Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022

## PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PARTISIPASI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
Vullaela Yuliastuti 1 , Arif Hartono 2 , Iin Wijayanti 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email:vullaelayuliastuti@gmail.com

## ABSTRACT
Village fund management includes planning, implementation, reporting and accountability of village fund. Good  management  of  village  funds  is  expected  to  bring  villages  more  advanced,  productive  and prosperous. “ The  phenomenon  of  village  fund  management  in  Balong  district  shows  that  only  40%  of villages are able to manage village funds optimally ” . ” The purpose of this study was to determine the effect of transparency, accountability, internal control system, and participation on village fund management ” . “ The sampling technique used was total sampling with a sample size of 100 respondents ” . “ The type of data  used  in  this  study  is  primary  data ” . “ Data  collection  techniques  include  questionnaires, documentation  and  interviews ” . “ The  data  analysis  technique  in  this  study  uses  descriptive  statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests which include normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of determination ” . “ The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  a  significant  influence  between  transparency, accountability,  internal  control,  and  community  participation  on  the  management  of  village  funds  in villages in Balong district ” . Keywords: accountability; village; fund.

## ABSTRAK
Pengelolaan  dana  desa  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,pelaporan  dan  pertanggung  jawaban keuangan  desa. “ Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  diharapkan  dapat  mampu  membawa  desa  lebih maju,produktif dan sejahtera ” . “ Fenomena pengeloalaan dana desa di Kecamatan Balong menunjukkan hanya 40% desa yang mampu mengelola dana desa secara optimal ” . “ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  pengaruh  dari  Transparansi,  Akuntabilitas,  Sistem  pengendalian  internal,  dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa ” . “ Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan  jumlah  sampel  100  responden ” . “ Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer ” . “ Teknik pengumpulan data antara lain kuesioner, dokumentasi dan wawancara ” . “ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t,  uji F, dan koefesien determinasi ” . “ Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan  antara  transparansi,  akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal,  dan  partisipasi  terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong ” . Kata Kunci: akuntabilitas; dana; desa .

## PENDAHULUAN
“ Perhatian  terhadap  desa  saat  ini  mulai  meningkat  semenjak  disahkannya  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindak lanjuti
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dimana saat ini desa diberikan  kesempatan  untuk  mengelola  secara  mandiri  dengan  diberikannya  dana  desa  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) dimana diperuntukkan bagi desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten ” . “ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat ” . “ Pembagian  dana  desa  dihitung  berdasarkan  4  (empat)  faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angkakemiskinan dan kondisi geografis ” . “ Adapun prioritas dalam penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan skala lokal seperti pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta membiayai pemberdayaan masyarakat (Rohman dkk, 2017) ” .
“ Penggunaan  dana  desa  salah  satunya  digunakan  untuk  pencapaian  ( Sustainable Development  Goals) desa ” . “ Peraturan  Bupati  Ponorogo  Nomor  142  Tahun  2020 memprioritaskan penggunaan dana desa untuk 10 (sepuluh) kegiatan( Sustainable Development Goals) desa ” . “ Kegiatan tersebut  meliputi  desa  tanpa  kemiskinan,  desa  tanpa  kelaparan,  desa sehat  sejahtera,  keterlibatan  perempuan  desa,  desa  berenergi  bersih  dan  terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, konsumsi dan produks desa sadar lingkungan, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa serta kelembagaan desa dinamis dan budaya desa  adaptif ” . “ Dana  desa  diharapkan  mampu  membawa  desa  lebih  maju,  produktif  dan sejahtera (Nursinta, 2019) ” .
“ Pengelolaan  dana  desa  meliputi  rangkaian  dari  perencanaan,  pelaksanan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjwaban atas penguunaan dana desa yang dilakukan oleh  aparatur  desa  (Waladiyah,  2018) ” . “ Pengelolaan  dana  desa  di  beberapa  tempat  pada kenyataannya masih tidak patuh terhadap asastranparansi, akuntabilitas, pengendalian internal dan  juga  partisipasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan ” . “ Selain  itu,  juga  masih  banyak ditemui kasus penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dimanasejak tahun 2015  hingga  2020  terdapat  676  kasus  korupsi  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah desa dengan total kerugian negara sebesar Rp 111 miliar ” . “ Angka ini menempatkan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
korupsi  dana  desa  berada  di  tempat  kedua  sebagai  penyebab  kerugian  negara  tertinggi (Rahardjo, 2020) ” . “ Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, dimana pada Tahun 2019 terdapat aparatur desa yang melakukan korupsi dana desa hingga nominal Rp. 523.000.000(Pebrianti,  2019) ” . “ Padahal,  dinas  terkaittelah  menyelenggarakan  Bimbingan Teknologi mengenai sitem keuangan desa SISKEUDES  kepada seluruh operator keuangan desa dan  supervisor  kecamatan  dari  seluruh desa  yang  ada  di  Ponorogo ” . “ Bimbingan teknologi  ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta membantu  pemerintah  desa  dalam  menyediakan  laporan  keuangan  yang  transaparan,  dan akuntabel ” .
“ Kabupaten  Ponorogo  sendiri  memiliki  sebanyak  281  desa  yang  terbagi  ke  dalam  21 kecamatan ” . “ Salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Ponorogo  dengan  jumlah  desa  yang  cukup banyak  di  dalamnya  adalah  Kecamatan  Balong  dengan  20  desa ” . “ Jumlah  dana  desa  yang diperoleh Kecamatan Balong cukup besar yakni sebesar Rp. 15.677.163.000 pada Tahun 2020 ” . “ Dana  desa  di  Kecamatan  Balong  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  desa, pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan untuk mengembangkan desa wisata ” . “ Namun,hanya 40% desa dari 20 desa di Kecamatan Balong  yang  secara  optimal  dalam  pengelolaan  dana  desa,  seperti  Desa  Karangpatihan  yang berhasil membangun desa wisatadengan mengoptimalkan gunung beruk sebagai objek wisata masyarakat,  Desa  Tatung  juga  membuat  desa  wisata  denganmengoperasionalkan  Wahana Paralayang,  Desa  Ngampel  mengembangkan  UMKM  dengan  memaksimalkan  produksi  tas becek ” . “ Sedangkan sisanya mayoritas desa yang ada di Kecamatan Balong masih belum optimal dalam  pengelolaan  dana  desa  karena  belum  optimal  dalam  menerapkanasastranparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan partisipasi kritis masyarakat dalam pengelolaan dana desa ” .
“ Urgensi penerapan asastranparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa  merupakan  suatu  keniscayaan  karenaasas transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  berguna  untuk  mengefektifkan  pengawasan  oleh masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  membangun  informasi  yang  bebas,  mudah
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
dipahami dan akurat ” . “ Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa  yang  obyektif  dan  akuntabel  (Cahyono  dkk,  2020) ” . “ Prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan media untuk mengontrol seluruh  aparatur  desa  dalam  menjalankan  tugasnya(Irawan,  2017) ” . “ Pengendalian  internal merupakan  sistem  yang  ada  dalam  pemerintahan  desa  untuk  menjaga  proses  pelaksanaan kegiatan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  (Lianto,  2018) ” . “ Penyelenggaraan pemerintahan  desa  perlu  pula  menerapkan  asas  partisipatif  yakni  mengikut  sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Rahardjo, 2020) ” . “ Penerapan asas-asas tersebut dilakukan supaya dapat terealisasinya pemanfaatan dana desa yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa (Nursinta, 2019) ” .
“ Kajian  tentang  penerapan  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  sistem  pengendalian internal,  dan  partisipasi  serta  pengaruhnya  terhadap  pengelolaan  dana  desa  masih  menjadi diskursus yang menarik bagi peneliti ” . “ Meskipun demikian dari beberapa hasil penelitian masih menunjukkan  temuan  yang  tidak  konsisten  diantara  peneliti  sepertiLianto  (2018)  yang mendapatkan temuan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan  dana  desa ” . “ Penelitian  Ardiyanti  (2019)  juga  membuktikan  bahwa  transparansi, akuntabilitasdan  partisipasiberpengaruh  positif  dan  signifian  terhadap  pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut ” . “ Sedangkan penelitian Agus dkk (2017) menunjukkan temuan yang berbeda bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam pengelolaan dana desa ” . “ Penelitian  Situmorang  (2021)  juga  mendapatkan  temuan  yang  berbeda  bahwa transparansi  berengaruh  negatif  terhadap  pengelolaan  dana  desa ” . “ Hasil  penelitian  Rosiana Dewi  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  aloasi  dana  desa  tidak berpengaruh dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian Indraswati (2021) juga menyatakan partisipasi tidak berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan dana desa ” .
“ Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  penerapan  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal,  dan partisipasi  serta  pengaruhnya  terhadap  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Balong  yang memiliki dana desa dan jumlah desa cukup besar di Kabupaten Ponorogo ” . “ Adapun tujuan dari
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
penilitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  pengendalian internal dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong ” .

## KAJIAN LITERATUR
1. Pengelolaan Dana Desa
“ Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  menyatakan  bahwa pengelolaan  dana  desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa ” . “ Setiap tahapan proses pengelolaan dana desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan ” . “ Kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai ” . “ Oleh  karenanya,  pemerintah  desa  harus  memiliki  struktur  organisasi  pengelolaan  keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa (Rahardjo, 2020) ” .
“ Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran ” . “ Indikator dari pengelolaan keuangan desa menurut Waladiyah (2018) adalah sebagai berikut: (1)  perencanaa,  (2)  pelaksanaan,  (3)  penatausahaan,  (4)  pelaporan,  dan  (5) pertanggungjawaban ” .
“ Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor  113  2014 ” . “ Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember,  dimana  keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas  :  (1)  transparan,  (2)akuntabel, (3)partisipatif, (3)disiplin anggaran ” .
2. Transparansi
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
“ Mursyidi  (2015)  menjelaskan  bahwa  transparansi  adalah  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  karena  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan ” . “ Sedangkan dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan ( opennes ) pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Bawono, 2019) ” .
“ Dalam  pelaksanaan  transparansi  pemerintah  desa  berkewajiban  untuk  mengelola keuangan  secara  terbuka,karena  dana  yang  diperoleh  merupakan  dana  pubik  yang  sudah menjadi hak milik rakyat ” . “ Keterbukaan informasi ini akan meningkatan kepercayaan masarakat terhadap pemerintah  desa ” . “ Pengukuran  transparansi dilakukan  dengan  mengukur  indikator- indikatornya,  yaitu  (Ardiyanti,  2019):  (1)adanya  akses  informasi  dan  keterbukaan  yang  jelas mengenai  pertanggungjawaban,  (2)  adanya  akses  informasi  dan  keterbukaan  yang  jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan, (3) adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat 3. Akuntabilitas
“ Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan harus  memperhatikan bahwa  penggunaan dana  desa  dilakukan  secara  bijaksana,  efisien  dan  efektif,  dan  ekonomis ” . “ Pemerintah  desa dapat  meyampaikan  akuntabilitas  keuangan  desanya  dengan  membuat  laporan  keuangan (Nursinta,  2019) ” . “ Sedangkan  Ikasari,  dkk  (2018)  menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  adalah bentuk  kewajiban  penyedia  penyelenggaraan  kegiatan  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan menjawab  segala  hal  menyangkut  langkah dari seluruh  keputusan dan proses  yang  dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya ” .
“ Indikator dari akuntabilitas adalah: (1) tercapainya tujuan dari pengelolaan dana desa antara  lain  meningkatkan  pelayanan  publik  desa,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa,  dan  memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan, (2) pemerintah desa dan masyarakat secara bersama- sama terlibat dalam tahapan pengelolaan dana desa baik dalam perencanaan dan pelaksanaan,
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
(3)dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan oleh suatu badan pengawas yang bertujuan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, dan (4) seluruh pengelola dana desa  bertanggung  jawab  terhadap  pembuatan  laporan  dana  desa  secara  rinci  dan  berkala mengenai  penerimaan  alokasi  dana  desa  dan  realisasi  belanja  alokasi  dana  desa (Ardiyanti, 2019) ” .
4. Sistem Pengendalian Internal
“ Menurut Hery (2016), pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin  tersedianya  informasi  akuntansi  perusahaan  yang  akurat,  serta  memastikan  bahwa semua  ketentuan  (peraturan)  hukum  atau  Undang-Undang  serta  kebijakan  manajemen  telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan ” . “ Sedangkan menurut  Sujarweni  (2017)  pengendalian  internal  merupakan  sistem  yang  ada  dalam pemerintahan desa untuk menjaga proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ” .
“ Menurut Lianto (2018) pengendalian internal terdiri dari komponen yaitu: (1)lingkungan pengendalian  ( control  environment ),  (2)  penilaian  risiko  ( risk  Assesment ),  (3)  prosedur pengendalian,  (4)  informasi  dan  komunikasi,  merupakan  elemen-elemen  yang  penting  dari pengendalian intern perusahaan, dan (5) pemantauan ( monitoring ) ” .
5. Partisipasi
“ Hery (2016)
menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam situasi  baik  secara  mental,  pikiran  atau  emosi  dan  perasaan  yang mendorongnya  untuk  memberikan  sumbangan  dalam usaha  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan  dan  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  kegiatan  pencapaian  tujuan  tersebut ” . “ Menurut  Herlianto  (2017)  partispasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan keuangan desa baik dalam proses persiapan dan perencanaan agar proses pembangunan di desa dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketubuhan masyarakat desa ” . “ Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat makin terbuka dan makin tinggi kesadarannya,
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
serta  semakin  tanggap  dan  kritis  terhadap  segala  hal  yang  menyangkut  kehidupannya (Bihamding, 2019) ” .
“ Indikator  dari  partisipasi  adalah:  (1)  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pengelolaan dana desa, (2) keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, (3)  adanya  pengawasan  dari  masyarakat,  dan  (4)  keterlibatan  masyarakat  dalam  penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa (Ardiyanti, 2019) ” .

## METODE PENELITIAN
“ Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  objek  penelitian pada desa di wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ” . “ Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh  aparatur  desa  yang  mengelola  dana  desa  di  wilayah  Kecamatan  Balong ” . “ Aparatur desa tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi  Pemerintah  dan  Ketua  BPD  di  Wilayah  Kecamatan  Balong  yang  berjumlah  100  orang ” . “ Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling ” . ” Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer ” . “ Teknik pengumpulan dataantara lain kuesioner, dokumentasi dan wawancara ” . “ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas,  analisis  regresi  linear  berganda,  uji  t,  uji  F,  dan  koefesien  determinasi ” . “ Adapun model persamaan analisis regresi linear berganda yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
Y = β 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +b 4 X 4 + ε (1)
Dimana  Y  merupakan  pengelolaan  dana  desa, β 0 adalah  konstanta,  b 1 ,b 2, b 3 ,b 4, adalah koefesien regresi, X 1 adalah tranparansi, X 2 adalah akuntabilitas,X 3 adalah sistem pengendalian internal, X 4 adalah partisipasi, dan ε adalah error term ” .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
“ Hasil pengujian validitas terhadap menunjukkan bahwa seluruh indikator pada kuesioner variabel transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, partisipasi, dan pengelolaan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
dana desadinyatakan valid, karena semua item pernyatanmemiliki nilai r hitung > r tabel sebesar 0,196pada tingkat signifikansi 5% dengan degree of freedom (df) = n-2 dimana N = 100 – 2 = 98 ” . “ Sedangkan  uji  reliabilitas  menunjukkan  nilai Cronbach  Alpha masing-masing  indikator>  0,60 sebagai  nilai  kritis ” . “ Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kuesioner  variabel  transparansi, akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal,  partisipasi,  dan  pengelolaan  dana  desa  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuisoner yang handal ” .
“ Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa: (1) nilai unstandardized residual memiliki nilai Sig ” . “ (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,050, sehingga hasil pengujian normalitas dinyatakan data berdistribusi normal, (2) nilai DW hitung sebesar 2,163 terletak diantara dU (1,758) dengan 4 – dU (2,242), maka hasil pengujian autokorelasi menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi, (3) seluruh variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10,sehinggapengujian multikolineritas menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel  independen  dalam  model  regresi,  dan  (4)  hasil  uji  heterokedastisitas  menggunakan metodefrafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  y,  sehingga  dinyatakan  tidak  ada  masalah heteroskedastisitas ” .
Tabel 1
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients
Standardiz
ed Coefficient s t
Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .132 2.588 .051 .960 Transparansi .330 .084 .272 3.912 .000 Akuntabilitas .337 .084 .300 4.037 .000 Sistem Pengendalian Internal .321 .098 .259 3.290 .001 Partisipasi .327 .087 .261 3.765 .000
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 1 di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,132 + 0,330X 1 + 0,337X 2 + 0,321X 3 + 0,327X 4 + ε
Persamaan regresi linear berganda tersebut menggambarkan bahwa: (1) Konstanta dalam penelitian  ini  sebesar  0,132 ” . “ Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  variabel  independen transparansi  (X1),  akuntabilitas  (X2),  sistem  pengendalian  internal  (X3),  dan  partisipasi  (X4) bernilai  0  maka  nilai  variabel  dependen  pengelolaan  dana  desa  (Y)  pada  desa  di  Kecamatan Balong  sebesar  0,132  satuan  dengan  asumsi  faktor-faktor  lain  dianggap  tetap,  (2)  Koefisien regresi  variabel  transparansi  (X1)  sebesar  0,330  artinya  jika  variabel  independen  lain  nilainya tetap,  sedangkan  variabel  transparansi  (X1)  mengalami  kenaikan  sebesar  1  satuan  maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan sebesar 0,330 satuan ” . “ Ini  berarti  terdapat  pengaruh  positif  transparansiterhadap  pengelolaan  dana  desa. Sehingga  semakin  baik  transparansimaka  semakin  baik  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di Kecamatan  Balong,  (3)  Koefisien  regresi  variabel  akuntabilitas  (X2)  sebesar  0,337  artinya  jika variabel  independen  lain  nilainya  tetap,  sedangkan  variabel  akuntabilitas  (X2)  mengalami kenaikan  sebesar  1  satuan  maka  pengelolaan  dana  desa  (Y)  pada  desa  di  Kecamatan  Balong mengalami  kenaikan  sebesar  0,337  satuan ” . “ Ini  berarti  terdapat  pengaruh  positif akuntabilitasterhadap  pengelolaan  dana  desa ” . “ Sehingga  semakin  baik  akuntabilitas  maka semakin  baik  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan  Balong,  (4)  Koefisien  regresi variabel  sistem  pengendalian  internal  (X3)  sebesar  0,321  artinya  jika  variabel  independen lain nilainya  tetap,  sedangkan  variabel  sistem  pengendalian  internal  (X3)  mengalami  kenaikan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan  sebesar  0,321  satuan ” . “ Ini  berarti  terdapat  pengaruh  positif  sistem  pengendalian internalterhadap pengelolaan dana desa ” . “ Sehingga semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong, (5) Koefisien regresi variabel  partisipasi  (X4)  sebesar  0,327  artinya  jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap, sedangkan variabel partisipasi (X4) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Balong mengalami kenaikan sebesar 0,327 satuan ” . “ Ini berarti
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
terdapat pengaruh positif partisipasi terhadap pengelolaan dana desa ” . “ Sehingga semakin baik partisipasi maka semakin baik pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong ” .
“ Hasil  uji  t  menunjukkan:  (1)  transparansi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pengelolaan dana desakarena nilai t hitung > t tabel (3,912 > 1,985) dan nilai siginifikan 0,000 < 0,05, (2) akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desakarena nilai t hitung > t tabel (4,037 > 1,985) dan nilai siginifikan 0,000 < 0,05, (3) sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desakarena nilai t hitung > t tabel (3,290 > 1,985) dan nilai siginifikan 0,001 < 0,05, dan (4) partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desakarena nilai t hitung > t tabel (3,765 > 1,985) dan nilai siginifikan 0,000 < 0,05 ” . “ Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung > F tabel (40,239 > 2,47) dan nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi,  akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana  desa ” . “ Sedangkan  koefesien  determinasi  (R 2 )sebesar  0,629  yang  menunjukkan  bahwa transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasimampu mempengaruhi variasi pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong sebesar 62,9% dan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini ” .
1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa
“ Transparansi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Balong dibuktikan dengan adanya praktek tentang penerapan prinsip transparansi  yang dapat ditemui pada seluruh desa di Kecamatan Balong seperti pada Desa Balong, Desa Karangan dan Desa Singkil dimana pada desa tersebut ditemukan adanya baliho besar pada setiap balai desa yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai total dana desa yang telah didapat serta  total  belanja  pada  setiap  tahunnya,  dengan  demikian  dapat  terwujud  transparansi  yang baik  dalam  pengelolaan  dana  desa  sehingga  dapat  mendorong  pemerintah  desa  untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik ” .
“ Diterimanya hipotesis yang pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya transparansi berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di  Kecamatan  Balong ” . “ Karena  menurut  Bawono  (2019)  transparansi  artinya  keterbukaan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
( opennes )  pemerintah  desa  dalam  memberikan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan  informasi  mengenai  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik ” . “ Prinsip transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  berguna  untuk  mengefektifkan  pengawasan  oleh masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  membangun  informasi  yang  bebas,  mudah dipahami dan akurat ” . “ Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang obyektif (Cahyono dkk, 2020) ” .
Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  temuan  penelitian  Sukmawati  dan  Alfi  (2019)  di Kabupaten Garut menjelaskan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan  dana  desa ” . “ Begitu  pula  pada  penelitian  Firdaus,  dkk  (2020)  di  Desa  Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah diketahui bahwa transparansi berpengaruh signifikan baik secara parsial  maupun  simultan  bersama  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di wilayah tersebut ” .
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa
“ Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Balong  didukung  dengan  adanya  praktek  tentang  penerapan  prinsip  akuntabilitas  yang  dapat ditemui  pada    Desa  Singkil  dimana  pada  desa  tersebut  menggunakan  media  online  yaitu web desa ( https://singkil.desa.id )  sebagai sarana informasi mengenai laporan pertanggungjawaban seperti  Perencanaan  Desa,  APBdes,  realisasi  anggaran  APBdes,  PERDES,  RKP  desa ” . “ Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik ” . “ Diterimanya  hipotesis  yang  kedua  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  baik  atau buruknya akuntabilitas berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di  Kecamatan  Balong ” . “ Karena  menurut  Hendrawati  (2018) akuntabilitas  adalah  kemampuan pemerintah desamempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan tugas pokok  dan  fungsinya ” . “ Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  terutama  menyangkut  masalah financial ” . “ Prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa  sangat  penting  karena akuntabilitas  merupakan  media  untuk  mengontrol  seluruh  aparatur  desa  dalam  menjalankan tugasnya ” . “ Akuntabilitas dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintah desa dalam
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
melakukan pekerjaannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa (Irawan, 2017) ” . “ Tujuan lain dari akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa ” . “ Kepercayaan  dari  warga  masyarakat  yang  tinggi  terhadap  pemerintah  desa  maka  dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah ” . “ Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  temuan  penelitian  Sukmawati  dan  Alfi  (2019)  di Kabupaten Garut menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa ” . “ Hasil serupa juga dipaparkan dari hasil penelitian Firdaus, dkk (2020) di Desa  Sidoharjo  Kabupaten  Sragen  Jawa Tengah diketahui  bahwa  akuntabilitas berpengaruh signifikan  baik  secara  parsial  maupun  simultan  bersama  transparansi  terhadap  pengelolaan alokasi dana desa di wilayah tersebut ” .
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Desa
“ Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di  Kecamatan  Balong  didukung  dengan  adanya  praktek  tentang  penerapan  prinsip  sistem pengendalian  internal  yang  dapat  ditemui  pada  seluruh  desa  di  kecamatan  Balong,  dimana terdapat  sistem  pengawasan  yang  melibatkan  beberapa  pihak  independen,  yaitu  Bupati Ponorogo yang dibantu Camat Balong dan tim Inspektorat Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)  dari  Badan  Pengawas  Daerah  (Bawasda)  untuk  memberikan  pembinaan  kepada  setiap desa  dan  menegaskan  perangkat  desa  untuk  melaporkan  laporan  pertanggung  jawaban pengelolaan  keuangan  desa,  efektifitas  dan  efensiensi  keuangan  desa,  dan  pelaksanaan  tugas sesuai  perundang – undangan  yang  telah  ditetapkan ” . “ Praktek  demikian  dapat  mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara lebih baik ” .
“ Diterimanya  hipotesis  yang  ketiga  dalam penelitian  ini  menunjukkan bahwa  baik  atau buruknya sistem pengendalian internal berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa  pada  desa  di  Kecamatan  Balong ” . “ Karena  menurut  Irawan  (2017)  sistem  pengendalian internal  yang  baik  dalam  pemerintahan  desa  akan  mampu  menciptakan  keseluruhan  proses pelaksanaan kegiatan yang baik pula, sehingga akan berdampak positif pada kinerja pemerintah desa ” . “ Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  sendiri  berguna  untuk  meningkatkan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pemerintahan,  menciptakan  kehandalan  laporan,  serta mengamankan aset negara dan ketaatan terhadap peaturan perundang-undangan ” . “ Pentingnya prinsip  pengendalian  internal  yang  kuat  dan  efektif  terhadap  pencatatan  transaksi dalammembuat  laporan  keuangan  bertujuan  mencegah  adanya  kecurangan  dan  membuat laporan keuangan yang tidak sesuai realisasi ” .
“ Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  temuan  penelitian  Alfiansyah  (2020)  menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  di  Kabupaten  Wonogiri ” . “ Selain  itu,  penelitian  Walyati  (2020)  di Kecamatan Muntilan, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ” .

## 4. Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa
“ Partisipasi  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Balong  didukung  dengan  adanya  praktek  tentang  penerapan  prinsip  partisipasi  yang  dapat ditemui pada  desa Singkil, Tatung dan Karangpatihan ” . “ Pada Desa Singkil Kepala Desa menunjuk tim  khusus  yang  mewakili  dari  beberapa  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangungan  infrastuktur  desa  yakni  talut  sebagai  irigasi  sawah ” . “ Sedangkan  pada  Desa Tatung dan Desa Karangpatihan Kepala desa dan Aparatur desa lainnya mengajak masyarakat untuk  berkontribusi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa  wisata  dengan mengajak  masyarakat  bergotong  royong  dalam  pembangunan  wisata  alam  gunung  Beruk  di Karangpatihan  dan  wisata  Paralayang  di  gunung  Gede  pada  desa  Tatung ” . “ Praktek  tersebut dapat  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  yang  baik  dalam  pengelolaan  dana  desa  sehingga dapat  mendorong  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  pengelolaan  dana  desa  secara  lebih baik ” .
“ Diterimanya hipotesis yang keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya partisipasi berdampak kepada baik atau buruknya pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan  Balong ” . “ Karena  menurut  Herlianto  (2017)  keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan dana desa juga menuntut adanya partisipasi, karena partisipasi akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
akan  berjalan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  serta  pengelolaan  keuangan  desa  juga dapat optimal sesuai kebutuhan desa ” . “ Partisipasi sangat penting karena berguna sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa  kehadirannya  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  akan  optimal ” . “ Selain  itu,  masyarakat akan  lebih  mempercayai  pengelolaan  keuangan  desa  jika  merasa  dilibatkan  dalam  proses persiapan  dan  perencanaannya,  karena  masyarakat  akan  lebih  mengetahui  seluk-beluk perencanaan tersebut ” .
“ Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  temuan  penelitian  Firdaus,  dkk  (2020)  di  Desa Sidoharjo  Kabupaten  Sragen  Jawa  Tengah  diketahui  bahwa  partisipasi  berpengaruh  signifikan terhadap  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  wilayah  tersebut ” . “ Begitu  pula  pada  penelitian Walyati  (2020)  di  Kecamatan  Muntilan,  diketahui  bahwa  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ” .
5.  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa
“ Transparansi,  akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal  dan  partisipasi  secara serempak berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong karena Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa berguna untuk mengefektifkan pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, membangun informasi yang bebas, mudah dipahami dan akurat ” . “ Hal tersebut akan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  obyektif  (Cahyono  dkk,  2020) ” . “ Prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akuntabilitas merupakan media untuk mengontrol seluruh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya ” . “ Akuntabilitas dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pemerintah desa dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa (Irawan, 2017) ” . “ Sistem pengendalian internal yang baik dalam  pemerintahan desa  akan  mampu  menciptakan  keseluruhan  proses  pelaksanaan  kegiatan  yang  baik  pula, sehingga  akan  berdampak  positif  pada  kinerja  pemerintah  desa ” . “ Pentingnya  prinsip pengendalian  internal  dan  partisipasi  yang  kuat  berguna  sebagai  alat  untuk  memperoleh
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat  setempat,  yang  tanpa kehadirannya pengelolaan keuangan desa tidak akan optimal (Herlianto, 2017) ” .

## KESIMPULAN
“ Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  (1) terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  transparansi  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada desa  di  Kecamatan  Balong ” . “ Hal  tersebut  berarti  apabila penerapan  prinsip  transparansiyang dilakukan  semakin  membaik  maka  pengelolaan  dana  desajuga  semakin  membaik,  (2)terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  akuntabilitas  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di Kecamatan Balong ” . Hal tersebut berarti apabila penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan semakin  membaik  maka  pengelolaan  dana  desajuga  semakin  membaik,  (3)terdapat  pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada desa di  Kecamatan  Balong.Hal  tersebut  berarti  apabila  penerapan  sistem  pengendalian  internal semakin  membaik  maka  pengelolaan  dana  desajuga  semakin  membaik,  (4)terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  partisipasi  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan Balong.Hal tersebut berarti apabila partisipasi masyarakat semakin kuat maka pengelolaan dana desajuga  semakin  membaik,  dan  (5)terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  transparansi, akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal,  dan  partisipasi  terhadap  pengelolaan  dana  desa pada  desa  di  Kecamatan  Balong.Hal  tersebut  berarti  apabila  penerapan  transparansi, akuntabilitas,  sistem  pengendalian  internal,  dan  partisipasi  yang  dilakukan  semakin  membaik maka pengelolaan dana desajuga semakin membaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus BP, dan Mutmainah I.  2017. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalaian  Internal  (SPIP)  di  Kecamatan  Kadungwuni  Kabupaten  Pekalongan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Vol. 19 Nomor 4.
Ardiyanti  R.  2019.  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisispasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupeten Rembang . Skripsi . Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management p-ISSN : 2797-9725 | e-ISSN : 2777-0559 Vol. 2  No. 3 September -  Desember 2022
Alfiansyah  M.2020.  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa. Journal  of  Islamic  Finance  and  Accounting. Vol. 3 No.1: 67-82 BawonoI. 2019.Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa.PT Grasindo, Jakarta. Bihamding H. 2019.Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa.PT Gramedia, Jakarta CahyonoH, Nyimas L, Nurhasim A, dan Zuhro. 2020.Pengelolaan Dana Desa.LIPI Press, Jakarta. Firdaus  A,  Suharno,  dan  Sunarti.  2019.  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa  di Desa Sidoharjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. Vol.15 No. 3: 291-300 Hendrawati E. 2018.Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa. Kresna Bina Insan Prima, Surabaya Hery. 2016.Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive.PT Grasindo, Jakarta HerliantoD. 2017.Manajemen Keuangan Desa.PT Gava Media, Yogyakarta Ikasari  N,  Tafsir,  Kusumastuti,  dan  Setyowati.  2018.Pengantar  Akuntansi.PT  Salemba  Empat,
Jakarta
Indraswari  N.  2021.  Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . Vol. 10 No.4.
Irawan N. 2017.Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa.Pustaka Obor, Yogyakarta Lianto  N.  2018.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Dana Desa . Skripsi . Poloteknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Mursyidi. 2015.Akuntansi Pemerintahan Indonesia.PT. Refika, Bandung
Nursinta E. 2019.Buku Pintar Pengelolaan Administrasi Desa. Desa Pustaka Indonesia, Yogyakarta Pebrianti  C.  2019.  Mantan  Kades  di  Ponorogo  Korupsi  Rp  523  Juta  dari  APBDes,  diakses  dari https://news/detik.com/berita-jawa-timur/d-4709415/mantan-kades-di-ponorogo-korupsi- rp-523-juta-dari-apbdes pada tanggal 20 Juni 2021
Rahardjo M. 2020.Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa . PT Gava Media, Yogyakarta Rohman  A,  Sasti  I,  dan  Ermadiani.  2019.Pengelolaan  Administrasi  Keuangan  Pemerintah Desa.YKPN, Bandung.
Situmorang  D.R.  2021.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk Mewujudkan  Good  Governance. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Methodist. Vol.  5  No.1, 2021: 26-41.
Sukmawati F, dan Alfi N. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Bisnin, Pasar Modal dan UMKM. Vol.2 No.1: 52-66
Sujarweni W. 2017.Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Desa.Pustaka Baru Press, Yogyakarta Walyati F. 2020. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Muntilan. Journal  Business  and Economics. Vol.3 No.17:270-284
Waladiyah U. 2018. Pengaruh Kepatuhan atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintahan Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa .  Skripsi . Poloteknik Negeri Sriwijaya, Palembang.