## PERAN KARAKTERISTIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
1

## THE ROLE OF CHARACTERISTICS OF THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS TOWARD THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT

## INSTITUTIONS WITH COMMITMENT AS A MODERATING VARIABLE
Dadan Darmawan 1,2)* , Helmi Yazid 1) , Elvin Bastian 1)
1) Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta km.4 Pakupatan Kota Serang, Banten, Indonesia.
2) Inspektorat Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Sukajaya Curug Kota Serang, Banten, Indonesia.
* Email: ddarmawan07@gmail.com
disubmit: 3 Juli 2022, direvisi: 10 Oktober 2022, diterima: 31 Oktober 2022

## ABSTRAK
Akuntabilitas  menjadi  salah  satu  kunci  dalam  mencapai  good  governance dan  bertujuan  untuk mengukur  seberapa  baik  Instansi  Pemerintah  tersebut  melakukan  tugas  pokok  dan  penggunaan anggaran. Nilai evaluasi AKIP Provinsi Banten dari tahun ke tahun cenderung meningkat, akan tetapi tidak  signifikan.  Pertumbuhan  Nilai  SAKIP Provinsi  Banten dari  tahun  2016  ke  2017  hanya  sebesar 0,03. Sedangkan pertumbuhan Nilai SAKIP dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4,30. Perpres  Nomor  29  tahun  2014  menjelaskan  bahwa  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) diberikan kewenangan lebih untuk berperan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Pengaruh Karakteristik Pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Beberapa faktor yang  sangat  mempengaruhi  kinerja  APIP  menjadi  variabel  bebas  pada  penelitian  ini  yaitu  tingkat kapabilitas APIP, jumlah APIP dengan Komitmen Manajemen sebagai pemoderasi. Penarikan sampel menggunakan  metode  purposive  sampling dengan responden  sebanyak  61  responden  terdiri  dari Penyusun  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di  42  Perangkat  Daerah Pemerintah  Provinsi  Banten  dan  29  APIP  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Banten  yang  bertugas mengevaluasi  LAKIP. Teknik Analisis  data  menggunakan  pendekatan  Partial  Least  Square (PLS). Hasil  penelitian  ini  menyatakan  hasil  bahwa  Level  Kapabilitas  APIP berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sedangkan Jumlah APIP tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Komitmen Manajemen tidak memoderasi Level Kapabilitas  APIP terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP),  tetapi  memoderasi Jumlah Personil APIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Komitmen Manajemen, Karakteristik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved.

## ABSTRACT
Accountability is one of the  keys to achieving good governance and aims to measure how well the Government  Agencies  carry  out  their  main  tasks  and  use  the  budget.  The  evaluation  value  of  the Banten Province AKIP from year to year tends to increase, but is not significant. The growth of the Banten Province SAKIP Value from 2016 to 2017 was only 0.03. Meanwhile, the growth of SAKIP Value from 2017 to 2018 was 4.30. Presidential Decree No. 29 of 2014 explains that the Government Internal  Supervisory  Apparatus  (APIP)  is  given  more  authority  to  play  a  role  in  achieving  local government performance. This study aims to analyze and examine the Effect of the Characteristics of Assistance for Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the Performance Accountability of  Government  Agencies  (AKIP).  Several  factors  that  greatly  affect  APIP's  performance  become independent  variables  in  this  study,  namely  the  level  of  APIP  capability,  the  number of APIP  with Management  Commitment  as  moderating.  Sampling  used  purposive  sampling  method  with  61 respondents consisting of Government Agencies Performance Accountability Reporters (LAKIP) in 42 Banten Provincial Government Officials and 29 APIP Banten Provincial Inspectorates in charge of evaluating LAKIP. The data analysis technique used the Partial Least Square (PLS) approach. The results  of  this  study  state  that  the  APIP  Capability  Level  has  an  effect  on  the  Performance Accountability  of  Government  Agencies  (AKIP),  while  the  number  of  APIPs  does  not  affect  the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) and Management Commitment does not moderate  the  APIP  Capability  Level  on  the  Performance  Accountability  of  Government  Agencies (AKIP),  but  moderating  the  Number  of  APIP  Personnel  on  the  Performance  Accountability  of Government Agencies (AKIP).
Keywords:  Performance  Accountability  of  Government  Agencies  (AKIP),  Management  Commitment, Characteristics of Government Internal Supervisory Apparatus.

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  menjadi  salah  satu kunci  dalam  mencapai good governance .
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia
Nomor 12 Tahun 2015 bahwa evaluasi atas akuntabilitas
kinerja merupakan implementasi  atas  capaian  kinerja  di lingkungan  Instansi  Pemerintah  dan  atau unit  kerja  atau  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD), evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik Instansi Pemerintah tersebut  melakukan  tugas  pokok  dan penggunaan anggaran.
Hal ini sejalan dengan penerapan
Pasal  30  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia
Nomor  29  Tahun  2014  tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 12  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Evaluasi Atas  Implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat
Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP) selaku auditor internal pemerintah memiliki tugas penting dalam melakukan pembinaan AKIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Auditor  internal  diminta  membantu organisasi  dalam  mencapai  tujuannya dengan  menggunakan  pendekatan  yang
sistematis  dan  disiplin  untuk  mengevaluasi dan  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Dengan  kata  lain,  peran  APIP  yang bertindak  sebagai  auditor  internal  bertugas untuk memastikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja dan akuntansi keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan  laporan  keuangan  daerah  juga  dapat disajikan  dengan  wajar,  diluar  tugas – tugas awal APIP sebelumnya yaitu sebagai aparat pengawas. Kecukupan pengendalian internal dan efektivitas pengendalian internal sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah,  oleh  karena itu  internal auditor pemerintah daerah dapat
memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap kinerja keuangan melalui peningkatan  pengendalian  internal  atas proses  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah tersebut.
Kinerja  dapat  diartikan  sebagai penampilan  hasil  kerja  personil  maupun dalam  suatu  organisasi.  Penampilan  hasil karya  tidak  terbatas  kepada  personil  yang memangku  jabatan  fungsional  maupun struktural  saja,  akan  tetapi  juga  kepada keseluruhan jajaran personil di dalam suatu organisasi.
Kinerja suatu Instansi
pemerintah merupakan perwujudan kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan  pelaksanaan  visi  dan  misi  suatu organisasi  dalam  mencapai  sasaran  dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.
Akuntabilitas  sendiri  adalah  suatu instrumen yang wajib untuk dipertanggungjawabkan atas konsep keberhasilan  dan  kegagalan  tugas  pokok serta  fungsi  dari  suatu  organisasi.  Laporan pertanggungjawaban  merupakan  sarana utama  akuntabilitas  yang  diharapkan  dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan. Pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara transparan, akuntabel dan melibatkan  partisipasi  masyarakat  ( good governance ).
Berkaitan dengan hal tersebut, peran APIP  sangat  diperlukan  dalam  proses pencapaian  tujuan,  sasaran  organisasi,  dan kinerja  suatu  pemda  secara  maksimal  yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak  berkepentingan  (Suharyanto &
Sutaryo, 2016). Faktor penting lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  adalah  komitmen  manajemen. Menurut  (Ningsih  &  Nadirsyah,  2017) komitmen manajemen adalah suatu keyakinan  dan  dukungan  yang  kuat  dari manajemen untuk melakukan, menjalankan, dan  mengimplementasikan  suatu  kebijakan yang  ditetapkan  secara  bersama  sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat  dicapai.  Menurut  (Syah  et  al.,  2019) menerangkan  bahwa  organisasi  dengan
komitmen  manajemen  yang  kuat  dari pimpinan  dan  bawahannya  akan  lebih mudah  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih  baik.  Dengan  kata  lain,  komitmen manajemen  dan  kepemimpinan  dapat diartikan  sebagai  salah  satu  faktor pendorong  atau  faktor  yang  dapat memotivasi  pegawai  atau  karyawan  untuk berjuang  guna  perbaikan  proses  yang berkelanjutan  (Smith,  2017)  .  Komitmen manajemen  dalam  penelitian  ini  akan dijadikan  sebagai  variabel  moderasi. (Ferdinand,  2014)  menyatakan  bahwa variabel  moderasi  adalah  sebuah  variabel bersyarat atau “ conditional ” yang
pengaruhnya  akan  menjadi  lebih  kuat  atau lemah jika memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen.
Penelitian  ini  menggunakan Grand Theory Stewardship sebagai dasar penelitian ini.  Teori Stewardship (Penatalayanan) adalah  teori  yang  menggambarkan  situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk kepentingan organisasi (Davis et al., 1997). Teori  tersebut  mengasumsikan  bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan kesuksesan organisasi
Kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Berfikir
Keterangan:
H1: Level Kapabilitas APIP Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); H2:  Jumlah  APIP  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP);  H3: Jenjang Jabatan APIP Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); H4: Latar  Belakang  Pendidikan  APIP  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP);  H5:  Komitmen  Manajemen  Memoderasi  Level  Kapabilitas  APIP  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah (AKIP);  H6: Komitmen Manajemen Memoderasi  Jumlah APIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); H7: Komitmen Manajemen memoderasi Jenjang Jabatan APIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); H8: Komitmen Manajemen Memoderasi Pengaruh Jumlah APIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka  metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kuantitatif asosiatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di
Pemerintah Provinsi Banten, yang berjumlah
42 orang OPD dan 29 Orang PPUPD Provin- si  Banten dengan  menggunakan sampel jenuh. Pertimbangan peneliti dalam menentukan sampling dalam jumlah tersebut dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi  ruang  lingkup  pergerakan peneliti.  Penelitian  ini  hanya  menggunakan metode  penyebaran  kuesioner  tanpa  adanya wawancara  langsung  kepada  responden, sehingga memungkinkan hasil penelitian ini akan bias. Namun demikian, keterbatasan ini dapat  dieliminasi  dengan  pendekatan metodelogi dan alat uji yang tepat. Penelitian ini  dilakukan  selama  satu  bulan  pada  bulan Maret 2021.
Kriteria sampel yang digunakan sebagai sumber
data dalam penelitian  ini  yaitu aparatur  Sipil  Negara yang bekerja di Sub    Bagian     Perencanaan Evaluasi    dan Pelaporan (PEP) di Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah Provinsi  Banten  dan  terlibat  dalam penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah dan  aparatur  Sipil Negara.

## Tabel 1 Daftar Nama OPD Pemerintah Provinsi Banten
No  Nama OPD No  Nama OPD 1 Dinas Kesehatan 22 Dinas Pertanian 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 25 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 5 Satuan Polisi Pamong Praja 26 Sekretariat Daerah 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27 Biro Pemerintahan 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 28 Biro Hukum 8 Dinas Sosial 29 Biro Organisasi 9 Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi 30 Biro Bina Perekonomian 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 31 Biro Kesejahteraan Rakyat 11 Dinas Ketahanan Pangan 32 Biro Umum 12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33 Sekretariat DPRD 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 34 Biro Administrasi Pembangunan Daerah 14 Dinas Perhubungan 35 Biro Administasi Rumah Tangga Pimpinan 15 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 36 Badan Penghubung 16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 37 Inspektorat 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 38 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 39 Badan Pendapatan Daerah 19 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 40 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 20 Dinas Kelautan dan Perikanan 41 Badan Kepegawaian Daerah 21 Dinas Pariwisata 42 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumber: Bappeda Provinsi Banten (2021)
Pegawai  yang  mempunyai  jabatan  sebagai Pejabat  Pengawas  Urusan  Pemerintahan Daerah  (P2UPD)  di  Inspektorat  Provinsi Banten  sebagai  evaluator  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten. Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang akan disebarkan kepada responden (unit analisis).  Adapun  42  OPD  di  Pemerintah Provinsi  Banten  dimaksud  ditunjukkan  oleh tabel 1.
Tempat  penelitian dalam  penelitian ini  adalah  Inspektorat  Provinsi  Banten. Adapun  waktu  penelitian  dilaksanakan selama  satu bulan pada bulan Maret 2021.
Penelitian ini menggunakan variabel AKIP  sebagai  variabel  terikat,  komitmen Manajemen sebagai variabel moderat serta level  kapabilitas  APIP,  Jumlah  APIP, Jenjang  Jabatan  APIP  dan  Latar  Belakang Pendidikan APIP sebagai variabel bebas.
Teknik  pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian
Kepustakaan  ( Library  Research ),  dan penelitian  lapangan  ( field  research )  untuk memperoleh  data  primer.  Alat  yang digunakan yaitu paperless dengan kuesioner  melalui Google  form ,  yang sangat cocok dengan kondisi pandemi saat penelitian ini dilakukan untuk menghindari tatap muka ( social distancing ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menilai  Outer  Model  ( Measurement Model )
Ada tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu convergent validity, discriminant validity, dan composit reliability.  Convergent  validity dari  model pengukuran  dengan  refleksif  indikator dinilai  berdasarkan  korelasi  antara  item skor/ component skor  yang  dihitung  dengan PLS.  Ukuran  refleksif  individual  dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur (Ghozali, 2006).
Discriminant  Validity dari  model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan Cross  Loading pengukuran dengan  konstruk.  Jika  korelasi  konstruk dengan  item  pengukuran  lebih  besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut  menunjukkan  konstruk  laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Metode lain  untuk  menilai Discriminant  validity adalah  membandingkan  nilai Root  of Average  Variance  Extracted  (AVE) setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar  konstruk  dengan  konstruk  lainnya dalam  model  maka  dikatakan  nilai Discriminant Validity yang baik (Fornell & Larcker, 1981)
(Ghozali,  2018)  menyatakan  bahwa pengukuran  ini  dapat  digunakan  untuk mengukur  reliabilitas component skor variabel laten dan hasilnya lebih konservatif
dibanding  dengan composite  relibilty .
Direkomendasikan  nilai  AVE  harus  lebih besar dari nilai 0,50. Uji reliabiltas konstruk diukur  dengan  dua  kriteria  yaitu composite reliability dan cronbach  alpa ,  konstruk dinyatakan  reliabel  jika  nilai composite reliability maupun Cronbach  alpa di  atas
0,70.  Namun  menurut  Chin  dalam  Ghozali (2008),  untuk  penelitian  tahap  awal  dari pengembangan,  skala  merupakan  nilai loading 0,5  sampai  0,6  dianggap  cukup memadai.
Gambar 2 menunjukkan nilai secara keseluruhan korelasi setiap variabel menyatakan hubungan Akuntabilitas Kinerja,  Karakteristik  Pendampingan  APIP dan Komitmen Manajemen.
Pada  gambar  2  terdapat  korelasi konstruk yang lebih dari 0,5 sehingga setiap variabel  memenuhi  kriteria convergent
validity dan  dapat dilihat secara keseluruhan korelasi  setiap  variabel  yang  menyatakan pengaruh  Pendampingan  APIP  Terhadap Akuntabilita  Kinerja  Instansi  Pemerintah Dengan  Komitmen  Manajemen  Sebagai Pemoderasi.

## Outer  Model  Variabel  Karakteristik Pendampingan APIP
Variabel
Karakteristik
Pendampingan  APIP  dijelaskan  oleh  11 indikator. Pengujian terhadap outer loading bertujuan  untuk  melihat  korelasi  antara score  item atau  indikator  dengan score konstruknya.  Indikator  dianggap  reliabel jika  memiliki  nilai  korelasi  diatas  0,7. Namun dalam tahap pengembangan korelasi 0,5 masih dapat diterima (Ghozali, 2017).
Hasil pengolahan dengan
menggunakan smart PLS  pada  Gambar  2
Gambar 2. Data primer diolah dengan Smart PLS (2021)
menunjukkan    nilai outer  loadings dari
indikator
variabel Karakteristik Pendampingan  APIP.  Hasil  menunjukkan bahwa  nilai outer  loading dari  indikator LKAPIP1  (0,845),  LKAPIP2  (0,928), LKAPIP3  (0,831),  LKAPIP4  (0,936), LKAPIP5  (0,903),  JJAPIP1  (0,861), JJAPIP2  (0,932),  JAPIP1  (0,975),  JAPIP2 (0,974),  LBPAPIP1  (0,912),  LPBAPIP2
(0,933),  dimana  semua  nilanya  lebih  besar atau sudah berada diatas nilai 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Karakteristik  Pendampingan  APIP  telah memenuhi syarat dari kecukupan model atau criteria convergent validity .
Outer  Model  Variabel  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Variabel Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah  dijelaskan  oleh  5 indikator. Pengujian terhadap outer loading bertujuan  untuk  melihat  korelasi  antara score  item atau  indikator  dengan score konstruknya.  Indikator  dianggap  reliabel jika  memiliki  nilai  korelasi  diatas  0,7. Namun dalam tahap pengembangan korelasi 0,5 masih dapat diterima (Ghozali, 2006).
Hasil pengolahan dengan menggunakan smart PLS  pada  Gambar menunjukkan  nilai outer  loadings dari indikator  variabel  Persaingan  Pasar.  Hasil menunjukkan bahwa nilai outer loading dari indikator  AKIP1  (0,932),  AKIP2  (0,945), AKIP3  (0,936),  AKIP4  (0,968),  AKIP5
(0,957), nilai-nilai tersebut lebih besar atau sudah berada diatas nilai 0,5. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah memenuhi syarat  dari  kecukupan  model  atau criteria convergent validity .

## Outer  Model  Variabel  Komitmen Manajemen
Variabel  Komitmen  Manajemen dijelaskan  oleh  tiga  indikator.  Pengujian terhadap outer  loading bertujuan  untuk melihat  korelasi  antara score  item atau indikator  dengan score konstruknya.
Indikator  dianggap  reliabel  jika  memiliki nilai korelasi diatas 0,7. Namun dalam tahap pengembangan  korelasi  0,5  masih  dapat diterima (Ghozali, 2017).
Hasil pengolahan dengan menggunakan smart PLS  pada  Gambar  2 menunjukkan    nilai outer  loadings dari indikator  variabel  Komitmen  Manajemen. Hasil  menunjukkan  bahwa  nilai outer loading dari  indikator  KM1  (0,903),  KM2 (0,974),  KM3  (0,966),  nilai-nilai  tersebut lebih besar atau sudah berada diatas nilai 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen  Manajemen  telah  memenuhi syarat  dari  kecukupan  model  atau criteria convergent validity .

## Pengujian Hipotesis Melalui Inner Model
Pengujian inner  model atau  model struktur  dilakukan  untuk melihat  hubungan
antara  konstruk  nilai  signifikan  dan R- square dari model penelitian. Model struktur dievaluasi  dengan  menggunakan R-square untuk  konstruk  dependen Stone-Geisser  Q- square  test untuk predictive  relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur  struktur.  Signifikan  parameter  yang diestimasi  memberikan  informasi  yang sangat  berguna  mengenai  hubungan  antara variabel-variabel  penelitian.  Batas  untuk menolak  dan  menerima  hipotesis  yang diajukan  ±  1,96,  dimana  apabila  nilai  t- statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) maka hipotesis  diterima,  sebaliknya  jika  nilai  t- statistik lebih kecil dari t-tabel (1,96) maka hipotesis  di  tolak  (Ghozali,  2018).  Tabel  2 memberikan output estimasi untuk pengujian model struktur.
Level  Kapabilitas  APIP  Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
Level Kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap AKIP, dengan nilai original sample  estimate sebesar  0,310,  nilai T- statistic sebesar 2,212 yang lebih besar dari nilai  t-tabel  (1,96)  dan  nilai P-Value <0.05 yakni  0.027.  Sedangkan  Nilai original sample  estimate sebesar  0,310.  Nilai  ini mengindikasikan pengaruh Level Kapabilitas  APIP  terhadap  konstruk  AKIP. Sedangkan nilai T-Statistic 2,212
menunjukkan  hubungan  signifikan  antara Level Kapabilitas APIP dan AKIP dan nilai P-Value <0.05 yakni 0.027 (Tabel 2).

## Jumlah  APIP  Berpengaruh
Positif
Terhadap Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Jumlah  APIP  berpengaruh  positif
Tabel 2. Hasil Pengolahan Data Primer
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Level Kapabilitas APIP -> AKIP 0.310 0.331 0.140 2.212 0.027 Jumlah APIP -> AKIP -0.602 -0.567 0.111 5.413 0.000 Jenjang Jabatan APIP -> AKIP 0.756 0.738 0.090 8.382 0.000 Latar Belakang Pend. APIP -> AKIP 0.209 0.200 0.069 3.045 0.002 Moderating Level APIP -> AKIP -0.177 -0.179 0.099 1.783 0.075 Moderating Jml APIP - > AKIP 0.199 0.205 0.086 2.315 0.021 Moderating JJAPIP -> AKIP 0.017 0.022 0.127 0.138 0.891 Moderating LBP. APIP -> AKIP -0.023 -0.035 0.075 0.306 0.760 Sumber: Data Primer Diolah, 2021
terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP).  Berdasarkan  hasil pengujian  terbukti  bahwa  Jumlah  APIP berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP) dengan nilai original sample -0,602 dan  t  hitung  5,413  yang  lebih  besar  dari  t table 1,96  dan  nilai  p value 0,0000  lebih kecil  dari  nilai  0,050.  Sedangkan  Nilai original  sample  estimate sebesar  -0,602.
Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah APIP  berpengaruh  negatif  terhadap  AKIP serta  mengindikasikan  pengaruh  konstruk jumlah  APIP  terhadap  konstruk  AKIP. Sedangkan nilai T-Statistic sebesar 5,413 > t-tabel  (1,96)  menunjukkan  hubungan signifikan  antara  Jumlah  APIP  dan  AKIP dan nilai P-Value 0.000 < 0.05.
Jenjang  Jabatan  APIP  Berpengaruh Positif  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Jenjang  Jabatan  APIP  berpengaruh positif  terhadap  AKIP.  Berdasarkan  hasil penelitian, terbukti dengan ditunjukkan nilai original sample estimate sebesar 0,756, nilai
T-statistic sebesar  8,382  yang  mana  lebih besar  dari  nilai  t-tabel  (1,96)  dan  nilai P- Value <0.05  yakni  0.000.  Sedangkan  Nilai original  sample  estimate sebesar  0,756 menunjukkan  bahwa  dalam  penelitian  ini Jenjang  Jabatan  APIP  berpengaruh  positif terhadap
AKIP. Nilai
tersebut mengindikasikan pengaruh konstruk jenjang
jabatan  APIP  terhadap  konstruk  AKIP. Sedangkan  nilai T-Statistic sebesar  8.382 menunjukkan  hubungan  signifikan  antara jenjang  jabatan  APIP  terhadap  AKIP  dan nilai P-Value <0.05 yakni 0.000.
Pengaruh  Latar  Belakang  Pendidikan APIP  Berpengaruh  Positif  Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi

## Pemerintah (AKIP)
Pendidikan  APIP    berpengaruh positif  terhadap  AKIP.  Berdasarkan  hasil penelitian,  hipotesis  ini  terbukti  dengan ditunjukkan  oleh  nilai  original sample estimate sebesar  0,209,  nilai T-statistic sebesar  3,045  yang  mana  lebih  besar  dari nilai  t-tabel  (1,96)  dan  nilai  P-Value  <0.05 yakni  0.002.  Sedangkan  Nilai original sample estimate sebesar 0,209 menunjukkan bahwa  latar  belakang  pendidikan  APIP berpengaruh positif terhadap AKIP, dimana nilai  tersebut  mengindikasikan  pengaruh konstruk  latar  belakang  pendidikan  APIP terhadap konstruk APIP. Sedangkan nilai T- Statistic sebesar  3.045  menunjukkan hubungan  signifikan  antara  latar  belakang pendidikan  APIP  dan  AKIP,  dan  nilai P- Value <0.05 yakni 0.002.
Komitmen Manajemen Memoderasi Level  Kapabilitas  APIP  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (AKIP)
Hubungan  antara  Level  Kapabilitas APIP  terhadap  AKIP  dengan  pemoderasi Komitmen  Manajemen,  menunjukkan  nilai
sampel asli ( original sample ) sebesar -0,177 dan  t-statistik  1.783.  Hasil  pengukuran menunjukkan  bahwa t-statistic  <  t-table (tingkat  signifikansi  5%=  1,96),  maka berdasarkan hasil tersebut, dapat diintepretasikan  bahwa  variabel  Komitmen Manajemen  tidak  mampu  memoderasi pengaruh  Level  Kapabilitas  APIP  terhadap variabel dependen (AKIP).
Komitmen Manajemen Memoderasi
Jumlah  APIP  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan  nilai  sampel  asli  ( original sample ) sebesar 0,199 dan t-statistik 2.315.
Maka,  hasil  pengukuran  menunjukkan bahwa t-statistic  >  t-table (tingkat signifikansi  5%  =  1,96).  Dari  hasil  data tersebut,  dapat  diintepretasikan  bahwa variabel  Komitmen  Manajemen  mampu memoderasi  pengaruh  Jumlah  APIP terhadap variabel dependen (AKIP).
Komitmen Manajemen Memoderasi Jenjang Jabatan APIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Hubungan  antara  Jumlah  APIP terhadap AKIP dengan pemoderasi Komitmen  Manajemen,  menunjukkan  nilai sampel asli ( original sample ) sebesar 0,017 dan  t-statistik  0.138.  Hasil  pengukuran menunjukkan  bahwa t-statistic  <  t-table (tingkat signifikansi 5% = 1,96). Dari hasil
data  tersebut,  dapat  diintepretasikan  bahwa variabel  Komitmen  Manajemen  tidak mampu  memoderasi  pengaruh  Jenjang Jabatan  APIP  terhadap  variabel  dependen (AKIP).
Komitmen Manajemen Memoderasi
Latar  Belakang  Pendidikan  APIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Hubungan antara latar belakang pendidikan APIP  terhadap  AKIP  dengan  pemoderasi Komitmen  Manajemen,  menunjukkan  nilai sampel asli ( original sample ) sebesar -0,023 dan  t-statistik  0.306.  Hasil  pengukuran menunjukkan  bahwa t-statistic  <  t-table (tingkat  signifikansi  5%=  1,96).  Dari  hasil data  tersebut,  dapat  diintepretasikan  bahwa variabel  Komitmen  Manajemen  tidak mampu  memoderasi  pengaruh  Latar Belakang  Pendidikan  APIP  terhadap variabel dependen (AKIP).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Level  Kapabilitas  APIP  berpengaruh positif  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (AKIP).  Level Kapabilitas APIP yang dinilai oleh BPKP menilai institusi APIP secara keseluruhan meningkatkan nilai AKIP ;
2. Jumlah APIP tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (AKIP).  Jumlah  tanpa
diimbangi dengan kompetensi dari APIP tidak akan meningkatkan AKIP;
3. Jenjang Jabatan APIP berpengaruh positif terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP).  Jenjang  jabatan APIP  yang  tinggi  bisa  mengevaluasi AKIP  secara  menyeluruh,  baik  dari  sisi pendampingan,maupun pengawasan;
4. Latar belakang pendidikan APIP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Walaupun
kompetensi APIP dominan dibentuk oleh diklat,  bimtek  dan workshop kedinasan, akan  tetapi  latar  belakang  yang  sesuai tugas  mempermudah  seorang  APIP dalam memahami materi yang diberikan dalam diklat, bimtek dan workshop ;
5. Komitmen manajemen tidak memoderasi
Level Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (AKIP).  Manajemen  tidak bisa  memperkuat  atau  memperlemah
Level  kapabilitas  APIP,  dikarenakan penilaian  Level kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP secara independen;
6. Komitmen manajemen memoderasi Jumlah  APIP  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP). Manajemen  yang mempunyai  komitmen yang  kuat  bisa  menambah  jumlah  APIP
dan kemudian memperkuat kompetensinya  dengan  mengirimkannya ke diklat-diklat teknis; 7. Komitmen manajemen tidak memoderasi Jenjang Jabatan APIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (AKIP).  Kenaikan  Jenjang jabatan  dinilai  oleh  Kementerian  dalam negeri dengan kriteria sesuai perundang- undangan,  sehingga  manajemen  tidak bisa memoderasi jenjang jabatan APIP;
8. Komitmen manajemen tidak memoderasi Latar  Belakang  pendidikan  APIP terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP).  APIP  yang  sudah ada tidak bisa dirubah latar belakangnya, yang  bisa  dilakukan  adalah  menentukan kriteria  latar  belakang  pendidikan  APIP yang akan direkrut.

## Rekomendasi
Penelitian  ini  menginformasikan bahwa  APIP  memiliki  peran  dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas  kinerja.  Sebagai  auditor internal  seyogyanya  APIP  menjadi  tangan kanan  bagi  pimpinan  daerah  dalam mewujudkan  visi  dan  misinya.  Oleh karenanya  pemerintah  daerah  harus  lebih memperhatikan kualitas APIP. Peningkatan kualitas  APIP  dapat  diberikan  dengan peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  SDM APIP serta peningkatan kapabilitas, kemampuan dan kewenangan APIP. Dengan
hal  tersebut  peran  dan  layanan  yang diharapkan  dari  APIP  sebagai  agen perubahan bagi organisasinya dapat terwujud.
Implikasi teori stewardship dalam
penelitian ini yaitu dalam hal ini adalah para
APIP seharusnya bekerja sama merealisasikan komitmen manajemen untuk menyeleksi  APIP  sesuai  dengan  latar belakang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pengawasan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (AKIP),  akan  tetapi  karena  hal tersebut tidak begitu berpengaruh, dikarenakan dalam jenjang jabatan masing- masing  perlu  disiapkan  pendidikan  dan pelatihan  secara  sistematis  dan  terstruktur untuk  difahami  oleh  semua  latar  belakang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  D.  F.,  & Donaldson, L. (1997). The distinctiveness of agency theory and stewardship  theory. Academy  of Management Review , 22 (3).
Ferdinand,  A.  (2014).  Metode  Penelitian Manajemen:  Pedoman  Penelitian
Untuk  Penulisan  Skripsi,Tesis  Dan Disertasi  Ilmu  Manajemen.  Edisi kelima. In Badan Penerbit
Universitas Diponegoro . Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Fornell, C.  and  Larcker,  D.F.  (1981),
“Evaluating structural equation models  with  unobservable  variables and.pdf. Journal  of  Marketing Research , XVIII (February).
Ghozali,  I.  (2006).  Aplikasi  analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang :  Badan  Penerbit  UNDIP. In Analisis  Multivariate  dengan Program SPSS .
Ghozali,  I.  (2017).  Ghozali,  Imam.  In
Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21Update  PLS  Regresi.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program SPSS- Imam  Ghozali-2018.  In Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
Ningsih, F., & Nadirsyah. (2017). Pengaruh
Independensi,
Skeptisisme
Profesional  Auditor,  Penerapan
Standar  Audit,  dan  Etika  Audit Terhadap  Kualitas  Hasil  Audit. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 2 (3).
Smith, P. (2017). Sustainable Development &  BIM – The  Role  of  the  5D Quantity Surveyor. Procedia - Social and Behavioral Sciences .
Suharyanto,  A.,  &  Sutaryo.  (2016). Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah
Daerah  Di  Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung .
Syah, R. A., Rotinsulu, T. O., & Rotinsulu,
D. C. (2019).
Pengaruh Kompetensi,Independensi,Integritas,
Dan  Motivasi  Terhadap  Kualitas Audit  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  (Apip)  Inspektorat  Kota Bitung Dalam Pengawasan Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus Inspektorat)  Kota  Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (7). https://doi.org/10.35794/jpekd.2024
4.19.7.2018