UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA ( DERDEN VERZET ) TERHADAP PUTUSAN

## HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( IN KRACHT VAN GEWISJDE )
Third Party Legal Remedies (Derden verzet) Against The Judge's Ruling Which Has Incredible Legal Effect (In Kracht Van Gewisjde)
Anggreany Arief * , Azwad Rachmat Hambali
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: anggreany.arief@umi.ac.id
Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden verzet ) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( In Kracht Van Gewisjde ) adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis proses perlawanan hukum yang dilakukan oleh  pihak  ketiga  terhadap  putusan  hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dalam  konteks  hukum  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  mengumpulkan  data  primer  melalui  wawancara  dengan informan yang relevan dan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Derden  verzet ,  hakim  perlu  mempertimbangkan  dengan  seksama  aspek-aspek  yang  terkait  dengan  pokok  perkara, termasuk keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pihak yang melakukan perlawanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah  pentingnya  Mahkamah  Agung  untuk  menyusun  pedoman  teknis  yang  mengatur  prosedur Derden  verzet agar  dapat memberikan panduan yang jelas bagi peradilan di Indonesia dalam menangani kasus semacam ini di masa depan. Studi ini memberikan  wawasan  yang  berharga  tentang  bagaimana  sistem  peradilan  Indonesia  menangani  perlawanan  hukum  pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Kejahatan, Pelecehan Seksual, Anak, Sanksi Pidana

## ABSTRACT
Legal  Efforts  to  Resist  Third  Parties  (Derden  verzet)  Against  Judge's  Decisions  That  Have  Permanent  Legal  Force  (In Kracht  Van  Gewisjde)  is  a  study  that  aims  to  analyze  the  process  of  legal  resistance  carried  out  by  third  parties  against judge's  decisions  that  have  obtained  permanent  legal  force  in  a  legal  context  Indonesia.  This  research  uses  empirical research methods by collecting primary data through interviews with relevant informants and secondary data from related library  sources.  The  results  of  this  research  show  that  in  the  Derden  verzet  case,  the  judge  needs  to  carefully  consider aspects related to the subject matter of the case, including witness statements and evidence presented by the opposing party. The  recommendation  from  this  research  is  that  it  is  important  for  the  Supreme  Court  to  develop  technical  guidelines governing Derden verzet procedures so that they can provide clear guidance for the judiciary in Indonesia in handling cases like this in the future. This study provides valuable insight into how the Indonesian justice system handles third party legal challenges to judges' decisions that have permanent legal force.
Keywords: Legal Efforts, Third Party Resistance (Derden verzet), Judicial System
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  secara  tegas  dinyatakan bahwa  Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  berlandaskan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah berkewajiban untuk menjaga supremasi hukum dan memberikan  perhatian  khusus  pada  penegakan  hukum  guna menciptakan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  (Manan, 2005).  Dalam  konteks  ini,  setiap  warga  negara  Indonesia memiliki  kesetaraan  di  mata  hukum,  dan  tidak  ada
diskriminasi dalam penegakan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Hal  ini  bertujuan  agar  kehidupan  masyarakat Indonesia  dapat  berjalan  secara  harmonis,  berkembang,  dan adil  sesuai  dengan  cita-cita  negara  yang  tercantum  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Manusia,  sebagai  makhluk  sosial, selalu  berinteraksi  dengan  sesama  manusia  dalam  rangka memenuhi kebutuhannya (Makaraou , 2004). Oleh karena itu, konflik  atau  sengketa  antarindividu  tak  dapat  dihindari. Konsep  hukum  sebagai  hasil  dari  interaksi  antarindividu
Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim..  (Anggreany Arief, Azwad Rachmat Hambali)
tersebut  didasarkan  pada  prinsip  yang  sangat  dikenal  dalam ilmu  hukum,  yaitu  " ubi  societas  ibi  ius "  (di  mana  ada masyarakat,  di  situ  ada  hukum)  (Margono,  2019).  Hukum berperan  sebagai  panduan  dalam  kehidupan  manusia,  dan keberadaannya  diperlukan  karena  manusia  hidup  dalam masyarakat  (Harahap  2015).  Salah  satu  tujuan  hukum  adalah untuk  mengatur  hubungan  hak  dan  kewajiban  dalam kehidupan  bersosial,  serta  memberikan  pedoman  mengenai pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban tersebut.
Konflik  yang  timbul  dari  hubungan  hukum  tidak  dapat diselesaikan  secara  pribadi  atau  dalam  lingkup  keluarga  oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (Arto, 2018). Namun,  mereka  berharap  agar  ada  suatu  cara  penyelesaian yang  dapat  diadopsi.  Hukum  acara  perdata  mengatur  bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata, para pihak diberikan  wewenang  untuk  menuntut  hak  mereka  melalui proses  pengadilan  umum  (Rasaid,  1999).  Penegakan  hukum acara ini diperlukan ketika terdapat perselisihan antara pihak- pihak yang terlibat, yang merupakan syarat substansial dalam sebuah  gugatan  (sebagaimana  tercantum  dalam  Putusan MARI  Nomor  4  K/Sip/1958,  tanggal  13  Desember  1958). Dalam  rangka  mencapai  keadilan,  hukum  telah  menyediakan sarana  bagi  individu-individu  yang  terlibat  dalam  sengketa. Terdapat dua alternatif jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.  Pertama, melalui  jalur  litigasi,  di mana penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  lembaga  peradilan (penyelesaian  perselisihan  di  dalam  pengadilan).  Kedua, melalui  jalur non-litigasi ,  di  mana  penyelesaian  sengketa dilakukan di luar lembaga peradilan (penyelesaian perselisihan  di  luar  pengadilan).  Dalam  konteks  penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, biasanya seseorang yang merasa  haknya  terlanggar  akan  mengajukan  tuntutan  haknya, yang  dikenal  dengan  istilah  gugatan,  kepada  pengadilan.  (V. Harlen Sinaga, 2015)
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  adalah langkah yang bijaksana dan menghindari perilaku main hakim sendiri.  Para  pihak  tidak  hanya  mengharapkan  pengadilan untuk  memberikan  keputusan  yang  mengatur  penyelesaian kasus,  termasuk  penetapan  hak  dan  hubungan  hukum  antara pihak-pihak  yang  terlibat  dengan  objek  sengketa.  (M.  Yahya Harahap,  2008).  Namun,  keputusan  tersebut  juga  memiliki kekuatan  pelaksanaan  sehingga  dapat  dijalankan  sepenuhnya, sehingga  prinsip  Rule  of  Law  atau  tegaknya  hukum  dan keadilan  dapat  terwujud.  Sebagai  individu  yang  memegang "palu  kekuasaan  peradilan,"  seorang  hakim  memiliki  peran yang  sangat  penting.  Kehidupan  seseorang  yang  berjuang untuk  haknya  akan  ditentukan  oleh  seorang  hakim  (Gulton, 2017).  Oleh  karena  itu,  integritas,  moralitas,  sikap  adil, profesionalisme,  dan  pengalaman  di  bidang  hukum  menjadi pedoman  utama  bagi  seorang  hakim  di  tengah  berbagai kepentingan dan faktor-faktor non-teknis yang mempengaruhinya.  Kehadiran  seorang  hakim  yang  ideal, sesuai  dengan  harapan  seluruh  masyarakat  dan  negara, merupakan  kunci  dalam  mencapai  keadilan.  Kenyataannya, terdapat  banyak  kasus  di  lapangan  di  mana  pelaksanaan  dan dampak  dari  suatu  putusan  pengadilan  justru  berdampak negatif  bagi  pihak  yang  tidak  terlibat  dalam  perkara  tersebut. Hal  ini  tentu  saja  akan  merugikan  hak-hak  pihak  lain  dan merupakan  hasil  dari  keputusan  hakim  yang  sebaliknya  dari yang diharapkan (Subekti, 1997).
Dalam hukum acara perdata, telah diatur bahwa ada dua jenis  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang ingin  mengajukan  gugatan,  yaitu  upaya  hukum  biasa  dan upaya hukum luar biasa. Istilah "upaya hukum" mengacu pada langkah  yang  diambil  oleh  individu  atau  pihak-pihak  yang
ingin  menyampaikan  ketidaksetujuan  mereka  terhadap  suatu perkara,  baik  yang  masih  berlangsung  atau  yang  telah diputuskan oleh pengadilan (Mawey, 20160. Upaya hukum ini dilakukan  sebagai  respons  atau  tanggapan  terhadap  suatu perkara  yang  telah  diputuskan  di  tingkat  pertama  atau  dalam rangka  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  ditujukan kepada  pengadilan  tingkat  pertama.  Putusan  hakim  memiliki keberakatan  sebagai  hasil  akhir  dalam  suatu  sengketa  untuk memastikan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  semua  pihak (Buana, 2014).
Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  menekankan bahwa  hakim  harus  memiliki  pemahaman  yang  mendalam tentang  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  berlaku dalam  masyarakat.  Setelah  putusan  tersebut  telah  memiliki kekuatan hukum tetap ( in kracht ), ada batas waktu yang telah ditentukan  oleh  undang-undang  di  mana  pihak  yang  merasa dirugikan  memiliki  kesempatan  untuk  mengajukan  upaya hukum  (Maramis,  2017).  Namun,  hal  ini  tidak  hanya melibatkan pihak yang terlibat dalam perkara, karena putusan pengadilan  juga  dapat  memiliki  dampak  hukum  pada  pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Pihak ketiga, yang  mungkin  merasa  hak-haknya  telah  dirugikan  oleh  suatu putusan  pengadilan,  memiliki  hak  untuk  mengajukan perlawanan  terhadap  putusan  tersebut,  yang  dikenal  sebagai perlawanan  pihak  ketiga (derden  verzet ).  Meskipun  pada prinsipnya  putusan  tersebut  hanya  mengikat  para  pihak  yang terlibat dalam perkara dan tidak mengikat pihak ketiga (sesuai Pasal  1917  KUH  Perdata),  namun  jika  pihak  ketiga  merasa dirugikan  oleh  suatu  putusan,  ia  dapat  mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sesuai dengan Pasal 378 Rv (. Perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) terbagi menjadi dua  jenis, yaitu  perlawanan  terhadap sita  jaminan ( conservatoir beslaag ) dan perlawanan terhadap sita eksekusi ( eksekutorial  beslaag )  (Serwohadi,  2017).  Perlawanan  ini diajukan  kepada  hakim  yang  mengeluarkan  putusan  yang disengketakan dengan mengajukan gugatan kepada para pihak yang  bersangkutan  melalui  proses  hukum  biasa  (Pasal  379 Rv).  Pihak  ketiga  yang  ingin  mengajukan  perlawanan terhadap suatu putusan harus dapat menunjukkan bahwa hak- haknya  telah  nyata-nyata  dirugikan.  Jika  perlawanan  ini diterima,  maka  putusan  yang  disengketakan  dapat  diperbaiki jika  merugikan  pihak  ketiga  (Pasal  382  Rv)  (Sitorus,  2018) Pihak  ketiga  dalam  konteks  ini  adalah  individu  atau  pihak yang  tidak  terlibat  dalam  perkara  pokok.  Pihak  ketiga  ini memiliki  hak  untuk  melakukan  perlawanan  jika  pelaksanaan isi putusan  hakim  yang  memerintahkan  sita jaminan atau sita eksekusi  terhadap  miliknya  telah  merugikan  atau  melanggar hak  dan  kepentingannya.  Perlawanan  dapat  diajukan  baik secara  tertulis  maupun  lisan  kepada  ketua  pengadilan  negeri yang  bersangkutan,  dan  biasanya  tidak  menghentikan pelaksanaan  putusan,  kecuali  pengadilan  mengeluarkan perintah untuk menangguhkannya. Dalam konteks perlawanan,  pihak  ketiga  yang  mengajukan  perlawanan disebut sebagai pelawan, penggugat dalam perkara asli disebut sebagai  terlawan,  dan  penyita  dalam  perkara  asli  disebut sebagai pihak terlawan tersita (Syukri, 2014).
Dalam  putusan  Nomor  69/Pdt.Plw/2012/PN.Mks  4,  di mana  Lucia  alias  Go  Tjae  Hoei  dan  Teinnie  alias  Go  Tjae Tjen  bertindak  sebagai  pihak  yang  melakukan  perlawanan (Pelawan), sementara David Gunawan alias Go Kheng Kiang adalah pihak  yang terlibat dalam perlawanan (Terlawan), dan Go  Sik  Sang  juga  turut  terlibat  dalam  perlawanan  (Turut Terlawan).  Mereka  semua  merupakan  anak  sah  dan  pewaris yang sah dari almarhum Go Kok Hwa alias Kohar Gosal dan istrinya  almarhum  Oei  Joe  Nio.  Pihak  Pelawan  merasa  tidak
setuju  dengan  tindakan  aanmaning  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan  Negeri  Makassar  Nomor  40/EKS/2011/PN.MKS berdasarkan  tindak  lanjut  dari  putusan  Pengadilan  Negeri Makassar  Nomor  53/Pdt.G/2008/PN.MKS  dan  Putusan Pengadilan  Tinggi  Makassar  Nomor  141/Pdt/2009/PT.MKS, yang  kemudian diikuti dengan Putusan Mahkamah  Agung  RI Nomor  3028K/PDT/2009.  Aanmaning  tersebut  berkaitan dengan  objek  sengketa  atau  objek  eksekusi,  yang  merupakan tanah  warisan  milik  Go  Kok  Hwa  yang  belum  dibagi,  terdiri dari  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di  Jalan  Tinumbu  No. 12,  Kelurahan  Bontoala  Tua,  Kecamatan  Bontoala,  Kota Makassar.  Tanah  ini  terdaftar  dalam  Sertipikat  Hak  Milik Induk  Nomor  438  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  11 November  1991  atas  nama  Go  Kok  Hwa,  kemudian  diganti dengan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  20098/Bontoala  Tua. Selain  itu,  terdapat  Surat  Ukur  Nomor  00092/2004  yang mencakup  luas  tanah  seluas  389  meter  persegi  yang  tercatat atas nama David Goenawang sebagai Terlawan.
Dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa  yang  kompleks ini,  kasus  yang  dijelaskan  di  atas  menunjukkan  betapa pentingnya  peran  hukum  acara  perdata  dalam  mengatasi perbedaan  pendapat  di  antara  pihak-pihak  yang  terlibat. Melalui upaya hukum seperti perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ),  hukum  memberikan  mekanisme  bagi  individu- individu  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan  mereka. Kasus ini juga menggambarkan bagaimana putusan pengadilan,  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  dapat memengaruhi  banyak  pihak,  termasuk  yang  tidak  terlibat dalam  perkara  pokok.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum harus  memperhatikan  berbagai  implikasi  yang  mungkin muncul dan memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tetap  terjaga  dalam  setiap  langkahnya.  Dengan  demikian, melalui proses hukum yang adil dan berintegritas, masyarakat dapat  mencari  penyelesaian  yang  adil  bagi  perselisihan mereka,  sehingga  prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan  yang mendasar tetap terwujud..

## 2. METODE
Jenis  Penelitian  adalah  penelitian  socio-legal  research atau penelitian deskritif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji  evaluasi  gejala-gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian secara  sistematis  dan  akurat,  mengenai  sifat  atau  kasus tertentu  yang  dilakukan  di  wilayah  Parepare  dengan mengambil secara non random sampling.
Instrumen  penelitian  adalah  alat  bantu  yang  digunakan untuk mendapatkan data penelitian, instrumen yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Kuesioner  yaitu  pengambilan data  berdasarkan  pertanyaan  yang  dibuat  secara  terstruktur. (2)  Wawancara  yaitu  salah  satu  instrumen  penelitian  yang dipakai  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  informasi  dari responden  melalui  instruksi  variabel,  peneliti  menyiapkan pertanyaan,  kemudian  peneliti  bertemu  dengan  nara  sumber dan mengajukan pertanyaan. (3) Observasi, metode ini dipakai untuk  mengamati  perilaku  atau  situasi  individu,  ini memerlukan keterampilan khusus untuk menilai / pengamatan perilaku dalam penelitian
Data  adalah  keterangan  baik  berupa  angka  ataupun kalimat  atau  kata,  baik  sudah  diolah  ataupun  belum,  yang dapat  memberikan  gambaran  tentang  suatu  keadaan  atau
masalah.  Pada  dasarnya  setiap  kata  akan  membuat  keputusan baik  dalam  merancang  program  kedepan  ataupun  dalam memecahkan  (problem  solving)  kita  selalu  memerlukan keterangan  atau  data  sebagai  dasar  atau  landasan.  Jenis  dan sumber data yang akan dilakukan penelitian ini sebagai dasar untuk menunjang penelitian yaitu:
Data primer adalah data  yang diperoleh secara langsung dari  sumber  data  (responden)  pada  lokasi  penelitian  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber–sumber berupa  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal-jurnal,  karya ilmiah,  dokumen  resmi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan tindak lanjut  proses  pengelolaan  data  yang  membutuhkan  ketelitian serta  kecermatan  secara  optimal.  Dalam  hubungan  ini pengetahuan  dan  penguasaan  metodelogi  seorang  peneliti sangat  menentukan  karena  hasil  penelitian  sangat  tergantung pada analisis data..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Diperbolehkannya  Pihak  Ketiga  Melakukan  Upaya Hukum Derden  Verzet Terhadap  Putusan  Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Derden verzet merupakan gugatan baru terhadap perkara sebelumnya yang di ajukan untuk mempertahankan hak pihak ketiga.  Dimana  yang  menjadi  objek  sengketa  dalam perlawanan tersebut akan dilakukan lelang, eksekusi atau jual terhadap  objek  sengketa  tersebut.  (Faisal  Akbaruddin,  2022). Dalam  perlawanan  pihak  ketiga  ini  umumnya  dalam  suatu perkara  tidak  diikutsertakan  dalam  persidangan  pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa  tetapi  barang-barang  miliknya  yang  sah,  baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi  pihak  yang  dikalahkan  dalam  suatu  perkara  di pengadilan. (Abdul Rahman Karim, 2022).
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlawanan  pihak ketiga  ( derden  verzet )  diatur  dalam  pasal-pasal  sebagai berikut:
a. Pasal 195 ayat (6) HIR:
Perlawanan  ( verzet )  terhadap  pelaksanaan  putusan,  juga dari  pihak  ketiga  berdasarkan  dalil  tentang  adanya  hak miliknya  atas  benda-benda  yang  disita  itu,  sama  halnya dengan  semua  sengketa  tentang  upaya-upaya  paksaan  yang diperintahkan  untuk  ditetapkan,  diajukan  kepada  dan  diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai untuk keseluruhannya atau sebagian daripadanya harus dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dipimpinnya itu. b. Pasal 206 ayat (6) RBg: Perlawanan (verzet) terhadap  pelaksanaan  putusan,  juga dari  pihak  ketiga  berdasarkan  dalil  tentang  adanya  hak miliknya  atas  benda-benda  yang  disita  itu,  sama  halnya dengan  semua  sengketa  tentang  upaya-upaya  paksaan  yang diperintahkan  untuk  ditetapkan,  diadili  oleh  Pengadilan Negeri  yang  mempunyai  wilayah  hukum  dalam  mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan. c. Pasal 378 Rv:
Pihak-pihak  ketiga  berhak  melakukan  perlawanan terhadap suatu putusan  yang merugikan  hak-hak  mereka, jika
Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim..  (Anggreany Arief, Azwad Rachmat Hambali)
mereka  secara  pribadi  atau  wakil  mereka  yang  sah  menurut hukum atau pun pihak  yang  mereka  wakili  tidak dipanggil di sidang  pengadilan  atau  karena  penggabungan  perkara  atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.
Berdasar  pada  ketentuan  di  atas,  maka  diberikan kesempatan  bagi  pihak  ketiga  untuk  mengajukan  perlawanan terhadap  eksekusi  yang  akan  dijalankan  sehingga  perlawanan pihak  ketiga  (derden  verzet)  ini  menjadi  alat  atau  cara  untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).
Syarat  untuk  mengajukan  perlawanan  adalah  putusan hakim  yang  secara  nyata  telah  merugikan  pihak  ketiga.  Ada sejumlah  unsur  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam mengajukan Derden Verzet , yaitu:
a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga itu.
b) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam derden  verzet agar dapat  dipertimbangkan  dalam  menunda  eksekusi  yaitu  harus berdasarkan  “dalil  hak  milik”.  Ketentuan  Pasal  195  ayat  (6) HIR  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pihak  ketiga  yang hendak  mengajukan  perlawanan  terhadap  eksekusi  hanya didasarkan pada dalil hak milik. Dengan demikian di luar dalil hak  milik,  maka  perlawanan  yang  diajukan  oleh  pihak  ketiga tidak akan diterima hakim. Dalam hal perlawanan didasarkan pada  barang  yang  akan  dieksekusi  telah  dijaminkan  kepada pelawan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6), dalil  seperti  itu  tidak  relevan  untuk  menunda  eksekusi.  Akan tetapi  sebaliknya,  kalau  dalil  barang  yang  hendak  dieksekusi telah  dijaminkan  kepada  pelawan  dihubungkan  dengan  asas yang  melarang  eksekusi  dijalankan  terhadap  barang  yang sudah  dijaminkan  (diagunkan)  kepada  pihak  ketiga,  maka cukup  alasan  untuk  membenarkan  perlawanan  terhadap eksekusi  berdasarkan  dalil  yang  demikian.  Pembenaran perlawanan  eksekusi  terhadap  barang  yang  telah  dijaminkan kepada  pelawan  oleh  karena  mempunyai  relevansi  untuk menunda eksekusi, secara kualitas termasuk dalam klasifikasi eksekusi yang noneksekutabel. (M. Yahya Harahap, 1996)
3.2. Perlawananan  Pihak  Ketiga  di  Pengadilan  Negeri Makassar Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan  sebagai  alasan  untuk  menunda  eksekusi yaitu  perlawanan  itu  harus  diajukan  sebelum  eksekusi dijalankan. Sebab jika eksekusi telah selesai dijalankan, maka tentunya  tidak  ada  relevansinya  untuk  menunda  ataupun menangguhkan eksekusi. Menurut yurisprudensi seperti dalam Putusan  MA  tanggal  31  Agustus  1977  No.  697K/Sip/1974 ditegaskan  tentang  formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi  yaitu  harus  diajukan  sebelum  penjualan  lelang dijalankan  (sebelum  eksekusi  dijalankan).  Apabila  eksekusi sudah  selesai  dijalankan,  upaya  yang  dapat  diajukan  pihak ketiga  untuk  membatalkan  eksekusi  harus  melalui  gugatan. Demikian pula dalam Putusan MA No.786 K/Pdt/1988 antara lain  ditegaskan  bahwa  derden  verzet  atas  eksekusi berdasarkan  alasan  sebagai  pemilik  dapat  dibenarkan  asal diajukan  sebelum  eksekusi  selesai.  Selanjutnya,  mengenai pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  perkara,  baik  derden verzet  maupun  perkara  biasa,  yang  paling  pertama  diperiksa oleh  Majelis  Hakim  adalah  formalitas  gugatan,  dimana formalitas  gugatan  tersebut  memiliki  dua  syarat,  yaitu  syarat formil  dan  materil.  Syarat  formil  mencakup  identitas  para pihak,  selanjutnya  syarat  materilnya  mencakup  isi  gugatan, apakah  beralasan  hukum  atau  tidak.  Apabila  syarat  formil telah  terpenuhi,  maka  selanjutnya  adalah  pokok  perkara. Dalam  perkara  derden  verzet,  majelis  hakim  harus  melihat keterangan  saksi  dan  bukti  yang  diajukan  pelawan,  serta
memeriksa  perkara  terdahulu,  apakah  ada  kekeliruan  atau tidak. (Abdul Rahman Karim, 2022)
Salah  satu  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim dalam  putusan  derden  verzet  yaitu  yang  pertama,  harus merujuk dari putusan asalnya kemudian putusan asal tersebut di ulang kembali oleh pelawan atau tidak. Faktor kedua, yaitu semua  pihak  yang  berperkara  dari  putusan  asal  harus  ikut tergugat.  Karena  salah  satu  syarat  dalam  perlawanan  pihak ketiga  yaitu  semua  pihak  dalam  perkara  asal  harus  di  tarik kembali sebagai pihak dalam  perkara perlawanan. Sedangkan dari segi substansinya, pertama, jika perlawanan pihak ketiga tersebut mengulang dari putusan terdahulu atau permasalahan pokok  perkara  asal  maka  perlawanan  tersebut  dikategorikan nebis, karena seorang hakim tidak dapat memutus dua kali hal yang  sama  dalam  perkara  yang  sama.  Dalam  kode  etik kehakiman  juga  memberikan  aturan  terhadap  hakim bahwaseorang  hakim  tingkat  pertama  tidak  diperbolehkan membatalkan  putusan  hakim  tingkat  pertama.  Kedua,  untuk mengetahui  bahwa  Pelawan  tersebut  adalah  pelawan  yang baik  dan  benar  yaitu  dapat  dilihat  dari  putusan  tersebut terdapat  alas  hak  yang  diajukan  oleh  Pelawan  dalam perlawanan tersebut. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat  membuktikan bahwa ia  mempunyai alas hak  atas  barang  yang  disita  dan  apabila  ia  berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar sehingga dia berhak dalam objek sengketa tersebut dan sita  akan  diperintahkan  untuk  diangkat  (non  executable). Apabila  pelawan  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia  adalah pemilik  dari  barang  yang  disita  maka  pelawan  akan dinyatakan  sebagai  pelawan  yang  tidak  benar  atau  pelawan yang  tidak  jujur,  dan  sita  akan  dipertahankan.  Alas  hak  yang dimaksud dalam hal ini yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna  bangunan,  hak  pakai,  dan  sebagainya.  (Faisal Akbaruddin Takwa, 2022)
Ketiga,  Agar  proses  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan dapat  berjalan  seimbang,  maka  di  berlakukan  asas  Audi  et Alteram  Partem  yang  artinya  “Mendengarkan  dua  belah pihak”  atau  mendengarkan  juga  pendapat  atau  argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  memutus  perkara.  Pembuktian  merupakan  tahap  yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa peristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  itu  benar-benar  terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Hakim dalam melakukan penilaian terhadap pembuktian dalam  perkara  perdata,  dapat  menggunakan  teori  pembuktian bebas,  yaitu  teori  menghendaki  kebebasan  hakim  untuk menentukan  dan  melakukan  penilaian  terhadap  pembuktian, dengan kata lain tidak ada ketentuan yang mengikat hakim.
Teori pembuktian negatif, yaitu sebaliknya pada teori ini, mengharuskan  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat yang  bersifat  negatif,  yaitu  ketentuan  yang  harus  membatasi pada  larangan  kepada  hakim  untuk  melakukan  sesuatu  yang berhubungan  dengan  pembuktian.  Jadi  disini  hakim  dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 308 RBg. 1905 BW).
Teori  pembuktian  positif,  yaitu  di  samping  adanya larangan,  teori  ini  menghendaki  adanya  perintah  kepada hakim.  Di  sini  hakim  diwajibkan  tetapi  dengan  syarat  (Pasal
165  HIR,  285  RBg,  1870  BW).  Dari  ketiga  teori  yang ditawarkan, hanya satu teori pembuktian bebas yang memberi kewenangan  mutlak  pada  hakim,  untuk  berkehendak  bebas dalam  melakukan  penilaian  pada  pembuktian.  Hukum pembuktian  ini  termuat  dalam  HIR  (Herziene  Indonesische Reglement)  yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)  berlaku  diluar  wilayah  Jawa  dan  Madura. Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan  pembuktian  akta  di  bawah  tangan;  dan  BW (Burgerlijk  Wetboek)  atau  KUHPerdata  Buku  IV  Pasal  1865 sampai dengan Pasal 1945. Pasal 1865 KUH Perdata: “Setiap orang  yang  mengaku  mempunyai  suatu  hak,  atau  menunjuk suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk membantah suatu  hak orang lain,  wajib  membuktikan adanya hak  itu  atau  kejadian  yang  dikemukakan  itu”.  Sedangkan dalam  Pasal  1866  KUH  Perdata:  “Alat  pembuktian  meliputi, bukti  tertulis,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  sumpah. Semuanya  tunduk  pada  aturan-  aturan  yang  tercantum  dalam bab-bab berikut.”
Jika  suatu  perlawanan  tersebut  dapat  dibuktikan  dan pihak  Pelawan  dapat  membuktikan  kebenarannya  maka seorang hakim hanya dapat menyatakan bahwa objek sengketa dari  pokok  perkara  asal  tidak  dapat  di  eksekusi  atau  non executable yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  namun  tidak  dapat  di  lakukan  eksekusi.  Hasil  analisis penulis berdasarkan putusan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.MKS  dan  wawancara  bersama  hakim Pengadilan  Negeri  Makassar  dapat  disimpulkan  beberapa pertimbangan  hakim  dalam  putusan  tersebut  yaitu  bahwa pelawan,  terlawan  dan  turut  terlawan  adalah  ahli  waris  yang sah  namun  hakim  menolak  perlawanan  Pelawan  dan  sita eksekusi  tetap  dilaksanakan  berdasarkan  surat  Nomor 40/EKS/2011/PN.MKS  jo.  No.  53/Pdt.G/2008/PN.MKS sebagai  tindak  lanjut  dari  putusan  Pengadilan  Negeri Makassar No. 53/Pdt.G/2008/PN.MKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi  Makassar  No.  141/Pdt/2009/PT.MKS  jo.  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  3028K/PDT/2009  terhadap  objek sengketa  atau  objek  eksekusi  yang  merupakan  tanah  warisan Go Kok Hwa berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tinumbu  No.  12  Kelurahan  Bontoala  Tua,  Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
Alasan  hakim  menolak  perlawanan  oleh  pihak  pelawan karena  dalam  fakta  persidangan  tidak  cukup  bukti  yang menunjukkan  dalil  mengenai  adanya  hak  milik  dari  pelawan terhadap  obyek  eksekusi,  padahal  menurut  pasal  206  ayat  6 Rbg  menyatakan  bahwa  syarat  untuk  dapat  mengajukan derden  verzet  adalah  harus  ada  dalil  mengenai  hak  milik pelawan terhadap obyek eksekusi hal itu menunjukkan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil perlawanannya  dan  terlawan  dianggap  telah  berhasil membuktikan  dalil-dalil  sangkalannya  dimana  bahwa  obyek sengketa  berupa  tanah  dan  bangunan  diatas  SHM  No.  20098 Kel.  Bontoala  Tua  Kec  Bontoala  Kota  Makassar  tanggal  14 Mei  2012  setempat  dikenal  dengan  nama  Jalan  Tinumbu  No 12  Makassar  (obyek  sengketa)  merupakan  tanah  berikut bangunan  milik  Terlawan.  Sehingga  pelawan  tersebut merupakan  pelawan  yang  tidak  benar  sebagaimana  menurut penuturan yang Mulia Faisal Akbaruddin Takwa bahwa untuk membuktikan pelawan tersebut adalah pelawan yang baik dan
benar harus dilihat dari putusan tersebut terdapat alas hak atau tidak  dan  pelawan  harus  membuktikan  dalilnya.  Dan  juga menurut  Pasal  1865  KUH  Perdata:  “Setiap  orang  yang mengaku  mempunyai  suatu  hak,  atau  menunjuk  suatu peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk membantah suatu  hak orang lain,  wajib  membuktikan adanya hak itu atau  kejadian  yang dikemukakan itu”. Namun, dalam bukti-bukti  yang  dimiliki  oleh  pelawan  tidak  cukup  untuk membuktikan dalil hak milik oleh pelawan.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  upaya  hukum  perlawanan  pihak  ketiga,  atau derden verzet , dapat diperbolehkan apabila terdapat kepentingan dan hak  dari  pihak  ketiga  yang  jelas  telah  dirugikan.  Hal  ini memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ketiga  yang secara nyata  memiliki keterlibatan dan kepentingan terhadap obyek sengketa. Namun, penting  untuk diingat bahwa dalam putusan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.MKS, hakim menolak  perlawanan  yang  diajukan  oleh  pihak  pelawan. Keputusan  ini  didasarkan  pada  fakta  persidangan  yang  tidak mengungkapkan  bukti  yang  memadai  untuk  menunjukkan dalil  mengenai  hak  milik  dari  pelawan  terhadap  obyek eksekusi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  ada kebijakan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pihak ketiga untuk melakukan derden verzet, keputusan akhir tetap akan  dipengaruhi  oleh  bukti  dan  fakta  yang  ada  dalam persidangan.  Dengan  demikian,  penting  bagi  pihak  yang berkepentingan  untuk  mempersiapkan  bukti  yang  kuat  dan memadai  ketika  mengajukan  derden  verzet.  Hal  ini  akan memastikan  bahwa  kepentingan  dan  hak  dari  pihak  ketiga dapat  diakui  dan  dipertimbangkan  dengan  adil  dalam  proses hukum.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Andre  G.  Mawey.  (2016).  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan Putusan  Lepas  Dari Segala Tuntutan.  Lex Crimen, 5(2).
Anonim. Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) . PN Kuningan. Diakses  dari https://www.pn-kuningan.go.id/hal-  eksekusi-putusan- yang-berkekuatan-hukum-tetap- inkracht.html#:~:text=Putusan%20yang%20berkekuata n%20hukum
Bagir  Manan.  (2005).  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuasaan kehakiman  Indonesia  Dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Bendesa  Made  Cintia  Buana.  (2014).  Upaya  Hukum Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet)  Terhadap Putusan  Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap Dalam Perkara Perdata. Jurnal Rechtens, 3(2).
Dimas  Hutomo.  (2018,  10  Oktober).  Kekuatan  Hukum Putusan Peninjuan Kembali.  Hukum  Online.  Diakses dari
Elfrida  R.  Gultom.  (2017).  Hukum  Acara  Perdata  (Edisi  2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
Ernawati.  (2020).  Hukum  Acara  Peradilan  Agama.  Depok: Rajawali Pers.
Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim..  (Anggreany Arief, Azwad Rachmat Hambali)
Iskandar  Oeripkartawinata.  (1981).  Upaya-Upaya  Hukum Yang  Dapat  Diagunakan  Oleh  Pencari  Keadilan Menurut  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia.  Jurnal Hukum dan Pembangunan Ivonne  W.  K.  Maramis.  (2017).  Perlawanan  Pihak  Ketiga (Derden  Verzet)  Sebagai  Upaya  Menangguhkan Eksekusi. Lex Administratum, 5(5). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M. Nur Rasaid. (1999). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.  Moh.  Taufik  Makarao.  (2004).  Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata.
M.  Yahya  Harahap.  (1996).  Perlawanan  Terhadap  Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar  Hukum  Eksekusi.  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
M.  Yahya  Harahap.  (2008).  Hukum  Acara  Perdata.  Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Yahya  Harahap.  (2015).  Hukum  Acara  Perdata  Tentang: Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan  Pengadilan.  (Cet.  Ke-  15).  Jakarta:  Sinar Grafika.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Putusan  No.
69/Pdt.Plw/2012/PN.MKS. Repositori Mahakmah Agung.
Diakses
dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/,  pada  tanggal 21 Desember 2021.
Margono.  (2019).  Asas  Keadilan  Kemanfaatan  &  Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika. Mukti Arto. (2004). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan
Agama.
Mukti  Arto.  (2018).  Upaya  Hukum  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah. Depok: Prenadamedia Group.
Muntasir  Syukri.  (2014).  Kejahatan  Korupsi  Dan  Putusan Hakim  Dalam  Perspektif  Psikologi.  Majalah  Ikatan
Hakim Indonesia: Varia Peradilan No. 343, Edisi Juni.
Putusan  MARI  Nomor  4  K/Sip/1958,  tanggal  13  Desember 1958
R.  Soeroso.  (2011).  Hukum  Acara  Perdata  Lengkap  & Praktis:  HIR,  RBg,  dan  Yurisprudensi.  Jakarta:  Sinar Grafika.
R.  Subekti.  (1997).  Hukum  Acara  Perdata.  (Cet.  Ke-  2). Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (2005).
Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek. Bandung: Mandar Maju.
Sarwohadi.  (2017).  Penyelesaian  Perkara  Gugatan  Pihak
Ketiga/Derden Verzet.
Syahrul  Sitorus.  (2018).  Upaya  Hukum  Dalam  Perkara Perdata  (Verzet,  Banding,  Kasasi,  Peninjauan  Kembali dan Derden Verzet). Jurnal Hikmah, 15(1).
Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas
Undang-  Undang  Pokok  Kekuasaan  dan  Undang- Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan
Kehakiman  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia
Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas Undang-  Undang  No.  14  Tahun  1985  tentang
Mahkamah Agung
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.