## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI 1
Sarip* 1 , Diana Fitriana 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Jl. Tuparev Nomor 70 Cirebon
2 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM No 67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sarip@umc.ac.id

## Abstract
This study aims to look at the political role of Change over Time (PAW) which has the potential to  be  blamed  by  law.  Occurs  in  2020  to  fill  the  vacant  post  of  deputy  regent.  Extra  politics played  by  the  driver,  side  by  side  with  the  former  regent's  wife.  Indeed,  the  law  must  be respected,  and  extra-political  actions  cannot  be  blamed,  because  the  law  itself  has  provided space. By emphasizing role theory in research and using a method that emphasizes surveys, the community  was  not  previously  aware  of  extra  politics  in  Cirebon  District.  Furthermore,  the community looks  apathetic towards  political  developments  in Cirebon Regency.  Situations like this should ideally be a mature consideration for reforming Indonesian law so that incidents do not recur.
Keywords : Role Theory; Extra Politics; Legal Reform.

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  melihat  peran-peran  politik  dalam  Pergantian  Antar  Waktu  (PAW)  yang berpotensi  tidak  dapat  disalahkan  oleh  aturan  hukum.  Bukti  tersebut  terjadi  pada  tahun  2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan  menitikberatkan  pada role  theory pada  penelitian  dan  dengan  melalui  metode  yang menitikberatkan survei,  menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran  Kabupaten  Cirebon.  Selanjutnya  masyarakat  terlihat  apatis  atas  perkembangan  politik Kabupaten  Cirebon.  Keadaan  demikian  idealnya  menjadi  pertimbangan  matang  bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang.
Kata Kunci : Role Theory ; Politik Figuran; Pembaharuan Hukum.

## A. Pendahuluan
Pergantian  Antar  Waktu  (PAW)  wakil  bupati  Cirebon  tahun  2020  melahirkan  politik figuran.  Menunjukkan  penguatan  politik  dinasti  berbeda  dengan  daerah  lain  dengan  istilah politik figuran. Figuran diperankan mantan sopir bupati disandingkan dengan isteri bupati yang
1 Penelitian  ini  adalah  hasil  diskusi  bersama  antara  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Cirebon  dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Februari 2022
diberhentikan  (Baehaqi,  2020;  Budiman,  2002;  Hidayah,  2020;  Ivansyah,  2020).  Figuran umumnya  ditemukan  dalam  seni  pertunjukan  (Suardana,  Putra,  &  Atmadja,  2018).  Sedikit keluar  dari  pandangan  Valentinus  (2014,  p.  11)  masyarakat  apapun  perannya  bukan  figuran dalam  kehidupan  publik,  namun  faktanya  terjadi.  Politik  figuran  mengingatkan  karya  Yan Antono  dan  Taufik  Ismail  “Panggung  Sandiwara”  tahun  1977  yang  syarat role  theory . Berkorelasi  dengan  populisme  kepemimpinan  politik  sebagai  konsep  saling  berlawanan  (de Clercy, 2020, p. 107).
Politik  figuran  inilah  yang  membedakan  dengan  politik  dinasti  di  wilayah  lain, kecenderungan elite partai, tidak memperhatikan kemampuan dan integritas, justru menuju pada dinasti  politik.  Salah  satu  munculnya  politik  dinasti  dikatakan  Winda  Roselina  Effendi  (2018) macetnya kaderisasi  partai  politik dalam menjaring  calon  kepala  daerah  berkualitas.  Ada yang memanfaatkan popularitas selebriti untuk mendapatkan suara, dikenal sebagai kosmetik ataupun komoditas  politik  (Putri &  Muradi,  2017,  p.  103).  Walaupun  demikian  pada  pemilihan  kepala daerah  di  Kabupaten  Cirebon  untuk  tahun  2023,  PDIP  tidak  lagi  dapat  melakukannya,  justru yang  berpeluang  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dengan  perolehan  10  kursi  di  tahun  2019, artinya memenuhi syarat minimal 20% .
Role  theory sebagaimana  yang  dikonsepkan  Sebastian  Harnich  akan  menguraikan  adanya keterkaitan panggung sandiwara dalam memberi kesan formal atas politik figuran. Begitu dalam menjelaskan  politik  dinasti,  berusaha  meningkatkan  posisi  seseorang  dengan  tidak  merusak tatanan  politik  (Maksum, Tsay,  &  Muhammad,  2020,  p.  81).  Sekarang role  theory ditekankan pada  ideologi  yang  menjadi  entitas  konkret,  kesesuaian  sosial,  proses  sosialisasi,  keadaan manusia, dan gagasan pekerjaan. Berdasarkan Sebastian Harnich dalam tulisannya berjudul Role Theory  Operatinoalizatio  of  Key  Concepts bertujuan  menjawab  pertanyaan,  bagaimana  politik figuran dalam PAW wakil Bupati Cirebon?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  menekankan  pada  bentuk  investigasi  empiris  dalam  memperoleh  data  yang berkenaan  objek  PAW  wakil  bupati  dan  metode  survei  dengan  responden  ditentukan  secara Simple Random Sampling (Saptawartono, Widen, Segah, & Yanarita, 2019). Penyebaran angket yang  disebar  melalui googleform ,  adapun  sasaran  usia  18  sampai  50  tahun.  Selain  itu  juga melakukan  wawancara  secara  kualitatif.  Penyebaran  angket  dilakukan  untuk  mendalami penelitian  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  yang  berkenaan  dengan  PAW  wakil  bupati Cirebon. Wawancara dan diskusi tatap muka maupun daring dengan perwakilan masing-masing kelompok,  memiliki  peran  penting  dalam  mengendalikan  perpolitikan  di  Kabupaten  Cirebon. Selanjutnya  data  hasil googleform kami  diskusikan  untuk  dianalisis,  serta  hasilnya  untuk memberikan  gambaran  utuh  bagaimana  sebetulnya  PAW  wakil  bupati  di  Kabupaten  Cirebon yang  menempatkan  sopir  pribadi  sebagai  lawan  dari  isteri  mantan  bupati  yang  terganjal  kasus jual  beli  jabatan.  Juga  menelusuri  bagaimana  aturan  tentang  pengusung  partai  tanggal  dalam pemilihan  kepala  daerah  membuat  dewan  tidak  dapat  berbuat  apapun  dalam  menentukan pilihannya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Menelisik Role Theory Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati
Role  theory menggambarkan  kronologis,  pemain  berperan  sesuai  dengan  tujuan pertunjukan. Role  theory yang  bersentuhan  langsung  dengan  politik  muncul  sekitar  tahun 1970-an (Harnisch, Frank, & Maull, 2011, p. 7). Kronologis para pemain, diawali sejak tanggal 4  Juli  2018,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Cirebon  menyatakan  Sunjaya Purwadisastra  dan  Imron  Rosyadi  unggul.  Tanggal  25  Oktober  2018,  Komisi  Pembarantasan Korupsi  (KPK)  menahan  Sunjaya  Purwadisastra,  dugaan  gratifikasi.  Tanggal  28  September
2018,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  131.32-7754  Tahun  2018  tentang Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat dilantik. 26 Maret 2019, Keputusan Menteri Dalam  Negari  Nomor:  131.32-691  Tahun  2019  tentang  Pemberhentian  Sementara  Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat (Nugroho, 2019). Rangkaian kejadian, akhir peran dalam politik yang dibatasi ruang dan waktu.
Penelitian  tahun  2019  mengangkat  ketokohan  Bupati  Cirebon  periode  2013-2018  yang memiliki  sifat  maskulin,  cenderung  memaksakan  kehendak  pribadi,  kurang  dapat  menerima masukan  (Fauzan,  Dienaputra,  &  Hazbini,  2019,  p.  214).  Beralasan  melihat  gaya kepemimpinan  politik  diketahui  setelah  selasai  (Utami,  2014).  Penelitian  Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Padjajaran, akhir peran maskulinitas dalam role theory di tahun 2018. Role theory melahirkan  inovasi  untuk  menghibur  para  penggemar  dengan  menciptakan  politik figuran  tahun  2020.  Adanya  cerita  kepentingan  serta  harapan  dari  para  pemeran  termasuk figuran dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan atau politik dinasti (Krisnajaya, Suripto, Dewi,  Sulistiyani,  &  Laksana,  2019,  p.  137).  Babak  baru  terjadi  tanggal  6  Januari  2020, Sunjaya  Purwadisastra  akan  menyeret  mantan  ajudannya  Deni  Syafrudin  atas  kasus  jual  beli jabatan  (Supriadi,  2020).  Panggung role  theory yang  berlatar  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tanggal 2 Desember 2020, Wahyu Tjiptaningsih isteri dari Sunjaya Purwadisastra terpilih sebagai wakil bupati. Perolehan suara sangat signifikan yakni 36 suara,  Cunadi  memperoleh  1  suara,  10  suara  tidak  sah  dari  47  suara,  2  anggota  tidak  hadir dikarenakan sakit.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pengusung tunggal memiliki hak  penuh  untuk  mengusung  calon  wakil  bupati  (Aulia  &  Wisnaeni,  2018).  PDIP  pada  kursi DPRD  di  tahun  2014  dengan  jumlah  kursi  sebanyak  11,  sesuai  dengan  aturan  untuk  dapat mencalonkan kepala daerah minimal 20%, PDIP memenuhi syarat tersebut. Keadaan menjadikan peran  pemenang  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  bebas  menentukan  apa  yang  dikehendakinya walaupun  harus  mengesampingkan  moral  dalam  politik.  Para  anggota  dewan,  mau  tidak  mau suka  tidak  suka,  harus  memilih  antara  sopir  dan  permaisuri  yang  telah  disuguhkan  oleh pemegang  hak  penuh.  Dalam  daftar  nama  anggota  dewan,  Wahyu  Tjiptaningsih  dan  Cunadi tidak  termasuk  di  dalamnya.  Masyarakat  Kabupaten  Cirebon  hanya  mengenal  Wahyu Tjiptaningsih  isteri  Sunjaya  Purwadisastra  (Gabrillin,  2019)(Gabrillin,  2019).  Cunadi  mantan sopir  pribadi  Sunjaya  Purwadisatra  hampir  tidak  dikenal,  sejalan  dengan  pernyataan  Cunadi setelah tidak terpilih justru merasa tidak ada beban.
PAW  calon  wakil  bupati  hanya  menghormati  peraturan,  hadirnya role  theory menurut Sebastian  Harnisch  (2011)  sebagai  alat  untuk    mengoperasionalisasikan  konsep  kunci membentuk  peran. Role  theory akan  memiliki  arti  dalam  konteks  penulisan  sebagaimana yang dikemukanan  oleh  Sebastian  Harnisch  untuk  mengoperasionalkan  politik  figuran  dengan  tidak menyalahi  aturan  permainan.  Keberadaan role  theory dalam  membaca  pembangunan  politik dinasti,  mirip  Novel Mencari  Mata  Angin, tokoh  utama  disibukkan  dengan  identitas  dalam perubahan  kekuasaan,  figuran  yang  mencoba  menunjukkan  peran  formal  dalam  perubahan kekuasaan  (Jatmiko,  2015,  p.  25).  Skenario  perpolitikan  menandakan  lahirnya  politik  dinasti, role theory dalam menghadirkan politik figuran sebagai relasi kesan formal.
Figuran  memiliki  peran  yang  tidak  begitu  penting,  digolongkan  pada  jenis  tokoh berdasarkan  tingkat  pentingnya  peran.  Tetapi  memiliki  nilai  estetika,  tidak  kalah  menariknya dengan  tokoh  utama  dalam  suatu  pertunjukan.  Rahmat  Edi  Irawan  (2014,  p.  6)  menyatakan dalam  suatu  proses  pembuatan  film  untuk  televisi  memerlukan  latar  belakang  adegan  yang dilakukan  bintang  utama  maka  diperlukan  figuran  dengan  tujuan  untuk  memperbanyak penonton. Selain itu juga, fungsi figuran menarik penonton dalam dunia fantasi, secara kuantitas sendiri  akan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  (Imanto,  2007,  p.  10).  Figuran  politik  untuk membangun politik dinasti tidak memerlukan banyak figuran.
Figuran  besar  kemungkinan tidak  akan  menggantikan pemeran  utama  sebuah  pertunjukan, begitu juga dengan politik figuran yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Dengan kata lain, figuran akan merasa nyaman dengan penilaian-penilaian, di mana seorang pemimpin yang berasal dari kalangan  sendiri,  sedangkan  kepemimpinan  tidak  hanya bergantung  pada  budaya  dan  identitas tetapi  juga  harus  dapat  menerjemahkan  keduanya  untuk  mendapatkan  konsep  dalam  berperan (Harnisch et al., 2011, p. 9). Role theory dalam penelitian digunakan untuk membahas hubungan internasional dengan negara dalam rangka membangun jembatan empiris antara struktur dalam hubungan  internasional.  Digunakan  sebagai  payung  kontruktivisme  sosial  yang  pada  akhrinya menolak generalisasi terhadap kasus serupa.
Dinasti  politik  pada  dasarnya  merupakan  sistem  reproduksi  kekuasaan  primitif  yang mengandalkan  ikatan  darah.  Politik  dinasti  sendiri  merupakan  proses  mengarahkan  regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk mempertahankan kekuasaan (Susanti, 2017, pp.  113–114).  Melalui  pemaknaan  yang  digunakan  Susanti,  maka  penelitian  ini,  dimaksudkan bukanlah dinasti  politik  melainkan  lebih  pada  politik  dinasti.  Begitu  juga  dimaksudkan politik figuran yang mengarahkan untuk kepentingan politik dinasti. Aktor utama maupun aktor figuran tidak memiliki hubungan darah sebagaimana dimaksudkan dalam dinasti politik. Ikatan Sunjaya Purwadisastra  dan  Wahyu  Tjiptaningsih  merupakan  ikatan  suami  istri,  tentunya  tidak  masuk dalam ikatan darah, hanya merupakan ikatan hukum perkawinan, berbeda dengan makna dinasti politik dan lebih dekat dengan makna politik dinasti. Selain itu juga dalam arena politik dinasti di  Kabupaten  Cirebon  terlihat  adanya  stratifikasi  sosial  yang  diarahkan  pada  elite  untuk melakukan konsentrasi kekuasaan (Johansson & Uhlin, 2020, p. 82).
Penelitian  Paisal  Akbar  dan  Eko  Priyo  Purnomo,  kurang  memberikan  penegasan  antara dinasti  politik  dan  politik  dinasti.  Penelitian  di  Kota  Bontang,  Andi  Sofyan  Hasdam (suami/walikota)  kemudian  Neni  Moerniaeni  menggantikan  suaminya sebagai  walikota  (Akbar & Purnomo, 2019, p. 147). Sementara ikatan antara suami istri bukan merupakan ikatan darah sebagaimana makna dari dinasti politik, melainkan lebih mendekati pada makna politik dinasti. Dinasti  politik  diwariskan  pada  ahli  waris  secara  informal  tidak  menafikan  hubungan  darah. Walaupun demikian makna dinasti politik juga terlihat jelas pada saat Neni Moerniaeni sebagai walikota dan anaknya yang menduduki ketua DPRD (Akbar & Purnomo, 2019).
Penelitian  Martien  Herna  Susanti  (2017,  pp.  113–114)  dengan  tegas  membedakan  antara dinasti  politik  dan  politik  dinasti,  pandangannya  lebih  menekankan  pada  dinasti  politik  yang lebih  berbahaya  bagi  demokrasi  dan  kurang  memperhatikan  politik  dinasti.    Walaupun  sudah membedakan  antara  dinasti  politik  yang  berpatokan  pada  ikatan  darah,  politik  dinasti  yang berpatokan  pada  regenerasi  golongan  pada  kekuasaan.  Selanjutnya  pada  saat  bicara  dinasti politik  juga  menggunakan  ikatan  darah  dan  perkawinan.  Kurang  begitu  jelas  pada  saat menyinggung  perkawinan  apakah  yang  dimaksudkan  adalah  keturunan  darah  yang  dihasilkan dari  perkawinan  atau  hubungan  suami  dan  istri.  Begitu  juga  pada  saat  menyuguhkan  contoh adanya suami istri yang memimpin Kabupaten Klaten secara bergantian (Susanti, 2017, p. 115). Kemudian  antara  dinasti  politik  dan  politik  dinasti  merebak  lebih  disebabkan  faktor  modal, jaringan, kekuatan partai.
Penelitian  berkenaan  dengan  PAW  atas  wakil  kepala  daerah  juga  dilakukan  Rahma  Aulia dan  Fifiana  Wisnaeni  (2018,  p. 300), yang diusung oleh  partai  koalisi (PDIP, PKB, PAN, dan Hanura)  mengalami  kendala  di  intern  koalisi  sendiri.  Alasannya  bupati  yang  jadi  berasal  dari PDIP dan partai lain bersikukuh untuk wakilnya jangan dari PDIP kembali (Aulia & Wisnaeni, 2018, p. 301). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mahropiono (2016, p. 351), menunjukkan bahwa  yang  berhak  untuk  mencalonkan  atas  kepala  daerah  ataupun  wakil  kepala  daerah  yang diberhentikan  dengan  kekuatan  hukum  tetap  maka  harus  dicalonkan  dari  fraksi  atau  gabungan fraksi.  Kedua  penelitian  menunjukkan  berkenaan  dengan  PAW  yang  memiliki  kewenangan adalah  partai  pengusung.  Model  pengisian  yang  dilakukan  legislatif  berkenaan  dengan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  seperti  dikatakan  Budiyono  (2013,  p.  148),  menyebabkan
ketidakpastian  dan  mencederai  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Berdasarkan  penelitian  Gusti  Ayu Ratih Damayanti dan Suryantok (2019, p. 101), setelah wakil bupati Lombok Barat naik menjadi bupati, wakil bupati tidak dapat terisi dengan kendala antar partai pengusung. Ketiga penelitian menunjukkan PAW atas kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami kendala saat partai pengusung tidak satu partai.
PAW atas kepala daerah ternyata mengalami hambatan berkenaan dengan partai pengusung yang  memiliki  hak  penuh  untuk  melakukannya.  Berbeda  dengan  PAW  untuk  legislatif  yang terkesan  lebih  mudah  dilakukan  (Farida,  2013,  p.  382).  Berapa  kajian  PAW  legislatif  lebih banyak  tersangkut  pidana  (Rudianto  &  Purwanto,  2020,  p.  72).  Begitu  banyaknya  kasus  yang menimpa anggota legislatif tidak menjadikan PAW mengalami kesulitan, berbeda dengan PAW yang  menimpa  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  koalisi  partai  pengusung  menjadikan PAW  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  mengalami  hambatan.  Tentunya  berbeda  dengan keadaan  di  Kabupaten  Cirebon,  pengusung  partai  tunggal  memiliki  hak  penuh  untuk menentukannya.

## 2. Persepsi Masyarakat dan Potensi Pengulangan
Deskripsi  atau  gambaran  tentang  fokus  berkenaan  dengan  dampak  dari  ambang  batas  di tingkatan pusat yang berdampak langsung terhadap perpolitikan di Kabupaten Cirebon. Adapun data  yang  digunakan  mengambil  sampel  sebanyak  53  responden  yang  berhasil  mengisi pertanyaan-pertanyaan.  Sebanyak  53  responden  terbagi  dalam  tiga  kategori  berdasarkan  usai. Patokan  usia  digunakan  yakni  rentang  usia  17-20  tahun,  20-30  tahun,  dan  30  tahun  ke  atas. Pemilihan usia berdasarkan syarat memilih di Indonesia yang mematok usia minimal 17 tahun. Adapun  dasar  hukum  yang  digunakan  yakni  UU  No.  23/2006  tentang  Administrasi Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  24/2013,  UU  No.  17  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum,  serta  perundang-undangan  lain  yang  berkaitan  syarat  minimal memilih  di  Indonesia.  Usia  17  tahun  inilah  yang  kemudian  dikatakan  sebagai  syarat  dalam politik untuk menentukan suatu pilihan.
Berdasarkan  data  didapatkan  sebanyak  52,8%  responden  berjenis  kelamin  laki-laki. Sebanyak  47,2%  responden  berjenis  kelamin  perempuan.  Sedangkan  dari  segi  umur  dapat digambarkan usia 17-20 tahun sebanyak 11,3%. Usia 20-30 tahun sebanyak 68,8%, sedangkan untuk usia partisipasi di atas 30 tahun sebanyak 18,9 %. Rentang usia yang digunakan dimulai 17 tahun  pada  dasarnya  menunjukkan  adanya  kesesuaian  dengan  peraturan-peraturan  berkenaan dengan hak memilih dan berkorelasi dengan  hak  konstitusional sebagai warga negara. Sebagai warga  negara  di  Indonesia  batas  usia  tersebut  memiliki  kesempatan  yang  sama  itulah  sebagai prinsip  kesamaan  dalam  hukum  yang  telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan.  Adapun sebagai  gambaran  akan  deskripsi  usia  dan  jenis  kelamin,  sebagaimana  digambarkan  dalam Gambar 1.
Selain  jenis  kelamin  dan  dan  batas  usia  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  fokus penelitian  juga  menggunakan  kriteria  lain  berkenaan  dengan  profesi.  Profesi  sendiri menunjukkan  pengetahuan  berkenaan  dengan  pekerjaan.  Profesi  sendiri  di  Kabupaten  Cirebon sangat beragam, tetapi fokus pada empat ketentuan yang diharapkan lebih fokus dalam melihat penelitian.  Dengan  menggunakan  indikator  profesi  membaca  arah  perpolitikan  mendatang. Kriteria  pelajar  atau  mahasiswa,  perangkat  desa,  Pengawai  Negeri  Sipil  (PNS),  dan  non  PNS. Pada  penelitian  didapatkan  yang  berprofesi  sebagai  mahasiswa  sebanyak  73,6%.  Mahasiswa fokus penelitian dengan pertimbangan sudah banyak diketahui oleh berbagai kalangan memiliki pemikiran kritis dalam membaca fenomena di daerah maupun tingkatan nasional. Sebagaimana yang  diungkapkan  Suparni  keberadaan  mahasiwa  sendiri  dilatih  untuk  berfikir  kritis  dan menjadikan pemikiran yang lebih baik.
Non-PNS  sebanyak  24,5%,  digunakan  sebagai  bentuk  respon  atas  aparatur  daerah  yang peduli  terhadap  perkembangan  perpolitikan  di  Kabupaten  Cirebon.  Sedangkan  mereka  yang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 131-141
berprofesi sebagai perangkat desa hanya sekitar 2%, hal ini ada kemungkinan adanya kesulitan- kesulitan  untuk  mengisi angket  apalagi  tingkat  pendidikan  aparat desa  sangat  beraneka  ragam. Sementara  untuk  PNS  sendiri  tidak  ada  yang  mengisi  sebaran  angket  tersebut.  Dalam  hal  ini dimaksudkan untuk menemukan tekanan-tekanan yang berkenaan dengan rasa kekhawatiran atas jabatannya sendiri. Adapun rinciannya dapat terlihat dalam Gambar 2.
Gambar  1  yang  menggambarkan  tingkat  usia  dan  jenis  kelamin  sebagai  indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  fokus  partisipasi  keingintahuan  atas  perkembangan  politik  di Kabupaten Cirebon. Pada Gambar 2 fokus pada profesi atau pekerjaan untuk mengukur indikator dan  memudahkan  deskripsi dalam  pemecahan permasalahan  yang ditemukan  dalam  penelitian. Untuk sebaran angket sendiri sebagaimana yang disajikan dalam diagram berasal dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Gambaran yang berkenaan dengan jenis kelamin dan usia akan menunjukkan sejauh mana ketertarikan terhadap perpolitikan di Kabupaten Cirebon. Begitu juga dengan  profesi  akan  menjadi  fokus  yang  sama.  Sementara  untuk  sebaran yang berkenaan dengan wilayah setidaknya akan menjadi fokus tanggapan masyarakat lebih terperinci, walaupun peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan. Setidaknya kekurangan yang ada akan dianalisis dengan  menggunakan  fenomena  yang  terjadi  di  daerah  lain. Dalam  kasus  PAW  Wakil  Bupati Cirebon, penulis akan menjabarkan data berbentuk diagram terkait dengan PAW Wakil Bupati Cirebon yang diusung oleh partai tunggal yakni PDIP merekomendasikan Wahyu Tjiptaningsih yang  berlatar  belakang  istri  mantan  bupati  sebelumnya  yang  terjerat  korupsi  dan  Cunadi  yang berlatar belakang supir bupati.
Dalam  survei  yang  dilakukan  mendapatkan  hasil  atas  pertanyaan  ketertarikan  masyarakat Kabupaten Cirebon dalam Proses PAW Wakil Bupati Cirebon yakni terdapat 20,8% orang yang sangat tertarik, 52,8% cukup tertarik, 18,9% kurang tertarik dan 7,5% tidak tertarik sama sekali terkait  PAW  Wakil  Bupat  Cirebon.  Dari  latar  belakang  PAW  Wakil  Bupati  Cirebon mendapatkan  hasil  5,7%  sangat  tahu,  30,2%  cukup  tahu,  50,9%  kurang  tahu  dan  13,2% masyarakat Cirebon yang mengetahui latar belakang terjadinya PAW Wakil Bupati Cirebon.
Pada  Gambar  4  menjelaskan  tentang  pengetahuan  masyarakat  terhadap  profesi  dari  calon wakil  bupati  pada  proses  PAW  Wakil  Bupati  Cirebon  yakni  memperoleh  hasil  11,5%  sangat tahu,  26,9%  cukup  tahu,  42,3%  kurang  tahu,  15,4%  tidak  tahu  sama  sekali  dan  bahkan  hanya 3,9%  yang  mengetahui  profesi  dari  kedua  calon  Wakil  Bupati  Cirebon.  Pada  profesi  di  partai banyak yang tidak mengetahui dari kedua calon tersebut. Berdasarkan survei relasi profesional dalam politik cirebon mendapakan hasil 3,7% sangat tahu, 34% cukup tahu, 45,3% kurang tahu dan 17% tidak tahu sama sekali terkait kedua calon PAW Wakil Bupati Cirebon.
Syarat  ambang  batas  20%,  pencalonan  kepala  daerah  sempat  dipersoalkan,  kemudian diajukan  uji  materiil  ke  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  (MK-RI).  Melalui  Putusan Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil tidak dapat menerima permohonan tersebut. Putusan MK-RI, kemunginan ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan, namun apa yang menjadi putusan tersebut memberikan gambaran tentang role theory ditekan atas adanya putusan tersebut. Hasil studi berkenaan role theory, adanya politik figuran pada PAW wakil bupati di Kabupaten Cirebon.  Adanya syarat  minimal  bagi partai  politik  dapat mencalonkan  kadernya  tanpa koalisi dengan partai lain harus memenuhi syarat 20% atau 25% dari  akumulasi suara sah dalam pemilu terakhir (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2017), pada tahun 2018 telah dipenuhi oleh PDIP. Maka tidak heran apabila PDIP berani mengusung pasangan Sunjaya Purwadisastra dan Imron Rosyadi sebagai calon bupati dan wakil bupati Cirebon. Apa yang menjadi harapan PDIP  di  Kabupaten  Cirebon  menjadi  kenyataan,  tetapi  karena  adanya  kasus  yang  menimpa Sunjaya Purwadisastra PDIP harus melakukan PAW untuk wakil bupati Cirebon. Politik figuran yang  tahun  2020  dimainkan  oleh  PDIP  di  pemilihan  kepala  daerah  berikutnya  tidak  akan  di ulang. Namun pengulangan adanya politik figuran masih membuka ruang untuk PKB yang telah memenuhi  syarat  minimal 20%.  Adapun peluang  tersebut  dapat  diketahui  dari  jumlah  kursi di DPRD Kabupaten Cirebon, seperti pada Tabel 1.
Tabel 1.

## Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024
Partai Kursi 2014-2019 Kursi 2019-2024 PDIP 11* 8 PKB 8 10* GERINDRA 6 7 GOLKAR 6 7 DEMOKRAT 5 4 PKS 5 6 NasDem 4 7 HANURA 3 1 PPP 1 0 PBB 1 0
Sumber: DPRD Kabupaten Cirebon, kemudian diolah dalam bentuk persandingan yang kemungkinan terulangnya politik figuran di Kabupaten Cirebon

## Gambar 1. Diagram Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkatan Usia
Sumber: hasil survei penulis

## Gambar 2. Diagram Berdasarkan Pekerjaan dan Sebaran Data
Sumber: hasil survei penulis

## Gambar 3. Diagram Ketertarikan Terhadap PAW Wakil Bupati Cirebon Profesi
Sumber: hasil survei penulis
Gambar 4. Diagram Pengetahuan Profesi Calon Wakil Bupati Cirebon dan Profesi di Partai
Sumber: hasil survei penulis

## D. Simpulan dan Saran
Persepsi  masyarakat  Cirebon  atas  pengisian  jabatan  ini  tidak  berlarut-larut  terlalu  lama karena  mengingat  pentingnya  peran  wakil  kepala  daerah  dalam  jalannya  roda  pemerintahan. Partai  politik  pengusung  dalam  proses  pergantian  antar  waktu  wakil  kepala  daerah  harus merekomendasikan kader calon wakil bupati yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak menjadi kandidat calon pemimpin daerah. Bukan kemudian asal merekomendasikan calon wakil kepala dearah hanya sebagai penggugur dari undang-undang berlaku. Terpilihnya wakil kepala daerah  yang  berkualitas  maka  kesejahteraan  rakyat  di  daerah  dan  pembangunan  di  daerah  itu sendiri bisa mandiri dan maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  P.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2019).  Model  Dinasti  Politik  di  Kota  Bontang. Jurnal  Wacana Politik , 4 (2), 145–156. Retrieved from
http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25381
Aulia, R., & Wisnaeni, F. (2018). Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang  Berhalangan  Tetap  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia(Studi  Kasus  Pengisian Jabatan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Grobogan). Masalah-Masalah  Hukum , 47 (3),  298–316. https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316
Baehaqi, A. I. (2020, December 2). Mantan Sopir dan Istri Mantan Bupati Bersaing Jadi Wakil Bupati  Cirebon  pada  Rapat  Paripurana. Tribun  Cirebon.Com .  Retrieved  from https://cirebon.tribunnews.com/2020/12/02/mantan-sopir-dan-istri-mantan-bupati-bersaing- jadi-wakil-bupati-cirebon-pada-rapat-paripurana
Budiman,  A.  (2002). Teori  Negara:  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi (2nd  ed.).  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiyono, B. (2013). Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 135–148. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.372
Damayanti, G. A. R., & Suryantok, S. (2019). Implementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus  Kabupaten  Lombok  Barat). Unizar  Law  Review , 2 (2),  96–108.  Retrieved  from https://www.e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/161
de  Clercy,  C.  (2020).  On  the  Intersection  of  Leadership  and  Populism  in  North  America  and Europe. Politics and Governance , 8 (1), 107–110. https://doi.org/10.17645/pag.v8i1.2946
Effendi,  W.  R.  (2018).  Dinasti  Politik  dalam  Pemerintahan  Lokal  Studi  Kasus  Dinasti  Kota Banten. Jurnal Trias Politika , 2 (2), 233–247. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471
Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 195–214. https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2991
Fauzan,  A.,  Dienaputra,  R.,  &  Hazbini,  H.  (2019).  Kontruksi  Maskulinitas  Sunjaya Purwadisastra  (Perwira  TNI  AD  dan  Bupati  Cirebon). Sosiohumaniora:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora , 21 (2), 210–215. Retrieved from http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/10099
Gabrillin,  A.  (2019,  April  24).  Kasus  Jual  Beli  Jabatan,  Bupati  Cirebon  Dituntut  7  Tahun
Penjara. Kompas.Com . Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/15323831/kasus-jual-beli-jabatan-bupati- cirebon-dituntut-7-tahun-penjara
Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (Eds.). (2011). Role theory in international relations: Approaches and analyses . London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203818756
Hidayah, N. (2020, October 21). PDIP Ajukan Wabup Cirebon Istri dan Supir Terpidana Suap. Media  Indonesia .  Retrieved  from  https://mediaindonesia.com/nusantara/354665/pdip- ajukan-wabup-cirebon-istri-dan-supir-terpidana-suap
Imanto,  T. (2007). Film Sebagai Proses Kreatif  Dalam Bahasa Gambar. Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 4 (1), 22–34. Retrieved from https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/35
Irawan,  R.  E.  (2014).  Representasi  Perempuan  dalam  Industri  Sinema. Humaniora , 5 (1),  1–8. https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2975
Ivansyah,  R.  (2020,  December  2).  Suaminya  Terseret  Kasus  Korupsi,  Sang  Istri  Terpilih  Jadi
Wakil Bupati Cirebon. Tempo.Co . Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1410957/suaminya-terseret-kasus-korupsi-sang-istri-terpilih- jadi-wakil-bupati-cirebon
Jatmiko, D. (2015). Estetika Sastra Popular dalam Novel Mencari Sarang Angin Karya Suparto Brata. Lakon , 4 (1), 24–40. https://doi.org/10.20473/lakon.v4i1.1928
Johansson,  H.,  &  Uhlin,  A.  (2020).  Civil  society  elites:  A  research  agenda. Politics  and Governance , 8 (3), 82–85. https://doi.org/10.17645/pag.v8i3.3572
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota .  ,  (2017). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Krisnajaya, I. M., Suripto, S., Dewi, N. P., Sulistiyani, A. T., & Laksana, L. U. A. (2019). The Political  Process  of  Bureaucratic  Reform:  Wonosobo  Regional  Government  Experience from  2011-2015. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 23 (2),  135–149. https://doi.org/10.22146/jsp.42589
Mahropiono,  M.  (2016).  Pengisian  Kekosongan  Jabatan  Gubernur  (Studi  Jabatan  Gubernur  di
DKI Jakarta). Badamai Law Journal , 1 (2), 343–362. https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1827
Maksum, A., Tsay, C. L., & Muhammad, A. (2020). Indonesian migrant workers in Taiwan: The state  dilemma  and  people’s  realities. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 24 (1),  80–96. https://doi.org/10.22146/jsp.51303
Nugroho,  A.  (2019).  Jumat  Malam  Bupati  Cirebon  Resmi  Dilengserkan,  Imron  Diajukan Menjadi  Bupati  Definitif.  Retrieved  from  Pikiranrakyat.com  website:  https://www.pikiran- rakyat.com/jawa-barat/pr-01318442/jumat-malam-bupati-cirebon-resmi-dilengserkan- imron-diajukan-menjadi-bupati-definitif
Putri,  D.  T.  E.,  &  Muradi,  M.  (2017).  Popularitas  Selebriti  Sebagai  Alat  Kosmetika  Politik.
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 103–115. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12640
Rudianto, R., & Purwanto, P. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD yang Sudah Dilantik (Studi Kasus Ijasah Palsu di PN Kraksaan). IUS : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum , 8 (2), 71–83. https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.691
Saptawartono, S., Widen, K., Segah, H., & Yanarita, Y. (2019). Socio-Economic Condition of Communities  in  Resolving  Conflicts  in  the  Bukit  Tangkiling  Conservation  Area. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 23 (2), 150. https://doi.org/10.22146/jsp.44308
Suardana, G., Putra, I. N. D., & Atmadja, N. B. (2018). “The Legend of Balinese Goddesses”: Komodifikasi Seni Pertunjukan Hibrid dalam Pariwisata Bali. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) , 8 (1), 35–52. https://doi.org/10.24843/JKB.2018.v08.i01.p03
Supriadi,  Y.  (2020,  January  6).  Ungkit  Kisah  Lama,  Eks  Bupati  Cirebon  Sunjaya  Ingin  Seret Mantan  Ajudan  dalam  Kasus  Jual  Beli  Jabatan. Pikiranrakyat.Com .  Retrieved  from https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01330344/ungkit-kisah-lama-eks-bupati- cirebon-sunjaya-ingin-seret-mantan-ajudan-dalam-kasus-jual-beli-jabatan
Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society , 1 (2), 111–119. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440
Utami,  D.  (2014). Pemilu,  Kepemimpinan,  Transaksional,  Transformatif (No.  1).  Yogyakarta.
Retrieved from
http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/penelitian/KARAKTERISTIK+KEP EMIMPINAN+POLITIK+INDONESIA+revisi.pdf
Valentinus  CP.  (2014).  Pendidikan  Sebagai  Kunci  Ketahanan  Nasional. Jurnal  Kajian Lemhannas RI , 20 , 4–15. Retrieved from
https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_20_Desember_ 2014.pdf