## PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK TRADISIONAL PAOMAN

## DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT INDRAMAYU
Ujang Suratno
Universitas Wiralodra, Indramayu Email : faujura_1804@yahoo.com

## ABSTRACT
Indonesia  has  some  varieties  of  ethnic  groups  that  are  rich  in  diversity  of  intellectual property,  there  are  so  many  products  produced  by  society.  The  society  creations  especially created by the community are assorted, one of them is Paoman Batik. Thre are two kinds of Paoman Batik, those are contemporary and traditional, which is distinguished by its motives, processes,  creators.  The  Paoman  Traditional  Batik  is  well-known  to  the  public  than contemporary.  This  research  has  supported  the  creators  or  copyright  holders  to  get  higher benefits,  both  the  benefits  of  moral  and  economic  rights.  The  main  problem  is,  first,  is  the current intellectual property rights regime able to provide the foundation for the protection of Paoman  Traditional  Batik?  Second,  is  the  UNESCO's  determination  that  stated if  batik  is  a world  heritage,  non-object  from  Indonesia,  can  be  used  as  the  foundation  to  charge  the economic  rights  of  Paoman  Traditional  Batik?  Third,  is  it  possible  for  Traditional  Batik, including  Paoman  Traditional  Batik,  to  be  carried  out  through  other  regimes,  in  addition  to the  intellectual  property  regime?  Fourth,  how  is  the  effect  of  Paoman  Traditional  Batik Registered at the Directorate General of Intellectual Property of Indonesia on the Progress of Indramayu society?
The research method used is descriptive specification, by using juridical empirical approach, which focus on secondary research consisting of legal materials, both primary, secondary and tertiary.  However  it  is  supported  by  primary  data  generated  from  field  research  through  in- depth interview and survey techniques. The analysis used is descriptive analysis.
The  results  of  the  study  show  that  intellectual  property  rights  that  is  copyright  cannot  be made as the foundation of protection against the creation of society that have traditional and communal  motives,  including  the  Paoman  Tradsional  Batik.  The  establishment  of  Batik  by UNESCO  as  a  non-object  world  heritage  from  Indonesia  has  increased  the  moral  rights  of Indonesia,  but  it  also  cannot  be  established  as  the  foundation  for  restoring  economic  rights when  there  is  a misappropriation.  Another  alternative  to  intellectual  property  is  through  the Sui  Generis  regime,  which  specifically  addresses  the  protection  of  community  rights, including intellectual property rights.
Keywords: Intellectual Property Right (IPR), Society, and Protection.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  berbagai  macam  suku  bangsa yang  sangat  kaya  akan  keragaman kekayaan intelektual, berbagai produk banyak dihasilkan masyarakat. 1 Di berbagai daerah di
1 Dalam  konteks  global  untuk  menjelaskan  sistem  pengetahuan  masyarakat  tradisional  di  negara-negara berkembang  digunakan  beberapa    istilah  seperti  “ indigenous  knowledge,  traditional  knowledge,  local knowledge ”.  Sementara  di  Indonesia  sering  digunakan  istilah  “sistem    pengetahuan  masyarakat  asli,  sistem pengetahuan  masyarakat  adat,  dan  sistem  pengetahuan  masyarakat  lokal”.  Dalam  tulisan  ini  menggunakan istilah hak milik intelektual produk masyarakat Lokal.
wilayah  Indonesia  banyak    berbagai    produk    hasil  karya  intelektual  masyarakat  lokal  yang menunjukan kekhasan dari produk wilayah tertentu. Di Jawa Barat terdapat berbagai  karya masyarakat yang bersifat kolektif yang khas dibatasi wilayah geografis, antara lain seni Batik Trusmi Cirebon, Batik  Pamoman Indramayu,  dan Batik Garutan.
Batik  Paoman  merupakan  salah  satu  hasil  seni  batik masyarakat  Paoman  Kabupaten Indramayu  Jawa  Barat.  Paoman  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Indramayu  Kabupaten  Indramayu.  Sejak  dahulu masyarakat  Kelurahan  Paoman, dahulu  namanya  Desa  Paoman,  banyak  memiliki  keahlian  membuat  seni  batik  dan  kegiatan kerajinan batik, sehingga menjadi menjadi sentra batik. Saat ini sentra batik sudah menyebar pada beberapa kecamatan yaitu kecamatan Indramayu meliputi Kelurahan Paoman dan Desa Pabean, kecamatan DSindang meliputi Desa Penganjang, Babadan, dan Desa Terusan.
Batik  Paoman  termasuk  dalam  kategori  batik  tradisional, pertama ,  corak  hias  dan motif batik tersebut sudah sejak lama ada yang diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga tidak  diketahui  lagi  nama  pertama  pembuat  motif-motif  tersebut; kedua ,  teknik  pembuatan, dan bahan atau media yang digunakan; ketiga , batik Paoman memiliki motif  yang khas yang berbeda dengan batik-batik lainnya seperti Batik Trusmi dan Batik Garutan; keempat , saat ini tidak ada perubahan motif batik dan corak hias sehingga ciri khas yang ada sejak dahulu tetap tidak berubah.
Sebagai  sebuah  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa,    batik    merupakan  kekayaan  intelektual seseorang,  sehingga  seseorang  yang  yang  telah  menciptakan  seni  batik  dengan  motif  dan ragam hias yang khas memiliki hak atas hasil kekayaan intelektualnya tersebut. Terdapat dua ha katas kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral  merupakan  konsekuensi  dari  pemikiran  bahwa  setiap  hasil  karya  orang  lain  harus diakui  dan  diberi  penghargaan,  walaupun  tidak  mengandung    nilai  ekonomis,  atau  dengan kata lain hak moral adalah pengakuan manusia terhadap hasil karya  orang lain yang sifatnya non ekonomi. 2 Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta/pendesain/penemu untuk  memperoleh  keuntungan  ekonomi  atas  ciptaannya  dengan  cara  memperoleh pembayaran dari pihak yang mengggunakan ciptaan/temuan/ desainnya berdasarkan kontrak. 3 Dengan demikian hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi  pencipta  yang  melekat  pada  pribadi  pencipta  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari penciptanya,  sedangkan  hak  ekonomi  adalah  segala  hak  yang  dapat  mendatangkan
2 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta , PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 8.
3 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 114
keuntungan  ekonomi  kepada  pemiliknya,  seperti  memperoleh  pembayaran  dari  pihak  yang mengunakan, dan lain-lain. 4
Kedua  hak  tersebut  sangat  penting  baik  bagi  individu,  masyarakat,  maupun  Negara. Hak  moralitas  mengandung  pengakuan  terhadap  hasil  cipta  seseorang  sehingga  orang  yang bersangkutan  memiliki  reputasi.  Sedang  hak  ekonomi  menurut  Peter  Groves  pada  dasarnya merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  pencipta/pendesain/penemu  atau  pemegang  hak  untuk mengeksploitasi  ciptaan/temuannya  dan  memperoleh  keuntungan  ekonomi  dari  eksploitas ciptaan/temuannya  tersebut. 5 Berdasarkan  hak  ekonomi  yang  dipunyai,  memungkinkan seseorang  pencipta,  atau  penemu,  mengeksploitasi  suatu  karya  cipta  sedemikian  rupa  untuk memperoleh  keuntungan-keuntungan  ekonomi.  Penjelasan  Umum  UU  No.  19  Tahun  2002 menyebutkan  bahwa  hak  ekonomi  adalah  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaan  serta  produk  hak terkait.  Dengan demikian  kedua  hak tersebut  dapat  menumbuhkan dorongan motivasi  yang kuat bagi pencipta untuk lebih giat berkarya, karena selain reputasi pengakuan  atas    ciptaannya,  juga  memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat  bermanfaat  buat kehidupannya,  bahkan  secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat atau pendapatan negara dari hasil-hasil karya ciptaan anak bangsanya.
Mengingat  pentingnya  kedua  hak  tersebut  baik  bagi  reputasi  dan  peningkatan ekonomi  individu,  masyarakat  ataupun  Negara,  maka  kedua  hak  tersebut  perlu  dilindungi secara  memadai.  Di  samping  itu  sebagaimana  dikemukakan  Eddy  Damian  perlunya pengelolaan  suatu  ciptaan,  temuan,  atau  desain  dilindungi  hukum,  karena  suatu  ciptaan, temuan, atau desain jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah hukum, dapat  menimbulkan  sengketa  antara  pemilik  hak  cipta  dengan  pengelola  (pemegang)  hak cipta  atau  pihak  lain  yang  melanggarnya.  Untuk  pengaturannya  diperlukan  seperangkat ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang. 6
Namun  permasalahannya  adalah, pertama bahwa  batik-batik  tradisional,  seperti halnya  batik  tradisonal  Paoman  tidak  ditemukan  penciptanya  atau non  name ,  bahkan  telah dianggap  sebagai  hasil  karya  masyarakat.  Kedua,  bahwa  batik  tradisional  tidak terdokumentasikan dan termasuk bentuk pengetahuan yang tidak terdokumentasikan. Apakah kondisi ini dapat dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan ,  Citra Adytia Bakti, Bandung, 1994, hlm. 114-115.
5 Peter  Groves, Intellectual  Property  With  Compettion  Law  and  Praktices ,  Cavendish  Publishing Limited, London, 1999, hlm. 1.
6 Eddy Damian,  Loc cit.
Saat ini umumnya sistem perlindungan hak milik intelektual tidak menjangkau karya intelektual  yang  tidak  terdokumentasikan  seperti  karya  intelektual  masyarakat  dan  bentuk- bentuk  pengetahuan    yang  tidak  sistematis  meskipun  bersifat  dinamis  dan  terus  menerus mengalami  evolusi,  seperti  halnya  hasil  (produk)    intelektual  masyarakat    di  Indonesia. Agreement on Trade Related  Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT)   WTO tidak secara jelas mengatur tentang hak milik intelektual hasil krativitas masyarakat.
Sementara  itu  berkembangnya  industrialisasi  ke  seluruh  penjuru  dunia,  telah menimbulkan  benturan  kepentingan  antara  pengusaha  penganut  sistem  hak  milik  intelektual yang  mengutamakan   komersialisasi    kreativitas   intelektual  dengan  pemilik  karya  intektual tradisional.    Di  satu  sisi,  kalangan  pengusaha  industri  maju  tidak  menginginkan  adanya perlindungan  terhadap  kekayaan  intelektual  produk  masyarakat    yang  dinilainya  sudah menjadi public  domein, dan  mereka  beranggapan  bahwa  proses  modernisasi  masyarakat lokal  dan/atau  tradisional    merupakan  kompensasi  yang  memadai  bagi  pemanfaatan  karya intelektual tradisional. Di sisi lain sebagai karya intelektual  tanpa diskriminasi hak kekayaan intelektual produk masyarakat harus tetap dilindungi, sebagaimana TRIPs WTO melindungi hak milik intelektual yang berorientasi pada pandangan negara-negara maju. 7 Hal lain yang banyak  menimbulkan  konflik  dalam  pelaksanaan  hak  atas  kekayaan  intelektual  masyarakat, seperti halnya batik tradisional Paoman.
Berbagai  perbedaan  pandangan  tersebut,  pada  akhirnya  berpengaruh  pada perlindungan atas hak milik intelektual produk masyarakat lokal, seperti terjadinya berbagai kegiatan  komersialisasi  dan  penjiplakan  desain  tradisional  di  industri  fashion,    pengakuan terhadap produk-produk batik Indonesia, kesenian sebagai produk warisan budaya Indonesia, dan  pagelaran    musik      dengan  unsur  tradisional  yang  seringkali  mengabaikan    kompensasi bagi  pemilik  pengetahuan  tradisional. 8 Komersialisasi  dan  penjiplakan,  serta  pengakuan ( claim ) tersebut terus berlangsung tanpa adanya perlindungan, seperti pada  kasus Batik Khas Padang  diakui  sebagai  hasil  produk  bangsa  Malaysia.  Kondisi  ini  akan  merugikan  bangsa Indonesia,  bukan  hanya  pada  persoalan  ekonomi  semata,  tetapi  juga  pada  jati  diri  atau reputasi bangsa Indonesia. 9
7 Kusnaka Adimihardja, “Atas Kepemilikan Intelektual  : Melindungi Hak Komunal Adat dan Lokal”, Pikiran Rakyat, 5 Mei 2001, hlm. 9.
8 Noegroho  Amien  Soetiarto,  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dan  Kekayaan  Intelektual  Tradisional dalam Konteks Otonomi Daerah”, dalam Mimbar Hukum , Edisi No. : 34/II/2000, hlm. 72 .
9 Hasil Teleconference  on  Intellectual  Property  Rights yang  diselenggarakan  oleh  ELIPS  kerjasama dengan  Fakultas  Hukum  UNPAD  dengan  Setale  University  California,  seperti  dikutip  R.  Achmad  Gusman Catur  Siswandi  et  al., Pengaturan  Mengenai  hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Perlindungan  Pengetahuan Tradisional  (Traditional  Knowledge)  Dalam  Bidang  Pengobatan  di  Indonesia ,  Hasil  Penelitian,  Fakultas Hukum UNPAD, 2001, hlm. 13.
Terjadinya misappropriation 10 tersebut  juga  disebabkan  karena  sebagian  besar masyarakat  Indonesia,  terutama  masyarakat  lokal    kurang      menyadari      akan      pentingnya perlindungan      terhadap      hasil      karya  intelektual  yang  dimilikinya, 11 mereka  sering  kali membiarkan hasil ciptaannya dijiplak orang, bahkan merasa bangga  apabila hasil ciptaannya banyak  dipakai  orang. 12 Selain  hal  tersebut,  lemahnya  perlindungan    terhadap  hak  milik intelektual  produk  masyarakat  lokal    karena  perlindungan  pengetahuan tradisional  lazimnya dilakukan    dengan    mekanisme    hukum    adat    dan    kebiasaan  yang  secara  informal    serta melalui    berbagai  aturan,  hak,  dan  kewajiban    yang  hanya  berlaku  di  dalam  komunitas    itu sendiri.  Kelemahan  lainnya  adalah  kebiasaan    yang    berdasarkan    pengalaman    dan  selalu berulang-ulang        diturunkan      dari      suatu    generasi    ke      generasi  berikutnya    dilakukan secara oral/tidak tertulis. Hukum kebiasaan ini diawasi dan ditegakan oleh para sesepuh dan para tokoh agama di komunitasnya. 13
Adanya  pertentangan  antara  kepentingan  pengusaha  yang  beroreintasi  pada trade global dan  pemahaman  tentang  kepemilikan  intelektual  pada  masyarakat    negara-negara maju  dengan    pemahaman    hak  milik  intelektual    pada  masyarakat      belum    dapat terpecahkan.    Namun   mulai  disadari  bahwa  hak  milik  intelektual  produk  masyarakat  harus dilindungi,  mengingat  selain  memiliki  hak  moral,  juga  memiliki  hak  ekonomi,  yang  secara non diskriminatif harus dilindungi. 14
Belum  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  produk masyarakat,  termasuk  batik  tradisonal  Paoman  berdampak  pada  perekonomian  masyarakat daerah  sendiri  yang  sangat  tergantung  pada    sumber    daya    alam    sebagai    kekayaan masyarakat daerah. Masyarakat Indramayu yang pada umumnya mendiami wilayah pedesaan kehidupannya sangat bergantung pada kekayaan alam yang memberikan hak secara melekat pada  kekayaan  intelektual  mereka.  Dengan  demikian  setiap  hasil  seni  batik  Paoman  pada
10 Misappropriation diartikan  sebagai  penggunaan  oleh  pihak  asing  dengan  mengabaikan  hak-hak masyarakat  atas  pengetahuan  tradisional  dan  sumber  daya  hayati  yang  terkait,  menjadi  milik  masyarakat  yang bersangkutan. Pemahaman ini didasarkan pada pengertian misappropriation yang dalam Blacks Law Dictionary dari pengertian teknis terungkap dalam  berbagai pertemuan internasional menyangkut perlindungan tradisional knowledge, genetic resources dan folklore . Black’s Law Dictionary (1990 : 998) mengartikan misappropriation sebagai “ the unauthorized, improper or unlawful use of funds or property for purpose other than that for which intented ”. 11 Yusril Ihza Mahendra,  Keynote Speakers in WIPO Asia-Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues , Yogyakarta, Indonesia, Oktober 17 to 19, 2001 12 Rajendra  Baskara,  salah  seorang  pengusaha  Batik  Roro  Jonggrang  Yogyakarta,  seperti  dikutip Ugrasena Pranidhana dalam Penelitiannya mengenai “Hak Cipta  Tradisional, Suatau Kajian Hak Cipta Menurut Pandangan  Tradisional”    dalam Jurnal  Penelitian  Fakultas  Hukum  Iniversitas  Indonesia Volume  1,  No.2, Januari 2000, hlm. 6.
13 Yusril Ihza Mahendra, op cit., hlm. 5.
14 Article 8, ILO Convention 169; Article 12 and 13, Draf United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (1994); and Principle 4, ‘Principles  and Guidelines for the Protection of the Heritage of Indigenous  People’,  United  Nations  Sub-Commission  on  Prevention  of  Discrimination  and  Protection  of Minorities.
dasarnya  merupakan  hasil  buah  pikiran masyarakat  Paoman  baik  yang  berasal  dari  individu maupun  kolektif.    Oleh  karena  itu  tidak  adanya  perlindungan  terhadap  hak  kekayaan intelektual  Batik  Paoman  dapat  mengurangi    hak  ekonomi  masyarakat  terhadap  produk- produk yang telah dihasilkannya. 15
Saat  ini  UNESCO  salah  satu  lembaga  PBB  yang  membidangi  masalah-masalah kebudayaan  telah  menetapkan  Batik  sebagai  warisan  Dunia  yang  berasal  dari  Indoensia. UNESCO mengakui batik sebagai warisan dunia karena memenuhi kriteria antara lain kaya symbol  dan  makna  filosofis  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Teknik,  simbolisme,  dan budaya  terkait  batik  dianggap  melekat  dengan  kebudayaan  Indonesia,  bahkan  UNESCO menilai masyarakat Indonesia memaknai batik dari prosesi kelahiran sampai kematian. 16
Pengakuan UNESCO PBB terhadap Batik termasuk batik Paoman,  secara hak moral telah  memperoleh  kemajuan,  karena  reputasi  bangsa  Indonesia  pada  masyarakat  dunia semakin  meningkat.  Namun  permasalahannnya  bagaimana  dengan  hak  ekonomi  bangsa Indonesia,  apakah  secara  otomatis  diperoleh  bilamana  Negara-negara  lain  menjiplak  atau menggunakannya  ?  Jika  juga  secara  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  hak  cipta  belum  dapat  melindungi  batik  tradisional  Paoman, bagaimana sebaiknya pengaturan dilakukan ?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Emperik ,  yakni  penelitian yang  menitikberatkan    pembahasan  pada  data-data  sekunder  berupa    bahan-bahan  hukum, baik  primer,  sekunder  maupun  tersier,  yang  didukung  data  primer.  Pendekatan  yuridis digunakan  untuk  membahas  ketentuan  perundang-undangan    mengenai  Hak  Cipta  yang terkait dengan perlindungan terhadap Batik Paoman Indrmayu.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan perundang-undangan  yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori  hukum  dan  praktek  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta,  serta  dampaknya  terhadap perekonomian masyarakat di daerah.
15 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perekonomian  Adat  Indonesia ,    Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2001, hlm.  1-10.    Kusnaka  Adimihardja,  “Mendayagunakan  Kearifan  Tradisi  Dalam  Pertanian  Yang  Berwawasan Lingkungan  dan  Berkelanjutan”, dalam Kusanaka  Adimihardja  dkk, Petani  Merajut  Tradisi  Era  Globalisasi , Humaniora Utama Press, Bandung,  1999, hlm. 4.
16 UNESCO  menetapkan  batik  sebagai  Warisan  Kemanusiaan  untuk  Budaya  Lisan  dan  Nonbendawi ( Masterpieces  of  the  Oral  and  the  Intangible  Heritage  of  Humanity )  pada  tanggal  2  Oktober  2009. hhtps://nasional.kompas.com.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan.  Penelitian  kepustakaan      dilakukan  untuk  memperoleh  bahan-bahan    hukum  baik primer,  sekunder, maupun  tersier. 17 Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi  internasional,  perjanjian  internasional  yang relevan.  Dalam  penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  pengkajian  peraturan  perundang- undangan  dibidang  hak  Cipta,  yaitu    UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Bahan hukum  sekunder  yakni  terdiri  dari  doktrin-doktrin,  pendapat  para  ahli  yang  dapat  terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia  pembentukan  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  RUU  dan  lain-lain  yang  dapat memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Di  samping  itu  dikaji  pula  bahan hukum   tersier,   yakni   berupa   pendapat-pendapat   atau   opini masyarakat yang ada di dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi,  yang  dapat  memberikan petujuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder. 18 Sedangkan Penelitian  Lapangan Penelitian  lapangan  dimaksudkan  untuk  mendukung  analisis  bahan- bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik  yang  digunakan  adalah  melakukan wawancara  terhadap  informan,  yaitu  orang  yang  mengetahui  mengenai  Batik  Paoman  dan Hak Cipta. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan adalah melakukan wawancara terhadap informan, yaitu orang yang mengetahui mengenai Batik Paoman dan Hak Cipta.
Teknis Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan  secara kualitatif,  yang  didukung  oleh  data-data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan.  Pada teknik  analisis  ini,  pertama-tama  dilakukan  analisis  yuridis  pada  berbagai  peraturan  baik nasional maupun internasional. Kemudian kedua, hasil-hasil studi lapangan yakni data primer dikumpulkan,  dikategorikan,  di  klasifikasikan  kemudian  direduksikan  kedalam  atauran- aturan  yang  telah  dianalsis  tersebut.  Hasil  reduksi  bahan  hukum  dengan  data  primer dilakukan analisis dan disimpulkan.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Pendekatan Teori Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Batik Paoman
17 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Teori  utama    perlindungan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Masyarakat  adalah  Teori Hak  Milik  Kolektif,  sebagaimana  digambarkan Working  Group  on  Indigenous  Population (WGIP) . 19 Draft  principles  prepared  at  a  strategy  meeting  attended  by  90  indigenous representatives  and  submitted  to  the  WGIP  at  its  1985  session  left  little  doubt  as  to  the central aspiration on indigenous participant :
“All indigenous peoples have the right of self-determination, by virtue of which they have the right of whatever degree of autonomy the choose. This includes the right to freely determine their political status, the right to freely pursue their own economic, social,  religion  and  cultural  development  and  determine  their  own  membership and/or citizenship whitout external inference.”
Semua masyarakat memiliki hak untuk mengembangkan dirinya, untuk melaksanakan hak yang mereka miliki secara otonom. Termasuk hak untuk menetapkan status politik, bebas dari tekanan ekonomi, sosial, agama, dan pengembangan kebudayaan, serta hak-hak mereka sebagai anggota warga Negara tanpa pengaruh dari siapapaun.
Selanjutnya  draft  WGIP  mengakui  hak-hak  masyarakat  asli/lokal  untuk  menentukan dirinya  sendiri,  seperti  persamaan  hak,    bebas  dari  diskriminasi,  berpartisipasi  dalam kehidupan  negara,  dan  bangsa.  Pasal  3  menyatakan  :  “ Indigenous  people  have  the  right  of self-determination.  By  virtue  of  this  right,  they  freely  determine  their  political  status  and freely puruse their economic, social, and cultural development.”
Selanjutnya  Pasal  4    menyatakan  bahwa  masyarakat  asli/lokal  memiliki  hak  untuk untuk memelihara dan mengembangkan karakteristik dan sistem hukumnya, serta partisipasi dalam  kehidupan  bangsanya.  Pasal      khususnya    ditujukan  pada  masyarakat  asli  sebagai bagian  masyarakat  lokal.  Pada  masyarakat  Indonesia  yang  telah  merdeka  dari  penjajahan, dimana terdiri dari berbagai macam komunitas suku bangsa yang memiliki karakteristik dan sistem hukumnya memiliki kebebasan untuk mengembangkannya termasuk mengimplementasikannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Di  samping  itu  masyarakat  asli memiliki  hak  kolektif  untuk  hidup  bebas  ,  damai  dan  aman  seperti  orang-orang  lain,    dan jaminan  penuh    dari  pemusnahan    secara  teratur  suatu  golongan  bangsa,  termasuk pemusnahan/penghilangan anak-anak.
Pasal  7    sampai  dengan  Pasal  11  secara  tegas  memerinci    hak-hak  individu  dan kolektif sebagai berikut :
19 Kelompok    Kerja  untuk  Masyarakat  Adat  ( Working  Group  on  Indigenous  Population/WGIP ) dibentuk  oleh  Dewan  Ekonomi    dan  Sosial  PBB.  WGIP  merupakan  simpul  pelaksanaan  ( focal  point )  dalam system  PBB  untuk  mempromosikan  hak-hak  masyarakat  adat,  terdiri  dari  5    ahli  independen  yang  juga merupakan anggota sub komisi untuk promosi perlindungan hak asasi manusia.
“ (1) not  to  be  subjected  to ethnocide  and  cultural  genocide  (including  prevention of and redress for dispossession, imposed assimilation and integration); and
(2) to  maintain  and  develop  distinct  identities  and  characteristics  (including  the right of self-identification).”
(3) to belong to an Indigenous community or nation.
(4) Not to be forcibly removed from their lands or territories, and
(5) To special protection and surety in periods of armed conflict.
Pasal 12 –14 menyatakan hak-hak yang berhubungan dengan identitas budaya, agama, dan bahasa Masayarakat Asli, termasuk- hak-hak ini, yaitu :
“(1) to  practice  and  revitalize  cultural  traditional and customs  (including the right torestitution of cultural, intellectual, religious and spiritual property);
(2)     to  practice  and   develop  spiritual  and   religious   traditions (including the rights  to  religious    and  cultural  sites  and  to  the  repatriation  of  human remains);
(3)      to    the    revitalisation,  use  and  transmission  of  histories,  languages,  oral traditions, writing system and literature (including the right to designate name for communities, place ad persons)”
Selanjutnya  Pasal  29  Draft  WGIP  PBB  menyatatakan  :  “ Indigenous  people  are entitled  to  recognition    of  the  ownership,  control  and  protection  of  their  intellectual  and cultural  property  and  to  special  measures  to  control,  develop  and  protect  their  sciences, technologies and cultural manifestations .”
Tampak  pasal    tersebut  menjamin  untuk  memajukan  dan  melindungi  kepemilikan, melakukan  kontrol  dan    perlindungan  terhadap  hak    kekayaan    intelektual    ( intellectual property  right ),    dan  kepemilikan  budaya,  dan  secara  khusus  melakukan  pengawasan, pengembangan  dan  perlindungan  terhadap  pengetahuan,  teknologi,  dan    mewujudkan kebudayaannya.
Dalam  melakukan  pengembangan,  masyarakat  memiliki  hak  untuk  memperoleh kebebasan dan informasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat, tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya, dan secara khusus didalam pengembangan, pemanfaatan, dan eksploitasi sumber daya mineral dan air. Hal ini sebagaimana ditegaskan  Pasal 30 Draft WGIP :
“Affirms the right of Indigenous peoples to require that states obtain  their free and informed  consent  prior  to  the  approval  of  projects  affecting  their  lands,  territories and  other  resources,  particularly  in  connection  with  the  development,  utilization  or exploitation of mineral and water resources.”
Bentuk lain dari hak masyakat lokal disebutkan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 sebagai berikut :
(1) to determine their citizenship in accordance with their custioms and traditions;
(2) to  develop  and  maintain  their  institutional  structures  and  juridical  customs, proceadures and practices;
(3) to determine the responsibilities of individuals to their communities;
(4) to  maintain  and  develop  relations  and  cooperation  with  other  peoples  across borders; and
(5) to  the  recognition  and  enforcement  of  treaties,  agreements  and  other constructive arrangements concluded with States or their successons.”
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  secara  tegas  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  bukan hanya  ditujukan  pada  hak-hak  manusia  secara  individu,  tetapi  juga  pada  hak  asasi  manusia secara  kolektif,  seperti  hak    sosial,  ekonomi,  dan  budaya,  termasuk  didalamnya  hak  milik intelektual    yang  dimiliki  secara  kolektif  oleh  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  secara spesifik memiliki kebudayaan dan kebiasaannya sendiri.
Pada  kepemilikan  produk  masyarakat    yang  bersifat  kolektif    komunal,  maka  hal terpenting  yang  harus  diperhatikan  bahwa  setiap  generasi  harus  menjaga  dan  menyimpan produk  masyarakat  tersebut  secara  berhati-hati  secara  turun-temurun.  Karena  sifatnya tersebut  produk  masyarakat  lokal  belum  memiliki  perlindungan  berupa  kepemilikan berdasarkan  sistem  hukum  yang  tepat.  Padahal  perlindungan  bagi  produk  masyarakat  akam memberikan beberapa keuntungan termasuk :
a. Menghapus (atau mengurangi) rasa ketidakadilan;
b. Mencegah penggunaan pengetahuan dalam cara yang merugikan pemiliknya;
c. Pengakuan  luar  biasa  terhadap  nilai  pengetahuan  tradisional  dan  menghormati siapapun yang telah memeliharanya.
d. Menjaga  sumberdaya  secara  optimal  untuk  memunculkan  standar  kehidupan  dan tingkat pembangunan, khususnya dinegara berkembang;
e. Pemanfaatan pengetahuan tradisional yang lebih berguna di seluruh dunia;
f. Memelihara gaya hidup tradisional;
g. Melindungi atau memelihara lingkungan.

## 3.2. Batik Paoman  Sebagai Khas Batik Tradisional Indramayu
Beberapa  pandangan  yang  berkaitan  dengan  batik  sebagai  produk  hasil  pemikiran manusia,  dikemukakan  beberapa  ahli.  Hazmuri    mendefinisikan  batik  adalah  lukisan  atau gambar  pada  mori  yang  dibuat  dengan  menggunakan  alat  yang  bernama  canting.  Orang melukis atau menggambar atau melukis pada mori memakai canting disebut membatik. 20 Hal
20 Hazmuri, Batik Klasik , Jambatan, Jakarta, 1981, hlm. 6.
sama  dikemukakan  Ismunandar  bahwa  batik  adalah  lukisan  di  atas  kain  putih  dengan memakai canting, dimana lukisan itu menggunakan lilin yang kemudian diberi warna. 21
Definisi  tersebut    hanya  mencakup  batik  yang  dibuat  oleh  tangan  dengan  memakai canting,  yang  sering  disebut  Batik  Tulis,  sedangkan  pada  saat  ini  terdapat  juga  batik  yang pembuatannya  dicap,  atau  disebut  pula  Batik  Cap.  Oleh  karena  itu  Kusnaka  Adimihardja, dkk. mendefinisikan batik  adalah suatu karya seni rupa pada kain yang dibuat dengan teknik pewarnaan  rintang  dengan  menggunakan  lilin  batik  sebagai  perintang  warna.  Difinisi  ini mencakup batik tulis dan batik cap. 22
Batik  pada  dasarnya  merupakan  hasil  kreativitas  pemikiran  manusia  Indonesia  yang khas.  Batik  merupakan  seni  kerajinan  khas  Indonesia,  yang  dihasilkan  melalui  proses pembuatan  motif-motif  batik  di  atas  bahan  dasar  dengan  memakai  lilin  batik,  kemudian diwarnai  dengan  warna  khusus  untuk  batik. 23 Bahan  tekstil  hasil  pewarnaan  tersebut memiliki  corak-corak  khas  motif  batik  Indonesia,  secara  pencapan  rintang  dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang. 24
Menurut  Nian  Soerianata  Djoemena,  hasil  lukisan  ini  yang  kemudian  antara  lain disebut  dengan  nama  ragam  hias,  umumnya  sangat  dipengaruhi    dan  erat  hubungannya dengan faktor-faktor :
(1) Letak geografis daerah pembuat batik yang bersangkutan.
(2) Sifat dan tata penghidupan daerah yang bersangkutan.
(3) Kepercayaan dan adat istiadat yang ada di daerah yang bersangkutan.
(4) Keadaan alam sekitarnya, termasuk flora dan fauna.
(5) Adanya kontak atau hubungan antar daerah pembatikan. 25
Sebagi  hasil  karya  pemikiran  manusia,  pembuatan  batik  memiliki  proses  penciptaan dengan memakai beberapa peralatan untuk mewujudkan  ciptaan terebut. Beberapa peralatan digunakan untuk menciptakan batik, antara lain kain mori, canting, lilin, dan pewarna.
21 R.M. Ismunadar, Tehnik dan Mutu Batik Tradisional Mancanegara , Dahara Prize, Semarang, 1985, hlm. 7.
22 Kusnaka  Adimihardja,  dkk. Deskripsi  Pengetahuan  dan  Teknologi  Lokal  Jawa  Barat ,  Laporan Kegitan  Inventarisasi  dan  Dokumentasi,  Kerjasama    UPT  INRIK  UNPAD  dengan  P2KT  PUD-PKM  BPP Teknologi,  Bandung,  2003,  hlm.  57.  Bdgk  Hamzuri,  op  cit,  hlm.6.  menyatakan,  dalam  perkembangan selanjutnya dipergunakan alat-alat lain yang lebih baik untuk mempercepat proses pengerjaan, misalnya dengan cap. Demikian pula proses batik menjadi kain batik, oleh karena itu “kerja mencap inipun menghasilkan motif seperti batik, yang sebenarnya bukan batik lagi. Cap akan menghasilkan kain dengan motif seperti batik, karena hasilnya bukan batik lagi, maka lebih tepat diberi nama “kain motif batik”.
23 Wailah  Abu  Sudja, Proses  Pembuatan  dan  Pewarnaan  Batik  di  Indonesia ,  Karya  Nusantara, Bandung, 1979, hlm. 1
24 Ditjen  Industri  Tekstil  Departemen  Perindustrian, Batik  Keris,  Pengalaman  Eksportir  Produsen Dalam Memasarkan Tekstil Khususnya di Luar Negeri , Jakarta, 1996, hlm 3
25 Rahmaniar Soerianata Djoemena, Ungkapan Sehelai Batik : Its Mystery and Meaning, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 1-2.
Salah satu hasil intelektual  masyarakat yang memiliki ciri khas adalah Batik Paoman. Batik Paoman adalah jenis batik yang diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Indramayu. Desa  Paoman  merupakan  derah  penghasil  batik  yang  utama  selain  Desa  Penganjang,  Desa Peben  Udik  di  Kecamatan  Indramayu  dan  Desa  Babadan  serta  Desa  Tarusan  di  Kecamatan Sindang.      Batik      yang      berasal     dari     Desa      Pamoan     sering      disebut       dengan  Batik Paoman. 26
Berdasarkan cara pembuatannya, hampir seluruh produksi Batik Paoman menunjukan sebagai  ciri-ciri  batik  klasik  dan  tergolong  sebagai  batik  tradisional  yaitu  suatu  jenis  karya batik  yang  dihasilkan  secara  turun-temurun,  tumbuh  dan  berkembang  dari  kebiasaan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
Batik  Paoman  tergolong  batik  beraliran  pesisir,  selain  batik  Cirebon  dan  Batik Pekalongan. Batik Indramayu ini mempunyai ciri khas tersendiri. Secara keseluruhan, motif Batik Indramayu tidak seberani motif batik Cirebon (terutama Batik Kraton), melainkan lebih berupa  pembawaan  yang  hidup  tetapi  penuh  ketenangan,  yang  kadang-kadang  melonjak menjadi  riang  gembira.  Warna-warna  yang  digemari  adalah  biru  dengan  motifnya  yang bergaris pinggir warna biru tua atau warna lain dan merah mengkudu. Kadang-kadang tempat yang telah diberi lilin diisi dengan titik kecil dengan menggunakan alat complongan. Hanya sedikit  pola  diagonal  yang  diproduksi  di  Indramayu,  mereka  lebih  menyukai  desain  yang bebas, hampir menyerupai lukisan. 27
Motif  batik Paoman pada umumnya tampak ada perbedaan dengan motif batik daerah lain, baik dalam bentuk gambar ornamen maupun dalam penggunaan warnanya. Motif Batik Paoman termasuk  termasuk batik proletar. 28 Dikatakan proletar karena motif Batik Paoman menggambarkan tentang keindahan alam, lingkungan yang tumbuh dan dijumpai dikalangan para  petani  dan  nelayan  setempat.  Motif  batik  Paoman  tergolong  berani  dan  biasanya menggambil  secara  utuh  burung,  berbagai  macam  bunga  dan  tumbuh-tumbuhan  (flora).  Di samping  itu  motif    batik  Indramayu  sangat  dipengaruhi  oleh  kebudayaan  yang  datang  dari luar  dan  berbagai  unsur,  antara  lain  lingkungan,  kepercayaan  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat.  Motif  gambar  simbolik,  ornamennya  seperti  abstrak  tidak  ada tetek  gendek
26 Kelurahan Pamoan termasuk kedalam wilayah Indramanyu, Jawa Barat. Jarak dari Desa Pamoan ke Kecamatan  adalah  1,1  km,  dari  Ibu  Kora  Kabupaten  di  Indramayu  berjarak  1,8  km,  sedangkan  dari  ibukota propinsi  berjarak  210  km.  Keadaan  topograpi  tanahnya  merupakan  dataran  dengan  produktivitas  sedang.  Luas wilayah  Pamoan  adalah  204.757  hektar.  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kelurahan  Karang  Song,  sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margadadi, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tahu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singajaya..
27 Rahmaniar Soerianata Djoemena, op. cit, hlm. 40.
28 Ibid, hlm. 41
pengaruh batik Cirebon. Berbentuk seperti lukisan pelet atau hiasan dinding permadani kuno dari Turki. Sepintas bias dikategorikan pesisiran tetapi hanya sepintas dalam soal warna. Ciri yang  paling  menonjol  pada  dasar  titik  atau  complongan.  Dewasa  ini  hampir  seluruh  corak batik yang ada di Indramayu merupakan corak-corak klasik, hanya sebagian corak masa kini.
Pada  saat  ini  tercatat    140  motif    klasik 28 ,  antara  lain  :  Motif  Kembang  Suket, Kembang Pete, Lasem Urang, Manuk Bengkuk, Lockan, Kereta Kencana, Merak Berunding, Manuk Drawes, Merak Ngibing, Pacar Cina,  Perang Teja, Pentil Kusta, Sawat Pentil Kusta, Obar  Abir,  Sawat  Biskuit,  Rama,  Rajeg  Wesi,  Puyong  ,  Sejurig,  Sawat  Penganten,  Sawat Riwog,  Sawat  Riweh,  Srikit,  Sisik,  Sekar    Niem,  Sarempang  Kandang,  Teluki,  Sungging Manuk  Tetingkring,  Swastika,  Kembang  Kapas,  Kembang  Kol,  Kembang  Betah,  Kapal Kandas,  Kembang  Gunda,  Kawung, Jae Sarempeng, Jati Rombeng, Iwak Etong,  Ikat Petek, Ganggeng, Gorda, Dan Liris, Srintil, Teratai, Tiga Negeri, banji Tapak, Ayam Alas, Bokong Semar, Banji, dan Cendrawasih. 29 Motif-motif  klasik  ini memiliki ciri khas, karakter, dan latar belakang sejarah, serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
Sebagian besar batik Paoman mempunyai ciri tarikan canting besar untuk pertemuan garis  lengkung  dan  lurus  sangat  kaku  tidak  di  ikut  isen-isen  yang  rumit,  polanya  menuju primitif.  Dasar  cemplongan  yang  di  tonjolkan.  Corak  motifnya  sangat  terbatas.  Warna  yang dibuat  sangat  kuat  dan  redup  tidak  mengenal  warna  pokok    warna  batik  Dermayon  tidak terlalu  banyak  yaitu  biru  tua,  hitam,  merah  tua,  coklat  kekuning-kuningan  dan  coklat kemerah-merahan. Warna coklat diperoleh dari buah mengkudu dan mahoni, batik dermayon umumnya berwarna latar putih, tapi bukan putih bersih. Hal ini akibat pelunturan dari warna utama. Sehingga batik tersebut mempunyai dua warna. Misalnya biru tua dengan  dasar biru muda, atau coklat tua dengan dasar coklat muda dan sebagainya

## 3.3. Perlindungan Batik Paoman Melaui Regim Hak Cipta
Perlindungan hak cipta atas karya seni batik, sama halnya dengan perlindungan atas program  komputer,  dimulai  sejak  terjadinya  penyempurnaan  Undang-Undang  No.  6    tahun 1982 menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta selanjutnya diganti dengan Undang-Undnag No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini terjadi karena dipacu oleh perkembangan teknologi informasi serta dalam rangka memberikan perlindungan pada karya tradisional, dengan latar
28 Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indaramayu, 2018.
29 Keputusan  Direktorat  Jenderal  Hak  Cipta,  Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkut  Terpadu,  dan Rahasia Dagang, tanggal 15 Desember 2003.
belakang itulah pada akhirnya karya program komputer dan batik digolongkan sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta sebagai pengganti Undang- Undang No. 19 tahun 2002.  Pasal 40 ayat (1) huruf j menyebutkan karya seni batik atau seni motif  lain  termasuk  karya  seni  yang  dilindungi.  Seni  batik  yang  memperoleh  perlindungan hukum  adalah  batik  yang  dibuat  secara  konvensional  yang  merupakan  bentuk  ciptaan tersendiri,  karya-karya  seperti  itu  memperoleh  perlindungan  karena  mempunyai  nilai  seni, baik pada ciptaan motif  atau gambar maupun komposisi warnanya.
Berkaitan dengan masalah penciptaan motif, para pencipta motif lebih dikenal dengan istilah  Tukang  Reng-reng.  Di  desa  sentra  industri  kerajinan  batik  Kabupaten  Indramayu Paoman umumnya menciptakan motif tidak secara murni dari hasil inspirasi dan imajinasinya sendiri,  akan  tetapi  kebanyakan  dari  mereka  memodifikasikan  motif-motif  yang  telah  ada, yang  notabene  merupakan  motif  tradisional,  karena  batik  tradisional  memilki  ornament  dan isen-isen yang berjumlah cukup banyak, sehingga untuk menciptakan sebuah motif batik para pencipta  hanya  merangkaikan  atau  memadukan  ornament  dan  isen-isen  yang  telah  ada. Sebagai contoh, apabila kita menjumpai suatu nama motif batik Lereng Kembang, maka hal ini berarti bahwa didalam motif tersebut terkandung adanya suatu ornament yang  berbentuk Lereng dan ornament lainnya berbentuk Kembang.
Ciri  batik tradisional  dapat  dengan  mudah  kita  temui  ketika  kita  melihat-lihat  kain, baik dalam bentuk sarung, kemeja, taplak meja, hiasan dinding, dan lain-lain, kemudian kita mempunyai penilaian bahwa “itu batik”. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa kain tersebut merupakan  batik  tradisional.  Cara  pandang  yang  sederhana  dalam  menilai  sebuah  kain termasuk  kategori  tradisional  atau  bukan  sebagaimana  dikemukakan  diatas,  disebabkan karena batik tradisional memilki corak tertentu yang telah mengakar dan dikenal oleh orang banyak.  Menurut  keterangan  Kepala  Bagian  Pengembangan  Batik  dari  Balai  Besar Pengembangan  dan  Penelitian  Industri  Kerajinan  dan  Batik  (suatu  lembaga  resmi  milik pemerintah dibawah naungan Departemen Perindustrian). Batik tradisional merupakan suatu kesatuan batik pada sehelai kain yang telah baku.
Berdasarkan  pemahaman  Hak  Cipta  di  atas,  maka  ketentuan  yang  ada  kaitannya dengan  Batik  Tradisional  Paoman  Indramayu,  yakni  ketentuan  Pasal  38  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  yang  menyatakan  “bahwa  hak  cipta  atas ekspresi  budaya  tradisonal  dipegang  oleh  Negara”.  Selanjutnya  Pasal  39  ayat  (1)    Undang- Undang  tersebut  menyebutkan  “bahwa  dalam  hal  Ciptaan  tidak  diketahui  Penciptanya  dan
Ciptaan  tersebut  belum  dilakukan  pengumuman  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  tersebut  dipegang oleh Negara  untuk kepentingan Pencipta”.
Pada  tahun    2003  Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  telah  mendaftarakan  80  motif Klasik  Batik  Paoman  ke  Direktorat Jenderal  Hak  Cipta,  Desain  Industri,  Desain Tata  Latak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dari 140 motif Batik Paoman. 30 Kedelapan puluh motif yang  terdaftar  antara  lain  :  Motif  Kembang  Suket,  Kembang  Pete,  Lasem  Urang,  Manuk Bengkuk, Lockan, Kereta Kencana, Merak Berunding, Manuk Drawes, Merak Ngibing, Pacar Cina, Perang Teja, Pentil Kusta, Sawat Pentil Kusta, Obar Abir, Sawat Biskuit, Rama, Rajeg Wesi,  Puyong  ,  Sejurig,  Sawat  Penganten,  Sawat  Riwog,  Sawat  Riweh,  Srikit,  Sisik,  Sekar Niem,  Sarempang  Kandang,  Teluki,  Sungging  Manuk  Tetingkring,  Swastika,  Kembang Kapas,  Kembang  Kol,  Kembang  Betah,  Kapal  Kandas,  Kembang  Gunda,  Kawung,  Jae Sarempeng,  Jati  Rombeng,  Iwak  Etong,  Ikat  Petek,  Ganggeng,  Gorda,  Dan  Liris,  Srintil, Teratai, Tiga Negeri, banji Tapak, Ayam Alas, Bokong Semar, Banji, dan Cendrawasih.
Melalui  proses  kajian  sejak  15  Desember  2003,  motif-motof    batik  Paoman  tersebut dinyatakan  telah  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Cipta,  Desain  Industri,  Desain  Tata Latak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Rahasia  Dagang-  sekarang  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  Didalam  pertimbangannnya  bahwa  motif- motif  Batik  Paoman  yang  diajukan  termasuk  karya  seni  yang  dilindungi  menurut  Pasal  12 ayat  (1)  huruf    i  Undang-Undang  Hak  Cipta  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  bahwa batik yang dibuat secara konvensional yang merupakan bentuk ciptaan tersendiri, karya-karya seperti  itu  memperoleh  perlindungan  karena  mempunyai  nilai  seni,  baik  pada  ciptaan  motif atau  gambar  maupun  komposisi  warnanya.  Disamakan  dengan  pengertian  seni  batik  adalah karya  tradisional  lainnya  yang  merupakan  kekayaan  bangsa  Indonesia  yang  terdapat diberbagai  daerah,  seperti  seni  songket,  ikat,  dan  lain-lain  yang  dewasa  ini  terus dikembangkan.
Gambaran  berkaitan  dengan  motif  tradisional  dan  pengkuan  atas  pendaftaran  Batik Tradisional  Paoman,  dapat  terlihat  pada  pertimbangan  atas  pendaftaran  motif-motif  Batik Paoman sebagai berikut : 31
a. Motif Kembang Kapas. Nama kembang kapas diambil dari tanaman kembang kapas. Sesuai dengan namanya maka wujud corak ini kembang (bunga) kapas. Tanaman ini pada jaman dahulu merupakan pembatas antara daerah Derma Ayu dengan  Babadan
30 Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indaramayu, 2018.
31 Keputusan  Direktorat  Jenderal  Hak  Cipta,  Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkut  Terpadu,  dan Rahasia Dagang, tanggal 15 Desember 2003.
yang  kemudian  oleh  para  orng  tua  dituangkan  pada  batik.  Motif  ini  terdaftar  pada Dirjen  Hak  Cipta,  Desain  Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Rahasia Dagang No. 023954, tanggal 26 September 2003.
b. Motif Ganggeng. Corak ini menggambarkan tanaman ganggeng yang banyak tumbuh di  pesawahan  Indramayu    Utara.  Motif  ganggeng  ini  menunjukan  betapa  motif dermayon  memiliki  karater  proletar,  karena  keseluruhan  motif  secara  jelas menggambarkan  tumbuhan-tumbuhan.  Warna  batik  biru  gelap  sebagai  ciri keseluruhan motif Dermayon. Motif ini terdaftar pada No. 023964 , Juni 2003.
c. Motif  Urang  Ayu.  Corak  ini  kemungkinan  ada  hubungannya  dengan  Ki  Urang, seorang  pahlawan  Indramayu  ketika  melawan  Mataram.  Urang  bisa  berarti  ‘Udang’ atau  ‘Orang’.  Pada  hakikatnya  urang  melukiskan  makna,  figur  dalam  ikonografi Hindu,  sosok  separuh  manusia,  yang  diasosiasikan  dengan  Dewa  Wisnu,  dengan lambang  sufit  urang,  atau  ‘jepit  udang’.  Supit  urang  juga  merupakan  istilah  militer untuk siasat perang dimana musuh diserang dari samping dengan kekuatan menyerang ada ditengah. 32 . Corak ini tampaknya juga permaksud untuk menggambarkan bahwa para  nelayan  daerah  Indramayu  banyak  menghasilkan  udang  yang  bagus.  Motif  ini terdaftar pada bulan September 2003 No. 023927.
d. Sawat  Riweh,  pada  corak  ini  terlihat  kaligrafi  arab  yang  tersembunyi,  kemungkinan corak  ini  dahulu  digunakan  untuk  panji-panji.  Dewasa  ini  dalam  pembuatan  corak sawet  riwe  seringkali  tampa  kalighrafi.,  dan  riwe  diartikan  rumbai-rumbai,  didalam corak  ini  terlihat  adanya  pengaruh  dari  Jawa  Tengah.  Kebijaksanaan  untuk memukimkan  penduduk  Jawa  Tengah  ke  daratan  Indramayu  pada  abad  ke-17  dan sesudahnya,  telah  jelas  berpengaruh  pada  pola  lambang  mataram  yang  khas,  seperti sayap-sayap garuda pada jenis-jenis lar, mirong, dan sawat sebagaimana terlihat pada corak  sawat  riwe.  Meskipun  demikian,  karena    tidak  terikat  ketentuan-ketentuan Keraton  Jawa,  bentuk  dan  besarnya  sama  sekali  berlainan.  Warna  biru  gelap merupakan  ciri  khas  Batik  Dermayonan.  Terdaftar  pada  bulan  September  2003  No. 023946.
e. Sawat  Penganten,  corak  ini  berupa  gambar  mahkota  yang  melambangkan  penguasa tinggi.  Meskipun  namanya  Sawat  Penganten  tidak  berarti  bahwa  kain  dengan  corak ini diperuntukan bagi penganten. Istilah penganten untuk menunjuk kepada sepasang mahkota. Sekalipun warna agak cerah, namun garis-garis hitam menunjukan karakter
32 Yayasan Mitra Budaya Indonesia, Batik Tradisiona1, Jakarta, 1982 hlm. 136
batik  Dermayon  yang  cenderung  warna  gelap.  Motif  ini  terdaftar  pada  tanggal  26 September 2003 No. 023944.
f. Manuk Drawes.  Motif  ini menggambarkan bahwa pada jaman dahulu banyak burung bengkuk.  Pintu  Raja  dalam  termasuk  dalam  Desain  geometri  yang  masih  sangat populer  di  daerah  Indramayu,  meskipun  haya  tinggal  sedikit  saja.  Bentuknya memperlihatkan  bahwa  desain  itu  pernah  merupakan  lambang-lambang  antariksa, tetapi  nama  diberi  menurut  penggunaan  lambang  ini  yang  praktis  dan  fungsional. Selain  corak  ini  ada  pula  corak  yang  dinamakan  mata  angin  dan  pintu  ratu.  Corak- corak ini bentuknya menyerupai kompas. Motif Manuk Bengkuk juga termasuk motif yang sudah terdaftar.
Motif-motif tradisional ini kesemuanya telah terdaftar pada Dirjen Hak Cipta, Desain Industri,  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu,  dan  Rahasia  Dagang-  Saat  ini  namanya  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, dengan  pemegang  Hak Cipta Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sedangkan Penciptanya Asosiasi Pengusaha Batik  Indramayu.  Ditetapkannya  Pemegang  Hak  Cipta  Pemerintah  Daerah  Indramayu merupakan  implementasi  dari  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)    Undang-Undang  No.  19  tahun 2002  menyebutkan  “bahwa  dalam  hal  Ciptaan  tidak  diketahui  Penciptanya  dan  Ciptaan tersebut  belum  dilakukan  pengumuman  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  tersebut  dipegang  oleh Negara    untuk  kepentingan  Pencipta”.  Pemerintah  Daerah  merupakan  representasi  dari Negara di tingkat Kabupaten.
Berdasarkan pasal tersebut, maka Negara memegang Hak Cipta atas Batik Paoman . Negara  merupakan  subyek  hukum  publik,  yang  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa subyek hukum publik di bawahnya, seperti provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam kasus Batik Paoman,  maka  selain  Negara  Republik  Indonesia  yang  dapat  memegang  hak  ciptanya, Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah pemegang Hak Cipta Batik Paoman Indramayu.
Dengan  dipegangnya  Hak  Cipta  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Indramayu,  maka Pemda kabupaten Indramayu memiliki hak Ekonomi, selain Hak Moral. Dengan    demikian, orang  yang  bukan  warga  Negara  Indonesia  bila  berkehendak  ingin  mengumumkan  atau memperbanyak  ciptaan  Batik  Tradisional  Paoman  harus  terlebih  dahulu  mendapat  izin  dari Pemda Kabupaten Indramayu, khususnya instansi yang terkait dengan masalah ini (Pasal 10 ayat 3).
Dalam penjelasan Pasal 10  UU No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan  untuk  melindungi  foklor  dan  hasil  kebudayaan  rakyat  lainnya.  Pemerintah dapat  mencegah  adanya  monopoli  atau  komersialisasi  serta  tindakan  yang  merusak  atau
pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Disamping  itu  ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  tindakan  pihak  asing  yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.
Dengan  ketentuan  tersebut,  berarti  Negara  dalam  hal  ini  Pemda  Indramayu  dapat memberikan izin kepada pihak lain dan/atau warga Negara Asing untuk memperbanyak atau mengumumkan  Batik  Tradisional  Paoman  Indramayu,  dengan  memperoleh  restitusi  berupa hak-hak  ekonomi  maupun  morak  Batik  Tradisional  Paoman.  Izin  dapat  berupa  Lisensi, Waralaba,  ataupun  Francise.  Hak  izin  juga  sekaligus  juga  memberikan  hak  untuk  menolak pihak  lain  atau  pihak  asing  untuk  menggunakan  atau  memperbanyak    Ciptaan  Batik Tradisional  Paoman,  bila  dipandang  akan  merugikan  Negara  atau  hasil  kebudayaan  Batik Tradisional.
Pada  dasarnya  Pasal  10  Ayat  (2)  dan  Pasal  12  Ayat  (1)  huruf  i    UU  No.  19  tahun 2002  tentang  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  dasar  bagi  perlindungan  Hak  Cipta  atas  Batik Tradisional  paoman,  namun  terdapat  beberapa  kesukaran  Batik  Tradisional  Paoman  masuk kedalam Regim Hak Cipta, yaitu :
(1) Ciptaan  harus  dalam  bentuk  yang  asli.  Pada  umumnya  Batik  Trusmi  Cirebon  sudah tidak  lagi  menampakan  keaslian  bentuk  batik  pada  mulanya,  sehingga  yang  ada adalah dalam bentuk derivatifnya. Hal ini disebabakan beberapa afaktor antara lain : (a) Dilakukan dari generasi ke genarasi, sehingga yang asli tidak nampak lagi.
(b) Terdapat  kebiasaan  masyarakat    jika  ciptaannya  ditiru  orang  sangat  senang hati.
(2) Batas  Waktu  yang  ditetapkan  selama  50  tahun  pada  Hak  Cipta,  merupakan  kendala utama dalam hak cipta Batik Tradisional, karena batik tersebut dibuat sudah berabad- abad  lamanya.  Di  samping  itu  lepas  dari  50  tahun  maka  batik  Tradisional  Paoman menjadi milik public ( public domain )”
Namun dilihat dari perspektif UU No. 28 tahun 2014, Batik Tradisional Paoman tidak termasuk  merupakan  karya  seni  yang  dilindungi.  Penjelasan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  j menyebutkan :
“Yang dimaksud dengan karja seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat ivovatif,  masa  kini,  dan  bukan  tradisional.  Karya  tersebut  dilindungi  karena mempunyai    nilai  seni.  Baik  dalam  kaitannya  dengan  gambar,  corak,  maupun komposisi warna.
Yang dimaksud dengan karya seni motif lain adalah motif yang merupakan  kekayaan bangsa  Indonesia  yang  terdapat,  seperti  seni  songket,  motif  tenun  ikat,  motif  tapis, motif  ulos,  dan  seni  motif  lain  yang  bernilai  kontemporer,  inovatif,  dan  terus dikembangkan.”
Berbeda dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 yang dalam penejalasannya tidak menyebutkan harus kontemporer dan bukan tradisonal. Didalam UU No. 28 tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) huruf j nampak disebutkan disebutkan bahwa yang dilindung bukan motif batik tradisional, seperti motif batik tradisional Paoman tetapi motif batik kontemporer yang bersifat ivovatif, masa kini. Selanjutnya motif lainnya yang dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf j tersebut juga bukan motif tradisional tetapi motif kontemporer.
Ditetapkannya  Pemegang  Hak  Cipta  Pemerintah  Daerah  Indramayu  oleh  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  didasarkan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)    Undang- Undang No. 19 tahun 2002, dilihat dari perspektif UU No. 28 tahun 2014, khususnya Pasal 38  ayat  (1)  dan  Pasal  39  ayat  (1),  dimaksudkan  bukan  melindungi  Batik  sebagaimana disebutkan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  j.    Didalam  penjelasan  Pasal  38  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  “ekspresi  budaya  tradisional  mencakup  salah  satu  atau kombinasi  ekspresi sebagai berikut :
“a.  Verbal  tektual,  baik  lisan  maupun  tulisan  yang  berbentuk  prosa  maupun  puisi, dalam  berbagai  tema  dan  kandungan  isi  pesan,  yang  dapat  berupa  karya    sastra ataupun narasi infromatif,
b.   Musik mencakup antara lain vocal, instrumental, atau kombinasi.
c. Gerak mencakup antara lain tarian;
d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e. Seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi  yang terbuat  dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayau, bamboo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, dan
f. Upacara adat.”
Sedangkan  Penejalasan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-  Undang  No.  28  Tahun  2014 menyebutkan : “Ketentuan ini dimksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam suatu karya  yang penciptaannya   tidak diketahui dan belum diteribtkan, misalnya dalam hal karya tulis  yang  belum  diterbitkan    dalam  bentuk  buku    atau  karya  musik  yang  belum  direkam”. Nampak  seolah-olah  Pasal  39  ayat  (1)  ini  melindungi  setiap    ciptaan  yang  belum  diketahui Penciptanya dan belum diterbitkan termasuk Motif Batik Tradisional, namun didalam jajaran karya seni  yang dilindungi baik berdasarkan Pasal 40 ayat (1) maupun Pasal 38 ayat(1) UU No.  28  tahun  2014  tidak  ditemukan  bahwa  Motif  Batik  Tradisional  seperti  Motif  Batik Paoman  dapat  dilindungi.      Dengan  demikian,  maka  Batik  Tradisional  Paoman  Indramayu tidak dapat dilindungi berdasarkan  Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (1) huruf j UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 3.4. Perlindungan  Motif  Batik  Tradisonal  Paoman  Melalui  Pembentukan  Undang- Undang Sui Generis
Nampak bahwa perlindungan Batik Tradisional Paoman sulit dilakukan melalui regim Hak  Kakayaan  Intelektual  berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  tentang  Hak Cipta.  Oleh  karena  itu  alternatif  lain  perlindungan  dilakukan  melalui  regim  sui  generis. Beberapa  Negara  mengusulkan  sistem  perlindungan  sui  generis  sebagai  alternatif  untuk melindungi  produk  masyarakat,  khususnya  pengetahuan  tradisional. 33 Sistem  ini  telah diterapkan pula guna melindungi teknologi menyangkut varietas tanaman, 34 sebagai alternatif perlindungan atas penemuan ( invention ) di bidang tersebut yang juga dapat dilindungi dengan paten.
Menurut  Rebbeca  Clement,  kekayaan  budaya  sudah  seharusnya  dilindungi  oleh Negara  asal  dari  kekayaan  budaya  tersebut.  Dalam  Hukum  Internasional  telah  diakui. 35 Kekayaan  budaya  yang  dimaksudkan  Clements  adalah  dalam  arti cultural  property yang lebih mengacu kepada benda-benda (fisik) hasil kreativitas kebudayaan suku bangsa  asli di suatu  Negara.  Namun  demikian  kiranya  pendapat  tersebut  mengandung  kebenaran  pula bilamana diterapkan pada kekayaan budaya dalam arti ekspresi folklore ataupun pengetahuan tradisional  lainnya.    Keduanya  merupakan  hasil  kreativitas  kebudayaan.  Dalam  konteks  ini Indonesia  dapat  mempertimbangkan  sistem  sui  generis  mengingat  karakteristik  masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan masyarakat Barat. Karakteristik masyarakat Indonesia masih  kuat  diwarnai  sistem  kolektif  atau  komunal  dan  religious,  sehingga  perilaku masyarakatnya  pun  masih  diresapi  dan  dituntun    oleh  sistem    nilai  tersebut. 36 Dengan demikian  menciptakan  hukum  yang  berlandaskan  sistem  nilai  yang  berbeda  hanya  akan menimbulkan masalah dalam implementasinya.
Negara lain yang telah menerapkan Sui Generis adalah Filipina, melalui Republic Act No.  8371,  sejak  diundangkan  tanggal  29  Oktober  1997,  Filipina  melindungi  hak-hak masyarakat  lokal,  termasuk  hak  milik  intelektualnya.  Republic  Act    No.  8371  merupakan wujud  penjabaran  sekaligus  perintah  konsitusi  Filipina  (Philipina  Constitution,  1987),  yang sudah  menetapkan  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat  asli  ( indigenous  people ). Sec 3 h. Republic Act No. 8371 menyebutkan :
“ Indigenous  Cultural  Communities/Indigenous  People-refer  to  a  group  of  people  or homogenous societies identified by self ascription and ascription by other, who have continuously  lived  as  organized  community  on  communally  bounded  and  defined
33 WIPO, Intellectual Property Needs, 2001.
34 Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu UU No. 29 tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 241.
35 Rebecca Clement, “Misconception of Culture Native Peoples and Cultural Property Under Canadian Law”, Toronto Faculty of Law Review (Vo. 49 No. 1, 1991), hlm. 2
36 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 96.
territory, and who have, under clime of ownership since time immemorial, occupied, possessed  and  utilized  such  territories,  sharing  common  bons  of  language,  custom, traditions  and  other  distinctive  cultural  traits,  or  who  have,  through  resistence  to political,  social,  and  cultural  inroads  of  colonization,  non-indegenous  religion,  and culture, becames historically differentiated from the majority of Filipinos….”
Tampak  dalam  Republic  Act  No.  8371  melindungi  hak-hak  masyarakat  yang  sangat luas, meliputi hak kepemilikan, hak hidup, hak politik,  hak sosial, hak budaya,  hak bergama, dan lain-lain hak. Dengan demikian masyarakat lokal Filipina/masyarakat asli dilindungi dari perbuatan misappropriation. Didalam Republik Act No. 8371 ini pun diatur mengenai Free and Prior Informed Consent .
Substansi yang terpenting dari undang-undang sui generis adalah adanya pengakuan yang  tegas  bahwa  masyarakat  lokal  adalah  pemilik  dari  produk-produk  lokal  tersebut. Kiranya  hukum  adat  atau  hukum  kebiasaan  ( customary  law )  dapat  menjadi  salah  satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam undang-undang sui generis . 37 Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang sui generis antara lain : Pertama , pengaturan di dalam undang-undang sui  generis    bersifat  sederhana.  Artinya,  apa  yang  diatur  di  dalam  undang-undang    tersebut mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat secara luas, dan pelaksanaannya pun tidak membutuhkan  prosedur  yang  rumit  sebagaimana  halnya  perundang-undangan  Hak  Milik Intelektual. Karakteristik ini sejalan dengan pola pikir masyarakat yang juga sederhana. Pola pikir  sederhan  itu  antara  lain  tercermin  dalam  sistem  hukum  adat  yang  bersifat  terang  dan tunai.  Hukum  Adat  tidak  mengenal  lembega  hukum  yang  bersifat  abstrak  sebagaimana halnya lembaga hukum kekayaan intelektual. 38
Kedua ,  undang-undang  sui  generis  itu  hendaknya  tidak  mengabaikan  unsur-unsur yang  berlandaskan  norma  agama.  Hal  ini  sejalan  dengan  sistem  hukum  adat  yang  bersifat religius  magis.  Unsur  ini  menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkan  masyarakat  tidak terlampau  bersifat  materialistik.  Ukuran  penghargaan  tidak  hanya  sekedar  bersifat  material dalam  bentuk  imbalan  ekonomis,  sebagaimana  reward  dalam  regim  Hak  Milik  Intelektual. Penghargaan  juga  mencakup  penghargaan  terhadap  sistem  kepercayaan  atau  keyakinan bahwa  pengetahuan  adalah  karunia  Tuhan  yang  harus  disyukuri  dan  diamalkan  untuk kesejahteraan umat manusia.
Ketiga , undang-undang  sui generis itu  hendaknya tetap berlandaskan kepada sistem kemasyarakat yang sangat menghargai  kebersamaan. Ini sejalan  dengan sistem hukum adat
37 Lihat  Kembali  pembahasan  kasus  Milpurru  vs  Indofurn  (Pty)  Ltd,  dalam  Cristine  Haight  Farley, “Protecting  Foklore  of  Indigenous  Peoples  is  Intellectual  Property  the  Answer  ?”,  Conecticut  Law  Review, (Fall, 1997, hlm 4-7, dikutip dari Agus Sardjono, op cit, hlm. 249. Dalam kasus  ini penentuan  mengenai  siapa pemilik dari desain yang dipersengketakan dilakukan berdasarkan Hukum Adat.
38 Agus Sardjono, Ibid, hlm. 251
yang  tidak  individualistik.  Dengan  kata  lain  bahwa  undang-undang  sui  generis  hendaknya tidak  berlandaskan    pada  prinsip    atau  paham  individualisme  sebagaimana  regim  hak  milik intelektual.  Mengadopsi  sistem  individualistik  hanya  akan  berarti  mengulangi  kekeliruan rezim Hak Milik Intelektual yang telah terbukti kurang berhasil implementasinya.
Keempat ,  undang-undang  sui  generis  itu  harus  mampu  menjamin  atau  sekurang- kurangnya  memberikan  kemungkinan  yang  besar  agar  pemanfaatan  pengetahuan tradisional beserta  praktek-praktek  yang  terkait  dengannnya  benar-benar-benar  dapat  memberikan kesejahteraan    bagi  masyarakat  pada  umumnya.  Dalam  hal  ini  undang-undang  yang bersangkutan harus dapat memberikan kepastian bahwa masyarakat  yang menjadi custodian dari  pengetahuan  yang  bersangkutan  benar-benar  akan  memperoleh  manfaat  dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan, termasuk didalamnya jaminan akan ketersediaan sumber daya hayati  yang terkait dengannya. Dalam hubungan ini, Convention on Biological Diversity menjadi sangat relevan untuk diwujudkan  oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu produk perundang-undangan sui generis. Bukan itu saja, jaminan ni juga menjadi salah satu amanat  dari  konstitusi  Indonsia  bahwa  sumber  daya  alam  yang  penting  bagi    orang  banyak dikuasi oleh negara untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. 39

## 3.5. Hak  Kekayaan  Intelektual  Batik  Tradisional  Paoman  dan  Perekonomian Masyarakat Kabupaten Indramayu
Pada saat sebelum UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta digantikan UU No. 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  pada  regim  hak  cipta  sebagian  produk  masyarakat    yang berkaitan  dengan  hasil  ciptaan  masyarakat  yang  sudah  tidak  diketahui  penciptanya  dapat dilindungi melalui Pasal 10 dan Pasal 12 UU  No. 19 Tahun 2002, dimana  bagi kekayaan intelektual  yang  bersifat  komunal  dapat  dilakukan  pendaftaran,  sebagaimana  telah dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  yang  telah  mendaftarkan  80  motif  Batik Paoman, dan telah memperoleh sertifikat pendaftaran hak Cipta berdasarkan pasal 10 ayat (2),  Namun setelah diganti dengan   UU  No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta, berkaitan dengan  hak  cipta  batik  yang  memiliki  motif  tradisional  tidak  termasuk  ciptaan    yang dilindungi.
39 Apa  yang  tertuang  dalam  konstutusi  tersebut  juga  merupakan  perwujudan  dari  sistem  hukum  adat yang  menempatkan  kepentingan  bersama  lebih  daripada  kepentingan  pribadi.  Oleh  karena  itu  kiranya  dapat ditafsirkan  bahwa  Negara  yang  menguasai  sumber  daya  alam,  termasuk  sumber  daya  hayati,  hendaknya  lebih berorientasi  bahwa  pemanfaatan  sumber-sumber  daya  hayati  itu  adalah  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Batik  Paoman  yang  memiliki  motif  tradisional  serta  telah  terdaftar  pada  Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  RI  tahun  2003  tentu  tidak  diberlakukan  UU  No.  28 tahun  2014  karena  peraturan  tidak  berlaku  surut.  Artinya    bagi  megang  haknya  serta produsennya  dapat  memproduksi  atau  mengekploitasi  hasil  kekayaan  intelektualnya,  serta berhak menimati hak moral dan hak ekonominya.
Hasil  survey  yang  dilakukan  Penulis  pada  Departemen  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Indramayu,  sejauh  ini  belum  ada  yang  meminta  lisensi  atas eksploitasi  Batik  Tradisional  Paoman,  sementara  ini  eksploitasi  dilakukan  oleh  para produsen yang ada di wilayah Indramayu, khususnya di Kelurahan Paoman diman terdapat sentra produksi dan perdagangan batik. Pemerintah Kabupaten Indramayu belum menikmati hak  ekonomi,  seperti  memperoleh  pendapatan  asli  daerah  dari  hak  kekayaan  intelektual Batik  Tradisional  yang  dimilikinya.  Didalam  hal  eksploitasi  yang  dilakukan  oleh  para produsen  batik  baik  di  wilayah,  kelurahan  Paoman,  Desa  Penganjang,  dan  Pabean  Ilir, Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  tidak  menerapkan  ketentuan  lisensi  yang  dimilikinya, bahkan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indramayu  melalui  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian membebaskan dan mendorong agar para produsen mengexplor secara optimal terhadap  batik-batik  tradisonal  yang  telah  dimintakan  pendaftaran  hak  ciptanya,  agar memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar.
Dilihat  dari  aspek  perekonomian  masyarakat,  masyarakat  Kelurahan  Paoman termasuk  salah  satu  kelurahan  yang    memperoleh  pendapatan  yang  cukup  tinggi  dari ekploitasi  Batik  Tradisonal  Paoman  atau  disebut  pula  Batik  Dermayon.  Batik  Paoman  ini produksinya  sebagian  besar  rumahan,  banyak  rumah  tangga  yang  memproduksi  dan melakukan  perdagangan  Batik  di  rumah  mereka,  serta  melakukan  pengiriman  ke  berbagai wilayah, khususnya daerah Jawa barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur, sebagian juga ke luar jawa. Tentu dari sisi pendapatan rumah tangga mereka sangat membantu, bahkan termasuk daerah yang sejahtera.
Sementara  Pemerintah  Daerah  tidak  mengenakan  lisensi  terhadap  para  produsen, yang  diperoleh  manfaat  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indramayu  adalah  pajak  dari penjualan  Batik  Tradisional  Paoman.  Namun  dilihat  dari  pajak  yang  masuk  dari perdagangan Batik paoman masih relative sangat kecil.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Memperhatikan    kriteria,  karya  seni  yang  dilindungi    berdasarkan  Pasal  40  ayat  (1) huruf j, serta Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1),  perlindungan Motif Tradisional Batik  Paoman  sulit  dilakukan  melalui  regim  Hak  Kakayaan  Intelektual  berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
b. Penetapan  UNESCO  sebagai  salah  satu  lembaga  PBB  yang  membidangi  masalah- masalah  kebudayaan  Batik  sebagai  Warisan  Kemanusiaan  untuk  Budaya  Lisan  dan Nonbendawi  ( Masterpieces  of  the  Oral  and  the  Intangible  Heritage  of  Humanity ) Masyarakat  Indonesia,  dapat  dijadikan  sandaran    masyarakat  Indonesia,  termasuk masyarakat  Indramayu  untuk  memperoleh  Hak  Moral,  namun  sulit  untuk  menjadi dasaran tuntutan Hak Ekonomi.
c. Regim  sui  generis  dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  moral  maupun  hak ekonomi  bagi  masyarakat  pemegang  hak  kekayaan  intelektual  masyarakat,  termasuk pemegang hak kekayaan intelektual Batik Tradisional Paoman, karena pengaturannya bersifat  sederhana,    sera  dapat  memmberikan  mafaat  dan  kesejahteraan,    namun model perlindungan ini memerlukan komitmen bersama  agar tidak melangar norma- norma dan adat istiadat.

## 4.2. Saran
a. Perlu  dilakukan  perubahan  peraturan  perundang-undangan  tentang  Hak  Cipta  yang secara tegas dapat melindungi Batik Tradisional, termasuk Batik Tradisional Paoman
Indramayu,  serta  mencakup  perlindungan  hak  moral  dan    hak  ekonomi  masyarakat,
agar tidak terjadinya misappropriation .
b. Perlu  adanya  mekanisme  yang  jelas  berkaitan  dengan  tuntutan  hak  ekonomi pemegang  hak  kekayaan  intelektual,  sebagai  konsekuensi  penetapan  UNESCO  PBB yang    menetapkan  Batik  sebagai  Warisan  Dunia  non  kebendaan  dari  Indonesia,
sehingga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat.

## DAFAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan ,  Citra Adytia Bakti, Bandung, 1994.
Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional ,  Alumni, Bandung, 2006.
---------------------, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
Ahmad  M.  Ramli,  HAKI  : Teori  Dasar  Perlindungan  Rahasia  Dagang ,  Mandar  Maju, Bandung, 2000.
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta , PT. Alumni, Bandung, 2009.
Hazmuri, Batik Klasik , Jambatan, Jakarta, 1981.
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perekonomian  Adat  Indonesia ,    Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001
Kusnaka  Adimihardja,  “Mendayagunakan  Kearifan  Tradisi  Dalam  Pertanian  Yang Berwawasan  Lingkungan  dan  Berkelanjutan”, dalam Kusanaka  Adimihardja  dkk, Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi , Humaniora Utama Press, Bandung,  1999.
Kusnaka Adimihardja, “Atas Kepemilikan Intelektual : Melindungi Hak Komunal Adat dan Lokal”, Pikiran Rakyat, 5 Mei 2001.
Kusnaka  Adimihardja,  dkk. Deskripsi  Pengetahuan  dan  Teknologi  Lokal  Jawa  Barat , Laporan  Kegiatan  Inventarisasi  dan  Dokumentasi,  Kerjasama    UPT  INRIK  UNPAD dengan P2KT PUD-PKM BPP Teknologi, Bandung, 2003
Noegroho  Amien  Soetiarto,  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dan  Kekayaan  Intelektual Tradisional  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah”,  dalam Mimbar  Hukum ,  Edisi  No.  : 34/II/2000.
Peter  Groves, Intellectual  Property  With  Compettion  Law  and  Praktices ,  Cavendish Publishing Limited, London, 1999.
Rahmaniar  Soerianata  Djoemena, Ungkapan  Sehelai  Batik  :  Its  Mystery  and  Meaning, Djambatan, Jakarta, 1986.
Rebecca  Clement,  “Misconception  of  Culture  Native  Peoples  and  Cultural  Property  Under Canadian Law”, Toronto Faculty of Law Review (Vo. 49 No. 1, 1991).
R.M. Ismunadar, Tehnik dan Mutu Batik Tradisional Mancanegara , Dahara Prize, Semarang, 1985.
Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Buku Kompas, Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  ke-20 ,  Alumni, Bandung, 199.
Ugrasena Pranidhana, “Hak Cipta  Tradisional, Suatau Kajian Hak Cipta Menurut Pandangan Tradisional”  dalam Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia Volume 1, No.2, Januari 2000.
Wailah Abu Sudja, Proses Pembuatan dan Pewarnaan Batik di Indonesia , Karya Nusantara, Bandung, 1979.
Yayasan Mitra Budaya Indonesia, Batik Tradisiona1 , Jakarta, 1982.
Yusril  Ihza  Mahendra,    Keynote  Speakers  in WIPO  Asia-Pasific  Regional  Symposium  on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues , Yogyakarta, Indonesia, Oktober 17 to 19, 2001