INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9838-9857 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Muhamad Sanusi 1 ✉ , Cholidi Zainuddin 2 , Serlika Aprita 3
(1,3) Universitas Muhammadiyah Palembang, (2) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: Muhamadsanusi1881@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  permohonan  dispensasi  kawin  yang  masuk  di Pengadilan  Agama  Martapura  mengalami  lonjakan  yang  cukup  tinggi,  meskipun  pada  dasarnya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  memberikan  syarat  yang  lebih  ketat  dalam  mengajukan Permohonan  Dispensasi  Kawin.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1).  Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?  2).  Bagaimanakah  rasio  hukum  dari  pertimbangan  hakim  dalam  memtus  perkara permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Martapura  kelas  II  sebelum  dan  sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.    Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  1)  Implementasi  Dispensasi  Kawin  sebelum  dan sesudah  Undang-undang  nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  yaitu  menggambarkan  bahwa pernikahan  anak  mereka  tersebut  adalah  sangat  mendesak  untuk  dilangsungkan  karena  keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.
Kata Kunci: Implementasi Dispenasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

## Abstract
After the enactment of Law Number 16 of  2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, requests for marriage dispensation that entered the Martapura Religious Court experienced a fairly high surge, although basically Law Number 16 of 2019 provides stricter conditions for submitting Marriage Dispensation Requests. The problem formulations in this study are 1). How was the Marriage Dispensation implemented before and after Law number 16 of 2019 concerning Marriage? 2).  What  is  the  legal  ratio  of  the  judge's  consideration  in  deciding  cases  regarding  applications  for marriage dispensation at the Martapura Class II Religious Court before and after the enactment of Law number 16 of 2019 concerning Marriage? The type of research used is empirical juridical legal research. The data sources used are primary data and secondary data. Based on the research results show 1). The implementation  of  the  Marriage  Dispensation  before  and  after  Law  number  16  of  2019  concerning Marriage illustrates that it is very urgent for their child's marriage to take place because the two are very difficult to separate and it is feared that acts that are prohibited by religion will occur. 2) The legal ratio of the judge's consideration in deciding cases regarding applications for marriage dispensation at the Martapura  Class  II  Religious  Court before  and  after Law  Number  16 of 2019  concerning  marriage  is inclined towards the benefit of the bride and groom and includes the benefit of children in the future. Keywords: Implementation  of  Marriage  Dispensation  before  and  after  Law  number  16  of  2019 concerning Marriage

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluq  yang  sangat  dimuliakan  oleh  Allah  SWT  sehingga  segala sesuatunya diatur dalam hukum Islam termasuk masalah kebutuhan biologisnya yang diatur dalam hukum perkawinan. Hukum perkawinan Islam mengharapkan manusia berbuat tidak hanya menuruti hawa nafsu saja. Karena pada dasarnya manusia memiliki ketertarikan untuk melakukan  hubungan  antara  lawan  jenis  sebab  pada  hakikatnya  manusia  merupakan mahkluk sosial yang akan terus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya.
Perkawinan  memiliki  makna  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia  yaitu  demi mewujudkan keluarga tenteram yang saling mencintai dan menyantuni.  Menurut ilmu fiqih perkawinan merupakan suatu aqad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara nikah atau kawin, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendifisikan perkawinan adalah aqad yang sangat kuat yang dikenal pula dengan mitsaqan ghalizhan sebagai bentuk mentaati peritah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menjelaskan  bawah  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Untuk melaksanakan suatu perkawinan tentunya harus mematuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, salah satu yang paling penting adalah kriteria umur. Ayat didalam Al-quran  maupun  didalam  hadits  secara  eksplisit  tidak  menjelaskan  batasan  usia  untuk melangsungkan perkawinan, hanya anjuran seseorang melaksanakan perkawinan haruslah dewasa yang dalam Islam sendiri dewasa disebut dengan akil baligh (bagi seorang anak laki- laki biasanya diawali dengan peristiwa “mimpi basah” sedangkan bagi seorang anak perempuan masa akil baligh dimulai dengan terjadinya menstruasi).
Batas  usia  dewasa  di  Indonesia  sering  membingungkan  karena  peraturannya  yang berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan usia dewasa adalah 21 tahun, tetapi jika menikah sebelum itu, tidak lagi dianggap sebagai belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan  bahwa  dewasa adalah  jika telah berumur 21 tahun,  menikah,  sehat  mental,  dan  bertanggung  jawab.  Undang-Undang  Perlindungan Anak  menyebutkan  dewasa  adalah  18  tahun  ke  atas.  Undang-Undang  Tenaga  Kerja menyebutkan  dewasa  adalah  18  tahun.  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  tidak menyebutkan batas usia dewasa secara jelas, tetapi berkaitan dengan hak memilih di atas usia 17 tahun atau pernah menikah.  Batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16  tahun  untuk  wanita,  tetapi  telah  diubah  menjadi  19  tahun  untuk  kedua  belah  pihak menurut Undang-Undang baru. Pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencegah perkawinan  di  bawah  umur  dan  mengendalikan  jumlah  kelahiran,  demi  terbentuknya keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan judicial review terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keputusan tersebut mempertimbangkan  pentingnya  tidak  membedakan  hak-hak  sipil  dan  politik,  hak-hak pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga  mempertimbangkan  kondisi  kematangan  biologis  dan  psikologis  serta  kesehatan organ  reproduksi  seseorang  sebelum  melangsungkan  perkawinan.  Namun,  dalam masyarakat  terdapat  masalah  turunnya  moral  dan  pergaulan  bebas  yang  menyebabkan kehamilan di luar nikah dikalangan remaja, yang diatasi dengan pemberian dispensasi kawin ke  Pengadilan  Agama.  Dalam  memberikan  dispensasi  kawin,  hakim  harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan masa depan calon mempelai.
Dari  contoh  persoalan  diatas  dan  mengutip  dari  artikel  Badilag  Mahkamah  Agung Republik Indonesia yang dipublis pada tahun 2020 lalu, bahwa Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tercatat permohonan perkara dispensasi yang masuk  ke  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  IB  (Kalimantan  Selatan)  meningkat,  pada
bulan  Januari  hingga  September  hanya  sekitar  10  Perkara,  namun  pada  bulan  Oktober sebanyak 18 perkara bahkan pada bulan November meningkat hingga 28 perkara.
Bukan hanya pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B di Kalimantan Selatan saja yang mengalami peningkatan permohonan perkara dispensasi kawin, di Pengadilan Agama Martapura  Kelas  II  Sumatera  Selatan  juga  mengalami  peningkatan  permohonan  perkara dispensasi  kawin  setiap  tahunnya  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  sebagaimana  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Sistem  Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Martapura Kelas II.
Hampir seluruh permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II diterima oleh hakim yang tentunya juga hal ini menjadi suatu persoalan tersendiri  mengingat  tujuan  pembatasan  usia  perkawinan  untuk  menekan  semaksimal mungkin  agar  mampu  mencegah  perkawinan  dibawah  umur.  Dengan  demikian  seiring dengan tingkat permohonan perkara dispensasi kawin yang semakin meningkat maka harus disikapi secara bijak oleh para hakim yang tentunya mempertimbangkan segala alasan yang diajukan  beserta  pula  dampak-dampak  yang  mungkin  terjadi  apabila  dispensasi  kawin tersebut  dikabulkan.  Dalam  Perundang-undangan,  tidak  terdapat  alasan  tertentu  yang memperbolehkan  adanya  dispensasi  kawin,  sehingga  keputusan  diperbolehkannya dispensasi kawin kembali pada pertimbangan hakim ( legal reasining) terhadap segala fakta hukum  yang  ada  dan  tentu  dalam  hal  ini  pula  hakim  harus  professional  ( professional condact) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditanganinya tersebut hingga perkara tersebut tertuang dalam suatu penetapan.  Seperti perkara Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr yang ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada penetapan Nomor 01/Pdt.P/2018/PA.Mpr orang tua calon mempelai pria  meminta  permohonan  dispensasi  kepada  Pengadilan  Agama  Martapura  untuk memberikan  dispensasi  kepada  anak  pemohon  yang  baru  berusia  17  tahun  supaya  bisa menikah  dengan  seorang  wanita  yang  berusia  18  tahun.  Pada  perkara  Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr  yang  mana  perkara  ini  ditetapkan  sesudah  berlakunya  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr orang tua calon  mempelai  wanita  meminta  permohonan  dispensasi  kepada  Pengadilan  Agama Martapura Kelas II untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang baru berusia 17 tahun supaya bisa menikah dengan seorang pria yang berusia 19 tahun. Pada dua perkara tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang tua  anak,  tentunya  hakim  dalam  penetapan  perkara  tersebut  memiliki  alasan-alasan sehingga mengapa permohonan perkara dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan.
Adapun  tujuan  pada  penelitian  ini  menganalisis  dan  menjelaskan  implementasi dispensasi  kawin  sebelum  dan  sesudah  undang-undang  nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  dan  menganalisis  dan  menjelaskan  rasio  hukum  dari  pertimbangan  hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas II sebelum dan sesudah undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan  pendekatan kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  dala  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dianalisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif  secara  deskriptif  dalam  arti  diuraikan  dan  dihubungan secara  sistematis  dalam  bentuk  kata-kata  dari  hasil  wawancara  untuk  kemudian  ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
1. Dispensasi  Kawin  Sebelum  Dan  Sesudah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Martapura Kelas II
Perkembangan yang cepat pada kondisi masyarakat menyebabkan hukum yang ada selalu  tertinggal,  sebagaimana  ungkapan  adagium  “ Het  recht  hink  anter  de  feiten  aan ” bahwa hukum akan selalu mengejar fakta yang ada. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis  (Undang-Undang).  Sebagai  contoh  salah  satu  Undang-Undang  yang  dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi dimasyarakat adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  ini  lahir  dari  Putusan Mahkamah  konstitusi  Nomor  22/PUUXV/2017  mengamanatkan  untuk  dilakukannya perubahan atas ketentuan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tepatnya  pada  Pasal  7,  batas  umur  yang  diperbolehkan  untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang diubah  menjadi  19  tahun  baik  bagi  perempuan  maupun  laki-laki.  Berdasarkan  putusan Nomor 22/PUUXV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan jika perbedaan batas umur perkawinan bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum atau equality before  the  law,  yang  mana  prinsip  ini  merupakan  salah  satu  dari  ciri  utama  negara
demokrasi  berlandaskan  hukum  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  27  Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Bukan hanya batas usia perkawinan yang mengalami perubahan namun, pengaturan terkait dispensasi perkawinan juga mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya perubahan tersebut dikarenakan mengikuti perubahan usia perkawinan yang  ditakutkan  dengan  akan  naiknya  jumlah  orang-orang  yang  ingin  melangsungkan perkawinan  tetapi  tidak  memenuhi  syarat  batas  usia  yang  telah  ditetapkan  sehingga memanfaatkan dispensasi kawin sebagai celah hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  menetapkan  syarat-syarat  dispensasi  kawin  menjadi  lebih  ketat, sebagai pencegahan agar dispensasi perkawinan tidak dapat sembarangan diajukan. Maka syarat kumulatif yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan dispensasi kawin menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah memiliki alasan mendesak dan memiliki bukti-bukti pendukung yang cukup.
Dispensasi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  mengacu pada  ketentuan  pada  Pasal  7  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Bahwa  pada  Pasal tersebut dijelaskan yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua laki-laki maupun perempuan,  kemudian  apabila  Pengadilan  mengabulkan  Permohonan  dispensasi  kawin tersebut maka akan dikeluarkan penetapan dan salinan penetapan tersebut bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Terkait dengan kompetensi absolut apabila muslim atau beragama Islam maka pengajuan permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama  dalam  Melaksanakan  Peraturan  Perundang-undangan  Perkawinan  Bagi  yang Beragama Islam dan Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Untuk kompentensi relatif permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tinggal sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditemukan  permasalahan  mengenai dispensasi kawin yaitu secara jelas tidak adanya pengaturan terkait alasan ataupun indikator secara pasti yang sebagai acuan agar diberikannya dispensasi kawin. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan teknis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun  tidak  ditemui  pengaturan  teknis  apapun  mengenai  dispensasi  kawin,  seperti  tidak adanya  keterlibatan  kedua  calon  mempelai  dalam  pembuktian  sehingga  dapat menyebabkan  terdapat  ruang  besar  bagi  hakim  untuk  mengabulkan  permohonan dispensasi kawin.
Dispensasi  kawin  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  serta  kewenangan  penilaian  diberikan  pada  Hakim, permohonan dispensasi kawin seolah-olah akan selalu dikabulkan. Hal ini tentunya tidak mencerminkan  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974. Dispensasi kawin seharusnya sebagai perlindungan hukum yang diberikan dalam keadaan memaksa serta mendesak dan bukan menjadi celah bagi masyarakat untuk memanfaat dispensasi kawin tersebut.
Perubahan fundamental yang ada didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mengenai batasan umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun dengan  kenaikan  batas  umur  minimal  perkawinan  tersebut  tentu  tidak  akan  menutup kemungkinan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  akan  lebih  banyak  dari sebelumnya,  pada  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  II  sendiri  perkara  permohonan dispensasi kawin yang diajukan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat dari adanya perubahan peraturan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Martapura Kelas II jumlah perkara dispensasi kawin yang terdapat pada tahun 2018 hanya 3 permohonan, lalu pada tahun 2019,  59  permohonan,  ditahun  2020  mencapai  170  permohonan,  tahun  2021  ada  138 permohonan  dan  ditahun  2022  ada  94  permohonan,  dan  hampir  seluruh  permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II diterima oleh hakim..
Lebih lanjut, perubahan yang cukup kentara setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mengenai syarat administratif dispensasi kawin. Sebagaimana hasil  wawancara  yang  dilakukan  Penulis  dengan  Panitera  Muda  Permohonan  (Panmud Permohonan)  Pengadilan  Agama  Martapua  Kelas  II,  yaitu  Bapak  Nur  Anwar,  S.H.I mengatakan:
“Setelah berlakunya perubahan atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  bahwa  syarat  untuk  dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan tentunya juga berlaku di  Pengadilan  Agama  Martapura  kelas  II  lebih  dipersulit  dari  sebelumnya.  Bahwa  pada Peraturan  sebelumnya  tidak  ada  ketentuan  khusus,  sehingga  ketentuan  tersebut berdasarkan keputusan ketua Pengadilan seperti, Surat Permohonan, Fotokopi KTP Kedua Orang Tua/wali calon mempelai dan surat penolakan dari KUA. Maka pada peraturan yang baru ini syarat-syarat ini lebih terperinci dan kompleks sebagaiman juga yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Nikah. Syarat-syaratnya adalah Surat Permohonan, Fotokopi KTP Kedua Orang tua/wali calon mempelai, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP atau Kartu Identitas  anak  seperti  akta  kelahiran  kedua  calon  mempelai,  fotokopi  ijazah  pendidikan terakhir kedua calon mempelai, surat penolakan dari KUA, Surat Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan serta surat keterangan dari Dinas Sosial.”
Pembentukan Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2019  adalah evaluasi pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Perubahan  ini  bertujuan  untuk  mencegah penyalahgunaan dispensasi kawin sebagai celah hukum dengan memperketat persyaratan dispensasi  kawin  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 menambahkan persyaratan-persyaratan dalam pemberian dispensasi, seperti adanya alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup.  Hakim juga harus  mempertimbangkan  berbagai  faktor,  termasuk  pencegahan  perkawinan  anak, pertimbangan moral, agama, adat budaya, aspek psikologi, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan bahaya seks bebas. Dalam  mengadili  permohonan  dispensasi  kawin,  hakim  harus  mempertimbangkan  asas- asas  seperti  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat  dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemeriksaan persidangan juga melibatkan anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Tujuan perubahan ini adalah untuk menciptakan rumah tangga  yang  baik,  mencegah  perceraian,  dan  melindungi  anak-anak  dari  perkawinan  di bawah umur.
2. Peningkatan  Dispensasi  Kawin  Pasca  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  di Pengadilan Agama Martapura.
UNICEF ( United Nations Children's Fund) atau Badan Dunia yang mengurusi masalah anak  menyatakan  bahwa  setiap  tahun,  12  juta  anak  perempuan  di  seluruh  dunia  telah menikah dengan umurnya masih dibawah 18 tahun. Untuk di Indoensia sendiri, menurut data  BAPPENAS  bahwa  34.5%  anak  telah  melangsungkan  pernikahan  dibawah  umur. Kemudian penelitian yang  dilakukan  oleh PLAN International memperkuat  data tersebut dengan menjelaskan bahwa 33,5% anak telah menikah pada usia 15-16 tahun. Pada tahun 2018 Australian  Indonesia  Partnership  For  Justice  (AIPJ)  juga  memberikan  data  bahwa Pengadilan Agama di Indonesia telah menerima permohonan dispensasi kawin 20 kali lebih banyak dari beberapa tahun sebelumnya. Jumlah tersebut telah diprediksi akan semakin
meningkat  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menentukan bahwa usia minimal calon mempelai pria dan wanita adalah 19 Tahun.  Lebih lanjut data yang dikeluarkan oleh Badan pusat Statistik dengan mengacu pula pada data terbaru  yang  diperoleh  dari Marriage  Report  pada  tahun  2020  bahwa  1  dari  9  anak perempuan dan 1 dari 10 laki-laki berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai umur 18 tahun atau sebelum mencapai usia yang diperkenankan oleh peraturan  Perundang-Undang  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Berdasarkan  jumlah tersebut  Indonesia  ditempatkan  pada  urutan  ke-8  di  dunia  sebagai  negara  dengan perkawinan anak terbanyak.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2017, terdapat 13.103 permohonan dispensasi kawin di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 13.822 pada tahun 2018, 24.864 pada tahun 2019, dan mencapai 64.196 pada tahun 2020. Setelah  perubahan  undang-undang,  pada  bulan  November  2019  saja,  pengadilan menerima 7.574 permohonan dispensasi kawin dari seluruh Indonesia, meningkat drastis dari hanya 2.029 perkara pada bulan Oktober 2019. Sebanyak 99% permohonan tersebut dikabulkan  oleh  pengadilan.    Di  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  II,  juga  terjadi peningkatan  permohonan  dispensasi  kawin  yang  signifikan.  Pada  tahun  2018,  terdapat hanya 3 permohonan, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 59 permohonan, dan pada  tahun  2020  mencapai  170  permohonan.  Perubahan  undang-undang  ini  sejatinya bertujuan untuk melindungi calon mempelai muda, namun hingga saat ini belum secara efektif menekan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia.
Pemerintah, khususnya Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya,  tidak hanya diam  melihat  kondisi  perkawinan  di  bawah  umur.  Mahkamah  Agung  memerintahkan Pengadilan  Agama  di  Indonesia  untuk  membuat  kesepakatan  dengan  Dinas  Kesehatan, Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  dan  Dinas  Sosial.  Tujuannya adalah  memastikan  kondisi  biologis,  dampak  psikologis,  dan  ekonomi  anak  yang  akan menikah di bawah umur. Pengadilan Agama Martapura telah menandatangani kesepakatan dengan  Kementerian  Agama  OKU  Timur,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak OKU Timur, Dinas Sosial OKU Timur, dan Dinas Kesehatan OKU Timur. Kesepakatan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  perkawinan  di  bawah  umur  dan menciptakan daerah yang aman bagi anak-anak. Dalam kesepakatan tersebut, Dinas-Dinas akan  memberikan  surat  rekomendasi  untuk  permohonan  dispensasi  perkawinan  di
Pengadilan  Agama  Martapura.  Langkah  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  melindungi kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat istiadat, budaya, aspek psikologis, kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
3. Latar  Belakang  Orang  Tua  Dari  Perkara  Nomor  1/Pdt.P/2018/PA.Mpr  Dan  Perkara Nomor  88/Pdt.P/2022PA.Mpr  Mengajukan  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama Martapura
Perkawinan anak dibawah umur menurut prespektif kajian perlindungan anak, bahwa perkawinan tersebut akan berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara  biologis  maupun  psikologis  karena  anak  tersebut  secara  tidak  sadar  atau  karena kondisi dan keadaan dipaksa secara tidak langsung memasuki dunia dewasa secara instan. Tidak hanya itu, perkawinan dibawah umur juga sangat berdampak terhadap hak-hak anak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Perkawinan  di  bawah  umur  di  Indonesia  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti rendahnya pendidikan yang membuat orang tidak menyadari risiko perkawinan di bawah umur. Selain itu, tingkat ekonomi keluarga yang rendah juga mendorong orang tua untuk mendorong anak mereka menikah lebih cepat. Budaya dan tradisi juga berperan, dengan anggapan bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah dianggap buruk. Gaya hidup bebas  juga  menyebabkan  kehamilan  di  luar  nikah.  Dalam  wawancara  dengan  Hakim Pengadilan  Agama  Martapura,  diungkapkan  bahwa  adat  istiadat  di  salah  satu  desa  di Kabupaten OKU Timur mewajibkan perkawinan jika salah satu orang tua meninggal setelah ada  lamaran.  Di  pengadilan,  alasan  permohonan  dispensasi  kawin  biasanya  meliputi hubungan  asmara  yang  lama,  takut  melanggar  norma  agama,  takut  terjerumus  dalam hubungan  seks  bebas,  takut  melanggar  norma  sosial  atau  adat,  hubungan  badan sebagaimana suami istri, kehamilan, dan status anak yatim piatu atau ditinggalkan.
Penelitian ini mendapatkan data dari Pengadilan Agama Martapura Kelas II mengenai alasan orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, dan jumlah permohonan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Panitera  Muda  Pengadilan Agama Martapura Kelas II, diketahui bahwa sebanyak 464 permohonan dispensasi kawin telah diterima dan didaftarkan mulai tahun 2018 hingga 2022. Alasan paling umum untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk menghindari zina (70%), diikuti oleh pergaulan bebas  (20%)  dan  hamil  (10%).  Terdapat  kasus  pemohonan  dispensasi  kawin  Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr dimana pemohon ingin menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan seorang wanita berusia 18 tahun, namun permohonan ditolak karena anak belum mencapai  usia  19  tahun  .  Dalam  permohonan  Dispensasi  Kawin  Perkara  Nomor
88/Pdt.P/2022/PA.Mpr, permohonan untuk menikahkan anak 17 tahun dengan seorang pria 19 tahun juga ditolak karena alasan yang sama.
Seorang pemohon mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anaknya dengan calon istri anaknya. Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak dan calon istri anak sulit dipisahkan, mereka telah memiliki hubungan sejak bulan  Oktober  2021.  Keluarga  pemohon  dan  keluarga  calon  suami  juga  mendukung pernikahan ini, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan. Pemohon menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada penjelasan mengenai alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi. Namun, menurut Pasal 7 ayat (2), alasan sangat mendesak adalah syarat mutlak dalam permohonan tersebut. Alasan sangat mendesak berarti  bahwa tidak ada pilihan lain selain melangsungkan pernikahan. Untuk menguatkan  alasan  ini,  pemohon  perlu  menyertakan  bukti  pendukung  seperti  surat keterangan usia calon mempelai dan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Hakim dapat menafsirkan  alasan  sangat  mendesak  sebagai  keadaan  yang  memaksa  untuk  segera melangsungkan pernikahan atau untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.
Dari  uraian  diatas,  diketahui  bahwa  Pemohon  baik  dalam  perkara  Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr  maupun  perkara  Nomor  88/Pdt.P/2022/PA.Mpr  mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sulit dipisahkan  sehingga  takut  akan  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  oleh  agama  atau dengan  kata  lain  menghindari  zina,  tetapi  perkara  nomor  88/Pdt.P/2022/PA.Mpr  lebih menekankan  adanya  alasan  sangat  mendesak  untuk  dilangsungkan  perkawinan.  Dalam memenuhi syarat alasan sangat mendesak diajukannya permohonan Dispensasi Kawin oleh pemohon tersebut, maka pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung seperti surat  penolakan  dari  KUA,  surat  keterangan  dari  Dinas  Kesehatan  OKU  Timur,  surat keterangan mampu mandiri dari Dinas Sosial OKU Timur, serta surat rekomendasi dari Dinas Perlindunagan Anak (KPAI) OKU Timur sebagaimana yang telah  dijelaskan diatas bawah Pengadilan Agama Martapura Kelas II telah melakukan MoU dengan Dinas-Dinas di OKU Timur tersebut  yang mana surat rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu Hakim dalam mengambil keputusan terbaik.
Rasio Hukum Dari Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohoanan Dispensasi Kawin Di  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  II  Sebelum  Dan  Sesudah  berlakunya  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
1. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Atau  Mengabulkan  Permohonan  Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Kelas II Sebelum Dan Sesudah Berlakukanya
Undang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019.
Peradilan Agama merupakan peradilan di Indonesia yang berwenang dalam mengadili perkara-perkara  perdata  islam  tertentu  bagi  orang  muslim  atau  beragama  islam  di Indonesia.  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  II  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama memiliki tugas pokok serta fungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat  pertama  antara  muslim  atau  orang  yang  beragama  islam  dalam  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  shodaqoh  dan  ekonomi  syariah.  Salah  satu  dari bidang  perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama  yaitu  permohonan dispensasi  kawin.  Pada  lingkungan  Peradilan,  Hakim  wajib  menerima  perkara  meskipun belum  adanya  hukum  atau  tidak  jelasnya  suatu  ketentuan  serta  Hakim  pula  dilarang menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum sehingga Pengadilan juga tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara atau yang dikenal dengan asas Ius Curia Novit  sebagaimana  yang  tertuang  pada  Pasal  10  Undang-Undang  Kehakiman.  Dengan demikian  Hakim  berperan  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut,  menafsirkan  ketentuan hukum atau Undang-Undang yang kurang jelas. Dalam perkara dispensasi kawin sendiri, sehingga  Hakim  harus  mampu  menafsirkan  apa  yang  dimaksud  dengan  penyimpangan tersebut.
Hakim adalah predikat yang melekat pada seseorang dalam hukum dan peradilan, yang berhubungan dengan masalah kebebasan dan keadilan dalam putusan perkara. Hakim dianggap mengetahui hukum (Juris Curia Novit). Lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan Mahkamah  Konstitusi.  Kekuasaan  kehakiman  adalah  mandiri,  netral,  dan  tidak  memihak dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.  Menurut undang- undang, seorang Hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, melakukan penemuan hukum, dan memberikan pelayanan hukum. Permohonan dispensasi kawin adalah permohonan voluntair yang diterima oleh Hakim untuk diputuskan. Dalam putusan  dispensasi  kawin,  Hakim  akan  menggali  alasan  permohonan,  menerjemahkan, menafsirkan,  memilah,  dan  memilih  aturan  yang  relevan.  Hakim  harus  teliti  dan mempertimbangkan  berbagai  aspek  termasuk  keadilan,  kesejahteraan  kedua  calon mempelai, dan kepentingan anak.  Dalam putusan dispensasi kawin, Hakim mengacu pada beberapa peraturan hukum yang berlaku. Proses beracara persidangan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., ketika mengambil keputusan, setiap Hakim memiliki hak yang sama untuk melakukan tiga tahap dalam memperoleh putusan yang baik dan benar.
Tahap  pertama  adalah  tahap  konstatir,  dimana  Hakim  melihat  dan  membenarkan peristiwa  hukum  yang  diajukan  oleh  para  pihak  berdasarkan  bukti  pembuktian.  Proses pembuktian ini melibatkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, termasuk memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Tahap kedua adalah  tahap  kualifisir,  dimana  Hakim  menilai  peristiwa  yang  telah  dikonstatir  dan menentukan  hubungan  hukumnya.  Hakim  akan  mencari  atau  menentukan  hubungan hukum yang tepat berdasarkan dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan, mengacu pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Tahap  ketiga  adalah  tahap  konstituir, dimana  Hakim  menetapkan  hukum  atau  memberikan  keadilan  kepada  para  pihak  yang berperkara. Sebelum membuat putusan, Hakim juga akan mempertimbangkan beberapa hal  yang  berkaitan  dengan  permohonan  dispensasi  kawin,  seperti  tata  cara  dan  syarat- syarat pengajuan permohonan.
Dalam proses mengadili dispensasi kawin, diperlukan patuh dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan anak dan memastikan orang tua atau wali calon kedua mempelai memahami resiko dari permohonan dispensasi kawin ini, seperti dampak pada pendidikan, sosial, dan ekonomi anak.
Setelah  perubahan  perundang-undangan  mengenai  dispensasi  kawin,  terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satu perubahan utama adalah jumlah hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin. Sebelumnya, perkara ini diperiksa oleh setidaknya  3  orang  hakim  dalam  Majelis  Hakim,  tetapi  sekarang  dilakukan  oleh  hakim tunggal.  Hakim  yang  mengadili  perkara  ini  harus  memiliki  kompetensi,  telah  mengikuti pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, atau memiliki sertifikat sistem peradilan anak serta pengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan termasuk pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, kesehatan anak,  dan  pertimbangan  anak  itu  sendiri.  Selain  itu,  hakim  harus  memeriksa  apakah permohonan  tersebut  memenuhi  kriteria  "alasan  sangat  mendesak"  dan  didukung  oleh bukti yang cukup. Jika memenuhi kriteria tersebut, permohonan dapat dikabulkan; tetapi jika tidak memenuhi kriteria atau tidak ada bukti yang memadai, maka permohonan dapat ditolak.
Setelah  perubahan, hakim tunggal  juga harus mendengarkan keterangan anak  jika diperlukan, dalam sidang yang tertutup untuk umum dan tanpa kehadiran orang tua anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak lain termasuk  orang  tua.  Hakim  juga  harus  menggali  pemahaman  anak  tentang  pernikahan, agama, kesiapan fisik, mental, dan finansial untuk melangsungkan perkawinan.
Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah legal standing orang tua yang mengajukan permohonan  dispensasi  kawin.  Orang  tua  kandung  anak  yang  dimohonkan  dispensasi kawin  harus  mengajukan  permohonan  tersebut,  kecuali  jika  orang  tua  sudah  bercerai, meninggal, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini, permohonan harus diajukan oleh wali anak, atau kuasa yang diwakilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini bertujuan untuk menghindari orang yang bukan keluarga anak mengajukan permohonan dispensasi kawin dan melindungi anak tersebut.
Dalam persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas II,  Hakim  tunggal  memeriksa  semua  bukti  dan  saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon. Pembuktian autentikasi bukti surat  dilakukan  sesuai dengan keasliannya.  Beberapa bukti surat yang diajukan antara lain KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, akta kelahiran calon suami/istri, ijazah terakhir kedua calon mempelai, kartu keluarga orang tua calon suami/istri anak  Pemohon,  surat  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  setempat,  dan  surat rekomendasi  dari  Dinas  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur.  Hakim  tunggal  juga melakukan  pemeriksaan  kepada  Pemohon,  kedua  calon  mempelai,  dan  saksi-saksi  yang hadir dalam persidangan. Hakim mengambil keputusan berdasarkan keterangan para pihak, bukti, serta saksi yang mengetahui hubungan keluarga dan antara anak Pemohon dengan calon suami/istri. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan, ada yang dicabut, gugur, atau ditolak. Hakim menjelaskan bahwa sebelumnya ia memberikan nasihat kepada para  pemohon  serta  anak  dan  orang  tua  mereka  mengenai  resiko  perkawinan.  Hakim memberikan  saran  agar  pembuatan  perkawinan  ditunda  sampai  umur  19  tahun  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika nasihat dan saran ini berhasil, pemohon  mencabut  permohonannya.  Hakim  berpendapat  bahwa  pencabutan permohonan dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 Rv. Jika Pemohon tidak hadir dalam sidang,  Hakim  dapat  menyatakan  permohonan  gugur  berdasarkan  Pasal  149  Rbg.  Jika pihak-pihak  tidak  hadir  dalam  sidang  ketiga,  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Jika bukti menunjukkan bahwa anak Pemohon belum siap menjalankan tugas rumah tangga dan calon suami tidak diketahui penghasilannya, Hakim menolak mengabulkan permohonan demi kepentingan anak berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
Pemohon  yang  tidak  puas  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  dapat  mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi diajukan melalui Pengadilan Agama Martapura Kelas II. Mahkamah  Agung  akan  menguatkan  putusan  Pengadilan  Agama  atau  memberikan putusan lain yang akan dikirimkan kembali ke Pengadilan Agama Martapura Kelas II.
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Atau  Mengabulkan  Permohonan  Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr Dan Perkara Nomor 88/dt.P/2022PA.Mpr Dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada Pasal
3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan harus diperiksa  dahulu,  yang  pemeriksaan  nikah  tesebut  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan. Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2), pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri serta wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai hukum Islam dan syarat kelengkapan. Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan perkawinan apabila ia berpendapat perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-Undang, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada Pasal 21 ayat (1).
Jika perkawinan ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan, pihak yang terkait dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah pegawai tersebut berada. Pengadilan  Agama  akan  memeriksa  kasus  tersebut  dan  memberikan  keputusan  apakah menyetujui  penolakan  atau  memerintahkan  perkawinan  dilangsungkan.  Jika  penolakan tersebut berhubungan dengan persyaratan usia yang belum terpenuhi sesuai hukum yang berlaku, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan bukti yang memadai sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.
Jika  para  pemohon  dispensasi  kawin  beragama  Islam,  permohonan  tersebut  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  berdasarkan  Pasal  49  UU  Peradilan  Agama.  Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam  mengadili perkara-perkara perdata Islam di Indonesia.  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  II  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk memutuskan  perkara-perkara  perkawinan,  warisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  shodaqoh,  dan ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama. Pemohon dispensasi kawin haruslah  orang  tua  atau  wali  yang  ingin  mengajukan  permohonan  tersebut  dan memperhatikan yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas II. Dibutuhkan persyaratan yang  diperlukan  dan  setelah  permohonan  di  daftarkan,  hakim  akan  mempelajari  dan memutuskan permohonan tersebut.
Dalam  proses  pengajuan  dispensasi  kawin,  hakim  akan  membuat  pertimbangan sebelum  membuat  penetapan.  Pertimbangan  hakim  ini  merupakan  pemikiran  atau pendapat yang memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Ketentuan  tersebut  juga  mengharuskan  hakim  untuk  menyampaikan pertimbangan tertulis dalam putusannya.
Hakim  harus  mengambil  keputusan  berdasarkan  kaidah-kaidah  hukum  yang  ada, sesuai  dengan  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009. Pertimbangan  hukum  atau  legal  reasoning  sangat  penting  dalam  proses  pengambilan keputusan hakim. Pertimbangan harus mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma  hukum  positif,  hukum  kebiasaan,  yurisprudensi,  teori-teori  hukum,  dan  metode penafsiran  hukum.  Hakim  juga  dapat  melakukan  penemuan  hukum  dalam  menyusun pertimbangannya.
Sebelum  menjatuhkan  putusan,  hakim  harus  mempertimbangkan  agar  putusannya tidak memunculkan perkara baru, serta harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru. Hakim  perlu  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  keadilan  dalam  masyarakat.  Permohonan dispensasi kawin juga akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan asli, bukti-bukti, saksi- saksi,  dan  pendapat  para  pemohon  dan  calon  mempelai.  Hakim  juga  akan  memeriksa keberadaan  paksaan  atau  kemauan  sendiri  dalam  melangsungkan  perkawinan,  serta kesiapan  untuk  menjalani  rumah  tangga.  Dalam  menyimpulkan,  hakim  harus mempertimbangkan  berbagai  faktor  dan  mencari  keadilan  dalam  mengambil  keputusan tentang permohonan dispensasi kawin.
Penelitian  ini  akan  membahas  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  atau mengabulkan  permohonan  Dispensasi  Kawin  pada  Perkara  Nomor  1/Pdt.P/2018/PA.Mpr dan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr. Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Mpr ditangani oleh 3 Hakim. Pada sidang, Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri hadir. Majelis Hakim mengemukakan pandangan tentang kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.
Selanjutnya, Pemohon membacakan surat permohonan yang mengemukakan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan alasan dekat  dan khawatir akan terjadinya hubungan yang tidak diinginkan. Anak Pemohon dan calon istri memberikan keterangan  bahwa  mereka  saling  mencintai  dan  siap  untuk  bertanggung  jawab  dalam rumah tangga. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan 2 saksi yang merupakan sepupu dan tetangga Pemohon.
Dalam  Perkara  Nomor  1/Pdt.P/2018/PA.Mpr,  Majelis  Hakim  mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan  calon  istri  anak  Pemohon.  Pertimbangan  hukum  yang  mendasari  keputusan  ini adalah  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  involunter  dan  menjadi  kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Pemohon  memiliki  legal  standing  untuk  mengajukan  permohonan  berdasarkan undang-undang tentang perkawinan dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam  perkara  ini.  Bukti-bukti  yang  diajukan  Pemohon,  seperti  akta  kelahiran  dan  surat penolakan nikah, telah dicocokan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon juga relevan dan memenuhi syarat.
Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak Pemohon telah mengurus pendaftaran perkawinan  tetapi  ditolak  karena  usianya  yang  belum  mencukupi.  Keduanya  saling mencintai  dan  ingin  bertanggung  jawab  dalam  perkawinan.  Permohonan  Dispensasi diajukan karena khawatir akan pelanggaran agama.
Berdasarkan fakta yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan lahir dan bathin untuk menikah. Permohonan Pemohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istri dapat dikabulkan berdasarkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada hambatan  berdasarkan  hukum  Islam.  Dengan  demikian,  permohonan  Pemohon  dapat dikabulkan.
Pertimbangan dalam perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Mpr mengenai permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh Hakim Tunggal. Dalam sidang, Hakim memberikan nasihat kepada para pemohon mengenai risiko perkawinan dan dampaknya terhadap anak. Hakim juga menyarankan agar menunda perkawinan anak hingga mencapai umur 19 tahun sesuai dengan aturan. Namun, saran tersebut tidak berhasil dipatuhi.
Pemeriksaan dilakukan dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang didaftarkan  di  Pengadilan  Agama  Martapura.  Sidang  dilanjutkan  dengan  mendengar keterangan  para  pemohon,  anak  pemohon,  calon  suami  anak  pemohon,  dan  orang  tua calon suami. Pemeriksaan juga melibatkan dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon.
Dalam pembahasan ini, teori hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim memutuskan  perkara  dispensasi  kawin  dengan  memperhatikan  perlindungan  dan kepentingan terbaik bagi anak terkait perkara tersebut. Hakim harus mempertimbangkan perlindungan anak dalam hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, serta konvensi  dan  perjanjian  internasional  tentang  perlindungan  anak.  Selain  itu,  hakim  juga harus  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil  telah  mengikuti  aturan  hukum  yang
mengayomi  dan  melindungi  masyarakat  dari  tindak  kejahatan  dan  pelecehan.  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi dasar hukum dalam memutuskan  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Martapura  Kelas  II. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dianggap beralasan dan berdasar hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama.
Rasio  hukum  dari  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  adalah  cenderung  kepada kemaslahatan kedua mempelai  dan termasuk  kemanfaatan terhadap  anak dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Cholil Achmad, 2016, Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, Jakarta.
Fahadil  Amin  Al  Hasan,  Dispensasi  Kawin  Dalam  Sistem  hukum  Indonesia  Menjamin Kepentingan Terbaik Anaka Melalui Putusan Hakim, Jurnal Al-Anwal, Vol.14, No.1, 2021.
Fatullah, 2021, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan  PERMA  Nomor  5  Tahun 2019)”,  Tesis,  tidak  diterbitkan,  Bengkulu,  Program  Pascasarjana  Hukum  Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
Halda  Septiana  Purwinart  dan  Bima  Romadiansyah,  Implikasi  Hukum  Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2022.
Imam Syafi’I dan Freede Intang Chaosa, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal Mabahits, No. 02, Vol. 01, 2020.
Imam Syafi’I dan Maulida Ramadhany, Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, Jurnal Hukum Islam Al-Adillah, Vol.1, No.5, 2021.
M.  Beni  Kurniawan,  Penafsiran  Makna  “Alasan  Sangat  Mendesak”  Dalam  Penolokan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.p/2021/PA.Kr, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 1, 2022.
M. R. Dahlan, 2015, Fikih Munakahat, Deepublish, Yogyakarta.
Mertokusumo Sudikno, 1988, Faktor-faktor yang Memperngaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindi Persada, Jakarta.
Mertokusumo  Sudikno,  2013,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Liberty,  Edivisi  revisi, Yogyakarta.
Nizar Abdussalam, Batas Minimal usia Kawin  Perspektif  Hakim  Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang, Jurnal Jurisdictie, Vol.6, No.2, 2015.
Nuramanah  Amalia,  Konsep  Baligh  dalam  Al-Quran  dan  Implikasinya  Pada  Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan, Jurnal Al-Qadau, No. 1 Vol. 8. 2021.
Ridwan Anwar, 2020, Perkara Dispensasi Kawin Meningkat, PA Martapura Terapkan Perma Nomor  5  Tahun  2019,  dalam  https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar- peradilan-agama/berita-daerah/perkara-dispensasi-kawin-meningkat-pa- martapura-terapkan-perma-nomor-5-tahun-2019-16-6  diakses  pada  Selasa  27 Desember 2022 pukul 21.15 WIB.
Rifai  Ahmad,  2011,  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Prespektif  Hukum  Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
Selia  Yopani  Almahisa  dan  Anggi  Agustin,  Pernikahan  Dini  Dalam  Perspektif  Undang- Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, No 1 Vol. 3, 2021.
Sulistryowati  Irianti,  Problematika  Hakim  Dalam  Ranah  Hukum,  Pengadilan  dan Masyarakat  di  Indonesia:  Studi  Sosio-Legal,  Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
Syamsul  Bahri,  2021,  Dispensasi  Kawin  Jelang  Dua  Tahun  Pasca  Perubahan  Undang- Undang Perkawinan, artikel Mahkamah Agung, diakses dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin- jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25- 5#:~:text=Memasuki%20tahun%20ke-2%20pasca%20dikeluarkannya%20Undang- Undang%20Nomor%2016,yang%20masuk%20di%20Pengadilan%20mengalami%2 0peningkatan%20yang%20signifikan. Pada 09 Juli 2023, pukul 09.14 WIB.
Trisadini  Prasastinah  Usanti,  Xavier  Nugraha  dan  Dita  Elvia  Kusuma  Putri,  Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jurnal Notaire, Vol. 4, No.3, 2021.
Wahyu Ramadani Sururie, 2018, Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
Xavier Nugraha, Risidiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan  Sebagai  Perindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  (Analisa  Putusan MK N0.22/Puu-XV/2017,  Jurnal Lex Scientia, Vol. 3, No 1, 2019.