Adhalia  Septia  Saputri  (2023)  Rekonstruksi  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Korban Penyalahgunaan Narkotika, (8) 3 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11470 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia   p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## REKONSTRUKSI  PENGATURAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

## Adhalia Septia Saputri
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email : adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Narkotika merupakan zat atau obat yang  sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan maka dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi orang khususnya generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Tindak pidana narkotika ini tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Berdasarkan  hal tersebut  guna  meningkatkan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana narkotika,  perlu  dilakukan  tindakan  preventif  dan  represif  khususnya  para pengguna/korban  narkotika  yang  terutama  di  kalangan  anak-anak,  remaja, dan  generasi  muda  pada  umumnya.  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap korban  penyalahgunaan  narkotika  menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah  tindakan  rehabilitasi  dalam  bentuk rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Oleh  karena  itu,  pengobatan  dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya, maka dipandang perlu adanya kepastian hukum  mengenai  pemberian  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial tersebut.
Kata Kunci : tindak pidana; narkotika; rehabilitasi; medis; sosial.

## Abstract
Narcotics are substances or drugs that are very useful and necessary for the treatment  of  certain  diseases.  However,  if  misused,  it  can  have  a  very detrimental impact on people, especially the younger generation. The misuse and illicit circulation of narcotics can result in greater harm to the life and cultural values of the nation which can ultimately weaken national resilience. This narcotics crime is no longer carried out individually, but is an organized syndicate with an extensive network that works neatly and in a very secretive
manner, both at the national and international levels. Based on this, in order to improve the prevention and eradication of narcotics crimes, it is necessary to take preventive and repressive measures, especially for drug users/victims, especially  among  children,  adolescents,  and  the  younger  generation  in general. A form of legal protection for victims of narcotics abuse according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a rehabilitation measure in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation. Therefore, the treatment and rehabilitation of victims of drug abuse is not only the duty and responsibility  of  the  government,  but  also  the  responsibility  of  society  in general, so it is considered necessary to have legal certainty regarding the provision of medical rehabilitation and social rehabilitation.
Keywords : criminal acts; narcotic; Rehabilitation; Medical; social.

## Pendahuluan
Pertama kali narkotika ditemukan semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan  dan  menolong  orang  sakit  (Bangun,  2015).  Sejak  zaman  prasejarah, manusia  sudah  mengenal  zat  psikoaktif  (termasuk  di  dalamnya  narkotika, psikotropika,  alkohol,  dan  zat-zat  lainnya  yang  memabukkan)  (Pramasto  & Meyrynaldy, 2020). Berbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai  jenis  tanaman  yang  sudah  lama  diketahui  manusia  purba  akan  efek farmakologinya  (Risky,  2020).  Sejarah  mencatat,  ganja  sudah  digunakan  orang sejak tahun 2700 SM. Opium misalnya, telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut  digunakan  untuk  pengobatan,  namun  tidak  jarang  pula  digunakan  untuk kepentingan  kenikmatan  (Irfan,  2014).  Dalam  kehidupan  Arab  Jahiliyah,  tradisi meminum  minuman  keras  ( khamr )  sangat  kental  dan  sudah  mendarah  daging, sehingga  tidak  dipisahkan  lagi  dari  kehidupan  masyarakat  pada  masa  itu  (Irfan, 2014).
Seiring  dengan  perubahan  zaman  yang  ditandai  dengan  kemajuan peradaban  manusia  dalam  bidang  teknologi,  maka  manusia  pun  dapat  mengolah zat-zat  psikoaktif  tersebut  dengan  cara  yang  begitu  canggih  pula  (Syarifuddin, 2012).  Pada  tahun  800-an,  manusia  telah  dapat  menemukan  proses  penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 15%, oleh proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja (Salsabila, 2016). Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM diolah secara alamiah dengan kadar narkotika  yang  relatif  rendah.  Selanjutnya,  tahun  1805  ilmu  pengetahuan menemukan morphine yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Lebih lanjut, tahun 1834 jarum suntik ditemukan, dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk memakai morphine. Untuk menyembuhkan morphine saat itu menggunakan Cocaine,  akan  tetapi  Cocaine  justru  menjadi  jenis  narkoba  baru  dengan  para penggunanya ketagihan Cocaine (Sofi, 2021).
Dalam perkembangan terkini, penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sangat  mengkhawatirkan  banyak  kalangan,  karena  para  korban  penyalahgunaan narkotika ini  mayoritas  generasi  muda  di  berbagai  wilayah,  tidak  hanya  di  kota- kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status  maupun  strata  sosial  (Pang,  2021).  Dalam  hal  ini,  para  korban penyalahgunaan narkotika tersebut menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  menegaskan  bahwa  para  pengguna/korban penyalahgunaan  narkotika  akan  mendapatkan  rehabilitasi  medis  maupun rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun,  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  para  pengguna/korban penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diberi hukuman pidana penjara. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih (overlapping) peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terjadinya tumpang tindih (overlapping) tersebut  memunculkan  adanya  ketidakpastian (ambigu) dari  peraturan  tersebut (Yonesta  et  al.,  2012).  Justru  para  pengguna/korban  seringkali  tidak  diberikan fasilitas  rehabilitasi  medis  maupun  rehabilitasi  sosial  tersebut,  melainkan  para pengguna/korban  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  penjara.  Hal  ini  yang  membuat ketidakpastian  akan  perlindungan  hukum  yang  didapatkan  bagi  para pengguna/korban  penyalahgunaan  narkotika.  Dengan  alasan  inilah,  pentingnya dilakukan  penelitian  mengenai  Rekonstruksi  Pengaturan  Perlindungan  Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika.
Ada  pun  tujuan  penelitian  ini  adahal  untuk  mengetahui  :  1)  hakikat perlindungan  hukum  dalam  bentuk  rehabilitas  bagi  korban  penyalahgunaan narkotika,  2)  Apa  implikasi  yuridis  atas  terjadinya  tumpang  tindih  ( overlapping ) peraturan bagi korban penyalahgunaan narkotika, 3) Bagaimana bentuk peraturan bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika  di  masa  yang  akan  datang  ( ius constituendum) .

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  penelitian  yuridis normative (Huda, 2022). Penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan 3 (tiga)  pendekatan,  yaitu  :  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ), pendekatan konsep ( concept approach ), dan studi kasus ( case  study ). Teori-teori hukum  yang  digunakan  sebagai  pisau  analisis  terhadap  ketiga  rumusan  masalah adalah  Teori  Kepastian  Hukum  ( The  Theory  of  of  Legal  Certainty )  dan  Teori Perlindungan Hukum ( The Theory of Legal Protection).

## Hasil dan Pembahasan
Negara Indonesia merupakan negara hukum ( rechtsstaat ) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat ),  sebagaimana  tercantum  dalam  Penjelasan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut
UUD  NRI  1945).  Keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat ) membawa konsekuensi untuk menjunjung tinggi the rule of law . Ini berarti setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum ( wetmatigheid van bestuur ). Dalam penegakkan hukum tidak bersifat diskriminasi (equality before the law) , adil, dan beretika, serta berdasarkan martabat kemanusiaan (Syam et al., 2023). Hukum tidak dipandang sebagai pasal yang bersifat imperatif atau keharusan ( das sollen ), tetapi juga harus dipandang sebagai subsistem yang nyata (das sein) (Jannah, 2017).
Masyarakat  selama  ini  salah  kaprah  dalam  memandang  korban penyalahgunaan  narkotika  (Arfiani  &  Utami,  2022).  Masyarakat  menganggap bahwa  korban  penyalahgunaan  narkotika  pantas  untuk  disidik,  dituntut,  diadili, serta  dijatuhi  hukuman  penjara  (Pancasilawati  &  Noor,  2018).  Kesalahpahaman masyarakat  terhadap  korban  penyalahgunaan  narkotika  menjadi  tanggung  jawab penegakkan  hukum  dan  pengembang  fungsi  rehabilitasi  narkotika  untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian  dan  non-kementerian.  Penegak  hukum  memiliki  peran  dalam membangun  sistem  peradilan  yang  searah  tujuan  dibuatnya  UU  Narkotika (Kristiani,  2022).  Lebih  lanjut,  berdasarkan  UU  Narkotika  bahwa  untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, perlu dilakukan upaya  peningkatan  di  bidang  pengobatan  dan  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini menyatakan  bahwa  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang bermanfaat  di  bidang  pengobatan  guna  peningkatan  kesehatan  dan  ilmu pengetahuan,  namun  di  sisi  lain  sering  disalahgunakan  oleh  para  pecandu  dan pengguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika (Afriani & Merita, 2021).
Sejatinya para pengguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan  narkotika  tidak  dimasukkan  ke  penjara,  melainkan  direhabilitasi sesuai  amanat  Pasal  54  UU  Narkotika.  Rehabilitasi  sebenarnya  merupakan  salah satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  membantu  memulihkan  kondisi  pengguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Pemulihan ini mulai dari  segi  fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial  yang  mungkin  telah  mengalami kerusakan karena efek dari zat narkotika tersebut. Rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan  pengguna  narkotika  agar  terbebas  dari  narkotika.  Memang  waktu rehabilitasi  ini  memerlukan  waktu  yang  tidak  sebentar.  Terlebih  jika  pengguna narkotika tersebut telah kecanduan narkotika dalam waktu lama.
Pengguna  narkotika  yang  merupakan  korban  penyalahgunaan  narkotika tentu  saja  tidak  bisa  sembuh  tanpa  melakukan  rehabilitasi,  baik  itu  rehabilitasi medis  maupun  rehabilitasi  sosial.  Hal  ini  dikarenakan  pengguna  narkotika  yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika harus melewati proses detoksifikasi yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis  yang sudah profesional dibidangnya. Bentuk  rehabilitasi  yang  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  UU  Narkotika  adalah
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan dari adanya pelayanan rehabilitasi medis  ini  di  rumah  sakit  adalah  untuk  dapat  mengatasi  keadaan/kondisi  sakit melalui  intervensi  medis,  terapi  fisik,  keteknisian  medis,  dan  tenaga  lain  yang terkait.  Hal  ini  juga  untuk  mencegah  terjadinya  penyakit  yang  mungkin  dapat menimbulkan  kecacatan.  Selanjutnya,  rehabilitasi  sosial  dimaksudkan  untuk memulihkan  dan  mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang  mengalami disfungsi  sosial  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar.  Untuk mengurangi  kerusakan  saraf  atau  hambatan  secara  psikologis  oleh  penyakit  atau oleh peristiwa yang menghantam jiwa.
Namun,  di  sisi  lain  UU  Narkotika  tersebut  memuat  peraturan  yang mengenai pengguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika dimasukkan  penjara.  Dengan  adanya  isi  peraturan  yang  berbeda  dalam  1  (satu) peraturan,  hal  ini  memuat  adanya  tumpang  tindih (overlapping ),  serta  menjadi ambigu mengenai  perlindungan  hukum  bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika. Padahal  sejak  beberapa  tahun  lalu  sudah  ada  kesepakatan  dari  7  (tujuh) kementerian/lembaga bahwa pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika  dapat  direhabilitasi  dalam  setiap    proses  peradilan,  mulai  dari  proses penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  hingga  keputusan  ( vonnis ).  Dengan demikian,  mengenai  payung  hukum  rehabilitasi  pengguna  narkotika  yang merupakan  korban  penyalahgunaan  narkotika,  peneliti  merasa  perlu  dimasukkan dalam materi revisi UU Narkotika.
Ketentuan mengenai pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika sebagai korban  penyalahgunaan  narkotika  diatur  dalam  Pasal  54  UU  Narkotika.  Adapun pengobatan dan perawatan korban penyalahgunaan narkotika (Kawatak, 2014):
1. Pengobatan dan perawatan korban narkotika, serta rehabilitasi dilakukan pada lembaga rehabilitasi;
2. Pembentukan,  susunan  tugas  dan  wewenang  lembaga  rehabilitasi  tersebut termasuk  pendirian  cabang-cabangnya  ditempat-tempat  yang  diperlukan, ditetapkan dengan keputusan Presiden;
3. Dalam  menyelenggarakan  rehabilitasi  tersebut  diikutsertakan  sebanyak mungkin  lembaga-lembaga  dalam  masyarakat  yang  berhubungan  dengan masalah itu, baik milik pemerintah maupun swasta.
Selanjutnya, oleh karena pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan  narkotika  tidak  hanya  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah  saja,  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  masyarakat  pada umumnya,  maka  dipandang  perlu  adanya  lembaga  rehabilitasi  tersebut.  Pasal  54 dimaksudkan  untuk  lebih  menjamin  koordinasi  di  dalam  usaha  pengawasan  dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika, mengingat bahwa masalah ini menyangkut berbagai instansi pemerintah dan swasta secara fungsional.
Korban  penyalahgunaan  narkotika  dapat  dilindungi  oleh  negara  dengan memberikan  penempatan  tersebut  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini memperkuat Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika, dan Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011  agar  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  yang  berhadapan  dengan  hukum ditempatkan  dalam  tempat  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitas  sosial  dalam  masa proses peradilan. Penempatan rehabilitasi ini setelah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ).
Dalam penempatan rehabilitasi tersebut, dapat diberikan bagi para pecandu dan pengguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Adapun  tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Lembaga  rehabilitasi  medis  dan  sosial  yang  dikelola  dan/atau  dibina  dan diawasi oleh BNN;
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta;
3. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
4. Panti  Rehabilitasi  Departemen  Sosial  RI  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah (UPTD); dan
5. Tempat-tempat  rujukan  lembaga  rehabilitasi  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat  yang  mendapat  akreditasi  dari  Departemen  Kesehatan  dan Departemen Sosial.
Menyadari  dampak  yang  demikian  besar  dan  meluas  sebagai  akibat  dari tidak  adanya  jaminan  kepastian  hukum  mengenai  perlindungan  hukum  bagi pecandu  dan  pengguna  narkotika  yang  merupakan  korban  penyalahgunaan narkotika,  sudah  tentu  diperlukan  adanya  satu  payung  hukum  yang  akan memberikan ketegasan dan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi pecandu  dan  pengguna  narkotika  yang  merupakan  korban  penyalahgunaan narkotika dengan merevisi UU Narkotika.

## Kesimpulan
Hakikat  perlindungan  hukum  dalam  bentuk  rehabilitasi  bagi  korban penyalahgunaan  narkotika  adalah  upaya  untuk  membantu  memulihkan  kondisi korban penyalahgunaan narkotika. Proses pemulihan tersebut mulai dari segi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang mungkin telah mengalami kerusakan karena efek dari narkotika.
Implikasi  yuridis  atas  terjadinya  tumpang  tindih  (overlapping)  peraturan bagi korban penyalahgunaan narkotika adalah tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan  perlindungan  hukum  bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika.  Bentuk peraturan  bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika  di  masa  yang  akan  datang  (ius constituendum) adalah rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan  narkotika  dengan  menjadikan  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi
sosial  sebagai  satu-satunya  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban penyalahgunaan narkotika dengan merevisi Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

## BIBLIOGRAFI
Afriani,  K.,  &  Merita,  E.  (2021).  Upaya  dan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Keluarga Yang  Menyembunyikan  Anggota  Keluarganya  Pecandu  Narkoba. Jurnal Hukum Tri Pantang , 7 (2), 129–137.
Arfiani, N., & Utami, I. W. (2022). Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  Etika Kesehatan , 56–68.
Bangun, Y. R. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Ilmu Hukum , 1–22.
Huda,  M. C. (2022). Metode Penelitian Hukum  (Pendekatan Yuridis Sosiologis) . IAIN SALATIGA.
Irfan, M. N. (2014). Vonis Mati Bandar Dan Pengedar Narkoba Antara Putusan Mk Dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam). Al-’Adalah , 12 (2), 281–300.
Jannah,  T.  N.  (2017).  Keberpihakan  Negara  Terhadap  Upaya  Pengentasan Kemiskinan  Di  Pedesaan. Islamic  Review:  Jurnal  Riset  Dan  Kajian Keislaman , 6 (2), 211–232.
Kawatak,  S.  (2014).  Proses  Rehabilitasi  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika. Lex Privatum , 2 (3).
Kristiani,  D.  (2022).  Konsep  Pidana  Rehabilitasi  Berbasis  Teori  Keadilan Bermartabat  bagi  Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 395–404.
Pancasilawati,  A.,  &  Noor,  M.  (2018).  Penerapan  Sanksi  dalam  Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. FENOMENA , 10 (2).
Pang,  N.  R.  (2021).  Sanksi  Pidana  Bagi  Oelaku  Penyalahgunaan  Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. LEX CRIMEN , 10 (7).
Pramasto,  A.,  &  Meyrynaldy,  B.  (2020).  Pengaruh  Penetrasi  Barat  Dalam Peredaran Komoditas Candu Di Indonesia Abad Ke-17 Hingga Ke-20. Jurnal Artefak , 7 (2), 55. https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3805
Risky,  P.  A.  (2020). Upaya  Penanggulangan  Oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Aceh  Terhadap  Modus  Peredaran  Narkotika  Ditinjau  Menurut Hukum Islam . Uin Ar-Raniry.
Salsabila,  N.  (2016). Sanksi  pengulangan  (residivie)  tindak  pidana  peredaran
narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia  (analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  145.  PK/PID.
SUS/2016) . Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sofi,  A.  (2021). Penggunaan  Narkotika  Untuk  Pengobatan  (Studi  Komparatif antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif) .  UIN  Prof.  KH  Saifuddin  Zuhri Purwokerto.
Syam,  A.  P.,  Mahrus,  M.  M.  P.,  &  Tarigan,  T.  M.  (2023).  Peran  Etika  Profesi Hukum  sebagai  Upaya  Penegakan  Hukum. As-Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  & Konseling Keluarga , 5 (2), 462–470.
Syarifuddin,  S.  (2012).  Napza  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 1 (2), 260–298.
Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N.,  Febrian, H., Sihite, I. L., & Biky, A. (2012). Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang  Pencegahan,  Penyalahgunaan,  Dan/atau  Pengodaan  Agama  di Mahkamah Konstitusi . Jakarta Legal Aid Institute.
Copyright holder: Adhalia Septia Saputri (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: