikatakn reliabel  atau  handal  jika  jawaban  dari responden terhadap pernyataan adalah konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.
Dalam  pengujian  ini,  peneliti  mengukur reliebelnya
variabel dengan melihat cronbach’s  alpha> 0,60  (Ghozali,  2016:48). Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui konsistensi  alat  ukur,  apakah  alat  ukur  yang digunakan  dapat  diandalkan  dan  tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

## Uji Regresi Linear Berganda
Model  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda,  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh antara  beberapa  atau  lebih  dari  satu  variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono,  2018).  Analisis  regresi  berganda akan  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan antar  variabel  independennya  minimal  2 variabel.
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui hubungan  antar  variabel  independen  apakah masing-masing variabel berhubungan positif dan negatif  dan  untuk  mempediksi  nilai  serta variabel  independen  mengalami  kenaikan  atau penurunan. Model analisis regresi linier
berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = α + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4+e
Keterangan: Y
: Whistleblowing
α :Konstanta,berpotongan    garis pada sumbu X β 1 , β 2 , β 3 , β 4 : Koefisien Regresi Variabel X X
1 : Komitmen Organisasi X 2 : Personal Cost X 3 : Reward X 4 : Sikap
e : Standar Error/Residual

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  t,  uji  F  dan  uji  determinasi (R 2 ). 1. Uji hipotesis secara parsial atau individu (Uji
t)
Menurut  Ghozali  (2016:171)  pengujian hipotesis  secra  parsial  atau  individual merupakan  pengujan  hipotesis  koefisien regresi  berganda  dengan  hanya  satu  B  (B1, B2, B3, atau B4) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah  dalam  uji  hipotesis  secara parsial atau individu, yaitu:
a. Merumuskan hipotesis
b. Menentukan taraf nyata
Tingkat  signifikan  sebesar  5%  taraf  nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) =  n-k-1  (k  adalah  variabel  independen)  t tabel  statistik  pada  signifikansi  0,05/2  = 0,025 tabel (uji 2 sisi).
c. Apabila  t  hitung  >  t  tabel  maka  H 0 ditolak dan  apabila  t  hitung  <  t  tabel  maka  H 0 diterima.  Hal  ini  dapat  dicari  berdasarkan probabilitas  tingkat  signifikan  ditolak  jika  P value  <  5%  dan  tingkat  signifikan  diterima jika P value > 5%.
d. Kesimpulan
Menarik  kesimpulan  H 0 ditolak  apabila  t hitung  >  t  tabel  atau  H 0 diterima  apabila  t hitung < t tabel.
2. Uji  hipotesis  secara  simultan  atau  bersama (Uji F) Menurut  Ghozali  (2016:171)  pengujian hipotesis  secara  simultan  atau  bersamaan merupakan  pengujian  hipotesis  koefisien regresi berganda dengan X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Langkah-
langkah dalam uji hipotesis secara simultan atau bersama, yaitu:
a. Merumuskan hipotesis
b. Menentukan  taraf  nyata  dari  tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = n- k-1. Taraf nyata (a) berarti nilai t tabel, taraf  nyata  dari  f  tabel  ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-1.  H 0 ditolak  apabila  F  hitung  >  F  tabel.  H α diterima apabila F hitung < F tabel
c. Menarik kesimpulan H 0 ditolak apabila F  hitung  >F  tabel  atau  H 0 dterima apabila F hitung < F tabel.
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen. Nilai  koefisien  determinasi  yaitu  antara  nol dan  satu,  semakin  mendekati  0  maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya  semakin  mendekati  1  bsarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016:95). Oleh karena itu, penelitian  ini  menggunakan adjusted R 2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R 2 semakin  mendekati  1  maka  semakin  baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas data  dapat  diketahui  bahwa  pernyataan yang  terdapat  didalam  kuesioner  mengenai niat  melakukan  tindakan whistleblowing , komitmen organisasi, personal cost , reward dan sikap memiliki r-hitung lebih besar dari pada r-tabel yang sebesar 0,171. Pernyataan dalam  kuesioner  mengenai  niat  melakukan tindakan whistleblowing, komitmen organisasi, personal cost , reward dan sikap yang  terdapat  dalam  kuesioner  dapat dikatakan  valid  dan  dapat  dilakukan pengujian pada tahap selanjutnya.
b. Uji Realibilitas Berdasarkan hasil pengujian realibilitas  untuk  instrument  yang  ada dalam  kuesioner  mengenai  niat  melakukan tindakan whistleblowing, komitmen organisasi, personal cost , reward dan sikap memiliki nilai Cronbach’s Alphha (α) yang lebih  besar  dari  0,7.  Dengan  demikian item-item  pernyataan  dalam  kuesioner mengenai niat melakukan tindakan whistleblowing, komitmen organisasi, personal  cost , reward dan  sikap bisa dikatakan  reliabel  atau  andal.  Dengan begitu,  data  tersebut  bisa  digunakan  untuk pengujian pada tahap selanjutnya.
2. Uji Statistik Deskriptif
Niat  melakukan  tindakan Whistleblowing , menunjukkan  bahwa  n  atau  jumlah  data  setiap variabel yang valid berjumlah 132, dari 132 data sampel  sistem  informasi  akuntansi  penggajian (Y), nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 52, nilai mean sebesar 37,14, serta nilai standar deviasi sebesar 5,724.
Komitmen Organsasi, menunjukkan bahwa n atau  jumlah  data  setiap  variabel  yang  valid berjumlah  132,  dari  132  data  sampel  sistem informasi  akuntansi  penggajian  (X1),  nilai minimum  sebesar  13,  nilai  maksimum  sebesar 28, nilai mean sebesar 22,77, serta nilai  standar deviasi sebesar 3,130.
Personal  Cost ,  menunjukkan  bahwa  n  atau jumlah  data  setiap  variabel  yang  valid berjumlah  132,  dari  132  data  sampel  sistem informasi  akuntansi  penggajian  (X2),  nilai minimum  sebesar  14,  nilai  maksimum  sebesar 30, nilai mean sebesar 21,72, serta nilai  standar deviasi sebesar 2,463.
Reward ,  menunjukkan  bahwa  n  atau  jumlah data  setiap  variabel  yang  valid  berjumlah  132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian  (X3),  nilai  minimum  sebesar  11, nilai  maksimum  sebesar  35,  nilai  mean  sebesar 24,27, serta nilai standar deviasi sebesar 4,525.
Sikap,  menunjukkan  bahwa  n  atau  jumlah data  setiap  variabel  yang  valid  berjumlah  132, dari 132 data sampel sistem informasi akuntansi penggajian  (X4),  nilai  minimum  sebesar  12, nilai  maksimum  sebesar  20,  nilai  mean  sebesar 17,54, serta nilai standar deviasi sebesar 5,724.
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Berdasarkan  hasil  penelitian  nilai  dari
Asymp.  Sig  (2-tailed)  dari  penelitian  ini sebesar 0,156. Nilai Asymp. Sig yang sebesar 0,156, mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai  signifikansi  yang  ditelah  ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka kita bisa mengatakan bahwa variabel-variabel yang  ada  dalam  penelitian  ini  merupakan data  yang  mempunyai  sebaran  terdistribusi normal sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan pada tahap yang berikutnya. b. Uji Multikolinieritas Untuk menentukan apakah terjadi multikolinearitas  atau  tidak  di  dalam  suatu penelitian  kita  bisa  melihat  dari  nilai tolerance  value dan inflation  factor (VIF).
Jika  di  dalam  sebuah  penelitian  memiliki nilai tolerance > dari 0,10 dan memiliki nilai VIF < dari 10, maka bisa kita katakan bahwa model  persamaan  regresi  tidak  terjadi multikolinieritas antar variabel independen.
Hasil  uji  multikolinieritas  ketahui bahwa variabel komitmen organisasi, personal  cost ,  dan reward dan  sikap mempunyai  nilai  tolerance  lebih  dari  0,10 dan  juga  mempunyai  nilai  VIF  kurang  dari 10.  Dari  hasil  tersebut  dapat  kita  simpulkan bahwa  keempat  variabel  independen  tersebut tidak ada unsur terjadinya multikolinieritas.
c. Uji Heterokedastisitas Uji  heterokedastistas  yang  dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji coeficents a .  Uji coeficents a untuk  menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lainnya. Variabel  penelitian  dikatakan  tidak  terdapat heterokedastisitas  apabila  nilai  signifikansi antara  variabel  independen  dengan  nilai absolute  residual  lebih  besar  dari  5%  atau  0,
05.
4. Uji Hipotesis
a. Analisis  Regresi  Linier  Berganda  Penelitian ini  menggunakan  model  regresi  sebagai beikut:
Y= α +β1X 1+ β2X 2-β3X3+β4X4+ε
Pada  uji  model  regresi  linier  berganda diatas, maka kita menentukan persamaan dari
variabel komitmen organisasi, personal cost , reward dan sikap yang berpengaruh terhadap niat  melakukan  tindakan whistleblowing . Persamaan  hasil  regresi  linier  berganda tersebut sebagai berikut:
Y=  7,273  +  0,457X1  + 0,224  X2  - 0,025X3 + 0,098X4+ε
Berdasarkan  hasil  uji  regersi  linier berganda  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Konstanta
a. Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda  dalam penelitian ini didapat  nilai konstanta koefisien  α  sebesar  7,273.  Ini  dapat diinterpretasikan jika seluruh variabel inpenden  dalam  penelitian  ini  konstan  atau bernilai  nol  (0).  Maka  besarnya  niat  untuk melakukan  tindakan whistleblowing adalah sebesar 7,273.
b. Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini  di  dapat  nilai  koefisien  dari variabel  komitmen  organisasi  sebesar  0,457. Ini  dapat  diinterpretasikan  jika  variabel komitmen  organisasi  meningkat  satu  satuan maka  niat  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing akan  meningkat  sebesar 0,457, dengan asumsi nilai koefisien variabel independen  yang  lainnya  dalam  penelitian ini adalah konstan atau bernilai nol (0).
c. Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini  di  dapat  nilai  koefisien  dari variabel personal  cost sebesar  0,224.  Ini dapat diinterpretasikan jika variabel personal cost meningkat  satu  satuan  maka  niat  untuk melakukan whistleblowing akan  meningkat sebesar 0,224, dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dalam penelitian ini konstan atau bernilai 0.
d. Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini  di  dapat  nilai  koefisien  dari variabel reward sebesar  0,025.  Ini  dapat diinterpretasikan jika variabel reward meningkat  satu  satuan  maka  niat  untuk melakukan  tindakan whistleblowing akan menurun  sebesar  0,025  dengan  asumsi  nilai koefisien variabel independen lainnya dalam penelitian ini konstan atau bernilai nol (0).
e. Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini  di  dapat  nilai  koefisien  dari variabel  sikap sebesar  0,098.  Ini  dapat
diinterpretasikan jika variabel sikap meningkat  satu  satuan  maka  niat  untuk melakukan  tindakan whistleblowing akan meningkat  sebesar  0,098  satu  satuan  dengan asumsi nilai koefisien dari variabel independen  lainnya  dalam  penelitian  ini konstan atau bernilai nol (0).
2. Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil  dari  uji  regresi  linier  berganda  yang ditujukkan  pada  tabel  4.11  didapat  nilai koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,130.  Nilai koefisien  deteminasi  dalam  penelitian  ini menunjukan  besarnya  kontribusi  dari  variabel- variabel independen untuk mempengaruhi variabel  dependen.  Dalam  penelitian  ini,  nilai dari  koefisien  determinasinya  sebesar  0,130.  Ini dapat  diinterpretasikan  bahwa  variasi  dari variabel-variabel  independen  yang  terdapat dalam  penelitian  ini  hanya  bisa  menjelaskan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  niat  pegawai PEMDA  melakukan  tindakan whistleblowing sebesar 0,130 atau 13,0%.
3. Uji Statistik F
Hasil  uji  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  statistik F  sebesar  7,509.  Dapat  dilihat  pula  nilai probabilitas  signifikansi  sebesar  0,000 a , nilai  ini lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  model  regersi  linier  berganda  dalam penelitian ini bisa digunakan untuk memprediksi niat melakukan tindakan whistleblowing (Y) dan juga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi, personal  cost , reward dan  sikap secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  niat untuk melakukan whistleblowing . 4. Uji – t Dalam  peneiltian  ini  uji  t  digunakan  untuk mengetahui  apakah  variabel  independen  secara individu  mempengaruhi  variabel  dependen. Variabel indpenden  secara  individu  bisa memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel  dependen  jika  nila  p  value  (sig)  lebih kecil dari tingkat signifikan dalam penelitian ini. Tingkat  signifikan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05.
Hasil  uji  regersi  linier  berganda  nilai probabilitas  uji-t  dari  variabel  komitmen organisasi adalah sebesar 0,433. Nilai probabilitas  uji-t  yang  dimiliki  oleh  variabel komitmen  organisasi  ini  mempunyai  nilai  yang lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  yang
diterapkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebesar 0,05.  Maka  bisa  kita  simpulkan  bahwa  variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan
whistleblowing , maka H1 ditolak.
Hasil  uji  regresi  linier  berganda  nilai probabilitas  uji-t  dari personal  cost adalah sebesar  0,000.  Nilai  probabilitas  uji-t  yang dimiliki  oleh  variabel  komitmen  organisasi mempunyai  nilai  yang  lebih  kecil  dari  tingkat signifikan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini yaitu  sebesar  0,05.  Maka  bisa  kita  simpulkan bahwa variabel personal cost tidak berpengaruh signifikan  terhadap  niat  untuk  melakukan whistleblowing , maka H2 diterima.
Hasil  uji  regeresi  linier  berganda  nilai probabilitas  uji-t  dari  variabel reward adalah sebesar  0,572.  Nilai  probabilitas  uji-t  yang dimiliki  oleh  variabel reward mempunyai  nilai lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebesar 0,05.  Maka  bisa  kita  simpulkan  bahwa  variabel reward tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap niat untuk melakukan whistleblowing , maka H3 ditolak.
Hasil  uji  regresi  linier  berganda  nilai probabilitas  uji-t  dari  variabel  sikap adalah sebesar  0,572.  Nilai  probabilitas  uji-t  yang dimiliki  oleh  variabel  sikap mempunyai  nilai yang  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  yang diterapkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebesar 0,05.  Maka  bisa  kita  simpulkan  bahwa  variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk  melakukan  tindakan whistleblowing , maka H4 ditolak.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat  diketahui  bahwa  komitmen  organisasi tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  niat melakukan whistleblowing .  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lestari  dan  Yaya  (2016)  bahwa  komitmen organisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  niat melakukan tindakan whistleblowing .
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh,  peneliti  menemukan  pegawai  yang tidak percaya bahwa laporan tentang kecurangan akan ditindak lanjuti oleh organisasinya  atau  tindak  lanjutnya  kurang memuaskan.  Selain  itu  alasan  yang  paling mendasar  bahwa  pegawai  cenderung  takut
dikenai  sanksi  ketika  melakukan  tindakan whistleblowing maka  akan  dimutasikan  hanya karena  menyatakan  kebenaran.  Dan  sesuai dengan  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan bahwa selama ini banyak ASN yang dimutasikan  hanya  karena  berusaha  untuk melakukan  tindakan whistleblowing dan  melihat bahwa  pimpinan  melakukan  kesalahan  maka dikenai sanksi dan dimutasikan.
Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat  diketahui  bahwa personal  cost (H2) berpengaruh  signifikan  terhadap  niat  melakukan whistleblowin g.  Peneliti  menemukan  bahwa, adanya  persepsi  pegawai  di  pemerintah  daerah TTU  sebagai whistleblower bahwa  dampak kerugian  secara  fisik,  ekonomi  dan  psikologis berpengaruh  dalam  pembuatan  keputusan  etis. Niat pegawai untuk melaporkan adanya pelanggaran  adalah  lebih  rendah  karena  tingkat personal cost yang tinggi menyebabkan whistleblower lebih baik diam karena mempertimbangkan retaliasi dari orang-orang di dalam  organisasi  yang  menentang  tindakan pelaporan.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Schutlz  et  al.,  1993)  yang menyatakan  bahwa Personal  cost  of  reporting adalah  pandangan  pegawai  terhadap  risiko pembalasan  atau  balas  dendam  atau  sanksi  dari anggota  organisasi,  yang  dapat  mengurangi minat  pegawai  untuk  melaporkan wrongdoing . Anggota  organisasi  yang  dimaksud  dapat  saja berasal dari manajemen, atasan, atau rekan kerja. Beberapa  pembahasan  dapat  terjadi  dalam bentuk  tidak  berwujud  ( intangible ),  misalnya penilaian kinerja yang tidak seimbang, hambatan kenaikan  gaji,  pemutusan  kontrak  kerja,  atau dipindahkan  ke  posisi  yang  tidak  diinginkan (Curtis,  2006).  Semakin besar  persepsi personal cost seseorang  maka  akan  semakin  berkurang minat  orang  tersebut  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing .
Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka dapat diketahui bahwa reward tidak berpengaruh signifikan  terhadap  niat  pegawai  pemerintah Daerah  Kabupten  Timor  Tengah  Utara  untuk melakukan tindakan whistleblowing . Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  data  yang diperoleh,  dalam  pengisian  kuesioner  pegawai pemnda  TTU  cendurung  memelih  sangat  setuju
sehingga  dalam  uji  yang  dilakukan Reward tidak berpengaruh.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian yang  dilakukan  oleh  Marantika,  Yuniarta  dan Anantawikrama  (2017)  menyatakan  bahwa variabel  pemberian reward berpengaruh  positif terhadap  minat  pegawai  negeri  sipil  untuk melakukan whistleblowing .  Hasil  penelitian yang  sama  juga  terdapat  dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Yoehanatan  Givani  (2016) pemberian reward akan  meningkatkan  niat untuk  melaporkan  kecurangan  ( whistleblowing ) namun  juga  meningkatkan  risiko  adanya laporan  palsu.  Berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Widya  Wahyuningsih  (2016) menyatakan  bahwa reward tidak  berpengaruh signifikan positif terhadap whistleblowing . Sikap  terhadap whistleblowing merupakan keyakinan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan memiliki  dampak  positif,  Hal  ini  mungkin disebabkan  karena  iklim benevolence tidak eksis dalam lingkungan kerja pegawai pemerintahan  daerah  kabupaten  TTU  sehingga dalam  melakukan whistleblowing internal  tidak menitikberatkan  pada  kepentingan  kelompok tertentu ( team interest ).
Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  dalam  penelitian  Ahmad  (2011) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  niat  untuk melakukan whistleblowing internal karena iklim tersebut  tidak  eksis  dalam  lingkungan  internal organisasi, seperti melindungi organisasi, memberantas  korupsi,  memunculkan  efek  jera, menumbuhkan  budaya  anti  korupsi  serta  ingin mendapatkan reputasi dan penghargaan. Selanjutnya  keyakinan  akan  sikap  tersebut dievaluasi  oleh  sistem  penilaian  individu  dan memunculkan  tindakan  emosional.  Winardi (2013)  juga  menemukan  bahwa  sikap  memiliki pengaruh positif terhadap whistleblowing internal .

## PENUTUP Kesimpulan
Berpedoman  pada  paparan  data  dan pembahasan  terhadap  topik  permasalahan  yang dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 1. Komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh terhadap niat melakukan tindakan
whistleblowing .  Hal  ini  disebabkan  adanya tingkat  komitmen  organisasi  para  Pegawai Negeri Sipil yang tergolong rendah. Adanya komitmen yang rendah ini menjadikan para pegawai  berperilaku  tidak  peduli  dengan hal-hal  yang  mungkin  terjadi  didalam organisasinya.  Hal  ini  yang  menyebabkan mereka  tidak  akan  melaporkan  kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi.
2. Personal  cost berpengaruh  terhadap  niat melakukan tindakan whistleblowing . Hal ini disebabkan  adanya Personal  cost membuat Pegawai  Pemerintah  daerah      Kabupaten Timor  Tengah  Utara  akan  merasa  aman, karena pelapor tidak menggunakan identitas asli. Sehingga dengan adanya Personal cost akan  mendorong  atau  memotivasi  Pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah  Utara  untuk  melakukan  tindakan whistleblowing.
3. Reward tidak  berpengaruh  terhadap  niat melakukan tindakan
whistleblowing disebabkan  karena  sekarang  ini  sudah  ada lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) yang akan melindungi saksi dan korban dari ancaman pelaku kecurangan tersebut.
4. Sikap berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing . Pemberia n reward ini dapat memotivasi  atau  mendorong  niat  pegawai Pegawai  Pemerintah  daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Utara  untuk  melakukan tindakan whistleblowing .
5. Komitmen organisasi  dan reward , personal cost dan  sikap  berpengaruh  signifikan terhadap  niat  pegawai  pemerintah  daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dalam melakukan tindakan whistleblowing . Hal ini dapat  dilihat  dari  pengaruh  yang  diberikan dalam  pengujian  ini  senilai  13,0%,  artinya kelemahan  atau  kekurangan  yang  terjadi pada  perusahaan  dapat  diselesaikan  apabila keempat variabel dapat bekerja dan berjalan dengan baik.

## Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis merekomendasikan  sebagai  berikut,  penelitian Deskriptif  Kuantitatif  tersebut  bermanfaat  bagi Instansi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor
Tengah  Utara,  Para  PNSD  Kabupaten  Timor Tengah Utara, dan peneliti.
1. Bagi Objek Penelitian Pemerintah Daerah kabupaten Timor Tengah  Utara  mampu  meningkatkan  komitmen organisasi, personal  cost,  reward, dan  sikap pegawai guna menekan tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh pegawai sehingga pegawai menjadi  lebih  jujur  dan  terbuka  dalam pengungkapan  tindakan whistleblowing yang dilakukan  oleh  pegawai  yang  lain  ataupun atasanya sendiri.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya Sampel  yang  digunakan  sebaiknya  lebih banyak lagi agar hasil dari kesimpulannya dapat digeneralisasikan  dan  hasilnya  lebih  valid  lagi dan  memberikan  pemahaman  umum  terkait whistleblowing saat pembagian kuesioner sehingga  responden  saat  pengisian  bisa  lebih memahami whistleblowing . Bagi peneliti selanjutnya  yang  ingin  melanjutkan  atau menggunakan  topik  yang  sama,  sebaiknya disarankan untuk menambah variabel independen  lain  seperti  saluran  pelaporan anonim,  tingkat  keseriusan  kecurangan,  budaya ewuh-pakewuh,  persepsi,  norma  subjektif, kontrol  perilaku, selfefficacy yang  belum terdapat  dalam  penelitian  ini.  Penelitian selanjutnya  juga  dapat  menggunakan  teknik analisis  yang  berbeda  seperti  menggunakan teknik mixed method untuk dapat melihat faktor –  faktor  yang  mempengaruhi  minat  pegaai melakukan tindakan whistleblowing .

## DAFTAR PUSTAKA
Albercth,  D.  (2014) Akuntansi  Forensik . Jakarta: Salemba Empat.
Bagustianto,  R.  and  Nurkholis  (2015)  ‘Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Minta
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Untuk Melakukan  Tindakan  Whistle-Blowing’, Ekonomi  Dan  Keuangan ,  19(2),  pp.  276– 295.
Curtis, M. B. (2006) ‘Are Audit-Related Ethical Decisions  Dependent  Upon  Mood?’, Journal of Bussiness Ethics , 68. Damiati, D. (2017) Perilaku Konsumen. Depok: PT. Rajagrafindo Persad.
Dianingsih,  D.  H.  and  Pratolo,  S.  (2018)
‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing :  Studi  Empiris  pada
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI  dan Pemerintah  Kota  serta  Kabupaten  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta’, Reviu Akuntansi  dan  Bisnis  Indonesia ,  2(1),  pp.
51–63. doi: 10.18196/rab.020120.
Park, H. and Blenkinsopp, J. (2009) ‘Whistleblowing  as  planned  behavior  -  A survey  of  south  korean  police  officers’,
Journal of Business Ethics , 85(4), pp. 545– 556. doi: 10.1007/s10551-008-9788-y. Schultz,  J.  J. et  al. (1993)  ‘An  Investigation  of the  Reporting  of  Questionable  Acts  in  an International Setting’, Journal of Accounting Research , 31.
Sugiyono  (2016) Metode  Penelitian  Kuantitaf . Bandung: Alfabeta,cvAS.
Tuanakotta and Theodorus, M. (2018)
Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
‘Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1. (2014).’ (no date).
Wakerkwa, R., Falah, S. and Safkaur, O. (2018) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  untuk Melakukan  Tindakan  Whistle-Blowing Pada  PEMDA  Propinsi  Papua.’, Jurnal Akuntansi, Audit & Aset , 1(1), pp. 42–57. Winardi  Ridajh  Djatu  (2013) ‘The  Influence  of Individual  and  Situational  Factors  on Lower-Level  Civil  Servants  ’  Whistle- Blowing’, Journal of Indonesian Economy and Business , 28(3), p. 2013. Zimbelman,  M.  F. et  al. (2017) Akuntansi Forensik .  Edisi  4.  Jakarta:  Salemba Empat.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA
Erwinda Novelania Meo Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana windameo38@gmail.com
Linda Lomi Ga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
Herly M. Oematan herly.oematan@staf.undana.ac.id Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

## ABSTRAK
Persediaan  alat-alat  kesehatan  merupakan  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  kualitas pelayanan  disuatu  rumah  sakit.  Agar  dapat  terkoordinasi  dengan  baik,  pelaksanaan  kegiatan khususnya  mengenai  persediaan  alat-alat  kesehatan  didalam  rumah  sakit  dibutuhkan  suatu sistem  pengendalian  yang  baik  dan  memadai  untuk  mengelola  persediaan  agar  tidak  terjadi penyelewengan  atau  kekurangan  persediaan  serta  informasi  mengenai  persediaan  dapat dipercaya.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  Persediaan  Alat  Kesehatan  yang  dilakukan  oleh RSUD  Kota  Bajawa.  Pendekatan  penelitian  bersifat  deskriptif  kualitatif,  dengan menggunakan  jenis  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengendalian  internal  persediaan  khususnya persediaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kota Bajawa  sudah cukup efektif. Namun, masih dibutuhkan  evaluasi  dan  perbaikan  terhadap  sistem  pencatatan  yang  masih  dilakukan  secara manual  dan  perlu dilakukan penambahan  anggota  atau  staf  yang  memiliki  kemampuan yang memadai dibagian logistik.
Kata  Kunci:  Persediaan  Alat-Alat  Kesehatan,  Sistem  pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP).

## ABSTRACT
The supply of medical equipment is a factor that greatly effects the quality of service in  a  hospital.  In  order  to  be  well  coordinated,  the  implementation  of  activities,  especially regarding the supply of medical devices in the hospital, requires a good and adequate control system to manage inventory so that there is no deviation or shortage of inventory and reliable information  about  inventory.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  was  to  determine  the government’s internal control system (SPIP) for the supply of medical devices carried out by the Bajawa City Regional General Hospital. The research approach is descriptive qualitative, using  qualitative  and  quantitative  data  types.  To  obtain  the  necessary  data,  the  researchers used primary data and secondary data.
The results of this study indicate that the internal control of inventory, especially the supply of medical equipment at the Bajawa City General Hospital, is quite effective. However, it is still necessary to evaluate and improve the recording system which is still done manually and  it  is  necessary  to  add  members  or  staffs  who  has  adequate  capabilities  in  the  logistics section of the hospital.
Keywords:  Medical  Equipment Supply, Government Internal Control System (SPIP).

## PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  sektor  publik  yang diselenggarakan pemerintah dalam sektor kesehatan  yaitu  pendirian  rumah  sakit  umum. Rumah  sakit  termasuk  dalam  perusahaan  jasa yang  didirikan  dan  diselenggarakan  dengan tujuan  utama  memberikan  pelayanan  kesehatan dalam  bentuk  acuhan  perawatan,  pemeriksaan, tindakan  medis,  dan  tindakan  diagnostik  lain- lain yang dibutuhkan oleh masing masing pasien dalam  batas-batas  teknologi  dan  sarana  yang tersedia, namun perawatan terhadap pasien tidak akan  maksimal  jika  persediaan  yang  dimiliki rumah sakit tidak lengkap (Safitri, 2015)
Menurut  Agoes  (2011)  menjelaskan  bahwa persediaan  adalah  aktiva  yang  tersedia  untuk dijual  dalam  kegiatan  usaha  normal,  dalam proses  produksi  dan  atau  dalam perjalanan,  atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan ( supplies )  untuk  digunakan  dalam  proses produksi atau pemberian jasa. Usaha rumah sakit dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang profesional,  bermutu  dan  berkesinambungan perlu  didukung  dengan  ketersediaan  alat kesehatan yang memenuhi standar. Alat kesehatan  merupakan  alat,  aparat,  mesin  dan/ atau implant yang  tidak  mengandung  obat  yang digunakan  untuk  mencegah,  mendiagnosis, menyembuhkan  dan  meringankan  penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada  manusia  dan  atau  untuk  membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2014).
Agar  dapat  terkoordinasi  dengan  baik, pelaksanakan pekerjaan rutin khususnya mengenai persediaan alat-alat kesehatan didalam rumah sakit dibutuhkan suatu sistem pengendalian  internal  yang  baik  dan  memadai untuk  mengolah  data  persediaan  agar  tidak terjadi  penyelewengan  maupun  kekurangan persediaan  serta  informasi  mengenai  persediaan dapat  dipercaya.  Sistem  pengendalian  tersebut dikenal  sebagai  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  (SPIP)  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60 Tahun  2008  yang  bertujuan  memberikan keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya efektivitas  dan  efisiensi  pencapaian  tujuan, keandalan  laporan  keuangan,  pengamanan  aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Secara konseptual  SPIP  mengadopsi  konsep  sistem pengendalian  internal  yang  dikembangkan  oleh Committee  of  Sponsoring  Organizationsof  the
Treadway Commission ( COSO ). Menurut COSO dikutip  dalam  Romney,  B  and  Steinbart  (2011), hal.  231,  lima  komponen  dalam  pengendalian COSO yaitu  lingkungan pengendalian,  penilaian resiko,  aktivitas  pengendalian,  informasi  dan komunikasi serta pemantauan.
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bajawa adalah  Rumah  Sakit  milik  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Ngada  yang  melayani  masyarakat umum  dan  BPJS.  Didirikan  pada  tahun  1931 pada masa pemerintahan Belanda dan merupakan  rumah  sakit  dengan  tipe  C  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  yaitu, pelayanan  IGD  24  jam,  pelayanan  rawat  inap, pelayanan  rawat  jalan  di  wilayah  kabupaten Ngada.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Ngada  (2019),  rumah  sakit  umum daerah  Kota  Bajawa  merupakan  satu-satunya rumah  sakit  yang  ada  di  Kabupaten  Ngada.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  data  tentang  fasilitas kesehatan  yang  ada  di  Kabupaten  Ngada  yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ngada, 2018 No . Kecamatan Rum ah Sakit Pus kes mas Posya ndu Balai Pengo batan (1) (2) (4) (5) (6) 1 Aimere 0 1 21 0 2 Jerebuu 0 2 20 0 3 Inerie 0 1 16 0 4 Bajawa 1 3 64 0 5 Golewa 0 2 33 1 6 Golewa Selatan 0 2 23 0 7 Golewa Barat 0 1 25 1 8 Bajawa Utara 0 1 30 0 9 Soa 0 1 22 1 1 0 Riung 0 2 52 0 1 1 Riung Barat 0 2 34 0 1 2 Wolomeze 0 1 17 0 Jumlah/Total 1 19 357 3 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab. Ngada 2019
Dilihat  dari  tabel  1.1  di  atas  dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten  Ngada  terdiri  dari  1  rumah  sakit umum, 19 puskesmas, 357 posyandu, dan 3 balai pengobatan  yang  tersebar  diberbagai  daerah  di kabupaten  Ngada.  Berdasarkan  hasil  wawancara awal  dengan  petugas  di  RSUD  Kota  Bajawa, peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  RSUD Kota Bajawa menerapkan unsur sistem pengendalian  internal  menurut  PP  Nomor  60 Tahun 2008. Namun, dalam kegiatan operasionalnya  masih  terdapat  permasalahan yang  terjadi  yaitu  pemesanan  alat  kesehatan yang  menggunakan  sistem E-Catalog masih terkendala  sistem  jaringan  sehingga  pemesanan alat kesehatan tidak sesuai dengan jangka waktu yang  telah  ditentukan  yang  berdampak  pada pemenuhan kebutuhan pasien.
Sistem  pengendalian  internal  persediaan diperlukan agar proses terselenggaranya persediaan  alat-alat  kesehatan  di  rumah  sakit berjalan  dengan  lancar  dan  teratur  serta  adanya fungsi-fungsi  yang  bertanggung  jawab  sesuai tugasnya  masing-masing  dan  dengan  adanya pengawasan yang lebih intensif kecil kemungkinan  terjadi  penyimpangan  dalam sistem  pengendalian  internal.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas  peneliti  tertarik  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP)  Persediaan  Alat Kesehatan pada RSUD Kota Bajawa”.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Theory Agency)
Teori  keagenan  ( theory  agency )  merupakan teori  utama  atas  pemanfaatan  jasa  satuan pengawas  internal  oleh  instansi.  Salah  satu asumsi  utama  dari  teori  keagenan  bahwa  tujuan principal dan  tujuan  agen  yang  berbeda  dapat menimbulkan konflik disebabkan manajer organisasi  cenderung  untuk  mengejar  tujuan pribadi,  hal  ini  mengakibatkan  kecendrungan manajer  untuk  memfokuskan  pada  proyek organisasi  yang  menghasilkan  keuntungan  yang tinggi  dalam  jangka  pendek  ataupun  panjang daripada  mensejahterakan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanannya  di  rumah  sakit (Azizah S, 2016).
Pengertian    Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah
Mulyadi  (2016)  mengemukakan  bahwa sistem  pengendalian  internal  meliputi  struktur organisasi,  metode,  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  aset  organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data
akuntansi,  mendorong  efisiensi  dan  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Komponen Pengendalian

## Internal Pemerintah
Pengendalian  internal  terdiri  dari  beberapa unsur-unsur  yang  saling  berhubungan  dalam suatu sistem. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yang diadopsi dari COSO, pengendalian internal terdiri lima komponen yaitu:
a. Lingkungan Pengendalian
b. Penilaian Resiko
c. Aktivitas Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan

## Pengertian Persediaan
Persediaan  merupakan  sejumlah  barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahan atau organisasi dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut (Rudianto, 2012).

## Pengendalian Internal atas Persediaan
Pengendalian internal atas persediaan merupakan  hal  yang  penting  untuk  membentuk keunggulan  kompetitif  jangka  panjang.  Tingkat persediaan  mempengaruhi  harga  jual,  kualitas, perekayasaan  produk,  kapasitas  menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan  pelanggan,  waktu  tunggu,  dan profitabilitas secara keseluruhan (Siregar, 2013).

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer dan data sekunder.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah  Rumah  Sakit  Umum  daerah  (RSUD) Kota Bajawa.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu berkaitan  dengan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan di RSUD Kota Bajawa.

## Informan Penelitian
Penetapan  informan  dalam  penelitian  ini berdasarkan  anggapan  bahwa  informan  dapat memberikan  informasi  yang  diinginkan  sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan  yang  masuk  dalam  kriteria  penelitian ini  adalah  Bidang  Pelayanan  Penunjang  Medik, Bagian Keuangan, dan Bagian Gudang.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumentasi,wawancara,dan observasi.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan analisis data sesuai Miles dan Huberman. 1. Pengumpulan Data ( Data Collection )
Peneliti  mencatat  semua  data  secara  objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data ( Data Reduction )
Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk analisis  yang  menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan  data-data  yang  telah direduksi  memberikan  gambaran  yang  lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah  peneliti  untuk  mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian Data ( Data Display )
Penyajian  data  merupakan  analisis  dalam bentuk  matrik, network ,  atau  grafis  sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan Keputusan ( Verification )
Berarti  bahwa  setelah  data  disajikan,  maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Untuk itu diusahakan mencari pola, model,  tema,  hubungan,  persamaan  dan sebagainya.Jadi,  dari  data  tersebut  berusaha diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bajawa merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten  Ngada  yang  melayani  masyarakat umum dan  BPJS. RSUD  Kota  Bajawa  didirikan pada  masa  pemerintahan  Belanda,  bertempat  di Jalan  Gajah  Mada  (sekarang  kantor  Dinas Kesehatan  dan  Kantor  BAPPEDA  Kabupaten Ngada).
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  60 Tahun 2008, terdiri dari:
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang dilakukan  oleh  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilaksanakan  dengan  cukup  baik.Dilihat dari  struktur  organisasi  yang  diterapkan oleh  RSUD  Kota  Bajawa  terdapat  struktur organisasi  baik  secara  keseluruhan  maupun setiap  bagian  sesuai  SOP  yang  berlaku.Hal ini  dibuktikan  dengan  hasil  wawancara bersama ibu Anastasia Ringa,selaku
Kasubag  Keuangan yang  mengatakan bahwa:
“ Tentu  saja  ada.Kalau  disini  untuk  bagian gudang  sendiri  itu  untuk mengelola  segala pengelolaan yang berkaitan dengan persediaan dan kalau untuk bagian pelaksana  administrasi  itu  dia  hanya mengelola  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan,  sehingga  dia  hanya  mengelola faktur”.
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan  bahwa  sudah  ada  pembagian tugas  yang  jelas  pada  setiap  bidang  yang ada  di  rumah  sakit  berdasarkan  fungsinya masing-masing.Namun, terkait struktur organisasi  dibagian  logistik  rumah  sakit pengelolaan  gudang  masih  disatukan.  Hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:
“ Untuk  di  logistik  rumah  sakit  untuk pengelolaan  gudang,  sekarang  itu  dia punya  struktur  organisasinya  itu  yang terkait  dengan  permintan,  penerimaan, penyimpanan,  pengeluaran  barang  dan bagian pencatatan itu tuh masih disatukan.Karena  kita  disana  masih  satu pintu,  jadi  semuanya  terarah  disatu  tempat yaitu di gudang logistik.
Jadi  mulai  dari  pencatatan  awal, penerimaan barang sampai dengan penyimpananmaupun
pendistribusian barang  keunit  pemakai  dan  juga  bagian pencatatan  itu  semua  kita  masih  satu  pintu, sehingga  alurnya  itu  tuh  masih  tetap satu.Jadi  semua  yang  terkait  itu  tuh  adanya di  gudang  logistik  yang  dikelola  oleh  ema sendiri  sebagai  penanggung  jawab  logistik umum  dengan  satu  staf  yang  merupakan tenaga kontrak”.
2. Penilaian Resiko Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan  di  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilakukan  secara  terus  menerus  dan dilakukan  secara  manual.Hal  ini  dibuktikan dengan hasil wawancara bersamaibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota bajawa:
“ Untuk sistemnya sendirikan kita belum ada karena  kita  masih melakukannya  secara manual.Kendalanya  kalau  untuk  pencatatan aset  alat  kesehatan  itu  pada  saat  bendahara menerima pemasukan barang, misalnya ada pengadaan  alat  kesehatan  itu  bendahara mencatat jumlah barang yang diterima terus
setelah itu nanti didistribusikan ke ruangan- ruangan  untuk  dicatat  semua  di  dalam pembukuan  bendahara.Itu  didistribusikan ke  ruangan-ruangan  dengan  kode  barang sudah  dikode  semua  oleh  bendahara barang”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan bahwa  sistem  pencatatan  yang  dilakukan oleh  RSUD  Kota  Bajawa  menggunakan sistem  pencatatan  secara  manual.Kendala dalam melakukan pencatatan secara manual yaitu  ketika  bendahara  menerima  barang yang  masuk,  bendahara  harus  mencatat jumlah  barang  yang  diterima.Setelah  itu didistribusikan  kesetiap  ruangan  dengan kode  barang  masing-masing  dan  dicatat dalam  pembukuan  bendahara.  Hal  ini didukung  oleh  pernyataan  dari  ibu  Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:
“Kendalanya  itu  ada  misalnya  ada kesalahan  dalam  proses  pencatatan untuk pengamanannya itu nanti bendahara mencatat  semua  catatan  atau  data  yang masuk  setelah  itu  nanti  di  cross  cek  lagi dengan istilahnya itu KIR (Kartu Inventaris Ruangan)  dan  KIB  (Kartu  Inventaris Barang)”.
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas  pengendalian  di  RSUD  Kota Bajawa  yang  berkaitan  dengan  dokumen- dokumen  yang  ada  dibuat  sesuai  dengan perencanaan rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:
“Kalau  disini  ema  menjawab  tentang dokumen pengadaan itu. Dokumen pengadaan itu  dibuat sesuai dengan perencanaan dan juga dokumen itu didalamnya  itu  mengisi  tentang  spesifikasi barang,  terus  jangka  waktu  pelaksanaan pendistribusian  barang,  harga  barang,  dan juga semuanya sudah ada didalam sehingga terhadap  suatu  barang  itu  kita  sudah  bisa mengetahui  dia  punya  nilainya,  jumlahnya, dan  kualitasnya.  Terus  didalam  itu  semua kegiatan itu berdasarkan dokumen- dokumen  pengadaan.Jadi,  tidak  semua barang  itu  kita  belanja  langsung,  tapi  yang semuanya  itu  terkait  dengan  pengadaan harus kita gunakan pihak ketiga”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan bahwa  dokumen  pengadaan  dibuat  sesuai dengan  perencanaan  yang  berisi  tentang
spesifikasi barang, jangka waktu pelaksanaan  pendistribusian  barang,    dan harga  barang  sehingga  terhadap  suatu barang  sudah  bisa  diketahui  nilai,  jumlah, dan  kualitasnya.  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan  dari  bapak  Felix  Fonu,  Amd selaku  Kasi  Pelayanan  Penunjang  Medik RSUD Kota Bajawa:
“Iya.  Artinya,  terdapat  lima  faktur  yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan arsip dan lainnya  juga  biasanya  kartu  persediaan. Faktur  dengan  kartu  persediaan  itu  tuh biasanya  itu  dia  sudah  mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan, contohnya  itu  tuh  misalnya  untuk  tanggal keluar atau masuk, terus tanggal penerimaan,  tanda  tangan  penerima,  dan juga harga dari barang-barangnya itu tuh”.
4. Informasi dan Komunikasi Pada  RSUD  Kota  Bajawa,  memastikan terjalinnya  komunikasi  yang  efektif,  yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian internal dan menginformasikan  mengenai  kode  etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan  oleh  ibu  Anastasia  Ringa, selaku  Kasubag  Keuangan  RSUD  Kota Bajawa:
“ Ya,  kita  disini  itu  melakukannya  dengan menyediakan  dan  memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, itu biasanya macam  pedoman  kebijakan  dan  prosedur, terus  surat  edaran  rapat  staf,  ada  juga laporan  bulanan  termasuk  juga  itu  tuh tindakan pimpinan yang mendukung implementasi  SPIP  informasi  dari  sumber internal  dan  eksternal  yang  relevan  dengan tugas  dan  fungsi  itu  telah  diperoleh  terus disampaikan kepada pimpinan”.
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan  bahwa  sistem  informasi  dan komunikasi  baik  itu  informasi  fisik  berupa dokumen  maupun  yang  berupa  informasi lisan  antar  sesama  pegawai  cukup  baik.Hal ini  dikarenakan  adanya  komunikasi  antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan  telepon,  mengadakan  rapat bersama,  dan  transaksi-transaksi  yang terjadi selalu dicatat. Hal ini didukung oleh pernyataan  dari  bapak  Felix  Fonu,  Amd selaku  Kasi  Pelayanan  Penunjang  Medik RSUD Kota Bajawa:
“Ya,  artinya  itu  disini  kami  melakukan informasi  itu  misalnya, berkomunikasi lewat  telepon  apabila  ada  hal-hal  yang mendesak atau mungkin ada kesalahpahaman informasi, karenakan ruangan  antar  bagian  yang  satu  dengan bagian  yang  lain  itu  tuh  yaa  lumayan  agak jauh  jadi  supaya  memudahkan  itu  kami menggunakan  telepon.  Ada  juga  dalam bentuk  surat,  kalo  dalam  bentuk  surat  itu tuh  misalnya,  ada  pesanan  dari  setiap  unit untuk  kebutuhan  alat  kesehatan.  Kemudian biasanya  itu  diadakan  rapat  bersama  kepala ruangan dan kepala rumah sakit”
5. Pemantauan Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di  RSUD  Kota  Bajawa  terhadap  persediaan sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama  ibu  Anastasia  Ringa,  selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa: “Iya  ada,  biasanya  dilakukan  crosschek setiap bulan dan biasanya itu pengecekannya  dilaksanakan  oleh  bagian gudang.  Untuk  inspeksi  atau  evaluasinya biasanya  pimpinan  kami  dalam  hal  ini Direktur  RSUD  Kota  Bajawa  sering melakukan  work  round  atau  inspeksi keliling  terhadap  unit-unit  yang  ada  di RSUD Kota Bajawa. Jadi, bukan hanya unit yang  mengurus  soal  peralatan  kesehatan saja  tetapi  terhadap  semua  unit-unit  atau bagian-bagian  yang  ada    di  lingkungan rumah salit”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  menunjukan bahwa  dilakukannya stock  opname setiap bulan  untuk  dapat  mengetahui  jumlah barang  yang  adadikartu  maupun  dengan fisik  barang  sehingga  bisa  diketahui  berapa jumlah  barang  dan  lama  penggunaan  dari barang  tersebut  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  pasien  di  RSUD  Kota  Bajawa. Biasanya  juga  dilakukan crosscheck setiap bulan  yang  dilaksanakan  oleh  bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri  dilakukan  oleh  pimpinan  rumah sakit  dalam  hal  ini  Direktur  RSUD  Kota Bajawa.  Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan dari  bapak  Felix  Fonu,  Amd  selaku  Kasi Pelayanan  Penunjang  Medik  RSUD  Kota Bajawa:
“Iya kalau pengecekannya itu pasti ada dan itu dilakukan oleh bagian gudang.Pengendalian  resiko  itu  biasanya dilakukan  evaluasi  terhadap  karyawan-
karyawan yang ada di rumah sakit.Nah, dari hasil  tersebut  maka  didapatkan  penilaian kinerja  terhadap  semua  karyawan  yang  ada di RSUD Kota Bajawa”.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian yang dijalankan  di  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilaksanakan dengan cukup
baik.Lingkungan pengendalian yang dilakukan  di  RSUD  Kota  Bajawa  telah menggambarkan  keseluruhan  sikap  yang mempengaruhi  kesadaran  dan  tindakan anggota  atau  staf  organisasi.Namun  terkait dengan  unsur  kelima  dari  lingkungan pengendalian  tentang  struktur  organisasi, pengelolaan gudang dibagian logistik rumah  sakit  masih  disatukan.Pengelolaan gudang berkaitan dengan kegiatan permintaan,  penerimaan,  penyimpanan, dan pengeluaran barang serta pencatatan semuanya  terarah  disatu  tempat  yaitu gudang  logistik  yang  hanya  dikelola  oleh satu  penanggungjawab  logistik  umum ditambah  dengan  satu  staf  yang  merupakan tenaga kontrak.
2. Penilaian Resiko Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan  di  RSUD  Kota  Bajawa  sudah dilakukan  dengan  baik,  karena  disetiap pencatatan dilakukan cross cek lagi menggunakan  Kartu  Inventaris  Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB).Namun, dalam unsur penilaian resiko RSUD Kota Bajawa perlu untuk melakukan evaluasi  atas  sistem  pencatatan  yang digunakan. Hal ini dikarenakan RSUD Kota Bajawa masih menggunakan sistem pencatatan  secara  manual  yang  dapat menimbulkan  resiko  seperti,  pemalsuan catatan  akuntansi,  kegagalan  tujuan  dan sasaran, dan pelanggaran penggunaan dana.
3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas  pengendalian  yang  dijalankan RSUD  Kota  Bajawa  sudah  dilaksanakan dngan baik, karena dokumen-dokemen yang ada  dibuat  sesuai  dengan  perencanaan  dan memuat  tentang  spesifikasi  barang,  jangka waktu  pelaksanaan  pendistribusian,  dan harga barang.Pemisahan fungsi tugas
mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh setiap karyawan sudah dilaksanakan dengan cukup  baik,  dimana  ditempatkannya  setiap karyawan  sesuai  dengan  kompetensi  dan kewenangannya dimasing-masing unit yang ada untuk meningkatkan pelayanan terhadap  pasien.Namun,  adapun  sedikit persoalan  yang  terjadi  dimana  dibagian logistik rumah sakit mengalami kekurangan staf  dalam  melakukan  pengelolaan  gudang berkaitan  dengan  permintaan,  penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang yang dikelola oleh satu penanggungjawab logistik  umum  dan  satu  staf  tenaga kontrak.Terhadap persediaan peralatan yang rusak,  terdapat  bagian  elektromedik  yang berfungsi  sebagai  bagian  yang  melakukan pemeliharaan terhadap alat kesehatan.Terdapat penanggungjawab inventaris disetiap unit dalam
pendistribusian  alat  kesehatan,  sehingga jika  terdapat  kelalaian  dari  petugas  maka unit  tersebut  harus  bertanggungjawab  atas kerusakan yang terjadi.
4. Informasi dan Komunikasi Sistem  informasi  dan  komunikasi  yang dijalankan  oleh  RSUD  Kota  Bajawa,  baik itu informasi fisik berupa dokumen maupun yang  berupa  informasi  lisan  antar  sesama pegawai  dilaksanakan  cukup  baik.Hal  ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan  telepon,  mengadakan  rapat bersama,  dan  transaksi-transaksi  yang terjadi  selalu  dicatat.Adapun  pedoman kebijakan  dan  prosedur,  laporan  bulanan termasuk tindakan pimpinan yang mendukung  implementasi  SPIP  informasi dari  sumber  internal  dan  eksternal  yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
5. Pemantauan Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di  RSUD  Kota  Bajawa  terhadap  persediaan sudah  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  dengan  dilakukannya stock opname setiap bulan untuk dapat mengetahui  jumlah  barang  yang  adadikartu maupun  dengan  fisik  barang  sehingga  bisa diketahui  berapa  jumlah  barang  dan  lama penggunaan dari barang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kota Bajawa. Biasanya juga dilakukan
crosscheck setiap  bulan  yang  dilaksanakan
oleh bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri dilakukan oleh pimpinan  rumah  sakit  dalam  hal  ini Direktur RSUD Kota Bajawa. Saran Berdasarkan kesimpulan yang
dikemukakan,  maka  saran  yang  dapat  diberikan adalah:
1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai acuan  atau  referensi  dalam  pencarian informasi  yang  berkaitan  dengan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) Persediaan  Alat  Kesehatan  dengan  tetap membandingkan atau menyesuaikan dengan referensi yang sama.
2. Bagi Objek Penelitian Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka peneliti berusaha memberikan saran kepada RSUD Kota Bajawa yang bermanfaat dalam mengatasi  kelemahan  yang  terdapat  dalam sistem pengendalian internal atas persediaan  alat  kesehatan.  Adapun  saran- saran  yang  dapat  peneliti  berikan  yaitu, diharapkan  agar  melakukan  penambahan anggota atau staf yang memiliki kemampuan  yang  memadai  untuk  bertugas di  bagian  logistik  agar  dapat  mencegah terjadinya  kesalahan  dan  mempermudah kegiatan operasionalnya, dalam hal pencatatan  yang  masih  dilakukan  secara manual  diperlukan  alat  bantu  seperti komputer  untuk  mencegah  kemungkinan terjadinya  pemalsuan  catatan  akuntansi  dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah,  dan  kelengkapan  alat  komunikasi harus terus dijaga.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
1) Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepada  peneliti  selanjutnya  agar  menggali lebih dalam lagi terkait Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP) Persediaan  Alat  Kesehatan  dengan  metode penelitian yang bervariasi.
2) Peneliti  selanjutnya  juga  diharapkan  lebih mempesiapkan diri dalam proses pengambilan  dan  pengumpulan  data  agar penelitian  yang  dilakukan  berjalan  dengan baik.
3) Untuk  keakuratan  data  disarankan  untuk menggunakan  data  yang  telah  tersedia  dan terpublikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  S.  (2011) Auditing  Petunjuk  Praktis Pemeriksaan  Akuntan  oleh  Akuntan Publik . Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Azizah S (2016) ‘Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal  Perusahaan  terhadap  Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur’, Jurnal  Ilmu  dan  Riset
Akuntansi , 5(10).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada (2019)
Kabupaten  Ngada  dalam  Angka .  Edited by Bajawa.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia
(2014) Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI
Nomor  118/Menkes/SK/IV/2014  tentang Kompendium  Alat  Kesehatan .  Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Mulyadi  (2016) Sistem  Informasi  Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  60  Tahun  2008  (2008)  ‘tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.’
Romney,  B,  M.  and  Steinbart,  P.  J.  (2011) Sistem  Informasi  Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Rudianto  (2012) Pengantar  Akuntansi  dan Teknik  Penyusunan  Laporan  Keuangan . Jakarta: Erlangga.
Safitri  (2015)  ‘Analisis  Pengendalian  Intern Atas  Pelaksanaan  Prosedur  Persediaan Obat-Obatan  pada  Rumah  Sakit  PHC Surabaya.’,
E-Journal Akuntansi “EQUITY” , 1(2).
Siregar,  B.  (2013) Akuntansi  Manajemen . Jakarta: Salemba Empat.

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Linus A. Ch Sakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana sakanren979@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode tahun 2015-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Rasio Aktivitas Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa  data  time  series  Laporan  Keuangan.  Hasil  penelitian  dengan  menggunakan  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh klasifikasi Kriteria  rendah sekali  karena  berada  pada  interfal  di  bawah  25%  dan  cenderung  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun, Rasio Efektifitas PAD menunjukan Efektifitas PAD memperoleh klasifikasi kriteria sangat  efektif karena  berada  pada  interfal  di  atas  100%  dan  cenderung  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun, Rasio  Efisiensi  PAD  menunjukan  Efisiensi  PAD  memperoleh  klasifikasi  kriteria  sangat  efisien  karena berada pada interfal di bawah 60% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan Rasio Aktivitas  Belanja  Daerah  menunjukan  Aktivitas  Belanja  Daerah  lebih  diprioritaskan  pada  belanja  rutin dari  pada  belanja  modal  dan  belanja  rutin  cenderung  menurun  dari  tahun  ke  tahun  sedangkan  belanja modal cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Kata kunci :  Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Rasio Keuangan.

## ABSTRACT
This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Central Timor Regency. The purpose of  this study was  to determine the financial performance of the Regional Government of Timor Tengah Selatan Regency for the 2015-2020 period based on the Regional Financial Independence  Ratio,  Effectiveness  Ratio  of  Regional  Original  Revenue,  Efficiency  Ratio  of  Regional Original  Income  and  Regional  Expenditure  Activity  Ratio.  This  study  uses  a  quantitative  descriptive method with secondary data in the form of time series data on Financial Statements. The results of the study  using  the  Regional  Financial  Independence  Ratio  showed  that  Regional  Financial  Independence obtained  a  very  low  criterion  classification  because  it  was  in  the  interval  below  25%  and  tended  to decrease from year to year, the PAD Effectiveness Ratio showed the PAD Effectiveness obtained a very effective criteria classification because it was in the interfal in above 100% and tends to increase from year  to  year,  the  PAD  Efficiency  Ratio  shows  PAD  Efficiency  obtains  a  very  efficient  criteria classification  because  it  is  at  an  interval  below  60%  and  tends  to  decrease  from  year  to  year  and  the Regional Expenditure Activity Ratio shows that Regional Expenditure Activities are prioritized on routine expenditures rather than capital expenditures and routine expenditures tend to decrease from year to year while capital expenditures tend to increase from year to year.
Keywords: Financial Performance, Financial Statements, Financial Ratios.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kinerja keuangan  adalah  suatu  analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan  aturan  pelaksanaan  keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Pengukuran kinerja  yang  bersumber  dari  informasi  finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran  yang  telah  dibuat  (Mardiasmo,  2018). Oleh karena itu, Penilaian LKPD merupakan salah satu  cara  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.  Hal  ini  berarti  analisis  rasio  atas komponen  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui bagaimana  kinerja  pemerintah  daerah  yang kemudian  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk lebih  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah yang akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Atmojo, 2017) Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman  pada  SAP  dapat  digunakan  sebagai salah  satu  cara  untuk  mewujudkan good governance sehingga  kinerja  dari  pemerintahan yang  bersangkutan  diharapkan  akan  semakin mudah  untuk  dinilai  baik  oleh  kalangan  tertentu maupun  oleh  masyarakat  luas.  Draft  SAP  yang mengatur mengenai penggunaan basis akrual baru terbit  pada  tahun  2010.  Hal  ini  menyebabkan penerapan  SAP  berbasis  akrual  baru  dapat dilaksankan  paling  cepat  5  (lima)  tahun  setelah terbitnya  peraturan  tersebut  yaitu  pada  tahun anggaran 2015. Hal ini menyebabkan penyusunan Laporan  Keuangan  tahun  anggaran  2014  adalah penyusunan  laporan  keuangan  paling  akhir  yang disusun dengan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) (Agus, 2015).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik  Indonesia  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan tahun  2015,  memperoleh  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  dan  Laporan  Keuangan tahun  2020  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  (ntt.bpk.go.id).  disisi  lain mengenai  struktur  APBD  pemerintah  kabupaten Timor  Tengah  selatan  6  tahun  terakhir  periode
2015  –  2020  berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  pada posisi  pendapatan  menunjukan  bahwa  dana perimbangan  masih  mendominasi  penerimaan daerah  dibanding  dengan  pendapatan  asli  daerah. Dari  uraian  tersebut  mengindikasikan  masih tingginya  ketergantungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  terhadap pemerintah  pusat,  kendati  hasil  audit  BPK terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan tahun 2019 dan tahun  2020  mendapat  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan diperolehnya opini WTP pada tahun 2019  dan  2020  menunjukan  bahwa  walaupun tingkat  ketergantungan  Pemerintah  Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih  tinggi  dan  juga  terjadi  transisi  atau pergeseran basis akuntasi pemerintah di Indonesia dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual tidak  membuat  pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  menurunkan  kinerjanya  dalam menyusun  laporan  keuangan.  Hal  sebaliknya membuktikan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  mengalami  peningkatan kualitas laporan keuangan yang dibuktikan dengan opini  WTP  atas  laporan  keuangannya.  Hal  ini menjadi  alasan  bagi  peneliti  untuk  melakuan penelitian  berkaitan  dengan  analisis  kinerja keuangan  pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor Tengah Selatan.

## RumusanMasalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan  Rasio  Kemandirian  Keuangan Daerah.
2. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan  Rasio  Efektifitas  Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagaimana  kinerja  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan berdasarkan Rasio Aktivitas.

## KAJIAN TEORI

## Kajian Teoritis

## Grand Teori
Grand  theory yang  mendasari  penelitian  ini merupakan  bagian  dari agency  theory yaitu stewardship theory . Stewardship menggambarkan bahwa  tidak  ada  suatu  keadaan  situasi  para manajemen  termotivasi  untuk  tujuan-tujuan individu  melainkan  lebih  fokus  untuk  tujuan sasaran  utama  yaitu  kepentingan  organisasi Donaldson  dan  Davis,  (1991)  dalam  (Anton, 2010).

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Mahmudi,  (2015)  kinerja  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang tertuang  dalam  perencanaan  strategis  suatu organisasi.  Istilah  kinerja  sering  digunakan  untuk menyebut  prestasi  atau  tingkat  keberhasilan individu  maupun  kelompok.  Kinerja  bisa diketahui  hanya  jika  individu  atau  kelompok tersebut  mempunyai  kriteria  keberhasilan  yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan  atau target-target  tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja  seseorang  atau  organisasi  tidak  mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah adalah  mengukur  kinerja  keuangan    pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  sesuai dengan  aturan  perundang-undangan.  Kinerja keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  ukuran yang  dapat  digunakan  untuk  memastikan kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  aturan pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar untuk  mempertahankan  layanan  yang  diinginkan, dimana  penilaian  yang  lebih  tinggi  menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan  untuk  berinvestasi  di  dalam  daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang
bersumber  dari  informasi  finansial  yang  diukur berdasarkan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat, dapat  menjadi  peningkatan  program  selanjutnya demi  menghasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih baik dan berkualitas.

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Laporan Keuangan digunakan untuk menginformasikan kondisi usaha sebuah Perusahaan, untuk dapat mengetahui perkembangan  usaha  yang  sedang  dijalankan maka  unsur-unsur  dalam  laporan  keuangan  perlu diperbandingkan  satu  dengan  yang  lain  dengan menggunakan  alat  analisis  yang  tepat  yakni  rasio keuangan. Untuk dapat megukur kinerja keuangan sebuah  perusahaan  lazimnya  menggunakan  rasio keuangan  yaitu  dengan  membandingkan  pos-pos laporan keuangan. (Kerihi, 2019).
Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan daerahnya    adalah    dengan    melakukan    analisis rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012).
Bisma (2016:18) menjelaskan analisis kinerja keuangan  diukur  melalui  perhitungan  rasio-rasio keuangan  yang  merupakan  alat  ukur  kinerja keuangan.  Mahmudi,  (2015)  menjelaskan  bahwa untuk  menganalisis  kemampuan  keuangan  yang disajikan  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  maka sekurang-kurangnya  rasio  keuangan  yang  dapat digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas,  rasio  efisiensi  keuangan  daerah  dan rasio keserasian belanja.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah
Daerah
Analisis sangat membutuhkan rasio keuangan  untuk  membantu  menganalisis  dan interpretasi laporan keuangan.
Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menghitung laporan keuangan daerah, antara lain:

## Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio Kemandirian Keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber
pendapatan  yang  telah  diperlukan  daerah (Mahsun,  2016:152).  Secara  matematis  dapat  di simpulkan dengan rumus:
Tabel 1. Rumus Rasio Kemandirian
Rasio Keman dirian = Pendapatan Asli Daerah X 100% Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:
Tabel  2. Penilaian  Kemandirian  Keuangan daerah Kemampuan Keuangan  Kemandirian (%) Rendah sekali Kurang dari 25% Rendah 25% – 50% Sedang 50% – 75% Tinggi 75% - 100% Sangat Tinggi Diatas 100%
Sumber: Badan Litbang Depdagri.

## Rasio Efektifitas
Munawar (2016) menjelaskan bahwa analisis efektif  pengelolaan  anggaran  adalah  dengan menggunakan  rasio  perbandingan  antara  realisasi pendapatan  yang  ditetapkan  dalam  APBD,  guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian anggaran.
Secara sistematis dapat di  rumuskan sebagai berikut:
Tabel 3. Rumus Rasio Efektifitas
Rasio Efektifitas = Realisasi Pendapatan X100% Target Pendapatan Maka untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 4. Penilaian Efektivitas
Kriteria Efektifitas  Presentase Efektifitas Sangat efektif Diatas 100% Efektif 90% - 100% Cukup efektif 80% - 90%
Kurang efektif 60% - 80% Tidak efektif Kurang dari 60%
Sumber: Badan Litbang Depdagri

## Rasio Efisiensi
Rasio  efesiensi  bertujuan  untuk  mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik   (Mahsun, 2016). Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli Daerah, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti  pemungutan  PAD  tersebut  tidak  efektif. Oleh  karna  itu    Secara  sistematis  dapat  di rumuskan sebagai berikut:
Tabel .5. Rumus Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi = Biaya Pemerolehan PAD X100% Realisasi Penerimaan PAD Maka penilaian tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian daerah sebagai berikut:
Tabel 6. Penilaian Efisiensi
Kriteria Efisiensi  Presentase Efesiensi Tidak efisien Diatas 100% Kurang efisien 90% - 100% Cukup efisien 80% - 90% Efesien 60% - 80% Sangat efisien Kurang dari 60%
Sumber :Badan Litbang Depdagri

## Rasio Aktivitas
Rasio  Aktivitas  menggambarkan  bagaimana pemerintahan  daerah  memprioritaskan  alokasi dananya  pada  belanja  operasi  dan  belanja  modal secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana yang  dialokasikan  untuk  belanja  operasi  berarti persentase  belanja  modal  yang  digunakan  untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat  cenderung  semakin  kecil  (Halim, 2012).
1. Rasio  Belanja  Rutin  /  Belanja  Tidak Langsung
Rasio Belanja Rutin (Belanja Tidak Langsung) merupakan  perbandingan  antara  total  Belanja Rutin  (Belanja  Tidak  Langsung)  dengan  total Belanja  Daerah.  Rasio  belanja  rutin  ini memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin (belanja  tidak  lansung).  Rumus  yang  di  gunakan untuk menghitung rasio belanja rutin adalah :
Tabel  7. Rumus  Rasio  Belanja  Rutin/Belanja
Tidak Langsung Rasio Belanja Rutin = TotalBelanja Rutin
X100% Total Belanja Daerah

## 2. Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung
Rasio  belanja  modal  (belanja  langsung) merupakan  perbandingan  antara  total  belanja modal  (belanja  langsung)  dengan  total  Belanja Daerah.  Rasio  belanja  modal  ini  memberikan informasi mengenai anggaran belanja daerah yang dialokasikan  untuk  belanja  modal  (belanja lansung) pada tahun anggaran yang bersangkutan. Rumus  yang  di  gunakan  untuk  mengitung  rasio belanja modal adalah :
Tabel  8. Rumus  Rasio  Belanja  Modal/Belanja
Langsung Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal X 100% Total Belanja Daerah
Sampai  saat  ini  belum  ada  pedoman  yang ideal tentang besarnya rasio belanja rutin maupun rasio  belanja  modal,  karena  sangat  dipengaruhi dinamika  pembangunan  dan  kebutuhan  investasi yang  diperlukan  untuk  mencapai  pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012).

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif    kuantitatif  yaitu mendeskripsikan,  menguraikan  dan  menjelaskan semua  hasil  perhitungan  analisis  rasio  dari  setiap rasio  diantaranya  rasio  kemandirian  keuangan daerah,  rasio  efektifitas  pendapatan  asli  daerah,
rasio  efisiensi  pendapatan  asli  daerah  dan  rasio evektifitas belanja daerah yang tentunya berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan kemudian menarik kesimpulan.
Teknik Analisis Data.

## 1. Menghitung Menggunakan Rasio
Analisis  rasio  menggunakan  4  rasio keuangan  sektor  publik  mengacu  pada  buku Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik  oleh Mahsun,  (2016:152).  Berikut  rumus-rumus yang dipakai:
1) Rasio Kemandirian Keuangan Tabel 9. Rumus Rasio Kemandirian Rasio Kemandi rian = Pendapatan Asli Daerah X 100% Bantuan Pusat + Pinjaman Daerah
Maka  penilaian  tingkat  kemampuan keuangan  dan  kemandirian  daerah  sebagai berikut:
2) Rasio Efektifitas
Tabel 10. Rumus Rasio Efektifitas Rasio Efektifitas = Realisasi Pendapatan X100% Target Pendapatan Maka  untuk  menetapkan  efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 11. Penilaian Efektivitas
Kriteria Efektifitas  Presentase
Efektifitas Sangat efektif Diatas 100% Efektif 90% - 100% Cukup efektif 80% - 90% Kurang efektif 60% - 80% Tidak efktif Kurang dari 60% Sumber: Badan Litbang Depdagri 3) Rasio Efisiensi
Tabel 12. Rumus Rasio Efisiensi Rasio Efisiensi = Biaya Pemerolehan PAD X100% Realisasi Penerimaan PAD
Maka  penilaian  tingkat  kemampuan keuangan  dan  kemandirian  daerah  sebagai berikut:
Tabel 13. Penilaian Efisiensi
Kriteria Efisiensi  Presentase Efesiensi Tidak efisien Diatas 100% Kurang efisien 90% - 100% Cukup efisien 80% - 90% Efesien 60% - 80% Sangat efisien Kurang dari 60% Sumber :Badan Litbang Depdagri 4) Rasio Aktivitas
1. Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung
Tabel 14. Rumus Rasio Belanja Rutin / Belanja Tidak Langsung Rasio Belanja Rutin = Total Belanja Rutin X100% Total Belanja Daerah 2. 3. Rasio Belanja Modal / Belanja
Langsung
Tabel 15. Rumus Rasio Belanja Modal / Belanja Langsung Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal X100%
Total Belanja Daerah

## 2. Analisis Trend  Metode Kuadrat
Terkecil (least square method)
Melakukan analisis trend dengan metode kuadrat  terkecil  untuk  melihat  kecenderungan angka-angka rasio tertentu, sehingga diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung  naik  atau  turun.  Persamaan  garis trend  dirumuskan  sebagai  berikut  (Hasan, 2016:201):
Dimana :
, Keterangan:
Ŷ = nilai trend a = bilangan konstan b = koefisien kecondrongan garis trend n = periode waktu X = waktu (bulan, kuartal, tahun)
Y = data berkala
Untuk  menentukan  garis  trend,  terlebih dahulu  dicari  nilai a dan b artinya  jika  nilai a dan b sudah  diketahui  maka  garis  trend  dapat dibuat. (Hasan, 2016:201):
Dari  hasil  penghitungan,  akan  diketahui beberapa keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Jika  b  bernilai  positif,  maka  rasio keuangan  perusahaan  dari  tahun  ke tahun cenderung mengalami kenaikan.
b. Jika  b  bernilai  negatif,  maka  rasio keuangan  perusahaan  dari  tahun  ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis rasio  dilanjutkan  dengan  melakukan  analisis trend  kemudian  membuat  grafik  berdasarkan angka-angka  rasio  dan  nilai trend dan  pada akhirnya membuat kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Tahun 2015-2020.
1. Rasio Kemandirian Keuangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,
diperoleh besarnya rasio kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten
Timor  Tengah  Selatan  tahun  2015-2020 seperti pada Tabel 16 berikut:
Tabel 16. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  (Dalam Juta Rupiah) Tahun PAD (RP) Dana Perimba ngan Perse ntase (%) Kriteria 2015 76.086.  999.630.  7,61 Rendah Sekali 2016 71.848.  1.129.700  6,36 Rendah Sekali
2017 189.534  1.220.081 15,5 3 Rendah sekali 2018 1.487. 1.318.011  5,42 Rendah sekali 2019 77.594. 1.349.485  5,75 Rendah sekali 2020 64.192 1.295.194  4,96 Rendah sekali Rata-Rata 7,53 Rendah Sekali Sumber: Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah selatan (Data Diolah, 2022) Jadi  persamaan  trend  untuk  rasio kemandirian keuangan adalah: . Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung  nilai  tren  rasio  kemandirian keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  periode  tahun  2015-2020. Berdasarkan  nilai  trend  maka  grafik  trend rasio  keuangan  dapat  digambarkan  seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Grafik Trend Rasio Kemandirian
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio kemandirian  diperoleh  nilai  b  =  -0,36  (b negatif)  maka  dapat  dilihat  bahwa  trend rasio  kemandirian  dari  tahun  2015  sampai tahun  2020  cenderung  menurun  dari  tahun ke tahun.

## 2. Rasio Efektivitas
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 17 berikut:
Tabel 17. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli
Daerah (Dalam Juta Rupiah)
Tahun Realisa si PAD (RP) Target PAD (RP) Persenta se (%) Kriteria 2015 76.086.  65.016.  117.03 Sangat Efektif 2016  71.848. 77.610.  92.58  Efektif 2017  189.534.  157.84.  120.08 Sangat Efektif 2018 111.360   71.487. 155,77 Sangat Efektif 2019 94.936.   77.694. 122,19 Sangat Efektif 2020 96.620.   84.192. 114,76 Sangat Efektif Rata-Rata 119.61 Sangat Efektif
Sumber:  Badan  Pengelola  Keuagan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  selatan  (Data Diolah, 2022)
Jadi  persamaan  trend  untuk  rasio efektifitas  pendapatan  asli  daerah    adalah:
.
Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efektifitas
pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020.  Berdasarkan  nilai  trend rasio  maka  grafik  trend  rasio  efektifitas dapat digambarkan seperti pada gambar 2.
Gambar 2. Grafik Trend Rasio Efektifitas
Berdasarkan persamaan trendrasio efektifitas  pendapatan  asli  aerah  diperoleh nilai  b  =  1,62  (b  positif)  aka  dapat  dilihat bahwa  trend  rasio  efektifitas  pendapatan asli  daerah  dari  tahun  2015  sampai  tahun
2020  cenderung  meningkat  dari  tahu  ke tahun.
3. Rasio Efisiensi
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,  diperoleh  besarnya  rasio  Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  tahun 2015-2020 seperti pada Tabel 18 berikut:
Tabel 18. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)
Tahun Biaya Peroleh an PAD (RP) Realisa si PAD (RP) Persent ase (%) Kriter ia 2015 10.661 76.086.  14,01 Sangat Efisien 2016 8.187 71.848.  11,39 Sangat Efisien 2017 9.037  189.534  4,76 Sangat Efisien 2018 9.977   71.487. 13,96 Sangat Efisien 2019 8.325   77.594. 10,73 Sangat Efisien 2020 6.970.   64.192. 10,86 Sangat Efisien Rata-Rata 9,65 Sangat Efisien
Sumber:  Badan  Pengelola  Keuagan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  selatan  (Data Diolah, 2022)
Jadi  persamaan  trend  untuk  rasio efisiensi  pendapatan  asli  daerah    adalah:
.
Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung nilai tren rasio efisiensi
pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020.  Berdasarkan  nilai  tren rasio  efisiensi  maka  grafik  trend  rasio efisiensi  dapat  digambarkan  seperti  pada gambar 3.
Gambar 3. Grafik Trend Rasio Efisiensi
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio efisiensi  pendapatan  asli  daerah  diperoleh nilai  b  =  -0,12  (b  negatif)  maka  dapat dilihat bahwa trend rasio efisiensi pendapatan  asli  daerah  dari  tahun  2015 sampai  tahun  2020  cenderung  mengalami penurunan dari tahu ke tahun.

## 4. Rasio Aktivitas
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,  diperoleh  besarnya  rasio  Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah  Selatan  tahun  2015-2020  seperti pada Tabel 19 berikut:
Tabel 19. Rasio Belanja Rutin (Dalam Juta Rupiah) Tahun Total Belanja Rutin (RP) Total Belanja Daerah (RP) Persentase (%) 2015 758.775. 918.703. 82,59 2016 848.463  1.056.107. 80,33 2017 868.117  1.103.505 78,66 2018 906.909  1.189.388. 76,25 2019 882.029.  1.130.429. 78,03 2020 838.793  1.077.308. 77,86 Rata-Rata 78,81
Sumber: Badan Pengelola Keuagan dan Aset
Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah selatan (Data Diolah, 2022)
Jadi persamaan trend untuk rasio belanja rutin adalah:
.
Dari  persamaan  trend  di  atas  maka  dapat dihitung  nilai  tren  rasio  belanja  rutin Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan periode  tahun  2015-2020.  Berdasarkan  nilai
trend  rasio  maka  grafik  trend  rasio  belanja rutin dapat digambarkan seperti pada gambar 4.
Gambar 4. Grafik Trend Rasio Belanja Rutin
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio belanja  rutin  diperoleh  nilai  b  =  -0,47  (b negatif)  maka  dapat  dilihat  bahwa  trend rasio  belanja  rutin  dari  tahun  2015  sampai tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,  diperoleh  besarnya  rasio  Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  tahun  2015-2020 seperti pada Tabel 20 berikut:
Tabel 20. Rasio Belanja Modal (Dalam Juta Rupiah) Tahun Total Belanja Modal (RP) Total Belanja Daerah (RP) Persent ase (%) 2015 159.844. 918.703. 17,39 2016 205.776 1.056.107 19,48 2017 235.387 1.103.505. 21,33 2018 282.478. 1.189.388   23,75 2019 248.312 1.130.429.   21,97 2020 218.800. 1.077.308.   20,31 Rata-Rata 20,86 Sumber: Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah selatan (Data Diolah, 2022)
Jadi persamaan trend untuk rasio belanja modal adalah:
.
Dari persamaan trend di atas maka dapat dihitung  nilai  tren  rasio  belanja  modal Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan periode tahun 2015-2020. Berdasarkan  nilai  trend  rasio  maka  grafik trend  rasio  keuangan  dapat  digambarkan seperti pada gambar 5.
Gambar 5. Grafik Trend Rasio Belanja Modal
Berdasarkan  persamaan  trend  rasio belanja  modal  diperoleh  nilai  b  =  0,35  (b positif)  maka  dapat  dilihat  bahwa  trend rasio belanja modal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung mengalami
peningkatan dari tahu ke tahun.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  analisis  rasio  kemandirian keuangang, yaitu dengan cara membandingkan
jumlah penerimaan pendapatan  asli  daerah  dibagi  dengan jumlah  pendapatan  transfer,  menunjukan bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah periode tahun 2015-2020 berdasarkan  tabel  16  adalah  sebesar  7,53% dengan  klasifikasi  kriteria  rendah  sekali karena  masih  berada  pada  skala  interval kurang  dari  25%  ini  menggambarkan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  selama  periode tersebut  masih  sangat  rendah  karena pendapatan  transfer  dari  pemerintah  Pusat dan Propinsi masih lebih mendominasi total Pendapatan Daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio kemandirian keuangan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  pada
tabel  16  diperoleh  persamaan  trend  rasio dan  juga  grafik  trend  rasio  kemandirian seperti pada gambar 1 sehingga berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui nilai b negatif sebesar -0,36  yang berati  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  periode  2015-2020  cenderung mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun. Semakin  kecil  angka  yang  dihasilkan menunjukan bahwa kinerja keuangan
daerah  dari  aspek  kemandirian    semakin berkurang.
2. Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  analisis  rasio  efektifitas yaitu,  membandingkan  realisasi  pendapatan asli  daerah  dibagi  target  pendapatan  asli daerah,  menunjukan  bahwa  rata-rata  Rasio Efektifitas  Pendapatan  Daerah  periode tahun  2015-2020  berdasarkan  tabel  17 adalah  sebesar  119,96%  dengan  klasifikasi kriteria  sangat  efektif  karena  berada  pada skala interval di atas 100%. ini menandakan bahwa  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan melampaui  target  Pendapatan  Asli  daerah yang ditetapkan. Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efektifitas keuangan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  pada tabel  17  diperoleh  persamaan  trend  rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada  gambar  2  sehingga  berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui  nilai  b  positif  sebesar  1,62  yang berati  bahwa  rasio  efektifitas  Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode 2015-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli
Daerah
Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunanakan  analisis  rasio  efisiensi yaitu,  membandingkan  biaya  pemerolehan PAD  dibagi  realisasi  penerimaan  PAD, menunjukan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Pendapatan  Daerah  periode  tahun  2015- 2020  berdasarkan  tabel  18  adalah  sebesar 9,65%  dengan  klasifikasi  kriteria  sangat
efisien  karena  berada  pada  skala  interval kurang dari 60%. Hal ini menujukan bahwa Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan sangat efisien didalam menggunakan dana yang dikeluarkan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah dengan  kata  lain  Pemerintah  Kabupaten Timor Tengah Selatan mampu meminimalisir  anggaran  yang  dikeluarkan dalam memperoleh penadapatan asli daerahnya Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio efisiensi keuangan Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  pada tabel  18  diperoleh  persamaan  trend  rasio dan juga grafik trend rasio efektifitas seperti pada  gambar  4  sehingga  berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui nilai  b negatif  sebesar  -0,12 yang berati  bahwa  rasio  efisiensi  Pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
4. Rasio Aktivitas Belanja
Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  analisis  rasio  belanja  rutin, yaitu  membandingkan  total  belanja  rutim dibagi  total  belanja  daerah  menunjukan bahwa,  rata-rata  Rasio  Belanja  Rutin periode  tahun  2015-2020  berdasarkan  tabel 19  adalah  sebesar  78,81%  hal  ini  dapat diartikan  bahwa  dari  total  dana  yang dimiliki  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan periode  2015-2020  sebagian  besar  dananya diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja rutin  seperti  dinas-dinas  otonomi  dan belanja pegawai untuk gaji ASN.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap  rasio  belanja  rutin  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  pada  tabel  19, diperoleh  persamaan  trend  rasio  dan  juga grafik  trend  rasio  belanja  rutin  seperti  pada gambar 4  sehingga berdasarkan persamaan dan  grafik  tersebut  dapat  diketahui  nilai  b negatif  sebesar  -0,47  yang  berati  bahwa rasio  belanja  rutin  Pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  periode  2015-2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke  tahun.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemerintah
Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  dari tahun ke tahun cenderung menurunkan atau mengurangi  prioritas  belanja  rutin  seperti belanja  pegawai  dan  belanja  operasional dimana  akan  berbanding  terbalik  pada belanja modal.
Hasil  perhitungan  dan  analisis  dengan menggunakan  rasio  belanja  modal  yaitu, membandingkan  total  belanja  modal  dibagi total  belanja  daerah  menunjukan  bahwa rata-rata  Rasio  Belanja  Modal  periode tahun  2015-2020  berdasarkan  tabel  20 adalah  sebesar  20,86%  hal  ini  dapat diartikan  bahwa,  dari  total  dana  yang dimiliki  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan periode 2015-2020 sebesar 20,86%
diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja modal pembangunan daerah atau menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap  rasio  belanja  modal  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  pada  tabel  20 diperoleh  persamaan  trend  rasio  dan  juga grafik  trend  rasio  belanja  modal  seperti pada  gambar  5  sehingga  berdasarkan persamaan  dan  grafik  tersebut  dapat diketahui  nilai  b  positif  sebesar  0,35  yang berati bahwa rasio belanja modal Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  periode  2015-2020  cenderung mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  dari  tahun  ke  tahun cenderung meningkatkan prioritas belanjanya  pada  belanja  modal  guna menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  pertumbuhan perekonomian masyarakat.  Dengan  kata  lain  aktivitas belanja  pemerintah  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  berdasarkan  analisis trend  cenderung  mengalami  peningkatan pada belanja modal dari tahun ke tahun atau kinerja aktivitas belanjanya semakin baik.

## KESIMPULAN
1. Kinerja keuangan pemerintah
Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020  ditinjau  dari  kemandirian keuangan  daerah  memperoleh  klasifikasi Kriteria  rendah  sekali  karena  berada  pada interfal  di  bawah  25%,  sedangkan  melalui analisis trend menunjukan  bahwa  rasio  ini cenderung selalu mengalami penurunan kemandirian dari tahun ke tahun. 2. Kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020  ditinjau  dari  efektifitas pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria  sangat  efektif  karna  berada  pada interfal  di  atas  100%,  sedangkan  melalui analisis  trend  menunjukan  bahwa  rasio  ini cenderung  selalu  mengalami  peningkatan efektifitas dari tahun ke tahun.
3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun  2015-2020  ditinjau  dari  efisiensi pendapatan asli daerah memperoleh klasifikasi kriteria  sangat  efisien  karna  berada  pada interfal  di  bawah  60%,  sedangkan  melalui analisis  trend  menunjukan  bahwa  rasio  ini cenderung  selalu  mengalami  peningkatan efisien dari tahun ke tahun.
4. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  periode tahun 2015-2020 berdasarkan aktivitas belanja daerah melalui belanja rutin dan belanja modal menunjukan bahwa aktivitas belanja pemerintah  daerah  lebih  diprioritaskan  pada belanja  rutin  seperti  belanja  pegawai  dan belanja operasional dari pada belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, S. (2015) Manajemen Keuangan : Teori dan  Aplikasi .  4th  edn.  Yogyakarta: BPFE.
Anton,  A.  (2010) Dasar-dasar  Manajemen . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Atmojo,  D.  T.  (2017)  ‘Analisis  Faktor-Faktor
Yang  Berpengaruh  Terhadap  Audit Report  Lag  (  Studi  Empiris  pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 )’, Diponegoro  Jurnal  Of  Accaunnting ,  6,
pp. 1–15.
Bisma,  I.  D.  G.  and  Susanto,  H.  (2016) ‘Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003  –  2007’, Ganec  Swara  Edisi  Khusus  Universitas Mataram , 04(03), pp. 75–86. Fahmi,  I.  (2012) Analisis  Kinerja  Keuangan .
Bandung: Alfabeta. Halim,  A.  (2012) Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:
Salemba Empat.
Hasan, I. (2016) Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Kerihi,  A.  S.  Y.  (2019)  ‘Analisis  Kinerja Keuangan Pada Swalayan Sumber Makmur Kota Kupang’, Jurnal
Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Nusa Cendana , 7(1), pp. 75– 89. Mahmudi  (2015) Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . 3rd edn. Yogyakarta: cv. Andi. Mahsun,  M.  (2016) Pengukuran  Kinerja Sektor  Publik .  Pert.  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Mardiasmo  (2018) Akuntansi  Sektor  Publik . Terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Munawar,  U.  M.  (2016)  ‘Model  Akuntansi Berbasis  Akrual  Untuk  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang’, Jurnal Akuntansi , 3(2), pp. 18–
34.

## ANALISIS NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
SELAMA PANDEMI COVID-19

## Adriana Teu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana adrianateu05@gmail.com
Petrus E. De Rozari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
Sarlin P. Nawa Pau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

## ABSTRAK
Perusahaan  memiliki  tujuan  utama  untuk  meningkatkan  kemakmuran  pemilik  atau  para pemegang  saham  melalui  peningkatan  nilai  perusahaan.  Nilai  perusahaan  adalah  nilai  wajar perusahaan  yang  menggambarkan  persepsi  investor  terhadap  emiten  tertentu,  sehingga  nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset , ukuran perusahaan diukur menggunakan size , dan struktur modal diukur  menggunakan debt  to  equity  ratio terhadap  nilai  perusahaan  yang  diukur  dengan menggunakan Tobin’s  Q. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  subsektor telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama pandemi covid-19. Jumlah sampel yang  digunakan  sebanyak  4  perusahaan  yang  dipilih  menggunakan  metode purposive  sampling dengan  data  sebanyak  40  data  observasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  Analisis Regresi  Data  Panel  dengan  menggunakan  program E-Views 10 dan Microsoft  Excel 2010 . Hasil penelitian  menunnjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  dan  struktur  modal  berpengaruh  signifikan terhadap  nilai  perusahaan  dan  profitabilitas  berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  nilai perusahaan.
Kata kunci :  Profitabilitas; Ukuran Perusahaan; Struktur Modal; Nilai Perusahaan.

## ABSTRACT
Company  has  the  main  goal of  increasing  the  prosperity  of  the  owners  or  shareholders through increasing company value. Firm value is the fair value of the company which describes the investor's perception of a particular issuer, so that the value of the company is the investor's perception of the company which is always associated with the company's stock price. This study aims to determine the effect of profitability which is measured using return on assets, firm size is measured using size, and capital structure is measured using debt to equity ratio on firm value as measured by Tobin's Q. The population in this study are telecommunication sub-sector companies listed in Indonesia's stock market during the covid-19 pandemic. The number of samples used as many as 4 companies selected using the purposive sampling method with a data of 40 observation data. The data analysis technique used is Panel Data Regression Analysis using the  E-Views 10 program  and  Microsoft  Excel  2010.  The  results  show  that  company  size  and  capital  structure have a significant effect on firm value and profitability but not significant effect on firm value.
Keywords : Profitability; Company Size; Capital Structure; The value of the company.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pandemi  Covid-19  telah  mengubah tatanan  kehidupan  dunia.  Virus  corona  atau biasa disebut dengan Covid-19 telah menyebar hingga  ke  215  negara  di  dunia  dengan Indonesia  berada  pada  posisi  145  negara  di dunia  yang  terdampak  pandemi  Covid-19 dengan  jumlah  infeksi  di  Indonesia  mencapai 1.547.376  juta  kasus  dan  yang  dinyatakan sembuh mencapai 1.391.742 juta orang.
Demi  meminimalisir  bertambahnya jumlah  infeksi,  beberapa  negara  seperti  Italia, Spanyol,  hingga  India  memberikan  kebijakan lockdown , sementara negara lainnya, termasuk Indonesia, lebih memilih kebijakan memberlakukan anjuran social distancing atau PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar) bagi  warganya,  kebijakan  tersebut  tentu berpengaruh  besar  bagi  perekonomian.  Tidak hanya di Indonesai, pelemahan ekonomi akibat dari  pandemi  virus  corona  terjadi  merata hampir di seluruh dunia.
Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama  infeksi  virus  corona  penyebab  covid- 19  pada  awal  Maret  2020.  Sejak  itu,  berbagai upaya  penanggulangan  dilakukan  pemerintah untuk  meredam  dampak  dari  pandemi  Covid- 19  diberbagai  sektor.  Hampir  seluruh  sektor terdampak,  tidak  hanya  Kesehatan,  sektor ekonomi  juga  mengalami  dampak  serius akibat  pandemi  virus  corona.  Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas  bisnis  yang kemudian  berimbas  pada perekonomian. Sebuah perusahaan selain ingin mendapatkan  laba  yang  tinggi  juga  ingin meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan  pemegang  saham  bisa  dilihat dari  nilai  perusahaan.  Jika  harga  saham  tinggi akan  terjadi  peningkatan  nilai  perusahaan, maka  investor  akan  semakin  meningkatkan kepercayaan  bahwa  kinerja  yang  dilakukan perushaan  sangat  baik  dan  efisien  bagi  masa depan perusahan.
Perusahaan  memiliki  tujuan  utama untuk  meningkatkan  kemakmuran  pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan  (Yanda, 2018) . Nilai perusahaan adalah nilai wajar
perusahaan  yang  menggambarkan  persepsi investor  terhadap  emiten  tertentu,  sehingga nilai  perusahaan  merupakan  persepsi  investor terhadap  perusahaan  yang  selalu  dikaitkan dengan harga saham perusahaan (Sondakh, R.,
& Morasa, 2019). Meningkatnya nilai perusahan  adalah  sebuah  prestasi  yang diinginkan  oleh  para  pemegang  saham perusahaan,  sebab  dengan  meningkatnya  nilai perusahaan,  maka  kesejahteraan  para  pemilik juga  akan  meningkat  (Ade,  2020).  Wahyudi dan  Pawestrijuga  menyatakan  bahwa  nilai perusahaan  akan  tercermin  dari  harga  pasar sahamnya (Lubis,dkk 2017).
Rasio  profitabilitas  mencerminkan efektifitas  dan  efisien  perusahaan  dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan mengunakan seluruh modal yang dimiliki baik aset  maupun  modal  sendiri  dalam  perolehan laba  keberlanjutan  hidup  perusahaan.  Ukuran perusahaan  adalah  skala  besar  kecil  sebuah perusahaan  yang  dapat  dilihat  dari  total penjualan,  kapitalisasi  pasar,  dan  total  aset perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka semakin mudah memperoleh sumber pendanaan. Perusahaan dengan struktur modal yang  tidak baik  dan  hutang yang  sangat  besar akan memberikan beban berat kepada perusahaan  sehingga  perlu  diusahakan  satu keseimbangan yang optimal dalam menggunakan kedua sumber tersebut sehingga dapat  memaksimalkan  nilai  perusahaan. Debt to  Equity  Ratio (DER)  dapat  memberikan gambaran  mengenai  struktur  modal  yang dimiliki  oleh  perusahaan  sehingga  dapat diketahui  tingkat  rasio  tak  terbayarkan  suatu hutang.
Industri telekomunikasi bisa dikatakan sebagai  industri  yang  sepertinya  tidak  akan pernah  redup.  Bayangkan  jika  semua  koneksi telekomunikasi,  baik  itu  telepon  genggam hingga  layanan  internet  tidak  aktif  selama  24 jam.  Sepertinya  hal  tersebut  hampir  tidak mungkin dibiarkan terjadi, karena pada zaman sekarang  kebutuhan  akan  komunikasi  jarak jauh  seperti  kebutuhan  pokok  saja.  Sehingga membuat  pasar  untuk  layanan  telekomunikasi ini  seperti  sudah  terbentuk dengan  sendirinya. Apalagi ditambah dengan jumlah penduduk di
Indonesia yang terus bertumbuh serta perkembangan  infrastuktur  dikawasan  miskin yang  sedang  diprioritaskan  membuat  potensi pertumbuhan kebutuhan akan layanan telekomunikasi  di  Indonesia  menjadi  semakin prospektif. Pada subsektor telekomunikasi terdapat  enam  perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia,  tetapi  hanya  ada  empat yang  memenuhi  syarat  penelitian  ini  yaitu Bakrei Telcom Tbk., XL Axiata Tbk., Indosat Tbk., dan Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., sebagai perusahaan yang telah go public , harga  saham  yang  tercantum  pada  bursa menjadi  sangat  penting  karena  harga  saham mencerminkan nilai perusahan.
PT  Telekomunikasi  Indonesia  Tbk. (TLKM),  mencatatkan  pendapatan  sebesar 66,9  triliun  pada  semester  I-2020.  Turun  tipis pada  periode  yang  sama  sebelumnya,  TLKM membukukan  pendapatan  Rp  69,34  triliun dengan  laba  bersih  11,07  triliun.  PT  XL Axiata Tbk. (EXCL), memperoleh pendapatan di  kuartal  I-2020  sebesar  Rp  6,5  triliun  atau naik  9%  secara year  on  year .  Disisi  lain, keuntungan  dari  penjualan  dan  sewa  balik menara  sebesar  Rp  1,6  triliun  membawa  laba bersih  EXCL  naik  signifikan  menjadi  Rp  1,5 triliun  dari  periode  yang  sama  tahun sebelumnya  yang  hanya  Rp  57,2  milyar. Sedangkan  PT  Indosat  Tbk,  (ISAT)  mencatat pendapatan  konsolidasi  sebesar  Rp  13,45 triliun atau naik 9,4% secara year on year dari Rp  12,39  triliun  sepanjang  semester  I-2020. Pendapatan  suler  ISAT  meningkat  11,8% dibandingkan  dengan  semester  I-2019.  Pada semester  I-2019  ISAT  mengalami  kerugian sebesar  Rp  321,30  miliar  namun  pada semester I-2020 membaik jadi rugi Rp 317,66 milar.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  maka penulis  tertarik untuk  melakukan penelitian yang berjudul  “Analisis  Nilai  Perusahaan  Pada Subsektor  Telekomunikasi  Yang  Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Covid-19”

## Rumusan Masalah
1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan
pada subsektor
telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi covid-19?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh  secara  parsial  terhadap nilai perusahaan pada subsektor telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI
selama pandemi covid-19?
3. Apakah  struktur  modal  berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada subsektor telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi covid-19? 4. Apakah profitabilitas, ukuran
perusahaan, dan struktur modal berpengaruh  secara  simultan  terhadap nilai perusahaan pada subsektor telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi covid-19?

## TINJAUAN PUSTAKA
Kajian Teoritis
Teori Sinyal (Signalling Theory) Teori  sinyal  atau signalling  theory berawal dari adanya bukti-bukti yang mengatakan  bahwa  pihak  yang  berada  pada lingkungan  internal  perusahaan  memiliki informasi  yang  lebih baik  dibandingkan pihak eksternal mengenai keadaan dan prospek masa mendatang  pada  perusahaan  atau  dengan  kata lain  terdapat assymetric  information yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya (Gumanti, 2017).
Hubungan  antara  teori  sinyal  atau signalling  theory dengan  nilai  perusahaan yaitu  jika  sebuah  perusahaan  memiliki  nilai yang  baik  dan  mengalami  peningkatan,  maka dapat  dijadikan  sebuah  sinyal  yang  positif untuk para investor sehingga membuat mereka merasa  yakin  untuk  dapat  berinvestasi  pada perusahaan tersebut (Rajagukguk et al., 2019). Sebaliknya, apabila nilai perushaan buruk dan tampak  mengalami  penurunan  yang  terus menerus  maka  dapat  dijadikan  sinyal  negatif untuk investor.

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  keagenan  atau agency  theory adalah  sebuah  konsep  yang  menguraikan
mengenai hubungan pemegang saham ( principal ) dengan manajemen puncak perusahaan  ( agent ).  Untuk  dapat  mencapai tujuan perusahaan, pemegang saham memberikan  kewenangan  pada  manajemen untuk dapat membuat keputusan yang baik.

## Nilai Perusahaan
Nilai  perusahaan  merupakan  tingkat keberhasilan perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat  nilai  perusahaan  tinggi.  Nilai perusahaan  yang  tinggi  menunjukan  semakin tinggi kemakmuraan kesejahteraan para investor.  Harga  saham  disebut  seoptimal mungkin, tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu rendah. Apabila harga saham meningkat maka perusahaan  tidak  menginginkannya,  sehingga membuat  saham  tidak  laku  untuk  dijual, sedangkan  harga  saham  yang  rendah  akan berdampak pada citra perusahaan tersebut.
Nilai  perusahaan  menurut  Harmono (2014)  merupakan  kinerja  perusahaan  yang dicerminkan  oleh  harga  saham  yang  dibentuk oleh  permintaan  dan  penawaran  di  pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat  terhadap  kinerja  perusahaan. Siswoyo,    (2012)  menyatakan  bahwa  nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan  yang  tinggi  akan  diikuti  oleh tingginya  kemakmuran  pemegang  saham. Semakin  tinggi  harga  saham  semakin  tinggi pula nilai perusahaan.
Salah  satu  alternatif  yang  digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s  Q ini  dikembangkan oleh  professor  James  Tobin.  Rasio  ini merupakan  konsep  yang  sangat  berharga karena  menunjukkan  estimasi  pasar  keuangan saat  ini  tentang  nilai  hasil  pengembalian  dari setiap  dolar  investasi  internal. Tobin’s  Q dihitung  dengan  membandingkan  nilai  buku ekuitas  perusahaan  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut:
Q =

## Profitabilitas
Menurut  Sutrisno  (2011:16),  yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya.  Harahap, (2009:304) mengatakan bahwa  profitabilitas  adalah  menggambarkan kemampuan  perusahaan  mendapatkan  laba melalui  semua  kemampuan  dan  sumberdaya yang  ada  seperti  kegiatan  penjualan,  kas, modal,  jumlah  karyawan,  jumlah  cabang perusahaan, dan lain sebagainya.
Return  On  Assets  (ROA) menurut Kasmir, (2015) adalah “rasio yang menunjukan  hasil  atas  jumlah  aktiva  yang digunakan  dalam  perusahaan”. Return  on assets yaitu  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat  laba  terhadap  aset  yang digunakan  dalam  menghasilkan  laba  tersebut. Return On Assets ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

## ROA =

## Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  pada  dasarnya adalah  pengelompokan  perusahaan  kedalam beberapa  kelompok,  diantaranya  perusahaan besar,  sedang  dan  kecil.Ukuran  perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva  perusahaan  pada  akhir  tahun.  Total penjualan juga  dapat digunakan  untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya- biaya  yang  mengikuti  penjualan  cenderung lebih  besar,  maka  perusahaan  dengan  tingkat penjualan  yang  tinggi  cenderung  memilih kebijakan  akuntansi  yang  mengurangi  laba (Suwito  &  Herawaty,  (2012)  (Suwito  & Herawaty, 2012).
Penelitian  ukuran  perusahaan  dapat menggunakan  tolak  ukur  aset.  Karena  total aset  perusahaan  bernilai  besar  maka  hal  ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikan kedalam logaritma natural  (Ghozali,  2013).  Sehingga  ukuran perusahaan juga dapat dihitung dengan:
Size = Ln × Total Assets
Profitabilitas (X 1 )

## Struktur Modal
Struktur modal merupakan pembelanjaan parmanen dimana mencerminkan  perimbangan  antara  hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Warsono  (2003)  mengatakan  bahwa  struktur modal merupakan bauran dari segenap sumber pembelanjaan  jangka  panjang  (utang  jangka panjang,  saham  preferen,  dan  ekuitas  saham biasa)  yang  digunakan  perusahaan.  Menurut Halim,  (2012), yang dimaksud  struktur  modal adalah  perimbangan  jumlah  hutang  jangka
pendek  yang  bersifat  tetap,  hutang  jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa.
Struktur  modal  dalam  penelitian  ini diproksikan  dengan  DER  ( debt  tp  equity ratio ). Debt  to  equity  ratio adalah  rasio  yang menunjukkan  kemampuan  modal  sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.  Secara  matematis,  DER  dapat dirumuskan sebagai berikut:
DER =

## Gambar. 2.1 Kerangka Berpikir
(H1) (H2) (H3) H4) Sumber: Data diolah (2021) Keterangan: : Secara Parsial : Secara Simultan H1:  Profitabilitas  berpengaruh  terhadap  nilai perusahaan
H2:  Ukuran  Perusahaan  memiliki  pengaruh terhadap nilai perusahaan H3:  Struktur  Modal  memiliki  pengaruh terhadap nilai perusahaan H4:  Profitabilitas,Ukuran  Perusahaan,  dan Struktur  Modal  memiliki  pengaruhterhadap Nilai Perusahaan secara simultan .

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan
adalah  survey,  yang  akan  dilakukan  pada perusahaan subsektor Telekomunikasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021
dengan waktu penelitiannya  mulai  dari  bulan  Agustus  2021 sampai dengan selesai.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu  kuantitatif  yang  bersifat  asosiatif. Penelitian  asosiatif  menurut  Sugiyono,  (2013) merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  ataupun  juga  hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih,  yaitu  variabel dependen  /  yang  mempengaruhi  (Y)  dan variabel  independent  /  yang  mempengaruhi (X). Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang  menggunakan  data  dalam  bentuk  angka pada analisis statistik.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Tabel 1. Operasional variabel Variabel Proksi Pengukuran Skala Nilai Perusahaan (Y) Tobin’s Q Tobin’s Q = Rasio Profitabilitas (X1) Return on Assets (ROA) ROA = Rasio
Struktur Modal (X 3 ) Ukuran Perusahaan (X 2 )
Nilai Perusahaan (Y)
Sumber: Data diolah (2021)

## Populasi Dan Sampel
Populasi yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan Subsektor  Telekomunikasi  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2019-2021 sebanyak 6 perusahaan. Metode yang digunakan  untuk  pengambilan  sampel  adalah dengan menggunakan metode purposive sampling . Adapun kriteria-kriteria
yang digunakan sebagai berikut: 1. Perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi yang  masih  aktif  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  selama  periode  yang  diteliti yaitu tahun 2020-2021.
2. Perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi yang  telah  menerbitkan  laporan  keuangan secara  lengkap  selama  periode  yang diteliti yaitu tahun 2020-2021.
3. Perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi yang memenuhi rasio-rasio keuangan yang digunakan  sebagai  pengukuran  variabel penelitian.
Dari  hasil sampling yang  dilakukan dengan  mempertimbangkan  kriteria  diatas maka  terdapat  4  perusahaan  yang  menjadi sampel  dalam  penelitian  ini  dengan  data sebanyak 40 data observasi.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sementara  itu  sumber  data  yang  digunakan peneliti  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul  data  primer  atau  oleh  pihak  lain yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  diproses lebih  lanjut.    Sumber  datanya  akan  diperoleh dari  data  laporan  keuangan  perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang telah
diterbitkan  dan  terdaftar  di  BEI  yang  akan diperoleh  melalui  situs  resmi  Bursa  Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Statistik Deskriptif
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  Teknik  analisis  data  statistik  deskriptif dengan menggunakan data panel yang berfungsi untuk  membandingkan gambaran  atau  deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata ( mean ), standar devisiasi, maksimum, dan minimum.

## Teknik Anasilis Regresi Data Panel
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh  Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada  perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi yang  terdaftar  di  BEI  selama  periode  2019- 2020.Untuk  itu  digunakan  teknik  analisis regresi  data  panel  dengan  model  sebagai berikut:
α + + + +

## Uji Hausman
Uji hausman digunakan untuk memilih  apakah  model fixed  effect atau random  effect yang  paling  tepat.Statistik  uji hausman ini mengukuti distribusi statistik chi- square dengan derajat  bebas  sebnayak  jumlah peubah  bebas  (p).  Dalam  uji  hausman  dapat dibuat hipotesisnya sebagai berikut: Ho: model mengikuti Random Effect Ha: model mengikuti Fixed Effect Kriteria  penilaiannya  yaitu  apabila  hasil pengujian  menunjukkan  p-value  >  5%  maka Ho ditolak (Rohmana, 2013).
Ukuran Perusahaan (X2) Size Size = Ln (Total Aset) Rasio Struktur Modal (X3) Debt to Equity Ratio (DER) DER = Rasio

## Uji Hipotesis

## Uji Parsial (uji t)
Uji  t  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  independen  secara  parsial  terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan  atau  tidak  (Ghozali,  2013).  Bentuk pengujiannya sebagai berikut:
H0  :  Secara  parsial  profitabilitas,  ukuran perusahaan, dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2019-2020. H1  :  Secara  parsial  profitabilitas,  ukuran perusahaan,  dan  struktur  modal  berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  pada Subsektor  Telekomunikasi  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.

## Uji Simultan (F)
Uji  F  atau  koefisien  regresi  secara serentak  yaitu  untuk  mengetahui  variabel independen  secara  serentak  terhadap  variabel dependen (Ghozali, 2013). Bentuk pengujiannya adalah: H0  :  Secara  simultan  profitabilitas,  ukuran perusahaan, dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2019-2020.
H1  :  Secara  simultan  profitabilitas,  ukuran perusahaan,  dan  struktur  modal  berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  pada perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2019- 2020.

## Uji Determinasi ( )
Menurut Ghozali (2013), koefisien determinasi  ( )  mengukur  seberapa  jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan satu.  Nilai  R  yang  kecil  berarti  kemampuan variabel-variabel
independen
dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat terbatas.
HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN
Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif Tobin’s Q (Y) ROA X1 SIZE X2 DER X3 Minimum 77796.79 -33.10992 8.091321 0.740109 Maximum 1.993479 10.65776 26.29913 3.928456 Mean 2.809008 -1.690431 18.10195 1.992275 Std. Dev. 5.256608 6.567003 5.790968 1.114746 Observations 40 40 40 40 Sumber: data diolah 2021 (Eviews-10) Berdasarkan  tabel  2  diatas  diketahui bahwa  variabel Tobin’s  Q memiliki  nilai minimum 77796.79 nilai maximum
1.9934799,  nilai  rata-rata  2.809008  dan  nilai standar devisiasi adalah 5.256608.
Variabel
profitabilitas (ROA) memiliki  nilai  minimum  -33.10992  nilai maximum  10.65776,  nilai  rata-rata  -1.690431 dan nilai standar devisiasi adalah 6.567003.
Variabel  ukuran  perusahaan  ( size ) dapat  dilihat  bahwa  nilai  minimum  sebesar
8.091321 nilai maximum 26.29913, nilai rata- rata  18.10195  dan  nilai  standar  devisiasi adalah 1.114746.
Variabel struktur modal (DER) memiliki  nilai  minimum  0.740109  dengan nilai  maximum  sebesar  3.928456,  nilai  rata- ratanya sebesar 1.992275 dan standar devisiasinya sebesar 1.114746.

## Hasil Analisis Regresi Data Panel
1. Hasil Uji Chow
Tabel 3. Hasil uji chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fix'ed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 6.179104 (3,33) 0.0019 Cross-section Chi- square 17.831940 3 0.0005

## Sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)
Hasil  uji  chow  yang  dilihat  pada  tabel  3 menyatakan  bahwa  probabilitas cross-section F bernilai 0,0019 dan cross-section chi-square bernilai  0,0005  atau  lebih  kecil  dari  nilai  α 0,05,  maka  H0  di  tolak  dan  H1  diterima. Artinya teknik
regresi data panel
menggunakan fixed  effect  model lebih  baik ketimbang  teknik  regresi  data  panel  dengan random effect model.

## 2. Hasil Uji Hausman
Tabel 4. Hasil uji hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 18.537313 3 0.0003 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. ROA 987857.641269 -7204033.347671 6062329214380.6136 0.0009 SIZE -4244718.434707 71760248.223050 1062692996150157.2 0.0197 DER -8169537.788685 -208947173.701451 28041788598068196 0.2305
Sumber: data diolah2021 (Eviews 10)
Hasil  dari  uji  hausman  pada  tabel  4 menyatakan  bahwa  nilai  probabilitas cross- section  random bernilai  0,0003  atau  lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah teknik regresi data panel
menggunakan fixed  effect  model lebih  baik ketimbang  teknik  regresi  data  panel  dengan menggunakan random effect model .
3. Model  Regresi  Data  Panel  ( Fixed  Effect
Model) Tabel 5. Hasil uji regresi data panel fixed effect model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.151608 1.743508 -3.528902 0.0012 ROA -7204033. 6851765. -1.051413 0.3001 SIZE 71760248 7552088. 9.502041 0.0000 DER -2.094708 36066556 -5.793377 0.0000 R-squared 0.805003 Mean dependent var 2.80E+08
Adjusted R-squared 0.788753 S.D. dependent var 5.25E+08 S.E. of regression 2.41E+08 Akaike info criterion 41.53434 Sum squared resid 2.09E+18 Schwarz criterion 41.70323 Log likelihood -826.6869 Hannan-Quinn criter. 41.59541 F-statistic 49.53930 Durbin-Watson stat 1.828756 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: data diolah2021 (Eviews 10)
Berdasarkan tabel 4 hasil uji fixed effect model diketahui bahwa nilai probability ROA 0,3001 > 0,05, yang berarti profitabilitas (ROA) tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap nilai  perusahaan  ( Tobin’s Q ).  Sedangkan  nilai probability dari Size dan DER adalah 0,0000 < 0,05,  yang  artinya  ukuran  perusahaan  ( Size ) dan  struktur  modal  (DER)  memiliki  pengaruh terhadap nilai perusahaan ( Tobins Q ).
Berdasarkan  tabel  5  persamaan  regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
α + + + + Tobin’s  Q =  -6.151608 -  7204033 + 71760248 - 2.094708 + Pada persamaan tersebut dapat dijelaskan  bahwa,  koefisien  konstanta  yang berarti  jika  nilai  dari  variabel  independen profitabilitas  (ROA),  ukuran  perusahaan ( Size ),  dan  struktur  modal  (DER)sebesar  nol maka  akan  terjadi  peningkatan  pada  nilai variabel  dependen  nilai  perusahaan  ( Tobin’s Q ) sebesar 0,000000615.
Koefisien variabel profitabilitas (ROA)sebesar-7204033  yang  berarti  jika terjadi  peningkatan  variabel  profitabilitas sebesar  satu  satuan  maka  akan  menurunkan nilai  variabel  dependen  nilai  perusahaan perusahaan  ( Tobin’s  Q )sebesar  -7204033  dan beranggapan  variabel  lain  dalam  bentuk konstan.
Koefisien  variabel  ukuran  perusahaan ( Size )  sebesar  71760248  yang  berarti  jika terjadi  peningkatan  ukuran  perusahaan  ( Size ) sebesar  satu  satuan,  maka  nilai  variabel dependen  nilai  perusahaan  ( Tobin’s  Q )akan mengalami peningkatan sebesar 71760248 dan variabel lain dalam bentuk konsatan.
Koefisien  variabel  struktur  modal (DER)  sebesar  -2.094708yang  berarti  jika peningkatan  struktur  modal  (DER)  sebesar satu satuan, maka nilai variabel dependen nilai perusahaan  ( Tobin’s  Q )  akan  mengalami penurunan sebesar -2,094708 dan variabel lain dalam bentuk konstan.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Tabel 6. Hasil parsial (uji t) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6.15E+08 1.74E+08  -3.528902 0.0012 ROA -7204033. 6851765.  -1.051413 0.3001 SIZE 71760248 7552088. 9.502041 0.0000 DER -2.09E+08 36066556  -5.793377 0.0000 R-squared 0.805003 Mean dependent var 2.80E+08 Adjusted R-squared 0.788753 S.D. dependent var 5.25E+08 S.E. of regression 2.41E+08 Akaike info criterion 41.53434 Sum squared resid 2.09E+18 Schwarz criterion 41.70323 Log likelihood -826.6869 Hannan-Quinn criter. 41.59541
F-statistic 49.53930 Durbin-Watson stat 1.828756 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  6  di  atas dapat diketahui adanya pengaruh dan tidaknya antara  variabel  independen  (X)  terhadap variabel dependen (Y) sebagai berikut:
Variabel  profitabilitas  memiliki  nilai  t hitung sebesar -1,051 dengan nilai signifikansi sebesar  0,3001  >  0,05. Berdasarkan  ketentuan pengambilan  keputusan  maka  hipotesis  H0 diterima  dan  H1  ditolak,  yang  berarti profitabilitasberpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
Variabel  ukuran  perusahaan  memiliki nilai  t  hitung  sebesar  9,502  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan maka hipotesis  H0  ditolak  dan  H1  diterima,  yang berarti  ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Variabel struktur modal memiliki nilai t hitung sebesar -5,793 dengan nilai signifikansi sebesar  0,000  <  0,05.  Berdasarkan  ketentuan pengambilan  keputusan  maka  hipotesis  H0 ditolak  dan  H1  diterima,  yang  berarti  struktur modal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap nilai perusahaan.

## Hasi Uji Simultan (Uji F)
Tabel 7. Hasil uji simultan (uji f) F-statistic 49.53930 Prob(F- statistic ) 0.000000

## Sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)
Berdasarkan  hasil  uji  F  pada  tabel  6 di atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  F  hitung  = 49,53930  dengan  tingkat  signifikansi  / probabilitas  sebesar  0,000  <  0,05.  Hasil  ini menyimpulkan  bahwa  model  regresi  tersebut secara simultan variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap variabel dependen (nilai perusahaan).
Hasil Uji Determinasi ( ) Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi R-squared 0.805003 Adjusted R- 0.788753
squared sumber: data diolah 2021 (Eviews 10)
Hasil  koefisien  determinasi  pada  tabel 8  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  korelasi  / hubungan  (R)  adalah  sebesar  0,805.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa  besaran  presentase  dari pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen  sangat  besar.  Diperoleh pula  nilai  koefisien  determinasi  ( )  sebesar 0,788.  Nilai  ini  berarti  bahwa  pengaruh  dari variabel  independen  (profitabilitas,  ukuran perusahaan,  dan  struktur  modal)  terhadap variabel  dependen  (nilai  perusahaan)  adalah sebesar 78,8%.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh  Profitabilitas  Terhadap  Nilai
Perusahaan
Hasil  uji  statistik  (uji  t)  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitasberpengaruh tetapi tidak signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  pada perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi yang  terdaftar  di  BEI  selama  pandemi covid-19. Dimana dengan adanya kebijakan dari pemerintah selama pandeni covid-19 dengan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) dapat
mempengaruhi perekonomian dunia. Pelemahan  ekonomi  akibat  pandemi  ini juga  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap  nilai  perusahaan,  karena  akibat pelemahan  ekonomi  dapat  menurunkan harga  saham  pada  beberapa  perusahaan yang  ada  di  subsektor  telekomunikasi, sehingga  dapat  mempengaruhi  minat investor  untuk  menanam  modal  pada perusahaan  tersebut.  ROA  yang  dihitung dengan perbandingan laba bersih dan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan memiliki arti bahwa besar kecilnya  ROA,  tidak  terlalu  berpengaruh terhadap  tinggi  rendahnya  nilai  sebuah
perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa setiap investor tidak memandang peningkatan  atau  penurunan  harga  saham yang  berasal  dari  kemampuan  perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan  aset.  Implikasi  mengenai hal  ini  biasa  disebabkan  oleh  faktor  lain seperti  kemampuan  perusahaan  dalam membayar hutang dan kebijakan deviden.
Maka  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh  terhadap  nilai  perusahaan, yang  berarti  bahwa  perusahaan  belum mampu mengoptimalkan aset yang dimilikinya  untuk  menghasilkan  laba perusahaan, hal ini juga akan mempengaruhi  minat  investor  untuk menanamkan  modal  pada  perusahaan. Sesuai  dengan  teori  sinyal  ( Signaling Theory )  apabila  nilai  perusahaan  buruk dan  tampak  mengalami  penurunan  yang terus menerus maka dapat dijadikan sinyal negatif untuk investor. Hasil penelitian ini didukung  dengan  hasil  penelitian  dari Arafah  (2020),  yang  menyatakan  bahwa profitabilitas    berpengaruh  tetapi  tidak signifikan  terhadap  nilai  perusahaan. penelitian  ini  juga  tidak  sejalan  dengan Harahap,  (2009)  dan  Yanda,  (2018), Lubis,  (2017)  yang  menyatakan  bahwa profitabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  Terhadap
Nilai Perusahaan Hasil uji statistik (uji t)
menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Subsektor  Telekomunikasi  yang  terdaftar di BEI periode selama pandemi Covid-19. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ukuran perusahaan  mampu  mempengaruhi  nilai perusahaan  selama  pandemi  Covid-19, karena  semakin  besar  ukuran  perusahaan maka semakin mudah perusahaaan
memperoleh sumber pendanaan.
Perusahaan  dengan  pertumbuhan  yang besar  akan memperoleh kemudahan untuk memasuki  pasar  modal  karena  investor menangkap  sinyal  yang  positif  yang mencerminkan nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini sekaligus didukung  oleh  peneliti  Arafah  (2020) yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi  karena  perusahaan  dengan  ukuran yang besar belum tentu mampu memberikan jaminan bahwa nilai perusahaan  yang  akan  diperoleh  ikut menjadi tinggi.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  Lubis    (2017), Octavia  (2016)  dan  Gultom,  dkk  (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan menunjukkan total  aset  perusahaan,  yang  dimana  jika nilai  ukuran  perusahaan  semakin  tinggi maka akan semakin besar pula aktiva yang dijadikan jaminan perusahaan untuk memperoleh hutang maka akan ada modal perusahaan  untuk  menambah  kinerja  dan laba  perusahaan  yang  akan  meningkatkan nilai perusahaan.
3. Pengaruh  Struktur  Modal  Terhadap  Nilai Perusahaan Hasil uji statistik (uji t) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh  secara  negatif  dan  signifikan terhadap nilai perusahaan selama pandemi Covid-19.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel struktur modal memiliki pengaruh terhadap  nilai  perusahaan  namun  tidak signifikan  ditahun  berikutnya.  Struktur modal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap nilai perusahaan harus menentukan  dengan  baik  penggunaan utang  yang  akan  digunakan  karena  dapat berpengaruh  terhadap  perusahaan  dan dapat  berdampak  pada  menurunnya  nilai perusahaan. Sesuai dengan Agency Theory yang  menyatakan  bahwa  jika  keputusan pendanaan  dilakukan  dengan  baik,  maka struktur  modal  perusahaan  akan  semakin optimal  sehingga  hal  tersebut  dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Gultom,  dkk  (2013)  dan  Yanda  (2018) yang  menyatakan  bahwa  struktur  modal berpengaruh  secara  negatif  terhadap  nilai perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  uga  tidak sejalan  dengan  penelitian  Octavia,  dkk
Languju  dkk,  (2016), Octavia,  2016)    dan Lubis,  dkk  (2017)  yang  menyatakan bahwa  struktur  modal  tidak  berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  Pada dasarnya  sturktur  modal  yang  meningkat cenderung akan meningkatkan nilai perusahaan  kerena  menunjukkan  tingkat modal perusahaan  yang tinggi.
4. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil  pengujian  hipotesis  (uji  F) menunjukkan bahwa profitabilitas,  ukuran perusahaan,  dan  struktur  modal  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap nilai  perusahaan  ( Tobin’s  Q ).  Hasil  ini ditunjukkan  pada  tabel  4.7  pada  kolom probabilitas  (F- statistic )  sebesar  0,000 dengan nilai standar signifikansinya sebesar 0,05. Artinya pada hasil penelitian ini  nilai  probabilitas  0,000  <  0,05  maka secara  parsial  atau  bersamaan  terdapat pengaruh dari profitabilitas, ukuran perusahaan,  dan  struktur  modal  secara signifikan  terhadap  nilai  perusahaan  pada perusahaan  Subsektor  Telekomunikasi yang  terdaftar  di  BEI  selama  pandemi Covid-19.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yanda (2018)  ,  Octavia,  2016)  dan  Gultom,  dkk (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  secara simultan  profitabilitas,  ukuran  perusahaan dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Profitabilitas yang diproksi dengan
menggunakan return  on  asset (ROA) secara  parsialberpengaruh  tetapi  tidak signifikan terhadap nilai perusahaan ( Tobin’s  Q )  pada  perusahaan  Subsektor Telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi Covid-19.
2. Ukuran perusahaan yang diproksi menggunakan Size secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap  nilai  perusahaan  ( Tobin’s  Q ) pada perusahaan Subsektor Telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi Covid-19. 3. Struktur modal yang diproksi menggunakan debt  to  equity  ratio (DER) secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap nilai perusahaan ( Tobin’s  Q )  pada  perusahaan  Subsektor Telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi Covid-19.
4. Profitabilitas,  ukuran  perusahaan  dan struktur
modalsecara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai perusahaan  pada  perusahaan  Subsektor Telekomunikasi  yang  terdaftar  di  BEI selama pandemi Covid-19.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  peneliti dapat  memberikan  saran  yang  baik  untuk pengembangan penelitian  selanjutnya,  sebagai berikut:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan menggunakan  atau  menambah  variabel lain  seperti  likuiditas  dan price  earning ratio (PER) yang mungkin lebih mempengaruhi  nilai  perusahaan  serta menggunakan obyek yang lebih luas yang tidak hanya pada Subsektor Telekomunikasi  tetapi  pada  perusahaan lainnya.
2. Bagi  pihak  manajemen  perusahaan, diharapkan  untuk  lebih  memperhatikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai perusahaan  yaitu  ukuran  perusahaan  dan struktur  modal.  Ukuran  perusahaan  dan struktur modal terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade, E. Y. (2020). Pengaruh Corporate Social Responbility  (CSR),  Profitabilitas  Dan Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Nilai
Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor
Industri  Makanan  Dan  Minuman  Yang Terdaftar  Di  BEI). Jurnal  Akuntansi Universitas Wahid Hasyim .
Arafah,  N.  Y.  &.  N.  (2020).  Analisis  Nilai Perusahaan Pada Subsektor Property Dan Real  Estate  Yang  Terdaftar  Di  BEI. Prosiding  Konferensi  Riset  Nasional Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi Volume 2 .
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (7th ed.). Semarang. Gultom,  R.  Agustina  ,  Wijaya,  S.  W.  (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Farmasi Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Wira Ekonomi Mikroskil Volume 3 .
Gumanti,  T.  A.  (2017). Laporan  Keuangan Korporat:  Tinjauan  Teori  Dan  Bukti Empiris Mitra Wacana . Halim,  A.  (2012). Manajemen  Keuangan Bisnis . Ghalia Indonesia.
Harahap,  S.  S.  (2009). Analisis  Kritis  Atas Laporan  Keuangan .  PT.Raja  Garuda
Persada. Harmono.  (2014). Manajemen  Keuangan Berbasis Balenced Scorecard (Pendekatan  Teori,  Kasus,  dan  Riset
Bisnis) . Bumi Aksara. Kasmir.  (2015). Analisis  Laporan  Keuangan, Edisi  kesatu,  cetakan  kedelapan .  PT. Raja Grafindo Persada.
Languju, O., Mangantar, M., & H.D.Tasik, H.
(2016).  Pengaruh  Return  on  Equity, Ukuran  Perusahaan,  Price  Earning  Ratio Dan  Struktur  Modal  Terhadap  Nilai Perusahaan  Property  and  Real  Estate Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (2).
Lubis,  I.  L.,  Sinaga,  B.  M.,  &  Sasongko,  H. (2017).  Pengaruh  Profitabilitas,  Sruktur
Modal,  Dan  Likuiditas  Terhadap  Nilai Perusahaan. Jurnal  Aplikasi  Bisnis  Dan Manajemen (JABM) , 3 (3), 458–458.
Octavia,  L.  (2016).  Pengaruh  Return  On
Equity, Ukuran Perusahaan, Price Earning  Ratio  Dan  Struktur  Modal Terhadap Nilai Perusahaan Property And Real  Estate  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia. Jurnal Berkala Ilmiah
Efisiensi , 16 (2).
Rajagukguk,  L.,  Ariesta,  V.,  &  Pakpahan,  Y.
(2019).  Analisis  Pengaruh  Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Keputusan Investasi, dan  Kebijakan  Utang  Terhadap  Nilai Perusahaan. Jurnal  Inspirasi  Bisnis  Dan
Manajemen , 3 (1).
https://doi.org/10.33603/jibm.v3i1.2079 Rohmana, Y. (2013). Ekonometrika Teori dan Aplikasi  Dengan  Eviews (Laboratorium Pendidikan  Ekonomi  dan  Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia (ed.)).
Siswoyo,  E.,  &  Oetomo,  H.  W.  (2012).
Analisis  Rasio  Aktivitas  Terhadap  Nilai Perusahaan Yang Diukur Dengan Metode  Tobin’s  Q  Pada  Perusahaan Kertas  Yang  Go  Public  Di  Bursa  Efek Indonesia. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen , 1 (9), 1–15.
Sondakh,  R.,  &  Morasa,  J.  (2019).  Ipteks Mengukur  Nilai  Perusahaan  Di  Pasar Modal  Pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat , 3 (1). Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Bisnis . Erlangga.
Sutrisno. (2011). Manajemen Keuangan Teori,
Konsep dan Aplikasi . Erlangga.
Suwito,  E.,  &  Herawaty,  A.  (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta . Suwito,  E.,  &  Herawaty,  A.  (2012). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap  tindakan  perataan  laba  yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta .
Warsono. (2003). Keputusan Keuangan
Jangka Panjang. UMM Press. Yanda,  A.  C.  (2018).  Pengaruh  Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran  Perusahaan  Dan  Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal
Akuntansi.