Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## CHALLENGES OF ELECTION ORGANIZERS IN THE POST - COVID-19 PANDEMIC ERA

## TANTANGAN PENYELENGGARA PEMILU DI ERA POST - PANDEMI COVID-19
Redyanto Sidi redysidi@gmail.com Orchid: 0009-0003-9977-6262 Universitas Pembangunan Panca Budi
Putro Sucy Rezky Mz putrosucirezky@gmail.com Universitas Pembangunan Panca Budi

## ABSTRACT
As  a  global  health  phenomenon  in  the  modern  era,  the  COVID-19  pandemic  has  had  a profound impact on all aspects of human life. Its influence extends beyond social life to encompass economic and political dimensions. The political aspect, in particular, demands attention in the post- pandemic era, primarily due to political agendas that necessitate the concentration of people at a single point and time, as seen in General Elections (Pemilu).
Referring to the health protocols during the pandemic, a large concentration of people at one location and at a specific time is highly counterproductive in preventing the spread of COVID-19. However, elections are a critical agenda that lays the foundation for long-term human development. Therefore, conducting elections in the post-pandemic period entails certain consequences that must be addressed by election organizers.
This  study  aims  to  uncover  new  trends  in  human  activities  during  the  pandemic  period. Subsequently,  these  new  trends  pose  challenges  that  must  be  addressed  by  election  organizers  to ensure that the political agenda can be carried out without contributing to an increase in COVID-19 infection cases. This research is qualitative in nature, employing a descriptive approach. Data were collected through literature and mass media sources. The findings reveal new trends in the social life of the Indonesian community post-pandemic, such as a heightened interest in working from home (WFH),  the  prevalence  of  fake  news  (hoaxes),  and  an  increased  level  of  public  criticality.  These factors have implications for the challenges faced by election organizers, including the ability to build public  trust,  effective  communication  skills,  preparedness  of  human  resources,  and  mastery  of technology.

## Keywords : Pandemic, Elections, Effective Communication, Technology Mastery, Human Resource
Readiness.

## ABSTRAK
Sebagai  sebuah  fenomena  kesehatan  global  di  era  modern  ini  Pandemi  Covid-19  telah membawa  dampak  yang  begitu  besar terhadap  seluruh  sisi  kehidupan  manusia. Tidak  hanya  pada kehidupan  sosial,  tetapi  juga  melingkupi  dimensi  ekonomi  bahkan  politik.  Sisi  politik  menjadi dimensi kehidupan yang harus mendapatkan perhatian pasca terjadinya pandemic. Hal itu karena ada agenda  politik  yang  menuntut  terjadinya  konsentrasi  manusia  pada  satu  titik  dan  pada  waktu bersamaan yaitu Pemilihan Umum (Pemilu).
Jika mengacu pada protokol kesehatan pada masa pandemi konsentrasi manusia yang besar pada satu titik dan periode tertentu merupakan langkah yang sangat kontraproduktif dalam mencegah penyebaran covid-19. Akan tetapi Pemilu adalah sebuah agenda penting yang menjadi pijakan awal pembangunan manusia dalam jangka panjang. Karena itu melaksanakan Pemilu dalam periode post pandemi  memiliki  konsekuensi  tertentu  yang  harus  dijalankan  oleh  para  penyelenggara  pemilu.
Penelitian ini ingin mengungkap tren-tren baru yang muncul dalam aktifitas manusia dalam selama masa pandemi. Selanjutnya tren-tren baru tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para penyelenggara  Pemilu  agar  agenda  politik  tersebut  tetap  bisa  dilaksanakan  tanpa  menimbulkan peningkatan  kasus  infeksi  covid-19.  Penelitian  ini  meruapakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Data-data  dikumpulkan  melalui  bacaan  baik  yang  bersumber  dari  buku maupun media massa. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan tren baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesi pasca terjadinya pandemic yaitu tingginya minat masyarakat untuk bekerja ari rumah (WFH), maraknya berita palsu ( hoax ), dan meningkatnya tingkat kritis masyarakat. Ketiga hal tersebut  kemudian  berimplikasi  pada  munculnya  tantangan  yang  harus  dijawab  oleh  para penyelenggara Pemilu yaitu kemampuan membangun kepercayaan publik, kemampuan membangun komunikasi yang efektif, kesiapan Sumber Daya Manusia, dan Penguasaan Teknologi.
Kata kunci : Pandemi, Pemilu, Komunikasi Efektif, Penguasaan Teknologi, dan Kesiapan Sumber Daya Manusia

## I. PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  atau  yang  biasa disingkat  Pemilu  adalah  sebuah  agenda  yang secara  rutin  dilaksanakan  dan  diikuti  oleh segenap  masyarakat  Indonesia.  Pemilu memiliki  arti  penting  yaitu  pertama  sebagai saluran  resmi  untuk  menyalurkan  hak  setiap warga negara agar dapat aktif berperan dalam pembentukan  kekuasaan  dan  yang  kedua sebagai  bentuk  evaluasi  publik  atas  kinerja partai  politik.  Evaluasi  itu  secara  teknis menghasilkan  output berupa  jumlah  raihan suara  yang  diperoleh  oleh  tiap-tiap  partai politik ataupun calon yang diusung oleh partai politik  tersebut.  Dengan  bahasa  yang  lebih ringkas  Dahl,  Schumter,  dan  Nielsen  seperti dikutip  oleh  Sakir  dkk  (2014)  menyatakan bahwa  pemilu  adalah  indikator  untuk mengukur demokrasi.
Pelaksanaan  pemilu  selalu  berkaitan erat  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  dasar yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, professional,  proporsional,  tertib,  terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien (UU No. 7 tahun
2017).  Aplikasi  prinsip-prinsip  tersebut mendapatkan atensi yang jauh lebih kuat dari seluruh komponen masyarakat khususnya pada era  reformasi,  yaitu  sejak  penyelenggaraan pemilu tahun 1999. Pemilu pada tahun 1999 itu menjadi standar baru pelaksanaan pemilu yang digelar di tengah masyarakat yang lebih kritis dengan  jaringan  media  yang  lebih  luas  dan beragam.
Pada tahun 2024 mendatang Indonesia  kembali  menggelar  hajatan  pemilu untuk  memilih  legislatif,  DPD,  presiden, hingga  kepala  daerah.  Pemilu  kali  ini merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan  setelah  berakhirnya  pandemi Covid-19  yang  melanda  Indonesia  bahkan dunia. Pandemi bagaimanapun dikhawatirkan akan  mempengaruhi  kualitas  pelaksanaan pemilu.  Pendapat  itu  setidaknya  bisa disandarkan  kepada  hasil  penelitian  IIDEA ( International  Institute  for  Democracy  and Electoral Assistance ) atas Pemilu di 26 negara pada  tahun  2023  yang  berkesimpulan  bahwa pandemi  memang  terbukti  berpengaruh  pada
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
kualitas  pelaksanaan  pemilu.    Pengaruh  itu disebabkan oleh pembatasan ruang atau lokasi pemilihan,  pembatasan  pada  pemilih  yang terindikasi  terjangkit  covid-19,  kemudian ditambah sulitnya mengelola pelaksanaan hal- hal  teknis,  sampai  pada  munculnya  berbagai konflik hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
Lantas  bagaimana  dengan  pemilu Indonesia yang digelar pada 2024 mendatang? Tentu  itu  akan  sangat  bergantung  pada kesiapan  khususnya  para  penyelenggara pemilu. Hal yang pasti adalah pandemi sudah merubah  begitu  banyak  hal  dalam  tatanan sosial  masyarakat  Indonesia.  Perubahan  itu setidaknya  tampak  dari  munculnya  tren-tren sosial  baru  yang  langsung  maupun  tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu  yang  akan  datang.  Dampak  tersebut melahirkan  sejumlah  tantangan  yang  akan dihadapi  dan  harus  diatasi  oleh  para penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pesta demokrasi bisa tetap terlaksana dengan sesuai harapan.

## II. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  ini,  yang diilhami  oleh  pemikiran  Soerjono  Soekanto tentang  pentingnya  proses  sistematis  dalam penelitian,  mengadopsi  pendekatan  deskriptif untuk meneliti tren sosial selama pandemi dan dampaknya  pada  pemilihan  umum.  Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan informasi detail,
mengidentifikasi masalah, memeriksa kondisi
saat  ini,  membuat  evaluasi,  dan  menentukan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode eksploratif  dengan  pendekatan  deduktif,  di mana  teori  digunakan  sebagai  dasar  dalam menjawab  pertanyaan  penelitian,  terutama untuk  menganalisis  tren  sosial  baru  dan implikasinya pada pemilu.
Fokus  utama  penelitian  adalah  pada studi  kepustakaan,  termasuk  pengumpulan data  sekunder  dari  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yang  relevan.  Pengumpulan  data meliputi  bahan  hukum  primer  seperti perundang-undangan,  bahan  sekunder  berupa buku dari berbagai sumber, dan bahan tersier seperti  kamus  dan  ensiklopedia.  Selain  studi kepustakaan, penelitian juga melibatkan studi lapangan dengan wawancara anggota PPS dan petugas  kesehatan  untuk  mendapatkan  data primer.
Dalam  analisis  data,  pemilihan metode analisis disesuaikan dengan jenis dan tujuan  penelitian  serta  sifat  data  yang dikumpulkan.  Penelitian  ini  mengadopsi analisis deskriptif kualitatif untuk mengklasifikasikan, memilih, dan menghubungkan data dari penelitian lapangan dengan  teori  dan  hukum  yang  telah  ditinjau.
Seluruh proses ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang  fenomena  yang  diteliti,  khususnya berkaitan  dengan  dampak  pandemi  pada pelaksanaan pemilu.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 Pemilu di masa Pre-pandemi
Konsekuensi  dari  penerapan  prinsip-
prinsip  dasar  seperti  keterbukaan  dan profesionalisme
adalah kesiapan penyelenggara untuk diawasi oleh masyarakat luas.  Menurut  Wibawa  (2019)  pengawasan masyarakat  menunjukkan  adanya  kesadaran untuk mewujudkan pemilu yang luber dan adil serta  mengurangi  tingkat  pelanggaran  dalam setiap  tahapan  pemilu.  Serupa  dengan pendapat  tersebut,  Kusuma,  Permatasari,  dan Suntara (2022) menyebut bahwa pengawasan partisipasif  dari  masyarakat  adalah  upaya kontrol  dari  publik  untuk  menjaga  suara  dan kedaulatan  rakyat  di  dalam  penyelenggaraan negara.
Pengawasan  masyarakat  tersebut harus  dijawab  oleh  penyelenggara  pemilu dengan mengupayakan sebuah teknis pelayanan  pemilihan  yang  sedapat  mungkin mangakomodir  semua  prinsip-prinsip  dasar kepemiluan.  Bentuk  konkret  hal  itu  adalah pemilu  dibuat  secara  konvensional  dengan penggunaan perlengkapan manual seperti paku coblos , pewarna jari, bilik suara, dan lainnya. Perhitungan  pun  dilaksanakan  secara  manual dan  bertingkat  mulai  tingkat  TPS  hingga  ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Bentuk  sosialisasi  dan  komunikasi publik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara pemilu  mentitikberatkan  pada  penggunaan platform media masssa seperti siaran televisi, surat  kabar,  dan  radio.  Beberapa  bentuk sosialisasi offline seperti seminar atau diskusi
publik  juga  dilakukan  khususnya  untuk menjaring pemilih muda dari kalangan pelajar atau  mahasiswa.  Tantangan  dari  sisi komunikasi relatif tidak signifikan mengingat penggunaan  berita  palsu  sebagai  alat membentuk opini belum marak terjadi.
Alur  pelaksanaan  pemilu  tersebut relatif  bisa  menjadi  jawaban  atas  tantangan pada  zamannya  karena  memang  kebutuhan masyarakat pun relatif masih sederhana. Akan tetapi  selama  masa  pandemi  kebutuhan masyarakat secara umum mengalami perubahan yang ditunjukkan dengan pergeseran  ataupun  juga  munculnya  tren-tren baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Tren- tren  baru  ini  akhirnya  mengkristal  dan membentuk  tantangan-tantangan  baru  pula yang  harus  dihadapi  oleh  penyelenggara pemilu  pada  era  post-pandemi,  khususnya pada pemilu 2024 yang akan datang.

## 3.2 Tren  pada  masa  pandemic  Covid- 19
1. Dari WFH menuju WFA, bahkan VFA
Pandemi  Covid-19  yang  melanda dunia  tiga  tahun  lalu  menghasilkan  satu fenomena sosial baru dalam masyarakat tidak hanya  di  Indonesia  tetapi  juga  di  dunia. Fenomena tersebut adalah bekerja dari rumah atau Work  From  Home (WFH).  Ketika pandemi berakhir tren ini ternyata tidak serta merta menjadi hilang. Meskipun secara resmi pemerintah telah mengumumkan penghapusan pembatasan interaksi sosial namun tren WFH terlanjur  menjadi  pilihan  yang  lebih  menarik
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
bagi  kaum  pekerja.  Kembalinya  kebebasan untuk berinteraksi secara sosial berimbas pada munculnya varian baru bekerja di luar kantor menjadi Work  From  Anywhere (WFA)  atau bekerja dari mana saja.
Penelitian  yang  dihasilkan  oleh  Mc Kinsey menyebut bahwa para pekerja berharap untuk dapat tetap bekerja dari meski pandemi telah  berakhir  atau  setidaknya  bekerja  secara hybrid,  yaitu  mengkombinasikan  pola  kerja penuh  waktu  kantor  dan  bekerja  dari  rumah. Bahkan  menurut  Putri  (2021)  dengan mengutip  penelitian  lain  dari  Mc  Kinsey  di tahun  2021  bahwa  tingkat  produktifitas  yang didapat  dari WFA  dan WFH  cenderung lebih besar dapada WFO atau Work From Office atau bekerja dari kantor.
Ada  satu  poin  menarik  yang  dapat dicermati  yaitu  bahwa  ada  kecenderungan penurunan minat masyarakat khususnya untuk berkumpul  dan  melaksanakan  aktifitas  yang tidak  mereka  sukai.  Bahkan  dalam  konteks pemilu, ada kemungkinan muncul keengganan bagi  sebagian  masyarakat  untuk  berkumpul dan  meng-antre  hanya  untuk  kebutuhan pemberian  suara.  Dengan  kata  lain,  metoda pemberian  suara  secara  konvensional  dengan berkumpul  di  satu  titik  tertentu  dengan menyita  waktu  relatif  lama  ( Vote  From Location )  akan  semakin  tidak  menarik  bagi masyarakat.  Ini  dapat  menjadi  masukan awal bagi  pemerintah  khususnya  penyelenggara pemilu  untuk  mulai  mempertimbangkan  opsi agar  suatu  saat  masyarakat  dapat  mengikuti
pemilu  dari  mana  saja  atau Vote  From Anywhere (VFA).
2. Kebebasan Berpikir dan Kritisisme
Perkembangan dan penggunaan media  sosial  secara  massif  dalam  periode pandemi covid-19 juga melahirkan tren berupa kebebasan berpikir, berpendapat, dan berujung pada  sikap  kritis  yang  luar  biasa  dari masyarakat. Isu-isu yang sebelumnya dianggap  sebagai  bahasan-bahasan  kaum  elit seperti  isu  pemerintahan,  keamanan,  dan politik,  saat  ini  menjadi  isu  yang  lazim dikomentari  meski  dengan  komentar  awam sekalipun.  Tidak  lagi  dibutuhkan  prediket akademis  tertentu  untuk  mengomentari  satu berita  di  media,  yang  dibutuhkan  hanyalah sebuah akun media sosial.
Sikap  kritis  masyarakat  bisa  ditemui dalam  banyak  ragam  bentuk.  Mulai  dari komentar  di  konten-konten  yang  membahas kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  politik; channel  video  pribadi,  hingga  tulisan  pada halaman  “status”  di  media  sosial.  Semua  itu menunjukkan  mulai  tumbuhnya  sikap  kritis masyarakat atas setiap fenomena yang muncul.

## 3. Hoax
Teknologi  yang  berkembang  tanpa ada  pengawasan  berpadu  dengan  sikap  kritis yang  tinggi  pada  titik  tertentu  melahirkan golongan oportunis yang melakukan bermacam  cara  untuk  mencapai  tujuannya dengan  melahirkan  berita-berita  palsu  atau yang lazim disebut hoax. Adiyoso menjelaskan bahwa  hoax  antara  lain  berkembang  seiring
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
dengan  kemajuan  teknologi  informasi  yang tidak ada batasnya.
Hoax sudah banyak menelan korban. Bukan hanya korban materi tetapi juga korban immateri  seperti  nama  baik  dan  kredibilitas orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa hoax juga mendapat  pemicu  ketika  masa  pandemi sehingga  pertumbuhannya  menjadi  sangat pesat.  Dalam  konteks  pemilu  bahkan  hoax berpotensi  mengancam  persatuan  nasional. Hal  tersebut  seperti  dikemukakan  Yuwono (2017) bahwa pada pemilu 2014 hoax terbukti telah  membuat  masyarakat  terpecah  dalam perkubuan.
3.3 Berbagai Tantangan Bagi

## Penyelenggara Pemilu

## 1. Membangun Public Trust
Masyarakat  yang  semakin  kritis  di tengah  penggunaan  media  sosial  yang  marak dan  hoax  yang  merajalela  adalah  tantangan utama  bagi  penyelenggara  pemilu  khususnya dalam  membangun  kepercayaan  publik.  Pada era  pre-pandemi  seperti  telah  dibahas sebelumnya,  tantangan  yang  dihadapi  relatif kecil  karena  hoax  belum  menjadi  fenomena massif dalam menggiring opini publik. Selain itu  platform  media  yang  masih  terbatas jumlahnya  juga  lebih  mudah  untuk  diawasi sehingga  informasi  yang  keliru  dapat  dengan mudah  pula  dikonfirmasi.  Kondisi  tersebut membuat  kesempatan  bagi  penyelenggara pemilu  untuk  mendapatkan  kepercayaan publik jauh lebih besar.
Akan  tetapi  di  era  post-pandemi mendapatkan kepercayaan publik menjadi hal yang  rumit.  Selain  karena  penggunaan platform  media  sosial  yang  sangat  massif perkembangannnya  sehingga  hoax  lebih mudah tersebar, masyarakat juga menjadi jauh lebih  kritis  terhadap  berbagai  kebijakan pemerintah.  Dan  disadari  atau  tidak  selama pandemi  individualisme  menjadi  lebih menguat  dan  hal  itu  sekaligus  memunculkan sikap  protektif  berlebih  yang  berujung  pada kesulitan  untuk  percaya  pada  orang  lain, termasuk  pada  pemerintah.  Belum  lagi  jika dikaitkan  dengan  berbagai  peristiwa  hukum dan politik yang terjadi selama masa pandemi seperti korupsi bantuan sosial dan juga saling berbenturannya  kebijakan  pemerintah  pusat dan daerah terkait penanganan pandemi. Maka mendapatkan  kepercayaan  publik  adalah sebuah  tantangan  besar  yang  harus  dihadapi oleh penyelenggara pemilu.

## 2. Kesiapan Sumber Daya Manusia
Dalam  bahasan  mengenai  pemilu aspek  SDM  tidak  bisa  hanya  dipandang  dari satu  kelompok  saja,  yaitu  penyelenggara pemilu.  Setidaknya  adanya  ada  empat kelompok  yang  harus  diperkuat  agar  kualitas pemilu dapat dinilai baik, yaitu penyelenggara pemilu  sendiri,  pemerintah  atau  birokrasi, politisi, dan terakhir adalah masyarakat selaku kunstituen.  Penyelenggara  pemilu  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah  dituntut  harus mampu  untuk  berfikir  adaptif  dan  responsif atas  perkembangan  yang  terjadi.  Peran penyelenggara  pemilu  tidak  bisa  dipandang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
dari  sisi  normatif  saja  yaitu  sebagai  panitia yang menggelar teknis kepemiluan tetapi juga sebagai  agen  informasi  kepada  masyarakat untuk menjelaskan urgensi pemilu.
Kelompok  kedua  adalah  birokrasi. Dalam  era  post-pandemi  ini  birokrasi  adalah salah  satu  organisasi  yang  dituntut  untuk berkembang secara cepat. Termasuk dalam hal dukungan  penyelenggaraan  pemilu,  birokrasi harus bisa bergerak dengan dinamis dan tidak memandang  pemilu  sebagai  sebuah  agenda rutin  semata,  tetapi  lebih  merupakan  agenda yang  membutuhkan  inovasi  terus  menerus. Berikutnya adalah kelompok politisi. Memang benar bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi politik, akan tetapi kegiatan ini juga memiliki peran  sebagai  media  pembelajaran  kepada masyarakat  khususnya  berkaitan  dengan politik, kekuasaan, pemerintahan, dan kenegaraan.  Lebih  jauh  pemilu  sebenarnya adalah  sebuah  ajang  pameran  ide-ide  kreatif baik di sisi ekonomi, sosial, keamanan, bahkan teknologi,  khususnya lagi teknologi informasi yang  sangat  dibutuhkan  dalam  pemilu elektronik. Karena itu para politisi harus bisa berperan sebagai inspirator dan juga motivator dalam  pelaksanaan  pemilu.  Untuk  mencapai hal  tersebut  para  politisi  membutuhkan upgrade kualitas pribadi. Terakhir adalah
kelompok masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa setiap  pelaksanaan  pemilu  selalu  ada kelompok pemilih awal yaitu para remaja yang baru  masuk  sebagai  pemilih.  Para  pemilih muda  ini  pada  umumnya  lebih  bersemangat
karena  mendapat  pengalaman  baru  untuk mengikuti pemilu. Di sisi lain ada para pemilih senior  yang  sudah  mengikuti  lebih  dari  satu kali pemilu. Kedua golongan pemilih ini tentu membutuhkan treatment yang  berbeda. Pemilih  yang  muda  lebih  akrab  dengan teknologi informasi sehingga kalaupun pemilu elektronik  dilaksanakan  mereka  tidak  akan menghadapi  kendala.  Para  pemilih  ini  justru lebih membutuhkan informasi yang berkaitan dengan  politik  dasar  dan  kepartaian.  Di  sisi lain, para pemilih senior sudah sangat paham dengan  isu-isu  perpolitikan,  sehingga  yang mereka  butuhkan  adalah  informasi  untuk menggunakan  teknologi  informasi  dalam kebutuhan untuk pemilu.

## 3. Komunikasi Publik yang Efektif
Tantangan  berikutnya  yang  harus dijawab  oleh  penyelenggara  pemilu  adalah komunikasi  publik.  Di  era  post-pandemi  ini masyarakat  sudah  jauh  lebih  akrab  dengan media  sosial  ketimbang  komunikasi  verbal secara  langsung.  Media  sosial  sendiri  kerap menghadirkan  berita-berita  yang  negatif bahkan palsu (hoax). Hoax yang massif akan sangat  berpotensi  melahirkan  mis-informasi dan  dis-informasi.  Menurut  Therese  Pearce Laneela, direktur IIDEA seperti dikutip Widara di dalam Okezone.com, mis-informasi dan dis- informasi adalah tantangan terbesar yang akan dihadapi  Indonesia  pada  pemilu  2024  yang akan datang.
Tantangan  ini  harus  disikapi  oleh penyelenggara  pemilu  salah  satunya  dengan membangun  komunikasi  yang  efektif  kepada
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
publik.  Kemampuan  berkomunikasi  akan memproyeksikan  kemampuan  dan  kualitas SDM penyelenggara pemilu, proyeksi ini akan menjadi pendorong bagi menguatnya kepercayaan publik khususnya atas integritas, akuntabilitas,
dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

## 4. Perkembangan Teknologi Informasi
Teknologi informasi khususnya yang berbasis internet menjadi tantangan yang juga harus  dijawab  oleh  penyelenggara  pemilu  di era post-pandemi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun  terakhir  dan  dipacu  lagi  selama  tiga tahun pandemi teknologi informasi berkembang  dengan  sangat  pesat.  Fenomena VFA  ( Vote  From  Anywhere )  bisa  jadi  hanya menunggu  waktu  yang  tepat  sebelum  benar- benar terealisasi sepenuhnya di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa jumlah konstituen muda Indonesia  yang  notabene  merupakan  gen-z merupakan  kelompok  paling  besar  dalam piramida  penduduk  Indonesia,  dan  gen-z  ini adalah  kelompok  masyarakat  yang  paling akrab dengan teknologi informasi.
Dalam konteks pemilu perkembangan teknologi  informasi  dapat  digunakan  dalam bentuk  pemilu  elektronik  ( e-vote ).  E-vote bukanlah wacana tanpa dasar karena memang secara  empiris  telah  banyak  digunakan didunia.  Bahkan  pada  pemilu  2019  lalu, penerapan  teknologi  sudah  mulai  digalkkan melalui  penggunaan  SITUNG  (Sistem Informasi Perhitungan Suara) meski memantik kontroversi  (Mahpudin,  2019).  Namun terlepas  dari  kontroversi  yang  mengikuti,
penggunaan teknologi informasi dalam pemilu adalah  sebuah  keniscayaan.  Karenanya menjadi  bagi  penyelenggara  pemilu  untuk mampu  menguasai  dan  memanfaatkan perkembangan  teknologi  informasi  di  setiap tahapan pemilu pada era post-pandemi ini. 5. Perubahan Cara Pandang Terkait Pemilu Berkembangnya  teknologi  informasi membuat berkembangnya pola pikir masyarakat.  Pola  pikir  yang  berkembang ditandai  salah  satunya  dengan  tumbuhnya sikap kritis dalam melihat satu objek. Pada era pre-pandemi pemilu bisa jadi dianggap sebagai sebuah agenda penting bagi masyarakat. Tetapi di  era  post-pandemi  ini  ada  kemungkinan pemilu  tidak  lagi  dianggap  penting  karena dinilai  hanya  sebagai  agenda  dari  golongan tertentu seperti partai politik atau politisi untuk mendapatkan kekuasaan.
Di  waktu  bersamaan  peluang  untuk berkegiatan  baik  ekonomi,  sosial,  dan akademik  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi  mengalami  disrupsi.  Disrupsi  pada ketiga  bidang  ini  berpotensi  mengalihkan perhatian  para  pemilih  dari  pemilu  sehingga tingkat  partisipasi  pemilih  bisa  menurun. Selain  itu  pandemi  memberi  kesadaran  baru dalam pemikiran mastarakat tentang pentingnya  menempatkan  kesehatan  sebagai prioritas utama, apalagi jika harus dihadapkan dengan  keaktifan  dalam  pemilu.  Bagi masyarakat  khususnya  penyintas  covid-19 kesehatan  tentu  jauh  lebih  penting  daripada pemilu (Wismaya, 2020).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Hal  ini  merupakan  satu  tantangan besar  bagi  penyelenggara  pemilu.  Para penyelenggara pemilu harus mampu menampilkan  pemilu  sebagai  sebuah  konten yang menarik untuk diikuti sama menariknya dengan  berbagai  kegiatan  lain  seperti disebutkan di atas.

## 3.4 Pemilu Di Era Post – Pandemi
Dari  perspektif  UU  Pemilu  No.  7 Tahun 2017, pemilu 2024 harus menyediakan mekanisme  yang  memastikan  keamanan pemilih  dan  pekerja  pemilu  dari  risiko COVID-19, sekaligus mempertahankan integritas  dan  keadilan  proses  pemilu. Meskipun  UU  ini  tidak  secara  spesifik menyebutkan  protokol  kesehatan  terkait COVID-19,  tanggung  jawab  penyelenggara pemilu untuk menyediakan lingkungan pemilu yang aman dan sehat secara implisit ada dalam mandatnya.  Hal  ini  berarti  kebutuhan  untuk adaptasi  praktik  pemilu  dengan  kondisi kesehatan  terkini,  seperti  menyediakan fasilitas  cuci  tangan,  memastikan  pemilu berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan menggunakan teknologi untuk mengurangi kontak fisik.
Dalam kaitannya dengan UU No. 17 Tahun  2023,  yang  mengatur  kesiapan  dan respons  terhadap  wabah,  terdapat  beberapa pasal  yang  secara  langsung  mempengaruhi penyelenggaraan  pemilu.  Pasal  8  dan  9 menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan dan penanggulangan wabah serta
menyediakan  lingkungan  yang  sehat  bagi masyarakat. Ini berarti bahwa infrastruktur dan sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  pemilu harus  memenuhi  standar  kesehatan  untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Pasal  10  dan  Pasal  238  lebih  lanjut
menjelaskan tentang ketersediaan dan pengelolaan sumber daya kesehatan, termasuk pembentukan  tenaga  cadangan  kesehatan. Dalam konteks pemilu, ini bisa berarti bahwa penyelenggara  pemilu  harus  berkoordinasi dengan  pihak  berwenang  kesehatan  untuk memastikan  ketersediaan  dan  kesiapsiagaan tenaga  kesehatan  selama  proses  pemilu, terutama dalam situasi darurat atau kemunculan kembali kasus COVID-19. Dari  perspektif  hak  asasi  manusia (HAM) dan
kepentingan negara, penyelenggara  pemilu  dihadapkan  pada tantangan  untuk  menyeimbangkan  hak  warga negara  untuk  berpartisipasi  dalam  proses demokrasi  dengan  perlindungan  kesehatan publik. Ini berarti bahwa setiap keputusan dan kebijakan  harus  mempertimbangkan  hak individu  untuk  memilih  dan  diwakili,  serta kewajiban negara untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warganya.
Penyelenggaraan pemilu di era post- pandemi menuntut adaptasi dan kesiapan yang tinggi  dari  semua  pihak  terkait.  Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka kerja hukum yang memungkinkan penyesuaian  ini,  memastikan  bahwa  pemilu tidak hanya memenuhi standar demokrasi dan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
keadilan,  tetapi  juga  mempertimbangkan kesehatan  dan  keselamatan  publik  dalam menghadapi  ancaman  yang  masih  ada  dari COVID-19.
Pasal 8 Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan  KLB  atau  Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah.
Pasal 238 (1). Pemerintah  Pusat  membentuk  tenaga cadangan Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia  Kesehatan  dan  mendukung ketahanan Kesehatan. (2). Tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) terdiri  atas  Tenaga  Medis,  Tenaga
Kesehatan, dan non-Tenaga Kesehatan yang  dipersiapkan  untuk  dimobilisasi pada  penanggulangan  KLB,  Wabah, dan darurat bencana.
(3). Tenaga  cadangan  Kesehatan  berupa non-Tenaga  Kesehatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  berasal  dari non-Tenaga  Kesehatan  yang  telah mendapatkan  pelatihan  terkait  dengan penanggulangan  KLB,  Wabah,  dan darurat bencana.
(4). Tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan pengelolaan melalui: a. pendaftaran  dan  kredensial dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi  dengan  Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
b. pembinaan  dan  peningkatan kapasitas  tenaga  cadangan Kesehatan; dan
c. pelaksanaan mobilisasi.
Pasal  8,  yang  menekankan  tanggung jawab  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan dan
penanggulangan  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB) atau  wabah,  serta  pasca-KLB  atau  wabah, mengindikasikan  pentingnya  kesiapsiagaan dan  respons  cepat  dalam  situasi  darurat kesehatan.  Dalam  konteks  pemilu,  ini  berarti bahwa  pemerintah  harus  memastikan  bahwa sistem kesehatan, termasuk tenaga medis, siap menghadapi  potensi  risiko  kesehatan  yang dapat muncul selama proses pemilu, terutama jika ada kebangkitan kasus COVID-19.
Pasal 238 lebih lanjut memperkuat ini dengan  menciptakan  kerangka  kerja  untuk pembentukan dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan.  Ayat  (1)  dan  (2)  Pasal  ini menggarisbawahi pembentukan tenaga cadangan  kesehatan  yang  terdiri  dari  tenaga medis,  tenaga  kesehatan,  dan  non-tenaga kesehatan  yang  dipersiapkan  untuk  keadaan darurat,  termasuk  wabah.  Hal  ini  sangat relevan  untuk  penyelenggara  pemilu,  karena tenaga  cadangan  ini  dapat  dimobilisasi  untuk mendukung  proses  pemilu,  termasuk  dalam penyediaan  fasilitas  kesehatan  darurat, penyebaran informasi kesehatan, dan penerapan  protokol  kesehatan  di  tempat pemungutan suara.
Ayat  (3)  dan  (4)  dari  Pasal  238 menjabarkan tentang pelatihan dan pengelolaan  tenaga  cadangan  kesehatan.  Ini mencakup pendaftaran, pembinaan, peningkatan  kapasitas,  dan  mobilisasi  tenaga cadangan,  yang  semuanya  krusial  dalam mempersiapkan mereka untuk situasi darurat. Dalam  konteks  pemilu,  ini  berarti  bahwa tenaga  medis  cadangan  harus  dilatih  khusus
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
untuk  situasi  pemilu,  memahami  dinamika yang  unik  dari  pemilu  yang  berlangsung  di tengah ancaman kesehatan publik.
Secara  keseluruhan,  peran  tenaga medis  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  era post-pandemi  tidak  hanya  terbatas  pada penanganan  kasus  kesehatan  darurat,  tetapi juga mencakup pencegahan. Mereka bertindak sebagai  pelindung  kesehatan  publik  dan sebagai pendukung utama dalam memastikan bahwa  proses  pemilu  berjalan  lancar  tanpa mengorbankan  keselamatan  dan  kesehatan pemilih  dan  penyelenggara  pemilu.  Ini mencerminkan  pendekatan  proaktif  dan adaptif  yang  diambil  oleh  Indonesia  dalam mengintegrasikan  kesehatan  publik  ke  dalam aspek  penting  kehidupan  sosial  dan  politik, termasuk  pemilu,  sebagai  respons  terhadap pengalaman pandemi COVID-19.

## IV. KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  telah  membawa begitu  banyak  perubahan  dalam  kehidupan sosial  masyarakat,  tidak  hanya  dalam  hal komunikasi  sosial  tetapi  juga  ekonomi, budaya,  bahkan  politik.  Pemilu  sebagai  satu agenda  yang  melekat  dalam  kehidupan masyarakat  juga  tidak  bisa  dianggap  sebagai objek  yang  statis  dan  lepas  dari  tuntutan perubahan.  Perkembangan  masyarakat  yang ditunjukkan  dengan  tingginya  sikap  kritis lambat  laun  juga  akan  berimbas  pada pelaksanaan pemilu.
Para  penyelenggara  pemilu  sebagai ujung  tombak  pelaksanaan  pemilu  harus  bisa
merespon setiap perkembangan tadi. Berbagai isu yang sekarang tengah mengemuka seperti kepercayaan publik, perkembangan teknologi, kualitas  SDM,  maraknya  hoax,  dan  juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemilu  harus  dilihat  sebagai  tantangan  oleh para  penyelenggara  pemilu  agar  dapat menghadirkan  pemilu  yang  lebih  berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.
Para penyelenggara pemilu tidak lagi bisa  memposisikan  diri  sebagai  panitia musiman yang menggelar hajatan regular dan akhirnya terjebak dalam rutinitas yang kering dari  inovasi  dan  perubahan.  Pemilu  harus dipandang  sebagai  sebuah ajang  pameran  ide dan kreatifitas bahkan pameran teknologi yang bersandingan dengan even peralihan kekuasaan  politik.  Namun  memang  untuk mewujudkan  hal  tersebut  tidak  dapat dilakukan  hanya  dengan  mengedepankan peran penyelenggara pemilu semata tetapi juga harus melibatkan peran para politisi, birokrasi, sektor  privat,  dan  juga  masyarakat  selaku konstituen.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso,  W.  (2022).  Kajian  Hoax  dalam Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Working Papers, Volume V, No.3 , 357.
Alexander, A., De Smet, A., Langstaff, M., & Ravid,  D.  (2021,  April  1). What Employees  Are  Saying  About  The Future of Remote Work. Retrieved from https://www.mckinsey.com: https://www.mckinsey.com/capabilitie s/people-and-organizational- performance/our-insights/what-
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
employees-are-saying-about-the- future-of-remote-work
Arinanto,  S.  (1999).  Pemilihan  Umum, Demokrasi,  dan  Paradigma  Baru Kehidupan  Politik:  Beberapa  Catatan. UNISIA NO. 39 , 80.
Erwin,  M.  (2015). Filsafat  Hukum,  Refelksi Kritis  Terhadap  Hukum  dan  Hukum Indonesia dalam Dimensi dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafinso Persada.
Hanafiah,  J.  M.,  &  Amir,  A.  (1999). Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan. Jakarat: EGC.
Indonesia,  R.  (2017). Undang-undang  No.  7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Lembaran Negara No.182 tahun 2017:
Indonesia.
Indonesia, R. (2022). Perpu No. 1 tahun 2022 tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7 tahun  2017  tentang  Pemilu. Lembar Negara No.224 tahun 2022: Indonesia.
James,  T.  S.,  Alistair  ,  C.,  &  Asplund,  E.
(2023). Elections During Emergencies and Crisies. Stockholm: IIDEA.
Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A.
(2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif  Masyarakat  Desa  dalam Pelaksanaan  Pemilu  Serentak  Tahun 2024  melalui  Penyuluhan  Hukum. Dass Sein , 95.
Mahpudin.  (2019).  Teknologi  Pemilu,  Trust, dan  Post  Truth  Politics:  Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi  Penghitungan  Suara)  Pada Pilpres  2019. Jurnal  PolGov  Vol  I, No.1 , 160.
Pamungkas,  S.  (2009). Perihal  Pemilu. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Putri, A. T. (2021, Desember 3). WFH vs WFO,
Manakah  yang  Lebih  Meningkatkan Produktivitas?
Retrieved from binus.ac.id: https://binus.ac.id/knowledge/2021/12 /wfh-vs-wfo-manakah-yang-lebih- meningkatkan-produktivitas Sakir, Suranto, Darumurti, A., & Sulaksono, T. (2019). Pemetaan Faktor  Yang
Mempengaruhi  Partisipasi  Pemilih  di Kabupaten  Bantul. Seminar  Pilkada Serentak. Yogyakarta:  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Wibawa,  K.  C.  (2019).  Pengawasan
Partisipatif  untuk  Mewujudkan  Good Governance  dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Adminitrative  Law  & Governance Journal, Volume 2 Issue 4 ,
622.
Widara,  K.  A.  (2022,  November  18). Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu 2024  di  Era  Digital .  Retrieved  from okezone.com: https://news.okezone.com/read/2022/1 1/18/1/2709952/mewujudkan- penyelenggaraan-pemilu-2024-di-era- digital
Wismaya,  I.  P.  (2020,  oktober  2). Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan
Pilkada  Serentak  di  Tengah  Masa Pandemi  Covid-19 .  Retrieved  from Kaltim Today:
https://kaltimtoday.co/politik-hukum- dan-urgensi-penyelenggaraan-pilkada- serentak-di-tengah-masa-pandemi- covid-19
Yuwono,  A.  (2017).  Hoax  dan  Ancaman Perpecahan  Bangsa. Jurnal  Polda Metro Jaya , 4.