## P ENGEMBANGAN DAN P ERLINDUNGAN K EKAYAAN B UDAYA D AERAH :

## R ESPON P EMERINTAH I NDONESIA T ERHADAP A DANYA K LAIM OLEH P IHAK L AIN
Abdul Rachman Patji 1

## Abstract
This article studies about the wealth of  Indonesia’s local (ethnical) cultures which were claimed by some foreign countries as well as their private enterprises. The claim has been occurred on until nowadays and possibly to be increased in the future. Facing this phenomenon needs prepare protection effective efforts from all segments of Indonesian societies. The main objective of this article is analyse some efforts of the Government of Indonesia (GoI) for responding to those claims as part of their responsibility for developing and protecting the cultural properties of Indonesian peoples. In this relation some facts shows that the role of Indonesian governments, whether central or regional, are not optimum yet, except the local government of Bali and Yogyakarta. The involvement Indonesian government in the ratification of several international convention on cultural intellectual rights, the development of cultural agreements with many countries as well as the opening of cultural attache offices in the friendly countries are also apparently can not wipe out the claim of foreign countries on Indonesia's local (ethnical) cultures.
Keywords: development,  protection, claims of foreign countries on Indonesia’s local (ethnical) cultures, role of the GoI (Government of Indonesia).

## Pengantar
Indonesia dikenal sebagai negara bangsa yang masyarakatnya terdiri atas banyak suku bangsa dan sub-suku bangsa. Mereka berdomisili
1 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI Jakarta. Email: ar_patji@yahoo.com
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari barat ke timur, yaitu dari Sabang sampai  Merauke dan dari utara sampai ke selatan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Keadaan demikian, diperkaya oleh kondisi geografisnya yang terdiri atas pulau- pulau besar dan kecil yang dipersambungkan oleh laut dan dibatasi oleh lautan dalam satu kesatuan wilayah, menjadikan masyarakat dan kebudayaan Indonesia bersifat majemuk ( heterogen ) serta kaya makna dan nilai. Kebudayaan-kebudayaan daerah yang sangat bervariasi itu secara keseluruhan adalah milik sah masyarakatnya, dan merupakan suatu kekayaan bersama bangsa Indonesia  yang tidak terukur harganya. Oleh karena itu,  harus dikembangkan, dipelihara, dilestarikan dan dilindungi dari ancaman pihak-pihak yang berniat mem”bahaya”kannya. Dalam kaitan itu, kekayaaan budaya masyarakat daerah yang sangat bervariasi itu juga harus dilindungi dari berbagai upaya pihak-pihak asing untuk mengklaim sebagai miliknya.
Pengembangan, pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut, dalam zaman globalisasi saat ini, merupakan suatu tugas yang berat. Persoalannya ialah kebudayaan- kebudayaan daerah itu sendiri hidup dan berkembang secara dinamis dalam suatu suasana masyarakat pemangkunya yang juga berubah dalam hidup dan kehidupannya. Suatu proses perubahan kebudayaan bisa terjadi karena dilandasi oleh keinginan, bahkan kebutuhan, masyarakatnya, dimana perubahan itu adalah sesuatu yang memang direncanakan ( planned change ), misalnya melalui program-program pembangunan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang direncanakan, baik melalui tangan masyarakat pemangkunya, pihak pemerintah, pihak-pihak lain seperti pemerhati, pegiat dan/atau ”perekayasa kreatif” kebudayaan mungkin saja  berdampak minimal terhadap eksistensi kebudayaan tersebut. Disebut demikian karena perilaku mereka terhadap aset kebudayaan adalah untuk memperkaya nilainya, sekaligus mengembangkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya.
Pada suatu proses perubahan kebudayaan yang tidak direncanakan ( unplanned change ), misalnya melalui klaim kepemilikan suatu aset kebudayaan oleh masyarakat dan pihak lain, apalagi oleh pemerintah di negara asing,  tentu sangat berbahaya terhadap eksistensi kebudayaan tersebut. Dalam perspektif  kebudayaan, klaim kepemilikan aset budaya tersebut adalah suatu tindakan mencabut kebudayaan tertentu dari wadahnya, yakni masyarakatnya. Perilaku itu dapat pula diartikan sebagai proses mereduksi nilai-nilai dan kekayaan intrinsik yang melekat
pada aset kebudayaan tersebut. Klaim aset kebudayaan masyarakat suatu negara oleh pihak dan/atau negara lain juga memunculkan masalah yang sarat problematik, karena hal itu tidak hanya menyangkut persoalan ”keaslian” kebudayaan, tetapi juga masalah politik diplomasi dan hubungan luar negeri serta  masalah hukum.
Klaim aset kebudayaan Indonesia oleh pihak-pihak atau negara (pemerintah) asing semakin meningkat jumlahnya pada beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diungkapkan oleh media massa dan piranti media elektronik, klaim-klaim yang ada tidak hanya dilakukan oleh pihak pelaku bisnis asing, tetapi juga oleh beberapa negara asing. Adanya klaim demikian itu  tentu saja memunculkan ”kekecewaan” bagi beberapa kelompok warga masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu juga menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peranan pemerintah dalam upaya untuk melindungi aset-aset kebudayaan  masyarakatnya. Bagaimana pemerintah merespon klaim-klaim oleh pihak/negara asing terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia?
Pengkajian tentang pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah yang mencakup didalamnya, antara lain pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan sumber daya hayati, menjadi sangat relevan sebagai salah satu contoh dari upaya para akademisi untuk memahami masalah-masalah pengembangan dan perlindungan yang dimaksud. Sehubungan dengan hal itu,  tulisan yang bersumber dari hasil kajian (studi literatur) ini bertujuan mendalami tentang sebagian persoalan kebudayaan daerah di Indonesia khususnya yang meyangkut pengetahuan tradisional maupun ekspresi folklore dari sisi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengamati pengembangan budaya masyarakat dan melindungi kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam yang merupakan aset penting bagi kelangsungan dan kemakmuran bangsa.
Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya Indonesia sesungguhnya menjadi tanggungjawab semua warga negara dan bangsa Indonesia. Hanya saja peranan dan tingkatan tanggungjawab berbagai komponen masyarakat bangsa tidak sama. Ada tanggung jawab yang muncul dari masyarakat pemangku (sumber) suatu aset budaya tradisional, ada tanggung jawab para pegiat dan pelaku ekspresi suatu aset budaya, juga ada peranan dan tanggung jawab dari pemerintah. Peranan perlindungan dan respon pemerintah Indonesia tersebut menjadi pokok bahasan dalam karya tulis ini.

## Aset Budaya Indonesia dalam Klaim
Aset-aset kebudayaan masyarakat daerah di Indonesia yang diklaim oleh negara (pemerintah) dan pihak asing ternyata jumlahnya cukup banyak, antara lain: batik, naskah kuno, bahan kuliner (masakan), lagu, tari, alat musik, desain dan produk tanaman, dan waktu pengklaimannya juga sudah berlangsung lama. Dalam suatu rubrik informasi ( Republika , 25 Agustus 2009) disebutkan bahwa Malaysia merasa bahwa Tari Barongan (di Indonesia disebut Tari Reog Ponorogo) sudah dikenal umum oleh masyarakat di Nusantara sebelum adanya negara Indonesia. Oleh karena itu, Malaysia merasa tidak dalam posisi mengklaim Tari Reog Ponorogo, tetapi melestarikan tarian masyarakat Malaysia yang memang mirip, yang disebut Tari Barongan. Negara- negara dan pihak-pihak yang mengklaim aset budaya Indonesia ternyata bukan hanya Malaysia, tetapi juga Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, Amerika, dan lainnya. Selain negara atau pemerintah asing, pengklaim aset budaya Indonesia juga ada dari perusahaan-perusahaan tertentu kelas dunia. Data klaim negara lain atas aset budaya Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Aset Budaya Indonesia Diklaim Pihak Lain
No. Jenis Aset Budaya dan Daerah Negara /Perusahaan Pengklaim 1 Batik, Jawa Adidas 2 Naskah kuno, Riau Malaysia 3 Naskah kuno, Sumbar Malaysia 4 Naskah kuno, Sulsel Malaysia 5 Naskah kuno, Sultra Malaysia 6 Rendang, Sumbar Oknum WN Malaysia 7 Sambal Bajak, Jateng Oknum WN Belanda 8 Sambal Petai, Riau Oknum WN Belanda 9 Sambal Nanas, Riau Oknum WN Belanda 10 Tempe, Jawa Bbrp Perusahaan Asing 11 Lagu Rasa Sayang-Sayange, Maluku Malaysia 12 Tari Reog, Ponorogo Malaysia 13 Lagu Soleram, Riau Malaysia 14 Lagu Injit-Injit Semut, Jambi Malaysia 15 Alat Musik Gamelan, Jawa Malaysia 16 Tari Kuda Lumping, Jatim Malaysia 17 Tari Piring, Sumbar Malaysia
18 Lagu Kakak Tua, Maluku Malaysia 19 Lagu Anak Kambing Saya, Nusa Tenggara Malaysia 20 Kursi Taman Ornamen Ukir Khas Jepara Oknum WN Perancis 21 Figura Ornamen Khas Jepara Oknum WN Inggris 22 Motif Batik Parang, Yogyakarta Malaysia 23 Desain Kerajinan Perak Desa Suwarti, Bali Oknum WN Amerika 24 Produk Berbahan Rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia Shiseido Co Ltd, Jepang (?) 25 Badik Tumbuk Lada Malaysia 26 Kopi Gayo, Aceh Tengah, Aceh Perusahaan multinasional (MNC) Belanda 27 Kopi Toraja, Sulsel Perusahaan Jepang 28 Musik Indang Sungai Garinggiang, Sumbar Malaysia 29 Kain Ulos, Batak, Sumut Malaysia 30 Alat Musik Angklung Malaysia 31 Lagu Jali-Jali Malaysia 32 Tari Pendet, Bali Malaysia Sumber: http://budaya-indonesia.org.iaci/
Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia merupakan pihak yang paling banyak mengklaim aset budaya Indonesia. 2 Seiring dengan semakin berkembangnya hubungan antar negara bangsa, bertambah canggihnya teknologi “adopsi” serta terbukanya atau terlibatnya hampir semua negara bangsa dalam mengisi era globalisasi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang batas-batas sistemnya semakin tipis, maka di masa depan, tindakan-tindakan klaim pihak dan/atau bangsa/negara asing terhadap aset kekayaan budaya masyarakat daerah-daerah Indonesia sebagai milik, karya cipta, atau hak budaya mereka mungkin akan muncul lebih banyak lagi. Semuanya cenderung mengarah kepada sistem masyarakat kapitalis yang beranggapan semua jenis sumber daya ( resources ) adalah
2 Sebagian aset budaya yang diklaim tersebut sudah pula mendapatkan reaksi (re-klaim) dari pihak Indonesia. Untuk beberapa aset budaya, misalnya “tari Pendet dari Bali” yang baru-baru ini diklaim, pihak Malaysia akhirnya membatalkan kembali klaimnya, namun yang tetap diklaim masih lebih banyak jumlahnya.
modal dasar yang dapat direkayasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik.
Fenomena global tersebut pada satu sisi adalah peluang besar bagi bangsa Indonesia menunjukkan kreativitasnya untuk memperkenalkan dan mempermaklumkan produk-produk kebudayaannya, namun pada sisi lain apabila masyarakatnya sendiri tidak peduli dan kurang menghargai dan mencintai aset kebudayaannya sendiri, maka tidak mustahil pada saat-saat tertentu justru bangsa lain dengan kejelian dan kreativitasnya akan memanfaatkannya, bahkan mengklaim sebagai “hak budaya” mereka. 3 Jadi antisipasi yang harus dikedepankan terhadap fenomena globalisasi kultural itu ialah kita harus bangga, respek, menghargai, mencintai dengan sepenuh hati terhadap kekayaan dan produk-produk  kebudayaan masyarakat kita sendiri, dengan demikian pada gilirannya bangsa dan pihak lain akan ikut serta bersimpati, mengagumi dan memberikan penghargaan terhadap aset- aset budaya tersebut. Globalisasi dalam aspek dan maknanya yang bagaimana pun hendaknya ditempatkan sebagai motivator bagi kemajuan kehidupan suatu bangsa, bagi kehidupan manusia dan kebudayaanya, termasuk bangsa dan manusia Indonesia.

## Masyarakat Daerah dan Klaim Kebudayaan
Terjadinya klaim oleh pihak asing atas aset, kekayaan, atau produk kebudayaan masyarakat daerah-daerah di Indonesia, secara umum disebabkan oleh belum adanya aturan dan hukum yang mengatur kepemilikan yang jelas, secara normatif atas aset dan kekayaan budaya
3 Sebagai contoh, alat musik angklung.  Sebagaimana ditulis oleh Lazuardi (2009). Angklung “telah dibawa ke Tanah Melayu (Malaysia) pada dekade 1930-an. ….menjadi alat musik yang disukai dan diterima di Malaysia. Apa sekarang angklung juga masih diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia? Rasanya tidak. Sementara di Malaysia, ternyata angklung sudah menjadi salah satu alat musik tradisional yang masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Tak heran kalau alat musik satu ini sudah dikenal secara merata nyaris di seluruh penjuru Malaysia. Apakah mereka salah karena apresiasi begitu besar terhadap angklung, sampai terkesan menganggap angklung sebagai bagian dari budaya sendiri? Agak mengherankan juga kalau masyarakat Indonesia malah terusik ketika warga negara lain lebih melestarikan musik warisan budaya masa lalu ini. Sementara di negeri sendiri, apresiasi terhadap alat musik tradisional yang satu ini malah perlahan-lahan semakin memudar. Surut bersama sang waktu. Jangan salahkan jika negara lain yang lebih menghargai kemudian tampil lebih hebat di berbagai festival tingkat dunia”.
tersebut. Masyarakat daerah (lokal, tradisional) sebagai pemilik bermacam-macam aset budaya sudah terbiasa dengan sistem kepemilikan komunal dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga kepemilikannya tidak dipersoalkan oleh mereka. Hal ini berarti sistem kepemilikan  kebudayaan tradisional bersifat alamiah saja. Faktor-faktor yang lebih diperhatikan dalam kebudayaan tradisional ialah siapa di antara warganya yang memiliki kewenangan dalam mengekspresikan aset kebudayaannya dalam suatu momen (acara atau upacara) tertentu. Jadi dalam masyarakat tradisional atau masyarakat daerah sistem perlindungan terhadap aset budaya dilakukan melalui tindak ekspresif yang memiliki makna lebih dari sekedar upacara, tetapi menyangkut keseluruhan sistem pandangan hidup mereka. Oleh karena itu pula suatu ancaman terhadap aset kebudayaannya dinilai sama dengan ancaman terhadap hidup dan kehidupannya.
Dapat dikatakan bahwa peranan dan tanggungjawab masyarakat daerah atau masyarakat tradisional terhadap kebudayaannya memang hanya bersifat ”lokal” dan terbatas di lingkungan wilayah kebudayaannya. Bagaimana jika aset kebudayaan tersebut ”diklaim” oleh pihak lain di luar komunitasnya?  Fakta menunjukkan bahwa selama ini  tidak pernah ada klaim, tetapi yang terjadi ialah produk budaya suatu masyarakat daerah atau suatu suku bangsa diekspresikan atau dipertunjukkan dalam acara pagelaran tertentu oleh komunitas lain dan hal itu merupakan sesuatu yang biasa. Jadi tidak menjadi soal jika Tari Piring yang berasal dari Sumatera Barat misalnya, ditarikan oleh tim kesenian di/dari Sulawesi Selatan. Atau sebaliknya, lagu Anging Mammiri dari Makassar didendangkan oleh seorang penyanyi Bali. Artinya, saling meminjam aset-aset budaya di antara kelompok- kelompok msyarakat suku bangsa di Indonesia sesuatu yang bisa dan biasa saja terjadi, meskipun sebuah tarian dipertunjukan atau sebuah lagu dinyanyikan dalam acara yang berkaitan dengan bisnis, pembukaan showroom ataupun pertemuan saudagar.
Saling meminjam aset budaya di antara suku bangsa, kelompok dan komunitas masyarakat dalam suatu negara dan bangsa dianggap sesuatu yang biasa karena tidak menyentuh persoalan yang berhubungan dengan ”hak cipta”, tetapi hanya ”hak pakai” atau ”hak pinjam”. Bahkan, dengan adanya tindakan saling pinjam-meminjam  aset dan kekayaan budaya di suatu masyarakat sebangsa justru merupakan suatu proses memperkenalkan secara lebih luas aset dan kekayaan budaya
tersebut, sehingga bisa menjadi ”pintu masuk” untuk mendalami lebih jauh unsur-unsur lain dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam proses demikian  sesuatu yang muncul adalah upaya untuk mengerti, memahami, memberi pengakuan, serta memberi penghargaan terhadap aset budaya masyarakat tertentu dan jauh dari maksud-maksud merusak, mendiskreditkan dan mengklaim sebagai hak milik. Keadaan demikian itu biasa terjadi karena pada proses tersebut tidak ada nuansa politik yang menjurus kepada penguasaan, tidak ada hak kedaulatan bangsa dan negara yang dilanggar, tidak muncul tindakan represif yang mencoba melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan.
Keadaannya akan berbeda apabila suatu aset kekayaan budaya atau pengetahuan tradisional dari suatu masyarakat bangsa diklaim oleh bangsa atau pihak asing lain. Kendatipun alasannya membantu mempromosikan suatu jenis kekayaan budaya, mensosialisasikan aset budaya itu kepada khalayak dunia, atau hanya meminjamnya sebagai suatu pergelaran pada pembukaan seminar, workshop, atau pertemuan lain yang sejenis, namun karena dalam pergelaran tersebut terdapat unsur pelanggaran ”hak cipta” dari penciptanya, hukum, undang-undang dan peraturan negara lainnya,  mungkin juga Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka tetap menjadi persoalan atau dipersoalkan.

## Perlindungan Aset Kebudayaan Daerah di Indonesia
Perlindungan suatu aset kekayaan  kebudayaan tradisional dari suatu kelompok masyarakat daerah di Indonesia secara umum belum menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh pemeritah, baik pemeritah pusat maupun pemerintah daerah, kecuali pemerintah daerah Bali. Kondisi tanpa perlindungan yang cukup dan memadai dilihat dari segi masih minimnya peraturan undang-undang. Secara sosiologis hal itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. Pertama, aset kebudayaan daerah yang sifatnya tradisional dianggap sebagai suatu hal biasa, menyangkut keadaan dan keberadaannya, juga cara memperlakukannya yang sangat umum oleh/bagi masyarakat pemangkunya, sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu dalam masyarakatnya yang merasa perlu memberikan perlindungan secara khusus. Kedua, aset kebudayaan tradisional suatu daerah memerlukan perlindungan hanya jika disalahgunakan dalam mengekpresikannya. Misalnya, musik pengiring ritual suatu upacara agama, justru digunakan sebagai musik menerima tamu. Adapun penambahan atau pengurangan yang bersifat ilustratif tanpa mengurangi makna substantif biasanya
hanya dianggap variasi kreatif budaya dan tidak perlu dipermasalahkan. Ketiga, tidak adanya kebiasaan mengklaim dari pihak masyarakat budaya tertentu pada aset budaya tradisional masyarakat daerah lainnya justru menunjang relasi antar kebudayaan yang harmoni dalam keunikannya masing-masing. Kondisi ini sebenarnya didukung oleh adanya fenomena sosio-kultural dan fakta historis yang diketahui secara umum tentang keberadaan suatu aset budaya tradisional di suatu daerah. Lazimnya aset budaya tradisional suatu daerah sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan masyarakatnya, serta kondisi lingkungan kehidupan suatu kelompok masyarakat bertempat tinggal. Aset budaya tradisional masyarakat nelayan pasti muncul sebagai kreasi masyarakat perairan, bukan dari masyarakat pedalaman atau masyarakat pegunungan. Demikian pula sebaliknya.
Belum memadainya perlindungan aset kebudayaan tradisional oleh pemerintah bukan berarti tidak ada upaya ke arah itu. Makna perlindungan terhadap aset kebudayaan tradisional suatu kelompok masyarakat di daerah sebenarnya mengacu pada segala usaha yang ditujukan untuk memelihara dan melestarikannya, sehingga aset budaya tradisional  tidak mengalami degradasi nilai-nilai sebagai suatu identitas bagi masyarakat pendukungnya. Tindakan perlindungan bisa bervariasi, mulai dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kebudayaan daerah, peraturan pemerintah,  peraturan daerah, kegiatan promosi, misi kebudayaan, pergelaran aset/hasil kebudayaan, diskusi/seminar/ simposium, pendidikan kebudayaan, dan lain sebagainya.  ”Tugas” atau peranan perlindungan demikian itu menjadi tanggungjawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

## Peranan Pemerintah Daerah dan Pusat
Pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah (khususnya pemerintah kabupaten) untuk merekstrurisasi urusan-urusan yang berada dalam kewenangannya, merujuk pada kesesuaian dengan kepentingan masyarakat dan daerahnya serta dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya, sudah berjalan beberapa tahun. Terkait dengan itu, biasanya urusan yang bersentuhan langsung dengan sumber daya ekonomi akan mendapat perhatian utama dibandingkan dengan urusan lainnya, sehingga kantor kedinasan yang mengelolanya pun biasanya tersendiri, misalnya Dinas Pendapatan, Dinas Pajak, Dinas Pasar dan Dinas Pertambangan. Hal itu berbeda dengan urusan kebudayaan,
meskipun sebenarnya urusan kebudayaan itu termasuk sumber daya yang tidak habis-habisnya, namun karena dianggap ”kurang penting” maka digabungkan dengan beberapa urusan lainnya, muncul lah misalnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pendidikan.
Di setiap daerah dapat dipastikan adanya produk atau hasil kreasi budaya, seperti seni batik, seni musik, seni ukir, seni anyam, seni tari, seni tempah, upaya dokumentasi dan penggalian sejarah, pengembangan arsitektur, kreativitas dalam aspek kuliner dan lain-lain, sebagai manifestasi cipta, rasa dan karsa masyarakatnya sehingga bisa disebut sebagai aset kebudayaan daerah. Ada aset budaya daerah yang karena cara dan teknik pengerjaannya apik, cermat, halus dan rapi sehingga dinilai berkualitas, juga karena keunikan dan kekhasannya yang sulit ditemukan padanannya menyebabkan mendapat penghargaan tinggi, diminati oleh banyak orang, bahkan dijadikan sebagai sasaran studi atau riset para peneliti dan ilmuwan. Tidak mustahil aset kebudayaan tradisonal daerah yang menarik tersebut dapat pula mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk menirunya dan, jika perlu, menetapkan klaim hak atasnya.
Bervariasinya produk dan aset kebudayaan masyarakat di suatu daerah tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk membuat sistem pengelolaan yang cukup memadai. Terdapat produk budaya daerah yang hanya menjadi urusan masyarakat pendukungnya sendiri, mulai dari proses penciptaan, pelestarian sampai perlindungan terhadapnya. Sementara pihak pemerintah daerah dan lainnya kadang- kadang hanya menjadi penikmat hasil budaya masyarakatnya pada momen-momen tertentu, misalnya pada acara-acara memperingati hari kemerdekaan, pada upacara-upacara adat, agama dan kepercayaan.
Keadaan tersebut berbeda dengan pemerintah daerah Bali dan Yogyakarta, misalnya, yang sejak lama memberikan perhatian yang besar pada aset budaya masyarakatnya, sementara beberapa daerah lainnya dapat dikatakan baru saja memperhatikan aset kebudayaan masyarakatnya pada beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 66 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali (disingkat Perda Desa Adat) telah menetapkan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan hukum masyarakat Hukum Adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Bertolak dari kedudukan
gandanya itu kemudian dirumuskan  fungsi kulturalnya, antara lain (Dharmayuda, 2001):
(a) Membantu pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintahan Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
(b) Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat;
(c) Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan;
(d) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras paros salunglung sabayantaka/ musyawarah untuk mufakat;
(e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaa desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.
Berbagai macam latar belakang menjadi dasar dan pertimbangan diterbitkannya Perda Desa Adat di Bali (Surpha, 2002). Pertama, sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam Permendagri itu, yang tiada lain adalah penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan- kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang  ketahanan  nasional. Dengan alasan dan/atau pertimbangan bahwa Permendagri tersebut tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan kemanjuan zaman, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat.  Kedua, pembinaan desa adat dianggap penting secara sosio-historis karena adat istiadat masyarakatnya yang tiada lain merupakan cerminan kebudayaan mereka telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga kepada kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, daerah dan desa. Ketiga, aspek-aspek kebudayaan berupa adat- istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan diakui oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-
daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan.
Intensifnya upaya pemerintah dan masyarakat Bali dalam mengelola kebudayaannya sebenarnya terletak pada hubungan yang sangat erat antara aspek-aspek kebudayaan mereka dengan agama Hindu yang mereka anut. Agama dan aspek-aspek kebudayaan menyatu dalam hidup dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, sehingga menampakkan suatu sistem pengelolaan kebudayaan yang sinergis dan berkelanjutan.  Eratnya kaitan antara agama dan budaya Bali seperti itu tidak dijumpai di masyarakat daerah lainnya di Indonesia. Bahkan sebaliknya, di beberapa daerah yang masyarakatnya biasa dikenal sebagai ”masyarakat beragama” seringkali justru mempertontonkan semacam rivalitas antara praktik keyakinan agamanya dengan perilaku kebudayaan masyarakatnya. Kalaupun bukan rivalitas antara keduanya yang terjadi, paling tidak  semangat sinergitas antara ajaran agama yang dipeluknya dengan kebudayaan yang dikembangkan itu tidak ada.
Selain pemeritah Bali, Pemerintah Provinsi Lampung telah pula memiliki Perda yang berkaitan dengan kebudayaannya. Hal itu dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Perda ini disusun dengan pertimbangan, juga tujuan dan sasarannya, antara lain bahwa ”kebudayaan Lampung, sebagai bagian dari Kebudayaan Bangsa Indonesia dan merupakan aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Lampung yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal ....”. Disebutkan pula bahwa ”masyarakat adat Lampung terdiri dari Ruwa Jurai yaitu Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Sabatin, memiliki falsafah hidup Piil Pasenggiri , Bejuluk Beuadok,
Nemui Nyima Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan (Italic oleh pen.).
Dalam perda tersebut secara tegas disebutkan bahwa tugas pemeliharaan yang mencakup upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan aspek-aspek budaya (bahasa dan aksara, berbagai macam kesenian, kepurbakalaan dan kesejarahan, pakaian daerah, upacara-upacara, dan lain-lain) adalah tugas Pemerintah Daerah. Sementara itu masyarakat mempunyai kewajiban pula untuk turut serta memelihara, membina dan
mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Lampung. Peran serta masyarakat meliputi upaya-upaya, seperti inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah, inventarisasi aset kekayaan budaya, peningkatan kegiatan budaya daerah, sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah, dan memfasilitasi pengembangan kualitas SDM ”kebudayaan” daerah. Kemudian, perlindungan terhadap kebudayaan Lampung dilakukan melalui usaha dan/atau kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
Perda kebudayaan Lampung yang memuat klausul ”perlindungan” dan baru  dibuat pada tahun 2008, setelah beberapa tahun muncul klaim aset kebudayaan oleh pihak atau negara bangsa lain. Berbeda dengan Perda Kebudayaan Lampung tersebut maka Perda Desa Adat Bali, Nomor 66 Tahun 1986, belum mencantumkan adanya kata ”perlindungan” secara langsung. Meskipun demikian, sesuatu yang telah menjadi fakta historis dan sosiologis ialah upaya perlindungan (melalui langkah pemeliharaan, pembinaan dan pelestarian) kebudayaan Bali secara holistik atau serba mencakup tampak lebih intensif dibandingkan dengan upaya perlindungan aset dan kekayaan kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kebudayaan di Jawa Barat baru mengilhami pemerintah Kota Bogor dan Kota Bandung untuk menyiapkan Perda Cagar Budaya. Juga, Walikota Semarang dengan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Semarang  Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan- Bangunan Kuno dan Bersejarah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tetang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan  Kota Lama Semarang belum sepenuhnya diaplikasikan sebagai ”alat” perlindungan bagi peninggalan aset kekayaan budaya lama (tradisional) masyarakatnya.
Sebagai kata akhir bagian ini, dapat dikemukakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengelola dan melindungi aset dan kekayaan budaya masyarakat daerahnya semestinya bersifat ”substantif” sebagaimana pada kasus Bali. Ini berarti pengelolaan disertai dengan pemahaman mendalam tentang kedudukan dan fungsi pokok dari kebudayaan dalam lingkup kehidupan yang lebih luas dari masyarakatnya. Keberhasilan pengelolaannya juga banyak ditentukan oleh sikap masyarakatnya terhadap kedudukan dan fungsi dari kebudayaannya dalam hubungan dengan agama dan kepercayaan mereka. Apabila peranan pemerintah daerah (kasus Bali) dalam upaya
mengelola aset kebudayaan masyarakatnya bersifat ”substantif”, maka peranan pengelolaan oleh pemerintah pusat mungkin nampak bersifat ”koordinatif” saja. Keadaan ini disebabkan oleh keterbatasan pemerintah pusat untuk mengerti dan memahami secara mendalam makna dan fungsi kontekstual dari suatu kebudayaan daerah.

## Perlindungan Aset Budaya Daerah dan ”Aturan” Internasional
1. Perlindungan Aset Budaya
Perlindungan aset dan kekayaan kebudayaan-kebudayaan masyarakat daerah di Indonesia, apabila menghadapi klaim pihak, bangsa dan komunitas asing, memang tidak lepas pula dari tanggungjawab pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia. Upaya- upaya perlindungan yang diberikan sesungguhnya bisa bermacam- macam sebagai usaha dan gerakan nasional di bidang kebudayaan. Hanya saja tanggungjawab yang dimaksud tidak bisa pula dipisahkan dari beberapa ”aturan” internasional yang mengikat. Sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia melalui berbagai kegiatannya telah berusaha mengangkat citra kebudayaan daerah dan nasional, misalnya dengan pendirian atau pembangunan Lembaga Museum Pemerintah (Museum Nasional, Museum Khusus, Museum Negeri Provinsi) yang sampai pada tahun 2001 sudah mencapai 32 museum (data masih memasukkan Dili)  yang terletak di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Lembaga museum itu dibawah koordinasi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila kegiatan permuseuman itu ditambahkan pula dengan koordinasi Departemen-Departemen lain, Pemerintah Daerah dan Swasta, maka jumlah keseluruhannya mencapai 262 museum yang terletak di 26 provinsi (pembagian daerah provinsi yang lama). Melalui koordinasi Mendikbud atau saat ini Menbudpar (?) sampai tahun 2001 terdapat 10 Lembaga Balai Arkeologi, 10 Lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 11 Lembaga Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 34 Lembaga Taman Budaya, 17 Lembaga Balai Bahasa, dan sampai tahun 1999 terdapat 28 UPT Perpustakaan. Sampai tahun 2000 tercatat pula 3.869 Lembaga/Organisasi Kebudayaan/Kesenian di 26 Provinsi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta (Supardi, 2007).
Upaya pemerintah dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan Kerjasama Kebudayaan ( Cultural Agreement ) dengan pihak negara-negara sahabat, yang sudah dilakukan dengan 37 negara dan
sudah berlangsung sejak tahun 1955 sampai tahun 2000 (lihat lampiran 1). Indonesia juga telah membuka Perwakilan Bidang Kebudayaan di Luar Negeri (Atase Pendidikan dan Kebudayaan) di 13 negara, termasuk Perwakilan Indonesia di UNESCO Paris (lihat lampiran 2). Adanya upaya dan langkah-langkah tersebut ”semestinya” sudah muncul suatu hubungan kebudayaan yang terjalin baik, saling menghormati dan menghargai. Berkaitan dengan adanya kerjasama kebudayaan dan sudah adanya Atase Kebudayaan (jaringan diplomatik), maka semestinya:
(1) Tidak ada lagi aset dan kekayaan budaya daerah (tradisional) di Indonesia yang diklaim pihak/bangsa asing karena sudah adanya ”pasal antisipatif” terhadap hal itu dalam Cultural Agreement ;
(2) Sekiranya ”pasal antisipatif” belum ada maka sangat perlu untuk merevisi perjanjian kerjasama kebudayaan itu, dan merumuskan ulang tugas dan tanggung jawa Atase Kebudayaan Indonesia di berbagai negara sahabat;
(3) Apabila terlanjur muncul klaim aset dan kekayaan budaya atau masalah dalam hubungan-hubungan kebudayaan lainnya, maka yang pertama-tama berkewajiban menangani langkah dan proses penyelesaiannya ialah pihak Atase Kebudayaan cq. Kantor Duta Besar Indonesia di luar negeri. Sebaiknya Atase Kebudayaan (cq. Kantor Duta Besar) tidak kalah cepat oleh pihak-pihak lain dalam mengantisipasi fenomena munculnya masalah dalam kerjasama dan hubungan kebudayaan antar bangsa/negara;
(4) Apabila pihak Atase Kebudayaan pro-aktif mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah hubungan kebudayaan antar bangsa/negara yang muncul, maka secara langsung atau tidak langsung akan mereduksi terjadinya ”cercaan, demonstrasi, respon” yang tidak produktif di kalangan masyarakat di dalam negeri.
Mengaktifkan jaringan kelembagaan ( institutional network ) kebudayaan antar bangsa/negara yang sudah dibentuk atas dasar persetujuan sebagai lembaga solusi yang utama, juga menjadi penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran penanganan dan/atau dalam merespon masalah-masalah klaim aset/kekayaan kebudayaan daerah- daerah Indonesia oleh pihak, negara bangsa lain. Dalam perkataan lain, secara substansial, terdapat sistem yang terpercaya, teruji, terkoordinasi dan handal dalam menyelesaikan persoalan hubungan dan kerjasama kebudayaan antar bangsa/negara, bukan menampakkan suatu
kesemrawutan penanganan yang seringkali meluas ke masalah-masalah lain dan lebih memperkeruh suasana.
Upaya-upaya pemerintah dalam melindungi produk. aset dan kekayaaan kebudayaan lokal (daerah atau tradisional) memang masih mengecewakan banyak warga masyarakat. Hal itu antara lain dapat dilihat pada hasil jajak pendapat harian Kompas  yang melibatkan 866 responden dan dilakukan di 10 kota pada 26-27 Agustus 2009. Hasilnya menunjukkan 95 persen dari jumlah responden tersebut yang berpendapat bahwa pemerintah perlu segera secara serius melindungi eksistensi produk budaya lokal dengan cara mematenkan produk-produk budaya lokal di lembaga internasional. Sebenarnya, mereka bukan hanya kecewa terhadap upaya perlindungan budaya tetapi juga (1) Tidak puas terhadap upaya pemerintah dalam melestarikan berbagai produk budaya lokal seperti tarian, pakaian, musik dan lagu, ramuan tradisional, obyek-obyek wisata daerah yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan (68,7 %), (2) Tidak puas terhadap upaya pemerintah dalam mengurus (”memperhatikan”) para pencipta dan pelaku kebudayaan lokal (66,5 %), dan (3) Tidak puas dengan upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan terhadap budaya lokal (59,1 %). 4
Perlindungan terhadap aset dan kekayaan kebudayaan tidak hanya melalui kerjasama dan jaringan diplomatik (Atase Kebudayaan), tetapi juga adanya undang-undang yang berkaitan sebagai dasar dan pedoman kerjasama. Selain perda-perda yang sudah disinggung secara umum di atas, juga terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang isinya antara lain berhubungan dengan  HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau biasa pula disebut HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). 5 Selain Undang-Undang tentang Hak Cipta tersebut, beberapa aturan atau perundangan lainnya yang mengatur tentang pengaturan Hak  (Kekayaan) Intelektual di Indonesia, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman;
(2)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4 Kompas, 31 Agustus 2009.
5 Kekayaan Intelektual adalah kekayaan berupa ide, gagasan atau dalam bentuk ekspresinya yang bersumber dari hasil pikiran atau intelektualitas penggagasnya yang di dalam pengaturan penggunaannya dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.
(3)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
(4)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit terpadu;
(5)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
(6)  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## 2. ”Aturan” Internasional
Dalam rangka kerjasama kebudayaan antar bangsa dan/atau negara serta hubungan internasional di bidang perlindungan hak-hak intelektual kebudayaan, Indonesia sebagai negara bangsa yang sangat menjunjung kemerdekaan, kebebasan berpikir, berekspresi dan mencintai perdamaian tidak pernah lalai untuk berpartisipasi. Pemerintah Indonesia secara aktif telah ikut serta meratifikasi beberapa Konvensi Internasional yang bertalian dengan hak-hak intelektual budaya, antara lain: (1) TRIP’S ( Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ), (2) PCT ( Patent Cooperation Treaty ) and Regulation Under the PCT , (3) Trademark Law Treaty , (4) Paris Convention for Protection of Industrial Property , (5) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works , (6) WIPO ( World Intelectual Property Organization ), Copyrights Treaty .
Kepentingan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi berbagai aturan atau konvensi internasional tersebut sebenarnya tidak lepas dari sebagian tujuannya, yaitu melindungi aset dan kekayaan kebudayaan masyarakat daerah-daerah (masyarakat lokal atau tradisional) Indonesia dari klaim dan pemanfaatan yang tidak wajar oleh bangsa/negara lain. Dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemerintah Indonesia bukan hanya mempunyai kepentingan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan, karena pemerintah (terutama pemerintah pusat) sebagai penguasa negara memiliki kewenangan dan peranan utama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut, yaitu:
(1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
(2) Negara memegang hak cipta atas Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi dan karya seni;
(3) Untuk memperbanyak ciptaannya tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Apakah dengan melakukan ratifikasi terhadap aturan/konvensi internasional, juga sudah adanya beberapa Undang-Undang terkait, perlindungan terhadap aset/kekayaaan budaya masyarakat daerah sudah betul-betul aman dari klaim pihak dan/atau bangsa negara lain? Realitasnya tidak demikian, karena masih muncul beberapa klaim pada beberapa tahun terakhir. Dalam perkataan lain, upaya ratifikasi, pembuatan undang-undang atau pendekatan hukum lainnya tidak bisa menjamin tidak munculnya klaim atas budaya daerah Indonesia oleh pihak asing. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang melengkapi pendekatan hukum, atau perlu diberlakukan beberapa pendekatan secara holistik, komprehensif dan sinergis. Sehubungan dengan hal itu, terdapat sekurang-kurangnya tiga pihak yang harus berperan dalam suatu sinergitas yang dinamis. Pertama, masyarakat pemangku kebudayaan daerah (masyarakat etnik) perlu memelihara dan mengembangkan potensi kulturalnya dengan tetap mempraktikkan berbagai aspek kebudayaan mereka.  Apabila perlu, tanpa mereduksi nilai-nilainya, pengembangan kebudayaan itu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk didalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pemerintah daerah (kabupaten dan/atau provinsi) harus memberikan dukungan agar potensi kultural masyarakat tidak mengarah kepada kepunahan baik sebagai aset maupun nilai-nilai yang dikandungnya. Caranya antara lain memfasilitasi festival dan perlombaan budaya, promosi industri kebudayaan, mengayomi kelompok-kelompok pelaku budaya, pemberian penghargaan kepada budayawan yang berprestasi, dan lain sebagainya. Ketiga, pemerintah pusat wajib membangun pendekatan penyelesaian yang berpihak kepada rakyat atas klaim dan sengketa kebudayaan daerah (etnik) dengan pihak asing. Selain menyediakan aturan perundang-undangan yang memelihara, mengembangkan dan melindungi; mengikuti konvensi-konvensi internasional untuk pengembangan dan pemeliharaan aset dan nilai budaya, juga mengoptimalkan peran kantor perwakilan Indonesia di negara-negara
sahabat sebagai ”agen” kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia menghadapi dunia universal.
Hasil-hasil dan produk kebudayaan bisa dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, juga dapat diperkaya dan dikembangkan, tetapi pemiliknya, yaitu mereka yang pertama kali menciptakan, semestinya tetap diberi pengakuan atas haknya. Hak milik kebudayaan tidak bisa diklaim oleh berbagai pihak. Membangun pendekatan penyelesaian terhadap klaim kebudayaan dalam era globalisasi dan teknologi canggih saat ini tampaknya perlu didahului oleh suatu penelitian yang mendalam.

## Penutup
Keanekaragaman kebudayaan daerah di Indonesia adalah aset yang tidak hanya dimiliki oleh masyarakatnya, tetapi sudah menjadi ”milik” bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terbukti ketika ada klaim atau penggunaan yang tidak wajar terhadap sebuah aset kebudayaan daerah tertentu oleh pihak, bangsa dan negara lain, maka reaksi, yang muncul bukan hanya dari warga masyarakat daerahnya, tetapi disuarakan oleh hampir semua warga Indonesia tanpa menonjolkan daerah manapun asalnya. Keadaan demikian menunjukkan telah tumbuh dan berkembang suatu ”solidaritas ke-Indonesia-an” yang tinggi dalam menyikapi klaim-klaim seperti itu.
Terjadinya klaim oleh pihak, bangsa/negara asing terhadap aset atau kekayaan budaya daerah yang mengandung pengetahuan tradisional masyarakat daerah-daerah Indonesia adalah juga suatu fakta dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya reaksi karena ada aksi dalam bentuk klaim pihak asing. Namun, apa yang terjadi di masyarakat dan, terutama, pada pemerintah Indonesia sebelum adanya aksi klaim aset kebudayaan? Jawabnya ialah meskipun suatu aset kekayaan budaya diciptakan atau dihasilkan oleh masyarakat daerah di Indonesia, namun banyak dari warga masyarakatnya sendiri kurang memberikan apresiasi, penghargaan atau mencintai aset kebudayaannya. Pihak pemerintah pun seringkali lalai dalam memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset kebudayaan daerah. Celakanya justru pihak atau bangsa asing seringkali lebih menunjukkan apresiasi yang lebih tinggi, bahkan jika perlu untuk kepentingan ekonomi, misalnya, mengklaimnya sebagai budaya asli masyarakat mereka.
Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk melindungi hasil kekayaan kebudayaan daerah, semestinya lebih pro-aktif. Oleh karena itu, perlindungan kebudayaan daerah selain diupayakan melalui pembuatan dan diseminasi perundang-undangan, peraturan atau perangkat hukum lainnya, juga melakukan inventarisasi yang lengkap atas semua produk budaya masyarakat, mendorong perbaikan kinerja perwakilan (atase) kebudayaan Indonesia di berbagai negara, memperkaya makna kerjasama kebudayaan yang tidak hanya dalam bentuk pertukaran kebudayaan, pergelaran kesenian dan hasil-hasil kreativitas budaya, tetapi yang terpenting ialah meminta komitmen yang tinggi dari pihak bangsa/negara sahabat untuk tidak mengklaim aset dan kekayaan budaya asli berbagai masyarakat daerah Indonesia.

## Daftar Pustaka
Dharmayuda, I Made Suasthawa, 2001. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Denpasar, Penerbit PT Upada Sastra bekerjasama dengan Yayasan Adi Karya Ikapi da The Ford Foundation.
http://budaya-indonesia.org.iaci/
KOMPAS, 31 Agustus 2009.
Lazuardi, Genuk Ch., 2009. Maumu Apa Malaysia? Konflik Indo-Malay dari Kacamata Seorang WNI di Malaysia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Daerah tentang Desa Adat Bali, Nomor 66 Tahun 1986.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.
Republika , 25 Agustus 2009.
Supardi, Nunus. 2007. Kongres Kebudayaan (1918-2003) , (Edisi Revisi),
Pengantar Prof. Dr. Fuad Hassan, Jakarta: Ombak.
Shurpa, I Wayan, 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali, Denpasar: Penerbit BP.
Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Lampiran 1.
DAFTAR KERJASAMA KEBUDAYAAN ( CULTURAL AGREEMENT ) DENGAN NEGARA-NEGARA SAHABAT
No. Nama Negara Tanggal Persetujuan Kerjasama Tahun 01 Amerika Serikat 15 Juli 1992 02 Australia 14 Juni 1968 03 Austria 18 November 1974 04 Bangladesh 21 November 1979 05 Belanda 7 Juli 1968 06 Belgia 15 Jauari 1970 07 Bulgaria 4 April 1963 08 Cekoslowakia 31 Mei 1958 09 Colombia 24 Oktober 1996 10 Cuba 19 September 1997 11 Hongaria 17 April 1960 12 India 29 Desember 1955 13 Irak 5 April 1960 14 Iran 27 April 1969 15 Italia 20 Oktober 1997 16 Kuba (Cuba) 19 September 1997 17 Malaysia 3 Juni 1967 18 Malaysia 17 Maret 1970 19 Mesir 10 Oktober 1955 20 Pakistan 10 Desember 1960 21 Perancis 20 September 1969 22 Philipina 28 April 1959 23 Republik Demokrasi Rakyat Korea 15 November 1963 24 Republik Demokrasi Vietnam 19 Desember 1960 25 Republik Federasi Jerman 28 September 1988 26 Republik Korea 28 November 2000 27 Republik Rakyat Cina 1 April 1961 28 Rumania 14 April 1960 29 Rusia 14 November 1998 30 Suriah 10 Oktober 1955 31 Suriname 15 Oktober 1997 32 Tanzania 15 Juli 1965 33 Turki 18 Agutus 1973 34 Uni Soviet 28 Februari 1960 35 Venezuela 19 September 2000 36 Yordania 12 Mei 1989 37 Yugoslavia 26 Juni 1959
Sumber: Dikutip dari Nunus Supardi, 2007, hlm.474.
Lampiran 2.

## DAFTAR WILAYAH PERWAKILAN BIDANG KEBUDAYAAN DI LUAR NEGERI
No. Nama Negara Nama Lembaga Alamat 01 Perancis 1. Perwakilan Indonesia di UNESCO 2. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Paris 02 Amerika Serikat Atase Pendidikan dan Kebudayaan Washington DC 03 Inggris Atase Pendidikan dan Kebudayaan London 04 Belanda Atase Pendidikan dan Kebudayaan Den Haag 05 Jerman Atase Pendidikan dan Kebudayaan Bon 06 Mesir Atase Pendidikan dan Kebudayaan Cairo 07 Saudia Arabia Atase Pendidikan dan Kebudayaan Riyadh 08 Thailand Atase Pendidikan dan Kebudayaan Bangkok 09 Malaysia Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kualalumpur 10 Philipina Atase Pendidikan dan Kebudayaan Manila 11 Jepang Atase Pendidikan dan Kebudayaan Tokyo 12 Australia Atase Pendidikan dan Kebudayaan Canberra 13 Papua New Guinea Atase Pendidikan dan Kebudayaan Port Moresby Sumber: Nunus Supardi, 2007, hlm. 475.