## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-07-29 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## HAKEKAT HUKUM DESA ADAT BALI SEBAGAI SUBJEK HUKUM  DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BUDAYA
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Fakultas hukum Universitas Ngurah Rai, Bali. indraprathama0@gmail.com
Abstrak: Desa Adat menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019)  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Bali.  Pengembangan  Pariwisata Budaya  di  Bali  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Kebudayaan  masyarakat  adat  di  Bali. Pemerintah  Provinsi  Bali  sudah  memproteksi  akibat  hukum  ini  sehingga  dibuatkanlah payung  hukum  untuk  melindungi  desa  adat  dari  gempuran  bisnis  pariwisata  dan jeratan  hukumnya  dengan  memberlakukan    peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019).Adanya  pergeseran  perilaku  dalam  mengelola  peradaban  dan  budaya  lokal. perkembangan  bisnis  pariwisata  di  Indonesia  dan  Bali  Khususnya.  Bahwa  fungsi hukum  hanyalah  sebagai  perekayasa  social  oleh  karena  itu  cara  kerja  fungsi  hukum melindungi  kearifan  lokal  dari  gempuran  bisnis  pariwisata,  Dari  Uraian  diatas  maka dapat disampaikan permasalahan yaitu: Bagaimanakah hakekat dari  pengaturan desa adat  Bali  sebagai  subjek  hukum,  Manfaat  apakah  yang  diperoleh  oleh  masyarakat dalam  pengelolaan    pariwisata.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  Konsep  Desa  adat sebagai subyek hukum dan Konsep Pengelolaan usaha pariwisata serta menggunakan Teori  Keadilan  Hukum  dan  Teori  Utilitarisme  (Kemanfaatan  Hukum).  Desa  adat memiliki  hak  menjaga  dan  mengatur  kekayaan  desa  adat  yang  dimiliki  termasuk  hak ulayat.
Kata kunci: Desa Adat, Pengelolaan Pariwisata, Kearifan Lokal.
Abstract:  Traditional  Villages  according  to  Article  1  Number  8  of  Bali  Provincial Regulation  Number  4  of  2019  concerning  Traditional  Villages  in  Bali  (hereinafter referred to as Bali Regional Regulation 4 of 2019) are customary law community units in  Bali.  The  development  of  cultural  tourism  in  Bali  cannot  be  separated  from  the culture  of  indigenous  peoples  in  Bali.  The  Bali  Provincial  Government  has  already protected the legal consequences, so a legal umbrella was created to protect traditional villages  from  the  onslaught  of  the  tourism  business  and  its  legal  entanglements  by enforcing  the  Bali  Provincial  Regulation  Number  4  of  2019  concerning  Traditional Villages in Bali (hereinafter referred to as the Bali Regional Regulation 4 of 2019). shift in behavior in managing local civilization and culture. development of tourism business in Indonesia and Bali in particular. That the function of law is only as a social engineer, therefore the way the legal function works is to protect local wisdom from the onslaught of the tourism business. tourist. In this study, the concept of customary village is used as  a  legal  subject  and  the  concept  of  tourism  business  management  and  uses  the Theory  of  Legal  Justice  and  Theory  of  Utilitarianism  (Legal  Benefit).  The  customary village  has  the  right  to  maintain  and  regulate  the  assets  of  the  customary  village owned, including ulayat rights.
Keyword: Traditional Village, Tourism Management, Local Wisdom.

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilandasi  oleh adanya  pemikiran  filsuf  besar  yunani kuno  Aristoteles,  episteme  yaitu suatu  kumpulan  yang  teratur  dari pengetahuan rasional dengan
objeknya sendiri yang tepat, Pengetahuan episteme atau pengetahuan rasional itu dapat dibedakan  menjadi  tiga  bagian  yaitu praktis, produktif,  teoritis.
Ilmu  hukum  memiliki  metode yang  sistimatik  dalam  menganalisis, yaitu  secara  gramatikal,  sistimatis, sejarah  dan  teologis.  Dan  dari pengetahuan filsafat ilmu bahwa ilmu hukum  itu  norma  yang  tertulis  dan deskriptif,  Eksplikatif  dapat  ditelusuri alasan  alasan  kenapa  aturan  itu ditetapkan,
Preskriptif,
dapat ditelusuri secara filsafat agar pengkajian  nya  lebih  mendalam  . Landasan  kedua  adanya  Isu  Hukum yaitu    harapan  pemerintah  Indonesia tahun  2021  genjot  pariwisata  dengan anggaran  Rp  14,4  triliun    yang difokuskan  5  destinasi  wisata,  dan Bali menjadi target utama. Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali  tidak  dapat  dipisahkan  dari Kebudayaan masyarakat adat di Bali,
Awig-Awig  desa  adat  yang
diserap dalam kebiasaan berkehidupan  masyarakat,  dan  UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi,  merupakan  aturan  yang sangat  sakral  dan  masyarakat  tidak berani  melanggarnya  dikarenakan berisikan sanksi sosial. Seperti kasepekang, atau
pengucilan masyarakat.
Berkembangnya pariwisata  di  Bali  sangat  dirasakan pengaruhnya  terhadap  tata  cara berkehidupan  masyarakat  adat  yaitu hilangnya  hak  masyarakat  untuk
melestarikan kesucian
lingkungannya.  Kesucian  Lingkungan diwujudkan  dalam  bentuk  yadnya merupakan corak religious kebudayaan Bali . Pemerintah Provinsi  Bali  sudah  memproteksi akibat hukum ini sehingga dibuatkanlah  payung  hukum  untuk melindungi  desa  adat  dari  gempuran bisnis pariwisata dan jeratan hukumnya  dengan  memberlakukan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Desa Adat  di  Bali  (selanjutnya  disebut dengan Perda Bali 4 Tahun 2019) Dalam Kehidupannya Masyarakat  di  Bali  masih  percaya dengan  keyakinan  yang  diturunkan leluhurnya. Tatacara pergaulan masyarakat di Bali berpedoman pada aturan  lokal  yaitu  awig-awig  yang pengaturan teknisnya diturunkan pada  perarem  banjar  dan  desa  adat, hukum adat ini dapat mengesampingkan  aturan  yg  bersifat umum  /  Asas  Lex  speciali  Derogat legi  Generali)  dan  aturan  ini  masih hidup sampai dengan sekarang Adanya pengakuan pemerintah Indonesia tentang kesatuan masyarakat Hukum  adat (selanjutnya disebut dengan KMH adat) disebutkan  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang.  “Provinsi  Bali  sejak  dahulu sudah memiliki hukum adatnya sendiri dan masih tetap berlaku, yaitu Awig-awig  dan  perarem.  Hukum Positif Indonesia merupakan
peninggalan Belanda, cenderung
pengaturannya  tidak  sejalan  dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat, dan  cendrung  melindungi  penguasa dan investor dalam berbisnis
pariwisata.  Adanya  kekaburan  dalam penyerapan norma hukum kebiasaan yang hidup di Indonesia akan menjadikan  aturan  yang  tumpul  ke atas  dan  tajam  ke  bawah.  Berikut  ini penulis telusuri norma yang kabur :
Tabel 1. Bentuk Kekaburan norma Hukum
NO UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERDA NO 4 TAHUN 2019 PENGATURAN NORMA
1 Pasal  18  B  ayat  (1) Negara  mengakui    dan menghormati satuan- satuan pemerintah daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat istimewa  yang  diatur dengan Undang- Undang. Pasal (2)
Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan- kesatuan masyarakat hukum  adat  serta  hak- hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal  1  angka  8  kesatuan masyarakat hukum adat di
Bali yang memiliki wilayah, kedudukan,  susunan  asli, hak-hak  tradisional,  harta kekayaan  sendiri,  tradisi, tata krama pergaulan hidup  masyarakat  secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci
(kahyangan tiga atau kahyangan  desa  )  tugas dan kewenangan serta hak mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri.
UUD  1945  mengakui keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Perda  no  4  tahun 2019  .  dengan  tegas menjelaskan implementasi dari Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi dalam  Perda  tersebut tidak ditemukan penerapan prinsip Pancasila yaitu keadilan 2 Tidak mengatur kedudukan  desa adat Kedudukan desa adat tersebut berada di wilayah provinsi Bali dan berstatus sebagai subjek hukum
dalam struktur
pemerintahan provinsi Bali tercantum  dalam  Pasal  4 dan Pasal 5
Subjek  Hukum  tidak dijelaskan  berbentuk subjek hukum apa
Dalam  Peraturan  Daerah  No 16  tahun  2009  tentang  RTRWP Bali  Adalah  kawasan  suci,    dan menjadi  daya  Tarik  wisata  (DTW) international  unggulan  kabupaten Badung dan Bali. Kawasan taman ayun ini termasuk di wilayah desa adat  Mengwi  dan  sekitarnya.  Ada benturan kepentingan antara UUD 1945  dengan  Undang  Undang yang  mengatur  pariwisata  dan Undang-Undang
RTRWP,
Kekeliruan  mengartikan    undang- undang    ini  akibat  tidak  jelasnya menyerap idiologi Pancasila sebagai sumber hukum ,
sehingga  dapat  dijadikan  alasan untuk  menolak  ijin  pengelolaan pariwisata.

## POKOK PERMASALAHAN
Dari  Uraian  diatas  maka  dapat disampaikan  pokok  permasalahan yaitu:  1)  Bagaimanakah  hakekat hukum  dari  pengaturan    desa  adat Bali  sebagai  subjek  hukum,  dan  2)
Manfaat  apakah  yang  diperoleh  oleh masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

## METODE PENELITIAN
Untuk  Menjawab  permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian  ini,  digunakan  metode penelitian hukum normative. Penelitian  Hukum  Normatif  dilakukan untuk  mengindentifikasikan  konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur desa adat Bali sebagai subyek Hukum, mengingat  obyek  penelitian  ini  juga menyangkut  pengelolaan  pariwisata maka  Undang-Undang  Pariwisata Indonesia menjadi rujukannya. Dalam hubungan ini digunakan logika induktif  dan  logika  deduktif.  Logika induktif disini digunakan untuk menarik  kesimpulan  dari  masalah- masalah individual yang nyata menjadi  kesimpulan  yang  bersifat umum.  Sedangkan  logika  deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari  hal  yang  bersifat  umum  menjadi masalah  yang  bersifat  individual, Didalam Kaitannya dengan penelitian Normatif  ini  digunakan  pendekatan perundang undangan (Statute
approach)  ini digunakan  karena landasan  hukum  yang  digunakan dalam  penyusunan  peraturan  daerah no  4  tahun  2019.  Adalah  merediksi dari  makna  pengakuan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  pada  UUD 1945. Dan Undang-Undang pemerintahan  Daerah,    pendekatan
konseptual  (Conseptual  approach) digunakan dikarenakan
dalam pengaturan  desa  Adat  Bali  sebagai subjek  Hukum  ada  konsep-konsep yang  terkait  keberadaan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  Bali  serta ada pengaturan tentang pariwisata di Indonesia dan pendekatan perbandingan (Comperative approach)  digunakan  sebagai  ilmu bantu bagi dogmatika hukum. Perbandingan ini mempertimbangkan pengaturan pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari  tatanan  hukum  lain  dan  menilai kelebihan mereka untuk hukum sendiri.  Pendekatan  perbandingan disini menggunakan komparasi mikro dalam  rangka  membandingkan  isi aturan  hukum  dengan  daerah  lain dan negara luar.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Hakekat Hukum Pengaturan Desa Adat Sebagai Subjek Hukum Sebagai kesatuan masyarakat  hukum  adat,  yang artinya  Desa  adat  diikat  oleh  adat istiadat  atau  hukum  adat  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam lingkungan  masyarakat  setempat. Hukum  adat  yang  lebih  dikenal dengan awig-awig adalah merupakan  pedoman  dasar  dari desa adat dalam pemerintahannya. (Dharmayuda, 2001)
Wirta Griadhi mengemukakan
bahwa  desa  adat,  merupakan
,suatu  persekutuan  hukum  yang keberadaannya dilandasi oleh adanya  kehendak  bersama  dari orang-orang  yang  karena  tuntutan kodratnya  harus  hidup  bersama-
sama  dalam  suatu  wadah  yang dapat mempermudah dalam mewujudkan kepentingannya, dengan  demikian  lahirnya  desa adat dapat dikatakan karena tuntutan kodrati dari manusia. Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung  substansi  tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat  lahir  dari  kesadaran  atas kebutuhan  dan  keinginan  manusia untuk  hidup  secara  adil  dan beradab sebagai aktualisasi peradaban  manusia.  Selain  itu hukum adat juga merupakan produk  social  yaitu  sebagai  hasil kerja  bersama  kesepakatan  dan merupakan  karya  bersama  secara bersama  milik  sosial  dari  suatu masyarakat hukum adat.
Desa  adat  mempunyai  hak untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri,  ini  artinya  desa  adat mempunyai  otonomi.  Hak  dari desa adat mengurus rumah tangganya  bersumber  dari  hukum adat, tidak  berasal  dari kekuasaan pemerintahan  yang  lebih  tinggi, sehingga  isi  dari  otonomi  desa adat  seakan  akan  tidak  terbatas (Sumardika, 2018).
Sedangkan  menurut  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Desa  bahwa yang dimaksud dengan desa adalah  Desa  dan  desa  adat  atau yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak  asal  usul,  dan/  atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan  Desa  dalam mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Hakekat dari pengaturan hukum  ini  merupakan  penjabaran dari  pemikiran  Secara    yuridis normative  dari  Donal  Black  dalam Sociological  Justice dikutif  oleh Zainudin  Ali,  bahwa  aturan  ( rules ) dibuat melalui proses logika ( logica proces ),  untuk  kepentingan  praktis ( purpose )  dengan  sasaran  akhir ( goal ) dalam pengambilan keputusan ( decision ),(Zainuddin,
1999) Hakekat hukum dalam pengaturan  desa  adat  sebagai subjek  hukum,  dapat  ditelusuri pendapat  dari  H.L.A.  Hart  (1999), hakikat  hukum  merupakan  difinisi hukum  yang  pengertiannya  luas sehingga  diadakan  pembatasan.
Penulis memandang bahwa permasalahan hakekat dari pengaturan  desa  adat  sebagai subjek  hukum    pada Perda
Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 .
Melalui  Teori  indikatif  (Kenyataan social yang mendalam) yang
dikemukakan  oleh  Friedrich  carl
Von  Savigny  (2006),  Mazhab sejarah (1770-1861), bahwa hukum  ditentukan  secara  historis tumbuh  dari  kesadaran  hukum bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu. Desa adat di Bali
berkaitan  dengan  hukum  adat yang  tumbuh  dan  berkembang dalam  volgeist  harus  dipandang sebagai  hukum  kehidupan  sejati. (Munir,  2010)  Hukum  adat  Bali dikenal  sebagai  bentuk  hukum yang  tidak  tertulis,  sehingga  desa adat secara langsung dapat merupakan  subjek  hukum  karena didalamnya  ada  manusia  sebagai pelaku secara turun-temurun.
Setiap  manusia  baik  warga negara maupun orang asing dengan  tidak  memandang  agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum (Prananingrum, 2014).  Manusia  sebagai  pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, melangsungkan perkawinan,
membuat  wasiat,  dan  lain-lain. Oleh  karena  itu,  manusia  oleh hukum  diakui  sebagai  pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum,  subjek  hukum  adalah (Widjaya, 1995) :
a.  sesuatu  yang  menurut  hukum berhak/berwenang untuk melakukan  perbuatan  hukum atau  siapa  yang  mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum; b.  sesuatu  pendukung  hak  yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak
( rechtbevoegd heid );
c.  segala  sesuatu  yang  menurut
hukum  mempunyai  hak  dan kewajiban.
Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu : a.  Manusia/orang ( natuurlijke persoon )
b.  Badan hukum ( rechts persoon )
Manusia Sebagai Subyek Hukum ( Natuurlijke Persoon ),
Manusia  sebagai  subjek  hukum sejak  saat  dia  dilahirkan  dan berakhir  pada  saat  ia  meninggal dunia,  bahkan  seorang  anak  yang masih  dalam  kandungan  ibunya dapat  dianggap  sebagai  pembawa hak  (dianggap  telah  lahir),  apabila kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).(Mujiono, 2019) Hal ini telah disebutkan dalam  Pasal  2  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata), yang berbunyi:
Anak yang ada dalam
kandungan  seorang  perempuan, dianggap  sebagai  telah  dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.  Mati  sewaktu melahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada.
Manusia sebagai subyek hukum  mempunyai  kewenangan untuk  melakukan  tindakan  hukum apabila  manusia  itu  telah  dewasa serta sehat rohaninya/jiwanya, dan tidak ditaruh di bawah
pengampuan.  Dengan  demikian, manusia  yang  wenang  hukum belum  tentu  cakap  hukum  karena manusia  dewasa  memiliki  hak untuk  melakukan  tindakan  hukum, tetapi  dalam  keadaan  tertentu  ia
tidak  cakap  melakukan  tindakan hukum.
Oleh  karena  itu,  seorang manusia  dianggap  cakap  hukum harus memenuhi dua kriteria, yaitu dewasa, sehat rohani/jiwanya, tidak  di  bawah  pengampuan.  Ada beberapa  golongan  manusia  yang oleh  hukum  telah  dinyatakan  tidak cakap  untuk  melakukan  sendiri perbuatan hukum dan harus
diwakili  oleh  orang  lain  (orang tua/wali), yaitu :
a.  manusia yang masih di bawah umur (belum dewasa)
b.  manusia  yang  tidak  sehat pikirannya  (gila),  pemabuk, pemboros,  yakni  mereka  yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan) c.  seorang  perempuan  dalam perkawinan (wanita kawin) yang  tunduk  kepada  Kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) Ukuran  dewasanya  seorang manusia itu berbeda-beda kriterianya menurut hukum/undang-undang yang mengaturnya, misalnya : a.  Undang-undang Hukum Perdata  (KUH  Perdata),  bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah  ia  berumur  18  tahun, dan  dewasanya  untuk  seorang wanita adalah setelah ia berumur  15  tahun  (pasal  29 KUH Perdata) b.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dewasanya seorang  pria  adalah  setelah  ia berumur 19 tahun, dan dewasanya seorang wanita adalah  setelah  ia  berumur  16 tahun (pasal 7 ayat (1))
c.  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana (KUHP), bahwa dewasanya  seorang  pria  dan wanita  apabila  ia  telah  berumur 16 tahun (Pasal 45). d.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2015  tentang  Pemilihan Umum  Anggota  DPR  dan  DPD, bahwa dewasanya warga negara (pria dan wanita) setelah  ia  berumur  17  tahun atau sudah Kawin (pasal 19) e.  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa dewasanya  seseorang  apabila ia  telah  berumur  21  tahun (Pasal 5 ayat (2) huruf a) Badan Hukum Sebagai Subyek  Hukum  ( Rechts  Persoon ),
Selain  manusia  pribadi  sebagai subyek  hukum, terdapat  juga badan hukum. Badan hukum ( recht  persoon )  (Harahap,  2009) adalah  perkumpulan-perkumpulan yang  dapat  menanggung  hak  dan kewajiban  yang  bukan  manusia. Badan  hukum  sebagai  pembawa hak  dan  kewajiban  yang  tidak berjiwa  dapat  sebagai  pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan  persetujuan,  memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas  dari  kekayaan  anggota- anggotanya Untuk keikutsertaannya  dalam  pergaulan hukum  maka  suatu  badan  hukum harus  mempunyai  syarat-syarat yang telah  ditentukan  oleh hukum, yaitu :
a.  memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan
anggota- anggotanya; b.  hak/kewajiban  badan  hukum
terpisah  dari  hak/kewajiban anggota
Badan  hukum  adalah  suatu perkumpulan manusia pribadi mungkin  juga  sebagai  kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti:
a.  Perseroan  Terbatas  (PT)  telah diatur  dalam  Buku  1  bagian ketiga  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
b.  Koperasi diatur dalam Undang- Undang  Nomor  25  Tahun 1992.
c.  Yayasan,
pengaturannya sesuai  kebiasaan  yang  dibuat aktanya di Notaris d.  Bank Pemerintah, sesuai dengan  undang-undang  yang mengatur pendiriannya e.  Organisasi  partai  politik  diatur dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang Partai Politik f.  Pemerintah Daerah, dan Kecamatan diatur dengan Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2004 g.  Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang
Dasar 1945
Badan hukum ini kalau dilihat dari bentuknya, terdiri atas : a.  Badan  hukum  publik,  yaitu negara,  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten,  Desa dan sebagainya
b.  Badan  hukum  perdata,  yang
dapat  dibagi  lagi  dalam  : badan hukum Indonesia, perseroan terbatas, comanditer,  Usaha  dagang,
Koperasi Indonesia dan sebagainya. Badan  hukum  publik  ( public recht persoon ) adalah badan hukum  yang  didirikan  berdasarkan hukum  publik  yang  menyangkut kepentingan publik (orang banyak) atau negara pada umumnya.
Badan hukum ini merupakan
badan-badan  hukum  negara  yang mempunyai  kekuasaan  wilayah atau  lembaga  yang  dibentuk  oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan  eksekutif,  pemerintah, atau  badan  pengurus  yang  diberi tugas untuk itu.
Badan  hukum  privat/perdata atau  sipil  adalah  badan  hukum yang diberikan berdasarkan hukum  sipil  atau  perdata  yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam  badan  hukum  itu.  Badan hukum itu merupakan badan hukum  swasta  yang  didirikan  oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yakni  mencari  keuntungan,  sosial pendidikan, ilmu pengetahuan,
politik  budaya,  kesenian,  olah raga,  dan  lain-lain  menurut  hukum yang berlaku secara sah.
Dasar pembenar bahwa badan  hukum  sebagai  subyek hukum, mempunyai hak dan kewajiban tercermin dari teori-teori
dasar  yuridis  badan  hukum  yang terkenal, yaitu :
a.  Teori  Fiksi  (F.C.  Von  Savigny, C.W. Opzoomer, dan Houwing) b.  Teori  kekayaan  tujuan  (A.
Brinz dan Ejj Vander Heyden)
c.  Teori organ atau teori peralatan atau kenyataan (Otto von Gierke) d.  Teori milik kolektif
atau popriette collectief (W.L.P.A. Molengraaf dan Marcel Planiol) e.  Teori Duguit f.  Teori Eggens
Menurut  teori  fiksi,  dipelopori oleh  sarjana  Jerman  dari  aliran/ mazab  sejarah  Friedrich  Carl  von Savigny  (1779-1861) dalam  Ali
(2011), bahwa badan hukum dianggap buatan negara, sebenarnya badan hukum itu tidak ada,  hanya  orang  menghidupkan bayangannya  untuk  menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum. Teori kekayaan tujuan menyatakan bahwa  kekayaan  badan  hukum  itu bukan  kekayaan  seseorang,  tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Tiap hak tidak
ditentukan  oleh  suatu  subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Dalam  teori  ini,  ia  hanya  dapat menerangkan  dasar  yuridis  dari yayasan.
Teori  organ/teori  peralatan
atau kenyataan menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu  yang  sungguh-sungguh ada  di  dalam  pergaulan  yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan  alat  (organ)  yang  ada padanya (pengurusnya).
Menurut  teori  milik  kolektif, bahwa  badan  hukum  ialah  harta yang  tidak  dapat  dibagi-bagi  dari anggota  secara  bersama-sama. Hak  atau  kewajiban  badan  hukum pada  hakikatnya  dalam  hak  atau kewajiban  para  anggota  bersama- sama, karena badan hukum hanya konstruksi yuridis, jadi pada hakikatnya abstrak. Selanjutnya Duguit
menyatakan, bahwa sesuai
dengan  ajarannya  tentang  fungsi sosial,  dalam  teori  ini  Duguit  tidak mengakui  adanya  badan  hukum sebagai  subyek  hukum,  tetapi hanya  fungsi-fungsi  sosial  yang harus dilaksanakan.
Manusia sajalah  yang  sebagai  subyek hukum, lain dari manusia tidak ada subyek hukum. Sedangkan teori Eggens menyatakan  bahwa  badan  hukum adalah  suatu hulpfiguur ,  karena adanya  diperlukan  dan  dibolehkan hukum,  demi  untuk  menjalankan hak-hak sewajarnya ( behoorlijk ). Nilai  nilai  yang  terkandung dalam  pengaturan  desa  Adat  bali sebagai    subjek  hukum,  nilai  disini digunakan  untuk  menunjuk  kata benda abstrak, yang dapat diartikan  sebagai  keberhargaan (worth)  atau  kebijakan  (goodness)
(Darmodiharjo,  2006),  Nilai  berarti menimbang  yakni  suatu  kegiatan manusia  untuk  menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan
memberikan keputusan .Keputusan  itu  adalah  keadilan. Keadilan  dilandasi  oleh  pemikiran Hukum  itu  Nomatif,  karena  nilai keadilan. Penulis memandang dengan  nilai  keadilan  ini  akan terpenuhinya    materi  dari  isi peraturan  dan aturan yang tertulis ini  adalah  sebuah  bentuk.  Di Dalam  Teorinya  Gustav  Radbruch mematrikan  kembali  nilai  keadilan sebagai  mahkota  dari  setiap  tata hukum.  Pemikiran  ini  bertolak  dari tesis  dasar  mazhab  Baden  yakni kebudayaan,  sebagai  eksponen Neo-Kantian.
Kebudayaan itu adalah  nilai-nilai  manusia,  Subjek Hukum  itu  bisa  berwujud  manusia
juga  dapat  perkumpulan  dalam kesatuan  yang  disebut  Badan Hukum.  Oleh  karena  itu  manusia merupakan implementasi budaya. Hukum sebagai pengembanan nilai keadilan menurut Radbruach menjadi ukuran  bagi  adil  tidak  adilnya  tata hukum. Dengan demikian keadilan memiliki  sifat  normative  sekaligus konstitutif  bagi  hukum.  Perda Provinsi  Bali  mengatur  desa  adat sebagai  subjek  hukum  adalah untuk menjadikan aturan ini
bermartabat.  Karena  aturan  ini akan  dijadikan  landasan  moral hukum dan sekaligus sebagai tolak ukur hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal . Keadilan yang bagaimana  yang  dimaksud  dalam perumusan undang-undang di
Indonesia, sudah tentu yang dijadikan tolak ukur adalah keadilan Pancasila. Karena Pancasila  merupakan  sumber  dari segala sumber hukum. 2. Manfaat  Desa  Adat  Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengelolaan Pariwisata Di dalam mengelola pariwisata  ada  beberapa  bentuk, yaitu  mengelola  perdagangan  dan mengelola  jasa.  Dalam  sistem pengelolaan diperlukan management yang profesional,
oleh  karena  itu  dibutuhkan  badan hukum  untuk  dapat  mengadakan perjanjian,  pengajuan  ijin  dan penandatanganan kerjasama.
Yang  menjadi  tujuan  pengelolaan pariwisata  ini  adalah  peningkatan ekonomi. yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya untuk kepentingan
pembangunan
pariwisata
berikutnya  serta  pembangunan lingkungan.  Badan  hukum  inilah merupakan  subjek  hukum  dalam hukum perdata. Manfaat dari semuanya adalah menjaga kepentingan
pribadi  bukan  kepentingan  orang lain. Jangan sampai manfaat desa adat  sebagai  subjek  hukum  dalam pengelolaan pariwisata justru akan menguntungkan  penguasa  atau pemilik  ekonomi.  pemahaman  ini dilandasi oleh adanya kepentingan ekonomi ini merupakan penggabungan  paham  ekonomi global.  Keyakinan  ini  dapat  dilihat dari  pandangan  Karl  Marx  yang mengatakan  hukum  itu  tidak  lepas dari  ekonomi,  hukum  adalah  alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu.  Karena  hukum  sudah dikuasai oleh pemilik modal, penulis  mempertimbangkan  hal  ini agar  desa  adat  sebagai  subjek hukum tidak di kuasai oleh investor dalam pengelolaan pariwisata.
Penulis  memandang  bahwa adanya subjek hukum bukan muncul  sejak  adanya  Perda  Bali tentang  desa  adat  akan  tetapi subjek  hukum  sudah  ada  sejak manusia  dalam  kandungan  oleh karena  manfaatnya  jelas  yaitu perlindungan hukum
sejati.
Pandangan ini diawali oleh penolakan pandangan dari konsep hegel  tentang  ide  semesta  (roh universal)  .  penentangan  konsep hegel  ini  dilakukan  oleh  Friedrich carl von Savigny. Hukum hanyalah cerminan  dari  volkgeist.  Oleh karena  itu  hukum  adat  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam Rahim  volgeist,  harus  dipandang sebagai  hukum  kehidupan  yang
sejati.

## SIMPULAN
Desa  adat  mempunyai  hak untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri, ini artinya desa adat mempunyai  otonomi.  Hak  dari  desa adat  mengurus  rumah  tangganya bersumber  dari  hukum  adat,  tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan yang  lebih  tinggi,  sehingga  isi  dari otonomi desa adat seakan akan tidak terbatas  .  hakikat  hukum  merupakan difinisi  hukum  yang  pengertiannya luas sehingga diadakan pembatasan. Penulis memandang bahwa permasalahan hakekat dari pengaturan desa adat sebagai subjek hukum    pada  Perda  Provinsi  Bali Nomor  4  tahun  2019  .  Melalui  Teori indikatif  (Kenyataan  sosial  yang mendalam)  yang  dikemukakan  oleh Friedrich  carl  Von  Savigny,  Mazhab sejarah,  bahwa  hukum  ditentukan secara historis tumbuh dari kesadaran  hukum  bangsa  di  suatu tempat dan waktu tertentu. Desa adat di  Bali  berkaitan  dengan  hukum  adat yang tumbuh dan berkembang dalam  volgeist  harus  dipandang sebagai  hukum  kehidupan  sejati.
Manfaat  yang  diperoleh  desa  adat sebagai subjek hukum, dalam mengelola  pariwisata  adalah    dalam sistem pengelolaan diperlukan management  yang  profesional,  oleh karena  itu  dibutuhkan  badan  hukum untuk  dapat  mengadakan  perjanjian, pengajuan  ijin  dan  penandatanganan kerjasama.  Yang  menjadi  tujuan pengelolaan  pariwisata  ini  adalah peningkatan
ekonomi. yaitu mendapatkan keuntungan yang
sebesar  besarnya  untuk  kepentingan pembangunan  pariwisata  berikutnya serta  pembangunan  lingkungan  yang
berlandaskan  Pancasila.    Badan hukum  inilah  merupakan  subjek hukum dalam hukum perdata. Manfaat dari semuanya adalah menjaga  kepentingan  pribadi  bukan kepentingan orang lain. Jangan sampai  manfaat  desa  adat  sebagai subjek  hukum  dalam  pengelolaan pariwisata justru akan menguntungkan penguasa atau pemilik ekonomi. Hukum di Indonesia cerminan  dari  volkgeist.  Oleh  karena itu  hukum  adat  yang  tumbuh  dan berkembang, harus dipandang
sebagai  hukum  kehidupan  yang sejati.  Oleh  karenanya  bermanfaat dalam    perlindungan  hak  masyarakat adat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agus  Yudha  Hernoko.  (2008). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Mediatama,
Yogyakarta, hlm. 25.
[2] Ahmad  Yani  dan  Gunawan Widjaja.  (1999). Seri  Hukum Bisnis:Kepailitan , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.
[3] Aida  Nur  Hasanah.  (2018).
Analisis  Yuridis  Gugatan  Actio Paulianan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur Dalam  Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 . Sumatera
Utara,  Skripsi  Hukum  Program Sarjana USU. hlm. 94-101. [4] Andika Wijaya. (2017). Penanganan  Perkara  Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran  secara  Praxis ,  PT Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 61-65.
[5] Editor Spn. (2022). Press
Release Eks Pekerja Pt Jabatex
(Dalam  Pailit), Serikat  Pekerja
Nasional, diambil dari https://spn.or.id/press-release- eks-pekerja-pt-jabatex-dalam- pailit/,  diakses  pada  15  Maret 2022.
[6] Eries  Jonifianto  dan  Andika Wijaya. (2018). Kompetensi Profesi  Kurator  &  Pengurus , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
[7] Isa  Arief  M.  (1983). Hukum Perdata  dan  Hukum  Dagang , Alumni, Bandung, hlm. 50.
[8] M.  Alvi  Syahrin.  (2017). Actio
Pauliana:  Konsep  Hukum  dan
Problematikanya ,  Jurnal  Lex
Librum: Vol. IV No. 1, hlm. 612.
[9] M. Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1. [10]  Noeng Muhadjir. (1996). Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Rake  sarasin,  Yogyakarta,  hlm.
2.
[11]  P.N.H. Simanjuntak (2009). Pokok-Pokok  Hukum  Perdata Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta, hlm. 355-356.
[12]  R.  Subekti.  (1991). Hukum Perjanjian ,  Cetakan  ke-13,  PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
[13]  R. Subekti. (2014). Aneka
Perjanjian ,  PT.  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 15 [14]  Rendy Saputra. (2016). Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum  Perjanjian  Indonesia , Cetakan  ke-1,  Gadjah  Mada University  Press,  Yogyakarta, hlm. 7.
[15]  Ridwan Khairandy. (2014). Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan
Berkontrak ,  UI  Press,  Jakarta, hlm. 194 [16]  Soerjono  Soekanto  dan  Sri
Mahmudji.  (2003). Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. [17]  Sularto.  (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan , Mimbar
Hukum 24, no. 2,  hlm. 247.
[18]  Susanti  Adi  Nugroho.  (2018). Hukum  Kepailitan  di  Indonesia Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya , Prenada
Media Group, Jakarta, hlm. 321.
[19]  Widodo  Dwi  Putro.  (2016).
Kreditur Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur  Yang  Beritikad  Baik , Kamar Pembinaan MA RI,
Jakarta, hlm. 17