Literature Study
Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan

## Di Kalangan Imam Madzhab

## Abstract
Mohammad Yasir Fauzi, 1
Agus Hermanto, 2
Habib Ismail, 3 Mufid Arsyad 4
1, 2 Raden Intan State Islamic University Lampung, email: yaris@radenintan.ac.id gusher.sulthani@raden intan.ac.id 3, 4 Maarif Institute of Islamic Religion NU Metro Lampung, email: habibismail65@gmail.c om arsyadmufid88@gmail. com
Backgound. There is no corner of space that is not touched by Islamic law, the  difference  in  legal  products  from  the  results  of  ijtihad  scholars  is  a blessing  for  the  people.  The  problem  is;  Why  do  scholars  differ  on  a religious issue?
Aims .  This  study  aims  to  explore  the  ijtihad  method  of  madhhab  scholars used  as  a  tool  to  analyze  all  phenomena  that  occur,  so  that  the  roots  of these differences are known.
Methods. This  research  is  a  type  of  qualitative  research  in  the  form  of library research, by exploring the arguments and methods used by scholars who then make legal products that are different from one another.
Results. The  results  of  this  study  indicate  that  differences  are  mercy,  as long  as  these  differences  do  not  cause  division,  and  always  bring  benefit with logical arguments and can be accepted by common sense, even though there are two types of differences, namely differences in reason (ikhtilaf al- aql), and differences in morals. (ikhtilaf al-akhlak), differences occur due to unequal contextualization, thus requiring different arguments and methods of ijtihad, resulting in unequal products from one another.
Keyword s: ijtihad method, imam madzhab, problems

## PENGANTAR
Kajian  hukum  Islam  ( fiqh )  tidak  lepas  dari  pembahasan madzhab atau  ulama‟ madzhab . Madzhab memiliki  dua  pengertian;  Pertama, berasal  dari  kata dzahaba-yadzhubu-dzahban-wa dzuhuban-wa  madzhaban yang  kemudian  menjadi madzhab yang  berarti  pendapat,  telah  berjalan, telah  berlalu,  telah  mati. 1 Kedua, sesuatu  yang  diikuti  dalam  berbagai  masalah  disebabkan  adanya pemikiran.  Oleh  karena  itu, tamadzhaba diartikan  mengikuti madzhab jama’ plural madzhāhib yang diikuti atau dijadikan pedoman. Sedangkan kata madzhab diartikan dengan haluan, atau ajaran lengkap mengenai  hukum  Islam  yang  dianut  oleh  golongan  umat  Islam  tertentu  seperti madzhab Syafi‟i, Hanbali, Maliki dan Hanafi. 2
Madzhab dalam  wacana  modern  berarti  pendapat  ( view  opinion), kepercayaan,  ideologi ( belief, ideology), doktrin, ajaran, faham, dan aliran-aliran dalam hukum ( doctrine, teaching, schools of law). 3 Tafsir Barat dalam buku The Concise Encyclopedia of Islam mengartikan madzhab sebagai sistem berfikir ( a system of though ) dan dalam buku A Popular Dictionary of Islam, madzhab diartikan sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam hukum ( schools of law ). 4
1 Al-Ab Luwis Ma‟luf, AL-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 239
2 Syaikhu, Perbandingan Madzhab Fiqh (Perbedaan Pendapat di Kalangan Madzhab), (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013), h. 5
3 Jaya S. Praja, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13- 14. Lihat juga Qodri Azizy, Reformasi Bermadzhab, (Teraju: Mizan, 2004), h. 16-17. Lihat juga Said Ramadhan, Islamic Law: Its Schope and Equity, terj. Badri Saleh, (Jakarta: CV. Firdaus, 1986), h. 95
4 Edy A Efendi (editor), Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat, (Bandung: Zaman Wacana Media, 1999), h. xxv
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1 Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929 Madzhab diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi anutan umat Islam. Madzhab adalah  paham  atau  aliran  pikiran  hasil  dari ijtihad seorang  mujtahid tentang  hukum Islam  yang  digali  dari  ayat-ayat  Al-Qur‟an  atau  Sunnah  yang  dapat  diijtihadkan.  Perbandingan madzhab ( muqaranatul  madzāhib )  adalah  himpunan  pendapat  para  imam  mujtahid  dengan  dalil- dalilnya pada satu masalah yang diperselisihkan, membanding sebagian dalil dengan sebagiannya dan sesudah diadakan munaqasyah , maka akan jelas pendapat mana yang kuat dalilnya. 5
Para  ulama fiqh ( fuqaha’ )  mengartikan madzhab sebagai  segala  hukum  yang  mengandung berbagai  masalah,  baik  dari  aspek  metode  yang  mengantarkan  pada  kehidupan  secara  keseluruhan maupun  aspek  hukum  sebagai  pedoman  hidup. 6 Perbandingan madzhab adalah  mengumpulkan pendapat  para  Imam mujtahid berikut  dalil-dalil  tentang  suatu  masalah  yang  diperselisihkan  dan membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.  Membandingkan  adalah  jalan  untuk  mengetahui  cara-cara  Imam mujtahid ,  dan  jalan  untuk dapat memilih hukum yang dapat menentramkan jiwa. 7
Menurut  Muslim  Ibrahim, madzhab adalah  ilmu  yang  mengumpulkan  pendapat-pendapat tentang  suatu  masalah ikhtilafiyah fiqh ,  mengumpulkan,  meneliti  dan  mengkaji, serta  mendiskusikan masing-masing  pendapat  secara  objektif  untuk  dapat  mengetahui  pendapat  yang  terkuat,  yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syari’ah Islam. 8 Madzhab adalah  faham  atau  aliran  pikiran  hasil ijtihad seeorang  mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Qur‟an atau al-Hadits yang dapat diijtihadkan. 9 Madzhab adalah  mengikuti madzhab tertentu  dengan  sistem  pengambilan  hukum  Islam  atau fiqh dari madzhab fi aqwāl (pendapat)  menuju  pengembangan madzhab fi  al-manhaj (metodologi). 10 Madzhab adalah mengikuti suatu yang dipercayai “ fulānun tamadzhaba bi fulānin , ” Madzhab adalah dasar  pendirian  yang  diturut  karena  telah  dipercaya.  Misal,  ucapan  Imam  Syafi‟i  “ ida  shahha  al- hadītsu fa huwa madzhabiy” apabila telah sah hadits itulah madzhab ku. 11
Madzhab adalah  aliran-aliran  dalam fiqh . Madzhab berawal  dari  penggunaan  metode  yang berbeda dalam membahas perbedaan pendapat yang akhirnya berbentuk kelompok pendukung (murid imam)  sebagai  penerus  imam  dan  selanjutnya  berkembang  menjadi madzhab tertentu. 12 Madzhab adalah  pokok  pikiran  atau  dasar  yang  digunakan  oleh  Imam Mujtahid dalam  memecahkan  masalah atau  meng- istinbath- kan  hukum  Islam. Madzhab selanjutnya  berkembang  sebagai  kelompok  umat Islam yang mengikuti cara istidlāl imam madzhab tertentu tentang masalah hukum Islam. 13
Madzhab adalah tempat berjalan atau aliran. Artinya, pendapat, faham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari Imam, seperti empat imam besar; Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali yang  disebarkan  oleh  murid-murid  ke  berbagai  Negara. 14 Madzhab adalah  faham  atau  aliran  hasil pemikiran  seorang mujtahid tentang hukum-hukum  Islam  melalui ijtihad berdasar al-Qur‟an dan al- Haditas  dan  biasanya  ditunjukkan  pada  empat madzhab besar  dalam  Islam,  yaitu  Hanafi,  Maliki, Syafi‟i dan Hanbali. 15
Cik Hasan Bisri merangkum makna madzhab tidak terlepaskan dari tujuh kata kunci; (1) imam mujtahid , (2) metode istinbat hukum, (3) materi fiqh , (4) madzhab sebagai aliran fiqh , (5) kelompok
5 Abdul Sami‟ Ahmad Imam, Kitabul Mujaz fi Fiqh Muqarran, (Kairo: Darul Sabah, tt.), h. 1
6 Wahbah Zuhaily, al-Fiq al-Islamy wa Adillatuhu, (Bairut Dar Al-Fiqr, 1989), juz ke-1, h. 27 7 Syaik  Muhammad  Syaltout, Perbandingan  Madzhab  dalam  Masalah  Fiqh, (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1996), h. 15
8 Abdurrahman, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000), hal. 94 9 Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqarran, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 19991), h. 47
10 Qodri Azizy, Reformasi Bermadzhab, Op.Cit., h. 20-22
11 Moenawar Cholid, Kembali Kepada al-Qur’an dan Al-Sunnah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), h. 379
12 A. Djazuli, Ilmu Fiqh (sebuah pengantar), (Bandung: Orba Sakti, 1991), cet. Ke-1, h. 106
13 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72
14 E. Abdurrahman, Perbandingan Madzhab, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 8-9
15 Edy A. Effendi, (editor), Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat, Op.Cit., h. xxv
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1 Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
pendukung  atau  pengikut,  (6)  istilah  hukum  yang  digunakan,  dan  (7)  karya  Imam Madzhab (kitab fiqh ). 16 Menurut Husnul Fatarib madzhab adalah dasar-dasar epistemilogi ijtihad yang melembaga. 17
Dari  keterangan  para  ulama  bahwa  perbandingan madzhab adalah  perbandingan madzhab yang satu dengan madzhab yang lainnya, hal itu dapat dimaklumi bahwa diantara para imam madzhab memiliki  pendapat  yang  berbeda-beda.  Oleh  sebab  itu  tidak  akan  digunakan  istilah  perbandingan kecuali terhadap sesuatu yang antara satu dengan lainnya berlainan pendapat. Justru untuk mengetahui perbedaan itu diperlukan perbandingan.

## METODE IJTIHAD DI KALANGAN PARA ULAMA IMAM MADZHAB

## Abu Hanifah
Imam  Abu  Hanifah 18 mendasarkan  metode  pengajaran  pada  prinsip syura (musyawarah), 19 mengemukakan problem hukum pada murid-murid untuk dibahas dan dicatat setelah ada kesepakatan pemahaman. 20 Ketetapan hukum melalui proses intraktif, membuat Madzhab Hanafi dapat dikatakan sebagian besar sebagai karya para murid dan hasil usaha Imam Hanafi sendiri. 21 Para murid membahas hipotesis  benar-benar  terjadi,  karena  mengarah  pada fiqh hipotesis,  yaitu fiqh yang  mengedepankan suatu  persoalan  melalui  pertanyaan  “bagaimana  seandainya  hal  demikian  terjadi?.”  Murid-murid Imam Abu Hanifah kemudian dikenal sebagai kaum “bagaimana jika” atau “ ahlu ra’yiy .” 22
Abu Hanifah dikenal sebagai ulama‟ yang sangat tinggi ilmu ra’yi (logika); seorang arif yang tidak haus kekuasaan, pemberi fatwa ( Mufti ) yang sangat disegani di Kuffah dan Baghdad; Keturunan Muslim non Arab ( Mawalli ) yang memiliki kemampuan sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Madzhab Hanafi  banyak  mencetak  ahli  di  bidang  masing-masing. 23 Dasar-dasar  pegangan Madzhab Hanafi adalah al-Qur‟an, al-Sunnah dan atsar - atsar yang shahih dan telah masyhur, fatwa- fatwa dari sahabat, ijma , qiyas , istihsan , dan al -„ urf . 24
Al-Qur‟an  adalah  sumber  hukum  yang  tidak  dapat  diperdebatkan  lagi.  Al-Qur‟an  adalah penentu akurasi sumber-sumber hukum yang lain. Sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al- Qur‟an  dianggap  tidak  valid.  Al-Sunnah  adalah  sumber  hukum  Islam  terpenting  setelah  al-Qur‟an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaan. Syarat hadits bukan hanya harus shahih, tetapi harus dikenal secara luas ( masyhur ). Jika hadits digunakan sebagai dasar hukum yang sah, maka hadits berfungsi  sebagai  benteng  terhadap  hadits-hadits  palsu  yang  sering  muncul  di  wilayah  tersebut, dimana hanya ada sedikit sahabat yang berperan (Ali dan Ibnu Masy‟ud). Ijma’ adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah dan menjadi sumber hukum Islam yang terpenting. Ijma’ para sahabat lebih diutamakan seperti pendapat
16 Cik  Hasan  Basri, Model  Penelitian  Fiqh  Jilid  I:  Paradikma  Penelitian  Fiqh  dan  Fiqh  Penelitian, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 239
17 Kuliah Umum Program Doktor S3 PPs. IAIN Raden Intan Lampung Angkatan 2015
18 Abu  Hanifah  nama  aslinya  adalah  Nu‟man  bin  Tsabit  al-Zuhthiy  al-Taimiiy  al-Kufiy.  Beliau  masih memiliki  pertalian  hubungan  keluarga  dengan  Imam  Ali  bin  Abi  Thalib ra., beliau  Tsabit  ayah  Abu  Hanifah pernah didoakan oleh Ali ra., yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Maka tak heran, jika dari keturunan Tsabit  ini,  muncul  seorang  ulama‟  besar  seperti  Abu  Hanifah.  Sejak  kecil  beliau  mengkaji  dan  menghafal  al- Qur‟an. Beliau dengan tekun mengulang-ulang hafalannya, sehingga ayat suci tersebut dapat terjaga dengan baik dan ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.
19 Abu  Ameenah    Bilal  Philips, Sejarah  Evolusi  Fiqh  Aliran-Aliran  Pemikiran  Hukum  Islam, (Bandung: Nuansa  Cendikia,  2015),  h.  87-88.  Lihat  jug  Syaikh  Salman  al-Audah, Jejak  Teladan  Bersama  Emat  Imam Madzhan, (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  2016),  h.  112.  Moenawar  Chalil, Biografi  Empat  Serangkai  Imam Madzhab, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 3-4
20 Abdul Aziz al-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, (Solo: Aqwam, 2013),h. 53
21 Ibid. h. 156.
22 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 88-89
23 Imam Pamungkas, Fiqh Empat Madzhab, (Jakarta: Al-Makmur, 2015), h. 19
24 Dedi Supriyadi, Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 158. Lihat juga Romli SA., Muqarran Madzahib fi Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 47
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
pribadi  Abu  Hanifah  dan  para  murid  dalam  mendiskusikan  hukum  Islam.  Imam  Hanafi  mengakui ijma’ para ulama‟ muslim lainnya di semua periode adalah valid danmengikat umat Islam. 25
Pendapat  pribadi  sahabat,  jika  ada  beda  pendapat  di  kalangan  sahabat  mengenai  hukum- hukum  tertentu  dan  bukan  hasil ijma’ ,  maka  Imam  Abu  Hanifah  akan  memilih    pendapat  yang dipandang  paling  memadai  dalam  menjawab  persoalan.  Dalam  menetapkan  pandangan  ini,  sebagai prinsip  penting madzhab- nya,  Abu  Hanifah  juga  mengutamakan  pendapat  dari  sahabat  dan  dari pendapat  sendiri.  Meski  demikian,  Abu  Hanifah  menerapkan  penalaran  dalam  arti  yang  terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat sahabat yang bervariasi.
Qiyas ,  Imam  Abu  Hanifah  merasa  tidak  harus  menerima  rumusan  hukum  dari  murid-murid para sahabat atau yang disebut tabi’in dalam wilayah yang tidak  memiliki sumber jelas dari sumber- sumber  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Imam  Abu  Hanifah  dalam  melakukan ijtihad sendiri berdasarkan  prinsip-prinsip qiyas yang  telah  dibangun  oleh  murid-murid,  memandang  diri  sendiri setara dengan para tabi’in .
Istihsan (preferensi)  adalah  satu  bukti  yang  lebih  disukai  daripada  bukti  lain,  karena  lebih sesuai  dengan  situasinya,  walaupun  bukti  yang  digunakan  secara  teknis  lebih  lemah  daripada  bukti. Istihsan bisa  menyangkut  preferensi  atau  pemilihan  sebuah  hadits  yang  lebih  spesifik  di  atas  hadits yang  bersifat  umum.  Atau  bisa  juga  menyangkut  preferensi  hukum  yang  lebih  tepat  di  atas  hukum yang  dirumuskan  dengan qiyas . 26 Para  juris  Islam  dari  kalangan madzhab Hanafiyah  menggunakan istihsan sebagai  dasar  pertimbangan  pengambilan  keputusan  hukum  Islam.  Imam  Muhammad  al- Syaibani, salah seorang juris pengikut madzhab Hanafi, suatu ketika menceritakan pembahasan qiyas yang  alot  diantara  para  juris  dalam  merumuskan  ketetuan  hukum.  Kondisi  rumit  membuat  Abu Hanifah  sebagai  pendiri madzhab Hanafi,  sering  mengambil  pendekatan istihsan sehingga  persoalan menjadi cair dan terselesaikan. 27
Madzhab Hanafiyah  merupakan  peletak  batu  pertama  penggunaan  dalil istihsan dalam aktivitas pengambilan kesimpulan hukum. Literatur fiqh madzhab Hanafi banyak mengupas persoalan dengan  menggunakan  dalil istihsan. Kitab Hidayah karangan  Imam  Marghinani,  seorang  juris  dan penulis  produktif  dalam madzhab Hanafi,  menghimpun  tidak  kurang  dari  170  item  persoalan fiqh berbasis istihsan . Madzhab Hanafi sangat mengapresiasi dalil istihsan dalam rangkaian proses istihsan hukum. 28 „ Urf (tradisi lokal) diberi bobot hukum dalam wilayah yang tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat.  Melalui  penerapan  prinsip  tradisi  lokal,    tradisi-tradisi  yang  beragam  dalam  budaya  yang berbeda-beda dalam dunia Islam menjadi sistem hukum. 29

## Malik bin Anas
Metode  pengajaran  Imam  Malik 30 didasarkan  pada  ungkapan  hadits  dan  pembahasan  atas makna-makna dan kemudian dikaitkan dengan konteks permasalahan yang ada saat itu. 31 Imam Malik meriwayatkan  kepada  para  murid  tentang  berbagai  hadits  dan atsar (pernyataan  para  sahabat)  atas berbagai  topik  hukum  Islam  dan  kemudian  mendiskusikan  implikasi-implikasinya. 32 Imam  Malik kadangkala  meneliti  masalah-masalah  yang  sedang  terjadi  ditempat  para  murid  berasal,  kemudian mencarikan hadits-hadits atau atsar - atsar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. 33
Setelah  menyusun  kitab al-Muwatha’ ,  Imam  Malik  menjelaskan  kepada  para  murid  bahwa kitab  tersebut    sebagai madzhab nya.  Namun  Imam  Malik  akan  selalu  menambahkan  ketika  ada
25 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 89 26 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 90-91 27 Musthafa  Dib  al-Bugha, Atsar  al-Adillah  al-Mukhtalifah  fiha  fi  al-Fiq  al-Islami, (Damaskus:  Dar  al- Iman al-Bukhari, tt.), h. 130
28 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42-43
29 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Loc.Cit.
30 Imam Malik, nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Amin, pada masa kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau merupakan anak yang sanagt istimewa yang berada di dalam kandungan ibunya selama dua tahun lamanya, ibunya bernama Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik al-Azdiyah.
31 Abdul Aziz al-Syinawi, Biografi Imam Malik, (Solo: Aqwam, 2013), h. 11
32 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab,Op.Cit., h. xxvii
33 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 93-94
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
informasi  baru  yang  sampai  kepadanya. 34 Imam  Malik  sangat  menghindari  spekulasi  dan fiqh hipotesis, sehingga madzhab dan para pengikutnya dikenal sebagai ahlu al-Hadits. 35 Madzhab Maliki atau madzhab Hijaz memiliki kaidah-kaidah: mengambil dari al-Qur‟an; mengambil dhahir al-Qur‟an (yaitu lafadz yang  umum);  menggunakan  dalil  al-Qur‟an  ( mafhum  al-mukhalafah );  menggunakan mafhum al-Qur‟an (yaitu mafhum muwafaqah), dan; menggunakan tanbih (memerhatikan illat ).
Lima langkah di atas disebut sebagai usul al-khamsah . Adapun langkah-langkah dari segi al- Sunnah  ada  sepuluh,  yaitu; ijma’,  qiyas, amal  penduduk  Madinah, Istihsan,  sad  al-dzari’ah,  al- maslahah  al-mursalah , qaulal - shahabi (jika sad nya  shahih  dia  bagian  yang  diterima), mura’ahal - khifah (jika dalil ikhtilafnya kuat), istishab dan syarhu man qablana, 36 dzara’i’ dan „ urf. 37
Al-Qur‟an. Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber al-Qur‟an. Sebagimana imam- imam  lainnya,  Imam  Malik  menempatkan  al-Qur‟an  sebagai  sumber  hukum  Islam  paling  utama  dan memanfaatkannya tanpa memberikan prasyarat apapun dengan penetapannya.
Al-Sunnah. Imam Malik menggunakan al-Sunnah sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, namun  sebagaimana  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik  mengambil  beberapa  batasan  dalam menggunakannya.  Imam  Malik  menolak  jika  sebuah  hadits  bertentangan  dengan  tradisi  masyarakat Madinah.  Imam  Malik  tidak  mengaharuskan  sebuah  hadits  harus  masyhur  (cukup  terkenal)  sebelum dapat diterapkan, sebgaimana diterapkan oleh Abu Hanifah. Imam Malik justru menggunakan hadits apapun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadits tersebut tidak satupun dari perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah daya ingatnya. 38
Praktek  masyarakat  Madinah.  Imam  Malik  berpandangan  bahwa  karena  sebagian  besar masyarakat  Madinah  merupakan  keturunan  langsung  para  sahabat  dan  Madinah  sendiri  menjadi tempat Rasulullah SAW menghabiskan sepuluh tahun terakhir hidupnya, maka praktek yang dilakukan semua masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika tidak, malah dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri. Oleh  karenanya,  Imam  Malik  menganggap  praktek  umum  masyrakat  Madinah sebagai  bentuk  sunah yang lebih autentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata. 39
Ijma’ Sahabat.  Imam  Malik,  seperti  halnya  Imam  Abu  Hanifah,  memandang ijma’ sahabat, dan  juga ijma para  ulama  berikutnya,  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  ketiga. 40 Imam  Malik memberikan bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat individu, baik yang saling bertentangan atau  menjadi  kesepakatan,  dan  memasukkannya  kedalam  kitan  hadits al-Muwatha’. Namun, ijma’ sahabat lebih diutamakan daripada pendapat sahabat secara individu . Apabila tidak ditemukan adanya ijma’ , pendapat-pendapat individual sahabat lebih diutamakan daripada pendapat sendiri. 41
Qiyas .  Imam  Malik  pernah  menerapkan  penalaran  deduktif  sendiri  mengenai  persoalan- persoalan  yang  tidak  tercakup  oleh  sumber-sumber  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Namun demikian,  Imam  Malik  sangat  berhati-hati  dalam  melakukannya  karena  adanya  subjektivitas  dalam bentuk penalaran seperti itu. 42
Tradisi Masyarakat Madinah, Imam Malik memberi bobot pada praktek-praktek tertentu yang ditemukan di kalangan sebagian kecil masyarakat Madinah sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan  hadits-hadits  yang  sudah  cukup  dikenal.  Imam  Malik  berargumen  bahwa  tradisi  tersebut, meskipun  hanya  dilakukan    kalangan  masyarakat  tertentu,  pasti  berasal  dari  generasi  terdahulu  dan telah disepakati oleh sahabat atau bahkan oleh Nabi SAW sendiri.
Istislah (kemaslahatan).  Prinsip istihsan yang  dikembangkan  oleh  Abu  Hanifah  juga diterapkan  oleh  Imam  Malik  dan  para  murid  dan  menamakan istislah ,  yang  secara  sederhana  berarti mencari  sesuatu  yang  sesuai  ( maslahat ). Istislah berkaitan  dengan  hal-hal  yang  bertujuan  untuk
34 Imam Pamungkas, Fiqh Empat Madzhab, Op.Cit., h. 23
35 Ibid., h. 96 36 Dedi Supriadi, Perbandingan Madzhab, Op.Cit., h. 169 37 Romli SA., Muqarran Madzahib fi Ushul, Op.Cit., h. 49
38 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h.  97
39 Ibid. h. 97 40 Ibid. h. 97 41 Ibid. h. 97-98
42 Ibid, h. 98
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
kemaslahatan  manusia,  tetapi  tidak  disebutkan  dalam syari’ah secara  khusus.  Contoh istislah dapat disepakati  dalam  fatwa Khalifah  Ali  bin  Abi Thalib, bahwa  seluruh  kelompok  masyarakat  yang  ikut andil dalam suatu pembunuhan  semuanya berdosa meskipun hanya seseorang dari kelompok tersebut yang melakukan. Sedangkan teks-teks hukum syari’ah hanya menyebut si pembunuh saja. Contoh lain adalah  hak  seorang  pemimpin  muslim  untuk  mengumpulkan  pajak  dari  orang  kaya  selain  zakat  jika negara  membutuhkannya,  sementara  dalam syari’ah hanya  zakat  yang  disebutkan.  Imam  Malik  juga menerapkan  prinsip istislah untuk  merumuskan  hukum-hukum  lebih  guna  menyesuaikan    dengan kebutuhan yang muncul dalam situasi aktual daripada yang dirumuskan dalam qiyas . 43 Seperti halnya madzhab Hanafiyah,  kalangan madzhab Malikiyah  juga  sangat  mengapresiasi  dalil istihsan dalam proses pengambilan hukum Islam. Imam al-Syathibi, juris Islam ternama dalam madzhab Malikiyah, pernah  menegaskan  bahwa  Imam  Malik  menganggap istihsan sebagai  bagian  terpenting  dalam struktur  keilmuan.  Atau  kalau  dipresentase, istihsan menempati  segmen  besar,  yaitu  Sembilan persepuluh  dari  total  ilmu  pengetahuan.  Dalam  riwayat  lain  juga  dikatakan    bahwa  nuansa istihsan dalam madzhab Malikiyah jauh lebih dominan ketimbang qiyas ( analogi) . 44
„ Urf (Tradisi). Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga memanfaatkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber sekunder  sepanjang  hal  itu  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  ungkapan  maupun  spririt syari’ah . Menurut  tradisi  di  Syiria, misalnya  kata dabbah bermakna  kuda,  sedangkan  makna  umumnya  dalam bahasa  Arab  adalah  binatang  berkaki  empat.  Karena  perjanjian  yang  disebut  di  Syiria  hanya mensyaratkan  perjanjian  dalam  bentuk dabbah secara  hukum  berarti  seekor  kuda    sementara  di wilayah Arab yang lain, disebut secara lebih jelas dengan kata seekor kuda (bukan menggunakan kata dabbah ). 45 Dalam  kitab-kitab fiqh madzhab Maliki,  termaktub  banyak  ketentuan  hukum  yang berdasarkan  kepada úrf (adat-istiadat  sepempat).  Seperti  jumlah  presentasi  laba  dalam  transaksi mudharabah ketentuan  wajib  tidaknya  seorang  ibu  menyusui  anaknya,  tempat  penyimpanan  yang layak sehingga jika diambil, maka dianggap mencuri dan lain sebagainya. 46

## Muhammad Idrus al-Syafi’i
Imam  Syafi‟i 47 mengkombinasikan fiqh Hijaz  ( madzhab Maliki)  dan fiqh Iraq  ( Madzhab Hanafi)  dan  mendirikan madzhab baru  yang  dikteks-kan  pada  murid-muridnya  dalam  bentuk    buku yang  dinamakan al-Hujjah (bukti). 48 Pendektean  ini  berlangsung  di  Iraq  pada  tahun  810  M, 49 dan sejumlah murid menghafal dan menyampaikan pada orang lain. 50 Tidak lama setelah itu, Imam Syafi‟i kembali ke Mekah dan mengajar rombongan jama‟ah Haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui jama‟ah Haji inilah, madzhab Syafi‟i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. 51
Buku  dan  periode  keulamaannya  ini  lazim  disebut  sebagai Madzhab  Qadim untuk membedakan  dengan  periode  keulamaannya  yang  kedua  yang  berlangsung  setelah  Imam  Syafi‟i tinggal di Mesir. 52 Di Mesir Imam Syafi‟i menyerap fiqh dari Imam Laits bin Sa‟d dan mendiktekan Madzhab Jadid kepada para murid dalam bukunya yang lain, al-Umm. Karena penjelajahannya yang benar-benar  baru,  serangkaian  hadist  dan  dalil-dalil  hukum,  dalam Madzhab  Jadid, Imam  Syafi‟i banyak  merevisi  pendapat-pendapat  hukumnya  yang  ditetapkan    saat  berada  di  Iraq.  Imam  Syafi‟i
43 Ibid., h. 99
44 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Op.Cit., h. 43 45 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 99 46 Abu Yasid, Aspe-Aspek Penelitian Hukum, Op.Cit., h. 61 47 Nama  lengkap  dari  ulama‟  besar  pendiri madzhab Syafi‟i  adalah  Muhammad  bin  Idris  al-Syafi‟i  bin Abbas  bin  Utsmani  bin  Syafi‟    bin  Sa‟ib  bin  Ubaid  bin  Abdi  Yazid bin  Hasyim  bin  Abdil  Muttalib  bin  Abdi Manaf al-Quraisy
48 Moenawar Chalil, BiografiEmpat Serangkai, Op.Cit., h. 173-174
49 Abdul Aziz al-Syinawi, Biografi Imam Syafi’i, (Jakarta: al-Qawam, 2013), h. 12
50 Imam Pamungkas, Fiqh Empat Madzhab, Op.Cit., h. 27-28
51 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Op.Cit., h. xxix
52 Abdul Aziz al-Syinawi, Biografi Imam Syafi’, Op.Cit., h. 13
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
memiliki  perbedaan  dengan  periode  keulamaannya  yang  pertama  dalam  mensistemasikan  prinsip- prinsip dasar fiqh dalam bukunya yang berjudul al-Risalah. 53
Dasar hukum yang digunakan madzhab Syafi‟i adalah; al-Qur‟an dan al-Sunnah, ijma’ ketika tidak  ada  al-Qur‟an  dan  Sunnah,  fatwa shahabi , ijtihad individu  ( ikhtilaf  al-shahabi ),  dan qiyas . 54 Selain itu, Imam Syafi‟i juga  menggunakan istishab dan maslahah mursalah dalam dalil hukumnya. Dalam  kegiatan istinbath Imam  Syafi‟i  menetapkan  hukum  dengan  kitab  dan  sunnah  jika  tidak ditemukan menggunakan ijma’ jika tidak ditemukan dalam nash al-Qur‟an dan al-Sunnah. Kemudian, setelah itu, Imam Syafi‟i mengatakan qiyas dengan cara mencari persamaan atas dasar al-kitab dan al- sunnah. Imam Syafi‟i, tidak menggunakan istihsan sebagai dalil hukum dan dengan ini, Imam Syafi‟I menyusun  sebuah kitab yang berjudul Ibthal al-Ihsan 55
Al-Qur‟an. Imam Syafi‟i tidak berbeda dengan Imam pendahulunya dalam memposisikan al- Qur‟an  sebagai  sumber  hukum  yang  pertama  diantara  sumber-sumber  hukum  Islam  lainnya.  Imam Syafi‟i bersandar pada al-Qur‟an seketat para imam  sebelumnya yang hanya menambah pandangan- pandangan  baru  didalamnya  setelah  melalui  mengkajian  dan  pendalaman  terhadap  makna  ayat- ayatnya. 56
Al-Sunnah.  Imam  Syafi‟i  hanya  bersandar  pada  satu  syarat  dalam  menerima  sebuah  hadits. Hadits harus shahih dan menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi‟i tercatat memiliki sumbangan  yang besar dalam bidang ilmu kritik hadits. 57
Ijma’ .  Meskipun  Imam  Syafi‟i  memiliki  keragu-raguan  yang  serius  mengenai  kemampuan ijma’ dalam sejumlah kasus,  Imam Syafi‟i mengakui bahwa dalam beberapa kasus dimana ijma tidak direlakkan, ijma harus dianggap sebagai sumber pokok Islam urutan ketiga.
Pendapat  individual  sahabat.  Imam  Syafi‟i  memiliki  kepercayaan  atas  pendapat  individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara yang satu dengan yang lainnya tidak bervariasai. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.
Qiyas . Imam Syafi‟i memandang qiyas sebagai metode yang sah dalam  merumuskan hukum lebih    lanjut  dari  sumber-sumber  hukum  sebelumnya.  Meski  demikan,  Imam  Syafi‟i  menempatkan qiyas pada  posisi  terakhir,  dengan  memandang  pendapat  pribadi  berada  dibawah    dalil-dalil  yang berdasarkan atas pendapat para sahabat. 58 Namun demikian, pada madzhab Imam Syafi‟i penggunaan qiyas hanya  dalam  kondisi  darurat  (tertentu),  ketika  semua  usul  dalam madzhab sebelumnya  tidak memberikan jawaban. Hal ini erat kaitannya dengan pendapat Imam Syafi‟i yang menyatakan bahwa qiyas bukan merupakan ilmu secara utuh, karena hanya hanya mencakup ilmu secara lahir saja. Imam Sayfi‟i tidak menggunakan istihsan, karena menurutnya itu keluar dari jalur kebenaran. 59
Istislab . Imam Syafi‟i menolak dan memandang bid’ah prinsip istihsan yang digunakan Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, karena keduanya lebih menekankan penalaran  manusia terhadap wilayah  yang  sesungguhnya  telah  tersedia nash nya.  Meski  demikian,  ketika  menghadapi  persoalan- persoalan  serupa,  para  pengikut  Imam  Syafi‟i  diwajibkan  menggunakan  sebuah  prinsip  yang  mirip dengan istihsan dan istislah yang  dinamakan istishab . Istishab secara  literal  berarti  mencari  suatu keterkaiatan,  tetapi  secara  hukum, istishab merujuk  pada  proses  perumusan  hukum-hukum fiqh dengan  mengaitkan  serangkaian  keadaan  berikutnya  dengan  keadaan-keadaan  sebelumnya. Istishab didasarkan atas asumsi bahwa hukum fiqh dapat diaplikasikan pada kondisi-kondisi tertentu dan tetap sah  sepanjang  persyaratannya  tidak  berubah.  Misal, jika  seseorang  hilang  dalam jangka  waktu  lama,
53 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h.  110
54 Dedi Supriadi, Perbandingan Madzhab, Op.Cit., h. 173-174
55 Romli SA., Muqarran Madzahib fi Ushul, Op.Cit., h, 50
56 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 111
57 Ibid., h. 111 58 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 112
59 Imam Pamungkas, Fiqh Empat Madzhab, Op.Cit., h. 32
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
dan diragukan apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka berdasarkan istishab , semua aturan- aturan yang berkenaan dengannya tetap berlaku dengan anggapan bahwa seseorang masih hidup. 60

## Ahmad bin Hanbal
Perhatian  utama  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  adalah  pengumpulan,  periwayatan  dan  intepretasi hadits.  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  menggunakan  metode  pengajaran  pendiktean  hadits-hadits  dari koleksi lengkapnya yang dikenal sebagai al-Musnad , yang memuat lebih dari 300.000 hadits, dan juga berdasarkan  berbagai  pendapat  dari  sahabat  berkaitan  dengan  interpretasinya. 61 Imam  Hanbali menerapkan  hadits-hadits  atau  fatwa-fatwa  sahabat  dalam  berbagai  problem  yang  ada.  Jika  tidak menemukan hadits-hadits atau pendapat-pendapat dari sahabat yang sesuai untuk  memecahkan suatu persoalan,  Imam  Hanbali  mengemukakan  pendapatnya  sendiri  dengan  tetap  melarang  para  murid untuk  mencatat  solusi  yang  ditawarkannya.  Sebagai  akibatnya, madzhab dicatat,  bukan  oleh  para murid, tetapi oleh para murid dari murid-muridnya tersebut. 62
Sumber  hukum  dan istidlal madzhab Hanbali  adalah nash (al-Qur‟an, al-Sunnah  dan Ijma’ ); fatwa-fatwa shahabat; hadis-hadits mursal dan dha’if ; qiyas; istihsan ; sadal - Dzari’ah ; istishab dan al- maslahahal - mursalah . 63 Terhadap  dalil-dalil  selain nash ,  dalam  prakteknya  kalangan  Hanbal mendahulukan qaul shahabi, daripada qiyas. Qiyas hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu  pula, madzhab Hanbali  mendahulukan ijma’ dan qiyas dalam istinbath hukum.  Dalam  hal sunnah, madzhab Hanbali  menggunakan  hadits mursal dan  hadits dha’if dan  mendahulukannya daripada qiyas . 64
Al-Qur‟an. Tidak ada perbedan cara Imam Hanbali memandang al-Qur‟an dan yang dilakukan oleh  para  Imam  sebelumnya.  Dengan  kata  lain,  al-Qur‟an  diberi  kedudukan  paling  tinggi  mengatasi semua sumber hukum lainnya untuk semua keadaan. 65
Al-Sunnah. Sunnah  Nabi  menempati  posisi  kedua  diantara  prinsip-prinsip  dasar  yang digunakan oleh pendiri madzhab Hanbali dalam proses pengambilan hukum. Satu-satunya persyaratan adalah baik sunnah maupun hadits yang digunakan harus marfu’, yaitu diatributkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.
Ijma’ sahabat. Imam  Hanbali  mengakui ijma’ para  sahabat,  dan  menempatkannya  sebagai sumber hukum pada posisi ketiga dianatara prinsip-prinsip dasar lain. Namun demikian, Imam Hanbali mengesampingkan ijma’ di luar era para sahabat dan memandangnya sebagai ijma’ yang tidak akurat, dengan  alasan  terlalu  banyak  jumlah  ulama‟  yang  terpencar-pencar  disepanjang  imperium  Islam. Imam Hanbali memandang ijma’ setelah berlalunya era sahabat adalah sesuatu yang mustahil.
Pendapat  individu  sahat. Jika  sebuah  persoalan  muncul  dalam  wilayah  dimana  sahabat  telah mengungkapkan  pendapatnya  yang  saling  bertentangan,  sebagaimana  Imam  Malik,  Imam  Hanbali mempercayai  semua  pendapat  individu  para  sahabat  yang  beraneka  ragam  itu.  Oleh  karenanya, sebagai konsekuensinya, dalam madzhab nya berkembang banyak hal-hal mengenai ketetapan hukum yang beragam mengenai kasus-kasus yang individual.
Hadits Dha’if . Untuk  menetapkan  hukum  atas  suatu  kasus  dimana  tidak  ada  satupun  dari empat  prinsip  di  atas  yang  bisa  menawarkan  solusi,  Imam  Hanbali  cenderung  menggunakan  hadist dha’if daripada  menggunakan qiyas .  Namun  demikian,  hadist dha’if harus  dengan  syarat dha’if -nya hadits, bukan karena adanya fakta bahwa salah satu dari perawinya adalah orang fasiq dan kadzab .
Qiyas . Sebagai  jalan  terakhir,  yaitu  ketika  sejumlah  prinsip-prinsip  di  atas  tidak  dapat diterapkan secara  langsung,  Imam  Hanbali  secara enggan  menerapkan  prinsip qiyas ,  dan  mengambil solusi dengan berdasarkan pada salah satu prinsip-prinsip sebelumnya.
60 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h. 112
61 Abdul Aziz al-Syinawi, Biografi Imam Ahmad bin Hanbal, (Jakarta: Aqwam, 2013), h. 10
62 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h.114-115
63 Dedi Supriadi, Perbandingan Madzhab, Op.Cit., h. 184
64 Romli SA., Muqarran Madzahib fi Ushul,Op.Cit., h. 51
65 Abu Ameenah, Sejarah Evolusi Fiqh, Op.Cit., h.115
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1 Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Istihsan .  Masih  terdapat  simpang  siur  terkait  dengan  penggunaan istihsan dalam madzhab Hanbali.  Al-Amidi  dan  Ibnu  Hajib  menyatakan  bahwa  kalangan madzhab Hanbali  dapat  mengakui keberadaan dalil istihsan dalam proses pengambilan kesimpulan hukum Islam. Sedangkan Jalal al-Din al-Mahalli  menyatakan  sebaliknya, madzhab Hanabilah  tidak  dapat  mengakui  penggunaan  dalil istihsan dalam  proses istinbath. Simpang  silang  pendapat  tampaknya  menunjukkan madzhab Hanabilah  sesungguhnya  dapat  mengapresiasi  dalil istihsan tetapi  tidak  dalam  semua  jenis  dan ragamnya, melainkan terbatas pada contoh-contoh persoalan tertentu. 66

## PEMBAHASAN
Fiqh secara etimologi berarti  faham,  pengertian  dan pengetahuan,  berarti  pemahaman  secara mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Fiqh secara terminologi adalah hukum syara’ yang bersifat praktis ( amaliyah ) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci atau pemahaman tentang hukum-hukum  syara‟  yang  ditarik  dari  dalil-dalil  yang  terinci. 67 Kata fiqh dihubungkan  dengan perkataan  ilmu  sehingga  menjadi  ilmu fiqh .  Ilmu fiqh adalah  ilmu  yang  bertugas  menentukan  dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang direkam dalam kitab hadits. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syari’ah dan fiqh mempunyai  hubungan  yang  erat,  yaitu  dapat  dibedakan,  tetapi  tidak  dapat  dicerai-berai- pisahkan. Syari’ah Islam  dan  hukum  Islam,  di  dalam  kepustakaan  hukum  Islam  berbahasa  Inggris, syari’ah Islam  diterjemahkan  dengan Islamic  Law , 68 sedangkan fiqh Islam  diterjemahkan  dengan Istilah Islamic  Jurisprodence. Antara syari’ah dan fiqh ,  terdapat  perbedaan,  yang  apabika  tidak difahami,  maka  dapat  menimbulkan  sikap  salah  kaprah  terhadap fiqh . Fiqh di  identikkan  dengan syari’ah .
Syari’ah diturunkan  oleh  Allah,  kebenarannya  bersifat  mutlak,  sedangkan fiqh adalah  hasil pemikiran fuqaha yang  kebenarannya  bersifat  relatif. Syari’ah adalah  satu  dan fiqh beragam,  seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah madzhab - madzhab . Syari’ah bersifat tetap dan tidak  berubah,  sedangkan fiqh mengalami  perubahan  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu. Syari’ah mempunyai  ruang  lingkup  yang  lebih  luas,  oleh  banyak  ahli  dimasukkan  juga akidah dan akhlak , sedang  ruang  lingkup fiqh terbatas  pada  hukum  yang  mengatur  perbuatan  manusia  yang  biasanya disebut perbuatan hukum. Seperti yang dikemukakan di atas, bahwa hukum adalah terjemahan dari al- Fiqh al-Islamy atau al-Syari’ah al-Islamy . 69
Pengertia klasik secara epistimologi berarti kuno, 70 dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah salaf yang  berarti  ulama‟  terdahulu. Salaf terkadang  dimaksudkan  untuk  merujuk  kepada  generasi sahabat, tabi’, tabi’ tabi’in , para pemuka abad ke-III H, dan para pengikutnya pada abad ke-IV yang terdiri  para muhadditsin . 71 Salaf berarti  juga  ulama‟-ulama‟  shalih  yang  hidup  pada  pada  tiga  abad pertama  Islam. 72 Fiqh pada  zaman  klasik  dianggap  sebagai mahadewa yang  tiada  tandingannya.
66 Abu Yasid, Aspek-Aspek enelitian Hukum, Op.Cit., h. 44
67 Wahbah al Zuhaily, Usul al Fiqh al Islamy, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), juz ke-I, h. 15-16 68 Syariah secara  etimologi  adalah  jalan  menuju  ketempat  mata  air,  atau  tempat  yang  dilalui  oleh  air sungai,  sedangkan syari’ah secara  terminologi  adalah  seperangkat  norma Ilahi yang  mengatur  hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan kehidupan sosial, hubungan manusia dengan mahluk  lainnya  di  alam  lingkungan  hidupnya.  Adapun syari’ah dalam  literatur  hukum  Islam  mempunyai  tiga pengertian;  Syari‟ah  dalam  arti  hukum  yang  tidak  dapat  berubah  sepanjang  masa.  Syari‟ah  dalam  pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Syari‟ah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari al-qur‟an dan hadits, yaitu hukum yang di intreprestasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar grafika, 2006), h. 3
69 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal, 4. 70 Muhammad Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), h. 340
71 Thablawy  Mahmud  Sa‟ad ,  Al-Tasawwuf  fi  Turats  Ibnu  Taimiyyah, (Mesir:  Al  Ha‟I  Al  Hadits  Al Mishriyyah  Al  Ammah  li  Al  Kitab,  1984),  h.  11-38.  Lihat  juga  Al-Syahrastani, Al-Milal  wa  Al-Nihal, (Bairut: Dar Al-Fikri, tt.), h. 92-93
72 Abdul Rozaq, Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 201), h. 133
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1 Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Konsepsi tentang fiqh yang dianggap sebagai Undang-Undang Ketiga 73 dan yang berkuasa mengatur kehidupan  umat  Islam  seakan  menyamai  popularitas  dari Teologi  Kalam yang  pernah  ada  dan mensejarah dalam khazanah keilmuan Islam.
Fiqh klasik  yang  diplot  menjadi  produk  ilmu  hukum  Islam  yang  mengatur  pelaksanaan ibádah-ibádah ritual,  yang  menguraikan  tentang  detail  perilaku  Muslim  dan  kaitannya  dengan  lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh,  mubah), serta yang  membahas tentang hukum-hukum kemasyarakat ( muámalát ), sampai saat ini dirasa oleh sebagian kalangan sebagai ilmu yang sempurna, dan  seakan  tidak  akan  pernah  tergoyahkan  dan  bahkan  tidak  sedikit  dari  berbagai  kalangan  tersebut melestarikan tradisi fiqh yang menjadi produk keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah sekitar abad ke 2-5 H (abad 4-7 M) yang lalu.
Memasuki pemerintahan Islam yang baru yang berpusat di Andalusia (Spanyol) pada sekitar abad 9 M, dan ketika umat Islam mulai mengembangan wacana filsafat keilmuan dan filasafat sosial yang  baru, fiqh klasik  seakan  diterpa  musibah  yang  sangat  akut,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa pemikiran  tokoh  Islam  pada  masa  Andalus  yang  berfikir  bahwa fiqh klasik  ternyata  tidak  mampu menjawab  persoalan-persoalan riil yang  ada  di  masyarakat,  seiring  dengan  temuan-temuan  baru  dan perkembangan tekhnologi pada waktu itu . Dari sinilah tadisi keilmuan yang menggunakan pola fikir rasionalis empirik mulai  berkembang,  dan  secara  tidak  langsung  telah  merekonsturksi  keilmuan fiqh klasik yang dianggap tidak competable lagi terhadap persoalan-persoalan ke-ummatan.
Kata fiqh sebenarnya  berasal  dari  kata  bahasa  Arab,  yaitu  bentuk masdar  (verbal  noun) dari akar  kata  bentuk madhi ( past  tense ) faquha yang  secara etimologis berarti  mengerti,  mengetahui, memahami dan menuntut ilmu. Kata fiqh juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Dalam al-Qur‟an terdapat dua puluh ayat yang memakai kata fiqh dengan pengertian makna literal yang berbeda-beda. Namun ada satu ayat yang memiliki konotasi bahwa fiqh adalah ilmu agama, yaitu pada ayat QS. 9:13. Tetapi  pengertian ilmu  agama  pada  ayat  ini  masih  sangat  luas,  meliputi  berbagai  ilmu  agama  secara umum. Ilmu agama bisa berarti ilmu tasawwuf atau sufisme (taríqat) sebagaimana yang dikatakan ahli sufi  Farqad  (wafat  131  hijriah)  pada  Hasan  Al-Bashri  (wafat.  110  H.). Fiqh dapat  juga  berarti  ilmu kalam (tauhid atau teologi), dan sebagainya.
Pada awal perkembangan Islam, kata fiqh belum bermakna spesifik sebagai ilmu hukum Islam yang  mengatur  pelaksanaan ibádah-ibádah ritual  yang  menguraikan  tentang  detail  perilaku  Muslim dan  kaitannya  dengan  lima  prinsip  pokok  (wajib,  sunnah,  haram,  makruh,  mubah),  serta  yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakat ( muámalát ). Hal ini bisa dimaklumi mengingat pada zamannya,  para  Sahabat  Nabi  tidak  atau  belum  membutuhkan  suatu  piranti  ilmu  tertentu  untuk mengatur  kehidupan.  Para  sahabat  tinggal  melihat  dan  mencontoh  perilaku  sehari-hari  kehidupan Nabi,  sebab  pada  Nabi  terletak  wujud  Islam  paling  ideal.  Para  sahabat  dapat  menikmati  secara live implementasi  paling  pas  dan  utuh  peri  kehidupan  Islami;  dari  cara  berwudlu,  shalat,  puasa,  haji, berinteraksi dengan tetangga, dengan sesama Muslim, sampai hal-hal yang bersifat bisnis dan politis.
Pada masa generasi sesudah Sahabat atau lebih diknal dengan istilah Tabi’in , secara geografis timbul  tiga  divisi  besar  di  dunia  Islam,  yaitu  Irak,  Hijaz  dan  Syria  dan  masing-masing  mempunyai aktivitas  legal  yang independen .  Di  Irak  terdapat  dua  golongan fiqh ,  yaitu  di  Basrah  dan  Kufah.  Di Syria aktivitas hukum tidak begitu dikenal kecuali mlalui karya-karya Abu Yusuf. Sedangkan di Hijaz terdapat  dua  pusat  aktivitas  hukum  yang  sangat  menonjol,  yaitu  di  Makkah  dan  Madinah.  Madinah lebih terkenal dan menjadi pelopor dalam perkembangan hukum Islam di Hijaz. Malik bin Anas atau Imam Malik (wafat 179 H/795 M) pendiri madzhab Maliki adalah eksponen terakhir dari ahli hukum golongan Madinah. Sedangkan dari kalangan ahli fiqh Kufah terdapat nama Abu Hanifah.
Beberapa tahun kemudian muncul nama Muhammad bin Idris al-Shafi‟i (wafat 204 H/ 820 M) atau Imam Syafi‟i pendiri mazhab Syafi‟iah yang merupakan salah satu murid Imam Malik. Kemudian muncul  nama  Abu  Abdillah  Ahmad  bin  Hanbal  (wafat  241  H/  855 M),  atau  Imam  Hambali,  pendiri madzhab Hanabalah. Imam Hambali adalah murid Imam Syafi‟i. Pada saat munculnya empat pendiri mazhab fiqh beserta  kumpulan  hasil-hasil  karyanya,  diperkirakan  istilah fiqh dipakai  secara  spesifik
73 Undang-Undang  Pertama  al-Qur‟án  sebagai  landasan  dasar,  Kedua al-Hadíts sebagai  penjelas al- Qur’án dan pelengkapnya .
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
sebagai  satu  disiplin  ilmu  hukum  Islam  sistematis  yang  dipelajari  secara  khusus  sebagaimana dibutuhkannya spesialisasi untuk mendalami disiplin-disiplin ilmu yang lain.
Secara  garis  besar, madzhab fiqh Hanafi,  Maliki,  Syafi‟i  dan  Hanbali  secara substantif tidak berbeda, yang berbeda hanya menyangkut hal-hal detail. Berdasarkan keempat sumber hukum tersebut para  ahli  hukum  Islam  atau  ahli fiqh menetapkan  keputusan-keputusan  hukum  yang  senantiasa berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dari sini, muncul ratusan bahkan ribuan kitab-buku tentang  hukum  Islam  sebagai  antisipasi,  serta  respon  ahli fiqh terhadap  persoalan-persoalan  hukum pada masing-masing zamannya. 74
Perbandingan madzhab termasuk  salah  satu  cabang  ilmu fiqh yang  terbaru  yang  tujuannya untuk  mencari  pendapat madzhab mana  yang  terkuat  dalilnya  dalam  masalah  yang  diperselisihkan oleh para mujtahid . Melalui perbandingan madzhab akan tertaman rasa toleransi, akan tercipta saling menghormati dan lahir keinginan untuk mengadakan pendekatan yang akhirnya akan bersatu kembali, dari pendapat yang berbeda-beda kepada pendapat yang terkuat dalilnya yang bersumber pada nash.
Pencapaian  perbandingan madzhab lebih  dahulu  melalui  beberapa  proses;  Pertama, pembanding  memindahkan  pendapat-pendapat fuqaha’ dari  berbagai madzhab pada  masalah  yang diperselisishkan. Dalam memindahkan pendapat, pembanding harus memelihara bahwa pendapat yang dipindahkan adalah    pendapat  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab madzhab yang  diakui  sebagai sumber utama  dan  terkuat madzhab .  Oleh  karena  itu,  pembanding  tidak  boleh  memindahkan  pendapat  dari kitab  yang  ditulis  oleh fuqaha’ yang  oleh madzhab nya  tidak  diakui  sebagai  seorang mujtahid dalam madzhab nya. Apabila terdapat beberapa pendapat dalam satu madzhab mengenai satu masalah, maka pembanding harus memilih pendapat yang terkuat dan tidak boleh mengambil pendapat yang lemah.
Kedua, setelah  pendapat  dipindahkan,  dicantumkan  lagi  dalil,  baik  dalam  al-Qur‟an,  al- Sunnah, ijma’ dan qiyas atau  kaidah  hukum  yang  lainnya  yang  dipergunakan  oleh madzhab dalam mempertahankan  pendapatnya.  Dalam  memindahkan  dalil  juga  hendaknya  dalil  yang  dipindahkan adalah dalil yang terkuat, tidak boleh mengambil dalil yang lemah dalam madzhab .
Ketiga, sesudah  dalil  dan  pendapat  dipindahkan  barulah  mencari  faktor  penyebab  terjadinya perbedaan  pendapat  yang  mungkin  saja  disebabkan  faktor  bahasa,  baik  dalam  al-Qur‟an  maupun  al- Sunnah yang belum jelas pengertiannya. Atau mungkin juga disebabkan oleh faktor sunnah, misalnya madzhab Hanafi menolak hadits ahad , sedangkan madzhab yang lain memempergunakan hadits ahad sebagai dalil, atau madzhab Hanbali menggunakan hadits dha’if sebagai dalil, sedang madzhab yang menolaknya,  mungkin  ada  satu  hadits  yang  sampai  ke  tangan  seorang mujtahid ,  tetapi  tidak  sampai ketangan mujtahid yang lainnya, dan juga perbedaan melalui hadits baik dari segi kekuatan matan dan sanad nya. Hal inilah yang mungkin  dapat menimbulkan perbedaan pendapat.
Ijma’ juga  dapat  menimbulkan  perbedaan  pendapat. Madzhab Dhahiri  menolak ijma’ bukan sahabat, sedang madzhab yang lain menerima ijma’ selain dari sahabat. Madzhab Hanbali dan Hanafi menerima ijma’ sahabat  dan  dapat  dijadikan  dalil,  namun madzhab Maliki  dan  Syafi‟i  menolak. madzhab Syi‟ah  hanya  menerima ijma’ dari  keluarga  Rasulullah  ( ahlul  bait) saja.  Di  kalangan madzhab yang empat juga terjadi perbedaan pendapat tentang pemakaian qiyas sebagai sumber fiqh , ada  sangat  luas  mempergunakan,  tetapi  ada  yang  terbatas.  Selain  itu, madzhab tidak    sama menggunakan kaidah hukum dalam menetapkan hukum yang tidak  disebut dalam sumber di atas.
Keempat, kemudian baru dikemukakan kritik dari berbagai pendapat terhadap pendapat yang lainnya untuk  mengetahui kuat lemahnya dalil yang  dikemukakan. Dalam  mengemukakan  kritik dan menilai  kritik  yang  dikemukakan  oleh  berbagai  pihak  si  pembanding,  hendaknya  bersikap  sebagai seorang  wasit,  karena  itu  pembanding  harus  melepaskan  kecenderunganya  kepada  suatu  pendapat. Pada saat membanding seolah-olah pembanding berada disemua madzhab , maka dengan cara itu, akan lahir rasa kejujuran pembanding dalam menilai dan akan sampai pada suatu kesimpulan yang objektif.
Kelima,  pembanding  kemudian  mengambil  kesimpulan  yang  merupakan tarjih dari  sekian pendapat    untuk  memperoleh  pendapat  yang  terkuat  dalilnya  atau  pendapat  yang  lebih  praktis  dan lebih sesuai  dengan kemaslahatan umat dalam suatu tempat dan suatu waktu. Inilah proses yang harus dilakukan  oleh  pembanding  dalam  mengambil  kesimpulan  atau  keputusan  yang  dilandasi  dengan
74 Mun‟im Ahmad Sirry, Sejarah Fiqh Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 61-127.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 1 Maret 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
kejujuran  dan  kejujuran  hasil  perbandingannya  betul-betul  mendekati  kepada  kebenaran  ( qath’i) . Qath’i menjadi  kewajiban  bagi  pembanding    untuk  diri  sendiri,  namun  tidak  boleh  memaksa  orang lain untuk menerimanya, namun jika ada yang mengikuti pendapatnya, diperbolehkan. 75
Secara umum, epistemilogi pemikiran hukum Islam para ulama‟ madzhab senantiasa merujuk kepada  al-Qur‟an  dan  sunnah  sebagai  sumber  utama  dan  kedua,  setelah  dari  keduanya  tidak ditemukan, maka para imam madzhab kemudian melakukan upaya-upaya yang varian secara dinamis. Ada  kalanya  merujuk  kepada nash al-Qur‟an  maupun  sunnah,  namun  di  sisi lain  ketika  menemukan permasalahan baru (kontemporer) harus menggunakan akal sehat.
Ada  sebagian madzhab yang  kemudian  berpegang  teguh  pada  Hadist  Nabi,  sehingga  secara tekstualis setiap perkara hendaknya harus dicapai sesuai dengan hadis. Sedangkan yang lainnya lebih cenderung menggunakan akal atau dalil aqli , yaitu birra’yi. Cara ini memerlukan ketajaman berpikir pada ulama dalam ber ijtihad , an di sisi lain ada pula yang memadukan antar keduanya.

## KESIMPULAN
Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  perbedaan  adalah  rahmat,  selama  perbedaan  tersebut  tidak menimbulkan  perpecahan,  dan  senantiasa  membawa  kemaslahatan  dengan  argumen  yang  logis  dan dapat  diterima  oleh  akal  sehat,  meskipun  perbedaan  ada  dua  jenis,  yaitu  perbedaan  akal  ( ikhtilaf  al- aql), dan  perbedaan akhlak (ikhtilaf  al-akhlak), perbedaan  terjadi  karena  kontekstualisasi  yang  tidak sama,  sehingga  membutuhkan  dalil  dan  metode ijtihad yang  tidak  sama,  sehingga  menghasilkan produk  yang  tidak  sama  antara  yang  satu  dan  lainnya. Novelty penulis,  bahwa  perbedaan  adalah sesuatu yang lumrah, selama berada di wilayah furu’i, namun tidak di wilayah usuli , dengan adanya perbedaan, maka justru akan menjadi semakin luas pemahaman agama dari segala sudut.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Djazuli, Ilmu Fiqh (sebuah pengantar), Bandung: Orba Sakti, 1991, cet. Ke-1 Abdul Aziz al-Syinawi, Biografi Imam Malik, Solo: Aqwam, 2013 Abdul Rozaq, Ilmu Kalam, Bandung: Pustaka Setia, 2011 Abdul Sami‟ Ahmad Imam, Kitabul Mujaz fi Fiqh Muqarran, Kairo: Darul Sabah, tt. Abdurrahman, Perbandingan Madzhab, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000 Abu Ameenah  Bilal Philips, Sejarah Evolusi Fiqh Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam, Bandung: Nuansa Cendikia, 2015 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Al-Ab Luwis Ma‟luf, AL-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam, Bairut: Dar al-Masyriq, 1986 Al-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal, Bairut: Dar Al-Fikri, tt. Cik  Hasan  Basri, Model  Penelitian  Fiqh  Jilid  I:  Paradikma  Penelitian  Fiqh  dan  Fiqh  Penelitian, Jakarta: Pranada Media, 2003 Dedi Supriyadi, Perbandingan Madzhab dengan Pengekatan Baru, Bandung: Pustaka Setia, 2008 E. Abdurrahman, Perbandingan Madzhab, Bandung: Sinar Baru, 1991 Edy A Efendi (editor), Dekonstruksi Islam: Madzhab Ciputat, Bandung: Zaman Wacana Media, 1999 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta: Logos, 1997 Imam Pamungkas, Fiqh Empat Madzhab, Jakarta: Al-Makmur, 2015 Jaya S. Praja, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru, Bandung: Pustaka Setia, 2008 Moenawar Cholid, Kembali Kepada al-Qur’an dan Al-Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1956 Muhammad Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994 Mun‟im Ahmad Sirry, Sejarah Fiqh Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995 Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqarran, Jakarta: Penerbit Erlangga, 19991 Musthafa  Dib  al-Bugha, Atsar  al-Adillah  al-Mukhtalifah  fiha  fi  al-Fiq  al-Islami, Damaskus:  Dar  al- Iman al-Bukhari, tt.
Qodri Azizy, Reformasi Bermadzhab, Teraju: Mizan, 2004 Romli SA., Muqarran Madzahib fi Ushul, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
75 Syaikhu, Perbandingan Madzhab Fiqh, Op.Cit. h. 31-34
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 1 Maret 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Said Ramadhan, Islamic Law: Its Schope and Equity, terj. Badri Saleh, Jakarta: CV. Firdaus, 1986 Syaik  Muhammad  Syaltout, Perbandingan  Madzhab  dalam  Masalah  Fiqh, Jakarta:  Bulan  Bintang, 1996
Syaikh Salman al-Audah, Jejak Teladan Bersama Emat Imam Madzhan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016
Syaikhu, Perbandingan  Madzhab  Fiqh  (Perbedaan  Pendapat  di  Kalangan  Madzhab), Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013
Thablawy  Mahmud  Sa‟ad ,  Al-Tasawwuf  fi  Turats  Ibnu  Taimiyyah, Mesir:  Al  Ha‟I  Al  Hadits  Al Mishriyyah Al Ammah li Al Kitab, 1984
Wahbah Zuhaily, al-Fiq al-Islamy wa Adillatuhu, Bairut Dar Al-Fiqr, 1989, juz ke-1 Zainuddin Ali, Hukum Islam Jakarta: Sinar grafika, 2006