KAJIAN YURIDIS BADAN BANK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA
Kafrawi 1 dan Rachman Maulana Kafrawi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Mataram
2 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
1 kafrawi@unram.ac.id

## Abstrak
Masalah  pengadaan  tanah  merupakan  masalah  yang  selalu  muncul  dalam  kegiatan- kegiatan  pembangunan.  Munculnya  spekulan  tanah  yang  mengambil  keuntungan dalam  proyek  pembangunan  infrastruktur.  Pada  akhirnya  hal  tersebut  menyebabkan proyek pembangunan menjadi sulit dilaksanakan, dan bahkan gagal atau terbengkalai sama sekali. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja,  pemerintah  membentuk  badan  bank  tanah  yang  berfungsi  sebagai pengelola  tanah.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Eksistensi  badan  bank  tanah  telah ada  baik  secara  konstitusional  dalam  sistem  hukum  agraria  Indonesia,  yakni  dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang kemudian secara implisit termaktub dalam Pasal 2 ayat  (2)  UUPA.  Badan  bank  tanah  merupakan  bentuk  dari  kewenangan  Hak Menguasai  Negara  atas  Tanah  (HMN)  yang  menyelenggarakan  fungsi  sebagai pengelola  tanah  ( land  manager ).  Pengaturan  badan  bank  tanah  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  menempatkan  investasi  sebagai prioritas utama, di samping terdapat beberapa tujuan lain, seperti kepentingan umum, kepentingan  sosial,  kepentingan  pembangunan  nasional,  pemerataan  ekonomi, konsolidasi lahan serta reforma agraria. Hal ini berbeda dengan konsep bank tanah di beberapa negara lain, seperti Belanda, Swedia dan Amerika Serikat yang secara garis besar  terfokus  pada  kesejahteraan.  Penyelenggaraan  bank  tanah  di  negara-negara tersebut  sangatlah  tergantung  pada  kebutuhan  masyarakat  di  suatu  wilayah  tertentu, dikarenakan hal itulah yang akan menentukan tujuan dan fokus dari bank tanah secara spesifik.
Kata Kunci: pengaturan; badan bank tanah; hukum agraria Indonesia

## Abstract
The  problem  of  land  acquisition  is  a  problem  that  always  arises  in  development activities.  The  emergence  of  land  speculators  who  take  advantage  of  the  project infrastructure  development.  In  the  end,  this  causes  development  projects  to  be difficult to  implement,  and  even  fail  or  be  abandoned  altogether.  Therefore,  in  Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the government establishes a land bank agency  that  functions  as  land  manager.  The  result  of  this  research  is  that  the
existence  of  a  land  bank  agency  has  existed  both  constitutionally  in  the  Indonesian agrarian  law  system,  namely  in  Article  33  Paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution, which is then implicitly enshrined in Article 2 paragraph (2) of the UUPA. The land bank agency is a form of authority of the State Controlling Rights over Land (HMN) which carries out the function as land manager. The regulation of land bank entities in  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  places  investment  as  a  top priority,  in  addition  to  several  other  objectives,  such  as  public  interests,  social interests,  national  development  interests,  economic  equity,  land  consolidation  and agrarian  reform.  This  is  different  from  the  concept  of  land  banks  in  several  other countries, such as the Netherlands, Sweden and the United States, which are broadly focused  on  welfare.  The  implementation  of  land  banks  in  these  countries  is  very dependent  on  the  needs  of  the  community  in  a  particular  area,  because  that  will determine the objectives and focus of the land bank specifically.
Keywords: arrangement; land bank agency; indonesian agrarian law

## PENDAHULUAN
Permasalahan  di  bidang  pertanahan yang begitu kompleks ialah ketersediaan  tanah  untuk  kebutuhan pembangunan, baik
untuk pembangunan  infrastruktur,  fasilitas umum,  ketahanan  pangan,  pertahanan negara, mitigasi bencana alam maupun investasi.  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  berikut  peraturan  turunannya dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan  berbagai  permasalahan terkait  semakin  meningkatnya  harga tanah  dan  ketersediaan  tanah  untuk berbagai keperluan pembangunan.
Tanah  pula  memiliki  fungsi  yang sangat  strategis,  baik  sebagai  sumber daya  alam  maupun  sebagai  ruang untuk pembangunan. Namun di Negara Indonesia yang begitu luas ini, masih  terdapat  banyak  sekali  tanah telantar yang tidak jelas pemanfaatannya.  Tanah-tanah  telantar tersebut cenderung dimanfaatkan hanya  sebagai  objek  spekulasi.  Selain itu, masalah pengadaan tanah merupakan masalah yang selalu muncul dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Permasalahannya
adalah  kerap  munculnya  spekulan tanah  yang  mengambil  keuntungan
dalam proyek pembangunan
infrastruktur.
Pada  akhirnya  hal  tersebut menyebabkan  proyek  pembangunan menjadi sulit dilaksanakan, dan bahkan  gagal  atau  terbengkalai  sama sekali.  Jika  permasalahan  ini  terus dibiarkan, maka akan menjadi
permasalahan serius bagi pembangunan  yang  pada  gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, untuk menjawab permasalah tersebut Pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya
disebut UU Cipta Kerja) guna melakukan  pembenahan  di  sektor agraria.  Solusi  untuk  memperbaiki permasalahan tata kelola pertanahan di Indonesia  dijawab  pada  Pada  Pasal 125  dalam  klaster  pengadaan  tanah  di mana  Pemerintah  pusat  membentuk suatu  badan  yang  dinamakan  Badan Bank Tanah. Badan bank tanah sendiri ialah  suatu  badan  yang  dikhususkan untuk  mengelola  tanah. 1 Peraturan
1 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara
perundang-undangan  baru  di  bidang pertanahan  ini  memberikan  landasan hukum  bagi  Badan  Bank  Tanah  di Indonesia  sebagai  salah  satu  upaya reforma  agraria  dan  peningkatan  tata kelola pertanahan di Indonesia.
Menurut  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  (ATR)/Badan  Pertanahan Nasional  (BPN),  Sofyan  A.  Djalil, 2 dalam  praktiknya  selama  ini  BPN hanya berfungsi sebagai land regulator (regulator  pertanahan).  Padahal  jika dilihat  di  luar  negeri,  BPN  atau  yang biasa  disebut land  authority memiliki dua fungsi, yaitu sebagai land regulator sekaligus land  manager (pengelola  tanah).  Hal  tersebut  bukan tanpa  alasan,  BPN  selaku  badan  yang mengurus mengenai bidang pertanahan pun  tidak  memiliki  stok  tanah. Penyediaan  tanah  selama  ini  selalu melalui  mekanisme  pengadaan  tanah, yang  juga  menimbulkan  polemik  tak
Republik  Indonesia  Nomor  245  Tahun  2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Ps. 125.
2 Rizkie  Fauzian,  ‘Bank  Tanah  dan Fungsinya’, Medcom.id (online),  13  Oktober 2020, diakses melalui < https://www.medcom.id/properti/news- properti/zNA3Mxek-bank-tanah-dan- fungsinya >.
berkesudahan,  seperti  ganti  rugi  dan harga tanah yang terlampau tinggi.
Secara  substansi,  bank  tanah ialah pencadangan tanah oleh pemerintah  yang  diperoleh  sebelum adanya  kebutuhan,  yang  menjadikan harganya relatif murah. 3 Sumber tanah yang  dicadangkan  dapat  berasal  dari tanah  telantar  maupun  tanah  Negara yang  belum  digunakan.  Bank  tanah merupakan  sarana  manajemen  tanah dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih produktif  untuk  mencapai  tujuan  dan target pembangunan secara meluruh.
Penerapan  bank  tanah  sendiri telah  terbukti  efektif  dan  efisien  di banyak  negara.  Badan  bank  tanah  di Indonesia  akan  menjadi  instrumen
untuk memengaruhi pola pembangunan  sesuai  rencana  tata ruang dan tujuan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, efisiensi  penggunaan  APBN/APBD, mengendalikan pasar tanah,  mencegah spekulasi  dan  mafia  tanah,  serta menunjang pembangunan sosial- ekonomi. Badan bank tanah
3 Bernhard  Limbong, Bank  Tanah, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2013, h. 2.
memungkinkan pemerintah pusat maupun  daerah  memperoleh  dan menghimpun tanah untuk tujuan strategis  jangka  pendek  dan  jangka panjang.

## METODE PENELITIAN
Pada penilitian hukum ( legal research ) yang  merupakan  ilmu  preskriptif dilakukan  untuk  mencari  pemecahan atas isu hukum yang timbul. Selain itu dalam  penelitian  hukum  juga  untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu melihat suatu aturan hukum telah sesuai  norma  hukum  atau  tidak  dan norma  tersebut  berupa  larangan  atau perintah, serta apakah tindakan seseorang  telah  sesuai  dengan  norma hukum atau prinsip hukum. 4

## PEMBAHASAN
Karakteristik  Hukum  Agraria  di Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) merupakan
pelaksanaan daripada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)
4 Peter  Mahmud  Marzuki ,  Penelitian Hukum  Edisi  Revisi ,  Cetakan  ke-13,  Prenada Media Grup, jakarta, 2017, h. 47.
UUPA,  yaitu  “Atas  dasar  ketentuan dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  dan  hal-hal  yang sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi dikuasai  oleh  negara.”  Pasal  33  ayat (3) merupakan landasan  konstitusional bagi  pembentukan  politik  dan  Hukum Agraria  Nasional,  yang  berisi  perintah kepada  negara  agar  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya yang diletakan dalam penguasaan  negara  itu  digunakan untuk  mewujudkan  sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Terdapat  dua  substansi  yang  termuat dalam  UUPA  dari  segi  berlakunya, pertama,  tidak  memberlakukan  lagi
atau mencabut Hukum Agraria Kolonial,  dan  kedua,  membangun Hukum  Agraria  Nasional.  Menurut Boedi  Harsono,  dengan  berlakunya UUPA,  maka  terjadilah  perubahan yang fundamental pada Hukum
Agraria  Nasional,  terutama  hukum  di
bidang pertanahan. Perubahan
fundamental  atau  mendasar  tersebut mengenai  struktur  perangkat  hukum,
konsepsi  yang  mendasari  maupun isinya. 5
Pada  segi  formalnya,  sifat nasional  UUPA  dapat  dilihat  dalam konsiderannya yang menyebutkan tentang  keburukan  dan  kekurangan dalam  Hukum  Agraria  yang  berlaku sebelum UUPA. Keburukan dan kekurangan tersebut antara lain menyatakan  bahwa  Hukum  Agraria Kolonial  memiliki  sifat  dualisme  dan tiada  menjamin  kepastian  hukum  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Berangkat dari  alasan  tersebut,  maka  dibuatlah Hukum  Agraria  Nasional  yang  dibuat oleh pembentuk undang-undang Indonesia, dibuat di Indonesia, disusun dalam  Bahasa  Indonesia,  berlaku  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia. UUPA  memenuhi  semua  persyaratan formal tersebut sehingga UUPA mempunyai sifat nasional formal. Sedangkan  dari  segi  materiilnya, haruslah bersifat nasional pula, artinya berkenaan  dengan  tujuan,  konsepsi, asas-asas,  sistem  dan  isinya  harus sesuai  dengan  kepentingan  nasional.
5 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pemventukan Undang-Undang  Pokok  Agraria  Isi  dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan h. 162.
Dalam hubungan ini, UUPA menyatakan pula dalam konsideransnya “Berpendapat” bahwa: 6
a. Harus  didasarkan  atas  hukum  adat tentang tanah;
b. Sederhana;
c. Menjamin  kepastian  hukum  bagi seluruh rakyat Indonesia;
d. Tidak  mengabaikan  unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
e. Memberi kemungkinan akan tercapainya,  fungsi  bumi,  air  dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud  diatas  dan  harus  sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia  serta  memenuhi  pula keperluannya  menurut  permintaan zaman dalam segala soal agraria;
f. Sesuai  dengan  kepentingan  rakyat Indonesia;
g. Mewujudkan  penjelmaan  daripada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan  dan  Keadilan  Sosial, sebagai  asas  kerohanian  Negara dan  cita-cita  bangsa,  seperti  yang tercantum  di  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar;
h. Merupakan  pelaksanaan  dari  pada Dekrit  Presiden  tanggal  5  Juli 1959,  ketentuan  dalam  pasal  33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam  pidato  Presiden  tanggal  17
Agustus  1960,  yang  mewajibkan Negara  untuk  mengatur  pemilikan
6 Urip  Santoso, Hukum  Agraria: Kajian  Komprehensif ,  Prenadamedia  Group, Jakarta, 2015, h. 47.
tanah dan memimpin
penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, baik  secara  perseorangan  maupun secara gotong-royong; i. Melaksanakan pula ketentuan
Pasal 33 UUD 1945.
UUPA merupakan undang-undang yang  melakukan  pembaharuan  agraria di  dalamnya  memuat  program  yang dikenal dengan Panca Program Agraria Reform Indonesia, yang meliputi: 7
a. Pembaharuan Hukum Agraria melalui  unifikasi  hukum  yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
b. Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah;
c. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur;
d. Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan  hukum  yang berhubungan  dengan  pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan,  yang  kemudian  dikenal sebagai program land reform ;
e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana,  sesuai  dengan  daya dukung dan kemampuannya.
Menurut  Urip  Santoso,  kriteria  yang digunakan sebagai dasar bahwa UUPA
7 Boedi Harsono, Loc.Cit.
sebagai  undang-undang  pembaharuan yang berkaitan dengan agrarian, yaitu: 8
a. UUPA mencabut peraturan- peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda; b. UUPA menempatkan negara bukan sebagai  pemilik  sumber  daya agraria melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat  Indonesia  hanya  berwenang menguasai sumber daya agrarian;
c. UUPA  mewujudkan  kesatuan  dan kesederhanaan  Hukum  Agraria, yaitu  kesatuan  di  bidang  hukum,
hak  atas  tanah,  hak  jaminan  atas tanah,  dan  pendaftaran  tanah  serta menempatkan Hukum Adat sebagai dasar pembentukannya; d. UUPA mewujudkan jaminan kepastian hukum melalui penyelenggaraan  pendaftaran  atas bidang-bidang  tanah  yang  ada  di seluruh wilayah Indonesia;
e. UUPA menjabarkan nilai-nilai
Pancasila  sebagai  asas  kerohanian bangsa yang dimuat dalam
Konsiderans  UUPA  di  bawah perkataan  “Berpendapat”  huruf  c,
Penjelasan  Umum  angka  1  UUPA dan pasal-pasal dalam UUPA.
UUPA  sebagai  Pijakan  Penguasaan atas Tanah
Hak-hak penguasaan atas tanah merupakan  serangkaian  wewenang, kewajiban  dan/atau  larangan  bagi pemegang  haknya  untuk berbuat
8 Urip Santoso, Op.Cit., h. 48.
sesuatu  dengan  tanah  yang  dihaki. Sesuatu  yang  boleh,  wajib  dan/atau dilarang  untuk  diperbuat  ialah  yang menjadi  tolok  ukur  pembeda  antara berbagai  hak  penguasaan  atas  tanah yang diatur dalam UUPA. 9
Pengaturan  hak-hak  penguasaan  atas tanah  dalam  UUPA  dibagi  menjadi dua, yaitu: 10

## 1. Hak penguasaan atas tanah sebagai Lembaga hukum.
Hak  penguasaan  atas  tanah  ini belum  dihubungkan  dengan  tanah sebagai  objek  dan  orang  atau badan  hukum  tertentu  sebagai pemegang haknya.
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan  atas  tanah,  adalah  sebagai berikut:
1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa  saja  yang  boleh,  wajib  dan dilarang  untuk  diperbuat  oleh
9 Mohammad  Zamroni,  Rachman Maulana  Kafrawi,  Perlindungan  Masyarakat Hukum  Adat  di  Wilayah  Pesisir  Pasca Berlakunya  UU  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja, Jurnal  Perspektif Hukum ,  Vol.  21  No.2  November  2021  :  235- 256.
10 Ibid., h. 76.
pemegang  haknya  serta  jangka waktu penguasaannya;
3) Mengatur hal-hal mengenai
subjeknya, siapa yang boleh
menjadi  pemegang  haknya  dan syarat-syarat  bagi  penguasaannya; dan 4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai
hubungan hukum yang konkret. Hak  penguasaan  atas  tanah  ini sudah  dihubungkan  dengan  tanah tertentu  sebagai  objeknya  dan orang  atau  badan  hukum  tertentu sebagai  subjek  atau  pemegang haknya.
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan  atas  tanah  adalah sebagai berikut:
1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu
hubungan  hukum  yang  konkret, dengan  nama  atau  sebutan  hak penguasaan atas tanah tertentu;
2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya  dengan  hak-hak lain;
3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; dan
5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.
Hierarki  hak-hak  penguasaan  atas tanah dalam UUPA dan Hukum Tanah Nasional adalah:
1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak  menguasai  negara  atas tanah;
3. Hak  ulayat  masyarakat  hukum adat;
4. Hak  perseorangan  atas  tanah, meliputi:
a. Hak-hak atas tanah;
b. Wakaf tanah Hak Milik;
c. Hak Tanggungan;
d. Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah Susun.
Hak Menguasai Negara atas Tanah.
Hak  menguasai  negara  atas tanah  bersumber  pada  hak  bangsa Indonesia  atas  tanah,  yang  hakikatnya merupakan  penugasan  pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung  unsur  hukum  publik.
Tugas mengelola seluruh tanah
bersama  tidak  mungkin  dilaksanakan sendiri  oleh  seluruh  bangsa  Indonesia,
maka dalam penyelenggaraannya, bangsa  Indonesia  sebagai  pemegang hak  dan  pengemban  amanat  tersebut, pada  tingkatan  tertinggi  dikuasakan kepada  negara  Indonesia  sebagai organisasi  kekuasaan  sekuruh  rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA).
Isi  wewenang  hak  menguasai negara  atas  tanah  sebagaimana  dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan
tanah.  Termasuk  dalam  wewenang ini adalah:
a. Membuat  suatu  rencana  umum mengenai persediaan, peruntukan,  dan  penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA); b. Mewajibkan  kepada  pemegang
hak atas tanah untuk memelihara  tanah,  termasuk menambah kesuburan dan
mencegah  kerusakannya  (Pasal 15 UUPA); c. Mewajibkan  kepada  pemegang
hak  atas  tanah  (pertanian)
untuk mengerjakan atau
mengusahakan tanahnya
sendiri  secara  aktif  dengan mencegah  cara-cara  pemerasan
(Pasal 10 UUPA).
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dengan tanah. Termasuk  dalam  wewenang  ini adalah:
a. Menentukan hak-hak atas tanah yang  bisa  diberikan  kepada warga  negara  Indonesia  baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  dengan  orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian  juga  hak  atas  tanah yang  dapat  diberikan  kepada warga  negara  asing  (Pasal  16 UUPA);
b. Menetapkan dan mengatur mengenai  pembatasan  jumlah bidang  dan  luas  tanah  yang dapat  dimiliki  atau  dikuasai oleh  seseorang  atau  badan hukum  (Pasal  7  jo.  Pasal  17 UUPA).
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan  hukum  yang  mengenai tanah.  Termasuk  dalam  wewenang ini adalah:
a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia (Pasal 19 UUPA);
b. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah;
c. Mengatur
penyelesaian sengketa-sengketa  pertanahan baik  yang  bersifat  perdata maupun  tata  usaha  negara, dengan  mengutamakan  cara musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan. Menurut Oloan Sitorus dan Nomadyawati,  kewenangan  negara dalam bidang  pertanahan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)
UUPA  di  atas  merupakan  pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur
penguasaan dan memimpin penggunaan  tanah  bersama yang merupakan kekayaan
nasional.
Tegasnya,  hak  menguasai  negara adalah pelimpahan kewenangan publik dari  hak  bangsa.  Konsekuensinya,
kewenangan  tersebut  hanya  bersifat publik semata. 11
Tujuan  hak  menguasai  negara  atas tanah  dimuat  dalam  Pasal  2  ayat  (3) UUPA,  yaitu untuk  mencapai  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 12
Pelaksanaan  hak  menguasai  negara atas  tanah  dapat  dikuasakan  atau dilimpahkan  kepada  daerah-daerah Swatantra  (pemerintah  daerah)  dan masyarakat-masyarakat  hukum  adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dangan kepentingan nasional  menurut  ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah  (Pasal 2 ayat  (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian  kewenangan  negara  tersebut dapat  juga  diberikan  kepada  badan otoritas, perusahaan negara, dan perusahaan  daerah,  dengan  pemberian
11 Oloan  Sitorus  dan  Nomadyawati, Hak Atas Tanah dan Kondominium,
Dasamedia Utama, Jakarta, 1994, h. 7.
12 Ria  Fitri,  Hukum  Agraria  Bidang
Pertanahan  Setelah  Otonomi  Daerah, Kanun
Jurnal Ilmu Hukum , Volume 20 No. 3 (2018).
penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL).

## Hak-Hak atas Tanah
Hak-hak  atas  tanah  termasuk  salah satu  hak perseorangan atas  tanah. Hak perseorangan  atas  tanah  adalah  hak yang  memberi  wewenang  kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok  orang  secara  bersama- sama,  badan  hukum)  untuk  memakai, dalam  arti  menguasai,  menggunakan, dan/atau  mengambil  menfaat  dari tanah tertentu. 13 Hak-hak perseorangan atas  tanah  berupa  hak  atas  tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik  atas satuan rumah susun.
Tanah dalam pengertian yuridis menurut  UUPA  adalah  permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak  atas  permukaan  bumi,  yang berbatas,  berdimensi  dua  dengan ukuran panjang dan lebar.
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang memberi wewenang kepada pemegang haknya  untuk  menggunakan  tanah
13 Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni  Antara  Ruu  Cipta  Kerja  Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA ). Jurnal
Komunikasi Hukum , Volume 6 No. 2 (2020).
dan/atau  mengambil  manfaat  dari tanah yang dihakinya. Perkataan
“menggunakan”
mengandung
pengertian  bahwa  hak  atas  tanah  itu digunakan untuk kepentingan bangunan  (non-pertanian),  sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung  pengertian  bahwa  hak atas  tanah  itu  digunakan  untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian,  perikanan,  peternakan,  dan perkebunan.
Dasar  hukum  pemberian  hak  atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum  dimuat  dalam  Pasal  4  ayat  (1) UUPA, yaitu  “Atas  dasar  hak menguasai  dari  Negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  2  ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan  bumi,  yang  disebut  tanah, yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang-orang  lain  serta  badan-badan hukum”.
Macam-macam  hak  atas  tanah  dimuat dalam  Pasal  16  UUPA,  Pasal  53 UUPA,  antara  lain  yaitu,  Hak  Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan,  Hak  Pakai,  Hak  Sewa Untuk  Bangunan,  Hak  Membuka Tanah,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan, Hak Gadai  (Gadai  Tanah), Hak Usaha Bagi  Hasil  (Perjanjian  Bagi  Hasil), Hak  Menumpang,  dan  Hak  Sewa
Tanah Pertanian. Kebutuhan Tanah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Ketersediaan tanah bagi penyelenggaraan  pemerintahan,  dapat dianggap  sebagai  suatu  keniscayaan. Kebutuhan  tanah  dari  waktu  ke  waktu semakin meningkat sehubungan dengan  semakin  intensifnya  kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan terutama  pembanguan  di  bidang  fisik, baik di kota maupun di desa, tentu saja memerlukan  tanah  sebagai  tempat penampungan kegiatan tersebut.
Pembangunan merupakan upaya
manusia dalam mengolah dan memanfaatkan  sumber  daya  yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup. Termasuk kegiatan pembangunan untuk
kepentingan  umum,  sosial,  ekonomi serta  sebagainya,  yang  harus  terus diupayakan  pelaksanaannya  seiring
dengan  semakin  bertambahnya  jumlah penduduk.  Penduduk  yang  semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran  yang  semakin  baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan,  sarana  olah  raga,  fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan sebagainya. Pembangunan tentu sangat
memerlukan  tanah  sebagai  sarana utamanya. Di sisi lain, warga masyarakat  juga  memerlukan  tanah sebagai tempat permukiman dan tempat  mata  pencaharian. 14 Untuk mengatur dua kepentingan yang berseberangan  itu,  pemerintah  telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang pembebasan tanah atau pengadaan  tanah  untuk  pembangunan. Tujuannya,  pembangunan  tetap  dapat dijalankan,  sementara  hak-hak  rakyat tidak diabaikan. Khususnya pembangunan  berbagai  fasilitas  untuk kepentingan  umum  yang  memerlukan tanah.
14
Abdurrahman, Masalah
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah  dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 9.
Selama  ini  pemerintah  dalam memperoleh tanah melalui mekanisme pengadaan  tanah  yang  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksananya. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak pada para pihak dalam proses pengadaan tanah, yakni
pemerintah dan masyarakat.
Pengadaan  tanah  merupakan  kegiatan menyediakan  tanah  bagi  instansi  yang membutuhkan,  dengan  cara  memberi ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil kepada  pihak  yang  tanahnya  menjadi objek  pengadaan  tanah. 15 Pada  Pasal 11  UU  Nomor  2  Tahun  2012 menentukan  bahwa  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan selanjutnya  tanahnya  akan  dimiliki oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah
Daerah. Jika instansi yang memerlukan  tanah  adalah  BUMN,
15 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan    Untuk  Kepentingan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), Ps. 1.
maka  tanah  tersebut  menjadi  milik BUMN.
Permalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah adalah  sengketa  pertanahan  disamping sengketa hukum lainnya, baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan.  Bentuk sengketa pertanahan  yang kadang kala muncul dalam proses pengadaan tanah ini  pun  bermacam-macam.  Mulai  dari sengketa  tata  usaha  negara  (TUN) yang kerap digunakan untuk menggungat  surat  keputusan  atas penetapan lokasi; sengketa keperdataan yang terkait dengan keberatan penetapan ganti rugi, konsinyasi,  maupun  sengketa  lainnya; sengketa  pidana  yang  terkait  dengan pemalsuan dokumen tanah, penggelapan, dan sebagainya; sengketa adat  –  hak  ulayat;  sengketa  tumpang tindih;  hingga  sengketa  lingkungan hidup. 16 Berbagai  sengketa  ini  yang untuk selanjutnya menghambat pembangunan  sebuah  proyek,  bahkan
16 “Permasalahan dan Solusi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur”, www.hukumonline.com ,  2  Juni 2016,  dikunjungi  pada  tanggal  11  Desember 2020.
tak  jarang  proyek  tersebut  menjadi mangkrak hingga tahunan.
Secara  garis  besar  terdapat  tiga permasalahan  pada  pokoknya  ketika berbicara  mengenai  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum,  antara  lain: Batasan  atau  definisi  dari  kepentingan umum,  mekanisme  penaksiran  harga tanah  beserta  ganti  ruginya,  serta  tata cara  pelaksanaan  pengadaan  tanah. 17
Jan Gijssel menuturkan 18 , koridor atau batasan  dari  kepentingan  umum  sukar untuk  dirumuskan  secara  jelas  ( clear ), dikarenakan  memang  pengertian  dari kepentingan  umum  sendiri  memiliki pemaknaan  yang  masih  kabur (vage begrif )  sehingga  tidak  mungkin  untuk dibenamkan  ke  dalam  suatu  norma hukum.  Hal  tersebut  jika  dipaksakan akan  berakibat  norma  menjadi  kabur ( vage normen ).
Selain  batasan  kepentingan  umum, aspek ganti rugi selalu menjadi bagian yang  paling  krusial.  UU  Nomor  2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah
17 Maria  S.W.  Sumardjono, Tanah dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya , Kompas, Jakarta, 2009, h. 240. 18 Jan  Gijssel  dan  Mark  van  Hoecke, Apakah  Teori  Hukum  Itu ,  (Terjemahan  B. Arief Sidharta), Laboratorium Fakultas Hukum  Universitas  Parahyangan,  Bandung, 2000, h. 67.
dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal  36  mengatur  ganti  kerugian berupa:
a. uang;
b. tanah pengganti;
c. pemukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk  lain  yang  disetujui  oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya  Pasal  75  ayat  (1)  Perpres Nomor  148  Tahun  2015  tentang Perubahan  Keempat  atas  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  mengatur  bahwa pemberian  ganti  rugi  diutamakan dalam bentuk uang.
Maria
S.W Sumardjono menambahkan, 19 bahwa  bentuk  ganti kerugian  yang  ditawarkan  seharusnya tidak  hanya  sebatas  pada  kerugian fisik, melainkan haruslah memperhitungkan  pula  kerugian  non fisik  seperti  kondisi  sosial-ekonomi masyarakat  yang  tempat  tinggalnya dipindahkan ke lokasi baru.
19 Maria  S.  W.  Sumardjono, Tanah: Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya . Kompas, Jakarta, h. 199.
Sepatutnya  pemberian  ganti  rugi adalah  untuk  membawa  dampak  pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau setidaknya sama dengan kondisi sebelum terjadinya
kegiatan pengadaan  tanah.  Dalam  pengaturan pengadaan tanah, ganti kerugian harusnya  didasarkan  atas  aspek  fisik (materiil)  dan  non  fisik  (immaterial). Bentuk  dan  besarnya  kompensasi haruslah  dirumuskan  sedemikian  rupa sehingga  masyarakat  yang  terkena dampak  kegiatan  pengadaan  tanah tidak  mengalami  degradasi  dalam bidang sosial maupun ekonominya. Di  sisi  lain,  ganti  kerugian  hanya diberikan kepada masyarakat yang hak atas tanahnya terdampak langsung oleh proyek  pembangunan.  Kenyataannya, bukan hanya masyarakat yang terdampak  langsung  saja,  namun masyarakat sekitar juga terkena dampaknya,  seperti  kehilangan  akses hutan,  sungai  dan  sumber  mata pencaharian  lainnya.  Bentuk  ganti kerugian  komunal  harus  diperhatikan berdasarkan  hukum  adat  komunitas setempat.  Inventarisasi  aset  saja  tidak mencukupi dan diusulkan untuk terlebih  dahulu  melakukan  survei
sosial  ekonomi  yang  menyeluruh sebelum  pembebasan  tanah  dilakukan. Perlu juga dikembangkan bentuk ganti kerugian  dalam  pola  kemitraan  jangka panjang  yang  saling  menguntungkan antara  pemilik  modal  (swasta)  atau pemerintah dengan masyarakat pemilik hak atas tanah. 20
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan  sampai  pada  penyerahan hasil.  Hal  yang  terjadi  di  lapangan, tidak  semua  tahapan  penyelenggaraan pengadaan tanah dapat berjalan lancar, beberapa  di antaranya  terhampat karena  terjadi  berbagai  keberatan  dari pihak-pihak  yang  terkena  dampak. Keberatan yang dimaksud di antaranya terjadi  pada  proses  persiapan,  dimana instansi yang memerlukan tanah dengan pemerintah provinsi berdasarkan  dokumen  perencanaan pengadaan tanah melakukan pemberitahuan  rencana  pembangunan, pendataan awal lokasi rencana
20 Putri  Lestari,  ‘Pengadaan  Tanah Untuk  Pembangunan  Demi  Kepentingan Umum  Di  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila’, SIGn  Jurnal  Hukum, Vol.  1,  No.  2,  2020,  h. 82. < https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54 >
pembangunan,  serta melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik dilakukan  dalam  rangka  mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dengan melibatkan pihak  yang  berhak  serta  masyarakat yang  terkena  dampak.  Atas  dasar kesepakatan  tersebut,  instansi  yang memerlukan tanah mengajukan permohonan  penetapan  lokasi  kepada Gubernur  dan  selanjutnya  Gubernur menetapkan  lokasi  dalam  waktu  14 hari. 21
Konsultasi  publik  dilakukan  dalam waktu  60  hari  kerja  dan  apabila terdapat  keberatan  maka  dilakukan konsultasi  publik  ulang  dalam  waktu 30  hari  kerja.  Namun  apabila  masih terdapat  keberatan  maka  Gubernur membentuk  tim  untuk  melakukan kajian  atas  keberatan  rencana  lokasi pembangunan. Berdasarkan hasil kajian  dan  rekomendasi  tim  tersebut Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana
21 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan    Untuk  Kepentingan  Umum (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5280), Ps. 19.
lokasi pembangunan. Dalam hal ditolak,  Gubernur  menetapkan  lokasi pembangunan. 22
Dalam  hal  setelah  penetapan  lokasi pembangunan sebagaimana telah diuraikan  di  atas  masih  terdapat keberatan,  pihak  yag  berhak  terhadap penetapan  lokasi  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (PTUN) setempat paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Selanjutnya  PTUN  memutus  diterima atau  ditolaknya  gugatan  dalam  waktu paling  lama  30  hari  kerja.  Pihak  yang masih  keberatan  dapat  mengajukan kasasi  ke  Mahkamah  Agung  dan memutus  dalam  waktu  30  hari  kerja. Dapat  atau  tidaknya  pengadaan  tanah diteruskan,  tergantung  pada  putusan pengadilan tersebut. 23
Selain  regulasi  yang  kurang  memadai, salah  satu  penyebab  utama  ialah meningkatnya harga tanah secara tiba- tiba  dalam  situasi  pasar  tanah  yang tidak transparan. Hal ini yang kemudian  mengakibatkan  persaingan yang  terjadi  dalam  pembebasan  tanah
22 Ibid, Ps. 21.
23 Ibid, Ps. 23.
menjadi tidak sempurna yang mungkin disebabkan oleh informasi yang kurang tepat sehingga menjadi spekulasi. 24 Ketika  ada  informasi tentang  rencana  proyek  pembangunan di  lokasi  tertentu,  hal  itu  segera ditanggapi oleh para calo dan spekulan tanah  dengan  segera  membeli  tanah yang  menjadi  lokasi  pembangunan tersebut, akibatnya harga tanah melonjak tajam dari harga pasaran. Perwujudan dari hak menguasai negara yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan tanah dengan membuat  rencana  umum  mengenai penggunaannya. Termasuk juga dalam pemenuhan  kebutuhan  tanah  bagi penyelenggaraan  pemerintahan.  Untuk optimalisasi dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan tanah, pemerintah  dalam  UU  Cipta  Kerja
membentuk suatu badan yang dinamakan  badan  bank  tanah  yang secara  garis  besar  mempunyai  tugas mengelola tanah.
Arti, Peran dan Fungsi Badan Bank Tanah
24 Bernhard Limbong, Op.Cit., h. 25.
Kehadiran  Negara  dalam  mengatur tanah  sesuai  dengan  apa  yang  telah diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  33 Ayat  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Perwujudan  nyata  dari  Pasal 33  Ayat  (3)  UUD  1945  tersebut,  ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA). 25 Dalam  Pasal  2 Ayat  (1)  UUPA  disebutkan  bahwa: “Bumi,  air,  dan  ruang  angkasa termasuk  kekayaan  alam  di  dalamnya pada  tingkat  yang  tertinggi  dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, yang mana pasal  tersebut  merupakan  cikal  bakal lahirnya Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN).
HMN  adalah  suatu  konsepsi  bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan  dari  segenap  rakyatnya,
25 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 2043).
sehingga dapat mengatur dan mengurus ( regelen en besturen ) segala hal  yang  berkaitan  dengan  bumi,  air, dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya. Melalui  HMN  inilah,  negara  selaku penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan  fungsi  bumi,  air,  dan ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  sesuai dengan  peraturan  dan  kebijakan  yang ada,  yaitu  dalam  lingkup  penguasaan secara  yuridis  yang  beraspek  publik. 26
HMN  ini  menjadi  dasar  utama  negara dalam  mengatur  segala  hal  yang berkaitan  dengan  bumi,  air,  dan  ruang angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalam  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia. HMN  adalah  sebutan  yang  diberikan oleh  UUPA  kepada  hubungan  hukum konkret  antara  negara  dan  tanah  di Indonesia, yang dirinci isi dan tujuannya  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  dan (3)  UUPA. 27 Kendatipun  demikian,
26 Muhammad Bakri, Hak Menguasai
Tanah  Oleh  Negara  (Paradigma  Baru  Untuk Reformasi Agraria) , Citra Media, Yogyakarta,
2007, h. 5.
27 Boedi Harsono, Op.Cit ., h. 267.
HMN  tidak  memberikan  kewenangan kepada  negara  untuk  menguasai  tanah secara  fisik  dan  menggunakannya seperti  hak  atas  tanah  lain  secara umum  karena  sifatnya  semata-mata sebagai kewenangan publik.
Pengertian  “dikuasai”  dalam  konteks HMN memiliki batasan, yaitu digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat Indonesia. 28 HMN inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi pengaturan badan bank tanah.
Konsep  badan  bank  tanah  memiliki prinsip bahwa bank tanah memperoleh tanah  sebelum  adanya  kebutuhan. Melalui  badan bank tanah,  pemerintah dapat memberi pengaruh pada kebijakan  yang  berimplikasi  spasial 29 , baik  dalam  persoalan  infrastruktur, lingkungan atau pun pertanian. 30 Bank tanah memungkinkan pembelian tanah untuk  kepentingan  publik  dengan harga  relatif  murah  dan  menyediakan alat untuk mempengaruhi pola
28 Ibid.
29 berkenaan  dengan  ruang  atau tempat < https://kbbi.web.id/spasial >.
30 Ibid, h. 70.
pembangunan  sesuai  dengan  tujuan perencanaan keseluruhan. 31
Badan  bank  tanah  sebagai land manager, mencakup  semua  kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber  daya  tanah  yang  diperlukan untuk  memenuhi  tujuan  politik  dan sosial  dan  mencapai  pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, badan  bank  tanah  merupakan  solusi dalam mencegah dan mengatasi kompleksitas  masalah  pertanahan  di Indonesia.
Menurut  Harvey  Flechner,  bank  tanah bagi  pemerintah  memiliki  tujuan antara lain: 32
1) membentuk pertumbuhan regional dan masyarakat;
2) menata perkembangan kota;
3) menangkap peningkatan nilai tanah melalui investasi pemerintah;
4) meningkatkan  pengelolaan  dan pengendalian pasar tanah;
31 Fatimah  Al  Zahra,  Konstruksi Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Untuk Mewujudkan  Pengelolaan  Aset  Tanah  Negara Berkeadilan, Jurnal Arena Hukum , Volume 10 No. 3 (2017). 32 Harvey  Flechner, Land  Banking  in The  Control  of  Urban  Development, Praeger, New York, 1974, h. 10.
5) mendapatkan tanah untuk keperluan publik;
6) memastikan  pasokan  tanah  yang cukup untuk kebutuhan swasta;
7) melindungi  tanah  dan  menjaga kualitas lingkungan;
8) menurunkan biaya perbaikan masyarakat;
9) menurunkan biaya pelayanan publik  sebagai  akibat  dari  pola pembangunan yang terencana;
10) mengekang spekulasi tanah;
11) mengatur hubungan antara pemilik  tanah,  pengaturan  harga tanah,  dan  pemberian  subsidi rumah  bagi  yang  berpenghasilan rendah.
Badan bank tanah dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pasar tanah, mencegah spekulasi tanah dan melakukan perbaikan sehubungan dengan pengembangan tanah daerah atau kota. Pada  implementasinya,  bank  tanah dapat  menjalankan  sejumlah  fungsi sekaligus memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut. 33

## 1. Fungsi
33 Bernhard  Limbong, Op.Cit., h. 79- 82.
Bank tanah mempunyai fungsi layaknya  bank  konvensional,  yakni: 34 menyimpan  aset,  menstabilkan  pasar, menyimpan  cadangan  modal,  dan menjalankan fungsi pengaturan.
Perbedaannya  bank  tanah  berfokus pada stabilitas lingkungan dan masyarakat dan perencanaan penggunaan tanah. Bank  tanah  terlibat  dalam  pasar properti dengan
menciptakan stabilisasi  fungsional  terhadap  pasar.
Bank  tanah  juga  dapat  melayani
fungsional  mempertahankan  program cadangan real property untuk menanggapi  kebutuhan  strategis  masa depan  masyarakat,  seperti  perumahan yang  terjangkau,  ruang  terbuka  hijau, dan  cadangan  modal.  Sebagai  bagian dari  lembaga  publik,  program  bank tanah haruslah konsisten pada pelayanan publik.
Di  samping  itu,  secara  konseptual terdapat  enam  fungsi  bank  tanah:  (1) sebagai penghimpun  tanah  ( land keeper );  (2)  sebagai  pengaman  tanah
34 Frank  Alexander, Land  Bank
Authorities:  A  Guide  the  Creation  and Operation of Land Banks, www.lisc.org/resources , 2005, h. 6, dikunjungi pada tanggal 31 Oktober 2020.
( land warantee ); (3) sebagai pengendali  penguasaan  tanah  ( land purchaser );  (4)  sebagai  pengelola tanah  ( land  management );  (5)  sebagai penilai tanah ( land appraisal ); dan (6) sebagai penyalur tanah ( land distributor ).  Sedangkan,  dalam  UU Cipta  Kerja  dalam  Pasal  125  ayat  (4) disebutkan  enam  fungsi  dari  badan bank  tanah  yaitu:  (1)  perencanaan;  (2) perolehan; (3) pengadaan; (4)
pengelolaan;  (5)  pemanfaatan;  dan  (6) pendistribusian tanah.
Sebagai  penghimpun  tanah,  kegiatan bank tanah adalah melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang akan dijadikan objek pengelolaan bank  tanah.  Kegiatan  menghimpun tanah sekaligus dengan mengumpulkan  dan  menyediakan  data pertanahan  yang  lengkap,  akurat, terpadu serta aktual. Bank tanah dalam kegiatannya  mengacu  kepada  rencana tata ruang wilayah untuk mengamankan penyediaan, peruntukan dan  pemanfaatan  tanah  berdasarkan rencana tata guna tanah yang merupakan bagian integral dari rencana  tata  ruang  yang  ada.  Rencana tata  ruang  menjadi  pedoman  kegiatan
bank  tanah  mulai  dari  perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian.
Artinya,  melalui  rencana  tata  ruang, bank tanah dapat melakukan pengendalian  terhadap  penguasaan tanah,  sehingga  tidak  terpusat  pada individu atau kelompok tertentu.
Fungsi  manajemen  tanah  merupakan bagian  dari  manajemen  aset  secara keseluruhan dengan melakukan analisis, penetapan strategi dan pengelolaan  implementasi  berkaitan dengan  pertanahan.  Kegiatan  bank tanah secara konseptual harus memuat kebijakan  dan  strategi  optimalisasi pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah. Dengan  demikian,  keberadaan  bank tanah mampu mengarahkan pengembangan penggunaan tanah.
Sebagai  penilai  tanah,  bank  tanah dapat  melakukan  penilaian  tanah secara  objektif  dalam  menciptakan suatu  sistem  nilai  dalam  penentuan nilai tanah. Nantinya, bank tanah dapat menetapkan  sekaligus  mengendalikan harga  dan  nilai  tanah.  Bank  tanah menjalankan  fungsi  penyalur  tanah dengan menjamin distribusi tanah yang wajar  dan  adil.  Hal  ini  menegaskan cara kerja bank tanah, yakni
menyediakan tanah, mematangkan tanah kemudian mendistribusikan tanah tersebut sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya kepada  yang  berhak  sesuai  dengan rencana tata ruang yang ada.
2. Manfaat
Bernhard  Limbong  mengemukakan beberapa  manfaat  kehadiran  bank tanah di Indonesia antara lain. 35
1) Bank tanah sebagai lembaga pencadangan tanah. Selalu tersedianya lahan untuk
pembangunan  sehingga  rencana pembangunan oleh pemerintah maupun swasta tidak terhambat.
2) Adanya  efisiensi.  Selama  ini, kegiatan  pembebasan  tanah  kerap bermasalah  terkait  ganti  rugi. Harga  tanah  di  sebuah  kawasan melonjak drastis setiap ada rencana pembebasan  tanah.  Sebab,  proyek pembangunan  akan  menciptakan kawasan ekonomi baru yang mendorong  masyarakat  pemegang hak atas tanah mematok nilai ganti rugi  yang  tinggi.  Dengan  adanya bank  tanah,  pemerintah  dapat
35 Bernhard  Limbong, Op.Cit., h. 62- 64.
menghemat anggaran dalam jumlah relatif besar. Tanah koleksi pemerintah  dapat  pula  dipakai untuk pemukiman kembali sebagai ganti  rugi  terhadap  tanah  yang diambil pemerintah.
3) Bank tanah dapat menjaga
stabilitas harga tanah. Karena bank tanah  mencegah  penguasaan  tanah berlebih dan mencegah para spekulan  tanah  memainkan  harga tanah. 4) Bank tanah membantu pengembangan  dan  peremajaan wilayah perkotaan. Sejatinya pengembangan wilayah tiada mungkin  tanpa  ketersediaan  lahan yang  mengiringinya.  Di  sinilah bank  tanah  memainkan  peran untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pengembangan wilayah,
khususnya perkotaan.
5) Bank  tanah  mampu  menyediakan perumahan bagi
rakyat berpenghasilan rendah. Pemerintah tentu  membutuhkan  tanah  bagi pembangunan  perumahan  rakyat, terutama  perumahan  murah  atau bersubsidi.  Oleh  karena  tanah untuk  pembangunan  perumahan
tersebut telah dijamin ketersediaannya  oleh  bank  tanah, maka cost yang dibutuhkan  dalam pemodalan
pembangunan perumahan  rakyat  dapat  ditekan, sehingga  perumahan  terjangkau pun dapat terealisasikan.
6) Bank  tanah  mendukung  program ketahanan pengan. Tentunya,
sebagai Lembaga  pencadangan tanah pemerintah, bank tanah dapat menyediakan  lagan  baik  perluasan areal  pertanian,  pencetakan  sawah, ataupun peternakan.
7) Bank  tanah  menjamin  pelaksanaan reforma  agraria  dan  modernisasi.
Reforma agraria diimplementasikan melalui redistribusi  dan  distribusi  atas  aset tanah pada masyarakat yang berhak  ( asset  reform )  kemudian disertai  dengan  mekanisme  negara untuk memberikan jalan-jalan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam  program  redistribusi  dan distribusi  ini  untuk  memanfaatkan tanahnya  secara  optimal  ( access reform ).  Dengan  adanya access reform bagi petani dengan sendirinya  telah  menjadi  upaya
memodernisasi desa. Memodernisasi desa berarti
membangun  mulai  dari  desa.
Pembangunan  yang  dimulai  dari desa memungkinkan dikembangkannya agropolitan. Badan  Bank  Tanah  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020

## Tentang Cipta Kerja
Tujuan dari UU Cipta Kerja ini, sesuai dengan namanya adalah untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh  wilayah  Negara  Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas  penghidupan  yang  layak.  UU Cipta  Kerja  mencakup  yang  terkait dengan: 36
a) peningkatan  ekosistem  investasi dan kegiatan berusaha;
b) peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan pekerja;
c) kemudahan,  pemberdayaan,  dan perlindungan Koperasi dan UMK- M; dan
36 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  245  Tahun  2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Penjelasan Umum.
d) peningkatan  investasi  pemerintah dan  percepatan  proyek  strategis nasional.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan  melalui  pengaturan  terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit  memuat  pengaturan  mengenai: penyederhanaan  perizinan  berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.
Penyederhanaan  perizinan  berusaha melalui  penerapan  perizinan  berusaha berbasis  risiko  merupakan  metode standar  berdasarkan  tingkat  risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan  jenis  perizinan  berusaha dan  kualitas/frekuensi  pengawasan. perizinan  berusaha  dan  pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam mengendalikan  suatu  kegiatan  usaha. Penerapan  pendekatan  berbasis  risiko memerlukan  perubahan  pola  pikir ( change management ) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan  layanan  perizinan berusaha ( business process re- engineering ) serta memerlukan
pengaturan  ( re-design )  proses  bisnis perizinan  berusaha  di  dalam  sistem perizinan berusaha secara elektronik. 37
Melalui penerapan konsep ini,
pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha  dapat  lebih  efektif  dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha  wajib memiliki  izin,  di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur  baik  dari  periode  maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan  melalui  pengaturan  terkait dengan  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan  pekerja  paling  sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan  pekerja  untuk  pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan  hubungan  kerja  atas pekerjaan  yang  didasarkan  alih  daya, perlindungan  kebutuhan  layak  kerja melalui  upah  minimum,  perlindungan pekerja  yang  mengalami  pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih
37 Ibid.
diperlukan  untuk  proses  produksi barang atau jasa.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan  melalui  pengaturan  terkait dengan  kemudahan,  pemberdayaan, dan  perlindungan  UMK-M  paling sedikit  memuat  pengaturan  mengenai: kemudahan  pendirian,  rapat  anggota, dan  kegiatan  usaha  koperasi,  dan kriteria  UMK-M,  basis  data  tunggal UMK-M,  pengelolaan  terpadu  UMK- M,  kemudahan  perizinan  berusaha UMK-M,  kemitraan,  insentif,  dan pembiayaan UMK-M.
Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan  melalui  pengaturan  terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat  melalui  pembentukan  lembaga pengelola  investasi  dan  penyediaan lahan  dan  perizinan  untuk  percepatan proyek  strategis  nasional.  Dalam rangka  mendukung  kebijakan  strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan
administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan  strategis  penciptaan  kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan
berbagai Undang-Undang terkait.
Perubahan  Undang-Undang  tersebut tidak  dapat  dilakukan  melalui  cara konvensional  dengan  cara  mengubah satu  persatu  Undang-Undang  seperti yang  selama  ini  dilakukan,  cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.  Ruang  lingkup  UU  Cipta  Kerja meliputi: 38
a) peningkatan  ekosistem  investasi dan kegiatan berusaha;
b) ketenagakerjaan;
c) kemudahan,  perlindungan,  serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M;
d) kemudahan berusaha;
e) dukungan riset dan inovasi;
f) pengadaan tanah;
g) kawasan ekonomi;
h) investasi  Pemerintah  Pusat  dan percepatan proyek strategis nasional; 38 Ibid.
i) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j) pengenaan sanksi.
Secara  garis  besar,  terdapat  beberapa hal  yang  menjadi  alasan  pembentukan UU  Cipta  Kerja  ini,  adalah  guna melaksanakan reformasi regulasi dalam  rangka  penciptaan  lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia dengan: 39 (1)  mendorong  peningkatan investasi di Indonesia; dan (2) mengembangkan  sektor  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk  koperasi  melalui  dukungan riset  dan  inovasi  sehingga  UMK-M termasuk  koperasi  dapat  berkembang dan  mampu  bersaing  di  dunia  usaha; (3) mendorong percepatan dan kelancaran  investasi  pemerintah  dan proyek  pemerintah  yang  menjadi sumber  penciptaan  lapangan  kerja. Selanjutnya  pula  diharapkan  dapat meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional sehingga berimplikasi signifikan pada
pertumbuhan ekonomi.
Penambahan  beban  negara  terjadi sebagai konsekuensi membangun
39 Ibid.
sistem yang mampu mendukung kemudahan berusaha (termasuk sarana dan pendukungnya), memperkuat
UMK-M termasuk
koperasi, membangun  sistem  pendidikan  yang mampu  memiliki  keterhubungan  dan keselarasan (link  and  match )  antara dunia  pendidikan  dengan  dunia  usaha atau  industri  serta  untuk  menyusun berbagai  peraturan  pelaksana  maupun sosialisasi  UU  Cipta  Kerja  maupun peraturan pelaksanaannya. 40
Penambahan  pendapatan  negara  dapat terjadi karena UU Cipta  Kerja sebagai efek  dari  meningkatnya  investasi  di Indonesia.  Peningkatan  investasi  akan berdampak  pula  pada  bertambahnya jumlah  perusahaan  yang  berinvestasi di  Indonesia.  Dalam  rangka  memulai kegiatan membangun kegiatan berusaha, maka siklus perputaran dana akan  sangat  meningkat,  transaksi  jual beli  akan  banyak.  Berbagai  transaksi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi  pada  pendapatan  negara dari sektor pajak. Di sisi lain, semakin
40 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  245  Tahun  2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Naskah Akademik.
banyaknya  perusahaan  di  Indonesia, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga, jumlah penduduk Indonesia  yang  bekerja  akan  semakin meningkat.  Hal  tersebut  tentu  akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat  Indonesia  secara  nasional. Akumulasi  dari  hal  tersebut  akan berdampak  pada  pendapatan  negara dari  sektor  pajak  pendapatan  maupun pertambahan nilai.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Eksistensi  badan  bank  tanah  telah  ada baik secara konstitusional dalam sistem hukum agraria Indonesia, yakni dalam  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  1945 yang kemudian secara implisit termaktub  dalam  Pasal  2  ayat  (2) UUPA.  Badan  bank  tanah  merupakan bentuk dari kewenangan Hak Menguasai  Negara  atas  Tanah  (HMN) yang menyelenggarakan fungsi sebagai pengelola tanah ( land manager ).
Pengaturan  badan  bank  tanah  dalam
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menempatkan investasi sebagai prioritas  utama,  di  samping  terdapat
beberapa tujuan lain, seperti
kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan
nasional, pemerataan ekonomi,
konsolidasi lahan serta reforma agraria. Hal ini berbeda dengan konsep bank  tanah  di  beberapa  negara  lain, seperti  Belanda,  Swedia  dan  Amerika Serikat  yang  secara  garis  besar
terfokus pada kesejahteraan.
Penyelenggaraan bank tanah di negara- negara  tersebut  sangatlah  tergantung pada  kebutuhan  masyarakat  di  suatu wilayah  tertentu,  dikarenakan  hal itulah  yang  akan  menentukan  tujuan dan  fokus  dari  bank  tanah  secara spesifik.

## Saran
Dalam  rangka  mendorong  investasi
yang wajib dilakukan adalah memberikan  pelayanan  pertanahan yang  lebih  profesional,  bersih  dan bertanggungjawab. Peraturan pertanahan  yang  ada  dapat  digunakan untuk mendukung investasi. Diharapkan, dalam peraturan pelaksananya mendatang dapat memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan serta implementasi
badan  bank  tanah  agar  tidak  tumpang
tindih  ( overlapping )  dengan  peraturan dan lembaga yang telah ada sebelumnya.

## DAFTAR BACAAN
Abdurrahman, Masalah  Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1991.
Alexander, Frank. (2015). Land Banks and  Land  Banking.  Online.
Available at www.communityprogress.net .
[accessed 17/10/20]
---------------------.  (2005).  Land  Bank
Authorities: A Guide the Creation  and  Operation  of  Land Banks.  Online.  Available  at www.lisc.org/resources .
[accessed 31/10/20] ---------------------. (2008). Land Banking  as  Metropolitan  Policy. Brookings Institution Metropolitan  Policy  Program. Online. [accessed 31/10/20] Bakri, Muhammad. 2007. Hak Menguasai  Tanah  oleh  Negara: Paradigma Baru untuk
Reformasi  Agraria .  Yogyakarta: Citra Media.
Black, Henry Campbell. 1991. Black’s Law  Dictionary .  10th  Edition.
Minnesota:  West  Publishing  Co. St Paul Minn. Dwi  Kusumo  Wardhani,  Disharmoni Antara  Ruu  Cipta  Kerja  Bab
Pertanahan Dengan Prinsip- Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan  Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA).  Jurnal Komunikasi  Hukum,  Volume  6 No. 2 (2020).
Echols,  John  M.  dan  Hasan  Sadhily.
2015. Kamus  Inggris  Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Effendie,  Bachtiar.  1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya. Cet.2. Bandung: Alumni. Fatimah  Al  Zahra,  Konstruksi  Hukum Pengaturan  Bank  Tanah  Untuk Mewujudkan  Pengelolaan  Aset Tanah Negara Berkeadilan,
Jurnal  Arena  Hukum ,  Volume 10 No. 3 (2017).
Fitri,  Fitri,  Hukum  Agraria  Bidang
Pertanahan Setelah Otonomi
Daerah, Kanun  Jurnal  Ilmu
Hukum ,  Volume  20  No.  3 (2018).
Flechner Harvey. 1974. Land Banking in The Control of Urban Development, Praeger, New
York.
Gijssel,  Jan  dan  Mark  van  Hoecke. 2000.  Apakah  Teori  Hukum  Itu, (Terjemahan  B.  Arief  Sidharta), Laboratorium  Fakultas  Hukum
Universitas Parahyangan, Bandung. Hadimoeljono, Basoeki. 2013. Mencari Kelembagaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang  yang  Efektif. Jurnal Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan BAPPENAS Vol. II . Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia:  Sejarah  Pemventukan Undang-Undang  Pokok  Agraria Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta:
Djambatan. -------------------. 2002. Menuju Penyempurnaan  Hukum  Tanah Nasional  dalam  Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001 . Jakarta: Universitas Trisakti
Limbong, Bernhard. 2013. Bank
Tanah . Jakarta: Pustaka Margaretha.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online  at https://kbbi.web.id/ .
[accessed 6/11/20] Marzuki, Peter Mahmud. 2017.
Penelitian  Hukum .  Edisi  Revisi.
Jakarta: Prenada Media Group. -----------------------------. 2016.
Pengantar  Ilmu  Hukum .  Edisi Revisi.  Jakarta:  Prenada  Media
Group.
Mochtar,  Hairani.  2013.  Keberadaan
Bank  Tanah  dalam  Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jurnal Cakrawala Hukum .
Volume.18.
Noor,  Raffli.  2014.  Manajemen  Bank Tanah. Jurnal  Direktorat  dan Tata Ruang BAPPENAS , Vol. I .
Pamungkas, Azhri dan Haryo Winarso.
2018.  Bentuk  Kelembagaan  dan
Pembiayaan Land Banking
Publik  di  Indonesia. Jurnal  Tata Loka Vol. 20.
Pamungkas, Azhri dan Haryo Winarso.
2018.  Bentuk  Kelembagaan  dan Pembiayaan Land Banking Publik  di  Indonesia. Jurnal  Tata Loka Vol. 20.
Putri Lestari, ‘Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila’, SIGn  Jurnal  Hukum,
Vol.  1,  No.  2,  2020,  h.  82. < https://doi.org/10.37276/sjh.v1i 2.54 >
Rizkie  Fauzian,  ‘Bank  Tanah  dan Fungsinya’, Medcom.id (online), 13 Oktober 2020, < https://www.medcom.id/proper ti/news-properti/zNA3Mxek- bank-tanah-dan-fungsinya >.
Santoso,  Urip.  2015. Hukum  Agraria:
Kajian  Komprehensif .  Jakarta: Prenada Media Group.
------------------.  2006. Hukum  Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah .
Jakarta: Prenada Media Group. Sitorus,  Oloan  dan  Nomadyawati.
1994. Hak  Atas  Tanah  dan Kondominium, Dasamedia
Utama, Jakarta.
Soerodjo, Irawan. 2014. Hukum Pertanahan:  Hak  Pengelolaan Atas  Tanah  (HPL) .  Yogyakarta:
Laksbang Mediatama.
Sumardjono,  Maria  Sri  Wulan.  2001.
Kebijakan  Pertanahan,  antara
Regulasi dan Implementasi .
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Van  Dijk,  T  and  D  Kopeva.  2006.
Land  Banking  And  Central Europe: Future Relevance Current Initiatives, Western European Past Experience.
Journal  Land  Use  Policy  Vol.
30 .
Zamroni,
Mohammad, Rachman Maulana  Kafrawi,  Perlindungan Masyarakat  Hukum  Adat  di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun  2020  Tentang  Cipta
Kerja,  Jurnal  Perspektif  Hukum, Vol.  21  No.2  November  2021  : 235-256.