Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5002/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Firmansyah 1 , Hendra 2 , Muhammadon 3 , Arif Budiman 4
Program Studi Ilmu Adminstrasi Negara Universitas Mbojo Bima Article Info Abstract Article history: Received : 23 March 2023 Publish : 27 March 2023 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  dana  desa  dalam Pemberdayakan  masyarakat  desa  dan  untuk  mencari  tahu  beberapa  faktor  yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  Desa  Mandala  Kecamatan  Wera Kabupaten Bima, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi  tentang  dana  desa  yang  diinterpretasikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak  berpartisipasi  secara  aktif,  dan  pejabat  pemerintah  desa  lebih  dominan  dalam perencanakan  kegiatan  dan  pelaksanaan  dana  desa.  Pengelolaan  dana  desa  dicatat  secara vertikal  kepada  Camat,  tetapi  tidak  untuk  masyarakat  desa  sehingga  mereka  tidak mempercayai  pejabat  pemerintah  desa.  Kegiatan  pemberdayaan  diprioritaskan  untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non- fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa  dalam  memberdayakan  penduduk  desa  di  Desa  Mandala  Kecamatan  Wera  adalah dukungan untuk kebijakan dan/atau peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  kurangnya  partisipasi  penduduk desa.
Keywords:
Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Dana Desa
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Firmansyah

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah dirasakan  oleh  nenek  moyang  kita.  Kondisi  ini  diperparah  oleh  belenggu  penjajahan  yang menjadikan masyarakat pribumi jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya  alam,  kekayaan  Nusantara  baik  didarat,  laut,  atau  Udara.  Indonesia  sejatinya  bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan.  Data  penduduk  miskin  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat  data  kemiskinan  di  Indonesia  relatif  mudah  apabila  dilihat  dari  indikator  utama kemiskinan  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  primer,  maka  realitas  penduduk  Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menanggapi permasalahan tersebut, maka  strategi  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  saat  ini  untuk  mengatasi  ketimpangan pembangunan  yaitu  melaksanakan  pembangunan  nasional  yang  berorientasi  dan  memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan  visi  dan  misi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  karena  di  dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan  masyarakat  yang  bermukim  dipendesaan  dalam  rangka  upaya  mengetaskan kemiskinan  masyarakat  desa.  Dalam  mewujudkan  pembangunan  desa  pemerintah  desa merupakan  subsistem  dari  system  penyelenggaraan  pemerintah  Indonesia,  sehingga  desa memiliki  kewenangan,  tugas  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakarat desa yang bersangkutan. Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan  sekarang  ini  terdapat  salah  satu  prioritas  pembangunan  yaitu  membangun
Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  Negara  kesatuan. Oleh karena itu dengan diterbitkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang maju dan mandiri, serta pemberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang dimiliki dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang  dana  desa  serta  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat  diartikan  bahwa  dana  desa  yang  berasal  dari  pusat  tidak  hanya  diprioritaskan  untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyakarat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara,  pada  pasal  19  ayat  (2)  dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Mandala Kecamatan Wera merupakan salah satu desa yang menerimana dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  perencanaan  program,  diteruskan  ke  pelaksanaan  setelah dilaksanakan  dipertanggungjawabkan.  Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  prioritas  program  yang  ditetapkan  oleh  pemerintahan  desa.  Berdasarkan penelitian  awal  yang  peneliti  lakukan,  diperoleh  informasi  dari  masyarakat  yang  mengatakan bahwa  pengelolaan  dana  desa  di  desa  Mandala  masih  terdapat  banyak  kesalahan,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.
Pada  tahap  perencanaan  penggunaan  dana  desa  lebih  cenderung  pada  program  yang  akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbangdesa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa.
Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan  fisik.  Pada  tahap  pembahasan  rencana  penggunaan  dana  desa  yang  dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak  diinformasikan  kepada  masyarakat  secara  umum  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui desa  mendapatkan  dana  desa  yang  sangat  besar  dari  pemerintah.  Hal  ini  berimplikasi  pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari dana desa.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  motode  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan disatu desa di Kabupaten  Bima yaitu Desa Mandala Kecamatan Wera.
Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu yang pertama karena desa Mandala Kecamatan Wera merupakan desa terpencil yang jauh dari Kabupaten Bima dan merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Alasan yang kedua di Desa Mandala Kecamatan Wera merupakan desa yang sangat banyak penduduk miskin dan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai.
Alasan yang ketiga yaitu belum adanya yang malakukan penelitian ditempat ini atau di Desa Mandala Kecamatan Wera tentang pengelolaan dana desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa. Yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah:
1.  Orang yang memahami secara mendalam tentang kondisi Desa Mandala, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa, Badan Permusyarawatan Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
2.  Masyarakat asli Desa Mandala yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, dalam penelitian ini berjumlah 15 orang masyarakat yang peneliti pilih menjadi informan.
3.  Data primer dikumpulkan melalui melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara  dengan  para  informan  yang  telah  ditentukan.  Data  sekunder  diperoleh  melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Mandala merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggara Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  perencanaan program,  diteruskan  ke  pelaksanaan  dan  setelah  dilaksanakan  akan  dipertanggungjawabkan. Pengelolaan  dana  desa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  prioritas  program  yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Mandala masih terdapat  banyak  kesalahan,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  sampai  laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
A. Perencanaan Dana Desa
Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan. Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya  akan  tercapai  dengan  maksimal.  Dalam  perencanaan  keuangan  desa  khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut. Dana Desa marupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  oleh  karena  itu perencanaan  program  dan  kegiatannya  disusun  dengan  terlebih  dahulu  dilaksanakanya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat  serta  perwakilan  unsur  masyarakat  biasa.  Tujuan  Dana  Desa  yaitu  untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangunan fisik saja yang diutamakan  namun  juga  pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga  menumbuh  kembangkan kemandirian  desa  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  terlepas  dari  belenggu  kemiskinan.  Dari hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, masyarakat belum teribat aktif, masyarakat diundang ke  musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa  namun  usul  kegiatan  dan  tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Hal ini terbukti dengan hasil temuan  dilapangan  masyarakat  menganggap  kegiatan  musyawarah  perencanaan  dan pembangunan desa sebagai kegiatan formalitas. Anggapan ini terjadi karena penentuan progran dan  kegiatan  yang  dilakukan  lebih  didominasi  oleh  perangkat  desa  sedangkan  masyarakat hanya  sebagai  menonton  yang  pasif  dalam  penentuan  kegiatan.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan defenisi pemberdayaan yang di paparkan oleh Djohani (dalam Haryono 2012:49) yang mengakatan  bahwa  pola  dasar  gerakan  pemberdayaan  mengamanatkan  perlunya  power  dan keberpihakan  kepada  kelompok  yang  tidak  berdaya.  Oleh  karena  itu  pemberdayaan  adalah suatu  proses  untuk  memberikan  daya  dan/atau  kekuasaan  (power)  kepada  pihak  yang  lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful)  sehingga  terjadi  keseimbangan.  Dari  hasil  penelitian  langsung  tersebut  dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:
Gambar 4.2 : Skema Perencanaan Musrebang Desa Rencana Kerja pembangunan (RKPDes) APBDesa Rencana Anggaran pendapatan dan belanja Desa (RAPBDes)
Dari  skema  di  atas  pada  perencanaan  penggunan  dana  desa  yang  terintegrasi  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu:
1.  Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Musrenbangdes merupakan wadah untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang prioritaskan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musrebang desa dilaksanakan pada bulan juli tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur masyrakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina desa (DPMD).
2.  Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) RKP desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP desa berisi tentang evaluasi evaluasi RKP desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP desa disusun paling  lama  bulan  September  sebelum  tahun  anggaran  berjalan  karena  RKP  desa  akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
3.  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  disusun  setelah  di  buat  Rencana  Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). RAPBdesa di usulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pamerintah desa akan mengesahkan RAPBDesa tersebut menjadi APBDesa.
4.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  desa  merupakan  kegiatan  dan  sumber  pendapatan  dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APBDesa yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana desa.
B. Pelaksanaan Dana Desa
Pelaksanaan  tindakan  penting  untuk  mewujudkan  tujuan  akhir  yang  telah  ditetapkan  dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang.  Pelaksanaan  kegiatan  akan  dilakukan  setelah  program  tersebut  dikatakan  telah sah  dan  siap  diimplementasikan.  Setiap  tahunnya  Bupati  Bima  mengeluarkan  surat  kepada seluruh Kepala Desa berkaitan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang membantu perangkat desa.  Dikeluarkan  Peratuan  Bupati  Bima  Nomor  43  Tahun  2020  tentang  petunjuk  teknis pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Bima  menjadi  pedoman  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa.  Kepercayaan  masyarakat  yang  kurang  kepada  pemerintah  desa dalam pelaksanaan dana desa menjadi unsur negatif yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Dari hasil penelitian pelaksanaan dana desa tersebut mendapat ketidak percayaan masyarakat kepada pihak pelaksana kegiatan dalam  hal  ini  perangkat  desa.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidak  terbukaan  atau  tidak  ada transparansi secara nyata penggunaan dana desa. Masyarakat berdalih bahwa yang mengetahui penggunaan  dana  desa  telah  memenuhi  syarat  untuk  sebuah  kegiatan  hanya  perangkat  desa, masyarakat  biasa  tidak  mengetahui  stadar  perlaksananya  sebuah  program  yang  telah dilaksanakan tersebut. Selain itu pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mendapat  kritikan  dari  masyarakat  karena  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  di  nilai  hanya
formalitas semata, hal ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak transparan oleh perangkat desa. Pemberdayaan masyarakat dirancang berkelanjutan serperti yang di jelaskan oleh Zubaedi (2012)  yang  mengatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  prinsip pembangunan  yang  bekelanjutan  jika  program  dirancang  dan  dilaksanakan  dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi dan sosial.
C. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  dana  desa  tidak  terintegrasi  dengan  petanggungjawaban  APBDesa, sehingga pertangungjawaban dana desa harus dibuat tepisah dengan laporan LPPD. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana  Desa kepada bupati melalui camat. Pembuatan laporan yang  dilakukan  pemerintah  desa  yaitu  dengan  menggunakan  bantuan  pihak  ketiga.  Laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli  tahun  berjalan  dan  laporan  semester  akhir  tahun  disampaikan  paling  lambat  pada  akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun belum ada pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari dana desa tersebut. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat bisa perlu dan penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari desa yang menjadi sasaran dari program dana desa sudah sepantasnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat. Bentuk-Bentuk Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik
Pembangunan sektor infrastuktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang. Pembangunan jalan dari dana desa menuju pemukiman warga yang terisolir. Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena factor goegrafis.
Dalam teori Tallcot Parson tentang system mengatakan bahwa untuk melakukan suatu tindakan harus ada adaption kebutuhan dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital yang meningkatkan keberdayaan masyarakat. Pembangunan jalan berdampak pada aspek social masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek social masyarakat yang dulunya warga kampung ini dipandang sebelah mata karena tinggal dekat hutan yang jauh dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun sekarang dengan terbukanya jalan yang layak dan memadai warga marasa derajat sosialnya meningkat.
2. Infrastruktur Pertanian
Pembangunan infrastruktur jalan kepertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh tepisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan kepertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan jalan tani tersebut sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam pertain. Sebab jalan yang biasanya diguanakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Mandala Kecamatan Wera mayoritas petani seperti padi, perkebunan Jagung, sayur-sayuran dan lain-lain. Pembangunan jalan pertanian telah memberi kontribusi bagi masyarakat petani untuk mempermudah para petani untuk melakukan aktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian menambah semangat petani dalam bertani karena akses ketempat bertani sudah mudah
ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebutuhan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Tallcot Parson yaitu adaptasi kebutuhan. Kebutuhan petani akan fasilitas jalan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas pertaniaan, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui fasititas yang memadai. Fasilitas ini memberi dorongan kepada petani untuk lebih semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.
3. Pembangunan Air Bersih Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air minum, memasak, menyuci dan lain-lain sangat membutuhkan air bersih. Kondisi masyarakat desa yang masih banyak memanfaatkan sungai untuk berbagai kegiatan mandi, untuk air minum dan untuk menyuci mengakibatkan pencemaran air semakin meningkat, menurunnya kualitas air sungai dapat memberi dampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Memahami kebutuhan masyarakat yang beragam pemerintah desa mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar yang di priotitas untuk dibangun. Ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan air bersih sampai kerumah sehingga menjadikan sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Seperti yang dipaparkan dalam teori sistem yang di gagas oleh Tallcot Parson yaitu untuk menentukan suatu tindakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat harus adanya adaptasi kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan sanitasi masyarakat dengan tujuan memudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk keberluan sehari. Pembuatan sanitasi yang baik dan memadai dapat mengurangi kerusakan lingkungan yaitu konsep pola (latency) yang menjelaskan bahwa sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki.
➢ Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik
1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa Upaya  meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa  dalam  mengelola  dana  desa maka  dilakukan  bimbingan  teknis  dengan  tujuan  menyebarluaskan  informasi pengalolaan  dana  desa.  Dalam  mengelolaa  dana  desa  yang  jumlahnya  besar dibutuhkan  bimbingan  kepada  perangkat  desa,  untuk  meminimalisir  terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan desa karena sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karena itu pelaksanaan bimtek sangat memberi kontribusi yang baik. Kegiatan  bimbingan  teknis  yang  diikuti  oleh  perangkat  Desa  Mandala  Kecamatan Wera ada dua yaitu Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa dan penyerapan dana desa  di  Kabupaten  Bima  di  hotel  Camelia  dan  Kegiatan  pelatihan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  desa  digelar  di  hotel  Camelia  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Oleh karena desa dituntut mampu  mengelola  anggaran  yang  nilainya  cukup  besar  mencapai  Rp1  milyar  lebih setiap  tahunnya.  Sehingga  kapasitas  kepala  desa  dan  perangkatnya  harus  lebih ditingkatkan dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan sumber daya aparatur desa yang diselenggarakan bagi perangkat desa belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan  kemampuan  perangkat  desa.  Peningkatan  SDM  melalui  pelatihan,  bimbingan teknis  merupakan  kebutuhan  perangkat  desa  seiring  perubahan  paradigma penyelenggaraan  di  pemerintahan  desa,  disamping  itu  banyak  perangkat  desa  yang baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif.
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemberdayaan  kesejahteraan  keluarga  (PKK)  merupakan  mitra  desa  dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra desa dalam mewujudkan tugasnya pemerintah desa memberi dana yang bersumber dari dana desa untuk mewujudkan kegiatan PKK. Kegiatan PKK yang dana nya bersumber dari  dana  desa  bertujuan  untuk  memberdayaakan  kelompok  wanita  desa  untuk meningkatkan keterampilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini
merupakan salah cara memotivasi dan memberi dukungan kepada kaum wanita untuk menggali  potensi  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  membuka akses sumber ekonomi. Saat ini dari hasil observasi dilapangan bahwa tren pemesan papan bunga untuk berbagai kegiatan semakin meningkat. Hal ini dimafaatkan oleh kaum  perempuan  Desa  Mandala  untuk  mengoptimakan  keterampilan  mereka  untuk berkreasi  membuat  papan  bunga.  Dengan  demikian  mereka  mempunyai  sumber penghasilan dari kegiatan tersebut.
Faktor  yang  Mendukung  dan  Menghambat  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Memberdayakan  Masyarakat  Desa.  Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  baik  yang  sifatnya  mendukung  maupun  faktor yang  menjadi  penghambat  proses  pengelolaan  dana  desa.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi  pengelolaan  dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  Desa Mandala Kecamatan Wera sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
a. Dukungan Kebijakan
Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi factor pendukung pengelolaan Dana Desa.
b. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan proses penyampian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran  kebijakan  lebih  mengerti  kebijakan  yang  baru  yang  akan  diterapkan kepada  masayarakat  yang  sebelumnya  belum  diketahui  oleh  masyarakat. Sosialisasi  membutuhkan  proses  yang  cukup  panjang  untuk  menerapkan peraturan atau program serta kegaitan yang baru. Sosialisasi pengelolaan dana desa  kepada  perangkat  pemerintah  desa  memberi  kontribusi  yang  sangat  baik terhadap pengelolaan dana desa.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai  sebagai  alat  mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sanarana dan prasarana yang ada  di  Desa  Mandala  Kecamatan  Wera  menjadi  penunjang  efesiensi  dan efektifitas pengelolaan dana desa.
2. Faktor Pengahambat
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang dimiliki desa tetehosi sorowi belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah  sehingga  mengakibatkan  pengelolaan  dana  desa  yang  tidak  maksimal karena ada nya pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga.
b. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi  kontribusi  dengan  suka  rela  mulai  dari  proses  perencanaan,  sampai evaluasi  dari  program  tersebut.  Semikin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat yang menjadi kelompak sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keperhasilan  pencapaian  tujuan  dari  program  tersebut.  Namun  sebaliknya  jika partisipasi  masyarakat  tidak  maksimal  dalam  pengelolaan  program  tersebut maka  tingkat  keberhasilan  kegiatan  tersebut  semakin  rendah.  Dan  di  desa  ini partisipasinya sangat rendah.

## 3. KESIMPULAN
Perencanaan  dana  desa  dilakukan  dengan  cara  dilaksanakannya  (Musrenbangdes) dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa.  Pelaksanaan  Musrenbangdes  telah  dilaksanakan,  namun Penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih didominasi oleh perangkat desa. Pelaksanaan dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  merupakan  wujud  implementasi  yang dilaksanakan  oleh  pemerintahan  desa,  yang  mana  kepala  desa  merupakan  penganggungjawab pelaksanaan  dana  desa.  Pertanggungjawaban  dana  desa  merupakan  konsekuensi  dari  yang direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa,  segala  bentuk  pengeluaran,  pendapatan telah  dilaksanakan  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  perangkat  desa  kepada  bupati  melalui camat. Faktor pendukung pengelolaan dan desa yang pertama yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap.  Faktor  yang  kedua  yaitu  sosialisasi  pengelolaan  dana  desa  yang  telah  diikuti  oleh perangkat desa. ketiga adalah sarana dan prasara pendukung pengelolaan dana desa. Dan yang menjadi  Faktor  penghambat  pengelolaan  dana  desa  yang  pertama  yaitu  sumber  daya  manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ambar, T.S. & Rosidah. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu Anwan, O.M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Diera Global. Bandung : Alfabeta. Awang, A. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Bintoro, T. (2000). Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: P.T.Gunung Agung. Bungin,  B.  (2011).  Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi:  format-format  kuantitatif  dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, manajemen, dan pemasaran. Cetakan : kedua. Jakarta : Kencana.
Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Faisal, S. (2007). Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta : Erlangga.