Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh
SARBOINI
Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia sarboinise@serambimekkah.ac.id
Misna MAISARAH * Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia misnamaisarah@gmail.com
MARYAM Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia maryam@serambimekkah.ac.id
IMILDA Fakultas Ilmu Komputer, AMIK Indonesia, Jalan T. Nyak Arief No. 400, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia imilda@amikindonesia.ac.id
A rticle’s h istory:
Received 6 June 2021; Received in revised form 11 December 2021; Accepted 15 December, 2021; Published 30 December 2021. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).
Suggested citation:
Sarboini, S., Mausarah, M., Maryam, M., Imilda, I. 2021. Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil  Melalui  Pembiayaan  Usaha  Syariah  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota  Banda  Aceh. JEMSI  (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) , Volume 7 (2): 42-59. DOI: https://doi.org/10.35870/jemsi.v7i2.605 .

## ABSTRAK:
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  strategi  pengembangan  program  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil  melalui pembiayaan usaha syariah pada badan amil zakat nasional (baznas) Kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah usaha mikro  dan  kecil  yang  diberdayakan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Banda  Aceh,  dan  model  penarikan  sampel menggunakan teknik  purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembiayaan usaha syariah (Pusyar) merupakan kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Banda Aceh, konsep dari program ini adalah memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil dengan tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh yang diambil dari dana infaq dan sedekah. Semua stakeholder yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar program pembiayaan ini berjalan dengan lancar dalam penyediaan dana sebagai pinjaman yang diberikan kepada UKM di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan usaha syariah strategi yang digunakan merupakan bentuk kerja sama Badan Amil zakat Nasional Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan konsep dari program ini adalah memberikan pembiayaan pada Usaha Mikro dan Kecil.
Kata Kunci: Program Pembiayaan; Usaha Mikro dan Kecil; BAZNAS.
JEL Classification: G23; O12.

## PENDAHULUAN
Zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang- orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang  wajib  disisihkan  oleh  seorang  muslim  atau  lembaga  yang  dimiliki  oleh  orang-orang  muslim  yang  sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya (Mardani, 2015). Dalam pengelolaan zakat, Al- Qur'an  menyebutkan  kata  ’amilin  dalam salah satu dari delapan ashnaf ya ng berhak menerima dana zakat  (QS.  Al-Taubah).  Al- Qurtubi  menafsirkan  kata  ‘amilin  sebagai  orang -orang  yang  ditugaskan  (oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dana zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Septiandani, 2012). Di Indoensia lembaga yang bertugas mengelola zakat diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat, agar dana yang terkumpul dapat tersalurkan secara optimal (Aziz, 2016). BAZNAS memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, kepada masyarakat agar dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan adanya sinergisitas dua lembaga tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada muzakki yang   semakin banyak,   dan   penanganan   terhadap   mustahiq,   permasalahan kemiskinan  bisa  semakin  berkurang,  dan kaum  dhuafa  bisa  mampu  dalam mencukupi kehidupannya (Septiandani, 2012). Namun fenomena yang terjadi dilapangan, Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Sektor usaha mikro kecil ini mampu menyediakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi.  Usaha  mikro  kecil  ini  juga  mampu  menopang  perekonomian  nasional,  untuk  itu  pentingnya  peran lembaga keuangan syariah dalam peminjaman modal dan sistem pemberdayaan guna mendukung perkembangan usaha mikro kecil. Dengan prinsip ekonomi syariah, lembaga keuangan tersebut dapat mendukung usaha mikro kecil  melalui  program  kemitraan  guna  memperluas  pembiayaan  syariah,  model  pinjaman  cash collateral dari instansi, serta peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil untuk mendapat modal (Wahyudi, 2016).
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwasanya  usaha  mikro  kecil  memberikan  kontribusi  cukup  besar  dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melihat keberadaan usaha mikro kecil di Kota Banda Aceh yang semakin meningkat, usaha mikro kecil memiliki peran strategis, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan yang pada umumnya bersumber dari kelemahan yang terjadi dalam diri usaha mikro kecil. Permasalahan yang sering dihadapi pengusaha mikro kecil meliputi kurangan modal dalam bekerja maupun investasi, kesulitan dalam melakukan  pemasaran produk hasil usaha, akibat keterbatasan informasi mengenai perubahan dan peluang pasar, kesulitan dalam pengadaan bahan baku khususnya bahan baku yang masih harus diimpor selain itu waktu yang cukup lama dan harga yang mahal, keterampilan sumber daya manusia (pekerja dan manajer) masih rendah, teknologi yang digunakan masih rendah yang ditandai oleh peralatan produksi yang digunakan masih tradisional, kesulitan dalam administrasi pembukuan (Wahyudi, 2016).
Mengingat keberadaan usaha mikro kecil bagi masyarakat sangat penting dipertahankan untuk mengatasi berbagai  masalah-masalah  ekonomi  dan  sosial,  sebagai  upaya  mengatasi  pengangguran  serta  pengentasan kemiskinan, maka usaha mikro kecil sangat perlu untuk diberdayakan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah diharapkan dapat memberdayakan usaha mikro kecil secara optimal karena setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu lembaga yang  menjadi  mitra  dalam  upaya  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku  usaha  mikro  kecil khususnya di Kota Banda Aceh melalui BAZNAS Kota Banda Aceh.
BAZNAS Kota Banda Aceh merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola pemerintah Kota Banda Aceh yang bergerak di program penyaluran zakat bagi maasyarakat Kota Banda Aceh, termasuk bagi usaha-usaha yang bersifat produktif. BAZNAS Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang bergerak di bidang permodalan dan pemberdayaan berbasis syariah. Target utamanya adalah masyarakat miskin yang seraca ekonomi tidak dapat tersentuh oleh lembaga formal seperti sektor perbankan namun sektor kecil  lainnya yang  memiliki  peluang  usaha.  Berbagai  program  dan  kegiatan  telah  dilakukan  oleh  Baznas  Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro kecil, salah satunya melalui program usaha syari’ah dan Hibah Modal Langsung (yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil maupun yang akan membuka usaha kecil).

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan  adalah  proses  pengambilan  keputusan  orang-orang  yang  secara  konsekuen melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha  mereka  sendiri  dan  akumulasi  pengetahuan,  keterampilan  dan  sumber  daya  lainnya.  Istilah  lain keberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat adalah  kemampuan individu yang bersenyawa dengan invidu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan diri mereka yang bersangkutan (Hikmat, 2010).
Memberdayakan  masyarakat  adalah  langkah  atau  proses  mengupayakan  unsur-unsur  keberdayaan dalam  masyarakat  sehingga  mereka  mampu  meningkatkan  harkat  dan  martabat  dan  keluiar  dari  sebuah ketergantungan yang mengkondisikan mereka dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah  lain  memandirikan  masyarakat  (Anwar,  2014).  Proses  pemberdayaan  yang  menekankan  pada  proses memberikan  kemampuan  kepada  masyarakat  menjadi  berdaya,  mendorong  atau  memotivasi  individu  agar mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan untuk menentukan pilihan  hidupnya.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal (Mardikanto, 2015).
Konsep Zakat
Zakat  berasal  dari  kata  zaka  yang  berarti  baik,  berkah,  tumbuh,  bersih  dan  bertambah.  Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT  untuk  diserahkan  kepada      orang  yang  berhak  menerimanya  (mustahiq)  dari  orang-orang  yang  wajib mengeluarkan  (muzakki)  (Khasanah,  2010).  Secara  etimologis,  zakat  berarti    sejumlah    harta  tertentu    yang diwajibkan  oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki  oleh  orang-orang  muslim  yang  sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimannya (Mardani, 2014). Zakat adalah salah satu poin dalam rukun Islam. Oleh sebab itu, setiap muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu wajib membayar zakat. Seorang muslim yang menunaikan zakat disebut sebagai muzaki yang berarti orang yang menyucikan  jiwa  dan  hartanya. Muzaki disunnahkan  menyalurkan zakatnya  kepada  organisasi  pengelola  zakat  ( amil )  untuk  kemudian  disalurkan  kepada  orang  yang  berhak menerima  zakat  ( mustahik ). Mustahik zakat  dibatasi  kepada  delapan  golongan,  dan  golongan  yang  paling diprioritaskan adalah fakir dan miskin (Ali dkk, 2016). Menurut Chapra (2000) dalam Kuncoro (2016) menyatakan bahwa zakat mempunyai makna literal, yaitu: penyucian ( thaharah ), pertumbuhan ( nama ’ ), keberkatan ( barakah ), dan pujian ( madh ).  Pada hakikatnya  zakat  adalah  kewajiban  seorang  muslim untuk  membayar  sebagian  harta kekayaan  atau  hasil  pertanian,  jika  kekayaan tersebut melebihi batas nishab suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan.
Dasar Hukum Zakat
Perintah  menunaikan  zakat  beriringan  dengan  perintah shalat  karena  keduanya  memiliki  tujuan  yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk bersikap dermawan serta simpati terhadap orang lain. Sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat  fakhsya  (kejahatan) dan mungkar (kerusakan) (Khasanah, 2010). Dalam Al-Qur ’ an zakat disebutkan 30 kali berdampingan dengan kalimat shalat sebanyak 27 kali (Pusat Kajian Strategi/Puskas Baznas, 2017). Kedudukan antara shalat dan zakat adalah sejajar. Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat sahadat  dan  shalat.  Hukum  menunaikannya  adalah  wajib  berdasarkan firman Allah SWT:
“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku ’.” (QS. Al-Baqarah:43).
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan   dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At -Taubah:103). Dalam  Madhzab  Hambali  menegaskan  zakat  adalah  hak  yang “ wa jib” dikeluarkan dari harta yang khusus  dan  waktu  yang  khusus  pula    (Bank  Indonesia, 2016).    Dalam    Madzhab    Hambali    diatas    yang dimaksudkan “ ke lompok khusus” adalah  fakir,  miskin, amil,  muallaf,  gharim,  ibnu  sabil,  fissabilillah, riqab. Dalam hal ini,  yang dimaksud dengan “ waktu  yang khusus” adalah ketika sempurna kepemilikian ( haul ) dalam waktu setahun baik berupa binatang ternak, uang, biji-bijian, buah-buahan, madu, dan barang tambang yang digali yang semuanya  wajib  untuk  dizakati.  Disisi  lain, yang  dimaksud  dari “ lain waktu ” adalah ketika hari raya dan pada saat itu disebut dengan zakat fitrah.
Qardhawi (1999) dalam Widiastuti dan Rosyidi, (2015) menjelaskan betapa penting dan wajibnya zakat yang harus ditunaikan sebagai umat islam. Dalam sebuah hadits Ibnu Abbas menyebutkan  bahwa  ketika  Nabi Muhammad  saw  mengirimkan  Mu ’a dz bin jabal ke Yaman, beliau berkata: “ Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan  pemungutan  zakat  dari  orang-orang  berada  di  kalangan  mereka untuk  diberikan  kepada orang-orang  miskin  dari  kalangan  mereka  juga.  Bila sedekah itu telah dipungut, hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta itu dan hati-hati pula terhadap doa mereka yang tertindas karena tidak ada batas antara mereka dan Allah” (HR Jamaah dari Ibnu Abbas).
Dari beberapa  penjelasan  dalil  diatas  jelas  bahwa  hukum  menunaikan zakat adalah wajib bagi seorang muslim. Dan bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat maka mereka melanggar ketetapan yang telah Allah SWT dan bagi orang-orang yang melanggar ketetapan Allah maka mereka adalah orang- orang kafir (Qardhawi, 1999) dalam Widiastuti dan Rosyidi, 2015). Rasulullah   memberikan   gambaran   tentang   orang   yang   tidak mau membayar  zakat  ketika  mengalami  siksa  neraka  kelak.  Abu  hurairah  berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ Barang siapa yang diberikan harta lalu tidak mau mengeluarkan zakatnya, ia akan dibuat seumpama ular  botak yang mempunyai  dua  buah  kismis  yang  dikalungkan  kepadanya  pada  hari  kiamat,  lalu menggigit dengan dua rahanngnya. Kemudian berkata: “ Akulah hartam u” (HR. Bukhari). Sedangkan untuk hukuman di dunia, maka suatu Negara berhak menggunakan seluruh media untuk memperoleh zakat wajib, diantara sanksi- sanksi pidana ini adalah denda (Muhammad, 2007 dalam Kuncoro, 2016).
Mardani (2015) juga mengemukakan melaksanakan zakat merupakan dasar untuk menegakkan struktur sosial Islam.  Zakat bukan dalam bentuk sedekah biasa, namun berupa iuran wajib yang diberikan kepada orang yang berhak. Dalam Al-Qura ’ an dan Hadits menyebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 110, QS. Al-Hajj: 78,  QS.  Al-Muzammil: 20,  dan  lain  sebagainya. Kata zakat telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak tiga puluh kali, diantaranya disebutkan dalam konteks yang sama  dengan  shalat  meski  tidak  dalam  satu  ayat.    Dan  sebagian    ahli    menjelaskan    bahwa    kata    zakat dihubungkan  dengan  shalat,  sehingga  hukum  dari  zakat  itu  sendiri  adalah  wajib.  Di  dalam  Al-Qur ’ an  juga menggunakan kata shadaqah untuk mengungkapkan maksud dari zakat, sebagaimana dalam QS. Al-Taubah ayat 58, 60 dan 103 serta infaq dalam QS. Al-Taubah ayat 34. Dalam QS. Al-Taubah ayat   34 menyebutkan zakat adalah  infaq  karena  pada  hakikatnya  zakat  merupakan  penyerahan  harta  untuk  kebajikan-kebajikan  yang diperintahkan Allah SWT. Dan disebut sedekah (shadaqah) karena salah satu tujuan utama untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat juga disebut haq karena zakat merupakan ketetapan  yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) (Mardani, 2015).
Selain  itu,  diperkuat  pula  dengan  perintah  Nabi  Muhammad  SAW  kepada  Mu ’ adz  bin  Jabal  yang diperintahkan  untuk  mengambil  dan  mengumpulkan  harta  (zakat)  dari  orang-orang  kaya  yang  kemudian dikembalikan  kepada  fakir  miskin  dari  kelompok  mereka.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  itu  wajib dikeluarkan,  tidak  hanya  karena perintah  agama  tetapi  memberikan  sebagian  harta yang Allah SWT titipkan melalui kita kepada orang-orang yang membutuhkan (Mardani, 2015). Kata shadaqah dan shadaqat, di dalam Al- Qur ’ an  disebutkan 12 kali yang semuanya turun di Madinah (Madaniyah). Shadaqah memiliki pengertian yang
luas, di mana pengertian tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu materil atau fisik dan nonfisik. Berdasarkan sifatnya yang materil atau fisik, terbagi menjadi dua macam, yaitu (Mardani, 2015) :
1. Fardlu (wajib). Fardlu atau wajib terdiri dari :
a. Fadl u’ ain (perorangan), zakat terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan  atas  diri  atau  jiwa) dan  zakat  maal  (zakat  yang berlaku atas harta manusia).
b. Fardlu kifayah yaitu infak.
2. Shadaqah adalah sunnah. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, shadaqah merupakan  barang  yang  diberikan semata-mata untuk  mendapatkan pahala.

## Fungsi Zakat dalam Tinjauan Ekonomi
1. Zakat mengandung arti suci, bersih, berkembang dan bertambah, selain itu memiliki makna yang penting bagi manusia baik secara  individu ataupun masyarakat. Zakat diberikan dengan tujuan membantu penduduk miskin, sehingga terjalin hubungan antara orang yang miskin dan yang kaya. Jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu alat untuk  mencapai  tujuan.  Para  pakar  ekonomi  Islam  berpendapat bahwa  zakat  sebagai  alat  pengamanan  sosial  yang  dapat  menetralisasi  keresahan  sosial  dan mengentaskan kemiskinan (Khasanah, 2010).
2. Sementara  menurut  Yusuf  Qardhawi  dalam  penelitian  Umrotul,  sebagai  salah  satu  pakar  ekonomi  Islam berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan. Sampai saat ini, pengelolaan zakat menjadi sangat krusial karena masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, zakat merupakan  sebuah  instrumen  yang  berfungsi  memutar  roda  ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. Sehingga zakat menjadi salah  satu  solusi  mengatasi  masalah  ekonomi  sosial  dalam jangka pendek. Berikut ini tujuan dari diwajibkannya zakat, yaitu (Mardani, 2015):

## Lembaga Pengelola Zakat
Organisasi pengelola zakat ialah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam sejarah Islam lembaga pengelola zakat dikenal dengan nama Baitul Maal . Lembaga ini sudah ada sejak zaman  Khalifah  Umar  Bin  Khaththab,  sebagai  institusi  yang memobilisasi  dana dan  daya  dari  umat yang  digunakan  sebagai  upaya  meningkatkatkan  harkat, derajat dan martabat (Asnaini, 2013).
1. Badan Amil Zakat Nasional
Dalam Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   23   Tahun   2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelola zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Dimana BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggrakan fungsi: (Baznas, 2017)
a. Perencanaa pengumpulan, Pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Dalam  Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  peranan  organisasi  penerima    zakat    adalah sebagai    lemabaga    pengelola    sekaligus    penyalur    dana  kepada  masyarakat.  Namun  untuk  menjalankan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat, BAZNAS dapat  membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ tersebut dibentuk melalui Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Nagara, serta dapat membetuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan dan lain sebagainya. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa BAZNAS diberikan otoritas oleh pemerintah untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia (Baznas, 2017).

## 2. Lembaga Amil Zakat
Dalam Undang-Undang  Permerintah Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2011 pasal 17 tentang Pengelolaan Zakat  menegaskan  bahwa  untuk  membantu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dalam  melaksanakan
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat membentuk Lembaga   Amil Zakat  (LAZ).  Lembaga  Amil  Zakat  merupakan     lembaga pengelola  zakat  yang  dibentuk oleh masyarakat yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila   telah memenuhi persyaratan tertentu  (Baznas, 2017).
Lembaga  Amil  Zakat  yang kemudian  disebut  dengan  LAZ merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Aflah, 2009:  11).  Oleh  sebab    itu,    untuk    membantu    BAZNAS    dalam    menjalankan    fungsinya,    sesuai  dengan perundang-undangan, maka perlu dibentuknya LAZ. BAZNAS dan LAZ secara pengertian memang memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pengelola zakat. Namun di dalam hierarkinya sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 dimana LAZ sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang berada dibawah naungan  BAZNAS. Mengingat hal tersebut  tercantum  pada  pasal  19  “LAZ  wajib  melaporkan  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala” (Mubarok & Fanani, 2014). Adapun syarat Lembaga Amil Zakat yang di beri izin oleh Menteri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:
a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
b. Berbentuk lembaga dan berbadan hukum.
c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
d. Memiliki pengawas syariat.
e. Memiliki   kemampuan   teknis,   administratif,   dan   keuangan   untuk melaksanakan kegiatannya.
f. Bersifat nirlaba.
g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Dari   pemaparan   diatas,   dapat   diketahui   bahwa   baik   LAZ   maupun BAZNAS merupkan lembaga yang berwenang dalam mengelola dan menyalurkan zakat   sesuai   dengan   amanat   perundang-undangan. Terlebih   dalam   Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya sebagai lembaga intermedisi keuangan tetapi juga berperan sebagai lembaga sosial dengan ikut mengelola dan menyalurkan zakat. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan syariah berperan  sebagai  lembaga  sosial.  Maksudnya  adalah  sebagaimana  yang  telah tertera dalam potongan QS. al-Maidah (5): 2 yang artinya: “ Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan  tolong-  menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertaqwalah  kamu  kepada  Allah, sesungguhnya  Allah  amat  berat  siksa-Nya ” . Dari  pejelasan  ayat  diatas dapat dikemukakan bahwa bank syariah sebagai lembaga sosial berpegang teguh pada  prinsip at-ta ’ awun. Dimana  hal  tersebut  merupakan  suatu prinsip  untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan (Mardani, 2014). Oleh sebab itu dalam hal pengelolaan dan penyaluaran zakat, diperlukan sinergi antara BAZNAS dan LAZ maupun dengan perbankan syariah. Sinergisitas tersebut dapat diterapkan sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam hal kebaikan yang dapat di implementasikan dalam bentuk pembiayaan usaha produktif.

## Skema Penyaluran Dana Zakat Produktif
Salah satu tujuan dari penyaluran dana zakat adalah pemerataan kesejahteraan  di  antara   umat   Islam. Hal    tersebut    sejalan    dengan    kehadiran  perbankan  syariah  di  tengah  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah. Oleh sebab itu, lembaga pengelola zakat dapat bekerja sama dengan perbankan syariah dalam menyalurkan dana zakat (Putri dan Firmansyah, 2017). Dalam penyaluran    pembiayaan    modal    usaha,    perbankan    syariah    tidak  dapat    memberikan    pembiayaan    atau penyaluran  dana  secara  langsung  tanpa adanya pertimbangan penilaian yang dapat dijadikan sebagai dasar penyaluran dana. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen risiko dalam penyaluran modal usaha perbankan   syariah menerapkan   prinsip   5   C   ( character,   capital,   capacity, collateral and condition ) dalam melakukan mitigasi risiko (Solihin, 2014).
Character merupakan  penilaian  yang berakaitan  dengan  data  individu seseorang, Capital merupakan penilaian kekayaan seorang individu, Capacity merupakan penilaian kemapuan seorang individu dalam memenuhi kewajiban hutang, Collateral merupakan penilaian aset jaminan, dan Condition merupakan penilaian pertimbangan kondisi ekonomi (Apriana dan Irwansyah, 2015).
Dari kelima prinsip manajemen risiko penyaluran pembiaayaan yang telah dijelaskan diatas, dana zakat dapat memenuhi unsur collateral (jaminan), karena dana zakat dapat digunakan sebagai jaminan bagi mustakhik yang hendak mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Jaminan yang didapat oleh perbankan syariah tersebut berupa dana zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat dalam bentuk cash collateral melalui simpanan deposito  milik  lembaga  pengelola  zakat  dan  dijamin  oleh  Lembaga Penjamin  Simpanan.  Sehingga,  apabila mustakhik  mengalami default (gagal bayar)  maka  simpanan  deposito  yang  berasal  dari  dana  zakat  dapat dijadikan jaminan  oleh  perbankan  syariah  guna  melakukan  mitigasi  risiko  pembiayaan modal usaha (Putri dan Firmansyah, 2017).
Selain itu antara perbankan syariah dan lembaga pengelola zakat dapat berbagi peran dalam melakukan pendampingan  kepada  mustakhik  yang  mengajukan  pembiayaan  modal  usaha.  Bank  syariah  memberikan pendampingan dalam bentuk teknis usaha, sementara lembaga pengelola zakat melakukan pemdampingan  dalam bentuk  mental  spiritual.  Untuk  mengetahui  kolaborasi antara perbankan syariah dan OPZ dapat dilihat pada Gambar  dibawah :

## Gambar 1. Skema Kolabarasi Perbankan Syariah dan OPZ Sumber : INCOMFIN 2017
Dalam  kondisi  yang  terjadi  selama  ini,  permasalahan  yang  timbul  adalah  bahwa mustahik megalami kesulitan dalam hal permodalan, pengembangan usaha, serta daya saing produk yang dihasilkan. Maka diperlukan adanya pendampingan usaha antara Organisasi pengeloa zakat  (OPZ) dan perbankan syariah untuk membantu mustahik dalam  mengelola  usahanya.  Oleh  sebab  itu  untuk  membantu mustahik dalam  mengelola  usahanya dibutuhkan  konsep  metamorfosa mustahik (Putri  &  Firmansyah,  2017). Mustahik bertujuan    untuk memberdayakan mustahik yang  pada  awalnya  menerima  zakat,  kemudian  setelah  dilakukan  pemberdayaan pengelolaan usaha akan menjadi muzaki . Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Udang nomor 21 tahun 2008 tentang  perbankan  syariah  yang  mengamanatkan  bahwa: “ Tujuan  perbankan  syariah  adalah  menunjang pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan ,  dan  pemerataan  kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah sejalan dengan tujuan zakat dalam hal pemerataan kesejahteraan (Putri & Firmansyah, 2017).

## Jenis-jenis Pembiayaan
Badan    amil    zakat    mengembangkan    pola    pendayagunaan    dana    zakat  melalui  tiga  skema pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah (Amelia, 2012).
1. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk  yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai  tambahannya. Murabahah adalah akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan harga perolehan dan keuntungan ( Margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jual beli murabahah adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan  yang  telah  disepakati.  Akad murabahah yaitu  pembelian  barang  dengan  pembayaran  yang  ditangguhkan.  Pembiayaan murabahah merupakan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah  kepada  nasabah  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan produksi. Penerapan skema pembiayaan murabahah dapat dilihat pada ganbar dibawah ini

## Gambar 2. Skema Pembiayaan Murabahah
(Sumber : Akad dan Produk Bank Syariah, 2007)
Pembiayaan  murabahah  merupakan  salah  satu  konsep  islam  dalam  melakukan  perjanjian  jual  beli. Konsep ini telah banyak dilakukan  oleh bank dan lembaga keuangan  syariah  yang lainnya untuk  pembiayaan modal kerja serta pembiayaan modal nasabahnya.

## 2. Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah  istilah  yang  sering  dipakai  dalam  konteks  skema  pembiayaan  Syariah.  Pembiayaan Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal kerja sama sebagai  mitra  usaha  membiayai  suatu invest usaha  baru  atau  yang  sudah  berjalan  (Ascarya,  2013). Musyarakah adalah  akad  kerjasama  usaha  patungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  pemilik  modal  untuk membiayai suatu jenis usaha yang produktif dan halal. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Dalam penjelasan lainnya, musyarakah merupakan suatu pengkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek, dimana masing-masing pihak berhak atas segala   keuntungan dan      bertanggung      jawab      secara      bersama      pula      apabila  mengalami  kerugian.  Jadi musyarakah merupakan    perjanjian    yang    berjalan  terus  sepanjang  usaha  yang  dibiayai  bersama  terus  beroperasi. Penerapan pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada Gambar dibawah :

## Gambar 3. Skema Pembiayaan Musyarakah
Sumber : Akad dan Produk Bank Syariah, 2007

## 3. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, biasa disebut shahibul  maal atau rabbul  maal ,  menyediakan  modal  (100%)  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak yang disepakati bersama pula  (Antonio, 2001: 95). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik  modal,  sedangkan  pengelola  kehilangan  tenaga  dan  keahlian  yang  telah  dicurahkannya.  Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya (Ascarya, 2013).

## Linkage Program Channeling
Linkage Program adalah kerja sama bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilandasi semangat kemitraan  yang  bersifat  symbiosis  mutualistik  dengan  tetap  berorientasi  pada  aspek  bisnis.  Linkage  program merupakan kerja sama strategis bagi penyaluran pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Agar bisnis dapat terus berkembang,berjalan  dengan  baik,  mempunyai  daya  saing,  dan  terhindar  dari  kerugianyang  tidak  diinginkan, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang diselaraskan dengan perkembangan situasi yang ada (Dapta, 2012). Berdasarakan  peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang pedoman umum Linkage Program antara bank umum dengan koperasi, linkage program  adalah  program  kerjasama  antara bank  umum  termasuk  bank  umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro  dan  Kecil (UMK).  Linkage program bertujuan  untuk mengatasi  masalah  lembaga  keuangan  mikro  yang  selama  ini  cenderung  kekurangan  dana  namun  memiliki nasabah  potensial  yang  cukup  besar.  Liknage  program  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  Executing,  Channeling,  Joint Financing. Channeling merupakan pinjaman yang diberikan bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai wewenang memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi. Sedangkan pencatatan di koperasi sebagai off balance sheet (Mi'raj, 2015).
Manajemen dan Fungsinya Manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti kontrol, dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan  sebagai  mengendalikan,  menangani  atau  mengelola.  Kata  manajemen  mempunyai  banyak  arti, diantaranya 1) sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan ( managing ), 2) perlakuan secara terampil untuk menangani  sesuatu  berupa skillful treatment , dan 3) gabungan dari dua pengertian tersebut,  yaitu  yang berhubungan dengan pengelolaan suatu  perusahaan rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu  tujuan.  Maka  secara  umum,  pengertian  manajemen  adalah  pengelolaan  suatu      pekerjaan  untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang- orang  lain  untuk  bekerja  (Mardani,  2015).  Manajemen  merupakan  proses  mengkoordinir  kegiatan  pekerjaan secara efisien (tepat guna) dan efektif (tepat sasaran), dengan dan melalui orang lain. Yang dimaksud proses di sini adalah penggambaran fungsi-fungsi yang sedang berjalan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer. Dari beberapa penjelasan di atas pengertian manajemen menurut peneliti adalah proses kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh suatu hasil dan digerakkan melalui orang lain (manajer). Manajemen ada  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia  di  mana  terbentuk  dari  suatu  kerjasama  (organisasi),  seperti industri, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, dan lain-lain (Mardani, 2015).

## Kerangka Pemikiran
Zakat  berasal  dari  kata  zaka  yang  berarti  baik,  berkah,  tumbuh,  bersih  dan  bertambah.  Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT  untuk  diserahkan  kepada      orang  yang  berhak  menerimanya  (mustahiq)  dari  orang-orang  yang  wajib mengeluarkan (muzakki) (Khasanah, 2010). Dalam pendayagunaan dana zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif (Fasiha, 201) yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif, yang dikelola oleh institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam sejarah Islam lembaga pengelola zakat dikenal dengan nama Baitul Maal meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat. Oleh sebab itu dalam  hal  pengelolaan  dan  penyaluaran  zakat,  diperlukan  sinergi  antara  BAZNAS  dan  LAZ  maupun  dengan perbankan  syariah.  Sinergisitas  tersebut  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  prinsip  tolong-menolong  dalam  hal kebaikan yang dapat di implementasikan dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi lembaga menengah kecil dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 4. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Objek Penelitian
Lokasi objek penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banda Aceh.
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  usaha mikro  dan  kecil  yang  diberdayakan  oleh  Badan  Amil  Zakat Nasional Kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha mikro dan kecil yang diberdayakan oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Banda  Aceh.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling, dimana sampel adalah usaha mikro dan kecil yang diberdayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh.

## Metode Pengumpulan Data
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  suatu  strategi inquiry yang  menekankan  pencarian  makna,  pengertian,  konsep,  karakteristik, gejala,  simbol,  maupun  diskripsi  tentang  suatu  fenomena;  fokus  dan  multimetode;  bersifat  alami  dan  holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur  ilmah  secara  sistematis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif (Sugiono, 2011).

## Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan variabel-variabel input yang meliputi:
1. Strategi pengembangan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang berarti  langkah-langkah yang dimiliki Baznas dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui usaha syariah.
2. Pembiayaan  usaha  syariah  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  didefinisikan  sebagai  jumlah  modal  yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional berlandaskan syariah.
Badan Amil Zakat
Nasional
Lembaga Amil Zakat Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Zakat

## Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi :
1. Variabel Ouput
Variabel output adalah variabel yang menjadi pusat perhatian, dalam penelitian ini yang digunakan adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil (O1). Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (O1) merupakan proses pengambilan  keputusan  orang-orang  yang  secara  konsekuen  melaksanakan  keputusan-keputusan  yang telah  diambil  tersebut.  Orang-orang  yang  telah  mencapai  tujuan  kolektif  diberdayakan  melalui kemandiriannya,  bahkan  merupakan  sebuah  keharusan  untuk  lebih  diberdayakan  melalui  usaha  mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya (Hikmat, 2010).
2. Variabel input Variabel input adalah variabel yang mempengaruhi variabel output. Variabel input yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  strategi  pengembangan  program  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil.  Strategi pengembangan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberdayaan, yang menekankan pada proses memberikan bantuan dana agar dapat menjalankan usaha mikro dan kecil.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel No Variabel Operasionalisasi variabel Satuan Skala Ukur Variabel Input 1 Strategi pengembangan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil Langkah  yang  digunakan  Baznas untuk  memberdayakan  usaha mikro  dan  kecil  dalam  bentuk pendanaan Dana Nominal Variabel Ouput 1 Pemberdayaan usaha mikro dan kecil Kemampuan  usaha  mikro  dan kecil menggunakan bantuan modal dai Baznas Hasil kegiatan  Nominal Jenis dan Sumber Data
Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. 1. Pengamatan
Pengamatan  memungkinkan  peneliti  melihat  dan  mengamati  sendiri,  kemudian  mencatat  perilaku  dan kejadian  sebagaimana  yang  terjadi  pada  keadaan  sebenarnya.  Pengamatan  dalam  penelitian  ini  bersifat terbuka.  Pengamat  secara  terbuka  diketahui  oleh  subyek,  sedangkan  sebaliknya  para  subyek  dengan sukarela memberikan kesempatan pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi.
2. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interview ) yang memberikan jawaban atas pertanyaaan itu. Jenis wawancara yang digunakan adalan wawancara terbuka dan tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh terwawancara pada pemiliki usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapatkan dana zakat dari Baznaz Kota Banda Aceh.
3. Dokumentasi Dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  menyelidiki  benda  seperti  buku,  dokumen,  dan peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja secara  terfokus  kepada  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milah  data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang  dibutuhkan,  dan  memutuskan apa yang dapat  diceritakan  kepada  orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2011) proses  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga datanya sampai jenuh. Ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan dalam analisis data kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
1. Reduksi Data
Analisis pertama yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian di reduksi yaitu menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data-data yang telah diproduksi, yang masih berupa  data  kasar  sehingga  peneliti  berusaha  memilih  dan  memfokuskan  data  yang  relevan  dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data Analisis  kedua,  setelah  data  direduksi  kemudian  data  disajikan  dalam  bentuk  tulisan  yaitu  menyajikan informasi yang memungkinkan untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan penelitian. Penyajian data akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan apa yang  harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.
3. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan yang diambil ditangani secara longgar tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci  dan  mengakar  kokoh.  Kesimpulan  ini  juga  akan diverifikasi  selama  penelitian  berlangsung  dengan  menguji  maksud  kebenaran,  kekokohan  dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)
Pusyar merupakan program pembiayaan usaha syariah kepada pelaku UKM di Kota Banda Aceh yang dalam  hal  ini  bersifat  perseorangan.  Dalam  program  ini  tidak  membebankan  biaya  tambahan  apapun  kepada peminjam   karena biaya margin, administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda  Aceh  yang  diambil  dari  dana  infaq  dan  sedekah.  Harapannya  dari  program  Pusyar  ini  memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi pelaku UKM. Pelaksanaan program Pusyar ini berlandaskan pada Perda No. 03 Pasal 20 Ayat 3 Tahun 2010 Pegelolaan Zakat, Infaq dan sedekah yang  kemudian  diaplikasikan  pada nota  kesepahaman kerjasama Pusyar. Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) ini merupakan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kota Banda Aceh, sebagai  langkah  konkrit dalam pemberdayaan UKM di  Kota  Banda  Aceh,  dengan  cara  memberikan  pinjaman  modal  berbasis  syariah  dengan  akad  Murabahah. Gambaran program Pusyar (Lihat Gambar 1) adalah BPKK akan memberikan pembiayaan atau pinjaman dana kepada pengusaha mikro (yang bersifat perseorangan) dan kecil sebesar  harga  barang,  dan  nasabah  wajib membayar  kembali  kepada bank sebesar harga barang dan keuntungannya (margin) secara angsuran. Namun keuntungannya margin dan biaya administrasi dan asuransi dibebankan kepada BAZ Kota Banda Aceh, seperti pada Gambar 5.

## Alur Pendistribusian
Verifikasi
Gambar 5. Skema Program Pembiayaan Usaha Syariah
Keterangan:
1. Mustasuq/UKM perseorangan  melakukan  pengajuan  pembiayaan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan verifikasi berkas sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan layak untuk diberikan pembiyaan.
3. BPKK memberikan bantuan pembiayaan Program Pusyar kepada UKM yang sudah diberikan rekomendasi kelayakan
4. UKM hanya berkewajiban membayar pokok dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh  Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh  melalui  dana  infak  bertanggung  jawab  atas  margin  pembiayaan,  biaya administrasi dan biaya lainnya

## Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh (Baitul Mal)
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  merupakan  badan  resmi  dan  satu-satunya  yang  dibentuk  oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI NO. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat  semakin  mengukuhkan  peran  BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  berwenang melakukan  penegelolaan  zakat  secara  nasional.  Dalam  UU  tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertangung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan:  syariat  islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi  dan  akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu (BAZNAS, 2017) :
1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggunajawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada saat ini adalah berawal dari Badan Amil Zakat  Infaq  dan  Sadaqah  (BAZIS)  di  lingkungan  kantor  wilayah  Departemen  Agama  yang  ada  pada  saat  itu didirikan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama No. 25/KPTS/1989 tanggal 1 Mei 1989. Tujuan dibentuknya BAZIS ini adalah untuk menampung dan mengelola zakat yang ada di lingkungan Kantor
Mustasuq Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Baitul Mal Kota Banda Aceh Bahan lengkap Bahan
Wilayah  Departemen  Agama  pada  saat  itu.  Pada  perkembangan  selanjutnya  dengan  keluarnya  keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS, Opersaional BAZIS ini diperluas ke lingkungan pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang dinamai dengan Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh terletak di jalan Malem Dagang No 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Dasar hukum terbentuknya Baitul Mal Kota Banda Aceh,  merupakan  lembaga  resmi  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  yang  melaksanakan  tugas  pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang di atur dalam beberapa peraturan :
1. Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Qanun Aceh No 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
3. Peraturan  Walikota  Banda  Aceh  No  3  tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh..
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No 34 tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh No 70 tahun 2016.
6. Peraturan Walikota Banda Aceh No 32 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh makan di undangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor  5  Tahun  2010  tanggal  13  Desember  2010  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas  pokok  sekretariat  adalah  menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan,  administrasi  keuanganan, mendukung tugas fungsi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang susunanan organisasi dan tata kerja badan pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh pasal 6 menyebutkan Kepala Baitul Mal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik
b. Pelaksanaan pengumpulan zakat
c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama
d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat
e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawan urusan perwakilan sesuai dengan ketentuan syariat islam
i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
j. Pelaksanaan  pengelolaam  terhadap  harta  yang  tidak  diketahui  pemiliki  atau  ahli  warisnya  berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah.
k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Alur dana Baitul Mal
Gambar 6. Alur dana baitul mal
Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, dana bantuan modal usaha bergulir tahun 2018 berjumlah 255 unit usaha mikro dan kecil perseorangan yang  berhasil  disentuh  melalui  program pusyar ini. Berikut rincian program PUSYAR selama dua tahun berjalan,dan total Alokasi,realisasi dan jumlah UKM penerima program pusyar,dapat dilihat pada Tabel dibawah :
Tabel 2. UKM penerima program pusyar Tahun Total Alokasi Total Realisasi Jumlah UKMM penerima (Unit) 2018 1.000.000.000 541.500.000 255 2019 1.000.000.000 571.000.000 322
Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh  (2018-2019)
Berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh (2018-2019) menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi dana Pusyar selama dua tahun   pelaksanaan program tersebut mengalami peningkatan, begitu pula jumlah UKM penerima  berfluktuatif  dengan  tren  yang  meningkat,  sehingga  diharapkan  kebermanfaatan  program  Pusyar  ini terus bisa meningkat. Jika dikaji dari aspek internal masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banda Aceh berasal dari sisi pelaku adalah lingkungan internal perusahaan yang merupakan sekumpulan sumber daya,  kapabilitas  dan  kompetensi  inti.  Sumber  daya,  meliputi  semua  aset  seperti  keahlian,  proses  organisasi, atribut, informasi dan pengetahuan yang  dikuasai  oleh  perusahaan  dan  yang  menyebabkan  perusahaan dapat menyusun  dan  mengimplementasikan  strategi  yang  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas.  Sehingga  aspek internal merupakan faktor utama dalam strategi pengembangan usaha.
Sedangkan aspek eksternal berasal  dari  luar  yang  mendukung  proses  usaha  serta  ancaman  dan risiko pasar di luar kehendak pelaku, sehingga setelah mengetahui problematika   yang dihadapi oleh Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banda Aceh, baik dari sisi internal maupun eksternal diperlukan sebuah strategi pengembangan yang tepat guna mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banda Aceh. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan  pandangan  kedepan,  motivasi  dan kreativitas.  Jika  hal ini  dapat  dilakukan  oleh  setiap  wirausaha,  maka  besar harapan  untuk dapat menjadikan
Penerimaan ASN Gaji Rekening Kasie BSM Bendahara penerima Masyarakat Bank T Propresional
usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Berikut model strategi dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui Program Pusyar yang diadopsi  dari  model  strategi  dan pengembangan  usaha  milik  Rosyadi dapat diterapkan oleh stakeholders.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) merupakan kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Banda Aceh,  konsep dari program ini adalah memberikan pembiayaan pada Usaha Mikro dan Kecil dengan tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada peminjam, karena biaya margin, administrasi  dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banda Aceh yang diambil dari dana infaq dan sedekah.
2. Semua stakeholder yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar program pembiayaan ini berjalan dengan lancer dalam penyediaan dana sebagai pinjaman yang diberikan kepada UKM di Kota Banda Aceh, Badan Amil Zakat bertanggung jawab dalam menanggung biaya yang timbul dari program Pusyar, seperti: biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta program Pusyar, calon peserta program Pusyar dan melakukan   pengawasan terhadap usaha peserta program Pusyar dan pembinaan terhadap UKM peserta program Pusyar dalam manajemen usaha yang dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
3. Strategi  pengembangan  program  pemberdayaan  usaha  mikro dan kecil melalui program pusyar dibagi menjadi empat kategori, antara lain: input,   proses,   ouput   dan   outcome.   Pengembangan   program pemberdayaan  akan  berhasil  apabila  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  serta  para  stakeholder  yang  terlibat bersinergi terhadap peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

## Saran
a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu peneliti dalam mengembangkan diri dalam disiplin ekonomi  syariah  khususnya  yang  berhubungan  dengan  strategi  pengembangan  program  pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan usaha syariah oleh Badan Amil Zakat Nasional.
b. Bagi peneliti lain Penelitian ini diharapkan dapat menjadi baham masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut, sehingga  dapat  menganalisis  seara  mendalam  tentang  mengenai  strategi  pengembangan  program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan usaha syariah oleh Badan Amil Zakat Nasional.
c. Bagi BAZNAS
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi baham masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan  program  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil  melalui  pembiayaan  usaha  syariah  oleh Badan Amil Zakat Nasional.

## REFERENSI
Ali,  dkk.  (2016). Perbandingan  Zakat  Produktif  dan  Zakat  Konsumtif  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan Mustahik . Al-Muza ra’a h . Vol. 4. No. 1. Hlm 19-32 .
Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor) . Signifikan Vol. 1 No. 2 . hlm 79-92 .
Anwas, M Oos. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi . Bandung : Alfabata. lfabata.
Apriana,  S.,  Dwi,  W.,  &  Irwansyah.  (2015). Analisis  Pengaruh  Prasyarat  Kredit  (5C)  Terhadap  Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel  Unit  Sentra  Antasari  Banjarmasin .  Jurnal  Bisnis  dan Pembangunan. hlm 10-18 .
Ascarya. (2013). Akad dan produk Bank Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Asnaini.  (2008). Zakat  Produktif dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Asnaini, (2013). Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, Ke-1 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Aziz,  A.  (2016). Strategi  Penghimpunan  Dana  Zakat  Lima  Lembaga  Pengelola Zakat . Jurnal Syarikah. Vol. 2. No. 1. hlm 131-148 .
Bank  Indonesia.  (2016). Pengelolaan  Zakat  yang  Efektif. Jakarta:  Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah Bank Indonesia.
BAZNAS.  (2015). Laporan  Keuangan  Badan  Amil  Zakat  Tahun  2015. Jakarta: BAZNAS.
BAZNAS.   (2017). Dampak   Zakat   Terhadap   Kesejahteraan   Mustahik   Di Indonesia. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
Boedi,  Abdullah,  Beni  Ahmad  S.  (2014). Metode  penelitain  Ekonomi  Islam Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Budiantoro, (2017). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha  Syariah  Di  Kota  Mojokerto .  Magister  Sains  Ekonomi  Islam,  Universitas  Airlangga,  Surabaya risanda.abe@gmail.com
Chaniago. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan . Jawa Tengah : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan. sitiaminah@gmail.com.
Dapta, (2012). Perbedaan Pola Channeling dan Executing pada Pembiayaan Linkage Program di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga .Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. antika_sonya@yahoo.co.id
Fanani, A. M. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional . Permana. Vol 2 . 7-8 . Fasiha.  (2017). Zakat  Produktif (Alternatif   Sistem   Pengendalian   Kemiksinan) (Cetakan ke-1 ed.). (M. R. Abdullah, Ed.) Palopo: Laskar Perubahan.
Fasiha., (2016). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah ,  Jurnal Al Amwal, Vol 1. No. 2 September 2016.
Hikmat, Harry. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung : Humaniora Utama Press.
Khasanah, Umrotul. (2010). Manajemen Zakat Modern . Malang: UIN-Maliki Press.
Kuncoro,  (2016). Zakat:  Katup  Pengaman  Keseimbangan Kehidupan  Ekonomi  Umat .  Universitas  Islam  Sultan Agung (UNISSULA), Semarang. Email: anieskuncoro982@gmail.com.
Maltuf Fitri, (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktorfaktor Yang Memengaruhinya . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang.
Mardani.  (2015). Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mardani. (2014). Hukum Bisnis Syariah . Jakarta: Prenadamedia Group.
Mardikanto, Totok. (2015). Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Penerbit ALFABETA.
Mi’raj, (2015). Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam  Yang  Lebih  Kaffah .  Program  Studi  S1  Ekonomi  Islam-Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis-Universitas Airlangga. Email : denizar_abdurrahman@yahoo.com
Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi  dan  Peran  Penting Organisasi Pengelola Zakat) . Permana , Vol.5 No. 2 . hlm 7-16 .
Putri,  S.A.M  &  Firmansyah,  E.J.R.  (2017). Optimalisasi  Laku  Pandai  berbasis  Masjid  una  Literasi  dan  Inklusi Keuangan Syariah Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam . Vol. 3. No. 2.
Prahesti, (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro. Dana Zakat Produktif . Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies
Septiandani.  2012. Sinergitas  Peran  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat  Dalam Pengelolaan Zakat . Vol.5, No.1, Januari 2012.
Solihin, Ahmad, (2014), Buku Saku Panduan Zakat, LAZNAS Pusat Zakat Umat . Bandung.
Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Afabeta
Wahyudi,  Ahmad.  2016. Determinan  Pembiayaan  Murabahah  pada  Unit  Usaha  Syariah.  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen , Volume 6 (2).
Widiastuti dan Rosyidi, (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq . Universitas Airlangga Email: widasus@yahoo.com