## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

## JUDGMENT CONSIDERATIONS IN THE POSITION OF SANCTIONS AGAINST TRAFFIC VIOLATION
Sandi Maria Ulukyanan Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : sandimaria92@yahoo.com
Marlyn Jane Alputila Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : marlynjane16@gmail.com
Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

## Abstrak
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  ada  3  faktor  yaitu  terkait  dengan aspek yuridis ( kepastian hukum ) aspek sosiologis ( kemanfataan hukum ) dan aspek filosofis (keadilan  )  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  dikurangi  kebebasannya  dengan  adanya ketentuan  undang-undang  yang  berlaku  hakim  independent  atau  bebas  menentukan  batas maksimal  dan  minimalnya  pidana  namun  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan dibatasi  dengan  adanya  jenis  pidana  lamanya  ancaman  pidana  dan  pelaksanaan  pidananya Permasalahan  yang  dibahas  adalah  apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar lalu lintas (tilang) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi denda  dan  sanksi  kurungan  yang  namun  dalam  kenyataan  hakim  lebih  sering  memberikan sanksi denda kepada pelanggar sanksi denda diberikan karena hakim meyakini sanksi denda masih efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar
Kata kunci : Pertimbangan Hakim; Penjatuhan Sanksi; Pelanggaran Lalu lintas.

## Abstract
The  basis  of  judges'  judgment  in  issuing  decisions  is  that  there  are  3  factors  related  to juridical  aspects  (legal  certainty)  sociological  aspects  (legal  justice)  and  philosophical aspects  (justice)  Judges  in  dropping  their  verdicts  are  reduced  by  freedom  with  the provisions of the law that applies independent judges or free to determine the maximum and minimum criminal limits, but the judge's judgment in issuing decisions is limited by the type of criminal duration of the criminal threat and the implementation of the crime. The problem discussed  is  what  is  the  basis  for  consideration  Judge  law  in  imposing  sanctions  on  traffic violators (ticketing) This research was conducted using an empirical juridical approach, the
results of the study showed that fine sanctions and confinement sanctions, but in reality the judge  more  often  sanctioned  fines  there  are  violators  of  sanctions  given  because  the  judge believes sanctions are still effective sanctions and provide a deterrent effect to violators
Keywords : Judge Considerations; Imposition of Sanctions; Traffic Violations
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  3  yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum’. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka semua  warga  negara  harus  tunduk  pada  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.  Negara berdasarkan  atas  hukum  ditandai  dengan  beberapa  asas  diantaranya  adalah  bahwa  semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun  pemerintah  harus  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang sudah ada. 1
Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik yang dalam hal ini  adalah  hukum  pidana  dimana  hukum  pidana  itu  sendiri  dibagi  menjadi  hukum  pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana formil ( hukum acara pidana) adalah aturan- aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil, sedangkan hukum pidana materil (hukum  pidana)  merupakan  aturan  yang  merumuskan  tentang  pelaku,  perbuatan  yang dilarang  dan  sanksinya 2 Segala  perbuatan beserta  sanksinya  pun  dituangkan  dalam  undang- undang termasuk di dalamnya Transportasi yang memiliki posisi strategis dan penting dalam memperlancar  roda  perekonomian,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  serta mempengaruhi  semua  aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara. 3 Dengan  berkembangnya transportasi di indonesia maka diaturlah mengenai transportasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 bahwa “ Lalu lintas dan angkutan  jalan  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas  lalu  lintas,  angkutan  jalan, jaringan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  kendaraan,
1 Kompasiana, [http://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai- negara-hukum] 25 Maret 2018
2 Chasawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Grafmdo Persada,Jakarta,2001,hlm.13.
3 [https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu- lintas-dan-angkutan-jalan-raya] 27 Maret 2018
pengemudi,  pengguna  jalan,  serta  pengelolanya. 4 Karena  perkembangannya  pelanggaran bertransportasi  semakin  memprihatinkan  banyak  sekali  dijumpai  masalah  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  dalam  berlalu  lintas.  Pelanggaran  lalu  lintas  dianggap  sudah  menjadi kebiasaan bagi masyarakat tak terkecuali di kabupaten merauke yang semakin banyak jumlah kendaraan  pengguna  jalan,sehingga  hampir  setiap  kali  pihak  yang  berwenang  melakukan operasi  tertib  lalu  lintas  di  jalan  raya,  tidak  sedikit  yang  terjaring  kasus  pelanggaran  lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 5
Adapun jumlah pelanggaran selama 3 tahun terakhir yang terjadi di kabupaten merauke terdiri atas pelanggaran roda dua dan roda empat yakni :

## Tabel 1.1
Data Pelanggaran Selama 3 Tahun Terakhir Satuan Lalu Lintas Kabupaten Merauke
Sumber Data : Satuan Lalu lintas kabupaten merauke
Dari  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  setiap  tahun  jumlah  pelanggaran  tidak  dapat dipastikan  menurun  ataupun  meningkat,  tetapi  pada  tahun  2017  jumlah  pelanggaran  di kabupaten merauke sangatlah meningkat terlihat dari data tabel diatas baik pelanggaran roda dua sebanyak 2.836 kasus dan roda empat sebanyak 190 kasus.
Menurut  IPDA  Gidion  Tehuayo,SH  selaku  satlantas  kab  merauke  (  wawancara  tanggal 28  agustus  )  bahwa  untuk  mengurangi  kecelakaan  berkendara  dibutuhkan  rambu  untuk mengatur  arus  lalu  lintas,  adanya  rambu-rambu  lalu  lintas  bukan  hanya  harus  dipatuhi  dan dipahami  oleh  para  pengendara  motor  dan  mobil,  pejalan  kaki  yang  menggunakan  jalan rayapun seharusnya paham dan mematuhi peraturan di jalan tersebut. Semua orang harus taat kepada pelaturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan.
Pelanggaran  yang  sering  dilakukan  adalah  tidak  memiliki  surat  kendaraan,  tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), mengendarai kendaraan sepeda motor dengan  kecepatan  tinggi,  kendaraan  roda  dua  yang  tidak  menggunakan  kaca  spion,  tidak
4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
5 Saurmaida sibarani “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di wilayah Polisi Sektor Ujung Batu”(Skripsi  Program Sarjana Ekonomi Universitas Riau, hal. 12.
No TAHUN
JUMLAH JENIS RANMOR R2 R4 1 2015 1.986 1.798 187 2 2016 1.531 1.482 49 3 2017 2.836 2.836 190
menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan lain-lain. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. 6 Ada  2  bagian  terpenting  yang  menjadi  pokok  permasalahan  berlalu lintas  yaitu pelanggaran menyebabkan kecelakaan dan pelanggaran tata tertib berlalu lintas. Di kabupaten merauke  jumlah  kecelakaan  sepanjang  2016  saja  berjumlah  1.531  kasus  dan  Pelanggar  lalu lintas dan terdiri dari 320 jenis pelanggaran syarat teknis dan tidak layak jalan dan 142 jenis pelanggaran surat berlalu lintas. Sebagian besar pelanggar berlalu lintas yang terjaring dalam operasi  pekat  matoa  yakni  kalangan  pelajar  sebanyak  147,  karyawan  sebanyak  129  orang, PNS 56 orang sedangkan 44 orang adalah para pengemudi angkutan umum. 7
Dalam  pelanggaran  yang  menyebabkan  kecelakaan  atau  laka  lantas  dapat  langsung  di proses secara hukum sedangkan bagi pelanggaran dalam tata tertib berlalu lintas atau tilang harus  melalui  prosedur  penilangan.  Setelah  beberapa  prosedur  dilakukan  maka  proses  di limpahkan  ke  pengadilan. 8 Untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  di  Indonesia  pengadilan hanyalah  merupakan  lembaganya  saja  tetapi  peran  hakimlah  yang  sangat  sensitif  karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana di bidang lalu  lintas  hakimlah  yang  menjatuhkan  vonis  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  di persidangan.  Hakimpun  dalam menjatuhkan  vonis  atau  putusan  haruslah  menurut pada  asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mencapai putusan yang dianggap adil oleh masyarakat  meskipun  untuk  menerapkan  asas  tersebut  secara  keseluruhan  adalah  hal  yang tidak mudah. 9
Dalam  suatu  perkara  pidana  yang  dilimpahkan  ke  pengadilan  pastinya  hakimlah  yang harus  memeriksa  secara  adil  dan  benar  tentang  apakah  seseorang  terdakwa  terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak. Hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim. Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak pidana ringan,  sedang,  ataupun  tindak  pidana  berat  dalam  bidang  lalu  lintas  keputusan  hakim haruslah selalu didasarkan pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan  terdakwa  dalam  hal  ini  yaitu  bukti  tilang. 10 Proses  untuk  menentukan  bersalah tidaknya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang,  hal  ini  semata-mata  dibawah kekuasaan
6 Ibid.
7 http://tribratanews.papua.polri.go.id/v2/berita/operasi-zebra-matoa-2017-sat-lantas-polres-merauke-jaring-463- pelanggar.html 27 Maret 2018
8 http:/www.berita-ane.com/2011/10/prosedur-penilangan-oleh-polisi-lalu.html?m=1 27 Maret 2018
9 Prajogo, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana, Ghalilea Indonesia, 2008, hal. 52
10 Ibid.
kehakiman.  Maka  Penulis  mengangkat  judul  yaitu  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana dibidang lalu lintas. 11

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat    dirumuskan  masalah sebagai  berikut  sanksi  pidana  apakah  yang  sering  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam  perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Merauke selama tahun 2017 dan apakah pertimbangan hakim  dalam  memutuskan  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kabupaten  Merauke  selama tahun 2017.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian dengan kajian  yuridis empiris. Dimana penelitian ini diamati langsung dengan mengambil data dan kenyataan langsung di lapangan terkait  masalah  pelanggaran  Lalu  Lintas  serta  menggunakan  metode  analisis  kulitatif,  yaitu suatu  analisis  yang  diperoleh  baik  dari  observasi,  wawancara,  maupun  studi  kepustakaan kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang  logis  dan  sistematis,  dan  selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Pada  umumnya  “  Sanksi  ”  adalah  alat  pemaksa  agar  seseorang  mentaati  norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggar lalu lintas diserahkan kepada pengadilan, dijatuhkan berupa  hukuman  yang  dapat  langsung  atau  segera  dirasakan  oleh  pelanggar.  Sanksi  hukum mempunyai pengaruh preventif ( pencegahan ) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma.
Menurut AKP James Oktovianus Tegai selaku mantan kepala satuan lalu lintas wilayah merauke  dalam  wawancara  pada  tanggal  30  juli  2018  mengatakan  bahwa  sepanjang  tahun 2017  tidak  ada  pelanggaran  yang  paling  banyak  terjadi  tetapi  pelanggarannya  bervariasi seperti  melawan  rambu  dan  melawan arus,  pelanggaran  tersebut  yang  memiliki  angka  yang sedikit signifikan dibanding pelanggaran lain. Berikut adalah pelanggaran  yang sering terjadi di masyarakat kabupaten merauke :
1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai  helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak menggunakan safety belt;
11 Ibid.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini  banyak  faktor  penyebabnya  diantaranya  pengendara  dalam  keadaan  mabuk, mengantuk atau dalam keadaan terburu-buru;
3. Pengendara  melanggar  lampu  rambu  lalu  lintas,  hal  ini  yang  sering  kita  lihat  di setiap  perempatan  atau  pertigaan  yang  terdapat  lampu  rambu  lalu  lintas,  terburu- buru atau malas menunggu karena terlalu lama;
4. Tidak  membawa  surat-surat  kendaraan  STNK,  dan  tidak  membaawa  surat  ijin mengemudi SIM; dan
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat yang tidak sesuai dengan STNK.
Dapat dilihat dengan jelas masih lemahnya kesadaran pengemudi kendaraan di kabupaten merauke akan ketertiban lalu lintas, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, berikut beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu:
1. Minimnya pengetahuan mengenai rambu lalu lintas;
2. Hanya patuh ketika ada petugas;
3. Memutar balikkan ungkapan;
4. Tidak memikirkan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
5. Terburu buru;
6. Bisa damai ketika di tilang
Dalam  hal  tersebut  yang  kemudian  pastinya  setiap  hal  yang  melanggar  pasti  akan  ada dampaknya  termasuk  juga  dampak  pelanggaran  lalu  lintas,  berikut  adalah  dampak  dari pelanggaran lalu lintas :
1. Tingginya  angka  kecelakaan  di  persimpangan  atau  perempatan  maupun  di  jalan raya;
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyebrang jalan maupun yang berjakan di trotoar;
3. Kebiasaan para pengendara  yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas
Menurut  james  pigay  ada  2  upaya  penanggulangan  pelanggaran  lalu  lintas  agar terciptanya  ketertiban  dalam  berlalu  lintas  di  kabupaten  merauke  ,  berikut  adalah  upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas antara lain :

## 1. Upaya preventif
Adapun  upaya-upaya  preventif  yang  dilakukan  pihak  satlantas  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran yaitu ;
a. Pengaturan  lalu  lintas  yang  diartikan  aktivitas  dari  polisi  dalam  mengatur  lalu lintas di jalan umum
b. Penjagaan  lalu lintas  adalah  suatu  kegiatan  pengawasan  lalu  lintas  pada  tempat- tempat  tertentu  yang  diadakan  sesuai  kebutuhan  tertutama  yang  bersifat pencegahan
c. Sosialisasi  atau  kampanye  untuk  mematuhi  peraturan  lalu  lintas  melalui pemasangan  spanduk,  penyiaran  ke  Radio  Republik  indonesia  (  RRI  )  dan kunjungan ke sekolah-sekolah.
2. Upaya represif
Adapun kegiatan satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara refresif adalah sebagai berikut ;
a. Tilang adalah bukti pelanggaran
b. Penyitaan  dilakukan  karena  pengendara  kendaraan  tidak  membawa  atau mempunyai  surat-surat  kelengkapan  kendaraan  bermotor  dan  surat  izin mengemudi ( SIM )
c. Teguran  dilakukan  kepada  pengendara  kendaraan  bermotor  yang  melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran lagi
Pelanggar  yang  membuat  kesalahan akan  terkena  tilang,  Tilang  itu  sendiri adalah bukti pelanggaran,  fungsinya  adalah  sebagai  undangan  kepada  pelanggar  lalu  lintas  untuk menghadiri sidang di pengadilan negri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh polantas dari pelanggar. Menurut akbp gidion dalam wawancara pada tanggal 30 juli  2018  mengatakan  bahwa  alasan  atau  motivasi  pengendara  kendaraan  bermotor melakukan pelanggaran yaitu :
1. Tidak tahu peraturan
2. Karena  mendapat  ijin  dari  orang  tua  walaupun  tidak  memiliki  SIM  asalkan  tidak ditilang
3. Penyelesaiannya  dilakukan  tanpa  mengikuti  prosedur  hukum  yang  berlaku melainkan hanya memberikan uang kepada petugas
4. Karena desakan waktu
5. Ketika menumpang kendaraan teman, tidak menggunakan helm karena teman yang ditumpangi tidak membawa helm double
6. Apabila memungkinkan untuk melanggar, maka ia tidak segan untuk melakukannya walaupun ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku nekat
7. Denda yang diminta oleh petugas ketika tilang relatif murah dan bisa negosiasi
8. Mentaati peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan
Berdasarkan data yang masuk per bulan nya dalam kasus pelanggaran lalu lintas di satlantas merauke selama tahun 2017.

## Tabel 4.1

## Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017 Satuan Lalu Lintas Polres Merauke
Sumber data : Satuan Lalu Lintas Kabupaten Merauke Tahun 2017
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  bulannya  jumlah  pelanggar pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan  dan  penurunan  tetapi  pada  bulan  desember  jumlah pelanggar  meningkat  menjadi  1.096  orang.  Setelah  Melakukan  Operasi  atau  Razia  maka satlantas  akan  melimpahkan  berkas  perkara  kepada  pengadilan  untuk  memutuskan  sanksi apakah  yang  diberikan  kepada  pelanggar.  Adapun  data  pelanggaran  perkara  tilang  yang masuk di pengadilan negeri merauke selama 3 tahun berjalan sebagai berikut :
NO BULAN
JML GAR R4 R2 PRIA WANITA KET 1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 309 2 307 221 88
88 0 88 60 28 56
0 56 35 21 14
0 14 9 5 408
12 396 204 204 51
2 49 34 17
123 14 109 70 53
147 11 136 95 52
124 18 106 92 32 203 9 194 113 90 404 38 366 253 151 1096 84 1012 651 445 JUMLAH 3023 190 2835 1837 1186

## Tabel 4.1

## Laporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Merauke
Sumber data : Pengadilan Tinggi Negeri Merauke
Dari jumlah pelanggaran selama tiga tahun berjalan ini jumlah kasus tilang yang masuk dan  di  putus  pengadilan  negeri  merauke  sebanyak  2.143  kasus.  Dilakukan  dengan  acara pemeriksaan  cepat  dan  semua  kasus  perkara  tilang  dijatuhi  sanksi  denda  sesuai  tingkat pelanggaran  yang  ada  dalam  sip  merah  nota  tilang.  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi khususnya  di  wilayah  hukum  pengadilan  negeri  merauke  dengan  adanya  UU  No.  22  Tahun 2009  (yang  selanjutnya  UU  Laka  lantas)  itu  dibedakan  menjadi  2  yakni  pelanggaran  lalu lintas  yang  berupa  perkara  tilang,  dimana  berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu  hakim pengadilan  negeri  merauke  bapak  Rizky  januar  (  wawancara  06 agustus  2018),  mengatakan bahwa  perkara  lalu  lintas  dilakukan  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  dan  pelanggaran  yang paling  banyak  masuk  yaitu  pelanggaran  mengenai  pasal  291  ayat  1  mengendarai  sepeda motor tidak menggunakan helm standar, pasal 281 mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, pasal 288 ayat 1 kemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK dan pasal  287  ayat  1  kemudikan  kendaraan  bermotor  melanggar  rambu  lalu  lintas  dan  marka jalan.  Sedangkan  untuk  pelanggaran  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  terjadi  kecelakaan  lalu lintas khusus wilayah pengadilan negeri merauke untuk tahun 2017 ada 145 kasus kecelakaan lalu lintas dimana rata-rata kasus kecelakaan lalu lintas mengenai kelalaian dari pengendara dan biasanya dikenakan pasal 310 ayat (1) dan (2).
Hakim Rizky januar juga mengatakan ada beberapa sanksi yang diberikan dalam perkara pelanggaran  lalu  lintas  dan  biasanya  sanksi  yang  diberikan  khusus  untuk  pelanggaran  lalu lintas  yang  berupa  kecelakaan  lalu  lintas  diberikan  pidana  percobaan  kalau  kecelakaan tersebut menyebabkan luka sesuai undang-undang laka lantas tetapi jika kecelakaan tersebut mengakibatkan  kematian  perlu  ditinjau  posisi  kasusnya  lagi,  sedangkan  untuk  pelanggaran lalu lintas berupa perkara tilang hukuman pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda (uang
Tahun
Bulan
Jumlah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Ju l
Agst Sep Okt Nov Des 2016 239 80 19 94 207 314 47 44 120 13 158 118 1.453 2017 309 88 57 28 155 299 12
3 147 124 203 403 207 2.143 2018 Per Oktober 1.364 1.364
titipan).  Untuk  sanksi  pelanggaran  lalu  lintas  perkara  tilang  hakim  mencontohkan  jika pelanggaran tersebut dikenakan denda dan besaran denda  yang diberikan sesuai  yang diatur di dalam undang-undang laka lantas, denda uang titipan tersebut yang dikalikan berapa pasal yang dilanggar, itu khusus pengguna kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Menurut hakim  Rizky  Januar  selama  ini  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelanggar  lalu  lintas  hanya sebatas  sanksi  denda  atau  uang  titipan  karena  hakim  merasa  sanksi  tersebut  masih  efektif memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Menurutnya  sanksi  denda  berupa  uang  titipan  efektif  diberikan  mengingat  jumlah  kisaran denda  yang  dijatuhkan  hampir  sama  jumlahnya  dengan  yang  tercantum  dalam  pasal  jenis pelanggaran yang dilanggar. Bagi pelanggar yang tidak dapat membayar denda tersebut maka pihak  pengadilan  akan  menyita  kendaraan  pelanggar  sampai  pelanggar  membayar  uang titipan sesuai putusan yang diberikan.
Dalam  kasus  pelanggaran  lalu  lintas  dikenal  juga  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  dan penyelesaian  singkat  yakni  kasus  perkara  yang  menyangkut  pelanggaran  lalu  lintas  dimana pihak  kepolisian  langsung  melimpahkan  kasus  perkara  ke  pengadilan  khusus  untuk pelanggaran perkara tilang.
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilaan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim  bisa  diterima  dengan  iklas  oleh  para  pihak,  untuk  itu  tentunya  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  harus  dalam  rangka  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan  dan kepstian hukum bagi seseorang. Hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dua  hal  pokok  yaitu  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  terdakwa.  Faktor-faktor yang  meringankan  merupakan  refleksi  sifat  terbaik  dari  terdakwa  pada  saat  persidangan berlangsung,dan  faktor  yang  memberatkan  dinilai  sebagai  sifat  jahat  dari  terdakwa. Pertimbangan  hakim  yang  demikian  dapat  mengacu  pada  Pasal  5  ayat  (1)  yaitu  hakim  dan hakim  konstitusi  wajib  menggali,mengikuti,dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dana  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dan  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  juga  disebutkan  dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk  memutuskan,  tetapi  hakim  meyakini  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  pelanggaran yang  didakwakan  dan  didukung  oleh  alat  bukti.  Pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP  berbunyi  “pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  disidang  yang  menjadi  dasar  penentuan  kesalahan terdakwa”, sedangakn pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi  dasar  hukum  dari  putusan,  disertai  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan terdakwa.  Namun  ada  beberapa  putusan hakim  yang  hanya  mendasarkan  pada  hal-hal  yang memberatkan  atau  meringankan  saja  sehingga  konsekuensi  dari  putusan  tersebut  dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Ada  beberapa  teori  pendekatan  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim  dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :
1. Teori keseimbangan
Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang  dan  kepentingan  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  perkara. Keseimbangan ini dalam prakteknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal- hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  penjatuhan  pidana  bagi  terdakwa  (pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP)

## 2. Teori pendekatan seni dan intuisi
Pendekatan  seni  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  penjatuhan  suatu  putusan,  lebih ditentukan  oleh  insting  atau  intuisi  dari  pada  pengetahuan  hakim.  Hakim  dengan keyakinannya  akan  menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  hukuman  yang  sesuai  bagi setiap pelaku tindak pidana
3. Teori Pendekatan keilmuan
Pendekatan  keilmuan  menjelaskan  bahwa  dalam  memutus  suatu  perkara,  hakim tidak  boleh  semata-mata  atas  dasar  intuisi  semata  tetapi  harus  dilengkapi  dengan ilmu  pengetahuan  hukum  dan  wawasan  keilmuan  hakim.  Sehingga  putusan  yang dijatuhkan tersebut dalam dipertanggung jawabkan.
4. Teori pendekatan pengalaman
Pengalaman  seorang  hakim  merupakan  hal  yang  dapat  membantunya  dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari
5. Teori Ratio Decidenci
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok-pokok  perkara  yang  disengketakan. Landasan  filsafat  merupakan  bagian  dari  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan
putusan,  karena  berkaitan  dengan  hati  nurani  dan  rasa  keadilan  dari  dalam  diri hakim.
6. Teori kebijaksanaan
Teori  kebijaksanaan  mempunyai  beberapa  tujuan  yaitu  sebagai  upaya  perlindungan terhadap  terdakwa  dengan  menggunakan  kebijaksanaan  hakim  tetapi  tetap berpedoman pada aturan.
Pelanggaran  lalu  lintas  adalah  pelanggaran  terhadap  undang-undang  nomor  22  tahun 2009 yang menggantikan nomor 14 tahun 192 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang- undang  lalu  lintas  terbaru  tersebut  menerapkan  sanksi  pidana  yang  lebih  berat  bagi  si pelanggar.  Pada  setiap  daerah  mempunyai  ukuran  sendiri  mengenai  jumlah  maksimum  dan minimum  denda  yang  akan  diterapkan  hal  ini  sesuai  dengan  surat  edaran  mahkamah  agung nomor  4  tahun  1993  yang  menyebutkan  bahwa  “dalam  hal  menentukan  maksimum  uang titipan  untuk  pelanggaran  yang  bersifat  ringan,  sedang,  dan  berat,  ketua  pengadilan    negeri agar memperhatikan secara teliti keadilan sosial dan ekonomi diwilayah hukumnya masing- masing.
Menurut Rizky Januar Sesuai surat edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian  pidana  denda  bagi  pelanggar  digantungkan  pada  keadaan  dan  kemampuan  pada masyarakat  setempat.  Surat  edaran  tersebut  tidak  mengikat,  namun  ketentuan  yang  ada didalamnya secara umum dipatuhi oleh pengadilan negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman    (disparitas)  pemidanaan  denda.  Pemidanaan  merupakan  salah  satu  bentuk dari  efek  jera  dari  tatanan  sistem  hukum  di  indonesia  merujuk  pada  kasus-kasus  perkara pidana.
Adapun tujuan pemidanaan adalah :
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana,  selanjutnya  diutarakan  bahwa pemidaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia.
Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara pelanggaran  lalu  lintas  berupa  berat  ringannya  sanksi  pidana  atau  denda  yang  harus
dibayarkan  pelanggar  lalu  lintas  tergantung  berapa  jumlah  pasal  yang  dilanggar  dan  jenis pasal atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ada beberapa faktor yang diutamakan hakim dalam memutus perkara yakni kepemilikan surat ijin  mengemudi  (SIM)  Apakah  pelanggar  memiliki  SIM  atau  tidak.  Lebih  jelasnya  dapat  di uraian sebagai berikut:
Hakim  memberikan  denda  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang  dilanggarnya  apakah pelanggaran  ringan,sedang,  atau  berat,  seperti  yang  diatur  dalam  undang-undang  nomor  22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

## KESIMPULAN
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri merauke yang paling dominan adalah sanksi denda karena hakim menganggap sanksi denda masih efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga dapat mengurangi tingkat  pelanggaran  lalu  lintas  di  kabupaten  merauke.  Jumlah  denda  yang  dijatuhkan  pun dilihat sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  dilihat  dari  jenis  pelanggaran  yang dilakukan,  jumlah  pasal  yang  dilanggar,  status  sosial/ekonomi,  Hakim  dalam  memutus perkara  lalu  lintas  tilang  dapat  memberikan  keringanan  kepada  terdakwa  yang  langsung datang  mengikuti  persidangan  di  pengadilan  dengan  alasan  patuh  akan  hukum,  terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chasawi,Pelajaran Hukum Pidana 1, 2001, Grafmdo Persada,Jakarta.
Prajogo, , 2008, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana,Ghalilea Indonesia.
Saurmaida sibarani “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua  Di  wilayah  Polisi  Sektor  Ujung  Batu”(Skripsi    Program  Sarjana  Ekonomi Universitas Riau.

## Internet
Kompasiana,http://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesi a-sebagai-negara-hukum pada tanggal 25 Maret 2018.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009- tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya pada tanggal 27 Maret 2018.
http://tribratanews.papua.polri.go.id/v2/berita/operasi-zebra-matoa-2017-sat-lantas-polres- merauke-jaring-463-pelanggar.html pada tanggal 27 Maret 2018.
http://www.berita-ane.com /2011/ 10/ prosedur – penilangan – oleh – polisi - lalu.html?m=1 pada tanggal 27 Maret 2018