## Mengungkap Penghidupan Petani Miskin Pedesaan; Sebuah Kajian Sosial Ekonomi Jurnal EcceS
Andi Faisal Anwar 1 Nursini 2
1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Yasin Limpo, No. 36 Samata, Gowa Sulawesi Selatan
2 Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea E-mail :faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id 1 , nini_mahmud@yahoo.com 2
Abstrak: Mengungkap Penghidupan Petani  Miskin Pedesaan;

## Sebuah Kajian Sosial Ekonomi
Struktur  perekonomian  Kabupaten  Bulukumba  yang  ditopang  dari  sektor  pertanian, nampaknya  belum  maksimal  berkontribusi  besar  terhadap  pengentasan  kemiskinan. Kemiskinan  di  Kabupaten  Bulukumba,  yang  meliputi  aspek  sosial  ekonomi,  seperti rendahnya tingkat pendapatan, minimnya akses pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan  dan  rendahnya  aksesibilitas  menyampaikan  pendapat  serta  minimnya  akses informasi  bantuan  sosial.  Kantong-kantong  kemiskinan  yang  ada  di  wilayah  ini,  justru tersentralisir  pada  daerah  sentrum  produksi  pertanian  terbesar  di  Kabupaten  Bulukumba, yaitu  Kecamatan  Gantarang  dan  Kecamatan  Kajang.  Kontradiksi  sosial  tersebut,  pada akhirnya menempatkan kemiskinan  di daerah tersebut cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  kondisi  sosial  ekonomi  yang  ada,  sebagai  strategi  pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan di di Desa Bonto Baji,  Kecamatan  Kajang  dan  Desa  Bonto  Macinna,  Kecamatan  Gantarang,  Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualtitatif, dengan model teknik  triangulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1).  Penyebab  utama  rendahnya akses  pangan  bergizi,  sanitasi,  dan  listrik  adalah  rendahnya  pendapatan  yang  dimiliki.  2). Petani yang menggarap luas lahan di bawah dari 100 are, maka rata-rata pendapatannya di bawah dari garis kemiskinan Bulukumba atau dipastikan miskin. 3). Komoditi ubi kayu dan padi  sawah  merupakan  sektor  basis  yang  mampu  menyerap  tenaga  kerja  dan  menekan kemiskinan,  dengan  penguatan  inovasi  home  industri,  sistem  mekanisme  resi  gudang  dan penguatan  industri  olahan  berbasis  komdoiti  unggulan.  4).  Penanganan  pengentasan kemiskinan  yang  efektif  dan  efisien  dapat  lebih  konsolidatif,  dengan  pembuatan  UPTD pengentasan  kemiskinan,  sehingga  program  pengentasan  kemiskinan  bersinergi  dengan baik, tidak tumpang tindih dan lebih transparan.
Kata Kunci : Kemiskinan, Sosialekonomi, Komoditi Unggulan
Abstract: Revealing The Livelihood of The Poor Farmer; A Social

## Economic Review
The economic structure of Bulukumba Regency, supported by the agricultural sector, does not seem to have the maximum contribution to poverty alleviation. Poverty in Bulukumba, covering socio-economic aspects, such as low income levels, lack of access to food, clothing, housing,  education,  health  and  low  accessibility  of  opinions  and  lack  of  access  to  social assistance information. The pockets of poverty  that exist in this region, it is centralized at the  largest  agricultural  production  center  in  Kab.Bulukumba,  the  District  Gantarang  and District Kajang. Such social contradictions, in turn, put the poverty in the area high enough. This  study  aims  to  determine  the  existing  socio-economic  conditions  as  existing  poverty alleviation  strategies  in  Bulukumba.  The  research  was  conducted  in  Bonto  Baji  Village, Kajang Sub-district and Bonto Macinna Village, Gantarang Sub-District, Bulukumba District. This research uses descriptive qualitative method, with triangulation technique model. The results  showed  that:  1).  The  main  cause  of  low  access  to  nutritious  food,  sanitation,  and electricity  is  low  income.  2).  Farmers  working  on  a  land  area  under  100  acres,  then  the average  income  is  below  the  poverty  line  of  Bulukumba  or  ascertained  poor.  3).  Cassava cassava  and  wetland  rice  are  the  basic sectors  that  can  absorb  labor  and  reduce  poverty, with the strengthening of home industry innovation, warehouse receipt mechanism system and  strengthening  of  commodity  based  commodity  based  industry.  4).  The  effective  and efficient  handling  of  poverty  reduction  can  be  more  consolidative,  with  UPTD  poverty alleviation making, so that poverty alleviation programs are synergistic, non-overlapping and more transparent.
Keywords: Poverty, Socio-Economic, Premium Commodity.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Roda  perekonomian  Kabupaten  Bulukumba  sebagian  besar  digerakkan  oleh  sektor pertanian,  namun  kontribusi  sektor  tersebut  belum  mampu  mereduksi  angka  kemiskinan daerah  ini,  yang  meliputi  aspek  sosial  ekonomi,  seperti  rendahnya  tingkat  pendapatan, minimnya  akses  pangan,  sandang,  pemukiman,  pendidikan,  kesehatan  dan  rendahnya aksesibilitas  menyampaikan  pendapat  serta  minimnya  akses  informasi  bantuan  sosial. Kantong-kantong  kemiskinan  yang  ada  di  wilayah  ini,  justru  tersentralisir  pada  daerah sentrum produksi pertanian terbesar di Kabupaten Bulukumba, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kajang. Kontradiksi sosial tersebut, pada akhirnya menempatkan kemiskinan di daerah tersebut cukup tinggi. Padahal, membaiknya sektor pertanian telah mengantarkan daerah  ini  mampu  memaksimalkan  penerimaannya,  serta  menjadi  kontributor  utama terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Bulukumba. Dalam tujuh tahun terakhir 2010-2016, dominasi  sektor  pertanian  tetap  yang  terbesar  dengan  tren  yang  cukup  fluktuatif  dalam mengakselerasi  peningkatan  PDRB  di  Kabupaten  Bulukumba.  Di  tahun  2011  kontribusi sektor  pertanian  terhadap  PDRB  Kabupaten  Bulukumba  hanya  mencapai  44,8  persen  dan
meningkat  menjadi  45,13  persen  di  tahun  2014 dan  turun  menjadi  41,14  persen  di  tahun 2016, yang merupakan capaian terendah dalam 7 tahun terakhir di Kabupaten Bulukumba (Bulukumba Dalam Angka, 2017).
Pentingnya  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Bulukumba  juga  dapat  dilihat  dari perannya  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Berdasarkan  struktur  serapan  tenaga  kerja menurut  sektor di Kabupaten Bulukumba, kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga  kerja  sebesar  47,46  persen,  yang  mendominasi  sektor-sektor  lainnya.  Selanjutnya, disusul oleh sektor perdagangan dengan serapan tenaga kerja sebesar 18,41 persen. Sektor yang  paling  terkecil  menyerap  tenaga  kerja  adalah  industri  pengolahan.  Porsi  besaran penyerapan  tenaga  kerja  ini  mengkonfirmasi  bahwa  sektor  pertanian  di  Kabupaten Bulukumba,  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  penghidupan  masyarakat  Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan.
Meskipun  sektor  perdagangan  tidak  seantusias  sektor  pertanian  dalam  menyerap tenaga  kerja,  namun  sektor  ini  menjadi  sektor  alternatif  terbesar  kedua  bagi  masyarakat Kabupaten  Bulukumba  dalam  pemenuhan  kebutuhan  kerjanya.  Sedangkan  sektor  industri, merupakan  sektor  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  yang  ada. Dengan kata lain, sektor ini tidak cukup representatif mengakselerasi peningkatan serapan tenaga  kerja  yang  ada.  Terkait  dengan  pembangunan  ekonomi  di  Kabupaten  Bulukumba, hal  yang  paling  mendasar  dalam  pendekatan  keekonomian  suatu  daerah  adalah  sejauh mana  daerah  tersebut  mampu  mengatasi  kemiskinan  yang  ada.  Berbagai  indikator ditetapkan  untuk  menafsirkan  kemiskinan  agar  tidak  menjadi  bias.  Badan    Pusat  Statistik (BPS)  menggunakan  kebutuhan  dasar  atau  konsumsi  keluarga  untuk kemiskinan  dan dikonversikan    ke    dalam    rupiah  atau  garis  kemiskinan.    Badan    Pusat    Statistik    (BPS) mengkonversikan  ukuran  kemiskinan  ke  dalam  2.100  kalori  per  kapita  per  hari  ditambah kekurangan  pakaian,  rumah  tinggal,  kesehatan,  pendidikan,  bahan  bakar  dan  keperluan transportasi. Sedangkan, Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan melalui ukuran dollar yaitu  USD  1,9  per    orang    perhari,  di  mana  bila  suatu  individu  hanya  mampu  memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari tiga dollar per hari, maka dapat dikatakan individu tersebut tergolong miskin.
Tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Bulukumba  dalam  satu  dekade  terakhir memperlihatkan  tren  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Dari  tahun  2005-2014  menurun sebanyak  3,71  persen.  Jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Bulukumba  berkurang
sebanyak 13.310 orang dalam sepuluh tahun terakhir. Setidaknya ini dapat menjadi starting point yang baik, untuk memerangi angka kemiskinan yang ada. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten  Bulukumba  tahun  2014  mencapai  34.190  orang  (Bulukumba  Dalam  Angka, 2015). Jika angka kemiskinan tersebut dilihat lebih dalam berdasarkan kecamatan, dari 10 kecamatan yang ada. Angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kecamatan Bulukumpa (6.309 orang),  disusul  Kecamatan  Kajang  (6.109  orang)  dan  ketiga  adalah  Kecamatan  Gantarang (6.009 orang). Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terendah berada di Kecamatan  Bontobahari  2.189  orang  (Bulukumba  Dalam  Angka,  2015).  Tingginya  angka kemiskinan  di  Kecamatan  Bulukumpa,  Kajang  dan  Gantarang  cukup  signifikan mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  di  Kabupaten  Bulukumba.  Premisnya,  dengan mengatasi  kemiskinan  daerah  tersebut  maka  sebagian  besar  masalah  kemiskinan  di Kabupaten Bulukumba dapat terselesaikan.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bulukumba, maka rata-rata  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan  tertinggi  adalah  tamat  SD  sebanyak  47.487 orang  dan  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan  terendah  adalah  D1/II/III  sebesar  4.089 orang.  Dengan  kata  lain,  tingkat  pendidikan  yang  ditamatkan  di  Kabupaten  Bulukumba secara rata-rata didominasi penduduk yang tamat SD dari total jumlah penduduk yang ada. Dan komposisi penduduk tamat SD itulah yang banyak bekerja di sektor pertanian.
Dalam sepuluh tahun terakhir tepatnya 2005-2014, terdapat tiga komoditi pertanian yang paling produktif menghasilkan hasil produksi yang tinggi di tingkatan petani. Pertama, ubi  kayu  yang  mencapai  rata-rata  produktivitas  sebesar  145,1  kw/ha  (BPS  Kabupaten Bulukumba,  berbagai  tahun).  Jika  dilihat  berdasarkan  kecamatan,  daerah  yang  paling banyak menghasilkan komoditi tersebut adalah Kecamatan Kajang dengan jumlah produksi 7.182 ton dengan luas lahan terluas diantara kecamatan lainnya yakni 482 ha dan rata-rata produktivitas mencapai 149 (kw/ha). Kedua, ubi jalar 124,6 (kw/ha). Sementara kecamatan yang paling produktif menghasilkan komoditi ubi jalar adalah Kecamatan Gantarang sebesar 121 (kw/ha). Ketiga, padi sawah memiliki nilai rata-rata produksi hingga 54,6 (kw/ha).Untuk kategori  padi  sawah,  Kecamatan  Gantarang  merupakan  daerah  yang  paling  produktif menghasilkan padi di Kabupaten Bulukumba dengan capaian rata-rata produktivitas sebesar 64 (kw/ha). Menariknya kedua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kajang dan Kecamatan Gantarang  juga  merupakan  daerah  yang  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  di Kabupaten  Bulukumba.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  dicermati  dan  dikaji  lebih  jauh bagaimana  pengembangan  ekonomi  berbasis  komoditi  unggulan  dalam  mengurangi  angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.
Volume 5 Nomor1  Ed.Juni 2018 : page 1-21 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Kemiskinan
Menurut  Adam  Smith  dalam  Skousen  (2005)  dan  Deliarnov,  (2010)  bahwa  untuk mencapai  tingkat  kesejahteraan  dan  keluar  dari  kemiskinan,  maka  produksi  dan perdagangan  mesti  berjalan  maksimal  dan  menghasilkan  kekayaan  universal,  Smith menganjurkan  pemerintah  memberikan  kebebasan  ekonomi  kepada  rakyat  dalam  bingkai perdagangan  bebas,  baik  dalam  ruang  lingkup  domestik  maupun  internasional.  Dalam bukunya The Wealth of Nations, Smith juga mendukung prinsip “kebebasan alamiah”, yakni setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya, tanpa campur tangan  pemerintah.  Hal  ini  mengandung  pengertian  negara  tidak  boleh  campur  tangan dalam  perpindahan  dan  perputaran  aliran  modal,  uang,  barang,  dan  tenaga  kerja.  Adam Smith juga sependapat bahwa pada dasarnya tindak laku manusia berasal pada kepentingan sendiri  (self-interest),  bukan  belas  kasian  ataupun  perikemanusiaan,  untuk  menjadi sejahtera  dan  keluar  dari  jerat  kemiskinan.  Dalam  artian  perdagangan  tanpa  batas  adalah jalan  keluar  bagi  setiap  penduduk  berpendapatan  rendah,  untuk  menjadi  lebih  sejahtera sehinggga  tidak  hidup  dalam  jerat  kemiskinan.  Konsep  ukuran  kemiskinan  yang dikemukakan oleh para ahli, lebih dilekatkan pada aspek pendapatan perkapita. Bank Dunia mengukur  garis  kemiskinan  berdasarkan  pada  pendapatan  seseorang.  Seseorang  yang memiliki pendapatan kurang dari USD 1,9 per hari atau sekitar Rp. 13.600 sekitar Rp. 775 ribu rupiah per bulan, masuk dalam kategori miskin.
Namun,  pandangan  itu  ditentang  oleh  Karl  Marx  dalam  Wood,  (2002),  Macarov, (2003),  Bernstein,  (2010)  dan  Habibi,  (2018)  bahwa  kemiskinan  disebabkan  oleh  hal-hal yang  sifatnya  lebih  struktural.  Macarov  membagi  pendapat  ini  kedalam  beberapa  hal, dimana  diantaranya  berkaitan  dengan  kelompok-kelompok  minoritas  sebagai  pihak  yang paling rentan dan banyak berada dalam kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan yang terjadi pada  kelompok  minoritas  diakibatkan  diskriminasi  yang  seringkali  menimpa  penduduk miskin.  Kelompok-kelompok  minoritas  seringkali  mendapatkan  diskrimasi  dalam  berbagai hal,  termasuk  dalam  hal  ekonomi.  Hal  ini  yang  menyebabkan  banyak  kelompok  minoritas hidup  dalam  kondisi  miskin.  Mereka  yang  hidup  dalam  kemiskinan,  sebagai  akibat dihambatnya  akses  mereka  terhadap  ekonomi.  Macarov  menyebutkan  bahwa  penyebab kemiskinan  secara  struktural  tidak  lain  tentunya  ialah  sistem  ekonomi  kapitalisme  laizess
faire,  sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh  adam  smith.  Dimana,  sekelompok  kecil  orang berkuasa sepenuhnya atas akses dan berbagai aset ekonomi dibandingkan dengan sebagian besar lainnya.
Kapitalisme sebagai suatu sistem sosial yang spesifik, berbeda dengan sistem sosial lainnya.  Berbeda  dengan  persepsi  umum,  kapitalisme  bukan  sekadar  sistem  sosial  yang mengacu pada perburuan keuntungan. Kata kunci yang krusial bagi sistem kapitalisme ialah „komodifikasi‟  akibat  meluasnya  produksi  komoditas  barang  dan  jasa  (generalized commodity production). Ini adalah proses dimana produksi barang dan jasa serta reproduksi sosial  (manusia/pekerja),  diciptakan  untuk  dan  melalui  pertukaran  pasar  yang  sekaligus tunduk  pada  disiplin  dan  paksaan  nilai-nilai  pasar.  Semua  barang  dan  termasuk  manusia dilihat  sebagai  komoditas  yang  mempunyai  nilai  tukar  di  pasar,  untuk  diperjual-belikan. Pekerja tidak bisa bertahan hidup tanpa menjual tenaganya di pasar kerja. Hal yang sama berlaku untuk kapitalis (pemilik modal), yang menggantungkan produksinya pada input dari pasar  dan  menjualnya  kembali  ke  pasar.  Perilaku  baik  pekerja  dan  kapitalis  dikondisikan oleh nilai-nilai pasar yang utama: kompetisi, inovasi, produktivitas, profit dan akumulasi.
Sebagai sistem sosial yang unik, kapitalisme lahir dari kondisi sejarah  yang spesifik dalam  ruang  dan  waktu  tertentu.  Proses  komodifikasi  dapat  dilacak  kembali  ke  awal industrialisasi di Inggris yang menjadi tonggak pertama dalam sejarah umat manusia meraih puncak kesejahteraan ekonominya. Jika proses awal komodifikasi ini  berlangsung di sektor pertanian.  Pada  mulanya,  proses  akumulasi  primitif  yang  disebut  Marx  memisahkan produsen pertanian („petani‟) dari alat-alat produksinya, khususnya tanah. Hal ini menandai titik tolak hubungan kepemilikan kapitalis, dari akses kepada sarana produksi yang semula bersifat  publik  dan  relatif  inklusif,  diubah  menjadi  bercorak  pribadi  dan  eksklusif  atas kepemilikan  tanah.  Pemisahan  ini  menghilangkan  akses  langsung  (bukan  pasar)  produsen („petani‟)  ke  tanah  dan  untuk  selanjutnya  akses  mereka  terhadap  alat-alat  produksi  itu, mesti diperantarai oleh pasar.
Hasilnya, mereka tidak punya pilihan selain menanggapi pasar yang sedang bersaing satu  sama  lain,  se-efektif  mungkin  dengan  memangkas  ongkos  (produksi),  dan  dengan demikian  melakukan  spesialisasi,  mengejar  surplus,  dan  berinovasi.  Dalam  proses selanjutnya,  ekstensifikasi  dan  intensifikasi  hubungan  komoditas  (tanah  dan  tenaga  kerja) melalui pasar mengubah cara apropriasi surplus, dari sarana ekstra-ekonomi menjadi sarana ekonomi  yang  lebih  murni  (pasar).  Petani  tidak  lagi  diekstraksi  melalui  pajak  dan  tugas tradisional  lainnya,  namun  mereka  menjadi  petani  (penyewa)  yang  diekstraksi  melalui sarana ekonomi (sewa tetap). Baik petani penyewa dan tuan tanah, sekarang dipaksa untuk
Volume 5 Nomor1  Ed.Juni 2018 : page 1-21 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570
melayani logika pasar dengan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan tingginya angka kemiskinan.
Papilaya (2006) mencoba mengelaborasi kemiskinan lebih lanjut, bahwa kemiskinan merupakan  suatu  hal  yang  multidimensional,  artinya  kemiskinan  tidak  hanya  dapat  dilihat dari sisi ekonomi saja, tapi juga mesti dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan sebaiknya, tidak diliat seperti dengan perspektif kacamata kuda. Dimana, kemiskinan tidak dapat  dilihat  dari  sisi  ekonomi  semata.  Namun,  mesti  diliat  secara  makro  dan  inklusif. Definisi  kemiskinan  ini  semakin  berkembang  sesuai  dengan  penyebabnya.  Dikemukakan bahwa  pada  awal  1990-an  definisi  kemiskinan  telah  diperluas  tidak  hanya  berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
Akhirnya  pandangan-pandangan  itu  disintesa  oleh  Amartya  Sen  (1999)  kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup sebagai akibat ketiadaan akses  terhadap  sumber  daya  strategis,  baik  dari  aspek  sosial  maupun  aspek  ekonomi. Keterbatasan  terhadap  akses  menciptakan  kemiskinan  itu  sendiri.  Stiglitz  (2000)  yang menyebutkan  bahwa  ada  empat  sumber  pokok  kegagalan  pemerintah  dalam  menciptakan perbaikan  akses  publik  sehingga  dapat  memicu  terjadinya  kemiskinan  yaitu,  keterbatasan informasi, keterbatasan kendali atas respon pasar, keterbatasan kendali atas birokrasi, dan keterbatasan  karena  proses  politik.  Sejalan  dengan  temuan  Handayani,  (2006)  bahwa kondisi  kemiskinan  yang  dihadapi  masyarakat  miskin    bersifat  multidimensional  yaitu:  (i) kesempatan  kerja,  di  mana  seseorang  itu  miskin  karena  menganggur,  sehingga  tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan maupun tahun. (ii) upah gaji dibawah minimum, (iii) produktivitas kerja yang rendah, (iv) ketiadaan aset, (v) diskriminasi, (vi) tekanan harga, dan (vii) penjualan tanah.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (survei)  kepada  penduduk  miskin  di Kabupaten  Bulukumba.  Desain  survei  adalah  mengunjungi  sampel  desa  yang  telah ditentukan  di  Kabupaten  Bulukumba.  Jumlah  desa  yang  akan  dikunjungi  sebanyak  2  desa yang terdistribusi pada 2 kecamatan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam kepada  responden  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  untuk  memperoleh
informasi/data sesuai dengan objek yang akan diteliti. Lokasi yang dikunjungi adalah Desa Bontobaji di Kecamatan Kajang dan Desa Bontomacinna di Kecamatan Gantarang.
Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas dua yaitu data sekunder dan data primer. Data  sekunder  diperoleh  dari  BPS,  sementara  data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara mendalam dari penduduk miskin. Metode Penentuan sampel dilakukan secara acak (random sampling)  dari  sampel  desa  yang  telah  ditentukan.  Metode  penentuan  sampel  lokasi dilakukan  secara  bertingkat  yaitu  memilih  2  kecamatan  dari  10  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Bulukumba  yakni  Kecamatan  Kajang  dan  Kecamatan  Gantarang.  Dalam  satu kecamatan  dipilih  masing-masing  1  desa  yakni  Desa  Bontobaji  di  Kecamatan  Kajang  dan Desa Bontomacinna di Kecamatan Gantarang. Penentuan kecamatan dan desa didasari atas pertimbangan  bahwa  sebagian  besar  angka  kemiskinan  berada  didaerah  tersebut. Kecamatan  Gantarang  dan  Kecamatan  Kajang  masing-masing  merupakan  tiga  daerah dengan  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi.  Jumlah  penduduk  miskin  di  Kecamatan Gantarang  mencapai  6.009  jiwa  sedangkan  Kecamatan  Kajang  sebanyak  6.109  jiwa (Bulukumba Dalam Angka, 2015).
Sedangkan  jika  dilihat  berdasarkan  komoditi  unggulan,  maka  komoditi  yang  masuk kategori tersebut adalah komoditi ubi kayu dan padi sawah. Produksi komoditi ubi kayu yang tertinggi  terdapat  di  Kecamatan  Kajang  yakni  7.812  ton  dengan  tingkat  produktivitas  149 kw/ha  (Bulukumba  Dalam  Angka,  2015).  Akan  tetapi  produktivitasnya  relatif  jauh  lebih rendah  dibandingkan  Kecamatan  Bulukumpa  dan  Bontobahari.  Sedangkan  untuk  daerah penghasil ubi jalar tertinggi, terdapat di Kecamatan Gantarang dengan tingkat produktivitas 121 kw/ha. Menariknya, tingkat produktivitas produksi ubi kayu di daerah tersebut tergolong rendah, berada di bawah Kecamatan Ujungloe dan Kecamatan Rilauale. Untuk komoditi padi sawah,  jumlah  produksi  dan  tingkat  produktivitas  tertinggi  pertama  adalah  Kecamatan Gantarang  dengan  jumlah  produksi  sebanyak  99.187  ton  dan  produktivitas  sebesar  64 kw/ha dan merupakan yang tertinggi di Kabupaten Bulukumba.
Teknik  pengumpulan  data  primer  adalah  teknik  wawancara  mendalam  kepada responden  melalui  instrumen  kuesioner/daftar  pertanyaan  semi  terbuka.  Data  primer  yang akan dikumpulkan antara lain; identitas responden, jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan  aset/luas  lahan  produksi,sarana  produksi,  tantangan  pengembangan  komoditi terkait  masalah  produksi,  aksesibilitas  terhadap  pasar,  pemenuhan  pangan,  pemukiman, sandang,  akses  pendidikan  dan  kesehatan,  aksesibilitas  sosial  terhadap  kesempatan berbicara  di  forum  serta  akses  informasi  bantuan.  Untuk  memperkaya  analisis, menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten
Bulukumba.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  statistik  deskriptif  yaitu menggambarkan  atau  mendeskripsikan  kondisi  sosial  ekonomi  penduduk  miskin  di  lokasi survei  dan  kondisi  komoditi  unggulan  padi  sawah  dan  ubi  kayu,  sebagai  alternatif pengembangan  komoditi  unggulan  yang  dapat  berkontribusi  dalam  mengurangi permasalahan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bulukumba.  Hasil  analisis  deskriptif  menghasilkan rekomendasi kebijakan, untuk pengembangan sektor unggulan terhadap usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

## Kemiskinan
Mencermati  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Bulukumba,  nampaknya menggambarkan kondisi yang cukup dinamis. Meskipun tingkat kemiskinan sempat menurun di  tahun  2014  menjadi  8,37  persen,  namun  jika  dilihat  dalam  dua  tahun  sebelumnya tepatnya di tahun 2012, angka tersebut tidak cukup lebih baik karena di tahun 2012 angka kemiskinan pernah menyentuh level terendah yakni sebesar 7,83 persen. Dengan kata lain, jika  dibandingkan  antara  periode  tahun  2012  dengan  2014  maka  kinerja  pengentasan kemiskinan berjalan kurang impresif. Kondisi kemiskinan Kabupaten Bulukumba dilihat dari garis kemiskinan berdasarkan rupiah, tampak bahwa garis kemiskinan yang ada mengalami tren  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Dengan  kata  lain,  standar  kategori  kemiskinan  jika dilihat  dari segi  pendapatan  terus  meningkat,  seiring  dengan  peningkatan  pendapatan  per kapita. Seseorang dikatakan miskin jika berada di bawah garis kemiskinan tersebut, begitu pun  sebaliknya  jika  seseorang  mampu  meningkatkan  pendapatannya  di  atas  garis kemiskinan  tersebut  maka  dapat  digolongkan  sebagai  tidak  miskin.  Garis  kemiskinan Kabupaten  Bulukumba  di  tahun  2005  ditetapkan  sebesar  Rp.108.700  dan  meningkat menjadi Rp.249.131 di tahun 2013 lalu konsisten naik hingga ke tahun berikutnya sebesar Rp.260.236.    Angka  tersebut  menjadi  salah  satu  barometer  mengukur  tingkat  kemiskinan yang  ada  di  Kabupaten  Bulukumba,  ditinjau  dari  aspek  pendapatan.  Standar  garis kemiskinan  tersebut,  dapat  menjadi  target  bagi  pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  untuk setidaknya  mengangkat  posisi  pendapatan  masyarakat  secara  umum,  sehingga  mampu keluar dari garis kemiskinan yang ada.
Kantong-kantong kemiskinan bertumbuh didaerah sentrum produksi pertanian yang tinggi.  Jika  dilihat  berdasarkan  geografis,  tampaknya  sebaran  penduduk  miskin  Kabupaten Bulukumba  terkonsentrasi  di  tiga  kecamatan  yakni  pertama  Kecamatan  Bulukumpa sebanyak  6.309  orang  disusul  Kecamatan  Kajang  sebesar  6.109  orang  dan  terkahir Kecamatan Gantarang. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kecamatan Bontobahari. Sebagai komparasi, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kajang bertumbuh tiga  kali  lipat  dari  jumlah  penduduk  miskin  yang  ada  di  Kecamatan  Bontobahari.  Hal  ini dapat  menjadi  benchmarking,  begitu  tingginya  jumlah  penduduk  miskin  yang  ada  di Kecamatan  Kajang,  begitupun  juga  dengan  Kecamatan  Bulukumpa  dan  Kecamatan Gantarang.

## Jumlah (Rumah Tangga Sasaran) miskin per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2014 (Jiwa)
Sumber: Bulukumba dalam angka, 2016.
Anomali yang terjadi, daerah tersebut adalah sentrum produksi pertanian yang ada di  Kabupaten  Bulukumba,  sehingga  hal  ini  cukup  penting  untuk  menjadi  perhatian pemerintah  dalam  menyusun  dan  mengontrol  program  pengentasan  kemiskinan.  Misalnya saja  Kecamatan  Gantarang  adalah  daerah  yang  paling  besar  berkontribusi  produksi  padi sawah Kabupaten Bulukumba, begitu pun juga dengan Kecamatan Kajang yang juga sangat besar  kontribusinya  menyumbang  produksi  ubi  kayu,  yang  notabene  adalah  salah  satu komoditi  pertanian  yang  paling  produktif  Kabupaten  Bulukumba.  Kedua  komoditi  tersebut memiliki  andil  yang  besar,  dalam  membentuk  PDRB  Kabupaten  Bulukumba.  Bilamana pemerintah  mampu  mengintensifkan  program  pengentasan  kemiskinan  dengan  efektif  di
6009 3420 5003 2189 3380 3253 6109 6309 4233 3153 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Jumlah rumah Tangga Sasaran (Miskin) berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 (Jiwa)
Volume 5 Nomor1  Ed.Juni 2018 : page 1-21 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570
ketiga wilayah tersebut, maka jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bulukumba dapat berkurang secara massif, sehingga program pengentasan kemiskinan yang selama ini dikerjakan  secara  kolektif  dari  berbagai  organisasi  perangkat  daerah  setidaknya  bisa berjalan lebih maju.

## Aspek Sosial
Tingkat produktivitas seseorang, juga sangat ditentukan dengan derajat kesehatan. Dengan  demikian,  aksesibilitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  sangat  penting  untuk dimasukkan, sebagai indikator pelayanan dasar untuk meminimalisir tingkat kemiskinan.

## 1. Pendidikan
Tingkat  pendidikan  informan  didominasi oleh  tingkat  pendidikan  rendah  yakni  tidak tamat SD hingga tamat SD. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk yang berpendidikan rendah bekerja sebagai petani. Padahal, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian juga sangat  ditopang  oleh  sumber  daya  manusia  yang  baik.  Jumlah  infrastruktur  sekolah  dasar (SD) terbesar ada terdapat di Kecamatan Bulukumpa sebanyak 48 unit dengan jumlah murid 5.413  orang,  disusul  Kecamatan  Gantarang  sebanyak  46  unit  dengan  jumlah  murid  7.328 orang  dan  terakhir  Kecamatan  Kajang  sebanyak  45  unit  sekolah,  dengan  jumlah  murid 5.976 orang. Dengan kata lain, tingkat kebutuhan akan infrastruktur sekolah, jauh lebih di butuhkan  di  Kecamatan  Gantarang  dan  Kecamatan  Kajang,  sebab  kedua  daerah  tersebut memiliki  jumlah  murid  yang  lebih  banyak.  Sementara  rasio  murid  dan  guru  diantara Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Gantarang, masuk dalam kategori 4 daerah terendah di Bulukumba (Bulukumba dalam Angka, 2017).

## 2. Kesehatan
Jumlah  tenaga  kesehatan  lebih  tersentralisir  di  daerah  perkotaan,  dibandingkan dengan  daerah  kantong-kantong  kemiskinan  itu  sendiri,  yang  notabene  sangat membutuhkan  pelayanan  dasar  kesehatan.  Hal  ini  nampak,  dimana  jumlah  tenaga kesehatan  yang  ada,  lebih  terkonsentrasi  di  Kecamatan  Ujung  Bulu  yakni  sebanyak  279 orang,  disusul  Kecamatan  Gantarang  sebanyak  83  orang  dan  terakhir  adalah  Kecamatan Bulukumpa dengan dukungan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 64 orang.
Tenaga  kesehatan  ini  terdiri  atas  tenaga  medis,  tenaga  keperawatan,  tenaga kebidanan dan tenaga kefarmasian serta tenaga kesehatan lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa minimnya tenaga kesehatan di pedesaaan, utamanya untuk daerah kantong-
kantong  kemiskinan  akan  semakin  menurunkan  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan  bagi kelompok  masyarakat  miskin.  Rendahnya  pelayanan  kesehatan  tersebut,  akan  berdampak pada  rendahnya  kapabilitas  sehingga  masyarakat  tersebut  dapat  menjadi  rentan.  Dengan demikian,  pada  konteks  Kabupaten  Bulukumba,  distribusi  tenaga  kesehatan  ke  pelosok pedesaan  menjadi  masalah  utama  dibandingkan  dengan  distribusi  fasilitas  kesehatan. (Bulukumba dalam Angka, 2017).
Kondisi  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Bulukumba,  secara  umum  belum  memiliki sanitasi. Sebagaimana yang terjadi di Dusun Balo-Balo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang ditemukan bahwa sekitar 85 persen responden tidak memiliki sanitasi. Beberapa diakibatkan karena  faktor  sosial  budaya  terkait  keyakinan  dan  kepercayaan,  misalnya  meskipun  Desa Bonto  Baji  tidak  berada  dalam  kawasan  Tana  Toa  yang  menolak  aspek  modernitas  dalam kehidupan sosialnya, termasuk sanitasi itu sendiri akan tetapi masyarakat di Desa Bonto Baji mendapat  sedikit  pengaruh  dari  daerah  Tana  Toa. Namun,  itu  sebagian  kecil  saja  yang terjadi secara parsial dan kasuistik di Desa Bonto Baji. Kebanyakan responden buang hajat di  kebun-kebun,  tanpa  mempertimbangkan  lingkungan  di  sekitarnya.  Perilaku  buang  hajat sembarang tempat, sangat rentan dengan berbagai macam penyakit. Minimnya infrastruktur dasar  sanitasi  ini,  tentunya  akan  berpengaruh  buruk  bagi  tingkat  kesehatan  masyarakat miskin, yang hidup dalam kondisi rentan.
Berbeda yang  terjadi di Desa Bonto Macinna, kepemilikan sanitasi informan (petani padi sawah) telah terpenuhi secara maksimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki sanitasi lebih mendominasi sekitar 75 persen daripada responden yang  belum  memiliki  sanitasi  sebesar  25  persen.  Bagi  petani  yang  tidak  memiliki  sanitasi, ketika  ingin  membuang  hajat  maka  biasanya  membuang  hajat  di  sungai  terdekat. Walaupun, sebelumnya terdapat imbauan ke masyarakat yang belum memiliki sanitasi agar dapat melaporkannya di kantor desa. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat pasif dalam hal ini. Mereka akan menggunakan sanitasi, jika diberikan bantuan oleh pemerintah. Sedangkan mereka yang telah memiliki sanitasi, pada umumnya merupakan hasil bantuan dari lembaga donor  non  profit  dari  Jepang  yakni  JICA.  Akan  tetapi,  kondisi  tersebut  lebih  parah  jika dibandingkan  dengan  Desa  Bonto  Baji,  Kecamatan  Kajang  sebab  masyarakat  yang  tidak memiliki sanitasi, mencapai hingga 85 persen.
Selain itu, terkait dengan sumber air minum bersih.  Mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba, telah memiliki sumber air minum yang memadai, walaupun jumlah masyarakat yang tidak memiliki sumber air minum juga masih banyak. Sebagaimana yang terjadi di Desa Bonto Macinna, dimana akses sumber air minum didaerah ini, sebagian besar
tidak  memiliki  sumber  air  minum. Selain  itu,  tantangan  yang  muncul  adalah  kesadaran warga yang masih rendah tentang pentingnya akses air minum yang bersih dan sehat.
Sementara,  kemampuan  untuk  mengakses  asupan  nutrisi  bagi  masyarakat  miskin juga sangat minim. Hal ini juga berkorelasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan. Asupan nutrisi dan gizi, merupakan salah satu faktor penting untuk hidup sehat dan lebih produktif untuk bekerja.

## 3. Kesempatan berbicara dan Akses Informasi Bantuan dari Pemerintah
Persoalan  utama  kemiskinan  diberbagai  daerah  adalah  persoalan  rendahnya aksesibiltas  sosial.  Kesempatan  berbicara  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Bulukumba sangat  rendah,  mereka  sangat  jarang  menyampaikan  pendapatnya  dalam  forum-forum tertentu. Kesempatan dan aksesibilitas sosial dan berbicara warga sangat rendah. Minimnya kesempatan  berbicara  warga,  disebabkan  karena  mereka  secara  psikologis  merasa  malu untuk  menyampaikan  pendapatnya.  Seperti  yang  terjadi  di  Desa  Bonto  Baji,  Kec.Kajang, Kabupaten  Bulukumba.  Dimana,  jumlah  penduduk  yang  tidak  memiliki  kesempatan berbicara di forum tertentu, persentasenya sangat besar yakni 80 persen. Hal ini disebabkan karena  rendahnya  kesempatan  berbicara  di  forum  tersebut.  Akses informasi  bantuan  yang diperoleh  oleh  petani  ubi  kayu  juga  sangat  rendah.  Keterbatasan  informasi  ini  disebabkan karena  minimnya  peran  perangkat  desa  mendistribusikan  informasi  bantuan  ke  tingkatan bawah  sehingga  warga  yang  sangat  membutuhkan  informasi  tersebut,  menjadi  sangat terbatas.  Persentase  responden  yang  mendapat  informasi  bantuan  hanya  sebesar  30 persen, sedangkan responden yang tidak memiliki informasi bantuan jauh lebih besar yakni sebesar 70 persen. Keterbatasan informasi ini disebabkan karena minimnya peran perangkat desa mendistribusikan informasi bantuan ke tingkatan bawah, sehingga warga yang sangat membutuhkan informasi tersebut, menjadi sangat terbatas.
Akan  tetapi  kondisi  tersebut,  jauh  lebih  memprihatinkan  jika  dibandingkan  dengan Desa  Bonto  Macinna,  Kec.Gantarang,  Kabupaten  Bulukumba.  Masyarakat  yang  tidak memiliki kesempatan berbicara di forum desa, mencapai hingga 95 persen. Termasuk akses informasi  bantuan  yang  sampai  kepada  responden  sangat  terbatas,  yakni  sebesar  90 persen.  Angka  yang  cukup  mengkhawatirkan,  di  mana  aksesibilitas  informasi  yang merupakan  ujung  tombak  peningkatan  kapabilitas  seseorang  untuk  dapat  diberdayakan secara  maksimal,  utamanya  mereka  yang  tergolong  miskin.  Untuk  sumber  informasi
seharusnya  sampai  kepada  masyarakat.  Akses  informasi  bantuan  yang  selama  ini  sampai kepada  masyarakat,  muncul  atas  inisiatif  kepala  dusun  yang  terlibat  aktif  mendata  dan menyampaikan  berbagai  kebutuhan  masyarakat  di  kantor  desa.  Namun,  hal  ini  masih bersifat personal, akan tetapi butuh penguatan kelompok agar informasi bantuan yang ada, dapat terakses secara massif dan lebih distributif.

## Aspek Ekonomi
Petani yang menanam komoditi padi sawah dan ubi kayu di  Kabupaten Bulukumba, memiliki pendapatan yang lebih baik. Setidaknya, tingkat pendapatan yang diperoleh diatas angka  garis  kemiskinan  perkapita  per  bulan,  yang  ditetapkan  oleh  BPS.  Dengan  kata  lain, keberadaan  komoditi  unggulan  padi  sawah  dan  ubi  kayu  mampu  meningkatkan  petani  di Kabupaten Bulukumba.
Luas panen, Produksi dan Tingkat Produktivitas Komoditas Padi Sawah dan Ubi Kayu
di Lokasi Survey Kabupaten Bulukumba Rincian Padi Sawah Ubi Kayu Luas Lahan (Ha) 0,62 1 Total Produksi (Ton) 4,3 24 Tingkat Produktivitas (Ton/Ha) 7 23,5 Biaya Produksi Per Ha (Rp) 2.745.250 3.009.750 Harga Jual Per Kg (Rp) 4.300 582 Rata-Rata Pendapatan (Rp) 16.267.450 10.958.250
Sumber : Data Primer, hasil wawancara.
Rata-rata  jumlah  produksi  komoditi  ubi  kayu  cukup  besar  yakni  24  ton  per  hektar. Adapun  rata-rata  produktivitasnya  mencapai  23,5  ton  per  hektar.  Untuk  memproduksi  ubi kayu dengan jumlah tersebut, membutuhkan biaya produksi sekitar 3 juta rupiah per hektar. Harga jual komoditi ini di pasar lokal Kabupaten Bulukumba tergolong rendah, yakni hanya sebesar Rp.582 per kilogram. Biasanya hasil panen petani dijual dalam bentuk gelondongan ke pasar-pasar lokal. Dengan demikian, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani adalah berkisar 10 juta rupiah per musim tanam.
Distribusi Informan Menurut Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan  di Kab.Bulukumba (Persen)
Volume 5 Nomor1  Ed.Juni 2018 : page 1-21 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570
Sumber: Data Primer diolah, 2017.
Jumlah hasil panen ubi kayu per musim tanam, pada intinya sangat besar. Namun, disebabkan  harga  jual  yang  rendah  maka  nilai  yang  diterima  oleh  petani  belum  cukup memuaskan petani.
Di Desa Bonto Baji, dari seluruh responden terlihat bahwa 80 persen petani ubi kayu menggarap lahannya sendiri. Dengan kata lain, lahan digarap adalah milik sendiri. Sebagian lainnya  petani  yang  tidak  memiliki  lahan,  bekerja  sebagai  petani  penggarap.  Persentase petani  yang  memiliki  lahan  sendiri  mencapai  80  persen  dan  petani  yang  hanya  bekerja sebagai petani penggarap mencapai 20 persen. Dengan kata lain, secara umum petani yang ada  di  Desa  Bonto  Baji  memiliki  kepemilikan  aset  lahan  sendiri.  Faktor  lain  yang  juga mempengaruhi besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani ubi kayu adalah luas lahan garapan. Semakin luas lahan yang ditanami ubi kayu cenderung semakin banyak volume produksi yang dihasilkan.
Untuk  komoditi  padi  sawah,  rata-rata  produksinya  mencapai  4,3  ton  per  hektar, dengan  tingkat  produktivitas  yang  mencapai  7  ton  per  hektar.  Biaya  produksi  yang dikeluarkan  per  musim  panen  adalah  sebesar  2,7  juta  rupiah.  Komoditi  ini  dijual  ke pedagang  luar  kota,  seperti  dari  Kabupaten  Sidrap  dan  pedagang  Kabupaten  Bone,  yang biasanya datang ke lokasi panen. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh per musim tanam mencapai 16 juta rupiah bagi yang menggarap lahan sendiri. Untuk buruh tani atau petani  penggarap,  biasanya  memperoleh  hampir  setengah  dari  pendapatan  tersebut  per musim  tanam.  Lahan  ubi  kayu  ini,  dapat  dipanen  satu  kali  dalam  setahun  yakni  dengan
35
65 Kurang dari Rp.0 (Sangat Miskin) Lebih dari Rp.260.263
(Tidak Miskin
waktu  7  bulan.  Sedangkan  setelah  masa  panen  ubi  kayu  lewat,  dilanjutkan  dengan menanam jagung yang memiliki masa panen 3-4 bulan.
Akan  tetapi,  ditinjau  dari  segi  nilai  ekonomi  hasil  dari  ubi  kayu  dianggap  lebih prospektif menciptakan peningkatan pendapatan dibandingkan dengan tanaman jagung. Hal tersebut diakibatkan  karena tanaman ubi kayu  tidak  begitu rumit  perawatannya dan biaya produksinya  tidak  begitu  mahal.  Namun,  luas  lahan  garapan  menjadi  masalah  utama  bagi peningkatan  pendapatan  petani.  Petani  yang  memiliki  luas  lahan  yang  sedikit,  cenderung mempunyai  tingkat  kesejahteraan  lebih  rendah  daripada  petani  dengan  lahan  yang  cukup luas. Berdasarkan hasil pengamatan yang ada di lapangan, tampaknya petani yang memiliki luas lahan garapan kurang dari 1 ha, adalah petani miskin. Sebaliknya petani yang memiliki luas  lahan  garapan  minimum  1  ha  adalah  dipastikan  tidak  miskin,  meskipun  itu  hanya bekerja  sebagai  petani  penggarap.  Petani  yang  memiliki  luas  lahan  hingga  1  ha  dapat menghasilkan 24 ton ubi kayu. Hal mendasar yang tidak bisa dihindari adalah lahan garapan yang sangat terbatas, disisi lain petani tidak berdaya secara aset.
Pengaruh  luas  lahan  garapan  memang  sangat  signifikan  mengakumulasi  tingkat pendapatan.  Program  reformasi  agraria  sangat  dibutuhkan  pada  konteks  ini.  Ketika  petani memiliki  lahan  yang  memadai  untuk  bertani,  maka  mereka  dapat  merasakan  dampak peningkatan  hasil  produksi  ubi  yang  lebih  banyak,  sehingga  tingkat  pendapatannya  pun akan  semakin  tinggi,  serta  secara  perlahan  akan  berpindah  kuadran  ke  petani berpendapatan menengah. Pemberian aset tanah, salah satu bentuk intervensi pemerintah yang  sangat  cepat  menciptakan  nilai  akumulasi  pendapatan  dalam  jangka  waktu  pendek. Untuk diketahui bersama, bahwa program pemberian aset tanah tidak hanya meningkatkan produksi petani, namun sekaligus mempersempit gap antara petani miskin dan orang kaya atau  pemilik  tanah.  Untuk  itu,  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  bagi  petani  adalah peningkatan  kapabilitas  terhadap  kepemilikan  aset  tanah.  Tanah  adalah  alat  akumulasi kesejahteraan. Lebih dari itu, tanah juga merupakan ases sosial kapital yang memiliki aspek sosiologis bagi masyarakat, untuk beraktivitas dan hidup bahagia. Dengan demikian, tanah kebutuhan  yang  sangat  esensial  dan  utama  untuk  menciptakan  kesejehateraan, meminimalisir kemiskinan serta mempersempit gap ketimpangan ekonomi yang ada.
Tingkat pendapatan petani ubi kayu di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang di bawah garis  kemiskinan.  Dengan  kata  lain,  tingkat  pendapatan  petani  ubi  kayu  secara  umum sangat  rendah  dan  tergolong  miskin.  Garis  kemiskinan  Kabupaten  Bulukumba  yang ditetapkan yakni berada pada angka Rp.260.236 untuk tahun 2014 (BPS Bulukumba, 2016). Tingkat pendapatan petani yang tergolong di bawah garis kemiskinan lebih dominan yakni
sebesar  55  persen.  Sementara  tingkat  pendapatan  petani  yang  berada  di  atas  garis kemiskinan jauh lebih kecil yakni sebesar 45 persen. demikian dapat dikatakan bahwa petani ubi kayu yang ada di lokasi tersebut tergolong miskin.
Petani  ubi  kayu  yang  memiliki  area  garapan  kurang  dari  1  Ha  dipastikan  memiliki tingkat  pendapatan  dibawah  garis  kemiskinan.  Sementara  Petani  yang  memiliki  areal garapan kurang dari 60 are maka tingkat pendapatannya kurang dari Rp.150.000 perbulan (miskin)  dan  petani  yang  memiliki  areal  garapan  kurang  dari  40  are  maka  tingkat pendapatannya  kurang  dari  Rp.50.000  perbulan,  bahkan  minus  untuk  setiap  bulannya (sangat miskin). Tampaknya, terbatasnya lahan pertanian yang dikelola oleh petani ubi kayu sangat  berpengaruh  pada  peningkatan  produksi  petani,  yang  tentunya  juga  berdampak pada  peningkatan  pendapatan.  Disaat  yang  sama  beberapa  petani,  justru  memiliki  luas lahan 3 ha keatas. Dengan demikian, pada kondisi sosial ini terdapat dua hal penting yang terkonfirmasi  dengan  jelas  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  daerah  ini  tinggi  dan  disertai dengan ketimpangan tingkat pendapatan yang cukup lebar.
Secara  keseluruhan,  tingkat  pendapatan  petani  padi  sawah  di  Desa  Bonto  Macinna relatif lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh petani dengan mata  pencaharian  ubi  kayu.  Hal  ini  ditandai  oleh  jumlah  informan  yang  mempunyai pendapatan    berada  di  atas  garis  kemiskinan  lebih  besar  daripada  petani  yang  berada  di bawah garis kemiskinan. Rata-rata pendapatan petani padi sawah di Desa Bonto Macinna, Kecamatan  Gantarang  berada  diatas  garis  kemiskinan  Kabupaten  Bulukumba,  yakni  diatas Rp.260.236  per  bulan  (BPS  Bulukumba,  2016).  Sebanyak  85  persen  petani  yang berpendapatan  diatas  garis  kemiskinan  dan  hanya  15  persen  petani  yang  berpendapatan rendah. Dengan demikian, tingkat pendapatan petani padi sawah secara umum cukup baik. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  jumlah  produksi  padi  yang  dihasilkan.  Petani  yang  memiliki  luas lahan garapan 40 are ke atas, dipastikan tidak miskin.
Begitupun  juga  sebaliknya,  jika  luas  lahan  garapan  petani  di  bawah  40  persen, maka  hasil  produksi  yang  dihasilkan  rendah  dengan  tingkat  pendapatan  dibawah  garis kemiskinan  atau  masuk  dalam  kategori  miskin.  Hal  ini  berlaku  baik  bagi  petani  yang menggarap  lahan  sawahnya  secara  mandiri  maupun  bagi  petani  penggarap.  Pendapatan petani yang diperoleh untuk luas lahan garapan minimum 40 are adalah sebanyak 4,9 juta rupiah  per  musim  panen  atau  setara  dengan  1,6  juta  rupiah  per  bulan,  dengan  jumlah produksi  sekitar  2,7  ton  padi  kering  dan  nilai  jual  gabah  sebesar  Rp.4.300  per  kg.  Pada
umumnya, petani yang bekerja sebagai petani, berstatus sebagai petani penggarap. Pemilik lahan  hanya  mempercayakan  ke  petani  untuk  menggarap  sawahnya  dengan  sistem  bagi hasil. Kondisi faktual dilapangan juga memperlihatkan bahwa jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak  dari  jumlah  luas  lahan  garapan  yang  ada.  Bahkan,  kebanyakan  petani  ingin  sekali bekerja dengan luas lahan yang lebih luas, namun lahan garapan tersebut sangat terbatas. Konsekuensinya, bagi mereka yang tidak memiliki lahan garapan, maka kebanyakan memilih menjadi TKI di Malaysia untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Untuk  petani  yang  memiliki  luas  lahan  garapan  yang  di  bawah  40  are,  memiliki jumlah produksi yang lebih sedikit, sehingga tingkat pendapatannya juga sangat rendah dan mereka tergolong sebagai penduduk miskin. Belum lagi, hasil produksi tersebut harus dibagi dua ke pemilik lahan. Selain itu, dalam proses produksi petani penggarap harus memodali terlebih  dahulu  biaya-biaya  yang  terkait  produksi  seperti;  pupuk  urea,  pestisida,  sewa traktor,  dan  tenaga  kerja  panen.  Kondisi  seperti  ini,  ini  sangat  membebankan  petani. Dengan jumlah produksi yang sangat rendah, disaat yang sama mereka terbebani dengan biaya-biaya  produksi  yang  mahal  akibat  prasyarat  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  oleh pemilik lahan. Di samping itu, mereka juga harus memenuhi kebutuhan penghidupan sehari- hari keluarga yang cukup beragam. Dampaknya, pendapatan bersih yang diperoleh sangat rendah  atau  dibawah  Rp.260.236  per  bulan,  bahkan  petani  yang  sangat  miskin  hanya bertani untuk memenuhi kebutuhan makannya saja tanpa menunggu pendapatan bersih per bulan.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  penulusuran  lapangan  dan  data  sekunder  yang  ada,  maka gambaran kemiskinan Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek sosial dan  aspek  ekonomi.  Dari  aspek  sosial  menunjukkan  bahwa  kondisi  petani  miskin  dalam kondisi  serba  terbatas,  yang  dibuktikan  dengan  rendahnya  tingkat  pendidikan,  tidak tersedianya  fasilitas  kesehatan  dasar  bagi  warga  miskin,  seperti  akses  air  minum  bersih, akses  sanitasi  yang  buruk,  akses  petani  terhadap  bantuan  pemerintah  dan  akses  petani untuk  menyampaikan  aspirasi  di  forum-forum  penting.  Beberapa  bentuk  kegiatan  yang diusulkan adalah (i) memberikan akses untuk ikut terlibat dalam  proses perencanaan agar kebutuhannya dapat diakomodir, (ii) memberikan bantuan, khususnya pada bantuan sanitasi yang layak, akses air minum yang sesuai standar hidup layak, dan peningkatan asupan gizi bagi  petani  miskin,  (iii)  inovasi  kelembagaan  dapat  dilakukan  dengan  pembuatan  UPTD
khusus  pengentasan  kemiskinan.  Fungsi  lembaga  ini  untuk  menjawab  masalah  lemahnya kordinasi antar instansi dan tumpang tindihnya program pengentasan kemiskinan. Program inovasi  kelembagaan  ini  terdiri  atas  unit  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  ekonomi,  serta adanya  transparansi  program  berjalan  yang  ditampilkan  di  website  khusus  lembaga  ini, sehingga  aksesibilitas  informasi  bantuan  kepada  penduduk  miskin  lebih  mudah  dan transparan, (iv) melakukan redistribusi tenaga kesehatan dan pendidik yang terkonsentrasi di  perkotaan,  menuju  ke  Kecamatan  Gantarang,  Kecamatan  Kajang  dan  Kecamatan Bulukumpa.
Dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa petani yang menanam komoditi padi sawah dan  ubi  kayu  di  Kabupaten  Bulukumba,  memiliki  pendapatan  yang  lebih  baik.  Setidaknya, tingkat pendapatan yang diperoleh diatas angka garis kemiskinan perkapita per bulan, yang ditetapkan oleh BPS. Disisi lain, tingkat produktivitas tanaman ubi kayu bertumbuh dengan tingkat  produktivitas  tertinggi  dalam  satu  dekade  terakhir,  dibandingkan  komoditi  padi sawah.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  komoditi  ubi  kayu  merupakan  tanaman  yang produktif  di  daerah  ini.  Namun,  peningkatan  produktivitas  sektor  ini  belum  mampu mengentaskan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah ini. Produksi ubi kayu dijual dengan bahan mentah tanpa olahan.
Permasalahan  utama  terkait  dengan  input  produksi  adalah  luas  lahan  garapan  dan distribusi  pupuk  yang  terbatas  dan  tidak  lancer,  sehingga  menghambat  proses  produksi yang ada. Selain itu, pada umumnya petani yang mengelola luas lahan kurang dari 40 Ha, dipastikan miskin. Begitupun juga dengan petani yang memiliki luas lahan garapan yang di bawah  40  are,  juga  dipastikan  miskin.  Tingkat  ketimpangan  pendapatan  antara  petani dengan  pemilik  lahan  sangat  timpang  di  seluruh  wilayah,  yang  disebabkan  oleh  ketiadaan lahan  garapan.  Maka  pemerintah  Kabupaten  Bulukumba,  mesti  mengakselerasi  program reforma  agraria,  untuk  pemberian  lahan  garapan  pertanian  bagi  petani  yang  sangat membutuhkan. Dampaknya dapat berdimensi ganda yakni menekan angka kemiskinan dan mempersempit  gap  ketimpangan  pendapatan,  maupun  ketimpangan  sosial  atau  minimal dengan menyediakan lahan garapan hamparan untuk pengelolaan berbasis kelompok. Selain itu,  peningkatan  skala  produksi  juga  dapat  dilakukan  dengan,  pengembangan  kapasitas (skill)  petani,  memperkuat  kelompok-kelompok  tani  dan  koperasi  sebagai  wadah  gerakan ekonomi  kolektif  yang  dapat  memfasilitasi  produk  untuk  pemasaran,  memperkuat  jaringan rantai pemasaran, membangun tempat sebagai sentra penampungan produk-produk olahan
atau usaha mikro dan kecil di lokasi-lokasi strategis, menyiapkan mekanismme resi gudang untuk  komoditi  pertanian  sehingga  hasil  panen  dapat  terserap  dan  terjual  dalam  pasar, komoditi yang dihasilkan dapat memiliki nilai tukar yang lebih tinggi dan memiliki daya tahan terhadap  fluktuasi  harga  yang  terjadi.  Selain  itu,  akses  terhadap  perbankan  menjadi  jauh lebih  mudah  bagi  kelompok  tani,  sebab  pihak  perbankan  juga  sangat  merespon  sistem transaksi  seperti  ini,  yang  sekaligus  juga  dapat  menjawab  inklusifitas  kemudahan  akses keuangan bagi petani miskin.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Amartya, Sen, 1999. Development as Freedom, Alfred Knopf, New York.
Bernstein  and  B.K.  Campbell  (ed.),  Contradictions  of  Accumulation  in  Africa.  Studies  in Economy and State, Beverley Hills: Sage.
BPS.2017.Bululukumba Dalam Angka.Bulukumba BPS.2016.Bululukumba Dalam Angka.Bulukumba. BPS. 2015. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2014. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2013. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2012. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2011. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2010. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2009. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2008. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2007. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2016. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. BPS. 2005. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba. Deliarnov., 2010. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta:Rajawali Pers Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Erlangga: Jakarta.
Handayani,  Prastiwi  Tri.  2010.  Analisis  Pengaruh  Investasi,  Pendidikan  dan  Pengangguran Terhadap  Kemiskinan  Kabupaten/  Kota  Provinsi  DIY  2004-  2009.  Universitas Veteran : Yogyakarta.
https://indoprogress.com/2018/04/petani-dalam-lintasan-kapitalisme/
Macarov,  David.  2003.  What  the  Market  does  to  People  :  Privatization,  Globalization,  and Poverty. London, Zed Books.,hlm. 52.
Papilaya.  2006.  Diakses  dari    repository.ipb.ac.id/.../7/  BAB%20II%20  TINJAUAN %20PUSTAKA.pdf. Pada tanggal 20 Juli 2017, Pukul 14.00
Skousen, Mark., 2007. Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern. Jakarta:Prenada Media.
Stiglitz, Joseph. 2000. Globalization and its Discontent, Penguin Books, London.
Wood, E. M., (2002). The origin of capitalism: A longer view. London ; New York: Verso