Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab
Al Yasa Abubakar Novita Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: yasa.abubakar@gmail.com

## Abstrak
Secara  normatif,  Islam  telah  melegalkan  laki-laki  muslim  menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, dalam  ranah  fikih,  justru  masih  ditemukan  perbedaan  pendapat  ulama. Menariknya, perbedaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi pada tataran hukum  pernikahannya,  tetapi  juga  perbedaan  dalam  memaknai  arti  dari ahlul  kitab  itu  sendiri,  yang  pada  gilirannya  juga  berbeda  dalam penetapan  hukum  pernikahannya.  Secara  khusus,  artikel  ini  mengkaji pandangan  Imam  Ibnu  Taimiyah  tentang  perkawinan  laki-laki  muslim dengan  wanita  ahlul  kitab,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dalil  dan metode istinbath hukum  yang  digunakan  Imam  Ibnu  Taimiyah,  serta mengetahui  ada  tidaknya  kesesuaian  pendapat  Ibnu  Taimiyah  dengan hukum  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia.  Hasil  analisa  menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam  Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita  ahlul  kitab  yang  perbuatannya  terbukti  syirik  (mempersekutukan Allah), maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221,  yaitu  orang-orang  musyrik  yang  dilarang  untuk  dinikahi.  Adapun metode istinbāṭ yang  digunakan  Imam  Ibnu  Taimiyyah  yaitu  metode bayyanī ,di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus ( khaṣ ) dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum ( „ām ). Untuk itu, ketentuan surat  al-Maidah  tentang  bolehnya  menikahi  wanita  ahlul  kitab  masih berlaku,  tetapi ahlul  kitab  di  sini  dikhususkan  hanya  wanita  Yahudi  dan Nasrani  yang  tidak  mengerjakan  perbuatan  syirik,  atau  sebelum  terjadi penggantian dan pemalsuan ajaran kitab mereka.
Kata Kunci: Ibnu Taimiyah Perkawinan, Ahlul Kitab

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  syariat  yang  dibawa  Rasulullah  sebagai sarana dalam menegakkan tujuan penjagaan dan pemeliharaan keturunan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang sah, atau dalam istilah maqāṣid al-syarī‟ah disebut dengan ḫifẓu al- nasl . Untuk itu, perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hukum perkawinan Islam, hal yang  pertama  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak  yang  ingin melangsungkan perkawinan adalah kesetaraan, dalam istilah fikih disebut dengan kafaah. Oleh karena itu, dalam Islam diajarkan tentang pemilihan jodoh  yang  tepat.  Paling  tidak,  yang  telah  disepakati  oleh  ulama mengenai  kesetaraan  yang  dimaksud  mengenai  empat  hal,  yaitu kesetaraan  dalam  masalah  kekayaan,  keturunannya,  kecantikan,  dan kekuatan  agama.  Dalam  hal  ini,  kesetaraan  dalam  agama  merupakan sesuatu yang sangat penting dan lebih diutamakan.
Keutamaan dalam memilih pasangan dilihat pada persoalan agama.
Kesamaan  agama  saharusnya  menjadi  prioritas  utama  dalam  memilih pasangan.  Alasannya  adalah  perkawinan  memiliki  tujuan,  yaitu membentuk  keluarga sakinah , mawaddah ,  dan rahmah .  Dalam menggapai tujuan ini, lebih memungkinkan diraih oleh orang-orang yang memiliki  kesamaan  agama.  Di  samping  itu,  Nabi  menganjurkan  bahwa agama  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  mencari  pasangan  hidup, karena lebih  memungkinkan  untuk  dapat  diwujudkannya  tujuan  di  atas. 1
Meski  demikian,  Alquran  telah  membicarakan  hukum  tentang  boleh nikah  beda  agama,  khususnya  dalam  kasus  menikahi  wanita  yang  ahlul kitab, termasuk di dalam kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan  Nasrani  dan  Yahudi.  Selain  orang-orang  tersebut,  maka  ada
1 Kementerian  Agama  RI, Hubungan  Antar  Umat  Beragama;  Tafsir  Alquran Tematik, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 202.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
larangan mengenai menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan. 2
Ditilik dalam pendapat ahli fikih, pada dasarnya masih ditemukan perbedaan  pendapat  tentang  perkawinan  antar  pemeluk  agama.  Ada golongan  yang  membolehkan  dan  ada  golongan  yang  mengharamkan perkawinan jenis ini. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama  Islam  yang menjelaskan  perkawinan  antar  agama  itu  sendiri  masih  memerlukan pemahaman  yang  mendalam.  Artinya,  dalil  yang  berkenaan  dengan perkawinan  antar  agama  tidak  memberikan  kepastian  hukum,  sehingga memerlukan  ijtihad  dalam  hukum  kebolehan  dan  keharamannya. Larangan  dan  keharaman  menikahi  wanita  non  muslim  meskipun termasuk  ahlul  kitab  juga  menjadi  pendapat  Majelis  Ulama  Indonesia. Pada  tahun  2005  MUI  telah  memfatwakan  tentang  keharaman  menikahi wanita  ahlul  kitab  berdasarkan  pendapat  yang  kuat  ( qaul  mu‟tāmad ). 3
Pada  kondisi  saat  ini,  perkawinan  antar  agama  terjadi  sebagai  suatu realitas  yang  tak  dapat  dipungkiri  dan  masih  aktual  untuk  dibicarakan. Berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  telah  jelas dan  tegas  menyatakan  bahwa  perkawinan  antar  agama  dilarang  karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  yang menyatakan:  ” Perkawinan  sah  adalah  apabila  dilakukan  menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu ”.
2 Hamid  Sarong, HukumPerkawinan  Islam  di  Indonesia, cet.  III,  (Banda  Aceh: YayasanPeNA, 2010), hlm. 67.
3 Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  Tentang Perkawinan  Beda  Agama.  Dimuat  dalam  web:  https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui- nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/,  diakses  pada  tanggal  27 Juli 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kenyataannya, perkawinan pemeluk antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga  negara  Indonesia  yang  pluralis.  Banyak  kasus  yang  terjadi  dalam masyarakat kita seperti perkawinan artis Jamal Mirdad (muslim) dengan Lidiya  Kandau  (Kristen),  Ari  Sihasale  (Kristen)  dengan  Nia  Zulkarnain (Muslimah),  Deddy  Corbuzier  (Nasrani)  dengan  Kalina  (muslimah),  Ina Indahyati (muslimah) Jeremi Thomas (Kristen) yang akhirnya Ina masuk agama Kristen, dan banyak lagi yang lainnya.
Ulama  yang  membolehkan  mengawini  penganut  Yahudi  dan Nasrani  berdasarkan  ketentuan  Alquran,  yaitu  wanita  ahlul  kitab.  Laki- laki  muslim  dibolehkan  kawin  dengan  ahlul  kitab,  namun  kebolehan untuk  menikahi  mereka  tidak  mutlak,  melainkan  dengan  syarat  suami yang  beragama  Islam  tidak  dikhawatirkan  akan  mengikuti  agama isterinya. 4 Termasuk  ulama  yang  membolehkan  laki-laki  muslim mengawini  wanita  ahlul  kitab  adalah  Imam  Ibnu  Taimiyah. 5 Namun menariknya,  Ibnu  Taimiyah  memandang  wanita  ahlul  kitab  yang  boleh dinikahi  yaitu  wanita  Yahudi  dan  Nasrani  yang  belum  menyimpang. Sedangkan  menurut  jumhur  ulama,  wanita  ahlul  kitab  itu  juga  dari kalangan  Yahudi  dan  Nasrani,  baik  sebelum  maupun  sesudah  adanya penyimpangan ajaran. Untuk itu, artikel ini ingin meneliti pendapat Ibnu Taimiyahberikut  dengan  alasan  dan  metode  yang  digunakan  olehnya dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab.
Pengertian Ahlul Kitab
4 WahbahZuhaili, al-Fiqh al-IslāmīwaAdillatuhu, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu‟, Meng-Ila‟ Isteri, Li‟an, Zihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 147.
5 Syaikh  Islam  Ibn  Taimiyah, Majmu‟  Fatāwa  Ibn  Taimiyah, (penyusun: Abdurrahman  bin Muhammad  ibnu  Qasim),  ed.  In, “MajmuFatawatentangNikah”, (terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba), (Jakarta: PustakaAzzam, 2002), hlm. 160.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sebelum  masuk  pada  pandangan  Ibnu  Taimiyah  tentang  hukum menikahi wanita ahlul kitab, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi ahlul kitab dan orang-orang yang tercakup di dalamnya.Kategori ahlul kitab itu adalah  orang-orang  atau  perempuan  Nasrani  dan  Yahudi.  Selain  orang- orang  tersebut,  maka  ada  larangan  mengenai  menikahi  perempuan  yang musyrik  selain  dua  agama  yang  telah  disebutkan. 6 Menurut  Wahbah Zuhaili, ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh Allah  atas  nabi-nabinya  berupa  pedoman  kitab  Taurat  dan  Injil. 7 Dalam redaksi  yang  lain,  Yusuf  al-Qardhawi  menyebutkan ahlul  kitāb yaitu orang-orang  yang  diberi  kitab  kepada  para  Nabi  melalui  jalan pewahyuan,  khusunya  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nasrani.  Selain  dari kedua  agama  tersebut,  tidak  dimasukkan  sebagai  ahlul  kitab. 8 Dari keterangan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  wanita ahlul  kitāb yang dimaksudkan juga wanita-wanita yang diberikan kitab kepada para Nabi, khususnya wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani.

## Pandangan Ulama terhadap Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab
Menurut pendapat jumhur ulama, terdiri dari ulama empat mazhab, Imam  Hanafi,  Maliki,  Syafi‟i  dan  Hanbali,  serta  pengikutnya,  bahwa seorang  muslim  halal  menikahi  wanita-wanita  ahli  kitab,  baik  yang merdeka,  yang  berstatus  sebagai ahli  zimmah ,  dan  yang  menjaga kehormatannya. 9 Labih  lanjut,  dikatakan  bahwa  wanita  ahlul  kitab
6 Hamid  Sarong, HukumPerkawinan  Islam  di  Indonesia, cet.  III,  (Banda  Aceh: YayasanPeNA, 2010), hlm. 67.
7 WahbahZuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., jilid 9, hlm. 148.
8 Yusuf  al-Qardhawi, Al-Ḥalāl  wal  Ḥarām  fī  al-Islām ,  ed.  In, Halal  dan  Haram,
(terj: Abu Sa‟id alFalahi, dkk), (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 206.
9 Disebutkan  dalam  beberapa  kitab  fikih,  yaitu  kitab:  “ Syarḥ  al-Fāṯ  al-Qadir ”,
“ Badā‟ī aṣ-Ṣana‟ī ”, “ Al-Fawākih ad-Diwānī”, “ Bidāyah al-Mujtahid ”, “ Al-Majmū‟ Syarḥ al-Muhaẕab ”, “ Mughnī al-Muhtāj” , dan kitab “ al-Mughnī ”, dimuat dalam situs almanhaj, melalui: https ://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli- kitab.html, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berbeda  dengan  wanita  musyrik.  Artinya,  wanita  ahlul  kitab  merupakan wanita  yang  secara  hukum  mendapat  perlakuan  khusus.  Salah  satunya yaitu boleh menikahinya.Adapun dalil normatif sebagai penguat pendapat ini merujuk pada ketentuan surat al-Māidah ayat 5:
                                                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                            
Artinya:  “Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik-baik.  makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan  makanan  kamu  halal  (pula)  bagi  mereka.  (dan  dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita- wanita  yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatan diantara orang-orang  yang diberi Al kitab sebelum kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan maksud  menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak (pula)  menjadikannya  gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir sesudah  beriman  (tidak  menerima  hukum-hukum  Islam)  Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.
Menurut  jumhur  fuqaha  (Imam  Hanafi,  Maliki,  Syafi‟i  dan Hanbali),  sebagaimana  dikutip  oleh  Wahbah  Zuhaili, bahwa ayat  di atas berlaku khusus hanya bagi wanita-wanita ahlul kitab. Lebih lanjut, wanita ahlul  kitab  pada  ayat  di  sini  berbeda  dengan  wanita  musyrik  seperti ketentuan surat al-Baqarah ayat 221:
                                                                                                                   
                                                                                                                         
                                                                                              
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  orang musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu.  mereka  mengajak  ke neraka,  sedang  Allah  mengajak  ke  surga  dan  ampunan  dengan izin-Nya.  dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah- perintah-Nya)  kepada  manusia  supaya  mereka  mengambil pelajaran”.
Ketentuan  ayat  ini  bersifat  umum  ( „ām ),  sedangkan  surat  al- Maidah  ayat  5  sebelumnya  bersifat  khusus  ( khaṣ ).  Sehingga,  ketentuan yang  bersifat  khusus  lebih  dikuatkan  dengan  tidak  menghilangkan ketentuan  yang  bersifat  umum. 10 Artinya,    menikahi  wanita  ahlul  kitab pada  surat  al-Maidah  ayat  5  bersifat  khusus,  sehingga  ketentuan  boleh menikahi  wanita  tersebut  tetap  berlaku.  Sedangkan  ketentuan  surat  al- Baqarah  ayat  221  juga  tetap  berlaku,  di  mana  wanita  musyrik  selain wanita  ahlul  kitab  diharamkan  untuk  dinikahi.Di  samping  ayat  di  atas, dalil  lain  yang  membolehkan  menikahi  wanita  ahlul kitab adalah  karena adanya  praktek  para  sahabat  yang  menikahi  wanita ahlu  zimmah .  Ibnu Qayyim  menebutkan  bahwa ahlu zimmah yaitu  istilah  untuk  orang  kafir yang  menunaikan jizyah (pajak),  sehingga  mereka  mendapatkan perlindungan  dari  kaum  muslimin  sampai  batas  waktu  yang  tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan  hukum  Allah  dan  rasul-Nya  terhadap  diri  mereka dikarenakan  mereka  menetap  di  negeri  yang  memberlakukan  hukum Allah  dan  Rasul. 11 Terkait  dengan  pernikahan  dengan  wanita ahlu
10 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 149.
11 Dimuat  dalam  https://muslim.or.id/4806-pembagian-kaum-kafir.html,  diakses pada tanggal 31 Juli 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
zimmah, Wahbah Zuhaili dalam kitanya “ al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh ”, menyebutkan  bahwa  Usman  menikah  dengan  Na‟ilah  yang  merupakan wanita  Nasrani.  Huzaifah  menikah  dengan  salah  seorang  wanita  dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya tentang menikahi wanita  Yahudi  dan  Nasrani,  ia  menyatakan  bahwa  pernah  menikah dengan  mereka  (wanita  Yahudi  dan  Nasrani)  pada  zaman  invasi  kota Kufah, bersama dengan Sa‟ad bin Abi Waqas. 12
Adapun  alasan  logis  tentang  diperbolehkannya  menikahi  wanita ahlul kitab yaitu karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik temunya antara  mereka  ahlul  kitab  dengan  laki-laki  muslim.  Diantaranya pengakuan  adanya  Tuhan,  iman  kepada  para  Rasul  dan  hari  Akhir  serta iman  kepada  hari  pembalasan.  Adanya  titik  temu  dan  jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu, diharapkan dari pernikahan tersebut akhirnya wanita ahli kitab tadi bisa masuk  Islam, karena sebenarnya dia telah  beriman  kepada  para  Nabi  dan  kitab-kitab  suci  secara global. 13 Sayyid  Sabiq  menambahkan  bahwa,  meskipun  menikahi  wanita ahlul  kitab  dibolehkan,  tetapi  kebolehannya  lebih  utama  ditinggalkan. Artinya, tingkat kebolehannya itu berada pada tingkatan makruh. Ketika dikerjakan  tidak  mendapatkan  apapun  namun  ketika  ditinggalkan mendapatkan  pahala. 14 Yusuf  al-Qardhawi,  seorang  ulama  kontemporer juga  memandang  hal  yang  sama,  bahwa  menikahi  wanita  ahlul  kitab
12 Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh  al-Islāmī..., hlm.  149;  tentang  pendapat  bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab Al-Majmū Syarḥ al-Muhaẕab . 13 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī ..., hlm. 149.
14 Sayyid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah, (terj:  Asep  Sobari, dkk),  Jilid 2,  cet.  5,  (Jakarta: al-I‟Tishom, 2012), hlm. 101.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adalah  dibolehkan  dan  dibenarkan. 15 Lebih  lanjut,  ditegaskan  bahwa meskipun  mereka  (wanita  ahlul  kitab)  dianggap  kufur  dan  sesat,  namun Islam  memperbolehkan  seorang  muslim  menikahinya,  baik  setelah terjadinya penggantian tentang ajaran kitabnya, maupun sebelumnya. 16
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami    bahwa meskipun  sebagian  besar  ulama  memperbolehkannya,  tetapi  untuk segolongan ulama lainnya justru mengharamkannya,  dan ada juga ulama yang  mengambil  jalan  tengah. 17 Ulama  yang  mengharamkan  menikahi wanita  ahlul  kitab  seperti  yang  dinukil  oleh  Abdullah  bin  Umar,  bahwa kelompok Syi‟ah Imamiyah mengharamkan pernikahan jenis ini. Adapun dalilnya  adalah  mengacu  pada  makna  umum  surat  al-Baqarah  ayat  221 yang  menyebutkan  menikah  dengan  wanita  musyrik.  Menurut  pendapat ini,  wanita  ahlul  kitab  termasuk  dari  kalangan  wanita  musyrik berdasarkan  keumuman  makna  surat  al-Baqarah  ayat  221  sebagaimana telah dikutip sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa  hukum  menikahi  wanita  ahlul  kitab  dari  kalangan  Yahudi  dan Nasrani  adalah  masalah  hukum  yang  masih  diperdebatkan  ( khilafiyah ).
Akan  tetapi,  merujuk  pada  pendapat  yang  masyhur,  sebagaimana pendapat  jumhur  sebelumnyabahwa  menikahi  wanita  ahlul  kitab  tetap diperbolehkan  hingga  saat  ini.  Tetapi,  prinsip  utama  pernikahan  dalam Islam adalah mengutamakan wanita berdasarkan agamanya, yaitu agama Islam (sebagaimana tersebut dalam hadis sebelunya).
15 Yusuf al-Qardhawi, Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām , ed. In, Halal dan Haram dalam Islam, (terj: Mu‟ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 170.
16 Yusuf al-Qardhawi, Al-Ḥalāl wal Ḥarām..., hlm. 206.
17 Pendapat  jalan  tengah  yang  penulis  maksudkan  adalah  pendapat  ulama  yang masih mengakui ketentuan surat al-Māidah ayat 5 tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul  kitab.  Akan  tetapi,  ahlul  kitab  yang  dimaksud  adalah  dari  kalangan  Nasrani  dan Yahudi yang kitab dan ajarannya masih asli, belum ada penyelewengan dan penggantian.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pandangan  Ibnu  Taimiyah  tentang  Perkawinan  Laki-Laki  Muslim dengan Wanita Ahlul Kitāb
Mencermati  maksud  kata ahlul  kitāb sangat  penting  dilakukan.
Hal ini karena dapat berimplikasi pada diketahui tidaknya cakupan makna kata tersebut, yaitu terkait pihak-pihak yang masuk dalam kategori ahlul kitāb itu  sendiri.  Sebagaimana  telah  dipaparkan  pada  pembahasan sebelumnya,  bahwa  kata ahlul  kitāb tidak  lain  diartikan  hanya  untuk kalangan  orang-orang  yang  secara  sosiologis,  merupakan  masyarakat yang  mempunyai  kitab  suci.  Dalam  hal  ini,  hanya  dikhususkan  pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, meskipun pemeluk agama lainnya juga  memiliki  kitab  suci, 18 tetapi istilah ahlul kitāb yang  dipahami  oleh ulama-ulama  terdahulu  hanya  orang-orang  yang  diberi  kitab,  yaitu  dari kalangan Yahudi dan Nasrani.
Pada  dasarnya,  penyebutan ahlul  kitāb yang  bermakna  kaum Yahudi dan Nasrani juga berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususuan kelompok  tertentu  dari  mereka.  Berangkat  dari  sini,  dapatlah  dipahami bahwa  siapa  pun  yang  mengaku  sebagai  Yahudi  ataupun  Nasrani,  maka dia  adalah ahlul  kitāb .Sebagaimana  kesepakatan  ulama,  termasuk  di dalamnya  Imam  Ibnu  Taimiyyah,  bahwa  orang-orang ahlul  kitāb termasuk  dari  kalangan  orang-orang  kafir,  karena  telah  melakukan
18 Pemeluk  agama  lain  yang  penulis  maksud  seperti  pemeluk  agama  Budha, dengan kitab sucinya: “Tripitaka”. Pemeluk agama Hindu dengan kitab suci: “Weda”, dan agama  Kong  Hucu  memiliki  tiga  nama  kitab  suci,  yaitu  “ Wu  Jing (Kitab  Suci  yang Lima)”,  “ Si  Shu (Kitab  Yang  Empat)”,  dan  kitab  “ Xiao  Jing (Kitab  Bhakti)”.  Dimuat dalam  situs:  http://knowledge.com/6-agama-di-indonesia-beserta-kitab-sucinya/,  diakses pada tanggal 11 Juli 2017. Namun, ketiga pemeluk agama ini tidak masuk dalam cakupan makna “ ahlul kitāb ”.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perbuatan yang menyimpang dari ajaran dan risalah kitab yang diajarkan kepada mereka. 19
Pada  dasarnya,  pada  masa  Rasulullah  hidup,  wanita-wanita  yang dimasukkan dalam kategori ahlul kitab sebenarnya telah mempersekutukan  Allah  (musyrik).  Mengutip  penjelasan  Ibnu  Qayyim al-Jauziyyah  dalam  kitabnya, “Ighāṡah  al-Laḥfān ”,  bahwa  upaya  untuk mengubah  agama  nabi  Isa  (al-Masih)  telah  dilakukan  oleh  orang-orang Nasrani.  Hinggaupaya  tersebut  terbukti  dan  substansi  ajarannya  benar- benar  hilang.  Di  mana,  orang-orang  Nasrani  telah  mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahlifilsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nasrani telah terjadi  sekitar  300  (tiga  ratus)  tahun  sebelum  diutus  Nabi  Muhammad SAW. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sampai sekarang. 20
Keterangan yang menunjukkan orang ahlul kitab juga telah berbuat musyrik  pada  masa  Rasulullah  diperkuat  dengan  penjelasan  penerjemah kitab “Ighāṡah al-Laḥfān ”. Ainul Haris (penerjemah Ighāṡah al-Laḥfān ) menyebutkan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang  kitab-kitab  tentang  telah  diubahnya  Taurat  dan  Injil  dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran syirik. Orang-orang Yahudi dan  Nasrani  mengubah  kitab-kitab  mereka  sesuai  dengan  konsili-konsili keagamaan yang mereka adakan. 21
19 Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang kekafiran ahlul kitāb dimuat dalam kitabnya: “al-Aqnā‟” dan “Majmū‟ Fatāwā”, dirujuk dalam situs: https://muslim.or.id/19330-ahlul- kitab.html, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.
20 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah, Mawārid  al-Amān  al-Muntaqū  min  Ighāṡah  al- Laḥfān  fī  Maṣāyid  al-Syaiṭān ,  ed.  In, Manajemen  Qalbu:  Melumpuhkan  Senjata  Syetan ,
(terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005), hlm. 423-
435.
21 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mawārid al-Amān..., hlm. 446.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarkan  penjalasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  orang- orang Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) pada masa Rasulullah juga telah berbuat  musyrik.  Namun  demikian,  ulama  masih  berbeda  dalam menetapkan  hukum  pernikahannya.  Perbedaan  ini  berkisar  pada  apakan ahlul  kitab  masih  dalam  kategori  orang  musyrik,  atau  dikhususkan sehingga  boleh  menikahinya.  Berangkat  dari  topik  pembahasan  ini, bahwa  Ibnu  Taimiyyah  juga  memaknai ahlul  kitāb sebagai  orang-orang yang  diberi  kitab,  yaitu  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nasrani.  Namun menariknya, pemaknaan ahlul kitāb menurut Ibnu Taimiyyah nampaknya dibatasi  oleh  ada  tidaknya  penggantian  dan  perombakan  atas  ajaran  dari masing-masing  kitab  suci  tersebut.  Dengan  kata  lain,  ahlul  kitab  yang dipahami  oleh  Ibnu  Taimiyah  yaitu  ahlul  kitab  yang  masih  menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik) dari kitab suci yang dianut. 22
Ibnu Taimiyyah memaknai ahlul kitāb  sebenarnya berangkat dari ketentuan  ayat  yang  menyatakan  bahwa  antara  orang-orang  Yahudi  dan Nasrani,  dipisahkan  penyebutannya  dengan  orang  Shabi‟in,  Majusi  dan orang-orang  Musyrik.  Sebagaimana  makna  tersebut  dipahami  dari ketentuan Al-Qur‟an Surat al-Haj ayat 17:
                                                                                                                                                                               
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang  Shaabi‟in,  orang-orang  Nasrani,  orang-orang  Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” .
22 Syaikh  Islam  Ibn  Taimiyah, Majmu‟  Fatāwa  Ibn  Taimiyah, (penyusun:
Abdurrahman  bin Muhammad  ibnu  Qasim),  ed.  In, “MajmuFatawatentangNikah”, (terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba), (Jakarta: PustakaAzzam, 2002), hlm. 161.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene sebagai ahlul  kitāb dipisahkan  penyebutannya  dengan  orang-orang  musyrik seperti pada ayat tersebut di atas, namun menurut Ibnu Taimiyyah mereka (orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani)  disifati  sebagai  orang-orang  yang musyrik  juga.  Selain  itu,  pemaknaan ahlul  kitāb ini  juga  berangkat  dari ketetapan Al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 5:
                                                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                            
Artinya:  “Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik-baik.  makanan (sembelihan)  orang-orang  yang  diberi  Al  kitab  itu  halal  bagimu, dan  makanan  kamu  halal  (pula)  bagi  mereka.  (dan  dihalalkan mangawini)  wanita  yang  menjaga  kehormatan  diantara  wanita- wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di  antara  orang-orang  yang  diberi  Al  kitab  sebelum  kamu,  bila kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak  (pula) menjadikannya  gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir  sesudah beriman  (tidak  menerima  hukum-hukum  Islam)  Maka  hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.
Ibnu  Taimiyah  memandang  makna ahlul  al-kitāb dalam  ayat tersebut  yaitu  mereka  yang  agama  dan  kitab-kitabnya  diturunkan  bagi umat  Yahudi  dan  Nasrani.  Tetapi,  agama  dan  kitab-kitab  tersebut  pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama ahlul kitāb tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang- orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang kemudian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang- orang musyrik, bukah ahlulkitāb . 23
Dalam  kitab  “ Majmu‟  Fatāwa ”, 24 Ibnu  Taimiyah  menyatakan bahwa  asal  mula ahli  kitāb tidak  ada  ajaran  syirik.  Karena  Allah mengutus  para  nabi  dengan  ajaran  tauhid.  Semua  yang  beriman  kepada para utusan Allah dan kitab yang diturunkannya, tidak mengenal adanya ajaran  syirik  di  dalam  ajaran  aslinya.  Namun,  orang-orang  Yahudi  dan Nasrani  menjadikannya  ajaran  syirik.  Dengan  demikian,  mereka  harus dibedakan  sebagai  orang-orang  musyrik.  Sebelum  terjadi  penghapusan dan penyimpangan kitab, maka mereka dalam keadaan beriman. 25
Berdasarkan  pendapatnya  di  atas,  dapat  dipahami  orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam kategori ahlul kitāb menurut Ibnu Taimiyyah  adalah  mereka  yang  kitab-kitabnya  masih  asli,  tidak  ada ajaran syirik di dalamnya. Untuk itu, dapat diperoleh pemahaman umum bahwa  karena  kedua  agama  tersebut  telah  melakukan  perombakan  dan penggantian  ajaran  aslinya,  maka  menurut  Ibnu  Taimiyyah,  mereka bukan  lagi  masuk  dalam  cakupan ahlul kitāb ,  melainkan  sebagai  orang- orang  musyrik.  Sedangkan  menurut  pendapat  jumhur  ulama,  orang Yahudi  dan  Nasrani  yang  telah  berbuat  musyrik  juga  masuk  dalam kategori ahlul  kitab .Terkait  dengan  hukum  menikahi  wanita ahlul kitāb ,
23 Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu‟ Fatāwa..., hlm. 161. 24 Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu‟ Fatāwa..., hlm. 161.
25 Syaikh  Islam  Ibn  Taimiyah, Majmu‟ Fatāwa..., hlm. 169. Dalam kitabnya “ Al- Faṣl  fī al-Milāl  wa  al-Ahwā`  wa  al-Nihāl ”, Ibnu Hazm menyebutkan sejarah Bani Israil sejak wafatnya Nabi Musa , dan dibuktikan bahwa kitab Taurat tidak lagi asli tetapi telah diubah-ubah.  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  juga  menyebutkan  hal  yang  sama  dalam kitabnya: “ Hidāyah al-Ḥayrān fī Ajwibatil Yahūdi wa al-Naṣāra ”, bahwa Taurat dan Injil terdapat tambahan, penyimpangan dan pengurangan. Dikutip dalam artikel yang berjudul: “ Kitab Taurat dan Injil Telah Berubah ”,  dimuat  dalam wordpress.com : https://muhammadqosim.wordpress.com/2010/08/19/kitab-taurat-dan-injil-yang-telah- berubah/, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ibnu Taimiyyah juga merujuk pada ketentuan Al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 5 seperti telah dituliskan di atas, dengan potongan ayat berbunyi:
                 ...                                                                                                                                                         ...         
Artinya : “(dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara  wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang menjaga  kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  Al  kitab sebelum  kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka dengan  maksud  menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik”.
Bolehnya  menikahi  wanita ahlul  kitāb menurut  Ibnu  Taimiyyah merujuk  pada  ketentuan  ayat  tersebut. 26 Namun  demikian,  wanita ahlul kitāb yang dibolehkan dinikahi ini berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi, yaitu wanita yang telah mempersekutukan Allah. Sebagaimana  dimaksudkan  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  221,  dengan potongan ayat berbunyi:
                                           Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”.
Ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh  surat  al-Maidah  yang  turunnya  lebih  akhir.  Untuk  itu,  menikahi wanita ahlul kitāb dibolehkan. 27 Pertanyaan yang timbul kemudian yaitu apakah  kebolehan  menikahi  wanita ahlul  kitāb tersebut  hanya  berlaku terhadap  wanita ahlul  kitāb yang  belum  ada  penggatian  dan
26 Syaikh  Islam  Ibn  Taimiyah, Majmu‟  Fatāwa  Ibn  Taimiyah, (penyusun: Abdurrahman  bin Muhammad  ibnu  Qasim),  ed.  In, “MajmuFatawatentangNikah”, (terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an-Naba), (Jakarta: PustakaAzzam, 2002), hlm. 160.
27 Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu‟ Fatāwa..., hlm. 162.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penyimpangan  ajarannya,  atau  tercakup  juga  setelah  penggantian  dan penyimpangan  ajarannya?  Dalam  hal  ini,  tentu  dikembalikan  kepada makna ahlul  kitāb seperti  telah  disebutkan  Ibnu  Taimiyah  di  atas.  Di mana,  menurut  beliau  wanita  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nasrani  yang telah  menyimpang  dan  mempersekutukan  Allah  masuk  kategori  orang- orang  musyrik,  bukan ahlul  kitāb . 28 Sehingga,  hukum  menikahinya berlaku  ketentuan  Al-Qur‟an  surat  Al-Baqarah  ayat  221,  yaitu diharamkan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Ibnu Taimiyyah memandang hukum menikahi wanita ahlul kitāb adalah tetap boleh. Namun dengan batasan di mana berlakunya hukum boleh tersebut yaitu  untuk  wanita-wanita  ahli  kitab  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nasrani yang  tidak  mempersekutukan  Allah.  Untuk  itu,  bagi  wanita  yang mempersekutukan  Allah,  meskipun  ia  beragama  Yahudi  atau  Nasrani, tidak  bisa  dinikahi,  karena  mereka  termasuk  sebagai  orang-orang musyrik.

## Metode  Istinbath  Hukum  Imam Ibnu  Taimiyah  dalam Menetapkan Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitāb
Penetapan  hukum  boleh  tidaknya  menikahi  wanita  ahlul  harus dikembalikan  kepada  ketentuan  surat  al-Maidah  ayat  5.  Namun, perbedaan  dalam  memaknai  maksud ahlul  kitāb justru  berujung  pada berbedanya produk hukum yang dikeluarkan. Hal ini terlihat jelas seperti pendapat  Ibnu  Taimiyyah,  yang  hanya  memaknai  wanita ahlul  kitāb sebagai  wanita  dari  kalangan  Yahudi  dan  Nasrani  sebelum  adanya penggantian  ajaran  kitab  suci  mereka.  Pendapat  yang  ditetapkan  Ibnu Taimiyyah  ini  justru  memiliki  landasan  hukum  tersendiri,  serta  metode
28 Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu‟ Fatāwa..., hlm. 162.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penemuan hukumnya.Jika dicermati pendapat Ibnu Taimiyyah, penetapan hukum menikahi wanita ahlul kitāb erat kaitannya dengan ketentuan dua ayat Al-Qur‟an, yaitu surat al-Baqarah ayat 223 dan surat al-Maidah ayat 5.  Surat  al-Baqarah  menjelaskan  tentang  larangan  menikahi  wanita musyrik. Berdasarkan al-Baqarah ayat 223, jelas bahwa terdapat larangan menikahi  wanita  musyrik  sebelum  ia  beriman.  Namun,  dalam  kaitannya dengan  ketentuan  surat  al-Maidah  ayat  5  (telah  dikutip  sebelumnya), menimbulkan  beberapa  pertanyaan,  apakah  wanita ahlul  kitāb masuk dalam  cakupan  orang-orang  musyrik  atau  tidak.  Dalam  hal  ini,  beliau memberikan tiga jawaban umum atas ketentuan ini: 29
Pertama ,  wanita ahlul  kitāb bukan  dari  golongan  orang-orang musyrik.
Pada  poin  ini,  dijelaskan  bahwa  wanita ahlul  kitāb bukan  dari golongan  orang-orang  musyrik  berdasarkan  firman  Allah  surat  al-Hajj ayat 17:
                                                                                                                                                                               
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang  Shabi‟in  orang-orang  Nasrani,  orang-orang  Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.
Dalam  beberapa  kitab  tafsir,  misalnya  tafsir al-Miṣbāḥ , 30 dan Ṣafwah  al-Tafsīr , 31 masing-masing  karya  dari  M.  Quraish  Shihab  dan
29 Ibnu Taimiyyah, Majmū‟ Fatāwā..., hlm. 161-163.
30 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur‟an , cet. 8, jilid 7, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.
31 Muhammad Ali as-Shabuni, Ṣafwah al-Tafsīr, ed. In, Tafsir-Tfsir Pilihan , (terj: Yasin), Jilid 4, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad  Ali  al-Sabuni,  menyebutkan  bahwa  ayat  tersebut mengandung  pengertian  pemisahan  antara  orang-orang  Yahudi  dan Nasrani  sebagai ahlul  kitāb ,  dengan  orang-orang  Majusi,  Sabi‟in,  dan orang  musyrik.  Demikian  juga  menurut  Ibnu  Taimiyyah,  bahwa  mereka ( ahlul  kitāb )  sebagaimana  disebutkan  dalam  surat  al-Maidah  ayat  5 berbeda  dengan  wanita  musyrik.  Namun,  beliau  menegaskan  kembali, yang  dimaksud ahlul  kitāb yang  boleh  dinikahi  yaitu  wanita  yang  pada asalnya tidak memperserikatkan Allah. 32
Orang-orang  musyrik  sebagaimana  dituangkan  dalam  surat  al- Baqarah  ayat  221  sebelumnya  dalam  pengertian  Ibnu  Taimiyyah termasuk  wanita  ahlul  kitab  (Yahudi  dan  Nasrani)  yang  telah  membuat kesyirikan.  Dalam  hal  ini,  wanita ahlul  kitāb disebutkan  sebagai  wanita musyrik bukan dengan isim (penamaan/kata benda), tetapi penyebutannya dengan fi‟il (kata kerja). 33 Artinya, ahlul kitāb merupakan nama tersendiri dan  musyrik  juga  nama  tersendiri.  Untuk  itu,  wanita ahlul  kitāb tidak disebut  sebagai  wanita  musyrik,  akan  mereka  dikatakan  musyrik  karena perbuatannya  yang  mempersekutukan  Allah.  Ketika ahlul  kitāb berbuat syirik,  maka ahlul  kitāb (yang  berbuat  syirik)  ini  masuk  dan  disifatkan sebagai orang-orang musyrik (artinya bukan ahlul kitāb dalam pengertian hakiki/sebenarnya: pen). 34
32 Lihat  dalam  Ibnu  Taimiyyah, Majmū‟ Fatāwā Ibnu Taimiyyah, ed.  In, Majmu‟ Fatawa tentang Nikah, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 161.
33 Ibnu Taimiyyah, Majmū‟ Fatāwā..., hlm. 161.
34 Ibnu  Taimiyyah, Majmū‟  Fatāwā..., hlm.  161.  Kalimat  “ bukan  ahlul  kitāb dalam  pengertian  hakiki ”  peneliti  pakai  karena  sejauh  analisa,  bahwa  Ibnu  Taimiyah nampaknya  memberi  batasan  terhadap  maksud  dari ahlul  kitāb itu.  Artinya,  secara keseluruhan,  wanita  Yahudi  dan  Nasrani  memang  disebut  sebagai ahlul  kitāb ,  namun karena  mereka  telah  menyimpang,  maka  mereka  bukan ahlul  kitāb dalam  pengertian sebenarnya,  dan  meraka  harus  dibedakan  dengan ahlul  kitāb yang  belum  menyimpang, meskipun  dewasa  ini  tidak  ditemukan  lagi.  Jika  belum  menyimpang,  inilah  yang
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kedua ,  wanita ahlul  kitāb masuk  sebagai  orang  musyrik,  tetapi dikhususkan.
Jawaban  kedua  atas  permasalahan  ini  menurut  Ibnu  Taimiyah bahwa  wanita ahlul  kitāb masuk  sebagai  orang  musyrik,  tetapi dikhususkan.  Maksudnya,  ketentuan  surat  al-Baqarah  ayat  221  tentang wanita  musyrik  bersifat  umum,  ini  berarti  wanita ahlul  kitāb masuk dalam  kategori  wanita  musyrik.  Akan  tetapi,  ketentuan  ayat  tersebut kemudian  dikhususkan  dengan  adanya  ketentuan  surat  al-Maidah  ayat 5. 35
Ketiga ,  ketentuan  surat  al-Maidah  telah  me -nasakh (menghapus) ketentuan surat al-Baqarah.
Disebutkan  bahwa  surat  al-Maidah  ayat  5  telah  menghapus ketentuan surat al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu, ayat yang terakhir turun  menghapus  ayat  sebelumnya  ketika  ada  pertentangan  hukum. Namun,  ditegaskan  kembali  oleh  Ibnu  Taimiyyah,  di  mana  awal  mula ahlul  kitāb ini  berada  dalam  keimanan,  tetapi  mereka  (disifati  sebagai orang  musyrik  sebagimana  telah  disebutkan  sebelumnya)  menjadi  kafir.
Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Nisa‟ ayat 150-151:
                                                                                                      
                                                                                                                                            
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul- rasul-Nya,  dan  bermaksud  memperbedakan  antara  (keimanan kepada)  Allah  dan  rasul-rasul-Nya,  dengan  mengatakan:  "Kami
dimaksudkan  dalam  pengertian  surat  al-Maidah  ayat  5  yang  notabene  dibolehkan  bagi laki-laki muslim untuk menikahinya.
35 Ibnu Taimiyyah, Majmū‟ Fatāwā..., hlm. 162.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
beriman  kepada  yang  sebahagian  dan  Kami  kafir  terhadap sebahagian  (yang  lain)",  serta  bermaksud  (dengan  Perkataan  itu) mengambil  jalan  (tengah)  di  antara  yang  demikian  (iman  atau kafir).  Merekalah  orang-orang  yang  kafir sebenar-benarnya. Kami telah  menyediakan  untuk  orang-orang  yang  kafir  itu  siksaan  yang menghinakan”.
Ayat  di  atas  memberi  penegasan  bahwa  orang-orang  Yahudi  dan Nasrani ( ahlul kitāb ) merupakan orang-orang kafir. Sementara pada ayat lainnya,  justru  ditegaskan  bahwa  menikahi  wanita  kafir  dilarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                       
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  datang  berhijrah kepadamu  perempuan-perempuan  yang  beriman,  Maka  hendaklah kamu  uji  (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang keimanan  mereka;  maka  jika  kamu  telah  mengetahui  bahwa mereka  (benar-benar)  beriman,  maka  janganlah  kamu  kembalikan mereka  kepada  (suami-suami  mereka)  orang-orang  kafir.  Mereka tiada  halal  bagi  orang-orang  kafir  itu  dan  orang-orang  kafir  itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka,  mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada  mereka maharnya. Dan  janganlah  kamu  tetap  berpegang  pada  tali  (perkawinan) dengan  perempuan-perempuan  kafir;  dan  hendaklah  kamu  minta mahar  yang  telah  kamu  bayar;  dan  hendaklah  mereka  meminta mahar  yang  telah  mereka  bayar.  Demikianlah  hukum  Allah  yang ditetapkanNya  di  antara  kamu.  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Bijaksana”.
Berdasarkan  penjelasan  berikut  dengan  kutipan  beberapa  ayat, maka  dapat  diketahui  bahwa  Ibnu  Taimiyah  membedakan  wanita ahlul
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kitāb yang  menyimpang  dengan  wanita ahlul  kitāb yang  masih menjalankan  ajaran  asli  kitab  suci  mereka.  Metode  penemuan  hukum (metode istinbāṭ hukum)  yang  digunakan  Ibnu  Taimiyyah  lebih  kepada penalaran bayanī .  Metode bayanī yaitu  metode  dalam  menemukan hukum  dengan  melihat  pada  kaidah  kebahasan  yang  dimuat  dalam  Al- Qur‟an. 36 Istilah  lain  dari  metode bayanī yaitu  metode lughawiyyah .  Al
Yasa‟ Abubakar menyatakan bahwa metode lughawiyyah yaitu penalaran yang  bertumpu  pada  kaidah-kaidah  kebahasaan. 37 Namun,  dalam  tulisan ini  penulis  memilih  istilah bayanī .  Metode bayanī ini  jika  dilihat  dalam literatur  Ushul  Fiqh  sangat  luas  pembahasannya,  yaitu  mencakup  kajian tentang makna khusus ( khaṣ ) dan makna umum ( „ām ) suatu ayat, nasakh ,
muṭlaq dan muqayyad , dan lain sebagainya. 38
Sejauh  amatan  penulis,  metode bayanī yang  digunakan  Ibnu Taimiyyah  lebih  ditekankan  pada  kajian  lafal  „ ām (makna  umum)  dan lafal khaṣ (makna  khusus)  dari  ketentuan  surat  al-Baqarah  ayat  221  dan surat  al-Maidah  ayat  5.  Ketentuan  surat  al-Maidah  tersebut  bukan menghapus ( nasakh ) ketentuan surat al-Baqarah sebagaimana penjelasan poin  ketiga  di  atas,  melainkan  surat  al-Maidah  hanya  bersifat  khusus ( khaṣ ),  sedangkan  surat  al-Baqarah  bersifat  umum  ( „ām ). 39 Untuk  itu hukum,  menempatkan  wanita ahlul  kitāb pada  posisi  yang  berbeda (dikhususkan)  dengan  wanita  musyrik.  Kekhususan  ini  terletak  pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitāb .
36 Analiansyah, Ushul Fiqh III, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.
37 Al Yasa‟ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam
Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.
38 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  III ,  cet.  5,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), hlm. 178.
39 Ibnu Taimiyyah, Majmū‟ Fatāwā..., hlm. 162.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Lebih  lanjut,  kekhususan  boleh  menikahi  wanita ahlul  kitāb tersebut  tidak  berhenti  pada  ranah  hukum  menikah  saja,  tetapi  menurut Ibnu  Taimiyyah,  mereka  ( ahlul  kitāb )  harus  dilihat  pada  ada  tidaknya penyimpangan  ajaran  kitab  yang  diturunkan  kepada  mereka.  Jika  ada penyimpangan,  maka ahlul  kitāb dalam  makna  ini  tidak  diperbolehkan untuk dinikahi, karena secara hukum  mereka telah mengerjakan apa-apa yang  dikerjakan  oleh  orang-orang  musyrik  secara  umum,  yaitu mempersekutukan  Allah.Atas  dasar  penemuan  hukum  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Ibnu  Taimiyyah,  hukum  menikahi wanita ahlul  kitāb masih  berlaku,  tetapi  berlakunya  bagi  wanita-wanita ahlul kitāb yang belum menyimpang dari ketentuan ajaran asli kitab-kitab mereka.  Jika  kenyataannya  telah  menyimpang,  seperti  dapat  dibuktikan dewasa  ini,  maka  berdasarkan  pendapat  Ibnu  Taimiyah  wanita  tersebut tidak masuk dalam wanita ahlul kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi.

## Kesesuaian Pendapat Ibnu Taimiyah dengan Hukum Perkawinan di Indonesia
Mencermati  pendapat  hukum  Ibnu  Taimiyyah  sebelumnya,  jelas berbeda  dengan  pendapat  sebagian  besar  ulama.  Menurut  pendapat jumhur  ulama,  seorang  muslim  halal  menikahi  wanita-wanita  ahli  kitab, baik  yang  merdeka,  yang  berstatus  sebagai ahli  zimmah ,  ataupun  yang menjaga  kehormatannya, baik  sebelum  dilakukannya  penggantian ajaran kitab,  maupun  setelahnya. 40 Bolehnya  menikahi  wanita ahlul  kitāb ini dapat  dijumpai  dalam  banyak  literatur  fikih  Islam,  diantaranya  dalam
40 Disebutkan  dalam  beberapa  kitab  fikih,  yaitu  kitab:  “ Syarḥ  al-Fāṯ  al-Qadir ”, “ Badā‟ī aṣ-Ṣana‟ī ”, “ Al-Fawākih ad-Diwānī”, “ Bidāyah al-Mujtahid ”, “ Al-Majmū‟ Syarḥ al-Muhaẕab ”, “ Mughnī al-Muhtāj” , dan kitab “ al-Mughnī ”, dimuat dalam situs almanhaj, melalui: https ://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli- kitab.html, diakses pada tanggal 6 Maret 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
buku  Wahbah  Zuhaili, “al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh” , 41 buku  Sayyid Sabiq, “Fiqhus  Sunnah” , 42 buku  Yusuf  al-Qardhawi, “Al-Ḥalāl  wa  al-
Ḥarām fī al-Islām” , 43 dan masih banyak literatur lainnya.
Merujuk  pada  beberapa  ketentuan  ayat  Al-Qur‟an,  memang penyebutan ahlul kitāb selalu memiliki konotasi celaan ataupun hardikan kepada  mereka.  Hal ini  dapat  dilihat dalam  beberapa  ketentuan ayat  Al- Quran, di antaranya dalam surat al-Maidah ayat 59:
                                                                                                                                     
Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Apakah kamu memandang Kami salah,  hanya  lantaran  Kami  beriman  kepada  Allah,  kepada  apa yang  diturunkan  kepada  Kami  dan  kepada  apa  yang  diturunkan sebelumnya,  sedang  kebanyakan  di  antara  kamu  benar-benar orang-orang yang Fasik”.
Kemudian ditegaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 71:
                                                                                               
Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan  yang  bathil,  dan  Menyembunyikan  kebenaran,  Padahal kamu mengetahuinya?.
Kemudian dipertegas lagi dalam surat Ali Imran ayat 98-99:
41 Wahbah  Zuhaili, al-Fiqhu  al-Islāmī  wa  Adillatuhu, ed.  In, Fiqih  Islam;
Pernikahan,  Talak  Khulu‟,  Meng-Ila‟  Isteri,  Li‟an,  Zihar,  Masa  Iddah, (terj:  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 149; tentang pendapat bolehnya  menikah  dengan  wanita ahlul  kitāb sebagaimana  jawaban  pertanyaan  orang- orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab Al-Majmū Syarḥ al-Muhaẕab . 42 Sayyid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah, (terj:  Asep  Sobari, dkk),  jilid 2,  cet.  5,  (Jakarta: al-I‟Tishom, 2012), hlm. 101.
43 Yusuf al-Qardhawi, Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām , ed. In, Halal dan Haram dalam Islam, (terj: Mu‟ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 170.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
                                                                                                                
                                                                                                     
Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat
Allah,  Padahal  Allah  Maha  menyaksikan  apa  yang  kamu kerjakan?”  Katakanlah:  "Hai  ahli  Kitab,  mengapa  kamu menghalang-halangi  dari  jalan  Allah  orang-orang  yang  telah beriman,  kamu  menghendakinya  menjadi  bengkok,  Padahal  kamu menyaksikan?".  Allah  sekali-kali  tidak  lalai  dari  apa  yang  kamu kerjakan”.
Berdasarkan kutipan ayat di atas, bahwa ahlul kitāb dari kalangan Yahudi  dan  Nasrani  memang  dicela  karena  mereka  berpaling  dari kebenaran  ajaran  Islam.  Meskipun  demikian,  dari  segi  hukum,  orang- orang ahlul  kitāb mendapat  perlakuan  khusus.  Salah  satunya  wanita- wanitanya  dapat  dinikahi.  Menurut  Humaidhi  bin  Abdul  Aziz, sebagaimana  yang  dikuti  dalam  situs almanhaj.or.id , bahwa  kekhususan wanita ahlul  kitāb dengan  wanita  non  muslim  lainnya  yaitu  ia  boleh dinikahi oleh laki-laki muslim berdasarkan makna umum surat al-Maidah ayat  5.  Tetapi  dalam  hal  ini  memang  masih  menimbulkan  perdebatan hangat dari para ulama. 44 Perbedaan pendapat tersebut terletak pada boleh tidaknya  menikahi  wanita ahlul  kitāb yang  kitabnya  telah  mengalami perubahan. Ini artinya, wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani (wanita ahlul kitāb )  dewasa  ini  dapat  dipastikan  tidak  lagi  mengikuti  ajaran  asli dari kitab suci. Untuk itu, jika pendapat Ibnu Taimiyyah tetap dipegang, secara pasti menikahi wanita kedua agama tersebut tidak diperbolehkan.
Ditinjau  dari  konteks  hukum  di  Indonesia,  bahwa  perkawinan dengan  wanita ahlul  kitāb atau  lebih  umum  dikenal  dengan  nikah  beda
44 Diakses  melalui  situs:  https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim- menikahi-wanita-ahli-kitab.html, pada tanggal 12 Juli 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
agamatidak  dapat  dilakukan.  Meskipun  tidak  ada  aturan  tegas  yang menyatakan  larangannya,  namun  ketiadaan  materi  hukum  tersebut  tidak dapat  dipahami  nikah  beda  agama  dipernolehkan.  Dilihat  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ini,  tidak  ada  satu pasal  pun  yang  secara  tegas  membolehkan  laki-laki  muslim  menikahi wanita ahlul kitāb , atau sebaliknya.
Di  sisi  lain,  terdapat  yurisprudensi  dari  Mahkamah  Agung  (MA), dengan  putusan  Nomor  1400.K/Pdt/1986  yang  pada  pokoknya membolehkan  perkawinan  beda  agama  antara  Andy  Vony  Gani  Parengi (muslimah)  dengan  Andrianus  Petrus  Hendrik  Nelwan  (Kristen Protestan).  Adanya  yurisprudensi  MA  tersebut  tidak  dapat  ditafsirkan bahwa nikah beda agama di Indonesia diperbolehkan. Karena, dilihat dari awal permasalahan putusan MA ini, sebenarnya juga tidak membenarkan pernikahan  beda  agama,  namun  menimbang  beberapa  alasan  kemudian diperbolehkan.  Awalnya,  para  pemohon  telah  mengajukan  permohonan nikah  kepada Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Jakarta dan Kantor  Catatan Sipil  Ibu  Kota  Jakarta,  tetapi  ditolak.  Kemudian,  pemohon  mengajukan permohonan  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  namun  permohonan tersebut  juga  ditolak  dengan  alasan  adanya  larangan  dalam  agama masing-masing  pihak,  dimana  larangan  ini  juga  sejalan  dengan  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  nikah  sah dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan. 45
Singkatnya,  para  pemohon  mengajukan  kasasi  pada  MA  atas penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut.  Pada  intinya,  MA mengizinkan  pernikahan  antara  keduanya  dengan  dua  pertimbangan
45 Al Yasa‟ Abubakar, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim:dalam Peraturan Perundang-Undangan,  Jurisprudensi,  dan  Praktek  Masyarakat, (Banda  Aceh:  Dinas Syari‟at Islam, 2008), hlm. 177.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
umum. Pertama ,  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  karena  Undang- Undang  tidak  mengatur  perkawinan  beda  agama. Kedua ,  pertimbangan bahwa  keduanya  tidak  melakukan  proses  pernikahan  berdasarkan ketentuan  agama.  Berdasarkan  dua  pertimbangan  ini,  MA  membatalkan Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dan  memberikan  izin  pada pemohon  untuk  melangsungkan  pernikahan  dengan  memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota  Jakarta  untuk  melangsungkan  pernikahan  para  pemohon  setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. 46
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa memang belum ada  aturan  yang  jelas  dan  tegas  tentang  hukum  nikah  beda  agama  atau menikah  dengan  wanita ahlul  kitab .  Meskipun  tidak  ada,  pada  kasus putusan  MA  di  atas,  baik  Kantor  Catatan  Sipil  (KCS)  maupun  Kantor Urusan  Agama  (KUA),  bahkan  Pengadilan  Negeri  sekalipun  melarang dan  menolak  izin  nikah  para  pemohon  yang  berbeda  agama  atas  dasar agamalah  yang  melarangnya,  bahkan  larangan  ini  juga  tersirat  dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Menurut  Al  Yasa‟  Abubakar,  bahwa  larangan  perkawinan  beda agama  untuk  sebagian  kalangan  sudah  ada  aturannya  di  dalam  Undang- Undang Perkawinan yang disebutkan secara tersirat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan. 47 Selain  itu,  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  40  huruf  c,  juga  dinyatakan  adanya  larangan  nikah  beda agama.  Bahkan,  fatwa  MUI  (walaupun  bukan  bagian dari  sistem  hukum di Indonesia) Nomor  4/MunasVii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, intinya mengharamkan nikah beda agama, baik laki-laki muslim
46 Al Yasa‟ Abubakar, Perkawinan Muslim..., hlm. 177.
47 Al Yasa‟ Abubakar, Perkawinan Muslim..., hlm. 126-129.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya, termasuk dengan wanita ahlul kitab . 48
Berdasarkan uraian tentang sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia,  khususnya  dalam  hal  nikah  beda  agama,  nampaknya  sesuai dengan  pendapat  Ibnu  Taimiyah.  Kesesuaian  pendapat  Ibnu  Taimiyyah ini  terletak  pada  larangan  menikah  dengan  pasangan  yang  berlainan agama.  Ibnu  Taimiyyah  juga  melarangan  menikah  dengan  wanita ahlul kitab yang  kitabnya  sudah  tidak  original.  Sedangkan  menurut  sistem hukum  dan  proses  penyelesaian  hukum  di  Indonesia  juga  terlihat  ada larangan  di  dalamnya.  Meskipun,  fakta  lapangan  masih  banyak  kasus nikah beda agama di Indonesia.

## Kesimpulan
Setelah  dilakukan  analisis  tentang  pendapat  Imam  Ibnu  Taimiyah mengenai  hukum  menikahi  wanita  ahlul  kitab  sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan,  yaitu  sebagai berikut:
Pertama , dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab merujuk pada ketentuan surat  al-Maidah  ayat  5.  Pendapatnya  yaitu  laki-laki  boleh  menikahi wanita  ahlul  kitab  yang  tidak  mengerjakan  kesyirikan.  Namun,  wanita ahlul  kitab  yang  perbuatannya  terbukti syirik  (mempersekutukan  Allah), maka  mereka  masuk  dalam  cakupan  makna  surat  al-Baqarah  ayat  221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode istinbāṭ yang digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode bayyanī . Di
48 Secara rinci, ketentuan Fatwa MUI dapat dilihat dalam situs: http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf, diakses pada  tanggal  4  Agustus  2017.  Keterangannya  juga  dapat  dilihat  dalam  Al  Yasa‟ Abubakar, Perkawinan Muslim..., hlm. 61.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus ( khaṣ ), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum ( „ām ). Untuk itu, ketentuan surat al-
Maidah  tentang  bolehnya  menikahi  wanita  ahlul  kitab  masih  berlaku, tetapi  ahlul  kitab  di  sini  dikhususkan  hanya  wanita  Yahudi  dan  Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.
Kedua ,  pendapat  Imam  Ibnu  Taimiyah  sesuai  dan  cenderung relevan  dengan  konteks  hukum  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia. Relevansi pendapat tersebut dapat  dilihat dari aturan hukum perkawinan yang  ada  di  Indonesia  melarang  menikahi  wanita  non  muslim,  termasuk ahlul  kitab.  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  1400.K/Pdt/1986 membolehkan  perkawinan  beda  agama  dengan  anggapan,  bahwa  orang Islam  tersebut  telah  keluar  dari  agama  Islam.  Dilihat  dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  tepatnya  Pasal  40  huruf  c,  juga  dinyatakan  adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.

## Daftar Pustaka
Abd.Rahman Ghazaly, FiqhMunakahat , Jakarta: Prenada, 2006. Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas,
Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009.
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Ahkām  al-Usrāh  al- Islāmiyyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits
Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Abdur  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006.
Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Harian  Seorang  Muslim, terj:  Ikhwanuddin  & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
Abu Malik kamal, FikihsunnahWanita . Jakarta: Pena PundiAksara, 2007. Ahmad  bin  Umar  al-Dairabi, Aḥkām  al-Zawāj  „Alā  al-Mazāhib  al- Arbā‟ah, ed.  In, Fiqih  Nikah;  Panduan  Untuk  Pengantin,  Wali  dan Saksi, Jakarta: Mustaqim, 2003. Ahmad Tanzeh, PengantarMetodePenelitian , Yogyakarta: Teras, 2009.
Al-Baihaqi, Sunan al-Kubrā , Bairut: Dār al-Kutub al-„Ulūmiyyah, 1994.
Ali Yusuf as-Subki, Niẓām al-Usrah  al-Islāmiyyah, ed. In, FiqhMunakahat , Jakarta: GemaInsani, 2009.

## Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan
Al Yasa Abubakar, Novita
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia; AntaraFiqhMunakahatdanUndang-UndangPerkawinan, Jakarta:
KencanaPrenada Media Group, 2009.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih, Undang-Undang  Nomor  1/1974  Sampai  Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2006. H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Banda  Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawāb al-Kāfī, ed. In, SolusiQur‟anidalamMengatasiMasalahHati, terj:  Salafuddin  Abu
Sayyid, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
------, Ighāśatul Lahfān mim Maşāid al-Syaiṭān , ed. In,
MenyelamatkanHatidariTipuDayaSetan , terj:
HawinMurtadho&Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012. -------  , Mukhtaṣar  Zādul  Ma‟ād ,  Peringkas:  Muhammad  bin  Abdul Wahhab  at-Tamimi,  ed.  In, ZadulMaad;  BekalPerjalanankeAkhirat,
Jakarta: PustakaAzzam, 2000.
Ibnu  Watiniyah  &  Ummi  Ali, Hadiah  Pernikahan  Terindah  Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah, Jakarta: Kaysa Media, 2015. Jarwo  Yunu, Aspek  Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia, Jakarta; Insani,  2005.
Kamaruddin  Khan, Pemikiran  Politik  Ibnu  Taimiyah ,  terj:  Anas  M, Bandung: Pustaka Ilmu, 1983.
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur‟an , Jakarta: Lentara Hati, 2007.
Muhammad Ali as-Shabuni, Ṣafwah al-Tafsīr, ed. In, Tafsir-Tfsir Pilihan , terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
Muhammad  Ali  Hasan, PedomanHidupBerumahTanggadalam  Islam,
Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2003.
Muhammad Amin Suma, HukumKeluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005.
Muhammad  Daud  Ali, HukumIslam;PengantarIlmuHukumdan  Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011. Muhammad Iqbal, 100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam , Jakarta: Inti Media, 2003.
Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  Bandung,  PustakaSetia, 2011.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Said Abdul Azhim, Ibnu Taimiyyah; al-Tajdīdī al-Salafī wa Da‟wah al- Iṣlāḥiyyah; ed. In, Ibnu Taimiyah‟; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi, terj:  Faisal  Saleh  dan  Khairul  Amru  Harahap,  Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
Sayyid  Quthb, Tafsīr fī Zilāl al-Qur‟ān; ed.  In, Di  Bawah  Naungan  Al- Qur‟an ,  terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk,  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2003.
Sayyid  Sabiq, Fiqhus  Sunnah, terj:  Asep  Sobari,  dkk,  Jakarta:  al- I‟Tishom, 2012.
Syaikh  Hasan  Ayyub, Al-Fiqh  al-Usrah  al-Muslimah ,  ed.  In, Fiqih Keluarga , terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011. Syaikh  Islam  Ibn  Taimiyah, Majmu‟  Fatāwa  Ibn  Taimiyah, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, MajmuFatawatentangNikah, terj: Abu FahmiHuaidi&Syamsuri an- Naba, Jakarta: PustakaAzzam, 2002.
Wahbah  Zuhaili, al-Fiqhu  al-Islāmī  wa  Adillatuhu, ed.  In, Fiqih  Islam; Pernikahan,  Talak  Khulu‟,  Meng-Ila‟  Isteri,  Li‟an,  Zihar,  Masa Iddah, terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk,  Jakarta:  Gema  Insani, 2011.
Yusuf al-Qardhawi, Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām , ed. In, Halal dan Haram  dalam  Islam, terj:  Mu‟ammal  Hamidy),  (Jakarta:  Bina
Ilmu, 1993.