## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 11, Nomor 2, November 2022, Hal 98-106 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480

## Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumtera Utara
Rahmat Esa Putra a* , Yeniwati b
a,b Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: : rahmatesap@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to find out and analyze: (1) To what extent does the degree of fiscal decentralization influence economic growth in North Sumatra, (2) To what extent does transfer dependency influence economic growth in North Sumatra,  (3)  To  what  extent  does  the  capital  expenditure  ratio  influence economic  growth  in  North  Sumatra,  (4)  How  far  is  the  degree  of  fiscal decentralization,  transfer  dependence,  and  the  ratio  of  capital  expenditure  to economic growth in North Sumatra. The data used is panel secondary data for 33  regencies/cities  in  North  Sumatra  from  2014-2019,  data  obtained  from institutions related to the research variables which are grouped into two parts, namely the dependent variable which in this study uses economic growth and the independent variables which consist of degree of fiscal decentralization, transfer dependency, and capital expenditure ratio. This study uses panel data regression analysis using the fixed effect model (FEM). The results of this study indicate that simultaneously,  fiscal  decentralization  has  a  significant  effect  on  economic growth in North Sumatra. while partially (1) The degree of fiscal decentralization has a negative and significant effect on economic growth (2) transfer dependence has a positive and insignificant effect on economic growth (3) the ratio of capital expenditure has a positive and insignificant effect on economic growth in North Sumatra.
Keywords:

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  :  (1) Sejauhmana  pengaruh  derajat  desentralisasi  fiscal  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, (2) Sejauhmana pengaruh ketergantungan transfer terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara,  (3)  Sejauhmana  pengaruh rasio  belanja  modal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara,  (4) Sejauhmana  derajat  desentralisasi  fiscal,  ketergantungan  transfer,  dan  rasio belanja  modal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  panel  untuk  33  kabupaten/kota  di  Sumatera Utara dari tahun 2014-2019, data diperoleh dari lembaga terkait dengan variabel penelitian  yang  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian  yaitu  variabel  terikat  yang pada penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas yang terdiri dari derajat desentralisasi fiscal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal.  Penelitian  ini  menggunakan  analiis  regresi  data  panel  dengan menggunakan fixed effect mdel (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara  simultan,  desentralisasi  fiscal  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. sedangkan secara parsial (1) Derajat desentralisasi fiscal berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  (2)  ketergantungan  transfer  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (3) rasio belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: F43; H87; P34

## Info Artikel
Diterima: 29 Juli 2022
Disetujui: 30 Agustus 2022
Terbit daring:
4 November 2022

## DOI: -

## Sitasi:
Putra,  Rahmat,  Esa.,  &  Yeniwati. (2022).  Analisis  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  Sumtera  Utara.
Ecosains:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi dan Pembangunan, 11(2), 98-106.
Degree of fiscal decentralization, transfer dependency, capital expenditure ratio, economic growth
Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, rasio belanja modal, pertumbuhan ekonomi

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  yang  sangat berarti  dalam  kajian ekonomi makro, dalam pandangan yang luas pertumbuhan ekonomi menandakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menciptakan perubahan dalam struktur social masyarakat yang dapat menciptakan  tambahan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Widiaty  &  Nugroho, 2020).  Pertumbuhan  ekonomi  adalah  peningkatan  jangka  panjang  kemampuan  suatu negara  dalam  menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang-barang  ekonomi  kepada masyarakatnya, kemampuan ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan keharusan dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan  ekonomi  (Dinar  and  Hasan  2018).  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dicapai melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dengan  diadakannya  otonomi  daerah  maka pemerintah  dapat  leluasa  untuk  mengurus,  mengembangkan,  dan  menggali  potensi  yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Ngurah and Kartika, 2014:81).
Menurut teori Keynesian salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan asli daerah, sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 1  yang  melaporkan  bahwa  PAD  bertujuan  membagikan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah untuk mendanai penerapan otonomi daerah cocok dengan kemampuan wilayah selaku perwujudan desentralisasi (Delingga & Marwa, 2016).
Salah  satu  sistem  yang  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi adalah  melalui  kebijakan  fiskal  di  antaranya  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah dapat leluasa untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah (Jaya and Dwirandra 2014). Pada dasarnya  desentralisasi  fiskal  merupakan  upaya  untuk  memberdayakan  daerah  dalam mengatur pembangunan di daerahnya. Berbagai inovasi dan kreativitas diharapkan mampu dimiliki oleh setiap daerah, sehingga bisa meminimalisir tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.
Terlebih penting lagi adalah dengan adanya desentralisasi fiskal, kualitas pelayanan yang dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakatnya  akan  meningkat,  baik  yang  sifatnya langsung disalurkan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung disalurkan, seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan demikian penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik akan lebih terjamin.
Ketergantungan  transfer  yang  merupakan  indikator  dalam  pelaksanaan  desentralisasi juga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  ketergantungan  transfer menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana yang ditransfer oleh pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Indikator tersebut dihitung dari rasio antara dana transfer dengan total penerimaan daerah..  Hal ini sejalan dengan penelitian (Nantharath et  al.,  2019)  yang  memiliki  hasil  bahwa  ketergantungan  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam  menjalankan  perekonomian  campur  tangan  pemerintah  memang  harus diperlukan  terutama  dalam  hal  pengeluaran  pemerintah.  Pengeluaran  pemerintah  sangat efektif untuk menjalankan roda perekonomian, misalnya saat terjadi resesi maka pemerintah akan  mengambil  kebijakan  fiskal  ekspansif  dimana  pengeluaran  pemerintah  ditingkatkan. Pengeluaran  yang  tinggi  akan  mengarah  kepada  peningkatan  permintaan  barang  dan  jasa dalam  perekonomian  sehingga  merangsang  bisnis  untuk  meningkatkan  produksi  mereka. Dalam  hal  ini  terdapat  salah  satu  indikator  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  yaitu  rasio belanja  modal,  dimana  indikator  tersebut  didapat  dari  rasio  belanja  modal  terhadap  total belanja daerah.
Provinsi  Sumatera  Utara  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menjadi  penopang ekonomi  Indonesia.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia, kegiatan ekonomi di provinsi Sumatera Utara berkontribusi hampir 5% produk domestik bruto (PDB) pada 2019. Sumatera Utara merupakan kontributor
PDB  terbesar  setelah  Provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  dan  Jawa
100 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, November 2022, Hal 98 - 106
Tengah serta menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Jika di rata-ratakan dari tahun 2014  sampai  2019  maka  Sumatera  Utara  memiliki  PDRB  sebesar  Rp  477.354,68  dan disusul  oleh  Riau  dengan  PDRB  sebesar  Rp  467.455,98.  Berikut  trend pertumbuhan PDRB di Sumatera Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2019.

## Sumber : BPS Indonesia, 2020
Grafik 1.  Trend Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun  2014-2019
Dari  Grafik  1.  dapat  dilihat  bahwa  laju  pertumbuhan  PDRB  di  Sumatera  Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 laju PDRB di Sumatera Utara adalah 5,23% dan merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2014-2019.
Namun  pada  tahun  2015  laju  pertumbuhan  PDRB  mengalami  penurunan  yang signifikan  dan  sekaligus  menjadi  yang  terendah  selama  periode  2014  sampai  2019  yaitu sebesar 0.13% sehingga laju PDRB pada tahun 2015 menjadi 5,10%. Penurunan  pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut diduga disebabkan  oleh faktor ketidakseimbangan dalam  pemulihan  ekonomi  global  yang  mengakibatkan  penyebaran  siklus  kebijakan moneter antara berbagai Negara, mulai dari Amerika Serikat, China, Eropa dan Jepang. Selain itu penurunan ini kemungkinan juga disebabkan oleh kondisi harga komoditas yang terus  menurun  sehingga  berdampak  signifikan  pada  kinerja  ekspor.  Struktur  ekspor Indonesia yang lebih berbasis sumber daya alam memberikan pengaruh signifikan pada perlambatan kinerja di berbagai sektor perekonomian.Pada sisi lain, kurangnya sumber- sumber pembiayaan domestik menyebabkan ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri menjadi tinggi, terutama dalam bentuk arus modal portofolio dan utang luar negeri swasta (Finance 2016).
Provinsi  yang  memiliki  ibu  kota  di  Medan  ini  juga  memiliki  berbagai  macam destinasi  wisata  alam  yang  mampu  menggenjot  perekonomian  dalam  sektor  pariwisata salah satunya adalah Danau Toba. Data BPS Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2018 menunjukkan sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian seperti perkebunan cokelat, karet,  kopi,  kelapa  sawit,  dan  kelapa  sebagai  penopang  utama  perekonomian. Kontribusinya mencapai 21% dari total PDRB (News, 2020).
Selain  itu  sepanjang  tahun  2014-2019  Sumatera  Utara  juga  menjadi  provinsi  yang memiliki  PAD  tertinggi  di Sumatera.  Plt  Kepala  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara Riswan mengatakan potensi PAD sebagian besar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp2 triliun, diikuti bea balik nama kendaraan bermotor sekitar Rp1,4 triliun. Pihaknya akan mengoptimalkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai salah satu strategi mencapai target PAD tahun ini (Bisnis.com 2020). Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dengan  tujuan  untuk  mempermudah  sistem  dan  memperjelas proses  mulai  dari  pendaftaran  sampai  penunggakan  dana  oleh  wajib  pajak/retribusi.
600,000.00 5.25 500,000.00 5.2 400,000.00 5.15 300,000.00 5.1 200,000.00 5.05 0.00 5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tahun PDRB Trend
Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih responsif untuk hasil pendaftaran objek pajak  dan  subjek  pajak  menjadi  lebih  tertib,  adanya  perekaman  data,  mampu mengidentifikasi  objek  pajak.  Dengan  begitu  akan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat yang lebih bertanggung jawab (Sumut 2019).

## TINJAUAN LITERATUR

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  menurut  Kuznets  adalah  upaya  suatu  negara  untuk  menyediakan masyarakatnya dengan berbagai produk ekonomi yang tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga, dan penyesuaian ideologis yang diperlukan dalam jangka panjang. Salah satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  menghitung  pertumbuhan  ekonomi  adalah pendapatan  perkapita.  Indikator  ini  menggambarkan  kemampuan  daerah  untuk meningkatkan  PDRB  ketika  laju  pertumbuhan  PDRB  lebih  besar  dari  laju  pertumbuhan penduduk (Khamdana, 2016). Model Pertumbuhan Solow menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan angkatan kerja, pertumbuhan persediaan modal, dan perkembangan teknologi saling berinteraksi dalam suatu perekonomian terhadap total output barang dan jasa di suatu negara.  Akumulasi  modal  terbentuk  ketika  sebagian  dari  pendapatan  disimpan  dan diinvestasikan kembali dengan maksud  untuk meningkatkan output dan pendapatan untuk masa yang akan datang. Pertumbuhan modal dan angkatan kerja merupakan dua factor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  terdiri  dari  desentralisasi  penerimaan  dan  desentralisasi  pengeluaran. Desentralisasi penerimaan atau derajat desentralisasi fiskal merupakan rasio dari Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total  penerimaan  daerah,  sedangkan  desentralisasi  pengeluaran disebut  juga  dengan  rasio  belanja  modal  yang  mana  variabel  ini  dihitung  dari  rasio  antara belanja modal daerah dengan total belanja daerah sebagaimana yang dinyatakan oleh Zhang dan  Zou  dan  Woller  dan  Phillips.  Namun,  Akai  dan  Sakata  menambahkannya  dengan indikator otonomi dengan pertimbangan : 1) pembelanjaan pemerintah daerah dapat berasal dari blok transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Jumlah pembelanjaan pemerintah daerah yang besar bukan berarti menandakan sebuah kemandirian, hal ini dikarenakan masih terdapat  dana  transfer  yang  merupakan  pencerminan  pemberian  kekuasaan  dari  tingkat pemerintah  yang  lebih  tinggi,  2)  suatu  daerah  bisa  disebut  mempunyai  kemampuan  fiskal secara mandiri apabila mempunyai sumber PAD yang besar walaupun jumlahnya terhadap pengeluaran dan penerimaan pemerintah keseluruhan tidak besar (Khamdana, 2016).
Teori utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah teori Federalisme  Fiskal.  Teori  Federalisme  Fiskal  (Fiscal  Federalism)  merupakan  teori  yang bertujuan  untuk  memberi  pemahaman  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar  masyarakat mengerti  persoalan  tentang  bagaimana  pengaruh  desentralisasi  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  dengan  kondisi  ekonomi,  pelayanan  terhadap  masyarakat,  dan  kesejahteraan masyarakatnya (Samudra & Handayani, 2020).
Oates menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah dalam menyediakan dan memproduksi barang publik. Hal ini juga didukung oleh proses  pengambilan  keputusan  pada  tingkat  pemerintah  daerah  (kabupaten/kota)  yang nantinya akan lebih menampung keinginan masyarakat daerah dan memicu terjadinya efiensi alokasi (Rahman et al., 2018).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah deskripstif dan induktif. Penelitian ini menggunakan data panel 33 kabupaten/kota  di  Sumatera Utara dari tahun 2014-2019. Data tersebut  diolah menggunakan Eviews  9.  Variabel  bebas  dalampenelitian  ini  adalah  derajat  desentralisasi  fiscal,
102 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, November 2022, Hal 98 - 106
ketergantungan  transfer,  dan  rasio  belanja  modal.  Sedangkan  variabel  terikatnya  adalah pertumbuhan ekonomi.
Bentuk persamaan pada model regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model (FEM) dirumuskan sebagai berikut :
PE = β 0 + β 1 DDF it + β 2 KT it + β 4 RBM it + u it (1)
Dimana,  PE  adalah  Pertumbuhan  Ekonomi,  DDF  adalah  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  KT adalah Ketergantungan Transfer, RBM adalah Rasio Belanja Modal, U adalah Error Term, i adalah Wilayah, T adalah Tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  dilakukan  uji  estimasi  panel  maka  model  yang  terpilih  adalah fixed  effect  model (FEM).
Tabel 1. Uji Fixed Effect Model (FEM) Dependent Variabel: Y Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 -0.045469 0.012968 -3.506173 0.0006 X2 0.002270 0.005143 0.441330 0.6596 X3 0.000899 0.006106 0.147321 0.8831 C 5.473884 0.383558 14.27132 0.0000 Sumber : Data Olahan Evies, 2022
Berdasarkan  Tabel  1.  Fixed  Effect  Model  di  atas  didapatkan  hasil  persamaan  regresi  panel sebagai berikut :
Y = 5,473884  - 0.045469(X1) + 0.002270(X2) + 0.000899(X3) (2)
Dilihat dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta (α0) sebesar 5,473884, hal ini menunjukkan bahwa jika derajat desentralisasi fiskal (X1), ketrgantungan transfer (X2) dan  rasio  belanja  modal  (X3)  sebesar  nol,  maka  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  Indonesia meningkat 5,473884.  Derajat  desentralisasi  fiskal  (X1)  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Sumatera Utara dengan koefisien regresinya sebesar -0,045469. Hal ini menunjukkan bahwa jika derajat desentralisasi fiskal (X1) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peurunan sebesar 0,045469.
Ketergantungan transfer (X2) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Sumatera Utara dengan koefisien regresinya sebesar 0,002270. Hal ini menunjukkan bahwa jika ketergantungan transfer (X2) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,002270.  Rasio  belanja  modal  (X3)  memiliki pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y)  di  Sumatera  Utara  dengan  koefisien regresinya  sebesar  0,000899.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  rasio  belanja  modal  (X3) meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,000899.

## Pengaruh  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Sumatera Utara
Berdasarkan  hasil  olahan  regresi  data  panel  menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi fiskal  berhubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera Utara.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  ketika  derajat  desentralisasi  fiskal  mengalami peningkatan  maka  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  penurunan  yang  sangat  berarti,
sebaliknya  jika  derajat desentralisasi  fiskal  mengalami  penurunan  maka  pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.
PAD  yang  merupakan  unsur  pembangun  derajat  desentralisasi  fiskal  ternyata belum  mampu  untuk  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Sumatera  Utara bahkan menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian. Hal ini bertentangan dengan teori Keynes yang mengatakan bahwa PAD dapat memberikan kontribusi  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  karena  semakin  banyak penerimaan  daerah  maka  pemerintah  daerah  akan  lebih  banyak  mengeluarkan anggarannya untuk membelanjakan kebutuhan daerah.
Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Yang, (2016) yang mengatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal di sektor sekunder (manufaktur dan konstruksi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  di  China.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dampak derajat desentralisasi fiskal di sektor sekunder memiliki efek yang terlalu agresif dalam merugikan pertumbuhan ekonomi di China.
Penelitian  Khamdana,  (2016)  juga  mendapatkan  hasil  yang  sama,  dimana desentralisasi  fiskal  melalui  desentralisasi  pendapatan  atau  derajat  desentralisasi  fiskal memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Situasi ini menandakan bahwa  kebijakan  penerimaan  daerah  (pajak  daerah  dan  retribusi  daerah)  sepanjang periode penelitian cenderung membebani perekonomian daerah.

## Pengaruh  Ketergantungan  Transfer  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Sumatera Utara
Ketergantungan transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini menyatakan bahwa ketika ketergantungan transfer mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan namun  tidak  begitu  berarti,  sebaliknya  jika  ketergantungan  transfer  mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan  teori  dimana  dana  transfer  yang  diberikan  pemerintah  pusat  memang  dapat membantu  daerah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  karena  dana  transfer bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah melalui pelayanan publik.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yushkov, (2015) yang meneliti tentang desentralisasi  fiskal  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Wilayah  Rusia.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  indikator  desentralisasi  fiskal  melalui  ketergantungan  transfer daerah  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  wilayah  Rusia.  Hal  ini disebabkan  karena  dana  transfer  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  dibelanjakan langsung oleh pemerintah daerah untuk program anti-krisis tertentu daripada memberikan sumber  daya  tambahan  kepada  pemerintah  daerah  yang  kurang  efisien.  Dengan demikian, transfer dapat memiliki efek ganda. Pertama bagian dari belanja daerah dalam total anggaran daerah berkurang yang kondusif untuk pertumbuhan. Kedua, sumber daya keuangan dihabiskan oleh pejabat daerah yang lebih berkualitas.
Di sisi lain penelitian dari (Kusuma 2016) juga mendapatkan hasil yang sama, dimana desentralisasi  melalui  dana  transfer  memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Sulawesi. Artinya dana transfer yang diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  telah  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan tujuannya untuk membantu daerah dalam meningkatkan perekonomian.

## Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rasio belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di  Sumatera  Utara.  Artinya  ketika  rasio  belanja  modal  mengalami  peningkatan  maka petumbuhan  ekonomi  juga  akan  mengalami  peningkatan  namun  tidak  begitu  berarti, sebaliknya jika rasio belanja modal mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma 2016) juga mendapatkan hasil yang sama dimana rasio belanja modal daerah pada era desentralisasi dimana pemerintah daerah telah diberikan
104 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, November 2022, Hal 98 - 106
wewenang  penuh  dalam  pengalokasian  belanja  modal  telah  sanggup  untuk  menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah meskipun tidak signifikan. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga pada sector sumber daya manusia, dimana hal ini akan membentuk pertumbuhan ekonomi yang konsisten.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  dari  (Canavire-Bacarreza,  Martinez-  Vazquez,  and Yedgenov  2020)  yang  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  pengeluaran  atau  rasio  belanja modal  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  terutama  pada  negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan alasan reformasi desentralisasi di negara berkembang sering kali didasarkan pada dampak menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan reformasi desentralisasi  fiskal  dapat  menawarkan  banyak  hasil  positif  lainnya  kepada  negara-negara berkembang  yang  mengadopsi  kebijakan  tersebut.  Artinya  ketika  pemerintah  daerah mengeluarkan lebih banyak belanja modal maka pertumbuhan ekonomi pada saerah tersebut akan mengalami peningkatan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  belanja  modal  daerah  dalam pelaksanaan  desentralisasi  telah  berjalan  semestinya,  dimana  melalui  belanja  modal  maka daerah akan mampu menciptakan berbagai macam pelayanan publik sehingga hal ini dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Secara  teori,  pendekatan  kuantitatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  pengeluaran,  semakin  besar dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Belanja  pegawai  pemerintah  daerah  dengan proporsi rata-rata lebih dari 40% tentunya akan mendapat respon positif dari pertumbuhan ekonomi.
Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari (Nantharath et al. 2019) yang  menunjukkan  bahwa  desentralisasi  pengeluaran  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakstabilan  politik  yang  memberikan dampak  signifikan  pada  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  khususnya  pada redistribusi  anggaran  pemerintah  daerah  di  seluruh  negara.  Faktor  lainnya  adalah peningkatan pesat anggaran pemerintah kota metropolitan kemudian mengurangi anggaran yang  dialokasikan  untuk  pemerintah  daerah.  Akibatnya,  terjadi  stagnasi  dalam  investasi publik di tingkat local di seluruh negeri, sehingga menyebabkan ketinggalan output industri dan produk provinsi bruto.

## SIMPULAN
Berdasarkan  estimasi  regresi  panel  yang  sudah dilakukan,  fixed  effect model  adalah  model terbaik yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan transfer, dan rasio belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, baik secara simultan maupun secara parsial, dapat disimpulkan  sebagai  berikut  :  (1)  Derajat  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara.  Hal  ini  mengartikan  bahwa ketika derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  (2)  Ketergantungan  transfer  memiliki  pengaruh positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Utara.  hal  ini mengartikan bahwa ketika ketergantungan transfer mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi  juga  akan  mengalami  kenaikan  tetapi  tidak  signifikan.  (3)  Rasio  belanja  modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. artinya ketika rasio belanja modal daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan  meningkat  tetapi  tidak  signifikan.  (4)  Derajat  desentralisasi  fiskal,  ketergantungan transfer,  dan  rasio  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi secara bersama-sama.

## DAFTAR RUJUKAN
Aulia,  Nelly.  2014. “Hubungan Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi,
Tingkat  Kemiskinan,  Dan  Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.” Economics Development Analysis Journal 3(2): 327 – 36.
Basuki, Tri  Agus, and  Nano Prawoto. 2017. Analisis Regresi Dalam  Penelitian Ekonomi Dan Bisnis . Depok: PT Raja Grafindo Persada. Bisnis.com.  2020. “Sumut  Menargetkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Rp5,97  Triliun.” https://sumatra.bisnis.com/read/20200217/534/1202235/sumut-menargetkan- pendapatan-asli-daerah-rp597-triliun.
Canavire-Bacarreza, Gustavo, Jorge Martinez-Vazquez, and Bauyrzhan Yedgenov. 2020.
“Ide ntifying and Disentangling the Impact of Fiscal Decentralization  on  Economic Growth.” World Development 127: 104742. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742. Delingga,  Redza,  and Taufiq  Marwa.  2016.  “Kausalitas  Antara  Penerimaan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Lubuklinggau.” 14(25): 59 – 63. Dinar, and Hasan. 2018. CV. Nur Lina Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi . Finance,  Detik.  2016.  “Begini  Kondisi  Perekonomian  RI  Selama  2015.” detik  Finance . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3198709/begini- kondisi- perekonomian-ri-selama-2015.
Ginting, Ari Mulianta, Muhammad Zilal Hamzah, and Eleonora Sofilda. 2019. “The Impact of  Fiscal  Decentralization  on  Economic  Growth in  Indonesia.” Economic  Journal  of Emerging Markets 11(2): 152 – 60. Haryanto, Joko Tri. 2015. “Desentralisasi Fiskal Seutuhnya.” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi- fiskal- seutuhnya.
Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika, and A.A.N.B Dwirand ra. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai  Variabel Pemoderasi.” E-Journal  Akuntansi  Universitas  Udayana 1: 79 – 92. Khamdana,  Abdillah.  2016.  “Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia, 2008 – 2012.” Indonesian Treasury  Review  Jurnal Perbendaharaan  Keuangan  Negara  dan  Kebijakan Publik 1(1): 23 – 38. Kusuma, Hendra. 2016. “Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” JUrnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 9(1): 1 – 11.
Nantharath, Phouthakannha, Sirisak Laochankham, Peerasit Kamnuasilpa, and Eungoo Kang.
2019. “Fiscal Decentralization and Economic Growth in Thailand: A Cross-Region Analysis.” International Journal of Financial Research 11(1): 147. News, DDTC. 2019. Desentralisasi Dan Ketergantungan Fiskal Daerah . Jakarta. Putra,  Rico,  and  Surya Hidayat.  2016.  “Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.” 3(4): 243 – 56. Rahman, Taufik, Wayan Suparta, and Arivina Ratih Taher. 2018. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal  Dan  Tenaga  Kerja  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Di  Pulau Sumatera Taufiqur.” Jurnal Ekonomi Pembangunan 7(2). Samudra,  Galang,  and Nur  Handayani.  2020.  “Pengaruh  Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi,  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Belanja  Modal Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 9(4).
Sumut, Diskominfo. 2019. “Provinsi Sumatera Utara Dongkrak PAD Lewat Pengoptimalan TI.” https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1763- provinsi-sumatera-utara- dongkrak-pad-lewat-pengoptimalan-ti.html.
Tirto.  2016. “Penerimaan Pajak  Semester  I-2016  Turun  Rp17,7 Triliun.” tirto.id . https://tirto.id/penerimaan-pajak-semester-i-2016-turun-rp177-triliun-bsU5. Triani,  Mike.  2015. “Analisis Kebijakan  Otonomi  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Snema (c):
9.
Wahyuningsih, Tri. 2020. Ekonomi Publik . ed. Monalisa. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Widiaty,  Eny,  and  Anton  Priyo  Nugroho.  2020.  “Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia
106 Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, November 2022, Hal 98 - 106
Perspektif  Ekonomi  Islam:  Peran  Inflasi,  Pengeluaran  Pemerintah,  Hutang  Luar Negeri Dan Pembiayaan Syariah.” 6(02): 223 – 38. Yang,  Zhou.  2016. “Tax Reform,  Fiscal  Decentralization,  and  Regional  Economic Growth:
New Evidence from China.” Economic Modelling 59: 520 – 28.
http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2016.07.020.
Yushkov,  Andrey.  2015.  “Fiscal  Decentralization  and  Regional  Economic Growth: Theory, Empirics, and the Russian Experience ^.” Russian Journal of Economics 1(4): 404 – 18. http://dx.doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004.