## Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi
Nofil Gusfira 1 , Abdul Hafiz 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia Email konfirmasi: novilbasogusfira@gmail.com

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  bukan  saja  dapat  dilihat  dari  perspektif  hukum  pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif legal policy (law making policy  dan  law  enforcement  policy),  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  maupun  Hukum Administrasi  Negara.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum  pidana  khusus.  Apabila  dijabarkan,  tindak  pidana  korupsi  mempunyai spesifikasi  tertentu  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum,  seperti penyimpangan  hukum  acara  dan  materi  yang  diatur  dimaksudkan  menekan seminimal  mungkin  terjadinya  kebocoran  serta  penyimpangan  terhadap  keuangan dan perekonomian negara.
Kata Kunci : Filsafat, Korupsi, Hukum

## Pendahuluan
Dikaji  dari  perspektif  pembagian  hukum  berdasarkan  isinya  dikenal klasifikasi  hukum  publik  dan  hukum  privat.  Lebih  lanjut,  menurut  doktrin, ketentuan  hukum  publik  merupakan  hukum  yang  mengatur  kepentingan  umum (algemene  belangen)  sedangkan  ketentuan  hukum  privat  mengatur  kepentingan perorangan  (bijzondere  belangen).  Apabila  ditinjau  dari  aspek  fungsinya  maka  salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi  lagi  menjadi  hukum  pidana  materiil  (materieel  strafrecht)  dan  hukum  pidana formal (formeel strafrecht/strafprocesrecht) (L.J. van Apeldoorn, 2005: 171).
Selanjutnya,  ketentuan  hukum  pidana  sesuai  konteks  di  atas  dapat diklasifikasikan  menjadi  hukum  pidana  umum  (ius  commune)  dan  hukum  pidana khusus (ius  singulare, ius speciale  atau bijzonder strafrecht). Ketentuan hukum pidana umum  dimaksudkan  berlaku  secara  umum  sebagaimana  termaktub  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sedangkan  hukum  pidana  khusus menurut  W.P.J.  Pompe,  H.J.A.  Nolte,  Sudarto  dan  E.Y.  Kanter  diartikan  ketentuan hukum  pidana  yang  mengatur  mengenai  subyeknya  dan  perbuatan  yang  khusus (bijzonder lijkfeiten) (Lilik Mulyadi, 2007: 1).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum,  seperti  penyimpangan  hukum  acara
dan  materi  yang  diatur  dimaksudkan  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya kebocoran  serta  penyimpangan  terhadap  keuangan  dan  perekonomian  negara. Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Anti  Korupsi  2003  (United  Nations Convention  Against  Corruption  (UNCAC),  2003)  (Romli  Atmasasmita,  2006:  1) mendiskripsikan  masalah  korupsi  sudah  merupakan  ancaman  serius  terhadap stabilitas,  keamanan  masyarakat  nasional  dan  internasional,  telah  melemahkan institusi,  nilai-nilai  demokrasi  dan  keadilan  serta  membahayakan  pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.
Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003  yang  telah  diratifikasi  dengan  Undang- Undang  (UU)  Nomor  7  Tahun  2006,  menimbulkan  implikasi  karakteristik  dan subtansi  gabungan  dua  sistem  hukum  yaitu  “Civil  Law”  dan  “Common  Law”, sehingga  akan  berpengaruh  kepada  hukum  positif  yang  mengatur  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia.  Romli  Atmasasmita  menyebutkan  implikasi  yuridis  tersebut, bahwa: nampak adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment) dimana  ketentuan  Pasal  20  (United  Nations  Convention  Against  Coruuption  (UNCAC) 2003  menentukan,  bahwa:  ...each  State  Party  shall  consider  adopting...  to  establish  as  a criminal  offence,  when  committed  intentionally,  illicit  enrichment,  that  is,  a  significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”.( Romli Atmasasmita, 2006, hlm. 9-10).
Selain  itu,  dikaji  dari  perspektif  internasional  pada  dasarnya  korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat  kompleksitas  serta  menjadi  atensi  masyarakat  internasional.  Konggres  PBB ke-8  mengenai  “Prevention  of  Crime  and  Treatment  of  Offenders”  yang  mengesahkan resolusi  “Corruption  in  Goverment”  di  Havana  tahun  1990  merumuskan  tentang akibat korupsi, berupa:
1.  Korupsi  dikalangan  pejabat  publik  (corrupt  activities  of  public  official)  (Barda Nawawi Arief, 1998: 69):
a.  Dapat  menghancurkan  efektivitas  potensial  dari  semua  jenis  program pemerintah  (“can  destroy  the  potential  effectiveeness  of  all  types  of  govermental programmes”)
b.  Dapat menghambat pembangunan (“hinder development”).
c.  Menimbulkan  korban  individual  kelompok  masyarakat  (“victimize  individuals and groups”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.
Asumsi  konteks  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  suatu  konklusi  dasar  tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam  arti  berkorelasi  dengan  aspek  sistem,  yuridis,  sosiologis,  budaya,  ekonomi antar negara dan lain sebagainya (Romli Atmasasmita, 2006: 1).
Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  bukan  saja  dapat  dilihat  dari perspektif  hukum  pidana,  melainkan  dapat  dikaji  dari  dimensi  lain,  misalnya perspektif  legal  policy  (law  making  policy  dan  law  enforcement  policy),  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  maupun  Hukum  Administrasi  Negara.  Selintas,  khusus  dari perspektif  Hukum  Administrasi  Negara  ada  korelasi  erat  antara  tindak  pidana korupsi  dengan  produk  legislasi  yang  bersifat  Administrative  Penal  Law  (Muladi, 2002: 40).
Berbicara  filsafat,  kita  seakan  berada  pada  ranah  yang  sangat  abstrak,  dan filsafat  hukum  merupakan  cabang  dari  filsafat,  filsafat  hukum  mempunyai  fungsi yang  strategis  dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia,  termasuk  didalamnya peranan hukum didalam pemberantasan korupsi.
Sekedar  menyinggung  konsep  dalam  Islam,  bahwa  Islam  menilai  hukum tidak  hanya  berlaku  di  dunia  saja,  akan  tetapi  juga  di  akhirat,  karena  putusan kebenaran,  atau  ketetapan  sanksi,  disamping  berhubungan  dengan  manusia  secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT, (Muchsin, 2006: 24) maka manusia disamping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung (baca ; samawi dalam Islam) wahyu  Tuhan  yang  berbentuk  kitab  suci,  manusia  dituntut  untuk  selalu  mencari formula  kebenaran  yang  berserakan  dalam  kehidupan  masyarakat, manusia  akan melihat  dari  kenyataan  empiris  sebagai  bekal  mengkaji  secara  mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki.
Kaitannya  dengan  pembentukan  hukum  di  Indonesia,  setidaknya  kita  sadar bahwa  hukum  di  bentuk  karena  pertimbangan  keadilan  (gerechtigkeit)  disamping sebagai  kepastian  hukum  (rechtssicherheit)  dan  kemanfaatan  (zweckmassigkeit)  (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006: 154).
Keadilan  ini  berkaitan  dengan  pendistribusian  hak  dan  kewajiban,  diantara sekian  hak  yang  dimiliki  manusia  terdapat  hak  yang  bersifat  mendasar  yang merupakan  anugerah  alamiah  langsung  dari  Allah  SWT,  yaitu  hak  asasi  manusia atau  hak  kodrati  manusia,  semua  manusia  tanpa  pembedaan  ras,  suku,  bangsa, agama,  berhak  mendapatkan  keadilan,  maka  di  Indonesia  yang  notabene  adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak  berbeda  dengan  negara-negara  yang  kulturnya  homogen,  sangatlah  penting kiranya  sebelum  membentuk  suatu  hukum  yang  akan  mengatur  perjalanan masyarakat,  haruslah  digali  tentang  filsafat  hukum  secara  lebih  komprehensif  yang akan  mewujudkan  keadilan  yang  nyata  bagi  seluruh  golongan,  suku,  ras,  agama yang  ada  di  Indonesia,  penulis  tertarik  dengan  argumen  Bismar  Siregar  bahwa  ia pernah  mengatakan  “bila  untuk  menegakkan  keadilan  saya  korbankan  kepastian hukum,  akan  saya  korbankan  hukum  itu,  hukum  hanya  sarana,  sedangkan  tujuan akhirnya  adalah  keadilan”,  lalu  bagaimana  sebenarnya  peranan  hukum  dalam mencerminkan  keadilan  yang  didambakan,  untuk  itulah  penulis  tertarik  untuk
mencoba mendudukkan filsafat hukum sebagai Starting Point peranan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  atau  perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh  sumber  data  dari  bahan  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Teknik  pengambilan  data  ini  dengan  membaca  buku-buku/  jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

## Pembahasan/hasil
Salah  satu  kelebihan  manusia  yang  tidak  dimiliki  oleh  makhluk  –  makhluk tuhan lainnya adalah keingintahuannya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu dialam  semesta  ini.  Sesuatu  yang  diketahui  oleh  manusia  itu  disebut  pengetahuan (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006: 1).
Ditilik  dari  sumber  perolehannya,  pengetahuan  itu  dapat  dibedakan  dalam beberapa  maacam.  Apabila  pengetahuan  itu  diperoleh  manusia  melalui  indera manusia, disebut pengetahuan indera (pengetahuan biasa). Jika pengetahuan tersebut diperoleh mengikuti metode dan system tertentu serta bersifat universal, disebutlah pengetahuan  itu  sebagai  pengetahuan  ilmiah.  Selanjutnya,  apabila  pengetahuan  itu diperoleh  melalui  perenungan  yang  sedalam-dalamnya  (kontemplasi)  sampai kepada hakikatnya, muncullah  pengetahuan filsafat. Jika pengetahuan itu bersumber dari  keyakinan  terhadap  ajaran  suatu  agama,  pengetahuan  semacam  ini  disebut pengetahuan agama (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006: 1).
Pengetahuan  manusia,  terlepas  dari  mana  sumber  perolehannya sesungguhnya  merupakan  jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  manusia, termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana dalam menjalankan kehidupan  bernegara  tersebut  sering  dibawa  oleh  pengaruh  yang  tidak  baik sehingga menyimpang dari kebenaran secara universal. Berbagai macam  pengaruh yang bisa membawa suatu Negara kepada yang tidak baik adalah adanya pengaruh yang dinamakan dengan korupsi.
Korupsi telah menjadi suatu sifat yang tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik dari sudut pandang nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dimanapun. Korupsi telah membawa pengaruh terhadap moralitas kehidupan setiap  individu,  dan  tindakan  dari  itu  adalah  setiap  kita  menginginkan  adanya gerakan  untuk  kembali  kepada  moralitas  yang  baik.  Timbulnya  kesadaran  moral untuk  melawan  korupsi  diawali  dengan  kesadaran  moral  dan  pendirian  manusia
terhadapnya.  Jika  dipandang  dari  sudut  kesusilaan.  Kesadaran  itu  adalah  seperti “ein ruf aus mid und doch uber mich”, seperti pangilan yang timbul dari aku akan tetapi mengatasi diriku. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap  kesadaran  itu  dan  sebaliknya  hidup  yang  tidak  susila  dan  tiap-tiap pelanggaran  kesusilaan  adalah  menentang  kesadaran  tersebut  (N.  Drijarkara  S.J, 1978: 12).
Kenyataan  adanya  perilaku  korupsi  yang  diakui  merupakan  suatu  perbuatan yang tidak baik telah menimbulkan  perlawanan terhadap adanya kegiatan korupsi ini.  Dalam  hidup  ini  dijumpai  adanya  dua  macam  kenyataan.  Pertama,  kenyataan yang disepakati (agreed reality), yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata karena kita bersepakat  menetapkannya  sebagai  kenyataan;  kenyataan  yang  dialami  orang  lain dan  kita  akui  sebagai  kenyataan.  Kedua,  kenyataan  yang  didasarkan  atas pengalaman kita sendiri (experienced reality) (Juhaya S. Praja, 2002: 1). Kenyataan ini didapati  didalam  perilaku  korupsi,  baik  kenyataan  yang  disepakati  maupun kenyataan yang didasarkan kepada pengalaman diri sendiri.
Bila  kita  menghadap  hukum,  pertama-tama  kita  insyaf  bahwa  hukum  harus dikaitkan  dengan  kehidupan  sosial:  “hukum  adalah  pertama-tama  penataan  hidup sosial” (E. Utrecht, 1995: 39). Perumusan ini masih sangat abstrak, akan tetapi justru karenanya meliputi macam-macam bentuk hukum.
Adanya  berbagai  jenis  hukum,  diantaranya  diterangkan  oleh  tokoh positivisme,  John  Austin  (1790-1859).  Menurut  Austin  terdapat  macam-macam hukum yakni (E. Utrecht, 1995: 40-41):
1. Hukum  Allah,  hukum  ini  lebih-lebih  merupakan  suatu  moral  hidup  daripada hukum dalam arti yang sejati
2. Hukum Manusia, yakni segala peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri Filsafat  hukum  harus  berikhtiar  mencapai  tujuannya  untuk  menguasai dengan  mutlak  kehidupan  hukum.  Harus  dimulai  dengan  mencari  dimana-mana adanya  macam-macam  bentuk  penjelmaan  hukum  dan  menetapkan  tempatnya bentuk-bentuk tersebut dalam masyarakat (Soetiksno, 1984: 52).

## Peranan  Hukum  Dalam  Perspektif Filsafat  Terhadap  Pemberantasan Korupsi  Di Indonesia
Fungsi  Hukum  (The  Funcions  of  Law)  menurut  Sjachran  Basah,  hukum terutama dalam masyarakat Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu: 1). Direktif, 2).  Integratif,  3).  Stabilitatif,  4).  Perfektif  5).  Korektif.  Dalam  Implementasinya Hukum  Dapat  Berwujud:  1).  Preventif  2).  Represif  dan  3).  Rehabilitatif.  Tujuan Hukum  Menurut  Teori  Etis  (Aristoteles)  Hukum    hanya  semata-mata  bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, sedangkan keadilan dibedakan menjadi dua yaitu : 1).Keadilan komutatif, yang menyamakan prestasi  dan kontra prestasi, dan yang ke  2).  Keadilan  Distributif,  keadilan  yang  membutuhkan  distribusi  atau penghargaan.
Di  dalam  filsafat  dengan  adanya  fungsi  hokum  yang  demikian  maka  ini merupakan termasuk kedalam cita-cita filsafat. Filsafat mengharapkan dijalankannya kebenaran  itu  secara  hakiki  yaitu  adanya  keadilan  sebenarnya  yang  berdasarkan nilai-nilai nurani yang sehat dengan didukung oleh fakta-fakta secara materil.
Bagi filsafat, kajian terhadap hokum bukan merupakan sekedar menilai teks- teks  yang  ada  didalam  suatu  peraturan  hokum,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah bagaimana hokum itu terlaksana dengan baik sehingga keberlakuan hokum berjalan secara  baik.  Keberlakuan  hokum  yang  baik  itu  adalah  dengan  terpenuhinya  aspek filosofis  yaitu  apa  yang  dicita-citakan  secara  bersama  dan  diaplikasikan  dalam kehidupan  sehari-hari,  kemudian  terpenuhinya  aspek  sosiologis  yaitu  diterimanya hokum secara totalitas oleg seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian dan ini ditaati  oleh  seluruh  masyarakat,  dan  yang  terkahir  adalah  adanya  aspek  yuridis yaitu  filsafat  mengaharapkan  hokum  yang  diterapkan  bagi  seluruh  masyarakat dibuat dengan cara –cara yang baik dan sesuai dengan prosedurnya yang berlaku.
Meneropong  kepada  filsafat  maka  inti  yang  dicari  adalah  pemberantasan terhadap korupsi yang efektif dan mencapai sasaran tanpa adanya dilukai salah satu pihak.  Didalam  pemberantasan  korupsi  maka  pihak  yang  dapat  melakukan pemberantasan korupsi adalah seluruh elemen masyarakat tanpa ada pengecualian. Seluruh elemen masyarakat ini bergerak secara katif untuk melakukan pengawasan terhadap individu lain terasuk kepada dirinya sehingga sifat atau keinginan untuk melakukan  korupsi  dapat  terhindar  dan  tidak  terjadi  inilah  yang  disebut  dengan pengawasan melekat, setiap anggota masyarakat diberi pendidikan dan pemahaman bahwa ini merupakan sifat yang tidak baik, namun ketika hali ini terjadi maka yang berperanan  adalah  para  penegak  hokum  yang  diakui  oleh  Negara  yaitu  seperti adanya lembag komisi pemberantasan korupsi yang independent dan terlepas dari campur pihak manapun.
Para  pihak  yang  telah  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  saling  menegur atau  pengawasan  terhadap  individu lain  ini,  maka  hokum  dalam  kacamata  filsafat adalah  sebagai  penjaga  gawang  atau  katalisator  terhadap  kemungkinan  terjadinya korupsi,  sehingga  dengan  katalisator  ini  maka  keinginan  untuk  melakukan perbuatan  korupsi  dapat  terhindar  dari  pelaku,  dengan  adanya  hokum  sebagai penjaga gawang ini akan meberikan batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan korupsi itu dengan ancaman hukuman yang sangat berat menurut nurani keadilan masyarakat Indonesia itu sendiri.
Adanya  hokum  sebagai  katalisator  ketika  korupsi  akan  dilakukan  maka  ia akan berfungsi sebagai alat untuk mencegah secara preventif terhadap perilaku yang tidak  baik  atau  perbuatan  korupsi  yang  akan  dilakukan  dapat  untuk  tidak dilakukan,  dan  harapannya  adalah  terjadinya  keinsyafan  untuk  tidak  melakukan perbuatan korupsi tersebut. Ini secara preventif, kemudian ketika perbuatan korupsi itu elah dilakukan maka hokum akan berperan sebagai alat represif yaitu mencegah
perbuatan  korupsi  itu  meluas  pelaksanaannya.  Dan  ini  diperlukan  peranan  dari seluruh elemen masyarakat yang akan menghasilkan people power sebagai pengontrol langsung perbuatan korupsi.
Perlaksanaan  peranan  hokum  peranan  hokum  dalam  perspektif  filsafat terhadap  pemberantasan  korupsi  di  Inodenesia  pada  akhirnya  dapat  dilaksanakan dengan  jalan  prinsip  islah  yang  ada  dalam  agama  Islam,  pada  prinsip  ini  seluruh manusia  yang  ada  di  Indonesia  dianggap  tidak  pernah  melakukan  perbuatan korupsi,  pada  masa  ini  diberi  juga  kemudahan  bagi  para  pelaku  korupsi  untuk melakukan  upaya  pengembalian  uang  atau  hasil  korupsi  dengan  menempatkan suatu tempat tertentu tanpa diketahui dan tanpa akan mendapatkan stigma apapun dari seluruh masyarakat.
Akhir  dari  pola  ini  adalah  akan  menghasilkan  pola  terakhir  yaitu  dengan adanya  pola  semut  yaitu  yang  dilaksanakan  seluruh  masyarakat  dan  penegak hokum  sehingga  pengawasan  melekat  seperti  apa  yang  disampaikan  berjaan sebagaimana  mestinya  lalu  diadakan  stigma  secara  people  power  maka  terciptalah masyarakat yang berkeadilan.

## KESIMPULAN
Dalam  Filsafat  hukum  dalam  menyikapi  masalah,  kita  diajak  untuk  berfikir kritis  dan  radikal,  atau  dalam  artian  kita  diajak  untuk  memahami  hukum  tidak dalam  arti  hukum  positif  semata,  karena  jika  kita  hanya  mempelajari  arti  hukum dalam  arti  positif  semata,  tidak  akan  mampu  memanfaatkan  dan  mengembangkan hukum  secara  baik,  jika  demikian  adanya  ketika  ia  menjadi  seorang  pengadil (hakim)  misalnya,  ia  hanya  menjadi  ”corong  undang-undang”  belaka.  Terkait  itu penulis  sepakat  bahwa  suatu  masalah  atau  problem  pasti  dapat  dicari  apa sebenarnya  analisis  filsafat  hukumnya  yang  tepat  untuk  diterapkan,  dengan  kita menganalisis  secara  rasional  dan  kemudian  kita  mempertanyakan  jawaban  secara terus  menerus,  yang  jawaban  itu  tidak  hanya  dari  masalah  yang  tampak,  tetapi sudah pada tataran nilai dari gejala-gejala itu sendiri, maka analisis filsafati seperti inilah  yang  membantu  kita  untuk  menentukan  sikap  secara  bijaksana  dalam menghadapi  suatu  masalah  yang  konkrit  seperti  adanya  pemberantasam  korupsi yang terjadi di Indonesia.
Supaya  pemberantasn  korupsi  di  Indonesia  dapat  berjalan  sebagai  mana mestinya  maka  kita  secara  bersama  harus  punya  komitmen  yang  tinggi  untuk membernatas dengan jalan pola Islah dan pola senut tersebut dilakukan secara adil..

## DAFTAR PUSTAKA
A. Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Poernomo. 1982. Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty.
Barda  Nawawi  Arief.  1998.  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana.  Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
_____.  2007.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta.  2006.  Pokok  –  Pokok  Filsafat  Hukum  ;  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
H. Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta: IBLAM.
Indriyanto  Seno  Adjie.  2007.  Kendala Administrative  Penal  Law  Sebagai  Tindak  Pidana Korupsi  Pencucian Uang.  Jakarta:  Paper.
J.M.  van  Bemmelen.  1979.  Hukum  Pidana  1  Hukum  Pidana  Material  Bagian  Umum. Bandung: Bina Cipta.
Jan Remmelink. 2003.  Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  Dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia.  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Juhaya  S.  Praja.  2002.  Filsafat  dan  Metodologi  Ilmu  Dalam  Islam  dan  Penerapannya  di Indonesia. Jakarta: Teraju.
L.J. van Apeldoorn. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Lilik Mulyadi. 2007. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Bandung: Alumni.
_____.  2007.  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan Masalahnya). Bandung: Alumni.
Muchsin. 2006. Ikhtisar Filsafat Hukum. Jakarta: Penerbit Iblam.
Muladi.  2002.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro
N. Drijarkara S.J. 1978. Percikan Filsafat. Jakarta: PT. Pembangunan.
Romli  Atmasasmita.  2004.  Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional. Bandung:  CV Mandar Maju.
_____. 2006. Desain Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Paper.
_____. 2006. Indonesia Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi. Jakarta: Paper.
_____.  2006.  Ratifikasi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Korupsi  Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Paper.
_____.  2006.  Strategi  dan  Kebijakan  Hukum  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Melawan Kejahatan  Korporasi  di  Indonesia:  Membentuk  Ius  Constituendum  Pasca  Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003. Jakarta: Paper.
_____.  2006.  Strategi  Dan  Kebijakan  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Konvensi  PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi. Jakarta: Paper
_____. 2006. Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.  Jakarta: Paper
_____.  2006.  Strategi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Di  Sektor  Swasta  Dalam Lingkup Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Jakarta: Paper.
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Soetiksno. 1984. Filsafat hukum 2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Theo Huijbers. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Tahun  1970,  dalam:  Yurisprudensi  Indonesia,
Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1970, hlm. 143-146 dan