## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba
Irja Tri Arfai 1 , Ali Muhammad, A.K.S 2
1,2 Fakultas Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: djarotsjr@gmail.com

## Abstrak
Kasus  penyalahgunaan  narkoba  berkembang  sangat  luas  yang  begitu  sangat  merugikan  negara. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survey mengenai  penyalahgunaan  zat  terlarang  narkotika  di  Indonesia  yang  mana  hasilnya  mencapai 3.419.188  orang  dan  di  rentang  waktu  dari  tahun  2010  sampai  2019,  jumlahnya  naik  sebesar  22 persen  untuk  jumlah  pengguna  narkoba.  Peredaran  gelap  narkoba  ini  sendiri  di  sebabkan  oleh penyalahgunaan  narkoba  yang  pada  prosesnya  dijalankan  oleh  orang  dewasa  namun  juga  anak anak.  Keterlibatan  anak  dalam  peredaran  dan  penyalahgunaan  semakin  merajalela,  Peraturan perundang  undangan  saat  ini  memang  lebih  berorientasi  pada  terpenuhinya  hak  keadilan  anak dimana  ada  pengurangan  masa  pidana  ataupun  pengadaan  proses  restorative  justice  dan  diversi dimana aturan tersebut begitu membantu anak dalam menjalani proses perkara. Penyidik memiliki peran  yang  vital  dalam  proses  perkara  anak  dengan  melakukan  pernyidikan  dan  penyelidikan dimana  dalam  prosesnya  harus  berorientasi  pada  perlindungan  hak  anak  sebagai  seorang  yang diduga  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  prosedural  pelaksanaan  penyidikan  pun  penyidik  harus melakukan  pemeriksaan  secara  objektif  bagaimana  peran  atau  posisi  anak  dalam  kasus  atau perkara  tersebut.    Penyidik  perlu  melakukan  pemeriksaan  lebih  lanjut  secara  komprehensif sebelum  menuju  masa  peradilan.  Dalam  melakukan  penyidikan  ada  beberapa  mekanisme  yang perlu ditaati oleh Lembaga Kepolisian sebagai Penyidik yang telah diatur dalam UU SPPA
Kata kunci : Penyidik, Peredaran Narkoba, anak

## Abstract
The case of drug abuse is growing very widely which is very detrimental to the country. Based on the results of a survey conducted by the National Anti Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian Institute  of  Sciences  (LIPI),  drug  abuse  in  Indonesia  reached  3,419,188  people  and  in  the  period from  2010  to  2019,  the  number  of  people  using  drugs  increased  by  22  percent.  Drug  abuse encourages the existence of illicit trafficking which is not only carried out by adults but also children. The involvement of children in trafficking and abuse is increasingly rampant. The current legislation is indeed more oriented to the fulfillment of children's justice rights where there is a reduction in the criminal period or the provision of restorative justice and diversion processes where these rules are  very  helpful  for  children  in  the  case  process.  Investigators  have  a  vital  role  in  the  child  case process by conducting investigations and investigations which in the process must be oriented to the protection of children's rights as someone suspected of committing a crime.
Even  in  the  procedural  implementation  of  the  investigation,  the  investigator  must  objectively examine the role or position of the child in the case or case. Investigators need to carry out further comprehensive  examinations  before  heading  to  trial.  In  conducting  an  investigation,  there  are several mechanisms that need to be obeyed by the Police Institution as an Investigator which has been regulated in the SPPA Law
Keywords : Investigators, Drug Traffickers, children

## PENDAHULUAN
Kasus    penyalahgunaan narkoba berkembang sangat luas yang begitu sangat merugikan negara. Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  penyalahgunaan  zat  terlarang  narkotika  di  Indonesia  mencapai 3.419.188  orang  dan  di  rentang  waktu  dari  tahun  2010  sampai  2019,  jumlah  orang  yang menggunakan  narkoba  meningkat  sebesar  22  persen  Penyalahgunaan  narkoba  mendorong  adanya peredaran gelap yang tidak hanya dijalankan oleh orang dewasa namun juga anak anak. Keterlibatan anak  dalam  peredaran  dan  penyalahgunaan  semakin  merajalela,  Peraturan  perundang  undangan saat ini memang lebih berorientasi pada terpenuhinya hak keadilan anak dimana ada pengurangan masa  pidana  ataupun  pengadaan  proses  restorative  justice  dan  diversi  dimana  aturan  tersebut begitu membantu anak dalam menjalani proses perkara.
Namun yang terjadi saat ini Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Undang-Undang  sebelumnya,  Undang-Undang  Pengadilan Anak  yang  tidak  mampu  lagi  memberikan  perlindungan  yang  komprehensif  kepada  anak  yang berhadapan dengan hukum saat ini. Namun aturan yang dibuat tersebut malah disalahgunakan oleh oknum  bandar  narkoba  untuk  mengeksploitasi  keberadaan  anak  untuk    sebagai  kurir  dalam aktivitas  peredaran  narkoba.  Artinya  dalam  aturan  tersebut  membuat  celah  untuk  para  pengedar dapat  selamat  dari  proses  hukum  dengan  dilimpahkan  ke  anak  dibawah  umur yang  mana  pastinya anak tersebut dijamin medapatkan keringanan hukuman. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan  yang  lumayan  besar  serta  kurangnya  pengetahuan  terhadap  narkotika  yang  merupakan membuat  anak  di  bawah  umur  menjadi  sasaran  bandar  narkotika  dalam  mengedarkan  narkotika secara luas dan terselubung.
Adanya peran serta anak dalam proses tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang terlarang ini menimbulkan  rasa  prihatin  terhadap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Mengingat  anak  adalah calon penerus di masa yang akan datang dari orang tua dan keluarga juga bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut  menimbulkan  terhambatnya  potensi  anak  dan  berpengaruh  pada  tumbuh  kembang  anak. Hal  ini  juga  menjadikan  tugas  berat  pemerintah  melalui  Penegakan  hukum  yaitu  melindungi  masa depan  bangsa  ini  ,  agar  tidak  terseret  dalam  perbuatan  yang  merugikan  diri  sendiri  dan  bangsa Indonesia.
Hal tersebut juga dapt menimbulkan permasalahan permasalahan baru seperti trauma pada anak. Ini  juga  menimbulkan  pekerjaan  baru  tersendiri  untuk  Aparat  Penyidik  bagaimana  dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan dilakukan dengan secara komprehensif dan mendapatkan kesimpulan yang benar benar valid    sebagai penentuan keputusan yang baik dan benar apakah anak ini  terlibat  sebagai  penyalahgunaan  atau  sebagai  korban  dari  bandar  narkoba  dalam  preredaran narkoba.  Maka  dari  itu  saat  anak  tersangkut  kasus  narkoba,  polisi  sebagai  penyidik  atau  gerbang utama  sistem  peradilan  pidana  perlu  berhati-  hati  dalam  pengambilan  keputusan  dengan  tetap melihat sifat dan cirikhas anak. Karena pada prakteknya peredaran seringkali bandar besar narkoba memanfaatkan anak dibawah umur sebagai kurir karena melihat dari celah aturan yang berlaku bagi anak. Polisi sebagai penyidik perlu bertindak objektif dan terukur dan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan agar tidak salah dalam menyimpulkan suatu tindak perkara pidana yang tersangkut pada anak.
Pada  sistem  peradilan  pidana  atau  bisa  disebut  (criminal  justice  system),  peran  aparatur penegak  hukum,  khususnya  penyidik,  sangatlah  strategis.  Penyidik  merupakan  pintu  awal  tugas dalam mencari kebenaran materiil. Melalui proses penyidikan upaya penegakan hukum berawal. Dari pelaksanaannya  selama  ini  di  banyak  proses  dalam  peradilan  pidana  seringkali  adanya  tindakan
represif yang didapat oleh anak. Prosesnya sering berbelok tidak sesuai dengan makna esensi sebagai mekanisme  proses    demi  upaya  untuk  memberikan  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak.  Proses peradilan  yang  sudah  terlaksana  sering  menampilkan  mekanisme  yang  hanya  berorientasi  pada penyelesaian  hukum  secara  formal  dan  tidak  melihat  pada  kepentingan  untuk  anak.  Anak  sering mendapatkan  tindakan  yang  kasar  dari  penegak  hukum  bahkan  mungkin  bisa  dikatakan  melebihi perlakuan  terhadap  orang  dewasa  dalam  situasi  yang  sama.  Sebagian  besar  mereka  anak  yang berhadapan dengan hukum sering mendapatkan tindak kekerasan dalam proses peradilan pidana.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  didasarkan  kepada  penelitian  kepustkaan  atau  dengan  menggunakan bahan  hukum  sekunder  lainnya  (Soekanto  &  Mamudji,  1995).  Sumber  bahan  hukum  dalam melakukan  penelitian  hukum  normatif,  bahan  hukum  yang  digunakan,  yaitu  Bahan  hukum  primer terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Kedua, Bahan hukum sekunder  yang  terutama  adalah  buku  teks  yang  berisi  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu  hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Disamping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku atau pun jurnal-jurnal. Penggunaan bahan hukum sekunder dirujuk  kepada buku, jurnal, dan lain sebagainya bahan  hukum  tertulis  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Ketiga,  Bahan hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lainlain Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa,  dan  lain-lain  sebagai  penunjang.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Teknik studi dokumen, digunakan dengan cara melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  kemudian  akan  dilakukan  melalui  penelusuran melalui kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen;
b. Studi  Kepustakaan,  yaitu  teknik  mengumpulkan  data  dengan  melakukan  studi  penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahakan;
c. Studi  Internet,  yaitu  teknik  mengumpulkan  data  dengan  melakukan  pencarian  kata  kunci mengenai  masalah  yang  hendak  dipecahkan  dalam  suatu  penelitian  yang  dilakukan  melalui internet. Analisis data yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum, yaitu metode analisis data  deksriptif  analitis  yang  mengacu  pada  suatu  masalah  tertentu  dan  dikaitkan  dengan pendapat  para  pakar  hukum  maupun  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Penggunaan  anlisis  deskriptif  adalah  dengan  memberikan  suatu  gambaran  yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Peran Penyidik dalam penanganan anak terlibat tindak pidana peredaran narkoba
Pelaksanaan penyidikan terhadap orang yang terlibat dalam transaksi Narkotika, tahapan yang dilakukan antara lain pertama dimulai dari sumber tindakan (laporan aduan, tertangkap tangan atau diketahui  langsung  oleh  petugas).  Kedua  dilakukan  penyelidikan  dengan  cara  penganan  TKP, interview,  observasi  dan  surveilance.  Ketiga  dilakukan  penyidikan  dengan  cara  upaya  paksa (pemanggilan,  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan)  dan  kemudian  ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan terhadap tersangka. Keempat akhir dari proses penyidikan tersebut yaitu penyusunan berkas perkara, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara tersebut ke
Kejaksaan Negeri yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum. Tapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana  Narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak,  proses  yang  berbeda  adalah  hanya  pada  perlakuan terhadap  tersangka  dan  pada  penahanan  tersangka  anak  saja,  yaitu  dipisahkan  dengan  tempat penahanan untuk orang dewasa. Ketentuan ini sesuai dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Kesesuaian pihak yang berwajib dalam melakukan penyelidikan  terhadap  anak  tersebut  pada  dasarnya  sudah  sesuai  dengan  KUHAP  dan Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  berlaku.  Selain  itu  penyidik  pun  memberikan perlindungan  hukum  berupa  pemberian  hak  kepada  tersangka  anak  yang  ditentukan  dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan,  penyidikan  ,sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Selama  proses  peradilan tersebut,  maka  hak-hak  anak  wajib  dilindungi  oleh  hukum  yang  berlaku  dan  oleh  sebab  itu  harus dilakukan  secara  konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait  dengan  penyelesaian  masalah  anak  tersebut. Adapun  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum Dalam Proses Penyidikan. Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana    kekeluargaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Pengadilan Anak. Pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut  seorang  penyidik  tidak  memakai  seragam  atau  dinas  dan  melakukan  pendekatan  secara efektif, aktif, dan simpatik.
Dalam  prosedural  pelaksanaan  penyidikan  pun  penyidik  harus  melakukan  pemeriksaan  secara objektif  bagaimana  peran  atau  posisi  anak  dalam  kasus  atau  perkara  tersebut.    Penyidik  perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara komprehensif sebelum menuju masa peradilan.    Dalam melakukan penyidikan ada beberapa mekanisme yang perlu ditaati oleh Lembaga Kepolisian sebagai Penyidik yang telah diatur dalam UU SPPA seperti :
1. Penyidik ditunjuk oleh Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia
2. Penyidik  harus  memenuhi  syarat  yaitu  berpengalaman  sebagai  penyidik,  berorientasi pada keadilan anak, telah mengikuti pelatihan teknis peradilan
3. Namun jika penyidik tidak ada yang memenuhi persyaratan diatas maka akan diambil alih oleh penyidik orang dewasa
4. Koordinasi  Penyidik  dengan  Pembimbing  Kemasyaratan  (PK)  Litmas  dapat  digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di  dalam  maupun  di  luar  sidang,  termasuk  di  dalam  LPAS  dan  LPKA.Maka  dari itu  PK nantinya berkoordinasi dengan penyidik untuk proses Litmas
5. Koordinasi Penyidik dengan Jaksa Penuntut umum (PU)
Penyidik mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti laporan dari seseorang tentang adanya tindak  pidana.  Tugas  penyidik  selanjutnya  adalah  membuat  suatu  berita  acara  lalu  menyerahkan berkas  perkara  ke  PU  sebagai  bentuk  hubungan  koordinasi  kerja  pada  tahap  awal.  Bilamana penyidikan telah usai selanjutnya  penyidik  dapat menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang  bukti  kepada PU. Hal  tersebut  merupakan  suatu  bentuk  hubungan  koordinasi  dari  penyidik dengan  PU  dari  mulai  proses  penyidikan  awal  sampai  selesai  penyidikan  lalu  memberikan  berkas untuk  selanjutnya  di  teliti  oleh  PU  apakah  berkas  sudah  lengkap.    Penyidik  dalam  melakukan penyidikan  harus melihat  unsur  unsur  dalam menerapkan  sanksi  pada  anak  Mengenai  unsur-unsur
yang  digunakan  penyidik  dalaam  pelaksanaan  penyidikan  sebagai  dasar  penerapan  sanksi  yaitu meliputi:
1) unsur “barang siapa” dan “setiap orang”.
2) unsur “dengan tanpa hak melawan hukum”.
3) u nsur “memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika”.
4) unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau k emanfaatan dan mutu”.
5) unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar’.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut penyidik polisi mempunyai beban yang besar. Pernyidik polisi harus  betul  betul  menjadi  penyidik  yang  baik  dengan  penilaian  yang  baik  juga.  Penyidik  perlu menyaring  pada  arus  perkara  yang  masuk  yang  pada  dasarnya  tidak  semua  perkara  pidana  dapat masuk  dan  diterima  oleh  penyelidik  yang  dilanjutkan  ke  tahap  peradilan.  Penyidik  diberikan kewenangan  kebijakan  diskresi  untuk  dapat  memutuskan  bahwa  perkara  ini  dapat  tidaknya dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Penyidik  memiliki  peran  yang  vital  dalam  proses  perkara  anak  dengan melakukan  pernyidikan dan  penyelidikan  dimana  kembali  lagi  prosesnya  harus  berorientasi  pada  perlindungan  hak  anak sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dari itu penyidik perlu mencari bukti permulaan  yang  cukup  untuk  melakukan  penangkapan.  Karena  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  tujuan  dari  proses  penyidikan  adalah  menemukan  bukti secara terang untuk menentukan pelaku atau tersangkanya. Khususnya pada tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Anak  bisa saja sebagai korban yang dimanfaatkan dari adanya aturan yang meringankan pidana untuk anak.
Dalam  kaitannya  pada  permasalahan  atau  kendala  dalam  proses  perkara  anak  oleh  penyidik perlu  adanya  penegakkan  aturan  hukum  juga  oleh  penyidik  yang  mana  syarat  syarat  dalam penunjukan penyidik khusus anak harus dipenuhi. Pihak kepolisian sebagai penyidik tidak boleh asal dalam penunjukkan penyidik khusus anak. Perlu memperhatikan kompetensi yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemenuhan hak hak mereka maka yang tinjuk sebagai penyidik khusus anak adalah orang yang betul betul dapat memahami permasalahan pada anak tersebut.
Sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkotika bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan  sesuatu,  diberikan  kesempatan,  dianjurkan,  diberikan  kemudahan,  dipaksa  dengan ancaman,  dipaksa  dengan  kekerasan,  dengan  tipu  muslihat,  atau  dibujuk,  maka  pihak  yang melakukan  hal  tersebut  kepada  si  anak  dapat  dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan pidana denda paling sedikit dua miliar rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukanatau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbingkemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambilkeputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
b. mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  danpembimbingan  di instansi  yang  menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

## SIMPULAN
Terkait  pada  kasus  tindak  pidana  narkoba oleh  anak dibawah  umur  penyidik  harus  melakukan penyidikan  dan  penyelidikan  dilakukan  secara  komprehensif  dan  mendapatkan  kesimpulan  yang benar  benar  valid    sebagai  penentuan  keputusan  yang  baik  dan  benar  apakah  anak  ini  terlibat sebagai penyalahgunaan atau sebagai korban dari bandar narkoba dalam peredaran narkoba dengan penyaringan  pada  dari  arus  masuk  perkara  juga  mempertimbangkan  unsur  unsur  pidana  anak  jika nantinya  proses  berlanjut  ke  pengadilan.  Tentunya  penyidik  punya  wewenang  dalam  menentukan apakah proses dapat berlanjut ke proses pengadilan atau tidak. Perlindungan hukum terhadap anak yang  dijadikan  kurir  narkoba  secara  yuridis  adalah  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pudana  Anak.  Dalam  undang-undang  ini  lebih  diutamakan  melindungi hak-hak anak dengan pertimbangan bahwa anak perlu dijaga perkembangannya karena merupakan generasi  penerus  bangsa.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  proses  peradilan  dilakukan dimulai  semenjak  tingkat  penyelidikan,  penyidikan  ,sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh  sebab  itu  harus  dilakukan  secara  konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait  dengan  penyelesaian masalah  anak  tersebut.  Penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  juga    harus  melihat  unsur  unsur dalam menerapkan sanksi pada anak jadi tidak hanya asal asalan dalam pemeriksaan penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiludin,Said..Peran  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  Terhadap  Anak  Dibawa  Umur.  Lex Crimen Vol .4    Nomor 5 ,2015,149
Govinda  Tantra.  Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Sebagai  Kurir  Dalam  Tindak  Pidana Narkotika .Jurnal Analogi Hukum.2 (2) (2020), 215 – 220
ICJR.Problem  Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia  Masih  Ditemukan.  Online
Lihat Di Https://Icjr.Or.Id/Problem-Implementasi-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak-Di-Indonesia-Masih-Dite mukan/ Pada Tanggal 6 Desember 2019.
Indonesia  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.01-PK.04.10  Tahun  1998  Tentang  Tugas,
Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
Indonesia Undang-Undang    Dasar    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1945 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
Mardjono  Reksodiputro,  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada  Kejahatan  Dan Penegakan  Hukum  Dalam  Batas – Batas  Toleransi),  Fakultas  Hukum  Unversitas  Indonesia. Jakarta.1993.
Negara Hukum.Negara Hukum.Anak Berhadapan Dengan Hukum.Dilihat Online Di Https://Www.Negarahukum.Com/Hukum/Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum.Html  Diakses  Pada Tanggal 25 Agustus 2020.
Ramadhona  Ana.  Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Anak  Yang  Terlibat  Dalam  Transaksi Narkotika..Jurnal Cendekia Hukum.Vol. 5 Nomor 2, 2020
Suryani “ Pelaksanaan  Koordinasi  Antara  Penyidik  Dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Penyelesaian Perkara Pidana ” Jurnal Hukum. Vol.4 Nomor 1, 2009, 59.
Trisulistiawati,  Nunung  .Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Yang  Dijadikan  Kurir  Pada  Tindak  Pidana Narkotika.Tesis..2018
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak