Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam:
Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah
Damiri Hasan Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia Email: damirihasan@ymail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  mengenai  diskresi  seponering.  Seponering  adalah  hak istimewa Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara atau  memetieskan suatu perkara  karena alasan kepentingan umum setelah mendapat saran atau masukan dari  institusi  terkait  dibidang  hukum.  Mensikapi  tentang  seponering  kasus  Bibit Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha  Hamzah  dalam  pandangan  hukum  pidana Islam itu adalah adil. Mengingat kedua orang tersebut sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas berat dan besar. Namun sebagai muslim  memberi  catatan  khusus  bahwa  pertama,  Bibit  Samad  Rianto  dan Chandra Martha Hamzah harus mengembalikan semua uang hasil korupsi kepada negara, kedua Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha harus minta maaf kepada publik melalui media dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu.

## Abstract
This article examines the Seponering discretion. Seponering is the privilege of the Attorney General to override or freeze a court case for reasons of public interest after getting feedback from the relevant institutions in the field of law. In response about  Seponering  case  of  Bibit  and  Chandra  Martha  Hamzah  in  the  view  of Islamic  criminal  law  is  fair. Considering  that  the two  men  are  the  leaders  of the Corruption  Eradication  Commission  which  have  heavy  and  bulky  duty.  but Muslims,  they  are  given  a  special  note  that  first,  Bibit  and  Chandra  Martha Hamzah  should  return  all  the  corruption  money  to  the  state,  both  Bibit  and Chandra Martha have to apologize to the public through the media and vowed not to reiterate the act.

## Keywords: Seponering, Islamic Law
Kata  diskresi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu discretion yang  secara etimologi  berarti  kebijaksanaan  atau  keleluasaan. 1 Sedangkan  pengertian  diskresi secara  istilah  adalah  keputusan  hakim  yang  telah  keluar  dari  apa  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang. 2 Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  pengertian diskresi  adalah “Ability  to  choose  wisely  or  to  jugle  one  self (kemampuan  untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri )”. 3
Pendapat  yang  berbeda  mengatakan  bahwa  kata  diskresi  berasal  dari bahasa belanda yakni discretionair yang secara istilah berarti kebijaksanaan dalam wewenangnya untuk memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  atau  hukum  yang  berlaku.  Tetapi  atas  dasar  kebijaksanaan yang berhubungan erat dengan keadilan. Pendapat lain mengatakan bahwa diskresi adalah suatu kebebasan untuk mengambil suatu tindakan berupa keputusan dalam setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut  pendapatnya  sendiri  sesuai  dengan  otoritas yang dimiliknya. 4
Pendapat  yang  berbeda  mengatakan  bahwa  “ Discreation  is  power authority  conferred  by  law  to  action  an  the  basic  of  judge  of  conscience,  and  its use is more than idea of morals than law (Suatu kekuasaan atau wewenang  yang dilakukan  berdasarkan  hukum  atas  pertimbangan  adanya  keyakinan,  serta  lebih memerlukan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum). 5
Dalam  rancangan  undang-undang  administrasi  pemerintahan  dikatakan bahwa  diskresi  adalah  kepentinngan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  mengatasi  atau  menyelesaikan  persoalan  konkrit yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dalam  hal  peraturan perudang-undangan  memberikan  pilihhan  tidak  mengatur,  tidak  lengkap,  atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 6
Kata deponeering berasal dari bahasa Belanda yaitu deponer yang secara etimologi  berarti  menyimpan  sesuatu  untuk  tidak  digarap,  sedangkan  menurut kamus  hukum  Belanda-Indonesia deponeering berasal  dari  kata deponeren yang secara  etimologi  berarti  mengesampingkan  (perkara)  memetieskan,  atau mendeponer.  Dari  kedua  pengertian  tersebut  berarti  kata deponeering identik dengan  asas  oportunitas.  Sehingga,  pada  prinsipnya  asas  deponeering  identik dengan  asas  oportunitas.  Oleh  karena  itu,  pengertian  dari asas deponering adalah penuntut  umum  tidak  wajib  menuntut  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana jika  menurut  pertimbangannya  tidak  merugikan  kepentingan  umum,  artinya
seorang  jaksa  sebagai  penuntut  umum  berdasarkan  undang-undang  tidak  harus mengajukan  perkara  pidana  itu  ke  pengadilan  meskipun  perkara  tersebut memenuhi unsur-unsur  delik pidana. 7
Dalam  kamus  bahasa  Belanda-Indonesia  lainnya  bahwa deponeering berasal  dari  kata deponeren yang  secara  etimologi    berarti  menitipkan, memetieskan  suatu  perkara,  mendaftarkan,  mengendapkan,  dan  menyimpan. 8 Sedangkan  kata seponering berasal  dari  kata seponeren yang  secara  etimologi berarti  menyampingkan  suatu  perkara,    menyimpan  atau  mendep  sebuah  surat, mendep sebuah perkara,  dan tidak menuntutnya. 9
Menurut  kamus  bahasa  Latin,  kata deponeering secara  etimologi  artinya deponeering ,  sedangkan seponering secara  etimologi  artinya seponering .  Kata pengesampingan  perkara  artinya waiver  casibus ,  sedangkan  mengesampingkan perkara artinya exclusionemcausae. Mengesampingkan perkara demi  kepentingan umum artinya excluso casurei publicae causa aperienda , sedangkan Jaksa Agung mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum  artinya Advocatus excludontur causae communi bono publico. 10
Dalam  pengertian  lain deponeering adalah  asas  oportunitas  yakni,  asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak  menuntut  dengan  atau  tanpa  syarat  seseorang  atau  korporasi  yang  telah mewujudkan  delik  demi  kepentingan  umum.  Dengan  kata  lain  bahwa  penuntut umum  sebagai  aparatur  negara  sekaligus  penegak  hukum  mempunyai  hak prerogratif  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk  menuntut  atau  tidak menuntut perkara tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 11
Kata deponeering bentuk kata dari deponeren yang  berarti menyerahkan, melaporkan,  atau  mendaftarkan.  Hal  ini  ditemukan  dalam  ranah  hukum  dagang atau  hukum  bisnis,  hukum  administrasi,  dan  hukum  perpajakan.  Misalnya,  suatu perusahaan yang telah  memperoleh hak  merek dari institusi yang berwenang, dan perusahaan  itu  ingin  mendaftarkan  nama  hak  merekanya  itu  ke  institusi  yang berwenang (Het  bedrijf  wilde  zijn  deponeren) .  Namun  dalam  pengertian  bahasa yang digunakan sehari-hari , deponeren bisa berarti membuang. Maksudnya, suatu perkara tidak perlu diproses menurut prosedur hukum acara pidana namun, perkara itu ditiadakan. 12
Kata deponeering sebenarnya  dalam  menggunaan  bahasa  hukum, penggunaan  kata  itu  tidak tepat apabila dilihat dari kata aslinya  yang berbahasa Belanda.  Karena  kata  aslinya  dalam  bahasa  Belanda    adalah seponering yakni bentukan  dari  kata seponeren atau sepot yang  berarti  menyampingkan (terzijde
leggen ),  tidak  menuntut (neit  vervalgen) ,  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda (Het  nederlands  strafproces  recht ).
Maksudnya  adalah  tidak  melanjutkan  atau  mengesampingkan  terhadap  tersangka ke  sidang  pengadilan,  namun  karena  perkembangan  hukum  yakni  dengan berlakunya  asas  oportunitas  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  hukum  acara  pidana, sehingga pelaku tindak pidana tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan. 13
Seponering adalah  hak  istimewa  Jaksa  Agung  untuk  mengesampingkan perkara atau  memetieskan suatu perkara  karena alasan kepentingan umum setelah mendapat  saran  atau  masukan  dari  institusi  terkait  di  bidang  hukum.  Dalam statmen  lain  mengatakan  bahwa  baik  istilah deponeering maupun seponeering, keduanya  mempunyai  pengertian  yang  sama  benarnya  dan  istilah  tersebut  sudah menjadi  bahasa  hukum  sehari-hari  yang  dipergunakan  diberbagai  media  baik media  cetak,  elektronik,  maupun  media  lainnya.  Sehingga  penggunaan  kata deponeering maupun kata seponeering tidak perlu dipersoalkan. 14
Adanya seponeering berlandaskan  pada  prinsip  dasar  penegakan  hukum Islam.  Prinsip  dasar  tersebut,  yakni:  mudah  dan  tidak  memberatkan, mengutamakan  kepentingan  umum,  serta  menegakkan  keadilan  terhadap  setiap orang. 15 Prinsip  tersebut  harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  penegak  hukum dengan  sangat  hati-hati,  teliti,  dan  adil  berdasarkan  ketentuan  yang  ada  pada  Al- Qur’an dan Sunnah. 16 Prinsip Pertama, mudah dan tidak memberatkan. Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang artinya: ..... “ Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan  bilangannya  dan  mengagungkan  Allah  atas  petunjuk-Nya  yang diberikan  kepadamu,  agar  kamu  bersyukur”. 17 Dalam  ayat  lain  Allah  swt. berfirman  yakni  dalam  surat  al-Maidah  ayat  6  yang  artinya:  .....“ Allah  tidak hendak  menyulitkan  kamu,  tetapi  Dia  hendak  membersihkan  kamu  dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. 18
Dari  ayat  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  Allah  swt.  selalu  memberi kemudahan  kepada  setiap  hambanya,  bukan  justru  malah  sebaliknya  Allah  swt. sama  sekali  tidak  akan  mempersulit  hambanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  sifat  Allah swt.  yang  Maha  Rahman  dan  Maha  Rahim.  Kesemuanya  itu    semata-mata  agar hambanya  selalu  bersyukur  kepada  Allah  swt.  terhadap  nikmat  yang  telah diberikannya.  Apabila  hambanya  mau  bersyukur,  maka  niscaya  Allah  akan menambah nikmat tersebut. Namun, apabila hambanya kufur niscaya Hamba-Nya mendapat siksa yang nyata.
Kaitan  dengan  prinsip  dasar  berlakunya  hukum  Islam  yang  mudah  dan tidak memberatkan di atas, Allah swt. pun sekali-kali tidak memberikan beban dan tanggungjawab  kepada  hambanya.  Kecuali  atas  dasar  hak  prerogratif  Allah  swt. bahwa  hambanya  sudah  mampu  untuk  diserahi  tugas  dan  tanggungjawab  untuk melaksanakan  amanah. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an surat  al Baqarah ayat 286  yang  artinya:  “ Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kemampuannya,  ia  mendapat  pahala  (dari  kebajikan)  yang  diusakannya  dan  ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya . (Mereka berdoa  Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami,  janganlah  Engkau  bebankan  kepada  kami  beban  yang  berat  sebagaimana Engkau  bebankan  kepada  orang-oarnag  sebelum  kami.  Ya  Tuhan  kami  jangan Engkau  pikulkan  kepada  kami  apa  yang  tak  sanggup  kami  memikulnya.  Beri maaflah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. 19
Dari  ayat  tersebut  dapat  diambil  suatu  pengertian  bahwa  seseorang  tidak akan  diberi  tugas  dan  tanggungjawab  oleh  Allah  swt  sesuai  dengan  tingkat  atau kadar  kemampuan  orang  tersebut.  Artinya,  suatu  tugas  dan  tanggungjawab  tidak akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  manakala  mereka  tidak  mampu melaksanakan tugas itu dan mempertanggungjawabkannya.
Prinsip  kedua adalah  mengutamakan  kepentingan  umum.  Hal  ini  berarti penegakkan  hukum  lebih  diutamakan  demi  untuk  kepentingan  orang  banyak, kepentingan  masyarakat yang  harus dikedepankan bukan kepentingan perorangan yang  harus  diutamakan  dan  apabila  kemaslahatan  umat  tidak  didahulukan.  Maka mala petaka bagi ummat  manusia akan terjadi. Adapun prinsip kemaslahatan umat adalah  tidak  membedakan  ras,  suku,  agama,  profesi  dan  bersifat  abadi,  mutlak, serta universal. 20
Hal  ini  telah  disebutkan  dalam  al-Qur’an  surah  al-Anbiya  ayat  107 menegaskan  artinya :  “Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu  melainkan  untuk (menjadi) rahmatbagi  semesta alam”. 21 Demikian al-Qur’an surat  al-Saba’ ayat 28  yang  artinya: “Dan  Kami  tidak  mengutus  kamu,  melainkan  kepada  umat manusia  seluruhnya  sebagai  pembawa  berita  gembira  dan  sebagai  pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya”. 22
Kepentingan  umum  juga  berarti  kepentingan  bangsa  dan  negara  serta kepentingan  bersama  dari  rakyat  dengan  memperhatikan  segi  sosial,  politik,  dan hankamnas,  atas  dasar  asas  pembangunan  nasional,  dengan  mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara, menyangkut hajat kepentingan orang
banyak,  bahkan  termasuk  orang  yang  telah  meninggal  dengan  kata  lain  hajat semua  orang. 23 Dilihat  dari  segi  yuridis,  kepentingan  umum  dapat  berlaku sepanjang kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif, maupun hukum yang tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat yang penerapannya bersifat kasuistis. 24
Prinsip ketiga adalah  menegakkan  keadilan terhadap  semua orang,  yakni dalam  penegakan  hukum  bukan  hanya  sekedar  mencari  keadilan.  Namun  benar- benar adil termasuk penegakan hukum terhadap musuh Islam, yaitu dalam keadaan perang sekalipun. 25
Hal  ini  diperintahkan  oleh  Allah  swt  dalam  surat  an  Nahl  ayat  90  yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi  kerabat  dan  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran,  dan permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran.” 26
Penegakan Hukum Islam juga melindungi hak perorangan dan masyarakat dimanapun  mereka  berada.  Sehingga  semua  orang  merasa  hidup  dengan  tenang terhadap  dirinya,  kehormatan,  harta,  dan  hak-haknya,  tanpa  membedakan  antara muslim dan non muslim. 27
Suatu  persoalan  dalam  memahami  diskresi  dalam  hukum  Islam,  yakni apakah  dalam  memahami  diskresi  itu  sama  dengan  memahami  ijtihad.  Apabila pemahaman  diskresi  itu  sama  dengan  ijtihad,  maka  persoalan  itu  tidak  mungkin terjadi.  Namun  seandainya  pemahaman  diskresi  itu  tidak  sama  dengan  ijtihad, maka  persoalan  akan  timbul  yakni ,  Pertama dasar  hukum  diskresi  itu  sendiri, apakah al-Qur’an atau sunnah, Kedua upaya diskresi  itu menjadi suatu kewajiban atau hanya sunnah saja, dan Ketiga apakah diskresin itu bagian dari ijtihad.
Apabila diskresi itu sama dengan ijtihad, maka sudah jelas bahwa tindakan ijtihad  itu  sangat  dianjurkan  dalam  Islam  sebagaimana  dikisahkan  dalam  hadis yang  artinya: Ketika  Nabi  saw.  mengutus  Sahabat  Muadz  bin  Jabal  ke  Yaman sebagai  hakim  Nabi  bertanya  kepadanya:  “Bagaimana  cara  kamu  menghukumi suatu masalah hukum?” Muadz  menjawab: Saya akan putuskan dengan apa yang dalam  kitabullah  (al-Quran).  Nabi  bertanya  lagi:  “Apabila  tidak  kamu  temukan dalam al-Quran?” Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi:  “Kalau  tidak  kamu  temukan?”  Muadz  menjawab:  Saya  akan  berijtihad dengan  pendapat  saya.  Lalu  Nabi  bersabda:  Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah. (H.R. Imam al-Tirmidhi). 28
Dari  hadis  itu  dapat  dipahami  bahwa    setiap  orang  menghadapi  suatu masalah yang memerlukan penyelesaian. Padahal apabila mengacu pada al-Qur’an dan  sunnah  belum  ada  rujukannya.  Maka  sebagai  orang  Islam  diwajibkan  untuk berijtihad  dengan  berupaya  mencurahkan  segala  daya  nalar  untuk  menyelesaikan masalah tersebut.
Istilah  hukum  pidana  Islam  yang  dalam  kamus  bahasa  Arab  disebut dengan jinayah ,  yang  berarti  perbuatan  dosa,  kejahatan,  undang-undang  pidana, atau  undang-undang  tentang  kejahatan 29 .  Sedangkan  menurut  pengertian  lain bahwa  menurut  arti  bahasa jinayah merupakan  nama  bagi  suatu  perbuatan  jelek seseorang, dan menurut istilah jarimah adalah perbuatan yang diharamkan syara’, baik  perbuatan  tersebut  mengenai  jiwa,  harta  benda,  maupun  selain  harta  dan benda,  dan  istilah  perkara  pidana  Islam  yang  disebut  dengan jarimah yang menurut  para  fuqaha  berarti  “larangan-larangan  syara’  yang  diancam  dengan hukuman had atau ta’zir ”. 30 Penerapan  hukum  pidana  Islam  dilakukan  sangat selektif,  teliti,  dan  hati-hati.  Sehingga  hasil  akhir  akan  memenuhi  rasa  keadilan bagi mereka yang mencarinya.
Pada  prinsipnya  perbuatan  manusia  dapat  dikategorikan  sebagi jinayah jika  perbuatan-perbuatan  tersebut  di  ancam  hukuman.  Karena  larangan-larangan tersebut  dari  syara’,  maka  larangan  tersebut  hanya  ditujukan  kepada  orang-orang yang  berakal  sehat  dan  orang  yang  berakal  sehat  saja  yang  dapat  menerima panggilan  ( khitab ).  Sedangkan  perbuatan  yang  dilakukan  anak  kecil  atau  orang gila  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai jinayah, karena   tidak  dapat  menerima khitab atau memahami taklif .
Atas  dasar  tersebut  dapat  ditarik  unsur  atau  rukun jinayah ,  unsur  atau rukun jinayah tersebut  adalah: Pertama ,  adanya nash yang  melarang  perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, unsur ini dikenal dengan  unsur  formal (al-rukn  al-syar’i) . Kedua ,  adanya  perbuatan  yang membentuk jinayah , baik  melakukan perbuatan yang  dilarang atau  meninggalkan perbuatan  yang  diharuskan.  Unsur  ini  dikenal  dengan  unsur  material (al-rukn  al- madi).  Ketiga ,  pelaku  kejahatan  adalah  orang  yang  dapat  menerima khitab atau dapat  memahami taklif .  Unsur  ini  dikenal  dengan  unsur  material (al-rukn  al- adabi). 31
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  yang  termasuk  unsur jarimah adalah sebagai berikut: Pertama, unsur formal, yakni adanya undang-undang atau nas , artinya setiap perbuatan tidak dianggap  melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam
hukum  positif  masalah  ini  dikenal  dengan  istilah  asas  legalitas,  yaitu  suatu perbuatan  tidak  dapat  dianggap  melawan  hukum  dan  pelakunya  tidak  dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam  lebih  dikenal  dengan   istilah al-rukn  al-shar’i .  Kaidah  yang  mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang  dianggap melanggar hukum  dan tidak ada  hukuman  yang  dijatuhkan  kecuali  adanya  ketentuan nas ”.  Kaidah  lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas ”. Kedua, unsur  materiil  yakni  sifat  melawan  hukum,  artinya  adanya  tingkah laku  seseorang  yang  membentuk jarimah ,  baik  dengan sikap  berbuat  maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini  dalam hukum pidana Islam  disebut dengan al-rukn al-madi . Ketiga ,  unsur  moril    yakni  pelakunya mukallaf ,  artinya  pelaku jarimah adalah  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap jarimah yang  dilakukannya.  Dalam  syariat  Islam  unsur  moril  disebut  dengan ar-rukn  al- adabi .  Orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dapat  dipersalahkan  dan  dapat disesalkan,  artinya  bukan  orang  gila,  bukan  anak-anak  dan  bukan  karena  dipaksa atau karena pembelaan diri. 32
Proses  penanganan jarimah baik jarimah  had,  jarimah  qisas  diyyat, jarimah ta’zir, maupun jarimah kiffarat, mengacu kepada bagaimana penanganan jarimah yang  pernah  dilaksanakan  pada  masa  Rasulullah  saw.  yakni  di  era pertumbuhan  hukum  Islam,  dan  Khulafaur  Rasyidin  yakni  di  era  perkembangan/ periode  remaja  hukum  Islam  (Abu  Bakar,  ‘Umar,  ‘Usman,  dan  Ali,  serta  masa Tabi’in), serta di era kedewasaan hukum Islam (timbulnya  mazhab). 33

## Seponering dalam Perspektif Hukum Islam
Hukum Islam menjunjung tinggi terwujudnya keadilan. Hal ini merupakan salah satu  prinsip penegakan hukum, yakni menegakkan keadilan terhadap setiap orang.  Dalam  prinsip  penegakan  hukum  Islam,  tidak  dikenal  istilah  tebang  pilih dan kekebalan hukum. Artinya, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus  dihukum,  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kejahatan  harus mempertanggungjabkan  perbuatannya  itu.  Apabila  dikaitkan  dengan  prinsip penegakan  hukum  pidana  nasional  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang  melanggar hukum  harus  dihukum  kecuali  ada  alasan  pemaaf  atau  alasan  pembenar”,  maka prinsip tersebut tidak sesuai.
Ada perbedaan yang mendasar pengertian pemaaf dalam hukum Islam dan maaf pada hukum pidana nasional. Pertama, dilihat dari otoritasnya, dalam hukum pidana  Islam  pemaafan  diberikan  oleh  ahli  waris  korban  kepada  pelaku  jarimah.
Sedangkan dalam hukum pidana nasional pemaafan diberikan oleh undang-undang kepada sesorang yang melakukan tindak pidana karena mengalami gangguan jiwa. Kedua, dilihat  dari  penerapan  hukumnya  bahwa  pemberian  maaf  dalam  hukum Islam  tidak  menghilangkan  hukuman  kepada  pelaku jarimah ,  namun  hanya pengalihan  hukuman.  Sebagai  contoh,  sesorang  yang  melakukan jarimah  qisos pembunuhan,  apabila  dimaafkan  oleh  ahli  waris  korban,  maka  pelaku jarimah harus  membayar  diyat  atau  tebusan.  Sedangkan  dalam  hukum  pidana  nasional, apabila  sesorang  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  karena  mengalami gangguan jiwa, maka keputusannya diserahkan kepada hakim, dan biasanya hakim memerintahkan kepada jaksa untuk memasukkan pelaku ke rumah sakit jiwa guna menjalani rehabilitasi jiwa.
Alasan  pembenar, Pertama ,  karena  melaksanakan  tugas  negara. Seseorang  yang  melaksanakan  tugas  negara    baik  dalam  hukum  Islam  maupun hukum  pidana  nasional.  Pelaku jarimah tidak  dapat    dipidana  karena  mereka melakukan jarimah untuk  melaksanakan tugas negara. Sehingga jarimah itu hapus karena  melaksanakan  tugas  itu.  Contohnya,  seseorang  melakukan  pembunuhan sebagai  algoco  terhadap  seseorang  yang  telah  divonis  hukuman  mati  oleh  hakim yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  karena  perbuatannya membunuh  orang  itu,  mereka  tidak  dapat  dipidana.  Contoh  lain,  seorang  dokter yang  karena  alasan  kesehatan,  mereka  harus  menghilangkan  sebahagian  organ tubuh  si  pasien,  dokter  tersebut  tidak  dapat  dipidana, karena  melaksanakan  tugas berdasarkan  undang-undang. Kedua, karena  pembelaan,  seseorang  yang melakukan tindak pidana kerena pembelaan, maka ia tidak dapat di pidana, hal ini malah justru diperintahkan oleh Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 194  yang  artinya: “...barang  siapa  menyerang  kepadamu,  maka  seranglah  ia sebagaiman  ia  menyerang  kepadamu  ....”. Ketentuan  tersebut  diperkuat  oleh hadist  nabi  yang  artinya: “Tolonglah  saudaramu  baik  sebagai  penganiaya maupun sebagai teraniaya”.
Dalam hukum Islam setiap orang kedudukannya sama dalam hukum, tidak memandang  status  sosial,  jenis  kelamin,  dan  sebagainya,  kecuali  dalam  hal tertentu. Setiap orang tidak ada yang kebal hukum, tidak ada seseorang yang tidak tersentuh  oleh  hukum  apabila  ia  melanggar  hukum  baik  mereka  sebagai  orang awam  atau  sebagai  penegak  hukum  sekalipun.  Hukum  Islam  bagaikan  senjata yang  siap  dibidikkan  kemana  saja  ke  segala  penjuru  termasuk  yang  memegang senjata  itu  sendiri.  Suatu  hal  yang  mustahil  apabila  hukum  Islam  itu  tajam  ke
bawah  dan  tumpul  ke  atas  serta  ke  samping,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip penegakan hukum Islam.
Apabila  dilihat  dari  sejarah  penegakan  hukum  pidana  Islam  dari  periode pertumbuhan  hukum  Islam,  periode  perkembangan  hukum  Islam,  periode kedewasaan  hukum Islam, periode  kejenuhan  hukum Islam, sampai  dengan  masa kebangkitan  hukum  Islam,  hingga  dewasa  ini  belum  pernah  dijumpai  penegakan hukum Islam dengan kebijakan seponering, dengan alasan Pertama , norma-norma hukum  tentang jarimah  hudud  dan  jarimah  qisos materi  muatannya  yang terkandung dalam nash baik dalam al-Qur’an mapun hadist, merupakan ketentuan yang  mutlak  dan  pasti.  Artinya,    ketentuan  tersebut  tidak  ada  seorang  pun  baik kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai penguasa mempunyai otoritas untuk merubah  atau  mengganti  baik  sebagian  atau  seluruhnya    terhadap    ketentuan  isi yang  terkandung  dalam  al-Qur’an  dan  hadist  tersebut. Kedua, al-Qur’an  adalah kitab suci  yang terakhir yang diturunkan  oleh  Allah swt. dan tidak ada kitab suci setelah  itu  yang  berasal  dari  wahyu.  Sedangkan  nabi    Muhammad  saw.  adalah rasul terakhir dan tidak ada rasul setelah itu.
Penegakan  hukum  Islam  terhadap  penerapan jarimah ta’zir sangat  elastis tergantung  kepada  siapa  yang  berkuasa,  termasuk  norma  hukum  dan  sanksinya sewaktu-waktu  dapat  diubah.  Norma  hukum  dan  sanksi  hukumnya  bersifat dinamis artinya dapat menyesuaikan dengan dinamika hukum yang berkembang di masyarakat.  Akan  tetapi,  penegakan  hukum  terhadap  selain jarimah  ta’zir merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Kebijakan seponering dalam sejarah penegakan hukum Islam tidak pernah dilakukan oleh penguasa yang mmenerapkan hukum Islam terhadap jarimah selain jarimah ta’zir . Hal itu mengacu pada penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Rasulullah  saw  dan  para  sahabat.  Sedangkan  kebijakan seponering pada jarimah ta’zir dapat  dilakukan.  Hal  itu  mengacu  pula  pada  penegakan  hukum jarimah ta’zir pada masa sahabat.
Pada  prinsipnya  penegakan  hukum    berupa seponering dalam  hukum Islam  dapat  dilakukan  dalam  ranah jarimah  ta’zir. Akan  tetapi,  kebijakan seponering tersebut  harus  diperhitungkan  dengan  masak-masak  akibat  yang mungkin  terjadi  setelah  kebijakan seponering itu  dilakukan.  Yakni  penguasa harus mempertimbangkan lebih besar mana antara manfaat dengan mahdharat- nya apabila jarimah tersebut dilakukan seponering. Dengan kata lain bahwa kebijakan seponering dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum.

## Seponering  Perkara  Pidana  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha Hamzah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Tindakan  pengesampingan  perkara  atau deponeering atas  perkara  Bibit Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha  Hamzah  apabila  ditinjau  dari  aspek  hukum Islam  sangat-sangat  mencederai  rasa  keadilan  yang  selama  ini  dijunjung  tinggi, oleh setiap hamba  Allah swt. sebagai penegak keadilan.
Apabila ditelusuri dari awal timbulnya jarimah perkara Bibit dan Chandra, maka  ada  dua  tindak  pidana  yang  disangkakan  kepada  mereka,  yakni, pertama , bahwa  mereka  diduga  menerima  suap  dengan  melanggar  pasal  12  huruf  e, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001,  dan kedua, diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan kekuasaan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  421  KUHAP.  Namun,  apabila  dikaji lebih  cermat  tindak  pidana  yang  disangkakan  tersebut,  bila  ditinjau    dari  aspek hukum  pidana  Islam,  maka  secara  komulatif  mereka  telah  menyalahgunakan kekuasaan  dengan  menerima  suap.  Sehingga jarimah atau  tindak  pidana  yang disangkakan termasuk jarimah ta’zir , yakni norma perbuatannya sudah ditentukan oleh nash . Akan tetapi, ancaman hukumannya ditentukan oleh manusia.
Dalam  hukum  pidana  Islam  istilah  suap  disebut rishwah ,  yang  artinya uang  suap.  Sedangkan  yang  memberi  uang  suap  disebut ‘Rashi’ ,  dan  orang  yang menerima  suap  disebut  ‘ Murtashi ’. 34 Apabila  dilihat  dari  segi  hukumya  bahwa tindakan  orang  yang  melakukan  perbuatan  suap  adalah  dilarang  oleh  Allah  Swt. sebagimana  disebut  firman-Nya  dalam  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  188  yang artinya: “Dan  janganlah  kalian  memakan  harta  di  antara  kalian  dengan  cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan (jalan  berbuat)  dosa  padahal  kamu  mengetahui.” 35 Selain  itu  juga,  surat  al- Maidah ayat 42 menegaskan yang artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka  mendengar  cerita  bohong,  banyak  memakan  yang  haram,  (seperti  uang sogokan  dan  lain  sebagainya ). Jika  mereka  (orang  Yahudi)  datang  kepadamu (untuk  minta  putusan)  ,  maka  putuskanlah  (perkara  itu)  di  antara  mereka  atau atau  berpalinglah  dari  mereka.  Jika  kamu  berpaling  dari  mereka,  maka  mereka tidak  akan  memberi  mudorat  kepadamu  sekalipun.  Dan  jika  kamu  memutuskan perkara  mereka,  maka  putuskanlah  (perkara  itu)  diantara  mereka  dengan  adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” . 36
Di  samping  itu,  Rasulullah  saw.  telah  melarang  tindakan  suap  seperti dalam  sabdanya: “Rasulullah  melaknat  orang  yang  menyuap  dan  orang  yang
disuap  dalam  masalah  hukum ”  (H.R. al-Tirmidhi). 37 Sedangkan  dalam  hadis  lain Rasulullah saw. yang artinya :“Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya ” (H.R. al-Tirmidhi). 38
Hadist  lain  yang  senada  dengannya  menegaskan: Barangsiapa  di  antara kalian  yang  kami  tugaskan  untuk  suatu  pekerjaan  (urusan),  lalu  dia menyembunyikan  dari  kami  sebatang  jarum  atau  lebih  dari  itu,  maka  itu  adalah ghulul (belenggu, harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat”. (‘Adiy) berkata  :  Maka  ada  seorang  lelaki  hitam  dari  Anshar  berdiri  menghadap  Nabi saw.,  seolah-olah  aku  melihatnya,  lalu  dia  berkata,"Wahai  Rasulullah,  copotlah jabatanku yang engkau tugaskan." Nabi saw. bertanya,"Ada apa gerangan?” Dia menjawab,"Aku  mendengar  engkau  berkata  demikian  dan  demikian  (maksudnya perkataan  di  atas,  Pen.)."  Beliau  saw.  pun  berkata,"Aku  katakan  sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan),  maka  hendaklah  dia  membawa  (seluruh  hasilnya),  sedikit  maupun banyak.  Kemudian,  apa  yang  diberikan  kepadanya,  maka  dia  (boleh) mengambilnya.  Sedangkan  apa  yang  dilarang,  maka  tidak  boleh.”(H.R.  Imam Muslim). 39
Dari  ketentuan  di atas, baik al-Qur’an  maupun  hadist, tidak ada norma hukum  yang  mengatur  ancaman  hukuman  atau  sanksi  hukum  pidana  kepada  si pelaku jarimah ,  hal  ini  menjadi  ranah  hukum  dan    ijtihad  manusia.  Oleh  karena itu,  ancaman  hukuman  terhadap  tindak  pidana  suap  yang  disangkakan  kepada tersangka Bibit dan Chandra, adalah ancaman tindak pidana korupsi, dan ancaman hukuman ini tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. 40
Penegakan  hukum  pidana  Islam  apabila  dikaitkan  dengan deponeering kasus  Bibit  dan  Chandra,  sama  sekali  tidak  sesuai  dengan  hukum  pidana  Islam. Tindakan deponeering oleh  jaksa  agung  justru  mencederai  keadilan.  Apabila pemegang  amanah  di  negeri  ini  akan  menegakkan  keadilan  sudah  seharusnya tindakan deponeering tidak  dilakukan.  Penegakan  hukum  demi  keadilan  telah dicontohkan  oleh  nabi  Muhammad  saw.  ketika  ada  isu  bahwa  Siti  Fatimah  binti Muhammad  saw.  diisukan  mencuri  kalung.  Maka  dengan  tegas  Muhammad  saw. mengatakan  bahwa  apabila  Siti  Fatimah  Binti  Muhammad  benar-benar  terbukti mencuri  kalung,  niscaya  aku  sendiri  yang  akan  memotong  tangannya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  demi  keadilan  merupakan  harga  mati, tidak  tebang  pilih,  dan  tidak  boleh  ditawar  lagi.  Oleh  karena  itu,  penetapan deponeering kasus  Bibit  dan  Chandra  harus  dicabut,  dan    selanjutnya  perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. 41
Pada  prinsipnya  dalam  hukum  Islam  tidak  mengenal deponering ,  namun apabila kita cermati lebih dalam, maka ada suatu celah hukum yang hampir mirip dengan deponeering, akan  tetapi  bukan  mengesampingkan  perkara,  tapi mengesampingkan  vonis,  seperti  pada  delik  pembunuhan  atau jarimah  qisas . Kaitan dengan jarimah qisas firman Allah di al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 mengatakan  :  “ Hai  orang-orang  yang  beriman  diwajibkan  atas  kamu  qisos berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh,  orang  merdeka  dengan  orang merdeka , hamba  dengan  hamba,  dan  wanita  dengan wanita.  Maka  barang  siapa yang  mendapat  sesuatu  pemaafan  dari  saudaranya,  hendaklah  yang  memaafkan hendaklah  mengikuti  dengan  cara  yang  baik  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi  maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 42
Firman  Allah  tersebut  diperjelas  dengan  hadist  nabi  yang  Artinya: “ Barangsiapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka dia boleh memilih mana yang terbaik di antara dua pilihan: dia dapat menerima uang diyat, ataupun dia menuntut balas (membunuh si pembunuh).” (H.R. Imam al-Tirmidhi) 43 . Demikian juga  hadis  yang  semakna  dengannya  menyebutkan:  “ Barangsiapa  yang  anggota keluarganya dibunuh, maka dia boleh memilih: dia menuntut balas (membunuh si pembunuh), atau dia memaafkannya (memaafkan si pembunuh) sambil menerima uang diyat.” (H.R. Imam al-Tirmidhi) 44
Ketentuan  dari  ayat  al-Qur’an  dan  hadist  nabi  tersebut  ada  celah  hukum yang  bisa  disimpangi  yakni  dengan  mengesampingkan  vonis,  bukan mengesampingkan perkara. Pada prinsipnya dalam hukum Islam apabila seseorang membunuh seseorang,  maka  mereka harus dibunuh dengan  kata lain  nyawa harus dibalas  dengan  nyawa.  Namun,  apabila  ahli  waris  korban  memaafkan  pelaku jarimah . Maka bagi ahli waris mempunyai hak perdata yakni meminta diyyat atau pengganti,  untuk  setiap  satu nyawa diganti dengan 100 (seratus) ekor unta. 45
Pengesampingan  perkara  kasus  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha Hamzah    bila  dimisalkan  dengan  pengesampingan  vonis  hakim    tidak  tepat. Karena  vonis  hakim  harus  melalui  proses  persidangan,  akan  tetapi  kalau pengesampingan  perkara  tidak  melalui  proses  persidangan.  Apabila  penyelesaian kasus Bibit Samad Rianto  dan Chandra Martha Hamzah akan  diselesaikan secara hukum  pidana  Islam.  Maka  harus  melalui  proses  persidangan.  Setelah  proses persidangan  selesai  dan  hakim  memutuskan  bahwa  Bibit  Samad  Rianto  dan Chandra Martha Hamzah tidak bersalah. Maka mereka bebas, tapi kalau bersalah
tentunya vonis bersalah dan hukumannya harus dijatuhkan. Persoalannya “apakah vonis hakim yang manyatakan bersalah itu bisa diganti dengan diyat”dan “apakah itu adil menurut pandangan hukum Islam” masalah ini perlu ijtihad baru oleh para ahli hukum Islam. 46
Tujuan  akhir  dilaksanakannya  hukum  pidana  Islam  adalah  keadilan  yang bermakna  hakiki.  Maksudnya  keadilan  yang  benar-benar  adil.  Keadilan  yang diciptakan  oleh  manusia  belumlah  merupakan  keadilan  yang  sebenarnya,  tetapi baru keadilan yang bersifat semu. Hanya keadilan yang diciptakan oleh Allah swt sajalah keadilan yang bersifat mutlak. Untuk terciptanya keadilan yang sebenarnya hanya  satu  landasannya,  yakni  al-Qur’an  yang  didukung  oleh  sunnah  rasul. Apabila  dasar  yuridis  dalam  kitab  suci  itu  belum  ada.  Maka,  untuk  mengisi kekosongan  hukum,  manusia  diwajibkan  untuk  berijtihad.  Artinya,  manusia diharuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk  mencari solusi terbaik  guna menyelesaikan  masalah  tersebut.  Dengan  berbagai  rujukan  yang  telah  ada  dan daya  nalar  sebagai  analogi  untuk  berargumen,  sesuai  dengan  keahliannya  dalam hukum  Islam.  Para  ahli  hukum  Islam  kontemporer  harus  bersedia  mencurahkan pemikirannya  untuk  menemukan  hukum  baru  sebagai  solusi,  mengingat  masalah yang  dihadapi  belum  pernah  terjadi  dimasa  rasul  dan  para  sahabat.  Namun  perlu diingat bahwa ijtihad oleh para ahli hukum Islam tersebut tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang telah ada dalam  al-Qur’an dan sunnah.
Menyikapi  tentang seponering kasus  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra Martha Hamzah dalam pandangan hukum pidana Islam itu adalah adil, mengingat kedua  orang  tersebut  sebagai  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang mempunyai  tugas  berat  dan  besar.  Namun,  sebagai  muslim  memberi  catatan khusus  bahwa pertama ,  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha  Hamzah  harus mengembalikan  semua  uang  hasil  korupsi  kepada  negara. Kedua, Bibit  Samad Rianto  dan  Chandra  Martha  harus  minta  maaf  kepada  publik  melalui  media  dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. 47

## Kesimpulan
Kebijakan  pengesampingan  perkara  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra Martha  Hamzah  dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam,  bahwa  kebijakan  tersebut tidak  sesuai  dengan  prinsip  dasar  penegakan  hukum  Islam,  yakni  menegakkan keadilan terhadap setiap  orang. Oleh  karena itu,  dalam prinsip penegakan  hukum Islam siapapun yang melakukan tindak pidana harus dipidana sesuai dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.
Khusus  dalam  penegakan  hukum  pidana ta’zir pengesampingan  perkara atau seponering dapat  dimungkinkan  dan  bukan  merupakan  tindakan  yang dilarang. Karena ancaman hukuman terhadap pidana ta’zir ditentukan sepenuhnya oleh  penguasa  atau ‘amir. Oleh  karena  itu,  kasus  tindak  pidana  korupsi  Bibit Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha  Hamzah  adalah  pidana ta’zir ,  maka  diskresi seponering dapat dilakukan.
Kebijakan seponering Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  Matha  Hamzah belum  bersifat  final.  Oleh  karena  itu,  setiap person atau rech  person dapat melakukan upaya hukum sebelum perkara itu kadaluarsa, berupa : 1). Mengajukan gugatan  pra  peradilan  berupa  permohonan  pembatalan seponering kepada  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, disertai dengan bukti-bukti  yuridis  bahwa alasan dikeluarkannya  tindakan seponering tersebut  tidak  sesuai  dengan  kepentingan umum.  2).  Mengajukan  permohonan  pencabutan  keputusan    tentang seponering tersebut  kepada  Jaksa  Agung  dengan  alasan  bahwa  bukti-bukti  yang  disebutkan dalam konsideran dikeluarkannya keputusan seponering tidak sesuai dengan fakta hukum. 3). Menyelesaikan kasus tersebut dengan restorative justice system, yaitu tersangka  tidak  perlu  menjalani  hukuman,  akan  tetapi  harus  mengembalikan seluruh hasil korupsi kepada negara  dan minta maaf kepada publik.

## Endnote
1 John  M.  Echols  dan  Hassan  Shandily ,  Kamus  Inggris  Indonesia ,  (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 185
2 Bismar Siregar . (2014). Hukum dan Keadilan . http://marginal86kopini.blokspot.com/2013/diskresi-antarakebijkan-dan.html.  (21  Januari 2013) (diakses tanggal  2 September 2014) 3 Alviina Treut Burrows. Hukum dan Keadilan , http://marginal
86kopini.blokspot.com/2013/diskresi-antarakebijakan-dan.html (21 Januari 2013) (diakses pada 2 September 2014)
4 JCT Simorangkir, Diskresi Kepolisian (15 Januari 2013)
http;//ferli1982./warpress.com  /2013/01/15/diskresi-kepolisian  (diakses  pada  2  September
2014) 5 Thomas J. Aoron, Diskresi Kepolisian (15 Januari 2013)
http/ferli1982/warpress.com/2013/01/15/diskresi-kepolisian  (diakses  pada  2  September 2014)
6 Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi , Mencari Titik Temu Pengertian Diskresi (7  Maret  2013)  http:/www.menpan.go.id/beritaterkini/953-mencari-titiktemu-pengertian- diskresi-dalam-uu-adpem (diakses pada 2 September 2014)
7 Sudarno , Kamus  Hukum , (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 21
8 Oetje Rahajoekoesoemah, Kamus Belanda-Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 308
9 W. van Hoeve, Kamus Belanda-Indonesia , (Jakarta: Ichtiar Baru, 1986), hlm. 82 10 https://www.googlr.co.id/?gwsrd=crei=iLD2vbSIEsqBuQSfuY6YAQ#q=kamus+ bahasa+Indonesia+latin online (diakses tanggal 14 September 2015)
11 Detik,  Wawancara  dengan  Ario  Setyo,  7  Oktober  2011  (diakses  pada  2  Januari 2013)
12 Tempot, Wawancara dengan Ario Setyo, 7 Oktober 2011 (diakses pada 3 Januari 2013)
13 Hukum,  Wawancara  dengan  Andi  Hamzah,  tanggal  24  November  2010  (diakses pada 2 Januari  2013)
14 Hukum  Online,  Wawancara  dengan  Andi  Hamzah,  tanggal  24  November  2010 (diakses pada 2 Januari  2013)
15 Gozin  Siraj, Pengantar  Hukum  Islam  (Sejarah  dan  Perkembangannya), (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007), hlm. 13-18 16 Sultan  Hasanal  Bolkiah,  Arrahman.com.Filter  Your  mind/get  the  truth www.arrahmah.com/news/20013/10/24/sekilas-demonstrasi-ontoh-pelksanaan-hukum- pidana-syariah-brunai-darussalam-html. (diakses tanggal 1 September 2015)
17 https://www.facebook.com/AlQuranTerjemahDanTafsir/posts/280448928804449,
(diakses tanggal 3 Januari 2016)
18 http://ikhwanulmuslimin89.blogspot.co.id/2012/05/qs-al-maidah-ayat-6.html,
(diakses tanggal 3 Januari 2016)
19 http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/04/tafsir-ayat-surat-al-baqarah-ayat- 285.html, (diakses tanggal 20 Nopember 2015)
20 M.  Tahir  Azhary, Bunga  Rampai  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  IND-HILL-CO,  2003), Hlm 218 21 http://abuabdurrohmanmanado.org/tag/al-anbiya-ayat-107/,  (diakses  tanggal  12 Nopember 2015)
22 http://anasafrida.blogspot.co.id/2013/02/tafsir-surat-saba-ayat-28.html,  (diakses tanggal 12 Nopember 2015)
23 harisudiyono1.blokspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune,html,
(diakses tanggal 2 September 2915)
24 www.scribd.com.doc/99556368/definisi/kepentingan-umum-menurut-hukum.html (diakses tanggal 15 September 2015) 25 Gozin Siraj. Pengantar Hukum ..., Op.Cit., hlm. 16 26 http://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90, (diakses tanggal 21 Nopember 2015)
27 Ahmad Abu-al-Wafa, diterjemahkan oleh Asmawi dkk, Hak-hak Pencarian Suaka Dalam  Syariat  Islam  dan  Hukum  Internasional, (Jakarta:  UNHCR  dan  Fakultas  Syariah dan Hukum UIN  Syahid, 2011), hlm. 186
28 Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami’ al- S}ah}ih} .  (Beirut  :  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  1435  H./2014  M.),  cet.  V.,  343, Kitabal-Ah}kam, Bab Ma Jaa fi al-Qad}i Kayfa Yaqd}i [3], no. hds. 1327; Bandingkan dengan, Sulaiman ibn al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan Abi Daud . (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), cet. Jld. II., 510, Kitab al-Aqdiyyat, Bab Ijtihad, al-Ra‘yi
fi
al-Qada’ [11], no. hds. 3592; lihat juga, http://www.alkhoirot.net/2012/07/ijtihad-dalam-islam.html  ,  diakses  tanggal  1  Desember 2015
29 Abd.  Bin  Nuh  dan  Oemar  Bakry, Kamus  Arab,  Indonesia,  Inggris ,  (Jakarta:
Mutiara, t.th), hlm. 70
30 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 12-14 31 http://blitarq-doel.blogspot.co.id/2012/09/hukum-pidana-dalam-islam-jinayat.html,
(diakses tanggal 31 Desember 2015)
32 http://blog.konsultasi-skripsi-tesis-disertasi.org/2013/01/hukum-pidana-islam.html,
(diakses tanggal 31 Desember 2015)
33 Gozin Siraj, Pengantar Hukum ..., Op.Cit., hlm. 41-42 34 Abd. Bin Nuh dan Omar Bakri, Kamus Arab ..., Op.Cit., hlm. 117 35 https://tafsiralquran2.wordpress.com/2012/11/25/2-188/,  (diakses  tanggal  1 Desember 2015)
36 http://mtf-online.com/surah-al-maidah-ayat-42-45-seri-tadabbur-al- quran/#.VmWvZ7-b_VI, (diakses tanggal 2 Desember 2015)
37 Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami’ al- S}ah}ih} .,  344, Kitabal-Ah}kam,  Bab  Ma  Jaa  fial-Rashi  wa  al-Murtashi fi al-H}ukm [9], no. hds. 1337 38 Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami’ al- S}ah}ih} .,  344, Kitabal-Ah}kam,  Bab  Ma  Jaa  fial-Rashi  wa  al-Murtashi fi al-H}ukm [9], no. hds. 1337 39 Muslim  ibn  al-Hajjaj  al-Qushairi, S}ah}ih}  Muslim .,  Jld.  II.,  191, Kitab  al- Immarah,Bab  Tah}rim  Hadaya  al-‘Ummal [7],  no.  hds.  1833;  lihat  juga,
http://www.walimah.info/pasutri/cara-istri-yang-sedang-haid-memberikan-kepuasan-seks- kepada-suaminya/, (diakses tanggal 29 Desember 2015)
40 Wawancara dengan M. Tahir Azhary, di Perumahan Dosen UI, Ciputat, Tangerang Selatan, (tangggal 11 Maret 2014)
41 Wawancara  dengan  Muhammad  Tahir  Azhary,  di  Komlek  Perumahan  Dosen Universitas Indonesia, Ciputat Tangerang Selatan, (tanggal 11 Maret 2014)
42 http://uraianayatalquran-muismahmud.blogspot.co.id/2015/08/terjemahan-surat-al- baqarah-ayat-178-sd.htm, (diakses tanggal 2 Desember 2015)
43 Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami’ al- S}ah}ih} ., 360, Kitabal-Diyyat, Bab Ma Jaa fi H}ukmi Waliyyi al-Qatili fi al-Qis}as}  wa  al-‘Afwi [13],  no.  hds.  1405;  Bandingkan  dengan,  Muh}ammad  ibn Isma’il al-Bukhari, S}ah}ih} al-Bukhari., 1247, Kitab al-Diyyat, Bab Man Qutila lahu Qatilun Fahuwa bi Khair al-Naz}arain [8],no. hds. 6880.
44 Muh}ammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami’ al- S}ah}ih} ., 361, Kitabal-Diyyat, Bab Ma Jaa fi H}ukmi Waliyyi al-Qatili fi al-Qis}as} wa al-‘Afwi [13], no. hds. 1406 45 Marsum, Hukum  Pidana  Islam  (Jinayah) ,  (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  UII,
2005), hlm. 105-118
46 Wawancara  dengan  Yusrul  Ihza  Mahendra,  di  Kantor  IHZA    IHZA  Law  Firm, Kuningan Jakarta Selatan, tanggal 10 Oktober 2014
47 Wawancara  dengan  Marwan  Effendy,  di  Gedung  ME  Centre,  Kuningan  Jakarta Selatan, tanggal 24 Maret 2015

## Daftar Pustaka
Abu-al-Wafa,  Ahmad.  diterjemahkan  oleh  Asmawi  dkk.  (2011). Hak-hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional. Jakarta:
UNHCR dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  Syahid. Alviina Treut Burrows. Hukum dan Keadilan , http://marginal 86kopini.blokspot.com/2013/diskresi-antarakebijakan-dan.html (21 Januari 2013) Bismar Siregar . (2014). Hukumdan Keadilan . http://marginal86kopini.blokspot.com/2013/diskresi-antarakebijkan-
dan.html. (21 Januari 2013)
Hakim, Rahmat. (2005). Hukum Pidana Islam . Bandung: Pustaka Setia. http://uraianayatalquran-muismahmud.blogspot.co.id/2015/08/terjemahan-surat-al- baqarah-ayat-178-sd.htm, https://tafsiralquran2.wordpress.com/2012/11/25/2-188/, http://blog.konsultasi-skripsi-tesis-disertasi.org/2013/01/hukum-pidana- islam.html,
http://blitarq-doel.blogspot.co.id/2012/09/hukum-pidana-dalam-islam-jinayat.html,
http://mtf-online.com/surah-al-maidah-ayat-42-45-seri-tadabbur-al- quran/#.VmWvZ7-b_VI, http://anasafrida.blogspot.co.id/2013/02/tafsir-surat-saba-ayat-28.html, http://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90 Sultan  Hasanal  Bolkiah,  Arrahman.com.Filter  Your  mind/get  the  truth www.arrahmah.com/news/20013/10/24/sekilas-demonstrasi-ontoh- pelksanaan-hukum-pidana-syariah-brunai-darussalam-html. https://www.facebook.com/AlQuranTerjemahDanTafsir/posts/280448928804449, http://ikhwanulmuslimin89.blogspot.co.id/2012/05/qs-al-maidah-ayat-6.html, http://abuabdurrohmanmanado.org/tag/al-anbiya-ayat-107/, http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/04/tafsir-ayat-surat-al-baqarah-ayat- 285.html, harisudiyono1.blokspot.com/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune,html, Hukum Online, Wawancara dengan Andi Hamzah, tanggal 24 November 2010
JCT Simorangkir, Diskresi Kepolisian (15 Januari 2013) http;//ferli1982./warpress.com /2013/01/15/diskresi-kepolisian
John, M. Echols, dan Hassan Shandily . (2010). Kamus Inggris Indonesia . Jakarta:
Gramedia.
Kementrian  PAN  dan  Reformasi  Birokrasi ,  Mencari  Titik  Temu  Pengertian Diskresi (7  Maret  2013)  http:/www.menpan.go.id/beritaterkini/953- mencari-titiktemu-pengertian-diskresi-dalam-uu-adpem Marsum.  (2005). Hukum  Pidana  Islam  (Jinayah) .  Yogyakarta,  Fakultas  Hukum UII.
Muslim  ibn  al-Hajjaj  al-Qushairi, S}ah}ih}  Muslim .,  Jld.  II.,  191, Kitab  al- Immarah,Bab Tah}rim Hadaya al-‘Ummal [7], no. hds. 1833; lihat juga, http://www.walimah.info/pasutri/cara-istri-yang-sedang-haid- memberikan-kepuasan-seks-kepada-suaminya/, Nuh, Abd. Bin dan Oemar Bakry. (t.th). Kamus Arab, Indonesia, Inggris . Jakarta:
Mutiara.
Rahajoekoesoemah,  Oetje.  (1990). Kamus  Belanda-Indonesia .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Siraj,  Gozin.  (2007). Pengantar  Hukum  Islam  (Sejarah  dan  Perkembangannya).
Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
Sudarno . (2005). Kamus  Hukum . Jakarta: Gramedia. Tahir Azhary, M. (2003). Bunga Rampai Hukum Islam . Jakarta: IND-HILL-CO.
Thomas J. Aoron, Diskresi Kepolisian (15 Januari 2013)
http/ferli1982/warpress.com/2013/01/15/diskresi-kepolisian Van Hoeve, W. (1986). Kamus Belanda-Indonesia . Jakarta: Ichtiar Baru. www.scribd.com.doc/99556368/definisi/kepentingan-umum-menurut-hukum.html Wawancara dengan Ario Setyo. Tempo. Wawancara dengan Andi Hamzah. Hukum. Wawancara dengan M. Tahir Azhary, di Perumahan Dosen UI, Ciputat, Tangerang Selatan.
Wawancara  dengan  Muhammad  Tahir  Azhary,  di  Komlek  Perumahan  Dosen Universitas Indonesia, Ciputat Tangerang Selatan.
Wawancara  dengan  Yusrul  Ihza  Mahendra,  di  Kantor  IHZA    IHZA  Law  Firm,
Kuningan Jakarta Selatan.
Wawancara  dengan  Marwan  Effendy,  di  Gedung  ME  Centre,  Kuningan  Jakarta Selatan.