Al-Rabwah : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 17, No. 02, November 2023                                ISSN : (2252-7672) E-ISSN : (2798-4303)

## REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PAULO FREIRE
Silahuddin 1 , Syamsul Rijal 2 , Randi Muhammad Gumilang 3 1,2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
3 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Email : silahuddin@ar-raniry.ac.id , literasi.syamsulrijal@ar-raniry.ac.id , randy.m.g@uinsi.ac.id Article Info Received Accepted Published 1 Juli 2023 12 November 2023 30 November 2023 Keywords: Reconceptualization Islamic Higher Education In the area Paulo Freire's perspective

## ABSTRACT
This  research  aims  to  reconceptualize  Islamic  higher  education  in  the region  from  Paulo  Freire's  perspective.  The  focus  is  on  Paulo  Freire's educational  philosophy,  the  portrait  of  higher  education  in  the  region, and  its  reconstruction.  The  method  used  in  this  research  is  the  library research  method.  The  results  showed  the  Freire's  formulation  of educational philosophy is that education introduced as the education for the oppres, namely  educational  system  is  constructed  mutually  with  the oppressed  them  selves.  The  education  system  used  to  negate  an education  system  which  was  oriented  towards  mastery  or  dominance. Awareness  is  the  core  of    philosophical    process  offered  by  Freire because its human liberation and humanization can only be carried out if individuals  or  groups  in  a  society  are  real  aware  of  the  reality  of themselves  and  the  world  around  them.  Constructively,  Islamic  higher education in the regions is expected to be able to reorient towards quality aspects  that  go  hand  in  hand  with  accessibility,  which  is  a  main  part  of regional  government  programs  in  the  context  of  investing  in  human resources.  Furthermore,  the  higher  education  curriculum  is  expected  to be  able  to  accommodate  contemporary  developments  through  the principles  of  independent  learning  on  independent  campuses  by prioritizing  the  basic  principles  of  humanist  education,  as  in  Paulo Freire's educational philosophy.

## ABSTRAK
Kata Kunci: Rekonseptualisasi Pendidikan Tinggi Islam Di Daerah Perspektif Paulo Freire Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merekonsep  pendidikan  tinggi  Islam  di Daerah  perspektif  Paulo  Freire.  Fokusnya  adalah  bagaimana  falsafah pendidikan  Paulo  Freire,  potret  pendidikan  tinggi  di  daerah,  dan rekonstruksinya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi filsafat  pendidikan  Freire  adalah  pendidikan  ini  dikenalkan  sebagai pendidikan  kaum  tertindas,  yakni  sebuah  sistem  pendidikan  yang dikonstruksikan  bersama  dengan  kaum  tertindas  tersendiri.  Sistem pendidikan  yang  digunakan  untuk  menegaskan  sistem  pendidikan  yang berorientasi pada penguasaan atau dominasi. Penyadaran merupakan inti dari  proses  filosofis  yang  ditawarkan  oleh  Freire,  karena  proses pembebasan dan pemanusiaan manusia  hanya bisa dilaksanakan apabila individu  maupun  kelompok  dari  satu  masyarakat  telah  benar-benar menyadari  realitas  dirinya  sendiri  dan  dunia  di  sekitarnya.  Secara rekonstruktif  pendidikan  tinggi  Islam  di  daerah  diharapkan  dapat melakukan  reorientasi  pada  aspek  kualitas  yang  berjalan  seiring  dengan aksestabilitas  yang  menjadi  bagian  penting  program  pemerintah  daerah dalam  rangka  investasi  sumber  daya  manusia.  Selanjutnya,  secara
kurikulum  pendidikan  tinggi  diharapkan  dapat  mengakomodasi perkembangan  kekinian  melalui  prinsip  merdeka  belajar-kampus merdeka dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan humanis, sebagaimana yang ada dalam falsafah pendidikan Paulo Freire

## Copyright and License:
Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication  with  the  work  simultaneously  licensed under  a Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License that  allows  others  to  share  the  work  with  an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta (PTKIS)  merupakan  bagian  penting dari  upaya  konsisten  dalam  mengembangkan  ilmu-ilmu  agama  di  tengah  masyarakat.(Marwan Salahuddin,  2014)  Selain  itu  Pendidikan  Tinggi  Islam  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam pembangunan  peradaban  Bangsa  Indonesia,  hal  ini  dapat  dilacak  secara  sosio-historis  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Indra,  2016).  Sebagai  langkah  nyata  dalam  mendukung pengembangan PTKIS di Kutai Timur pemerintah terlibat secara aktif. Langkah tersebut dilakukan dengan  memberikan  subsidi  pendidikan  tinggi  pada  2  (dua)  lembaga  pendidikan  tinggi,  yaitu Sekolah  Tinggi  Ilmu  Pertanian  (STIPER)  Kutai  Timur  &  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI) Sangatta.  Namun  demikian,  dukungan  pemerintah  daerah  dalam  menyokong  pengembangan pendidikan tinggi bersifat dilematis. Ketiadaan regulasi yang jelas dalam hal bantuan pembiayaan, konflik kepentingan dan tentu saja nuansa politik yang kental sebagai imbas dari „hubungan baik‟ yang dibangun di tingkat daerah (DP et al., 2022).
Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejatinya merupakan wujud dari investasi sumber daya  manusia.  Investasi  di  bidang  pendidikan  merupakan  investasi  jangka  panjang  yang  berlaku secara  makro,  manfaat  dari  investasi  ini  baru  dapat  dirasakan  setelah  puluhan  tahun.  Selain  itu, biaya  sosial  yang  ditanggung  dalam  bentuk opportunity  cost harus  ditanggung  oleh  masyarakat seluruhnya,  sebagai  akibat  dari  adanya  keinginan  atau  kesediaan  masyarakat  tersebut  untuk membiayai  perluasan  pendidikan  tinggi  yang  mahal  (Atmanti,  2005).  Secara  regional penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur juga ditopang oleh dukungan swasta dalam hal ini  Korporasi  melalui  program Corporate  Social  Responsibility  (CSR) yang  sejalan  dengan  visi pembangunan berkelanjutan (Asri & Pratiwi, 2022).
Investasi  dalam  bidang  pendidikan  memiliki  banyak  fungsi  selain  fungsi  teknis  ekonomis yaitu  fungsi  sosial-kemanusiaan,  fungsi  politis,  fungsi  budaya  dan  fungsi  kependidikan. Sebagaimana tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi tolok ukur bagi komitmen pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah (Merang Kahang, 2016). Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (teori modal manusia). Orang yang  memiliki  tingkat  pendidikan  lebih  tinggi,  diukur  dengan  lamanya  waktu  untuk  menempuh pendidikan  akan  memiliki  pekerjaan  dan  upah  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  orang  yang pendidikannya  lebih  rendah.  Apabila  upah  mencerminkan  produktivitas,  maka  semakin  banyak orang  yang  memiliki  pendidikan  tinggi,  semakin  tinggi  produktivitas  dan  hasil  ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi. (Atmanti, 2005) . Walaupun hal yang demikian tidak selalu berjalan secara linier dalam suatu garis kausalitas yang bersifat konsisten.
Namun  demikian,  ukuran  dari  peran  pendidikan  tinggi  tidak  selalu  harus  diukur  secara kuantitatif  material  semata.  Hal  ini  berpijak  pada  premis  bahwa  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam
memiliki  peran  strategis  di  tengah  masyarakat,  terutama  dalam  hal  membangun  harmoni  dalam kehidupan  beragama  dan  membangun  iklim  demokrasi  yang  kokoh.  Namun  demikian,  ada beberapa  persoalan  yang  mengemuka  dan  patut  dilihat  secara  seksama  seperti  persoalan infrastruktur,  pembiayaan,  proses  akademik,  dan  kualitas  lulusan  (Mujahidah  &  Ismail  Suardi Wekke, 2019). Pada aspek lainnya tentu saja perguruan tinggi harus meremajakan diri dengan terus berinovasi pada berbagai bidang ilmu untuk dapat menjawab kebutuhan serta perkembangan hidup masyarakat.
Persoalan pendidikan bukanlah terutama pada target pengetahuan yang ditetapkan, melainkan pada  bagaimana  orang  dapat  berinteraksi  atau  berdialog  dengan  situasi  dan  kondisi  zaman-nya. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran kritis ( critical consciousness ) yang dibangun melalui proses pendidikan  sistematik,  terukur  dan  relevan.  Kesadaran  kritis  dapat  dipahami  sebagai  kesadaran yang lebih melihat sistem sebagai sumber masalah dari hal-hal ideal yang semestinya dapat dicapai melalui  pendidikan  (A.B.  Susanto,  2009).  Ketiadaan  kesadaran  kritis  dalam  aspek  pendidikan tinggi ini kemudian melahirkan situasi yang disebut sebagai Banalitas Intelektual .
Banalitas Intelektual pada pendidikan tinggi di Daerah dapat berupa pendangkalan pemikiran yang  tidak  disadari,  merosotnya  kualitas  akademik  dan  merosotnya  kualitas intelektual .  Situasi banalitas  intelektual  terjadi  pertama  karena  cara  pandang  yang  terlalu  mementingkan  kuantitas untuk  mengukur  kualitas  intelektual.  Semangat  terlalu  mementingkan  kuantitas  ini  dapat  dilihat sebagai  romantisme  kejayaan  metode  induksi  (Susanti,  2013)  Pada  beberapa  situasi  banalitas  ini mencuat sebagai akibat dari konsekuensi logis pendidikan tinggi Islam yang tidak bergerak ke arah kemajuan  serta  tuntutan  zaman.  Hal  lainnya  tentu  saja  adalah  dinamika  lokal,  baik  secara  sosial, politik  maupun  ekonomi  yang  bertindak  sebagai  katalisator. Sekelumit  persoalan  Pendidikan Tinggi  di  Kutai  Timur  di  atas  menjadi subject  matter ,  karena  beberapa reasoning yang  kiranya dapat  menjadi  landasan  aktual  pemikiran  Paulo  Freire  dapat  digunakan  dalam  Rekonseptualisasi Pendidikan Tinggi di daerah.
Paulo  Freire  merupakan  sosok  yang  akrab  dikenal  sebagai  pelopor  falsafah  pendidikan pembebasan.  Pembebasan  dalam  konstruksi  filsafat  pendidikannya  menekankan  pada  semangat untuk  keluar  dan  lepas  dari  jeratan  dehumanisasi  yang  terjadi  dalam  dunia  pendidikan,  serta menjadi  bagian  penting  dari  realitas  kehidupan  masyarakat  (Husni,  2020).  Pendidikan dehumanisasi  yang  Paulo  Freire  maksud  adalah  pendidikan  yang  menjauhkan  manusia  dari fitrahnya  (Abdillah,  2017).  Pendidikan  Islam  dan  paulo  freire  sama-sama  memiliki  pandangan bahwa manusia terlahir dengan fitrah-fitrah tertentu yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang  humanis  (Husni,  2020) . Sebagai  wujud  aktual  untuk  dapat  lepas  dari  jeratan  penindasan (dehumanisasi),  maka  Freire  mengutarakan  gagasan  tentang  pendidikan  kritis.  Pendidikan  kritis merupakan pendidikan yang berorientasi pada aktualisasi diri sepenuhnya (Agustinus Ryadi, 2020).
Freire  mampu  menguraikan  pemikiran  filsafat  yang  rumit  dan  argumentatif  menjadi  sangat aktual  pada  situasi  kehidupan  yang  aktual,  serta  mengejewantahkannya  dalam  tuntutan-tuntutan praktis  masa  kini,  terutama  dalam  bidang  pendidikan  (Wahid,  2011).  Freire  dengan  rendah  hati mengakui  bahwa  gagasannya  adalah  akumulasi  dari  gagasan  para  pemikir  pendahulunya  seperti Jean  Paul  Sartre,  Althusser,  Mounier,  Orteg  Y  Gasset,  Unamuno,  Martin  Luther  King  Jr.,  Che Guevara, Fromm, Mao Tse Tung, Marcuse dan lainnya. Freire hanya menampilkan semua gagasan besar  tersebut  dengan  cara  yang  unik  dan  membaharu,  serta  dengan  tingkat  aksi  yang  berlaku secara luas dalam bidang pendidikan.
Paulo  Freire  menyumbangkan  filsafat  pendidikan  yang  datang  bukan  hanya  dari  pendekatan klasik dari Plato, tetapi juga dari pemikir Marxis dan Anti-Kolonial. Bahkan, dalam banyak cara, bukunya, Pendidikan Kaum Tertindas, dapat dibaca sebagai perluasan dari atau jawaban terhadap
buku  Frantz  Fanon, The  Wretched  of  The  Earth, yang  memberikan  penekanan  yang  kuat  tentang perlunya memberikan penduduk pribumi pendidikan yang baru dan modern dan anti colonial (A.B. Susanto,  2009).  Pendidikan  kritis  Paulo  Freire  mempunyai  corak  kesamaan  ide  dengan  konsep pendidikan  Islam  secara  khusus  yaitu  pendidikan  sebagi  wadah  untuk  mengembangkan  potensi peserta  didik  yang  membebaskan.  Pendidikan  kritis  dan  pendidikan  Islam,  memiliki  relevansi dalam orientasi dan proses pendidikan. Pendidikan kritis dan pendidikan Islam sama-sama sangat menekankan humanisasi dan pembebasan sebagai orientasi pendidikan, serta menempatkan peserta didik dan pendidik sama-sama sebagai subjek dalam proses belajar mengajar (Muhammad Zamroji, 2016).  Berpijak  pada  argumentasi  di  atas  maka  tulisan  ini  mencoba  untuk  mengkaji  dan menguraikan tentang rekonseptualisasi pendidikan tinggi di daerah dalam perspektif Paulo Freire.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  (Library  Research).  Penelitian kepustakaan  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan menganalisis  informasi  dari  berbagai  sumber  literatur  atau  karya  tulis  yang  relevan  dengan  topik penelitian  yang  sedang  diteliti  (Sari,  2020).  Penelitian  kepustakaan  seringkali  menjadi  langkah awal dalam suatu penelitian, membantu peneliti memahami dan mengidentifikasi gap pengetahuan (kesenjangan  dalam  literatur),  mengevaluasi  teori-teori  yang  ada,  dan  merumuskan  pertanyaan penelitian  yang  lebih  spesifik.  Metode  ini  tidak  melibatkan  pengumpulan  data  primer  melalui observasi,  eksperimen,  atau  wawancara  langsung  dengan  responden.  Sebaliknya,  penelitian kepustakaan  lebih  fokus  pada  studi  terhadap  tulisan-tulisan  yang  telah  ada,  seperti  buku,  jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  kepustakaan  yaitu:  peneliti mengidentifikasi  sumber-sumber  literatur  yang  relevan,  membaca  dan  memahami  isi  literatur, menganalisis  kritis  terhadap  konsep-konsep  dan  teori  yang  ada,  serta  menyusun  sintesis  atau rangkuman  dari  informasi  yang  ditemukan.  Hasil  dari  penelitian  kepustakaan  dapat  digunakan untuk membangun kerangka teoritis, mendukung argumentasi, atau menyajikan pandangan literatur terkini tentang suatu topik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Falsafah Pendidikan Paulo Freire

## Biografi
Paulo Freire dilahirkan pada 19 September 1921 di Recipe, Brazil yang dikenal sebagai daerah paling  miskin  dan  terbelakang.  Dalam  kondisi  kemiskinan  inilah  dirinya  dipaksa  oleh  keadaaan untuk memahami realitas sosio masyarakat. Freire, sempat mengenyam karir yang singkat sebagai seorang  pengacara.  Kemudian,  menjadi  guru  bahasa  portugis  selama  6  tahun  (1941-1947).  Pada tahun 1944 Freire menikah dengan Elza Maia Costa Olievera. Melalui pernikahan inilah kemudian memantapkan  minat  serta  komitmentnya  dalam  dunia  pendidikan  (Pramudya,  2001). Tahun  1959 dijadikan sebagai tahun awal munculnya ide-ide mengenai pendidikan melalui kajian disertasinya di  Universitas  Recipe.  Paulo  Freire  pun  juga  pernah  menjalani  kehidupannya  di  balik  jeruji  besi setelah  beberapa  gagasan  pemikirannya  dinilai  sering  menentang  kebijakan  pemerintah. (Supriyanto, 2013)
Setelah  bebas  dari  penjara  ia  kemudian  „dipersilahkan‟  untuk  meninggalkan  negeri  tempat kelahirannya,  mengembara  selama  15  tahun,  pada  mulanya  di  Bolivia,  kemudian  Chili,  untuk bergabung  dengan  salah  satu  organisasi  besar  dunia  yaitu  UNESCO. Pada  1969  menjadi Visiting Professor di Universitas Harvard. Selanjutnya antara tahun 1969-1979 mengabdi sebagai penasihat
khusus bidang pendidikan pada Dewan Gereja Dunia di Jenewa, Swis. Selanjutnya, 1979 kembali ke Brazil dan menduduki jabatan pending di Universitas Sao Paulo. Lalu pada tahun 1988 ditunjuk menjadi  Menteri  Pendidikan  untuk  Kota  Sao  Paulo,  sebuah  posisi  yang  memberikannya  jalan mereformasi sistem pendidikan sekolah yang ada disana. Freire meninggal pada 2 Mei 1997 akibat penyakit  Jantung.  (Pramudya,  2001)  Sepanjang  kehidupannya  telah  memberikan  banyak  inspirasi dan keteladanan dalam keberpihakan terhadap kaum marginal.

## Karya-karya
Freire telah menulis berbagai buku dan makalah dalam bahasa Portugis dan spanyol. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan diantaranya adalah:
a. Pedagogy  of  The  Oppressed ,  terjemahan  edisi  Indonesia  berjudul  Pendidikan  Kaum Tertindas.
b. Cultural  Action  For  Freedom, terjemahan  edisi  Indonesia  berjudul  Aksi  Kultural  Untuk Pembebasan.
c. Education  For  Critical  Consciousness, terjemahan  edisi  Indonesia  berjudul  Pendidikan Untuk Kesadaran Kritis.
d. Education:  The  Practice  of  freedom, terjemahan  edisi  Indonesia  berjudul  Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan.
e. The  Politics  of  Education:  Culture,  Power  and  Liberation, terjemahan  edisi  Indonesia berjudul Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan.
f. Educacao  Como  Pratica  de  Liberdade, terjemahan  edisi  Indonesia  berjudul  Pendidikan yang membebaskan.
g. Pedagogy  in  Process:  The  Letters  to  Guinea-Bissau, terjemahan  edisi  Indonesia  berjudul Pendidikan Sebagai Proses.
h. Pedagogy of The Heart, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pedagogy Hati.
i. Pedagogy of The Hope, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pedagogy Pengharapan.

## Filsafat Pendidikan
Paulo  Freire  sebenarnya  tidak  memunculkan  satu  pun  cabang  filsafat  dari  banyaknya  teori pendidikan yang ia kemukakan, namun teori Freire tentang realitas, teorinya tentang pengetahuan atau  aksiologinya,  sebenarnya  semua  itu  digunakan  dengan  maksud,  agar  mengetahui  suatu pendekatan  untuk  memahami  pedagoginya.  Secara  filosofis,  pemikiran  Freire  dipengaruhi  oleh aliran  Fenomenologis,  Perenialisme,  Eksistensialisme  dan  Marxisme.  Sebagai  tokoh  pendidikan, Freire dapat dianggap sebagai figur utama aliran Rekonstruksionisme (Pramudya, 2001).
Freire  memiliki  distingsi  genealogis  dalam  basis  kultural  maupun  aktualisasi  gerakannya. Freire  lahir  dan  besar  di  negara  berkembang  (Brazil),  serta  mengabdikan  diri  pada  masyarakat dunia ketiga di berbagai kawasan Dunia. Freire, adalah salah satu dari pendidik paling berpengaruh di abad ke-20 yang merekonstruksi model pendidikan masyarakat marginal.

## Pendidikan Humanis
Humanisasi  adalah  satu-satunya  pilihan  bagi  kemanusiaan,  karena  walaupun  dehumanisasi adalah  kenyataan  yang  terjadi  sepanjang  sejarah  peradaban  manusia  dan  tetap  merupakan  suatu kemungkinan  ontologis  di  masa  mendatang,  namun  ia  bukanlah  suatu  keharusan  sejarah.  Secara dialektis suatu kenyataan tidaklah mesti menjadi suatu keharusan, jika kenyataan menyimpang dari keharusan maka menjadi tugas manusia untuk merubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya inilah fitrah manusia yang sejati (Wahid, 2011).
Salah  satu  langkah  penting  dalam  mewujudkan  pendidikan  yang  humanis  ialah  dengan menghadirkan  literasi  kritis.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Paulo  Freire  menyimpulkan  bahwa pembelajaran literasi harus tertuju pada membaca kata dan membaca dunia atau membaca teks dan konteks.  Pada  program  penyadaran  kaum  tertindas  akan  humanitas  mereka  yang  mampu menggenggam  dunia.  Proses  penyadaran  menggunakan  pendekatan  praksis  yaitu  melalui  refleksi kritis akan situasi sosial dan historis (Hendriani, 2018).
Pendidikan humanis harus dilihat sebagai upaya restoratif dalam menata pendidikan nasional, khususnya  pendidikan  tinggi  yang  ada  di  daerah  (Damayanti  &  Sasongko,  2021).  Ruh  dasar  dari pendidikan  humanis  ini  adalah  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  keadilan sosial dan penerapan pendidikan berbasis realitas (Amiruddin, 2015).

## Pendidikan Penyadaran
Pertama, kesadaran  magis  ( magical  consciousness) adalah  kesadaran  masyarakat  yang  tidak mampu  melihat  kaitan  antara  satu  faktor  dengan  faktor  lain  (Muhammad  Fahmi,  Hanik  Yuni Alfiyah  &  Adienk,  2021).  Misalnya,  masyarakat  miskin  yang  tidak  mampu  melihat  kaitan  antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran ini lebih melihat pada faktor di  luar  manusia  ( natural maupun supranatural )  sebagai  penyebab  dari  ketidakberdayaannya. Proses  pendidikan  yang  menggunakan  logika  ini  tidak  memberikan  kemampuan  analisis,  kaitan antara sistem dan struktur terhadap suatu permasalahan masyarakat. Peserta didik secara dogmatis menerima kebenaran dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologis dari setiap konsepsi kehidupan masyarakat.
Kedua, kesadaran  naif  ( naival  consciousness) yang  melihat  aspek  manusia  menjadi  akar permasalahan  dalam  masyarakat.  Muhammad  Fahmi,  Hanik  Yuni  Alfiyah  And  Adienk.  Dalam kesadaran  ini,  masalah  etika,  kreativitas, need  for  achievement dianggap  sebagai  penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, mereka menganggap hal  itu  karena  salah  mereka  sendiri.  Oleh  karena  itu, man  power  development (membangun kekuatan  manusia) adalah sesuatu yang diharapkan sebagai pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur dianggap sudah baik  dan  benar,  dan  merupakan  faktor given, sehingga  tidak  perlu  dipertanyakan  lagi.  Tugas pendidikan adalah bagaimana mengarahkan peserta didik agar bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah ada.
Ketiga, kesadaran  kritis (critical  consciousness) yang  melihat  aspek  sistem  dan  struktur sebagai  sumber  masalah.  Muhammad  Fahmi,  Hanik  Yuni  Alfiyah  And  Adienk.  Pendidikan mencoba  menganalisis  secara  kritis  sistem  dan  struktur  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya,  dan konteks masyarakat lainnya. Paradigma kritis dalam pendidikan adalah melatih peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian menganalisis bagaimana  sistem  itu  bekerja,  serta  bagaimana  mentransformasikannya.  Tugas  pendidikan  dalam paradigma  ini  adalah  menciptakan  ruang  dan  kesempatan  agar  peserta  didik  terlibat  aktif  dalam proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.
Pendidikan  Freire  yang  dialogis  banyak  ditujukan  menggerakkan  masyarakat  yang  masih berkesadaran  naif,  magis,  atau  fanatik,  menuju  ke  kesadaran  kritis.  Metode  ini  didasarkan  atas dialog,  yang  merupakan  perhubungan  antar  orang  secara  horizontal.  Secara  metodik  Freire menawarkan  model  pendidikan  yang  bersifat  egaliter.  Pola  pendidikan  dilakukan  dengan pendekatan  praksis  hadap  masalah.  Kemudian,  mengganti  kesadaran  magis  dan  naif  dalam paradigma  pendidikannya.  Selanjutnya  menanamkan  prinsip  dasar  kesadaran  kritis  dan transformative (Hanif, 1970).

## 3.2. Potret Pendidikan Tinggi di Daerah

## Otonomi Daerah dan Kebijakan Pemerintah
Otonomi Daerah melahirkan peluang tersendiri dalam pengembangan serta dukungan terhadap Pendidikan  Tinggi  Islam,  seperti  halnya  di  Kutai  Timur.  Dimana  secara  operasional penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  memperoleh  dukungan  finansial  berupa  dana  hibah  dari Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur,  salah  satunya  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  (PERBUP) Nomor  42  tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Sosial, Hibah dan Subsidi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (PB Kutai Timur, 2010).
Melalui  landasan  hukum  tersebut,  maka  sejak  tahun  2001  pendidikan  tinggi  di  Kutai  Timur telah  berlangsung  secara  gratis  di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Pertanian  (STIPER).  Adapun  untuk Pendidikan Tinggi Islam yang dijalankan oleh Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta pada tahun  2007.  Menurut  Sekretaris  Kabupaten  Kutai  Timur  Irawansyah  untuk  menggratiskan  biaya pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER Kutim, Pemkab harus mengalokasikan anggaran  pendidikan  dari  APBD  Kutim  berupa  dana  hibah  sebesar  Rp  7  sampai  Rp  8  Miliar pertahun.  Sementara  untuk  STAIS  sendiri  hanya  berkisar  Rp  5  Miliar  pertahun  (Kabar  Etam, 2019).
Angka-angka tersebut tentu saja tidak berlaku secara ajeg, namun secara fluktuatif mengalami pasang  surut  yang  menjadi  persoalan  tersendiri  baik  bagi  pemerintah  daerah,  maupun  perguruan tinggi penyelenggara. Karena dinamika sosial, politik dan ekonomi terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal mempengaruhi keputusan serta kebijakan politik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.  Hal  yang  demikian  semakin  mengukuhkan  suatu  perspektif  bahwa  kebijakan  pemerintah dalam  bidang  pendidikan  menjadi  bagian  penting  dalam  polarisasi  transaksional  dalam  jalannya pemerintahan.  Sehingga  politik  pendidikan  yang  terjadi  merangsek  pada  berbagai  dimensi penyelenggaraan pendidikan di daerah.

## Implementasi Pendidikan Tinggi Islam di Daerah
Secara  implementatif  apa  yang  diharapkan  dari Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  tidak  dapat berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar seperti dukungan anggaran yang  minim,  sehingga  menjadi  hambatan  dalam  penyelenggaraan  maupun  tata  kelola  serta pengembangan  perguruan  tinggi.  Pada  aspek  tata  kelola  dan  manajerial  pengelolaan  pendidikan tinggi di daerah, secara determinan menunjukan bahwa aspek tata kelola memiliki korelasi dalam berbagai  unsur  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  mulai  dari  kinerja  pendidik  dan  kompetensi lulusan  (Y.  Siswadi  et  al.,  2020).  Fakta  yang  menunjukan  bahwa  terdapat  berbagai  persoalan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah, mulai dari sarana dan prasarana yang kurang  memadai;  optimalisasi  kinerja  tenaga  pendidik  dan  kependidikan;  tata  manajemen perguruan tinggi; dan belum optimalnya kualitas lulusan (Yuliawati, 2012)
Politik Pendidikan dalam dunia perguruan tinggi di  Indonesia masih menjadi persoalan yang serius.  Perkara  aksestabilitas,  dikotomi  keilmuan,  hingga  menyoal  pada  kualitas  dan  mutu pendidikan tinggi yang ditawarkan adalah sekelumit persoalan krusial yang mengemuka (Jubba & Pabbajah, 2018).  Pengelola  Perguruan Tinggi  dituntut  untuk  memenuhi  akuntabilitas  baik  kepada masyarakat  maupun  pemerintah.  Adanya  otonomi  yang  lebih  luas  pada  perguruan  tinggi  harus disikapi dengan adanya tanggung jawab dari pengelola perguruan tinggi. (H.A. Kartiwa, 2002) Hal yang sangat krusial dalam menunjang jalannya proses pendidikan tentu saja terkait dengan pengembangan  paradigma  keilmuan  (kurikulum),  kemudian  ditekankan  pada  pengembangan individu  yang  mencakup  keterkaitannya  dengan  lingkungan  sosial  setempat.  Pendidikan  harus mengantisipasi  tuntutan  hidup,  sehingga  dapat  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  hidup  wajar
sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat.  Dalam  konteks  ini  kurikulum  sebagai  program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat (Afiful Ikhwan, 2016).
Oleh  karena  itu  pendidikan  harus  melibatkan  tiga  unsur  sekaligus  dalam  hubungan  dialektis yang terjadi antara pendidik, peserta didik dan lingkungan kehidupan (realitas dunia). Pendidik dan peserta  didik  keduanya  adalah  subjek  yang  sadar  secara  kognitif,  sementara  yang  lingkungan kehidupan adalah objek yang tersadari atau menyadari dirinya dalam hal inilah realitas dunia dalam hubungan yang bersifat dialektis (Wahid, 2011). Kondisi semacam inilah yang kerap kali menjadi persoalan serius pada sistem pendidikan tinggi saat ini, khususnya pada pendidikan tinggi di Kutai Timur. Sebagai langkah strategis dalam membangun organisasi pendidikan tinggi yang baik, maka perlu  dilakukan  beberapa  langkah-langkah  yang  mencakup  perbaikan  pada  aspek  kapasitas institusional;  menciptakan  sistem  tata  kelola  yang  sehat;  keuangan;  sumber  daya  manusia;  dan jaminan kualitas (Muhammad Hanif, 2019).
Secara khusus lal lainnya yang menjadi polemik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah  adalah  soal  kepemimpinan  lembaga,  dimana  segala  sesuatunya  menjadi  sangat  politis berimbas  pada  figur  yang  menjadi  pemimpin  di  perguruan  tinggi,  praktiknya  mengesampingkan prinsip  profesional,  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  memadai.  Artinya  pemimpin  perguruan  tinggi adalah  figur  yang  memiliki PoliticalConnection dengan  penguasa  di  daerah.  Hal  tersebut menegaskan  fakta  bahwa  kepemimpinan  lembaga  pengelola  pendidikan  tinggi  berperan  secara eksistensialis  dalam  mengelola  manajemen,  dimana  profesionalitas,  inovasi,  visi  organisasi,  dan kerjasama menjadi bagian krusial bagi pengembangan kelembagaan (M. Ihsan Dacholfany, 2013).

## 3.3. Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam di Daerah
Langkah awal sebagai pertimbangan rekonstruktif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam  di  daerah  dapat  dimulai  dengan  menata  aspek  aksestabilitas  dan  kualitas  pendidikan. Aksestabilitas  dan  kesesuain  antara  kebutuhan  zaman  serta  pertimbangan-pertimbangan  yang bersifat  humanistik  dalam  mengejewantahkan  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  kehidupan  manusia (Fauzi,  2021)  Sehingga output yang  dihasilkan  melalui  mutu  lulusan  memiliki  semacam kompatibilitas dengan realitas zaman tempat dimana masyarakat hidup.
Selanjutnya,  pendidikan  tinggi  di  daerah  seyogyanya  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki kompetensi dalam menyelesaikan masalah, serta mampu menelaah persoalan. Kompetensi tersebut dalam  konstruksi  merdeka  belajar  saat  ini  disebut  sebagai High  Order  Thinking  Skill .(G.  A. Siswadi,  2022)  Kompetensi-kompetensi  tersebut  bersifat  aktual  dan  berkaitan  langsung  dengan ruang  hidup  masyarakat.  Hal  yang  demikian  menegaskan  kembali  konsep link  and  match antara pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat.
Sebagai  ikhtisar  dari  upaya  rekonstruktif,  maka  filsafat  pendidikan  Freire  yang  digunakan dalam pendidikan Islam sejatinya berorientasi pada penyelesaian masalah dalam kehidupan peserta didik,  kemudian  menuntut  untuk  diimplementasikan  dengan  cara  menghubungkannya  pada epistemologi  Islam  yakni  Alquran  dan  Hadis.(Robikhah,  2018)  Oleh  sebab  itu  maka  penguatan pengkajian  epistemologi  Islam  harus  menjadi  bagian dari  kultur  akademik  yang  di  bangun  dalam tridharma  Perguruan  Tinggi  yang  mencakup  aspek  pendidikan/  pengajaran,  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Hal  yang  paling  menarik  dari  formulasi  filsafat  pendidikan  Freire  adalah  pendidikan  ini dikenalkan  sebagai  pendidikan  kaum  tertindas,  yakni  sebuah  sistem  pendidikan  yang dikonstruksikan  bersama  dengan  kaum  tertindas  tersendiri.  Artinya  filsafat  pendidikan  ini  bukan
diperuntukkan bagi segelintir orang, tapi dibangun bersama secara kolektif oleh entitas masyarakat yang  mengejewantah  pada  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Sistem  pendidikan  yang diterapkan  pada  pendidikan  tinggi  semestinya  dapat  menegaskan  sistem  yang  berorientasi  pada penguasaan atau dominasi dari akal budi peserta didik. Oleh sebab itu penyadaran merupakan inti dari  proses  filosofis  yang  ditawarkan  oleh  Freire,  karena  proses  pembebasan  dan  pemanusiaan manusia  hanya  bisa  dilaksanakan  apabila  individu  maupun  kelompok  dari  satu  masyarakat  telah benar-benar menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya.
Selanjutnya,  secara  kurikulum  pendidikan  tinggi  diharapkan  dapat  mengakomodasi perkembangan kekinian melalui prinsip merdeka belajar-kampus merdeka dengan mengedepankan prinsip-prinsip  dasar  dalam  pendidikan  humanis,  sebagaimana  yang  ditawarkan  melalui  filsafat pendidikan  dari  Freire.  Penyesuaian  yang  cepat  dengan  didukung  oleh  kebijakan  pemerintah memberikan suatu harapan bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini dapat dimulai dengan  berbagai  langkah  konstruktif  dari  kebijakan  terdahulu.  Kemudian,  secara  rekonstruktif pendidikan tinggi Islam di daerah diharapkan dapat melakukan reorientasi pada aspek kualitas yang berjalan  seiring  dengan  aksestabilitas  bagi  setiap  individu  peserta  didik.  Hal  inilah  yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah bagian penting program pemerintah daerah dalam rangka investasi sumber daya manusia.

## REFERENCES
A.B.  Susanto.  (2009).  Pendidikan  Penyadaran  Paulo  Freire. At-Ta’dib , 4 (1),  81–100. https://doi.org/10.21111/at-tadib.v4i1.574
Abdillah,  R.  (2017).  Analisis  Teori  Dehumanisasi  Pendidikan  Paulo  Freire. Jurnal  Aqidah  Dan Filsafat Islam , 2 (1), 1–21. https://doi.org/10.15575/jaqfi.v2i1.4247
Afiful  Ikhwan.  (2016).  Perguruan  Tinggi  Islam  dan  Integrasi  Keilmuan  Islam :  Sebuah  Realitas Menghadapi Tantangan Masa Depan. Jurnal Ilmu Tarbiyah “At-Tajdid,” 5 (2), 159–187.
Agustinus Ryadi. (2020). Pendidikan Kritis yang Membebaskan. Jurnal Filsafat Arete , IX (1), 12– 27. https://doi.org/10.33508/arete.v9i1.4037
Amiruddin. (2015). Pendidikan Humanis Dalam Perspektif Paulo Freire dan Tan Malaka. Kariman , 01 (01), 17–34. https://doi.org/10.52185/kariman.v3i1.48
Asri, D., & Pratiwi, G. (2022). Peran Korporasi Dalam Pencapaian Program SDGs di Indonesia (Studi kasus Pelaksanaan CSR bidang Pendidikan di Kab. Paser - Kalimantan Timur) . 4 (2). https://doi.org/10.31595/biyan.v4i2.715
Atmanti,  H.  D.  (2005).  Investasi  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Pendidikan. Dinamika Pembangunan , 2 (1), 30–39.
Damayanti,  C.,  &  Sasongko,  Y.  P.  D.  (2021).  Restorasi  Dunia  Pendidikan  di  Indonesia  dalam Perspektif Paulo Freire. Riset Intervensi Pendidikan (JRIP) , 3 (1), 61–70.
DP,  I.,  Ernas,  S.,  Razak,  M.,  &  Wakano,  A.  (2022).  Keterlibatan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan  Pendidikan  Tinggi  (Fenomena  Di  Provinsi  Maluku). Al-Iltizam:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 7 (1), 133. https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.3042
Fauzi,  M.  I.  (2021).  Paulo  Freire  dan  Pendidikan  untuk  Transformasi  Sosial  Abad  21. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS) .
H.A. Kartiwa. (2002). Akuntabilitas dan Standarisasi Kualitas Perguruan Tinggi Swasta di Daerah. Educare , 1 (1), 19–28.
Hanif, M. (1970). Desain Pembelajaran untuk Transformasi Sosial: Studi Perbandingan Pemikiran
Paulo  Freire  dan  Ivan  Illich  tentang  Pendidikan  Pembebasan. KOMUNIKA:  Jurnal  Dakwah Dan Komunikasi , 8 (2), 113–128. https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.752
Hendriani, A. (2018). Pedagogik Literasi Kritis ; Sejarah, Filsafat Dan Perkembangannya Di Dunia Pendidikan. Pedagogia , 16 (1), 44. https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10811
Husni,  M.  (2020).  Memahami  Pemikiran  Karta  Paulo  Freire  “Pendidikan  Kaum  Tertindas”
Kebebasan dalam Berpikir. Al-Ibrah , 5 (2), 41–60.
Indra, H. (2016). Pendidikan Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia. Al-Tahrir , 16 no. 1 , 109–132. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.317
Jubba,  H.,  &  Pabbajah,  M.  (2018).  Politik  Pendidikan  Indonesia:  Ketimpangan  Dan  Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam , 10 (1), 50. https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267
Kabar Etam. (2019). Sejak Tahun 2001 Kutim Sudah Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga Kuliah.
Kabar Etam News . https://kabaretam.com/2019/07/08/sejak-tahun-2001-kutim-sudah- gratiskan-biaya-pendidikan-hingga-kuliah/
M.  Ihsan  Dacholfany.  (2013).  Peran  Kepemimpinan  Perguruan  Tinggi  Islam  dalam  Pembagunan Peradaban Islami. Nizham , 1 (2), 147–164.
Marwan  Salahuddin.  (2014).  Model  Pengembangan  Pendidikan  Tinggi  Islam  di  Indonesia.
Ulumuna Jurnal Studi Keislaman , 18 (1), 121–138. https://doi.org/10.20414/ujis.v18i1.155
Merang Kahang, M. S. & R. B. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan  Kesehatan  Terhadap  Pembangunan  manusia  Di  Kabupaten  Kutai  Timur . 18 (2),  130– 140. https://doi.org/10.30872/jfor.v18i2.863
Muhammad  Fahmi,  Hanik  Yuni  Alfiyah,  S.  A.  P.,  &  Adienk,  F.  M.  S.  (2021).  Menyandingkan Pendidikan  Pembebasan  Paulo  Freire  dengan  Pendidikan  Islam. Jurnal  Tarbawi  STAI  Al Fithrah , 10 (1), 1–31. https://doi.org/10.2207/jjws.91.328
Muhammad  Hanif.  (2019).  Strategi  Pengembangan  Program  Studi  Pendidikan  Agama  Islam  di Perguruan  Tinggi  Islam. Andragogi :  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Agama  Islam , 1 (2),  1–9. https://doi.org/10.33474/ja.v1i2.4977
Muhammad Zamroji. (2016). Relevansi Pendidikan Kritis Paulo Freire Dengan Pendidikan Islam. At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah , 4 (1), 171–194.
Mujahidah  &  Ismail  Suardi  Wekke.  (2019).  Transformasi  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Indonesia. Seminar  Nasional  Kepemimpinan  Transformatif  Forum  Dosen  Indonesia  DPD Papua  Barat  &  Pasca  Sarjana  STAIN  Sorong  Sorong,  26  Mei  2019 ,  1–17. https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i1.4354
PB  Kutai  Timur.  (2010,  November  8).  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pertanggungjawaban  Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur .
Pramudya,  W.  (2001).  Mengenal  Filsafat  Pendidikan  Paulo  Freire :  Antara  Banking  Concept  of Education,  Problem  Posing  Method,  dan  Pendidikan  Kristen  di  Indonesia  . Veritas:  Jurnal Teologi Dan Pelayanan , 2 (2), 245–255. https://doi.org/10.36421/veritas.v2i2.63
Robikhah,  A.  S.  (2018).  Paradigma  Pendidikan  Pembebasan  Paulo  Freire  Dalam  Konteks Pendidikan  Agama  Islam. IQ  (Ilmu  Al-Qur’an):  Jurnal  Pendidikan  Islam , 1 (01),  1–16. https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.3
Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–53. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159
Siswadi,  G.  A.  (2022).  Pemikiran  Filosofis  Paulo  Freire  Terhadap  Persoalan  Pendidikan  Dan
Relevansinya Dengan Sistem Merdeka Belajar Di Indonesia. Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu , 9 (2), 142–153. https://doi.org/10.25078/gw.v9i2.164
Siswadi, Y., Radiman, Jufrizen, & Muslih. (2020). Model Faktor Determinan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Islam Swasta di Kota Medan Determinant Competency Factor Models for Graduates  Private  Islamic  College  in  Medan  City. JUPIIS :  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial , 12 (1), 230–242. https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.17229
Supriyanto.  (2013).  Paulo  Freire:  Biografi  Sosial  Intelektual  Modernisme  Pendidikan. Jurnal  Al- Ta’dib , 6 (2), 99–115. https://doi.org/10.31332/atdb.v6i2.308
Susanti,  A.  J.  A.  (2013).  Banalitas  Intelektual  Dalam  Dunia  Pendidikan  Perguruan  Tinggi  Suatu Kajian Filsafat Ilmu. Jurnal Filsafat Arete , 02 – Nomor , 160–172.
https://doi.org/10.33508/arete.v2i2.822
Wahid, M. (2011). Filsafat Pendidikan Paulo Freire. Dedikasi , 1 (3), 99–114.
Yuliawati,  S.  (2012).  Kajian  Implementasi  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  Sebagai  Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia. Widya , 29 (318), 28–33.