## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
Penegakan  Hukum  Bagi  Pelaku  Pembuatan  Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)
Radya Dzuhrizha Rahmana 1 , Adhitya Widya Kartika 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur E-mail: radyadzuhrizha@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur E-mail: adhityawidyakartika@ymail.com

## ABSTRACT
Scam page is a form of activity that threatens or traps someone with the concept of baiting that person by deceiving someone so that person indirectly provides all the information needed by the trapper. Almost everyone around the world uses social media. So cybercrime activists take advantage of this opportunity to carry out their actions against social media users. In addition, scam page also threatens bank customer users. For every threat, there must be a way out. Lots of anticipations to prevent scam page attacks. Efforts made by SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim to enforce the law by the SOP and its authority based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police by eradicating a legal culture that does not comply with the rules that live in people's lives and conducting investigations with the caught model hand to overcome the structured and planned actors in carrying out the creation and spread of scam page s.
Keywords : law enforcement; criminal law; scam page

## ABSTRAK
Scam page merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat mengancam atau menjebak seseorang dengan konsep memancing orang tersebut. Yaitu dengan menipu seseorang sehingga orang tersebut secara tidak langsung memberikan semua informasi yang di butuhkan oleh sang penjebak. Hampir semua orang di penjuru dunia menggunakan sosial media. Sehingga para aktivis kejahatan siber sangat memanfaatkan kesempatan  itu  untuk  melakukan  aksinya  terhadap  pengguna  sosial  media.  Selain  itu  juga scam page mengancam  para  pengguna  nasabah  bank.  Setiap  ancaman,  pasti  ada  jalan  keluarnya.  Banyak  sekali antisipasi-antisipasi  untuk  mencegah  serangan scam  page .  Upaya  yang  dilakukan  oleh  SubDit  V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penegakan hukum sesuai dengan SOP dan kewenangannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberantas  budaya  hukum  yang  tidak  sesuai  aturan  yang  hidup  dalam  kehidupan  masyarakat  dan melakukan penyidikan dengan model tertangkap tangan untuk mengatasi terstuktur dan terencananya para pelaku dalam melakukan pembuatan dan penyebaran scam page .
Kata Kunci: penegakan hukum; hukum pidana; scam page

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  kebutuhan  masyarakat  di  dunia  selalu  dipengaruhi  oleh teknologi  informasi.  Hal-hal  semacam  ini,  yang  berdampak  pada  teknologi  informasi, akan  terus  memainkan  peran  penting  baik  sekarang  maupun  di  masa  mendatang. Internet sudah menjadi salah satu kewajiban dalam hidup saat ini. Memiliki koneksi ke internet praktis penting di dunia saat ini. Orang-orang mulai terbiasa dengan Internet kenyamanan,  tetapi  kenyamanan  itu  mulai  memakainya.  Internet  menghubungkan setiap penggunanya. Tidak ada batasan waktu, wilayah ataupun gender. 1
Keberlangsungan  hidup  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  ingin  melakukan hubungan  antar  individu  dengan  memanfaatkan  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  kini  berjalan  sangat  cepat.  Pesatnya  perkembangan teknologi kini memiliki berbagai dampak seperti halnya berdampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Seiring dengan pertumbuhan teknologi telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak memiliki hak sehingga menimbulkan suatu kejahatan dunia  maya  atau  internet  yang  biasanya  disebut cybercrime. Kejahatan  dalam  dunia maya ini dapat dilakukan dimana saja sehingga dalam melakukan suatu kejahatan para pelaku mengalami peningkatan dengan memiki berbagai macam karakteristik dan cara yang semakin canggih dan tentunya memiliki akibat yang serius.
Tindakan memanfaatkan komputer dengan cara yang melanggar hukum atau berbahaya termasuk dalam konsep kejahatan dunia maya. Dalam industri komputer, ini adalah cara paling  umum  yang  disebut illegal  access .  Tindakan  orang  yang  memasukkan penggunaan  komputer  sebagai  instrumen  untuk  perilaku  ilegal  termasuk  pornografi, pelanggaran  kekayaan  intelektual,  dan  jenis  kejahatan  konvensional  lainnya  yang menggunakan  komputer.  Contoh  dari  jenis  kegiatan  tersebut  antara  lain,  seperti perjudian, pemalsuan, fitnah, dan pencurian identitas.
Dapat dibayangkan untuk mengklasifikasikan tindakan cybercrime sebagai tindakan asli atau  pelanggaran  hukum,  meskipun  faktanya  mereka  terjadi  di  dunia  maya.  Karena melakukan hal itu akan menimbulkan banyak sekali komplikasi dan masalah yang berada di  luar  lingkup  hukum,  tidak  ada  lagi  kebutuhan,  dari  perspektif  yurisprudensi  yang ketat, untuk mengklasifikasikan apa pun di dunia maya menurut dimensi dan kualifikasi hukum konvensional. agar dapat dianggap sebagai suatu objek atau perbuatan. Terlepas dari  sifat  elektronik  dari  teknologi  yang  menyertainya,  tindakan cybercrime adalah aktivitas  virtual  yang  mungkin  memiliki  implikasi  dunia  nyata.  Selain  itu,  klaim  harus mencirikan subjek klaim sebagai individu manusia kehidupan nyata yang telah terlibat dalam beberapa jenis aktivitas ilegal.
Berbagai  jenis  Kejahatan  komputer  yang  terjadi  mulai  dari  kategori  ringan  seperti penyebaran virus, spam email, penyadapan transmisi sampai pada kejahatan- kejahatan kategori berat seperti misalnya Scam page ( website palsu). Scam page adalah aktivitas pembuatan  website  palsu  dengan  cara  mengedit website yang  asli  yang  kemudian diubah sehingga website yang dibuat itu seolah – olah asli. Sehingga masyarakat sering tertipu mana website yang asli dan mana website yang palsu. Scam page termasuk juga
1 Alcianno Gani, “Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer),” JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma , 5.1 (2020), 16 – 29.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
dalam  kejahatan phising . Phishing ,  yang  merupakan  kependekan  dari  password harvesting fishing , adalah bentuk umum penipuan online yang melibatkan pengiriman email  palsu  yang  mengaku  berasal  dari  organisasi  tepercaya  atau  menyamar  sebagai entitas tepercaya di situs web yang sebenarnya asli untuk mendapatkan data pengguna. Teknik  umum phishing termasuk  memalsukan  email  atau  pesan  instan,  dan  korban biasanya ditipu untuk menggunakan metode ini. 2 Praktik penipuan ini berbentuk situs web  yang  seolah-olah  berasal  dari  bisnis  atau  instansi  pemerintah  yang  sah  untuk mencuri  informasi  sensitif,  seperti  PIN,  nomor  rekening,  nomor  kartu  kredit,  dan lainnya. 3
Berdasarkan wawancara dengan IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. selaku Penyidik Di Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur dan selaku salah satu penyidik dalam pengungkapan kasus pembuatan dan penyebaran scam page yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada bulan Februari 2021 Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit  Siber  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  melakukan  penyidikan  dengan  cara  patroli siber  dan  setelah  penyidikan,  langsung  dilakukan  penagkapan  terhadap  tersangka beriinisial (MZMSBP) dan (SFR) yang ditangkap di tempat yang berbeda-beda dan Kedua pelaku scam  page yang  ditangkap Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur ini  menipu  puluhan ribu warga  Amerika  Serikat dengan  membuat  situs  web  palsu  yang  menyerupai  situs pencairan dana Pandemic Unemployment Assistance (PUA) milik Pemerintah Amerika Serikat. 4
Berdasarkan atas fakta yang telah diatas, bahwa terdapat masyarakat Indonesia yang telah  melakukan  manipulasi  dan  mengubah website yang  mengatasnamakan pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, sehingga atas perbuatan tersebut seolah- olah  menyerupai website aslinya  pemerintahan  negara  bagian  Amerika  Serikat  yang bertujuan  untuk  pencairan  bantuan  dana  bagi  warga  negara  bagian  Amerika  Serikat yang  telah  terdampak  pandemi.  Perbuatan  yang  telah  dilakukan  si  pelaku  tersebut merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  harus  diselesaikan  dengan  melalukan  suatu penegakan  hukum  yang  efisien.  Peristiwa  hukum  ini  sangat  penting  dibahas  guna memberikan  informasi  kepada  seluruh  masyarakat  awam  untuk  dapat  mengetahui penegakan hukum pidana pembuatan dan penyebaran website palsu yang telah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Akibat  dari  pandemi  yang  berkepanjangan,  banyak  sekali  kasus-kasus  baru,  salah satunya  pembuatan website palsu.  Seiring  berkembangnya  zaman,  manusia  memiliki kemampuan untuk mengolah suatu program dalam dunia internet. Munculnya program bantuan dana pandemi yang dibuat oleh pemerintahan negara bagian Amerika Serikat, membuat  pelaku  untuk  memanfaatkan  situasi  dan  kondisi  guna  memperoleh keuntungan, sehingga sangat perlu untuk dilakukan suatu penelitian.
2 Eliasta Ketaren, “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law,” Jurnal Times , 5.2 (2016), 35 – 42.
3 Lis Julianti and Anak Agung Putu Wiwik Su giantari, “Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian  Data  Pribadi  Nasabah  Dengan  Tekhnik  ‘Phising’  Pada  Transaksi  Perbankan,”  in Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 , 2021, I , 96 – 105.
4 Hasil  dari  wawancara  pra  survei  dengan  IPTU  Niken  Charisma  Lahardi,  S.E.  Selaku  Penyidik  Di  Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris.  Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  pembuatan penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  Yuridis – Empiris. Pendekatan penelitian  Yuridis – Empiris adalah penelitian  hukum  yang  memfokuskan perhatian  pada  isu  hukum  sebagai  masalah  tentang  adanya  kesenjangan  antara keharusan  yakni  perintah  atau  larangan  ( das  sollen )  yang  termuat  dalam  berbagai perundang-undangan. Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  yang  dilakukan  di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum positif atau yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk melihat hukum dari segi kondisi faktual berdasarkan ketentuan yang ada melalui pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat berupa wawancara atau informasi dan jawaban yang informatif secara tertulis maupun lisan. 5 Bahan penelitian yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis.  Deskriptif  analisis  merupakan  sebuah  metode  untuk  menganalisis  suatu persoalan  sosial  secara  individu  tanpa  menghubungkan  atau  mengkaitkan  dengan persoalan lainnya. 6 Penelitian ini dilakukan dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang membuat dan menyebarkan scam  page.

## PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Yang  Dilakukan  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  Terhadap  Pelaku Pembuatan  dan  Penyebaran Scam  page Berdasarkan  Pada  Peraturan  Perundang- Undangan
Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  berwenang  menegakan  hukum  berdasarkan  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara suatu keamanan dan  ketertiban  dalam  masyarakat,  menegakan  hukum  dan  memberikan  suatu perlindungan, pengayoman, dan suatu pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim menerima 1 (satu) kasus terkait scam page dan 2 (dua) orang terdakwa. SubDit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memiliki beberapa alat bukti berupa 1 (satu) unit Laptop MSI hitam, 1 (satu) unit Laptop Asus Tuffgaming F-15 abu-abu, 1 (satu) unit Laptop Asus Zenbook silver, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung S20 FE hitam dengan nomor panggil 08139330434, 1 (satu) unit Hand Phone Iphone X black dengan nomor panggil 082139010150, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 3405 81781 (satu) buah kartu ATM bank BCA  dengan  nomor  kartu  5260  5120  2142  0383,  1  (satu)  bendel print  out histori transaksi  rekening  bank  BCA nomor  rekening  3540346835  atas nama  Michael  Zeboth Melki Sedek Boas Purnama, 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor  rekening  1470252274  atas  nama  Shofiansyah  Fahrur  Rozi,  1  (satu) file percakapan  Telegram  akun  nomor  081393304341,  1  (satu) file  script scam  page
5 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20 – 33.
6 Sirilius Seran, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial (Yogyakarta: Deepublish, 2020), p. 138.
/website palsu, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, dengan keterangan kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan. 7
Penanganan  kasus  dengan  menggunakan  metode  penegakan hukum bertujuan  untuk dijadikannya  suatu  tujuan  pembuat  peraturan  perundang-undangan  yang  disebut legislatif  yang dijadikan  fakta  atau  kenyataan.  Penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh pembuat  undang-undang  dapat  disebut  tahap in  abstracto .  Tahap in  abstracto merupakan  tahap  dimana  peraturan  perundang-undangan  dirancang  oleh  badan legislatif  dalam  merumuskan  atau  menyusun  suatu  peraturan  perundang-undangan hukum pidana demi terwujudnya dan terciptanya peraturan perundang-undangan yang selaras  dengan  situasi  kondisi  pada  saat  tertentu  melalui  pihak  yang  memiliki kewenangan. 8
Kepastian  hukum  sejatinya  dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  dimana  hukum  itu mempunyai  kekuatan  yang  konkret  bagi  hukum  yang  bersangkutan,  hal  tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pencari keadilan terhadap Tindakan yang sewenang-wenang,  sehingga  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dan menjadikan situasi yang tertib dalam masyarakat. 9 Kemanfaatan hukum bergerak untuk melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu,  hakikat  dari  hukum  itu  ada  untuk  masyarakat  dan  bukan  manusia  ada  untuk hukum. 10
Penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan guna meminimalisir segala kejahatan dan tindak pidana yang terdapat pada lingkungan masyarakat, akibatnya negara menjadi tidak seimbang dan tidak harmonis, sehingga diperlukan peran apparat penegak hukum dengan  menindak  tegas  para  pelaku  perusak  bangsa  yang  memberikan  efek  jera. Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan  wewenangnya,  yaitu  penegakan  hukum  selalu  berlandaskan  dan berpedoman  pada  unsur-unsur  penegakan  hukum  yaitu,  kepastian  hukum, kemanfaatan  hukum  dan  keadilan  hukum.  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  dalam melakukan  penegakan  hukum  menitikfokuskan  pada  asas  praduga  tak  bersalah ( presumption  of  innocence )  sebagai  suatu  asas  yang  mengimpersiasikan  dalam penegakan  hukum  pidana  harus  dilakukan  seadil-adilnya  bagi  semua  masyarakat negaranya ( due process of law ). 11
7 Hasil  dari  wawancara  pra  survei  dengan  IPTU  Niken  Charisma  Lahardi,  S.E.  Selaku  Penyidik  Di  Sub Direktorat V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.
8 Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Yuridis , 6.2 (2019), 33 – 54.
9 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido , 1.1 (2019), 13 – 22.
10 Sutrisno  Sutrisno,  Fenty  Puluhulawa,  and  Lusiana  Margareth  Tijow,  “Penerapan  Asas  Kea dilan, Kepastian  Hukum  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan  Hakim  Tindak  Pidana  Korupsi,” Gorontalo  Law Review , 3.2 (2020), 168 – 87.
11 Setya Haryati and Fitri Anita, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelengaraan Peradilan Pidana,” Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan , 8.1 (2021), 81 – 112.
Pelaksanaan  penegakan  hukum  tidak  jauh  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum.  Faktor-faktor  tersebut  bersifat berdiri sendiri  yang  dapat dampak positif  atau  negatif  dalam  pelaksanaannya.  Soerjono  Soekanto  menyebutkan  faktor- faktor penegakan hukum antara lain:

## 1. Faktor hukumnya sendiri
Berdasarkan  faktor  hukum  yang  dijadikan  cara  penegakan  hukum  yang  dijalankan dengan  kepastian  hukum,  terhadap  pembuatan  dan  penyebaran scam  page telah diatur secara tegas terkait penegakan hukumnya serta pengaturan hukumnya telah diatur  dan  dijelaskan  secara  rinci  termasuk  sanksi  atau  hukuman  pidana  yang diberikan kepada pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  selanjutnya  disingkat  UU  29/2016  telah  mengatur  secara rinci  mengenai illegal  acces disertai  dengan  sanksi dan  hukuman pidananya.  Pihak SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  telah  menangani  kasus  pembuatan  dan penyebaran scam page menggunakan Pasal 35 jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan hukum yang terkait dengan illegal acces digunakan  untuk  menunjang  pelaksanakan  suatu  peraturan  hukum  yang berlaku  di  masyarakat  serta  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  membatasi perilaku masyarakat agar tetap tertib dan aman.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun melaksanakan hukum
Faktor penegak hukum merupakan faktor penting dalam melaksanakan hukum yang dapat  disebut  aparat  penegak  hukum.  Penegak  hukum  diminta  untuk  melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, apabila tidak dilaksanakan berdampak  buruk  terhadap  pelaksanaanya.  Kewenangan  aparat  penegak  hukum dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Wewenang  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  yang dilakukan  aparat  penegak  hukum  telah  selaras  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadp pelaku pembuatan dan penyebaran scam page ditahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur disebabkan karena pelaku dalam melakukan tindak pidana masuk ke dalam daerah kewenangan Kepolisian Jawa Timur. Tugas Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus pembuatan  dan  penyebaran scam  page didasarkan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Penanganan  kasus  tindak pidana  pembuatan  dan  penyebaran scam  page diungkap  melalui  Laporan  Polisi Model  A  dengan  cara  tertangkap  tangan  oleh  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim dengan modus operandi pembuatan dan penyebaran scam page / website palsu yang mengatasnamakan website pemerintah Amerika  Serikat.  Proses  penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat penulis gambarkan sebagai berikut.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Faktor  sarana  dan  fasilitas  mempunyai  peran  vital  dalam  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  kepada  pelaku  pembuatan  dan penyebaran scam page menggunakan sarana dan fasilitas berupa pengaturan suatu organisasi yang tegas dan baik sehingga dalam melakukan pengungkapan kasus dapat dilakukan  secara  teratur  dan  terarah,  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan berketerampilan yaitu aparat penegak hukum yang berupa kepolisian , perlengkapan seperti  komputer,  laptop,  kertas,  serta  jaringan  yang  baik  sebagai  penunjang pengungkapan kasus pembuatan dan penyebaran scam page , dan kendaraan yang mumpuni  untuk  melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  penangkapan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran scam  page. Faktor penghambat yang sedikit mengganggu dalam penaganan kasus pembuatan dan penyebaran scam page adalah  mencari  pelaku  karena  pelaku  menggunakan  nama  anonim  atau  samaran yang  membuat  kepolisian  membutuhkan  waktu  lebih  lama  untuk  mencari keberadaan pelaku tindak pidana.
Penyelidikan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran scampage
Melakukan Penyidikan Cukup Bukti, kemudian dilakukan penangkapan Melakukan penahanan Penyidik melengkapi berkas perkara Tahap 1 (penyidik menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan)
Penyidik menunggu berkas perkara tersebut untuk dinyatakan oleh kejaksaan sudah lengkap atau belum Apabila berkas belum lengkap, maka P-19 dan harus dilengkapi Apabila berkas sudah lengkap, maka dinyatakan P-21 Setelah lengkap maka penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
Pandangan masyarakat dalam adanya suatu perkara tindak pidana merupakan suatu faktor yang dapat menunjang penegakan hukum sebab apabila kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana kepada pihak yang berwajib dapat menimbulkan  suatu  banyaknya  kasus  atau  perjara  yang  serupa  sehingga  dapat menjadikan suatu penyakit dalam kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pelaporan dari  masyarakat  atas  adanya  peristiwa  tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan yang  tidak  mendukung  suatu  upaya  dari  pemerintah  dan  penegak  hukum. Masyarakat  berpandangan  bahwa  masyarakat  akan  memilih  sesuatu  yang memudahkan dalam pekerjaan atau hal apapun, contohnya scam yaitu tindak pidana berbasis komputer. Pada dasarnya scam ini berupa link atau tautan yang dikirimkan melalui SMS atau email yang bertujuan untuk mendapatkan data pribadi masyarakat yang mengakses link atau tautan tersebut untuk mendapatkan dana bantuan sosial yang  diberikan  oleh  pemerintah  bagi  pekerja  yang  di  PHK  (Pemutusan  Hubungan Kerja). Faktor masyarakat yang mengingingkan kegiatan yang memudahkan mereka disebabkan  karena  masyarakat  kekurangan  informasi  atau  pengetahuan  mengenai penipuan  berbasis  komputer  ini  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tertipu  dengan akses yang memudahkan bagi mereka.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Faktor  kebudayaan  ini  memiliki  kaitanya  dengan  faktor  masyarakat,  akan  tetapi dalam  faktor  kebudayaan  ini  menitikberatkan  pada  sifat  para  pelaku  yang  berada dalam  salah  satu  kehidupan  bermasyarakat.  Para  pelaku  memiliki  suatu  sifat  dan karakter  yang  berbeda  dengan  masyarakat  lainnya  sehingga  antara  faktor masyarakat dan faktor budaya berbeda. Bedanya faktor kebudayaan terletak pada diri si pelaku yang akan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan suatu tindak  pidana  sehingga  dapat  terbentuknya  suatu  kebiasaan  atau  budaya  yang melanggar norma dan aturan perundang-undangan. Hubungannya faktor masyarakat dalam  faktor  kebudayaan  yang  saling  berkaitan  yaitu  para  pelaku  yang  telah membentuk suatu kebiasaan yang buruk dengan cara membuat dan menyebarkan scam  page  /website palsu  membutuhkan  peranan  masyarakat  untuk  dapat melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib  yaitu  kepolisian  sehingga  kebiasaan  dan kebudayaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dihentikan dan tidak dapat lagi dijadikan suatu kebiasaan atau budaya lagi.
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh  Polda  Jatim  terhadap  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page diatas Polda Jatim merupakan penegak hukum yang berhak dan berwenang. Berdasarkan wawancara dengan IPTU Niken selaku Penyidik SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap  penegakan  hukum  bagi  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page , kemudian  penulis  mengembangkannya  melalui  teori  penerapan  hukum  yang dikemukakan  oleh  Joseph  Goldenstein.  Mempertimbangkan  dampak  dari  berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
dilakukan  dalam  rangka  menilai  efektifitas  dari  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  untuk  menegakkan  hukum.  Menurut  penjelasan  Joseph Goldensein: 12

## 1. Total Enforcement
Penegakan  hukum  dengan  konsep total  enforcement ini  tidak  mungkin dilaksanakan secara penuh karena penegak hukum dibatasi secara tertulis dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  terkait  dengan  aturan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  dan  pemeriksaan pendahuluan. Ruang lingkup inilah yang disebut area of no enforcement. Konsep total  enforcement ini  tidak  dapat  diterapkan  dalam  kasus  pembuatan  dan penyebaran scam  page disebabkan  batasan-batasan  yang  sudah  diatur  sacara tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  terkait  dengan  penyelidikan,  penyidikan,  penangkapan, penggeledahan,  penahanan  dan  penyitaan.  Berdasarkan  pembatas  tersebut, penagakan  hukum  yang  dilakukan  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  Tidak harmonis  dengan  konsep  penegakan  hukum total  enforcement ini. Total enforcement menuntut apa yang ada dalam hukum atau semua nilai yang berada dibelakang  hukum  untuk  ditegakkan  tanpa  terkecuali,  akibatnya  penegakan hukum yang dilakukan SubDit V DItreskrimsus Polda Jatim tidak berjalan.
2. Full Enforcement Full  Enforcement dalam  penegakan  hukum  bagi  pelaku  pembuatan  dan penyebaran scam  page sulit  untuk  diterapkan  disebabkan  penegakan  hukum secara penuh ini merupakan suatu penegakan hukum secara penuh yang telah ada batasan sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang kurang maksimal, atas hal tersebut dalam kasus pembuatan dan penyebaran scam page pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim menggunakan banyak batasan-batasan terhadap Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  bersifat  teknis  yang  berguna  untuk melindungi suatu kepentingannya dari sasaran hukumnya yaitu orang yang telah melakukan pembuatan dan penyebaran scam page sehingga full enforcement sulit untuk diterapkan.  Perbedaan  antara total  enforcement dan full  enforcement ini terletak pada suatu aturan yang bersifat formil. Pada total enforcement ialah suatu penegakam  hukum  yang  didasarkan  pada  hukum  materiil  dan  hukum  formil sedangkan  pada full  enforcement didasarkan  pada  hukum  formil  dimana  hanya mengatur  secara  teknis  mengenai  penegakan  hukum  yang  telah  terdapat  pada aturan  perundang-undangan.  Ketidakmungkinan Full  Enforcement diterapkan karena secara substansial hukum tidak dapat menjangkau hingga tujuan hukum sendiri  seperti  keadilan,  ketentraman,  ketertiban  dan  keteraturan  sebab  selalu dipengaruhi  dan  diinterverensi  oleh  pihak  lain  baik  berada  pada  luar  lembaga maupun dalam lembaga penegakan hukum.
3. Actual Enforcement Pada Actual  Enforcement mulai  dilakukan  apabila  telah  terdapat  cukup  bukti seperti  halnya  perbuatan  harus  sudah  dijalankan,  orang  yang  berbuat  atau
12 Marthsian Yeksi Anakotta, Erwin B Ubrwarin, and Roni G Raja Gukguk, “Analisis Penangkapan Terduga Teroris  Oleh  Detasemen  Khusus  88  Anti-Teror  Dari  Perspektif  Penegakan  Hukum- Joseph  Goldstein,” Journal of Judicial Review , 23.1 (2021), 1 – 16.
tersangka serta alat bukti dan saksi yang memadai dan tentunya telah melanggar pasal  yang  telah  berlaku.  Bukan  dijadikan  sebagai  harapan  yang  realitis dikarenakan  adanya  suatu  keterbatasan  berbagai  bentuk  seperti  halnya keterbatasan  waktu,  personil,  alat  investigasi,  dana  dan  lainnya  yang  akan membutuhkan  suatu  tindakan  dekresi  yang  tidak  diatur  dalam  hukum  pidana substantif  serta  timbul  dari  kurangnya  peran  serta  masyarakat. Actual Enforcement merupakan  suatu  teori  penegakan  hukum  yang  sejalan  dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menangani perkara pembuatan dan penyebaran scam page sebab dalam melakukan  penegakan  hukumnya  terdapat  suatu  batasan  baik  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, waktu,  tenaga  manusia,  sarana  dan  fasilitas  sehingga  dapat  dilakukanya  suatu kebijakan  dalam  melakukan  penegakan  hukum  pada  kasus  pembuatan  dan penyebaran scam    page. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pihak  SubDit  V Ditreskrimsus  Unit  I  Siber  Polda  Jatim  menggunakan  suatu  kewenangan  yang dimilikinya  guna  memutuskan  sesuatu  yang  dinamakan  tindakan  diskresi. Menurut  Joseph  Goldenstein,  teori  penegakan  hukum  yang  paling  persuasif adalah yang menggambarkan tindakan yang dilakukan SubDit V Ditreskrimsus Unit Siber  Polda  Jatim  terhadap  mereka  yang  bertanggung  jawab  membuat  dan menyebarkan scam page s. Ini adalah teori Penegakan Aktual.
Penegakan hukum pada dasarnya berhakikat guna menciptakan nilai maupun Kaidah yang berhubungan dengan memuat suatu keadilan dan kebenaran. Tidaklah hanya sebatas  tugas  dari  aparat  penegak  hukum,  penegakan  hukum  merupakan  suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat berdasarkan aturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah.  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  yang  melakukan  penegakan  hukum terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran scam page ini harus dijalankan dengan sunguh-sungguh.  Lawrence  M.  Freidmann  mengatakan  bahwa  efektifitas  dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada 3 (tiga) unsur system hukum, antara lain: 13
1. Substansi Hukum ( Legal Substance )
Pada kasus pembuatan dan penyebaran scam page ini telah terdapat aturan yang jelas  dan  tegas  pengaturannya  dan  telah  terdapat  ancaman  sanksi  pidana. Substansi  hukum  pidana  dalam  bidang  pidana  matriil  pada  kasus  ini  berpacuan pada UU 29/2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan pembuatan dan penyebaran scam page terdapat pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (2) UU 29/2016 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 35  Jo  Pasal  51  ayat  (2)  UU  29/2016  menjelaskan  bahwa  suatu  perbuatan  yang dengan  sengaja  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan  informasi  elektronik  yang  bertujuan  agar  data  dan  atau  dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik, Pasal 55 merupakan sanksi dari  Pasal  35.  Pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Pidana  merumuskan
13 Yuliana Yuliana, “Dampak Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Kondisi Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia,” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) , 1.1 (2017), 39 – 54.

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
dipidana sebagai pelaku tindak pidana untuk mereka yang melakukan, menghasut, atau bersekongkol melakukan tindak pidana; kepada mereka yang merencanakan untuk melakukan, menghasut, atau bersekongkol melakukan tindak pidana; dan kepada  mereka  yang  memberikan  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan  tujuan memaksa  orang  lain  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  terhormat  atau melanggar  hukum dengan  menggunakan  ancaman, paksaan-paksaan,  penipuan, atau pengelabuhan.
2. Pranata Hukum ( Legal Structure )
Pola  yang  menggambarkan  bagaimana  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan persyaratan  hukumnya  disebut  sebagai  struktur  hukum.  Dengan  menggunakan struktur ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum  biasanya  ditegakkan.  Kepolisian,  kejaksaan  dan  badan  pelaksana  pidana merupakan  struktur  hukum  di  Indonesia,  hal  tersebut  berdasarkan  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Buku  ini  mengatur  berbagai  topik, termasuk operasi kepolisian, pelaksanaan prosedur hukum, dan pengelolaan ritual pidana.  Mengingat  informasi  yang  disajikan  di  atas,  masuk  akal  untuk  percaya bahwa aspek-aspek yang menguntungkan dari sistem hukum Indonesia dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Penanganan kasus pembuatan dan  penyebarluasan  penipuan  ini  melalui  lembaga  hukum  atau  struktur  hukum yaitu di bidang kepolisian dilakukan oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim yang merupakan  bagian  dari  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur.  SubDit  V  Ditreskrimsus Polda Jatim memiliki wewenang dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran scam page yang berpedoman pada UU 2/2002 dan Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kewenagan SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam hal penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran scam page ini  pada  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penggeledahan,  penangkapan,  serta penahanan.
3. Budaya Hukum ( Legal Culture )
Budaya  hukum  tidak  hanya  alat  untuk  memanfaatkan  untuk  mencapai  tujuan tertentu, namun merupakan sebuah kebiasaan, objek pertukaran nilai-nilai yang tidak netral, dan berpengaruh pada sosial budaya. Selain legal structure dan legal substance , legal  culture atau  budaya hukum ini  juga  menjadi  tolak ukur  apakah penegakan  hukum  itu  efektif  atau  tidak.  Hukum  terbentuk  dari  nilai-nilai  yang hidup  dan  sudah  diyakini  baik  oleh  masyarakat.  Perbuatan  pembuatan  dan penyebaran scam page yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu sebab dan  akibat,  sebabnya  adalah  pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  yang mengakibatkan terdampaknya suatu mata pencahariaan masyarakat dan banyak masyarakat  yang  harus  dirumahkan  atau  Pemutusan  Hubungan  Kontrak  (PHK) oleh  perusahaan  tempat  masyarakat  bekerja  sehingga  atas  penyebab  tersebut memberi  celah  para  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page untuk
membuat website palsu  yang  digunakan  untuk  mengambil  uang  yang  diberikan pemerintah bagi pekerja yang dirumahkan. 14
Berdasarkan  teori  menurut  Lawrence  M.  Freidman  ketiga unsur  dalam  sistem  hukum diatas  sangatlah  mempengaruhi  suatu  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  dan seluruh kompenen diatas selalu saling keterkaitan untuk bersinergi dalam mewujudkan suatu  penegakan  hukum  yang  adil,  bermanfaat  dan  pasti.  Dilihat  dari  latar  belakang hukumnya, ketentuan undang-undang tentang penegakan hukum sudah diatur secara tegas  dan  rinci  mengenai  penegakan  hukum  yang  berjalan  dengan  baik  dan  juga mengatur  secara  rinci  sanksi  atau  ancaman  hukuman  jika  masyarakat  melanggarnya. Pada kasus pembuatan dan penyebaran scam page ini menggunakan substansi hukum pada Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (2) UU 29/2016 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  pranata  hukum  atau  struktur  hukumnya maka dalam penegakan hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian sehingga atas kasus yang terjadi di Jawa Timur yaitu kasus pembuatan dan penyebaran scam  page dilakukan  oleh  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  yang  telah ditangani dengan dilakukan cara yang semaksimal mungkin dan berdasarkan substansi hukum. Ditinjau dari budaya hukumnya pada kasus pembuatan dan penyebaran scam page ini  masyarakat  kurang  akan  mengetahui  terkait  informasi  tindak  pidana  siber sehingga masyarakat acuh dan tidak peduli terhadap tindak pidana siber di Indonesia.
Upaya  Dan  Kendala  Yang  Diperoleh  Oleh  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page
Penelitian yang dilakukan oleh penulis di SubDit V Ditreskrimsud Unit Siber Polda Jatim mendapatkan  berbagai  macam  informasi  terkait  dengan  kendala  yang  dihadapi  oleh Polda Jatim terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembuatan dan penyebaran scam page. Dari hasil wawancara bersama IPTU Niken Charisma Lahardi S.E., selaku Penyidik Unit  Siber  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  atas  kendala  dalam  penegakan  hukum terkait  dengan  pembuatan  dan  penyebaran scam  page yang  dapat  berasal  dari  luar maupun  dari  dalam.  Banyaknya  macam  kendala  ini  tentunya  akan  mempengaruhi proses  dalam  suatu  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam page , banyaknya macam kendala yang dihadapi SubDit V Ditreskrimsus Unit Siber Polda Jatim dapat penulis uraikan sebagai berikut: 15
1. Pelaku menggunakan Virtual Private Network (VPN)
Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah cara aman yang dapat digunakan ketika mengakses internet dengan menggunakan internet lainnya sebagai sarana transmisi
14 Hasil  dari  wawancara  IPTU  Niken  Charisma  Lahardi,  S.E.  Selaku  Penyidik  Di  Sub  Direktorat  V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.
15 Hasil  dari  wawancara  IPTU  Niken  Charisma  Lahardi,  S.E.  Selaku  Penyidik  Di  Sub  Direktorat  V Ditreskrimsus Unit Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa 2 November 2021.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
paket data secara pribadi . VPN dapat digunakan untuk mengakses sesuatu yang tidak dapat  diakses  di  sebuah  negara  akibat  diblokir  atau  lain  sebagainya.  Pelaku menggunakan Virtual Private Network (VPN ) untuk melancarkan aksinya mengambil data  pribadi  korban  untuk  mencairkan  dana  bantuan  pandemi  bagi  pekerja  yang dirumahkan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  di  negara  bagian  Amerika  Serikat, sehingga SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim kesulitan melacak keberadaan pelaku.
2. Pelaku menggunakan akun atau identitas fake/palsu
Pelaku  menggunakan  akun  atau  identitas  fake  atau  palsu  di  media  sosial  dalam melancarkan aksi pembuatan dan penyebaran scam  page. Kepolisian Daerah Jawa Timur  menemukan  postingan  yang  dilakukan  oleh  akun facebook dengan  nama anonim Ozy  Localhost  yang ingin  membeli  akun Twillio yang bisa digunakan  untuk mengirim  SMS Spam / phising serta  pihak facebook sangat  menjaga  privasi penggunanya.  Hal  tersebut  membuat  SubDit  V  Ditreskrimsus  kesusahan  dalam mencari  tahu  pelaku  sebenarnya  dalam  kasus  pembuatan  dan  penyebaran scam page.
3. Alamat yang tidak jelas
Penangkapan  yang  dilakukan  SubDit  V  Ditreskrimsus  terdapat  sedikit  kendala, disebabkan  pelaku  dalam  melakukan  pembuatan  dan  penyebaran scam  page menggunakan identitas palsu dalam melancarkan aksinya. Akibatnya pihak SubDit V Ditreskrimsus kesulitan mencari keberadaan pelaku karena pelaku tidak melancarkan aksinya di keberadaan masing-masing, melainkan di tempat yang sulit dilacak oleh SubDit  V  Ditreskrimsus.  Kurangnya  informan  juga  menjadi  penghambat  dalam mencari keberadaan para pelaku pembuatan dan penyebaran scam  page.
4. Kurangnya pemahaman tentang hukum
Rendahnya  edukasi  dan  kesadaran  hukum  yang  memalsukan website masih  cukup rendah  sebab  hal  tersebut  didasarkan  pada  para  pelaku  yang  tidak  memahami dampak  dari  pembuatan scam  page ,  para  pelaku  hanya  memahami  bahwa  suatu perbutan  pemalsuan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  akan  tetapi  tidak memahami mengenai dampaknya yang dapat membuat para pelaku mendapatkan sanksi pidana, sehingga para pelaku meremehkan hal tersebut karena pada dasarnya hanya  merupakan  suatu  pemalsuan  tidak  seperti  tindak  pidana  lainnya  misalnya pembunuhan  ataupun  pencurian.  Edukasi  dan  kesadaran  maupun  pemahaman tentang  hukum  ini  sangat  rendah  dikarenakan  para  pelaku  berlatarbelakang pendidikan  yang  cukup  rendah  serta  semakin  canggihnya  teknologi  informasi sehingga  dapat  dengan  mudahnya  melakukan  pembuatan  dan  penyebaran scam page. Rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat dibuktikan dengan perbuatan yang  membuat  dan  menyebarkan scam  page yang  dilakukan  secara  mudah  tanpa melihat sanksinya.
Kendala yang dihadapi oleh SubDit V Unit I Ditreskrimsus Polda Jatim adalah kendala yang menghambat penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Adanya faktor-faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  menimbulkan  banyak  kendala,  seperti  yang disebutkan  di  atas.  Adanya  suatu  kendata  yang dihadapi  oleh  SubDit  V  Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran scam page yang telah penulis
jabarkan diatas membuat pihak Polda Jatim melakukan upaya-upaya untuk adanya atau terwujudunya suatu efektifitas penegakan hukumnya. Upaya-upaya dalam menegakan hukum  kini  bertujuan  untuk  meminimalisir  dan  menghilangkan  kendala  yang  telah dialami.  Tujuan  dari  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page diukur  berdasarkan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  dengan  berjalan efektif dan telah terencanakan, sehingga dalam melakukan upaya-upaya penulis telah mendapatkan  informasi  tentang  upaya  yang  dilakukan  oleh  SubDit  V  Ditreskrimsus Polda Jawa Timur terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran scam  page. Dari hasil wawancara antara penulis dengan IPTU. Niken, S.E. selaku Penyidik Unit Siber SubDit V Ditreskrimsus  Polda  Jatim  mendapatkan  berbagai  macam  hal  yang  telah  dilakukan SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  untuk  mengatasi  kendala  terhadap  pelaku pembuatan dan penyebaran scam page demi mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang efektif. Pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim telah melalukan berbagai macam upaya untuk mengatasi kendala diatas tersebut, pentingnya guna mengatasi kendala ini adalah  untuk  memaksimalkan  penegakan  hukum.  adapun  macam  upaya  untuk mengatasi kendala diatas adalah sebagai berikut:
1.  Upaya untuk mengatasi penggunaan Virtual Private Network (VPN)
Mengatasi dalam mengungkap pelaku pembuatan dan penyebaran scam page yang menggunakan  Virtual  Private  Network  (VPN)  dilakukan  oleh  pihak  SubDit  V Ditreskrimsus  Polda  Jatim  dengan  meretas  Internet  Protocol  (IP)  yang  ada  di perangkat  seluler  para  pelaku  untuk  mengetahui  lokasi  serta  tempat  para  pelaku menggunakan Virtual Private Network (VPN), sehingga pihak SubDit V Ditreskrimsus dapat  melakukanpenyelidikan  dan  penyidikan  serta  penangkapan  para  pelaku dengan  semaksimal  mungkin.  Dilakukannya  penahanan  terhadap  para  pelaku menghambat terjadinya penambahan korban atas scam page ini.
2.  Upaya pengawasan atau pemantauan terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran scam page yang menggunakan akun/identitas palsu
Pengawasan atau pemantauan terhadap website yang dipalsukan pelaku merupakan suatu  bagian  dari  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  SubDit  V Ditreskrimsus Polda Jatim. Tujuan dilakukan pengawasan atau pemantauan adalah untuk  mengungkap  dan  mengetahui  perilaku  dalam  suatu  kasus  atau  perkara sehingga dapat membuktikan telah adanya suatu perbuatan melanggar hukum yaitu scam    page. Dilakukannya  upaya  pengawasan  atau  pemantauan  ini  juga  untuk mencari  kebenaran  identitas  para  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page serta  mencari  barang  bukti  yang  cukup  untuk  memudahkan  pihak  SubDit  V Ditreskrimsus Polda Jatim dalam menegakan hukum.
3.  Upaya mengatasi rendahnya edukasi dan kesadaran hukum dalam masyarakat
Pihak  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  melakukan Press  Release terkait  dengan tindak pidana pembuatan dan penyebaran scam page , Press release yang dilakukan oleh  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  dimaksudkan  untuk  menginformasikan kepada  masyarakat  luas  melalui  jurnalisme  yang  berfokus  pada  pembuatan  dan penyebaran scam  page. Karena semua kejahatan berkaitan dengan Covid-19 harus

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 83-98
mendapatkan  perhatian  khusus  sehingga press  release ini  menghimbau  kepada masyarakat untuk tidak meniru peristiwa hukum pidana pembuatan dan penyebaran scam    page. Melalui press  release ini  informasi  tersebut  dapat  tersebarkan  ke masyarakat  melalui  media-media  dan  memiliki  tujuan  guna  mengklarifikasi  suatu permasalahan yaitu pembuatan dan penyebaran scam page sehingga diketahui oleh publik  untuk  dipatuhinya  suatu  aturan  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat. Pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim bersamaan dengan seluruh bagian  dalam  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  telah  memberikan  edukasi  terkait bahaya  akan  virus  Covid-19  namun  tidak  dengan  bahaya  akan scam    page. Berdasarkan  hal  tersebut  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  rendahnya edukasi dan kesadaran hukum pada masyarakat telah dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus  Polda  Jatim  melalui  press  release  yang  setelah  itu  ditunjukan  oleh media kepada masyarakat melalui sosial media maupun televisi. Press Release yang telah dilakukan oleh pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim dilakukan pada 18 April 2021 yang bertempat di auditorium SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim.

## SIMPULAN
Pihak Unit I SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penegakan hukum bagi pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page di  provinsi  Jawa  Timur.  Penulis mendapatkan data yakni data terkait dengan pelaku pembuatan dan penyebaran scam page pada  masa  pandemi  Covid-19.  Terdapat  1  (satu)  kasus  terkait  pembuatan  dan penyebaran scam page dengan jumlah tersangka sebanyak 2 (dua) orang. Dihubungakan dengan  teori  yang  dikemukan  oleh  Joseph  Goldstein  dengan  cara  penegakan  hukum bagi  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page yang  dilakukan  oleh  SubDit  V Ditreskrimsus  Polda  Jatim  maka  menggunakan  teori Actual  Enforcement sebab  teori tersebut  adalah  suatu penegakan hukum  yang  sesungguhnya.  Jika  penegakan hukum bagi  pelaku  pembuatan  dan  penyebaran scam  page dikembangkan  menurut  teori Lawrence  Freidmann  maka  yang  sangat  mempengaruhi  adalah  budaya  hukum  sebab budaya  yang  berkembang  dimasyarakat  terkait  dengan  pembuatan  dan  penyebaran scam  page cukup  banyak  hal  tersebut  dikarenakan  minimnya  tingkat  kepatutan  dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat.
Upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  dalam mengatasi  suatu  kendala  yang  telah  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  bagi  pelaku pembuatan  dan  penyebaran scam  page akan  berjalan  dengan  efektif  apabila memaksimalkan kinerja anggota SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim serta apabila terjadi kesulitan dalam mengungkap para pelaku pembuatan dan penyebaran scam page maka dapat  melakukan  pelacakan  terhadap  sosial  media  pelaku  sehingga  dapat  diungkap melalui  cara  tertangkap  tangan.  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda  Jatim  melakukan pelacakan  dan  peretasan  terhadap internet  Protocol (IP)  milik  pelaku  untuk  mencari tahu lokasi tempat para pelaku melakukan tindak pidana tersebut, lalu pihak SubDit V Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan press release terkait dengan himbauan atas tindak pidana  pembuatan  dan  penyebaran scam  page ,  serta  SubDit  V  Ditreskrimsus  Polda Jatim  melakukan  penegakan  hukum  sesuai  dengan  SOP  dan  kewenangannya  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia untuk memberantas budaya hukum yang tidak sesuai aturan yang
hidup  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  melakukan  penyidikan  dengan  model tertangkap  tangan  untuk  mengatasi  terstuktur  dan  terencananya  para  pelaku  dalam melakukan pembuatan dan penyebaran scam  page.

## REFERENSI
Anakotta,  Marthsian  Yeksi,  Erwin  B  Ubrwarin,  and  Roni  G  Raja  Gukguk,  “Analisis Penangkapan  Terduga  Teroris  Oleh  Detasemen  Khusus  88  Anti-Teror  Dari Perspektif  Penegakan  Hukum- Joseph  Goldstein,” Journal  of  Judicial  Review ,  23.1 (2021), 1 – 16
Ariyanti, Vivi, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Yuridis , 6.2 (2019), 33 – 54
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hu kum  Kontemporer,” Gema  Keadilan ,  7.1 (2020), 20 – 33
Gani,  Alcianno,  “Cybercrime  (Kejahatan  Berbasis  Komputer),” JSI  (Jurnal  Sistem Informasi) Universitas Suryadarma , 5.1 (2020), 16 – 29
Haryati,  Setya,  and  Fitri  Anita,  “Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam  Penyelengaraan Peradilan Pidana,” Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan , 8.1 (2021), 81 – 112
Julianti,  Lis,  and  Anak  Agung  Putu  Wiwik  Sugiantari,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak Perbankan Dalam Pencu rian Data Pribadi Nasabah Dengan Tekhnik ‘Phising’ Pada Transaksi Perbankan,” in Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 , 2021, I , 96 – 105
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepast ian Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum,” Jurnal  Crepido ,  1.1 (2019), 13 – 22
Ketaren, Eliasta, “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law,” Jurnal Times , 5.2 (2016), 35 – 42
Seran, Sirilius, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
Sutrisno,  Sutrisno, Fenty  Puluhulawa,  and  Lusiana  Margareth  Tijow,  “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi,” Gorontalo Law Review , 3.2 (2020), 168 – 87
Yuliana,  Yulia na,  “Dampak  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Terhadap  Kondisi  Kejiwaan Terpidana Mati Di Indonesia,” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) , 1.1 (2017), 39 – 54