## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
Vivi Adeyani Tandean Piter Nainggolan
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Universitas Bunda Mulia vivi.tandean@gmail.com

## ABSTRACT
in the context of state income tax in this sector is tax avoidance. Minimizing of tax burden can be influenced by and institutional ownership.This study aims to examine the factors that affect tax avoidance. This study uses 120 manufacturing companies. Sample methods in this assumptions  and  multiple  regression  analysis  and  residual  regression  analysis using  SPSS  version  20  software.  Conclusions  for  this  researc character  does  not  have  sufficient  evidence  to  have  impact  on  tax  avoidance.
impact  on  tax  avoidance.
Institutional  ownership  variable  can  be  able  to  moderate  various  factor  which have impact on tax avoidance.
Keywords : tax avoidance

## 1. Pendahuluan
Bagi  negara  maju,  pajak  merupakan unsur  penting  dalam  menopang penerimaan  Negara.  Pemerintah menggunakan  pajak  sebagai  sumber pembiayaan  Negara  yang  paling penting dalam  APBN. Target
penerimaan  pajak  setiap  tahun diharapkan  terus  meningkat.  Selain
itu  pajak  ditempatkan  sebagai  salah satu  bentuk  kontribusi  masyarakat untuk  ikut  berpartisipasi  dalam rangka  membantu  pelaksanaan  tugas bernegara  yang  ditangani  oleh pemerintah.
Pemerintah  sangat  mengharapkan adanya  sikap  taat  pajak  dari  seluruh masyarakat atau badan yang
merupakan  wajib  pajak.  Sikap  taat pajak  dalam  arti  wajib  pajak  selalu membayar  pajak  sesuai  dengan kondisi sebenarnya merupakan perilaku positif yang akan meningkatkan  penerimaan  Negara. Hal  ini  berbeda  dengan  perusahaan yang memiliki tujuan dalam memaksimalkan  laba  agar  nilai saham  perusahaan  dapat  meningkat dan  perusahaan  semakin  diminati oleh investor. Perbedaan kepentingan ini  yang  menyebabkan  perusahaan berusaha  untuk  membayar  pajak
seminimal mungkin dengan melakukan  manajemen  pajak  tanpa melanggar undang undang. Penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) merupakan salah satu bentuk
manajemen  pajak  yang  dilakukan oleh  perusahaan.  Di  satu  sisi penghindaran  pajak  diperbolehkan secara  hukum  selama  sesuai  dengan ketentuan undang   undang yang ada ( lawful )  tetapi  di  sisi  lain  tindakan penghindaran  pajak  juga  tidak diinginkan  karena  dianggap  dapat merugikan  penerimaan  negara  (Ayu 2009:2).  Beberapa  faktor  yang mempengaruhi  penghindaran  pajak antara lain karakter eksekutif, ukuran perusahaan, profitabilitas, kompensasi eksekutif, struktur hutang, kualitas audit, good corporate  governance ,  kepemilikan ins-titusional dan kepemilikan manajerial.
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  apakah karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan profitabilitas
berpengaruh  terhadap tax  avoidance dengan  kepemilikan  institusional sebagai variabel moderating?
2. Tinjauan Pustaka
2.1  Landasan Teori

## 2.1.1 Agency Theory
Jensen  &  Meckling  (1976)  dalam Anggraini  (2006:7)  mengatakan  bahwa hubungan  keagenan  merupakan  suatu kontrak  antara  satu  atau  lebih  orang (principas)  yang  menghendaki  orang lain  (manajer)  untuk  melaksanakan  jasa dengan  cara  mendelegasikan  wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam  hubungan  keagenan,  terdapat  3 faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  biaya pengawasan (monitoring  costs) ,  biaya kontrak (contracting costs) , dan visibilitas  politis.  Manajemen  sebagai pengelola  perusahaan  lebih  banyak mengetahui  informasi  internal  sehingga terdapat  kesenjangan  atau gap akan luasnya  informasi  yang  dimiliki  oleh
manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, secara  moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan  para  pemilik  (prinsipal), fokus  pada  pemenuhan  kepentingan pribadi, yaitu
memaksimalkan pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  dan psikologisnya.  Sementara  pemegang saham  akan  fokus  pada  peningkatan nilai  sahamnya.  Dengan  demikian terdapat  dua  kepentingan  yang  berbeda di  dalam  perusahaan  dimana  masing masing  pihak  berusaha  untuk  mencapai atau mempertahankan
tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Adanya benturan  kepentingan  antara  keduanya inilah  yang  memicu  munculnya agency theory (Rusydi  dan  Martani,2014).
Dalam  rangka  manajemen  bertindak selaras  dengan  tujuan pemilik,  prinsipal harus memberi insentif yang sesuai agar agen  termotivasi  untuk  memenuhi kepentingan prinsipal dan harus
dilakukan  pengawasan  untuk  mencegah hal    hal  yang  tidak  diinginkan  yang dilakukan  oleh  agen  (Jensen  dan Meckling, 1976). Hal tresebut menyebabkan  munculnya agency  cost ,
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa agency  cost timbul  dari agency  theory . Meminimalkan agency  cost merupakan tantangan  yang  harus  diselesaikan  oleh para  dewan  direksi  dan  pemegang saham yang harus memikirkan cara dan pemberian  insentif  yang  tepat  untuk
menjadikan agency  cost seminim mungkin  (Jensen  dan  Meckling  dalam Hanlon  dan  Heitzman,2010).  Konflik keagenan  dapat  mempengaruhi  tingkat perlakuan  pajak  agresif.  Permasalahan keagenan  dimana  terdapat  perbedaan kepentingan  bagi  agen  dan  prinsipal memicu  timbulnya  perilaku aggressive tax  avoidance .  Hal  ini  dikarenakan  di satu  sisi  manajemen  menginginkan peningkatan  kompensasi  melalui  laba yang  tinggi  sedangkan  sisi  lainnya pemegang saham ingin menekan biayapajak  melalui  laba  yang  rendah. Maka  dalam  rangka  menjembatani agency  problem ini  timbul  perilaku aggressive  tax  avoidance dalam  rangka mengoptimalkan kedua kepentinga tersebut. 2.1.2 Karakter Eksekutif
Pemimpin  adalah  ahli  strategi  yang menetapkan tujuan organisasi; sedang manajer memusatkan
perhatian  pada  cara-cara  agar organisasi  dapat  mencapai  tujuan tersebut  (Dale  Timpe,  1993:  ix) . Menurut  Low  dalam  Budiman (2012:3) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan,  eksekutif  memiliki  dua karakter  yakni risk  taker dan risk averse . Risk  taker adalah  eksekutif
yang  lebih  berani  dalam  mengambil keputusan  bisnis  dan  biasanya memiliki  dorongan  yang  kuat  untuk memiliki penghasilan,
posisi,
kesejahteraan  dan  kewewenangan yang  lebih  tinggi  (Maccrimon  dan
Wehrung  dalam  Budiman,  2012:  3). Dibandingkan  dengan risk  taker, eksekutif risk  averse lebih  menitik
beratkan  pada  keputusan-keputusan yan tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar. Karakter eksekutif dapat diukur dengan dengan resiko perusahan  dengan  melihat  resiko keputusan  pimpinan perusahaan melalui  standar  deviasi  perusahaan. Semakin  tinggi  nilai  standar  deviasi masing    masing  perusahaan  maka semakin pemimpin perusahaan tersebut  adalah risk  taker .  Maccrion dan  Wehrung  (dalam  Budiman, 2012)  menyebutkan  eksekutif  yang memiliki  karakter risk  taker adalah eksekutif  yang  lebih  berani  dalam mengambil keputusan.
2.1.3  Ukuran Perusahaan
Menurut  Reviani  (2012)  ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan  gambaran  besar  atau kecilnya sebuah perusahaan. Beberapa proksi yang biasa
digunakan  untuk  mewakili  ukuran
perusahaan adalah jumlah karyawan, total  aset,  jumlah  penjualan,  dan kapitalisasi  pasar.  Semakin  banyak jumlah  karyawan  berarti  semakin banyak  hasil  yang  diproduksi. Semakin  besar  aset  berarti  semakin banyak modal yang ditanam, semakin  tinggi  jumlah  penjualan berarti  semakin  banyak  perputaran uang, dan semakin tinggi kapitalisasi pasar  maka  perusahaan  semakin dikenal dalam masyarakat.
Reviani  (2012)  menjelaskan  bahwa perusahaan yang memiliki aset lebih besar  biasanya  memiliki  peran  yang lebih  besar  sebagai  pemegang kepentingan.  Hal  tersebut  akan membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar akan memberikan  dampak  yang  lebih besar  terhadap  kepentingan  publik dibanding  dengan  perusahaan  kecil. Oleh  karena  itu,  perusahaan  besar akan  menjadi  pusat  perhatian  oleh masyarakat  sehingga  mereka  akan lebih  berhati-hati  dalam  melakukan pelaporan keuangan. Sehingga kondisi  laporan  keuangan  yang dilaporkan harus lebih kuat. Semakin besar  ukuran  perusahaan  akan semakin  mempengaruhi  perusahaan untuk melakukan aktivitas
penghindaran  pajak  untuk  mancapai optimal tax saving .
2.1.4  Profitabilitas Profitabilitas atau kemampuan memperoleh  laba  merupakan  sebuah ukuran  dalam  persentase  yang digunakan  untuk  menilai  sejauh mana perusahaan mampu
menghasilkan laba pada tingkat yang dapat  diterima.  Angka  profitabilitas dinyatakan  antara  lain  dalam  angka laba  sebelum  atau  sesudah  pajak, laba investasi, pendapatan per saham dan laba penjualan. Nilai
profitabilitas  menjadi  norma  ukuran bagi  perusahaan.  Penelitian  ini mengukur  profitabilitas  perusahaan dengan  menggunakan  proksi  ROA ( return  on  assets ). Return  on  assets merupakan  sebuah  rasio  antara  laba bersih  yang  berbanding  terbalik dengan  keseluruhan  aktiva  untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan  seberapa  besar  laba bersih  yang  diperoleh  perusahaan diukur  dari  nilai  aktivanya.  Menurut Horne  dan  Wachowicz  (2005:235) menghitung return  on  assets dengan menggunakan  rumus  laba  bersih setelah  pajak  dibagi  dengan  total
aktiva. Menurut Widyaningsih (2012), Return  on  assets mampu
merefleksikan keuntungan bisnis dan mewakili efektifitas perusahaan yang mencerminkan  kinerja  manajemen dalam  pemanfaatan  total  174sset untuk  menghasilkan  laba  yang diinginkan oleh perusahaan.  Dengan kata  lain, return  on  assets mampu mengukur  kemampuan  perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk
kemudian diproyeksikan  di  masa  yang  akan datang.  Semakin  besar  profitabilitas yang  dihasilkan  perusahaan  maka semakin  besar  jumlah  pajak  yang harus  dibayarkan.Tindakan  untuk menurunkan  laba  kena  pajak  ini merupakan situasi ketika  perusahaan melakukan  kebijakan  pajak  tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan  pajak  tersebut  tidak  akan diaudit  atau  dipermasalahkan  dari sisi  hukum,  namun  tindakan  ini berisiko  karena ketidakjelasan posisi akhir, apakah tindakan pajak tersebut dianggap  melanggar  atau  tidak melanggar hukum yang berlaku (Hite dan McGill dalam Sari dan Martani, 2010).  Pemilik  perusahaan  akan cenderung  lebih  menyukai  apabila perusahaan  melakukan tindakan pajak  agresif  dalam tax  avoidance karena  pajak  merupakan  biaya  bagi
perusahaan  dan  pemilik  perusahaan (Chen et al, 2008).
2.1.5  Kepemilikan Institusional Kepemilikan  institusional  adalah proporsi  kepemilikan  saham  yang dimiliki  oleh  pemilik  institusi  dan blockholders pada  akhir  tahun (Wahyudi  dan  Pawestri  dalam Simarmata  dan  Cahyonowati, 2014). Saham  institusional  adalah  proporsi kepemilikan  saham  yang  dimiliki oleh  lembaga,  seperti  asuransi,  bank atau  institusi  lain  (Simarmata  dan Cahyonowati,  2014).  Kepemilikan institusional  ini  memiliki  pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor  manajemen,  karena  akan mendorong peningkatan pengawasan
yang lebih optimal sehingga mempengaruhi tindakan tax avoidance . Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki  oleh  perusahaan  maka semakin  kecil  tindakan  kebijakan pajak agresif karena pemilik
institusional  sangat  memperhatikan dampak  jangka  panjang  yang  akan dihasilkan  terhadap  tindakan  pajak agresif  (Zemzem  dan  Ftouhi,  2013). Maka  dari  itu,  semakin  besar  rasio kepemilkan
institusional akan
menghasilkan pengendalianyang
semakin  besar,  sehingga  indikasi terjadinya  konflik  agensi  semakin kecil  dan  semakin  kecil  pula kemungkinan dilakukannya tax avoidance .

## 2.1.6 Tax Avoidance
Kewajiban  dalam  membayar  pajak yang  diharuskan  bagi  perusahaan telah  mempengaruhi  banyak  faktor dalam  pengambilan  keputusan.  Hal ini menyebabkan banyaknya keputusan manajerial yang dirancang khusus untuk
meminimalkan besarnya  pajak  yang  harus  dibayar oleh  perusahaan  (Sartori,  2008:12). Meminimalisasi  beban  pajak  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan  yang  melanggar  peraturan perpajakan.  Upaya  meminimalkan pajak  secara  eufimisme  sering disebut  dengan  perencanaan  pajak ( taxplanning) .
Umumnya perencanaan  pajak  merujuk  pada proses  merekayasa  usaha  dan transaksi  wajib  pajak  agar  hutang pajak  berada  dalam  jumlah  minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008: 7). Istilah yang sering digunakan untuk
penghindaran  pajak  yang  masih memenuhi  ketentuan  perpajakan adalah tax avoidance, sedangkanistilah tax evasion digunakan untuk penghindaran pajak dengan  cara  melanggar  peraturan
perpajakan .  Tax  avoidance dapat diartikan sebagai cara yang tidak sah (namun  tidak  perlu  melanggar hukum)  dalam  mengurangi  hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan  undang-undang  tetapi
dengan jelas melanggar jiwa undang- undang  dengan  memanfaatkan  celah yang  ada  ( loopholes )  (Sartori,  2008: 11).  Balter  dalam  Zain  (2005:  49) mendefinisikan  penghindaran  pajak sebagai  usaha  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  apakah  berhasil  atau tidak  untuk  mengurangi  atau  sama sekali  menghapus  utang  pajak  yang tidak  melanggar  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan  Anderson  dalam  Zain (2005:  50)  menyatakan  bahwa penghindaran  pajak  adalah  cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan  dan  dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Tax  avoidance dibedakan  menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable  tax avoidance) (Fadhilah, 2014). Perbedaan  antara  kedua  jenis tax avoidance ini seperti yang diungkapkan  oleh  Slamet  dalam Rusydi  dan  Martani  (2014)  adalah ada  atau tidaknya  tujuan usaha yang baik, apakah tindakan yang dilakukan semata-mata untuk
menghindari  pajak,  apakah  tindakan sesuai  dengan  jiwa  undang-undang dan  maksud  dari  pemerintah,  serta apakah  melakukan  transaksi  yang direkayasa.Sartori
(2008: 12) menegaskan  bahwa  konsep  dari tax avoidance merupakan sebuah konsep terhadap perlindungan
pajak.
Pengertian  secara  luas  mengenai konsep  ini  adalah  sebuah  transaksi atau perjanjian yang dirancang untuk mengurangi atau menunda perpajakan dengan cara-cara tertentu. Dalam  melakukan tax  avoidance perusahaan akan mendapatkan keuntungan  dalam  penghematan pajak.  Semakin  besar  jumlah  pajak yang  dapat  dihindari,  maka  semakin
besar  pula  penghematan  pajak  yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

## 2.2  Hipotesis
Berdasarkan  hal  tersebut,  hipotesis penelitian ini adalah :
Ha 1 :Karakter  eksekutif  berpengaruh
terhadap tax  avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Ha 2 :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax  avoidance dengan kepemilikan institutional sebagai variabel moderasi .
Ha 3 :Profitabilitas berpengaruh
terhadap tax  avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. 3. Metode Penelitian 3.1.  Penyajian Data Obyek dalam penelitian ini adalahperusahaan  manufaktur Go Public di  Indonesia  yang  telah terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2010-2013 berdasarkan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Perusahaan-peusahaan tersebut  harus  telah  mengeluarkan
auditedannual report secara lengkap,
tidak delisting ,  menggunakan  mata
uang  rupiah,  memiliki  laba  sebelum pajak  dan  setelah  pajak  bernilai positif  serta current ETR  ( effective tax rate ) diatas 0.
3.2.    Definisi  Operasional  Variabel
dan Pengukuran Variabel Penelitian
1. Variabel Dependen
Tax Avoidance menggunakan proksi current ETR  ( effective  tax rate )  unutk  mengukur  seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran  pajak.  Hanlon  dan Heitzman (2010) menghitung current ETR  dengan  membagi currenttax  expense dengan pre-tax income .
2. Variabel Independen
a. Karakter Eksekutif
Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan  ( corporate risk)
yang  dimiliki  oleh  perusahaan
(Paligrova dalam Budiman, 2012: 8). Untuk mengukur risiko perusahaan  ini  dapat  dihitung melalui deviasi standar EBITDA dibagi  total  asset  perusahaan.
Rumus deviasi standar
dirumuskan sebagai berikut:
/ (T-1)
Keterangan:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E  =  EBITDA  ( earning  before interest, tax and depreciation assets )
/ Total Asset
T = Total Sampel
Perusahaan  yang  memiliki  nilai standar  deviasi  melebihi  nilai    rata- rata  nilai  standar  deviasi  seluruh perusahaan  akan  diberi  nilai  1  yang mewakili  pemimpin  yang risk  taker dan  perusahaan  yang  memiliki  nilai standar deviasi kurang dari nilai rata-
rata standar deviasi seluruh perusahaan  akan  diberi  nilai  0  yang mewakili pemimpin yang risk averse (Harto dan Hanafi, 2014:4).
b. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan dihitung menggunakan  natural logarithm
total  asset yang  dimiliki  oleh perusahaan.
c. Profitabilitas Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur  dengan  rasio return  on asset (ROA) yang didapatkan dari earning  after  tax (EAT)  dibagi dengan total assets .
3. Variabel Moderasi
Kepemilikan  institusional  adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders dibagi dengan jumlah  saham  perusahaan  yang beredar pada akhir tahun. Kepemilkan institusional ini dinyatakan dalam persentase.

## 3.3 Teknik Analisis Data

## 1. Analisis Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan untuk  mendeskripsikan  data  yang ada  pada  penelitian  ini  yang terdiri  dari  karakter  eksekutif, ukuran  perusahaan,  profitabilitas dan tax  avoidance ..  Pengukuran yang  digunakan  dalam  penelitian ini  yaitu  nilai  minimum,  nilai maximum,  mean  dan  standar deviasi.

## 2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian  ini  untuk  menguji apakah  data  memenuhi  asumsi klasik.  Uji  asumsi  klasik  terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi,  uji  multikolonieritas dan  uji  heterokedastisitas.  Uji normalitas  menggunakan  uji  non- parametrik  Kolmogrov-Smirnov, uji  autokorelasi  menggunakan  uji Durbin-Watson,
uji
multikolonieritas  dengan  melihat nilai tolerance dan variance
inflation  factor (VIF)  sedangkan uji heterokedastisitas menggunakan  uji  Glejser.  Uji asumsi klasik dalam penelitian ini semuanya telah
memenuhi persayaratan  dan  model  layak digunakan. Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  ( multiple regression analysis ) digunakan untuk menguji  pengaruh  dua  atau  lebih variabel  bebas  terhadap  variabel terikat.  Sebagai  alat  deskriptif, regresi  berganda  digunakan  sebagai alat untuk menarik kesimpulan untuk menguji  hipotesis  dan  mengestimasi nilai-nilai  populasi  (Cooper  dan Schindler, 2006: 307).Analisis regresi  berganda  juga  mengukur kekuatan  hubungan  antara  dua variabel atau lebih, serta menunjukkan  arah  hubungan  antara variabel  dependen  dengan  variabel independen pada persamaan pertama.Tujuan  dari  teknik  regresi adalah  menaksir  besarnya  parameter b 0,1,2,3,4,5,6,7 dari  model  di  atas.  Pada persamaan kedua, digunakan analisis regresi  variabel  moderasi  dengan metode residual. Pada metode residul dilakukan  dengan  mere-gresikan variabel  dependen  terhadap  nilai
mutlak  residual  dari  regresi  variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel
moderasi.  Adapun  persamaan  untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Y = b 0 + b 1X1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 .. (1)
Y = b 0 + b 1X1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5
X 1 X 4 +  b 6 X 2 X 4 +  b 7 X 3 X 4 ..(2)
Keterangan:
Y: Current ETR b 0 : konstanta b 1,2,3,4,5,6,7 : koefisien variabel X 1 :  karakter eksekutif  (KE)
X 2 :  ukuran perusahaan  (UP)
X 3 : return  on assets (ROA)
X 4 : kepemilikan institusional
: residual of error

## 1. Pengujian Hipotesis
Ketepatan  fungsi  regresi  sampel dalam  menaksir  nilai  aktual  dapat diukur  dari  model Goodness  of  Fit fungsi  regresi  tersebut.  Secara statistik pengujian hipotesis ini dapat diukur dari nilai koefisien
determinasi (R 2 ), nilai statistik F, dan nilai  statistik  t.  Perhitungan  statistik signifikan  apabila  nilai  uji  statistik berada  dalam  daerah  kritis,  yaitu
daerah  dimana  H 0 ditolak.  Dan menjadi tidak signifikan bila nilai uji statistik  berada  dalam  daerah  H 0
diterima.
4.Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1 Analisis Deskriptif Uji  analisis  deskriptif  dilakukan terhadap  data  karakter  eksekutif, ukuran  perusahaan,  profitabilitas, kepemilikan  institusional  dan tax avoidance . Berikut ini disajikan hasil uji statistis deskriptif. Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation KE_X1 120 0 1 ,31 ,464 UP_X2 120 25,22112 30,36219 27,6356094 1,21183547 ROA_X3 120 ,02200 ,23300 ,0830275 ,05497538 INST_X4 120 ,29704 ,96210 ,7104992 ,17323541 ETR_Y 120 ,00404 ,45214 ,2416910 ,07478271 Valid N (listwise) 120 Sumber: Data sekunder yang diolah
Pada  tabel  1  menunjukkan bahwa  jumlah  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ada  120
perusahaan. Variabel dependen
current ETR  menunjukkan  nilai minimum  sebesar  0,00404  yang mengindikasikan tingginya kemungkinan terjadinya tax avoidance. Sedangkan nilai maksimumsebesar 0,45214 mengindikasikan  semakin  kecilnya peluang  terjadinya tax  avoidance.
Nilai  rata-rata current ETR  pada penelitian  ini  sebesar  0,2416908 yang  menunjukkan  bahwa  potensi terjadinya tax  avoidance pada perusahaan cukup tinggi.
Variabel  independen  dalam  analisis deskriptif ini, yaitu karakter
eksekutif  yang diukur  dengan  resiko perusahaan,  memiliki  nilai  mean sebesar 0,31. Nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 serta nilai  standar  deviasi  sebesar  0,464. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  banyak pemimpin  perusahaan  yang  tidak berani  dalam  mengambil  keputusan untuk  melakukan  tindakan tax avoidance .
Variabel  independen  selanjutnya
adalah  ukuran  perusahaan  yang memiliki  nilai  rata-rata  total assets sebesar  27,6356094  juta nilai minimum  sebesar  25,22112  juta  dan nilai  maksimum  sebesar  30,36219 juta  dengan  standar  deviasi  sebesar 1,21183547.
Variabel  independen  berikutnya dalah  profitabilitas  yang  diukur dengan return on assets . Nilai rata rata  ROA  sebesar  0,830275  (83%) dengan  nilai  minimum  sebesar
0,02200 dan nilai maksimum sebesar 0,23300. Variabel moderasi adalah
kepemilikan  institusional  memiliki nilai  rata    rata  sebesar  0,7104992 yang berarti kepemilikan perusahaan oleh  pohak  institusi  rata    rata sebesar  71%  dengan  persentase
paling  sedikit  berjumlah  0,29704 atau  hanya  29,7%  dari  saham perusahaan  beredar  yang  dimiliki oleh institusi.
Kepemilikan institusional  memiliki  nilai  tertinggi sebesar  0,96210  atau  96,21%  dari saham beredar.
Pengujian  Hipotesis  1: Apakah karakter  eksekutif  berpengaruh terhadap tax  avoidance dengan kepemilikan institusional
sebagai variabel moderasi ?
Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,137 > 0,05 (5%). Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  resiko keputusan  pimpinan perusahaan tidak berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak.
Adanya kepemilikan institusional  sebagai  pengawas  dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan perusahaan. Semakin  banyak  keputusan  yang diambil  perusahaan  melalui  beberapa pihak dan pengawasan yang luas akan semakin  mempengaruhi  keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan tersebut. Pimpinan
perusahaan  yang risk  averse lebih cenderung  berhati  -  hati  dalam mengambil  keputusan  yang  beresiko bagi perusahaannya.
Pengujian Hipotesis 2: Apakahukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance dengan  kepemilikan institutional  sebagai  variabel moderasi?
Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikan  sebesar  0,003  <  0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap  tindakan tax  avoidance .
Semakin  besar  ukuran  perusahaan akan  semakin  banyak  pihak  yang melakukan pengawsan terhadap perusahaan  tersebut  baik  secara internal  maupun  eksternal.  Dengan adanya  kepemilikan  institusional dalam  perusahaan  tersebut  maka perusahaan akan melakukan manajemen  pajak  dengan  lebih berhati    hati  dan  meminimalkan
tindakan tax  avoidance agar  sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan  tetap  mempertahankan  reputasi perusahaan. Pengujian Hipotesis 3: Apakahprofitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance dengan  kepemilikan institusional  sebagai  variabel
moderasi ?
Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikan  sebesar  0,002  <  0,05. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa profitablitias  berpengaruh  terhadap tax  avoidance secara  positif  karena perusahaan  memerlukan  nilai  yang baik di mata publik maka profitabilitasnya  harus  tetap  baik. Pada  saat  perusahaan  mengalami profitabilitas  yang  meningkat  maka peluang  untuk  meminimalkan  pajak yang  dibayarkan  semakin  besar melalui  tindakan tax  avoidance . Keterlibatan
kepemilikan institusional  dalam  hal  ini  berkaitan dengan  jumlah  deviden  yang  akan diberikan  dari  profitabilitas  yang didapatkan oleh perusahaan. Semakin besar tindakan tax avoidance maka akan memungkinkan semakin besar jumlah  deviden  yang  akan  diberikan kepada pemegang saham
institusional.

## 5. Simpulan
Setelah  melakukan  pengujian  maka penelitian  yang  dilakukan  penulis menghasilkan  kesimpulan  bahwa variabel  karakter  eksekutif  tidak berpengaruh  terhadap tax  avoidance secara  parsial.  Sedangkan  variabel
ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas
berpengaruh  secara  parsial  terhadap tax  avoidance .  Secara  simultan karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance . Kepemilkan  institusional  sebagai variabel pemoderasi terbukti memperkuat hubungan antara variabel  dependen  dan  variabel
indpenden dalam penelitian ini.
Saran  yang  dapat  peneliti berikan mengingat keterbatasan yang dialami  peneliti  bagi  penelitian selanjutnya adalahmenambah variabel good corporate governance , menggunakan proksi yang lain dalam
mengukur tax  avoidance misalnya book tax gap .

## Daftar Pustaka
Annisa,  Nuralifmida  Ayu  dan  Lulus Kurniasih  (2012), Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance, Jurnal
Akuntansi & Auditing, Mei Vol.
8,  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Ayu,  Dyah  dan  Rini  Hastuti  (2009), Persepsi WP: Dampak pertentangan  Diametral  Pada Tax  Evasion  WP  Dalam  Aspek Kemungkinan Terdeksinya
Kecurangan, Keadilan, ketetapan, Pengalokasian, Teknologi  Sistem  Perpajakan, dan  Kecenderungan  Personal (Studi WP Orang Pribadi) .Kajian Akuntansi. Budi  Judiman,  2012, Pengaruh Karakter  Eksekutif  Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ,  Universitas  Gadjah Mada,  Semarang,  diakses  8
Oktober2014.
Chen,  Shuping  et  al  (2008), Are Family Firms More or Less Tax Aggressive? , Journal of Financial EconomicsVol. 95, pp. 41-61.
Cooper,  Donald  R.  dan  Schindler, Pamela  S.  (2006), Metode  Riset Bisnis,  Volume  2,  Edisi  9, Jakarta:  PT.  Media  Global
Edukasi.
Dyreng  at  al.  2008, Long-Run Corporate  Tax  Avoidance ,  The Accounting  Review,  Vol.  83,
No.  1,  pp  61-82,  diakses  9 Oktober 2014.
Dyreng  at  al.  2010, The  Effects  of Executive  on  Corporate  Tax Avoidance ,  The  Accounting Review,  Vol.  85,  No.  4,  pp. 1163-1189,  diakses  9  Oktober
2014.  Ghozali  Imam  (2006), Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hanafi,  Umi  &  Harto  P.  2014,
Analisis  Pengaruh  Kompensasi Eksekutif,  Kepemilikan  Saham Eksekutif  dan  Referensi  Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan , Diponegoro Journal  of  Accounting,Volume 3,  Nomor  2,  Tahun  2014, Halaman  1-11,  diakses  20 Desember2014. Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman  (2010), A  Review  of Tax  Research ,  Journal  of Accounting and Economics50,pp. 127-178. Harryo  S.,  Hendri  (2009),  Skripsi: Analisis  Rasio  Likuiditas,  Rasio Leverage, Dan Rasio Profibilitas  Serta  Pengaruhnya Terhadap  Harga  Saham  Pada Perusahaan-perusahaan  Sektor Pertambangan  Yang  Listing  di BEI , Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama. http://www.ortax.org
Jensen,  Michael  C.  dan  William  H. Meckling (1976), Theory of The Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Costs  and  Ownership Structure,  Journal  of  Financial Economics  Vol.  3,  No.  4,  pp. 305-360.
Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia, Data  Pokok  APBN
2006-2012 ,  diakses  13  Oktober
2014. Mardiasmo (2009), Perpajakan Edisi Revisi 2009 , Yogyakarta:
Penerbit ANDI.
Mohammad  Zain,  AK.  (2005), Manajemen Perpajakan , Jakarta:
Salemba Empat.
Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini M.  (1995), Kepemimpinan  yang Efektif ,  Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press.
Nugroho,  Elfianto  (2011),  Skripsi:
analisis  Pengaruh  Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan Dan Leverage  Terhadap  Profibilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan  Manufaktur  Yang Terdaftar pada BEI pada Tahun 2005-2009 , Fakultas Ekonomi,Universitas Diponegoro. Paligorova, Teodora 2010, Ownership  Structu paper/Document de travail,
2010-3,  diakses  23  Oktober
2014
Republik  Indonesia.  2007. Undang-
Undang  No.  28  Tahun  2007
Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran  Negara  RI  Tahun 2007, No. 85.Sekretariat Negara. Jakarta. Reza, Faizal (2012), Skripsi: Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap
Penghindaran Pajak , Universitas Indonesia. Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani (2014), Pengaruh Struktur Kepemilikan TerhadapAggressive Tax Avoidance , Simposium Nasional Akuntansi XVII, 24-27 September, Mataram. Sartori,  Nicola  (2008), Effect  of Strategic  Tax  Behaviors  on Corporate  Governance,  Social Science Research Network, diakses  17  Desember 2014, www.ssrn.com
Suandy,  Erly  (2008), Perencanaan Pajak , Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat Suminarsi,  Wahyu  dan  Supriyadi 2011, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi  Terhadap  Persepsi WP Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) ,  Universitas  Gajah
Mada,  Yogyakarta,  diakses8
Oktober 2014.
Suryani,  Alfiah  (2010),  Skripsi:
Pengaruh Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, dan Firm SizeTerhadap Kinerja Perusahaan Yang Masuk Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index Periode  2004-2008 ,  Fakultas Syariah, UniversitasIslam
Negeri Sunan Kalijaga.
Sugiyono  (2009), Metode  Penelitian Bisnis ,  Bandung:  AFLABETa, CV.
Scott,  William  R.  (2003),  Financial
Accounting  Theory,  Edisi  3,
Toronto: Prentice Hall.
Waluyo, (2013), Perpajakan
Indonesia  Edisi  11    Buku  1 .
Jakarta: Salemba Empat.
Watts,  Ross  L.  dan  Jerold  L. Zimmerman  (1983), Agency
Problems,  Auditing,  and  the
Theory  of  the  Firm:  Some
Evidence ,  Journal  of  Law  and Economics,Vol.  26,  No.  3,  pp.
613-633.
Zemzem,  Ahmed  dan  Khaoula
Ftouhi  (2013), The  Effects  of Characteristics on Tax Aggressiveness , Journal of Finance and Accounting,Vol.4,No.4.