## FACTORS AFFECTING LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MODERATING VARIABLE
Liana Siregar 1 , Taufeni Taufik 2 , Julita 3 1,2&3 Universitas Riau Email: lianasiregarzzz@gmail.com 1*

## ABSTRACT
This study aims to  examine the effect  of budgetary participation, human resource quality, and internal  control systems with organizational commitment as a moderating variable (amperical study on OPD Dairi Regency). The population in this study were all OPD in Dairi Regency. The sample selection used purposive sampling method. Data collection was done by distributing questionnaires to 88 respondents, and only 80 questionnaires were used in this study. The data analysis method used is Multiple Linear Regression and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS version 25. The results showed that budgetary participation, the quality of human resources and the internal control system has an effect on local government performance. Organizational commitment can moderate the relationship between budgeting participation and the internal control system on local government performance  but  cannot  moderate  the  relationship  between  source  quality  human  resources  towards  local government performance.
Keywords : Budgetary Participation; Quality Of Human Resources; Internal Control System; Organizational Commitment

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DAERAH  DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (studi Empiris pada OPD Kabupaten  Dairi).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  OPD  di  Kabupaten  Dairi.  Pemilihan  sampel menggunakan  metode purposive  sampling .  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membagikan  kuesioner kepada 88 responden, dan hanya 80 kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang  digunakan  adalah  Regresi  Linear  Berganda  dan Moderated  Regression  Analysis (MRA)  dengan menggunakan  SPSS  versi  25.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  penyusunan  anggaran,  kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi dapat memoderasi  hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan sistem pengendalian  intern terhadap kinerja pemerintah daerah, tapi tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kata  Kunci :  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran;  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia;  Sistem  Pengendalian  Intern; Komitmen Organisasi

## PENDAHULUAN
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah,  telah  mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam menjalankan otonomi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dimana konsep ini menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan (Patriadi, 2004). Pada hakekatnya melalui penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai  organisasi  sektor  publik,  pemerintah  daerah  dituntut  agar  memiliki  kinerja  yang  berorientasi  pada kepentingan masyarakat, mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan  berkualitas serta adanya pembagian tugas  yang baik pada pemerintah  tersebut.  Pada  dasarnya  kinerja  instansi  adalah  tingkat  pencapaian  hasil  dari  suatu  kegiatan  dalam sebuah instansi pemerintah berkaitan dengan penggunaan dana secara efisien dan efektif baik dilihat dari kualitas maupun  kuantitasnya  (Arsyiati  et  al.,  2008).  Kinerja  dalam  suatu  organisasi  merupakan  wujud  prestasi  para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah.
Untuk mencapai terwujudnya kinerja instansi pemerintah yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu Partisipasi Penyusunan Anggaran.  Partisipasi penyusunan  anggaran  sangat  erat  hubungannya  dengan  kinerja  pemerintah  daerah,  karena  kinerja  aparat pemerintah  dilihat  berdasarkan  partisipasi  aparat  pemerintah  dalam  menyusun  anggaran  (Leach-López  et  al., 2007).
Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu  Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas sumber daya  manusia harus dilakukan disegala  bidang. Kualitas sumber daya  manusia  yang baik akan mampu  melakukan  setiap  tugas-tugas  dan  melaksanakan  kegiatan  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja pemerintah.  Kualitas  sumber  daya  manusia  juga  menjadi  tolak  ukur  atas  pencapaian  kinerja  yang  dilakukan. Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas SDM karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas (Marwato, 2012). Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerja pemerintah. Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  kinerja  pemerintah  daerah  yaitu  sistem  pengendalian Intern .  Pengendalian Intern adalah proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).  Dengan adanya sistem pengendalian intern ini maka semua tindakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dapat diamati dan dinilai kinerjanya berjalan baik atau tidak.
Selain tiga faktor tersebut, ada satu hal yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan faktor-faktor yang ada  dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  yaitu    komitmen  organisasi.  Komitemen  organisasi  dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Apabila suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat maka akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan  yang telah ditentukan. Sehingga penelitian  ini komitmen organisasi dijadikan sebagai variabel moderasi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran,  kualitas  sumber  daya manusia dan sistem pengendalian intern, terhadap kinerja pemerintah daerah melalui variabel moderasi komitmen organisasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Nurhabibah, 2019) yang berjudul :  “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran. Pengendalian intern, sistem pelaporan  dan  kompetensi  aparatur  pemerintah  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi “ (studi kasus pemerintah kabupaten limapuluh).

## TINJAUAN PUSTAKA Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran
Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  adalah  salah  satu  bentuk  keterlibatan  aparat  pemerintah  dalam  suatu organisasi publik, untuk ikut serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan suatu pencapaian tujuan serta sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  anggaran  organisasinya.  Dengan  diikut  sertakannya  aparat tersebut  dalam penyusunan  anggaran  akan  mendorong  aparat  pemerintah  tersebut  untuk  dapat  bertanggung  jawab  terhadap masing-masing tugas yang diemban. Sehingga akan meningkatkan kinerjanya.
Menurut Irsan (2010) partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana individu terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu terlibat dievaluasi kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran. Partisipasi anggaran akan meningkatkan kinerja organisasi. Apabila aparat pemerintah diberikan
kewenangan  untuk  berpartisipasi  dalam  menyusun  anggaran  maka  tujuan  sasaran  anggaran.  Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai  atas  dasar  pencapaian  tujuan  anggaran  mereka    (Sitepu,  2015).  Partisipasi  penyusunan  anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan, jika realisasi anggaran tercapai  dengan  maksimal  dan  keseluruhan  proses  yang  dilakukan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat. Ini  juga sejalan dalam penelitian Arifin (2012)  menyatakan bahwa variabel partisipasi  penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
H1 = Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah.

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya”. Unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Mereka  melakukan  kegiatan  atau  aktivitas  atau  rangkaian  aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya tanpa unsur manusia, tidak mungkin organisasi dapat dijalankan untuk mencapai  tujuan.  Jadi  peranan  manusia  (insani)  adalah  mutlak  dalam  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Kinerja  organisasi  pada  dasarnya  merupakan  tanggung  jawab  setiap  individu  yang  bekerja  dalam organisasi.  Apabila  dalam  organisasi  setiap  individu  bekerja  dengan  baik,  berprestasi,  bersemangat,  dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik (Mahmudi,  2007)  artinya  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Kualitas  sumber  daya  manusia  dilihat  dari  kompetensi  yang  terdiri  dari  latar  belakang pendidikan,  pelatihan-pelatihan  yang  pernah  diikuti,  dan  pengalaman  yang  dimiliki.  Dalam  sebuh  organisasi, manusia  merupakan  sumber  daya  yang  paling  penting.    Berbanding  lurus  dengan  hal  tersebut,  manusia  juga merupakan  sumber  daya  yang  paling  rumit  untuk  dipahami  sebagai  akibat  dari  beragamnya  sifat  dari  masing- masing  orang/individu  yang  ada  dalam  sebuah  organisasi.  Dalam  suatu  pemerintahan,  kualitas  sumber  daya manusia  diartikan  sebagai  seseorang  atau  individu  yang  unik  dan  komplek,  yang  dalam  bekerja  dilingkungan organisasi  yang  mencerminkan  kemampuan  manusia  untuk  bekerja  dalam  waktu  tertentu  untuk  menghasilkan suatu  pemerintah  yang  baik.  Ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  (Wilfah,  2010)  menyimpulkan  bahwa  kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## Sistem Pengendalian Intern
Dalam  peraturan  Pemerintah  No.60  tahun  2008,  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang  integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset  Negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sistem Pengendalian  intern  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi  dari  semua  operasi  organisasi sehingga  dapat  mengendalikan  biaya  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi,  dan  tujuan  ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat atau pelaksana aturan terkait maupun kebijakan entitas itu sendiri.
Di  pemerintah,  hubungan  pengendalian  intern  dengan  kinerja    pemerintah  daerah  adalah  untuk  menyelaraskan keandalan  laporan  akuntabilitas  kinerja,  efektivitas  dan  efesiensi  operasi  serta  ketaatan  terhadap  hukum  dan peraturan  yang  berlaku  dalam  terciptanya  pemerintahan  yang  berakuntabilitas  menjadi  tugas  tim  internal pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah tim pengendali sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintnah dan pimpinan instansi pemerintah. Diharapkan pimpinan instansi yang mengetahui secara jelas mengenai gambaran kinerja OPD dapat berkoordinasi dengan tim pengendali sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menyelenggarakan kinerja dengan indikator yang telah ditentukan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afrina  (2015)  berpendapat    bahwa  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah kota Pekanbaru. Berdasarkan fakta penelitian  yang terkait.
H3 : sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

## Komitmen Organisasi
(Umam,  2009)  Komitmen  Organisai  adalah  kemampuan  dan  kemauan  untuk  menyelaraskan  perilaku  pribadi dengan  kebutuhan,  prioritas,  dan  tujuan  organisasi.  Hal  ini  mencakup  cara-cara  mengembangkan  tujuan  atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi. (Soekidjan,  2009)  juga  menyebutkan  bahwa  tiga  pilar  komitmen  yang  perlu  dibangun  adalah  rasa  memiliki  ( a sense of belonging ), rasa bergairah terhadap pekerjaanya dan kepemilikan terhadap organisasi ( ownership). secara keseluruhan komitmen organisasi menjadi suatu sikap yang cukup penting bagi pegawai demi tercapainya tujuan organisasi, ketertarikan dengana tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan
individu  atas  nilai  dan  tujuan  organisasi  serta  memiliki  keinginan  untuk  berafiliasi  dengan  organisasi  dengan kesediaan  bekerja  keras  untuk  organisasi.  Hal  ini  dapat  membuat  individu  betah  dan  tetap  ingin  bertahan  di organisasi  demi  kelangsungan  organisasi  tersebut.  Sehingga  komitmen  organisasi  dapat  menjadi  salah  satu variabel yang dapat memperkuat hubungan antar tiap variabel independen dan dependen. Beberapa hubungan yang dapat  diperkuar  oleh  komitmen  organisasi  yaitu  hubungan  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja instansi pemerintah.
Keterlibatan  aparat  instansi  pemerintah  dalam  penyusunan  anggaran  sangat  penting,  karena  aparat  pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya dan akan menumbuhkan rasa puas terhadap pekerjaannya, sehingga perasaan puas tersebut akan dapat meningkatkan kinerja dari aparat yang bersangkutan. Selanjutnya, dengan didukung komitmen organisasi yang tinggi, salah satunya dengan adanya rasa gairah dalam bekerja  akan  semakin  mendukung  peningkatan  kinerja  pemerintah.  Sehingga  aparatur  akan  lebih  mudah  untuk mempertanggungjawabkan segala keberhasilan maupun kegagalan terhadap kinerja tersebut.
Hubungan lainnya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik, mulai dari pengetahuan yang memadai, skill,  serta  pengalaman    yang  tinggi,  sehingga  akan  menghasilkan  kinerja  yang  baik  yang  dicapai  oleh pemerintahan. Dan apabila hal tersebut diperkuat dengan adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh sumber daya terhadap organisasinya yaitu instansi pemerintah untuk membantu instansi tersebut dalam mencapai tujuan organisasi, kualitas yang dimiliki oleh setiap manusia dalam bekerja akan menghasilkan kinerja yang semakin baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada publik, dan tentunya juga akan tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan yang ditargetkan.
Selain itu melalui dukungan sistem pengendalian intern yang memadai, sumber daya manusia akan menggunakan kemampuannya  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  tugas  organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua konsep diatas  menggambarkan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  faktor  internal  ( internal  side )  dalam  diri  setiap pegawai  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  pegawai  bersangkutan  dalam  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi. sedangkan  sistem  pengendalian  intern  merupakan  faktor  eksternal  ( eksternal  side )  yang  dirancang  untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efekt if  dan efisien.
H4 :  Partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dengan  komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.
H5 :  Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dengan  komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.
H6 :  Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dengan  komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif dengan  menggunakan  jenis data primer. Data primer merupakan sumber data yang memberikan data ke pengumpul data (sugiyono,2012 : 193), yaitu informasi yang didapat secara
e-ISSN: 2685-5607
langsung  oleh  peneliti  dari  responden  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner  dan  akan  diberikan kepada  responden  yang  bekerja  pada  Organisai  Perangkat  Daerah  (OPD)  kabupaten  dairi.  Metode  pemilihan sampel dalam penelitian  ini adalah purposive  sampling. Purposive sampling adalah penentuan kriteria  tertentu. Berdasarkan  kriteria  yang  dipilih  terdapat  masing-masing  OPD  berjumlah  4  responden.  Sehingga  jumlah  yang digunakan dalam penelitian berjumlah 88 responden.
Metode  analisis  data  adalah  cara  yang  akan  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengelola  data  yang  diperoleh menggunakan agar dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat dibuktikan secara empiris. Seluruh data yang  diperoleh  peneliti  diolah  menggunakan software  SPSS melalui  kuesioner  yang  telah  dikumpulkan.  Oleh karena  itu,  sebelum  dilakukan  analisis  data  maka  perlu  dilakukan  uji  atas  instrument  pertanyaan  melalui  uji validitas,  reliabilitas,  dan  uji  asumsi  klasik.  Setelah  butir-butir  pertanyaan  dinyatakan  valid  dan  reliable,  maka dapat  dilakukan  analisis  data  lanjutan  berupa  uji  asumsi  klasik  dan  uji  hipotesis  berdasarkan  analisis  regresi berganda dan teknik MRA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Berdasarkan hasil penelitian validitas secara statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel kinerja pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi memiliki nilai r hitung > r tabel dapat disimpulkan valid dan layak dijadikan sebagai data penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  reliabilitas  statistik  masing-masing  indikator  pertanyaan  untuk  variabel  kinerja pemerintah daerah, kualitas sumber daya  manusia, sistem pengendalian  intern dan komitmen organisasi  bahwa koefisien cronbach alpha >0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian adalah reliabel.

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut ini:
Tabel 1 . Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
coefficients a Model Unstandardized  B Coeefficients std.Error Standardized coefficients Beta t Sig. (constant) 23.250 3.377 6.886 .000 Partisipasi         penyusunan anggaran .434 .130 .315 3.336 .001 Kualitas sumber daya manusia .244 .078 .299 3.127 .003 Sistem pengendalian intern .110 .039 .268 2.824 .006
a. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah Daerah Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Penjelasan dari persamaan di atas diuraikan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta sebesar 23,250 mengindikasikan bahwa  tanpa  adanya  pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  sistem pengendalian intern dan serta dianggap konstan, maka kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 23,250. 2) Nilai koefisien  regresi  partisipasi  penyusunan  anggaran  sebesar  0,434,  menunjukkan  bahwa  pada  setiap  peningkatan partisipasi  penyusunan  anggaran  sebesar  satu  satuan  dan  variabel  lainnya  dianggap  konstan,  maka  kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,434. 3) Nilai koefisien regresi kualitas sumber daya manusia sebesar 0,244, menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar satu satuan dan variabel lainnya  dianggap  konstan,  maka  kinerja  pemerintah  daerah  akan  meningkat  sebesar  0,244.  4)  Nilai  koefisien regresi  sistem  pengendalian  intern  sebesar  0,110,  menunjukkan  bahwa  pada  setiap  peningkatan  sistem pengendalian intern sebesar satu satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,110.
Hasil Analisis Regresi Moderasi ( Moderated Regression Analysis- MRA) Hasil untuk model analisis hipotesis keempat (MRA pertama) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Moderasi Model 1
Y= 23,250 + 0,434X 1 + 0,244X 2 + 0,110X 3 + e
coefficients a Model Unstandardized  B Coeefficients std.Error Standardized coefficients Beta t Sig. (constant) 70.745 13.436 5.266 .000 Partisipasi         penyusunan anggaran -1.289 .578 -.934 -2.230 .029 Komitmen organisasi -2.046 .688 -2.237 -2.973 .004 PPA*KO .102 .030 3.073 3.456 .001
a.
Dependent Variable : Kinerja Pemerintah Daerah
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.
Dari  persamaan  regresi  linear  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  :  1)  Nilai  konstanta  sebesar  70,745.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jika  nilai  partisipasi  penyusunan  anggaran  dianggap  konstan,  maka  Kinerja  pemerintah daerah meningkat sebesar 70,745. 2) Koefisien partisipasi penyusunan anggaran sebesar -1,289 mengindikasikan bahwa  setiap  peningkatan  partisipasi  penyusunan  anggaran  sebesar  1  satuan  akan  mengakibatkan  penurunan Kinerja pemerintah daerah sebesar -1,289 dengan asumsi variabel lain konstan. 3) Koefisien komitmen organisasi -2,046  mengindikasikan  bahwa  setiap  peningkatan  komitmen  organisasi  sebesar  1  satuan  akan  mengakibatkan penurunan Kinerja pemerintah daerah sebesar -2,046  dengan asumsi variabel lain konstan. 4) Koefisien interaksi antara variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran dan komitmen organisasi sebesar 0,102 mengindikasikan bahwa setiap  peningkatan  interaksi  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan  komitmen  organisasi  sebesar  1  satuan  akan mengakibatkan peningkatan Kinerja pemerintah daerah sebesar 0,102 dengan asumsi variabel lain konstan.

## Hasil Analisis Regresi Moderasi Model 2
Hasil untuk model analisis hipotesis kelima (MRA kedua) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Moderasi Model 2
coefficients a Model Unstandardized B Coeefficients std.Error Standardized coefficients Beta t Sig. (constant) 46.914 9.830 4.773 .000 Kualitas  sumber  daya manusia -.262 .476 -.322 -.552 .583 Komitmen organisasi -.381 .501 -.416 -.760 .450 KSDM*KO .033 .024 1.163 1.369 .175
a.
Dependent variable : kinerja pemerintah daerah
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.
Dari  persamaan  regresi  linear  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa:  1)  Nilai  konstanta  sebesar  46,914.  Hal  ini menunjukkan bahwa jika nilai kualitas sumber daya manusia dianggap konstan, maka kinerja pemerintah daerah meningkat  sebesar  46,914.  2)  Koefisien  Regresi  Variabel  kualitas  sumber  daya  manusia.  Koefisien  partisipasi penyusunan anggaran sebesar -0,262 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Kinerja pemerintah daerah sebesar -0,262 dengan asumsi variabel lain  konstan.  3)  Koefisien  Regresi  Variabel  komitmen  organisasi.  Koefisien  komitmen  organisasi  -0,381 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan komitmen organisasi sebesar 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Kinerja  pemerintah  daerah  sebesar  -0,381  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  4)  Koefisien  Regresi  Interaksi Variabel  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  komitmen  organisasi  Koefisien  interaksi  antara  variabel  kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi sebesar 0,033 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan interaksi
Y= 70,745 – 1,289X 1 – 2,046Z + 0,102X 1 Z + e Y= 46,914 – 0,262X 2 – 0,381Z + 0,033X 2 Z+ e
e-ISSN: 2685-5607
kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Kinerja pemerintah daerah sebesar 0,033 dengan asumsi variabel lain konstan.

## Hasil Analisis Regresi Moderasi Model 3
Hasil untuk model analisis hipotesis keenam (MRA ketiga) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Moderasi Model 3
coefficients a Model Unstandardized  B Coeefficients std.Error Standardized coefficients Beta t Sig. (constant) 62.752 17.436 3.599 .000 Sistem pengendalian intern -.281 .229 -.683 -1.230 .223 Komitmen organisasi -1.538 .898 -1.682 -1.712 .091 SPI*KO .024 .012 2.452 2.051 .044
Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.
Dari  persamaan  regresi  linear  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa:  1)  Nilai  konstanta  sebesar  62,752.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jika  nilai  sistem  pengendalian  intern  dianggap  konstan,  maka  Kinerja  pemerintah  daerah meningkat sebesar 62,752. 2) Koefisien sistem pengendalian intern sebesar -0,281 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan  sistem  pengendalian  intern  sebesar  1  satuan  akan  mengakibatkan  penurunan  Kinerja  pemerintah daerah  sebesar  -0,281 dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  3)  Koefisien  komitmen  organisasi  -1,538 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan komitmen organisasi sebesar 1 satuan akan mengakibatkan penurunan Kinerja  pemerintah  daerah  sebesar  -1,538  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  4)  Koefisien  interaksi  antara variabel  sistem  pengendalian  intern  dan  komitmen  organisasi  sebesar  0,024 mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan interaksi sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Kinerja pemerintah daerah sebesar 0,024 dengan asumsi variabel lain konstan.
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 ) Tabel 5. Rangkuman Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R 2 )
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Model 1 (Regresi Berganda) .669 a 0.447 0.425 2.392 Model 2 (Moderasi 1) .685 a 0.469 0.448 2.345 Model 3 (Moderasi 2) .617 a 0.381 0.357 2.530 Model 4 (Moderasi 3) .615 a 0.378 0.353 2.538
Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2020.
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R 2 atau R square untuk model regresi linier berganda dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  0,425.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  kemampuan  variabel  partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern dalam menjelaskan variabel kinerja  pemerintah  daerah  adalah  sebesar  42,5%  atau  dikategorikan  cukup,  sedangkan  sisanya  57,5%  kinerja pemerintah  daerah    dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  regresi  ini  seperti ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pene rapan anggaran berbasis kinerja dan lain sebagainya. Untuk model moderasi pertama dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,448 atau 44,8%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara kinerja pemerintah daerah dengan partisipasi penyusunan anggaran sebesar 44,8%. Sedangkan sisanya 55,2% hubungan kinerja pemerintah daerah dengan partisipasi penyusunan anggaran dimoderasi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti budaya organisasi, motivasi dan lain-lainnya.
Untuk model moderasi kedua dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,357 atau 35,7%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara kinerja pemerintah daerah dengan kualitas  sumber  daya  manusia  sebesar  35,7%.  Sedangkan  sisanya  64,3%  hubungan  kinerja  pemerintah  daerah dengan kualitas sumber daya manusia dimoderasi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti budaya organisasi, motivasi dan lain-lainnya.
Sedangkan  model  ketiga  dapat  diketahui  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,353  atau  35,3%.  Hal  ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara kinerja pemerintah daerah dengan
Y= 62,752 – 0,281X 3 – 1,538Z + 0,024X 3 Z+ e
sistem pengendalian intern sebesar 35,3%. Sedangkan sisanya 64,7% hubungan kinerja pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern dimoderasi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti budaya organisasi, motivasi dan lain-lainnya.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Untuk  melakukan  pengujian  terhadap  masing-masing  hipotesis,  maka  akan  digunakan  uji  regresi  parsial  (uji  t) yang  bertujuan  untuk  menentukan  seberapa  besar  pengaruh  satu  variabel  independen  secara  individual  dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 1
Variabel Beta (B) t hitung t tabel Sig. Alpha (α) Hasil Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah 0,315 3,336 1,99006 0,000 0,05 Diterima
Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  nilai  t hitung sebesar  3,336 lebih  besar  dari  t tabel yaitu 1,99006.  Koefisien  regresi  beta  bernilai  positif  dan  nilai  signifikansi  adalah  sebesar  0,000  <  (α)  (0,05),  maka berdasarkan kriteria H1 diterima. Sehingga hasil penelitian hipotesis ini menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.Partisipasi penyusunan anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik.
Aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran pemeritah daerah diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan. Jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal  dan  keseluruhan  proses  yang  dilakukan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dan  akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2012) yang menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  dan  Dhea  Dara  (2005)  dengan  judul  Pengaruh  partisipasi  anggaran,  kejelasan  sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis 2
Variabel Beta (B) t hitung t table Sig. Alpha (α) Hasil Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pemerintah daerah 0,299 3,127 1,99006 0,003 0,05 Diterima
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  nilai  t hitung sebesar  3,127  lebih  besar  dari  t tabel yaitu 1,99006.  Koefisien  regresi  beta  bernilai  positif  dan  nilai  signifikansi  adalah  sebesar  0,003  <  (α)  (0,05),  maka berdasarkan kriteria H2 diterima.
Suatu  instansi  pemerintah  yang  memiliki  suatu  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  baik  maka  akan meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi tersebut, dan sebaliknya apabila suatu instansi pemerintah memiliki suatu kualitas sumber daya manusia yang rendah maka akan menurunkan kinerja didalam suatu organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu faktor penentu untuk menghasilkan kinerja pemerintah yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Desnitia Sari Susanto (2017) dengan judul pengaruh pengawasan keuangan daerah, partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas sumber daya  manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah,  partisipasi  penyusunan  anggaran  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah
e-ISSN: 2685-5607
Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 3
Variabel Beta (B) t hitung t table Sig. Alpha (α) Hasil Sistem Pengendalian Intern 0,268 2,824 1,99006 0,006 0,05 Diterima
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  nilai  t hitung sebesar  2,824  lebih  besar  dari  t tabel yaitu 1,99006.  Koefisien  regresi  beta  bernilai  positif  dan  nilai  signifikansi  adalah  sebesar  0,006  <  (α)  (0,05),  maka berdasarkan  kriteria  H3  diterima.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  berhasil  menerima  hipotesis  ketiga  yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja intansi pemerintah daerah.
Dengan  adanya  sistem  pengendalian  intern  yang  efektif,  maka  akan  membantu  menciptakan  kegiatan kinerja pemerintah  yang  baik. Sehingga akan  memberikan keyakinan  yang  memadai dan  melindungi kekayaan Negara,  meminimalisir  terjadinya  kecuraangan  dan  penyelewengan  serta  akan  memaksimalkan  efesiensi  dan efektivitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang  tentunya  akan  meningkatkan  akuntanbilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tri  Putri  Lestari  (2015)  dengan judul pengaruh teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    teknologi  informasi,  sistem  pengendalian  intern  dan  gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Hasil pengujian hipotesis keempat dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 9.  Hasil Uji Hipotesis 4
Variabel Beta (B) t hitung t tabel Sig. Alpha (α) Hasil PPA*KO 3,073 3,456 1,99006 0,001 0,05 Diterima
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  nilai  t hitung sebesar  3,456  lebih  besar  dari  t tabel yaitu 1,99006.  Koefisien  regresi  beta  bernilai  positif  dan  nilai  signifikansi  adalah  sebesar  0,001  <  (α)  (0,05),  maka berdasarkan kriteria H4 diterima. Sehingga hasil penelitian hipotesis keempat ini menyatakan bahwa komitmen organisasi  dapat  memoderasi  hubungan  antara  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  intansi pemerintah daerah.
Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula. Sebaliknya, komitmen yang rendah  dari  aparat  pemerintah  daerah  akan  berimplikasi  pada  rendahnya  kinerja  komitmen  untuk bertanggungjawab terhadap sasaran anggaran yang hendak dicapai. Faktor komitmen organisasi merupakan faktor yang penting, karena adanya komitmen organisasi dalam diri individu akan membuat individu tersebut berusaha terus  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dan  kemauan  mengerahkan  usaha  yang  akan  meningkatkan  kinerja pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Chris  aditya  siahaan  (2016)  dengan  judul pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah kota tanjung pinang dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.
Hasil pengujian hipotesis kelima dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis 5
Variabel Beta (B) t hitung t table Sig. Alpha (α) Hasil KSDM*KO 1,163 1,369 1,99006 0,175 0,05 Ditolak
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  nilai  t hitung sebesar  1,369  lebih  kecil  dari  t tabel yaitu 1,99006.  Koefisien  regresi  beta  bernilai  positif  dan  nilai  signifikansi  adalah  sebesar  0,175  >  (α)  (0,05),  maka berdasarkan  kriteria  H5  ditolak  yakni  komitmen  organisasi  tidak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  Kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang  karyawan  memihak  organisasi  tertentu  serta  tujuan  dan  keinginan  untuk  mempertahankan keanggotaannya.  Komitmen  organisasi  ini  terjadi  karena  dibentuk  oleh  lingkungan  kerja  yang  mengharuskan setiap karyawan  harus  mengikuti setiap aturan organisasi Sedangkan kualitas sumber daya  manusia merupakan kesanggupan  tiap  karyawan  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  dan  mengembangkan  dirinya.  kualitas  sumber daya manusia merupakan hal yang terbentuk dari dalam diri karyawan sesuai dengan kemampuan atau skill. Hasil penelitian  ini  didukung  oleh  Arifin  (2012)  dengan  judul  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  sistem
pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variable moderasi menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  dapat  memoderasi  hubungan  antara  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 11.  Hasil Pengujian Hipotesis 6 Variabel Beta (B) t hitung t tabel Sig. Alpha (α) Hasil SPI*KO 2,452 2,051 1,99006 0,044 0,05 Diterima
Sumber : Data Olahan SPSS 25 (2020)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai nilai t hitung sebesar 2,051 lebih besar dari t tabel yaitu 1,99006. Koefisien regresi beta bernilai positif dan nilai signifikansi adalah sebesar 0,044 <  (α) (0,05), maka berdasarkan kriteria  H6  diterima.  Sehingga,  hasil  penelitian  hipotesis  keenam  ini  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.
Sistem pengendalian intern merupakan faktor eksternal ( eksternal side) yang dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan komitmen organisasi merupakan faktor internal ( internal side ) dalam diri setiap pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai bersangkutan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. sehingga melalui dukungan sistem pengendalian intern yang memadai disertai dengan komitmen organisasi yang tinggi maka instansi tersebut akan memampukan dalam  mempertanggungjawabkan  segala  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam rangka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dan  akan  mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang baik.   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian silalahi  (2017) yang menguji tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  1)  partisipasi  penyusunan  anggaran berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pemeritnah  daerah.  2)  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  .  3)  sistem  pegendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah. 4) komitmen organisasi  dapat  memoderasi  hubungan antara partisipasi  penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. 5) komitmen organisasi  tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  6)   komitmen  organisasi  dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya  adalah  sebagai  berikut  :1)  peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel-variabel  lainnya  yang memiliki  kemungkinan  untuk  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah,  seperti  menambahkan  variabel Independen atau menggunakan variabel intervening untuk memperoleh hasil yang berbeda. 2) peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, agar hasil penelitian yang diperoleh bisa menjelaskan mengenai kinerja pemerintah  daerah  secara  umum.  3)ketika  membagikan  kuesioner  kepada  responden,  sebaiknya  peneliti memastikan  bahwa  responden  mengerti  maksud  dari  kuesioner  yang  akan  diisi,  misalnya  dengan  cara  peneliti memberikan penjelasan secara langsung atau menghubungkan  melalui telepon kepada responden.

## DAFTAR RUJUKAN
Arsyiati,  Darwanis,  &  Djalil,  M.  A.  (2008).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Pnbp Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi , 1 (1), 29–49.
Leach-López, M. A., Stammerjohan, W. W., & Lee, K. S. (2007). Budget Participation and Job Performance of South  Korean  Managers  Mediated  by  Job  Satisfaction  and  Job  Relevant  Information. 7th  Global Conference on Business & Economics , 1–27.
Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor publik . UPP STIM YKPN. Marwato, N. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komunikasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Karimun . Tesis. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Nurhabibah.  (2019). Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  partisipasi  penyusunan  anggaran.  Pengendalian intern,  sistem  pelaporan  dan  kompetensi  aparatur  pemerintah  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi . Skripsi. Universitas Riau. Patriadi.  (2004). Manfaat  Konsep  Good  Governance  Bagi  Institusi  Pemerintah  dan  BUMN  Dalam  Kebijakan Privatisasi  BUMN .  Paper  sipresentasikan  pada  diskusi  GCG  BUMN  di  BAF  Depkeu  RI. www.depkeu.go.id
e-ISSN: 2685-5607
Sitepu, O. O. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Public  dan  Pengendalian  Akuntansi  Terhadap  Kinerja  Manajerial  di  Inspektorat  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara . Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
Soekidjan. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bumi Aksara. Umam, K. (2009). Perilaku Organisasi . Pustaka Setia. Wilfah, B. W. (2010). Pengaruh Kualitas SDM dan Pembagian Tugas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota padang (Studi Empiris Pada SKPD di Kota padang) . Skripsi. Universitas Negeri Padang.