Vol. 11, No. 1, Juni 2022 pp.35 – 48 ISSN 2310 - 6051 (Print), ISSN 2548 - 4907 (online) Journal homepage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM KEHUMASAN DIGITAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Punjul S. Nugraha 1 , Irwansyah 2
1 punjul.setya@ui.ac.id, 2 dr.irwansyah.ma@gmail.com Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

## Article Info
Keyword: Social media; public relation; digi- tal public relations; image manage- ment;

## Abstract
As  a  mode  of  technology  mediated  communication,  the  advent  and  development  of social  media  has  provided  a  vast  array  of  interaction,  which  may  lead  to  the attainment of understanding between public and government. Using Kent & Taylor ’ s model  on  dialogic  two - way  models,  an  organization  could  deliver  an  effective, sophisticated,  and  effective  public  relation  programs  using  social  media.  Social media  plays  a  significant  role  in  providing  avenues  for  such  a  high  degree interaction.  A  successful  public  relation  campaign,  in  the  end,  would  contribute greatly  in  an  organization ’ s  efforts  to  manage  its  image.  This  article  is  aimed  at providing  elaboration  on  ways  through  which  a  government  institution  could effectively  utilize  social  media  in  its public  relations  campaign,  using  a  qualitative descriptive approach. This article found that the degree of social media utilization by a  government  institution  would  very  much  be  depended  on  their  respective  social media adoption stage.
Copyright © 2022 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi.

## Corresponding Author:
Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jl. Raya Salemba No.4 Jakarta, Indonesia Email: dr.irwansyah.ma@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memfasilitasi komunikasi yang termediasi,  termasuk  termediasi  oleh  media  sosial. Komunikasi  termediasi,  yang  awalnya  dikembangkan sebagai  komunikasi  termediasi  komputer  ( computer mediated  communication )  diartikan  sebagai  aktivitas penciptaan,  pertukaran  dan  interpretasi  informasi  yang dilakukan  melalui  proses encoding , decoding dan penyaluran  pesan  melalui  jaringan  telekomunikasi, sekaligus  mencakup  setiap  interaksi  manusia  yang melibatkan  simbol - simbol  yang  difasilitasi  oleh teknologi berbasis digital (Kumar et al., 2017).
TIK telah secara signifikan mengubah cara - cara masyarakat  berkomunikasi  dan  bertukar  informasi, mempengaruhi  lanskap  sosial  ekonomi  dan  politik  di seluruh  penjuru  dunia,  dan  memberikan  kesempatan kepada  negara - negara  berkembang  untuk  melompat menuju  fase  industrialisasi  dan  mentransformasi ekonominya  menjadi  ekonomi  informasi  dengan  nilai
tambah  tinggi  yang  dapat  bersaing  dengan  ekonomi negara maju di pasar global (Adesina, 2017). TIK juga telah mendorong proses komunikasi yang memungkinkan pertukaran dan penyimpanan informasi ke  dalam  ranah  percakapan  terbuka  melalui  media sosial (2017).
Media  sosial  yang  semakin  berkembang  juga telah  diadopsi  oleh  instansi  pemerintah  di  berbagai negara untuk mendorong proses komunikasi yang lebih baik  dengan  masyarakat  (Yavetz  &  Aharony,  2020). Dengan  memanfaatkan  interaksi  dan  komunikasi  dua arah  yang  ditawarkan  oleh  media  sosial,  lembaga pemerintah  dapat  meningkatkan  diseminasi  informasi kepada  khalayak,  menjadi  responsif  terhadap  umpan balik  dari  khalayak,  serta  meningkatkan  transparansi birokrasinya (Mergel, 2014).
Yavetz & Aharony (2020) berpandangan bahwa penguasaan media sosial secara efektif dapat membantu lembaga  pemerintah  untuk  menyinergikan  kebijakan
dengan  kepentingan  masyarakat.  Saat  ini  media  sosial telah  banyak  dipergunakan  di  berbagai  organisasi pemerintah  dan  menjadi  bagian  dari  aktivitas  dan operasional  sehari - harinya,  termasuk  di  ranah penegakan  hukum,  penanganan  situasi  darurat,  dan pelayanan publik.
Salah  satu  penggunaan  media  sosial  oleh pemerintah  adalah  untuk  mengelola  citra  organisasi. Pengelolaan  citra  ini  adalah  suatu  model  proses  yang menggambarkan  upaya  suatu  organisasi  untuk menciptakan,  memelihara,  dan  mengembalikan  citra mereka  di  mata  para  pemangku  kepentingan  (Massey, 2003).  Terdapat  tiga  komponen  dasar  terkait  dengan pengelolaan  citra  tersebut,  yaitu  identitas  organisasi ( identity ),  reputasi  organisasi  ( reputation )  dan  citra organisasi  ( image ).  Citra  organisasi  adalah  suatu produk  dari  proses  dialog  antara  organisasi  dan pemangku kepentingannya yang dibentuk melalui suatu proses  dialog  (Botan,  1997).  Pengelolaan  citra organisasi dapat dilakukan melalui aktivitas kehumasan (Massey,  2003).  Di  sini  peran  kehumasan  menjadi sentral untuk membantu khalayak dalam mengonstruksikan  citra  positif  tentang  organisasinya (Botan, 1997).
Instansi  pemerintah  juga  berhadapan  dan berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  dan  oleh karenanya memiliki kepentingan untuk  dapat melakukan  pengelolaan  citra  organisasi  dengan  baik dan  efektif  yang  dapat  dilakukan  dengan  aktivitas kehumasan.
Pada instansi pemerintah, hubungan masyarakat dapat  diartikan  sebagai  strategi  untuk  menyampaikan informasi  kepada  publik  tentang  aktivitas  institusi  dan karyawannya  dari  semua  lini  serta  menyampaikan informasi yang relevan terkait dengan visi dan misinya (Muhia,  2010).  Aktivitas  kehumasan  itu  sendiri  dapat dilaksanakan  melalui  kanal  analog  maupun  kanal digital.
Di  era  digital  ini,  organisasi  dituntut  untuk menguasai  dan  memanfaatkan  TIK  untuk  kehumasan digital  guna  mendorong  dan  mendukung  pelaksanaan fungsi  dan  pencapaian  tujuannya.  Sebagai  contoh, organisasi dapat menerapkan sarana electronic word of mouth sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan
oleh para pelaku kehumasan dalam mengelola citra dan reputasi organisasi (Hasna  & Irwansyah, 2019). Media sosial  menjadi  media  yang  banyak  diminati  untuk aktivitas  kehumasan  digital  ini  karena  sifatnya  yang interaktif,  memfasilitasi  komunikasi  dua  arah  dan bersifat dialogis (Huang et al., 2017).
Sebagai  instansi  pemerintah,  Kementerian  Luar Negeri  Republik  Indonesia  (Kemlu)  juga  tidak  lepas dari  interaksi  dengan  publik.  Bahkan  mengingat posisinya  sebagai  penjuru  untuk  kegiatan  terkait dengan  hubungan  luar  negeri  dan  diplomasi,  khalayak sasaran Kemlu tidak terbatas hanya kepada masyarakat dalam  negeri,  namun  juga  luar  negeri.  Kemlu,  dalam hal ini, juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola cita  dan  reputasi  negara  melalui  berbagai  aktivitas diplomasi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  sejumlah penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  media  sosial juga  telah  dipergunakan  untuk  keperluan  terkait pemerintahan,  termasuk  untuk  memperkuat  upaya diplomasi  ekonomi  dan  budaya  (Pohan  et  al.,  2017), sebagai  pelaksanaan  dan  implementasi soft  power untuk mendukung diplomasi dalam memenangkan hati dan  pikiran  pemangku  kepentingan  (Hanson,  2012; Golan  et  al.,  2019),  mendukung  upaya  pemerintah untuk  melakukan nation  branding (Manor  &  Segev, 2015)  dan  memperkuat  upaya  diplomasi  secara  umum (Manor, 2019). Namun demikian, hingga saat ini masih sedikit  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bagaimana media  sosial dimanfaatkan oleh Kemlu  untuk aktivitas kehumasan  digital  dalam  pengelolaan  citra  dan reputasinya.
Pertanyaan yang berkembang kemudian diarahkan  kepada  bagaimana  kemampuan  dan adaptabilitas Kemlu, yang sarat dengan berbagai aturan dan  birokrasi,  dapat  memanfaatkan  media  sosial  ini untuk  menjangkau  khalayaknya.  Dalam  kaitan  itu, artikel  ini  akan  menjabarkan  mengenai  komunikasi yang  termediasi  oleh  media  sosial  sebagai  suatu  pola komunikasi  strategis  kehumasan  untuk  pengelolaan citra dan reputasinya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Metodologi
Artikel  ini  akan  menjabarkan  dan  menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yang dipandang paling sesuai  untuk  menjelaskan  tentang  pertanyaan  terkait penggunaan  media  sosial  sebagai  kanal  kehumasan digital  oleh  Kemlu.  Analisis  akan  dilakukan  terhadap data  yang  diperoleh  dari literature  review yang  akan membahas konsep, gagasan dan hubungan antara suatu isu  dengan  literatur  yang  ada  serta  untuk menyampaikan pandangan dan meletakkan dasar untuk penelitian selanjutnya (Nakano & Muniz, 2018).
Analisis juga akan dilakukan terhadap data yang diperoleh  dari  wawancara  terstruktur  yang  akan mendukung  proses  analisis  terhadap  data  yang diperoleh    (Alshenqeeti,  2014).  Mengingat  situasi pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid - 19)  yang terjadi  saat  penulisan  artikel,  maka  wawancara dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan TIK (Nehls et al., 2014).
Wawancara  dilakukan  terhadap  pejabat  terkait yang  mengelola  media  sosial  di  Kemlu,  yang  untuk keperluan  artikel  ini  diidentifikasikan  sebagai  K3. Pemilihan Kemlu sebagai obyek pada artikel ini adalah mempertimbangkan  sifatnya  yang  unik,  berdasar  atas Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan membentuk triumvirat pemerintahan  darurat  apabila  situasi  menghendaki. Kemlu juga merupakan salah satu lembaga pemerintah yang  memiliki  sifat  interaksi  dengan  intensitas  tinggi dengan berbagai pemangku kepentingannya.

## Kajian Konseptual

## Media sosial
Perkembangan  media  sosial  dipicu  oleh berkembangnya  teknologi  internet  dan  Web  2.0  yang bersifat  interaktif  yang  kemudian  berkontribusi  dalam perubahan  pengelolaan  komunikasi  suatu  organisasi secara dialogis dengan khalayaknya (Pang et al., 2018).
Media sosial adalah layanan yang memungkinkan  pengguna  untuk  menciptakan  profil online dan juga memungkinkan pembuatan konten oleh
pengguna, crowdsourcing dan  kolaborasi  daring  yang juga  memiliki  kemampuan  untuk  menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan anggota masyarakat lainnya dalam waktu sebenarnya (Mergel, 2016).
Media  sosial  adalah  jejaring  komunikasi  sosial yang  merupakan  pengembangan  dari  komunikasi termediasi
komputer ( computer mediated communication )  dan  terdapat  dalam  berbagai  platform yang  memiliki  gaya,  teknologi,  dan  kelebihan  serta kekurangan  masing - masing,  yang  secara  garis  besar dapat  dikelompokkan  ke  dalam  enam  jenis,  yaitu  blog dan mikro blog (seperti Tumbler , Friendfeed , Twitter ), proyek  kolaboratif  (seperti  Wiki),  dunia  permainan virtual  (seperti Second  Life , The  Sims ),  situs  jejaring sosial  (seperti Orkut , Facebook dan MySpace ),  dunia sosial  virtual  (seperti Fairy  of  Second  Life )  dan komunitas konten (seperti Reddit) (Kumar et al., 2017).
Media sosial memiliki dampak terhadap kualitas pengelolaan  komunikasi  dan  dapat  menjadi  alat  yang efektif  untuk  membangun  dan  memelihara  hubungan dengan  khalayak  dan  memungkinkan  organisasi  untuk berinteraksi  secara  langsung  dengan  khalayak  yang dapat  memberikan  umpan  balik  secara  seketika (Thomas & Dittman, 2016).
Berbeda  dari  media  tradisional,  media  sosial bertumpu pada  konten  yang  diproduksi oleh pengguna ( user  generated  content ),  yang  merujuk  kepada  setiap konten  yang  diciptakan  atau  dihasilkan  oleh  pengguna (Bertot  et  al.,  2012).  Media  sosial  juga  memiliki kapasitas untuk menyampaikan pesan secara cepat dan hampir  seketika  kepada  masyarakat  dan  sekaligus memfasilitasi komunikasi langsung antar penggunanya karena  didukung  oleh  teknologi  komunikasi  yang mampu  menjangkau  khalayak  luas  secara  efektif (Susanto,  2016).  Media  sosial  juga  telah  berkembang dalam ranah komunikasi politik dan menjadi salah satu kanal bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik,  termasuk  mencari  informasi  tentang kandidat dalam suatu proses demokrasi (Jayawinangun & Valdiani, 2020).
Sesuai  dengan  definisi  Mergel  (2013)  media sosial memiliki potensi yang besar untuk menghubungkan  masyarakat  secara  langsung  dengan pemerintahnya  dan  juga  kelompok  masyarakat  lain
secara  serta  merta.  Dalam  kaitan  itu,  saat  ini  instansi pemerintah  juga  telah  menggunakan  media  sosial sebagai  kanal  untuk  berkomunikasi  dengan  publik. Media  sosial  juga  digunakan  untuk  meningkatkan transparansi  dengan  membagikan  konten  yang terkadang tidak dapat diakses oleh masyarakat  melalui website  resmi  instansi  pemerintah  maupun  media offline lainnya (Mergel, 2013).

## Hubungan masyarakat digital
Hubungan  masyarakat  dikonsepsikan  sebagai salah  satu  fungsi  penting  dari  manajemen  suatu organisasi  modern  yang  dapat  menyediakan  fungsi komunikasi  strategis  bagi  organisasi,  negara  dan bahkan  dalam  suatu  komunitas  global  yang  dapat membantu  mengembangkan  saling  pemahaman  antara kelompok dan pada akhirnya dapat mengurangi konflik (Grunig, 1993).
Grunig  (1993)  menjabarkan  empat  model  yang dipergunakan  oleh  organisasi  dalam  mempraktikkan aktivitas  kehumasan.  Pertama  adalah  model press agentry ,  yang  dijelaskan  sebagai  program - program kehumasan satu arah yang ditujukan semata - mata untuk memperoleh  publikasi  yang  menguntungkan  di  media massa.  Model  kedua  adalah  informasi  publik,  yang memiliki kesamaan dengan model press agentry karena juga  menggunakan  model  komunikasi  satu  arah  yang memandang humas sebagai sarana untuk menyebarluaskan  informasi.  Model  ketiga  adalah  dua arah asimetris ( two - way asymmetrical ), yang menggunakan penelitian ilmu sosial untuk mengidentifikasikan  sikap  masyarakat  dan  untuk mengembangkan pesan - pesan yang dapat mempengaruhi  sikap  agar  publik  bertindak  sesuai dengan  keinginan  organisasi.  Model  keempat  adalah dua  arah  simetris  ( two - way  symmetrical )  yang merupakan  penyempurnaan  dari  model  dua  arah asimetris, yaitu mengatasi kemungkinan memburuknya hubungan antara organisasi dengan publik ketika terjadi konflik.  Model  keempat  ini  menekankan  komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman  dengan  publik  strategis.  Dua  model kehumasan  dua  arah  Grunig  ini  dipandang  sebagai model  yang  memiliki  sifat  yang  lebih  profesional, canggih dan efektif.
Aktivitas kehumasan dan kampanye komunikasi strategis  lainnya  dapat  dilakukan  untuk  berbagai kepentingan,  termasuk  diplomasi  publik  yang bermanfaat  untuk  mempengaruhi  masyarakat  dari negara  lain  untuk  memberikan  pengaruh  terhadap kebijakan  pemerintah  mereka  terhadap  negara  kita (Botan, 1997). Pada perkembangannya, juga mencakup penggunaan  internet  dan  media  sosial  yang berkembang  pesat  melampaui  batas - batas  budaya, nasional, dan regional.
Kalau pada awal perkembangannya  komunikasi korporat  dilakukan  secara  tatap  muka,  maka  dengan berkembangnya  teknologi,  praktik - praktik  kehumasan dan  berbagai  komunikasi  organisasi  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  mediasi  komputer.  Pemerintah, dan  instansi - instansi  yang  melaksanakan  aktivitas kebijakannya,  dapat  menggunakan  berbagai  strategi dan taktik untuk praktik kehumasan, seperti memasang iklan,  menulis  op - ed,  memberikan  informasi  kepada media  hingga  menggunakan  biro  humas  profesional (Albishri  et  al.,  2019).  Terlebih  lagi,  dengan  semakin mudah diaksesnya layanan online yang ditandai dengan semakin banyaknya pengguna internet dan penyebaran berbagai platform media sosial, semakin meningkatkan potensi  pemerintah  dan  aparatnya  untuk  menjangkau khalayak di mana pun mereka berada.
Hingga saat ini belum terdapat satu definisi pasti mengenai kehumasan digital. Diskusi mengenai apakah kehumasan  digital  merupakan  suatu  cabang  tersendiri atau  merupakan  bagian  dari  pembahasan  mengenai kehumasan  juga  masih  menjadi  perdebatan  (Huang  et al.,  2017).  Namun  demikian,  secara  garis  besar  dapat dikatakan bahwa  kehumasan digital adalah kehumasan yang menerapkan aplikasi internet, seperti website dan media  sosial;  tidak  hanya  menyediakan  langkah tambahan  bagi  para  pelaku  kehumasan  untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan,  namun  juga  memfasilitasi  interaksi langsung untuk memelihara hubungan yang menguntungkan  dengan  konstituen  publik  (Huang  et al., 2017).
Sebagai  konsep  inovatif,  kehumasan  digital dijabarkan  sebagai  aktivitas  kehumasan  yang dilaksanakan  dengan  menggunakan  media  digital  dan
menggunakan  TIK,  melalui  pemanfaatan  keunggulan media online dan website sosial yang berfungsi sebagai kanal  telekomunikasi,  komunikasi,  dan  interaksi dengan  menggunakan  seluruh peralatan digital,  seperti komputer,  telepon  seluler,  kamera  foto  dan  kamera video  (Soylu,  2018).  Kehumasan  digital  ini dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mempromosikan identitas, produk, atau layanan organisasi, mengembangkan jejaring usaha, menggalang dukungan,  dan  membangun  hubungan  yang  sehat dengan pemangku kepentingan berdasar atas interaksi.
Lebih  lanjut  lagi,  Huang  et  al.  (2017) menjabarkan  kehumasan  digital  adalah  pengelolaan komunikasi  antara  suatu  organisasi  dengan  publiknya melalui  aplikasi - aplikasi  internet,  termasuk  website, permainan,  dan  layanan  pesan  instan  yang  memproses data  dan  menampilkan  informasi  yang  dimediasi  oleh internet  melalui  teks,  suara,  grafis,  gambar,  video  dan file - file  yang  bisa  dioperasionalisasikan.  Aplikasi internet  tersebut  dikelompokkan  dalam  dua  kategori, yaitu  aplikasi  internet  1.0,  yang  mencakup  web  statis dan  internet  2.0  yang  memiliki  sifat  interaktif  dan sering  diasosiasikan  sebagai  media  sosial.  Sejumlah karakteristik  dasar  yang  dapat  dipergunakan  untuk menjelaskan  kehumasan  digital  adalah  interaktivitas dan  komunikasi  dua  arah  dialogis,  yang  secara  garis besar  merupakan  konsep  dasar  terkait  dengan  media sosial.

## Komunikasi dialogis
Prinsip - prinsip  komunikasi  dialogis  dengan menggunakan internet untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan khalayak dikembangkan oleh Kent & Taylor  (1998)  yang  dikembangkan  dari  model komunikasi  dua  arah  simetris  yang  dicetuskan  oleh Grunig  &  Hunt  (1984).  Didasarkan  dari  pemikiran Plato  dan  kemudian  Habermas  tentang  model komunikasi  simetris,  Kent  &  Taylor  (1998) mendefinisikan komunikasi dialogis pertukaran gagasan  dan  pandangan  yang  dinegosiasikan  dan berargumen  model  komunikasi  dialogis  dua  arah  akan semakin  meningkatkan  hubungan  antara  organisasi dengan publiknya.
Kent & Taylor (1998) menjabarkan lima prinsip dasar  untuk  operasionalisasi  komunikasi  dialogis
dengan  menggunakan  internet.  Pertama,  lingkaran dialogis  ( dialogic  loop ),  untuk  memfasilitasi  umpan balik  dari  masyarakat  dan  sekaligus  juga  memberikan kesempatan  kepada  organisasi  untuk  menanggapi masukan dan umpan balik tersebut. Diperlukan dua hal untuk  melaksanakan  lingkaran  dialogis  secara  efektif, yaitu  organisasi  perlu  menyediakan  staf  yang  terlatih untuk  menanggapi  komunikasi  elektronik  dan menyediakan  sumber  daya  manusia  khusus  untuk menangani media ini.
Prinsip  kedua  komunikasi  dialogis  dua  arah Kent & Taylor (1998) adalah informasi  yang berguna. Informasi  yang  disampaikan  oleh  organisasi  melalui media internet dituntut untuk mencakup informasi yang bermanfaat  bagi  khalayak  umum.  Informasi  yang disampaikan  dalam  media  digital  ini  harus  memiliki struktur  dan  hierarki  yang  jelas  dan  mudah  dipahami oleh  khalayak  dan  menyediakan  informasi  yang bernilai.
Prinsip ketiga yang dikembangkan oleh Kent & Taylor  (1998)  adalah  media  digital  harus  dibuat menarik  dan  memancing  khalayak  untuk  mengunjungi kembali  media - media  digital  yang  dikelola  oleh organisasi,  melalui,  antara  lain,  penyediaan  informasi yang  selalu  diperbarui,  isu  yang  selalu  berkembang, forum - forum  diskusi  khusus,  tanya  jawab  online,  dan menyediakan  pakar  untuk  menjawab  pertanyaan khalayak secara online.
Prinsip  keempat  Kent  &  Taylor  (1998)  untuk menjalin  komunikasi  dialogis  adalah  kemudahan penggunaan media digital yang intuitif, dan harus dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh semua orang.
Prinsip  kelima  yang  ditawarkan  oleh  Kent &Taylor
(1998) adalah keperluan untuk mempertahankan  pengunjung  media  digital  organisasi dengan  menyediakan  informasi  yang  sesuai  dan semuanya  dapat  diperoleh  di  media  yang  dikelola organisasi tersebut.
Konsep yang dikembangkan oleh Kent & Taylor kemudian  menjadi  semakin  menarik  untuk  diterapkan dengan  semakin  berkembangnya  teknologi,  termasuk maraknya  Web  2.0  yang  ditandai  dengan  munculnya website interaktif, media sosial dan situs jejaring sosial.
Karakteristik  dasar  Web  2.0  yang  interaktif memberikan  kemudahan  bagi  organisasi  untuk mengaplikasikan  prinsip - prinsip  interaktivitas  dan dialogis  sebagai  pola  komunikasi  strategis  dalam kehumasan digital.
Sejumlah studi yang menguji konsep komunikasi  dialogis  dua  arah  antara  lain  dilakukan untuk  meneliti  tentang  penggunaan  media  sosial Twitter oleh perusahaan - perusahaan Fortune 500 untuk berinteraksi  dengan  pemangku  kepentingan  (Rybalko & Seltzer, 2010), penelitian tentang pendekatan praktis dari  komunikasi  dialogis  dalam  konteks  ilmu komunikasi  (Wirtz  &  Zimbres,  2018),  pemanfaatan media  sosial  untuk  membangun  hubungan  yang  kuat dan  berkesinambungan  antara  organisasi  dengan khalayak (Briones et al., 2011).

## TEMUAN DAN DISKUSI
Dewasa ini, instansi pemerintah telah menggunakan  media  sosial  secara  rutin  untuk mengkomunikasikan dan berdialog dengan masyarakat tentang  berbagai  kebijakan  yang  diambilnya.  Instansi pemerintah dapat memanfaatkan pola interaksi dua arah yang disediakan oleh media sosial untuk meningkatkan diseminasi  informasi  kepada  masyarakat,  menjangkau populasi  baru  dan  meningkatkan  transparansi  dan kecepatan  tanggapan  dan  dipergunakan  secara  intensif pada situasi darurat (Yavetz & Aharony, 2020).
Instansi  pemerintah,  secara  perlahan  namun pasti,  semakin  mengadopsi  teknologi  sosial  untuk menjalankan misinya dengan baik. Teknologi - teknologi tersebut secara bertahap dapat mengubah model - model lama  aktivitas  instansi  pemerintah,  utamanya  untuk meningkatkan  transparansi  dan  kepercayaan  terhadap pemerintah,  memfasilitasi  partisipasi  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  berbagai  isu - isu  publik  serta meningkatkan  kolaborasi  baik  di  dalam  maupun  antar lembaga pemerintah (Karakiza, 2015).
Tuntutan  terhadap  keterbukaan  dan  akses informasi  yang  berkualitas  semakin  memungkinkan bagi  organisasi  untuk  semakin  intens  dalam menggunakan  media  sosial  untuk  berkomunikasi  dan mengingat  sifatnya  media  sosial  yang  masih  baru. Berkembangnya  model  komunikasi  interaktif  yang
dimediasi  oleh  media  sosial  menuntut  lembaga pemerintah  untuk  menerapkan  pendekatan  yang  lebih transparan untuk memberikan akses terhadap informasi kepada  masyarakat  dengan  sesedikit  mungkin hambatan birokrasi. Media sosial menawarkan berbagai peluang  bagi  pemerintah  untuk  mengembangkan  dan memperkuat  hubungan  mereka  dengan  komunitas  dan warga negaranya (Yavetz & Aharony, 2020).
Kehumasan  digital  oleh  Kemlu  dapat  diartikan sebagai  penggunaan  internet  dan  TIK  untuk  mencapai tujuan - tujuan  diplomasi,  yang  dikategorikan  ke  dalam delapan  aktivitas,  yaitu  pengelolaan  pengetahuan, diplomasi  publik,  pengelolaan  informasi,  komunikasi dan  interaksi  kekonsuleran,  tanggapan  terhadap bencana  dan  situasi  darurat,  kebebasan  internet, penggalangan  kepakaran  eksternal,  dan  perencanaan kebijakan (Hanson, 2012).
Sebagai  organisasi  yang  berhubungan  dengan masyarakat, instansi pemerintah, termasuk Kemlu, juga memiliki  kepentingan  untuk  melaksanakan  aktivitas kehumasan  mulai  dari  tingkatan  operasional  dan penentuan  serta  pengelolaan  komunikasi  strategis (Valentini,  2018).  Dalam  konteks  instansi  pemerintah, aktivitas  kehumasan  memiliki  arti  penting  sebagai upaya  untuk  mengkomunikasikan  berbagai  kebijakan serta  langkah  yang  telah  diambil  dalam  rangka mewujudkan  sasaran  strategis  yang  telah  tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).
Pemerintah  RI  telah  menyediakan  infrastruktur hukum  untuk  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikais  melalui  Instruksi  Presiden  (Inpres)  RI Nomor  2  tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan E - Government .  Melalui Inpres tersebut, setiap instansi dan lembaga pemerintah dan negara diamanatkan untuk menggunakan teknologi informasi  dan  komunikasi  sebagai  optimalisasi  kinerja termasuk  melalui  pembangunan  website  resmi  sebagai salah  satu  bentuk  pelaksanaan e - government yang ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas,  efisiensi  dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada  perkembangannya,  teknologi  informasi dan  komunikasi  juga  mendorong  proliferasi  dan maraknya  perkembangan  sejumlah  platform  media sosial. Media sosial memberikan akses inklusif kepada
masyarakat  terhadap  informasi  terkait  dengan pemerintah  dan  dengan  demikian  dapat  memfasilitasi partisipasi  publik  pada  berbagai  proses  kebijakan  dan politik (Bertot et al., 2012).
Kemlu,  sebagai  salah  satu  instansi  Pemerintah Republik  Indonesia,  juga  telah  menggunakan  media sosial  untuk  kanal  komunikasi  organisasi  termasuk aktivitas  diseminasi  informasi  dan  kehumasan  digital. Penggunaan  media  sosial  ini  diatur  secara  internal melalui  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  RI  Nomor  10 tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Media  Digital Kementerian  Luar  Negeri  dan  Perwakilan  Republik Indonesia  (Permenlu  10/2018).  Berdasar  Permenlu 10/208  ini,  Kemlu  mendefinisikan  media  sosial sebagai,
“ Media  Sosial  adalah  media  berbasis  internet yang  bersifat  2  (dua)  arah  dan  terbuka  bagi publik  atau  setiap  orang,  yang  memudahkan para  penggunanya  berinteraksi,  berpartisipasi, berdiskusi,  berkolaborasi,  dan  menciptakan serta berbagi isi. ”
Kemlu memandang media sosial sebagai bagian dari pengelolaan media digital dan menggolongkannya ke  dalam  dua  kategori,  yaitu  media  sosial  utama  dan media sosial pendukung. Media sosial utama adalah,
“ Kanal  Media  Sosial  yang  dibuat  dan  dikelola oleh  penanggung  jawab  isi. ” (Permenlu 10/2018).
Sementara media sosial pendukung adalah,
“ Kanal  Media  Sosial  yang  dibuat  dan  dikelola oleh  Perwakilan,  unit  kerja  dan  satuan  kerja Kementerian  Luar  Negeri  untuk  mendukung Media Sosial Utama. ” (Permenlu 10/2018).
Di  samping  itu,  Kemlu  juga  dapat  membuat kanal  media  sosial  khusus  untuk  berbagai  keperluan khusus,  seperti  misalnya  dalam  rangka  menyambut kegiatan  yang  bersifat  internasional  dan  penting  serta isu - isu  khusus  lainnya.  Sebagai  bagian  dari  media digital, media sosial Kemlu termasuk instrumen digital yang  dimanfaatkan  untuk  mendukung  pelaksanaan diplomasi Indonesia.
Permenlu  10/2018  juga  mengamanatkan  agar media sosial Kemlu dipergunakan untuk menyebarluaskan  kepada  masyarakat  informasi  aktual secara  online,  cepat,  akurat  dan  berkelanjutan.  Media sosial  ini  juga  dimaksudkan  untuk  menjalankan komunikasi  dua  arah  secara  efektif  antara  Kemlu dengan  masyarakat.  Hasil  dari  proses  komunikasi interaktif  tersebut  kemudian  dipantau,  dikumpulkan dan  dianalisis  sebagai  materi  pendukung  untuk merumuskan  dan  mengambil  keputusan  terkait kebijakan dan politik luar negeri.
Dalam pelaksanaannya, secara organisasi, media sosial  utama  Kemlu  menggunakan  platform - platform media  sosial  yang  memiliki  jumlah  pengguna  paling banyak  (Kumar  et  al.,  2017)  untuk  memastikan jangkauan khalayak yang luas, yaitu Facebook fan page “ Kementerian Luar Negeri RI ”, Instagram
“@ kemlu_ri ”, Twitter “@ kemlu_ri ” dan  YouTube “ MoFA  Indonesia ”. Menurut  narasumber,  pemilihan platform tersebut didasarkan pada,
“ Pertimbangan  demografis,  yaitu  umur,  jenis kelamin,  tingkat  pendidikan,  jenis  profesi, jumlah  pengguna  atau  popularitas  dan keamanan infrastruktur platform. ” (K3)
Penggunaan media sosial oleh Kemlu didasarkan  pada  pertimbangan  jangkauan  media  sosial yang luas serta  akses terhadap berbagai  platform  yang relatif lebih mudah. Hanya dengan berbekal gadget dan koneksi internet  melalui jaringan  seluler,  yang  saat ini di  Indonesia  sudah  relatif  murah,  masyarakat  dapat melakukan  akses  terhadap  berbagai  konten  media sosial.
Pelembagaan  media  sosial  terjadi  bersamaan dengan  suatu  proses  yang  mengedepankan  praktik - praktik  yang  bergerak  dari  konvergensi  rutinitas  dan standar - standar  tertentu  serta  penyesuaian  praktik inovatif  dengan  misi  organisasi  sehingga  integrasi media  sosial  ke  dalam  paradigma  teknologi  dan menciptakan  suatu  prosedur  operasi  standar  dalam proses komunikasi publik (Yavetz & Aharony, 2020).
Terdapat  tiga  strategi  utama  penggunaan  media sosial  oleh  instansi  pemerintah  (Yavetz  &  Aharony, 2020). Pertama, keterwakilan yang dilaksanakan dalam
bentuk  aktivitas  penyampaian  informasi  ( push )  dalam bentuk  siaran  pers,  pengumuman,  dan  diseminasi umum  tentang  data  dan  informasi  resmi.  Kedua, keterlibatan  yang  dilaksanakan  melalui  penerimaan informasi  ( pull )  dari  pengguna  yang  mengikuti  akun media  sosial  instansi  maupun  pejabat  tertentu.  Ketiga adalah  pembentukan  jejaring  melalui  monitoring tanggapan - tanggapan  dan  informasi  yang  disampaikan oleh  pengguna  pada  suatu  wacana  yang  diusung  di media sosial.
Untuk  tujuan  tersebut,  kementerian  atau lembaga pemerintah pada umumnya memiliki satu biro, direktorat  atau  departemen  yang  khusus  ditugaskan untuk  melaksanakan  fungsi  kehumasan.  Di  samping itu, apabila dipandang perlu, kementerian atau lembaga juga  dapat  menunjuk  seorang  juru  bicara,  baik  untuk suatu  isu - isu  tertentu  maupun  juru  bicara  permanen. Meskipun  memiliki  nomenklatur  masing - masing, tujuan  dari  entitas  kehumasan  pada  suatu  organisasi pemerintah  adalah  sama  dan  serupa,  yaitu  untuk menciptakan,  memelihara,  dan  meningkatkan  citra institusi yang diwakilinya dan juga untuk berkomunikasi  dengan  media  massa  dan  khalayak (Balaban & Iancu, 2009).
Ditinjau  dari  aspek  adaptasi  media  sosial sebagai  kanal  komunikasi  organisasi  (Mergel,  2014), Kemlu  telah  memasuki  tahap  pelembagaan  media sosial  pada  tingkatan  yang  tinggi  sebagai  suatu  kanal untuk berinteraksi dengan masyarakat dan juga ditandai dengan  memformalkan  tingkah  laku  sosial  yang ditentukan  oleh  norma  baru  organisasi.  Penggunaan media  sosial  oleh  Kemlu  diatur  melalui  Permenlu 19/2018, yang  menyatakan bahwa  media  sosial adalah aset Kemlu yang dikelola oleh Pejabat Tinggi Pratama memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi dengan memanfaatkan  keunggulan  dan  keuntungan  teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam kaitan itu, pengelolaan media sosial oleh Kemlu  dilembagakan  melalui  suatu  pengelolaan  yang diselenggarakan  Direktorat  Informasi  dan  Media (Infomed).  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Luar Negeri  RI  Nomor  2  tahun  2016  tentang  Struktur
Organisasi  Kementerian  Luar  Negeri  (Permenlu 2/2016), maka Direktorat Infomed memiliki tugas,
“ merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di bidang  pengelolaan  informasi,  pelayanan media,  dan  pemanfaatan  keunggulan  digital guna membentuk opini publik dunia yang positif tentang Indonesia dalam rangka penguatan dan peningkatan  citra  positif  Indonesia  di  dunia internasional. ”
Dalam  pelaksanaannya,  Direktorat  Infomed melakukan berbagai aktivitas terkait dengan penyiapan rekomendasi  untuk  merumuskan  kebijakan  beserta pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  serta  bimbingan teknis  di  bidang  pengelolaan  informasi  digital  dan media sosial. Pada saat yang sama, Direktorat Infomed juga  melakukan  monitoring  dan  analisis  berita, memberikan  fasilitasi  kepada  media  massa,  serta melakukan  peliputan  dan  dokumentasi  audio - visual, serta  pengelolaan  data  media  dan  pelayanan  informasi publik.  Pelaksanaan  pengelolaan  media  sosial  Kemlu dilaksanakan  dengan  berdasar  pada  prinsip - prinsip kredibel,  integritas,  profesional,  responsif,  terintegrasi dan keterwakilan.
Untuk  memastikan  keberhasilan  pengelolaan citra  dan  reputasi  Kemlu,  maka  pemanfaatan  media sosial Kemlu dilaksanakan dengan prinsip - prinsip:
“1. Informasi  yang  dipublikasikan  harus faktual,
akurat,
dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2.  Menggunakan  bahasa  yang  baik,  singkat, sopan dan jelas.
3. Tidak mempublikasikan informasi yang berisi ajakan  untuk  melakukan  perbuatan  melawan hukum.
4.  Tidak  mempublikasikan  informasi  yang bersifat rahasia.
5.  Tidak  mempublikasikan  informasi  atau  isu terkait SARA.
6.  Tidak  mempublikasikan  informasi  terkait pornografi.
7.  Tidak  mendiskreditkan  pihak  tertentu  secara terbuka.
8.  Tidak  melanggar  hak  atas  kekayaan intelektual (HAKI).
9 Tidak menggunakan akun media sosial dalam lingkup  Kementerian  Luar  Negeri  untuk promosi barang, jasa, atau perusahaan tertentu yang  tidak  memiliki  afiliasi  langsung  dengan Kementerian
Luar
Negeri. ” (Permenlu
10/2018).
Media  sosial juga  digunakan  oleh Kemlu untuk memfasilitasi  komunikasi  strategis  yang  bersifat interaktif dan dialogis. Berdasarkan atas penilaian yang dilakukan  secara  mandiri  oleh  Kemlu,  platform  media sosial  yang  paling  interaktif  adalah  Facebook  dan Twitter.  Interaksi  tersebut  didorong,  sebagian  besar, oleh konten - konten yang memiliki sentimen positif dan memberikan nuansa optimisme bagi pengguna, terlebih lagi  apabila  menyangkut  informasi  tentang    upaya - upaya  perlindungan  Warga  Negara  Indonesia  dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.
“ Interaksi  dengan  masyarakat  banyak dilakukan  melalui  direct  message  dan sebagian dari comment pengguna media sosial dengan topik yang banyak dibahas adalah mengenai perlindungan WNI dan
BHI. ” (K3).
Dalam  rangka  meningkatkan  retensi  pengguna dan  agar  media  sosial  Kemlu  selalu  menjadi  rujukan dan  sumber  informasi  untuk  berbagai  isu,  serta  untuk meningkatkan  impresi  dan  interaksi  dengan  khalayak, Kemlu  menerapkan  strategi  untuk  membangun  konten yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  masing - masing platform.  Di  samping  itu,  memanfaatkan  kekayaan media  yang  dimungkinkan  oleh  masing - masing platform,  Kemlu  juga  melengkapi  konten  dengan ilustrasi  foto  dan  audio  visual  sesuai  dengan karakteristik  masing - masing.  Melalui  akun  MoFA Indonesia,  Kemlu  juga  menyediakan  forum  interaktif yang  melibatkan  Pejabat  Tinggi  Utama  dan  bahkan Menteri Luar Negeri pada sejumlah kesempatan. Akun Youtube  tersebut  juga  dipergunakan  untuk  melakukan streaming secara langsung sejumlah acara dan kegiatan
yang  diselenggarakan  oleh  Kemlu.  Menurut  catatan Direktorat  Infomed,  pada  beberapa  kali  kesempatan streaming langsung,  terdapat  interaksi  intens  dengan khalayak dengan menggunakan fasilitasi live chat .
Berkaitan  dengan  pandangan  Grunig  (1993) tentang singgungan antara kehumasan internasional dan diplomasi  publik,  Kemlu  menetapkan  dua  kategori utama  khalayak  sasaran,  yaitu  domestik  dan  luar negeri.  Keterlibatan  Kemlu  dengan  khalayak  dalam negeri  melalui pemanfaatan  media  sosial adalah  untuk meningkatkan diseminasi informasi kepada masyarakat, menjangkau populasi baru dan meningkatkan  transparansi  dan  kecepatan  tanggapan dan dipergunakan secara intensif pada situasi darurat.
Sebagai  contoh  diseminasi  informasi  pada situasi  darurat  dapat  dilihat  dari  pemanfaatan  media sosial oleh Kemlu untuk menyampaikan perkembangan situasi tentang Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri saat terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19),  Kemlu  secara  berkala  dan  rutin menyampaikan  informasi - informasi  tersebut  dalam bentuk  infografis.  Contoh  lain  adalah  ketika  terjadi kasus  pelarungan  awak  buah  kapal  asal  Indonesian  di kapal pencari ikan Tiongkok, Kemlu juga memanfaatkan  akun  media  sosial  untuk  memberikan informasi  tentang  langkah - langkah  diplomasi  yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut.
Sebagai  instansi  Pemerintah  RI  yang  memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan diplomasi, Kemlu juga memanfaatkan media sosial untuk aktivitas diplomasi digital ini, dengan menyediakan konten yang disesuaikan  dengan  khalayak  sasaran  yang  hendak dijangkau.    Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  bahwa pemerintah dan aparatnya dapat mengimplementasikan komunikasi  strategis  untuk  meraih  tujuan  spesifik organisasi  masing - masing  baik  dalam  kancah  nasional maupun  internasional  dan  oleh  karena  itu,  komunikasi strategis  adalah  salah  satu  cara  bagi  pemerintah  untuk mencapai  kepentingan  mereka  di  kancah  internasional (Fähnrich,  2013).  Dengan  demikian,  di  samping menempatkan  masyarakat  domestik  sebagai  khalayak sasaran, pemangku kepentingan di luar negeri, baik itu warga  negara  asing  maupun  pejabat  dan  para pengambil keputusan dari negara lain menjadi khalayak
sasaran  Kemlu  dan  dengan  demikian,  aktivitas kehumasan  yang  diselenggarakan  oleh  Kemlu  juga mencakup ranah internasional.
Perkembangan  pesat  teknologi  informasi  dan komunikasi juga telah membawa perubahan fundamental  pada  praktik - praktik  diplomasi  di  tataran internasional  (Adesina,  2017).  Dalam  kaitan  itu, menurut  Fähnrich  (2013),  aktivitas  kehumasan internasional  memiliki  konvergensi  konseptual  dengan salah satu fungsi Kemlu, yaitu diplomasi publik. Sesuai dengan  pandangan  Grunig  (1993),  maka  aktivitas kehumasan  yang  dilakukan  oleh  Kemlu  dengan menggunakan  media  sosial  sebagai  mediumnya  juga merupakan  suatu  aktivitas  kehumasan  internasional yang  memiliki  singgungan  dan  keterkaitan  dengan diplomasi  publik.  Sesuai  dengan  pandangan  Grunig tersebut,  diplomasi  publik  adalah  upaya  untuk memberikan informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat internasional agar mendukung kepentingan kita.
Salah satu tolok ukur pemanfaatan media sosial Kemlu adalah diterimanya penghargaan Best Campaign dari  Awrago  pada  acara Government  Social  Media Summit  2019 yang  diselenggarakan  di  Jakarta  pada tanggal  24  September  2019.  Mengutip  portal Kementerian Luar Negeri RI,
“ Penghargaan  tersebut  merupakan  salah  satu apresiasi  atas  kinerja  Kemlu  untuk  selalu mengusahakan  yang  terbaik  bagi  diseminasi informasi mengenai diplomasi kepada masyarakat. ”. (Kemlu, 2019)
Hal  ini  juga  menjadi  bukti  bahwa  media  sosial telah  menjelma  menjadi  kanal  komunikasi  yang  vital dan  strategis  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal inilah  yang  menjadi  alasan  diberikannya  penghargaan sebagai  apresiasi  atas  kinerja  pemerintah  dalam mengelola akun media sosial.
Satu  studi  (Albishri  et  al.,  2019)  menunjukkan bahwa  semakin  meningkatnya  layanan  online  dan bertambah pesatnya pengguna internet, hingga semakin maraknya  platform  media  sosial telah  memaksimalkan potensi  untuk  mencapai  khalayak  yang  luas,  bahkan hingga melampai batas negara. Hal ini memungkinkan
dilakukannya  diplomasi  digital,  yaitu  aktivitas  dan kegiatan  suatu  pemerintah  untuk  mendorong  agenda negaranya  melalui  pembentukan  suatu  bingkai  yang menguntungkan  dan  mendukung  kebijakan  luar negerinya.
Di  samping  itu,  untuk  memastikan  keamanan dan kesinambungan informasi, Kemlu juga membangun  portal  informasi  (www.kemlu.go.id)  yang berisikan berbagai informasi yang digalang oleh satuan kerja  di  lingkungan  Kemlu  maupun  yang  berasal  dari Perwakilan  RI  di  luar  negeri.  Kepastian  terhadap  alur informasi  ini  diperlukan  mengingat  sebagian  besar platform  media  sosial  yang  dipergunakan  oleh  Kemlu adalah  platform  berbasis  komersial  yang  dikelola  oleh pihak ketiga sering kali memunculkan persoalan sulit di sektor  publik,  yaitu  adanya  ketergantungan  terhadap suatu platform menjadikan institusi publik menghadapi risiko  ketidakpastian  tentang  perubahan  terhadap platform tersebut (Mergel, 2014).
Kemlu  berpandangan  bahwa  pemanfaatan berbagai platform media sosial dapat dijalankan secara bersamaan  dengan  operasionalisasi  website  resmi Kemlu  dengan  sifat  yang  saling  melengkapi.  Sesuai dengan keterangan dari narasumber bahwa,
“ Akun  resmi  media  sosial  Kemlu  dipandang sama  sebagai  sumber  informasi  utama  yang dapat  dipercaya.  Oleh  karena  itu,  medsos Kemlu  biasanya  juga  menautkan  laman  portal Kemlu  pada  setiap  informasi  yang  diberikan, sehingga  bagi  pengguna  medsos  yang  tertarik membaca  lebih  lengkap  dapat  langsung mengunjungi portal Kemlu. ” (K3).
Hal ini merupakan capaian tersendiri mengingat bahwa terdapat penelitian sebelumnya yang menemukan  bahwa  masyarakat  lebih  cenderung menggunakan informasi yang disajikan di media sosial dibandingkan  dengan  website  resmi  pemerintah (Yavetz & Aharony, 2020).
Inovasi  digital  juga  dilaksanakan  oleh  Kemlu untuk meningkatkan kualitas  layanan  kepada masyarakat,  termasuk  pengembangan  aplikasi Safe Travel yang  memberikan  kontribusi  signifikan  pada komunikasi  Kemlu  dengan  melibatkan  masyarakat
secara  efisien  dan  efektif  dari  sisi  waktu  dan  biaya karena aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dari mana pun (Radiananti, 2020).
Dengan  menyasar  pemangku  kepentingan  di luar  negeri  sebagai  khalayak  sasaran,  Kemlu  juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu medium untuk  melaksanakan  diplomasi  digital  yang  ditujukan untuk  mengelola  citra  dan  reputasi  negara  di  mata masyarakat internasional.
Dalam kaitan itu, untuk mendorong pengembangan  diplomasi  digital  di  kawasan,  Kemlu telah menyelenggarakan
kegiatan “ Regional
Conference  on  Digital  Diplomacy ” di  Jakarta  pada tanggal 10 September 2019. Kegiatan ini diselenggarakan dengan konsep dasar untuk: “ Mempromosikan pertukaran ide dan pengalaman  serta  mencari  peluang  untuk  kerja sama di masa depan di bidang diplomasi digital antara  negara - negara  di  kawasan  ini  melalui fasilitasi  diskusi  tentang  bagaimana  diplomasi digital telah diterapkan di kawasan; pertukaran pengetahuan dan
pengalaman dalam
menggunakan teknologi digital sebagai instrumen untuk melakukan diplomasi; pembahasan  tantangan,  peluang,  dan  masa depan  diplomasi  digital,  termasuk  penggunaan instrumen  yang  efektif;  dan  pengembangan potensi kolaborasi dan dukungan dalam bentuk kerja  sama  regional  untuk  mengembangkan target  nyata  dalam  diplomasi  digital. ” (Portal Kemlu).

## KESIMPULAN
Dewasa  ini  internet  telah  menjadi  satu kebutuhan  utama  bagi  sebagian  masyarakat  di  seluruh dunia.  Perkembangan  internet,  yang  kemudian mendorong  semakin  berkembangnya  media  sosial, mendorong  perubahan  terhadap  berbagai  aspek kehidupan  umat  manusia.  Sifat  internet  yang  ada  di mana - mana  dan  dapat  diakses  secara  seketika  juga memungkinkan perubahan pola komunikasi termediasi, yang  kemudian  menjadi  pendorong  berkembangnya masyarakat generasi kelima ( society 5.0 ).
Media
sosial, juga telah dapat mentransformasikan  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk dalam menjalankan aktivitas  dengan  negara  lain.  Media  sosial,  tidak dipungkiri,  telah  menjadi  kanal  yang  semakin  jamak dipergunakan  untuk  aktivitas  komunikasi  kehumasan dan  diplomasi  sehingga  mengubah  praktik - praktik kedua  elemen  yang  saling  bersinggungan  tersebut sehingga menjadi lebih interaktif, bersifat dua arah, dan memfasilitasi dialog.
Sebagai instansi pemerintah, Kemlu telah dapat mengadopsi  media  sosial  sebagai  medium  dalam melaksanakan kehumasan digital. Sesuai dengan model yang  ditawarkan  Grunig  (193),  dengan  memanfaatkan media  sosial,  Kemlu  telah  menerapkan  model  humas dua arah, baik yang bersifat simetris maupun asimetris, yang memungkinkan penggunaan media sosial sebagai wahana interaksi antara organisasi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial juga membantu Kemlu dalam melaksanakan aktivitas kehumasan digital yang bersifat interaktif dan dialogis.
Dengan  telah  diundangkannya  suatu  peraturan khusus  tentang  penggunaan  media  sosial  juga menunjukkan  bahwa  Kemlu  telah  melakukan institusionalisasi  media  sosial  sebagai  bagian  formal dari  pola  komunikasi  strategis  untuk  kehumasan. Institusionalisasi  media  sosial  ini  juga  terlihat  dari dibentuknya  Satuan  Kerja  khusus  yang  menangani interaksi  media  sosial  Kemlu,  yaitu  Direktorat Informasi  dan  Media,  yang  bersamaan  dengan Direktorat  Diplomasi  Publik  menjadi  perpanjangan tangan dari Kemlu dalam melaksanakan praktik - praktik kehumasan digital.
Menyadari  pentingnya  diplomasi  digital  pada pelaksanaan  dan  implementasi  kebijakan  luar  negeri, Menteri  Luar  Negeri  RI  juga  telah  menggagas penyelenggaraan konferensi kawasan tentang diplomasi digital,  yang  merupakan kegiatan pertama  di kawasan. Tujuan  dari  kegiatan  tersebut  adalah  untuk  semakin meningkatkan  efektivitas  dan  optimalisasi  dampak penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, termasuk media sosial, pada aktivitas diplomatik.
Keterbatasan penelitian dan saran Artikel ini meletakkan
dasar bagi dilaksanakannya  penelitian  lebih  mendalam  untuk mengukur  efektivitas  jangkauan  media  sosial  Kemlu dengan  menggunakan  metode - metode  yang  lebih sesuai, seperti social network analysis .
Artikel  ini,  dan  juga  sejumlah  studi  lainnya, cenderung  memusatkan  perhatian  kepada  strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemlu, dan bagaimana ia mengadopsi media sosial untuk  menjangkau  khalayak,  sehingga  kurang memberikan  perhatian  kepada  perspektif  khalayak dalam pembahasan mengenai penggunaan media sosial oleh  pemerintah.  Hal  ini  menjadi  satu  keterbatasan tersendiri bagi artikel ini mengingat bahwa pandangan dan pemikiran khalayak tentang aktivitas dan kebijakan pemerintah, termasuk hubungan luar negeri, merupakan salah  satu  kunci  untuk  menelaah  efektivitas  diplomasi dan kehumasan digital (Park et al., 2019).
Oleh  karena  itu,  penelitian  lanjutan  juga  dapat dilakukan  untuk  mengukur  efektivitas  media  sosial, yang  merupakan  entitas  komersial  dan  dikelola  oleh pihak  ketiga,  dalam  menjangkau  khalayak  apabila dibandingkan  website  resmi  yang  dikelola  secara mandiri  oleh  instansi  pemerintah.  Dari  sisi  penelitian media sosial, dapat juga dilakukan penelitian mengenai keterkaitan  dan  efektivitas  antara  akun  resmi  media sosial Kemlu dengan akun media sosial pejabat - pejabat Kemlu  dalam  mendukung  proses  komunikais termediasi antara Kemlu dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adesina, O. S. (2017). Foreign policy in an era of digi- tal  diplomacy. Cogent  Social  Sciences , 3 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1297175
Albishri,  O.,  Tarasevich,  S.,  Proverbs,  P.,  Kiousis,  S.
K.,  &  Alahmari,  A.  (2019).  Mediated  public diplomacy in the digital age: Exploring the Saudi and  the  U.S.  governments ’ agenda - building during  Trump ’ s  visit  to  the  Middle  East. Public Relations  Review , 45 (4).  https://doi.org/10.1016/ j.pubrev.2019.101820
Alshenqeeti,  H.  (2014).  Interviewing  as  a  Data Collection  Method:  A  Critical  Review. English
Linguistics  Research , 3 (1),  39 – 45. https:// doi.org/10.5430/elr.v3n1p39
Balaban,  D.  C.,  &  Iancu,  I.  (2009). The  role  of PR  in the  public  sector.  Case  study  on  PR professionalization at the local level in Romania.
Transylvanian Review of Administrative Sciences , 27 E , 22 – 38.
Bertot,  J. C., Jaeger, P. T., & Hansen,  D. (2012). The impact  of  polices  on  government  social  media usage : Issues , challenges , and recommendations. Government Information Quarterly , 29 (1),  30 – 40. https://doi.org/10.1016/ j.giq.2011.04.004
Botan,  C.  (1997).  Ethics  in  strategic  communication campaigns:  The  case  for  a  new  approach  to public relations.
Journal of Business Communication , 34 (2), 188 – 202. https:// doi.org/10.1177/002194369703400205
Briones, R. L., Kuch, B., Liu, B. F., & Jin, Y. (2011).
Keeping  up  with  the  digital  age:  How  the American  Red  Cross  uses  social  media  to  build relationships. Public Relations Review , 37 (1), 37 – 43. https://doi.org/10.1016/
j.pubrev.2010.12.006
Fähnrich,  B.  (2013).  Integrating  concepts  of international  governmental  communication - A framework  for  further  research. Studies  in Communication  Sciences , 13 (1),  15 – 23. https:// doi.org/10.1016/j.scoms.2013.01.001
Golan,  G.  J.,  Manor,  I.,  &  Arceneaux,  P.  (2019).
Mediated  Public  Diplomacy  Redefined:  Foreign Stakeholder  Engagement  via  Paid,  Earned, Shared, and Owned Media. American Behavioral
Scientist , 63 (12), 1665 – 1683. https://
doi.org/10.1177/0002764219835279
Grunig, J. E. (1993). Public relations and international affairs :  Effects  ,  ethics  ,  and  responsibility.
Journal of International Affairs , 47 (1), 137 – 162.
Grunig,  J.  E.,  &  Hunt,  T.  (1984). Managing  Public Relations .  CBS  College  Publishin,  New  York NY.
Hanson,  F.  (2012).  Baked  In  and  Wired. Foreign
Policy at Brookings , 1 – 41. https://
www.brookings.edu/wp - content/ uploads/2016/06/baked - in - hansonf - 5.pdf
Hasna, S., & Irwansyah, I. (2019). Electronic Word of Mouth  Sebagai  Strategi  Public  Relation  Di  Era Digital. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 8 (1),
18. https://doi.org/10.14710/interaksi.8.1.18 - 27
Huang,  Y.  H.  C.,  Wu,  F.,  &  Huang,  Q.  (2017).  Does research  on  digital  public  relations  indicate  a paradigm shift? An analysis and critique of recent trends. Telematics and Informatics , 34 (7), 1364 –
1376. https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.012
Jayawinangun,  R.,  &  Valdiani,  D.  (2020).  Tipologi Partisipasi  Politik  Pemilih  Laki - Laki  di Kabupaten  Bogor  Berdasarkan  Penggunaan Sumber Informasi Politik. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 9 (1), 31 – 39.
Karakiza, M. (2015). The Impact of Social Media in the Public Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 175 ,  384 – 392. https://doi.org/10.1016/
j.sbspro.2015.01.1214
Kemlu.  (2019). Kemlu  RI  Raih  Penghargaan  Best Campaign Di Government Social Media Summit 2019 . https://kemlu.go.id/portal/id/read/632/
view/kemlu - ri - raih - penghargaan - best - campaign - di - government - social - media - summit - 2019
Kent,  M.  L.,  &  Taylor,  M.  (1998).  Building  Dialogic Relationships  Through  the  World  Wide  Web. Public Relations Review , 24 (3), 321 – 334.
Kumar,  A.  K.,  Natarajan,  S.,  &  Acharaya,  B.  (2017).
Computer  mediated  communication:  A  pathway to  analyze  social  media  communication trajectories. Man in India , 97 (4), 195 – 205.
Manor,  I.  (2019).  The  Digitalization  of  Public Diplomacy.  In The  Digitalization  of  Public Diplomacy . https://doi.org/10.1007/978 - 3 - 030 - 04405 - 3
Manor, I., & Segev, E. (2015). America ’ s selfie: How the  US  portrays  itself  on  its  social  media accounts. Digital  Diplomacy:  Theory  and Practice , January , 89 – 108.
Massey,  J.  E.  (2003).  A  Theory  of  Organizational Image  Management:  Antecedents,  Processes  & Outcomes. Paper  Presented  at  the  International Academy  of  Business  Disciplines  Annual Conference .
Mergel, I. (2013). A framework for interpreting social media  interactions  in  the  public  sector.
Government  Information  Quarterly , 30 (4),  327 –
334. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.015
Mergel,  I.  (2014).  Social  media  adoption:  Toward  a
representative, responsive or interactive government? ACM  International  Conference Proceeding Series , 163 – 170. https://
doi.org/10.1145/2612733.2612740
Mergel,  I.  (2016).  Social  media  institutionalization  in the  U.S.  federal  government. Government Information  Quarterly , 33 (1),  142 – 148. https:// doi.org/10.1016/j.giq.2015.09.002
Muhia, C. K. (2010). The Role Of Public Relations In The  Public  Sector:  A  Comparative  Analysis  Of Communication  Strategies  In  The  Ministry  Of Defence And The Police Department In Kenya.
Nakano, D., & Muniz, J. (2018). Writing the literature review  for  empirical  papers. Producao , 28 (March). https://doi.org/10.1590/0103 -
6513.20170086
Nehls,  K.,  Smith,  B.  D.,  &  Schneider,  H.  A.  (2014).
Video - conferencing  interviews  in  qualitative research. Enhancing  Qualitative  and  Mixed Methods  Research  with  Technology , January , 140 – 157. https://doi.org/10.4018/978 - 1 - 4666 - 6493 - 7.ch006
Pang, A., Shin, W., Lew, Z., & Walther, J. B. (2018).
Building relationships through dialogic
communication: Organizations, stakeholders, and computer - mediated  communication. Journal  of Marketing  Communications , 24 (1),  68 – 82. https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1269019
Park, S., Chung, D., & Park, H. W. (2019). Analytical framework for evaluating digital diplomacy using network analysis and topic modeling: Comparing South  Korea  and  Japan. Information  Processing
and  Management , 56 (4),  1468 – 1483. https:// doi.org/10.1016/j.ipm.2018.10.021
Pohan, S., Pohan, H., & Nuria Savitri, I. (2017). Digital Diplomacy - Maximizing Social Media in Indonesia ’ s  Economic  and  Cultural  Diplomacy . 81 (Icosop 2016), 372 – 390. https:// doi.org/10.2991/icosop - 16.2017.52 Radiananti,  B.  D.  (2020).  Diplomasi  Digital  dan Implementasi Aplikasi Safe Travel di Kementerian  Luar  Negeri. PESIRAH:  Jurnal
Administrasi Publik , 1 (1), 1 – 11.
Rybalko,  S.,  &  Seltzer,  T.  (2010).  Dialogic communication  in  140  characters  or  less:  How Fortune  500  companies  engage  stakeholders using  Twitter. Public  Relations  Review , 36 (4),
336 – 341. https://doi.org/10.1016/
j.pubrev.2010.08.004
Soylu,  A.  (2018).  Digital  Public  Relations  in  SMEs.".
In COMMUNICATION  MEDIA  &  PUBLIC
RELATIONS (p. 35).
Susanto,  E.  H.  (2016).  Media  Sosial  Sebagai
Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. Aspikom , 1 , 379 – 398.
Thomas, P. J., & Dittman, K. C. (2016). Social Media and  its  Impact  on  Communication. Proceedings of  the  2016  IAJC - ISAM  Joint  International
Conference . https://
www.namibian.com.na/192332/archive - read/
Social - Media - and - its - Impact - on - Communication
Valentini,  C.  (2018).  Public  Relations  in  the  public sector. The role of strategic communication in the italian  public  administration. Sinergie  Italian
Journal  of  Management , 92 ,  93 – 113. https:// doi.org/10.7433/s92.2013.06
Verčič,  D.,  Verčič,  A.  T.,  &  Sriramesh,  K.  (2015). Looking  for  digital  in  public  relations. Public
Relations  Review , 41 (2),  142 – 152. https://
doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.12.002
Wirtz,  J.  G.,  &  Zimbres,  T.  M.  (2018).  A  systematic analysis  of  research  applying ‘ principles  of dialogic  communication ’ to  organizational websites,  blogs,  and  social  media:  Implications
for  theory  and  practice. Journal  of  Public Relations  Research , 30 (1 – 2),  5 – 34. https:// doi.org/10.1080/1062726X.2018.1455146
Yavetz,  G.,  &  Aharony,  N.  (2020).  Social  media  in government  offices:  usage  and  strategies. Aslib Journal  of  Information  Management .  https:// doi.org/10.1108/AJIM - 11 - 2019 - 0313