Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur Vol. 3 No. 1 April 2014
ISSN: 2252 7141

## KETERKAITAN ANTARA PROFESI AKUNTAN PUBLIK DENGAN KECURANGAN DAN
REGULASI
(Studi Literatur)
Nora Hilmia Primasari
Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260 Email:  norahilmia@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the contribution of the public accounting  profession and regulation to prevent fraud. This study is a literature review. The steps taken  are to identify the problem, determine the solution, making the flow chart and  document them.  The  results  of  this  literature  study  states  the  role  of  the  public  accounting profession as a financial statement examiner should be able to analyze more  carefully about the audit failures by making guidelines and formulate additional procedures  to identify potential fraud in financial statements, but it should be able to improve  their competence, especially in detection of fraud, including through strategic reasoning  in audit risk assessment, audit planning and execution. While the role  of government  in making policy (regulation) to eradicate corruption and fraud appear by issuing multiple regulations and legislation related to combating corruption and fraud, in addition to the establishment  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  through  a  special regulation which is a super-agency body with authority outstanding are expected  to support the government in the fight against corruption and fraud in Indonesia. Keywords: Public Accountant, Regulation, Fraud

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  adanya  kontribusi  profesi  akuntan publik  dan  regulasi  untuk  mencegah  kecurangan.  Penelitian  ini  merupakan  studi literatur.  Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  adalah  mengidentifikasi  masalah, menentukan solusi, membuat diagram alir dan mendokumentasikannya. Hasil dari studi literatur  ini  menyatakan  peran  profesi  akuntan  publik  sebagai  pemeriksa  laporan keuangan harus mampu menganalisa lebih cermat mengenai kegagalan audit  dengan cara membuat pedoman dan merumuskan prosedur tambahan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, selain itu  harus mampu  meningkatkan  kompetensinya,  khususnya  dalam  pendeteksian  kecurangan, antara lain melalui strategic reasoning dalam penilaian risiko audit, perencanaan  dan pelaksanaan audit. Sedangkan peran pemerintah dalam membuat kebijakan (regulasi) untuk  memberantas  korupsi  dan kecurangan nampak  dengan  menerbitkan  beberapa regulasi  dan  peraturan  perundangan  terkait  dengan  pemberantasan  korupsi  dan kecurangan,  selain  itu  dengan  dibentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) melalui  regulasi  khusus  yang  merupakan  sebuah  lembaga super  body dengan kewenangan  luar  biasa  diharapkan  mampu  mendukung  pemerintah  dalam  upaya pemberantasan korupsi dan kecurangan di Indonesia. Kata kunci: Akuntan Publik, Regulasi, Kecurangan

## PENDAHULUAN
Kasus-kasus  yang  dialami  profesi  akuntan  publik  (auditor),  secara  implisit mempunyai  dampak  terhadap  perkembangan  profesi  auditor  di  masa  mendatang. Auditor  dianggap  telah  bertindak menyimpang  dari aturan  yang  telah  ada dan  tidak beretika  seperti  yang  telah  disyaratkan  dalam  standar  profesional  akuntan.  Salah satu profesi dari akuntan yang paling menonjol adalah akuntan publik terutama karena kegiatan  audit  (pemeriksaan)  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat  manajemen (Nimastuti,  2005).  Melalui  pemberian  jasa  audit,  akuntan  publik  dapat  membantu manajemen maupun pihak luar sebagai pemakai laporan keuangan untuk menentukan secara  obyektif  dapat  dipercaya  atau  tidaknya  laporan  keuangan  suatu  perusahaan. Namun  demikian,  dalam  praktiknya  tidak  sedikit  pelanggaran  terhadap  etika  profesi dilakukan. Dari tinjauan historis yang ada membuktikan adanya berbagai kasus perdata dan pidana di Amerika Serikat sejak periode 1970-an diantaranya kasus Penn  Central (1972), Equity  Funding (1974), Kllearn  Properties (1977),  adalah  serentetan  kasus yang menggambarkan beragam tindakan penyelewengan dan kecurangan profesi audit (Birkett dalam Laela, 1997). Sorotan lebih tajam adalah setelah terungkapnya skandal akuntansi  yang  dilakukan  perusahaan  energi Enron .  Menurut  Satyo  (2005)  skandal keuangan Enron yang melibatkan salah satu dari lima kantor akuntan terbesar di dunia ( the  big  five  accounting  firm )  yaitu  Arthur  Andersen,  diikuti  dengan  mencuatnya beberapa kasus skandal lainnya.
Jatuhnya Enron yang merupakan perusahaan besar di bidang energi di Houston AS  sangat  menghebohkan  dunia  bisnis,  terlebih  karena  adanya  konspirasi  untuk menyajikan  angka-angka  dalam  laporan  keuangan  yang  melibatkan  akuntan  publik ternama  Arthur  Anderson.  Kinerja  keuangan  Enron  10  tahun  terakhir  sebelum bangkrut,  menunjukkan  kecurigaan  mulai  tahun  1997-2000  yang  diukur  dengan variabel yang menemukan adanya Earning Management dalam laporan keuangan yang dimanipulasi  sejak  beberapa  tahun  terakhir  (Catanach  Jr,  dan  Rhoades,  2003).  Di Indonesia  kasus  serupa  yang  terjadi,  misalnya  pelanggaran  yang  melanda  dunia perbankan.  Pada  tahun  2002  terdapat  beberapa  bank  yang  dinyatakan  sehat  oleh akuntan publik, ternyata sebagian besar bank tersebut kondisinya tidak sehat, bahkan banyak diantaranya kemudian dilikuidasi (Widyarini, 2005). Kasus serupa yang  terjadi adalah kasus audit PT Telkom oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Pianto & Rekan. Dalam kasus  ini,  laporan  keuangan  PT  Telkom  tidak  diakui  oleh  pemegang  otoritas  pasar modal  di  Amerika  dan  atas  peristiwa  ini,  PT  Telkom  diminta  melakukan  audit  ulang yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) lainnya (Satyo, 2005).   Kasus-kasus
tersebut  terjadi  umumnya  sebagai  akibat  ketidakcermatan  auditor  dan  kurangnya kepatuhan terhadap etika profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan emiten. Seperti  halnya  pada  kasus  Kimia  Farma  dan  Bank  Lippo  juga  berawal  dari  tidak terdeteksinya  manipulasi  dalam  laporan  keuangan  (Mayangsari,  2003).  Pelanggaran- pelanggaran lain oleh perusahaan publik yang tidak terpublikasi secara  besar-besaran oleh media umumnya disebabkan adanya konflik kepentingan (melanggar  Keputusan Ketua  Bappepam,  Kep-32/PM/2000  peraturan  nomor  IX.E.1)  dan  manipulasi  pasar (melanggar Undang-Undang nomor 8/1995 tentang Pasar Modal bab XI pasal 90,  91, dan 92) (Mayangsari, 2003).
Penelitian Beasley et al., (2001) yang didasarkan pada AAERs (Accounting and Auditing Releases) yang telah dikutip oleh Noviyanti (2008) menyatakan bahwa salah satu  penyebab  kegagalan  auditor  dalam  mendeteksi  kecurangan  adalah  rendahnya tingkat  skeptisme  profesional  yang  dimiliki  oleh  auditor.  Profesionalisme  merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu  profesi  atau  tidak,  mengidentifikasikan  profesionalisme  sebagai  penguasaan  di bidang  pengetahuan,  keterampilan,  dan  karakteristik  (Machfoedz,  1999).  Perilaku profesionalisme  yang tinggi  pada  setiap  profesi sangat  penting  untuk  menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi tersebut. Selain itu,  profesi  yang  melayani  kepentingan  masyarakat  hanya  bisa  mempertahankan eksistensinya  jika  masyarakat  menghargai  profesi  untuk  bekerja  dengan  penuh tanggungjawab (Carol, 1991 dalam Farhan dan Halim, 2004).
Menurut  Wells  (2007),  kecurangan  akuntansi  ( fraud )  mengacu  kepada kesalahan  akuntansi  yang  dilakukan  secara  sengaja  dengan  tujuan  menyesatkan pembaca/pengguna  laporan  keuangan.  Tujuan  ini  dilakukan  dengan  motivasi  negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak-pihak tertentu. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi.
Kecurangan  akuntansi  merupakan  suatu  tindakan  ilegal  yang  sangat  erat hubungannya  dengan  etika.  Penelitian  dari  Hernandez  dan  Groot  (2007)  dalam Puspasari dan Suwardi (2012), menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi  merupakan  dua hal yang  sangat  penting  terkait kecenderungan  seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Selain faktor rasionalisasi yang berkaitan erat dengan etika, faktor lain yang menjadi penyebab kecurangan akuntansi adalah  faktor kesempatan. Salah satu penyebab adanya kesempatan untuk melakukan  kecurangan akuntansi  adalah  kurangnya  pengawasan  dan  lemahnya  pengendalian      internal
organisasi.  Coram et  al. (2008)  menjelaskan  bahwa  organisasi  yang  memiliki  fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi. Penelitian Hogan et al. (2008) menemukan bahwa auditor berperan dalam mengurangi faktor  kesempatan ( opportunity ) dalam kecurangan akuntansi.

## Permasalahan
Permasalahan  yang  diangkat  adalah  bagaimana  keterkaitan  antara  profesi akuntan  publik  dan  regulasi  dari  Pemerintah  (pihak  yang  berwenang)  dalam kontribusinya meminimalisir adanya kecurangan ( fraud ).

## PEMBAHASAN
Kontribusi Akuntan Publik Dalam Menganalisis Laporan Keuangan
1. Konsep akuntan publik sebagai profesi
Menurut Keraf dalam Payamta, dkk (1997) terdapat kriteria atau ciri atau sifat yang melekat pada profesi, kelima kriteria tersebut adalah:
1. Adanya pengetahuan khusus
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Biasanya ada ijin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi
Secara umum kualifikasi untuk memasuki profesi akuntansi tersaji dalam bagan 1.
Profesi  akuntan  menurut International  Federation  of Accounting dalam  Regar dkk (2003:3) adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi,  termasuk  bidang  pekerjaan  akuntan  publik,  akuntan  intern  yang  bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah dan  akuntan  sebagai  pendidik.  Lebih  lanjut  Regar  dkk  menyatakan  profesi  akuntan dalam  arti  sempit  adalah  lingkup  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  akuntan  sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan  audit, akuntansi, perpajakan  dan konsultan manajemen.
Agoes  dan  Hoesada  (2009:52)  membedakan  profesi  akuntan  menjadi  tujuh profesi,  (1)  Akuntan  Publik  ( Public  Accounting  Firm ),  (2)  Auditor  Internal  ( Internal Auditor ), (3) Operational Audit ( Management Auditor ), (4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (5) Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  (6)  Inspektorat jenderal (Itjen) di Kementrian, Badan Pengawas Daerah (Bawasda).
Bagan 1 Profil Profesi Akuntan KETRAMPILAN: SIFAT-SIFAT: PENGETAHUAN: Berfikir Wajar Hukum Menyelesaikan masalah Etik Sosial Ekonomi Mendengar Mempunyai motivasi Psikologi Menulis Bersikap profesional Akuntansi Menggunakan komputer Percaya diri Bisnis Melakukan analisis kuantitatif Tampil profesional Berbicara Sifat Menyenangkan Melakukan penelitian Tegas Berhubungan dengan interpersonal Sifat kepemimpinan Sumber: Na’im dalam Laela (1997)

## 2. Etika dan kode etik akuntan
Etika (ethics) barasal dari bahasa Yunani ethos , yang berarti “karakter”.  Kata lain untuk etika adalah moralitas (morality), yang berasal dari bahasa latin mores , yang berarti  “kebiasaan”.  Moralitas  berpusat  pada  “benar”  dan  “salah”  dalam  perilaku manusia  (Boynton,  2002:  97).  Menurut  Arens  dan  Loebbecke  (1995:79)  etika merupakan  seperangkat  prinsip  moral  atau  nilai.  Prinsip  moral  untuk  berbagai organisasi  profesi  pada  dasarnya  adalah  sama.  Prinsip-prinsip  yang  berhubungan dengan perilaku etis adalah: kejujuran (honesty), integritas (intregity), memegang janji (promise keeping), loyalitas (loyality), keadilan (fairness) , kepedulian pada orang  lain (caring  for  others ),  menghargai  orang  lain  ( respect  for  others ),  warga  negara  yang bertanggungjawab  ( responsible  citizenship ),  mencapai  orang  terbaik  ( pursuit  of excellence ), dan pertanggungjawaban ( accountability ). Belkaoui (1992) dalam  Farhan dan  Halim  (2004)  mengajukan  lima  nilai  etika,  yaitu fairness,  ethics,  honesty,  social responsibility dan truth sebagai elemen yang paling penting dalam moralitas akuntansi. Sedangkan nilai-nilai etika yang dikemukakan oleh Francis (1990) dalam Farhan  dan Halim (2004) yaitu honesty concern for the economic status for others, sensivity to the value of corporate and conflic, communication character of accounting, and mination of economic information. Nilai etika yang dikemukakan oleh Francis (1990) dalam Farhan dan  Halim  (2004)  lebih  bersifat  spesifik  dan  pragmatis  dibanding  dengan  apa  yang telah diungkapkan oleh Belkaoui (1992), dikarenakan Francis lebih menekankan  pada human  quality ,  yaitu  kualitas  yang  kepemilikan  dan  aktualisasinya  dapat membantu dalam  memperoleh  sesuatu  yang  baik  yang  sebetulnya  bersifat  internal  bagi  praktik akuntansi, dan sebaliknya dengan ketiadaan kualitas tersebut akan menghambat dalam memperoleh nilai kebajikan.
Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena sila berarti  dasar, kaidah  atau  aturan,  sedangkan su berarti  baik,  benar,  dan  bagus  (Desriani,  1993).
Selain  kaidah  etika,  dalam  masyarakat  juga  terdapat  apa  yang  disebut  kaidah  etika profesional  yang  khusus  berlaku  dalam  kelompok  profesi  tertentu.  Etika  profesional dikeluarkan  oleh  organisasi  profesi  dalam  bentuk  kode  etik  untuk  mengatur  tingkah laku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya kepada masyarakat. Di dalam kode  etik  terdapat  sanksi  apabila  dilanggar  oleh  anggotanya,  maka  disingkirkan  dari pergaulan  kelompok  profesi  bersangkutan.  Termasuk  di  dalamnya  profesi  akuntan yang wajib mengedepankan etika dalam setiap kegiatan profesinya.
Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu (Basuki, 2004):  (1) Prinsip  Etika,  (2)  Aturan  Etika,  dan  (3)  Interpretasi  Aturan  Etika.  Prinsip  Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa  profesional  oleh  anggota.  Prinsip  Etika  disahkan  oleh  Kongres  dan  berlaku  bagi seluruh  anggota  di  dalam  membuat  pertimbangan-pertimbangan  etika  dalam  rangka pemberian jasa profesionalnya, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat  Anggota Himpunan  dan  hanya  mengikat  anggota  himpunan  yang  bersangkutan.  Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk  oleh Himpunan  setelah  memperhatikan  tanggapan  dari  anggota,  dan  pihak-pihak berkepentingan  lainnya,  sebagai  panduan  dalam  penerapan  Aturan  Etika,  tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya (Basuki, 2004). Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan/atau  Aturan Etika  sampai  dikeluarkannya  aturan  dan  interpretasi  baru  untuk  menggantikannya (Basuki, 2004).

## 3. Tanggungjawab akuntan publik
Peran dan tanggungjawab akuntan publik saat ini dirasakan semakin luas. Hal ini  sangat  jelas  terlihat  dengan  diharuskannya  perusahaan  yang  akan go  public mengaudit  laporan  keuangannya  minimal  dua  tahun  terakhir.  KAP  tidak  hanya mengerjakan  pekerjaan  audit,  melainkan  juga  menawarkan  berbagai  jasa  yang memiliki dimensi baru.
Menurut  Baridwan  (1996)  auditor  (akuntan  publik)  mempunyai  peran  yang sangat  strategis.  Pendapat  yang  dinyatakan  auditor  akan  berguna  bagi  pengguna laporan keuangan hasil auditan untuk membuat keputusan ekonomi. Auditor berfungsi melindungi pihak yang berkepentingan, dengan menyediakan informasi yang  relevan dalam  pengambilan  keputusan,  baik  dari  pihak  luar  perusahaan  maupun  bagi  pihak manajemen dalam mendukung pertanggungjawaban kepada pemilik dan  memberikan kepastian bahwa laporan keuangan tidak mengandung informasi yang    menyesatkan
pemakainya (Baridwan, 1996). Untuk itu auditor harus mematuhi prinsip  akuntansi berterima umum, standar auditing dan kode etik (SPAP, 2001)
Sarwoko  (1996)  mengemukakan  bahwa  tanggungjawab  yang  diemban  oleh akuntan  publik  bukanlah  sekedar  tanggungjawab  moral  individual  dan  menjunjung tinggi  kepatuhan  terhadap  standar  profesi  tetapi  juga  mencakup  tanggungjawab hukum dan sosial sebagian warga negara yang baik. Tanggungjawab akuntan  publik dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu (Sarwoko, 1996):

## 1. Moral responsibilities
Yaitu tanggungjawab moral dalam melaksanakan pekerjaannya untuk  mengambil keputusan  dan  kebijaksanaan  yang  obyektif (component,  objective,  and professional care)
2. Professional responsibilities
Adalah  tanggungjawab  profesional  terhadap  asosiasi  profesi  yang  membawahi dengan  mematuhi  standar  profesi  yang  dikeluarkan  oleh  asosiasi (rule  and professional conduct)
3. Legal responsibilities
Adalah  tanggungjawab  diluar  batas  profesinya,  yaitu  tanggungjawab  terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sebagai warga negara yang baik.
Holmes  (1971)  dalam  Regar  dkk  (2003)  menyatakan  bahwa  tanggungjawab akuntan  publik  dapat  dibagi  dalam  empat  golongan  yaitu:  (1)  tanggungjawab  atas pelanggaran  kontrak  antara  akuntan  publik  dan  klien  ( breach  of  contract ),  (2) tanggungjawab  atas  kelalaian  ( negligence ),  (3)  tanggungjawab  atas  kecurangan ( fraud ),  (4)  tanggungjawab  sesuai  undang  undang  no  8  tahun  1995  tentang  pasar modal.
Dalam  Standar  Profesional  Akuntan  Publik  (SPAP),  termuat  beberapa tanggungjawab yang harus diemban oleh auditor eksternal. Pertama,  tanggungjawab mendeteksi  dan  melaporkan  kekeliruan  dan  ketidakberesan,  terutama  kecurangan (fraud ).  Kekeliruan  yang  dimaksud  adalah  salah  saji  atau  penghilangan  yang  tidak disengaja,  ketidakberesan  adalah  salah  saji  atau  penghilangan  yang  mencakup penyajian laporan keuangan yang menyesatkan yang dilakukan dengan sengaja (SPAP, 2001). Audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional, yaitu akuntan publik tidak boleh menganggap manajemen orang yang tidak jujur, juga tidak boleh menganggap tidak diragukan lagi kejujurannya.
Tanggungjawab  yang  kedua  mengkomunikasikan  kepada  pemakai  laporan keuangan  informasi  yang  lebih berguna tentang  sifat dan hasil proses audit,    serta
memberikan peringatan awal tentang kemungkinan kegagalan bisnis  ( going  concern ) (SPAP,  2001).  Jika  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  mengindikasikan  adanya  ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, akuntan publik wajib mengevaluasi rencana manajemen  untuk  memperbaiki  kondisi  tersebut.  Bila  ternyata  tidak  memuaskan, akuntan publik tidak boleh memberikan pendapat dan perlu diungkapkan (SPAP, 2001)
Ketiga, tanggungjawab menghindari konflik dan mempertahankan independensi akuntan publik secara intelektual harus jujur, bebas dari kewajiban terhadap  kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen  maupun pemiliknya  (SPAP,  2001).  Bila  akuntan  publik  mampu  melaksanakan  peran  dan tanggungjawab  ini  dengan  baik  maka  diharapkan  citra  akuntan  publik  membaik  di mata masyarakat.
Keempat,  tanggungjawab  menemukan  tindakan  hukum  dari  klien.  Pengertian unsur  pelanggaran  hukum  oleh  klien  adalah  pelanggaran  terhadap  hukum  atau perundang-undangan  oleh  suatu  satuan  usaha  (manajemen  atau  karyawan)  yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan suatu perbuatan melanggar hukum bukanlah kompetensi  akuntan  publik  tetapi  hasil  dari  penilaian  ahli  hukum  (SPAP,  2001). Akuntan  publik  harus  waspada  terhadap  adanya  kemungkinan  unsur illegal  act oleh klien.  Tetapi  bukan  berarti  harus  mendesain  suatu  prosedur  audit  khusus  untuk mendeteksinya  (Carmichael,  1998  dalam  Widyarini,  2005).  Jika  ada  indikasi  yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, barulah akuntan publik melaksanakan  prosedur  audit  yang  dirancang  khusus  agar  diperoleh  keyakinan memadai apakah unsur illegal act telah dilakukan.
Tanggungjawab yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki  keefektifan  audit.  Akuntan  publik  dituntut  agar  selalu  meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna jasa audit (SPAP, 2001). Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan  tanggungjawab profesi dan individu. Salamun (1999) dalam Yeni (2001) memberikan pendapat tentang sifat-sifat yang harus ada dan melekat pada diri seorang akuntan, diantaranya;  betul- betul  menghayati  profesionalismenya  sebagai  etos  kerjanya,  berwawasan  luas  dan bervisi  ke  depan,  berwawasan  dan  berorientasi  internasional  dan  multikultural, berkarakter  secara  enterprenur,  mempunyai  kemampuan  teknis  tertentu  dan mempunyai kepekaan terhadap tanggungjawab sosial kemasyarakatan.

## Regulasi dan Upaya Memberantas Fraud
Pemberantasan fraud atau korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang   belum
cukup  memadai  menyebabkan  iklim  korupsi  di  Indonesia  tidak  kunjung  membaik. Berdasarkan hasil survei di kalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga  konsultan Political and Economic Risk Consulancy (PERC) yang berbasis di Hongkong,  Indonesia masih  dinilai  sebagai  negara  paling  korup  diantara  12  negara  Asia  tujuan  investasi dunia  (Badjuri,  2011).  Beberapa  kasus  di  Indonesia,  yang  diantaranya  melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam penanganan fraud . Secara tidak langsung, hal itu akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  diperlukan  regulasi  dan  upaya serius  pemerintah  dalam  penanganan fraud .  Beberapa  regulasi  yang  dikeluarkan pemerintah untuk meminimalisir tingkat kecurangan, diantaranya:
1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan  Bebas dari KKN.
3. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
4. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
5. UU  No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Jo.  UU No.20 Tahun 2001.
6. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. UU  No.  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Terkait dengan kecurangan yang terjadi di dunia internasional, ada  beberapa regulasi yang bisa dijadikan sebagai patokan. Salah satunya adalah SAS ( Statement on Auditing  Standards )  99,  yang  merupakan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh American Institute  of  Certified  Public  Accountant (AICPA).  SAS  99  dikeluarkan  terkait  skandal akuntansi di perusahaan besar Amerika yaitu Enron, WorldCom, Adelphia, dan Tyco. SAS 99 mengatur tentang ‘ Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit’ , yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan mengenai fraud dan karakteristiknya
Fraud adalah suatu tindakan disengaja yang menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan.  Ada  dua  tipe fraud yaitu:  memberikan  informasi  yang  salah  dalam laporan  keuangan  (misalnya  melalui  pencatatan  akuntansi  yang  tidak  benar)  dan menyalahgunakan  aset  (misalnya  mencuri  aset,  memalsukan  kuitansi,  dan  lain sebagainya).
2. Auditor  dan  yang  diaudit  ( auditee )  harus  melakukan  ‘ brainstorming’ untuk mendiskusikan apa saja kemungkinan fraud dalam laporan keuangan auditee .
Ada  dua  tujuan,  yang  pertama  supaya  auditor  bisa sharing  experience dengan auditee mengenai bagaimana fraud biasanya dilakukan dan disembunyikan. Tujuan yang  kedua  adalah  untuk  menyampaikan  ‘ tone  at the  top’ atau  gambaran  umum mengenai audit yang dilakukan.
3. Auditor harus  mengumpulkan informasi terkait  dengan risiko fraud dalam  laporan keuangan. Misalnya dengan melakukan interview ke komite audit, tim internal audit, manajemen,  dan  staf  perusahaan.  Jika  dirasa  perlu,  auditor  dapat  memberikan pengertian  kepada  manajemen  mengenai fraud dan  apa  saja  jenis  kontrol  untuk mencegahnya.  SAS  99  memberikan  panduan  untuk  auditor  mengenai  bagaimana cara mengidentifikasi/mengevaluasi resiko fraud dalam laporan keuangan.  Auditor juga  harus  memperhatikan  area  yang  beresiko  terkena fraud seperti pengakuan pendapatan  yang  tidak  tepat  ‘ improper  revenue  recognition’ dan  adanya kontrol yang tidak dijalankan oleh manajemen ‘ management override of controls’ .
4. Auditor  harus  mengevaluasi  program  dan  kontrol  perusahaan  dalam  mengurangi risiko fraud dalam laporan keuangan.
5. Auditor  harus  melakukan  evaluasi  resiko fraud dalam  laporan  keuangan  pada keseluruhan proses audit yang dilakukan. Harus dipertimbangkan juga apakah  ada prosedur atau observasi audit yang berpengaruh pada hasil evaluasi tersebut.
6. SAS  99  mengharuskan  auditor  untuk  mengkomunikasikan  temuan fraud kepada manajemen, komite audit, dan pihak lain, tidak tergantung besar-kecil nilainya.
Selain  regulasi,  pendekatan  dengan  menggunakan  strategi  yang  tepat  juga penting  dalam  pemberantasan fraud .  Strategi  pemberantasan  korupsi  yang  dikutip Badjuri  (2011)  dari  buku  ”Strategi  Pemberantasan  Korupsi  Nasional”  oleh  BPKP dikelompokkan menjadi:
1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan  agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. Strategi  detektif  yang  menguraikan  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi,  maka semaksimal  mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Strategi  represif  menguraikan  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  agar perbuatan  korupsi  yang sudah  berhasil  diidentifikasi,  semaksimal  mungkin  dapat diproses  menurut  ketentuan  hukum  secara  cepat,  tepat  dan  tingkat  kepastian hukum yang tinggi.
Strategi  pemberantasan  korupsi  harus  dilakukan  secara  adil,  dan  tidak  ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Menurut Badjuri (2011)  penekanan pada  aspek  pencegahan  korupsi  perlu  lebih  difokuskan  dibandingkan  aspek penindakan. Upaya pencegahan ( ex ante ) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui:
(1) Menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  ( public  awareness )  mengenai  dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), (2) Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah, (3) Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak  &  elektronik,  (4)  Perbaikan  remunerasi  PNS  yang  didukung  dengan  komitmen anti  korupsi.  Adapun  upaya  penindakan  ( ex  post  facto )  diantaranya:  (1)  Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan, (2) Pengembalian hasil korupsi  kepada  negara  termasuk  penyitaan  harta  keluarga  (3)  Tidak  menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.
Pada  tahun  2003  dimasa  pemerintahan  Megawati  Soekarnoputri  dibentuk Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  memberi  angin  segar  dalam  lingkup pemeriksaan  keuangan.  Pembentukan  KPK  seiring  lahirnya  profesi  baru  di  kawasan Amerika  Utara  yang  disebut  dengan forensic  accounting atau fraud  auditing . Diharapkan dengan munculnya forensic accounting dapat banyak membantu  masalah yang  marak  di  Indonesia  yaitu  berbagai  bentuk  penyimpangan  dalam pertanggungjawaban  keuangan  yang  disebut  dengan  kecurangan  di  instansi pemerintah  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  swasta  yang  akan  menjadi  objek penegak hukum termasuk pengadilan. Akuntansi Forensik (forensic accounting ) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan (Tuanakotta, 2010:4).
KPK  dibentuk  berdasarkan  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiga tugas utama KPK adalah, yang pertama koordinasi dengan instansi yang berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Kedua,  supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana  korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana  korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang ketiga melakukan  monitor  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Sementara  itu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  KPK  adalah  mengkoordinasikan  penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;  meminta informasi    tentang
kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kepada  instansi  terkait.  Selain  itu menurut  Badjuri  (2011)  KPK  juga  mempunyai  kewenangan  yang  luar  biasa  dalam pemberantasan korupsi, diantaranya adalah:
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri.
3. Meminta  keterangan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya  tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa  kepada yang terkait.
7. Menghentikan  sementara  suatu  transaksi  keuangan,  transaksi  perdagangan, dan  perjanjian  lainnya  atau  pencabutan  sementara  perizinan,  lisensi  serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan  bukti  awal  yang  cukup  ada  hubungannya  dengan  tindak  pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara  lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang  bukti di luar negeri.
9. Meminta  bantuan  kepolisian  atau  instansi  lain  yang  terkait  untuk  melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Meskipun demikian keberadaan lembaga anti korupsi tentu saja tidak  terlepas dari  kelebihan  dan  kelemahannya.  Tabel  1  menyajikan  kelebihan  dan  kelemahan lembaga anti korupsi dikutip dari KPK (2006) dalam Badjuri (2011). Dari tabel 1, dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  lembaga  anti  korupsi  memiliki  banyak  kelebihan dibandingkan  kelemahannya.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  lembaga  anti  korupsi merupakan  suatu  keharusan  dan  salah  satu  syarat  keberhasilan  strategi pemberantasan  korupsi  di  suatu  negara.  Sedangkan  kelemahan  yang  ada  harus diantisipasi  agar  keberadaan  lembaga  anti  korupsi  tidak  surut  langkah  dalam memberantas korupsi.
Tabel 1
Kelebihan dan Kelemahan dari Pembentukan Lembaga Anti Korupsi
Kelebihan Kelemahan Dapat  terus  mengingatkan  atau  menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi Beban tambahan biaya bagi negara. Menghasilkan satu lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus. Akan menimbulkan gesekan atau persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada sehingga akan menyulitkan dalam koordinasi Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi. Dapat mengakibatkan restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada. Dapat menjadi contoh lembaga lain terutama institusi penegak hukum sehingga menjadi
“ trigger mechanis” bagi lembaga penegak hukum yang sudah ada. Mempunyai kredibilitas yang lebih besar Dapat melakukan rekruitmen sumber daya manusia (SDM) secara objektif dan mendesain pendidikan serta pelatihan yang memadai dengan tujuan anti korupsi. Sumber: Badjuri (2011)

## Mendeteksi Kecurangan Manajemen
1. Kecurangan ( Fraud )
Fraud merupakan perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah tindak pidana korupsi,  tindak  pidana  perpajakan,  pencucian  uang  (Tuanakotta,  2010:195). Statements  on  Auditing  Standards No.  99  AU section 316  menyebutkan  bahwa terdapat  tiga  kondisi  yang  secara  umum  menyebabkan  kecurangan (fraud) terjadi, yaitu: incentive or pressure , opportunity, dan razionalization. Penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut:
1. Dorongan atau tekanan (incentive or pressure ) yang menjadi motivasi bagi  pelaku kecurangan (fraud) untuk  melakukan  kecurangan (fraud) .  Tekanan  keuangan merupakan insentif umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Pegawai yang memiliki utang yang sangat banyak, mereka yang terlibat dalam masalah kecanduan narkotika dan perjudian, dan lain-lain.
2. Peluang atau kesempatan (opportunity) yang mendukung pelaku untuk  melakukan kecurangan (fraud) .  Kesempatan  untuk  melakukan  pencurian  ada  pada  semua perusahaan.  Kelemahan  dalam  pengendalian  internal  menciptakan  kesempatan terjadinya  pencurian.  Pemisahan  tugas  yang  tidak  memadai  hampir  dipastikan menjadi lisensi bagi para pegawai untuk melakukan pencurian
3. Rasionalisasi (razionalization ),  yaitu  pembenaran  terhadap  perilaku  untuk  berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan kecurangan tersebut.  Sikap
manajemen  terhadap  pengendalian  dan  kode  etik  dapat  menyebabkan  para karyawan dan manajer membenarkan pencurian terhadap aset.
Association of  Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan   kecurangan
(fraud) menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Korupsi (Corruption)
Black ‟s  Law  Dictionary dalam  Wells  (2007)  mendefinisikan  “ corrupt ”  sebagai spoiled ; tainted; depraved; debased; morally degenerate . Skema korupsi (corruption schemes) dapat  dipecah  menjadi  empat klasifikasi:  (1) pertentangan  kepentingan
(conflict of interest) , (2) suap (bribery) , (3) pemberian ilegal (illegal gratuity) ,   dan (4) pemerasan ekonomi (economic extortion) .
b. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)
Penyalahgunaan aset terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan  kas (cash misappropriation) yang dapat dilakukan dalam bentuk skimming , larceny atau fraudulent  disbursements ,  dan  (2)  penyalahgunaan  non-kas (non-cash misappropriation) yang  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  penyalahgunaan (misuse) atau pencurian (larceny) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.
c. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement)
Kecurangan laporan keuangan dapat dapat dilakukan melalui beberapa cara,  yaitu dengan  (1)  mencatat  pendapatan-pendapatan  fiktif (fictitious  revenues) ,  (2) mencatat  pendapatan (revenue) dan/atau  beban (expenses) dalam  periode  yang tidak  tepat,  (3)  menyembunyikan  kewajiban  dan  beban (concealed  liabilities  and expenses) yang  bertujuan  untuk  mengecilkan  jumlah  kewajiban  dan  beban  agar perusahaan  tampak  lebih  menguntungkan,  (4)  menghilangan  informasi  atau mencantumkan  informasi  yang  salah  secara  sengaja  dari  catatan  atas  laporan keuangan (improper  disclosures) ,  atau  (5)  menilai  aset  dengan  tidak  tepat
(improper asset valuation) .
2. Kecurangan pelaporan keuangan
Kecurangan  pelaporan  keuangan  ( fraudulent  financial  reporting ),  diartikan sebagai  kesenjangan  atau  kecerobohan  dalam  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi  menyesatkan  secara  materiil  (Tuanakotta,  2010:203)).  Tuanakotta menyebutkan  beberapa  penyebab fraudulent  financial  reporting adalah  sebagai berikut:
1. Keserakahan, misalnya kasus Enron maupun kasus lain di sekitar periode itu.
2. Adanya tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk menunjukkan prestasi, misalnya  ketika  perusahaan  mengalami  penyusutan  pangsa  pasar,  atau terlanjur  mengobral  janji  di  awal  tahun,  misalnya  sasaran  EPS  ( earning  per share ).  Tekanan  semacam  ini  juga  terjadi  di  BUMN  kita  ketika  pemerintah mencanangkan program privatisasi dan profitisasi.
Kecurangan  dalam  laporan  keuangan  diantaranya  disebabkan  oleh insentif/tekanan dan kesempatan. Sebuah insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi  laporan  keuangannya  adalah  adanya  penurunan  dalam  prospek keuangan  perusahaan.  Sebagai  contoh  penurunan  dalam  laba  dapat  mengancam kemampuan  perusahaan  dalam  melakukan  pendanaan.  Perusahaan  mungkin  juga melakukan  manipulasi  laba  untuk  memenuhi  proyeksi  para  analis  pasar,  atau  untuk menggelembungkan  harga  saham.  Schipper  (1989)  dalam  Trisnawati  dkk  (2012) mendefinisikan  manajemen  laba  sebagai  suatu  intervensi  dengan  maksud  tertentu terhadap  proses  pelaporan  keuangan  eksternal  dengan  sengaja  untuk  memperoleh beberapa  keuntungan  pribadi.  Fischer  dan  Rosenzweig  (1995)  dalam  Trisnawati  dkk (2012)  mendefinisikan  manajemen  laba  sebagai  tindakan  seorang  manajer  dengan menyajikan  laporan  yang  menaikkan  (menurunkan)  laba  periode  berjalan  dari  unit usaha  yang  menjadi  tanggungjawabnya,  tanpa  menimbulkan  kenaikan  (penurunan) profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang.
Earnings  management adalah  campur  tangan  dalam  proses  pelaporan keuangan  eksternal  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri. Earnings management merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan  keuangan  yang  mempercayai  angka  laba  hasil  rekayasa  tersebut  sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000 dalam Trisnawati  dkk,  2012). Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif  mengusulkan  tiga  hipotesis  motivasi  manajemen  laba,  yaitu:  (1)  hipotesis program bonus ( the bonus plan hypotesis ), (2) hipotesis perjanjian hutang  ( the  debt covenant hypotesis ) dan (3) hipotesis biaya politik ( the political cost hypotesis ) (Watts dan Zimmerman, 1986).
3. Kemampuan Mendeteksi Kecurangan
Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor  dalam  menjelaskan  kekurangwajaran  laporan  keuangan  yang  disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (fraud) . Mui (2010) menyatakan  bahwa  tugas  pendeteksian  kecurangan  merupakan  tugas  yang tidak
terstuktur  yang  menghendaki  auditor  untuk  menghasilkan  metode-metode  alternatif dan  mencari  informasi-informasi  tambahan  dari  berbagai  sumber.  Dalam  melakukan pendeteksian   kecurangan   auditor   diharuskan   memiliki   beberapa    kemampuan /keterampilan  yang  dapat  mendukungnya  dalam  melakukan  tugas  pendeteksian, seperti (1) keterampilan teknis yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi, (2) keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain  dengan komunikasi dan berpandangan terbuka, dan (3) kemampuan menasehati (mentoring skill) , kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang  senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi. Auditor  independen akan  menempatkan  dirinya  dalam  posisi  yang  sangat  lemah,  terutama  ketika memberikan audit yang diharapkan  menemukan fraud , apabila bekerja tanpa  standar audit  (Tuanakotta,2010:292).  Lebih  lanjut  Tuanakotta  (2010:293)  menyebutkan standar untuk pemeriksaan yang harus diketahui praktisi, adalah sebagai berikut:
1. Auditor independen tidak boleh memberikan jaminan bisa menemukan fraud
3. Seluruh pekerjaan didasarkan atas standar audit.
4. Jumlah fee bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang ditetapkan klien
5. Praktisi bersedia untuk memperluas jasanya dari tahap proactive review ke tahap pendalaman apabila ada indikasi terjadinya fraud

## Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Kecurangan
Akuntan publik berkewajiban untuk mengkomunikasikan setiap kekeliruan  dan ketidakberesan  material  yang  ditemukan  selama  audit  kepada  komite  audit. Tanggungjawab tersebut tercantum dalam PSA 32 (SA 316.05), sebagai berikut:
- Menentukan risiko bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material.
- Berdasarkan penentuan ini, auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan ketidak beresan.
- Melaksanakan audit dengan seksama dan tingkat skeptisme profesional yang semestinya dan menilai temuannya.
Menurut Zimbelman dan Wilks (2004), terkait perencanaan audit seorang  auditor yang  pertama  harus  mengembangkan  strategi  audit  yang  tidak  dapat  diprediksikan, khususnya  terkait  dengan  sifat  bukti  yang  dimiliki.  Kedua,  rencana  audit lebih  dapat diperkirakan  dan  bersifat  kurang  efektif  ketika  auditor  menggunakan  prosedur berdasarkan  audit  sebelumnya  atau  berdasarkan  program  audit  standar.   Ketiga,
standar  audit  seharusnya  menuntut  auditor  untuk  melakukan strategic  reasoning dengan  memperhatikan  jenis  kecurangan  manjemen  yang  mungkin  dilakukan  dan bagaimana  kecurangan  ini  berusaha  disembunyikan  dari  proses  audit.  Dan  terakhir, tujuan  standar  audit  harus  mampu  mendorong  auditor  untuk  mengumpulkan  bukti audit baru yang tidak biasa ataupun bersifat random agar tidak dapat dengan  mudah diantisipasi oleh manajemen.
Peran  akuntan  kaitannya  dengan  masalah  kecurangan  seperti  korupsi  dan penyelewengan banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak. Hal tersebut  dikarenakan tugas akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan dianggap punya kontribusi  lebih dalam  mengurangi  adanya  kecurangan.  Anggapan  tersebut  mungkin  lebih  tepat ditujukan  kepada  fungsi  pemeriksa  keuangan  yang  sudah  sejak  lama  ada,  seperti Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP).
Regar  dkk  (2003:17)  menyatakan  di  era  orde  baru  dan  masa  sebelumnya, pengawasan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP tidak banyak artinya sebagai  akibat dari  kedudukan,  kemampuan  dan  keberanian  yang  lemah.  Kedudukan  yang  takluk kepada  penguasa  dan  tidak  bisa  bertindak  bebas,  gaji  yang  tidak  cukup  dan kemampuan  teknis  yang  kurang  memadai  membuatnya  tidak  berani  untuk menunjukkan  kesalahan  yang  ditemukan,  terutama  apabila  dilakukan  oleh  yang berkuasa. Pada masa reformasi yang kental dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme  (KKN),  kedua  instansi  pemeriksa  keuangan  tersebut  juga  belum  banyak memberikan kontibusi dalam pemberantasan KKN. Harapan masyarakat akan  adanya pemberantasan  kecurangan  semakin  kecil  dengan  tidak  adanya  kesepakatan  antara BPK dan BPKP. Dengan adanya dualisme dalam pengawasan tidak akan meningkatkan kinerja,  sebaliknya  menimbulkan  pemborosan,  tidak  efektif  dan  memunculkan persaingan tidak sehat diantara dua badan pemeriksa tersebut.
Pada dasarnya pencegahan fraud di dalam suatu entitas adalah tanggungjawab manajemen dengan menyusun pengendalian internal yang memadai. Namun demikian, profesi  akuntan  publik  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  meminimalisir adanya  praktik  kecurangan  dikarenakan  tugas  utamanya  adalah  memeriksa  laporan keuangan.  Sebagai  seorang  akuntan  publik  harus  mampu  menganalisa  lebih  cermat mengenai kegagalan audit dengan cara:
- Membuat pedoman menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor  yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen
- Merumuskan  prosedur  audit  tambahan  tambahan  yang  perlu  dilakukan  jika faktor-faktor tersebut dijumpai
- Meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam pendeteksian fraud, antara lain melalui strategic  reasoning dalam  penilaian  risiko  audit,  perencanaan  dan pelaksanaan audit.
Saat ini, isu fraud sudah menjadi isu internasional, yang akan berdampak pada investasi ke suatu negara. Maka sudah sewajarnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap isu ini dan upaya pemberantasannya. Komitmen negara dalam pemberantasan korupsi dan fraud tampak nyata dengan:
- Menerbitkan beberapa regulasi dan peraturan perundangan.
- Membentuk  KPK  melalui  regulasi  khusus,  yang  merupakan  sebuah  lembaga super  body yang  mempunyai  kewenangan  luar  biasa  dalam  pemberantasan korupsi.

## KESIMPULAN
Untuk  membangun  perekonomian  negara  yang tangguh,  akuntan  publik  juga berperan  sangat  penting  dalam  mengurangi  adanya  kecurangan.  Dari  studi  literatur yang diuraikan diatas, maka diambil kesimpulan:
1. Peran profesi akuntan publik sebagai pemeriksa laporan keuangan harus  mampu menganalisa  lebih  cermat  mengenai  kegagalan  audit  dengan  cara  membuat pedoman  dan  merumuskan  prosedur  tambahan  untuk  mengidentifikasi kemungkinan  terjadi  kecurangan  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  selain  itu harus  mampu  meningkatkan  kompetensinya,  khususnya  dalam  pendeteksian fraud ,  antara  lain  melalui strategic  reasoning dalam  penilaian  risiko  audit, perencanaan dan pelaksanaan audit.
2. Peran  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  (regulasi)  untuk  memberantas korupsi  dan  kecurangan  nampak  dengan  menerbitkan  beberapa  regulasi  dan peraturan perundangan terkait dengan pemberantasan korupsi dan  kecurangan, selain  itu  dengan  dibentuknya  KPK  melalui  regulasi  khusus  yang  merupakan sebuah lembaga super body dengan kewenangan luar  biasa  diharapkan  mampu mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan kecurangan  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno  dan  Hoesada,  Jan.  2009. Bunga  Rampai  Auditing .  Salemba  Empat. Jakarta.
Arens, Alvin A, and James K. Loebbecke, 1995. Auditing: Suatu Pendekatan  Terpadu . Erlangga. Jakarta.
Badjuri,  Achmad.  2011. Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Sebagai Lembaga  Anti  Korupsi  Di  Indonesia  (The  Role  Of  Indonesian  Corruption Exterminate Commission In Indonesia) . Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol 18
No 1.
Baridwan,  Zaki,  1996. Pendidikan  Akuntansi  dan  Perubahan  Peran  Tanggungjawab
Akuntan Pubik . KNA III. Semarang. Basuki, Arief. 2004. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia . http://www.iaiglobal.or.id/organisasi/.
Boynton, et. al, 2002. Modern Auditing . Edisi 7, Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
Catanach  Jr,  Anthony  dan  Rhoades  Catanach  , 2003, Villanova  University College  of Commerce and Finance Department of Accountancy. Vol. 48, No 4, hal 1057.
Coram, P. Ferguson, C. dan Moroney, R. 2008. Internal audit, alternative internal audit tructures  and  the  level  of  misapropriation  of  assets  fraud .  Accounting  and Finance vol. 48.
Desriani, Rahmi. 1993. Persepsi Akuntan Publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomi Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
Farhan, Djuni dan Halim, Abdul. 2004. Penelitian terhadap Faktor yang Mempengaruhi ketaatan  pada  Standar  Profesi  dan  Akuntabilitas  profesi  Akuntan  Publik . Usahawan, No 9, Th.XXXIII.
Hogan,  C.  E.,  Z.  Rezaee.,  R.  A.  Riley.,  dan  U.  K.  Velury.  2008. Financial  Statement Fraud: Insights From The Academic Literature . Auditing: A Journal of  Practice and Theory vol 27.
Ikatan  Akuntan  Indonesia-Kompartemen  Akuntan  Publik,  2001. Standar  Profesi Akuntan Publik . Salemba Empat. Jakarta.
Laela, Fatma,  1997. Transformasi Tanggungjawab Profesi Akuntan dalam  Memasuki Millenium ke-dua . Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia, Vol. 1, No. 2.
Machfoedz, Mas’ud, 1999. Studi Persepsi Mahasiswa terhadap Profesionalisme  Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi . JAAI, Vol. 3, No. 1.
Mayangsari,  Sekar,  2003. Analisis  Pengaruh  Independensi,  Kualitas  Audit,  serta Mekanisme  Corporate  Governance  terhadap  integritas  Laporan  Keuangan . Simposium Nasional Akuntansi VI. Hal 1255
Mui, Grace Yanchi. (2010). Factors That Impact On Internal Auditors’ Fraud  Detection Capabilities – A Report For The Institute of Internal Auditors Australia . Center for Business Forensics HELP University Malaysia .
Nimastuti,  Niken  Andini,  2005. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi (PPA) . Skripsi. Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Tidak dipublikasikan.
Noviyanti, Suzy. (2008). Skeptisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.5, No.1, 102-125.
Payamta, dkk, 1997. Akuntan Sebagai Profesi Etis . Perspektif, No 06/Edisi April-Juni.
Puspasari,   Novita   dan   Suwardi,   Eko.   2012. Pengaruh   Moralitas  Individu  Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi:   Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah . Simposium Nasional Akuntansi 15. Banjarmasin
Regar, Moenaf H, dkk. 2003. Akuntansi Indonesia di tengah kancah perubahan . LP3ES. Jakarta
Sarwoko, Imam, 1996. Perubahan Peran dan Tanggungjawab Profesi Akuntansi  dalam Era Globalisasi . KNA III. Semarang.
Satyo,  2005. Mendorong  Good  Governance  dengan  Mengembangkan  Etika  di  KAP . Media Akuntansi. Edisi Oktober.
Trisnawati,  Rina.  Wiyadi,  Sasongko  Noer  (2012). Pengukuran  Manajemen  Laba: Pendekatan  Terintegrasi  (Studi  komparasi  perusahaan  manufaktur  yang tergabung pada indeks JII dan LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2004-2010) . Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin.
Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Edisi   2. Salemba Empat.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Watts,  Ross  L  and  Jerold  L.  Zimmerman.  1978. Towards  a  Positive  Theory  of  The Determination of Accounting Standards. The Accounting Review. Vol LIII. No.1
Wells, Joseph T. (2007). Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection Second Edition . United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
Widyarini,  Ditta,  2005. Persepsi  Direktur  Utama  dan  Direktur  Keuangan  terhadap Profesi Akuntan Publik di Indonesia: Studi Empiris tentang Citra Akuntan Publik Indonesia . Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.  Tidak dipublikasikan.
Yeni, Nini Syafri, 2001. Persepsi Mahasiswa, Auditor dan Pemakai Laporan Keuangan terhadap  Peran  dan  Tanggungjawab  Auditor:  Studi  Empiris  mengenai Expectation Gap . Simposium Nasional Akuntansi IV. Sesi III.
Zimbelman,  Mark  F.  dan  T.  Jeffrey  Wilks.  2004. Decomposition  of  Fraud  Risk Assessments and Auditors’ Sensitivity to Fraud Cues . Contemporary Accounting Research, Vol. 21, No. 3, hal. 719-745.