Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2), 35-56 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.465 ©Komisi Pemberantasan Korupsi
Menakar Lembaga Antikorupsi:

## Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi
Wawan Heru Suyatmiko, Alvin Nicola Transparency International Indonesia
wsuyatmiko@ti.or.id, anicola@ti.or.id

## Abstract
There is no universal standard in establishing and operating an ideal anti-corruption institution (ACA).  Since  2013,  Transparency  International  has  developed  a  measurement  tool  that  can capture the effectiveness of ACA’s performance in accordance with UNCAC's mandate and the Jakarta Principles. One of the main aspects is whether the ACA is in a supportive environment or is  in  a  policy  situation  that  impedes  the  implementation  of  anti-corruption  laws.  This  study specifically  seeks  to  review  the  strengths  and  weaknesses  of  Indonesian  ACA,  the Corruption Eradication Commission (KPK), based on TI’s measurement tools above, through 6 dimensions spread across 50 indicators over the 2016-2019 period. The study found that the KPK had strong and  supportive  environmental  factors,  both  internally  and  externally,  but  has  some  notable exceptions in the aspect of independence. ACA’s performance measurement, whether carried out internally or externally, is significant to strengthen ACA independence and law enforcement in the long run.
Keywords: Anti-Corruption  Agency,  Corruption  Eradication  Commission,  Measurement, Enabling Environment, Transparency International, Transparency International Indonesia

## Abstrak
Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA)  yang  ideal. Sejak  2013,  Transparency International  (TI)  telah mengembangkan  alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan  yang  mendukung  atau  berada  dalam  situasi  kebijakan  yang  menghambat implementasi  undang-undang  anti-korupsi.  Studi  ini  secara  khusus  berupaya  mengkaji kekuatan  dan  kelemahan  ACA  di  Indonesia,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) berdasarkan alat pengukuran TI melalui 6 dimensi yang tersebar dalam 50 indikator selama periode 2016-2019. Studi ini menemukan bahwa KPK memiliki faktor lingkungan yang kuat dan  mendukung,  baik  secara  internal  maupun  eksternal;  tetapi  memiliki  sejumlah pengecualian dalam aspek independensi. Pengukuran kinerja bagi ACA, baik yang dilakukan secara  internal  atau  eksternal,  signifikan  untuk  memperkuat  independensi  ACA  dan penegakan hukum dalam jangka panjang.
Kata Kunci : Lembaga Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penakaran, Lingkungan Pendukung, Transparency International, Transparency International Indonesia

## Pendahuluan
Saat  ini  terdapat  lebih  dari  100 lembaga  antikorupsi  (ACA)  di  seluruh dunia,  dimana  40  diantaranya  berada  di wilayah  Asia  Pasifik  (Transparency International,  2019).  Pertumbuhan  ini menunjukkan semakin strategisnya posisi ACA di berbagai negara. Dari 30 negara di kawasan  Asia  Pasifik  yang  telah meratifikasi UNCAC, 25 diantaranya sudah memiliki ACA (Transparency
International,  2019).  Pertumbuhan  ACA yang  signifikan  tersebut  menegaskan adanya  komitmen  serius  dari  negara- negara untuk memberantas korupsi.
Di  beberapa  yurisdiksi  di  wilayah Asia  Pasifik,  beberapa  ACA  telah menunjukkan komitmen, keberanian, dan kemajuan  luar  biasa  dalam  memenuhi mandat mereka, seperti Corrupt Practices Investigation  Bureau (CPIB)  di  Singapura dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di  Indonesia.  Namun,  ACA  lainnya  masih memperlihatkan kesenjangan lebar dalam membangun kinerja lembaga yang efektif.
Hasil penelitian
Transparency
International  periode  2015-2017  yang mengukur  efektivitas  kinerja  ACA  di  6 negara  (Bangladesh,  Bhutan,  Indonesia, Maldives,  Pakistan,  dan  Sri  Lanka) menggambarkan  bahwa  terhambatnya kinerja  ACA  disebabkan  oleh  sejumlah kendala  seperti  independensi  yang  tidak memadai,  kapasitas  yang  lemah  dan mandat  yang  terbatas  (Transparency International, 2017).
Transparency  International  telah merespons kebutuhan ini dengan mengembangkan  sebuah alat  ukur  dalam program  “Inisiatif  Penguatan  Lembaga Antikorupsi”. Sejak tahun 2013, pengukuran ini berupaya menggabungkan penilaian  setiap  dua  tahun  dengan
1 Posisi Indonesia masih  berada di tiga puluh persen  negara  terkorup  dunia,  yang dicerminkan dari stagnasi tren Indeks Persepsi
melibatkan  dialog  dan  advokasi  baik  di tingkat nasional maupun daerah.
Studi  ini  dikembangkan  untuk menyusun  standar-standar  akuntabilitas ACA  yang  disusun  melalui  konsultasi dengan para pemimpin ACA, serta praktisi dan  para  ahli  dari  seluruh  dunia. Pengukuran  ini  menjadi  semakin  relevan karena  tingkat  kepatuhan  negara-negara dalam mengaktualisasikan Prinsip-prinsip Jakarta juga masih belum merata, dimana minimnya kemauan politik dalam memberikan kekuatan hukum, independensi  dan  sumber  daya  bagi kebutuhan  ACA  merupakan  faktor-faktor penghambat utama. Dengan mengidentifikasi
keunggulan  serta  kelemahan  melalui perbandingan praktik terbaik ACA di Asia Pasifik,  alat  ini  diharapkan  dapat mendorong  ACA  bersama  pemerintah  di berbagai negara untuk memulai reformasi kinerja  ACA.  Di  Indonesia  sendiri,  situasi tersebut  menjadi  semakin  penting mengingat negara berpenduduk lebih dari 2,5  juta  orang  ini  masih  berada  di  iklim korupsi tinggi—ditunjukkan oleh stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dalam lima tahun terakhir. 1
Kehadiran  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  dalam  15  tahun  terakhir yang  telah  melakukan  penegakan  kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat publik dengan tingkat keberhasilan lebih dari 75%, pengawasan upaya  penegakan  hukum  dalam  kasus korupsi,  dan  menanamkan  semangat integritas di masyarakat, (Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2019)  justru menunjukkan  perlunya  diikuti  berbagai upaya untuk memperkuat kinerja KPK. Identifikasi faktor-faktor
pendukung, baik di internal dan eksternal
Korupsi  dalam  empat  tahun  terakhir  dimana berturut-turut  mendapatkan  skor  36,  37,  37, dan 38 sejak 2015.
KPK menjadi proses penting dalam hal ini. Sehingga pengembangan alat ukur kinerja yang  didasarkan  dari  kombinasi  mandat UNCAC serta standar dari Prinsip-prinsip Jakarta,  secara  jangka  panjang  dapat membantu  KPK  dalam  mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan sekaligus meningkatkan daya dukung bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pengaturan Kajian Literatur 1. Lembaga Antikorupsi ( Anti- Corruption Agencies /ACA)
a. Pendekatan
ACA  merupakan  organisasi  khusus yang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk  meminimalkan  korupsi.  Luis  de Sousa mendefinisikan ACA sebagai “badan publik [yang didanai] yang memiliki  sifat tahan  lama,  dengan  misi  khusus  untuk memerangi  korupsi  dan  mengurangi struktur  peluang  korupsi  di  masyarakat melalui strategi pencegahan dan tindakan represif (de Sousa, 2010).
Kehadiran  ACA  menjadi  salah  satu pilar institusional penting dalam
membangun  Sistem  Integritas  Nasional (SIN).  Kepemimpinan terpusat di bidang anti  korupsi  sangat  bermanfaat  bagi analisis  kebijakan  dan  bantuan  teknis dalam  pencegahan,  penjangkauan  publik dan  informasi,  pemantauan,  investigasi, dan penuntutan (Meagher, 2005). Gorana  Klemenic,  Janez  Stusek  dan Inese  Gaika  menjabarkan  bahwa  peran- peran  ACA  bisa  saja  disesuaikan  dengan kondisi  suatu  negara;  namun  senantiasa fokus  meliputi  fungsi  investigasi  dan penuntutan; pencegahan; pendidikan dan peningkatan  kesadaran;  koordinasi;  dan pemantauan  dan  penelitian  (Klemencic, Stusek, & Gaika, 2008).
Untuk  tujuan  penelitian  ini,  ACA didefinisikan sebagai:
“Badan  hukum,  lembaga  permanen  yang diatur  dalam  hak  mereka  sendiri,  dibantu
oleh  staf  penuh  waktu,  yang  melakukan kegiatan  eksekutif  dimana  termasuk setidaknya satu dari tiga fungsi anti korupsi yang meliputi fungsi penyelidikan, pencegahan  dan  penyadaran  publik . (Transparency International, 2019)”

## b. Bentuk
Dalam  merumuskan  indikator- indikator  penilaian  kinerja,  salah  satu komponen penting yang perlu
diidentifikasi adalah jenis organisasi ACA. Hal  ini  terutama  didasarkan  bahwa  jenis ACA  di  kawasan  Asia  Pasifik  sangat beragam.
Dalam  studi  Jon  Quah,  dijabarkan dua  jenis  ACA  berdasarkan  fungsinya (Quah, 2009):
 Tipe  A: ACA  yang  khusus  hanya menjalankan fungsi anti korupsi; dan
 Tipe  B: ACA  yang  tersebar  dalam melakukan fungsi terkait korupsi dan non-korupsi.
Fungsi  anti-korupsi  yang  dilakukan  oleh ACA Tipe A dibagi dalam:
 pengembangan  kebijakan,  penelitian, pemantauan dan koordinasi langkah- langkah implementasi;
 pencegahan  korupsi  dalam  struktur kekuasaan;
 pendidikan dan peningkatan kesadaran;
 investigasi  dan  penuntutan  kasus korupsi.
ACA Tipe A diimplementasikan oleh CPIB di Singapura; ICAC di Hong Kong dan New South Wales, Australia; Komisi Anti- Korupsi  Malaysia  (MACC)  di  Malaysia; Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di Indonesia;  Komisi  Anti  Korupsi  (ACC)  di Bhutan; Otoritas Independen Anti Korupsi (IAAC)  di  Mongolia;  Agency  Against Corruption  (AAC)  di  Taiwan;  dan  Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) di Thailand.
Sementara  disisi  lain,  ACA  Tipe  B melakukan  fungsi  yang  terkait  dengan korupsi dan non korupsi. Misalnya, Kantor Ombudsman  (OMB)  di  Filipina  yang melakukan lima fungsi berikut:
 investigasi maladministrasi dan inefisiensi;  penuntutan kasus suap di Sandiganbayan (Pengadilan Antikorupsi Khusus);  ajudikasi administratif yang melibatkan  kontrol  kedisiplinan  dari semua  pejabat  pilihan  dan  pejabat yang  ditunjuk  kecuali  untuk  anggota Kongres  dan  Peradilan  serta  pejabat yang memiliki imunitas;
 pemberian  bantuan  oleh  pejabat publik  dan  karyawan  kepada  publik; dan;
 pencegahan korupsi dengan menganalisis  langkah-langkah  anti- korupsi dan meningkatkan kesadaran dan kerja sama publik.

## c. Yurisdiksi
Selain  dapat  dilihat  berdasarkan fungsinya,  ACA  juga  dapat  dibedakan berdasarkan ruang lingkup
pertanggungjawabannya,  apakah  hanya pada  korupsi  di  sektor  publik,  atau  pada korupsi  di  sektor  publik  dan  juga  swasta (Quah, 2009).
Sebagai gambaran, CPIB di Singapura, ICAC di Hong Kong, dan MACC
di Malaysia menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan  sektor  publik  dan  swasta. Namun,  New  South  Wales  ICAC,  CBI  di India,  dan  OMB  Filipina  bertanggung jawab  untuk  menangani  korupsi  sektor publik saja.
Pertimbangan penting
lainnya adalah  apakah  hanya  ada  satu  lembaga penegak hukum yang dimandatkan untuk melakukan  pemberantasan  korupsi  (ACA tunggal)  seperti  CPIB,  ICAC  dan  MACC  di Singapura, Hong Kong dan Malaysia, atau
terdapat  beberapa  ACA  seperti  di  India, Filipina dan Taiwan serta Indonesia (ACA non-tunggal).

## d. Fungsi
Dikaji  dalam  aspek  fungsi,  Patrick Meagher  dan  Caryn  Voland  telah mengidentifikasi  sepuluh  faktor  yang sangat penting dalam mengukur efektivitas ACA (Meagher & Voland, 2006). Faktor-faktor tersebut adalah mandat politik, koordinasi lintas-lembaga, pencegahan dan pemantauan implementasi  pemerintah,  akuntabilitas, independensi,  kekuasaan,  staf  yang terlatih  dan  sumber  daya  yang  memadai, dan lingkungan yang mendukung, lembaga pelengkap, dan undang-undang pelengkap. Untuk tujuan studi ini, Transparency International—dengan memanfaatkan turunan  mandat  UNCAC  dan  standar Prinsip-prinsip  Jakarta  (2012)—telah mengembangkan  enam  dimensi  kunci dalam  mengukur  kinerja  ACA.    Keenam dimensi  tersebut  meliputi  (Transparency International, 2019):
 independensi dan status hukum;
 sumber daya manusia dan anggaran;
 akuntabilitas dan integritas;
 fungsi  deteksi,  penyidikan  dan penuntutan;
 fungsi  pendidikan,  pencegahan  dan penjangkauan;
 kerjasama dan hubungan eksternal.

## e. Kerangka Kerja
ACA  di  berbagai  negara  mengalami situasi  beragam  baik  dari  segi  dukungan politik maupun operasional. Transparency International  Indonesia  mengidentifikasi setidaknya  terdapat  3  aspek  penting dalam  memastikan  kinerja  ACA  dapat terjaga, yakni kemauan politik, akuntabilitas publik dan sistem integritas
internal  (Transparency  International Indonesia, 2018).
Bagan 1 . Kerangka Kerja ACA
Dari  bagan  tersebut,  ditegaskan bahwa keberadaan ACA di berbagai negara perlu  didukung  fondasi  legitimasi  yang memadai. Legitimasi tersebut berasal dari kemauan  politik  sebuah  negara  dalam menangani korupsi.
Dikarenakan memerangi korupsi itu berbiaya  mahal,  ACA  membutuhkan anggaran dan personel yang cukup untuk menegakkannya. Sebuah studi Bank Dunia mengenai keefektifan 50 ACA menyimpulkan  bahwa  "kemauan  dan komitmen  politik  adalah  landasan  dari setiap  upaya  antikorupsi  yang  berhasil. (Heilburnn, 2004)"
Aspek  akuntabilitas  publik  juga merupakan  alat  ukur  legitimasi  yang penting. Hal ini meliputi kesadaran publik akan  risiko  dan  dampak  korupsi  serta pengetahuan  terhadap  dampak  korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Dengan memahami hal ini, publik  mampu  melakukan  pengawasan kinerja ACA.
Aspek terakhir adalah sebuah sistem integritas internal lembaga antikorupsi itu sendiri.  Pengembangan  dan  kepatuhan terhadap kode etik serta segala peraturan internal untuk mencegah korupsi di dalam lembaga
sendiri penting untuk diwujudkan.  Dukungan  terhadap  badan independen  internal  menjadi  krusial
dalam memastikan
terjaganya akuntabilitas ACA.

## 2. Penakaran ACA
Dalam studi ini, terdapat tiga aspek kebijakan yang
dipertimbangkan
(Transparency International, 2015):
a. Luas  lahan,  populasi,  produk domestik  bruto  (PDB)  per  kapita, dan nilai-nilai serta praktik budaya
Ukuran suatu negara yang didefinisikan  berdasarkan  luas  area merupakan  faktor  penting  yang  dapat memengaruhi efektivitas ACA. Hal  ini  dikarenakan  sebuah  negara atau kepulauan besar berpotensi menghadapi lebih banyak masalah dalam mengimplementasikan  kebijakannya  di provinsi atau pulau-pulau terluar daripada negara kecil atau negara-kota. Di negara- negara  besar,  kantor  ACA  biasanya berbasis di ibu kota, dengan kantor cabang yang berlokasi di kota dan provinsi lain.
Situasi  lainnya  meliputi  ACA  di negara-negara  dengan  populasi  besar, mungkin memiliki beban kerja yang lebih berat daripada ACA di negara-negara lain dengan populasi yang lebih kecil. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara juga penting  untuk  dipertimbangkan  karena negara miskin berpotensi akan menghadapi  lebih  banyak  kesulitan daripada negara yang lebih makmur dalam menerapkan langkah-langkah anti- korupsi, kecuali jika negara itu menerima bantuan  keuangan  dan  teknis  dari lembaga donor dan negara lain.
b. Jenis  pemerintahan  dan  tingkat pemerintahan menurut lima indikator dari Bank Dunia
Sistem  politik  suatu  negara  sangat memengaruhi  efektivitas  kinerja  ACA. Riset Daniel Treismen menemukan bahwa di  negara  dengan  durasi  demokrasi  yang lebih panjang, berpeluang besar Legitimasi
Kemauan Politik Dukungan Politik Akuntabilitas Politik Akuntabilitas Publik Interaksi Publik Pengawasan Publik Komitmen Antikorupsi Kode Etik Akuntabilitas Etik
mengurangi  korupsi  secara  signifikan (Treismen,  2000).  Hal  ini  dikarenakan menurut  Treismen,  ekses  dari  demokrasi adalah  budaya  akuntabilitas  publik  yang kuat.  Masyarakat  diberikan  peluang menghukum  pemerintah  yang  gagal mengendalikan korupsi.
Treisman  juga  menemukan  bahwa bekas koloni Inggris dengan sistem hukum common  law memiliki  persepsi  korupsi yang  jauh  lebih  rendah  karena  memiliki administrasi peradilan yang unggul. Hong Kong  dan  Singapura,  misalnya  telah diuntungkan dari tradisi meritokrasi yang diperkenalkan  oleh  pemerintah  kolonial Inggris  dengan  pembentukan  Komisi Layanan  Publik  di  kedua  wilayah  pada tahun  1950  dan  1951,  masing-masing karena  perekrutan  dan  promosi  dalam layanan  sipil  mereka  didasarkan  pada prestasi dan bukan impunitas.
c. Tingkat  korupsi  yang  dirasakan negara  menurut  Kontrol  Korupsi Bank  Dunia,  Indeks  Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International, dan indikator Laporan Daya Saing Global tentang Pembayaran  Tidak  Teratur  dan Suap Sebuah negara yang telah mengalami  transisi  kekuasaan  secara damai  melalui  pemilihan  umum  yang bebas  dan  adil  lebih  berpeluang  berjalan efektif dalam memerangi korupsi dibandingkan  sebuah  rezim  yang  telah mengambil alih kekuasaan melalui konflik atau kudeta militer.
Sebagai contoh, negara-negara pasca  konflik  seperti  Kamboja,  Nepal, Papua Nugini, Sri Lanka, Timor-Leste dan Vietnam,  yang  telah  mengalami  masa perang  saudara  berkepanjangan,  sangat rentan  terhadap  korupsi  jangka  panjang karena  efek  gabungan  dari  warisan korupsi  masa  perang,  pengelolaan  dan distribusi sumber daya alam atau bantuan
asing,  dan  kelemahan  negara  secara keseluruhan.
Aspek lain dari sistem politik suatu negara yang memengaruhi efektivitas ACA adalah tingkat tata pemerintahannya yang diukur berdasarkan lima indikator berikut (Treismen, 2000):
 Partisipasi dan Akuntabilitas: Sejauh  mana  masyarakat  dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan independensi media dalam melakukan  pemantauan  terhadap pemerintah.
 Stabilitas  Politik  dan  Absennya Kekerasan: Persepsi tentang kemungkinan  bahwa  pemerintah yang berkuasa akan tidak stabil  atau digulingkan  dengan  cara  yang mungkin tidak konstitusional dan/atau dengan kekerasan.  Efektivitas  Pemerintah: Kualitas penyediaan  layanan  publik,  kualitas birokrasi, kompetensi pegawai pemerintah,  independensi  layanan sipil  dari  tekanan  politik,  dan kredibilitas  komitmen  pemerintah terhadap kebijakan.
 Kualitas  Peraturan: Kebijakan  yang tidak  ramah  pasar  seperti  kontrol harga  atau  pengawasan  bank  yang tidak  memadai,  serta  beban  dari regulasi  berlebihan  di  bidang-bidang seperti  perdagangan  luar  negeri  dan pengembangan bisnis.
 Kebijakan Hukum: Indikator- indikator  yang  mengukur  sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan mematuhi  aturan-aturan  masyarakat yaitu:  persepsi  tentang  insiden kejahatan, efektivitas dan prediktabilitas peradilan, dan keberlakuan kontrak. Di  aspek  ketiga  ini,  tingkat  korupsi yang dirasakan di suatu negara merupakan faktor penting yang
memengaruhi beban kerja dan efektivitas ACA  karena  ACA  yang  beroperasi  di negara-negara  dengan  tingkat  korupsi masif, lebih mungkin akan memiliki beban kerja  yang  lebih  berat  atau  berbeda  dari ACA di negara lain di mana korupsi tidak menjadi masalah serius.
Ketiga aspek di atas dikombinasikan sebagai  alat  penilaian  yang  telah dikembangkan dan disempurnakan
Transparency  International  sejak  tahun 2013. Iterasi terbaru dari alat penilaian ini didasarkan  pada  uji  coba  awal  di  Bhutan pada 2015 dan putaran pertama penilaian di  enam  negara  di  kawasan  Asia  Pasifik pada  periode  2016-2017  dan  periode 2018-2019.
Berdasarkan  latar  belakang  yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
“Bagaimana  melakukan  penakaran terhadap kinerja Komisi Pemberantasan  Korupsi  pada  periode 2016-2019?”.
Studi  ini  bertujuan  melakukan penakaran  terhadap  kinerja  Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019. Studi ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Selama  proses,  studi  ini  melibatkan analisis  dokumen,  termasuk  peninjauan regulasi  dan  potongan-potongan  media, wawancara  semi-terstruktur  dan  diskusi kelompok  terfokus  dengan  pemangku kepentingan utama.
Pada  14  Maret  dan  12  April  2019, Transparency  International  Indonesia telah  melakukan  penilaian  terhadap  ACA Indonesia,  yakni  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Penilaian  ini  bertujuan untuk  memberikan  informasi  terkini tentang efektivitas kinerja. Riset ini secara jangka  panjang  juga  bertujuan  untuk mengidentifikasi peluang perbaikan serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada  semua  pemangku  kepentingan tentang faktor pendukung dan
penghambat  yang  berpengaruh  terhadap kemajuan KPK.
Laporan  ini  juga  memberikan rekomendasi
untuk reformasi
kelembagaan  KPK.  Oleh  karena  itu, pengukuran  ini  juga  berfungsi  sebagai panduan  bagi  KPK  dan  pemangku kepentingan  untuk  memperkuat  dan memperluas  dampak  upaya  anti-korupsi di Indonesia.
Studi  ini  menggunakan  6  dimensi dengan  melibatkan  50  indikator  yang meliputi:
Tabel 1. Dimensi dan Indikator Penilaian (Transparency International, 2015)
DIMENSI PENILAIAN INDIKATOR 1. Independensi dan Status 9 2.  Sumber  Daya  Manusia  dan Anggaran 9 3. Akuntabilitas dan Integritas 9 4.  Deteksi,  Penyidikan  dan Penuntutan 9 5. Pencegahan, Pendidikan, dan Penjangkauan 8 6.  Kerja  Sama  dan  Hubungan Eksternal 6 Total 50
Rincian  penjelasan  terkait  keenam dimensi  tersebut  dapat  dilihat  sebagai berikut  (Transparency  International, 2015):

## a. Independensi dan Status
Pasal 6 di dalam UNCAC menetapkan bahwa ACA harus dilengkapi dengan (1) “independensi
yang diperlukan” untuk menjalankan fungsinya secara  efektif  dan  “bebas  dari  pengaruh yang  tidak  semestinya”  dan  (2)  sumber daya  material,  serta  staf  dan  pelatihan memadai.
Komitmen  para  pemimpin  politik dalam memberantas korupsi dapat dilihat dari  kondisi  struktur  dan  otonomi operasional  aktual  dari  ACA  untuk menjalankan fungsinya. Selain  itu,
independensi  juga  menyangkut  struktur kelembagaannya, apakah ACA merupakan lembaga  permanen  yang  secara  terpisah berada  di  luar  lembaga  pemerintah  atau apakah ACA ditempatkan sebagai unit atau departemen dalam suatu kementerian.
Dalam  konteks  kekuatan  hukum, perlu  juga  ditinjau  apakah  ada  undang- undang antikorupsi yang spesifik mengenai  ACA  di  suatu  negara.  Sebagai contoh, UU Pencegahan Korupsi mengidentifikasi  CPIB  sebagai  ACA  di Singapura  dan  memberikan  kekuatan hukum  yang  luas,  begitu  UU  KPK  di Indonesia. Demikian pula Undang-Undang Anti-Korupsi  Mongolia  tahun  2006,  telah menyediakan  seperangkat  fungsi-fungsi IACC  yang  dapat  menyelidiki  aset  serta deklarasi  pendapatan  semua  pejabat Mongolia.
b. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
Sesuai  mandat  UNCAC  dan  Prinsip- prinsip  Jakarta,  keberadaan  ACA  harus diikuti  dengan  anggaran  yang  memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.  Dalam  hal  ini,  anggaran  yang dialokasikan  negara  untuk  ACA  dapat dijadikan  indikator  penting  dalam mengukur  dukungan  politik  pemerintah dalam memberantas korupsi.
Indikator spesifik dalam dimensi ini meliputi apakah pemerintah memberikan pendanaan yang konsisten dan dukungan politik  yang  berkelanjutan  bagi  ACA, bagaimana  proporsi  rata-rata  anggaran ACA  terhadap  total  anggaran  pemerintah untuk  negara  selama  tiga  tahun  terakhir, dan  lebih  krusial  lagi,  apakah  anggaran ACA cukup untuk menjalankan fungsinya.
Sama  pentingnya  dengan  alokasi anggaran, kapasitas pegawai adalah aspek penting  yang  menentukan  kualitas  ACA. UNDP  mendefinisikan  kapasitas  sebagai “kemampuan  individu,  organisasi  dan masyarakat  untuk  melakukan  fungsi,
menyelesaikan masalah, dan menetapkan dan mencapai tujuan secara berkelanjutan” (UNDP, 2011). Penilaian  kapasitas  ACA  dalam  hal ini  berfokus  pada  kapasitas  fungsional— kapasitas yang diperlukan untuk manajemen—dan kapasitas teknis— kapasitas  yang  terkait  dengan  bidang keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Faktor kunci yang menentukan efektivitas ACA dalam hal ini adalah  kemampuannya  untuk  merekrut dan  memilih  pegawai  secara  mandiri berdasarkan kompetensi teknis tertentu.

## c. Akuntabilitas dan Integritas
Secara  ideal,  ACA  dengan  kekuatan hukum  dan  sumber  daya  manusia  serta anggaran  yang  memadai,  tetap  perlu bertanggung  jawab  atas  tindakannya, terutama kepada masyarakat. Salah  satu  komponen  utama  dalam akuntabilitas organisasi adalah pelanggaran  pegawai.  Pegawai  ACA seharusnya  tidak  boleh  melakukan pelanggaran  karena  dua  alasan.  Pertama, jika  personel  ACA  korup,  legitimasi  dan citra publik ACA telah rusak, oleh karena itu  dukungan  publik  terhadap  ACA  akan menurun. Kedua, korupsi internal menghalangi pegawai ACA untuk
melakukan tugas secara adil dan efektif.
Dengan  demikian,  ACA  harus dikelola  oleh  pegawai  yang  berintegritas dan kompeten. Salah satu praktik konkret pengawasan  akuntabilitas  ini  dapat dilakukan  melalui  pembentukan  badan internal dan pengawasan eksternal.
d. Deteksi, Penyidikan, dan Penuntutan Dalam  dimensi  ini,  indikator utamanya    tercermin  dalam  jumlah pengaduan  korupsi  yang  diterima  dari masyarakat  dan  jumlah  pelapor  selama tiga  tahun  terakhir,  serta  bagaimana  itu direspon.  Namun  dikarenakan  tidak
semua  pengaduan  yang  diterima  terkait dengan  korupsi  valid,  ACA  harus melaporkan  secara  pasti  kategorisasi- kategorisasi laporan tersebut dan dilaporkan ke publik.
Selain  daya  tanggap  ACA  terhadap pengaduan  korupsi  yang  diterima  dan jumlah kasus korupsi yang diselidiki oleh ACA selama tiga tahun terakhir, penilaian ini juga melihat tingkat inisiatif ACA dalam memulai  investigasi  korupsi  selama  tiga tahun  terakhir.  Komponen  penilaian  lain terkait dengan sumber daya manusia, baik dari jumlah pegawai, tingkat efisiensi dan profesionalisme  serta  rata-rata  waktu yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan kasus korupsi.
Efektivitas  ACA  dalam  investigasi kasus  korupsi  juga  dinilai  dari  tingkat penuntutan  dan  tingkat  hukumannya, yakni  persentase  kasus  yang  diselidiki oleh  ACA  yang  menghasilkan  penuntutan dan  hukuman  di  pengadilan.  Berkaitan dengan dimensi independensi, komponen lain yang dilihat dalam penilaian ini adalah kesediaan  ACA  untuk  menyelidiki  orang- orang berpengaruh serta peran ACA dalam restitusi, pemulihan aset, pembekuan, dan penyitaan.
e. Pendidikan,
Pencegahan, dan Penjangkauan Komitmen dalam menjalankan fungsi  pencegahan,  pendidikan  dan penjangkauan  tercermin  dari  proporsi rata-rata  dari  pengeluaran  operasional yang  dialokasikan.  Hal  lain  di  dalam dimensi  ini  juga  melihat  jumlah  inisiatif pencegahan korupsi dan rencana
penjangkauan  dan  pendidikan  yang  telah diprakarsai  oleh  ACA.  Jumlah  prosedur organisasi  juga  perlu  ditinjau  mengingat ACA  biasanya  membuat  rekomendasi untuk  mencegah  korupsi  dalam  laporan investigasinya.
f. Kerja Sama dan Hubungan Eksternal
Perlu diingat,  ACA tidak beroperasi di ruang terisolir, dimana kinerjanya juga tergantung  pada  hubungannya  dengan lembaga lain.
Meagher  dan  Voland  berpendapat bahwa keberhasilan ACA juga bergantung pada  kerja  sama  dengan  lembaga pemerintah  lainnya  guna  mencapai konsensus  strategis  atas  komitmen pemberantasan  korupsi  (Meagher  & Voland, 2006).
Namun,  kerap  kali  kerja  sama seperti  itu  jarang  terjadi  karena  ACA secara teratur frustrasi oleh ketidakmampuan  lembaga  lain  dalam mengamankan informasi, kerja sama, dan penuntasan  kasus.  Akibatnya,  efektivitas ACA  akan  terhambat  karena  kurangnya kerja  sama  dan  dukungan  dari  lembaga pemerintah lainnya.
Dalam pengukuran ini, ACA didorong  peningkatan  kualitas  hubungan antar  lembaga  negara  dan  ditinjau masalah-masalah dalam proses pembangunan  hubungan  tersebut.  Di Indonesia, komponen ini semakin penting mengingat badan antikorupsi tidak hanya KPK  semata,  tapi  juga  melibatkan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan.

## Sumber: Transparency International, 2015
Dari setiap 50 indikator ini, terdapat tiga  kemungkinan  skor—tinggi,  sedang dan  rendah—dan  tiga  tingkat  nilai  yang ditentukan untuk masing-masing indikator. Dalam menilai setiap indikator, tim  peneliti  mengidentifikasi  sumber informasi spesifik. Selanjutnya, tim peneliti memperkuat setiap skor dengan melakukan wawancara mendalam dengan staf dan manajemen KPK, serta wawancara  konfirmatif  dengan  pihak terkait  lain  seperti  lembaga  pemerintah, cabang  pemerintahan,  akademisi,  media massa dan organisasi masyarakat sipil.

## Pembahasan
Kinerja Aktual KPK 2016-2019.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  KPK  diberi  amanat  melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bebas  dari  kekuasaan manapun.
Hasil  akhir  penilaian  menunjukkan performa  Komisi  Pemberantasan  korupsi (KPK) mendapatkan persentase 80 persen.
DIMENSI INDIKATOR Indepen densi  & Status Indepen densi lembaga Mekanis me pengangka tan dan pember hentian Komisio ner Mandat Yurisdiksi Kekuatan penyidi kan dan penunutan Kekuatan rekomen dasi Kewena ngan hukum Kewenang an operasion al Pengguna an kekuatan politik Sumber Daya Manusia & Angga ran Proporsi anggaran Kecuku pan anggaran Stabilitas anggaran Gaji pegawai Seleksi pegawai Keahlian penyidik an dan penuntut an Keahlian pencegaha n dan pendidika n Pelatihan Pegawai Stabilitas pegawai Akunta bilitas  & Integri tas Pelaporan tahunan Responsivi tas terhadap permin taan informasi Meka nisme pengawa san eksternal Mekanis me peninjau an internal Kepatuhan terhadap proses hukum ( due process ) Kesediaan pelapor untuk mengident ifikasi diri Penangan an pelaporan pegawai Hasil pelaporan pegawai Mekanism e integritas internal Deteksi, Penyidik an, & Penuntu tan Aksesibili tas pelapor Responsivi tas terhadap laporan korupsi Penyelidi kan proaktif Efisiensi dan profesio nalisme Tingkat penuntu tan Tingkat penetapan tersangka Penyelidik an  orang- orang berpenga ruh Restitusi dan pemulihan aset Persepsi terhadap kinerja Pencega han, Pendidi kan & Penjang kauan Alokasi anggaran Perenca naan strategis Pelatihan dan pendi dikan Peninjau an organisasi Rekomend asi strategi pencega han Penelitian Diseminas i dan kampanye Komunika si daring Kerja Sama  & Hubu ngan Ekster nal Dukungan pemerin tah Kerja sama dengan lembaga penegak hukum lain Kerja sama dengan organisasi non- pemerin tah Jaringan internasio nal Kerja sama dengan lembaga antikorup si  negara lain Aksesibili tas kelompok marjinal
KPK memiliki modalitas besar yang dapat dilihat dari faktor lingkungan pendukung yang  sangat  menunjang,  baik  secara internal  maupun  eksternal.  Faktor pendukung  internal  KPK  menyumbang 85,71%,  dimana  indikator  yang  perlu menjadi  prioritas  untuk  ditingkatkan kinerjanya  adalah  indikator-indikator terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya manusia.
Berdasarkan rentang enam dimensi yang  diukur  dalam  penelitian  ini (Transparency  International  Indonesia, 2019),  KPK  memperoleh  satu  dimensi yang  memiliki  persentase  di  atas  85 persen,  yaitu  dimensi  Pencegahan, Pendidikan  dan  Penjangkauan  (88 persen);  empat  dimensi  yang  memiliki persentase  antara  70-85  persen  yaitu dimensi  a)  Kemandirian  dan  Status  (83 persen),  b)  Akuntabilitas  dan  Integritas (78  persen),  c)  Deteksi,  Investigasi  dan Penuntutan (83 persen), dan d) Kerjasama dan Hubungan Eksternal (83 persen.
Sedangkan dimensi dimensi
Keuangan  dan  Sumber  Daya  Manusia mendapatkan  persentase  di  bawah  70% dengan  persentase  67  persen.  Perlu dicatat  bahwa  ada  perbedaan  komposisi antara  indikator  per  dimensi  sehingga tidak secara langsung sebanding.
Dimensi Independensi  dan  Status dianggap moderat. Ada tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang, yaitu kerentanan dalam keamanan masa jabatan dari pimpinan KPK, kurangnya KPK dalam mengelola  otoritas  operasional,  dan  ada indikasi terbatas penggunaan KPK sebagai alat  politik.  Sebagian  dari  ini  terutama tercermin  dalam  kurangnya  kewenangan KPK  dalam  mengelola  sumber  daya manusianya.  Ada  berbagai  dugaan  kasus penghambatan,  terutama  yang  terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Dimensi  independensi  ini  sangat terkait dengan kemauan politik
pemerintah.  Kemauan  politik  merupakan konsep yang kompleks dan beragam. Bagi Brinkerhoffs,  kemauan  politik  perlu diterjemahkan  sebagai  tingkat  komitmen para  pembuat  keputusan  kunci  dalam menghasilkan  solusi  kebijakan  tertentu. (Brinkerhoff,  2000).  Kemauan  politik  ini dapat dilihat dari adanya iklim politik yang kondusif  bagi  penerapan  prinsip-prinsip antikorupsi  yang  ditunjukkan  di  dalam kerangka  regulasi  dan  mekanisme akuntabilitas dari lembaga-lembaga politik.
Dari segi regulasi, evaluasi terhadap kepatuhan  UNCAC  menunjukkan  bahwa masih  banyak  ketentuan  pidana  korupsi yang  belum  masuk  UU  Tipikor,  seperti trading  in  influence ,  memperkaya  diri sendiri dengan tidak sah ( illicit enrichment ),  suap  di  sektor  swasta, penyuapan terhadap pejabat publik asing, perampasan  aset,  serta  syarat-syarat kerugian  negara  (Komisi  Pemberantasan Korupsi , 2019).
Di  dalam  komponen  yang  terkait dengan pemimpin ACA, ada dua  hal yang menjadi  sorotan,  yakni  integritas  pasca menjabat  dan  tingkat  keamanan.  Posisi pimpinan pasca menjabat komisioner KPK perlu  untuk  diperhatikan  agar  integritas lembaga tempat para komisioner selanjutnya dapat terus terjaga.
Dalam  beberapa  kasus  misalnya, terjadi  jual  beli  jabatan  di  Kementerian Agama,  dimana  Bapak  Mochammad  Jasin yang dulu pernah menjadi komisioner KPK menjadi  Inspektorat  di  Kementerian Agama  hingga  2016  silam  (Republika, 2019). Atau Bambang Widjojanto, Busyro Muqaddas,  dan  Adnan  Pandu  Praja  yang belum  lama  lepas  jabatan,  kemudian masuk ke ranah politik.
Perlu diterapkan mekanisme, termasuk  pada  mantan  komisioner  KPK agar  integritas  lembaga  dapat  terus terjaga.  OECD  dalam  Panduan Managing
Conflict  of  Interest  in  the  Public  Service merekomendasikan  bahwa  saat post- employment, pejabat  publik  memiliki cooling-off  period ,  yakni  interval  waktu (diusulkan  setahun)  agar  pejabat  publik terkait tidak terlibat dalam pembentukan kebijakan yang menguntungkan pihak lain ketika ia akan selesai masa jabatannya. Di Jepang,  pendekatan  ini  dikenal  dengan istilah amakudari .
Aspek  keamanan  baik  ancaman kriminalisasi dan keamanan diri pimpinan juga dapat dikatakan sangat rentan. Sesuai dengan mandat pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki keleluasaan melakukan penyelidikan dan/ penuntutan.
Walaupun  seperti  itu,  tingkat security  of  tenure pimpinan  KPK  dapat dikatakan  sangat  rentan.  Dalam  proses penegakan  hukumnya,  tak  jarang  banyak terjadi  upaya  penyerang  balik  melalui praktik  kriminalisasi.  Namun  hingga  saat ini,  UU  KPK  tidak  mengatur  mengenai adanya hak imunitas bagi Komisioner dan pegawai  KPK  untuk  memiliki  kekebalan hukum  dari  penuntutan  pidana/perdata untuk  tindakan  yang  dilakukan  dalam pelaksanakan mandat mereka.
Hak kekebalan hukum atau imunitas bagi  pimpinan  KPK  sebelumnya  menjadi wacana serius setelah dua pimpinan KPK dilaporkan  ke  Badan  Reserse  Kriminal Mabes  Polri  atas  dugaan  kejahatan  (CNN Indonesia, 2016). Beberapa pakar menilai pemberian  hak  imunitas  atau  kekebalan hukum justru seolah-olah memprioritaskan KPK. Padahal di lembaga Ombudsman  misalnya,  yang  memiliki risiko  yang  lebih  kecil  daripada  KPK,
bahkan  sudah memiliki ketentuan mengenai imunitas terbatas ini. Dalam aspek penguatan pemberantasan korupsi, beberapa negara sudah menerapkan badan tunggal pemberantasan  korupsi.  Sebagai  contoh, tugas pengendalian korupsi di India dibagi antara  CBI,  Komisi  Kewaspadaan  Sentral
(CVC) dan Komisi Anti Korupsi dan Komisi Kewaspadaan Negara di 28 negara bagian India.  Dalam  kondisi  seperti  ini, pemerintah  memastikan  kinerja  semua ACA  di  India  dan  bukan  hanya  CBI,  yang merupakan ACA utama.
Sementara di Filipina, terdapat lima ACA yakni OMB (ACA utama); Sandiganbayan  (pengadilan  Tipikor); Komisi  Presiden  tentang  Pemerintahan yang Baik; Dewan Koordinasi Anti-Korupsi Antar  Lembaga;  dan  Kantor  Wakil Sekretaris untuk Urusan Hukum (ODESLA), yang menjalankan fungsi badan antikorupsi  Presiden  setelah  dibubarkan pada  November  2011  oleh  Presiden Benigno Aquino. Di  Taiwan,  selain  dari  AAC, Kementerian Investigasi Kehakiman (MJIB) juga melakukan fungsi antikorupsi dan  non  korupsi,  dan  Kantor  Kejaksaan Umum  bertanggung  jawab  menuntut korupsi  dan  pelanggaran  non  korupsi. Sementara di Australia, terdapat dua ACA di New South Wales yaitu ICAC dan Police Integrity Commission (PIC), yang didirikan pada Juli 1996.
Enam  ACA  lainnya  di  Australia adalah  Komisi  Australia  untuk  Integritas Penegakan Hukum; Komisi Kejahatan dan Korupsi  di  Queensland;  Komisi  Korupsi dan  Kejahatan  di  Australia  Barat;  Komisi Integritas  di  Tasmania;  Komisi  Anti Korupsi  di  Victoria;  dan  Komisaris Independen  Anti  Korupsi  dan  Kantor Integritas Publik di Australia Selatan.
Di  Indonesia,  walaupun  KPK memiliki  mandat  pemberantasan  korupsi yang  sangat  kuat,  fungsi  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  hingga  saat  ini  juga dipegang oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Dalam  beberapa  konteks,  potensi konflik  kepentingan  ketika  sedang mengusut  kasus  di  tubuh  Kepolisian maupun  Kejaksaan  membuat  proses hukum  menjadi  rumit.  Pimpinan  KPK dalam rapat kerja dengan DPR 2019 telah
mendorong  agar  fungsi  pemberantasan korupsi  hanya  dipegang  KPK  saja  (IDN Times, 2018).
Dari  uraian  di  atas,  dapat  terlihat bahwa  kemauan  politik  mengacu  pada komitmen  berkelanjutan  dari  para pemimpin politik untuk mengimplementasikan  kebijakan  dan program  antikorupsi.  Sehingga  tidak mengherankan bahwa para politisi korup yang  merupakan  penerima  manfaat terbesar  dari  korupsi  memiliki  kekuatan dan menggunakan sifat korup pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.
Dikarenakan  kegiatan  pemerintah tidak  pernah  gratis,  gagasan  untuk mendorong  komitmen  politik  perlu mempertimbangkan  biaya  yang  melekat dari  tindakan  tersebut.  Sebagai  contoh, Klitgaard (1988: 195) menyatakan bahwa dalam praktiknya, upaya antikorupsi tidak pernah berada dalam titik nol, selalu ada trade-off untuk mendorong upaya antikorupsi agar optimal atau sebaliknya.
Pasang surut siklus kemauan politik pemerintah  terhadap  keberadaan  ACA  di suatu  negara  tidak  dapat  terelakkan. Relasi  tidak  harmonis  antara  Pemerintah dan  ACA  dicontohkan  oleh  serangan pemerintah  terhadap  Komisi  Slovenia untuk Pencegahan Korupsi (Batory, 2010), atau dalam perlakuan yang diterima oleh inisiatif  antikorupsi  di  Georgia  sebelum Revolusi Mawar (Kupatadze, 2012).
Di  Indonesia,  fenomena  “Cicak  vs Buaya” yang menunjukkan bahwa komitmen antikorupsi di Indonesia bukan diterjemahkan  ke  dalam  dukungan terhadap  penguatan  KPK  tetapi  seberapa berdampak  positif  menciptakan  modal politik baru.
Dalam  sisi  yang  berlawanan,  para pemimpin  politik  enggan  memperkuat KPK  karena  minim  insentif  terhadap modal  politik  tersebut.  Bagaimanapun juga, karena KPK dalam hal ini juga secara
khusus menargetkan aktor pemerintah. De
Sousa (2010: 13) dengan tepat berpendapat  bahwa  ACA  seperti  KPK rentan digunakan sebagai “lembaga perias jendela  ( window  dressing  institutions )” yang hanya berfungsi sebagai mekanisme wacana  antikorupsi  pemerintah  dimana dapat  membawa  keuntungan  simbolis yang  cukup  besar  bagi  inkumben  (De Sousa 2010: 17).
Kehadiran  ACA  yang  independen juga  mengirimkan  sinyal  kuat  kepada publik,  pejabat  dan  pengusaha  bahwa negara  berkomitmen  untuk  memerangi korupsi.  Sehingga  keuntungan  awal  ini dapat  terkikis  jika  pemerintah  tidak menunjukkan komitmennya dengan menyediakan ACA yang memiliki kekuatan hukum,  sumber  daya  manusia  serta anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Pemerintah harus memberi  ACA  otonomi  operasional sehingga  dapat  menyelidiki  siapa  pun, terlepas  dari  status,  kedudukan,  atau afiliasi  politiknya.  Semua  keuntungan  ini tidak  akan  berarti  jika  pemerintah  gagal mendukung ACA.
Dimensi kedua, dalam Sumber Daya Manusia dan Anggaran KPK
membutuhkan perhatian lebih dari semua pemangku  kepentingan.  Ada  empat  dari sembilan  indikator  terkait  dengan anggaran  yang  memiliki  skor  moderat, yaitu  kecukupan  anggaran  stabilitas anggaran,  keahlian  penuntutan  dan pencegahan,  dan  proporsi  anggaran  yang rendah untuk APBN.
Kekuatan  utama  dari  lembaga antikorupsi adalah independensi termasuk  dalam  mengelola  sumber  daya manusianya.  Terdapat  dua  landasan hukum  yang  menguatkan  KPK  agar merekrut  penyidik  yang  bukan  dari lembaga  penegak  hukum,  yakni  Pasal  45 ayat  (1)  Undang-Undang  KPK  yang menyebut penyidik adalah  penyidik pada
KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPK. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi  pada  2016  yang  kembali menegaskan legalitas KPK untuk mengangkat  penyidik  independen.  KPK dalam hal ini memiliki keleluasaan dalam memilih  dan  mengangkat  pegawainya, namun  dalam  praktiknya  juga  sangat terkait  dengan  politik  penegak  hukum dengan Polri.
KPK  juga  memiliki  keterbatasan jumlah tenaga penindakan untuk menuntaskan perkara-perkara yang mangkrak,  ditambah  jumlah  pengaduan publik  yang  banyak.  Total  pegawai  KPK pada  tahun  2018  berjumlah  1.652 pegawai.  Komposisi  pegawai  terbesar berada pada kesekjenan 509 pegawai atau
30,81 persen diikuti kedeputian
penindakan total 440 pegawai atau 26,63 persen,  termasuk  di  dalamnya  119 penyelidik,  106  penyidik  terdiri  atas  48 penyidik  pegawai  tetap  KPK  dan  56 penyidik berasal dari Polri dan 2 Penyidik PNS  serta  78  penuntut  umum.  Dan berikutnya adalah pegawai di kedeputian pencegahan  310  pegawai  atau  18,77 persen  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2018).
Pada  tahun  2018,  komparasi pegawai  KPK  dengan  jumlah  penduduk Indonesia adalah  1558 orang berbanding dengan  ±265  juta  orang.  Sedangkan sebagai  gambaran  kondisi  perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah penduduk negaranya  pada  beberapa  ACA  lain  di tahun 2005 saja adalah (1) perbandingan jumlah  pegawai  ICAC  dengan  jumlah penduduk Hong Kong adalah  1194 orang berbanding 7 juta orang; (2) perbandingan pegawai  CPIB  dengan  jumlah  penduduk Singapura adalah 81 orang berbanding 4,3 juta  orang;  (3)  perbandingan  pegawai KICAC  dengan  jumlah  penduduk  Korea Selatan adalah 205 orang berbanding 47,8 juta  orang;  (4)  perbandingan  antara pegawai  NACC  dengan  jumlah  penduduk
Thailand  adalah  924  orang  dengan  64,2 juta orang”.
Di  dalam  laporan-laporan  kinerja KPK,  ditemukan  juga  bahwa  tingkat penetapan tersangka menurun dalam dua tahun terakhir, dari 100% di tahun 2017 menjadi  78,51%  di  tahun  2018  (Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2019).  Dengan semakin  luasnya  dimensi  kejahatan korupsi  dan  penggunaan  teknologi, penyidik  KPK  dituntut  lebih  cepat beradaptasi  dengan  kebutuhan.  Kalahnya beberapa kali KPK di beberapa praperadilan  juga  menjadi  indikator perlunya penguatan keahlian.
Pada  aspek  daya  dukung  anggaran, ditemukan bahwa anggaran aktual  sudah cukup  secara  operasional  tapi  masih minim  dalam  pengungkapan  kasus-kasus korupsi  model  baru.  Disisi  lain  juga  ada masalah penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Anggaran KPK dalam periode 2015- 2019 cenderung fluktuatif dan sangat kecil porsinya  di  dalam  APBN  (kurang  dari 0,0004%  tiap  tahunnya)  (Kementerian Keuangan, 2019). Perencanaan penganggaran  dengan  instansi  terkait yang  belum  maksimal  dan  realisasi program  yang  tidak  penuh  juga  menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan KPK ke depan. Angka pendanaan kegiatan pemberantasan  korupsi  tersebut  dinilai sangat  kecil  dibanding  CPIB  Singapura atau ICAC Hongkong. Laporan Transparency  International  tahun  2017 tentang Penilaian Badan Antikorupsi (ACA Assesment),  ditemukan  bahwa  anggaran KPK  memang  cukup  namun  jumlahnya kurang dari 0,10% dari APBN (Transparency  International  Indonesia, 2017).
Dalam  laporan  tersebut,  indikator anggaran  ditemukan  paling  buruk  (skor 58) diantara indikator-indikator penilaian lain.  Menurut  Mantan  Komisioner  di
Independent Commission Against Corruption  (ICAC)  Bertrand  de  Speville, Negara  yang  berhasil  memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan
0,05% dari total anggaran negara. Padahal alokasi anggaran yang memadai bagi KPK merupakan  acuan  penting  kemauan politik  Pemerintah  dalam  memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK perlu secara serius berkomunikasi dengan Pemerintah dan DPR RI terkait alokasi anggaran.
Kecukupan  anggaran  ini  terutama sangat
berkaitan dengan biaya
penanganan  perkara.  Di  KPK  sendiri menggunakan sistem pagu. Pagu anggaran tahap penyelidikan 11 miliar rupiah untuk proyeksi  90  perkara.  Tahap  penyidikan punya  pagu  anggaran  12  miliar  untuk proyeksi 85 perkara.
Sementara, untuk tahap penuntutan dan eksekusi
dialokasikan 14,329 miliar untuk 85 kasus. Selain itu, masih ada biaya yang digunakan untuk  eksekusi  pidana  badan  sebesar  45 miliar  rupiah.  Mekanisme  ini  perlu dievaluasi  ulang  mengingat  borosnya biaya  operasional,  dan  minimnya  tingkat pengembalian  aset  dari  perkara  yang ditangani KPK.
Gambar 1. Ringkasan Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi
Secara umum, dimensi Akuntabilitas  dan  Integritas dianggap moderat.  Sebagai  organisasi  yang  telah berjalan  selama  15  tahun,  KPK  dianggap berhasil mengembangkan sistem meritokrasi  dengan  kontrol  sistem  yang cukup baik.
Namun,  ada  empat  dari  sembilan indikator  yang  dianggap  memiliki  skor sedang,  yaitu  mekanisme  peninjauan internal, kepatuhan dengan proses hukum, penanganan pelaporan pegawai, dan hasil pelaporan pegawai. Indikator terkait erat dengan  kinerja  Deputi  Pengawasan Internal  dan  Pengaduan  Masyarakat (PIPM)  yang  dianggap  masih  perlu ditingkatkan  terutama  pada  penegakan pelanggaran etika.
Independensi  dalam  hal  ini  tidak boleh  diartikan  bahwa  ACA  boleh  tidak bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan akuntabilitas  publiknya.  ACA  tetap  harus tunduk  pada  aturan  hukum  dan  koridor hak  asasi  manusia  dalam  setiap  operasi mereka,  tetap  menyerahkan  laporan kinerja  reguler  ke  lembaga  eksekutif  dan legislatif, serta menyediakan akses publik ke  semua  informasi  tentang  pekerjaan ACA.
Perkara  dugaan  pelanggaran  berat yang  ditengarai  pelakunya  pegawai  di Bagian Penindakan KPK tidak sepenuhnya ditindaklanjuti  oleh  pimpinan  KPK. Penanganan  perkara  oleh  Pengawas Internal  juga  diduga  tidak  transparan. Contohnya  terdapat  pada  perusakan barang  bukti  berupa  buku  catatan keuangan milik Basuki Hariman, terpidana dalam  kasus  suap  mantan  hakim Mahkamah  Konstitusi  Patrialis  Akbar. Ajun  Komisaris  Roland  Ronaldy  dan Komisaris  Harun  selaku  penyidik  KPK kemudian hanya dikembalikan ke
Kepolisian  karena  terlibat  dalam  perkara ini,  dan  tidak  dikenai  pasal  telah menghalangi penyidikan.
83% 67% 78% 83% 88% 83% 1. Independen
si dan Status (9… 2. Sumber Daya Manusia dan… 3. Akuntabilit as dan Integritas… 4. Deteksi, Penyidikan, dan Penuntut…
5. Pendidikan,
Pencegaha n, dan…
6. Kerja Sama dan
Hubungan
Eksternal…
KPK perlu memperbaiki penegakan etik  internal  melalui  Biro  PIPM.  Adanya petisi  tersebut,  semakin  memperkuat indikasi adanya upaya sistematis melemahkan  kinerja  penegakan  hukum KPK  dari  internal.  KPK  perlu  menaruh perhatian lebih karena secara simultan hal ini  akan  berdampak  pada  proses pemberantasan korupsi di masa depan.
Sesuai  alat  ukur  ini,  setidaknya terdapat  tiga  cara  untuk  meningkatkan akuntabilitas  ACA.  Pertama,  melalui laporan  tahunan  dimana  ACA  dapat memberikan  informasi  penting  dan relevan  tentang  kegiatannya  kepada publik.  Selain  memastikan  akuntabilitas kepada  Parlemen,  laporan  tahunan  ACA harus  memberikan  informasi  yang komprehensif tentang kegiatannya selama tahun sebelumnya kepada publik. Laporan tahunan  ACA  juga  harus  ditinjau aksesibilitasnya bagi publik.
Kedua, melalui mekanisme pengawasan  eksternal  terhadap  operasi ACA, sebagai contoh dalam bentuk komite penasihat atau peninjau. ICAC Hong Kong misalnya memiliki empat komite penasihat  yang  terdiri  dari  publik  dan pegawai negeri: Komite Penasihat
Korupsi;  Komite  Peninjauan  Operasi; Komite  Penasihat  Pencegahan  Korupsi; dan  Komite  Penasihat  Warga  untuk Hubungan Masyarakat.
Ketiga,  jumlah  pengaduan  yang dibuat oleh publik terhadap personel ACA per tahun dan jumlah putusan kasus yang berkekuatan  hukum  tetap.  Apakah keluhan tersebut diselidiki oleh organisasi eksternal atau oleh unit perilaku internal di dalam ACA juga perlu dilihat.
Di Hong Kong, kelompok investigasi dan  pemantauan  internal  ICAC  juga menyelidiki pelanggaran disiplin staf dan tuduhan  korupsi  terhadap  petugas  ICAC dan  pengaduan  non-pidana  terhadap mereka. Ada juga Komite Pengaduan ICAC yang  independen  untuk  memantau  dan
meninjau penanganan ICAC atas pengaduan non-pidana terhadap personelnya. Kinerja  KPK  di  bidang  dimensi Deteksi,  Investigasi  dan  Penuntutan disorot  terutama  ketika  mengungkap kasus-kasus yang tidak mengenal status/posisi  apa  pun.  Ada  tiga  dari sembilan  indikator  yang  memiliki  skor sedang,  yaitu  dimensi  efisiensi  dan profesionalisme  terkait  dengan  konteks bukti dan administrasi kasus seperti surat pencarian  tertib  dan  informasi  terkait laporan  investigasi  yang  telah  bocor beberapa  kali,  dan  upaya  untuk memulihkan kerugian uang negara belum dimaksimalkan.
Dua  indikasi  utama  dari  aspek profesionalisme  ini  adalah  menurunnya conviction  rate dari  100  persen  di  tahun 2017 menjadi 79,10 persen di tahun 2018, serta  tingkat  keberhasilan  dalam  sidang praperadilan yang menurun. Dari berbagai penggalian informasi, pengelolaan manajemen  perkara  di  tingkat  Satgas perlu dibenahi. Selain itu, penuntut umum KPK juga dianggap belum konsisten. Dalam
beberapa kasus di mana kerugian negara diperkirakan  sangat  besar,  dakwaannya justru cukup rendah. Diperlukan pedoman untuk penuntutan kasus agar kesenjangan dapat dipenuhi. Pendekatan untuk Operasi Tangkap  Tangan  juga  perlu  ditinjau  lagi, terutama untuk meningkatkan putusan di persidangan.  Kurangnya  pemulihan  aset terkait erat dengan kurangnya penggunaan  UU  Pencucian  Uang  (TPPU) dalam  kasus-kasus  yang  ditangani  oleh
KPK. Visi TPPU dalam strategi penegakan hukum harus menjadi fokus KPK di masa depan.
Disisi  lain,  Peraturan  Mahkamah Agung  No  13  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana oleh  Korporasi  tersebut  menjadi  amunisi baru  bagi KPK.  Terbukti dari tahun 2016
hingga  2019  KPK  telah  menetapkan  lima korporasi  sebagai  tersangka  korupsi.  Hal ini  patut  diapresiasi,  karena  dengan menetapkan  korporasi  sebagai  subjek tindak  pidana  maka  akan  mempersempit kemungkinan pihak swasta untuk melakukan  praktik  koruptif.  Diharapkan penindakan korupsi korporasi perlu lebih masif kedepannya Di  dimensi  kelima, Pendidikan, Pencegahan  dan  Penjangkauan ,  kinerja KPK berada dalam kategori baik. Ada dua dari  sembilan  indikator  yang  memiliki skor  sedang.  Skor  moderat  diberikan untuk  perencanaan  strategis  untuk kegiatan pencegahan yang belum maksimal,  dan  upaya  mengoordinasikan dan mengawasi (Koordinasi dan Supervisi/Korsup) masih perlu ditingkatkan,  terutama  dengan  lembaga penegak  hukum  yaitu  polisi  dan  jaksa. Korsup  perlu  memperluas  fokusnya sehingga mampu menerapkan pencegahan korupsi  dan  mereformasi  birokrasi internal secara lebih efektif.
Terdapat  tiga  bagian  kepatuhan yang  perlu  terus  diperkuat,  meliputi kepatuhan terhadap rekomendasi Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah),  kepatuhan  Laporan  Harta Kekayaan  Pejabat  Negara  (LHKPN),  dan kepatuhan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Di sisi lain kehadiran Perpres No. 54 Tahun  2018  tentang  Strategi  Nasional Pencegahan  Korupsi  dapat  membantu KPK  untuk  lebih  fokus  pada  dimensi- dimensi  pencegahan  yang  ditargetkan. KPK  dinilai  perlu  secara  lebih  masif melakukan  sosialisasi,  diseminasi,  dan kampanye  publik  terkait  inisiatif  Stranas PK.  Selain  itu  program  Korsupgah, terutama  yang  dilakukan  di  9  wilayah, dinilai  belum  fokus  terutama  dalam konteks  pendampingan  Pemda  dalam kerangka Stranas PK.
Sementara  itu,  catatan  penting  di dalam  dimensi  Kerjasama  dan  Hubungan Eksternal  meliputi  kerjasama  dengan lembaga  penegakan  hukum  (Kepolisian dan  Kejaksaan),  dan  kurangnya  akses untuk  bekerja  sama  dengan  kelompok- kelompok yang terpinggirkan.
Memperkuat  strategi  mekanisme pemicu  ( trigger  mechanism ),  sebagai stimulus  agar  upaya  pemberantasan korupsi  oleh  lembaga  yang  ada  menjadi lebih  efektif  dan  efisien  adalah  penting, terutama  setelah  munculnya  berbagai konflik  yang  melibatkan  pegawai  dari Kepolisian.
Membangun  strategi  komunikasi publik  para  pemimpin  KPK  juga merupakan  agenda  penting.  Sebagai penegak  hukum,  KPK  dinilai  hanya  perlu mengomunikasikan  temuan  hukum  yang sudah tersedia, dan tidak menyajikan hal- hal  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum permanen,  dan  justru  menyampaikan berbagai pernyataan kontroversial.
KPK dirasa masih harus meningkatkan  kerja  sama  dan  pola supervisi dengan lembaga penegak hukum lain, terutama Polri—walaupun jika dilihat dari  parameter-parameter  lain  seperti pelaporan  SPDP  dari  Kepolisian  dan Kejaksaan,  yang  rata-rata  mencapai  921 SPDP per tahun sudah cukup baik (Komisi
Pemberantasan
Korupsi, 2019).
Peningkatan  tersebut  terutama  penting pasca kembali munculnya berbagai konflik yang  melibatkan  penyidik  internal  dan penyidik dari unsur Polri.
Selain  itu,  dikarenakan  adanya keterbatasan  SDM,  dalam  proses  tindak lanjut aduan, KPK juga perlu menggandeng lembaga lain seperti Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP), Badan  Pengawas  (Bawas),  dan  Komisi Yudisial.
Grafik 1. Hasil Penilaian – Faktor Pendukung terhadap Performa KPK
Dari  elaborasi  di  atas,  keberhasilan
KPK dalam memberantas korupsi menunjukkan  bahwa  kerja  ACA  dapat sangat efektif bahkan di dalam lingkungan pemerintahan  yang  buruk  dan  korupsi yang tinggi, serta dalam waktu yang relatif singkat.
Pendekatan  penting  yang  perlu dilakukan agar tetap menjaga kinerja KPK adalah  memastikan  independensi  tetap berjalan.  Para  pembuat  kebijakan  harus menghindari penyalahgunaan ACA sebagai alat viktimisasi politik, seperti yang terjadi di  MACC  Malaysia,  yang  hampir sepenuhnya  bergantung  pada  perdana menteri dan raja, sehingga di mata publik lembaga ini hanya digunakan sebagai alat untuk melawan oposisi politik.
Hal yang sama juga terjadi masalah pada  Biro  Anti-Korupsi  Pusat  Polandia yang hanya bergantung kepada kehendak perdana  menteri  dan  komposisi  politik parlemen saat itu. Di negara-negara yang sedang mempertimbangkan pembentukan ACA,  seperti  Papua  Nugini,  harus menyadari prasyarat untuk
keberhasilannya  dan  kebutuhan  untuk meningkatkan  tata  kelola  sektor  publik dengan  memperkuat  supremasi  hukum dan institusi akuntabilitas.
Selain memperkuat faktor lingkungan  pendukung,  KPK  perlu  terus mempertahankan kinerjanya
dalam strategi  penegakan  hukum,  bersama dengan  fokus  pada  penyelesaian  korupsi politik  besar  dan  kasus  korupsi
perusahaan.  Dalam  aspek  pencegahan, praktik  baik  KPK  di  Korsupgah  regional perlu  dilakukan  secara  terus  menerus. Mempertahankan  pola  organisasi  dengan sistem  prestasi  dan  mengembangkan pusat pendidikan perlu dipertahankan.
Sedangkan  78,13%  dari  faktor pendukung eksternal KPK masih dianggap sebagai  penghambat  pekerjaan  KPK, terutama  yang  terkait  dengan  otoritas hukum  formal  dalam  mempercepat otoritas  operasional  dan  anggaran.
Dengan demikian, melihat hasil dari enam dimensi penilaian, penguatan kelembagaan  KPK  di  masa  depan  perlu dievaluasi  dengan  melihat  faktor-faktor pendukung  internal  dan  eksternal  yang berfokus  pada  peningkatan  manajemen sumber daya manusia.

## Mengembangkan  Penakaran  Evaluasi KPK
Dari riset ini juga ditemukan bahwa evaluasi organisasi merupakan komponen penting dalam menjaga kinerja baik KPK. Dalam buku Modern Organizations , Amitai Etzioni  menekankan  bahwa  efektivitas aktual  dari  suatu  organisasi  ditentukan dari  sejauh  mana  organisasi  tersebut mampu merealisasikan tujuannya (Etzioni,  1964).  Dengan  kata  lain, efektivitas  organisasi  mengacu  pada tingkat pencapaian tujuan.
Efektivitas  organisasi  tersebut, menurut Basil S. Georgopoulos dan Arnold S.  Tannenbaum,  juga  perlu  dilihat  dari sejauh  mana  suatu  organisasi—sebagai sebuah  sistem  sosial—dapat  memenuhi tujuannya  tanpa  melumpuhkan  sarana dan  sumber  dayanya  serta  tidak menempatkan tekanan yang tak semestinya pada organisasi (Georgopoulos & Tannenbaum, 1957). Dengan  demikian,  ACA  termasuk
KPK  dipandang  sebagai  organisasi  yang efektif  apabila  jika  dalam  mencapai tujuannya,  hanya  ada  sedikit/tidak  ada
Faktor Pendukung Internal (85,71% )
Faktor Pendukung Ekternal (78,13%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% FA KT O R P EN D UKUNG PERFORMA KPK
sama sekali konsekuensi yang merugikan bagi anggotanya.
Sesuai  dengan  evaluasi  organisasi pada  umumnya,  sangat  krusial  untuk mengidentifikasi kebutuhan jangka
panjang. Hasil studi di atas menunjukkan bahwa  pengukuran  yang  berasal  dari pihak  eksternal  perlu  diperkuat  oleh pengukuran  dari  dalam  ACA  itu  sendiri agar semakin komprehensif.
Melakukan pengukuran nilai tambah  atau  hasil  bersih  kerja  ACA memang  rumit,  karena  pada  umumnya akan  menghadapi  serangkaian  masalah metodologis  yang  rumit  serta  kebutuhan akan  waktu  dan  sumber  daya  yang signifikan.
Bahkan  jika  masalah  ini  diatasi, upaya  penilaian  akan  menghadapi serangkaian  fenomena  yang  sangat kompleks.
Ditambah seringkali,
kesimpulan yang salah diperoleh dari bias analisis juga sering terjadi.
Dalam  merespon  hal  ini,  perlu dibedakan antara  “bias-gejala" (melawan gejala-gejala  korupsi  dengan  intervensi yang ditargetkan sementara mengabaikan penyebab  struktural)  dan  "bias  injeksi" (berfokus  pada  lembaga  yang  berdiri sendiri  untuk  merugikan  kebutuhan mendasar  lingkungan  kelembagaan  yang lebih  besar)  (Meagher,  2002)  sehingga dapat  mengetahui  strategi  intervensi terbaik.
Dalam  meninjau  kinerja  ACA,  tentu bisa  didalami  seberapa  baik  ACA melaksanakannya.  Sehingga  keberadaan alat  ukur  ini  menjadi  signifikan  dalam mengukur dampak kebijakan ACA di masa depan.
Untuk  saat  ini,  alat  ukur  yang dirancang  Transparency  International lebih fokus pada apa yang dilakukan ACA dan  seberapa  baik  melakukannya.  Tentu sebagai alat, pendekatan ini juga memiliki beberapa  keterbatasan.  Membandingkan
tugas-tugas yang sebenarnya dialokasikan untuk  ACA  dengan  perangkat  pelayanan publik  yang  lebih  besar  memperjelas bahwa  pengukuran  ini  hanya  dapat mengambil set yang terbatas.
ICAC  Hong  Kong  misalnya  telah melakukan survei sejak tahun 1977. Survei yang  diprakarsai  oleh  Departemen Hubungan  Masyarakat  ini  kemudian menemukan dalam tiap survei berikutnya, bahwa hampir semua orang di Hong Kong telah  mendengar  ICAC  (Anti-Corruption Resource Centre, 2011) (ICAC, 2018).
Sementara  CPIB  di  Singapura menugaskan  Forbes  Research  untuk melakukan survei persepsi publik terhadap  1.000  warga  Singapura  berusia antara  16  dan  60  tahun  sejak  Oktober 2002.  Survei  ini  menemukan  bahwa  13 persen  sebagai  sangat  baik  sekali (excellent) dan  42  persen  sebagai  sangat baik (very  good) ,  39  persen  sebagai  baik, dan hanya 7 persen sebagai cukup.
Sementara sejak tahun 1993, ICAC di New South Wales (NSW) telah melakukan survei berkala untuk memantau perubahan dan kecenderungan kesadaran masyarakat  akan  korupsi,  dan  persepsi serta sikap terhadapnya. Pada 2012, ICAC melakukan survei sikap masyarakat yang berfokus pada empat bidang ini: persepsi tingkat  keparahan  korupsi  di  NSW; kesadaran  publik  tentang  ICAC;  evaluasi ICAC; dan sikap untuk melaporkan korupsi (ICAC New South Wales, 2014).
Bhutan, Korea Selatan dan Mongolia juga telah melakukan penilaian integritas badan-badan  publik  di  negara  mereka. Komisi  Anti-Korupsi  Bhutan  (ACC)  telah melakukan  survei  Penilaian  Integritas Nasional  pada  2009  dan  2012  (ACC Bhutan,  2013).  Pada  2012,  64,9  persen responden  mengatakan  bahwa  ACC Bhutan  sangat  efektif  dibandingkan dengan  31  persen  dalam  survei  2009 tentang sikap publik terhadap korupsi dan
ACC.  Pada  tahun  2011,  Komisi  Anti Korupsi  dan  Hak  Sipil  (ACRC)  Korea Selatan  melakukan  penilaian  integritas lebih  dari  700  lembaga  publik  untuk mendeteksi  area  rawan  korupsi  (ACRC, 2012). Selama tahun yang sama, ACRC juga memprakarsai  penilaian  integritas  6.400 pejabat senior di 156 lembaga publik.
Di Mongolia,  IAAC  telah  melakukan beragam survei: (1) survei indeks korupsi Mongolia pada tahun 2009 dan 2011; (2)
survei evaluasi tingkat integritas
organisasi  publik  pada  2008,  2010  dan 2012;  dan  (3)  survei  tahunan  tentang persepsi  korupsi  pada  lembaga-lembaga politik dan penegakan hukum sejak 2008 (OECD, 2014).
Selain  survei  yang  dilakukan  oleh IAAC,  Asia  Foundation  dan  Sant  Maral Foundation juga telah melakukan banyak survei  pembanding  sejak  Maret  2006 untuk menilai situasi aktual dari korupsi di berbagai  sektor  dan  persepsi  publik tentang efektivitas IAAC dalam
memberantas korupsi (Asia Foundation & Sant Maral Foundation, 2015).
Di  Indonesia  sendiri,  sayangnya hingga  saat  ini  KPK  belum  pernah melakukan  penelitian  terukur  yang mengevaluasi  kinerjanya  sendiri  secara terbuka.  Evaluasi  terhadap  capaian  dari rencana  strategis  berbasis  divisi  atau program memang ada (walaupun persentasenya  pun  sangat  kecil),  namun evaluasi yang bersifat keseluruhan belum pernah  dilakukan.  Berbagai  dimensi penelitian yang hingga saat ini dikembangkan fokus pada entitas dan/nilai  pada  kelembagaan  lain.  Dalam hal ini penting seharusnya bagi KPK mulai mengembangkan alat
ukur bagi
organisasinya secara mandiri.
Padahal  setidaknya  terdapat  7
manfaat jika KPK mengembangkan sistem pengukuran  kinerja  dan  dampaknya secara mandiri (Anti-Corruption Resource Centre, 2011):
 Transparansi: Visibilitas dan penjangkauan merupakan hal penting untuk  menarik  dukungan  publik. Evaluasi dapat menghasilkan laporan tertulis dan angka kinerja nyata yang berkontribusi terhadap transparansi.  Akuntabilitas: KPK  adalah  badan yang didanai publik. Oleh karena itu, KPK  perlu  melaporkan  kegiatan mereka,  masalah  yang  dihadapi,  dan hasil  aktivitas  kepada  mereka  yang mendanai  kegiatan  KPK.  Evaluasi dalam  hal  ini  dapat  memberikan informasi yang akurat tentang kinerja dan  membuat  KPK  dapat  melacak kemajuan  dengan  lebih  mudah  dan sistematis.
 Memori  kelembagaan :  Evaluasi memungkinkan KPK untuk mengembangkan  memori  internal tentang  manajemen  pengetahuan dalam berbagai fase KPK.  Pembelajaran:
Evaluasi dapat menyediakan  bukti  dan  menguji asumsi,  serta  dapat  berguna  dalam menyesuaikan  strategi,  kebijakan, dan praktik.
 Memperbaiki  kebijakan: Kerangka kerja  evaluasi  dapat  memberikan indikasi  kepada  pemimpin  KPK  dan pemerintah  tentang  apakah  opsi kebijakan  yang  selama  ini  diambil dapat  berfungsi  dengan  maksimal atau sebaliknya.
 Kinerja yang lebih baik: Semua hal di  atas  dapat  berkontribusi  pada kinerja  KPK  yang  lebih  baik  dalam memerangi korupsi. Hal juga memberi  KPK  basis  yang  lebih  kuat untuk  mengumpulkan  dana  dan memengaruhi kebijakan.

## Penutup
Berdasarkan  berbagai  temuan  di atas,  studi  ini  merekomendasikan  bahwa KPK  perlu  segera  memberi  perhatian
besar  untuk  memperbaiki  tata  kelola organisasi  dan  menggunakan  otoritas independennya  dengan  fokus  pada investasi  sumber  daya  manusia  jangka panjang.
Selain  meningkatkan  visi  SDM  dan memperkuat  kontrol  internal,  melalui studi  ini  juga  merekomendasikan  semua pihak harus memastikan bahwa KPK dapat melaksanakan  fungsi-fungsi  penegakan hukumnya  secara  independen  dan  bebas dari konflik kepentingan.
Studi ini utamanya memberikan dua rekomendasi utama. Pertama , KPK sebaga ACA  harus  didorong  untuk  menghindari bias  dalam  melakukan  pengukuran kinerja. Pertanyaan yang paling relevan di sini  adalah:  "Apa  yang  sedang  dilakukan oleh KPK, apa saja kegagalan, dan apa yang paling  efektif  mengatasi  masalah  ini?". Penguatan  hal  ini  juga  harus  diikuti dengan kemauan politik yang memadai.
Rekomendasi kedua berkaitan
dengan  informasi  dan  basis  penelitian mengenai  KPK.  Kelembagaan  KPK  perlu mengembangkan alat pengukuran mandiri terhadap  evaluasi  kinerjanya.  Hal  ini penting agar KPK memiliki basis informasi yang  komprehensif  tentang  aspek-aspek yang perlu dibenahi, dan dioptimalkan di masa  depan.  Dalam  praktiknya,  publik perlu dipastikan terlibat dalam tiap upaya evaluasi kinerja dan kelembagaan KPK.
Perlu  ada  minat  serius  dalam mendokumentasikan  pengalaman  dan dampak KPK. Juga perlu ada upaya untuk mengumpulkan  dan  mensistematisasikan data  KPK,  untuk  membuat  beberapa estimasi  nilai  tambah  oleh  KPK  untuk kinerja  keseluruhan  fungsi-fungsi  anti korupsi.  Data  kualitatif  yang  jauh  lebih lengkap  tentang  kinerja  ACA  juga  akan dibutuhkan untuk penilaian yang bermakna.
Setelah  langkah-langkah  di  atas telah  diambil,  upaya  penelitian  serius
kemudian  dapat  diluncurkan  untuk mengatasi  masalah  dampak.  Langkah pertama yang dilakukan adalah
meningkatkan  pemahaman  ACA  tentang hubungan sebab akibat antara hasil upaya anti-korupsi  dan  indikator  keseluruhan korupsi  dengan  kualitas  tata  kelola. Penelitian  ini  akan  menjadi  bagian  dari upaya  yang  lebih  luas,  untuk  memahami dinamika  dan  efek  korupsi  dan  langkah- langkah antikorupsi.

## Referensi
ACC  Bhutan.  (2013).  National  Integrity Assessment Report 2012. ACC Bhutan.
ACRC. (2012). The Anti-Corruption Policy of  Korea  and  Efforts  to Enhance  Integrity.  Seoul: ACRC, Korea.
Anti-Corruption Resource Centre. (2011).
How to Monitor and Evaluate Anti-Corruption Agencies: Guidelines for Agencies, Donors, and Evaluators. U4.
Asia Foundation & Sant Maral Foundation.
(2015). Survey on Perceptions and Knowledge of Corruption: Strengthening  Transparency in Mongolia Project.
ICAC.  (2018).  Annual  Report.  ICAC  Hong Kong.
ICAC  New  South  Wales.  (2014).  Annual Report. ICAC.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2018). Capaian  dan  Kinerja  KPK  di Tahun  2018.  Retrieved  from https://www.kpk.go.id/id/be rita/siaran-pers/717- capaian-dan-kinerja-kpk-di- tahun-2018
______________.  (2019).  Daftar  Laporan
Tahunan.  Retrieved  from https://www.kpk.go.id/id/pu blikasi/laporan-tahunan
______________.  (2019).  Laporan  Keuangan KPK  2015-2018.  Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/pu blikasi/laporan/laporan- keuangan
______________.  (2017).  Struktur  Organisasi KPK. Retrieved from https://www.kpk.go.id/id/te ntang-kpk/struktur- organisasi
OECD. (2014). Anti-Corruption Reforms in
Mongolia:  Assessment  and
Recommendations Report.
Paris: OECD.