## Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak
Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Desak Gde Dwi Arini, Putu Ayu Sriasih Wesna Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia arinidesak1966@gmail.com , baliayoe@yahoo.com
Published: 01/02/2023 How to Cite:
Astiti,  N.G.K.S.,  Arini,  D.G.D.,  Mulyawati,  K.R.  (2023).  Perjanjian  Perkawinan  Yang  Diumumkan  Melalui  Media  Cetak.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 74-87.
https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.74-87

## Abstrak
Perjanjian  perkawinan  atau  perjanjian  pranikah  yang  diumumkan  Notaris  melalui  media  cetak  merupakan pelanggaran  kode  etik  Notaris,  karena  Notaris  merupakan  pejabat  umum  membuat  akta  otentik  dibutuhkan masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan mengatur perilaku profesi Notaris. Pada hakekatnya  Kode Etik Notaris  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  mengingat  Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya  tunduk  dan mentaati  ketentuan  Undang-Undang  mengatur  jabatannya,  termasuk  wajib  menerapkan  prinsip  tata  kelola perusahaan  baik dengan  menerapkan prinsip pengelolaan  lingkungan  hidup seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  Apakah  perjanjian  perkawinan  yang  diumumkan  oleh  Notaris  melalui  media  cetak  merupakan pelanggaran  kode  etik  seorang  Notaris.  Metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian adalah  cara-cara  berpikir  dan  berbuat,  yang  dipersiapkan  dengan  baik  untuk  mengadakan  penelitian  dan  guna mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian hukum perjanjian perkawinan yang diumumkan melalui media cetak oleh  Notaris  merupakan  perbuatan  melanggar  kode  etik  Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  tercantum  dalam  kode  etik  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris berbadan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan  Notaris.  Artinya  seluruh  Notaris  wajib  tunduk  kepada  Kode  Etik  Notaris,  adapun  sanksi  dijatuhkan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris melanggar kode etik berupa : teguran, peringatan, schorshing (pemberhentian  sementara),  dan  Onzetfing  (pemecatan)  yang  ditugaskan  Dewan  Pengawas  Notaris  untuk menegakkan sanksi..
Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Notaris; Media Cetak

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum seperti  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian Negara Hukum adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas Hukum, dengan demikian  dalam  Negara  hukum,  kekuasaan Negara  berdasarkan  atas  hukum,  bukan  hanya kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara pada konstitusi  yang  berpaham  konstitusionalisme,
tanpa  hal  tersebut  sulit  disebut  sebagai  Negara hukum, supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar  hukum,  yakni  keadilan,  Kemanfaatan,  dan kepastian.  Oleh  karena  itu  di  negara  hukum, hukum  tidak  boleh  mengabaikan  “rasa  keadilan bagi masyarakat
Suatu  hal  yang  dipandang  sebagai  keharusan dalam  kehidupan  manusia  salah  satunya  adalah Perkawinan.  dan  dari  perkawinan  itu  akan  timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Dalam perkawinan juga memuat perihal tentang Pencegahan, Pembatalan,
Perjanjian, dan
Pemutusan Perkawinan.

## E-ISSN: 2621-3737
Namun,  yang  akan  dibahas  disini  adalah mengenai  Perjanjian  Perkawinan.  Perjanjian dalam  perkawinan  merupakan  perjanjian  yang mengatur  akibat  suatu  perkawinan  di  dalam bidang harta kekayaan (Subekti, 2005) . Perjanjian perkawinan  umumnya  jarang  terjadi  di  Indonesia asli,  mungkin  karena  masih  kuatnya  hubungan kekerabatan  antara  calon  suami  istri,  dan  juga pengaruh  hukum  adat  yang  sangat  kuat.  Seperti dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa bundel warisan, terutama yang merupakan milik  bersama  (harta  gono-gini  atau  harta pencarian)  tetap  untuk  keperluan  kehidupan sehari-hari  dari  suami  atau  isteri  yang  masih hidup  pada  waktu  pihak  yang  lain  meninggal dunia.  Dengan  demikian  sepanjang  mengenai harta,  jarang  sekali  dipersoalkan  sebelum  para calon suami isteri melangsungkan perkawinan.
Dalam  perkawinan  terdapat  beberapa  macam sub bab, salah satunya yang dibahas disini adalah adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan  adalah  perjanjian  yang  mengatur akibat suatu perkawinan didalam bidang kekayaan.  Mengenai  perjanjian  perkawinan, terdapat berbagai  asas  hukum yang mengaturnya, dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  (sering  disingkat  dengan UUP)  yang  diatur  dalam  Pasal  29  yang menentukan antara lain:
Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua  belah  pihak atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  setelah  mana  isinya  berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
Ayat (2): Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana  melanggar  batas-batas  hukum,  agama dan kesusilaan.
Ayat  (3):  Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku  sejak perkawinan dilangsungkan.
Ayat  (4):  Selama  perkawinan  berlangsung, perjanjian  tersebut  tidak  dapat  diubah,  kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah  dan  perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Selain  itu  juga  dijelaskan  mengenai  Syarat mutlak  tentang  adanya  perjanjian  kawin  adalah Perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta Notaris dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dan  akta
Notaris  harus  dibuat  sebelum  dilangsungkannya perkawinan, namun hal itu tidak dapat serta merta dijadikan  sebagai  alat  pembuktian.  Perjanjian kawin  mulai  berlaku  mulai  pada  saat  perkawinan dilangsungkan  dan  setelah  dilangsungkannya perkawinan,  perjanjian  kawin  tidak  dapat  diubah lagi dengan cara apapun dalam Pasal 149 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap pihak ke- 3  perjanjian  kawin  itu  baru  mulai  berlaku  pada saat  dibukukannya  dalam  register  kepaniteraan pengadilan  negeri  dalam  Pasal  152  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  jika  ada  perceraian  dan  kemudian menikah  lagi,  hal  itu  tidak  dapat  dijadikan  alasan untuk merubah perjanjian kawin yang dahulu.
Syarat  yang  lain  adalah  perjanjian  yang  dibuat itu tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan. “Jika  syarat  perjanjian  yang  dibuat  bertentangan dengan  hakikat  perkawinan  apapun  bentuk perjanjian  itu  maka  perjanjian  itu  tidak  sah,  tidak perlu  diikuti,  sedangkan  akad  nikahnya  sendiri sah”. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangn dengan hakikat perkawinan,  maka  hukumnya  boleh  (sah),  tetapi jika  syarat  itu  bertentangan  dengan  hakikat perkawinan  maka  hukum  perjanjian  itu  tidak boleh  (tidak  sah).  Dengan  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi  tersebut,  kini  perjanjian  tak  lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.
Sebagai  contoh  telah  terjadi  di  masyarakat bahwa  perjanjian  perkawinan  para  pihak  telah diumumkan  oleh  Notaris  melalui  Media  Cetak, akta perjanjian perkawinan para pihak secara kode etik  merupakan  privacy  para  pihak  yang  tidak boleh  dieksploitasi  oleh  Notaris  dan  hal  ini merupakan  kerahasiaan  yang  harus  dijaga  oleh Notaris,  dan  kenyataan  yang  terjadi  malah diumumkan  secara  transparan  bahkan  masyarakat luas sudah membacanya. Hal ini sangat bertentangan  dengan  Undang-Undang  Jabatan Notaris  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (yang sering disingkat dengan UUJN).
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  ditentukan
bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Terhadap  Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  dan  ayat (4)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan  bisa  disesuaikan  dengan  kebutuhan hukum  masing-masing  pasangan,  menyambut baik  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan menyatakan  “Setiap  pasangan  perkawinan  kapan saja  bisa  membuat  perjanjian  kawin  ketika dibutuhkan,”  (perjanjian  kawin  juga  wajib didaftarkan)  Putusan  Mahkamah  Konstitusi adalah  buah  dari  pemikiran  maju.  Hakim mengikuti  perkembangan  hukum,  sosial,  dan budaya.  Pemikiran  yang  dituangkan  ke  dalam putusan  itu  bagus  untuk  melindungi  hak-hak  dan kepentingan  para  pihak  dalam  perkawinan (Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, 2017) . Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sangat  bagus jika  benar-benar  dipatuhi.  Sebab,  jika  tidak, perkawinan  akan  dianggap  sekadar  hubungan kontraktual. Jangan sampai perkawinan mengarah pada kawin kontrak. Nilai kesakralan perkawinan tidak  berkurang  meskipun  Mahkamah  Konstitusi memutuskan  perjanjian  perkawinan  bisa  dibuat sebelum  dan  selama  perkawinan.  Hal  yang  lebih penting  adalah  memastikan  perjanjian  kawin  itu tidak merugikan salah satu pihak.
Di  Indonesia,  umumnya  pelaku  perkawinan belum  terlalu  familiar  dengan  pembuatan perjanjian  kawin.  Yang  dipikirkan  adalah bagaimana  agar  pernikahan  itu  dirayakan  dan langgeng.  Dampak  yuridis  yang  akan  dan berpotensi  timbul  dalam  perkawinan  belum terlalu  dipikirkan.  Kesadaran  biasanya  baru muncul  jika  timbul  masalah  hukum.  Tidak memikirkan  dampak-dampak  yang  akan  datang. Mereka  akan  menyadarinya  waktu  ada  masalah saja kemudian ingin membuat perjanjian pernikahan.
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
perjanjian kawin sangat bagus dan bisa menyelamatkan  hak-hak  pasangan  suami  istri yang  sebelumnya  belum  melakukan  perjanjian perkawinan  dan  kemudian  bisa  mengajukannya. Tapi,  bukan  berarti  tidak  ada  minusnya.  Dampak negatif  akan  muncul  jika  pembuatan  perjanjian kawin  didasari  niat  buruk  dari  salah  satu  pihak. Misalnya  jika  salah  satu  pihak  dalam  posisi terjepit, pasangannya meminta dibuatkan perjanjian  kawin.  Bisa  berdampak  negatif  apabila kesempatan ini disalahgunakan.
Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  tentang perjanjian  kawin  berarti  telah  terjadi  konflik norma  dengan  aturan  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka menurut  pandangan  penulis,  Pasal  29  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus  dicabut  agar  normanya  tidak  kabur  dengan tujuan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para pihak dalam hal ini suami dan istri, bahwa dengan adanya  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian kawin boleh dibuat setelah perkawinan dilakukan. Berdasarkan hasil  uraian  di  atas,  maka  ditemukan  adanya kekeliruan norma hukum untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian dengan judul Perjanjian Perkawinan  Yang  Diumumkan  Melalui  Media Cetak.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Apakah  perjanjian  perkawinan  yang diumumkan  oleh  Notaris  melalui  media  cetak merupakan pelanggaran kode etik seorang Notaris, dan  untuk  mengetahui  Bagaimana  akibat  hukum perjanjian  perkawinan  yang  diumumkan  melalui media cetak oleh Notaris.

## II. METODE PENELITIAN
Menurut  Kartini  Kartono,  metode  penelitian adalah  cara-cara  berpikir  dan  berbuat,  yang dipersiapkan  dengan  baik  untuk  mengadakan penelitian  dan  guna  mencapai  tujuan (Kartono, 1995) . Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa  penelitian  pada  dasarnya  adalah  suatu kegiatan  yang  terencana  dilakukan  dengan  metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum baru  guna  mendapatkan  kebenaran  ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.
• Tipe Penelitian Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  Empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian
hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris yang  diambil  dari  prilaku  manusia,  baik  perilaku verbal  yang  didapat  wawancara  maupun  perilaku lainnya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan  dengan  melihat  serta  mengamati  apa yang  terjadi  dilapangan,  penerapan  peraturan- peraturan  tersebut  dalam  prakteknya  dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini  juga  digunakan  penelitian  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan menelaah pertauran perundang- undngan yang terkait dengan Jabatan Notaris.
• Pendekatan Masalah
Pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan koseptual  yaitu  kegiatan  meneliti  peraturan perundang-undangan,  asas-asas  maupun  norma- norma  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat terutama yang berkaitan dengan kode etik Notaris serta  pendekatan  sosiologi  tentang  perjanjian perkawinan  yang  dipublikasikan  melalui  media cetak  ,  yaitu  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan  hak  pejabat notaris  menurut Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris (Asikin, 2006).
• Sumber Data Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan Data diperoleh dari : 1.  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh dilapangan  melalui  penelitian  lapangan  (Field Research).
2.  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research),  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer bentuknya  yaitu  KUH  Perdata,  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Bahan  Hukum  Sekunder  dilakukan dengan  penelitian  kepustakaan  diperoleh  dari literatur, buku-buku, dan jurnal.
• Teknik Pengumpulan Data
Dalam  teknik  pengumpulan  data  primer  dan data  sekunder,  penulis  mengadakan  penelitian lapangan  dengan  teknik  observasi  dan  teknik
wawancara  yang  berkaitan  dengan      permasalahan dan data kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas.

## • Analisis Data
Setelah  data  primer  dan  data  sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan  mempergunakan  teknik  kualitatif.  Setelah melalui  proses  pengolahan  dan  analisis,  kemudian bahan  hukum  tersebut  disajikan  secara  deskriptif analisis. Deskriptif artinya adalah pemaparan hasil penelitian  secara  sistematis  dan  menyeluruh menyangkut  data  yang  berhubungan  dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya data yang berhubungan penelitian dianalisis  secara  cermat,  sehingga  kemudian didapatkan kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN
1. Perjanjian  Perkawinan  Yang  Diumumkan Melalui  Media  Cetak  Apakah  Merupakan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kepastian  hukum  atau  rechtszekerheid, (Tutik, 2011) dikemukakan  terdiri  dari  beberapa  unsur sebagai berikut:
1) Adanya  aturan  yang  konsisten  dan  dapat diterapkan yang ditetapkan Negara;
2) Aparat  pemerintah  menerapkan  aturan hukum  tersebut  secara  konsisten  dan berpegang pada aturan hukum tersebut.
3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
4) Hakim  yang  bebas  dan  tidak  memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut;
5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.
Dengan  pengertian  tersebut  di  atas  yang dikaitkan  dengan  kepastian  hukum  perjanjian perkawinan, kiranya unsur pertama dapat dipergunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  titik tolak.  Aturan yang konsisten dan dapat diterapkan mengandung  arti  bahwa  ketentuan  mengenai perjanjian  perkawinan  supaya  dilakukan  secara teliti  sehingga  memberikan  kepastian  hukum kepada  sasaran  tepat  yaitu  mereka  benar-benar berhak secara sah.
Kepastian  hukum  berkaitan  dengan  supremasi hukum,  karena  hukumlah  yang  berdaulat  Teori kedaulatan  hukum  menurut  Krabbe:  bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi.
Kekuasaan  bukan  kedudukan  atau  pangkat  dan jabatan  seorang  pemimpin  melainkan  kekuasaan itu  dari  hukum.  Karena,  hukumlah  yang memberikan  pengakuan  hak  maupun  wewenang. Yohanes  Usfunan,  menguraikan  “supremasi hukum”  karena,  hukumlah  yang  memberikan pengakuan  hak  maupun  wewenang.  Dalam literatur  hukum  dikemukakan  istilah  supremasi hukum  yang  sebenarnya  merupakan  istilah, adapun unsur-unsur The Rule of law yakni:
1) Supremasi hukum;
2) Persamaan;
3) Proteksi Hak Asasi Manusia.
Sistem  hukum  Anglo  Saxon  dan  sistem hukum Eropa Kontinental sama-sama menempatkan  supremasi  hukum  sebagai  prinsip dasar  dalam  kehidupan  bernegara.  Asas  ini mensyaratkan  agar  setiap  tindakan  pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan  landasan  ini  undang-undang  dalam  arti formal  dan  Undang-Undang  Dasar  sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah.  Atas  dasar  itu,  pengaturan  yang  jelas mengenai  jaminan  kepastian  hukum  perjanjian perkawinan  sangat  penting  bagi  rakyat  suatu bangsa.  Perjanjian  perkawinan  merupakan  salah satu  macam  hak  yang  dari  sudut  pandang  Hak Asasi  Manusia  merupakan  Hak  Asasi  Manusia yang  berkarakteristik  absolut.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  dalam  hal  ini  Kantor  Notaris  dan Kantor Catatan Sipil berkewajiban secara konstitusional  dan  yuridis  untuk  menjalankan pelayanan pendaftaran perjanjian perkawinan.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dibutuhkan suatu  ketentuan  yang  mengatur  pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum,  sehingga  dalam  hukum  keperdataan dibutuhkan  peran  penting  akta  sebagai  dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya  suatu  peristiwa,  keadaan  atau  perbuatan hukum  tersebut  yang  menjadi  dasar  dari  hak  atau suatu perikatan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  diperlukan adanya  pejabat  umum  dan  atau  suatu  lembaga yang  diberikan  wewenang  untuk  membuat  akta otentik  yang  juga  dimaksudkan  sebagai  lembaga notariat.  Lembaga  kemasyarakatan  yang  dikenal sebagai  "notariat'  ini  muncul  dari  kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki  adanya  alat  bukti  dalam  hubungan
hukum  keperdataan  yang  ada  dan/atau  terjadi diantara mereka.
Lembaga  Notaris  timbul  karena  adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka".
Oleh  karenanya  kekuasaan  umum  (openbaar gezaag) berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan  untuk  membuatkan  alat  bukti  yang tertulis  sebagaimana  dikehendaki  oleh  para  pihak yang mempunyai kekuatan otentik.
Notaris  yang  mempunyai  peran  serta  aktivitas dalam  profesi  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari persoalan-persoalan  mendasar  yang  berkaitan dengan  fungsi  serta  peranan  hukum  itu  sendiri, dimana  hukum  diartikan  sebagai  kaidah-kaidah yang  mengatur  segala  perikehidupan  masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berkembang dan  sedang  membangun,  maka  peran  serta  fungsi hukum  bagi  suatu  profesi  hukum  tidaklah  lebih mudah  daripada  di  negara  yang  maju,  karena terdapatnya berbagai keterbatasan yang bukan saja mengurangi  kelancaran  lajunya  proses  hukum secara  tertib  dan  pasti  tetapi  juga  memerlukan pendekatan dan pemikiran-pemikiran yang menuju kepada  suatu  kontruksi  hukum  yang  adaptip  yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada secara mantap.
Tanggung  jawab  Notaris  dalam  kaitannya dengan  profesi  hukum  di  dalam  melaksanakan jabatannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keagungan hukum  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  Notaris  wajib berperan  serta  dalam  menerapkan  keseimbangan pelestarian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya  di  dalam  pelayanannya  kepada masyarakat.
Dua  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  di dalam  rangka  menjalankan  profesinya  tersebut adalah  adanya  kemampuan  untuk  menjunjung tinggi  profesi  hukum  yang  mensyaratkan  adanya integritas  pribadi  serta  kebolehan  profesi  dan  itu dapat dijabarkan yaitu :
1. Kedalam,  kemampuan  untuk  tanggap  dan menjunjung  tinggi  kepentingan  umum  yaitu memegang  teguh  standar  profesional  sebagai pengabdi  hukum  yang  baik  dan  tanggap. berperilaku  individual.  mampu  menunjukkan sifat  dan  perbuatan  yang  sesuai  bagi  seorang pengabdi hukum yang baik.
2. Keluar  kemampuan  untuk  berlaku  tanggap terhadap  perkembangan  masyarakat  dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan  umum,  mampu  mengakomodir, menyesuaikan  serta  mengembangkan  norma hukum  serta  aplikasinya  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  masyarakat  dan teknologi.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu: Pasal  21  ayat  (1)  UUP.  Pasal  21  ayat  (3)  UUP, dan Pasal 21 ayat (4) UUP.
Dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIII/2015
Tentang Perjanjian Perkawinan, ada 5 kewajiban oleh Notaris, yaitu:
2. Perjanjian  Perkawinan  Dapat  dibuat  Selama Masih dalam Ikatan Perkawinan
Rumusan  semula  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Pada waktu  atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap  pihak  ketiga  tersangkut”  Pasca  putusan MK  berubah  menjadi:  “Pada  waktu  sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan atau  Notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut”
Menurut (HS,  2002) Perjanjian  perkawinan yang  selama  ini  hanya  boleh  dibuat  sebelum pelaksanaan  perkawinan  sekarang  dengan  adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dibuat sepanjang  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung. Sebenarnya,  sebelum  adanya  putusan  Mahkamah Konstiusi  (MK)  inipun  telah  banyak  putusan- putusan  pengadilan  yang  mengabulkan  adanya perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  setelah
perkawinan berlangsung seperti:
1. Penetapan PN Surabaya Nomor 8482/Pdt.P/2012/PN.Sby; 2. Penetapan PN Kudus Nomor 993/Pdt.P/2013/PN.Kds; 3. Penetapan PN Jakarta Utara Nomor 18/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut; 4. Penetapan PN Surakarta Nomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska dan
5. Penetapan  PN  Jakarta  Selatan  Nomor 108/Pdt.P/2016/Pn.Jkt.Sel.
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  ini  semakin  kuat  dasar  hukumnya  bolehnya perjanjian  perkawinan  dibuat  setelah  perkawinan berlangsung.
2.  Notaris Berhak Untuk Mengesahkan Perjanjian Perkawinan
Salah  satu  hal  yang  baru  dari  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  kewenangan Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Frasa “dapat mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris”.
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sahnya perjanjian perkawinan harus ditindaklanjuti dengan pencatatan  oleh  pegawai  catatan  sipil.  Namun dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi (MK)  Notaris  berhak  juga  untuk  mengesahkan perjanjian perkawinan.
Dalam  praktek  pelaksanaan  di  masyarakat dengan  dibuatnya  perjanjian  perkawinan  oleh Notaris menjadikan perjanjian perkawinan tersebut wajib  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Selama ini  di  dalam  praktek  tugas  pencatatan  perkawinan merupakan kewenangan dari  Kantor Catatan  Sipil, Notaris  disini  hanya  berwenang  membuat  akta saja.  Akta  notaris  tersebut  tidak  akan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil. (Hasil  wawancara  tgl  15  Juni  dengan  Notaris  di Denpasar)
Untuk  masalah  tersebut  di  atas  terkait implementasinya  dilapangan,  membaca  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  maka  Notaris  berhak atas kewenangan mengesahkan perjanjian perkawinan.
3.  Mulai  Berlakunya  Perjanjian  Perkawinan Pasal  29  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan:  “Perjanjian tersebut  dimulai  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan”
Pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) berubah  menjadi:  “Perjanjian  tersebut  mulai berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”
Putusan  Mahkamah  Konstusi  dari  Pasal  29 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Seharusnya  Mahkamah Konstitusi  (MK)  menetapkan  bahwa  perjanjian perkawinan  yang  dibuat  setelah  perkawinan berlangsung mulai berlakunya pada saat perjanjian itu telah selesai dibuat.
Hal  tersebut  terkait  dengan  konsekuensi  atau akibat-akibat  hukum  mengenai  harta  benda  yang terjadi  di  dalam  masa  perkawinan  yang  pada waktu  itu  belum  dibuat  perjanjian  kawin. Misalnya  dalam  harta  bersama  (tidak  ada perjanjian  kawin)  jika  terjadi  suami  berhutang kepada  pihak  ketiga,  maka  akan  menjadi  hutang istri  juga.  Apabila  dikemudian  hari  si  suami dinyatakan  pailit  maka  harta-harta  pribadi termasuk  milik  istri  akan  turut  disita (Soekanto, 1996) .
Namun apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat  setelah  perkawinan  berlangsung  dan  mulai berlaku  pada  saat  perkawinan  maka  akan  timbul berbagai  persoalan  dikemudian  hari.  Contoh kasus:  Suami  –  Istri  nikah  tanpa  membuat perjanjian perkawinan, suatu hari suami berhutang  kepada  pihak  ketiga  untuk  modal usaha. Dikemudian hari usaha suaminya bangkrut dan  si  suami  akan  dituntut  sampai  harta pribadinya.
Untuk menghindarkan dari tuntutan dari harta bersama,  maka  sebelum  digugat  pailit  si  Suami  – Istri  ini  datang  ke  kantor  Notaris  untuk  membuat perjanjian  pisah  harta.  Sehingga  hartanya  si  Istri tidak  bisa  dituntut  oleh  pihak  ketiga  karena  ada perjanjian tersebut.
Oleh  karena  itu,  penulis  menyarankan  kepada Notaris  ketika  diminta  membuat  perjanjian perkawinan yang dibuat saat perkawinan berlangsung sebaiknya waktu berlakunya perjanjian  perkawinan  tersebut  dimulai  saat penandatanganan  akta.  Hal  yang  demikian  sudah diakomodir  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam
putusan  a  quo  dengan  frasa  “....kecuali  ditentukan lain  dalam  Perjanjian  Perkawinan”.  Artinya Notaris  dapat  menyarankan  kepada  para  pihak untuk menentukan berlakunya perjanjian.

## 4.  Perlindungan Bagi Pihak Ketiga
Pada  poin  2  sudah  dijelaskan  bahwa  Notaris mempunyai  kewenangan  untuk  mengesahkan perjanjian  perkawinan.  Masalah  lain  yang  timbul adalah  bagaimanakah  Notaris  dapat  mengetahui bahwa  pembuatan  aktanya  tidak  melanggar  pihak ketiga?  Ada  2  (dua)  kriteria  yaitu:  diumumkan dalam surat kabar harian nasional/lokal dan dibuat pernyataan  oleh  para  pihak  yang  pada  intinya menerangkan  untuk  membebaskan  Notaris  dari segala  akibat  hukum  atas  dibuatnya  Perjanjian Perkawinan.
5.  Materi/Isi dari Perjanjian Perkawinan
Mengkritisi  putusan  atas  Pasal  29  ayat  (4), karena dengan tidak dibatasinya materi pengaturan perjanjian perkawinan menjadikan lembaga perkawinan  tidak  ubahnya  seperti  perjanjian kontraktual biasa.
Rumusan  semula  Pasal  29  ayat  (4)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk mengubahnya  dan  perubahan  tidak  merugikan pihak  ketiga”.  Pasca  putusan  MK  berubah menjadi: “Selama  perkawinan  berlangsung, perjanjian  perkawinan  dapat  mengenai  harta perkawinan  atau  perjanjian  lainnya,  tidak  dapat diubah  atau  dicabut,  kecuali  bila  dari  kedua  belah pihak  ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan  pihak  ketiga” (  Sastroamidjoyo  A, 1999) .
Sebenarnya  KUH  Perdata  telah  membatasi bahwa  materi  yang  bisa  diatur  dalam  perjanjian perkawinan  hanyalah  pengaturan  mengenai  harta bersama  saja,  selain  itu  tidak  diperkenankan.  Hal ini  ditentukan  dalam  Pasal  139  KUH  Perdata: “Para  calon  suami  isteri  dengan  perjanjian  kawin dapat  menyimpang  dan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  harta  bersama  asalkan  hal  itu tidak  bertentangan  dengan  tata  susila  yang  baik atau dengan  tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.” (Hartono, 1994) .
Jadi,  meskipun  KUH  Perdata  membolehkan perjanjian  perkawinan  akan  tetapi  yang  boleh diatur hanyalah sebatas harta bersama saja, itupun selama  tidak  bertentangan  dengan  tata  susila  dan ketertiban umum, dan memang harusnya demikian  perjanjian  perkawinan  itu  diatur. Misalnya pengaturan mengenai kepemilikan tanah hak  milik  di  Indonesia  dalam  hal  ada  Warga Negara  Indonesia  (disingkat  WNI)  yang  akan menikah  dengan  Warga  Negara  Asing  (disingkat WNA),  supaya  si-WNI  tetap  dapat  mempunyai tanah dengan status Hak Milik maka perlu dibuat perjanjian perkawinan.
Untuk  kasus-kasus  seperti  di  atas  perjanjian perkawinan memang diperlukan namun untuk hal- hal diluar dari harta benda tidak seharusnya diatur dalam  perjanjian  perkawinan  karena  hal  ini  dapat mengurangi esensi dari adanya lembaga Perkawinan itu sendiri.
Akibat  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Yang Diumumkan  Melalui  Media  Cetak  Oleh  Notaris Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  selain mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (disingkat UUJN),  juga  harus  bersikap  sesuai  dengan  etika profesinya.  Etika  profesi  adalah  sikap  etis  yang dituntut  untuk  dipenuhi  oleh  profesional  dalam mengemban  profesinya.  Etika  profesi  berbeda- beda  menurut  bidang  keahliannya  yang  diakui dalam  masyarakat.  Etika  profesi  diwujudkan secara  formal  ke  dalam  suatu  kode  etik.  "Kode" adalah  segala  yang  tertulis  dan  disepakati kekuatan  hukumnya  oleh  kelompok  masyarakat tertentu  sehingga  kode  etik  dalam  hal  ini  adalah hukum  yang  berlaku  bagi  anggota  masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya .
Para  Notaris  yang  berpraktek  di  Indonesia bergabung  dalam  suatu  perhimpunan  organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI). INI merupakan  kelanjutan  dari  De  Nederlandsch- Indische  Notarieele  Vereeniging,  yang  dahulu didirikan  di  Batavia  pad  a  tanggal  1  Juli  Tahun 1908  yang  mendapat  pengesahan  sebagai  badan hukum dengan Gouvernements Besluit (Penetapan  Pemerintah)  tanggal  5  September Tahun  1908  Nomor  9.  Nama  Belanda  kemudian diganti  atau  diubah  menjadi  Ikatan  Notaris Indonesia  yang  hingga  sekarang  merupakan  satu- satunya wadah organisasi profesi di Indonesia.
Kemudian mendapat pengesahan dari
Pemerintah berdasarkan Keputusan Mentri kehakiman  Republik  Indonesia  pada  tanggal  23 Januari  Tahun  1995  Nomor  C2-1011.HT.01.06 Tahun  1995,  dan  telah  diumumkan  dalam  Berita Negara  Republik  Indonesia  tanggal  7  April  Tahun 1995 Nomor  28  Tambahan  Nomor 1/P-1995,  oleh karena merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
Menurut  Pasal  1  angka  (5)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, menentukan  bahwa:  “Organisasi  Notaris  adalah organisasi  profesi  jabatan  Notaris  yang  terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum”.
Notaris  dengan  organisasi  profesi  jabatannya menjabarkan  etika  profesi  tersebut  kedalam  Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi  jabatan  Notaris  Hasil  Kongres  Luar  Biasa Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  pada  tanggal  28 Januari  Tahun  2005  yang  diadakan  di  Bandung, diatur  dalam  Pasal  1  angka  (2)  adalah  sebagai berikut:  “Seluruh  kaedah  moral  yang  ditentukan oteh  Perkumpulan  lkatan  Notaris  Indonesia  yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan  Kongres  Perkumpulan  dan/atau  yang ditentukan  oleh  dan  dialur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  ten  tang  hal itu  dan  yang  berlaku  bagi  setie  wajib  ditaati  oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai Notaris,  termasuk  didalamnya  Pejabat  Sementara Notaris,  Notaris  Pengganti  dan  Notaris  Pengganti Khusus”.
Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris  harus  berpegang  teguh  kepada  Kode  Etik jabatan  Notaris.  Kode  etik  adalah  tuntunan, bimbingan,  pedoman  moral  atau  kesusilaan  untuk suatu  profesi  tertentu  atau  merupakan  daftar kewajiban  dalam  menjalankan  suatu  profesi  yang disusun  oleh  anggota  profesi  itu  sendiri  damn mengikat  mereka  dalam  mempraktekkarinya. Dengan  demikian  Kode  etik  Notaris  adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan  Notaris  baik  selaku  pribadi  maupun pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  umum  khususnya  dalam  bidang pembuatan akta.
Pembahasan  mengenai  Kode  etik  Notaris tidak  terlepas  dari  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Dalam  kode etik  Notaris  terdiri  dari  kewajiban,  larangan maupun  sanksi  serta  penegakan  hukum  agar tujuan  dari  terbentuknya  kode  etik  maupun Uridang-Undang  Jabatan  Notaris  dapat  berjalan tertib.
Kewajiban  dan  Larangan  Notaris  tercantum dalam  Pasal  3,  4  dan  5  Kode  Etik  Notaris  Hasil Kongres  Luar  Biasa  INI  pada  tanggal  28  Januari Tahun  2005  di  Bandung.  Kode  etik  Notaris mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Undang-Undang Jabatan  Notaris  tegas  dalam  hal  kewajiban  dan larangan  terhadap  profesi  Notaris,  seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  15,16  dan  17.  Serta Notaris  sebagai  pejabat  publik  wajib  berperan serta dalam menjaga keseimbangan dan pelestarian  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Seperti  yang  telah  diterangkan  diatas,  maka peraturan  Kode  Etik  Notaris  hasil  Kongres  Luar Biasa  INI  pada  Tahun  2005  disesuaikan  dengan pemikiran, maka dalam Kode Etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan untuk profesi Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Etika  kepribadian  Notaris  yaitu  memiliki moral,  akhlak  dan  kepribadian  yang  baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan  martabat  jabatan  notaris,  taat  hukum berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris,  sumpah  jabatan  dan  Anggaran Dasar  Rmah  Tangga  Ikatan  Notaris
Indonesia,  memiliki  perilaku  professional, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan, dan
b. Etika  melakukan  tugas  jabatan  yaitu bertindak  jujur,  mandiri  tidak  berpihak penuh  rasa  tanggung  jawab  ,menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut  merupakan  satu-satunya  kantor notaris yang bersangkutan dalam
melaksanakan jabatannya sehari-hari, memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku, menjalankan jabatan  notaris  terutama  dalam  pernbuatan,
pembacaan  dan  penandatanganan  akta  yang dilakukan  di  kantor  kecuali  dengan  alasan- alasan  yang  sah.  tidak  melakukan  promosi melalui  media  cetak  ataupun  elektronik, dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan  hukum  yang  ada  sebagai perantara dalam mencari klien.
c. Etika  pelayanan  terhadap  klien  yaitu mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara, memperlakukan  setiap  klien  yang  datang dengan  baik  tanpa  membedakan  status ekonominya  dan  atau  status  sosialnya,  dan memberikan  jasa  pembuatan  akta  dan  jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak  mampu  tanpa  memungut  honorarium, dilarang  menandatangani  akta  yang  proses pembuatan  minutanya  telah  dipersiapkan oleh  orang  lain,  dilarang  mengirimkan minuta  kepada  klien  untuk  ditandatangani, dilarang  berusaha  agar  seseorang  berpindah dari  notaris  lain  kepadanya,  dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan  berkas  yang  telah  diserahkan dengan.  maksud  agar  klien  tetap  membuat akta kepadanya.
d. Etika  hubungan  sesama  rekan  Notaris  yaitu aktif  dalam  organisasi  Notaris,  saling membantu,  saling  menghormati  sesama rekan Notaris dalam suasana kekeluargaan,harus
saling menjaga kehormatan  dan  membela  kehormatan  dan nama  baik  korps  Notaris,  tidak  melakukan persaingan  yang  merugikan  sesama  netarts, baik moral maupun material, tidak menjelekkan ataupun mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam  hal  seorang  notaris  menghadapi danatau  menemukan  suatu  akta  yang  dibuat oleh  rekan  Notaris  lainnya  dan  ditemui kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan  kilennya,  maka  Notaris tersebut  wajib memberitahukan dengan  cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang  bersangkutan  ataupun  rekan  sejawat tersebut,  dilarang  membentuk  kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan  tujuan  untuk  melayani  kepentingan suatu instansi apalagi menutup
kemungkinan  bagi  Notaris  lain  untuk berpartisipasi,  dan  tidak  menarik  karyawan Notaris lain secara tidak wajar Dalam aturan main yang telah ditetapkan oleh Kongres INI, Kode Etik wajib diikuti oleh seluruh anggota  maupun  seseorang  yang  menjalankan profesi  Notaris.  Hal  ini  mengingat  bahwa  profesi Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  harus memberikan  rasa  aman  serta  keadilan  bagi  para pengguna  jasanya.  Untuk  memberikan  rasa  aman bagi para pengguna jasa, Notaris harus mengikuti kewajiban-kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh Undang-Undang  Jabatan  Notaris  maupun  Kode Etik  Notaris.  Notaris  harus  bertanggung  jawab terhadap  yang  dilakukan  terhadap  klien  maupun masyarakat.
Kewajiban  maupun  larangan  yang  ada merupakan  petunjuk  moral  dan  aturan  tingkah laku  yang  ditetapkan  bersama  oleh  anggota Notaris  dan  menjadi  kewajiban  bersama  oleh seluruh  anggota  Notaris  dalam  mewujudkan masyarakat yang tertib.
Pengertian Penegakan hukum dapat dirumuskan  sebagai  usaha  melaksanakan  hukum sebagaimana mestinya,
mengawasi pelaksanaannya,  dan  jika  terjadi  pelanggaran memulihkan  hukum  yang  dilanqqar  itu  supaya ditegakkan kembali. Penegakkan hukum dilakukan  dengan  penindakan  hukum  menurut urutan  berikut:  teguran  peringatan  supaya menghentikan  pelanggaran  dan  jangan  berbuat lagi,  pembebanan  kewajiban  tertentu  (ganti kerugian,  denda),  penyisihan  atau  pengucilan (pencabutan  hak-hak  tertentu),  pengenaan  sanksi badan  (pidana  penjara,  pidana  mati)  Dalam pelaksanaannya tugas penegakan hukum, penegak hukurn  wajib  menaati  norma-norma  yang  telah ditetapkan.
Penegakan  kode  etik  Notaris  adalah  usaha melaksanakan  kode  etik  Notaris  sebagaimana mestinya,  mengawasi  pelaksanaannya  supaya tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  jika  terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (Kristiawan,  2022) .  Penegakan  hukum  Kode  Etik Notaris tercantum dalam Bab IV dan V yaitu dari Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  13,  yang  meliputi  : sanksi, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penjatuhan sanksl,  Pemeriksaan  dan  Penjatuhan  Sanksi  Pada tingkat  Pertama,  Banding  dan  Terakhir,  Eksekusi
atas sanksi-sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik.
Pengawasan Notaris dimaksud diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan  lembaga  pembinaan  agar  para  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  dapat  leblh meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  Dalam  Pasal  67  ayat  (5)  UUJN,  yang harus  diawasi  adalah  Perilaku  Notaris  dan Pelaksanaan Jabatan Notaris.
Pengawasan  baik  preventif  dan  represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat  umum.  Fungsi  Preventif  dilakukan  oleh Negara  sebagai  pemberi  wewenang  yang  I dilimpahkan  pada  instansi  pemerintah.  Fungsi represif  dilakukan  oleh  organisasi  profesi  jabatan Notaris  dengan  acuan  kepada  UUJN  dan  Kode Etik Notaris.
Pengawasan  Notaris  diatur  dalam  Pasal  67-81 UUJN,  yang  intinya  pengawasan  dilakukan  oleh Menteri  dan  dalarn  rnelaksanakan  pengawasan tersebut  Menteri  menunjuk  Majelis  Pengawas, yang  terdiri  dari  Majelis  Pengawas  Oaerah, Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas Pusat (Donald,  2020) .  Majelis  Pengawas  terdiri dari  3  unsur  yaitu  unsur  dari  Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. a.  Majelis Pengawas Daerah (MPD)
MPD melakukan pengawasan secara berkala  6 bulan  sekali  dengan  melakukan  pemerikasaan protokol  Notaris,  memberikan  izin  cuti  selama  6 bulan  dan  pemeriksaan  adanyalaporan  atau pengaduan  dari  masyarakat  terhadap  Notaris (Abdul Hariss, 2016). Apabila ada pengaduan dari masyarakat  terhadap  Notaris  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  maupun  pelanggaran Undang-Undang  jabatan  Notaris,  maka  MPD berwenang  menyelenggarakan  Sidang  tertutup untuk  umum,  MPD  akan  memeriksa  dan mendengar keterangan pelapor, tanggapan terlapor, memeriksa  bukti  yang  diajukan  pelapor  dan terlapor,  kemudian  hasil  pemeriksaan  dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan  wajib diberikan  kepada  MajeJis  Pengawas  Wilayah dalam  waktu  30  hari  dengan  tembusan  kepada notaris yang bersangkutan, pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat MPD  tidak  berwenang  membenkan  penilaian pembuktian  terhadap  fakta-fakta  hukum  dan  juga tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
b.  Majelis Pengawas Wilayah (disingkat MPW) MPW  berwenang  meberikan  cuti  untuk  6 bulan  sampai  1  Tahun.  Berdasarkan  BAP  yang telah  diberikan  kepada  MPW  melalui  MPD, MPW berwenang melakukan Sidang Pemeriksaan Tertutup  untuk  umum  dan  Sidang  Pengambilan Keputusan  yang  terbuka  untuk  umum (Dwikky bagus  wibisono,  2018) .  Bila  dalam  sidang pemeriksaan MPW Notaris tidak terbukti rnelakukan  pelanggaran,  maka  laporan  BAP ditolak  dan  Notaris  direhabilitasi  nama  baiknya. Bila  Notaris  terbukti  melanggar,  putusan  harus memuat  alasan  dan  pertimbangan  yang  cukup yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
MPW  membuat  berita  acara  atas  setiap keputusan  penjatuhan  sanksi,  yang  kemudian disampaikan  kepada  Menteri,  pelapor,  terlapor, MPD,  MPP  dan  pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris Indonesia.
Apabila  Notaris  terlapor  keberatan  alas putusan  sidang  MPW,  maka  Notaris  dapat mengajukan  banding  pada  tingkat  Majelis Pengawas Pusat.
c.  Majelis Pengawas Pusat (MPP)
Berwenang  memberi  cuti  Notaris  untuk jangka  waktu  1  Tahun  lebih.  Menindak  lanjuti Notaris yang melakukan banding yang disampaikan melalui MPW.
MPP  wajib  melakukan  Sidang  Pemeriksaan dan  Sidang  Pengambilan  Putusan  yang  terbuka untuk umum.
Beberapa contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  yang  dilakukan  oleh  oknum Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris,  yaitu :
a. Akta  dibuat  tanpa  dihadiri  oleh  saksl-saksl, padahal  di  dalam  akta  itu  sendiri  disebut  dan dinyatakan "dengan dihadiri saksi-saksi".
b. Akta yang bersangkutan tidak  dibacakan oleh Notaris.
c. Akta  yang  bersangkutan  tidak  ditandatangani di  hadapan  Notaris,  bahkan  minuta  Akta tersebut  dibawa  oleh  orang  lain  dan ditandatangani  oleh  dan  ditempat  yang  tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan.
d. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan  mencantumkan  dalam  akta
tersebut  seolah-olah  dilangsungkan  dalam wilayah  hukum  kewenangannya  atau  seolah- olah  dilakukan  di  tempat  kedudukan  dari Notaris tersebut.
e. Seorang  Notaris  membuka  kantor  cabang dengan  cara  setiap  cabang  dalam  waktu  yang bersamaan  melangsungkan  dan  memproduksi akta  Notaris  yang  seolah-olah  kesemua  akta tersebut  dibuat  di  hadapan  Notaris  yang bersangkutan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tgl  5  Juni  2022 dengan  Notaris  di  Denpasar,  bahwa  akibat  hukum terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  kemudian diumumkan di media cetak merupakan pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  yaitu  akta Notaris  tersebut  tidak  otentik,  hanya  mempunyai kekuatan hukum seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.
Pelanggaran  terhadap  UUJN  seperti  yang dicontohkan  di  atas, sudah  mengakibatkan kerugian  terhadap  masyarakat  atau  pengguna  jasa Notaris,  bisa  diajukan  oleh  masyarakat  kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Yang kemudian mekanismenya  disesuaikan  dengan  UUJN.  Dalam UUJN  ditentukan  sanksi-sanksi  dalam  Pasal  84 dan  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris,  bagi  pelanggaran jabatan Notaris.
Kode  etik  Notaris  yang  diatur  oleh  organisasi Notaris  yaitu  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) merupakan  salah  satu  organisasi  profesi  jabatan Notaris  yang  diakui  dan  telah  mempunyai  cabang di seluruh Indonesia. (Ayuningtyas, 2020) Pelanggaran  adalah  perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan  oleh  Perkumpulan  maupun  orang  lain yang  memangku  dan  menjalankan  jabatan  Notaris yang  melanggar  ketentuan  Kode  Etik  dan/atau disiplin organisasi;
Sanksi dalam Kode Etik tercantum dalam Pasal 6  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris :
1. Sanksi; yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  dapat berupa :
a. Teguran
b. Peringatan
c. Schorsing  (pemecatan  sementara)  dari keanggotaan perkumpulan
d. Onzetfing  (  pemecatan)  dari  keanggotaan perkumpulan
e. Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari keanggotaan Perkumpulan
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai  di  atas  terhadap  anggota  yang melanggar  kode  etik  disesuaikan  dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.
Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik Notaris  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  yang merupakan  alat  perlengkapan  perkumpulan  yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran  kode  etik  termasuk  didalamnya  juga menjatuhkan  sanksi  kepada  pelanggarnya  sesuai dengan  kewenangan  masing-masing (Manuaba, 2018) .
Terhadap  pelanggaran  Notaris  dilakukan pengawasan  oleh  organisasi  Notaris  yaitu  Ikatan Notaris  Indonesia  (INI)  terhadap  anggotanya, yang  secara  langsung  mengontrol  Notaris  yang dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan,  yang  dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris :
Dewan  Kehormatan  adalah  alat  perlengkapan Perkumpulan  sebaga;  suatu  badan  atau  lembaga yang  mandiri  dan  bebas  dari  keberpihakan  dalam Perkumpulan yang bertugas untuk :
a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan,  pembenahan  anggota  dalam menjunjung tinggi Kode Etik,
b. Memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas dugaan  pelanggaran  ketentuan  kode  etii: yang  bersifat  internal  atau  yang  tidak mempunyai  kaitan  dengan  kepentingan rnasyarakat secara langsung.
c. Memberikan  saran  dan  pendapat  kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.
Dewan
Kehormatan memeriksa dan mengambil  keputusan  atas  dugaan  pelanggaran ketentuan  kode  etik  yang  sifatnya  "internal"  atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (Pasal 1 ayat 8 bagian a).
Pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi  pada tingkat  pertama  dilaksanakan  oleh  Dewan Kehormatan  Daerah  yang  baru  akan  menentukan putusannya  mengenai  terbukti  atau  tidaknya pelanggaran  kode  etik  serta  penjatuhan  sanksi
terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan  dan  pembefaan  diri  dari  keperluan  itu. Bila  dalam  putusan  sidang  dewan  kehormatan daerah  terbukti  adanya  pelanggaran  kode  etik, maka  sidang  sekaligus  "menentukan  sanksi" terhadap  pefanggarnya.  (Pasal  9  ayat  (5).  Sanksi teguran  dan  peringatan  oleh  Dewan  Kehormatan Daerah  tidak  wajib  konsultasi  dahulu  demgan Pengurus  Daerahnya,  tetapi  sanksi  pemberhentian sementara  (schorsing)  atau  pemecatan  (onzetting) adri  keanggotaan  diputusakan  dahulu  dengan pengurus Dasarnya (Pasaf 9 ayat (8). Pemeriksaan dan  penjatuhan  sanksi  pada  tingkat  banding dilaksanakan  oleh  Dewan  Kehormatan  Wilayah (Pasal  10).  Putusan  yang  berisi  penjatuhan  sanksi pemecatan  sementara  (schorsing)  atau  pemecatan (onzetfing)  dari  keanggotaan  perkumpulan  dapat diajukan/dimohonkan  banding  kepada  Dewan Kehormatan  Wilayah.  Apabila  pemeriksaan  dan penjatuhan  sanksi  dalam  tingkat  pertama  telah dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan  belum  dibentuk  Dewan  Kehormatan Daerah,  maka  keputusan  Dewan  Kehormatan Wilayah  tersebut  merupakan  keputusan  tingkat banding.  Pemeriksaan  dan  Penjatuhan  saksi  pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan  Pusat  (Pasal  11).  Putusan  yang  berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing)  atau  pemecatan  (onzetting)  dari keanggotaan  perkumpulan  yang  dilakukan  oleh Dewan  Kehormatan  Wilayah  dapat  diajukanl dimohonkan  pemeriksaan  pada  tingkat  terakhir kepada  Dewan  Kehormatan  Pusat.  Eksekusi  atas sanksi-sanksi  dalam  pelanggaran  kode  etik berdasarkan  putusan  yang  ditetapkan  oleh  dewan Kehormatan  Daerah,  dewan  Kehorrnatan  Wilayah maupun  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Penqurus Daerah.
Dalam  hal  pemecatan  sementara  secara  rinci tertuang  dalam  Pasal  13.  Dalam  hal  pengenaan sanksi  pemecatan  sementara  (schorsing)  demikian juga  sanksi  onzetting  maupun  pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal  13  diatas  wajib  diberitahukan  oleh Pengurus  Pusat  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah (MPD)  dan  tembusannya  disampaikan  kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
IV. KESIMPULAN DAN SARA
• Kesimpulan
1. Perjanjian  perkawinan  yang  diumumkan oleh  Notaris  merupakan  pelanggaran  kode etik  Notaris,  karena  Notaris  merupakan pejabat  umum  yang  membuat  akta  otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya,  sehingga  diperlukan  lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi  notaris  tersebut.  Pada  hakekatnya Kode  Etik  Notaris  adalah  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  apa  yang  diatur dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  , mengingat  Notaris  dalarn  melaksanakan jabatannya  harus  tunduk  dan  mentaati seqala  ketentuan  dalam  Undang-undang yang  mengatur  jabatannya,  termasuk  wajib menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan yang  baik  dengan  menerapkan  prinsip pengelolaan  lingkungan  hidup  seperti  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Akibat  hukum  perjanjian  perkawinan  yang diumumkan  melalui  media  massa  oleh Notaris  merupakan  perbuatan  yang  telah melanggar  kode  etik  seorang  Notaris  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  serta tercantum  dalam  kode  etik  notaris  yang dibuat  oleh  organisasi  Ikatan  Notaris Indonesia  (INI)  yang  merupakan  satu- satunya  organisasi  Notaris  yang  berbadan hukum  sesuai  dengan  UUJN.  Artinya seluruh  notaris  wajib  tunduk  kepada  Kode Etik Notaris, adapun sanksi yang dijatuhkan oleh  Organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia terhadap  Notaris  yang  melanggar  kode  etik yaitu berupa : teguran, peringatan, schorshing  (pemberhentian  sementara),  dan Onzetfing  (pemecatan)  yang  ditugaskan kepada  Dewan  Pengawas  Notaris  untuk menegakkan sanksi tersebut.
• Saran-Saran
1. Kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen  Hukum  Dan  Ham,  wajib melakukan  sidak/pengawasan  ke  kantor
Notaris  untuk  memantau  perkembangan tentang akta yang dibuat diluar aturan Jabatan Notaris, agar transaksi bisnis berjalan dengan kondusif.
2. Kepada  Organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia (INI),  sebagai  organisai  pengawas  Notaris melakukan  pengawasan  secara  rutin  untuk meminimalisir  tingkat  pelanggaran  yang terjadi.
3. Kepada  Notaris  diharapkan  agar  melakukan pekerjaan  sebagai  pejabat  publik  sesuai dengan  kode  etik  seorang  Notaris  yang  telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  S.  S.  (1999). Perkawinan  dan  Kesehatan .  Penerbit Gunung Agung.
Abdul  Hariss,  N.  F.  (2016).  Peranan  Majelis  Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi. Jurnal Lex Specialis , 24 . Asikin, A. dan Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada.
Ayuningtyas,  P.  (2020).  Sanksi  Terhadap  Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. Repertorium , 9 (2). Donald, H. L. T. (2020). Legalitas  Keberadaan  Majelis Pengawas  Notaris  dan  Majelis  Kehormatan Notaris. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 20 (3).
Dwikky bagus wibisono, U. M. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD)  Terhadap Pengawasan Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Di  Kabupaten Tegal. Jurnal Akta , 5 (1). Hartono,  S.  (1994). Penelitian  Hukum  Di  Indonesia,
Pada Akhir Abad ke 20 . PT.Alumni.
HS,  S.  (2002). Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW) . Sinar Grafika.
Kartono, K. (1995). Metode Pembuatan Program Kerja Ilmu  Hukum,  Dalam  Hilman  Hadikusuma .  PT. Mandar Maju.
Kristiawan,  Y.  (2022).  Penegakan  Kode  Etik  Notaris Sebagai  Upaya  Menjaga  Kehormatan  Dan Keluhuran  Jabatan  Notaris. Jurnal  Hukum , 13 (1).
Manuaba,  I.  B.  P.  (2018). Prinsip  Ke  Hati  Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,
Magister  Kenotariatan  Universitas  Udayana, Denpasar, Bali . Muhammad  Akbar  Aulia  Ramadhan,  K.  S.  H.  (2017). Perjanjian  Perkawinan  Terhadap  Harta  Yang Diperoleh  Selama  Perkawinan  Pasca  Perceraian. Repertorium , 6 (2).
Soekanto.  (1996). Meninjau  Hukum  Adat  Indonesia,
Suatu  Pengantar  Untuk  Mempelajari  Hukum Adat . Raja Grafindo Persada. Subekti.  (2005). Pokok  pokok  hukum  perdata . Intermasa.
Tutik,  T.  T.  (2011). Hukum  Perdata  Dalam  Sistem
Hukum  Nasional .  Kencana  Prenada  Media Group.