## Journal of Political Issues
Volume 5, Nomor 2, Januari 2024, pp. 124-133 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan
Hidayati Hidayati 1 , Herza Herza 1 *, Aimie Sulaiman 1
1 Department of Sociology, Universitas Bangka Belitung, 33172, Kepulauan Bangka Belitung-Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Des 04, 2023 Diterima: Jan 28, 2024 Dipublikasi: Jan 31, 2024

## KATA KUNCI:
Divorce lawsuit; Juridical; Spectator society; sociological KORESPONDEN:
Herza Department of Sociology, Universitas Bangka Belitung
Email: herzazul@ubb.ac.id SITASI CANTUMAN:
Hidayati, H., Herza, H., & Sulaiman, A. (2024). Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan. Journal of Political Issues. 5(2);124-133. https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154 LISENSI:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Divorce is a social phenomenon that has a significant impact on society, including in Indonesia. In the last two years, the divorce rate in Indonesia has increased  quite  significantly.  This  research  aims  to  specifically  examine  the reality  of  contested  divorce  in  the  context  of  a  viewing  society,  how stigmatization is attached to women after divorce, and how contested divorce is in  the  context  of  juridical  studies.  The  research  results  explain  3  important points. First, various social media features are one of the contributors to the high divorce  rate  in  Indonesia.  Second,  after  divorce,  women  tend  to  acquire  a negative social image. Third, the results of this study reveal that quite a lot of women  in  Indonesia  still  experience  obstacles  and  problems  in  pursuing  the court proces.
Abstrak Perceraian  adalah  fenomena  sosial  yang  memiliki  dampak  signifikan dalam  masyarakat,  termasuk  di  Indonesia.  Dalam  dua  tahun  terakhir,  tingkat perceraian  di  Indonesia  telah  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara spesifik bagaimana realitas cerai gugat  dalam  konteks  masyarakat  tontonan,  bagaimana  stigmatisasi  yang disematkan  kepada  perempuan  pasca  perceraian,  dan  bagaimana  cerai  gugat dalam  konteks  kajian  secara  yuridis.    Hasil  penelitian  menjelaskan  3  poin penting.  Pertama,  beragam  fitur  media  sosial  menjadi  salah  satu  penyumbang dari  tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia.  Kedua,  pasca  perceraian perempuan cenderung memperoleh citra sosial yang negatif. Ketiga, hasil kajian ini  mengungkapkan  bahwa  para  perempuan  di  Indonesia  masih  cukup  banyak yang mengalami hambatan dan problem dalam menempuh proses pengadilan.

## TENTANG PENULIS:
Hidayati, Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  Sosiologi  di  Universitas  Sriwijaya pada  tahun  2018.  Penulis  saat  ini  bekerja  sebagai  dosen  di  Jurusan  Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.
Herza ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  Sosiologi  di Universitas  Gajah  Mada pada  tahun  2019.  Penulis  saat  ini  bekerja  sebagai  dosen  di  Jurusan  Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.
Aimie  Sulaiman ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-3  Sosiologi  di  Universitas Padjadjaran  pada  tahun  2021.  Penulis  saat  ini  merupakan  Dosen  di  Jurusan Sosiologi sekaligus menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

## PENDAHULUAN
Angka  perceraian  di  Indonesia  pada  tahun  2021  dan  2022  meningkat  cukup  signifikan  dari pada 4 tahun sebelumnya ( Annur, 2023 ; Nariswari, 2023 ). Pada tahun 2022 angka perceraian di Indonesia meningkat sebanyak 15,31% dari tahun 2021. Secara kuantitatif, angka perceraian
di  Indonesia  pada  tahun  2022  sebanyak  516.334  kasus,  sementara  pada  tahun  2021,  kasus perceraian berada pada angka 447.743 kasus ( Annur, 2023 ).

## Gambar 1. Angka kasus perceraian tahun 2017 s.d. 2022
Sumber: ( Annur, 2023 )
Dari  data  yang  sudah  dipaparkan  berikut,  angka  cerai  gugai  atau  pihak  istri  yang mengajukan gugatan cerai yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 75,21% atau sebanyak 388.358 kasus, sementara 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak ( Annur, 2023 ). Pertanyaannya, apa yang membuat para istri beberapa tahun terakhir ini banyak dan/atau lebih dominan yang menggugat cerai suaminya ke pengadilan?
Berdasarkan  data  yang  dipaparkan  Annur  ( 2023 )  yang  menyitir  dari  Laporan  Statistik Indonesia, penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Ada sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di Indonesia.  Sementara,  itu,  Kementerian  Agama  RI  mengungkapkan  bahwa  73%  perempuan yang menggugat cerai adalah mereka yang memiliki kemapanan secara finansial ( Al Ansori, 2023 ). Beda halnya dengan hasil kajian ( Andaryuni, 2017 ), yang menyatakan bahwa perkara gugat  cerai  terjadi  karena  membaiknya  pemahaman  gender  perempuan  mengenai  makna pernikahan  dan  hak-haknya,  pemahaman  mengenai  kemandirian  perempuan  agar  mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tingkat pendidikan, serta kemudahan akses informasi yang mengedukasi masyarakat.
Dalam  memaparkan  penyebab  perceraian  dan/atau  akar  masalah  sehingga  istri melayangkan  gugatan  cerai,  hasil  kajian  beberapa  peneliti  di  atas  tidak  menghubungkan konteks realitas kehidupan suami istri saat ini yang banyak dihabiskan pada platform media tontonan, seperti media sosial, acara televisi, dan/atau platform digital lainnya. Padahal saat ini kehidupan  banyak  orang  tidak  lepas  dari  determinasi  aktivitas  ataupun  konten  yang  mereka saksikan  di  pelbagai  platform  media.  Apalagi  berdasarkan  data  dari  We  are  Social,  jumlah pengguna internet di negara Indonesia saat ini begitu tinggi, tembus di angka 213 juta orang, yang artinya setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 276,4 juta orang (per  Januari  2023)  ( Annur,  2023 ).  Dari  total  pengguna  internet  tersebut,  sebanyak  167  juta orang aktif berselancar di  media sosial ( Widi, 2023 ). Mereka adalah individu-individu yang menciptakan fenomena masyarakat tontonan ( Debord, 1970 ).
Berangkat dari data di atas, maka adalah menarik untuk melihat berbagai realitas ataupun persoalan sosial di negara ini dengan menghubungkannya pada konteks realitas dunia maya, khususnya kaitannya dengan aktivitas media sosial. Termasuk mengkaji mengenai kasus cerai gugat  yang  merupakan  persoalan  aktual  terjadi  di  Indonesia  satu  tahun  terakhir  ini.  Adalah sangat menarik jika mengupas realitas tersebut spesifik pada relasinya dengan platform atau media tontonan yang eksis di era postmodern. Oleh karenanya, fokus tulisan ini di pembahasan awalnya akan mengkaji realitas cerai gugat di Indonesia dalam bingkai masyarakat tontonan (spectacle  of  the  Society).  Selain  itu,  kami  sebagai  peneliti  juga  tertarik  untuk  mengkaji bagaimana  stigmatisasi  sosial  pada  perempuan  yang  bercerai,  serta  bagaimana  perspektif hukum (tinjauan yuridis) dalam memotret persoalan cerai gugat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan netnografi. Studi  literatur  dari  berbagai  artikel  berita  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  terbaru mengenai  perceraian  serta  artikel  jurnal  digunakan  sebagai  bahan  acuan  dalam  menjelaskan kajian  teoritis  mengenai  perceraian  dari  aspek  sosiologis-yuridis.  Metode  netnografi  juga digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai realitas perceraian di era masyarakat tontonan. Netnografi merupakan sebuah metode penelitian naturalistik dengan menggunakan informasi yang tersedia secara publik di berbagai platform online ( Kozinets et al., 2017 ). Dalam penelitian  ini, field (daerah  penelitian)  yang  digunakan  penulis  adalah  Quora  dengan  topik “Mengapa  kamu  memutuskan  untuk  bercerai?”  ( Quora,  2023 ).  Quora  merupakan  sebuah platform online yang digunakan untuk berbagi pengetahuan secara global mengenai beragam topik  dan  menghubungkan  orang-orang  yang  tergabung  di  dalam platform tersebut  untuk membagikan pandangan, wawasan dan pengalamannya terkait topik yang dipertanyakan. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah peristiwa cerai gugat yang dilakukan oleh Perempuan. Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  mereduksi  data  untuk  menyaring  informasi  penting, melakukan  penyajian  data  dalam  bentuk  narasi,  dan  melakukan  verifikasi  data  untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam artikel ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perceraian  di  Era  Masyarakat  Tontonan  (Era  Postmodernitas):  Cerai  karena  Media Sosial dan Judi Online
Masyarakat tontonan atau the spectacle of the society adalah frasa yang digunakan Guy Debord, salah satu tokoh Postmodernisme, untuk menggambarkan fenomena masyarakat yang hidup di era perkembangan media massa dan televisi ( Debord, 1970 ). Dalam konteks hari ini, terciptanya  masyarakat  tontonan  lebih  paripurna,  sebab  media  tontonan  sudah  jauh berkembang  lebih  banyak  dan  canggih  ketimbang  di  era  Guy  Debord  berteori.  Masyarakat tontonan  hari  ini  diciptakan  tidak  hanya  oleh  media  televisi  atau  media  massa,  namun  juga media sosial dengan berbagai variasinya ( Andreas, 2020 ; Putri, 2016 ).  Di era media sosial, tontonan diproduksi jauh lebih massif dan cepat proses eksebisinya. Ditambah lagi, siapa saja ketika memegang gadget atau PC dan bisa mengakses internet, maka dia bisa memproduksi dan mempublikasi berbagai konten tontonan.
Bagi Debord ( 1970 ), tontonan merupakan main production of presentday society . Oleh karenanya, tontonan kerap hadir dalam masyatakat yang dengan individu sebagai objek visual, yang  dilihat  oleh  individu  lain  ( individual  reality  has  become  social ).  Masyarakat  tontonan adalah masyarakat yang mengidentifikasi diri melalui hubungan sosial dari aspek kehidupan manusia yang direpresentasikan melalui media ( Andreas, 2020 ; Putri, 2016 ). Representasi di media itu  kemudian  bertransformasi  menjadi  realitas.  Pada dasarnya  realitas tersebut  adalah realitas semu, namun dalam masyarakat tontonan, realitas semu itu dianggap sebagai kebenaran ( Andreas, 2020 ). Tontonan menjadi kecenderungan untuk melihat realitas dunia dengan jalur atau melalui media tertentu ( Putri, 2016 ).
Bahasa  lainnya  Debord  ( 1970 )  menekankan  bahwa  di  dalam  masyarakat  tontonan, sebuah pengalaman hidup yang didapati secara langsung dan/atau kehidupan sehari-hari, telah digantikan  oleh  representasi  media.  Fenomena  ini  telah  menjauhi  individu-individu  dari pengalaman sosial  otentik  yang  didapatkan langsung  dan  mendorong  mereka  menjadi  pasif. Masyarakat  tontonan  melihat  bagaimana  kecenderungan  masyarakat  saat  ini  lebih  memilih media  gambar  atau  visual  yang  memiliki  penegasan  penampilan  dan  penegasan  kehidupan sosial untuk menginterpretasi sesuatu.
Dalam konteks di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, dengan gadget atau PC, banyak orang yang dominan menghabiskan waktu sehari-harinya berselancar dan menikmati tontonan di media sosial (facebook, Instagram, TikTok, Youtube, dan Twitter) dan/atau menikmati salah satu  realitas online yang  dimediasi  oleh  gadget/PC,  yakni  berjudi  (slot,  judi  bola,  lotre,  dan lain-lainnya).  Saat  ini  berdasarkan  data  dari We  Are  Social  Indonesia  Digital  Report 2023 ( Riyanto,  2023 ),  pengguna  internet  di  Indonesia  telah  mencapai  212,9  juta  (77%  dari  total populasi)  dengan  pengguna  media  sosial  aktif  sebanyak  167  juta  (60%  dari  total  populasi). Data  dari  Republika  menyebutkan  bahwa  orang  Indonesia  bisa  menghabiskan  waktu menggunakan gadget untuk beraktivitas dan menonton kurang lebih selama 8-10 jam per hari melalui pelbagai platform media sosial ( Sopia, 2023 ). Inilah realitas tontonan di Indonesia yang terjadi di era sekarang.
Realitas  tontonan yang  intens  tersebut  bukannya  tidak berimplikasi kepada  pola  relasi hubungan sosial yang tercipta di antara orang-orang Indonesia yang berselancar di dalamnya. Justru jika berangkat dari teori Debord ( 1970 ) yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktor- aktor yang bermain media sosial ini akan memosisikan media sosial sebagai ruang hidup sosial baru, sehingga di situlah mereka membangun relasi sosial. Bahkan bagi sebagian orang, realitas maya di media sosial dianggap sebagai realitas yang lebih nyata dari realitas di luar media.
Di  media  sosial,  orang-orang  bisa  dengan  mudah  mempertontonkan  segala  hal  yang mereka inginkan atau kehendaki untuk dikonsumsi orang banyak. Pun memamerkan apa saja hal menarik yang dimiliki, seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan dan lain sebagainya, baik melalui tulisan, video, ataupun foto. Interaksi dan komunikasi juga bisa dijalankan lebih leluasa melalui berbagai fitur, dan bisa dilakukan secara privat dengan fitur direct message . Interaksi dan  komunikasi  ini  bisa  dilakukan  dengan  siapa  pun  yang  punya  akun  media  sosial.  Tidak seperti berinteraksi dalam dunia fisik yang setiap orang dibatasi ruang kepada siapa saja dia akan  berinteraksi.  Oleh  karena  kelebihan  yang  ditawarkannya,  media  sosial  menjadi  sulit terpisahkan dengan berbagai aktivitas manusia  hari ini, dan kita bisa menyebut  kalau media sosial  dengan  realitas  tontonannya  telah  menciptakan  fenomena  ketergantungan  ( Sohrah, 2019 ).
Salah satu realitas sosial yang kerap terjadi terkait dengan hadirnya fenomena masyarakat tontonan di media sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yakni tingginya persentase pasangan  suami  istri  yang  selingkuh  online,  dan  berakhir  dengan  perceraian  karena  dipicu perselingkuhan  tersebut.  Eva,  Septia  &  Oktaviani  ( Eva  et  al.,  2020 )  melalui  risetnya  di Pengadilan  Agama  Padang  kelas  1A  mengungkapkan  bahwa  dua  hal  menarik  yang  perlu dibahas  melalui  tulisan  ini.  Pertama,  dikarenakan  media  sosial  memudahkan  orang-orang berkomunikasi terbukti kerap disalahgunakan dalam kehidupan rumah tangga oleh orang-orang yang  terdata  mengajukan  perkara  perceraian.  Melalui  media  sosial,  mereka  dapat  dengan mudah berteman baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun yang baru dikenal. Melalui proses itulah sampai akhirnya hubungan perselingkuhan terjadi. Kedua, Eva et al., ( 2020 ) juga mengungkapkan bahwa ada istri yang pada akhirnya memperkarakan suaminya karena sang suami  memposting  sebuah  tulisan  yang  diambilnya  dari  status  pengguna  lain.  Postingan tersebut  kemudian  menyebabkan  istrinya  merasa  dihina.  Ada  juga  kasus  yang  diperkarakan istrinya  karena  keluarga  suami  memposting  atau  mempertontonkan  hal  buruk  tentang  istri sehingga membuat suami istri itu bertengkar hebat.
Selain  itu,  beberapa  media  massa online juga  mengungkapkan  ada  banyak  kasus perceraian yang diproses pengadilan agama di beberapa daerah di Indonesia yang disebabkan oleh media sosial.  Detikjabar mengutip statement dari Kepala Pengadilan Agama Ciamis di Pangandaran,  Arif  Muhksinin,  yang  mengatakan  bahwa  dari  semua  ajuan  kasus  perceraian, mayoritas  dipicu  oleh  media  sosial  ( Fadillah,  2023 ).  Begitupun  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama Surabaya, dari total jumlah kasus pengajuan cerai tahun 2023 (data terakhir bulan Juni) yang  mencapai  2.800  kasus,  mayoritas  menjadikan  realitas  di  media  sosial  sebagai  alasan pengajuan cerai ( Rahman, 2023 ).  Di  Pengadilan  Agama Kabupaten Bojonegoro  juga terjadi demikian. 48% dari 568 kasus perceraian tahun 2022 disebabkan oleh perselingkuhan di media sosial.  Menariknya,  Ketua  Panitera  Pengadilan  Agama  Bojonegoro,  Solikin  Jamik menyampaikan lebih detail bagaimana kronologis perceraian beberapa kasus di media sosial tersebut.  Berdasarkan  pendalaman  informasi  yang  dilakukannya,  data  terbanyak  yang berselingkuh adalah sang istri dengan alasan pasangannya dirasa kurang mencukupi kebutuhan. Di saat yang sama, istri ini tergoda dengan realitas maya yang mempertontonkan orang lain dengan tipu daya janji manis dan harapan palsu ( pa-bojonegoro.go.id, 2022 ).  Fenomena ini menggambarkan  bagaimana  realitas  tontonan  bisa  membuat  orang  (dalam  hal  ini  sang  istri) mengalami ketidaksadaran kalau realitas tontonan telah menjebaknya pada keterasingan dari kehidupan  sosialnya  di  luar  media  ( Debord,  1970 )—bahwa  dia  sudah  mempunyai  suami  di dunia  fisik,  tapi  realitas  tontonan  telah  berhasil  membuatnya  untuk  fokus  ke  realitas  media sosial,  dan/atau  bersikap  membandingkan  suaminya  dengan  citra  lelaki  lain  yang dipertontonkan di media sosial yang tentunya sarat akan realitas semu.
Tidak  hanya  realitas  tontonan  di  media  sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  TikTok ataupun Twitter yang memicu tingginya angka perceraian di Indonesia, tapi juga judi online sebagai  salah  satu  bentuk  realitas  tontonan  yang  hadir  saat  ini.  Beberapa  media  massa memberitakan bahwa intensitas dan promosi judi online yang terus meningkat menjadi salah satu persoalan yang mengakibatkan perceraian. Salah satunya KumparanNEWS ( 2023 ) dengan judul  berita  “Perceraian  Warga  Bandung  Akibat  Judi  Online  Terus  Meningkat”.  Lalu  juga media  Kompas.com  ( 2023 )  yang  mewartakan  bahwa  “Suami  Kecanduan  Judi  Online  Jadi Salah  Satu  Perceraian  di  Karawang”.  Selain  itu,  riset  ( Eva  et  al.,  2020 )  juga  menunjukkan penggunaan  media  sosial  jenis virtual  social  world yang  salah  satunya  judi online menjadi salah satu penyebab banyaknya pasangan yang bercerai. Menurut Eva et al. ( 2020 ), fitur-fitur yang  disuguhkan  dalam  permainan  judi  online  mampu  memberi  kesan  nyata  yang  kuat. Permainan  judi  online  menjadi  seperti  judi  dalam  dunia  nyata/fisik,  hanya  saja  uang pembayarannya  diproses  secara  transfer  bukan  konvensional.  Belum  lagi  ada  fitur chatting dalam web atau aplikasi judi online pada umumnya membuat proses interaksi di ruang maya itu menjadi terasa lebih rill. Akibatnya, tidak jarang para pelaku judi online yang notabenenya didominasi  lelaki  (suami)  menjadi  dominan  terfokus  atau  terkonsentrasi  pada  realitas  judi online ketimbang realitas fisik di mana dia hidup bersama orang lain, salah satunya dalam hal ini istrinya. Pertikaian dan sikap mudah marah yang ditunjukkan suami ke istri (karena pikiran suami  lebih  terpengaruh  dan  didominasi  oleh  realitas  judi online )  adalah  hal  yang  lumrah terjadi, maka tidak heran jika data menunjukkan dari semua kasus perceraian, pengajuan cerai gugat mendominasi.

## Stigmatisasi Sosial pada Perempuan yang Bercerai
Fenomena yang seringkali dihadapi oleh perempuan pasca perceraian adalah stigmatisasi sosial.  Masyarakat  seringkali  menilai  perempuan  yang  mengalami  perceraian  dengan pandangan  dan  prasangka  yang  buruk.  Kajian  Suryana  et  al.  ( 2023 )  menemukan  beberapa bentuk  stigma  yang  melekat  pada  perempuan  dengan  status  cerai,  yaitu  sebagai  perempuan yang lemah dan tidak mampu menjadi orangtua tunggal; dicap gagal mengurus rumah tangga; dianggap  berpotensi  merebut  suami  orang;  dianggap  ‘gampangan’;  serta  dianggap  rela melakukan  pekerjaan  yang  bersifat  asusila.  Berbagai  stigma  negatif  tersebut  dapat
menimbulkan tekanan  sosial,  rasa malu  maupun perasaan rendah diri karena dianggap tidak mampu  mempertahankan  pernikahannya.  Stigmatisasi  sosial  ini  dapat  mengganggu  kondisi psikologis  korban,  sebab  ia  belum  selesai  dengan  kondisi  emosional  perceraian,  namun langsung dihadapkan dengan berbagai prasangka buruk dari lingkungan sosialnya.
Hal ini dirasakan oleh salah seorang informan VK ( Arsip Quora, 8 Maret 2023 ), setelah setahun  berstatus  sebagai  janda,  ia  merasakan  tekanan  sosial  baik  dari  lingkungan  keluarga maupun lingkungan kerja. Menurut VK, perceraiannya dengan sang suami masih dirahasiakan dari  keluarga  besar,  sebab  sang  Ibu  masih  belum  bisa  menerima  perceraian  tersebut  dan berharap  VK  dapat  rujuk  kembali  dengan  mantan  suaminya.  VK  juga  mengalami  tekanan mental berkaitan dengan anak-anaknya yang masih kecil pasca perceraian. Ia merasa takut dan khawatir  bagaimana  anak-anaknya  nanti  ketika  telah  dewasa  apakah  dapat  menerima perceraian orangtuanya atau  tidak.  Selain  itu,  di  lingkungan  kerjanya,  ia  mendengar banyak stigma  negatif  mengenai  kehidupan  pribadinya,  sebab  tempatnya  bekerja  menuntut  aspek psikososial  dengan  standar  tertentu.  Ia  juga  harus  rela  kehilangan  promosi  jabatan  yang ditawarkan oleh perusahaan, sebab tawaran tersebut diajukan kepada VK saat ia sedang melalui proses  sidang  perceraian,  sehingga  ia  menolak  pengajuan  tersebut.  Penolakan  VK menyebabkan  ia  dicap  sebagai  pegawai  yang  tidak  berkompeten  karena  menolak  pengajuan promosi jabatan.
“ Sejak saya berstatus janda, banyak yang berubah dari cara interaksi rekan kerja, saya berusaha tidak terlalu menghiraukan, tapi tetap saja, stigmanya berbeda. Di lingkungan saya bekerja, banyak yang menunjukkan kestabilan karir dan personal life, bahkan di beberapa posisi terutama struktural diharapkan tidak ada kesan negatif dari semua sisi aspek kehidupannya .” ( VK, Arsip Quora, 8 Maret 2023 ).
Stigmatisasi ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental perempuan yang bercerai, misalnya perasaan bersalah, merasa diri tidak berharga, atau mengalami perasaan isolasi sosial. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun kembali kehidupan setelah perceraian.

## Tinjauan Yuridis mengenai Cerai Gugat
Perceraian  adalah  putusnya  ikatan  pernikahan  antara  suami  istri.  Apabila  dilihat  dari subjek  hukumnya,  perceraian  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  cerai  talak  atas kehendak suami dan cerai gugat atas kehendak istri. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus  sebagai  akibat  permohonan  yang  diajukan  oleh  isteri  ke  pengadilan  agama,  yang kemudian  termohon  (suami)  menyetujuinya  sehingga  pengadilan  agama  mengabulkan permohonan  tersebut  ( Hidayati,  2022 ).  Dalam  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  disebutkan  bahwa  cerai  gugat  adalah  gugatan  yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman  penggugat,  kecuali  apabila  penggugat  dengan  sengaja  meninggalkan  tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
Dasar  hukum  cerai  gugat  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Instruksi  Presiden  No.1  Tahun  1991  tentang  penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Istilah cerai gugat dalam KHI memiliki makna yang sedikit berbeda  dengan  UUP  maupun  PP  9/1975.  Dalam  UUP  dan  PP  9/1975,  cerai  gugat  dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sementara, menurut Pasal 132 ayat (1) KHI, gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali bila istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami ( Wahyuni & Leksono, 2023 ). Dalam bagian Penjelasan dari Pasal 39 UUP, ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar cerai gugat, yaitu perzinahan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, ditinggalkan pasangan tanpa izin selama 2 tahun
berturut-turut,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  ketidakmampuan  fisik  atau  mental  yang berkepanjangan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.
Perceraian dipandang sebagai suatu peristiwa hukum, yang menimbulkan akibat hukum berupa  putusnya  suatu  tali  perkawinan.  Adapun  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari perceraian,  dalam  Pasal  41  UUP,  terdapat  beberapa  poin. Pertama ,  pengasuhan  anak  tetap menjadi kewajiban bersama, namun bila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak maka akan diputuskan oleh pengadilan . Kedua , bapak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak, namun bila tidak mampu memenuhi kewajiban, maka pengadilan dapat  menentukan  sang  ibu  yang  memenuhi  biaya  tersebut. Ketiga ,  pengadilan  dapat memutuskan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri—sebagai akibat hukum ini timbul dari perkara cerai talak, bukan cerai gugat. Ketentuan yang tidak mewajibkan mantan suami memberikan mut’ah dan nafkah yang dikarenakan isteri menggugat cerai suaminya ini dipandang tidak memberikan perlindungan terhadap pihak isteri yang  bercerai  atas  dasar  alasan  tertentu.  Sehingga  muncul  aturan-aturan  baru,  berupa  Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dan 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dan 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Ketentuan tersebut mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri  pada  perkara  perceraian  meskipun  inisiatif  bercerai  datang  dari  pihak  isteri.  Beberapa jenis nafkah yang boleh diajukan oleh istri (pihak penggugat), yaitu nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, dan nafkah anak, sepanjang sang istri tidak nusyuz (durhaka terhadap suami).  Dengan  ketentuan  tersebut,  maka  pihak  isteri  yang  menggugat  cerai  suami  berhak mendapatkan nafkah dan mut’ah ( Hidayati, 2022 ).
Memang,  proses  perceraian,  khususnya  cerai  gugat,  di  Indonesia  merupakan  proses hukum  yang  kompleks  dan  memerlukan  pemahaman  mendalam  akan  aturan  yang  berlaku. Apabila kita tilik lebih dalam, UU Perkawinan telah memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, seperti hak dilindungi dari kekerasan, hak atas nafkah diri dan anak, serta hak  asuh  anak.  Sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  yang melakukan cerai gugat. Hal ini sejalan dengan UU HAM yang secara eksplisit mengatur hak- hak perempuan, pada Bagian Kesembilan, di antaranya hak perempuan atas perbuatan hukum yang mandiri (Pasal 50) serta hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak (Pasal 51). Meskipun demikian, perempuan masih mengalami berbagai hambatan dalam proses  pengajuan  gugat  cerai  di  pengadilan.  Menurut  Syaifuddin  &  Turatmiyah  ( 2012 ), beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  dalam  proses  tersebut  diantaranya minimnya pengetahuan mengenai proses persidangan, masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak, perspektif hakim yang masih bias serta cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat, proses persidangan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, belum  memiliki kesadaran  akan hak-haknya dan belum berani menunjukkan eksistensi dan kompetensinya dalam proses gugat cerai di pengadilan serta tidak mudah mengeksekusi hak-hak mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian. Untuk itu, peran hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan keadilan pada proses peradilan perkara gugatan cerai. Syaifuddin & Turatmiyah ( 2012 ) menjelaskan bahwa terdapat beberapa peran hakim dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses gugatan cerai, yaitu mampu menafsirkan UUP secara aktual agar sesuai dengan tuntutan kepentingan umum; berperan dalam membentuk hukum baru apabila peraturan yang ada tidak mengatur kasus yang aktual dan konkret; berani menggantikan pasal-pasal yang tidak memberikan keadilan; serta berperan mengadili suatu perkara secara case by case atau kasuistik.

## SIMPULAN
Kasus cerai gugat yang terjadi di negara Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan angka yang terus meningkat. Kajian ini berhasil merangkum beberapa temuan terkait dengan persoalan  ini.  Pertama,  bagaimana  realitas  cerai  gugat  dikupas  spesifik  dalam  konteks
masyarakat  tontonan,  khususnya  berkenaan  dengan  platform  media  sosial  yang  banyak digunakan hari ini. Kajian ini mengungkapkan bahwa dengan beragam fitur media sosial yang memudahkan serta memungkinkan perluasan model interaksi dan komunikasi antar pengguna, hal  tersebut  terbukti  menjadi  salah  satu  penyumbang  dari  tingginya  angka  perceraian  di Indonesia.  Fenomena  judi online sebagai  salah  satu  realitas  di  era  masyarakat tontonan/posmodernitas  hari  ini  juga  menjadi  salah  satu  pemicu  utama  dalam  istri  yang menggugat  cerai  suami.  Kedua,  tulisan  ini  mengungkapkan  bagaimana  stigmatisasi  yang disematkan  kepada  perempuan  pasca  perceraian  yang  cenderung  menghasilkan  citra  sosial yang  negatif  bagi  mereka.  Label  sebagai  perempuan  yang  lemah  dan  tidak  mampu  menjadi orangtua  tunggal,  dicap  gagal  mengurus  rumah  tangga,  dianggap  berpotensi  merebut  suami orang,  dikatakan  perempuan‘gampangan’,  serta  dianggap  rela  melakukan  pekerjaan  yang bersifat asusila, adalah sekian dari beberapa stigamtisasi yang berikan kepada perempuan yang bercerai. Ketiga, dalam konteks kajian secara yuridis, ditemukan bahwa produk hukum yang ada selama ini bisa dikatakan cukup mengakomodir hak-hak perempuan sebagai istri yang akan melalu proses perceraian, seperti hak dilindungi dari kekerasan, hak atas nafkah diri dan anak, serta  hak  asuh  anak.  Namun  demikian,  hasil  kajian  ini  juga  mengungkapkan  kalau  para perempuan di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami hambatan dan problem dalam menempuh  proses  pengadilan.  Beberapa  problem  yang  banyak  diungkapkan  para  peneliti berdasarkan  kajian  pustaka  yang  dilakukan  penulis,  yakni  banyak  istri  yang  akan  melalui proses  persidangan  cerai  yang  masih  kurang  pengetahuan  mengenai  proses  persidangan, masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak, serta perspektif hakim yang masih bias dan cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Ansori,  A.  N.  (2023).  73  Persen  Gugatan  Cerai  Diajukan  Perempuan  Ekonomi  Mapan, Kemenag  RI:  Miris. Liputan6 . https://www.liputan6.com/health/read/5425734/73- persen-gugatan-cerai-diajukan-perempuan-ekonomi-mapan-kemenag-ri-miris
Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. Fenomena , 9 (2), 155. https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946
Andreas, R. (2020). Instagram Dalam Perspektif Masyarakat Tontonan “Gejayan Memanggil.”
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 43–62. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2259
Annur, C. M. (2023, November 2). 75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri.
Databoks . https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/11/02/75-kasus- perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri
Debord, G. (1970). Society of the Spectacle . Radical America.
Eva,  Y.,  Septia,  &  Oktavianani,  W. (2020).  Media  sosial pemicu  perceraian  (Studi  kasus  di pengadilan agama padang kelas 1a). Jurnal Ijtihad , 36 (2), 39–50. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/39
Fadillah, A. N. (2023). 1.500 Pasangan di Pangandaran Ajukan Cerai, Mayoritas Pemicunya Medsos .  Detikjabar. https://www.detik.com/jabar/berita/d-6852805/1-500-pasangan-di- pangandaran-ajukan-cerai-mayoritas-pemicunya-medsos
Hidayati,  A.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Gugat  Cerai  Isteri  Terhadap  Suami  (Studi  Pada Pengadilan Agama Islam). Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU) , 1 (2), 232–243. https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/172
Kompas.com. (2023). Suami Kecanduan Judi “Online” Jadi Salah Satu Pemicu Perceraian di
Karawang . Kompas.Com. https://bandung.kompas.com/read/2023/09/18/192824578/sua mi-kecanduan-judi-online-jadi-salah-satu-pemicu-perceraian-di-karawang
Kozinets,  C.,  Robert,  V.,  Dolbec,  P.,  &  Earley,  A.  (2017). Understanding  Culture  through Social Media Data ,” in Uwe Netnographic Analysis : Understanding Culture through Social Media Data R o b e r t V . K o z i n e t s , P i e r r e - Y a n n D o l b e c , a n d . January 2014 .
KumparanNEWS. (2023). Perceraian Warga Bandung Akibat Judi Online Terus Meningkat . KumparanNEWS. https://kumparan.com/kumparannews/perceraian-warga-bandung- akibat-judi-online-terus-meningkat-1zeeul292Gr/full
Nariswari,  S.  L.  (2023).  Angka  Perceraian  Tertinggi  dalam  6  Tahun  Terakhir,  Banyak Pasangan Hilang Rasa. Kompas.Com . https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124 632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang
PA-bojonegoro.go.id. (2022). Marak Perselingkuhan Online Angka Perceraian di Bojonegoro Meningkat . Pengadilan Agama Bojonegoro. https://www.pabojonegoro.go.id/article/Mar ak-Perselingkuhan-Online-Angka-Perceraian-di-Bojonegoro-Meningkat
Putri, E. (2016). Foto Diri, Representasi Identitas Dan Masyarakat Tontonan Di Media Sosial Instagram. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (1), 80–97. https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23528
Quora. (2023). Mengapa kamu memutuskan untuk bercerai? Quora. https://id.quora.com/Mengapa-kamu-memutuskan-untuk-bercerai
Rahman, P. F. (2023). Perceraian di Surabaya Tembus 2.805 Pemohon, Medsos Jadi Pemicu Utama . DetikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821432/perceraian-di- surabaya-tembus-2-805-pemohon-medsos-jadi-pemicu-utama
Riyanto, A. D. (2023). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023 . Andi.Link. https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/
Sohrah. (2019). Sohrah Media Sosial dan dampaknya terhadap Perceraian MEDIA SOSIAL DAN  DAMPAKNYA  TERHADAP  PERCERAIAN . 19  (2) (November),  286–297. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839
Sopia,  S.  (2023). Rata-Rata  Orang  Indonesia  Habiskan  8-10  Jam  per  Hari  Pakai  HP . Republika. https://ameera.republika.co.id/berita/rrvpgp425/ratarata-orang-indonesia- habiskan-810-jam-per-hari-pakai-hp
Suryana,  A.,  Arieta,  S.,  &  Wahyuni,  S.  (2023).  Stigma  Masyarakat  Terhadap  Perempuan Berstatus  Cerai  Hidup  di  Kota  Tanjungpinang. JISHUM  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora) , 1 (3), 601–618. https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum
Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (2), 248-259faktor. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.53
Wahyuni, A. P., & Leksono, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita. Jurnal Ilmiah Publika , 11 (1), 135–142.
Widi,  S.  (2023).  Pengguna  Media  Sosial  di  Indonesia  Sebanyak  167  Juta  pada  2023. DataIndonesia.Id . https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di- indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023 .
.