A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 02 (2023)
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911
BLATER DAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MADURA (Studi  Kasus  Faktor  Penyebab Blater  Berpoligami  dan  Pengaruhnya  Terhadap Status Sosial Istri di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan)
Holilah 1 , Samsul Arifin 1
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: Agustus, 09,2023 Revised: September,12,2023 Accepted: Oktober  14, 2023 Available online: Oktober, 2023
This  research  is  entitled  “BLATER  AND  POLYGAMY  IN MADURA SOCIETY” (Case Study of Factors Causing Blater to be Polygamous and Its Influence on the Social Status of Wives in Tanjungbumi District, Bangkalan Regency). The articulation of  the  issue  is:  (1)  What  are  the  factors  causing  harmonious polygamous  family  relationship  in  the  blater  group  in Tanjungbumi District, Bangkalan Regency, and; (2) How does being  blater  wife  affect  the  social  status  of  wives  in Tanjungbumi  District,  Bangkalan  Regency.  This  study  seeks to: examine and elucidate the elements the factors that cause harmonious  polygamous  family  relationships  in  the  blater group  in  Tanjungbumi  District,  Bangkalan  Regency  and analyze and describe the influence of being a blater wife on the social  status  of  wives  in  Tanjungbumi  District,  Bangkalan Regency. This research employed on-site research utilizing a qualitative  approach,  specifically  adopting  a  case  study design.  The  informants  in  the  research  were  17  peoples consisting of 5 pairs of blater people who were polygamous, 1 pair of blater who had previously been polygamous, 1 pair of blater people who were not polygamous, 1  blater person who was  not  polygamous  and  2  figures  from  the  Tanjungbumi community. Data collection was carried out via: (a) participant observation;  (b)  in-depth  interviews  and;  (c)  documentation and literature review. The findings in the research are: first, the factors that cause blater people to become polygamous are: (1) increasing  one’s  blater;  (2)  increasing  children/offspring;  (3) because of hobbies and pleasure; (4) wanting to have a son; (5) the  magnitude  of  the  influence  blater  in  society,  and;  (6) because  it  has  an  established  (rich)  economy.  Second,  blater polygamy  has  a  positive  effect  on  the  wife’s  social  status, namely  it  can  raise  the  wife’s  social  status  from  ordinary  to respected  person  in  society.  This  is  none  other  than  because blater is a group that is positioned as having upper social status in  society,  even  though  in  terms  of  behavior  it  is  closer  to thugs.
K EYWORDS
Blater, Polygamy, Madura Society
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Holilah  &  Arifin,  Samsul  (2023).  BLATER DAN  POLIGAMI  PADA  MASYARAKAT MADURA  (Studi  Kasus  Faktor  Penyebab Blater  Berpoligami  dan  Pengaruhnya Terhadap  Status  Sosial  Istri  di  Kecamatan Tanjungbumi  Kabupaten  Bangkalan) . Asia-pacific Journal of Public Policy, … (…), …
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## PENDAHULUAN
Istilah  “blater”  terutama  dikenal  di  lingkungan  masyarakat  Madura  Barat,  seperti  di Sampang dan Bangkalan. Istilah ini merujuk kepada individu yang memiliki kekuatan atau kekuasaan  di  desa  dan  mampu  memberikan  “perlindungan”  atau  jaminan  keamanan  fisik kepada masyarakat (Rozaki, 2004). Sebagai alternatif istilah, blater juga sering disebut sebagai bajingan. Namun, dalam pandangan komunitas blater, status sosial bajingan dianggap lebih rendah. Bajingan  sering digambarkan  sebagai  individu yang  sombong, kasar, angkuh, dan cenderung menciptakan keonaran. Aktivitas yang sering terkait dengan bajingan melibatkan perjudian,  konsumsi  minuman  keras,  hubungan  dengan  banyak  perempuan,  poligami, tindakan pencurian, perampokan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Dalam realitasnya, karakter  dan  aktivitas  yang  diidentifikasi  di  atas  dapat  melekat  pada  kelompok  blater, sehingga membedakan keduanya menjadi sulit.
Selain  diatas,  hal  lain  yang  selalu  dikaitkan  dengan  blater  adalah  poligami.  Poligami didefinisikan sebagai pengaturan pernikahan dimana seorang suami menikahi lebih dari satu istri  secara  bersamaan  (Siti,  2004).  Bagi  blater,  poligami  dianggap  sebagai  simbol  status tersendiri. Dimana-mana, blater identik dengan poligami. Oleh karena itu, seorang blater yang belum melakukan poligami dianggap belum mencapai tingkat keblateran yang sempurna jika ia hanya memiliki satu istri.
Hal lain yang menarik dari poligami blater adalah adanya hubungan rumah tangga yang harmonis  (tidak  pernah  bertengkar)  antara  para  istri  dan  anak-anak.  Meskipun  beberapa penelitian  menunjukkan  bahwa  praktik  poligami  memiliki  dampak  yang  bervariasi,  baik positif  maupun  negatif,  namun  faktanya  telah  diungkapkan  bahwa  poligami  dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak merata antara pihak laki-laki dan perempuan. Shalala, sebagaimana  disebutkan  oleh  Ariyani  (2004)  mencatat  bahwa  praktik  poligami  cenderung memberikan keuntungan lebih banyak pada pihak laki-laki daripada pada pihak perempuan. Bagi  suami  yang  menjalani  poligami,  ini  bisa  meningkatkan  reputasinya  di  masyarakat karena memiliki banyak istri. Sementara itu bagi  istri, dampaknya lebih  cenderung negatif seperti rasa cemburu, konflik kepribadian, persaingan, ketidakbahagiaan anak terhadap ibu yang berbeda, tekanan psikologis, mimpi buruk, kepasrahan pada nasib, pertengkaran antara istri,  perasaan  dikhianati  oleh  suami,  resiko  bunuh  diri,  dan  bahkan  resiko  gangguan kejiwaan.
Humaidi  (2006)  juga  menyatakan  hal  serupa,  bahwa  banyak  individu  yang  menjalani poligami mengalami kesulitan menemukan kedamaian, harmoni, atau stabilitas dalam rumah tangga, terutama dalam hubungan antara satu istri dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya  dasar  perasaan  cinta  sebagaimana  seharusnya,  dan  sebagian  besar  hubungan didasarkan pada perasaan saling dengki atau fitnah.
Praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya berasal dari setidaknya tiga faktor utama: pertama, lemahnya sistem hukum kita terutama Undang-Undang Perkawinan; kedua,  keberlanjutan  budaya  patriarki  yang  masih  kental  di  masyarakat,  dimana  istri
dianggap hanya sebagai “konco wingking” yang diharapkan tunduk pada suami tanpa boleh menolak;  dan  ketiga,  penafsiran  agama  yang  kuat  namun  cenderung  bersifat  gender  dan kurang  mendukung  nilai-nilai  kemanusiaan.  Penafsiran  agama  ini  memandang  istri  hanya sebagai  objek  seksual  dan  tidak  memberikan  ruang  bagi  kemandirian  mereka  sebagai manusia yang utuh ( https://www.kedaikebebasan.org/inc/kk/printversion.php?=id280 ) Praktik poligami oleh blater kebanyakan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh  memiliki  seorang  istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  memiliki  seorang  suami. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang,  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.
Meskipun  demikian,  poligami  bisa  dilakukan  setelah  memenuhi  beberapa  persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) adalah: (a) adanya persetujuan dari istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Perihal  pernikahan,  poligami  juga  diatur  dalam  Islam  sebagaimana  yang  disebutkan dalam  surat  An-Nisa  ayat  3.  Dari  ayat  tersebut,  terlihat  bahwa  ajaran  Islam  mengizinkan praktik  poligami,  meskipun  dengan  catatan  bahwa  hal  ini  bukanlah  sesuatu  yang  mudah dilakukan. Dalam ayat tersebut, juga dijelaskan bahwa pelaku poligami harus menjalankan keadilan. Keadilan ini ditegaskan dalam surat An-Nisa (4) : 3, yang menurut Quraish Shihab mencakup  keadilan  dalam  aspek  materi,  sementara  ayat  An-Nisa  (4):  129  menekankan keadilan dalam aspek immaterial seperti cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, ditekankan untuk tidak berpihak secara berlebihan kepada istri yang lebih dicintai (Quraish, 1999).
Meskipun  Al-Qur’an  dan  Undang-Undang  Perkawinan  sudah  mengatur  tentang pelaksanaan  poligami  dengan  jelas,  namun  pada  kenyataannya  sebagian  besar  praktik poligami tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan peradilan. Hasil penelitian Misbahuddin (2013) yang berjudul “Analisis tentang Poligami  Bawah  Tangan  dan  Pengaruhnya  terhadap  Nafkah  Anaknya  (Studi  Kasus  di  Desa  Jambu Kecamatan  Mlonggo  Kabupaten  Jepara)”  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  perkawinan poligami  dilakukan  secara  tidak  resmi  oleh  masyarakat,  karena  mereka  meyakini  bahwa poligami merupakan tindakan yang sesuai dengan sunnah Nabi dan terdapat pandangan di masyarakat  bahwa  perkawinan  tersebut  masih  dianggap  sah  meskipun  tidak  didaftarkan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
Menurut  Wadji  dalam  Majalah  Perkawinan  dan  Keluarga  “Problem  Nikah  di  Luar Prosedur”  (1999)  pentingnya  mencatat  pernikahan  terkait  dengan  status  istri  oleh  PPN. Dengan  adanya  buku  nikah  sebagai  bukti,  maka  akan  memiliki  konsekuensi  hukum. Sementara pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, atau tidak dicatat dan tidak memiliki bukti buku nikah,  maka  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah  bagi anggota keluarga di masa mendatang.
Kehadiran hukum negara bertujuan sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan norma, kebiasaan, aturan atau hukum perkawinan dalam suatu masyarakat. Namun, realitas
yang ada menunjukkan bahwa hukum yang diperkenalkan oleh negara tidak selalu sejalan dengan  norma,  kebiasaan,  aturan,  atau  hukum  perkawinan  dalam  masyarakat.  Salah  satu contohnya  adalah  aturan  mengenai  perkawinan  poligami.  Meskipun  perkawinan  poligami dianggap sah oleh masyarakat, namun sebagian besar dilakukan tanpa didaftarkan di Kantor Catatan  Sipil  (PPN)  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dipandang  penting  untuk  melakukan  riset  terkait Blater  dan  Poligami  pada  Masyarakat  Madura  (Studi  Kasus  Faktor  Penyebab  Blater Berpoligami  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Status  Sosial  Istri  di  Kecamatan  Tanjungbumi Kabupaten  Bangkalan).  Fenomena  ini  menarik  untuk  dikaji  dikarenakan:  pertama, perkawinan  poligami  yang  kebanyakan  dalam  praktiknya  tidak  memenuhi  syarat  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  Islam,  yaitu tidak meminta izin kepada istri yang pertama dan karena harus melalui proses administrasi yang rumit, akhirnya memilih tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Perkawinan yang tidak didaftarkan di KUA jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, maka pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berdampak pada perwalian, status istri, dan hak-hak yang  berkaitan  dengan  dirinya  dan  harta  bendanya;  kedua,  perkawinan  poligami mencerminkan  ketidaksetaraan  kekuasaan  antara  laki-laki  (suami)  dan  perempuan  (istri), yang  tercermin  dari  dominannya  budaya  patriarki  di  masyarakat.  Dalam  budaya  ini, pandangan  terhadap  istri  cenderung  sebagai  “konco  wingking”  yang  mengimplikasikan bahwa  mereka  diharapkan  tunduk  kepada  keinginan  suami  dan  tidak  diizinkan  untuk menolak. Di samping itu, dari perkawinan poligami pihak istri, khususnya istri pertama lebih sering  mendapatkan  dampak  negatif  dibandingkan  suami  diantaranya  tekanan-tekanan kepribadian  seperti  cemburu,  konflik  kepribadian,  kompetisi,  ketidaksenangan  anak terhadap  ibu  yang  berbeda,  merasa  tidak  berharga,  sering  mimpi  buruk,  kepasrahan  akan nasib,  pertengkaran  antar  istri,  perasaan  dikhianati  oleh  suami,  bunuh  diri,  dan  bahkan menjadi  gila;  ketiga,  meskipun  perkawinan  poligami  mempunyai  beberapa  dampak  diatas, namun perkawinan tersebut terus saja terjadi. Situasinya bertentangan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai peran perempuan, terutama dalam ranah feminisme. Ini mengindikasikan bahwa ketika berbicara tentang ketidakadilan gender, sejumlah perempuan justru  terperangkap  dalam  ketidakadilan  tersebut.  Dapat  dilihat  bahwa  penerapan  hukum agama  dan  hukum  adat,  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  pernikahan  (dan kehidupan  berkeluarga)  mengakibatkan  perempuan  terjerat  dalam  struktur  patriarki. Rumusan  masalah  yang  diangkat  yaitu:  apa  faktor  penyebab  orang  blater  berpoligami  di Kecamatan  Tanjungbumi  Kabupaten  Bangkalan?  Dan  bagaimana  pengaruh  poligami  blater terhadap status sosial istri di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan?

## METODE
Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan  menggunakan pendekatan studi kasus  (case  study).  Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  penelitian  kualitatif  mengkaji  fenomena secara holistik dan tidak mereduksinya menjadi variabel-variabel yang selanjutnya dianalisis untuk  hubungan  parsial:  melainkan  fenomena  tersebut  dipandang  sebagai  komponen  dari keseluruhan. Definisi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan
untuk  menyusun,  menjelaskan,  dan  menganalisis  informasi  atau  data  (Sony  Sumarsono, 2004).  Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  (case  study)  digunakan  peneliti untuk mengkaji Blater dan Poligami pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Faktor Penyebab Blater Berpoligami dan Pengaruhnya terhadap Status Sosial Istri di Kecamatan Tanjungbumi
Kabupaten  Bangkalan).  Temuan  di  lapangan  akan  dideskripsikan  apa  adanya  setelah dilakukan analisis sesuai dengan teknik analisis data yang telah ditentukan.
Data primer peneliti kumpulkan dari informan penelitian yaitu orang blater yang saat ini memiliki istri lebih dari satu berjumlah lima pasangan; orang blater yang pernah memiliki istri lebih dari saru namun saat ini hanya hidup dengan satu istri yaitu istri pertama, sedangkan istri yang lain sudah diceraikannya; orang blater yang tidak berpoligami berjumlah dua orang; serta  tokoh  masyarakat  Tanjungbumi  sebanyak  dua  orang.  Sementara  data  sekunder yaitu sumber  data  kedua  setelah  sumber  pertama  didapatkan  melalui  dokumentasi  dan kepustakaan.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian proses, termasuk pengamatan terlibat (observasi partisipatif), dimana peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam (in-depth interview)  yang  melibatkan  percakapan  intensif  dengan  tujuan  tertentu.  Dokumentasi  dan studi  kepustakaan  juga  digunakan  untuk  memperoleh  data  terkait  hasil  penelitian sebelumnya, mencakup konsep blater, poligami, status sosial, gender, dan budaya patriarki. Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  diikuti  dengan  analisis  deskriptif.  Proses  analisis penelitian mengikuti model analisis yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  Penyebab  Orang  Blater  Berpoligami  di  Kecamatan  Tanjungbumi  Kabupaten Bangkalan
Faktor  yang  menyebabkan  orang  blater  berpoligami  di  Kecamatan  Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:
1. Menambah/Meningkatkan Keblateran Seseorang
Poligami  adalah  perkawinan  seorang  laki-laki  dengan  perempuan  lebih  dari  satu dalam  waktu  yang  sama.  Di  masyarakat  stigma  yang  berkembang  orang  blater diidentikkan  dengan  poligami,  sehingga  bagi  orang  blater  tertentu  yang  belum berpoligami dianggap belum sempurna tingkat keblaterannya. Meskipun poligami secara umum dianggap sebagai perilaku yang kurang positif, namun disisi yang lain poligami justru  dianggap  sebagai  simbol  status  sosial  tersendiri  bagi  seorang  blater  yaitu  dapat meningkatkan keblaterannya.
Namun  dalam  kenyataannya,  ketika  dikonfirmasi  langsung  kepada  orang  blater tentang adanya stigma yang mengatakan bahwa berpoligami dapat menambah/meningkatkan  keblateran,  H.  Abdussalam,  H.  Monari  dan  H.  Suje’i  yang menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  menyatakan  tidak  benar  adanya.  Berpoligami sebenarnya  tidak  menambah  keblateran  seseorang,  tetapi  lebih  kepada  faktor  pribadi masing-masing. Dari sini dapat disimpulkan bahwa stigma masyarakat yang mengatakan bahwa stigma masyarakat yang mengatakan bahwa “orang  blater selalu identik dengan poligami,  dan  orang  blater  yang  tidak  berpoligami  maka  dianggap  belum  sempurna
tingkat keblaterannya” adalah tidak benar. Poligami tidak berhubungan dengan tingkat keblateran  seseorang.  Dengan  kata  lain,  poligami  tidak  mempengaruhi  keblateran seseorang.
Stigma  tersebut  menurut  peneliti  adalah  hal  yang  wajar  karena  menurut  Wijaya (2002),  seorang  blater  adalah  seseorang  yang  perilakunya  cenderung  menuju  kegiatan kriminal  seperti  berjudi,  minum-minuman  keras,  dan  terlibat  dalam  poligami  atau hubungan  yang  tidak  sah  dengan  perempuan.  Meskipun  demikian,  dalam  realitasnya ditemukan pula orang blater yang tidak berpoligami.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penyebab  orang  blater berpoligami bukan karena untuk menambah keblateran seseorang. Keblateran seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya istri yang dimilikinya. Keblateran seseorang lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor berikut:
a. Berposisi sebagai pemimpin kelompok.
b. Seberapa banyak anak buah/kelompok yang dimiliki.
c. Seberapa besar pengaruh yang dimilikinya di masyarakat.
d. Seberapa  besar  nama  yang  dimilikinya  (karena  semakin  blater  seseorang  maka namanya akan dikenal jauh sampai di luar daerahnya sendiri, bahkan sampai lintas kabupaten) seperti informan bapak H. Masri dan H. Abdussalam.
e. Seberapa mampu mengatur (membuat dan meredam konflik), dan
f. Seberapa mapan ekonomi yang dimilikinya.
2. Memperbanyak Anak/Keturunan
Faktor  penyebab  orang  blater  berpoligami  adalah  untuk  memperbanyak  anak  atau keturunan. Menurut informan H. Suje’i, H. Marzuki, H. Rudi mengatakan bahwa mereka berpoligami  karena  ingin  memiliki  banyak  anak.  Mereka  ingin  memiliki  banyak keturunan,  terutama  anak  laki-laki  supaya  kelak  kalau  meninggal sudah  ada  yang  bisa menggantikan.  Hal  yang  menarik  disampaikan  oleh  H.  Rudi  bahwa  akan  berhenti menikah ketika sudah memiliki anak. Setelah memiliki anak, dia akan berhenti menikah dan  akan  menceraikan  semua  istrinya  kecuali  istri  yang  pertama  dan  istri  yang  telah memberinya anak. Karena kata orang jube’ (kualat/jelek) kalau istri pertama diceraikan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab orang blater berpoligami adalah untuk memperbanyak keturunan. Banyak keturunan adalah simbol kekuatan bagi orang  blater. Semakin  banyak keturunan yang dimiliki  blater,  maka akan semakin besar jumlah  kelompoknya  dan  otomatis  akan  semakin  kuat  pula  kelompok  blater  tersebut. Ketika kuat kelompok blater, maka akan semakin besar pula pengaruh yang dimilikinya di masyarakat.
Pada masyarakat Tanjungbumi, keturunan merupakan unsur yang membentuk sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan atau hubungan kekerabatan disebut pula dengan istilah tretan. Tretan  dapat dibedakan menjadi tiga  yaitu:  tretan delem, tretan semma’,  dan tretan luar.  Tretan  delem  meliputi:  orangtua  (ayah/ibu),  kakek/nenek,  saudara  kakek/nenek, orangtua dari kakek/nenek, paman/bibi, paman/bibi sepupuan, saudara, saudara sepupu, saudara sepupu generasi kedua (dupopo), anak kandung, keponakan, keponakan sepupu, keponakan  duapupuan,  cucu,  dan  cicit.  Tretan  semma’  meliputi:  saudara  orangtua kakek/nenek,  saudara  sepupu  kakek/nenek,  saudara  duapupuan  bapak/ibu,  saudara
tigapupuan, dan keponakan tigapupuan. Dan tretan luar meliputi: orangtua dari jujuk dan anak dari cicit.
Banyak  anak  adalah  simbol  kekuatan  bagi  orang  blater.  Namun  demikian,  bukan berarti orang blater yang tidak mempunyai anak akan mengurangi tingkat keblaterannya. Hal  ini  diungkapkan  oleh  H.  Masri  yang  sampai  saat  ini  hanya  memiliki  satu  istri  dan tidak dikaruniai anak mengatakan bahwa walaupun seorang blater tidak memiliki anak, tetapi masih ada saudara, keponakan, dan kerabat-kerabat lainnya.
3. Karena Hobi dan Senang
Faktor penyebab orang blater berpoligami di Kecamatan Tanjungbumi adalah hobi dan senang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:
a. H.  Abdussalam  memaparkan  bahwa  salah  satu  faktor  memiliki  banyak  istri  adalah karena hobi. Beliau merasa bahwa memiliki banyak istri itu enak dan tidak jenuh. Dua hari bersama istri pertama dan bertemu anak-anaknya, dua hari setelahnya bersama istri kedua dan bertemu anak-anaknya, dan seterusnya. Beliau bisa tinggal dimana saja sesuka hatinya.
b. H. Monari memaparkan faktor menikahi banyak perempuan karena senang dan hobi saja. Memiliki banyak istri itu enak, bisa pindah dari istri yang satu ke istri lainnya. Tetapi tidak enaknya biasanya sering bertengkar dengan istri pertama. Istri pertama tidak  tahu  kalau  saya  menikah  lagi,  tapi  setidaknya  dia  curiga  karena  itu  biasanya menjadi penyebab sering bertengkar.
c. H. Suje’i menyatakan bahwa faktor menikahi banyak perempuan karena dia senang, karena  dapat  mengetahui  banyak  tipe-tipe  perempuan  dan  mengetahui  semua  rasa perempuan.  Tapi  tidak  enaknya  sering  bertengkar  dengan  istri  kedua  karena  ingin yang bersangkutan tinggal lama bersamanya. Padahal biasanya saya tinggal bersama dia paling lama dibandingkan dengan yang lain.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penyebab  orang  blater berpoligami adalah karena senang dan hobi. Senang dan hobi karena dapat mengetahui banyak tipe perempuan, mengetahui semua rasa perempuan, serta dapat menghilangkan rasa jenuh.
4. Ingin Mendapatkan Anak Laki-Laki
Faktor penyebab orang blater berpoligami di Kecamatan Tanjungbumi adalah karena ingin mendapatkan anak laki-laki. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mar’om yang menyatakan bahwa beliau menikahi banyak perempuan karena ingin memiliki anak laki- laki. Dalam hatinya dia berjanji akan berhenti menikah sampai memiliki seorang anak laki- laki. Baginya anak laki-laki harus dimiliki, karena kalau suatu saat dia meninggal dunia maka  anak  laki-lakinya  yang  akan  menggantikannya.  Walaupun  dia  sudah  memiliki banyak anak perempuan, tetapi mereka tidak akan bisa menggantikan dirinya.
Keberadaan seorang anak laki-laki bagi orang blater adalah suatu keharusan, karena akan  menjadi  penerus  keluarga.  Walaupun  hubungan  kekerabatan  di  kalangan masyarakat  Madura  pada  umumnya,  dan  masyarakat  Kecamatan  Tanjungbumi khususnya  terbentuk  melalui  garis  keturunan,  baik  itu  dari  pihak  ayah  maupun  ibu (hubungan  paternal  dan  maternal).  Namun  secara  umum,  ikatan  kekerabatan  antar anggota keluarga cenderung lebih kuat dari garis keturunan ayah yang umumnya lebih mendominasi (Arief Wiyata, 2002).

## 5. Besarnya Pengaruh Blater di Masyarakat
Selain beberapa faktor diatas, faktor lain yang menyebabkan orang blater berpoligami adalah karena orang blater mempunyai pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Tanjungbumi Misyan (50) yang mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa orang blater sangat memungkinkan untuk berpoligami adalah karena ia memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat, sehingga perempuan dan keluarganya tidak bisa menolak lamaran mereka. Jika salah satu keluarga dinikahi orang blater,  maka  salah  satu  dampaknya  yang  dapat  dirasakan  oleh  keluarga  besar/kerabat perempuan  adalah  merasa  terlindungi.  Atau  mungkin  juga  yang  terjadi  sebaliknya, perempuan  dan  keluarganya  tidak  bisa  menolak  orang  blater  disebabkan  karena  takut. Takut kalau menolak, anak perempuannya atau bahkan keluarga besarnya diancam dan disakiti.
6. Karena Memiliki Ekonomi yang Mapan (Kaya)
Faktor lain yang menyebabkan orang blater sangat identik dengan banyak perempuan atau memiliki istri banyak karena mereka kaya. Biasanya ini terjadi pada kategori orang blater “pol”. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:
a. Orang  blater  banyak  yang  berpoligami  karena  mereka  kaya,  sehingga  mereka  mampu mencukupi semua kebutuhan istrinya. Namun ada pula orang blater yang tidak kaya tetapi memiliki  istri yang banyak. Jadi  sebenarnya kaya atau tidak, orang  blater selalu  identik dengan poligami (wawancara dengan H. Mohammad Ilyas sebagai tokoh masyarakat).
b. Pada  tahun  80-an,  orang  perempuan  dan  keluarganya  senang  jika  dinikahi  oleh  orang blater, tapi sejak tahun 90-an sampai sekarang, perempuan lebih suka dinikahi oleh orang laki-laki yang kaya (Wawancara dengan H. Marjoki, tokoh blater).

## Pengaruh  Perkawinan  Poligami  Orang  Blater  pada  Status  Sosial  Istri  di  Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
Status sosial merujuk pada posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, terkait dengan kelompok-kelompok lain di dalam struktur sosial yang lebih besar (Narwoko dkk, 2007). Istilah status sosial seringkali digunakan untuk menyebut posisi, kedudukan, atau peringkat seseorang dalam masyarakat (Hartono dkk, 2008). Adapun yang dimaksud status sosial dalam penelitian ini adalah kedudukan, posisi, atau peringkat istri orang blater di dalam masyarakat.
Tiap orang memiliki posisi sosial yang unik dalam masyarakat. Individu dengan status sosial  yang  tinggi  cenderung  menduduki  posisi  lebih  tinggi  dalam  hierarki  sosial dibandingkan dengan mereka yang memiliki  status sosial rendah. Selain itu, tingkat status sosial yang lebih tinggi mempengaruhi sikap dan tingkat penghargaan yang diberikan oleh masyarakat.
Menurut  Bernard  Barber  dalam  Kamanto  Sunarto  (2000)  status  sosial  atau  kelas  sosial juga  mencakup  keluarga.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  posisi  sosial  seseorang  anggota keluarga dalam suatu kelas memiliki keterkaitan dengan posisi anggota keluarga lainnya. Jika kepala keluarga memiliki status sosial yang tinggi, maka status sosial istri (atau suami, jika yang mengalami peningkatan status adalah perempuan) dan anak-anaknya juga akan tinggi. Sebaliknya,  penurunan  status  kepala  keluarga  akan  berdampak  pada  penurunan  status keluarganya.
Demikian halnya yang terjadi dalam perkawinan poligami pada orang blater. Blater yang di  masyarakat  diposisikan  sebagai  kelas  sosial  tinggi  dan  dengan  status  sosial  yang  tinggi pula  maka  otomatis  berpengaruh  terhadap  status  sosial  istrinya.  Artinya  perempuan  yang dinikahi orang blater dapat menaikkan status sosial perempuan tersebut. Status perempuan yang semula berasal dari status sosial bawah, naik menjadi status sosial atas.
Di  masyarakat,  blater  dipersepsikan  sebagai  dua  pribadi  yang  berbeda  seperti  sua  sisi mata uang yang melekat dan tidak bisa dipisahkan. Satu sisi  blater dianggap sebagai orang yang berperilaku negatif karena dekat dengan kriminal atau dunia preman (sekalipun bukan dia sendiri artinya anak buahnya yang melakukan). Namun disisi yang lain dia diposisikan sebagai  orang  yang  memiliki  status  sosial  yang  tinggi.  Mungkin  hal  ini  tidak  terlepas  dari peran  dia  di  masyarakat  atau  mungkin  juga  karena  disebabkan  kekayaan  yang  ia  miliki. Misalnya ketika ada pemilihan kepala desa, maka orang blater memiliki pengaruh yang besar untuk  menentukan  siapa  yang  akan  menang  lainnya.  Atau  ketika  di  suatu  desa  memiliki orang blater, maka desa tersebut dijamin aman artinya tidak akan pernah terjadi pencurian (wawancara  H.  Mohammad  Ilyas,  tokoh  masyarakat  Kecamatan  Tanjungbumi  sekaligus menjabat sebagai anggota DPRD Bangkalan dua periode 2004-2014).
Di masyarakat, meskipun orang blater dicirikan memiliki pengaruh negatif, namun dalam kenyataan  dianggap  memiliki  status  sosial  yang  tinggi.  Karena  itu  banyak  wanita  yang senang  dinikahi  oleh  orang  blater.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  ada  wanita  yang tidak  mau  dinikahi  orang  blater  karena  alasan  dekat  kriminal/dunia  preman.  Sebenarnya tinggal  selera  atau  pilihan,  bagi  wanita  yang  dinikahi  orang  blater  maka  di  masyarakat otomatis dia dianggap memiliki status sosial yang tinggi pula, meskipun semula dia adalah orang biasa-biasa saja dan dia pun akan ditakuti pula karena suami orang blater (wawancara Moh. Misyan, tokoh masyarakat Tanjungbumi).
Sarmila,  istri  keempat  H.  Abdussalam  merasakan  bahwa  dinikahi  orang  blater  dapat menaikkan status sosial di masyarakat. Dengan dinikahi orang blater membuat mereka lebih dihargai  dan  disegani  oleh  masyarakat,  walaupun  yang  bersangkutan  menjadi  istri  nomor empat.  Di  masyarakat  pada  umumnya  menjadi  istri  yang  dipoligami  identik  dengan  istri simpanan,  karena  kebanyakan  pernikahannya  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi.  Tapi tidak dengan perkawinannya, meskipun dinikahi melalui perkawinan poligami, perkawinan Sarmila  sah  secara  hukum  agama  dan  negara  karena  perkawinan  langsung  didaftarkan  di KUA.
Banyak faktor yang menyebabkan status sosial istri seorang blater masuk dalam kategori status sosial atas, yaitu:
a. Memiliki pengaruh yang besar di masyarakat
Istilah  blater  merujuk  kepada  individu  yang  memiliki  kekuatan  dan  dapat memberikan  perlindungan  serta  keamanan  fisik  kepada  masyarakat  di  desa  (Abdur Rozaki,  2004).  Sehingga  tidak  mengherankan  jika  orang  blater  memiliki  pengaruh  yang sangat  besar  di  masyarakat,  meskipun  tidak  memiliki  jabatan  formal  bahkan  pengaruh blater  dapat  mengalahkan  pejabat  pemerintah  setempat  misalnya  kepala  desa.  Dan pengaruh yang besar tersebut juga terjadi pada istri blater sehingga berpengaruh terhadap status sosial istri yang semula orang biasa menjadi orang yang disegani karena suaminya orang blater.
b. Mapan secara ekonomi
Orang  blater  kebanyakan  memiliki  ekonomi  yang  mapan  (kaya).  Hal  tersebut disebabkan orang blater memiliki profesi yang tidak bisa dimiliki orang pada umumnya, seperti  berprofesi  sebagai  jasa  penagihan  hutang,  berprofesi  sebagai  informan  aparat. Tidak  sedikit  aparat  yang  meminta  bantuan  blater  untuk  mengungkap  kasus  kriminal seperti pencurian dan carok. Selain itu, profesi  blater di bidang politik biasanya sebagai tim sukses pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah. Bahkan sebagian ada yang berprofesi sebagai kepala desa. Dengan mapannya ekonomi yang dimiliki oleh suaminya (orang blater) maka otomatis status sosial istri dan anak naik.
c. Politis
Orang  blater  di  masyarakat,  khususnya  di  tingkat  desa  memiliki  peran  politis  yang sangat besar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya blater atau keluarga blater yang menjabat sebagai  kepala  desa  di  Kecamatan  Tanjungbumi.  Misalnya  Desa  Macajah  (H.  Sundah), Desa Aeng Taber (Bakir), Desa Palanggiran (H. Matsuri), Desa Gungguh (Marhayat), dan Desa  Tlangoh  (Moyaki).  Dengan  jabatan  suaminya  sebagai  kepala  desa,  maka  otomatis istri blater status sosialnya berubah menjadi status sosial atas.
d. Menjadi keluarga blater
Perempuan  yang  dinikahi  blater  otomatis  menjadi  keluarga  besar  blater.  Dengan masuknya  ke  keluarga  blater  maka  dengan  sendirinya  status  sosial  istri  menjadi  status sosial atas.

## Analisis Faktor Penyebab Blater Berpoligami dan Pengaruh Terhadap Status Sosial Istri di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan
1. Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Prosedur perkawinan poligami jika dianalisis dari perspektif Undang-Undang Nomor
1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebenarnya  sangat  berat,  yaitu  “Pengadilan  dapat memberi  izin  kepada  seorang  suami  yang  beristri  lebih  dari  satu  orang  apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.
Pengajuan ke pengadilan untuk poligami harus disertai alasan sebagai berikut (pasal 4 ayat 2):
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Syarat-syarat  untuk  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  adalah  sebagai berikut (pasal 5 ayat 1):
a. Adanya persetujuan dari seorang istri/istri-istri;
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  istri-istri  dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persyaratan  dan  ketentuan  tersebut  bersifat  kumulatif,  yang  berarti  semua persyaratan  harus  dipenuhi  dan  didukung  dengan  persetujuan  tertulis  agar  poligami diizinkan. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar praktik poligami tidak merugikan salah satu  pihak,  sehingga  tujuan  hakiki  dari  perkawinan  dapat  dirasakan,  baik  oleh  suami maupun istri.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan dalam pasal 1 tentang tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Kemudian menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  3,  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
Sementara itu, praktik perkawinan poligami oleh blater jika dikaitkan dengan syarat- syarat  praktik  perkawinan  poligami  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dua pasangan suami istri orang blater sudah sesuai dengan  ketentuan  undang-undang  dan  mendaftarkan  perkawinannya  ke  KUA  yaitu pasangan H. Abdussalam dan Sarmila (28 tahun), istri keempat dengan pasangan H. Rudi dengan Nanti (40 tahun), istri muda.
Sedangkan dua pasangan poligami lainnya adalah pasangan H. Suje’i - Fatmawati (32 tahun), istri kedua dengan pasangan H. Monari - Toyyibah (23 tahun) saat ini sebagai istri kedua,  praktik  poligami  yang  dilakukan  oleh  kedua  pasangan  tersebut  tidak  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tentang Perkawinan, yaitu tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang- Undang  dan  tidak  mendaftarkan  perkawinan  poligami  yang  dilakukannya  ke  KUA. Dengan kata lain, praktik poligami dilakukan di bawah tangan atau kawin siri.
Perkawinan siri merujuk pada perkawinan yang tidak diselenggarakan di KUA atau yang tidak diakui oleh PPN serta tidak tercatat di KUA. Umumnya, perkawinan semacam ini  dijalankan  oleh  kiai,  ulama,  atau  individu  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan tentang  hukum-hukum  munakahat  (perkawinan)  (Idris  Ramulyo,  2002).  Kata  “siri” sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab  “sirra”  atau  “israar”,  yang  berarti  rahasia  (Mahmud Yunus,  1973).  Secara  harfiah,  kawin  siri  mengindikasikan  pernikahan  yang  diadakan secara tertutup atau rahasia. Namun, dalam konteks masyarakat Tanjungbumi, kawin siri merujuk pada perkawinan yang tidak mendapatkan saksi banyak atau tidak diresmikan di hadapan PPN, serta tidak dicatat di KUA setempat.
Di Tanjungbumi, praktik kawin siri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:
(1) Siri terhadap pemerintah
Artinya  perkawinan  yang  tidak  didaftarkan/dilaporkan  kepada  PPN  tapi  diketahui oleh banyak orang. Kawin siri jenis ini dibedakan lagi menjadi dua:
a. Perkawinan siri terjadi atas kehendak sendiri dari dua pasangan suami istri. Hal ini berarti bahwa sejak permulaan pernikahan, mereka tidak mengajukan pendaftaran pernikahan  mereka  kepada  PPN.  Jenis  perkawinan  siri  ini  umumnya  dilakukan oleh wanita janda atau untuk memenuhi kebutuhan poligami.
b. Perkawinan  siri  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  keinginan  pemerintah, melibatkan pasangan suami istri yang telah mendaftarkan pernikahan mereka di modin desa dengan membayar biaya tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun demikian, mereka tidak menerima surat nikah, bahkan dalam beberapa kasus,  hingga  mereka  memiliki  anak.  Jenis  perkawinan  siri  ini  umumnya  terjadi pada wanita yang masih perawan.
(2) Siri terhadap masyarakat
Perkawinan  ini  adalah  jenis  pernikahan  yang  diselenggarakan  tanpa  diketahui  oleh masyarakat  umum.  Ini  berarti  saksi-saksi  diminta  untuk  menjaga  kerahasiaan  dan
tidak membocorkan informasi tentang pernikahan tersebut kepada orang lain. Dalam perkawinan  siri  model  ini,  hanya  sejumlah  orang tertentu  yang mengetahui  adanya pernikahan tersebut. Biasanya, jenis perkawinan siri ini dilakukan oleh wanita janda dalam konteks poligami.
Karena perkawinan poligami yang dilakukan blater tidak memenuhi syarat yang ditentukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan perkawinannya  dilakukan  secara  siri,  maka  dari  perspektif  hukum  perkawinan tersebut akan berdampak kepada (Misbahuddin, 2013):
(1) Terhadap istri
a) Dari perspektif hukum, status  ini tidak diakui  sebagai  istri yang sah. Sebagai akibatnya, tidak ada klaim terhadap nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal,  dan  dalam  kasus  perceraian,  tidak  ada  hak  untuk  menerima pembagian  harta  bersama  karena  secara  hukum  perkawinan  sulit  untuk dibuktikan dan dianggap tidak pernah terjadi.
b) Dalam konteks sosial, menjadi sulit untuk terlibat dalam kegiatan sosial karena perempuan  yang  terlibat  dalam  perkawinan  poligami  yang  tidak  sah  secara resmi  dianggap  sebagai  tinggal  serumah  dengan  laki-laki  tanpa  status perkawinan yang sah (kumpul kebo), atau dianggap sebagai istri simpanan.
(2) Terhadap anak
a) Ketidakabsahan perkawinan menurut hukum negara memiliki dampak negatif pada  status  sosial  anak,  yang  kemudian  dianggap  sebagai  anak  tidak  sah. Akibatnya,  anak  hanya  memiliki  koneksi  hukum  perdata  dengan  ibu  dan keluarga ibunya. Pada akta kelahirannya, status anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya nama ibu yang tercantum.
b) Konsekuensi sosial dan psikologis bagi anak adalah dinyatakan sebagai anak di luar nikah atau anak tidak sah. Situasi ini dapat menghambat proses sosialisasi anak  dalam  lingkungannya,  dan  sebagai  hasilnya  anak  mungkin  mengalami beban  psikologis  karena  belum  siap  dan  tidak  memahami  sepenuhnya mengenai perkawinan yang tidak sah.
Dampak perkawinan seperti diatas sangat merugikan pihak istri dan anak. Anak yang dilahirkan  harus  menanggung  akibat  dari  perilaku  orang  tuanya.  Dengan  demikian praktik perkawinan poligami blater yang dilakukan secara siri bertentangan dengan tujuan perkawinan yang semula  ingin diwujudkan  oleh kedua pasangan  suami  istri. Sehingga perkawinan tersebut telah mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak.
2. Analisis Menurut Gender
Gender adalah perbedaan dalam peran, kedudukan, dan sifat yang diberikan kepada individu  berdasarkan  jenis  kelaminnya,  yang  terbentuk  melalui  konstruksi  sosial  dan kultural  (Nurhaeni  dkk,  2009).  Oakley  (1972)  yang  dikutip  oleh  Fakih  (1999) mendefinisikan gender sebagai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, bukan merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, tetapi diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural.
Dari  sudut  pandang  gender,  pelaksanaan  perkawinan  poligami  blater  terhadap  istri secara  rahasia  telah  menyebabkan  terjadinya  diskriminasi  gender.  Diskriminasi  gender
merujuk pada ketidakadilan yang timbul akibat sistem dan struktur sosial, dimana baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban dari struktur tersebut. Dalam konteks ini, diskriminasi gender mencakup ketidakadilan yang terjadi pada istri dan anak sebagai akibat dari sistem sosial dan struktur tertentu.
Ketidakadilan gender muncul akibat keyakinan dan justifikasi yang telah berkembang sepanjang  sejarah  manusia  dalam  berbagai  bentuk,  yang  tidak  hanya  berdampak  pada perempuan  tetapi  juga  dirasakan  oleh  laki-laki.  Meskipun  secara  keseluruhan, ketidakadilan  gender  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  lebih  sering  dialami  oleh perempuan, namun dampaknya juga memengaruhi laki-laki.
Adapun  ketidakadilan  gender  dalam  praktik  perkawinan  poligami  blater  ini  terjadi karena  adanya  keyakinan  dan  pembenaran  yang  sudah  ditanamkan  masyarakat Tanjungbumi,  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  jika  sudah  memenuhi  syarat  yang ditetapkan dalam hukum Islam sekalipun tidak didaftarkan di KUA. Praktik perkawinan poligami blater yang dilakukan secara siri tersebut oleh masyarakat, termasuk istri yang dinikahi  secara  siri  dianggap  sah-sah  saja,  padahal  dalam  kenyataannya  membawa dampak yang sangat besar baik dampak hukum, sosial, dan psikologis terhadap istri dan anak-anaknya.

## 3. Analisis Menurut Budaya Patriarki
Selain dapat dilihat dari perspektif gender, praktik poligami pada orang blater di atas merupakan  perwujudan  dari  budaya  patriarki.  Patriarki  adalah  sistem  pengelompokan masyarakat  sosial  yang  mementingkan  garis  keturunan  bapak/laki-laki.  Patriarki  juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
Demikian halnya dalam praktik perkawinan poligami orang blater. Pada masyarakat patriarki,  otoritas  pengambilan  keputusan  berada  pada  pihak  laki-laki,  dalam  hal  ini adalah  pihak  suami.  Dimana  suami  mengambil  keputusan  sepihak  untuk  menikah  lagi tanpa  meminta  pendapat  atau  bahkan  mengabaikan  perasaan  istri.  Padahal  idealnya dalam sebuah keluarga keputusan yang diambil yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah  tangga  adalah  keputusan  bersama.  Dengan  demikian  budaya  patriarki  tersebut telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab orang blater  berpoligami  di  Kecamatan  Tanjungbumi  Kabupaten  Bangkalan  adalah:  (1) menambah/meningkatkan keblateran seseorang, yang mana poligami tidak ada hubungannya dengan tingkat keblateran seseorang; (2) memperbanyak anak/keturunan, karena mempunyai banyak keturunan merupakan simbol kekuatan bagi orang blater; (3) karena hobi dan senang, karena dapat mengetahui banyak tipe perempuan dan menghilangkan rasa jenuh; (4) ingin mendapatkan anak laki-laki, karena akan menjadi penerus keluarga; (5) besarnya pengaruh blater  di  masyarakat,  sehingga  perempuan  dan  keluarganya  tidak  bisa  menolak  lamaran mereka; serta (6) memiliki ekonomi yang mapan (kaya) sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan  istrinya.  Pengaruh  perkawinan  poligami  blater  pada  status  sosial  istri  di
Kecamatan  Tanjungbumi  Kabupaten  Bangkalan  menjadikan  istri  menduduki  status  sosial atas, mengikuti status sosial suami (blater). Hal ini disebabkan: (1) memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, karena walaupun blater tidak memiliki jabatan formal pengaruh blater dapat mengalahkan pejabat pemerintah setempat sehingga berpengaruh juga terhadap status sosial istri; (2) mapan secara ekonomi (kaya) karena kekayaan yang dimiliki orang-orang blater akan meningkatkan status sosial  istri  menjadi orang kaya; (3) politis, karena banyak orang blater atau keluarga blater yang menjabat dari kepala desa, maka otomatis istri blater berubah status sosialnya menjadi status sosial atas; dan (4) menjadi keluarga blater karena perempuan yang dinikahi blater otomatis menjadi keluarga blater dan merubah status sosial istri. Dari hal ini,  diperlukan  tindakan  dari  pemerintah  terkait  (petugas  KUA)  untuk  meningkatkan sosialisasi  kepada  masyarakat,  terutama  kepada  para  perempuan  untuk  pentingnya mendaftar  perkawinannya  di  KUA,  mengingat  besar  dampak  yang  diakibatkan  oleh perkawinan yang tidak didaftarkan, khususnya kepada istri dan anak-anak yang dilahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura (Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2004)
Abdur Rozaki,  Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Institute for Research and Empowerment Yogyakarta) Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka amani;1989)
Asmin, Status Perkawinan Antar Agama: Di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986)
Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995) De Jonge, Huub (ed.) Across Madura Strait. (Leiden: KITLV Press, 1995).
.................................  1989. Agama,  Kebudayaan  dan  Ekonomi.  Jakarta:  Rajawali  Press. (De Jonge;1989).
Endang Setya Rini. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo. (Masters thesis: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006)
Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999).
Hartono dkk, Ilmu Slosial Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
Haspels,  Nelien  dan  Busakorn  Suriyasarn,  Meningkatkan  Kesetaraan  Gender  dalam  Aksi
Penanggulangan  Pekerja  Anak  serta  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak,  Jakarta,  Kantor Perburuhan Internasional, 2005.
Hobsbawm, Eric. Bandits. (New York: Pantheon Books, 1981)
Holilah, Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura, (Tesis: UNAIR Surabaya, 2003) Humaidi, Hakekat Poligami Dalam Islam, (Surabaya: Usahana Nasional, 2006) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara: 2002) Irsyad, M.. Ke’Lesap Lanceng Pocong. (Bangkalan, 1985).
James P.Sredley, Metode Etnografi. (Yogyaksarta: PT. Tiara Wacana, ,1997)
Koentjaraningrat.. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. (Jakarta: Dian Rakyat, 1992) Kompilasi Hukum islam, pasal 3
Labib MZ, Pembelaan Umat Muhammad (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986)
Latief  Wiyata, Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta:LkiS, 2002.) M. Quraish Shihab. Wawasan Al-qur’an. (Bandung: Mizan, 1999)
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964) Mira Ariyani. Faktor yang Berperan dan Proses yang Terjadi Dalam Keputusan Perempuan Dewasa Untuk Menjadi Istri Kedua Pada Pernikahan Poiligami. Skripsi Sarjana. (Depok : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004).
Misbahuddin,  analisis  tentang  poligami  bawah  tangan  dan  pengaruhnya  terhadap  nafkah anak (studi kasus di desa jambu, kecamatan Mlonggo, kabupaten jepara, (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2013)
Mufassirah,  Tradisi  Nikah  Sirri:  Penyebab  dan  pengaruhnya  bagi  masyarakat  pamekasan,  tesis,
(Malang: PPs. Universitas Muhammadiyah, 2002)
Narwoko & Susanto, Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2007)
Nurhaeni,  Ismi  Dwi  Astuti,  Kebijakan  Publik  Pro  Gender,  Surakarta,  UPT  Penerbitan  dan
Percetakan UNS (UNS Press)
Onghokham.  2002. Dari  Soal  Priyayi  sampai  Nyi  Blorong,  Refleksi  Historis  Nusantara.  Jakarta:
Kompas. (Ong Hok Ham, 2002;102).
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat. (Bandung: Pustaka Setia,1999) Siti Musdah Mulia. Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2004) Sri Endang Kinasih, Perkawinan Sirri di kangan Masyarakat Kalisat, studi Kasus di Desa Kalisat,
Kecamatan  Rembang,  Kabupaten  Pasuruan  Jatim,  Tesis:  (Depok:  Universitas  Indonesia, 2002).
Sunarya.  Kehidupan  Keluarga  Pasangan  Poligami  (Studi  Kasus  Di  Desa  Dukuh  Lor  Kecamatan Singgah Agung, Kabupaten Kuningan). (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009) Tri haryadi, pengalaman suami dan isteri dalam perkawinan poligami (Skripsi: Fpsi UI, 2009) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Wadji  dalam  Majalah  Perkawinan  dan  Keluarga  “Problem  Nikah  Di  Luar  Prosedur”  No.  320 tahun 1999.
Wibisono, Yusuf. Monogami Atau Poligami : Masalah Sepanjang Masa, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1980).
William A. Haviland, Antopologi II, Alih Bahasa: R.G Soekardijo, (Jakarta: Erlangga, 1985) Zamroni,  Sebab-Sebab  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  dan  Perkawinan  Liar/Sirri  di  Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1996) ;

## WAWANCARA
Wawancara dengan bapak H. Monari tanggal 6 september 2014 Wawancara dengan Ibu Toyyibah tanggal 6 september 2014 Wawancara dengan bapak H. Addussalam tanggal 6 september 2014 Wawancara dengan Ibu Sarmila tanggal 6 september 2014 Wawancara dengan bapak H. Suje’i tanggal 13 september 2014 Wawancara dengan Ibu Fatmawati tanggal 13 september 2014 Wawancara dengan bapak Mar’om tanggal 13 september 2014 Wawancara dengan Ibu Bunayyah tanggal 13 september 2014 Wawancara dengan bapak H. Rudi tanggal 20 september 2014
Wawancara dengan Ibu Nanti tanggal 20 september 2014 Wawancara dengan bapak H. Masri tanggal 20 september 2014 Wawancara dengan bapak Ibu Marsudeh tanggal 20 september 2014 Wawancara dengan bapak H. Marjuki tanggal 27 september 2014 Wawancara dengan bapak Ibu Masturoh tanggal 27 september 2014 Wawancara dengan bapak Mohammad Misyan tanggal 27 september 2014 Wawancara dengan bapak H. Mohammad Ilyas tanggal 27 september 2014