## PENG ARUH KE KAYAAN DAERAH, T INGK AT KESEJAH TERAAN MAS YARAKAT , DAN KUALIT AS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP  I NTER NET F INA NCIA L R EPORTING
(Pem erintah  Daerah  di Pulau Sum atera Tahun Anggaran 2019)

## INFL UENCE O F REGIONAL WE ALT H, CO MMUNIT Y WELFARE, AND QUAL ITY OF FINANCIAL STATE MENTS  O N
INTERNET FINANCIAL  RE PORT ING
(Local Government  on Sumat era Isl and for Fiscal Year 2019)
Mega Melati megam el ati744@gmail.com Universit as Negeri P adang
Dian Fitri a Hand ayani dian.fitri a.h@fe.unp.ac.id Universit as Negeri P adang

## ABSTRACT
This study aims to determine of the effect of regional wealth, level of public welfare, and quality  of  financial  reports  on  Internet  Financial  Reporting  (IFR)  for  Regency/City Governments  on  the  island  of  Sumatera  in  the  2019  fiscal  year.  Internet  Financial Reporting in this study was measured based on the availability of financial information in accordance with the Instruction of the Minister of Home Affair No. 188.52/1797/SJ 2012. This study used a purposive sampling technique, the sample in this study includes 130.  Financial  reports  data  and  GRDP/per  capita  income  were  obtained  through  the official website of the BPK and BPS, while the IFR data was obtained through the website of each local government for the year 2019 and processed by multiple linear regression using SPSS. The results show that regional wealth has a significant positive effect on the implementation of Internet  Financial Reporting. While the level of community welfare and  quality  of  financial  reports  do  not  have  effect  on  the  implementation  of  Internet Financial Reporting. This paper gives a comprehensive literature survey on the effect of the  regional  wealth,  level  of  public  welfare,  and  quality  of  financial  reports  on  the Internet Financial Reporting in regional government on the Island of Sumatera. Keywords:  Community  Welfare,  Internet  Financial  Reporting,  Local  Government, Regional Wealth, Quality of Financial Reports

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kekayaan  daerah,  tingkat kesejahteraan  masyarakat,  dan  kualitas  laporan  keuangan  terhadap Internet  Financial Reporting (IFR) Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2019. Pelaporan  Keuangan  Internet  dalam  penelitian  ini  diukur  berdasarkan  ketersediaan informasi  keuangan  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 188.52/1797/SJ  2012.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  sampel dalam penelitian ini berjumlah 130 orang. Data laporan keuangan dan PDRB/pendapatan per kapita diperoleh melalui website resmi BPK dan BPS, sedangkan data IFR diperoleh melalui website masing-masing pemerintah daerah selama tahun 2019 dan diolah dengan regresi  linier  berganda  menggunakan  SPSS.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan Internet Financial Reporting . Sedangkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dan  kualitas  laporan  keuangan  tidak berpengaruh  terhadap  implementasi Internet  Financial  Reporting. Tulisan  ini memberikan  kajian  literatur  yang  komprehensif  tentang  pengaruh  kekayaan  daerah, tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  dan  kualitas  laporan  keuangan  terhadap Internet Financial Reporting pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera.
Kata  Kunci:  Kekayaan  Daerah,  Kesejahteraan  Masyarakat,  Kualitas  Laporan Keuangan, Pelaporan Keuangan Internet, Pemerintah Daerah

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  saat  ini  berkembang  sangat  cepat  dan  semakin  canggih,  hal  ini mampu  dibuktikan  melalui  permanfaatan  internet  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  yang mampu  menyediakan  segala  macam  informasi.  Jumlah  pengguna  internet  juga  mengalami peningkatan khususnya di Indonesia. Internet saat ini menjadi kebutuhan yang cukup penting, karena internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengetahuan, hiburan, kemudahan bisnis, komunikasi, serta pengaksesan informasi lainnya. Internet sudah banyak dimanfaatkan dalam dunia  bisnis,  contohnya  banyak  perusahaan  yang  melakukan  penyampaian  informasi akuntansinya  melalui  internet  yang  dikenal  dengan Internet  Financial  Reporting (IFR). Perusahaan akan memperoleh berbagai macam manfaat ketika bersedia melakukan IFR, salah satunya  penyebarluasan  informasi  keuangan  melalui  internet  mampu  menarik  investor  serta memberikan image yang positif bagi perusahaan (Wardani & K., 2011).
Sektor publik, khususnya pemerintah daerah yang ada di Indonesia belum antusias dalam melakukan Internet Financial Reporting (IFR) (Muhammad, 2012) menjelaskan bahwa masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum memanfaatkan penggunaan internet secara optimal  khususnya  dalam  pelaporan  keuangan.  Publikasi  informasi  publik  di  internet, khususnya informasi akuntansi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Publikasi informasi publik di internet memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh serta mengakses informasi, sehingga mampu mencegah terjadinya korupsi atau fraud di sektor publik khususnya pemerintah daerah.
Internet adalah sumber dari berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Informasi yang tersedia di internet dapat diperoleh dengan cepat, murah, mudah serta tidak mengenal waktu dan batas wilayah. Tren  pemanfaatan internet  dalam  berbagai  bidang kehidupan tidak dapat terelakkan,  sehingga  pemerintah  berupaya  untuk  mengimbangi  hal  tersebut  salah  satunya dengan menerapkan sistem Electronic Government (E-Government) atau pemerintah berbasis elektronik  sesuai  dengan Instruksi Presiden No.  6 Tahun 2001 dan Instruksi  Presiden No. 3 Tahun  2003.  Sistem  tersebut  bertujuan  untuk  mendukung  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance ).  Adanya  sistem  tersebut,  menjadikan  sistem  pemerintahan  tradisional  yang identik dengan Paper Based Administration atau pengerjaan secara manual yang boros waktu dan kertas mulai ditinggalkan.
Pemerintah  sebagai  badan  yang  melakukan  investasi  teknologi  informasi  berupa e- government menyadari pentingnya upaya dalam memuaskan kebutuhan informasi publik. Hal ini juga akan memunculkan tanda tanya bagi publik, apakah e-government yang dilaksanakan telah dimaksimalkan penggunaannya secara baik, bukan hanya pada tataran pemerintah daerah saja,  namun  optimalisasinya  juga  termasuk  pada  aspek  keuangan  atau  akuntansi.  Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di  Indonesia  hanya  dengan  menyampaikan  LKPD  (Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah) kepada DPRD sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, penyampaian informasi akuntansi atau  keuangan  kepada  masyarakat  hanya  bersifat  sukarela.  Pemerintah  seharusnya  mampu menciptakan  transparansi  kepada  masyarakat  terutama  dalam  hal  keuangan.  Belum  adanya regulasi yang tegas dalam keterbukaan informasi publik, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.  14  Tahun  2008  mengenai  Keterbukaan  Informasi  Publik  yang  mengatur  pejabat  publik untuk  transparan,  bertanggungjawab,  serta  lebih  mengutamakan  pelayanan  masyarakat. Adanya  regulasi  tersebut  memaksa  pemerintah  daerah  untuk  melaporkan  hasil  kinerjanya terutama pada bidang keuangan kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab sosial dan transparansi informasi.
Internet  Financial  Reporting (IFR)  atau  publikasi  laporan  keuangan  di  internet merupakan  salah  satu  langkah  yang  dapat  ditempuh  oleh  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  akuntabilitas  dan  transparansi  kinerja,  dengan  begitu  seluruh  pihak  yang berkepentingan  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh  informasi  yang
dibutuhkan.  Pihak  eksternal  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah dalam  hal  pengawasan  serta  dukungan  untuk  menjamin  terciptanya  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik.  Adanya  pengawasan  dari  BPK,  DPRD,  masyarakat,  serta  pihak  lainnya mampu mengarahan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya  yang  dipercayakan  oleh  rakyat.  Pengawasan  ini  bermaksud  untuk  menjamin terlaksananya  sebuah  kegiatan  sesuai  dengan  rencana  yang  akan  dicapai  dan  sesuai  dengan regulasi  yang  berlaku,  dengan  begitu  mampu  menutup  celah  setiap  penyelewengan  dan penyalahgunaan keuangan publik ( fraud ). Syahrudin dan Werry (2002), menjelaskan bahwa terdapat empat institusi yang mengawasi pelaksanaan APBD yaitu, DPRD selaku legislatif di daerah,  SPI  (Satuan  Pengawas  Internal),  pengawas  eksternal,  serta  menteri  dalam  negeri. Keberadaan  lembaga  pengawas  tersebut  menandakan  pemerintah  berkeinginan  dalam menciptakan tata kelola yang baik yaitu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai azas Good Governance .
Salah  satu  wujud  penerapan e-government pada  pemerintah  daerah  yaitu  dengan diterapkannya Internet  Financial  Reporting (IFR). E-government diatur  dalam  Instruksi Presiden  No.  03  Tahun  2003  tentang  strategi  dan  kebijakan  nasional  pengembangan e- government .  Regulasi  ini  menegaskan  bahwa  seluruh  instansi  pemerintah  baik  di  daerah maupun di pusat harus membuat situs websitenya masing-masing guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem pelayanan melalui e-government cukup efisien dan fleksibel, karena pengakasesannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sejauh ini, pelaksanaan e- government melalui IFR belum berjalan optimal. Hal ini terjadi karena belum adanya sanksi tegas  yang  ditetapkan  apabila  hal  tersebut  tidak  terlaksana,  mengakibatkan  pelaksanaa  IFR masih berada pada pengungkapan yang bersifat sukarela.
Menurut (Trisnawati & Achmad, 2014), masih ada pemerintah daerah di Indonesia yang tidak  mempublikasi  laporan  keuangannya  secara  lengkap  setiap  tahunnya.  Hal  ini menimbulkan perbedaan kualitas informasi dan keuangan antara pemerintah daerah. Bentuk upaya  dalam  peningkatan  kualitas  pelaporan  keuangan  di  internet,  maka  pemerintah  pusat tahun  2012  mengeluarkan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.  188.52/1797/SJ  tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah pada website resmi daerah. Namun,  berdasarkan  hasil  survey  Forum  Indonesia  Untuk  Transparansi  Anggaran  pada September  2013  menemukan  bahwa  mayoritas  pemerintah  daerah  masih  enggan  untuk mempublikasi  pengelolaan  anggarannya  di  website.  Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh (Agustin,  2014)  yang  melakukan  riset  pada  Pemerintah  Daerah  di  Sumatera  Barat  terkait publikasi  pengelolaan  anggaran  di  website,  beliau  mengungkapkan  bahwa  masih  banyak pemda yang belum mewujudkan transparansi.
Martani dan Fitriasari (2014), dalam risetnya menyebutkan bahwa tingkat transparansi informasi kinerja dan keuangan pemda baru mencapai 15%, sedangkan untuk pengungkapan informasi  berupa  laporan  kinerja,  APBD,  serta  laporan  keuangan  masih  dibawah  10%. Informasi  mengenai  kinerja  dan  keuangan  sering  kali  diungkapkan  oleh  pemerintah  daerah dalam  bentuk  berita.  (Puspita  &  Martani,  2012)  menemukan  bahwa  informasi  yang  sering diungkapkan  di  website  pemda  masih  seputar  profil  daerah,  kependudukan  perundang- undangan,  dan  timeliness.  Sedangkan  informasi  terkait  pembangunan,  keuangan,  pelayanan daerah belum menjadi prioritas utama. Konten utama/pokok yang harus disajikan oleh pemda yaitu  berhubungan  dengan  transparansi  keuangan.  Konten  tersebut  diyakini  mampu meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  kebijakan,  serta meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  peneyelenggara  pemerintahan.  Fenomena  ini menarik  untuk  diteliti,  melihat  adanya  kesenjangan  harapan  dari  masyarakat  yang menginginkan  adanya  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  dengan  fakta  yang menunjukkan  bahwa  pemda  belum  sepenuhnya  berkomitmen  menjalankan  amanat  dari
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008,  dalam  menyediakan  serta  mengelola  informasi  yang berkualitas agar terciptanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota yang terletak di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019, karena pulau ini termasuk ke dalam salah satu daerah yang mendominasi kasus korupsi dengan rentang tahun 2001-2015 (Nisngsih, 2018). Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan IFR yang akan diuji dalam penelitian ini ada 3 yaitu,  kekayaan  daerah  (diukur  dengan  pendapatan  asli  daerah),  tingkat  kesejahteraan masyarakat (diukur dengan PDRB/pendapatan per kapita), terakhir kualitas laporan keuangan diukur  dari  opini  audit  yang  diberikan  oleh  BPK.  Menurut  (Styles  &  Tennyson,  2007) penelitian  terkait  pelaporan  keuangan  di  internet  khususnya  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia masih sangat jarang, untuk itu penelitian terkait isu ini masih harus diteliti kembali untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Signalling Theory
Teori signaling menjelaskan bahwa sektor publik terutama pemerintah daerah berusaha memberikan  sinyal  baik  atau  positif  pada  masyarakat  terkait  dengan  kinerja  yang  telah dilakukan (Verawaty, 2015). Pemerintah yang diberikan amanat oleh masyarakat harus mampu bekerja secara transparan dan baik. Keterbukaan informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  terwujud  melalui  publikasi  informasi  keuangan  berupa laporan  keuangan  melalui  website  resmi  pemda.  Menurut  (Wilopo,  2017)  dalam  teori signalling pemerintah  berperan  sebagai agent dan  masyarakat  sebagai principals .  Teori  ini dapaat  mengurangi  asimetri  informasi  yang  terjadi  antara  masyarakat  dan  pemerintah. Pemerintah  yang  diberi  amanat  oleh  masyarakat  untuk  mengelola  kekayaan  daerah  dapat mengurangi  asimetri  informasi  melalui  pemberian  sinyal  positif  dengan  melakukan pengungkapan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  dan  lengkap,  serta  meningkatkan  sistem pengendalian  internal.  Internet  menjadi  salah  satu  media  yang  dapat  dimanfaatkan  pemda untuk  menciptakan  akuntabilitas  dan  transparansi  kinerja  (Sofyani  &  Dwirama,  2019). Penerapan Internet Financial Reporting (IFR) merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang diberikan  oleh  pemda  kepada  masyarakat,  bahwa  pemda  telah  melakukan  kinerjanya  sesuai dengan  amanat  yang  diberikan.  Di  samping  itu,  adanya  IFR  memberi  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  dapat  mengawasi,  mengevaluasi  kinerja  pemerintah,  serta  memberikan dukungan, sehingga kinerja pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar.

## Internet Financial Reporting (IFR)
Verawaty  (2015)  menjelaskan  bahwa  sebuah  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah daerah  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  dipublikasikan  di  internet  disebut  dengan Internet  Financial  Reporting (IFR).  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat secara terstruktur dan sistematis yang berhubungan  dengan  segala  jenis  transaksi  yang  dilakukan  oleh  sebuah  entitas.  Laporan keuangan  yang  disajikan  pemda  bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu  tolak  ukur  atas  kinerja pemerintah  daerah  berhubungan  dengan  penggunaan  kekayaan  atau  finansial  daerah  untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Jenis laporan keuangan pada pemerintah daerah ada 7 yaitu Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Operasional,  Neraca,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengukuran IFR dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat ketersediaan informasi keuangan yang ada pada website masing-masing pemda sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ Tahun 2012  (Nosihana  &  Yaya,  2016).  Berdasarkan  instruksi  tersebut  ada  13  poin  yang  harus dipublikasikan  oleh  pemda  yaitu  ringkasan  RKA-SKPD,  ringkasan  RKA-PPKD,  rancangan perda  APBD,  rancangan  perda  perubahan  APBD,  perda  APBD,  perda  perubahan  APBD,
ringkasan DPA-SKPD, ringkasan DPA-PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini BPK, dan LAKIP.

## Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap IFR
(Nosihana  &  Yaya,  2016)  menjelaskan  bahwa  kekayaan  daerah  dapat  diukur  dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan utama dari daerah itu sendiri, sehingga kekayaan daerah bisa diukur dari jumlah PAD yang didapat oleh daerah  tersebut.  Pemerintah  daerah  yang  mempunyai  kekayaan  yang  besar  secara  sukarela bersedia mempublikasi laporan keuangannya di internet sebagai salah satu bentuk pemberian sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemda telah bekerja dengan baik. Lain halnya dengan pemda  yang  mempunyai  kekayaan  yang  kecil,  mereka  akan  enggan  untuk  mempublikasi laporan keuangannya karena takut akan mendapat kritikan dari masyarakat dan mendapat citra negatif. Berdasarkan hasil temuan (Sofyani & Dwirama, 2019) serta (Rahman & dkk, 2013), menjelaskan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR), sehingga berdasarkan hal tersebut hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut:

## H1: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR

## Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap IFR
Wilopo (2017) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari PDRB/pendapatan  per  kapitanya.  Masyarakat  dengan  pendapatan  per  kapita  yang  besar cenderung akan memiliki kontrol/pengawasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintahannya. Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  yang  berlevel  ekonomi  tinggi  akan  memaksimalkan penggunaan teknologi canggih terutama internet dalam mendapatkan informasi mengenai hasil kinerja serta prestasi dari pemerintahannya. (Hudoyo & Mahmud, 2014) serta (Wilopo, 2017) menemukan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  diproksikan  dengan PDRB/pendapatan  per  kapita  berpengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan  IFR.  Dari  uraian tersebut, hipotesis 2 yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## H2: Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR

## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap IFR
Kualitas  laporan  keuangan  dapat  diukur  dari  opini  audit  atas  laporan  keuangan  yang diberikan oleh BPK. (Styles & Tennyson, 2007), mengukur kualitas laporan keuangan dengan menggunakan GFOA’s  Certificate  of  Achievement  Program ,  apabila  diadopsi  ke  Indonesia sama  dengan  opini  audit  yang  diberikan  oleh  BPK.  Opini  audit  bisa  mempengaruhi  jumlah pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  pemda  di  websitenya.  (Trisnawati  &  Achmad,  2014) menjelaskan bahwa pemerintah yang mendapat opini WTP bersedia secara sukarela melakukan pengungkapan laporan keuangan di websitenya sebagai bentuk pemberian sinyal positif kepada masyarakat  terkait  kinerjanya.  Namun,  untuk  pemda  dengan  opini  selain  WTP  cenderung menghambat akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terutama mengenai laporan keuangan.  Hal  ini terjadi  karena  pemda takut akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan  mendapat  citra  negatif  dari  masyarakat.  (Sofyani  &  Dwirama,  2019)  dalam  risetnya menemukan  bahwa  opini  audit  berpengaruh  positif  terhadap  pelaksanaan  IFR.  Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 3 dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR
Berikut merupakan rancangan model penelitian yang memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausatif, yaitu penelitian yang mencoba untuk melihat pengaruh atau hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Populasi dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun  anggaran  2019.  Pemilihan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling , yaitu teknik pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Urutan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu: (1) Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera  tahun  anggaran  2019,  (2)  Pemerintah  kabupaten/kota  yang  memiliki  website/situs resmi  di  internet  serta  bisa  diakses.  Sampel  pada  penelitian  ini  meliputi  130  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera  tahun  anggaran  2019.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas data kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas laporan keuangan, serta Internet Financial Reporting (IFR) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan PDRB/pendapatan  per  kapita  periode  2019.  Data  LKPD  dan  PDRB/pendapatan  per  kapita diperoleh melalui website resmi BPD dan website resmi BPS, sedangkan data IFR deperoleh melalui  website  masing-masing  pemda.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linear berganda. Alat statistik yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan bantuan software  SPSS .  Tahap-tahap  pengujian  dalam  penelitiaan  ini  sebagai  berikut:  (1) Analisis  statistik  deskriptif,  (2)  Uji  asumsi  klasik  teridiri  atas  uji  normalitas,  uji multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  dan  uji  heteroskedastisitas,  (3)  Analisis  koefisien determinasi (R 2 ), (4) Uji hipotesis teridiri atas uji f dan uji t. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Keterangan: IFR : Internet Financial Reporting
α
: Konstanta β 1 KD : Kekayaan Daerah β 2 TKM
: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
β 3 KLK : Kualitas Laporan Keuangan e : Error
Kekayaan Daerah (X1)
Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat (X2)
Kualitas Laporan
Keuangan (X3)
Internet Financial Reporting (IFR) (Y)
IFR = α + β 1 KD + β 2 TKM + β 3 KLK + е

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi data yang diteliti, dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), varian, serta standar deviasi (Ghozali, 2013). Berikut merupakan tabel hasil analisis statistik deskriptif:

## Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum   Maximum Mean Std. Deviation KD 130 10.27 12.60 11.0388 .37118 TKM 130 12.07 14.38 13.2094 .49023 KLK 130 0 1 .88 .321 IFR 130 .00 1.00 .1664 .24584 Valid N (listwise) 130 Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa kekayaan daerah memiliki nilai maximum sebesar  12,60,  nilai minimum sebesar  10,27,  nilai mean sebesar  11,0388,  dan  nilai  standar deviasi sebesar 0,37118. Tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki nilai maximum sebesar 14,38,  nilai minimum sebesar  12,07,  nilai mean sebesar  13,2094,  dan  nilai  standar  deviasi sebesar 0,49023. Kualitas laporan keuangan memiliki nilai maximum sebesar 1, nilai minimum sebesar  0,00,  nilai mean sebesar  0,1664,  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  0,24584. Kesimpulannya, secara keseluruhan seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai mean yang  lebih  besar  dari  nilai  standar  deviasi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyimpangan  data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 90 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation .07217958 Most Extreme Differences  Absolute .111 Positive .111 negative -.076 Kolmogorov-Smirnov Z 1.053 Asymp. Sig. (2-tailed) .218 a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Penelitian  ini  menggunakan  metode outlier untuk  memenuhi  uji  normalitas,  dimana sampel awal pada penelitian ini ada 130, namun karena ada 40 sampel yang terindikasi outlier sehingga  sampel  penelitian  menjadi  90  sampel.  (Ghozali,  2013)  menjelaskan  bahwa  data outlier  merupakan  karakteristik  atau  kasus  unik  data  yang  terlihat  sangat  beda  jauh  dengan observasi lainnya dan bentuk nilainya sangat ekstrim. Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan aturan uji normalitas ketika nilai signifikan > 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal, sehingga data penelitian ini memenuhi uji normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk  melihat  apakah  dalam  model  regresi  terdapat korelasi antar variabel independen atau variabel bebas.

## Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) -.827 .333 -2.483 .015 KD .087 .035 .300 2.468 .016 .707 1.415 TKM -.005 .020 -.031 -.252 .801 .695 1.438 KLK .025 .025 .103 .976 .332 .938 1.066
a. Dependent Variabel: IFR
Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  VIF  dan tolerance dari  masing- masing  variabel  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  gejala  multikolinearitas.  Hal  ini  dapat dibuktikkan dari tidak adanya nilai VIF yang diatas 10 dan tidak adanya nilai tolerance yang dibawah 0,10. Variabel KD menunjukkan nilai tolerance 0,707 dan nilai VIF 1,415. Variabel TKM  menunjukkan  nilai tolerance 0,695  dan  nilai  VIF  1,438.  Variabel  KLK  menunjukkan nilai tolerance 0,938 dan nilai VIF 1,066.

## Uji Autokorelasi
Tabel 4. Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .320 a .102 .071 .07343 2.159
a. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM
b. Dependent Variable: IFR
Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2.159. Menurut tabel Durbin Watson, data dengan jumlah sampel 90 (n = 90), dan jumlah variabel bebas 3 (k = 3), maka nilai  DL = 1,5889 dan DU = 1,7264. Nilai DW 2,159 lebih besar dari nilai  DU yaitu 1,7264 dan kurang dari (4-du) yaitu 2,2736, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
(Ghozali,  2013)  menjelaskan  bahwa  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  melihat apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan residual dan variance antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya.
Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas/ Uji White
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .287 a .082 .050 .03528 1.837
a. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM
b. Dependent Variable: Abs_Res
Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui nilai Adjusted R Square yaitu 0,050. dengan adanya nilai Adjusted R Square maka kita bisa mengetahui nilai Chi Square hitung yaitu (n x adjusted R square ), yaitu (90 x 0,050 = 4,5), sedangkan nilai Chi  Square tabel  yaitu 5,991. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai Chi  Square hitung  < Chi  Square tabel,  sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 )
Ghozali  (2013)  menjelaskan  bahwa  analisis  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk mengukur sejauh mana model mampu dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .320 a .102 .071 .07343 2.159
a. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM
b. Dependent Variable: IFR

## Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,071 atau 7,1%, maksudnya 7,1% variabel dependen yaitu IFR dapat dijelaskan dari ketiga variabel independen yaitu  kekayaan  daerah,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  dan  kualitas  laporan  keuangan. Sedangkan  sisanya  yaitu  92,9%  (100%  -  7,1%),  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak termasuk pada penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis Uji F (Uji Simultan)
Uji  f  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  dari  variabel  independen  atau  bebas  secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
Tabel 7. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square f Sig. 1 Regression .053 3 .018  3.266  .025 b Residual .464 86 .005 Total .517 89 a. Dependent Variable: IFR
b. Predictors: (Constant), KLK, KD, TKM
Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan  tabel  7  di  atas  dapat  diperoleh  nilai  signifikansi  dari  kekayaan  daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan secara simultan terhadap IFR yaitu  0,025  <  0,05,  sedangkan  untuk  nilai  F hitung 3,266  >  F tabel 2,71,  dengan  begitu  dapat disimpukan  bahwa  terdapat  pengaruh  secara  simultan  dari  kekayaan  daerah,  tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap IFR.

## Uji T (Uji Partial)
Penelitian ini melakukan uji t dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen.
Tabel 8. Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF (Constant) -.827 .333 -2.483 .015 KD .087 .035 .300 2.468 .016 .707 1.415 TKM -.005 .020 -.031 -.252 .801 .695 1.438 KLK .025 .025 .103 .976 .332 .938 1.066
a. Dependent Variable: IFR
Sumber: data diolah peneliti dengan SPSS
Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diperoleh bahwa nilai Sig. untuk pengaruh kekayaan daerah terhadap IFR yaitu 0,016 < 0,05 dan nilai t hitung 2,468 > t tabel 1,98793, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1  diterima, yang berarti terdapat  pengaruh positif signifikan kekayaan daerah terhadap IFR. Nilai Sig. untuk pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap IFR yaitu 0,801 > 0,05 dan nilai t hitung -0,252 < t tabel -1,98793, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap IFR. Nilai Sig. untuk pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap IFR yaitu 0,332 > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel 1,98793, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan kualitas laporan keuangan terhadap IFR.

## Pembahasan Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap IFR
Variabel kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan Internet Financial  Reporting (IFR)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera  tahun anggaran 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kekayaan daerah di suatu daerah,  maka  akan  menambah  jumlah  pelaporan  keuangan  di  internet  oleh  pemda.  Hal  ini sejalan dengan teori signaling yang menjelaskan bahwa pemerintah akan berusaha memberikan sinyal positif kepada masyarakat dengan cara mempublikasi laporan keuangan secara terbuka di  internet  bahwa  pemerintah  telah  bekerja  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Disamping  itu pemerintah  juga  akan  memperoleh  citra  positif  dari  masyarakat,  karena  telah  bekerja  sesuai harapan dan transparan.

## Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap IFR
Variabel  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pelaksanaan Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera  tahun  anggaran  2019.  Tinggi  rendahnya  PDRB/pendapatan  per  kapita  masyarakat suatu daerah tidak akan menambah jumlah pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemda.  Menurut  (Hadianto  &  Murtin,  2020)  menjelaskan  bahwa  asumsi  masyarakat  yang berpendapatan  tinggi  memiliki  motivasi  yang  besar  untuk  mengakses  laporan  keuangan merupakan asumsi yang tidak sepenuhnya benar. Tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah merupakan  sebuah  fenomena  ekonomi  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Sehingga hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat  belum  menjadi  alasan  untuk  diungkapkannya  laporan  keuangan  oleh  pemda  di internet.

## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap IFR
Variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Internet  Financial  Reporting (IFR)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera tahun anggaran 2019. (Wilopo, 2017) menjelaskan bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah tidak dapat lagi hanya diukur melalui laporan keuangan yang diterbitkan, terutama dari opini
audit  yang  dikeluarkan  oleh  BPK.  Ada  beberapa  kasus  yang  ditemukan  terjadinya  suap- menyuap  terhadap  aparat  BPK  hanya  demi  agar  mendapat  opini  WTP  (Nosihana  &  Yaya, 2016).  Kasus  tersebut  membuktikkan  bahwa  opini  WTP  tidak  dapat  lagi  diapakai  sebagai jaminan  untuk  kinerja  dari  pemda  yang  terbebas  dari  kecurangan  atau  tindak  korupsi.  Hasil penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  baik  atau  buruknya  opini  audit  yang  didapat  oleh pemerintah daerah belum menjadi alasan utama untuk diungkapkannya informasi keuangan di internet.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kekayaan daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan terhadap penerapan Internet Financial Reporting (IFR)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera  tahun  anggaran  2019. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  didapat,  mulai  dari  tahap  pengumpulan  data, pengolahan data, serta analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) kekeyaan daerah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pelaksanaan Internet  Fiancial  Reporting (IFR) Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera  tahun  anggaran  2019,  (2)  tingkat kesejahteraan  masyarakat  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pelaksanaan Internet Financial  Reporting (IFR)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera  tahun anggaran  2019,  dan  terakhir  (3)  kualitas  laporan  keuangan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pelaksanaan Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019.
Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  meneliti  faktor-faktor  lain  yang  diyakini berpengaruh  terhadap  pelaksanaan Internet  Financial  Reporting (IFR)  seperti  kompetisi politik,  rasio  pembiayan  utang  ( leverage ),  ukuran  pemda,  dan  tipe  pemda.  Penelitian selanjutnya  juga  disarankan  untuk  menggunakan  sampel  selain  Pulau  Sumatera,  kalau  bisa seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia agar hasilnya lebih akurat. Terakhir penelitian selanjutnya agar menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, jangan hanya 1 tahun anggaran saja, guna mendapat hasil penelitian yang akurat.

## REFERENSI
Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi . FEB UNDIP. Semarang.
Agustin,  H.  (2014).  Publikasi  Dokumen  Pengelolaan  Anggaran  Pada  Website  Pemkat/Pemkot  di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
Almilia, L. S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial dan Sustainbility Reporting. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 12, (12).
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Basuki, A. T., & Nano, P. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis . Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 . Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
Hadi, S. (2006). Analisis Regresi . Andi Yogyakarta.
Hadianto,  Y.,  &  Murtin,  A.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Indonesia. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia , 4, (2), 33- 45.
Hudoyo,  Y.,  &  Mahmud,  A.  (2014).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Laporan Keuangan di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal , 3, (4), 457-465.
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Kebijakan dan Startegi Nsional pengembangan E-Government.
Lazwad,  F.,  dkk.  (2005). Determinants  OF  Voluntary  Internet  Financial  Reporting  by  Local Government Authorities . Journal of Accounting and Public Policy, 24, 101-121.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Muhammad,  Bagus  H.  P.  (2012).  Analisis  Tingkat  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  dan  Non Keuangan  Dalam  Perspektif E-Government Pada  Website  Pemerintah  Kota/Kabupaten  di Indonesia.
Nisngsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website . Universitas Negeri Padang.
Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis , 3, (2), 89-104.
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010. Standar  Akuntansi  Pemerintahan .  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 5165. Jakarta.
Puspita,  R.,  &  Martani,  D.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Kinerja  dan  Karakteristik  Pemda  Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pmeda. Universitas Indonesia.
Rahman,  A.,  dkk.  (2013). Determinan  Internet  Financial  Local  Government  Reporting di  Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan pemerintah No. 24. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14. Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretarian Negara.
Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri No. 188/1797/SJ. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
Sinaga, Y. F., & Tri, J. W. P. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di  Internet  Secara  Suakrela  Oleh  Pemerintah  Daerah.  Doctoral  Dissrtation,  Universitas Diponegoro.
Sofyani, H., & Dwirama, V. (2019). Determinan Praktik Internet Reporting Oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 17, (2), 158-168.
Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibilty Of Financial Reporting Of U.S Municipalities On The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management .
Trisnawati, M.  D.,  &  Achmad,  K. (2014).  Determinan  Publikasi  Laporan  Keuangan  Pemda Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok.
Verawaty.  (2012).  Analisis  Komparasi  Indeks Internet  Financial  Reporting Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Universitas Bina Darma.
Verawaty.  (2015).  Determinan  Aksesibikitas Internet  Financial  Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi .
Wardani,  A.,  K.  (2011).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pelaporan  Keuangan  Melalui internet  (Internet  Financial  Reporting)  Dalam  Website  Perusahaan. Skripsi .  Universitas Diponegoro, Semarang.
Wau, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. Skripsi . Universitas Diponegoro, semarang.
Widodo, D. (2018). Metodologi Penelitian . Depok: PT Radja Grafindo Persada.
Wilopo,  I.  A.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  dan  Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website . Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 7, (1), 61-78.