JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12(1) (2020): 178-185 DOI : https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16311

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Konstitusional di Daerah Tertinggal melalui Penghayatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila
The Role of Teachers in Developing Constitutional Awareness in Underdeveloped Regions through Living the Pancasila

## Fandi Setiawan*
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Hilisalawa’ahe, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: 09 Januari 2020; Disetujui: 08 Maret 2020; Dipublish:30 April 2020

## Abstrak
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  sebagai  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  hukum  tertinggi yang menjadi pedoman bagi hukum yang lebih rendah dan bagi para penyelenggara negara serta masyarakat luas. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebatas pencapaian pada tahap penulisan konstitusi ( written constitution ),  belum  mencapai  tahap  konstitusi  yang  hidup  ( living  constitution ).  Konstitusi  seharusnya  mulai dilaksanakan  secara  konsekuen  dan  konsisten.  Faktanya,  hingga  saat  ini  masih  terjadi  kesenjangan  antara konstitusi  di  atas  kertas  dan  konstitusi  di  dalam  realitas.  Pengabaian  dan  ketidakpahaman  terhadap  butir-butir konstitusi  masih  terjadi  di  kehidupan  nyata  termasuk  peserta  didik  yang  berada  di  daerah  tertinggal.  Untuk mendorong  terwujudnya  pemahaman  siswa  akan  sadar  berkonstitusi  di  lingkungan  sekolah,  masyarakat, berbangsa dan bernegara, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi pihak yang mendidik siswa agar menjadi anak-anak bangsa  yang memiliki budaya sadar  berkonstitusi melalui  penghayatan  nilai-nilai luhur Pancasila.
Kata Kunci : Guru, Konstitusi, Peserta Didik, Pancasila.

## Abstract
The  1945  Constitution  as  the  constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  is  the  supreme  law  which  serves  as  a guideline  for  lower  laws  and  for  state  administrators  and  the  wider  community.  The  amendments  to  the  1945 Constitution  were  only  limited  to  the  achievement  at  the  written  constitution  stage,  not  yet  reached  the  living constitution  stage.  The  constitution  should  begin  to  be  implemented  consistently  and  consistently.  In  fact,  until now there is still a gap between the constitution on paper and the constitution in reality. The neglect and lack of understanding  of  the  constitutional  points  still  occur  in  real  life  including  students  in  disadvantaged  areas.  To encourage  the  realization  of  students'  understanding  of  constitutional  awareness  in  the  school,  community, national and state environment, the Pancasila and Citizenship Education teachers can become parties who educate students to become children of the nation who have a culture of constitutional awareness through the appreciation of the noble values of Pancasila.
Keywords : Teacher, The Constitution, Students, Pancasila.
How to Cite : Setiawan, F. (2020). Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Kesadaran Konstitusional di Daerah Tertinggal Melalui Penghayatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu- ilmu Sosial, 12(1): 178-185.
* Corresponding author: E-mail: fandisetiawan28@gmail.com ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  merdeka  mempunyai konstitusi  sebagai  operasionalisasi  ideologi negaranya.  Konstitusi  adalah  hukum  dasar yang  dijadikan  pegangan  dalam  suatu  negara. Konstitusi  dapat  berupa  hukum  dasar  tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat  pula  tidak  tertulis  yang  disebut Konvensi.
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 sebagai  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia merupakan  hukum  tertinggi  yang  menjadi pedoman  bagi  hukum  yang  lebih  rendah  dan bagi  para  penyelenggara  negara  serta masyarakat  luas.  Kualitas  dan  masa  depan demokrasi  konstitusional  di  Indonesia  dalam batas  tertentu,  ditentukan  oleh  sejauh  mana Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  prinsip-prinsip konstitusionalisme  dilaksanakan.  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  merupakan pondasi bagi terbangunnya demokrasi konstitusional  Indonesia  saat  ini.  Oleh  sebab itu,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipahami dengan baik  dan  ditegakkan  secara  konsekuen  serta konsisten oleh para penyelenggara negara dan masyarakat.
Secara  teoritis,  kehidupan  demokrasi konstitusional di Indonesia saat ini mengalami kemajuan  cukup  signifikan.  Amandemen Undang-Undang  Dasar  1945  yang  dilakukan sebanyak empat kali secara berturut-turut dari tahun  1999  hingga  tahun  2002,  telah mengadopsi
prinsip
- prinsip konstitusionalisme  modern  dalam  bentuk pembagian  kekuasaan  negara  yakni  Legislatif, Eksekutif  dan  Yudikatif  ( Divisions  of  Powers ), untuk  saling  mengawasi  dan  mengimbangi ( checks and balances ).
Namun,  hasil  amandemen  Undang- Undang  Dasar  1945  tersebut  hanya  sebatas pencapaian  pada  tahap  penulisan  konstitusi ( written  constitution ),  belum  mencapai  tahap konstitusi  yang  hidup  ( living  constitution ). Konstitusi  seharusnya  mulai  dilaksanakan secara  konsekuen  dan  konsisten.  Faktanya,
hingga  saat  ini  masih  terjadi  kesenjangan antara konstitusi di atas kertas dan konstitusi di dalam realitas. Pengabaian dan ketidakpahaman terhadap butir-butir konstitusi  masih  terjadi  di  kehidupan  nyata termasuk peserta didik yang berada di daerah tertinggal.
Keterbatasan  akses  informasi  baik  dari media  cetak  maupun  media  elektronik  sangat terbatas  untuk  diperoleh  oleh  peserta  didik yang  berada  di  daerah  tertinggal  ini.  Karena wilayah  lingkungan  tempat  tinggal  dan lingkungan  sekolah  mereka  belum  dialirkan listrik  oleh  instansi  terkait.  Jadi,  tidak  heran ketika  pertama  kali  ditanyakan  tentang lembaga-lembaga  negara  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 mereka  tidak  mengetahuinya  sama  sekali, apalagi  mengenai  tugas  dan  wewenang lembaga-lembaga  negara  tersebut.  Padahal, konstitusi  sebagai  hukum  dasar  yang  utama dan  merupakan  hasil  representatif  kehendak seluruh  rakyat,  yang  mesti  dilaksanakan dengan  sungguh-sungguh  di  setiap  sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengetahuan  tentang  apa  itu  kesadaran berkonstitusi  hanya  mereka  dapatkan  di sekolah.  Belum  lagi  keterbatasan  sarana  dan prasarana  sekolah  yang  belum  memadai. Untuk itulah, saya selaku guru mata pelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan mempunyai  peran,  tugas  dan  tanggungjawab untuk  menyemai  dan  menumbuhkembangkan kesadaran konstitusional melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila (Suharyanto, 2013; Hendra,  Indrawadi,  &  Montessori,  2019; Damanik, 2014) .
Pengamalan  dan  penghayatan  nilai-nilai luhur  Pancasila  di  kehidupan  sehari-hari sangat diperlukan (Dharma & Siregar, 2014; Tolak,  2018;  Setiawan , 2014;  Bria,  2018) . Hal  tersebut  dapat  mengantisipasi  banyaknya tantangan yang datang dan berkembang akhir- akhir  ini.  Karena  itu,  pemahaman  nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi fokus perhatian semua pihak untuk memasyarakatkannya.
Untuk mendorong terwujudnya
pemahaman siswa akan sadar berkonstitusi di lingkungan  sekolah,  masyarakat,  berbangsa dan bernegara, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  dapat  menjadi  pihak  yang mendidik  siswa  agar  menjadi  anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi  melalui  penghayatan  nilai-nilai luhur  Pancasila  dengan  mempelajari  materi tentang  “Menyemai  Kesadaran  Berkonstitusi dalam  Kehidupan  Bernegara” (Rahman, 2018; Safitri, & Suharno. 2019; Wulandari, & Hodriani, 2019: Suharyanto, 2017) .
Dengan  mempelajari  materi  tersebut, secara  langsung  akan  menggiring  dan membina  peserta  didik  untuk  memahami konstitusi  (melek  konstitusi),  karena  materi tersebut  bertujuan:  a)  Mendorong  dan meningkatkan  berkembangnya  kesadaran budaya berkonstitusi di kalangan peserta didik khususnya  di  lingkungan  sekolah  dan masyarakat;  b)  Mendorong  tumbuhnya partisipasi  dan  motivasi  peserta  didik  secara obyektif dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran  berkonstitusi;  c)  Menumbuh kembangkan  harkat,  martabat,  citra  dan kesadaran  konstitusional  peserta  didik  dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran  di  dalam  kelas  maupun  di  luar kelas; d) Menjalin interaksi antar peserta didik dengan  saling  tukar  pengalaman  dalam memberikan  ungkapan  atau  perasaan  untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dalam kegiatan  praktik  kewarganegaraan;  dan  e) Mewujudkan  peserta  didik  yang  memahami dan  mampu  mengimplementasikan  kesadaran konstitusional  dalam  kehidupan  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  berlandaskan  nilai- nilai luhur Pancasila.
Dengan  demikian,  untuk  menumbuh- kembangkan  kesadaran  konstitusional,  akan lebih efektif dilaksanakan di sekolah pada saat proses  pelaksanaan  praktik  kegiatan  belajar mengajar.  Hal  ini  dikarenakan  para  peserta didik  akan  lebih  fokus  menerimanya,  sebab dibimbing  langsung  oleh  guru  mata  pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Disamping itu,  peserta  didik  diharapkan dapat memberikan ungkapan ke dalam bentuk tulisan  yang  berkaitan  dengan  konstitusi  dan mengembangkan kesadaran berkonstitusi baik di  lingkungan  sekolah  maupun  di  tengah- tengah  masyarakat;  d)  Langkah  konkritnya, Jika  kesadaran  berkonstitusi  melalui  peng- hayatan  nilai-nilai  luhur  Pancasila  ditumbuh- kembangkan  dengan  baik  sedini  mungkin, maka  bukan  tidak  mungkin  akan  timbul kesadaran  peserta  didik  untuk  berbuat  yang terbaik  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  sekaligus  berperan  aktif  dalam pembangunan  karakter  bangsa  di  masa  yang akan datang.
Dalam  upaya  menumbuhkembangkan kesadaran  peserta  didik  dalam  berkonstitusi, beberapa  strategi  yang  dilakukan  yakni, diantaranya:  a)  Penerapan  Model Juris- prudential  Inquiry. Model  ini  bertujuan  untuk memfasilitasi  peserta  didik  dalam  belajar civic/citizenship
education guna menginternalisasi hakekat dan proses penetapan  kebijakan  publik  melalui  proses proyek  belajar  pemecahan  masalah.  Isu kebijakan publik yang paling cocok dibelajarkan  dengan  model  ini  antara  lain mencakup  keadilan,  pemerataan,  kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Joyce & Weil, 2009);  b)  Penerapan  Model We  the  People. Tujuan  dari  model  ini  adalah  untuk mengembangkan  kemampuan  peserta  didik dalam  mengidentifikasi  masalah,  memilih masalah untuk dipecahkan secara berkelompok,  mengidentifikasi  dan  memilih pemecahan  masalah,  merumuskan  usulan, memilih  masalah  untuk  dipecahkan  secara berkelompok,  mengidentifikasi  dan  memilih pemecahan  masalah,  merumuskan  usulan kebijakan,  dan  mensosialisasikan  usulan kebijakan  agar  mendapat  dukungan  luas (Bennet, 2005) ; c) Penerapan Model Teaching with  Primary  Source  Documents. Model  ini disebut  juga  Model  Belajar  Berbantuan  Arsip Negara  yang  memiliki  makna  cukup  besar dalam  pengembangan  kesadaran  keber- negaraan  dalam  hal  memfasilitasi  peserta
didik untuk menjadi engaged citizens, aware of their right, duties, and responsibilities and able to  act  upon  these  when  confronted  with  real issues (Winataputra,  2007).  Strategi  pembe- lajaran  yang  digunakan  mengikuti  langkah- langkah Proyek Belajar, yaitu: (1) menentukan bagian  dari  dokumen  yang  masih  bisa digunakan;  (2)  menentukan  kaitan  isi dokumen dengan kompetensi dalam kurikulum; (3) memetakan kaitan isi dokumen dengan  isu  atau  konsep  yang  menjadi  fokus pembelajaran;  (4)  menentukan  manfaat personal apa bagi peserta didik dari dokumen tersebut;  (5)  membangun  konteks  pem- belajaran terkait dokumen; (6) memanfaatkan dokumen yang relevan sebagai sumber belajar; (7)  memanfaatkan  dokumen  terpilih  untuk memunculkan berbagai pertanyaan kritis; dan (8)  memerankan  peserta  didik  untuk  menjadi sejarahwan-pollitik-kecil dalam mengkaji dokumen  dengan  menggunakan  metode sejarah;  d)  Penerapan  Model Law-Related Education (Pendidikan Terkait Hukum). Model ini  memfasilitasi  proses  internalisasi  konsep, nilai,  dan  norma  yang  terkandung  dalam konstitusi dan sejenisnya (Winatapura, 2007).
Model-model  di  atas  dapat  membantu guru  untuk  menghindari  indoktrinasi  dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam membelajarkan  materi  yang  ber-hubungan dengan  konstitusi  negara,  adakalanya  jika tidak  menggunakan  metode  yang  tepat,  guru bisa  terjebak  pada  proses  pembelajaran  yang indoktrinatif  dan  membosankan.  Penerapan dan menggunakan model-model pembelajaran demokratis  seperti  yang  diuraikan  di  atas, guru  dapat  terhindar  dari  suasana  proses pembelajaran yang konvensional dan membosankan,  sehingga  pendidikan  dalam menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi melalui mata pelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan dapat  dioperasionalkan  secara  efektif  dan efisien.

## PEMBAHASAN
Peran  Guru  PPKn  Dalam  Menumbuh- kembangkan Kesadaran Berkonstitusi
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarga- negaraan  merupakan  mata  pelajaran  yang paling kredibel dan mempunyai peranan yang strategis dalam menumbuhkembangkan pendidikan  kesadaran  berkonstitusi.  Hal  ini dikarenakan  salah  satu  misi  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  adalah sebagai  pendidikan  politik,  yakni  membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai  warga  masyarakat  dan  warga  negara, termasuk  di  dalamnya  memahami  konstitusi (melek  konstitusi).  Selain  itu, Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  merupakan salah  satu  muatan  kurikulum  pendidikan dasar  dan  menengah  sebagaimana  diama- natkan  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan Penjelasan  Pasal  37  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan “Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan cinta  tanah  air”.  Oleh  karena  itu,  melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan  untuk  dapat  berperan  sebagai warganegara  yang  efektif  dan  bertanggung jawab.  Secara  utuh  mencakup  Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Maka  dalam  hal  ini,  sudah  seharusnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyadari dan
melaksanakan  peran  yang  sangat  strategis tersebut.  Menurut  Sytra  (2013)  guru  adalah salah  satu  komponen  manusia  dalam  proses belajar-mengajar yang sangat berperan dalam menggerakkan anak didik kearah pembentukan  sumber  daya  manusia  yang potensial  dalam  pembangunan.   Peran  guru dalam pembelajaran sangat penting dan utama karena  di  tangan  guru  pembelajaran  itu berjalan sebagaimana mestinya. Guru memiliki peran  sebagai  pendidik,  pembimbing,  pelatih, dan  penilai  proses  pendidikan  peserta  didik.
Selain itu, guru PPKn juga dapat mengaplikasikan  profesionalitasnya  dalam melaksanakan  tugas,  karena  telah  memiliki kompetensi  pedagogik,  kompetensi  sosial, kompetensi personal, dan kompetensi profesional.
Dengan  kompetensi  pedagogik,  guru mempunyai  wawasan  atau  landasan  kepen- didikan  untuk  memahami  peserta  didik dengan berbagai karakter dan potensi, mampu mengembangkan
dan merencanakan pembelajaran  yang  mendidik  dan  dialogis memanfaatkan
teknologi pembelajaran, melakukan  evaluasi,  dan  mengembangkan peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan berbagai  potensi  yang  dimilikinya.  Guru berkompetensi kepribadian, memiliki kepribadian  yang  mantap,  stabil,  dewasa,  arif dan  bijaksana,  berwibawa,  berakhlak  mulia, menjadi  teladan  bagi  peserta  didik  dan masyarakat,  obyektif  mengevaluasi  kinerja sendiri  dan  mengembangkan  diri  secara mandiri dan berkelanjutan. Guru berkompetensi  sosial,  mudah  bergaul  secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga  kependidikan,  orang  tua/wali  peserta didik,  komunikatif,  menggunakan  teknologi komunikasi  dan  informasi  secara  fungsional, dan  santun  dengan  masyarakat  sekitar.  Guru berkompetensi profesional, menguasai materi, kurikulum,  substansi  keilmuan,  dan  mengu- asai struktur dan metodologi keilmuannya.
Dengan  kompetensi  -  kompetensi tersebut,  akan  sangat  mendukung  terhadap peran dalam menumbuhkembangkan kesadaran  berkonstitusi  baik  di  lingkungan sekolah dan masyarakat.

## Strategi Yang Diterapkan
Menjadi seorang guru bukanlah suatu hal yang  mudah,  karena  seorang  guru  harus dituntut  profesional  dalam  menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sampai tujuan  pembelajaran  dapat  dicapai  secara optimal.  Oleh  karena  itu,  dalam  menyam- paikan  materi  dalam  upaya  menumbuh- kembangkan  kesadaran  peserta  didik  dalam
berkonstitusi, beberapa strategi yang dilakukan  yakni,  diantaranya:  a)  Penerapan Model Jurisprudential  Inquiry. Model  ini bertujuan  untuk  memfasilitasi  peserta  didik dalam  belajar civic/citizenship  education guna menginternalisasi hakekat dan proses penetapan  kebijakan  publik  melalui  proses proyek  belajar  pemecahan  masalah.  Isu kebijakan publik yang paling cocok dibelajarkan  dengan  model  ini  antara  lain mencakup  keadilan,  pemerataan,  kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan (Joyce & Weil, 2009). Strategi pembelajaran yang disarankan untuk  digunakan  dalam  model  ini  antara  lain adalah Socratic dialogue yang ditandai dengan Tanya  jawab  dialektis,  penggunaan  analogy, dan  refleksi  mendalam  dengan  peranan  guru sebagai  penguji  posisi  pandangan  peserta didik  melalui  rangkaian  pertanyaan probing baik  yang  berbentuk probing-lifting maupun probing-extending . Probing-lifting digunakan untuk  menantang  proses  berpikir  dari  tahap sederhana  ke  tahap  yang  semakin  kompleks, dan probing-extending digunakan  untuk menantang  proses  berpikir  dari  hal  yang sempit  ke  hal  yang  semakin  meluas;  b) Penerapan  Model We  the  People. Tujuan  dari model  ini  adalah  untuk  mengembangkan kemampuan  peserta  didik  dalam  mengi- dentifikasi  masalah,  memilih  masalah  untuk dipecahkan  secara  berkelompok,  mengi- dentifikasi  dan  memilih  pemecahan  masalah, merumuskan  usulan,  memilih  masalah  untuk dipecahkan  secara  berkelompok,  mengi- dentifikasi  dan  memilih  pemecahan  masalah, merumuskan usulan kebijakan, dan mensosialisasikan  usulan  kebijakan  agar mendapat dukungan luas. Kunci dari model ini adalah  proses  kajian  konstitusionalitas  dari proses  pembuatan  dan  penerapan  kebijakan publik  itu.  Strategi  pembelajaran  yang  utama dalam  model  ini  adalah  pemecahan  masalah sosial  terkait  kebijakan  publik  secara kelompok  dan  simulasi  dengar  pendapat ( simulated  public  hearing )  sebagai  wahana psiko-pedagogis  untuk  melatih  keterampilan argumentasi  secara  terbuka,  kritis,  dan
konstruktif  melalui  cara  bedah  kasus  yang secara  umum  dikenal  dengan show-case (Bennet, 2005); c) Penerapan Model Teaching with  Primary  Source  Documents. Model  ini disebut  juga  Model  Belajar  Berbantuan  Arsip Negara  yang  memiliki  makna  cukup  besar dalam  pengembangan  kesadaran  keber- negaraan  dalam  hal  memfasilitasi  peserta didik untuk menjadi engaged citizens, aware of their right, duties, and responsibilities and able to  act  upon  these  when  confronted  with  real issues (Winataputra,  2007);  d)  Penerapan Model Law-Related  Education (Pendidikan Terkait  Hukum).  Model  ini  memfasilitasi proses  internalisasi  konsep,  nilai,  dan  norma yang  terkandung  dalam  konstitusi  dan sejenisnya (Winatapura, 2007).
Model-model  di  atas  dapat  membantu guru  untuk  menghindari  indoktrinasi  dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam membelajarkan  materi  yang  berhubungan dengan  konstitusi  negara,  adakalanya  jika tidak  menggunakan  metode  yang  tepat,  guru bisa  terjebak  pada  proses  pembelajaran  yang indoktrinatif  dan  membosankan.  Oleh  karena itu,  dengan  menerapkan  dan  menggunakan model-model pembelajaran demokratis seperti yang  diuraikan  di  atas,  guru  dapat  terhindar dari  suasana  proses  pembelajaran  yang konvensional  dan  membosankan,  sehingga pendidikan  dalam  menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  dapat  dioperasionalkan secara efektif dan efisien.

## Dampak  Yang  Dicapai  dari  Penerapan Strategi
Dampak  yang  diperoleh  dari  pemilihan dan  penerapan  strategi  dalam  menyampaikan materi  tentang  konstitusi  adalah  sebagai berikut:
a) Meningkatnya Kesadaran Berkonstitusi  Peserta  Didik.  Kesadaran berkonstitusi  merupakan  kesadaran  untuk melaksanakan  ketentuan-ketentuan  konstitusi secara  murni  dan  konsekuen.  Lebih  lanjut
Asshiddiqie  (2008)  menyatakan  bahwa  dalam kesadaran  berkonstitusi  juga  terkandung maksud  ketaatan  kepada  aturan  hukum sebagai  aturan  main  yang  berlaku (rule  of  the game) dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara;  b)  Teraktualisasikannya  Empat Pilar  Kebangsaan.  Berbagai  fenomena  di  atas sebenarnya  hanyalah  sebagian  kecil  dari kompleksnya  permasalahan  bangsa  di  tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan  kembali  adalah  bagaimana seharusnya  empat  pilar  kebangsaan  yakni Pancasila,  UUD  1945,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  Bhinneka Tunggal  Ika  dapat  benar-benar  fungsional dalam  menopang  kehidupan  berbangsa  dan bernegara?  Bagaimana  hukum  seharusnya didayagunakan  dalam  konteks  keempat  pilar tersebut.

## Penghayatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila
Pancasila  adalah  ideologi  dasar  bagi negara  Indonesia.  Pancasila  merupakan rumusan  dan  pedoman  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Pancasila  juga  sebagai  cerminan  karakter bangsa  dan  negara  Indonesia  yang  beragam, hal  itu  dapat  terlihat  dari  fungsi  dan  kedu- dukan  Pancasila  sebagai  jiwa  bangsa  Indo- nesia,  kepribadian  bangsa,  pandangan  hidup bangsa,  sarana  tujuan  hidup  dan  pedoman bangsa  Indonesia.  Sebagai  warga  negara  yang setia  kepada  nusa  dan  bangsa  haruslah  mau mempelajari  dan  menghayati  Pancasila  yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara (Kaelan dan Zubaidi, 2007).
Nilai-nilai  yang  ada  dalam  Pancasila memiliki  serangkaian  nilai,  yaitu  ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan  kea- dilan.  Kelima  nilai  tersebut  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh  dimana  mengacu  dalam tujuan  yang  satu.  Nilai-nilai  Pancasila  ini menjadi  landasan  dasar  dan  motivasi  atas segala  perbuatan  baik  dalam  kehidupan sehari-hari di tengah-tengah lingkungan seko- lah,  masyarakat  dan  bernegara.  Dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia  yang  kemudian  tertuang  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 Negara  Republik  Indonesia  dan  secara  tegas dinyatakan  sebagai  dasar  ideologi  bangsa Indonesia.  Artinya  Pancasila  dipakai  sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahan negara Indonesia.
Sebagai  dasar  negara,  Pancasila  meru- pakan  suatu  asas  kerohanian  yang  meliputi suasana  kebatinan  atau  cita-cita  hukum sehingga  merupakan  suatu  sumber  nilai, norma,  serta  kaidah  baik  moral  maupun hukum  negara  dan  menguasai  hukum  dasar baik  yang  tertulis  atau  Undang-Undang  Dasar maupun  yang  tidak  tertulis  atau  konvensi. Dalam  kedudukannya  sebagai  dasar  negara, Pancasila  mempunyai  kekuatan  mengikat secara hukum, dan sebagai sumber dari segala sumber  hukum  atau  sumber  tertib  hukum Indonesia.  Maka,  Pancasila  tercantum  dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945,  kemudian  suasana kebatinan  dari  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  pada  akhirnya  dikonkritisasikan  atau dijabarkan  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang dasar 1945, serta hukum positif lainnya.
Oleh  karena  itu,  Pancasila  sebagai  dasar negara  harus  dihayati  dan  dijiwai  serta digunakan  sebagai  petunjuk  arah  semua kegiatan  ataupun  tingkah  laku.  Tiap-tiap  sila yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pancasila sebagai way  of  life ah  cenderung  tidak sepenuhnya  diamalkan  dalam  kehidupan sehari-hari  khususnya  di  lingkungan  sekolah. Degradasi  nilai-nilai  luhur  Pancasila  telah terjadi  di  kalangan  masyarakat  Indonesia khususnya  peserta  didik.  Jadi,  seperti  telah dibahas  di  awal,  perlu  ditumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah yakni  dengan  menerapkan  strategi-strategi model  pembelajaran  dalam  mata  pelajaran Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Hal  ini  diharapkan  dapat  mengaktualisasikan dan  mengimplementasikan  nilai-nilai  luhur Pancasila  dalam  kehidupan  di  lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

## SIMPULAN
Menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah akan lebih efektif dilaksanakan pada saat proses kegiatan belajar  mengajar.  Hal  ini  dikarenakan  para peserta  didik  akan  lebih  fokus  menerimanya karena diarahkan dan dibimbing langsung oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memiliki kompetensi  pedagogik,  sosial,  personal  dan profesional.  Setelah mempelajari, menerapkan strategi pembelajaran dalam praktik kewarganegaraan  terkait  dengan  kesadaran berkonstitusi,  peserta  didik  diharapkan  dapat memecahkan  masalah,  peka,  tanggap,  dan kontributif yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila  terhadap  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  kebijakan  publik  disekitar lingkungannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  diucapkan  kepada istri  Ria  Purwasih,  S.Pd  dan  kedua  anak  saya serta  keluarga  yang  telah  memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Kepada Kepala SMP Negeri  1  Hilisalawa’ahe,  rekan  sejawat  dan seluruh  peserta  didik  yang  ikut  bekerjasama dalam  membantu  penulis  menyelesaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2008).  Pokok-Pokok  Hukum  Tata Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi.  Jakarta: PT. Buana Indah Populer. Bennet, N. (2005). Teaching Through Play Teachers
Thingking and Classroom Practice. (Terjemahan  Nur  Adi  Trastria).  USA:  Open University  Press.  (Buku  asli  ditermahkan 1998).
Bria, M.E. (2018). Penguatan Semangat Nasionalisme  di  Daerah  Perbatasan  melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan  Lokal. Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 38-43.
Damanik,  F.H.S.  (2014).  Hakikat  Pancasila  dalam Membentuk  Karakter  Kebangsaan  melalui Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 49-60.
Dharma, S. dan Rosnah Siregar (2014). Internalisasi Karakter melalui Model Project Citizen pada Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu- Ilmu Sosial 6 (2) (2014): 132-137 Hendra,  Indrawadi,  J.  &  Montessori,  M.  (2019).
Internalisasi Nilai Religius dalam Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan di  Sekolah Daerah Tertinggal,  JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu- ilmu Sosial, 11 (1): 84-94.
Joyce,  B  &  Well.  (2009).  Model-Model  Pengajaran. Edisi  8.  Terjemahan  A.  Fuwaid  &  A.  Mirza. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kaelan,  M.S  dan  Zubaidi,  A.  (2007).  Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Paradigma.
Rahman,  A. (2018).  Konsep  Dasar  Pendidikan
Politik  bagi  Pemilih  Pemula  melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 44-51. Safitri, A. & Suharno. (2019). Menjadi Good Citizen melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi.  JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu- ilmu Sosial, 11 (2): 382-395.
Setiawan , D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis  Karakter  melalui  Penerapan Pendekatan  Pembelajaran  Aktif,  Kreatif, Efektif dan Menyenangkan , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 61-72.
Suharyanto,  A.,  (2013).  Peranan  Pendidikan Kewarganegaraan  Dalam  Membina  Sikap Toleransi  Antar  Siswa, JPPUMA:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (1): 192- 203
Suharyanto, A. (2017).  Pemahaman Siswa Tentang Konsep  Demokrasi  Dalam  Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Prosiding Seminar Nasional  Tahunan  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534
Sytra,  N.  Y.  (2013).  Desain  Relasi  Efektif  Guru  dan Murid. Yogyakarta: Banyubiru.
Tolak, T. (2018). Peneguhan Masyarakat Multikultural  Indonesia  melalui  Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial, 10  (1):
21-30. Winataputra.  (2007).  Strategi  Belajar  Mengajar.
Jakarta: Universitas Terbuka. Wulandari,  D.O  &  Hodriani  (2019).  Peran  Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah  Kenakalan  Remaja  di  Sekolah. Journal  of  Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS) . 1 (3): 139-147.