## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1582-1589 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.2898
Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam
Pembukuaan Buku Rekening
Dinda Maudina, Ery Agus Priyono Universitas Diponegoro Corresponding email: dinda.kenotariatan@gmail.com, eap.mnot@gmail.com
Abstrak. Perbankan  merupakan  salah  satu  Lembaga  keuangan  yang  bernilai  strategis  dalam  perekonomian negara,  baik  dalam  keserasian  dan  pembangunan  ekonomi  serta  dalam  pembangunan  secara  nasional.  Dunia perbankan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  kepada  para  nasabah  dalam  penyimpinan  dana  dari  pihak nasabah dan peminjaman dana dari pihak bank, hal tersebut dikarenakan nasabah merupakan salah satu faktor yang  memiliki  peran  penting  terhadap  suatu  bisnis perbankan.  Sehingga  unutk  memperoleh  nasabah-nasabah tersebut,  maka  diperlukan  pula  kepercayaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  pihak  bank  kepada  para nasabahnya.  Prinsip  kehati-hatian  ialah  prinsip  yang  menyatakan  bahwasanya  pihak  bank  wajib  untuk menerapkan  dalam  menjalankan  operasi  dan  kegiatan  usahanya.  Untuk  melindungi  dana  masyarakat  sangat diperlukan  prinsip  kehati-hatian  tersebut  yang  dipercayakan  kepadanya,  salahsatunya  pada  pembukaan  buku rekening.  Metode  penelitian  ini  ini  merupakan  penelitian  jenis  kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian adalah Tanggungjawab pegawai bank terbagi menjadi tanggung jawab pidana, tanggung  jawab  administrasi,  dan  tanggung  jawab  perdata.  Pertanggung  jawaban  tersebut  dalam  pembukaan rekening  bank  kaitannya  dengan  prinsip  kehati-  hatian  adalah  dimulai  sejak  pengajuan  formulir  pembukaan rekening bank.  Selanjutnya pengisian data sesuai identitas asli milik calon nasabah, lalu dilakukan konfirmasi apakah  data  yang  dimasukkan  sudah  benar  semua,  atau  belum.  Kalau  sudah  dilanjutkan  kepada  pemberian nomor rekening dan buku tabungan serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM)  dan setoran awal. Jika belum benar, maka ditunggu sampai calon nasabah dapat menyediakan identitas yang benar dan valid. Konfirmasi inilah yang merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.
Kata kunci : pertanggung jawaban, prudential banking priciple, pembukaan buku rekening
Abstract. Banking is one of the financial institutions that is worthy of a strategy in the country's economy, both in  harmony  and  economic  development  as  well  as  in  national  development.  The  banking  world  has  a  very important role for customers in depositing funds from the customer and borrowing funds from the bank, this is because the customer is one of the factors that have an important role in a banking business. So that to obtain these  customers,  it  is  also  necessary  to  have  the  trust  that  can  be  given  by  the  bank  to  its  customers.  The precautionary  principle  is  the  principle  which  states  that  the  bank  is  obliged  to  implement  it  in  carrying  out operations and business activities. To protect public funds, it is very necessary that the precautionary principle entrusted to him, one of which is in the opening of the account book. This research method is a type of library research  using  a  juridical-normative  approach.  The  result  of  the  research  is  that  the  responsibilities  of  bank employees  are  divided  into  criminal  responsibility,  administrative  responsibility,  and  civil  responsibility.  The responsibility  for  opening  a  bank  account  with  the  precautionary  principle  begins  with  the  application  for opening a bank account. Next, fill in the data according to the original identity of the prospective customer, then confirm  whether  the  data  entered  is  completely  correct,  or  not.  If  it  has  been  continued  with  the  provision  of account  numbers  and  savings  as  well  as  Automated  Teller  Machines  (ATM)  and  initial  deposit.  If  it  is  not correct, then wait until the prospective customer can provide a correct and valid identity. Confirmation which is a form of application of the prudential banking principle
Keywords : accountability, prudential banking principles, account book opening

## PENDAHULUAN
Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernilai strategis dalam perekonomian  negara,  baik  dalam  keserasian dan pembangunan ekonomi serta dalam pembangunan secara nasional. Lembaga perbankan  berperan  sebagai  perantara  antara pihak  yang  telah  memiliki  kelebihan  dana  dan pihak  yang  kekurangan  dana.  Perbankan  ialah segala  sesuatu  yang  berkaitan  mengenai  bank,
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
baik meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode  dan  proses  terhadap  pelaksanaan kegiatan  usahanya.  Adapun  sejarah  awal  yang berlanjut  hingga  saat  ini  terakit  perkembangan bank  sebagai  penyedia  jasa  keuangan  tersebut. Perbankan  juga  sebagai  lembaga  keuangan berorientasi  bisnis  dengan  melakukan  berbagai transaksi.  Transaksi  perbankan  utama  yakni untuk  mengumpulkan  dana,  menyalurkan  dana tambahan.  Selain  itu  juga,  transaksi  perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan menghimpun maupun  m  enyalurkan  dana  yang  terdiri menyediakan layanan jasa bank lainnya (Sukarini, 2016).
Dunia  perbankan  memiliki  peran  yang sangat  penting  kepada  para  nasabah  dalam penyimpinan  dana  dari  pihak  nasabah  dan peminjaman  dana  dari  pihak  bank,  hal  tersebut dikarenakan  nasabah  merupakan  salah  satu faktor  yang  memiliki  peran  penting  terhadap suatu bisnis perbankan. Sehingga unutk memperoleh  nasabah-nasabah  tersebut,  maka diperlukan  pula  kepercayaan  yang  dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak bank kepada para  nasabahnya.  Pelayanan  dalam  melakukan aktivitas  bank  diharapkan  untuk  semaksimal mungkin  agar  pihak  nasabah  mendapatkan kenyamanan  dan  rasa  aman  untuk  menyimpan dana  milik  mereka  kepada  pihak  bank  yang bersangkutan. Dengan perkembangan perekonomian  yang  sangat  pesat  khususnya  di Indonesia  pada  saat  ini,  hal  tersebut  adalah bentuk  kemajuan  yang  positif  untuk  terus mengembangkan  bisnis-bisnis  yang  berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya  yakni  dengan  dukungan  aktif  dari perbankan  untuk  terus  membantu  masyarakat sebagai  penyalur  dana  atau  sebagai  transaksi pembayaran,  sehingga  hal  ini  menjadikan  dunia perbankan  memiliki  peran  yang  sangat  penting dalam kehidupan masyarakat.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Perbankan  Pasal  1  Nomor  2 menjelaskan  tentang  fungsi  bank  sebagai financial  intermediary,  yakni  suatu  badan  usaha yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan  dana  masyarakat,  serta  dapat memberikan  layanan  lainnya  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Kepercayaan  masyarakat  terhadap bank  merupakan  suatu  eksistensi  bank  dalam memilihara  kepercayaan  dari  pihak  masyarakat kepada  perbankan.  Dengan  demikian  sangat jelas  sekali  bahwasanya  kunci  dan  dasar  utama dalam  kegiatan  perbankan  ialah  kepercayaan
(trust).  Adapun  kepercayaan  tersebut  telah meliputi  aktivitas  penghimpunan  dana  dari masyarakat  dan  penyaluran  Kembali  kepada masyarakat atau bank lainnya. Terdapat beberapa faktor yang memperngaruhi kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank,  di antaranya ialah integritas manajemen, pengetahuan dan kemampuan terhadap pengelolaan dalam bentuk pengetahuan kemampuan  manajemen  dan  kemampuan  teknis perbankan,  kesehatan  bank  yang  berkaitan  dan kepatuhan  bank  terhadap  kewajiban  bank (Kurnianingrum, 2017)
Kepercayaan  pada  aktivitas  bisnis  bank merupakan  hal  yang  sangat  penting,  sebab kepercayaan dapat mendatangkan adanya keyakinan.  Terlebih  lagi  para  pihak  diwajibkan untuk  dapat  menumbuhkan  rasa  kepercayaan baik  dalam  pemenuhan  janji  yang  telah disepakati  atau  melakukan  prestasi  di  nantinya. Dalam  undang-undang  pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata menetapkan mengenai kepercayaan bagi  kedua  belah  pihak  untuk  mengikatkan dirinya  kontrak  yang  memiliki  kekuatan mengikat. Fungsi kepercayaan pada bank sangat krusial terhadap perekonomian negara, sehingga untuk  mendapatkan  tempat  sebagai  pelayanan harus  berdasarkan  pada  prinsip  kepercayaan. Secara  mutlak,  kepercayaan  masyarakat  sangat diperlukan,  karena  pada  hakikatnya  bank  tidak mempunyai  yang  tunai  yang  cukup  untuk membayar  kepada  seluruh  nasabahnya  secara sekaligus.  Adapun  dua  alas  an  menurut Zulkarnain Sitompul mengenai prinsip kepercataan  yang  harus  dijaga  yakni;  1) Peningkatan efisiensi terhadap penggunaan bank dan  efisiensi  intermediasi;  2)  Pencegahan adanya  bank  runs  and  panics  (Zul  Chairiyah, 2019). Dengan demikian, berdasarkan kontraktual atas kepercayaan tersebut, menjadikan  bank  harus  berhati-hati  dalam melaksanakan  kegiatan  atau  aktivitas  pada usahanya.  Fungsi  bank  harus  menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan terhadap  asas  dan  prinsip-prinsip  perbankan yang  telah  menjadi  dasar  hubungan  antara  bank dan nasabanya.
Prinsip  kehati-hatian  ialah  prinsip  yang menyatakan  bahwasanya  pihak  bank  wajib untuk  menerapkan  dalam  menjalankan  operasi dan  kegiatan  usahanya.  Untuk  melindungi  dana masyarakat  sangat  diperlukan  prinsip  kehati- hatian  tersebut  yang  dipercayakan  kepadanya. Sebagaimana  dalam  undang-undang  Pasal  2
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
perbankan menyatakan: Asas, fungsi  dan tujuan perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya  didasarkan  atas  demokrasi  ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian  pula  dalam  Pasal  29  ayat  (2)  juga menyatakan bahwasanya bank wajib memelihara perbankan  yang  sehat  sesuai  dengan  ketentuan yang  berkaitan  dengan  kecukupan  modal, kualitas  asset,  kualitas  manajemen,  likuiditas, solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang  berkaitan dengan usaha bank dan wajib untuk melaksanakan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian. (bphn.go.id, 1998).
Undang-Undang  Perbankan  Nomor  7 Tahun  1999  Pasal  2  mengenai  asas  dan  prinsip perbankan  menyatakan  bahwasanya  perbankan di  Indonesia  berdasarkan  demokrasi  ekonomi dalam melakukan usahanya dengan menerapkan prinsip  kehati-hatian.  Selain  prinsip  tersebut, adapula  beberapa  prinsip  lainnya  yakni  prinsip kepercayaan  atau  fiduciary  principle,  prinsip kerahasiaan  atau  conifideniality  principle,  dan prinsip  mengenal  nasalah  atau  Know  how custumer.  Akan  tetapi  beberapa  prinsip  yang telah  dipaparkan  di  atas,  prinsip  yang  paling utama  dan  wajib  untuk  diterapkan  oleh  pihak bank ialah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati- hatian (prudential principle)
tersebut
mengahruskan  bagi  pihak  bank  untuk  dapat bertindak hati-hati dan waspada dalam menjalankan  usahanya.  Pihak  bank  harus  selalu bersikap  konsisten  dan  taat  dalam  melakukan peraturan  perundang-undangan  khususnya  pada bidang  perbankan  dengan  didasari  sikap profesionalisme dan niat yang baik. (Hermansyah, 2014).
Pasal  2  UU  Perbankan  menyatakan bahwa  perbankan  Indonesia  dalam  melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Hal ini penting untuk diterapkan dalam pelaksananan kegiatan  demi  meminimalisir  risiko  perbankan yang  dapat  terjadi.  Bank  harus  mengerti  dan mengenal  risiko-risiko  yang  mungkin  timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga dapat mengetahui kapan risiko tersebut muncul  untuk  dapat  mengambil  tindakan  yang tepat.  Salahsatu  penerapan  prinsip  kehati-hatian oleh  bank  adalah  pada  proses  pembukaan  buku rekening nasabah. Akan tetapi, dengan beberapa kasus  hukum  yang  ada,  prinsip  kehati-hatian masih  dapat  dikatakan  belum  optimal  dalam ligitasi tersebut dan berdampak negatif terhadap manajemen  dan  pengendalian  intern  bank.
Timbulnya  kerugian  dari  kegagalan  proses  dan prosedur  bank,  terutama  pada  saat  melakukan pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  kebijakan serta  proseduer  dalam  kegiatan  check  dan control  dalam  mengakuratkan  suatu  kebenaran dan  ketaatan.  Seharusnya  bank  untuk  dapat melindungi  nasabahnya  dengan  melakukan segala  sesuatu  dengan  prinsip  kehati-hatian terhadap  proses  transaksinya,  akan  tetapi  pada kenyataan  implementasi  terhadap  penerapan prinsip  kehati-  hatian  belum  dapat  dilakukan secara maksimal.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis-normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif yakni  dengan  mengumpulkan  data  secara kepustakaan,  baik  dari  sumber  primer  maupun sumber  sekunder  dalam  melakukan  penelitian. Menurut Soerjano Soekanto, bahwasanya pendekatan  yuridis  normative  ialah  penelitian hukum yang dilakukan melalui penelusuran pada bahan  pustaka sebagai  dasar  penelitian  terhadap penelusuran  peraturan  perundang-undangan  dan beberapa  literatur  lainnya  yang  berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

## HASIL
Bank  adalah  lembaga  komersial  yang dalam  operasionalnya  menghimpun  dana  dari nasabah  dalam  bentuk  simpanan  kemudian menyerahkannya  kepada  nasabah  dalam  bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk menjamin  kesejahteraan  nasabah.  Perekonomian dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  sekaligus merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan outcome  adalah  peran  sistem  perbankan  dalam suatu  negara,  sistem  perbankan  merupakan lembaga yang menentukan stabilitas perekonomian  di  negara  tersebut.  Bank  harus menyediakan  anggaran  bagi  masyarakat  atau nasabah  yang  kemudian  digunakan  untuk mencapai  tujuan  bank  (Sofwatun  Nida  dan Jeane Neltje Saly, 2020).
Prinsip kehati-hatian global juga menyatakan bahwa pengelolaan dana masyarakat didasarkan  pada  prinsip  kepercayaan  dalam penghimpunan  dana.  nasabah  percaya  bahwa uangnya  disimpan  di  dalam  bank  dan  dikelola dengan aman dan adil, yang dapat diminta bank oleh nasabah kapan saja. Sifat hubungan hukum tersebut  bukan  hanya  hubungan  antara  debitur dan  kreditur.  Oleh  karena  itu,  jenis  hubungan
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
hukum antara  bank  dan  nasabah  lebih  tepat  bila terdapat hubungan kepercayaan. Asas kepercayaan  merupakan  asas  yang  harus dipatuhi  dalam  tata  kelola  sektor  perbankan. Nasabah  dengan  bank  dalam  hubungannya dijelaskan  dalam  Pasal  29  ayat  (3) dan  (4)  UU Perbankan  bahwasannya  hubungan  tersebut didasarkan  pada  sebuah  hubungan  dengan landasan fiduciary  relationship atau disebut  juga hubungan kepercayaan. dimana bank tidak boleh hanya  mengutamakan  kepentingan  dari  bank  itu sendiri,  namun  harus  pula  mengutamakan kepentingan  nasabah,  baik  nasabah  pengguna dana  pada  simpan  pinjam  maupun  nasabah penyimpan  dana.  Sehingga  apabila  bank merugikan  nasabahnya maka  bank dapat  digugat telah melanggar fiduciary duty atas perbuatannya  telah  melakukan unsafe  and unsound (Hirsanudin, 2008)
Hubungan antara bank dan nasabah lebih dari  sekadar  hubungan  debitur.  Dilihat  dari bisnis  simpan  pinjam  memang  ada  hubungan debitur- kreditur. Namun, mengingat posisi bank yang unik  dalam  masyarakat  Indonesia,  di  mana bank adalah tempat pribadi yang aman dan intim, hubungan  tersebut  merupakan  salah  satu kepercayaan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa prinsip  pengawasan  perbankan  harus  diterapkan oleh  setiap  pegawai  bank.  Demikian  pula pegawai  bank  yang  berhubungan  langsung dengan  job  description  pembukaan  rekening harus  mengutamakan  prinsip  kehati-hatian  bank dalam pembukaan rekening. Ini untuk meminimalkan risiko yang timbul pada pembukaan rekening (Yunita, 2019).
Adapun  tahapan  pembukaan  rekening bank ialah (Fachreza et al., 2022):
Tanggung jawab pegawai bank dalam hal ini  diatur  oleh  prinsip-prinsip  pengaturan pembukaan rekening bank dari awal pembukaan rekening  tabungan  sampai  dengan  penggunaan rekening.  Hal  yang  dilakukan  pada  saat pembukaan  rekening  adalah  setoran  pertama untuk  tabungan,  dan  mendapatkan  kartu  mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dimana transaksi dapat digunakan di ATM. Selain itu, merupakan tanggung  jawab  staf  bank  untuk  memastikan bahwa  data  yang  diberikan  oleh  nasabah  adalah valid,  asli  dan  dimiliki  langsung  oleh  nasabah dan  bukan  milik  orang  lain.  Pegawai  bank  juga harus  memastikan  bahwa  tujuan  penggunaan akun  tersebut  tidak  melanggar  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Tanggung  jawab pegawai  bank  untuk  membuka  rekening  dapat berupa: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggung jawaban pidana diberikan apabila pegawai bank memalsukan  surat  atau  memberikan  keterangan palsu  pada  formulir  pembukaan  rekening.  Jika calon nasabah hanya memiliki KTP, maka dalam hal  tanggung  jawab  administratif,  bank  yang menangani  nasabah  harus  memiliki  KTP  yang diterbitkan  oleh  instansi  terkait  setelah  KTP. Dalam  hal  terjadi  tanggung  jawab  hukum, pegawai  bank  yang  melakukan  kesalahan  dapat memperbaiki kesalahan dalam pemasukan nominal  setoran  pertama  dengan  mengganti kerugian nasabah.
Adapun  beberapa  bentuk  tanggung jawab  atas  suatu  pelanggaran  kerahasian  data dari pihak nasabah yang dialkukan oleh pegawai bank  seperti  yang  telah  tertera  di  atas. Berdasarkan  dengan  peraturan  yang  telah tertuang  dalam  undang-undang  perbankan, bahwa  bagi  pihak  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan  rahasia  bank,  maka  akan dikenakan  sebagai  tindak  pidana  kejahatan. Sebagaimana  sanksi  tersebut  telah  diatur  dalam pasal  47  ayat  (1)  dan  (2)  sebagai  berikut:  (1) menjelaskan  bahwasanya:  “Barang  siapa  tanpa membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari pimpinan  Bank  Indonesia  sebagaimana  yang telah  dimaksud  dalam  pasal  41,  pasal  41  A  dan pasal  42  dengan  unsur  kesengajaan  untuk memaksa  bank  atau  pihak  terafiliasi  untuk memberikan  keterangan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  40,  maka  orang  tersebut akan  dikenakan  atau  diancam  dengan  pidana penjara  sekurang-kurangnya  dua  (2)  tahun  dan paling  lama  dengan  kurun  waktu  empat  (4)
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
tahun  penjara  serta  denda  sekurang-kurangnya sebesar  Rp.  10.000.0000.000  (sepuluh  milliar rupiah)  dan  paling  banyak  sebesar  Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milliar rupiah)”.
Selain  itu  juga,  pada  pasal  47  ayat  (2) menjelaskan  bahwasanya:  “Anggota  Dewan Komisaris,  Direksi,  Pegawai  Bank  atau  Pihak Terafiliasi  lainnya  melakukan  atau  memberikan keterangan yang wajib dengan unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40,  maka  akan  diancam  dengan  pidana  penjara denga  kurun  waktu  sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun  dan  paling  lama  dengan  jangka  waktu  4 (empat)  tahun  penjara  serta  denda  sekurang- kurangnya  sebesar  Rp.  4.000.000.000  (empat milliar  rupiah)  dan  paling  banyak  sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milliar rupiah)”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  47  ayat (1)  dan  (2),  diindikasikan  bahwa  sanksi  pidana berupa  kurungan  dan  denda  akan  dikenakan kepada  pihak  yang  memaksa  bank atau  pihak terkait untuk memberikan keterangan berdasarkan  Pasal  40.  Sanksi  juga  dikenakan kepada  pejabat,  direktur,  pegawai  bank  atau orang  yang  dengan  sengaja  mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.
Selanjutnya  untuk  pertanggungjawaban perdata,  yang  aman  asas  hukum  perdata memiliki  kaitan  yang  sangat  besar  terhadap perbankan,  yakni  asas-asan  hukum  perikatan. Perikatan  hukum  adalah  suatu  bagian  yang berasal dari operasinal perbankan, sehingga asas hukum  perikatan  telah  menyatu  terhadap kegiatan operasional perbankan. Sehingga nantinya  akan  menjadi  bagian  dari  pembahasan dalam  asas  hukum  perbankan.  Apabila  dilihat dari  segi  keperdataan,  maka  bagi  pelaku pelanggaran terhadap kerahasian data  dari pihak nasabah  dapat  untuk  dituntut  ganti  rugi  atas alasan  perbuatan  melawan  hukum,  hal  tersebut disebabkan  telah  melakakukan  pelanggaran terhadap  pasal  40  Undang-Undang Perbankan. Sehingga  atas  perbuatan pelanggaran  yang  telah dilakukan, maka  pelaku  akan  dikenakan  dengan tuntutan  berupa  ganti  rugi  dengan  dalih bahwasanya  bank  telah  melakukan  perbuatan melawan  hukum  sesuai dengan  ketentuan  yang terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran yang tertera dalam pasal  40  mengenai  Undang-Undang  Perbankan telah  dikenkaan  hukum  pidana,  akan  tetapi  hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk  dapat  melakukan  tuntutan  berupa  ganti
rugi secara perdata. Karena perbuatan pembukaan  rahasia  bank  merupakan  bentuk pelanggaran hak nasabah yang akan menyebabkan kerugian bagi nasabah.
Menurut Muhammad bahwasanya tanggung  jawab  perdata  bank  baik  kesalahan ataupun  kelalaian  yang  terlah  dilakukan  oleh pegawainya,  maka  dapat  dikatakan  pula  suatu pertanggung  jawaban  oleh  pihak  pengurus  atau tanggung  jawab  oleh  pihak  bank  secara perusahaan.  Berdasarkan  beberapa  kasus  yang telah  ada,  maka  tidak  terdapat  intruksi  yang diberikan kepada pegawai tersebut oleh pengurus  bank  diluar  dari  kewenangan  dan tanggung  jawabnya,  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  tanggung  jawabnya  dapat  dikategorikan sebagai  bentuk  tanggung  jawab  bagi  pihak perusahaan  bank.  Sebagaimana  sesuai  dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata,  bahwasanya  bank  bertanggung  jawab terhadap  kerugian  yang  telah  dilakukan  atau ditimbulkan oleh pegawainya dengan kesesuaian  terhadap  teori  pengusaha  yang meberikan  tanggung  jawab  kepada  pihak perusahaan  dengan  berdasarkan  bahwa  suatu kerugian ialah cost of business . Kemudian selain pertanggungjawaban  secara  pidana  dan  perdata yang telah dijelaskan  di atas, Adapun pertanggungjawaban  administratif.  Bagi  pihak pimpinak Bank Indonesia berhak untuk mencabut  izin  usaha  bank  yang  bersangkutan dan  pula  dan  menetapkan  sanksi  administrative sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam pasal 52 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Perbankan.  Pasal  52  ayat  (1)  menjelaskan; “Bahwasanya dengan tidak mengurangi ketentuan  secara  pidana,  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 47, pasal 47 A, pasal 48, pasal  49  dan  pasal  50  A,  maka  Bank  Indonesia berhak  untuk  menetapkan  sanksi  administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  tersebut”.  Kemudian  penjelasan dalam  pasal  52  ayat  (2)  Undang-Undang Perbankan telah menetapkan bahwasanya snaksi administratif  sebagaimana  yang  telah  dimaksud dalam ayat (1) di antaranya ialah sebagai berikut (Erma et al., 2020): denda uang; teguran tertulis; penurunan  tingkat  kesehatan  bank;  larangan untuk  mengikuti  kegiatan  kliring;  pembekuan kegiatan  usaha  tertentu  baik  untuk  kantor cabang  tertentu  maupun  untuk  bank  secara keseluruhan;  pemberhentian  pengurus  bank  dan selanjutnya  untuk  memilih  dan  mengangkat
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
pengganti sementara  hingga  rapat  umum pemegang  saham atau  rapat  anggota  koperasi menganggat pengganti yang tetap atas persetujuan dari pihak bank indonesia; pencantuman  anggota  pengurus, pegawai  bank, pemagang saham terhadap daftar orang tercela di bidang perbankan.
Bank dalam upaya menjaga “kepercayaan  nasabah”  tentu  berupaya  secara maksimal  agar  seluruh  kegiatan  dan  transaksi yang  dilakukan  aman  khususnya  dari  resiko hukum.  Aman  dalam  pengertian  di  sini  adalah bahwa  transaksi  tersebut  telah  dilakukan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  baik  yang  bersifat  internal  maupun eksternal.  Dalam  upaya  untuk  mewujudkan transaksi  di  bidang  tabungan  yang  aman  secara hukum,  pihak  Bank  biasanya  telah  membuat suatu  ketentuan  teknis  prosedural  atau  sering disebut  dengan  istilah Standard  Operasional Procedure (SOP).  SOP  adalah  aturan  internal dan  spesifik.  Disebut  internal  karena  hanya berlaku pada bank yang bersangkutan, sedangkan  disebut  khusus  karena  SOP  hanya mengatur  operasional  tertentu.  Dalam  SOP tabungan,  seringkali  dirinci  secara  rinci  dan teknis  bagaimana  prosedur  dan  ketentuan pembukaan,  penyetoran,  penarikan,  kelebihan cadangan,  RTGS  hingga  penutupan  rekening tabungan.  Ketentuan  transaksi  tabungan  ini dalam  SOP  mensyaratkan  bahwa  “pihak pengelola  bank”  dalam  pelaksanaan  transaksi tersebut “harus berkonsultasi” dengan SOP yang bersangkutan.  Dengan  kata  lain,  transaksi  harus dilakukan  sesuai  dengan  syarat  dan  prosedur yang ditetapkan dalam SOP masing-masing.
Oleh  karena  itu,  SOP  merupakan ketentuan  wajib  dalam  pelaksanaan  suatu transaksi  tertentu.  Makna  wajib  di  sini  bukan berarti  SOP  harus  dilaksanakan  secara  umum, tanpa  terkecuali.  Yang  dimaksud  dengan “kekuasaan” disini adalah untuk kondisi normal SOP  harus  ditegakkan  semaksimal  mungkin, sedangkan untuk beberapa kondisi SOP bisa bias atau dapat diprediksi dengan cara lain. Misalnya, dalam  permintaan  untuk  menarik  uang  atau mentransfer  uang  ke  rekening  tabungan  yang dibuat  oleh  nasabah  pemegang  rekening  yang bersangkutan,  tetapi  karena  ketidakhadirannya, pemegang  rekening tabungan tidak dapat datang untuk  membuatnya,  sementara  barang  yang diminta.  Operasi  segera  dilakukan.  Berdasarkan kondisi  tersebut  di  atas,  dapat  disadari  bahwa klien  harus  menunjuk  seseorang  sebagai
agennya  dalam  pelaksanaan  transaksi  dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Langkah  lain  yang  harus  dilakukan adalah memastikan dengan melakukan konfirmasi  langsung  bahwa  transaksi  tersebut benar-benar  diminta  oleh  klien  atas  nama  klien. Untuk  keamanan  tambahan,  konfirmasi  dengan klien  harus  dicatat  dan  disaksikan  oleh pengacara  klien,  serta  oleh  orang  lain  selain bankir  konfirmasi.  Tujuan dari  upaya ini  adalah untuk mencegah salah satu pihak dari mengakui atau  melalaikan  tanggung  jawab  atas  tindakan dan tindakan yang diambil, jika masalah muncul di  masa  depan.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa SOP dibuat bukan untuk menghambat transaksi, tetapi  sebaliknya,  khusus  untuk  memfasilitasi suatu  transaksi  dengan  mengatur  aturan  main mengenai  transaksi  tersebut  dalam  SOP  yang bersangkutan.
Dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi  di bank,  SOP  ini  terkadang  tidak  “dihormati”  atau bahkan  “dilanggar”  sehingga  menimbulkan masalah  hukum  dan  kerugian  bagi  nasabah. Dengan kondisi demikian, pelanggaran terhadap SOP  mau  tidak  mau  akan  menimbulkan pertanggungjawaban perdata, baik pidana maupun  perdata.  Jika  demikian,  pihak  bank yang  melanggar  atau  gagal  menerapkan  SOP dalam  transaksi  dapat  bertanggung  jawab  dan dikenakan  sanksi  secara  pribadi.  Selain  itu, pihak-pihak  atau  orang-orang  yang  terlibat dan/atau  berpartisipasi  atau  membantu  dalam transaksi  juga  dapat  dikenakan  kewajiban  yang sama.  Terkait,  peserta  atau  asisten  dimaksud adalah setiap orang yang mengetahui, membantu  atau  bahkan  membiarkan  terjadinya pelanggaran.  Oleh  karena  itu,  pelanggaran  yang dimaksud di sini bukan hanya pelanggaran aktif tetapi  juga  pelanggaran  pasif,  dalam  arti pelanggaran  tersebut  disengaja  atau  lalai  di mata  hukum.  Mengingat  syarat-syarat  tersebut di  atas,  khususnya  mengenai  sanksi  dan  akibat hukum  yang  akan  ditimbulkan  jika  “seseorang” melakukan  pelanggaran,  atau  ikut  serta  atau membantu  terjadinya  pelanggaran,  maka  orang tersebut  harus  dan  memiliki.  tidak  ada  pilihan untuk selalu menaati, menaati dan menghormati aturan yang berlaku. . Tindakan ini adalah satu- satunya hal yang dapat menyelamatkan karyawan dari masalah hukum saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.  Seperti dijelaskan di  atas,  melanggar  SOP  adalah  melanggar hukum.  Akibat  dari  pelanggaran  tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana,
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
denda  dan/atau  ganti  rugi.  Hal  yang  perlu diperhatikan  dengan  sanksi  hukum  ini  adalah sanksi  hukum  itu  “melekat  pada pelakunya”.  Ini berarti  bahwa  tanggung  jawab atas  pelanggaran tersebut  sepenuhnya  berada  pada  orang  yang melakukan pelanggaran tersebut. Melihat kenyataan  ini,  kepatuhan  dan  penerapan  SOP serta peraturan lain yang berlaku sangat penting bagi  seluruh  karyawan  dalam  menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya (Putrawan, 1998)
Asas  “geen  straf  zonder  schuld”  atau dalam istilah  latin “actus non est reus nisi mens sit  rea”,  unsur  kesalahan  atau  “mens  rea” menjadi sangat penting dalam penjatuhan sanksi pidana  terhadap  kejahatan.  Dengan  mengacu pada  'niat jahat  (mens  rea)''  dalam  satu  kalimat, hal  ini  pada  hakekatnya  tidak  terlepas  dari adanya  'kehendak  bebas'  dalam  diri  manusia. Dalam  kajian  hukum  pidana,  'kehendak  bebas' memunculkan dua arus dengan tujuan pemidanaan  (pidana),  yaitu  sekolah  klasik (sekolah  klasik)  dan  sekolah  aktif  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  …dan lain-lain.  Seseorang  yang  melakukan  suatu tindak  pidana  akan  dipidana  sesuai  dengan  apa yang  diancam  oleh  undang-undang,  sangat tergantung pada apakah pelaku dalam melakukan tindak pidana itu melakukan tindak pidana yang diancam  dengan  pidana  mati,  kesadaran  yang disengaja  (dolus)  atau  kelalaian (culpa).  Hal  ini dijelaskan  oleh  asas  pertanggungjawaban  dalam hukum  pidana  yang  secara  tegas  menyatakan “tidak  ada  kejahatan  tanpa  kesalahan”. Kesalahan  ini  terlihat  dari  hubungan  batin pencipta  (subyektif)  dan  perbuatannya  yang disengaja  (dolus)  dan  lalai  (culpa).  Dalam hukum pidana  dibentuk  unsur  delik  reus  (faktor obyektif)  dan  unsur pertanggungjawaban  pidana atau mens rea (faktor subyektif). Keduanya harus dipadukan  oleh  hakim  untuk  menjatuhkan pidana (monisme), atau keduanya harus dipisahkan  dalam  pengenaan  pidana  (dualisme). Hukum pidana Indonesia mengikuti rezim dual- rights  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  191 KUHAP, yang memisahkan unsur subyektif dan obyektif.
Sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis  operasional  salah  satu  bank  di  Indonesia yaitu  Tabungan  Bank  Mandiri  Edisi  1  Revisi  1, 8 September 201, tanggung jawab petugas bank dalam  Pembukaan  rekening  dimulai  dengan pengajuan  aplikasi  untuk  membuka  rekening bank.  .  Selanjutnya  isikan data  sesuai  dengan
identitas  asli  lead  kemudian  konfirmasikan apakah data yang dimasukkan sudah  benar.  Jika tetap  memberikan  nomor  rekening  dan  buku tabungan  serta  anjungan  tunai  mandiri  (ATM) dan  setoran  awal.  Jika  belum,  tunggulah  hingga prospek  dapat  memberikan  identitas  yang  valid dan benar. Masalah selanjutnya adalah jika data yang  dimasukkan  dalam  slip  pembukaan rekening  salah  dan  data  valid,  bank  dapat menolak  untuk  membuka  rekening.  Tanggung jawab pegawai bank, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening adalah perwakilan penjualan/manajer penjualan, manajer  rekening  dan  kasir,  oleh  karena  itu tanggung  jawab  mereka  hanya  terbatas  pada yurisdiksi tempat permohonan diajukan. Pekerjaan  Sales Marketing  adalah  menemukan calon  pelanggan  dan  kemudian  mencatat  data identitas pribadi  mereka pada formulir pembukaan  rekening.  Tugas  CSO  adalah memasukkan data berdasarkan formulir pembukaan  rekening  yang  disiapkan  oleh  Sales Marketing  dan  ditandatangani  oleh  calon nasabah  hingga  diterbitkannya  buku  tabungan dengan  nomor  rekening  dan  mesin  ATM  yang ada.  Tugas  teller  bank  adalah  mencatat  jumlah setoran  awal  yang  disetorkan  ke  rekening tabungan  nasabah.  Seluruh  rantai  operasi  harus didasarkan  pada  pencegahan  dalam  prinsip kehati-hatian.

## SIMPULAN
Tanggungjawab  pegawai  bank  terbagi menjadi  tanggung  jawab  pidana,  tanggung jawab  administrasi,  dan tanggung jawab perdata.  Pertanggung  jawaban  tersebut  dalam pembukaan  rekening  bank  kaitannya  dengan prinsip  kehati-hatian  adalah  dimulai  sejak pengajuan  formulir  pembukaan  rekening  bank. Selanjutnya  pengisian  data  sesuai  identitas  asli milik  calon  nasabah,  lalu  dilakukan  konfirmasi apakah  data  yang  dimasukkan  sudah  benar semua,  atau  belum.  Kalau  sudah  dilanjutkan kepada  pemberian  nomor  rekening  dan  buku tabungan serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan  setoran  awal.  Jika  belum  benar,  maka ditunggu sampai calon nasabah dapat menyediakan  identitas  yang  benar  dan  valid. Konfirmasi  inilah  yang  merupakan  bentuk  dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.
Dinda  Maudina  dan  Ery  Agus  Priyono,  Pertanggungjawaban  Hukum  oleh  Bank  Kepada  Nasabah  atas Kelalaian  dalam  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Bank  (Prudential  Banking  Principle)  dalam  Pembukuaan Buku Rekening
DAFTAR PUSTAKA
bphn.go.id.  1998.  Undang-Undang  RI  No.  10
Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia , 182.
Eri  Eka  Sukarini,  S.  2016. Penerapan  Prinsip Kehati-Hatian  Bank  dalam  Pencairan Dana  Nasabah  dihubungkan  dengan Undang-Undang Tentang Perbankan . 1- 23. Erma, Z., Sinaga, M. M. M., & Pili, O. K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran  Kerahasiaan  Data  Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank  Pada  Pt.  Bank  Mandiri  (Persero)
Tbk.  Sme  Region  1  Sumatera  1. Jurnal Tekesnos , 2(2) Fachreza,  A.,  Ablisar,  M.,  Mulyadi,  M.,  2022. Pertanggungjawaban  Pidana  Pegawai Bank  Kaitannya  dengan  Prinsip  Kehati- Hatian  Bank  dalam  Putusan  PN.  Lubuk Pakam  No.  964/Pid.B/2015/Pn.Lbp.,
Tanggal  19  Agustus  2015  Criminal Liability of Bank Employees About The Principle of Bank Prudential I.II. Hermansyah. 2014. Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan  Usaha  Bank  (Studi  Terhadap Ketentuan  Setoran  Lunas  Bayar  Maju
Kredit  Pada  Bank  Rakyat  Indonesia Kantor  Cabang  Pontianak). Skripsi . Http://Skripsi.Narotama.Ac.Id/Files/121 07044-Mariyono Subagyo.Pdf Hirsanudin. 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia  Pembiayaan  Bisnis  dengan Prinsip Kemitraan . Genta Press.
Kurnianingrum,  T.  P.  2017.  Hak  Kekayaan Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan  (Intellectual  Property  As
Banking  Credit  Guarantee). Jurnal Negara Hukum , 8(1), 31–54. Penulis,  K.,  &  Zul  Chairiyah,  S.  2019.
Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat  (Studi  Komparatif  Kebijakan
Affirmative  Action  Periode  Pemilu Legislatif  2004-2014). Jurnal  Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar , 2(2), 158–184.
Putrawan,  L.  O.  G.  D.  G.  R.  S.  1998.  Akibat
Hukum  Pelanggaran  Prinsip  Kehati- Hatian  Dalam  Pemberian  Kredit  oleh Bank. 1-5.
Sofwatun  Nida  dan  Jeane  Neltje  Saly.  2020. Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan  Ganti  Rugi  Terhadap Nasabah Atas Risiko Operasional
(Contoh  Kasus  Pada  Pt  Bank  Mandiri)
Sofwatun Nida. Jurnal Hukum A digama,
3(2), 801–825.
Yunita,  S.,  &  Approach,  C.  2019.  Pelanggaran Terhadap  Prinsip  Kehati-Hatian  Kredit. Badamai Law Journal , 4, 201– 219.