JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 2, No. 2 Desember 2019 DOI: 10.31314/jsap.2.2.87-94.2019
PENGAWASAN  PENYELENGGARAAN  ADMINISTRASI  KEUANGAN  DESA  DI DESA
BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG

## KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Lukfiah I. Radjak Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; lukfiahradjak@umgo.ac.id
Info Artikel:  Diterima: 13 Oktober 2019,  Disetujui: 23 November 2019, Publish 15 Desember 2019

## Abstract:
The  purpose  was  to  determine  the  supervision  of  village  financial  management  in  Boroko village  by  using  qualitative  research  with  the  case  study  method.  The  informants  in  this research  were  the  village  head,  village  secretary,  village  treasurer,  BPD  and  Community Empowerment  Institute  (LPM)  and  representatives  of  community  leaders  in  the  village  of Boroko. The results showed that the supervision activities of village financial administration in Boroko  Village  were  not  yet  effective.  The  reason  to  is  for  example  BPD  is  still  focused  its supervision on physical programs only. Where, supervision of village financial administration is only  carried  out  by  the  Regional  Inspectorate  and  the  Office  of  Community  and  Village Empowerment.  This  research  is  a  supervisory  study  that  uses  village  financial  supervision indicators proposed by Arifin Abdul Rachman (2001: 23) which is one of the indicators of the success  of  a  government  organization  in  achieving  its  objectives  largely  determined  by  the success of supervision.
Keywords: Supervision, Village Financial Administration

## Abstrak:
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan penyelenggran keuangan desa di Desa  Boroko  dengan menggunakan  metode  penelitian kualitatif  dengan metode  studi  kasus. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, BPD dan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  serta  perwakilan  tokoh  masyarakat  di  desa Boroko.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kegiatan  pengawasan  penyelenggaraan administrasi  keuangan  desa  di  Desa  Boroko  belum  efektif.  Karena  BPD  masih  terfokus pengawasannya pada program fisik saja. Dimana, pengawasan admminstrasi keuangan desa hanya  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah  dan  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa. Penelitian  ini  merupakan  studi  pengawasan  yang  menggunakan  indikator  pengawasan keuangan desa yang dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman (2001:23) yaitu salah satu dari indikator  keberhasilan  suatu  organisasi  pemerintah  dalam  mencapai  tujuannya  banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan.
Kata kunci : Supervision, Village Financial Administration

## PENDAHULUAN
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat  desa  dapat  diakomodir  dengan lebih  baik.  Pemberian  kesempatan  yang lebih  besar  bagi  desa  untuk  mengurus  tata pemerintahannya  sendiri  serta  pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas  hidup  masyarakat  desa,  sehingga permasala-  an  seperti  kesenjangan  antar wilayah,  kemiskinan,  dan  masalah  sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.
Desa yang dimaksud adalah desa dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dalam hal pengelolaan keuangan desa diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman  bagi  aparatur  pemerintah  desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,  dan  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  dan  tata kelola.Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-undang  Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah  kabupaten/kota  turut  membantu memberdayakan  masyarakat  desa  dengan
pendampingan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Pemantauan merupakan tahapan penting untuk
memastikan  bahwa  pengalokasian  dana desa  dapat  menjadi  instrumen  pemerataan pendapatan  di  desa  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan  observasi  awal  penulis dilapangan,  anggaran  Dana  Desa  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  melalui Kementerian  Keuangan  Republik  Indinesia di  Transfer  dari  Rekening  Keuangan  Umum Negarake  Rekening  Keuangan  Umum Daerah  sebesar    Rp.  74.468.287.000,  yang kemudian  di  transfer  ke  rekening  106  Desa di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara tahun  2018.  Dana  yang  begitu  besar pemerintah  harus  mengawasinya  dalam kegiatan  pengelolaan  keuangan,  sehingga anggaran  yang  dikelola  tidak  merugikan negara.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  peneliti ingin  mengatahui  bagaimana  kegiatan pengawasan  penyelenggaran  administrasi keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan sampai pengontrolan  dengan  baik  dan  benar. Karena terdapat hambatan dalam pengelolaan  keuangan  desa  salah  satunya adalah  keterbatasan  Sumber Daya Manusia (SDM)  masyarakat  desa,  sehingga  tidak mengetahui atau kurang memahami pedoman penyusunan pengeloaan keuangan desa.
Desa  Boroko  Kecamatan  Kaidipang Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara masih terdapat permasalahan dalam
penataan  administrasi  keuangan  danadesa
dalam  hal  ini  pembuatan  buku  kas  masuk dan  kas  keluar  yang  tidak  jelas  dan  tidak menentu arahnya. Kemudian, masih lemahnya fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Boroko serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masayarakat  dan  Desa (DPMD)  yang  belum maksimal.  Maka,  perlu Pemerintah  Daerah  memberikan  bimbingan atau pendidikan dan pelatihan disetiap desa khususnya  pengelolaan  keuangan  desa, serta  belum  efektifnya  pelaksanaan  fungsi pembinaan  desa  dalam  hal  ini  kurang memberikan motivasi kerja bagi para aparat kerja.
Disamping  itu,  permasalahan  lainnya masih  terkait  dengan  penyajian  laporan administrasi  pemanfaatan  keuangan  desa belum memenuhi unsur-unsur
yang
disyaratkan oleh aturan perundang-
undangan,  dimana  setiap  yang  berwenang harus memlilki pengetahuan tentang pengelolaan  keuangan  desa  yang  masih perlu  ada  bimbingan  serta  sumber  daya manusia  yang  kurang  berkompoten  dalam menangani  dokumen-dokumen  keuang-an desa.
Timbul  asumsi  masyarakat  bahwa akan ada pennyelewengan yang yang terjadi yaitu dengan memanfaatkan keuangan desa jika anggaran tidak disimpan di tempat yang lebih  aman.  Disisi lain  pemahaman perangkat  desa  mengenai  penerimaan  dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa masih sangat kurang, hal ini  menjadi  salah  satu  masukan  untuk pemerintah  Desa    Boroko  agar  lebih meningkatkan  kualitas  dari  aparaturn  agar
tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan  teknologi  dan  beban  kerja antara  bendahara dan sekretaris serta  SDM dalam  mengelola  keuangan  desa  belum memahami  peraturan  terkait  pengelolaan aset desa dimana sosialisasi dan
pendampingan desa masih kurang diberdayakan di desa Boroko tersebut.  Oleh karena  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  “Pengawasan  Penyelenggaraan Administrasi  Keuangan  Desa  Di  Desa Boroko  Kecamatan  Kaidipang  Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti
bermaksud mendiskripsikan bagaimana “Pelaksanaan  Program  Kelompok  Usaha Bersama (KUBE).
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut Sugiyono  (2005:1)  dalam  (Pasalong,  2013: 161  ),  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya  adalah  eksperimen,  dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Boroko merupakan Ibu Kota
Kecamatan  dan  Ibu  Kota  Kabupaten Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara. Desa Boroko, adalah sebuah pemukiman penduduk  yang  sudah  ada  sejak  jaman kerajaan  Kaidipang  Besar,  dimana  pada masa  itu  belum  ada  yang  namanya “Boroko”  hal  ini  bermula  pada  saat pelantikan Raja pertama Kerajaan
Kaidipang Besar “Mauritz Datoe Binangkal  Korompot”  di  kerajaan  Gowa (Sekarag Makassar). Setelah dilantik, raja bersama rombongan kembali ke
kaidipang,  pada  saat  mendekati  tiba tanah  kerajaan  di  kaidipang,  disuatu tempat raja membunyikan gong, berbunyi: “ tung.. tung tung.. tung” merupakan suatu pertanda bahwa  raja akan tiba.
Visi “Terwujudnya Desa Boroko yang Berbudaya, bersih, Aman dan Sejahtera”. Berbudaya:upaya  pengembangan  nilai-nilai budaya sebagai upayapeningkatan karakter dan sikap masyarakat desa Bersih :pemerintah  desa  bersama masyarakat  wajib  menjaga  lingkungan agar tetap bersih, teratur dan asri Aman :mewujudkan ketentraman desa dengan berdasarkan prinsip toleransi dan saling memahami Misi
1.  Membangun  tata  pemerintah  desa yang  baik  dengan  bersendikan  pada prinsip-prinsip keterbukaan, tanggung  jawab  saling  percaya  dan partisipatif masyarakat. 2.  Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya  dan  beragama  untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.
3.  Meningkatkan  dan  menjaga  desa agar tetap bersih, teratur dan asri.
4.  Mewujudkanpembangunan sarana prasarana kebudayaan sebagai
upaya  penggalian  minat  dan  bakat pemuda.
5.  Meningkatkan  kualitas  hidup  menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.
6.  Mengembangkan dan memanfaatkan sumber  daya  alam  yang  ber wawasan lingkungan.

## PEMBAHASAN
Dari hasil
observasi pengawasan penyelenggaraan  administrasi  keuangan desa  di  Desa  Boroko  dalam  indikator tingkat  disiplin,  prestasi  dan  pencapaian sasaran  pencapaian  tugas  pelaksanaan keuangan  desa  sudah  sesuai  dengan yang  diharapkan  karena  di  desa  boroko sudah menggunakan SISKEUDES
(Sistem  Keuangan  Desa).  Hal  ini  terbukti dari  hasil  wawancara  antara  peneliti dengan  Kepala  Desa  Boroko  sebagai berikut :
“Pelaksanaan  keuangan  di  desa  boroko  ini sudah  lancar  dan  mengikuti  prosedur yang  berlaku.  Pengelolaan  keuangan  di desa  Boroko  ini  sudah  menggunaan sistem  online  yaitu  SISKEUDES.  Dan tetap  dalam  pengawasan  pemerintah Kabupaten/Kota  dan  inspektorat.  Kami juga selalu berkordinasi dengan pemerintah  termasuk  ke  dinas  keuangan dalam pengelolaan keuangan ini,”
(Wawancara  dengan  MP  pada  tanggal  15- 02-2018)
Selanjutnya  informasi  lain  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Desa Boroko, yang menyatakan :
”Penyelenggaraan  keuangan  sudah  sesuai aturan  dan  tetap  harus  selalu  diawasi
juga  oleh  BPD  dan  LPM  setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan masyarakat  juga  harus  ikut  serta  dalam pengawasan pembangunan ini,” (Wawancara AL pada tanggal 15-02-2018). Informasi  lain  yang  kami  dapatkan  dari bendahara  Desa,  yang  mengungkapkan bahwa :
“Pencapaian  keuangan  di  desa  boroko sudah seperti yang diharapkan, baik oleh pihak  kepala  desa,  kecamatan  terutama kabupaten”,
(Wawancara RMpada tanggal 15-02-2018) Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran keuangan  desa  sudah  sesaui  dengan APBDesa  yang  berlaku,  anggota  BPD dan  LPM  seharusnya  selalu  mengawasi kegiatan pembangun desa.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan tentang  perencanaan  dan  anggaran dalam  pengeloaan  keuangan  desa  di desa  Boroko  sebelum  melaksanakan pembangunan
sebelumnya melaksanakan  kegiatan  musyawarah bersama masyarakat.  Berikut wawancara dengan  salah  seorang  tokoh  masyarakat laki-laki Desa Boroko sebagai berikut :
“Di  desa  boroko  selalu  ada  musyawarah bersama  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan,  dan  selalu  di  monitoring dari kabupaten karena dalam pengelolaan ini  harus  berdasarkan  APBDes  yang tersusun”.
(Wawancara  dengan  SB  pada  tanggal  10- 03-2018)
Selanjutnya  informasi  diperoleh  dari  tokoh masyarakat  perempuan  Desa  Boroko sebagai berikut :
“Rencana  dan  anggaran  memang  sudah dilaksanakan sebelum kegiatan pembanguan, dan juga di monitoring dari lembaga-lembaga meliputi BPD,”
(Wawancara  dengan  NP  pada  tanggal  10-
03-2018)
Tetapi  dilihat  dari  hasil  observasi  peneliti dalam penyalahgunaan keuangan desa di desa  boroko ini tidak  ada,  karena  semua pembanguan  di  desa  ini  sudah  sesuai dengan  yang  direncanakan.  Berikut  hasil wawancara antara peneliti dengan informan  pertama  dengan  Kepala  Desa Boroko  tentang  penyelewengan  atau penyelahgunaan
keuangan desa menyatakan bahwa :
“Kalau  di  desa  boroko  ini  Alhamdulillah sudah  aman,  dan  kalau  memang  ada penyelewengan  kemungkinan  kepala desa  dan  bendahara  sudah  masuk penjara. Sebenarnya saya dalam mengelola  keuangan  ini  saya  Cuma menandatangani  berkas  bendahara  yang diurus.  Dan  dalam  pembayaran  ke pekerja  pembangunan  juga  melalui rekening,”
(Wawancara  dengan  MPpada  tanggal  5-04- 2018)
Informasi  lainnya  diperoleh  dari  Aparat desa  bagian  kaur  pelaksana  kegiatan yang menyatakan bahwa :
“Alhamdulillah  sepengetahuan  saya  selama pengelolaan  ini  tidak  ada,”  (Wawancara dengan DL pada tanggal 5-04-2018)
Penyelewengan  merupakan  suatu  kegiatan yang  merugikan,  dapat  disimpulkan  dari hasil  wawancara  diatas  bahwa  di  Desa Boroko  selalu  ada  kegitan  pemerikasaan keuangan  dari  dinas  keuangan  dan
inspektorat,  selama  pemerksaan  tidak pernah  ada  temuan  yang  melanggar aturan, karena dalam pengelolaan
keuangan harus sesuai APBDesa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai Pengawasan  Pengelolaan  Administrasi Keuangan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa: Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan  Permusyawaratan  Desa,  diawali oleh tahap perencanaan dengan penyusunan  dan  pembuatan  Program Kerja Pengawasan, lalu tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan  dengan  2  (dua)  metode pengawasan  yaitu  pengawasan  langsung dengan melaksanakan pemeriksaan regular dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,  dan  pengawasan  tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan  kasus.  Tahapan  terakhir yaitu  penyusunan  dan  penyampaian laporan  hasil  pengawasan  dalam  bentuk laporan hasil pemeriksaan ,hasil
penelitianmenunjukkan bahwa
Pada  tahap  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Badan  Permusyawarat-an Desa  belum  terlaksana  sacara  optimal, hal  ini  dapat  dilihat  pada  pelaksanaan pemeriksaan administrasi keuangan desa yang  dilakukan  Badan  Permusyawaratan
Desa belum dilaksanakan secara menyeluruh  serta  pada  pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa
Boroko  Kecamatan  Kaidipang  terlihat berjalan  cukup  baik  yaitu  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,
pentausahaan dan pertanggungjawabanakan  tetapi  yang sesungguhnya apabila dilihat dari laporan masyarakat masih
adanya penyalahgunaan  keuangan  desa  yang dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak di  tindaklanjuti.  Dari  segi  perencanaan kepala  desa  mengadakan  musrembang terlebih  dahulu  setelah  itu  menyusun APBDes,  dari  segi  pelaksanaan  kepala desameminta untuk menjalankan kegiatan  yang  telah  diberikan  kepadanya . Dari segi penatausahaan bendahara dan bendahara  desa  bertugas  membuat pembukuan  dan  laporan  pertanggung- jawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban laporan
pertanggungjawaban  yang  disampaikan oleh  kepala  desa  kepada  Bupati  melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa  yang  diterima  datangnya  terlambat dan  juga  kemampuan  SDM  yang  kurang memadai.
Tindak  lanjut  dan  evaluasi  dari  hasil pengawasan  Badan  Permusyawaratan Desa,  pemeriksaan  di  desa  Boroko  baik pemeriksaan administrasi
dan
pembangunan  fisik,  karena  dari  proses pengawasan administrasi didesa tersebut pelaksanaannya tidak berjalan denganbaik,  tidak  sesuai  rencana,  dan tidak transparan maka temuan penyelewengan keuangan desa
sebaiknya  harus  lebih  tindak  lanjutnya
hingga  kepala  desa  atau  pihak-pihak
yang melaksanakan
administrasi keuangan  desa  merasa  jera  sehingga tidak  ada  lagi  kepala  desa  atau  aparat desa  yang  melakukan  penyalahgunaan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis paparkan pada BAB III diatas.

## SARAN
1 . Badan  Permusyawaratan  Desa  perlu menanamkan  rasa  tanggungjawab  dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi pada aparat pengawas terutama dalam pelaksanaan
pengawasan administrasi keuangan desa, pemeriksaan pembangunan yang di danai oleh  APBDES.Hasil  ini  dapat  ditunjukkan dengan  cara  menindaklanjuti  seluruh laporan yang masuk ke Badan Permusyawaratan  Desa  terkait  masalah administrasi keuangan desa. 2.  Perlu  adanya  peningkatan  tunjangan pengasilan anggota Badan Permusyawaratan  Desa  dari  pemerintah daerah untuk lebih menunjang pelaksanaan pengawasan terhadap APBDES. 3.  Badan  Permusyawaratan  Desa  perlu memahami regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 4,  Perlunya peningkatan sarana dan prasarana khusus kantor dan laptop guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

## REFERENSI

## 1.  Buku – Buku
Pasalong  ,Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Cet ke 2, Alfabeta. Bandung. Hlm 161 Makmur. 2011. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. PT. Refika Aditama. Bandung: Mosii, Sjafruddin. 2015. Pengelolaan Keuangan  Pemerintahan  Desa.  CV
Mandar Maju. Bandung:
Atmosudurjo,  Prayudi  2015.  Administrasi Pendidikan.  CV.  Gema  Nusa.  Klaten Utara:
Rachman,  Arifin  Abdul    2001.  Administrasi Pemerintahan  dalam  Pembangaunan.
CV. Haji Mas Agung. Jakarta:
Schermerhon. 2002. Management. Ed., New York: John Wiley & Sons Inc.
Stoner,  Freeman  dan  Gilbert.  1998.
Pengantar Bisnis Graha Ilmu. Silalahi. 2012. Methode Penelitian. Universitas  Sebelas  Maret.  Surakarta. Hlm 12 Sugiyono. 2005. Metode Penelitian
Kombinasi  (mixed  methods).  Cetakan ke 3. Alfabeta. Bandung:
---------- 2012. Methode Penelitian Kombinasi (mixed  methodes).  Cetakan  ke  3. Alfabeta. Bandung:
Tangkilisan,  Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik.  PT.  Gramedia  Widiasarana. Jakarta:
Sedarmayanti.  2007,  Manajemen  Sumber Daya  Manusia,  PT  Refika  Aditama. Bandung :
Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  Boroko Tahun 2019

## 2.  Undang – Undang
Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Desa mengenai  Desa  Permendagri  No.  37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  23 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
Menurut  Peraturan  Dalam  Negeri  No.  32
Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa Pasal  93  dan  94  PP  Nomor  43  tahun  2014 mengatur bahwa pengelolaan
keuangan desa Peraturan  Bupati  No.  40  Tahun  2018 tentang  Pedoam  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa tahun 2019 Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa

## 3.  Sumber Internet
Apriliani.  2017. Pengawasan  Kepala Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan  pada  Kantor  Desa Saliki  di  Kecamatan  Muara  Badak
Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Journal Ilmu  Pemerintahan,  2017,  5  (2):825- 836 Brianunyu. Blogspot.com/2015/11/ ringkasan- materi- administrasikeuangan .html Irene,  Deigi. Efektivitas  Penyelenggaraan Tertib  Administrasi  Pemerintah  Desa Tampang  Tiga  Kecamatan  Lanhowan Utara  Kabupaten  Minahasa  Utara.
Manado Pramawati  Ayudyah.  2015. Pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan  undang-undang  no  6 tahun  2014. Skripsi.  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Wahyyu  Dewanti,  Elsa  Dwi.  2015. Analisis Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa di Desa Boreng. Skripsi. Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember