## SINERGI PENGELOLAAN DESA MEMBANGUN DENGAN KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(Studi Kasus PT. Indonesia Power, Gunung Salak)
The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities
Lala M. Kolopaking *) , Marzuqo Septianto, Ervan Ambarita
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) - Institut Pertanian Bogor
*) E-mail : lalakolopaking@gmail.com

## ABSTRACT
Improvement the standard of living for villagers is increasingly open with the existence of UU No. 6 tahun 2014 concerning villages government. Various multistakeholders can strengthen village-based development mechanisms in synergy. The aim of this study is to analyze  the  synergy  of  the  Corporate  Social  Responsibility  management  system  with  the  management  of  a  developing  village  by Indonesia  Power  PLTP  Kamojang  Branch  Gunung  Salak  Ltd.  This  research  is  a  policy  research  with  a  sequential  mixed  model design.  Data  were  collected  in  the  form  of  qualitative  and  quantitative  data  with  methods  of  observation,  interviews,and  focused discussions. The results of the study show that Indonesia Power PLTP Kamojang Branch Gunung Salak Ltd and multistakeholders have  succeeded  in  forming  relations  between  different  actors  to  improve  village  development.  As  for  interacting  with  groups  of people who are vulnerable to problems with their livelihood systems, corporate social responsibility mechanisms are improved based on  the  aspirations  of  the  people  who  collaborate  with  multistakeholders  from  the  planning  stage  to  evaluating  at  the  village  to district  level.  Through  this  management  mechanism  assistance  to  the  community  can  be  done  inclusive  so  that  assistance  can  be recorded and measurable benefits.
Keywords : community development, corporate social responsibility (CSR), stakeholders collaboration

## ABSTRAK
Peningkatan  taraf  hidup  warga  desa  semakin  terbuka  dengan  adanya  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Berbagai  pihak  dapat menguatkan  mekanisme  pembangunan  berbasis  desa  secara  sinergi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  sinergitas  sistem pengelolaan Corporate social responsibility dengan pengelolaan desa  membangun oleh PT Indonesia Power PLTP Kamojang Unit Gunung  Salak.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kebijakan  dengan  desain a  sequential  mixed  model .  Data  yang  dikumpulkan berupa  data  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  metode  observasi,  wawancara  terstruktur,  dan  diskusi  terfokus.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa PT Indonesia Power PLTP Kamojang Unit Gunung Salak bersama multipihak telah berhasil dalam membentuk relasi  antar  aktor  yang  berbeda-beda  untuk  meningkatkan  desa  membangun.  Adapun  dalam  berinteraksi  dengan  kelompok masyarakat yang rentan mengalami masalah sistem penghidupannya, dilakukan perbaikan mekanisme corporate social responsibility berdasarkan aspirasi masyarakat yang bekerjasama dengan multipihak dari tahap perencanaan hingga evaluasi di tingkat desa hingga kabupaten. Melalui mekanisme pengelolaan ini pendampingan kepada masyarakat dapat dilakukan secara inklusif sehingga bantuan dapat terekam dan terukur manfaatnya.
Kata kunci: kolaborasi multipihak, pengembangan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

## PENDAHULUAN
Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  memberi mandat  kepada  desa  untuk  mampu  mengelola  pembangunan yang  ada  di  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desa  dituntut untuk merencanakan, melakukan pembangunan dan mengevaluasi program pembangunan desanya  sebagai upaya peningkatan  kualitas  hidup  serta  kehidupan  untuk  sebesar besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Meskipun  desa mendapatkan  dana  desa  dari  pemerintah  pusat,  namun bantuan  tersebut  belum  mencukupi  untuk  pembangunan  di desa  sehingga  perlu  didukung  oleh  berbagai  pihak  termasuk swasta.
PT  Indonesia  Power  UPJP  Kamojang  PLTP  Gunung  Salak (PTIPGS)  telah  melaksanakan  kegiatan  operasi-produksi  di lapangan gas bumi kawasan Gunung Salak sejak Tahun 1994. Sejak awal beroperasinya, PTIPGS telah melakukan berbagai
aktifitas  yang  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  itikad PTIPGS  sebagai  sebuah  perusahaan  dan  salah  satu  pihak yang berperan aktif dalam perkembangan dan pengembangan Kawasan Gunung Salak, khususnya desa-desa yang berada di sekeliling  wilayah  operasi  PTIPGS.  Berbagai  aktifitas tersebut, termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat dan pemerintah  setempat,  pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas ekonomi  masyarakat,  serta  bentuk  aktifitas  lainnya, belakangan  lebih  dikenal  dengan  istilah Corporate  Social Responsibility (CSR).
Kegiatan-kegiatan  CSR  PTIPGS  mencakup  program  dan target  wilayah  yang  lebih  luas  dengan  sasaran-sasaran  yang lebih  terukur,  yakni  masyarakat  di  10  (sepuluh)  desa  sekitar wilayah  operasi  PTIPGS.  Kesepuluh  desa  tersebut  adalah Desa  Purwabakti,  Cibunian  dan  Ciasmara  di  Kecamatan
Pamijahan, Kabupaten Bogor; Desa Kabandungan, Cipeuteuy dan  Cihamerang  di  Kecamatan  Kabandungan,  Kabupaten Sukabumi; Desa Pulosari, Palasari Girang dan Kalapanunggal di  Kecamatan  Kalapanunggal,  Kabupaten  Sukabumi;  dan Desa  Sundawenang  di  Kecamatan  Parungkuda,  Kabupaten Sukabumi.
Upaya  pemberdayaan  masyarakat  ini  merupakan  bentuk komitmen  perusahaan  sebagai  wujud  menjaga  pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari keberlanjutan bisnis perusahaan. Untuk itu, proses pembangunan melibatkan berbagai kalangan, seperti pemerintah,  politisi,  akademisi  dan  masyarakat.  Sejalan dengan  sudut  pandang  Pemerintah  Daerah  dan  Desa  yang melihat, bahwa kegiatan CSR sebagai bagian dari partisipasi perusahaan  dalam  pembangunan  daerah  dan  Desa.  Adapun secara  politik,  CSR  dilihat  sebagai  sarana  perusahaan  untuk memperoleh  dukungan  dari  pemerintah,  sedangkan  bagi masyarakat  CSR  merupakan  hak  warga  sekitar  untuk memperoleh  manfaat  dari  kehadiran  perusahaan  terhadap peningkatan taraf hidup mereka.
PTIPGS  memandang,  bahwa  kegiatan  CSR  tidak  hanya berperan  sebagai  instrumen  dalam  membangun  iklim  usaha yang  baik,  tetapi  juga  sebagai  media  untuk  memperoleh dukungan dari stakeholders di sekitar wilayah operasi. Selain itu,  kegiatan  CSR  dijadikan  upaya  perusahaan  untuk  ikut mengatasi  permasalahan  di  dalam  kehidupan  masyarakat yang  dapat  mengganggu  jalannya  operasi  perusahaan. Sebagaimana  diketahui  produksi  gas  alam  PTIPGS mensyaratkan juga kelestarian hutan di kawasan lapangan gas bumi. Dengan demikian, aktifitas sosial ekonomi masyarakat dari  desa-desa  di  sekitar  kawasan  hutan  menjadi  penting sebagai  penentu  kelestarian  kawasan  hutan.  Untuk  itu, kegiatan CSR PTIPGS tidak terpisah dari upaya keikutsertaan  perusahaan  mengelola  aktifitas  sosial  ekonomi masyarakat  agar  sejalan  dengan  upaya  pelestarian  kawasan hutan Gunung Salak.
Mengingat  bahwa  kegiatan  pengoperasian  pembangkit PTIPGS  akan  berjalan  dalam  waktu  yang  lama,  maka PTIPGS  harus  memberikan  manfaat  terhadap  lingkungan  di sekitar  pembangkit.  Upaya  PTIPGS  dalam  mencapai  tujuan ini,  dilakukan  dengan  berpartisipasi  aktif  dalam  membantu pemerintah dengan membentuk tatanan masyarakat yang kuat dibidang  sumberdaya  lahan  dan  hutan,  ekonomi,  teknologi digital,  dan  kualitas  penduduk  serta  sosial  budaya masyarakat.  Kegiatan-kegiatan  untuk  mencapai  tatanan tersebut  pun  akan  dijalankan  secara  terprogram  melalui sinergitas  jalinan  multi-pihak  yang  saling  memberdayakan, sehingga  menguatkan  modal  sosial  dari  masyarakat  secara utuh.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelima  pilar  program  CSR PTIPGS  saling  terkait  satu  sama  lain.  Kegiatan  bidang sumberdaya  lahan  dan  hutan  akan  mendukung  kelestarian alam. Selain itu akan menjaga kualitas dan kuantitas air untuk mendukung  kegiatan  ekonomi  masyarakat  juga  untuk operasional  PTIPGS.  Pengembangan  program  ekonomi diharapkan  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  yang akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Kegiatan ekonomi  yang  dilaksanakan  juga  harus  mendukung kelestarian  lingkungan.  Peningkatan  pendapatan  akan membuat  masyarakat  dapat  mengakses  layanan  kesehatan dan  pendidikan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  peningkatan pendapatan juga akan berdampak positif terhadap kepedulian
masyarakat  terhadap  lingkungan  dan  pelestarian  budaya. Pengembangan ekonomi masyarakat juga harus menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada. Salah  satunya  adalah  teknologi  digital.  Program-program PTIPGS  tersebut  melibatkan  berbagai  aktor  seperti masyarakat  binaan  (komunitas  di  10  Desa  sekitar  wilayah operasi  PTIPGS),  NGO,  perusahaan  swasta,  dan  usahawan lokal, pemerintah daerah, dan Perguruan Tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penelitian  ini dimaksudkan untuk menganalisis sinergitas antar aktor dalam pengelolaan  desa  membangun  dengan  mekanisme corporate social responsibility berbasis masyarakat yang dilakukan oleh PTIPGS  mulai  pada  perencanaan  dan  pelibatan  berbagai aktor  pembangunan  secara  partisipatif  di  10  Desa  sekitar wilayah operasi PTIPGS.
Penelitian  ini  pada  dasarnya  hendak  melihat  bagaimana sinergi  pengelolaan  desa  membangun  dengan corporate social responsibility oleh PT Indonesia Power Gunung Salak (PTIPGS)  yang  bekerjasama  dengan  multi  pihak.  Hal  ini dilihat dengan menggunakan konsep CSR dalam Pemberdayaan  Masyarakat  (Dunham,  Grube,  and  Castañeda 1994)  dan  konsep  “ from  community  engagement  to community  emergence” oleh  Olson  dan  Brennan  (Kenny, McGrath, and Phillips 2018).
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  mengidentifikasi mengenai  pola  pengelolaan Corporate  Social  Responsibility (CSR), antara lain : Selama 50 tahun bisnis internasional (IB) menitikberatkan  pada  pengelolaan  lingkungan  (hijau);  etika, hak  dan  tanggung  jawab;  kemiskinan  dan  pembangunan berkelanjutan  (Kolk  2016).  Hal  ini  menjadikan  bisnis internasional  (IB)  berkembang  secara  global  di  negara berkembang dan negara maju dalam 'arus utama' IB (Pisani et al. 2017).
Pengaruh kinerja lingkungan dari perusahaan yang ikut serta dalam PROPER dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki  signifikansi  pada  ROA  dan  ROE  untuk  peringkat emas (Angelia and Suryaningsih 2015). Hal ini juga berkaitan dengan  pembangunan  dan  manajemen  reputasi  perusahaan yang dianalisis dari perspektif berbagai kelompok pemangku kepentingan  (Šontaitė-Petkevičienė  2015).  Sebagaimana  di Mexico,  perusahaan  di  masing-masing  wilayah  negara Mexico  berfungsi  untuk  merangsang  pembangunan  lokal  di daerah  produksi  minyak  (García-Chiang  2018).  Berbagai program  yang  dilakukan  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  keluarga,  seperti  halnya  di  daerah  tambang Batulicin,  Kalimantan  Selatan  (Nirmaya,  Muflikhati,  and Simanjuntak 2014).
Penggunaan  media  sosial  pada  kegiatan  CSR  menjadi penting.  Strategi  ini  telah  dilakukan  oleh  PT  Merck Indonesia,  dengan  tujuan  untuk  menumbuhkan  interaksi horizontal  antara  perusahaan  dan  pemangku  kepentingan yang  mengarah  pada  konsep  pemasaran  sosial  perusahaan (Rahmaningsih  2013).  Dimana  tergolong  masih  relatif  baru dalam  literatur  bidang  komunikasi  CSR  yang  cukup berkembang  melalui  situs  web  yang  dengan  cepat  menjadi media  komunikasi  perusahaan  untuk  perusahaan  seperti  di Ghana dan sekitarnya (Abukari and Abdul-Hamid 2018).
Program dan manajemen laba tidak memiliki hubungan yang signifikan,  dimana  perusahaan-perusahaan  dalam  kategori memiliki  dampak  lingkungan  yang  tinggi  tampaknya  tidak mempraktekkan  manajemen  laba  namun  menampilkan
tingkat  kinerja Corporate  Social  Responsibility yang  lebih tinggi (Moratis and van Egmond 2018). Adapun praktik CSR dapat  memberikan  pengaruh  langsung  pada  kepuasan pelanggan  dan  pengaruh  tidak  langsung  yang  memediasi loyalitas  pelanggan  (Torrico,  Frank,  and  Arandia  Tavera 2018),  serta  dapat  memainkan  peran  dalam  menentukan preferensi  masyarakat  terkait  penyediaan  lapangan  kerja (Simpson  and  Aprim  2018).  Oleh  karena  itu,  orientasi keberlanjutan CSR dalam memengaruhi model bisnis terletak pada  budaya  dan  identitas  perusahaan  yang  dicirikan  sejak didirikan melalui keterlibatan sosial-ekonomi yang mendalam di  masyarakat  (Del  Baldo  2018).  Dimana  penekanannya terletak pada respons terhadap peraturan; memberi pemahaman aspek kognitif dengan benar; dan merepresentasikan  nilai-nilai  budaya,  seperti  yang  terjadi  di Pakistan  dan  Selandia  Baru  (Khan,  Lockhart,  and  Bathurst 2018). Selain itu, program CSR juga memiliki ikatan dengan faktor kontekstual termasuk tradisi, pemerintahan politik dan modernitas  yang  khas  (Nguyen,  Bensemann,  and  Kelly 2018).
Adapun  dalam  penelitian  ini,  memiliki  kebaruan  dibanding dengan  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya,  dimana pengelolaan  desa  membangun  bersinergi  dengan  mekanisme Corporate  Social  Responsibility (CSR)  melalui  beragam kegiatan yang menekankan pada aspek kerjasama multipihak. Inisiasi Corporate  Social  Responsibility (CSR)  oleh  PT Indonesia  Power  Gunung  Salak  membangun  jalinan  dengan pemerintah  desa  dengan  memberi  ruang  agar  aspirasi  dapat diimplementasikan dalam program desa.

## CSR dan Keberlangsungan Bisnis Perusahaan
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  komitmen perusahaan  untuk  bertindak  secara  etis,  beroperasi  secara legal,  dan  berkontribusi  untuk  peningkatan  ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan  keluarganya,  komunitas  lokal,  dan  masyarakat  secara lebih  luas.  The  World  Business  Council  for  Sustainable Development (WBCSD) merumuskan CSR sebagai komitmen  bisnis  untuk  berkontribusi  dalam  pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan,  keluarga  karyawan  tersebut,  berikut  komunitas- komunitas  setempat  dan  masyarakat  secara  keseluruhan dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup.  Oleh  karena  itu, pertama, CSR merupakan komitmen dari bisnis. Kedua, CSR berkontribusi  terhadap  peningkatan  ekonomi  dan  kualitas kehidupan  masyarakat.  Ketiga,  karyawan  dan  keluarganya, komunitas  lokal  dan  masyarakat  luas,  pemerintah  dan keseluruhan merupakan dimensi-dimensi yang harus diperhatikan  dalam  pelaksanaan  CSR  (Rabin  Ibnu  Zainal 2006).  Adapun  konsepsi  saat  ini  tentang  kepentingan  relatif dari tanggung jawab ekonomi-bisnis dalam peringkat Carroll (Carroll  2016),  mengalami  pergeseran  peringkat  menjadi orientasi  pada  etis,  hukum,  ekonomi  dan  filantropis  (Baden 2016). Hal ini menitik beratkan pada dasar filosofis dari CSR pada  'Common-Sense  Morality‟  (Boso,  Afrane,  and  Inkoom 2017).
Implementasi Corporate  Social  Responsibility (CSR), merujuk  pada  Arnstein  (1969),  partisipasi  beberapa pemangku-kepentingan  ( stakeholders  participation )  menjadi penting,  yakni  pertama,  pemerintah.  Pemerintah  dapat melakukan peran dalam empat ranah: menyediakan data dan informasi;  memberikan  dukungan  infrastruktur  publik, melaksanakan sosialisasi program, dan menginisiasi
kebijakan insentif fiskal.  Pemangku kepentingan yang kedua adalah  sektor  privat  (perusahaan).  Perusahaan  perlu memposisikan  diri  sebagai  pihak  yang  harus  merencanakan CSR  secara  matang,  mengeluarkan  anggaran  untuk  investasi sosial, dan membuka ruang sehingga tercipta sinergitas CSR dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat. Ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (Soemanto 2007).
Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  perusahaan  maka  CSR  perlu diimplementasi  dalam  kerangka good  corporate  governance system . Sedangkan dalam konteks sinergitas antar kelembagaan  ( institutional  sustainability )  (Lélé  1999)  dan implementasi  program  perlu  merujuk  kepada  kerangka good governance  system (Nasdian  2013).  Implementasi  program, tentunya memberikan dampak dan kontribusi terhadap warga komunitas  desa  atau  desa  binaan.    Dampak  dan  kontribusi yang dimaksud, di satu sisi bisa positif bagi warga komunitas desa  dan  di  sisi  lain  bisa  negatif.  Semua  ini  tergantung  dari manajemen  pelaksanaan  program  di  lapangan.  Apabila intensitas  pelibatan  (partisipasi)  warga  komunitas  desa dilakukan dengan baik mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi,  maka  dimungkinkan  persepsi  dan  kepuasan  warga komunitas  desa  menjadi  positif,  dan  sebaliknya  apabila intensitas partisipasi warga relatif rendah, maka dimungkinkan  persepsi  dan  kepuasaan  bersifat  negatif  bagi komunitas desa. Setiap pemangku kepentingan memiliki tipe dan  tingkat  partisipasi  yang  berbeda.  Semakin  tinggi  tingkat partisipasi  anggota  dewan  keuangan  mikro  dalam  setiap langkah  implementasi  program,  semakin  tinggi  dampak sosial  dan  ekonomi  yang  didapat  (Rosyida  and  Nasdian 2011).
Oleh  karenanya,  program  CSR  sebaiknya  dirancang  secara bersama  antara  perusahaan,  warga,  pemerintah  lokal,  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Dengan  demikian,  CSR selain  menjadi kebutuhan untuk mengubah citra dunia usaha yang  ramah  lingkungan  juga  kini  menjadi  kekuatan  untuk membangun  reputasi  perusahaan.    Tidak  hanya  menguasai pasar  (pelanggan),  tetapi  juga  membangun  relasi  dan kerjasama dengan pemangku-kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan gerakan keswadayaan. Kedepan diharapkan  CSR  dapat  membantu  mengatasi  harapan  sosial terbaru  dalam  menghasilkan  nilai  bersama  sebagai  tujuan bisnis utama (Latapí Agudelo, Jóhannsdóttir, and Davídsdóttir 2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pelibatan Komunitas
Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah respon kritis  terhadap  pola  pembangunan  yang  sentralistik  dan seragam di Indonesia. Sebagai sebuah konsep, pemberdayaan masyarakat sebenarnya berakar pada paradigma pembangunan  yang  berorientasi  pada  manusia  ( people centered  development ).  Berbagai  ciri  dari  pendekatan pembangunan    yang  bertumpu  pada  komunitas  tersebut diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang harapannya mampu mengurangi  tingkat  ketergantungan  masyarakat  kepada pemerintah.  Di  sisi  lain,  pendekatan  pembangunan  dengan pola  ini  juga  akan  menjamin  tumbuhnya self  sustaining capacity masyarakat menuju sustainable development.
Menurut  Dunham  et  al.  (1994),  pengembangan  masyarakat merupakan sebuah proses  dimana masyarakat desa bersama- sama  mendiskusikan  dan  menentukan  keinginan  mereka, kemudian  merencanakan  dan  mengerjakan  bersama    untuk
memenuhi  keinginan  mereka.  Usaha  tersebut  dilakukan secara  terorganisir  guna  meningkatkan  kondisi  kehidupan masyarakat,  terutama  melalui  usaha  yang  kooperatif  dan mengembangkan  kemandirian  dari  masyarakat  pedesaan dengan  bantuan  teknis  dari  pemerintah  ataupun  lembaga sukarela lainnya.
Sejalan  dengan  itu,  pemberdayaan  masyarakat,  menurut Olson  &  Brennan  (Kenny  et  al.  2018)  menitikberatkan  pada “ community  engagement  to community emergence”, dimana munculnya  komunitas  sebagai  rangkaian  tindakan  kolektif individu  dalam  suatu  wilayah  yang  mencakup  aspek  sosial yang  berbeda  untuk  menangani  masalah-masalah  umum, yang  berkaitan  dengan  suatu  tempat  tertentu  (Bridger, Brennan, and Luloff 2011; Kaufman 1959; Wilkinson 1991). Model  ini  disusun  berdasarkan  prinsip  bahwa  interaksi  dan keterlibatan di semua tingkatan memfasilitasi pengembangan dan kemunculan masyarakat.

## Kerangka Sistem Pelaksanaan CSR
Program-program  dalam  Renstra  CSR  PTIPGS  2018-2022 akan  dijalankan  dalam  suatu  kerangka  sistem  pelaksanaan program. Kerangka  sistem ini terdiri atas lima pilar kegiatan CSR, yaitu sumberdaya lahan dan hutan, ekonomi, teknologi digital,  dan  kualitas  penduduk  &  sosial-budaya  masyarakat. Program-program  tersebut  saling  terkait  dan  dijalankan  atas dasar  jalinan  multi-pihak  ( stakeholders) yang  saling memberdayakan.  Kegiatan-kegiatan  yang  akan  dijalankan diharapkan  dapat  berkelanjutan,  sehingga  akan  terus dilaksanakan  walaupun PTIPGS  sudah  tidak  lagi  beroperasi. Kegiatan-kegiatan  CSR  juga  diharapkan  untuk  dapat membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan daerah. Hal ini sebagaimana  CSR  dengan  'Model  Chatterjee,'  dalam  sudut pandang pembuat kebijakan, bahwa CSR harus berkontribusi pada  agenda  nasional  suatu  negara,  membantunya  untuk mempercepat  transisinya  dari  negara  berkembang  ke  negara maju (Chatterjee and Mitra 2017).
Kegiatan  bidang  sumberdaya  lahan  dan  hutan  akan mendukung  kelestarian  alam.  Selain  itu  akan  menjaga kualitas  dan  kuantitas  air  untuk  mendukung  kegiatan ekonomi  masyarakat  juga  untuk  operasional  PTIPGS. Pengembangan program ekonomi diharapkan akan meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  masyarakat  yang akhirnya  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Kegiatan ekonomi  yang  dilaksanakan  juga  harus  mendukung kelestarian  lingkungan.  Peningkatan  pendapatan  akan membuat  masyarakat  dapat  mengakses  layanan  kesehatan dan  pendidikan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  peningkatan pendapatan juga akan berdampak positif terhadap kepedulian masyarakat  terhadap  lingkungan  dan  pelestarian  budaya. Pengembangan ekonomi masyarakat juga harus menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada. Salah satunya adalah teknologi digital.
Penerapan teknologi digital akan mempercepat pembangunan ekonomi  dengan  memperluas  peluang  bisnis  dan  jaringan yang  ada.  Pengembangan  ekonomi  yang  berbasis  teknologi digital  membutuhkan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas dan  keberlanjutan  sumberdaya  alam  sebagai  input  kegiatan ekonomi. PTIPGS dapat membantu menyiapkan sumberdaya manusia  yang  berkualitas  melalui  kegiatan  CSR  dibidang kualitas  penduduk  dan  sosial  budaya  masyarakat.  Hubungan antar  bidang  ini  akan  berjalan  harmonis  jika  terdapat dukungan infrastruktur yang  memadai, serta sumberdaya air,
energi,  dan  dukungan  industri.  Keempat  bidang  yang  saling terkait  ini  membutuhkan  jalinan  multi-pihak stakeholders yang  saling  memberdayakan.  Jika  semuanya  berjalan  baik, maka  tujuan  untuk  ikut  berpartisipasi  aktif  membantu pemerintah mewujudkan masyarakat  yang sejahtera, religius, mandiri, mampu keluar dari ketertinggalan, dan berkelanjutan akan  terwujud.  Adapun  pola  inisiasi  CSR  untuk  penguatan pengelolaan  desa  membangun  yang  dilakukan  oleh  PTIPGS diilustrasikan melalui Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan pendekatan  kualitatif.  Adapun  pendekatan  kuantitatif, disamping  menggunakan  data  sekunder,  juga  dilakukan survei  dengan  kuesioner  sebagai  instrumen  pengumpulan data  dan  sasaran  penelitian  pada  sejumlah  responden, sedangkan  pendekatan  kualitatif,  selain  menggunakan  studi kasus, sesuai dengan tujuan dan sasaran studi diterapkan pula metode  pemetaan  sosial  ( social  mapping ),  dimana  peneliti melakukan  observasi  dan  wawancara  terhadap  informan. Adapun  dalam  upaya  mempertahankan  dan  meningkatan validitas data dan reliabilitas instrumen dilakukan triangulasi data  dengan  beragam  sasaran  pengamatan,  metode  dalam pengumpulan dan analisis data.
Desain  penelitian  ini,  menggunakan a  sequential  mixed model  research dengan  proses  analitik  dan  tampilan  metode campuran  (Cameron  2009).  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  gabungan  metode  kualitatif  dengan kuantitatif mengandalkan instrumen panduan wawancara dan diskusi  terfokus,  kuesioner  terhadap  responden  yang  dipilih secara acak terstratifikasi, serta penggunaan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterbukaan Wilayah
Kawasan  Gunung  Salak  sejak  dulu  dikenal  sebagai  jalur perlintasan alternatif yang menghubungkan wilayah Kabupaten  Bogor  bagian  barat  dan  selatan  dengan  wilayah Kabupaten  Sukabumi.  Dapat  dikatakan  bahwa  jalur  yang melintasi kawasan ini adalah jalur yang telah lama hidup dan dimanfaatkan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terbukanya  aksesibilitas  masyarakat  di  kawasan  Gunung Salak,  termasuk  desa-desa  di  sekitar  wilayah  operasi PTIPGS, baik untuk kepentingan sosial, bisnis, pemerintahan, pendidikan  dan  lain-lain  ke  kota-kota/pusat  pertumbuhan
yang ada di sekitar seperti Leuwiliang, Jasinga, Kota Bogor, Pelabuhan  Ratu,  Cianjur  bahkan  Bandung  sebagai  ibukota provinsi dan Jakarta sebagai ibukota negara.
Perkembangan kondisi ini erat kaitannya dengan peningkatan kualitas  dan  kuantitas  infrastruktur  perhubungan  yang melintasi  kawasan  Gunung  Salak  dimana  semakin  lama, kondisi  jalan  dan  jembatan  yang  ada  menjadi  semakin  baik. Salah  satu  contoh,  di  wilayah  Kabupaten  Bogor  tepatnya  di kawasan  hutan  sebelum  PTPN  VIII  Cianten,  kondisi  jalan pada sekitar Tahun 2005 dan sebelumnya masih sangat jelek dimana  jalan  belum  dilapisi  aspal  dan  masih  berupa  lapisan batu-batu besar dan kerikil serta tanah padat. Namun saat ini, jalan  di  kawasan  tersebut  sudah  dilapis  menggunakan  beton cor  sehingga  mudah  dilalui  masyarakat.  Contoh  lain  adalah jalan  di  perbatasan  wilayah  Kabupaten  Bogor  dengan Sukabumi,  tepatnya  di  batas  Desa  Purwabakti  dengan  Desa Cipeuteuy yang kondisinya kurang lebih sama, belum dilapisi aspal  dan  becek  pada  saat  kondisi  hujan.  Sebelum  Tahun 2010, jalan berupa tanjakan curam tersebut masih sulit dilalui masyarakat  khususnya  pendatang  yang  belum  mengenal medan  jalan  karena  dibutuhkan  kondisi  kendaraan  khusus (truk  atau  kendaraan  dobel  gardan)  agar  bisa  melewati kawasan  tersebut.  Namun  dengan  sudah  diaspalnya permukaan  jalan  tersebut,  saat  ini  bahkan  tersedia  Bus DAMRI  yang  setiap  hari  rutin  melayani  penumpang  untuk rute Leuwiliang – Pelabuhan Ratu.
Peningkatan  kualitas  jalan  ini  dengan  sendirinya  membawa banyak perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan  Gunung  Salak,  termasuk  desa-desa  di  sekitar wilayah  operasi  PTIPGS.  Secara  kasat  mata  dapat  dilihat bahwa  dengan  adanya  jalan  yang  baik,  maka  semakin bermunculan  sarana  angkutan  umum  dan  kendaraan  pribadi yang  mempermudah  masyarakat  mengakses  wilayah  kota seperti  Leuwiliang  di  sebelah  utara  dan  Kota  Sukabumi  di sebelah  selatan.  Peningkatan  intensitas  interaksi  masyarakat dengan  dunia  luar  dalam  berbagai  kepentingan,  baik pemerintahan,  pendidikan,  bisnis,  sosial  dan  kepentingan lainnya,  pada  gilirannya  juga  membawa  dampak  terhadap perkembangan  desa-desa  tempat  tinggal  mereka  beserta segala aspek yang ada di dalamnya.
Lebih  khusus,  perkembangan  aksesibilitas  yang  berasal  dari dua  sisi,  sisi  Leuwiliang  dari  sebelah  utara  menuju  kawasan Gunung Salak dan sisi Parungkuda menuju kawasan Gunung Salak  dari  sebelah  selatan  menimbulkan  perbedaan  dalam kecepatan  perkembangan  desa-desa  yang  dilalui  oleh  jalan tersebut.  Dimana  desa-desa  yang  lebih  dulu  terbuka  akan lebih dulu juga berinteraksi dengan dunia luar berikut segala dampaknya,  termasuk  percepatan  pembangunan,  masuknya investasi,  insentif  pasar,  yang  pada  gilirannya  menciptakan perubahan  sosial  pada  masyarakat  serta  perubahan  ekologi pada  kondisi  sumberdaya  alam,  hutan  dan  lahan.  Dalam  hal inilah  perbedaan  kecepatan  perkembangan  ini  turut menciptakan  desa-desa  yang  memiliki  tipologi  berbeda. Pemaparan  kajian  pemetaan  sosial  ini  pada  bagian selanjutnya  akan  membahas  perbedaan  tipologi  yang  ada dalam  perkembangan  desa-desa  di  sekitar  wilayah  operasi PTIPGS  beserta  komunitas  di  dalamnya  pada  perspektif perkembangan  kawasan  yang  dipicu  oleh  pembukaan aksesibilitas
Kondisi  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  10  Desa  Sekitar Wilayah Operasi PTIPGS
Interaksi Sosial dan Komunikasi
Berdasar pada hasil survey di 10 desa sekitar wilayah operasi PTIPGS,  pola  interakasi  sosial  dan  komunikasi  masyarakat sudah berjalan sangat terbuka. Masyarakat sudah siap sebagai individu  maupun  komunitas  menjalin  komunikasi  dengan berbagai  pihak  di  luar  desa  untuk  bekerjasama  menciptakan sesuatu  yang  produktif  bagi  dirinya.  Hal  ini  menjadi  nilai tambah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  apabila  memulai sebuah  kerjasama.  Pola  interaksi  terbuka  ini  sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  sebuah  rencana  usaha yang  dilaksanakan  secara  inklusif  di  desa  dan  kawasan perdesaan.

## Sistem Pelapisan Sosial, Posisi, dan Peranan Sosial
Masyarakat  10  desa  sekitar  wilayah  operasi  PTIPGS  cukup religius. Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang cukup tersedia di dalam desa. Selain jumlah, masing-masing sarana peribadatan  ini  juga  memiliki  pengajian  rutin  setiap minggunya.  Hal  ini  menegaskan  peran  agama,  khususnya islam  di  dalam  desa  masih  sangat  kuat  berpengaruh.  Selain itu,  masyarakat  juga  masih  melihat  tokoh  pemerintahan sebagai  seorang  sosok  yang  cukup  berpengaruh  di  dalam desa.  Kepala  desa  pastinya  memiliki  peranan  cukup  sentral dimana  kapasitas  kepala  desa  haruslah  menonjol,  dapat dilihat  hasil  kinerja  desa  saat  ini  mayoritas  merupakan  desa mandiri dan berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Pola pengawasan mulai  dari  identifikasi  isu,  perencanaan  pembangunan, sampai  dengan  lobi  politik  di  tingkatan  atas  pemerintahan juga  wajib  dimiliki  oleh  tokoh  pemerintahan  di  dalam  desa. Selain  itu,  terdapat  juga  pengusaha,  petani  dan  buruh  tani sebagai  lapisan  sosial  yang  saling  melengkapi  peran  inklusif di  dalam  desa.  Sehingga  apabila  diurutkan  sistem  pelapisan yang  berlangsung  di  dalam  desa  adalah  sebagai  berikut. Peringkat  pertama  adalah  tokoh  agama,  kedua  adalah  tokoh pemerintahan,  diikuti  masing  masing  oleh  tokoh  pengusaha, petani dan buruh tani.

## Modal Sosial, Kelembagaan, dan Jejaring Sosial
Sepuluh  desa  sekitar  wilayah  operasi  PTIPGS  memiliki tipologi sumberdaya alam yang secara umum bertumpu pada pertanian,  kehutanan,  perkebunan.  Perkembangan  desa  yang cepat  seiring  dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana fisik, membuat mayarakat khususnya dikalangan muda mulai bergeser dari orientasi pemanfaatan sumberdaya alam menuju sektor  jasa  dan  perdagangan  di  perkotaan.  Lahan-lahan pertanian  di  desa  ini  telah  banyak  mengalami  pergeseran menjadi  lahan  perkebunan  skala  besar,  agribisis  skala mengenah  milik  orang  luar  dan  perumahan.  Rata  rata kepemilikan  lahan  penduduk  adalah  0,2  Ha/keluarga  dan sebagian  besar  penduduk  yang  masih  menggantungkan  pada pertanian  hanya  sebagai  buruh  tani.  Adanya  kesenjangan kepemilikan  lahan  tersebut  memicu  munculnya  konflik agraria  yang  terjadi  antara  perkebunan  skala  besar  dengan buruh tani yang tuna lahan.

## Penghidupan (Livelihood)
Adapun dalam pemanfaatan sumberdaya alam, masyarakat 10 desa  sekitar  wilayah  operasi  PTIPGS  telah  bergeser  dari direct  entitlement dimana  masyarakat  memproduksi  pangan mereka sendiri menuju trade and exchange entitlement , yaitu mempertukarkan produk dan jasa mereka untuk mendapatkan keuntungan,  yang  digunakan  untuk  membeli  pangan. Akibatnya,  tekanan  populasi  dan  pasar  membuat  sebagian masyarakat  yang  belum  terserap  di  sektor  perdagangan  dan
jasa,  melakukan  eksploitasi  sumberdaya  alam  secara berlebihan.

## Kultur Masyarakat
Kultur masyarakat Sunda sangat terlihat dalam lingkup desa. Hal  ini  menjadikan  masyarakat  di  10  desa  sekitar  wilayah operasi  PTIPGS  memilki  ciri  etnis  yang  spesifik.  Proses sosialisasi  cenderung  tidak  ada  hambatan  dan  dapat berlangsung  dengan  baik  mengingat  sebagian  besar  warga komunitas  adalah  penduduk  asli  suku  Sunda  yang  masih memiliki  garis  kekerabatan,  memiliki  kesamaan  budaya  dan telah lama  bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain.

## Jaringan Kepentingan dan Kekuatan Antar Aktor
Interaksi antar anggota
dan kelompok masyarakat
menghasilkan berbagai bentuk kelembagaan yang berkembang  sesuai  dengan  fungsi  dan  kepentingan  masing- masing kelembagaan. Pola yang  muncul di desa-desa sekitar wilayah  operasi  PTIPGS  relatif  sama  dimana  anggota masyarakat  pada  umumnya  berorientasi  pada  banyak kelembagaan  tergantung  konteks  aktifitas  dari  kelembagaan tersebut.  Misalnya  dalam  hal  kegiatan  perekonomian, anggota  masyarakat  merupakan  bagian  dari  kelembagaan pertanian,  sedangkan  dalam  hal  kegiatan  kerohanian  maka anggota  masyarakat  merupakan  bagian  dari  kelembagaan pengajian. Pada umumnya, kelembagaan yang berkembang di desa-desa  sekitar  wilayah  operasi  PTIPGS  terdiri  dari kelembagaan  pemerintahan  desa,  kelembagaan  ekonomi masyarakat,  kelembagaan  kerohanian  masyarakat,  kelompok pemuda  dan  kelompok  wanita. Stakeholder sendiri  diartikan sebagai  orang,  kelompok  atau  lembaga-lembaga  yang kemungkinan  besar  terkena  pengaruh  atau  memberikan pengaruh  dari/kepada  proses  kehidupan  bermasyarakat  di desa-desa  sekitar  wilayah  PTIPGS.  Berikut  adalah  pemetaan jaringan  aktor  di  wilayah  pengembangan  PTIPGS  (Gambar 2).  Aktor-aktor  yang  berperan  dalam  pembangunan  desa memiliki power dan interest yang  berbeda-beda.  Adapun paparan secara singkat mengenai posisi dan perbedaan power dan interest masing-masing  aktor  dapat  dilihat  pada  gambar 3.
Gambar  2.  Sociogram  Jaringan  Aktor  di  10  Desa  Wilayah Pengembangan PTIPGS
Kebutuhan dan Kerentanan Masyarakat
Penentuan  sumber  kerentanan  yang  dimaksud  dalam  Kajian Pemetaan  Sosial  PTIPGS  ini  dibatasi  pada  aspek  sosial ekonomi dan kebencanaan. Oleh karenanya kelompok rentan
Gambar 3. Kuadran Power dan Interest antar Aktor
yang  dimaksud  dalam  bagian  ini  adalah  kelompok masyarakat yang berpotensi akan menghadapi masalah dalam kehidupan dan penghidupan mereka karena ketidakmampuan mereka  dalam  merespon  perubahan  kondisi  sosial,  ekonomi atau  terjadinya  sebuah  bencana.  Perubahan  kondisi  tersebut misalnya dapat berupa gejolak politik nasional maupun lokal, kerusuhan, konflik horizontal masyarakat (sosial) kemerosotan  ekonomi  nasional,  kondisi  gagal  panen, turunnya harga komoditas pertanian (ekonomi) atau bencana tanah longsor, banjir bandang dan kebakaran (kebencanaan). Deskripsi  Kelompok  Rentan  di  Wilayah  Operasi  PTIPGS secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi kelompok rentan di wilayah operasi PTIPGS
Sinergitas Pengelolaan Desa Membangun dengan
Corporate Social Responsibility oleh PTIPGS
Mekanisme corporate  social  responsibility oleh  PTIPGS bersinergi  dalam  pengelolaan  desa  membangun  dari Pemerintah  Desa  berbasis  kerjasama  multipihak.  Hal  ini dilihat dengan adanya upaya penyusunan aspirasi masyarakat sebagai  aktor  penting  di  dalam  pembangunan  desa.  Skema sinergi  ini  tergambar  dalam  Gambar  4.  Rencana  Strategis (Renstra)  CSR  disinergikan  dengan  Rencana  Pembangunan Menengah  Desa  (RPJMDes).  Penyesuaian  kegiatan  dari rencana  tersebut  diterjemahkan  dalam  rencana  tahunan
kegiatan  CSR  dengan  Rencana  Kegiatan  Pemerintah  Desa (RKPDes) pada setiap tahun.
Implementasi  kegiatan  Desa  Membangun  menggunakan pendanaan  sesuai  dengan  prosedur  masing-masing  lembaga. Dalam  kaitan  pemanfaatan  dana  CSR  PTIPGS  dapat  berupa penyaluran  bantuan  kepada  masyarakat  sebagai  penerima manfaat  langsung.  Mekanisme  sebagaimana  digambarkan dalam  Gambar  5.  Dengan  demikian,  komunikasi  yang  baik antara  pemerintah  desa  dan  PTIPGS,  menjadi  pendorong keberhasilan  implementasi  program  pembangunan.  Tahapan lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  penguatan  kapasitas komunitas dengan pendampingan yang intensif.
Gambar  4.  Sinergi  kegiatan  CSR  dengan  Perencanaan  dan Penyusunan Anggaran Desa Membangun dari Pemerintah Desa.
Setiap  pemberian  bantuan  bukan  menjadi  kegiatan charity, tetapi  perlu  dijadikan  kegiatan  pendampingan  usaha  dari masyarakat.  Kegiatan  pendampingan  ini  perlu  dapat  diukur dan  terekam  dengan  baik  keberhasilannya.  Skema  perbaikan juga  bersifat  dinamis,  sehingga  membuka  ruang  untuk berbenah,  baik  dari  sisi  PTIPGS  dan  masyarakat  selama periode 2018-2022, maupun dari pemerintah desa-desa.

## Gambar 5. Skema usulan bantuan penyaluran CSR PTIPGS
Mekanisme  sinergi  perencanaan  dan  penganggaran  antara pemerintah  desa-desa  sekitar  tapak  proyek  PTIPGS  perlu disempurnakan. Sebagaimana diperlihatkan dalam  Gambar 4 sebelumnya,  perbaikan  mekanisme  perlu  difasilitasi  oleh PTIPGS  mulai  dari  tingkat  dusun  hingga  desa.  Mekanisme ini  menjadi  ruang  juga  untuk  melibatkan  seluruh stakeholders .  Pada  akhirnya,  PTIPGS  akan  berperan  sebagai
sebuah hub bersama  yang  dapat  menghubungkan  segala bentuk kepentingan tersebut. Berdasarkan pada visi misi yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang menuju kemandirian,  kesejahteraan  dan  keberlanjutan  diyakini  pola berbagi  peran  dapat  dengan  baik  dilakukan.  Keterlibatan seluruh  pihak  disadari  menjadi  penting  untuk  dapat  saling bahu membahu untuk membangun desa-desa secara inklusif. Adapun  pola  keterikatan  perencanaan  dan  penganggaran dimulai  dari  desa  yang  nantinya  akan  diselaraskan  hingga tingkat  daerah  (kabupaten  dan  provinsi)  hingga  pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sinergi  pengelolaan  Desa Membangun  dengan  kegiatan  CSR  dari  PTIPGS  dapat dilakukan  melalui  perumusan  acuan  program  bersama  yang saling isi dan dirumuskan berdasarkan Renstra CSR PTIPGS dengan  RPJMDes  masing-masing  desa.  Rumusan  acuan tersebut  pada  akhirnya  menjadi  acuan  penyusunan  Rencana Kegiatan  Tahunan  (RK  Tahunan)  CSR  dengan  Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahun.
Sinergi kegiatan Desa Membangun menjadi terintegrasi yang mampu  membangun  visi  misi  yang  sama  yaitu  menciptakan masyarakat  yang  menuju  kemandirian,  kesejahteraan  dan keberlanjutan diyakini pola berbagi peran dapat dengan baik dilakukan. Prosesnya  melibatkan berbagai stakeholders yang berbasis pada penguatan kapasitas komunitas. Mekanisme ini menjadi temuan baru yang dapat dijadikan inovasi sosial.
Implikasi  kebijakan  dari  simpulan  diatas  adalah    : Pertama, PTIPGS  akan  terus  memperkuat  kelembagaan  perencanaan pembangunan desa-desa dalam  melakukan  fasilitasi  kegiatan CSR-nya. Berbagai kegiatan CSR akan menjadi bagian yang tidak  terlepas  dari  rumusan  dokumen  rencana  kerja pemerintah  desa  tahunan  dan  mengikuti  proses  evaluasi pembangunan  yang  diselenggarakan  pemerintah  desa  setiap tahunnya.
Kedua , PTIPGS bersama stakeholders akan ikut menyiapkan rancangan  pengembangan  wilayah,  khususnya  dalam memelihara  keberlanjutan  pembangunan  dalam  merespon pembukaan isolasi wilayah di kawasan Gunung Salak. Fokus dalam hal ini berkaitan dengan memelihara fungsi kelancaran aksesibilitas wilayah yang belum memiliki infrastruktur jalan yang  baik.  Hal  ini  penting  diperhatikan  karena  dengan aksesibilitas yang baik dapat memperlancar berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah desa maupun pihak-pihak lain.
Ketiga,  PTIPGS  akan  terus  melakukan  pengembangan jejaring kolaborasi berbasis hasil pemetaan stakeholders baik dari  sisi  kepentingan  maupun  derajat  pengaruhnya.  Hal  ini dilakukan  dengan  menerapkan  strategi  komunikasi  yang direncanakan dengan baik, agar stakeholders yang ada dapat dioptimalkan perannya sebagai mitra strategis PTIPGS dalam aktifitas  CSR-nya  di  masing-masing  desa.  Prosesnya tentunya  dengan  tetap  mematuhi  mekanisme  pelaksanaan CSR  yang  telah  ditetapkan.  Pengembangan  jejaring stakeholder  ini  penting  diletakkan  dalam  konteks  kemitraan antara PTIPGS dengan pemerintah masing-masing desa, agar terbangun  implementasi  sistem  CSR  yang  konsisten  dengan tata kelola yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abukari,  Abdul  Jelil  and  Ibn  Kailan  Abdul-Hamid.  2018.
“Corporate  Social  Responsibility  Reporting  in  the Telecommunications  Sector  in  Ghana.” International Journal of Corporate Social Responsibility 3(2):1–9. Angelia, Dessy and Rosita Suryaningsih. 2015. “The Effect of
Environmental  Performance  And  Corporate  Social Responsibility Disclosure Towards Financial Performance (Case Study to Manufacture,
Infrastructure,  And  Service  Companies  That  Listed  At Indonesia Stock Exchange).” Pp. 348–55 in Procedia - Social  and  Behavioral  Sciences .  Vol.  211.  Bali: Elsevier B.V.
Arnstein,  Sherry  Phyllis.  1969.  “A  Ladder  of  Citizen Participation.” Journal  Journal  of  the  American Institute of Planners 35(4):216–24.
Baden, Denise. 2016. “A Reconstruction of Carroll‟s Pyramid of  Corporate  Social  Responsibility  for  the  21st Century.” International  Journal  of  Corporate  Social Responsibility 1(8):1–15.
Del  Baldo, Mara.  2018.  “Sustainability  and  CSR  Orientation through  „Edutainment‟  in  Tourism.” International Journal of Corporate Social Responsibility 3(5):1–14. Boso,  Richard  Kwasi,  Sam  K.  Afrane,  and  Daniel  K.  B. Inkoom.  2017.  “Motivations  for  Providing  CSR- Mediated Initiatives in Mining Communities of Ghana: A  Multiple-Case  Study.” International  Journal  of Corporate Social Responsibility 2(7):1–15.
Bridger,  J.  C.,  M.  A.  Brennan,  and  Luloff.  2011.  “The Interactional Approach to Community.” Pp. 85–100 in Introduction  to  Community  Development:  Theory, Practice,  and  Service-Learning ,  edited  by  J.  W. Robinson and G. P. Green. Thousand Oaks: Sage.
Cameron,  Roslyn.  2009.  “A  Sequential  Mixed  Model Research  Design:  Design,  Analytical  and  Display Issues.” International  Journal  of  Multiple  Research Approaches 3(2):140–52.
Carroll, Archie B. 2016. “Carroll‟s Pyramid of CSR:  Taking Another  Look.” International  Journal  of  Corporate Social Responsibility 1(3):1–8.
Chatterjee,  Bhaskar  and  Nayan  Mitra.  2017.  “CSR  Should Contribute  to  the  National  Agenda  in  Emerging Economies  -  the  „Chatterjee  Model.‟” International Journal of Corporate Social Responsibility 2(1):1–11. Dunham, Randall B., Jean A. Grube, and Maria B. Castañeda. 1994.  “Organizational  Commitment:  The  Utility  of  an Integrative Definition.” Journal of  Applied  Psychology 79(3):370–80.
García-Chiang, Armando. 2018. “Corporate Social
Responsibility  in  the  Mexican  Oil  Industry:  Social Impact Assessment as a Tool for Local Development.” International Journal of Corporate Social
Responsibility .
Kaufman, H. F. 1959. “Toward an Interactional Conception of
Community.” Social Forces .
Kenny,  Sue,  Brian  McGrath,  and  Rhonda Phillips. 2018. The Routledge Handbook of Community Development . New York: Routledge.
Khan, Majid, James C. Lockhart, and Ralph J. Bathurst. 2018.
“Institutional Impacts on Corporate Social Responsibility:  A  Comparative  Analysis  of  New Zealand  and  Pakistan.” International  Journal  of Corporate Social Responsibility .
Kolk, Ans. 2016. “The Social Responsibility of International Business:  From  Ethics  and  the  Environment  to  CSR and  Sustainable  Development.” Journal  of  World
Business 51(1):23–34.
Latapí  Agudelo,  Mauricio  Andrés,  Lára  Jóhannsdóttir,  and Brynhildur Davídsdóttir. 2019. “A Literature Review of the  History  and  Evolution  of  Corporate  Social Responsibility.” International  Journal  of  Corporate Social Responsibility .
Lélé, Sharachchandra M. 1999. “Sustainable Development: A Critical Review.” World Development 19(6):607–21. Moratis,  Lars  and  Max  van  Egmond.  2018.  “Concealing Social  Responsibility?  Investigating  the  Relationship between CSR, Earnings Management and the Effect of Industry  through  Quantitative  Analysis.” International Journal of Corporate Social Responsibility .
Nasdian,  Fredian  Tonny.  2013. Pengembangan  Masyarakat . IPB Press.
Nguyen,  Minh,  Jo  Bensemann,  and  Stephen  Kelly.  2018. “Corporate Social Responsibility (CSR) in Vietnam: A Conceptual  Framework.” International  Journal  of Corporate Social Responsibility 3(1).
Nirmaya,  Gilar  Cahya,  Istiqlaliyah  Muflikhati,  and  Megawati Simanjuntak.  2014.  “Pengaruh  Program  Corporate Social  Responsibility  (  CSR)  Terhadap  Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Tambang.” Jur.  Ilm.  Kel.  &  Kons 7(1):19–29.
Pisani, Niccolò, Arno Kourula, Ans Kolk, and Renske Meijer. 2017.  “How  Global  Is  International  CSR  Research? Insights  and  Recommendations  from  a  Systematic Review.” Journal of World Business . Rabin  Ibnu  Zainal.  2006. Best  Practices:  Corporate  Social Responsibility (CSR) Sebuah Pengalaman Membangun Multistakeholder Engagement Bagi Penerapan CSR Di Kabupaten Muba Sumatera Selatan . Palembang: Usaha Musi.
Rahmaningsih,  Faridha.  2013.  “Penerapan  Corporate  Social Responsibility Pada Media Sosial Studi Kasus Program Corporate  Social  Responsibility  „Klik  Hati‟  PT  Merck Indonesia.” JSP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik) 17(2):116–29.
Rosyida, Isma and Fredian Tonny Nasdian. 2011. “Partisipasi Masyarakat  Dan  Stakeholder  Dalam  Penyelenggaraan Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 5(1):51–70.
Simpson,  Samuel  Nana  Yaw  and  Eunice  Kafui  Aprim.  2018. “Do Corporate Social Responsibility Practices of Firms Attract Prospective Employees? Perception of University  Students  from  a  Developing  Country.” International Journal of Corporate Social Responsibility . Soemanto,  Bakdi.  2007. Sustainable  Corporation:  Implikasi Hubungan  Harmonis  Perusahaan  Dan  Masyarakat . Semen Gresik.
Šontaitė-Petkevičienė, Miglė. 2015. “CSR Reasons, Practices and Impact to Corporate Reputation.” Procedia - Social and Behavioral Sciences .
Torrico,  Boris  Herbas,  Björn  Frank,  and  Carlos  Arandia Tavera.  2018.  “Corporate  Social  Responsibility  in Bolivia:  Meanings  and  Consequences.” International Journal of Corporate Social Responsibility 3(1). Wilkinson.  1991. The  Community  in  Rural  America .  New York: Greenwood.