## KONTEKSTUALISASI FIKIH

## MELALUI PRINSIP  KEMASLAHA IAN
Ansoti* Kata Kunci: kemaslahatan,  kortekstuafisa:t, fkib.

## A. Pendahuluan
Fikih, demikian  dikatakan oleh S. \X/aqar Ahmed Husaini, merupakan hasil penalaran  terhadap  syari'at  vang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah;t  atau menurut Abdurrahman  !7ahid fikih adalah hukum-hukum operasional dari ketentuan yang  dirumuskan  dalam bentuk  pedoman  umum  yakni syari'at.2 Di samping  mengatur hubungan  antara manusia dengan Tuhan (fikih ibadah) {ikih juga
* Penulis  adalah dosen teupJurusan  Spri'ah STAIN Purwokeno dalam bidang  Fiqh. Alumni IAIN Sunan Kaliiagz Yogyakata (S.1)  d2n IAIN Suldran Syaif Qasim (S.2). I S. Vaqar Ahamad Hnsan\, Th Earl1 Dcwlqaut oJ I anit Jar*pnhw,  teti. furh canardi, cet. 1. (Sandung: Pustala 1984), hal.45.
'1AMurrhman  Vahid, "Pengembangan  Fiqh  yang Ko*eksoal," Paaam;,2,2  (198$, hel. ?-
Al Manihil, !bl. 2 r.\o. 1 Januari -Juoi 2008 43

## Abstract
Th xisxna of klanic ld, (fqb) r,icb ir abh b i"rPnu dv wie, a litiol atd b to&E t rdrg Pnbbns is snclt a fatt Anertafry ,tcedt t0 be dm nntintots! atd on oJ tlx gidance is goodness
pnncipal.

## Ansori
mengatur  masalah-masalah kemasyarakatan (fikih mu'amalat, munakahat, jinayat, silasah  dan sebagainya).  pembahasan  dalam tulisan ini, lebih dititikberatkan kepada fikih dalam bidang yang kedua.
Syari'at Islam dalam memandang masalah-masalah  yang menganr hubungan  manusia dengan Tuhan (akidah dan ibadah) berbeda  dengan pandangannya  tethadap masa.lah-masalah  kemasya- rakatan. Titik tolak perbedaan itu betangkat dari suatu kenyataan bahwa  masalah-masalah kemasyarakatan tidak akan  berhenti, bahkan  akan terus  berkembang  seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.  Karena itu, dalam bidang kemasyarakatan, yang mengatur  hubungan sesama manusia,  syari'at Islam bersikap luwes, hanya  meletakkan  gads-garis  besamya saja. Apabila muncul peristiwa  atau problem  baru, maka akallah  yang diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Namun demikian,  syari'at Islam membe- rikan prinsip-prinsip  pokok yang  harus diiadikan dasar pertimbangan dalam melahirkan kebijakan  atau  keputusan fikih. Prinsip  pokok tersebut  antara lain adalah kemaslahatan.
Prinsip kemaslahatan inilah yang  mendasari al-Qur'an  (sebagi b at I al-r ) dan al-sunnah sebagai sumber  syari'at Islam, sehingga dapat dijabarkan  menjadi  keputusan fikih yang bisa diterapkan  dalam setiap masa, tempat, kondisi  dan siruasi. Mengapa prinsip pokok (dasar) yang harus dipegangi itu adalah kemaslahatan? Inilah yang akan diuraikan  dalam nrlisan  ini.

## A. Metode-Metode  Penetapan Fikih
Fikih secara harfiah betarti "memahami" (faham) atau "mengerti". Sedangkan menurut  istilah  Ekih -sebagaimana yang telah disinggung di depan- ialah memahami  syari'at  yang  termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan akal dan metode tenentu. Berangkat dari pengertian tersebut,  ketentuan- ketentuan  yang  sudah tegas, jelas, dan rinci serta operasional adalah syari'ah. Sedangkan  ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan hasil intepreasi dan peniabaran  dari nas yang sifatnya  belum tegas, 44 Al Manihil, Voi. 2 No. 1 Januari - Juni  2008
Kontekstualisasi Fikih Melatui PrinsiP  Kemaslahatan
jela, dan masih global adalah fikih. Petbedaan pengertian kedua istitah ini, fikih dan syari'at,  penting uotuk ditekankan karena akan menjadi  pijakan pembahasan selaniumya dalam n"rlisan ini' Terutama karena  istilah fikih akan  sering  digunakan  dalam nriisan ini'
Ada  bebetapa metode  yang diterapkan oleh  para fukaha (muitahid)  dalam  meneapkan  hukum-hukum 6kih, meskipun  tidak secara keseluruhannya disepakati, yakni: qiyas,  istibsan, 'ttrJ @da.t) ' dar isti;bn  @alaltah  rursalab). Empat metode  tersebut merupakan metode yang sarat dengan muatan nilai kontekstualiasnya  dan yang disebutkan  terakhir  adalah yang  meniadi fol:us dalam pembahasan ini.

## 1. Qiyas
Qiyas di kalangan ulama  usul 6kih ialah didefinisikan sebagai
"menetapkan  suatu kebi,akan hukum (fikih) dengan cara menyama- kan antara  kejadian  yang baru yang tidak ada nasnya dengan kejadian yang sudah ada nas atau ketentuan  hukumnya, karena adanya persa- ma'an lllah (motif huk:um)."r Contoh  populamya adalah  pengqiyasan beberapa jenis minuman keras yang ada  sekarang ini dengan  khanu.
Ketentuan hukum  dari jenis-jenis minuman yang beraneka ragam sekarang ini secara tegas (tek$ tidak ada dalam nas. Maka  kemudion hukumnya  dipersamakan  (haram)  dengan  khamr  vang  sudah secara tegas disebutkan  dalam al-Qur'an, karena  adanya petszmaan'illab yaitu memabukkan,  merusak akal.
Dnri contoh tersebut,  bisa diambil pengertian bahwa  prinsip yang ad,. pada metode  qiyas merupakan  metode  yang bisa untuk mengatasi atau  memecahkan masalah-masalah baru yang muncul ditengah-tengah masyarakat yang  ketentuan  hukumnya  tidak secara langsung disebutkan dalam nas  (al-qur'an  atau  al-sunnah).  Dengan demikian, frkih tidak  hanya merupakan  satu  keputusan hukum dari penjabaran nas y,ang sudah baku  dan hasil pemahaman yang  terbatns
I Abdul V,hhab Khallaf, llar Uwl Fi4h,te4.  Nur lskendar  Albarsany, cer 2, @andung tusalah, 1985), hal. 73.
Al Manahii, \irl.2 \o. l Januari Juni 2008 45

## Ansori
Pada masanp,  akafl tetapi merupakan suatu keputusan  hukum yang mungkin berubah dan berkembang  sesuai  dengan  keadaan  yang dihadapi.
2. Istihsan
Secara  bahasa, irtibr;n bera:,ld  menganggap baik terhadap sesuatu.4 Dari pengenian dasar ini, Jalatuddin  Rahmat  menguraikan lebih luas  tentang prinsip-prinsip yang  ada pada metode istihsan, antxa lain bahwa istllsfu adzlah menetapkan  suatu kebijakan  hukum tertentu dengan petimbangan  sesuatu  yaog dianggap baik, secara akal maupun 'wJ $nda umumnya).t
Selanjumla ia mengemukakan  satu contoh tenang kebijakan hukum yang berpijak dari prinsip yang ada pada  metode ini, yaitu tentang dibentuknya lembaga yang menyelesaikan urusan-urusan orang-orang  yang diperlakukan tidak  adil dikalangan  budaya masJz- rakat  Persia. Kemudian  lembaga ini dikukuhkan  oleh  Dinasti Umalyah dengan nama Delta,n Nlagilin, karena menganggap hal itu adalah suatu kebaikan, walaupun tidak terdapat  dalam  al-Qur'an ataupun al-sunnah.6
Dari  contoh tersebug  bisa dilihat bahwa  dengan prinsip yang edr pz.da metode istifuan, keputusan fikih akan selalu  berkembang dan  bisa diterapkan sesuai dengan konteks yang ada. Lebih jauh,
Husaini mengemukakan, bahwa prinsip  yang ada pada  metode istihsar zdalah  sebagai salah  satu metode  yang mamPu digunakan untuk menvesuaikan  keputusan-keputuszrn hukum (fikih) dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer masyatakat.'
3. 'Utf (a.dat)
Ulama usul fikih memaknai 'rrf sebagai sesuatu  yang  telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan  dikalangan
. Ihit,  hil. lta.
t Jalaluddin  Rahmat, "Peonen  Tuntunan Situasi Dalam Nlsnahami  Hukum  Islam," d am Ku*,€rnaliwi Dohnia klan dzlazt Slarab, cet I flakana:  Paramadioa 1995),  hal. 359. 6 tbd ' Ilusaini, l'# Ezr! Datupnat,  hd,.7l.
46 AI Manihii, Vol. 2 No I jaouati - Juni 2008
Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan mereka  yang  dianggap beik.' 'ufyang dap* dtiadikan  sebagai prinsip dalam penetapan hukum frkih adall-h'tf yang tidak betentangan dengan prinsip-prinsip yang ada  pada nas' yang  dalam isdlah  usul fikih disebut  dengan istilah hf sahi-!. Sedangkan 'uJ'yng berten'
tangan dengen prinsip-prinsip yzng ardt pada nas, y*n'trffa:id,
tidak dibenarkan untuk  diladikan dasar  dalam  penetapan hukum fikih.
Perhatian Islam terhadap 'trf (a.dtt) ini bisa dilihat dalam selarah, di mana Nabi  lvluhammad  telah menl'erap aneka ragam  adag kebiasaan dan  konvensi-konvensi  dari masa sebelum al-Qur'an divahyukan,  ke dalam kultut Islam,  kemudian  disempumakan dan ditetapkan menjadi suatu ketentuan hukum dalam  syari'at  Islam.
I\{isalnya tenang  hukum /a} (Q.S. al-Mujadilah: 24) dtn;b- (QS. al-Baqarah;  226),  ked:uanyt merupakan ketentuan hukum dalam svari'at Islam yang bemsal dtti 'trf *at adat  istiadat  bangsa Arab sebelumnya.
Atas dasar prinsip '1y' inilah para ahli  usul membuat suaru kaidah umum  yang berbunyi al-' ab nabak*tnab, yang berarti adat kebiasaan dapat diiadikan d:rsar  penetapan hukum/Ekih. Kaidah tersebut menggariskan,  bahwa kondisi lingkungan  sosial  atau adat kebiasaan suatu  masyarakat  adalah faktor yang harus dipertim- bangkan dalam setiap menetapkan suatu kebilalnn  hukum.  Terutama hukum-hukum  yang  berkenaan  dengan masalah-masalah  yang mengatur  antar sesama manusia dalam  kehidupan  keduniaan meteka @ukan  masalah ibadah murni). Hal ini bisa dilihat pada suatu peristiua di mana pada suatu hari Nabi memperanyakan  perilaku para petani yang membantu  penyerbukan pohon kurma. Pada akhirnya beliau  menyadari  bahwa  kritknya itu justru berakibat pada menruunnya  panen kutma sehingga beliau  menyatakan:  "Saya ini adalah manusia  biasa, lika saya menyr:ruhmu melakukan sesuatu yang berkaitan  dengan  agamamr:, maka laksanakan. Tetapi jika saya
3 AMul lWahab Khallaf ,Iltu Usi FQb, tetl,  Nur  Istandar  Albarsuy, cet. II., Risalah, Bandung  1985,  hal. 132
Al Manihii, Vol. 2 No. I Januari - Juni 2008 47

## Ansori
meogatakan  suatu yang  berkaitan dengan urusan  dunia, maka sebenarnya itu hanya  pendapat saya. Kamu lebih tahu dengan  hal- hal  yang  berkaitan  deogan  urusan duniamu.',
Dari saMa Nabi tersebut  dapat disimpulkan  bahwa kita dibed kewenangan untuk menetapkan  suatu kebijakan  hukum  (fikih) dengan  pertimbangan  sesuatu  yang paling baik dan  relevan, yang tentunya  terkait dengan unsur  waktu, tempag adat, dan kebudayaan. Hal ini dikuatkan  oleh Husaini 1-ang menyatakan  bahwa  keputusan didalam fikih sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosial,  matedal, dan intelektual dari setiap ztman dar, masyarakat.e
Keputusan-keputusan fikih merupakan  perincian-perincian kasus dari situasi di mana syari'at (al-Qur'an  dan al-sunnah) hanya memberikan  prinsip-prinsip  pokok  tanpa penjelasan  detailnya.r0 Dengan kata lain, 6kih adaiah  merupakan hukum yang  sifatnya kasuistik yaitu keputrrsan yang didasarkan aas pertimbangan kasus- kasus tertentu yang tetkait  oleh tempat,  situasi, kondisi, dan adat dari suatu  masyamkat
Perbedaan  mengenai wh njbir anara ulama Hanafiyah dan ulama Syaf iyah adafah salah  satu contoh bahwa fikih merupakan refleksi dari kondisi sosial (adat)  masyarakat  tertentu.  Begitu  pula muncolnya qawl qat{n dm qawljafid-ryt Imam Syaf i. Dengan prinsip yang  ada pada mertde  'trf iru, fikih akan  bisa berjalan  seiring dengan dinamika masyarakat  yarrg a.da dan selalu  bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi masyarakzt  yzng beragam latar belakang adat dan kebudayaannya.
B. Kemaslahatan  Sebagai Ruh  Kontekstualisasi Fikih
Dari berbagai literatur, ada beberapa istilah teknis yang memuat  makna  kemaslahatan, yairu istislib, maslaltah mrrsalab, al- maslahah alammab, yang oleh pata penu[s Indonesia  umunya diartikan sebagai kemaslah^tzn  ztav kemaslahatan umum. Selaniutnya penulis
' Huszini, Th  Eat! Dctlopna4  heL 45-
Al Manihii, !'oL 2 No. l Januad -Juni 2008 48
Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan
menggunakan istisla-t1 sebagi istilah teknisnya  dan istilah kemasle-
hatan dalam  bahasa Indonesi2nYa.
Sebagaimana yang telah disinggung di depan,  bahwa  pnnsip yrrng adl- pada metode  ist$k'! irn adalah  merupakan fokus dalam tulisan ini. Oleh karena itu prinsip metode ini akan  dibahas  sediLit
Iebih rinci  dibanding dari metode  lainnya  yang telah diuraikan di
depan.

## l, Petgetran Istiglif,
Beberapa pengertian yang diambil dari seiumlah  referensi mengenai bti;lih td ah seb"f i berikut:
a. Ittgl;b ialah suatu  kemaslahatan yang tidak  ditetapkan oleh syara', tidak ada ketentuan untuk mewujudkannla  dan tidak ada dalil yang melamngnya. r l
b. lsti;lil1 ialah suatu kebaikan  yang tidak terikat pada dalil/nas (al-Qur'an  dan al-sunnah).r']
c. Isfslah  ialah  memperhatikan  kesejahteraan urnum atau kepen- tingan bersama  yang tidak  ditentukan oleh teks-teks al-qur'an dan al-suonah.ll
Dari beberapa  pengertian  yang dikemukakan di atas, dapat diambil suatu pengertian umum bahwa isnslibl ialah menetapkan suatu ketenhlan hukum fikih yang tidak ada di dalam al-Qur'an atau al-sunnah dengan  cara mempenimbangkan kemaslahatan (tebaikan).
2. Dasar Hukum .Isrr-3,1a7
a. Al-Qur'an
Allah menciptakan  manusia di bumi ini tidak  untuk  berbuat kerusakan, akan tetapi supaya  saling tolong  menolong antara sesamanya, berbuat baik dan  mencegah  kemungkaran (Q.S. al-Maidah: 2, dan Q.S. al-Nrrf: 157), sehingga kehidupan yang damai, sejahtera, tenteram, dan maslahat -sebagai salah satu sisi tujuan syari'at Islarn- dapat ter*rriud-  Terkait
Al Manihii, Vot.  2 No. 1 Januari - Juni 20O8 49

## Ansori
dengan ini, Allah menegaskan dalam  fumannya: .,Dan Kami tidak mengutus  engkau (IVIuhammad) melainkan untuk (menjadi)  rahmat  bagi seluruh alam" (eS. al-Anbiya,:  10-|. Ayat tenebut  menuniukkan bahvra diutusoa  Nabi  Muhammad dengan semua misi yang diembannva  adalah sebagai rahmat dan untuk mewuludkan  kesejahteraan  manusia secata keseluruhan. Aspek hukum, sebagai  salah satu aspek  dari risalah  yang dibawanya, adalah juga  unruk meu/uiudkan rabnah li al-'alanin di mana ia hatus  bertumpu kepada kemaslahatan umat manusia.
Ayzt-alat  tersebut  kiranya cukup sebagai landasan bahwa kebijakan-kebijakan  dalam bidang hukum flkih mesti memperhatikan faktor kemaslahatan.  Dengan  mengabaikan nilai kemaslahatan berarti telah mengabaikan pula pesan syari'at Islam yang sangat mendasar, yakni mewuiudkan rallnah I al-'i/ami1.1o
b. Al-Sunnah
Dalam salah satu hadis  Rasulullah  bersabda: "Tidak boleh berbuat  madharat ftepada diri sendiri) dan berbuat madharat  ftepada  orang lain)."  Apa yang disampailan  oleh Nabi tersebut,  menurut  Muhammad  Sa'id Ramadan, kendati singkat namun  mempunyai  makna yang  dalam  dan  luas, yakni pesan bahwa  tindakan  dan perbuatan  apapun,  kebijakan dan keputusan  siapapun  dan sampai  kapanpun tidak boleh
r IUd-,  h^L 18. 't Kh laf, Il Uul Fiqb.  tliaL 124; Mul,htat  Yahy,,  Datar-Daur Peabinaan Htbtn klat,cet. I (Bandun$ Al-Ma'uif, 1986), hal. 105; Dcpattcmcd  Agrrlr.^Rl, Lttb Fiqh (a-karta: Proph Pembinaan  Prasanaa  dan  Sarana  Pergunran Tinggi Agama Islam, 1986), hal. 1,16. t2 Mzsift*Zthd\ Pagntar H&tt S)aibt,  cer.1 (alraru: Hrji lr{asagung, 198f , hal. 146.
't Husaini, Trlc Eatt D.1,clEr.nt, h.J.73. '' Muhammad  Sa'id Rama&n, DaeaU! dl-Wbbab, cet III., Bairut  : Mu'assasah al- tusalah,  1987, hal  : 75.
50 Al Manihil, Vol.2 No l Januad - Juni 2008
menimbulkan  kerusakan, kesusahan dan kesengsaraan'  bagi
diri sendiri  mauPun orang  lain.  Dengan  kata  lain, kemasla- hatan, baik individu maupun  kemaslahatan umum (al-nasla'
bqh al-'arilnab)  harus  selalu  diperhatikan  dan  dipertimbang-
kan.l5
3. Kemaslahatan  dalam  Penetapan Hukum  Fikih
Faruq Abu  Zaid mengemukakan - sebagaimana yang dikemukakan  oleh Husaini  di depan - bahwa fikih merupakan suatu keputusan  yang lahir sebagai  reaksi dari berbagai  persoalan  dan sebagai jawaban atas tuntutan hidup masyarakat.t6 Oleh karena  itu setiap  keputusan hulrrm fikih tidak bisa dilepaskan dad kondisi dan situasi yang  ada.  Sebagaimana  dinyatakan oleh Yusuf al-Qardaud  bah- wa ciri dan sekaligus  keistimewaan fikih yaitu dimungkinkannya melakukan  suatu pengembangan dan penyesuaian  ftontekstualisasi)
terhadapnya.lT
Untuk merealisasikan karakteristik tikih yang demikian iru prinsip  kemaslahaan  tidak bisa dilepaskan, sebab kemaslahatan  yang dituntut dan dialami oleh  manusia sifamya selalu dinamis,  tidak ada batasannya. Apabila penetapan hukum fikih tidak didasarkan atas kemaslahatzn, maka masalah baru dan  tuntutan perkembangan akan terabaikan.  Yang demikian ini tentunya tidak sesuai dengan  konsep umum  tentang universalitas hukum  Islam  dimana fikih adalah meru- pakan pengembangan  dan penjabaran darinya.
Kemaslahatan sebagai prinsip vang mendasari suatu keteapan hukum juga  dikemukakan oleh  al-Sha.ti! d zrr, al-Mm,{aqa}-nyt di mana ia menyatakan  bahwa  syari'at Islam itu sesungguhnya  tiada lain adalah hanira untuk kemaslahatan  manusia di dunia dan  akhirat. r'
t' Ibid., h .79.
t6 Fatoug Abr  Zud, el-S1ari'ab al-Iianiab Baina al-MlhaffdSn tu al-Mdadlilin, tert. tl. Husein Muhammad, cet. I (alana P3IU,  1980), hal. 5. 'i YGuf al-Qatdali, a/-Fig; -klid Bqaa al-Asihb oa al:lQ6d, cet.  1 (Baitur: tnp., 1986), hal. 19. '3 Abu Ishiq Ibtalrim ibn Ir{uif al-Shqtbi al-MwiJaqA f Uil al-Alkarr, @.na}*aht Dar al-Be], rr), hal. 6.
Al Manihii, Vot 2 No.  i Januan - Juni 20{)8 5 1

## Ansori
Hal yang sena& dikemukakan pula oleh  ,Izz  al-Din ibn itM al-salarn yang meny,atakan bahwa semua bentuk  pembebanan  hukum ada.lah dipemntukkan  demi  kemaslahatan  manusia,  baik di dunia maupun di akhirat. r'
Apa yang dikemukakan  oleh dua  ulama  tersebut  memberikan satu pengertian bahwa ketentuan-ketentuan  hukum da.lam Islam yang dibebankan kepada manusia, manfzatnya  adalah untuk manusia  iru sendiri,  yaitu terrvuiudn)'a kemaslahatan ftebaikan)  dalam hidup dan kehidupannya.  I\{aka fi}ih sebagai pemahaman  dan  penjabaran atau turunan &ri syari'at, dalam setiap keputusan  dan kebijakan  haruslah memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Menutut Ibn al-Qayyim prinsip kemaslahatan  merupakan faktor vang penting untuk diperhatikan agar  setiap keputusan hukum  dalam Frkih mampu mewujudkan  ketentraman  dan kenyamanan bagi kehidupan manusia di mana  hal ini merupakan tuiuan utama dari syari'at  Islam.4
Al-Shatibi  membagi kemaslahatan menjadi  tiga  bagian, yaitu: a. Maslabab dariillab, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sangat esensial dalam kehidupan manusia.
b. Maslahah l2ajt11ab, yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan  atau menghindari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan manusia.
t. Maslahab nltsin!1ah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap  dalam kehidupan manusia.rl
Pembagian  kemaslahatan tersebut  menunjukkan  bahwa ta merupakan kaktor  urgen dalam menetapkan hukum fikih sehingga menjadikan fikih fleksibel untuk diterapkan  daiam berbagai  siuasi vang berbeda-beda  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  bertingkat- tingkat, beragam, dan selalu mengalami  perubahan  dan  perkem- bangan. Dengan memperhatikan  kemaslahatan ini pula, menurut
''g 'Izz al-Dln  ibn !\M d-Salina Qao-id al-Al*in f May$ at-Ana @eirur  Dar al- trtalfah, t.t), hal.  63. ' Ibn al-Qelyim  al-JawziD.a\ Ib,n al-l),ln'oqqiir @iruE Dar al-Jit  Lt.),  hal. 3. n Al-Shalbl, al-M$ufaqat,  t:,il.  9-11.
52 Al Manihii, VoL 2 No 1Januari - Juni 2l)08
Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan
Ziauddin Sardar, Iikih mampu menghadapi  dan memecahkan masalah-masalah  yang muncul.z Dalam kaitan ini Ahmad  Azhar
Basyit  mengatakan: "Meneapkan ketentuan hukum  (fikih) dengan
berdasarkan  kemaslahatan merupakan  bidang yang  amat subur untuk mengembangkan hukum Islam (fikih), khususnya dalam bidang mu'amalah  kemasyarakatan."2l
Menurut Sardar  kemaslahatan  adalah suatu prinsip yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, menurumya, al-Qur'an  dan al-sunnah sebagai dasal syari'at Islam tidak memuat ketentuan-ketentuan  hukum tenang setiap kemungkinan yang dapat diramalkan. Al-Qur'an hanya memberikan batasan-batasan dan konsep-konsep global.2n Hal ini menuniukkan  bahwa untuk ketentuan-ketentuan hukum fikih yang dikeluatkan, dijabarkan,  dan ditafsirkan daripadanya  hendaknya  disesuaikan  dengan tuntutan masyarakat dan zzmzn melalui  penimbangan kemaslahatan  tersebut.
Demikian pula  dikemukakan oleh  Nurcholis  Majid bahwa kebiiakan-kebijakan  atau keputusan-keputusan Khalifah  Umat Ibnu Khattab yang sepintas lalu menyimpang dari ketentuan  yar.g ada pada  nas  pada  dasatnya merupakan manifestasi dari penerapan prinsip kemaslahatan.2s Hal senada dikemukakan oleh Ali Yafie, bahwa  setiap ketentuan hukum harus selalu memperhatikan kemas- lahatan katena hal tersebut  merupakan pesan dan tujuan sentral dari syari'at Islam.26
n Serdal hhttrit F*mt hd. 126. 3 Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok  Ijtihad Da.lam Hukum lslam," ddam  lJtbad &ha Somlan, cet  1 @andung: Mizzn, 1988), hal 50. x Zauddin Satdzr, klanit  Frmru Tb Sh4t oJ ldear to Crrr, te!. Rahmani Astuti, cet.l (Bandung: Pusmta 1985), hal. 115. 5 Nurcholis Madiid, "Konsep Asbab al-Nuzul Relevaosinva  bagi  Pandangen  Historisrs Segi-Segi Terteotu  Afaran Keagamaan," d ^m k L*rttalitdsi  Dokfiin hlan dzha Sjatab, cet. I (akarta: Paramadina,  1995), hel. 36. 5 Ali Ya6e, "Konsep-Kons€p Istilrsin,  IstigEE drn  Mallehah el-'Amma\" dalam: Konhkrhalitari  Doklrin, hd | 365.
Al Manihij, Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2ff)8 53

## Ansori
4. Beberapa  Contoh Ketetapan Fikih yang Didasarkan pada
Prinsip Kemaslahatan
Dianara para sahabat Nabi Umar  bin Khattab  merupakan salah seorang  sahabat yang  banyak meninggalkan lembaran_lembaran sejatah  yang berkaitan dengan pemikiran dan kebijakan  hukum Islam yang kreatif  dan inovatif. Bahkan  sebagai kalangan menyebumya sebagai orang yang  genius, kreatif, bijaksana dan mempunyai wawas- an yang luas. Walaupun ada  saja sebagian  kalangan lain mengecarnoya dikatenakan  kebijakannya  yang dinilai kontroversial.
Terlepas dari itu semua fakanya adalah bahwa pemikiran dan inovasi  para  fukaha sesudahnya, bahkan sampai sekarang,zT zpzkoh itu upaya  reakrualisasi,  konteksrualisai, teintetpretasi, perubahan, penyesuaian, dan yang semacamnya -yang kesemuanya itu merupakan nilai dari dinamika hukum Islam- tidak lepas dari ide dan pemikiran  serta kebiiakan  yang p€mah  dil4kukan oleh khalifah Umar bin Khattab, atau setidaknya mengadopsi semangat yang mendasari pemikirannya  tersebut. Di antara bentuk-bentuk ide, pemikiran,  dan kebijakan  Umar dapat dipandang sebagai inovasi dan kreasi baru tdalah yang berkenaan dengan masalah-masalah  sebagai berikut:
a. Rampasan Perang
Dalam Q.S. al-Anfal:  41 dinyatakan  bahwa  seperlima dari harta rampasan perang adalah untuk  Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak  ,vatirn, orang miskin dan ibnu sabil.  Sedangkan  yang  sisanya (empatperlima),  Rasul membagi-bagikan untuk  tentara  yang ikut berperang.
Pada waktu  pemerintahan  khalifah  Umar,  dimana beberapa wilayah  telah berhasil  ditaklukkan  oleh tentaranya, ia tidak melaksanakan  seperti  yang  dilaksanakan oleh Rasul  yaitu membagi harta rampasan  perang tersebut kepada prajurit yang
' Gagasm  tcntang  eaktualisasi hukum lslam  yaog dikumandangkan  Mtrnawir Sja&ali pada athit dekade 8Gan sebagian bcsamya  iuga berpiiak  pade semanget  pemikiran  Umar  ini.
54 Al Manihij, Vot. 2 No. 1 -fanuati - Juni 2008
Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip  Kemaslahatan
ikut berperang. Untuk mengetahui  tindakan Umar dan a.lasan
mengapa ia memutuskan  demikian,  ada baiknya dikutipkan  di
sini  ucapan Umar  dihadapan  para tokoh pada saat itu:
Kalian  telah mendengar pembieraan mereka, kelompok yang menuduhku  berbuat zalim berkenaan  dengan  hak-hak  mereka.
Aku benar-benar berlindung kepada Allah dari melakukan kezaliman. Jika aku telah berbuat  zalim kepada  mereka berke- naan dengan  sesuatu  yang menjadi milik mereka dan aku memberikannya kepada omng lain,  maka  benat-benar telah celakalah diriku.  Tetapi  aku melihat bahwa tidak ada lagi sesuatu (negeri)  yang  dibebaskan  sesudah negeri Khusru
@ersia) dan Allah pun telah merampas untuk kita harta kekayaan dan  tanah-tanah  pertanian mereka.  IVIaka aku bagr- bagikan semua kekayaan  (yang bergerak)  kepada  mereka yang berhalq  kemudian  aku ambil seperlima dan aku atur menurut aturan, dan aku sepenuhnya bertanggung  jawab atas pengaturan ini. Tetapi aku  berpendapat, untuk menguasai tanah-tanah pertanian,  aku kenakan pajak atas penggarapnya, dan  mereka berkewajiban  membayar  jizyah sebagai fay'  untuk orang-orang Muslim,  untuk  tentara yang berpetang  dan anak turun mereka,  serta  generasi  yang  datang kemudian.  Tahukah kalian pos-pos pertahanan  itu? Disana  harus ada orang-orang yang tinggal menetap. Tahukah  kalian, negeri-negeri besar, seperti Syam, a,l-J a,zirah (I-embah Mesopotamia),  Kufah, Basrah, dan  l\{esir? Semua itu harus diisi dengan tenata dan disediakan  perbekalan untuk mereka. Dari mana  mereka mendapat perbekalan itu, jika semua tanah penanian  telah habis dibagi-bagi?
Al Manahil, Vol.  2 No. l Januari - Juni 2008
Dari kutipan tersebut tedihat bahwa Umar memutuskan untuk menyia dan tidak membagi-bagikan  tanah pertanian yang telah ditaklukkan kepada  para tentara. Oleh karena itu tindakan- nya tersebut dipandang menyimpang dari  yang dicontohkan Rasul dan hal ini berarti menyimpang  iuga dari nas (al-Qur'an atau al-

## Ansori
Sunnah). Namun dari lcutipan itu terlihat  pula  bahwa tindakan Umat  bertolak dari suatu pemikiran yang  sangat realistis di mana kalau tanah-anah rampasan itu habis dibagi-bagilan kepada  para prajurig negara akan kesulitan  dana untuk membiayai penjagaan pos-pos  keamanan. Di samping  juga akan terjadi  penumpukan kekayaan pa& orang-orang tertentu saia.
Jadi, sebagaimana dikemukakan  oleh Nurcholis  Madjid, tin- dakan Umar  tidak membagi-bagikan harta  rampasan  perang  (yang berupa  tanah-tanah  pertanian)  tersebut  sesungguhnya  tidaklah melanggar  Sunnah Rasul. Umar iustru mampu menangkap semangat  yang  melandasi tindakan Rasu.l, yakni kemashhatan atau kepentingan  umum. Jika Rasul membagi-bagikan  harta rampasan perang kepada  orang-orang Muslim dan prajurit perang,  tanpa menyisakan untuk generasi  sesudahnya, hal itu dikarenakan situasinya memang  menghendaki  yang demikian, yaitu  untuk menolong nasib orang-orang  miskin muhalirin  dari  Makkah yang terusir dari tempat-tempat  kediaman dan harta  benda mereka. lvlanakala Umar  tidak  membagi-bagikan,  hal itupun dikarenakan situasi saat itu menghendaki kebijakan demikian.
b. Perceraian yang  Dilakukan di Depan  Sidang Pengadilan
Contoh  lain dari keputusan atau kebijakan  hukum yang didasarkan atas pertimbangan  kemaslahatan ini adalah  mengenai perceraian yxrg z,dz dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Dalam Bab \4II Pasal 39 (1)  ditegaskan  bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan  Sidang Pengadilan setelah  Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan kedua  belah pihak."28
Betdasarkan ketentuan Undang-Undang  tersebut Perceraian hanya boleh  dilakukan dan dianggap sah kalau sudah diputuskan oleh sidang  pengadilan.  Ketentuan ini tidak lepas dari penim-
'lhat UdangU aag Pmbatiaan (nl No. I Tatun 1974) $unbaya: Pustrta Tina Mas, t.t.), hal. 16 - 17.
56
Al Manahil, VoL 2 No. l Januari -Juni 2008
Kontekstualisasi Fi kih Mela lui Prinsip  Kemaslahata n
bangan  mengenai situasi dan kondisi masyarakat  Indonesia. Tanpa  adanya ketentuan  tersebut orang  akan  cenderung sewe- nang-wenang  dalam  menjatuhkan  talak  kepada istrinya sehingga akan berakibat penderiaan, kesengsaraan, dan ketidakmaslahat- an dipihak istri, anak, dan mungkin t"S" brg sang suami sendiri- Lebih jauh lagi,  dengan  situasi semacam ini akan semakin membuka  kemungkinan  munculnya  para suami  yang tidali ber- anggungjawab.  Bertolak dari  prinsip kemaslahatan seperti inilah, antara lain,  kebiiakan tentang harusnya  perceraian  dilakukan di depan sidang  petadilan  dikukuhkan.

## C. Kesimpulan
Dari uraian singkat di aas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Fikih merupakan keteapan hukum yang  dihasilkan dari pema- haman terhadap  nas (al-Qu'an dan  al-sunnah)  dan merupakan keputusan hukum yang fungsinya  antara lain untuk menyele- saikan  masalah-masalah  yang muncul, yang ddak secara langsung ketentuan hukumnya disebutlan dalam nas.
2. Oleh karena frkih pada dasarnya  merupakan  hasil intetpretasi dan formulasi  pata ulama, maka ia sangat terkait dengan, siruasi, kondisi, adag  sosial budaya,  dan kemampuan  intelektual.  Dengan kata lain, fikih adalah  keputusan hukum yang tidak bisa lepas
dari nilai kontekstualitasnya.
3. Salah satu prinsip yang mampu  mengantar niiai kontekstualitas fikih adalah prinsip kemaslahat2o. Dengan  menerapkan  prinsip ini fikih senantiasa menjaga agar setiap keputusan  hukumnya selalu relevan dengan situasi  yang terus  berubah  namun  tetap tidak  menyimpang  dari  jiwa  dan  pesan umum syari'at Islam.
Al ManAhii, Vol. 2 N<r l Januari Juni  2008
57

## DAFTAR PUSTAKA
Basyir, Ahmad  Azhar, MA. "Pokok-Pokok  Ijtihad dalam Hukum Islam," dalam ljtibad Dalan Sorotan. Brodung Mtzz,n,
1988.
Departemen  Agama RI. Us Fikib. Proyek  Pembinaan  Prasarara Dan Ptasaana Pergutuan fqsg Ag* Islam, 1986.
Husaini, S. Waqar  Ahmad' The Ear! Deuelopnent of Islamic JdErednce, teri. Agah  Gunardi.  Bandung: Pustaka, 1984.
'lzz -Din  ibn AM al-SaEm. pawiid al-Alknn "f Mq,;10 al-Anin.
Beiruc Dar al-Ma'ri fah,  t.t.
Ibn al-Qayyim  al-Jawziyyrh. I lin al-ltltuaqqi'h.  Beirut: Dir al-J-il,
t.t.
Khallai Abdul Wahh ab. Ilru Usul Fileih, terj. Nur Iskandar Albarsanl'.
Bandung Risalah, 1985.
Madjid, Nurcholis. "Konsep  Asbab  al-Nuzul: Relevansinya bagi Pandangan Historisis  Mengenai Segi-Segi Tertentu Ajaran  Keagamaan,"  dalam Kontektuatnri Doktrin Ithn
Dalan Selarah. Jakarta: Paramadina, 1995.
Al-Qardawi, Yis,tf. Al-Fiqb al-Islini Baya al A;a1ah na al-TajEd
Beiruc tnp., 1986.
Rahmat,  Jalaluddin. "Peranan Tuntunan Situasi Dalam IVlemahami Hukum Islam," dalzm Ko ektttalisasi Doktin Islan
Dalan Sqarab. Jakarta:  Paramadina, 1995.
Rama{an,  Muhammad Sa'id . Danibit al Marbhab. Bairut Mu'assasah
al-tusilah, 1987.
Sardar, Ziauddin - Islamic Fttures Tbe  Shapes o-f Ideas to Come, reri.
Rahmani Astuti.  Bandung Pustaka, 1985. 58 Al Manihii, Vol.  2 No. l Januari - Juni 2008
Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan
Al-SMtib-i, Abu Ish;q Ibratilm ibn Misi. Al-Mrn a/aqit f U;il al Ahtun, 2 jilid. Makkah:  DZr al-BQ, t.t.
Wahid, Abdurmhman. "Pengembangan Fikih Yang Kontekstual."
Pxantnn, 2, 2 (1985).
Yafie, KH. Ah. Mergagas Fiqib Sosial. Bandung: l*[izan, 1994.
'Konsep-Konsep Istihsin, Istislah,  dan Nlaslahat Al- 'Ammah," da.lam Kontelestulisasi Doktin Islam Dalan
S{arab. JaVarta: Prra:madtr.a,, 1995.
Yahya, Mukhtar. Dasar-Danar Pembinaan Htknn Islan. Bandung Al- Ma'arif, 1986.
Zatd,  Farcuq Abu. Al-S1ai'ab  al-Islanjab Baina al-Mthaffdqh ua al-M@addidh, teri. H.  Husein Muhammad.  Jakara: P3M, 1980.
Zuhdi, Masjfuk. Pagantm Htktn Slai'at. Jakarta: Haji Masagung,
1987.
U angUndang Perkawinat (JU No, 1 Tahm 1974).  Surabaya: Pustalia
Tinta Mas
Al Manihii, \rol.  2 No. 1 Januad - Juni 2008 59
Al Maoahii, Vol. 2 No. l Januari Juoi  2008