Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## RICE FIELDS MANAGEMENT AGREEMENT SYSTEM IN ACEH BESAR
(Study of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results)
Irwansyah Muhammad Jamal. Zaiyad Zubaidi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry irwansyah@ar-raniry.ac.id zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Rice field management, which is carried out by involving the people of Aceh Besar based on  the  norms  of  Islamic  law  and  customary  law,  is  applied  from  the  beginning  of  the determination  of  the  engagement  to  the  capital  of  the  harvest.  Community  practice describes the procedure for contracting and distributing crops in various forms. However, all farmers do it by mutual consent. This phenomenon is the focus of study in this paper. By basing on the method of discriptive analysis, the answers will be found, including: 1) the formation  of  contracts  is  carried  out  orally.  The  form  of  an  oral  contract  is  based  on several  things,  namely  the  relationship  between  the  parties;  In  general,  the  parties  come from  relatives  or  close  family.  Because  of  this  relationship,  they  believe  there  will  be  no default  made  by  the  parties.  In  addition,  there  are  two  ways  to  start  involvement  in  rice field management; First, half of the respondents agreed that capital is borne by rice field owners  (this  model  is  called  muzara'ah),  and  half  said  capital  is  borne  by  farmers  (this model  is  called  mukhabarah).  2)  the  distribution  of  crops  is  carried  out  in  the  following way; 1) Mawah, which is divided equally between rice field owners and farmers. There are 3 people (20%); 2) Bulung 3, which is 2 parts for farmers, 1 part for rice field owners = 5 people (33.3%); 3) Bulung 4, which is 3 parts for farmers, 1 part for rice field owners = 4 people (26.6%); 4) Bulung 5, which is 3 parts for farmers, 2 parts for rice field owners =3 (20.1%). In addition to the three things already mentioned, the parties also agreed on the conditions  of  crop  failure.  Most  engagements  exempt  farmers  from  giving  rice  to  rice owners  as  a  cost  of  using  rice  fields,  while  others  require  farmers  to  give  rice  to  rice owners as rice field use fees.

## Keywords: Engagement System, Management, Rice Fields

## ABSTRAK
Pengelolaan sawah yang dilakukan secara perikatan dalam masyarakat Aceh Besar  yang didasarkan pada norma hukum Islam dan hukum adat, diterapkan dari awal pembentukan perikatan  sampai  dengan pembagian hasil panen. Praktek masyarakat  menerangkan tata cara  berakad  dan  pembagian  hasil  panen  berfariasi  bentuknya.  Namun,  semua  petani melakukannya atas  dasar  saling menyetujuinya.  Fenomena tersebut  menjadi focus kajian dalam  tulisan  ini.  Dengan  mendasari  pada  metode  diskriptif  analisis,  maka  akan ditemukan  jawabannya,  meliputi:  1)  pada  pembentukan  akad  dilakukan  dengan  lisan. Bentuk  akad  lisan  didasarkan  beberapa  hal,  yaitu  hubungan  para  pihak;  pada  umumnya
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
para  pihak  adalah  dari  kerabat  atau  kelurga  dekat.  Oleh  karena  hubungan  ini,  maka mereka  meyakini  tidak  akan  ada  wanprestasi  yang  dilakaukan  para  pihak.  Selanjutnya, modal  awal  dalam  perikatan  pengelolaan  sawah  terdapat  dua  cara;  pertaman  separuh responden  menyepakati,  modal  ditanggung  oleh  pemilik  sawah  (model  ini  dinamakan dengan muzara’ah), dan separuh lagi mengatakan modal dibebankan pada petani (model ini  disebut  dengan  mukhabarah).  2)    pembagian  hasil  panen  dilakukan  dengan  cara sebagai  berikut;  1)  Mawah,  yaitu  bagi  sama  antara  pemilik  sawah  dan  petani.  Ada  3 orang (20%); 2) Bulung 3, yaitu 2 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 5 orang (33,3%); 3) Bulung 4, yaitu 3 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 4 orang (26,6%); 4) Bulung 5, yaitu 3 bagian untuk petani, 2 bagian untuk pemilik sawah= 3 0rang  (20,1%).  Selain,  tiga  hal  yang  telah  disebutkan,  para  pihak  juga  menyepakati tentang kondisi gagal panen. Sebagian besar perikatan membebaskan petani memberikan padi kepada pemilik sawah sebagai biaya penggunaan lahan sawah, sementara sebagian lain  mengwajibkan  petani  memberikan  padi  kepada  pemilik  sawah  sebagai  biaya penggunaan sawah.
Kata Kunci:  Sistem Perikatan, Pengelolaan, Lahan Sawah

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan  lahan  pertanian  (sawah)  dalam  masyarakat  Aceh  Besar,  sebagiannya dilakukan dengan perjanjian, yaitu penyerahan lahan sawah oleh pemiliknya kepada petani untuk dikelola, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pada umumnya,  praktek  seperti  itu  dilakukan  karena  pemilik  sawah  tidak  mempunyai kesempatan untuk  mengelola sendiri sawahnya, 1 karena kesibukan dengan pekerjaan atau kemampuan tenaga dalam melakukan usaha tani tidak maksimal lagi.
Praktek  pengelolaan  sawah  seperti  disebutkan  sudah  dilakukan  secara  turun temurun  oleh  orang  Aceh  pada  umumnya,  dan  khususnya  di  wilayah  Aceh  Besar.  Hal tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  berbagai  aturan  yang  diberlakukan  dalam  pengelolaan sawah  orang  lain  dalam  masyarakat,  di  mana  aturan-aturan  tersebut  sudah  mentradisi dalam masyarakat (tani), terutama dalam pembagian hasil panen. Terdapat beberapa istilah adat terkait dengan pembagian hasil panen padi yang sudah mengkristal dalam masyarakat, seperti mawah (pembagian  hasil  panen  dengan  jumlah  sama  antara  pemilik  lahan  dan
1 Menurut  data  statistik  Aceh  per  Agustus  2021,  lapangan  kerja  di  Aceh  ada  dalam  kegiatan pertanian,  kehutanan  dan  peternakan  mencapai  36,  13%.  Sementara  non  pertanian  berjumlah  5,45%  dan 3,74%  bekerja  buruh  tetap.  Hal  ini  menunjukkan,  pekerjaan  di  bidang  pertanian,  berada  pada  salah  satu uturan yang tertinggi dari pekerjaan masyarakat Aceh. Sumber Badan Pusat Statistik Aceh 2021.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
petani yang mengelola lahan); bagi lhe’ (bagi tiga, di mana petani mendapatkan 2 bagian dan pemilik lahan dapat 1 bagian dari hasil panen); dan lain sebagainya. 2 Oleh karena itu, pelaku perikatan pengelolaan sawah wajib memahami ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik, supaya praktek pengelolaan sawah dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Tulisan  ini  berusaha  menjelaskan  praktek  perikatan  pengelolaan  sawah  dalam masyarakat  Aceh,  dengan  mengambil  sampel  di  wilayah  Aceh  Besar. Fokus  tulisan  ini lebih ditujukan pada beberapa aspek berikut; pertama sistem perikatan pengelolaan sawah yang  berlaku  dalam  masyarakat;  kedua    pemahaman  dan  praktek  perikatan  pengelolaan sawah  yang  dilakukan  oleh  pemilik  sawah  dan  petani  yang  menggarap  lahan  sawah; terakhir  pola  pembagian  hasil  panen  yang  diperoleh  dari  usaha  penanaman  padi  dalam perikatan pengelolaan sawah.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana sumber datanya diperoleh dari para pelaku  perikatan  pengelolaan  lahan  sawah  secara  perikatan  dengan  mengambil  lokasi  di Aceh  Besar.  Bahwasanya,  masyarakat  Aceh  Besar  dalam  melakukan  penanaman  padi  di sawah memiliki suatu sistem tersendiri, di mana ada norma-norma hukum adat dan hukum Islam dalam praktek tersebut. Kedua norma hukum dari dua sistem hukum tersebut tumbuh dan saling melengkapi dalam perikatan pengelolaan sawah di masyarakat  Aceh Besar. Di sisi lain, pelaksanaan penanaman padi di sawah di Aceh Besar telah dikelola oleh lembaga adat,  yaitu keujrun  blang. Lembaga  Keujreun  Blang  merupakan  lembaga  yang  berperan penting dalam menentukan jadwal turun sawah misalnya. 3
Dalam kajian ini, sumber datanya diperoleh dari para pelaku pengelolaan sawah secara perikatan  di  Aceh  Besar.  Data  dari  para  pelaku  pengelolaan  sawah  ersebut  menjadi  data primer  yang  digunakan  dalam  kajian  ini.  Selain  data  lapangan  tadi,  data  pustaka  juga digunakan  untuk  pendukung  penyempurnaan  terhadap  data  lapangan.  Namun  demikian,
2 Ada ungkapan dalam masyarakat Aceh (hadi majah) tentang penyatuan adat dan hukum syaraiat, yaitu Adat ngon syari’at lagee dzat ngon sifeut. Lihat T. Ibrahim Alfian, dkk. Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, t.p, 1987, hal. 145.
3 Rusdi  Sufi,  dkk, Aceh  Besar;  Sejarah,  Adat  dan  Budaya, Pemerintah  Aceh  Besar;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, hal 17.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
perlu  disampaikan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  secara  umum  dapat  dikelompokkan pada tiga jenis; primer, sekunder dan tersier. 4
Data  primer  terdiri  atas  para  pelaku  perikaatan  pengelola  lahan  sawah  secara muzara’ah  yang  ada  di  wilayah  Aceh  Besar  dan  kota  Banda  Aceh.  Nama-nama  mereka dapat disebutkan berikut ini; Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya, M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro, Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga, Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya, Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya, Radhiah S.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga,  Ayu  Harni,  Rumpet,  Kec.  Krung  Barona  Jaya,  Zahrati,  Cot  Lampoh  Soh,  Kec. Montasik., Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam, Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga, Iyan, Blangme, Kec. Lhoong,  Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga, Maimunah, Kp. Jawa, Kec.  Seulimum,  Anisah,  Grot  Manyang,  Kec.  Indrapuri,  Hartono,  Lambaro  Angan,  Kec. Darussalam.  Sementara  data  sekunder  terdiri  dari  berbagai  sumber  seperti  artikel  di berbagai  jurnal  dan  buku-buku  fiqh  juga  dijadikan  sebagai  data  sekunder  Terakhir  data tersier terdiri atas ensiklopedi dan kamus-kamus bahasa.
Kiranya penting untuk disampaikan, bahwa para petani yang melakukan perikatan pengelolaan  lahan  sawah  dalam  penelitian  ini  dapat  dikatakan  sebagai  orang  yang  dalam kondisi  tidak  memiliki  sawah  untuk  ditanam  padi  (miskin).  Dari  segi  Pendidikan  hanya satu  orang yang sarjana. Di sisi  lain, hubungan antara pemilik sawah dengan petani yang mengelola  sawah  pada  umumnya  memiliki  hubungan  kekeluargaan  yang  dekat  (saudara sepupu  atau  anak  saudara  sepupu)  atau  hubungan  kekerabatan  (tetangga  dekat). Berdasarkan beberapa poin  yang  dijadikan sebagai  dasar para pihak melakukan perikatan tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  tolong  menolong  menjadi  pijakan  mereka dalam melakukan perikatan pengelolaan lahan sawah. Oleh karena itu, lama waktu mereka melakukan perikatan sudah berjalan antara 5 sampai dengan 18 tahun.
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya Persada, 2002, hal 112.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## B. PEMBAHASAN

## 1. Konseptual Perikatan Pengelolaan Sawah Di Aceh Besar
Ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  pada  kesepatana  para  pihak  dalam melakukan  suatu  transaksi,  yaitu  perikatan,  akad  dan  perjanjian. 5 Secara  substansi, ketiga  istilah  itu  memiliki  pengertian  yang  sama,  sehingga  cenderung  digunakan bersamaan  satu  dengan  yang  lain.  Untuk  perikatan  pengelolaan  sawah,  dalam masyarakat  Aceh  memiliki  istilah  daerah  bergam  yang  digunakan.  Di  Aceh  Besar (termasuk  Banda  Aceh)  digunakan  istilah mugo  umeung/blang  gob. Istilah  tersebut juga digunakan di Aceh Barat Daya, Pidie dan Bireun. 6 Namun demikian, di Pidie dan Bireun  menggunakan  juga  istilah meu’u  blang, selain  term mugo  blang. Bahkan , istilah meu’u  blang lebih  popular  digunakan  masyarakat  setempat  dibandingkan dengan mugo blang .
Pengertian perikatan menurut Syamsul Anwar adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai  pernyataan  kehendak  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melahirkan  suatu  akibat hukum  pada  objeknya. 7 Definisi  lain  menyebutkan  Perikatan  (Verbintenis)  adalah hubungan  hukum  antara  dua  pihak  di  dalam  lapangan  harta  kekayaan,  dimana  pihak yang  satu  (kreditur)  berhak  atas  suatu  prestasi,  dan  pihak  yang  lain  (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.
Berdasarkan dua pengertian yang disebutkan dapat pahami bahwa; dalam setiap perikatan  terdapat  pertemuan  ijab  dan  kabul  yang  berakibat  timbulnya  “hak”  disatu pihak  dan  “kewajiban”  dipihak  yang  lain.  Ijab  dan  kabul  sendiri  merupakan  simbol penyampaian  kehendak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  melakukan  perikatan. Artinya,  dengan  lahirnya  ijab  dan  kabul  maka  kesepatan  para  pihak  sudah  terwujud dengan  jelas,  dan  pada  gilirannya  akibat  hukum  juga  sudah  dapat  dilakukan  dengan sempurna.
Perlu diketahui, selain ijab dan kabul dalam suatu perikatan berbagai rukun dan syarat  harus  memenuhi  juga,  supaya  perikatn  dapat  terbentuk  dengan  sempurna. Dalam KUHPerdata, Pasal 1320 menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang
5 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 68.
6 T. Ibrahim Alfian, dkk, Adat Istiadat Daerah … , hal. 44.
7 Syamsul Anwar, Hukum Perikatan Syariah…, hal. 68.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
sah,  perlu  dipenuhi  empat  syarat;  1.  kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan  dirinya; para  pihak  (penjual  dan  pembeli);  2.  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  3. suatu  pokok  persoalan  tertentu;  dan  4.  suatu  sebab  yang  tidak  terlarang.  Keempat syarat tersebut diatur lebih rinci ketentuannya dalam pasal 1321 sampai dengan Pasal 1334.
Dalam  hukum  Islam,  suatu  perikatan  dapat  dianggap  sah  harus  memenuhi rukun berikut ini; 1. Para pihak yang membuat akad ( al-’aqidain ); 2. Ijab dan  kabul ( Shigat Perikatan).  Formulasi  ijab  kabul  dalam  suatu  perikatan  dapat  dilaksanakan dengan  ucapan  lisan,  tulisan,  atau  isyarat  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  berbicara atau menulis; 3. Objek akad ( mahallul ‘aqd ); dan 4. Tujuan akad ( maudhu’ al-’aqd ). Suatu  perikatan/akad  yang  sudah  memenuhi  keempat  rukun,  serta  syarat-syarat  yang terkait  dengan  keempat  rukun  tersebut,  maka  akad  dinilai  sudah  sah,  dan  akibat hukumnya dapat dilaksanakan dengan baik.
Perikatan  pengelolaan  lahan  orang  lain,  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas dikenal  dalam  hukum  Islam  dengan  akad  muzara’ah  (mukhabarah).  Menurut  bahasa, al-Muzara’ah  memiliki  arti:    melemparkan  tanaman,  maksudnya  adalah  modal  yang pertama  dikeluarkan  dan  penanaman  atau  pengolahan.  Sedangkan  menurut  istilah muzara‟ah  adalah  kerja  sama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan penggarap,  di  mana  pemilik  lahan  memberikan  lahan  pertanian  kepada  penggarap untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu  (persentase)  dari  hasil panen. 8
Dalam literatur fikih Islam disebutkan, bahwa pekerjaan usaha pertanian sudah dilakukan  oleh  generasi  awal  Islam.  Bahkan,  Rasul  SAW.  sendiri  pernah  melakukan perjanjian dengan orang Khaibar pada sebidang tanah. Dalam Riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu majah dan Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi  wasallam  pernah  memberikan  tanah  Khaibar  kepada  orang  Yahudi  untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". 9
8 Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, Pedoman Hidup Muslim, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003, hal.  619.
9 Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, Sahih al-Bukhari , juz. II, t.p., 2005, hal. 69.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Menurut  salah  satu  Riwayat  disebutkan  bahwa  Nabi  SAW.  pernah  melakukan perjanjian dengan Khaibar berkaitan dengan tanah, di  mana Rasulullah menyerahkan tanah  yang  di  dalamnya  ada  pohon  kurma  dengan  imbalan  bagian  dari  apa  yang dihasilkannya,  dalam    bentuk  tanaman  atau  buah-buahan”.  (HR.  Bukhari,  Muslim, Abu Dawud       dan Nasa’i).
Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:
اهعرزيلف  ضرأ هل  تناك نم( ملس و  هيلع الله  ىلص  الله لوسر لاق:  لاق هنع  الله  يضر ةريره  يبأ  نع هضرأ كسميلف ىبأ نإف هاخأ اهحنميل وأ )
Artinya:  “Dari  Abu  Hurairah  ra.  Berkata:  Bersabda  Rasulullah  Saw  (barangsiapa  yang memiliki  tanah  maka  hendaklah  ditanami  atau  diberikan  faedahnya  kepada saudaranya  jika  ia  tidak  mau  maka  boleh  ditahan  saja  tanah  itu.”  (Hadits Riwayat Muslim).
هاَخَأ اَهْع َر ْزَيْلَف اَهْع َر ْزَي  ْمَل  ْنِإَف اَه ع َر ْزَيْلَف   ض ْرَأ   هَل  ْتَناَك  ْنَم
Artinya:“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)
Selanjutnya,  dalam  perikatan  muzara’ah  diwajibkan  beberapa  syarat,  sebagai elemen  penting  untuk  sahnya  suatu  perikatan  dilakukan  o;eh  seseorang.  Adapun  syarat- syarat muzara‟ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut: 10
a. Para pihak yang berakad, keduanya harus sudah  baliq dan berakal  yang sehat  lagi sempurna
b. Benih  yang  akan  ditanam  harus  jelas,  sehingga  benih  yang  akan ditanam  itu  jelas dan akan menghasilkan produktifitas yang baik.
c. Tanah  pertanian  (sawah)  sebagai  lahan  tempat  ditanam  padi,  disyaratkan  sebagai berikut
1. Menurut adat dikalangan para petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika  tanah  itu  tanah  tandus  dan  kering  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk dijadikan tanah pertanian, maka perikatan/akadnya tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu jelas.
10 Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, Pedoman Hidup Muslim…, hal. 620-621.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
3. Tanah  itu  diserahkan  sepenuhnya  kepada  petani  untuk  digarap,  apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka perikatan/akad secara muzara’ah (mukhabarah) tidak sah.
d. Hasil panen disyarat sebagai berikut:
1. Pembagian hasil panen terhadap masing-masing pihak harus jelas.
2. Hasil  panen  tersebut  benar-benar  milik  bersama  orang  yang  berakad,  tampa boleh ada pengkhususan.
3. Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat dan lain  sebagainya  sejak  dari  awal  akad  sehingga  tidak  timbul  perselisihan  di kemudian  hari,  dan  penentuannya  tidak  boleh  berdasarkan  jumlah  tertentu secara  mutlak,  seperti  satu  kwintal  untuk  pekerja,  atau  satu  karung,  karena kemungkinan  seluruh  hasil  panen  jauh  dibawah  itu  dapat  juga  jauh  melampui jumlah itu.
e. Jangka  waktu  juga  harus  dijelaskan  dalam  akad  sejak  semulah.  Karena,  akad muzara’ah  mengandung  makna  akad  ijarah  (sewah-menyewah  dan  upah- mengupah) dengan imbalan sebagai  hasil panen.  Oleh sebab itu, jangka  waktunya harus  disebutkan  dengan  jelas.  Untuk  penentuan  jangka  waktu  itu  biasanya disesuaikan dengan adat setempat
f. Kehalalan  barang  atau  objek  muzara’ah  itu  pemilik  lahan  ataupun  penggarap haruslah  memperhatikan  dengan  jelas,  agar  usaha  tersebut  sejalan  dengan  hukum Islam.
2. Sistem Pengelolaan Lahan Sawah di Aceh Besar
Secara umum, pengelolaan lahan sawah di Aceh dikoordinir oleh lembaga adat keujrun  blang. Lembaga  K eujreun  Blang merupakan  lembaga  lokal  pedesaan  yang berperan penting dalam menentukan jadwal turun sawah. Namun demikian,  Keujreun Blang  melakukan  kerja  sama  dengan  unsur  Muspika  untuk  menentukan  awal dimulainya penanaman padi. 11 Dalam pengaturan jadwal turun sawah, Keujreun Blang berkoordinasi dengan Dinas PU, Dinas Pengairan, BPP, Dinas Pertanian dan Muspika. Di tingkat lokal (hamparan), peran ini sepenuhnya dilakukan oleh Keujreun Blang .
Secara  definisi, keujruen  blang didefinisikan  sebagai  orang  yang  memimpin dan  mengatur  kegiatan  usaha  dibidang  persawahan”.  Kedudukan keujruen  blang sebagai  salah  satu  lembaga  adat  gampong  dibawah  mukim  yang  ikut  membantu Geuchik  dalam  pengelolaan  air  disawah. Keujruen  blang merupakan  lembaga  adat yang cukup strategis  dan mempunyai  fungsi  dan peran yang sangat  besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian.
11 Rusdi Sufi, dkk, Aceh Besar…, hal. 17.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Adapun  tugas-tugas keujruen blang menurut  Pasal  25  Qanun  Aceh  Nomor  10 Tahun 2008 tentang Lembaga Ada, yaitu: 1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara  turun  ke  sawah;  2.  Mengatur  pembagian  air  ke  sawah  petani;  3.  Membantu pemerintah  dalam  bidang  pertanian;  4.  Mengkoordinasikan  khanduri  atau  upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah; 5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan 6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.
Perlu  diketahui  bahwa,  peran keujreun blang dalam  mengatur  kegiatan masyarakat  tani  di  sawah  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat,  bahkan keberadaannya  telah  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  hubungan  interaksi pengurus keujreun blang dengan komunitas petani sangat tinggi, sehingga masyarakat percaya dan patuh pada keputusan keujreun blang dalam melakukan segala aktifitas di sawah.  Kepercayaan  suatu  komunitas  pada  kelembagaan  tradisional  juga  disebabkan karena  adanya  hubungan  kekeluargaan  (geneologis)  dan  kenyamanan  yang  dirasakan oleh komunitas itu sendiri. 12
Di  sisi  lain,  pemerintah  setempat  juga  memberi  bantuan  kepada  para  petani dalam  meningkatkan  produksifitas  hasil  pertanian.  Di  Aceh  Besar,  pihak  pemerintah setempat telah melakukan berbagai program bagi masyarakat tani; seperti tahun 2016, pemerintah  Aceh  Besar  memprogramkan  pengembangan  produksivitas  penanaman padi di wilayahnya. P ada tahun 2016, Aceh Besar memiliki lahan sawah seluas 31.845 hektare.  Kemudian,  dibuka  lahan  sawah  baru  pada  tahun  2017,  seluas  11.641  Ha (105,54%). Dari segi hasil panen, produksi dan produktivitas penanaman padi di Aceh Besar  digunakan  teknologi  penerapan  Jarwo  Super.  Penanaman  padi  inbrida  jajar legowo ini dinilai dapat meningkatkan hasil panen yang lebih maksimal, yakni  dapat meningkat produksi 20-30%. 13
12 Ibid.
13 https://hargapangan.sumutprov.go.id/produksi-padi-aceh-besar-69868-ton .  Diakses  tanggal  2  Juli 2022.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
3. Sistem Pembagian Hasil Panen
Pembagian hasil panen yang dilakukan pemilik sawah dengan pengelola sawah (petani)  dalam  akad/perikatan muzaraah ,  didasarkan  pada  keuntungan  bersama berakad. Mayoritas ahli hukum Islam menyebutkan, ketentuan tersebut menjadi kaidah yang wajib dilakukan dalam akad muzaraah, sehingga tidak menimbulkan kedhaliman pada  salah  satu  pihak. 14 komunitas  masyarakat  di  Aceh  juga  menggunakan  berbagai istilah  dan  ketentuan  yang  beragam.  Berikut  ini  dapat  dijelaskan  berbagai  istilah  dan ketentuan yang digunakan masyarakat Aceh dalam pembagian hasil panen pada suatu perikatan  pengelolaan  sawah.  Di  Aceh  Besar  dan  Banda  Aceh  mengunakan  istilah pajoh asoe, mawah, bulung lhee, bulung peut dan bulung limong. 15 Pengertian masing- masing istilah ini dapat dilihat berikut ini;
1. Pajoh Asoe, Jenis pembagian ini dilakukan pada dua hal; pertama, tanah menesah (sawah milik gampong) yang dikelola oleh tgk menasah. Kedua, tanah sawah mati atau sawah yang lama tidak ditanam padi ( umong roh ). Dalam ini, pengelola harus mengola tanah sawah menjadi bagus (subur), sehingga tanaman padi dapat tumbuh dan  berbuah  dengan  baik.  Dua  bentuk  pengelolaan  ini,  hasilnya  diberikan  kepada pengelola secara penuh.
2. Mawah  (Bulung  Dua),  yaitu  Jenis  pembagian  ini  dilakukan  ketika  menggarab sawah  orang  lain.  Pembagian  hasilnya  dibagi  setara  antara  pemilik  tanah  dan penggarab tanah. Yaitu dibagi ½ dari hasil panen. Ada juga pembagian 1/3 ketika penggarab 2 orang dan 1 pemilik lahan.
3. Bulung  lhee  (tiga),  yaitu  jenis  pembagian  ini  dilakukan  ketika  menggarab  tanah yang lain. Pembagian hasilnya dilebihkan kepada pemilik tanah; hasil panen 3 blet, maka  pembagiannya  adalah  1  blet  diberikan  kepada  pemilik  tanah  dan  2  blet kepada penggarab tanah. (10 naleeh: 1 gunca, 1 naleeh: 16 are, 16 blet: 1 gunca).
4. Bulung peut (empat), yaitu Jenis pembagian ini dilakukan ketika menggarab lahan/ sawah milik orang lain. Pembagian hasilnya dilebihkan kepada pemilik tanah; Hasil panen  4  blet,  Maka  pembagiannya      1  blet  diberikan  kepada  pemilik  tanah  dan  3
14 Zainuddin Ahmad, Alqur’an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998, hal. 37.
15 Rusdi Sufi, dkk, Aceh Besar…, hal. 166.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
blet  kepada  penggarab  tanah.  (10  naleeh:  1  gunca,  1  naleeh:  16  are,  16  blet:  1 gunca)
5. Buung  limong  (lima),  yaitu  pembagian  hasil  panen:  3  naleeh  (3  5  ⁄  bagian) diberikan kepada petani, dan 1 naleeh (2 5 ⁄ bagian) diberikan kepada pemilik tanah tersebut.
4. Praktek Perikatan Pengelolaan Lahan Sawah di Aceh Besar
a. Pelaksaan ijab dan kabul
Salah satu  rukun dalam  perikatan adalah ijab dan kabul. Para pihak melakukan ijab kabul  bertujuan  untuk  menyampaikan  kehendaknya;  di  mana  pihak  yang  melakukan  ijab berkehendak  menyerahkan  objek  perikatan,  sementara  pihak  yang  melakukan  ijab berkehendak menerima objek perikatan. 16 Dengan demikian, ketika ijab dan kabul sudah dilaksanakan, para pihak sudah terikat denga isi yang disepakti dari kedua belah pihak.
Para pihak, khususnya petani (penggarap lahan sawah) memahami bahwa ijab dan qabul sebagai rukun akad suatu perikatan; memahami akibat hukum yang lahir dari suatu akad, yaitu petani memiliki hak untuk mengelola lahan sawah yang dimiliki oleh empunya sawah.  Selain,  rukun  ijab  dan  qabul,  mereka  juga  memahami  rukun  lain  yang  harus dimiliki dalam suatu  akad pengelolaan lahan sawah secara muzara’ah, yaitu  adanya para pihak (pemilik lahan sawah dan petani yang menggarap lahan). Menurut mereka, jika para pihak  belum  baligh  maka  akad  perikatan  tidak  sah.  Karena  itu,  tanah  yang  dimiliki  oleh seorang  anak  (yatim)  tidak  dilakukan  perjanjian  dengan  anak  tersebut,  malainkan diwakilkan  kepada  walinya  untuk  dilaksanakan  prosesi  akad  perikatan  dengan  pihak pengarap (petani). Para responden juga menyebutkan bahwa  objek perikatan, yaitu lahan sawah juga menjadi rukun yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan pengelolaan sawah. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  para  pelaku  perikatan  memahami  terhadap rukun-rukun suatu perikatan pengelolaan lahan sawah.
16 Muhammad  maulana  dan  EMK  Alidar, Model  Transaksi  Ekonomi  Kontemporer  dalam  Islam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020, hal. 10.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Perikatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  pengelolaan  lahan  sawah  di  Aceh Besar, dapat dijelaskan bahwa para pihak melakukan akad/perjanjian secara lisan. 17 Semua pihak  yang  diwawancarai  (petani)  menyebutkan,  akad  pengelolaan  lahan  sawah  antara pemilik  sawah  dan  penggarap  (petani)  dilakukan  secara  lisan.  Akad  lisan  tersebut dilakukan  secara  bersahaja  dengan  lafal  yang  khusus.  Mereka  mengunakan  bahasa  Aceh dalam berakad, seperti berbentuk berikut ini: lon serah umong lon bak dreuneh untuk neu kelola  dan  teukedi  singoh  na  hasil  ta  bagi  dua (ijab).  Petani  menjawab: lon  terimong umong dreuneh untuk lon kelola dan teukedi singoh na hasil ta bagi dua (qabul) Artinya : saya  serahkan  sawah  saya  umtuk  anda  kelola  dan  apabila  besok  ada  hasil  akan  kita  bagi dua (ijab) – Dan saya terima sawah anda untuk saya kelola dan apabila ada hasil akan kita bagi dua (qabul).
Para pihak meyakini isi  perjanjian (akad) tersebut  akan dilaksanakan sesuai  dengan yang telah disepakati. Atas dasar kepercayaan satu dan yang lain, maka isi akad perikatan yang mereka lakukan tidak ditulis. Prinsip  kepercayaan ini dilandasi  pada hubungan para pihak, yanitu masih dalam hubungan bersaudara dan keluarga, atau kerbat dekat.
Selain  dari  itu,  para  pihak  tidak  menentukan  batasan  akhir  suatu  perikatan pengelolaan  lahan  sawah.  Pada  umumnya,  perikatan  pengelolaan  sawah  berakhir  dengan cara;  1)  pemilik  sawah  meminta  kembali  sawahnya  untuk  digarap  sendiri  atau  diberikan kepada  anak-anaknya;  atau  2)  petani  mengembalikan  sawah  kepada  pemiliknya  karena tidak mau menggarap lagi. Pengembalian lahan sawah dilakukan secara baik-baik, kecuali ada  salah  satu  pihak  yang  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati  secara betul,  atau  terjadi  komplik  antara  para  pihak.  Namun,  para  responden  yang  diminta keterangan dalam penelitian ini tidak ditemukan ada komplik antara para pihak, sehingga harus dikembalikan sawah kepada pemiliknya dengan cara yang tidak baik.
Di  sisi  lain,  pemilik  lahan  memberi  kebebasan  kepada  penggarap  (petani)  dalam memanfaatkan  lahan  sawah.  Jika  petani  ingin  menanam  jenis  tanaman  padi  tertentu dibolehkan  oleh  patani.  Begitu  juga  dengan  pemanfaatan  lahan  setelah  panen  padi, dimanfaatkan lahan untuk tanaman palawija maka tidak dilarang oleh pemilik lahan. Jadi,
17 Alasan akad dilakukan dengan lisan, bukan tulisan.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
selama lahan sawah digunakan untuk  menanam  padi  sebagaimana telah  dijadwalkan oleh kejrun blang maka dibolehkan petani memanfaatkan lahan sawah untuk ditanam tanaman yang lain.
b. Pemotongan  modal  awal  (bibit  padi,  biaya  bajak  dan  pupuk)  dalam  perikatan pengelolaan sawah
Usaha tani di sawah yang dilakukan secara perikatan perlu ditetapkan modal awal. Penentuan  dari  siapa  yang  berkewejiban  mengeluarkan  modal  awal  menjadi  poin  penting dalam suatu periktan pengelolaan sawah. Dalam pengelolaan lahan sawah yang dilakukan oleh para pihak diatur tentang bibit  tanaman padi  dibebankan pada pihak  tertentu. Dalam hal ini, ada dua kelompok penentuan sumber bibit tanaman padi yang dilakukan oleh para pihak.  Dari  15  responden,  terdapat  10  akad  dibebankan  bibit  tanaman  padi  pada  petani, sementara  8  akad  lagi  disebutkan  bibit  tanaman  padi  ditanggung  oleh  pemilik  lahan. Jumlah  ini  menunjukan,  55.6  %  pelaku  perikatan  membebani  bibit  tanaman  padi  pada petani,  dan  44,4  %  membebani  bibit  tanaman  padi  pada  pemilik  tahan  sawah.  Dalam hukum Islam disebutkan oleh kebanyakan ulama tidak ada larangan dibebani bibit tanaman padi pada petani atau pemilik lahan, sebagaimana telah diatur dalam akad muzara’ah dan mukhabarah.  Artinya,  dibolehkan  bibit  tanaman  itu  ditanggung  oleh  petani  atau  pemilik lahan.  Dengan  demikian,  praktek  pelaku  perikatan  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini  dapat dikatakan tidak ada yang berlawanan dengan ketentuan hukum Islam.
Dalam kajian ini ditemukan bahwa pihak yang menanggung modal awal (bibit) ada tiga  kelompok;  pertama,  perikatan  membebankan  modal  awal  kepada  pemilik  sawah, kedua  perikatan  membebankan  modal  awal  kepada  petani  dan  ketiga  perikatan membebankan  modal  awal  kepada  kedua  belap  pihak.  jenis  yang  ketiga  ini,  modalnya diambil  dari  hasil  panen.  Perikatan  yang  membebankan  modal  awal  dibebankan  kepada pemilk  sawah  ada  3  orang;  modal  awal  dibebankan  kepada  petani  ada  5  orang;  dan terakhir, modal awal ditanggung bersama ada 7 orang.

## 1. Table
No  Petani Akad Modal awal (biaya bajak, bibit dan pupuk) 1 Daud Gantoe, Muzara’ah Semua modal sudah ditanggung oleh pemilik lahan sawah, sementara petani sebagai
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Lambaro, Ingin Jaya pengeloala hanya menyediakan pembajak sawah saja.  Kalau di totalkan Jumlah modal mencapai 7.000.000  setiap tahap penanaman padi 2 Radhiah s.Pd.,  Nusa, Kec. Lhoknga Muzara’ah Modal ditanggung oleh pemilik sawah, namun nantinya akan dipotong kembali dari pembagian hasil panen. 3 Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam. Muzar’ah; Semua modal sudah ditanggung oleh pemilik lahan sawah, petani sebagai pengeloala hanya menyediakan pembajak sawah aja 4 M. Jamil, Lamneuheu n, Kuta Baro mukhabarah Semua modal ditanggung pengelola sawah/petani 5 Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam Mukhabarah Modal  bibit  padi  dan pupuk ini ditanggung oleh pengelola  sawah/petani,  bukan  dari  pemilik sawah.  Jadi  Ketika  masa  panen  selesai  pas pembagian  hasil,  petani  tarek  modal  dengan bayaran  pemberian  fee  1  karung  untuk  bibit,  1 karung  untuk  pupuk,  dan  1  karung  untuk penyemprotan hama 6 Junaidi, Meunasah Baet,  Kec. Krung Barona Jaya Mukhabarah Semua  modal  ditanggung  petani,  sementara pemilik sawah menerima hasil panen saja. 7 Ayu  Harni, Rumpet, Kec.  Krung Barona Jaya Mukhabarah Bibit  padi,  biaya  pajak  dan  pupuk  disediakan oleh petani sendiri 8 Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga Mukhabarah Semua  modal  ditanggung  oleh  petani,  dan  tidak ada  pemotongan  modal  awal  dari  hasil  penan yang  didapatkan.  Jadi,  modal  awal  dibebankan seluruhnya kepada petani 9 Zahrati,  Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik. Modal ditanggung Bersama Biasanya  untuk  biaya  bajak,  pupuk,  dan  biaya lain-  lain  dipotong  dari  hasil  padi  yang diperoleh. 10 Iyan, Blangme, Kec. Lhoong. Modal ditanggung Bersama Ketika dilakukan panen padi, langsung dibagikan hasil panennya kepada pemilik sawah sesuai kebiasaan, tanpa memotong modal awal.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
11 Azanil, Krueng Mak,  Kec. Simpang Tiga Modal ditanggung Bersama. Modal  untuk  biaya  penggarap,  traktor,  pupuk semprot,  biaya  mobil  buat  panen  ditanggung bersama antara pemilk sawah dan petani. 12 Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga Modal ditanggung Bersama. Sebelum  dibagi  hasil  yang  kami  dapat,  terlebih dahulu kami melakukan pemotongan modal awal seperti  bibit  padi,  alat-alat  untuk  bekerja,  pajak dan zakat dan lain-lain 13 Roswati, Kaye  Lee, Kec.  Ingin Jaya Modal ditanggung Bersama Ada bagian modal awal diambil dari hasil panen. 14 Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum Modal ditanggung bersama Ada bagian modal awal diambil dari hasil panen. 15 Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri Modal ditanggung bersama Bagian modal awal diambil dari hasil panen.
a. Gagal Panen, Apa yang Harus Dilakukan
Penanaman padi  di  wilayah Aceh Besar kadang-kadang mengalami  gagal panen, disebabkan  oleh  factor  tertentu,  seperti  hama,  dimakan  tikus,  atau  tidak  ada  air  di persawahan.  Akibat  dari  beberapa  hal  yang  menjadi  sebab  tidak  ada  produktifitas  hasil usaha di sawah, petani tidak akan memiliki hasil panen seperti yang harapkan. Dalam hal ini,  pengelolaan  sawah  yang  dilakukan  secara  perikatan,  tentu  saja  akan  menimbulkan masalah,  di  mana  para  pihak  pada  awalnya  sudah  melakukan  kesepakatan  terhadap beberapa  hal;  pertama  modal  yang  sudah  dikeluarkan  tidak  ada  pengembalian,  kedua hasil panen tidak dapat diperoleh (dibagi).
Petani dan pemilik sawah di  Aceh besar melakukan kesepakatan jika mengalami gagal panen pengelolaan sawah yang tidak mendapatkan hasil panen. Dari 15 responden yang  diminta  data,  kesepakatan  yang  mereka  buat  dapat  dikelompokkan  kepada  tiga model;  1)  para  pihak  sepakat  tidak  ada  pengembalian  modal  dan  pembayaran  kepada
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
pemilik sawah; 2) petani wajib membayar persentase tertentu kepada pemilik sawah (5% sampai dengan 15%). Nampaknya, pembayaran itu dijadikan seperti biaya sewa lahan; 3) kerugian dibayar oleh pemerintah. Jenis ketiga ini merupakan kelompok tani yang sudah diorganisir  atas  persetujuan  pemerintah  Aceh  Besar.  Dan,  hal  itu  hanya  ada  di  satu wilayah, yaitu kecamatan Darussalam.
No Nama Petani dan Alamatnya Tindakan yang dilakukan 1 M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro Tidak  ada  denda  dan  pembeyaran kepada pemilik sawah 2 Nasruddin,  Lamjame  Lamkrak,  Kec. Simpang Tiga 3 Roswati,  Kaye  Lee,  Kec.  Ingin Jaya 4 Junaidi,  Meunasah  Baet,  Kec.  Krung Barona Jaya 5 Radhiah s.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga
6 Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik.
7 Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga
8 Iyan, Blangme, Kec. Lhoong
9 Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum
10 Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri 11 Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya Petani  tetap  memberikan  sejumlah tertentu biaya kepada pemilik sawah, sebagai  biaya  pemakaian  lahan sawan. 12 Ayu  Harni,  Rumpet,  Kec.  Krung  Barona
Jaya
13 Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga 14 Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam. 15 Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam Jika gagal panen, maka modal usaha yang telah dikeluarkan akan ditanggung oleh pemerintah, melalui pengurus  kelompok  tani  yang  akan mendata  siapa  saja  yang  mengalami gagal panen padi.

## 1. Pola Pembagian Hasil Panen Pengelolaan Lahan Sawah
Para  pihak  melakukan  kesepakatan  pembagian  hasil  panen  dari  perikatan pengarapan  lahan  sawah  pada  awal  perjanjian  dilakukan.  Bahkan,  kesepakatan  bagi  hasil itu  harus  disepakati  secara  bersama-sama  dari  para  pihak  sebelum  proses  ijab  qabul berlangsung.  Hal  ini  dikatakan  para  petani  sudah  menjadi  tradisi/kebiasaan  masyarakat
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
setempat dalam suatu perikatan pengelolaan lahan sawah oleh para pihak. Jika ada praktek pengelolaan sawah dilakukan para pihak tidak disepakati bagian masing-masing dari awal, maka  masyarakat  akan  menilai  adanya  pelanggaran  adat.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan hukum  adat  masih  menjadi  alat  pengontrol  ( a  tool  of  control )  kehidupan  masyarakat  tani dalam melakukan suatu perikatan.
Kesepakatan  bagian  masing-masing  pihak,  seperti  telah  disebutkan  dinilai  suatu kebaikan. Jika ketidakpastian hak masing-masing pihak tidak ditentukan dengan jelas pada tahap awal, besar kemungkinan akan menimbulkan ketidakadilan dalam mendapatkan hak dari  hasil  panen  padi.  Jadi,  dapat  dikatakana  bahwa  para  pihak  menyadari  hak  masing- masing  mereka  secara  pasti  sesuai  asas  keadilan.  Dengan  pola  yang  demikian,  praktek penipuan  dan  kedhaliman  akan  lebih  mudah  dipelihara  secara  bersama-sama.  Namun demikian,  ada  satu  dari  keseluruhan  responden,  menyebutkan  bahwa  petani  dan  pemilik sawah  tidak  menentukan  pembagian  hasil  panen  secara  kongkret  pada  awal  ijab  qabul. Mereka  membagi  hasil  panen  ketika  panen  selesai  dilakukan,  dan  bagian  masing-masing pihak  akan  ditentukan  pada  saat  hasil  panen  sudah  selesai  dikumpulkan.  Dalam  hal  ini, para  pihak  melakukan  perikatan  pengelolaan  sawah  lebih  didorong  faktor  pemilik  sawah membantu    petani,  dimana  para  pihak  memiliki  hubungan  kekerabatan  yang  dekat,  yaitu paman dan keponakan.
No Petani Persentase  Bentuk  akad  yang dilakukan 1 Daud  Gantoe,  Lambaro,  Ingin  Jaya;  M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro;
Nasruddin,  Lamjame  Lamkrak,  Kec. Simpang  Tiga;  Roswati,  Kaye  Lee,  Kec. Ingin  Jaya;  Radhiah  s.Pd.,  Nusa,  Kec. Lhoknga;  Ayu  Harni,  Rumpet,  Kec. Krung Barona Jaya; Zahrati, Cot Lampoh
Soh, Kec. Montasik; Darwiyani,
Lampuja,  Kec.  Darussalam;  Zulkiram, Aneuk  Paya,  Lhoknga;  Azanil,  Krueng
13 orang Melakukan kesepakatan awal perikatan
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Mak, Kec. Simpang Tiga; Maimunah, Kp. Jawa,  Kec.  Seulimum;  Anisah,  Grot
Manyang,  Kec.  Indrapuri;  dan  Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam. 2 Iyan, Blangme, Kec. Lhoong 1 orang = Tidak melakukan kesepakatan lagi karena  sudah    ada hukum  adat  yang hidup dalam masyarakat 3 Junaidi,  Meunasah  Baet,  Kec.  Krung Barona Jaya 1 orang = Tidak melakukan kesepakatan lagi karena menolong petani
Selanjutnya,  pembagian  hasil  panen  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam perikatan pengelolaan sawah di Aceh Besar dapat disebutkan sebagai berikut;
1. Mawah, yaitu bagi sama antara pemilik sawah dan petani. Ada 3 orang
2. Bulung 3, yaitu 2 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 5 orang
3. Bulung 4, yaitu 3 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 4 orang
4. Bulung 5, yaitu 3 bagian untuk petani, 2 bagian untuk pemilik sawah= 3 0rang Hasil  menunjukkan  bahwa  pembagian  hasil  panen  sama  jumlah  antara  petani dan  pemilik  sawah  ( mawah ),  di  mana  jumlah  persentasenya  mencapai  20%;  atau bagiannya lebih banyak diberikan kepada petani daripada pemilik sawah. Bulung 3 jumlah  persentase  33,  3%  dan bulung  4 dengan  jumlah  persentase  26,6%.  Jika ditotalkan  dari  tiga  pembagian  ini,  maka  jumlahnya  adalah  79,9%.  Sementara pembagian secara bulung 5, persentasenya 20,1%
No  Nama & alamat petani
Pola Pembagian & persentase bagian para pihak
1 daud gantoe, Lambaro, Ingin Jaya Mawah; 50% Pemilik sawah dan 50% petani ; jika  hasil  panen:  7.000  Kg.  untuk  petani  3.500  Kg pemilik sawah 3. 500 Kg
2 Hartono,  Lambaro  Angan,  Mawah;
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Irwansyah Muhammad Jamal, Zaiyad Zubaidi Kec. Darussalam. 50% Pemilik sawah dan 50% petani 3 Nasruddin, Lamjame Lamkrak,  Kec.  Simpang Tiga Mawah; 50% Pemilik sawah dan 50% petani; setelah diambil bagian bibit, zakat dan hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan sawah 4 Roswati,  Kaye  Lee,  Kec. Ingin Jaya Bulung 3; pembagiannya pemilik sawah 35 % dan Petani 65 % 5 Radhiah  s.Pd.,  Nusa,  Kec. Lhoknga Bulung 3; pembagiannya pemilik sawah 35 % dan Petani 65 %; jika hasil pane nada 3 goni padi, petani mendapatkan 2 goni dan pemilik sawah 1 goni 6 Zahrati,  Cot  Lampoh  Soh, Kec. Montasik. Bulung 3; 35% untuk pemilik sawah dan 65% untuk petani 7 Azanil,  Krueng  Mak,  Kec. Simpang Tiga Bulung 3; pembagiannya pemilik sawah 35 % dan Petani 65 % Dari  10  ton  hasil  panen,  30%  untuk  pemilik  sawah, 60% untuk petani dan 10 % untuk zakat 8 Anisah, Grot Manyang,
Kec. Indrapuri
Bulung 3; 35% pemilik sawah dan 65 % petani 9 M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro Bulung 3; 35% pemilik sawah dan 65 % petani 10 Junaidi,  Meunasah  Baet, Kec. Krung Barona Jaya Bulung 4; 25%  untuk  pemilik  sawah  dan  75%  untuk petani/Pemilik sawah 1 bagian dan Petani 3 bagian 11 Darwiyani,  Lampuja,  Kec. Darussalam Bulung 4; 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk petani 12 Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga Bulung 4; 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk petani 13 Maimunah,  Kp.  Jawa,  Kec. Seulimum Bulung 4; Hasil 100%; Pemilk lahan 75% dan Petani 25% 14 Iyan, Blangme, Kec. Lhoong Bulung 5; 20 % pemilik sawah dan 98% untuk petani 15 Ayu  Harni,  Rumpet,  Kec. Krung Barona Jaya Bulung  5;  20%  untuk  Pemilik  sawa  dan  80%  untuk petani
Terakhir, dalam  praktek  pengelolaan  sawah  secara  muzarah,  ikut  disertai menentukan  bagian  zakat  yang  akan  dikeluarkan  dari  hasil  panen  yang  akan  diperoleh nanti. Secara umum, para pihak dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori terkait dengan kesepakatan  penentuan  zakat  dari  hasil  panen  pengelolaan  sawah  secara  perikatan. Kelompok pertama sepakat bahwa zakat ditanggung Bersama, baik pemilik sawah ataupun petani.  Bagian  zakat  diambil  sebelum  hasil  panen  dibagi  kepada  kedua  belah  pihak. Praktek seperti  itu dilakukan oleh  Daud Gantoe, Lambaro,  Ingin  Jaya,  Hartono, Lambaro
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
Angan,  Kec.  Darussalam,  Junaidi,  Meunasah  Baet,  Kec.  Krung  Barona  Jaya,  Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam, Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga, Roswati, Kaye  Lee,  Kec.  Ingin  Jaya,  Azanil,  Krueng  Mak,  Kec.  Simpang  Tiga,  Maimunah,  Kp. Jawa, Kec. Seulimum dan Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri.
Sementara  kelompok  kedua  melakukan  kesepakatan  bahwa  zakat  diatnggung masing-masing  pihak;  pemilik  sawah  akan  mengeluarkan  sendiri  zakat  dari  hasil  panen pengelolaan  sawah  dan  petani  akan  menanggung  sendiri  zakat  dari  hasil  panen  yang diperolehnya.  Dilihat  dari  pola  ini  dapat  dikatakan  bahwa  para  pihak  bersepakatan  hasil panen  akan  dibagi  sesuai  persentase  yang  disepakati  dengan  tidak  mengkaitkan  bagian zakat dari hasil pertanian yang diperoleh. Mereka yang melakukan kesepakatan ini adalah Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik dan Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga. Terhadap petani yang tidak disebutkan namanya, mereka tidak memberi pendapat karena hasil panen yang mereka dapatkan tidak sampai nisab zakat.
Berikut  ini  disebutkan  kelompok  petani  yang  melakukan  kesepakatan  penentuan zakat  ditanggung  Bersama  dan  petani  yang  melakukan  kesepakatan  zakat  ditanggung sendiri-sendiri,  serta  petani  yang  tidak  memberikan  pendapat  karena  hasil  panen  yang diperoleh tidak sampai nisab zakat.
No Petani Zakat 1 Daud  Gantoe,  Lambaro,  Ingin Jaya Sebelum  membagikan  hasil  panen  dengan pemilik  lahan  persawahan,  sudah  diambil bagian  zakat.  Dalam  hasil  panen  7.000Kg maka zakatnya 700Kg (10%) 2 Hartono,  Lambaro  Angan,  Kec. Darussalam. Sebelum  membagikan  hasil  panen  dengan pemilik  lahan  persawahan,  sudah  diambil bagian  zakat.  Dalam  hasil  panen  7.000Kg maka zakatnya 700Kg (10%) 3 Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam Sebelum  dibagi  hasilnya  kepada  para  pihak, dipotong dulu bagian zakatnya 4 Nasruddin,  Lamjame  Lamkrak, Kec. Simpang Tiga Ada  diambil  bagian  zakat.  Zakat  yang  akan dibayarkan sesuai dengan hukum islam, senilai
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
seperduapuluh hasil panen yang kami dapat. 5 Azanil,  Krueng  Mak,  Kec. Simpang Tiga Pemotongan  bagian  zakat  tentunya  sudah disisihkan  di  awal  yakni  10%  dari  hasil  panen diambil  dari  masing-masing  5%  dari  pemilik sawah  dan  penggarap  jika  diuangkan  maka akan mendapatkan sekitar 3,5jt. 6 M.  Jamil,  Lamneuheun,  Kuta Baro Ada  sebelum  dibagi  hasil,  antara  pengelola sawah  dengan  pemilik  sawah  (  berarti dilakukan sebelum pembagiannya). 7 Junaidi,  Meunasah  Baet,  Kec. Krung Barona Jaya Zakat  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak,
biasanya  dari  hasil  panen  di  keluarkan  dulu zakatnya Sebelum dibagi dan sesudah keluarkan  hasil  zakatnya  baru  hasil  panen  di bagikan. 8 Zahrati,  Cot  Lampoh  Soh,  Kec. Montasik. Zakat diambil setelah pembagian hasil. Pemilik sawah menanggung sendiri zakatnya,
begitupun sebaliknya. 9 Maimunah,  Kp.  Jawa,  Kec. Seulimum Ada  bagian  zakat.  Pemotongan  untuk  zakat dilakukan sesudah pemabgia hasil alias ditarok masing-masing. 10 Anisah,  Grot  Manyang,  Kec. Indrapuri Ada bagian zakat. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 1.350 kg gabah atau
750  kg  beras  .  Haulnya  tiap  panen.  Apabila hasil pertanian termasuk makana pokok seperti beras,jagung,gandum,kurma,dan  lain-lain,maka nisabnya  adalah  750  kg  dari  hasil  pertanian tersebut.  Kadar  zakat  untuk  hasil  pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungan/mata  air,  maka  zakatnya  10%,  apabila diairi  dengan  cara  disiram  /irigasi  (ada  biaya
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
tambahan) maka zakatnya 5%. 11 Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya Ada bagian zakat,Hishab hasil pertanian adalah
5  wasq  atau  setara  dengan  750  kg.  Apabila hasil  pertanian  termasuk  makanan  pokok, seperti  beras,  jagung,  gandum,  kurma,  dll, maka  nishabnya  adalah  750  kg  dari  hasil
pertanian tersebut 12 Roswati,  Kaye  Lee,  Kec.  Ingin Jaya Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan  1.350  kg  gabah  atau  750  kg  beras  . Haulnya  tiap  panen.  Apabila  hasil  pertanian termasuk makana pokok seperti
beras,jagung,gandum,kurma,dan  lain-lain,maka nisabnya  adalah  750  kg  dari  hasil  pertanian tersebut.  Kadar  zakat  untuk  hasil  pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau
sungan/mata air, maka zakatnya 10%,
13 Iyan, Blangme, Kec. Lhoong.
Tidak  pernah  mendapat  hasil  panen  yang sampai  nisab  zakat.  Akan  tetapi  yang  sering terjadi  didaerah  tersebut,  beras  yang  dari  hasil tersebut  (atau  disebut  dengan  beras  baru)  akan dibagikan kepada saudara maupun orang-orang dekat.
14 Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga Tidak  ada  pemotongan  zakat  dan  modal  awal.
Setelah  dipanen  langsung  dibagi  sesuai perjanjian.  Namun,jika  hasil  yang  di  panen mencukupi zakat ( hasil panen sampai 5 gunca maka hasil yang di keluarkan untuk zakat ialah
10 blet)
15 Radhiah s.Pd., Nusa, Kec.
Lhoknga
tidak ada zakat karna sawah nya kecil hasilnya kecil
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## C. KESIMPULAN
1. Masyarakat  Aceh  Besar  melakukan  perikatan  pengelolaan  sawah  dalam  usaha penanaman  padi  dengan  mendasari  pada  norma-norma  hukum  yang  berasal  dari system hukum Islam dan hukum adat.
2. Penerapan  norma-norma  hukum  tersebut  dapat  dilihat  pada  beberapa  aspek; pertama, palaksanaan kata sepakat (ijab dan kabul) antara pemilik sawah dan petani yang menggarap sawah; kedua, penentuan modal awal yang digunakan untuk usaha penanaman  padi  si  sawah;  ketiga,  pola  pembagian  hasil  panen  yang  disepakati antara pemilik sawah dan petani yang menggarap sawah;  dan keempat, penentuan bagian zakat dari hasil yang diperoleh dari panen padi.
3. Proses  ijab  dan  kabul  dilakukan  secara  lisan  oleh  para  pihak  (tidak  ada  yang tertulis). Para pihak masih meyakini isi yang disepakati tetap dijalankan, meskipun tidak  ditulis.  Factor  yang  mendasari  pada  hal  tersebut  adalah  petani  yang menggarap  sawah  merupakan  orang  yang  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan pemilik sawah.
4. Modal awal yang digunakan untuk usaha penanaman padi ada tiga bentuk; 1) modal awal berasal dari pemilik sawah, 2) modal awal  ditanggung petani, 3) modal awal dibebankan  kepada  kedua  belah  pihak  dengan  disisihkan  dari  hasil  panen. Selanjutnya, dalam penentuan bagi  hasil pada umumnya bagian petani  lebih besar atau  sama  diperoleh  para  pihak.  pola  pembagian  yang  digunakan  dengan mawah, bulung lhee dan bulung peut.
5. Bagian  zakat  dari  hasil  panen  pada  umumnya  diambil  langsung  pada  saat  padi selesai dibersihkan, seperti  padi yang kosong (tidak berisi). Setelah diambil bagian zakat  atau  modal  awal  pada  sebagian  perikatan,  pembagian  kepada  para  pihak dilakukan sesuai dengan perjanjian awal.
Jurnal Dusturiyah. Vol.13, No.2 (Juli-Desember) 2023 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373

## DAFTAR PUSTAKAAN
Daud, S. 2014. Adat Meugo (Adat Bersawah). Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2014.
Peran  kelembagaan  lokal  adat  dalam  pembangunan  desa.  Fakultas  Pertanian  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Barat.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan.  Volume  14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 102-109. (Diakses pada tanggal 7 Januari 2017).
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Norris, F.H.,
Nuryanti, S., dan Swastika, D.K.S. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan kebijkan Pertanian.
Otago  of  University,  2011.  Peran  Kelembagaan  Lokal  Keujreun  Blang  dalam Pengembangan  Usahatani  175  Padi  Sawah  di  Kabupaten  Aceh  Besar  (Husaini, Nurmala  K.  Pandjaitan,  dan  Ivanovich  Agusta)  Panjaitan,  N.  K.,  Adriana,  G., Virianita, R., Karlita, N., dan Cahyani, R.I. 2016.
Kapasitas  adaptasi  komunitas  pesisir  pada  kondisi  rawan  pangan  akibat  perubahan  iklim. kasus sebuah komunitas nelayan di Jawa Barat. Journal Sodality. Departemen Sains Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat,  Fakultas  Ekologi  Manusia,  Institut Pertanian Bogor. (Diakses pada tanggal 14 Februari 2017).
Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  45  Tahun  2015.  Tentang  Peran  Keujreun  Blang  Dalam Pengelolaan Irigasi.
Qanun  Aceh.  2008.  Nomor  10  Tahun  Tentang  Lembaga  Adat.  Tambahan  Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20. Pemerintah Nanggroe Aceh.
Soekanto, S. dan Sulistyowati, B. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syah  Putra,  A.W.,  Hariadi,  S.S.,  dan  Haryono.  2011.  Pengaruh  Peran  Penyuluh  Dan Kearifan  Lokal  terhadap  adopsi  inovasi  padi  sawah  di  Kecamatan  Montasik Kabupaten Aceh Besar. Sekolah Pascasarjana UGM Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi  Pembangunan.  KANAL,  Vol.  1,  No.  1,  September  2012.  (Diakses pada tanggal 30 April 2016).
Utami, H.S.N. 2012. Bertani selaras alam di lereng merapi: kontruksi masyarakat tangguh bencana.  Kajian  Integratif  Ilmu,  Agama,  dan  Budaya.  Editor  Agus  Indiyanto  dan Arqom  Kuswanjono.  PT.  Mizan.  Pusat  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya.  UGM 2012.