R e l a s i   K o r u p s i   K o r p o r a s i d a n   K o r u p s i   P o l i t i k :

## Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi

## Bambang Widjojanto
Dosen Pidana Universitas Trisakti
bewe2015@hotmail.com

## A B S T R A K
Dalam  banyak  kasus  korupsi,  diduga  keras,  korporasi  juga terlibat  dan  menjadi  bagian  kejahatan  tapi  korporasi  hampir tidak  pernah  dijadikan  subyek  hukum  yang  diperiksa  dan  diminta pertanggungjawabannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada fakta lain yang juga sangat faktual, di sebagian besar kasus korupsi yang  dilakukan  korporasi  juga  terjadi  korupsi  politik.  Bahkan,  ada indikasi yang tak terbantahkan, ada korupsi politik di dalam korupsi korporasi.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  kajian  awal  untuk  melihat relasi diantara keduanya. Di dalam kajian digunakan rujukan berupa peraturan  perundangan,  informasi  yang  dikemukakan  oleh  media, putusan pengadilan dan juga buku referensi. Ada persekutuan antara tindak korupsi korporasi dan korupsi politik yang melibatkan pihak pemegang otoritas dengan jabatan politik tertentu dengan pihak yang mewakili kepentingan korporasi. Mereka menyalahgunakan sumber daya  publik  yang  berasal  dari  keuangan  negara  untuk  kepentingan
privat  dan  kelompoknya  sendiri.  Pada  kasus  tertentu,  dana  yang digunakan  berasal  dari  korporasi  dan  ditujukan  untuk  “membeli” otoritas  yang  dimiliki  oleh  penyelenggaraan  negara.  Pada  konteks ini,  korporasi  dengan  kekuatan  kapitalnya  dapat  mendikte  hingga menguasai  kepentingannya  sehingga  terjadilah  apa  disebut  sebagai capital  and  corporate  driven atas  berbagai  proyek  yang  tidak ditujukan  untuk  kepentingan  publik.  Penegak  hukum  mengalami kegagapan  untuk  dapat  menangani  dan  masuk  di  dalam  kasus  ini karena sifat kasusnya menjadi beyond the law .
Kata Kunci : Korupsi, Korupsi Korporasi, Korupsi Politik

## A B S T R A C T
In  many  cases  of  corruption,  alleged,  corporations  are  also involved and become the part of a criminal but corporations almost never  be  subjects  of  law  are  requested  its  accountability  at  the Corruption Court. There is another fact, in the majority of cases of corruption which is conducted by corporations also happen political corruption. In fact, there are indications that the undeniable, there is political corruption in corporate corruption. It required an initial study  to  look  at  the  relationships  between  corporate  and  political corporation. In the study used a reference the laws, the information presented by the media, court decisions and reference books. There is  an  alliance  between  corrupt  corporate  and  political  corruption which  involving  the  authorities  who  have  political  authority  with the  party  which  representing  the  interests  of  corporations.  They PLVXVHRISXEOLFUHVRXUFHVZKLFKFRPHIURPVWDWH¿QDQFHVWRSULYDWH interests and his own groups. In certain cases, the funds were taken from the corporation and is intended to “buy” the authority which is owned by the state administration. In this context, a corporation with  its  capital  strength  can  dictate  to  mastering  their  interests. There is capital and corporate driven on a variety of projects that are QRWLQWHQGHGIRUWKHSXEOLFLQWHUHVWODZHQIRUFHPHQWIDFHGLɤFXOW\WR be able to handle this case because of the nature of the case be beyond the law.
Keywords :  Corruption,  Corporate  Corruption,  Political Corruption

## P E N D A H U L U A N
Ada 2 (dua) frasa kunci yang menjadi bagian penting dari tulisan ini, yaitu: Korupsi Politik dan Korupsi Korporasi. Tentu, kedua frasa itu perlu dijelaskan makna operasionalnya tetapi juga akan dilacak, apakah pada keduanya ada relasi sehingga terjadi pertautan satu dan lainnya.  Selama  ini,  ada  dugaan,  disebagiannya,  korupsi  korporasi tidak  berdiri  sendiri,  ada  “jejak”  korupsi  politik  yang  menyertai dan  menjadi  bagian  dari  korupsi  korporasi.  Bagaimana  jika  terjadi pertautan  dan  juga  konsolidasi  kepentingan  diantara  keduanya, apakah  modus  operandi  operasi  makin  menjadi  “solid”  dengan “dampak” yang juga kian besar magnitudenya.
Secara  umum,  korupsi  yang  diduga  dilakukan  korporasi  telah dirumuskan di dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Di dalam rumusan pasal pada delik kejahatan yang tersebut di dalam UU Tindak Pidana Korupsi,  dimulai  dengan  menggunakan  frasa  kata  “setiap  orang”. Pada  frasa  kata  tersebut,  setiap  orang  dimaknai  sebagai  orang perseorangan dan juga termasuk korporasi (Pasal 1, Angka 3 UU No. 31 Tahun 1999).
Bahkan,  di  dalam  Pasal  1,  Angka  1  UU  tersebut  di  atas,  juga dirumuskan  pengertian  dari  korporasi,  sebagai  kumpulan  orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, “setiap RUDQJ´MXJDWHUPDVXNNRUSRUDVLGDSDWGLNXDOL¿NDVLPHQMDGLVXE\HN dari suatu tindak pidana korupsi. Bahkan, di dalam Pasal 20 UU No. 31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  sudah  dijelaskan hal  ihwal  mengenai  korupsi  yang  dilakukan  korporasi  dan  atau pengurusnya.
Ada 3 (tiga) hal menarik berkaitan dengan korupsi korporasi ini bila dikaitkan dengan keinginan KPK untuk membawa kasus korupsi ke depan pengadilan, yaitu: pertama, KPK menyatakan bahwa sebagian besar kasus penyuapan dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi; kedua, tidak ada satu pun korporasi yang dihukum dalam seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK yang melibatkan korporasi karena korupsi yang ditangani baru sebatas pribadi atau perorangan; ketiga,  kasus  korupsi  korporasi,  disebagiannya,  juga  melibatkan politisi selain aparatur birokrasi. Pernyataan ini hendak menegaskan, ada kepentingan lain yang potensial bekerja di dalam kasus korupsi korporasi.
Berkaitan  dengan  pernyataan  di  dalam  butir  ketiga  di  atas,  ada suatu pertanyaan yang mengemuka, apakah korupsi politik menjadi sesuatu yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari korupsi lainnya, khususnya  korupsi  korporasi  serta  juga  punya  hubungan  dengan kepentingan politik. Pada kenyataan lainnya, ada banyak ditemukan fakta,  korupsi  juga  dilakukan  oleh  kalangan  parlemen  yang  kerap disebut sebagai politisi, dan korupsi juga dilakukan bersama birokrasi dan korporasi. Itu sebabnya menarik untuk dikaji, adakah pengaruh politik  tertentu  yang  menyebabkan  pihak  lain  menyalahgunakan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.
Secara  umum,  tidak  ada  satu  pun  penjelasan  normatif  yang tersebut  dan  disediakan  oleh  suatu  peraturan  perundangan  yang dapat  menjelaskan  pengertian  korupsi  politik.  Artidjo  Alkostar, Hakim  di  Mahkamah  Agung,  mencoba  melakukan  “ijtihad  hukum” dengan merumuskan korupsi politik melalui berbagai pertimbangan hukum  di  dalam  kasus-kasus  yang  diputuskannya,  khususnya  pada kasus-kasus korupsi diajukan kasasi ke Mahkamh Agung.
Misalnya  saja,  di  dalam  kasus  Rina  Iriani  Sri  Ratnaningsih, mantan  Bupati  Karanganyar,  dihukum  lebih  tinggi  dari  tuntutan Penuntut Umum. Salah satu alasan dalam pertimbangan hukum yang dirumuskan  oleh  Majelis  Hukum  Kasasi  menyatakan,  korupsi  yang dilakukan pejabat publik dan uang hasil kejahatannya, sebagiannya, dialirkan  untuk  kegiatan  politik.  Tindakan  sedemikian  oleh  Majelis +DNLP0$GLNXDOL¿NDVLVHEDJDLWLQGDNDQNRUXSVLSROLWLN
%HJLWXSXQ SDGD NDVXV /XWK¿ +DVDQ ,VKDDT PDQWDQ 3UHVLGHQ 3.6+DNLP$JXQJ$UWLGMRPHPSHUEHUDWKXNXPDQ/XWK¿PHQMDGL 18 tahun penjara. Dalam putusan ini, Artidjo membangun konstruksi hukum yang dirumuskan di dalam pertimbangan putusan berkaitan GHQJDQ VXDWX WLQGDN NHMDKDWDQ \DQJ GLNXDOL¿NDVL VHEDJDL ³NRUXSVL politik”.  Korupsi  politik  dimaknai  sebagai  suatu  perbuatan  yang dilakukan  pejabat  publik  yang  memegang  kekuasaan  politik  tetapi kekuasaan politik itu digunakan sebagai alat kejahatan.
Di  dalam  Putusan  Anas  Urbaningrum  yang  dituduh  dengan dakwaan  berlapis,  di  dalam  salah  satu  pertimbangan  hukumnya dinyatakan, apa yang dilakukan oleh Anas untuk memperkaya dirinya dan  orang  lain,  tidak  hanya  disebut  sebagai  tindak  pidana  korupsi saja.  Perbuatan  Anas  yang  menggunakan  uang  hasil  kejahatannya, sebagai bagian dari upaya sadar dan sengaja untuk mencapai obsesi politiknya  melalui  berbagai  upaya  “politik”  oleh  Mahkamah  Agung

## GLQ\DWDNDQGDQGLNXDOL¿NDVLVHEDJDLWLQGDNDQ\DQJGLVHEXWGHQJDQ
korupsi politik juga.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ada  hipotesis  yang  hendak dikemukakan, yaitu: pertama, ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan  oleh  penyelenggara  negara;  kedua,  tindakan  itu,  sedari awal,  dapat  ditunjukkan  dengan  menggunakan  “pengaruh”  yang dimilikinya yang dapat saja terjadi kombinasi antara penyelenggara QHJDUD GDQ SHMDEDW SXEOLN NDVXV $QDV GDQ NDVXV /XWK¿ +DVDQ ketiga,  sebagian  uang  dari  hasil  kejahatan  itu  dilakukan  untuk kegiatan  yang  dikatagorisir  sebagai  aktivitas  politik  (kasus  Iriana); keempat, adanya niat yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau SHUEXDWDQ WHUWHQWX \DQJ GLNXDOL¿NDVL VHEDJDL VXDWX ³NHSHQWLQJDQ politik”;  kelima,  interpretasi  terhadap  pengertian  politik,  aktivitas politik dan kepentingan, ditafsirkan secara eksesif di dalam berbagai pertimbangan hukum di atas.
8QWXN PHQJRQ¿UPDVL KLSRWHVLVL GL DWDV GDSDW GLOLKDW SDGD salah  satu  argumen  pertimbangan  hukum  MA  dalam  kasus Anas.  Pada  pertimbangan  hukum  dimaksud  dikemukakan bahwa  tindakan  yang  dilakukannya  Anas  itu  berkaitan  dengan kepentingannya  untuk  “merebut”  jabatan  politik  tertentu.  Lebih lanjut  pertimbangan  dimaksud  menyatakan  sebagai  berikut:
“...Bahwa putusan Judex Facti bersifat kontradiktif, karena dalam pertimbangannya  telah  menyebutkan  bahwa  Terdakwa  melakukan lobi-lobi  proyek  pemerintah  yang  dibiayai  dengan  APBN  adalah untuk  kepentingan  dirinya  mencapai  cita-citanya  menjadi  Ketua Umum  Partai  Demokrat  dan  calon  Presiden.  Hal  tersebut  secara \XULGLV PHPHQXKL NXDOL¿NDVL XQVXU KDGLDK GDQ MDQML \DQJ SDWXW diketahui  dan  patut  diduga  diberikan  untuk  menggerakkan  agar melakukan  dan  tidak  melakukan  semata  dalam  jabatannya  seperti tertuang dalam unsur-unsur Pasal 12a Undang Undang No. 31 Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  Undang  No.  20 Tahun 2001;...”
Ada  hal  yang  menarik,  di  dalam  kasus  korupsi  politik  sesuai hipotesis  di  atas,  ada  peran  korporasi  yang  dijadikan  sarana  dan prasarana kejahatan. Korporasi dipakai sebagai alat dan digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi, pada pelaksanaannya, bersekutu dan bersimbiose dengan penggunaan kewenangan “politik” tertentu
yang  kemudian  disebut  sebagai  korupsi  politik.  Pada  ujungnya, kesemuanya itu dapat ditujukan untuk “kepentingan” politik tertentu.
Di  dalam  kasus  Anas,  ada  perusahaan  yang  kemudian  dikenal bernama  Permai  Group,  suatu  badan  usaha  yang  diindikasikan, baik  secara  langsung  dan  tidak  langsung  digunakan  untuk  menjadi instrumen  dalam  melakukan  kejahatan  bersama-sama  dengan Nazaruddin dan kawan lainnya. Pada kasus dimaksud dengan uraian dakwaan  serta  petimbangan  hukum  atas  kasus  di  atas,  kelak  dapat dilihat, sejauh mana relasi dan integrasi kepentingan diantara korupsi korporasi dan korupsi politik.
Hal tersebut di atas menjadi penting untuk dilakukan pengkajian, selama ini, korupsi korporasi seolah menjadi bagian terpisahkan yang tidak ada kaitannya dengan korupsi politik. Padahal, relasi diantara keduanya terjadi begitu faktual serta menyebabkan kejahatan menjadi canggih dan kompleks serta kian memiliki kekuatan yang kian sulit untuk  “dikendalikan”  oleh  sebagian  penegak  hukum  yang  belum sepenuhnya  independen  sehingga  kasus-kasus  tersebut  potensial tidak sepenuhnya dapat diperiksa dan dikontestasi secara fair trial .

## 3HQGHNQ\DNLQLNRUXSVLWLGDNKDQ\DGDSDWGLNXDOL¿NDVLVHEDJDL
kejahatan  terorganisir  yang  bersifat  transnasional  saja  tetapi  juga kejahatannya potensial dilakukan secara solid dan terintegrasi antara kepentingan korporasi, birokrasi dan politisi sehingga terjadilah suatu kejahatan korupsi terorganisir di sektor korporasi yang berkelindan

## GHQJDQVXDWXNHMDKDWDQ\DQJGLNXDOL¿NDVLVHEDJDLNRUXSVLSROLWLN
Ada intensi, cukup banyaknya fakta yang memperlihatkan, kasus korupsi  mempunyai  hubungan  segitiga  diantara  pihak  korporasi, politisi  dan  birokrasi.  Pada  situasi  seperti  ini,  sebagian  lembaga penegakan hukum yang tidak independen, potensial berada di dalam “bayangan”  kepentingan  kekuasaan  dan  pada  situasi  seperti  itu, lembaga penegakan hukum yang belum sepenuhnya independen akan kesulitan menjalankan fungsi dan kewenangannya secara akuntabel serta  berpihak  sepenuh-penuhnya  pada  kepentingan  kepastian, kemaslahatan dan keadilan.
Yang  agak  mengerikan  dan  sangat  menguatirkan,  kini,  ada diskursus yang terus menerus muncul, yaitu: terjadinya politik kartel dan kian solidnya kekuasan oligarki yang mempunyai kekuatan untuk mengkooptasi kekuasaan. Bahkan, ada sinyalemen yang kian terang benderang yang  menunjukkan  dengan  sangat  jelas,  politik  kartel
dan  kekuasatan  oligarki  ini  telah  mulai  bekerja  secara  sistematis dan terstruktur di dalam sistem kekuasaan dan disebagiannya telah “menguasai”  kepentingan  kekuasaan  sehingga  tidak  lagi  berpihak pada kepentingan kemaslahatan publik.

## M E T O D E   K A J I A N
Di  dalam  melakukan  kajian  digunakan  3  (tiga)  sumber  utama, yaitu:  pertama,  peraturan  perundangan  yang  berkaitan  dengan kajian;  kedua,  informasi  berupa  berita  yang  dikemukakan  oleh media yang dapat diakses. Bisa saja terjadi, pernyataan dari berbagai Pimpinan lembaga yang dikutip media dan berkaitan dengan maksud pengkajian, dijadikan bahan rujukan penulisan; dan ketiga, putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap karena sudah diputus oleh Mahkamah Agung.
Berpijak  pada  ketiga  sumber  utama  di  atas  maka  dilakukan kajian  dan  pembahasan  dengan  merujuk  pada  maksud  kajian  dan penulisan.  Ada  asumsi  yang  didasarkan  atas  suatu  fakta  yang  telah dan  tengah  terjadi.  Di  satu  sisi,  modus  operandi  korupsi  terus berkembang  melebihi  kemampuan  pemahaman  yang  diketahui kebanyakan kalangan. Adakalanya, perkembangan itu jauh melebihi lingkup  peraturan  perundangan  yang  ada.  Di  sisi  lainnya,  aparatur penegakan  hukum  mempunyai  keterbatasan  untuk  melaksanakan tugas dan kewajibannya karena perkembangan kejahatan yang bisa terjadi beyond the law .
Untuk  itu  diperlukan  kajian  yang  ditujukan  untuk  melihat  lebih teliti  tingkat  perkembangan  kejahatan,  mengabstraksi  kajian  untuk membangun  diskursus  pada  level  publik  agar  kesenjangan  antara perkembangan  kejahatan  dengan  peraturan  perundangan  dapat terus dikendalikan agar tidak terjadi “gap” yang terlalu lebar sehingga meniadakan  kepastian  hukum.  Selain  itu,  kajian  juga  penting dilakukan  agar  menjaga  prioritas  perhatian  dari  aparat  penegak hukum untuk terus menerus “berpihak dan mengelola” kepentingan kemaslahatan publik sepenuh-penuhnya.
Kajian  ini  juga  dapat  digunakan  dan  sekaligus  ditujukan  untuk mengkonstruksi  suatu  gagasan  dalam  bentuk  yang  lebih  solid  yang kelak dapat dipakai untuk membangun diskursus di level masyarakat. Selain  itu,  kajian  ini  juga  potensial  digunakan  untuk  menginisiasi gagasan dan memperdebatkannya, atau kajian awal yang kelak akan
disempurnakan  guna  mendorong  percepatan  perubahan  berbagai peraturan  perundangan  agar  ketentuan  perundangan  dimaksud senantiasa  kompatibel  dengan  berbagai  perkembangan  kejahatan serta dapat digunakan secara efektif untuk mengendalikan kejahatan tersebut.

## F A K T A   P E R K E M B A N G A N   K O R U P S I   D A N P E M B A H A S A N
Ada  pernyataan  yang  sangat  menarik  yang  dikemukakan  oleh Ketua  KPK.  Pernyataan  tersebut  menyatakan,  ternyata,  90%  kasus korupsi  yang  ditangani  KPK  turut  melibatkan  sejumlah  korporasi, baik sebagai pelaku kejahatan, orang yang bersama-sama melakukan kejahatan  maupun  pihak  yang  membantu  memberi  sarana  dan prasarana  kejahatan.  Modusnya,  antara  lain,  berbentuk  penyuapan untuk  mendapatkan  sejumlah  proyek  negara  atau  memengaruhi kebijakan.
KPK  juga  mengemukakan  suatu  data  yang  menyatakan,  sejak tahun 2004 hingga Juni 2016, kasus terbanyak yang ditangani KPK adalah  kasus  penyuapan,  yakni  sebesar  50,9%.  Ada  sekitar  28,7% di  antaranya  adalah  kasus  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  serta  8,5% merupakan  kasus  penyalahgunaan  anggaran.  Fakta  lainnya,  kasus korupsi  yang  berkaitan  dengan  korporasi  yang  ditangani  KPK  baru sebatas pribadi atau perorangan tetapi KPK belum pernah menjadikan perusahaan atau korporasi sebagai tersangka kasus korupsi.
Pada  belakangan  ini,  ada  satu  kasus  yang  mendapatkan perhatian  publik.  Kasus  dimaksud  tengah  ditangani  KPK,  yaitu: kasus  suap  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  Perda  Reklamasi Jakarta.  Kasus  itu  melibatkan  Presiden  Direktur  Agung  Podomoro Land,  Ariesman  Widjaja  yang  diduga  keras  melakukan  tindak penyuapan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Dana  penyuapan  sebesar  Rp.2  miliar,  diduga,  ditujukan  untuk kepentingan Agung Podomoro terkait reklamasi atas pulau di sebelah utara Jakarta.
Kedua  kasus  di  atas  tengah  diperiksa  oleh  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  Jakarta.  Salah  satu  hal  yang  membuat  kasus  ini menjadi  sangat  menarik,  kasus  ini  menyangkut  investasi  dalam jumlah triliunan rupiah serta juga keuntungan atas investasi sangat fantastis  karena  bisa  mencapai  ratusan  triliun  rupiah.  Penyuapan
hanya  sebesar  Rp.2  miliar  adalah  suatu  jumlah  yang  nilainya bak serpihan pasir belaka bila dibandingkan dengan keuntungan investasi yang dihasilkan pengembang.
Ada  kekuatiran  yang  sangat  mendalam  dan  masuk  akal.  Jika jumlah keuntungan atas proyek itu begitu fantastis hingga mencapai puluhan  triuliun  rupiah,  bukan  hal  yang  tidak  mungkin  bila  dana tersebut  sebagiannya  “digelontorkan”  sebagai  “pelumas”  untuk PHQMXVWL¿NDVLSUR\HN7LQGDNDQLQLNHUDSGLVHEXWMXJDVHEDJDLELD\D rente  ekonomi-politik  yang  perlu  “dilunasi”  agar  dapat  legitimasi kekuasaan. Bila hal dimaksud dilakukan, diduga, kekuasaan potensial akan  terbeli  dan  tidak  akan  mampu  mengendalikan  wibawa  dan

## NHKRUPDWDQQ\DGLEDZDKNDSLWDOGDQNRPRGLWL¿NDVLNHSHQWLQJDQ
Selain  itu,  kasus  ini  juga  menjadi  sangat  menarik  karena  masih ada banyak hal belum terungkap termasuk dalam kaitannya dengan kepentingan  korporasi  untuk  kemudian  ditarik  relasinya  dengan korupsi  politik.  Misalnya  saja,  apakah  Ariesman  Widjaja  dalam kapasitas  sebagai  Presiden  Direktur  PT  Agung  Podomoro  Land bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri? Bukankah Ariesman hanya  salah  satu  direktur  saja  yang  sesungguhnya  menjalankan kepentingan  dari  kebijakan  korpotasi  atau  bahkan  kepentingan dari owner korporasi?  Ada  begitu  banyak  korporasi  yang  punya kepentingan atas persoalan pasal yang berkaitan dengan tambahan kontribusi  sebesar  15%  bagi  pemilik  izin  reklamasi,  apakah  hanya satu  korporasi  saja  yang  terlibat  atas  kepentingan  yang  melibatkan begitu banyak korporasi lainnya.
Pada  konteks  politik,  apakah  kepentingan  kapital  untuk “menundukkan dan menguasai” parlemen, dilakukan hanya dengan menyuap seorang Sanusi saja? Padahal ada begitu banyak pertemuan lain yang melibatkan cukup banyak pimpinan parlemen daerah dan alat kelengkapan dewan di dalam pembahasan draf peraturan daerah, khususnya yang menyangkut kontribusi tambahan 15% tersebut. Lalu, kenapa  hanya  Sanusi  saja  yang  bertanggungjawab  atas  persoalan yang begitu besar. Semoga saja, kasus Sanusi dijadikan pintu masuk untuk membongkar potensi penyuapan yang lebih struktural.
Begitupun dalam kaitannya dengan birokrasi, juga muncul banyak pertanyaan  lainnya.  Seperti  misalnya,  ada  pembicaraan  antara pimpinan  birokrasi  dengan  pemilik  korporasi.  Bahkan,  pemilik korporasi juga melakukan berbagai pertemuan, baik dengan politisi yang  mewakili  kekuasaan  di  parlemen  maupun  dengan  kalangan
birokrasi  lainnya,  termasuk  Basuki  TP  sebagai  Kepala  Daerah  DKI Jakarta.  Diduga,  sebagian  besar  pertemuan  dimaksud  memuat pembicaraan yang berkaitan soal reklamasi.
Lihat  saja  keterangan  Sugianto  Kusuma  yang  kerap  dipanggil dengan nama Aguan, di muka persidangan di awal September 2016, mengemukakan pertemuannya dengan kepala pemerintahan DKI “… 2013 pertama datang untuk silaturahmi Pak Wagub, … sebetulnya saya kenal dia sudah cukup lama ... Kalau ketemu yang bukan resmi sudah sering ... Waktu di Pantai Mutiara waktu Pak Ahok wagub minta ada tambahan kontribusi ... Dari pihak Pemprov yang mengumpulkan di Pantai Mutiara, yang datang dari Intiland, Agung Podomoro, Ancol dan saya … karena pemerintah daerah mau bangun rusun, jadi perlu banyak dana maupun tanah …”.
Ternyata,  Aguan  juga  bertemu  pimpinan  DPRD  Jakarta  untuk membahas rancangan aturan pulau reklamasi pada awal Desember 2015.  Pada  suatu  media  dikemukakan,  Aguan  memanggil  Ketua '35'3UDVHW\R(GL0DUVXGL:DNLO.HWXD0RKDPDG7DX¿NDQJJRWD Badan Legislasi Ongen Sangaji, dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi Selamat  Nurdin,  diperantarai  Mohamad  Sanusi  yang  menjadi tersangka  suap  Rp  2  miliar.  Mereka  membahas  kemungkinan menurunkan  kontribusi  tambahan  dari  15  menjadi  5%,  Aguan keberatan  karena  15  persen  setara  Rp  11,8  triliun.  Media  dimaksud menyatakan  Ongen  Sangaji  membenarkan  pertemuan  tersebut.  “… Pertemuan itu ada, saya sudah jelaskan ke KPK …”.
Pada  kasus  Jakabaring  dan  Hambalang  juga  terjadi  hal  serupa, seperti yang sudah di kemukakan di atas. Pada kasus Jakabaring dan Hambalang,  bertemulah  tiga  kepentingan  besar,  yaitu  para  politisi yang  punya  akses  pada  parlemen  dan  juga  pemerintahan  untuk menentukan  suatu  proyek  tertentu,  korporasi  yang  mencari  akses untuk mendapatkan proyek pembangunan dari kementerian dengan menggunakan  dana  APBN  dan  pihak  birokrasi  yang  biasa  ditunjuk mewakili kepentingan kementerian dalam mengurus proyek.
Pertama  kali,  kasus  suap  Jakabaring  terungkap  melalui  Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tanggal 21 April 2011. Ada tiga lembar cek,  yaitu:  2  (dua)  lembar  dari  Bank  BCA  dan  satu  lembar  dari Bank  Mega  senilai  Rp.  3.289.850.000  digunakan  sebagai  sarana penyuapan  yang  berkaitan  dengan  proyek  pembangunan  Wisma Atlet  Jakabaring  di  Sumatera  Selatan.  Proyek  ini  dibiayai  APBN melalui  Daftar  Isian  Pembangunan  Anggaran  (DIPA)  2010,  berupa
block grant dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) ke Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.
Di  dalam  kasus  di  atas,  Muhammad  Nazaruddin  juga diperiksa  oleh  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  dinyatakan bersalah.  Mahkamah  Agung  memutuskan  untuk  memeriksa  dan mengadili  sendiri  kasus  dimaksud.  Salah  satu  pertimbangan hukum  yang  menjadi  dasar  untuk  Mahkamah  Agung  menyatakan telah  terpenuhinya  tindak  pidana  adalah  sebagai  berikut:
a.  Bahwa  perbuatan  Terdakwa  selaku  Penyelenggara  Negara  yaitu
Anggota DPR R.I secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan  beberapa  orang  dari  Anggota  Komisi  X  DPR  R.I  yaitu Angelina  Patricia  Pingkan  Sondakh  (Koordinator  di  Badan Anggaran  DPR  R.I  dari  Komisi  X),  Mahyudin  (Ketua  Komisi  X DPR R.I);
b.  Bahwa  Terdakwa  juga  aktif  mengadakan  pertemuan  dengan

## :D¿G0XKDUDP6HVPHQSRUDGDQ$QGL0DODUDQJHQJ0HQWHUL
Pemuda dan Olah Raga) yang bertujuan mengatur agar anggaran Proyek  Pembangunan  Wisma  Atlet  di  Jakabaring,  Sumatera
Selatan disetujui oleh Badan Anggaran DPR R.I;
c.  Bahwa  Terdakwa  juga  aktif  melakukan  pertemuan  dengan Dudung  Purwadi  dan  Mohamad  El  Idris  selaku  Direktur  Utama dan Direktur Marketing PT. DGI Tbk. dan mengupayakan PT. DGI Tbk. menjadi pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Wisma Atlet  Jakabaring.  Dari  upaya  aktif  tersebut,  Terdakwa  meminta komitmen fee kepada Mohamad El Idris Direktur Marketing PT. DGI Tbk.;
Pada  kasus  di  atas,  ada  tiga  peran  strategis  yang  dilakukan terdakwa. Dalam kapasitasnya sebagai anggota parlemen, terdakwa “menggalang” para koleganya sendiri di parlemen untuk menyetujui kebijakan  penganggaran  bagi  kementerian  tertentu.  Selain  itu, terdakwa  juga  bertemu  dan  berkomunikasi  dengan  kementerian yang  memiliki  pos  anggaran  atas  proyek  tertentu  yang  dananya sudah  disetujui  parlemen;  dan  juga,  terdakwa  berkordinasi  dengan penguasa  yang  korporasinya  akan  digunakan  untuk  melaksanakan proyek pembangunan.
Bila dipelajari dengan sangat cermat, kasus ini bermula dari hanya dari 3 (tiga) orang tidak dikenal banyak dikenal publik (Mindo Rosalina

## 0DQXODQJ 0RKDPDG (O ,GULV GDQ :D¿G 0XKDUDP .HPXGLDQ
kasus  ini  berkembang  dan  ternyata  melibatkan  Nazaruddin.  Pada DNKLUQ\D MXJD PHQ\HUHW EHUEDJDL ¿JXU \DQJ VXGDK EHJLWX GLNHQDO publik  sehingga  menjadi  11  (sebelas)  kasus  lainnya  berhasil  dibawa ke pengadilan oleh KPK.
Adapun  kasus-kasus  yang  ada  kaitannya  dengan  korporasinya Nazaruddin,  yaitu  antara  lain:  kasus  Anas  Urbaningrum.  Putusan Mahkamah Agung di dalam salah satu pertimbangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Permai Group adalah salah satu tempat bisnis Terdakwa menerima  fee  di  samping  yang  lainnya.  Dalam  Permai  Group, Terdakwa sebagai owner (Pemilik) yang dikelola oleh Mindo Rosalina Manulang  dan  Yulianus  serta  M.  Nazaruddin  sebagai  Bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan Terdakwa;
Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan dititipkannya  PT.  Adhi  Karya  memperoleh  Proyek  Hambalang  dan persiapan  Terdakwa  untuk  menjadi  Calon  Ketua  Umum  Partai Demokrat;
Bahwa  Yulianis  berangkat  ke  Kongres  Partai  Demokrat  di Bandung  dengan  membawa  uang  sejumlah  USD  7,000,000  yang hampir  semuanya  bersumber  dari  Permai  Group,  uang  tersebut untuk dibagikan kepada DPC-DPC;
Bahwa  pembelian  tanah  di  Jogyakarta  mempunyai  hubungan kausal dengan sisa uang dari fee-fee proyek yang berasal dari APBN sehingga Terdakwa melakukan tindakan menyamarkan uang dari fee- fee  proyek  Hambalang/APBN  sebagaimana  terungkap  dalam  fakta hukum  di  persidangan  yang  disampaikan  oleh  saksi  Yulianis  dan M.  Nazaruddin  sehingga  perbuatan  Terdakwa  merupakan  tindakan pencucian uang;
Bahwa  perbuatan  Terdakwa  merupakan  korupsi  politik. Rangkaian  perbuatan  Terdakwa  secara  berlanjut  memenuhi  unsur- unsur Pasal 12a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat (1) (dakwaan kedua) dan Pasal  3  ayat  (1)  Undang  Undang  No.  15  Tahun  2002  sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003;
Adapun pihak lainnya yang terlibat dengan perusahaan Nazaruddin, yaitu antara lain: Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng. Mereka adalah politisi dari partai yang sama yang kebetulan menjadi partainya penguasa dan kasusnya sudah diadili. Selain itu, ada nama beken dari partai lainnya, sepert: Olly Dondokambey dan I Wayan Koster yang belum jelas penanganannya yang diduga terlibat bersama Angelina.
Di berbagai kesempatan lainnya, Nazaruddin mulai dan acapkali menyebut  berbagai  pihak  lainnya,  seperti:  Setya  Novanto,  Marwan Jafar, Ganjar Pranowo, Abdul Kadir Karding, Azis Syamsudin, Mirwan Amir,  termasuk  Ibas  dan  Gamawan  Fawzi.  Menurut  Nazaruddin, mereka dinyatakannya sebagai pihak yang diduga punya keterlibatan dengan  kasus-kasus  lainnya,  seperti  antara  lain:  kasus  E-KTP  dan kasus lainnya.
Sementara  itu,  ada  kasus  lainnya,  yaitu:  Rina  Iriani  Sri Ratnaningsih,  mantan  Bupati  Karanganyar  2003-2013  yang tersangkut kasus korupsi dengan modus menyalahgunakan anggaran subsidi  perumahan  dari  Kementerian  Perumahan  Rakyat  Tahun Anggaran  2007-2008  untuk  proyek  perumahan  Griya  Lawu  Asri (GLA).
Pengadilan  Negeri  Tipikor  Semarang  menjatuhkan  hukuman enam  tahun  penjara  ke  Rina.  Putusan  ini  dikabulkan  pda  29  April 2015. Tapi di tingkat kasasi, Hakim Agung Artidjo Alkostar, bersama MS  Lumme  dan  Krisna  Harahap  memperberat  hukuman  Rina menjadi  12  (dua  belas)  tahun  penjara  atau  2  (dua)  tahun  di  atas tuntutan jaksa.
Pada  putusan  itu,  Hakim  Agung  Artidjo  menyatakan  dan PHUXPXVNDQ EDKZD WLQGDNDQ 5LQD GLNXDOL¿NDVL VHEDJDL NRUXSVL politik  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  pejabat  publik  dan  uang hasil  kejahatannya  digunakan  untuk  kegiatan  politik.  Lebih  lanjut dikemukakan  “…  Terdakwa  mempergunakan  sebagian  uang  hasil korupsi  sebesar  Rp  2,4  miliar  untuk  kepentingan  pribadi,  yaitu dibagikan  kepada  pengurus  politik  pendukung  terdakwa  dalam rangka  Pilkada  2008  sehingga  perbuatan  terdakwa  merupakan korupsi politik …”.
%HUNDLWDQ GHQJDQ WLQGDN NHMDKDWDQ \DQJ GLNXDOL¿NDVL VHEDJDL
‘korupsi  politik’,  Hakim  Agung  Artidjo  juga  menyatakan,  mantan 3UHVLGHQ3.6/XWK¿+DVDQ,VKDDT/+,WHODKPHODNXNDQNHMDKDWDQ ‘korupsi  politik’,  yaitu  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  pejabat publik yang memegang kekuasaan politik tetapi kekuasaan politik itu
digunakan  sebagai  alat  kejahatan  sehingga  memperberat  hukuman

## /XWK¿PHQMDGLGHODSDQEHODVWDKXQSHQMDUD
Dalam putusan tersebut dikemukakan “… Hubungan
transaksional  antara  terdakwa  yang  anggota  badan  kekuasaan legislatif  dengan  Maria  Elizabeth  Liman,  pengusaha  impor daging  sapi,  merupakan  korupsi  politik  karena  dilakukan terdakwa  yang  berada  dalam  posisi  memegang  kekuasaan  politik sehingga  merupakan  kejahatan  yang  serius (serious  crimes) …”. Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan seperti tersebut di atas maka dapat dikemukakan 3 (tiga) hal penting, yaitu sebagai berikut:
Pertama ,  tindakan  yang  dilakukan  berbagai  pihak,  seperti: 0XKDPPDG1D]DUXGGLQ$QDV8UEDQLQJUXP5DQL,ULDQLGDQ/XWK¿ +DVDQ,VKDDTWHODKGLNXDOL¿NDVLVHEDJDLWLQGDNSLGDQDNRUXSVLGDQ keputusannya telah tetap menurut hukum karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung.
Ada  pihak  lainnya  yang  belum  diperiksa  di  pengadilan  tetapi  di dalam dakwaan sudah disebutkan dan tindakan kejahatan dilakukan secara  bersama-sama  maka  kepada  mereka  telah  layak  untuk GLNXDOL¿NDVL PHODNXNDQ WLQGDNDQ \DQJ GLVHEXW NRUXSWLI $GD MXJD kasus  dari  Ariesman  Widjaja  dan  Mohamad  Sanusi  yang  proses hukumnya di pengadilan sedang dilakukan tetapi belum selesai.
Karena  pengertian  Korupsi  menurut  Fockema  Andreae,  berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio atau corruptus” atau dari kata asal “corrumpere“, yaitu  suatu  kata  dalam  bahasa  latin  yang  lebih  tua dan  turun  ke  bahasa  Indonesia  menjadi  korupsi;  serta  dipadankan dengan pengertian yang dirumuskan The Lexicon Webster Dictionary, maka  tindakan  koruptif  adalah  tindakan  yang  bersifat  kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina

## DWDXPHP¿WQDK
Para  pihak  yang  sudah  disebutkan  di  dalam  dakwaan,  rumusan dakwaannya  telah  diuji  di  muka  pengadilan  dan  para  pihak  itu dinyatakan  telah  menerima  sesuatu  yang  bertentangan  dengan perundangan, kewajiban hukum serta kepatutan, para pihak tersebut VXGDK GDSDW GLNXDOL¿NDVL WHODK PHODNXNDQ VXDWX WLQGDNDQ \DQJ GLNXDOL¿NDVLVHEDJDLSHUEXDWDQNRUXSVL
Kedua , tindakan subyek hukum tersebut di dalam poin pertama dilakukan  oleh  para  pihak  yang  menjadi  bagian  dan  punya  relasi dengan  politik  dalam  berbagai  aspeknya.  Salah  satunya,  korupsi
tersebut dilakukan pejabat publik yang juga politisi dan sebagian uang hasil  kejahatannya  digunakan  untuk  kegiatan  politik.  Pada  konteks itu,  mereka  menggunakan  korporasi  sebagai  sarana  dan  prasarana kejahatan.
Pendeknya,  tindakan  sebagian  para  pihak  seperti  tersebut  di dalam butir pertama, juga berkaitan dengan korporasi, baik langsung maupun  tidak  langsung.  Misalnya  Permai  Group,  perusahaan itu  secara  faktual  dijadikan  dan  menjadi  sarana  serta  prasarana kejahatan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Lebih dari  itu,  perusahaan  dimaksud  juga  melakukan  tindakan  lain  yang merupakan  bagian  dari  kejahatan  lainnya  dengan  menggunakan uang yang didapatkan dari hasil kejahatan.
Ketiga , ada fakta kongkrit yang tidak terbantahkan, korporasi yang dijadikan dan menjadi sarana serta prasarana kejahatan dimaksud, secara  hukum,  tidak  pernah  dinyatakan  sebagai  perusahaan  pelaku kejahatan  tindak  pidana  korupsi.  Selama  ini,  di  dalam  pratik penegakan  hukum  di  Indonesia,  sebagian  besar  kejahatan  korupsi, pihak atau subyek hukum yang dibawa dan diperiksa serta dihukum pengadilan hanyalah pelaku yang mewakili korporasi atau sebagian pemiliknya saja.
Ketentuan  yang  tersebut  di  dalam  Pasal  1,  Angka  3  UU  No.  31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana ada frasa kata “setiap orang” yang artinya, setiap orang adalah orang perseorangan dan juga termasuk korporasi belum diefektifkan dan diaktifkan secara paripurna.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  Permai  Group,  PT  Agung Podomoro Land, PT. Adhi Karya, PT DGI, Dutasari Citra Laras, PT. Indoguna  Utama  dan  perusahaan  lainnya  yang  terlibat  di  dalam tindak  pidana  korupsi  masih  terus  dapat  bekerja  dan  beroperasi kendati  secara  faktual  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari tindak pidana korupsi yang dilakukan para pemiliknya.
Fakta ini hendak menegaskan, sebagian besar pelaku kejahatan, maksudnya,  korporasi  yang  terlibat  maupun  menjadi  bagian  dari kejahatan belum disentuh dan ditarik menjadi pihak yang juga harus mempertanggungjawabkan  tindakannya.  Pemerintahan  melalui lembaga  dan  aparatur  penegakan  hukumnya  telah  melakukan pembiaran dengan sangat sempurna atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.
Itu sebabnya, KPK harus didorong untuk segera mengaktualisasikan komitmennya  dan  kehendak  kuatnya  untuk  membawa  kasus
korporasi,  khususnya,  korporasi  yang  diduga  terlibat  melakukan tindak  pidana  korupsi  ke  depan  persidangan  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi.
Fakta bahwa korporasi belum dibawa ke pengadilan dapat dimaknai sebagai  tindak  pembiaran.  Di  KPK  ada  sekitar  90%  kasus  korupsi yang  ditanganinya  berkaitan  dan  turut  melibatkan  korporasi.  Oleh Karena itu, KPK harus didorong untuk sesegera mungkin menanganai penyuapan yang dilakukan korporasi untuk mendapatkan sejumlah proyek negara atau memengaruhi kebijakan. Itu juga artinya, dugaan kasus  penyuapan  yang  dilakukan  korporasi,  yakni  sebesar  50,9%, serta 28,7% di antaranya adalah kasus Pengadaan Barang dan Jasa, dan 8,5% kasus penyalahgunaan anggaran.
Salah seorang Hakim Agung, Surya Jaya dalam diskusi bertajuk “Pertanggungjawaban  dan  Pemidanaan  Korporasi  dalam  Perkara Tipikor”  menuyatakan  “…  korporasi  seringkali  digunakan  sebagai sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana,  bahkan  sampai  dijadikan tameng  untuk  melindungi  hasil  kejahatan  yang  dilakukan  seorang pengurus korporasi. Hampir setiap perkara korupsi yang dilakukan seseorang  atas  nama  perusahaan  bertujuan  untuk  memperkaya dirinya sendiri …”.
Korupsi  korporasi  sudah  menjadi  perhatian  dari  komunitas internasional.  Setidaknya  hal  ini  dapat  dilacak  dari  aturan  yang dikemukakan  secara  eksplisit  di  dalam  Pasal  UNCAC  Tahun  2013 yang  menyatakan “…  Each  State  Party  shall  take  measures,  in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to prevent corruption involving the private sector, enhance accounting and auditing standards in the private sector and, where appropriate, SURYLGHHɣHFWLYHSURSRUWLRQDWHDQGGLVVXDVLYHFLYLODGPLQLVWUDWLYH or criminal penalties for failure to comply with such measures …”.
Di  dalam  pasal  di  atas,  negara  diwajibkan  untuk  mengambil tindakan  untuk  mencegah  korupsi  yang  melibatkan  sektor  swasta dan bahkan diminta memberikan sanksi, baik perdata, administratif atau pidana yang efektif. Di bagian pasal lainnya, juga diatur, tindak pidana korupsi oleh korporasi, yaitu: penyuapan di sektor swasta dan penggelapan kekayaan di sektor swasta.
Di  dalam  kriminologi  kejahatan,  semula  dikenal  kejahatan korporasi,  baik  yang  dilakukan  pihak  yang  mewakili  atau  menjadi manajer di perusahaan maupun perusahaan itu sendiri. Di beberapa referensi  dikemukakan “…  corporate  crime  refers  to  crimes
committed either by a corporation (i.e., a business entity having a separate  legal  personality  from  the  natural  persons  that  manage its activities), or by individuals acting on behalf of a corporation or other business entity …”.
Selain  itu,  di  berbagai  ketentuan,  terjadi  apa  disebut  sebagai overlaps antara  kejahatan  korporasi  dengan white-collar  crime, organize  crime maupun state  corporate  crime .  Sebenarnya,  di  sisi lainnya,  juga  tidak  bisa  disebut  sebagai  tumpang  tindih  karena  di dalam  kejahatan  korporasi  juga  dapat  terdapat  sifat  dan  karakter yang berkaitan dengan white-collar crime, organize crime maupun state corporate crime.
Hal ini disebabkan, sebagian besar pelaku kejahatan di korporasi adalah  kalangan  profesional  yang  memang  memiliki  kemampuan mengorganisasikan  kejahatan  lebih  baik  dan  canggih ketimbang kejahatan yang dilakukan penjahat biasa, misalnya: melalui pencucian uang.  Hal  serupa  juga  dengan state-corporate  crime karena  di dalam  banyak  kasus,  kejahatan  terjadi  karena  adanya  kerjasama penyelenggara negara dengan pejabat korporasi yang disebutkan “… in many contexts, the opportunity to commit crime emerges from the relationship between the corporation and the state ...” .
Bahkan  ada  pernyataan  yang  provokatif  yang  menyatakan “… there is evidence that the private sector has as much responsibility in generating corruption as the public sector … particular situations such  as  state  capture  can  be  very  damaging  for  the  economy  …”. Pada  situasi  seperti  itu,  indikasi  bekerja  kekuatan  oligarki  menjadi menarik untuk diperhatikan.
Di  Amerika  dan  Inggris,  kejahatan  korporasi,  termasuk  di dalamnya korupsi di korporasi menjadi salah satu fokus utama yang sangat  diperhatikan.  Oleh  karena  itu,  ada  aturan  yang  sangat  ketat yang mengatur hal dimaksud, khususnya pada berbagai perusahaan besar  yang  operasinya  mencakup  level  internasional.  Perusahaan dimaksud,  diwajibkan  untuk  mencari  partner  bisnis  yang  juga memperhatikan  hal  yang  berkaitan  dengan  etik  dan  perilaku anti bribery .  Hal  tersebut  dikemukakan  oleh  Sullivan  (John  D  Sullivan,
2011, 2) dengan menyatakan:
In fact, legislation such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) or the United Kingdom Bribery Act places legal responsibility on large companies for the behavior of their suppliers and distributors in global value chains. Enforcement of these laws is creating pressure
for  companies  to  seek  overseas  business  partners  who  share  their commitment  to  anti-corruption.  It  also  removes  deniability  of wrongdoing at the C-suite level when a local agent or supplier pays a bribe. Therefore, internal compliance becomes a key element of the board’s approach to risk management.
Apa  yang  dikemukakan  di  atas  tidaklah  berlebihan  bila  dilihat berbagai  fakta  kejahatan  yang  melibatkan  korporasi  di  berbagai negara tersebut. Daftar di bawah ini menjelaskan kejahatan korporasi yang  dilakukan  di  Amerika  yang  ditangani  dengan  menggunakan FCPA di dalam pemerintahan Obama (Merrill, 2011, The Ten Largest Global Business Corruption Cases), yaitu sebagai berikut:
DATE COMPANY (HQ COUNTRY) DOJ SETTLE- MENT AMOUNT CHARGE 12/15/2008 Siemens (Germany) $1.6 billion Bribed Argentine government officials to win government i.d. contract 2/11/2009 KBR/Halliburton (U.S.) $579 million Led four-company global consortium that bribed Nigerian officials to win construction contracts 2/5/2010 BAE Systems (U.S.) $448 million Paid $2 billion in bribes to Saudi Arabian ambassador Bandar bin Sultan in a multi- billion-dollar arms deal 7/7/2010 Snamprogetti (Netherlands) $240 million Bribed Nigerian officials to win construction contracts 6/28/2010 Technip S.A. (France) $240 million Bribed Nigerian officials to win construction contracts 4/6/2011 JGC Corp. (Japan) $219 million Bribed Nigerian officials to win construction contracts 4/1/2010 Daimler AG (Germany) $195 million Made illegal payments to foreign officials worth tens of millions of dollars in at least 22 countries 3/10/2011 Alcatel-Lucent (France) $137 million Bribed officials to win telecommunications contracts in Costa Rica, Honduras, Taiwan, Malaysia and other countries 11/4/2010 Panalpina World Transport (Switzerland) $76 million Oil transport company and U.S. affiliate paid thousands of bribes totaling at least $27 million to foreign officials in at least seven countries, including Angola, Azerbaijan, Brazil, Kazakhstan, Nigeria, Russia and Turkmenistan 4/8/2011 Johnson & Johnson (U.S.) $70 million Bribed government-paid doctors and health officials to promote sales of medical devices in Greece, Poland and Romania
Bilamana  data  di  atas  dikaitkan  dengan  informasi  lainnya,
berkaitan dengan indikasi adanya korupsi di dalam sistem keuangan di Amerika maka akan ditemukan hal menarik. Merrill menuliskannya sebagai berikut “… if you ask most Americans, they will agree that WKH¿QDQFLDOV\VWHPLVFRUUXSW,WLVJHQHUDOO\DVVXPHGWKDWMXVWOLNH
most politicians, most big bankers are corrupt by nature …”.
Dengan  demikian,  kejahatan  korporasi  bukanlah  sesuatu  yang khas  Indonesia  tapi  juga  terjadi  di  berbagai  negara  lainnya.  Pada kejahatan  itu,  ditemukan  relasi  indikasi  korupsi  yang  dilakukan politisi dan pengusaha di dalam kejahatan korporasi. Itu sebabnya, ada  ketentuan  hukum  yang  tegas  dengan  sanksi  yang  sangat  keras seperti  diatur  di  US  Foreign  Corrupt  Practice  Act  maupun  United Kingdom Bribery Act sebagai salah satu strategi untuk memberantas korupsi.
Berkaitan  dengan  korupsi  politik,  Blechinger  (Corruption  and Political Parties 2002, ) menyebutkan ada 3 (tiga) jenis korupsi yang berkaitan  dengan  politik,  yaitu  korupsi  yang  dilakukan:  pertama, partai  politik  sebagai  salah  satu  aktor  kunci;  kedua,  korupsi  yang berkaitan  dengan  proses  dan  sistem  pemilihan  umum;  dan  ketiga, korupsi  yang  terjadi  karena  adanya  perselingkuhan  kekuasaan  dan bisnis. Yakni, adanya persekongkolan antara politisi dengan pebisnis.
Berkaitan  dengan  korupsi  jenis  ketiga  di  atas,  Mark  Philp ( Conceptualizing  Political  Corruption 2002,  42  &  51)  menyatakan bahwa  korupsi  politik “…  where  people  break  the  rules,  and  do  so knowingly,  while  subverting  the  public  interest  in  the  search  for SULYDWHJDLQDQGWKHEHQH¿WRIDWKLUGSDUW\LQZD\VZKLFKUXQV directly  counter  to  the  accepted  standards  of  practices  within  the political culture …” .
Lebih  lanjut,  Mark  Philp  menyatakan  bahwa  prasyarat  untuk dapat  sebagai  perbuatan  korupsi  politik,  yaitu:  pertama,  dilakukan pejabat  publik;  kedua,  merusak  kepercayaan  yang  diberikan kepadanya  oleh  publik;  ketiga,  dilakukan  dengan  mengeksploitasi jabatan publik untuk kepentingan pribadi, serta bertentangan dengan regulasi dan standar etis perilaku pejabat publik dan budaya politik; kelima, tindakannya menguntungkan pihak ketiga, salah satu caranya dengan  memfasilitasi  sehingga  pihak  ketiga  tersebut  mempunyai akses  terhadap  kebijakan  dan  kemudahan  pelayanan  yang  tidak diperoleh  orang  lain.  Sekali  lagi,  situasi  ini  potensial  menciptakan peluang terbentuknya oligarki politik-bisnis.
Pada  banyak  kasus  korupsi  politik,  acapkali  dilakukan
penyalahgunaan  kewenangan  yang  bersifat  diskresi.  Itu  sebabnya, tindakan  tersebut  biasa  disebut  sebagai discritionery  corruption Karena memanipulasi kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan sehingga  seolah  nampaknya  bersifat  sah  tetapi  sesungguhnya  tidak legitimated . Di dalam bentuk yang sudah akut dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur kelompok kekuasaan maka tindak korupsi yang terjadi biasa disebut sebagai ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok dan dilakukan secara terorganisir dengan kelompok dimaksud.

## K E S I M P U L A N
Berdasarkan seluruh uraian di atas, ada beberapa hal penting lain yang  dapat  dilihat  dalam  kaitannya  dengan  korupsi  korporasi  dan korupsi politik, yaitu antara lain sebagai berikut:
Pertama, korupsi korporasi dan korupsi politik acapkali berkaitan satu dan lainnya. Bahkan, seolah ada relasi yang tak terpisahkan satu dan lainnya. Berbagai contoh yang diajukan di dalam pembahasan di atas menunjukan hal tersebut;
Kedua,  di  dalam  korupsi  korporasi,  pelakunya  bisa  saja  hanya berasal dari korporasi dimaksud saja tetapi juga dapat terjadi, adanya kerjasama diantara penyelenggara negara dengan kalangan korporasi. Di  dalam  contoh  lainnya,  penyelenggara  negara  tertentu  yang  juga memiliki atau sebagai pemegang saham dari suatu korporasi.
Ketiga,  pada  konteks  di  atas,  pihak  yang  menjadi  bagian  dari lembaga dan kepentingan kekuasaan dana atau kepentingan politik tertentu  memanfaatkan  atau  menyalahgunakan,  akses  dan  otoritas yang  dimiliknya  dengan  menggunakan  korporasi  yang  ada  dalam kendalinya  atau  menjadi  bagian  dari  kepentingannya.  Pendeknya, di  dalam  praktiknya,  para  pemegang  mandat  kekuasaan,  acapkali menggunakan  korporasi  seperti  telah  diuraikan  di  atas,  baik  secara langsung  yang  ada  di  bawah  kendalinya  atau  secara  tidak  langsung bekerja  bersama  digunakan  sebagai  sarana  dan  prasarana  untuk melakukan kejahatan.
Keempat,  juga  dapat  terjadi,  sedari  awal,  ada  persekutuan atau  sindikasi  antara  tindak  korupsi  korporasi  dan  korupsi  politik yang  melibatkan  pihak  yang  memegang  dan  memiliki  otoritas  dan kewenangan  yang  melekat  pada  jabatan  politik  tertentu  dengan
pihak  yang  mewakili  kepentingan  korporasi  untuk  secara  bersama memanfaatkan,  mengeksploitasi  atau  menyalahgunakan  sumber daya  publik  yang  berasal  dari  keuangan  negara  untuk  kepentingan privat dan kelompoknya sendiri.
Kelima,  kini,  ada  indikasi,  persilangan  kepentingan  antara korporasi,  penyelenggara  negara  dan  politisi  dan  korupsi  politik tidak menggunakan keuangan negara secara langsung sehingga sulit dibuktikan  adanya  unsur  kerugian  keuangan  negara.  Pada  kasus tertentu, dana yang digunakan berasal dari korporasi dan ditujukan untuk “membeli” otoritas yang dimiliki oleh penyelenggaraan negara. Pada  konteks  ini,  korporasi  dengan  kekuatan  kapitalnya  dapat mendikte hingga menguasai kepentingannya sehingga terjadilah apa disebut  sebagai capital  and  corporate  driven atas  berbagai  proyek yang tidak ditujukan untuk kepentingan publik.
Penegak hukum mengalami kegagapan untuk dapat menangani dan masuk di dalam kasus ini karena sifat kasusnya menjadi beyond the law . Pada kasus ini, pemilik otoritas “menggadaikan” kewenangannya atau  memanfaatkan  kewenangannya  untuk  kepentingan  pemilik kapital  yang  telah  “membayarnya”,  bisa  saja  secara  tidak  langsung. Pendeknya, kebijakan untuk kepentingan publik telah “dibajak” oleh kepentingan  korporasi  tetapi  menggunakan  dalih  untuk  dan  atas nama kepentingan rakyat dan pembangunan
Keenam,  besaran  dampak  dan  kerugian  pada  jenis  korupsi korporasi  yang  bersekutu  atau  berselingkuh  dengan  korupsi  politik bisa  sangat  besar  sekali.  Sangat  mungkin  terjadi,  kapitalisasi  dan eksploitasi  keuntungan  yang  dahsyat  luar  biasa.  Secara  langsung, seolah,  tidak  merugikan  keuangan  negara  tetapi  sesungguhnya kemaslahatan publik akan sangat dirugikan sekali karena corporate driven PHQJHMDU NDSLWDOLVDVL SUR¿W GDQ DFDSNDOL PHQHJDVLNDQ dan  mendelegitimasi  kepentingan  rakyat,  khususnya,  rakyat  kecil kebanyakan dan kaum dhuafa.
Ketujuh,  persekutuan  dan  perselingkuhan  korupsi  politik dan  korupsi  korporasi  kerap  dilakukan  dengan  membangun kebijakan  tertentu  yang  berpihak  dan  mempunyai favoritism dan menguntungkan  kepentingan  dari  korporasi  tertentu  yang  sudah membiayai  dan  membeli  otorits  kekuasaan  dari  penyelenggaraan negara.
Kesemuanya  itu  ditujukan  untuk  mendelegitimasi  terjadinya unsur  menyalahgunakan  kewenangan  atau  perbuatan  melawan
hukum  karena  semua  peraturan  hukum  dibuat  dirancang  untuk melegitimasi penyalahgunaan. Legal tapi tidak legimated atau legal tapi tidak berbasis pada kepentingan kemaslahatan publik.

## R E F E R E N S I
Blechinger,  Verena,  2002,  Corruption  and  Political  Parties,
Presentation USAID MSI, Management Systems International
Fockema  Andreae,  Kamus  Hukum  Belanda  Indonesia,  Bina  Cipta, 1983
John D Sullivan PhD., The Role of Corporate Governance in Figthing of Corruption, 2011
Philp,  Mark,  2002,  “Conceptualizing  Political  Corruption”,  dalam Heidenheimer,  Arnold  J.  &  Johnston,  Michael  (eds),  Political Corruption: A Hand Book, Third Edition, Transaction Publisher: New Jersey
Mahkamah Agung, Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung, Putusan No. 2223 K/Pid.Sus/20012 United Nation Convention Against Corruption Tahun 2013 Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi
8QGDQJ8QGDQJ1R7DKXQWHQWDQJ5DWL¿NDVL81&$&
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/12/13/The-Ten- Largest-Global-Business-Corruption-Cases  by  Merrill  Goozner, The Fiscal Times, December 13, 2011
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/14/063762580/terkuak- aguan-diduga-dalang-suap-reklamasi-ini-buktinya
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/30/1320464/
Korporasi.yang.Terlibat.Korupsi.Kerap.Tak.Tersentuh.Hukum http://jateng.tribunnews.com/2016/08/11/kpk-perusahaan-bisa- jadi-tersangka-korupsi
http://kbr.id/08-2016/ketua_kpk__akan_ada_korporasi_jadi_ tersangka_korupsi/83938.html
http://news.detik.com/berita/3293009/cerita-aguan-soal- kontribusi-bagi-pengembang-reklamasi-yang-berubah-ubah