## Efektifitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat
Effectiveness of Women’s Group Participative Program in Improve the Community’s Self-help
1 Yeni M, 2 Sartika Yuliana, 3 Rini Parmila Yanti Universitas Negeri Padang (UNP), Padang
3 rini_sosiologunp@yahoo.com
Riwayat Artikel: Dikirim 8 Oktober 2018; Diterima 28 November; Diterbitkan 30 November

## Abstrak
Di era otonomi daerah, yang diawali dengan UU RI No. 22 Tahun 1999, yang diamandemen dengan UU RI No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  lokal,  telah  memberikan  kesempatan  bagi  otonomi  daerah  dan kesempatan-kesempatan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya-sumber  daya  yang  ada  di  daerah  guna kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat,  kemudian  untuk  merencanakan  pembangunan  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  2004  tentang  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional.  Produk  hukum tersebut sekali lagi mengubah deadlock paradigm pembangunan dari atas ke bawah ke pembangunan berbasis masyarakat  dari  bawah  ke  atas,  yang  mana  merupakan  model  dari  pola  pembangunan  partisipatoris  yang diterapkan  di  Kabupaten  Sijunjung,  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  semua  proses  pembangunan.  The purposes  of  the  research  conducted  by  the  author  are:  1)  untuk  mengetahui  bagaimana  program  tersebut diimplementasikan di Desa Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung selama periode 2 tahun. 2) untuk menentukan bagaimana  level pemerintahan Desa  Kunangan Parik Rantang  pada setiap  pembangunan  yang  dilakukan  melalui  program  partisipatoris.  3)  untuk  mengetahui  bagaimana efektivitas  program  partisipatoris  di  Desa  Kunangan  Parik  Rantang  dalam  upaya  untuk  meningkatkan program-program  swadaya  yang  diterapkan  melalui  partisipatoris.  Studi  ini  menggunakan  pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana peneliti mencoba untuk menggambarkan seluruh gejala, kejadian, dan fenomena apa adanya dalam kaitannya dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari responden (sumber data). Hal ini dilakukan secara konstan merujuk pada pembahasan isu-isu yang yang telah  ditentukan  sebelumnyya.  Menurut  Moloeng  “penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang memproduksi data dalam bentuk kata-kata – tertulis atau kata-kata yang diucapkan oleh orang – orang dan perilaku  yang  dapat  diamati”.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  program  pembangunan  partisipatoris  adalah program  yang  sangat  efektif  untuk  meningkatkan  kesadaran  organisasi-organisasi  pemerintahan  akan pembangunan,  karena  program  tersebut  tidak  hanya  melibatkan  masyarakat  dalaam  perencanaan, implementasi,  dan  monitoring  pembangunan  tetapi  juga  melibatkan    masyarakat  dalam  pembiayaan pembangunan,  dengan  pola  pembiayaan  30%  dibebankan  kepada  masyarakat  dan  70%  kepada  pemerintah, dalam rangka meningkatkan rasa memiliki dari publik atas hasil-hasil pembangunan, yang pada akhirnya tanpa perintah, masyarakat akan berkontribusi pada hasil-hasil pembangunan tersebut. Program ini juga merupakan salah  satu  solusi  bagi  pemerintah  daerah  Sijunjung  dalam  mengatasi  kurangnya  dana  yang  tersedia  untuk pembangunan di anggaran  Kabupaten Sijunjung, oleh karena pola partisipatifnya bila dibandingkan dengan apa yang tender atau kontraktor lakukan akan mampu menyediakan dana sebesar 30,32% untuk pelaksanaan pembangunan.  Sayangnya,  program  ini  tampak  kurang  mendapat  dukungan  dari  kelompok  elit  –  elit  dan pemangku  kepentingan  di  Kabupaten  Sijunjung,  dibuktikan  dengan  rendahnya  dana  yang  dianggarkan  oleh pemerintah lokal, yang hanya berkisar antara 0,5% dan 0,7% setiap tahunnya dari keseluruhan Anggaran dan Pengeluaran  Kabupaten  Sijunjung.  Pemerintah  maupun  dewan  di  Sijunjung  harus  memiliki  komitmen  dan hasrat  yang  kuat  untuk  meningkatkan  alokasi  dana  partisipatoris  setiap  tahun  sebesar  1,5-2,0%,  dari  total anggaran  Kabupaten  Sijunjung,  yang  sebesar  14-15  milyar  rupiah  per  tahun.    Komposisi  pembiayaan pembangunan  partisipatoris  yang  saat  ini  dibagi  menjadi  70%  pemerintah  dan  30%  kelompok  masyarakat perlu dirubah menjadi 85% pemerintah lokal dan 15& kelompok masyarakat, sehingga komposisi penbiayaan partisipatif tidak terlalu membebani kelompok pengusul yang secara ekonomi lemah, dan mereka diharapkan untuk dapat langsung mengimplementasikan pengembangan ini melalui pola-pola partisipatoris.
Kata kunci: program partisipatif, kabupaten Sijunjung, masyarakat
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm

## Abstract
In the era of regional autonomy, which starts from the regulations of Law Number 22 of 1999 as amended by Act Number 32 of  2004  concerning  local  government,  has  provided  an  opportunity  for  local  autonomy  and  opportunities  to  optimize  existing resources in the region for the prosperity and welfare of the people, then to plan the development of regulated law No. 25 Year 2004 concerning the system of national development planning, regulatory legal product is once again paved the deadlock top-down development paradigm into a folk-based development of bottom-up, the main approach to bottom-up models which is the model of participatory  development  patterns  in  Sijunjung  Regency  involving  the  community  in  the  whole  process  of  development.  The purpose of the research conducted by the author are: 1) To find out how the program is implemented in village of KunanganParik Rantang, District of Kamang Baru, Sijunjung within a period of 2 Years. 2) To determine how the level of Governmental village of Kunangan Parik Rantang in every development is carried out through a participatory program. 3) To know how Participatory Program Effectiveness in villages Kunangan Parik Rantang in an effort to improve the non-governmental development programs implemented through participatory. This study is a descriptive research method with qualitative approach, where researchers try to describe all the symptoms, events or phenomena as it is in accordance with the data and information that has been obtained from the respondents (data source), this is done by constantly referring to the discussion of issues that have been determined in advance, according Moloeng "qualitative research is a research procedure that produces a data description form of words - written or spoken words of people  - people and  behaviors that can be observed". This study shows that participatory development program is a program that is very effective in raising the awareness and governmental organizations to development, because the program does not only involve the community in the planning, implementation and monitoring of development, but also involving communities in development financing, with the pattern of charging 30% community, and 70% of Government, so as to increase the sense of public ownership of the results of development, which in the end without command will always keep the public with the results of such  development.  The  program  also  is  one  of  the  solutions  for  local  government  Sijunjung,  in  overcoming  the  lack  of  funds available for development in the district budget Sijunjung, because the participative pattern when compared with the pattern of the tender  or  contractors  did  Sijunjung  local  governments,  will  be  able  to  save  funds  to  the  implementation  of  a  development  of 30.32%.  Unfortunately,  this  program  seems  less  a  place  in  the  hearts  of  the  elite  -  the  elite  and  stakeholders  in  Sijunjung Regency, evidenced by the lack of funds budgeted by the local government, which is only 0.5% to 0.7% annually of  the total Budget and Expenditure of Sijunjung, to the District Government of Sijunjung together with parliament of Sijunjung must have a strong commitment and desire, to increase the allocation of funds participatory, every year to 1.5% up to 2.0%, of the  total budget Sijunjung, which Range between 14 to 15  billion annually.  Participatory development funding composition, currently borne by the local government 70%, and community groups proposer of 30%, should be changed to 85% of local government  - and community groups proposing 15%, so that the composition of participative funding, not overly burden the proposer group, which the economically weak, and they are expected to eventually be able to implement this development through participatory patterns.
Keywords : participative program, Sijunjung regency, community

## PENDAHULUAN
Penyediaan  dana  hibah  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sijunjung,  dalam bentuk  Program  Partisipatif  sebagai perangsang  pelaksanaan  pembangunan  di kabupaten  Sijunjung,  diharapkan  akan mampu  memberdayakan  potensi  yang  ada pada  masyarakat  untuk  merencanakan, melaksanakan  dan  melakukan  pengawasan sendiri  terhadap  pelaksanaanpembangunan serta  ikut  merasa  memiliki  hasil-hasil pembangunan  serta  timbulnya  keinginan untuk memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut. Adapun  dasar  pelaksanaan  dari program  partisipatif  ini  oleh  Pemerintah daerah  Kabupaten  Sijunjung  adalah Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  nomor
32  tahun  2011  tentang  Pedoman pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah,  dan  dipertegas  dengan Peraturan  Bupati  Sijunjung  Nomor  10 Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis Operasional  Bantuan  Dana  Program Partisipatif  Kabupaten  Sijunjung  yang bertujuan:
1. Mendorong  terciptanya  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Nagari.
2. Meningkatkan nilai tambah dan volume hasil hasil pembangunan akibat muncul nya  partisipasi  masyarakat  dari  setiap dana pembangunan yang dialokasikan.
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
3. Mendorong terciptanya nilai-nilai kegotongroyongan  pada  masyarakat  di Nagari.
4. Secara  langsung  meningkatkan  kemam puan  manajemen  pengelolaan  kegiatan pembangunan bagi kelompok-kelompok masyarakat baik perencanaan, pelaksanan, maupun pengelolaan administrasi dan teknis kegiatan pembangunan.
5. Menciptakan  dan  memperluas  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  atas  hasil- hasil pembangunan, sekaligus meningktakan  keinginan  dan  rasa tanggung  jawab  dalam  pemeliharaan hasil pembangunan
Sementara itu sasaran dari program pembangunan  partisipatif  adalah  untuk meningkatkan hasil dan nilai pembangunan yang  dilandasi  oleh  kebutuhan  dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan  di  Kabupaten  Sijunjung, dana  bantuan  program  partisipatif  ini diberikan  kepada  kelompok  masyarakat untuk  kegiatan  pembangunan  sarana  dan prasarana fasilitas umum dan perekonomian  masyarakat,  seperti:  Jalan dan jembatan, pendidikan,  Kesehatan, olah raga,  pengairan  dan  jalan  usaha  tani  dalam rangka  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Namun  dalam  implementasinya dilapangan,  program  ini  juga  mempunyai dampak  positif  dan  negatif  terhadap pelaksanaan  percepatan  pembangunan  di kabupaten sijunjung. Prosedur  dan  mekanisme  untuk memperoleh bantuan dana melalui program partisipatif adalah sebagai berikut :
1. Kelompok  masyarakat  nagari  yang berminat  mendapatkan  bantuan  dana program  partisipatif  untuk  membiayai kegiatan,  mengajukan  permohonan kepada  Bupati  Sijunjung  Cq.  Pokja Kabupaten  yang  diketahui  oleh  Wali Nagari    dan  disampaikan  melalui Camat  dengan  melampirkan  rencana kegiatan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan dan bagian kegiatan yang
direncanakan  dibiayai  dari  dana program partisipatif, Rencana kegiatan yang  diusulkan  diutamakan  yang  telah dibahas  dalam  Musrenbang  Nagari pada  tahun  sebelumnya  dan  telah terrcantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ( RPJMN ) yang bersangkutan.
2. Bagi  kelompok  masyarakat  yang mengajukan dana Program Partisipatif, membentuk  panitia  pembangunan yang  ditetapkan  dengan  keputusan Wali  Nagari  dengan  susunan  yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara  dan  personil  lainnya  sesuai dengan  kebutuhan  serta  diharapkan panitia ada dari unsur LPM Nagari.
3. Permohonan/Proposal  dari  kelompok masyarakat/Panitia
Pembangunan dilampiri dengan:
a. Rencana  Anggaran  Biaya  (  RAB  ), Gambar  Rencana  serta  foto  0%  pada  3 titik lokasi yang berbeda
b. Hasil  Rapat  /  Musyawarah  kelompok yang diketahui oleh Wali Nagari
c. Surat  Pernyataan  kesanggupan  swadaya masyarakat
d. Susunan organisasi kelompok masyarakat sebagai pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
e. Daftar  hadir  peserta  rapat/Musyawarah yang dilegalisasi oleh Wali Nagari
f. Foto  Copy  KTP  Ketua  Pelaksana Kegiatan
g. RAB  Kegiatan  yang  diketahui  oleh Kepala  Unit  Pelaklsana  Teknis  Dinas Pekerjaan Umum Daerah
h. Dan  Surat  Penyerahan  Lahan  /  Bukti kepemilikan  Lahan  yang  terkena dampak Kegiatan Pencairan  dana  di  bagi  dalam  3  tahap yakni tahap pertama 50 %, tahap Kedua 40 % dan tahap ketiga 10 %
4. Jika  dalam  pelaksanaan  pembangunan partisipatif  pekerjaan  tidak  dapat diselesaikan  oleh  panitia  pembangunan sesuai  dengan  RAB  dan  gambar rencana, maka ketua pembangunan akan diberikan  teguran  tertulis  dan  harus
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
mengembalikan  dana  hibah  ke  kas daerah,  senilai  bobot  pekerjaan  yang tidak  dapat  dilaksanakan,  dan  bagi nagari  yang  bersangkutan  tidak  akan diberikan  bantuan  dana  program partisipatif  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut.
5. Evaluasi program bantuan dana partisipatif dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja terhadap kegiatan  pembangunan  yang  meliputi  : input,  output,  hasil,  manfaat  dan dampak dari hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sebagaimana  yang  kita  ketahui bersama  sesempurna  apapun  sistem  yang telah  disusun  dalam  perencanaan  sebuah program,  namun  dalam  impelementasinya pastilah  akan  banyak  menimbulkan masalah-masalah,  ini  disebabkan  para pelaku perencana pembangunan yang tidak teliti dan tidak menguasai sistim perencanaan  pembangunan  dengan  baik, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat,  seperti  sangat  minimya anggaran  yang  disediakan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sijunjung  untuk Program  Partisipatif  yang  hanya  kurang  1 (Satu)  %  dari  total  APBD  Kabupaten Sijunjung  setiap  tahunnya,  juga  sangat tingginya  dana  pendamping  yang  harus disediakan oleh kelompok masyarakat yang ingin  mendapatkan  program  ini,  yakni sebesar  30  %  dari  total  anggaran  yang dibutuhkan  dalam  melaksanakan  sebuah kegiatan  pembangunan,  serta  masih rendahnya kepedulian masyarakat  terhadap pembangunan,  karena  masih  adanya  pola pikir masyarakat yang menganggap pembangunan adalah kewajiban pemerintah, sedangkan masyarakat hanyalah sebuah onjek dari pembangunan. Atas  dasar  pemikiran  tersebut penulis  termotivasi  untuk  mengetahui  dan menganalisa secara lebih mendalam tentang program  partisipatif  ini  di  kabupaten sijunjung,  dengan  memilih  judul  penelitian “Efektivitas  Program  Partisipatif  Kaum Perempuan dalam  meningklatkan Swadaya
Masyarakat Untuk Pembangunan di Nagari Kunangan  Parik  Rantang  Kabupaten Sijunjung ”.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, dimana  peneliti  mencoba  menggambarkan semua,  gejala  ataupun  peristiwa  atau fenomena secara apa adanya sesuai dengan data  dan  informasi  yang  telah  diperoleh dari  responden  (sumber  data),  hal  ini dilakukan dengan senantiasa mengacu pada pembahasan masalah yang sudah ditetapkan  terlebih  dahulu.  Nana  Sudjana dan  Ibrahim  (1989:  64)  mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah:
“Penelitian yang berusaha mendiskripkan  suatu  gejala,  peristiwa, kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang dimana  peneliti  berusaha  melihat peristiwa  dan  kejadian  yang  menjadi pusat  perhatiannya  untuk  kemudian digambarkan sebagaimana adanya” Moloeng  (2007:  3)  berpendapat bahwa: “Penelitian  kualitatif  adalah  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskripsi  berupa  kata  –  kata  tertulis atau  lisan  dari  orang  –  orang  dan perilaku yang dapat diamati” Sejalan  dengan  itu,  Denzim  dan Lincoln  dalam  Moloeng  (2007:  5) mengatakan:
“Kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  latar  alamiah  dengan maksud  menafsirkan  fenomena  yang terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan melibatkan berbagai metode yang ada” Metode  deskriptif  memusatkan perhatian pada masalah – masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dan masalah –  masalah  yang  bersifat  aktual.  Secara ringkas  cara  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah non eksperimental dan analisis  yang  digunakan  adalah  analisa deskriptif. Pendeskripsian  ini  dilakukan  dalam bentuk  keterangan  –  keterangan  ataupun infomasi,  diupayakan  untuk  diterjemahkan dalam bentuk keterangan, untuk data dalam
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
bentuk  angka  –  angka  dijadikan  sebagai dasar  analisis  ataupun  bahan  untuk memperkuat pembahasan.
Sasaran Sasaran  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  adalah  siswa  kelas  XII  SMA NEGERI  1  Ampel.  Metode  kegiatan  yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah  dengan  metode  partisipatif  artinya mitra  binaan  secara  aktif  dilibatkan  semua dalam  semua  tahapan  kegiatan  pengabdian masyarakat ini.

## Tahapan Pelaksanaan
Berangkat  dari  permasalahan  yang muncul  disusun  berbagai  alternatif  untuk memecahkan  masalah.  Dari  berbagai alternatif,  dipilih  alternatif  yang  paling mungkin dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai berikut:
No  Tahapan Kegiatan 1  Tahap I Persiapan : perizinan, persiapan bahan dan materi 2  Tahap II Memberikan materi pelatihan 3  Tahap III Praktek strategi pencarian informasi 4  Tahap IV Evaluasi dan tindaklanjut 5  Tahap V Pelaporan hasil dan publikasi 1. Langkah-langkah Pengabdian ini dilaksanakan dengan  metode  ceramah  dan  evaluasi. Siswa  mendengarkan  pelatihan  mengenai karakter  taat  dan  memberikan  pertanyaan kepada  siswa  terkait  ketaatan  yang dilakukan.  Evaluasi  dari  kegiatan  ini menekankan  pada  proses  dan  hasil. Penilaian  proses  dilakukan  pada  saat  siswa mendengarkan ceramah. Melalui pertanyaan  dan  keseriusan  siswa  akan diperoleh  bagaimana  antusiasme  dan kebermanfaatan kegiatan ini. Akan dievaluasi  juga  tentang  pengetahuan  siswa
tentang  pengalaman  yang  dilakukan  siswa saat aktivitas belajar.
Kegiatan  ini  menggunakan  metode pelatihan  yang  dilaksanakan  selama  4 (empat)  hari  dengan  materi  pelatihan berupa pre-test ,  pelatihan  materi  (ceramah), post-test , serta evaluasi yang disajikan secara bersamaan. Setelah kegiatan pelatihan, akan dilanjutkan kegiatan evaluasi sebagai bahan koreksi  bagi  penyelenggara  kegiatan.  Hasil evaluasi ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan  pertimbangan  bagi  perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan serupa terkait dengan  kegiatan  pendidikan  pemakai. Adapun penjabaran langkah- langkahnya sebagai berikut:
1. Analisis  situasi  dengan  menyebar survey karakter taat kepada siswa
2. Persiapan pengabdian masyarakat meliputi  perizinan,  persiapan  bahan dan materi
3. Pelatihan melalui presentasi menggunakan powerpoint untuk memberikan materi 4. Praktek  strategi  karakter  taat  melalui aktivitas belajar siswa
5. Monitoring dan evaluasi
6. Pelaporan  hasil  pelaksanaan  kegiatan dan publikasi pengabdian masyarakat Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi empat kegiatan yaitu :
a. Memberikan post-test kepada  siswa mengenai karakter taat melalui angket
b. Pelatihan melalui presentasi menggunakan powepoint untuk memberikan  materi  berupa  karakter taat  pada  siswa  untuk  meningkatkan aktivitas belajar
c. Memberikan pre-test kepada  siswa setelah  diberikan  pelatihan  berupa karakter  taat  untuk  meningkatkan aktivitas belajar melalui angket
d. Monitoring  dan  evaluasi  yaitu  kegiatan yang  mem- follow  up dari  kegiatan  yang pernah  dilakukan  sehingga  pelaksana menemukan temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/perbaikan ketika melaksanakan kegiatan pengabdian.
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
pola  pembangunan  partisipatif  yang merupakan program strategis Kabupaten Sijunjung, telah dilaksanakan  sejak  tahun  anggaran 2001.
Dalam  rentang  waktu  14  tahun (2001-2014),  cukup  banyak  pembangunan prasarana  dasar  dan  infrastruktur  yang dituntas. Pembangunan yang hasilnya telah dirasa dan dinikmati masyarakat, mencakup di  seluruh  sektor.  Seperti  sarana  dan prasarana  perhubungan,  irigasi,  pasar, pendidikan  serta  sarana  ibadah  dan olahraga.
Karena merupakan upaya percepatan  dan  pemerataan,  pembangunan yang seluruhnya bermuara kepada peningkatan  ekonomi  dan  kesejahtraan rakyat,  tidak  saja  terkonsentrasi  di  ibu kabupaten  dan  kecamatan,  tapi  merata  di seluruh nagari.
Percepatan dan pemerataan pembangunan  bisa  tercapai,  karena pelaksanaan  program  partisipatif  diatur dengan  Petunjuk  Teknis  Operasional (PTO)  dalam  bentuk  keputusan  bupati yang mengatur pelaksanaan dan
pengelolaan serta mekanisme yang jelas dan ringkas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Secara umum tahapan pelaksanaan program  partisipatif  meliputi,  sosialisasi kepada  masyarakat,  pengusulan  proposal kegiatan lengkap dengan Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  oleh  masyarakat, penilaian kelayakan proposal dan RAB oleh kelompok  kerja  di  lapangan  serta  tahap penyerahan  bantuan  kepada  panitia pelaksana kegiatan.
Penggunaan dana yang sudah diatur dalam  PTO,  dicairkan  dalam  tiga  tahap. Tahap  pertama  dana  dicairkan  50  persen setelah  proposal  disetujui.  Setelah  dana yang  diambil  pada  tahap  pertama  dapat dipertanggungjawabkan  secara  benar  dan setelah  pekerjaan  pembangunan  mencapai 50  persen,  dicairkan  dana  tahap  kedua  45 persen. Sedangkan  dana  yang  tersisa  lima persen, dicairkan pada tahap ketiga setelah panitia  pembangunan  menyerahkan  dan melengkapi  Surat  Pertanggungjawaban (SPj)  penggunaan  dana  tahap  pertama  dan kedua yang juga dilengkapi dengan laporan pelaksanaan/berita acara serahterima pekerjaan. Karena begitu ketat dan selektifnya penggunaan  dana,  berbagai  sarana  dan prasarana yang dituntaskan melalui program  partisipatif,  tidak  saja  mampu mempercepat dan pemerataan pembangunan,  tapi  hasilnya  juga  berlipat ganda,  karena  masyarakat  nagari  berperan aktif  dalam  mengerjakannya.  Justru  itu, tahun-tahun  mendatang  program  ini  perlu dianjutkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Seiring dengan kebutuhan masyarakat  akan  pola  pembangunan  yang partisipatif  yang  langsung  menyentuh masyarakat,  maka  Pemerintah  Daerah Kabupaten
Sijunjung tahun ini melounching  secara  resmi  program  baru yang  diberi  nama  P2BN  (Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Nagari) yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati Sijunjung  No.14  Tahun  20011  dan  tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Partisipatif yang dilaksanakan di  Nagari  Kunangan  Parik  Rantang, Kecamatan  Kamang  Baru,  Kabupaten Sijunjung  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)
Tahun Terakhir
Selain  upaya  percepatan  dan  pemerataan pembangunan  di  nagari,  pelaksanaan program partisipatif juga bertujuan menghidupkan kembali potensi budaya masyarakat  untuk  berperan  aktif dalam pembangunan.
Oleh  karena  itu,  pada  tahun-tahun mendatang,  program  partisipatif  perlu dilanjutkan  dan  dilaksanakan  secara berkesinambungan,  supaya  pembangunan berbasis  nagari  yang  didambakan  Pemkab Sijunjung  terwujud  dan  tercapai  sesuai sasaran dan harapan. Menurut  Muchlis  Anwar  yang penulis  wawancarai  tanggal  21  Nopember 2014  mantan  Kepala  Bappeda  Kabupaten Sijunjung menyatakan:
ini  dialokasikan  dana  sebesar  Rp.6  M. Dimana  program  ini  sebagian  besar mengadopsi  pola  PNPM  yang  diharapkan dapat  memberikan  motivasi  kepada masyarakat sehingga
pemberdayaan masyarakat  yang  di  inginkan  dapat terwujud,karena program ini dari, oleh dan untuk masyarakat.
Tujuan dari program ini adalah:
1. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari
2. Memberdayakan  pemerintah  nagari dalam pelaksanaan pembangunanNagari
3.Meningkatkan  peran  serta  dan  kerjasama antara  masyarakat  dan  Pemerintah Nagari dalam upaya peningkatan  usaha  ekonomi  masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
4.  P2BN  dilaksanakan  dalam  rangka membantu  masyarakat  untuk  mendanai kebutuhan  fisik  sarana  prasarana  dalam usaha  peningkatan  ekonomi  masyarakat serta pengentasan kemiskinan Sarana/prasarana yang dapat dibantu:
a. Sarana/prasarana Jalan
b. Sarana/prasarana Irigasi
c. Sarana/prasarana Pertanian
d. Sarana/prasarana Perkebunan Rakyat
e. Sarana/prasarana Perikanan
f. Sarana/prasarana Peternakan
g. Sarana/prasarana ekonomi masyarakat
h. Usaha industri rumah tangga
i. Pasar Tradisional Dengan  Program  ini  diharapkan akan mampu membantu  Masyarakat dalam peningkatan  ekonomi  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat
di
KabupatenSijunjung.
1. Kendala dalam pelaksanaan Di  dalam  pelaksanaan  Pembangunan partisipatif  banyak  batu  sandungannya .Artinya  adalah  dalam  pembabgunan partisipatif  seharusnya  antara  realita  yang terjadi  dengan  yang  kita  inginkan  adalah bagaimana  kemudian  masyarakat  merasa
memilki  nagari  sagat  sederhana,  meilihara dan melaksanakan pembangunan tersebut. Di  dalam  pelaksanaan  pembangunan partisipatif  di  nagari  Kunaqngan  Parik Rantang  maka  tidak  bisa  kita  pungkirri perlu  ada  yng  namanya  tahapan  tahapan pelaksanaan  dalam  pembagunan  di  nagari. Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembangunan Nagari.
Pertama; Partisipasi  masyarakat dalam  tahapan  ini  merupakan  kelanjutan dari  proses  perencanaan  yang  telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi masyarakat  dalam  tahapan  pelaksanaan  ini sebetulnya  dapat  dilihat  sebagai  sebuah sumbangan  masyarakat  baik  dalam  bentuk tenaga,  uang  maupun  material  yang diarahkan  kepada  jalannya  program pembangunan.  Kontribusi  yang  diberikan oleh  masyarakat  tersebut  dapat  dinilai sebagai  sebuah  indikator  berpartisipasinya sebuah masyarakat.
Kedua; Partisipasi masyarakat pada bagian  ini  diartikan  sebagai  sebuah  upaya yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam menganalisa  serta  mencermati  hasil program  yang  telah  dilaksanakan,  apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau  tidak.  Dengan  demikian  masyarakat dapat  menilai  kinerja  yang  telah  dilakukan oleh pemerintahan nagari.
Ketiga; Sesuai  dengan  aspek  yang diteliti, maka masyarakat juga dapat menilai apakah  pembangunan  benar-benar  telah sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Penilaian itu  dapat  berbentuk  pemanfaatan  oleh masyarakat  terhadap  hasil  pembangunan. Bila  tak  dimanfaatkan  dengan  baik  berarti tak  sesuai  dengan  perencanaan  dan penggalangan  aspirasi  yang  dilakukan sebelumnya.
Hambatam  dalam  pembangunan partisipatif  menurut  wali  nagari  Kumanis Gogar Marajo; adalah kebijakan pemerintah terdahulu dalam pembangunan di  nagari Kumanis  tidak  melibatkan masyarakat  sehingga  permasalahan  gotong royong  mulai  pudar  ini  terjadi  pada  masa rezim Orde Baru.
Vol. 1 No. 1, November 2018 https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jsm
Artinya selama Orde Baru keputusan  dan  perencanaan  berasal  dari pusat jadi masyarakat hanya menerima  apa yang telah di putuskan oleh pusat, ini yang kemudian  di  sebut  dengan  pembangunan Top Down (dari atas kebawah).
Jadi  masyarakat  sudah  terbiasa menerima tugas atau instruksi dari atas jadi, ketika  tidak  ada  instruksi  dari  atas  maka partisipasi belum muncul kepermukaan dan ini  mengalir  sampai  hari  ini.  Pembagunan partisipatif  mencoba  mengobati  penyakit orde  baru  dengan  cara  melibatkan masyarakat  dalam  pembangunan.  Jadi artinya  masyarakat  bawak  di  berdayakan dalam pembangunan partisipatif.
Namun  kendala  yang  kita  rasakan hari  ini  dalam  pembangunan  partisipatif adalah kurang kesadaran masyarakat artinya semangat  individualisme  semakin  meroket sementara  semangat  kebersamaan  turun dratis  terbukti  ketika  diadakan  gotong royong  dalam  pembangunan  di  nagari ternyata  kurang  kesadaran  masyarakat untuk hadir. Adapun Faktor penyebab terhambatnya  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan di nagari.
 Belum  ada  satu  kesepahaman  konsep partisipasi  oleh  pihak  perencana  dan pelaksana pembangunan
 Faktor  budaya  masyarakat  yang  telah terlanjur  dibangun  pada  pembangunan masa orde baru masyarakat pasif
 Manipulasi partisipasi masyarakat
 Minimnya kapasitas organisasi
 Kemungkinan munculnya konflik akibat perbedaan tuntutan dari warga
2. Upaya mengatasi Kendala Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna  memperoleh  informasi  mengenai kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat setempat,   yang  tanpa  kehadirannya program  pembangunan  serta  proyek- proyek  akan  gagal;  Masyarakat  akan  lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses  persiapan  dan  perencanaannya,
karena  mereka  akan  lebih  mengetahui seluk-beluk  proyek  tersebut  dan  akan mempunyai  rasa  memiliki  terhadap  proyek tersebut; ketiga ,  bahwa  merupakan  suatu hak  demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan dalam  pembangunan  masyarakat  mereka sendiri.
Apa  yang  ingin  dicapai  dengan adanya  partisipasi  adalah  meningkatnya kemampuan  (pemberdayaan)  setiap  orang yang  terlibat  baik  langsung  maupun  tidak langsung dalam sebuah program pembangunan  dengan  cara  melibatkan mereka  dalam  pengambilan  keputusan  dan kegiatan-kegiatan  selanjutnya  dan  untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip- prinsip partisipasi tersebut:
1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang ada di nagari ini, yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu  keputusan  atau  proses  proyek pembangunan.
2. Kesetaraan  dan  kemitraan  ( Equal Partnership ).  Pada  dasarnya  setiap masyarakat nagari mempunyai keterampilan,  kemampuan  dan  prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan  prakarsa  tersebut  terlibat dalam  setiap  proses  guna  membangun dialog  tanpa  memperhitungkan  jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi.  Semua  lembaga  yang  ada dinagari harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan  iklim  berkomunikasi  terbuka  dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan ( Sharing Power/Equal  Powership ).  Berbagai  pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan  kekuasaan  untuk  menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan  Tanggung  Jawab  ( Sharing Responsibility ). Berbagai pihak mempunyai  tanggung  jawab  yang  jelas dalam  setiap  proses  karena  adanya kesetaraan  kewenangan  ( sharing  power ) dan  keterlibatannya  dalam  proses
pengambilan  keputusan  dan  langkah- langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan ( Empowerment ).
Keterlibatan  berbagai  seluruh  unsur masyarakat yang ada dinagari Kunangan Parik  Rantang  ini      tidak  lepas  dari segala  kekuatan  dan  kelemahan  yang dimiliki  setiap  pihak,  sehingga  melalui keterlibatan  aktif  dalam  setiap  proses kegiatan,  terjadi  suatu  proses  saling belajar  dan  saling  memberdayakan  satu sama lain.
7. Kerjasama.  Diperlukan  adanya  kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi  berbagai  kelemahan  yang ada,  khususnya  yang  berkaitan  dengan kemampuan sumber daya manusia.
Tingkat  Swadaya  Masyarakat  Nagari Kunangan  Parik  Rantang  dalam  setiap pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif Memperhatikan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa swadaya masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang dalam pelaksanaan  program  partisipatif  ini  dapat dikatakan  baik  tapi  belum  seperti  yang diharapkan yakni mencapai angka berimbang dengan biaya stimulan pemerintah.
Swadaya  masyarakat  merupakan modal  utama  dalam  upaya  mencapai sasaran  program  pemerintah  diseluruh wilayah  Republik  Indonesia,  Keberhasilan dalam  pencapaian  sasaran  pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan  pada  kemampuan  aparatur pemerintah,  tetapi  juga  berkaitan  dengan upaya  mewujudkan  kemampuan  dan keamanan  masyarakat  untuk  berswadaya dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya  swadaya  masyarakat  akan  mampu mengimbangi  keterbatasan  Biaya  dan kemampuan  pemerintah  dalam  pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut,  Dalam  konteks  pelaksanaan pembangunan  di  Nagari  Kunangan  Parik Rantang  Kabupaten  Sijunjung  swadaya
masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program  pembangunan,  sehingga  akan timbul  satu  program  dari  prakarsa  dan swadaya  serta  gotong  royong  dari masyarakat, Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat  perlu  terus  di  tumbuhkan  dan ditingkatkan  sehingga  nantinya  swadaya masyarakat  akan  dirasakan  sehingga  akan menjadi  suatu  kewajiban  yang  lahir  secara spontan.
Berdasarkan  hal  di  atas,  berbagai hal  diusahakan  oleh  pemerintah  Daerah Kabupaten  Sijunjung  yaitu  :  penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat,  perumusan  kebijakan  yang dapat  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  turut  serta  dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian  kreatifitas,  dan  motivasi  bagi tumbuhnya  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam  realitasnya,  tidak  semua anggota  masyarakat  di  Nagari  Kunangan Parik  Rantang  ikut  berwadaya,  dengan berbagai macam alasan.
Hal  ini  disadari  karena  adanya beberapa  factor  yang  mempengaruhi. Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat  tentang  swadaya  masyarakat dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi  antara  pemerintah  dengan masyarakat  atau  sebaliknya.  Keadaan seperti  ini  akan  merubah  sikap  serta tindakan  masyarakat  yang  selanjutnya menjadi dukungan untuk berswadaya.
Ini  menunjukkan  betapa  besar peran  pemerintah  dalam  meningkatkan swadaya  masyarakat  demi  tercapainya pelaksanaan program pembangunan maksimal, Sebagai sarana swadaya masyarakat  di  nagari  telah  di  bentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Melalui lembaga  ini  masyarakat  di  harapkan  dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan  pembangunan  di  Nagari dan Pembangunan Nasional pada Umumnya.
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
1 0
Peningkatan  swadaya  masyarakat dalam  pembangunan,  di  harapkan  pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan  serta  hasil-hasil  hendaknya pembangunan  juga  berorientasi  pada kepentingan  masyarakat  yang  betul-betul sesuai  dengan  apa  yang  di  butuhkan  dan dirasakan oleh mereka.
Pada  saat  ini  pemerintah  daerah kabupaten sijunjung hanya menganggarkan dana  hibah  untuk  program  partisipatif  ini sbesar  0,5  %  sampai  dengan  0,7  %  setiap tahunnya  dari  total  APBD  Kabupaten Sijunjung,  yang  besarannya  berkisar  antara 4  milyar  sampai  dengan  5  milyar  setiap tahunnya.
Melihat  dari  besaran  APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 dan 2014 yang  masing  –  masing  berjumlah  Rp  659 Milyar  dan  Rp  717  Milyar,  maka  rasanya tidak  lah  akan  terlalu  membebani  daerah apabila  dana  hibah  untuk  program partispatif  ini  ditingkatkan  menjadi  1,5  % sampai  dengan  2  %  setiap  tahunnya  dari total  APBD  Kabupaten  Sijunjung,  apabila ini  bisa  diwujudkan  maka  kabupaten sijunjung  bisa  menganggarkan  dana  hibah guna  program  partisipatif  sebesar  lebih kurang Rp 14 milyar setiap tahunnya.
Namun  keinginan  ini  sepertinya tidak  terlalu  mendapatkan  respon  yang positif  dari  elit-elit  di  kabupaten  sijunjung terutama  pihak  eksekutif  dan  legeslatif, karena  mereka  berfikaran  program  ini nantinya akan dapat mengecilkan kepentingan mereka dalam proses pembangunan dikabupten sijunjung, karena saat ini di kabupaten sijunjung ada 3  (tiga) pola  perencanaan  pembangunan  yang digunakan  untuk  menyusun  kegiatan- kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten yaitu: 1. Perencanaan Teknoratis,
yakni perencanaan pembangunan yang dirumuskan  oleh  Bupati  beserta  Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang ada.
2. Perencanaan Politis, Yakni perencanaan pembangunan  yang  dirumuskan  oleh
angota  dewan  perwakilan  rakyat  ( DPRD  )  Kabupaten  sijunjung  yang lebih  dikenal  dengan  nama  dana  sinergi yang  besarannya  saat  ini  mencapai  1 milyar per anggota.
3. Perencanaan Partispatif, yakni perencanaan  yang  dilaksanakan  secara reguler melalui Rembug Jorong, Musrembang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
Apabila  seluruh  elit  yang  ada dikabupaten sijunjung mempunyai visi yang sama  dalam  memajukan  daerah  dan  nagari yang  ada  dikabupaten  sijunjung,  maka sudah  saatnya  mereka  mendukung  penuh program  pembangunan,  seperti  program pembangunan  partisipatif  ini,  karena disamping  program  ini  dapat  menghemat anggaran  yang  hampir  mencapai  30  %, program ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Bila sistem dan prosedur musyawarah  nagari  berlangsung  dalam suasana  kondusif;  proses  musyawarah difasilitasi  secara  efektif  oleh  fasilitator yang paham metodologi; keterlibatan aparat pemerintah  tidak  dominan;  hasilnya merupakan  formulasi  yang  dapat  diterima oleh  mayoritas  anak  nagari,  maka diharapkan  sudah  ditemukan  suatu  format perencanaan/ skenario pembangunan ekonomi  berbasis  partisipasi  seluruh komponen nagari. Sebuah modal yang kuat untuk  menindaklanjuti  pengembangan ekonomi seperti dimaksud diatas. Bila kebijakan umum pembangunan ekonomi  nagari  secara  prinsip  sudah disepakati  oleh  seluruh  komponen  nagari, maka  soal  selanjutnya  adalah  bagaimana memulai  dan  darimana  harus  melangkah. Mengingat potensi nagari ada di rantau dan di nagari, maka idealnya adalah menghadirkan  sebuah  Tim  Fasilitator Partisipasi  (selanjutnya  disebut  Tim)  untuk memandu  nagari  dalam  fase  inisiasi  dan transisional.  Katakanlah  suatu  tim  yang terdiri  dari  5  orang  sarjana  (dengan berbagai  latar  belakang)  dengan  kualifikasi
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
1 1
profesional  LSM  yang  dilekatkan  kedalam aktifitas pembangunan ekonomi nagari. Tim yang memiliki kapasitas pengorganisasian; kemampuan metodologis menggerakkan partisipasi, mampu memandu penyusunan skenario pengembangan; memiliki akses ke berbagai pihak yang dapat mendukung pembangunan  nagari  (propinsi,  nasional dan  internasional)  dan  memiliki  visi  global serta  khususnya  berkemampuan  teknis  di bidang  teknologi  informasi.  Tahapan  kerja Tim dapat berupa: Tim akan bekerja untuk mengkuantifikasi  potensi  yang  dimiliki nagari (SDA, SDM, Teknologi) dan bekerja efektif  mengembangkan  skenario  sinergi berbagai potensi itu bagi manfaat ekonomi maksimal  anak  nagari.  Dapat  dimulai dengan  menghitung  aset  nagari  berupa lahan ulayat, hutan nagari, sumber daya air, pasar  nagari,  sarang  burung  layang-layang, ulayat yang “dipinjamkan” kepada pemerintah/investor,  dan  berbagai  aset lainnya.  Selanjutnya  tim  bekerja  menyusun rancangan usaha/business plan berdasarkan  keunggulan  potensi  setempat yang akan dikonsultasikan dalam musyawarah  nagari  untuk  disempurnakan serta segera dapat diterapkan. Berdasarkan  business  plan  Tim bekerja  menginisiasi  berbagai  kelompok masyarakat  (misalnya  kelompok  tani  dsb.) dengan  berangkat  dari  penyadaran  dan skenario  pembangunan  ekonomi  nagari. Idealnya  seluruh  anak  nagari  yang dikampung  terlibat  penuh  dalam  berbagai kelompok usaha yang diminatinya. Tim  juga  dapat  bekerja  menyusun usulan  “ulayat  nagari  baru”  berupa kepemilikan  HGU  yang  diajukan  kepada pemerintah atau merekomendasikan penetapan ulayat khusus bagi pengembangan  ekonomi  nagari  (misalnya ulayat  kelautan,  dimana  500  mil  persegi dikelola  oleh  anak  nagari  dengan  kaidah pengelolaan  laut  berbasis  komunitas nagari).
Berdasarkan  basis  potensi  dan  peluang bisnis nagari, Tim bekerja mengembangkan berbagai kelembagaan usaha nagari berbasis  kelompok-kelompok  yang  sudah dibentuk  sebelumnya.  Institusionalisasi  ini kelak  akan  bermuara  ke  bentuk Koperasi Nagari sesuai  hakikat  basis  ekonomi komunal  partisipatif.  Namun  dapat  pula berkembang  dengan  memiliki  berbagai anak  usaha  mengurus  bisnis  spesifik  yang sifatnya  perseroan  dimana  koperasi nantinya berubah peran menjadi perusahaan induk/ holding company.

## Upaya mengatasi kendala
Bila selama ini untuk memperoleh stabilitas bagi ketenangan dalam membangun adalah diberlakukannya  kontrol  terhadap  massa mengambang  hasil  proses  depolitisasi, maka  antitesanya  adalah  diterapkan pendekatan  konsientisasi/  penyadaran politik  (politisasi  yang  positif),  memberi peluang  bagi  terciptanya  pengorganisasian masyarakat  secara  murni  (tidak  direkayasa dari  atas  untuk  alasan  apapun)  serta  lebih dibukanya  semangat  independesi/otonomi sebagai jawaban.
Kesadaran rakyat (termasuk kesadaran  politis)  akan  problema  yang dihadapi dalam membangun, ditimpali oleh terbukanya peluang mengekspresikan kreatifitas/inovasi  berkat  otonomi  yang tercipta  niscaya  akan  menghadirkan prakarsa-prakarsa masyarakat untuk berpartisipasi. Bila prakarsa telah berkembang, pemahaman akan keterbatasan yang dihadapi dalam melanjutkan pembangunan akan menghadirkan  pula  secara  sadar  semangat swadaya  ditengah  masyarakat.  Kadar swadaya  inilah  yang  menjadi  bagian kontribusi  riel  dari  masyarakat,  bahu membahu bersama pemerintah menundukkan tantangan pembangunan. Pandangan  seperti  ini  tampaknya antitesa dari pendekatan makro pertumbuhan terpusat yang dominan dalam etappe  pembangunan  versi  orde  baru, karena  prakarsa  dan  semangat  swadaya
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
1 2
tidak lagi sepenuhnya memerlukan mekanisme  pasar  dalam  memperoleh sumberdaya  pembangunan.  Ia  tidak  lagi harus tunduk kepada ekspansi modal besar, cukup  modal  kecil  untuk  kebutuhan  yang secara  realistis  juga  kecil .  Small  is  beautiful menurut Schumacher . Investasi lebih mendahulukan  kepentingan  orang  banyak, memberi  dampak  ekonomi  yang  adil  dan merata  kepada  segenap  lapisan  rakyat (bukan orang seorang !).
Pilihan  usahanyapun  tidak  selalu berskala  besar,  sehingga  tidak  harus memerlukan  modal  patungan,  serta menggantungkan diri pada ekonomi global. Produk yang diolahpun lebih diprioritaskan kepada  pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang menyangkut hajat orang banyak.
Keunggulan  komparatif  tidak  lagi  perlu ditawar-tawarkan,  apalagi  buruh  murah harusnya  menjadi  tabu  dan  jelas  tidak manusiawi untuk dijajakan kepada pemodal asing.  Pasar  internal  menjadi  tujuan  utama dalam  memutar  ekonomi  nasional.  Itu artinya  pasar  dengan  sekitar  250  juta konsumennya.
Industri  yang  menyangkut  hajat nasional kepemilikannya haruslah mencerminkan  pemerataan  keuntungan kepada  banyak  pihak,  dikuasai  oleh  rakyat sebagai pemilik dominan. Etika bisnis disini benar-benar  cerminan  dari  konstitusi. Sementara  itu  industri  yang  berorientasi eksport  barulah  boleh  dikelola  secara  apa yang kita amati menjadi trend dalam dunia industri  kita  belakangan  ini.  Konglomerat sebaiknya  beroperasi  pada  lahan  industri non-kebutuhan nasional agar tidak menimbulkan  ekses  keresahan  nasional. Usaha besar silahkan berinvestasi di sektor manufaktur  dan  selamat  berkompetisi dalam  persaingan  global.  Stop  segala praktek  pembangunan  yang  tidak  pro harkat manusia. Hentikan ekspansi pemodal  besar  yang  sekedar  meraup keuntungan dan jelas-jelas kurang memiliki etika kerja pro rakyat, pro kemanusiaan. Menyambut pola baru era otonomi seluas-luasnya  ini,  pemerintah  harus  serius
membangun  image  baru  yang  lebih membuka peluang maksimal bagi partisipasi  masyarakat.  Dampak  luas  dari pola  ini  diharapkan  akan  menumbuhkan semangat kemandirian, keswadayaan, melanjutkan  pembangunan  atas  upaya  dan kemampuan sendiri melalui aktifitas nyata. Makanya,  segera  saja  memulai  proses pendekatan  pembangunan  dari  bawah ( bottom-up  development  approach )  yang  sejauh mungkin  melibatkan  partisipasi  aktif  dari semua unsur masyarakat yang berkepentingan  ( people-centered  development ) serta  dilaksanakan  dengan  cara-cara  yang dapat  menumbuhkan  swadaya  masyarakat setempat  untuk  kelak  mampu  mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam  pendekatan  pembangunan yang  partisipatif,  upaya  pemerataan  dan faktor  partisipasi  kelompok  masyarakat untuk  mengembangkan  swadaya  mereka merupakan  syarat  utama.  Pengolahan sumber  daya  alam,  pengelolaan  sumber daya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi "yang  sesuai"  dengan  kemampuan  dan kebutuhan  masyarakat  adalah  bagian strategis    yang  harus  dikembangkan/ didayagunakan.
Persoalannya kini adalah bagaimana memulainya  serta  sejauh  mana  kesiapan diperlukan.  Ditengah  dinamika  yang birokratik,  instruktif  dan  sentralistis sekarang  ini,  agaknya  kita  memerlukan energi ekstra dalam melakukan
" enforcement ",  membalikkan  sikap  dan perilaku  seluruh  komponen  pembangunan ( mental switch ).
Efektifitas  Program  Partisipatif  di Nagari Kunangan Parik Rantang dalam upaya meningkatkan swadaya masyarakat  untuk  pembangunan  yang dilaksanakan melalui program partisipatif
Program  pembangunan  partispatif  adalah program  yang  sangat  efektif  dalam meningkatkan  kepedulian  dan  swadaya masyarakat terhadap pembangunan, karena
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
1 3
program  ini  tidak  hanya  melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,  namun  juga  melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan,  dengan  pola  pembebanan biaya  30  %  Masyarakat  dan  70  % Pemerintah,  sehingga  dapat  meningkatkan rasa  memiliki  masyarakat  terhadap  hasil- hasil  pembangunan,  yang  pada  akhirnya tanpa  dikomando  masyarakat  dengan senantiasa akan menjaga hasil-hasil pembangunan  tersebut,  dan  juga  program Partisipatif  adalah  salah  satu  solusi  bagi pemerintah  daerah  kabupaten  sijunjung, dalam  mengatasi  minimnya  dana  untuk pembangunan  yang  tersedia  di  APBD Kabupaten  Sijunjung,  karena  dengan  pola partispatif  bila  dibandingkan  dengan  pola tender ( dikerjakan oleh kontraktor ) maka pemerintah  daerah  kabupaten  sijunjung, akan  dapat  menghemat  dana  guna pelaksanaan  sebuah  pembangunan  sebesar 30,32 %.
Selain  itu  untuk  mengembangkan dan  melembagakan  swadaya  masyarakat dalam  pembangunan  harus  diciptakan perubahan  suatu  persepsi  pemerintah dalam pembangunan serta untuk membangkitkan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  diperlukan  sikap toleransi  dari  aparat  pemerintah  terhadap kritik  yang  diberikan  oleh  masyarakat karena  kritik  merupakan  salah  satu  bentuk dari pertisipasi masyarakat.
Terkait  dengan  strategi  pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan  nagari  maka  pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan  yang  ada  sehingga  nantinya pembangunan  yang  akan  dilaksanakan benar-benar  merupakan  kebutuhan  dari masyarakat, ada dua alasan utama mengapa partisipasi  masyarakat  mempunyai  arti penting dalam pembangunan nagari yaitu:
1. Swadaya  masyarakat  merupakan  suatu alat  guna  memperoleh  informasi
mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan sikap masyarakat setempat 2. Masyarakat  akan  lebih  mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka  dilibatkan  dalam  proses perencanaan dan pelaksanaan Strategi pembangunan nagari adalah peningkatan kapasitas dan komitmen  masyarakat  untuk  terlibat  dan berpartisipasi dalam pembangunan, swadaya masyarakat secara langsung dalam tiap  tahap  proses  pembangunan  adalah merupakan ciri utama pembangunan nagari yang ideal. Dalam proses pembangunan swadaya  masyarakat  berfungsi  sebagai masukan  dan  keluaran,  proses  partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian  tanggapan  terhadap  informasi, perencanaan,  pelaksanaan,  penelitian,  dan penerimaan  kembali  hasil.  Pembangunan sebagai  input  atau  masukan  pembangunan disini  diharapkan  dengan  adanya  swadaya masyarakat
bisa
menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara  mandiri  sedangkan  sebagai  output atau keluaran partisipasi merupakan proses keluaran  stimulasi  atau  motivasi  melalui berbagai upaya.
Untuk meningkatkan swadaya masyarakat  dalam  pembangunan  maka dapat  digunakan  kerangka  konsep  sebagai berikut:
1. Swadaya masyarakat perlu dikembangkan  dengan  pola  prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan  berperan  serta  aktif  pada berbagai  tahap  dalam  proses  aktifitas pembangunan ekonomi.
2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan,  dan  kemampuan  golongan miskin  untuk  berswadaya.  Hal  ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi  dan  bias  menolong perekonomian diri sendiri.
3. Program-program  pembangunan  sosial ekonomi  yang  hendak  dikembangkan perlu diperhatikan.
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
1 4
4. Keterlibatan  agen  pembaharuan  dari luar komunitas hanya sejauh memberikan  dorongan  dan  membantu memudahkan  atau  partisipasi  warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
5. Swadaya masyarakat perlu dilaksanakan melalui  lembaga-lembaga  yang  sudah dikenal  atau  kelompok  yang  dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.
Apabila  kerangka  konsep  swadaya masyarakat  dalam  pembangunan  nagari seperti  diatas  dapat  diterapkan  maka diharapkan  dapat  mewujudkan  tujuan  dari pembangunan  nagari,  dengan  terwujudnya tujuan  pembangunan  nagari  selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa tujuan  Pembangunan  Nasional  Bangsa Indonesia  adalah  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia, Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut dilaksanakan  pembangunan  nasional,  yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat seluruhnya. Dalam merealisasikan tujuan
pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan  sebaik-baiknya.  Begitu  pula dengan  Potensi  manusia  berupa  penduduk yang  banyak  jumlahnya  harus  ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu  menggali,  mengembangkan  dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal,  dan  pelaksanaan  program pembangunan tercapai. Berbagai  rencana  dan  program- program  pembangunan  sebagai  wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah dan kecamatan,baik  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  pusat  melalui  Instansi-instansi vertikal  di  daerah,maupun  pemerintah
daerah  itu  sendiri.  salah  satu  program pemerintah  daerah  kabupaten  sijunjung adalah  program  pembangunan  partsispatif yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat  secara  swadaya  dan  dibantu dengan dana hibah oleh pemerintah daerah, atau oleh lembaga-lembaga non- pemerintah lainnyayang memiliki program- program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan program  pembangunan  pada  setiap lembaga  dibutuhkan  suatu  pola  manajerial dalam  pengelolaan  pembangunan,  pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan  lainnya  dapat  dirasakan  dan dinikmati  manfaatnya  oleh  masyarakat. Salah  satu  hal  yang  dibutuhkan  adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat  dalam  menunjang  suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah  untuk  mengarahkan  serta membimbing  masyarakat  untuk  bersama- sama melaksanakan program pembangunan.
Pembangunan  merupakan  suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir, pembangunan  bukan  berarti  peningkatan pendapatan  masyarakat  saja  namun pembangunan  merupakan  suatu  proses multidimensi yang meliputi proses reorganisasi  dan  pembaharuan  seluruh sistem  serta  aktivitas  dalam  hal  ekonomi dan  sosial  dengan  tujuan  mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Indonesia  merupakan  negara  yang luas  wilayahnya  dimana  sebagian  besar wilayah  Indonesia  adalah  pedesaan,  maka dapat  dikatakan  bahwa  pembangunan nagari / desa memiliki peran penting dalam terwujudnya  pembangunan  nasional  secara lebih merata.
Pembangunan  nagari  /  desa memiliki arti penting karena sebagian besar penduduk  Indonesia  bertempat  tinggal dinagari  /  desa  dan  menggantungkan hidupnya  dinagari  /  desa,  pembangunan
DOI: https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.64-80
1 5
nagari    ditujukan  agar  penduduk  bukan hanya  mampu  memenuhi  kebutuhanya sendiri  tetapi  juga  mampu  menggali  segala potensi  sumber  daya  yang  ada  dinagari untuk  kemudian  dimanfaatkan  menjadi sesuatu yang lebih berharga.
Dalam pembangunan nagari partisipasi  atau  keterlibatan  masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya  pembangunan,  partisipasi masyarakat  didasarkan  atas  kemauan  diri sendiri  artinya  masyarakat  nagari  ikut  serta dalam  pembangunan  atas  dasar  keyakinan dan  kesadaran  yang  datang  dari  dalam  diri mereka sendiri.
Agar  upaya  pembangunan  nagari memenuhi  apa  yang  diinginkan  maka diperlukan  suatu  perencanaan,  penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan  daerah  yaitu  dari,  oleh,  dan untuk  masyarakat  daerah  itu  sendiri.  Oleh karean hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakt untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam  wilayah  tersebut  serta  dapat menggali  potensi-potensi  yang  ada  untuk selanjutnya  dimanfaatkan  dalam  kegiatan pembangunan. Permasalahan  pembangunan  nagari berhubungan dengan
partisipasi ketenagakerjaan,  akses  dan  kesempatan kerja  terhadap  faktor  produksi  serta informasi yang berkaitan dengan pasar. Dari  permasalahan  seperti  itulah kemudian  berkembang  menjadi  beberapa pokok  permaslahan  dalam  pembangunan nagari sebagai berikut:
1. Kemiskinan,  pembangunan  bertujuan untuk  mengentaskan  rakyat  dari kemiskinan. Upaya penghapusan kemiskinan  di  Indonesia  mengalami kesulitan karena berbagai factor seperti krisis ekonomi.
2. Kesenjangan pada pendapatan masyarakat,  para  penduduk  nagari yang  mayoritas  berprofesi  sebagai petani memiliki kesenjangan dalam hal pendapatan dimana petani miskin atau
petani  yang  memiliki  kebun/sawah tidak  terlalu  luas  akan  semakin menurun  sedangkan  petani  yang memiliki  modal  kuat  akan  semakin kaya.
3. Kegagalan  transformasi,  akibat  dari strategi  industrialisasi  yang  tidak terencana dan terarah dengan baik dan mengabaikan  sector  pertanian  maka keuntngan dari pertanian akan semakin menurun  seiring  dengan  kenaikan harga  produksi  dan  biaya  hidup  yang tidak cukup diimbangi dengan perolehan hasil panen.
4. Merosotnya  kelembagaan  lokal  pada masyarakat nagari, terjadinya pergeseran nilai dan norma dalammasyarakat nagari serta terjadinya  pergeseran  persepsi  dari masyarakat dalam memandang alokasi sumber  daya  karena  adanya  pengaruh dari mekanisme pasar.
Dari begitu banyaknya permasalahan  dalam  pembangunan  nagari maka  diperlakukan  suatu  strategi  untuk mengatasinya, strategi dasar yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan adalah pembangunan  yang  diarahkan  seminimal mungkin terjadinya kesenjangan antara lain dengan  mengurangi  jumlah  pengangguran yang ada.
Selain  strategi  dasar  tersebut  maka perlu  adanya  strategi  pendukung  dalam mengatasi  masalah  pembangunan  nagari yaitu  dengan  pembangunan  infrastruktur yang meliputi pendidikan dan infrastruktur lainnya  serta  pelibatan  masyarakat  dalam pembangunan.
Pembangunan pada dasarnya bertujuan  untuk  memberikan  kehidupan yang  lebih  makmur  dan  sejarhtera  bagi masyarakat,  dalam  upaya  pembangunan partisipasi  masyarakat  mempunyai  peran yang  sangat  penting  karena  pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat  itu  sendiri  dan  dengan  adanya peran  paertisipasi  masyarakat  dalam  prose pembangunan  diharapkan  hasil  dari pembangunan  sesuai  dengan  apa  yang
1 6
diharapkan  dan  dibutuhkan  oleh  daerah tersebut.  Partisipasi  masyarakat  sebagai strategi  pendukung  dalam  mengatasi permasalahan pembangunan nagari sangatlah  penting  peranannya,  seperti kerjasama  antara  masyarakat  dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan
membiayai pembangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  apa  -  apa  yang  telah  penulis coba  uraikan  diatas,  maka  penulis berkesimpulan bahwa:
1. Program  Partisipatif  yang  dilaksanakan di  Nagari  Kunangan  Parik  Rantang, Kecamatan  Kamang  Baru,  Kabupaten Sijunjung  telah  terlaksana  beberapa tahun  terakhir  namun  dana  tersebut belum  dirasakan  oleh  jorong-jorong dalam  nagari  Kunangan  parik  Rantang secara  merata.  Dalam  kurun  waktu  2  ( Dua ) Tahun Terakhir.
a. Terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yang mencakup segala bidang pembangunan  yakni,  Bidang  Sosial Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana Serta Bidang Ekonomi.
b. Hanya  dapat  dilaksanakan  oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berekonomi baik c. Dana pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif  masih  sangat  rendah, bila  dibandingkan  dengan  dana yang berasal dari APBN dan APBD
2. Tingkat  Swadaya  Masyarakat  Nagari Kunangan  Parik  Rantang  dalam  setiap pembangunan yang dilaksanakan melalui program partisipatif. a. Swadaya  masyarakat  untuk  setiap kegiatan pembangunan melalui pola partispatif cukup tinggi sesuai yang syaratkan dalam program b. Swadaya  Masyarakt  ini  dapat mengurangi beban APBD Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan  pembangunan  di setiap  Nagari  karena  dengan  pola
partispatif bila dibandingkan dengan  pola  tender  (  dikerjakan oleh kontraktor ) maka pemerintah daerah  kabupaten  sijunjung,  akan dapat  menghemat  dana  guna pelaksanaan  sebuah  pembangunan sebesar 30,32 %.
3. Efektifitas  Program  Partisipatif  di Nagari Kunangan Parik Rantang dalam upaya meningkatkan swadaya masyarakat  untuk  pembangunan  yang dilaksanakan  di  nagari  Kunangan belum  mencapai  angka  perimbangan antara  dana  stimulan  pemerintah dengan nilai partisipasi masyarakat a. Program  pembangunan  partispatif adalah  program  yang  sangat  efektif dalam  meningkatkan  kepedulian dan  swadaya  masyarakat  terhadap pembangunan, tapi belum menyentuh  seluruh  daerah  dalam nagari Kunangan Parik Rantangs
b. Komposisi  pembiayaan dalam program partsipatif yang mengharuskan Masyarakat menyediakan dana swadaya sebesar 30  %  dari  total  dana  yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan sebuah  pembangunan,  terkadang dirasakan  berat  oleh  masyarakat, sehingga  program  ini  hanya  bisa didapatkan oleh kelompok- kelompok masyarakat yang mampu menyediakan dana swadaya sebesar 30  %,  bagi  kelompok-kelompok masyarakat  yang  tidak  mampu menyediakan dana swadaya sebagaimana dimaksud maka mereka tidak akan pernah mendapatkan program ini. Gie,  The  Liang.  (1993).  Efesiensi  Kerja Bagi Pembangunan Negara. Yogyakarta, Gadjah Mada
University, Press.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Budiman, (2005) Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia.
1 7
Koeswara,  E.  (2001).  Otonomi  Daerah  : Untuk Demokrasi dan Kemandirian  Rakyat.  Jakarta,  PT. Sembrani Aksara Nusantara.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2001). Inventarisasidan  Kajian  tentang Kelembagaan  Aparatur  Pemerintah Pusat dan Daerah. Ndraha,  Hadari.  (1993).  Pengembangan Teori  Pengembangan  Sumberdaya Manusia. Jakarta, Rineka Cipta. Nurmadi,  Achmad.  (1999).  Manajemen Kota.  Yogyakarta,  Penerbit  Sinergi Publishing. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan  Daerah. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional (SPPN). Permendagri  Nomor  32  Tahun  2011 tentang  Pedoman  pemberian  hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun  2000,  Tentang  Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  Nomor 22  Tahun  2001  Pemerintahan Nagari. Peraturan  Bupati  Sijunjung  Nomor  10 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis operasional  (PTO)  Bantuan  Dana Program  Partispatif  Kabupaten Sijunjung.