Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......

## KONSEP PEMBIAYAAN PEMILIKAN EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH
(Studi di Bank Mandiri Syariah Semarang)
Oleh : Zaenuri *)

## ABSTRAK
Pembiayaan  Kepemilikan  Emas  (PKE)  merupakan  salah  satu produk  perbankan syariah. Dasar hukum bagi produk ini yaitu Fatwa No.  77/DSN-MUI/V/2010  tentang  Jual  Beli  Emas  Secara  Tidak Tunai  dan  Surat  Edaran  BI  No.  14/16/DPbS/2012  perihal  Produk Pembiayaan  Kepemilikan  Emas  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.  Terkait  dengan  PKE,  Bank  Mandiri  Syariah  telah meluncurkan  produk  BSM  Cicil  Emas,  yang  menggunakan  akad murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai).
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  ternyata  konsep pembiayaan  BSM  Cicil  Emas  secara  umum  sudah  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa MUI dan Surat Edaran BI  terkait.  Namun  dalam  operasionalnya    ditemukan  beberapa permasalahan  yuridis,  yaitu  :  BSM  mengharuskan  penggunaan  emas objek  PKE  sebagai  agunan,sedangkan  Fatwa  MUI  terkait  secara implisit  membolehkan  penggunaan  agunan  lain  ;Dengan  uang  muka minimal  20%,  nasabah  PKE  dapat  menjadikannya  sebagai  agunan  ; Agunan  PKE  diasuransikan  dan  dibayar  oleh  nasabah  PKE,hal  ini tidak diatur dalam Fatwa MUI dan SEBI terkait; dan Pengenaan sanksi terhadap nasabah PKE yang terlambat membayar cicilan .
Kata kunci : Pembiayaan Kepemilikan Emas, Perbankan Syariah, Akad Murabahah
*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 317

## A. PENDAHULUAN

## A.1. Latar Belakang
Ekonomi Islam bukan wacana baru dalam dunia sosial dan ilmiah.Ia merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya ditengah-tengah beragamnya sistem sosial dan  ekonomi  konvensional  yang  berbasis  pada  paham materialisme  sekuler.  Ia  juga  merupakan  realitas  ilmiah  yang senantiasa  menampakkan  jati  dirinya  di  antara  konstelasi  ilmu- ilmu sosial yang juga berbasis pada sekulerisme bahkan ateisme. Di dalam kedua arus tersebut, ekonomi Islam mewakili sebuah kekuatan  baru  yang  sedang  membentuk  dirinya  untuk  menjadi sebuah  sistem  dan  diskursus  yang  matang  serta  mandiri  dalam penalaran  ilmiah.Kehadirannya  bukan  saja  menjadi  sebuah jawaban  dari  ketidakadilan  sistem  sosio-ekonomi  kontemporer, melainkan  juga  sebagai  kristalisasi  usaha  intelektual  yang  telah berlangsung  sangat  panjang  dalam  kurun  sejarah  kaum muslimin. 1
Perbankan  syariah  dalam  peristilahan  internasional dikenal  sebagai Islamic Banking atau  juga  disebut  dengan interest- free  banking. Bank  Islam  atau  selanjutnya  disebut  dengan  Bank Syariah,  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak mengandalkan pada bunga.Bank Islam atau biasa disebut dengan bank  tanpa  bunga,  adalah  lembaga  keuangan  yang operasionalnya  dan  produknya  dikembangkan  berlandaskan pada  Qur’an  dan  Hadits.Atau  dengan  kata  lain,  bank  Islam adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan
1 Said Sa’ad Marathon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global , Maktabah Ar Riyadh, Jakarta, 2007, hlm. 1
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dalam  lalu  lintas  pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Prinsip Syariah Islam. 2
Dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Pasal  1 juga  dibahas  tentang  pembiayaan,  bahwa  pembiayaan  adalah penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berupa:
a. Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ;
b. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk ijarah atausewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ;
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam , dan istishna’ ;
d. Transaksi  pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang qardh ; dan
e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk transaksi  multijasa  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah ,  tanpa imbalan, atau bagi hasil. 3
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank, yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit . Menurut sifat penggunaannya,  pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi  dua  hal berikut :
2 Lasmiatun, Perbankan Syariah, LPSDM. RA Kartini, Semarang, 2010, hlm. 6
3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I,Pasal 1, hlm.6
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 319
1. Pembiayaan  Produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan untuk  memenuhi  kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan  Konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 4
Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:
a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqoha’, dari madzhab
Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali;
b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama’
kontemporer yang sependapat. 5
Fatwa MUI yang berkaitan dengan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) yaitu Fatwa nomor 77 / DSN-MUI / V / 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.Dengan dikeluarkannya  fatwa  MUI  tersebut,  maka  status  hukum  jual beli  emas  secara  tidak  tunai  menjadi  jelas.  Di  dalam  fatwa tersebut ditetapkan :
1. Hukum  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai,  baik  melalui  jual beli  biasa  atau  jual  beli  murabahah,  hukumnya  boleh ( mubah,  jaiz )  selama  emas  tidak  menjadi  alat  tukar  yang resmi (uang);
2. Batasan dan ketentuan :
4 Muhammad Syafi’i Antonio , Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Gema Insani, Jakarta. 2001,    hlm.160
5 Fatwa MUI No. 77 /DSN-MUI/V/2010, hal. 8
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
a. Harga  jual (tsaman )  tidak  boleh  bertambah  selama jangka  waktu  perjanjian  meskipun  ada  perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan ( rahn) ;
c. Emas  yang  dijadikan  jaminan  sebagaimana  dimaksud dalam huruf (b) tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek  akad  lain  yang  menyebabkan  perpindahan kepemilikan. 6
Adapun  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  yang  mengatur tentang  produk  Pembiayaan  Kepemilikan  Emas  (PKE)  bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu Nomor 14 / 16 / DPbS  tanggal  31  Mei  2012.  Surat  edaran  tersebut  memuat pokok-pokok pengaturan produk PKE sebagai berikut :
1. Bank  Syariah  atau  UUS  wajib  memiliki  kebijakan  dan prosedur tertulis secara memadai;
2. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di Bank  Syariah  atau  UUS,  dan  tidak  dapat  ditukar  dengan agunan lain;
3. Bank  Syariah  atau  UUS  dilarang  mengenakan  biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE;
4. Jumlah  PKE  setiap  nasabah  ditetapkan  paling  banyak sebesar Rp. 150.000.000,00. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh  PKE  dan Qardh Beragun  Emas  secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling
6 Ibid . hlm. 11.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 321
banyak  Rp.  250.000.000,00  dan  jumlah  saldo  untuk  PKE paling banyak Rp. 150.000.000,00;
5. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan (batangan)  dan  paling  rendah  sebesar  30%  untuk  emas perhiasan;
6. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun;
7. Pembayaran  PKE  dilakukan  dengan  cara  angsuran  dalam jumlah yang sama setiap bulan. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.  Paling  singkat  1  tahun  setelah  akad  pembiayaan berjalan;
b.  Nasabah  wajib  membayar  seluruh  pokok  dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas ; dan
c.  Nasabah  dapat  diberikan  potongan  atas  pelunasan dipercepat  namun  tidak  boleh  diperjanjikan  dalam akad.
8. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo    dan/atau  PKE  digolongkan  macet,  maka  agunan dapat  dieksekusi  oleh  Bank  Syariah  atau  UUS  setelah melampaui 1 tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan  diperhitungkan  dengan  sisa  kewajiban  nasabah sebagai berikut:
a.  Apabila  hasil  eksekusi  agunan  lebih  besar  dari  sisa kewajiban  nasabah  maka  selisih  lebih  tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
b.  Apabila  hasil  eksekusi  agunan  lebih  kecil  dari  sisa kewajiban  nasabah  maka  selisih  kurang  tersebut  tetap menjadi kewajiban nasabah.
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
9. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk PKE. 7
Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  Bank  Syariah Mandiri    (BSM)  belum  lama  ini  telah  meluncurkan  produk BSM Cicil Emas (iB). Produk Cicil Emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSM Cicil Emas (iB)  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memiliki emas  batangan  dengan  cara  mencicil.  Akad  yang  digunakan pada  pembiayaan  ini  adalah murabahah dengan  jaminan  diikat dengan rahn (gadai).
Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  peneliti  untuk meneliti  lebih  jauh  tentang  permasalahan  yang  berkaitan dengan  Konsep  Pembiayaan  Kepemilikian  Emas  pada Perbankan Syariah dari Perspektif Islam di Indonesia, sehingga menarik  dan  perlu  untuk  diteliti  dengan  memfokuskan  pada Bank  Mandiri  Syariah  Semarang,  dimana  hal  ini  merupakan titik sentral sebagai sasaran dalam penelitian ini.

## A.2. Permasalahan
Bertolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka  permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana  konsep  pembiayaan  pemilikan  emas  dari perspektif Islam di Indonesia ?
2. Permasalahan  yuridis  apa  yang  muncul  dalam  pelaksanaan pembiayaan  pemilikan  emas  di  Bank  Mandiri  Syariah Semarang dan bagaimana mengatasinya ?
7 Surat Edaran Bank  Indonesia No. 14/16/DPbS/2012.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 323

## A.3. Tujuan Penelitian
Penelitian  yang  baik  adalah  penelitian  yang   terfokus pada  suatu  tujuan  yang  jelas.  Dengan  demikian,  perlu dirumuskan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui,  memahami,  dan  menganalisiskonsep pembiayaan  pemilikan  emas  dari  perspektif  Islam  di Indonesia.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  permasalahan  yuridis yang muncul dalam pelaksanaan pembiayaan pemilikan emas di Bank Mandiri SyariahSemarang dan cara mengatasinya.

## A.4. Tinjauan Pustaka
Secara  umum,  ekonomi  oleh  Samuelson  didefinisikan sebagai  kajian  tentang  perilaku  manusia  dalam  hubungannya dengan  pemanfaatan  sumber-sumber  produktif  yang  langka untuk  memproduksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  serta mendistribusikannya  untuk  dikonsumsi. 8
Ekonomi  berkaitan  dengan  perilaku  manusia  yang didasarkan  pada  landasan  dan  aksioma-aksioma  serta  prinsip- prinsip yang menjadi dasar acuan. Begitu pula, ekonomi syariah mengacu landasan dasar dan aksioma tentang cara-cara manusia dalam  menjalankan  kegiatan  ekonomi,  yaitu  nilai-nilai  agama Islam yang didasarkan kepada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.
8 Paul  A.  Samuelson, The  Aeconomics ,  (New  York:  Mc  Graw-Hill  Book  Co.1973) hlm..3, yang  dikutip oleh Fathurrahman Djamil, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama di Malang Jawa Timur.
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Secara  umum  diartikan  bahwa  sistem  ekonomi  syariah menekankan pada konsep manfaat kegiatan ekonomi yang luas, sejak  proses  transaksi  sampai  hasil  akhirnya.  Setiap  kegiatan, termasuk proses transaksi, harus mengacu pada konsep maslahat dan  menjunjung  tinggi  asas  keadilan.  Prinsip  ini  juga menekankan  para  pelaku  ekonomi  untuk  selalu  menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. 9
Menurut  Muhammad  Amin  Suma,  ekonomi  Islam  atau syariah  adalah  suatu  ekonomi  yang  dilihat  dari  sudut  pandang keislaman  (filsafat,  etika,  dan  lain-lain  )  terutama  dalam  bidang hukum  atau  syariahnya.  Itulah  sebabnya  mengapa  ekonomi Islam  sering  pula  disebut  dengan  ekonomi  syariah. 10 Menurut M.A.  Mannan  ekonomi  syariah  adalah  ekonomi  rakyat  yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 11
Maksud  dari  kata  “syariah”  dalam  ekonomi  syariah sebenarnya  adalah  fiqh  para  ulama’.  Hal  itu  karena  salah  satu pengertian  syariah  yang  berkembang  dalam  sejarah  adalah  fiqh dan bukan ayat-ayat atau hadits-hadits hukum saja secara khusus. Pemakain  kata  syariah  sebagai  fiqh  tampak  secara  khusus  pada pencantuman  syariah  Islam  sebagai  sumber  legislasi  dibeberapa negara  muslim  (  dan  juga  pada  7  kata  dalam  Piagam  Jakarta  ).
9 Muhammad Amin Suma, Seputar EkonomiSyariah Studi Tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah di Indonesia , dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama) Mahkamah Agung, Jakarta, 2006, hlm. 33.
10 M.A. Mannan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek , PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm.
19
11 Ibid .
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 325
Perbankan  syariah,  asuaransi  syariah,  ekonomi  dan  keuangan syariah secara umum  sudah dikenal di Indonesia. 12
Sehingga kata”syariah” dalam ekonomi syariah bukanlah syariah murni, sebagaimana apa yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, tetapi hal itu merupakan Ijtihad para ulama’ yang dilandasi  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  Al-Qur’an  dan  Al- Hadits.  Ekonomi  syariah  yang  dioperasionalkan  di  Indonesia merupakan hasil dari pemikiran ( Ijtihad ) para ulama’ yang ada di Indonesia  yang  dalam  hal  ini  di  organisir  dalam  satu  lembaga yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## A.5 Metode Penelitian
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

## 1. Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan yuridis  empiris .  Yuridis  empiris  (terapan)  berarti mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, 13 atau melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum serta  mencoba  menjelajahi  realitas  empirik (empirical  evidents) dalam  masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  karakteristik  khusus
12 Rifyal Ka’bah, “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama” , Varia Peradilan, No.245(April 2006), Jakarta, hlm.13.
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,   2004 , hlm. 134.
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
dari  analisis-analisis  hukum  mencoba  untuk  menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial. 14

## 2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  secara deskriptif  analitis ,  yakni  suatu penelitian  yang  menggambarkan  dan  menguraikan  keadaan maupun  fakta  yang  ada  secara  rinci,  sistematis,  dan menyeluruh  mengenai  Konsep  Pembiayaan  Pemilikan  Emas Pada  Perbankan  Syariah  (Studi  di  Bank      Mandiri  Syariah Semarang).

## 3. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Semarang,  yakni  KCP  Bank Mandiri Syariah Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

## 4. Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data  yang  obyektif,  maka  digunakan  metode  pengumpulan sebagai berikut:

## a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari Lembaga, 15 yakni data yang diperoleh melalui sumber data
14 Adam Podgorecki dan Christoper J. Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 272.
15 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat ,     PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 12.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 327
secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan, dalam hal  ini  Bank  Syariah  Mandiri  Semarang,  data  tersebut diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  dengan Kepala  Cabang  dan  karyawan  Bank  Syariah  Mandiri Semarang.

## b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengunakan teknik studi pustaka. 16
Di dalam penelitian hukum, data sekunder ini mencakup :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 17 yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
c. UU  No.10  Tahun  1998  tentang  Perubanhan  Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
d. UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
2) Bahan hukum sekunder,  yang  memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  yaitu  meliputi:  buku- buku  tentang  hukum  ekonomi  syariah,  perbankan syariah,  hukum  gadai  syariah,  hukum  perikatan  Islam, hukum perjanjian.
3) Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum
16 Ibid.
17 Ibid. , hlm. 10.
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  ini  meliputi: kamus  hukum,  ensiklopedia  dan  kamus  bahasa Indonesia,  kamus  bahasa  Inggris,  majalah,  dan  dari internet.

## 5. Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode analisis  kualitatif . Data yang  diperoleh di lapangan yang  berasal  dari  hasil  interview  dengan  responden    dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian  disusun  secara  sistematis,  kemudian  dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Lalu semua  data  yang  terkumpul  baik  data  primer  maupun  data sekunder ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil.  Untuk selanjutnya  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dalam PPP Bisnis Syariah disebut Pembiayaan.
Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara BSM dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 329
berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan berdasarkan  prinsip  penyertaan  modal  ( musyarakah ),  prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa  murni tanpa pilihan ( ijarah ), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  BSM  oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ). 18
Perbedaan  secara  prinsipiil  antara  kredit  dan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut :
Deskripsi Kredit Konvensional Pembiayaan Syariah Dasar Hukum Undang-undang Al Quran, Al Hadits & Undang-undang Kontrak/Perjanjian Utang-piutang Adanya underlying transaction yang berupa transaksi jual-beli; sewa/ sewa beli; dan bagi hasil Kompensasi Bunga/ interest Profit margin; pendapatan sewa; bagi hasil
18 Dikutip dan dirangkum dari Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri.
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Penggunaan Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam Target bisnis Selalu untung sesuai dengan besarnya bunga yang telah diperjanjikan Untuk bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh hasil usaha yang
dikelola nasabah
Adapun dasar hukum dari PKE secara khusus adalah Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank  Indonesia  No.  14/16/DPbS/2012  perihal  Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No. 14/16/DPbS/2012  tentang  Produk  Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah  Pasal 1 angka (1)  disebutkan  bahwa  Pembiayaan  Kepemilikan  Emas  yang selanjutnya  disebut  PKE  adalah  pembiayaan  untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah . 19
Sementara  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai  dinyatakan  bahwa  dalam  jual  beli  emas  secara  tidak tunai, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 20
19 Surat Edaran BI No. 14/16/DPbS/2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas   Bagi  Bank Syariah   dan Unit Usaha Syariah , Pasal 1 angka ( 1).
20 Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. tentang Jual Beli Emas Secara Tidak  Tunai .
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 331
1. Harga  jual (tsaman )  tidak  boleh  bertambah  selama  jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas  yang  dibeli  dengan  pembayaran  tidak  tunai  boleh dijadikan jaminan ( rahn ).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.
Fatwa  DSN  No.  77/DSN-MUI/V/2010  tentang Jual  Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai  pada  intinya  menyatakan bahwa  jual  beli  emas  secara  tidak  tunai  baik  melalui  jual  beli biasa atau jual beli murabahah , hukumnya adalah boleh ( mubah,
ja’iz ) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
Sedangkan  dalam  SEBI  No.  14/16/DPbS/2012  perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit  Usaha  Syariah  diatur  mengenai  ketentuan  pelaksanaan produk  PKE  termasuk  mengenai  penerapan  prinsip  kehati- hatian  dalam  penyaluran  PKE,  yang  meliputi  kewajiban  dan batasan  (larangan)  yang  harus  dipenuhi  oleh  semua  Bank Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dalam  pelaksanaan  produk PKE,  pengaturan  mengenai  agunan  PKE,  batas  maksimal jumlah  PKE,  perhitungan  uang  muka  ( down  payment )  PKE, jangka  waktu  cicilan  PKE,  tata  cara  pembayaran  pelunasan PKE, serta akibat hukum bagi PKE yang macet.
Sebelum  adanya  produk  PKE,  masyarakat  lebih dahulu  mengenal  Produk Qardh Beragun  Emas  atau  yang biasanya  disebut  Gadai  Emas  Syariah.  Secara  sederhana produk Qardh Beragun  Emas  adalah  produk  penyaluran  dana berupa peminjaman uang (utang piutang) yang diberikan oleh Bank  Syariah/UUS  kepada  nasabah  dengan  jaminan  berupa
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
penyerahan hak penguasaan secara fisik atas emas dari nasabah kepada  Bank  Syariah/UUS  yang  diikat  dengan  akad rahn .
Gadai  Emas  Syariah  cukup  populer  dikalangan  masyarakat, sehingga  setelah  adanya  produk  PKE,  BI  tetap  memberikan peluang  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  kedua  fasilitas pembiayaan  ini  secara  bersamaan  dengan  batasan-batasan tertentu.  Hal  tersebut  dinyatakan  dalam  SEBI  No. 14/16/DPbS/2012 yang berbunyi: 21
Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan Qardh Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak  Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah); dan
b. Jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).
Adapun  produk  pembiayaan  kepemilikan  emas  di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :
Produk  BSM  Cicil  Emas  (selanjutnya  disebut  BSM Cicil  Emas).  Tujuan  dari  produk  BSM  Cicil  Emas  ini  adalah membantu  nasabah  untuk  membiayai  pembelian/kepemilikan emas  berupa  lantakan  (batangan)  minimal  10  gram  dan maksimal  250  gram.  Harga  perolehan  emas  ditentukan  pada saat  akad. Plafond pembiayaannya  maksimum  80%  dari  harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Jangka waktu pembiayaan  dari  BSM  Cicil  Emas  ini  adalah  paling  singkat 2(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
21 Surat Edaran BI.,Op.Cit, Pasal 2 ayat (4).
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 333
Jumlah pembiayaan dari produk ini adalah :
a. Jumlah  pembiayaan  BSM  Cicil  Emas  maksimal  adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
b. Nasabah  diperkenankan  memiliki  fasilitas  pembiayaan Qardh Beragun  Emas  dan  pembiayaan  BSM  Cicil  Emas secara  bersamaan,  dengan  ketentuan  jumlah  limit  total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Ketentuan Uang Muka / Self Financing ,yaitu :
a. Minimal 20% dari harga perolehan emas.
b. Uang  muka  dibayar  secara  tunai  (tidak  dicicil)  oleh nasabah  kepada  Bank.  Sumber  dana  uang  muka  harus berasal  dari  dana  nasabah  sendiri  ( self  financing )  dan bukan  berasal  dari  pembiayaan  yang  diberikan  oleh Bank.
Akad / pengikat yang digunakan untuk produk BSM Cicil  Emas  ini  menggunakan  akad Murabahah (di  bawah tangan),  pengikatan  agunan  dengan  menggunakan    akad rahn (gadai).
Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah  yang  sama  setiap  bulan.    Biaya-biaya  yang  harus dipersiapkan adalah :
a. Biaya administrasi pencairan:
 Biaya administrasi;
 Biaya asuransi jaminan;
 Biaya materai.
b. Biaya asuransi jiwa ( optional )
c. Biaya ongkos kirim (berkisar Rp.25.000 – Rp.75.000).
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Syarat-syaratnya adalah: 1. Kriteria Nasabah: a. Cakap hukum. b. Warga Negara Indonesia (WNI).
c. Usia:
d.) Tidak masuk daftar hitam BI dan PPATK.
e.) Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank.
2.  Persyaratan  Dokumen  Cicil  Emas  bagi Nasabah
Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap).

## Usia
Min. Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) & Non Golbertap:
21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.
Maks. Golbertap: 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
Non Golbertap:
a. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
b. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo. Pembiayaan kepada pensiunan mengacu kepada ketentuan Bank.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 335

## Payroll & Non Payroll ,  yaitu :
No Payroll Non Payroll a.  Formulir permohonan Formulir permohonan b.  KTP KTP c.  Slip gaji Slip gaji d.  Kartu Identitas Pegawai Kartu Identitas Pegawai e.  Blokir rekening sebesar 1x angsuran. Blokir rekening sebesar 1x angsuran.
f.  Jika Pembiayaan >Rp50Juta:
o NPWP.
o KTP dan Surat
Persetujuan serta Kuasa
Jual dari Suami/Istri.
Standing Instruction (SI) atau menyediakan dana yang diblokir sebesar 1x angsuran di rekening BSM.
g. Jika Pembiayaan >Rp50Juta: o NPWP. o KTP dan Surat Persetujuan
serta Kuasa Jual dari Suami/Istri.
Persyaratan Nasabah Non Golbertap tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di bank.
3. Fasilitas Cicil Emas bagi Nasabah Khusus. Nasabah khusus adalah nasabah BSM yang memiliki simpanan dana dengan saldo rata-rata per bulan minimal Rp250 juta atau jumlah lainnya  sebagaimana  diatur  ketentuan  BSM priority .  (Persyaratan Nasabah Khusus dapat langsung menghubungi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri terdekat atau BSM Call di 14040)
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Untuk  simulasi  angsuran  produk  ini  kami  tampilkan  dalam  2 (dua) pricing berikut tabelnya:

## a. Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM dengan StandartPrice
Berat LM (gram) Harga Beli Emas Per Gram* Harga Beli Emas Uang Muka Pembiayaan Angsuran Per Bulan (%) (p.a. flat) 20% 80% 24 36 48 60 10 533.2 5.332.000 1.066.400 4.265.600 210.901 152.08 123.084 106.011 25 530.2 13.255.000 2.651.000 10.604.000 524.286 378.062 305.979 263.537 50 528.9 26.445.000 5.289.000 21.156.000 1.046.001  754.269 610.457 525.781 100 528.4 52.840.000 10.568.000  42.272.000 2.090.023  1.507.112 1.219.760  1.050.568 250 528 132.000.000  26.400.000  105.600.000 5.221.103  3.764.928 3.047.092  2.624.432
*) Berdasarkan harga emas yang berlaku.

## b. Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM untuk Khusus
Berat LM
(gram)
Harga Beli Emas Per Gram* Harga Beli Emas Uang Muka Pembiayaan Angsuran Per Bulan (%) (p.a. flat) 20% 80% 24 36 48 60 10 533.2  5.332.000  1.066.400  4.265.600 206.825  147.868  118.715  101.478 25 530.2  13.255.000  2.651.000  10.604.000 514.152  367.591  295.117  252.268 50 528.9  26.445.000  5.289.000  21.156.000 1.025.784  733.38 588.787  503.3 100 528.4  52.840.000  10.568.000  42.272.000 2.049.628  1.465.373 1.176.461  1.005.648 250 528 132.000.000  26.400.000  105.600.000  5.120.190  3.660.659 2.938.927  2.512.217
*) Berdasarkan harga emas yang berlaku.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 337

## C.1. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  sebagai jawaban dari permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :
1. Produk  Pembiayaan  Kepemilikan  Emas  (PKE)  pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad murabahah yang  diikat  dengan rahn (gadai). Murabahah ,  yang  berasal  dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut  jumlah  keuntungannya.  Bank  bertindak  sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga  beli  bank  dari  pemasok  ditambah  keuntungan  ( margin ).
Kedua  belah  pihak  harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka waktu  pembayaran.  Harga  jual  dicantumkan  dalam  akad  jual beli  dan  jika  telah  disepakati  tidak  dapat  berubah  selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bi  tsaman ajil , atau muajjal).
Aplikasi  PKE  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia mengacu pada fatwa DSN – MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/ 2010  tentang  Jual  Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai  dan  Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  14/16/DPbS/2012  perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan lain yang berkaitan dengan Bank dan Produk Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Dalam  pelaksanaan  PKE  di  Bank  Mandiri  Syariah  Semarang yang  dinamakan  BSM  Cicil  Emas  ditemukan  beberapa permasalahan yuridis, yaitu antara lain :
a.  Fatwa  MUI  Nomor  77/DSN–MUI/V/2010  menentukan bahwa  emas  yang  dibeli  dengan  pembayaran  tidak  tunai boleh dijadikan jaminan (rahn ), sementara Surat Edaran BI
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Nomor  14/16/DPbS/2012  mengatur    bahwa  agunan PKE  adalah  emas  yang  dibiayai  oleh  Bank  Syariah  atau Unit  Usaha  Syariah,  yang  diikat  secara  gadai,  disimpan secara  fisik  di  Bank  Syariah  atau  UUS,dan  tidak  dapat ditukar dengan agunan lain.
b.  Dengan  pembayaran  uang  muka  minimal  20%  dari  harga perolehan  emas,  nasabah  PKE  dianggap  sebagai pemiliknya  sehingga  dia  dapat  menjadikannya  sebagai agunan.Hal ini secara fiqih tidak dapat dibenarkan, karena proses pembayarannya belum selesai/belum lunas .
c.  Dalam  praktik  di  lapangan,  ternyata  emas  tersebut diasuransikan  dan  biayanya  dibebankan  kepada  nasabah PKE.  Meskipun  pengasuransian  ini  tidak  bertentangan dengan  Fatwa  MUI  dan  Surat  Edaran  BI  tersebut,  tetapi hal ini jelas menambah beban financial bagi nasabah PKE.
d.  Terhadap  nasabah  PKE  yang  mengalami  keterlambatan dalam  membayar  cicilan,  dikenakan  sanksi.  Hal  ini  juga tidak  diatur  baik  dalam  fatwa  MUI  maupun  dalam  Surat
Edaran BI terkait.
Adapun  cara  mengatasi  permasalahan  yang  muncul tersebut, yaitu :
1) Agunan  PKE  tidak  harus  berupa  emas  yang  dibeli  dengan pembayaran  tidak  tunai  (emas  yang  menjadi  objek  PKE), tetapi  dapat  ditukar  dengan  agunan  lain  yang  bernilai  sama dengan  atau  lebih  tinggi daripada  emas  tersebut.  Sebab  kalau tidak,  berarti  bank  hanya  berorientasi  mencari  keuntungan ( profit oriented ) dan mempersulit nasabah PKE. Sementara bagi
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 339
nasabah  PKE  belum  ada  kepastian  untuk  memperoleh keuntungan di masa yang akan datang  dalam pembiayaan ini. Untuk  mengatasi  masalah  ini,  maka  menurut  hemat  penulis perlu  segera  menyesuaikan  pelaksanaan  PKE  dengan ketentuan  Fatwa  MUI  terkait  yang  secara  implisit membolehkan penggunaan agunan lain.
2) Dengan  pembayaran  uang  muka  minimal  20%  dari  harga perolehan emas,secara fiqih nasabah PKE tidak bisa dianggap sebagai  pemiliknya  yang  sempurna  (taam)  sehingga  dia  tidak berhak menggunakannya sebagai agunan. Kalau dia tetap ingin menjadikannya  sebagai  agunan,maka  dia  harus  menambah agunan  lain  sehingga  bernilai  sama  dengan  atau  lebih  besar daripada nilai emas objek PKE .
3) Biaya  asuransi  agunan  PKE  tidak  hanya  dibebankan  kepada nasabah PKE, tetapi ditanggung bersama dengan pihak bank. Hal  ini  lebih  adil,  karena  meskipun  berdasarkan  transaksi, agunan  tersebut  sudah  menjadi  milik  nasabah  PKE,  namun hakekatnya ia belum menjadi miliknya secara sempurna (taam).
Sebab pembayarannya masih dalam proses (cicilan) dan belum lunas.  Pada  prinsipnya,selama  pembayarannya  belum lunas,maka  status  kepemilikan  agunan  tersebut  masih  belum jelas  dan  mengambang  di  antara  kedua  belah  pihak,  yaitu antara  bank  dan  nasabah  PKE.  Oleh  karena  status kepemilikanya  seperti  itu,  maka  risiko  terhadap  agunan tersebut menjadi tanggung jawab bersama.
4) Pengenaan  sanksi  kepada  nasabah  PKE  yang  mengalami keterlambatan  dalam  membayar  cicilan,karena  lalai  dan  tidak punya  iktikat  baik,  memang  perlu  dikenakan.  Tetapi  kalau bukan  karena  kelalaiannya  dan  masih  adanya  iktikad  baik, maka  kepadanya  perlu  diberi  toleransi  waktu  dalam
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
pembayaran  dengan  mempertimbangkan  kondisi  masing- masing nasabah PKE dan berdasarkan kebijakan bank.

## C.2. Saran
Berdasarkan beberapa simpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Simpulan penulis tersebut hanya merupakan hasil dari metode analisis  kualitatif.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh simpulan  yang  lebih  komprehensif  mengenai  konsep pembiayaan  kepemilikan  emas  dan  operasionalnya  pada perbankkan  syariah  khususnya  di  Bank  Mandiri  Syariah Semarang  masih  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut. Sehubungan dengan hal itu, disarankan terutama kepada para mahasiswa dan akademisi di Fakultas Syariah maupun Fakultas Hukum serta para praktisi hukum untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu mengenai seberapa besar anemo masyarakat untuk membeli atau memiliki emas batangan (lantakan) melalui produk  BSM  Cicil  Emas  dan  apakah  produk  ini  dapat memberi  keuntungan financial kepada  bank  dan  juga nasabahnya, sesuai dengan nama akad yang digunakannya yaitu murabahah (sama-sama untung).
2. Oleh  karena  SEBI  Nomor  14/16/DPbS/2012  merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, maka  SEBI  tersebut  harus  tunduk  dan  disesuaikan  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  fatwa  MUI  terkait  dan  peraturan- peratuan lain yang berkaitan dengan pelaksaan PKE. Terutama sekali  yang  berkaitan  dengan  masalah  agunan,  asuransi,dan sanksi bagi nasabah.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014 | 341

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.  Karim,  2004, Bank  Islam  Analisis Fiqih  Dan  Keuangan,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-----------,  2003, Ekonomi Islam Suatu Kajian  Kontemporer ,  Gema  Insani Press, Jakarta.
Ahmad Azhar Basjir,1988 , Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam ), Perpustakaan Fak.Hukum UII, Yogyakarta.
Afzalur  Rahman,  1995, Doktrin  Ekonomi  Islam ,  Dana  Bhakti  Wakaf,
Yogyakarta.
Ascarya,2007, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang  Waluyo,  2002, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Budi  Santoso  et.al.,  2000, Bank  dan  Lembaga  KeuanganLain ,  Salemba Empat, Jakarta.
Cik  Basir,  2007, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di  Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah , Prenada Media Group, Jakarta.
Dadan  Muttaqin,  2008, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah ,  Safiria Insania, Yogyakarta.
Daeng  Naja,2008 ,  Pengantar  Hukum  Bisnis  Indonesia ,  Pustaka  Yustisia, Yogyakarta .
Departemen  Agama,  2004 ,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Mekar,
Surabaya .
Erlita  Mahesti,  2010 ,  Panduan  Lengkap  Membuat  Draf  Surat  Perjanjian
(Kontrak), Lafal Indonesia, Yogyakarta .
Gemala Dewi et. al., 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia , Prenada Media, Jakarta.
Ghufron  A.Ma’sadi ,  2002,  Fiqh  Muamalah  Kontekstual ,  Prasojo,
Semarang.
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Heri  Sudarsono,  2005 ,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  :  Deskripsi dan Ilustrasi , Ekosinia, Yogyakarta .
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid , II. .
Lasmiatun , Perbankan Syariah ,2010,LPSDM. RA. Kartini, Semarang . Lexy  J.  Moleong,  2001, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosda Karya, Bandung.
Muhammad, 2002, Managemen Bank Syariah , UPPAMP YKPM,
Yogyakarta . -------------------,2000 ,  Lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer ,  UII  Press Yogyakarta.
-------------------,2004, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari’ah , UII Press, Yogyakarta
M.Arfin  Hamid,  2007, Hukum  Ekonomi  Islam  (Ekonomi  Syariah  di Indonesia) , Ghalia Indonesia, Bogor.
Muhammad  Amin  Suma,  2006, Seputar Ekonomi Syariah Studi Tentang Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  Dalam  Kapita Selekta  Perbankan  Syariah  Menyongsong  Berlakunya  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ( Perluasan Kewenangan Pengadilan Agama)
Mahkamah Agung, Jakarta.
M.A. Mannan, 1992, Ekonomi Islam : Teori Dan Praktek , PT. Intermasa,
Jakarta.
M.Faruq  An-Nabahan,  2000, Sistem  Ekonomi  Islam ,  UII  Press, Yogyakarta.
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,
Gema Insani , Jakarta.
-------------, 2006, Membangun  Ekonomi  Islam  Di  Indonesia  Sebagai  Post Capitalist Economy , Varia Peradilan, Jakarta.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 343
-------------, 1999, Mukadimah buku Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum , Diterbitkan  Bekerjasama  Bank  Indonesia  Dengan  Tazkia
Institute, Jakarta.
Muhammad  Sholikul  Hadi, 2003, Pegadaian Syariah ,  Salemba  Diniyah,
Jakarta.
M. Yahya Harahap, 1986 , Segi-segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Ahmad ,  2010,  Dualisme  Penelitian
Hukum , Pustaka Fajar, Yogyakarta
Rifyal Ka’bah, 2006, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan  Baru  Peradilan  Agama ,  Varia  Peradilan,  No.245,
Jakarta. .
Said  Sa’ad  Marathon,  2007, Ekonomi  Islam  Di  Tengah  Krisis  Ekonomi Global , Maktabah Ar-Riyadh, Jakarta.
Salim H.S,2005, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta ..
Sunaryo,2008, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta ..
Taqyuddin  An-Nabhani,  1996, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam , Risalah Gusti, Surabaya.
Tim  Penyusun  KHES,  2009 , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ,  Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta . Wahbah Zuhaily,2002, Al –Fiqh. Islamy Wa Adillatuhu, Dar  Al Fikr,
Beirut.
Warkum  Sumitro,  1997, Asas-Asas  Perbankan  Islam  Dan  Lembaga- Lembaga  Terkait  (BAMUI  & Takaful )    di  Indonesia ,  PT  Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Zaenul  Arifin,  2000, Memahami  Bank  Syariah  :  Lingkup Peluang,Tantangan Dan Prospek, Alvabet, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan Syari’ah , Sinar Grafika, Jakarta.
-------------, 2009, Hukum Ekonomi Syariah , Sinar Grafika, Jakarta.
-------------, 2008 , Hukum Gadai Syariah , Sinar Grafika, Jakarta
Zaenuri , Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas pada …......
Zubairi  Hasan,  2009, Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah  :  Titik  Temu Hukum Islam dan Hukum      Nasional , Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

## JURNAL / MAKALAH
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  2006, Membangun  Ekonomi  Islam  di Indonesia  sebagai  Post  Capitalist  Economy ,  Varia  Peradilan,
No.245, Jakarta.
Paul  A.  Samuelson, The Aeconomics,  (new  york:  mc  graw-hill  book co.1973)  yang  dikutip  oleh  Fathurrahman  Djamil, Prinsip- Prinsip  Ekonomi  Islam ,  makalah  disampaikan  dalam  seminar sosialisasi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang peradilan agama di Malang Jawa Timur.
Rifyal Ka’bah, 2006, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan  Baru  Peradilan  Agama, Varia  Peradilan,  No.245,
Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Jurnal at-Taqaddum, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014
| 345
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/17/  PBI/2008  tentang  Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  10/32/PBI/2008    tentang  Komite Perbankan Syariah.
Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS/2012  perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah .

## FATWA DSN – MUI
Fatwa No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Fatwa  No  13/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Uang  Muka  Dalam Murabahah.
Fatwa  No  16/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Diskon  Dalam Murabahah.
Fatwa  No  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  Atas  Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
Fatwa  No  23/DSN-MUI/III/2002  tentang  Potongan  Pelunasan Dalam Murabahah.
Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
Fatwa  No  46/DSN-MUI/II/2005  tentang  Potongan  Tagihan Murabahah.
Fatwa  No  47/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar .
Fatwa  No  48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  Kembali
Tagihan Murabahah.
Fatwa  No  49/DSN-MUI/II/2005  tentang  Konversi  Akad Murabahah.
Fatwa  No  77/DSN-MUI/V/2010  tentang  Jual  Beli  Emas  Secara Tidak Tunai.