Alternatif Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan untuk Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Cakupan K1-K4

## Rita Ayu Yolandia¹, Hedy Hardiana²
¹Program Magister Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) Jln. Harapan Nomor 50, Lenteng Agung – Jakarta Selatan 12610 Email: ¹ryolandia1609@gmail.com, hedy.hardiana@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  untuk  peningkatan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak khususnya pada K1 –K4 masih belum optimal, karena sebagian besar Pengelolan dana BOK digunakan untuk kegiatan  penunjang  dan  upaya  kesehatan  masyarakat,  dalam  hal  ini  bantuan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  untuk  mendukung  operasional  puskesmas  dalam  rangka  pencapaian  program  kesehatan prioritas  nasional,  khususnya  kegiatan  promotif  preventif  sebagai  bagian  dari  upaya  kesehatan  masyarakat. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informan  dalam penelitian ini meliputi   Kepala   Bidang   Pelayanan  Kesehatan  masyarakat,    Kepala   Puskesmas   dan    Bidan  Kordinator sebagai informan Kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan metode indepth interview . Hasil temuan dalam penelitian  ini  adalah  adanya  4  masalah  utama  yaitu  Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia,  khusunya dalam  pengelolaan  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  dan  peningkatan  cakupan/kegiatan  Kesehatan  Ibu dan Anak di  masing-masing wilayah puskesmas,  Beban Kerja Sumber daya manusia  puskesmas  yang tidak sebanding  dengan  jumlah  Sumber daya manusianya,  Terbatasnya  dana  bok untuk pembiayaan kegiatan  dan Terlambatnya  dana    Bantuan  Operasional  Kesehatan  untuk  cair.  Hal  ini  karena  laporan  kegiatan puskesmas    yang  terlambat.  Berdasarkan  hasil  analisa Urgency,  Serious  dan  Growth (USG),  dan Strategies Planning  Matrix (QSPM)  didapatkan  prioritas  usulan  alternatif  rekomendasi  kebijakan  operasional  untuk meningkatkan      Cakupan  K1-  K4  pada  program  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  yaitu  :  Usulan  alternative rekomendasi  terpilih  adalah  Kebijakan  Pengalokasian  dana  BOK  khususnya  untuk  KIA,  Pengusulan Adanya kebijakan Kegiatan Rutin GEMPOR S2 (gerakan Menyelesaikan Laporan 1 jam 1 hari).
Kata Kunci: Bantuan Operasional Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan

## Abstract
Health Operations Assistance  fund management for improving maternal and child health in particular in K1 – K4 is not optimal, Because most of the management of BOK funds are used for supporting activities and public  health  efforts,  in  this  case  the  central  government  assistance  to  local  governments  to  support  the operation  of  Puskesmas  in  the  framework  of  the  achievement  of  health  programs  National  priorities,  in particular preventive promotive activities as part of public health efforts. This research is a qualitative study with a case study approach. The informant in this research includes the head of Public health service, head of Puskesmas and midwife of Kordinator as key informant. Data collection is done by the method of interview indepth. The findings in this study are the 4 main problems of human resources limitation, especially in the management  of  health  operations  assistance  and  increase  the  coverage/activities  of  maternal  and  child health in each area of Puskesmas, Workload of human Resources health care which is not comparable to the number  of  resources,  is  limited  to  the  health  operational  assistance  for  the  financing  of  activities  and  the delay  of  health operations  assistance  for  liquids.  This  is  due  to  reports  of  late  health  clinics.  Based  on  the results  of  the  analysis  of  Urgency,  Serious  and  Growth  (USG),  and  Strategies  Planning  Matrix  (QSPM) obtained  the  priority  of  alternative  proposed  operational  policy  recommendations  to  increase  the  scope  of K1-K4 on maternal and child health program: proposed Alternative recommendation is selected BOK's fund allocation policy in particular for KIA, the proposal for routine activities of GEMPOR S2 policy (completion of the report 1 Hour 1 day).
Keywords : Health operational assistance, Maternal and child health, Service

## ARTIKEL PENELITIAN

## Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini
Kementrian Kesehatan Berupaya untuk mewujudkan derajat masyarakat yang setinggi tingginya pemerintah menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya  kesehatan  masyarakat.  Upaya  tersebut diselenggarakan  dengan  pendekatan  kegiatan yang  bersifat  promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,  dan  berkesinambungan  untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.  Pemerintah  bertanggung  jawab merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan, membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau oleh masyarakat 1
Menurut  Kementrian  Kesehatan  pada tahun 2010  terdapat 8.967 Puskesmas 22.273 Pustu serta Poskesdes dan 2666.827 Posyandu di Indonesia. Namun demikian  masih banyak permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Puskesmas dan  Jaringannya  dalam  upaya  meningkatkan status kesehatan di wilayah kerjanya, permasalahan  tersebut  antara  lain  adalah keterbatasan  dana  operasional  untuk  upaya kesehatan,  Bila  Permasalahan  ini  terus berlanjut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan derajat kesehatan masyarakat. 2
Menurut  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan, dimana daerah diberi wewenang dalam merencanakan melaksanakan pembangunan kesehatan dibidang  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan, situasi  dan  kondisi  masing-masing  daerah yang  bertujuan  untuk  meningkatakan  derajat kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  serta meningkatkan  kemandirian  masyarkat  di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3
Pembiayaan  kesehatan  bertujuan  untuk penyediaan pembiayan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi,  teralokasi  secara  adil,  dan termanfaatkan  secara  berhasil  dan  berdaya guna  untuk  menjamin  terselenggarakannya pembangunan  kesehatan  agar  meningkatkan derajat  kesehatan  setinggi-tingginya,  salah
satu  bantuan  pelayanan  kesehatan  masyarakat yaitu  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan (BOK). 4
Berbagai  masalah  yang  di  hadapi  oleh tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  beserta jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan  masyarakat,  termasuk  dalam  upaya peningkatan  kesehatan  ibu  dan  anak,  adapun faktor  dari  masalah  tersebut  umumnya  terkait dengan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas,  fasilitas  kesehatan  termasuk sarana  dan  prasarananya,  akses  ke  tempat fasilitas  kesehatan,  keterbatasan  Bantuan operasional  dan  faktor  lainnya  yang  dapat mengakibatkan  hambatan/gangguan  dalam pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas. 5
BOK  merupakan  bantuan  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk mendukung  operasional  puskesmas  dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif  preventif  sebagai  bagian  dari  upaya kesehatan masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu  meningkatkan  kinerja  dan  fungsi Puskesmas  dan  jaringannya  terutama  dalam upaya  Puskesmas  yang  bersifat  promotif  dan preventif.  Kegiatan  yang  dibiayai  oleh  BOK umumnya  untuk  menjangkau  pelayanan  di lapangan/luar  Puskesmas  yang  selama  ini belum tersentuh secara maksimal. 4
BOK  diturunkan  merupakan  salah  satu terobosan  program  dalam  mengurangi  Angka Kematian  Ibu  dan  Bayi,  target  tersebut merupakan  acuan  keberhasilan  dari  program kesehatan  reproduksi,  sehingga  BOK  yang  di Puskesmas diharapkan mendukung penurunan Angka  Kematian  Ibu  dan  Bayi  seperti  yang tertuang dalam Target  SDGs. 5
Tahun  2010  adalah  awal  peluncuran program BOK ini, Pada tahun 2010 penyaluran  BOK  langsung  ke  Puskesmas melalui  mekanisme  Bantuan  Sosial  (Bansos) dan  tahun  2011  penyaluran  BOK  diberikan kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/  Kota melalui  mekanisme    Tugas    Pembantuan (TP).    Sedangkan    untuk    tahun    2012  -2015 penyaluran BOK juga menggunakan mekanisme  Tugas  Pembantuan  (TP). 5 Dan Kebijakan BOK  ini berlangsung sampai tahun 2016  dengan  adanya  pengalihan  anggaran  di pusat  yang  semula  bersumber  dari  dana  tugas pembantuan    menjadi  dana  Alokasi  Khusus non fisik bidang Kesehatan (Tahun 2016).
Adapun  besaran  alokasi  dana  BOK  dari tahun  2010  sampai  tahun  2017  mengalami peningkatan, yaitu dari 226 Miliar menjadi Rp 4,6  Triliun  Hal  ini  diikuti  dengan  kenaikan target  jumlah  Puskesmas  yang  mendapatkan alokasi dana BOK, yaitu 8737 unit Puskesmas (tahun  2010)  menjadi  9767  Puskesmas  (tahun 2016). 6
Sejak  dana  BOK  diluncurkan,  belum pernah dilakukan evaluasi terhadap Pengelolaandana BOK untuk kegiatan- kegiatan  yang  khususnya  terkait  dengan pelayanan  kesehatan  Ibu  dan  Anak.  Apakah dana  BOK  tersebut  memberikan  dukungan dan kontribusi terhadap pembiayaan puksesmas  dan  apakah  cakupan  pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat meningkat. 6
Program  pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan Anak  (KIA)  merupakan  salah  satu  program pelayanan  kesehatan  dasar.  Pelayanan  KIA menjadi  tolak  ukur  dalam  Standar  Pelayanan Minimal (SPM), dimana Upaya kesehatan ibu dan  anak  adalah  upaya  di  bidang  kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu  hamil,  ibu  bersalin,  ibu  menyusui,  bayi dan  anak  balita  serta  anak  prasekolah  dan deteksi  dini  faktor  resiko  ibu  hamil, pemantauan  tumbuh  kembang  balita  dan sebagainya. 7
Penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan dengan  Pelaksanaan  Kebijakan  Operasional Kesehatan  dalam  Cakupan  Program  KIA  di Puskesmas  rawat  inap  koya  barat  kota jayapura, ditemukan bahwa adanya Keterkaitan  antara  pengelola  yaitu  pemegang Program KIA tidak mendapatkan kesepakatan dalam  hal  penentuan  prioritas  masalah  yang harus  diangkat  sebagai  program  unggulan yang cepat memberikan efek pada peningkatan  cakupan  KIA,  dalam  proses penyaluran dana yang tidak merata di program dan  masih  harus  menyesuaikan  dengan kegiatan  prioritas  karena  masih  banyak kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  melalui dana BOK. 8
Rumuasan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah    berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan pengelolaan  dana  BOK  tahun  2016  dan  2017 sebagian  besar  digunakan  untuk  kegiatan penunjang  dan  upaya  kesehatan  masyrakat. Dana BOK tahun 2016 dan 2017
dimanfaatkan  untuk  upaya  KIA  dalam menunjang  penurunan  AKI  dan  AKB  belum
Optimal,  meskipun  hampir  semua  Puskesmas terdapat  kasus  kematian  Ibu  dan  Kematian Bayi,  rata-rata  pengelolaan  dana  BOK  untuk upaya  KIA  dimasing-masing  Puskesmas cenderung  rendah,  pada  tahun  2016  rata-rata pengelolaan untuk upaya KIA sebesar 5,7%. Berdasarkan Rekapitulasi laporan tahunan  pelayanan  KIA  diketahui  bahwa masih  banyak  cakupan  kegitan  yang  belum memenuhi target di beberapa Puskesmas, Dari 11  kecamatan,  4  kecamatan  (Pancoran  Mas, Cipayung, Sawangan, dan Bojongsari) melebihi  target  yang  ditetapkan.  Bahkan  3 diantaranya (Cipayung, Sawangan dan Bojongsari)  menunjukkan  data  bahwa  ibu hamil  komplikasi  yang  ditangani  justru melebihi  target  proyeksi . Sedangkan  untuk  7 kecamatan lainnya masih dibawah target yang ditetapkan (Beji, Sukmajaya, Cilodong,
Cimanggis, Tapos, Cinere, Limo ). 9
Berdasarkan  Data  Dari  Profil  Kesehatan Kota  Depok,  Didapatkan  Bahwa  Pembiayan kesehatan  Memegang  peranan  sangat  penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kota Depok. Dari tahun ketahun alokasi  anggaran  kesehatan  selalu  meningkat, pada  tahun  2010  sebesar  3,29%  dari  total APBD    kota  Depok,  pada tahun  2011  sebesar 3,37%  tahun  2012  4,07%,  tahun  2103  6,5%, tahun  2014  sebesar  8,3%  dan  di  tahun  2015 sebesar  9%      sedangkan  untuk  Dana  APBN yang  di  alokasikan  dalam  bentuk  dana  BOK sebesar Rp. 3.015.655.000 ( 0.92%). 9
Realisasi  atau  serapan  dana  BOK  untuk Puskesmas  di  kota  Depok  dari  tahun  2010 meningkat  sebesar  25,56%.  Dengan  tingginya serapan  dana  tersebut  dari  tahun  ke  tahun, seharusnya  di  imbangi  dengan  peningkatan Cakupan K1 dan K4, Karena dana BOK dapat digunakan  untuk  kegiatan  promotif  dan preventif  diluar  gedung  khususnya  transport petugas  Puskesmas  untuk  kunjungan  rumah Kehamilan resiko tinggi. 9
Namun  hasil  capaian  K1  dengan    K4  di tahun  2016  mengalami  kesenjangan  dimana K1 (100%) dan K4 (95,3%). Pengelolaan yang tepat  sasaran  dan  melihat  capaian  program, seharusnya  dapat  meningkatkan  cakupan  K1 dan  K4  di  Puskesmas  Wilayah  Kota  Depok Khususny  di  Puskesmas  Tapos  dan  Limo yang  masih  jauh  dari  target.    Untuk  itu  perlu diketahui  Alternatif  Kebijakan  operasional dalam  Pengelolaan  BOK  untuk  meningkatkan Kesehatan  Ibu  dan  anak  khususnya  cakupan
K1  dan  k4  di  Puskesmas  Wilayah  Kota Depok. 9
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menyususn Alternatif Kebijakan Operasional dalam Pengelolaan  Bantuan  Operasional  kesehatan (BOK)  untuk  Peningkatan  Kesehatan  Ibu  dan Anak  di  Puskesmas  Kota  Depok  pada  Tahun 2018.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dimana peneliti  mengkaji  secara  langsung  dan  detail kepada beberapa informan. 10
Rancangan  penelitian  ini  menggunakan analisis  kebijakan/ Policy  Analyical  Process versi  Patton-Savicky  dalam  meneliti  dalam Pengelolaan  Bantuan  Operasional  kesehatan (BOK)  untuk  Peningkatan  Kesehatan  Ibu  dan Anak  di  Puskesmas  Kota  Depok  pada  Tahun 2018. 11
Penelitian  ini  dilakukan  bulan  Januari tahun  2018  di  Dinkes  Kota  Depok  dan  3 Puskesmas  Terpilih  yaitu  Puskesmas  Limo, Puskesmas  Cilodong,  dan  Puskesmas  Tapos, Sumber  data  terdiri  dari:  1)  Informan;  2) Dokumen.  Informan  dipilih  secara purposive sampling atau  teknik  sampling  disengaja dimana  informan  dipilih  berdasarkan  kriteria tertentu  ( representative )  yang  ditentukan  oleh peneliti.  Informan  Kunci  yaitu  mereka  yang mengetahui  dan  memiliki  berbagai  informasi pokok yang diperlukan dalam  penelitian yaitu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyrakat Dinkes Kota Depok (A1), 3 Kepala Puskesmas/  Pengelola  Puskesmas  (B1,  B2, B3)  dan    3  Orang  Pelaksana  Program kesehatan  Ibu  dan  Anak  (Bidan  Kordinator  ) di Puskesmas (C1,C2,C3).
Langkah  paling  awal  adalah  menyusun panduan  wawancara/daftar  pertanyaan  dan catatan  lapangan  yang  dijadikan  dasar pengumpulan  data  dari  informan.  Panduan wawancara  mencakup:  Nama,  dan  institusi, menjelaskan  tujuan  studi,  latar  belakang, bagaimana  responden  terpilih,  kerahasiaan responden  akan  dijamin,  serta  menjelaskan keuntungan  dari  hasil  penelitian. 12 Kemudian persiapan administrasi meliputi peneliti mengurus  surat  permohonan  penelitian  ke Dinas  kesehatan  (Dinkes)   Kota  Depok  dan  3 Puskesmas  terpilih.  Kemudian  dilanjutkan dengan penelitian dengan proses pengumpulan data,  reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan
kesimpulan.Dari  kesimpulan  yang  didapatkan kemudian  dilakukan  interpretasi.  Dengan mengikuti proses penelitian ini.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara,  dokumen,  dan observasi.  Wawancara  dilakukan  terhadap informan Kepala bidang pelayanan Kesehatan Masyarakat, kepala Puskesmas, Bidan koordinator, dipilih secara purposive sampling Wawancara  dilakukan  dengan  berpedoman pada  panduan    wawancara  yang  telah disiapkan  disiapkan.  Permasalahan  yang hendak  dipecahkan  melalui  wawancara  ini adalah  peranan    Dinkes  dan  Puskesmas  dan keterlaksanaan program KIA selama ini.
Pengumpulan  data  melalui  dokumen dilakukan  oleh  peneliti  dengan  pencatatan data-data  yang  terdapat  dalam  dokumen  KIA, baik  mengenai  permasalahan  yang  terjadi, program  yang  dicanangkan  serta  pelaksanaan program  KIA  yang  sudah  dilakukan.  Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  buku  laporan  tahunan  KIA,  arsip kebijakan BOK,  buku pedoman .
Untuk  uji  kredibilitas  hasil  penelitian dilakukan  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data dengan  cara;  1)  Uji  reabilitas  melalui perpanjangan  keikutsertaan,  dan  pemeriksaan sejawat  melalui  diskusi.  2)  Uji  vadilitas melalui  triangulasi  sumber  data,  dan  metode. Peneliti  melakukan  penelitian  di  lapangan sampai memperoleh data sebanyak-banyaknya maka derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan. 13
Adapun  variabel  dalam  Penelitian  ini adalah  1)  Sumber  Daya  Manusia,  2)  Sarana dan  Prasarana  yang  ada  di  Puskesmas  yang menunjang  kegiatan  Program  KIA,  Dana Operasional  yang  digunakan  untuk  kegiatan program  KIA  4)  Pelaksanaan  Program,  5) Upaya Terobosan untuk meningkatkan program KIA.
Tehnik  pengolahan  dan  analisis  data  dalam penelitian  ini  peneliti  mengolah  data  secara manual yang digunakan untuk mengklasifikasi proses  transkripsi  dan  pembuatan  matriks untuk pengelompokan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan. Data yang terkumpul  dari  hasil  rekaman  wawancara mendalam  selanjutnya  dibuat  transkip,  dari transkip  yang  ada  lalu  disederhanakan  dalam bentuk  matriks  yang  kemudian  dicari  kata kuncinya.  Namun  tetap  peneliti  menggunakan teknik  analisa  secara  umum  pada  pendekatan
kualitatif  yaitu:  setelah  semua  data  terkumpul dan  diolah,  maka  tahapan  selanjutnya  adalah melakukan  analisa  data  dengan  teknik  analisis isi  ( content  analysis ).  Dari  setiap  variabel  dan sub  variabel  diidentifikasikan  sesuai  dengan analisis  kebijakan  versi  Patton  dan  Savicky terdiri  dari  enam  tahap  yaitu;  identifikasi masalah, tentukan kriteria evaluasi, identifikasi alternatif kebijakan, evaluasi alternatif kebijakan,  sajikan  alternatif  kebijakan  yang sesuai, dan implementasikan alternatif kebijakan  yang  sesuai.  Kemudian  diambil kesimpulan  untuk  memperoleh  gambaran tentang topik penelitian. 1

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian kualitatif yang dilakukan terkait dengan alternatif kebijakan operasional dalam Pengelolaan BOK menghasilkan temuan  berdasarkan  tujuan  penelitian  yang telah disusun sebelumnya.
Ketenagaan  atau  Sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam menjalankan suatu program atau atau kegiatan.  Menurut  Van  Horn  dan  Van  Meter dalam  suatu  Subarsono  (2012),  Agustino (2008) dan Nawawi (2009), dukungan sumber saya manusia dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Sesuai  Pada  tujuan  Teknis  BOK  tahun 2017, maka dibentuk tim pengelola dana BOK tingkat  Dinas  Kesehatan  Kota  Depok  yang disahkan  oleh  Walikota  dan  Kepala  Dinas Kesehatan  Kota  Depok,  Selain  tim  pengelola BOK tingkat Dinas Kesehatan, maka dibentuk tim  pengelola  BOK  tingkat  Puskesmas  yang disahkan  melalui  surat  Keputusan  Kepala Dinas  Kesehatan  Kota  Depok,  dimana  tiap Puskesmas  di  Kota  Depok,  memiliki  dua orang  sebagai  pengelola  BOK,  yaitu  Ketua dan Pengelola Keuangan. Tim pengelola BOK Dinas  Kesehatan  bertugas  memverivikasi, memantau  dan  mencairkan  dana  BOK  ke Puskesmas  serta  mengawasi  pelaksanaan BOK di 35 Puskesmas Se- Kota Depok.
Berdasarkan  Wawancara  dengan  3  orang pengelola  BOK  di  Puskesmas  Cilodong, Puskesmas  Tapos,  dan  Puskesmas    Limo mengatakan  Jumlah  tenaga  atau  SDM  yang mengelola  dana  BOK  di  tahun  2017  masih kurang,  Berikut  Hasil  wawancara  dengan Responden:
“Masih  kurang  ,  karena  di  PKM  Tapos  Ini hanya ada 4 Bidan ”(B2)
“Di  puskesmas  Ini  Masih  Kurang  Untuk tenaga  perawat,  namun  untuk  Bidan  dan  Dokter sudah Cukup, serta untuk Tenaga kesehatan di lab masih kurang.”(C1)
“Di  puskesmas  Cilodong    ada  45  nakes, Bidannya  ada  5  (D3  Kebidanan),  yaitu  2  orang Bidan  desa,  1  kegiatan  ruti  Imunisai  dan  PKPR yang  menjadi  inovasi  se  kota  Depok,  1 Administrasi terkait Pembukuan kohort,dan membackup semua Bidan.”  (D1)
Berdasarkan Peraturan Kementrian kesehatan  NO  75.  Tahun  2014  tentang Puskesmas  bahwa  Sumber  daya  manusia Puskesmas  terdiri  atas Tenaga  Kesehatan  dan tenaganonkesehatan. Dimana Jenis dan jumlah Tenaga  Kesehatan  dan  tenaga  non  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan  analisis  beban  kerja,  dengan mempertimbangkan  jumlah  pelayanan  yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya,  karakteristik  wilayah  kerja, luas  wilayah  kerja,  ketersediaan  fasilitas pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktukerja. 15 Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani  Tentang  Implementasi  Kebijakan BOK di Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  BOK  di kabupaten  tersebut  belum  berjalan  maksimal karena  kurangnya  dukungan input (sumber daya  manusia,  sumber  daya  dana  dan sumberdaya  sarana  dan  prasarana)  hal  ini dilihat dari aspek kesiapan pegawai, penggunaan  dana  BOK,  dan  keterlambatan sosialisai puskesmas. 16
Di Puskesmas yang memiliki cakupan K4 tertinggi  yaitu  Puskesmas  Cilodong  memiliki wilayah  kerja  lebih  sedikit  karena  hanya  1 desa  dengan  kondisi  jumlah  posyandu  15 buah,  jika  dilihat  dari  tupoksi  sebagai  bidan dan  pengelola  KIA,  secara  Jumlah  sudah cukup.  Berikut  hasil  wawancara  dengan Informan :
“Saat  ini  Jumlah  tenaga  Kesehatan  di  PKM cilodong  yaitu  terdiri  dari    45  nakes,  termasuk tenaga    Bidan  yatitu  ada  5  orang  Bidan  (dengan lulusan D3 Kebidanan )”
“Untuk saat ini saya rasa jumlahnya cukup“
Ketidaksesuaian    antara  kompetensi  yang dimiliki  oleh  pegawai  dengan  kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan untuk melaksanakan  tugas  dapat  berpengaruh  pada rendahnya tingkat keberhasilan tugas. Kompetensi yang diperluikan dalam pengelolaan  KIA  cukup  banyak,  dengan demikian dibutuhkan juga banyak penelatihan
namun  dipuskesmas  wilayah  kota  Depok  saat ini  untuk  tenaga  kesehataan  khususnya  bidan sudah  mendapatkan  banyak  pelatihan,  berikut hasil wawancara pada responden:
“ Semua  staf  selalu  mendapatkan  pelatihan yang  cukup  karna  unutk  pelatihan  selalu  masuk dalam rencana kerja puskesmas.”(A1)
“Masih  ada  yang  belum  mendapatkan pelatihan.”(B1)
“Iya  Semua  bidan  di  Puskesmas  ini mendapatkan pelatihan seperti APN, PPGDON,CTU”(B2”
Tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh  kebiajakn yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensinya  dan  kapabilitas  dari  sumber  – sumber  daya  itu  nihil.Maka  kinerja  kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan. 17
Menurut  pengola  BOK  Dinas  Kesehatan Kota Depok, sumber daya manusia (ketenagaan)  yang  menangani  dana  BOK  di tahun  2017,  masih  kurang,  sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut :
“ mengingat jumlah Puskesmas di kota Depok yaitu 35 Puskesmas maka untuk mengefektifitaskan waktu  unuk  turun  ke  lapangan  selain  manajemen di  dinas  jugan  kan  untuk  pembinaan  kelapangan ya..  tenaganya..  kalau  menurut  SK  itu  masih kurang...” (A1)
Didalam pengelolaan BOK terkait Program kesehatan Ibu dan Anak, peran ketua tim atau pimpinan memiliki andil yang cukup besar, bagaimana visi kedepan, upaya apa saja yang  telah  dilakukan  untuk  mengoptimalkan SDM.
Sarana  di  tiga  puskesmas  berupa  ruang administrasi  bagi  pengelola  keuangan  BOK dipuskesmas sebenarnya sudah tersedia. Akan tetapi  dari  segi  prasarana  dan  alat  penunjang seperti  komputer,  printer,  ATK,  dll,  Masih kurang.  Sarana  dan  prasarana  program  KIA disemua  puskesmas  yang  diteliti  juga  masih sangat  kurang  baik  itu  ketersediaan  ruangan maupun  kegiatan  diluar  gedung,  khususnyan kegiatan preventif dan promotif yang kegiatannya  dia  biayai  oleh  dana  BOK, berikut hasil wawancara dengan responden:
“ Sudah  cukup  namun,  masih  kurang  untuk ruangan.”(C1)
“ Menurut  saya  berkaitan  dengan  kecukupan sarana  dan  prasarana  untuk  kegiatan  KIA  masih kurang.” (C2)
“ Untuk  saat  Ini  sudah  memadahi,  ada Ambulance Siaga,(D1)
“Iya  untuk  sarana  dan  prasarana  sudah cukup.  Dan  untuk  kegitan  diluarg  gedung,  ada pakai ambulance dan pakai kendara sendiri”(D2)
Dalam  rangka  meningkatkan  cakupan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya  yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, kelurahan siaga, dan  lain  sebagainya.  Posyandu  merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling di kenal di  masyarakat. 18 Posyandu  menyelenggarakan minimal  5  program  prioritas,  yaitu  kesehatan ibu  dan  anak,  keluarga  berencana,  perbaikan gizi,  imunisasi,  dan  penanggulangan  diare. Untuk memantau perkembangannya,
Posyandu  dikelompokan  ke  dalam  4  strata, yaitu  Posyandu  Pratama,  Posyandu  Madya, Posyandu  Purnama,  dan  Posyandu  Mandiri. Perkembangan  jumlah  posyandu  di  Kota Depok  dalam  kurun  waktu  2007-2013 mengalami peningkatan dimana jumlah posyandu 877 buah posyandu tahun 2007 dan pada  tahun  2011  sudah  mencapai  974  buah posyandu.  Tahun  2012  posyandu  berjumlah 985 Unit dan yang aktif 727 (71,63%). Tahun 2013 jumlah  posyandu 993 unit dan posyandu aktif  sebanyak  696  unit.  Tahun  2014  jumlah Posyandu 999 unit dan jumlah posyandu aktif sebesar  717  unit.  Tahun  2015  jumlah posyandu  1.007  unit  dan  jumlah  posyandu aktif sebanyak 819 unit.
Setelah  dilakukan  penelitian  terdapat berbagai  kendala  baik  dari  segi  prasarana  di dalam  gedung  maupun  diluar  gedung,  maka peneliti meminta informan untuk menyampain Rekomendasi  terkait  untuk  menyelesaikan permaslahan  tersebut  Untuk  Dinkes  berikut hasil dari wawancara pada informan :
“ Untuk  kedepannya  sarana  prasarana  itu harus  dilakukan  pengecekan  kembali  apakah sesuai  standar  atau  blm  ,  harus  di  kaliberasi,  di puskemas  ini  pun  kami  sudah  melakukan kaliberasi”(B1)
„ Diharapkan    ada  Penambahan  SDM  dan Pemenuhan Alat alat untuk kegiatan KIA”(B2)
“ Iya puskesmas ini ingin bekerja sama dengan dr. Obgine”(C1)
“ Rekomendasi  dari  saya  terkait  sarana  dan prasarana  yaitu  penambahan  fasilitas  seperti penambahan ruangan.”(C2)
Upaya yang dilakukan oleh 3 Puskesmas yang di teliti  untuk meningkatkan kecukupan sarana dan prasarana, diantaranya :
“Ada,  kita  setiap  tahun  selalu  mengadakan penganggaran  sarana  dan  prasarana,  untuk dananya sendiri turun sesuai dengan perencanaan.”(B1)
“ Ada,  kita  setiap  tahun  selalu  mengadakan penganggaran  sarana  dan  prasarana,  untuk dananya sendiri turun sesuai dengan perencanaan.”(B2)
Setelah  dilakukan  wawancara  di  3 puskesmas, berbagai sumber dana operasional yang ada dipuskesmas Kota Depok terdiri dari 2  macam,  yaitu  biaya  operasional  rutin  dari APBD  (BOP)  dan  bantuan  operasional kesehatan  (BOK)  dari  APBN,  masing  masing memiliki porsi dan ruang lingkup pemanfaatan tersendiri.  BOK  banyak  dimanfaatkan  untuk kegiatan  promotif  dan  preventiv  di  luar gedung,  sedangkan  BOP  di  gunakan  sebagai operasional  rutin  di  Puskesmas  dan  sedikit untuk  kegiatan  program  dalam  gedung. Berikut hasil wawancara dengan Responden ;
“ BOP, BOK, BLUD, JKN, APBD.”(A1) “ APBD , BOK & BLUD.”(B1) “BOK “(B2)
Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan Kota
Depok Tahun 2016 No Sumber Biaya Alokasi Anggaran Jumlah biaya (RP.) Presentase 1 APBD 18.234.544.800 92.13 % 3 APBN 3.722.239.000 1.13%% 4 Dana  Pajak Rokok 18.619.060.000 5.66% 5 DBHCHT 3.630.702.012 1.1% Total 44.206.545.812 100%
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016
Bila di lihat dari tabel diatas, menunjukan anggaran  kesehatan  Kota  Depok  >90  % berasal dari APBD untuk kegiatan Operasional  di  35  Puskesmas.  Kota  Depok terus mengalami Peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2017, Sebesar 10.000.000.000.
Kegiatan KIA yang mendukung kunjungan  K4  pada  tahun  2014-2016  disetiap puskesmas pun sama. Perbedaanya antara tiap puskesmas  adalah  alokasi  dana  BOK  dibagi berdasarkan  jumlah  posyandu,  luas  wilayah dan  jumlah  masyarakat,  artinya  dana  BOK yang diterima oleh masing-masing puskesmas sudah  proposional,  sesuai dengan  beban  kerja
di wilayah puskesmas. Berikut hasil wawancara dengan responden:
“ kalau  khusus  BOK  saja  tidak  cukup  ,  tapi jika di gabung, cukup”(B1) “Sejauh ini Cukup” (C1)
Pada puskesmas yang cakupan K4 nya rendah petugas  hanya  berfokus  pada  kegiatan  yang dibiayai  saja.  Adapun  kegiatan  yang  tidak dibiayai  kurang  mendapat  perhatian.  Petugas menjadi  kurang  bermotivasi  untuk  mencari sasaran  ibu  hamil  muda  sehingga  target kunjungan  K4  pun  tidak  tercapai.  Berbeda halnya  dengan  puskesmas  yang  cakupannya tinggi  dengan  pengawasan  yang  baik  dari kepala  puskesmas,  petugas  juga  mengerjakan kegiatan  KIA  lain  walaupun  tidak  dibiayai seperti  kunjungan  ibu  hamil  resiko  tinggi, kegiatan  kelas  ibu  hamil  yang  tetap  berjalan, dan sebagainya.
Permasalaham  yang  dihadapi  oleh ketiga  puskesmas  yang  diteliti  salah  satunya yaitu  ketersediaan  dana  untuk  kegiatan  KIA yang  terlambat,  karna  menurut  aturan  yang berlaku  didinas  kesehatan  dana  BOK  dapat dicairkan apabila laporan pertanggung jawaban  sudah  diserahnkan  puskesmas  ke dinas  kesehatan.  Sehingga  kegiatan  berjalan dengan  dana  talangan  dari  uang  pribadi pengelola  keuangan  dana  BOK  puskesmas ataupun  dana  talangan  khas  puskesmas, berikut hasil wawancara dengan reponden:
“. dengan  keterbatasan  waktu  untuk  setiap Nakes  itu  hanya  boleh  keluar  10  kali  dalam  1  bln sedangkan  pekerjaan  kita  banyak  maka  kita  tidak dapat  Dalam  pertanggung  Jawabbnya  karena harus sesuai dengan aturan.”(B1) “Turunnya lama.”(C1) “Tidak Ada.”(D1)
Kebijakan  pelayanan  antenatal    sebagai salah  satu  input  yang  sangat  penting  dalam implementasi pelayanan terpadu di Puskesma. 19 Dalam kenyataan di kota Depok berdasarkan hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kebijakan pelayanan  antenatal  belum  optimal,  hal  ini ditandai  dengan  belum  teratatanya  dengan baik  peran  para  actor  atau  SDM  dalam implementasi  kebijakan  Pelayanan  kesehatan Ibu dan Anak (KIA ) dimana kerjasama lintas sektoral  meliputi  kegiatan  monitoring    dan evaluasi  kegiatan  pelayanan  antenatal  terpadu Puskesmas  secara  berkesinambungan    belum berjalan dengan baik.
Mengenai pelaksanan kegiatan KIA sudah sesuai dengan  yang  direncanakan  dalam  POA
tahunan  dan  bulanan  berdasarkan  keterangan dari informent yaitu sebagai berikut:
“ Di  awal  taun  kita  membuat  rencana, kemudian berbagi tugas seperti siapa yang bagian penyuluhan kemudian bagian pengunjungan rumah,  yang  menjaga  KIA,  siapa  yang  melakukan imunisasi,  kegiatan  itu  dibantu  oleh  teman  teman bidan dan lintas program dan lintas sektoral.”(B2)
BOK  tahun  2017  dalam  pemanfaatan mengalami  perluasan  bukan  hanya  untuk operasional puskesmas dan dukungan manajemen,  tetapi  juga  untuk  peningkatan peran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota:  1) sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan  Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sekunder termasuk  Balai Kesehatan Masyarakat  sebagai UPTnya. 20
Pemanfaatan  dana  Bok  di  3  Puskesmas yang diteliti untuk kunjungan pada ibu Ibu dan anak. Di puskesmas Cilodong dalam melaksanakan  kunjungan  Anteanatal  pertama melalui kerjasama dengan rumah bersalin atau bidan bidan praktek swasta, dimana Puskesmas  memberikan  Vitamin  untuk  ibu hamil dan Buku KIA kepada RB dan BPS tadi dan  sebagai  imbal  balik  mereka  memberikan data  kunjungan  pertama  ibu  hamil  ke Puskesmas, sedangkan pemanfaatan dana Bok digunakan  untuk  Kunjungan  Ibu  Hamil  bayi dan balita resti .
“Manajemen kesehatan Wajib KIA, Kunjungan Ibu hamil , Bayi dan BBL Resti, RPM, pelatihan CIBIMA.”(C1)
“Untuk tahun ini cukup, untuk ibu hamil dan balita resiko tinggi.”(C2)
“untuk  Kunjungan  ibu  hamil  ,  Bayi  ,  Balita, Resti, Kelas ibu hamil, kunjungan”(D1)
Sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan cakupan  K1  dan  K4  di  Puskesmas,  maka dibutuhkan upaya terobosan.
Dipusekesmas  Tapos  misalnya  dengan melakukan pembinaan  kepada Kader, BOK di manfaatkan  untuk  membiayai  transport  untuk melakukan advokasi bersama lintas sektoral. Menurut Informan 2 : (B1)
a. Kita harus rajin pembinaan dilapangan
b. Memberikan  Tugas  kepada  Kader  melakukan pelacakan dan pendataan  kepada masyarakat
c. Melibatkan  kader,  Tokoh  masyarakat,  dan Lintas Sektoral Perumusan  analisis  kebijakan  dalam penelitian  ini  mengacu  pada  konsep  Patton dan  Savicky  yang  menggunakan  enam langkah dalam merumuskan analisis kebijakan yang  sering  dikenal  dengan a  basic  policy analysis  process .Tahapan-tahapan  penerapan
konsep  Patton  dan  Savicky  dalam  penelitian ini. Dapat dijabarkan sebagai berikut: 21
Langkah pertama yaitu identifikasi masalah.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi identifikasi  masalah  adalah; 1).  Keterbatasan SDM,  khusunya  dalam  pengelolaan  dana BOK  dan  peningkatan  cakupan/kegiatan  KIA di  masing-masing  wilayah  puskesmas,  2) Beban  Kerja  SDM  puskesmas  yang  tidak sebanding  dengan  jumlah  SDMnya.  Setiap puskesmas  memiliki  beban  kerja  yang berbeda,  tergantung  cakupan  wilayah  dan banyaknya  posyadu.  3)Terbatasnya  dana  bok untuk pembiayaan kegiatan KIA. 4)Terlambatnya dana BOK untuk cair. Hal ini karena  laporan  kegiatan  puskesmas  yang terlambat.
Langkah  ke  dua  adalah  menetapkan kriteria  evaluasi.  Berdasarkan  hasil  USG, peneliti memiliki empat masalah yang menjadi prioritas  utama.  Berdasarkan  analisis  dengan menggunakan  matrix  USG  dengan  membuat ranking  dan  total  nilai  tertinggi,  maka  faktor yang  menjadi  prioritas  adalah  ketersediaan SDM  dalam  mendukung  Kebijakan  program KIA  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  di  Kota Depok  yang  belum  memadai.  Setelah  peneliti mendapatkan faktor utama yang menyebabkan tidak  optimalnya  pelaksanaan  program  KIA, maka  tahap  selanjutnya  adalah  membuat analisis SWOT.
Analisis  swot  perlu  dilakukan  karena analisis swot mencocokkan “fit” antar sumber daya internal dan situasi eksternal. Pencocokan  yang  baik  akan  memaksimalkan kekuatan  dan  peluang  dan  meminimumkan kelemahan dan ancamannya. Asumsi sederhana ini mempunyai implikasi yang kuat untuk merancang strategi
untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan program KIA  di Wilayah Kerja Puskesmas di Kota  Depok.  Berdasarkan  hasil  matrix  USG diperoleh faktor yang menjadi prioritas adalah ketersediaan SDM dalam.
Langkah  ke  tiga  adalah  identifikasi alternatif  kebijakan. Masalah  utama  yang menyebabkan  belum  optimalnya  Pemanfatan BOK  di  Puskesmas  Kota  Depok    adalah keterbatasan SDM khususnya dalam pengelolaan  dana  BOK.  Untuk  mengatasi masalah  tersebut  maka  dapat  dirumuskan beberapa alternatif kebijakan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan
Operasional Dalam pemanfaatan BOK.
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Cakupan K1-K4
Tabel  2. Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)
N No. Komponen Dasar Bobot Strategi Jumlah Skor Peringkat Atractive Score Total Atractive Score 1 Membuat Kebijakan  yang jelas dalam peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan jumlah SDM 0,4 3 1,2 1,6 1 2 Membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan rutin penyelesaian laporan 1 jam satu hari sebelum pulang. 0,4 3 1,0 1,4 2 3 Peningkatan Standar/ Kualitas SDM dalam mengelola Dana BOK 0,4 2 0,4 0,8 3 4 Menjalin kerjasama dengan Instansi pendidikan untuk menjadi puskesmas sebagai wahana pendidikan kesehatan. 0,2 2 0,4 0,6 4
Adapun  beberapa  alternatif  kebijakan tersebut adalah:
1. Kebijakan  Penentuan  Penambahan  SDM yang  khususnya  untuk  menangani  BOK, BP dan anggran lainnya dipisahkan antara SDM khusus dan SDM Kesehatan.
2. Kebijakan  Usulan  untuk  Menerapkan
Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat  (UKBM)  dan    Menjalin Kerjasama dengan Instansi pendidikan
3. Kebijakan Pengalokasian dana BOK khususnya untuk KIA.
4. Kebijakan terkait Kegiatan Rutin
pengumpulan  Laporan  agar  dapat  tepat waktu,  dapat  dilakukan  dengan  Gerakan menyelesaikan  Laporan  1  jam  1  hari  atau GEMPOR S2.
Langkah  ke  empat  adalah  mengevaluasi alternatif kebijakan yang disusun. Langkah ini khusus  digunakan  untuk  kebijakan  yang  akan diambil, dengan membuat quantitative strategic  planning  matrix (QSPM)  untuk menentukan  prioritas  strategi  alternatif  dalam mengoptimalkan  Pemanfaatan  BOK.  Bentuk dasar dari QSP matriks disajikan dalam  tabel 2.
Berdasarkan  hasil  pada decision  stage dapat  diketahui  bahwa  urutan  prioritas alternatif  strategi  yang  dapat  dilakukan Puskesmas yaitu:
1 Membuat  kebijakan  untuk  melakukan kegiatan  rutin  penyelesaian  laporan  1  jam satu hari sebelum pulang.
2 Membuat  Kebijakan    yang  jelas  dalam peningkatan jumlah SDM Khusus pengelola BOK.
3 Petugas  Puskesmas  melakukan  Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat.
4 Pengusulan Kebijakan Pengalokasian BOK Khusus KIA.
Langkah  ke  lima  yaitu  menyajikan alternatif    kebijakan  yang  dipilih.  Pada  tahap ini  peneliti  mengajukan  alternatif  kebijakan yaitu  Membuat  Kegiatan  Rutin  dengan melakukan Penyelesaian Laporan 1 Jam 1 hari Sebelum  Pulang  menjadi  prioritas  alternative terpilih sebagai alternatif rekomendasi kebijakan  operasional  Pengelolaan  BOK untuk  Peningkatan  Cakupan  K1-K4  di Puskesmas  Kota  Depok.  Keuntungan  dari program  gerakan  Menyelesaikan  Laporan  1 jam  1  Hari  Sebelum  Pulang  (Gempor  S2) adalah  :  1)  Petugas  Kesehatan  mampu menyelesaikan Laporan Rutin Bulanan Capaian  Program  Puskesmas.  2)  Kepala Puskesma dapat menyampaikan laporan Rutin Bulanan Tepat Waktu setiap Bulannya.
Selain itu kemungkinan adanya hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan Gempor S2 seperti: Kurangnya komitmen dan keseriusan tenaga kesehatan dalam
menyelesaikan laporan setiap hari Berdasarkan  hasil  penilaian  dari Dinkes  Depok  tentang  Program  Gerakan Menyelesaikan Laporan 1 Jam 1 Hari sebelum pulang,  secara  garis  besar  masih  Perlu Pertimbangan,  berikut  Pernyataan  Informan Sebagai Berikut :
“  Berdasarkan  hasil  pemaparan  saya mengganggap  perlu,  programnya  cukup  menarik namun  masih  perlu  banyak  hal  yang  perlu  di  kaji lagi,  kami  harus  mengevaluasi  lagi  beberapa puskesmas yang lain apakah mengalami permasalahandan  kendala  yang  sama,  karena menurut  saya    jika  hanya  dari  permaslah  3 puskesmas,  masih  belum  kuat  untuk  membuat  SK tersebut”
Langkah  keenam konsep Patton dan savicky belum bisa diterapkan mengingat keterbatasan waktu. Peneliti sudah mengajukan dan mengusulkan Program Gerakan menyelesaikan laporan 1 jam 1 hari sebelum Pulang.

## Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa  kegiatan  rutin  menyelesaikan  Laporan agar  dapat  tepat  waktu  dipilih  berdasarkan analisa  kebijakan  dengan  metode  USG  dan QSPM  maka  terpilih  “Program  gerakan menyelesaikan Laporan 1Jam 1 Hari Sebelum Pulang “ (GEMPOR S2) telah di susun dalam bentuk  SK    yang  berisi  Tujuan,  Sasaran, Strategi, Monitoring dan Evaluasi.

## Saran
Adapun  saran  yang  bisa  diberikan  antara lain;Untuk Dinas kesehatan seharusnya menambah  SDM  di  puskesmas  yang  capaian Targetnya  blm  tercapai,  dan  melengkapi sarana  dan  prasarana  di  puskesmas  maupun kegiatan di luar gedung. Dan Perlu
meningkatkan kualitas pelaksanan di puskesmas  dan  meningkatkan  sarana  dan prasaran  serta  penambahan  SDM  dan  perlu adanya  kerja  sama  sesama  tenaga  kesehatan dalam menyelesaikan laporan puskesmas.

## Daftar Pustaka
1. Republik  Indonesia.Undang-Undang  No  36
Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan.Jakarta;2009.
2. Kementrian  Kesehatan  Republik  Indoensia .Program P4K.Jakarta;2010.
3. Republik  Indonesia.Undang-Undang  No  32
Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah.Jakarta: 2004
4. Peraturan  Mentri  Kesehatan  RI.  No  71  tahun 2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik  Bidang Kesehatan tahun Anggaran 2017.Jakarta;2016. 5. Kementrian  Kesehatan  RI.  Peluncuran  Dana
BOK .Jakarta;2011.
6. Kenetrian Kesehatan RI. Transport
Kader.Jakarta;2012.
7. Peraturan Mentri Kesehatan RI. No. 43 Tahun 2016  tentang  Penyusunan  Formasi  Jabatan Fungsional Kesehatan.Jakarta; 2016.
8. Burdames, Anna Aprina. Pelaksanaan Kebijakan  Bantuan  Operasional  Kesehatan dalam  Cakupan  Program  KIA  di  Puskesmas Rawat  Inap  Koya  Barat  Kota  Jayapura. Fakultas Kesehatan Masyarakat. 2012.
9. Dinas Kesehatan Kota Depok. Profil Kesehatan Kota Depok Tahun 2016.Depok;Dinkes depok;2016. 10. Creswell, Johan W. Research design pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed. Yogyakarta: Pustaka; 2010.
11. Sugiyono.  Memahami  penelitian  kualitatif . Bandung: Alfabeta; 2010.
12. Sugiono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif,  dan  kombinasi  (mixed  methods). Bandung. Alfabeta; 2011.
13. Bungin,  B.  Penelitian  kualitatif,  komunikasi, ekonomi,  kebijakan  publik,  dan  ilmu  sosial lainnya. Cetakan ke 5. Jakarta: Prenada media group; 2011.
14. Peraturan  Mentri Kesehatan RI.No.43 Tahun 2016  Tentang  Penyusunan  Formasi  Jabatan Fungsional Kesehatan. Jakarta ; 2016
15. Nurcahyani,  Rita.  Implementasi  Kebijakan BOK di Kabupaten Bandung Barat;2011.