## PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION  (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG)
Emy Widya, Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : emywidya94@gmail.com

## Abstract
Online Single Submission-OSS is a  Business  Licensing issued by the OSS  Institution for and on behalf of ministers, institutional leaders, governors, or regents / mayors to Business Actors through an integrated electronic system. The benefits of OSS include facilitating business actors to connect with all stakeholders and obtain permits safely, quickly and in real time, in reporting and solving licensing  problems  in  one  place.  Parallel  Services  where  one  application  will  produce  several related permits. Verified applicants can use the full online service. The purpose of this research is to  find  out  the  implementation  in  the  issuance  of  the  Main  Business  Number  (NIB)  through  the Online  Single  Submission-OSS  system  (Study  of  PT  Establishment  in  Semarang  City)  and  the obstacles  or  constraints  faced  in  implementing  the  Online  Single  Submission  -  OSS  system  in normor  publishing  master  tried.  The  results  showed  that  the  Online  Single  Submission  web application  provides  information  such  as business  application  data, existing  permit  data,  regional agency  data,  regional  licensing  data,  etc.  Business  actors  can  process  the  application  for  the Business Registration Number without changing permits or business activities, namely activating an  OSS  account,  completing  the  company  data  components  obtained  in  the  OSS  system, completing  information  on  permits  that  were  previously  owned,  so  the  OSS  system  will  issue  a NIB  for  Business  actors  Business  actors  can  conduct  business  development even  though  they  do not  yet  have  an  NIB  through  the  OSS  system,  namely  by  creating  a  Business  Identification Number in advance. Furthermore, business actors can update business development information.
Keywords: Online Single Submission, Business License, Main Business Number

## Abstrak
Online  Single  Submission-  OSS  adalah  Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha  melalui  sistem elektronik  yang  terintegrasi.  Manfaat  OSS  antara  lain  memfasilitasi  pelaku usaha  untuk  terhubung  dengan  semua  stakeholder  dan  memperoleh  izin  secara  aman,  cepat  dan real  time,  dalam  melakukan  pelaporan  dan  pemecahan  masalah  perizinan  dalam  satu  tempat. Layanan Paralel dimana satu permohonan akan menghasilkan beberapa izin terkait. Pemohon yang sudah  terverivikasi  dapat  menggunakan  layanan  Online  sepenuhnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  dalam  penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  melalui sistem  Online  Single  Submission-  OSS  (Studi  Pendirian  PT  di    Kota  Semarang)  dan  hambatan- hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sistem  Online  Single  Submission–  OSS
dalam  penerbitan  normor  induk  berusaha.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  aplikasi  web  Online Single  Submission  ini  menyediakan  informasi  seperti  data  permohonan  berusaha,  data  perizinan yang  ada,  data  instansi  daerah,  data  perizinan  daerah,  dll.  Pelaku  usaha  dapat  melakukan  proses permohonan  Nomor  Induk  Berusaha  tanpa  melakukan  perubahan  izin  maupun  kegiatan  usaha, yakni  melakukan  aktivasi  akun  OSS,  melengkapi  komponen  data  perusahaan  yang  erdapat  pada sistem OSS, melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga sistem OSS akan  menerbitkan  NIB  bagi  Pelaku  usaha  Pelaku  usaha  dapat  melakukan  pengembangan  usaha meskipun  belum  memiliki  NIB  melalui  sistem  OSS,  yaitu  dengan  membuat  Nomor  Induk Berusaha  terlebih  dahulu.  Selanjutnya  pelaku  usaha  dapat  melakukan  pemberharuan  informasi pengembangan usaha.
Kata Kunci : Online Single Submission, Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  Pemerintahan  Daerah,  yang  diatur  dengan  undang-undang.    Penyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayaan perizinan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  apabila  kepala  daerah  tidak  memberikan pelayanan  perizinan  akan  dikenai  sanksi  administratif.  Terkait  dengan  perubahan  data  /  ralat dalam  sistem  Online  Single  Submission  –OSS  (perubahan  data  NIB  dan  Izin  Usaha)  yang sudah diterbitkan, tidak dapat dilakukan secara langsung, kecuali melalui mekanisme “ rollback atau penghapusan data” dengan mengirim surat pernyataan kepada Online Single Submission – yang selanjutnya disebut OSS. Pemerintah wajib menciptakan pelayanan  yang terbaik kepada masyarakat,  untuk  itu  diperlukan  terobosan  yang Inovative dan Smart untuk  menghadapi masalah pelayanan perizinan kepada masyarakat.
Para pengguna jasa mempunyai banyak keluhan yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik  adalah  sumber  keterlambatan,  pungli,  dan  inefiensi.  Citra  organisasi  publik  di  negara berkembang,  termasuk  Indonesia  dalam  melayani  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya amat  buruk  jika  dibandingkan  dengan  organisasi private .  Sehingga  tidaklah  mengherankan apabila  organisasi  private  sering  dijadikan  sebagai  alternatif  pilihan  kebijakan  untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  dalam  menyelenggarakan  pelayan  publik.  Perlunya terobosan-terobosan  yang  inovatif  dan smart untuk  menghadapi  masalah  pelayanan  perizinan
kepada  masyarakat,  berupa    Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau  Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan lembaga,  gubernur,  atau  bupati  / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Bangsa Indonesia dituntut untuk memperbaiki kinerja birokrasi, pemerintah saat ini karena masih belum menunjukan kinerja yang tinggi oleh karenanya diperlukan usaha yang sungguh- sungguh untuk mewujudkannya. Hal ini ditandai dengan salah satunya adalah masih rendahnya kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  birokrat  kepada  masyarakat  dan  ini  pula  yang  sering dituding  sebagai  faktor  penyebab  terpuruknya  negara  ini.  Konsekuensi  dari  pelaksanaan otonomi  daerah  pemerintah  kota  dituntut  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dalam  rangka memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hakikatnya  penyelenggaraan  otonomi  daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalu  peningkataan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saling daerah.
Penyelenggaran  Otonomi  Daerah  dilaksanakan  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  ,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Otonomi  Daerah  diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  dan  Peraturan  Pemerintah  Reublik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Prizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Pelayanan  perizinan  yang  mudah,  yang  diberikan  oleh  suatu  daerah  baik  kepada masyaraktnya sendiri sampai kapada para investor, maka akan menarik masyarakat khususnya para  investor  untuk menanamkan  sahamnya  kedaerah tersebut  sehingga  pembangunan  daerah menjadi maju. Pemerintah Pusat maupun Daerah terdapat masalah yang cukup serius dalam hal ini.  Rumitnya  proses  perizinan  hingga  berbelit-belitnya  birokrasi  yang  ada.  Pemerintah  Pusat mengeluarkan kebijakan diberlakukannya pola pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa PTSP bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum  kepada  masyarkat,  memperpendek  proses  pelayanan,  mewujudkan  proses  pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dan mendekatkan dan memberikan pelayanan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat.  Penyelenggaran  PTSP  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  mencakup  urusan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  dalam  penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Semarang  yang  khusus  melayani  Perizinan  ini diharapkan  mempermudah  birokrasi  dalam  pengurusannya  dan  memberikan  pelayanan  prima dengan  memudahkan  masyarakat  yang  ingin  mendaptkan  perijinan.  Mengacu  pada  Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Pasal 350 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kota  Semarang  merupakan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  serta  sebagai  wujud inovasi  manajemen  dari  Pemerintah  Daerah  di  Kota  Semarang  dengan  sistem  satu  pintu. DPMPTSP  Kota  Semarang  merupakan  badan  yang  memiliki  tugas  khusus  yaitu  memberikan pelayanan  perizinan  kepada  masyarakat,  dengan  inovasi  ini,  diharapkan  mampu  memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
PTSP  dalam  pelayanan  perizinan  yang  ada  di  Kota  Semarang  tidak  dapat  dilepaskan dengan  bagaimana  pelayanan  perizinan  yang  berhubungan  dengan  permohonan  izin  dan  izin yang  diterbitkan.  Pelayanan  perizinan  berusaha  saat  ini  pelaksanaannya  dilakukan  dengan Sistem Online  Single  Submission (OSS)  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Indonesia  adalah  Negara    yang  mendasarkan  hukum  sebagai  kekuatan  yang  paling  tinggi berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 telah  memberikan  jaminan  terhadap  seluruh  warga  negaranya  untuk  mendapatkan  kepastian hukum,  kemanfaatan,  keadilan,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum,  tentunya  membutuhkan
upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Presiden  sebagai Pemerintah  Pusat  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  yang dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  menteri,  sedangkan urusan  pemerintahan  Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat dengan prinsip bekerja sama. Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission- OSS  adalah  Perizinan  Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau  bupati  /  walikota  kepada  Pelaku  Usaha  melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Badan  Usaha  terlebih  dahulu  mengurus  pengesahan  akta  pendirian  atau  perubahan  akta melalui  AHU  online.  Badan  Usaha  lalu  melakukan  pendaftaran  di  sistem  OSS  dengan memasukkan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  Penanggung  Jawab  Badan  Usaha  atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris. Maka  data  yang  diisikan  kedalam  Form  Registrasi  adalah  data  Penanggung  Jawab  Badan Usaha/Perusahaan.  Khusus  untuk  Badan  Usaha/Perusahaan  disarankan  menggunakan  email perusahaan  untuk  aktivasi  akun.  (Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik Indonesia, 2018)
Perizinan usaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan / kegiatan, perlu ditata kembali  agar menjadi  pendukung  dan  bukan  sebaliknya  menjadi  penghambat  atau  kendala  pada perkembangan  usaha  dan    atau  kegiatan.  Perlunya  penataan  kembali  untuk  dilakukan  pada sistem  pelayanan,  dan  regulasi  sesuai  dengan  tuntutan  dunia  usaha,  perkembangan  teknologi, dan  persaingan  global.  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  pada  Pemerintah  pusat  dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efesien , melayani, dan modern, salah satunya yang  paling signifikan adalah  penyediaan  sistem  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  ( Online  Single  Submission –  OSS).  Pasal  25  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang akan melakukan usaha dan/atau wajib memperoleh  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dari  istansi  yang
memiliki  kewenangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang.  OSS  adalah  Perizinan Berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Berdasarkan  Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  mengatur  bahwa Lembaga  OSS  menerbitkan  Izin  Komersial  atau  Operasional  berdasarkan  Komitmen  Pelaku Usaha untuk memenuhi standart, sertifikat, dan/ atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai  dengan  jenis  produk  dan/atau  jasa  yang  dikomersialkan  melalui  sistem  OSS.  Izin Komersial atau Operasional hanya mensyaratkan pemenuhan standart atau berupa pendaftaran barang/jasa  yang  telah  ditetapkan  Norma,  Standart,  Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK)  oleh kementrian/lembaga  tanpa  diperlukan  adanya  evaluasi  atau  persyarataan  khusus  sebelumnya, maka  Izin  Komersial  atau  Operasional  dapat  berlaku  efektif  dan  kementrian/lembaga  atau pemerintah  daerah  melakukan  pengawasan  atau  pemenuhan  standart  dimaksud.    Berdasarkan latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana pelaksanaan  dalam  penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  melalui  sistem Online  Single Submission- OSS (Studi Pendirian PT di  Kota Semarang) ?; Apakah hambatan-hambatan atau kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sistem Online  Single  Submission –  OSS  dalam penerbitan normor induk berusaha (pendirian PT) di Kota Semarang ?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris  yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data  primer  di  lapangan.  Penelitian  ini  memerlukan  pendekatan  secara  kasus  atau  fakta-fakta yang  tejadi  dilapangan  atau  dapat  dikatakan  secara  empiris.  Data-data  yang  didapat  dari pendekatan  penelitian  ini  tentunya  mendukung  untuk  memberikan  informasi  yang  diperlukan oleh peneliti. (Muhammad, 2004)
Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan dari segi-segi norma hukum yang ada  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dan  ketentuan  hukum  lainnya.  Sedangkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
pendekatan  empiris  dimaksudkan  ialah  sebagai  usaha  mendekati  masalah  yang  diteliti  dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.
Pendekatan  yuridis  empiris    ini  memperhatikan  norma  hukum  yang  berlaku  dalam permasalahan Penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS).
Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, 2001).

## C. Hasil dan Pembahasan
1) Pelaksanaan  dalam  penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  melalui  sistem Online Single Submission- OSS (Studi Pendirian PT di Kota Semarang)
Pelayanan  perizinan  terpadu  atau  OSS  ( One  Stop  Service )  adalah  sebuah  satuan  kerja  di tingkat  pemerintahan  Kota/Kabupaten  yang  secara  khusus  memberikan  pelayanan  untuk memproses  dokumen  publik,  khususnya  proses  usaha  dan  investasi.  Perizinan  usaha  dan investasi  yang  selama  ini  mengandung  konotasi  negartif,  terlalu  banyak,  berbelit-belit, membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  mahal,  diharapkan  akan  dapat  lebih  disederhanakan melalui  pelayanan  satu  pintu  (terpadu)   melalui  suatu  Unit  Pelatanan  Teknis  (UPT)  atau Kantor Pelayanan Teknis (KPT) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapat akses sumber daya untuk pengembangan usaha.
Kantor  Pelayanan  Terpadu  Kota  Semarang  mulai  beroperasi  pada  tahun  2006  yakni semenjak dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur masalah  perijinan  di  Kota  Semarang.  Sampai  saat  ini  jumlah  layanan  yang  diselenggarakan mencapai  52  perijinan/layanan.  Selama  dua  tahun  terakhir  ini,  jumlah  pemohon  perijinan  di Kota  Semarang  yang  relatif  sering  diajukan  berkaitan  dengan  Ijin  Mendirikan  Bangunan (IMB),  Ijin  Gangguan  (HO),  Ijin  Usaha  Industri,  Tanda  Daftar  Industri,  Surat  Ijin  Usaha Perdagangan dan Ijin Lokasi. Besarnya minat pengajuan terhadap jenis perijinan di atas tidak terlepas  dari  fungsi  utama  kota  Semarang  sebagai  pusat  kegitan  industri,  perdagangan  dan jasa.   Setelah lebih kurang dua tahun beroperasi, tampaknya menarik untuk dikaji lebih lanjut
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
tentang  bagaimana  pemerintah  Kota  Semarang  mengimplementasikan  penyelenggaraan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Service) di wilayahnya.
Dewasa ini, One Stop Service menyempurnakan menjadi system Online Single Submission yaitu  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  segala  proses  registrasi  dan  pengajuan perizinan  usaha  serta  pengajuan  perijinan  lainnya  yang  termasuk  di  dalam  layanan  perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan  penyelenggaraan  kewenangan  pemberian  Perizinan Berusaha  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah ini danperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
Online  Single  Submission adalah  aplikasi  berbasis  web  yang  berfungsi  untuk  membantu proses  pengajuan  pengaduan  dan  perizinan  untuk  selajutnya  dilakukan  proses  penindakan yang  dilakukan  oleh  peran  pengambil  keputusan,  aplikasi  web Online  Single  Submission ini menyediakan  informasi  seperti  data  permohonan  berusaha,  data  perizinan  yang  ada,  data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.
Jenis perizinan berusaha yang terdapat dalam Sistem Online Single Submission terdiri atas izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang dapat diajukan oleh pemohon perizinan berushaa  yang  terdiri  atas  pelaku  usaha  perseorangan  dan  pelaku  usaha  non  perseorangan. Pelaku  usaha  perseorangan  merupakan  orang  perorangan  penduduk  Indonesia  yang  cakap untuk  bertindak  dan  melakukan  perbuatan  hukum.  Yang  dapat  menggunakan Online  Single Submission untuk  mengurus  perizinan  berusaha,  antara  lain  semua  pelaku  usaha  dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
c. Usaha  perorangan/badan  usaha  baik  yang  baru  maupun  yang  sudah  berdiri  sebelum operasionalisasi Online Single Submission.
d. Usaha  dengan  modal  yang  seluruhnya  berasal  dari  dalam  negeri,  maupun  terdapat komposisi modal asing.
Para pelaku usaha dapat membuat user-ID dalam situs www.oss.go.id, dan Log-in ke dalam  sistem Online  Single  Submission dengan  menggunakan user-ID ,  selanjutnya  mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam hal itu, untuk pelaku usaha baru
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
wajib melakukan proses agar memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional,  berikut  dengan  komitmennya,  namun  untuk  usaha  yang  telah  berdiri,  pelaku usaha  dapat  melanjutkan  proses  untuk  memperoleh  izin  berusaha  (izin  usaha  dan/atau komersial)  baru  yang  belum  dimiliki,  memperpanjang  izin  berusaha  yang  sudah  ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.
Sistem Online  Single  Submission memiliki  banyak  manfaat  bagi  para  pelaku  usaha dalam  menyelesaikan  proses  administrasi,  yakni  mempermudah  pengurusan  berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan),  izin  usaha,  maupun  izin  operasional  untuk  kegiatan  operasional  usaha  di  tingkat pusat  ataupun  daerah  dengan  mekanisme  pemenuhan  komitmen  persyaratan  izin.  Sistem Online  Single  Submission juga  memfasilitasi  pelaku  usaha  untuk  terhubung  dengan  semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, memfasilitasi pelaku usaha dalam  melakukan  pelaporan  dan  pemecahan  masalah  perizinan  dalam  satu  tempat,  serta memfasilitasi  pelaku  usaha  untuk  menyimpan  data  perizinan  dalam  satu  identitas  berusaha (NIB).
Sistem Online  Single  Submission yang  telah  ada  kini  mempermudah  pengurusan berbagai  perizinan  berusaha  baik  prasyarat  untuk  melakukan  usaha  (izin  terkait  lokasi, lingkungan,  dan  bangunan),  izin  usaha,  maupun  izin  operasional  untuk  kegiatan  operasional usaha  di  tingkat  pusat ataupun  daerah  dengan  mekanisme  pemenuhan  komitmen persyaratan izin  bagi  para  pelaku  usaha  pendirian  PT  di  Kota  Semarang.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Fitri Rachmawati, SH,. MM,  Kepala Bidang Perekonomian Dinas Penanaman Modal dan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Semarang,  Pelaksanaan  permohonan penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  bagi  pelaku  usaha  pendirian  PT  di  Kota  Semarang  dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut: (Fitri Rachmawati, 2012)
a. Badan  Usaha  terlebih  dahulu  mengurus  pengesahan  akta  pendirian  atau  perubahan  akta melalui  Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  online  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia. Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya  yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan  dasar  hukum  pembentukan,  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  daerah.
Dalam  pelaksanaannya,  para  pelaku  usaha  wajib  mempunyai  salinan  pengesahan  yang telah diberikan oleh Notaris terhadap pendirian badan usaha tersebut;
b. Badan  Usaha  lalu  melakukan  pendaftaran  di  sistem  OSS  dengan  memasukan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  Penanggung  Jawab  Badan  Usaha  atau  Direktur  Utama  dan beberapa  informasi  lainnya  pada  Form  Registrasi  yang  tersedia.Dalam  pelaksanaannya, dalam hal proses pengurusan perizinan, para pelaku usaha melimpahkan kepada pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah  data  Penanggung  jawab  Badan  Usaha/Perusahaan,  namum  khusus  untuk  Badan Usaha/Perusahaan tetap menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun;
c. Sistem  OSS  akan  mengirimkan  2  (dua)  email  ke  Badan  Usaha  untuk  registrasi  dan verifikasi  akun  OSS.  Email  verifikasi  berisi  user-ID  dan  password  sementara  yang  bisa digunakan untuk log-in sistem OSS. Dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang lebih  15  menit  hingga  30  menit  dalam  proses  verifikasi  berisi  User-ID  yang  akan dikirimkan melalui e-mail.
Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  adalah  identitas  Pelaku  Usaha  yang  diterbitkan  oleh Lembaga  OSS  setelah  Pelaku  Usaha  melakukan  Pendaftaran.  NIB  bagi  identitas  pelaku usaha  sekaligus  berlaku  sebagai  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP),  Angka  Pengenal  Impor (API)  jika  pelaku  usaha  akan  melakukan  kegiatan  impor,  Akses  Kepabeanan  jika  pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.
NIB  wajib  dimiliki  pelaku  usaha  yang  ingin  mengurus  perizinan  berusaha  melalui OSS,  baik  usaha  baru  maupun  usaha  yang  sudah  berdiri  sebelum  operasionalisasi  OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, anara lain  NPWP  Badan  atau  Perorangan,  jika  pelaku  usaha  belum  memiliki,  Surat  Pengesahan Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA),  Bukti  Pendaftaran  Kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan,  Notifikasi  kelayakan  untuk  memperoleh  fasilitas fiskal  dan/atau  Izin  Usaha  untuk  Izin  Usaha  di  sektor  Perdagangan  (Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP)). Berikut adalah Langkah-langkah untuk memperoleh NIB bagi pelaku usaha khususnya pada Pendirian PT di Kota Semarang: (Fitri Rachmawati, 2012)
a. Log-in pada sistem OSS
Pelaku usaha menggunakan user-id dan password yang telah dikirimkan ke e-mail saat aktivasi akun.
b. Mengisi  data-data  yang  diperlukan,  seperti:  data  perusahaan,  pemegang  saham, kepemilikan  modal,  nilai  investasi  dan  rencana  penggunaan  tenaga  kerja,  termasuk tenaga kerja asing.
Dalam pelaksanaannya, jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 atau dengan surat pernyataan.
c. Mengisi  informasi  bidang  usaha  yang  sesuai  dengan  5  digit  Klasifikasi  Baku  Lapangan Usaha  Indonesia  (KBLI),  selain  informasi  KBLI  2  digit  yang  telah  tersedia  dari  AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
Dalam pelaksanaannya, KBLI yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum. Pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.
d. Memberikan  tanda checklist sebagai  bukti  persetujuan  pernyataan  mengenai  kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
Dalam pelaksanaannya, semua pelaku usaha telah paham dan setuju terhadap pernyataan kebenaran dan keabsahan data yang telah di masukkan pelaku usaha dalam system OSS.
e. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang  diperlukan  untuk  usaha  dan/atau  kegiatannya  dan  berlaku  pula  sebagai  izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau- pulau kecil, maka pelaku usaha perlu memiliki izin lokasi perairan dari instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengaturan adalah Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP).
Dalam hal akan menggunakan dan memanfaatkan tanah berdasarkan Izin Lokasi tanpa komitmen, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha melalui Lembaga OSS.
Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun sejak Izin Lokasi tersebut dinyatakan berlaku  efektif.  Pelaku  Usaha  wajib  mencapai  target  perolehan  tanah  selama  Izin  Lokasi berlaku. Izin Lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. Di sisi lain, Izin Lokasi  tidak  dapat  diperpanjang  apabila  perolehan  tanah  tidak  mencapai  50%  dari  target semula. Pelaku Usaha wajib menggunakan tanah tersebut sesuai tujuan kegiatan usahanya dan  wajib  untuk  mengalihkan  tanah  tersebut  kepada  pihak  yang  memenuhi  persyaratan dalam  jangka  waktu  1  tahun,  apabila  tanah  tersebut  tidak  digunakan.  Apabila  perolehan tanah tidak juga dapat diselesaikan bahkan setelah jangka waktu 3 tahun tersebut ditambah 1 tahun, maka tanah yang telah diperoleh wajib dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang.
Jangka  waktu  pelaksanaan  pengumuman  rencana  usaha,  konsultasi  publik,  pengisian formulir  kerangka  acuan,  serta  pemeriksaan  formulir  kerangka  acuan  dilakukan  paling lama  30  hari  kerja  setelah  OSS  menerbitkan  Izin  Lingkungan  berdasarkan  komitmen. Jangka waktu penilaian Amdal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian, serta penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup adalah paling lama  60  hari  kerja  sejak  dokumen  Andal  dan  RKL-RPL  diajukan  kepada  Komisi Penilai Amdal  (“KPA”)  dan  dinyatakan  lengkap  secara  administratif. Dalam  hal  Pelaku  Usaha tidak  dapat  memenuhi  komitmen  untuk  melengkapi  Amdal,  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (“Menteri LHK”) / Gubernur / Bupati/Wali Kota menyampaikan notifikasi kegagalan  pemenuhan  komitmen  kepada  Lembaga  OSS  dan  Izin  Lingkungan  yang  telah terbit dinyatakan batal demi hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Notaris/PPAT  Lyna  Tri  Astuti,  SH,.  M.Kn, dalam pelaksanaannya, pelaku usaha cukup paham terhadap ketentuan mengenai prasarana yang  akan  dijalankan  terkait  izin  usaha.  Kemudian  para  pelaku  usaha  wajib  melengkapi
izin-izin usaha setelah terproses-nya Nomor Induk Berusaha. Pada bagian izin usaha, bagi pelaku  usaha  yang  baru  saja  mendrikan PT  cenderung  lebih  memilih  untuk  pelaku  usaha yang  tidak  akan  membangun,  sehingga  kantor  PT  yang  bersangkutan  beserta  usahanya terpusat  dalam  suatu  alamat  yang  telah  tercantum  dalam  Akta  Pendirian  PT  tersebut. Alasan  utama  pelaku  usaha  adalah,  karena  para  pelaku  usaha  dapat  melakukan pengembangan usaha setelah proses perizinan berjalan. (Astuti, 2019)
Seluruh  perizinan  yang  telah  diterbitkan oleh  OSS  hanya  akan  diaktivasi  dan  berlaku efektif  setelah  komitmen  izin  telah  dipenuhi  dan  melakukan  pembayaran  biaya  perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Hal  tersebut  adalah  salah  satu  keuntungan  bagi  para  pelaku  usaha  terhadap  system OSS. Sebelum adanya OSS untuk pengajuan izin usaha bisa memakan waktu lama, yakni berminggu-minggu  atau  berbulan-bulan.  Sebab,  standar  persyaratan  dan  aturan  yang dijadikan rujukan antardaerah berbeda satu dengan yang lain. Persyaratan antara pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara Jakarta dengan Depok, Jawa Tengah, sudah pasti  berbeda.  Misalnya,  perbedaan  penggunaan  kode  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha Indonesia  (KBLI).  Untuk  wilayah  Jawa  Tengah  sudah  ditentukan  kode  KBLI  yang  bisa menggunakan  SIUP  sebagai  izin  usaha.  Sementara  di  wilayah  lain  sangat  mungkin  kode KBLI  yang  bisa  digunakan  untuk  SIUP  berbeda.  Belum  lagi  antara  persyaratan  yang tertulis  dengan  di  lapangan  tidak  sama.  Ada  tambahan-tambahan  persyaratan  untuk pengajuan  izin  usaha.  Pada  sistem  OSS,  untuk  pengajuan  izin  usaha  persyaratannya diseragamkan dan tidak ada proses review dokumen. Untuk KBLI, semua kode KBLI yang bisa diakses di website OSS bisa digunakan. Sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Hanya saja yang perlu digarisbawahi disini adalah meski  telah  mendapatkan  izin  usaha  bukan  berarti  bisa  langsung  menjual  produknya. Pelaku usaha harus mendapatkan terlebih dahulu izin operasional dan/atau izin komersial (Pasal  1  ayat  (8)  PP  No.24/2018).  Intinya,  izin  usaha  diberikan  di  awal  dengan  syarat pelaku  usaha  harus  memenuhi  komitmen  yang  ditentukan  sesuai  dengan  kegiatan  usaha yang  didaftarkan  di  OSS.  Kalau  baru  mengantongi  izin  usaha,  maka  kegiatan  yang  bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut terbatas.
Dewasa  ini,  terdapat  beberapa  pelaku  usaha  yang  telah  menyelenggarakan  kegiatan usaha  sebelum  berlakunya  OSS  khususnya  di  Kota  Semarang.  Pelaku  usaha  dapat melakukan  proses  permohonan  Nomor  Induk  Berusaha  tanpa  melakukan  perubahan  izin maupun kegiatan usaha, yakni melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan  yang  erdapat  pada  sistem  OSS,  melengkapi  informasi  izin-izin  yang  telah dimiliki sebelumnya, sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi PT (Pelaku usaha). (Astuti, 2019)
Menurut  penulis,  pada  prinsipnya,  setelah  mendapatkan  izin  usaha  melalui  proses  di OSS  pelaku  usaha  harus  memenuhi  komitmen  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  izin operasional  dan/atau  izin  komersial.  Bentuk-bentuk  komitmen  terbagi  dua  yakni pemenuhan  komitmen  dan  berdasarkan  komitmen.  Pemenuhan  komitmen  diatur  di  Pasal 32  dan  di  Pasal  39  PP  No.24/2018.  Bila  komitmen  tidak  dipenuhi  makai  izin  usaha  bisa dicabut  oleh  Lembaga  OSS.  Berdasarkan  proses  pengisian  informasi  dan  pengajuan  izin usaha  yang  kami  lakukan  di  OSS,  bentuk  pemenuhan  komitmen  untuk mendapatkan  izin operasional  atau  izin  komersial  sehingga  dapat  diketahui  setelah  mengisi  kode  bidang usaha  di  OSS.  Sistem  OSS  diluncurkan  untuk  mempermudah  pelaku  usaha  untuk mendapatkan legalitas. Pemahaman dalam sistem OSS dengan baik bermanfaat agar proses pengisian data perusahaan berjalan baik sehingga semua dokumen perusahaan didapatkan.
2) Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sistem Online  Single Submission –  OSS  dalam  penerbitan  normor  induk  berusaha  (pendirian  PT)  di  Kota

## Semarang
Dewasa  ini,  system One  Stop  Service telah  melakukan  penyempurnaan  menjadi  system Online  Single  Submission yaitu  merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  segala  proses registrasi  dan  pengajuan  perizinan  usaha serta  pengajuan  perijinan  lainnya  yang  termasuk  di dalam  layanan  perijinan  berusaha  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018. Pemerintah  Pusat  menetapkan  kebijakan  penyelenggaraan  kewenangan  pemberian Perizinan Berusaha  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  danperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
Online  Single  Submission adalah  aplikasi  berbasis  web  yang  berfungsi  untuk  membantu proses  pengajuan  pengaduan  dan  perizinan  untuk  selajutnya  dilakukan  proses  penindakan yang  dilakukan  oleh  peran  pengambil  keputusan,  aplikasi  web Online  Single  Submission ini menyediakan  informasi  seperti  data  permohonan  berusaha,  data  perizinan  yang  ada,  data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.
OSS  memungkinkan  pelaku  usaha  untuk  segera  memulai  proses  produksinya  secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan  bangunan,  izin  lingkungan,  juga  kewajiban  lain  semacam  Standar  Nasional Indonesia  (SNI).  OSS  dirancang  untuk  terintegrasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum Umum  Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.  Bahkan,  OSS  ini  juga  direncanakan  bukan  hanya  sebagai  sarana  informasi,  tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.
Layanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  yaitu Online  Single Submission/ OSS  masih  terus  dalam  penyempurnaan.  Pelayanan Online  Single  Submission resmi pindah dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ke Gedung Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  pada  Januari  2019. Berdasarkan  hasil  tanya  jawab, Menurut Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM, “OSS Masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu persatu masalah seperti software dan konektivitas sedang kami perbaiki. Target kami tahun ini adalah terlaksananya Rakernas tahunan BKPM dengan 530 BKPM daerah, dan di pertengahan Maret kami akan meluncurkan fase berikutnya dari OSS,” (Thomas Lembong, 2019).
Dewasa  ini,  perbaikan  layanan  OSS  berada  pada  pengawasan,  dan  memberikan  fasilitas pada  proyek-proyek  besar  yang  berinvestasi  di  daerah  yang  membutuhkan  penasehat  antara kementerian  dan  lembaga.  OSS  ditargetkan  menjadi  platform  koordinasi online antara lembaga  dan  kementerian  untuk  menyampaikan  kendala-kendala  investasi.  Sambil  kami membenahi dan membereskan soal perijinan. (Astuti, 2019)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Fitri  Rachmawati,  S.H.,  M.M.,  sebagai  kepala bidang  Perekonomian  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Semarang, persoalan dan kendala saat mengurus izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
di  Kota  Semarang  kini  dapat  diselesaikan  lebih  mudah  dengan  pelaku  usaha  maupun pegawai/Staff Notaris di Kota Semarang langsung mendatangi Kantor BKPM Kota Semarang. Bantuan yang diberikan oleh BKPM Kota Semarang yakni dengan fasilitas pelayanan tersebut berupa  penyelesaian  dan  pengawalan  kasus  berusaha  pada  bidang  Lahan,  Lingkungan,  Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan.
BKPM  berharap  fasilitas  pelayanan  BKPM  Kota  Semarang  dapat  memacu  peningkatan dan  perluasan  aktivitas  industri,  ekspor,  konsumsi  dan  belanja  masyarakat,  serta  pariwisata khususnya di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Selain mendorong investasi, Pemerintah juga  terus  berupaya  meningkatkan  ekspor  sekaligus  mengendalikan  impor.  Hal  tersbut bermanfaat  untuk  menekan  defisit  transaksi  berjalan.  Pada  pelayanan  di  BKPM  Kota Semarang,  nantinya  semua  jenis perizinan dapat  diselesaikan  dan  dapat  langsung  terkoneksi dengan sistem nasional yang berada dalam Online Single Submission (OSS) di Jakarta.
Kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk memikat investasi. Selain  ekosistem  lain  seperti  ketersediaan  lahan,  insentif,  sumber  daya,  market  size, kenyamanan  operasional  berusaha,  dan  lain-lain.  Khusus  di  Kota  Semarang,  seluruh pemangku  kepentingan  terus  duduk  bersama  merancang  masa  depan  Semarang  yang  ideal, tanpa  meminggirkan  urusan  di  depan  mata  yang  harus  diselesaikan,  seperti  mendorong kegiatan investasi dan berusaha.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Lyna  Tri  Astuti,  S.H.,  M.Kn.,  Notaris/PPAT,  Staff Notaris  sebagai  perwakilan  pelaku  usaha  dalam  proses  pendirian  perseroan  terbatas  (PT) menilai  pelaksanaan Online  Single  Submission (OSS)  masih  banyak  masalah.  Dalam pelaksanaannya,  yang  terjadi  di  Kota  Semarang  yakni  sistem  masih  cenderung  lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses penerbitan NIB sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin  KBLI  yang telah di cantumkan  dalam sistem  OSS.  Namun,  hal  tersebut  dapat  diatasi  oleh  perwakilan  pelaku  usaha  dengan  cara memindah  data  dari browser sebelumnya  ke browser yang  lainnya.  Hal  tersebut  yang membuat  sistem  yang  ada  dalam  OSS  belum  berjalan  secara  penuh.  Sistem  tersebut  bahkan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
belum  mampu  dijangkau  ke  daerah-daerah  terpencil  dengan  jaringan  internet  lemah  maupun daerah yang belum masuk jaringan internet. (Astuti, 2019)
Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah  cukup  baik  karena  sudah  mulai  bisa  dilakukan  secara online ,  namun  setelah  melewati perizinan  para  pelaku  usaha  atau  perwakilan  pelaku  usaha  masih  perlu  mengurus  izin  yang lain,  seperti  mengurus  izin  yang  berada  pada  kementerian  dan  lembaga  terkait  yang  belum terintegrasi  dengan  baik  sehingga  menjadi  kendala.  Sistem  OSS  tersebut  tidak  melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya,  apabila  terdapat  kesalahan  memasukkan  data  dalam  sistem  OSS,  para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan  kepada  OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu  yang  lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga  beberapa  hari,  dikarenakan  menunggu  jawaban  atas  laporan  kekeliruan  pengisian data dari pusat.
Contoh  yang  terjadi  di  lapangan  adalah,  dalam  pembuatan  akun  PT  di  laman  OSS, pelaku  usaha  wajib  mendaftarkan e-mail PT  yang  bersangkutan  beserta  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  direktur  utama  PT  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya,  perwakilan pelaku usaha salah mencantumkan data, yang seharusnya non perseorangan namun menjadi perseorangan,  yang  membuat  perwakilan  pelaku  usaha  tidak  dapat  melakukan  proses berusaha.  Sedangkan,  apabila  akan  melakukan  pengulangan  pendaftaran,  sudah  tidak  bisa. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT hanya dapat digunakan 1 kali dan  tidak  dapat  dipergunakan  ganda.  Sehingga  perwakilan  pelaku  usaha  membuat  laporan kepada OSS pusat terlebih dahulu terhadap kesalahan pencantuman tersebut.
Dewasa  ini,  Perseroan  Terbatas  (PT)  baru  bisa  registrasi  hanya  sampai  mendapatkan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  setelah  itu  masih  banyak  perizinan  dari  kementerian  terkait yang  belum  terintegrasikan.  Salah  satunya  adalah  belum  terintegrasinya  sistem  OSS  dengan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
pajak.  Bagi  pelaku  usaha  yang  berdomisili  di  daerah  cenderung  lebih  parah  karena  banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.
Kekurangan  lain  yang  terjadi  dalam  pengurusan  izin  usaha  melalui  OSS  adalah,  banyak dari  pelaku  usaha  pendirian  perseroan  terbatas  (PT)  yang  masih  membutuhkan  bantuan konsultan  untuk  mengisi form yang  ada  dalam  sistem  OSS.  (Fitri  Rachmawati,  2012)  Oleh karena  itu, help  desk yang  ada  di  BKPM  Kota  Semarang  sangat  diperlukan  karena  banyak dari  pengguna  sistem  OSS  yang  masih  kurang  memahami  terkait  panduan  berusaha  maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha khususnya pendirian PT  memang  sudah  ada  yang  mengajukan  izin  melalui  usaha,  namun  banyak  dari  pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS.
Menurut analisis penulis, dalam praktek memperoleh nomor induk berusaha dalam system OSS,  setelah  memberikan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  OSS  juga  akan  memroses  izin-izin usaha  dengan  batas  waktu  tertentu.  Sistem  OSS  memangkas  waktu  dan  energi  untuk pengurusan  izin  secara  signifikan  di  samping  mengurangi  celah-celah  praktik  korupsi  dan pungutan  liar  (pungli).  Dengan  kata online dan  terintegrasi,  pungutan  liar  masih  terjadi  di berbagai  pelaksana  PTSP  di  Indonesia  selama  ini.  Indikatornya  dengan  mudah  dapat  dilihat dari  berita-berita  operasi  tangkap  tangan  yang  terjadi  di  berbagai  daerah.  Modus  yang digunakan  biasanya  adalah  “jasa  mempermudah”  dengan  membantu  mengurus  proses perizinan,  “jasa  mempercepat”  dengan  mengeluarkan  izin  lebih  cepat  dari  batas  waktu maksimal,  dan  “jasa  mempermurah”  dengan  mengurangi  hitungan  retribusi.  Atas  jasa-jasa yang  ditawarkan  tersebut  diatas,  oknum  menerima  sejumlah  uang  dari  pemohon  yang  tentu saja diluar biaya resmi.
Menurut  penulis,  Perkembangan  yang  terbaru  adalah  dengan  berlakunya  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik,  yang  mulai  berlaku  sejak  21  Juni  2018.  Tujuan  dari  terbitnya  aturan  ini  adalah dalam  rangka  percepatan  dan  peningkatan  kemudahan  berusaha,  perizinan  berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien,  melayani  dan  modern  dengan  penyediaan  sistem  Pelayanan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  (Online  Single  Submission  –  OSS).  Langkah  Pemerintah  tersebut
merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan  baik  dari  sisi  regulasi  maupun  non-regulasi,  sebab  meskipun  sudah  banyak perbaikan  yang  dilakukan  pemerintah  terkait  penyederhanaan  aturan  dan  prosedur,  namun masih terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.
Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2018 tersebut sedikit menuai koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Dalil utama dari koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun  2018  adalah  pertama,  PP  No  24  Tahun  2018  tidak  diperintahkan  secara  tegas  oleh Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2017.  Kedua,  PP  Nomor  24  Tahun  2018  menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  serta  membentuk  lembaga  baru  yang  disebut Lembaga OSS (Online Single Submission).
Namun  sebelum  melakukan  kedua  upaya  tersebut,  baik  melalui  jalur  politik  maupun hukum,  perlu  dicermati  dengan  seara  sistematis,  kritis,  dan  mendalam  terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tersebut.  Kajiannya  dapat  disederhanakan  pada  dua perspektif,  yaitu  yuridis  formal  mengenai  pembentukan  PP  Nomor  24  Tahun  2018,  serta substansi  atau  materinya.  Pertama,  aspek  yuridis  formal  berdasakan  ilmu  perundang- undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah PP Nomor 24 Tahun 2018 sah atau dibenarkan dibuat tanpa  ada  perintah  secara  tegas  untuk  membuat  PP  tentang  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik.  Makna  Peraturan  Pemerintah  itu  sendiri,  baik  dasar  konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2)  UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah (PP) menurut  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  merupakan  kompetensi  penyelenggaraan pemerintahan  oleh  Presiden,  yang  salah  satunya  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-Undang sebagaimana semestinya.
Penjelasan  Pasal  12  mengenai  Peraturan  Pemerintah  dalam  UU  No  12  Tahun  2001 menyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  “menjalankan  Undang-Undang  sebagaimana mestinya”  adalah  penetapan  Peraturan  Pemerintah  untuk  melaksanakan  perintah  Undang- Undang  atau  untuk  menjalankan  Undang-Undang  sepanjang  diperlukan  dengan  tidak menyimpang  dari  materi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  yang  bersangkutan.  Frasa  “atau
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
untuk  menjalankan  Undang-Undang  sepanjang  diperlukan  dengan  tidak  menyimpang  dari materi  yang diatur dalam Undang-Undang  yang bersangkutan” tersebut menjadidasar hukum bahwa  Peraturan  Pemerintah  dapat  dibentuk  meskipun  tidak  diperintahkan  oleh  Undang- Undang.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis,  walaupun  Pasal  25  tidak  secara  tegas memerintahkan  pembentukan  PP  mengenai  perijinan  namun  karena  materinya  mengenai perijinan,  sehingga  masih  dalam  lingkup  pelaksanaan  Pasal  25  serta  dalam  rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah (Pasal 6) dan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7) UU  No  23  Tahun  2018  yang  juga  menjadi  ketentuan  menimbang  dari  PP  tersebut.  Dengan demikian, secara formil keberadaan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat.
Kedua, aspek substansi, menurut penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang- Undang No 25 Tahun 2007. PP Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 25 karena membentuk lembaga baru dan menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  yang  diatur  dalam  UU  No  25  Tahun  2007.  Merujuk kepada  Pasal  25  yang  menjadi  ketentuan  menimbang  dari  PP  Nomor  24  Tahun  2018,  jelas bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018 membatasi diri mengatur khusus mengenai perijinan. Pasal 25  UU  No  25  Tahun  2007  sama  sekali  tidak  menyebutkan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal, apalagi menyatakan bahwa BKPM berwenang memberikan ijin berusaha. Sama sekali tidak.  Oleh  karena  hal  itu,  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  kewenangan  memberikan  izin berusaha  menurut  UU  Nomor  25  Tahun  2007  berada  di  tangan  BKPM  adalah  salah.  Hal  ini perlu  ditegaskan,  karena  salah  satu  persoalan  yang  muncul  adalah  bahwa  dengan diberikanyanya  kewenangan  memberikan  izin  kepada  Lembaga  OSS,  lalu  diinterpretasi mengambil mengambil alih kewenangan BKPM.
Urusan perizinan dan koordinasi kebijakan adalah hal yang berbeda, oleh karena itu secara empirik  di  beberapa  daerah  dibentuk  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizian Terpadu,  yaitu  berbeda  antar  fungsi  dan  lembaga  koordinasi  dan  fungsi  dan  lembaga perizinan,  sehingga  interpretasi  yang  menyatakan  PP  Nomor  24  Tahun  2018  menggeser BKPM,  karena  UU  No  25  Tahun  2007  mengamanatkan  kewenangan  perijinan  ini  kepada BKPM  tidaklah  tepat,  sebab  Pasal  25  UU  No.  25  Tahun  2007  tidak  menyebutkan  perijinan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam PP No 24 Tahun 2018 Lembaga
OSS  mendapatkan  kewenangan  memberikan  izin  dari  Menteri,  Gubernur,  Bupati/WaliKota dan  pejabat  lainnya  yang  diberikan  wewenang  menurut  UU,  bukan  dari  BKPM.  Sehingga dalam hal ini, Lembaga OSS bukan menggeser keberadaaan BKPM.
Berdasarkan  ulasan  di  atas,  menurut  analisis  penulis,  posisi  Pemerintah  untuk mempertahankan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat, baik karena secara yuridis formil pembentukannya  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  bahkan mendapat landasan yang kuat dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan secara substantif memang dikususkan untuk menangani perizinan yang merupakan kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.
Oleh  karena  itu,  kehadiran  PP  Nomor  24  Tahun  2018  tidak  dapat  dimaknai  mengambil alih  tugas  BKPM.  Kemungkinan  struktur  kelembagaannya  nanti  adalah  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  dan  Lembaga  Pengelolan  dan  Penyelenggara  OSS.  Hal  tersebut  hampir sama  dengan  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  atau Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanan  Pembangunan Nasional.

## D. Kesimpulan
Pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS pelaku usaha harus  memenuhi  komitmen  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  izin  operasional  dan/atau  izin komersial. Bentuk-bentuk komitmen terbagi dua  yakni pemenuhan komitmen dan berdasarkan komitmen.  Pemenuhan  komitmen  diatur  di  Pasal  32  dan  di  Pasal  39  PP  No.24/2018.  Bila komitmen tidak dipenuhi makai izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Berdasarkan proses pengisian  informasi  dan  pengajuan  izin  usaha  yang  kami  lakukan  di  OSS,  bentuk  pemenuhan komitmen  untuk  mendapatkan  izin  operasional  atau  izin  komersial  sehingga  dapat  diketahui setelah  mengisi  kode  bidang  usaha  di  OSS.  Sistem  OSS  diluncurkan  untuk  mempermudah pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  legalitas.  Pemahaman  dalam  sistem  OSS  dengan  baik bermanfaat  agar  proses  pengisian  data  perusahaan  berjalan  baik  sehingga  semua  dokumen perusahaan didapatkan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara elektronik, mulai  berlaku  sejak  21  Juni  2018. Tujuan  dari  terbitnya  aturan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                           ISSN: 2086-1702
ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan  PTSP  pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  disempurnakan  menjadi  lebih efisien,  melayani  dan  modern  dengan  penyediaan  sistem  Pelayanan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS). Langkah Pemerintah tersebut merupakan suatu  terobosan,  namun  demikian  dalam  implementasinya  masih  ditemui  berbagai  persoalan baik  dari  sisi  regulasi  maupun  non-regulasi,  sebab  meskipun  sudah  banyak  perbaikan  yang dilakukan  pemerintah  terkait  penyederhanaan  aturan  dan  prosedur,  namun  masih  terdapat persoalan dalam implementasinya terutama di daerah-daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  L.  T.  (2019,  Mei  3).  Wawancara  dengan  Narasumber  Notaris/PPAT.  (E.  W. Kusumaningrum, Interviewer)
Fitri  Rachmawati,  S.  M.  (2012,  Mei  2).  Wawancara  dengan  kepala  bidang  Perekonomian  Dinas Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Semarang.  (E.  W. Kusumaningrum, Interviewer)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2018). Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS. Jakarta. Retrieved Juli 2018 Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Soekanto, S. (2001). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Thomas  Lembong,  K.  B.  (2019,  Februari  6).  tanya  jawab  dalam  acara  Indonesia  Economic  and Investment  Outlook  2019. Indonesia  Economic  and  Investment  Outlook  2019 .  (E.  W. Kusumaningrum, Interviewer)