## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
Oleh: Muhammad Yasid 1) ,
Hang Bun 2) ,
Universitas Darma Agung, Medan. 1), 2)
E-mail:
yasidfakultashukum@gmail.com 1 , budi_sempurna@yahoo.com 2)

## ABSTRACT
Taxes are a very important source of state revenue for administering government and implementing  national  development.  So  that  the  Government  places  taxation obligations  as  one  of  the  manifestations  of  state  obligations  which  are  a  means  of financing the state in national development in order to achieve the goals of the State. This research uses a normative method, which is to analyze problems and research through an approach in statutory regulations and also from books, papers, laws and other  references.  The  construction  service  business  is  a  tax  object  subject  to  final Income  Tax  (PPh)  of  Article  4  paragraph  (2).  In  the  construction  service  business, the construction service contractor or entrepreneur is subject to tax. This applies to both  those  who  have  and  who  do  not  have  certification  and  qualifications  as professionals in the construction sector in accordance with the provisions stipulated in the Construction Services Development Agency (LPJK) Regulation Number 11 of 2006. The legal umbrella governing taxes on construction service businesses is listed in  Government  Regulation  (PP)  Number  51  of  2008  as  amended  by  Government Regulation Number 40 of 2009 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business (hereinafter referred to as PP 51/2008 stdd PP 40/2009).
Keywords: income tax, construction business

## ABSTRAK
Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Sehingga  Pemerintah menempatkan  kewajiban  perpajakan  sebagai  salah  satu  perwujudan  kewajiban kenegaraan  yang  merupakan  sarana  dalam  pembiayaan  negara  dalam  pembangunan nasional  guna  tercapainya  tujuan  Negara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif,  yaitu  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  dan  penelitian  melalui pendekatan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  bersumber  dari  buku- buku,  makalah,  undang-undang  dan  referensi  lainnya.  Usaha  jasa  konstruksi
merupakan  objek  pajak  yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  4  ayat  (2) yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah maupun yang  belum  memiliki  sertifikasi  dan  kualifikasi  sebagai  profesional  dalam  bidang konstruksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Payung hukum yang mengatur  tentang  pajak  atas  usaha  jasa  konstruksi  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40  tahun  2009  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP 51/2008 stdd PP 40/2009).

## Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Usaha konstruksi
1. PENDAHULUAN Pajak  merupakan  sumber pendapatan  Negara  yang  sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah  menempatkan  kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan  kewajiban  kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan Negara.” Industri  Jasa  Konstruksi  di Indonesia mulai diatur secara komperhensif,  pasca  reformasi  politik di Indonesia, melalui Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya, terbit Peraturan  Pemerintah  terkait  tentang Jasa  Konstruksi,  yaitu  Peraturan
Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang  Usaha  dan  Peran  Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah RI  Nomor  29  Tahun  2000  tentang Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  30 Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.  Berkaitan dengan penghasilan yang dikategorikan  sebagai  objek  pajak. Undang-  undang  RI  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa : Pengaturan mengenai
pengenaan  Pajak  atas  jasa  usaha konstruksi  juga  diatur  dalam  Pasal  23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh: atas penghasilan tersebut  di  bawah ini dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun  yang  dibayarkan,  disediakan untuk  dibayarkan,  atau  telah  jatuh tempo  pembayarannya  oleh  badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,  penyelenggaraan  kegiatan, bentuk  usaha  tetap,  atau  perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang  wajib  membayarkan  sebesar  2% (dua  persen)  dari  jumlah  bruto  atas imbalan  sehubungan  dengan  jasa teknik,  jasa  majemen , jasa  konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 21.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  pajak  penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  dalam tahun  pajak.  Dasar  hukum  pengenaan

## pajak  penghasilan  adalah  Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  Penghasilan  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang – Undang  Nomor  36  Tahun  2008  yang selanjutnya  disebut  Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Yang    dapat  dijadikan  objek pajak  sangat  banyak  macamnya. Segala  sesuatu  yang  ada  dalam masyarakat  dapat  dijadikan  sasaran atau  objek  pajak  baik  keadaan, perbuatan maupun peristiwa, misalnya
: a. Keadaan,  kekayaan  seseorang pada  suatu  saat  tertentu  memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi,  memiliki  tanah  atau barang  tidak  bergerak,  rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap). b. Perbuatan  melakukan  penyerapan barang karena perjanjian, mendirikan  rumah  atau  gedung, mengadakan  pertunjukkan  atau keramaian, memperoleh penghasilan,  berpergian  ke  luar negeri.
c. Peristiwa  kematian,  keuntungan yang  diperoleh  secara  mendadak, anugerah  yang  diperoleh  karena secara  tak  terduga,  pokoknya segala  sesuatu  yang  terjadi  diluar kehendak manusia. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :
1. Penghasilan  dari  pekerjaan  dalam hubungan  kerja  dan  pekerjaan bebas.
2. Penghasilan  dari  usaha  dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal 4. Penghasilan lain-lain.
Menurut  pasal  2  ayat  (2)  UU PPh  subyek  pajak  dibedakan  menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak  luar  negeri.  Yang  dimasuksud dengan  subyek  pajak  dalam  negeri adalah:
1. Orang  pribadi  yang  bertempat tinggal  di  Indonesia  atau  orang pribadi yang berada di
Indonesia  lebih  dari  183  (seratus delapan  puluh  tiga)  hari  dalam jangka  waktu  12  (dua  belas) bulan, ataupun pribadi yang dalam suatu  tahun  pajak  berada  di Indonesia  dan  mempunyai  niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 3. Warisan  yang  belum  terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak. Secara teoritis  dikenal  sebagai  macam tarif pajak yang dapat diterapkan, yaitu : a. Tarif tetap b. Tarif proporsional (sebanding/sepadan) c. Tarif progresif (presentase meningkat) d. Tarif degresif (presentase menurun)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu penelitian  hukum  normative  yang dilakukan untuk mencari masalah atau isu  hukum  dan  permasalahan  hukum yang ada. Hasil dari penelitian hukum ini  adalah  memberikan  preskripsi mengenai  apa  yang  ada  mengenai  isu hukum  yang diajukan. Sifat  Penelitian ini  adalah  deskriptif,  sumber  yang digunakan  adalah  data  primer,  data sekunder  dan  bahan  non-hukum.  Data
primer  yang  dimaksud  dalam  bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  5  Tahun  2008  tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang, Undang-  Undang  nomor  36  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2983 tentang Pajak Penghasilan.
Data  sekunder  berupa  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi. Publikasi  tentang  hukum  meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar- komentar atas putusan pengadilan.
Teknik pengumpulan data dengan  cara  studi  kepustakaan. Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian hukum ini adalah:
a. Pendekatan  perundang-undangan
( statue  approach ),  diperlukan guna mengkaji   lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah  undang-undang  dan regulasi  yag  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani yaitu mengenai “analisis hukum  pajak  terhadap  pajak penghasilan  atas  usaha  jasa konstruksi” . b. Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu beranjak dari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum.  Peneliti  akan  menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep  hukum  dan  asas-
asas  hukum  yang  relevan  dengan isu yang dihadapi.
Analisa  yang  digunakan  lebih banyak kepada pola pikir (paragdigma) yang  diteliti  dengan  pendekatan  teori- teori  yang  dipakai.  Begitu  isu  hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran  untuk  mencari  bahan- bahan  hukum  yang  relavan  terhadap isu  yang  dihadapi.  Bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder yang  telah  dikumpulkan  tersebut kemudian  dikelompokkan  dan  dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan konseptual,  pendekatan  perundang- undangan, dan pendekatan perbandingan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan
komperehensif  dari  badan  hukum primer  dan  sekunder  yang  diperoleh untuk  menghasilkan  preskripsi  atau argumentasi hukum yang baru.
4. HASIL DAN

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Berdasarkan  UU  KUP  Nomor
28  Tahun  2007,  Pasal  1  ayat  (1) pengertian  Pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Sebelum  UU  KUP  Nomor  28
Tahun 2007 diberlakukan, ada beberapa  dasar  hukum  perpajakan
yang  pernah  berlaku  dan  masih berlaku di Indonesia, yaitu:
a. Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945 Dalam naskah asli UUD  1945  Pasal  23  ayat  (2), mengatur  “segala  pajak  untuk keperluan negara berdasarkan UU, sedangkan berdasarkan amandemen  termuat  Pasal  23A
“Pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat memaksa untuk keperluan neg ara diatur dengan UU”.
b. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal  1 angka  1  tentang  KUP  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapat  timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997  tentang  Penagihan  Pajak dengan  Surat  Paksa  Berdasarkan pasal  1,  Pajak  ialah  semua  jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah  Pusat,  termasuk  Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat  1-3  menerangkan  bahwa setiap wajib pajak yang membayar pajak  yang  terutang  berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan  pada  adanya surat ketetapan pajak.
e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  dan  Pajak
Penjualan  Atas  Barang  Mewah Dalam  pasal  1  ayat  dijelaskan bahwa  setiap  wajib  pajak  wajib melaporkan  data  terkait  nilai kekayaan dan barang mewah yang dimilikinya.
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000  tentang  tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  Pajak Penghasilan  Pasal  3  diterangkan bahwa  kewajiban  pajak  subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 2 ayat (4) dimulai pada saat orang  pribadi  atau  orang  tersebut menjalankan usahanya dan berakhir apabila tidak lagi menjalankan usahanya.
g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997  tentang  Penagihan  Pajak Dengan  Surat  Paksa  Terdapat dalam  pasal  1  ayat  2  yaitu penagihan  pajak  dapat  berjalan secara  pararel  dengan  proses permohonan keberatan atau banding oleh wajib pajak. h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002  tentang  Pengadilan  Pajak Dalam  pasal  1  ayat  1  dikatakan sengketa  pajak  ialah  sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atau penanggung pajak dengan  pejabat  yang  berwenang sebagai  akibat  dikeluarkannya
keputusan  yang  dapat  diajukan banding  atau  gugatan  kepada pengadilan  pajak  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007  tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal 2 ayat(1) yaitu semua wajib pajak  yang  telah  memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan berdasarkan sistem self assesment, wajib  pajak  mendaftarkan  diri pada  kantor  Direktorat  Jenderal Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  tentang  Perubahan  Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi,  warisan  yang  belum terbagi  sebagai  suatu  kesatuan menggantikan yang berlaku,
badan,  dan  bentuk  usaha  tetap (BUT). Dasar  Pengenaan  PPh  Pasal  4
Ayat  2  atas  Jasa  Konstruksi.    adalah sebagai berikut:
1. Jika  dipotong  oleh  pemotong pajak  dalam  hal  ini  bendahara pemotong yaitu jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN). 2. Jika  penyedia  jasa  menyetor sendiri  dalam  hal  ini  perusahaan jasa  konstruksi,  dasar  pengenaan pajaknya yaitu jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN).
Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.  Tarif  yang  dikenakan untuk  pajak  penghasilan  atas usaha jasa konstruksi ini berbeda- beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat  badan  usaha  dan  masa berlakunya  sertifikat  tersebut. Untuk  jasa  pelaksana  konstruksi, tarifnya  ditentukan  berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak penghasilan  final  pasal  4  ayat  2 atas  jasa  konstruksi  yaitu  sebesar 4%  untuk  jasa  perencanaan konstruksi apabila seorang kontraktor  memiliki  sertifikat badan  usaha,  dan  6%  bagi kontraktor  yang  tidak  memiliki sertifikat badan usaha. Untuk jasa pelaksanaan
konstruksi  apabila  kontraktor  tersebut memiliki  sertifikat  badan  usaha  dan masuk  dalam  kategori  usaha  kecil (tingkatan  1,2,3,4)  maka  dikenakan tarif  sebesar  2%,  sedangkan  untuk kontraktor  yang  memiliki  sertifikat badan  usaha  yang  masuk  dalam kategori  usaha  menengah  dan  besar (tingkatan  5,6,7)  dan  kontraktor tersebut tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar  4%.  Untuk  jasa  pengawasan konstruksi  dikenakan  tarif  4%  bagi kontraktor  yang  memiliki  sertifikat badan  usaha  dan  6%  bagi  kontraktor yang  tidak  memiliki  sertifikat  badan usaha.
Atas  penghasilan  dari  usaha Jasa  Konstruksi  dikenakan  Pajak Penghasilan  yang  bersifat  final. Adapun  Tarif  Pajak  Penghasilan  yang bersifat final:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan  Konstruksi  yang dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa dengan kualifikasi usaha kecil b. 4%  (empat  persen)  untuk Pelaksanaan  Konstruksi  yang dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa yang  tidak  memiliki  kualifikasi usaha. c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan  Konstruksi  yang dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a dan huruf b d. 4%  (empat  persen)  untuk Perencanaan  Konstruksi  atau Pengawasan  Konstruksi  yang dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa yang memiliki kualifikasi usaha e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan  Konstruksi  atau Pengawasan  Konstruksi  yang dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa yang  tidak  memiliki  kualifikasi usaha.  Jurnal  Bisnis  Terapan Volume 01, Nomor 02, Desember 2017 59 Pajak penghasilan  yang  pengenaannya bersifat  Final  mengacu  pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. B. Penerapan  Pemotongan  Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi Dalam praktek, banyak pemotong  pajak  mengalami  kesulitan dalam  membedakan  jasa  konstruksi yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan jasa  konstruksi  yang  diatur  dalam
Pasal 23 UU Pajak Penghasilan. Untuk
dapat  membedakan  antara  keduanya maka  pemahaman  terhadap  kriteria jasa  konstruksi  yang  menjadi  objek pemotongan  Pasal  23  harus  dibatasi pada  jenis  jasa  yang  tercantum  dalam Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Keuangan nomor 244 tahun 2008 yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak mempunyai klasifikasi sebagai
pengusaha jasa konstruksi.
Berkenaan dengan pemotongan pajak penghasilan, dalam pasal 23 ayat (1)  huruf  c  angka  2  diatur  bahwa  atas penghasilan  tersebut  di  bawah  ini dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,  atau  telah  jatuh  tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang  wajib  membayarkan  sebesar  2% (dua  persen)  dari  jumlah  bruto  atas imbalan  sehubungan  dengan  jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,  jasa  konsultan,  dan  jasa lain  selain  jasa  yang  telah  dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Contoh  penerapan  pemotongan pajak  konstriksi  yaitu  Ibu  Susi berencana  membangun  rumah  di kawasan  Mampang,  Jakarta  Selatan. Untuk keperluan tersebut, dia mendatangi  perusahaan  konstruksi.
Meski perusahaan konstruksi ini masih terbilang  kecil  namun  Ibu  Susi  ingin mempercayakan  pengerjaan  rumahnya ke perusahaan tersebut.
Dia mengkonsultasikan  semuanya.  Mulai dari perencanaan, tata letak bangunan, ukuran  ruangan,  pemilihan  bahan
bangunan  sampai  target  pengerjaan. Setelah  berdiskusi  panjang  lebar, akhirnya  kedua  belah  pihak  sepakat untuk bekerjasama.
Perusahaan konstruksi ini kemudian  memberikan  dokumen  yang di  dalamnya  terdapat  rincian  biaya yang  dibutuhkan.  Nah,  rincian  biaya inilah  disebut  dengan  nilai  kontrak. Dengan  beberapa  kali  pertemuan  dan pertimbangan,  akhirnya  rician  biaya disetujui  di  atas  materai  dengan  nilai kontrak  Rp.  2  miliar.  Ibu  Susi kemudian  menyetujui  dengan  syarat semua  biaya  akan  dibayar  lunas  saat pengerjaan selesai. kontrak ini disimpan  kedua  belah  pihak  sebagai tanda bukti. Setelah pengerjaan rumah selesai,  Ibu  Susi  menepati  janjinya dengan  membayar  nilai  kontrak sebesar Rp. 2 miliar. Karena penyedia jasa  konstruksi  adalah  perusahaan yang  memiliki  kualifikasi  usaha  kecil, maka  dikenakan  tarif  3%  sehingga perhitungannya akan seperti ini : Nilai kontrak  X  Tarif  PPh  Jasa  Konstruksi yaitu  Rp.  2  miliar  x  3%  =  Rp. 60.000.000.  Dengan  demikian,  PPh Jasa  Konstruksi  yang  harus  disetor  ke kas Negara adalah Rp. 60 juta. Jumlah uang  yang  sudah  dihitung  sebagai Pajak  Penghasilan  Jasa  Konstruksi harus  dipotong  dari  nilai  kontrak,  lalu disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak  yang  sama  yaitu  maksimal tanggal 15 setelah pelunasan pembayaran. Setelah  Ibu  Susi  menyetor pajak  tersebut  dan  melaporkannya, perusahaan konstruksi itu akan mendapatkan  buki  potong  PPh  atas jasa konstuksi yang diberikan oleh Ibu Susi.  Kemudian  buki  potong  tersebut akan  dilaporkan  pada  akhir  tahun
pelaporan  pajak  sebagai  pajak  final dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT)  Pajak  perusahaan  konstruksi tersebut.
C. Hambatan-Hambatan  Yang Dihadapi  Dalam  Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi
Meskipun  pemungutan  pajak secara  teoritik  maupun  secara  hukum memiliki  dasar  yang  kuat,  namun daalm  praktek  pemungutannya  ada banyak  hambatan  yang  mungkin terjadi.  Ada  setidaknya  dua  jenis hambatan dalam pemungutan pajak :
1. Adanya perlawanan pasif Perlawanan  pasif  yang  dilakukan bisa  berupa  keengganan  wajib  pajak membayar  pajak.  Keengganan  ini dipicu  oleh  beberapa  alasan  misalnya perkembangan  intelektual  dan  moral wajib pajak. Kurangnya edukasi terkait pajak  membuat  masyarakat  kurang menyadari  arti  pentingnya  membayar pajak,  sehingga  mereka  enggan membayar  pajak.  Demikian  pula pengelolaan  pajak,  maraknya  korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan  perkembangan  kurang baik  bagi  pertumbuhan  kesadaran masyarakat  untuk  membayar  pajak. Alasan  lain  keenganan  membayar pajak adalah karena sistem perpajakan yang  cenderung  sulit  dan  rumit, sehingga  masyarakat  kurang  dapat memahami  tata  laksanan  perpajakan. Mereka  akan  berpendapat  mau  bayar saja  kok  rumit.  Alasan  lainnya  lagi adalah sistem kontrol yang tidak jalan. Mereka  yang  tidak  membayar  pajak ternyata tidak mendapat sangsi. Hal ini akan  menimbulkan  pemikiran  untuk
apa  membayar  pajak  kalau  tidak  ada sangsi bila tidak membayar.
2. Adanya pelawanan aktif Perlawanan aktif ini memiliki dua bentuk.  Bentuk  pertama  disebut tax avoidance. Istilah  untuk  menyebut upaya-upaya  menghindari  pajak  tanpa melanggar hukum. Bentuk yang kedua adalah tax  evasion .  Merupakan  upaya menghindari  pajak  dengan  cara-cara melanggar hukum atau ilegal. Mencermati perkembangan jumlah pelaku usaha dan asosiasi yang terus  bertambah  dengan  motif  yang jauh  dari  nilai  profesionalisme,  maka pemerintah diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang menjadikan  proses  validasi  asosiasi yang  menyelenggarakan  sertifikasi, serta  meningkatkan  pelaku  jasa konstruksi untuk mengedepankan profesionalitas  serta  menjadi  sarana melahirkan  pelaku  usaha  dengan  daya saing tinggi. 1. Tidak jelasnya Penanggung jawab sektor  konstruksi.  Tidak  jelasnya Penanggung jawab sektor konstruksi ini dapat dilihat bahwa perintah  Menteri  Dalam  Negeri untuk  membentuk  Tim  Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi  BPHN  Pembina  Jasa Konstruksi  diseluruh  Indonesia melalui surat edaran No. 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 tidak kunjung selesai. Saat ini dari 33 Propinsi dan 476 Kabupaten/Kota yang baru mendirikan  ada  30  Provinsi  dan kurang  lebih  150  Kabupaten/Kota
.Itupun  sekedar  mendirikan  dan tidak  melakukan  operasional, padahal  Menteri  Dalam  Negeri sudah  memberikan  petunjuk  agar disediakan  juga  dana  pembinaan
jasa  konstruksi  disetiap  daerah. Disisi  lain  perintah  Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahun  2000 pasal  14  bahwa  dibuat  Peraturan Daerah  untuk  menerbitkan  Izin Usaha  Jasa  Konstruksi  ternyata juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah.  Banyak  Izin  Usaha  Jasa Konstruksi  tidak  dibuat  melalui
Perda tapi cukup Surat Keputusan Kepala  Daerah  dimasing-masing daerah dan banyak yang beranggapan  Izin  Usaha  Jasa Konstruksi  adalah  Pendapatan
Asli  Daerah  dan  oleh  sebab  itu sering  biaya  IUJK  cukup  tinggi.
Kewajiban setiap pemerintah daerah untuk memberikan Laporan  ke  Menteri  Pekerjaan
Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan  Menteri  Permukiman dan  Prasarana  Wilayah  No. 369/KPTS/M/2001  tidak  pernah dipatuhi,  sehingga  kalau  ditanya IUJK  di  seluruh  Indonesia  ini maka  tidak  ada  yang  bisa menjawab.  Departemen  Pekerjaan Umum  juga  belum  merasa  bahwa pekerjaan  konstruksi  menjadi tanggung jawabnya hal ini terlihat jelas  saat  Peraturan  Menteri  No. 43  tahun  2007  tentang  “Standar Dokumen  Pelelangan  Nasional” dikeluarkan,  dimana  dalam  buku tersebut  tertulis  jelas  mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 tahun  2008  dan  sifatnya  nasional namun hanya berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum  serta  pula  hanya  dana APBN,  sehingga  sulit  diterapkan pada jasa konstruksi di pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota yang sumber
dananya  APBD.  Baru-baru  ini
Menteri  Pekerjaan  Umum  juga mengeluarkan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan melalui  Peraturan  Menteri  Nomor 09/PRT/M/2008  tentang Pedoman Sistem  Manajemen  Analisa  dan Evaluasi  Hukum  Tentang  Jasa Konstruksi  BPHN  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang  Pekerjaan Umum,  namun  inipun  hanya berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan  Umum  bahkan  muncul bidang  baru  yakni  yang  disebut bidang  pekerjaan  umum.  Dan masih banyak yang sifatnya rancu dan sulit diterapkan yang menyebabkan timbulnya persoalan di daerah. 2. Arah Pengembangan Jasa Konstruksi  Jauh  dari  Upaya Peningkatan Profesionalisme. Keberadaan  UU  No  18  Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang ditujukan  untuk  meningkatkan profesionalisme  pelaku  usaha  di sektor  jasa  konstruksi  melalui peningkatan  peran  masyarakat jasa  konstruksi,  masih  jauh  dari harapan.  Dari  pengaturan  yang tidak  konsisten  dan  keberadaan institusi  yang  kurang  Departemen Pekerjaan Umum hanya mengurusi  jalan,  sumber  daya  air dan  ciptakarya  serta  tata  ruang, sedangkan  jasa  konstruksi  tidak dianggap  significant.  Berbagai tindakan  persaingan  usaha  tidak sehat dalam sektor itu bermunculan  yang  diindikasikan adanya  Keputusan  dari  Komisi Pengawasan  Persaingan  Usaha yang menetapkan beberapa perkara  persaingan  usaha  tidak
sehat  di  sektor  jasa  konstruksi, yang  hampir  seluruhnya  muncul dalam  bentuk  persekongkolan lelang.  Jauhnya  pengembangan jasa konstruksi dari upaya peningkatan profesionalisme, lebih banyak disebabkan terdistorsinya  pengaturan  sektor tersebut  oleh  kepentingan  pihak- pihak  tertentu  yang  selama  ini memegang  peran  penting  dalam sektor  jasa  konstruksi.  Hal  inilah yang  menyebabkan  permasalahan di  sektor  jasa  konstruksi  terus bermunculan.
3. Kurang  profesionalnya  pejabat pengadaan  jasa  konstruksi.  Jika dilihat  kondisi  di  pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota maka akan terlihat bahwa  para  petugas  pengadaan jasa  konstruksi  ini  masih  sangat lemah  dalam  menguasai  aturan pengadaan.  Analisa  dan  Evaluasi Hukum  Tentang  Jasa  Konstruksi BPHN  Umumnya  menganggap aturan  pengadaan  bisa  dijalankan asal sudah sesuai dalam Keputusan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa  perlu  memahami  makna yang  terkandung  didalamnya, padahal kita menghadapi persoalan hukum, contoh konkrite adalah  sering  para  panitia  lelang menerima  dokumen  yang  sudah direkayasa  oleh  penyedia  jasa, namun  karena  sulitnya  untuk mencari  kebenaran  atau  referensi sumber  data  maka  dibuatlah seakan-akan  dokumen  tersebut asli,  dengan  dibubuhi  keterangan sesuai  aslinya  dan  dimintakan pihak  ketiga  yang  melakukan
legalisasi  seperti  Asosiasi  atau LPJK. 4. Dominasi  Peran  Unsur  Pelaku Usaha dalam Lembaga Pengembangan  Jasa  Konstruksi (LPJK)  Dari  pengamatan  dapat ditemukan fakta bahwa  salah satu penyebab terbesar dari terdistorsinya  pelaksanaan  UU No. 18 Tahun 1999 adalah sangat dominannya  unsur  pelaku  usaha yang  diwakili  asosiasi  perusahaan jasa  konstruksi  dalam  LPJK  yang memiliki  peran  strategis  dalam pengembangan sektor jasa konstruksi.  Penelitian  di  lapangan memperlihatkan  bahwa  unsur pelaku  usaha  sangat  aktif  dan mendominasi  peran  dalam  LPJK. Akibat dari kondisi ini maka tidak mengherankan apabila perkembangan LPJK banyak terdistorsi oleh kepentingan pelaku  usaha  melalui  perannya  di Lembaga. Bahkan dalam perkembangannya,  LPJK  sering menjadi  sumber  dari  lahirnya perilaku  persaingan  usaha  tidak sehat.  Distorsi  semakin  menjadi- jadi,  setelah  asosiasi  juga  diberi kewenangan melakukan sertifikasi. 5. Potensi  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat Dalam Industri Jasa Konstruksi Berdasarkan pengamatan, teridentifikasi beberapa potensi persaingan usaha tidak sehat  yang  disebabkan oleh distorsi implementasi Undang  Undang  Nomor  18 Tahun  1999.  Beberapa potensi  persaingan  usaha  tidak sehat tersebut adalah: 6. Penunjukan perusahaan jasa konstruksi yang selalu direkayasa, diskriminasi  terhadap  pesaing melalui penyalahgunaan
kewenangan  panitia  lelang  dalam melakukan pengadaan. Cara Mengatasi Hambatan Pajak: 1. Memberikan  koordinasi  terhadap lembaga terkait agar kondisi harta wajib pajak/penanggung pajak terdata dengan baik 2. Lebih tegas dalam pemungutannya seperti pemblokiran rekening penanggung pajak  yang  memiliki  tunggakan pajak berlebih 3. Meningkatkan penggalangan jaringan  kerja  baik  dari  desa sampai pusat 4. Memberikan  peningkatan  pada penyuluhan  kepada  wajib  pajak mengenai hak dan kewajiban yang mereka dapat
5. Keteraturan  dari  pelaksanaan  dan pengorganisasian  lebih  terjaga dengan baik
5. SIMPULAN Adapun kesimpulan yang diapat dari penelitian ini: 1. Pengaturan  pemotongan  pajak penghasilan Jasa Konstruksi diatur dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU  PPh yang bersifat final, hanya diterapkan bila usaha jasa konstruksi  dari  lembaga-lembaga pengembangan  jasa  konstruksi dimana  dengan  adanya  sertifikat tersebut  menjadikan  wajib  pajak pada usaha jasa konstruksi dikenakan  pajak  yang  bersifat final  dan  yang  tidak  bersertifikat badan  usaha  dikenakan  pajak tidak  final  yaitu  Pasal  23  ayat (1) huruf c angka 2 PPh.
2. Dalam  penerapan  Pajak  Pasal  23 ayat  (1)  huruf  c  angka  2  pada usaha  jasa  konstruksi  dilakukan dengan  cara  membuat  ID  billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui  Bank  Persepsi  ATM, teller  bank,  fitur  bayar  pajak online di   Online Pajak yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran  adalah  tanggal  10, sebulan  setelah  bulan  terutang pajak  penghasilan.  Sebagai  tanda bahwa PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c  angka  2  telah  dipotong,  pihak pemotong harus memberikan bukti  potong  (rangkap  1)  yang sudah dilengkapi  kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti  potong  (rangkap  ke  2)  pada saat  melakukan  e-Filing  pajak
PPh  Pasal  23  ayat  (1)  huruf  c angka  2  di  online  pajak.  Setelah itu Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong  dengan  cara  mengisi SPT  Masa  PPh  Pasal  23,  lalu bisa  melaporkannya,  melaui  fitur lapor pajak online atau efilling  gratis  di  Online  Pajak. Jatuh  tempo  pelaporan  adalah tanggal 20, sebulan  setelah bulan terutang pajak penghasilan. 3. Hambatan  yang  dihadapi  dalam pemotongan  pajak  penghasilan usaha jasa konstruksi, seringkali  masyarakat  kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak,sehingga mereka  enggan  membayar  pajak. Demikian pula pengelolaan pajak, maraknya  korupsi,  penegakan hukum  yang  lemah  memberikan perkembangan  kurang  baik  bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Bohari.  2004. Pengantar  Hukum
Pajak. Jakarta:  Raja  Grafindon
Persada Gunadi, Kebijakan  Fiskal  Untuk Meningkatkan Produktivitas Nasional , Universitas Indonesia, Jakarta Hutomo, Sigit. 2018. Pajak
Penghasilan. Yogyakarta: Andi Judisseno, Rimsky. 2004. Perpajakan. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama _______________.  2004. Pajak  dan Strategi Bisnis; Suatu Tinjauan tentang  Kepastian  Hukum  dan Penerapan Akuntansi di Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama Mulyono, Djoko. 2010. Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun  Praktis ,  Yotyakarta:
Andi Offset
Pudyatmoko,  Sri.  2002. Pengantar Hukum  Pajak. Yogyakarta: Andi
Saidi,  Muhammad  Djafar.  2011. Pembaruan  Hukum  Pajak. Jakarta: Raja  Grafindo ______________________. 2011. Perlindungan  Hukum  Wajib Pajak  dalam  Penyelesaian Sengketa Pajak. Jakarta: Rajawali Pers Sudarto.  2011. Meningkatkan  Kinerja
Perusahaan Jasa Konstruksi Di Indonesia . Jakarta: CSIS Suparnyo,  2012. Hukum  Pajak  Suatu Sketsa  Asas,  Cetakan  Ketiga , Pustaka Magister, Semarang.
Supriyanto, Edy. 2014. Hukum Pajak Indonesia .  Yogyakarta:  Graha Ilmu Sutedi,  Andrian.  2008. Hukum  Pajak dan  Retribusi  Daerah. Bogor:
Graha Indonesia Waluyo.  2006. Perpajakan  Indonesia .
Jakarta: Salemba Empat

## B. Perundang-undangan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang  Undang  Nomor  36  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor  7  Tahun  1983  Tentang Pajak Penghasilan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  51 Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  51  tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  dari    Usaha  Jasa Konstruksi. Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis  Jasa  Lain  Sebagaimana Dimaksud  Dalam  Pasal  23 Ayat (1) huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana   Telah  Beberapa Kali  Diubah  Terakhir  Dengan Undang-Undang  Nomor  36
Tahun 2008