INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2800-2807 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata
Juan Joubert Immanuel Panelewen 1 ✉ , Jenice Valencia Alam 2
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: juan.205220098@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam Hukum Perdata, surat kuasa sangat penting karena dapat menentukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Hal ini membuat pembuatan surat kuasa harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pentingnya pembuatan Surat Kuasa dalam Perpektif Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  studi  pustaka  dan  juga  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah bahwa pembuatan surat kuasa sangatlah penting agar wewenang yang diberikan dan juga tindakan hukum yang diperlukan oleh sang pembuat surat kuasa jelas adanya, dan  legalitas  atas  perwakilan  sang  pembuat  surat  kuasa  juga  jelas.  Surat  kuasa  dapat  dibuat  oleh siapapun, yang akan memberikan wewenang kepada seseorang yang disebut sebagai penerima kuasa untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa dalam hal-hal tertentu. Surat kuasa memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan tindakan hukum karena surat tersebut menjadi bukti tertulis yang mengesahkan pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
Kata Kunci: Surat Kuasa, Dokumen, Wewenang, Badan Hukum, Ketidakjelasan, Konsekuensi Hukum.
Abstract
In Civil Law, power of attorney is very important because it can determine the rights and obligations between the two parties involved in a transaction. This makes the making of a power of attorney must be done carefully and in accordance with applicable legal provisions. The purpose of this study is to analyse the importance of making a Power of Attorney in the Civil Law Perspective. This research uses a literature study research method and also uses a type of normative legal research. The result of this research is that the making of a power of attorney is very important so that the authority given and also the  legal  actions  required  by  the  power  of  attorney  maker  are  clear,  and  the  legality  of  the representation  of  the  power  of  attorney  maker  is  also  clear.  A  power of  attorney  can  be  made by anyone, which will authorise a person called a power of attorney recipient to act on behalf of the power of attorney in certain matters. A power of attorney has significant weight in taking legal action because it becomes written evidence that authorises the granting of power by the grantor to the grantee. Keywords: Power of Attorney, Document, Authority, Legal Entity, Vagueness, Legal Consequences

## PENDAHULUAN
Hukum  perdata  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  memuat berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengenai  hubungan  keperdataan  antara individu,  badan  hukum,  maupun  lembaga  pemerintah  (Suharsono  &  Sutikno,  2020). Sebagai  bagian  dari  sistem  hukum,  hukum  perdata  memegang  peranan  penting  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan keperdataan.  Salah  satu  hal  penting  yang  berkaitan  dengan  hukum  perdata  adalah pembuatan  surat  kuasa.  Surat  kuasa  merupakan  surat  yang  memberikan  kuasa  kepada seseorang untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa dalam suatu perkara. Dalam  konteks  hukum  perdata,  surat  kuasa  seringkali  digunakan  sebagai  alat  untuk mempermudah  penyelesaian  sengketa,  khususnya  dalam  kasus-kasus  dimana  pemberi kuasa tidak  dapat hadir secara langsung dalam sidang pengadilan atau dalam transaksi bisnis tertentu (Siti Marfuah & Ahmad Fitra, 2018).
Dalam kehidupan sehari-hari, akan ada saatnya dimana kita membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam beberapa kasus, kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung dan  membutuhkan bantuan  dari orang  lain,  contohnya  dalam  bidang  hukum  dimana  kita  tidak  dapat  menyelesaikan permasalahan hukum kita sendiri sehingga kita memerlukan bantuan dari pihak ketiga, oleh karena itulah diperlukan surat kuasa. Dalam hal ini, surat kuasa menjadi hal yang penting untuk dibuat dalam perspektif hukum perdata (Suryokusumo, 2018). Pembuatan surat kuasa memiliki  persyaratan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  baik  dari  segi  formalitas  maupun
materiil. Pelanggaran terhadap persyaratan tersebut dapat mengakibatkan surat kuasa yang dibuat  menjadi  tidak  sah  dan  berpotensi  menimbulkan  masalah  dalam  penyelesaian sengketa, bukan hanya itu namun suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak dengan tujuan untuk mewakili seorang individu atau institusi juga memerlukan surat kuasa, hal ini berkaitan dengan legalitas dan juga batasan atas tindakan yang dapat diambil oleh perwakilan  tersebut  dan  kuasa  apa  yang  dikehendaki  oleh  sang  pembuat  surat  kuasa tersebut.
Tanpa  adanya  surat  kuasa  tersebut  maka  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh perwakilan dari suatu individu atau institusi tersebut tidak dapat dikatakan legal dan juga tidak sah. Maka dari itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai pentingnya pembuatan surat kuasa dalam perspektif hukum perdata, bagaimana prosedur pembuatannya, dan juga bobot surat kuasa dalam pengambilan tindakan hukum agar masyarakat dapat memahami dan juga menilai terkait surat kuasa dalam mengambil tindakan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan juga menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif.  Studi  pustaka  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau sumber-sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian (Pratiwi, 2020). Metode ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Dalam melakukan studi pustaka peneliti biasanya melakukan seleksi  terhadap  sumber-sumber  yang  relevan  dengan  topik  penelitian,  kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan temuan-temuan yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut. Hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sebagainya (Soekanto, S., & Mamudji, 2001). Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dimana hasil dari penelitian  ini  akan  disajikan  dalam  bentuk  paragraph  (Nurkholis,  2012).  Sumber  bahan hukum yang akan dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder  dimana  bahan  hukum  primer  yang  akan  digunakan  merupakan  KUHPer,  dan Undang-undang terkait yang akan berguna dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan  merupakan buku-buku, artikel,  dan  juga jurnal terkait  yang dapat membantu di dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang berisi wewenang atau hak yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum atas Namanya (Pasaribu, 2017).
Dalam hal ini, seseorang yang memberikan surat kuasa disebut sebagai pemberi kuasa atau mandat, sedangkan orang yang diberi kuasa disebut sebagai kuasa atau mandataris. Surat kuasa dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam urusan bisnis, hukum, dan keuangan. Dalam perspektif hukum perdata, surat kuasa memiliki peran penting dalam mempermudah  seseorang  atau  badan  hukum  untuk  melakukan  transaksi  dan  tindakan hukum tertentu yang memerlukan persetujuan atau wewenang dari pihak lain. Selain itu surat kuasa juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, surat kuasa  juga  dapat  menjadi  dasar  bagi  pihak  yang  menerima  kuasa  untuk  melakukan tindakan hukum tertentu atas nama penyerah kuasa.
Surat  kuasa  biasanya  dapat  dibuat  oleh  oleh  seseorang  yang  akan  memberikan wewenang  atau  kuasa  pada  orang  lain  untuk  mewakili  dirinya  dalam  melakukan  suatu tindakan atau urusan tertentu (Nursito, 2016). Orang yang membuat surat kuasa ini juga biasanya  merupakan  orang  yang  memerlukan  bantuan  hukum  dalam  bidang-bidang tertentu, pembuatan surat kuasa ini diperlukan karena tidak semua orang itu capable atau cakap  dalam  membela  hak  dan  kewajibannya  di  dalam  pengadilan  ataupun  prosedur hukum tertentu oleh karena itu mereka memperlukan perwakilan untuk membela hak dan kewajibannya.Contoh  penggunaan  surat  kuasa  adalah  ketika  seseorang  tidak  dapat menghadiri suatu kegiatan atau acara dan diperlukannya suatu keputusan hukum ataupun kegiatan  yang  memerlukan  suatu  tindakan  hukum,  tetapi  ingin  diwakili  oleh  orang  lain. Dalam hal ini, orang tersebut dapat membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili dan menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki.
Surat  kuasa  dianggap  penting  dikarenakan  dengan  adanya  surat  kuasa  maka  kita dapat memberikan wewenang atau hak untuk bertindak atas nama kita kepada pihak lain dalam situasi tertentu. Dalam konteks hukum perdata, surat kuasa sering digunakan dalam transaksi  bisnis,  pengurusan  perbankan,  dan  litigasi.  Dengan  adanya  surat  kuasa,  orang dapat  memperluas  kemampuan  mereka  untuk  bertindak  dan  membuat  keputusan, meskipun  mereka  tidak  dapat  melakukannya  secara  langsung  atau  tidak  memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal litigasi, surat kuasa memungkinkan pengacara atau kuasa hukum untuk mewakili klien mereka di pengadilan dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan atas nama mereka
(Setiawan, 2020). Oleh karena itulah pembuatan surat kuasa yang tepat dan sah sangat penting untuk menghindari risiko kesalahan atau tindakan hukum yang tidak sah.
Pentingnya  surat  kuasa  juga  dapat  dilihat  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  surat  kuasa,  seperti  pasal  1792  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kuasa wakil harus dibuktikan dengan surat kuasa, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang atau kebiasaan. Dalam praktiknya, surat kuasa seringkali menjadi syarat penting dalam melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu  oleh  karena  itulah  surat  kuasa  dapat  dianggap  penting  dari  perspektif  hukum perdata.
Surat  kuasa  memiliki  bobot  hukum  atau  legal  weight  yang  cukup  tinggi  sehingga dapat  dianggap  penting  dalam  konteks  hukum  perdata  sehingga  prosedural  untuk pembuatan  surat  ini  juga  cukup  sulit.  Terdapat  beberapa  persyaratan  dan  juga  format penulisan yang harus diikuti di dalam pembuatan surat kuasa. Format yang harus digunakan dalam surat kuasa juga mengandung sepuluh unsur penting yang tidak dapat dilewatkan. Unsur-unsur yang harus ada tersebut di antara lain adalah judul, kalimat pembuka yang berisi keterangan waktu), identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, perihal yang dikuasakan,  jenis  pemberian  kuasa  (umum,  khusus,  perantara,  insidentil,  atau  istimewa), klausul hak retensi, klausul hak substitusi, penutup surat kuasa, dan tanda tangan semua pihak yang terlibat, sepuluh hal ini merupakan unsur yang harus ada di dalam pembuatan surat  kuasa  agar  surat  kuasa  tersebut  dapat  dianggap  legal  dan  juga  sesuai  menurut undang-undang. Seperti yang dapat dilihat dalam Putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1265  K/Pdt/2019  dimana  dalam  putusan  tersebut  disoroti  pentingnya  pembuatan  surat kuasa yang sah dalam sebuah transaksi jual beli properti, dalam kasus tersebut Mahkamah Agung  memutuskan  bahwa  surat  kuasa  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  formil  dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum.  Lalu  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  158  K/Pdt/2012.  Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat kuasa yang jelas dan tegas harus dibuat untuk memberikan kekuatan  hukum  yang  kuat  kepada  pengacara  dalam  mewakili  kepentingan  klien, berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat dilihat bahwa surat kuasa yang sah dan juga legal diperlukan dalam adanya proses litigasi dan juga dalam pengambilan tindakan hukum.
Surat  kuasa  juga  memiliki  jenis  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  keperluan  sang penulis surat kuasa tersebut, yang pertama adalah surat kuasa istimewa dimana dalam surat ini jenis kuasa yang diberikan adalah suatu perihal yang sangat penting seperti saat mediasi atau sumpah penentu, lalu surat kuasa perantara yang biasa digunakan untuk mewakilkan para  agen  perdagangan,  broker,  atau  makelar,  surat  kuasa  pribadi  atau  umum  yang
berfungsi sebagai dokumen peralihan kuasa untuk kepentingan umum seperti pengambilan uang  atau  harta  kekayaan,  surat  kuasa  insidentil  yang  merupakan  dokumen  pemberian kuasa pada seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pemberi kuasa, surat kuasa khusus yang meliputi kegiatan tertentu yang dialihkan ke penerima kuasa, dan surat kuasa resmi yang merupakan surat yang dibuat oleh perorangan untuk sebuah instansi.
Ada  pula  yang  dimasukan  ke  dalam  kekuatan  dan  efektivitas  surat  kuasa  dalam mengambil  tindakan  hukum  bergantung  pada  beberapa  faktor,  termasuk  lingkup  dan wewenang  yang  diberikan  dalam  surat  kuasa,  hukum  dan  regulasi  khusus  di  yurisdiksi tempat  tindakan  hukum  dilakukan,  serta  persyaratan  tambahan  atau  pembatasan  yang diberlakukan oleh otoritas atau lembaga terkait. Surat kuasa harus memenuhi persyaratan hukum  di  yurisdiksi  tempat  penggunaannya.  Dalam  banyak  kasus,  surat  kuasa  perlu dilegalisir  oleh  notaris  untuk  meningkatkan  keaslian  dan  penerimaan  oleh  pihak  ketiga, seperti bank, lembaga pemerintah, atau pengadilan.
Prosedur pembuatan surat kuasa dalam perspektif hukum perdata di Indonesia dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang pertama identifikasi pihak-pihak yang terlibat, lalu penyusunan isi dari surat kuasa, penandatanganan  surat  kuasa  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dengan  surat  kuasa tersebut,  legalisasi  surat  kuasa  (opsional),  penyerahan  surat  kuasa,  setelah  surat  kuasa ditandatangani  dan  legalisasi  (jika  diperlukan)  selesai,  serahkan  surat  kuasa  kepada penerima  kuasa.  Pastikan  penerima  kuasa  memahami  isi  surat  kuasa  dan  menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan surat  kuasa  dalam  mengambil  tindakan  hukum  dapat  tunduk  pada  batasan  atau pembatasan tertentu. Misalnya, beberapa tindakan hukum mungkin memerlukan otorisasi atau  persetujuan  khusus  di  luar  lingkup  surat  kuasa  umum.  Selain  itu,  wewenang  yang diberikan dalam surat kuasa dapat terbatas dalam jangka waktu tertentu atau diakhiri dalam keadaan tertentu, seperti ketidakmampuan atau kematian pemberi kuasa.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  peneliti  berikan  setelah  melakukan  penelitian  dalam pembahasan mengenai pentingnya surat  kuasa dalam perspektif hukum perdata di antara lain adalah:
1. Surat  kuasa  merupakan  dokumen  tertulis  yang  memberikan  kemampuan  atau wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama kita dan juga  mereka  dapat  menjadi  pembela  hak  dan  kewajiban  kita  dalam  hal  litigasi, transaksi,  maupun  hal-hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  dan  juga
memerlukan ahli hukum yang kompeten untuk melakukan hal tersebut dikarenakan sang penulis surat kuasa yang tidak dapat melakukan pembelaan atau tindakan hukum itu sendiri dikarenakan ketidakcakapan ataupun ketidak pahaman mengenai hukum itu sendiri. Pembuatan surat kuasa sangatlah penting agar wewenang yang diberikan dan  juga  tindakan  hukum  yang  diperlukan  oleh  sang  pembuat  surat  kuasa  jelas adanya, dan legalitas atas perwakilan sang pembuat surat kuasa juga jelas.
2. Surat kuasa dapat dibuat oleh siapapun, yang akan memberikan wewenang kepada seseorang  yang  disebut  sebagai  penerima  kuasa  untuk  bertindak  atas  nama  sang pemberi kuasa dalam hal-hal tertentu. Dalam konteks prosedur yang dilakukan dalam membuat  surat  kuasa  terdapat  beberapa  langkah,  pertama  mengidentifikasi  siapa yang akan memberi kuasa dan siapa ya gn menerima kuasa, lalu tentukan cakupan wewenang yang diberi secara spesifik dan jelas agar tidak adanya miskonsepsi seperti kasus  yang  dikaji.  Surat  kuasa  juga  harus  ditulis  dengan  mencakupkan  identitas lengkap, tanggal, cakupan kuasa dan tanda tangan dari sang pemberi kuasa, dalam penyampaian,  surat  kuasa  harus  disampaikan  secara  langsung  oleh  sang  pemberi kepada sang penerima setelah dilegalisir oleh notaris sebagaimana yang diatur dalam undang-undang  kenotariatan,  dan  penerima  kuasa  harus  berlaku  sesuai  apa  yang diinstruksikan dan sesuai dengan cakupan kuasa yang diberikan.
3. Surat  kuasa  memiliki  bobot  yang  signifikan  dalam  pengambilan  tindakan  hukum karena surat tersebut menjadi bukti tertulis yang mengesahkan pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dengan adanya surat kuasa, penerima kuasa memiliki otoritas hukum yang sah untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang ditentukan dalam surat tersebut. Surat kuasa dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan atau proses hukum lainnya untuk menunjukkan bahwa penerima kuasa memiliki wewenang yang sah dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu, bobot surat kuasa sangat penting dalam memberikan dasar hukum  yang  kuat  bagi  penerima  kuasa  untuk  mengambil  tindakan  hukum  yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M. Suryokusumo. (2009). Hukum Kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan. PT Bina Aksara. Berita99.  (2023).  Contoh  Surat  Kuasa  Beserta  Jenis  dan  Cara  Membuatnya  Semuanya Lengkap. https://berita.99.co/contoh-surat-kuasa/
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Nurkholis. (2012). Metodologi penelitian: Pendekatan kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nursito,  A.  (2016).  Kajian  Yuridis  Penggunaan  Surat  Kuasa  oleh  Kuasa  Hukum  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(2).
Pasaribu, S. (2017). Peranan Surat Kuasa Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Justitia, 11(2)
Pratiwi, A.D. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Surat Kuasa dalam Perdata. Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, 8(1)
Setiawan, M. E. (2020). Urgensi Pembuatan Surat Kuasa pada Tindakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 27(3).
Siti Marfuah dan Ahmad Fitra. (2018). Analisis Yuridis Pembatalan Kuasa Dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3).
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suharsono dan Sutikno. (2020). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.