ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN RASIO KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015)

## Fathiyah
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

## ABSTRACT
This study aims to analyse the efforts made the Government District/Town in Jambi province in an attempt to increase revenue of the original area (PAD) in order to increase the ratio of the independence area for fiscal year 2015.
These studies are qualitative and quantitative by using the related literature and data Report realization of Budget the county or city within Jambi province fiscal year 2015.
Based on the results of the analysis of the obtained conclusions that the ratio of independence County or city within Jambi province are still very small with an overall average of 8.83% just so is need for efforts of local governments to increase the PAD in order to increase the ratio of independence. As for the effort to be made to increase the number of PAD that is by calculating the potential of existing PAD then conducted analysis with micro and macro base it can be done working with related institutions of study so that potential data obtained more accurate PAD. Other efforts is to improve the system of revenue management areas include (1) the expansion of the base of acceptance, (2) control over the revenue leakage, (3) improved the efficiency of the administration of revenue and (4) transparency and accountability.
Key word: the original Revenue area, the ratio of Self-sufficiency, the report realization of Budget

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembiayaan pelaksanaan pembangunan  oleh  Pemerintah  daerah setiap tahunnya teralokasi dalam Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  tentunya  Pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  rencana dan target pembangunan tersebut membutuhkan  dana  yang  sangat  besar dari  APBD  dan  sumber  dana  yang dibutuhkan  tersebut  dianggarkan  dalam bentuk sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain- lain Pendapatan  Daerah Yang Sah.
Selama  ini  besaran  dana  yang bersumber dari PAD sangat kecil sekali jumlahnya terutama untuk
Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  Jambi yaitu hanya kisaran dibawah 26  persen saja  dari  total  Pendapatan  daerah bahkan ada yang dibawah 10 persennya, dengan  jumlah  PAD  yang  dibawah  23 persen  atau  tingkat  rasio  kemandirian daerah  hanya  sebesar  23  persen  saja
tentunya tidak mencukupi bagi Kabupaten/Kota dalam membiayai program  dan  kegiatannya  hal  ini
bisa terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 1 Tingkat Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun  Anggaran 2015 (dalam 000) Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) Rasio (%) Kota Jambi 263.925.520,2  1.115.296.732,7 23,66 Kota Sungai Penuh 36.246.931,8 572.296.754,2 6 Kabupaten Kerinci 70.462.409,6 887.107.913,9 7,94 Kabupaten Sarolangun 63.623.790,9 997.258.616,0 6 Kabupaten Merangin 76.949.402,9  1.064.467.262,4 7,13 Kabupaten Bungo 105.277.046,3 947.107.059,9 11,1 Kabupaten Tebo 62.037.299,5 654.487.852,5 9 Kabupaten Tanjabbar 68.040.011,8 858.102.488,8 7,93 Kabupaten Tanjabtim 38.473.606,9 877.011.368,8 4,38 Kabupaten Batanghari 68.925.708,0 846.430.746,2 8 Kabupaten Ma. Jambi 63.623.790,9 997.258.616,0 6 Rata-Rata Rasio 8,83 Sumber : Rekapitulasi LRA Kabupaten/Kota TA. 2015 Dari  tabel  terlihat  bahwa  rasio kemandirian daerah seluruh Kabupaten/Kota  se  Provinsi  Jambi sangat kecil sekali dan daerah dianggap  masih  belum  mandiri  dalam membiayai  pembangunannya serta
mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pusat. Hal ini bisa dilihat pada rasio kemandirianseluruh  Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebesar antara 4 –  23  %  saja  dengan  rata-rata
keseluruhan sebesar 8,83%.
Kecilnya persentase Rasio
kemandirian  ini    ini  disebabkan  oleh banyak  faktor    diantaranya  adalah
keterbatasan  pemerintah  daerah  dalam menghitung  potensi  riil  PAD  yang sudah  ada  dan  masih  banyak  lagi sumber-sumber  PAD  yang  belum tergali serta dimanfaatkan oleh
Pemerintah  Kabupaten/kota  selama ini.,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya untuk  peningkatan  PAD    sehingga meningkatkan rasio kemandirian
seluruh
Kabupatenn/Kota dalam Provinsi Jambi.
Merujuk  pada  uraian  tersebut diatas  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang  upaya  dan  analisis  yang  harus dilakukan  Pemerintah  Kabupaten/Kota dalam  Provinsi  Jambi  dalam  rangka meningkatkan rasio kemandirian daerah
dengan Meningkatkan potensi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada Tahun  Anggaran 2015. 1.1. Rumusan Masalah Berdasarkan  penjelasan  tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana  analisis  dan  upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  Jambi dalam  rangka    meningkatkan  rasio kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 ? 1.2. Tujuan Penelitian Adapun tujuan Penelitian ini adalah : Untuk  menganalisis  upaya  yang dilakukan oeh Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  Jambi dalam  rangka  meningkatkan  rasio kemandirian daerah dengan meningkatkan    Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015. 1.3. Tinjauan Pustaka Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan wujud  pengelolaan  keuangan  daerah yang  ditetapkan  tiap  tahun  dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Anggaran pendapatan,  anggaran  belanja  dan pembiayaan.  Pendapatan  daerah  terdiri dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan  Daerah  yang  Sah.  APBD disusun  sesuai    dengan  kebutuhan penyelenggaraan  Pemerintah    Daerah dan  kemampuan  pendapatan  daerah. (Renowijoyo, 2010)
Keuangan daerah yang tercermin dalam  APBD  Kabupaten/Kota    dalam
Provisi Jambi sebagai sumber pembiayaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan  dan  Pendapatan  Lain-lain yang  Sah.  (Perda  Pertanggungjawaban APBD, 2016)
Potensi  adalah  sesuatu  yang sebenarnya  ada  hanya  belum  didapat  di tangan  dan  untuk  memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya  potensi  pendapatan  yang  ada. Analisis  potensi  pendapatan  bersifat luas  dan  banyak  faktor  yang  harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan.  Identifikasi  faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenal potensi  pendapatan.  Ptensi  pendapatan satu  daerah  dengan  daerah  lainnya berbeda disebabkan oleh faktor demografi,  ekonomi,  sosiologi,  budaya, geomorfologi  dan  lingkungan  yang berbeda (Mahmudi, 2010)
Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  telah  diubah    dengan  undang- undangan  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-undang  nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  telah menetapkan
sumber-sumber
Penerimaan  Daerah  yang  berasal  dari PAD adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak daerah
a. Pajak Hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengmbilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Bumi dan Bangunan
h. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan
2. Retribusi Daerah
3. Bagian  Laba  Pengelolaan  Aset
Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang sah Salah  satu  tujuan  pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian  daerah  dan  mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya  dengan  kemapuan  daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah.    Oleh  karena  itu  untuk meningkatkan PAD dibutuhkan manajemen  pendapatan  disetiap
daerah  agar  dapat  memahami  potensi
pendapatan  yang  ada  di  daerahnya.
Manajemen Pendapatan menurut Mahmudi  (2010)  meliputi  5  tahapan yaitu : 1. Identifikasi sumber pendapatan 2. Administrasi pendapatan 3. Koleksi Pendapatan 4. Pencatatan (akuntansi) pendapatan 5. Alokasi Pendapatan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dan  kuantitatif  dengan  menggunakan literatur  yang  ada  dan  data  Realisasi Anggaran Kabupten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015. Data  yang  tersedia  kemudian dianalisis dan  disesuaikan  dengan literatur yang terkait. III. PEMBAHASAN 2.1. Analisis  dan  upaya  peningkatan potensi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Dalam meningkatkan potensi Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  Jambi perlu melakukan beberapa upaya diantarannya adalah dengan menghitung Potensi  dengan  menggunakan  basis mikro  dan  makro  serta  perlu  adanya perbaikan dalam manajemen
pendapatan.
Penghitungan  potensi  pendapatan pada  dasarnya  dapat  dilakukan  melalui dua  pendekatan  yaitu  (1)  Basis  makro, dan  (2)  Basis  mikro.  Penghitungan pendapatan dengan basis makro dilakukan  dengan  teknik    estimasi dengan model regresi ekonometrik yang menggunakan  variabel  makro  ekonomi sebagai proksi, sedangkan penghitungan basis  mikro  dilakukan  dengan  cara survey  terhadap objek dan subjek pajak
kemudian dilakukan penghitungan (assessment)  potensi  pendapatan  yang ada.
Selama  ini  perhitungan  potensi
PAD  yang  ada  cenderung  pada  basis mikro dan hanya berdasarkan persentase kenaikan  saja  misalnya  untuk  potensi tahun  ini  besarannya  dihitung  dengan menaikkan  anggaran  10  persen  dari tahun  sebelumnya  berarti  potensi  PAD tahun  ini  adalah  sebesar  110  persen, bahkan kadang-kadang perhitungan potensi  tahun  ini  tidak  berbeda  jauh dengan  potensi  tahun  lalu.  Memang tidak  semua  dilakukan  perhitungan seperti  tersebut  diatas  tetapi  ada beberapa jenis PAD  yang penghitungan potensinya  seperti  itu  terutama  untuk PAD  yang  bukan  menjadi  andalan  dan nilai  realisasinya  setiap  tahun  sangat kecil sekali.
Menggali  potensi  PAD  dari pajak dan retribusi ini dilakukan dengan cara yang intensif sekali seperti melakukan  survey  ke  lapangan  dengan menggandeng  pusat-pusat  kajian  dari
perguruan tinggi atau swasta, disamping  itu  khusus  untuk  pajak pemerintah  bisa  membuat  regulasi  dan kebijakan agar masyarakat mau membayar  pajak,  karena  pajak  sifatnya adalah  wajib  maka  Pemerintah  daerah bisa memaksa masyarakat untuk membayar dan jika tidak akan dikenakan  denda  atau  sanksi,    dengan demikian  penerimaan  PAD  dari  sektor pajak  daerah  akan  dapat  ditingkatkan, apalagi jika pertumbuhan ekonomi juga mengalami  peningkatan  tiap  tahun otomatis  akan  ikut  berperan  dalam meningkatkan  jumlah    pendapatan  dari pajak daerah.
Berkaitan  dengan  peningkatan retribusi,  biasanya  tidak  pernah  jauh dari  pelayanan  dan  sarana  atau  fasilitas yang  disediakan.  Selama  ini  ada  kesan petugas wajib memungut retribusi tetapi tidak  dibarengi  dengan  peningkatan sarana  atau  fasilitas  yang  digunakan oleh  masyarakat  sehingga  masyarakat juga kurang tertarik untuk
menggunakan  sarana  tersebut  dan petugas  yang  memungut  juga  terkesan tidak  ramah  dan  tidak  peduli  bahkan kadang-kadang  juga  ada  pungutan  liar yang  dilakukan  oleh  petugas,  maka kedepannya agar penerimaan dari retribusi  meningkat  tentunya  harus  ada peningkatan pelayanan serta sarana atau fasilitas yang juga mendukung.
Dalam  hal  perhitungan  potensi
dengan pendekatan basis makro Pemerintah Kabupaten/Kota
dapat bekerja  sama  dengan  pusat  kajian ekonomi  pada  perguruan  tinggi,  teknik perhitungan  yang  digunakan  dengan metode  kuantitatif    mulai  dari  simple smoothing  technique hingga  regresi yang canggih. Umumnya teknik kuantitatif  memiliki  tingkat  akurasi prediksi  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  kualitatif.  Dalam  penggunaan teknik kuantitatif ini sebelum dilakukan perkiraan terlebih dahulu harus
ditentukan  subjek  perkiraan,  rentang perkiraaan  dan  data  yang  digunakan sehingga  dalam penghitungannya nanti akan cukup tinggi keakuratannya. Selanjutnya  yang  harus  menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  menggali  dan menghitung  potensi  PAD  adalah  perlu adanya  pembenahan  dalam  manajemen penerimaan  daerah,    dalam  hal  ini Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi fiskal daerah. Berhasil  tidaknya  pemerintah  dalam memperoleh pendapatan sangat dipengaruhi oleh manajemen pendapatan yang digunakan. Ada beberapa  prinsip  yang  perlu  dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen
penerimaan  daerah    yaitu  (1)  perluasan basis penerimaan, (2) pengendalian atas kebocoran  pendapatan,  (3)  peningkatan efisiensi  administrasi  pendapatan  dan (4) transparansi serta akuntabilitas.
Perluasan basis penerimaan adalah  memperluas  sumber  penerimaan dengan cara sebagai berikut (1) Mengindentifikasi pembayar
pajak/retribusi  dan  menjaring  wajib pajak/retribusi  baru,  (2)  Mengevaluasi tarif  pajak/retribusi,  (3)  Meningkatkan basis  data  objek  pajak/retribusi,  (4) melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi. Pengendalian atas kebocoran dapat  dilakukan  dengan  pengawasan dan  pengendalian  dengan  beberapa langkah yang dapat dilakukan  yaitu  (1) melakukan  audit  baik  rutin  maupun insidental,  (2)  memperbaiki  sistim akuntansi penerimaan daerah, (3)
memberikan penghargaan yang memadai  untuk  masyarakat  yang  taat pajak  dan  hukuman  (sanksi)    bagi  yang tidak mematuhinya,
serta (4) meningkatkan  disiplin  serta  moralitas
pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Peningkatan  efisiensi  administrasi pajak sangat berpengaruh pada peningkatan  kinerja  penerimaan,  hal  ini dapat  dilakukan  dengan  cara  (1) memperbaiki prosedur administrasi pajak  sehingga  menjadi  lebih  mudah dan  sederhana,  (2)  mengurangi  biaya pemungutan  pendapatan,  (3)  menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti    dengan  pihak  ketiga  dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak. Aspek Transparansi dan akuntabilitas akan mengakibatkan pengendalian dan manajemen pendapatan daerah menjadi akan semakin baik, namun aspek ini membutuhkan  beberapa  persyaratan diantaranya (1) adanya dukungan teknologi informasi (TI) dalam membangun sistem informasi manajemen  pendapatan  daerah,  (2)
adanya  staf  yang  memiliki  kompetensi dan  kehalian  yang  memadai  dan  (3) tidak adanya korupsi sistemik dilingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Dalam upaya meningkatkan potensi
Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diantarannya  yaitu  dengan  menghitung potensi  pendapatan  dengan  basis  mikro
dan  makro  serta  dengan  memperbaiki manajemen pendapatan daerah.
2. Perhitungan  dengan  menggunakan basis mikro yaitu dilakukan dengan cara survey  terhadap objek dan subjek pajak kemudian dilakukan penghitungan (assessment)  potensi  pendapatan  yang ada,  sedangkan  dengan  basis  makro yaitu  dengan  menggadeng  pusat  kajian baik  swasta  maupun  perguruan  tinggi dengan teknik perhitungan yang digunakan  adalah  metode  kuantitatif mulai  dari  simple smoothing  technique hingga  regresi  yang  canggihn  sehingga menghasilkan  hasil  perhitungan  yang cukup tinggi. 3. Perbaikan dalam manajemen pendapatan  dapat  dilakukan  dengan  (1) perluasan basis penerimaan, (2) pengendalian atas kebocoran pendapatan,  (3)  peningkatan  efisiensi administrasi pendapatan dan (4) transparansi serta akuntabilitas.

## Saran
1. Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada tahun  mendatang  agar  meningkatkan sumber pendapatan dengan cara menghitung  potensi  yang  ada  terlebih dahulu, perhitungan potensi akan membantu daerah meningkatkan pendapatan daerahnya.
2. Pembenahan pada manajemen pendapatan  daerah  serta  menggali sumber-sumber  pendapatan  yang  baru untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Mahmudi, 2010, Manajemen  Keuangan Daerah, Penerbit    Erlangga, Jakarta Renyowijoyo, Muindro, 2010, Akuntansi      Sektor      Publik    : Organisasi  Non  Laba Penerbit  Mitra  Wacana  Media, Jakarta

## Pemerintah  Provinsi  Jambi,    2016,
Peraturan    Daerah    Nomor    5 Tahun  2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD  TA.  2015 , Jambi Pemerintah  Provinsi  Jambi,    2016, Rekapitulasi Laporan Realisasi     Anggaran Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi  TA.  2015 , Jambi
Republik  Indonesia,  2004, Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintah Daerah,    Republik    Indonesia , Jakarta
Republik  Indonesia,  2004, Undang- undang        Nomor        33        Tahun 2004     tentang Perimbangan        Keuangan Antara        Pemerintah        Pusat dan Pemerintah Daerah, Republik Indonesia, Jakarta Republik  Indonesia,  2014, Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah,    Republik    Indonesia, Jakarta