## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MADHIYAH,  NAFKAH IDDAH  DAN  MUT’AH  TERHADAP PERKARA CERAI TALAK
Nurul Rifdah Herman 1 , Musyfikah Ilyas 2 , Nurfaika Ishak 3 123 Universitas  Islam Negeri  Alauddin  Makassar Email : nrfdaherman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  kadar  nafkah madhiyah , nafkah iddah dan mut’ah terhadap perkara cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama  Sungguminasa  Kelas  1B).  Ketidakharmonisan  rumah  tangga  yang  diakibatkan  dari terbengkalainya  hak  dan  kewajiban  yang  menyebabkan  putusnya  perkawinan.  Salah  satu akibat  ialah  berupa  pembebanan  terhadap  suami  untuk  membayar  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah ,  Peneliti  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dasar  hukum pemberian  nafkah  serta  apa  saja  faktor-faktor  penghalang  dalam  memberikan  kadar  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah terhadap  cerai  talak.  Adapun  hasil  penelitian  ini menunjukan  dalam  memberikan  pertimbangan  terhadap  penentuan  kadar  nafkah,  majelis hakim  didasarkan  kepada  dua  hal  yang  pertama  berdasarkan  penghasilan  suami  (faktor ekonomi)  dan  kebutuhan  dasar  istri.  Pertimbangan  lain  tidak  ada  faktor  yang  menjadi penghalang dalam memberikan nafkah madhiyah , nafkah iddah dan mut’ah secara khusus di Pengadilan  Agama  Sungguminasa.  Namun  secara  umum  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  80  ayat  7  faktor  penghalang  untuk  mendapatkan  nafkah  yaitu nusyuz .  Adapun implikasinya  yaitu  memberi  saran  kepada  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  untuk  turut berkontribusi  menyebarluaskan  informasi  kepada  lapisan  masyarakat  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  dan  seorang  suami  diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik, apabila tidak di laksanakan maka di anggap hutang.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Nafkah Madhiyah , Nafkah Iddah , Mut’ah , Cerai Talak.

## Abstract
This  study  discusses  the  considerations  of  judges  in  determining  the  leves  of  madhiyahinco, Iddah dan mut’ahmaintenance of divorce cases (a case study at the Sungguminasa religions court  class  1B).  Household  disharmony  resulting  from  the  neglect  of  rights  and obligations which causes the breakup of the marriage. One of the consequences in the from of burdening  the  husband  to  pay  for  madhiyah  maintenance, iddah  dan  mut’ah  living.  This research aims to find out what  is  the  legal  basic  for providing maintenance and what are the  inhibiting  factors  in  providing  levels  of madhiyah  maintenance,  iddah  income  and mut’ah  against  disvorce.  As  for  the  result  of  this  study,  in  giving  consideration  to determining the level of living, the panel of judges is based  on  the  first  two  things  based  on the  husband’s  income  (economic  factors)  and  the wife  basic  needs.  Another  consideration
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
is  that  there  are  no  factors  that  become  ostacles  in  providing  madhiyah  maintenance, iddah and mut’ah maintenance specifically at the Sungguminasa religious court. However,  in general,  the  compilation  of  Islamic  law, article  80,  paragraph  7,  has  been  absorbed  as an  obstacle  to  earning  a  living,  namely nusyuz.  The  implication  is  tp  provide  advice  to layers  of  society  related  to  the  protection of  women’s  rifht  after  good,  if  and  a  husband is  required  to  provide  maintenance  for  his wife in a  godd way, if it is not implemented  the it is considered debt.
Keyword:  Judge’s  consideration,  Madhiyah  income,  Iddah  Income,  Mut’ah  and  Divorce.

## A. Pendahuluan
Pernikahan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum  yang  dapat  mengkibatkan  hukum  terjadi 1 Perkawinan  sebagai  media  untuk mempersatukan seorang pria dan wanita dengan berbagai perbedaan latar belakang dalam rangka membangun bahtera rumah tangga, serta mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu keluarga  yang  mampu  memenuhi  hajat  dan  seimbang  dalam  suasana  kasih  sayang  antara anggota  keluarga  dengan  lingkungannya 2 ,  perkawinan  merupakan  satu-satunya  jalan penyalur  seks  yang  disahkan  oleh agama dan merupakan perintah agama 3 oleh karena itu mulianya pernikahan ini, maka tidak sepatunya dirusak oleh hal-hal yang sepele, Setiap hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah swt. 4 Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad sebagai mitsaqon gholidhon yang berarti perjanjian  yang  kokoh. 5 Tujuan  pernikahan  seringkali  tidak  tercapai  sepenuhnya,  hal  ini disebabkan adanya berbagai macam persoalan yang terjadi dalam berumah tangga 6 Namun dalam  realitanya  seringkali  pernikahan  tersebut  menjumpai  masalah  di  tengah  jalan  yang akibatnya  terjadi  putusnya  perkawinan  baik  karena  sebab  kematian,  perceraian  ataupun
1 Rahma Amir, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Al-Qadau , Vol 6, No.1 (Juni, 2019), h. 101.
2 Herfina  dan  Hasta  Sukidi,  “Bimbingan  Perkawinan  Terhadap  Prajurid  TNI  AD  Dalam  Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar”, Qadauna , Vol 2, No 1 (2020), h. 84.
3 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional”, Al-Qadau, Vol. 1, No. 1 (2014), h. 37.
4 Linda  Azizah,  “Analisis  Perceraian  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”, Qadauna ,  Vol.  2.  No.  4  (Juli 2012), h .416.
5 Khairun  Inauah  Aliah,  “Implikasi  Dalam  Pemberian  Nafkah  Iddah  Dan  Mut’ah  Pada  Perkara  Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A” Al-Qadau Vol. 8 No. 2 ( Desember 2021), h.100.
6 Muh.  Izzad  Dien  Fadhlullah dan  Asni,  “  Implementasi  Pembayaran  Nafkah  Iddah  Pada  Perkara  Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar), Qadauna, Vol. 2, No. 2 (April,2021) h.350
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang. 7
Perceraian  adalah emergency  exit dimana  kerukunan  sudah  tidak  ditentukan  lagi  dan apabila  rumah  tangga  dilanjutkan  akan  menjadi  tidak  sehat  bagi  keduanya  (suami  istri) 8 . Perceraian  atau  cerai  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  cerai  talak  dan  cerai  gugat. 9 Cerai  talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam, sementara  cerai  gugat  yaitu  cerai  yang  diajukan  oleh  istri  atau  kuasa  hukumnya  kepada Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  penggugat  disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya. .
Adanya perbedaan dalam pengajuan antara cerai gugat dan cerai talak kepada Pengadilan Agama,  menunjukan  bahwa  masing-masing  perkara  memiliki  konsekuensinya tersendiri  sehingga  ketika  adanya  perceraian  antara  suami  dan  istri,  tentu  akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari putusnya perkawinan karena cerai talak  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  dapat  mewajibkan  bekas  suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri. 10 Apakah  materi  muatan  hukum  perkawinan  yang  di  tegakkan  peradilan  agama  dibidang perkawinan  yang  tegakan  peradilan  agama  telah  cukup  diatur  dalam  hukum  syariah. 11 Kalaupun  perlu  peraturan  tambahan,  apakah  yang  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1973 sama  sekali  belum  memiliki  kelengkapan  hukum  materil  perkawinan,  sehingga  perlu dibentuk  hukum  materil  khusus. 12 Jadi  dalam  hal  ini  Islam  membenarkan  putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. 13
7 Martiman  Prodjohamidjojo, Hukum  perkawinan  Indonesia (Jakarta  :  Indonesia  Legal  Center Publishing, 2002), h.41.
8 A.  Uswatun  Hasana  Aswar,    Supardin  dan  Siti  Nurul  Fatimah.  “  Penerapan  Hak  Ex  Officio  Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”, Qadauna , ol. 4, No. 1, Desember, 2022.
9 Nurul  Ainun  Marfu’ah,dkk.  “Legal  Reasoning  Hakim  Dalam  Menentukan  Besaran  Bagian  Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor  139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B), Qadauna , Vol. 2, No. 1 (Desember, 2020) h. 28
10 Republik  Indonesia  “  Undang  –  Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”  Jakarta: Lembaran Negara, 1974, Pasal 41 c, h. 16
11 Dwe  Sri  Andriani,dkk  “Perlindungan  Hukum  Hakim  Terhadap  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, Qadauna , Vol. 3, No. 1 (Desember, 2021) h. 231.
12 Muhammad Jamal Jamil, “ Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama”, Al- Qadau , Vol 2. No. 1 (2015), h. 131
13 Azman Arsyad, “Tren Media Sosial, Terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian Di Kabupaten Pangkep”, Al-Qadau Vol. 7, No. 1 (Juli, 2020), h. 84
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
Dijelaskan  dalam  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perceraian juga akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing- masing para pihak dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami, maka dari itu mantan  suami  memiliki  kewajiban  yang  harus  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebagai salah satu kewajiban dalam bentuk ketentuan hukum akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian,  adanya  pemberian  nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri yang diceraikan, sebagaimana yang diatur dalam QS. Al- Baqarah/2: 241
َنْيِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِِۗف ْو ُرْعَمْلاِبۢ ٌعاَتَم ِتٰقَّلَطُمْلِل َو
Terjemahnya:
kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya)  mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 14
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  wanita  yang  telah  ditalak  atau  diceraikan  oleh  suaminya maka pembiayaan hidup dengan ma’ruf (suatu hak bagi orang yang berbakti).
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk seperti memberikan Mut’ah yang layak  kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul , kemudian  memberikan  nafkah, Maskan dan Kiswah kepada  bekas  istri  selama iddah , kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang sebelumnya dan separuh apabila qobla al dukhu, selanjutnya memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun 15
Berkenaan dengan penentuan besaran nafkah atau kebutuhan keluarga telah diatur dalam Al-Quran,  sunnah,  dan  ijma. 16 Dalam  hukum  positif  diatur  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia, nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  tahun  2022  sekitar  102
14 Qur’an  Kemenag,  Situs  Resmi  Qur’an  Kemenag  https://quran.kemenag.go.id/surah/30.  (diakses  21 September 2022)
15 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), h. 100.
16 Hasanatul  Jannah , Kompetensi  Hukum  Pemenuhan  Nafkah  Istri  Pasca  Perceraian De  Jure  Jurnal Syariah Dan Hukum vol 2, no 1 ( Juni 2010 ), h.79 .
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa yang memohonan pemberian nafkah baik itu nafkah madhiyah , nafkah iddah dan mut’ah, namun permasalahannya belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai besaran biaya atau takaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami 17 , hal ini lah yang menjadi hak hakim atas  jabatannya ( ex officio ) di Pengadilan  Agama  khususnya  Pengadilan  Agama  Sungguminasa sehingga  perlu  ada dasar  hukum  yang dipergunakan  oleh  hakim  dalam  menetapkan  suatu  putusan  yang menjadi dasar pertimbangan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  berusaha  meneliti  atau  melakukan  studi terhadap  realiti  kehidupan  soail.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif yaitu  penelitian  yang  menggunakanlatar  alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai  metode  yang  ada.Lokasi penelitian dilakukan di  pengadilan agama Sungguminasa, sumber data didapatkan melalui penelitian  lapangan  dengan  pendekatan  penelitian  yaitu  yuridis  normatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  hakim  yang  ada  di  pengadilan agama Sungguminasa, kemudia dokumentasi yakni pengumpulan data berupa dokumen.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar  Hukum  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Dalam  Menentukan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Akibat Cerai Talak.
Mempertahankan  ikatan  perkawinan  kerap  sekali  menjadi  sebuah  tantangan  tersendiri dalam rumah tangga, tidak sedikit yang terguncang di tengah jalan diakibatkan pelbagai macam  ancaman  yang  dapat  menghancurkan  ikatan  perkawinan  suami  istri.  Ikatan perkawinan  akan  beresiko  menjadi  rapuh  sehingga  akhirnya  berakhir  dengan perceraian. 18 Perceraian ini terjadi akibat dari suami atau isteri yang tidak menjalankan
17 Eka  Ariyani  dan  patimah  “Pemberian  Nafkah  Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah  Pasca  Perceraian  (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019)”, Qadauna, Vol. 2. No. 3, (september 2021). H. 481.
18 Ramdani Wahyu Sururie  and Harry Yuniardi, “Perceraian Dalam Keluarga  Muslim Di Jawa Barat,” Jurnal Al-Manahij Vol. XII, No. 2 (2018), hlm. 264.
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
hak dan kewajiban di dalam  rumah  tangga  mereka. Di antara  hak  dan kewajiban  yang selalu  dibawa  ke  pengadilan  adalah  hak  tanggungan  nafkah  si  suami  kepada keluarganya. 19
Memberi  nafkah  adalah  salah  satu  kewajiban  yang  pasti  berdasarkan  hukum  Islam, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Q.S  Al-Baqarah:2/233.  Pada  ayat  tersebut  para suami  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  kebutuhan  pangan  dan  sandang  istri yang telah diceraikan sesuai dengan cara-cara yang patut sesuai dengan syariat Islam.
Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti oleh bapak fitrah mengatakan bahwa “yaa.. jadi nafkah madhiyah , nafkah iddah dan mut’ah , ini berkaitan dengan cerai talak ya “ 20
Kemudian  dilanjutkan  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  bapak  Toyyib  yang menjelaskan:
“Sebenarnya itu nak kami para hakim secara umum referensinya samaji dengan kamu pelajari, jadi nafkah madhiyah pada intinya itu kewajiban suami yang pas masih sama-samai na lalaikan, terus kalau nafkah iddah hak istri pada saat menunggu selesai masa iddahnya dan kalau mut’ah itu pemberian berupa barang sebagai pengganti supaya tidak terlalu bersedih di ceraikan, tapi selain tiga nafkah ini  ada dibilang nafkah untuk anaknya.” 21
Peneliti menarik kesimpulan secara umum kewajiban yang harus ditunaikan  oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut: Nafkah madhiyah adalah  nafkah  yang  telah  lampau  tidak  selalu  dihubungkan  dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat  suaminya  mengajukan  perkara  cerai  talak  dengan  mengajukan  gugatan rekonvensi.
Nafkah iddah sebagai  nafkah  yang  diberikan  bekas  suami  setelah  terjadinya perceraian.  Maksud  nafkah iddah atau  nafkah  cerai  ialah  tunjangan  yang  diberikan seorang  pria  kepada  mantan  istrinya  sesuai  dengan  putusan  pengadilan  yang menyelesaikan perceraian mereka, dalam Al-Qur’an dan Hadis maupun hukum positif, tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  terkait  kadar  pemberian  nafkah  iddah  yang
19 Hasanuddin  Yusuf  Adam  Dan  Mohammad  Firdaus  Bin  Tokimin,  “Keputusan Mahkamah  Rendah Syariah  Kuantan  Pahang  Tentang  Tanggakan  Nafkah  Pasca  Perceraian  Menurut  Hukum  Positif  Malaysia  Dan Hukum Islam”, Media Syariah, Vol. 20, No. 2 (2018), h. 224.
20 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  24 Februari 2023
21 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawacara ,  Gowa,  24 Februari 2023
diberikan.
Nafkah mut’ah adalah  bentuk  pakaian  berupa  atau  harta  oleh  suami  yang  diberikan kepada  istri  yang  diceraikan  untuk  menghibur  hati  istri,  dan  untuk  menghapus  rasa penderitaan  dari  istri  akibat  adanya  perpisahan  atau  dengan  pengertian  lain  bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. Mut’ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang  apabila  mendapatkannya  dapat  diperoleh  beberapa  manfaat  atau  kesenangan. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian mut’ah seorang  suami terhadap  istri  yang diceraikan  bertujuan  untuk  menghibur  atau  menyenangkan  hati mantan  istri  dan  diharapkan  dapat  menjadi  bekal  hidup,  membersihkan  hati  kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.
Nafkah  anak  yakni  nafkah  yang  diberikan  untuk  keperluan  anak,  nafkah  ini  tentunya diberikan  setelah  terjadinya  perceraian.  Dimana  hal  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  dibolehkan  dalam  perkara  cerai  gugat  untuk  mengajukan  tuntutan  atas nafkah anak.
Berkaitan dengan pemberian nafkah pasca perceraian dalam hukum positif diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa  :  “Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas  istri” 22 selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah dan  meskipun  nafkah  ditunaikan  suami  berdasarkan kemampuannya  namun  tetap  saja  nafkah  tersebut  merupakan  kewajiban  bagi  suami kepada  istri  dan  anaknya  yang  tidak  boleh  dilalaikan. 23 disisi  lain  pasal  80  ayat  6 menjelaskan  bahwa  sebagai  istri  dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban pemenuhan atas nafkah, tempat tinggal dan biaya rumah tangga seperti biaya perawatan atau pengobatan istri dan anaknya, namun demikian meskipun istri tidak menggunakan hak tersebut maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah yang harus ditunaikan kepada istrinya. 24
22 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Bab  VIII  Pasal  41, hlm. 15-16
23 Republik Indonesia, Kompilsi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 dalam Intruksi Presiden , hlm.11.
24 Republik  indonesia,  Kompilasi  Hukum  Islam  bab  XII  pasal  80  ayat  6  dalam Intruksi  Presiden
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
Sebagai  seorang  suami  memiliki  kewajiban  untuk  Nafkah Madhiyah yakni  nafkah lampau  atau  nafkah  terdahulu  yang  menjadi  kewajiban  suami  terhadap  istrinya  ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan oleh suami dalam kurung waktu tiga  bulan  atau  lebih  dan  dapat  dijadikan  sebagai  nafkah  terutang,  maka  dari  itu,  istri memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  suaminya  kepada  Pengadilan Agama  dengan  gugatan  nafkah madhiyah atau  nafkah  yang  belum  dituntaskan  oleh suami  selama  lebih  dari  tiga  bulan  berturut-turut  sesuai  yang  tercantum  dalam Shigat Thalaq .  Kendati  demikian,  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  perihal  diperbolehkan  atau  tidaknya  menuntut  nafkah  lampau  yang  sengaja dilalaikan. Namun, penulis berpendapat bahwa nafkah anak maupun pemeliharaan anak (hadhanah) dibebankan kepada ayah dan menjadi tanggung jawabnya.
Sebagaimana  yang telah dipaparkan  peneliti  di  atas,  hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil wawancara  bersama  bapak  fitrah  selaku  hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa mengenai dasar hukum pemberian nafkah madhiyah , nafkah iddah dan mut’ah sebagai berikut:
“  nah  jadi  yang  pertama-tama  itu  yang  saya  mau  bilang  ada  perma  nomor  3 tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di  situ  diatur  bahwa  sedapat  mungkin  itu  hakim  memperhatikan  pemenuhan hak-hak perempuan  dan  anak  setelah  bercerai,  hal  ini  sinkronik  dengan  kewenangan  yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk secara ex officio menentukan nafkah madhiyah,  nafkah  iddah  dan  mut’ah  terhadap  cerai  talak  meskipun  tidak  di  gugat apalagi digugat ” 25
Analisis  penulis  berdasarkan  wawancara  tersebut  mengenai  pemberian  nafkah,  selain diatur  dalam  Perundang-Undangan,  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam  ditegaskan  pula  pada  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  juga  dijelaskan  dalam  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Angka  1,  untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian,  maka pembayaran  kewajiban  akibat  perceraian  khususnya  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah dapat  dicantumkan  dalam  amar  putusan  dengan  kalimat  dibayar  sebelum
Hlm.11.
25 Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 24 Februari 2023.
pengucapan  ikrar  talak,  ikrar  talak  dapat dilaksanakan  bila  istri  tidak  keberatan  atau suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.
Selain itu hakim memiliki hak ex officio. Menurut subekti ex officio adalah hak yang dimilikinya karena jabatannya dan tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan maupun  atas  permohonan. 26 Jadi  hak ex  officio hakim  merupakan  hak  dan  kekuasaan hakim  karena  kedudukannya  memberikan  hak  kepada  istri  meskipun  tidak  dalam tuntutan  istri, dalam sidang perceraian yang diajukan oleh suaminya dalam perkara cerai talak.
Pendapat selanjutnyanya dari bapak fitrah yaitu:
“Nah  itukan  sekarang  perdebatannya  adalah  putusan  hakim  harus  argumentatif dan  dapat  di  ukur  toh  karena  kemarin-kemarin  itu  majelis  hakim  membertimbangkan hal tersebut berdasarkan kepatutan dan  kelayakan , nah kepatutan dan kelayakan itu di ukur dngan fakta dengan pengahsilannya suami  dan fakta kebutuhan dasarnya istri, nah saya  ini  termasuk  hakim  yang  menolak  menetapkan  itu  nafkah  madhiyah  dan  nafkah iddah berdasarkan jumlah hasil penghasilan, jadi kalau misal  gajinya empat puluh juta tidak harus saya misalnya berpikir bahwa we saya harus kasih dia sepertigalah baru adil, kemudian  sebenarnya  ada  2  faktor  umum  bahwa  harus  ada  berdasarkan  kemampuan suami dan standar hidup layak kebutuan  dasarnya  istri karena menurut saya yang paling penting kebutuhan dasar terpenuhi atau tidak”. 27
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  dasar  hukum penentuan  kadar  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah terhadap  perkara  cerai talak  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Namun beberapa  peraturan  tentang  pemberian  nafkah  tersebut  hanya  mengatur  mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya pasca perceraian dan pemenuhan hak-hak  perempuan  dan  anak.  Dalam  memberikan  pertimbangan  terhadap  penentuan nafkah,  majelis  hakim  didasarkan  kepada  dua  hal  yang  pertama  berdasarkan penghasilan  suami  (faktor  ekonomi)  dan kebutuhan  dasar  istri.  Dua  kategori  tersebut menjadi  bahan  pertimbangan  ketika  tidak  menemukan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak,  baik  berdasarkan  keinginan    dari  istri ataupun  suami  yang  tidak  mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri, setelah diketahui penghasilan suami maka hakim  akan  memberikan  pertimbangan  dalam  hal  kebutuhan  masing- masing  pihak. Kebutuhan  tersebut  ialah  kebutuhan  yang  wajar  dari  biaya  kehidupan  sehari-  hari
26 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum (Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 43.
27 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  24 Februari  2023
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
berupa  makanan,  biaya  hidup  lainnya  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya .
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Memberikan Nafkah  Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak.
Pensyariatan  tanggung  jawab  suami  terhadap  istri  bukan  saja  sepanjang  waktu perkawinan,  namun  Islam  masih  memelihara  dan  menjaga  hak  istri  dan  anak-anak selepas  terjadinya  perceraian.  Terhadap  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perceraian  antara  lain  disebabkan  oleh  kawin  lari,  istri  yang  bekerja  dan  terlalu  sibuk kegiatannya  sehingga  mengabaikan  tugas  rumah  tangga,  pernikahan  secara  paksa, nafkah  yang  di  berikan  tidak  mencukupi  karena  terjadi  pemborosan,  poligami, pernikahan  seorang  muslim  dengan mukallaf, suami  menghilang  tanpa  kabar  dalam waktu  yang  lama,  ketidakpahaman  dan  sikap  suami  istri  tentang  hak  dan  tanggung jawab dalam perkawinan, terlalu cemburu, tidak seimbang dalam kemampuan seksual, nusyuz antara suami istri serta karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Selain itu,  faktor  perceraian  turut  berlaku  apabila  pasangan  terlibat  tindak  pidana,  murtad. Itulah faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya perceraian. 28
Pasca  berakhirnya perkawinan antara pasangan suami istri menimbulkan konsekuensinya  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukannya.  Istri berkewajiban  melaksanakan  masa iddah nya  sebelum  menikah  dengan  laki-laki  lain, memelihara  dan mendidik  anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga  diri  dan  tidak  menerima  pinangan  dari  laki-laki  lain  dan  konsekuensi  lainnya yang telah diatur dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Begitu  pula  dengan suami  berkewajiban  melaksanakan  berbagai  keharusan  yang  menjadi  tanggung jawabnya,  seperti  memberikan  biaya  pendidikan  anak,  memberikan  nafkah iddah , maskan , kiswah kepada istrinya.
Dalam pasal 149 KHI menjelaskan beberapa kewajiban suami pasca perceraian karena talak, yaitu:
a. Memberikan Mut’ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa  uang  atau
28 Mohd  Sabree  Nasri,  “Hak  Istri  Selepas  Perceraian  Menurut  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya”, Journal Of Law & Governace , Vol. 3, No. 1 (Desember, 2020), hlm. 43-44.
benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
b. Memberikan  nafkah, maskan dan kiswah kepada  bekas  istri  selama  dalam iddah , kecuali bekas  istri  telah  dijatuhi  talak  baik  atau nusyuz dan  dalam  keadaan  tidak hamil;
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila qobla  al duhkul ;
d. Memberikan  biaya hadhanan untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21
tahun. 29 Selain  itu,  istri  berhak  mendapatkan  nafkah iddah dan  suaminya  pada  saat menjalani masa iddah sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  152  KHI  yang  menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz . Dalam kenyataan  empiris  menunjukan  tidak  semua  hak-hak  tersebut  diperoleh  dengan  baik  oleh istri sehingga mengakibatkan terabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan.
Bentuk peran yang dimainkan hakim dalam rangka melindungi hak perempuan yaitu dengan  berbagai  cara  memberikan  gambaran  tentang  hak-hak  perempuan.  Peranan hakim  yang  sering  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  segala  hak  perempuan  yaitu dengan  mengarahkan  supaya  memasukan  segala  sesuatu  yang  menjadi  miliknya dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan mempertimbangkan dua alasan, yaitu: Pertama, adanya tindakan-tindakan  suami  yang  merugikan  istri, Kedua, sikap nusyuz atau  tidaknya  seorang  istri,  jadi  faktor  yang  menghalangi  istri  mendapatkan yaitu disebabkan oleh nusyuz istri terhadap suaminya. 30
Kenyataan  sosiologis,  hakim  akan  mempertimbangkan  sikap  istri  dalam  kehidupan rumah  tangga  yakni  sikap nusyuz nya. Nusyuz merupakan  sikap  atau  tindakan  istri yang  tidak  mematuhi  dan  mentaati  perintah-perintah  suami  dalam  hal  yang  wajar, seperti  perintah  supaya  tidak  keluar  rumah  tanpa  ada  izin  suami  dan  alasan-alasan yang  sesuai  dengan syara ’. Apabila  istri  tidak  menjalankan  perintah  suami  maka
29 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII, Pasal 149, dalam Intruksi Presiden . hlm. 2
30 Mansari  dan  Moriyanti,  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca  Perceraian” International Journal Of Child And Gender Studies Vol. 5, No.1 (Maret, 2019), Hlm. 51.
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
akan  menjadi  alasan  gugurnya  hak  mendapatkan  nafkah  dari  suaminya. 31 Oleh karenanya, hakim yang mengetahui adanya indikasi nusyuz dari istri, maka akan tidak akan  bertanya  lagi  tentang  nafkah  yang  tidak  pernah  diberikan  selama  masih  dalam ikatan  perkawinan,  karena  secara  aturan fiqh istri  tidak  berhak  mendapatkan  nafkah dari  suaminya.  Begitu  pula  berkaitan  dengan  nafkah  istri  yang nusyuz juga dikecualikan oleh hakim untuk memberikannya.
Dalam kasus perceraian seringkali perempuan terabaikan nafkah dari suaminya, baik nafkah iddah maupun  nafkah madhiyah .  Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  disebabkan oleh karena faktor internal istri dan eksternalnya. Persoalan internal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
a. Perempuan tidak mengetahui hak-haknya
b. Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja
c. Sebagai istri terlalu marah pada suaminya
d. Ada anggapan materialistik
e. Istri ingin hidup bersama bukan uangnya
Alasan  lainnya  yang  menjadi  faktor  istri  tidak  menuntut  nafkah  dalam  gugatan rekonvensinya  atau  dalam  gugatan  cerainya  adalah  dikarenakan  istri  hanya menginginkan  hidup  kembali  bersama  suaminya.  Istri  tidak  menginginkan  uang berapapun yang diberikan oleh suaminya.
Adapun faktor eksternal yang menjadi alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian yaitu disebabkan oleh dua alasan:
a. Hakim  bersifat  pasif,  karena  salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  perdata  adalah hakim  bersifat  pasif  dalam  menyelesaikan  perkara,  hakim  hanya  mengadili persoalan yang dibawa oleh para pihak yang berperkara.
b. Biaya  eksekusi  lebih  besar,  nafkah  istri  yang  nafkah iddah maupun  nafkah madhiyah ditetapkan  dalam  putusan  cerai  talak  maupun  cerai  gugat  tidak  bermanfaat
31 Erfani aljan abdulah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik Dan  Gagasan , (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 59.
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
tanpa dilaksanakan secara sukarela oleh suami pasca putusan dibacakan 32 Selain karena istri nusyuz dan  beberapa  faktor  internal  maupun  eksternal  penghalang  mendapatkan nafkah yang telah peneliti paparkan di atas, Bapak Thoyyib selaku hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa selama menangani perkara cerai talak dan melakukan penentuan kadar nafkah yang akan diberikan kepada istri pasca perceraian, menuturkan:
“sebenarnya  kalau  dari  segi  faktor  penghalang  selama  saya  menangani  perkara  di Pengadilan ini tidak ada ji hanya saja secara umum  ada keadaan istri sehingga tidak bisa  mendapatkan  nafkah  karena  nusyuz,  kemudian  kadang  yang  menjadi  kendala kami itu ada kaitannya dengan suami tidak punya standar gaji”
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  tidak  ada  faktor  yang  menjadi penghalang  dalam  memberikan  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah secara khusus  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  namun  secara  umum  terdapat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  80  ayat  7  faktor  penghalang  untuk  mendapatkan nafkah  tersebut  apabila  istri  dalam  keadaan nusyuz .  Namun,  terdapat  suatu  keadaan yang  menjadi  hambatan  seorang hakim  dalam  menentukan  kadar  nafkah  yang  akan diberikan kepada istri pasca perceraian yaitu ketika suami tidak memiliki standar gaji yang menetap.

## D. PENUTUP
Bahwa  dasar  hukum  penentuan  kadar  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah terhadap  perkara  cerai  talak  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  hukum  positif  dan hukum  Islam.  Namun  beberapa  peraturan  tentang  pemberian  nafkah  tersebut  hanya mengatur  mengenai  kewajiban  suami  memberikan  nafkah  terhadap  istrinya  pasca perceraian  dan  pemenuhan  hak-hak  perempuan  dan  anak.  Dalam  memberikan pertimbangan  terhadap  penentuan  nafkah,  majelis  hakim  didasarkan  kepada  dua  hal yang  pertama  berdasarkan  penghasilan  suami  (faktor  ekonomi)  dan kebutuhan  dasar istri.  Dua  kategori  tersebut  menjadi  bahan  pertimbangan  ketika  tidak  menemukan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  baik  berdasarkan keinginan  dari  istri ataupun suami  yang  tidak  mau  untuk  memenuhi  permintaan  dari  pihak  istri,  setelah  diketahui penghasilan  suami  maka  hakim  akan  memberikan  pertimbangan  dalam  hal  kebutuhan
32 Mansari  dan  Moriyanti,  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca Perceraian” International Journal Of Child And Gender Studies Vol. 5, No.1 (Maret, 2019). Hlm. 51.
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
masing- masing  pihak.  Kebutuhan  tersebut  ialah  kebutuhan  yang  wajar  dari  biaya kehidupan  sehari-  hari  berupa  makanan,  biaya  hidup  lainnya  dalam  jangka  waktu tertentu  dan  atau  tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa iddahnya .
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  tidak  ada  faktor  yang  menjadi penghalang  dalam  memberikan  nafkah madhiyah ,  nafkah iddah dan mut’ah secara khusus  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  namun  secara  umum  terdapat  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah tersebut  apabila  istri  dalam  keadaan nusyuz .  Namun,  terdapat  suatu  keadaan  yang menjadi hambatan seorang hakim dalam menentukan kadar nafkah yang akan diberikan kepada  istri  pasca  perceraian  yaitu  ketika  suami  tidak  memiliki  standar  gaji  yang menetap.
Selanjutnya,  agar  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  untuk  turut  berkontribusi menyebarkanluaskan  informasi  kepada  lapisan  masyarakat  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  bahwa  seoarang  suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik.

## Daftar Pustaka

## Buku
Prodjohamidjojo  Martiman, Hukum  perkawinan  Indonesia Jakarta  :  Indonesia  Legal  Center Publishing, 2002.
Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum Cet. IV; Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

## Jurnal
Adam,  Hasanuddin  Yusuf  Dan  Mohammad  Firdaus  Bin  Tokimin,  “Keputusan  Mahkamah Rendah  Syariah  Kuantan  Pahang  Tentang  Tanggakan  Nafkah  Pasca  Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam”, Media Syariah, Vol. 20, No. 2,
2018.
Aliah,  Khairun  Inauah  “Implikasi  Dalam  Pemberian  Nafkah  Iddah  Dan  Mut’ah  Pada  Perkara Cerai  Talak  Di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A” Al-Qadau Vol.  8  No.  2, Desember 2021.
Amir, Rahma “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Al-Qadau , Vol 6, No. 1, Juni, 2019.
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
Andriani, Dwi Sri, Patimah, Rahma Amir “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap  Hak Nafkah Anak  Pasca  Perceraian  Dalam  Perspektif  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa (Studi  Atas  Putusan  Nomor  22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, Qadauna ,  Vol.  3,  No.  1, Desember, 2021.
Ariyani,  Eka  dan  patimah  “Pemberian  Nafkah  Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah  Pasca  Perceraian (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama  Majene  2017-2019”, Qadauna, Vol.  2.  No.  3, September 2021.
Arsyad,  Azman  “Tren  Media  Sosial,  Terhadap  Pengaruh  Tingginya  Perceraian  Di  Kabupaten Pangkep”, Al-Qadau Vol. 7, No. 1, Juli, 2020.
Aswar,  A.  Uswatun  Hasana,  Supardin  dan  Siti  Nurul  Fatimah.  “  Penerapan  Hak  Ex  Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak”, Qadauna , ol. 4, No. 1, Desember, 2022.
Azizah, Linda  “Analisis  Perceraian  Dalam Kompilasi Hukum  Islam”, Qadauna , Vol. 2. No. 4, Juli 2012.
Fadhlullah, Muh. Izzad Dien dan Asni, “ Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar), Qadauna, Vol. 2, No. 2, April, 2021.
Herfina  dan  Hasta  Sukidi,  “  Bimbingan  Perkawinan  Terhadap  Prajurid  TNI  AD  Dalam Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Di  Kodam  XIV/Hasanuddin  Makassar”, Qadauna , Vol 2, No 1, 2020.
Jamil,  Muhammad  Jamal  “Subtansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Lingkungan  Peradilan Agama”, Al-Qadau Vol 2. No. 1, 2015.
Jannah , Hasanatul “ Kompetensi  Hukum  Pemenuhan  Nafkah  Istri  Pasca  Perceraian” De  Jure Jurnal Syariah Dan Hukum vol 2, no 1, Juni 2010.
Mansari  dan  Moriyanti,  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca
Perceraian” International  Journal  Of  Child  And  Gender  Studies Vol.  5,  No.1  Maret, 2019.
Marfu’ah,  Nurul  Ainun  “Legal  Reasoning  Hakim  Dalam  Menentukan  Besaran  Bagian  Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B), Qadauna , Vol. 2, No. 1, Desember, 2020.
Mohd Sabree Nasri, “Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di
Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah,  Nafkah  Iddah  dan  Mut’ah  Terhadap Perkara Cerai Talak
Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak
Malaysia  :  Analisis  Faktor  Penghalang  Memperolehnya”, Journal  Of  Law  & Governace , Vol. 3, No. 1, Desember, 2020.
Ridwan,  Muhammad  Saleh  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional”, Al-Qadau, Vol. 1, No. 1, 2014.
Sururie,  Ramdani  Wahyu  and  Harry  Yuniardi,  “Perceraian  Dalam  Keluarga  Muslim  Di  Jawa Barat,” Jurnal Al-Manahij Vol. XII, No. 2, 2018.

## Undang-Undang
Mahkamah  Agung  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan  Dengan Kompilasi  Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam  Pembahasannya, Jakarta  : Mahkamah Agung RI, 2011.
Republik  Indonesia  “Undang  –  Undang RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”
Jakarta: Lembaran Negara, 1974, Pasal 41 c.
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII, Pasal 149, dalam Intruksi Presiden .

## Website
Qur’an  Kemenag,  Situs  Resmi  Qur’an  Kemenag https://quran.kemenag.go.id/surah/30. Diakses 21 September 2022 .