## Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan
Mas Halimah 1
Ayi Karyana 2

## Abstract
Determination  of  development  priorities  proposed  in  the  District  Development  Planning  Meeting (Musrenbang) Pamulang district in 2012 involving actors from various components such as elements Muspika, District Government Elements, Elements Village Community Representative and Society, tend to be influenced and execute to achieve the vision, the mission of the Head area (Mayor) elected, in addition to carrying out the tradition of annual discussion forum that has become a liability in the district according to the instructions that have been prepared by the implementation of the Regional Government of South Tangerang City as an instance of the rules set down by the Ministry Of Home Affairs.The  results  of  the  analysis  of  the  actors  interaction  involved  in  the  process,  activity  and dynamics  Musrenbangcam  of  the  proposed  agreement  priority  from  each  components  showed different degrees in terms of sharpness proposed community priority. Proposed activities dominated bygoverment  representative  than  village  community  representative  and  local  businessman  and infrastructure improvements rather than community empowerment programs.
Keywords: musrenbangcam (the district depelopment planning meeting), the scale of development priorities, musrenbang actors.

## Abstrak
Penetapan  usulan  skala  prioritas  pembangunan  dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Kecamatan  (Musrenbang)  Kecamatan  Pamulang  tahun  2012  yang  melibatkan  aktor-aktor  dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misi dari Walikota terpilih, disamping untuk memenuhi tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban terstruktur di tingkat Kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Walikota Tangerang Selatan sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses, aktivitas  dan  dinamika  Musrenbangcam  tentang  kesepakatan  usulan  skala  prioritas  dari  masing- masing  komponen  masyarakat  menunjukkan  derajat  yang  berbeda  dalam  hal  ketajaman  usulan prioritas  kebutuhan  masyarakat.  Usulan  lebih  tajam  dan  didominasi  oleh  perwakilan  aparat pemerintah  ketimbang  perwakilan  dari  unsur  masyarakat  dan  pengusaha  lokal,  dan  kegiatan perbaikan infrastruktur menjadi usulan paling utama ketimbang kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kata Kunci: musrenbangcam, skala prioritas pembangunan, aktor-aktor musrenbang.
Fakta  menunjukkan  dalam  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musren- bangcam)  tahun  2012  yang  dilaksanakan  di wilayah Kota Tangerang Selatan, lebih dominan
1 Dosen Kebijakan Publik Fisip Universitas Padjadjaran. Email : mas.halimah@unpad.ac.id
2 Email : ayi@ecampus.ut.ac.id
usulan  ditetapkan  berkenaan  dengan  bidang infrastruktur  ketimbang  kegiatan  pemberdayaan masyarakat.  Rata-rata  rencana  kegiatan  infra- struktur  mendapatkan  alokasi  dana  besar,  salah
satunya  dapat  dilihat  dalam  pagu  indikatif  di Kecamatan  Serpong  tahun  2012  sebesar  Rp 18,340 milliar. Meningkat dari tahun 2011 yang jumlahnya  Rp13,505  milliar.    Dalam  Reka- pitulasi Format 1, jumlah usulan anggaran pada Bidang infrastruktur sebesar Rp11.323.217.000, bidang  kesehatan  mencapai  Rp1.283.350.000 dan  pendidikan  Rp4.534.050.000,  serta  bidang kebersihan,  keamanan  dan  ketertiban  Rp 746.600.000. Untuk bidang sarana dan prasarana Rp450.000.000  serta  rehab  total  Kantor  Keca- matan Serpong membutuhkan anggaran sebesar Rp5.000.000.000.
Dalam Format 2, jumlah anggaran bahan masukan  Kecamatan  Serpong  sebagai  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  rangka RPTK,  bidang  infrastruktur   membutuhkan anggaran  Rp2.575.350.000.  Bidang  Kesehatan Rp304.000.000,  pendidikan  Rp2.086.250.000, kebersihan  keamanan  dan  ketertiban  Rp 134.000.000, pada bidang sarana dan pra-sarana Rp176.000.000, ekonomi dan pertanian Rp420.000.000,  keagamaan  kemasyarakatan kepe-mudaan  dan  olahraga  Rp8.857.900.000 serta bidang pembangunan sarana pemerintahan sebesar  Rp6.625.000.000.  Jika  dikalkulasikan jumlah keseluruhan mencapai Rp21.178.500.000 (http://tangerangselatankota.go.id/read/news/ha sil-musrenbang, 16 April 2012).
Masalah  penelitian  dalam  Musren- bangcam  menurut  pengamatan  peneliti  adalah: (1)  dokumen  perencanaan  yang  disusun  para aktor  belum  menekankan  pada  perencanaan berbasis kebutuhan pokok  masyarakat setempat; (2)  dokumen  perencanaan  yang  disusun cenderung masih berupa susunan usulan semata; (3)  adanya  ego  sektoral/hegemoni  kewenangan pusat di daerah dan hegemoni kewenangan dinas terkait/SKPD  dalam  bentuk  kesulitan  untuk melakukan  koordinasi  perencanaan;  (4)  per- soalan  perencanaan  yang  bersifat  lintas  sektor seringkali ditangani  secara parsial; (5) data dan informasi  yang  berasal  dari  aktor  masya- rakat/Rukun Warga dan Kelurahan tidak lengkap dan  komprehensif;  (6)  program  dan  kegiatan yang  direncanakan  masih  belum  disusun berdasarkan  pada  ketersediaan  anggaran  pada Pemerintah Kota; dan (7) sulit untuk memastikan
adanya  konsistensi  antara  program/kegiatan Satuan  Kerja  Perangkat  Kota  (SKPD/K)  dan Kecamatan  serta  kebutuhan  riil  masyarakat dengan  alokasi  anggaran  pada  masing-masing satuan kerja secara pasti.
Sehubungan  masalah  tersebut,  men- dorong  peneliti  untuk  mengetahui  pelak-sanaan musrenbangcam dari aspek pemahaman musyawarah  perencanaan  pembangunan,  pe- nyusunan  skala  prioritas  usulan  perencanaan pembangunan,  dan  aktivitas  aktor  Musren- bangcam  di  Kecamatan  Pamulang  Kota  Tang- erang Selatan. Desain penelitian yang digunakan desain  penelitian  tipe  deskriptif  analisis pendekatan  kualitatif  (Arikunto,  2002).  Sumber data  dan  informasi  ditentukan  secara purposive sesuai  kepentingan  dan  keperluan  analisis penelitian  dari  informan  utusan  Kelurahan,  pe- jabat  Bappeda  Kota  Tangerang  Selatan,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peserta yang mewakili  sektoral  yang  ada  di  Kecamatan Pamulang,  Tokoh-tokoh  masyarakat,  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dan  peserta lainnya.  Langkah-langkah  dalam  analisis  data yaitu  editing,  klasifikasi  data,  tabulasi  dan interpretasi (Nazir, 2005).

## Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
Untuk  memahami  nilai  Musrenbang secara  mendalam  dalam  kajian  ini  perlu dijelaskan  secara  etimologis  pengertian  dari musyawarah.  Musyawarah  berasal  dari  kata Syawara (Bahasa Arab) yang berarti berunding, urun rembug, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu.  Menurut  istilah  berarti  perundingan antara  dua  orang  atau  lebih  memutuskan  suatu masalah  secara    bersama-sama.  Istilah  lainnya dalam  tata  negara  Indonesia  dan  kehidupan modern  tentang  musyawarah  dikenal  dengan sebutan  “syuro”,  “rembug  desa”,  “kerapatan nag ari”  bahkan  “demokrasi”.  Dengan  kata  lain, musyawarah  merupakan  suatu  upaya  untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar guna  mengambil  keputusan  bersama  dalam penyelesaian  atau  pemecahan  masalah  yang
menyangkut  urusan  yang  menjadi  materi pembicaraan. (http://id.shvoong.com/social- sciences/education/2092968-pengertian- musyawarah/).
Kaitannya  musyawarah  dengan  konsep pembangunan  di  Indonesia,  Suadnya  (2011) menguraikan pembangunan dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan yang spesifik di Indonesia adalah mulai diterapkannya people center  orientation ,  yang  bukan  hanya  mene- kankan pada pembangunan ekonomi ( economic ) tetapi pembangunan kesejahteraan sosial ( sosial well  being )  dan  kualitas  dari  lingkungan  fisik ( physical environment ). Alasan utamanya,  ketika manusia tidak menjadi pusat dari pembangunan, maka  tidak  ada  pembangunan  yang  berarti  dan berkesinambungan akan terlaksana.   Begitu juga dengan  aktivitas  para  aktor  yang  terlibat  dalam Musrenbangcam harus sudah mulai memikirkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang  meningkatkan  intensitas  keterampilan  dan keahlian.
Musrenbangcam merupakan musyawarah tahunan  di  tingkat  Kecamatan  untuk  men- dapatkan  masukan,  konfirmasi,  klarifikasi, berbagai  prioritas  kegiatan  berdasarkan  hasil Musrenbang  Desa/Kelurahan,  program  lintas Desa/Kelurahan,  serta  program  internal  Keca- matan  sebagai  dasar  bagi  penyusunan  Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK). Kecamatan sebagai  salah  satu  perangkat  daerah  kabu- paten/kota  memiliki  kedudukan  dan  fungsi strategis.  Dijelaskan  oleh  Wasistiono    (2009) bahwa Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan  yang  memberikan  pelayanan langsung  maupun  tidak  langsung  kepada masyarakat. Sebagai sub sistem pemerintahan di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI), Kecamatan  memainkan  peran  fungsional  dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pem- bangunan  serta  kemasyarakatan.  Untuk  ke- perluan  memberikan  pelayanan  sendiri,  Keca- matan dalam setiap tahun anggaran mengusulkan daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri  oleh  Kecamatan  dan  menjadi  Rencana Kerja  (Renja)  Kecamatan  yang  akan  dibiayai melalui    Anggaran  Kecamatan  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota.  Disamping itu, Keca- matan  membuat  daftar  kegiatan  Prioritas  yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran  SKPD  yang  bersumber  dari  APBD Kabupaten/Kota.
Sembiring  dalam  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan  MIMBAR  (2012)    dari  hasil penelitiannya  di  Kecamatan  Jatinangor  Kabu- paten Sumedang mengemukakan belum terwujud keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban kecamatan seiring dengan kendala yang dihadapi kecamatan  yaitu  kekurangan  unsur  3P  (Per- sonalia,  Pembiayaan  dan  Prasara  &  Sarana) dalam  merealisasikan  tugas-tugasnya  yang bersifat  atribut  dan  tugas-tugas  yang  bersifat delegatif  yang  luas  dan  kompleks,  kekurang jelasan  kewenangan  yang  dilimpahkan  oleh Bupati  kepada  Camat  dan  kurangnya  upaya pemberdayaan  pemerintah  kecamatan  sebagai pusat  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kaitannya dengan situasi dan kondisi unsure 3P tersebut di wilayah  Kecamatan  Pamulang  Kota  Tangerang Selatan, memiliki kesamaan dengan Kecamatan Jatinangor, terutama dari sisi kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Teknis  pelaksanaan  Musrenbang,   setiap tahunnya  di  mulai  dari  Januari    hingga  Maret. Dalam  waktu  tiga  bulan  tersebut,  Musrenbang tingkat  kelurahan  hingga  tingkat  kota  harus selesai. Musrenbang di 54 kelurahan yang ada di Kota  Tangerang  Selatan  dilakukan  Januari. Musrenbang  di  7  (tujuh)  kecamatan  yang  ada, dilaksanakan  Februari.  Hasil  dari  Musrenbang tingkat  kelurahan  dan  kecamatan  tersebut disatupadukan  dan  disinergikan  pada  Maret  di tingkat  Forum  SKPD  atau  Gabungan  SKPD. Pada akhir Maret dilakukan Musrenbang tingkat kota  yang  hasilnya  dibawa  ke  tingkat  Provinsi dan Pusat.
Dalam  praktek  di  lapangan  seperti ditemukan  dalam  penelitian,  penyelenggaraan pemerintahan,  program,  kegiatan  pembangunan dan  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  atau perangkat  pemerintah  kabupaten/kota,  ternyata masih  didasarkan  pada  paradigma  pendekatan legalitas. Pada saat merumuskan, menyusun dan
menetapkan  kebijakan  selalu  didasarkan  pada pendekatan  prosedur  dan  keluaran,  dalam prosesnya  menyandarkan  atau  berlindung  pada peraturan  perundang-undangan  atau  men- dasarkan  pada  pendekatan  legalitas  dan  pen- dekatan politis. Hal ini ditegaskan oleh informan dari  Bappeda  Kota  Tangerang  Selatan  sebagai berikut (12 Desember 2012):
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah 2011-2016 merupakan rujukan musrenbang,  termasuk  musrenbang  kecamatan memuat  arah  kebijakan  keuangan  daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan  program  satuan  kerja  perangkat  daerah, lintas  satuan  kerja  perangkat  daerah,  dan program  kewilayahan  disertai  dengan  rencana kerja  dalam  kerangka  regulasi  dan  kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  2011 – 2016    Kota Tangerang Selatan disusun berdasarkan pendekatan  berikut:  (1)  pendekatan  politik, pendekatan  ini  memandang  bahwa  pemilihan Kepala  Daerah  sebagai  proses  penyusunan rencana  program,  karena  rakyat  pemilih menentukan  pilihannya  berdasarkan  program- program  pembangunan  yang  ditawarkan  para calon    Kepala  Daerah.  Dalam  hal  ini  rencana pembangunan daerah adalah penjabaran agenda- agenda  pembangunan  yang  ditawarkan  Kepala Daerah  saat  kampanye  ke  dalam  RPJMD;  (b) pendekatan      Teknokratik,    pendekatan      ini dilaksanakan    dengan    menggunakan  metode dan  kerangka  berpikir   ilmiah  oleh  lembaga yang    secara    fungsional  bertugas  untuk  hal tersebut; (3) pendekatan Partisipatif, pendekatan ini   dilaksanakan   dengan   melibatkan pemang- ku  kepentingan  ( stakeholders )  pembangunan. Pendekatan    ini  bertujuan  untuk  mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; dan (4) pendekatan Atas-Bawah ( top-down ) dan Bawah- Atas  ( bottom-up ),  pendekatan  ini  dilaksanakan menurut  jenjang  pemerintahan.  Hasil  proses tersebut  kemudian diselaraskan melalui musya- warah pembangunan.
Jika  memperhatikan  penjelasan  di  atas, forum  Musrenbang  yang  dimulai  dari  Mus-
renbang  Kelurahan  sampai  Musrenbangcam merupakan forum yang cenderung melaksanakan dan  untuk  memenuhi  aturan  normatif,  visi  dan misi  kepala  daerah  terpilih  dan  menyepakati usulan  skala  prioritas  Pemerintah  Kota Tangerang Selatan sesuai yang sudah ditentukan. Bappeda  akhirnya  yang  menganalisis  dan memilah semua usulan aspirasi dari warga yang dihasilkan  musrenbang,  baik  Musrenbang Kelurahan  maupun  Musrenbangcam.  Menye- suaikan dengan dana yang ada, tupoksi masing- masing  SKPD,  dan  membuat  program  dan kegiatan  sesuai  urgensinya  Pemerintah  Kota. Selanjutnya,  program  dan  kegiatan  tersebut didistribusikan ke masing-masing dinas (SKPD). Misalnya  terkait  dengan  pendirian  Pendidikan Anak  Usia  Dini  (PAUD),  ini  berkaitan  dengan pendidikan di distribusikan ke Dinas Pendidikan. Jika  warga  Kelurahan  meminta  jalan  di  paving block  atau  betonisasi,  maka  aspirasi  tersebut direkomendasikan  untuk  menjadi  program  dan kegiatan  SKPD  terkait  (Dinas  Bina  Marga  dan Sumberdaya Air).
Pemahaman  terhadap  Musrenbangcam akhirnya  dinterpretasikan  secara  berbeda, tergantung  dari  kacamata  yang  melihatnya. Dalam  kacamata  warga  musrenbangcam  meru- pakan  suatu  agenda  tahunan  yang  menjadi aktivitas rutin Kantor Kecamatan dan Kelurahan, dan hanya menjadi ajang silaturahmi biasa aktor- aktor  yang biasa diundang untuk berperan serta dalam  menyusun  usulan  program  dan  kegiatan. Dapat  terjadi  program/kegiatan  tidak  sesuai dengan  hasil  musrenbang  yang  telah  di laksanakan.  Seringkali  berbagai  program  dan kegiatan yang di hasilkan dalam musrenbang itu terelimininasi  di  kalangan  atas/supra  sistem. Dampak dari kejadian yang terus menerus terjadi seperti  itu  menjadikan  warga  mengambil alternatif  hanya  sekedar  hadir  dan  diam,    tidak menjadi  masalah  jika  dana  sudah  turun  dan menjadi  kegiatan,  wujud  kegiatannya  berbeda dengan  yang  dibutuhkan.  Hal  lain  yang dikeluhkan  oleh  aktor  yang  berasal  dari perwakilan warga adalah tidak adanya informasi dan  konfirmasi  dari  hasil  Musrenbangcam, program apa saja yang disepakati dan yang mana yang harus dibiaya secara swadaya masyarakat,
prioritas kecamatan dan dibiayai dari APBD, dari mana  dana  anggarannya,  bagaimana  cara menindak  lanjutinya,  siapa  yang  memverifikasi kegiatan  tersebut.  Informasi  yang  diperlukan tersebut tidak sampai kepada masyarakat.
Peristiwa  nyata  dilapangan  dialami  oleh warga  Kelurahan  Pondok  Cabe  Ilir.  Diantara mereka  masih    mempertanyakan    mengenai fungsi    Musrenbangcam,    karena    usulan    dari mereka  seringkali  tidak  diwujudkan,  sedang- kan  proyek/kegiatan  yang  dibangun/dilak- sanakan  adalah  kegiatan  yang  tidak  diusulkan oleh  warga.  Dalam  Musrenbangcam,  warga Kelurahan  Pondok  Cabe  Ilir  mengusulkan  22 usulan kegiatan yang dibawa oleh 5 (lima) utusan mereka, masing-masing 1 (satu) perwakilan dari Badan Peberdayaan Masyarakat (BPM), 1 (satu) Ketua Forum RW, 1 (satu) orang perwakilan dari Tokoh Pemuda dan 2 (dua) orang perwakilan dari Tokoh Masyarakat.
Saya  ingin  memberikan  tanggapan  bahwa konsep  bottom  up  sebenarnya  sudah dilaksanakan  dalam  pelaksanaan  Musren- bang  Kecamatan  di  Kecamatan  Pamulang ini.  dan  saya  tahu  usulan  dibawa  kedalam musrenbang kabupaten. hanya saja kemudian,  usulan  dari  kelurahan  dan masyarakat  rukun  warga,  ketika  sampai  di kabupaten,  saya  dapat  informasi  habis dipangkas oleh anggota DPRD. dan berubah menjadi  proyek  pembangunan  aspirasi anggota  dewan.  kendala  yang  lain  katanya keterbatasan  APBD,  jadi  tidak  dapat menampung  seluruh  usulan  warga  (Warga, 06 November 2012).
Dari kacamata instansi,  Musrenbangcam merupakan prasarana pembahasan usulan-usulan kegiatan  yang  diajukan,  juga  merupakan prasarana  untuk  melakukan  koordinasi  antara Kecamatan  dengan  SKPD  yang  terkait  untuk sinkronisasi  terhadap  usulan-usulan  kegiatan yang  ada  dalam  pembangunan  Prasarana Perkotaan.  Prasarana  oleh  Pemerintah  Kota Tangerang  Selatan  diartikan  sebagai  keleng- kapan  dasar  fisik  lingkungan  yang  memun- gkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  antara
lain  seperti:  jaringan  jalan;  jaringan  saluran pembuangan air limbah;  jaringan saluran pem- buangan  air  hujan  ( drainase );  dan  tempat pembuangan  sampah  yang  diakomodir  dalam program dan usulan kegiatan SKPD terkait pada tahun  anggaran  selanjutnya.  Sedangkan  dari kacamata  kalangan  bisnis/niaga  lokal  sebagai ajang  pendekatan  resmi  untuk  kepentingan kelancaran  bisnis/niaga  di  wilayah  tempat mereka melakukan kegiatan bisnis/niaga. Ketika ditanyakan kepada aktor dari Kantor Kecamatan (18 Oktober 2012),  terkait kasus  yang dihadapi warga Kelurahan Pondok Cabe Ilir, jawabannya adalah sebagai berikut:
Masalahnya,  masih  banyak  infrastruktur penting dan strategis yang belum kita penuhi, Ibu  Walikota  mengutamakan  infrastruktur untuk    jalan  karena  akan  mendahulukan pelebaran  jalan  dulu  agar  kemacetan  yang ada di kota Tanggerang Selatan ini teratasi, ya itu pertamanya, dan yang kedua ibu wali kota  sudah  merencanakan  pembangunan gedung  walikota  Tangerang  Selatan  tapi masih ditunda karena untuk merapikan dulu jalan,  agar  kemacetan  di  Pamulang khususnya  dan  jalan  di  kota  Tanggerang Selatan  seluruhnya  dapat  teratasi  dengan baik, karena infrastruktur itulah yang saat ini perlu didahulukan. Tujuannya untuk pembangunan  inprastruktur  segala  macam apa kebutuhan masyarakat. Mana infrastruktur  yang  penting  dulu  yang  di- perlukan  masyarakat,  itu  dahulu  di- dahulukan,  kebutuhan-kebutuhan  masya- rakat kita ajukan semuanya, dapat terjadi di tingkat  atas  kadang-kadang  tidak  diako- modasi  dan  akhirnya  usulan  warga  tidak muncul.
Berkaitan  dengan  ragam  program  dan kegiatan yang menjadi agenda Musrenbangcam, aktor  Kantor  Kecamatan  (18  Oktober,  2012) menjelaskan sebagai berikut.
Pelaksanaan  program  ada  tiga  jalur, nominal  yang  terbesar  dari  Musren- bang   Kabupaten,  Musrenbang  Kecamatan dan  Musrenbang  Kelurahan.  Program musrenbang  ini  merupakan  modal  awal   di dalam mengusulkan program-program tahun
mendatang.  Selain  itu  ada  juga  top  down planning, semacam bantuan dari pusat yang memang diusulkan serta diupayakan kepada Pemerintah  Pusat.  Program  tersebut  dalam bentuk  program  yang  ada  di  semua kementerian, misal infra struktur, baik jalan terutama  jalan  nasional  dan  negara, pekerjaan  umum,  kesehatan  masyarakat, koperasi dan lainnya. Itu memang  program pusat  dan  daerah  tinggal  melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.  Ada juga  program  serap  jaring  aspirasi  dari DPRD,  itu  juga  merupakan  acuan  dalam menentukan prosentase program dari bawah.
Binsar  (2010)  menyatakan,  kegagalan proses  penyusunan  perencanaan  dapat  terjadi karena  aparat  pelaksana  yang  tidak  siap  atau tidak  kompeten,  tidak  memiliki  kemampuan sehingga  perencanaan  mungkin  baik,  tetapi pelaksanaannya  tidak  seperti  seharusnya.  Salah satu  penyebabnya  adalah    karena planning without  facts artinya  banyak  perencana  yang tidak paham akan masalah yang direncanakannya ( planning  in  the  dark ).  Untuk  menghasilkan perencanaan program/kegiatan/urusan yang tepat sasaran,  para  pengusul  kegiatan/urusan    harus mengerti  prosedur,  tahapan  perencanaan, langkah-langkah  kegiatan,  dan  cara  berko- munikasi  dalam  perencanaan  pembangunan.  Di sisi  lain  aktor  pengusul  harus  paham  substantif perencanaannya  (ekonomi,  fisik,  sosial  & lingkungan).  Pengusul  kegiatan  harus  kreatif dalam  memahami  prosedur  dan  substantif perencanaan, dan harus terus berlatih dan selalu meng- update informasi  dan  data  agar  dapat memenuhi  berbagai  kebutuhan  heterogen masyarakat.  Aktor  yang  terlibat  dalam  mus- renbang  harus  paham  berkomunikasi,  harus paham berpolitik, harus paham bernegosiasi, dan bertransaksi. Kemampuan lainnya, harus paham berkolaborasi  &  bekerja  sama.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  menyusun  usulan tidak  hanya  sekedar  usulan,  akan  tetapi  banyak faktor  yang mengitarinya, sehingga setiap aktor yang berpartisipasi memiliki bekal pengetahuan yang  cukup  terkait  dengan  materi  yang diusulkan.
Secara  konsep,  perencanaan  memiliki
banyak makna sesuai dengan pandangan masing- masing  ahli  dan  berbagai  kepentingan  pemilik kebijakan.  Menurut  Rusmartini  (2011)  dalam tulisannya  yang  disponsori Provincial  Gover- nance  Strengthening  Programme  (PGSP) , Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri men- jelaskan,    perencanaan  adalah  proses  yang melibatkan berbagai pilihan misi dan tujuan serta tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencapainya. Sebagai proses, perencanaan adalah netral secara ideologi  dan  dapat  diterapkan  pada  tingkat perorangan,  rumah  tangga,  perusahaan,  pe- merintah  daerah  maupun  nasional.  Dapat  di- katakan,  perencanaan  adalah  proses  penetapan langkah-langkah  program  dan  kegiatan  untuk jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  dengan memperhitungkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang  diperlukan  dalam  upaya  mewujudkan pencapaian  tujuan  organisasi.  Perencanaan merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  untuk suatu  proses  penetapan  komitmen  organisasi dalam melakukan serangkaian tindakan tertentu secara  sistematis  sesuai  dengan  visi  dan  misi yang telah ditetapkan.
Skala Prioritas Pembangunan dan Partisipasi Aktor Musrenbangcam di Kecamatan Pamu- lang Kota Tangerang Selatan
Pertimbangan membuat keputusan menentukan pilihan usulan program dan kegiatan yang  dipilih  didasarkan  kepada  skala  prioritas. Kurniasih  (2005)  menegaskan,  skala  prioritas sebuah  proyek  pembangunan  dapat  dinilai  dari urgensitasnya,  segi  kemanfaatan,  aspek  peme- liharaan, cakupan masyarakat yang mendapatkan manfaat  dari  proyek  pembangunan  itu,  dan kemampuan  sumber  daya  yang  ada.  Skala prioritas  pembangunan  adalah  proses  memilih dari  berbagai  program  dan  kegiatan  yang diusulkan  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam perencanaan pembangunan dalam sebuah daftar usulan  untuk  mencapai  efektivitas  kerja  yang tinggi  sesuai  dengan  tujuan  perencanaan pembangunan  di  daerah.  Daftar  Skala  Prioritas (DSP)  adalah  instrumen  yang  dipergunakan untuk menilai, melakukan evaluasi dan memandu agar  usulan  program  dan  kegiatan/urusan  yang
berasal  dari  hasil  Musyawarah  Rukun  Warga, Musrenbang  Kelurahan  dan  Musrenbangcam menjadi  fokus  atau  lebih  menukik  untuk mengatasi  secara  efektif  berbagai  isu  dan permasalahan pembangunan Kecamatan.
Dalam  pandangan  teori  seperti  dike- mukakan  oleh  Eko  (2008),  pada  skala  mikro perencanaan adalah langkah awal yang disiapkan untuk memulai kegiatan. Namun dalam konteks penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan  keuangan  negara,  perencanaan  merupakan sebuah agenda yang sangat kompleks. Ia menjadi kompleks karena banyaknya kepentingan dalam masyarakat  di  tengah-tèngah  kelangkaan ( scarcity ) sumberdaya. Para perencana, dan ter- utama  pengambil  kebijakan,  akan  menghadapi kesulitan  dalam  perencanaan  mengingat  jumlah orang  yang  terlibat  terlalu  banyak  sementara jumlah  sumberdaya  (dana)  sangat  sedikit. Kelangkaan  itulah  yang  membuat  perencanaan sangat  dibutuhkan,  terutama  untuk  menentukan pilihan  prioritas  yang  tepat  dari  sekian  banyak kepentingan dan pilihan. Perencanaan di tingkat Kecamatan tidak luput dari berbagai kepentingan tersebut.  Perencanaan  pembangunan  di  tingkat Kecamatan agar berhasil harus mempelajari dan melihat dan didasarkan pada berbagai dokumen perencanaan terkait yang pernah ada pada tahun sebelumnya,  baik  komponen  vertikal  maupun horizontal  yang  berada  dalam  ruang  lingkup Kecamatan.  Komponen  vertikal  berasal  dari supra sistem dan sektoral.
Akadun  dalam  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan  MIMBAR  (2011)  menemukan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan  pembangunan  masih  terdapat banyak  kelemahan  terutama  melalui  jalur  Mus- renbang.  Penyebabnya  adalah  usulan  program/ proyek  masyarakat  melalui  musrenbang  tidak memiliki  kepastian  akan  menjadi  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah  setelah melewati  proses  legislasi  antara  Pemerintah Daerah  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).  Realitas  menunjukkan  telah terjadi kebohongan publik dan pelanggaran etika berdemokrasi dalam forum musrenbang sebagai wadah  partisipasi  masyarakat  dalam  penentuan kebijakan  publik.  Secara  detail  dijelaskannya
bahwa  kapasitas  masyarakat  dalam  mengikuti proses perencanaan pembangunan masih lemah. Kelemahan  ini  di  sebabkan  model  partisipasi masyarakat  yang  hanya  menekankan  model politis  dan  administratif,  di  samping  perangkat hukum  belum  memberikan  kerangka  dan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu berlangsung.  Oleh  karena  itu  perlu  mengem- bangkan  model  partisipasi  masyarakat  dalam proses  perencanaan  pembangunan  dan  atau mengimplementasikan model  partisipasi  alter- natif    seperti  model  pemberdayaan  masyarakat serta  setiap  perangkat  hukum  harus  memuat proses  dan  mekanisme  partisipasi  masyarakat dalam kegiatan yang diatur tersebut.
Partisipasi  aktor  dalam  perencanaan pembangunan  seharusnya  menjadi  jaminan  dan sarana pemberdayaan warga Kecamatan. Dalam kenyataannya,  posisi  aktor  warga  dalam  Mus- renbangcam  cenderung  menduduki  posisi  lebih lemah  dibandingkan  dengan  negara  dan swasta/kalangan  bisnis,  untuk  itu  aktor  warga sudah  menjadi  keharusan  diberi  kesempatan untuk mengemukakan usulannya dan  mendapat kesempatan  untuk    berperan  aktif  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Manfaat  dalam  jangka panjang keterlibatan partisipasi aktif aktor warga adalah peningkatan keterampilan politik  warga, karena  sudah  terbiasa  bernegosiasi,  melakukan kompromi,  dan  menyepakati  berbagai  hal kepentingan  publik  (termasuk  kepentingan  dan kebutuhan) warganya.
Memang selama ini sih kita kan mendapat dari  sana  ya  dari  pemerintah  kota,  jadi pemkot  yang  melaksanakan  proyek,  kita tinggal mengikuti apa yang dilaksanakan, kita  hanya  mengusulkan,  melalui  kelu- rahan  mengusulkan  ke  Kecamatan  ke walikota  terus  dari  walikota  turun  dan dilaksanakan (Rukun Warga, 06 Novem- ber 2012).
Partisipasi  dari  elemen  paling  bawah  di Kelurahan  yaitu  Rukun  Warga  (RW)  patut diberdayakan,  karena  data  masalah  sebenarnya terdapat  di  tingkat  RW.  Aktor  yang  mewakili RW (06 November 2012) mengatakan.
Musyawarah  Rukun  Warga  sangat  penting karena  dari  situlah  muncul  gagasan  atau masukan  di  tingkat  bawah  yang  perlu ditampung baik yang menyangkut kebutuhan warga,  masalah  riil  yang  ada  di  Rukun Warga  yang  bersangkutan,  jadi  sebenarnya usulan  yang  ada  di  kelurahan  maupun kecamatan….ya  datangnya  dari  RW -RW tersebut.
Komentar salah satu aktor yang mewakili tokoh  masyarakat  (06  November  2012) berkomentar  tentang  partisipasi  warga  dalam musrenbang.
Terkadang, bahkan sering terjadi pada saat serap  aspirasi  tidak  melibatkan  berbagai elemen masyarakat, di kecamatan Pamulang ini  kan  sangat  heterogen  sekali  elemen masyarakatnya,    dari  itu  warga  berharap, libatkan semua tokoh-tokoh yang ada, jangan hanya  Lurah  dan  Ketua  RW  saja  yang datang,  tapi  elemen-elemen  lainnya  Kepala Sekolah,  Ulama,  Pengusaha  dan  lainnya yang berkontribusi terhadap gerak laju dan motor  pembangunan  di  Kecamatan  Pa- mulang  ini.  Kalau  memang  tokoh-tokoh masyarakat,  atau  yang  mewakili  di  un- dang   dalam  serap  aspirasi  maupun  dalam musrenbang  kecamatan  maupun  kelurahan maka apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat akan terwujud. Jadi tidak akan terjadi usulan tumpangan.
Pernyataan  dari  aktor  Musrenbangcam dari Kelurahan Pondok Cabe Ilir (06 November) patut menjadi perhatian.
Melalui  musrenbang  diharapkan  adanya partisipasi  masyarakat  untuk  meMusya- warahkan  sesuatu  dan  berakhir  pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan  bersama.    Seperti  tahun-tahun sebelumnya,  warga  masih  mengajukan proyek  fisik  seperti  perbaikan  saluran  air, gorong-gorong,  dan  jalan  lingkungan.  Se- dangkan  untuk  program  non-fisik  belum tersentuh oleh warga. Seharusnya, masyarakat  yang  mengikuti  proses  musren- bang  memiliki  akses  dan  kontrol  terhadap pembuatan keputusan dan mendapat manfaat dari pelaksanaan keputusan tersebut. Diakui
dari  peserta  musrenbang  Kelurahan  yang dihadiri  oleh  32  peserta,  masih  didominasi oleh ketua rukun warga dan rukun tetangga, sedangkan  elemen  lainnya  berhalangan hadir  (Sekretaris  Kel.Pd.  Cabe  Ilir  -  06 November 2012).
Hasil  analisis  dokumen  format  1  Daftar Usulan  Kecamatan  Pamulang  tahun  2011, berbagai  urusan/kegiatan  yang  diusulkan  lebih terkait  dengan  infrastruktur,  untuk      kategori daftar usulan kegiatan Kecamatan terdiri dari 233 urusan/kegiatan;  sedangkan  daftar  usulan  ke- giatan musrenbang RKPD  terdapat 144 ren-cana tindak.  Urusan/kegiatan  yang  berkaitan  dengan urusan  pemberdayaan  masyarakat  hampir  tidak ada.  Informan  dari  Kantor  Kecamatan  (25 Oktober 2012) menjelaskan.
Hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  pe- mberdayaan  memang  akan  kita  mulai  dan dilaksanakan tahun 2013, tahun sebelumnya tidak direncanakan, maklum kota yang baru dimekarkan,  jadi  lebih  ke  pembenahan infrastruktur,  pemerintah  kota  mulai  tahun 2013  merencanakan  untuk  mengentaskan kemiskinan  dengan  pelatihan-pelatihan seperti  security,  sopir,  pemberdayaan masyarakat,  akan  kita  laksanakan.  Sopir, komputer,  kecantikan,  semuanya  sudah  kita rencanakan.  Identifikasi  kelompok  yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di  Kecamatan  Pamulang  sudah  kita identifikasi  dan kita inventarisir, ini  adalah kelompok  pengrajin  cenderamata.  Contoh- nya  di  Kelurahan  Benda  itu  dari  anggrek, terus  juga  sudah  ada  kelompok  batik  dari Kelurahan  Benda  juga  ya  lumayan  banyak juga sih.
Kusrini  (2007)  menjelaskan  langkah- langkah  yang dapat dilakukan dalam menyusun daftar  skala  prioritas  adalah:  (a)  studi kelayakan/ intelligence ,  pada    langkah    ini, sasaran    ditentukan    dan    dilakukan    pencarian prosedur,  pengumpulan    data,  identifikasi masalah,  identifikasi  kepemilikan  masalah,  kla- sifikasi  masalah,  hingga  akhirnya  terbentuk sebuah  pernyataan  masalah;  (b)  peran- cangan/ design ,  pada  tahapan  ini  diformulasikan model  yang  akan    digunakan    dan  kriterian-
kriteria  yang  ditentukan,  kemudian  dicari alternatif model yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan  masalah,  selanjutnya    mem- prediksi keluaran yang mungkin dan menentukan variabel-variabel  model;  (c)  pemilihan/ choice , menentukan  berbagai  alternatif  model  berserta variabel-variabelnya  serta  pemilihan  modelnya, termasuk solusi dari model tersebut. Selanjutnya dilakukan  analisis  sensitivitas,  yakni  dengan mengganti beberapa variabel yang tidak relevan; dan  (d)  Membuat  daftar  skala  prioritas  yang benar-benar  dibutuhkan  masyarakat,  terkait dengan  perbaikan  infrastruktur  maupun  dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut  Saaty  (1995),  untuk  mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi terkait dengan menyusun  skala  prioritas,  penentuan  skala  1 sampai  9  adalah  skala  terbaik  untuk  meng- ekspresikan  pendapat.  Ragam  usulan  yang dikemukakan oleh aktor peserta Musrenbangcam dapat  diatasi  dengan  model  skala  perbandingan Saaty  seperti  digambarkan  dalam  tabel  2  nilai skala perbandingan berpasangan.
Tabel 2.  Nilai Skala Perbandingan Berpasangan
Cahyono  (2006),  mengemukan  pen- dapatnya  bahwa  proses  perencanaan  pem- bangunan  berdasarkan  partisipasi  masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam proses perencanaan  pembangunan  partisipasi  ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :  (1)  perencanaan  program  harus  berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari  segi  teknik,  ekonomi  dan  sosialnya,  (3) Program  harus  memperhatikan  unsur  kepen- tingan  kelompok  dalam  masyarakat,  (4) Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan program  (5)  Pelibatan  sejauh  mungkin  orga- nisasi-organisasi  yang  ada  (6)  Program  hen- daknya  memuat  program  jangka  pendek  dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi,  (8)  Program  harus  memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.
Aktivitas  aktor  Musrenbangcam  di  Keca- matan Pamulang Kota Tangerang Selatan
Hasil  analisis  tentang  penggunaan paradigma pendekatan legalitas yang cenderung mengedepankan prosedur, hak, kewenangan dan kepentingan  atas  urusan  yang  melekat  lebih mendominasi  dan  jika  diamati  lebih  dalam, ternyata  kurang  memperhatikan  prosesnya.
Artinya,  dalam  proses merumuskan,  menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan aktivitas stakeholders atau aktor  yang  hadir  dalam Musrenbangcam, tetapi cenderung dikendalikan melalui  pendekatan  politis oleh  kekuatan  yang  me- maksa  dan  dipaksakan untuk  ditetapkan.  Aktor yang  hadir  hanya  sekedar mendengarkan program dan  kegiatan,  tidak  me- lakukan  proses  aktivasi perencanaan yang sebenarnya. Misalnya dengan usulan  aktor  dari  pihak  Pemerintah  Kota  yang yakin akan didanai, aktor dari kantor Kecamatan (18 Oktober 2012) memberikan pendapatnya:
Program-program  yang  berkaitan  dengan fisik  semuanya  menjadi  tanggungjawab
Intensitas Kepentingan Keterangan 1 Kedua elemen sama pentingnya 3 Elemen  yang  satu  sedikit  lebih  penting  daripada elemenyang lainnya 5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya
7 Satu  elemen  jelas  lebih  mutlak  penting  daripada  elemen lainnya 9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan Kebalikan Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan denganaktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan i
satuan  kerja  perangkat  daerah,  satuan- satuan kerja itulah yang menangani bidang- bidang  kegiatan  sesuai  tupoksinya.  Jadi kantor  kecamatan  dalam  musrenbangcam hanya sebagai fasilitator.
Dalam Musrenbangcam, aktivitas Bappeda  adalah  merangkum  program  dan kegiatan/urusan  sesuai  dengan  agenda  prioritas Pemerintah  Kota.  Terkait  dengan  tahapan Musrenbang, aktor dari Bappeda (12 Desember, 2012) menuturkan sebagai berikut:
Musrenbang terdiri dari  beberapa tahapan. Dimulai dari tingkat kelurahan, selanjutnya tingkat  kecamatan,  naik  ke  tingkat  kota, berlanjut  ke  tingkat  provinsi  hingga  tingkat pusat.  Dilakukan  dari  tingkat  kelurahan sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  pem- bangunan  yang  menganut  asas  bottom  up planning.  Hasil  musrenbang  itupun  akan disepadankan  dengan  RTRW,  RPJPD  dan RPJMD  yang  sudah  disusun  sebelumnya atau  asas  top  down  planning,  termasuk masukan dari anggota dewan. Dengan begitu tidak ada tumpang tindih dan tentunya tidak berbenturan  dengan  aturan  dan  keinginan warga  soal  pembangunan  dapat  direali- sasikan.
Pihak  Pemerintah  Kota  Tangsel  yang diwakili  oleh  Bappeda  sebagai  narasumber Musrenbangcam  yang  sekaligus  mewakili Walikota  memberi  arahan  dan  mengingatkan bahwa  setiap  program  dan  kegiatan  di  Keca- matan harus diselaraskan dengan kebijakan yang telah  dikeluarkan  yaitu  harus  sesuai  dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan  Jangka  Pendek  Daerah  RPJPD), hingga  Rencana  Pembangunan  Jangka  Mene- ngah Daerah (RPJMD).
Hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini menunjukkan  masih  betapa  kentalnya  pengaruh legalitas  dan  pendekatan  politis  dalam  proses penyusunan  perencanaan  pembangunan.  Dikaji dari  model  perencanaan,  hasil  wawancara tersebut  dapat  dimaknai  musrenbangcam  yang diikuti  oleh  para  aktor  Kecamatan  Pamulang yang  diundang  termasuk  pada  kategori  model perencanaan  oligarkhis  (A,  Abe,  2005).  Peren-
canaan  oligarkhis  adalah  perencanaan  yang dirumuskan oleh segelintir orang terutama pihak pemerintah  kota,  dalam  hal  ini  Bappeda  Kota Tangerang  Selatan  dan  DPRD.  Secara  aturan, kedua institusi ini memiliki legalitas/ kewenangan  formal  dan  absah  untuk  membuat keputusan,  termasuk  keputusan  dalam  memilih prioritas kegiatan yang akan mendapat biaya dari Anggaran  Pembangunan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Namun,  secara  teori,  perencanaan model oligarkhis ini umumnya tidak elitis, tidak demokratis dan sentralistik.
Aktor  lainnya  dalam  Musrenbangcam berasal  dari  anggota  DPRD  dari  wilayah pemilihan  Kecamatan/kelurahan  yang  bersang- kutan.  Musyawarah  ini  bagi  anggota  DPRD, dijadikan  forum  untuk  menjaring  aspirasi masyarakat  (jaring  asmara).  Informan  dari anggota DPRD (12 Desember 2012) mengemu- kakan pendapatnya.
Musrenbang kecamatan merupakan wahana perencanaan  pembangunan  partisipatif seluruh  masyarakat.  Dengan  demikian diharapkan  menelurkan  program  peren- canaan  yang  benar-benar  super  prioritas, realistis  dan  berkualitas  berdasarkan  ke- butuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  ke- giatan musrenbang vang hendaknya dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  agar berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dengan sasaran  akhir  terwujudnya  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatnya  tentang  kualitas  hasil Musrenbangcam, aktor dari DPRD (12 Desember 2012) mengatakan.
Kualitas  hasil  Musrenbang    Kecamatan seringkali rendah karena kurangnya fasilitator  musrenbang  yang  berkualitas. Fasilitasi  proses  perencanaan  tingkat  kelu- rahan  yang  diamanahkan  untuk  dilak- sanakan oleh pemerintah kota, dapat melalui jalur  Kecamatan  seringkali  tidak  berjalan. Proses  fasilitasi  hanya  diberikan  dalam bentuk  surat  edaran  agar  kelurahan melakukan  musrenbang,  dan  jarang  dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan. Itu kenyataan  yang  tidak  terbantahkan  sampai saat ini. Ke depan perlu direformasi.
Aktor  peserta  dari  Kecamatan  dan kelurahan, ketika dikonfirmasi tentang pendapat dari aktor anggota DPRD (12 November 2012), memberikan tanggapan berikut.
Intervensi  hak  budget  DPRD  terlalu  kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan  yang  menyimpang  jauh dari  usulan  masyarakat  yang  dihasilkan dalam  Musrenbang.  Jadwal  reses  DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak match misalnya Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD  reses  mengakibatkan  banyak  usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang.
Dengan    pencermatan  ( scanning )    ter- hadap hasil analisis aktivitas interaksi aktor-aktor yang  terlibat  dalam  Musrenbangcam  di  Ke- camatan  Pamulang  dapat  diidentifikasi  kekuat- an,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam kegiatan  Musrenbangcam  seperti  tersaji  dalam tabel 1.
Aktivitas  aktor  Musrenbangcam  di Kecamatan  Pamulang  terkesan  hanya  me- laksanakan  amanat  perundang-undangan, bukan mengeksplorasi  kebutuhan  yang  sebenarnya. Dalam  Musrenbangcam  terjadi  pemaksaan
kepentingan kelembagaan dari aktor – aktor yang mewakili pemerintah kota (unsur Bappeda) dan Dinas-dinas Kota. Daftar usulan hasil Musrenbang  Kelurahan  dalam  Musrenbangcam dipatahkan  oleh  kepentingan  Pemerintah  Kota dengan  alasan  keterbatasan  anggaran  dan prioritas pem-bangunan untuk mewujudkan visi, misi  Pemerintah  Kota/kepentingan  politis. Penye-lenggaraan Musrenbang
Kecamatan terkesan  hanya  sekedar  formalitas  untuk memenuhi mekanisme
perencanaan pembangunan.      Aktor-aktor  dari  elemen masyarakat  tidak  berdaya  untuk  memperkuat usulannya  yang  sebenarnya  usulan  tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Menurut Adisasmita (2011), seharusnya, Pemerintah  berfungsi  menciptakan  lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Pihak swasta menyediakan  lapangan  pekerjaan  dan  men- ciptakan  pendapatan,  sedangkan  masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan  politik,  termasuk  mengajak  kelompok-
kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam  aktivitas  produktif  dan  pemberdayaan masyarakat.  Warga  masyarakat  perlu  bersikap mengoreksi  jalannya  program  dan  kegiatan pemerintahan  daerah  dan  pembangunan  yang

## Tabel 1. Pencermatan SWOT Musrenbangcam di Kecamatan Pamulang
KEKUATAN ( Strengths ):
KELEMAHAN ( Weaknesses ):
1. Jumlah  aktor  yang  bermusyawarah  memadai  (50 peserta)
2. Sebagai  SKPD  tersendiri  yang  memiliki  sebagian kewenangan Walikota
3. Uraian tugas musyawarah jelas
4. Adanya pedoman dan juknis musrenbangcam
5. Kesadaran seluruh aktor untuk berpartisipasi
6. Memiliki 8 (delapan) Kelurahan, 781 RT, 152 RW
7. Adanya penguatan informasi dari Media Massa
1. Kualitas aktor peserta musrenbangcam kurang
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kelurahan umumnya tidak dibuat/tidak ada
3. Daftar prioritas dari RW umumnya belum ada.
4. Belum semua kelompok perwakilan di kecamatan hadir dalam musrenbangcam
5. Musrenbang di RW dan kelompok masyarakat belum dilaksanakan dan masyarakat kecamatan 6. Tidak ada evaluasi dari musrenbangcam/kelurahan tahun sebelumnya 7. Pemberian informasi dari kecamatan dan kota belum dilaksanakan 8. Pengumuman terbuka dan pendaftaran terbuka penyelenggaraan musrenbangcam belum dilaksanakan PELUANG ( Opportunities ):
ANCAMAN ( Threats ):
dilaksanakan  di  Kecamatan  sebagai  bentuk kontrol dari warga yang peduli terhadap jalannya pembangunan  daerah.  Sebaliknya  pemerintah daerah  menerima  masukan  dari  masyarakat sebagai  bagian  dari  keterbukaan  dan  tanggung gugatnya.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  kajian  teori  dan pembahasan  maka  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Hasil  kajian  menunjukkan  derajat  yang berbeda  dalam  hal  pemahaman  mus- renbangcam, hal ini dipengaruhi oleh faktor kepentingan  ( vested  interest ),  kekurang- mampuan  para  aktor  tentang  pengetahuan kondisi  rukun  warga  dan  kelurahan  yang sebenarnya  dan  kegiatan/  kebutuhan  men- dasar  yang dibutuhkan masyaraka, sehingga usulan  dalam  musyawarah  didominasi  oleh kegiatan  perbaikan  infrastruktur  ketimbang program pemberdayaan masyarakat.
2. Skala  prioritas  perencanaan  pembangunan dalam Musrenbang di Kecamatan Pamulang Kota  Tangerang  Selatan  tahun  2012  yang melibatkan  aktor-aktor  dari  berbagai  kom- ponen  seperti  dari  unsur  Muspika,  Unsur Pemerintah  Kecamatan,  Unsur  Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misi dari Walikota terpilih, di samping untuk  melaksanakan  tradisi  forum  musya- warah  tahunan  yang  sudah  menjadi  kewa- jiban  di  tingkat  Kecamatan  sesuai  petunjuk pelaksanaannya  yang  telah  disusun  oleh Pemerintah  Daerah  Walikota  Tangerang Selatan  sebagai  turunan  dari  aturan  yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.
3. Aktivitas aktor musrenbangcam dipengaruhi oleh  visi,  misi  dari  Pemerintah  Kota  dan melaksanakan  tradisi  yang  sudah  terbiasa terjadi setiap tahun.
Berdasarkan  pada  kesimpulan  tersebut, dikembangkan saran sebagai berikut.
1. Berdasarkan  dari  hasil  kajian,  direko-
mendasikan  Kecamatan/Kota  membentuk dan  merancang  model  perencanaan  pem- bangunan  yang  berbasis  pada  kesejahteraan masyarakat  serta  menerapkannya  dalam setiap  pelaksanaan  Musrenbang  di  mulai dengan  Musrenbang  Rukun  Warga  berbasis data,  dilanjutkan  dengan  Musrenbang Kelurahan  dan  Musrenbang  Kecamatan. Delegasi dari RW dan unsur-unsur kelurahan membahas  minimal  lima  atau  enam kelompok usulan skala prioritas program atau kegiatan  inti,  yaitu  ekonomi,  pendidikan, kesehatan,  sosial  budaya,  sarana  prasarana, serta  ketenteraman  dan  ketertiban.  Dalam diskusi,  usulan  skala  prioritas  program  dan kegiatan  setiap  kelompok  dibahas  dan dianalisis menggunakan enam kriteria, yaitu kemanfaatan,  kemendesakan,  ketersediaan potensi,  keberlanjutan,  ketersediaan  duku- ngan  masyarakat,  dan  tidak  berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebelum proses ini berlangsung, ada pelatihan fasilitator yang terlatih  dan  terdidik  untuk    mendampingi peserta  Musrenbangcam  dan  memberi penjelasan  secara  detail  tentang  penge- lompokan  usulan  program  dan  kegiatan, daftar harapan, daftar permasalahan, kriteria, pemberian  bobot  dan  perankingan  yang menghasilkan  prioritas.  Dengan  hasil  ini, setiap  warga  dapat  mengetahui  usulan  dari Rukun Warga atau lingkungan yang menjadi prioritas  usulan  program  dan  kegiatan.  Hal mendasar ini sebagai tanggung jawab untuk mengawali  hasil  Musrenbang  di  Kelu- rahan/Kecamatan  agar  tidak  hilang  atau tercecer pada proses Musrenbang di atasnya. Jika ada usulan masyarakat yang hilang atau tidak  menjadi  prioritas,  maka  harus  ada alasan  yang  dapat  dikomunikasikan  kepada masyarakat  dan  diterima  warga  yang mengusulkannya.  Evaluasi  dilakukan  oleh tim  independen  dari  perguruan  tinggi, termasuk  sesudah  program  dan  urusan/ kegiatan selesai dilaksanakan.
2. Mengembangkan  Model  Musrenbangcam yang  secara  efektif  memberi  ruang  dan kesempatan lebih besar dan luas kepada actor warga  untuk  terlibat  aktif  dalam  proses
musrenbang  dari    tingkat  Rukun  Warga, Kelurahan,  Kecamatan  hingga    Pemerintah Kota.  Aktor  warga  berdasarkan  skala  pri- oritas  riil  memutuskan  skala  prioritas program dan kegiatan pembangunan wilayah, dengan  tetap  memperhatikan  kriteria  skala prioritas  Pemerintah  Kota.  Pihak  atau institusi  dari  luar  masyarakat  hanya  sebagai fasilitator dan narasumber. Dengan cara itu, Musrenbangcam  dimaknai  sebagi  forum actor warga untuk membahas, mendialogkan, berkonsultasi, dan menyepakati program dan kegiatan  pembangunan  wilayahnya  sesuai kebutuhan  dan  prioritas  warga  dan  diang- garkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja (APBD) Kota Tangerang Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku & Jurnal/Hasil Penelitian
Abe,  Alexander.  (2005). Perencanaan  Daerah Partisipatif . Yogyakarta: Pokja Pemba- haruan.
Adisasmita, Rahardjo.(2011). Manajemen Peme- rintah  Daerah .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Akadun, A. (2012). Revitalisasi Forum Musren- bang  Sebagai  Wahana  Partisipasi Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pem- bangunan Daerah. MIMBAR , 27 (2), 183- 192.
Arikunto, S.  (2002). Prosedur Penelitian (suatu pendekatan  praktek) .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Binsar  PHN.(2010). Tantangan  Peningkatan Kualitas  Kompetensi  Perencana  Pem- bangunan. Simpul  Perencana.  Volume 15|Tahun  7|Desember  2010.  Jakarta:
Pusbindiklatren Bappenas.
Cahyono. B.Y. (2006). Metode Pendekatan
Sosial Dalam Pembangunan Partisi- patif . lppm.petra.ac.id/ppm/COP/download. Di akses, 2 November 2007.
Eko, Sutoro.(2008). Pro poor budgeting:  Politik baru reformasi anggaran daerah Untuk pengurangan  kemiskinan. Working- paper/eko/iv/june/2008.    Yogyakarta: IRE.
Kurniasih, Dewi. (2005). Model Skala Prioritas Pembngunan  Kota  Bandung  Berbasis Good  Governance. Makara  Sosial Humaniora,  Vol.  9,  No.  2,  Desember 2005: 72 – 83.
Kusrini.  (2007). Konsep  dan  Aplikasi  Sistem Pendukung  Keputusan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, Gunung Agung.
Rusmartini, Arum. (2011). Pokok-pokok Pikiran dalam  Rangka  Penyempurnaan  Peny- elenggaraan Musyawarah Pere- ncanaan  Pembangunan  (Musrenbang) .
Policy Issues Paper. Jakarta: Provincial Governance Strengthening Programme.
Wasistiono,  Sadu,  dkk.  (2009). Perkembangan Organises  Kecamatan  dari  Masa  ke Masa. Bandung: Fokusmedia.
Saaty,  T.    L.  (1995). Decision  Making  for Leaders:  The  Analytical  Hierarchy Process  for  Decisions  in  a  Complex World, Rev.    ed.    Pittsburgh:    RWS Publishers.
Sembiring,  Masana.(2012). Pelaksanaan  Tugas Kecamatan  Guna  Memberdayakan Pemerintah  sebagai  Pusat  Pelayanan Masyarakat. Dalam Jurnal Mimbar, Vol XXVIII, No. 1 (Juni, 2012): 1- 8.
Suadnya,  I  Wayan  (2011). Perencanaan
Partisipatif Dalam Pembangunan Dae- rah  di  Kabupaten  Lombok  Barat: Antara  Konsep  dan  Realita .  Jurnal Agroteksos Vol. 21 No.1,  April 2011.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

## Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota Tangerang Selatan.
Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 2011-
2016 .

## Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tangerang Selatan 2011 – 2032.
http://id.shvoong.com/sosial-
sciences/education/2092968-pengertian musyawarah /#ixzz1oIWJKOMt, 07 Maret 2012.
http://tangerangselatankota.go.id/read/news/hasi l-musrenbang, 16 April 2012.