## KONSEP POLITIK SYI'AH IMAMIYAH TENTANG WILAYAT FAQIH

## Abdillah Halim
Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## Abstrak
Sejauh  menyangkut  sistem  politik  dan  model  pemerintahan,  Syi'ah  seringkali  dikritik karena dianggap tidak demokratis. Kritik semacam ini memang dapat dimaklumi, karena sebagaimana diketahui, secara historis sistem pemerintahan Syi'ah mengacu pada sistem imamah,  yaitu  suatu  doktrin  politik  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintahan  Islam sepeninggal  Nabi  SAW  adalah  hak  mutlak  ahlul  bait  (keluarga  Nabi  SAW.)  yakni  Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya. Hal ini oleh banyak pengamat dianggap tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk  mendapat hak yang sama, yaitu hak untuk dipilih sebagai pemimpin negara
Kata-kata kunci: Syiah Imamiyah, Wilayat Faqih
A. Pengertian Syi'ah Imamiyah
Dalam  kamus,  kata  " syi'ah"  berarti  "golongan".  Ia  berasal  dari  kata  "syaya'a"  yang berarti "mengikuti". 1 Sayid Husein Tabataba'i berkata, bahwa kata "syi'ah" berarti "partisan" atau  "pengikut". 2 Dengan  makna  seperti  itu,  maka  kata  "syi'ah"  mengandung  pengertian sebagai 'golongan", "pengikut", atau "partisan".
Namun jika dilihat dari segi istilah, kata "syi'ah" berarti "golongan atau pengikut Ali bin Abi Thalib", atau "sekelompok orang yang bersimpati dan menjadi pengikut Ali". 3
Di  dalam  pengertian  yang  diterima  secara  umum  sampai  sekarang,  kata "syi'ah"  lebih diidentifikasikan  sebagai  suatu  golongan  yang  menjadi  pengikut  atau  pendukung  Ali  bin  Abi Thalib, atau lebih tepatnya, sebagai pengikut dan pendukung mazhab Ahlul Bait.
1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: PP. Krapyak, 1990), hlm. 809.
2 Sayid Husein Tabataba'i, Islam Syi'ah : Asal-usul dan Perkembangannya, terj. Djohan Efendi, (Jakarta: Grafiti, 1993) hlm. 32.
3 William Montgomery Watt, Politik Islam dalam Lintasan Sejarah, terj. Helmi Ali (Jakarta: P3M, 1988), hlm.68.
Sebagaimana juga halnya dengan sekte-sekte Islam yang lain, dalam Syi'ah juga timbul berbagai  aliran.  Timbulnya  aliran-aliran  ini  dimulai  sejak  kematian  Husein  bin  Ali  di  Padang Karbala. Mayoritas Syi'ah menerima keimanan Ali bin Husein as-Sajad sebagai imam keempat. Namun ada pula sekelompok minoritas yang dikenal sebagai golongan Kisaniyah yang percaya bahwa putra ketiga Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad bin Hanafiyah sebagai imam keempat, sekaligus Mahdi yang dijanjikan. Setelah kematian Imam as-Sajad, mayoritas Syi'ah menerima  putranya  bernama  Muhammad  al-Baqir  sebagai  imam  kelima,  sedangkan  minoritas mengakui Zaid as-Syahid, putra Imam as-Sajad yang lain dan kemudian dikenal dengan sebutan golongan Zaidiyah.
Setelah Imam Muhammad al-Baqir, kaum Syi'ah menerima putranya, bernama Ja'far as- Sadiq  sebagai  imam  keenam,  dan  setelah  wafatnya  Imam  Ja'far,  mayoritas  Syi'ah  menerima putranya,  bernama  Imam  Musa  al-Kazim  sebagai  imam  ketujuh.  Namun  satu  golongan mengikuti  putra  Imam  Ja'far  yang  lebih  tua,  bernama  Ismail,  yang  meninggal  ketika  ayahnya masih  hidup.  Golongan  ini  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Ismaiiliyah.  Sesudah  wafatnya Imam Musa al-Kazim, mayoritas Syi'ah mengikuti putranya, bernama Ali Ridla, sebagai imam kedelapan.  Namun  sekelompok  orang  Syi'ah  berhenti  sampai  Imam  Ali  Ridla,  sebagai  imam kedelapan dan mereka kemudian dikenal denga sebutan golongan Waqfiyah.
Setelah  wafatnya  Imam  Ali  Ridla,  berturut-turut  digantikan  oleh  Muhammad  bin  Ali (al-Taqi)  sebagai  imam  kesembilan,  Muhammad  bin  Ali  (al-Naqi)  sebagai  imam  kesepuluh, Hasan Muhammad (al-Askari) sebagai imam kesebelas, dan Muhammad bin Hasan (al-Qalam) sebagai  imam  keduabelas,  yang  juga  dikenal  sebagai  Imam  al-Mahdi.  Golongan  yang mempercayai  dua  belas  imam  inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  golongan  Syi'ah Isna Asy'ariyah atau Syi'ah Imamiyah.

## B. Perkembangan Syi'ah Imamiyah
Sejauh ini, di kalangan para sejarawan masih terjadi perbedaan pendapat tentang kapan munculnya  paham  Syi'ah.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  Syi'ah  sudah  ada  sejak  zaman  Nabi Muhammad. 4 Namun,  pendapat  yang  lebih  populer  dan  agaknya  lebih  bisa  diterima  adalah bahwa, Syi'ah mulai muncul setelah wafatnya Nabi SAW, terutama masa kekhalifahan Ustman bin  Affan,  tumbuh  dan  berkembang  pada  masa  kekhalifahan  Ali  bin  Abi  Thalib.  Secara kronologis, sejarah lahirnya Syi'ah dapat dijelaskan sebagai berikut.
Sejarah mencatat, bahwa hari-hari pertama setelah wafatnya Nabi SAW, persoalan yang timbul adalah persoalan kekuasaan, yaitu menyangkut sosok figur yang dianggap paling pantas menggantikan  kepemimpinan  Nabi  SAW.  Meskipun  masalah  itu  untuk  sementara  waktu berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, akan tetapi hal itu oleh sebagian kelompok dipandang masih menyisakan agenda persoalan.
Reaksi  keras  segera  dimunculkan  oleh  para  pendukung  Ali  yang  mengklaim  bahwa masalah kepemimpinan adalah hak mutlak Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait, yang diyakini para pendukungnya dimana Ali telah menerima wasiat pengangkatan langsung dari Nabi SAW. 5 Wasiat  ini  diberikan  sekitar  80  hari  sebelum  Nabi  SAW  meninggal,  di  suatu  tempat  yang bernama  Ghadir  Khum.  Tetapi  dalam  kenyataannya,  Ali  justru  baru  memegang  tampuk kepemimpinan  setelah  sebelumnya  secara  bergantian  dipegang  oleh  Abu  Bakar,  Umar  bin Khattab  dan  Ustman  bin  Affan.  Oleh  karena  adanya  keyakinan  bahwa  Ali  telah  menerima wasiat  dari  Nabi, dan oleh karena itu tentu  ia  yang paling berhak menggantikan Nabi setelah wafatnya beliau, maka sekelompok orang yang kemudian dikenal dengan sebutan Syi'ah, tidak
4 Abubakar Aceh, Syi'ah Rasionalisme dalam Islam, (Solo: Ramadhani, 1988) hlm. 15.
5 Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni-Syi'ah, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 6-7.
mau menerima hasil yang dicapai dalam pemilihan di suati tempat yang bernama Saqifah yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Nabi SAW.
Wafatnya  khalifah  Ustman  bin  Affan  di  tangan  para  pemberontak  yang  datang  dari Mesir  dan  Irak,  membuka  kesempatan  bagi  Ali  untuk  tampil  sebagai  khalifah.  Beberapa  hari setelah wafatnya Ustman, Ali kemudian diangkat oleh mayoritas kaum uslimin untuk menjadi khalifah  menggantikan  Ustman.  Pada  masa  pemerintahannya,  muncul  dua  pemberontakan: Pertama  dilancarkan  oleh  Aisyah  janda  Nabi  SAW,  yang  dikenal  dengan  sebutan  "Perang Jamal" atau "Perang Unta", sedangkan pemberontakan yang kedua dilancarkan oleh Muawiyah bin  Abi  Sufyan,  seorang  Gubernur  Damaskus  dan  masih  tergolong  kerabat  dekat  Ustman. Muawiyah  menggugat  keabsahan  kepemimpinan  Ali  dan  melontarkan  tuduhan  bahwa  Ali berkomplot dengan kaum pemberontak dan dianggap paling bertanggung jawab atas tumpahnya darah  Ustman. 6 Perselisihan  ini  terus  berlangsung  sampai  terbunuhnya  khalifah  Ali  ditangan ekstrimis bernama Abdurrahman bin Muljam pada tahun 40 H.
Setelah  meninggalnya  Ali,  pemerintahan  sempat  dipegang  oleh  putra  Ali,  bernama Hasan bin Ali, namun setelah melalui perjanjian, akhirnya pemerintahan  jatuh ke tangan klan Bani  Umayah.  Pada  masa  ini,  gerakan  kaum  Syi'ah  mengalami  perkembangan  cukup  pesat. Gerakan ini mencapai puncak konsolidasinya yang paling nyata ketika Bani Umayah di tangan Yazid  membantai keluarga Nabi SAW di padang Karbala. Syahidnya Husein putra Ali bersama keluarganya  di  padang  Karbala,  merupakan  kemenangan  politik  bagi  kebangkitan  Syi'isme.
6 Abul  A'la  al-Maududi, Khilafah  dan  Kerajaan, terj.  Muhammad  Baqir,  (Bandung:  Mizan,  1988),  hlm. 159.
Peristiwa  tersebut  telah  menarik  simpati  sebagian  besar  kaum  Muslimin  kepada  Syi'ah  dan menumbuhkan kebencian yang luar biasa terhadap klan Umayah. 7
Namun, tampaknya penting juga untuk dicatat di sini, bahwa jauh sebelum munculnya sikap oposisi Husein terhadap pemerintahan Bani Umayah, telah ada satu peristiwa yang juga ikut andil membentuk identitas Syi'isme. Sebagaimana dikisahkan kembali oleh Sayid Husein Muhammad  Jafri,  bahwa  Hujr  bin  Adi  al-Kindi  dan  kawan-kawannya,  yang  tidak  pernah menyerah  atas  ideal  Syi'i  mereka,  keluar  memberontak  terhadap  Muawiyah  dan  panglimanya, Ziyad bin Abu Sufyan yang memerintah  Kufah dan Basrah. Dikatakan bahwa para Syi'i yang gigih  ini  memprotes  atas  pengutukan  Ali  yang  dilakukan  secara  gencar  oleh  Muawiyah  dan menolak  kepemimpinan  siapa  pun  kecuali  keluarga  Ahlul  Bait.  Akan  tetapi,  pemberontakan Hujr  ini  dengan  mudah  dapat  ditumpas  dan  Hujr  sendiri  bersama  enam  kawanya  ditangkap. Muawiyah  menyodorkan  tawaran  menarik:  bahwa  jika  Hujr  dan  enam  kawannya  itu  bersedia mengutuk  Ali  di  depan  umum,  mereka  tidak  akan  dibunuh.  Tapi  nyatanya  Hujr  dan  enam kawannya memilih mati dipancung daripada harus mengutuk Ali. 8
Kenyataan bahwa Hujr dan enam kawannya rela mengorbankan nyawa daripada mencela Ali,  begitu  juga  "drama"  Karbala  yang  dipentaskan  Husein  dan  anggota  keluarganya, merupakan masalah yang tidak dapat dipandang sepele. Pasti ada makna yang lebih dalam dari sekedar kepentingan politik. Sejarah agama sering berisi tentang manusia-manusia yang lebih memilih  mati  daripada  mengganti  keyakinan  mereka,  dan  sejarah  manusia  tidak  dapat diterangkan hanya dengan acuan politik belaka.
7 Sayid  Husein  Muhammad  Jafri, Dari  Saqifah  Sampai  Imamah, terj.  Meth  Kierena,  (Jakarta:  Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 301-316.
8 Ibid., hlm. 223-231.
Husein tahu benar, bahwa apa yang dipertaruhkan adalah perjuangan antara kebenaran dan kebatilan, dan yakin bahwa sekali kebenaran telah nyata, maka tak perlu digunakan taktik licik  dan  strategi.  Dalam  kenyataannya  sikap  revolusioner  Husein  telah  membentuk spiritualisme Syi'ah yang progresif, dan tragedi Husein, menurut Hamid Enayat, telah menjelma menjadi  "tumor  ganas"  dalam  tubuh  politik  Bani  Umayah.  Yazid  mati  merana  empat  tahun setelah tewasnya Husein, semua pelaku kejahatan di Karbala memperoleh hukumannya masing- masing dan enam puluh tahun kemudian Dinasti Umayah tumbang. 9
Begitu  juga  eksekusinya  Hujr  oleh  algojo  Muawiyah  membangkitkan  gelombang  duka dan goncangan kota-kota suci. Bahkan, Siti Aisyah, janda Nabi SAW dan Abdullah bin Umar (anak Umar bin Khattab) dengan keras memprotes eksekusinya. 10
Masih ada dua gerakan perlawana lagi yang perlu dicatat di sini, yaitu perlawanan Zaid bin  Ali  (cucu  Imam  Husein  bin  Ali)  dan  perlawanan  Muhammad  Nafsun  Zakiyah  (keturunan Hasan bin Hasan bin Ali). Pemberontakan Zaid bin Ali dicetuskan pada tahun 122 H, pada masa pemerintahan  Hisyam  bin  Abdul  Malik  dari  klan  Umayah  dan  Zaid  sendiri  mati  sebagai syahid. 11 Pemberontakan  Nafsun  Zakiyah  terjadi  pada  tahun  145  H  dan  sempat menggoncangkan kekuasaan al-Mansur dari  klan Abbasiyah, dan sebagaimana pemberontakan Zaid, gerakan ini pun berhasil ditumpas oleh kekuatan al-Mansur. 12
Sikap  perlawanan  yang  ditampilkan  oleh  para  imam  Syi'ah  ini  banyak  mendapatkan simpati dari para ulama kala itu. Dalam pemberontakan Zaid, Imam Abu Hanifah memberikan
9 Hamid Enayat, Reaksi Politik, hlm. 290.
10 Husein Muhammad Jafri, Dari Saqifah, hlm.232.
11 Abul A'la al-Maududi, Sistem Politik, hlm. 340.
12 Ibid., hlm. 341.
bantuan  material  dan  ia  menasehati  rakyat  untuk  berjuang  di  sisi  Zaid.  Ia  mengibaratkan pertempuran  itu  seperti  pertempuran    Rasulullah  dalam  perang  Badar. 13 Bagitu  juga  dalam pemberontakan  Nafsun  Zakiyah,  Abu  Hanifah  mendukung  gerakan  tersebut  secara  terang- terangan dan ia memfatwakan bahwa pemberontak bersamanya lebih utama dari haji sunah lima puluh atau tujuh puluh kali. 14
Sikap  Imam  Malik  dalam  hal  ini  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  sikap  Abu  Hanifah. Ketika  sedang  berlangsung  pemberontakan  Nafsun  Zakiyah,  ia  memfatwakan  bahwasanya bai’at  yang  dilakukan  secara  paksa  oleh  al-Mansur  semuanya  adalah  batal  dan  tidak  sah. 15 Fatwa  ini  mengandung  pengertian,  bahwa  rakyat  tidak  perlu  lagi  setia  atau  taat  kepada pemerintahan al-Mansur karena dipandang telah menyimpang dari ajaran agama.
Apa  yang  hendak  dikatakan  dari  uraian  di  atas adalah  bahwa  berbagai  pemberontakan ini  menunjukkan  bahwa  identitas  Syi'isme  pada  masa  tersebut  telah  mengalami  konsolidasi yang cukup kuat. Tapi dalam waktu yang bersamaan, anak-anak keturunan Husein juga banyak melakukan  "aksi  diam"  semenjak  terjadinya  tragedi  Karbala  dan  lebih  mencurahkan perhatiannya  untuk  mendalami  ilmu  keagamaan.  Dua  bentuk  aktifitas  ini,  pada  tahap perkembangannya  telah  membentuk  dua  identitas  Syi'ah,  yakni  gerakan  politik  dengan kekuatan senjata dan gerakan kultural (budaya) yang lebih menekankan pada aspek pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang agama.
C. Doktrin Politik Syi'ah
1. Imamah
13 Ibid., hlm. 340.
14 Ibid. , hlm. 343.
15 Ibid., hlm. 346.
Yang dimaksud imamah menurut al-Mawardi adalah "suatu lembaga kepala negara dan pemerintahan yang diadakan sebagai pengganti fumgsi kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia." 16 Kepemimpinan dalam konteks ini dianggap sebagai pewaris sah pelanjut kepemimpinan Nabi SAW setelah beliau wafat.
Pengertian lainnya dikemukakan oleh Ali Syari'ati:
Imamah  adalah  kepemimpinan  progresif  dan  revolusioner  yang  berbeda  dengan  rezim- rezim lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan manusia menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan. 17
Di  dalam  paham  Syi'ah,  imamah  (kepemimpinan)  memiliki  makna  yang  lebih  khusus, karena di dalamnya kepemimpinan dibatasi hanya sebagai hak mutlak Ahlul Bait, yaitu Ali dan keturunannya.  Dengan  batasan  semacam  itu,  maka  model  kepemimpinan  dalam  imamah didasarkan  pada  sistem  "penunjukan"  Nabi  SAW  kepeda  Ali  dan  turun-menurun  oleh keturunannya.
Dalam  argumentasi  kaum  Syi'ah,  masalah  imamah  merupakan  masalah  yang  sangat penting,  sehingga  tidak  mungkin  hanya  diserahkan  kepada  umat  untuk  memutuskannya, melainkan  harus  melibatkan  seorang  manusia  yang  memiliki  kualitas  lebih  untuk memutuskannya.  Di  sinilah  peran  aktif  Nabi  SAW  yang  menunjuk  Ali  sebagai  penggantinya dipandang  sebagai  suatu  langkah  rasional.  Tak  masuk  akal,  demikian  kata  Tabataba'i,  bahwa Nabi  SAW  meninggal  tanpa  mengangkat  seorang  pengganti,  padahal  setiap  Nabi  SAW berhalangan untuk memimpin suatu urusan, Nabi SAW selalu mengangkat wakil, seperti dalam
16 Imam  Abu  Hasan  al-Mawardi, Hukum  Tata  Negara  dan  Kepemimpinan  dalam  Takaran  Islam,  terj. Kattami dan Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15
17 Ali Syari'ati, Islam Mazhab Aksi dan Pemikran, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Mizan 1992), hlm 65
ekspedisi perang dan sebagainya, dan bahkan ketika Nabi SAW berhalangan untuk memimpin shalat, Nabi juga menunjuk salah satu sahabat untuk menggantikannya. 18
Atas  dasar  itu  Tabataba'i  mempertanyakan,  mungkinkah  dalam  urusan  yang  begitu penting  (kepemimpinan),  Nabi  SAW  membiarkannya  dan  menyerahkan  urusan  di  tangan umat? 19 Pertanyaan  ini  menyiratkan  adanya  suatu  formulasi  sistematis  yang  dilakukan  secara sadar mengenai tatanan sosial-politik di mana masyarakat tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam  pemilihan  seorang  pemimpin  dan  menghapus  sama  sekali  peran  aktif  mereka  di dalamnya,  dengan  suatu  argumen  bahwa  inspirasi  Ilahiah  yang  disalurkan  melalui  suara  Nabi SAW akan menjadikan peran dan keputusan yang mereka ambil  mubadzir. 20
Alasan  yang  seringkali  digunakan  adalah  bahwa  masalah  kepemimpinan  umat  adalah masalah  yang  terlalu  vital  untuk  diserahkan  begitu  saja  pada  musyawarah  manusia-manusia biasa yang bisa saja memilih orang yang salah untuk kedudukan tersebut. Hanya Allah-lah yang bisa  mengenali  individu-individu  yang  memiliki  sifat-sifat  berilmu,  tidak  cacat  dan  tidak mungkin keliru ( ma'shum), dan dengan demikian dapat menjamin kajayaan wahyu-wahyu-Nya dengan menjadikan individu-individu  tersebut dikenal melalui Nabi SAW. 21
Ali  Syari'ati,  seorang  cendekiawan  yang  sering  disebut-sebut  sebagai  salah    seorang "arsitek"  revolusi  Islam  Iran tahun  1979, menyatakan bahwa tugas seorang imam di sini jauh lebih  penting  daripada  bentuk  kepemimpinan  apa  pun.  Menurutnya,  imamah  pada  dasarnya merupakan  perwujudan  dari  "risalah  kepemimpinan  dan  bimbingan  individu  dan  masyarakat"
18 Sayid Husein Tabataba'i, Inilah Islam, terj. Ahmad Syarif, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 94.
19 Ibid., hlm.96.
20 Fauzi M.Najjar, "Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam, Al-Hikmah, Oktober 1990, hlm. 94
21 Hamid Enayat, Reaksi Politik , hlm. 7
dari "apa yang kini ada" ( dassein) menuju "apa yang seharusnya ada" (dassolen) semaksimal apa yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya. 22
Dengan  kata  lain,  tugas  seorang  imam  tidak  hanya  terbatas  pada  memimpin  umat manusia dalam salah satu aspek politik, kemasyarakatan dan perekonomian, juga tidak terbatas pada masalah-masalah tertentu seperti tugas-tugas seorang amir atau khalifah, tetapi tugasnya adalah menyampaikan kepada umat manusia semua aspek kehidupan yang bermacam-macam. 23 Jadi sifatnya sangat multidimensional.

## 2. Wilayat
Menurut  A.  Syarafuddin  al-Musawi,  makna  yang  terkandung  dalam  kata  " wilayat" adalah  "orang  yang  memiliki  kekuasaan". 24 Murtadla  Mutahhari  mengatakan  bahwa  kata " wala,"  "walayah,"  "wilayah,"  "wali,"  dan  "maula",banyak  sekali  disebut  di  dalam  Qur'an. Sebagai  kata  kerja  disebut  124  kali  dan  sebagai  kata  benda  disebut  112  kali.  Hal  ini menunjukkan bahwa Qur'an memandang penting masalah wilayat. 25
Di dalam Qur'an, menurut Murtadla Muthahhari, dibedakan antara dua jenis wala: wala negatif  dan wala  posistif.  Umat  Islam  diperintahkan  untuk  melaksanakan  wala  positif  dan menghindari wala  negatif.  Wala  positif    mempunyai  dua  bentuk:  umum  dan  khusus.  Yang khusus  dibagi  lagi menjadi  beberapa kategori: wala sebagai Ahlu Bait, wala sebagai imamah,
22 Ali Syari'ati, Ummah dan Imamah, terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 83.
23 Ibid., hlm. 144.
24 A.  Syarafuddin  al-MuSAWi, Dialog  Sunnah-Syiah, terj.  Muhammad  Baqir,  (Bandung:  Mizan,  1990), hlm. 193.
25 Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif, (Bandung: Mizan, 1991), hlm 251.
wala  sebagai  kepemimpinan  dan  wala  sebagai  kemampuan  mengendalikan  atau  mendominasi hal-hal yang adialami atau adikodrati. 26
a. Wala negatif
Wala  ini  mengacu  kepada  hubungan  muslim  dengan  nonmuslim.  Sedang  muslim  tidak diperbolehkan menjalin persahabatan, menunjukkan kesetiaan atau memberikan kepemimpinan kepada  orang-orang  nonmuslim.  hubungan  hanya  diperoleh  pada  batas-batas  tertentu  yang kiranya tidak membahayakan Islam.
b. Wala positif umum
Wala  ini  menunjukkan  hubungan  antar  sesama  Muslim.  Umat  Islam  haruslah  menjadi "suatu kesatuan yang terkoordinasi secara militer dan homogen secara sosial yang diikat oleh iman."
c. Wala posistif khusus
Ini  merupakan  kecintaan  kepada  keluarga  Rasulullah  SAW.  Umat  Islam  diperintahkan untuk mencintai mereka. Seorang Muslim bukan saja harus mencintai mereka tetapi juga harus menjadikannya sebagai contoh teladan. Setelah Rasulullah wafat, maka kaum Muslimin harus mengikuti juga contoh yang telah diteladankan oleh Ahlul Bait (keluarga Nabi SAW).
Di sini, wala terjalin erat dengan konsep imamah, yang berarti mengakui kepemimpinan Ahlul Bait. Wala positif khusus yang lain adalah menerima Ahlul Bait dan kepemimpinan yang digariskannya, sebagai pemilik sah kepemimpinan sosial politik bagi umat Islam. Hal ini berarti menerima  mereka  sebagai ulil  amri.  Kaum  Syi'ah  percaya  bahwa  Rasulullah  telah "mewasiatkan" kepemimpinan kepada Ali dan dilanjutkan sebelas imam keturunannya. Dengan demikian,  para  imam  memegang  empat  posisi:  imam  adalah  pemimpin  agama,  imam  adalah
26 Ibid., hlm. 251.
qadli  (hakim)  yang  keputusannya  bersifat  mengikat  dan  sah,  imam  sebagai  pemegang kekuasaan politik dan sosial dan imam sebagai pemilik wilayah batiniyah.
Posisi  keempat  ini  adalah wala  positif  yang  menyangkut  kehidupan  batiniyah.  Dalam pandangan  kaum  Syi'ah,  manusia  memiliki  kemampuan  untuk  menyempurnakan  dirinya.  Bila orang yang sudah mengikuti jalan Islam dan jalan ibadah, serta makin lama dekat dengan Allah, maka  ia  akan  sampai  pada  posisi  di  mana  rohaninya  menguasai  dirinya.  Ia  akan  menjadi manusia  sempurna  yang  mampu  mempengaruhi  dunia  secara  adialami.  Inilah  yang  oleh  Ali Syari'ati disebut sebagai manusia ideal, universal dan insan kamil. 27
Menurut kaum Syi'ah, dunia tidak pernah tidak memiliki manusia seperti itu. Pra imam Ahlul Bait adalah juga pemilik wilayat dalam pengertian keempat ini. Imam adalah "pemimpin rohani, wali  hati  nurani  umat,  saksi  bagi  amal-amal  mereka  dan  pemegang  kompeten  di masanya".  Di  sini,  nampak  bahwa  kepemimpinan  dalam  Syi'ah  meliputi  aspek  lahiriah  dan batiniah sekaligus. 28
3. Ishmah
Di  dalam  mazhab  Syi'ah,  yang  dimaksudkan  dengan ismah  atau  kema'shuman  adalah penjagaan  atau  perlindungan  Tuhan  terhadap  Ahlul  Bait  (Ali  dan  sebelas  keturunannya)  dari perbuatan  salah  dan  dosa.  Dengan  pengertian  seperti  ini,  maka  Ali  dan  sebelas  keturunannya merupakan manusia-manusia pilihan Tuhan yang tidak mungkin berbuat  salah dan melakukan dosa, karena mereka telah mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Tuhan.
Faktor penting yang menjadi dasar logika masalah ishmah para imam ini adalah, bahwa mereka ini ditempatkan sebagai pewaris misi kenabian, dalam hal untuk membimbing umat dari
27 Ali Syari'ati, Ummah dan Imamah. hlm 129.
28 Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual . hlm. 254.
jalan yang sesat menuju kebenaran, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Hal ini juga berarti bahwa  para  imam  adalah  manusia  yang  paling  "berhak"  untuk  menafsirkan  dan  menjaga kemurnian  ajaran  agama,  sebagaimana  tugas  yang  dibebankan  kepada  Nabi  SAW.  Berkaitan dengan persoalan ini Murtahdla Mutahhari menegaskan:
Jika diakui bahwa imamah adalah suatu tambahan kepada kenabian guna menguraikan agama,  maka  menjadi  pasti  bahwa  keberadaan  seorang  imam  itu  merupakan  suatu keharusan dan imam itu ma'shum dengan alasan yang sama seperti Nabi. Jika seseorang mengatakan  bahwa  kema'shuman  seorang  imam  tidak  begitu  penting,  karena  jika  ia membuat  suatu  kesalahan  mungkin  beberapa  orang  lainnya  dapat  diberitahukan kesalahannya,  maka  kami  akan  mengatakan  bahwa  dalam  hal  itu  orang  yang  lain  itu akan  memerlukan  lagi  orang  yang  lainnya  untuk  mengawasinya  dan  demikian seterusnya.  Pada  akhirnya  kami  tentu  saja  akan  membutuhkan  sang  pelindung  hukum Islam  yang ma'shum.  Lantas  apabila  imam  itu  dapat  berbuat  kesalahan,  maka  akan menjadi tugas yang lainnya untuk membimbingnya dengan benar, sementara tugas umat adalah mengikutinya, bukan membimbingnya. Dua hal ini tidaklah konsekuen satu sama lain. 29
Dari sudut pandang ini nampak jelas bahwa kema'shuman yang dimiliki oleh imam sama halnya dengan kema'shuman yang dimiliki oleh Nabi SAW, meskipun dengan demikian bukan berarti bahwa para imam adalah sama dengan Nabi SAW. 30 Akan tetapi, hal itu menunjukkan bahwa  masalah  imamah  adalah  semata-mata  hak  mutlak  Tuhan,  sebagaimana  juga  halnya dengan  hak  Tuhan  untuk  mengangkat  seseorang  menjadi  Nabi,  dan  karena  itu  manusia  tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk ikut campur dalam menentukan masalah tersebut. Jika seorang Nabi diangkat oleh Allah melalui Nabi SAW dan sekaligus memperkenalkannya kepada umat manusia, maka demikian juga halnya dengan pengangkatan seorang imam yang dilakukan Allah melalui Nabi SAW.
29 Hamid Enayat, Reaksi Politik, hlm. 76.
30 Ibid., hlm. 77.
Dalam pandangan kaum Syi'ah, masalah kema'shuman merupakan masalah yang sangat penting. Hal ini erat hubungannya dengan masalah imamah. Jadi, karena imamah merupakan hal yang  sangat  penting,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  upaya  menjaga  realisasi  dan pelaksanaan hukum-hukum Allah di muka bumi, maka masalah kema'shuman menjadi masalah yang  sangat  penting,  karena  hanya  di  tangan  para  imam  yang ma'shum  itulah,  maka  hukum- hukum  Tuhan  tersebut  dapat  direalisasikan  pelaksanaannya  dengan  cara  yang  murni  dan sempurna.
Masalah  pelaksanaan  hukum-hukum  Tuhan  ini,  erat  hubungannya  dengan  gagasan tentang penciptaan suatu masyarakat yang adil. Dalam Qur'an sendiri, seperti ditunjukkan oleh Sachedina,  bahwa  tidak  ada  sesuatu  lain  yang  mampu  menandingi  penekanan  yang  diberikan pada masalah seputar menegakkan keadilan. Sasaran utama wahyu Allah ini menurutnya adalah menegakkan  suatu  tatanan  masyarakat  yang  adil,  sebagaimana  dicontohkan  oleh  Nabi  SAW, dan  upaya  untuk  merealisasikan  gagasan  tersebut,  tegas  Sachedina,  sangat  bergantung  pada pemimpin yang secara implisit mendapatkan bimbingan dari Allah. 31
Oleh  karena  itu,  sangat  bisa  dipahami  jika  dalam  tradisi  Syi'ah,  pelaksanaan al-qadha (pemutusan  suatu  perkara)  dipandang  sebagai  hak  konstitusional  para  imam,  disebabkan  oleh wilayat  al-Ilahiyyah  (otoritas  Ilahi)  yang  diberikan  kepada  imam  melalui  penunjukan  Nabi SAW  kepada  Ali. 32 Disuntikkannya  dimensi  ketuhanan  dalam  aspek  imamah  inilah  yang menjadikan  para  imam  sering  divisualisasikan  sebagai  mewakili  transendensi  Tuhan  di  muka bumi. 33
31 Abdul Azis A. Saachedina, Kepemimpinan dalam Islam: Perspektif Syi'ah , terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 201.
32 Ibid., hlm. 210-211.
33 Fauzi M. Najjar, Demokrasi, hlm. 82.

## D. Pengertian Wilayat al-Faqih
Dalam mencari tema Wilayat al-Faqih di dalam karya-karya yuris pada masa ini, akan segera dilihat kenyataan bahwa istilah Wilayat al-Faqih  sebagaimana diketahui saat ini, tidak dipergunakan pada tahap-tahap awal sejarah Syi'ah Imamiyah. Karena itu harus ditelusuri akar- akarnya  pada  sejarah  Syi'ah  awal  itu  sendiri.  Dari  sini  akan  dapat  diketahui  bahwa  konsep Wilayat  al-Faqih  yang  berkembang  di  pemerintahan  Iran  modern  sekarang  ini  pada  dasarnya adalah persambungan dari konsep imamah dalam sejarah Syi'ah. Secara sederhana hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
Dilihat dari garis besarnya, bentuk kekuasaan (kepemimpinan) dalam Syi'ah Imamiyah dibagi  ke  dalam  tiga  periode.  Bentuk  pertama  adalah  kepemimpinan  ketika  para  imam  masih hidup. Bentuk kedua adalah ketika imam al-Mahdi (imam yang terakhir) dalam keadaan "gaib kecil". Bentuk ketiga adalah kepemimpinan ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib besar" atau "gaib sempurna".
Dalam  kepemimpinan  bentuk  pertama,  adalah  doktrin  keagamaan  yang  diyakini  oleh kaum  Syi'ah  bahwa  Nabi  SAW  telah  mengangkat  Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai  penggantinya. Pengangkatan ini dikemukakan oleh Nabi di suatu tempat  yang bernama Ghadir Khum, yaitu ketika  Nabi  SAW  bersama  kaum  Muslimin  sedang  dalam  perjalanan  pulang  dari  Haji  Wada' (Haji  Perpisahan).  Peristiwa  ini  terjadi  pada  tanggal  28  Zulhijjah  tahun  10  Hijriyah,  81  hari sebelum  wafatnya  Nabi.  Syi'ah  menyakini  bahwa  sepeninggal  wafatnya  beliau,  maka  yang berhak  menggantikan  kedudukan  beliau  sebagai  pemimpin  kaum  Muslimin  adalah  Ali  dan berturt-turut dilanjutkan sebelas keturunannya.
Kepemimpinan atau wilayat bentuk kedua adalah ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib kecil". Pada masa ini, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh empat orang wakil yaitu:
Abu  Amr  Ustman,  Abu  Ja'far  Muhammad,  Abu  Qasim  al-Husein  dan  Abu  Hasan  al-Ali. 34
Keempat wakil imam ini secara eksplisit ditunjuk oleh Imam al-Mahdi. 35
Tugas  mereka  ini  adalah  menyampaikan  pesan-pesan  keagamaan  dari  Imam  al-Mahdi untuk disampaikan kepada umat Islam. 36 Dengan kata lain tugas keempat wakil imam tersebut adalah  sebagai  perantara  kesinambungan  gagasan  pemikiran  antara  Imam  al-Mahdi  dengan umat.
Bentuk kepemimpinan yang ketiga adalah ketika Imam al-Mahdi dalam  keadaan "gaib besar",  yakni  ketika  keempat  wakil  Imam  di  atas  sudah  wafat,  sampai  kedatangan  kembali Imam  al-Mahdi.  Pada  masa  "kegaiban  besar"  inilah  kepemimpinan  dipegang  oleh  para  faqih (ulama  ahli  hukum).  Inilah  yang  dimaksudkan  dengan Wilayat  al-Faqih  atau  kekuasaan dipegang  oleh  para  faqih. 37 Di  dalam  sistem Wilayat  al-Faqih  ini,  kaum  faqih  atau  ulama memegang  peran  penting  dalam  pemerintahan  Islam,  dengan  satu  alasan  bahwa  hanya  kaum ulama  sajalah  yang  dipandang  dapat  dipercaya  dan  memiliki  kualifikasi,  baik  dilihat  dari  sisi integritas  moral  maupun  dalam  menjalankan  tugas-tugas  keagamaan  dan  kemasyarakatan. Dengan  kualifikasi-kualifikasi  yang  dimiliki  seperti  itu,  maka  diyakini  hukum-hukum  Tuhan akan  dapat  direalisasikan  dengan  baik  dan  kemurnian  wahyu-wahyu-Nya  juga  bisa  dijaga dengan baik pula.
34 M.  Riza  Sihbudi,  " Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis  Atas  Konsep  Wilayat  al-Faqih ",  Makalah  Seminar Sistem Ketatanegaraan dan Politik dalam Perspektif Islam,   (Jakarta: 1993), hlm. 8.
35 Abdul Azis A. Sachedina, Kepemimpinan Dalam Islam: Prespektif Syi'ah, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 159.
36 Ahmad  Musawi,  dalam  Mumtaz  Ahmad  (ed), Masalah-masalah  Teori  Politik  Islam, terj.  Ena  Hadi, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 133.
37 Ibid., hlm. 133.

## DAFTAR PUSTAKA
Mortimer, Edward. Islam dan Kekuasaan, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1984.
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir. Yogyakarta: PP.Krapyak, 1990.
Musawi,  A.Syarafuddin. Dialog  Sunnah-Syi'ah,  terj.  Muhamamad  Baqir.  Bandung:  Mizan, 1990.
Musawwi, Ahmad, dalam  Mumtaz Ahmad ed. Masalah-masalah Teori Politik Islam, terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1993.
Mutahhari,  Murtadha. Keadilan  Ilahi:  Asas  Pandangan  Dunia  Islam,  terj.  Agus  Efendi. Bandung: Mizan, 1992.
Muzaffari,  Mehdi, Kekuasaan  Dalam  Islam,  terj.  Abdurrahman  Ahmed,  Jakarta:  Pustaka Panjimas, 1994..
Najjar, Fauzi M., “Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam”, Al-Hikmah, Oktober 1990.