## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 15 (2) (2023): 212 - 228 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia

## Demokratisasi Negara Sudan Pasca Berakhirnya Pemerintahan Islam
Faradylla Ayu Laqzmitha 1* & Gonda Yumitro 2
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
Submitted : 9 March 2023 Revision : 6 July 2023 Accepted : 23 July 2023

## Abstract
This article discusses the political conditions, and the process of democratization in Sudan after the end of Islamic rule. As a predominantly  Muslim  country,  Sudan  has  long  had  an  Islamic  government  and  sharia-based  laws.  However,  after President  Omar  Bashir  stepped  down,  in  2020  the  Sudanese  transitional  government  decided  to  end  the  system  of government  under  Islamic  law  and  promised  freedom  or  democracy  for  the  people  of  Sudan.  This  is  then  interesting  to discuss and this article aims to find out the condition of Sudan after the end of Islamic rule, and to analyze whether the process of democratization by the transitional government of Sudan was successful. The author uses a descriptive method, with a democracy and democratization approach. Data is collected through Google Scholar, the Freedom House Website, and several other sources. then the data is analyzed by comparing the index of freedom in the State of Sudan in 2022 with 2019 after the revolution or the end of the authoritarian government of President Omar Bashir. The author finds that the process of democratization in Sudan after the end of the Islamic government or Bashir's authoritarian government has not been successful. Sudan has indeed experienced several democratization processes, but democracy in Sudan has not yet been consolidated. This is due to a number of reasons, such as the coup d'etat and the domination of the Sudanese military, the transitional government that is not transparent, people's rights that have not been fulfilled, and there is still a very severe economic crisis.
Keywords : Coup d’etat , Democracy, Islamic Government, Sudan, Sudan Crisis

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  kondisi  politik,  dan  proses  demokratisasi  di  Sudan  setelah  berakhirnya pemerintahan  Islam.  Sebagai  negara  dengan  penduduk  mayoritas  muslim,  Sudan  telah  lama  menerapkan pemerintahan  Islam  dan  hukum  yang  didasarkan  kepada  syariah.  Namun,  setelah  Presiden  Omar  Bashir lengser,  pada  tahun  2020  pemerintah  transisi  Sudan  memutuskan  untuk  mengakhiri  sistem  pemerintahan  di bawah hukum Islam dan menjanjikan kebebasan atau demokrasi untuk masyarakat Sudan. Hal ini kemudian menarik  untuk  dibahas  dan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  Sudan  pasca  berakhirnya pemerintahan Islam, serta menganalisis apakah proses demokratisasi oleh pemerintah transisi Sudan berhasil. Penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan demokrasi dan demokratisasi. Data dikumpulkan melalui Google  Scholar , Website  Freedom  House ,  dan  beberapa  sumber  lain.    kemudian  data  di  analisis  dengan membandingkan  index  kebebasan  di  Negara  Sudan  pada  tahun  2022  dengan  tahun  2019  setelah  terjadinya revolusi  atau  berakhirnya  pemerintahan  otoriter  presiden  Omar  Bashir.  Penulis  menemukan  bahwa  proses demokratisasi  di  Sudan  pasca  berakhirnya  pemerintahan  Islam  atau  Pemerintahan  otoriter  Bashir  belum berhasil. Sudan memang sudah mengalami beberapa proses demokratisasi, namun demokrasi di Sudan belum dapat terkonsolidasi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, seperti terdapat kudeta kembali dan dominasi dari pihak militer Sudan, pemerintah transisi yang tidak transparan, hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi, dan masih terdapat krisis ekonomi yang sangat parah.
Kata Kunci: Demokrasi, Krisis Sudan, Kudeta, Pemerintahan Islam, Sudan
How  to  Cite: Laqzmitha,  F, A.  &  Yumitro, G. ( 2023). ( 2023).  Demokratisasi  Negara  Sudan  Pasca  Berakhirnya Pemerintahan Islam Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol 15 (2): 212 – 228.
*Corresponding author: Faradylla Ayu Laqzmitha E-mail: faradyllaal2@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sudan  merupakan  salah  satu negara  dengan  mayoritas  penduduk beragama  Islam  di  Afrika,  yang memiliki kekayaan alam sangat besar. Sebelum  terpecah  dan  mengalami krisis  ekonomi  Sudan  merupakan negara yang luas, dan sangat strategis secara  geopolitik.  Kebijakan  Sudan terutama setelah Omar
Bashir memimpin  yang  didukung  oleh kelompok  Islamis  membuat  Sudan berkonflik  dengan  Amerika.  Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika membuat  sudan  kesulitan  dalam  hal ekonomi dan berakhir dengan gejolak politik. Konflik  antara wilayah Sudan Utara  dan  Sudan  Selatan  juga  dapat dibilang menjadi salah satu faktor dari krisis  politik  di  negara  ini.  Sudan Selatan memiliki penduduk mayoritas beragama  Kristen,  sedangkan  Sudan Utara  di  dominasi  oleh  penduduk muslim  (Machmudi,  2021).  Konflik antara  dua  wilayah  bermula  karena adanya perasaan tidak adil oleh pihak selatan  dikarenakan,  sumber  daya alam  banyak  dikembangkan  di wilayah  Sudan  Utara.  Perselisihan
antara  Kelompok  Sosialis  dan  Islamis inilah  yang  mengakibatkan  awal ketidakstabilan  politik  di  Sudan (Machmudi, 2021).
Berbagai  permasalahan  sosial dan  ekonomi  selama  bertahun-tahun yang  terjadi  di  Sudan  akhirnya memicu demonstrasi masyarakat pada  tanggal  19  Desember  2018, puncaknya  adalah  ketika  Sudan mengalami  kenaikan  harga  makanan, berakhirnya  subsidi  untuk  gandum dan bahan bakar. Protes ini merupakan bentuk kemarahan selama bertahun-tahun  atas  korupsi  dan penindasan  yang  terjadi.  Puluhan orang  telah  tewas  dalam  kekerasan terkait protes tersebut, sejak dimulainya demonstrasi pro- demokrasi (Wahiduddin, 2020). Upaya pemerintah untuk menekan  protes  hanya  meningkatkan kemarahan  yang  membawa  lebih banyak  orang  ke  jalan.  Pada pertengahan Januari 2019, pemberontakan  berubah  menjadi revolusi nasional melawan
pemerintahan  Presiden  Omar  Bashir.
Kemudian  pada  22  Februari  2019, Presiden  Bashir  menyatakan  keadaan
darurat  dan  bahkan  menggunakan hukum  Islam  untuk  mencoba  dan meredam dorongan revolusioner dengan  bersikeras  bahwa  perempuan yang memprotes
menunjukkan perilaku  tidak  Islami  dan  jika ketahuan  akan  diberikan  dihukum cambuk (Arab, 2019).
Selain  itu,  pihak  militer  juga mulai mengalihkan dukungan mereka dari  Bashir  kepada  para  pengunjuk rasa.  Tanpa  dukungan  militer  ini, posisi  Bashir  menjadi  tidak  dapat dipertahankan  dan  dia  terpaksa mundur  pada  11  April  2019. Masyarakat Sudan mampu mengubah resolusi  2019  ini  menjadi  sebuah
transisi demokrasi. Hal ini dikarenakan  beberapa  faktor  yaitu gerakan protes yang sangat terorganisir  dan  terpadu,  rezim  yang terbagi antara militer dan paramiliter, dan  front  internasional  bersatu  yang mendorong militer untuk bernegosiasi (Grewal, 2021).
Menyusul
jatuhnya pemerintahan  Bashir  ini,  sekelompok perwira  militer  membentuk  Dewan Militer  Transisi  (TMC)  di  bawah kepemimpinan  Ahmed  Awad  Ibn Auf,  yang  digantikan  oleh  Abdel
Fattah  al-Burhan  sehari  setelah kudeta. Setelah Presiden Omar Bashir lengser, ternyata pemerintahan transisi  militer  atau  TMC,  tidak  ingin sepenuhnya  menyerahkan  kekuasaan ke  pemerintah  sipil.  Langkah  ini menimbulkan  perlawanan  keras  dari rakyat  Sudan  yang  dipimpin  oleh Force  of  Freedom  and  Change (FFC), untuk  pembagian  kekuasaan.  TMC merespons  dengan  keras,  protes  dari beberapa  kalangan  masyarakat  ini, setidaknya  101  orang  tewas  dan  326 terluka  dalam  tindakan  keras  oleh pasukan keamanan Sudan di
Khartoum pada tanggal 3 Juni (Yuhas, 2019).
Hal  ini  menimbulkan  banyak kecaman  dari  pihak  internasional, seperti Uni Afrika yang bersikap tegas dengan  menyatakan  akan  mencabut keanggotaan  Sudan,  apabila  pihak militer Sudan tidak mau menyerahkan  kekuasaannya  kepada pemerintahan  transisi  yang  dipegang oleh  pihak  sipil.  Setelah  itu,  pada tanggal 17 Agustus 2019 dilakukanlah mediasi yang menghasilkan kesepakatan  adanya  pemerintahan transisi  gabungan  dari  militer  dan sipil,  dan  pada  tanggal  21  Agustus
2019  dilantik  Jenderal  Abdel  Fattah
Abdelrahman Burhan,
sebagai presiden  dari  pemerintah  transisi gabungan tersebut (Machmudi, 2021). Setelah  perjanjian  pembagian kekuasaan langkah-langkah demokratisasi mulai diupayakan seperti  persiapan  menuju  pemilihan umum.  Kabinet  baru  juga  mulai dibentuk  dan  beroperasi  pada  8 September  2019,  dengan  Abdalla Hamdok sebagai perdana menteri.
Pada  tahun  2020  pemerintah transisi  Sudan  telah  memutuskan
untuk mengakhiri
sistem pemerintahan di bawah hukum Islam.
Pemerintah  juga  menyatakan  bahwa Sudan tidak akan menetapkan agama resmi, sehingga tidak akan ada warga yang mengalami diskriminasi berdasarkan agama.
Pemerintah mengatakan  negara  Sudan  akan mengarah  untuk  menjadi  sebuah negara  demokratis  dimana  hak-hak warga  negara  akan  diutamakan,  dan konstitusi negara Sudan akan didasarkan kepada prinsip pemisahan agama dan negara. Pemerintah Sudan juga menghilangkan beberapa hukum Islam  yang  kontroversial,  seperti
berkaitan dengan alkohol, dan pakaian  wanita,  kebebasan  untuk memilih agama, dan lain-lain.
Perdana  Menteri  Sudan,  Abdullah Hamdok, menyatakan bahwa pengesahan  undang-undang  tersebut merupakan  langkah  penting  menuju reformasi  seluruh  sistem  hukum  di Sudan  untuk  mencapai  perdamaian, keadilan  dan  kebebasan  melalui undang-undang, serta lembaga hukum  yang  memberikan  supremasi hukum (Amin, 2020). Terdapat  beberapa  reaksi  dari warga Sudan terkait kebijakan pemerintah  transisi  Sudan,  ada  yang menyambut  baik  langkah  pemerintah ini,  karena  hal  ini  dianggap  dapat menghilangkan  ketidakadilan  dan diskriminasi terhadap beberapa golongan. Seperti sebelumnya praktik hukum  tradisional  dan  ketentuan tertentu  dalam  yurisprudensi  Islam,
yang terus
mendiskriminasi perempuan  dan  kaum  minoritas. Data  dari  Afrobarometer,  yang dikumpulkan  pada  bulan  Juli  dan Agustus 2018, memberikan gambaran yang  positif  dimana  masyarakat Sudan  sangat  mendukung  demokrasi
dan supremasi hukum, sebanyak 62% lebih  menyukai  demokrasi  daripada bentuk  pemerintahan  lainnya  ( BTI Transformation  Index ,  2022).  Hal  ini kemudian  menarik  untuk  diteliti apakah pemerintah transisi ini berhasil mewujudkan sistem demokrasi dan bagaimana perkembangan  demokrasi  di  Sudan pasca berakhirnya pemerintahan Islam dan dictator.
Untuk  mempertegas  kebaruan mengenai  penelitian  ini  penulis  telah mengumpulkan  beberapa  penelitian terdahulu. Pertama
penelitian berjudul  Implementasi  Demokratisasi Sudan:  Kasus  Runtuhnya  Rezim Pemerintahan  Omar  Bashir  oleh Aucky  Adi  Kurniawan  dan  Syaprin Zahidi.  Dalam  penelitian  ini  dibahas bahwa  jatuhnya  rezim  Omar  Bashir merupakan proses demokratisasi yang terjadi di Sudan dan bagaimana masyarakat  Sudan  memiliki  peran dalam  penyelesaian  konflik  dan menjunjung nilai demokrasi di Sudan. Penelitian  ini  menemukan  bahwa implementasi  demokratisasi  di  Sudan dapat  dilihat  dengan  tingginya partisipasi  gerakan  massa  di  Sudan dalam perlawanan terhadap
pemerintahan  otoriter  Presiden  Omar Bashir.  Melalui  penelitian  ini  kita dapat  mengetahui  ketika  civil  society telah  menyadari  pentingnya  rasa keadilan,  aman,  dan  kepercayaan terhadap  pemerintah  di  sebuah negara,  maka  dengan  sendirinya demokrasi akan terwujud (Kurniawan & Zahidi, 2022).
Penelitian kedua berjudul Oligarki  dan  Tertundanya  Pemilu 2022  di  Sudan  Pasca  Lengsernya Presiden  Bashir,  oleh  M.  Hasan Izzurahman  dan  M.  Hamdan  Basyar. Pada  penelitian  ini  dibahas  mengenai tertundanya pemilu nasional di Sudan yang  awalnya  sudah  ditetapkan melalui  konstitusi  sementara.  Dalam penelitian digunakan metode kualitatif  dan  teori  oligarki.  Melalui penelitian  ini  kita  dapat  mengetahui bahwa  masa  depan  demokrasi  di Sudan  tidak  dapat  dilepaskan  dari peran  jaringan  elit  dan  oligarki  pada rezim  Bashir.  Dalam  elit  militer  juga muncul  nama-nama  yang  sangat berpengaruh dimana memiliki jaringan dan kuasa penuh atas semua sumber  daya  dan  sektor  penting  di Sudan (Izzurahman & Basyar, 2022).
Perbedaan penelitian ini dengan  penelitian  sebelumnya,  yaitu terletak pada fokus penelitian.
Penelitian sebelumnya berfokus kepada  civil  society  di  Sudan  dalam menciptakan  dan  mendukung  nilai- nilai demokrasi, dan penelitian kedua berfokus kepada maraknya oligarki di Sudan  dan  tertundanya  pemilu Sudan.  Penelitian  terbaru  ini  akan berfokus  dalam  membahas  transisi demokrasi  sudan  pasca  berakhirnya pemerintahan  Islam  dan  diktator, serta hambatan terciptanya demokrasi tersebut.  Maka  dari  itu  penulis memiliki  tujuan  untuk  mengetahui bagaimana  perkembangan  demokrasi di negara Sudan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  deskriptif  yang nantinya  akan  membantu  penulis untuk  menjelaskan  kondisi  atau fenomena  yang  ada,  seperti  proses yang  sedang  berlangsung,  akibat  atau efek yang terjadi. Menurut Mely G. Tan penelitian  yang  bersifat  deskriptif memiliki  tujuan  untuk  memberikan gambaran  tepat  terhadap  sifat-sifat individu,  keadaan,  atau  frekuensi
adanya  hubungan  antara  satu  gejala dan  gejala  lain  dalam  masyarakat (Koentjaranigrat, 1993).
Melalui metode deskriptif, peneliti  akan  memberikan  penjelasan dan  uraian  sistematis  yang  mengalir melalui  paragraf  hingga  tiba  pada konklusi  penelitian.  Dalam  metode deskriptif  ini  dapat  menggunakan sejumlah  alat  seperti,  gambar,  grafik, bagan,  dan  tabel  untuk  mempertegas situasi  atau  kondisi  tertentu  (Zaluchu, 2021),  seperti  yang  penulis  gunakan gambar perentase dari laporan freedom house.  Metode  ini  juga  membantu penulis  dalam menjelaskan  dan mendeskripsikan  mengenai  proses perkembangan atau transisi demokrasi di  negara  Sudan  pasca  berakhirnya pemerintahan Islam dan pemerintahan diktator.
Data penelitian penulis
kumpulkan  menggunakan  metode studi  pustaka.  Di  dalam  metode  ini, peneliti  mengumpulkan  teori  dan informasi  dari  dokumen  kepustakaan yang  menyangkut  topik  mengenai kondisi  politik  dan  transisi  atau perkembangan  demokrasi  di  negara Sudan. Sumber-sumber tersebut seperti
buku,  jurnal,  laporan  penelitian, ensiklopedia,  berita  kredibel  berbasis online.  Dalam  penelitian  ini  penulis juga  mengumpulkan  materi  atau  data dikumpulkan  melalui Google  Scholar , dengan  berbagai  kata  kunci,  seperti Democracy  Sudan, political Sudan, Sudan post  Bashir, dan Sudan  transition .
Dengan  batasan  waktu  jurnal  atau artikel antara tahun 2018 hingga 2022.
Kemudian penulis
juga mengumpulkan  data  melalui  website Freedom  World  terkait  indeks  dan varibel  demokrasi  atau  kebebasan  di negara  Sudan.  Freedom  World  adalah laporan  global  tahunan  tentang  hak- hak  politik  dan  kebebasan  sipil,  yang terdiri dari peringkat numerik dan teks deskriptif untuk setiap negara. (House,
2023). Variabel penilaian
yang digunakan oleh Freedom House terdiri dari  hak  politik  dan  kebebasan  sipil. Skor  yang  diusulkan  para  analis  akan dibahas  dalam  serangkaian  pertemuan tinjauan.  Data  dari  Freedom  House kemudian di analisis dengan membandingkan  indeks  kebebasan pada  tahun  2022  dengan  tahun  2018 sebelum revolusi terjadi. Data lain yang telah  diperoleh  juga  dipilah  kemudian
digunakan  untuk  mendeskripsikan permasalahan,  menjawab  rumusan masalah  yang  ada,  dan  kemudian ditarik kesimpulan.
Dalam  membahas  mengenai perkembangan demokrasi di Sudan ini penulis  juga  menggunakan  konsep demokratisasi. Demokratisasi merupakan proses panjang yang terdiri dari beberapa tahapan untuk tercapainya  sistem  demokrasi  di  suatu negara. Samuel Huntington mendefinisikan  demokratisasi,  sebagai sekelompok  transisi  dari  rezim  non- demokratis  ke  demokrasi  yang  terjadi dalam periode waktu tertentu.
(Diamond, 1997) HASIL DAN PEMBAHASAN Pada tahun 2019, Sudan
menyaksikan  berakhirnya  30  tahun rezim  Islam  otoriter  setelah  berbulan- bulan  pemberontakan  rakyat  yang menyebar ke berbagai wilayah  negara. Setelah berbulan-bulan negosiasi intensif, kesepakatan pembagian kekuasaan  dicapai  antara  militer  dan sipil  yang  membawa  pemerintahan transisi berkuasa pada September 2019.
Agenda utama pemerintah transisi  adalah  untuk  memimpin negara menuju transformasi demokrasi
melalui  pemilu  yang  akan  diadakan pada  akhir  masa  transisi.  Setelah lengsernya  pemerintahan  Omar  Bashir tentunya  menjadi  kesempatan  bagi negara  Sudan  untuk  melakukan perubahan  serta  menghadirkan  negara yang inklusif dan demokratis.
Selama masa transisi ini
terdapat  beberapa  pencapaian  positif dari  pemerintah  transisi,  seperti tercapainya kesepakatan untuk perdamaian yang adil dan menyeluruh, mencabut
undang- undang  yang  membatasi  kebebasan atau  yang  mendiskriminasi  warga negara,  memberlakukan  reformasi hukum.  Selain  itu,  telah  dibentuk  draf piagam  konstitusi  baru  yang  akan menjamin  hak-hak  perempuan  dan pemuda,  memajukan  kesejahteraan sosial  dengan  menyediakan  layanan kesehatan,  pendidikan,  perumahan, dan jaminan sosial (IDEA, 2019).
Pada bulan Oktober tahun 2020, tidak  lama  setelah  pemerintah  transisi beroperasi,  juga  telah  disepakati Perjanjian  Perdamaian  Juba,  perjanjian ini  menjamin  untuk  terciptanya identitas  negara  yang  inklusif  untuk semua  kelompok  tanpa  memandang
afiliasi  gender,  agama,  budaya  atau etnis  ( BTI  Transformation  Index, 2022).
Perjanjian  ini  membahas  mengenai pasal-pasal  tentang  diskriminasi  di daerah-daerah yang mengalami perang saudara  dan  marginalisasi,  seperti wilayah Darfur,  Nil  Biru,  dan  Kordofan Selatan. Melalui Perjanjian Perdamaian Juba pemerintah transisi berjanji untuk menciptakan negara-bangsa yang mencakup  semua  kelompok  tanpa campur tangan dogma agama.
Setelah  adanya  perjanjian  Juba ini,  Nasredeen  Abdulbari  menteri kehakiman  Sudan  mengumumkan berakhirnya  pemerintahan  Islam  di
Sudan. Langkah-langkah ini
merupakan  bagian  dari  upaya  untuk merubah tradisi syariah di Sudan, yang telah  menjadi  dasar  hukum  di  Sudan selama beberapa decade. Peraturan dan undang-undang  yang  diskriminatif juga  mulai  diubah.  Seperti  pada  akhir 2019  dihapusnya  Undang-Undang Ketertiban Umum yang terkenal kejam. Pasal  152  Undang-Undang  tersebut memasukkan hukuman 40 kali
cambukan  bagi  perempuan  yang mengenakan  celana  panjang  di  depan umum (Ahmed, 2020).
Terkait dengan perubahan
pemerintahan  negara  Sudan  kearah yang  lebih  demokratis  ini  terdapat beberapa  survei  terkait  pandangan masyarakat. Data survei dari Barometer  Arab  sebuah  jaringan penelitian non partisan yang memberikan wawasan tentang
pandangan  warga  di  seluruh  dunia Arab,  menunjukkan  bahwa  Sebagian besar  warga  Sudan  menganggap bahwa  konsep  syariah  mewakili pemerintahan  yang  baik.  Namun, masyarakat  Sudan  yang  berusia  muda secara  signifikan  lebih  cenderung mendukung peran agama yang terbatas.  Mereka  yang  berusia  18-29 cenderung tidak
mempercayai pemimpin  agama  daripada  orang Sudan  yang  berusia  50  tahun  ke  atas, dan  percaya  bahwa  pemimpin  agama cenderung  korup  (Robbins  &  Rubin,
2020). Sedangkan data dari Afrobarometer,  yang  dikumpulkan pada  bulan  Juli  dan  Agustus  2018, memberikan gambaran dimana masyarakat  Sudan  sangat  mendukung demokrasi  dan  supremasi  hukum, sebanyak 62% lebih menyukai demokrasi daripada bentuk pemerintahan lainnya (BTI
Transformation Index, 2022).
Bagi  sebagian  publik  Sudan, pemerintahan  Islamis  telah  kehilangan legitimasi  dan  daya  tarik  politik. Kegagalan  Islam  politik  di  Sudan merupakan  cerminan  dari  masalah lembaga  negara  yang  lemah  dan organisasi  politik  yang  tidak  efektif  di negara  tersebut,  sebagian  karena warisan  pemerintahan  otoriter  yang panjang.  Kemudian  dua  partai  utama sudan National  Unionist  Party (NUP) dan Democratic  Unionist  Party (DUP) sebagian besar bersifat sektarian, tidak memiliki  koherensi  ideologis  dan struktur  internal  yang  kuat.  Ini berkontribusi  pada  sifat  rapuh  politik Sudan  dan  menciptakan  peluang  bagi militer  untuk  turun  tangan  (Daoud, 2022).
Setelah  mengalami  berbagai kemajuan, ternyata kinerja pemerintahan transisi masih terkendala oleh  berbagai  hal  termasuk  dominasi militer, dan krisis ekonomi.
Kekhawatiran akan kudeta oleh militer kembali  terjadi  pada  akhir  2021,
pimpinan militer yaitu Letnan Jenderal
Abdel Fattah al-Burhan, telah membubarkan  pemerintah  transisi
dalam kudeta dan melakukan kekerasan  terhadap  masyarakat  yang melakukan  protes  dan  menyuarakan terkait pro-demokrasi. Pihak militer diyakini
melakukan  kudeta  karena  beberapa hal,  pertama  pengambilalihan  kursi Dewan  Kedaulatan  oleh  pihak  sipil, menimbulkan  ancaman  langsung  bagi bisnis  tokoh  penting  militer,  yaitu  al-
Burhan dan Hemedti. Kedua, meningkatnya  pengawasan  sipil  yang mengancam untuk
mengakhiri impunitas  de  facto  para  jenderal  atau pemimpin militer (Hoffmann, 2021).
Isu kudeta oleh pihak militer ini tentunya memiliki dampak buruk pada keadaan  ekonomi  Sudan.  Selain
Amerika Serikat, banyak pihak pendonor segera menghentikan
pendanaan  dan  pencairan  dana  yang sudah  dialokasikan.  Sudan  kehilangan sekitar $4,6 miliar bantuan luar negeri. Ini  termasuk  hampir  $2,6  miliar  dari Bank  Dunia  yang  dimaksudkan  untuk proyek-proyek  di  bidang  pertanian, irigasi,  energi  dan  kesehatan  serta sekitar  $580  juta  yang  dialokasikan oleh  donor  asing  untuk  Program
Dukungan Keluarga Sudan (Kamabreesi, 2022) Kerugian  finansial  ini  telah
mempengaruhi kinerja APBN 2022 dan Sudan  menghadapi  krisis  ekonomi makro.  Untuk  mengatasi  hilangnya pendapatan,  pemerintah  menaikkan biaya mulai dari pajak bisnis perusahaan hingga bea cukai dan biaya perawatan  kesehatan.  Bahkan  harga roti telah meningkat lebih dari sepuluh kali  lipat,  sementara  bahan  pokok lainnya  mengalami  kenaikan  harga sebesar  200  hingga  300  persen.  Harga bensin  dan  solar  melonjak  lebih  dari 135  persen  (Kamabreesi,  2022).  Dalam hal ini kita dapat melihat, bahwa biaya untuk mencapai standar hidup dasar di Sudan  telah  meroket  dan  membuat masyarakat  Sudan  rentan  mengalami kerawanan pangan.

## Perkembangan  Transisi  Demokrasi Sudan
Menurut Jean-Jacques Rousseau, demokrasi merupakan cara paling  penting  bagi  manusia  untuk mencapai  kebebasan  atau  otonomi. Rousseau  menyatakan  bahwa  warga negara  akan  ‘bebas'  ke tika  mereka
berpartisipasi  secara  langsung  dan terus  menerus  dalam  membentuk kehidupan komunitas mereka (Heywood, 2004). Untuk melihat demokrasi suatu negara lebih jauh lagi, kita memerlukan  indeks  dengan  cakupan global yang diperbarui secara berkala. Oleh  karena  itu,  penulis  akan mengandalkan indeks Freedom House  yang  sudah  terpercaya  untuk mengetahui  perkembangan  transisi demokrasi  di  negara  Sudan.  Untuk mengukur  keberhasilan  demokrasi, tentunya  sebuah  negara  tentunya harus  berhasil  dalam  mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi  ini  belum  bisa  tercipta sepenuhnya  di  negara  Sudan  karena pemerintah  yang  berkuasa  tidak memperhatikan  hak  politik  serta kebebasan sipil.
Berikut penulis tampilkan laporan  dari  Freedom  House  yang telah  penulis  rangkum,  terkait  hak politik dan kebebasan sipil pada tahun 2018  sebelum  terjadinya  revolusi  dan pada  tahun  2022,  3  tahun  setelah revolusi.
Pertama  terkait  variabel  Hak Politik.  Pada  tahun  2018  sebelum
terjadi revolusi,
Sudan masih menggunakan  konstitusi  tahun  2005 dimana  mengizinkan  presiden  untuk menjabat  tidak  lebih  dari  dua  masa jabatan  atau  lima  tahun.  Namun, menurut  Freedom  House  Pada  bulan Desember 2018, amandemen konstitusi berusaha  diperkenalkan  di  parlemen untuk  menghapus  batasan  masa jabatan, yang akan membuka jalan bagi al-Bashir  untuk  mencalonkan  diri kembali pada tahun 2020.
Sedangkan  pada  tahun  2022, pemilu masih dalam tahap perencanaan.  Pada  September  2021, Kementerian Kehakiman telah mempresentasikan  dan  mengadakan konsultasi  publik  tentang  rancangan undang-undang komisi pemilu.
Namun,  rancangan  undang-undang tersebut  tidak  disahkan,  dan  komisi pemilihan  tidak  dibentuk  sebelum kudeta Oktober 2021.
Kemudian  terkait  transparansi kinerja  pemerintah  kepada  publik. Pada  tahun  2018,  pemerintah  Presiden
Al-Bashir terus mendominasi pemerintahan. Menurut Freedom House,  pemerintah  beroperasi  dengan cara  yang  tidak  bertanggung  jawab. Institusi  keamanan  menerima  78
persen  dari  APBN,  tidak  transparan dan korup. Sedangkan pada tahun 2022
pihak militer masih terus mendominasi.  Konstitusi  sementara mewajibkan  anggota  TSC  dan  TLC, kabinet, dan gubernur untuk mengajukan  pengungkapan  tentang aset  pribadi  mereka,  tetapi  tidak  ada mekanisme yang jelas untuk penegakannya . Kedua terkait variable kebebasan  sipil.  Pada  tahun  2018 beragam  media  di  Sudan  menghadapi banyak  kendala  karena  pembatasan pemerintah, penyensoran, dan pelecehan  terhadap  jurnalis.  Pada tahun  2022,  Kementerian  Kebudayaan dan  Informasi  telah  menerbitkan  draf undang-undang reformasi media untuk konsultasi publik (House, 2022). Rancangan undang-undang
ini membahas pembentukan komisi untuk mendukung  dan  melindungi  hak  atas informasi,  independensi  jurnalis  dan organisasi media, pembentukan Dewan Pers untuk melindungi kebebasan pers. Namun  saat  terjadi  kudeta  kembali pada  Oktober  2021,  masih  terjadi penangkapan terhadap beberapa jurnalis,  stasiun  penyiaran  berita radio
ditutup.  Para  jurnalis  ditekan  untuk tidak melakukan pelaporan kritis.
Perihal  Kebebasan  beragama pada tahun 2018, walaupun dijamin di bawah konstitusi sementara tahun 2005 kebebasan beragama ini idak dihormati dalam  praktiknya.  Sejak  kemerdekaan Sudan  Selatan  pada  tahun  2011, komunitas  minoritas  Kristen  di  Sudan menghadapi penganiayaan dan beberapa  gereja  ditutup.  Kemudian pada tahun 2022 terdpat
perkembangan  diamana  TSC  berjanji untuk  mengeluarkan  pedoman  yang jelas  bagi  mereka  yang  meminta  izin untuk  membangun  gereja  baru.  Pada tahun  2020,  pemerintah  transisi  telah mengadopsi Undang-Undang Amandemen, yang diantaranya terdapat ketentuan menghapus hukuman fisik untuk penodaan agama,
dan  mengizinkan  non-Muslim  untuk berdagang dan mengkonsumsi alcohol.
Selanjutnya kebebasan berpendapat  oleh  akademisi,  pada tahun 2018 banyak terdapat penangkapan  terhadap  pelajar  yang mengkritik  pemerintahan.  Pemerintah memandang mahasiswa sebagai sumber  oposisi  dan  dengan  keras
menyerang  sebuah  pertemuan  di asrama yang berafiliasi dengan sebuah universitas.  Pada  tahun  2022  hal  ini masih  tetap  terjadi,  menyusul  kudeta Oktober  2021,  pihak  berwenang menangkap  dekan  dan  profesor  di Universitas  al-Gezira  yang  mengkritik pengambilalihan  militer.  Pada  bulan November  2022,  beberapa  universitas menutup  kampus  mereka  karena ketidakstabilan politik.
Gambar  1.  Sudan  Global  Freedom Status
Sumber Gambar: Freedom House Dengan  melihat  dari  beberapa aspek  yang  mendukung political  rights, dan  civil  liberties secara  keseluruhan pada  tahun  2022,  Freedom  House melaporkan  skor  kebebasan  untuk negara  Sudan  mencapai  nilai  10/100, dan dengan skor ini Sudan
dikategorikan  sebagai  negara  tidak bebas. Kemudia dapat dibilang transisi
menuju  arah  demokrasi  ini  belum berhasil tercapai.
Menurut  Dankwart  Rustow terdapat  3  tahapan  atau  fase  dalam transisi menuju Demokrasi (Sørensen, 2008).  Fase  pertama  adalah  fase persiapan  ( Prepatory  Phase ),  Fase kedua adalah fase keputusan ( Decision Phase ),  fase  terakhir  adalah  fase konsolidasi,  fase  ini  merupakan proses  di  mana  demokrasi  mulai dikembangkan,  institusi  dan  praktik demokrasi  mulai  tertanam  dalam sistem politik., serta terdapat dukungan  besar  terhadap  praktik demokrasi. Setelah berakhirnya pemerintahan  Omar  Bashir  dan pemerintahan  Islam,  sudan  memang mengalami beberapa fase demokratisasi,  yaitu  terjadinya  fase transisi pemerintahan
setelah berakhirnya  rezim  otoriter  ke  arah yang  lebih  demokratis.  Selanjutnya Sudan  juga  sempat  memasuki  fase instalasi,  nilai-nilai  demokrasi  mulai dimasukkan  atau  diadopsi  ke  dalam berbagai  aspek  kehidupan  negara Sudan.  Misalnya  seperti  pengesahan undang-undang yang merupakan langkah  penting  menuju  reformasi
serta dibentuk lembaga-lembaga
negara  yang  menopang  nilai-nilai demokrasi.
Penghapusan  undang-undang
yang  diskriminatif  juga  menjadi  awal dari proses demokratisasi ini. Konstitusi sementara mewajibkan Sudan pada sistem politik
terdesentralisasi di mana warga negara bebas  untuk  menggunakan  hak  politik mereka tanpa diskriminasi berdasarkan ras,  agama,  jenis  kelamin,  afiliasi regional, atau alasan lain semacam itu. Perjanjian Juba pada Oktober 2020 juga menjadi  tanda  bahwa  negara  Sudan telah  mengalami  transisi  ke  arah  yang lebih demokratis, dimana perjanjian ini mencakup  pasal-pasal  yang  menjamin penghormatan  terhadap  pluralisme agama, dan budaya di Sudan.
Mekanisme  mengenai  pemilu juga mulai dirancangkan pada September  2021.  Dewan  Kedaulatan Sudan mulai mengumumkan dimulainya  prosedur  praktis  untuk pemilihan  yang  bertujuan  untuk mengkonsolidasikan transisi
demokrasi  negara.  Dewan  Kedaulatan juga  telah  mengumumkan  bahwa tujuan  dari  prosedur  pemilihan  ini
adalah  untuk  memulai  kesadaran pemilihan  melalui  berbagai  cara,  dan menyediakan logistik, persyaratan dan bahan pemilihan (Cerdán, 2021).
Setelah  mengalami  beberapa fase demokratisasi ini, sangat disayangkan  demokrasi  Sudan  dapat dikatakan belum berhasil terkonsolidasi. Hal ini karena
pemerintah  transisi  dikuasai  atau didominasi  oleh  Warga  negara  tidak mendapatkan  hak  mereka  secara penuh  dan  pihak  militer  membatasi masyarakat untuk berpendapat dengan melakukan  kekerasan  dan  ancaman. Pemerintahan  transisi  juga  dianggap
tidak menjalankan aktivitas pemerintahan dengan transparan, seperti  proses  pemilihan  jabatan  yang kosong  dan  transparansi  anggaran pemerintahan. Pemilu
yang mencerminkan  adanya  kebebasan  sipil dan  politik  juga  belum  terlaksana hingga sekarang.
Dominasi  pihak  militer  disini merupakan  hambatan  utama  untuk terciptanya transisi ke arah demokrasi. Demokrasi  tidak  dapat  terwujud, apabila  militer  terus  terlibat  dalam politik  karena  pasti  otoritarianisme
akan  terjadi.  Selain  itu,  ada  beberapa nilai  atau  karakteristik  dari  militer yang  bertentangan  dengan  nilai demokrasi,  karena  memiliki  karakter keras  dalam  menyelesaikan  masalah, maka  hal  ini  berbahaya  karena  akan merusak demokrasi dan proses demokratisasi. Keadaan ekonomi
Sudan yang masih memburuk dan juga mempengaruhi  proses  demokratisasi ini, karena konsolidasi demokrasi tidak hanya  proses  politik  tetapi  juga menuntut  perubahan  sosial  dan ekonomi.
Beberapa  upaya  harus  tetap dilakukan  untuk  mendukung  proses transisi  demokrasi  di  Sudan,  seperti proses mediasi, dan konsultasi dengan pembuatan  kebijakan  internasional. Beberapa  aktor  internasional  seperti Uni  Afrika,  US,  dan  aktor  lainnya harus  secara  aktif  mengecam  kudeta yang  terjadi  dan  memberikan  sanksi apabila  tidak  ada  tindakan  positif  dari militer.  Untuk  mengakhiri  kudeta krisis  kemanusian  di  Sudan  aktor internasional sebaiknya juga mengintensifkan bantuan kemanusiaan untuk meringankan kesulitan ekonomi penduduk  Sudan  dan  mendorong transisi demokrasi.

## SIMPULAN
Setelah berakhirnya Pemerintahan  Presiden  Omar  Bashir, pemerintah  transisi  Sudan  mulai mengakhiri  pemerintahan  militer Islam  yang  sebelumnya  didasarkan pada  Islamisme,  supremasi  Arab  dan penerapan  kekuatan  militer  yang kejam.  Pemerintah  gabungan  sipil- militer  dibentuk  untuk  memimpin transisi ke demokrasi.
Dalam  penelitian  ini  penulis menemukan bahwa setelah tiga tahun berakhirnya  pemerintahan  diktator Omar  Bashir,  negara  Sudan  masih tergolong  sebagai  negara  yang  tidak bebas. Menurut Freedom in the World pada  tahun  2022  kebebasan  di  Sudan mencapai nilai 10/100.
Setelah
berakhirnya pemerintahan  Omar  Bashir  dan pemerintahan  Islam,  sudan  memang mengalami beberapa fase demokratisasi, seperti terjadinya transisi  setelah  berakhirnya  rezim otoriter ke arah yang lebih demokratis.
Selanjutnya Sudan juga sempat memasuki  fase  instalasi,  nilai-nilai demokrasi  mulai  dimasukkan  atau
diadopsi  ke  dalam  berbagai  aspek kehidupan  negara  Sudan,  seperti
persiapan pemilu, pembentukan konstitusi baru, dan perubahan undang-undang  yang  lebih  adil. Namun  setelah  mengalami  beberapa fase  demokratisasi  ini,  demokrasi Sudan dapat  dikatakan belum berhasil terkonsolidasi.
Hal ini karena
pemerintah  transisi  dikuasai  atau didominasi  oleh  militer.  Warga  negara tidak  mendapatkan  hak  mereka  secara penuh  dan  pihak  militer  membatasi masyarakat untuk berpendapat dengan melakukan  kekerasan  dan  ancaman. Keadaan  ekonomi  Sudan  yang  masih memburuk juga mempengaruhi proses demokratisasi ini.
UCAPAN  TERIMAKASIH  [Font
Book Antiqua, Size: 12, bold] Berisi ucapan terimakasih kepada  lembaga  pemberi  dana,  dan atau  individu  yang  telah  membantu dalam  pelaksanaan  penelitian  dan penulisan manuskrip.
Sifatnya tentatif. [Font: Book Antiqua, size: 12, normal]

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  K.  (2020). Thank  you,  our glo rious revolution’: activists react as
Sudan  ditches  Islamist  laws .  The Guardian.
https://www.theguardian.com/g lobal-
development/2020/jul/16/thank- you-our-glorious-revolution- activists-react-as-sudan-ditches- islamist-laws
Amin,  M.  (2020). Sudan  Drops  Islamic Social  Laws  in  Historic  Move Sparking  Joy  and  Fury .  Midle  East Eye.
https://www.middleeasteye.net/ news/sudan-islamic-laws-alcohol- apostasy-dropped-reactions Arab,  T.  N.  (2019). Sudan  Overturns Flogging  Sentence,  Jail  Term  for Women  Who  Protested  Against Bashir  Title .  The  New  Arab. sudanoverturns-flogging- sentence-for-women-protesters BTI  Transformation  Index.  (2022).
Sudan  Country  Report  2022 . https://bti- project.org/en/reports/country- report/SDN#pos13
Cerdán,  M.  (2021). Sudan’s  Sovereignty Council  has  Initiated  Election Procedures .
Atalayar. https://www.atalayar.com/en/ar
ticulo/politics/sudans- sovereignty-council-has-initiated- election- procedures/2021122813544115440 1.html
Daoud,  D.  (2022). The  Rise  and  Fall  of Sudanese  Islamists .  The  Maydan.
https://themaydan.com/2022/02
/the-rise-and-fall-of-sudanese- islamists/
Diamond, L. (1997). Is the Third Wave of Democratization  Over? (No.  236;
Issue March). https://kellogg.nd.edu/documen ts/1531 Grewal,  S.  (2021). How  Democracy  Can
Win  Out  in  Sudan .  Journal  Od Democracy. https://www.journalofdemocracy .org/how-democracy-can-win- out-in-sudan/
Heywood,  A.  (2004). Political  Theory:
An  Introduction (Third).  Palgrave
Macmillan. https://mgdc- chararisharief.com/elearn/Politic al Theory-1stSem.pdf
Hoffmann,  A.  (2021).  Military  Coup
Betrays  Sudan  ’  s  Revolution: Scenarios  to  Regain  The  Path Towards  Full  Civilian  Rule.  In Clingendael (Issue November).
House, F. (2022). Freedom in The World: Sudan . Freedom House. https://freedomhouse.org/countr
y/sudan/freedom- world/2022#PR
House, F. (2023). Freedom in The World Research  Methologhy .  Freedom House.
https://freedomhouse.org/report s/freedom-world/freedom- world-research-methodology IDEA.  (2019). Draft  Constitutional Charter  for  the  2019  Transitional Period . https://constitutionnet.org/sites/
default/files/2019-08/Sudan
Constitutional Declaration %28English%29.pdf Izzurahman,  M.  H.,  &  Basyar,  M.  H. (2022).  Oligarki  dan  Tertundanya PEMILU  2022  Di  Sudan  Pasca Lengsernya Presiden Bashir.
Jurnal  Penelitian  Politik , 19 (1),  23 – 40.
https://doi.org/https://doi.org/ 10.14203/jpp.v19i1.1133
Kamabreesi,  F.  (2022). To  Save  its
Economy,  Sudan  Needs  Civilian Rule . Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/opin ions/2022/10/25/to-save-its-
economy-sudan-needs-civilian- rule
Koentjaranigrat.  (1993). Metode-Metode Penelitian  Masyarakat (3rd  ed.).  PT
Gramedia.
Kurniawan,  A.  A.,  &  Zahidi,  M.  S.
(2022).  Implementation  of  the
Democratization  of  Sudan,  The Case  of  the  Collapse  of  Omar
Bashir’s  Regime. Jurnal  ICMES ,
6 (1),
1 – 20.
https://doi.org/https://doi.org/ 10.35748/jurnalicmes.v6i1.112 Machmudi,  Y.  (2021). Timur  Tengah dalam  Sorotan  (Dinamika  Timur Tengah  dalam  Perspeltif  Indonesia) (M.  R.  Rumra  (ed.);  I).  Bumi Aksara.
Robbins,  M.,  &  Rubin,  L.  (2020).
Sudan’s  government  seems  to  be shifting  away  from  Islamic  law.  Not everyone  supports  these  moves .  The
Washington Post.
https://www.washingtonpost.co m/politics/2020/08/27/sudans- government-seems-be-shifting- away-sharia-law-not-everyone- supports-these-moves/ Sørensen,  G.  (2008). Democracy  and
Democratization: Processes and
Prospects  in  a  Changing  World (Third). Westview Press Published. https://mgdc- chararisharief.com/elearn/Politic al Theory-1stSem.pdf
Wahiduddin, W. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Omar Bashir. Nady  Al-Adab  Jurnal  Bahasa  Arab ,
17 (1).
https://doi.org/https://doi.org/ 10.20956/jna.v17i1.10086
Yuhas,  A.  (2019). 100  Killed  in  Sudan and  Dozens  of  Bodies  Are  Pulled
From Nile, Opposition . The Newyork Times. https://www.nytimes.com/2019/ 06/04/world/africa/sudan-war- facts-history.html#:~:text=to  the
Violence%3F-,100  Killed  in  Sudan and  Dozens  of,Pulled  From
Nile%2C Opposition
Says&text=Two  days  after  a violent,killed  and  hundreds  more injured
Zaluchu,  S.  E.  (2021).  Metode Penelitian  di  dalam  Manuskrip Jurnal. Jurnal  Teologi  Berita  Hidup , 3 (2),
249 – 266. https://e- journal.sttberitahidup.ac.id/index .php/jbh/article/view/93/88