Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
Analisis Pengaturan Tata Tertib Penggunaan Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sakung Wibowo Sakung433@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Zainuddin Hasan zainudinhasan@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Nathaniel Benecia S benecia1101@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
M. Zacky Hasbana Zhasbana@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Ariya Rahma Cahya aryarahma477@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
M. Imam Hasbana hasbanaimam@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Riski Adinata riski.21211055@student.ubl.ac.id Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Naskah Diterima : 22 September 2023 Naskah Revisi : 26 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the regulation regarding rules for the use of highways based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.  The  method  used  is  normative  and  empirical  juridical  using primary  and  secondary  data. Education  on  traffic  rules  is  very  important  to  be carried out and given to the next generation of the nation, starting from the level of  kindergarten  education  to  the  senior  secondary  level.  It  is  not  only  given  to students but also must be equally understood by the general public at large. The application of  socialization  and  explanation  related  to  traffic  rules  is  also  very important  to  be  held,  it  is  hoped  that  students  and  also  the  general  public  can understand  and  comply  with  traffic  rules  properly.  Community  compliance  in understanding  these  traffic  signs  can  have  a  good  impact  so  that  the  level  of accidents and traffic decreases and does not endanger other road users.
Keywords: Arrangements, Rules, Traffic and Road Transportation.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaturan  mengenai  tata tertib  penggunaan  jalan  raya  berdasarkan  UU  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan  empiris  dengan  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Pendidikan  tata tertib lalu lintas sangat penting dilakukan dan diberikan kepada generasi penerus bangsa  mulai  dari  tingkat  pendidikan  TK  sampai  tingkat  menengah  atas.Tidak hanya  diberikan  kepada  pelajar  saja  tetapi  juga  harus  merata  dipahami  oleh masyarakat  umum  secara  luas.  Penerapan  sosialisasi  dan  penjelasan  terkait  tata tertib berlalu lintas juga sangat penting untuk diadakan, hal ini diharapkan agar para  pelajar  dan  juga  masyarakat  umum  dapat  memahami  dan  mematuhi peraturan  lalu  lintas  dengan  baik.  Kepatuhan  masyarakat  dalam  memahami rambu-rambu  lalu  lintas  ini  dapat  berdampak  baik  agar  tingkat  kecelakan  dan lalu lintas menurun serta tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
Kata Kunci: Pengaturan, Tata Tertib, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan  pergerakan  kehidupan  bermasyarakat  adalah  hal  yang  perlu diperhatikan, supaya menjadi fokus pemerintah yang mewakili negara untuk menciptakan peraturan sesuai dengan perubahan zaman di era globalisasi saat ini sehingga terciptanya ketertiban serta kelarasan hak-hak masyarakat dalam menjalani  aktivitas  penggunaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Jalan  raya merupakan  hal  yang  sering  ditemui  oleh  masyarakat    karena  ditiap  harinya masyarakat  pasti  memerlukan  akses  jalan  serta  angkutan  jalan  untuk beraktivitas. Maka dari itu, perlu adanya regulasi terkait hak-hak masyarakat dalam berlalu lintas agar terjamin dan telindungi oleh negara. Di samping itu, melihat  negara  juga  adalah  sebuah  wadah  atau  organisasi  dengan  tingkatan paling  tinggi  yang  menjadi  patron  bagi  warganya  dan  berkewajiban melindungi  serta  menjaga  hak-hak  masyarakat  terkhusus  untuk  penggunaan jalan.
Peranan  penting  juga  diberikan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam mendukung mobilitas nasional serta integritas sebagai bagian yang dari usaha dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan  amanat  undang- undang. secara definisi lalu lintas merupakan pergerakan repetisi baik orang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
maupun  barang  dari  tempat  satu  ke  tempat  lainnya  dengan  menggunakan bermacam sarana jalan umum. 1
Pentingnya  pemikiran  terkait  kesadaran  para  pengguna  jalan  khususnya masyarakat umum perlu ditanamkan sejak usia dini dengan cara memberikan pengenalan  yang  sehubungan  dengan  rambu-rambu  lalu  lintas  yang  biasa dilihat  atau  ditemukan  dipinggiran  jalan  raya  kepada  anak-anak.  Melihat zaman  semakin  berkembang  makin  terlihat  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  pengendara  atau  pengguna  jalan  raya  melalui  kendaraan  yang dikemudikan. Seperti ditemukannya kendaraan yang melintas semaunya saja hingga  membahayakan  pengguna  jalan  lain  yang  dapat  berakibat  pada timbulnya  kecelakaan  lalu  lintas.  Hal  itu  dikarenakan  berbagai  macam banyaknya pengendara  mulai dari  anak-anak,  remaja,  dewasa,  sampa  lansia. Dan  seharusnya  para  pengendara  dari  berbagai  macam  usia  tersebut  harus sudah memiliki pemahaman terkait tata tertib berlalu lintas seperti mematuhi rambu-rambu yang ada. 2
Terlihat seperti sangat sulit untuk mematuhi rambu-rambu lalu linta pada saat ini,  padahal  untuk  melakukannya  itu  sangat  mudah,  itulah  pentingnya penanaman  kesadaran  bahaya  kecelakaan  pengendara  di  jalan  melalui pemberian  sosialisasi  atau  penyuluhan  sejak  dini  dan  secara  luas.  Agar tingkat  kesadaran  mereka  atas  suatu  resiko  yang  membahayakan  dirinya mampu  membuat  mereka  menahan  diri  dan  lebih  berhati-hati  dalam mengendarai kendaraannya di jalan raya.
Penyuluhan  ketertiban  berlalu  lintas  sejak  dini  juga  sangat  bermanfaat  bagi generasi  penerus  bangsa,  karena  dengan  mengetahui  dan  memahami  tata tertib  lalu  lintas  tersebut  dapat  meminimalisir  adanya  pelanggaran  lalu  linta dan  membuat  zona  aman  bagi  para  pengguna  jalan  raya.  Untuk  itu pendidikan  maupun  sosialiasi  terkait  tertib  berlalu  lintas  harus  dilakukan
1 Abu  Bakar  Iskandar,  1996, Menuju  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Yang  Tertib ,  Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2 Dima Kevin  Hizkia, “Penyalahgunaan  Penggunaan Lampu Rotator  Di Kendaraan  Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Lex Et Societatis , Vol. 6, No. 2 (2018): 48–54.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
secara  masif  yang  dimana  bukan  juga  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah melainkan  juga  tanggung  jawab  bagi  masyarakat  yang  sudah  memahami mengenai aturan berlalu lintas di jalan raya. 3 Khususnya bagi para mahasiswa yang  merupakan agent  of  change  and  social  of  control supaya  dapat  terjun ditengah  masyarakat  dan  memberikan  dampak  serta  manfaat  karena  hal tersebut  merupakan  pedoman  dan  salah  satu  bentuk  penerapan  yang  harus dilakukan  dalam  mewujudkan  Tri  Dharma  Perguruan  tinggi  yaitu  salah satunya pengabdian kepada masyarakat.
Dalam  hukum  positif    di  Indonesia  terkait  tata  tertib  jalan  raya  sudah mengatur  saol  batasan  umur  yang  dapat  memiliki  surat  izin  mengemudi (SIM).  Dari  hal  tersebut,  munculah  suatu  aturan  yang  melarang  pengendara baik  sepeda  motor  maupun  mobil  di  bawah  umur  yang  telah  ditentukan. Satuan  Polisi  Lalu  Lintas  mulai  lebih  ketat  dalam  mengeluarkan  atau memberikan surat izin kepada pemohon. Salah satu hal yang wajib diketahui dalam aktivitas mengendarai kendaraan bermotor seperti misal sepeda motor agar  harus  memiliki  kelengkapan  dari  jenis  kendaraan  tersebut.  Seperti pengendara  sepeda  motor,  setidaknya  harus  memiliki  perlengkapan  lainnya yaitu helm sebelum mengendarai kendaraannya di jalan raya.
Terselenggaranya  integrasi  nasional  perlu  adanya  dukungan  untuk memberikan progress terhadap kesejahteraan umum mengenai lalu lintas, hal tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari  beberapa  pihak  yang  memberikan sumbangsihnya dalam usaha menjamin ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Aparat  penegak  hukum yang  bersentuhan langsung  dalam  hal  ini  salah  satunya  adalah  pihak  kepolisian.  Dengan mengemban status tersebut, polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus memiliki kemampuan dan pemahaman terkait aturan yang harus ditegakkan. Hal  tersebut  dilakukan  tidak  hanya  sekedar  menegakkan  hukum  saja melainkan  juga  polisi  harus  membina  dan  mengayomi  masyarakat  dalam
3 Ahmad  Soimun  et  al.,  “Analisis  Pemahaman  Pelajar  Pada  Rambu  Lalu  Lintas,” Jurnal  Teknologi Transportasi dan Logistik , Vol. 1, No. 2 (2020): 91–100.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
menaati  tata  tertib  penggunaan  jalan  raya. 4 Berdasarkan  uraian  diatas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  mengenai  tata  tertib penggunaan  jalan  raya  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## II. METODE PENILITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  dan penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Pengolahan  data  dilakukan  dengan menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui  kelengkapannya, serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara  sistematis.  Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Etika  merupakan  ilmu  bukan  sebuah  ajaran.  Etika  dalam  bahasa  arab disebut  akhlak,  merupakan  jamak  dari  kata  khuluq  yang  berarti  adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. 5 Istilah etika diartikan sebagai  suatu  perbuatan  standar  (standard  of  conduct)  yang  memimpin individu,  etika  adalah  suatu  studi  mengenai  perbuatan  yang  sah  dan  benar dan moral yang dilakukan seseorang. 6
Lalu  lintas  adalah  gerak  atau  pindah  kendaraan,  manusia,  dan  hewan  di jalan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  menggunakan  alat  gerak. 7
Etika  berlalu  lintas  adalah  tingkah  laku  para  pemakai  jalan  dalam melaksanakan  Undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lalu  lintas  serta
4 Kunarto, 1996, Merenungi Kritik Terhadap Polri , Jakarta: PT.Cipta Manunggal.
5 Muhammad Alfan, 2011, Filsafat Etika Islam , (Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 17.
6 Hamzah  Ya’kub, 1993, Etika  Islam:  Pembinaan  Akhlakul  Karimah,  (Suatu  Pengantar), Bandung: CV, Diponegoro. hlm. 12.
7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
norma-norma  sopan  santun  antara  sesama  pemakai  jalan.  Etika  berlalu lintas berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas), ada beberapa faktor penyebab yang dapat menimbulkan kecelakaan, antara lain: 1. Faktor Pengendara, yaitu disebabkan karena:
a. Tidak disiplin (melanggar peraturan).
b. Emosional / tidak sabar, daya konsentrasi kurang,
c. kurang trampil, ngatuk/lelah.
d. Mabuk ( pengaruh obat / miras).
2. Faktor Kendaraan, yaitu disebabkan karena tidak laik jalan, Ban pecah, rem, lampu tak berfungsi, melebihi muatan, bukan peruntukan.
3. Faktor  Jalan,  yaitu  disebabkan  karena  Jalan  Sempit,  Bergelombang, Tikungan, Tanjakan/menurun.
4. Faktor Cuaca, yaitu disebabkan karena: Hujan, Licin, Kabut.
Kemudian  apabila  saat  mengalami  peristiwa  kecelakaan,  ada  beberapa tindakan yang perlu dilakukan, antara lain:
1. Jangan panik dan emosi
2. Bersikap tenang dan waspada
3. Jangan menyalahkan orang lain
4. Jangan melarikan diri dan bila ada korban segera menolong (membawa kerumah sakit).
5. Melaporkan ke Pos Polisi terdekat atau segera menghubungi dengan alat komunikasi yang ada.
Adapun  tata  cara  berlalu  lintas  yang  dituangkan  dalam  hukum  positif indonesia berdasarkan asas ius constitutum, yang  terdapat dalam Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:
1. Berperilaku tertib; dan/atau
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
2. Mencegah  hal-hal  yang  dapat  merintangi,  membahayakan  Keamanan dan  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  atau  yang  dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
Selain  bicara  soal  hak-hak  pengguna  jalan,  adapula  kewajiban-kewajiban bagi  pengendara  dalam  menaati  tata  tertib  lalu  lintas  yang  tertuang  dalam Pasal 106 UU LLAJ, antara lain:
1. Wajib mengemudikan kendaran bermotornya dgn wajar dan penuh konsentrasi.
2. Wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Wajib mematuhi ketentuan  :
a. rambu perintah atau rambu larangan.
b. b. marka jalan.
c. alat pemberi isyarat lalu lintas.
d. gerakan lalu lintas.
e. berhenti dan parkir.
f. peringatan dengan bunyi dan sinar
g. kecepatan maksimal atau minimal.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan ranmor di jalan, wajib  :
a. STNK dan STCK.
b. SIM
c. bukti lulus uji berkala.
d. tanda bukti lain yang sah.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih  di  jalan  dan  penumpang  yang  duduk  disampingnya  wajib mengenakan sabuk pengamanan.
7. Setiap  orang  yang  mengemudikan  sepeda  motor  dan  penumpang sepeda  motor  wajib  mengenakan  helm  yang  memenuhi  standar nasional indonesia.
8. Setiap  orang  yang  mengemudikan  sepeda  motor  tanpa  kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
Bagi  pengendara  sepeda  motor,  sebelum  mengendarai  kendaraannya  harus memperhatikan beberapa hal yaitu:
a. Harus  menempatkan  disisi  disebelah  paling  kiri  dari  kendaraan lainnya
b. Tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
c. Dilarang bergantungan pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan.
d. Dilarang  membawa  beban  yang  melampaui  kemampuan  atau membahayakan  keselamatan  pengendara  sendiri  maupun  pemakai jalan lainnya.
e. Pada malam hari harus menyalakan lampu.
f. Harus selalu mengecek kelengkapan/keadaan sepeda.
Permasalahan  yang  seringkali  dilanggar  oleh  pengendara  kendaraan bermotor ialah soal menyalakan lampu baik siang maupun malam hari, hal yang  menurut  mayoritas  orang  sepele  namun  di  dalam  ketentuannya berdasarkan Pasal 107 ayat 1 dan 2 UU LLAJ. Bagi pengendara yang suka menyalip  ketika  sedang  mengendarai  kendaraannya  di  jalan  ternyata  ada pula  aturan yang  menegaskan  terkait  lajur  atau  lalu  lintas  yakni  tercantum dalam pasal 108 UU LLAJ, yang berbunyi:
a. Harus  menempatkan  disisi  disebelah  paling  kiri  dari    kendaraan lainnya
b. Tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda
c. Dilarang bergantungan pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan.
d. Dilarang  membawa  beban  yang  melampaui  kemampuan  atau membahayakan  keselamatan  pengendara  sendiri  maupun  pemakai jalan lainnya.
e. Pada malam hari harus menyalakan lampu.
f. Harus selalu mengecek kelengkapan/keadaan sepeda.
Kemudian dalam Pasal 110 dan Pasal 111 UU LLAJ mengatur pula terkait dengan teknis berkendara di jalan raya yang merupakan jalur dua arah atau berlawanan. Hal yang harus diketahui pula regulasi mengenai tata tertib lalu lintas  ini  telah  mengatur  secara  detail  dan  terperinci  sampai  ruang  belok kendaraan  saja  diatur  agar  tidak  membahayakan  pengendara  lain sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU LLAJ.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
Upaya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran para pengguna jalan,  ketentuan  dalam  Pasal  113  UU  LLAJ  telah  mengatur  mengenai persimpangan  di  jalan  raya  yang  dilalui  oleh  pengendara.  Bukan  hanya pengendara  yang  diatur  dalam  UU  LLAJ,  namun  pejalan  kaki  juga  diatur tata  tertibnya  ketika  sedang  menggunakan  akses  jalan  raya,  yang  dimana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 132 UU LLAJ ayat 1 dan ayat 2. Bicara  soal  hak  tidak  terlepas  dari  yang  namanya  kewajiban,  begitupula dengan  hak  dan  kewajiban  pengendara  dalam  berlalu  lintas.  Kewajiban pengendara  dijelaskan  dalam  ketentuan  UU  LLAJ  yang  dituangkan  dalam Pasal 77 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:
“Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya wajib  memiliki  surat  izin  mengemudi  sesuai  dengan  kendaraan bermotor yang dikemudikan”.
Selanjutnya  Pasal  80  menjelaskan  tentang  jenis  dan  penggolongan  dari surat izin mengemudi atau SIM tersebut:
1. SIM  A,  untuk  mengemudikan  mobil  penumpang  dan  barang perseorangan  dengan  jumlah  berat  yang diperbolehkan  tidak  lebih  dari 3.500 kg.
2. SIM  B1,  untuk  mengemudikan  mobil  penumpang  dan  barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
3. SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau  kendaraan  bermotor  dengan  menarik  kereta  tempelan/gandengan perseorangan  dengan  berat  yang  diperbolehkan  untuk  kereta tempelan/gandengan lebih dari 1.000 kg.
4. SIM C, untuk mengemudikan kendaraan sepeda motor.
5. SIM  D,  berlaku  untuk  mengemudikan  kendaraan  khusus  bagi penyandang disabilitas.
Permohonan  pembuatan  SIM  tersebut  di  atas  tidak  semerta-merta  dapat dilakukan  oleh  semua  orang,  adapula  batasan  atau  persyaratan  usia
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
berdasarkan jenis SIM yang akan dibuat, hal ini dituangkan dalam UU LLAJ Pasal 81 ayat 4, yaitu:
a. SIM C.A.D : Minimal 17 Tahun
b. SIM BI : Minimal 20 Tahun
c. SIM BII: Minimal 21 Tahun
d. SIM A Umum : Minimal 20 Tahun
e. SIM BI Umum : Minimal 22 Tahun
f. SIM BII Umum : Minimal 23 Tahun
Seringkali  kita  jumpai  di  jalan  ketika  sedang  berkendara,  mobil  ambulans, mobil  pemadam  kebakaran,  dan  mobil  pimpinan  atau  pejabat  negara menghidupkan sirine agar mengisyaratkan kepada pengendara umum lainnya untuk  memberikan  ruang  agar  mobil/kendaraan  tersebut  di  atas  diutamakan. Peristiwa  tersebut  dilakukan  selain  memang  untuk  kegentingan  atau kepentingan  tertentu  melainkan  juga  sudah diatur  pada  ketentuan  UU  LLAJ Pasal  134  yang  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  kendaraan  yang  memiliki hak utama atau prioritas  di jalan raya untuk didahulukan, urutannya sebagai berikut:
1. Pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas
2. Ambulans yang membawa orang sakit
3. Kendaraan  yang  digunakan  untuk  memberikan  pertolongan  pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan pimpinan  lembaga Republik Indonesia
5. Kendaraan  pimpinan  dan  pejabat  negara  asing  serta  lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Iring-iringan pengantar jenazah
7. Konvoi  dan/atau  kendaraan  untuk  kepentingan  tertentu  menurut pertimbangan petugas POLRI.
Seringkali  kita  melihat  rambu-rambu  lalu  lintas  seperti  dilarang  parkir, ternyata  ada  juga  ketentuan  yang  mengatur  terkait  parkir  kendaraan,  jadi wajar saja apabila pengendara yang memarkirkan kendaraannya sembarangan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443
tidak  akan  terlepas  dari  suatu  masalah  yang  akan  timbul  selanjutnya. Pengaturan  tersebut  terdapat  pada vide Pasal  118  ayat  (2)  UULAJ  NO. 22/2009. Ada beberapa tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk dijadikan tempat parkir kendaraan, yaitu antara lain:
a. Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki
b. Pada jalur khusus pejalan kaki
c. Pada tikungan/persimpangan jalan
d. Di atas jembatan
e. Pada tempat yang mendekati perlintasan/persimpangan
f. Di muka pintu pekarangan
g. Pada tempat yang dapat menutupi rambu atau alat pemberi isyarat  lalu lintas
h. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran
Hukum  merupakan  produk  yang  dapat  dikatakan  menimbulkan  suatu paradoks,  seperti  yang  diketahui  hukum  diciptakan  untuk  mengatur ketertiban  dalam  menjalani  kehidupan  bermasyarakat.  Dan  sifat  utama  dari hukum  itu  sendiri  ialah  mengikat  dan  wajib dipatuhi  oleh  setiap  orang  yang berada  di  wilayah  berlakunya  hukum  atau  aturan  tersebut.  Hal  inilah  yang membuat  paradoks  itu  terjadi,  karena  tidak  semua  orang  dapat  patuh  dan tunduk  terhadap  hukum  tersebut.  Sehingga  pada  akhirnya  pasti  akan  terjadi suatu  pelanggaran  hukum,  yang  dimana  terdapat  pula  dalam  produk  hukum tersebut  regulasi  terkait  sanksi  atau  hukuman  bagi  orang  yang  tidak menjalankan  atau  mematuhi  hukum  yang  berlaku,  sehingga  hukum mencakup segala aspek untuk tetap mempertahankan sifatnya yang mengikat dan  wajib  dipatuhi  oleh  setiap  orang,  sekalipun  orang  tersebut  melanggar telah dibuat pula aturan yang merupakan konsekuensi berupa punishment dari perbuatan  pelanggaran  tersebut.  Begitupun  dengan  konsekuensi  yang diberikan  dalam  ketentuan  UU  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, yang sehubungan dengan pelanggaran tata tertib penggunaan jalan  raya  bagi  para  pengendara  maupun  pejalan  kaki.  Ketentuan  tersebut dituangkan dalam Pasal 280-297 UU LLAJ yang mengatur terkait Ketentuan Pidana.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443

## IV. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pengaturan mengenai tata tertib penggunan jalan raya berdasarkan Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan sudah secara jelas dan konkret diatur dalam ketentuan atau Undang-Undang tersebut,  namun  saja  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  oleh  segelintir  orang  ketika  sedang  berkendara.  Hal  itu dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  atas peraturan mengenai tertib berlalu lintas, sehingga perlu adanya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat secara luas dan masif.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2370 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 431 – 443

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar Iskandar, 1996, Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ahmad Soimun et al., “Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas,”
Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik , Vol. 1, No. 2 (2020) Dima  Kevin  Hizkia,  “Penyalahgunaan  Penggunaan  Lampu  Rotator  Di Kendaraan  Umum  Menurut  Peraturan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,” Lex  Et Societatis Vol. 6, No. 2 (2018) Hamzah  Ya’kub,  1993, Etika  Islam:  Pembinaan  Akhlakul  Karimah,  (Suatu Pengantar) , Bandung: CV, Diponegoro.
Kunarto, 1996, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Jakarta: PT.Cipta Manunggal. Ali,  M.  2017.  Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  dalam  Penegakan Hukum Pidana . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol.14, No. 2.
Muhammad Alfan, 2011, Filsafat Etika Islam , Bandung: CV Pustaka Setia.