## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  ATAS  PELIMPAHAN  UTANG PAJAK PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM PERDATA
Vonny Kristanti Kusumo 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia. E-mail: vonny205210035@stu.untar.ac.id
Abstract: Taxes are the biggest source of state revenue in financing the budget related to development and state interests. The Directorate General of Taxes (DGT) is an institution that is given coercive powers for the benefit of state revenues originating from taxes, which has the duty and authority to manage state revenues  originating  from  tax  collections  and  has  the  goal  that  tax  collection  can  run  properly  and effectively so that can facilitate the needs of the country's development. Unfortunately there are too many regulations in the field of taxation that are enforced and changes are very dynamic, so that taxes become something  that  is  not  understood  by  the  public  as  taxpayers  who  are  also  tax  subjects.  Ignorance  of taxpayers  often  harms  them  in  the  event  of  a  tax  debt  overflow.  And  because  the  tax  rules  are  very numerous,  complicated  and  very  dynamic,  making  taxpayer  losses  increase  due  to  their  negligence  in understanding tax regulations. If a Taxpayer has ever had a tax debt that has not been paid during his life, then when the Taxpayer dies, the Government does not consider the tax debt paid off and the tax collection is still valid. This study uses a normative juridical research method, with a statutory approach based on primary and secondary legal materials.
Keywords: Taxpayer; Tax Subject; Tax Payable.
How to Site: Vonny Kristanti Kusumo (2023). Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 58-68. DOI. 10.55809/tora.v9i1.200

## Introduction
Eksistensi  pajak  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  hukum.  Jika  dikaji  lebih  dalam, sebenarnya pajak adalah  merupakan  suatu  perikatan, dimana  perikatan  ini berisi hak juga kewajiban antara negara dengan warga negaranya. Pajak  adalah suatu perikatan yang  ada  karena  Undang-Undang.  KUHPerdata  buku  ketiga  Ps.1233  menyebutkan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Dari sini jelas  terlihat  bahwa  pajak  termasuk  dalam  ranah  hukum  perdata.  Umumnya  dalam KUHPerdata pihak-pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara timbal  balik  yang  bersifat  langsung  dan  individual.  Kelalaian  salah  satu  pihak  dalam memenuhi kewajibannya, memunculkan hak bagi pihak yang lainnya untuk menuntut secara hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 23A telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan  institusi yang memiliki kewenangan untuk
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
menagih  jumlah  pajak  yang  kurang  dibayar  yang  akan  menjadi  utang  pajak  dan menjatuhkan  sanksi  bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal pembayaran  dan  pelaporan  pajak.  Tidak  hanya  sampai  disitu  saja  kewenangan  DJP dalam hal melakukan penagihan tidak terbatas hanya kepada satu identitas Wajib Pajak tersebut  saja.  Tetapi  kewajiban  pembayaran  pajak  dapat  dilimpahkan/diteruskan kepada  pihak-pihak  yang  berhubungan  secara  langsung  dengan  Wajib  Pajak  yang memiliki utang pajak tersebut.
Berlatar  belakang  dari  situasi  diatas,  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  apakah pelimpahan  utang  pajak  dapat  dibenarkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan, serta bagaimana pelimpahan utang pajak ditinjau dari aspek hukum perdata.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  dimana  Penulis menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dalam mengolah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku- buku  dan  artikel  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok pembahasan.

## Discussion
Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari beberapa istilah/sebutan yang saling terkait, yaitu Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Utang pajak. Menurut UU No.7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan pada Psl 1 ayat 2, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.” 1 Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi saja.  Setiap  individu  orang  pribadi  yang  menjadi  WNI  memiliki  kewajiban  sebagai pembayar  pajak  dan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pemotongan  dan pemungutan pajak.
Di Indonesia, sistem perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang adalah sistem Self Assesment . Self  Assesment adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Ini berarti untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tergantung pada individu Wajib  Pajak  itu  sendiri,  sedangkan  fiskus  atau  pertugas  pajak  bertugas  sebagai
1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
pengendalian, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penetapan sanksi. (Djamaludin Gede, 2002) 2
Sayangnya sistem Self Assesment ini memiliki kelemahan, karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak, maka banyak terjadi kecurangan, salah satunya adalah penghindaran pajak ( tax evasion ). Penghindaran pajak terjadi  karena  Wajib  Pajak  memiliki  rasa  kurang  percaya  kepada  fiskus. 3 Sistem Self Assesment ini juga dinilai belum efektif karena hanya sedikit Wajib Pajak yang mampu menghitung,  memperhitungkan  dan  melaporkan  pajaknya  dengan  benar. 4 Selain  itu juga  peraturan  perpajakan  yang  sangat  dinamis  perubahan  dan  pemberlakuannya membuat masyarakat tidak dapat mengikutinya dengan baik. Di sisi lain juga masyarakat yang menjadi Wajib Pajak merasa tidak ada manfaat dari penyetoran pajak selama ini karena hasil pembangunan yang tidak merata, fasilitas umum yang belum memadai, dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai.
Perlu  diketahui  bahwa  setiap  Wajib  Pajak  adalah  merupakan  Subjek  Pajak.  Namun, Subjek Pajak belum tentu merupakan Wajib Pajak. Dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  7  Tahun  2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  pada  Psl  2  ayat  1  dikatakan  bahwa  “yang menjadi  Subjek  Pajak  adalah  orang  pribadi,  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu kesatuan  menggantikan  yang  berhak,  Badan  dan  Bentuk  Usaha  Tetap.”  Disini  dapat dilihat  bahwa  warisan  yang  belum  terbagi  adalah  merupakan  Subjek  Pajak.  Warisan yang  belum  terbagi  yang  ditinggalkan  oleh  orang  pribadi  subjek  pajak  dalam  negeri dianggap  sebagai  subjek  pajak  dalam  negeri  dalam  pengertian  Undang-Undang  ini mengikuti  status  pewaris.  Adapun  untuk  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban perpajakannya,  warisan  tersebut  menggantikan  kewajiban  ahli  waris  yang  berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban pajak dialihkan kepada ahli waris. 5
Didalam Pasal 2A ayat 1 UU No.7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Thn 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dikatakan  bahwa  “kewajiban  pajak  subjektif  orang  pribadi  dimulai  pada  saat  orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada  saat  meninggal  dunia  atau meninggalkan  Indonesia  untuk  selama- lamanya.”
2 Hendarto,  Edgar.  Maret  2019. Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Bagi  Ahli  Waris  Atas  Tambahan  Penghasilan  Yang Diperoleh  Dari  Warisan .  Jurnal  Magister  Hukum  Argumentum  :  Volume  6  Nomor  1,  hal.  1062-1081.  DOI  : https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1858.
3 Wahyuni, Made Ari. Desember 20211. Tax Evasion : Dampak Dari Self Assessment System . Jurnal Ilimiah Akuntansi Dan Humanika : Volume 1 Nomor 1. DOI: https://doi.org/10.23887/jinah.v1i1.301.
4 Sakinah, Anzala. Juni 2018. Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur) . Jurnal Kebijakan Pemerintahan : Volume 1 Nomor 1, hal. 11-27. DOI: https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1.1094 .
5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, Penjelasan Pasal 2 ayat 3 huruf C.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
Pajak  Penghasilan  termasuk  jenis  pajak  subjektif  dimana  kewajiban pajaknya  melekat pada  Subjek  Pajak  ybs,  artinya  kewajiban  pajak  tersebut  dimaksudkan  untuk  tidak dilimpahkan  kepada  Subjek  Pajak  lainnya.  Maka  dari  itu  penentuan  saat  mulai  dan berakhirnya  kewajiban  pajak  subjektif  menjadi  penting  dalam  rangka  memberikan kepastian hukum. 6
Kewajiban  pajak  subjektif  orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183  (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan, kewajiban  pajak  subjektifnya  dimulai  sejak  hari  pertama  ia  berada  di  Indonesia. Kewajiban  pajak  subjektif  orang  pribadi  berakhir  pada  saat  ia  meninggal  dunia  atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 7
Sementara  menurut  UU  No.19  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa “utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda  atau  kenaikan  yang  tercantum  dalam  surat ketetapan  pajak  atau  surat  sejenisnya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.”
Sehingga  walaupun  Wajib  Pajak  telah  meninggal  dunia,  hal  ini  tidak  menghapuskan pemenuhan  kewajiban  dalam  hal  pembayaran  atas  utang  pajak  yang  timbul  semasa Wajib pajak tersebut hidup. Sehingga jika Wajib Pajak yang bertindak sebagai pewaris meninggal dunia,  maka akan  terjadi  perpindahan  kekayaan.  Kekayaan  yang  dimaksud adalah berupa hutang piutang, atau aktiva maupun pasiva (hak dan kewajiban pewaris). Hal ini juga diatur didalam Pasal 833 KUHPerdata yang sangat jelas mengatakan bahwa “para  ahli  waris,  dengan  sendirinya  karena  hukum,  mendapat  hak  milik  atas  semua barang,  semua  hak  dan  semua  piutang  orang  yang  meninggal.  Bila  ada  perselisihan tentang  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris,  dan  dengan  demikian  berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.” Hal ini juga ditegaskan dalam KUHPerdata Pasal 1100 yang mengatakan bahwa  “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Dari sudut pandang hukum perdata dapat dilihat dengan jelas bahwa utang  pewaris harus  dipikul oleh para  ahli  waris  yang  menyetujui  menerima warisan. Sehingga  utang  pajak  juga  merupakan  utang  yang  harus  ditanggung  oleh  ahli  waris secara pribadi maupun renteng.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  Atas  Jumlah  Pajak  Yang  Masih  Harus Dibayar pada Ps. 5 disebutkan bahwa “penagihan pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Wajak Orang Pribadi atau Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.”
6 Ibid , Penjelasan Pasal 2A.
7 Ibid , Penjelasan Pasal 2A ayat 1.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
Dan  pada  Ps.6  dikatakan  bahwa  “pelaksanaan  tindakan  penagihan  pajak  terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan terhadap : 8
a) Orang Pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak
b) Istri  dari  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  bersangkutan  yang  bertanggung  jawab  atas seluruh  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak,  dalam  hal  pelaksanaan  hak  dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan
c) Salah  seorang  ahli  waris,  pelaksana  wasiat,  atau  pihak  yang  mengurus  harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling  banyak  sebesar  jumlah  harta  warisan  yang  belum  terbagi,  dalam  hal  Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi
d) Para ahli waris yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling  banyak  sebesar  porsi  harta  warisan  yang  diterima  oleh  masing-masing  ahli waris, dalam hal Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi
e) Wali  bagi  anak  yang  belum  dewasa  yang  bertanggung  jawab atas  utang pajak  dan biaya penagihan pajak sebesar :
1. paling banyak sebesar jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
2. seluruh  Utang  Pajak  dan  Biaya  Penagihan  Pajak,  dalam  hal  Pejabat  dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut
f) Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar :
1.  paling banyak  sebesar  jumlah harta orang  yang berada dalam  pengampuannya; atau
2.  seluruh  Utang  Pajak  dan  Biaya  Penagihan  Pajak,  dalam  hal  Pejabat  dapat membuktikan  bahwa  pengampu  yang  bersangkutan  mendapat  manfaat  dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut.”
Dari peraturan ini juga dapat dilihat bahwa kewajiban dalam hal penagihan pajak juga dapat dilakukan kepada para ahli waris, sehingga kewajiban pembayaran utang pajak menjadi tidak ditiadakan apabila pewaris harta meninggal dunia. Didalam KUHPerdata buku  tiga  pada  Pasal  1381  disebutkan  “ada  beberapa  cara  terjadinya  penghapusan perikatan, yaitu : 9
a) karena pembayaran
b) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
c) karena pembaruan utang
d) karena perjumpaan utang atau kompensasi
e) karena percampuran utang
8 Indonesia,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  189/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394.
9 Suparnyo, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas , (Semarang : Pustaka Magister, 2012), hal. 57.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
f) karena pembebasan utang
g) karena musnahnya barang yang terutang
h) karena kebatalan atau pembatalan
i) karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I buku tiga dan
j) karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”
Dalam hal terjadinya penagihan utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak semasa hidupnya, maka satu-satunya cara agar terjadinya penghapusan (walaupun wajib pajak yang  bersangkutan  telah  meninggal)  adalah  karena  pembayaran.  Pembayaran  utang pajak dilakukan ke Kas Negara. Sehingga utang pajak yang timbul harus ditanggung oleh ahli  waris,  sebagaimana  telah  jelas  disebutkan  didalam  KUHPerdata  dan  peraturan perpajakan.
Apabila harta warisan belum terbagi, maka yang akan menjadi penanggung utang pajak adalah  salah  seorang  ahli  waris,  pelaksana  wasiat,  atau  pihak  yang  mengurus  harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi. 10 Tetapi apabila harta warisan telah dibagi, maka para ahli waris yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing- masing ahli waris. 11
Dari tata cara penagihan utang pajak tersebut dapat diketahui bahwa terdapat batasan jumlah  maksimal  yang  dapat  ditagihkan  oleh  DJP  kepada  salah  satu  dari  ahli  waris apabila  warisan  belum  terbagi  dan  kepada  para  ahli  waris  dapabila  warisan  telah dibagikan, yaitu paling banyak hanya sebesar nilai harta yang menjadi warisannya. Jadi walaupun utang pajaknya lebih besar daripada harta yang diwariskan, maka DJP hanya berhak menagih paling banyak sebesar nilai harta yang diwariskannya.
Tetapi dalam KUHPer Pasal 1023 dikatakan bahwa “barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni,  ataukah  menerima dengan hak istimewa untuk  merinci  harta peninggalan  itu, ataukah  menolaknya,  mempunyai  hak  untuk  berpikir,  dan  harus  memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya  warisan  itu  terbuka;  pernyataan  itu  harus  didaftarkan  dalam  daftar  yang disediakan untuk itu.”
Dan juga didalam KUHPerdata Pasal 1032 juga dikatakan bahwa :
1. “Ahli  waris  itu  tidak  wajib  membayar  utang-utang  dan  beban-beban  harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu,  dan  bahkan  bahwa  ia  dapat  membebaskan  diri  dari  pembayaran  itu,  dengan
10 Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394. Pasal 6 huruf c.
11 Ibid . Pasal 6 huruf d.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
menyerahkan  semua  barang-barang  yang  termasuk  harta  peninggalan  itu  kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
2. Barang-barang  para  ahli  waris  sendiri  tidak  dicampur  dengan  barang-barang  harta peninggalan  itu,  dan  bahwa  dia  tetap  berhak  menagih  piutang-piutangnya  sendiri dari harta peninggalan itu.”
Dari  2  aturan  tersebut dapat diketahui  bahwa  ternyata ahli  waris  memiliki  hak  untuk menyelidiki  terlebih  dahulu  mengenai  keadaan  harta  peninggalan  itu,  agar  ahli  waris dapat  mempertimbangkan  yang  terbaik  bagi  kepentingan  mereka,  apakah  akan menerima  atau  menolak  warisan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  KUHPerdata  Pasal 1045,  yang  berbunyi  :  “Tiada  seorang  pun  diwajibkan  untuk  menerima  warisan  yang jatuh ke tangannya.”
Ditinjau dari aspek hukum perdata, seorang ahli waris memiliki hak untuk menolak atau menerima warisan yang diwariskan kepadanya. Akan tetapi secara perpajakan berlaku asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali , yang memiliki arti bahwa hukum yang bersifat  khusus  ( lex  specialis )  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum  ( lex generali ).  Sehingga  dalam  kasus  pemenuhan  kewajiban  pengenaan  dan  pembayaran utang  pajak,  tetap  akan  mengikuti  aturan  perundang-undangan  dalam  bidang perpajakan. Dimana jika ditinjau dari aturan Lex Specialis -nya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan pajak dapat dilakukan kepada ahli warisnya, walaupun ahli  warisnya  telah  menolak  secara  perdata  atas  warisan  tersebut.  Tetapi  besaran jumlah yang ditagihkan hanya sebatas paling bayak sebesar nilai harta yang diwariskan oleh si pewaris.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68

## Conclusion
Walaupun  wajib  pajak  orang  pribadi  sudah  tidak  memiliki  kewajiban  pajak  subjektif orang pribadinya dikarenakan  telah  meninggal  dunia,  tetapi hal ini  tidak  meniadakan hak  DJP  untuk  menagihkan  utang  pajak  yang  telah  ditagihkan  sebelumnya  oleh  DJP kepada wajib pajak tersebut hidup dan belum membagikan warisannya.
Dilihat dari kedua aturan yang berlaku, yaitu KUHPerdata dimana berlaku sebagai aturan yang bersifat Lex Generali , UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan dan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  Atas  Jumlah  Pajak Yang  Masih  Harus  Dibayar dimana  berlaku  sebagai  aturan  yang bersifat Lex  Spesialis, keduanya sama-sama memiliki isi yang sama yang menyatakan bahwa utang pajak dapat dilimpahkan/ditagihkan kepada ahli waris, hapusnya utang pajak salah satunya adalah dengan  cara  pembayaran,  dan  di  kedua  aturan  tersebut  juga  telah  diatur  bahwa pembayaran utang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar jumlah nilai warisan yang diwariskan saja.
Sehingga  pelimpahan  utang  pajak  dapat  dibenarkan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, baik yg bersifat lex generali maupun lex specialis dan pelimpahan utang pajak ditinjau  dari aspek hukum  perdata  tentunya  sudah  pasti  dapat  dilakukan dan pelaksanaannya adalah sah secara hukum.

## Acknowledgments
Karena pajak adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam hal pendapatan negara, seharusnya warga negara di Indonesia khususnya, yang juga adalah Wajib Pajak, dibekali dengan informasi, pengetahuan yang cukup mumpuni mengenai peraturan-peraturan perpajakan.  Pemerintah,  dalam  hal  ini  DJP,  dapat  memberikan  informasi dan  edukasi mengenai  aturan  perpajakan  dengan  cara  mengadakan  sosialisasi  rutin  dengan mengangkat  topik  permasalahan  umum  yang  biasa  ditemukan  didalam  kehidupan sehari-hari.
Pemerintah juga dapat memberikan informasi melalui media sosial DJP ataupun melalui email kepada masing-masing Wajib Pajak. Sama halnya seperti DJP dapat mengirimkan surat himbauan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak pada periode tertentu, contohnya saat masa pelaporan pajak tahunan, dan juga pada saat DJP mengirimkan pemberitahuan mengenai program-program pemerintah dalam bidang  perpajakan  yang  akan  dilaksanakan  atau  sedang  dilaksanakan  dalam  waktu tertentu, misalnya pada masa Program Pengungkapan Sukarela. Untuk hal-hal seperti itu,  Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  DJP  dapat  melakukannya,  sehingga  untuk memberikan edukasi mengenai informasi peraturan perpajakan juga seharusnya dapat dilakukan juga melalui media yang sama.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
Pemerintah  juga  dapat  memberikan  edukasi  melalui  media  sosial  seperti Youtube misalnya,  dimana  dapat  dijumpai  pada channel Youtube  DJP  banyak  sosialisasi  dan edukasi  seputar  aturan-aturan  pajak  yang  menyangkut  dengan  kegiatan  dalam kehidupan  masyarakat.  Dengan  adanya pembekalan edukasi  dan  informasi  mengenai aturan perpajakan, maka Wajib Pajak dapat lebih memahami tentang pajak dan aturan- aturannya. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang apa itu Subjek Pajak dan Utang Pajak. Dan diharapkan dikemudian hari tidak timbul sengketa-sengketa yang menyangkut pajak yang tentunya akan sangat merugikan, bukan hanya bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi juga bagi ahli warisnya jika Pewaris adalah sebagai Wajib  Pajak yang memiliki harta untuk diwariskan.
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68

## Daftar Pustaka

## Buku
Suparnyo. 2012. Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas hal. 57. Pustaka Magister. Semarang.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  129,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.
Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  Atas  Jumlah  Pajak  Yang  Masih  Harus Dibayar, Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394.

## Jurnal
Hendarto,  Edgar.  Maret  2019. Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Bagi  Ahli  Waris  Atas Tambahan  Penghasilan  Yang  Diperoleh  Dari  Warisan .  Jurnal  Magister  Hukum
Argumentum : Volume 6 Nomor 1, hal. 1062-1081. DOI : https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1858.
Panjaitan, Hulman. Desember 2018. Pajak Dan Aspek Hukum Perdata . Jurnal Hukum To- ra : Volume 4 Nomor 3, hal. 117-119.
Sakinah,  Anzala.  Juni  2018. Implementasi  Kebijakan  Sistem  Pemungutan  Pajak  Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur) .  Jurnal  Kebijakan  Pemerintahan  :  Volume  1  Nomor  1,  hal.  11-27.  DOI: https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1.1094 .
Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68
Wahyuni,  Made  Ari.  Desember  20211. Tax  Evasion  :  Dampak  Dari  Self  Assessment System .  Jurnal  Ilimiah  Akuntansi  Dan  Humanika  :  Volume  1  Nomor  1.  DOI: https://doi.org/10.23887/jinah.v1i1.301.

## Website
Ikatan  Kuasa  Hukum  dan  Advokat  Pajak  Indonesia  (IKHAPI).  Kewajiban  Ahli  Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris, terdapat di https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-ahli-waris-melunasi-utang- pajak-pewaris-lt5f7ec8b085ad3 diakses tanggal 30 Maret 2023.
Ahmad Syahroni, Jeffry Susilo & Partner  (2020). Wajib Tahu ! 6 Orang ini bertanggung jawab atas Utang Pajak Orang Pribadi, terdapat di
https://www.jstax.co.id/Orang%20yang%20bertanggung%20jawab%20atas%20U tang%20Pajak%20Orang%20Pribadi diakses tanggal 30 Maret 2023.
Lassa  Advocate  &  Associates  (2021).  Apakah  Ahli  Waris  Wajib  Membayar  Hutang Pewaris,  terdapat  di https://lassaadvocate.com/apakah-ahli-waris-wajib- membayar-hutang-pewaris/ diakses tanggal 30 Maret 2023.