Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## PENGARUH BELANJA MODAL, INVESTASI, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

## Theodora Ririn, Rida Prihatni, Yunika Murdayanti,
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

## ABSTRACT
This research aims to examine the effect of capital expenditure, investment, gross domestic regional product toward the local original income at all provinces in Indonesia the period 2010-2012. Factors tested in this research were capital expenditure, investment, gross domestic regional product as independent variables whereas local original income as dependent  one. The data was a secondary one and numbers of sample used in this research is ninety (90) local governments which is has been passed the purposive sampling used by researcher. From the data collected, then processed and analyzed using multiple regression analysis with 0.05 standard significance rate.
The simultaneous result showed that the three of independent variables significantly effected the dependent one which was local original income. On the other side, partial result showed that there’s not significant the effect of capital expenditure toward the local original income. And there’s an positive significant influence between investment, gross domestic regional product toward the local original income.
Keywords: capital expenditure, investment, gross domestic regional product, local original income.
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## I. PENDAHULUAN
Diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 silam memiliki dampak besar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sebab masing-masing daerah diberi kesempatan untuk memajukan dan mengembangkan sendiri daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah daerah dengan bebas mengelola potensi daerahnya yang dapat menghasilkan suatu pendapatan yang sering disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penunjang PAD adalah bagaimana cara pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik yang dapat dinikmati sebagian besar masyarakat. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana umum yang dapat dinikmati masyarakat, masyarakat akan dengan rela membayar retribusi, sebab masyarakat lebih mudah membayar retribusi daripada pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Datu, 2012).
Dalam  mengelola  pembangunan daerah untuk dapat menghasilkan PAD, pemerintah tentu harus memiliki modal yang tidak sedikit. Berbagai potensi
daerah di Indonesia seharusnya menjadi peluang untuk menarik para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Utami, 2011).
Adapun pengertian investasi atau penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan adanya investasi, pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan modal yang nantinya digunakan untuk membiayai infrastruktur pembangunan yang ada di daerahnya. Hal ini tentu saja akan membawa perubahan bagi daerahnya dengan PAD yang meningkat.
Selain itu, peningkatan PAD identik dengan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana hal ini dapat diamati melalui indikator
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
makro yang dapat dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa dimana hal ini dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program- program pembangunan. Dan selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya Santosa dan Rahayu (dalam Atmaja, 2005).

## II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
2.1 Otonomi Daerah
Dalam UU No. 22 tahun 1999, pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dalam buku Akuntansi Sektor
Publik: Suatu Pengantar, tertulis beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu :
• Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil. Dengan meningkatnya PDRB riil, peningkatan pendapatan per kapita akan terdorong.
• Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi baik investasi asing (PMA) maupun investasi dalam negeri (PMDN).
• Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
• Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas Pemda dan masyarakatnya.
2.2 Pendapatan Daerah kaitannya dengan PAD
Menurut undang-undang 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Semntara definisi PAD menurut undang-undang no.33 tahun 2004
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang bertujuan untuk bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2.3 Belanja Modal Belanja modal berpengaruh
terhadap PAD. Ini dikarenakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi masyarakat membayar retribusi dan pajak adalah bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal untuk membangun daerahnya. Dengan penggunaan belanja modal yang efektif dan efisien, maka fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, toilet umum, taman hiburan, dan sebagai nyadapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat yang merasakan fasilitas-fasilitas merasa puas akan pembangunan daerah dan perubahan yang terjadi di daerah
mereka. Mereka pun akan dengan rela membayar retribusi maupun pajak sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka terhadap pemerintah daerah. Tentu saja hal ini yang dapat meningkatkan PAD.
H1:   Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2.4 Investasi/Penanaman Modal Investasi berpengaruh terhadap
PAD. Pemda memerlukan PAD sebagai modal dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pemda tidak boleh hanya mengandalkan masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai penghasil PAD terbesar, tetapi juga mencari cara agar para pengusaha juga ingin menanamkan modal di daerahnya. Dengan adanya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja yang luas, mengatasi keterbelakangan teknologi. Dengan kekayaan sumber daya alam, daerah memiliki potensi untuk dapat menarik minat investor agar menanamkan modal di daerahnya.
H2: Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## 2.5 Produk Domestik Regional Bruto
Seperti definisinya yaitu jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, hal ini menandakan jika suatu daerah memiliki keaktifan dalam sisi konsumsi atau produksi maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah itu sendiri. Tingginya konsumsi seseorang menunjukkan orang tersebut mampu secara ekonomi sehingga dapat berpengaruh pada ekonomi suatu daerah.
H3:  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.6 Belanja Modal, Investasi, dan

## PDRB terhadap PAD
Pemerintah daerah yang bisa memanfaatkan belanja modal dengan baik bisa terlihat dari pembangunan daerahnya, terutama pembangunan infrastruktur. Para investor yang ingin menanamkan modal pada suatu daerah mempunyai beberapa pertimbangan dalam hal menanamkan modalnya, salah satunya melihat perkembangan infrastruktur daerah tersebut. Jika
investor tertarik untuk membangun atau menjalankan perusahaannya di daerah itu, maka aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut yang ditandai dengan nilai PDRB bertambah sehingga secara bersama-sama akan mempengaruhi PAD daerah tersebut.
H4:   Belanja modal, investasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD.

## III METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Operasionalisasi Variabel
Penelitian
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah
PAD menurut undang-undang 33 tahun 2004 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah yang bersangkutan yang bertujuan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerah.
Untuk pengukuran variabel ini, dapat dilihat dari laporan realisasi pada pos pendapatan daerah yang mana di dalam pos pendapatan daerah terdapat pendapatan asli daerah sebagai perhitungan untuk variabel pendapatan asli daerah. PAD pada pos realisasi anggaran yaitu terdiri dari pendapatan
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
pajak, pendapatan retribusi, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## 3.1.2 Belanja Modal
Dalam UU No. 33 Tahun 2004, belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud dan mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Untuk pengukuran variabel ini, dapat dilihat dari laporan realisasi pada pos belanja daerah yang mana di dalam pos belanja daerah terdapat pos belanja modal sebagai perhitungan untuk variabel belanja modal.

## 3.1.3 Investasi
Menurut UU No. 25 Tahun 2007 definisi penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk pengukuran variabel ini, dapat dilihat dari dapat dilihat langsung pada situs BKPM yang dapat diunduh langsung dalam situs resmi. Dalam penelitian ini pengukuran variabel yang diambil ialah laporan perkembangan realisasi PMA
dan PMDN berdasarkan lokasi provinsi di Indonesia yang kemudian keduanya dijumlahkan.

## 3.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Untuk pengukuran variabel PDRB dapat dilihat langsung pada situs BPS yang dapat diunduh langsung dalam situs resmi. Dalam penelitian ini pengukuran variabel yang diambil ialah data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi.

## 3.2 Metode Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di indonesia yang menyerahkan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling , dimana sampel penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan kemudian
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengunduhan melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Pusat Statistik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data untuk laporan realisasi keuangan daerah berupa pendapatan dan belanja 2010-2012 seluruh provinsi di Indonesia.
Sementara itu untuk laporan perkembangan realisasi PMA dan PMDN, data diambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diunduh melalui web resmi. Dan untuk data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

## 3.4 Metode analisis

## 3.4.1 Statistik Deskriptif
Menurut ghozali (2011 :19), statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19.

## 3.4.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

## 3.4.3 Uji Hipotesis
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda.
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ℮ Keterangan:
Y = PAD α = Konstanta
X 1 = Belanja Modal
X 2 = Investasi X 3 = PDRB
β =
Koefisienregresi ℮ = Error
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Uji Normalitas

## Tabel 4.1
Uji Rasio Skewness dan Kurtosis setelah transformasi data
Sumber :  SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013
Berdasarkan tabel diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai Z hitung.
Zskewness =      0,434        =  1,59 √ 6 / 81 Zkurtosis =      0,922        =  1,69 √ 24 / 81 Dari hitungan diatas, kedua uji
nilai nya dibawah nilai kritis 1,96 yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

## 4.2 Multikoliniearitas
Tabel. 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) sqrt_x1 .710 1.409 sqrt_x2 .629 1.591 sqrt_x3 .595 1.680
Dari tabel 4.2 dapat dipastikan bahwa variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolineritas karena nilai VIF dari tiap variabel masih berada < 10 dengan nilai toleransi >0,1.

## Descriptive Statistics
N Skewness Kurtosis Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error Unstandardized Residual 81 .434 .267 .922 .529 Valid N (listwise) 81
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## 4.3 Uji Heteroskedastisitas

## Tabel. 4.3

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.653 1.100 1.504 .137 sqrt_x1 .066 .048 .175 1.361 .177 sqrt_x2 .022 .012 .239 1.754 .083 sqrt_x3 -.002 .005 -.064 -.457 .649
Sumber :  SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya berada lebih besar dari 5%.

## 4.4 Uji Autokorelasi
Tabel 4.4

## Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b Model Durbin-Watson 1 1.893
Sumber :  SPSS 19, data diolah oleh peneliti, 2013

## Berdasarkan table 4.4, hasil
pengujian Durbin-Watson di dapat nilai dl=1,5632 dan du=1,7164 sehingga nilai 4-dl=2.4368 dan 4-du=2,2836. Nilai d (1,893) terletak diantara du dan 4-du (1,7164 < d < 2,2836) yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. 4.5 Pembahasan 4.5.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap PAD
Berdasarkan hasil uji t, dilihat bahwa secara parsial hubungan antara belanja modal terhadap PAD tidak berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi X 1 yang jauh di atas standar 0,05. Hal ini tidak sesuai
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh belanja modal terhadap PAD. Hasil t-hitung diperoleh jumlah -1,429, sedangkan dalam t-tabel 1,993. Berdasarkan besaran t-hitung < t- tabel maka bisa dipastikan memang belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan Peacock dan Wiseman, dimana teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Penggunaan belanja daerah setiap provinsi di Indonesia tidaklah sama, setiap daerah memiliki prioritas jenis belanja mana saja yang paling dibutuhkan untuk daerah mereka. Sama hal nya dengan belanja modal. Pada saat membuat anggaran dan merealisasikan nya, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas alokasi belanja modal. Oleh sebab itu sebelum merealisasikan belanja, perlu dibuat
perencanaan anggaran tentang proporsi belanja yang paling diperlukan.
Mardiasmo
(2002:147), mengatakan bahwa anggaran tidak perlu dibuat terlalu besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah seperti kebocoran anggaran. Sama hal nya jika suatu daerah telah menganggarkan belanja modal dengan nilai yang besar namun realisasi yang dilakukan terhadap belanja modal tersebut kurang efektif sehingga efeknya terhadap pembangunan terhambat sehingga tidak akan mempengaruhi kenaikan PAD. Berapa pun realisasi belanja modal, banyak atau sedikit, jika tidak direncanakan dengan matang maka hasilnya tidak akan efektif. Ini terbukti dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tehadap pengelolaan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum di daerah tahun 2012, dalam hal ini awalnya belanja modal fasilitas umum itu dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan hingga irigasi. 1 Namun ternyata terdapat
1 Maharani, Dian. 2013. Fitra: Penyimpangan
Belanja Modal di Daerah Capai Rp 726,4 Miliar. http://nasional.kompas.com/read/2013/06/23/
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
1.309 temuan penyimpangan pengelolaan anggaran di sejumlah daerah. Modus yang dilakukan yaitu pengadaan proyek fiktif, mark up , rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebih ketentuan, hingga spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak. Dan dari 33 provinsi, terdapat lima yang terindikasi melakukan penyelewengan. Lima provinsi itu adalah Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Maluku Utara.
Kenyataan di atas mengindikasikan apabila belanja modal suatu provinsi besar maka belum tentu diiringi dengan peningkatan PAD. Ini dikarenakan tidak semua daerah dapat mengelola belanja modalnya dengan baik sehingga mengarah kepada suatu tindakan penyimpangan. Sehingga imbasnya tidak berpengaruh kepada pendapatan daerah.
Jika dikaitkan antara peristiwa- peristiwa diatas, maka bisa disimpulkan bahwa jika suatu provinsi memberikan realisasi belanja modal besar akan tetapi tidak dijalankan sesuai rencana, maka
1336269/Fitra.Penyimpangan.Belanja.Modal.di. Daerah.Capai.Rp.726.4.Miliar
tidak akan berpengaruh pada penerimaan daerah.

## 4.5.2 Pengaruh Investasi terhadap PAD
Investasi  menunjukkan  hasil yang positif signifikan terhadap PAD. Hasil ini sesuai dengan hipotesis (H 2 ) yang mengatakan investasi berpengaruh terhadap PAD sehingga H 2 diterima.
Suatu daerah dikatakan telah berhasil dalam menjalankan otonomi apabila daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang baik. Tingkat kemandirian dilihat dari seberapa besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dengan PAD yang bisa dihasilkan daerah tersebut. Bastian (2006:342), menyatakan bahwa salah satu indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi adalah terjadinya kecenderungan peningkatan investasi baik investasi asing (PMA) maupun investasi dalam negeri (PMDN).
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa berbagai daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, namun hal itu menjadi sia-sia jika tidak ada yang dapat mengolahnya menjadi
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
sesuatu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak swasta asing maupun dalam negeri agar dapat mengolah SDA menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Adanya berbagai investasi tak luput dari diberlakukannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai daerah pada provinsi di Indonesia, dalam hal ini memiliki tempat strategis dan sumber daya melimpah yang bisa menjadi tujuan investor untuk menanamkan modal di daerahnya. KEK juga memberikan berbagai fasilitas yang dapat menarik minat investor seperti pembebasan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak, dan lain sebagainya.
Efek dari investasi terhadap pemerintah mungkin akan terlihat dari pajak yang diberikan investor terhadap pemerintah, selain itu efek kepada pembangunan daerah serta kesempatan kerja masyarakat daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah jangan terlalu menutup diri terhadap kedatangan
investor. Jika pemerintah memiliki peraturan dan perjanjian yang tidak akan merugikan daerahnya maka kehadiran investor justru akan menguntungkan terhadap daerahnya tertutama dapat meningkatkan jumlah PAD.

## 4.5.3 Pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) terhadap PAD
PDRB menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap PAD. Hasil ini sesuai dengan hipotesis (H 3 ) yang mengatakan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD sehingga H 3 diterima. PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam daerah tersebut dalam satu tahun tertentu. Dibutuhkan suatu kreativitas dan inovasi dalam mengelola SDA menjadi suatu barang dan jasa. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut (Sukirno dalam Datu, 2012). Hal ini menyiratkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD (Saragih dalam Datu, 2003).
4.5.4 Pengaruh Belanja Modal,

## Investasi, dan PDRB terhadap PAD
Pengaruh belanja modal, investasi, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap PAD. Hal ini sesuai dengan H 4 , sehingga H 4 diterima. Hasil uji koefisien  determinasi merupakan uji yang menjadi landasan diterimanya H 4.
Pada uji tersebut, hasil adjusted R 2 yang menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan menunjukkan hasil 0,887. Hal ini mengandung makna bahwa sebanyak 88,7% variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, sedangkan 11,3% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan tidak diteliti berdasarkan model regresi penelitian ini. Dalam hal ini faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti
misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, serta hal lainnya.
Jika belanja modal dapat dilaksanakan dengan terstrukturisasi sehingga menghasilkan pembangunan infrastruktur yang baik, maka akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut sehingga akan mempengaruhi pendapatan masyarakat setempat dengan peluang kesempatan kerja yang luas sehingga akan meningkatkan PDRB sehingga nantinya akan dapat menambah PAD tersebut.

## V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
1. Tidak terdapat pengaruh belanja modal terhadap PAD.
2. Terdapat pengaruh investasi terhadap PAD, secara positif.
3. Terdapat pengaruh PDRB terhadap PAD, secara positif.
4. Terdapat pengaruh belanja modal, investasi, dan PDRB terhadap PAD.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu tahun
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
pengamatan, sehingga belum menunjukkan hasil yang maksimal.
2. Penelitian menggunakan populasi
provinsi dan bukan kabupaten/kota di Indonesia. Karena data kabupaten/kota seluruh Indonesia masih sulit didapat sehingga penelitian ini menggunakan data provinsi.

## 5.3 Saran Penelitian
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan tahun
pengamatan menjadi 5 tahun atau lebih sehingga hasil yang
didapat maksimal.
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan populasi menjadi seluruh kabupaten/kota di
Indonesia untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi
PAD.
4. Peneliti selanjutnya dapat mencari proksi lain untuk
menghitung variabel-variabel dalam penelitian ini.
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah.
Simposium Nasional Akuntansi IX.

## Adisasmita, Rahardjo. 2010.
Pembiayaan Pembangunan Daerah. Makassar: Graha Ilmu.
Arief, Sritua. 1998. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan .
Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO.
Arif, Bahtiar et al . 2009. Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Atmaja, Arief Eka. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD di Kota Semarang . Semarang:
Univertas Diponegoro.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor
Publik: Suatu Pengantar . Jakarta:
Erlangga.
Datu, Indra Rindu. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi PAD Di Makassar Tahun 1999-2009 . Makassar: Universitas Hassanudin.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
www.djpk.depkeu.go.id (diakses pada tanggal 15 September 2013)
Fisanti, Atni. 2013. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi PAD di Kabupaten Rokan Hulu . Riau:
Universitas Pasir Pengaraian.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS 19 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi Pertama. Jakarta:
Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia. 2007. Pengelolaan Keuangan
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
Daerah. Seri Bunga Rampai
Manjemen Keuangan Daerah. Edisi 2. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Harianto, David dan Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. Simposium
Nasional Akuntansi X.
Jhingan. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Edisi 16.
Jakarta: PT Grafindo Persada.
Mankiw, Gregory. 2001. Teori
Makroekonomi . Edisi 4. Jakarta:
Erlangga.
Muchtolifah. 2010. Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di
Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No.
2, p. 90-99.
Muindro,Renyowijoyo. 2010. Akuntansi
Sektor Publik Organisasi Non Laba : Mitra Wacana Medika.
Nachrowi. 2006. P endekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan :
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Nugroho, Fajar et al . 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD Variabel Intervening. Diponegoro Journal
Of Accounting , Vol. 1 No. 2, p. 1-
14.
Nordiawan, Deddi dan  Hertianti, Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2.  Jakarta: Salemba Empat.
Pamungkas, Ifan Restu. 2013. Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan PDRB terhadap PAD di Kabupaten Pati Tahun 1982-2011. Economic Development Analysis Journal , Vol. 2 No. 4, p. 257-268.
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014
Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu,
Retno Puji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. Dinamika Pembangunan, Vol. 2 No. 1, p. 9 - 18.
Sari, Putu Lia. 2013. Analisis Variabel- Variabel yang Mempengaruhi PAD Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.2 No.2, p. 715-736.
Sekaran, Uma. 2003. Reasearch
Methods For Business A Skill Building Approach . Edisi 4.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keduabelas.
Bandung: CV Alfabeta.
Triani dan Kuntari, Yeni. 2008 .
Pengaruh Variabel Makro
Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-
2007 di Kabupaten Karanganyar . Semarang: STIE Widya Manggala.
Utami, Ayu Mita . 2011. Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah . Tasikmalaya:
Universitas Siliwangi.
www.tempo.com , Alwan, 2011. Apindo: Dua Ribu Peraturan Hambat Investasi Di Daerah.
Http://www.tempo.co/read/news/20 11/10/17/090361831/ApindoDua- Ribu-Peraturan-Hambat-Investasi- di-Daerah
www.liputan6.com , Searamita . 2013.
Fitra: 5 Provinsi Terindikasi Selewengkan
Anggaran Fasilitas Umum. Http://news.liputan6.com/read/6 20326/fitra-5-provinsi- terindikasi-selewengkan- anggaran-fasilitas-umum
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## APPENDIX

## Tabel 1 Uji Normalitas Skewness-Kurtosis

## Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic  Std. Error Unstandardiz ed Residual 81 .0000000 5.37879323 .434 .267 .922 .529 Valid N (listwise) 81

## Tabel 2 Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 81 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 5.37879323 Most Extreme Differences Absolute .093 Positive .093 Negative -.054 Kolmogorov-Smirnov Z .837 Asymp. Sig. (2-tailed) .486
Tabel 3 P-P Plot
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## Tabel 4 Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .944 a .891 .887 5.48257 1.893 a. Predictors: (Constant), sqrt_x3, sqrt_x1, sqrt_x2
b. Dependent Variable: sqrt_y

## Tabel 5 Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2.503 1.738 1.441 .154 sqrt_x1 -.109 .076 -.064 -1.429 .157 .710 1.409 sqrt_x2 .058 .019 .142 2.983 .004 .629 1.591 sqrt_x3 .156 .009 .887 18.165 .000 .595 1.680
a. Dependent Variable: sqrt_y

## Tabel 6 Uji Heteroskedastiditas dengan Uji Glejser
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.653 1.100 1.504 .137 sqrt_x1 .066 .048 .175 1.361 .177 sqrt_x2 .022 .012 .239 1.754 .083 sqrt_x3 -.002 .005 -.064 -.457 .649 a. Dependent Variable: abs_res3
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 9, No.1, Tahun 2014

## Tabel 7 Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .944 a .891 .887 5.48257 1.893 a. Predictors: (Constant), sqrt_x3, sqrt_x1, sqrt_x2
b. Dependent Variable: sqrt_y

## Tabel 8 Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 18884.815 3 6294.938 209.422 .000 a Residual 2314.513 77 30.059 Total 21199.329 80
a. Predictors: (Constant), sqrt_x3, sqrt_x1, sqrt_x2
b. Dependent Variable: sqrt_y Tabel 9 Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2.503 1.738 1.441 .154 sqrt_x1 -.109 .076 -.064 -1.429 .157 .710 1.409 sqrt_x2 .058 .019 .142 2.983 .004 .629 1.591 sqrt_x3 .156 .009 .887 18.165 .000 .595 1.680 a. Dependent Variable: sqrt_y