Volume 01, Issue 1, April 2021, Pages 34- 43

## UTANG NEGARA, DIBAYAR OLEH WARGA NEGARA, DAN TINJAUANNYA MENURUT SYARI’AT AGAMA
Eko Saputra 1 ,  Qurroh Ayuniyyah 1
1 Program Study Magister Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia Coresponding Email: ekosaputra@diversity.gmail.com

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received: 25-02-2021 Accepted: 05-03-2021 Available online:
01-04-2021
Keywords : Justice, Polygamy, religion

## A B S T R A C T
Debt or in accounting terms is referred to as a liability at the con- ceptual and implementation level in the Islamic economic system is legal as long as it does not conflict  with the  principle of halalness and the principle of benefit. however, if the debt uses an interest in- strument, the law is haram. Citizens are not obliged to pay off debts taken  by  the  government,  but  those  who  are  obliged  to  repay  the debts in question are the officials or the government in power or if this  is  not  possible,  the  next  government  is  responsible  for  making payments when the mechanisms and processes for the facilities taken are in accordance with the procedures applies. However, if there is a  distortion  or  fraud  (deviation),  the  person  obliged  to  return  the debt payment obligation is an individual from the authorized official as the policy maker of the facility .
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## 1. PENDAHULUAN
Di dalam Al Qur’an terdapat satu ayat yang merupakan firman Allah terpanjang yang tersurat di dalam kitab suci Umat Islam ini. Ayat tersebut adalah QS. Al Baqarah : 282.
ۡمُكَن ۡیَّب بُت ۡكَی ۡل َو ُُۚهوُبُت ۡكٱَف ى ࣰ ّمَسُّم  ࣲلَجَأ  ٰۤ ىَلِإ  ٍنۡیَدِب مُتنَیاَدَت اَذِإ ۟ا ٰۤوُنَماَء  َنیِذَّلٱ اَهُّیَأٰۤ ـَی
ُُۚ َّللّٱ ُهَمَّلَع اَمَك  َبُت ۡكَی نَأ  ٌبِتاَك  َبۡأَی  َلَ َو  ُِۚلۡدَعۡلٱِب  ُُۢبِتاَك
ُّقَحۡلٱ ِه ۡیَلَع یِذَّلٱ ِلِل ۡمُیۡل َو  ۡبُت ۡكَیۡلَف
اًفیِعَض  ۡوَأ اًهیِفَس ُّقَحۡلٱ ِه ۡیَلَع یِذَّلٱ َناَك نِإَف ُۚا ࣰ ٔـۡیَش ُهۡن ِم  ۡسَخ ۡبَی  َلَ َو ۥُهَّب َر َ َّللّٱ ِقَّتَی ۡل َو نَأ ُعی ِطَت ۡسَی  َلَ  ۡوَأ
َّل نِإَف ۡۖۡمُكِلاَج ِّر نِم ِنۡیَدیِهَش ۟اوُدِه ۡشَت ۡسٱ َو  ُِۚلۡدَعۡلٱِب ۥُهُّیِل َو  ۡلِل ۡمُیۡلَف  َوُه َّلِمُی
نَأ ِءٰۤاَدَهُّشلٱ َنِم َن ۡوَض ۡرَت نَّمِم ِناَتَأ َر ۡمٱ َو ࣱ لُج َرَف ِنۡیَلُج َر اَنوُكَی  ۡم
۟ا ٰۤوُمَٔـ ۡسَت  َلَ َو  ُۚۚ۟اوُعُد اَم اَذِإ ُءٰۤاَدَهُّشلٱ  َبۡأَی  َلَ َو  ُۚ ى َر ۡخُ ۡلۡٱ اَمُه ىَد ۡحِإ  َرِّكَذُتَف اَمُه ىَد ۡحِإ َّل ِضَت ِإ ا ًریِبَك  ۡوَأ ا ًریِغَص ُهوُبُت ۡكَت نَأ ۡمُكِل⁠  َذ  ُۚۦِهِلَجَأ  ٰۤ ىَل
ُت ࣰ ة َر ِضاَح ًة َر ـَجِت  َنوُكَت نَأ  ٰۤ َّلَِإ  ۟ا ٰۤوُباَت ۡرَت  َّلََأ  ٰۤ ىَنۡدَأ َو ِةَد ـَهَّشلِل  ُم َوۡقَأ َو ِ َّللّٱ َدنِع ُطَسۡقَأ ۗاَهوُبُت ۡكَت  َّلََأ  ٌحاَنُج  ۡمُك ۡیَلَع  َسۡیَلَف  ۡمُكَنۡیَب اَهَنو ُریِد
ۡعَیاَبَت اَذِإ ۟ا ٰۤوُدِه ۡشَأ َو
ُكُمِّلَعُی َو َۡۖ َّللّٱ ۟اوُقَّتٱ َو  ۗۡمُكِب  ُُۢقوُسُف ۥُهَّنِإَف ۟اوُلَعۡفَت نِإ َو ُۚ ࣱ دیِهَش  َلَ َو ࣱ بِتاَك  َّرٰۤاَضُی  َلَ َو  ُۚۡمُت
ࣱمیِلَع ٍء ۡیَش ِّلُكِب ُ َّللّٱ َو ُۗ َّللّٱ ُم
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang penulis  di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana  Allah  telah  mengajarkan  kepadanya,  maka  hendaklah  dia  menuliskan.  Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,  dan  janganlah  dia  mengurangi  sedikit  pun  daripadanya.  Jika  yang  berutang  itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka  hendaklah  walinya  mendiktekannya  dengan  benar.  Dan  persaksikanlah  dengan  dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah  saksi-saksi  itu  menolak  apabila  dipanggil.  Dan  janganlah  kamu  bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih  adil  di  sisi  Allah,  lebih  dapat  menguatkan  kesaksian,  dan  lebih  mendekatkan  kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu  lakukan  (yang  demikian),  maka  sungguh,  hal  itu  suatu  kefasikan  pada  kamu.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  Allah  memberikan  pengajaran  kepadamu,  dan  Allah  Maha Mengetahui segala sesuatu ." (QS. Al-Baqarah: 282)
Firman Allah SWT di atas menurut imam Ibnu Katsir merupakan petunjuk (SOP) untuk orang-orang beriman ketika melakukan transaksi muamalah yang bersifat tidak tunai (utang- piutang),  maka  kegiatan  tersebut  harus  tercatat  dengan  baik,  agar  terjaga  kadarnya  (nilai transaksinya),  waktunya  (tenornya),  dan  dipersaksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Terkait  utang
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
piutang ini juga Nabi Muhammad SAW banyak menyinggung dalam hadits nya agar umatnya dapat berhati-hati dalam perkara tersebut. Salah satu sabda beliau yang populer adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Umar ra berikut:

## ٌ مٌ ه ْرِدٌٌ ل  وٌٌ را نيِدٌٌ م ثٌٌ سْي لٌٌِهِتا ن س حٌٌْنِمٌٌ ى ِضُقٌٌ م هْرِدٌٌْو أٌٌ را نيِدٌٌِهْي ل ع  وٌٌ تا مٌٌْن م
Artinya: Barangsiapa  yang  mati  dalam  keadaan  masih  memiliki  utang  satu  dinar atau  satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham .” (HR. Ibnu Majah )
Begitu  sangat  esensial  agama  Islam  mengatur  persoalan  ini  hingga  Nabi  Muhammad SAW yang do’anya makbul oleh Allah SWT bahkan tidak bersedia mensholatkan jenazah yang masih memiliki utang. Dengan demikian,  yang menjadi pertanyaan seriusnya adalah apakah sudah  sewajarnya  masyarakat  Indonesia  merasa  khawatir  dengan  kondisi  keuangan  Negara yang telah mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir triwulan II 2020 sebesar 408,6 miliar dolar AS atau sekitar 5.961 triliun rupiah (kurs Rp. 14.590), seperti yang dikatakan oleh Kepala  Departemen  Komunikasi  Bank  Indonesia,  Onny  Widjanarko,  pada  hari  Jumat,  14 Agustus 2020. Bahkan tercatat dalam laporan Bank Dunia pada publikasi tahunan International Debt  Statistics  2021: “The  top  10  borrowers,  defined  as  those  with  the  largest  end-2019 external  debt  stock,  are  Argentina,  Brazil,  China,  India,  Indonesia,  Mexico,  the  Russian Federation,  Thailand,  Turkey,  and  South  Africa.” ranking  Indonesia  dalam  hal  utang  telah menduduki  posisi  ke-5  negara  berpendapatan  rendah/menengah  dengan  utang  luar  negeri terbesar di dunia.
Bukan hanya karena statement Menteri Keuangan RI, ibu Sri  Mulyani  Indrawati pada hari Senin, 17 Appril 2017 lalu ketika memberikan kuliah umum di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang mengatakan “ Dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp 13 juta) ”. Ini berarti bahwa  sebagai  warga  Negara,  secara  sistematis  setiap  individu  masyarakat  Indonesia dibebankan utang sebesar nominal di atas yang dalam Islam bukan hanya urusan dunia semata tapi juga  akan  di  bawa  sampai  ke  akhirat?  Akan  tetapi  ternyata  paradigma  di  atas bukanlah
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
satu-satunya  yang mencemaskan, karena jika mencermati fakta emprisis persoalan utang ini juga  dapat  membahayakan  kedaulatan  kita  sebagai  bangsa  ketika  kendali  liabilitas  ini  tidak prudensial bahkan secara angka nominalnya relatif kolosal. Sebut saja Negara Argentina pada tahun 2001 dinyatakan Default (bangkrut) karena gagal bayar utang Negara sebesar USD 100 miliar,  atau  Negara  Zimbabwe  pada  tahun  2008  terlilit  utang  sebesar  USD  4.5  miliar  yang mengakibatkan nilai tukar mata uang di Negara tersebut tidak ada harganya sama sekali.
Negara Yunani pun mengalami nasib yang sama dan dinyatakan default pada tahun 2015 lalu karena mencatatkan utang sebesar USD 360 miliar hingga berakibat pada pengangguran yang tidak terkendali, gelandangan yang semakin meluas, dan maraknya masyarakat di sana yang kelaparan. Negara berikutnya yang mengalami krisis keuangan akibat terlilit utang adalah Venezuela di mana pada tahun 2017 nilai utang Negara tersebut mencapai USD 105 miliar dan membuat  Negara  kaya  minyak  ini  harus  kehilangan  jutaan  warganya  karena  memilih  untuk bermigrasi ke Negara lain guna menyelamatkan dirinya dari kesulitan ekonomi di negaranya. Tidak disanksikan lagi bahwa utang pada tingkat Negara terutama utang luar negeri di tataran konsep  dan  penerapannya  mengandung  banyak  madlarat  yang  menjebak,  melihat  realitas bahwa mayoritas Negara/lembaga pendonor (kreditur) adalah non muslim yang menggunakan sistem  ekonomi  kapitalis  yang  tentu  sangat  tercium  aroma  riba  di  dalamnya.  Kondisi  ini berakibat  pada  tidak  kunjung  selesainya  fasilitas  yang  digunakan  biarpun  posisi  utang  telah berulang kali di restrukturisasi bahkan dengan berbagai macam stimulus ekonomi pun sama sekali tidak membantu.
Inilah  mengapa  penting  untuk  mengaksentuasi  peran  Ekonomi  Islam  dalam perekonomian  global  agar  dapat  terwujud  hubungan  sosial  antar  warga  negara  yang berketuhanan, berkeseimbangan, dan berkeadilan

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Al Qur’an menyebut utang sebagai (  ٍنۡیَد ). Definisi ini terdapat dalam QS. Al Baqarah: 282 Allah SWT berfirman:
ِب مُتنَیاَدَت اَذِإ ۟ا ٰۤوُنَماَء َنیِذَّلٱ اَهُّیَأٰۤ ـَی
ٍنۡیَد ُُۚهوُبُت ۡكٱَف ى ࣰ ّمَسُّم  ࣲلَجَأ  ٰۤ ىَلِإ
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”
Di dalam beberapa Hadits pun demikian menggunakan kata yang sama ( ٍن ۡیَد ) Rasulullah SAW bersabda:
ىَّتَح َةَّنَجْلا َلَخَد اَم  ٌنْیَد ِه ْیَلَع َو  ِنْیَت َّرَم َلِتُق َّمُث َىِیْحُأ َّمُث ِ َّاللَّ ِلیِبَس ىِف َلِتُق ًلاُج َر َّنَأ  ْوَل ِهِدَیِب ىِسْفَن ىِذَّلا َو ُهُنْیَد ُهْنَع ىَضْقُی
Artinya:  “Demi  yang  jiwaku  ada  ditanganNya,  seandainya  seorang  laki-laki  ter- bunuh  di  jalan  Allah,  kemudian  dihidupkan  lagi,  lalu  dia  terbunuh  lagi  dua  kali,  dan  dia masih  punya  utang,  maka  dia  tidak  akan  masuk  surga  sampai  utangnya  itu  dilunasi.  (HR Tirmidzi)
ُهْنَع ىَضْقُی ىَّتَح  ِهِنْیَد ِب ٌةَقَّلَعُم  ِن ِم ْؤُمْلا  ُسْفَن
Artinya: “Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai utang itu dilu- naskannya.” (HR. Ibnu Majah)
اًقِراَس َهَّللا َىِقَل ُهاَّیِإ ُهَیِّفَوُی َلَ ْنَأ ٌعِمْجُم َوُهَو اًنْیَد ُنَّیَدَی ٍلُجَر اَمُّیَأ
Artinya:  “ Siapa  saja  yang  berutang  lalu  berniat  tidak  mau  melunasinya,  maka  dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri. ” (HR. Ibnu Majah)
Kata ( ٍن ۡیَد ) juga disebutkan di dalam kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) yang mem- iliki arti utang.  Secara terminologi fiqih, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan utang piutang ini.  Berikut diantaranya:
a) Menurut Hanafiyah. Utang  piutang  adalah  memiliki  manfaat  secara  cuma- cuma.
b) Menurut Malikiyah. Utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu ter- tentu dengan tanpa imbalan.
c) Menurut  Syafi’iyah.  Utang  piutang  adalah  kebolehan  mengambil  manfaat  dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
d) Menurut Hanabilah, Utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
e) Menurut Ibnu Rif‟ah.   Utang  piutang  adalah  kebolehan  mengambil  manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.
f) Menurut Al-Mawardi. Utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  mencari  data  adalah  studi  riset  kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan  memanfaatkan  fasilitas  yang  ada  di  perpustakaan,  seperti  buku-buku,  majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah.

## 4. HASIL
Utang  piutang  dalam  Islam  pada  prinsip  nya  dihukumkan  boleh  selama  tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dan asas manfaat, baik dilakukan oleh individu maupun instansi pemerintahan. Dua prinsip yang  dimaksud sejalan dengan sirah yang tercatat dalam Hadits  Nabi  SAW  yg  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  bahwa ada  seorang  Yahudi menagih  utangnya  kepada  Nabi  SAW.  Ia  menagih  seekor unta yang  pernah  dipinjam  Nabi SAW.  Orang  yahudi  tersebut  menagih  dengan  cara  yang  sangat  kasar.  Hal  ini  membuat sebagian sahabat Nabi SAW ingin memukulnya.
Melihat  gelagat  para  sahabatnya,  Nabi  SAW  bersabda,  "Biarkan  dia!  Sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan berbuat demikian". Lalu Nabi memerintahkan sebagian sahabat membeli  unta  untuk  membayar  utang  beliau. Mereka  berusaha  mencari  unta  yang  sama umurnya dengan unta  yang dipinjam namun tidak mendapatkannya. Mereka melaporkannya kepada  Nabi  SAW  bahwa  yang  ada  hanyalah  unta  yang  lebih  bagus  umurnya  dari  yang dipinjam.   Lalu  Nabi  bersabda,  "Belilah  unta  yang  lebih  bagus  itu  dan  bayarkanlah! Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik". Prinsip kehalalan yg di contohkan Nabi SAW bahkan dilakukan beliau dengan seorang non muslim karena objek dan akadnya halal.
Prinsip  yang kedua adalah asas manfaat yang ini berarti jika transaksi yang dilakukan tidak bermanfaat atau bahkan cenderung madlarat dan membahayakan kepada salah salah satu pihak maka diupayakan untuk dihindari. Terlebih jika itu dilakukan oleh instansi pemerintahan
yang  bertanggung  jawab  terhadap  hajat  hidup  masyarakat  luas.  Kita  bisa  ambil  ibrah  dari beberapa Negara yang terjerat utang dengan China misalnya. Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Nigeria  yang  juga  menerima  pinjaman  dari  China  dengan  model  pembiayaan  melalui utang  yang  disertai  perjanjian  merugikan  negara  penerima  pinjaman  dalam  jangka  panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan  infrastruktur  di  Negeria.  Kemudian,  ada  Sri  Lanka  yang  juga  tidak  mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.
Contoh  kasus  di  atas  sebenanrnya  telah  di  preventifisasi  oleh kaidah  ushul  fiqih yang konsepnya sebagai berikut:
" ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد

## حِلاَصَمْلا ِبْلَج  ْنِم ىَل ْوَأ
Artinya: “ Mencegah madlarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat ”
Jika madlarat dalam hal mengambil fasilitas utang lebih buruk dampaknya bagi Negara dari  pada  mendapatkan  manfaat  seperti  misalnya  untuk  pembangunan  insfrastruktur,  maka seharusnya pemerintah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kaidah di atas. Terlebih jika fasilitas utang itu menggunakan instrument bunga  (riba),  seperti  IMF  misalkan  pada  saat  krisis  tahun  1998  memaksa  Indonesia memberlakukan  suku  bunga  tinggi  sebesar  70%  yang  berimbas  kepada penutupan  sejumlah bank  strategis, pembayaran bunga tinggi atas obligasi, privatisasi beberapa BUMN strategis,
hingga beralihnya sejumlah aset perusahaan yang bagus milik Indonesia ke pihak asing dengan harga yang sangat miris.
Bahkan menurut Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Al Amwal Fii Daulah Khilafah menyebutkan:
“ Pinjaman  dari  negara-negara  asing  dan  lembaga-lembaga  keuangan  internasional, tidak dibolehkan oleh hukum syara’. Sebab,pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Riba diharamkan oleh hukum syara’, baik berasal dari seseorang  maupun  dari  suatu  negara.  Sedangkan  persyaratan  (yang  menyertai pinjaman-pen)  sama  saja  dengan  menjadikan  negara-negara  dan  lembaga-lembaga donor tersebut berkuasa atas kaum Muslim. Akibatnya, keinginan dan segala keperluan kaum  Muslim  tergadai  pada  keinginan  negara-negara  dan  lembaga-lembaga  donor. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan secara syar’iy”.
Riba  jenis  ini  (Riba  Dayn)  menurut  Erwandi  Tarmizi  dalam  bukunya, Harta  Haram Muamalat Kontemporer adalah Haram meskipun terkait dengan kebutuhan hajat orang banyak (masyarakat) baik sedikit maupun banyak volume riba yang dimaksud. Untuk itulah mengapa di  dalam  Al  Qur’an  pelaku  riba  dalam  konteks  ini  Negara/lembaga  pendonor  dengan debiturnya seperti orang yang kerasukan setan (QS. Al Baqarah: 275) dimana kondisi kreditur sangat  berambisi  hingga  kehilangan  akal  moralitasnya  untuk  meraup  keuntungan  sebesar- besarnya  dengan  cara  yang  sangat  mudah  karena  cukup  menyediakan  sejumlah  dana, sedangkan  pihak  debitur  terkena  jebakan  utang  (debt  traps)  dan  menggadaikan  semua  yang dimiliki  hingga  terenggut  kedaulatannya  karena  sudah  kehilangan  akal  dan  cara  untuk menyelesaikan utang-utang nya.

## Apakah Warga Negara Berkewajiban Membayar Utang Negara?
Di  zaman  Rasulullah  SAW  hingga  masa  kedaulahan  Islam,  semua  akses  dalam pengelolaan keuangan Negara berada pada otoritas lembaga yang disebut Baitul Maal . Hanya saja  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  ditemukan  manajemen  utang  dalam  konteks Negara  karena  berprinsip  pada  sistem balance  budget (anggaran  berimbang)  dimana  setiap harinya dana/harta yang terkumpul di Baitul Maal selalu habis beliau bagikan untuk kebutuhan umat. Hal ini jelas berbeda dengan masa berikutnya hingga kini yang menerapkan sistem defisit budget (pembiayaan defisit) dimana resiko berutang merupakan sebuah paradoks.
Ketika di era modern, manajemen keuangan Negara dalam hal ini kebijakan fiskal telah beralih orientasi karena lebih fokus pada pertumbuhan, telah membuka akses bagi para pejabat
pemerintahan  untuk  menyusun  anggaran  tahunan  daerah  maupun  nasional  dengan  target pertumbuhan  tertentu  menggunakan  komponen  utang  sebagai  sumber  penerimaan  Negara menjadi sangat penting. Kondisi ini menimbulkan permasalahan seperti mudahnya pemerintah, menteri,  atau  lembaga  pemerintah  memperoleh  pinjaman/utang  luar  negeri  dengan  tidak mempertimbangkan dengan matang pengembalian fasilitas tersebut. Belum lagi potensi laten korupsi  pada  setiap  projek  yang  dianggarkan,  kasus  suap  menyuap  di  lingkungan  instansi pemerintahan  dengan  tidak  memperdulikan  sistem  tender  yang  sehat  dan  lain  sebagainya. Pertanyaan seriusnya adalah siapa yang harus membayar semua utang yang diambil dan semua distorsi  yang  diakibatkan?  Apakah  pemerintah  yang  sedang  berkuasa?  Atau  pemerintah berikutnya? Atau malah dibebankan kepada rakyat yang bisa jadi tidak tahu menahu hal ihwal utang tersebut?
Imam Al Mawardi dalam bukunya Al Ahkam As Sulthaniyah mencoba berijtihad tentang permasalahan di atas dengan penjelasannya sebagai berikut:
ِّلُك  ْنَع  َقاَض  ْوَلَف ، ِهیِف اًنْیَد اَمُهْنِم  ُری ِصَی اَمیِف  َف ِرُص اَمِهِدَحَ ِلۡ َعَسَّتا َو اَمُهْنَع  َقاَض  ِناَّقَح  ِلاَمْلا ِتْیَب ىَلَع َعَمَتْجا  ْوَلَف َثَدَح  ْنَم َناَك َو ِقاَفِت ْر ِلَا َنوُد ِنوُیُّدلا يِف ُهُف ِرْصَی اَم ِلاَمْلا ِتْیَب ىَلَع  َض ِرَتْقَی  ْنَأ َداَسَفْلا  َفاَخ اَذإ  ِرْمَ ْلۡا ِّيِل َوِل  َزاَج اَمُهْنِم ٍد ِحا َو ِلاَمْلا  ُتْیَب ُهَل َعَسَّتا اَذإ ِهِئاَضَقِب اًذوُخْأَم ِة َلَ ُوْلا  ْنِم ُهَدْعَب
Artinya: “Jika 2 kewajiban berkumpul pada Baitul Maal, salah satunya hampir jatuh tempo dan satunya tempo nya masih lama, maka dibayarkan  yg menjadi utang Baitul Maal. Dan  jika  keduanya  sudah  jatuh  tempo,  maka  boleh  pemerintah  ketika  takut  terjadinya mafsadat/kerusakan untuk meminjamkan untuk Baitul Maal yg bisa di gunakan Baitul Maal untuk  membayar  utang,  bukan  kepentingan  umum  (yang  membayarnya),  dan  pemerintah setelahnya yang akan memutuskan ketetapan ketika Baitul Maal memiliki kas yg banyak.”
Pendapat Al Mawardi ini menjawab problematika utang yg dipertanyakan dalam tulisan ini  yakni  warga  Negara  tidak  berkewajiban  membayar  untuk  melunasi  utang  yang  diambil pemerintah, akan tetapi yang wajib mengembalikan utang yang dimaksud adalah pejabat atau pemerintah  yang  berkuasa  atau  jika  tidak  memungkinkan  maka  pemerintah  selanjutnya  lah yang bertanggungjawab melakukan pembayaran ketika mekanisme dan proses fasilitas yang diambil  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Namun  jika  terjadi  distorsi  atau  fraud
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity/
(penyimpangan)  maka  yang  wajib  mengembalikan  kewajiban  pembayaran  utang  itu  adalah individu dari pejabat yang berwenang pemangku kebijakan dari fasilitas tersebut.
Konklusi Al Mawardi sama sekali tidak bertentangan dengan Al Qur’an surat Al Isra ayat 15, dimana Allah SWT berfirman:
ٖهِس ۡفَنِل  ۡىِدَت ۡهَی اَمَّنِاَف ى دَت ۡها  ِنَم ُۚ اَهۡیَلَع ُّل ِضَی اَمَّنِاَف َّلَض  ۡنَم َو ؕ ى  ر ۡخُا  َر ۡزِّو ٌة َر ِزا َو  ُر ِزَت  َلَ َو ؕ َثَعۡبَن ىّٰتَح  َنۡیِبِّذَعُم اَّنُك اَم َو ًلَ ۡوُس َر
Artinya: “ Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul .” (QS. Al Isra: 15)
Ayat di atas memiliki intepretasi bahwa tidak ada seorang pun yang akan memikul dosa orang lain; dan bagi orang yang berdosa, tidak lain akibatnya akan menimpa kepada dirinya sendiri. Demikian menurut Ibnu Katsir.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Utang atau dalam istilah akuntansi disebut sebagai liabilitas dalam tataran konsep dan implementasi dalam sistem ekonomi Islam adalah boleh hukumnya dengan syarat tidak berten- tangan  dengan  prinsip  kehalalan  dan  asas  manfaat.  ketika  Negara  Islam  atau  Negara  ber- penduduk mayoritas Islam terstagnasi oleh jebakan utang (debt traps) luar negeri non muslim dengan instrument bunga (riba) didalamnya, maka Dr. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa riba jenis ini (riba dayn) hukumnya haram meskipun dimaksudkan demi kepentingan publik, bahkan Abdul Qadim Zallum secara ekplisit mengatakan bahwa pinjaman dari Negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional hukumnya haram karena dapat mengancam kedau- latan nasional.
Persoalan  warga  Negara  yang  harus  membayar  utang  Negara  seperti  yang  dikatakan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani secara implisit bahwa setiap warga Negara Indonesia mem- iliki utang masing-masing Rp. 13.000.000,- adalah tidak tepat karena bertentangan dengan Al Qur’an  surat  Al  Isra  ayat  15.  Imam  Al  Mawardi  mengatakan  bahwa  warga  Negara  tidak
berkewajiban membayar  untuk melunasi  utang  yang  diambil pemerintah, akan tetapi  yang wajib mengembalikan utang yang dimaksud adalah pejabat atau pemerintah yang berkuasa atau  jika  tidak  memungkinkan  maka  pemerintah  selanjutnya  lah  yang  bertanggungjawab melakukan  pembayaran  ketika  mekanisme  dan  proses  fasilitas  yang  diambil  telah  sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun jika terjadi distorsi atau fraud (penyimpangan) maka yang  wajib  mengembalikan  kewajiban  pembayaran  utang  itu  adalah  individu  dari  pejabat yang berwenang pemangku kebijakan dari fasilitas tersebut.
Inilah  mengapa  penting  untuk  mengaksentuasi  peran  Ekonomi  Islam  dalam perekonomian  global  agar  dapat  terwujud  hubungan  sosial  antar  warga  negara  yang  ber- ketuhanan, berkeseimbangan, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
1) Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, (2001), Shahih Bukhari , Beirut: Daru Thauqun Najah
2) Al Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, Al Ahkam As Sulthaniyah , Kairo: Darul Hadits
3) An Nasa’i, Abu Abdurrahman, (1986), Sunan An Nasa’I , Aleppo: Maktab Al Mathbu’at Al Is- lamiyah
4) As Suyuthi, (1990), Abdurrahman bin Abi Bakar, Al Asybah wan Nadzha’ir , Beirut: Darul Kitab Al ‘Alamiyah
5) Departemen Agama RI. (2016), Al Qur;an dan Terjemahnya , Jakarta: Maghfirah Pustaka
6) Erwandi Tarmizi, (2012), Harta Haram Muamalat Kontemporer , Bogor: BMI Publishing
7) Hendi Suhendi, (2014), Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali Press
8) Ibnu Katsir, (1999), Tafsir Ibnu Katsir , Riyadh: Daruth Thayibah
9) Ibnu Majah, Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majah , Beirut: Darul Ihya
10) Munawir, Ahmad Warson, (1984), Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia , Surabaya: Pustaka Pro- gressif
11) World Bank, (2020), International Debt Statistics 2021 , Washington
12) Zallum, Abdul Qadim, (2004), Al Amwal Fii Daulah Khilafah , Terjemahan: Ahmad S., Jakarta: HTI-Press
13) https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Utang-Luar-Negeri-Indonesia- Triwulan-II-2020-Meningkat.aspx
14) https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/21/161116226/bangun-infrastuktur-pakai-utang- dari-china-negara-negara-ini-malah-bangkrut?page=all
15) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3476141/sri-mulyani-1-orang-indonesia- tanggung-utang-negara-rp-13-juta
16) https://www.kompasiana.com/galihnugroho/5500a82ba33311e772511915/peran-imf-dalam-pe- nanganan-krisis-ekonomi-di-indonesia-1997-1998.
17) https://www.merdeka.com/uang/negara-negara-yang-bangkrut-karena-utang.html?page=5