Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 1 (2022): 01-31

## Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib
Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949
Zuhri Triansyah 1 ; Maratun Saadah 2 Universitas Mulawarman 1 UIN Sulthan Thaha Syaifuddin 2 *Coresponding author: zuhritriansyah@mail.ugm.ac.id
Submission  : 29 September 2021 Revision : 31 Desember 2021 Publication  : 18 Februari 2022
This article discusses forms of legal responsibility regarding violations of humanitarian principles in humanitarian law against the treatment of  prisoners  of  war  in  Abu  Ghraib  prison  in  terms  of  the  Geneva convention  of  1949.  Legal  liability  is  an  obligation  that  arises  from violations  committed  by  individuals  or  the  state  because  they  are considered contrary to the law or conventions. applicable. This article uses  a  normative  juridical  method  with  the  main  source  being  legal materials containing normative legal rules. The results of the discussion of this article show that the principle of state responsibility related to human  rights  violations  is  realized  by  taking  legal  action  against individual perpetrators and providing compensation to victims and is regulated  in  the  Geneva  Conventions.  Second,  the  United  States  is responsible for the provisions stipulated in the Geneva Conventions of 1949 concerning violations of humanitarian principles by bringing to justice  the  perpetrators  who  have  violated  humanitarian  principles through the United States military court.
Keywords: abu ghraib prison;  principles of humanity; prisoner of war
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
2

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  tentang pelanggaran prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter terhadap perlakuan  tawanan  perang  di  penjara  Abu  Ghraib  ditinjau  dari konvensi  Jenewa  tahun  1949.  Pertanggungjawaban  hukum merupakan kewajiban yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu ataupun negara karena dianggap bertentangan dengan undang-undang  ataupun  konvensi  yang  berlaku.  Artikel  ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber utama adalah bahan  hukum  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  hukum normatif. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa, prinsip tanggung  jawab  negara  berkaitan  dengan  pelanggaran  hak  asasi manusia  diwujudkan  dengan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap individu  para  pelaku  dan  memberikan  kompensasi  terhadap  para korban  dan  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa.  Kedua,  Amerika  Serikat bertanggungjawab  berkenaan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Konvensi  Jenewa  Tahun  1949  menyangkut  pelanggaran  terhadap prinsip  kemanusiaan  dengan  mengadili  para  pelaku  yang  telah melanggar  prinsip  kemanusiaan  melalui  peradilan  militer  Amerika Serikat,  maka  dengan  ini  menggugurkan  pertanggungjawaban komando untuk ikut serta diadili dalam penerapan hukumnya.
Kata  kunci:  penjara  abu  ghraib;  prinsip  kemanusiaan;  tawanan perang

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas bentuk pertanggungjawaban hukum tentang  pelanggaran  prinsip  kemanusiaan  dalam  hukum humaniter terhadap perlakuan tawanan perang di penjara Abu Ghraib  ditinjau  dari  konvensi  Jenewa  tahun  1949.  Di  dalam kehidupan  bernegara  senantiasa  dihadapkan  pada  berbagai dilema  yang  berkaitan  dengan  subjek  hukum  internasional, baik itu yang menyangkut individu dengan kelompok, daerah dalam suatu negara, negara antar negara dalam bentuk bilateral
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
dan  multi  lateral,  atau  terhadap  lembaga  organisasi internasional,  subjek  hukum  itu  sendiri  masih  dapat  terus berkembang. 1 Sumber  hukum  menempati  kedudukan  yang sangat penting dan merupakan faktor yang menentukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat internasional.
Prinsip – prinsip hukum seperti disebutkan dalam statuta The Permanent Court Of International Justice (PCIJ) Liga Bangsa- Bangsa  (LBB)  juga  merupakan  sumber  hukum. 2 Hadirnya prinsip-prinsip  umum  ditujukan  untuk  dimungkinkannya pengadilan  menggunakan  keadilan  yang  abstrak. 3 Dengan demikian,  asas  hukum  umum  seperti  asas  hukum  perdata seperti asas pacta sunt servanda 4 , asas bona fides (itikad baik) 5 ,
1 Supardan  Mansyur.  The  New  Development  Of  Subject  Of International Law. Unram Law Review, 2017, https://doi.org/10.293 03/ulrev.v1i1.3.
2 Ole Spiermann. Judge Max Huber at the Permanent Court of International  Justice.  European  Journal  of  International  Law,  2007, https://doi.org/10.1093/ejil/chm006.
3 john  D.  O’brien.  Clinical  Interviews  with  Children  and Adolescents.  Journal  of  the  American  Academy  of  Child  &  Adolescent Psychiatry,  1991,  https://doi.org/10.1097/00004583-199105000- 00031.
4 Danel  Aditia  Situngkir.  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam Penegakan  Hukum  Pidana  Internasional.  JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum), 2018, https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29.
5 Henrik Riko Held. Bona Fides (Good Faith) in Praescriptio Acquisitiva and Adverse Possession - a Contribution to the Discourse on  the  Interrelationship  between  Canon  Law  and  Croatian  Law. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 2020, https://doi.org/10.3935 /zpfz.70.6.02.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
4
asas  penyalahgunaan  hak  (abus  de  droit) 6 ,  serta  asas inadimplenti  non  est  adimplendum 7 dalam  hukum  perjanjian menjadi landasan dalam pembentukan hukum internasional.
Prinsip-prinsip  yang  bersifat  fundamentalis  dianggap sebagai  pilar-pilar  dalam  membentuk  dan  menjalankan pengaturan  hukum  humaniter  itu  sendiri  melalui  konvensi- konvensi yang berlandaskan sumber hukum internasional dan melahirkan  keputusan  yang  berbentuk  regulasi  yang berkenaan dengan hukum perang dan kejahatan perang seperti pada  Konvensi  Den  Haag  1899  dan  1907,  Konvensi  Jenewa 1949 serta protokol tambahan I dan II 1977.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang paling sering terlibat dalam perang. 8 Sebut
6 Alison Slade. Good Faith and the Trips Agreement: Putting Flesh  on  the  Bones  of  the  Trips  ‘Objectives.  International  and Comparative Law Quarterly, 2014, https://doi.org/10.1017/S002058
9314 000098.
7 Malgosia  Fitzmaurice.  Angst  of  the  Exceptio  Inadimplenti Non  Est  Adimplendum  in  International  Law.  in  Exceptions  in International  Law,  2020,  https://doi.org/10.1093/oso/9780198 789321.003. 0016.
8 Barry Belmont. List of Wars Involving the United States of America. University Of Michigan, July 29, 2020, https://belmont.bme. umich.edu/list-of-wars-involving-the-united-states-of-america/.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
5
saja diantaranya Perang Korea 9 , Perang Vietnam 10 , Perang Irak dan Afganistan 11 , serta tiga dekade intervensi AS dalam konflik timur tengah. 12 AS selalu melibatkan kekuatan militer mereka didalam  hampir  setiap  peperangan,  baik  secara  multilateral dalam framework pasukan koalisi penjaga perdamaian (peace- keeping  force)  seperti  pada  Perang  Bosnia 13 maupun  secara unilateral  seperti  dalam  Perang  Afghanistan. 14 Disamping  itu,
AS  juga  merupakan  negara  yang  paling  mendukung  upaya pembentukan  pengadilan  bagi  para  pelaku  pelanggaran  HAM dalam perang seperti Pengadilan Tokyo, International Criminal Tribunal  for  The  Former  Yugoslavia  (ICTY),  International
9 William Stueck and Boram Yi. An Alliance Forged in Blood’: The American Occupation of Korea, the Korean War, and the US-South
Korean Alliance. Journal of Strategic Studies, 2010,
https://doi.org/10.1080/01402391003590200.
10 George  C.  Herring.  America  and  Vietnam:  The  Unending War. Foreign Affairs, 1991, https://doi.org/10.2307/20045006.
11 James  H.  Lebovic.  The  US  Wars  in  Vietnam,  Iraq,  and Afghanistan.  in  Planning  to  Fail,  2019,  https://doi.org/10.1093/oso /9780190 9353 20.003.0001.
12 Tareq  Y.  Ismael  and  Jacqueline  S.  Ismael.  Pax  Americana and the Dissolution of Arab States: The Humanitarian Consequences (1990-2019).  Arab  Studies  Quarterly,  2020,  https://doi.org/10. 13169/arabstudquar.42.1-2.0025.
13 Betty A. Levine, Kevin Cleary, and Seong K. Mun. Deployable Teleradiology:  Bosnia  and  Beyond.  in  Proceedings  -  1998  IEEE International  Conference  on  Information  Technology  Applications  in Biomedicine,  ITAB  1998,  1998,  https://doi.org/10.1109/ITAB.  1998. 674700.
14 S. G. Mellor. Military Surgery in the 21st Century. Journal of the Royal Naval Medical Service, 2006.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
6
Tribunal for Rwanda (ICTR), dan Iraqi Special Tribunal (IST). 15
Hal ini seakan menegaskan posisi AS sebagai negara adidaya, paling  aktif  dalam  dinamika  konflik  bersenjata  internasional, dan paling berpengaruh di dunia dalam upaya penegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam perang.
Tetapi,  disamping  fakta-fakta  diatas,  AS  juga  merupakan salah satu negara yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM  dalam  perang  dengan  beberapa  contoh  kasus.  Salah satunya yakni, perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara AS terhadap tawanan seperti pelecehan dan penyiksaan di  penjara  Abu  Ghraib,  Irak. 16 Pelanggaran  akan  hak  asasi manusia  yang  terjadi  di  belahan  bumi  manapun  merupakan perhatian  utama  bagi  seluruh  umat  manusia  tanpa terkecuali khususnya yang terjadi di penjara Abu Ghraib. 17
Berdasarkan  data  penyelidikan  Amnesty  International mengungkapkan bahwa mereka yang termasuk di antara para
15 Nancy  Schweda  Nicholson.  Proactive  Efforts  to  Educate Attorneys and Judges on the Role of the Court Interpreter in the United States  (US),  at  the  International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia  (ICTY)  and  at  the  International  Criminal  Court  (ICC). FORUM.  Revue  Internationale  d’interprétation  et  de  Traduction  / International  Journal  of  Interpretation  and  Translation,  2005, https://doi.org/10.1075/forum.3.2.09sch.
16 Dean Bland. The Abu Ghraib Scandal: Impact On The Army Profession And The Intelligence Process” (Pennsylvania, 2005).
17 Joey  Brooke  Jakob.  Beyond  Abu  Ghraib:  War  Trophy Photography and Commemorative Violence. Media, War and Conflict, 2017, https://doi.org/10.1177/1750635216636136.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
tahanan yang mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang- wenang dalam tahanan AS di Abu Ghraib. Adanya wanita yang telah  dipukuli,  diancam  dengan  perkosaan,  mengalami perlakuan  memalukan  dan  kurungan  isolasi  yang  panjang. Beberapa  mantan  tahanan  mengatakan  kepada  Amnesty International  bahwa  mereka  telah  dipaksa  untuk  berbohong sambil  diborgol  di  tanah  dan  ditutup  matanya  untuk  waktu yang  lama.  Mereka  berulang  kali  dipukuli,  ditahan  dalam keadaan  yang  menyakitkan  dan  beberapa  juga  mengalami kurang  tidur  berkepanjangan,  terpapar  musik  nyaring  dan lampu  yang  terang  dengan  tujuan  untuk  menyebabkan disorientasi . 18
Berkenaan  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Tentara Amerika  Serikat  di  Penjara  Abu  Ghraib,  secara  objektif  dapat dipahami bahwa para tawanan perang di penjara Abu Ghraib merupakan suatu bukti telah diperlakukannya tawanan perang dengan  tidak  manusiawi  dengan  klasifikasi  antara  lain, penyiksaan  fisik,  seperti  pemukulan,  penyiksaan  psikologis, seperti intimidasi, teror, caci maki, umpatan yang berlebihan, pemerkosaan dan pelecehan  seksual  lainya,  serta  pengabaian terhadap  jaminan  kesehatan,  penghinaan  terhadap  harkat,
18 Amnesty International. Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture in Iraq. CIRED - Open Access Proceedings Journal, 2006.

## Zuhri Triansyah & Maratun Saadah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
8
martabat,  dan  adat  istiadat  yang  dimiliki. 19 Semestinya permasalahan  ini    dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan instrumen  hukum  internasional  melalui  peninjauan  terhadap pelanggaran  prinsip-prinsip  hukum  humaniter,  yakni  prinsip mengenai  hukum  humaniter  yang  berkaitan  dengan  tawanan perang yaitu Prinsip Kemanusiaan (Humanity Principle).
Amerika  Serikat  sebagai  Peserta  Konvensi  Jenewa  Tahun 1949,  hendaknya  menaati  regulasi  yang  berlaku,  khususnya mengenai tawanan perang. Makna dari prinsip-prinsip hukum itu  sendiri  sejatinya  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  lembaga peradilan  internasional  dalam  menyelesaikan  sengketa  dan menjatuhkan  hukuman  mengenai  sesuai  dengan  pelanggaran yang  telah  dilakukan  oleh  tentara  Amerika  Serikat  terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib, mengingat pelanggaran terhadap  kemanusiaan  merupakan  suatu  pelanggaran  yang serius  yang  disebut  dengan  sebuah  kejahatan  perang  dan sangat  bertentangan  dengan  apa  yang  telah  di  atur  dalam Statuta Mahkamah Internasional, Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan  Protokol  Tambahan  I  dan  II    tahun  1977  Tentang Perlakuan Tawanan Perang.
19 Kim Compoc. Standing Firm against Torture: An Interview with Antonio Taguba. Amerasia Journal, 2016, https://doi.org/10.179 53/aj.42.3.91-107.

## B. Pembahasan
Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam  hukum  Internasional.  Sebagai  subjek  hukum internasional,  negara  memiliki  hak  dan  kewajiban  tertentu berdasarkan  hukum  internasional.  Berkaitan  dengan  hal  itu, dalam  hukum  internasional  dikenal  istilah  tanggung  jawab negara atau pertanggungjawaban negara (state responsibility). 20 Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam  hukum  internasional. 21 Prinsip  ini  kemudian memberikan  kewenangan  bagi  suatu  negara  yang  dilanggar haknya  untuk  menuntut  pemulihan. 22 Berdasarkan  konsep tanggung  jawab  negara,  setiap  tindakan  suatu  negara  yang
20 Andrey  Sujatmoko.  Hak  Atas  Pemulihan  Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional. PADJADJARAN
Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2016,
https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6.
21 Siti  Sumartini.  Paham  Kedaulatan  Negara  Ditinjau  Dari
Sifat Universilatas Hukum Internasional. Yustitia, 2019, https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.63.
22 Nora  Sveaass.  Gross  Human  Rights  Violations  and Reparation under International Law: Approaching Rehabilitation as a Form of Reparation. European Journal of Psychotraumatology, 2013, https://doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.17191.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
tidak  sah  secara  internasional  melahirkan  suatu  tanggung jawab. 23
Secara historis, prinsip tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan hukum HAM internasional. Hukum HAM internasional modern pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara yang mengatur perlakuan terhadap orang asing 24 , yaitu mengatur prosedur bagi orang asing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari negara (asing) terhadap  dirinya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  selanjutnya dikembangkan  sejumlah  prosedur  dalam  hukum  HAM internasional  yang  memungkinkan  para  korban  pelanggaran HAM  untuk  mengajukan  tuntutan  secara  langsung  terhadap negara.
Berkenaan  dengan  pelanggaran  HAM,  tanggung  jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan  secara  hukum  terhadap  para  pelaku  (bringing  to justice  the  perpetrators)  dan  memberikan  kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM. Prinsip tanggung jawab negara berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia diwujudkan  dengan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap
23 Martin Dixon. Textbook on International Law, Textbook on International  Law,  2013,  https://doi.org/10.1093/he/978019957 4452.001.0001.
24 F.  V.  Garcia-Amador  and  Richard  B.  Lillich.  International Law  of  State  Responsibility  for  Injuries  to  Aliens.  Human  Rights Quarterly, 1984, https://doi.org/10.2307/762244.
individu  para  pelaku  dan  memberikan  kompensasi  terhadap para korban dan diatur dalam Konvensi Jenewa.
Para  pelaku  pelanggaran  HAM  harus  menjalani  proses hukum  dan  hukum  internasional  melarang  negara  untuk melakukan  pembiaran  tanpa  proses  hukum  (impunity) terhadap  mereka.  Menyangkut  individu,  perkembangan menujukkan  bahwa  dewasa  ini  individu  merupakan  subjek hukum  internasional  (dalam  arti  yang  terbatas)  di  samping negara.  Sebagai  subjek  hukum,  individu  memiliki  hak  dan kewajiban  tertentu  dalam  hukum  internasional.  Adalah  fakta yang tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini individu dapat dimintai  pertanggungjawaban  di  forum  internasional  atas tindakan-tindakannya. Namun, menurut Crawford dan Olesson, pengakuan  atas  individu  sebagai  subjek  yang  dibebani tanggung  jawab  dalam  hukum  internasional  bersifat  sangat terbatas hanya dalam lapangan hukum pidana internasinal dan hukum perang.
Selanjutnya,  menurut  Dinah  Shelton 25 ,  instrumen- instrumen HAM mewajibkan negara-negara untuk menyediakan  remedy  yang  efektif  atas  sejumlah  pelanggaran HAM.  Istilah  remedy  mengacu  kepada  serangkaian  tindakan
25 Dinah  Shelton.  Remedies  in  International  Human  Rights Law.  Remedies  in  International  Human  Rights  Law,  2010, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199207534.001.0001.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
12
yang mungkin dilakukan dalam menyikapi pelanggaran HAM. 26
Remedy  dapat  berupa:  pemberian  ganti  rugi  (award  of damages),  pernyataan  yang  bersifat  dukungan  (declaratory relief),  perintah-perintah  (injuctions/orders),  pembayaran untuk upah dan pengeluaran bagi pengacara (attorneys fees and costs).  Adapun  untuk  pengertian  reparation 27 ,  dapat  berarti tindakan  atau  proses  menyediakan  remedy  atau  remedy  itu sendiri. Terdapat suatu kecendrungan untuk menggunakannya sebagai  istilah  umum  yang  menunjuk  kepada  sejumlah cara/metode  yang  disediakan  oleh  suatu  negara  untuk membebaskan  atau  melepaskan  dirinya  sendiri  dari pertanggung jawaban internasional. 28
Berdasarkan  hal  di  atas,  terlihat  adanya  kewajiban  dari negara  sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  konvensi  untuk melakukan  penghukuman 29 terhadap  orang-orang  yang melakukan  kejahatan  genosida  atau  kejahatan  lainnya  yang
26 Matthew Murphy and Jordi Vives. Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy Framework.  Journal of Business Ethics, 2013, https://doi.org/10.1007/s10551-013-1821-
0.
27 Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, A  Dictionary  of  Law,  2009,  https://doi.org/10.1093/acref/978019 9551248.001.0001.
28 Andrey  Sujatmoko.  Pemulihan  (Reparations)  Korban Pelanggaran  Berat  Hak  Asasi  Manusia  Di  Argentina  Dan  Cile.  Asy- Syari’ah, 2019, https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4368.
29 Jens David Ohlin. The Right to Punishment for International Crimes.  in  Why  Punish  Perpetrators  of  Mass  Atrocities,  2020, https://doi.org/10.1017/9781108566360.018.
ditentukan  dalam  konvensi.  Di  samping  itu,  pada  prinsipnya hukum  internasional  melarang  negara  membiarkan  para pelaku pelanggaran HAM bebas tanpa hukuman . 30
Perjanjian  internasional  lainnya,  misalnya  dalam  hukum humaniter,  yang  mengatur  tanggung  jawab  negara,  terdapat dalam  Konvensi  Den  Haag  1907,  Konvensi-konvensi  Jenewa 1949  dan  Protokol  Tambahan  I  1977.  Pasal  3  Konvensi  Den Haag IV 1907 mengatur masalah kompensasi sebagai berikut:
“A  belligerent  party  which  violates  the  provisions  of  said regulations  shall,  if  the  case  demands,  be  able  to  pay compensation. It shall be responsible for all acts commited by persons forming part by persons forming part of its armed forces.”
Menurut  ketentuan  ini,  apabila  salah  satu  pihak  yang bersengketa  melanggar  ketentuan-ketentuan  dari  Hague Regulations, jika kasusnya menghendaki demikian, maka pihak tersebut  harus  membayar  kompensasi.  Rumusan  kompensasi yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV ini nyaris mirip dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 91 Protokol Tambahan  I  Tahun  1977  berikut  ini:  “A  party  to  the  conflict which violates the provisions of the Convention and this Protocol Shall, if the case demands, be responsible to pay compensation. It
30 Alexander S. Kritikos and Jonathan H.W. Tan. Influence in the  Face  of  Impunity.  Economics  Letters,  2016,  https://doi.org/10. 1016/j.econlet.2016.02.020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
14
shall  be  responsible  for  all  acts  committed  by  persons  forming part of its armed forces.”.
Menyangkut tanggung jawab negara, unsur-unsur penting yang  menentukan  adanya  tindakan  salah  dari  negara  adalah, pertama,  manakala  tindakan  berupa  perbuatan  (action)  atau kelalaian  (omission)  yang  terjadi  dapat  dibebankan (attributable) kepada negara berdasarkan hukum internasional,  kedua,  tindakan  tersebut  menimbulksn  suatu pelanggaran atas kewajiban internasional dari negara tersebut. Terkait dengan hal yang pertama dikenal doktrin imputabilitas (attributability  atau  imputability)  yang  menyatakan  bahwa suatu  negara  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang ditimbulkan  oleh  organnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  negara sebagai suatu entitas abstrak tidak mungkin dapat melakukan tindakan  sendiri  dan  dimintai  pertanggungjawaban  atas tindakannya
Mengenai  doktrin  imputabilitas,  F.  Sugeng  Istanto berpendapat  sebagai  berikut:  ”Untuk  menentukan  adanya pertanggungjawaban  negara  atas  kejahatan  internasional dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (the  doctrine  of  imputability  atau  attributality) 31 .  Ajaran  ini menyatakan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  petugas
31 Damianus  Bilo,  F.  Sugeng  Istanto,  and  H.  Marsudi Triatmodjo.  Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Kerugian  Dan Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Kegiatan  Ekspor  Impor  Limbah  B3.
Manusia Dan Lingkungan PSLH UGM, 2005.
negara dapat dibebankan kepada negara. Karena pembebanan itu,  kejahatan  yang  dilakukan  petugas  tersebut  menimbulkan pertanggungjawaban negara. Penerapan doktrin imputabilitas misalnya  terlihat  dalam  kasus  “Rainbow  Warrior”  antara Selandia Baru dengan Prancis. 32
Berkenaan  dengan  pelanggaran  HAM,  tanggung  jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan  secara  hukum  terhadap  para  pelaku  (bringing  to justice  the  perpetrators)  dan  memberikan  kompensasi/ganti rugi  terhadap  para  korban  pelanggaran  HAM.  Presiden  Chile Ricardo  Lagos  misalnya,  pemerintah  Chile  memberikan  ganti rugi  sekitar  35.000  penyiksaan  selama  masa  kepemimpinan diktator  Augusto  Pinochet  yang  berkuasa  lewat  kudeta  pada 1973. 33
Kemudian, terdapat pula doktrin tanggung jawab komando sesungguhnya telah ada jauh sebelum Perang Dunia II. Praktik masyarakat  internasional  pasca  Perang  Dunia  II  semakin mengukuhkan  eksistensi  doktrin  ini  dalam  kancah  hukum internasional. 34 Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam
32 David  Robie.  The  Rainbow  Warrior  Bombers,  the  Media and the Judiciary.  Australian Journalism Review, 2007.
33 René  Cortázar.  Austerity  under  Authoritarianism:  The Neoconservative Revolution in Chile. in Paying The Costs of Austerity In Latin America, 2019. https://doi.org/10.4324 /9780429301223-3.
34 N  Anshari.  Tanggung  Jawab  Komando  Menurut  Hukum Internasional  Dan  Hukum  Nasional  Indonesia.  TerAs  Law  Review, 2019.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
konvensi  dan  protokol  di  bidang  hukum  humaniter internasional, Statuta Pengadilan Internasional Ad Hoc di bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ICC). 35
Dalam  konteks  hukum  perang  atau  hukum  konflik bersenjata,  asas  tanggung  jawab  komando  diartikan  sebagai tanggung  jawab  seorang  komandan  militer  atas  kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu departemen atau orang lain yang  berada  di  bawah  komandonya. 36 Berdasarkan  definisi tanggung  jawab  komando  diatas,  maka  subjek  yang  harus bertanggung  jawab  adalah  komandan  militer.  Akan  tetapi, dalam praktik dan perkembangannya, doktrin tanggung jawab komando  bukan  hanya  diberlakukan  terhadap  komandan militer  saja,  tetapi  juga  terhadap  atasan  atau  penguasa  sipil yang memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer.  Sehingga  muncul  istilah  tanggung  jawab  atasan
35 Vonny  A.  Wongkar.  tanggung  jawab  komando  terhadap pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  berat  dan  kejahatan perang  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  di  indonesia.  LAW REFORM, 2006, https://doi.org/10.14710/lr.v2i1.12229.
36 Harmen  van  der  Wilt.  Command  Responsibility  in  the Jungle: Some Reflections on the Elements of Effective Command and Control. in The Sierra Leone Special Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law, 2011,
https://doi.org/10.1017/CBO9781139248778.014.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
(superior responsibility), disamping tanggung jawab komandan (commander responsibility). 37
Selain itu, penerapan doktrin tanggung jawab komando dan tanggung  jawab  atasan  tidak  terbatas  pada  kejahatan  yang terjadi  di  waktu  perang  belaka,  tetapi  mencaku  kejahatan terhadap kemanusiaan dan HAM yang universal terjadi, baik di waktu perang, maupun di masa damai. Dengan demikian, baik komandan  militer  maupun  penguasa  sipil  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  atas  kejahatan  perang  dan/atau kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh bawahannya,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama- sama. 38
Dalam  hukum  humaniter  terdapat  ketentuan  yang  ada hubungannya dengan masalah komandan, yaitu yang terdapat dalam  ketentuan  yang  mengatur  tentang  orang-orang  yang dilindungi  (protected  persons),  sebagaimana  yang  terdapat dalam Hague Regulations 1907, Pasal 13 ayat (2) (a) Konvensi Jenewa  I  1949  dan  Pasal  43  ayat  (1),  Pasal  86  dan  Psal  87
37 Gideon Boas, James L. Bischoff, and Natalie L. Reid. Annex: Elements of  Forms of Responsibility in International Criminal Law. in
International Criminal Law Practitioner Library, 2010,
https://doi.org/10.1017/cbo9780511586569.009.
38 Sujatmoko. Pemulihan (Reparations) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Argentina Dan Cile.

## Zuhri Triansyah & Maratun Saadah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
18
Protokol  Tambahan  I  1977. 39 Pasal  1  Hague  Regulations mengatur sebagai berikut:
“Hukum,  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  berperang diterapkan  tidak  saja  kepada  tentara,  akan  tetapi  juga kepada  milisi  dan  korps  sukarela  yang  memenuhi persyaratan-persyaratan  berikut:  1.  Dipimpin  oleh  orang yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya...dst.”
Kemudian  Pasal  13  ayat  (2)  (a)  Konvensi  Jenewa  I
Tahun 1949 mengatur sebagai berikut:
“Anggota-anggota  milisi  lainnya  dan  para  anggota  dari korps  sukarela  lainnya,...termasuk  gerakan-gerakan perlawanan  yang  terorganisasi,  memiliki  persyaratan- persyaratan  berikut  ini:  (a)  yang  dipimpin  oleh  seorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya...dst.”
Adapun  Pasal  43  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  I
Tahun 1977 mengatur bahwa:
“Angkatan perang suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua  unit,  kelompok-kelompok  dan  satuan-satuan bersenjata  yang  diorganisasikan  yang  berada  di  bawah suatu  komando  yang  bertanggung  jawab  kepada  Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya,...dst.”
Jadi  dalam  pasal-pasal  tersbut  di  atas  selalu  ditekankan bahwa seorang komandan harus selalu bertanggung jawab atas tingkah laku anak buahnya.
39 Erazak Tileubergeno et al., Defining the Regulations of War in  the  Hague  Convention  of  1907.  2016,  https://doi.org/10.15405/ epsbs.2016.05.25.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Mengenai tanggung jawab komandan, Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengaturnya di dalam Pasal 86 dan 87. Pasal 86 yang berjudul “Failure Act”, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pihak-pihak  Peserta  Agung  dan  Pihak-pihak  dalam sengketa  harus  menindak  pelanggaran-pelanggaran berat dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menindak  semua  pelanggaran  lainnya  terhadap Konvensi  atau  Protokol  ini  sebagai  akibat  tidak dilakukannya suatu kewajiban ketika sedang bertugas untuk bertindak yang seharusnya.
2. Kenyataan  bahwa  suatu  pelanggaran  terhadap Konvensi  atau  Protokol  ini  dilakukan  oleh  seorang bawahan  sama  sekali  tidak  membebaskan  para atasannya (superior) dari tanggung jawab pidana atau tanggung  jawab  disipliner,  maka  dalam  hal  ini  dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka  dalam  keadaan  pada  saat  itu  untuk menyimpulkan  bahwa  bawahannya  itu  tengah melakukan  atau  akan  melakukan  pelanggaran  dan apabila  mereka  itu  tidak  mengambil  segala  tindakan yang  dapat  dilakukan  dalam  batas  kekuasaan  mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.
Jadi dalam Pasal 86 ini menentukan bahwa seorang atasan (harap  diperhatikan  bahwa  istilah  yang  dipakai  adalah “superior” dan bukan “commander”), turut bertanggung jawab atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  bawahannya,  apabila beberapa persyaratan itu telah dipenuhi, yaitu: 40
40 Héctor  Olasolo  and  Jannluck  Canosa  Cantor,  “Superior Responsibility  in  the  Colombian  Peace  Agreement  in  Light  of
International Law,” Politica Criminal, 2018,
https://doi.org/10.4067/S0718-33992018000100444.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
1. Apabila ia “mengetahui” bahwa seorang bawahan telah atau akan melakukan pelanggaran; atau
2. Bahwa  ia  telah  memperoleh  informasi  yang memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa bawahannya  telah  atau  akan  melakukan  pelanggaran; dan 3. Ia  tidak  mengambil  tindakan  yang  berada  dalam kewenangannya untuk mencegah terjadinya
pelanggaran tersebut.
Pasal 87 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tentang Kewajiban Para Komandan (Duty of Commander), yaitu sebagai berikut :
1. Pihak-pihak  Peserta  Agung  dan  Pihak-pihak  dalam sengketa harus meminta komandan-komandan militer, berkenaan  dengan  anggota-anggota  angkatan  perang yang  berada  di  bawah  perintah  mereka  dan  orang- orang  lainnya  yang  berada  di  bawah  pengawasan mereka,  untuk  mencegah  dan,  di  mana  perlum  untuk menindak  dan  melaporkan  kepada  penguasa  yang berwenang  terhadap  pelanggaran  Konvensi  dan Protokol ini.
2. Agar  supaya  dapat  mencegah  dan  menindak pelanggaran-pelanggaran,  Pihak-pihak  Peserta  Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus meminta bahwa, sesuai  dengan  tingkat  tanggung  jawab  mereka,  para komandan menjamin bahwa anggota-anggota angkatan perang  yang  berada  di  bawah  perintah  mereka menyadari  kewajiban-kewajiban  mereka  terhadap Konvensi dan Protokol ini.
3. Pihak-pihak  Peserta  Agung  dan  Pihak-pihak  dalam sengketa  harus  meminta  setiap  komandan  yang menyadari  bahwa  para  bawahan  atau  orang-orang lainnya  yang  berada  dibawah  pengawasannya  akan melakukan  atau  telah  melakukan  suatu  pelanggaran terhadap  Konvensi  atau  Protokol  ini,  agar  dapat memprakarsai langkah-langkah sebagaimana
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
diperlukan  untuk  mencegah  pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi dan Protokol ini, dan di mana perlu, memprakarsai  diambilnya  tindakan  disiplin  atau tindakan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran itu.
Dapat disimpulkan bahwa ketiga ayat dari Pasal 87 di atas memuat: a. Ayat (1) pencegahan pelanggaran secara umum; b. Ayat  (2)  penyebarluasan  hukum  humaniter;  c.  Ayat  (3) tindakan  yang  harus  diambil  apabila  bawahan  melakukan pelanggaran . 41
Perlu  diperhatikan  bahwa  pasal  ini  (yaitu  pada  ayat  (3)) menggunakan  istilah  “menyadari”  (aware).  Jadi  apabila komandan  telah  menyadari  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  bawahannya,  maka  berlakulah  apa  yang tercantum dalam Pasal 86 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Jadi, isi dalam Pasal 87 ini harus dihubungkan dengan isi Pasal 86 . 42
Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut  di  atas,  maka  kiranya dapat disimpulkan bahwa, apabila beberapa persyaratan yang ditentukan  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol Tambahan  Tahun  1977  telah  dipenuhi,  maka  seorang  atasan turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.
41 Andrey  Sujatmoko,  Hukum  HAM  Dan  Hukum  Humaniter (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
42 Sujatmoko.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)

## Bentuk Pelanggaran Serta Implementasi Hukum Terhadap

## Perlakuan Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib
Berdasarkan  laporan  penyelidikan  yang  dipublikasikan oleh  Amnesty  International  mengungkapkan  bahwa  mereka yang  termasuk  di  antara  para  tahanan  yang  mengalami penyiksaan  dan  perlakuan  sewenang-wenang  dalam  tahanan AS di Abu Ghraib. Adanya wanita yang telah dipukuli, diancam dengan  perkosaan,  mengalami  perlakuan  memalukan  dan kurungan  isolasi  yang  panjang.  Beberapa  mantan  tahanan mengatakan  kepada  Amnesty  International  bahwa  mereka telah  dipaksa  untuk  berbohong  sambil  diborgol  di  tanah  dan ditutup matanya untuk waktu yang lama. Mereka berulang kali dipukuli,  ditahan  dalam  keadaan  yang  menyakitkan  dan beberapa  juga  mengalami  kurang  tidur  berkepanjangan, terpapar musik nyaring dan lampu yang terang dengan tujuan untuk menyebabkan disorientasi.
Kesaksian  lain  tentang  tahanan  yang  disiksa  atau diperlakukan  sewenang-wenang  di  penjara  Abu  Ghraib didokumentasikan  oleh  organisasi  hak  asasi  manusia  dan media.  Tahanan  laki-laki  mengeluh  bahwa  mereka  sengaja terdegradasi  karena  dipaksa  melakukan  masturbasi  di  depan tentara wanita dan mengenakan pakaian dalam wanita. Mereka tetap  telanjang,  kadang  selama  beberapa  hari.  Tahanan diserang  dan  diancam  dengan  perkosaan.  Mereka  dipaksa melanggar  kepercayaan  agama  mereka,  yakni  makan  daging babi, minum alkohol dan terus merangkak meniru anjing.
Kemudian  laporan  ini  diperkuat  dengan  munculnya  foto- foto yang menggambarkan keadaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib yang dilansir oleh CBS News tepat pada tanggal 2 Mei 2004 yang membuktikan beragam kekejaman yang dilakukan oleh Tentara Amerika Serikat.

## C. Penutup
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini menyimpulkan  bahwa  dalam  hukum  humaniter,  prinsip tanggung jawab negara dalam kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan hukum  terhadap  para  pelaku  dan  memberikan  kompensasi terhadap para korban. Adapun prinsip tanggung jawab individu dalam  bidang  hukum  pidana  internasional  mengatur  bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional antara lain: kejahatan  terhadap  perdamaian,  kejahatan  perang,  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  harus  bertanggung  jawab secara individual terlepas dari jabatan atau kedudukan yang ia miliki.  Prinsip  tanggung  jawab  pidana  secara  individu (individual  criminal  responsibility)  dewasa  ini  telah  diakui sebagai  norma  hukum  internasional  yang  berlaku  dan  hal tersebut  dinyatakan  dalam  berbagai  instrumen  hukum internasional. Doktrin tanggung jawab komando saat ini telah diatur  secara  tegas  dalam  sejumlah  instrumen  hukum humaniter internasional seperti pada Konvensi Jenewa Tahun 1949  serta  Protokol  Tambahan  I  dan  II  Tahun  1977  maupun
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
24
putusan berbagai pengadilan internasional atau yurisprudensi.
Doktrin  tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi  kalangan  militer, tetapi  juga  bagi  kalangan  sipil,  baik  pada  situasi  konflik bersenjata maupun pada masa damai.
Amerika  Serikat  selaku  negara  peserta  Konvensi  Jenewa tahun  1949  tentang  perlakuan  tawanan  perang  telah meratifikasi  dan  mengimplementasikannya  ke  dalam  hukum nasional yakni Departement Of Defense General About Detainee Operation dan Uniform Code of Military Justice. Amerika Serikat telah  melaksanakan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  49 Konvensi Jenewa Tahun 1949 menyangkut pelanggaran berat (grave  breaches),  setiap  negara  pihak  pada  Konvensi  Jenewa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga kewajiban utama  yaitu:  1.  Membuat  undang-undang  di  tingkat  nasional yang  mengatur  pelanggaran  berat;  2.  Mencari  pelaku  yang diduga  melakukan  pelanggaran  berat;  3.  Mengadili  pelaku pelanggaran  berat  atau  menyerahkannya  kepada  negara  lain yang berkepentingan. Dengan demikian, Amerika Serikat telah bertanggungjawab  berkenaan  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 menyangkut pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dengan mengadili para pelaku yang  telah  melanggar  prinsip  kemanusiaan  melalui  peradilan militer Amerika Serikat, maka dengan ini menggugurkan segala tanggung  jawab  komando  untuk  ikut  serta  diadili  dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 86 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

## Referensi
Amnesty  International.  Beyond  Abu  Ghraib:  Detention  and Torture in Iraq. CIRED - Open Access Proceedings Journal,
2006.
Anshari,  N.  Tanggung  Jawab  Komando  Menurut  Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. TerAs Law
Review, 2019.
Belmont,  Barry.  List  of  Wars  Involving  the  United  States  of America.  University  Of  Michigan,  July  29,  2020. https://belmont.bme.umich.edu/list-of-wars-involving- the-united-states-of-america/.
Bilo, Damianus, F. Sugeng Istanto, and H. Marsudi Triatmodjo.
Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Kerugian  dan
Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Kegiatan  Ekspor  Impor
Limbah B3. Manusia Dan Lingkungan PSLH UGM, 2005.
Bland,  Dean.  The  Abu  Ghraib  Scandal:  Impact  On  The  Army Profession  And  The  Intelligence  Process.  Pennsylvania, 2005.
Boas,  Gideon,  James  L.  Bischoff,  and  Natalie  L.  Reid.  Annex:
Elements  of  Forms  of  Responsibility  in  International Criminal  Law.  In  International  Criminal  Law  Practitioner Library, 2010. https://doi.org/10.1017/cbo97805115865
69.009.
Compoc, Kim. Standing Firm against Torture: An Interview with Antonio  Taguba.  Amerasia  Journal,  2016.  https://doi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
26
.org/10.17953/aj.42.3.91-107.
Cortázar,  René.  Austerity  under  Authoritarianism:  The
Neoconservative Revolution in Chile. In Paying The Costs of  Austerity  In  Latin  America,  2019.  https://doi.org/10.
4324/9780429301223-3.
Dixon,  Martin.  Textbook  on  International  Law.  Textbook  on
International Law, 2013. https://doi.org/10.1093/he/978
0199574452.001.0001.
Fitzmaurice, Malgosia. Angst of the Exceptio Inadimplenti Non Est  Adimplendum  in  International  Law.  In  Exceptions  in
International Law, 2020. https://doi.org/10.1093/oso/97
80198789321.003.0016.
Garcia-Amador, F. V., and Richard B. Lillich. International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens. Human Rights
Quarterly, 1984. https://doi.org/10.2307/762244.
Held,  Henrik  Riko.  Bona  Fides  (Good  Faith)  in  Praescriptio Acquisitiva and Adverse Possession - a Contribution to the Discourse  on  the  Interrelationship  between  Canon  Law and  Croatian  Law.  Zbornik  Pravnog  Fakulteta  u  Zagrebu,
2020. https://doi.org/10.3935/zpfz.70.6.02.
Herring,  George  C.  America  and  Vietnam: The  Unending War.
Foreign  Affairs,  1991.  https://doi.org/10.2307/2004
5006.
Ismael, Tareq Y., and Jacqueline S. Ismael. Pax Americana and the  Dissolution  of  Arab  States:  The  Humanitarian Consequences (1990-2019). Arab Studies Quarterly, 2020.
https://doi.org/10.13169/arabstudquar.42.1-2.0025.
Jakob,  Joey  Brooke.  Beyond  Abu  Ghraib:  War  Trophy
Photography  and  Commemorative  Violence.  Media,  War and  Conflict,  2017.  https://doi.org/10.1177/175063521
6636136.
Kritikos, Alexander S., and Jonathan H.W. Tan. Influence in the
Face of Impunity. Economics Letters, 2016.
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.02.020.
Law, Jonathan, and Elizabeth A. Martin. A Dictionary of Law. A
Dictionary  of  Law,  2009.  https://doi.org/10.1093/acref/
9780199551248.001.0001.
Lebovic,  James  H.  The  US  Wars  in  Vietnam,  Iraq,  and Afghanistan. In Planning to Fail, 2019. https://doi.org/10.
1093/oso/9780190935320.003.0001.
Levine,  Betty  A.,  Kevin  Cleary,  and  Seong  K.  Mun.  Deployable
Teleradiology: Bosnia and Beyond. In Proceedings - 1998
IEEE International Conference on Information Technology Applications in Biomedicine, ITAB 1998, 1998. https://doi. org/10.1109/ITAB.1998.674700.
Mansyur,  Supardan.  The  New  Development  of  Subject  Of International Law. Unram Law Review, 2017. https://doi. org/10.29303/ulrev.v1i1.3.
Mellor, S. G. Military Surgery in the 21st Century. Journal of the Royal Naval Medical Service, 2006.
Murphy,  Matthew,  and  Jordi  Vives.  Perceptions  of Justice  and the  Human  Rights  Protect,  Respect,  and  Remedy
28
Framework. Journal of Business Ethics, 2013. https://doi. org/10.1007/s10551-013-1821-0.
O’brien,  John  D.  Clinical  Interviews  with  Children  and Adolescents.  Journal  of  the  American  Academy  of  Child  &
Adolescent Psychiatry, 1991. https://doi.org/10.1097/000
04583-199105000-00031.
Ohlin,  Jens  David.  The  Right  to  Punishment  for  International
Crimes.  In  Why  Punish  Perpetrators  of  Mass  Atrocities?, 2020. https://doi.org/10.1017/9781108566360.018.
Olasolo,  Héctor,  and  Jannluck  Canosa  Cantor.  Superior
Responsibility in the Colombian Peace Agreement in Light of International Law. Politica Criminal, 2018. https://doi. org/10.4067/S0718-33992018000100444.
Robie, David. The Rainbow Warrior Bombers, the Media and the Judiciary. Australian Journalism Review, 2007.
Schweda  Nicholson,  Nancy.  Proactive  Efforts  to  Educate
Attorneys and Judges on the Role of the Court Interpreter in  the  United  States  (US),  at  the  International  Criminal
Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia  (ICTY)  and  at  the International  Criminal  Court  (ICC).  Forum.  Revue Internationale  d’interprétation  et  de  Traduction  / International  Journal  of  Interpretation  and  Translation,
2005. https://doi.org/10.1075/forum.3.2.09sch.
Shelton,  Dinah.  Remedies  in  International  Human  Rights  Law.
Remedies  in  International  Human  Rights  Law,  2010. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199207534.00
29
1.0001.
Situngkir,  Danel  Aditia.  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Dalam
Penegakan  Hukum  Pidana  Internasional.  JCH  (Jurnal
Cendekia  Hukum),  2018.  https://doi.org/10.33760/jch.
v3i2.29.
Slade,  Alison.  Good  Faith  and  the  Trips  Agreement:  Putting
Flesh on the Bones of the Trips ‘Objectives. International and  Comparative  Law  Quarterly,  2014.  https://doi.org
/10.1017/S0020589314000098.
Spiermann,  Ole.  Judge  Max  Huber  at  the  Permanent  Court  of International  Justice.  European  Journal  of  International
Law, 2007. https://doi.org/10.1093/ejil/chm006.
Stueck, William, and Boram Yi. An Alliance Forged in Blood’: The
American Occupation of Korea, the Korean War, and the
US-South  Korean  Alliance.  Journal  of  Strategic  Studies, 2010. https://doi.org/10.1080/01402391003590200.
Sujatmoko,  Andrey.  Hak  Atas  Pemulihan  Korban  Pelanggaran
Berat  HAM  Di  Indonesia  Dan  Kaitannya  Dengan  Prinsip Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Hukum  Internasional.
Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law),  2016.
https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6.
———.  Hukum  HAM  Dan  Hukum  Humaniter.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015.
———.  “Pemulihan  (Reparations)  Korban  Pelanggaran  Berat Hak  Asasi  Manusia  di  Argentina  dan  Cile.”  Asy-Syari’ah, 2019. https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4368.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 1 (2022)
Sumartini,  Siti.  Paham  Kedaulatan  Negara  ditinjau  dari  Sifat Universilatas  Hukum  Internasional.”  Yustitia,  2019. https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.63.
Sveaass, Nora. Gross Human Rights Violations and Reparation
under International Law: Approaching Rehabilitation as a Form of Reparation. European Journal of Psychotraumatology, 2013. https://doi.org/10.3402/ejpt. v4i0.17191. Tileubergeno, Erazak, Dana Baisymakova, Dinara Belkhozhayeva, and Zhanar Moldakhmetova. Defining the
Regulations  of  War  in  the  Hague  Convention  of  1907, 2016. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.05.25.
Wilt, Harmen van der. Command Responsibility in the Jungle:
Some Reflections on the Elements of Effective Command and  Control.  In  The  Sierra  Leone  Special  Court  and  Its
Legacy:  The  Impact  for  Africa  and  International  Criminal Law,  2011.  https://doi.org/10.1017/CBO97811392487
78.014.
Wongkar,  Vonny  A.  Tanggung  Jawab  Komando  terhadap
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  Berat  dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di
Indonesia. Law Reform, 2006. https://doi.org/10.14710/ lr.v2i1.12229.