## WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah
Vol 6, No 1 (2022): Hal 1 – 21 DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.3904

## ANALISIS PENETAPAN KELAYAKAN AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DITINJAU DARI MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH
(Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri)

## Ayu Sifaul Muzariah
Beijing Institute, Pare Kediri, Jawa Timur, Indonesia ayusifaul3@gmail.com

## ABSTRACT
Islamic  financial  institutions  in  Indonesia  are  currently  developing  so rapidly,  especially  murabaha  financing,  therefore  each  distribution  of murabahah  financing  must  first  be  analyzed  for  the  feasibility  of  the collateral  by  the  risk  management  of  Islamic  banks.  The  purpose  of  this study  was  to  determine  how  the  analysis  of  the  determination  of  the feasibility of collateral in the distribution of murabahah financing in terms of risk  management  of  Islamic  banks  at  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri.  This research uses qualitative research with descriptive analysis. The results of this study indicate that the most collateral provided by customers is in the form  of  Certificate  of  Ownership  (SHM)  and  Proof  of  Ownership  of Motorized  Vehicles  (BPKB).  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  in  determining the eligibility of collateral based on criteria of economic value, undamaged goods, marketable, and legally binding. The determination of the feasibility of collateral carried out by BPRS Rahma Syariah Kediri is also carried out by  the  risk  management  of  Islamic  banks,  namely  the  risk  identification process,  risk  measurement  process  and  risk  monitoring  process.  For  the settlement  of  problematic  murabahah  financing,  the  risk  management  of Islamic  banks  is  carried  out  by  restructuring,  settlement  through  collateral and also book write-off.
Keywords: Collateral,  Murabaha  Financing,  Islamic  Bank  Risk Management
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## ABSTRAK
Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini berkembang begitu pesat terutama  pembiayaan murabahah ,  oleh  karena  itu  setiap  penyaluran pembiayaan murabahah harus  terlebih  dahulu  dianalisis  kelayakan agunannya oleh manajemen risiko bank syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  analisis  penetapan  kelayakan agunan  dalam  penyaluran  pembiayaan murabahah ditinjau  dari manajemen risiko bank syariah di BPRS Rahma Syariah Kediri. Penelitian ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  agunan  yang  paling  banyak  diberikan  oleh nasabah  adalah  berupa  Sertifikast  Hak  Milik  (SHM)  dan  Bukti  Pemilik Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  dalam melakukan  penetapan  kelayakan  agunan  berdasarkan  kriteria  bernilai ekonomis, barang tidak rusak, marketable , dan dapat diikat secara yuridis. Penetapan kelayakan agunan yang dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah Kediri  juga  dilakukan  oleh  manajemen  risiko  bank  syariah  yaitu  proses identifikasi risiko, proses pengukuran risiko dan proses pemantauan risiko. Untuk  penyelesaian  terhadap  pembiayaan murabahah bermasalah  maka manajemen  risiko  bank  syariah  melakukan  dengan  cara  restrukturisasi, penyelesaian melalui barang agunan dan juga penghapusan buku.
Kata  Kunci: Agunan,  Pembiayaan Murabahah ,  Manajemen  Risiko  Bank Syariah

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  saat  ini berkembang  begitu  pesat.  Lembaga  keuangan  syariah merupakan  salah  satu  instrumen  guna  menegakkan  aturan ekonomi Islam. Pada pasal 4 UU Perbankan syariah, perbankan syariah  maupun  perbankan  konvensional  yang  berfungsi sebagai  lembaga intermediary ,  sangat  berkaitan  dengan penghimpun  dana  dan  penyaluran  dana.  Pada  produk penghimpunan dana  dari  masyarakat, bank syariah  mempunyai produk  giro,  tabungan,  dan  deposito.  Sedangkan  pada penyaluran  dana,  ada  produk  yaitu  pembiayaan  atau  dalam perbankan konvensional dinamakan dengan kredit. Pembiayaan disebut dengan asset dikarenakan dana yang disalurkan melalui pembiayaan adalah aset yang dimiliki oleh bank.
Jenis  pembiayaan  syariah  yang  ada  di  Indonesia  meliputi
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
mudhorobah,  murabahah,  musyarakah dan  juga ijarah atau sewa  menyewa.Pembiayaan Murabahah ialah  akad  jual  beli antara  bank dan nasabah  dengan cara  menjual barang dengan harga  sebenarnya  ditambah  keuntungan  untuk  bank  sesuai kesepakatan  yang  telah  disepakati  keduanya. 1 Dalam  proses akad  pembiayaan murabahah tidak  menutup  terjadinya    risiko dari lembaga perbankan maupun dari pihak nasabahnya sendiri. Risiko  dari  pihak  nasabah  salah  satunya  pada  saat  nasabah tidak  bisa  melunasi  kewajiban  membayar  hutanynya  sehingga bank  perlu  melakukan  analisis  pembiayaan murabahah terlebih dahulu  sebelum  bank  menyalurkan  dana  pembiayaan.  Salah satu  analisisnya  yaitu  pada  agunan  ( collateral )  yaitu  analisis terhadap asset atau  barang  yang  diberikan  nasabah  sebagai jaminan dari pembiayaan yang dimintanya.
Agunan  atau collateral ini  harus  dianalisis  lerlebih  dahulu oleh  bank  agar  mengetahui  seberapa  tingkat  risiko  nasabah kepada  bank.  Analisis  terhadap  agunan  meliputi  jenis  barang yang  diagaunkan,  lokasi,  bukti  kepemilikan  barang  serta  status hukumnya. 2
Di  BPRS  Rahma  Syariah  secara  garis  besar  terdapat  dua produk  yaitu  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana.  Pada umumnya  apabila  nasabah  melakukan  pembiayaan murabahah di  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri,  maka  seorang account  officer akan  menganalisis  agunan  apa  yang  dijadikan  agunan. Sebelum seorang account officer melakukan kegiatan menganalisis  barang  agunan  biasanya  keputusan  tentang  apa saja  yang  dijadikan  untuk  melakukan  analisis  sudah  terlebih dahulu  ditentukan  oleh  manajemen  risiko  bank  syariah  dari BPRS Rahma Syariah Kediri itu sendiri. Menurut Veithzal Rivai 3 dalam  menerapkan  manajemen  risiko  pembiayan,  maka  tahap
1 Muhammad  dan  Dwi  Suwiknyo, Akutansi  Perbankan  Syariah ,  (Yogyakarta: TrushMedia, 2009), 42-43
2 Trisandini  dan  Abd.  Shomad, Transaksi  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  Bumi  Aksara,
2013), 69
3 Veithzal  Rivai  dan  Anndria  Permata, Islamic  Financial  Management ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 623
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
awal  yaitu  identifikasi  risiko.  Setelah  dilakukan  identifikasi  risiko selanjutnya melakukan pengukuran, dan pemantauan.
Dengan  begitu  akan  memperkecil  kemungkinan  lembaga mengalami kerugian dengan menyalurkan pembiayaan murabahah .  Berikut  tabel  presentase  pembiayaan murabahah tahun 2017-2019.
Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah BPRS Rahma Syariah dan BPRS Tanmiya Artha Per Tahun 2017-2019 Tahun BPRS Rahma Syariah BPRS Tanmiya Artha Bermasalah Jumlah Bermasalah Jumlah 2017 1,703,436 9,529,624 3,657,973 21,143,820 2018 1,351,786 10,160,710 1,971,511 25,124,312 2019 1,427,178 11,245,648 2,898,941 36,903,150 Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, OJK 4

## Tabel 1.2
Presentase Pembiayaan Murabahah BPRS Rahma Syariah dan BPRS Tanmiya Artha Per Tahun 2017-2019 Tahun BPRS Rahma Syariah BPRS Tanmiya Artha 2017 17,87% 17,30% 2018 13,30% 7,85% 2019 12,69% 7,85% Dalam persen (%) Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, OJK 5
Dari  data  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dalam  penyaluran  pembiayaan murabahah di  BPRS  Rahma Syariah  Kediri  masih  tinggi  angka  presentasenya  dibandingkan dengan  BPRS  Tanmiya  Artha.  Pada  tahun  2017,  di  BPRS Rahma  Syariah  presentasenya    sebesar  17,87%,  sedangkan pada  BPRS  Tanmiya  Artha  sebesar  17,30%.  .  Untuk  tahun
4 Data  Statistik  Perbankan  Syariah,  http://www.ojk.go.id/diakses  pada  tanggal  6 Desember 2020.
5 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
2018,  keduanya  mengalami  penurunan  yaitu  BPRS  Rahma Syariah  sebesar  13,30%  dan  BPRS  Tanmiya  Artha  sebesar 7,85%.  Sedangkan  ditahun  2019,  BPRS  Rahma  Syariah mengalami  penurunan  lagi  yaitu  12,69%,  sedangkan  BPRS Tanmiya  Artha  masih  tetap  sebesar  7,85%.  Dengan  melihat hasil  presentase  pembiayaan murabahah bermasalah  pada tahun  2017-2019,  maka  dapat  dikatakan  adanya  faktor  internal maupun  eksternal  yang  mempengaruhi  BPRS  Rahma  Syariah Kediri  sehingga  masih  tinggi  angka  presentase  pembiayaan murabahah bermasalah.  Salah  satu  faktor  internalnya  adalah kurang  teliti  dalam  melakukan  penetapan  kelayakan  agunan. Untuk  mencegah  risiko  kebangkrutan  pada  BPRS  Rahma Syariah  Kediri    maka  perlu  dilakukan  dengan  cara  menjual barang  agunan.  Dengan  begitu  perlu  dilakukan  penetapan kelayakan agunan yang teliti.
Dari  permasalahan  diatas  penting  sekali  untuk  diteliti lebih  mendalam  mengenai  analisis  penetapan  kelayakan agunan  pada  penyaluran  pembiayaan murabahah di  BPRS Rahma Syariah Kediri  yang  mana hal ini ada kaitannya dengan peran  dari  manajemen  risiko  bank  syariah  itu  sendiri.  Sebelum melakukan  penyaluran  pembiayaan murabahah ,  manajemen risiko  bank  syariah  akan  melakukan  identifikasi,  pengukuran sesuai  dengan nilai barang  agunan tersebut, serta  pemantauan yang  berkaitan  dengan  agunan  dengan  begitu  apabila  ada pembiayaan murabahah yang bermasalah langsung bisa diatasi segera  oleh  manajemen  risiko  salah  satunya  adalah  dengan cara  menjual  barang  yang  telah  diagunkan  oleh  nasabah. Dengan demikian presentase pembiayaan murabahah bermasalah  dari  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  akan  berkurang. Dari  pernyataan  terseut  dapat  dikatakan  bahwa  BPRS  Rahma Syariah  belum  sepenuhnya  melakukan  analisis  penetapan kelayakan  agunan  dengan  teliti  sehingga  angka  presentasenya masih tinggi.
Penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  analisis penetapan  kelayakan  agunan  dalam  penyaluran  pembiayaan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
murabahah di  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  dan  untuk mengetahui  analisis  penetapan  kelayakan  agunan  dalam penyaluran  pembiayaan murabahah ditinjau  dari  manajemen risiko bank syariah.

## 2. Kajian Pustaka
a. Agunan
Menurut  Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan, jaminan atau  agunan  adalah  suatu  barang  yang  diberikan  calon nasabah  kepada  bank  untuk  menyakinkan  bahwa  calon nasabah  akan  membayarkan  kewajibannya  yang  bisa dinilaidengan  uang  atau  sejenisnya. 6 Berdasarkan  sifatnya jenis  agunan  ada  dua  yaitu  agunan  kebendaan  dan nonkebendaan.  Agunan  kebendaan  sendiri  terdiri  2  yaitu benda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak. 7 Agunan nonkebendaan  ada  dua  yaitu personal  guarantee dan coorporate guarantee .
Kriteria  barang  agunan  sendiri  bernilai  ekonomis, mempunyai  hak  kepemilikan  dan  bersifat  yuridis. 8 Nilai agunan  yang  dapat  diperhitungkan  sebagai  pengurangan pada  pembentuk  Penyisihan  Penghapusan  Aktifa  Produktif sebagaimana  maksud  pada  pasal  2  dan  pasal  3  yaitu  nilai 100% untuk agunan tabungan, giro dan deposito. Untuk nilai 70%  untuk  agunan  tanah  dan  gedung  sedangkan  nilai  50% untuk agunan surat berharga syariah.
b. Pembiayaan Murabahah Menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio, murabahah adalah  akad  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  lembaga  dengan nasabah  dengan  menyebutkan  harga  sebenarnya  kepada
6 Imron  Rosyadi, Jaminan  Kebendaan  Berdasarkan  Akad  Syariah  (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi) , (Depok: Kencana, 2017), 35 7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), 103.
8 Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola  Bisnis  Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Jakarta: Gramedia, 2015), 119
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
nasabah  dan  marginnya  untuk  lembaga  yang  sudah disepakati diawal oleh keduanya. 9
c. Manajemen Risiko Bank Syariah
Menurut  Rivai 10 ,  manajemen  risiko  adalah  sebuah organisasi  lembaga keuangan  yang  mempunyai tugas untuk mengoptimalkan trade-off antara  risiko  dan  pendapatan, yang  bertujuan  membantu  perencanaan  mengembangkan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.
Dalam proses menetapkan kelayakan agunan merupakan  salah  satu  tugas  dari  manajemen  risiko pembiayaan  bank  syariah.  Dalam  pelaksanaannya  proses manajemen risiko pembiayaan ada 3 yaitu identifikasi risiko, pengukuran  risiko  dan  pemantauan  risiko.  Pada  proses identifikasi  risiko  dilakukan  pengecekan  profil  risiko  terkini dari  agunan  terhadap  perkembangan  kondisi  ekonomi  dan pasar,  tingkat  kemudahan  pencairan  agunan  yang  dijadikan jaminan,  penetapan  kualitas  ( marketability )  agunan,  dan efisiensi dan efektifitas penagihan agunan.
Pada  proses  pengukuran  risiko  mempertimbangkan aspek  jaminan,  agunan  juga  garansi.  Untuk  parameter  yang digunakan  adalah  kacakupan  agunan.  Dalam  hal  ini  bank perlu  melakukan  beberapa  tolak  ukur  agar  bank  dapat mempercayai  pembiayaan  yang  diberikan  kepada    nasabah salah satunya dalam hal agunan.
Pada  proses  pemantauan  risiko  dapat  dilakukan dengan  pasif  dan  aktif.  Pemantauan  pasif  yaitu  adalah dengan  memantau  sumber  pembayaran  dan  validasi dokumen  kredit/pembiayaan.  Pengawasan  aktif  dilakukan dengan  cara  melakukan  kunjungan  terhadap  debitur  untuk mengidentifikasi  keadaan  usaha  debitur  dikaitkan  dengan
9 Asnaini dan Herlina Yustati, Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktinya di Indonesia) , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 80
10 Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin, Islamic  Banking  Sebuah  Teori,  Konsep,  dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 942
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
kelainan  sumber  pembayaran  debitur dan  keadaan agunan. 11
Dalam hal terdapat pembiayaan murabahah
bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku atau hapus tagih.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu pendekatan  kualitatif    ialah  jenis  penelitian  yang  hasilnya  bukan berasal  dari  prosedur  statistik  ataupun  perhitungan  dan tujuannya  adalah  mengungkapkan  holistik-kontekstual  melalui data  dari  sumber  utama  dengan  instrumen  pentingnya  berupa peneliti  itu  sendiri.  Sifat  penelitian  kualitatif  ini  deskriptif  dan dianalisis dengan pendekatan induktif. 12

## 2. Metode Analisis Data
Analisis  data  adalah    serangkaian  proses  menata  data  dan mengorganisasikan  ke  dalam  pola,  kategori  dan  uraian  dasar. 13
Analisis datanya yaitu:
a. Pengumpulan data
Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan dengan  mencari,  mencatat,  dan  mengumpulkan  data  melalui hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang  terkait  dengan pelaksanaan penetapan kelayakan agunan dalam penyaluran pembiayaan murabahah .
b. Reduksi data
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  jumlahnya  banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam penelitian ini  setelah  melakukan  pengumpulan  data,  data-data  yang
11 I  Wayan  Sudirman, Manajemen  Perbankan:  Menuju  Bankir  Konvensional  yang Profesional , (Jakarta: Kencana, 2013), 191-198 12 Eko  Sugiarto, Menyusun  Proposal  Penelitian  Kualitatif:    Skripsi  dan  Tesis , (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8
13 Ade  Ismayani, Metodologi  Penelitian ,  (Kuala  Lumpur:  Syiah  Kuala  University Press, 2018), 77
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
terkait dengan penetapan kelayakan agunan dalam pembiayaan murabahah direduksi  digolongkan  kedalam  tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpuannya.
c. Penyajian data
Setelah  dilakukan  reduksi,  maka  langkah  selanjutnya adalah  mendisplaykan  data.  Penyajian  data  pada  penelitian ini  berupa  data  penyaluran  pembiayaan  bermasalah  yang disajikan  dalam  tabel  sehingga  mudah  untuk  dipahami  oleh pembaca.
d. Kesimpulan dan verifikasi
Tahap  selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.  Pada  penelitian  ini  kesimpulan  awal  yang dikemukakan  peneliti  akan  didukung  oleh  data-data  yang diperoleh  peneliti  di  lapangan.  Jawaban    dari  hasil  penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Hasil  peelitian  berdasarkan  data-data  yang  diuraikan sebelumnya  memperoleh  temuan-temuan  penelitian  sebagai berikut:
a. Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di BPRS Rahma Syariah Kediri
Pada  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  jenis  barang  yang banyak  digunakan  sebagai  agunan  adalah  tanah  (SHM)  dan kendaraan  bermontor  (BPKB).  Sedangkan  untuk  kriteria barang  yang  layak  dijadikan  agunan  yaitu  bernilai  ekonomis artinya  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  dapat  dijadikan  uang. Kedua, Barang agunan tidak bermasalah. Ketiga, Marketable artinya  daya  jual.  Seperti  tanah  perkarangan  maka  nilai taksasinya  akan  tinggi,  sedangkan  tanah  persawahan  nilai taksasinya rendah dan keempat mempunyai nilai yuridis atau bisa diikat oleh hukum.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Sedangkan  untuk  besaran  nilai  dari  barang  agunan yang ada di BPRS Rahma Syariah Kediri yaitu:
1) 100%  dari  nilai  tertanggung  untuk  fasilitas  yang  dijamin oleh Pemerintah Indonesia
2) 100%  untuk  agunan  tunai  berupa  uang  kertas  asing, emas,  tabungan  dan  deposito  yang  di  blokir  pada  BPRS bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan
3) 80%  dari  nilai  tertanggung  untuk  fasilitas  yang  dijamin oleh Pemerintah Indonesia
4) 80%  dari  nilai  hak  tanggungan  untuk  agunan  berupa tanah,  bangunan,  dan  rumah  dengan  bukti  kepemilikan Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  atau  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan
5) 70%  dari  nilai  hasil  penilaian  untuk  agunan  berupa  resi gudang  yang  penilainnya  dilakukan  kurang  dari  atau sampai dengan 12 bulan
6) 60%  dari  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)  untuk  agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan kepemilikan SHM atau SHG, hak pakai tanpa hak tanggungan
7) 50%  dari  nilai  tanggungan  untuk  fasilitas  yang  dijamin oleh  Bandan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  atau  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
8) 50%  dari  nilai  pasar  untuk  agunan  berupa  kendaraan bermotor,  kapal  laut  yang  disertai  bkti  kepemilikan  dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku
9) 30%  dari  nilai  pasar  atau  nilai  taksiran  untuk  agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti
kepemilikan  dan  surat  kuasa  menjual  atau  resi  gudang yang  penilainnya  dilakukan  lebih  dari  18  bulan  namun belum melebihi 30 bulan. 14
b. Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau  Dari  Manajemen  Risiko  Di BPRS Raha Syariah Kediri
14 Dokumentasi  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri,  Surat  Edaran  050/bprs- RASYA/SE/V/2018 tentang Perlakuan terhadap Agunan Pembiayaan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Dalam penetapan agunan dalam penyaluran pembiayaan murabahah di  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri, manajemen  risiko  juga  turun  berperan  dalam  penetapannya. Ada  3  tahapan  dalam  penetapan  agunan  oleh  manajemen risiko antara lain:
1) Identifikasi Risiko
Identifikasi  risiko  merupakan  tahapan  awal  dalam meminimalisir  risiko  yang  mungkin  terjadi.  Pada  tahapan ini,  manajemen  risiko  menentukan  taksiran  harga kemudian  baru  melakukan  pengecekan  kondisi  barang agunan  ke  lapangan,juga  melakukan  pemeriksaan dokumen dari barang agunan.
2) Pengukuran Risiko
Merupakan tahapan untuk mengukur seberapa banyak risiko  yang  mungkin  akan  timbul.  Untuk  pengukuran sendiri,  barang  agunan  yang  diserahkan  nasabah  akan dinilai sesuai dengan Surat Keputusan dari BPRS Rahma Syariah Kediri tentang Agunan.
3) Pemantauan Risiko
Untuk pemantauan risiko, manajemen risiko melakukan  pemantauan  barang  agunan.  Pemantauan barang  agunan  dilakukan  secara  random  dengan  tujuan untuk  mengantisipasi  barang  agunan  dipindahtangankan atau dijual.
Sedangkan  untuk  pembiayaan murabahah yang bermasalah  yang  terjadi  maka  BPRS  Rahma  Syariah Kediri  akan  melakukan  restrukturisasi.  Restrukturisasi yang  dilakukan  yaitu reschduling dan  juga reconditioning . Selanjutnya  melalui  pelelangan  barang  agunan  dan  jalan terakhir adalah penghapusan buku.

## 2. Pembahasan
a. Analisis  Penetapan  Kelayakan  Agunan  Dalam  Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di BPRS Rahma Syariah Kediri
BPRS  Rahma  Syariah  kediri  merupakan  lembaga
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
keuangan  syariah  yang  berfungsi  sebagai  lembaga intermediary yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  dana  ke  masyarakat.  Dalam  hal  penyaluran dana  ke  masyarakat,  salah  satu  produk  yang  dimiliki  BPRS Rahma  Syariah  Kediri  adalah  pembiayaan murabahah . Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, murabahah adalah akad jual  beli  yang  dilakukan  oleh  lembaga  dengan  nasabah dengan  menyebutkan  harga  sebenarnya  kepada  nasabah dan marginnya untuk lembaga yang sudah disepakati diawal oleh  keduanya. 15 Pembiayaan murabahah di  BPRS  Rahma Syariah Kediri merupakan pembiayaan yang paling diminati.
Dalam  mengajukan  pembiayaan murabahah maka calon  nasabah  harus  menyerahkan  barang  agunan  sebagai jaminan  selama  pembiayaan  berlangsung.  Oleh  karena  itu, sebelum  melakukan  penyaluran  pembiayaan murabahah dilakukan analisis 5C salah satunya adalah collateral /agunan.  Agunan  merupakan  peran  yang  sangat penting  di  dalam  suatu  pembiayaan murabahah ,  jaminan  ini digunakan  untuk  memperkecil  risiko  yang  dapat  merugikan BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  yaitu  ketika  nasabah  tidak dapat melunasi pembiayaan murabahah dengan target waktu yang  telah  ditentukan  dan  juga  sekaligus  untuk  memastikan kesanggupan  nasabah  dalam  melakukan  pembayaran kembali atas uang yang didapat dari pembiayaan murabahah BPRS  Rahma  Syariah  Kediri.  Tujuannya  adalah  agar  bank tidak  mengalami  kerugian  dikemudian  hari  jika  nasabah melakukan wanprestasi.
Jenis  barang  agunan  yang  banyak  digunakan  di BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  adalah  tanah  dan  kendaraan bermotor.  Dalam  buku  Kasmir  yang  berjudul  Bank  dan Lembaga Keuangan Lainnya dijelaskan bahwa  jenis agunan ada  dua  yaitu  agunan  kebendaan  dan  agunan  non kebendaan.  Agunan  kebendaan  terdiri  dari  dua  jenis  benda
15 Asnaini  dan  Herlina  Yustati, Lembaga  Keuangan  Syariah  (Teori  dan  Praktinya  di Indonesia) , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 80
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
yaitu benda bergerak (kendaraan bermotor, peralatan kantor, persediaan  barang,  perhiasan,  mesin  kapal  laut  dengan bobot dibawah 20 m 3 , tagihan, surat berharga dan deposito) dan  benda  tidak  bergerak  (tanah  dan  bangunan,  pesawat terbang, kapal laut dengan bobot 20 m 3 ke atas). Sedangkan untuk agunan non kebendaan terdiri dari personal guarantee dan corporate guarantee . 16
Dari  penjelasan  diatas  maka  antara  teori  dan  praktik yang dilakukan di BPRS Rahma Syariah Kediri sudah sesuai. Jenis agunan yang banyak diterima di BPRS Rahma Syariah Kediri  adalah  tanah  dan  kendaraan  bermotor  yang  mana tanah  merupakan  salah  satu  jenis  agunan  kebendaan  tidak bergerak  dan  kendaraan  bermotor  merupakan  jenis  agunan kebendaan bergerak.
Untuk  barang  agunan  yang  diserahkan  oleh  nasabah kepada  BPRS  harus  sesuai  kriteria  yang  telah  ditetapkan oleh BPRS. Adapaun kriteria barang agunan yang ditetapkan oleh BPRS sebagai berikut:
1) Bernilai  ekonomis  artinya  dapat  dinilai  dengan  uang  dan dapat dijadikan uang.
2) Barang agunan tidak bermasalah.
3) Marketable.
4) Mempunyai  nilai  yuridis  atau  bisa  diikat  oleh  hukum, dalam  arti  dapat  diikat  secara  sempurna  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga bank  memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  hasil likuiditas barang tersebut. 17
Dalam  buku  Kasmir  yang  berjudul  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Lainnya  dijelaskan  bahwa  kriteria  barang  agunan adalah bernilai ekonomis,  mempunyai hak kepemilikan yang mana dapat dipindahtangankan, dan  mempunya nilai  yuridis atau dapat diikat secara hukum.
16 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1999), 103.
17 Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola  Bisnis  Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Jakarta: Gramedia, 2015), 119
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Dari  penjelasan  diatas,  bahwa  antara  teori  dengan prakteknya  di  BPRS  Rahma  Syariah    Kediri  dalam menentukan  kriteria  untuk  menetapkan  barang  agunan sudah  sesuai.  Namun  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  juga mempunyai  kriteria  lain  yaitu  barang  yang  dijadikan  agunan tidak bermasalah dan marketable
Sedangkan barang yang sering dijadikan agunan di BPRS Rahma  Syariah  Kediri  adalah  tanah  dan  juga  kendaraan. Untuk  nilai  agunan  sendiri  menurut  Surat  Edaran  050/bprs- RASYA/SE/V/2018  tentang  Perlakuan  terhadap  Agunan Pembiayaan antara lain: 18
1) 100%  dari  nilai  tertanggung  untuk  fasilitas  yang  dijamin oleh Pemerintah Indonesia.
2) 100%  untuk  agunan  tunai  berupa  uang  kertas  asing, emas,  tabungan  dan  deposito  yang  di  blokir  pada  BPRS bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan.
3) 80%  dari  nilai  tertanggung  untuk  fasilitas  yang  dijamin oleh Pemerintah Indonesia.
4) 80%  dari  nilai  hak  tanggungan  untuk  agunan  berupa tanah,  bangunan,  dan  rumah  dengan  bukti  kepemilikan Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  atau  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.
5) 70%  dari  nilai  hasil  penilaian  untuk  agunan  berupa  resi gudang  yang  penilainnya  dilakukan  kurang  dari  atau sampai dengan 12 bulan.
6) 60%  dari  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)  untuk  agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan kepemilikan SHM atau SHG, hak pakai tanpa hak tanggungan.
7) 50%  dari  nilai  tanggungan  untuk  fasilitas  yang  dijamin oleh  Bandan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  atau  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8) 50%  dari  nilai  pasar  untuk  agunan  berupa  kendaraan bermotor,  kapal  laut  yang  disertai  bkti  kepemilikan  dan
18 Dokumentasi  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri,  Surat  Edaran  050/bprs- RASYA/SE/V/2018 tentang Perlakuan terhadap Agunan Pembiayaan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
telah  dilakukan  pengikatan  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
9) 30%  dari  nilai  pasar  atau  nilai  taksiran  untuk  agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan  dan  surat  kuasa  menjual  atau  resi  gudang yang  penilainnya  dilakukan  lebih  dari  18  bulan  namun belum melebihi 30 bulan.
Dalam  buku  Ikatan  Bankir  Indonesia  dengan  judul Mengelola  Bisnis  Pembiayaan  Bank  Syariah  dijelaskan bahwa  nilai-nilai  yang  diperhitungkan  pada  pembentukan PPAP adalah 100% untuk agunan berupa giro tabungan dan deposito, 100% untuk agunan SBI, 50% untuk agunan surat berharga  syariah  ,  70%  untuk  agunan  berupa  rumah, gedung,  tanah,  kapal  laut,  dan  pesawat,  dan  50%  untuk agunan  berupa  kendaraan  bermotor  disertai  dengan  bukti kepemilikan.
Dari  penjelasan  diatas,  maka  antara  teori  dengan praktiknya ada ketidaksamaan antara teori dengan praktiknya.  Ketidaksesuai  itu  ada  dalam  penetapan  nilai untuk  agunan  berupa  tanah.  Dalam  teori,  agunan  berupa tanah dinilai dengan 70% sedangkan dalam praktiknya dinilai sebesar  80%.  Tetapi  ketidaksesuaian  ini  tidak  menjadi masalah.
b. Analisis  Penetapan  Kelayakan  Agunan  Dalam  Penyaluran Pembiayaan Murabahah Di  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah
BPRS Rahma Syariah Kediri dalam penetapan kelayakan agunan  pada  pembiayaan murabahah juga  melibatkan manajemen  risiko  untuk  meminimalisir  risiko  di  kemudian  hari. Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko  serta  pengembangan  strategi  pengelolaannya.  Strategi dapat  diambil  antara  lain  adalah  memindahkan  risiko  ke  pihak lain,  menghindari  risiko,  mengurangi  efek  negatif  risiko  dan menampung  sebagian  atau  semua  konsekuensi  risiko  tertentu. Hal  ini  bertujuan  untuk  lebih  menyakinkan  bahwa  dana  yang
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
akan  disalurkan  kepada  calon  nasabah  tidak  akan  mengalami kerugian apabila nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya.
Manajemen  risiko  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  dalam melakukan  analisis  terhadap  penetapan  kelayakan  agunan dalam  penyaluran  pembiayaan murabahah melalui  berbagai proses  diantaranya  adalah  pada  tahap  identifikasi  risiko, pengukuran  risiko,  dan  pemantauan  risiko.  Adapun  analisis manajemen risiko tersebut adalah:
1) Identifikasi risiko
Pada  proses  identifikasi  dilakukan  pengecekan  profil risiko  terkini  dari  agunan  terhadap  perkembangan  kondisi ekonomi  dan  pasar,  tingkat  kemudahan  pencairan  agunan yang  dijadikan  jaminan,  penetapan  kualitas  ( marketability ) agunan, dan efisiensi dan efektifitas penagihan agunan.
Berhubungan  dengan  keyakinan  dari  BPRS  Rahma
Syariah Kediri maka, manajemen risiko akan
mengidentifikasi  mulai  dari  barang  agunan  yang  diserahkan nasabah,  jenis,  dokumen  yang  diserahkan,  lokasi  dsb. Analisis  identifikasi  risiko  dari  manajemen  risiko  adalah melakukan  harga  barang  dipasaran  dahulu  sebelum melakukan  pengecekan  ke  lapangan,  memeriksa  semua dokumen  yang  diserahkan  nasabah,  Kebanyakan  agunan yang diserahkan nasabah adalah kendaraan dan tanah. Oleh karena  itu  untuk  melakukan  pengecekan  sertifikat  hak  milik dan  juga  BPKB  maka  BPRS  melakukan  pengecekan sertifikat  hak  milik  di  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional), kalau  BPKB  di  polres/samsat.  Untuk  memastikan  barang agunan  milik  nasabah  maka  dilakukan  pengecekan  ke  desa langsung  untuk  melihat  juga  lokasi  untuk  menentukan taksasinya.
2) Pengukuran risiko
Analisis pengukuran identifikasi risiko oleh
manajemen  risiko  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  adalah sesuai  nilai  dari  Surat  Keputusan  (SK)  agunan  yang  telah ditetapkan.  Apabila  agunannya  berupa  tanah  maka  akan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
dinilai 80% apabila sudah di APHT karena apabila ada cidera janji  maka  bank  akan  mudah  untuk  menjualnya.  Apabila dilakukan  SKMHT  maka  bank  akan  menetapkan  60%  dari nilai  agunan.  Untuk  pengecekan  dokumen-dokumen  dari SHM  maupun  BPKB  di  cek  pada  waktu  proses  identifikasi risiko.
3) Pemantauan risiko
Berhubungan  hal ini terkait dengan kelancaran dalam hal  penyaluran  dana  di  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  maka manajemen  risiko  melakukan  pemantauan  secara  aktif  atau berkala kepada barang yang dijadikan agunan oleh nasabah. Terlebih untuk nasabah macet, maka agunan akan dilakukan secara  berkala  tetapi  random  sehingga  nasabah  akan  sulit menghindari.  Pemantauan  ini  dilakukan  oleh  audit  internal dari BPRS Rahma Syariah Kediri. Namun, manajemen risiko tidak  melakukan  secara  pasif  terhadap  dokumen  yang diserahkan kepada lembaga karena harga setiap tahun akan berubah.  Kalau  kendaraan  nilainya  akan  turun  kalau  tanah akan  naik.Tetapi  demikian  tidak  pernah  terjadi  masalah walaupun  tidak  dilakukan  pemantauan  terhadap  dokumen dokumen.
Dalam  buku  Veithzal  Rivai  yang  berjudul Islamic Financial Management dijelaskan bahwa proses manajemen risiko  dalam  menentukan  agunan  ada  3  yaitu  pada  tahap identifikasi  risiko,  pengukuran  risiko  dan  pemantauan  risiko. Pada  saat  pengukuran  risiko  dilakukan  pengecekan  profil dan  kondisi  ekonomi  pasar,  tingkat  kemudahan  pencairan, penetapan  kualitas,  dan  efisiensi  penagihan  agunan. Sedangkan  untuk  pengukuran  agunan  dipertimbangkan dengan  memiliki  nilai  ekonomis  dan  memenuhi  aspek hukum. Untuk pemantauan risiko dilakukan pemantauan aktif dan  pasif.  Pemantauan  pasif  yaitu  pemantauan  sumber pembayaran  dan  validasi  dokumen  sedangkan  pemantauan aktif  dengan  dilakukan  kunjungan  untuk  memastikan keadaan agunan.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Dari  penjelasan  diatas  maka  antara  teori  dan  praktek ada  perbedaan.  Pada  tahap  identifikasi  risiko  BPRS  Rahma Syariah sudah mengidentifikasi dengan melakukan
pengecekan  langsung  keadaan  barang  yang  dijadikan agunan  dan  melakukan  pengecekan  kondisi  pasar.Pada tahap  pengukuran  risiko,  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  juga sesui dengan teori yaitu mengukur agar barang agunan bisa diikat  secara  yuridis.  Tetapi  untuk  tahap  pemantauan  risiko, BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  tidak  melakukan  pemantauan pasif  terhadap  dokumen  barang  agunan  dikarenakan  setiap tahunnya  barang  agunan  akan  berubah  harganya  sehingga hal  tersebut  yang  bisa  menyebabkan  timbulnya  risiko dikemudian hari.
Dalam hal pembiayaan murabahah bermasalah, upaya penyelesaian  yang  dilakukan  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri adalah  dengan  cara  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan terlebih  dahulu  yaitu rescheduling (perpanjangan  jangka waktu  tanpa  mengubah  kewajiban)  dan reconditioning (perpanjangan  waktu  sebelumnya  dengan  mengubah kewajiban  dalam  hal  ini  margin  sedangkan  pokok  selalu tetap).  Jika  tidak  memungkinkan  maka  akan  dilakukan penjualan  barang  agunan  yang  diserahkan  nasabah  pada saat akad atau dilakukan penutupan buku.
Dalam  buku  Rio  Christiawan  yang  berjudul  Politik Hukum  Kontenporer  Covid  dan  Normal  Baru  Hukum dijelaskan  bahwa  dalam  upaya  mengatasi  pembiayaan bermasalah  perlu  dilakukan  restrukturisasi,  penyelesaian melalui  agunan  dan hapus  buku. Dalam restrukturisasi  yang dilakukan adalah penjadualan kembali ( reschduling ),
persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  dan  penataan  kembali ( restructuring ).  Sedangkan  dalam  penyelesaian  melalui agunan dengan cara melakukan pelelangan sertifikat barang agunan  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan  penyelelesaian  hapus buku  adalah  dengan  cara  menghapus  dari  neraca  dan dicatat pada rekening administrasi.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa antara  teori  dengan  prakteknya  sudah  sesuai.  Pada restrukturisasi  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  hanya  pernah melakukan reschduling dan reconditioning namun  belum pernah  melakukan restructuring .  Pada  penyelesaian  melalui agunan  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  menghindarinya  dan lebih memilih melakukan penyelsaian kekeluargaan jika tidak memungkinkan  maka  baru  dilakukan  penyelesaian  melalui agunan  namun  prakteknya  saat  ini  belum  pernah.  Untuk hapus buku juga belum pernah dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah Kediri.

## D. KESIMPULAN
Setelah  membandingkan  teori  dengan  praktik  sebagaimana telah  dipaparkan  di  bab  sebelumnya  maka  penulis  dapat menyimpulkan bahwa:
1. Dalam  melaksanakan  penetapankelayakan  agunan  dalam penyaluran  pembiayaan murabahah di  BPRS  Rahma  Syariah, agunan  yang  paling  banyak  diberikan  oleh  nasabah  adalah berupa Sertifikast Hak Milik (SHM) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor  (BPKB).  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  dalam melakukan  penetapan  kelayakan  agunan  berdasarkan  kriteria bernilai  ekonomis,  barang  tidak  rusak  atau  sedang  digadaikan dibank  lain, marketable ,  dan  dapat  diikat  secara  yuridis.  BPRS Rahma  Syariah  Kediri  menggunakan  Surat  Keputusan  dari BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  tentang  Agunan  dalam  hal menetapkan  nilai.  Untuk  tanah  dinilai  80%  dari  NJOP, sedangkan  kendaraan  maksimal  50%.  Berdasarkan  teori  dari Ikatan Bankir Indonesia bahwa untuk nilai agunan tanah adalah 70% dari NJOP, sedangkan kendaraan maka 50%. Oleh karena itu analisisnya ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang  dilakukan  di  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri  pada  nilai agunan tanah yang mana pada prakteknya lebih besar daripada teori.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## 2. Penetapan  kelayakan  agunan  yang  dilakukan  oleh  BPRS
Rahma  Syariah  Kediri  juga  dilakukan  oleh  manajemen  risiko.
Pada  saat  proses  identifikasi  risiko,  manajemen  risiko melakukan pengecekan harga pasar, memeriksa dokumen yang diberikan nasabah. Untuk dokumen SHM di lakukan
pengecekan  di  BPN  dan  untuk  BPKB  dilakukan  pengecekan  di samsat/polres.  Pada  saat  pengukuran  risiko,  manajemen  risiko menentukan  nilai  agunan  berdasarkan  surat  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  BPRS  rahma  Syariah  Kediri.  Untuk  nilai  dari SHM  adalah  80%  dan  untuk  BPKB  maksimal  dinilai  50%.  Dan untuk  pemantauan  manajemen  risiko  hanya  melakukan pemantauan  aktif  tetapi  tidak  melakukan  pemantauan  pasif. Untuk penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah
bermasalah  maka  manajemen  risiko  melakukan  dengan  cara restrukturisasi  ( reschduling dan reconditioning ),  penyelesaian melalui  barang  agunan  dan  juga  penghapusan  buku. Berdasarkan  teori  dari  Veithzal  Rivai  bahwa  manajemen  risiko melakukan  3  tahapan  yaitu  identifikasi  risiko  (pengecekan  profil risiko),  pengukuran  risiko  (pertimbangan  aspek  jaminan/nilai agunan),  dan  pemantauan  risiko  (pemantauan  aktif  dan  pasif). Oleh  karena  itu,  analisisnya  yaitu  ada  ketidaksesuaian  antara teori  dan  praktek  yang  dilakukan  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri yang  mana  tidak  melakukan  pemantauan  pasif  (pemantauan dokumen  agunan).  Hal  itu  bisa  menimbulkan  risiko  dikemudian hari salah satunya adalah risiko piutang tak tertagih bagi BPRS Rahma syariah
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari . Beirut: Dar al-Fikr, 1981. II: 2326 Asnaini dan Herlina Yustati. Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktinya di Indonesia) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017 Data Statistik Perbankan Syariah,  http://www.ojk.go.id/diakses pada tanggal 6 Desember 2020.
Dokumentasi  BPRS  Rahma  Syariah  Kediri,  Surat  Edaran  050/bprs- RASYA/SE/V/2018  tentang  Perlakuan  terhadap  Agunan
Pembiayaan
Indonesia,  Ikatan  Bankir. Mengelola  Bisnis  Pembiayaan  Bank Syariah . Jakarta: Gramedia, 2015
Ismayani,  Ade. Metodologi  Penelitian .  Kuala  Lumpur:  Syiah  Kuala University Press, 2018
Kasmir. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999
Muhammad  dan  Dwi  Suwiknyo. Akutansi  Perbankan  Syariah . Yogyakarta: TrushMedia, 2009
Rivai, Veithzal dan Anndria Permata. Islamic Financial Management .
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
Rivai,  Veithzal  dan  Arviyan  Arifin. Islamic  Banking  Sebuah  Teori,
Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
Rosyadi,  Imron. Jaminan  Kebendaan  Berdasarkan  Akad  Syariah (Aspek  Perikatan,  Prosedur  Pembebanan,  dan  eksekusi) . Depok: Kencana, 2017
Sudirman,  I  Wayan. Manajemen  Perbankan:  Menuju  Bankir Konvensional yang Profesional . Jakarta: Kencana, 2013
Sugiarto, Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif:  Skripsi dan
Tesis . Yogyakarta: Suaka Media, 2015
Trisandini dan Abd. Shomad. Transaksi Bank Syariah . Jakarta: Bumi Aksara, 2013