## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Peran Advokat sebagai Pendamping Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu Secara Sukarela
Aulia Nisma 1 ,  Lara Nopi Dayanti 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Keadvokatan Hukum Ekonomi Syariah - Universitas Islam Negeri
Sumatera  Utara nismaaulia200110@gmail.com 1 , larasnovidayanti@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3
ABSTRACT In  an  effort  to  realize  the  role  of  an  advocate  as  a  legal  assistant  as  well  as  a protector of  the human  rights  of  every human  being  whose function is  to provide free  legal assistance to underprivileged people, an advocate should have thoroughly administered the law without discriminating against the person's background. So that everyone will be equal before the law. Advocates are law enforcers who are free, independent and responsible for enforcing the  law  whose  existence  is  guaranteed  by  law.  This  shows  that  advocates  have  rights, obligations  and  responsibilities in accordance  with  the  laws  and  regulations  of advocates.  In Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, it is stated that an Advocate is a person whose profession is providing legal assistance, both in court and outside the Court. What is meant by legal  services  are  services  provided  by  an  advocate,  namely  in  the  form  of  providing  legal consultations/negotiations, legal assistance, accompanying clients, defending and carrying out legal  actions  for  the  benefit  of  their  clientsAn  advocate  must  carry  out  his  duties  and professional oath for the sake of upholding justice based on law for the benefit of people who seek  justice,  including  in  terms of  teaching  people about  their  fundamental  rights  before  the law. In the Advocate oath of profession, Advocates are required to provide legal assistance to people who cannot afford it for free.Therefore  advocates need state intervention in it in order to enforce the law as a whole. However, what is currently happening is how to make legal aid not only for the rich but also for the poor.
Keywords: Responsibility, Advocate, Legal Aid
ABSTRAK.
Dalam  upaya  untuk  mewujudkan  peran  advokad  sebagai  pendamping  hukum sekaligus  sebagai  pelindung  hak  asasi  setiap  manusia  yang  berfungsi  untuk  memberikan bantuan  hukum secara  Cuma-Cuma  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu, seharusnya seorng  advokat  harus  memnerikan  hukum  secara  menyeluruh  tanpa  harus  membeda- bedakan latar belakang orang tersebut. Sehingga semua orang akan sama di hadapan hukum. Advokat  adalah  penegak  hukum  yang  bebas,  mandiri  serta  bertanggung  jawab  dalam menegakkan  hukum  yang  keberadaannya  sudah  dijamin  oleh  Undang-undang.  Hal  Itu menunjukkan  bahwa  advokat  memiliki  hak,  kewajiban serta  tanggung  jawab  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan advokat.Didalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  tentang  Advokat,  disebutkan  bahwa  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  dalam memberikan  bantuan  hukum,  baik  di  dalam  pengadilan  maupun  di luar  Pengadilan.  Yang dimaksud  dengan  jasa  hukum  adalah  jasa  yang  diberikan  seorang  advokat  yaitu  berupa memberikan konsultas/perundingan hukum, bantuan hukum, mendampingi klien, membela dan  melakukan  tindakan  hukum  untuk  kepentingan  kliennya.  Seorang  advokat  harus menjalankan tugas dan sumpah profesinya demi untuk tegaknya keadilan yang berdasarkan hukum  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  mencari  keadilan,  termasuk  dalam  hal mengajarkan kepada masyarakat dalam hal hak-hak fundamnental mereka di depan hukum. Dalam  sumpah  propesi  Advokat,  Advokat  diwajibkan  untuk memberikan  bantuan  hukum bagi masyarakat yang tidak mampu itu secara cuma-cuma, Akan tetapi pada kenyataannya kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    330-340   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2676
masyarakat  yang  kurang  mampu  mengalami  banyak  kendala  terutama  Dalam  hal prakteknya, Maka  dari  itu  advokad memerlukan campur  tangan  negara  didalamnya  guna untuk  menegakkan  hukum  secara  menyeluruh.  Akan  tetapi  yang  saat  ini  sering  terjadi adalah bagaimana caranya agar bantuan hukum yang itu tidak hanya berpihak kepada yang kaya saja namun juga perpihak pada masyarakat miskin.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Advokat, Bantuan Hukum

## L PENDAHULUAN
Didalam l suatu l negara l hukum, l negara l sudah l mengakui l dan l melindungi l hak-hak l asasi l dari l setiap l orang l baik l itu l yang l kaya l maupun l yang l miskin l tanpa l harus l membedakan l status l sosial, l dan l latar l belakang l orang l tersebut, l sehingga l semua l orang l mempunyai l kesempatan l dan l haknya l untuk
l diperlakukan l yang l sama l di l hadapan l hukum l (equality l before l the l law). l Persamaan l dihadapan l hukum l itu l harus l di l seimbangi l dengan l persamaan l l terhadap l perlakuan l (equal l treatmet) l untuk l semua l orang. l Jika l nantinya l ada l dua l orang l bersengketa l yang l datang l kehadapan l hakim, l maka l orang l tersebut l harus l diperlakukan l yang l sama l oleh l seorang l hakim l (audi l et l alteram l partem). l Persamaan l dihadapan l hukum l itu l dapat l diartikan l secara l dinamis l yang l sangat l dipercayai l untuk l memberikan l kepastian l hukum l untuk l memperoleh l keadilan l (access l to l justice) l untuk l setiap l orang l tanpa l membeda-bedakan l latar l belakangnya. l Sebab l keadilan l itu l harus l disama l ratakan l oleh l negara l kepada l semua l orang, l dan l hukum l yang l akan l menjaganya l agar l keadilan l itu l sampai l kepada l semua l orang l secara l menyeluruh l tanpa l terkecuali. l Apakah l orang l tersebut l berkatagorokan l mampu l atau l fakir l miskin, l sebab l mereka l itu l semuanya l sama l dimata l hukum l untuk l memperoleh l suatu l akses l untuk l mendadapatkan l keadilan l . l Hal l itulah l yang l menjadi l patokan l atau l landasan l konstitusional l dalam l pembentukan l UU l RI l No. l 18 l Tahun l 2003 l tentang l advokat l dan l UU l RI l No. l 16 l Tahun l 2011 l Tentang l Bantuan l Hukum. l Dalam l usaha l mewujudkan l prinsip-prinsip l negara l hukum, l khususnya l dalam
l kehidupan l bermasyarakat l dan l bernegara, l peranan l dan l fungsi l seorang l advokat l sebagai l profesi l yang l bebas, l mandiri, l dan l bertanggung l jawab, l itu l merupakan l suatau l hal l yang l penting l dari l pada l lembaga l peradilan l dan l instansi l penegak l hukum l yang l berwenng l seperti l kepolisian l dan l kejaksaan. l Melalui l jasa l hukum l yang l diberikan l tersebut, l advokat l harus l menjalankan l tugas l profesi l yang l diembanya l demi l tegaknya l suatu l keadilan l yang l berlandaskan l hukum l untuk l kepentingan l masyarakat l yang l mencari l keadilan, l termasuk l pula l usaha l untuk l memberdayakan l masyarakat l dalam l menyadari l hak-hak l dan l fundamnental l mereka l di l depan l hukum. l Hal l itulah l yang l sehingga l membuat l seorang l advokat l dijuluki l sebagai l “officium l nobile” l atau l “nobel l profesion” l yang l artinya l profesi l yang l mulia l dan l terhormat l . l yang l demikian l karena l advokat l dituntut l untuk l melakukan l pembelaan l kepada l semua l orang l tanpa l terkecuali,. l Kewajiban l untuk l membela l dan l memberikan l bantuan l hukum l bagi l seseorang l atau l sekelompok l orang l miskin l oleh l profesi l advokat l itu l sejalan l dengan l prinsip l justice l for l all l dan l persamaan l di l depan l hukum l dan l hak l untuk l didampingi l oleh l seorang l advokat l tanpa l kecuali. l Pembelaan l bagi l orang l miskin l diperlukan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
l dalam l suasana l sistem l hukum l pidana l yang l belum l mencapai l titik l keterpaduan l yang l Seringkali l tersangka l atau l terdakwa l itu l disiksa, l diperlakukan l tidak l adil, l atau l bahkan l dihambat l haknya l untuk l didampingi l oleh l advokat. l Penegak l hukum l belum l menerapkan l proses l hukum l yang l adil l yang l memperhatikan l hak- hak l tersangka l atau l terdakwa. l Dalam l upaya l mewujudkan l prinsip l justice l for l all l tersebut, l maka l bantuan l hukum l yang l merupakan l hak l mutlak l atau l hak l asasi l yang l sudah l melekat l kepada l setiap l individu l manusia, l sehingga l advokat l yang l paling l berperan l dalam l hal l tersebut, l baik l dari l kompetensi l maupun l kewenangan l yang l bertugas l menjalankan l fungsi l bantuan l hukum l tersebut. l Dengan l perannya l tersebut, l maka l negara l harus l mewajibkan l advokat l untuk l memberikan l bantuan l hukum l bagi l orang l atau l bahkan l orang-orang l yang l tidak l mampu l secara l ekonomi. l Kewajiban l advokat l dalam l memberikan l bantuan l hukum l secara l cuma-cuma l kepada l orang l miskin l itu l ditegaskan l dalam l Pasal l 22 l ayat l (1) l UU l RI l Tahun l 2003 l Tentang l Advokat, l yang l menyatakan l bahwa l advokat l berkewajiban l memberikan l bantuan l hukum l secara l sukarela l kepada l pencari l keadilan l yang l tidak l mampu. l Karena l hal l tersebut l telah l menjamin l hak l setiap l warga l neraganya l untuk l mendapat l perlakuan l yang l sama l dihadapan l hukum, l termasuk l didalannya l hak l untuk l mengakses l keadilan l melalui l pemberian l bantuan l hukum.

## L METODE L PENELITIAN
Yang l digunakan l dalam l penelitian l ini l adalah l metode l yuridis l normatif. l Metode l penelitian l ini l pada l dasarnya l meneliti l tentang l kaidah-kaidah l dan l asas- asas l hukum. l Soerjono l Soekanto l dan l Sri l Mamudji l menyebutkan l bahwa l penelitian l hukum l normatif l atau l yang l sering l disebut l juga l sebagai l penelitian l kepustakaan l yang l dilakukan l dengan l cara l meneliti l bahan l pustaka l atau l data l sekunder, l yaitu l bahan l hukum l sekunder, l primer l dan l tersier l . l Penelitian l yuridis l normatif l juga l bertujuan l sebagai l penelitian l hukum l yang l mengkaji l tentang l hukum l tertulis l dari l berbagai l aspek l sejarah, l teori, l filosofi, l struktur, l perdandingan, l komposisi, l lingkup l dan l materi. l

## HASIL DAN l PEMBAHASAN
Bagaimana l Bantuan l Hukum l Yang l Selama l Ini l Terjadi l Kepada l Masyarakat l Miskin Istilah l penegakan l hukum l sekarang l ini l sudah l menjadi l pembicaraan l yang l hangat l dikalangan l penegak l hukum. l Penegakkan l hukum l adalah l sebagai l bagian l dari l reformasi l yang l berarti l reformasi l hukum l tidak l hanya l sebatas l peraturan l perundang- l undangan l saja, l akan l tetapi l mencakup l reformasi l sistem l hukum l secara l keseluruhan l yaitu l reformasi l materi/substansi l hukum, l struktur l hukum l dan l budaya l hukum. l Bahkan l secara l lebih l luas l lagi l masalah l reformasi l hukum l dan l keadilan l sebenarnya l bukan l semata-mata l masalah l sistem l hukum l tetapi l terkait l dengan l keseluruhan l sistem l politik l dan l sistem l sosial l termasuk l sistem l ekonomi. l Reformasi l di l bidang l penegakan l hukum l dan l struktur l hukum l harus l ada l dukungan l dari l berbagai l elemen/unsur l pemerintah l maupun l masyarakat l karena l penegakan l hukum l merupakan l rangkaian l proses l yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
l cukup l panjang l dan l dapat l melibatkan l berbagai l kewenangan l instansi/aparat l penegak l hukum l lainnya l di l bidang l penegakan l hukum l pidana, l dengan l demikian l reformasi l penegakan l hukum, l bukan l semata-mata l merupakan l tanggung l jawab l bidang l Departemen l Hukum l dan l Perundang- l undangan l saja, l melainkan l perlu l dukungan l berbagai l komponen l lembaga l terkait l lainnya l seperti l Mahkamah l Agung, l Jaksa l Agung, l Kepolisian l dan l lainnya. l (Gurusi, l 2018)
l l l l l Penegakan l hukum l ditinjau l dari l sudut l pandang l fungsional l atau l bekerjanya/berfungsinya l sistem l pemidanaan l dapat l diartikan l sebagai l keseluruhan l sistem l peraturan l perundang- l undangan l untuk l fungsionalisasi/operasionalsasi/konkretisasi l hukum l pidana l atau l keseluruhan
l sistem l yang l mengatur l bagaimana l hukum l pidana l ditegakkan l atau
l diperasionalkan l sehingga l seseorang l dijatuhi l sanksi l pidana l Penegakan l hukum l pidana l merupakan l satu l sistem l di l mana l dalam l penegakkan l hukum l pidana l bekerja l sub l sistem l hukum l pidana l materiil/substantif, l sub-sistem l hukum l pidana l formal l dan l sub-sistem l hukum l pelaksanaan l pidana. l Ketiga l sub l sistem l itu l merupakan l satu l kesatuan l dalam l penegakkan l hukum l pidana l karena l tidak l mungkin l hukum l pidana l dioperasionalkan/ l ditegakkan l secara l konkret l hanya l dengan l salah l satu l sub l sistem l itu. l 11 l Penegakkan l hukum l acara l pidana, l maka l istilah l hukum l acara l pidana l merupakan l istilah l yang l popular l di l mana l pihak- pihak l yang l berperan l langsung l dalam l penegakan l hukum l pidana, l khususnya l hukum l pidana l formil l karena l seluruh l tugas, l fungsi l dan l kewenangannya l tercantum l dalam l KUHAP. l Istilah l lain l yang l popular l dalam l kaitannya l dengan l penegakan l hukum l pidana l adalah l criminal l justice l sistem l yang l diterjemahkan l ke l dalam l bahasa l Indonesia l menjadi l sistem l peradilan l pidana. l (Setyo, l 2016) l l l l l Di l Indonesia l digunakan l istilah l “sistem l peradilan l pidana l terpadu” l sebagai l salinan l dari l istilah l integrated l criminal l justice l sistem.12 l Istilah l hukum l acara l pidana l mempunyai l lingkup l yang l lebih l sempit l daripada l sistem l peradilan l pidana l karena l dalam l penegakkan l hukum l acara l pidana l hanya l membahas l bagaimana l bekerjanya l aparat l penegak l hukum l yang l dalam l hal l ini l Polisi, l Penuntut l Umum, l Hakim l dan l Penasehat l Hukum l dalam l mencari l dan l menemukan l kebenaran. l Sementara l masalah l pembinaan l narapidana l tidak l termasuk l ke l dalam l hukum l acara l pidana, l apalagi l yang l menyangkut l perencanaan l perundang-undangan l pidana. l Hukum l pidana l formil l atau l hukum l acara l pidana l adalah l hukum l yang l mengatur l tentang l bagaimana l negara l melalui l alat-alatnya l melaksanakan l haknya l untuk l memidana l dan l menjatuhkan l sanksi l pidana.13 l Perlu l diperhatikan, l bahwa l penegakkan l hukum l dilaksanakan l melalui l berbagai l jalur l dengan l sanksinya l sebagai l daya l pengikat l dari l suatu l peraturan l perundang- l undangan l yakni l bahwa l penegakkan l hukum l dilaksanakan l melalui l jalur l pengadilan l dan l luar l pengadilan. l l l l l l l Penegakkan l hukum l melalui l jalur l pengadilan l dilaksanakan l dengan l berbagai l sanksi l yang l akan l menimpa l siapa l saja l yang l melanggarnya. l Sanksi- sanksi l tersebut l adalah: l pidana, l perdata l dan l sanksi l administratif. l Secara l sederhana l penegakkan l hukum l dapat l diartikan l sebagai l upaya-upaya l yang l dilakukan l agar l hukum l dapat l berfungsi, l beroperasi l dan l berwujud l secara

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
l konkrit. l Berdasarkan l pengertian l itu, l maka l penegakkan l hukum l disamakan l artinya l dengan l istilah l fungsionalisasi l hukum, l operasionalisasi l hukum l dan l konkretisasi l hukum.14 l Upaya l untuk l menjadikan l hukum l berfungsi l dan l beroperasi l sehingga l terwujud l secara l konkret l diperlukan l suatu l proses. l Jadi l dengan l demikian, l dapat l diartikan l bahwa l penegakkan l hukum l adalah l suatu l proses l bekerja l dan l berfungsinya l hukum l oleh l aparat l penegak l hukum l terhadap l perilaku-perilaku l yang l secara l formil l maupun l materil l berlawanan l dengan l norma-norma l hukum.15 l Pada l prosesnya, l penegakan l hukum l memerlukan l tiga l komponen l penting l yang l saling l berinteraksi, l bersinergi l bahkan l berinterdependensi l antara l komponen l yang l satu l dengan l komponen l yang l lainnya. l Komponen l yang l dimaksud l adalah l Hukum l (peraturan l perundang- undangan); l Aparat l Penegak l Hukum; l dan l Perilaku-perilaku l yang l secara l formil- materil l berlawanan l dengan l norma l hukum l (kesadaran l hukum l masyarakat. l Ketiga l komponen l penegakkan l hukum l di l atas l sesungguhnya l tidak l dapat l dipisahkan l dari l ketiga l komponen l sistem l hukum l itu l sendiri l yaitu l substansi l hukum, l struktur l hukum l dan l budaya l hukum l yang l juga l satu l dengan l yang l lainnya l merupakan l satu l kesatuan l (wholeness). l Oleh l karena l itu l untuk l mencapai l keberhasilan l sistem l hukum l dan l keberhasilan l dalam l penegakkannya, l sangat l bergantung l pada l eksistensi, l artikulasi, l performance l dan l iner l capacity l dari l masing-masing l komponen.16 l Penegakkan l hukum l adalah l kewajiban l dari l seluruh l komponen l masyarakat l dan l untuk l itu, l pemahaman l tentang l hak l dan l kewajiban l menjadi l syarat l mutlak. l Masyarakat l bukan l penonton l bagaimana l hukum l ditegakkan l akan l tetapi l masyarakat l aktif l berperan l dalam l proses l penegakkan l hukum. l (Ridwan, l 2019) Menurut l Talcot l Parson, l ada l empat l prasyarat l fungsionalisasi l dari l suatu l sistem l hukum l yaitu: l 1. Masalah l dasar l legitimasi, l yaitu l menyangkut l ideologi l yang l menjadi l dasar l penataan l peraturan l hukum 2. Masalah l hak l dan l kewajiban l masyarakat l yang l menjadi l sasaran l regulasi l hukum l beserta l proses l hukumnya 3. Masalah l sanksi l dan l lembaga l yang l menerapkan l sanksi l tersebut 4. Masalah l kewenangan l penegakkan l aturan l hukum.
Sebagian l masyarakat l sadar l bahwa l hukum l harus l ditaati l karena l hukum l itu l sendiri l memberikan l manfaat l dan l faedah l bagi l dirinya. l Berkaitan l dengan l masalah l penegakkan l hukum l melalui l berbagai l proses l antara l lain l melalui l pendekatan l kebijakan l formulatif l maupun l implementatif, l maka l dapat l dikatakan l bahwa: l 1. Suatu l peraturan l itu l dapat l dikatakan l sukses l apabila l penerapannya l dapat l dilakukan l dengan l baik l di l negaranya. l Apabila l penegakkan l hukum l nya l saja l tidak l dapat l berfungsi l dengan l baik, l maka l peraturan l perundang-undangan l nya l juga l tidak l baik. l Dalam l artian l akan
l memberikan l arti l yng l tidak l sesuai l dengan l tujuannya l negara l tersebut.
2. Putusan-putusan l dalam l upaya l penegakkan l hukum l merupakan l suatu l instrumen l dan l kontrol l bagi l ketepatan l dan l kekurangan l suatu

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
l peraturan l perundang-undangan. l Putusan-putusan l tersebut l merupakan l masukan l bagi l pembaharuan l atau l penyempurnaan l peraturan l perundang-undangan
3. Penegakkan l hukum l merupakan l dinamisator l peraturan l perundang- undangan. l Melalui l putusan l dalam l rangka l penegakkan l hukum l peraturan l perundang- l undangan l menjadi l hidup l dan l diterapkan l sesuai l dengan l kebutuhan l dan l perkembangan l masyarakat. l Bahkan l peraturan l perundang-undangan l yang l kurang l baik l akan l tetap l mencaai l sasaran l atau l tujuan l di l tangan l para l penegak l hukum l yang l baik. 4. Keberhasilan l suatu l hukum l dan l keberhasilan l dalam l penegakkan l hukum
l tidak l terlepas l dari l persyaratan l dan l peran l serta l perilaku l hukum l masyarakat l yang l baik. l Perilaku l masyarakat l akan l baik l apabila
l hukumnya l aspiratif l dan l penegak l hukumnya l responsive, l Penegakkan l hukum l hanya l dapat l berjalan l dengan l baik l apabila l seluruh l komponen l berjalan l sesuai l dengan l kapasitas l dan l fungsinya. l Hal l ini l masih l sulit l untuk l dilaksanakan l karena l masih l besarnya l kepentingan l pribadi l yang l melekat l dalam l setiap l tahapan l proses l penegakkan l hukum. l (Isnandar, l 2015)
Konsepsi l bantuan l hukum l yang l selama l ini l terjadi l ke l arah l bantuan l hukum l yang l berpihak l pada l masyarakat l miskin Di l dalam l Pasal l 27 l ayat l (1) l UUD l NRI l Tahun l 1945 l disebutkan l bahwa l “setiap l warga l negara l bersamaan l kedudukannya l di l dalam l hukum l dan l pemerintahan l dengan l tidak l ada l kecualinya”, l kemudian l di l dalam l Pasal l 28 l D l ayat l (1) l UUD l NRI l Tahun l 1945 l ditegaskan l juga l bahwa l “setiap l orang l berhak l atas l pengakuan, l jaminan, l perlindungan, l dan l kepastian l hukum l yang l adil l serta l perlakuan l yang l sama l di l hadapan l hukum”. l Penjelasan l dalam l pasal l tersebut l yaitu l bahwa l di l dalam l setiap l orang l sudah l melekat l hak l asasinya l yaitu l berupa l kedudukan l dan l perlakuan l yang l sama l dihadapan l hukum. l Karena l bersifat l universal l atau l menyeluruh, l maka l di l dalam l Pasal l 6-7 l Deklarasi l Umum l Hak l Asasi l Manusia l (DUHAM) l menyebutkan l bahwa l setiap l orang l berhak l atas l pengakuan l sebagai l pribadi l di l hadapan l hukum. l Semuanya l berhak l atas l l perlindungan l hukum l yang l sama l tanpa l membeda-bedakan l apapun l hal l ini l l Sejalan l dengan l UUD l NRI l Tahun l l 1945 l dan l Deklarasi l tersebut, l di l dalam l Pasal l 17 l UU l RI l No. l 39 l Tahun l 1999 l tentang l Hak l Asasi l Manusia, l ditegaskan l bahwa l setiap l orang, l tanpa l diskriminasi, l berhak l untuk l memperoleh l keadilan l dengan l mengajukan l permohonan, l pengaduan, l dan l gugatan, l baik l dalam l perkara l pidana l maupun l dalam l perkara l perdata l maupun l administrasi l serta l diadili l melalui l proses l peradilan l yang l bebas l dan l tidak l memihak, l sesuai l dengan l hukum l acara l yang l menjamin l pemeriksaan l yang l obyektif l oleh l hakim l yang l jujur l dan l adil l untuk l memperoleh l putusan l yang l adil l dan l benar. l Prinsip l mempunyai l kedudukan l yang l sama l dihadapan l pengadilan l dan l badan l peradilan l inipun l telah l ditegaskan l dalam l Pasal l 14 l (ICCPR), l yang l telah l diratifikasi l melalui l UU

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
l RI l No. l 12 l Tahun l 2005 l tentang l Pengesahan l International l Covenant l On l Civil l and l Political l Right l (Konvenan l Internasional l Tentang l HakHak l Sipil l dan l Politik). Berdasarkan l UUD l NRI l Tahun l 1945, l DUHAM, l ICCPR l serta l UU l HAM
l Tahun l 1999 l tersebut, l ditegaskan l bahwa l Indonesia l memberikan l hak l atas l jaminan l dan l perlakuan l yang l sama l di l hadapan l hukum l bagi l setiap l individu, l bentuk l jaminan l tersebut l yaitu l dituangkan l dalam l pemberian l bantuan l hukum l yang l secara l cuma- l cuma l bagi l semua l masyarakat l yang l kurang l mampu. l pemberian l bantuan l hukum l yang l secara l cuma-cuma l telah l diatur l dalam l tataran l pengaturan l dalam l sejarah l perkembangannya l mengalami l perubahan l diberbagai l peraturan l perundang l undangan, l sehingga l berpengaruh l terhadap l peraturan l bantuan l hukum l yang l terjadi l selama l ini. l (Maralina, l 2018) Di l dalam l UU l RI l No. l 18 l Tahun l 2003 l tentang l Advokat l menjelaskan l bahwa l bantuan l hukum l dikonsepsikan l sebagai l jasa l hukum l yang l diberikan l oleh l advokat l secara l sukarela l kepada l orang l - l orang l yang l tidak l mampu, l kemudian l di l dalam l PP l RI l Bantuan l Hukum l Tahun l 2008 l sebagai l peraturan l pelaksana l UU l tersebut l menjelaskan l bahwa l bantuan l hukum l secara l cuma-cuma l adalah l bantuan l hukum l yang l diberikan l seorang l advokat l tanpa l menerima l pembayaran l uang. l Yang l mana l meliputi l pemberian l konsultasi l hukum, l , l mewakili, l menjalankan l kuasa l mendapingi, l membela, l dan l melakukan l suatu l tindakan l hukum l bagi l l l pencari l keadilan l yang l tidak l mampu.
Berdasrkan l UU l RI l NO. l 18 l tahun l 2003 l tentang l Advokat l tersebut, l pemberi l bantuan l hukum l dimaknai l hanya l pada l diri l advokat l semata, l dan l penerima l bantuan l hukum, l hanya l dimaknai l pada l klien l yang l tidak l mampu. l Klien l dikonsepsikan l dalam l Pasal l 1 l angka l (3) l UU l RI l No. l 18 l Tahun l 2003 l sebagai l orang, l badan l hukum, l atau l lembaga l lain l yang l menerima l jasa l hukum l dari l advokat, l sedangkan l jasa l hukum l yang l dimaksud l adalah l jasa l yang l diberikan l advokat l berupa l memberikan l konsultasi l hukum, l bantuan l hukum, l menjalankan l kuasa, l mewakili,mendampingi, l membela l dan l melakukan l tindakan l hukum l lain l untuk l kepentingan l klien.
Bentuk l bantuan l hukum l yang l juga l diatur l secara l sebagian l (parsial) l dan l masih l dalam l bentuk l konsep l bantuan l hukum l individual l dan l konvensional l dapat l dilihat l dalam l Pasal l 17 l dan l 18 l UU l RI l No. l 23 l tahun l 2002 l tentang l Perlindungan l Anak, l yaitu l setiap l anak l yang l dirampas l kebebasannya l dan l setiap l anak l yang l menjadi l korban l atau l pelaku l tindak l pidana l berhak l untuk l memdapatkan l bantuan l hukum l atau l bantuan l lainnya l secara l baik l dan l menyeluruh l dalam l setiap l tahapan l hukum l yang l berlaku l di l indonesia. l (Eka, l 2019)
Bagaimana l Hubungan l Antara l Peranan l Negara l Dan l Advokat l Dalam
l Pemberian l Bantuan l Hukum l Secara l Cuma-Cuma l Kepada l Masyarakat l Miskin l Pengertian l bantuan l hukum l secara l cuma-cuma

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    330-340   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2676
Secara l umum, l pengertian l program l bantuan l hukum l untuk l masyarakat l miskin l telah l berlangsung l sejak l tahun l 1980 l hingga l saat l ini, l hukum l dari l tahun l ke l tahun. l Hukum l bagi l masyarakat l kurang l mampu l sangatlah l diperlukan, l masyarakat l sangat l mengharapkan l pemberian l bantuan l hukum l tersebut. l Arah l politik l program l bantuan l hukum l bagi l masyarakat l yang l paling l rentan l bertujuan l tidak l hanya l untuk l memperkuat l eksistensi l hukum l dan l kesetaraan l di l semua l lapisan l masyarakat l akan l tetapi l juga l untuk l meningkatkan l kesadaran l masyarakat l dan l penegakan l hukum l yaitu l melalui l penggunaan l bantuan l hukum l yang l merupakan l hak l yang l harus l diberikan l status l untuk l membela
l kepentingan l hukum l mereka l di l pengadilan. l Dalam l literatur l Inggris, l konsep l bantuan l hukum l dikenal l dengan l istilah l legal l aid l atau l bantuan l hukum. Istilah l bantuan l hukum l biasanya l mengacu l pada l istilah l bantuan l hukum l dalam l arti l sempit l yaitu l pemberian l jasa l hukum l secara l cuma-cuma l kepada l orang l yang l bersangkutan, l khususnya l kepada l masyarakat l miskin. l Bantuan l tersebut l juga l menunjukkan l pentingnya l bantuan l hukum l bagi l mereka l yang l mampu, l atau l bantuan l hukum l yang l diberikan l oleh l pengacara l atau l fee-based l lawyer. l Dalam l pengertian l yang l lebih l luas, l konsep l bantuan l hukum l diartikan l sebagai l upaya l membantu l masyarakat l yang l tidak l mampu l memahami l hukum. l Menurut l Adnan l Buyung l Nasution, l dijelaskan l bahwa l upaya l yang l dimaksud l dalam l definisi l tersebut l memiliki l tiga l aspek l yang l saling l berkaitan, l yaitu l sebagai l berikut:
a. Aspek l l perumusan l dalam l bantuan l hukum b. Aspek l pemantauan l dalam l mekanisme l yang l harus l dipatuhi l c. Pertimbangan l edukasi l maasyarakat l untuk l memahami l aturan l hukum
Mekanisme l Pemberian l Bantuan l Hukum l Secara l Cuma-Cuma l Terhadap l Terdakwa l Tidak l Mampu l Upaya l pemberian l bantuan l hukum l secara l cuma-cuma l terhadap l terdakwa l yaitu l : l a. Pengacara l mengirimkan l permintaan l tertulis l kepada l pengacara l atau l lembaga l bantuan l hukum.
b. Pemohon l harus l memuat l sekurang-kurangnya:
1. l Nama, l alamat l dan l pekerjaan l pemohon 2. l Deskripsi l singkat l tentang l topik l yang l diminta l bantuannya
c. Masukkan l ID l tempat l tinggal/desa l dan l sub-wilayah l pemohon l yang l cacat l parah. l Calon l hakim l yang l tidak l menulis l atau l tidak l tahu l cara l menulis l permohonan l dapat, l untuk l itu, l menyampaikannya l secara l lisan l dengan l bantuan l pengacara l atau l pegawai l negeri l dan l menuangkannya l dalam l bentuk l tertulis l yang l ditandatangani l oleh l calon l dan l pengacara l atau l PNS, l asosiasi l pengacara l atau l lembaga l bantuan l hukum.
d. Untuk l permintaan l yang l diajukan l langsung l ke l pengacara, l uang l tebusan l harus l dibayarkan l ke l organisasi l pengacara l yang l relevan. l Pengertian l organisasi l bantuan l hukum l dalam l pasal l 1 l dan l 6 l menjelaskan l bahwa l organisasi l bantuan l hukum l adalah l organisasi l yang l membantu l advokat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    330-340   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2676
l tanpa l bayaran l atau l imbalan. l (Suyogi, l 2018)
Dasar l – l Dasar l Pemberian l Bantuan l Hukum Program l bantuan l hukum l masyarakat l tidak l dapat l dapat l dilaksanakan l sebagaimana l Instruksi l Menteri l Kehakiman l RI l No. l M01-UM.0810 l Tahun l 1996, l tentang l Petunjuk l Pelaksanaan l Program l Bantuan l Hukum l Bagi l Orang l Miskin l oleh l Lembaga l Bantuan l Hukum.
a. Surat l Perintah l Jaksa l Agung l RI l No. l M03-UM.06.02, l 1999, l Pedoman
l Pelaksanaan l Program l Bantuan. l Hukum l bagi l orang l yang l tidak l mampu
l di l pengadilan l negeri l dan l pengadilan l tata l usaha l negara.
b. Surat l Edaran l No.08.10. l 12 l Mei l 1998 l tentang l Pelaksanaan l JUKLAK l bagi l kelompok l masyarakat l kurang l mampu l oleh l LBH.
c. UU l no. l 18/2003 l tentang l Pengacara
d. Keputusan l Pemerintah l No. l 83 l tahun l 2008 l tentang l tata l cara
Hasil l Penelitian l Dan l Analisis l Proses l pelaksanaan l bantuan l hukum l secara l cuma-cuma l Setelah l melakukan l penelitian l dilapangan l yang l menjadi l focus l penelitian l adalah l ingin l mengetahui l apa l yang l menyebabkan l terdakwa l La l Itisi l Bin l La l Nggobe,S.Ag l tidak l didampingi l oleh l penasehat l hukum l dalam l proses l penyidikan, l penuntutan l maupun l pemeriksaan l di l pengadilan. l Namun l penelitian l ini l ingin l fokus l terhadap l pemeriksaan l terdakwa l dalam l tahap l pemeriksaan l di l pengadilan, l setelah l melihat l data l serta l dokumenyang l ada l selama l menjalani l l proses l hukum l terdakwa l terdakwa l La l Itisi l Bin l La l Nggobe,S.Ag l sama l sekali l tidak l didampingi l oleh l pensehat l hukum l padahal l pengadilan l negeri l baubau l sudah l mengeluarkan l penetapan l tentang l penunjukan l penasehat l hukum l untuk l mendampingi l terdakwa l terdakwa l La l Itisi l Bin l La l Nggobe,S.Ag l yakni l terlihat l dalam l berita l acara l persidangan l mulai l dari l agenda l pembacaan l surat l dakwaan l jaksa l penuntut l umum, l agenda l pemeriksaan l saksi-saksi l dan l agenda l pembacaan l tuntutan l oleh l jaksa l penuntut l umum l hingga l berakhir l pada l pengambilan l putusan l oleh l hakim.
Proses l pemeriksaan l di l pengadilan Setelah l menerima l Surat l Pelimpahan l Perkara l Dari l Penuntut l Umum l Kejaksaan l Negeri l Baubau l melalui l surat l pengantar l nomor
l :2278/R.3.11/EP/07/2009, l tanggal l 9 l juli l 2009 l kemudian l Pengadilan l Negeri l Baubau l Sesuai l Hukum l Acara l Pidana l No. l 8 l Tahun l 1981, l itu l berarti l status l Terdakwa l Sebagai l Tahanan l Jaksa l Penuntut l Umum l beralih l menjadi l Tahanan l Hakim l Sehingga l Tanggung l Jawab l Sepenuhnya l Terhadap l Terdakwa l Berada l Sepenuhnya l Dibawah l Tanggung l Jawab l Hakim. l Berdasarkan l Surat l Pelimpahan l Perkara l Dari l Jaksa l Penuntut l Umum l kemudian l pengadilan l negeri l baubau l mengeluarkan l surat l penetapan l nomor l :325/Pen.Pid/2009/PN.BB, l tanggal l 9

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
l juli l 2009 l dimana l surat l penetapan l itu l memerintahkan l untuk l melakukan l penahanan l atas l terdakwa l La l Itisi l Bin l La l Nggobe,S.Ag l dalam l rumah l tahanan l negara. l Setelah l mengeluarkan l surat l penahanan, l Pengadilan l Negeri l Baubau l memutuskan l tanggal l persidangan l dan l menunjuk l majelis l hakim l untuk l memeriksa l dan l mengadili l perkara l atas l nama l terdakwa l La l Itisi l Bin l La l Nggobe, l S.Ag. l yang l membacakan l putusannya l pada l Kamis, l 16 l Juli l , l 2009 l dan l memerintahkan l kejaksaan l untuk l menghadap l para l terdakwa l dan l para l saksi l sebagaimana l tercantum l dalam l berita l acara.
a. Berita l acara l pembacaan l surat l dakwaan
b. l Berita l acara l pengambilan l keterangan l saksi
c. Berita l acara l pembacaan l permintaan l kejaksaan
d. Membaca l laporan l keputusan

## KESIMPULAN
Konsep bantuan hukum yang selama ini marak, bersifat individual dan rutin dengan  pengaturan  lokal  dan  tidak  sistematis,  mengakibatkan  tidak  adanya perubahan  sosial  yang  adil  dan  tidak  adil,  kesadaran  hukum  masyarakat  dan kemudahan  akses  terhadap  keadilan.  Melihat  kondisi  tersebut,  maka peran  negara diwujudkan  dalam  pengembangan  regulasi  berupa  UU  RI  No.  16  Tahun  2011 tentang  bantuan  hukum.  Konsep  bantuan  hukum  yang    sejalan  dengan  model bantuan  hukum  dapat  dilihat  sebagai  hak  yang  diberikan  kepada  pihak  yang berperkara untuk melindungi kepentingan pribadinya, sebaliknya hak atas bantuan sosial  akan  menjadi  bagian  dari  patronase  masyarakat.  disediakan  oleh  negara kesejahteraan.
Peran negara dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum RI No 16 Tahun 2011 sangat  memperkuat  peran  advokat  dalam  memberikan  bantuan  cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat diatur dalam undang-undang RI nomor. 18 tahun  2003  tentang  kesanggupan  kejaksaan  untuk  berkoordinasi  dengan  peran negara  dalam  pemberian bantuan hukum,  sebagaimana  diatur  dalam  UU Bantuan Hukum RI No. 16 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Sutrisni  komang.  (2017).  Tanggung  Jawab  Negara  Dan  Peran  Advokat  Dalam Memberikan  Bantuan  Hukum  Masyarakat   Kurang  Mampu. Jurnal Advokasi. Volume 5 : 5
Gurusi  La.  (2018).  Analisis  Hukum  Dalam  Melaksanakan  Peran  Advokat Terhadap  Pemberian  Bantuan  Hukum  Secara  Cuma-Cuma. Jurnal  Hukum. Volume 1:8
Langgeng  Setyo.  (2016).  Peranaan  Advokat  Dalam  Menegakkan  Hukum  Guna Mendukung  Terwujudnya  Sistem  Peradilan. Jurnal  Daulat  Hukum. Volume
1:6

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Arifin  Ridwan.  (2019).  Penerapan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Kurang Mampu Di Indonesia. Jurnal Hukum. Volume 1: 8
Syahputra  Isnandar.  (2015).  Urgensi  Peran  Pengadilan  Dalam  Memberikan Pelayanan  Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Miskin  Sesuai  Undang  – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Hukum Dan
Peradilan. Volume 1: 10
Rosalia l Maralina. l (2018). l Aspek l Hukum l Paralegal l Sebagai l Pemberi l Bantuan
l Hukum l Kepada l Masyarkat l Miskin l Dan l Marginal l Dalam l Mencari
l Keadilan. l Jurnal l Hukum. Volume l 2 l : l 8
Nam l Eka. l (2019). l Eksistensi l Paralegal l Dalam l Pemberian l Bantuan l Hukum l Bagi l Masyarakat l Kurang l Mampu. l Jurnal l Ilmiah l Penegakan l Hukum. Volume l 6 l : l 7
Fauzi l Imam l Suyogi. l (2018). l Pengoptimalan l dalam l Memberikan l Bantuan l Hukum l Demi l Terwujudnya l Acces l To l Law l And l Justice l Bagi l Masyarakat
l Miskin. l Jurnal l Konstitusi . l Volume l 1 l :6
Abdurrahman l Saleh. l 2006. l Panduan l Bantuan l Hukum l Di l Indonesia . l Jakarta:
l Yayasan l Bantuan l Hukum l
Amir l Syamsudin. l 2008. l Integritas l Penegak l Hukum l Di l Indonesia. l Jakarta l : l Pt l Kompas l Media l Nusantara