Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .

## FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIAMIS
Fahmi Fajar Mustofa 1 , Sarip 2 1 Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: 1 fahmifajar1982@gmail.com, 2 sarip@umc.ac.id

## Abstract
The phenomenon of money politics that occurs in the community is very difficult to stop and it has become a habit that certain political candidates or contestants do to the public ahead of the election to gain support and gain the most votes from the community without considering the quality  of  the  political  candidates  or  contestants  they  choose.  This  study  was  conducted  to determine  the  factors  that  cause  money  politics,  how  the  process  occurs,  the  impact  of  money politics  and  suggestions  to  overcome  the  occurrence  of  money  politics.  This  research  uses descriptive  qualitative  method  by  analyzing  the  paradigm  of  social  behavior.  The  research location is in Ciamis Regency. Sources of information in this study consisted of the community, the success team of political candidates or contestants and other important figures. The results of  the  study  show  that  (1)  the  factors  that  influence  the  occurrence  of  money  politics  are the poverty factor, the habit factor, and the community knowledge factor. (2) The process  of the occurrence of money politics is carried out directly with the term dawn attack or by mobilizing the masses in the form of money directly or in other goods such as building facilities for prayer rooms, roads and others. (3) The impact arising from the practice of money politics can damage the democratic order and can cause other new problems in society to the government, so that it has a long-term negative impact. (4) Suggestions to anticipate the occurrence of money politics, there must be strategic steps taken by the government and all parties for the realization of good democracy  in  the  future,  namely,  political  education  for  the  community  must  be  increased, punishment must have a deterrent effect for money politics actors, and need regulatory changes.
Keyword: Political Money, Elections, Legislative, Districts Ciamis
Vol. 6 No. 1 (2022)
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .

## Abstrak
Fenomena  politik  uang  yang  terjadi  dimasyarakat  yang  sangat  sulit  dihentikan dan  justru  menjadi  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh calon  atau  kontestan  politik tertentu  kepada  msyarakat  menjelang  pelaksanaan  pemilu  untuk  mendapatkan dukungan  dan  perolehan  suara  terbanyak  dari  masyarakat  tanpa mempertimbangkan kualitas dari calon atau kontestan politik yang mereka pilih. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  factor-faktor  penyebab  terjadinya politik uang, bagaimana proses terjadinya, dampak yang ditimbulkan dari politik uang  dan  saran  untuk  menanggulangi  terjadinya  politik  uang.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis paradigma prilaku sosial. Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis. Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat, tim sukses dari calon atau kontestan politik dan tokoh penting lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor-faktor yang  mempengaruhi  terjadinya  politik  uang  adalah,  factor  kemiskinan,  factor kebiasaan, dan factor pengetahuan masyarakat. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung dengan istilah serangan fajar atau dengan melakukan mobilisasi  massa  dengan  bentuk  uang  secara  langsung  maupun  barang  lain seperti  fasilitas  pembangunan  mushola  jalan  dan  lain-lain.  (3)  Dampak  yang ditimbulkan  dari  praktek  politik  uang  dapat  merusak  tatanan  demokrasi  dan dapat  menimbulkan  masalah-masalah  baru  lainnya  dalam  masyarakat  hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negative yang bersifat jangka panjang. (4)  Saran  untuk  mengantisipasi  terjadinya  politik  uang,  harus  ada  langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah serta seluruh pihak demi terwujudnya demokrasi  yang  baik  dimasa  yang  akan  datang  yaitu,  Pendidikan  politik  bagi masyarakat  harus  ditingkatkan,  hukuman  harus  mengakibatkan  efek  jera  bagi pelaku politik uang, dan perlu perubahan regulasi.
Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Legislatif, Kabupaten Ciamis.
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .

## A. Pendahuluan
Konsep  dasar  kedaulatan  rakyat menjelaskan  bahwa  kekuasaan  dan sumber tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. 1 Rakyat mempunyai kekuasaan  merdeka  penuh  atas kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat  2  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  bahwa  “Kekuasaan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang- Undang  Dasar”. 2 Prinsip  kedaulatan  secara  umum sangat  menentang  adanya  kekuasaan yang mutlak dan terpusat dalam suatu negara,  sehingga  kedaulatan  rakyat selalu  berjalan seiring  dengan  prinsip demokrasi. 3 Sejalan  dengan  prinsip
1 P Prayudi, “MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya,” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam … 3, no. 1 (2012): 19 – 40, https://doi.org/https://doi.org/10.22212/j p.v3i1.299; Andi Yuliani, “Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory),” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 3 (2016): 253 – 60, https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article /view/149/pdf.
2 Diding Rahmat and Sarip Sarip,
“Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 131 – 45, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2 880. 3 Sarip and Abdul Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018):
kedaulatan  rakyat,  demokrasi  dengan lantang  menyatakan  bahwa  ada pernyataan  hak  asasi  manusia  yang harus diakomodasi, khususnya pemberian  persamaan  hak  dan kesempatan  untuk  berpartisipasi dalam agenda politik.
Robert  A.  Dahl  dalam  melihat kedaulatan  rakyat  dan  demokrasi lebih  menitikberatkan  pada  aspek kebebasan  politik.  Dahl  mengatakan, setidaknya  ada  lima  kriteria  atau standar  agar  proses  pemerintahan bisa  dikatakan  demokratis.  Kelima kriteria tersebut antara lain: 4
“Pertama, partisipasi efektif. Sebelum  suatu  kebijakan  diadopsi oleh  negara,  semua  orang  harus memiliki  kesempatan  yang  efektif untuk  mengekspresikan  pandangan mereka.  Kedua,  persamaan  bunyi. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan  yang  sama  dan  efektif untuk  memilih  dan  semua  suara harus  dihitung  sama.  Ketiga, pemahaman  yang  jelas.  Dalam  hal ini, setiap warga negara harus diberi kesempatan  untuk  mempelajari alternatif  kebijakan  yang  relevan.
Keempat, memantau agenda.
Berbagai  kebijakan  negara  selalu terbuka  untuk  diubah  jika diinginkan  oleh  rakyat.  Kelima, inklusi  orang  dewasa.  Dalam  hal ini, semua atau setidaknya sebagian besar  orang  dewasa  yang  menjadi
109 – 24, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p1 09-124.
4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
penduduk tetap harus memiliki hak kewarganegaraan  penuh  seperti  yang ditunjukkan  oleh  empat  kriteria sebelumnya.”
Kriteria  demokrasi  sebagaimana dikemukakan  Dahl  agaknya  dalam kerangka  kebebasan  dan  kesetaraan.
Kriteria  pertama  dan  ketiga  dapat dimasukkan dalam kategori kebebasan.  Artinya  setiap  warga negara  harus  diberi  kebebasan  untuk terlibat  dalam  pengambilan  dan pengambilan  keputusan.  Sedangkan kriteria  kedua  termasuk  dalam kategori persamaan hak/kesetaraan. Salah satu kejahatan pemilu yang sering terjadi adalah politik uang yang dilakukan  oleh  calon,  tim  kampanye, dan relawan untuk bisa mendapatkan suara  sebanyak-banyaknya. 5 Politik uang  adalah  proses  tawar  menawar yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang memiliki  kepentingan  terhadap  apa yang  penting  untuk  mencapai tujuannya  dengan  mudah.  Politik uang terjadi karena objek (masyarakat) tidak mengetahui dampak  dari  proses  politik  uang  itu sendiri,  proses  ini  akan  menurunkan tingkat  stabilitas  masyarakat  dalam berdemokrasi,  terutama  pada  saat pemilihan  langsung.  Proses  tawar menawar ini sangat tidak layak dalam masyarakat  sosial  karena  dalam keberadaannya proses ini sangat tidak mendidik dan berdampak buruk bagi
5 Annisa Rengganis, Multahibun, and Sarip,
“Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa,” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 4, no. 1 (2020): 51 – 66, https://doi.org/10.32534/djmc.v4i1.3050.
masyarakat  itu  sendiri.  Proses  politik uang ini menunjukkan situasi dimana uang  bisa  membeli  segalanya, termasuk  membeli  suara  politik rakyat untuk kekuasaan politik.
Praktik  politik  uang  terus berkembang  di  lingkungan  sosial masyarakat  di  berbagai  daerah. Praktik seperti itu telah menghilangkan  peluang  bagi  warga negara yang memiliki kompetensi dan kualitas  untuk  memimpin  di  daerah, politik  uang  tentu  akan  memberikan peluang  bagi  investor  korup  yang ingin  lebih  mudah  memerintah  di daerah,  dengan  politik  uang.  Praktik semacam ini akan berdampak negatif, terutama  karena  sulitnya  mencari pemimpin yang berkualitas, terjadinya ketegangan politik yang berkepanjangan, dan terjadinya dinasti politik di daerah. Politik uang atau yang kita kenal dengan  istilah  politik  uang  adalah suatu usaha atau cara yang dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi orang  lain  dengan  memberikan imbalan  berupa  uang. 6 Politik  uang juga bisa dimaknai sebagai pertukaran uang dengan kebijakan atau keputusan  politik,  yang  tentunya menjadi  permasalahan  kita  semua yang  mengakar  karena  selalu  hadir dalam  setiap  pemilihan  umum  di Indonesia dan seolah tak
6 Neneng Yani Yuningsih and Valina Singka
Subekti, “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013,” Jurnal Politik 1, no. 2 (2016), https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21.
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
terhindarkan.  Bahkan,  hampir  di setiap  tingkatan  pemilu,  mulai  dari pemilu tingkat desa, anggota legislatif, kepala  daerah  hingga  pemilihan presiden  selalu  diwarnai  oleh  praktik politik  uang.  Politik  Uang  adalah suatu  tindakan  yang  disengaja  oleh sekelompok pihak dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau materi lain kepada seseorang  dengan  maksud  untuk mempengaruhi  hak  suara  orang tersebut  sesuai  dengan  keinginan pihak  tertentu.  Penggunaan  istilah politik  uang  untuk  menggambarkan praktik yang mengacu pada pembagian  sejumlah  uang  (tunai  dan kadang-kadang dalam bentuk barang) dengan harapan menarik simpati dari seorang  kandidat  kepada  pemilih pada saat pemilihan. 7 Politik  uang  dipandang  sebagai perbuatan  yang  menyimpang  dari norma dan nilai dalam proses politik, dimana peserta, kader atau tim sukses dan partai pendukung calon melakukan  tindakan  yang  melanggar ketentuan hukum dengan memberikan  sejumlah  uang  atau materi  dan  atau  bentuk  lainnya. kompensasi  untuk  mempengaruhi suara.  yang  akan  diberikan  oleh pemilih.
Sebagaimana  dinyatakan  dalam sistem  hukum  pemilukada,  politik
7 Endik Hidayat, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana, “Runtuhnya Politi k Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri,” Jurnal Politik 4, no. 1 (2019): 53, https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193.
uang tidak dibenarkan secara hukum. Hal  ini  akan  menimbulkan  kesalahan dalam  paradigma  hukum  dan  politik di  Indonesia. 8 Asas  demokrasi  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  baik ketika  setiap  pesta  demokrasi  yang melibatkan seluruh masyarakat masih dinodai  oleh  praktik  politik  uang. Kebebasan dalam menentukan pilihan berdasarkan hati nurani bukan lagi  sesuatu  yang  sakral  dan  menjadi prioritas utama, melainkan penciptaan  transaksi  politik  dengan memperdagangkan suara rakyat dengan tujuan memenangkan kontestasi politik regional. 9
Hal  ini  sangat  mempengaruhi struktur  pemerintahan  yang  akan dijalankan.  Sebagai  pembawa aspirasi rakyat,  pemimpin  harus  mampu mewakili  suara  hati  rakyat.  Jika  sejak awal  tidak  ada  pemilihan  yang dilakukan berdasarkan pilihan masyarakat  itu  sendiri,  bukankah  itu keputusan  yang  pada  akhirnya  tidak sesuai  dengan  harapan  masyarakat. 10
8 Sarip, “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210,
https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128.
9 Hezron Sabar Rotua Tinambunan and
Dicky Eko Prasetio, “ Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif,” Masalah-Masalah
Hukum 48, no. 3 (2019): 266, https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019. 266-274.
10 Endah Yuli Ekowati, “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Cal on Tunggal Dalam Pilkada,” Jurnal
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
Untuk  itu,  politik  uang  kini  banyak menarik  perhatian  semua  orang  dan berharap keberadaannya dapat diberantas  dan  diminimalisir  baik dalam  Pemilihan  Umum  maupun dalam  Pilkada  dengan  dukungan regulasi  hukum  dengan  harapan  para pelakunya  menyesal.  perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang  sama  karena  mempunyai  akibat hukum yang berat.
Salah  satu  penyebab  terjadinya tindak  pidana  besar-besaran  dalam pemilu adalah karena tingginya minat terhadap  kontestasi  atau  pesaing politik yang mendapat dukungan dari masyarakat  sehingga  menimbulkan fanatisme yang berlebihan dan ambisi yang kuat dari calon untuk mencapai tujuan. 11 Tujuan  kemenangan  dalam acara  lima  tahun  ini.  Tanpa memperhatikan  cara  yang  benar, sehingga pelanggaran selalu mengiringi  setiap  peristiwa  pemilu, termasuk praktik politik uang. Tindak
Pidana  Pemilu  memiliki  karakteristik yang  berbeda  atau  spesifik  jika dibandingkan  dengan  tindak  pidana pada  umumnya,  karena  peristiwa tersebut  hanya  terjadi  pada  masa Pemilu  lima  tahun,  tindak  pidana yang  dilakukan  di  luar  tahapan
Transformative 5, no. 1 (2019): 16 – 37, https://transformative.ub.ac.id/index.php/ jtr/article/view/42/51.
11 M H Prasetyo, “Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan,” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 3 (2020): 464 – 80, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj /article/view/9533.
kegiatan  pemilu  tidak  dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.
Dalam  hukum  pidana  yang  juga merupakan salah satu cabang hukum dapat  diterapkan  sebagai  instrumen penegakan  hukum  dalam  proses Pemilu. 12 Dengan  menggunakan instrumen  hukum  pidana,  dalam menyelesaikan  berbagai  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  peserta  dan penyelenggara  pemilu,  dapat  diambil tindakan  untuk  memastikan  bahwa hukum  hadir  sebagai  gaiden  dalam proses  pemilu  sehingga  pelaksanaan pemilukada dapat berjalan secara adil, jujur dan adil.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan,  dan  meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data  yang  dikumpulkan  berupa  hasil wawancara atau pengamatan mengenai  masalah  yang  diteliti  dan terjadi di lapangan. Sedangkan  menurut  Sugiyono merupakan  metode  analisis  yang berlandaskan  pada  filsafat  post positivism,  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  objek  yang  alamiah,
12 Musa Darwin Pane, “Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Majalah Ilmiah Unikom 16, no. 1 (2018): 65 – 76, https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/ volume-16-1/9.miu-16-no-1- musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1-musa.pdf.
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci. 13 Hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna daripada generalisasi. Metode penelitian  ini  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah  yakni  objek  yang  tidaak dimanipulasi  oleh  peneliti  dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi  dinamika  pada  objek yang  diteliti. 14 Dalam  penelitian kualitatif  ini,  rumusan  masalah merupakan  focus  penelitian  yang masih  bersifat  sementara  dan  akan berkembang setelah peneliti turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan  melihat  situasi  dan  kondisi yang  sebenarnya. 15 Penelitian  ini mengambil  lokasi  penelitian  di Kabupaten Ciamis.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah  individu  di  dalam  masyarakat atau pihak terkait yang terlibat secara langsung  maupun  tidak  langsung dalam  praktek  politik  uang  yang dilakukan,  baik  sebagai  pelaku  yang melakukan  praktek  politik  uang
13 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009). 14 Elya Kusuma Dewi Sarip, Diana Fitriana, “Mendudukan Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang- Undangan,” Journal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 289 – 98, https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article /view/513/pdf.
15 Sarip Sarip and Diana Fitriana, “ Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.87 7.
maupun  masyarakat  yang  menjadi sasaran  dari  praktek  politik  uang tersebut.  Informan  yang  merupakan sumber dari informasi adalah individu di  dalam  masyarakat  atau  pihak terkait  yang  terlibat  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dalam praktek  politik  uang  yang  dilakukan baik  sebagai  pelaku  yang  melakukan praktek politik uang maupun masyarakat yang menjadi sasaran dari praktek  politik  uang  yang  dilakukan di  Kabupaten  Ciamis  menggunakan metode  wawancara  dan  observasi langsung  serta  menggunakan  data pendukung seperti buku dan literatur.

## B. Rumusan Masalah
Meskipun  pelaksanaan  dalam mengatur  dan  melaksanakan  serta kemanfaatan  hukum  pidana  belum terlihat  berjalan  efektif,  karena hampir  semua  subsistem  hukum terlibat untuk bekerja dalam pelaksanaan  sistem  hukum  pemilu, aturan/peraturan  hukum  Pidana Pemilu,  aparatur  yang  terlibat  dalam penegakan  hukum  dan  budaya pemangku  kepentingan  yang  terlibat. terlibat dalam penyelenggaraan pemilu  yang  berjalan  dinamis  di tengah  berbagai  permasalahan  yang terjadi  di  tengah  berbagai  situasi  dan kondisi politik di masing-masing
C. Hasil dan Pembahasan Faktor Kemiskinan sebagai Penyebab Terjadinya Politik Uang Faktor  yang  mempengaruhi maraknya praktik politik uang adalah
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
angka  kemiskinan  di  Indonesia  yang masih  cukup  tinggi. 16 Keadaan  ini tentunya  menjadi  faktor  strategis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tentunya masyarakat tampak menunggu secepatnya untuk mendapatkan  uang.  Masyarakat  yang karena  keadaan  mendesak  untuk memenuhi  kebutuhannya,  terkadang tidak  berpikir  panjang  tentang  akibat yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari yaitu  pelanggaran  hukum,  karena yang  terpenting  adalah  memenuhi kebutuhan hidup. 17 Kemiskinan selama  ini  membuat  orang  berpikir rasional untuk mendapatkan sejumlah manfaat,  termasuk  saat  menerima diberikan  oleh  calon  atau  kontestan politik  dalam  pemilu.  Praktek  politik uang  tidak  akan  mudah  dicegah  dan dihentikan  jika  kendala ekonomi  dan Kemiskinan masih menghantui masyarakat kita. Faktor Kebudaya Masyarakat
Konsep  rezeki  tidak  boleh ditolak,  mungkin  menjadi  salah  satu kesalahpahaman dalam penerapannya yang  membuat  politik  uang  terus
16 Sujarwoto, “Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara- Negara Berkembang,” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 1, no. 1 (2015): 14 – 16, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/u b.jiap.2015.001.01.3.
17 Sarip, “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 315 – 36, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.101 57.
membudaya hingga saat ini. Uang dan segala  bentuk  uang  politik  dari kontestan  politik  dianggap  sebagai sumber  rezeki  musiman. Meski  tidak secara  tegas  disebutkan  bahwa  ijab kabul tertuang dalam budaya, pemilih secara  otomatis  menjadi  terikat  dan berhutang  jasa  yang  pada  akhirnya harus  memilih  dan  memenangkan pemberi  uang  sebagai  ungkapan  rasa syukur.  Praktik  politik  uang  yang sering terjadi di masyarakat, jika terus berlanjut  akan  menjadi  kebiasaan yang konstan.
Dampak  ini  disebabkan  oleh praktik  politik  uang  yang  terjadi selama  ini,  akibat  rendahnya  tingkat pengawasan dilakukan dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat  yang  tidak  mengetahui praktik  politik  uang  yang  terjadi dalam  pemilu. 18 Ketidakpedulian Masyarakat tentang hal itu, membuat praktik  politik  uang  ini  terus berulang,  bahkan  menjadi  kebiasaan dalam  pemilu,  dan  membuat  orang berpikir  bahwa  ini  adalah  hal  yang biasa.  Pola  pikir  orang  tentang berbagai  hal  Hal  ini  menyebabkan praktik politik uang sering dilakukan, terutama ketika periode pemilihan.
Faktor Pengetahuan Masyarakat
Rendah pengetahuan masyarakat tentang  politik  menimbulkan  sikap
18 Adrian Faridhi, “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015- 2016,” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (2016): 150 – 64, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.
1433.
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
apatis  masyarakat  terhadap  politik. Kondisi  ini  juga  berimbas  pada praktik  politik  uang.  Karena  tidak semua  orang  peduli  dengan  politik,
bahkan jika mereka tidak merasakannya, kehidupan sosial terbentuk atas dasar politik, atas dasar pembuat  kebijakan.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  rendahnya  faktor ekonomi yang mempengaruhi membuat  orang  tidak  memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan  lebih  baik,  sehingga  hal ini  mempengaruhi  pola  pikir  dan perilaku  mereka  ketika  melakukan sesuatu. Rendahnya  kualitas  pendidikan  ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat  memiliki  pengetahuan politik  yang  rendah  dan  pelanggaran pemilu. 19 Ketidaktahuan  masyarakat ini  mempengaruhi  perilakunya  dalam menyikapi  praktik  politik  uang  yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat menerima sejumlah diberikan,  maka  sangat  mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih kandidat atau kontestan  politik,  sehingga  ada  sikap pragmatis dalam diri sendiri masyarakat membuat mereka semakin  acuh  terhadap  pelanggaran yang  terjadi,  dan  pada  akhirnya berdampak pada
rendahnya kesadaran  politik  partisipasi  politik
19 Moch Edward Trias Pahlevi and Azka Abd i Amrurobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” Jurnal Antikorupsi Integritas 6, no. 1 (2020): 141 – 52, https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.6 11.
yang  sangat  rendah.  Namun  sekali lagi,  kondisi  ini  sedikit  banyak menyebabkan maraknya politik uang.

## Proses  Terjadinya  Politik Uang
Bentuk  Politik  Uang  bukan hanya  berbentuk  uang,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  uang  merupakan kebutuhan  kita  bersama,  karena semua  transaksi  memerlukan  alat tukar yang sah berupa uang. Sehingga uang bisa menjadi senjata politik yang ampuh  untuk  meraup  kekuasaan. Politik adalah seni, di mana seseorang dapat  secara  bebas  mempengaruhi dan memaksakan kepentingan individu  atau  kelompoknya  kepada pihak  lain  melalui  berbagai  cara, termasuk  uang.  (Heru,  2001:  95) Sementara  itu,  Hermawan  Sulistiyo (2000:20)  mengatakan  bahwa  uang adalah  modal  politik  dan  alat  yang dapat  digunakan  membangkitkan kekuatan politik. Hal  lain  yang  biasa  dilakukan oleh seorang kandidat adalah pencitraan,  hal  ini  sebagai  upaya untuk  menonjolkan  sosok  agar terlihat lebih baik di mata publik. Tak jarang politik pencitraan ini dilakukan dengan  memberikan  fasilitas  kepada masyarakat  di  daerah  pemilihannya dengan  maksud  untuk  menarik simpati  dengan  cara  menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan jalan,  mushola  dan  lain  sebagainya.
Menurut  Pardi  Suparlan  (1992) sebenarnya tidak ada pemberian yang hanya  sekedar  pemberian.  Karena pada dasarnya segala bentuk pemberian  akan  selalu  diikuti  oleh
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
pemberian lain yang berbeda jenisnya.  Jadi  yang  terjadi  bukan sekedar hadiah.
Strategi dalam aksi Politik Uang, diantaranya  adalah  Serangan  fajar merupakan  istilah  yang  tidak  asing lagi  di  kalangan  pemilih  menjelang pemilu/pemilu  berlangsung,  istilah ini digunakan untuk menyebut politik uang  dalam  transaksi  jual  beli  suara yang  dilakukan  oleh  satu  atau sekelompok  orang  dengan  tujuan untuk  memenangkan  calon  yang nantinya  akan  dipilih.  menduduki posisi  kepemimpinan  politik.  Waktu serangan fajar ini biasanya menjelang pemungutan  suara  baik  sehari sebelumnya  atau  bahkan  di  pagi  hari pada  hari  pemungutan  suara  dan menargetkan  kelas  menengah  ke bawah dengan membagikan uang.
Selain  serangan  fajar,  ada  juga yang  melakukan  mobilisasi  massa.
Mobilisasi  massa  biasanya  terjadi pada tahap kampanye yang melibatkan  pendukung  calon,  tim kampanye,  dan  simpatisan.  Massa yang  dimobilisasi  tentu  saja  dibujuk dengan sejumlah uang untuk menarik lebih  banyak  orang,  yang  biasanya dialokasikan untuk biaya transportasi, biaya  makan,  dan  lain-lain.  Dalam pola  ini,  partai  politik  biasanya bekerjasama dengan tokoh masyarakat,  tokoh  pemuda  atau tokoh  agama  yang  memiliki  basis massa  yang  besar  dengan  harapan dapat  menjadi  pundi-pundi  sumber suara pada saat pencoblosan.
Dampak  Terjadinya  Politik Uang
Dampak  dari  politik  uang  ini adalah  dampak  yang  terjadi  dalam jangka  panjang,  artinya  jika  terus menerus  akan  merugikan  semua pihak,  tidak  hanya  merugikan masyarakat secara keseluruhan,
bahkan  dapat  merugikan  Negara dengan adanya berbagai masalah baru yang  dapat  terjadi  karena  praktik politik  uang  ini. 20 dampak  politik uang  juga  bisa  merusak  tatanan demokrasi  di  suatu  negara,  sehingga jika terus berlanjut akan menimbulkan  berbagai  masalah  baru dalam masyarakat bahkan Negara dan dapat  merusak  mentalitas  generasi penerus yang akan berdampak buruk bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan kemajuan  suatu  bangsa  di  masa depan.  Sehingga  praktik  politik  uang harus  segera  dihentikan  dengan mencari berbagai jenis uang kemungkinan  penyebab  terjadinya kemudian  mencari  solusi  langkah demi  langkah  untuk  memberantas praktik politik uang itu sendiri.
Pentingnya  faktor  ekonomi  bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap  Individu  dalam  masyarakat berusaha mencari dan berbagi dengan berbagai  cara  memperoleh  sumber- sumber ekonomi tersebut, baik secara positif  maupun  menggunakan  cara negatif  hanya  untuk  mendapatkan keuntungan.
Teori pertukaran
20 Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pentingnya
Prinsip Kebijaksaanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan
Demokrasi Indonesia,” Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 729, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v
15.729-744.
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
memiliki  anggapan  bahwa  setiap individu  adalah  makhluk  yang rasional    selalu  mempertimbangkan keuntungan  dan  kerugian  dari perilaku  yang  akan  dilakukan. 21 Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat dijelaskan  bahwa  dalam  praktik politik  uang  yang  dilakukan  oleh calon  atau  kontestan  politik  tertentu, harus  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai yaitu berusaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga mampu mendapatkan keuntungan ini, kandidat  politik  atau  kontestan mencoba  untuk  melakukan  strategi politik  uang  untuk  mencapai  tujuan tersebut. 22 Sementara  dalam  hal  ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang  diberikan  oleh  calon  atau kontestan politik mencoba memanfaatkan  momentum  pemilu, untuk  dapatkan  keuntungan  di  mana mereka mendapatkan sejumlah hadiah  itu  menjadi  manfaat  bagi masyarakat. Manfaat yang diperoleh masyarakat  itulah yang  menyebabkan kemudian masyarakat mencoba memanfaatkan  momentum  pemilu
21 Purnawidhi W Purbacaraka, “Sekilas Tentang Analisis Teori Sejarah Hukum F.K Von Savigny Terhadap Rencana Pembuatan Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu Pendahuluan),” Jurnal Hukum & Pembangunan 36, no. 4 (2017): 499, https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.14 75. 22 I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum , Setara Press (Malang, 2018).
untuk mendapatkan dan meningkatkan  keuntungan,  terlebih lagi  sebagian  besar  orang  yang menjadi  sasaran  politik  uang  adalah orang-orang  dengan  keterbatasan ekonomi,  dan  memiliki  pengetahuan yang  rendah  tentang  pemilu  itu sendiri,  sehingga  sangat  mudah dipengaruhi  dan  digerakkan  untuk memilih  calon  atau  kontestan  politik tertentu  dalam  pemilu. 23 Sedangkan kerugian  yang  dialami  masyarakat dalam praktik politik uang kerugiannya  tidak  diperoleh  secara langsung,  tetapi  dampak  kerugian yang tidak langsung, artinya kerugian atau  dampak  negatif  pemilu  tidak dirasakan  langsung  oleh  masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadarinya. 24 Padahal,  dampak  kerugian  yang mungkin  terjadi  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  keuntungan yang mereka terima selama ini dalam praktik  politik  uang.  Masyarakat belum  menyadari  kerugiannya  dalam jangka  panjang  karena  kerugian tersebut  tidak  dirasakan  secara langsung, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya  kesadaran  masyarakat akibat  rendahnya  kualitas  pendidikan dari  masyarakat  itu  sendiri,  dan  pada akhirnya  menyebabkan  masyarakat memiliki  pengetahuan  yang  kurang,
23 Pahlevi and Amrurobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” 24 Ellya Rosana, “Politik Partai Politik Dan Pembangunan,” TAPIs 8, no. 1 (2012):
135 – 50, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/t ps.v8i1.1548.
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
terutama  pendidikan  dan  tujuan politik. 25 Terakhir, masyarakat memiliki  sikap  pragmatis  dan  acuh tak  acuh  terhadap  pemerintah. sehingga mengabaikan dampak jangka panjang yang disebabkan oleh praktik politik uang dalam pemilu.

## D. Simpulan
Fenomena  politik  uang  yang terjadi  dimasyarakat  sangat  sulit dihentikan  dan  justru  menjadi kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  calon atau kontestan politik tertentu kepada msyarakat  menjelang  pelaksanaan pemilu untuk mendapatkan dukungan  dan  perolehan  suara terbanyak  dari  masyarakat  tanpa mempertimbangkan  kualitas  dari calon  atau  kontestan  politik  yang mereka  pilih.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah,  factor  kemiskinan,  factor kebiasaan,  dan  factor  pengetahuan masyarakat.  Proses  terjadinya  politik uang  dilakukan  secara  langsung dengan  istilah  serangan  fajar  atau dengan  melakukan  mobilisasi  massa dengan  bentuk  uang  secara  langsung maupun  barang  lain  seperti  fasilitas pembangunan  mushola  jalan  dan lain-lain.  Dampak  yang  ditimbulkan dari  praktek  politik  uang  dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan  masalah-masalah  baru lainnya  dalam  masyarakat  hingga pemerintah,  sehingga membawa
25 Udang Ahmad Darsa, “Sang Hyang Hayu
Seb uah Pengethuan Tentang Kebajikan,” Jumantara 1, no. 2 (2010): 53 – 64, https://doi.org/https://doi.org/10.37014/j umantara.v1i2.114.
dampak negative yang bersifat jangka panjang.
Untuk  mengantisipasi  terjadinya politik  uang,  harus  ada  langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah  serta  seluruh  pihak  demi terwujudnya  demokrasi  yang  baik dimasa yang akan datang. Pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan  dan  harus  sampai menyentuh  masyarakat  di  bawah, bukan  hanya  perwakilan  masyarakat yang menjadi dibina dan diberikan Pendidikan  politik  tapi  semua masyarakat harus mendapatkan Pendidikan politik dan tersentuh oleh pemerintah.  Selain  itu,  efek  jera  bagi pelaku  politik  uang  masih  dirasa lemah, sehingga perlu adanya perubahan  regulasi  yang  mengatur terkait  politik  uang.  Misalnya  dengan menambahkan  sanksi  denda  dan kurungan  penjara,  bukan  hanya  bagi pemberi tapi juga penerima. Sehingga ada  rasa  takut  dari  masyarakat  yang akan  menerima  uang  dari  salah  satu calon atau kontestan politik.

## Daftar Pustaka
Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiartha. Teori- Teori Hukum . Setara Press . Malang, 2018. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Darsa, Udang Ahmad. “Sang Hyang Hayu Sebuah Pengethuan Tentang Kebajikan.” Jumantara
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
1, no. 2 (2010): 53 – 64. https://doi.org/https://doi.org /10.37014/jumantara.v1i2.114. Ekowati, Endah Yuli . “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada.” Jurnal Transformative 5, no. 1 (2019): 16 – 37.
https://transformative.ub.ac.id/ index.php/jtr/article/view/42/ 51.
Faridhi, Adrian. “Pelanggaran Etik
Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015- 2016.” Jurnal Hukum Respublica 16, no. 1 (2016): 150 – 64. https://doi.org/10.31849/respu blica.v16i1.1433. Hidayat, Endik, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana. “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri.” Jurnal Politik 4, no. 1 (2019): 53. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1 .193. Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” Jurnal Antikorupsi Integritas 6, no. 1 (2020): 141 – 52. https://doi.org/10.32697/integ ritas.v6i1.611. Pane, Musa Darwin. “Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal
Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Majalah Ilmiah Unikom 16, no. 1 (2018): 65 – 76. https://jurnal.unikom.ac.id/_s/ data/jurnal/volume-16- 1/9.miu-16-no-1- musa.pdf/pdf/9.miu-16-no-1- musa.pdf.
Prasetyo, M H. “Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan.” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 3 (2020): 464 – 80. https://ejournal2.undip.ac.id/in dex.php/alj/article/view/9533.
Prayudi, P. “MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya.” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam … 3, no. 1 (2012): 19 – 40. https://doi.org/https://doi.org /10.22212/jp.v3i1.299. Purbacaraka, Purnawidhi W. “Sekilas Tentang Analisis Teori Sejarah Hukum F.K Von Savigny Terhadap Rencana Pembuatan Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia (Suatu P endahuluan).” Jurnal Hukum & Pembangunan 36, no. 4 (2017): 499. https://doi.org/10.21143/jhp.v ol36.no4.1475.
Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yuridiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945.” Volksgeist: Jurnal
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .
Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 131 – 45. https://doi.org/10.24090/volks geist.v2i2.2880. Rengganis, Annisa, Multahibun, and Sarip. “Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa.” Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 4, no. 1 (2020): 51 – 66. https://doi.org/10.32534/djmc. v4i1.3050.
Rosana, Ellya. “Politik Partai Politik Dan Pembangunan.” TAPIs 8, no. 1 (2012): 135 – 50. https://doi.org/https://doi.org /10.24042/tps.v8i1.1548. Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi. “Menduduka n Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang- Undangan.” Journal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 289 – 98. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/513/pdf.
Sarip. “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara.” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210.
https://doi.org/10.30596/dll.v4
i2.3128.
———. “Pemikiran the King Can
Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 315 – 36. https://doi.org/10.24815/kanu n.v20i2.10157. Sarip, Sarip, and Diana Fitriana.

## “Legal Antropology Approach
on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.”
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i2.877.
Sarip, and Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 109 – 24. https://doi.org/10.24246/jrh.2 018.v2.i2.p109-124. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif . Bandung:
Alfabeta, 2009. Sujarwoto. “Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 1, no.
1 (2015): 14 – 16. https://doi.org/https://doi.org /10.21776/ub.jiap.2015.001.01.
3. Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetio. “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif.” Masalah- Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 266. https://doi.org/10.14710/mmh .48.3.2019.266-274. Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pentingnya Prinsip Kebijaksaanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan
Fahmi Fajar Mustofa dan Sarip, Fenomena Politik Uang . . .

## Hukum Dan Demokrasi
Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1
(2021): 729. https://doi.org/10.30641/kebij akan.2021.v15.729-744.
Yuliani, Andi. “Dilema Kedaulatan
Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 3 (2016): 253 –
60. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/149/pdf. Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013.” Jurnal Politik 1, no.
2 (2016). https://doi.org/10.7454/jp.v1i2 .21.
Parsudi  Suparlan.  1992.  Manusia,
Kebudayaan dan Lingkungannya,  Penerbit Raja Grafindo Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik  Uang  di
Indonesia: Patronase dan
Klientelisme  pada  Pemilu
Legislatif, 2014.
Nugroho,  Heru.  2001. Uang, Rentenir,  dan  Hutang  Piutang  di Jawa .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Persada.
I  Made  Wirartha.  2006.  Pedoman Penulisan  Usulan  Penelitian, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Andi. Robert  A.  Dahl, Perihal  Demokrasi
Menjelajahi  Teori  dan  Praktik
Demokrasi Secara Singkat , Yayasan  Obor  Indonesia, Jakarta, 2001
Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian Bisnis. Alfabeta : Bandung. Sulistyo, Hermawan. 2000. Electoral
Politics  in  Indonesia:  A  Hard Way to Democracy Lina  Ulfa  Fitriani  ,  L  Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago,  2019.  Fenomena Politik  Uang  (Money  Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota  Legislatif  di  Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat