## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 2, Maret 2024 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## PEMENUHAN  HAK  WARGA  NEGARA  PADA  MASYARAKAT  TUWON  UNTUK MENDAPATKAN  PEMBANGUNAN  DESA  DI  DESA  SETREN  KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
Deny Prakoso 1 , Rima Vien Permata Hartanto 2 , Muh. Hendri Nuryadi 3 123 Prodi PPKN Universitas Sebelas Maret Surakarta Email: denyprakoso22@gmail.com
Abstrak . Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) upaya Pemerintah Desa Setren dalam pemenuhan hak  warga  negara terhadap  masyarakat Tuwon  dalam kaitanya  pembangunan desa,  2)  faktor-faktor penghambat  pemenuhan  hak  warga  negara  pada  masyarakat  Tuwon  untuk  mendapatkan pembangunan  desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Setren  pada  bidang  pembangunan. Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian  kualitatif  dan  teknik  purposive  sampling. Pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pengujian validitas data mengunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data mengunakan model interaktif. Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan penelitian. Simpulan hasil penelitian: 1) upaya Pemerintah Desa Setren dalam pemenuhan hak warga negara terhadap masyarakat Tuwon dalam bidang pembangunan desa, terpenuhi  pada  beberapa  golongan  hak  pembangunan  desa,  diantaranya  terkait  pemenuhan partisipasi bagi warga Tuwon, pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan kesejahteraan sosial. Namun masih ada hak lainya yang belum terpenuhi yaitu hak pelayanan dasar dan hak pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 2) faktor penghambat pemenuhan hak warga negara pada masyarakat Tuwon untuk mendapatkan pembangunan desa, meliputi kurangnya partisipasi dari warga Tuwon terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Setren pada umumnya, tidak adanya pembangunan  yang  berkesinambungan  khusunya  di  wilayah  Tuwon  yang  dapat  diteruskan  kecuali dengan  merintis  pembangunan  yang  dilakukan  secara  bertahap  terutamanya  pada  pembangunan jalan  sebagai  akses  mobilitas  warga  Tuwon,  anggaran  belanja  desa  tidak  mampu  untuk  mengejar ketertinggalan  pembangunan  pada  warga  Tuwon  kecuali  dilakukan  secara  bertahap,  keadaan geografis dari permukiman warga Tuwon yang sangat sulit untuk dijangkau karena terisolir ditenggah hutan.
Kata kunci: Desa, Hak, Pembangunan, Warga negara
Abstract . This research aims to find out: 1) the efforts of the Setren Village Government in fulfilling citizens' rights towards the Tuwon community in relation to village development, 2) factors inhibiting the fulfilment of citizens' rights in the Tuwon community to obtain village development carried out by
the  Setren  Village  Government  in  the  field  of  development.  This  research  uses  qualitative  research methods  and  purposive  sampling  techniques.  Data  collection  used  observation,  interviews,  and document  studies.  Data  validity  testing  uses  source  triangulation  and  method  triangulation.  Data analysis  uses  an  interactive  model.  The  research  procedure  consists  of  the  preparation  stage,  data collection  stage,  data  analysis  stage,  and  research  report  preparation  stage.  The  conclusion  of  the research results: 1) The Setren Village Government's efforts to fulfil citizens' rights towards the Tuwon community  in  the  field  of  village  development  are  fulfilled  in  several  groups  of  village  development rights,  including  the  fulfilment  of  participation  for  Tuwon  residents,  economic  empowerment,  and fulfilment of social welfare. However, there are still other rights that have not been fulfilled, namely the right  to  basic  services  and  the  right  to  sustainable  use  of  natural  resources  and  the  environment  2) inhibiting  factors  for  the  fulfilment  of  citizens'  rights  in  the  Tuwon  community  to  obtain  village development, including the lack of participation from Tuwon residents in the implementation of village development  in  Setren  Village  in  general,  the  absence  of  sustainable  development,  especially  in  the Tuwon area, which can be continued except by pioneering development carried out in stages, especially in road construction as access to the mobility of Tuwon residents, the village budget is not able to catch up with the development of Tuwon residents unless it is done in stages, the geographical conditions of the Tuwon residents' settlements are very difficult to reach because they are isolated in the middle of the forest.
Keywords : Village, Rights, Development, Citizen

## PENDAHULUAN
Negara sejatinya adalah sebuah organisasi besar yang didalamnya ada sekumpulan orang  atau  warga  negara.  Organisasi  tersebut  juga  dijalankan  oleh  warga  negara  yang kemudian disebut pemerintah. Fungsi didirikanya negara secara umum 1). Melaksanakan penertiban  (law  and  order)  2).  Mengusahakan  keseajteraan  dan  kemakmuran  rakyatnya 3).  Pertahanan  4).  Menegakkan  keadilan  (Budiardjo:  2012).  Tujuan  negara  Republik Indonesia  sebagai  tercantum  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  ialah:  “untuk membentuk  suatu  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial  dengan  berdasarkan kepalada:  ketuhanan  yang  maha  esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan Indnesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Dari  fungsi  negara  secara  umum  dan  tujuan  negara  Indonesia bahwasanya ada satu hal yang sama dan mendasar yaitu ingin meewujudkan rakyat yang sejahtera,  maka  dengan  itu  negara  harus  hadir  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi warganya.
Dari tujuan dan fungsi umum negara secara fundamental ada satu hal yang sama yaitu  untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya.  Suatu  usaha  untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara yang harus dilakukan oleh negara salah satu hal  yang  mendasar  adalah  pembangunan,  baik  pembangunan  SDM  maupun pembangunan pembangunan fisik. Sebuah pembangunan SDM yang unggul dan berhasil tentu  harus  dilewati  dulu  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai.  Hal  ini didukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sumadiasa,  dkk  (2016:  941)  menunjukan bawasanya  pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  listrik  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  keadaan  ekonomi  yang  baik  akan bisa meningkatkan taraf hidup warga mulai dari kesehatan karena berkecukupan untuk memenuhi  gizi  kemudian  pendidikan  yang  bisa  memberikan  pendidikan  anaknya kejenjang yang lebih tinggi.
Sub terkecil dalam pemerintahan adalah pemerintah desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun  2014  tentang  Desa,  menjelaskan  bahwasanya  pembangunan  berskala  desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Artinya desa memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  merata  dan  berkeadilan  bagi  warga  negara, karena  desa  adalah  sub  pemerintahan  terkecil  dibawah  kecamatan  dan  terbawah  yang langsung bisa bersentuhan dengan lapangan dan masyarakat secara langsung, jadi sangat tahu  keadaan  yang  sebenarnya  yang  sedang  dibutuhkan  masyarakat.  Namun  dibalik strategisnya  desa  untuk  bisa  ikut  andil  menciptakan  pembangunan  yang  merata  dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, diansir dari Surabaya Network.id sampai saat ini masih  ada  masyarakat  yang  tinggal  di  tenggah  hutan  dengan  kondisi  jalan  yang mengkhawatirkan  dan  hidup  dibawah  garis  kemiskinan,  yakni  masyarakat  Tuwon. Masyarakat Tuwon secara administrasi berada di Dusun Ngarapah RT 01 RW 06, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Namun secara geografis kelompok masyarakat  Tuwon  ini  terpisah  dengan  kelompok  masyarakat  lainya  yang  berada  di kawasan  Desa  Setren,  karena  secara  umum  kawasan  pemukiman  atau  kelompok- kelompok  masyarakat  lainya  cukup  berdekatan,  sehingga  akses  menuju  Tuwon  dari kawasan  sekitar  Setrenpun  cukup  jauh  dan  sulit  pasalnya  harus  melewati  rimbunnya kawasan hutan dan akses jalan yang sangat tidak memadai, hanya jalan tanah setapak dan hanya bisa dilalui sepeda motor itupun tidak semua orang bisa melewati medan tersebut.
Dari  ketidakberadaan  akses  jalan  yang  memadai  menuju  Tuwon  tersebutlah disinyalir  membuat  kawasan  kelompok  masyarakat  Tuwon  minim  tersentuh pembangunan. Pasalnya ditengah-tengah geliatnya pembangunan nasional yang sampai ke plosok-plosok  desa  namun  nyatanya  Tuwon  hari  ini  keadaanya  demikian.  Sebenarnya permasalahanya  ada  ditangan  desa  karena  disini  terjadi  kesenjangan,  dikala  masyarakat dalam  satu  lingkup  desa  Setren  artinya  selain  kelompok  masyarakat  Tuwon  selalu
mendapatkan  sentuhan  pembangunan,  misal  seperti  pembangunan  cor  blok  jalan  desa, talud,  penerangan,  infrastruktur  air  bersih  dan  lain  sebagainya,  namun  kelompok masyarakat Tuwon nyaris tidak mendapatkan apa-apa dibidang pembangunan ini, fasilitas umum  satu-satunya  yang  berada  dikawasan  lingkungan  tersebut  hanya  ada  satu  Masjid. Dari  minimnya  pembangunan  dan  sulitnya  akses  jalan  keluar  masuk  dari  kelompok masyrakat  Tuwon  ini  juga  berimbas  pada  anak-anak  yang  kesulitan  untuk  menempuh perjalanan  ke  sekolah,  kemudian  juga  berimbas  pada  kesulitas  warga  Tuwon  untuk mengakses pusat kesehatan maupun memangil mantri ketika mau berobat untuk datang kerumah  pasti  tidak  bisa  datang  karena  sulitnya  akses  jalan,  selain  itu  pada pendistribusian  hasil  panen  pertanian  karena  jelas  pedagang  tengkulak  tidak  bisa membawa mobil maupun truk untuk membeli dan mengambil hasil panen warga.
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak warga negara yang dilakukan oleh negara yang dalam hal  ini  adalah  pemerintah  Desa  setren  terhadap  kelompok  masyarakat  Tuwon.  dengan judul “ Pemenuhan Hak Warga Negara pada Masyarakat Tuwon untuk Mendapatkan Pembangunan Desa di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri ”
Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  yang  pertama  hal  ini  berkaitan  dengan implementasi  pemenuhan  hak  warga  negara  oleh  pemerintah  dalam  bidang pembangunan. Keberhasilan Pembangunan bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan warga masyarakat. Salah satu tujuan dari negara seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mensejahterakan warganya. Kedua Pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Warga Negara Masyarakat pada Tuwon untuk Mendapatkan Pembangunan Desa di Desa Setren  kecamatan  Slogohimo  kabupaten  Wonogiri,  termasuk  kajian  dari citizenship education (pendidikan  kewarganegaraan)  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara terutama  pemenuhan  hak  warga  negara  di  bidang  pembangunan,  sebagaimana  seperti yang tercantum dalam Pasal 34 (3) UUD 1945 yang berbunyi Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Tujuan  dari  penelitian  ini  pertama  untuk  mengetahui  upaya  pemerintah  Desa Setren  dalam  pemenuhan  Hak  Warga  Negara  terhadap  kelompok  masyarakat  Tuwon dalam kaitanya pembangunan desa, kedua Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembangunan  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Setren  terhadap  kelompok masyarakat Tuwon. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis pertama diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu  PPKN pada umumnya, dan khusunya materi tentang hak dan kewajiban warga negara, kebijakan publik,  dan  pemerintahan  desa.  Kedua  Menjadi  bahan  kajian/referensi  bagi  penelitian sejenis  khusunya  pada  bidang  studi  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini.  Manfaat  yang
diharapkan secara praktis 1) bagi pemerintah desa: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  masukan  bagi  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  program  dan  pengambilan kebijakan  untuk  pemerataan  pembangunan  desa  yang  merata  dan  berkeadilan.  2)  bagi warga  desa:  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  tentang bagaimana  peran  dari  warga  negara  itu  sendiri  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dalam kaitanya  pembangunan  desa,  dan  motivasi  kepada  warga  desa  untuk  ikut  peran  serta berpartisi  dalam  pembangunan  desa.  3)  bagi  pembaca:  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pemenuhan hak warga negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:15) hasil penelitian kualitatif lebih menenkankan pada makna daripada generalisasi. Alasan peneliti  mengunakan  metode  kulitatif  karena  masalah  yang  diteliti  berkaitan  dengan kehendak, sikap, dan kebijakan mengenai pemenuhan Hak Warga Negara Masyarakat Tuwon, maka data yang diperlukan adalah data kualitatif berupa kata-kata atau gambar. Alasanya kedua penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada menemukan makna dari fenomena atau situasi sosial tertentu. Fenomena atau situasi sosial tertentu kadang memiliki  makna  yang  ganda  sehingga  sulit  dipahami  oleh  peneliti.  Alasan  yang  ketiga dalam  penelitian  kualitatif  sebenarnya  diarahkan  untuk  penemuan  teori  subtansif, bukan untuk menguji teori.
Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teknik pengambilan sempel purposive sampling , yaitu  teknik  pengambilan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu, pertimbangan  ini  semisal  informan  tersebut  dianggap  paling  tahu  dari  permasalhan yang  dijadikan  penelitian  oleh  peneliti,  dengan  begitu  akan  memudahkan  peneliti untuk  menjelajahi  objek/situasi  sosial  yang  diteliti.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  mengunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen.  Teknik  uji validitas data pada penelitian ini mengunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode. Teknik analisis data mengunakan  model interaktif dari Miles dan Huberman (2014:  20)  yang  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## KAJIAN TEORI
Pembangunan  menurut  Hariyanto  dkk  (2021:25)  upaya  pemerintah  untuk meningtkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  kehidupan  masyarakat  menjadi  lebih  baik secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Sedangkan  salah  satu  tujuan  negara  seperti yang  tertera  dalam  pembukaan  UUD  1945  alenia  keempat  salah  satunya  mengatakan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Kondisi  kesejahteraan  secara  umum  dapat
dimaknai ketika tercukupi akan papan, sandang, dan pangan yang memadai. Aktor yang merealisasikann  pembangunan  salah  satunya  adalah  pemerintah,  pemerintah  sampai pada sekup terkecil adalah pemerintah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan (UU No.6 tahun 2014).
Berdasarkan Pasal 68 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan ada beberapa  hak    masyarakat  desa,  diantaranya  “a.  Meminta  dan  mendapatkan  informasi dari  pemerintah  desa  serta  mengawasi  kegiatan  peneyelengaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  b.  Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan tertulis  secara  bertanggung  jawab  tentang  kegiatan  penyelengaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  d.  memilih,  dipilih  dan/atau  diteteapkan  menjadi  1.  Kepala  desa,  2. Perangkat desa, 3. Anggota BPD,dan atau 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.”
Dalam  teori  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  seperti  yang  dikemukakan  oleh Jeremy  Betham  (Sukmana,  2016:  107)  pemerintah  negara  dianggap  bertanggung  jawab dalam  menjamin  standar  kesejahteraan  hidup  minimum  bagi  setiap  warga  negaranya. Sumber  lain  juga  mengatakan  bawasanya  konsep  negaara  kesejahteraan  pertama  kali dikemukakan oleh Wiliem Beveridge pada tahun 1942, yang menjelaskan secara umum konsep negara kesejahteraan ( wefare state ) adalah sebuah sisitem perlindungan sosial yang bertujuan  untuk  memastikan  kesejahteraan  dan  keamanan  sosial  bagai  seluruh  warga negara. Sistem ini mencakup berbagai program dan layanan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan,  perumahan,  dan  tunjangan  sosial,  yang  didanai  oleh  pemerintah  melalui pajak dan kontribusi sosial. Kemudian juga menjelasakan lagi tujuan utama dari negala kesejahteraan  adalah  untuk  mengurangi  kemiskinan,  ketidaksetaraan,  dan ketidakadilansosial,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  warga  negara (Dancik, 2020;2).
Jika  permasalahan  tentang  pemenuhan  hak  warga  negara  untuk  mendapatkan pembangunan desa dikaitkan dengan konsep HAM, maka dapat mengkaji dari konvensi internasional  ICESCR  (international  covenant  on  economic,  social  and  cultural  right) yang  mengakaui  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  dasar  yang  dimiliki  oleh  semua individu. Pada tahun 1966 konvensi ICESCR diadopsi oleh PBB sebagai kerangka HAM, beberapa hak yang diakui oleh ICESCR termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan,  hak  atas  perumahan  yang  layak,  hak  atas  kesehatan,  dan  hak  atas  standar hidup yang layak.
Jadi berdasarkan eloborasi dari peraturan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, teori  negara  kesejahteraan  dan  konvensi  internasional  ICESCR  dapat  disimpulkan  hak warga  negara  untuk  mendapatkan  pembangunan  desa  dapat  dogolongkan  menjadi
beberapa bagian besar, dianataranya a. Hak partisipasi, b. Hak pemberdayaan ekonomi, c. Hak  pelayanan  dasar,  d.  hak  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya  Pemerintah  Desa  Setren  dalam  Pemenuhan  Hak  Warga  Negara  terhadap Kelompok Masyarakat Tuwon dalam Kaitanya Pemenuhan Pembangunan Desa
Berdasarkan  penelitian  diperoleh  informasi  bahwa  upaya  Pemerintah  Desa  Setren dalam  pemenuhan  hak  warga  negara  terhadap  masyarakat  Tuwon  dalam  pemenuhan pembangunan desa, meliputi:
a. Hak partisipasi
Partisipasi  adalah  ketrlibatan  aktif  seseorang  atau  sekelompok  orang  secara  sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,monitoring  sampai  pada  tahap  evaluasi  (Herman,  2019:  79). Menurut  Irawan,  dkk  (2018:  48)  ada  dua  alasan  utama  terkait  pentingnya  partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu:
1) Partisipasi  masyarakat  merupakan  alat  guna  memperoleh  informasi  mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat desa
2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Pemenuhan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dari Pemerintah  Desa  Setren  kepada  warga  Tuwon  sudah  terpenuhi,  berdasarkan  hasil wawancara  bentuk  keterlibatan  pada  warga  Tuwon  seperti  sarasehan  bersama  Bupati Wonogiri  di  Balai  Desa  Setren,  pelibatan  warga  Tuwon  pada  kegiatan  musyawarh  RT maupun  dusun.  Pelibatan  partisipasi  warga  Tuwon  dalam  pembangunan  khusunya pembangunan  pada  lingkungan  Tuwon  yang  sudah  mencakup  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi  ada  pembangunan  bedah  rumah  dan pembangunan  jaringan  listrik  terpaksa  dilakukan  secara  manual  bersama  warga  Tuwon karena alat berat dan truk PLN tidak bisa menjangkau lingkungan Tuwon.
b. Hak pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan  ekonomi  menjadi  penting  dilakukan  khusunya  pada  masyarakat bawah seperti di pedesaan, pasalnya pemberdayaan ekonomi pada masyarakat akan bisa menaikan  taraf  hidup  yang  lebih  sejahtera  pada  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti penelitian  yang  dilakukan  Teja  (2015:  74)  dalam  judulnya  pembangunan  untuk kesejahteraan  masyarakat  pesisir,  yang  hasilnya  mengungkapkan  kulitas  kesehatan
masyarakat  sangat  dipengaruhi  dari  tingkat  pendapatan  dan  pendidikan  masyarakat. Pasalnya  dengan  pendapatan  yang  cukup  akan  memungkinkan  masyarakat  untuk membeli dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta dapat menjaga pola makan,  kemudian  hal  ini  tetntu  juga  merambah  ke  hal  lain  seperti  dalam  bidang pembangunan,  tentu  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  baik  akan  bisa melaksankan pembangunan dalam lingkungan desa dengan swadaya akan lebih baik.
Bentuk  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Setren  dalam pemberdayaan  terhadap  masyarakat  Tuwon  adalah  pendirian  usaha  bersama  ternak kambing  untuk  warga  Tuwon  yang  diberi  nama  KUBE  MENDHA  JAYA.  Namun berdasarkan  informasi  yang  peneliti  dapat  dari  pengakuan  warga  Tuwon  sendiri pemberdayaan tersebut belum berjalan secara optimal, karena belum semua warga Tuwon terlibat kemudian pendampingan lebih lanjut dari pemerintah juga tidak ada, dan faktor lainya  karena  susahnya  pendistribusian  atau  hasil  ternak  kepada  Blantik  (pembeli  atau pengepul  ternak  dalam  bahasa  lokal  desa)  pasalnya  jarang  ada  pembeli  yang  langsung datang ke Tuwon pasalnya jalan akses menuju ke lingkungan warga Tuwon sangat sulit yang  berda  ditenggah  hutan.  Hal  ini  didukung  penelitian  dari  Sumadiasa,  dkk  (2016) yang  menyatakan  pembangunan  infrastruktur  jalan  dan  listrik  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  jadi  bentuk  pemenuhan  hak  warga  negara satu harus didukung dengan pemenuhan hak lainya yang saling mengintegrasikan,
c. Hak kesejahteraan sosial
secara  umum  konsep  negara  kesejahteraan  ( wefare  state )  adalah  sebuah  sisitem perlindungan  sosial  yang  bertujuan  untuk  memastikan  kesejahteraan  dan  keamanan sosial  bagai  seluruh  warga  negara.  Sistem  ini  mencakup  berbagai  program  dan  layanan, seperti  jaminan  kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  dan  tunjangan  sosial,  yang  didanai oleh pemerintah melalui pajak dan kontribusi sosial (Dancik, 2020; 2).
Pemenuhan  hak  warga  negara  pada  kesejahteraan  sosial  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Setren  terhadap  warga  Tuwon  diantaranya  memasukan  pendataan terhadap  warga  Tuwon  sebagai  warga  pra  sejahtera  yang  tercatat  dalam  DTKS  (daftar terpadu kesejahteraan sosial), maka segala bentuk bantuan sosial  dari pemerintah pusat maupun  daerah  Pemerintah  Desa  Setren  meprioritaskan  warga  Tuwon  yang  brejumlah kurang lebih 50 jiwa dengan 17 KK dan 15 rumah, bentuk bantuan kesejahteraan sosial yang sudah diterima warga Tuwon diantaranya BLT (bantuan langsung tunai) KSS (kartu keluarga  sejahtera),  bantuan  pangan  bagi  warga  miskin,  KIS  (kartu  keluarga  sehat),  KIP (kartu  Indonesia  pintar)  untuk  anak-anak  warga  Tuwon  yang  masih  bersekolah,  PKH (program keluarga harapan). Hal ini sudah sesuai dengan amanat dari UUD 1945 pasal 34 ayat 1 bahwasanya “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.
d. Hak pelayanan dasar
Pelayanan  dasar  yang  berhak  didapat  oleh  warga  negara  dalam  pembangunan  desa dan  kawasan  pedesaan  diantaranya  jalan  desa,  jalur  irigasi,  air  bersih,  sanitasi, perumahan  yang  layak,  akses  sumber  energi  listrik,  akses  pendidikan,  akses  pasar  desa, akses  kesehatan.  Pemenuhan  hak  pelayanan  dasar  yang  sudah  dilakukan  oleh Pemerintah Desa Setren diantaranya baru akses listrik yang notabenya warga Desa Setren sudah menikmati listik sejak tahun 1999 tapi warga Tuwon baru 2022 karena masalah regulasi kawasan perhutani yang tidak boleh di bangun hal-hal yang sifatnya permanen sekalipun  tiang  listrik  dan  masalah  faktor  keamanan  juga  mengenai  aliran  listrik  yang melewati  hutan  namun  atas  prakarsa  Pemerintah  Desa  Setren  bersama  PLN  akhirnya mendapatkan  izin  dari  perhutani  untuk  membangun  akses  listrik  menuju  Tuwon  yang pengerjaanya dilakukan secara gotong royong oleh warga Tuwon mengingat akses jalan menuju kampung Tuwon tidak layak untuk dilalui kendaraan.
Kemudian perealisasian program RTLH (rumah tidak layak huni) atau yang disebut biasanya  dengan  bedah  rumah.  Untuk  warga  Tuwon  sendiri  dari  jumlah  15  rumah  14 diantaranya  mendapatkan  manfaat  program  bedah  rumah  tersebut,  karena  memang mayoritas rumah warga Tuwon sangat tidak layak huni, bahwa sebelumnya hanya berdiri rumah-rumah  bukan  tembok  hanya  terbuat  dari  bambu  atau  gedek  sesek  dan  kayu. Dengan menerima bantuan bedah rumah sebesar 15 jutaan per rumah setidaknya warga Tuwon  sudah  mampu  mendirikan  rumah  yang  layak  huni  walupun  sederhana  yang dikerjakan secara gotorng royong oleh warga Tuwon, hal ini juga seperti penjelasan dari UU  no.6  tahun  2014  tentang  desa  bahwasanya  pembangunan  desa  harus mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan  guna  mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pelayanan dasar dipenuhi oleh Pemerintah Desa Setren terhadap warga Tuwon baru dua  tersebut,  untuk  selebihnya  belum  ada  sama  sekali,  padahal  salah  satu  hal  yang penting  adalah  jalan  desa  antara  penghubung  lingkungan  Tuwon  dengan  lingkungan luar, karena dengan ketidak beradaan jalan selama ini membuat warga  Tuwon menjadi terisolasi dan menjadikan taraf hidup warga Tuwon rendah pasalnya perekonomian dari warga  Tuwon  tidak  berjalan  dengan  baik,  yakni  yang  mayoritas  warga  Tuwon  sebagai petani  tidak  bisa  menjual  hasil  panennya  dengan  baik.  Padahal  banyak  manfaat  dari adanya  pembangunan  infrastruktur  jalan  seperti  yang  disampaikan  oleh  Ariansyah,  dkk (2013:1147) infrastruktur jalan memiliki beberapa kebermanfatan utama bagi masyarakat sebagai berikut:
1) Membuka  keterisolasian  daerah  dan  wilayah.  Semakin  terbukanya  wilayah  akan mepercepat  perubahan-perubahan  sosial  yang  merupakan  prasyarat  panting  bagi proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
2) Meningkatkan  aktivitas  dan  mendukung  kelancaran  dan  roda  ekonomi  wilayah. Adanya  jalan  mempermudah  distribusi  dan  pemasaran  suatu  komuditi  sehingga merangsang  aktivitas  dan  tumbuhnya  kegiatan  perekonomian  disuatu  daerah tersebut.
3) Memperoleh  akses  teknologi  dan  pemanfatan  fasilitas  sosial,  seperti  pendidikan, kesehatan, dan pemerinyahan.
Penyebab atau alasanya kenapa sampai sekarang pemerintah desa belum membangun jalan  untuk  warga  Tuwon  karena  alasan  utama  yang  sering  dilontarkan  adalah  karena kawasan  lingkungan  kampung  Tuwon  berada  ditenggah  hutan  yang  samping  kanan kirinya adalah hutan milik perhutani yang kemudian hal itu pemerintah desa tidak boleh atau  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membangun  dilahan  milik  perhutani.  Namun disi  lain  peneliti  menemukan  fakta  bawasanya  memang  benar  iya  kampung  Tuwon berada  di  tenggah  hutan  perhutani,  tapi  tanah  yang  didiami  warga  Tuwon  adalah  sah resmi tanah milik sendiri, karna pada mulanya tanah tersebut adalah tanah N atau biasa yang disebut orang desa sekitar sebagai tanah oro-oro kemudian bisa menjadi hak milik sampai sekarang, kemudian faktanya  adalah  kampung Tuwon selama  ini  memiliki  jalur alternatif untuk keluar masuk perkampungan tersebut ada tiga jalur diantaranya ada jalur utara, barat, dan selatan, kemudian yang paling memungkinkan untuk dibangun karena tidak bersingungan terlalu banyak dengan tanahnya perhutani adalah jalur selatan, hanya saja  berdasarkan  informasi  dari  pihak  desa  bawasanya  beralasan  dengan  kalkulasi besarnya  biaya  untuk  pembagunan  jalan  ke  Tuwon  tersebut,  dan  mengangap  justru pemerataan  pembangunan  di  Desa  Setren  nanti  menjadi  tidak  optimal,  selain  itu pertimbangyanya tidak ada imbal balik yang menguntungkan secara ekonomi dan politik.
e. Hak pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Pemenuhan  hak  pemanfataan  sumberdaya  alam,  mengingat  warga  Tuwon  tinggal ditenggah hutan dengan batas hampir sekeliling adalah kawasan perhutani, pemanfatan sumber  daya  alam  menjadi  terbatas  khusunya  lahan,  karen  hanya  boleh  menanam rumput  ternak  tanpa  harus    menganggu  pertumbuhan  pohon-pohon  pinus  milik perhutani,  kemudian  pemanfaatan  lahan  perhutani  untuk  jalan  untuk  dibangun  secara permanen  belum  ada  izin  dari  perhutani.  Mengingat  dalam  konsep  pembangunan berkelanjutan  yang  fokusnya  terhadap  lingkungan  seperti  SDGs  (sustainable Development  Goals)  mengartikan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  merupakan pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  mengorbankan kemampuan  generasi  selanjutnya  demi  memenuhi  kebutuhan  (Afandi,  dkk.  2021).
Sedangkan  yang  terjadi  pada  warga  Tuwon  justru  mengorbankan  genenrasi  sekarang berdalih  pelestarian  lingkungan  untuk  masa  depan,  bukankah  dalam  SDGs  goal  yang ingin  dicapai  menghapus  kemiskinan  diseluruh  penjuru  dunia,  mengkhakiri  kepalaran dan pertanian berkelanjutan, kesehatan dan mendorong kesejahteraan hidup, pendidikan berkualitas,  kesetaraan  gender,  pekerjaan  yang  layak  dan  perkembangan  ekonomi  yang berkelanjutan. Kemudian sekarang justru karena terpentok masalah regulasi lingkungan masyarakat  Tuwon  terisolasi  dan  mengakibatkan  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan jauh dari kesejahteraan.
2. faktor  penghambat  pemenuhan  hak  warga  nergara  pada  Masyarakat  Tuwon  yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setren dalam bidang pembangunan
a. lemahnya partisipasi warga Tuwon
ketika Pemerintah Desa Setren sudah membuka ruang-ruang partisipasi kepada warga Tuwon lewat berbagai musyawarah mulai dari tingkat RT sampai desa, namun partisipasi pada  pelaksanaan  pembangunan  yang  kemudian  warga  Tuwon  sering  mengabaikan apabila  tempat  pembangunan  tersebut  di  luar  lingkungan  Tuwon.  Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Tuwon hal tersebut karena ketiadaan akses jalan yang memadai  ketika  ingin  keluar  dari  lingkungan  Tuwon,  seperti  yang  sudah  dijelaskan pejelasan di awal-awal warga Tuwon ini hidup dan tinggal di tenggah hutan dan jauh dari warga Desa Setren pada umumnya walupun secara administrasi masih warga Desa Setren. Ketiadaan jalan menjadi alasan utama warga Tuwon untuk tidak ikut berprtisipasi dalam pembangunan  desa  maupun  kegiatan  sosial  masyarakat  Desa  Setren  pada  umumnya kecuali pencairan BANSOS, kemudian alasan lainya juga karena rasa tidak adil dimana warga Tuwon dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan seperti kegiatan gotong royong memperbaiki jalan dusun tapi di lingkungan Tuwon tak kunjung ada pembangunan jalan dan sebagainya
b. Tidak adanya pembangunan yang berkesinambungan
Katika tidak ada pembangunan yang bisa untuk dilanjutkan dengan arti bahwa saat ini  harus  di  rintis,  sedangkan  fakta  dilapangan  ditunutut  untuk  mengejar  ketertingalan pembangunan agar kemudian tercipta pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka akan  sangat  kesulitan  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  adil  agar  tidak  terjadi ketimpangan  dengan  warga  lainya.  Maka  satu  satunya  cara  yang  bisa  dilakukan  saat  ini adalah mulai lakukan pembangunan bertahap
c. Keadaan geografis
keadaan  geografis  dan  wilayah  tipografi  kawasan  lingkungan  Tuwon  yang  berada  di tenggah  hutan  dan  terpisah  cukup  jauh  dari  masyarakat  Desa  Setren  pada  umumnya
menjadikan wilayah dari  warga Tuwon sulit untuk dijangkau dan susahnya pengawasan dan pengimplementasian pembangunan. Keadaan lainya di Desa Setren menuju kawasan lingkungan  warga  Tuwon  melewati  medan  yang  berat,  sejauh  ini  ada  tiga  jalur  untuk keluar masuk ke kawasan lingkungan Tuwon, pertama jalur utara yang melewati tengah hutan  kawasan  perhutani,  kedua  jalur  barat  yang  langsung  berbatasan  dengan  daerah dengan kecamatan  lain  dan sama juga melewati tenggah hutan kawasan perhutani, dan hanya jalur selatan menuju ke timur menuju kawasan dusun Ngarapah Desa Setren yang hampir sebagian bukan merupakan kawasan perhutani, namun melewati kawasan lahan milik warga Setren
d. Anggran dana
Hal  tersebut  juga  didukung  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Surbekti,  dkk (2018)  yang  menjelaskan  implementasi  dari  suatu  pembangunan  yang  berkeadilan  bagi masyarakat  bilama  pembangunan  tersebut,  masyarakat  miskin  mendapatkan  perhatian lebih  atau  khusus  dari  pada  masyarakat  lainya,  hal  tersebut  tentu  akan  mengangkat masyarakat  bawah  agar  tercipta  keseimbangan  dalam  mengeliminir  kesenjangan  demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

## KESIMPULAN
1. Upaya  pemenuhan  hak  warga  negara  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  Setren terhadap  warga  Tuwon  dalam  bidang  pembangunan  desa,  setidaknya  ada  lima  hak yang  harus  dipenuhi  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  desa,  yaitu  a.  Hak partisipasi, b. Hak kesejahteraan sosial, c. Hak hak pemberdayaan ekonomi, d. Hak pelayanan dasar, dan e. Hak pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Namun  baru  tiga  hak  warga  negara  dalam  pembangunan  desa  yang terpenuhi, yaitu:
1) Hak  berpartisipasi  dalam  pembangunan  diantaranya  sudah  melibatkan  warga Tuwon  dalam  beberapa  forum  musyawarah  baik  tingkat  RT  sampai  desa. Misalnya tingkat desa dalam acara sarasehan bersama Bupati Wonogiri
2) Hak  kesejahteraan  sosial,  dengan  semua  warga  Tuwon  menjadi  prioritas  dan terdata dalam DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial)
3) Hak  pemberdayaan  ekonomi,  sudah  ada  upaya  dari  pemerintah  desa  dengan mendirikan  kelompok  usaha  ternak  kambing  pada  warga  Tuwon  yang  bernama KUBE MENDGA JAYA
2. Faktor  penghambat  pemenuhan  hak  warga  negara  pada  masyarakat  Tuwon  untuk medapatkan pembangunan desa, dianatranya
a. lemahnya  partisipasi  warga  Tuwon  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, seperti  jarang  adanya  keterlibatan  warga  Tuwon  dalam  berbagai  kegiatan gotong royong pembangunan di lingkungan Desa Setren
b. tidak  adanya  pembangunan  yang  berkesinambungan,  tidak  ada  jejak-jejang pembangunan yang bisa dilanjutkan mayoritas pembangunan baru merintis.
c. keadaan  geografis  warga  Tuwon  yang  berada  ditenggah  hutan  dan  melewati kawasan  perhutani  dengan  medan  yang  sangat  ssusah,  sehingga  sulit  untuk dijangkau.
d. anggaran dana yang tidak cukup untuk mengejar kertinggalan pembangunan di Tuwon, sehingga harus dilakukan secara bertahap

## DAFTAR PUSTAKA
Asriansyah, M. F, Saleh, C., dan Rengu, S. P. (2013) partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan (studi kasus di kecamatan Lawang kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik . 1(6), 1141-1150. Diperoleh 1 Juni 2022, dari https://www.neliti.com/id/publications/75644/partisipasi-masyarakat-dalam- pemerataan-pembangunan-infrastruktur-jalan-studi-ka
Budiardjo, M. (2012) Dasar-dasar ilmu Politik , jakarta: PT Gramedia {ustaka Utama
Buton. D.H., mardianti. R.S., dan Erik. (2019) otonomi daerah sbagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan. Jurnal Recthen: Riset hukum dan hak asasi manusia. 1(3), 1- 10. Diperoleh 2 Agustus 2022
Dancik, L. & Kaun, A. (2020) Datafication and the welfare state: An Introduction. Global perspectives, 1(1), p.12912. Available at: https://doi.org/10.1525/gp.2020.1291
Hariyanto, Y., Shulis, dan Adhiyakam, F., (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal pendidikan sosiologi dan humaniora. 12(1), 24-29. Diperoleh 21 juni 2022, dari file:///C:/Users/Compaq/Downloads/46323-75676639049-1-PB.pdf
Miles. M.B., dan Huberman. A.M. (2014) Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru . Jakarta: penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
Sugiyono. (2017) Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, san R&D), Bandung: ALFABETA
Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State ). Jurnal sospol , 2(1),
103-122. Diperoleh 11 April 2022, dari https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759
Sumadiasa, I.K., Tisnawati, N.M., dan Wirathi, I.G.A.P. (2016). Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan PMA terhadap pertumbuhan PDRB Bali tahun 1993-
2014. E-jurnal ekonomi pembangunan universitas Udayana . 5(7), 925- 947. Diperoleh 19 juni 2022, dari https://media.neliti.com/media/publications/165225-ID-analisis-pengaruh- pembangunan-infrastruk.pdf
Surabaya Network.id. (2023, 20 Mei). Kampung terpencil dan tersepi di Wonogiri, terletak di tenggah hutan pinus dengan akses jalan mengkhawatirkan. Diperoleh 21 Mei 2023, dari https://surabaya.jatimnetwork.com/nasional/528850026/kampung-terpencil-dan-tersepi- di-wonogiri-terletak-di-tengah-hutan-pinus-dengan-akses-jalan mengkhawatirkan
United Nations. (1966). International Convenant on Economic, Social and Cultural Right. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/toolkit-ratifying-optional-protocol- international-covenant-economic\
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
UU No.23/2014 tentang Pemerintahan daerah
Widiasari, Setiawan, B., dan Mone, A. (2020) peran kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Kriango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Jurnal .unismuh.ac.id/index.php/kimap/index , 1(2), 498-514. Diperoleh 12 Agustus 2022,
Herman. (2019). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa ulidang kecamatan  Tammerodo  Kabupaten  Majene. GROWTH  jurnal  ilmiah  ekonomi pembangunan. 1(1), 75-98, diperoleh 13 Agustus 2022
Afandi,S. A., Afandi, M., dan Erdayani, R. (2021) pengantar teori pembangunan . Yogyakarta: CV. Bintang semesta Media
Teja,  M.  (2015)  pembangunan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  pesisir. Pusat pengkajian,  pengelolaan  data  dan  informasi  9P3DI)  sekretariat  jenderal  DPR  RI. Diperoleh  6 juli 2022 dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.dpr.go.id/ind ex.php/aspirasi/article/view/463/360&ved=2ahUKEwj78p6vnuT4AHm9gFHxsCjlQFn oECC0QAQ&usg=AovVaw1inggcrMyodhkjWMY84ydE
Irawan, R., Mersa, S., dan Mulyono. J. (2018) partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa  Negara  Nabung  Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Lampung  Timur  dalam Pembangunan. Jurnal ilmiah administrasi publik dan pembangunan. 9(1), 43-50, diperoleh 10 Agustus 2022