## PEREMPUAN DALAM DISKRIMINASI ETNIS DI INDONESIA

## (ANALISIS FILM SAPU TANGAN FANG YIN )
Prinisia Nurul Ikasari
Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang E-mail: prinisia.nurul@untidar.ac.id
Abstract: Ethnic  Chinese  are  ethnic  minorities  in  Indonesia  since  independence became  a  frightening  thing  for  the  Indonesian  nation.  This  study  aims  to  explain discrimination against ethnic Chinese in Indonesia through analysis in Sapu Tangan Fang  Yin  Movie.  This  research  uses  a  qualitative  approach  through  semiotic analysis Roland Barthes. The results of this study indicate the existence of symbolic violence  in  Sapu  Tangan  Fang  Yin  Movie,  discrimination  arises  in  the  form  of swearing,  metaphor,  and  visual  became  a  real  discriminatory  tool  in  the  ethnic Chinese existence.
Keywords: gender, discrimination, symbolic violance, Tionghoa, ethnicity
Abstrak: Etnis  Tionghoa  merupakan  etnis  minoritas  di  Indonesia  yang  semenjak kemerdekaan  menjadi  momok  tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia.  Stereotip  muncul dengan  menghasilkan  produk  diskriminasi  terhadap  etnis  ini.  Penelitian  ini bertujuan  menjelaskan  diskriminasi  terhadap  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia  melalui analisis pada film Sapu Tangan Fang  Yin.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  melalui  analisis  semiotika  Ronald  Barthes.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa kekerasan simbolik dalam film Sapu Tangan Fang Yin muncul dalam bentuk umpatan,  kata  kiasan,  maupun  bentuk  visual  menjadi  alat  dikriminasi  yang  nyata pada keberadaan etnis Tionghoa.
Kata kunci: jender, diskriminasi, kekerasan simbolik, Tionghoa, etnisitas

## Pendahuluan
Apa  yang  terlintas  ketika  kata “China”  muncul  dibenak  orang  Indonesia, tentu  saja  saja  segala  bentuk  strereotipe muncul dan menghiasi benak orang Indonesia.  Mulai  dari  stereotip  positif  dan negatif  akan  saling  beradu.  Orang  China atau  kini  akrab  dengan  nama  Tionghoa  di Indonesia  merupakan  bagian  etnis  yang diakui  dalam  Undang  –  Undang.  Orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia  digolongkan  sebagai  salah  satu suku  dalam  lingkup  nasional  Indonesia, sesuai  Pasal  2  UU  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Diakuinya  etnis  ini  sebagai  bagian dari Indonesia tidaklah datang dengan begitu saja.  Golongan  minoritas  ini  pun  harus mengalami  banyak  peristiwa  kelam  hingga akhirnya diakui sebagai bagian dari Indonesia.  Berawal  dari  ramainya  interaksi perdagangan di daerah pesisir tenggara Cina, menyebabkan  banyak  sekali  orang-orang yang  juga  merasa  perlu  keluar  berlayar untuk  berdagang.  Tujuan  utama  saat  itu adalah  Asia  Tenggara.  Karena  pelayaran sangat  tergantung  pada  angin  musim,  maka setiap  tahunnya  para  pedagang  akan bermukim di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang disinggahi mereka. Demikian seterusnya  ada  pedagang  yang  memutuskan untuk  menetap  dan  menikahi  perempuan
setempat, ada pula pedagang yang pulang ke Tiongkok untuk terus berdagang.
Sebagian  besar  dari  orang-orang Tionghoa  di  Indonesia  menetap  di  pulau Jawa.  Daerah-daerah  lain  di  mana  mereka juga  menetap  dalam  jumlah  besar  selain  di daerah  perkotaan  adalah  seperti  wilayah Sumatera Utara, Bangka-Belitung, Sumatera Selatan,  Lampung,  Lombok,  Kalimantan Barat,  Banjarmasin  dan  beberapa  tempat  di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Di pulau jawa tepatnya di Tangerang,  Banten,  masyarakat  Tionghoa telah  menyatu  dengan  penduduk  setempat dan mengalami pembauran lewat perkawinan,  sehingga  warna  kulit  mereka kadang-kadang  lebih  gelap  dari  Tionghoa yang  lain,  dan  istilah  buat  mereka  disebut Cina  Benteng.  Perkembangan  percampuran budaya  dan  perkawinan  ini  menjadikan orang  Tionghoa  menyatu  dengan  bangsa Indonesia.  Bahkan  di  beberapa  pergerakan kemerdekaan  Indonesia  orang  Tionghoa keturunan  pun  ikut  bergabung  seperti melalui pengembangan pendidikan.
Pada perkembangan selanjutnya adanya  bentuk  diskriminasi  atas  etnis Tionghoa  pada  dasarnya  diawali  oleh pemerintah kolonial Belanda yang memisahkan  orang  Tionghoa  ke  dalam
kategori  nonpribumi  berdasarkan  prinsip rasialis (Suryadinata, 2010: 227). Pemerintah Belanda
membagi kependudukan  di  Indonesia  dalam  tiga kelompok  yakni,  kelompok  Warga  Negara Belanda,  kelompok  Pribumi,  kemudian Peranakan dan Totok  Tionghoa berada pada kelompok  yang  dinamakan  „Timur  Asing‟ atau  „Eastern  Orientals‟  (Greif;  1991  :  xi).
Adanya proses rasialisasi tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran jikalau masyarakat Tionghoa bersatu dengan orang  Pribumi,  sebab  jika  mereka  bersatu mereka  akan  memiliki  kekuatan  untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Ini  menurut  Suryadinata  adalah  usaha  yang sengaja  dilakukan  oleh  penjajah  Belanda untuk mempertahankan keterpisahan masyarakat Tionghoa dan penduduk Pribumi yang disebut „Divide and Rule‟ . (Suryadinata, 2002: 8).
Usaha  ini  dimaksudkan  penjajah Belanda  untuk  memperburuk  pandangan orang Pribumi terhadap keturunan Tionghoa. Dengan begitu hal ini  secara tidak langsung berperan  pada  persoalan  perpisahan  orang Tionghoa  di  Indonesia.  Stereotipe  ini muncul  diligitimasi  oleh  Negara  seperti dimasa orde lama saat tragedi 30 September 1965 (dikenal G30S/PKI) Soekarno mencurigai PKI maka secara tidak langsung Tiongkok  sebagai  Negara  terbesar  komunis ikut  terkena  imbas  yang  melebar  pada
keturunan Tionghoa di Indonesia. Akibatnya,  pemerintah  merasa  terancam oleh keadaan tersebut di atas karena mereka mengira  bahwa  keturunan  Tionghoa  masih bagian  dari  Cina  Komunis  (Suryadinata, 2002: 45-47).
Kemudian  di  masa  orde  baru legitimasi atas streotipe ini pun muncul pada Instruksi  Presiden  No.14  1967  tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina. Undang-Undang ini melarang mengamalkan perayaan  Hari  Raya  Tionghoa,  penggunaan bahasa  Tionghoa,  dan  adat  istiadat  yang sama,  di  depan  umum.  Selain  ini,  undang ini,  walaupun  tidak  langsung,  menolak agama  Kong  Hu  Chu  sebagai  agama  resmi Indonesia.  Sehingga  di  Jakarta,  tahun  1967 koran-koran  berbahasa  Cina  ditutup  oleh pemerintah.  Ditambah  lagi  ditahun  1998 sebelum  reformasi  berlangsung  diskriminas itu  ada  dengan  Surat  edaran  SE.02/SE Ditjen/PPG/K/1998 yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara  dan  yang  menggunakan  bahasa Mandarin  di  depan  umum  (Tempo,  17 August 2004 : 36 – 37).
Adanya  legitimasi  oleh  Negara  juga di  ikuti  dengan  streotipe  media  melalui konstruksi sosial media. Banyaknya pemberintaan yang tidak berimbang menambah  panjang  stereotip  negatif  bagi etnis  ini.  Praktik  ini  berlangsung  dalam waktu yang lama sehingga secara sadar atau
tidak,  media  di  Indonesia  telah  terbiasa melaksanakan  kemauan  polilik  penguasa. Salah satunya adalah perlakuan diskriminatif terhadap golongan Tionghoa melalui berbagai  produk  komunikasi  yang  disajikan media massa.
Pucaknya  adalah  ketika  reformasi  di tahun 1998 di bulan Mei di mana pergerakan mahasiswa yang menginginkan pemerintahan  orde  baru  mundur  justru berdampak  pada  tragedi  kerusuhan  yang menyasar  kepada  warga  Tionghoa  di Indonesia.  Yakni  di  Jakarta,  pada  tanggal 13-14 Mei 1998, seperti di paparkan Purdey (2006) Kemarahan massa akibat penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang  dikembangkan  oleh  kelompok  politik tertentu  jadi  kerusuhan  anti  Cina.  Peristiwa ini  merupakan  persitiwa  anti  Cina  paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sejumlah  perempuan  keturunan  Tionghoa diperkosa.
Inilah yang coba diangkat dalam film Sapu  Tangan  Fang  Yin,  di  mana  diskrimasi yang  terjadi  kepada  etnis  Tionghoa  di Indonesia  berdampak  buruk  bagi  warga Tionghoa  di  Indonesia  yang  puncaknya  di tragedi  kerusuhan  1998  dan  etnis  ini terutama  perempuan  Tionghoa  menjadi korban yang menimbulkan traumatik tersendiri bagi etnis ini di Indonesia.
Adalah penting dan menarik mengangkat  isu  minoritas  etnis  ini  karena
sesungguhnya pada kenyataannya kebangkitan  etnis  Tionghoa  yang  mulai dirasakan  saat  reformasi  1998  yang  juga menjadi  batu  awal  bangkitnya  pers  di Indonesia nyatanya etnis ini hingga kini pun masih mengalami diskriminasi.
Padahal  jika  kita  menilik  era  pasca reformasi  banyak  peraturan  yang  mencoba mengangkat isu ini sebagai bahan kajian hak asasi  manusia  dengan  berhasil  dibentuknya komnas perempuan, kemudian di tanggal 17 Januari  2000  Presiden  K.H.  Abdurrachman Wahid  atau  Gusdur  juga  mengeluarkan Keppres  Nomor  6  Tahun  2000  Tentang Pencabutan  Instruski  Presiden  Nomor  14 Tahun  1967  Tentang  Agama,  Kepercayaan, dan  Adat  Istiadat  Cina.  Inpres  Gusdur  telah membuka kungkungan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.
Data-data menunjukkan, Etnis Tionghoa  merupakan  etnis  minoritas  di Indonesia  yang  semenjak  kemerdekaan menjadi  momok  tersendiri  bagi  bangsa Indonesia. Stereotip muncul dengan menghasilkan  produk  diskriminasi  terhadap etnis ini. Puncaknya di Jakarta di mana aksi mahasiswa  pada  penurunan  orde  baru beralih  kepada  kemarahan  massa  yang dikembangkan oleh kelompok politik tertentu  jadi  kerusuhan  anti  Cina.  Peristiwa ini  merupakan  persitiwa  anti  Cina  paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia, di  mana  sejumlah  perempuan  keturunan
Tionghoa diperkosa. Oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana diskriminasi terhadap Etnis  Tionghoa  terjadi  di  Indonesia,  salah satunya  melalui  analisis  film  Sapu  Tangan Fang  Yin.  Film  yang  dianggap  sebagai representasi kejadian kelam di era kerusuhan anti Cina.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis semiotika. Analisis semiotika dipilih sebagai analisis  karena  komponen  utama  dalam penelitian ini merupakan teks media. Teknik analisis  semiotika  pada  penelitian  ini berkiblat  pada  model  semiotika  Roland Barthes  yang  menekankan  pada  cara pembentukan tanda yang menentukan makna  dengan  menekankan  interaksi  antara teks dan pengalaman personal atau penggunaaannya.  Sehingga  dalam  proses pemaknaan  sebuah  tanda  memiliki  2  tahap,
yakni  tahap  pertama  (makna  denotasi)  di mana  tanda  akan  di  interpretasikan  sesuai tanda  awal  atau  dengan  melihat  realitas fungsi  asalnya,  kemudian  di  tahap  kedua yakni  konotasi  (operasi  ideologi  atau  yang disebut  dengan  mitos)  di  mana  tanda  yang muncul  tadi  akan  dihubungkan  oleh  realitas budaya,  gender,  agama,  ideologi,  yang menyertainya.  Sehingga  nanti  pada  tahap selanjutnya  akan  muncul  makna  yang dipengaruhi oleh prespektif yang memaknainya  tadi.  Untuk  memudahkan proses  analisa  dalam  penelitian  ini,  maka peneliti  menentukan  unit  analisis  yaitu meliputi  mengidentifikasi  makna  yang terkandung  dalam  film  Sapu  Tangan  Fang Yin  yang  memiliki  unsur  konkret  yang sesuai  dengan  objek  penelitian.  Pada tahapan  berikutnya  dilakukan  pemilahan scene atau adegan  yang dinilai mengandung unsur  semiotik  pada  diskriminasi  maupun kekerasan simbolik.

## Hasil dan Pembahasan
Tahap Denotasi I: Waktu: 06:19-06:40
Pada  adegan  ini  menggambarkan  sekumpulan  orang  (massa)  menaiki  kendaraan truk berwarna  merah,  dilanjutkan  dengan  adegan  turun  kejalan,  menjarah,  merusak  dan mengepung rumah-rumah warga keturunan Tionghoa, sambil berteriak “Woy Cina!”.
Tahap Denotasi II:
Waktu: 08:03-08:06
“Bunuh, Bunuh!”
Warga berkerumun membawa bendera Negara Indonesia berteriak “Bunuh, Bunuh!” mengarahkan tangan kepada warga yang  berciri fisik etnis  Tionghoa (bermata sipit, berkulit putih, dan berambut lurus).
Tahap Denotasi III:
Waktu: 13:14
Fang Yin (Tokoh Utama Perempuan)
“Aku Kotor, Aku Kotor Albert”
Adegan  ini  menggambarkan  keadaan  Fang  Yin  dalam  ruangan  rumah  sakit  setelah menjadi  korban  pemerkosaan  oleh  sekelompok  orang  yang  tidak  dikenal  saat terjadinya kerusuhan 1998 yang menyasar warga Tionghoa.
Tahap Denotasi IV:
Waktu: 24:18-24:37

## Fang Yin
“Itu bukan rumah aku kok,
KTP aku emang Indonesia tapi aku orang China” “Kamu nggak dengar orang-orang itu bilang apa?”
“Bunuh China! Bakar China! Abisin China”
“Aku tuh Sipit”
Adegan  ini  diawali  dengan  pertemuan  tokoh  utama  (Fang  Yin)  dengan  psikiaternya disebuah café melalui ajakan tentang kepulangan sang psikiater terhadap Fang Yin ke negera Negara Indonesia.
Tahap Denotasi IV:
Waktu: 32:07-32:19
Voice Over (VO)
“Apa Arti Indonesia?...”
Adegan diawali dengan tokoh utama Fang Yin yang berdiri di depan peta besar dunia dan mulai mencoret wilayah Negara Indonesia dengan spidol hitam hingga menutupi seluruh wilayah Indoenesia.
Dilema Etnis Tionghoa di Indonesia, analisis Film terhadap Diskriminasi Minoritas
Istilah  “Cina”  dalam  pers  Indonesia tahun 1950-an telah diganti menjadi menjadi “Tionghoa”  (sesuai  ucapannya  dalam bahasa Hokkian) untuk merujuk pada orang Cina  dan  “Tiongkok”  untuk  negara  Cina dalam  pers  Indonesia  1950  -  an  (Liem, 2000). Menurut Liem (2000) etnis Tionghoa di  Indonesia  yaitu  orang  Indonesia  yang berasal  dari  negara  Tiongkok  dan  sejak generasi pertama atau kedua telah tinggal di negara  Indonesia,  dan  berbaur  dengan penduduk  setempat,  serta  menguasai  satu atau lebih bahasa yang dipakai di Indonesia.
Sedangkan  menurut  Suryadinata  (2009) istilah Tionghoa Indonesia digunakan merujuk  pada  etnis  Tionghoa  yang  tinggal di  negara  Indonesia  yang  memiliki  nama keluarga (marga), tanpa memandang kewarganegaraannya.
Pertumbuhan  jumlah  Tionghoa  di Indonesia  berkembang  pesat,  pada  tahun 2006  dengan  perkiraan  jumlah  populasi  10 juta,  kelompok  etnis  Tionghoa  Indonesia merupakan  populasi  Tionghoa  terbesar  di Asia  Tenggara.  Fakta  statistik  tersebut menunjukkan  bahwa  tidaklah  tepat  bila Tionghoa dilabel sebagai kelompok minoritas  di  Indonesia.  Tionghoa  bahkan telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia,
keturunan China atau biasa disebut Tionghoa  juga  sudah  diakui  menjadi  etnis yang  berada  di  wilayah  Indonesia  sehingga sama  halnya  dengan  etnis  Jawa,  Sumatra dan lainnya.
Adanya  penyebutan  kata  “Cina” terhadap  warga  keturunan  yang  sudah  sah menjadi warga Negara Indonesia merupakan suatu bentuk kekerasan simbolik yang dapat berujung  pada  terjadinya  diskriminasi.  Kata “China” dalam nada keras seolah mendiskriminasi etnis tersebut karena dianggap tidak pantas berada dalam wilayah Indonesia. Sebagai etnis minoritas Tionghoa dianggap  tidak  pantas  menyandingi  etnis lain  yang  menjadi  etnis  mayoritas  di Indonesia  serta  dianggap  seperti  bagian yang merusak sistem perekonomian Indonesia.  Persoalan  etnisitas  ini  sesuai merujuk  pada  konsep  mayoritas  dan minoritas  yang  di  ungkapkan  oleh  Kinloch bahwa  mayoritas  merupakan  orang-orang yang  memiliki  kekuasaan,  menganggap dirinya  normal  dan  memilik  derajat  lebih tinggi.  Sedangkan  kelmpok  lain  yang dianggap sebagai kelompok  minoritas adalah mereka yang tidak memiliki kekuasaan,  dianggap  lebih  rendah  karena memiliki  ciri  tertentu:  cacat  secara  fisik ataupun mental sehingga mereka mengalami eksploitasi dan diskriminasi (Kinloch, 1979: 38).
Film sapu tangan Fang Yin, menggambarkan  bagaimana  etnis  cina mengalami  diskriminasi  yang  jauh  lebih dalam  ketika  sang  tokoh  utama  adalah seorang perempuan. Diskriminasi ini muncul  sebagai  akibat  dari  adanya  proses kekerasan simbolik yang terjadi secara terus menerus. Proses dikriminasi pada perempuan  dalam  etnis  minoritas  tidaklah berhenti  pada  proses  itu  saja.  Mereka dianggap  paling  rentan  dan  paling  mudah dijadikan  sasaran  kekerasan  massa.  Mereka jauh  lebih  menjadi  korban  kekerasan  pada tingkatan yang lebih jauh jika dibandingkan dengan laki-laki diposisi yang sama.
Dalam  film  ini  tergambarkan  tokoh utama  menjadi  korban  pemerkosaan,  dan dirinya  merasa  telah  “kotor”.  Kata  “kotor” merupakan  streotipe  perempuan  korban pemerkosaan yang telah menjadi pandangan hidup  dimasyarakat.  Kata  kotor  disematkan kepada  perempuan  dengan  maksud  seolah- olah sebagai korban pemerkosaan perempuan  tidak  lagi  memiliki  nilai  tawar lebih  atau  tidak  berharga  di  masyarakat. Perumpaan kotor sama dengan analogi kotor yang  ada  pada  sampah  (barang  yang  tidak terpakai).  Streotipe  ini  pada  dasarnya mendiskriminasi  perempuan  pada  dua  level tingkatan.  Selain  sebagai  perempuan  dan korban  kejahatan,  mereka  juga  menjadi korban diskriminasi disaat yang sama.
Pristiwa kerusuhan dan pemerkosaan mei  1998  menjadi  contoh  diskriminasi perempuan  yang  jauh  lebih  tinggi  lagi. Perempuan Tionghoa yang diperkosa menerima  bertubi-tubi  diskriminasi  pada “tiga level tingkatan” ( triple discrimination ) karena sebagai perempuan dia terdiskriminasi  (dianggap  lemah,  tidak berdaya, dan tidak berguna), dilain pihak dia juga  menjadi  korban  kejahatan  dan  dalam konteks etnis (Tionghoa) pun dia terdiskriminasi.
Kerusuhan dan pemerkoasaan seolah menjadi  dua  hal  yang  begitu  menghantui Negara  Indonesia  pasca  runtuhnya  rezim Suharto.  Tidak  lama  setelah  pengumuman pengunduran  diri  Presiden  Suharto  rakyat berpesta pora, menumpahkan rasa terpendam  dalam  diri  yang  tertahan  sekian lama dengan hal-hal yang mengarah kepada anarkisme.  Bahkan  akhirnya  pun  menyasar etnis  minoritas  Tionghoa.  Secara  historis dan  klasik  menurut  Julia  Suryakusuma (2012)  rasisme  merupakan  saluran  mudah melampiaskan  penyakit  sosial,  sedangkan seksiesme  merupakan  kembarannya  yang buruk  dan  menyeramkan.  Perempuan  di kosntruksikan  secara  sosial,  budaya  dan ideologis  sebagai  lemah,  dan  lebih  rendah. Warga  Tionghoa  dijadikan  sasaran  karena diidentifikasikan telah menerima hak istimewa  ekonomi  pada  masa  Orde  Baru. Rakyat  tidak  mungkin  menyalurkan  frustasi
terhadap  elite  penguasa  yang  bertanggung jawab  menggunakan  kekerasan,  sehingga hal yang mungkin adalah jadilah perempuan etnis  Tionghoa  sebagai  sasaran  logis (Suryakusuma, 2012: 233).
Pada  bagian  lain  Film  sapu  tangan Fang  Yin  ada  pengungkapan  kata  “Sipit”, yang dalam adegan tersebut yang mengindikaskan  kekerasan  simbolik  atas labelisi  etnisitas.  Kata  “sipit”  merujuk  pada tampilan  fisik  orang  China  yang  identik bermata  sipit  dan  secara  kultural  berbeda dengan  orang  Indonesia  kebanyakan.  Kata ini  merupakan  kekerasan  simbolik  atas dominasi etnis lain.
Kekerasan simbolik menurut Bourdieu  itu  dilembagakan  lewat  perantara kesepatakatan  yang  biasa  diberikan  oleh  si terdominasi terhadap dominan, secara natural  tanpa  disadari  oleh  kaum  yeng terdominasi  (Bourdieu,  2010:  50).  Adanya pembedaan  ini  yang  mengarah  pada kekerasan  simbolikini  mengandung  makna terselubung  bahwa  pada  dasarnya  terhadap etnis  Tionghoa  di  Indonesia.  Mereka merupakan sang “Liyan”. Liyan menampilkan realitas keterbelengguan, bahwa  dirinya  bukan  miliknya,  tubuhnya bukan  kepunyaannya,  hidupnya  pun  bukan berada dalam kekuasaannya (Riyanto, 2011: 37).  Mereka  terpinggirkan  terdiskrimiasi dan  tak  dianggap.  Mereka  bukan  menjadi salah  satu  suku  atau  bagian  dari  bangsa
Indonesia.  Mereka  bukan  pribumi.  Pribumi diartikan  sebagai  kelompok  yang  memiliki daerah  mereka  sendiri  (Suryadinata,  2010: 2).  Hal  ini  dilegitimasi  oleh  negera  melalui pemerintah.  Etnis  ini  menjadi  korban percobaan dalam berbagai kebijakan pemerintah  sejak  pemerintahan  kolonial hingga orde baru.
Puncaknya  dimasa  Orde  baru  etnis ini  dibungkam  dan  diperdaya.  Dibungkam melalui dibuatnya aturan – aturan mengenai larangan  kebudyaan  Tionghoa  di  Indonesia, dan  diperdaya  melalui  menjadikan  etnis  ini
yang  sukses  dibidang  ekonomi  sebagai “sapi  perah” bagi  kekuasaan  Orde  Baru. Ungkapan “Negaraku tetapi bukan Negaraku”  seolah  membenarkan  kenyataan yang  terjadi  terhadap  Etnis  ini.  Julia Suryakusuma (2012) mengungkapkan dimasa orde baru pemerintah mengkonstruksi  dan  memberikan  label streotipe  terhadap  etnis  Tionghoa  sebagai etnis  yang  rakus,  materialistis,  dan  menjadi sasaran “politik pengucilan” (Suryakusuma, 2012: 234).

## Simpulan
Menempuh  jalan  panjang  dan penuh  dengan  kekelaman  untuk  diakui sebagai  sebuah  etnis  yang  disejajarkan dengan  etnis  lain  di  Indonesia  merupakan kenyataan  yang  harus  dialami  etnis Tionghoa.  Ciri  masyarakat  sipil  yang berkeberadaban  dan  berkedamaian  dirusak melalui  konstruksi  diskriminasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  era  Orde  baru pada etnis ini. Film Sapu Tangan Fang Yin memberikan  sedikit  gambaran  bagaimana kekerasan  simbolik  yang  berujung  pada diskriminasi  dilakukan  oleh  masyarakat Indonesia kepada etnis Tionghoa berakibat pada keterpurukan mental dan keterpinggiran  keberadaan  Etnis  ini  di
Indonesia.  Etnis  Tionghoa  di  Indonesia
merupakan sang “Liyan”. Liyan
menampilkan  realitas  keterbelengguan, bahwa  dirinya  bukan  miliknya,  tubuhnya bukan kepunyaannya, hidupnya pun bukan berada  dalam  kekuasaannya.  Melalui peristiwa  kerusuhan  dan  pemerkoasaan pada “Tragedi Mei 1998”.

## Daftar Pustaka
Bourdieu, Pierre. (2010). Domansi Maskulin (Pent. Stephanus Aswar Herwinarko). Yogyakarta:
Jalasutra. Chris, Barker (2013). Cultural Studies:
Teori dan Praktik (Pent. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Denny J.A (2013). Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori, dan Solusi . Jakarta: Kompas
Gramedia.
Greif, Stuart. W. (1991). WNI;
Problematik Orang Indoensia Asal Cina . Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. Monaco , James  (2000). How  to  Read  a Film:  Movies,  Media,  and  Beyond.
NewYork : Oxford Press Inc. Riyanto,  Armada.  (2011). Aku  dan  Liyan,
Kata  Filsafat  dan  Sayap. Malang  :
Widya Sasana Publication.
Sobur, Alex (2009). Psikologi Umum .
Bandung : Pustaka Setia. Suryadinata, Leo. (2002). Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia .
Jakarta : Pustaka LP3ES.
Suryadinata , Leo  (2010). Etnis  Tionghoa
dan nasionalisme Indonesia:
sebuah  bunga  rampai,  1965-2008.
Jakarta: Kompas Gramedia.
Suryakusuma, Julia. (2012). Agama, Seks, Kekuasaan.  Jakarta:  Komunitas Bambu.
Centre  for  the  Study  of  the  Chinese Southern Diaspora (CSCSD),

## Workshop Chinese
Indonesians:  The  Way  Ahead, Coombs  Lecture  Theatre,  RSPAs, ANU. 15-16 February 1999
Danandjaja,  James.  (2003). Diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia. Jakarta :
Universitas  Indonesia.  19  Mei 2003.
Huda,  Samsul.  (2010). Orang  Indonesia Tionghoa  dan  Persoalan  Identitas. Kontekstualita,  Vol.  25,  No.  1, 2010
Juliastutik.  (2010). Perilaku  Elit  Politik Etnis  Tionghoa  Pasca  Reformasi. HUMANITY.
Volume  6,  Nomor  1,  September 2010: 45 – 58.
Leo  Suryadinata, “Liem  Koen  Hian Peranakan yang Mencari Identitas”, Prisma 3 (1983),
hal. 71-85.
Tempo. Setelah  Enam  Belas  Abad .  Edisi Hari Kemerdekaan, 17th Aug 2004; hal 36-37. Indonesia.