INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2349-2364 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)
Wildan Syauqil Umam 1 ✉ , Mulyati Pawennai 2 , Askari Razak 3
(1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
(2) (3) Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email : wildan.syauqi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  :  1).  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  penegakan  hukum terhadap  pelaku  penambangan  pasir  tanpa  izin  oleh  Kepolisian  Resor  Pangkep,  dan  2).  Untuk mengetahui  dan  menganalisis  faktor  yang  menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep.Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris,  data  yang  diperoleh  penulis  dari  studi  dokumen  maupun  wawancara  dengan  pihak  yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Pangkep, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil  Penelitian  penulis  mendapatkan  bahwa:  1).  Efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan  pemahaman  penyidik  Satreskrim  Kepolisian  Resor  Pangkep  dalam  menentukan  dan menemukan  unsur-unsur  kejahatan  dari  perbuatan  pelaku,  sehingga  penyidikan  memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku. 2). Faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep  yaitu;  substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum.  Pada  ketiga  faktor  tersebut  yang  paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Penambangan Pasir; Izin Kepolisian.

## Abstract
The research aims to: 1). To find out and analyze the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of sand mining without a permit by the Pangkep Resort Police and 2). To find out and analyze the factors that impede the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of sand mining without a permit by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical juridical, with the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Pangkep Resort Police, and then quantitative analysis was carried out. Research results from the authors find that: 1). The effectiveness of law enforcement against unlicensed sand mining by the Pangkep  Resort  Police  has  not  been  effective.  This  is  due  to  the  understanding  of  the  Satreskrim investigators of the Pangkep Resort Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions so that the investigation requires and/or presents expert witnesses to clarify the perpetrators’ actions. 2). Factors hindering the effectiveness of law enforcement against illegal sand mining by the Pangkep Resort Police, namely, substance, structure, and legal culture. The three factors that most influence the criminal act of sand mining without a permit is the legal substance.
Keywords: Law Enforcement; Sand Mining Actors; Police Permit.

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara hukum dapat kita lihat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), setelah amandemen yaitu; Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, salah satu dari tujuan negara  ialah  guna  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  pancasila. Negara  hukum  ialah  negara  yang  menjalankan  pemerintahannya  berdasarkan  atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 telah menjelaskan bahwa: Bumi dan air serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  di  kuasai  oleh  Negara  dan  digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara memaknai hak pengusaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah  rakyat  Indonesia  berhak  atas  kekayaan  yang  dimilik  negara  dan  penguasaan negara  merupakan  instrument  tujuan  akhir  untuk  pengelolaan  kekayaan  alam  yang bertujuan untuk kesejahterahaan rakyatnya.
Sebagai  Negara  yang  berdasarkan  hukum,  maka  tidak  ada  cara  untuk merealisasikan  hal  tersebut  selain  harus  diawali  dengan  proses  pengaturan.  Proses pengaturan  tersebut  menunjukan  adanya  komitmen  Pemerintah  dalam  melaksanakan keinginan untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  Pengelolaan  tambang  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan
rakyat,  termasuk  usaha  pertambangan  yang  dikelola  oleh  rakyat  dalam  bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan  rakyat  haruslah  memberikan  kontribusi  terhadap  kesejahteraan  rakyat yang  berkesinambungan  dan  berwawasan  lingkungan  terhadap  kegiatan  tersebut. Pertambangan  dapat  menunjang  pembangunan  yang  berkelanjuntan  (Sustainable Development)  dengan  tidak  mem  berikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan  hidup. Pertambangan yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian),  pengolahan,  pemanfaatan  dan  penjualan  bahan  galian.  Pertambangan mempunyai  beberapa  karakteristik  yaitu  tidak  dapat  diperbaharui,  mempunyai  risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik mapun sosial  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  pengusahaan  komoditi  lain  pada  umumnya.
Dalam  kegiatan  pertambangan  ada  lima  golongan  komuditas  tambang  yaitu;  Mineral radioaktif; Mineral logam; Mineral bukan logam; Batuan; dan Batubara.
Salah  satu  bahan  tambang  yang  saat  ini  mendapatkan  perhatian  banyak  pihak adalah  penambangan  pasir.  Penambangan  pasir  ialah  pengalian  non  logam  yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah  memiliki  izin,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (Undang-Undang  Minerba),  menyatakan  bahwa: Usaha  pertambangan  harus  mempunyai  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP),  Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dalam hal ini Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan usaha tambang kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.  Namun pada kenyataannya masih banyak usaha petambangan rakyat yang tidak memiliki IPR.
Mengenai pelaku (perorangan/badan usaha) yang tidak memilki izin sebagaimana yang dimaksud diatas dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba menyatakan: Setiap orang yang melakukan  penambangan  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah).  Pada  kenyataanya  (di  tinjau  langsung  ke
lapangan) banyak penambangan pasir di Kabupaten Pangkep yang tidak memiliki izin usaha  pertambangan  (IUP),  izin  pertambangan  rakyat  (IPR),  izin  usaha  pertambangan khusus  (IUPK)  maupun  wilayah  izin  usaha  pertambangan  (WIUP).  Dan  kegiatan penambangan  pasir  yang  tidak  memiliki  izin  usaha  pertambangan  tersebut,masih berlangsung sampai saat ini.
Diketahui,  jumlah  perusahaan  dan  perseorangan  yang  terdata  pada  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pangkep  dengan  memperoleh  UPL-UKL  jenis  kegiatan bahan tambang galian sebanyak 14 perusahaan dan perseorangan di tahun 2019/2020 dan sebanyak 38 perusahaan dan perseorangan tahun 2020/2021. Sementara itu, Kepala Seksi  Pelaporan  dan  Layanan  Data  Bapak  Yusuf  menerangkan:  Yang  memperoleh  izin lingkungan  pada  PTSP  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan  tahun  2020  sebanyak  14 perusahaan dan perseorangan dengan jenis pertambangan bahan galian dan tanah urug.
Menurut  penuturan  Bapak  Yusuf:  Perusahaan  dan  perseorangan  yang  telah memperoleh  UKL-UPL  jelas  akan  memperoleh  izin  lingkungan,  kalau  terkait  jumlah perusahaan dan perseorangan yang menguruskan izin lingkungan, dari data kami baru 14 untuk tahun 2020/2021. Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia  sebenarnya  merampas,  menafikan,  atau  menghilangkan  hak  generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem dalam banyak cara.  Hal ini seperti terjadi di Daerah Aliran  Sungai  Manakku,  Kecamatan  Labakkang,  Kabupaten  Pangkep,  Sulawesi  Selatan. Sejak  sebulan  lalu,  sungai  tersebut  mulai  dikeruk  secara  ilegal  oleh  penambang  yang belum  diketahui  pemiliknya.  Kepala  Desa  Manakku,  yang  dikonfirmasi  membenarkan aktifitas tambang ilegal tersebut. Menurutnya, sungai di daerah tersebut mulai dikeruk yang kemudian pasirnya diangkut oleh mobil truk. Diperkirakan 15 sampai 20 mobil setiap harinya lalu lalang untuk mengeksploitasi Daerah Aliran Sungai Manakku tersebut.
Kedua peristiwa diatas membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan pasir tanpa izin yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih  diperhatikan,  mengingat  ada  dua  aspek  penting  yang  harus  diperhitungkan  di dalamnya,  yaitu  aspek  ekonomi  dan  aspek  lingkungan.  Penegakan  hukum  terhadap aktifitas pertambangan pasir tanpa izin cenderung tidak menyentuh pihak-pihak lainnya selain penambang itu sendiri. Para pembeli lahan tambang sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam mata rantai pertambangan pasir tanpa izin, jarang sekali disentuh sebagai pihak yang ikut serta dalam pertambangan pasir tanpa izin. Selain itu, lebih jauh lagi dirasakan bahwa para pelaku pertambangan pasir tanpa izin tampaknya juga memiliki sindikat yang cukup kuat. Mereka dengan kekuatan yang dimilikinya, bahkan sering kali
berusaha untuk mengintervensi jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  tertentu  terhadap  pertambangan  pasir  tanpa  izin  yang  menyangkut jaringan  mereka.  Apart  penegak  hukum  tertentu  tersebut  juga  seakan-akan  ikut  serta “mengamini” intervensi tersebut dengan berbagai alasan yang sangat subjektif.
Sikap  dari  aparat  penegak  hukum  tertentu  inilah,  yang  membuat  proses  dari berjalannya penegakan hukum pertambangan pasir tanpa izin tidak akan efektif dilakukan terhadap  para  pelaku  pertambangan  pasir  tanpa  izin,  karena  independensi  penegak hukum sudah tidak ada lagi. Kepolisian Republik Indonesia salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, yang memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Fungsi  penegakan hukum  dilakukan  melalui  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  segala bentuk tindak pidana.  Kewenangan dalam penegakan hukum ini terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain: Kewenangan untuk melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara  untuk kepentingan penyidikan; Kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai  tersangka  atau  saksi;  Kewenangan  untuk  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum  yang  bertanggung  jawab;  serta  Kewenangan-kewenangan  lainnya.  Dengan kewenangan  yang  luas  tersebut  Polri  diharapkan  mampu  melaksanakan  fungsi penegakan  hukum  terhadap  segala  jenis  kejahatan  termaksud  kejahatan  terhadap kekayaan alam. Penegakan hukum dalam kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak secara langsung dengan kata lain aparat penegak hukum  dapat menjalankan tugasnya  untuk  menindak  para  pelaku  penambangan  tanpa  izin  untuk  selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal yang demikian di maksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.
Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai  penegakan  hukum  terhadap  aktifitas  pertambangan  pasir  tanpa  izin  oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  dengan  judul:  “Efektivitas  Penegaka n  Hukum  Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)”.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu  penelitian  hukum  yang  menggabungkan  unsur-unsur  hukum  normatif  yang
kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris  yang  diperoleh  dari  wawancara  terkait  dengan  pokok  permasalahan  dalam penelitian ini.  Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  empiris  oleh  karena  itu  data  yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:
1. Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau diperbolehkan. Seperti data dari Kepolisian Resort Pangkep.
2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi.  Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan  mengkaji ketentuan perundang-undangan.

## Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah, Penyidik di Kepolisian Resort Pangkep, Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Pangkep,  Pengacara  dan  Masyarakat,  yang  telah  terlibat  dalam  proses penyelesaian  tindak  pidana  penambangan  pasir  tanpa  izin.  Melihat  jumlah  populasi sangat besar jumlahnya, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis menerapkan teknik  penarik  sampel  dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah:
1. 5 (Lima) orang Penyidik di Kepolisian Resort Pangkep.
2. 5 (Lima) orang Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep.
3. 3 (Tiga) orang Pengacara di wilayah hukum Kabupaten Pangkep.
4. 2 (Dua) orang Masyarakat yang terlibat, baik dari keluarga korban maupun pelaku itu sendiri di Kabupaten Pangkep.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan  teknik pengumpulan data sebagai berikut:

## Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya
yang  belum  diolah  dan  diuraikan  orang  lain.  Untuk  memperoleh  data  primer  peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara (interview).

## Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang  sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Teknik Analisa Data
Setelah data-data terkumpul seperti data primer dan data sekunder maka dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini  sebagaimana  yang  telah dirumuskan  dalam  rumusan  masalah.  Mengingat  sasaran  data  bersifat  empiris,  maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Penambangan  Pasir  Tanpa  Izin  Oleh Kepolisian Resor Pangkep
Penegakan  hukum  dalam  bahsa  Belanda  disebut  dengan  rechtstoepassing  atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcemem, meliputi pengertian yang bersifat besar dan kecil. Bersifat besar mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  sedangkan  dalam  pengertian  kecil  terbatas  dalam  proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penututan hingga pelaksanaan  putusan  pidana  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Tindak pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana sering dikatakan sebagai perbuatan pidana,  dimana  perbuatan  pidana  sendiri  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan,  yaitu  suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.
Dalam  perspektif  kebijakan  hukum  pidana  sebenarnya  perlindungan  terhadap berbagai aturan hukum yang bersifat administratif merupakan suatu tuntutan yang wajar, sebab  berbagai  perilaku  yang  dilarang  oleh  ketentuan  perundang-undangan administratif baru dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut
memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dari aturan administratif tersebut. Sedangkan  penggunaan  sanksi  pidana  hanya  lebih  bersifat  menguatkan  norma administratif  belaka.    Walaupun  demikian,  dalam  hal  ini  tidak  boleh  dilupakan  bahwa penggunaan  hukum  pidana  mempunyai  keterbatasan  (asas  ultimum  remedium). Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeserasikan hubungan nilai- nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahan  akhir,  untuk  menciptakan,  melahirkan  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  (recht  staats),  maka  setiap  orang  yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum.  Penegakan  hukum  mengandung  makna  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai penanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur di dalam undang-undang, maka bagi barang siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut  dan  larangan  tersebut  sudah  diatur  didalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman , sedangkan ancaman  pidananya  ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan  kejadian  itu,  ada hubungan yang erat pula.
Penegakan  hukum  merupakan  serangkaian  upaya,  proses  dan  aktivitas  untuk menjadikan  hukum  berlaku  sebagaiamana  harusnya.  Penegakan  hukum  ini  dapat  kita bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum adsministrasi,  dan  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum  dilakukan  oleh  para penegak  hukum,  Prof.  Soerjono  Soekanto  didalam  buku  nya  menyebutkan  bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian  yang  bertujuan  keadilan.  Didalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep dapat mengacu kepada KUHAP dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PERDA Nomor 5 Tahun 2013).
Penegakan hukum pada pertambangan illegal ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana matriil maupin formiil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan di sertai ancaman pidana  bagi  siapa  saja  yang  melanggarnya.  Penegakan  hukum  pidana  pada pertambangan illegal ini dapat di kenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam  undang-undang  pokok  lingkungan  hidup  ataupun  undang-undang  minerba. Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan  dengan  segala  bentuk  dari  jenisnya  menjadi  isu  yang  menarik  dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pertambangan. Negara dalam hal ini mendapat penerimaan baik yang  berupa  pajak  maupun  bukan  pajak.  Sedangkan  perusahaan  pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang di eksploitasi.
Di  satu  sisi  ada  banyak  aspek  juga  yang  terabaikan  dalam  hal  mengerjakan keuntungan  ekonomi  di  bidang  pertambangan.  Sebagai  contoh  dengan  berdirinya perusahaan pertambangan meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terkahir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam sekala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Kalau kerusakan dan pencemaran di liput oleh media dan ada korban terluka atau bahkan meninggal, maka pada saat itu juga  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  mengambil  langkah-langkah penanganannya.
Keith  Hawkins  mengemukakan  bahwa  penegakan  hukum  dapat  di  lihat  dari  dua sistem  atau  strategi,  yang  disebut  compliance  dengan  conciliatory  style  sebagai karakteristiknya  dan  sanctioning  dengan  penal  style  sebagai  karakteristiknya.  Blok sebagaimana  dikutip  oleh  Hawskin  menyatakan,  bahwa  conciliatory  style  itu  remedial, suatu metode sosial repair and maintenance, assistance of people in trouble, berkaitan dengan  what  is  necessary  to  ameliorate  a  bad  situation.  Sedangkan  penal  control prohibits with punishman, sifatnya adalah accusatory, hasilnya binary yaitu : all or nothing, punishment or nothing. Di dalam Pasal 74 UUPLH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan
PPLH.  Pasal 74 ini menyatakan bahwa :
1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) berwenang:  Melakukan  pemantauan;  Meminta  keterangan;  Membuat  salinan  atau dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang  diperlukan;  Memasuki  tempat  tertentu; Memotret; Membuat reklamasi audio visual; Mengambil sample; Memeriksa peralatan; Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; Menghentikan pelanggaran tertentu.
2) Dalam  melaksankan  tugasnya,  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
3) Penanggungjawaban  usaha  dan/atau  kegiatan  dilarang  menghalangi  pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
Penegakan  hukum  lingkungan  administratif  bertujuan  agar  perbuatan  atau pengabaian  yang  melanggar  hukum  tidak  memenuhi  persyaratan  berhenti  dan mengembalikan  kepada  keadaan  semula  (sebelum  adanya  pelanggaran).  Hukum administrasi  ini  lebih  menekankan  kepada  perbuatan  yang  berbeda  dengan  hukum pidana  yang  lebih  menekankan  kepada  subjek  hukum  dari  pencemar  atau  perusak lingkungan. Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif  ini  dapat  ditegakkan  denagn  kemudahan-kemudahan  pengelolaan lingkungan,  terutama  dibidang  keuangan,  seperti  keringanan  bea  masuk  alat-alat pencegahan  pencemaran  dan  kredit  bank  untuk  biaya  pengelolaan  dan  sebagainya. Sanksi  administrasi  mempunyai  fungsi  instrumental  yaitu  pengendalian  perbuatan terlarang.
Di samping itu sanksi adsministrasi di tunjukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut. Sedangkan tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang  ataupun  badan  hukum  yang  mencemarkan  dan/atau  merusak  lingkungan diharapkan menjadi jera (detterent effect) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal  mengenai  penerapan  sanksi  pidana  dalam  UUPPLH  ini  yang  berkaitan  dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan. Di dalam Ayat 1 Pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.3.000.000.000,00  (tiga  milyar  rupiah).  Tetapi dalam  Ayat  2  Pasal  100  ini  menyatakan  bahwa  pengenaan  tindak  pidana  ini  dapat dikenakan  apabila  sanksi  administratif  yang  telah  di  jatuhkan  tidak  di  patuhi  atau
pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali.
Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Oleh Kepolisian Resor Pangkep
Indonesia  sebagai  negara  hukum  menghendaki  penegakan  hukum  pada  segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yang terjadi diseluruh wilayah Kepolisian Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya  pada  pelaksanaan  wewenang  penyidik  kepolisian  dalam  menangani  perkara tersebut  tentu  terdapat  faktor-faktor  yang  lain  yang  mempengruhi  diantaranya kurangnya  pengawasan  oleh  pemerintah  setempat  terkait  dengan  pendataan  izin penambangan  pasir.  Dalam  kewenangan  penyidik  dimaksud,  telah  diatur  dalam konsiderans  dalam huruf b Undang-Undang  Nomor 2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana merupakan bagian  dari  penegakan  hukum.  Pada  pokoknya  kinerja  atau  profesionalisme  aparat penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya, seperti  halnya  pada  pelaksanaan  wewenang  penyidik  kepolisian  dalam  menangani perkara tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat  berpengaruh  positif,  dan  sebaliknya  juga  dapat  berpengaruh  negatif  terhadap proses  penegakan  hukum.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.
Terkait  dengan  penyidikan  tindak  pidana  penambangan  pasir  tanpa  izin  di Satreskrim  Kepolisian  Resor  Pangkep  tentu  tidak  lepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut  ini uraian  dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

## 1. Substansi Hukum
Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka  susun.  Peraturan-peraturan  yang dipakai  oleh  para  pelaku  pada  waktu  melaksanakan  perbuatan-perbuatan  serta
hubungan-hubungan  hukum,  dengan  kata  lain  hukum  yang  memuat  aturan  tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk  putusan pengadilan.  Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidana penambangan  pasir  tanpa  izin  tentu  dalam  hal  ini  penyidik  dalam  melakukan  upaya penegakan  hukum  tetap  berdasar  pada  ketentuan-ketentuan  aturan  yang  berlaku. Melihat  dari  pembahasan  diatas  kita  paham  bahwasannya  substansi  hukum  dalam pembahasan  ini  ialah;  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang  Minerba),  serta  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PERDA Nomor 5 Tahun 2013). Secara substansi rumusan penyidikan telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  namun  bila  kita  cermati  ada  beberapa  potensi  yang  dapat  menyebabkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Bapak Asri Samaji, yang menyatakan bahwa; Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana penambangan pasir tanpa izin yaitu  pelanggaran  administratif  dan  prosedural  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.
Pada Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 158 Undang-Undang Minerba menyatakan: Setiap orang yang melakukan  penambangan  tanpa  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sanksi tersebut mungkin tidak seberat atau sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Walaupun dikenakan saksi tambahan berupa  denda  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah)  dapat  tertutupi  dengan keuntungan yang telah diperoleh pelaku tindak pidana tersebut.  Selanjutnya pada PERDA Nomor 5 Tahun 2013, belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan illegal ini, di tambah lagi dengan adanya pemindahan kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan pertambangan ini semakin membuat para penegak hukum masih kebingungan dalam kewenangannya masing-masing.
2. Struktur Hukum
Struktur  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman  adalah  pola  yang  menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta  petugasnya  yang  mencakup:  Kepolisian  dan  para  polisinya;  Kejaksaan  dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan  dengan  para  hakimnya.  Berdasarkan  konsep  tersebut  diatas,  maka  dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak  pidana  penambangan  pasir  tanpa  izin  oleh penyidik harus mempunya keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan  tersebut  didapatkan  jika  seluruh  personil  penyidik  pada  Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Undang-undang yang  mendasari peran  dan fungsi  lembaga-lembaga aparat penegak hukum  mesti  menjadi  dasar  dan  ukuran  dalam  melaksankan  tugas  dan  kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Konsekuensinya adalah jika aparat penegak hukum lalu berbuat  di  luar  jalur  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  berpotensi  menciderai penegakan hukum, akhirnya penegakan hukum khususnya penambangan pasir tanpa izin menjadi tidak tercapai dan tidak sempurna.
Setelah  melakukan  observasi  dilapangan,  peneliti  menemukan  bahwa:  Lemahnya koordinasi  dengan  pemerintah  setempat,  yaitu  Belum  ada  solusi  dari  pemerintah mengenai masalah penambangan  pasir tanpa izin, karena salah satu yang diharapkan oleh para pekerja penambangan pasir adalah mendapatkan izin dari pamerintah. Karena bagaimanapun  masyarakat  atau  pekerja  penambangan  pasir  tanpa  izin  melakukan tindakan tersebut untuk penghidupan atau penunjang ekonomi, karena memang terbukti penambangan  pasir  dapat  menunjang  perekonomian  masyarakat  pekerjanya. Selanjutnya kurangnya laporan dari warga setempat. Jika aktivitas tersebut memang tidak memiliki  izin,  kegiatan  tersebut  langsung  kami  hentikan.  Kami  tidak  tegas  melakukan pelaksanaan hukum karena yang melakukan aktivitas tersebut ialah warga setempat, jadi kami hanya memberhentikan aktivitas tersebut.

## 3. Budaya Hukum
Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan  kesadaran  masyarakat  dan  para  penegak  hukum  dalam  menaati  hukum  itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum  dan  masyarakat  terhadap  hukum  itu  sendiri,  sehingga  pada  perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-
kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun  dari  warga  masyarakat.  Berdasarkan  konsep  tersebut  diatas,  maka  hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan  sekaligus  membatasi  kesewenangan  yang  sedang  berkuasa.  Hukum  dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistisa,  damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan  dengan  perbaikan  pada  aspek  struktur  dan  substansi  hukum  yang  diiringi dengan  adanya  budaya  hukum  (culture  hukum).  Aspek  budaya  hukum  inilah  yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  menjelaskan  mengenai  konsep  budaya  hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta  harapannya.  Dengan  kata  lain  budaya  hukum  adalah  suasana  pikiran  sosial  dan kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari  atau disalahgunakan,  tanpa  adanya  budaya/kultur  hukum  maka  sistem  hukum  sendiri  tak berdaya.  Unsur  budaya  hukum  ini  mencakup  opini-opini,  kebiasaan-kebiasaan,  cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa  budaya  hukum  maka  sistem  hukum  akan  kehilangan  kekuatannya.  Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu  sendiri  sedangkan  masyarakat  dapat  menjadi  penghambat  maupun  menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut H.L.A. Hart, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari dua tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain :
1. Masyarakat yang didasarkan pada primary rules of obligation, dimana masyarakatnya hanya  terdiri  dari  komunitas  kecil  sehingga  kehidupannya  hanya  berdasar  atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga  tidak ada  pula  diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;
2. Masyarakat  yang  didasarkan  pada  secondary  rules  of  obligation,  dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi dan
institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.
Persoalan  kedua  adalah  persoalan  tentang  fungsi  hukum  kaitannya  dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita- citakan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  diperlukan  adanya  kesadaran  hukum  dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan  melalui  hukum  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dalam  masyarakat karena  tidak  sejalan  dengan  nilai,  pandangan,  dan  sikap  yang  telah  dihayati  oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

## SIMPULAN
Kesimpulan yaitu: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir  tanpa  izin  oleh  Kepolisian  Resor  Pangkep  kurang  berjalan  secara  efektif.  Hal  ini dikarenakan  pemahaman  penyidik  Satreskrim  Kepolisian  Resor  Pangkep  dalam menentukan  dan  menemukan  unsur-unsur  kejahatan  dari  perbuatan  pelaku,  sehingga penyidikan memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku.  2).  Faktor  yang  menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana  penambangan  pasir  tanpa  izin  adalah  substansi  hukum  yang  mana  pada kenyataanya dalam Undang-Undang Minerba tidak menerapkan sanksi yang cukup tegas. Selanjutnya  pada  PERDA  Nomor  5  Tahun  2013,  belum  mampu  untuk  memberantas kegiatan  pertambangan  illegal.  Sehingga  aktivitas  dari  penambangan  pasir  tanpa  izin dapat membawah kerugian dari sektor ekonomi daerah serta sektor lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelia Apriyanti., Ilham Abbas., & Baharuddin Badaru. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana  Penyelundupan  Narkotika.  Qawanin  Jurnal  Ilmu  Hukum.  1(2),  1 – 11.
https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/245
Askari Razak., & Abdul Wahab. (2023). The Application of Restorative Justice in Cases of Domestic  Violence  in  Makassar:  Studies  at  the  Makassar  Polrestabes.  Journal International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD). 2(1),
12 – 25. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon/article/view/28916
Azheila  Mahadewi.  A.,  Hambali  Thalib.,  Hamza  Baharuddin.  (2021).  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri  Makassar  Klas  IA  Khusus.  Journal  Of  Lex  Generalis  (JLG),  2(3),  1201 – 1213. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/404/472
Kamal Hidjaz. (2019). Effectiveness of Environmental Policy Enforcement and The Impact by Industrial Mining, Energy, Mineral, And Gas Activities in Indonesia.  Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP). 9(6), 79 – 85.
https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/8146/4635
Kontras. 2022. Lembar Fakta Penggunaan Senjata Api Oleh Polri 2021-2022. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jakarta.
Mahrus Ali. 2019. Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana. UII Press. Yogyakarta.
Marbun. S.F. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum, 9(4), 9 – 19. https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/6931
Mulyati  Pawennei.,  A.  Rahim.,  &  Tahiruddin  Tahiruddin.  (2019).  Supervision  Function Urgency Of Corruption Criminal Prevention Measures In Bantaeng District. Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), 1(1), 47 – 55.
http://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/19/20
Muhammad Kamal. Et.All. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods).
Penerbit CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar.
Surifman Rahman., Muh. Ikbal., Syahruddin Nawi., & Ahyuni Yunus. (2021). The Essence of a Joint Operational Agreement in Nickel Mining Business. International Journal of Law and Politics Studies (IJLPS), 3(1), 7 – 11. https://al-
kindipublisher.com/index.php/ijlps/article/view/1249/1036
Syahruddin Nawi dan M.A Rahman Syahruddin. 2021. Penelitian Hukum Normatif Versus
Penelitian Hukum Empiris, Edisi Revisi. Kretakupa Print. Makassar.
Syahruddin Nawi dan Salle. 2021. Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum.
Kretakupa Print. Makassar.