Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 4, Nomor 2, Desember 2021 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2675

## KEBIJAKAN EKONOMI CINA PADA KEBIJAKAN ALIBABA
Syaiful M 1 , Henry Susanto 2 , Marzius Insani 3 , Asna Ariz Kawanti 4
Universitas Lampung 1,2,3,4 syaiful.m@fkip.unila.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  persamaan  antara  kebijakan  ekonomi Alibaba pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan kebijakan Rencana 5 Tahun Pertama Cina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian historis. Hasil penelitian  menunjukkan  terdapat  persamaan  antara  kebijakan  ekonomi  Alibaba dan  kebijakan  ekonomi  Rencana  5  Tahun  Pertama  Cina.  Persamaan  yang  diteliti yaitu  pada  ekonomi  sektor  pertanian  dan  industri  menengah.  Dibidang  pertanian Cina  membuat  pertanian  yang  lebih  modern  untuk  kemajuan  sistem  pertanian negaranya, hal ini juga dilakukan pada kabinet Alibaba yaitu dengan modernisasi sistem  pertanian  di  Indonesia.  Dibidang  industri  perusahaan  di  Cina  diberikan pinjaman  kredit  lisensi  untuk  menasionalisasikan  perindustrian  di  negara  Cina. Selain  itu  pengadaan  pajak  dan  sistem  pemerintahan  yang  bersentral  ke  pusat mempermudah pemerintah dalam mengatur proses nasionalisasi perekonomian di Cina.  Simpulan  penelitian  bahwa  kebijakan  di  Indonesia  dan  Cina  memiliki banyak  kesamaan  diantaranya  kesamaan  pada  cita-cita  yaitu  menghapus penindasan dan mewujudkan keadilan sosial.
Kata Kunci: Alibaba, Cina, Ekonomi, Kebijakan

## ABSTACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  similarities  between  Alibaba's economic  policies  during  the  Ali  Sastroamidjojo  1  Cabinet  and  the  policies  of China's First  5-Year  Plan. The research method  used is historical research. The results  show  that  there  are  similarities  between  Alibaba's  economic  policies  and China's  First  5-Year  Plan  economic  policies.  The  equation  studied  is  in  the economy  of  the  agricultural  sector  and  medium  industry.  In  the  field  of agriculture, China is making more modern agriculture for the advancement of its country's  agricultural  system,  this  is  also  done  in  Alibaba's  cabinet,  namely  by modernizing  the  agricultural  system  in  Indonesia.  In  the  industrial  sector, companies in  China  are granted credit licenses to  nationalize industry in  China. In addition, the procurement of taxes and a government system that is centralized to  the  center  makes  it  easier  for  the  government  to  regulate  the  process  of nationalizing  the  economy  in  China.  The  conclusion  of  the  study  is  that  the policies in Indonesia and China have many similarities, including the similarity in the ideals of eliminating oppression and realizing social justice.
Keywords: Alibaba, China, Economy, Policy
PENDAHULUAN Indonesia memasuki masa demokrasi Liberal mulai dari pengakuan kedaulatan Indonesia.
Masa demokrasi Liberal berlaku antara  tahun  1949-1959,  ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan  berlakunya  kabinet  parlementer. Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai  oleh  prestasi  politik  dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan  sistem  multipartai  dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.  Kemelut  politik  berupa kabinet  yang  silih  berganti  dan perdebatan berkepanjangan dalam konstituante (Setiawan, 2018). Indonesia telah kembali menjadi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  pada  tanggal  1 Agustus  1950,  langsung  dihadapkan oleh beberapa masalah penting, termasuk  masalah  ekonomi.  Jatuhnya nilai  rupiah  dan  merosotnya  kegiatan ekspor telah  meningkatkan  laju  inflasi dan  krisis  devisa  yang  terus  berlanjut, bahkan  semakin  memuncak  pada tahun 1954. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk kegiatan  non  pembangunan  cukup besar (Indonesia, 2005).
Pada  Anggaran  belanja  tahun 1949,  beberapa  corak  yang    khusus bagi  anggaran  kolonial    atau  setengah kolonial  tampak  jelas  dengan  jelas pada  anggaran  tahun  1950-1951, yaitu:Sebagian  besar  dari  pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan  pajak-pajak.  Sebagian besar dari pendapatan ini dipergunakan untuk keperluan administrasi  Pemerintah  Sipil,  untuk keperluan ketentaraan, kepolisian, penjara, dan pengadilan. Sebagian dari pendapatan    negara  dipakai  untuk membayar  pinjaman  dari  luar  negeri beserta  dengan  bunganya.  Hanya sebagian  yang  sangat  kecil  saja  dari
pendapatan  negara  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  materiil  dan kulturil  dari  Rakyat  kita.  Tempat- tempat  yang  penting  dalam  lapangan keuangan  dikuasai  sepenuhnyaoleh perusahaan-perusahaan dan bank-bank modal asing Adanya defisit atau
kekurangan  anggaran  belanja  yang menimbulkan  takanan-tekanan  inflasi yang  luar  biasa  dan  Tekanan-tekanan deflasi sebagai akibat dari pada politik masa  ontslag  semakin  meluaskan pengangguran dan kemiskinan
(Sakirman, 1954).
Posisi  devisa  mulai  memburuk sejak  pertengahan  tahun  1951  yaitu pada  masa  kabinet  Wilopo.  Posisi tersebut  terus  berlanjut  dan  mencapai puncaknya  pada  bulan  April-Mei 1954.  Untuk  memperbaiki  posisi cadangan devisa, pemerintah menempuh  beberapa  kebijakan  yang terfokus  pada  penggalakan  kegiatan ekspor dengan memberikan kemudahan kepada beberapa eksportir. Pemerintah juga melakukan
pembatasan  impor  secara  kuantitatif pada  pertengahan  tahun  1954  dan tahun-tahun  berikutnya.  Pembatasan impor  ini  dilaksanakan,  antara  lain, dengan  cara  mempertinggi  pungutan- pungutan tambahan atas impor (Indonesia, 2005).
Proses  nasionalisme  dari  DJB mungkin  menjadi  satu  hal  yang ditunggu  pada  tahun  ini,  mengingat Indonesia  harus  segera  mengatur sistem  moneter  negaranya,  terutama peredaran uang yang bisa saja menyebabkan  inflasi.  Peran  penting dari  bank  sirkulasi  sangatlah  vital untuk  kelangsungan  perekonomian negara. Pemerintah memiliki
tanggungan  menasionalisasikan  De Javasche  Bank  dan  kemungkinan nasionalisasi  ini  terjadi  pada  April 1952.
Pada  tanggal  15  Desember 1951 dikeluarkan Undang-Undang No.
24  tahun  1951  tentang  Nasionalisasi
De  Javasche  Bank .  Ini  adalah  salah satu hal yang ditunggu karena keluarnya undang–undang ini merupakan  titik  yang  pasti  mengenai Nasionalisasi De  Javasche Bank . Namun,  muncul  juga  himbauan  untuk melakukan  nasionalisasi  DJB  secara hati-hati  agar  tidak  menimbulkan pertentangan lagi dengan pihak
Belanda.  Pada  akhir  tahun  1952, muncul  penyataan  nama De  Javasche Bank akan  berganti  menjadi  Bank
Indonesia. Latar belakang munculnya pernyataan  ini  mungkin  berdasarkan pada  UUD  1945  yang  disusun  oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  yang  menyebutkan  bahwa ada  bank  bernama  Bank  Indonesia yang  akan  menjadi  badan  pengatur peredaran  uang  di  Indonesia.  Dilihat dari  fungsinya saja, DJB sebagai  bank sirkulasi  sama fungsinya  dengan ‘Bank  Indonesia’  yang  disebutkan dalam UUD 1945 (Hidayat, 2020).
Walaupun  telah  mengalami proses  Nasionalisasi  jajaran staff  yang ada  dalam  kepengurusan De  Javasche Bank masih  dipenuhi  oleh  orang Belanda,  walaupun  Presiden  utama sudah  digantikan  orang  Indonesia yaitu Syafruddin Prawiranegara. Wakil  Direktur  masih  dijabat  oleh orang  Belanda.  Penasihat,  Dewan Komisaris,  dan  Direktur  Muda  pun masih  diwarnai  nama  orang  Belanda dalam  jajarannya.  Begitu  pula  kantor cabang  di  Indonesia  yang  semua direkturnya  masih  orang  Belanda.  Hal ini  mungkin  disebabkan  karena  belum selesainya  proses  nasionalisasi  yang masih  dalam  tahap  penyusunan  RUU.
Kurangnya tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang perekonomian juga bisa menjadi
faktor  penyebab  kurangnya  tenaga kerja Indonesia dalam jajaran kepengurusan DJB (Sudirman, 2014).
Dua  bulan  setelah  mundurnya Kabinet  Wilopo  terbentuk  kabinet baru  yaitu  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo I  (31  Juli  1953  -  12  Agustus  1955). Kabinet  Ali  mendapat  dukungan  dari PNI  dan  NU,  sedangkan  Masyumi memilih  sebagai  oposisi.  Kabinet  Ali mempunyai  program  4  pasal  yaitu Program  dalam  negeri  antara  lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan pemilihan umum.
Pembebasan  Irian  Barat  secepatnya. Program  luar  negeri  antara  lain pelaksanaan  politik  bebas-aktif  dan peninjauan kembali Persetujuan KMB. Dan  penyelesaian  pertikaian  politik (Hatta, 2008).
Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  1 adalah  kabinet  ke  4  setelah  kabinet Wilopo,  Ali    berusaha  menanggulangi kekacauan  ekonomi  yang  terjadi  di Indonesia dengan menempuh kebijakan ekonomi Ali Baba. Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh menteri perekonomian kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yaitu Iskaq Tjokrohadisurjo. Menurut Iskaq dalam rangka memajukan ekonomi indonesia perlu  adanya  kerja  sama  antara pengusaha  pribumi  dan  non  pribumi. Sistem  ekonomi  Alibaba  merupakan penggalangan kerja sama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi.  Pengusaha  non  pribumi  di wajibkan memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi.
Pemerintah  menyediakan  kredit  dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional (Nalenan, 1982).
Kedekatan  hubungan  antara
Indonesia dan Cina juga mulai terjalin baik pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 tahun 1953-1955 hal
ini  terbukti  dengan  pengiriman  duta besar  pertama  Peking  ke  Jakarta  yaitu Wang Renshu dan pengiriman seorang elite Indonesia ke Peking yaitu Arnold Mononutu.  Kebijakan  Rencana  5 tahun  pertama  di  Cina  memperoleh keberhasilan karena mampu menasionalisasikan kembali perekonomian  di  negara  tersebut.  Hal ini  menjadi  inspirasi  bagi  kabinet  Ali Sastroamidjojo  1  untuk  menetapkan kebijakan  Alibaba.  Kebijakan  Alibaba ditetapkan  karena  mayoritas  sistem perekonomian  yang  ada  di  Indonesia pada  masa  itu  adalah  dikuasai  oleh pengusaha asal Cina. Sehingga ditetapkan kebijakan Alibaba. Orang pribumi yang mempunyai  ijin  usaha  dikenal  dengan istilah Ali sedangkan  Cina  yang menjalankan perusahaan disebut Baba . Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan  pengusaha  pribumi,  agar para  pengusaha  pribumi  bekerjasama untuk  memajukan  ekonomi  nasional. Pada  prakteknya  setiap  seorang Baba diwajibkan  memberikan  pengajaran kepada  2  orang  pengusaha  pribumi.
Pertumbuhan dan perkembangan
pengusaha  swasta  nasional  pribumi dalam  rangka  merombak  ekonomi kolonial  menjadi  ekonomi  nasional (Pujoalwanto, 2014).
Namun  keaadaan  yang  terjadi pada  pelaksanaan Ali-Baba saat  itu
para pengusaha asing malah menguasai  lisensi  impor,  mendapat kemudahan dalam kontrak dan pencairan kredit, dengan tidak
melibatkan  pengusaha  pribumi  di dalam  kegiatan  ekonomi.  Oleh  karena itu, umumnya yang menjalankan usaha tersebut  adalah  golongan  Cina.  Tentu saja  hal  ini  merugikan  pihak  pribumi, karena  yang  mendapatkan  keuntungan besar  adalah  orang  Cina  (Nalenan, 1982).
Kenyataan yang terjadi ternyata tidak sesuai yang di harapkan, keinginan untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha  pribumi  dan  non  pribumi bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional tidak berjalan dengan baik, bahkan perusahaan China semakin maju tanpa melibatkan masyarakat pribumi (Wijayanti, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  historis.  Penelitian historis  sendiri  menurut  Nugroho Notosusanto  adalah  “Sekumpulan prinsip  atau  aturan  yang  sistematis yang  dimaksudkan  untuk  memberikan bantuan  secara  efektif  dalam  usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah,  menilai  secara  kritis  dan kemudian  menyajikan  suatu  sintesa dari  pada  hasil-hasilnya  dalam  bentuk tertulis” (Notosusanto, 1984).
Selanjutnya Nogroho Notosusanto membagi penelitian sejarah  ke  dalam  empat  langkah  yaitu Heuristik, yaitu pengumpulan sumber- sumber  data.  Kritik,  yaitu  menyelidiki keaslian dan keabsahan sumber- sumber data yang di dapat. Interpretasi,  yaitu  merangkai  berbagai sumber-sumber  data  yang  telah  di kritik  menjadi  satu  kesatuan  agar menerangkan objek penelitian.
Historiografi,  yaitu  tahap  penulisan hasil penelitian (Notosusanto, 1984).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan  Perekonomian  Indonesia
Sebelum 1953-1955
Ciri  ekonomi  Indonesia  yang menonjol  pada  1950  an  bersifat dualistik yang menampilkan perpecahan  cukup  tajam  antara  sektor ekonomi modern dan pertanian tradisional  yang  subsisten.  Sektor modern yakni industri mayoritas
dikuasai  oleh  perusahaan  Belanda. Kolonialisme juga menumbuhkan kesadaran bahwa tanah yang dieksploitasi oleh penjajah dipergunakan untuk kesejahteraan kolonial  (penjajah)  dan  bukan  untuk tanah    yang  dijajah.  Tumbuhnya kesadaran  tersebut  merupakan  bagian dari rasa nasionalisme berbangsa. Saat nasionalisme  menemukan  bentuknya dalam negara bangsa, republik pascaproklamasi  kemerdekaan  1945 ternyata  tidak  mudah  melepaskan  diri dari cengkeraman kepentingan ekonomi Barat. Proses nasionalisasi  ini  dimulai  saat  usainya Konferensi  Meja  Bundar  pada  1949 yang menghasilkan salah satu kesepakatan adanya nasionalisasi terhadap  perusahaan  milik  negara, termasuk perusahaan kereta api negara
Belanda  (Staatspoor),  di  samping kesepakatan  lain  seperti  penyerahan Irian  Barat  setahun  kemudian  serta diizinkannya orang-orang Belanda untuk  berbisnis  kembali  di  Indonesia.
Kemudian  mencapai  puncaknya  pada tahun 1958 bersamaan dengan munculnya  UU  No.  86  Tahun  1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik  Belanda.  Kebijakan  ini  menjadi cikal  bakal  perusahaan  negara  yang kini  dikenal  sebagai  Badan  Usaha
Milik Negara (Wardodjo, 2018).
Hubungan  Luar  Negeri  Indonesia dan Cina
Hubungan yang terbangun
dengan  Tiongkok  ditandai  dalam siklus  pasang  surut.  Pada  Januari 1950, Mohammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan
Menteri  Luar Negeri,  mengungkapkan niat  pemerintahannya  untuk  membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok.  Ia  mengusulkan  bahwa Beijing  harus  lebih  dahulu  mengakui
Jakarta karena RRT didirikan sebelum
Republik  Indonesia.  Pada  26  Januari, Mao  Tse  Tung  mengirim  telegram kepada Liu Shaoqi. Liu diminta untuk membuka  hubungan  diplomatik.  Pada Mei  1950,  Zhou  Enlai,  Perdana Menteri  dan  Menteri  Luar  Negeri, sepakat untuk mengirim Wang Renshu sebagai Duta Besar pertama ke Jakarta (Liu,  2015).  Dalam  praktiknya  duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina  untuk  bekerja  sama  dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian.  Sedangkan  pada  saat  itu Indonesia  sedang  mengalami  krisis ekonomi. Tetapi hal tersebut tidak bersambut  baik  ketika  pemerintahan
Hatta  digantikan  oleh  kabinet  Natsir yang  anti-komunis.  Kesempatan  yang menguntungkan  bagi  Beijing  untuk memperbaiki hubungan
dengan
Jakarta  mulai  muncul  setelah  Juni 1953,  menyusul  terbentuknya  sebuah kabinet  baru  yang  dipimpin  oleh  Ali Sastroamidjojo. Tidak seperti pemerintah  Indonesia  sebelumnya, kabinet  Ali  sebenarnya  bergantung pada dukungan parlementer, dukungan mayoritas dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dapat memainkan  peran  kunci  ini  karena pemerintahan  Ali  didasarkan  pada koalisi  lemah  yang  dipimpin  oleh sayap kiri PNI. Supaya dapat memegang  mayoritas  yang  bekerja tetapi  mengecualikan  partai  Islam konservatif,  membutuhkan  dukungan parlemen  dari  ekstrem  kiri  dan  hal tersebut  hanya  dapat  diberikan  oleh PKI (Mozingo, 1976).
Langkah pertama yang diambil kabinet Ali untuk memperbaiki
hubungan dengan China adalah mengirimkan  seorang  anggota  elit
Indonesia yang terkenal, Arnold Mononutu, sebagai duta besar pertama ke  Peking  pada  Oktober  1953.
Hubungan ekonomi selanjutnya
dieksplorasi dan pada bulan Desember
1953  sebuah  perjanjian  perdagangan dua  tahun  Sino-Indonesia  ditanda tangani. Peking menanggapi perkembangan  yang  menggembirakan ini pada bulan November 1954 dengan mengirim,  sebagai  duta  besar  barunya ke  Jakarta,  Huang  Chen,  seorang perwira diplomat senior yang sebelumnya diposkan di Eropa Timur.
Pada  akhir  1954  hubungan  diplomatik penuh  telah  tercapai.  Saatnya  sudah matang  untuk  dua  kekuatan  untuk mempertimbangkan  masalah  politik substantif  yang  sebelumnya  tidak dapat mereka bahas, apalagi bernegosiasi (Mozingo, 1976). Negara  Indonesia  dan  Cina memiliki  kesamaan  cita-cita  yaitu menghapus penindasan dan menciptakan  keadilan  sosial.  Bangsa Tiongkok dan bangsa Indonesia memiliki  banyak  kesamaan.  Cita-cita Cina  adalah  membangun  dunia  baru yang bebas dari eksploitasi, penderitaan,  dan  penindasan  dunia dengan  kehidupan  rakyat  yang  bebas dan  bahagia.  Seperti  itu  pulalah  cita- cita bangsa Indonesia. Hal ini
diucapkan Sukarno pada saat kunjungannya ke Tiongkok.
Kedekatan  hubungan  antara Cina  dan  Indonesia  yang  mulai terbangun  sejak  tahun  1950.  Hal  ini diperkuat  dengan  pengiriman  duta besar  Indonesia    ke  Peking  pertama kali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yaitu Arnold Mononutu. Lalu pengiriman duta besar dari Cina ke Jakarta pertama kali yaitu Wang  Renshu.  Kedekatan  hubungan antara  kedua  negara  inilah  yang mempermudah
proses duplikasi
kebijakan Cina yaitu Kebijakan Repelita  1  kepada  Kebijakan  Alibaba di Indonesia. Hubungan ekonomi selanjutnya  dieksplorasi  dan  pada bulan Desember 1953 sebuah perjanjian  perdagangan  dua  tahun Sino-Indonesia ditanda
tangani.
Peking  menanggapi  perkembangan yang  menggembirakan  ini  pada  bulan November  1954  dengan  mengirim, sebagai duta besar barunya ke Jakarta,
Huang Chen, seorang perwira diplomat  senior  yang  sebelumnya diposkan  di  Eropa  Timur  (Mozingo, 1976). Cina membidik tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan,  manufaktur  besi,  dan manufaktur baja. Cina lebih memfokuskan  kebijakan  Repelita  1  di bidang  industri  karena  dinilai  industri Cina pada masa itu dikuasai oleh asing (Oktasari, 2016).
Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana industri di Indonesia didominasi oleh pengusaha non- pribumi  (Cina).  Bagi  para  importir nasional  disediakan  80-90%  dari lisensi devisa. Caranya ialah, memberi kesempatan kepada
pengusaha pribumi  melalui    bantuan  kredit. Upaya  ini  diharapkan  menciptakan kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan  produktivitas  barang dan  modal  domestik  (Muhaimin, 1990).
Kebijakan  Repelita  1  yang berlaku  di  Cina  memilih  mengikuti model  pembangunan  ekonomi  Soviet, yang  menekankan  industrialisasi  yang pesat  melalui  investasi  di  industri berat.  Tidak  mengherankan,  Rencana Lima  Tahun  pertama  menampilkan model  ekonomi  gaya  komando  Soviet yang dicirikan oleh kepemilikan negara, kolektif pertanian, dan perencanaan ekonomi terpusat. Pemerintah Cina perlu menasionalisasi industri agar mereka dapat
memusatkan  modal  dalam  proyek- proyek industri berat. Untuk memperoleh  modal, pemerintah China menasionalisasi  sistem  perbankan  dan menerapkan  kebijakan  pajak  dan kredit  yang  diskriminatif,  menekan pemilik  bisnis  swasta  untuk  menjual perusahaan mereka atau mengubahnya menjadi urusan publik-swasta bersama (Oktasari, 2016). Hal  ini  juga  dilakukan  di Indonesia Pemerintah Indonesia menasoinalisasikan sistem perekonomian  dengan  peralihan  aset ekonomi  yaitu  peralihan  kelembagaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah  RI  dan  nasionalisasi. Seperti nasionalisasi DJB dan memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha  pribumi  agar perekonomian  tidak  dikuasai  oleh pengusaha Cina. Pemerintah mewajibkan setiap  1 orang pengusaha Cina  harus  memberikan  pengajaran kepada  pengusaha  pribumi.  Pemeritah memberikan  kredit  lisensi  bagi  para pengusaha primbumi untuk menasionalisasikan sistem perekonomian Indonesia masa itu. Pada  pelaksanaan  kebijakan Repelita  1  di  Cina  yang  meniru  dari gaya  Soviet  dalam  hal  ini  Uni Soviet mendanai banyak
proyek industri  berat  China,  bantuan  Soviet datang  dalam  bentuk  pinjaman  yang, tentu  saja,  harus  dibayar  kembali  oleh China  (Oktasari,  2016).Namun  pada pelaksanaannya  di  Indonesia  pada masa  itu Indonesia berjuang sendiri di tengah  perekonomian  Indonesia  yang kurang  baik  karena  peralihan  dari sistem  perekonomian  kolonial  menuju nasional.
Mayoritas penduduk yang petani  dan  sektor  industri  di  kuasai non-pribumi  juga  menjadi  faktor perekonomian  Indonesia  kurang  baik dan  hasil  akhirnya  yaitu  kebijakan
Alibaba  di  Indonesia mengalami kegagalan  berbeda  dengan  kebijakan Repelita 1 yang mengalami keberhasilan. Untuk memperoleh modal, pemerintah China menasionalisasi sistem  perbankan  dan  menerapkan kebijakan  pajak  dan  kredit  yang diskriminatif,  menekan  pemilik  bisnis swasta  untuk  menjual  perusahaan mereka  atau  mengubahnya  menjadi urusan publik-swasta bersama (Oktasari, 2016). Hal  ini  juga  dilakukan  di Indonesia untuk mengsukseskan kebijakan Alibaba. Kebijakan ekonomi AliBaba menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para
pengusaha  pribumi,  karena  pada  saat itu  perekonomian  khususnya  dibidang industri mayoritas dikuasai oleh pengusaha  asing.  Kebijakan  ini  juga mewajibkan  1  orang  pengsaha  asing memberikan  pengajaran  kepada  2 orang  pengusaha  pribumi  (Riawan, 2016).
Pemerintah  China  berupaya memodernisasi metode pertanian negara  itu. Pada  kebijakan  Repelita  1 tahun  1950  ditetapkan  kebijakan Sentralisasi Pajak yaitu pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai pajak industri serta komersial wajib  diserahkan  kepada  pemerintah pusat  (Oktasari,  2016).  Hal  ini  tidak dilakukan  di  Indonesia,  Menteri  Iskaq mengeluarkan  sebuah  surat  edaran yang  menyatakan  bahwa  bagi  para importir  nasional  disediakan  80-90% dari  lisensi  devisa.  Program  ini diwujudkan  dengan  adanya  hak-hak istimewa lainnya yang  diberikan kepada  importir  Indonesia  dalam bentuk alokasi lisensi devisa (Muhaimin,1990).
Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana    Lima  Tahum  Pertama Cina dan Kebijakan EkonomiAlibaba pada Sektor Pertanian.
Politik  hukum  pertanian  di  era orde  lama  dan  orde  baru  menyisakan beban  yang  besar  bagi  pemerintah  di era  reformasi.  Hal  ini  mengingat banyak  persoalan  di  bidang  pertanian yang  merupakan  peninggalan  dari kebijakan  pertanian  di  kedua  era tersebut.  Di  era  orde  lama,  fokus utama politik hukum pertanian diarahkan  kepada  upaya-upaya  untuk Nasionalisasi  perkebunan  Belanda, Meningkatkan produksi pangan dengan jalan membentuk program dan mengintensifkan  program  penyuluhan melalui  Balai  Pendidikan  Masyarakat Desa (BPMD) dan Penyelesaian sengketa lahan pertanian yang kemudian diprogramkan menjadi landreform.
Pemerintah  di  era  orde  lama lanjutan  merumuskan  program  Berdiri di  Atas  Kaki  Sendiri  (BERDIKARI)
yang  direalisasikan  melalui  program pemerataan kemakmuran
rakyat dengan  landreform  yang  diinisiasi melalui  penerbitan  Undang-Undang tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  beserta  peraturan pelaksanaannya  dan    Melaksanakan program Rencana Kemakmuran Istimewa  (RKI)  yang  ditujukan  untuk mengembangkan sektor pertanian dengan  cara  mengembangkan  cara- cara  baru  dalam  teknik  usaha  tani,
membangun  kelembagaan  penunjang
sarana produksi, dan lainnya. Sayangnya,  program  tersebut  tidak berjalan efektif (Wiradi, 2005) Pada Kebijakan Ekonomi Rencana  5  Tahun  Pertama  Cina Pemerintah  mendorong  petani  untuk mengumpulkan pertanian mereka untuk  mengontrol  harga  dan  distribusi
barang  pertanian. Walau  akibatnya mereka mampu menjaga harga pangan tetap  rendah  bagi  pekerja  perkotaan, perubahan tersebut tidak meningkatkan produksi biji-bijian secara signifikan.
Pada  tahun  1950  ditetapkan kebijakan  Sentralisasi  Pajak  yaitu pajak  pertanian,  pajak  komoditi,  dan berbagai pajak industri serta komersial wajib  diserahkan  kepada  pemerintah pusat.  Pada  sektor  pertanian  maupun industri mengalami kenaikan. Pendapatan Nasional Kotor (GNP) dan Produksi modern di Cina juga mengalami  peningkatan  yang  besar (Oktasari, 2016).
Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana    Lima  Tahum  Pertama Cina dan Kebijakan Ekonomi Alibaba pada Sektor Perindustrian
Kabinet  Ali  Sastroamidjojo juga  bergerak  dalam  perindustrian, yaitu  memajukan  pendirian  industri nasional  yang  bertujuan  agar  secepat mungkin  Republik  Indonesia  dapat menjamin kebutuhan sendiri dan dapat melindungi  industry  nasional  dari persaingan asing.
Selain itu,
pembangunan  industry  dikarenakan struktur  ekonomi  Indonesia  masih berdasarkan  agrarian.  Oleh  karena  itu perekonomian Indonesia
harus dimajukan  dengan  sedemikian  rupa, sehingga  dapat  menjadi  dasar  yang kuat  untuk  Indonesia  memproduksi sendiri, memajukan industry ini sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Untuk memenuhi program kerja  tentang  perkembangan  industri, pemerintah mendirikan beberapa perusahan besar, diantaranya
membuka  pabrik  soda  dan  chlor  di Waru,  membuka  pabrik  semen  di Gresik  pada  mei,  membuka  pabrik pemintalan  di  Cilacap,  membuka
pabrik  pemintalan  di  Semarang,  dan juga  membuka  pabrik  pemintalan  di Pematang  Siantar  Medan.  Dengan adanya industri-industri besar tersebut,
mengharapkan kebutuhan primer bangsa Indonesia tidak lagi tergantung dari luar negeri. Dalam hal ini pakaian adalah  yang  terpenting,  sehingga pembangunan industri tekstil mendapat perhatian  yang khusus, baik dalam hal pemintalan maupun pertenunan, finishing atau tricotage. Dalam  usaha  pembangunan ekonomi serta mengurangi ketergantungan  Indonesia  pada  luar negeri  dalam  hal  kebutuhan  barang- barang  pokok,  pembangunan  pabrik rabuk,  sebagian  besar  kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai tempat  yang  utama  dalam  rangkaian kerja  pemerintah.  Dalam  hal  ini pemerintah  terus  berusaha  kearah pembangunan dan berusaha membantu kegiatan-kegiatan  masyarakat  yang berusaha memajukan ekonomi. Diantara  rencana  pemerintah  yang telah  mempunyai  bentuk  nyata  adalah penyempurnaan  dan    melengkapi pabrik  fosfat  dengan  produksi  kurang lebih  sebesar  5.000  ton  setahun dengan  target  produksi  30.000  tahun tiap  tahunnya,  pembangunan  pabrik urea di Sumatera Selatan dengan target produksi 100.000 ton tiap tahun.
Untuk melindungi industri
dalam  negeri  terhadap  persaingan barang  impor,  pemerintah  Republik Indonesia  mengadakan  pemungutan Tambahan  Pembayaran  Impor   (T.P.I)
yang lebih tinggi untuk barang-barang. Hal ini lembih tinggi jika dibandingkan dengan Tambahan Pembayarn Impor (T.P.I) untuk bahan- bahannya,  atau  hanya  diimpor  jika completely  knocked  down.  Untuk mengurangai  kesukaran  perusahan- perusahaan  industri  dan  pembayaran uang  muka,  pemerintah  Indonesia
melakukan  penundaan  pembayaran Tambahan  Pembayaran  Impor  (T.P.I) sampai  adanya  dokumenten.  Selain dalam bidang Perindustrian, pertambangan  juga  menjadi  sektor tersendiri,  yang  juga  memberikan peran  dalam  menambah  produksi dalam negeri. Dalam urusan pertambangan produksi yang terpenting adalah minyak, yang didirikan  oleh  perusahaan-perusahaan minyak  asing,  seperti  NV,  BPM, SVPM  CPPM,  dan  juga  perusahaan campuran antara pemerintah dan BPM seperti, NV, NIAM (Arta, 2020).
Pada kebijakan ekonomi Rencana  5  Tahun  Pertama  Cina membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menitikberatkan  pada  pengembangan industri  berat,  termasuk  aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, dan manufaktur baja. Mengalihkan fokus ekonomi negara  dari  pertanian  dan  beralih  ke teknologi  (seperti  konstruksi  mesin). pemerintah  China  memilih  mengikuti model  pembangunan  ekonomi  Soviet, yang  menekankan  industrialisasi  yang pesat  melalui  investasi  di  industri berat.
Pemerintah Cina perlu menasionalisasi  industri  agar  mereka dapat memusatkan modal dalam proyek-proyek  industri  berat. Banyak pabrik  dan  fasilitas  gedung  dibuka, meningkatkan  produksi  industri  19% setiap  tahun  antara  tahun  1952  dan 1957.  Rencana  Lima  Tahun  telah diimplementasikan secara terus
menerus  di  Cina.  Rencana  Lima Tahun Pertama China (1953-57) memiliki  strategi  dua  cabang. Tujuan pertama  adalah  membidik  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan,  manufaktur  besi,  dan
manufaktur  baja. Tujuan  kedua  adalah mengalihkan  fokus  ekonomi  negara dari pertanian dan beralih ke teknologi (seperti  konstruksi  mesin).  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah
China memilih mengikuti model pembangunan  ekonomi  Soviet,  yang menekankan  industrialisasi  yang  pesat melalui  investasi  di  industri  berat (Darini, 2010).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data-data  yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekonomi  Rencana  5  Tahun  Pertama Cina  memiliki  persamaan  dengan
Kebijakan  Ekonomi  Ali-baba.  Dalam penelitian ini beberapa sektor ekonomi yang diteliti antara yaitu pertanian dan perindustrian  pada  kebijakan  Rencana 5  Tahun  Pertama  Cina  dan  Kebijakan Alibaba.
Kebijakan  di  Indonesia  dan Cina  memiliki  banyak  kesamaan  di antaranya  kesamaan  pada  cita-cita yaitu  menghapus  penindasan  dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu
Cina memiliki ide pemerintahan dengan  mobilisasi  rakyat  Tiongkok yang membawa pada kemajuan ekonominya.  Sistem  perekonomian yang  mayoritas  pertanian  klasik  dan industri  sederhana  di  Cina  juga merupakan  kesamaan  dengan  sistem perekonomian  Indonesia  masa  itu.
Terlebih lagi negara Indonesia memiliki  kedekatan  hubungan  luar negeri dengan Cina.

## DAFTAR PUSTAKA
Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan
Umum  I  Pada  Tahun  1955  di
Indonesia.  J urnal  Widya  Citra, 1 (2), 69-85
https://doi.org/10.10101/juwitra.
v1i2.169 Darini,  R.,  &  HUM,  M.  (2010).  Garis besar Sejarah China Era Mao. Skripsi, Yogyakarta: Jurusan  Pendidikan  Sejarah,
Universitas Negeri Yogyakarta . Hatta,  M.  (2008). Demokrasi  Kita:
dan  Pikiran-pikiran  Tentang Demokrasi  dan  Kedaulatan Rakyat. Bandung. Sega Arsy. Hidayat,  A.,  &  Hidayat,  F.  (2020). Dinamika Nasional De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953) 10.31227/osf.io/8ych7 Indonesia,  B.  (2005).  Sejarah  Bank Indonesia periode II: 1959-1966, Bank  Indonesia  pada  masa ekonomi terpimpin. Jakarta. Bank Indonesia. Liu,  H.  (2015).  Sukarno,  Tiongkok dan Pembentukan Indonesia
1949-1965 . Jakarta.  Komunitas Bambu.
Mozingo,  D.  (2007). Chinese  policy toward  Indonesia,  1949-1967 . Equinox Publishing. Muhaimin,  Y.  (1990). Bisnis  dan politik:  kebijaksanaan  ekonomi Indonesia 1950-1980 . LP3ES. Nalena, R. (1982). Iskaq Tjokrohadisurjo,  Alumni  Desa Bersemangat  Banteng.  Jakarta.
Gunung Agung. Hal 138.
Notosusanto,  N.  (1984).  Masalah Penelitian  Sejarah  Kontemporer,
Jakarta. Idayu Pres.
Oktasari,  W.  (2016).  Peran  Mao
Zedong  dalam  Perekonomian Cina  Tahun  1949-1960. Prodi. Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas  PGRI  Yogyakarta http://repository.upy.ac.id/id/epri nt/1178 Pujoalwanto, B. (2014). Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis.
Teoritis dan Empiris. Yogyakarta: Graha Ilmu Riawan,  Y.  H.  U.  (2016).  Kebijakan Politik  RI  Masa  Demokrasi
Liberal 1950-1959 Sakirman,  S.  (1954).  Djalan  Keluar dari  Krisis  Ekonomi.  Jakarta. Jajasan Pembaruan. Setiawan,  J.,  Permatasari,  W.  I.,  & Kumalasari,  D.  (2018).  Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia  pada Masa  Demokrasi  Liberal  Tahun 1950-1959. Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 6 (2), 365-378 http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i 2.1250 Sudirman, A. (2014). Sejarah Lengkap Indonesia. Yogyakarta. Diva Press. Wardodjo,  W.  W.  (2019).  Ekonomi Indonesia  Tahun  1950-an  dan Penguasaan  Negara  terhadap Perusahaan  Kereta  Api  Pasca KMB 1949. Indonesian Historical  Studies , 2 (2),  96-106 https://doi.org/10.14710/ihis.v2i 2.3862 Wijayanti, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde  Lama  Dibidang  Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. Jurnal  Artefak , 3 (2),  113-
118 http://dx.doi.org/10.25157/ja.v3i 2.1094 Wiradi, G. (2005). Politik Pertanian/Agraria  di  Indonesia Dari  Masa  Ke  Masa,  hlm.  8 diakses melalui: http://kpa.or.id/publikasi/downlo ad/a86da-gwr-2005-politik- agraria-di-indonesia-dari-masa- ke-masa.pdf