## PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL
DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.

## Purwanto
Fakultas Hukum Univesitas Panca Bhakti Pontianak
Email korespondensi: purwantoupb@gmail.com

## Abstrak
Keadilan  dan  keadilan  sosial  memiliki  sejarah  pemikiran  yang  panjang  dalam diskursus hukum dan negara. Negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan  dan  keadilan  sosial.  Dalam  negara  hukum  Indonesia  perwujudan keadilan  dan  keadilan  sosial  merupakan  perjuangan  yang  tidak  mudah dioperasionalkan.  Metode`yang  dipergunakan  dalam  kajian  ini  adalah  yuridis normatif,  dengan  titikberat  pada  penulusuran  studi  pustaka.  Dalam pembahasannya  mengkonfirmasikan  bahwa  keadilan  dan  keadilan  sosial memiliki  pertemalian  yang  erat.  Perwujudannya  merupakan  unsur  utama, mendasar, paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Keadilan sebagai kemauan yang  bersifat  tetap  dan  terus-menerus  untuk  memberikan  kepada  setiap  orang, apa  yang  seharusnya  diterima.  Keadilan  sosial  selalu  ditujukan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  melalui pemerataan  sumber  daya  agar  kesenjangan  sosial  ekonomi  di  tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.
Kata Kunci: Keadilan, Keadilan Sosial, Konstitusi

## A. Pendahuluan
Perwujudan keadilan dan keadilan  sosial  dalam    Negara hukum  merupakan  unsur  utama,
mendasar,  sekaligus  unsur  yang paling  rumit,  luas,  struktural  dan abstrak.  Kondisi  ini  karena  konsep keadilan dan keadilan sosial,
terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan  kedudukan  di  hadapan  hukum,
kesejahteraan  umum,  serta  asas proporsionalitas antara  kepentingan
individu,  kepentingan  sosial  dan negara.  Keadilan  dan    keadilan sosial  tidak  selalu  dapat  dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi  oleh  tata  nilai  dan norma lain dalam masyarakat.
Dalam posisi
apapun, menurut menurut Gustav  Radburg 1
1 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar , Liberty,Yogyakarta, 1993, hal 1-2.
kehadiran hukum harus dapat mewujudkan  3  (tiga)  nilai  dasar,
yaitu: (i) nilai keadilan ( justice ), (ii) kepastian  ( certainty ),  dan  (iii)  nilai kemanfaatan ( utility ). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian  idealnya  dalam  setiap penyusunan  produk  hukum  maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Di samping pemenuhan  secara  seimbang  ketiga unsur  dasar  tersebut.  Sudharto  P. Hadi 2 ,  mengkonstatasikan  bahwa hukum  yang  baik (good  norm) adalah hukum yang memuat prinsip- prinsip keberlanjutan, keadilan  dan  demokrasi.  Sementera itu  FX.  Adji Samekto 3 , mengartikan keadilan  sebagai  kemauan  yang bersifat  tetap  dan  terus-menerus untuk  memberikan  kepada  setiap orang, apa yang seharusnya
diterima. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan  ide  keadilan  kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi  manfaat  bagi  hubungan antar manusia. Implementasi ketiga nilai dasar keadilan, kepastian dan
kemanfaatan,  seringkali  terdapat suatu  pertentangan/antinomi,  antara unsur  yang  satu  dengan  unsur  yang lainnya. Satjipto Rahardjo 4
2 Sudharto  P.  Hadi, Dimensi  Hukum Pembangunan  , UNDIP,  Semarang,  2002, hal. v 3 FX.Adji  Samekto,  Ilmu  Hukum Dalam  Perkembangan  Pemikiran  Menuju Post Modernisme, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012, hal 1.
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,  cetakan ketiga, 2000, hal 19.
menyebutkan  pertentangan  tersebut terjadi,  karena  ketiga  unsur  hukum tersebut, sejatinya telah mengandung  potensi  pertentangan (tegangan) antara nilai-nilai idealnya  ( das  sollen )  dan  nilai-nilai kenyataannya  ( das  sein ).  Hukum dan  keadilan  memiliki  pertemalian yang sangat erat, menurutnya: “ Setiap pembicaraan mengenai  hukum  (baik  secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan          tentang keadilan. Membicarakan hukum  tidak  cukup  hanya sampai wujudnya sebagai suatu  bangunan  yang  formal, tetapi  perlu  juga  melihatnya sebagai  ekspresi  dari  cita- cita-cita keadilan masyarakat .”
Idealnya  hukum  yang  pasti, seharusnya  juga  adil,  dan  hukum yang adil, juga seharusnya memberikan  kepastian.  Di  sinilah kedua  nilai  itu  mengalami  situasi yang  antinomis,  karena  menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap  orang  secara  adil.  Untuk  itu dalam  membuat  dan  melaksanakan hukum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya  hukum  adalah  untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak  hanya  mengandalkan  pada landasan  pemikiran  dari  perilaku manusia yang rasional-formal belaka.  Jika  hal  tersebut  terjadi, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan menjadi tereliminasi  dan  yang  muncul adalah kekuatan otoritas  dari
pemegang kekuasaan.
Apabila perwujudan keadilan  menurut  Theo  Huijbers 5 diserahkan  pada  penguasa  negara, maka  unsur  keadilan  dalam  hukum sangat  ditentukan  oleh  jiwa  baik dari  para  penguasa  Negara,  baik jiwa  pikirannya  ( logistikon ),  jiwa perasaan dan nafsunya ( epithumetikon ), maupun jiwa perasaan baik dan jahat ( thumoedes ).
Sementara  itu,  menurut  Frans Magnis  Suseno 6 , ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan  keadilan  serta  keadilan sosial,  seperti:  hak,  kewajiban, kontrak, fairness ,  ketimbalbalikan, struktur  kekuasaan  dan  otonomi. Semua  tindakan  yang  cenderung
untuk memproduksi dan mempertahankan  kebahagiaan  dan kesejahtaraan  masyarakat  adalah adil.  membangun  keadilan  sosial berarti  menciptakan  struktur  yang memungkinkan pelaksanaan keadilan  sosial.  Masalah  keadilan sosial      ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan  yang  seakan-akan  sudah memastikan  ketidakadilan  ,  artinya yang  memastikan  bahwa  pada  saat yang  sama  dimana  masih  ada golongan-golongan  miskin  dalam masyarakat,
terdapat juga kelompok-kelompok    yang    dapat
5 Theo  Hujbers ,  Filsafat  Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal 23.
6 Frans  Magnis  Suseno, Pijar-Pijar
Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism , Kanisius, Yogyakarta,
2005, hal 238.
hidup  dengan  seenaknya  karena mereka  menguasai  sebagian  besar dari  hasil  kerja  dan  hak-hak golongan yang miskin. Dalam perkembangnnya pengertian  keadilan  dan  keadilan sosial, selalu mengikuti perkembangan  kondisi  kehidupan masyarakat  dan  struktur  kekuasaan dan  otonomi.  Oleh  karena  itu perwujudan  keadilan  dan  keadilan sosial dalam  negara  hukum Indonesia  merupakan  perjuangan yang  tidak  mudah  dioperasionalkan,
karena  dalam  praktiknya  secara politis  seringkali  diaktualisasikan dalam  bentuk  dominasi  kekuatan- kekuatan yang saling bertarung.

## Metode
Mempergunakan metode yuridis  normatif,  dengan  titikberat pada  penulusuran  studi  pustaka, dengan  cara  menelaah  (terutama) data  sekunder  yang  berupa:  bahan hukum  primer,  yiatu  UUD  NRI 1945  dan  bahan  hukum  sekunder diperoleh  melalui  pengkajian  hasil penelitian, seminar, buku-buku,
jurnal  ilmiah  yang  memuat  doktrin dari  para  pakar.  Proses  analisis digunakan metode analisis kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Penulusuran Makna Keadilan: Asal- Usul dan Sejarah Pemikirannya
Penulusuran  terhadap  asal- usul  katanya,  keadilan  berasal  dari kata  “adil”  dari  bahasa    Arab al- adl , yang berarti lurus dalam jiwa,
tidak  dikalahkan  oleh  hawa  napsu, berhukum  dengan  kebenaran,  tidak zalim, seimbang, setara dan sebagainya.  Dalam  bahasa  Inggris, istilah  keadilan,  disebutkan  dengan berbagai term, seperti: justice (diterjemahkan: keadilan, kepantasan, ketepatan dan peradilan), fairness (diterjemahkan dengan keadilan, kejujuran, kewajaran) ,  equaty (diterjemahkan: keadilan, kewajaran dan hak menurut  keadilan)  dan impartiality (diterjemahkan  dengan  keadilan, sifat  tidak  memihak,  sikap  jujur, sikap  adil,  kejujuran  dan  sikap netral) 7 .  Dalam  bahasa  Indonesia, keadilan  adalah  sifat  tidak  berat sebelah,  tidak  memihak,  berpihak kepada  yang  benar,  berpegang kepada  kebenaran,  sepatutnya  dan tidak sewenang-wenang. Secara etimologis,  keadilan  adalah  kondisi kebenaran ideal secara moral
mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau oran. 8
Perdebatan  mengenai  keadilan terbagi  atas  2  arus  pemikiran, pertama adalah  keadilan  yang metafisik,  sedangkan  yang kedua , keadilan  yang  rasional.  Keadilan yang  metafisik,  diwakili  oleh  Plato, sedangkan  Keadilan  yang  rasional diwakili  oleh  pemikiran  Aristoteles.
Keadilan yang metafisik,
sebagaimana diutarakan oleh Plato
kebijaksanaan 9 .  Basis  pandangan Plato  tersebut,  mengkonsepsikan keadilan  pada    tataran    moral, dimana  keadilan  menjadi  nilai  yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat.
Keadilan yang rasional mengambil  sumber  pemikirannya dari  prinsip-prinsip  umum  dari rasionalitas tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya  secara  ilmiah,  atau setidak-tidaknya  kuasi-ilmiah,  dan itu  semua  harus  didasarkan  pada alasan-alasan
yang rasional.
Sementara  keadilan  yang  metafisik, mempercayai  eksistensi  keadilan sebagai  sebuah  kualitas  atau  suatu fungsi  di  atas  dan  di  luar  mahkluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut
kesadaran manusia berakal.
Pengertian  keadilan  memiliki sejarah  pemikiran  yang  panjang, dalam  diskursus  hukum,  sifat  dari Keadilan  itu  dapat  dilihat  dalam  2 arti  pokok,  yakni  dalam  arti  formal yang  menuntut  bahwa  hukum  itu berlaku  secara  umum,  dan  dalam arti  materil,  yang  menuntut  agar setiap  hukum  itu  harus  sesuai dengan cita-cita keadilan masyarak 10 .
menyatakan  bahwa  keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. dapat diperoleh dengan
7 Sulhani  Hermawan, Tinjauan Keadilan  Sosial  Terhadap  Hukum  Tata Pangan Indonesia, Mimbar Hukum Volume  24,  Nomor  3  Oktober  2012,  hal 491.
8 Ibid, hal 491.
9 Maryanto, Refleksi  dan  Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum , Jurnal Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Sultan  Agung  Semarang,  Vol.  13  (1) tahun 2003, hal 52-54.
10 Frans  Magnis  Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan  Modern ,  Gramedia  Pustaka Utama, 1991, hal 81.
Namun  apabila  ditinjau  dalam konteks  yang  lebih  luas,  pemikiran mengenai  keadilan  itu  berkembang dengan  pendekatan  yang  berbeda- beda,  karena  perbincangan  tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur. Sehingga perbincangan tentang keadilan, tidak  mungkin  tanpa  melibatkan tema-tema  moral,  politik  dan  teori hukum. Menjelaskan mengenai keadilan  secara  tunggal  hampir- hampir sulit untuk dilakukan.
Thomas W Simon 11 , menyatakan  bahwa  para  pembuat teori mendefinisikan keadilan
( justice )  dalam  istilah  ( term )  yang berbeda-beda. Kelompok libertarian,  mendefinisikan  dengan istilah kebebasan ( liberty ), kelompok  sosalis  mendefinisikan dengan istilah kesetaraan, kelompok liberal mendefinisikan dengan gabungan  istilah  kebebasan  dan keseteraan, sedangkan kaum communitarian melihat  keadilan dengan istilah commod good (kebaikan umum).
Konsepsi  Ajaran  Keadilan  dan Keadilan Sosial
Ditelisik  dari  aspek  lintas ruang  dan  waktu,  awalnya  ajaran keadilan  bertumpu  pada  prinsip  tata kelola  masyarakat  egalitarianism,
menyusul prinsip perbedaan, prinsip berbasis sumberdaya, prinsip berbasis kesejahteraan,  prinsip
11 Sulhani  Hermawan, Tinjauan Keadilan  Sosial  Terhadap  Hukum  Tata
Pangan Indonesia , Mimbar Hukum
Volume  24,  Nomor  3  Oktober  2012,  hal. 490.
berbasis balasan dan terakhir prinsip libertanian.  Penekanan  arti  keadilan yang  berbeda-beda  tersebut  dengan sangat  baik  dipetakan  oleh  Markus Y Hage 12 :
Perbandingan Prinsip-prinsip Keadilan Kontemporer Aliran konsep keadilan Pokok ajaran tentang keadilan, dalil-dalil keadilan yang kedepankan Pengusung Egalitarianisme (1) Keadilan sosial berkenaan dengan kedudukan atau ting-katan yang  setiap orang yang seharusnya sama dalam distribusi barang      dan jasa; (2) Jika setiap orang itu sama, maka diperlukan pembatasan bagi kebebasan individu    agar kedudukan sama (masyarakat tanpa perbedaan) terwujud. Pengusung Prinsip Perbedaan Dalam (1) Keadilan sosial berkenaan dengan masalah
12 Markus  Y.  Hage, Kepentingan Ekonomi  dan  Komodifikasi  Dalam  Hukum , Disertasi  Pada  PDIH  UNDIP,  2011,  hal. 278.
maksimum pada masyarakat
miskin.
Pengusung Prinsip Berbasis Sumber Daya (1) Setiap orang harus    dibuat menerima akibat-akibat dari pilihannya, karenanya setiap     orang yang  memilih bekerja     keras untuk memperoleh pendapatan lebih      tidak dikehendaki untuk mensubsidi mereka      yang malas dan karenanya kurang pendapatan. (2) Setiap orang tidak boleh merasakan penderitaan akibat       dari lingkungan yang berada diluar  kendali mereka, karenanya setiap     orang yang terlahir dengan    cacat, sakit atau anugerah alamiah    yang rendah     tidak bertanggung- jawab atas lingkungan. Kesederajatan distrubusi primary social good; (2) Pendistribusian beban dan keuntungan sosial itu harus berdasarkan prinsip kesederajatan ( equality ) (3) Tidak      ada diskriminasi yang dibolehkan kecuali hal itu menguntungka n semua pihak, dan terutama segmen masyarakat yang    paling tertinggal atau kurang beruntung standard hidupnya. (4) Situasi ketidaksamaan harus     diatur melalui prosedur standard sehingga menguntungka n segmen masyarakat yang kurang beruntung melalui jaminan maxsimum minimoru. Suatu jaminan hukum yang total, dan
kondisi  orang lain.
(3) Setiap orang relative mudah untuk memperoleh hak-hak obsolut       atas pembagian dunia yang tidak proporsional, karenanya, kepemilikan pribadi  sangat layak, pasar bebas dalam akumulasi capital       dan pekerjaan secara moral, sangat     tepat dan dikehendaki. Keadilan  merupakan  salah satu  tujuan  hukum  yang  paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan  sejarah  filsafat  hukum.
Aristoteles 13 dalam  tulisannya Retorica membedakan keadilan dalam  dua  macam  yaitu  keadilan distributif ( justitia distributiva ) sebagai  keadilan  yang  memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian
menurut  haknya  masing-masing, serta  keadilan  komulatif  ( justitia cummulativa ) sebagai keadilan yang  diterima  oleh  masing-masing anggota  tanpa  memperdulikan jasa
13 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Hakim Barkatullah, Filsafat,  Teori,  dan  Ilmu
Hukum,  Pemikiran  Menuju  Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat ,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 367-368.
Pengusung Prinsip Berbasis Kesejahteraan (1) Memaksimalka n kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (2) Utiltarianisme, the great happiness  for the grat number Pengusung Prinsip Berbasis Balasan (1) Setiap orang harus diberi balasan/upah berdasarkan: Kontribusi actual dan usahanya; (2) Mengangkat standar  hidup dengan membayar usaha dan capaian. (3) Hanya diterapkan pada pekerjaan dewasa. Pengusung Prinsip Libertarian (1) Setiap orang memiliki dirinya sendiri karena pada dasarnya dunia ini  tidak    ada yang memiliki. (2) Setiap orang dapat memperoleh hak-hak mutlak atas pembagian dunia yang tidak proporsional, asalkan tidak memperburuk
masing-masing.
Dimensi kedua cakupan keadilan    Aristoteles    tersebut, dapat  katagorikan  sebagai  keadilan hukum  dan  keadilan  kesetaraan. Aristoteles  membuat  pembedaan penting  antara  kesamaan  numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan  setiap  manusia sebagai  satu  unit.  Inilah  yang sekarang  biasa  dipahami  tentang kesamaan  atau  persamaan  di  depan hukum.  Kesamaan  proporsional atau  kesetaraan    memberi    tiap orang  apa  yang  menjadi  haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi,  dan  sebagainya.  Tidak semua  yang  adil  menurut  hukum adalah  setara  dan  tidak  semua ketidak-setaraan  tidak  adil  menurut hukum.
Makna keadilan sebagai kesetaraan  menurut  aristoteles  ini, dipertegas  dan  dikembangkan  lebih lanjut  oleh  Cicero  dengan  menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan  mutlak.  Menurut  Cicero 14 keadilan  itu  satu,  mengikat  semua masyarakat  dan  bertumpu  diatas satu  sumber,  yaitu  akal  budi  yang benar. Pengesampingan nilai keadilan  demi  kepastian  hukum merupakan  suatu  ironi.  Cecero, pernah  berucap  “ Summum  Ius Summa  Iniuria ( hukum  tertinggi adalah ketidak adilan tertinggi).
Perkembangan berikutnya pada abad pertengahan, makna
14 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum Dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 32-33. keadilan sebagai  kesetaraan
diulas  oleh  Thomas  Aquinas,  yang membedakan  keadilan  dalam  dua kelompok  yaitu  keadilan  umum ( justitia  generalis )  dan  keadilan khusus ( justitia specialis ). Keadilan umum  adalah  keadilan  menurut kehendak undang-undang yang harus  ditunaikan  demi  kepentingan umum,  sedangkan  keadilan  khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu: 1. Keadilan  distributif  ( justitia distributiva )  adalah  keadilan yang secara proporsional yang diterapkan  dalam  lapangan hukum publik secara umum;
2. Keadilan  komutatif  ( justitia commutativa )  adalah  keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. 3. Keadilan  vindikatif  ( justitia vindicativa )  adalah  keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman  atau  ganti  kerugian dalam tindak pidana. Seseorang  akan  dianggap  adil apabila  dipidana  badan  atau denda  sesuai  dengan  besarnya hukuman yang telah
ditentukan  atas  tindak  pidana yang dilakukannya 15 .
Hans      Kelsen sebagai penganut mazhab Analitical Jurisprudence dalam  Andi  Ryza
Fardiansyah 16 , menyebutkan:
15 . http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_ kedua, diakses, 10 Nopember 2014. 16 .  Andi  Ryza  Fardiansyah,  Keadilan Menurut Hans Kelsen, https://ryzafardiansyah.wordpress.        com/
“ Bahwa keadilan sebagai kesetaraan dapat dipersamakan dengan perwujudan kebahagiaan secara  umum,  yaitu  hadirnya sebuah  kondisi  sosial  dimana setiap  orang  mendapatkan kepuasan  dan  kebahagiaan secara  umum.  Kelsen  melihat bahwa keadilan adalah sesuatu  yang  sangat  subjektif. Keadilan  adalah  sesuatu  hal yang  memiliki  makna  yang sangat identik dengan kebahagiaan umum ”.
Konsep keadilan sosial ( social justice )  berbeda  dari  ide  keadilan hukum,  keadilan  politik,  keadilan ekonomi,  keadilan  individual  dan sebagainya.  Tetapi  konsep  keadilan sosial  tentu  juga  tidak  hanya menyangkut  persoalan  moralitas dalam kehidupan bermasyarakat
yang berbeda-beda dari satu kebudayaan  ke  kebudayaan  lain. Namun,  keseluruhan  ide  tentang keadilan  itu  pada  akhirnya  dapat dicakup  oleh  dan  berujung  pada  ide keadilan sosial 17 . Meskipun
tag/keadilan-  menurut-hans-kelsen,  diakses tanggal 4 Januari 2015.
17 Keadilan  sosial  memang  harus dibedakan  dari  pelbagai  dimensi keadilan, seperti  keadilan  hukum,  keadilan  politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun  dapat  juga  dipahami  bahwa keseluruhan  ide  tentang  keadilan  itu  pada akhirnya  dapat  dicakup  oleh  dan  berujung pada  ide  keadilan  sosial.  Karena  pada akhirnya,  keadilan  hukum  dan  keadilan ekonomi  harus  membuahkan  hasil  akhir pada  perwujudan  keadilan  sosial  bagi semua. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa  (i)  Ketidakadilan  yang  ada  selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan  dan  status  individu, komunitas,
meminjam  istilah  Bertens 18 , Keadilan  sosial  merupakan  cita-cita yang  bisa  dihampiri  semakin  dekat, tapi  tidak  pernah  bisa  direalisasikan dengan sempurna.
Suteki 19 mengkonstasikan perbedaan  antara  keadilan    sosial dan  keadilan  individual,  sebagai berikut:
“ Keadilan  individual  adalah keadilan  mikro,  yaitu  suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung  pada  kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, “perlakukanlah  setiap  orang secara  adil”.  Jika  yang dibicarakan  adalah  keadilan sebagai  fenomena  sosiologis, maka  keadilan  itu  sudah  tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural.  Oleh  karena  itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaarmya  tidak  lagi tergantung  pada  kehendak pribadi,  atau  pada  kebaikan- kebaikan individu yang
bersikap  adil,  tetapi  sudah bersifat struktural ”.
dan kekayaan sosial (societal good), dan
(iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab, pemerintahan untuk memastikan  kualitas  dasar  kehidupan  bagi seluruh  warga  negaranya.  Hakekatnya, keadilan  sosial  sebagai  pucuk  kesejateraan sosial  kolektif  dalam  suatu  negara  dan/atau dalam suatu daerah.
18 Bertens,  K. Pengantar  Etika Bisnis, Penerbit  Kanisius,  Yogyakarta, 2000, hal. 93-94
19 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial….. , Op. Cit ., hal. 249.
Pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang  adil.  Jika  ada ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan  keadilan  sosial pun  berarti  harus  dilakukan melalui  perjuangan  memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil.
Keadilan sosial berarti keadilan  yang  berlaku  dalam masyarakat  di  segala  bidang kehidupan,  baik  materil  maupun spiritual.  Hal  ini  berarti  keadilan itu  tidak  hanya  berlaku  bagi orang  kaya  saja,  tetapi  berlaku pula  bagi  orang  miskin,  bukan hanya  untuk  para  pejabat,  tetapi untuk  rakyat  biasa  pula,  dengan kata lain seluruh rakyat Indonesia baik  yang  berada  di  wilayah kekuasaan  Republik  Indonesia maupun  bagi  Warga  Negara Indonesia  yang  berada  di  negara lain.
Konsep keadilan sosial merupakan  simpul  dari  semua dimensi  dan  aspek  kemanusiaan tentang  keadilan.  Istilah  keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan  struktur  kehidupan masyarakat  yang  didasarkan  atas prinsip-prinsip persamaan ( equality )  dan  solidaritas.  Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat  manusia  yang  memiliki hak-hak yang sama yang bersifat
Adapun syarat yang harus dipenuhi  terlaksananya  keadilan sosial  adalah  sebagai  berikut:  (1) Semua  warga  wajib  bertindak, bersikap  secara  adil,  karena keadilan  sosial  dapat  tercapai apabila  tiap  individu  bertindak dan  mengembangkan  sikap  adil terhadap  sesame;  (2)  Semua manusia  berhak  untuk  hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi,  maka  berhak  pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.
Makna  Perwujudan  Keadilan  dan Keadilan  Sosial  dalam  Negara Hukum

## Makna Perwujudan  Keadilan
Secara       lebih operasional
perwujudan  dari  keadilan  menurut Satjipto  Rahardjo 20 terkait  dengan pendistribusian  yang  ada  didalam masyarakat.  Pendistribusian    ini tidak  selalu  bersifat  fisik  tetapi  juga non  fisik  ( intangible ),  antara  lain:
barang, jasa, modal usaha kedudukan, peranan sosial, kewenangan, kekuasaan,
kesempatan  dan  sebagainya  yang memiliki  nilai-nilai  tertentu  bagi kehidupan  manusia. Untuk itu cakupan  hakekat  dari  keadilan,
menurut beliau meliputi: a. memberikan  kepada  setiap orang yang seharusnya diterima; b. memberikan kepada setiap orang  yang menurut  aturan asasi  dalam  hubungan  antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. 20 Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo , Hukum  Dalam  Jagat  Ketertiban ,  UKI
Press, Jakarta, 2006, hal. 56.
hukum menjadi haknya; c. kebajikan untuk memberikan hasil  yang  telah  menjadi bagiannya;
d. memberikan  sesuatu  yang dapat memuaskan kebutuhan orang; e. persamaan pribadi;
f. pemberian kemerdekaan
kepada individu untuk mengejar kemakmurannya;
g. pemberian  peluang  kepada setiap  orang  untuk  mencari kebenaran;
h. memberikan  sesuatu  secara layak.
Terkait  dengan  hal  tersebut Satjipto  Rahardjo 21 mensyaratkan pentingnya  konsistensi  Negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Negara, sebagaimana  diamanatkan  oleh konstitusinya, agar keadilan benar- benar terwujud. Suatu pemerintahan  yang  adil  adalah pemerintahan  yang  menjalankan roda pemerintahan
dengan memenuhi  kewajibannya  sesuai dalam  konstitusi  dengan  sebaik- baiknya.
Sementera  itu,  John  Rawls 22 dalam  karya  monumentalnya A
Theory of Justice , membagi konsepsi keadilan berdasarkan tiga prinsip utama yakni: liberty (kebebasan), equality (kesamaan)
21 Satjipto  Rahardjo, Membedah
Hukum Progresif , Editor I Gede A.B.Wiranata, Joni Emirzon, Firman Muntaqo,  Penerbit  Buku  Kompas,  Jakarta
Maret 2007, hlm.18
22 John Rawls, A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm: 52-65.
dan rewards (ganjaran).  Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan  yang  bersifat  merata ( equal liberty ) di mana prinsip hak dan  kewajiban  menjadi  dasar utama  bagi  kebebasan.  Prinsip kesamaan  ( equality ),  bukan  berarti bahwa Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan  dalam  masyarakat (misal kaya-miskin, atasan- bawahan,  dsb),  melainkan  bahwa
Rawls  menerima  ketidaksamaan sosial  dan  ekonomis  dengan  dua syarat: ketidaksamaan itu
diperoleh  demi  keuntungan  pihak yang paling lemah dalam masyarakat ( the difference principle )  dan  merupakan  hasil dari  kompetisi  terbuka  dan  fair ( fair  equality  of  opportunity )  atas posisi-posisi  dan  jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat.
Menurut
Rawl 23 ,
ketidaksamaan dalam beberapa hal harus dapat diterima, seperti perbedaan terhadap perolehan keuntungan dalam hubungan atasan-bawahan,  di  mana  prinsip ganjaran  ( rewards )  menjadi  acuan dalam  melihat  hubungan  ini.  Bagi Rawls selama setiap individu dapat memperoleh  keuntungan  melalui cara yang fair, maka pada level ini prinsip  keadilan  telah  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dengan kata  lain  hal  prinsipil  yang  paling masuk akal dalam konsep keadilan adalah:  keadilan  sebagai  tujuan dari pencapaian kesepakatan bersama  antar  individu  dalam kondisi yang f air . Terkait  prinsip
23 Zainal Asikin, http://asikinzainal.blogspot.com/2012/01/te ori-keadilan.html ,    diakses tanggal 11 Nopember 2014
demokrasi  dapat  berjalan  dengan baik,  jika  prinsip  pencapaian keadilan  yang  fair  telah  berjalan dengan  baik.  Proyek  pemikiran Rawls  dalam  konspesinya  tentang liberalisme  adalah  mencari  titik temu  antara  kebebasan  ( liberty ) dan  kesamaan  ( equality ).  Namun prinsip  kebebasan  sebagai  prinsip utama tidak  boleh  dikalahkan  oleh prinsip kesamaan.
Mencermati  begitu  luas  dan abstraknya konsep keadilan, Michael  Walzer  dalam  Suharto 24
mencoba  untuk  memetakan  watak atau  karakteristik  dari  keadilan, sebagai berikut:
“ Bahwa konsep keadilan watak  atau  karakteristiknya adalah pluralistik-radikal, tidak ada suatu hukum universal  tentang  keadilan. Keadilan harus dilihat sebagai  ciptaan  dari  suatu komunitas politik dalam suatu  kurun  waktu  tertentu, dan  penilaiannya  haruslah berdasarkan  yang  diberikan dari dalam komunitas tersebut  sendiri.  Sangatlah tidak  masuk  akal,  untuk menyatakan bahwa masyarakat  yang  memiliki tipe  yang  hirarkis  bersifat tidak-adil  (unjust),  karena distribusi  kebutuhan  sosial tidaklah berlangsung menurut prinsip kesetaraan ”. Pendapat Walzer diatas menekankan, bahwa keadilan bukanlah hanya sebuah  pertanyaan
24 Edi  Suharto, Negara  Kesejahteraan Sosial  Indonesia:  Antara  Hasrat  dan  Jerat Globalisasi Neoliberal , 2010, hlm: 43
atas intepretasi dan aplikasi mengenai kriteria distribusi, melainkan juga perbedaan-
perbedaan  dan  batas-batas  di antara  ruang-ruang  yang  berbeda. Bagi  Walzer  sangatlah  pokok, bahwa  tidak  ada  barang    sosial yang boleh digunakan dalam artian dominasi,  dan  karena  itu  Walzer menolak pandangan bahwa konsentrasi kekuasaan politik, kekayaan, kehormatan dan terutama  pemerintahan,  berada  di satu tangan. Kesetaraan dan kebebasan yang  merupakan  landasan  utama praktik  hukum,  sebenarnya  juga tidak  dapat  dilepaskan  dari  ideologi tertentu,  yaitu  ideologi  liberalisme atau  neoliberalisme.  Dalam  konteks hukum internasional, yang mengatur masalah       ekonomi, konsep kesetaraan  ini  juga  ditekankan sedemikian  rupa,  sehingga  negara- negara dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, bahkan yang  sangat  jauh  berbeda,  dianggap memiliki  posisi  setara.  Penyetaraan ini  tentu  saja  sangat  merugikan negara-negara  miskin  dan  negara berkembang seperti Indonesia. Sama seperti  hukum  nasional,  hukum internasional juga tidak bebas kepentingan. Kesetaraan di hadapan hukum, mengandaikan bahwa subjek  hukum  adalah  individu- individu  yang  dalam  dunia  sosial memiliki  posisi  yang  juga  setara, yang  dalam  pandangan  filsafat
Negara barat disebut dengan egaliterial. Paham demikian sangat absurd ,  mengingat  kesenjangan merupakan fakta yang tidak dapat
disangkal  lagi.  Konsep  kesetaraan di hadapan hukum, sejatinya merupakan penyeragaman apa yang  sebenarnya  tidak  seragam (mis: aspirasi
buruh vs kepentingan pemilik
pabrik,
pemodal  kebun  vs  buruh  kebun ). Penyeragaman  ini  pada  akhirnya hanya  menguntungkan  kelompok sosial yang kuat
dan meminggirkan yang lemah.
Merujuk pada argumen Walzer  diatas,  maka  intervensi negara  dimungkinkan  dan  sejauh dalam  melindungi  keadilan  dan pluralisme.  Pandangan  tersebut dikenal dengan istilah komunitarian Walzer. Inti ajarannya menolak model pandangan  liberal  dan  libertarian yang mengandaikan bahwa keadilan  dan  kebijakan  ekonomi neoliberal bisa diberlakukan secara universal,  tanpa  campur-tangan negara  dalam  perekonomian  dan kebebasan individu.

## Makna Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Konstitusi
Dalam konstitusi kata keadilan  yang  kemudian  diikuti kata  sosial  seperti  termatub  pada Alinea  IV  Pembukaan  UUD  NRI 1945,  bukan  sebuah  kebetulan karena    kelaziman,    melainkan lebih  sebagai  aktualisasi  norma yang  mengatur  hubungan  sosial antar  orang-orang  dalam  sebuah ruang  sosial.  Hal  ini  merupakan manifestasi  prinsip  kesederajatan dalam  kehidupan  bersama  secara wajar,  yang  dalam  kehidupan keseharian berwujud  kesediaan
untuk  berguna  bagi  orang  lain. Keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila, namun maknanya menjadi  lebih  terasa,  apabila  kita langsung membacanya dari rumusan  Alinea  IV  Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan  UUD  1945  itu,  sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat  dirumuskan  secara  statis sebagai objek dasar negara,
sebaliknya keadilan sosial dirumuskan  dengan  kalimat  aktif. Rumusan  Alinea  IV  Pembukaan UUD  NRI  1945  tersebut  tertulis sebagai  berikut:  “….  Susunan negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia, Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusywaratan/Perwakilan,  serta dengan mewujudkan suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia” . Memperhatikan rumusan diatas  dapat  diketahui,  bahwa: Pertama , keadilan sosial itu dirumuskan  sebagai  “suatu”  yang sifatnya  konkrit,  bukan  hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar  dijadikan  jargon  politik tanpa  makna; Kedua ,  keadilan sosial  itu  bukan  hanya  sebagai subjek  dasar  negara  yang  bersifat final  dan  statis,  tetapi  merupakan sesuatu  yang  harus  diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Yudi Latif 25 menegaskan, satu-satunya sila Pancasila  yang  dirumuskan  dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan  menggunakan  kata  kerja, adalah  pernyataan  tentang  salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakayat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan  sosial  sebagai  kristalilasi moral. Sejatinya keadilan sosial menurut UUD NRI 1945 mengusung  kredo  equalitarianism (paham masyarakat dengan perbedaan  yang  oleh  karena  itu perlu  diasumsikan  sama  atau sederajat), bukannya kredo egalitarianism (faham tentang masyarakat  tanpa  perbedaan  dan oleh  karena  itu  semua  orang  sama tanpa  kecuali).  Makna  asasi  dari kredo kesederajatan dalam konteks ke-Indonesia-an adalah ajaran untuk  tidak  menyamakan  sesuatu yang berbeda dan tidak memaksakan persamaan untuk
mengatasi  perbedaan 26 .  Keadilan sosial  haruslah  diartikan  dengan sikap  untuk  .memperlakukan  sama terhadap  hal-hal  yang  sama  dan memperlakukan  berbeda  terhadap hal-hal  yang  memang  berbeda karena  apabila  terhadap  hal-hal yang  berbeda  diperlakukan  sama justru akan menjadi tidak adil.
25 Yudi  Latif, Negara  Paripurna: Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas
Pancasila , PT. Gramedia, Jakarta, hlm:606
26 Markus  Y.  Hage, Kepentingan
Ekonomi dan Komodifikasi , Op Cit., hlm:
Apabila  ditelusuri  makna keadilan  sosial  dalam  Pasal  33 UUD NRI 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen mengalami pergeseran.  Sebelum  amandemen
UUD  NRI  1945,  keadilan  sosial lebih  diartikan  pada  pemaknaan sistem perekonomian yang bersifat sosialis  atau  lebih  tepat  dikatakan sosialisme  Indonesia.  Sedangkan setelah diamandemen, makna keadilan sosial di bidang perekonomian lebih diarahkan pada pengertian yang bersifat Neo- sosialisme Indoenesia karena penambahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD  NRI  1945.  Pada  ayat  (4)  ini telah  diintroduksi  prinsip-prinsip baru sistem perekonomian ”liberal”  bukan  lagi  komunal- seperti demokrasi, efisiensi, kemandirian  dan  sebagainya  yang seringkali  memarginalkan  spirit kebersamaan  sebagai  esensi  dari keadilan sosial 27 .
Sementara itu, menurut Darji
27 Keadilan sosial acapkali disamakan  dengan  sosialisme,  padahal keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Sosialisme lebih mementingkan  sifat  kebersamaan  dalam persaudaraan,  sedangkan  keadilan  sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia  sebagaimana  mestinya.  Tetapi kedua-duanya  bertujuan  untuk  mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kesejahteraan  bersama  dalam  keadilan sosial  jelas  untuk  mencapai  masyarakat yang  adil  dan  makmur  spiritual  maupun material. Irwan Soleman,  Keadilan Sosial Sebagai Amanah Konstitusi, http://morotaiprogres.blogspot.com /2013/03/keadilan-sosial-sebagai- amanah.html, diakses tanggal 12 Nopmber 2014
Darmodiharjo 28 ,  keadilan  sosial menuntut  supaya  manusia  hidup dengan  layak  dalam  masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan  menurut menselijke waardigheid (kepatutan kemanusiaan). Pelaksanaan pembangunan  tidak  hanya  perlu mengandalkan  dan  mewujudkan keadilan, melainkan juga kepatutan. Istilah kepatutan kemanusiaan  dapat  pula  disebut dengan  kepatutan  yang  wajar  atau proporsional.
Merujuk  ketentuan Pasal 33  UUD  NRI  1945,  meskipun tanpa mengurangi keterkaitan dengan  dimensi  keadilan  yang lainnya. Tampaknya makna keadilan  sosial  yang  tersirat  lebih dominan  keterkaitannya  dengan keadilan  ekonomi.  Louis  Kelso dan Mortimer Adler yang pemikirannya dikutip Jimly Asshiddiqie 29 ,  menyebutkan  ada  3 (tiga) prinsip esensial yang bersifat interdependen dalam konsep keadilan ekonomi, yaitu:
Pertama , prinsip  partisipasi, bahwa setiap orang bebas
berpartisipasi  untuk  memberikan masukan  ( input )  ke  dalam  proses ekonomi untuk membangun kehidupan  bersama.  Harus  ada kesempatan yang sama bagi semua 28 Darji  Darmodiharjo  dan
Shidarta,
Pokok-Pokok Filsafat Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 156-157.
29 . Jimly Asshiddiqie , Pesan Konstitusional
Keadilan Sosial , Makalah Seminar Nasional    disampaikan di Universitas Brawijaya  Malang,  tanggal 12 April  2011,
hlm: 4-5
orang  ( equal  opportunity ),  baik untuk  memperoleh  hak  milik pribadi  ataupun  terlibat  dalam pekerjaan produktif. Prinsip partisipasi  ini  tentu  belum  atau tidak  menjamin  hasil  yang  sama ( equal  results ).  Prinsip  partisipasi hanya  membuka  akses  bagi  semua untuk  ikut  serta  dalam  proses produksi,  baik  dengan  dirinya sebagai  pekerja  ( as  a  worker ) ataupun dengan kekayaannya
sebagai  pemilik  ( as  an  owner ). Karena  itu,  keadilan  ekonomi menolak monopoli, hak-hak khusus  dan  rintangan-rintangan yang  bersifat  eksklusif  lainnya. Sedangkan prinsip distribusi berurusan  dengan  soal  hasil,  soal keluaran  ( output )  yang  diperoleh dari  sistem  ekonomi  bagi  setiap orang  ( worker) dan  bagi  setiap capital  ( owner ).  Melalui  pola distribusi  kekayaan  pribadi  dalam pasar  yang  bebas  dan  terbuka, keadilan  distributif  ( distributive justice ) secara otomatis terkait dan harus  terkait  secara  berimbang dengan keadilan.
Kedua ,  prinsip  distribusi , prinsip distribusi berurusan dengan soal  hasil,  soal  keluaran  ( output ) yang diperoleh dari sistem ekonomi bagi setiap orang ( worker )  dan  bagi  setiap  capital ( owner ).  Melalui  pola  distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif (distributive justice) secara  otomatis  terkait  dan  harus terkait  secara  berimbang  dengan keadilan  partisipatif  ( participative justice ),  dan  pendapatan  menjadi terkait  dengan  peranserta  dalam proses produksi  ( productive
contributions ).  Dalam  keadilan distributif, yang diutamakan adalah bekerjanya  sistem  pasar  bebas  dan terbuka ( feee and open marketplace ),  bukan  pemerintah.
Pasar  bebas  dan  terbuka  itulah yang  dianggap  merupakan  sarana paling  objektif  dan  demokratis dalam  menentukan  harga  ( price ), upah  ( wage ),  dan  keuntungan
( profit ) yang adil. Namun
demikian,  tanpa  peran  negara sebagai  pengendali,  distorsi  dalam sistem  pasar  yang  bebas  akan menciptakan  ketidakadilan  dalam dirinya sendiri.
Ketiga , prinsip harmoni.
Perlunya  prinsip  harmoni,  karena pada prinsip partisipasi dan distribusi  itu  sendiri  dalam  praktik tidak  pernah  bersesuaian  secara penuh,  sehingga  selalu  saja  timbul konflik sebagai akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan  bermasyarakat.  Prinsip harmoni merupakan prinsip pengimbang yang sangat diperlukan untuk mengatasi distorsi  baik  dalam  input  maupun output  ekonomi  dan  melakukan koreksi  yang  diperlukan  untuk memulihkan  tata  ekonomi  yang adil  dan  seimbang  bagi  semua orang ( justice for all ).
Prinsip  keseimbangan  ini, akan  menjadi  rusak  jika  diganggu oleh adanya pelbagai kendala yang tidak adil yang membatasi partisipasi  dengan  monopoli  atau dengan  menggunakan  kekayaan, untuk merugikan atau mengeksploitasi  hak-hak  orang lain. Prinsip ini memberikan panduan untuk  pengendalian
monopoli, penerapan sistem checks and  balances di  antara  institusi- institusi  sosial,  dan  sinkronisasi kembali antara distribusi ( out-take ) dengan partisipasi ( in-take ).
Selanjutnya  dalam  rumusan
Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan:
“Cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Frasa tersebut, merupakan dasar  pemikiran  agar  “sesuatu yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak” ( public goods ) tidak boleh didominasi oleh individu,
melainkan  oleh  negara,  untuk kepentingan  masyarakat    secara adil dan merata.
Ketentuan  Pasal  33  Ayat  (2) UUD NRI 1945 tersebut merupakan wujud demokrasi ekonomi, yang merupakan landasan tata kelola Sistem Ekonomi Pancasila . Dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan  oleh  semua,  untuk semua,  di  bawah  pimpinan  dan atau pemilikan
masyarakat.
Konsepsi  ini  yang  sejalan  dengan visi  transformasi  struktur  ekonomi di  mana  tidak  akan  ada  lagi segelintir  elit  yang  menguasai mayoritas  asset  (omset)  ekonomi nasional.
Konsepsi demokrasi
ekonomi  sebagai  suatu  bentuk usaha bersama dan didasarkan asas kekeluargaan,  merupakan  antitesa dari ekonomi kolonial yang individual dan eksploitatif. Semangat  inilah  yang  mendorong pemikiran bahwa negara harus ikut
campur dalam perekonomian. Pemikiran bahwa negara merupakan  figur  sentral  dalam perekonomian  didasarkan  pada pandangan  bahwa  hanya  jika perekonomian  berada  di  bawah kontrol  negara,  sekalipun  tidak sepenuhnya  maka  kesejahteraan rakyat  mungkin  akan  tercapai, karena jika
perekonomian diserahkan sepenuhnya pada kalangan  swasta  dan  individu, maka  pemenuhan  kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai.
Keadilan sosial selalu ditujukan  untuk  mewujudkan  atau terciptanya  kesejahteraan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Mahfud MD 30 , bahwa:
Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber  daya  ditujukan  untuk menciptakan  kesejahteraan  sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat  yang  lemah  sosial ekonominya.  Selain  itu  keadilan sosial  juga  menghendaki  upaya pemerataan  sumber  daya  agar kelompok  masyarakat  yang  lemah dapat  dientaskan  dari  kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian,
distribusi sumber  daya  yang  ada  dapat dikatakan  adil  secara  sosial  jika dapat meningkatkan kehidupan
30 Mahfud  MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10-11
sosial  ekonomi  kelompok  yang miskin sehingga tingkat
kesenjangan  sosial  ekonomi  antar kelompok masyarakat dapat dikurangi.
Tujuan keadilan sosial adalah
tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib  dan  teratur,  dimana  setiap orang  mendapatkan  kesempatan membangun  kehidupan    yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan  umum    berarti bahwa  diakui  dan  dihormati  hak asasi  manusia  setiap    warga Negara  dan  tersedianya  barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh  daya  beli masyarakat.  Perwujudan  keadilan sosial adalah perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

## Simpulan dan Saran
Perwujudan  keadilan  dan keadilan  sosial  dalam  Negara hukum  Indonesia    merupakan unsur  utama,  mendasar,  sekaligus unsur  yang  paling  rumit  dan  luas dimensinya. Keadilan sebagai kemauan  yang  bersifat  tetap  dan terus-menerus  untuk  memberikan kepada  setiap  orang,  apa  yang seharusnya  diterima.  Untuk  itu semua  tindakan  yang  cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan  kebahagiaan  dan kesejahtaraan  masyarakat  adalah adil.  Keadilan  dan  keadilan  sosial memiliki pertemalian yang  erat,
dalam  konteks  negara  hukum Indonesia.  Terwujudnya  keadilan sosial, harus didasarkan atas keadilan,       ketertiban dan keteraturan,  dimana  setiap  orang mendapatkan kesempatan membangun  kehidupan    yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Amanat Konstitusi  menegaskan  Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan keadilan sosial menghendaki upaya  pemerataan  sumber  daya agar  kelompok  masyarakat  yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan  dan  agar  kesenjangan sosial  ekonomi  di  tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Assad  Said.  2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa . Jakarta: LP3ES. Asshiddiqie , Jimly. Pesan Konstitusional  Keadilan Sosial ,  Makalah  Seminar Nasional  disampaikan  di Universitas Brawijaya Malang,  tanggal  12  April 2011. Bertens,  K.  2000. Pengantar Etika  Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta.  2008. Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hadi, Sudharto P. 2002. Dimensi Hukum Pembangunan. Semarang: UNDIP, Semarang, 2002 Hage, Markus Y. 2011 Kepentingan Ekonomi dan  Komodifikasi  Dalam Hukum ,  Disertasi  Pada PDIH UNDIP, 2011. Hermawan, Sulhani. 2012. Tinjauan  Keadilan  Sosial Terhadap  Hukum  Tata Pangan Indonesia, Mimbar  Hukum  Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012. http://morotaiprogres.blogspot.c om /2013/03/keadilan- sosial-sebagai- amanah.html. http://id.wikipedia.org/wiki/Pan casila#Sila_kedua. http://asikinzainal.blogspot.com /2012/01/teori- keadilan.html. Huijbers,  Theo,  1999. Filsafat Hukum  Dalam  Lintasan Sejarah . Yogyakarta: Kanisius. Latif,  Yudi.  2012. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila . Jakarta: PT. Gramedia. Mahfud MD, Moh. 2009. Penegakan  Hukum  Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Seminar Nasional. , 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers. Maryanto.  2003. Refleksi  dan
Relevansi Pemikiran
Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum , Jurnal  Hukum, Fakultas Hukum Universitas  Islam  Sultan Agung Semarang, Vol. 13 (1). Mertokusumo,  Sudikno.  1993 Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty. Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul Hakim. 2012. Barkatullah, Filsafat, Teori,  dan  Ilmu  Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat . Jakarta: Rajawali Pers. Rahardjo,  Satjipto.  2000. Ilmu
Hukum .  Bandung:  Citra
Aditya Bhakti. ,  2005. Hukum  Progresif, Hukum Yang Membebaskan:, edisi Perdana  Majalah  Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP. ,  2006. Hukum  Dalam Jagat  Ketertiban .  Jakarta: UKI Press. , 2007. Membedah Hukum Progresif , Jakarta:
Penerbit Buku Kompas. Rawls, John. 2000. A Theory of Justice. Oxford:  Oxford
University Press. Samekto,  FX.Adji.  2012. Ilmu Hukum Dalam Perkembangan  Pemikiran Menuju Post Modernisme .
Bandarlampung:  Indepth
Publising. Suharto,  Edi.  2010. Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia:  Antara  Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal . Suseno,  Frans  Magnis.  2001. Kuasa dan Moral. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama. , 2005. Pijar-Pijar Filsafat:  dari  Gatholoco ke  Filsafat  Perempuan
Dari  Adam  Muller  ke Postmodernism . Yogyakarta: Kanisius.