## Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA

## Sabda Ningsih Universitas Airlangga

## Abstrak
Tulisan ini meneliti terkait kontrol anti-doping WADA dan alasan PBSI patuh terhadap kode anti-doping WADA. WADA sebagai NGO yang mengontrol norma anti-doping dalam olahraga semestinya memiliki akuntabilitas yang lemah dalam menundukkan negara kecuali adanya kepentingan yang ditawarkan. Oleh karenanya, WADA memberikan penawaran menarik kepada negara dan lembaga olahraga, yang berkaitan dengan komersialisme olahraga dan globalisasi sebagai strategiagar negara beserta lembaga olahraga tertarik untuk berada dibawah kontrol anti-doping yang adalah NGO. Selain itu, globalisasi juga mendorong negara untuk masuk dalam permainan olahraga demi menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah negara. Maka temuan dalam tulisan ini menyatakan bahwa kepentingan PBSI sebagai alasan untuk tunduk kepada anti-doping WADA dilandasi pada adanya komersialisme olahraga, seperti mengejar sponsorship dan bonus dari pertandingan yang diberikan lembaga penyelenggara. Hal ini dikarenakan sponsor dan bonus dari turnamen bisa didapatkan dengan keaktifan PBSI mengirimkan perwakilannya di turnamen, dan untuk mengikuti turnamen tersebut WADA yang menaungi organisasi penyelenggara olahraga harus dipatuhi. Patuhnya PBSI juga difaktori citra bersih dari doping agar mereka tidak terbuang dari pergaulan olahraga dan menjaga reputasi bulutangkis Indonesia yang telah dibangun oleh generasi PBSI sebelum hadirnya WADA.
Kata Kunci: Anti-doping, WADA, PBSI, Komersialisme Olahraga, Globalisasi
This paper examines WADA’s anti-doping control and the reasons why PBSI complies with the WADA anti-doping code. As an NGO that controls anti-doping norms in sports, WADA should have weak accountability in subjugating the state  unless  there  are  interests  offered.  Therefore,  WADA  provides  attractive offers  to  countries  and  sports  institutions,  that  must  have  to  do  with  sports commercialism and globalization. Sports commercialism is a strategy that WADA  deliberately  formulated  so  that  the  state  and  sports  institutions  are interested  in  being  under  the  anti-doping  control  of  WADA.  Furthermore, globalization encourages countries to enter sports games to show their existence as a country. So the findings in this paper state that the interest of PBSI to submit to WADA anti-doping are based on the existence of sports commercialism such as pursuing sponsorships and bonuses from matches given by the organizing agency.  Considering  that  sponsorships  and  bonuses  from  tournaments  can be obtained by being active, PBSI sends its representatives to tournaments. Meanwhile, to participate in tournaments they must comply with WADA which oversees the sports organizing organization. PBSI’s compliance is also factored in the clean image, away from doping and so that they are not banished from the sport and still maintain the good reputation of Indonesian badminton, which has been built by the PBSI generation before the existence of WADA.
Keywords: Anti-doping, WADA, PBSI, Sports Commercialism, Globalizatione
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA

## Pendahuluan
Dalam tata kelola global, dapat ditemukan sebuah keunikan dimana sebuah negara memberikan sedikit egonya untuk patuh terhadap sebuah organisasi non-pemerintah (NGO). NGO diakui secara umum sebagai sektor privat yang dapat mengatur moral negara-negara dalam pergaulan internasional. Namun, tentu tindakan ini didasari oleh adanya kepentingan dari negara, yang akan didapatkan jika patuh dengan peraturan dari NGO. Salah satu contohnya adalah peraturan anti-doping yang dikemukakan oleh WADA. Selama 19 tahun Indonesia tidak memenangi kejuaraan Thomas Cup, hingga baru di tahun 2021 pada akhirnya perwakilan Indonesia bisa menjadi juara. Akan tetapi dalam penyerahan piala Thomas Cup, tim Indonesia tidak diizinkan mengibarkan bendera Merah Putih. Hal ini merupakan sanksi oleh Badan Anti-Doping Internasional (WADA) akibat Indonesia dianggap tidak memenuhi standar kepatuhan terhadap kode anti-doping untuk atlet. Laporan anti-doping dari Lembaga Anti- Doping Indonesia (LADI) sendiri juga tidak diterima oleh WADA sejak tahun 2020 hingga 2021 (Tang 2021), meskipun WADA telah meminta Indonesia untuk  segera memberikan laporan dan klarifikasi (CNN 2021c).
Keterlambatan LADI ini mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak, yang diantaranya adalah masyarakat Indonesia, para atlet nasional terutama atlet bulutangkis, bahkan termasuk Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) sendiri. Mereka merasa ketidakpatuhan LADI dengan aturan yang ditetapkan WADA, sebagai sektor privat pemegang kendali anti-doping, telah merugikan negara. Karena meskipun bersifat tersirat dan perlu diperhatikan lebih jeli, sehingga kemudian fenomena ini mendapatkan kecaman secara luas dari berbagai pihak. Maka respon negatif dari berbagai pihak akibat keterlambatan anti-doping WADA ini menandai bahwa aturan yang dikeluarkan oleh WADA sangat mempengaruhi Indonesia dalam dunia olahraga internasional. Pemerintah, atlet yang terjun dalam pertandingan internasional bahkan masyarakat Indonesia memiliki hal yang ingin mereka capai dari kepatuhan aturan anti-doping WADA.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis kemudian tertarik untuk berfokus kepada sektor bulutangkis Indonesia. Dari kesekian negara yang berada dibawah kontrol anti-doping WADA, Indonesia dapat dikatakan termasuk negara dengan riwayat pelanggaran kode WADA yang sedikit, bahkan Atlet Bulutangkis Indonesia sendiri jarang terkena skandal penggunaan obat terlarang dalam kode anti-doping WADA. Dari sekian banyak atlet dalam generasi bulutangkisnya, Indonesia hanya pernah tertangkap sekali pengguna doping dari sektor bulutangkis (Hidayat 2021). Selain itu, tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai isu
ini dalam kajian literasi hubungan internasional khususnya dalam  kajian organisasi dan bisnis internasional.
Maka melalui penelitian ini, penulis akan menelisik lebih dalam dengan metode penelitian kualitatif mengenai apa saja kepentingan PBSI sehingga mereka secara sadar patuh terhadap kontrol anti-doping WADA. Data yang penulis gunakan sendiri berasal dari sumber literatur berupa jurnal dan berita dari media massa. Melalui data yang telah dikelola penulis berargumen bahwa PBSI memiliki kepentingan ekonomi dibalik kepatuhan anti-doping WADA. Dengan kepatuhan PBSI, atlet nasional bulutangkis tersebut diizinkan oleh WADA untuk mengikuti pertandingan olahraga internasional, dan keikutsertaan negara dalam pertandingan olahraga yang diadakan akan menghasilkan sponsor dan bonus dari pertandingan. Sponsor tersebut akan didapatkan baik melalui atlet bulutangkis nasional maupun oleh pihak PBSI. Selain itu, PBSI juga membawa beban moral sebagai lembaga nasional yang menaungi bulutangkis, mengingat atlet bulutangkis Indonesia termasuk jajaran atlet elit dunia. Oleh karenanya, atlet bulutangkis Indonesia sering mendapatkan sorotan dari penggemar bulutangkis internasional dan sponsor dari korporasi. Maka, menjaga nama baik negara melalui kepatuhan anti-doping WADA akan membawa pengaruh pandangan negara lain terhadap Indonesia selain menjadi pertimbangan bagi korporasi untuk memberi sponsor.

## Kontrol Anti-doping dalam Perspektif Negara
WADA merupakan badan independen internasional yang didirikan pada tahun 1999 sebagai pengawas norma anti-doping dunia, serta menyelaraskan kebijakan anti-doping di semua cabang olahraga dan negara. Sektor privat tersebut berdiri setelah adanya peristiwa bersejarah dalam dunia olahraga, yakni ketika seorang atlet di cabang olahraga bersepeda kedapatan menggunakan obat doping pada olimpiade musim panas 1998 (WADA 2022). Sebab kejadian itulah International Olympic Committee (IOC) mengadakan konferensi dunia mengenai penggunaan doping. Melalui konferensi tersebut, IOC mengajak semua pihak untuk menyatukan visi melawan doping dalam dunia olahraga, yang pada akhirnya menghasilkan Deklarasi Lausanne tentang Doping dalam olahraga. Dokumen tersebut kemudian menghasilkan pembentukan badan khusus anti-doping internasional atau WADA yang independen dan mulai beroperasi saat Olimpiade XXVII di Sydney, Australia pada tahun 2000.
WADA didirikan di bawah inisiatif IOC dan mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti organisasi pemerintahan, otoritas publik dan otoritas swasta yang sevisi dalam berperang melawan doping dalam
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
dunia olahraga (WADA 2022). Hingga pada tahun 2003, WADA akhirnya memperkenalkan Kode Anti-doping sebagai sebuah dokumen yang dirancang untuk menyelaraskan secara regulasi global antara otoritas privat dan organisasi olahraga. Kode Anti-doping ini telah mengalami revisi sebanyak tiga kali, dan revisi terakhir adalah pada tahun 2021 (Gray 2018). Kode Anti-doping WADA sendiri telah disetujui oleh 660 organisasi olahraga yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Komite Olimpiade dan Paralimpiade Internasional, Federasi Olahraga Internasional Olimpiade dan Komite Olimpiade dan Paralimpiade Nasional. Maka secara praktis, atlet yang hendak bertanding dalam ajang regional atau internasional harus mengikuti regulasi Anti - Doping dari WADA (Reditya 2021).
WADA didirikan di bawah inisiatif IOC dan mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti organisasi pemerintahan, otoritas publik dan otoritas swasta yang sevisi dalam berperang melawan doping dalam dunia olahraga (WADA 2022). Hingga pada tahun 2003, WADA akhirnya memperkenalkan Kode Anti-doping sebagai sebuah dokumen yang dirancang untuk menyelaraskan secara regulasi global antara otoritas privat dan organisasi olahraga. Kode Anti-doping ini telah mengalami revisi sebanyak tiga kali, dan revisi terakhir adalah pada tahun 2021 (Gray 2018). Kode Anti-doping WADA sendiri telah disetujui oleh 660 organisasi olahraga yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Komite Olimpiade dan Paralimpiade Internasional, Federasi Olahraga Internasional Olimpiade dan Komite Olimpiade dan Paralimpiade Nasional. Maka secara praktis, atlet yang hendak bertanding dalam ajang regional atau internasional harus mengikuti regulasi Anti - Doping dari WADA (Reditya 2021).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Beng Kayser dan Aaron C. T Smith (Kayser dan Smith 2008), mereka berargumen bahwa pelarangan WADA terkait penggunaan doping dalam olahraga disebabkan dua hal. Pertama, dari segi medis, mereka berspekulasi dan mempengaruhi secara luas bahwa penggunaan doping dalam dunia olahraga sangat buruk bagi kesehatan, yang bahkan salah satu dampak terbesarnya ialah serangan jantung. Ketika penggunaan doping dilakukan oleh atlet dianggap umum dalam ajang internasional, maka hal ini akan berdampak pada pandangan masyarakat bahwa penggunaan doping tidak bermasalah. Kedua , dari segi tujuan olahraga itu sendiri. Pengguna doping dalam ajang olahraga sama saja tidak mejunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Kekuatan atlet yang menggunakan doping akan sangat menguntungkan, namun di sisi lain akan merugikan lawannya yang tidak menggunakan doping. Pelarangan anti-doping yang diciptakan oleh WADA kemudian diakui oleh masyarakat internasional terutama organisasi olahraga internasional yang mengadakan ajang olahraga internasional, bahkan juga dari paramedis
dan komunitas pecinta olahraga (Bloodworth dan McNamee 2017).
Terlepas dari sejarah bagaimana kode anti-doping WADA diakui oleh masyarakat internasional, perusahaan dan negara, Kevin Ryan (2015) berpendapat bahwa konsep kontrol anti-doping dari WADA adalah fenomena yang unik. Hal ini dikarenakan sebuah lembaga non-negara kemudian memiliki akuntabilitas untuk mengatur kebijakan secara luas, bahkan negara-negara secara sadar mengikutinya baik mereka setuju atau tidak dengan norma tersebut. Dari kepatuhan negara terhadap kode etik yang mereka rumuskan itu sendiri, negara secara tidak langsung akan mendapatkan manfaat dimana mereka akan diizinkan untuk mengikuti pertandingan olahraga. Pelanggar akan mendapatkan sanksi dengan jenis yang beragam tergantung seberat apa pelanggarannya.
Peristiwa ini sama saja dengan memperumpamakan WADA sebagai sebuah bagian dari  perusahaan masyarakat olahraga, yang mana mereka berwenang untuk mengeluarkan kebijakan anti-doping bagi anggota perusahaan yang dalam hal ini bisa diartikan sebagai negara. Para pegawai ini akan dinilai etos kerjanya melalui seberapa jauh mereka patuh dan menerima kontrol dari pemegang kebijakan. Pada akhirnya, mereka akan mendapatkan upah atas kepatuhannya. Permainan perusahaan yang dipegang oleh WADA kemudian didukung pula dengan adanya komersialisasi olahraga (Ryan 2015). Komersialisasi olahraga inilah yang menjadi penopang utama WADA untuk mengontrol anti-doping kepada negara – negara.
Hal menarik lainnya adalah strategi WADA dengan bekerja seperti struktur tata kelola yang ideal, yang mana NGO tersebut mengaburkan batasan kekuatan politik negara dengan perusahaan dan menjadikan pertandingan olahraga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan agar objek kebijakan secara sukarela tunduk kepada kontrolnya (Ryan 2015). Ini terlihat bagaimana WADA mencoba menggunakan pendekatan Up to Down dengan berkolaborasi dengan International Government Organizations (IGO) untuk membantu sosialisasi kode anti-doping kepada negara. WADA juga menjalin relasi dengan The Financial Action Task  Force (FATF) untuk mendorong negara menyelaraskan kebijakan anti-doping (Gray 2018).
Tidak hanya itu, WADA juga menghasilkan uang untuk perusahaan yang menyediakan barang pendukung kesehatan bagi atlet, laboratorium pengujian doping dan perusahaan farmasi. Perusahaan di luar sektor penyedia barang olahraga pun tertarik untuk berinvestasi di sektor olahraga, melihat setelah olimpiade kembali ke semangat universalisme, sehingga banyak dari masyarakat internasional tertarik dengan
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
pertandingan olahraga global. Seperti yang terjadi ketika USPS sebagai layanan pos di Amerika Serikat berinvestasi kepada perusahaan sepeda. Pada awalnya mereka hanya mendapatkan 3 % keuntungan setiap tahun dari produksi sepeda. Namun untuk mengembangkan bisnis sepeda, USPS beralih kepada produksi sepeda kelas atas yang biasa digunakan oleh atlet. Transformasi ini dianggap berhasil oleh USPS karena mereka mendapatkan keuntungan tiga kali lipat dari sekitar US$31 dari pertengahan tahun 1990an hingga 2021.  Perusahaan hak siar televisi dan sponsor juga mulai tertarik dengan penyiaran Olimpiade karena mendapatkan kompensasi dari penayangan pertandingan. Sebagai contoh pada Olimpiade tahun 2014, mereka mendapatkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 87 % (Ryan 2015). Atau seperti yang terjadi dimana ketika Olimpiade Musim Dingin di Calgary dan Musim Panas di Seoul, IOC dengan perusahaan penyiaran mendapatkan keuntungan sebesar 715 juta dolar (Maksum 2014).
Dengan banyaknya perusahaan yang dibawa masuk oleh WADA dalam pertandingan olahraga serta pendekatan kepada IGO, membuat negara tertarik untuk ikut bergabung. Negara bisa melakukan pembelian siaran pertandingan olahraga untuk disiarkan di TV nasional dan mendapatkan keuntungan dari penyiaran. Namun untuk menarik perhatian jumlah penonton lebih, negara juga mengirimkan delegasi atlet nasional dalam pertandingan internasional. Negara juga menginginkan sebuah sponsor dari perusahaan yang akan diiklankan oleh atlet nasionalnya dan untuk mengenalkan atlet nasional yang berpotensi mendapat sponsor, negara harus sering terlibat dalam pertandingan olahraga internasional.
Tidak hanya mendapatkan keuntungan melalui perusahaan yang berinvestasi atau terlibat dalam pertandingan olahraga, menjadi tuan rumah dari pertandingan olahraga juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Saat Los Angeles menjadi tuan rumah Olimpiade mereka menerapkan pendekatan logika spot business dan mampu mendatangkan keuntungan ekonomi. Sejak itulah, banyak negara tertarik dan saling mengajukan untuk menjadi tuan rumah pertandingan olahraga, seperti ASIAN Games, SEA Games, BWF World Tour Finals, Piala Dunia, Piala Eropa dan Olimpiade (Maksum 2014).  Dengan keuntungan yang didapat dari komersialisme olahraga, perusahaan dan negara harus setuju dan tunduk kepada norma dari WADA.
Selain karena komersialisasi olahraga, globalisasi dipercaya juga menguatkan pengaruh kontrol anti-doping WADA. Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, globalisasi membuat konektivitas global semakin erat dan tumbuhnya kesadaran sosial bahwa umat manusia adalah sebuah kesatuan.  Dalam tulisan Richard Giulianotti dan Susan
Brownell (2012), mereka berpendapat bahwa globalisasi telah mendorong sebuah budaya menjadi sebuah tren konvergensi dan divergensi. Salah satu budaya yang dibicarakan adalah olahraga.  Adanya acara olahraga global membuktikan bahwa olahraga menjadi sebuah katalis yang kuat dalam globalisasi, dimana negara, regional atau kelompok sosial dalam masyarakat transnasional masuk ke sebuah kotak.
Lebih dari apa yang dibahas Ryan (2015) sebelumnya, menurut Giulianotti dan Brownell (2012) pertandingan olahraga tidak hanya melibatkan antara perusahaan atau NGO namun juga pada pemimpin negara atau orang – orang berpengaruh yang memiliki kepentingan dari pergelaran pertandingan. Dengan semakin banyak aktor yang terlibat dalam acara olahraga global, maka nilai dari pertandingan olahraga semakin tinggi (Giulianotti dan Brownell 2012). Maka dapat diartikan pergelaran pertandingan tidak hanya sebuah perlombaan antara atlet dengan atlet lainnya, namun didalamnya terdapat kepentingan politik dan ekonomi yang kompleks. Maka dapat dipahami, mengapa banyak negara yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pertandingan olahraga global.  Dengan adanya peran dari berbagai aktor dalam pergelaran pertandingan olahraga global sendiri, negara kemudian menganggap keikutsertaan kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai alat diplomasi dan penyelesaian masalah. Sebagai contoh Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dimana setelah olimpiade selesai, Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan pertemuan bilateral dan menjadi langkah awal dari Konferensi Tingkat Tinggi di Panmunjom (Cevy dan Noorzaman 2020).
Konsep glokalisasi juga turut menambah pandangan para peneliti terkait perilaku negara dalam pertandingan olahraga global. Mengambil argumen dari Giulianotti dan Brownell banyak negara yang melakukan strategi glokalisasi terhadap pertandingan olahraga. Hal ini dapat diamati dengan bagaimana negara tuan rumah melokalkan sebuah pementasan pertandingan olahraga (Giulianotti dan Brownell 2012). Kejadian tersebut dapat diidentifikasikan sebagai upaya negara tuan rumah untuk memanfaatkan pertandingan olahraga sebagai upaya untuk membentuk atau menguatkan jati dirinya di mata internasional. Mencitrakan diri sendiri dalam pertandingan olahraga tidak hanya ketika menjadi tuan rumah, negara akan berusaha akan membungkus penampilan atlet dalam tingkat internasional dengan simbol budaya untuk menunjukkan dirinya kepada dunia (Koch 2013). Melokalkan pertandingan olahraga internasional juga merupakan strategi yang dilakukan negara untuk melakukan nation building .
Saat ASIAN Games 2018 dilaksanakan di Indonesia, dalam pembukaan ASIAN Games, para penonton dan atlet diberikan pergelaran seni yang
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
telah menjadi simbol budaya indonesia seperti tari Saman yang berasal dari Aceh.  Terpilihnya tari saman sebagai pertunjukan di pembukaan ASIAN Games adalah karena Indonesia ingin memberikan kesan bahwa bangsa Indonesia meski mayoritas pemeluk agama Islam namun bertekad mewujudkan keharmonisan di Asia dengan budaya dan agama yang berbeda (Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur 2018).  Selain tari saman, dalam pembukaan ASIAN Games ditampilkan pula Tari Kecak, yang merupakan tarian yang diadopsi dari ritual tarian sanghyang dari Bali (Kementerian Luar Negeri 2018).  Pagelaran dua tarian yang berasal dari dua agama yang berbeda ini ditujukan untuk memberi pandangan bagi penonton internasional, bahwa Indonesia adalah negara cinta damai seperti yang dikatakan Erick Thohir dalam sambutannya di ASIAN Games 2018 (Sabrina dan Saeri 2021).
Tidak berhenti disitu, jika glokalisasi mendorong negara untuk menyisipkan simbol budaya dalam pertandingan olahraga global, maka perspektif geopolitik memberi sebuah penjelasan mengapa negara sangat berambisi untuk memenangi pertandingan dalam olahraga. Hal ini bermula setelah Perang Dingin, dimana kemenangan dalam olahraga dihubungkan dengan seberapa kuat sistem politik dari para atlet (Koch 2013). Ini menjadi alasan mengapa negara mengirimkan atlet terbaiknya yang memiliki peluang kemenangan besar untuk menunjukkan superioritas politiknya.
Seperti saat menjadi tuan rumah pertandingan, negara menyelenggarakan pertandingan tersebut semaksimal mungkin, seolah menginginkan dunia tahu bahwa mereka memiliki power politik yang kuat. Seperti yang dibahas oleh Rusli Lutan dalam penelitiannya (Lutan 2011), bahwa Indonesia memanfaatkan ASIAN Games 1962 sebagai ajang pertunjukan diri bahwa Indonesia telah mandiri dan lepas dari hegemoni Barat. Saat itu, keadaan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum stabil dan olahraga nasional masih dipandang sebelah mata oleh media internasional. Namun, dengan majunya Indonesia sebagai tuan rumah ASIAN Games ke-empat, Soekarno, presiden Indonesia pertama, mengambil kebijakan pembangunan olahraga nasional sebagai upaya membangun power negara melalui olahraga. Dalam pergelaran ASIAN Games ke-empat, Soekarno tidak hanya bekerja keras untuk mengangkat harga diri Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia berani untuk tidak mengundang Israel dan Taiwan. Meski pada akhirnya hal ini menimbulkan konfrontasi di politik internasional, dan menyebabkan dilarangnya Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Tokyo di tahun 1964 (Lutan 2011).
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pertandingan olahraga adalah sebuah wujud yang kompleks, yang menjadi sebuah wadah dari berbagai macam kepentingan aktor – aktor. Hal ini menarik
bagi negara yang mana mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, menggunakan kesempatan ini sebagai alat diplomasi, nation branding atau bahkan menunjukkan superioritas politiknya dalam pertandingan olahraga global. Dan untuk dapat berpartisipasi dalam pertandingan olahraga snediri, negara harus patuh kepada kode anti-doping WADA yang telah menguasai komersialisasi olahraga secara global melalui kontrol norma. Sehingga mengenai keterlibatan secara sukarela negara kepada kontrol anti-doping WADA, negara tidak bekerja sendiri. Mereka bersama dengan organisasi olahraga nasional dan atlet nasional berjalan bersama untuk mencapai kepentingan dalam pertandingan olahraga. Namun, antara negara dan kelompok yang memang bekerja di sektor olahraga meski memiliki kepentingan yang sama, seperti adanya kepentingan ekonomi atau  menunjukkan  superiornya,  tentu  makna  yang  mereka  definisikan berbeda terkait alasan  mengapa mereka harus mengikuti kontrol anti- doping WADA meski masih dibawah pengaruh negara.

## Indonesia, PBSI, dan Kode Anti-doping WADA
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kepentingan yang hendak dicapai negara dari kepatuhannya dengan Kode anti-doping WADA, demikian pula Indonesia yang selalu berupaya untuk menjadi salah satu negara yang berstatus patuh dalam kontrol WADA. Keseriusan Indonesia untuk tetap patuh terlihat dengan adanya integrasi kebijakan anti-doping WADA dapat dilihat dengan keselarasannya dalam kebijakan nasional. Hukum Indonesia yang membahas pelarangan doping tertulis dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 pasal 85 tentang sistem keolahragaan Nasional yang berisi, 1) Penggunaan doping dilarang untuk semua cabang olahraga, 2) Pembuatan aturan anti- doping dan sanksinya diwajibkan bagi setiap induk organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga nasional, 3) Pemerintah menjadi pengawas anti-doping nasional (Pramitha dan Ramdhani 2018).
Lalu, Indonesia juga membentuk LADI sebagai badan yang mengurusi secara khusus penggunaan doping bagi atlet nasional maupun lokal dan merealisasikan Kode anti-doping WADA. LADI yang berdiri tahun 2006, tiga tahun setelah dirumuskannya Kode anti-doping WADA, berperan sebagai pawang Olahraga Indonesia agar tetap sportif. Karena didirikan untuk mendukung berjalannya Kode anti-doping WADA di Indonesia, maka LADI berada dibawah langsung komando WADA. Berkaitan dengan implementasi Kode anti-doping WADA, tugas yang diamanahi LADI tidak jauh dari pengambilan sampel doping serta mengujinya dan melaporkannya kepada WADA (LADI t.t.).
Melihat upaya yang selama ini dianggap maksimal dan penting dari
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
Indonesia akan kepatuhannya terhadap Kode anti-doping WADA, penilaian buruk dari WADA menimbulkan sanksi berpengaruh bagi Indonesia. Misalnya ketika mendapatkan sanki WADA di tahun 2021, Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah atau mengikuti pertandingan olahraga regional, kontinental atau internasional. Indonesia juga tidak dapat menjadi perwakilan sebagai anggota dewan komite hingga statusnya dipulihkan menjadi patuh, dan proses tersebut dapat berjalan hingga satu tahun atau lebih. Terlebih lagi, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih yang menjadi penghormatan tertinggi dalam pertandingan olahraga (Media Indonesia 2021).
Sanksi dari WADA bisa membuat Indonesia terkucil dari permainan komersialisasi olahraga, dan memberikan pandangan negatif terhadap negara. Meski terkait keuntungan ekonomi, Indonesia masih diperbolehkan bertanding, melakukan hak siar terhadap pertandingan olahraga skala global dan belum adanya pencabutan sponsor dari perusahaan asing kepada atlet nasional, Namun pelanggaran Indonesia kepada kode anti-doping WADA berdampak pada dengan citra negara yang hendak dibangun. Mengingat dari awal dibentuknya negara, Indonesia memanfaatkan pertandingan olahraga global sebagai ajang untuk menunjukkan diri sebagai negara mandiri meski baru merdeka, juga untuk membangun reputasi tertentu kepada dunia.
Terutama disaat mendapat sanksi dari WADA, Indonesia menjadi tuan rumah atas tiga pertandingan bulutangkis besar dunia yakni Indonesia Masters, Indonesia Open dan BWF World Tour Finals 2021 yang diadakan di Bali (CNN 2021b). Meski terancam dibatalkan, namun pada akhirnya WADA dan BWF ( Badminton World Federation ) tetap memberikan izin bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen bulutangkis. Kendati demikian, karena perwakilan Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera Merah Putih, sebagai bentuk penghormatan. Maka ketika memenangkan pertandingan Thomas Cup 2020, bendera PBSI dikibarkan sebagai pengganti bendera Merah Putih.
Tidak diperbolehkannya pengibaran bendera Merah Putih saat penyerahan piala Thomas atau ancaman pembatalan tuan rumah dalam turnamen bulutangkis internasional, tentu mendapat respon negatif dari PBSI selaku federasi Bulutangkis nasional beserta atlet nasional. Atlet Bulutangkis Indonesia sendiri termasuk dalam atlet yang diperhitungkan sejak awal PBSI bergabung dalam BWF, saat itu bernama IBF, di tahun 1955. Dua tahun bergabung di BWF, Indonesia selalu menjadi juara Piala Thomas sebanyak enam kali dari tahun 1961 – 1979, kecuali tahun 1967 (Lim dan Aman 2017).  Setelahnya, Indonesia tetap menjadi juara di tahun 1984, 1994, 1996, 1998, 2000, dan terakhir 2021. Indonesia yang
yang telah memenangkan piala Thomas Cup sebanyak 14 kali, telah menjadi negara tersukses di kejuaran Piala Thomas yang disusul China dengan kemenangan 10 kali (Evandio 2021).
Dalam kejuaraan dunia pula, Indonesia juga menjadi urutan kedua yang paling banyak mendapatkan gelar juara dunia, yakni sebanyak dua puluh kali. Ganda putra telah menyumbang delapan kali gelar juara untuk Indonesia, disusul dengan tunggal putra dengan perolehan juara enam kali, ganda campuran empat kali dan tunggal putri dua kali (Pebreyanti 2021). Kemudian, Indonesia juga mendapatkan beberapa rekor bulutangkis diantaranya Rudy Hartono sebagai tunggal putra yang memenangkan gelar All England sebanyak 8 kali berturut – turut dan sebagai tanda penghormatan namanya ditulis dalam Hall of Fame BWF. Kedua adalah Mia Audina sebagai tunggal putri Indonesia yang memenangi Medali Perak ketika bertanding dalam Olimpiade Atlanta tahun 1996 di umur 16 tahun (Ashari 2021). Tentu prestasi yang PBSI berikan selain karena bakat atlet Indonesia, juga disebabkan keaktifan Indonesia mengirimkan perwakilan Atlet Indonesia untuk mengikuti pertandingan bulutangkis global.
Dari keaktifan Indonesia di pertandingan BWF hingga pencapaian prestasi yang diperhitungkan, membuat Ferry Sonneville sebagai perwakilan pertama negara Indonesia dan orang Asia yang menjabat presiden IBF tahun 1971 – 1974 (Dewi 2020). Terpilihnya Ferry bertepatan setelah Indonesia berturut – turut sebanyak 8 kali menjuarai pertandingan Thomas Cup. Karena telah memiliki nama yang baik di level bulutangkis Internasional, Indonesia juga menunjukkan powernya di politik bulutangkis disaat IBF dan BWF berseteru. Atas taktik negosiasi dari Indonesia sejak tahun 1981, yang diwakili Dick Sudirman dan Suharsono Suhandita, kedua federasi tersebut berhasil digabungkan menjadi satu bendera kepemimpinan. Atas jasanya itu, BWF sebagai federasi tunggal bulutangkis memasukkan pertandingan beregu campuran bernama Sudirman Cup yang sejajar dengan pertandingan bergengsi seperti Thomas Cup dan Uber Cup (CNN 2021a).
Melalui nama baik bulutangkis Indonesia pula, PBSI menggagaskan sebuah kejuaran pertandingan bernama Indonesia open yang disetujui BWF dan pertama kali digelar tahun 1982 (Djarum Badminton 2014). Dengan masuknya Indonesia Open kedalam jajaran turnamen kejuaraan dunia, otomatis Indonesia akan menjadi tuan rumah setiap tahunnya untuk menggelar pertandingan bulutangkis internasional. Ini menguntungkan bagi Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, dimana menjadi tuan rumah dalam pertandingan olahraga bisa dijadikan sebagai sebuah cara untuk mengenalkan budaya tertentu dan membangun citra negara dimata Internasional.
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
Walau saat itu kode anti-doping WADA belum tercipta, namun ketika norma tersebut telah diratifikasi oleh banyak lembaga olahraga, termasuk BWF, maka PBSI harus tetap tunduk agar tidak terlempar dari pergaulan bulutangkis internasional. Dengan tunduknya PBSI kepada kontrol anti- doping WADA, akan memudahkan atlet bulutangkis Indonesia untuk mengikuti pertandingan dan turnamen. Tujuan dari keaktifan Indonesia sendiri setelah adanya kode WADA adalah untuk menjaga nama baik bulutangkis Indonesia sebagai pemain elit yang telah dicapai pemain sebelum nya. Ini terlihat bagaimana PBSI sering mengirimkan delegasi baik pada turnamen bergengsi atau pertandingan untuk pemain junior.
Hasilnya, Indonesia berhasil menambah rekor dalam sejarah bulutangkis Indonesia. Ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon yang memecahkan tiga rekor BWF sekaligus (Ashari 2021). Tiga rekor tersebut ialah memenangkan delapan gelar juara turnamen Superseries mengalahkan pemegang rekor sebelumnya dari Korea Selatan. Rekor selanjutnya adalah sebagai ganda putra pertama yang mencapai 100.000 poin dalam tabel ranking BWF. Terakhir sebagai ganda putra yang menduduki peringkat pertama paling lama dalam sejarah BWF. Rekor tersebut kembali membuat Indonesia dilirik oleh media internasional, seperti The New York Media memberitakan mengenai bulutangkis Indonesia di tahun 2020. Dalam berita yang ditulis, The New York Media menyatakan bahwa bulutangkis telah menjadi sebuah budaya yang melekat dengan nama Indonesia (Hill 2020). Hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai strategi untuk menarik lebih banyak sponsor
Di tahun 2021, PBSI mendapatkan sponsor komersial dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan Kapal Api Group selama empat tahun ke depan. Bergabungnya dua perusahaan tersebut dijadikan sebagai pemasukan organisasi selain uang yang diberikan pemerintah (Raya 2021). Selanjutnya, dari pergelaran pertandingan bulutangkis di Indonesia, yakni Indonesia Open dan Indonesia Masters, PBSI juga mendapat sponsor komersial seperti perusahaan Daihatsu bergabung menjadi sponsor utama Indonesia Masters 2021 (Andi 2021).  Sponsor tidak hanya penting bagi berjalannya PBSI, namun juga sebagai pendapatan tambahan Atlet yang bertanding. Para atlet yang bermain dan mendapatkan ranking BWF terbaik akan mendapatkan sponsor pribadi dari perusahaan penyedia perlengkapan olahraga. Ini merupakan strategi dari PBSI mengingat anggaran yang diberikan dari pemerintah, BUMN atau BUMD bukan digunakan untuk keberlangsungan organisasi, namun lebih kepada infrastruktur. Sponsor pribadi ini dijadikan sebagai penunjang kesejahteraan atlet nasional. Dan untuk mempertahankan sponsor pribadi, seorang atlet harus memenuhi target tertentu dari pemberi sponsor.
Salah satu yang mendapatkan sponsor pribadi ialah pasangan ganda putra Indonesia, Kevin dan Marcus. Mereka disponsori secara pribadi oleh Yonex. Perusahaan asal Jepang tersebut menyediakan peralatan tanding berupa raket, baju dan sepatu. Agar tetap mendapatkan sponsor, target dari Yonex sendiri di tahun 2021 ialah memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020, setidaknya mendapatkan lima gelar di kelas Super 500++ dan lolos dalam BWF World Tour Finals (Diva 2020). Dari turnamen yang diikuti juga, para atlet juga mendapatkan bonus yang diberikan sponsor pertandingan dengan syarat mereka lolos hingga babak utama. Beberapa turnamen juga mensyaratkan mereka yang berhak mengikuti turnamen dengan bonus tertentu juga harus memiliki peringkat tertentu dalam BWF dan ini bisa dicapai jika atlet mampu mengumpulkan poin melalui keaktifan mengikuti pertandingan bulutangkis sepanjang tahun.
Tabel 1 Bonus Atlet di Indonesia Open 2021

## Sumber: JPPN.COM 2021
Tabel 2 Bonus Atlet dalam BWF Final Tour Final 2021

## Sumber: Al-Farabi 2021
Berdasarkan kedua tabel diatas dibuktikan bahwa keikutsertaan dalam pertandingan sangat penting bagi PBSI serta atlet nasional dibawah naungan PBSI. Oleh karenanya, selain untuk membangun citra baik sebuah negara atau membentuk power negara di sektor olahraga, keikutsertaan Indonesia juga disebabkan adanya kepentingan mendapatkan nilai komersial dari pertandingan yang diadakan oleh BWF. Tunduknya PBSI
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 1, Januari - Juni 2022
terhadap kontrol anti-doping WADA menjadi satu – satunya cara agar PBSI tetap diizinkan bertanding dalam turnamen bulutangkis.

## Kesimpulan
Kepentingan PBSI untuk berada di bawah kontrol anti-doping WADA tidak hanya didasari pada untuk membangun nama baik bulutangkis Indonesia seperti yang dilakukan sebelumnya, namun juga bagaimana nama baik yang telah didapat tetap terjaga. Hal ini tidak menjadi masalah besar saat PBSI mampu mengawasi dan menjalankan prosedur kode anti- doping WADA sehingga mereka diizinkan untuk mengikuti pertandingan. Menariknya melalui tulisan ini, justru ditemukan bahwa alasan yang mendasari PBSI untuk tunduk pada kode anti-doping WADA dipengaruhi oleh kepentingan yang ingin dicapai sebelum pembentukannya, meskipun terdapat sedikit penambahan yang menjadi kepentingan PBSI sendiri.
Dari awal karir PBSI di tahun 1960-an hingga 1990-an, kepentingan PBSI di pertandingan bulutangkis level internasional lebih terarah kepada membangun citra negara, dengan kemungkinan adanya sedikit tujuan komersialisme. Namun, sejak WADA mengubah arah olahraga kepada komersialisme ditambah dengan cepatnya arus globalisasi yang membuat hubungan global menjadi interkoneksi, negara atau lembaga olahraga kemudian menjadi secara sukarela tunduk kepada kontrol WADA. Inilah yang lalu menjadi alasan PBSI untuk terus tunduk kepada WADA agar tetap bisa bermain dan mencetak prestasi. Dengan begitu, PBSI akan mendapatkan sponsor komersial atau sponsor pribadi dari perusaahaan dan bonus yang diberikan ketika mengikuti turnamen. Tentu kepentingan secara tidak langsung untuk menjaga reputasi baik negara serta membangun nation building tetap ada, dan hal ini  dapat terlihat dari respon kekecewaan PBSI ketika dilarang mengibarkan Merah Putih saat Thomas Cup 2020 akibat sanksi WADA.

## Referensi

## Artikel Jurnal
Bloodworth, Andrew J. dan Mike McNamee, 2017. “Sport, Society, and Anti-Doping Policy: An Ethical Overview”, R abin O, Pitsiladis Y (eds): Acute Topics in Anti-Doping ., 62 :177 - 185.
Cevy, Abi Ichsan dan Ali Noorzaman, 2020. “Peran Olahraga sebagai Alat Diplomasi Penyelesaian Konflik di Semenanjung Korea pada Tahun 2018”, INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global , 22-29.
Gray, Stacie, 2018. “Achieving Compliance with the World Anti-Doping Code: Learning from the Implementation of another international agreement”, International  Journal  of  Sport  Policy  and  Politics,
11 (2):247 -260.
Giulianotti, Richard, dan Susan Brownell, 2012. “Olympic and World Sport: Making Transnational Society”, The  British  Journal  of  Sociology ,
63 (2):199-215
Kayser, Bengt dan Aaron C. T. Smith, 2008. “Globalisation of anti-doping: the reverse side of the medal”, The BMJ , 337 (7661):85-87.
Koch, Natalie, 2013. “Sport and Soft Authoritarian Nation-Building”, Political Geography , 32 :42 - 51.
Lim, Peng Han, dan Mohd S. Aman, 2017. “The History of Modern Organized Badminton and the Men’s Team Thomas Cup Tournaments, 1948 - 1979”, The International Journal of the History of Sport, 34 (7- 8): 676-696.
Lutan, R. 2011. “Indonesia and the Asian Games: Sport, Nationalism and the ‘New Order’”, Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics , 8 (3):414 - 424.
Maksum, H. 2014. “Olahraga, Ekonomi dan Konsumerisme”, Jurnal Edukas i, 12 (2):217 - 226
Pramitha, Sandey Tantra dan Hilal Ramdhani, 2018. “Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum , 4 (1):82 - 95.
Ryan, K. 2015. Doping and anti-doping: the excesses of enterprise and the tyranny of transparency. International Journal of Sport Policy and Politics , 7 (4)637 - 653.
Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA
Sabrina, D. A. dan M. Saeri, 2021. “Diplomasi Budaya Indonesia Melalui ASIAN GAMES 2018”, JIM FISIP , 8 (2):1 - 15.

## Artikel Online
Masters 2021” [Online]. dalam https://lifestyle.kontan.co.id/news/ dukung-olahraga-bulutangkis-daihatsu-jadi-sponsor-utama- indonesia-masters-2021 [diakses 7 Januari 2022].
Al-Farabi, Q. 2021. “Hadiah BWF World Tour Finals 2021 di Bali : Terbesar Capai Rp. 1,7 Miliar.”  [Online]. dalam https://sports.okezone.com/ read/2021/11/29/40/2509125/hadiah-bwf-world-tour-finals-2021- di-bali-terbesar-capai-rp1-7-miliar?page=2 [diakses 8 Januari 2022].
Ashari, Hasyim, 2021. “4 Rekor Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Sulit Terpecahkan.” [Online]. dalam https://www.sportstars.id/ read/4-rekor-atlet-bulu-tangkis-indonesia-yang-sulit-terpecahkan- Q13Q7s?page=3 [diakses 7 Januari 2022].
CNN, 2021a. “Siapa Dick Sudirman di Balik Nama Piala Sudirman ?”  [Online]. dalam https://www.cnnindonesia.com/ olahraga/20210920150812-170-696825/siapa-dick-sudirman-di- balik-nama-piala-sudirman [diakses 7 Januari 2022].
-------  2021b “Respon NOC Soal Indonesia Terancam Sanksi Gara - gara Doping”  [Online]. dalam https://www.cnnindonesia.com/ olahraga/20211008193723-178-705409/respons-noc-soal-indonesia- terancam-sanksi-gara-gara-doping [diakses 7 Januari 2022].
-------  2021c, Oktober 11). “Indonesia Terancam Sanksi Doping, Atlet Tak Ingin Disalahkan. Retrieved from CNN Indonesia” [Online]. dalam https://www.cnnindonesia.com/ olahraga/20211010163222-178-705854/indonesia-terancam-sanksi- doping-atlet-tak-ingin-disalahkan [diakses 7 Januari 2022].
Dewi, Arum K. 2020. “Ferry Sonneville, Tunggal Putra Indonesia yang Jadi Presiden BWF.” [Online]. dalam https://www.indosport.com/ raket/20201007/ferry-sonneville-tunggal-putra-indonesia-yang- jadi-presiden-bwf [diakses 7 Januari 2022].
Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur, 2018. “Inspirasi Tari Saman Tandai Pembukaan Asian Games 2018” [Online]. dalam http:// kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/inspirasi-tari-saman-tandai- pembukaan-asian-games-2018 [diakses 5 Januari 2022].
Diva, S. A. 2020. “Media Internasional Kaget Yonex Buat Target Tinggi untuk Kevin/Marcus.” [Online]. dalam https://www.indosport.com/ raket/20200616/media-internasional-kaget-yonex-buat-target- tinggi-untuk-kevin-marcus [diakses 7 Januari 2022].
Djarum Badminton, 2014. “Sejarah Indonesia Open” [Online]. dalam https://www.djarumbadminton.com/indonesia-open/tentang- indonesia-open/profil/ [diakses 7 Januari 2022].
Evandio, A. 2021. “14 Kali Raih Piala Thomas, Indonesia Jadi Tim Paling Sukses.” [Online]. dalam https://sport.bisnis.com/ read/20211018/59/1455424/14-kali-raih-piala-thomas-indonesia- jadi-tim-paling-sukses [diakses 7 Januari 2022].
Hidayat, E. 2021. “Terkena Kasus Doping, Salah Satu Ganda Putra Terbaik Indonesia Harus Absen dari Piala Sudirman, Siapa ?”  [Online]. dalam https://haloyouth.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-602600272/ terkena-kasus-doping-salah-satu-ganda-putra-terbaik-indonesia- ini-harus-absen-di-piala-sudirman-siapa?page=2 [diakses 7 Januari 2022]
Hill, J. 2020. “When You Say Badminton, You Say Indonesia” [Online]. dalam https://www.nytimes.com/2020/08/07/sports/badminton- indonesia.htm l [diakses 7 Januari 2022]
JPNN.COM, 2022. “Juara Indonesia Open 2021, The Minions Kantongi Hadiah Fantastis” [Online]. dalam https://www.jpnn.com/news/ juara-indonesia-open-2021-the-minions-kantongi-hadiah-fantastis [diakses 7 Januari 2022]
Kementerian Luar Negeri, 2018. “Tari Kecak.” [Online]. dalam https:// kemlu.go.id/kabul/id/read/tari-kecak/409/information-sheet [diakses 5 Januari 2022]
LADI, t.t., “Sejarah Lembaga Anti Doping Indonesia” [Online]. dalam https://lembagaantidopingindonesia.org/page/sejarah/lembaga- anti-doping-indonesia-ladi [diakses 6 Januari 2022]
Media Indonesia, 2021. “Menghindari Sanksi WADA” [Online]. dalam https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2455- menghindari-sanksi-wada [diakses 6 Januari 2022]
Pebreyanti, I. 2021. “Prestasi Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF Sepanjang Mas.” [Online]. dalam https://www.bola.com/ragam/read/2287509/ prestasi-indonesia-di-kejuaraan-dunia-bwf-sepanjang-masa [diakses 7 Januari 2022]
Raya, M. 2021. “PBSI Umumkan SPonsor Utama yang Baru.” [Online].
dalam https://sport.detik.com/raket/d-5560192/pbsi-umumkan- sponsor-utama-yang-baru [diakses 7 Januari 2022]
Reditya, T. H. 2021. “Doping: Pengertian dan Alasan Pelarangan dalam Olahraga.” [Online]. dalam https://internasional.kompas.com/ read/2021/10/22/210000870/doping--pengertian-dan-alasan- pelarangan-dalam-olahraga?page=all [diakses 7 Januari 2022]
Tang, S. 2021. “Sanksi WADA terhadap Indonesia karena tak penuhi target program anti-doping, mengapa bisa terjadi?” [Online]. dalam https:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-5895638 [diakses 7 Januari
2022]
WADA, 2022. “Who We are?” [Online]. dalam https://www.wada-ama. org/en/who-we-are [diakses 7 Januari 2022]