## PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN (STUDI AKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA)
Ida Syafriyani
Ida.fisipunija@gmail.com Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep

## ABSTRAK
Berdasarkan  Undang - undang Nomor  32  Tahun  2004, Desa atau yang  di  sebut  dengan nama  lain adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas – batas  wilayah  yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  di  akui  dan  atau  di  bentuk  dalam  sistem  pemerintahan nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana di maksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Desa  adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat.
Kepala  Desa  adalah  seseorang  yang  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  desa,  yang  memiliki  kewenangan  antara  lain  pengaturan  bagi  kehidupan masyarakat  sesuai  dengan  kewenangan  desa,  seperti  :  pembuatan  peraturan  desa,  pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan  pembangunan,  antara  lain  pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyediaan  sarana  dan fasilitas  umum  desa,  seperti  jalan  desa,  jembatan  desa,  irigasi  desa,  pasar  desa  dan  urusan kemasyarakatan  yang  meliputi  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pembinaan  kehidupan  sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.
Mengingat  pentingnya  peran  kepala  desa  dalam  mendukung  visi  dan  misi  pemerintah,  maka penulis tertarik untu k menulis tentang “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan”.
Kata kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan, Wewenang, Program Pemerintah

## LATAR BELAKANG
Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan  Nomor  6  Tahun  2014 bahwa  keberadaan  Desa  telah  di  akui  ecara yuridis formal. Desa adalah Pusat pemerintahan  terendah  setelah  Pemerintahan Kecamatan,  Kabupaten,  Propinsi  dan  tingkat Pusat,  Penyelenggaraan  pemerintah desa adalah kepala  desa  ,  perangkat  Desa  sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
Desa  di  tempatkan  sebagai  suatu organisasi  pemerintah  yang  secara  politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan  mengatur  waga  atau  komunistasnya. Dengan  posisi  tersebut  desa  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  menunjang kesuksesan  jalannya  pemerintahan.  Desa menjadi  tolak  ukur  utama  dalam  menggapai keberhasilan  dari  segala  urusan  dan  program pemerintah berdasarkan hasil sensus sebesar 50,21  %  ,  maka  menjad  penting  apabila pembangunan  desa  menjadi  prioritas  utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Magdalena: 2013, dalam eJournal Administrative Reform, 2013, 1(3):668 – 679). Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  Kepala  Desa  memiliki  peran  yang sangat penting dan strategis karena kepemimpinannya dapat menggerakkan pembangunan  menuju  yang  di  harapkan  oleh pemerintah pusat.
Sebagaimana  di  tulis  dalam  sebuah media harian Nuansa Pos bahwa masih banyak di  jumpai  di  beberapa  daerah,  Desa  belum  di tempatkan sebagaimana mestinya. Musrembang  yang  di  selenggarakan  setiap tahun  di  desa,  tidak  jarang  hanya  menjadi ke giatan  rutinitas  yang  “sedikit  manfaatnya”, karena  asprasi  masyarakat  desa  yang  telah  di rekomendasikan  pada  akhirnya  di  patahkan oleh program – program pemerintah pusat dan maupun  pemerintahan  daerah,  sehingga  peran
kepala  desa  kadang  hanya  menjadi  simbul kepemimpinan saja.
Peran Kepala desa dalam menggerakkan roda pembangunan
membutuhkan  dukungan  dan  motivasi  dari masyarakat  desa,  karena  partisispasi  yang tinggi dapat mendukung program pembangunan yang
berkelanjutan. Berdasarkan  buku  pedoman  penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa seorang kepala desa memiliki  wewenang  antara  lain  :  memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasarkan  kebijakan  yang  di  tetapkan bersama badan permusyawaratan desa, mengajukan  rancangan  desa,  memetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk di tetapkan dan di bahas  dan  di  tatpkan  bersama  BPD,  membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian  desa,  mewakili  desa  di  dalam dan  di  luar  pengadilan  dan  dapat  menunjuk kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan  peraturan  perundang – undangan, melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan peraturan perundang – undangan.
Peran  Kepala  Desa  di percaya  oleh masyarakat sebagai suatu kekuatan kunci yang dapat  menggerakkan  pemerintahan  desa  yang mampu  membangun  suatu  budaya  baru yang sesuai  dengan  harapan  perubahan,  artinya dengan  kapasitas  kepemimpinan  dan  ilmu kepemimpinan  yang  di  miliki  oleh  pemimpin maka  perubahan  dapat  di  lakukan.  Peran kepala desa di era perubahan harus bertipekan pemimpin  yang  visioner  dengan  menetapkan tujuan masa depan secara profesional. Sebuah visi  adalah dasar  keinginan  untuk  melakukan perubahan,  dan  misi  bertugas  mendampingi untuk mewujudkan visi tersebut.
Sejak  adanya  Undang – undang  No  6 Tahun  2014  tentang bantuan Anggaran  Dana Desa,  maka  peran  kepala  desa  semakin meningkat  untuk  segera  melakukan  penataan dan  pemetaan  terhadap  pengembangani  desa,
jumlah  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  juga sangat  fantastis  yaitu  sebesar  1  milyar,  untuk itu membutuhkan pemikiran yang cukup tinggi karena  harus  di  kelola  dengan  profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Berdasar  uraian  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan penelitian terhadap permasalahan  tersebut.  Dengan  judul Peran Kepala Desa dalam Pembangunan.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan    Latar  belakang  diatas, maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian ini,  yaitu:
“ Bagaimana  Peran  Kepala  Desa  Dalam Pembangunan ?

## C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendiskripsikan  dan  menganalisis  Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

## D. KAJIAN TEORI

## Pemerintahan Desa
Dalam  UU  No.  32  Tahun  2004 pengaturan  mengenai  Desa  terdapat  pada  Bab XI Pasal 200 sd 216. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal  216,  di  tetapkanlah  peraturan Pemerintah  No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
1. Keanekaragaman, yang memiliki makna  bahwa  istilah  Desa  dapat  di sesuaikan  dengan  asal – usul  dan kondisii  budaya  masyarakat  setempat. Hal  ini  berarti  pola  penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dii desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai
bersama  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, memiliki  makna bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  desa  harus  mampu mewujudkan  peran  aktif  masyarakat agar  masyarakat  senantiasa  memiliki dan  turut  serta  beranggung  jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi Asli, memiliki makna bahwa kewenangan  pemerintahan  desa  dalam mengatur  dan  mengurus  masyarakat setempat  di  dasarkan  pada  hal  asal – usul  dan  nilai – nilai  sosial  budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna
bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat  yang  di  artikulasi  dan  di agregasi melalui Badan Permusyawaratan  Desa  dan  lembaga kemasyarakatan sebagai
mitra pemerintahan desa
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan  di  desa ditujukan  untuk  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat melalui  penetapan  kebijakan,  program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  desa  dan  badan  permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa
c. Tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang
oleh peraturan perundangan – undangan di serahkan kepada desa. (Pasal 7 PP No.72 Tahun 2005)
Untuk melaksanakan  ketentuan  pada pasal  7,  khususnya  poin  huruf  b,  terbitlah peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  30 tahun  2006  tentang  tata  cara  penyerahan urusan  pemerintahan  Kabupaten/Kota  Kepada Desa. Urusan  pemerintahan  yang  akan diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan  Permendagri  No.30  Tahun  2006, harus di dasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis,  kemampuan  personil,  kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan  peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota, yang  selanjutnya  pemerintahan  desa  dan  BPD melakukan  evaluasi  untuk  menetapkan  urusan pemerintahan  yang  dapat  di  laksanakan  di Desa  dan  kesiapan  pemerintah  Desa  di tetapkan  dengan  keputusan  Kepala  Desa  atas persetujuan pimpinan BPD.
Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota  yang  di  serahkan  kepada Desa  di  biayai  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah Kabupaten/Kota, meliputi  : a. Bidang pertanian dan ketahanan
Pangan
b. Bidang Pertambangan dan Energi serta sumber daya mineral
c. Bidang kehutanan dan perkebunan d. Bidang Perindustrian dan
perdagangan
e. Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan menengah
f. Bidang Penanaman Modal
g. Bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
h. Bidang Kesehatan
i. Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan
j. Bidang Sosial
k. Bidang Penataan ruang
l. Bidang Pemukinan/perumahan
m. Bidang Pekerjaan Umum
n. Bidang Perhubungan
o. Bidang Lingkungan Hidup
p. Bidang Politik Dalam Neger dan Administrasi Publik
q. Bidang Otonomi Desa
r. Bidang Perimbangan Keuangan
s. Bidang Tugas Pembantuan
t. Bidang Pariwisata
u. Bidang Pertanahan
v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
w. Bidang Kesauan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
x. Bidang Perencanaan
y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bb. Bidang Pemuda dan Olahraga cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dd. Bidang Statistik ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

## Peran Kepala Desa
Pemerintahan  Desa terdiri  dari  Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan perangkat  desa  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan perangkat  lainnya,  yaitu  :  sekretaris  desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan,  yang  jumlahnya  di  sesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kondisi  sosila  budaya setempat.
Kepala  Desa  adalah    mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan  pemerintahan,
antara lain pengaturan bagi kehidupan masyarakat  sesuai  dengan  kewenangan  desa, seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan  lembaga  kemasyarakatan  desa, pembentukan  badan  usaha  milik  desa,  dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara  lain  pemberdayaan  masyarakat  dalam penyediaan  sarana  dan  fasilitas  umum  desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi  pemberdayaan  masyarakat  melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

## Wewenang Kepala Desa
Guna melaksanakan peran sebagai kepala desa dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi maka wewenang  yang  di  berikan  oleh pemerintah kepada kepala desa meliputi :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan  yang  ditetapkan  bersama badan permusyawaratan desa; b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
c. Menetapkan  peraturan  desa  yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun  dan  mengajukan  rancangan peraturan  desa  mengenai  APB  Desa untuk di bahas bersama BPD;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan,
pengembangan, dan pelestarian
pembangunan di desa);
h. Mewakili  desanya  di  dalam  dan  diluar pengadilan,  dan  dapat  menunjuk  kuasa hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

## Kewajiban Kepala Desa
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang kepala  Desa  mempunyai  kewajiban  sebagai berikut :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
b. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
c. Memelihara ketentraman dan
ketertiban masyarakat
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan h. Menyelenggarakan administrasi
pemerintahan desa yang baik i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan desa
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
m. Membina, mengayomi dan
melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

## Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala  Desa  sebagaimana  masyarakat lainnya  membutuhkan  pengembangan  sumber
daya  manusia  untuk  dapat  memberikan pelayanan  sebaik – baiknya  bagi  rakyat, menurut  UNDP  (1999)  strategi  dalam  aspek SDM  merupakan  strategi  yang  sangat  penting mengingat  kenyataan  rendahnya  kualitas sumber  daya  pemerintah desa  yang  ada. Pengembangan strategi  ini  dapat  dilakukan mulai  dari  pencalona  kepala  desa,  pemilihan kepala  desa  secara terbuka,  pelantikan  secara formal,  pelaksanaan  tugas  yang  terukur,  serta pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah dan masyarakat.
Menurut Dessler (2003:5) manajemen SDM  adalah  proses  memperoleh,  melatih, menilai  dan  memberikan  kompensasi  kepada karyawan,  memperhatikan  hubungan  kerja mereka,  kesehatan,  keamanan  dan  masalah keadilan.  Program  pendidikan  dan  pelatihan SDM dimaksudkan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan teknis dan profesional SDM sehinga mempunyai dedikasi dan  orientasi  untuk meningkatkan  kualitas layanan publik.

## Kesejahteraan
Kesejahteraan  bagi  masyarakat  adalah merupakan  kebutuhan  bagii setiap  negara, karena  kesejahteraan  merupakan  salah  satu tolak ukur bagi setiap negara dalam menunjang kemajuan negara.
Kesejahteraan  dalam  konsep  dunia modern  merupakan  sebuah  kondisi  dimana seorang  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok, baik  itu  kebutuhan  akan makanan,  pakaian, tempat  tinggal,  air  minum  yang  bersih  serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan  yang memadai  yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki  status  sosial  yang  mengantarkan pada  status  sosial  yang  sama terhadap  sesama warga  lainnya  .  Sedangkan  menurut  HAM, maka  definisi  kesejah-teraan  kurang  lebih berbunyi  bahwa  setiap  laki  laki  ataupun perempuan,  pemuda  dan  anak  kecil  memiliki hak  untuk  hidup  layak  baik  dari  segi kesehatan,  makanan,  minuman,  peru-mahan,
dan  jasa  sosial,  jika  tidak  maka  hal  tersebut telah melanggar HAM.
Kesejahteraan (welfare) secara konseptual  mencakup  segenap  proses  dan aktivitas  mensejahterakan  warga  negara  dan menerangkan  sistem  pelayanan  sosial  dan skema  perlin-dungan  sosial  bagi  kelompok yang kurang beruntung (Suharto, 2005b).

## D. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif, penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan  suatu  masalah  atau  keadaan atau  peristiwa sebagaimana  adanya  sehingga bersifat  sekedar  untuk  mengungkapkan  fakta. Hasil penelitiannya di tekankan pada memberikan gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek  yang diselidiki (Moleong,2005;  Arikunto,  2006).  Penelitian ini  merupakan  penelitian  studi  pustaka,  yaitu mengkaji  tentang  Peran  Kepala  Desa  dalam Pembangunan  dengan cara membandingkan dari  berbagai  teori,  buku  penunjang  dan beberapa  peraturan  perundang – undangan yang berlaku.

## E. PEMBAHASAN
Peran kepala Desa dalam pemerintahan desa memegang peranan yang strategis, karena bentuk  pelayanan  yang  di  berikan  kepada masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan  masyarakat selaku  pengguna  layanan. Adapun  tugas – tugas  kepala  desa  yang  dapat menunjang  pembangunan  serta  peningkatan pelayanan dan pemerataan keadilan yaitu :

## 1. Pembuatan Peraturan Desa
Peraturan Desa di bentuk dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa, dengan  demikian  maka  peraturan  desa harus  merupakan  penjabaran  lebih lanjut  dari  peraturan  perundangan – undangan yang  lebih tinggi  dan  tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan
perundang – undangan  yang  lebih tinggi,  serta  harus  memperhatikan kondisi  sosial  budaya  masyarakat  desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan  pemerintahan,  pembangunan dan pelanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan  desa  di  bentuk  berdasarkan pada  asas  pembentukan  peraturan perundang – undangan  yang  baik (pasal  2  permendagri  no  29  tahun
2006), meliputi :
a. Kejelasan tugas;
b. Kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian  antara  jenis  dan  materi muatan
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan, dan
g. Keterbukaan.
Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa bersama  Kepala  Desa.  Oleh  karena  itu maka  di  perlukan  pengaturan  yang meliputi syarat – syarat  dan  tata  cara pengambilan  keputusan,  tata  cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan  serta  hal  lainnya  yang mencerminkan kehidupan demokrasi di desa.

## 2. Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal  63  PP  No.72  Tahun  2005 menetapkan bahwa perencanaan
pembangunan  desa  merupakan  satu kesatuan  dalam  sistem  perencanaan pembangunan  daerah  kabupaten/kota, konsekuensi logis dari ketentuan tersebut  maka  pemerintah  daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan  desa  yang  di  susun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai  dengan  kewenangannya.  Yang mliputi  Rencana  pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk
jangka  waktu  5  Tahun  dan  Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa, merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan  pembangunan  desa  di susun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya  dengan  melibatkan lembaga  kemasyarakatan  desa,  sebagai mitra  pemerintah  desa  dalam  aspek perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Bedasarkan Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin  terciptanya  integrasi, sinkronisasi,  dan  sinergi  baik  antar wilayah,  antar  ruang  dan  antar waktu,  antar  fungsi  pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih atas 3. Menjamin keterkaitan an konsistensi  antara  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan  dan pengawasan 4. Mengoptimalkan partisipasi
masyarakat
5. Menjamin  tercapainya  penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## 3. Keuangan Desa
Sumber  pendapatan  desa  dii  kelola melalui  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa.  Pengelolaan  keuangan desa dii lakukan oleh kepala desa yang di  tuangkan  dalam  peraturan  desa tentang  anggaran  pendapatan  dan belanja desa.
Pengertian keuangan desa menurut UU No.  32  Tahun  2004  pasal  212  ayat  (1) jo’  Permendagri  No.  37  Tahun  2007 Pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa
adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan dsa  yang  dapat  di  nilai  dengan  uang termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber  pendapatan  desa  menurut Undang – undang  No.  32  Tahun  2004 pasal 212 terdiri atas :
1. Pendapatan asli desa
2. Bagi  hasil  daerah  dan  retribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian  dari  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah kabupaten/kota Bantuan dari pemerintah , pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Hibah  dan  sumbangan  darii  pihak ketiga
4. Administrasi Desa
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  desa,  terutama  dalam pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan, akan bergantung kepada perencanaan.
Penyusunan perencanaan akan bersumber  kepada  data  dan  informasi,
oleh karena itu di tetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 32
Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  mengatur  tentang  jenis dan  bentuk  Administrasi  Desa  sebagai berikut :
Jenis Administrasi Desa 1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk 3. Administrasi Keuangan 4. Administrasi Pembangunan 5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Adminsitrasi lainnya.

## 5. Pemilihan Kepala Desa
Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa,  BPD  memberitahukan  kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya  masa  jabatan  kepala  desa secara  tertulis  6  (enam)  bulan  sebelum berakhirnya  masa  jabatan.  Dan  paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya  masa  jabatan  kepala  desa, BPD memproses pemilihan kepala desa paling  lama  4  (empat)  bulan  sebelum berakhir  masa  jabatan  kepala  desa.  ( dalam arti, membentuk panita pemilihan,  menetapkan  calon  kepala desa yang berhak dii pilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati/walikota  untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
Prinsip – prinsip  dalam  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  berdasarkan pasal 46 PP No.72 Tahun 2005 adalah : 1. Kepala Desa di pilih langsung oleh penduduk  desa  dari calon  yang memenuhi persyaratan,
2. Pemilihan  Kepala  Desa  bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia,  jujur  dan  adil  (LUBER JURDIL) 3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan Berikutnya  BPD  membentuk  panitia pemilihan yang terdiri dari : 1. Unsur Perangkat desa 2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan 3. Tokoh Masyarakat Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
1. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang di tentukan
2. Melaksanakanpemungutan suara; dan

## 3. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD

## 6. Pelayanan Kependudukan
Pelayanan  administrasi  kependudukan merupakan salah satu tugas pemerintah desa.  Administrasi  penduduk  adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk,  yang  meliputi  kegiatan – kegiatan  pendaftaran  dan  pencatatan kependudukan, yaitu kelahiran,
pendatang  baru,  tamu  (kunjungan singkat),  perpindahan,  kematian  dan pengelolaan  buku – buku  administrasi penduduk.
Lingkup  pendaftaran  dan  pencatatan adalah  seluruh  wilayah  desa,  baik penduduk  tetap  maupun  penduduk tidak  tetap,  warga  negara  indonesia (WNI)  maupun  warga  negara  asing (WNA), yang meliputi :
a. Pelayanan Pemberian
Kartu
Keluarga (KK)
b. Pelayanan  Pemerian  Kartu  Tanda
Penduduk (KTP)
c. Pendaftaran Pelaporan Kematian d. Pendaftaran Pelaporan Lahir Mati e. Pendaftaran Pelaporan Kematian
f. Pendaftaran Pelaporan Perpindahan penduduk
g. Pendaftaran Kedatangan Penduduk

## 7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan ugas,  wewenang  dan  kewajiban  serta hak  kepala  desa,  kepala  desa  pada dasarnya  bertanggungjawab  kepada rakyat desa, yang prosedur
pertanggungjawabanya di atur berdasarkan pasal  15  ayat  (20  pp  No. 72  Tahun  2005,  bahwa  kepala  desa mempunyai  tanggung  jawab  untuk memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
bupati/walikota,  memberikan  laporan keterangan pertanggungjawaban kepada  badan  permusyawaratan  desa (BPD), serta meniginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan desa kepada masyarakat. Selengkapnya pedoman  umum  tata  cara  pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan  pemerintahan  desa tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007.

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan peneliti melalui studi pustaka, maka Peran  Kepala  Desa  memiliki  implikasi  yang sangat tinggi terhadap keberhasilan pembangunan desa.  Hal  ini  dapat  terlihat dengan banyaknya tugas yang diperankan oleh Kepala  Desa  yang tugasnya  berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  seorang kepala desa perlu menyikapi dengan menyusun strategi dan kebijakan pembangunan desa.
Pepatah  mengatakan  bahwa  “kecepatan rombongan  kafilah  di  tentukan  oleh  gerobak yang  paling  lambat”,  Pemerintahan  Desa sebagai  sub  sistem  pemerintahan  nasional, ibarat  gerobak  dari  rombongan  yang  paling lambat. Oleh karena itu lambannya pemerintahan  desa  sangat  mempengaruhi kecepatan  pelaksanaan  pembangunan  yang  di lakukan  oleh  pemerintah  daerah  maupun pemerintah  pusat,  kelemahan  pemerintah  desa juga dapat mempengaruhi keseluruhan pemerintahan,  oleh  karena  pemerintahan  lahir dari  sistem  hukum  yang  berlaku  bersifat demokratis  sesuai  dengan  terbentunya  desa, diharapkan  kepala  desa  dapat  menjalankan  3 (tiga)  peran  utama  yaitu  sebagai  Struktur Perantara,  sebagai  Pelayan  Masyarakat,  dan sebagai Agen Pembaharuan.
Menyadari  akan  pentingnya  kehadiran seorang  kepala  desa  maka  pemerintah  pasca reformasi  mulai  memperhatikan  pemerintahan
desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan, dengan  di  keluarkannya  berbagai  paket kebijakan  guna  lebih  memberdayakan  dan menguatkan institusi pemerintahan desa.

## G. SARAN
Ketidakberdayaan  desa  pada  umumnya di  sebabkan  oleh  karena  pengaruh  dari interaksi dinamis antara subsistem – subsistem yang  dapat  menyebabkan  perubahan  kultural kepemimpinan kepala desa yang meliputi :
a. Perubahan cara berfikir
b. Perubahan cara bersikap
c. Perubahan cara bertingkah laku
Ada  4  (empat)  hal  sebagai Saran yang dapat  di  kembangkan bagi  kepala  desa dalam kepemimpinan perintahan  desa antara lain : 1. Kapasitas Kepemimpinan Pemerintahan Desa (Tata Kepemimpinan)
 Kapabilitas pemimpin/Kepala Desa
 Kematangan
Pengikut/Masyarakat
 Situasi dan Kondisi hubungan pemerintahan (Governance Relation)
 Visi dan misi yang di susun
2. Kapasitas Kelembagaan/Oganisasi Pemerintahan Desa (Tata
Pemerintahan)
 Pemerintahan Desa
Kewenangan, Organisasi, Personil, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan,
Pengawasan, Dokumentasi
 Badan Permusyawaratan Desa : fungsi agregasi dan artikulasi, fungsi legislasi
3. Kapasitas Sumber Daya Sosial
(Tata Kemasyarakatan)
 Sumber Daya Manusia : Pendidikan, kesehatan,
Dayabeli
 Sumber Daya Sosial Politik : Partisipasi Politik
Masyarakat, Stabilitas keamanan dan ketertiban,
Eksistensi lembaga kemasyarakatan
 Sumber Daya Sosial Ekonomi : Infrastruktur dan suprastruktur ekonomi pedesaan, Aktivitas Ekonomi pedesaan
 Sumber Daya Sosial
Budaya : Kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat
 Sumber Daya Agama : Toleransi kehidupan beragama, Sarana Ibadah
4. Kapasitas Lingkungan dan
Infrastruktur Desa (Tata Ruang)
 Infrastruktur pedesaan
 Pemukiman
 Daya dukung Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahmi Irham, 2012, Manajeman Kepemimpinan, Alfabeta, Bandung. Hardiyansyah, 2002, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Jogyakarta. Ndraha, Taliziduhu, 1991, Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta. Republik Indonesia.2004. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .Lembaran Negara RI Tahun 2004.Sekretariat Negara. Jakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tentang Desa
Republik  Indonesia.2006. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 29  tahun  2006  Tentang Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Desa.Sekretariat  Kabinet  RI. Jakarta
Republik  Indonesia.2006. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 32  Tahun  2006  Tentang Pedoman Administrasi Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
Republik  Indonesia.2007. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No. 35  Tahun  2007  tentang Pedoman  Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
Republik  Indonesia.2007.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
Republik  Indonesia.2007.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Tahun  2007  Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
Soemantri  Triharsono  Bambang,  2011, Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,
Fokusmedia, Bandung