ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Upaya Nonstruktural Penanggulangan Banjir di Kabupaten Konawe Utara
Syamsul Alam 1, * ; Sartono 2 ; La Ode Mustafa 3 ; Saidin 4 ; Hasanuddin 5 1,2 ,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; syamsulalam330@gmail.com
5 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia ; syamsulalam330@gmail.com
* Correspondence : syamsulalam330@gmail.com
Kata kunci Upaya nonstruktural, penanggulangan banjir, tren paradigmatik, peran baru negara
Keywords
Nonstructural effort, flood management, paradigmatic trends, the state's new role.

## ABSTRAK
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami banjir secara berulang dengan beragam dampak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi upaya  nonstruktural  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  penanggulangan banjir, dan menganalisis kesesuaian upaya struktural dan nonstruktural tersebut dengan  tren  paradigmatik  peran  modern  dan  peran  baru  negara/pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  terdiri  dari  wawancara,  studi  dokumen,  dan  observasi.
Pengolahan/analisis  data  mengacu  kepada  prosedur  pengolahan  data  kualitatif model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah melakukan upaya penanggulangan banjir melalui tindakan-tindakan nonstruktural yang  mayoritas  berorientasi  internal  birokrasi.  Upaya  nonstruktural penanggulangan  banjir  yang  dilakukan  pemerintah  belum  sesuai  dengan  tren paradigmatik peran modern dan peran baru negara/pemerintah yakni mandating , partnering, dan endorsing .

## ABSTRACT
North  Konawe  Regency  in  Southeast  Sulawesi  Province  experiences  repeated floods with various impacts. This study aims to identify nonstructural efforts that the government has carried out in flood management and analyze the suitability of these structural and nonstructural efforts with paradigmatic trends of  modern roles  and  new  roles  of  the  state/government.  The  research  used  a  qualitative approach. This study's type of data consists of qualitative and quantitative data.
The  data  collection  techniques  were  interviews,  document  studies,  and observations.  Data  processing/analysis  refers  to  interactive  models'  qualitative data processing procedure. The results showed that the government had made flood  mitigation  efforts  through  nonstructural  actions,  most  of  which  are internally oriented towards bureaucracy. Nonstructural flood management efforts carried out by the government have not been in accordance with the paradigmatic trend of modern roles and new roles of the state/government, namely mandating, partnering, and endorsing.

## Pendahuluan
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang buruk. Selain  membuat para korban kehilangan tempat tinggal dan kerugian finansial, banjir juga menyebabkan tekanan mental, penyakit, dan kehidupan yang hancur  (Husain et al., 2018). Dampak banjir  dapat  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung,  kasat  mata  maupun  tidak kasat mata (Bubeck et al., 2017) dan merupakan agenda Sustainable Development Goals (Echendu,  2022;  Sholihah  et  al.,  2020).    Konsekuensi  yang  lebih  buruk  dari  banjir antara lain cedera manusia, mata pencaharian yang rusak atau hancur, terganggunya rantai  pasokan  global,  bahkan  dampak  buruk  terhadap  lingkungan  dan  ekologi (Bubeck et al., 2017; FAG, 2018; Yu et al., 2022).
Banjir diartikan sebagai penggenangan tanah akibat limpasan yang disebabkan oleh hujan deras atau luapan air dari daerah lain di tempat yang lebih tinggi  (FAG, 2018). Curah hujan merupakan faktor terpenting dalam menciptakan banjir. Semakin besar intensitas curah hujan maka semakin besar pula potensi limpasan  (Bubeck et al., 2017). Kita memerlukan metode dan teknik penanggulangan banjir yang efektif untuk  mengurangi  atau  mencegah  efek  merusak  dari  banjir.  Meski  banyak pemerintah  yang  mengandalkan  upaya  struktural  dalam  penanggulangan  banjir, tetapi sejumlah besar literatur lebih mengandalkan upaya non-struktural.
Upaya  nonstruktural  penanggulangan  banjir  adalah  tentang  mengurangi kerugian  akibat  banjir  melalui  tindakan  pencegahan  dan  perlindungan  individu. Pendekatan  nonstruktural  melibatkan  tindakan  mendisiplinkan  pendudukan teritorial,  perilaku  masyarakat  dan  kegiatan  ekonomi,  seperti  prakiraan  banjir, perencanaan dan zonasi penggunaan lahan, program kesadaran banjir, perencanaan dan respons darurat banjir, dan pemulihan pasca-banjir. Upaya nonstruktural adalah berbasis pada warganegara, melibatkan praktik untuk mengurangi atau mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh banjir (Tariq et al., 2020; Yu et al., 2022).
Upaya nonstruktural dapat dikelompokkan menjadi regulasi, pertahanan dari banjir, dan strategi fiskal. Regulasi mencakup regulasi zonasi atau tata guna lahan guna  mengarahkan  pertumbuhan  menjauh  dari  daerah  yang  rentan.  Pertahanan banjir mencakup pendidikan dan kesadaran, prakiraan/peringatan banjir, evakuasi dan  relokasi.  Strategi  fiskal  dapat  melibatkan  referendum  untuk  mendedikasikan dana untuk program mitigasi banjir atau untuk mendapatkan pendanaan pemerintah atas  inisiatif  lokal  (Brody  et  al.,  2010;  FAG,  2018).  Di  antara  beberapa  strategi nonstruktural ini, yang diakui lebih efektif adalah regulasi  (Brody et al., 2010) dan pertahanan (Cerulli et al., 2020).
Literatur  teoritis  dan  empiris  nonstruktural  penanggulangan  banjir  telah menunjukkan  kemajuan-kemajuan  dalam  dekade  terakhir.  Hal  yang  kurang mendapat  perhatian  adalah  bagaimana  cara  pelaksanaan  peran  negara  dalam penanggulangan  banjir.  Dalam  fakta,  peran  modern  negara  dalam  kerangka birokratik  tidak  cukup  untuk  menanggulangi  banjir  secara  efektif.  Peran  modern negara dalam kerangka birokratik mencakup regulator , enabler , fasilitator, aktivator
dan provider . Literatur mutakhir telah menganjurkan paradigma peran baru negara dalam kerangka governance. Definisi umum governance adalah pelaksanaan  otoritas negara  di  mana  para stakeholders negara,  organisasi civil  society dan  sektor  privat berinteraksi  satu  dengan  lainnya  untuk  mempengaruhi outcomes kebijakan  publik (Bovaird & Löffler, 2009).
Tiga pilar governance adalah pemerintah, sektor privat dan civil society. Dalam governance, pemerintah  hanyalah  salah  satu  dari  elemen  konsituen  yang  prinsip (Sartono,  2022).  Pemerintah  menciptakan  lingkungan  politik  dan  hukum  yang kondusif,  sektor  privat  meningkatkan  lapangan  kerja  dan  pendapatan,  sedangkan civil society memfasilitasi interaksi politik dan sosial dalam memobilisasi kelompok untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Farazmand, 2004). Peran  negara  dalam  kerangka governance mencakup  peran  baru  seperti mandating , facilitating , partnering, dan endorsing . Peran baru yang disebutkan terakhir mengakui peran yang saling terkait dari sektor swasta, sektor publik dan lembaga masyarakat sipil  (Jordaan,  2013).  Peran  baru  negara  yang  mencakup mandating , facilitating , partnering, dan endorsing perlu menjadi inti pendekatan penanggulangan banjir.
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah  dengan  potensi  bahaya  banjir  kategori  tinggi  (Iman,  2018).  Sebanyak  10 kecamatan  dengan  cakupan  lebih  dari  19  ribu  hektar  berada  pada  potensi  bahaya tersebut. Selama periode 2018-2021 daerah ini mengalami banjir berulang dan yang terparah  adalah  banjir  tahun  2019.  Insidensi  banjir tahun  2019  ini  mencakup  areal seluas  8,26  Km2  pada  Kecamatan  Asera,  Oheo  dan  Andowia  dengan  taksiran kerugian  materi  mencapai  Rp  674,8  miliar  dan  hilangnya  dua  desa,  yakni  Desa Tapuwatu  dan  Desa  Walalindu,  akibat  tersapu  banjir  dan  tertutup  lumpur  tebal. Demikian pula, di tahun 2020, banjir melanda enam kecamatan: Andowia, Wiwirano, Langgikima,  Landawe,  Oheo  dan  Asera.  Selain  memaksa  3.741  warga  untuk mengungsi, banjir juga menyebabkan terputusnya sejumlah ruas jalan. Seterusnya, di  tahun  2021,  banjir  melanda  kecamatan  Andowia,  Wiwirano,  Langgikima,  dan Molawe, di mana 434 unit rumah, 32 unit sekolah, 5 unit masjid dan 8 unit Puskesmas rusak.
Penelitian terdahulu yang menyelidiki insidensi banjir di Kabupaten Konawe Utara antara lain Iman (2018) yang melakukan analisis spasial risiko bencana banjir, Cahyono et al. (2022) yang menyelidiki faktor penyebab kejadian banjir, dan Fakultas Teknik  Universitas  Hasanuddin  (2021)  yang  mengkaji  upaya  struktural penanggulangan banjir. Pertanyaan empiris yang belum terjawab adalah bagaimana upaya  nonstruktural  penanggulangan  banjir  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah?  Sehubungan  dengan  itu,  penelitian  ini  menyelidiki  upaya  nonstruktural penanggulangan banjir dengan penekanan pada tindakan nonstruktural yang telah dilakukan dan kesesuaian upaya nonstruktural tersebut dengan tren paradigmatik peran modern dan peran baru negara/pemerintah dalam kerangka governance .

## Metode
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan penelitian kualitatif  maka  kegiatan  dilakukan  studi  pada setting dunia  nyata  yang  natural. Upaya  nonstruktural  penanggulangan  banjir  diinvestigasi  secara  mendalam  dan holistik dalam konteks tersebut dengan melibatkan perspektif pelaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif yang dikumpulkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  terdiri  dari  wawancara,  studi  dokumen,  dan  observasi. Pengolahan/analisis data mengacu kepada model data processing and preparation dari Miles  et  al.  (2014)  dalam  (Syamsul  Alam  et  al.,  2023).  Mengikuti  model  tersebut, pengolahan/analisis  data  dimulai  bersamaan  dengan  pengumpulan  data,  tidak menunggu sampai tahap pengumpulan data selesai secara sempurna sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Upaya Nonstruktural Penanggulangan Banjir
Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Utara  telah  melakukan  beragam  upaya nonstruktural penanggulangan banjir. Upaya nonstruktural penanggulangan banjir di  Kabupaten  Konawe  Utara  mengikuti  pendekatan  multi  aktor  di  mana    ada sejumlah  perangkat  daerah  yang  mendesain  dan  melaksanakan  langkah-langkah penanggulangan banjir sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah terdefinisi dengan baik.  Ada  tiga  perangkat  daerah  yang  mempunyai  kegiatan  yang  lebih  relevan ketimbang yang lainnya terkait dengan upaya non-struktural penanggulangan banjir di  Kabupaten Konawe  Utara  tahun  2018-2021.  Ketiga  perangkat  daerah  dimaksud adalah  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (sebelumnya  bernama  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang),  Dinas  Lingkungan  Hidup,  dan  Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Masing-masing  perangkat  daerah  tersebut  di  atas  mengembangkan  jenis program dan kegiatan nonstruktural penanggulangan banjir dengan merujuk pada tugas pokok dan fungsi yang telah terdefinisi dengan baik. Meski demikian, terdapat kegiatan  dengan  judul,  sifat dan  maksud  yang  sama  pada  perangkat  daerah  yang berbeda.  Masing-masing  kegiatan  merupakan  wujud  implementasi  dari  program yang  dijabarkan  dari  prioritas  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  perangkat daerah. Data menunjukkan bahwa baik program maupun kegiatan adalah bersifat relatif  permanen.  Judul  program  sama  saja  dari  tahun  ke  tahun,  tidak  ada  judul program yang mengalami perubahan begitu pula dengan penambahan judul baru. Dengan pola seperti ini terkesan bahwa program dan kegiatan nonstruktural yang dilakukan dalam rangka penanggulangan banjir sudah bersifat rutinitas.
Selama periode 2018-2021, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan  sebanyak  161  kegiatan  nonstruktural  yang  terkait  dengan penanggulangan  banjir.  Dilihat  dari  substansinya,  keseluruhan  kegiatan  tersebut
dapat  disederhanakan  menjadi  hanya  77  substansi,  sebagian  di  antaranya  saling bersinggungan satu sama lain meskipun masih dapat dibedakan. Kegiatan-kegiatan tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  upaya  lunak  yang  berkenaan  dengan  prakiraan banjir  (mulai  dari  pengamatan  saat  tidak  ada  banjir,  pengamatan  terhadap  faktor banjir, pengamatan terhadap ancaman banjir, dan pengamatan saat keadaan banjir), perencanaan  dan  zonasi  penggunaan  lahan,  program  kesadaran  banjir,  perilaku masyarakat dan kegiatan ekonomi, mengatur penggunaan dan pendudukan lahan, pendidikan  lingkungan  yang  berfokus  pada  pengendalian  erosi  dan  limbah  yang menyebar,  sistem  peringatan,  perencanaan  dan  respons  darurat  banjir,  dan pemulihan pasca-banjir.
Upaya nonstruktural tersebut melibatkan praktik untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh banjir tanpa membangun infrastruktur pengubah aliran banjir. Secara  umum  kegiatan-kegiatan  nonstruktural  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  penanggulangan  banjir  di  Kabupaten  Konawe  Utara  dapat  dibedakan, menurut  orientasinya,  menjadi tujuh  jenis:  (1)  orientasi  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan;  (2)  orientasi  regulasi;  (3)  orientasi  proses  dan  prosedur;  (4) orientasi  kapabilitas  birokrat;  (5)  orientasi  layanan  publik  langsung;  (6)  orientasi kapabilitas masyarakat; dan (7) orientasi lingkungan hidup.
Kegiatan  yang  digolongkan  sebagai  berorientasi  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan  mencakup  kegiatan  riset  untuk  penciptaan  pengetahuan  yang dapat  menjadi  bahan  penyusunan  kebijakan  berbasis  bukti.  Kegiatan  yang digolongkan  sebagai  berorientasi  regulasi  mencakup  kegiatan  penyusunan peraturan.  Kegiatan  yang  digolongkan  sebagai  berorientasi  proses  dan  prosedur mencakup pengembangan cara yang mapan atau resmi untuk melakukan sesuatu. Kegiatan  yang  digolongkan  sebagai  berorientasi  kapabilitas  birokrat  mencakup kegiatan  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  kewenangan  aparat/  birokrat. Perincian kegiatan nonstruktural penanggulangan banjir menurut orientasinya dapat dilihat pada tabel 1.
Kegiatan  yang  digolongkan  sebagai  berorientasi  layanan  publik  langsung mencakup  kegiatan  yang  menyediakan  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat. Kegiatan yang digolongkan sebagai berorientasi kapabilitas masyarakat mencakup kegiatan  yang  bersifat  meningkatkan  kompetensi  masyarakat.  Kegiatan  yang digolongkan  sebagai  berorientasi  lingkungan  hidup  mencakup  kegiatan  yang ditujukan  langsung  untuk  mengubah/membentuk  lingkungan  hidup.  Orientasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, orientasi regulasi, orientasi proses dan prosedur,  dan  orientasi  kapabilitas  birokrat  semuanya  dapat  disederhanakan menjadi orientasi internal birokrasi. Orientasi layanan publik langsung dan orientasi kapabilitas  masyarakat  dapat  disederhanakan  menjadi  orientasi  eksternal warganegara.
Dengan  demikian,  secara  analitik  kita  dapat  menyederhanakan  orientasi tindakan nonstruktural penanggulangan banjir tersebut menjadi tiga macam, yakni
orientasi internal birokrasi, orientasi eksternal warganegara, dan orintasi lingkungan hidup.  Data  menunjukkan  bahwa  mayoritas  dari  kegiatan  nonstruktural penanggulangan  banjir  di  Kabupaten  Konawe  Utara  adalah  berorientasi  internal birokrasi  (yakni  sebanyak  50  kegiatan).  Selain  itu,  porsi  terbesar  dari  kegiatan nonstruktural  yang  berorientasi  internal  birokrasi  ini  mencakup  penyediaan pengetahuan  yang  relevan  dengan  program  dan  kebijakan.  Hanya  sejumlah  kecil kegiatan  nonstruktural  yang  berorientasi  eksternal  warganegara  dan  berorientasi lingkungan hidup, yakni masing-masing hanya 19 kegiatan dan 8 kegiatan. Hal ini menunjukkan masih dominannya perspektif tradisional pelaksanaan peran negara.

## 2. Kesesuaian  Upaya  Penanggulangan  Banjir  dengan  Paradigma  Baru  Peran Negara/Pemerintah
Upaya nonstruktural pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Konawe  Utara  selama  periode  2018-2021  seperti  pada  tabel  1  mencakup  tindakan lunak  tanpa  membangun infrastruktur.  Upaya  nonstruktural  dimaksud  mencakup tujuh  kelompok  tindakan,  yakni  penciptaan  pengetahuan  yang  relevan  dengan kebijakan,  pengembangan  regulasi,  perbaikan  proses  dan  prosedur,  penguatan kapabilitas  birokrat,  penyediaan  layanan  publik  langsung,  penguatan  kapabilitas masyarakat,  dan  penataan  lingkungan  hidup.  Empat  kelompok  kegiatan  yang disebutkan  pertama  dalam  penelitian  ini  disebut  sebagai  kegiatan  berorientasi internal  birokrasi,  dan  dua  kelompok  kegiatan  yang  berikutnya  disebut  kegiatan berorientasi eksternal warganegara.
Tabel 1. Daftar kegiatan nonstruktural penanggulangan banjir di Kabupaten Konawe Utara tahun 2018-2021 menurut orientasinya.
Orientasi Kegiatan Nonstruktural 1. Penyediaan pengetahuan 1. Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau ibu kota Wanggudu 2. Mitigasi dan pemetaan daerah rawan bencana
3. Monev pelaksanaan kegiatan Amdal, UKL-UPL dan SPPL 4. Monev penyediaan peralatan dan logistik bencana 5. Monev daerah rawan bencana 6. Monev masa tanggap darurat 7. Monev pasca bencana 8. Monev penanggulangan bencana 9. Monev  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  bidang  prasarana  fisik  di wilayah pasca bencana 10. Monev rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana 11. Monev kesumberdayaan 12. Pemantauan kualitas lingkungan 13. Pembuatan sistem informasi asset (Siaset) 14. Pengembangan laboratorium lingkungan 15. Penyusunan database potensi sumber daya alam 16. Penyusunan dokumen kajian resiko bencana banjir 17. Penyusunan  dokumen  rencana  kontigensi  penanggulangan bencana
18. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 19. Penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah 20. Persepsi  masyarakat  lokal  dalam  pengelolaan  taman keanekaragaman hayati 2. Regulasi 1. Penyusunan dokumen revisi RTRW 2. Revisi RTRW 3. Penyusunan pedoman mitigasi bencana 4. Penyusunan  rencana  pembangunan  dan  pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 5. Persetujuan substansi Raperda RTRW 3. Proses dan prosedur 1. Inventarisasi  &  penertiban  usaha  yang  belum  memiliki AMDAL, UKL/UPL 2. Koordinasi  dan  sinkronisasi  program  dan  kegiatan  BKPRD Kabupaten Konawe Utara 3. Koordinasi dan verifikasi kerusakan pasca bencana 4. Koordinasi penataan PPLH 5. Koordinasi penilaian AMDAL dan UKL-UPL 6. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura 7. Koordinasi peringkat kinerja perusaahan (Proper) 8. Koordinasi dan evaluasi data SIPD 9. Koordinasi, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah 10. Koordinasi,  monitoring  dan  sinkronisasi  program  kegiatan PUPR, perhubungan dan kawasan 11. Koordinasi pengelolaan sumber daya kelautan 12. Pengawasan dan pemantauan UKL-UPL, RKL-RPL dan SPPL 13. Penyusunan strategi pengembangan kawasan pemukiman 14. Sinkronisasi,  koordinasi  data  ekonomi,  sosbud,  infrastruktur dan sumber daya 4. Kapabilitas birokrat 1. Alat pendeteksi bencana 2. Diklat kerusakan dan kerugian pasca bencana 3. Konsultasi dan koordinasi masa tanggap darurat 4. Konsultasi dan koordinasi pasca bencana 5. Konsultasi dan koordinasi permintaan logistik dan peralatan di kantor Pusat BNPB 6. Konsultasi dan koordinasi pra bencana 7. Pelatihan teknis cara menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana 8. Penguatan tim reaksi cepat 9. Peningkatan kelembagaan pengadaan alat-alat kebencanaan 10. Peningkatan kinerja Satgas persampahan 11. Penyediaan pembiayaan laboratorium 5. Layanan publik langsung 1. Pemasangan rambu jalur evakuasi bencana 2. Pematangan lokasi hunian tetap
3. Pengurangan resiko bencana 4. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 5. Penyediaan  bufferstok  kesiapsiagaan  bencana  alam/rawan pangan. 6. Penyediaan logistik penyelamatan & evakuasi korban bencana
7. Penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan
8. Rehabilitasi rumah pasca bencana 6. Kapabilitas masyarakat 1. Desa Tangguh Bencana 2. Pameran pembangunan lingkungan hidup
3. Pembentukan kampung iklim 4. Pembinaan Pokmas peduli lingkungan dan konservasi SDA 5. Pembinaan program Adiwiyata 6. Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 7. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan RTH 8. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 9. Peningkatan peran serta masyarakat pengelolaan persampahan 10. Sosialisasi  kesiapsiagaan  dan  pencegahan  penanggulangan bencana 11. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan 7. Lingkungan hidup 1. Pantai dan laut lestari 2. Pembinaan lingkungan hidup 3. Penataan kawasan permukiman pesisir 4. Penataan ruang terbuka hijau 5. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 6. Pengendalian dampak perubahan iklim (Proklim) 7. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
8. Penghijauan kota.

## Sumber: Hasil Studi Lapang (2022)
Berdasarkan  tabel  1  dari  keseluruhan  kegiatan  yang  dilakukan,  mayoritas adalah  yang  berorientasi  internal  birokrasi,  dan  proporsi  terbesar  di  antaranya mencakup  penyediaan  pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan.  Hal  di  atas menunjukkan  adanya  suatu  kondisi  yang  mencukupi  untuk  diterapkannya penanggulangan  banjir  berbasis governance. Upaya  berbasis governance ini mengasumsikan interaksi antara semua aktor dalam struktur pemerintahan dengan penekanan  pada  berbagi  dan  mengkoordinasikan  informasi  dalam  memastikan respon  bencana  yang  tepat  diterima  oleh  masyarakat  yang  terkena  dampak  banjir (Latif & Arshad, 2014). Kekurangan upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Konawe Utara adalah kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan, tindakan, dan sharing data. Padahal, sejumlah besar upaya pemerintah daerah adalah berkenaan dengan penciptaan pengetahuan/ informasi dan data yang dapat menjadi bahan bagi perencanaan dan tindakan bersama oleh seluruh pilar governance .
Tindakan  nonstruktural  penanggulangan  banjir  di  Kabupaten  Konawe  Utara seluruhnya  berbasis  pada  upaya  pemerintah/negara.  Anggaran  untuk  kegiatan tersebut  bersumber  dari  anggaran  negara  baik  yang  dibebankan  pada kementerian/lembaga  maupun  yang  dialokasikan  melalui  mekanisme  dana perimbangan, sedangkan desain dan implementasinya sepenuhnya dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Dua unsur public governance lainnya yakni swasta dan civil society tidak  terlibat  dalam  pendanaan  maupun  desain  dan  implementasinya. Mekanisme seperti ini bahkan diterapkan dalam kegiatan nonstruktural penciptaan
pengetahuan  yang  relevan  dengan  kebijakan.  Tujuh  poyek  penyusunan  dokumen selama  tahun  2018-2021  menggunakan  mekanisme  pelaksanaan  seperti  ini, pelaksanaannya  didanai  sepenuhnya  oleh  pemerintah  daerah,  pihak  perguruan tinggi  hanyalah  sebagai  pelaksana.  Pemerintah  daerah  belum  menerapkan pendekatan  inovatif  seperti  Penta  Helix.  Pendekatan  inovatif  ini  mengasumsikan kolaborasi dan kemitraan yang bermanfaat antara akademisi, pemerintah, industri, sektor sipil masyarakat, dan wirausahawan sosial (Halibas et al., 2017).
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  tindakan  nonstruktural  penanggulangan banjir  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  Kabupaten  Konawe  Utara  juga  masih berbasis  pada  peran  tradisional  negara  seperti  halnya  tindakan  struktural.  Dalam pelaksanaan  tindakan  nonstruktural  ini,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah keduanya  menjadi  agen  utama  dalam  melayani  kepentingan  publik  dan mendefinisikan kepentingan kolektif. Negara melalui lengan administrasi publiknya melakukan pengaturan, pemungkinan, memfasilitasi, mengaktivasi dan menyediaan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak banjir.
Tindakan  nonstruktural  penanggulangan  banjir  belum  berbasis  pada paradigma  peran  baru  negara  dalam  kerangka governance yang  mencakup mengamanatkan (mandating) ,  memfasilitasi  ( facilitating) ,  bermitra (partnering), dan mendukung  ( endorsing) .  Model  tata  kelola  pengelolaan  banjir, Control  Objective  for Information and Related Technology in Flood Governance atau COBIT dari Othman et al. (Saifulsyahira J. et al., 2016), belum diterapkan dalam penanggulangan banjir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir belum sesuai dengan  tren  paradigmatik  peran  modern dan  peran  baru  negara/pemerintah  yang menganjurkan model governance pengelolaan banjir.

## Kesimpulan
Mayoritas  dari  kegiatan  nonstruktural  penanggulangan  banjir  di  Kabupaten Konawe  Utara  berorientasi  internal  birokrasi  dengan  mencakup  penyediaan pengetahuan  yang  relevan  dengan  program  dan  kebijakan,  regulasi,  perbaikan proses dan prosedur, dan peningkatan kapabilitas birokrasi. Hanya sejumlah kecil kegiatan nonstruktural yang berorientasi eksternal warganegara untuk tujuan-tujuan penyediaan  layanan  publik  langsung  dan  peningkatan  kapabilitas  warganegara. Upaya  nonsruktural  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  penanggulangan  banjir  di Kabupaten Konawe Utara belum sesuai dengan tren paradigmatik peran modern dan peran  baru  negara/  pemerintah,  malahan  masih  berbasis  pada  upaya pemerintah/negara  dalam  perspektif  tradisional.  Peran  modern  negara  dalam kerangka  birokratik  terutama  peran regulator , enabler , facilitating ,  maupun  peran negara  dalam  kerangka governance terutama  peran mandating , partnering, dan endorsing belum  diterapkan  dalam  tindakan  nonstruktural  penanggulangan  banjir tersebut. Tindakan nonstruktural yang direkomendasikan untuk jangka menengah ke  depan  mencakup  regulasi  penggunaan  lahan  dan  perencanaan  pembangunan,
ketahanan  sosial,  perlindungan  tingkat  properti  melalui  strategi  finansial,  dan restorasi/rehabilitasi  dataran  banjir  dan  lahan  basah.  Cara  pelaksanaan  peran pemerintah  dalam  penanggulangan  banjir  yang  diprioritaskan  dalam  jangka menengah  ke  depan  adalah  lebih  berfokus  pada  peran  modern  negara  dalam kerangka  birokratik  yang  mencakup  pengatur,  pemungkin,  memfasilitasi,  dan mengaktivasi, seraya memulai pengembangan kapasitas untuk peran negara dalam kerangka governance yang  mencakup  peran  mengamanatkan,  bermitra,  dan mendukung.

## Referensi
Bovaird;,  T.,  &  Löffler,  E.  (2009). Public  Management  and  Governance (Second).
Routledge.
Brody, S. D., Kang, J. E., & Bernhardt, S. (2010). Identifying factors influencing flood mitigation  at  the  local  level  in  Texas  and  Florida:  the  role  of  organizational capacity. Natural  Hazards , 52 (1),  167 – 184.  https://doi.org/10.1007/s11069-009- 9364-5
Bubeck, P., Otto, A., & Weichselgartner, J. (2017). Societal Impacts of Flood Hazards.
In Oxford  Research  Encyclopedia  of  Natural  Hazard  Science .  Oxford  University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.281
Cahyono,  B.  E.,  Ervina  Ikke  Putri,  S.,  &  Nugroho,  A.  T.  (2022).  Pemetaan  Daerah Genangan Banjir dan Keterkaitan dengan Penggunaan Lahan , Jenis Tanah dan Curah  Hujan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  Flooded  Area  Mapping  and  Its Relationship  to  the  Land  Use  ,  Soil  Type  ,  and  Rainfall  in  North  Konawe Regency. Jurnal IlmuDasar , 23 (2), 93 – 100.
Cerulli, D., Scott, M., Aunap, R., Kull, A., Pärn, J., Holbrook, J., & Mander, Ü. (2020). The Role of Education in Increasing Awareness and Reducing Impact of Natural Hazards. Sustainability , 12 (18), 7623. https://doi.org/10.3390/su12187623
Echendu,  A.  J.  (2022).  Flooding,  Food  Security  and  the  Sustainable  Development Goals  in  Nigeria:  An  Assemblage  and  Systems  Thinking  Approach. Social Sciences , 11 (2), 59. https://doi.org/10.3390/socsci11020059
FAG, A. (2018). Flood Control And Its Management. Journal of Atmospheric & Earth Science , 2 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.24966/AES-8780/100005 Farazmand,  A.  (Ed.).  (2004). Sound  governance :  policy  and  administrative  innovations . Praeger Publishers.
Halibas,  A.  S.,  Sibayan,  R.  O.,  &  Maata,  R.  L.  R.  (2017).  The  penta  helix  model  of innovation in Oman: An hei perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management , 12 , 159 – 172.
Husain, N., Trak, T. H., & Meshram, L. (2018). Impact of Flood-Caused Pollutants and Micro-Organisms on Human Health. International Journal of Science and Research , 7 (2), 1375 – 1377. https://doi.org/10.21275/17021803

## Iman, L. O. S. (2018). Analisis Spasial Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Konawe
Utara  (Spatial  Analysis  of  Flood  Risk  Disaster  in  North  Konawe  Regency). Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan Dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional , 1175 – 1180.
Jordaan,  J.  (2013). Public  Financial  Performance  Management  In  South  Africa:  A Conceptual Approach . University of Pretoria.
Latif,  A.  A.,  &  Arshad,  N.  H.  (2014).  A  review  of  flood  management  governance framework in malaysia and selected countries. Proceedings of the 6th International Conference  on  Information  Technology  and  Multimedia , November ,  178 – 183. https://doi.org/10.1109/ICIMU.2014.7066626
Li, C., Cheng, X., Li, N., Du, X., Yu, Q., & Kan, G. (2016). A Framework for Flood Risk Analysis and Benefit Assessment of Flood Control Measures in Urban Areas. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 13 (8),  787. https://doi.org/10.3390/ijerph13080787
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook (Third). Sage.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform A Comparative Analysis — New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (third). Oxford University Press.
Saifulsyahira  J.,  Edre  M.A.,  &  Ahmad  Farhan  A.F.  (2016).  Governance  of  Flood Disaster  Management:  Malaysian  Case  Study. International  Journal  of  Public Health and Clinical Sciences , 3 (1).
Syamsul  Alam,  Faturachman  Al  Putra,  &  La  Ode  Mustafa  R.  (2023).  Strategi Pembangunan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Daerah Di Sulawesi Tenggara. Journal Publicuho , 5 (4), 1277 – 1293. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.80
Sartono. (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Tata  Laksana,  dan  Sumber  Daya  Aparatur  untuk  Mewujudkan  Good  Governance Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara . Halu Oleo.
Sholihah, Q., Kuncoro, W., Wahyuni, S., Puni Suwandi, S., & Dwi Feditasari, E. (2020). The analysis of the causes of flood disasters and their impacts in the perspective of  environmental  law. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 437 (1), 012056. https://doi.org/10.1088/1755-1315/437/1/012056
Tariq, M. A. U. R., Farooq, R., & van de Giesen, N. (2020). A Critical Review of Flood Risk  Management  and  the  Selection  of  Suitable  Measures. Applied  Sciences , 10 (23), 8752. https://doi.org/10.3390/app10238752
Yu, Q., Wang, Y., & Li, N. (2022). Extreme Flood Disasters: Comprehensive Impact and Assessment. Water (Switzerland) , 14 (8), 1 – 14. https://doi.org/10.3390/w14081211
Zhou,  Z.,  Liu,  S.,  Zhong,  G.,  &  Cai,  Y.  (2017).  Flood  Disaster  and  Flood  Control Measurements in Shanghai. Natural Hazards Review , 18 (1). https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000213.