## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## THE INFLUENCE OF TAXATION UNDERSTANDING, TAX RATES, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE (STUDY ON UMKM ACTORS IN NGALIYAN DISTRICT, SEMARANG)

## PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA PELAKU UMKM KECAMATAN NGALIYAN SEMARANG)
Shevia Kumala Sari 1* , Rr. Tjahjaning Poerwati 2 Universitas Stikubank (UNISBANK), Semarang 1,2
Sheviakumalasari20@gmail.com 1

## ABSTRACT
Taxes  are  meant  for  equitable  growth  and  development  of  a  country's  economy.  This research is to find empirically regarding the effect of understanding taxation, tax rates, and  tax  sanctions  on  MSME  taxpayer  compliance.  The  research  data  is  quantitative data  generated  from  primary  data.  This  study  uses  MSME  taxpayers  in  Ngaliyan District, Semarang as respondents. The sample of this study consisted of 656 MSMEs in the  Cooperatives  and  MSMEs  Office  of  Semarang  City.  This  study  uses  the  Non Random  Sampling  method  for  sampling.  The  sample  of  this  research  is  100 respondents.  The  results  of  this  study  are  that  understanding  of  taxation  influences MSME  taxpayer  compliance,  while  tax  rates  and  tax  sanctions  do  not  affect  MSME taxpayer compliance.
Keyword : Understanding of Taxation, Tax Rates, Tax Sanctions

## ABSTRAK
Pajak  dimaksudkan  untuk  pemerataan  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  suatu negara.  Penelitian  ini  untuk  menemukan  empiris  mengenai  pengaruh  pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Data penelitian merupakan data kuantitatif yang dihasilkan dari data primer. Penelitian ini  menggunakan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kecamatan  Ngaliyan  Semarang  sebagai responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 656 UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan  UMKM  Kota  Semarang.  Penelitian  ini  memakai  metode Non  Random  Sampling untuk  pengambilan  sampelnya.  Sampel  penelitian  ini  adalah  100  responden.  Hasil penelitian  ini  bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM,  sedangkan  tarif  pajak  dan  sanksi  perpajakan  tidak  memberi  pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan

## PENDAHULUAN
Negara  menghasilkan  pendapatan tertinggi  pada  sektor  pajak.  Pajak sendiri  merupakan  sumber  anggaran yang  dipakai  untuk  berbagai  macam biaya rutin pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari tahun 2013, pemerintah  mengalihkan  perhatiannya
ke  sektor  UMKM  di  Indonesia  yang berkembang  dari  periode  ke  periode karena fokus pemerintah dalam mendorong dan memberdayakan UMKM. Pemerintah  dalam  upaya  dalam menumbuhkan  jumlah  penghasilan  dari pajak  di  sektor  UMKM  memutuskan
tarif  pajak  final  sebesar  1%  sesuai  PP No.46  Tahun  2013.  Sejalan  dengan ditetapkannya  tarif  1%  ternyata  tidak sebanding  dengan  yang  diharapkan, dikarenakan terdapat pihak Wajib Pajak UMKM  melakukan  pelanggaran  atas peraturan  kewajiban  pajaknya.  Hal tersebut  mengindikasikan  bahwa  Wajib Pajak  UMKM  berada  di  posisi  yang rendah  dan  belum  sampai  pada  jumlah tujuan  penerimaan  pajak  (Cahyani  dan Noviari, 2019).
Self Assessment System membantu dalam  pelaksanaan  tugas  pajak. Self Assessment System merupakan  salah satu metode dalam melakukan pemungutan  pajak,  sistem  penilaian mandiri  memungkinkan  wajib  pajak untuk memilih jumlah tanggungan pajak tahunannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan  perpajakan  yang berlaku.  Menghitung  pajak  terutang, melakukan pembayaran lunas, melaporkan,  dan  menyelesaikan  proses pembayaran  merupakan  tugas  Wajib Pajak. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak  sangat  menentukan  keberhasilan pemungutan  pajak.  Tingkat  kepatuhan Wajib Pajak akan menentukan seberapa baik  program  penilaian  diri  bekerja (Safitri dan Silalahi, 2020).
Pemahaman perpajakan merupakan  pelajaran  penting  dalam memahami peraturan perpajakan,
namun juga perlu mengetahui peraturan Perundang-Undangan  yang  ada.  Wajib pajak  UMKM  tentunya  diharuskan mempunyai  pengetahuan  yang  luas, mengetahui  aturan  perpajakan  dan mampu mempertanggungjawabkan pembayaran pajak bulanannya (Arta dan Alfasadun, 2022). Pajak  sendiri  adalah  persentase yang dimasukkan negara saat menghitung  pajak  yang  akan  diajukan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun  2018,  tarif  final  UMKM diturunkan dan diubah dari 1% menjadi
0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak  juga  menjadi  aspek  terpenting yang memberi pengaruh pada kepatuhan pajak  UMKM  (Cahyani  dan  Noviari, 2019), dan (Arta dan Alfasadun, 2022).
Sanksi  perpajakan  yaitu  suatu aturan Perundang-Undangan perpajakan yang  harus  diikuti  untuk  mencegah Wajib  Pajak  melakukan  suatu  hal  yang tidak sejalan dengan standar yang telah ditetapkan.  Apabila  wajib  pajak  tidak melakukan  pembayaran  atas  pajak, maka  akan  menghadapi  hukuman (Widodo,  2019).  Sanksi  operasional bagi yang melanggar ketentuan UU No. 16  Tahun  2009,  sanksi  perpajakan meliputi sanksi pidana dan administrasi.
Penelitian  mengenai  kepatuhan perpajakan    pada  UMKM  yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti (Hunein dan
Aprianti,  2021),  serta  (Widyanti,  dkk,
2022)  menyatakan  bahwa  pemahaman perpajakan  memberi  pengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Sedangkan,  dari  (Hantono  dan Sianturi,  2021),  serta  (Permata  dan
Zahroh,  2022)  menyatakan  bahwa pemahaman mengenai pajak memberikan  pengaruh  negatif  tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak UMKM.
Penelitian  mengenai  kepatuhan
Wajib  Pajak  pada  UMKM  yang dilaksanakan
peneliti-peneliti sebelumnya  seperti  (Widodo,  2019), serta  (Hapsari  dan  Kholis,  2020) menyatakan  bahwa  kepatuhan  Wajib Pajak memberi pengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian (Permata  dan  Zahroh,  2022)  yang menemukan bahwa tarif pajak memberi pengaruh  yang  negatif  tidak  signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Penelitian  mengenai  kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya
seperti  (Firdaus  dan  Pratolo,  2020), (Hantono  dan  Sianturi,  2021),  serta
(Milleniasofianti  dan  Djoko  Wahyudi,
2022) menyatakan bahwa apabila sanksi pajak  yang  besar  akan  menumbuhkan ketaatan  pajak  pada  Wajib  Pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan (Hunein dan Aprianti, 2021), serta  (Widyanti,  dkk,  2022)  bahwa sanksi  pajak  memberikan  dampak negatif  tidak  signifikan  pada  ketaatan Wajib Pajak UMKM.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dengan  mengolah data  primer.  Pada  penelitian  ini, responden  merupakan  Wajib  Pajak UMKM di Kecamatan Ngaliyan Semarang.  Populasi  berjumlah  656 UMKM  yang  terdaftar  di  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan  teknik Non Random Sampling . Ketentuan responden penelitian  ini  yaitu  Wajib  Pajak  yang terdaftar  di  Dinas  Koperasi  Dan
UMKM  Kota  Semarang    dan  UMKM yang masih berjalan tahun 2022.
Dikarenakan  jumlah  populasi yang sangat banyak, maka penelitian ini mempertimbangkan  untuk  efisiensi waktu  dan  biaya  dalam  menentukan sampel  sehingga  memakai  rumus perhitungan Slovin dan diperoleh angka 86,7  sehingga  dibulatkan  menjadi  100 responden.
Indikator  kuesioner  penelitian  ini dapat diterangkan sebagai berikut : Pemahaman  perpajakan  pada  penelitian ini  menggunakan  7  butir  pertanyaan, yang  meliputi  indikator:  peraturan umum  dan  aturan  perpajakan,  sistem perpajakan  yang  digunakan,  cara pendaftaran  dan  memiliki  NPWP,  hak kewajiban  Wajib  Pajak,  paham  PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku, pajak sebagai  sumber  penerimaan  negara,
serta  pemberian  informasi  mengenai pentingnya pajak.
Tarif  pajak  pada  penelitian  ini menggunakan  7  butir  pertanyaan,  yang meliputi  indikator:  penurunan  tarif pajak, mempermudah dalam perhitungan  pajak  terutang,  disesuaikan dengan tingkat penghasilan, meningkatkan  kemauan  melakukan pembayaran  pajak,  penurunan  tarif pajak menjadi 0.5 %, memotivasi untuk melaporkan  SPT  sejalan  dengan  aturan perpajakan, serta tarif pajak yang adil.
Sanksi perpajakan pada penelitian ini  menggunakan  7  butir  pertanyaan, yang  meliputi  indikator:  memahami sanksi perpajakan, sanksi pajak membuat jera jika melakukan melalaikan kewajiban perpajakan, sanksi  dalam  surat  pemberitahuan (SPT), sanksi atas pelanggaran pembayaran  pajak,  sanksi  tegas  atas ketaatan  membayar  pajak,  sanksi  tegas dan  jelas  yang  dapat  meningkatkan kedisiplinan,  dan  sanksi  perpajakan harus  sesuai  dengan  aturan  dan  aturan yang ada.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam penelitian  ini  memakai  7  butir pertanyaan,  yang  meliputi  indikator: mendaftarkan NPWP, memahami jangka waktu dalam pelaporan,
menyadari  dan  mematuhi  kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT, mengisi  SPT  sesuai  dengan  ketentuan, melakukan  perhitungan  pajak  dengan benar,  tidak  memiliki  tunggakan  pajak, serta  tidak  pernah  kena  sanksi perpajakan.
Adapun dalam mengukur variabel memakai  Skala  Likert  5  (Lima)  poin dengan  pilihan  jawaban  dari  Sangat Tidak  Setuju  sampai  dengan  Sangat Setuju.
HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskripsi Karakteristik Responden Tabel 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase Jenis kelamin Laki-laki 46 46% Perempuan 54 54% Total 100 100% Sumber:  Output  Data  diolah  Excel, 2022
Pada  tabel  1  memperlihatkan bahwa  total  responden  laki-laki  ada sejumlah  46  (46%),  dan  responden perempuan sejumlah 54 (54%).

## Tabel 2. Responden Berdasarkan
Usia Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase Usia < 25 Tahun 0 0% >25-30 Tahun 4 4% >30-35 Tahun 9 9% >35-40 Tahun 21 21% >40-45 Tahun 31 31% >45 Tahun 23 23% Total 100 100%
Sumber:  Output  Data  diolah  Excel,
2022
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  bahwa dari usia < 25 tahun sebesar 0 (0%), usia >25-30  tahun  sebesar  4  (4%),  usia  >30- 35  tahun  sebesar  9  (9%),  usia  >35-40 tahun  sebesar  21  (21%),  usia  >40-45 tahun  sebesar  31  (31%),  dan  usia  >45 tahun  sebesar  23  (23%).  Dengan  begitu bisa  disimpulkan  bahwa  lebih  dari  rata- rata  Wajib  Pajak  UMKM  Kecamatan Ngaliyan berusia >40-45 tahun.
Tabel 3. Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase Pendidikan Terakhir SD 12 12% SMP 14 14% SMA 66 66% D3 2 2% D4 0 0% S1 6 6% Total 100 100% Sumber:  Output  Data  diolah  Excel, 2022
Pada  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa jenjang  pendidikan  SD  sebesar  12 (12%),  jenjang  SMP  sebesar  14  (14%), jenjang  SMA  sebanyak  66  (66%), jenjang  pendidikan  D3  sebanyak  2
(2%),  jenjang  pendidikan  D4  sebanyak 0  (0%),  dan  jenjang  pendidikan  S1 sebanyak  6  (6%).  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  jenjang pendidikan  paling  banyak  Wajib  Pajak UMKM  Kecamatan  Ngaliyan  adalah jenjang SMA.
Tabel 4. Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP dan SIUP Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase Memiliki NPWP Ya 100 100% Tidak 0 0% Total 100 100% Memiliki SIUP Ya 100 100% Tidak 0 0% Total 100 100% Sumber:  Output  Data  diolah  Excel, 2022
Pada  tabel  4  diketahui  bahwa responden (100%) memiliki NPWP dan SIUP  untuk  menjalankan  usaha,  karena dokumen  tersebut  untuk  memenuhi legalitas  usaha  agar  terlindungi  dan dapat  menjalankan  usaha  dengan  aman sesuai hukum yang berlaku.
Tabel 5. Responden Berdasarkan
Jenis Usaha Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase
Jenis Usaha Warung Makan 39 39% Catering 7 7% Sembako 12 12% Toko Makanan/Minuman 21 21% Handycraft 2 2% Laundry 5 5% Bengkel 4 4% Salon 1 1% Depo Air Minum 2 2% Steam Motor 2 2% Fotocopy 2 2% Ikan Hias 1 1% Pom Mini 1 1% Jasa Expedisi 1 1% Total 100 100%
Sumber:  Output  Data  diolah  Excel,
2022
Pada tabel 5 menunjukkan bahwa karakteristik  responden  menurut  jenis usaha  terdapat  39  responden  (39%)  di bidang  warung  makan,  7  responden (7%)  di  bidang  catering,  12  responden (12%) di bidang sembako, 21 responden (21%)  di  bidang  toko  makanan /minuman,  2  responden  (2%)  di  bidang handycraft , 5 responden (5%) di bidang laundry ,  4  responden  (4%)  di  bidang bengkel,  1  responden  (1%)  di  bidang salon,  2  responden  (2%)  di  bidang  air minum,  2  responden  (2%)  di  bidang
steam  motor,  2  responden  (2%)  di bidang fotocopy ,  1  responden  (1%)  di bidang  dagang  ikan  hias,  dan  1 responden  (1%0  di  bidang expedisi . Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  sektor  tertinggi  jenis  usaha UMKM  di  Kecamatan  Ngaliyan  adalah warung makan /kelontong.
Tabel 6. Responden Berdasarkan
Omset Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase Omset <1 Juta 0 0% >1-3 juta 3 3% >3-6 Juta 27 27% >6-9 Juta 32 32% >9 Juta 38 38% Total 100 100% Sumber:  Output  Data  diolah  Excel, 2022
Berdasarkan tabel 6 menerangkan bahwa  omset  perbulan  setiap  usaha berbeda-beda.  Pada  omset  <1  juta sebesar  0%,  omset  >1-3  juta  sebesar  3 responden  (3%),  omset  >3-6  juta sebesar  27  responden  (27%),  >6-9  juta sebesar  32  responden  (32%),  dan  >9 juta sebesar 38 responden (40%).
Tabel 7. Responden Berdasarkan
Informasi Mengenai Perpajakan Identitas Responden Keterangan Jumlah Presentase Informasi
Perpajakan Media Cetak 36 36% Petugas Pajak 36 36% Media Elektronik 6 6% Relasi/Teman 22 22% Lainnya 0 0% Total 100 100% Sumber:  Output  Data  diolah  Excel, 2022
Pada tabel 7  menerangkan bahwa informasi  mengenai  perpajakan  sebesar 36  responden  (36%)  melalui  media cetak,  36  responden  (36%)  melalui petugas  pajak,  5  responden  (5%) melalui  media  elektronik,  dan  22 responden (22%) melalui relasi/ teman.
Uji Kualitas Data Uji  kualitas  data  yaitu  uji validitas dan reabilitas dengan memakai program SPSS versi 20.

## Uji Validitas
Pertanyaan  yang  terdapat  di kuesioner  penelitian  berkaitan  dengan pemahaman  perpajakan,  tarif  pajak, sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Hasil  uji  reliabilitas  penelitian  ini menerangkan  bahwa  nilai Cronbach’s Alpha variabel tersebut diatas 0,70. Dari sini  bisa  disimpulkan  bahwa  variabel yang  dipakai  pada  penelitian  ini reliabel,  memadai  untuk  dipakai  pada penelitian.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  untuk  data primer  hanya  dilakukan  dengan  uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolinearitas, nilai Tolerance seluruh  variabel  independen  pada penelitian  ini  di  atas  0,10  dan  VIF  di bawah  10,  maka  bisa  disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada persamaan model regresi  yaitu  tidak  mempunyai  korelasi atau hubungan antar variabel independen  sehingga  memadai  untuk dilakukan analisis lanjutan. Uji heteroskedastisitas semua variabel independen  penelitian  ini  didapat  dari hasil  signifikansi  di  atas  0,05  yang menerangkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,493 a ,243 ,219 3,82183 a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK b. Dependent Variable: KEPATUHAN Sumber:  Output  Data  diolah  SPSS  20, 2022 Berdasarkan data tabel 8 menunjukkan  bahwa  nilai Adjusted  R Square 0,219. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel
independen  mampu  mempengaruhi variabel  dependen  21%.  Sedangkan 79%  pengaruh  dari  variabel  lain  selain dari variabel independen yang ada pada penelitian  ini.  Berdasarkan  telaah  hasil penelitian sebelumnya  untuk  topik penelitian  ini  memang  menunjukkan hasil  Adjusted  R 2 yang  rendah  antara lain  :  Hantono  dan  Sianturi  (2021) (Adjusted  R 2 16,8%),  Cahyani  dan Noviari  (2019)  (Adjusted  R 2 30%),
Bayu  Sata,  dkk  (2022)  (Adjusted  R 2 30%),  serta  Milleniasofianti  dan  Djoko Wahyudi (2022) (Adjusted R 2 46,2%).
Uji Regresi (F) Tabel 9. Uji Regresi
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 454,193 3 151,398  10,365  ,000 b Residual 1416,817 97 14,606 Total 1871,010 100 a. Dependent Variable: KEPATUHAN a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK
Sumber:  Output  Data  diolah  SPSS  20, 2022 Pada  hasil  perhitungan  tabel  9 diketahui nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka  dari  itu  disimpulkan  bahwa variabel independen memberikan dampak  terhadap  variabel  dependen, berarti  model  regeresi  ini  dapat digunakan  untuk  melakukan  analisis data (Model Fit).

## Uji Hipotesis (t)
Tabel 10. Uji Hipotesis Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,916  3,869 2,563 ,012 PEMAHAMAN ,550 ,107 ,493  5,114 ,000 TARIF ,009 ,131 ,007 ,066 ,947 SAKNSI -,020 ,119 -,016 -,171 ,864 a. Dependent Variable: KEPATUHAN
Sumber:  Output  Data  diolah  SPSS  20, 2022
Berdasarkan  data  tabel  10,  dapat disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel  pemahaman  perpajakan, menunjukkan  bahwa  nilai  signifikan 0,000  <  0,05.  Dengan  demikian disimpulkan  bahwa  pemahaman perpajakan  mempunyai  pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu Hipotesis 1 diterima. 2. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel  tarif  pajak,  menunjukkan bahwa  nilai  signifikan  0,947  >  0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa  tarif  pajak  tidak  memberikan pengaruh  pada  kepatuhan  Wajib
Pajak  UMKM.  Oleh  karena  itu Hipotesis 2 di tolak.
3. Berdasarkan  hasil  perhitungan  untuk sanksi  perpajakan,  diketahui  bahwa nilai signifikan 0,864 > 0,05. Dengan demikian  disimpulkan  bahwa  sanksi perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Oleh karena itu Hipotesis 3 di tolak.
Pengaruh  Pemahaman  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
UMKM Berdasarkan temuan pada penelitian  ini,  pemahaman  perpajakan memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Kecamatan
Ngaliyan Semarang, maka peneliti perlu melakukan  analisis  dan  justifikasi  atas hasil temuan tersebut.
Dalam Theory of Planned Behavior yang  dikembangkan  oleh Azjen  pada  tahun  1988  dalam Novimildwiningrum dan Hidajat (2022),  pengertian  perpajakan  mengacu pada  persepsi  Wajib  Pajak  terhadap kepercayaan perilaku (Behavioral
Beliefs). Dalam  hal  ini,  jika  semakin tinggi  pemahaman  Wajib  Pajak,  maka kepatuhan Wajib pajak akan meningkat. Namun, ketika pemahaman wajib pajak rendah,  maka  kepatuhan  Wajib  Pajak akan  menurun  pula.  Pada  penelitian membuktikan  hasil  bahwa  pemahaman
perpajakan  memiliki  pengaruh  pada pemahaman Wajib Pajak.
Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Rizki  dan  Bani  (2018),  Cahyani dan Noviari (2019), Firdaus dan Pratolo (2020),  Hapsari  dan  Kholis  (2020), Hunein  dan  Aprianti  (2021),  Widyanti, dkk  (2022),  serta  Permata  dan  Zahroh (2022)  bahwa  pemahaman  perpajakan memiliki  pengaruh  signifikan  atas kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Pengaruh  Tarif  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  temuan  pada penelitian  ini  bahwa  tarif  pajak  tidak memiliki  pengaruh  pada  kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Kecamatan Ngaliyan Semarang, maka peneliti perlu melakukan  analisis  dan  justifikasi  atas hasil temuan tersebut.
Berdasarkan Theory  of  Planned Behavior yang  dikembangkan  oleh Azjen pada tahun 1988 Novimildwiningrum dan Hidajat (2022).  Apabila  seseorang  mendapat keuntungan  ataupun  kerugian  dalam melaksanakan  suatu  perilaku  akan memberikan  pengaruh  terhadap  sikap dalam  melakukan  sesuatu  dalam.  Tarif pajak yang sesuai dan tidak membebankan Wajib Pajak bisa mendorong kepatuhan terhadap kewajiban  perpajakan  setiap  bulannya.
Jika  tarif  pajak  yang  diberlakukan negara  sudah  adil,  maka  Wajib  Pajak untuk  melaporkan  penghasilannya  ke Kantor  Pajak  (Direktorat  Jenderal Pajak). Dalam penelitian ini membuktikan  hasil  bahwa  kenaikan atau penurunan tarif pajak yang berlaku tidak  berdampak  pada  ketaatan  Wajib Pajak UMKM.
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan        hasil  dari  penelitian  Permata dan  Zahroh  (2022)  bahwa  tarif  pajak
tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak

## UMKM
Temuan  pada  penelitian  ini menerangkan  bahwa  sanksi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Kecamatan Ngaliyan Semarang, maka peneliti perlu melakukan  analisis  dan  justifikasi  atas hasil temuan tersebut.
Sanksi  perpajakan  yaitu  suatu variabel  yang  berhubungan  dengan Attitude  Towards  Behavior dalam Theory  of  Planned  Behavior yang dikembangkan  oleh  Azjen  pada  tahun 1988  Novimildwiningrum  dan  Hidajat (2022). Attitude  Towards  Behavior adalah  kepercayaan  keinginan  normatif yang  muncul  karena  suatu  dampak individu  atau  dorong  untuk  sepakat dengan yang diinginkan. Sanksi merupakan  sarana  pengendalian  pajak. Semua peraturan yang tercantum dalam Perundang-Undangan perpajakan
berhubungan dengan sanksi perpajakan. Walaupun  Wajib  Pajak  memahami dengan  baik  mengenai  peraturan perpajakan,  sanksi  dalam  laporan  surat pemberitahuan (SPT), sanksi pidana dan administrasi,  serta  peraturan  yang lainnya  tidak  akan  memiliki  pengaruh pada  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa adanya  sanksi  perpajakan  juga  tidak memberi  pengaruh  kepada  Wajib  Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan.
Penelitian  ini  konsisten  dengan hasil  dari  penelitian  yang  dilaksanakan oleh  Hunein  dan  Aprianti  (2021),  serta Widyanti  dkk,  (2022)  bahwa  sanksi pajak tidak  memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## PENUTUP
Kesimpulan Dilihat  analisis  yang  sudah dilaksanakan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemahaman  perpajakan  memiliki pengaruh  pada  kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM.  Hal  ini  menerangkan bahwa  jika  pemahaman  atas  pajak tinggi,  maka  tinggi  pula  tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tarif  pajak  tidak  memiliki  pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  Hal  ini  menerangkan  jika rendahnya  tarif  pajak  saat  ini,  tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3. Sanksi  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh  pada  kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM.  Hal  ini  menerangkan bahwa  tingginya  sanksi  perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Saran Dikarenakan temuan hasil penelitian ini masih mempunyai konsekuensi  bahwa  terdapat  research gap (Hipotesis 2 dan 3 di tolak), maka : 1. Apabila  dikemudian  hari  dilakukan penelitian yang sama, dapat menambah  variabel  lain  seperti pelayanan  pegawai  pajak  (fiskus), pemeriksa  dalam  perpajakan,  dan penerapan sistem E-Filling.
2. Pada  penelitian  selanjutnya  juga dapat memperbanyak luasan responden pada tingkat UMKM yang berada  di  Kabupaten/  Kota  di Indonesia  untuk  mendapatkan  hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arta,  L.  D.,  dan  Alfasadun,  A.  (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Kota  Pati. Fair  Value:  Jurnal Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan , 4 (12), 5453–5461. https://doi.org/10.32670/fairvalue. v4i12.1999.
Bayu  Sata,  M.,  Samrotun,  Y.  C.,  dan
Siddi, P. (2022). Kepatuhan Wajib
Pajak  UMKM  di  Surakarta Selama  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Perpajakan (JRAP) , 9 (01), 28–40. https://doi.org/10.35838/jrap.2022
.009.01.03. Cahyani,  L.  P.  G.,  dan  Noviari,  N. (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal  Akuntansi , 26 ,  1885. https://doi.org/10.24843/eja.2019.
v26.i03.p08. Firdaus,  M.  A.,  dan  Pratolo,  S.  (2020). Pengaruh  Kemanfaatan  E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  di  Kabupaten  Kulon Progo dan Sleman. Reviu Akuntansi  dan  Bisnis  Indonesia , 4 (1), 68–78. https://doi.org/10.18196/rab.0401 54.
Hantono,  H.,  dan  Sianturi,  R.  F.  S. (2021).  Pengaruh  Pengetahuan Pajak,  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Pajak  pada  UMKM yang  ada  di  Kota  Medan. Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP) , 1 (1),
27–40. https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.
1176. Hapsari,  A.,  dan  Kholis,  N.  (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  KPP Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi  dan  Bisnis  Indonesia , 4 (1), 56–67. https://doi.org/10.18196/rab.0401
53.
Hunein,  H.,  dan  Aprianti,  A.  (2021). Perubahan  Tarif  pada  PP  23 Tahun  2018,  Sanksi  Perpajakan dan  Tingkat  Pemahaman  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Scientific  Journal  Of Reflection : Economic, Accounting,  Management  And Business , 4 (1), 41–50. https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.2
46.
Milleniasofianti,  dan  Djoko  Wahyudi. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM  (Studi  Kasus UMKM  di  Kabupaten  Demak). Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi  Akuntansi , 15 (1),
180–192. https://doi.org/10.51903/kompak. v15i1.634. Permata,  M.  I.,  dan  Zahroh,  F.  (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan,
Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Fair  Value:  Jurnal Ilmiah  Akuntansi  dan  Keuangan , volume 4 .
Safitri,  D.,  dan  Silalahi,  S.  P.  (2020). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Fiskus,  Pemahaman  Peraturan
Perpajakan  dan  Penerapan  Sistem E-Filling  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan  sebagai  Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak , 20 (2), 145–153. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2 .688. Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan  Tarif  Pajak  PPh  Final dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Di  Kabupaten  Rembang. JAB : Jurnal  Akuntansi  dan  Bisnis ,
5 (01), 98–107.
Widyanti,  Y.,  Erlansyah,  D.,  Butar
Butar, S. D. R., dan Maulidya, Y. N.  (2022).  Pengaruh  Tingkat Pemahaman,  Sanksi,  Kesadaran Wajib  Pajak,  dan  Sosialisasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM. MBIA , 20 (3), 285–294. https://doi.org/10.33557/mbia.v20 i3.1614.