## TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN KONSERVASI HUTAN

## ABDUL FATTAH, KASJIM SALENDA, SALEH RIDWAN Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: abdulfattah@gmail.com

## Abstrak
Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan  akhir  yang  akan  diambil.  Menurut  Pasal  88  ayat  1  huruf  b  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  telah dijelaskan  secara  rinci  beserta  dengan  keterangan  saksi  merujuk  kepada  fakta-fakta bahwa  terdakwa  tidak  bersalah.  Namun  pertimbangan  hakim  memiliki  kekeliruan disebabkan  hakim  dalam  mempertimbangkan  kasus  tersebut  tidak  sesuai  dengan ketentuan dan fakta-fakta di persidangan yang berlaku ditambah dalam fakta yang terjadi dilapangan  yang  menunjukkan  seharusnya  terdakwa  tidak  diputus  bersalah  karena terdakwa tidak mengetahui keabsahan surat atau dokumen kayu yang terdakwa beli dari orang lain yang mengakibatkan penipuan yang dialami oleh terdakwa.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Logging, Konservasi Hutan.

## Abstract
Legal considerations of judges in making decisions against criminal acts Illegal logging in forest conservation areas is based on several elements to determine the final decision to  be  taken.  According  to  Article  88  paragraph  1  letter  b  of  Law  Number  18  of  2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction, it has been explained in detail and with witness statements referring to the facts that the defendant is not guilty. However, the judgment has been mistaken because the judge in considering the case is not in accordance with the provisions and facts in the trial, which was added in the facts that occurred in the field which indicated that the defendant was not guilty because the defendant didn’t know the validity of the defendant's letter or timber document buy from someone else that resulted in the fraud experienced by the defendant.
Keywords: Crime, Illegal Logging, Forest Conservation.

## Pendahuluan
Illegal  logging merupakan  penebangan  hutan  secara  membabi  buta  dan  tidak mengikuti aturan-aturan penebangan hutan secara benar. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengikuti sistem pengelolaan yang bijaksana dan salah  satunya  dengan  pelestarian  hutan  dalam  konsep  Islam.  Hutan  adalah  tanah  luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan memiliki peranan besar  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  dan  makhluk  hidup  lain.  Sejak  manusia  lahir sampai  nanti  masuk  ke  liang  kubur,  manusia  membutuhkan  bahan-bahan  yang  telah dihasilkan oleh hutan untuk diolah menjadi benda yang berguna bagi dirinya dan orang yang lain. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Demikian  pula  hutan  merupakan  tempat hidupnya  binatang  liar  dan  sumber  plasma  nutfah  semuanya.  Hutan  merupakan  sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan juga sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. 1
Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan),  menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  alam  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi pepohonan  dalam  komunitas  alam  lingkungannya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Begitupun  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang-undang Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  selanjutnya  disebut  UU  Kehutanan menentukan  bahwa  yang  dimaksud  hutan  adalah  “Suatu  ekosistem  berupa  hamparan lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. 2 Undang-Undang Kehutanan  mengamanahkan  dalam  konsideran  butir1  bahwa  “hutan  wajib  disyukuri, diurus,  dimanfaatkan  secara  optimal  serta  dijaga  kelestariannya  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.
Fungsi-fungsi  hutan  yaitu  hutan  sebagai  ekosistem,  hutan  sebagai  sumber penghasil  kayu,  hutan  habitat  satwa  liar,  hutan  sumber  plasma  nutfah,  hutan  sebagai tempat rekreasi. 3 Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan sangat penting dilihat dari fungsi  tersebut.  Berbicara  tentang  pelestarian  atau  pengelolaan  hutan  perlu  diketauhi bahwasanya di dalam agama Islam ada cara pengelolaan hutan.
1. Kewajiban menanam, memelihara dan melindungi flora Untuk melaksanakan kewajiban ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan:
Pertama, kitab nabi tentang pembuatan cagar alam Naqie’ untuk konservasi sumber daya  air  dan  flora,  guna  kesediaan  makanan  ternak  khususnya  ternak  kuda  kaum muslimin.  Hal  ini  merupakan  isyarat,  perlunya  penguasa  mengadakan  kawasan konservasi. 4 Kedua,  anjuran  untuk  menanam  pohon/tanaman  dan  yang  melakukannya (sama  dengan)  sadaqah.  Terdapat  beberapa  hadis  Nabi  SAW  yang  menujukkan  betapa pentingnya memelihara dan menanam berbagai macam tanaman yang bermanfaat.
2. Larangan menebang atau memusnahkan flora tanpa hak Pertama , larangan merusak fauna dan flora, karena pekerjaan itu hanya dilakukan oleh  orang-orang  munafik. 5 Kedua , larangan  merusak  atau  menghancurkan  tanaman- tanaman  kecuali  bila  diperlukan  berdasarkan  hadist  di  atas,  tentang  sepuluh  wasiat
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1998), hlm.83.
2 Baso Madiong, Hukum Kehutanan, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm.5.
3 Ir.Arifin Arief, Hutan dan Kehutanan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm.5.
4 A.Qadir Gassing, Fiqih - Pidato Pengukuhan Guru Besar UINAM FSH , Makassar, 2011, hlm.81.
5 Qs.al-Baqarah/2: 204-205
khalifah Abu Bakar kepada panglima perangnya yang akan ke medan perang. Dari hadis ini dapat disimpulkan dalam keadaan perangpun sedapat mungkin dihindari pembabatan pohon-pohon  terutama  yang  berbuah  karena  pohon  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. 6
Islam  juga  menerangkan  dan  memberikan  peringatan  kepada  umat  manusia  agar tetap  menjaga  alam.  Dalam  Firman  Allah  SWT  menyebutkan  bahwa  secara  umum, kerusakan  hutan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  faktor  mentalitas manusia,  kepentingan  ekonomi,  dan  penegakan  hukum  yang  lemah.  Kasus illegal logging yang  terjadi  di  kawasan  konservasi  hutan  Barru  tidak  terlepas  dari  luas  daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat  yang  masih  rendah  tentang  pengelolaan  kawasan  hutan  mengakibatkan kasus illegal  logging kian  marak  dan  tidak  terkontrol  sehingga  dapat  mengkibatkan kerusakan hutan secara permanen. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji  lebih  lanjut  tentang  penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  di  bidang kehutanan  khususnya illegal  logging (penebangan  liar)  yang  terjadi  di  kawasan konservasi  hutan  yang  dilakukan  oleh  oknum  masyarakat  sekitar  untuk  kepentingan ekonomi.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berdasarkan Penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  yaitu  Penulis  mengumpulkan  data-data melalui  kepustakaan  dengan  membaca  referensi-referensi  hukum,  peraturan  perundang- undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder. Wawancara  (interview)  yaitu  Sehubungan  dengan  kelengkapan  data  yang  akan dikumpulkan,  maka  penulis  mengadakan  interaksi  langsung  dengan  mengajukan pertanyaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Barru atau panitera yang bersangkutan.
Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pidana Illegal Logging .
Sebelum  penulis  menguraikan  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  tindak pidana illegal logging dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN Bar Tahun 2017, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis  hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada kasus posisi penerapan hukum pidana materil terhadap pidana illegal logging , terdakwa H.Andi Mas Ali alias h. Andis Bin Dg Nassa didatangi oleh pemuda bernama Nanang (masih dalam pencarian pihak yang berwajib/ DPO) yang beralamat  di  Kalimantan  Timur  dan  terdakwa  tersebut  ditawari  oleh  pemuda  tersebut berupa kayu ulin/besi dengan  harga  yang cukup murah tanpa berfikir panjang terdakwa langsung  mau  membeli  dengan  harga  Rp5.000.000,00  permeter  kubik  sebanyak 49,77725 m 3 yang terdiri dari kayu olahan yang berbentuk balok dan papan degan harga seluruhnya  Rp250.000.000,00  Nanang  pun  menyerahkan  dokumen  Surat  Keterangan Sahnya  Hasil  Hutan  Kayu  (SKSHHK)  setelah  kayu  tersebut  dinaikkan  ke  Kapal  Layar Motor (KLM) di sungai Rimba Hijau di wilayah Mambar Sangkuliran Kalimantan Timur tanpa  terlebih  dahulu  terdakwa  melakukan  pengecekan  secara  detail  terhadap  dokumen tersebut,  terdakwa  hanya  mempertanyakan  kepada  Nanang  mengapa  dokumen  tersebut hanya  satu  lembar  saja  tidak  seperti  dokumen  dokumen  sah  lainnya,  akan  tetapi  tetap saja dokumen tersebut diberikan kepada terdakwa, setelah berselang waktu kayu tersebut tiba di pelabuhan Ujunge Desa Batu Puteh, kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru
6 Qadir Gassing HT.,MS, Fiqih lingkungan, (Makassar: UIN Alauddin, 2005), hlm.88.
dan  dilakukan  pemeriksaan  oleh  ahli  dari  Balai  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Wilayah VIII Makassar oleh saudara  Muhamrah Gusrah, S.Kom,  M.Hut., menggunakan aplikasi SIPUHH (Sistem informasi Penatausahaan Hasil  Hutan) maka dokumen kayu No.  Seri: KO.A.0012893  tanggal  19  Juni  2016  yang  dimiliki  oleh  terdakwa  adalah tidak sah atau palsu oleh karena SKSHHK No. Seri  KO.A.0012893 terbit tanggal 06 April 2016 yang berasal dari Industri Primer UD, Sinar Rimba Raya.
Pada  dakwaan,  bahwa  ia  terdakwa  H.  Andi  Mas  alias  H.  Andis  pada  hari  Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Juni  2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016. Bertempat di wilayah sekitar  pelabuhan  Ujange  Awerange,  Desa  Batu  Puteh,  Kecamaan  Soppeng  Riaja, Kabupaten  Barru  atau  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  termasuk  dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja menggunakan surat keterangan sahnya  hasil  hutan  kayu  atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hutan  kayu  yang palsu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: pada waktu terdakwa ditawarkan oleh seorang bernama Nanang (masih dalam pencarian pihak berwajib/ DPO) yang beralamat di Kalimantan Timur berupa kayu ulin/besi maka terdakwa mau membeli dengan  harga  Rp5.000.000,00  per  meter  kubik  sebanyak  49,77725  m 3 yang  terdiri  dari kayu  olahan  berbentuk  balok  dan  papan/lebang  dengan  harga  seluruhnya Rp250.000.000,00  setelah  kayu  tersebut  dibeli  oleh  terdakwa  kemudian  dinaikkan  ke atas  Kapal  Layar  Motor  (KLM)  Tanjung  Utama  dan  saat  itulah terdakwa menyerahkan dokumen  berupa  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  Kayu  (SKSHHK)  No.  Seri KO.A0012893  tanggal  19  Juni  2016  kepada  nakhoda  KLM  Tanjung  Utama  yang memuat  kayu  tersebut  di  sungai  Rimba  Hijau  di  wilayah  Mambar  Sangkuliran Kalimantan  Timur  tampah  terlebih  dahulu  terdakwa  lakukan  pengecekan  kebenarannya padahal  saat  dokumen  tersebut  diberikan  oleh  Nanang  kepada  terdakwa,  terdakwa sempat  melihat  bahkan  menanyakan  kepada  Nanang  mengapa  dokumen  tersebut  hanya satu  lembar  saja  tidak  seperti  dokumen  kayu  sebenarnya  akan  tetapi  dokumen  tersebut tetap  saja  diberikan  terdakwa  kepada  nakhoda  Kapal  Layar  Motor  (KLM)  Tanjung Utama  yang  akhirnya  kayu  tersebut  dibawa  dari  wilayah  Mambar  Sangkuliran, Kalimantan  Timur  dan  tiba  serta  dibongkar  di  sekitar  pelabuhan  Ujunge  Desa  Batu Puteh, Kecamatan soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  oleh  ahli  dari  Balai  Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Makassar yaitu Muhamrah Gusrah, S.Kom,M.Hut. melalui aplikasi  SIPUHH  maka  dokumen  kayu  No  Seri:  KO.A.0012893  tanggal  19  Juni  2016 yang dimiliki oleh terdakwa adalah tidak sah atau palsu oleh karena SKSHHK No. Seri KO.A.0012893 terbit tanggal 06 April 2016 yang  berasal dari Industri Primer UD. Sinar Rimba  Raya  dengan  lokasi  muat  di  Desa  Matanggonae,  Kecamatan  Sawa,  Kabupaten Konawe  Utara.  Hernanda  dengan  lokasi  bongkar  di  Desa  Puteh,  Kecamatan  Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dengan alat angkut berupa truk DP 8434 AE, jumlah  kayu  27,22  m 3 No.Reg.  00484-15/PKG-R/XXIII/2014,  sehinggan  kayu  milik terdakwa  yang  diangkut  dari  Kalimantan  ke  Barru  dengan  dokumen  SKSHHK  No.Seri KO.A.0012893  tanggal  19  Juni  2016  yang  terdiri  dari  sebagaimana  yang  diatur  dan diancam pidana dalam pasal 14 huruf “b” Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf “b” Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan  Hutan. Menimbang,  bahwa  guna  membuktikan  dakwaan  tersebut  maka  penuntut  umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu:
1. Uang  hasil  bersih  lelang  sebesar  Rp105.840.000,00  (seratus  lima  juta  delapan  ratus empat puluh ribu rupiah), dijadikan barang bukti pengganti 327 (tiga ratus dua puluh
tujuh)  batang  kayu  olahan  bentuk  balok  jenis  ulin,  202  (dua  ratus  dua)  kayu  olahan berbentuk papan.
2. 1 (satu) unit buah Kapal Layar Motor (KLM) Tanjung Utama;
3. 1 (satu) lembar pas besar kapal besar KLM Tanjung Utama tanggal 01 Juni 2015;
4. 1 (satu) lembar surat ukur nomor 24/LLx.6 tanggal 21  Juni 1997;
5. 1 (satu) lembar berita acara pengganti mesin KLM Tanjung Utama GT.32 tanggal 11 Juni 2012;
6. 1  (satu)  Sertifikat  keselamatan  Nomor:  PK.001/6/59UUP.Aw-2015  tanggal  20 Desember 2015;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya  hasil  hutan kayu olahan No. KO.A.0012893 tanggal 19 Juni 2016.
Menimbang,  bahwa  selain  barang  bukti  tersebut  penuntut  umum  juga mengahdirkan  saksi-saksi  guna  didengar  keterangannya  di  persidangan  yang  sebelum memberikan  keterangan  masing-masih  disumpah  menurut  tata  cara  agama  yang dianutnya  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebagai  berikut:  menurut  penulis  setelah memaparkan  kasus  posisi,  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  dan  keterangan  saksi  serta amar  putusan  terhadap  kasus illegal  logging dengan  Putusan  Nomor:  40/Pid.Sus- /LH/2017/PNBar  tidaklah  tepat  karena  sesuai  dengan  pasal  yang  dijeratkan  untuk terdakwa  adalah  Pasal  88  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang  No.18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan  dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda  Rp500.000.000,00  dalam  pemaparan  dakwaan  dan  keterangan  saksi  di  dalam persidangan bahwa terdakwa atas nama H.  Andi  Mas  Ali  telah membeli sejumlah kayu beserta  dokumen  dokumenya  oleh  seseorang  yang  bernama  Nanang  yang  sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang awal mulanya terdakwa menanyakan fisik surat  tersebut  yang  tidak  seperti  biasanya  dengan  surat  atau  dokumen  kayu  yang  biasa dibelinya akan tetapi Nanang sebagai penjual kayu tersebut menegaskan bahwa  legalitas atau    keabsahan    dari    surat    tersebut    dan    pada  akhirnya  terdakwa  membeli  kayu  dan mengangkut  kayu  tersebut  dari  Kalimantan  ke  Kabupaten  Barru  dengan  pikiran  bahwa kayu yang dibeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi setelah sampainya di pelabuhan barang yang mereka angkut dinyatakan illegal oleh pihak yang berwajib  yang  kesimpulan  terdakwa  tidak  tahu  menahu  akan  keabsahan  surat  atau dokumen yang dikantonginya, seharusnya fakta-fakta seperti ini dikaji lebih dalam oleh jaksa penuntut umum apalagi ini menyangkut keberlanjutan kehidupan seorang manusia yang  menjadi  tulang  punggung  bagi  keluarganya  serta  fakta  tersebut  juga  bisa  menjadi alasan  alasan  pemaaf  terdakwa  atau  alasan  pembelaan  terdakwa  yang  bisa  dituangkan dalam  eksepsi  atau  nota  pembelaanya  akan  tetapi  terdakwa  dalam  persidangan  tidak didamping oleh penasihat hukum, hal ini juga kembali mengingatkan akan implementasi Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  kurang  terlaksana  dalam persidangan  yang  terjadi  di  pengadilan  yang  melibatkan  nasib  satu  orang  ataupun kelompok.

## Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Illegal Logging
Pertimbangan  hakim,  apabila  proses  pemeriksaan  di  persidangan  selesai  maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil sanksi kepada terdakwa. Untuk  itu  hakim  dituntut  untuk  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa yang  dijatuhkan  kepadanya  dengan  melihat  bukti-bukti  yang  ada  dan  disertai  dengan keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan mempertimbangkan berbagai  keadaan  sosio-kultural  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Setelah
mempertimbangkan  dan  memberikan  penilaian  atas  peristiwa  yang  terjadi  serta menghubungkan  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  selanjutnya  memberikan  suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.
Hakim  tidak  serta  dengan  mudah  menjatuhkan  hukuman  tanpa  adanya pertimbangan  yuridis,  sosiologis,  psikologis,  filosofis  meskipun  seluruhnya  tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  bersalah  melakukannya.  Oleh  karena  itu,  putusan  yang dijatuhkan  oleh  hakim  juga  didasarkan  pada  bukti  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap dalam persidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, terdakwa, barang bukti  dan bukti surat yang dihubungkan dengan suatu dengan lainnya yang  saling  bersesuaian  sehingga  menjadi  bukti  petunjuk,  maka  diperoleh  fakta  hukum yang diuraikan dalam pertimbangan unsur.
Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang termuat  dan  terlampir  dalam  berita  acara  persidangan  dan  berkas  perkara  dianggap sebagai  bagian  putusan  ini.  Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  seseorang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  haruslah  memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa selanjutnya  majelis  akan  mempertimbangkan  apakah  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  dirinya  ataukah  tidak.  Menimbang, bahwa  terdakwa  dihadapkan  di  persidangan  oleh  penuntut  umum  dengan  dakwaan melangar  Pasal  88  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tenatang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  yang  Unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut:
1. Orang Perorangan
2. Dengan  sengaja  memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  yang  palsu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana Pasal 88 ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Dan Pemberatan Pengerusakan Hutan, majelis memberikan pertimbangan Hukum sebagai berikut:
a. Unsur Orang Perorangan
Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  menerangkan  bahwa  setiap orang  adalah  orang  perseorangan  dan/atau  korporasi  yang  melakukan  perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum  Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar- benar  orang  yang  tersebut  dalam  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  dan  orang tersebut  secara  hukum  haruslah  orang  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan tindakan sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa).
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kerusakan  saksi-saksi  dan  dibenarkan  oleh terdakwa sendiri yang mengatakan benar bahwa  H.  Andi Ali  alias H.  Andis Bin Dg. Nassa/  terdakwa  adalah  orang  tersebut  dalam  dakwaan  penuntut  umum,  tidak  ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Menimbang,  bahwa  meskipun  berdasrkan
pertimbangan  tersebut  di  atas  unsur  ini  telah  terbukti  akan  tetapi  tidak  serta  merta terdakwa  dinyatakan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  maka  harus  pula dipertimbangkan unsur berikutnya.
b. Unsur  dengan  sengaja  memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu dan/atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  yang  palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14,
Bahwa  unsur  “dengan  sengaja”  terdapat  dalam  salah  satu  wujud,  yaitu  sebagai tujuan  ( oogmerk )  untuk  mengadakan  akibat  tersebut,  atau  sebagai  keinsyafan  akan datangnya  akibat.  Secara  umum,  kesengajaan  diartikan  sebagai  maksud  adalah termasuk  dalam  niatnya.  Bahwa  adalah  perkataan  “dengan  sengaja”  dalam  pasal  ini mengandung  maksud  semua  unsur  yang  ada  di  belakangnya  juga  meliputi opzet . Menurut  Memorrie  Von  Toclichting  yang  di  maksud  dengan  sengaja  ( opzet )  adalah Willen  en  Wetten yaitu  bahwa  seorang  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  harus menghendaki  ( willen )  perbuatan  itu  harus  menginsyafi/mengerti  ( wetten )  akibat perbuatan  itu.  Mengenai  pengertian  “dengan  sengaja”  ini  dalam  hukum  pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:
1) Teori kehendak ( Wills Theorie ) dari Von Hippel
2) Teori pengetahuan ( Voorstellings Theorie ) dari Frank yang didukung Von Liszt; Dalam  praktek  peradilan  di  antara  kedua  teori  tersebut  ternyata  teori pengetahuan  ( Voorstellings  Theorie )  dipandang  dengan  lebih  memuaskan, demikian  menurut  Prof.  Mulyatno,  pemikiran  ini  berasarkan  pertimbangan  apa yang  dikehendaki  tentu  diketahui  dan  tidak  sebaliknya  apa  yang  diketahui  belum tentu dikehendaki.
Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  terungkap,  yakni  bahwa  sekitar  bulan  puasa pada  tahun  2016  terdakwa  telah  bertemu  dengan  Nanang  (DPO)  di  rumah terdakwa,  ketika  itu  Nanang  datang  menawarkan  kayu  berupa  kayu  ulin  dengan harga  perkubiknya  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  bahwa  terdakwa  lalu bertanya  apakah  ada  dokumennya  dan  Nanang  mengatakan  dokumennya  lengkap akan  tetapi  belum  diperlihatkan  kepada  terdakwa;  bahwa  selanjutnya  terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kepada Nanang  dengan  memesan  kayu  sebanyak  50  kubik  kayu  ulin  dengan  total pembelian  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  perjanjian terdakwa  yang  disediakan  kapal  serta  kayu  ulin  diterima  paling  lambat  2  (dua) minggu dan tidak ada tanda jaminan dari Nanang namun hanya dibuatkan kuitansi penerimaan uang panjar pembelian kayu. Kemudian terdakwa mencari kapal untuk disewa  melalui  Bakri,  selanjutnya  terdakwa  mendapat  kapal  yang  disewa  yakni KM.  Tanjung  Harapan  milik  saksi  H.  Usman  dengan  besar  sewa  kapal  adalah Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  perkubiknya  sehingga  harga  sewa  tersebut disetujui dan terdakwa melalui BAKRI memberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua  puluh  liam  juta  rupiah)  kemudian  selanjutnya  diserahkan  kepada  saksi  H. Usman selaku pemilik kapal. Setelah 2 (dua) minggu kayu yang dipesan terdakwa belum datang sehingga terdakwa menelpon Nanang kenapa kayu yang saya pesan belum  datang,  selanjunya  Nanang  mengatakan  sementara  belum  terkumpul seluruhnya  dan  sekitar  dua  barulah  datang  kayu  ulin  dan  dibongkar  di  pelabuhan Awerange  sesuai  dengan  perjanjian  terdakwa  dengan  Nanang  dan  terdakwa membayar  sisa  pembayaran  sebesar  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti telah sengaja membeli dan melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan  Kapal Layar Motor.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Firman  Musfar,S.H.,  dan saksi  Ruxon  pada  tanggal  26  Juni  2016  dini  hari  bersama  petugas  lainnya dikumpulkan  oleh  direktur  Reskrimsu  mengenai  adanya  informasi  melalui  sms yang  masuk  di  Wakapolda  Sulawesi  Selatan.  Namun,  isi  saksi  tidak  mengetahui dan  saksi  beserta  petugas  lainnya  langsung  diperintahkan  untuk  ke  wilayah kabupaten Barru tanpa mengetahui adanya kejadian apa yang terjadi di kabupaten Barru  pada  pukul  02.00  WITA  tiba  di  wilayah  Barru  tapatnya  di  Awerange  di perintahkan untuk mengecek kapal yang berada di sekitar pelabuhan Awerage yang pada  saat  itu  terlihat  sedang  membongkar  kayu  namun  tidak  melihat  langsung hanya  karena  dari  kejauhan  saja  lalu  petugas  lainnya  yang  diperintahkan  menuju kapal  tersebut  kemudian  memberikan  informasi  memang  ada  yang  sedang membongkar  kayu  dari  kapal  selanjutnya  bahwa  kemudian  meminta  kepada nahkoda  untuk  meminta  surat-surat  namun  nahkoda  kapal  tersebut  namun mengatakan  bahwa  surat-surat  ada  pada  pemilik  kayu  yakni  terdakwa.  Bahwa sekitar pukul 10.00 wita pagi, terdakwa datang membawa surat-surat muatan kapal memperlihatkan  surat  SKSHHK  dengan  No.  Seri  KO.A.0012983  kemudian dilakukan  pemeriksaan  menggunakan  barcode  yang  tertera  di  dokumen  tersebut dan  hasilnya  tidak  dapat  terbaca  dan  didalam  dokumen  tersebut  tidak  terdapat tanda  tangan  sehingga  dilakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  dengan  menghitung jumlah  kayu  yang  ada  46  kubik  kayu  yang  terdiri  327  berbentuk  balok  dan  202 batang dalam bentuk papan/lepang dengan berbagai ukuran dan menurut terdakwa kayu  ulin  tersebut  diperoleh  dari  provinsi  Kalimantan  Timur  tepatnya  daerah Munabarsangkuliran dan rencana akan di jual di Kabupaten Barru.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukaryanto Bin Sudjais, Ir. Zulfikar bahwa PT. Hanurata tidak mengeluarkan dan menjual kayu dalam bentuk olahan karena tidak mempunyai usaha kayu olahan.
Analisis  penulis,  berbagai  pertimbangan  hukum  hakim  pengadilan  Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan  yang  terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan  yuridis,  maupun  fakta  persidangan  yang  mendukung  dalam persidangan  tersebut,  dan  jelas  mengacu  pada  surat  dakwaan  jaksa.  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  telah  menegaskan bahwa  proses  peradilan  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip,  “keadilan”  harus diwujudkan dalam setiap putusan karena itu amanah  Tuhan Yang Maha Esa salah satu  sub  sistem  yang  berperan  dalam  penangan  sebuah  tindak  pidana  mulai  dari penyelidikan  sampai  dengan  dijatuhkan  putusan  oleh  hakim  di  pengadilan  adalah advokat  (UU  No.  18  Tahun  2003  dan  UU  No.  16  Tahun  2011). 7 Akan  tetapi, terdapat  kekeliruan  dalam  pertimbangan  hakim,  penulis  berpendapat  perbuatan terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana illegal  logging ,  penerapan  ketentuan hukum pidana terhadap sebagai pelaku tindak pidana illegal logging dalam putusan Nomor:  40/Pid.Sus-/LH/2017/PNBar  tidaklah  tepat  karena  sesuai  dengan  pasal yang dijeratkan untuk terdakwa adalah  Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam  menjatuhkan  putusan  majelis  hakim  mengambil  dasar  dari  dakwaan  dan fakta-fakta persidangan serta keyakinan dari majelis hakim yang memegang perang penting dalam pengambilan putusan.
7 Ahkam  Jayadi, “ Peranan  Penasehat  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan ” . Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2 (Desember 2018), hlm.1
Dalam  kasus  tindak  pidana illegal  logging dengan  nomor  putusan  No 40/Pid.sus/LH/2017/PN  Bar  dengan  nama  terdakwa  H.  Andi  mas,  majelis  hakim menjatuhkan  putusan  pidana  penjara  selama  1  tahun  dan  denda  sebesar Rp500.000.000,00  (Lima  ratus  juta  rupiah)  dan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  bulan.  Akan  tetapi menurut  penulis  putusan  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  tidak  efektif  dengan alasan  terdakwa  tidak  memenuhi  unsur  pasal  yang  dikenakan  yaitu  poin pertamanya  adalah  unsur  dengan  sengaja  tidak  terpenuhi  yaitu  bahwa  seseorang melakukan perbuatan  dengan  sengaja  harus  menghendaki  perbuatan  tersebut  itu harus  menginsyafi/  mengerti  akan  hal  tersebut,  inilah  menjadi  hal  yang  paling utama menjadi alasan penulis.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan tindak pidana illegal loging masih  kurang  tepat.  Secara  yuridis,  terdakwah  tidak  tau  akan  keabsahaan  surat  atau dokumen kayu yang terdakwah beli dari orang lain serta dalam kasus ini  hakim tidak mempertimbangkan  kerugian  yang  timbulkan  terhadap  penipuan  yang  dialami  oleh terdakwa.
2. Adapun penerapan hukum terhadap putusan juga tidak tepat karna perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yang dakwaanya melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 khusunya dalam unsur dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kayu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Baso Madiong. Hukum Kehutanan. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
H.A.Qadir Gassing HT.,M.S., Fiqih lingkungan. Makassar: UIN Alauddin. 2005.
Ir.Arifin Arief, Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

## Jurnal
Ahkam  Jayadi.  “Peranan  Penasehat  Hukum  dalam  Mewujudkan  Keadilan.” Jurisprudentie  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Volume  5  Nomor  2 (Desember 2018). Hlm. 1-16

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Pemberantasan dan Perusakan Hutan. UU No.18 Tahun 2013.

## Al Qur’an
Qs.al-Baqarah/2: 204-205

## Orasi Ilmiah
A.Qadir Gassing, Fiqih , Pidato Pengukuhan Guru Besar UINAM FSH, Makassar. 2011 .