## Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum

## Siti Azizah
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstract
Indeed  the  legal  establishment  aspired  by  the  1945  Constitution  is  economic development  and  legal  development  that  includes  political  and  cultural development  is  also  derived  from  the  word  "achieve  sosial  justice  for  all Indonesian  peoples"  is  a  form  of  justice  in  many  respects.   The  complexity  of economic  problems,  economic  integration  and  technological  nations  in  the trading process has a lot to make the laws contained in economic interest that so many laws actually lead to wrong interpretation by the general public so that the need for strict enforcement of government officials.
Keyword: Analisis Ekonomi, dan pembentukan hukum.

## I. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  dibentuknya hukum adalah kepentin untuk menjamin berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi,
perlindungan  terhadap  kepentingan pribadi, kehormatan perorangan, politik,  agama  dan  lain  sebagainya. Dari  kepentingan-kepentingan  diatas tersebut kepentingan ekonomi merupakan salah satu  indikator  yang paling  kuat  yang  menpengaruhi penciptaan  hukum. 1 Sebagaimana diketahui pembentukan hukum sangat  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  diluar  hukum  seperti  faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain.  Salah  satu  Sarjana  yang mengakui adanya faktor-faktor diluar hukum yang mempengaruhi pembentukan  hukum  adalah  Max Weber. 2
1 Hari  chand, Modern  Jurisprudence (Kuala
Lumpur, International Law Book Service ,1994,) Hlm. 177.
2 Max  Weber  adalah  seorang  ahli  hukum kelahiran  Jerman  dan  sempat  menempuh pendidikan di Sekolah Jurisprudensi Sejarah
Berkaitan  dengan  pengaruh kepentingan ekonomi dalam pembentukan  hukum  Max  Weber berpendapat: “ Obviously, any legal
guarantee  is  directly  at  the service  of  economic  interest  to a very large extent. Even where this  does  not  seem  to  be  or actually  is  not,  the  case, economic  interest  are  among the strongest faktors influencing the creation of law. For, any authority
guaranteeing  a  legal  order depends,  in  some  way,  upon the  consensual  action  of  the constitutive  sosial  groups,  and the  formation  of  the  sosial groups  depens,  to  a  large
di  Jerman  dan  banyak  mempelajari  hukum Romawi,  Hindu,  Inggris  dan  Hukum  Eropa. Pemikirannya  banyak  dipengaruhi  oleh pandangan  Karl  Marx  bahwa  sruktur ekonomi  menentukan  politik,  seni,  hukum, filsafat,  dan  bidang  lainnya.  Namun  Weber menentang  pendapat  Karl  Marx  tentang determinasi ekonomi.Bukunya yang terkenal adalah “ Ekonomi and Society” .
extent  upon  constellation  of material interest”. 3
Secara  bebas  diterjemahkan “…terlihat  jelas  bahwa  jaminan hukum  ditujukan  langsung  pada pelayanan kepentingan ekonomi sampai  pada  batas-batas  yang  luas. Meskipun pada kenyataannya keadaan yang ada tidak persis seperti itu,  namun  kepentingan-kepentingan ekonomi  adalah  salah  satu  di  antara faktor-faktor  yang  terkuat  yang mempengaruhi penciptaan hukum. 4 Bagi pemerintah yang menjamin perintah hukum, bergantung pada beberapa cara, yaitu pada tindakan konsensual kelompok- kelompok  sosial  konstitutif,  dan formasi  kelompok-kelompok  sosial tersebut  bergantung  pada  sejumlah konstilasi  kepentingan-kepentingan materiil sampai pada batas yang luas.
Sebagai pengikut aliran sosiologi,  pendapat  Weber  tidak dapat  dilepaskan  dari  pandangan- pandangan  sosiolog  bahwa  hukum dilihat sebagai suatu gejala  yang ada di dalam masyarakat yang keberadaannya dipengaruhi oleh gejala-gejala  lain  yang  terdapat dalam masyarakat bersangkutan. Meski  tidak  sekaku  pendapat  Karl Marx yang memandang pembentukan hukum ditentukan oleh kepentingan  ekonomi  atau  hukum merupakan produk langsung kekuatan  ekonomi,  namun  Weber menganggap bahwa kepentingan ekonomi  merupakan  faktor  dominan dalam  pembentukan  hukum  dan  di lain pihak hukum dapat mempengaruhi  system  ekonomin yang ada dalam masyarakat.
3 Hari Chand, op.cit.
4 Menurut  Weber,  aktivitas  dasar  yang terdapat  dalam  bidang  hukum  ada dua  yaitu penciptaan hukum dan penemuan hukum.
Hukum dipandang sebagai kekuatan otonom dalam per- kembangan  sosial,  sehingga  hukum mempengaruhi perkembang-an ekonomi sementara hukum dipengaruhi  oleh  kekuatan-kekuatan ekonomi, namun Weber tetap menyadari bahwa keberadaan hukum selalu saja dimaksudkan untuk melayani kepentingan-kepentingan ekonomi. 5
Keberadaan  ekonomi  yang sangat pesat menciptakan kelompok- kelompok  atau  kelas  sosial  tertentu yang  mempunyai  kekuatan  dalam masyarakat.
Kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok sosial yang
memegang  kendali  pasar  ini  pada kenyataannya  sangat  berpengaruh dalam menentukan kebijakan Negara atau  pemerintah  khususnya  yang berkaitan  dengan  jaminan  keamanan usaha-usaha  mereka  baik  di  tingkat nasional maupun internasional. 6
Lebih  lanjut  system  di  dunia modern yang makin kompleks mengharuskan  tersedianya  jaminan ketertiban  hukum  oleh  Negara, sehingga  kelompok-kelompok  yang mempunyai  peran  dalam  bidang ekonomi  menuntut  adanya  system hukum yang menjamin predictability (dapat diramalkan), calculability (dapat diperhitungkan), dan kepastian-kepastian terhadap
berlangsungnya transaksi-transaksi ekonomi. 7 Hal  tersebut  sangat relevan karena suatu transaksi ekonomi tidak lepas dari konsekuensi-konsekuensi untung dan rugi  sehingga  mereka  memerlukan
5 Hari Chand , op. cit . hlm. 178.
6 T.  Mulya  lubis  dan  Richard  M.  Buxbaum, ed. ”Peranan  Hukum  dalam  Perekonomian Di  Negara Berkembang” (Jakarta  :yayasan LBHI), tanpa tahun.  hlm. 21-22.
7 Hari Chand, op.cit . hlm. 177.
prediksi dan perhitungan yang akurat serta  jaminan  kepastian  hukum terhadap  kensekwensi-konsekwensi yang harus mereka tanggung. Menurut Weber transaksi- transaksi  ekonomi  (pasar  ekonomi) hanya bisa berkembang jika konsekuensi-konsekuensi hukum dari transaksi ekonomi dapat diramalkan secara pasti. Lebih lanjut Weber mengatakan bahwa kepentingan- kepentingan  kelas  yang  ada  di masyarakat  semakin  beragam  dan mempunyai  perbedaan  yang  tajam daripada  masa  sebelumnya.  Laju komunikasi  bisnis  modern  yang makin  cepat  membutuhkan  system hukum  yang  berfungsi  secara  tepat dan  dapat  diramalkan, 8 seperti misalnya sistem hukum yang dijamin dengan  kekuatan  paksaan  yang terkuat.  Pada  akhirnya  kehidupan ekonomi  modern  tersebut  dengan karakter dasar yang dimilikinya telah meningkirkan  kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang sebelumnya mengemban dan mendapat jaminan  hukum. Hal tersebut merupakan proses pengembangan pasar dimana kekuatan  universal  dari market consociation mensyaratkan
berfungsinya  system  hukum  yang dapat  diperhitungkan  dengan  aturan- aturan  rasional  pada  satu  pihak. Sedangkan  pada  pihak  yang  lain pengembangan  secara  tetap  dari market consociation telah menunjang monopolisasi  dan  pengaturan  segala kekuatan  memaksa  yang  sah  yang dibuat  oleh  suatu  institusi  pemaksa universal  melalui  disintegrasi  semua
8 Dalam  prakteknya,  investor    yang  akan menanamkan  modalnya  pada  suatu  Negara akan  menuntut  persyaratan  utama  berupa jaminan hukum dan keamanan bagi kelangsungan bisnisnya
status  tertentu  dan  struktur-struktur pemaksa  lainnya,  yang  selama  ini kebanyakan bergantung pada monopoli-monopoli ekonomi. 9 Perkembangan kekuatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan  hukum  kontrak.  Dalam hukum  kontrak  terdapat  keterkaitan antara  ekspansi  pasar  dan  kebebasan kontraktual, dimana kebebasan kontraktual yang merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak yang mereka sepakati pada kenyataannya bukanlah  kebebasan  yang  tanpa batas. 10 Latar  belakang  munculnya pembatasan-pembatasan tersebut
adalah  karena  adanya  kepentingan- kepentingan dari Negara serta kepentingan  para  pihak  itu  sendiri yang berorientasi pada pasar. Dengan kata  lain  jika  Negara  menganggap ada kepentingan-kepentingan tertentu  yang harus dilindungi,  maka Negara dapat
memberlakukan keinginannya  meskipun  hal  tersebut berada  di  luar  kesepakatan  para pihak.  Pada  sisi  lain  para  pihak sendiri dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan  yang  tujuannya semata-mata kepentingan pasar demi pencapaian keuntungan
yang diharapkan. 11 Selanjutnya pihak yang
9 Ibid . 10 Pada  prinsipnya  dalam  hukum  kontrak berlaku  ketentuan  bahwa  para  pihak  bebas menentukan materi atau isi kontrak sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  asas- asas  umum  yang  berlaku  dalam  hukum kontrak,  namun  dalam  perkembangannya kebebasan berkontrak tersebut sangat
dipengaruhi berbagai faktor termasuk kepentingan Negara atau pemerintah.
11 Dalam  hukum  perdata  dikenal  “Standar Kontrak”  dimana  salah  satu  pihak  telah mencantumkan  syarat-syarat  tertentu  yang harus disetujui oleh pihak yang lain. Standar kontrak  ini  lazim  berlaku  pada  perjanjian
memiliki posisi lebih kuat mempunyai kesempatan untuk memaksakan syrat-syarat yang dikehendakinya  kepada  pihak  yang lebih  lemah  melalui  aturan-aturan hukum. 12 Sehubungan dengan transaksi-transaksi  ekonomi  yang terus berkembang pesat maka dibutuhkan  aturan  hukum  yang mampu  diterapkan  secara  efektif dalam  masyarakat  dan  sedemikian rupa mampu diterapkan secara efektif dalam masyarakat dan sedemikian  rupa  mampu  melindungi kepentingan ekonomi. Pada sisi yang lain  sangatlah  beresiko  jika  Negara tidak  mampu  memberi  kepastian dari perlindungan hukum pada kepentingan  ekonomi  yang  ada karena  pada  dasarnya  sasaran  atau tujuan  kegiatan  ekonomi  adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. 13 Oleh  karenanya  jika kegiatan  ekonomi  terganggu  maka kesejahteraan masyarakat dapat terhambat  bahkan  hukum  itu  sendiri akan menerima dampaknya. Dukungan  kepada  kepentingan ekonomi  melalui  penerapan  aturan- aturan hukum dapat dilakukan
dengan  kedudukan  salah  satu  pihak  lebih dominan dari pada pihak yang lain.
12 Hary C hand, op. cit , h. 181 13 Pentingnya  hukum  dalam  menjamin jalannya  perekonomian  dapat  dilihat  dalam perencanaan  pembangunan  ekonomi.  Suatu perencanaan ekonomi misalnya, membutuhkan  kepastian  mengenai  kekuatan pemilikan  atas  tanah,  gedung  dan  kekayaan lainnya, agar kesemuanya dapat diperhitungkan  secara  tepat  dan  akurat khususnya  berkaitan  dengan cost. Tanpa bantuan hukum semua itu sulit diperhitungkan karena akan tergantung pada pihak-pihak ( tidak ada kepastian ). Jaminan kepastian  hukum  diperlukan  pada  setiap unsur kegiatan perencanaan ekonomi seperti kontrak, pajak,
dan sebagainya. (Sudjono:1993:13).
melalui pemaksaan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang dikehendaki kalangan yang mendukung  kepentingan  ekonomi. Pencantuman  syarat-syarat  tersebut menurut Max Weber memang dimungkinkan.  Melalui  “konsep dominasi”, 14 Weber  menjelaskan adanya  kemungkinan  bagi  seseorang atau pihak-pihak untuk memberlakukan  kehendaknya  pada orang lain. Konsep  dominasi  ini  muncul dalam berbagai bentuk, seperti kedudukan  monopoli. 15 Dicontohkan oleh Weber tentang suatu bank  yang menetapkan syarat-syarat khusus dalam  memberikan  pinjaman  bagi pengusaha yang mempunyai kekuatan dapat mengendalikan pasar, atau  seorang  professor  yang  dapat mengatur  perilaku  murid-muridnya melalui pemaksaan pemenuhan
aturan yang dibuatnya. 16
Istilah dominasi digunakan sebagai  istilah  yang  identik  dengan kekuasaan  otoriter  yang  bersifat memaksa.  Weber  tidak  menyangkal keberadaan  kekuatan  nyata  dan dominasi, tetapi ia lebih menekankan pada bentuk-bentuk legitimasi kekuatan. Dominasi hukum dianggap sebagai  dominasi  yang  terlegitimasi
14 Ibid 15 Dalam  hukum  kontrak,  pemberlakuan syarat-syarat  tertentu  atau  khusus  oleh  satu pihak  kepada  pihak  lain  dikenal  dengan istilah  “ standart  contract” ,  dimana  dalam praktek  kontrak  telah  tertuang  dalam formulir  tertentu  dan  tidak  ada  pilihan  lain bagi  pihak  yang  lemah  selain  menerima syarat-syarat  kontrak  yang  telah  ditentukan (tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi ).
16 Contoh  tersebut  merupakan  bentuk standar kontrak, dimana pihak yang berposisi  lemah  didorong  oleh  kepentingan untuk  memperoleh  sesuatu  mau  tidak  mau harus  mentaati  ketentuan  yang  dibuat  pihak yang berposisi kuat.
dalam masyarakat occidental . Dalam hal  ini  masyarakat  dapat  termotivasi untuk mentaati perintah atas dasar:
 Keyakinan mereka atas kebenaran  perintah  tersebut  atau dengan sense of duty mereka,
 Atau  dengan  ketakutan  atau dengan kebiasaan,
 Atau  dengan  keinginan  untuk mendapatkan  beberapa  manfaat bagi dirinya sendiri.
Hal  penting  dari  pemikiran
Max  Weber  adalah  kategorisasi pemikiran hukum yang terbagi dalam dua kategori, yaitu:
1. Kategori  irasional,  yang  dapat berbentuk irasionalitas formal dan irasionalitas substansial; dan
2. Kategori  rasionalitas,  yang  dapat berbentuk  rasionalitas  formal  dan rasionalitas substansial.
Irrasionalitas  formal  adalah cara yang digunakan dalam pembuatan  hukum  dan  penemuan hukum  yang  tidak  dapat  dikontrol dengan  intelektualitas.  Sedangkan irasionalitas substantive berarti bahwa  keputusan  dari  pembentukan hukum  atau  penemuan  hukum  lebih dipengaruhi  faktor-faktor  konkret tertentu  yang  telah  dievaluasi  atas dasar  etika,  emosional,  atau  politik dari norma-norma umum.
Rasionalitas  formal  adalah bahwa  dalam  aspek-aspek  subtansial hanya  karakteristik-karakteristik  dari fakta-fakta  kasus  yang  umum  dan yang jelas saja yang dipertimbangkan, sedangkan rasionalitas  subtantif  berarti  bahwa keputusan tentang persoalan- persoalan  hukum  dipengaruhi    oleh norma-norma  yang  berbeda  dari norma yang diperoleh melalui generalisasi logis, seperti etika imperatif,  kepraktisan  atau  aturan- aturan  lainnya  termasuk  pernyataan politik.  Disadari  oleh  Weber  bahwa
dalam  mencapai  rasionalitas  oleh hukum,  hukum  rasionalitas  formal dapat  mengalami  kekurangadilan, oleh karenanya dimungkingkan timbul ketegangan-ketegangan dalam hukum rasional formal. Pengenalan rasionalitas formal dalam sistem hukum mendorong mendorong sistem hukum untuk bekerja layaknya mesin rasionalitas secara teknis. Pengenalan  tersebut  menjamin  tiap individu dan kelompok suatu kebebasan  yang  maksimal  secara relaktif.  Oleh  karenanya  keadilan formal bertentangan dengan kekuatan-kekuatan otoriter, teokratis,dan patriarkis karena keadilan tersebut mengurangi ketergantungan  individu  terhadap kewibawaan  dan  kekuasaan  yang berwenang. 17 Kelompok-kelompok inilah yang dalam masyarakat membutuhkan stabilitas dan kepastian prosedur hukum, khususnya organisasi-organisasi ekonomi  dan  politik  menghendaki memiliki  sistem  hukum  rasional secara formal. Permasalahannya adalah bagaimanakah hubungan ekonomi  dengan  perubahan  sosial dalam  konteks  perundang-undangan di Indonesia?

## II. Pembahasan
Keterkaitan hukum dengan perubahan sosial sangatlah erat ,karena hukum selalu  mengikuti perubahan sosial yang ada dimasyarakat hukum. Dengan demikian pembentukan hukum selalu dipengaruhi oleh perubahan
17 Konsep  keadilan  yang  didasarkan  pada pengembangan rasionalitas dari eber banyak di  kritik  oleh  sarjana  lain,  karena  dapat menjadi sumber ketegangan. Oleh karenanya perlu  dibenahi  tidak  hanya  dari  aspek rasionalitas formal tapi juga dari sisi etika.
sosial.Berkaitan  dengan  hal  tersebut
Von Savigny 18 dan Bentham mempunyai  pandangan  yang  saling bertentangan, 19 menurut  Savigny hukum  itu  tidak  dibuat  melainkan ditentukan  oleh  kebiasaan  yang berlaku  dalam  masyarakat  atau melalui putusan hakim.Jika kebiasaan  tersebut  telah  menjadi sempurna dan diterima oleh masyarakat,maka barulah badan hukum  pembentuk  undang-undang menetapkan kebijaksanaan atau menetapkan kebiasaan tersebut sebagai hukum. Sedangkan  Bentham 20 seorang penganut paham pentingnya pembaharuan  hukum  yang  disusun secara  rasional,  berpendapat  bahwa keberadaan  hukum  adalah  dibuat oleh aparatur Negara yaitu pemerintahan, lembaga legislatif, dan oleh  hakim  dalam  proses  peradilan untuk  mengatasi  perubahan  sosial yang  terjadi  dimasyarakat.  Pendapat Savigny  dan  Bentham  yang  saling bertentangan  kemudian  dipadukan melalui  metode  pendekatan  yang dilakukan oleh Eugen Erhlich.
Menurut Erhlich hukum  tumbuh dan berkembang  dalam  masyarakat  serta dibuat  oleh  aparat  yang  berwenang
18 Von  Savigny  adalah  seorang  professor bidang  buku  berasal  dari  Universitas  Berlin (1779-1861)  yang  menentang  pemberlakuan undang-undang  Napoleon  di  Jerman  dan mendukung  hukum  yang  hidup  dari  dan didukung oleh masyarakat.
19 Sudjono  Dirdjosisworo, Sosiologi  Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial, hh. 1-3 20 Jeremy  Bentham  (1748-1832  )  dikenal sebagai  pahlawan  kodifikasi  hukum  dan pembentukan hukum inggris yang menganut filsafat utilitarianisme, bukunya “ The Limits Jurisprudence Defined” telah mengantarnya sebagai  bapak  Jurisprudensi  Inggris  pada tahun 1945.
dan lahir dari dalam proses peradilan. 21
Selanjutnya  perubahan  sosial itu  sendiri  terjadi  karena  adanya pengaruh-pengaruh kepentingan
dalam  masyarakat.  Hal  ini  sesuai dengan  observasi  dari  Alan  Hunt dalam  bukunya  “ The  sociological Movement in Law “  mengenai perubahan  sosial  yang  terjadi  di Amerika,bahwa:
“in  period  of  rapid  sosial  and economic  change  the  America  legal system,common  Law  based  on  and dominated  by  legal  traditionalism, was beset by widw Ringing criticism. It  was  pressed  by  contending  forces in  sosial  conflict  in  contradictory directions.It  had  neither  time  nor opportunity for a leisurely adjustment to the changed circumstance.  The  pressure  from tehe rapidly emerging labour movement  brought  pressure  on  the legislator  for  intervention  through sosial legislation.” 22
Berdasarkan  observasi  tersebut dapat dilihat bahwa perubahan sosial dan  ekonomi  yang  berlangsung secara cepat telah mampu  mengubah sistem  hukum  di  Amerika,  dimana hukum ditekan oleh berbagai kepentingan dan konflik-konflik sosial  yang saling bertentangan pada kenyataannya  hukum  tidak  memiliki kesempatan dan waktu untuk menyesuaikan  dengan  perubahan- perubahan  tersebut.  Tekanan  dari pihak  tertentu  yang  tergolong  kuat seperti para buruh memaksa pembuat undang-undang
melakukan
intervensi melalui legislasi sosial. 23
21 Sudjuno dirdjosisworo, op. cit , hh. 4-7.
22 Hari C Hand, op.cit., h. 195
23 Buruh merupakan kelompok yang memiliki kekuatan dalam masyarakat, karena keberadaan mereka sangat menentukan keberlangsungan proses
Hal tersebut menunjukan bahwa  kepentingan  dan  tekanan  dari suatu pihak yang mempunyai kekuatan  pasar  atau  paling  tidak mampu  mempengaruhi  mekanisme pasar  sangat  dominan  sehingga memaksa  pembentuk  hukum  untuk membuat hukum yang mengaspirasikan kepentingan mereka. Teori  Max  Weber  mengenai faktor  kekuatan  ekonomi  dalam pembentukan hukum dapat dipersandingkan  dengan  pendapat para  ahli  lainnya.  Berkaitan  dengan teori  tersebut  Roscoe  Pound 24 berpendapat bahwa hukum mengatur kepentingan-kepentingan tertentu yang oleh masyarakat dianggap perlu untuk  dilindungi  dengan  hukum. Setiap peraturan hukum jika dianalisis  berdasarkan  kepentingan- kepentingan  akan  mudah  dimengerti oleh  masyarakat  pada  umumnya. Menurut Pound tidak semua kepentingan  harus  diatur  hukum,
karena  ada  kepentingan-kepentingan yang  diatur  oleh  agama,  estestika, dan  lain-lain.  Untuk  menentukan ruang lingkup pengaturan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Inventarisasi terhadap kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.
2. Seleksi  kepentingan-kepentingan yang dikenal oleh hukum.
3. Batasan ruang lingkup perlindungan yang telah diseleksi. 4. Pertimbangan  tentang  cara  yang dipakai oleh hukum untuk menjamin kepentingan tersebut.
industry  yang  pada  akhirnya  akan  sangat menentukan perekonomian suatu Negara.
24 Roscoe  Pound  adalah  ahli  botani  yang mendalami hukum. Pound cenderung
mengadakan  klasifikasi  materi  hukum  dan membedakan antara hukum dengan sosiologi hukum. 5. Evolusi  prinsip-prinsip  evaluasi mengenai kepentingan- kepentingan. 25 Dengan demikian dalam pembentukan hukum, setiap kepentingan  yang  ada  dimasyarakat haruslah diinvestarisis untuk selanjutnya dipilah-pilah mana kepentingan  yang  berkaitan  dengan hukum  serta  ditimbang  bobot  berat ringannya  tingkat  kepentingan  yang bersangkutan bagi kesejahteraan masyarakat  pada  umumnya.  Pada prakteknya akan ditemukan benturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, oleh karenanya kemudian  kepentingan-kepentingan yang  berbeda  bahkan  mungkin  yang bertentangan tersebut harus diseimbangkan. 26 Sehingga  dapat dihindari  kesenjangan  yang  terlalu jauh antara kepentingan yang dilindungi  dengan  kepentingan  yang terabaikan.  Pada  akhirnya  setiap kepentingan  harus  dilihat  dari  kaca mata masyarakat. Lebih lanjut Pound mengklasifikasikan kepentingan yang  harus  dilindungi  oleh  hukum dalam 3 hal, yaitu 27 :
1. Kepentingan-kepentingan individu,  yaitu  tuntutan  atau kehendak  yang  terlibat  dalam dan  terlihat  dari  sudut  pandang kehidupan individu, meliputi:
a. Kepentingan individu
b. Kepentingan keluarga
c. Kepentingan hak milik
2. Kepentingan-kepentingan sosial/masyarakat, yaitu tuntutan
25 Hari C hand, op.cit., h. 196
26 Teori  keseimbangan  antara  kepentingan dan  tujuan  dalam  pembentukan  hukum, pertama  kali  dikembangkan  oleh  Ihering seorang  juris  yang  melakukan  studi  intensif tentang hukum Romawi.
27 Darji  Darmodiharjo  dan  Sidharta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum  apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, hh. 129-130.
atau  kehendak  yang  terlibat dalam  dan  terlihat  dari  sudut pandang kehidupan politik, meliputi:
a. Kepentingan  akan  kedamaian dan ketertiban b. Perlindungan lembaga- lembaga sosial c. Pencegahan kemorosotan akhlak
d. Pencegahan pelanggaran hak
e. Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan-kepentingan Negara/hukum sebagai pelindung  kepentingan  sosial yaitu  tuntutan  atau  kehendak yang  terlibat  dalam  dan  terlihat dari  sudut  pandang  kehidupan sosial masyarakat beradab, meliputi:
a. Kepentingan  Negara  sebagai badan hukum
b. Kepentingan  Negara  sebagai penjaga kepentingan masyarakat Dalam  praktek  pembentukan hukum, kepentingan-kepentingan tersebut  pertimbangan  bagi  politik hukum yang  melatar  belakangi produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh lembaga legislative. 28 Teori kepentingan  dari  Pound  merupakan inti  ilmu  hukum  sosiologis,  karena kepentingan merupakan suatu keinginan  atau  permintaan  yang ingin  dipenuhi  manusia  baik  secara pribadi,  hubungan  antar  pribadi,  dan kelompok. 29
Dari  pendapat  Roscoe  Pound tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun pembentukan hukum tidak lepas dari pengaruh berbagai
28 Alexander  Seran,  Moral  Politik  Hukum,
(Jakarta: Obor, 1990), hh. 64-65.
29 Soerjono  Soekanto, Prespektis  Teoritis Studi  Hukum  Dalam  Masyarakat, (Jakarta: Erlangga, hh. 30-31).
kepentingan, pembentuk hukum (undang-undang) wajib memperhatikan  kepentingan  mana yang  sebenarnya  perlu  dilindungi dan sedapat mungkin konflik-konflik yang  disebabkan  oleh  perbedaan kepentingan  diseimbangkan  dengan melihatnya dari sudut pandang kepentingan  masyarakat  dalam  arti luas. 30
Berkaitan  dengan  pendapat Weber  tentang  kepentingan  ekonomi sebagai  faktor  yang  utama  dalam pembentukan  hukum,  maka  berdasar teori Pound hal tersebut tetap sah dan tidak  menjadi  masalah  sepanjang kepentingan  masyarakat  luas  tetap diperhatikan.  Atau  dengan  kata  lain pemberlakuan  suatu  hukum  dimana pembentukannya  didasarkan  pada kepentingan  ekonomi  tidak  boleh mengabaikan kepentingan masyarakat  yang  lebih  luas  atau semata-mata  melindungi  golongan tertentu yang mempunyai kepentingan. Barry  M.  Mitnick 31 dalam bukunya “The Political Economy Of Regulation” mengemukakan  empat teori  kepentingan  dalam  regulasi hukum di bidang ekonomi, yaitu:
1. Customer Protection Theory (kepentingan konsumen); Suatu  peraturan  dibuat  dengan tujuan untuk melindungi 30 Jika  kepentingan  yang  dilindungi  hanya diperuntukan  sekelompok  kecil  masyarakat, maka dalam pembentukan hukumnya materi atau  substansi  yang  dimuat  harus  pula mempertimbangkan  kepentingan  kelompok masyarakat  lainnya  yang  lebih  besar, sehingga  dalam  implementasinya  kelompok masyarakat yang lebih tidak terlalu dikesampingkan atau dirugikan.
31 Barry M. Mitnick, The Political Economy of  Regulation, (New  York:  Columbia University Press, 1980), hh. 58-161.
konsumen  dari  suatu  produk atau kegiatan konsumen. 2. Industry Protection Theory (kepentingan    industry/pelaku usaha) Suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan  produsen  dari  suatu produk atau kegiatan. Dalam hal ini industry dan perwakilan atau asosiasinya  merupakan  pihak yang berusaha membentuk peraturan perundang-undangan.
3. Bureaucratic  Behavior  Theory (kepentingan birokrasi/pemerintah) Teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a. Maintenance  theory,  yang mempertahankan  status  quo pelayanan birokrasi;
b. Expansion theory, yang merupakan bentuk pelayanan  yang  terbaik  dari birokrasi yaitu dengan memperluas  wewenang  dan mandat dalam pelayanan. 4. Public Interest Theory (kepentingan public) 5. Suatu peraturan perundang- undangan dibuat untuk memperhatikan  atau  menjaga keseimbangan  dan  kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam tujuan pembentukan  peraturan  adalah tujuan nasional untuk pembangunan wilayah atau bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu. Dalam setiap bentuk kepentingan  tersebut,  Barry  M. Mitnick memberikan parameter tertentu untuk menguji apakah substansi suatu undang-undang berorientasi pada salah satu
kepentingan  atau  tidak. 32 Dengan menggunakan  parameter  pengujian, dapat  dilihat  kepentingan  ekonomi apa  yang  menjadi  latar  belakang (politik  hukum) 33 dibentuknya  suatu undang-undang.  Selanjutnya  dengan melakukan  penyelarasan  atas  teori dari  Barry  M.  Mitnick  dan  Roscoe Pound,  kepentingan  ekonomi  yang mempengaruhi  pembentukan  hukum dapat dipertimbangkan bobot kepentingannya bagi masyarakat secara luas.
Dari teori yang di kemukakan Barry  M.  Mitnick  dapat  dilihat bahwa  setiap  kepentingan  ekonomi yang mendasari pembentukan hukum haruslah  mempunyai  kriteria  yang jelas dan Barry M. Mitnick memberikan alat penguji pada masing-masing  kepentingan  untuk mengetahui  kepentingan  ekonomi yang  manakah  yang  menjadi  latar belakang pembentukan suatu undang-undang. Keterkaitan antara kepentingan  dengan  pembentukan hukum,  pada  intinya  tidak  dapat dilepaskan dari konflik atau perbedaan  kepentingan  yang  timbul dalam  masyarakat. 34 Dalam  hal  ini Satjipto  Raharjo  dalam  bukunya “Hukum  dan  Masyarakat”  mengutip pendapat  Chambliss  dan  Seidman bahwa  di  dalam  masyarakat  dikenal dua  model,  yaitu  pertama  model masyarakat  yang  mendasarkan  pada basis  kesepakatan  nilai-nilai  yang
32 Jika  terjadi  keseimbangan  distribusi  pada keempat  kepentingan,  maka  dapat  tercapai keadilan dari perspektif ekonomi.
33 Politik  hukum  yang  dimaksud  adalah dalam  arti  luas,  yaitu  dalam  rangka menciptakan  system  hukum  yang  menjamin kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
34 Perlu diperhatikan bahwa salah satu tujuan pembentukan hukum adalah untuk mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dalam rangka mencapai ketertiban.
terdapat  dalam  masyarakat  dan  yang kedua  masyarakat  dengan  model konflik. 35 Pada  tipe  masyarakat  dengan model  pertama,  Landasan  kehidupan masyarakat  senantiasa  didasari  oleh kesepakatan-kesepakatan diantara mereka  dan  mereka  cenderung  tidak mengenal  konflik. 36 Oleh  karenanya masalah yang dihadapi oleh pembuat hukum  hanyalah  menentukan  nilai- nilai tertentu yang akan diberlakukan kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini pembentukan hukum merupakan cerminan  nilai-nilai  yang  disepakati oleh warga masyarakat. Sedangkan pada tipe masyarakat yang kedua, yang menjadi  cirinya  adalah  sering  terjadi perubahan dan konflik-konflik sosial. 37 Pada  model  masyarakat konfik  ini  masyarakat  dipandang sebagai  suatu  hubungan  dimana masyarakatnya  mengalami  tekanan- tekanan  yang  dilakukan  oleh  warga masyarakat  lainnya.  Nilai-nilai  yang berlaku  dalam  masyarakat  berada dalam  situasi  konflik  satu  sama  lain, dimana  keadaan  ini  akan  tercermin dalam pembuatan hukumnya.
Pembentukan  hukum  atau undang-undang  seringkali  digunakan
35 Satjipo  Raharjo, Hukum  dan  Masyarakat, Hukum  dan  Masyarakat, cet.1,  (Bandung: Angkasa, 1980), h. 49. 36 Pada  masyarakat  yang  mendasarkan kehidupannya  pada  nilai-nilai  kesepakatan jarang sekali ditemukannya ada konflik antar individu  di  dalamnya,  hal  ini  disebabkan oleh  ciri-ciri  tertentu  yang  dimiliki  oleh masyarakat  yang  bersangkutan,  antara  lain homoginitas masyarakat, masyarakatnya masih  sederhana,  jumlah  individu  dari masyarakat yang bersangkutan relatif kecil. 37 Model  masyarakat  konflik  mempunyai cirri  tingkat  perkembangan  masyarakatnya lebih maju dan telah mempunyai pembagian kerja lebih terarah, serta bersifat heterogen.
sebagai  sarana  control  atas  ekonomi nasional  dengan  tujuan  mencegah atau  memupukperkembangan  kelas sosial tertentu atau untuk mengarahkan pengaruh asing. Dalam setiap  kasus  muncul  ketegangan antara individu dan kelompok tertentu  yang  berdampak  nyata  pada bentuk dan penggunaan hukum  yang diciptakan. 38 Beberapa kasus proses pembentukan hukum di Indonesia
System  hukum  di  Indonesia mengenal  hukum  tertulis dan hukum yang  tidak  tertulis.  Hukum  tertulis adalah  hukum  yang  ditetapkan  oleh lembaga  yang  berwenang  yang  sah dan  di  buat  melalui  prosedur  yang sah.  Sedangkan  hukum  tidak  tertulis yang  dimaksud  disini  adalah  hukum adat 39 yang  terdapat  di  berbagai daerah di Indonesia.
Khusus  untuk  hukum  yang tertulis  seperti  undang-undang,  agar hukum  yang  dibuat  sesuai  dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan  tujuan  yang  diharapkan, proses pembentukannya sudah seharusnya  selalu  melibatkan  peran serta  masyarakat  mulai  dari  usulan rancangan  undang-undang  sampai dengan proses pembahasan di legislatif melalui forum Rapat
Dengar  Pendapat  Umum  (RDPU)
38 A.A.G. Peters dan Koesriani
Siswosoebroto ,  Hukum  dan  Perkembangan Jakarta pustaka sinar harapan,1990), h.213 39 Pada  masyarakat  adat  hukum  terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan oleh individu dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga  menjadi  kebiasaan  pribadi  yang pada  akhirnya  diikuti  warga  masyarakat yang  lain  sehingga  menjadi  kebiasaan kolektif.  Kebiasaan  kolektif  ini  melembaga menjadi  adat  yang  kemudian  diberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya.
maupun  pengaduan  masyarakat  baik secara  langsung  (lisan)  ataupun melalui  surat. 40 RDPU 41 merupakan rapat  antara  Subkomisi,  Komisi,
beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan  Komisi,  Badan  Legislasi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan,  kelompok,  organisasi atau badan swasta, baik atas undangan  Pimpinan  DPR    maupun atas  permintaan  yang  bersangkutan yang  di  pimpin  oleh  pimpinan Komisi,  pimpinan  Rapat  Gabungan
Komisi,  Pimpinan  Badan  Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus. Sedangkan  pengaduan  masyarakat merupakan  sarana  yang  dimiliki DPR untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan  masyarakat  tentang  suatu permasalahan  yang  berada  dalam ruang  lingkup  tugas  dan  wewenang DPR 42 (termasuk  untuk  menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang). Seperti diketahui perkembangan  masyarakat  Indonesia sejak  abad  ke-20  telah  mengarah pada  pola  masyarakat  yang  terbuka,
heterogen  dan  individualitas.  Hal tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan hukum, dimana pengelolaan dan distribusi kepentingan  dan  nilai-nilai  yang saling  bertentangan  dan  berbeda- beda  selalu  menjadi  poin  penting bagi  pembuat  hukum  atau  undang- undang.  Kebijakan  kenegaraan  yang selama ini ditonjolkan adalah penyeimbangan  antara  kepentingan individu dengan kepentingan
40 Pasal  141  ayat  (2)Peraturan  Tata  Tertib DPR  RI tahun 2001.
41 pasal  90  Peraturan  Tata  Tertib  DPR  RI tahun 2001.
42 pasal  141  ayat  1  peraturanb  tata  tertib DPR RI tahun 2001.
bersama. 43 Untuk  itu  permasalahan perbedaan  nilai  dan  kepentingan diselesaikan melalui konsep musyawarah untuk mufakat. 44
Konsep  ini  dapat  diterima  ditaati khusunya dalam era pasca kemerdekaan  sampai  dengan  Orde Baru. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin  terbuka  dan  kritis,  pada  era reformasi  konsep  tersebut  mulai terkikis.  Artinya  meskipun  asas musyawarah dalam pengambilan keputusan  tetap  dijunjung  tinggi, tetapi kemufakatan secara bulat tidak lagi  menjadi  persyaratan  dalam pengambilan  keputusan  termasuk dalam pembentukan hukum di badan legislatif.
Berikut  ini  beberapa  kasus pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang keberadaannya  didasari  oleh  adanya kepentingan-kepentingan  khususnya kepentingan  ekonomi,  namun  dalam penataan implementasinya mempunyai  dampak  yang  berbeda- beda bagi masyarakat.
Undang-undang  No.  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dominannya faktor kepentingan ekonomi dalam
pembentukan  hukum  dapat  dilihat pada kasus yang terjadi di Indonesia.
Salah  satunya  adalah  pembentukan undang-undang  No.40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas . Latar belakang pembentukan undang- undang  tersebut  adalah  tekanan  dari IMF.  Persyaratan  dari  IMF  tersebut
43 Satjipto Raharjo , op.cit., h.51 44 Konsep  ini  merupakan  nilai  luhur  yang dimiliki  bangsa  indonesia  yang  berakar  dan tumbuh  dalam  masyarakat  sejak  zaman dahulu Tujuannya adalah untuk meminimalisir pengaruh perbedaan dan nilai yang saling bertentangan .
diluluskan karena pemerintah Indonesia  tidak  mau  kehilangan pinjaman dari IMF untuk menangani krisis ekonomi yang tengah berlangsung. 45 Bahkan proses pembentukannya  tergolong  cepat meskipun  tidak  termasuk  dalam prioritas  undang-undang  yang  akan di  bahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Pemerintah  pada  tahun 2007. 46 Lemahnya  posisi  tawar pemerintah memaksanya untuk membentuk  undang-undang tersebut, sementara fakta di lapangan pengaturan  substansi  tersebut  jauh dari realitas masyarakat selaku obyek hukum. Jika melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang  sebagian  besar  berada  di  garis kemiskinan dan berpendapatan minim  dan  hanya  sebagian  sebagian kecil  saja  yang  mampu  menduduki peringkat  atas  dari  sisi  pendapatan maka  keberadaan  undang-undang tersebut relatif tanpa makna. Masyarakat  khsusnyayang  berada  di pedesaan  tidak  mengetahui  apa  itu pencucian  uang.  Disamping  itu dibutuhkan  penelitian  yang  akurat apakah  kegiatan  pencucian  uang memang  ada  atau  potensial  untuk dilakukan di Indonesia ? lalu dimana fungsi  hukum  yang  akan  ditegakkan jika memang praktek pencucian uang tidak dikenal di Indonesia ?. Dengan kata lain landasan atau pertimbangan
45 Letter  of  intens  yang  ditanda  tangani
bersama antara Pemerintah Indonesia dengan IMF menyaratkan beberapa pembentukan  undang-undang  oleh  DPR, salah  satunya  UU  tentang  Tindak  Pidana
Pencucian Uang.
46 Undang-undang tentang Prioritas
merupakan  landasan  hukum  bagi  DPR  dan Pemerintah dalam menyusun serta
membentuk  undang-undang  dalam  suatu periode keanggotaan DPR dan Setiap Tahun anggaran. filosofis, yuridis, dan sosiologis yang seharusnya menjadi landasan pembentukan  undang-undang 47 sama sekali  terabaikan.  Sehingga  dapat dikatakan  tingkat  urgenitas  dan kegunaan  undang-undang  perseroan terbatas  relative  sangat  rendah. Relevan  dengan  pendapat  tersebut menurut  Bagir  Manan,  unsur-unsur filosofis, 48 yuridis 49 dan  sosiologis 50 merupakan  dasar  bagi  berlakunya hukum  yang  baik.  Karenanya  setiap pembuat  undang-undang  berharap agar  kaidah  yang  tercantum  dalam perundang-undangan adalah sah secara  hukum  (legal  validity)  dan berlaku  efektif  atau  dapat  diterima oleh  masyarakat  secara  wajar  dan berlaku  untuk  jangka  waktu  yang panjang. 51
Hal  tersebut  mencerminkan keberadaan  Undang-Undang  Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang  merupakan  produk hukum yang mempunyai 47 Amiroedin  Sjarif, Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya, (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1997), h. 91.
48 Bagir  Manan  dalam  bukunya Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia menyatakan bahwa hukum hendaknya mencerminkan  cita  hukum  atau rechtsidee yang  menyangkut  pandangan  atau  hakekat sesuatu yang tumbuh dari sistem nilai dalam masyarakat. Hukum diharapkan mencerminkan  sistem  nilai  tersebut  baik sebagai  sarana  yang  melindungi  nilai-nilai atau  sebagai  sarana  mewujudkannya  dalam tingkah laku masyarakat.
49 Hukum  harus  dibuat  oleh  lembaga  yang berwenang, adanya kesesuaian antara bentuk atau  jenis  peraturan  perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kesesuaian  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi, mengikuti prosedur yang sah.
50 Artinya  hukum  hendaknya  mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
51 Bagir  Manan, Dasar-Dasar  Perundang- Undangan Indonesia , cet. Pertama, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hh. 13-14.
karakteristik  hukum  konservatif  atau ortodoks.  Artinya,  produk  hukum yang dihasilkan isinya lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yaitu  menjadi  alat  bagi  pelaksanaan idiologi  program  Negara. Hukum  ini lebih bersifat tertutup terhadap tuntutan masyarakat maupun individu-individu. Disamping itu pembuatan  hukum  dengan  karakter yang  konservatif  atau  ortodoks cenderung  memberikan  porsi  yang lebih  kecil  terhadap  peran  serta masyarakat. 52 Memang tidaklah tepat jika dikatakan bahwa undang-undang Perseroan terbatas tidak akan bermanfaat sama sekali bagi masyarakat, karena pembelaan terhadap  hal  tersebut  memang  ada, yaitu  bahwa  undang-undang  no.40
Tahun  2007  merupakan  bentuk antisipasi  hukum  di  masa  depan (unsure predictability ). 53

## Undang-Undang Nomor  25 Tahun
2007 tentang Pernanaman Modal Dalam  kasus  yang  berbeda pembentukan Undang-undang Nomor    25  Tahun  2007  tentang Penanaman  modal,  melalui  analisis deskriptif dapat dilihat adanya kepentingan ekonomi yang dominan.
Namun  kepentingan  tersebut  tidak hanya  milik  golongan  tertentu  yaitu pelaku usaha, tetapi juga kepentingan
52 Moh.  Mahmud  MD, Perkembangan
Politik  Hukum  Studi  Tentang  Pengaruh Konfigurasi politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia, Disertasi Doktor dalam Ilmu  Hukum,  Unniversitas  Gajah  Mada, Yogyakarta, 1993.
53 Max  Weber  menyebut  pembentukan hukum  yang  bertujuan  sebagai  langkah proteksi atau antisipasi  terhadap masyarakat di  masa  yang  akan  datang  sebagai  unsur perdictability  yang  semestinya  diperhatikan dalam pembentukan hukum.
masyarakat  luas  selaku  konsumen bahkan termasuk di dalamnya kepentingan birokrasi atau pemerintah  dan  kepentingan  public atau  nasional.  Pada  kasus  ini  terlihat bahwa  hukum  dapat  mempengaruhi aktifitas  ekonomi,  dalam  hal  ini pelaku usaha di paksa untuk melakukan  prosedur  tertentu  yang meluindungi konsumen dari kerugian.
Menurut  pendapat  Inosentius Samsul 54 terkait  dengan  undang- undang penanaman modal, pembentuk  undang-undang  dalam hal  ini  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Pemerintah dalam rangka menciptakan distribusi keadilan sudah  secara  cermat  membagi  peran dan  kesempatan  serta  perlindungan kepentingan  dari    empat  komponen berdasarkan prespektif politik ekonomi  hukum  yaitu  kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah/birokrasi dan kepentingan nasional. Bahkan secara normative rumusan dalam undang-undang penanaman modal memberikan porsi dan orientasi yang kuat terhadap para pemilik  modal  dan  pemerintah. Dengan  demikian  undang-undang penanaman  modal  mempunyai  sifat yang  demokratis  dan  populis 55 yang
54 Inosentius  Samsul, “Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dari  Prespektif Politik  Ekonomi  Hukum  (Politycal  economy Of Law)” dalam Reformasi Hukum Nasional Suatu  Kajian  Terhadap  Undang-Undang Produk  Pemerintah  Transisi  1998-1999,  h. 218.
55 Mahmud  MD  menyebut  produk  hukum yang populistik sebagai produk hukum yang mencerminkan  rasa  keadilan  dan  memenuhi harapan  masyarakat  dimana  dalam  di  dalam pembentukannya  memberikan  kesempatan yang  cukup  besar  kepada  kelompok  sosial maupun  individual  dalam  masyarakat  dan bersifat responsif terhadap tuntutan
mengakomodasi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan para investasi. Meski  pada  satu  sisi  undang- undang penanaman modal mempunyai  karakter  yang  populis, namun pada sisi yang lain peran dari pemerintah  masih  sangat  menonjol. Hal  tersebut  menunjukkan  tekad pemerintah  untuk  tetap  berpengaruh terhadap perlindungan para investor. Meskipun dari materi pengaturan undang-undang penanaman modal terlihat kepentingan  para  investor    dan pemerintah/birokrasi jauh lebih menonjol  jika  dibandingkan  dengan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan  nasional/public,  namun untuk  jangka  panjang  atau  hasil implementasi  dari  undang-undang penanaman  modal  diharapkan  akan memberikan  andil  atau  peran  yang signifikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum/masyarakat  serta  melahirkan pelaku  usaha  serta  produk  barang dan  jasa  nasional  yang  memiliki standar  kualitas  tinggi  sehingga mampu bersaing dalam pasar global. 56 Perpu  Nomor  1  tahun  2002 tentang Terorisme
Latar  belakang  dibentuknya  Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang
terorisme  akibat  tekanan  dari  dunia internasional  khususnya  Amerika Serikat.  Tuduhan  beberapa  Negara barat  bahwa  Indonesia  merupakan salah  satu  tempat  jaringan  terorisme
kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.
56 Sebagai anggota ASEAN, maka Indonesia terikat  pada  kesepakatan  AFTA  yang menerapkan pasar bebas dikawasan ASEAN mulai tahun 2003.
internasional telah mendorong Negara-negara  Eropa  dan  Amerika untuk menekan Indonesia agar segera membuat Undang-undang tentang Anti terorisme. Tekanan tersebut makin kuat manakala terjadi peristiwa pemboman  di  Kuta  Bali 57 yang menewaskan turis-turis dari berbagai Negara.Meskipun  belum  terbukti secara  hukum  Indonesia  terkait dalam  jaringan  teroris  internasional tetapi  pemerintah  republik  Indonesia tidak  berdaya  dengan  tekanan  dari
Negara-negara lain berikut ancamannya,sehingga pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Penganti  Undang-undang  Nomor  1 tahun  2002  Tentang  Terorisme. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang  merupakan  salah satu  peraturan  perundangan  yang dikenal dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan  Indonesia. 58 Undang- undang  Dasar  1945  menyebutkan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,Presiden berhak menetapkan  peraturan  pemerintah sebagai penganti undang-undang. 59 Dipilihnya bentuk Perpu dimahsudkan  untuk  dapat  segera memberlakukanperaturan tentang terorisme, 60 sebab jika harus dikeluarkan  dalam  bentuk  undang- undang  akan  memerlukan  waktu
57 Peristiwa  tersebut  menjadi  alasan  yang kuat  bagi  Amerika  dan  negara-negara  barat untuk  menekan  Indonesia  agar  sesegera mungkin  membuat  hukum  yang  dapat menjerat pelaku-pelaku terorisme.
58 TAP  MPR  NO.  III/MPR/2000  Tentang Sumber  Hukum  Dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-Undangan
59 Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
60 Pada  banyak  negara  belum  ada  kesatuan tentang  pengertian  dan  ruang  lingkup  dari terorisme.  Hal  ini  akan  berdampak  pada pemberlakuan  interpretasi  yang  berbeda- beda.
yang  lebih  lama  dalam  prosedur pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat, sementara tuntutan  untuk  segera  mengeluarkan landasan  hukum  bagi  kejahatan teroris  terus  berlangsung,contohnya pelaku  terror    bom  telah  ditangkap oleh penegak hukum masi saja terror bom masi berlangsung dibumi Indonesia. Menurut  Soehino,  Perpu  ditetapkan untuk  mengatur  suatu  materi  yang sebenarnya  merupakan  materi  dari undang-undang,tetapi  karena  suatu keadaan  dan  kondisi  yang  mendesak yang  tidak  mungkin  ditangguhkan sampai adanya sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membahas  undang-undang  dengan materi tersebut maka untuk mengatasinya  dan  agar  keamanan Negara dapat dijamin oleh pemerintah,oleh sebab itu pemerintah bertindak cepat dan tepat dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mempunyai  nilai  sederajat  dengan undang-undang. 61 Karena  alasan- alasan tersebut maka proses perundang-undangan  untuk  Perpu lebih  singkat  dan  beberapa  tahap dipersingkat  seperti  Panitia  antar Departemen  tidak  selalu  diperlukan dan  pertimbangan  atau  tanggapan menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non  Departemen  yang  bersangkutan dilakukan secara singkat. 62
Mengingat  sifat  keberlakuan  Perpu yang harus segera mendapat persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat  dalam  persidangan  yang
61 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta:
Liberty, 1980), h. 34.
62 A.  Hamid  S  Attamimi, Ilmu  Perundang- Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,  cet. 5,  (Jakarta:  Kanisius,
2001), h. 151.
berikutnya 63 dan jika tidak mendapatkan  persetujuan  Dewan maka  peraturan  pemerintah  penganti undang-undang tersebut harus
dicabut, 64 oleh  karenanya  saat  ini tengah  disiapkan  rancangan  undang- undang  tentang  Terorisme  yang pembahasannya akan segera dilakukan  di  DPR. 65 Sejalan  dengan keharusan  mendapatkan  persetujuan
DPR pada sidang berikutnya, menurut Jimly Asshiddiqie, tenggang waktu  satu  tahun    yang  diberikan kepada pemerintah untuk menjalankan aturan yang telah dibuatnya  tanpa  persetujuan  DPR pada  dasarnya  cukup  longgar,karena dibeberapa  Negara  modern  tenggang waktu  berlakunya  undang-undang darurat  atau emergency  law relatif lebih  pendek  untuk  menghindari penyalahgunaan oleh penguasa,sebagai contoh dalam
Konsititusi  India  masa  berlakunya emergency law hanya tiga bulan 66 .
Mempelajari kasus- kasus pembentukan  hukum yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa dominasi kepentingan ekonomi selalu menjadi latarbelakang pembuatan  hukum.  Namun  pada dasarnya  suatu  hukum  dibuat  untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat,sehingga  subtansi  yang diaturnya    haruslah  merupakan refleksi  dari  keadaan  masyarakat yang  memerlukan  ketertiban.Dengan demikian  salah  satu  tujuan  hukum adalah untuk
mengatasi
63 Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.
64 Pasal 22 ayat (3) UUD 1945
65 Pada saat tulisan ini disusun, RUU tentang Terorisme berada pada tingkat I pembahasan di DPR RI.
66 Jimly  Asshiddiqie, Konsolidasi  Naskah UUD  1945  Setelah  Perubahan  Keempat, (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2002), h. 29.
permasalahan  atau  konflik-konflik yang  terjadi  dimasyarakat,sehingga pada  akhirnya  dapat  tercapainya ketertiban  hukum.Ciri  pembentukan yang demikian dikenal dalam masyarakat dengan model konflik,dimana  pembentukan  hukum salah satu penyebabnya dilatar belakangi  oleh  keinginan  untuk memperkecil kemungkinan- kemungkinan  terjadinya  konflik  atau perbedaan  kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat bersangkutan  sebagai  refleksi  dari berbagai macam pola masyarakatnya Selanjutnya hukum sebagai positivasi  nilai  moral  adalah  legitim karena  adil.Dalam  hal  ini  keadilan menuntut  penguasa  menempatkan kepentingan  umum  sebagai  tujuan hukum. 67 Namun tidak dapat dipungkiri bahwa substansi pengaturan  hukum  sebaiknya  juga berorientasi kemasa depan. Kemungkinan-kemungkinan yang akan  timbul  dari  masalah  hukum  di masa  depan  harus  dapat  diprediksi, hal  ini  dilakukan  dalam  rangka mencegah  terjadinya  kekosongan hukum dan adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia  khususnya  para  pelaku kegiatan perekonomian.

## Prespektif  Pembentukan  Hukum di Era yang Akan Datang
Hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus sarana pengatur  ketertiban masyarakat  haruslah  mencerminkan keadaan  masyarakat  yang  diaturnya. Disamping  itu  hukum  yang  berlaku juga  harus  mampu  menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat.Berkaitan dengan makin modernya sistem ekonomi dan
67 Alexander Seran, op . cit , h. 52.
teknologi yang membutuhkan pengaturan  hukum  dalam  setiap transaksi  yang  diadakannya,maka pembentukan hukum tidak lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi sebagaimana yang telah dikemukankan oleh Max Weber. Namun demikian pembentuk undang-undang hendaklah mempertimbangkan  secara  masak apakah  kepentingan  ekonomi  yang akan  menjadi  dasar  pembentukan suatu undang-undang tidak
mengabaikan  keadilan  masyarakat dalam  arti  yang  luas.Hal  ini  sesuai dengan pendapat aliran hukum  kritis yang  memandang  hukum  sebagai bagian  dari  masyarakat  dan  hukum disatu  pihak    merupakan  unsur  dari perbandingan  kekuatan  yang  nyata dan  kepentingan-kepentingan  yang dominan  sedang  dilain  pihak  hukum merupakan  aspirasi  keadilan  dan legistimistis. 68
Prinsip  keseimbangan  dan  keadilan dalam
pembentukan hukum
seyogyanya  menjadi  pedoman  bagi pembentuk  undang-undang.Menurut Richard  A.Posner,  ada  dua  prinsip keadilan  yaitu  pertama  prinsip  yang menekankan  pada  kesederajatan  hak individu
dan kemerdekaan individu.Sedangkan yang prinsip yang kedua menekankan pada kesejahteraan  individu  secara  sosial ekonomi.  Kedua  prinsip  tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. 69 Relevan dengan  pendapat  tersebut  proses pengaturan hukum haruslah
memperhatikan  hak-hak  individu
68 Sudjono  Dirjosisworo, Sosiologi  Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta: Rajawali Press), h. 9.
69 Richard  A.  Posner, The  Problem  Of Jurisprudence, (Cambirige-Massachusetts-
London:  Harvard  Univercity  Press,  1995),
hh. 334-348.
khususnya hak-hak dasar dan berorientasi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil. Pembentukan hukum yang bersumber  pada  nilai-nilai  yang  ada dimasyarakat  relatif  akan  lebih efektif dari sisi penerapannya. 70
Disamping  hal  tersebut,penentuan kepentingan  yang akan menjadi latar belakang  pembuat  undang-undang hendaklah melalui pertimbangan yang akurat dalam arti perlu dipikirkan kemungkinan dan dampak implementasi  dari  undang-undang atau hukum yang bersangkutan,apakah berorientasi kepada  kesejahteraan  masyarakat dalam arti yang luas.Sehingga meskipun pada awalnya hukum yang dibuat  dilatar  belakangi  kepentingan ekonomi  yang  mewakili  kelompok tertentu saja, namun dalam penerapan jangka panjang masyarakat  umum  diluar  kelompok yang  berkepentingan  ikut  merasakan manfaatnya. 71 Hal lain yang perlu diperhatikan,dalam perkembangannya dewasa ini dimana era perdagangan bebas mulai dibuka,dominasi kepentingan ekonomi  dalam  aktifitasnya  untuk mempengaruhi  pembentukan hukum semakin  kuat.  Era  globalisasi  yang ditandai dengan terbentuknya berbagai  organisasi  negara-negara yang  menyepakati  berlakunya  pasar bebas seperti World Trade
70 Relevan  dengan  pendapat  Kelsen  bahwa aspek  ganda  dari  hukum  yang  diundangkan adalah  hukum  diperuntukan  bagi  warga negara  agar  bertindak  sesuai  hukum  yang ditetapkan dan hukum ditujukan pada hakim agar  menerapkan  sanksi  jika  ada  warga negara yang melanggarnya.
71 Dalam pembentukan hukum selain norma- norma  yuridis,  perlu  juga  diperhatikan  segi moral  sebagai  salah  satu  upaya  menjamin kepentingan umum dalam arti luas.
Organization(WTO), 72 Asean  Free Trade Area (AFTA), 73 North American  Free  Trade  Agreement (NAFTA), 74 dan lain sebagainya,mengharuskan setiap negara  untuk  memberikan  jaminan hukum  dan  keamanan  bagi  investasi yang  masuk  tanpa  membedakan investor dalam negeri maupun investor asing.Jika hukum dari negara  yang  bersangkutan  tidak mampu memberikan jaminan
perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum serta keamanan bagi investasi mereka,maka  para  investor  asing enggan  menanamkan  modal  dan melakukan usahanya dinegara tersebut.Bahkan  kemungkinan  yang lebih buruk,investor dalam negeripun akan  melarikan  modalnya  kenegara lain,karena  merasa  usahanya  lebih aman dan menguntungkan di Negara lain. 75
Jaminan  perlindungan  dan  kepastian hukum  ini  tidak  hanya  diperlukan pada peraturan yang mengatur masalah-masalah yang terkait langsung dengan bidang perekonomian atau investasi
saja,tetapi  lebih  dari  itu  berbagai peraturan  perundangan  yang  secara tidak  langsung  dapat  mempengaruhi keberadaan  atau  keberlangsungan
72 WTO  merupakan  hasil  perundingan Uruguay  Round  1986-1984  yang  pada intinya  merupakan  penerus  dan  pengganti dari GATT yang telah berdiri sejak 1947. 73 AFTA  merupakan  pemberlakuan  pasar bebas di kawasan ASEAN yang beranggotakan  10  negara  Asia  Tenggara, AFTA akan diterapkan mulai tahun 2003.
74 NAFTA merupakan kesepakatan pemberlakuan  pasar  bebas  di  kawasan Amerika  Utara  yang  mulai  ditetapkan  sejak 1 Januari 2002.
75 Krisis  ekonomi  yang  berlangsung  sejak 1998  diikuti  dengan  situasi  keamanan  yang kurang  stabil  di  beberapa  daerah  di Indonesia  berdampak  pada  rendahnya  minat investor untuk berbisnis di Indonesia.
penyenggalaraan  perekonomian  juga dituntut  berpihak  pada  kepentingan ekonomi secara makro. Dalam prakteknya,disatu sisi perlindungan  terhadap  kepentingan ekonomi melalui jaminan perundang- undangan  mutlak  diperlukan  karena Negara  sendiri  mempunyai  andil kepentingan  didalamnya  khususnya dalam  rangka  menciptakan  stabilitas perekonomian  dalam  negeri  maupun dalam  rangka  menjalin  hubungan perekonomian yang harmonis dengan Negara  lain.  Jika  perekonomian terjamin  dan  sisi  hukum  maka Negara  akan  memetik  hasilnya  yang berhasil pada peningkatan kesejahteraan  rakyatnya. 76 Pada  sisi lain tidak semua pembentukan hukum    ekonomi  yang  dilandasi kepentingan ekonomi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.Hal tersebut  dapat  dilihat  contoh  proses pembuatan undang-undang penanaman  modal    yang  hanya melindungi para pelaku ekonomi saja atau  golongan  tertentu.Disamping produk  hukum  yang  mengcopy undang-undang  Negara  lain  tidak dapat  digunakan  untuk  memecahkan masalah  yang  sama  pada  Negara yang  berbeda,  karena  suatu  undang- undang  yang  baik  dan  sesuai  untuk suatu  Negara  tertentu  belum  tentu tepat  dan  bermanfaat  bagi  Negara lain. 77
76 Dewasa  ini  ketergantungan  antar  negara semakin kuat, khusunya negara berkembang terhadap negara maju, negara yang perekonomiannya  kuat  cenderung  menekan negara  lain  melalui  penetapan  aturan sebagaimana yang mereka kehendaki.
77 Ann  Seidman  dan  Robert  B.  Seidman, Perancang Undang-Undang Untuk perubahan  Sosial  yang  Demokratis: Buku Panduan  Untuk  Anggota  Parlemen,  Konsep
Pertama, (Jakarta: Ellips Project, 2002).
Untuk  itu  penyelarasan  konflik kepentingan yang timbul dari kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat  memegang  peranan yang  signifikan  dalam  pembentukan undang-undang  agar  bisa  dicapai tujuan  hukum  yaitu  menciptakan ketertiban.Menurut  pendapat  Roscoe Pound  bahwa  hukum  mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat teratur. 78 Hukum mengatur hubungan manusia dengan mengendalikan  tindakan  individu serta  dengan  menyelesaikan  konflik- konflik diantara kelompok-kelompok yang mengadakan persaingan. Salanjutnya Roscoe Pound menyatakan  bahwa  dipandang  dari segi fungsinya,maka hukum merupakan    suatu  usaha  untuk memenuhi,mendamaikan,menyerasik an  dan  menyesuaikan  tuntutan  dan permintaan (kepentingan )yang
beraneka  ragam  dan  tidak  jarang bertentangan  satu  sama  lain.  Hal tersebut  dapat  dilakukan  melalui penetapan  hukum  secara  langsung dan
secepatnya(tanpa kompromi),atau  dengan  memberikan perlindungan  kepada  kepentingan individu-individu,atau  melalui  cara pembatasan atau kompromi kepentingan-kepentingan individu sehingga dapat memberikan pengaruh  kepada  kepentingan  yang lebih  besar  secara  keseluruhan. Melalui  pengorbanan  yang  relatif kecil  diharapkan  mampu  mencapai kepentingan  yang  lebih  besar  secara keseluruhan.
Penyelarasan  berbagai  kepentingan yang  saling  bertentangan  ditujukan agar konflik yang terjadi dimasyarakat  dapat  diminimalisir dan  masyarakat  secara  keseluruhan dapatmengambil manfaat
dari
78 Mulyana  W.  Kusumah  dan  Paul  S.  Baut. ed, op. cit, hh. 95-98.
dibentuknya  suatu  aturan  hukum. Dengan  kata  lain  pembentukan
hukum  dapat  dilakukan  dengan mengabaikan kepentingan- kepentingan  tertentu  yang  relatif lebih kecil, untuk melindungi kepentingan  masyarakat  yang  lebih luas.  Hal  tersebut  relevan  dengan pendapat  Parson    bahwa  fungsi utama  suatu  system  hukum  bersifat integratif,artinya  untuk  mengurangi unsure-unsur  konflik  yang  potensial pada masyarakat dan untuk melancarkan proses pergaulan sosial. 79 III. Penutup
1. Sesungguhnya pembentukan hukum  yang  dicita-citakan  oleh UUD  1945  adalah  pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum  yang  mencakup  juga pembangunan  politik  dan  budaya yang berasal dari kata “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia  “  adalah wujud  dari  keadilan  dari  berbagai segi.
2. Semakin  kompleksnya  masalah ekonomi,  penggabungan  ekonomi Negara-negara  serta    teknologi dalam  proses  perdagangan  telah banyak membuat undang –undang yang didalam terkandung kepentingan  ekonomi  sehingga begitu banyaknya  undang-undang sebenarnya  menimbulkan  salah penafsiran  oleh masyarakat  awam sehingga  perlu  adanya  penegakan hukum  yang  tegas  dari  aparat pemerintah.
79 Dalam  Bambang  Suggono, Hukum  dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), h. 95.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid S Attamimi, Ilmu Perundang-Undangan Dasar- Dasar  dan  Pembentukannya, cet. 5,  (Jakarta:  Kanisius, 2001), A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto ,  Hukum  dan Perkembangan Jakarta pustaka sinar harapan,1990) Amiroedin Sjarif, Perundang- Undangan  Dasar,  Jenis,  dan Teknik  Membuatnya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , cet. Pertama, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), . Barry  M.  Mitnick, The  Political Economy of Regulation, (New York: Columbia University Press, 1980). Hari  chand  , Modern  Jurisprudence (Kuala Lumpur , International    Law  Book Service ,1994,) Inosentius Samsul, “Undang- Undang Perlindungan Konsumen  dari  Prespektif Politik Ekonomi Hukum (Politycal economy Of Law)” dalam Reformasi Hukum Nasional Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Produk  Pemerintah  Transisi 1998-1999, . Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah  UUD  1945  Setelah Perubahan Keempat, (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Tata Negara  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2002), .
Moh.  Mahmud  MD, Perkembangan Politik  Hukum  Studi  Tentang Pengaruh  Konfigurasi  politik
Terhadap  Produk  Hukum  di
Indonesia, Disertasi  Doktor dalam Ilmu Hukum, Unniversitas  Gajah  Mada, Yogyakarta, 1993 Richard  A.  Posner, The  Problem  Of Jurisprudence, (Cambirige- Massachusetts-London:
Harvard  Univercity  Press, 1995), Satjipo Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, cet.1, (Bandung: Angkasa, 1980), . Sudjono Dirjosisworo, Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta: Rajawali Press), T.Mulya lubis dan Richard M.Buxbaum,ed.” Peranan Hukum  dalam  Perekonomian Di Negara
Berkembang”
(Jakarta :yayasan  LBHI.