## Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi
Volume 10 Issue 2 2023 Pages 704 - 717 p-ISSN: 1858-005X e-ISSN: 2655-3392 DOI: https://doi.org/10.47668/edusaintek.v10i2.826 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK

## PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM PELAYANAN DARING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SUBANG (SIPEDAS) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Syahrizal Suwardana Malik 1* , Mansyur Achmad 2 , Sutiyo 3 1,2,3 Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
* e-mail: syahrizalmalik@gmail.com
Abstract: This study was conducted to provide insights regarding the online services of SIPEDAS, supporting and hindering factors, and the strategies employed for for the sake of  its  success.  The  method  is  a  descriptive  with  a  qualitative  approach.  The  SWOT analysis  is  employed  as  the  technique  of  analysis  in  designating  the  targets  and composing  the  strategies.  The  SWOT  matrix  is  employed  to  compose  strategic  issues and followed by a Litmus Test in assigning the priorities of which strategies to be used. Based  on  the  findings,  in  supporting  the  the  online  services  of  SIPEDAS,  there  are  a number of existing sopporting factors such as the online sevices regulations, Standard Operational  Procedures,  technical  support  for  the  staffs,  cooperations  from  related parties, which resulted in the achievement of the Public Satisfaction Level (PSL) and the improvement of Disdukcapil’s services. However, there are still hindrances such as the unmaximized use of infrastructure, the lack of adequate human resources, particularly operarors/technicians,  the  uneven  spread  of  information,  some  regions  experiencing network  issues/blank  spots,  some  of  the  people  are  not  competent  enough  in  using online-based  services  and  the  lack  of  people’s  awareness  in  fulfilling  their  civil administration.
Keywords: E-Government Implementation, Sipedas, Online Services
Abstrak: Penelitian  ini  dilakukan  agar  dapat  mengetahui  bagaimana  proses  sistem pelayanan  daring  SIPEDAS,  mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat,  serta strategi yang dilakukan demi keberhasilan layanan daring SIPEDAS. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analasis menggunakan  analisis  SWOT  untuk  menetapkan  sasaran  dan  perumusan  strategi. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan isu-isu strategi dan selanjutnya dilakukan Litmus  Test  guna  memberikan  prioritas  strategi  yang  akan  dipilih.  Berdasarkan  hasil penelitian,  dalam  mendukung  layanan  daring  SIPEDAS  sudah  terdapat  faktor pendukung,  seperti  regulasi  pelayanan  daring,  Standar  Oprasional  Prosedur, dilaksanakannya bimbingan teknis terhadap pegawai, kerjasama dengan pihak terkait, sehingga tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan peningkatan pencapaian pelayanan  disdukcapil.  Namun  pada  pelayanan  daring  juga  masih  terdapat  beberapa kendala  seperti  dari  fasilitas  infrastruktur  yang  belum  maksimal,  kurangnya  jumlah sumber daya manusia khususnya operator/teknis, serta sosialisasi yang belum merata, beberapa daerah terkendala jaringan/ daerah blank spot, masyarakat yang kurang mahir dalam penggunaan layanan berbasis online dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
Kata Kunci : Penerapan E-Government, Sipedas, Pelayanan Daring/ Online
Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik di masa pandemi covid-19 banyak yang dilakukan secara online. Menurut  (Tismayuni,  2020)  dari  Ombudsman  Republik  Indonesia peningkatan  standar  pelayanan  melalui  sistem online dapat  menjadi  solusi pemberian  pelayanan  di  masa  pandemic  (Rantauni  &  Sukmawati,  2022; Twizeyimana & Andersson, 2019). Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh  institusi  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yaitu  menyediakan  informasi secara  jelas  mengenai  standar  pelayanan,  meningkatkan  sistem  penyelenggaraan secara online ,  adaptasi sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan,  meningkatkan kompetensi pelaksana layanan (Kurdi, 2020).
Di lembaga pemerintahan, teknologi informasi mulai digunakan melalui e- government. E- government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Networks (WAN), internet, mobile computing , yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi  pemerintah lainnya  (Fika  Fauzia1,  Adinda  Virantika2,  2021;  Sumirah  et al.,  2021).  Pemerintah  kabupaten  subang  melalui  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil  (Disdukcapil) selain melakukan pelayanan secara langsung, juga sudah meluncurkan aplikasi berbasis web yang bernama Sistem Pelayanan Daring Administrasi  Kependudukan  Subang  (SIPEDAS)  yang  merupakan  wujud  dari penerapan e-government .  SIPEDAS  adalah  aplikasi  berbasis  web  yang melaksanakan  pelayanan  ataupun  penerbitan  dokumen  kependudukan  secara daring/ online . Layanan SIPEDAS mulai dilaksanakan pada bulan November 2020. Dengan  adanya  layanan  tersebut  masyarakat  tidak  perlu  ke  kantor  disdukcapil, namun  cukup  mengakses  layanan  SIPEDAS  yang  bisa  dilakukan  di  rumah  atau dimana saja dengan cara online (Huda, 2020).
Namun kenyataannya pelayanan secara daring pada disdukcapil kabupaten subang  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi,  permasalahan  terjadi langsung  pada  web  SIPEDAS  yang  sering  tidak  dapat  diakses.  Permasalahan lainnya  pada  web  SIPEDAS  yaitu  terbatasnya  blanko  dan  kuota  layanan  yang diberikan.  Selanjutnya,  pengajuan  permohonan  KTP  elektronik  dibatasi  kuota perharinya yang hanya dapat melayani 50 pada web , Sedangkan kuota pelayanan Kartu Keluarga hanya dapat melayani 20. Seharusnya layanan bisa terus terlaksana
tanpa  harus  dibatasi  terutama  pada  jam  kerja  pegawai/operasional.  Hal  ini  juga menjadi  penyebab  dari  belum  tercapainya  target  pencapaian  kinerja  pelayanan kependudukan  dan  pencatatan  sipil  pada  tahun  2021.  Hal  ini  tentunya  sangat merugikan masyarakat apabila terus menerus terjadi.
Permasalahan  lain  yang  terjadi  adalah  rendahnya  kesadaran  masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, dalam kaitannya pelayanan secara daring yaitu di beberapa wilayah  kabupaten subang juga belum terkoneksi internet.  Padahal,  jangkauan  akses  internet  merupakan  unsur  terpenting  dalam pelaksanaan pelayanan secara daring. Hanya 60% wilayah Kabupaten Subang yang sudah terkoneksi internet. Sementara 40% merupakan blindspot (hutan, bukit, dan pedalaman) yang belum terkoneksi internet.
Penelitian  sebelumnya  (Arifah,  2020)  memberikan  referensi  bahwa penerapan e-government yang  dilaksanakan  secara  serius  dan  konsisten  akan mendapatkan  manfaat  baik  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat,  kegiatan  yang dilakukan  tentunya  akan  semakin  mudah  dan  semakin  efisien  serta  menunjang transparansi pelayanan publik. Selaras dengan hal tersebut (Muharam & Melawati, 2019)  menyatakan  bahwa  tiga  hal  utama  dari  inovasi  yang  bisa  menjadi pertimbangan yaitu produk dan jasa, gagasan baru, dan upaya perbaikan melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara terus menerus. Berbeda dengan penelitian ini dengan yang sebelumnya telah dilakukan. Pada penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis  penerapan e-government , faktor  pendukung  dan  penghambat,  dan strategi  untuk  keberhasilan  penerapan  SIPEDAS  pada  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil kabupaten subang provinsi jawa barat.

## METODE
Desain penelitian yakni deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2017, 2018, 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan semi struktur. Informan  diberi  kebebasan  untuk  memberikan  opini  tentang  suatu  perihal  yang ditanyakan oleh peneliti. Wawancara dilakukan 8 orang yang terpilih dengan cara key person yang digunakan ketika peneliti telah memahami informasi awal tentang obyek  penelitian  maupun  informan  penelitian.  Wawancara  yang  dilakukan berdasarkan  operasionalisasi  konsep  dan  pedoman  wawancara  yang  fokus  pada penerapan e-government melalui  sistem  pelayanan  daring  SIPEDAS  pada  dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten subang provinsi jawa barat.  Peneliti menggunakan  teknik  dokumentasi  dengan  mengambil  dokumen  yang  terkait dengan SIPEDAS pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten subang provinsi  jawa  barat,  antara  lain  dasar  hukum,  kebijakan,  standar  operasional prosedur pelayanan yang dilakukan, serta dokumentasi selama kegiatan penelitian. Teknik  analisis  menggunakan  analisis  SWOT  yang  merupakan  proses  analisis terhadap faktor-faktor kekuatan ( strength ) dan kelemahan ( weakness ) yang ada di dalam  organisasi  dengan  peluang  ( opportunities )  dan  ancaman  ( threats )  yang berada  di  luar  organisasi  menggunakan Litmus  Test oleh  Bryson.  Penerapan e- government melalui Sistem Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Subang (SIPEDAS)  berdasarkan  elemen  sukses  penerapan e-government dalam  Indrajit (2016) yaitu support, capacity, value.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  merupakan  unsur  pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Tugas pokok dan fungsi dinas sesuai dengan peraturan bupati subang Nomor 62 Tahun 2016 tentang tugas  pokok,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu  bupati dan menteri dalam negeri  republik  indonesia  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang administrasi  kependudukan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  berdasarkan  asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
E-Government merupakan  suatu  upaya  dari  pemerintah  dalam mengembangkan  kegiatan  pelayanan  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik dengan memanfaatkan teknologi juga informasi agar peningkatan pada pelayanan publik  dapat  terwujud  (Effendy  &  Subowo,  2018;  Wirawan,  2020).  Peningkatan standar  pelayanan  berbasis  elektronik  serta  menerapkan  system  online  dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan.

## Pembahasan
Elemen support merupakan  unsur  utama  yang  harus  dimiliki  oleh pemerintah  dalam  menerapkan e-government .  Unsur  keinginan  pimpinan  untuk
mendukung  dapat  membangun  budaya  kerja  berupa  keteladanan/kesungguhan dalam pelaksanaan e-government (Arifah, 2020) . Berbagai elemen support terdiri dari bentuk dukungan kebijakan, bimbingan teknis, dan sosialisasi (Mensah, 2020; Septiawan, 2018).
Kebijakan penerapan e-government dan peraturan mengenai e- government secara  teknis  tertuang  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan e-government yang  menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang   baik   ( good governance ) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government, serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan  informasi  dalam  proses  pemerintahan  ( e-government )  akan  meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan e-government dan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah  terdapat  beberapa  kebijakan  dan  peraturan  yang  dibuat,  regulasi  tersebut sudah  mendukung  dan  memudahkan  dalam  proses  penerapan  pelayanan  daring, karena diatur oleh pusat langsung yaitu Kemendagri, dalam regulasi tersebut dinas harus  mampu  melaksanakan  pelayanan  baik  secara  langsung  atau  daring/ online , namun hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur terkait pelayanan administrasi  kependudukan  secara  daring  atau  terkait  penerapan e-government (Lenak et al., 2021; Sumirah et al., 2021).
Bimbingan  teknis  merupakan  kegiatan  untuk  memberikan  pelatihan  yang bermanfaat  bagi  peserta  bimtek  sehingga  dapat  meningkatkan  kompetensi  dan kemampuan  peserta  terkait  pelatihan/materi  yang  diberikan.  Dalam  penerapan  e- government, terkait pelaksanaan pelayanan secara daring melalui web SIPEDAS, dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  sudah  melakukan  upaya  dalam meningkatkan  kompetensi  dan  kemampuan  para  pegawai,  terkait  pengelolaan teknis  pelaksanaan  pada  bidang-bidang  pelayanan  dan  juga  masalah  inovasi pelayanan yang baru seperti pelayanan daring SIPEDAS. Berdasarkan hasil  data, dalam pelaksanaan bimbingan teknis sudah diberikan terhadap pegawai, operator kecamatan, desa dan UPT, namun bimbingan teknis khusus masyarakat langsung itu belum ada yang dilakukan oleh dinas, diharapkan para operator juga nantinya setelah  diberikan  pemahaman,  materi  dan  pelatihan  juga  dapat  menjelaskan
terhadap  masyarakat  bahwa  pelayanan  juga  sudah  bisa  dilakukan  melalui daring/ online menggunakan web SIPEDAS.
Sosialisasi  merupakan  upaya  utama  yang  perlu  dilakukan  dalam menerapkan  konsep e-government secara  konsisten,  merata  dan  menyeluruh sehingga  pesan  dapat  tersampaikan  secara  utuh  kepada  masyarakat.  Wawancara dengan bapak Budi Susandar, ST, fungsional pada  bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tanggal 10 mei 2022 terkait sosialisasi pelayanan daring menyebutkan “Sosialisasi sudah dilaksanakan terhadap operator, bimbingan teknis di desa terhadap register dan untuk masyarakat sendiri kita lakukan melalui web,  media  sosial,  seperti Youtube atau Facebook .”  Dalam  hal  ini  sosialisasi tentang pelayanan daring sudah diberikan terhadap operator atau masyarakat baik secara  langsung  ataupun  sosialisasi  pelayanan  dengan  menggunkan  media,  pada Gambar 1 di bawah ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui media internet.

## Gambar 1. Media sosialisasi web sipedas
Sosialisasi  telah  dilakukan  oleh  dinas  terhadap  para  pegawai,  instansi, kecamatan, desa, UPT, secara langsung demi suksesnya Sistem Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Kabupaten Subang (SIPEDAS), dan sosialisasi yang dilakukan  terhadap  masyarakat  dengan  menggunakan  media,  baik  media  sosial ataupun internet seperti facebook, youtube , web dinas dan web Kabupaten Subang agar masyarakat mengetahui bahwa pelayanan bisa dilakukan secara online / dalam jaringan (daring).
Elemen berikutnya yaitu capacity. Kapasitas merupakan ketersediaan dan keberadaan  sumber  daya,  baik  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  infrastruktur maupun sumber daya finansial atau anggaran yang tersedia dalam menerapkan dan mewujudkan  pelaksanaan e-government .  Pengembangan  kapasitas  diperlukan suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Selain itu juga  dengan  adanya  pengembangan  kapasitas  dapat  meningkatkan  kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya agar terwujud kinerja yang lebih baik pada organisasi tersebut (Edy, 2017; Luar et al., 2016; Takdir, 2019).
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memiliki  kemampuan,  kualitas  dan keahlian  merupakan  unsur  penting  dalam  keberhasilan  penerapan  e-  government sehingga bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan, baik dari pemerintah selaku pemberi  pelayanan  dan  masyarakat  yang  dilayani,  keduanya  harus  sama-sama berperan dengan baik dalam mendukung proses pelayanan e-government . Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja,  agar  tugas  tersebut  dapat  dilaksanakan  dan  bisa  memberikan  pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Jumlah SDM sebagai operator pada dinas ini dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Operator/ Pengelola Siak Disdukcapil Kabupaten Subang
No Unit Jumlah 1 Sekretariat - 2 Bidang PIAK 2 3 Bidang PDIP 2 4 Bidang Dafduk 7 5 Bidang Capil 3 6 UPT Pagaden 2 7 UPT Pamanukan 1 8 UPT Ciasem 1 9 UPT Subang 1 10 UPT Jalancagak 1 11 UPT Purwadadi 2 Total 22
Sumber: Sekretariat Disdukcapil Tahun 2022
Dari  data  tersebut,  total  operator  atau  pengelola  sistem  informasi administrasi  kependudukan  keseluruhan  yang  berada  pada  tiap-tiap  bidang  dan UPT berjumlah 22 orang. Hal ini tentu masih sangat kurang terkait tenaga operator ataupun  pegawai  dalam  mendukung  proses  layanan  administrasi  kependudukan.
Sumber daya manusia baik pegawai ataupun masyarakat masih menjadi kendala, karena  pegawai  yang  memberikan  pelayanan  ( supply  side ) masih  sangat  terbatas dan masih ada yang belum berkompeten dalam bidangnya, kemudian masyarakat ( demand  side )  sendiri  masih  banyak  yang  belum  menguasai  teknologi  dan  sifat kurang peduli terhadap urusan administrasi kependudukannya.
Infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  mewujudkan pelaksanaan e-government seharusnya tersedia dengan baik pada organisasi, pada dinas  dalam  pelaksanaan  pelayanan  daring  atau  dalam  menunjang  penerapan e- government masih  belum  tersedia  dengan  baik,  beberapa  alat  yang  digunakan seperti untuk perekaman, pencetakan masih terbatas dan ada juga yang sudah tidak dapat  dipakai  (rusak),  selain  itu  juga  terkait  server  masih  terbatas  dan  sering mengalami gangguan baik disebabkan dari pusat ataupun dari dinas. Ada beberapa aset dinas dalam penunjang pelayanan yang kondisinya rusak, seperti kendar aan roda  2,  printer,  mesin  tik  serta  alat  pendukung  pelayanan  daring  yang  masih terbatas.
Sumber daya finansial atau anggaran merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, hal ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan organisasi. Anggaran diperlukan  untuk  mengidentidifikasi  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan suatu organisasi. Sumber daya finansial merupakan hal penting selain SDM dan  ketersediaan  Infrastruktur  dalam  pelaksanaan  dan  penerapan e-government . Dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kabupaten  Subang  mengalokasikan anggaran terhadap inovasi pelayanan. Anggaran pada tahun 2019 kaitannya inovasi pelayanan dan MOU dialokasikan sebesar Rp. 213.500.000,00, tahun 2021 sebesar Rp.  60.475.000,00,  sedangkan  pada  tahun  2020  tidak  dianggarkan.  Terkait pemeliharaan  peralatan  pelayanan  pada  tahun  2019  dialokasikan  sebesar  Rp. 34.200.000,00, tahun 2020 sebesar Rp. 8.100.000,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 22.800.000,00.
Elemen berikutnya yaitu value . Manfaat yang diperoleh dengan adanya e- government bukanlah  untuk  kalangan  pemerintah  sendiri,  melainkan  masyarakat dan mereka yang berkepentingan ( demand side ) (Hasanah, 2019; Wirawan, 2020). E-government yang  dilaksanakan  pemerintah  merupakan  upaya  dalam  melayani masyarakat  dengan  berbasis  elektronik  (Amalia  &  Adietya,  2019).  Program
tersebut  tentunya  memiliki  tujuan,  salah  satunya  untuk  meningkatkan  pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan yang diberikan  dengan  cepat  dan  efisien,  transparan,  dan  masih  banyak  lagi  manfaat dalam penerapan e-government . Beberapa manfaat untuk pemerintah ketika dalam proses kegiatannya menggunakan layanan daring SIPEDAS adalah:
1.  Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien.
2.  Meningkatnya realisasi capaian kinerja pelayanan.
3.  Terjalin kerjasama dan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis.
4.  Mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat terkait proses pelayanan yang lebih baik dan mudah.
5.  Penyederhanaan proses pelayanan menjadi lebih singkat dan cepat. Manfaat  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  ketika  pelayanan  administrasi kependudukan dapat dilaksanakan seperti:
1.  Masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melakukan pelayanan;
2.  Proses pelayanan dapat dilakukan dimana saja;
3.  Masyarakat tinggal mengunggah persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pelayanan yang diajukan secara online ;
4.  Dokumen  pelayanan  dapat  dicetak  langsung  oleh  pengguna  layanan (masyarakat);
5.  Menghemat biaya;
6.  Menghilangkan  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggung jawab;
7.  Memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  untuk  terus  mengikuti perkembangan teknologi informasi;
8.  Menciptakan  masyarakat  berbasis  komunitas  informasi  yang  lebih berkualitas.
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan E- Government melalui SIPEDAS
Faktor Pendukung
1.  Faktor Pendukung Internal:
a.  Tersedianya alokasi anggaran dalam pembuatan inovasi pelayanan SIPEDAS pada Tahun 2019.
b.  Dilaksanakannya  bimbingan  teknis  bagi  para  pegawai  dan  operator  pada dinas,  kecamatan,  UPT  dan  instansi,  terkait  pelaksanaan  sistem  pelayanan daring administrasi kependudukan.
c.  Sosialisasi  mengenai  sistem  pelayanan  daring  administrasi  kependudukan melalui  media  sosial  seperti  twitter,  facebook,  youtube  atau  pada  web pemerintah kabupaten subang.
d.  Pembentukan  Tim  yang  mengatur  mengenai  tanggungjawab  tugas  dalam pelaksanaan  pelayanan  daring  SIPEDAS  melalui  SK  No.  OT.03/KEP.61- Disdukcapil/2022 tentang penetapan tim pengelola sistem pelayanan daring administrasi kependudukan kabupaten subang.
2.  Faktor Pendukung Eksternal
a.  Pada  masa  pandemi covid-19 dalam  penerapan  protokol  kesehatan  dan pencegahan  penularan  virus,  pelayanan  berbasis  elektronik  menjadi  solusi dalam penerapannya.
b.  Kerjasama  yang  dilakukan  dengan  dinas/  badan/  instansi/  lembaga  guna memberikan pelayanan yang lebih baik.
c.  Dukungan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring baik dari pusat maupun daerah.
d.  Adanya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2019  tentang pelayanan  administrasi  kependudukan  secara  daring  sebagai  landasan  atau pedoman dalam melaksanakan pelayanan administrasi secara daring.

## Faktor Penghambat
1. Faktor Penghambat Internal
a.  Fasilitas pendukung teknologi informasi dan komunikasi yang belum tersedia secara maksimal dalam pelaksanaan pelayanan daring.
b.  Sosialisasi yang belum merata terhadap masyarakat, hanya dilakukan melalui media  sosial  dan  web,  sehingga  masyarakat  belum  semuanya  mengetahui adanya pelayanan daring yang dilakukan Disdukcapil dalam pelayanan yang diberikan.
c.  Kekurangan  SDM  terutama  operator  pelaksana  pelayanan  adminitrasi kependudukan atau operator pelayanan daring.
d.  Web SIPEDAS yang sering error , gangguan server atau jaringan yang sering terjadi baik di dinas maupun pusat.
2.  Faktor Penghambat Eksternal
a.  Sebagian masyarakat masih belum bisa melakukan pelayanan secara daring;
b.  Masyarakat  belum  seluruhnya  mengetahui  adanya  pelayanan  daring  yang dilakukan disdukcapil dalam pelayanan yang diberikan.
c.  Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan.
d.  Beberapa wilayah subang yang masih belum dapat terkoneksi internet/ daerah blank spot.
e.  Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  memperhatikan  pedoman  dalam melakukan pelayanan, seperti upload dokumen yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan.
f.  Kebijakan refocusing anggaran dari TAPD Kabupaten Subang Tahun 2020 dan 2021 dalam rangka penanganan covid 19.
Strategi  Penerapan  E-Government  Melalui  Sistem  Pelayanan  Daring Administrasi Kependudukan Subang (SIPEDAS)
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dapat diketahui ada 9 (sembilan) isu strategis yang dapat digunakan untuk keberhasilan  penerapan  e-government  melalui  Sistem  Pelayanan  Daring Administrasi  Kependudukan  Subang  (SIPEDAS)  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, strategi tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Meningkatkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kabupaten Subang dalam menerapkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik/online;
2.  Melakukan  sosialisasi  secara  merata  kepada  masyarakat  dan  unsur  terkait mengenai pelayanan kependudukan daring SIPEDAS;
3.  Membuat  perencanaan  kebutuhan  terhadap  fasilitas  pendukung  dalam mengoptimalkan penerapan pelayanan daring administrasi kependudukan;
4.  Meningkatkan kemampuan SDM yang ada untuk mendukung percepatan proses sistem pelayanan daring administrasi kependudukan;
5.  Memaksimalkan  dan  mengoptimalkan  anggaran  serta  infrastruktur  TIK  yang tersedia  untuk  memberikan  pelayanan  kependudukan  daring  secara  prima kepada masyarakat;
6.  Melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  dengan  pemerintah  pusat  terkait pelaksanaan pelayanan daring;
7.  Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mencapai target tiap-tiap pelayanan yang telah ditetapkan;
8.  Bekerjasama dengan pihak terkait dalam perluasan jaringan internet;
9.  Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap UPT, kecamatan dan dinas dalam pelaksanaan pelayanan.

## SIMPULAN
Penerapan e-government melalui  Sistem  Pelayanan  Daring  Administrasi Kependudukan  Subang  (SIPEDAS)  berdasarkan  elemen  sukses  penerapan e- government dalam Indrajit (2016) yaitu support, capacity, value secara keseluruhan belum  berjalan  dengan  maksimal,  sebagai  bahan  evaluasi  dan  masukan  terkait penerapan e-government pada sipedas ialah membuat  peraturan daerah kaitannya dengan  penerapan  e-government  atau  proses  pelayanan  daring  selain  adanya Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2019  tentang  pelayanan administrasi kependudukan secara daring  sebagai landasan, memaksimalkan atau menambah  sumber  daya  yang  ada  seperti  sumberdaya  manusia  dan  infrastruktur agar  dapat  memberikan  manfaat  dengan  adanya  pelayanan  daring  terhadap pemerintah untuk dapat mecapai target capaian kinerja dan kemudahan pelayanan yang  diberikan  terhadap  masyarakat,  meningkatkan  sistem  pelayanan  daring SIPEDAS  ke  arah  yang  lebih  baik  serta  melakukan  perbaikan  dengan  cepat  dan responsif  terkait  pelaksanaan  pelayanan  disdukcapil,  membuat  SOP  pelayanan daring  yang  jelas  dan  membuat  petunjuk  teknis  yang  mudah  dipahami  terkait pelayanan daring SIPEDAS agar masyarakat mampu melakukan pelayanan daring SIPEDAS.

## DAFTAR RUJUKAN
Amalia, E., & Adietya, A. (2019). Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E- Government  pada  Information  Architecture  dengan  Menggunakan  United Nations  Model. JUMANJI  (Jurnal  Masyarakat  Informatika  Unjani) , 3 (01).
https://doi.org/10.26874/jumanji.v3i01.50
Arifah,  U.  (2020).  Transformasi  Birokrasi  Melalui  E-Government. Jurnal Cakrawala , 4 (2).
Edy, S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia . Prenada Media Group.
Effendy, Z., & Subowo, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan E-Government di Kota Semarang. EJurnal Undip .
Fika Fauzia1, Adinda Virantika2. (2021). Langkah-langkah Strategis Pemenuhan Kebutuhan SDM Talenta Digital di Lingkungan Pemerintahan Indonesia. … (Konferensi Nasional Ilmu … .
Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1).
Huda, M. M. (2020). IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DI KABUPATEN BOJONEGORO. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 3 (2). https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i2.2138
Lenak,  S.  M.  C.,  Sumampow,  I.,  &  Waworundeng,  W.  (2021).  Efektivitas Pelayanan  Publik  Melalui  Penerapan  Electronic  Government  Di  Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal Governance , 1 (1).
Luar,  D.,  Universitas,  B.,  Negeri,  I.,  &  Palembang,  R.  F.  (2016).  Sumber  Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Istinbath , 15 (1).
Maslichah Kurdi. (2020). Menggagas Pelayanan Prima di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 4 , 4–9.
Mensah,  I.  K.  (2020).  Impact  of  Government  Capacity  and  E-Government Performance  on  the  Adoption  of  E-Government  Services. International Journal of Public Administration , 43 (4). https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1628059
Muharam,  R.  S.,  &  Melawati,  F.  (2019).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1).
Rantauni,  D.  A.,  &  Sukmawati,  E.  (2022).  Correlation  of  Knowledge  and Compliance  of  Implementing  5m  Health  Protocols  in  the  Post-Covid-19 Pandemic  Period.  In Science  Midwifery (Vol.  10,  Issue  4).  Online. www.midwifery.iocspublisher.orgjournalhomepage:www.midwifery.iocspub lisher.org
Septiawan,  B.  (2018).  Keberhasilan  Implementasi  Sistem  E-Procurement  pada Pemerintah  Daerah  se-Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 2 (1).
https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1240
Sugiyono. (2017). metode penelitian kualntitaltif, kuallitaltif,daln R&D . Alfabeta. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (1st  ed.). Penerbit Alfabeta.
Sumirah,  S.,  Winarno,  W.  W.,  &  Nugroho,  H.  A.  (2021).  Perancangan  Model Layanan  Publik  Pemerintah  Daerah  Berbasis  One  Stop  Service. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer , 3 (1).
Takdir, M. (2019). Perencanaan SDM dalam Penyelenggaraan Pendidikan Human Resourse  Planning  in  Educational  Practice. Konferensi  Nasional  Ilmu Administrasi , 1 (3).
Tismayuni,  D.  A.  (2020). Peningkatan  Standar  Pelayanan  Publik  Di  Tengah Pandemi Corona .
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. In Government Information Quarterly (Vol. 36, Issue 2). https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001
Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri  4.0  Kontemporer  di  Indonesia. Jurnal  Penegakan  Hukum  Dan Keadilan , 1 (1). https://doi.org/10.18196/jphk.1101