## Analisis Pendapatan dan Belanja Menggunakan Aspek Value for Money
Barbara Gunawan 1* , Alifia Putriantoro 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to analyze the performance of the realization of the revenue and expenditure budget of the Tourism Office of Sleman Regency by taking into account the level of economy, efficiency, and effectiveness of the allocation of funds to assess the budget. The object of this research is the Tourism Office of Sleman Regency which is located at Jl. KRT. Pringgodiningrat, Tridadi, Sleman, Yogyakarta with the main data source being the 2019 Budget Realization Report. This study uses a quantitative descriptive method with primary and secondary data types.  This  type  of  primary  data  was  obtained  through  an  interview  process  with  the  Finance,  Planning  and Evaluation Section of the Tourism Office of Sleman Regency. While secondary data comes from information that has been uploaded on the official website of the Sleman Regency Tourism Office. Data analysis uses Value For Money  indicators,  namely  to  determine  the  level  of  economy,  efficiency,  and  effectiveness.  The  results  of  the calculation analysis for each level indicate that the revenue budget is included in the effective criteria. Meanwhile, the expenditure budget shows that it is quite economical and overall the Budget Realization Report shows very efficient results. The implication of this research is that in the future the Tourism Office of Sleman Regency will pay more attention to market prices and strategic plans in preparing the budget so that the difference between spending and income is not too large and detailing the elements of the two categories.
Keywords : Effectiveness; efficiency; economical; value for money.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan memperhatikan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas alokasi dana untuk menilai anggaran.  Objek  penelitian  ini  adalah  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman  yang  beralamat  di  Jl.  KRT. Pringgodiningrat, Tridadi, Sleman, Yogyakarta  dengan sumber data utama Laporan Realisasi  Anggaran 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer diperoleh  melalui  proses  wawancara  dengan  Bagian  Keuangan,  Perencanaan  dan  Evaluasi  Dinas  Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder berasal dari informasi yang telah diunggah pada website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Analisis data menggunakan indikator Value For Money yaitu untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil analisis perhitungan setiap level menunjukkan bahwa anggaran pendapatan  termasuk  dalam  kriteria  efektif.  Sedangkan  anggaran  belanja  menunjukkan  cukup  ekonomis  dan secara keseluruhan Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan hasil yang sangat efisien. Implikasi penelitian ini agar kedepannya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman lebih memperhatikan lagi harga pasar dan renstra dalam penyusuanan anggaran sehingga selisih belanja dan pendapatan tidak terlalu besar serta memperinci unsur dari kedua katagori tersebut.
Kata kunci : Efektivitas; efisiensi; ekonomis; value for money.
Corresponding author: barbaragunawan@yahoo.co.id How  to  cite  this  article: Gunawan,  B.,  &  Putriantoro,  A.  (2022). Analisis  Pendapatan  dan  Belanja  Menggunakan  Aspek  Value  for Money . Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 17 (1). Retrieved from http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/neracakeuangan
History of Article: Received: September 2021. Revision: December 2021. Published: March 2022. DOI Prefix 10.32832/neraca.v17i

## PENDAHULUAN
Setiap  organisasi  yang  memiliki  tujuan  tertentu  umumnya  akan  berusaha  untuk meningkatkan kinerja keuangannya atau financial performance . Selanjutnya, karena era globalisasi dan perubahan dunia digital, industri ekonomi menjadi semakin kompetitif. Keberhasilan setelah melakukan  usaha  sesuai  dengan  target  pencapaian  digambarkan  oleh  kinerja  laporan  keuangan. Definisi kinerja keuangan adalah kegiatan analitis yang bertujuan untuk menentukan seberapa baik suatu korporasi mematuhi persyaratan penegakan keuangan (Fahmi, 2012). Untuk dapat menyusun
Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  sesuai  dengan  anggaran  berbasis  kinerja, dibutuhkan  sumber  daya  tenaga  berkemampuan  dalam  menganalisis  kinerja  kegiatan.  Hal  itu berorientasi agar pengelolaan anggaran dapat berjalan secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat (Rumiasih dan Ikmayadi, 2012). Kinerja suatu industri  dapat  ditingkatkan  karena  berbagai  alasan,  termasuk  persaingan  yang  ketat.  Beberapa negara saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama pandemi yang disebabkan oleh virus  corona,  yang  juga  dikenal  sebagai  COVID-19.  Banyak  industri  sangat  terganggu  oleh pandemi,  termasuk  pariwisata.  Di  sektor  pariwisata,  dampak  yang  terlihat  adalah  penurunan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. (Sleman, 2019).
Sleman  merupakan  salah  satu  daerah  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  memberikan kontribusi signifikan terhadap potensi sektor bisnis, dengan berbagai destinasi wisata antara lain wisata pedesaan, wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner, serta keberadaan beberapa hotel dan  restoran  (Sleman,  2020).  Kontribusi  provinsi  DIY  terhadap  nilai  PDRB  tidak  berubah berdasarkan  perkiraan  rata-rata  PDRB  2019-2020.  Kabupaten  Sleman  seperti  tahun-tahun sebelumnya memiliki nilai kontribusi PDRB terbesar, disusul Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten  Gunungkidul,  dan  terakhir  Kabupaten  Kulon  Progo  (DIY,  2019).  Perluasan  dan pemanfaatan pariwisata diproyeksikan dapat memanfaatkan sumber daya yang berpengaruh pada PDRB dalam meningkatkan perkonomian (Suyitno, 2012).
Karena memiliki peluang yang cukup besar untuk menarik wisatawan, Kabupaten Sleman menggunakan  strategi  yang  adaptif.  Di  daerah  pedesaan  atau  di  jantung  Kabupaten  Sleman, sejumlah pilihan wisata baru bermunculan, menawarkan konsep modern hingga besar. Kabupaten Sleman harus sangat cermat dan sistematis dalam menetapkan anggaran sektor pariwisata melalui Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman  karena  merupakan  daerah  dengan  potensi  yang  luar  biasa. Sesuai  dengan  tanggung  jawab  pemerintah,  anggaran  yang  dituangkan  dalam  laporan  keuangan secara  berkala  dipamerkan  kepada  publik  melalui  media  untuk  merangkum  hasil  kinerja  yang dicapai selama periode waktu tertentu. Publik harus lebih memperhatikan media informasi yang digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  organisasi,  mengingat  perkembangan  media  yang  begitu pesat.
Laporan  Pencapaian  Anggaran  yang  memuat  perencanaan  dan  pemenuhan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian. APBD, menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, adalah rencana keuangan  tahunan  pemerintah  daerah,  yang  dipertimbangkan  dan  diputuskan  oleh  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  diatur  dengan  undang-undang  daerah. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  sebagai  entitas  sektor  publik  harus  memberikan  contoh pengelolaan  anggaran  yang  mencakup  tanggung  jawab,  keterbukaan,  kredibilitas,  dan  stabilitas ekonomi. Dalam hal berkontribusi pada upaya pemerintah untuk membangun akuntabilitas dan tata kelola yang baik, serta memberikan informasi, akuntansi sektor publik memiliki banyak potensi.
Perasaan  saja  tidak  bisa  digunakan  untuk  menilai  kemampuan  pemerintah.  Namun,  untuk terintegrasi, ia harus memeriksa input , output , dan outcome secara bersamaan (Purwiyanti, 2017). Penentuan  tingkat  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas  dapat  ditentukan  melalui  pertimbangan input , output , dan outcome .  Ekonomis merupakan hal penting yang sangat diperhatikan dengan penghematan anggaran  untuk  mendapatkan  investasi dengan  melakukan rencana,  kegiatan  dan operasional tanpa  membuang  anggaran (Mahmudi, 2016). Pengukuran tingkat ekonomi dengan membandingkan  pencapaian  anggaran  belanja  dengan  target  anggaran.  Apabila  ekonomi  lebih memperhatikan input, maka efisiensi bisa berkaitan dengan porsi output atau proses, dan efektivitas berkaitan  dengan  hasil.  Besarnya  efektivitas  ditentukan  dengan  membandingkan  pencapaian anggaran pendapatan dengan target anggaran (Mahmudi, 2016).
Sedangkan  efisiensi diartikan sebagai  perbandingan yang  sebaik  mungkin antara  masukan ( input ) terhadap keluaran ( output ) (hasil antara keuntungan dan sumber yang digunakan). Indikator penting untuk mengukur ketiga persentase tersebut adalah Value for Money , yang digunakan untuk mengevaluasi  kinerja  entitas  sektor  publik  pada  agenda  yang  dimaksud  (Mahmudi,  2015). Akuntabilitas  yakni  suatu  laporan  keuangan  instansi  pemerintah  sangat  penting  karena  dapat dikatakan berperan sebagai media akuntabilitas, yang memberikan informasi yang transparan dan
akuntabilitas,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah (Sundarta dan Rosita, 2013).
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  tingkat  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 menggunakan Value For Money .  Secara  teoritis,  penelitian  ini  memiliki  harapan  agar  mampu  digunakan  sebagai  acuan pengetahuan terkait tingkat  ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan salah satu hasil praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi prestasi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menganalisis pencapaian dan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik jika disusun dalam beberapa sudut pandang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Hal ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja entitas sektor publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dari sisi  pemerintah,  studi  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  referensi  untuk  memantau  efektivitas alokasi anggaran, yang akan berguna untuk pembuatan kebijakan di masa depan.
Sayuti et al., (2018) menyatakan bahwa, konsep Value For Money cukup ekonomis, efisien dan efektif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang  telah ditetapkan oleh pemerintah  dan  perwujudan  nilai  transaparansi  sudah  diterapkan  dengan adanya  keterbukaan  informasi  dan  proses  nilai  akuntabilitas  pertanggungjawaban  terhadap  publik. Ridwan dan Anggrawati, (2017) menyatakan bahwa pada program pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi prinsip ekonomi. Nilai efisiensi dari  program  tersebut  juga  terbukti  bahwa  anggaran  yang  digunakan  sangat  efisien,  sedangkan nilai efektivitas dari program pembagunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur  tidak efektif. Pratama et al., (2018) menyatakan bahwa pelatihan dan tekanan eksternal dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada  keefektifan penerapan dana berdasar kinerja. Akan tetapi, untuk absorbsi anggaran, hanya pemahaman variabel yang memiliki dampak substansial. Selain itu,  efektivitas  dana  berdasar  kinerja  juga  secara  signifikan  berdampak  baik  pada  penyerapan  dana. Prasetyo  dan  Nugraheni  (2020)  menyatakan  bahwa  Disdukcapil  Kota Magelang  pada  tahun  2015 dan  2016  penyerapan  anggaran  cukup  efektif, tahun  2017  kurang  efektif,  tahun  2018  dan  2019 efektif.  Sedangkan  untuk tingkat efesiensi penyerapan anggaran dari periode 2015 – 2019 tidak efisien. Sumenge (2013) menyatakan bahwa Tingkat  dan  kriteria  efektifitas anggaran  belanja  BAPPEDA Minahasa  Selatan  tahun  2008  –  2012  sangat bervariasi.  Anggaran  belanja  masih  kurang  efektif dikarenakan terdapat kegiatan  yang  dianggarkan,  namun  tidak  terlaksana.  Tetapi  untuk  kegiatan lain yang telah dianggarkan, sudah dilaksanakan secara efektif.
Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan variabel. Objek pada penelitian ini ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang terletak di Jl. KRT Pringgodiningrat  No.  13,  Tridadi,  Sleman,  Yogyakarta,  55511  dan  pembahasan  secara  menyeluruh mengenai  tingkat  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja.  Hal  ini berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  memilih  objek  badan  perencanaan  dan  pembangunan daerah  ataupun  badan  keuangan  daerah  yang  lebih  membahas  mengenai  tingkat  efektivitas  dan efisiensi.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  tingkat  ekonomis,  efisiensi,  dan  efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 menggunakan Value For Money .  Secara  teoritis,  penelitian  ini  memiliki  harapan  agar  mampu  digunakan  sebagai  acuan pengetahuan terkait tingkat  ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan salah satu hasil praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi prestasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi  bahan  untuk  menganalisis  pencapaian  dan  pengendalian  laporan  keuangan  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  jika  disusun  dalam  beberapa  sudut  pandang  dari  Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Hal ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja entitas sektor  publik  dalam  hal transparansi  dan  akuntabilitas  kepada  publik.  Dari  sisi  pemerintah,  studi  ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memantau efektivitas alokasi anggaran, yang akan berguna untuk pembuatan kebijakan di masa depan.
Harga  pasar  yang  bersifat  kondisional  mempengaruhi  biaya  yang  dikeluarkan,  maka  perlu pertimbangan  untuk  menentukan  besaran  target  dan  realisasi  yang  akan  dicapai.  Implikasi  dari penelitian  ini  agar  kedepannya  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman lebih  memperhatikan  lagi  harga pasar dan renstra dalam penyusuanan anggaran sehingga selisih belanja dan pendapatan tidak terlalu besar  serta  memperinci  unsur  dari  kedua  katagori  tersebut.  Selain  harga  pasar  yang  menjadi pertimbangan,  renstra  yang  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  harus  selalu  menjadi  pertimbangan. Implikasi dari penelitian ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman lebih peka terhadap detail penjelas yang harus tertulis dan terpublikasi dalam media agar masyarakat menjadi jelas terhadap informasi yang telah dibagikan. Penelitian ini sedikit banyak memiliki kontribusi pada teori value for money , dimana untuk menghitung value for money menggunakan rumusan terpisah. Value for Money disini menyangkut mengenai 3 aspek sekaligus , yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Jadi, rumusan value for money tidak selalu menunuukkan perhitungan yang kompleks pada setiap variabelnya yang berupa persentase output,  iput,  dan  input  value,  namun  dapat  dengan  menghitung  melalui  nominal  anggaran  dan realisasinya seperti yang diterapkan pada pengolahan data dalam penelitian ini sehingga menjadi lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami oleh publik.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Anggaran  adalah  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja,  yang  hendak  dicapai  selama  periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau  metode  untuk  mempersiapkan  suatu  anggaran  (Mardiasmo,  2011).  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  suatu  rancangan pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang sebelumnya telah dibahas, lalu ditetapkan dengan peraturan daerah (Nasution, 2019).
Berbagai fungsi anggaran antara lain ialah sebagai alat perencanaan, kontrol, kebijakan keuangan, media politik, komunikasi, penilaian kinerja, pendorong, ruang publik. Selain itu, anggaran memiliki beberapa  prinsip  yakni:  demokratis,  adil,  transparan,  bermoral  tinggi,  berhati-  hati,  dan  akuntabel (BPKAD,  2018).  Anggaran  tidak  hanya  merupakan rencana  keuangan  yang  digunakan  untuk mengalokasikan  biaya  dan  pendapatan  perusahaan,  tetapi  juga  alat  bagi  manajemen  puncak  untuk mengontrol,  mengoordinasikan,  mengkomunikasikan  dan  mengevaluasi  kinerja  serta  memotivasi bawahan. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  suatu rancangan pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang sebelumnya telah dibahas, lalu ditetapkan dengan peraturan  daerah (Nasution,  2019).  Kebijakan  anggaran  dibagi  menjadi  pendapatan  dan  pengeluaran (BPKAD,  2018).  Pendapatan  daerah  merupakan  keseluruhan  penerimaan  sejumlah  uang  yang  akan menambah  dana  ekuitas  melalui rekening  kas  umum  daerah,  mejadi  hak  suatu  daerah  dalam  setahun anggaran tanpa perlu dibayar kembali (Nasution, 2019).
Ekonomis adalah hal yang terkait dengan penghematan  anggaran untuk memperoleh investasi dengan  melaksanakan  rencana,  kegiatan  dan  operasional  tanpa  membuang  anggaran.  Tingkat ekonomi  diukur  dengan  melihat  perbandingan  antara  pencapaian  anggaran  belanja  dengan  target anggaran  (Mahmudi,  2016).  Dikatakan  ekonomis  apabila  organisasi  sektor  publik  mampu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, semakin kecil nilai dari rasio ekonomi, maka semakin baik kinerja  (Wuwungan  et  al.,  2019)  Efektivitas  ialah  tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target yang ditetapkan.  Secara  sederhana  efektifitas  merupakan  perbandingan outcome dengan output (Ardila  dan  Putri,  2015).  Dengan  perkiraan  anggaran  dana,  akan  mampu  memiliki  waktu  konstan serta kuantitas orang  yang ditetapkan pada tempo  sebelumnya. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output yang  besar.  Efisiensi  merupakan  perbandingan output atau input yang  dikaitkan  dengan  standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Sari, 2014). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan  sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.
Value For Money adalah sketsa pada organisasi sektor  publik yang berarti menghargai nilai uang. Pengukuran  kinerja Value For  Money yakni  penilaian  kinerja  yang digunakan untuk menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu agenda yang terlaksana, rencana, dan terorganisir (Mahmudi, 2015). Dikatakan ekonomis apabila organisasi sektor publik mampu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu,  semakin  kecil  nilai  dari  rasio  ekonomi,  maka  semakin  baik  kinerja  (Wuwungan  et  al.,  2019). Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang
terendah untuk mencapai output yang besar. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Sari, 2014). Efektivitas ialah tingkat pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang ditetapkan.  Secara  sederhana  efektifitas  merupakan perbandingan outcome dengan output (Ardila dan Putri, 2015). Manfaat Pengukuran dengan Indikator Value For Money : meningkatkan  efektivitas  dan  mutu  pemberian  jasa, mengurangi cost pelayanan, alokasi  belanja  berdasarkan  kepentingan  masyarakat  umum,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat perihal penggunaan dana  publik (Renyowijoyo, 2012).

## METODE PENELITIAN
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  deskriptif kuantitatif. Proses analisis berdasarkan studi literatur dan dokumentasi. Menekankan fokus pada simpulan  informasi  utama  yang  diperoleh.  Dalam    proses  analisis  data,  peneliti  menggunakan informasi  realisasi  anggaran  yang  telah  dianggarkan  pada  tahun  2019.  Melakukan  analisis pengukuran kinerja terpaku pada tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan rumusan :
Tingkat ekonomis menurut Mahmudi (dalam Rahmawati, 2019) adalah:
100%
Rumus menghitung tingkat efisiensi PAD (Mahmudi, 2019) adalah:
ℎ 100%
Rumus tingkat efektivitas Mahmudi (dalam Ramadhan, 2017) adalah:

## 100%
Setelah  diketahui  tingkat  ketiga  aspek  tersebut,  maka  dapat  dinilai  pada  titik  mana  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Sleman  dalam  mengelola  anggaran  untuk  hasil  kinerja  yang  baik  untuk pencapaian  tujuan. Metode penelitian ini menggunakan 3 metode, yakni wawancara, dokumentasi, dan  studi  kepustakaan.Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan yang dibahas serta berhubungan dengan  data  yang  diperlukan  penulis  (Daling,  2013).  Dalam  metode  ini,  informan  yang  terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yakni sub bagian Keuangan dan Evaluasi.
Metode  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dokumen  yang  berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Nainu et al. , 2017). Dalam hal ini penulis mengambil dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2019 melalui website resmi  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Sleman  yakni pariwisata.slemankab.go.id Sedangkan  studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan daerah  dan  literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian  (Septariani,  2018).  Peneliti mencari dan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti. Informasi  didapat  dari  berbagai  dokumen  tertulis  seperti  jurnal  ilmiah,  buku,  surat  kabar  atau melalui internet untuk menunjang penelitian.
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  serta  realisasinya  harus  diketahui  terlebih  dahulu  untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk dapat dilakukan analisis kinerja keuangan berdasarkan indikator Value  For  Money. Tahapan  selanjutnya  yakni  mengukur  persentase menggunakan  rumus  yang  telah  ditetapkan.  Setelah  diketahui  persentase  masing-masing  tingkatan, maka dilakukan identifikasi dan analisis hasil pengukuran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Temuan Penelitian
Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman beralamat di Jalan KRT. Pringgodiningrat No. 13, Tridadi, Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  55511.  Dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sleman  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Sleman,  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  94  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas Pariwisata, maka  tugas  Dinas  Pariwisata  adalah membantu  Dinas  Bupati  dalam  menjalankan  urusan  pemerintahan  dan  pendampingan  dari  bidang pariwisata.  Dengan  mengacu  pada  Pasal  2  ayat  (3)  Peraturan  Bupati  Nomor  94  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,
Dinas Pariwisata mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: merumuskan rencana  kerja  Dinas  Pariwisata;  merumuskan  kebijakan  teknis  pemerintah  di  bidang  pariwisata; pelaksanaan, pelayanan, pengembangan dan pengendalian urusan pemerintahan di  bidang pariwisata; evaluasi dan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; melaksanakan pelayanan sekretariat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021”. Misi Kabupaten Sleman dalam 5 tahun ke depan adalah:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif  dan  penerapan  e- govt  yang  terintegrasi  dalam  memberikan  pelayanan  bagi masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan  dan  meningkatkan  kualitas  pengelolaan sumberdaya  alam,  penataan  ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

## Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
Gambar 1. Logo Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
Logo mengambil simbol candi prambanan dan gunung merapi akan bersanding dengan tagline “ The  living  Culture,  Part  of  Jogja ”  terkait  dengan  tagline  tersebut,  didapatkan  melalui  proses pemungutan  suara  dari peserta FGD.  Saat  itu,  ada beberapa pilihan tagline diantaranya The Living Culture, Unique Living Culture dan Inspirinc Culture and Nature. Sekitar 60% peserta FGD memilih tagline The Living Culture. Alasan dipilihnya tagline berbahasa inggris adalah agar dapat ditangkap dan dipahami oleh semua kalangan terutama turis mancanegara. Logo dinas pariwisata kabupaten sleman ini  dikenalkan  kepada  khalayak  umum  oleh  kepala  dinas  yakni  Sudarningsih  pada  upacara peringatan hari jadi Sleman ke-101 pada hari Senin, 15 Mei 2017 namun secara resmi dikenalkan oleh bupati secara resmi pada Resepsi Hari Jadi pada har Kamis 18 Mei 2017. Logo ini pada awalnya direncanakan untuk promosi wisata di Kabupaten Sleman. Namun atas usulan bupati, logo branding
ini akan digunakan pula diseluruh dinas untuk mengangkat potensi Sleman. Dalam logo mengambil dua  ikon  Sleman  yang  sudah  terkenal  di  kancah  nasional  maupun  internasional  yakni  Candi Prambanan dan gunung Merapi. Sementara untuk pemilihan huruf untuk penulisan tagkine , karena Sleman  merupakan  bagian  dari  DIY  maka  jenis  huruf  yang  dipilih  sama  dengan  yang  dipakai pemerintahan  kota  DIY  (Sleman,  2017).  Susunan  Organisasi Dinas  Pariwisata terdiri dari:  Kepala Dinas;Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
2. Bidang  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif   terdiri  dari:  Seksi  Fasilitas Pariwisata; dan Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Bidang  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Usaha  Pariwisata  terdiri  dari:  Seksi Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Kelembagaan;  dan  Seksi  Pembinaan  Usaha Pariwisata;
4. Bidang  Pemasaran  Pariwisata  terdiri  dari:  Seksi  Analisa  Pasar,  Dokumentasi  dan  Informasi Pariwisata; Seksi Promosi Pariwisata; Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Analisis Ekonomis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019
Untuk menilai tingkat ekonomis yakni dengan memperhatikan realisasi dan anggaran belanja pada tahun 2019. Dihitug dengan membandingkan total realisasi belanja dengan anggaran belanja. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka  dapat  diperhatikan  nominal  yang  telah  dianggarkan  dan direalisasikan. Seperti yang tersaji pada Tabel 1. Semakin besar rasio ekonomi yang dihasikan oleh perhitungan  berarti  kinerja  pemerintah  daerah  semakin  baik.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Sleman  dapat  menjaga  kestabilan  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  nilai ekonomis  dalam  pengalokasian  anggaran  dan  dalam  proses  penganggaran  dapat  memperhatikan harga  pasar.  Tentunya  hal tersebut  ditujukan  untuk  keperluan  untuk  kemajuan  kinerja  mencapai tujuan  mensejahterakan  masyarakat.  Hal  tersebut  sangat  diupayakn  oleh  Dinas  Pariwisata Kabupaten Sleman dimasa sulit ditengah pandemi ini untuk bangkit. Menjaga kinerja yang telah diraih baik untuk lebih memperhatikan kondisi dan situasi lebih mendalam.
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 Dinas Pariwisata
Kabupaten Sleman Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Insentif Pemungutan Retribusi Belanja Langsung
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah
Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Aset Tetap Lainnya 3.306.685.180 2.917.489.068 389.196.112 15.449.344.850 1.090.6224.000 14.253.720.850 105.000.000 5.177.207.600 766.061.000 4.362.146.600 49.000.000 3.091.392.401 2.871.011.114 220.381.287 14.724.547.797 1.076.619.000 13.543.872.797 104.056.000 4.547.532.601,94 759.785.047 3.738.976.791,31 48.770.763,63 Jumlah Belanja 23.933.237.630 22.363.472.799,94 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
Dengan  demikian  persentase  ekonomis  secara  umum  pada  anggaran  belanja  dapat diperhitungkan dengan:
Rp 22.363.472.799,94
Rp 23.933.237.630
100% = 93,44%
Persentase ekonomis dari sudut pos belanja tidak langsung secara  umum dapat diperhitungkan:
Rp 3.091.392.401
Rp 3.306.685.180 100% = 93,49%
Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai dan insentif pemungutan retribusi daerah. Adapun perhitungan setiap pos tersebut adalah: Belanja Pegawai
Rp 2.871.011.114 Rp  2.917.489.068 100% = 98,41%

## Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Rp 220.381.287
Rp  389.196.112 100% = 56,62 %
Tingkat Persentase  ekonomis  dari sudut  belanja  langsung  secara  umum dapat diperhitungkan: Rp 14.724.547.797
Rp  15.449.344.850 100% = 93,51 %
Belanja  langsung  terdiri  dari  pos  belanja  langsung  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  dan belanja hibah. Adapun perhitungan setiap pos tersebut sebagai berikut:
Belanja Langsung Pegawai
Rp 1.076.619.000 Rp  1.090.624.000 100% = 98,72 %

## Belanja Barang dan Jasa
Rp 13.543.872.797 Rp   14.253.720.850 100% = 95,02 %

## Belanja Hibah
Rp 104.056.000 Rp   105.000.000 100% = 99,10 %
Persentase ekonomis dari sudut pos Belanja Modal secara umum  dapat diperhitungkan:
Rp 4.547.532.601,94 Rp  5.177.207.600 100% = 87,87 %
Belanja modal terdiri  dari belanja  peralatan  dan mesin,  belanja  gedung  dan  bangunan,  serta belanja aset tetap lainnya. Adapun perhitungan setiap pos belanja modal adalah sebagai berikut: aa sss a sssw w aa Belanja Peralatan dan Mesin Rp 759.785.047
Rp  766.061.000 100% =  99,18%

## Belanja Gedung dan Bangunan
Rp 3.738.976.791,31 Rp  4.362.146.600 100% = 85,71%

## Belanja Aset Tetap Lainnya
Rp 48.770.763,63 Rp   49.000.000
100% =  99,53%
Apabila hasil perhitungan disajikan dalam tampilan tabel, maka dapat  dilihat seperti  yang tampak pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, hasil perhitungan tingkat ekonomis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2019 menunjukkan tren yang cukup ekonomis. Persentase berada dalam rentang 85%-100% yakni pada angka 93,44%. Seluruh pos dalam Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan hasil yang cukup ekonomis. Hal ini sudah terbilang baik karena mampu bertahan di kondisi yang sulit karena pandemi Covid-19. Pos Belanja tidak langsung, Belanja langsung dan Belanja modal seluruhnya berada dalam rentangan persentase 85%-100%. Kinerja anggaran dapat dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Setiap pos rinci dalam anggaran dan realisasi belanja seluruhnya dalam kriteria cukup  ekonomis  karena  total  belanja  yang  dianggarkan  sebesar  Rp.  23.933.237.630  sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 22.363.472.799,94. Kriteria ekonomis menurut Abdul Halim (dalam Sulastiningsih & Sulistyowati, 2017) yang ditetapkan yaitu:
a) Jika nilai rasio kurang dari 65% (X <65%), menandakan tidak ekonomis.
b) Jika  nilai  rasio  memperoleh  angka  65%  sampai  dengan  84%  (X=65-84%)  berarti  kurang ekonomis.
c) Jika  nilai  perbandingan  memperoleh  angka  85%  sampai  dengan  100%  (X=85-100%),  hal  ini menunjukkan cukup seimbang untuk ekonomis.
d) Jika  nilai  perbandingan  memperoleh  angka  lebih  dari  100% (X=100%),  hal  ini  dinilai ekonomis.
Tabel 2. Hasil perhitungan tingkat ekonomis Uraian Persentase (%) Keterangan Tingkat Ekonomis 93,44 Cukup Ekonomis Belanja Pegawai 98,41 Cukup Ekonomis Insentif Pemungutan Retribusi 56.62 Cukup Ekonomis Belanja Langsung 95,31 Cukup Ekonomis Belanja Pegawai 98,72 Cukup Ekonomis Belanja Barang dan Jasa 95,02 Cukup Ekonomis Belanja Hibah 99,10 Cukup Ekonomis Belanja Modal 87,87 Cukup Ekonomis Belanja Peralatan dan Mesin 99,18 Cukup Ekonomis Belanja Gedung dan Bangunan 85,71 Cukup Ekonomis Belanja Aset Tetap Lainnya 99,53 Cukup Ekonomis

## Sumber: Data Diolah

## 1. Tingkat  Efisiensi  Laporan  Realisasi  Anggaran  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman 2019
Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima.dapat  diperhatikan  nominal  pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan dan direalisasikan seperti yang tersaji pada Tabel 3. Dengan
demikian persentase efisiensi Pendapatan Asli Daerah dari Dinas  Pariwisata diperhitungkan:
Rp 220.381.287
Rp   6.138.373.325 100% =  3,59%
Kriteria efisiensi menurut Mahmudi (dalam Tanan & Duri, 2018) yang ditetapkan yaitu: a) Jika  nilai  rasio  lebih  besar  dari  30%  (X<30%)  berarti  tidak efisiensi.
b) Jika nilai rasio memperoleh angka 21% sampai dengan 30% (X=21-30%), dinilai kurang efisien.
c) Jika  nilai  perbandingan  sama  dengan  11%-20%  (X=11%- 20%), berarti cukup efisien.
d) Jika  nilai  perbandingan  sama  dengan  5%-10%  (X=5%-10%), berarti efisien.
Pendapatan asli daerah yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan 25% dari jumlah PAD Kabupaten Sleman seluruhnya.  Diluar nominal tersebut, terdapat penerimaan yang berasal  dari  dana  pemerintah  Kabupaten  Sleman  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pelayanan. Dalam  perhitungan  tingkat  efisiensi  yakni  membandingkan  biaya  yang  dikeluarkan  unuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Sedangkan belanja yang tidak berhubungan  dengan  usaha  memperoleh  pendapatan,  dianggarkan  oleh  pemerintah  kabupaten berdasarkan  masing-masing  persentase  penyumbang  PAD,  program  yang  diprioritaskan  untuk pengembangan, dan output rencana kegiatan.
Tabel 3. Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Kabupaten Sleman Tahun
Anggaran 2019 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah Retribusi  Jasa  Usaha,    Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendapatan Lain-lain Bagi Hasil Ratu Boko Bagi Hasil Taman Pelangi 6.774.783.000 5.824.783.000 124.783.000 5.700.000.000 950.000.000 900.000.000 50.000.000 7.069.815.2228 6.138.373.325 141.444.325 5.996.929.000 9331.441.903 897.747.260 33.694.640
Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019
Oleh  karena  itu,  meskipun  secara general selisih  belanja  dan  pendapatan  menunjukkan hasil  yang  besar,  namun tidak  dapat  dikatakan  mengalami  defisit  karena  yang  diperhitungkan ialah  hanya  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  memperoleh  pendapatan,  tidak  secara keseluruhan  atas  pengeluaran  belanja  yang  terjadi.  Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  dapat dikatakan bahwa persentase sangat efisiensi  PAD  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman adalah sangat efisien karena berada dalam rentang kurang dari 5% yakni 3,59%. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yakni dalam belanja langsung terdapat beberapa  kegiatan  yang  realisasi  belanjanya  kurang  dari  target  yang  ditentukan  dikarenakan perubahan  jadwal  pelaksanaan  kegiatan,  juknis  terkait  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  belum terbit, dan rencana anggaran perubahan (Sleman, 2019).

## 2. Tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019
Dihitung dengan membandingkan total realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diperhatikan nominal pendapatan yang telah dianggarkan dan  direalisasikan.  Seperti  yang  tersaji  pada  Tabel  4.  Dengan  demikian  persentase  efektivitas
secara umum pada Anggaran Dinas Pariwisata tahun 2019 dapat diperhitungkan:
Rp 7.069.815.228
Rp   6.774.783.000 100% =  104,35%
Sedangkan  tingkat  persentase  efektivitas  berdasarkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah) bersumber dari retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah  dan  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga  ialah:  Retribusi  Jasa  Pemakaian  Kekayaan Daerah.
Rp 141.444.325
Rp 124.783.000 100% = 113,35 %
Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten
Sleman Tahun 2019 Uraian Rincian Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi Pendapatan yang dikelola 7.069.815.228 PAD (Retribusi Daerah) 6.138.373.325 PAD (Bagi Hasil) 931.441.903 Realisasi  biaya  yang  dikeluakan  untuk memeperoleh pendapatan 2220.381.287 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 220.381.287
Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2019
Perhitungan pos-pos rinci yang terdapat dalam retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah: Fasilitas Kaliurang
Rp 78.590.000 Rp    60.000.000 100% =  130,98%

## Kios Kaliurang
Rp 62.854.325 Rp    64.793.000 100% =  67,02%

## Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Rp  5.996.929.000 Rp    5.700.000.000 100% =  105,21%
Perhitungan inci dari pos-pos retribusi tempat rekreasi dan olahraga:
Kawasan Wisata Kaliurang
Rp  2.847.786.000
Rp    2.500.000.000 100% =  113,91%

## Menara Pandang
Rp  117.926.000 Rp    100.000.000 100% = 117,93%

## Candi-candi
Rp  1.156.070.000 Rp    1.300.000.000 100% = 88,93%

## Kawasan Wisata Kaliadem
Rp  1.875.147.000
Rp    1.800.000.000 100% = 104,17 %
Tingkat persentase efektivtas yang bersumber dari PAD yang sah lainnya yang terdiri dari Bagi Hasil Ratu Boko dan Bagi Hasil Taman Pelangi dapat diperhitungkan:
Bagi Hasil Ratu Boko
Rp  897.747.263
Rp    900.000.000 100% =  99,75%

## Bagi Hasil Taman Pelangi
Rp  33.694.640
Rp    50.000.000
100% =  67,39%
Maka  secara  kesuluruhan  untuk  bagi  hasil  yang  merupakan komponen dari PAD lain yang sah yakni:
Rp  931.441.903 Rp    950.000.000 100% =  98,05%
Kriteria efektivitas menurut Mahsun (dalam Sudaryo et al., 2017) yang ditetapkan yaitu:
a) Jika nilai rasio kurang dari 60% (X<60%), berarti tidak efektif.
b) Jika nilai rasio memperoleh angka 60%-80% (X=60-80%), berarti kurang efektif.
c) Jika nilai rasio  memperoleh angka 80%-90% (X = 80-90%%), berarti cukup efektifitas.
d) Jika  nilai  rasio  memperoleh  angka  90%-100%  (X=90%-100%), berarti rasio tersebut efektif.
e) Jika nilai rasio lebih dari 100% (X>100%), berarti sangat efektif.
Dengan  demikian hasil perhitungan dari persenatse efektivitas setiap pos dapat dilihat seperti yang tersaji  pada  Tabel  5.  Berdasarkan  perhitungan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  persentase tingkat efektivitas pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah sangat efektif karena berada dalam rentang lebih dari 100% yakni 104,35%.

## Tabel 5. Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas
Uraian Persentase (%) Keterangan PAD-Retribusi Daerah a. Retribusi jasa Pemakaian Kekayaan Daerah/Fasilitas Daerah 1) Fasilitas Kaliurang
2) Kios Kaliurang
b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1) Kawasan Wisata Kaliurang
2) Menara Pandang
3) Candi-candi 4) Kawasan Wisata Kaliadem 105,58 113,35 130,83 97,02 105,21 130,98 117,93 88,93 104,17 Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Cukup Efektif
Sangat Efektif
Sangat Efektif Sangat Efektif Cukup Efektif Sangat Efektif
PAD Lainnya yang Sah
a. Bagi Hasil Ratu Boko b. Bagi Hasil Taman Pelangi 98,05 99,75 67,39 Cukup Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Efektivitas Pendapatan 104,35 Sangat Efektif
Sumber: Data Diolah, 2021
Setiap  pos  rinci  dalam  PAD-Retribusi  rata-rata  masuk  dalam  kriteria  sangat  efektif, sedangkan  untuk  PAD  yang  sah  lainnya  pos  Bagi  Hasil  Ratu  Boko  yakni  cukup  efektif  dan bagian Bagi Hasil Taman Pelangi menunjukkan hasil yang kurang efektif. Kinerja anggaran dapat dinilai efektif apabila realisasi pendapatan lebih besar dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah PAD yang dianggarkan yakni sebesar 6.774.783.000, sedangkan jumlah PAD yang terealisasikan yakni sebesar Rp. 7.069.815.228. Berdasarkan hasil wawancara, disebutkan bahwa dari tahun 2018- 2019 PAD  mengalami  penurunan  sebagai  dampak  dari  menurunnya  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung khususnya  wisatawan  mancanegara. Tindak  lanjut  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman  terhadap pendapatan yang turun ialah melakukan refokusing anggaran, rasionalisasi dan penghematan anggaran. Oleh  karena  itu,  diharapkan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman  dapat  menjaga  kestabilan  dalam rangka  upaya  untuk  meningkatkan  nilai efektivitas  dalam  pengalokasian  anggaran.  Tentunya  hal tersebut  ditujukan  untuk  keperluan  dalam  kemajuan  kinerja  mencapai  tujuan  mensejahterakan masyarakat.

## KESIMPULAN
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2019 menunjukkan  tren  yang  cukup  ekonomis.  Laporan  Realisasi  Anggaran  Dinas  Pariwisata Kabupaten  Sleman  dikatakan  ekonomis  karena  dana  realisasi  yang  digunakan  lebih  kecil  dari anggaran yang telah dianggarkan serta organisasinya mampu mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Apabila nilai dari rasio ekonomi semakin kecil, maka kinerja akan semakin baik. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja sangat efisien. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. put yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target  yang  telah  ditetapkan.  Laporan  Realisasi  Anggaran Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman termasuk  efisiensi  karena  mampu  menghasilkan output tertentu  dengan input se-minimal mungkin, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output yang maksimal.
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019 menunjukkan bahwa  kinerja  sangat  efektif.  Laporan Realisasi  Anggaran Dinas  Pariwisata Kabupaten Sleman dikatakan efektif karena proses kegiatan yang dirancang tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.  Terdapat  faktor-faktor  yang  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  pada keefektifan  penerapan  dana  berdasar  kinerja  yaitu  pelatihan  dan  tekanan  eksternal.  Hasil  penelitian sesuai  dengan  penelitian  Prasetyo  &  Nugraheni  (2020)  yang  melaporkan  bahwa  Disdukcapil  Kota Magelang pada tahun 2015 dan 2016 memiliki penyerapan anggaran yang cukup efektif.
Penelitian ini memiliki keterbatasn yaitu belum melakukan komparasi terhadap tahun anggaran sebelumnya atau dengan objek yang sejenis dan relevan. Untuk itum bagi penelitian selanjutnya dapat membandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya  atau  dengan  instansi  pemerintah  lain  yang memiliki  keterkaitan,  memperluas  variabel  seperti  menambah  tingkat  ketergantungan  daerah, metode  diluar Value  For  Money seperti  Rasio  Keuangan  dan  cakupan  wilayah. Bagi  Objek penelitian  diharapkan  memperhatikan  kemungkinan  tercapainya  realisasi  pendapatan  dengan anggarannya  untuk  meningkatkan  tingkat  efektivitas.  Melakukan  perbandingan  dengan penganggaran sebelumnya dan memperhatikan kondisi agar tidak terjadi selisih yang besar antara realisasi dan target yang dianggarkan.
Bedasarkan dari hasil wawancara disebutkan bahwa dari tahun 2018- 2019 PAD mengalami penurunan  sebagai  dampak  dari  menurunnya  jumlah  wisatawan  yang  berkunjung  khususnya wisatawan  mancanegara. Tindak  lanjut  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Sleman  terhadap  pendapatan yang  turun  ialah  melakukan  refokusing  anggaran,  rasionalisasi  dan  penghematan  anggaran.  Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dapat menjaga kestabilan dalam rangka upaya  untuk  meningkatkan  nilai  efektivitas  dalam  pengalokasian  anggaran.  Tentunya  hal  tersebut ditujukan untuk keperluan dalam kemajuan kinerja mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.

## REFERENSI
Ardila, I., & Putri, ayu anindya. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Riset Akuntansi Dan Bisnis , 15 (1),  52–64. BPKAD, B. (2018). Fungsi dan Aspek Anggaran . bpkad.banjarkab.go.id
Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mi- nahasa  Tenggara. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan  Akuntansi , 1 (3),  82–89. https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1942 DIY, B. (2019). Laporan Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019 . Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan . Alfabeta. Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN. Mahmudi. (2016a). Akuntansi Sektor Publik . UII Press. Mahmudi.  (2016b). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  Ketiga  Cetakan  Pertama .  Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat). UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Nainu,  R.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2017).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Dalam “Program  Dukungan  Manajemen  dan  Tugas  Teknis  Lainnya  Kementerian  Agama”  dengan Menggunakan Metode Value for Money pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 158–1166.
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619.2017 Nasution, D. A. D. (2019). Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Dae- rah) . Uwais Inspirasi Indonesia.
Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( DISDUKCAPIL ) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 11 , 1– 10.
Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Ber- basis  Kinerja  dan  Penyerapan  Anggaran  di  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan Keuangan , 8 (1), 9. https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.23 Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). Katalogis , 5 (3), 190–200. Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabuaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 , 1–16. Ramadhan, F. N. (2017). Analisis  Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Dae- rah di Provinsi Sulawesi Barat . 1392141013 , 1–15.
Renyowijoyo, M. (2012). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Ketiga . Mitra Wacana Media. Rumiasih, N. ., & Ikmayadi. (2012). Evaluasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Keuangan , 1 (1), 42–52.
Ridwan,  M.,  &  Anggrawati,  A.  (2017).  Konsep  Value  for  Money:  Alternatif  Pengukuran  Kinerja  pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Luwu  Timur. Assets:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  dan  … . http://103.55.216.56/index.php/assets/article/view/3936
Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value  For  Money  dalam  Pengelolaan  Akuntansi  Keuangan  Sektor  Publik  (Studi  Pada    Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 1 (1), 16–28. https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39
Sari, N. C. F. (2014). Prinsip Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). Jurnal Akuntansi Akunesa , 3 (2686– 438), 1–25.
Septariani,  J.  (2018).  Penerapan  Konsep  Value  for  Money  pada  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin.
BALANCE Jurnal
Akuntansi dan Bisnis , 2 (1),158. https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169 Sleman, D. P. K. (2017). Sleman Kini Miliki Logo dan Tagline . Sleman, D. P. K. (2019). Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 . Sleman, D. P. K. (2020). Wisata Kabupaten Sleman . pariwisata.slemankab.go.id Sudaryo, Y., Devyanthi, S., & Ayu, S. N. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah . CV. Andi Offset. Sulastiningsih,  &  Sulistyowati,  I.  (2017).  Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Value  For  Money  Studi  pada  SMP
Negeri 2 Banjarnegara. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha , 23 (1), 1–13. https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.200
Sumenge,  A.  S.  (2013).  Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Badan  Perenanaan Pembangunan  Daerah  (BAPEDA)  Minahasa  Selatan. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Sundarta, M. I., & Rosita, E. (2013). Analisa Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Berbasis Kas Modifikasi Pada Pusat Penelitian Limnologi-LIPI. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 8 (2), 19–44. http://150.107.142.43/index.php/neraca/article/view/868 Suyitno.  (2012). Pengembangan Potensi Kepariwisataan  di  Kabupaten  Sleman Daerah Istimewa  Yogyakarta . Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura) . 6 (September), 91–101. Wuwungan,  G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S.  (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur  Penilaian  Kinerja  Keuangan  pada  Organisasi  Sektor  Publik  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Manado . 14 (29), 354–3