Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 12, No. 2, July-December 2023 DOI: 10.22373/legitimasi.v12i12..20174
║Published: April 1, 2024
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 186

## Dilematika “Keadaan Tertentu” Dalam

## Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia
Natasha Intania Sabila Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia Maharani Qaulan Syadida Az Zahro Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia Balilah Rizki Putriga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional Email: natisabila@gmail.com
Abstract: Phrase “ certain  conditions ” are  regulated  by  law  as  one  of  the  reasons  for imposing the death penalty on corruptors. Emergency management funds. As a serious crime, the threat of  the death penalty  for corruptors still leaves  a variety of  discourse between pro- and con-parties. This article aims to examine the consequences of death penalty  sanctions  in  certain  circumstances  in  terms  of  the  effectiveness  of  imposing punishment on corruptors. This study uses normative legal methods. Data was callected from  legal  and  statutory  literature.  The  research  results  show  that  there  are  still multiple  interpretations  of  the  phrase  "certain  conditions"  contained  in  Article  2 Paragraph  2  of  Law  Number  31  of  1999  concerning  the  Eradication  of  Corruption Crimes. Corruption that has occurred as a national disaster means that the government has emphasized corruption as a serious act that causes the country to be unstable or in certain  situations.  Judges  can  define  and  provide  parameters  regarding  "certain circumstances" so that death penalty sanctions can be executed. The repressive action of the death penalty can be an  appropriate alternative sanction for extraordinary crimes and can be a law that does justice and balances the  human rights of people  who have been deprived of it.
Keywords : Corruption , Certain Conditions , Death Penalty
Abstrak: Frasa “ keadaan tertentu ” yang diatur dalam undang-undang sebagai salah satu alasan penjatuhan sanksi pidana mati bagi koruptor  dana penanganan darurat Sebagai kejahatan berat, ancaman pidana mati bagi koruptor masih menyisakan ragam diskursus antara  pihak  yang  pro  dan  kontra.  Artikel  ini  bertujuan  mengkaji  konsekuensi  sanksi pidana  mati  pada  keadaan  tertentu  ditinjau  dari  sisi efektivitas  penjatuhan  hukuman terhadap koruptor. Studi ini menggunakan metode hukum normatif. Data diperoleh dari literatur hukum dan perundang-undangan. Hasil penleitian menunjukkan masih terdapat pemahaman multitafsir terhadap frasa “keadaan tertentu” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi . Korupsi  yang  pernah  terjadi  sebagai  bencana  nasional  memiliki  makna pemerintah  telah  menggarisbawahi  korupsi  sebagai  perbuatan  serius  sehingga menyebabkan  kondisi  negara  tidak  stabil  atau “ keadaan  tertentu ” .  Hakim  bisa mendefinisikan dan memberikan parameter terkait “keadaan tertentu” agar sanksi pidana mati bisa dieksekusi. Tindakan represif pidana mati dapat menjadi sanksi alternatif yang tepat  terhadap  kejahatan  luar  biasa  dan  dapat  menjadi  hukum  yang  berkeadilan seimbang terhadap hak asasi manusia rakyat yang sudah dirampas.
Kata Kunci : Korupsi, Keadaan Tertentu, Pidana Mati

## A. Pendahuluan
Kejahaatan  luar  biasa  memiliki  banyak  jenisnya  yang  tertera  nyata  pada  ilmu krimonologi  bahkan  ilmu  hukum  nasional.  Kejahatan  luar  biasa  yang  paling  sering terjadi juga terlihat pada kasus korupsi di Indonesia. Korupsi memerlukan penanganan yang  cukup  luar  biasa  juga  dikarenakan  dampak  yang  diberikan  cukup  besar  dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus korupsi tidak hanya  merugikan  uang  negara,  akan  tetapi  juga  merugikan  seluruh  program pembangunan  hingga  menghasilkan  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat,  seperti tingkat kemiskinan melambung tinggi dan adanya penurunan mutu pendidikan.  Selain itu dampak korupsi ini juga terjadi pada ketahanan nasional bangsa seperti perampasan hak asasi manusia. 1 Berdasarkan realita di lapangan, pelanggaran kasus korupsi hampir didominasi  oleh  pejabat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Korupsi dilancarkan  dengan  menggunakan  kewenangannya,  dengan  kata  lain  terdapat penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) dalam kedudukannya. Indikasi kejahatan tersebut memiliki berbagai motif, salah satunya untuk kepentingan pribadi. 2
Korupsi merupakan permasalahan yang cukup serius dalam tata pemerintahan di Indonesia.  Permasalahan  ini  terus  terjadi  dan  makin  parah  dengan  adanya  tindakan
1 Nelvitia  Purba  et  al.,  “Death  Penalty  and  Human  Rights  in  Indonesia,” International  Journal  of Criminology  and  Sociology 20,  no.  9  (2020);  Anne  Peters,  “Corruption  as  a  Violation  of  International  Human Rights,” European  Journal  of  International  Law ,  2018,  https://doi.org/10.1093/ejil/chy070;  Ratna  Juwita, “Exploring  Corruption  as  a  Violation  of  Human  Rights  in  the  Practices  of  International  Human  Rights Institutions,” Journal of Human Rights Practice 15, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1093/jhuman/huac048;  Luz Angela  Cardona,  Horacio  Ortiz,  and  Daniel  Vázquez,  “Corruption  and  Human  Rights:  Possible  Relations,” Human Rights Quarterly 40, no. 2 (2018), https://doi.org/10.1353/hrq.2018.0017.
2 Ellen G. Cohn, David P. Farrington, and Amaia Iratzoqui, “Changes in the Most-Cited Scholars in 20 Criminology and Criminal Justice Journals Between 1990 and 2015 and Comparisons with the Asian Journal of Criminology,” Asian Journal of Criminology 16, no. 3 (2021), https://doi.org/10.1007/s11417-020-09328-x.
korupsi  yang  dilakukan  aparatur  atau  pejabat  negara. 3 Mereka  dengan  mudahnya menggunakan  keuntungan  dengan  mengambil  kesempatan  dikala  hadirnya  bencana atau keadaan berbahaya  tertentu yang membahayakan pemerintah  Indonesia. Realitas yang ada saat ini terkait keadaan tertentu pada penanganan kasus korupsi tidak terjalan dengan  baik,  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  dana bantuan sosial di kala pandemi dengan total kerugian negara mencapai 5,9 triliun rupiah yang dilakukan oleh menteri sosial di tahun 2019. 4 Selain itu, kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dengan mengambil kesempatan pada saat bencana juga terjadi dalam beberapa tahun silam, menurut catatan Indonesia Corruption Watch adalah  bencana  alam  yang  berupa  gempa  bumi  di  Lombok,  Tsunami  di  Palu  Donggala dan juga Tsunami di Banten pada tahun 2018.  Terjadinya korupsi dengan terbukti KPK menangkap  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  indikasi  kejahatan penyalahgunaan  dana  rehabilitasi  sekolah  pasca-gempa  di  Lombok,  suap  proyek pembangunan  sanitasi  dan  penyedia  air  di  Palu  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, dan  pemotongan dana rekonstruksi masjid gempa di Lombok oleh Aparatur Polisi. 5
Berdasarkan  peristiwa  dan  kajian  yang  telah  dilakukan,  penulis  berpendapat bahwa pemilihan judul dan jurnal ini tidak lepas dari permasalahan yang terjadi saat ini. Asumsi masyarakat terhadap pemerintah untuk segera memberikan sanksi pidana mati terhadap  para  koruptor  di  tengah  pandemi  telah  diatur  dalam  hukum  positif,  namun diperlukan kajian mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  sebab  acuan  landasan  tersebut  masih  mengalami multitafsir  mengenai  “status  keadaan  tertentu”  belum  jelas batasan  indikatornya. Apakah  dengan  adanya  sanksi  pidana  mati  akan  memberikan  harapan  dari  reformasi korupsi  itu  sendiri.  Penulis  menemukan  bahwa  terdapat  bukti  nyata  perlunya  revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap keadaan darurat non-alam. Selain itu, memberikan konklusi yang nyata terhadap ancaman pidana mati untuk para koruptor.
3 Caesar  Marga  Putri,  Josep  Maria  Argilés-Bosch,  and  Diego  Ravenda,  “Creating  Good  Village Governance:  An  Effort  to  Prevent  Village  Corruption  in  Indonesia,” Journal  of  Financial  Crime 31,  no.  2 (2024),  https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266;  Azyumardi  Azra,  “Korupsi  Dalam  Perspektif  Good Governance,” Jurnal  Kriminologi  Indonesia 2,  no.  1  (2002):  31–36;  Sjahruddin  Rasul,  “Penerapan  Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 3 (2009). 4 Darynaufal  Mulyaman  et  al.,  “The  Case  of  Corruption  in  Covid-19 Pandemic  in  Asia  Pacific:  Study Case of Indonesia,” Journal  of  Social  Studies  (JSS) 19,  no.  1 (2023),  https://doi.org/10.21831/jss.v19i1.52377; Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori  Zawajir  Dan  Jawabir),” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 6,  no.  1  (2017), https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848;  Dahyul  Daipon,  “Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Pada  Saat Keadaan  Tertentu  (Pandemi  COVID-19)  Perspektif  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Islam,” Al-Manahij:  Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (June 2021): 137–50, https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579; Dedy Sumardi et al., “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 22, no. 1 (June 30, 2022), https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359.
5 Korupsi  Bencana, Bencana Korupsi  | ICW, https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana- korupsi, accessed on July 27, 2023.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  menganalisis  secara  luas  terkait  tindak pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia. Seperti, analisis terkait kajian yuridis penerapan  unsur  merugikan  keuangan  negara  dalam  kasus  korupsi, 6 eksistensi ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi, 7 hingga penerapan tindak pidana korupsi di kala COVID-19. 8 Namun, sejauh ini belum terdapat kajian yang membahas secara  khusus  terkait  “keadaan  t ertentu ” dalam  kerancuan  hukumnya sehingga  tidak  dapat  diterapkan  dengan  baik  di  Indonesia  untuk  hukuman  mati  bagi para  koruptor  di  Indonesia.  Secara  khusus  belum  terdapat  tulisan  lainnya  yang membahas mengenai hukuman mati bagi para pelaku koruptor dengan melakukan studi komparasi  negara  lainnya  yang  berhasil  menerapkan  hukuman  mati  dan  juga melakukan  pembedahan  terkait  semua  peraturan  di  Indonesia  yang  berhubungan dengan “keadaan tertentu” d alam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Artikel  ini  menegaskan  perlunya  proyeksi  pembenahan  peraturan  perundang- undangan terkait kasus pidana korupsi yang harus ditekankan kembali.  Revisi undnag- undang  tersebut  dilakukan  untuk  lebih  menjamin  kepastian,  menghindari  keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Tulisan ini bertujuan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  pemahaman  luas  terhadap pemangku  kebijakan  terkait  Urgensi  Pembaruan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi terkhususnya pada delik “keadaan t ertentu ” .

## B. Keadaan  Tertentu  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Terdapat  alasan  pemberat  untuk  dapat  diterapkannya  ancaman  pidana  mati kepada  para  koruptor,  yakni  dikarenakan  terdapat  u nsur  “keadaan  tertentu”  sebagai syarat  pemidanaan  mati  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tipikor) yang berbunyi “ dalam hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ”. Pasal ini menunjukkan bahwa keadaan yang  dapat  dijadikan  alasan  pemberat  pidana  bagi  koruptor,  apabila  tindak  pidana korupsi  dilakukan  terhadap  dana-dana  yang  diperuntukan  dalam  penanggulangan keadaan  berbahaya,  bencana  alam,  penanggulangan  akibat  kerusuhan  sosial  yang meluas,  penanggulangan krisis  ekonomi  dan  moneter,  dan  pengulangan  tindak  pidana korupsi.
6 Caroline  Smart,  “An  Analogy  Of  Gender-Based  Violence  And  Police  Corruption In  Matters  Related To Violence Against Women During The Covid-19 Pandemic,” Journal of Anti-Corruption Law 6, no. 2 (2023).
7 Asa’ari  Asa’ari  et  al.,  “Considering  Death  Penalty  for  Corruptors  in  Law  on  Corruption  Eradication from the Perspective of Maqāsid Al-Syarī‘Ah,” Samarah 7, no. 2 (2023).
8 Jonathan  C.  Reid,  Samantha  J.  Brown,  and  Jared  Dmello,  “COVID-19,  Diffuse  Anxiety,  and  Public (Mis)Trust in Government: Empirical Insights and Implications for Crime and Justice,” Criminal Justice Review , 2023.

## Korupsi
Korupsi dalam hukum diartikan melalui Kamus Hitam Hukum dengan arti suatu perbuatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  berlawanan  dengan tugas atau kegiatan kedinasan yang dilakukan dengan kebenaran pada porsinya masing- masing. 9 Korupsi  juga  diartikan  sebagai  perilaku  seseorang  yang  pastinya  melanggar hukum  dan  adanya  kesalahan  yang  diperbuat  secara  finansial  sehingga  bertentangan secara alamiah sifat manusia dari kewajiban dan kebenaran.
Teori korupsi  berdasarkan berbagai pendapat ahli terdiri cukup banyak namun dari relevasi dengan pembahasaan ini terdapat 5 jenis pembahasan penyebab terjadinya korupsi. Berikut adalah lima teori penyebab terjadinya korupsi: 10
a. Teori  Cost  Benefit  Model :  Teori  ini  disebabkan  dengan  adanya  peluangan keuntungan dan kemanfaatan dari hasil korupsi dari biaya dan resikonya.
b. Teori  Wilingnes :  Penyebab  korupsi  adanya  kesempatan  dan  peluangan  atas pengawasan  dalam  sistem  pemerintah  atau  institusi  sehingga  terjadinya  korupsi tersebut.
c. Teori  Fraud  Triangle :  Faktor  penyebab  korupsi  terlihat  pada  ketidakjelasan  moral rasionalisasi  dari  penguasa,  kesempatan,  dan  motivasi  sehinggan  menimbulkan kecurangan.
d. Gone  Theory :  Faktor  terjadinya  korupsi  karena  terdiri  dari  keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan, atau pengungkapan dari penguasa.
e. Teori  CDMA :  Asal  muasal  dari  korupsi  terjadi  karena  adanya  faktor ketidakseimbangan akuntabilitas dengan kekuasaan dan monopoli.
Korupsi yang sudah tertera secara hukum menjadi kejahatan berbahaya memiliki banyak  dampak  atau  potensi  yang  akan  menghancurkan  kehidupan  bangsa.  Pendapat tersebut tertera secara nyara melalui kongres PBB ke-10. 11 Hasil yang didapatkan dari kongres  tersebut  adalah  menetapkan  bahwasanya  korupsi  dapat  menghambat pembangunan,  hilangnya  nilai  moral  keadilan  kehidupan  bangsa,  hancurnya  program kerja dalam pembangunan di masyarakat Indonesia. 12

## C. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Yuridis Positif
Jenis tindak pidana korupsi terdiri dari 7 hingga 9 jenis kelompok tindak pidana korupsi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-
9 Moh  Yamin, Pendidikan  Anti  Korupsi (Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  2016);  B.  Herry  Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
10 Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Kapita  Selekta  dan  Beban  Biaya  Korupsi  (Jakarta:  Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 5-7.
11 Tenth  United Nations Congress on the Prevention of Cnme and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17  Apri  200O3  Item  4  of  the  Provivonal  Agenda.  International  Cooperation  in  Combating  Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century, (NCONF.187/9), hlm.6
12 Vishnu  Juwono, Melawan  Korupsi:  Sejarah  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia  1945-2014 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).
Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Korupsi  oleh  Advisor Sustainable Indonesia (SustaIN) Dwi Siska Susan, meliputi:
a. Seluruh  tindak  pidana  korupsi  beserta  hukumannya  termuat  di  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
b. Tindak pidana korupsi secara umum meliputi unsur-unsur sebagai berikut termuat di dalam Pasal 2-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
c. Penggelapan  dalam  jabatan  termuat  di  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001
d. Tindak Pidana Suap termuat di  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
e. Penggelapan termuat di dalam Pasal 373 hingga Pasal 377 KUHP
f. Gratifikasi  termuat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12.
g. Pemerasan  termuat  di  dalam  Undang-Undang  Tipikor  Pasal  12  huruf  e,  g,  dan  h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
h. Perbuatan  curang  termuat  di  dalam  Pasal  12C  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
i. Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  termuat  di  dalam  Pasal  12  huruf  I  Undang- Undang Nomor  20 Tahun 2001.

## D. Kebijakan  Sanksi  Pidana  Mati  dalam  Keadaan  Tertentu  Menurut  Perspektif Hukum Positif
Hukum  pidana  atau criminal  law lebih  dikenal  sebagai  hukum  publik  yang mengatur hubungan antara orang atau individu dengan negara. Negara dapat bertindak memaksakan  keberlakuannya  dalam  koridor  aturannya.  Hukum  pidana  merupakan hukum  tertua  yang  diterapkan  dalam  peradaban  manusia  semenjak  sebelum  lahir terkait  kodifikasi  hukum,  Indonesia  sendiri  sebelum  masuknya  bangsa  penjajah  telah diatur menggunakan hukum adat tepatnya pada saat masa kerajaan.  Eddy O. S. Hiariej mendefinisikan hukum pidana:
“… sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang  dilarang  atau  perbuatan  yang  diperintahkan,  disertai  dengan  sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara ”. 13
Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh W.F.C. Van Hattum, hukum pidana adalah, “suatu  keseluruhan  dari  asas -asas  dan  peraturan-peraturan  yang  diikuti  oleh negara  atau  suatu  masyarakat  hukum  umum  lainnya,  dimana  mereka  itu  sebagai pemelihara  dari  ketertiban  hukum  umum  telah  melarang  dilakukannya  tindakan-
13 Eddy  O  S  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana (Jakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka,  2016).;Eddy  O.S Hiariej,  “Criminal  Justice  System  In  Indonesia,  Between  Theory  and  Reality,”  in Asian  Law  Review (Korean Legislation Research Institute, 2005), Vol.2, No.2.
tindakan  yang  bersifat  melanggar  hukum  dan  telah  mengaitkan  pelanggaran  terhadap peraturan-peraturannya  dengan  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus  berupa hukuman”. 14 Konsepsi  pelaksanaan  hukum  pidana  di  Indonesia  telah  dilakukan pembaharuan pada sistemnya sehingga tujuan dari pemidanaan sudah bukan lagi dilihat sebagai  ajang  balas  dendam  yang  kerap  diterapkan  pada  aliran  klasik,  melainkan sebagai  upaya  preventif  atau  pencegahan  terhadap  gejala-gejala  sosial  yang  kurang sehat, dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat 15 . Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan aliran modern tujuan pemidanaan adalah Sebagai upaya untuk memerangi kejahatan,  memperhatikan  ilmu  lain  di  dalam  perilaku  tindakan  kejahatan  yang dilakukan dan ultimum remedium.
Fenomena  korupsi  yang  terus  berlangsung  di  Indonesia  menjadi  permasalahan yang serius dan melanggar berbagai hukum di Indonesia. Korupsi sendiri secara hukum materiil  telah  tercantum  di  dalam  hierarki  utama,  secara  jelas  telah  mengatur  terkait tindakan  pidana  korupsi  di  Indonesia  dengan  disahkannya  Undang-undang Nomor  31 Tahun  1999  yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  atau  yang  disebut  dengan  Undang-Undang Tipikor.  Undang-Undang  Tipikor  ini  setidaknya  terdiri  dari  45  pasal  dengan  berbagai ketentuan  berupa  tindakan  korupsi  maupun  ancaman  hukumannya  sendiri  di Indonesia. 16
Korupsi  memiliki  berbagai  klarifikasi  dan  jenisnya  namun  di  dalam  hukum  di Indonesia  khususnya  menurut  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menjelaskan, bahwa terdapat 7 korupsi yang cukup besar berupa kasus suap-menyuap, penyalahgunaan  jabatan  dengan  penggelapan,  perbuatan  curang  di  dalam  mengambil tenderisasi  maupun  sejenisnya  untuk  perusahaan  atau  pribadi,  keuntungan  dari pengadaan barang  dan jasa yang merugikan negara, pemerasan  terhadap negara yang memang  secara  hukum  merugikan  negara.  Pemberantasan  korupsi  secara  spesifik belum  mengatur  secara  jelas  mengenai  pendakwaan  atau  saksi  tindakan  hukum  mati bagi para koruptor. Pemidanaan hukum mati ini tertuang dalam Undang-undang Tipikor sebagai pemindaan yang cukup berat dengan berbagai alasan dapat merugikan negara. Keterangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. 17
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  terdapat  berbagai  jenis  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis sanksinya meliputi sebagai berikut:
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
15 Anthon  F.  Susanto, Ilmu  Hukum  Non  Sistematik:  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu  Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
16 Amrullah Bustamam, “Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in The Presidential Decree  No.  12  of  2020  [Pidana  Mati  Bagi  Koruptor  Dana  Bencana  Non  Alam:  Studi  Terhadap  Konsekuensi Keputusan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2020],” Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 9,  no.  2 (2020): 260–80, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8515.
17 Andi Hamzah dan Simanglipu, Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan , 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
a. Sanksi  pidana  korupsi  dalam  keadaan  tertentu  Pasal  2  ayat  1-2  dilakukan  dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
b. Sanksi Penjara berserta dendanya termuat di dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 21, 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36
c. Sanksi  Pidana  Tambahan.  terdapat  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.
Pidana  mati  merupakan  pemberian  hukuman  yang  paling  berat  dibebankan kepada pelanggar peraturan atau mors dicitur ultimum suplicium. 18 Hukuman mati atau capital  punishment menurut  Ivan  Potas  dan  John  Walker  berasal  dari  “bahasa  Latin, yakni caput, artinya  kepala  yang  mengacu  pada  eksekusinya  dengan  pemenggalan kepala  yang  saat  ini  telah  lazim  untuk  menyatakan  eksekusi  yang  dijatuhi  sanksi”. 19 Selain itu, menurut pandangan ahli hukum yang melanggengkan dan memperbolehkan serta menyatakan tindak melanggar konstitusi negara, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Rudy Satrio Mukantardjo S.H. menyatakan “ hukuman mati di Indonesia masih perlu diterapkan terhadap tindak pidana khusus ” . 20
Pemidanaan  mati  yang  cukup  berat  bagi  pelaku  koruptor  ini  sejatinya  telah dicantumkan  delik  atau  klausa  khusus  dikarenakan  sifatnya  yang  cukup  berat  dan mengakibatkan adanya  pertentangan  hukum  hak  asasi  manusia  berupa  “ keadaan t ertentu”  dan  pola  tersebut  wajib dipenuhi  terlebih  dahulu  apabila  putusan  yang disahkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor tidak melanggar hukum di Indonesia.
Unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  yang  dinyatakan  bersalah dalam melakukan tindakan korupsi dan harus dipidana mati, sebagai berikut:
a. Memenuhi  delik “unsur  setiap  orang”  dalam  hal  ini  sangat  jelas  bahwasanya peraturan  ini  mengikat  tidak  hanya  orang  atau  individu  saja  namun  bisa  kepada pegawai negeri bahkan korporasi sekaligus.
b. Memenuhi unsur delik “memperkarya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam hal  ini  terdapat  delik  penyertaan  dalam  pidana  hingga  seseorang  yang  dikenakan pidana  mati  adalah  pelaku  utama  dengan  hasil  tindakan  korupsinya  diberikan kepada pihak-pihak lain termasuk perusahaannya.
c. Memenuhi  unsur  delik  “menggunakan  cara  melawan  hukum”  dalam  hal  ini  perlu dikaji  terkait  rentetan  fakta  atau  perisitiwa  di  dalamnya,  dapat  berupa  adanya kecurangan  atau  penyalahgunaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) dengan  berbagai  tindakan  melawan  hukum  yang  terbukti  dalam  persidangan  guna menutupi  perilaku  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa  untuk  korupsi  dengan kesengajaan atau dolus.
d. Memenuhi  delik  “merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”.  Hal  ini diwajibkan  adanya  pembuktian  yang  nyata  dari  kerugian  yang  dilakukan  oleh
18 Hiariej, “Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality.”
19 Ivan  Potas  and  John  Walker, Capital  Punishment (Australian:  Australian  Institute  of  Criminology, 1987).
20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 22
terdakwa, melihat hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dikarenakan mengingat delik di atas sudah menjadi delik materil dan harus terpenuhi unsur yang ada didalamnya
e. Memenuhi  delik  “ keadaan  tertentu ”, pembuktian  terkait  delik  ini  menjadi perbincangan yang cukup hangat dikalangan masyarakat dikarenakan tidak adanya penjelasan  secara  khusus  di  undang-undang  terkait  keadaan  tertentu  yang  dapat membuat  terdakwa  mendapatkan  pidana  mati.  Akan  tetapi,  hal  ini  menjadi  terang benderang  ketika Presiden Jokowi Widodo membuat Peraturan Pengganti  Undang- undang sebagai landasan utama selanjutnya berupa keadaan tertentu yang nantinya menjelma menjadi “bencana alam nasional” . 21
Pemidanaan  mati  yang  telah  dibuat  di  dalam  Undang-Undang  Tipikor  belum secara  jelas  mengatur  keadaan  tertentu  yang  dapat  menjadikan  tolak  ukur  tindakan pidana  korupsi  seseorang  termasuk  di  dalam  pemindaan  berat  hingga  menyebabkan dakwaan menjadi tindakan mati. Namun, menurut historis pemberian hukuman mati ini terdapat  salah  pengaturan  pelaksana  sementara  yang  menjelaskan  terkait  tindakan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia yaitu ketika terjadi Pandemi COVID-19. Perpu  Nomor  1  Tahun  2020  ini  dianggap  akan  berpotensi  ganjal  dan  dapat  menjadi boomerang oleh pemerintah Indonesia untuk para pejabat. Perpu ini secara garis besar hanya  menjelaskan  pedoman  alokasi  anggaran  yang  akan  bisa  dipidanakan  apabila terjadinya  pandemi  COVID-19  saja,  adanya  ketimpangan  apabila  kasus  yang berhubungan  dengan  korupsi  bukan  termasuk  kerugian  keuangan  negara  dalam pemanfaatan  anggarannya.  Pejabat  sendiri  tidak  dapat  dipidana  apabila  menggunakan anggaran  berdasarkan  fungsinya,  juga  Perpu  di  atas  bukanlah  sengketa  tata  usaha negara. 22
Kasus  di  atas  menjadi  persoalan  serius  dikarenakan  di  dalam  Perpu  yang dianggap dapat mengganti dan memperjelas klausa “keadaan tertentu” Undang-undang Tipikor  ternyata  tidak  menjelaskan  secara  luas  dan  dipergunakan  untuk  keadaan selanjutnya apabila Pandemi COVID-19 ini berakhir, padahal urgensi terkait pemberian hukuman  mati  terhadap  koruptor  menjadi  persoalan  yang  serius.  Persoalan  serius  ini didasarkan beberapa dalil yang pertama secara korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian tidak hanya pada negara saja namun terhadap masyarakat ke depannya.
21 Korupsi Bencana, Bencana
Korupsi | ICW,” accessed July 27, 2023, https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi.
22 Intan  Leliana  et  al.,  “Analisis  Framing  Model  Robert  Entman  Tentang  Pemberitaan  Kasus  Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBCIndonesia.Com,” Cakrawala  - Jurnal  Humaniora 21, no. 1 (2021),  https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042;  Vladyslav  Teremetskyi  et  al.,  “Corruption  and  Strengthening Anti-Corruption  Efforts  in  Healthcare  during  the  Pandemic  of  Covid-19,” Medico-Legal  Journal 89,  no.  1 (2021),  https://doi.org/10.1177/0025817220971925;  Mila  Risa  Yulianti  and  Ade  Mahmud,  “Putusan  Bebas Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Bansos  Covid-19  Di  Kabupaten  Bandung  Barat  Dalam  Putusan  Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4905.
Kasus tindakan korupsi di Indonesia dalam keadaan tertentu secara realistis ada dan  pernah  terjadi  bahkan  merugikan  negara.  Hal  ini  bisa  terlihat  terdapat  ketika Pandemi COVID-19 sendiri terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial dengan indikasi kejahatan menggunakan korupsi pengadaan dana bantuan sosial COVID-19  senilai  Rp  5,9  Triliun  rupiah  dalam  bentuk  paket  sembako  yang  didalam putusannya hanya dihukum 12 Tahun dan bukanlah hukuman maksimal dalam pidana. Selain itu juga, terdapat  kasus korupsi yang terjadi pasca gempa dilombok dan pelaku hanya dihukum 2 tahun penjara saja. 23
Permasalahan  tindakan  korupsi  di  Indonesia  yang  sejatinya  meresahkan  dan termasuk di dalam tindakan pidana kejahatan luar biasa di dunia diperparah lagi dengan data  yang  ada  bahwasanya  tindakan  kejahatan  tersebut  meningkat  secara  signifikan dalam  5  tahun  terakhir.  Menurut  data  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),terdapat peningkatan kasus sejumlah 8,63% ditahun 2022 pada ditahun 2021 yang sejatinya juga meningkat  sebesar  19,01%  dengan  akumulasi  total  tersangka  adalah  sekitar  2.569 orang. 24
Mencermati  data  di  atas  sejatinya  ini  merupakan  masalah  yang  serius dikarenakan  berdasarkan  realitas  yang  ada  hukuman  penjara  tidak  cukup  untuk memberikan  efek  jera.  Harapannya  tujuan  dari  adanya  hukum  tersebut,  yaitu  berupa kepastian hukum, keadilan, dan juga memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap orang lain atau kelompok masyarakat dan rakyat Indonesia maka dari  itu  dengan  adanya  pemberian  hukuman  mati  sudah  memenuhi  berbagai  asas hierarki  dikarenakan  di  dalam  undang-undang  sudah  tertuang  dan  adanya  realitas permasalahan  hukum  yang  ada  berupa  pelanggaran  yang  telah  disebutkan  di  atas.
23 “Korupsi Bencana, Bencana Korupsi
| ICW,” accessed July 27, 2023, https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi.
24 Mark Turner, Eko Prasojo, and Rudiarto Sumarwono, “The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia,” Policy Studies 43, no. 2 (2022).
Sumber: Data diolah kembali dari ICW.org
Pemidanaan mati sendiri jika dikaji berdasarkan komparasi negara sejatinya merupakan solusi  yang  selalu  dinantikanoleh  masyarakat  Indonesia  mengenai  kepastian  hukum pemidanaan untuk para koruptor di Indonesia. Hal di atas ini bukanlah sekadar asumsi belaka sebab data tersebut ada pada dua negara, yaitu Arab Saudi dan Tiongkok.
Arab  Saudi  sendiri  memiliki  budaya  yang  kuat  dan  diperjuangkan  teguh  oleh pemerintah Arab Saudi bertindak tegas  terhadap para koruptor yang didasarkan pada hukum islam yang ada. Hukum islam yang paling sadis di Arab Saudia merupakan fikih jinayah  dengan  menetapkan  hukuman  ta’zir  dengan  keputusan  pengadilan  yang  ada. Hukuman  ta’zir  berupa  tindakan  hukuman  mati  berupa  penggal  kepala  ini  sejak kepemimpinan  Rasulullah  dan  Khulafaur  Rasyidin  sudah  dilakukan  sebagai  hukum publik  dan  juga  berhasil  sebagai  menjadi  negara  di  Jazirah  Arab  dengan  presentasi indeks korupsi di dunia termasuk terendah dengan skor sebesar 69% lebih rendah dan juga lebih rendah daripada di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi ini juga termasuk  dalam  konteks  dalam  keadaan  tertentu  dengan  menggunakan  syariat  Islam dan mengadopsi sistem qhisash dengan mengutamakan utang dibayar nyawa.
Tiongkok  sendiri  sedari  awal  bukanlah  negara  yang  menerapkan  tindakan hukum mati sebagai upaya pencegahan dan penerapan pemindanaan hukum mati. Hal ini  disebabkan  oleh  historis  pemindaan  korupsi  dan  juga  realitas  yang  ada  di  negara tersebut terhadap pesakitan dari Menteri Perkereta Apian Liu Zhijun. Bagi masyarakat Tiongkok  tokoh  tersebut  merupakan  tokoh  yang  tidak  dapat  tersentuh  hukum dikarenakan kekuasaanya namun nasib buruk akibat tindakan korupsi yang dilakukan Liu Zhijun menyebabkan terjadinya kecelakan kereta hingga menewaskan 40 orang dan kerugian  yang  ditimbulkan  negara  cukup  besar. 25 Akibat  dari  tindakan  korupsi  yang dilakukan  menteri  perkeretaapian  jepang  tersebut  dihukum  hukuman  mati  atas kesalahannya  di  tahun  1998  mengubah  tatanan  hukum  korupsi  di  Jepang  mengingat konteks  keadaan  tertentu  saat  itu  adalah  menewaskan  banyak  orang.  Tindakan pemimpin Tiongkok saat itu menyebabkan kasus korupsi turun drastis dan berdasarkan sejarah juga Amerika Serikat meminta bantuan keuangan Jepang untuk mengatasi utang negaranya saat itu dikarenakan negara Tiongkok termasuk negara terkaya dikarenakan adanya penurunan korupsi dikala itu.

## E. Reformulasi Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Keadaan Tertentu
Tindak pidana korupsi merupakan penyakit kronis yang setiap tahun mengalami peningkatan tren penindakan kasus. Jerat hukum pidana yang diancamkan bagi pelaku, dirasa  belum  mampu  membuat  takut  dan  jera  menjauhi  tindakan  haram  tersebut. Dampaknya  negara  yang  harus  selalu  menanggung  kerugian  dari  pencurian  secara sistematis dan masif, uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk percepatan pembangunan  nasional  dan  mendukung  program  pemerintah  untuk  mengentaskan
25 Ayu  Fitri  Hardianti,  Nandang  Sambas,  and  Dian  Andriasari,  “Studi  Komparatif  Penjatuhan  Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara Cina,” in Prosiding Ilmu Hukum (17 Januari 2018) , 2018.
permasalahan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Indonesia,  dengan  terpaksa  harus dihentikan  sementara  sehingga  perlu  adanya  pemberian  langkah  yang  lebih  strategis dalam kasus korupsi tersebut. Hasil dari teori tersebut juga sudah diimplementasikan di dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  (untuk  selanjutnya  disingkat  Undnag-Undang  Tipikor)  tepatnya  pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor.
Penjelasan  terkait  keadaan  tertentu  dalam  pemberian  pemidanaan  terhadap pelaku korupsi sejatinya  leah di atur didalam  Undang-undang. Hal ini tersebut tertera dengan  klausa  dalam  keadaan  bencana  nasional  berupa  kirisi  ekonomi  atau  moneter. Namun  dalam  realitas  yang  ada  klausa  tersebut  tidak  berlaku  dan  bahkan  tidak mendapatkan  hukuman  yang  semestinya  berupa  hukuman  mati  yang  dapat dipertanggungjawabkan ketika terbukti. Bahkan didalam hasil yang didapatkan penulis para  koruptor  dapat  menerima  uang  hasil  jarahan  korupsinya  tanpa  mendapatkan pidana semestinya hingga mendapatkan pidana rendah. 26
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  data  penindakan  kasus  tindak  pidana korupsi yang telah diperbarui pada 1 Januari 2021 diperoleh adanya peningkatan kasus penyuapan di Tahun 2020 sejumlah 739 perkara dan urutan kedua pengadaan barang atau  jasa  dengan  jumlah  perkara  236,  hal  tersebut  jika  ditarik  kebelakang  dari  tahun 2004  sampai  2020  mengalami  kenaikan  cukup  signifikan. 27 Akan  tetapi  penindakan tersebut tidak dibarengi dengan penjatuhan hukuman kepada koruptor, peradilan masih memberi kesempatan untuk mengajukan kembali meminta keringanan hukuman untuk diputusakan  seperti  dalam  tahap  pengadilan  tingkat  perta,  banding,  kasasi,  bahkan hingga peninjauan kembali seperti pantauan Indonesia Corruption Watch pada 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
Dampak yang ditimbulkan terhdap kerugian keuangan negara 2020 sebanyak Rp. 56.739.425.557.24 dengan rata-rata vonis hukuman yang relatif ringan yakni 3 Tahun 1 bulan  Penjara. 28 Tuntutan  hukuman  yang  diberikan  belum  mampu  memberikan  efek jera membuat gencarnya pemerintah membuat regulasi hukum terasa sia-sia. Apabila di tinjau  lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  menyebut  secara  eksplisit  frasa  “ Keadaan Tertentu ”  dengan  salah  satu  unsurnya  krisis  ekonomi  dan  moneter.  Dikaitkan  dengan kondisi  Indonesia  saat  ini  boleh  dikatakan  memasuki  keadaan  tersebut,  pernyataan tersebut  bukan  tanpa  dasar  menurut  laporan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara
26 TrancparencyInternational,“ GlobalCorruptionBarometer:ASIA” ,https://www.transparency.org/en/gcb /asia/asia-2020/results/idn, (diakses pada 25 Maret 2021) 27 Komisi
Pemberantasan Korupsi,
“ Penindakan
TIPIKOR Berdasarkan jenis Perkara ”,https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara,  (diakses  pada  25  Maret 2021 pukul 09.12)
28 Antikorupsi,  “ Pemantauan  Persidangan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tahun  2020 ”, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan
%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020_FINAL.pdf.  (diakses  pada  25 Maret 2021 pukul 21.20)
pada 2021 menyebutkan defisit terhadap anggaran dan Produk Domestik Bruto sebesar Rp.  1.039,2  Triliun  dan  6,34%.  Hal  tersebut  justru  berbanding  terbalik  dengan pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp. 1.699,9. 29
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  data  yang  dihimpun  dari  Transparency International Index Perception Corruption (IPC) Indonesia pada tahun 2020 mengalami kemerosotan  angka  menjadi  37  dari  skala  0-100,  sebelumnya  pada  tahun  2019 mendapat penilaian angka 40 dari skala 0-100. Penurunan penilaian terhadap Indonesia dikarenakan  belum  terwujudnya  reformasi  pemerintahan  yang  lebih  efektif  di  tengah pandemi.  Kemudian  hasil  laporan  data  Indonesia  Corruption  Watch  dalam  5  semester terakhir mengalami kenaikan penindakan kasus korupsi yakni  fluktuasi grafik tersebut dapat  diketahui  terjadi  peningkatan  penindakan  korupsi  dari  semester  1  tahun  2016 sampai  semester  1  2020  dengan  kerugian  negara  yang  telah  diderita  sebanyak Rp.18.173 triliun.
Kenaikan angka penindakan korupsi pada semester I tahun 2020 menunjukkan di tengah situasi yang krisis seperti saat ini tindakan korupsi tetap sama saja, koruptor tidak  takut  dengan  adanya  tuntutan  hukum.  Oleh  karena  itu  pidana  mati  dinilai  tepat diterapkan  kepada  pelaku  korupsi,  seperti  yang  diketahui  sifat  kejahatan  korupsi terorganisir  dan  transnasional 30 .  Kerugian  keuangan  negara  membuat  terganggunya kestabilan pembangunan negara, sehingga urgensi penerapan pidana mati bagi koruptor untuk direalisasikan, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor
29 Kemenkeu,  “ Informasi  APBN  2021” ,https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn- 2021.pdf, (diakses pada 25 Maret 2021 pukul 11.30)
30 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures,” Lentera Hukum 6, no. 3 (2019), https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i3.14112.
Sumber: Data diolah kembali dari Transparency International Index Perception Corruption (IPC) Indonesia
31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000  dengan  ancaman  tindak pidana pokok termaktub dalam, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:
“ Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ”.
Sedangkan  untuk  tindak  pidana  yang dikualifikasikan  terdapat  didalam  Pasal  2 ayat  (2)  “ Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ”.
Klausul  pasal  diatas,  kondisi  pandemi  COVID-19  dapat  memenuhi  unsur pemberat  bagi  koruptor.  Seperti  dalam  kasus  korupsi  bantuan  sosial  Menteri  Juliari Batubara Dikutip dari CNBC Indonesia sebanyak Rp12 Miliar jumlah fee paket bantuan sosial  sembako  yang  berasal  potongan  sebanyak  Rp.  10.000,00  dengan  harga  setiap paket  sembako  sebesar  Rp.  300.000,00.  Kemudian  sebanyak  Rp8  Miliar  diberikan kepada Menteri sosial Juliari Batubara guna membayar kebutuhan pribadi. 31
Salah  satu  pelanggaran  yang  dapat  dikaitkan  dengan  ketentuan  pidana  mati, yaitu korupsi dalam keadaan tertentu, secara yuridis pandemi merupakan bencana non- alam nasional yang diatur pada Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dengan pertimbangan dampak yang ditimbulkan peningkatan jumlah korban kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.
Akan tetapi, frasa “bencana alam” dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor terhadap kata “ n asional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan adanya hambatan untuk  menerapkan  hukuman  mati  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  keadaan bencana.  Karena,  para  koruptor  tidak  khawatir  untuk  melakukan  korupsi  saat mengetahui bahwa status bencana alam yang terjadi tidak mendapatkan status bencana alam nasional. Terlebih lagi, sanksi maksimal hanya pidana  penjara, mengingat sistem lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  masih  penuh  dengan  kompromistis  terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi. artinya hal ini tidak memberikan keadilan bagi para korban bencana dan kepastian hukum. 32
Mendukung  fakta  tersebut,  berdasarkan  data-data  yang  telah  dipaparkan tersebut dapat menjadi landasan memang perlu adanya pemidanaan sanksi pidana mati bagi para koruptor itu perlu dilakukan oleh negara  Indonesia sendiri beraneka ragam.
31 Adistya  Rahadian, “Cerita  Lengkap  Mensos  Juliari  Tersandung  Korupsi  Bansos  Covid” , https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-  tersandung- korupsi-bansos-covid (Diakses pada 6 Januari 2021 pukul 12.23)
32 Putusan Nomor 4/Puu-Xvii/2019.
Pertama , melalui riset dari transparansi internasional mencatat Indeks Presepsi Korupsi (IPK)  Indonesia  tahun  2020,  yakni  37  Indeks  tersebut  menjadikan  Indonesia  di peringkat  ke-102.  Peringkat  tersebut  menurun  dari  tahun  sebelumnya  yakni  di peringkat  86  dengan  indeks  40.  Posisi  Indonesia  sebelumnya  berhasil  direbut  oleh Timor  Leste  yang  berada  di  peringkat  86  dengan  indeks  40. 33 Pada  tingkat  ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-5. (RA) walaupun mengalami penurunan yang belum cukup signifikan,  namun tetap sejak 2004-2019  akan terus  meningkat  dan diharuskan hadir adanya  penambahan baik regulasi maupun ancaman tindak pidana yang relevan guna menurunkan angka tersebut.
Kedua ,  data  penelitian  yang  dilakukan  oleh  badan  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  ditahun  2020  penemuan  kasus  korupsi  semester  I  adalah  sebanyak  169  kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh  penegak  hukum  sebanyak  372  orang. 34 Jumlah  kerugian  negara  yang  berhasil dihitung  sebesar  Rp.  18,1  triliun.  Sementara  itu,  jumlah  nilai  suap  yang  berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar. Rata-rata setiap bulannya ada 28 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan  oleh  penegak  hukum  sebanyak  berjumlah  62  orang.  Jadi,  rata-rata  setiap institusi  penegak  hukum  menyidik  9  (sembilan)  kasus  korupsi  dengan  20  orang tersangka per bulannya. Dari 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 23 kasus  diantaranya  atau  sekitar  13,6  persen  merupakan  pengembangan  kasus  dari tahun-tahun  sebelumnya.  Sedangkan  penindakan  kasus  korupsi  dengan  menggunakan metode tangkap tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus atau sekitar 4,1 persen. Sisanya, yakni 139 kasus atau sekitar 82,3 merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020.
Berdasarkan  data  tersebut,  sanksi  pidana  mati  sangat  krusial  untuk  dilakukan, akan  tetapi,  jika  ancaman  tersebut  hanya  sebatas  formalitas  dalam  kertas  maka kepastian  mengenai  sanksi  pidana  mati  tersebut  benar-benar  tidak  ada  dalam eksistensinya. Dalam hal perwujudan pengimplementasian hukuman tindak pidana mati diperlukan dan harus perkuat dengan kepastian hukum dalam implementasinya. Sesuai dengan yang sudah diatur berdasarkan hukum nasional dengan syarat hukum tersebut sah ( lega l), adil ( just ), dan dapat diterima oleh akal sehat ( reasonable ), sehingga sanksi pidana  mati  tetap  terjaga  eksistensinya.  Khususnya  bagi  tindak  pidana  korupsi  yang terjadi dalam keadaan darurat. Hukuman ini perlu ditindak secara tegas, perlunya cara extraordinary ditujukan  untuk  permasalahan  yang extraordinary pula  yang  berpotensi membunuh  jutaan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  di  masa  yang  akan datang  diharapkan  dapat  memberantas  para  koruptor  yang  merugikan  kepentingan umum.
33 Wawan  Suyatmiko, “Corruption  Perceptions  Index  2020” ,https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi- 2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/ (Diakses Pada 25 Maret 2021 Pukul 10.41)
34 Wana  Alamsyah  Divisi  Hukum  Monitoring  Peradilan,  “ Laporan  Pemantauan  Tren  Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020”, https://antikorupsi.org/ (Diakses pada 23 Februari 2021)

## E. Kesimpulan
Kasus  kejahatan  korupsi  yang  belum  ditindak  secara  serius  menggambarkan perlunya  penekanan  dalam  Perpu.  Perpu  yang  menjadi  pengganti  klausa  "keadaan tertentu"  perlu  dirinci  dan  diuraikan  dengan  spesifik  agar  tetap  dalam  koridor  yang sesuai dengan substansi awal, yakni tidak merugikan khalayak umum atas kepentingan pribadi  terutama  dalam  keadaan  darurat.  Termasuk  tindakan  korupsi  yang  terjadi  di masa pandemi COVID-19, tindakan korupsi yang dikategorikan sebagai tindakan pidana kejahatan luar biasa perlu ditegaskan dalam perpu yang merujuk pada hukuman mati. Sebab  tindakan  korupsi  merupakan  awal  dari  domino  effect  terhadap  penurunan kesejahteraan  masyarakat.    Melihat  kasus-kasus  hukuman  korupsi  di  Indonesia  tidak memberikan  efek  jera,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  eksisnya  koruptor  yang  terus melancarkan  niatnya.  Sebab  selama  ini,  hukuman  mati  di  Indonesia  diberlakukan kepada  pengedar  narkoba  dan  teroris.  Tindakan  korupsi  yang  divonis  hukuman  mati tidak  benar-benar  dieksekusi,  selalu  ada  pembenaran  yang  pada  akhirnya  dijatuhi hukuman  lain.  Oleh  karena  itu,  perlunya  penguatan  dan  kepastian  hukum  pemidaan untuk para koruptor.

## Daftar Kepustakaan
Asa’ari,  Asa’ari,  Jafar  Ahmad,  Zufriani  Zufriani,  Doli  Witro,  and  Muhamad  Taufik Kustiawan. “Considering  Death  Penalty  for  Corruptors  in  Law  on  Corruption Eradication  from  the  Perspective  of  Maqāsid  Al - Syarī‘Ah.” Samarah 7,  no.  2 (2023).
Azra,  Azyumardi.  “Korupsi  Dalam  Perspektif  Good  Governance.” Jurnal  Kriminologi Indonesia 2, no. 1 (2002): 31 – 36.
Bustamam,  Amrullah.  “Death  Penalty  for  Corruptors  in  Non -Natural  Disaster  Fund  in The  Presidential  Decree  No.  12  of  2020  [Pidana  Mati  Bagi  Koruptor  Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun  2020].” Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 9,  no.  2 (2020): 260 – 80.
Cardona, Luz Angela, Horacio Ortiz, and Daniel Vázquez. “Corruption and Human Rights:
Possible Relations.” Human Rights Quarterly 40, no. 2 (2018).
Cohn,  Ellen  G.,  David  P.  Farrington,  and  Amaia  Iratzoqui.  “Changes  in  the  Most -Cited Scholars in 20 Criminology and Criminal Justice Journals Between 1990 and 2015 and  Comparisons  with  the  Asian  Journal  of  Criminology.” Asian  Journal  of Criminology 16, no. 3 (2021).
Daipon, Dahyul. “Hukuman Mati Bagi  Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu  (Pandemi COVID- 19)  Perspektif  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Islam.” Al-Manahij:  Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 1 (June 2021): 137 – 50.
Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Hardianti,  Ayu  Fitri,  Nandang  Sambas,  and  Dian  Andriasari.  “Studi  Komparatif
Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Negara Indonesia  Dengan  Negara  Cina.”  In Prosiding  Ilmu  Hukum  (17  Januari  2018) , 2018.
Hiariej, Eddy O.S. “Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality.” In Asian Law Review , Vol.2, No.2. Korean Legislation Research Institute, 2005.
Hiariej, Eddy O S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Juwita, Ratna. “Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions.” Journal of Human Rights Practice 15, no. 1 (2023).
Juwono,  Vishnu. Melawan  Korupsi:  Sejarah  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia  1945- 2014 . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
Leliana,  Intan,  Herry  Herry,  Panji  Suratriadi,  and  Edward  Enrieco.  “Analisis  Framing Model  Robert  Entman  Tentang  Pemberitaan  Kasus  Korupsi  Bansos  Juliari Batubara  Di  Kompas.Com  Dan  BBCIndonesia.Com.” Cakrawala  -  Jurnal Humaniora 21, no. 1 (2021).
Mulyaman,  Darynaufal,  Achmad  Ismail,  Ardhi  Arsala  Rahmani,  and  Angel  Damayanti. “The  Case  of  Corruption  in  Covid -19  Pandemic  in  Asia  Pacific:  Study  Case  of Indonesia.” Journal of Social Studies (JSS) 19, no. 1 (2023).
Peters,  Anne.  “Corruption  as  a  Violation  of  International  Human  Rights.” European Journal of International Law , 2018.
Potas,  Ivan,  and  John  Walker. Capital  Punishment .  Australian:  Australian  Institute  of Criminology, 1987.
Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana.  “Garuda  Indonesia -Rolls  Royce  Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures.” Lentera Hukum 6, no. 3 (2019).
Priyono, B. Herry. Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Purba, Nelvitia, Ali Mukti Tanjung, Sri Sulistyawati, Rudy Pramono, and Agus Purwanto. “Death  Penalty  and  Human  Rights  in  Indonesia.” International  Journal  of Criminology and Sociology 20, no. 9 (2020).
Putri,  Caesar  Marga,  Josep  Maria  Argilés- Bosch,  and  Diego  Ravenda.  “Creating  Good Village Governance: An Effort to Prevent Village Corruption in Indonesia.” Journal of Financial Crime 31, no. 2 (2024).
Rasul, Sjahruddin. “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak  Pidana  Korupsi.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada 21, no. 3 (2009).
Reid, Jonathan C., Samantha J. Brown, and Jared Dmello. “COVID -19, Diffuse Anxiety, and Public (Mis)Trust in Government: Empirical Insights and Implications for Crime and Justice.” Criminal Justice Review , 2023.
Simanglipu,  Andi  Hamzah  dan. Pidana  Mati  Di  Indonesia:  Di  Masa  Lalu,  Kini Dan  Masa Depan . 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Smart,  Caroline.  “ An  Analogy  Of  Gender-Based  Violence  And  Police  Corruption  In Matters  Related  To  Violence  Against  Women  During  The  Covid-19  Pandemic .” Journal of Anti-Corruption Law 6, no. 2 (2023).
Sumardi,  Dedy,  Mukhsin  Nyak  Umar,  Ruslan  Sangaji,  Firdaus  M  Yunus,  and  Rahmatul Akbar. “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory  in  Criminal  Apostasy.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 22,  no.  1  (June  30, 2022).
Susanto,  Anthon  F. Ilmu  Hukum  Non  Sistematik:  Fondasi  Filsafat  Pengembangan  Ilmu Hukum Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Teremetskyi,  Vladyslav,  Yevheniia  Duliba,  Volodymyr  Kroitor,  Nataliia  Korchak,  and Oleksandr Makarenko. “Corruption and Strengthening Anti -Corruption Efforts in Healthcare  during  the  Pandemic  of  Covid- 19.” Medico-Legal  Journal 89,  no.  1 (2021).
Turner, Mark, Eko Prasojo, and Rudiarto Sumarwono. “The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia.” Policy Studies 43, no. 2 (2022).
Yamin, Moh. Pendidikan Anti Korupsi . Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
Yuhermansyah,  Edi,  and  Zaziratul  Fariza.  “Pidana  Mati  Dalam  Undang -Undang  Tindak Pidana  Korupsi  (Kajian  Teori  Zawajir  Dan  Jawabir).” Legitimasi:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 1 (2017).
Yulianti,  Mila  Risa,  and  Ade  Mahmud.  “Putusan  Bebas  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi  Bansos  Covid-19  Di  Kabupaten  Bandung  Barat  Dalam  Putusan  Nomor 57/Pid.Sus- TPK/2021/PN Bdg.” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023).