## Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

## FAKTOR YANG MENUNJANG KUALITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
1) Hendi Prihanto, 2) Usmar
1) 2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1) 2) Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Email: 1) hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id , 2) usmarismail1504@dsn.moestopo.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis teori yang menunjang pengaruh kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ditinjau dari perspektif pendidikan latihan (diklat), pengalaman kerja pegawai, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pengadaan barang atau jasa pemerintah.  Populasi dan sampel dalam penelitian terdiri dari staf  pusdiklat, auditor internal, pejabat pengadaan barang dan jasa, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari kementerian yang diperoleh sampel sejumlah 119 dari keseluruhan sampel  sebanyak  144  yang  didistribusikan  kepada  responden  dengan  teknik  pengambilan  secara  acak berdasarkan kesempatan yang diperoleh untuk mengisi kuesioner. Uji hipotesis t dan regresi berganda linear dilakukan setelah melalui pengujian kualitas data instrumen (validitas dan reliabilitas) melalui alat bantu SPSS terpenuhi.    Hasil penelitian  menyatakan  bahwa  pendidikan  latihan  (diklat)  dan  pengalaman  kerja  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  PBJ,  sedangkan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kualitas  PBJ.    Keterbatasan  penelitian  terdapat  pada  jumlah  sampel  yang  hanya mewakili  persepsi  pada  kementerian  yang  diambil  sebagai  sampel  dan  kurang  mampu  untuk  mewakili  dan menyimpulkan  keadaan  pada  daerah  dan  wilayah  sampel  yang  lain.  Konsistensi  dari  skala  persepsi  yang diberikan responden terkadang memiliki jawaban yang tidak stabil.
Kata Kunci:  Pendidikan  Dan  Pelatihan  (Diklat),  Pengalaman  Kerja,  Sistem  Pengendalian  Internal (SPI), Kualitas Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah

## I. PENDAHULUAN
Proses  pengadaan  barang  atau  jasa  (PBJ)  mendukung  pelaksanaan good  governance karena bertujuan untuk menciptakan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik  yang  saat  ini  masih  banyak  terjadi  praktik  penyimpangan  di  Indonesia  yang  menduduki peringkat  kedua.  Banyaknya  terjadi  penyimpangan  pada  organisasi  sektor  publik  salah  satunya diakibatkan oleh perilaku pemimpin (Prihanto & Gunawan, 2020) yang tidak menjaga integritasnya dalam melakukan tugas dan kewajibannya (Umar, 2016).  Permasalahan kecurangan merupakan hal yang sering terjadi pada lembaga publik karenanya dibutuhkan pengendalian yang baik  (Siregar & Tenoyo,  2015)  terlebih  lagi  jika  didasarkan  pada  teknologi  informasi  pendukung  yang  modern (Halbouni,  Obeid,  &  Garbou,  2016).  Banyaknya  kasus  penyimpangan  pada  proses  PBJ  dapat disebabkan  oleh  banyak  hal,  namun  dalam  penelitian  dilakukan  penelusuran  berdasar  pada  aspek personal  penyelenggara  kegiatan  dan  sistem  yang  diterapkan  oleh  organisasi  pemerintah  dalam melakukan  pencegahan  penyimpangan  PBJ  tersebut.  Data  penyimpangan  dari  pelaksanaan  PBJ sepanjang tahun 2004 – 2007 dapat dilihat pada yang grafik 1 yang dikemukakan berikut:
Grafik 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasar Kegiatan Tahun 2004 – 2017 Sumber: ( https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga ) diakses 11-05-2020)
Adanya  penyimpangan  PBJ  sering  disebabkan  konflik  kepentingan  (Jensen  &  Meckling, 1976b)  sebagai  tendensi  utama,  sehingga  memanfaatkan  kegiatan  PBJ  ini  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomi  sekelompok  orang  dan  pribadi  (Cressey,  1965;  Crowe,  2011;  Umar,  2016; Vousinas,  2019;  Wolfe &  Hermanson,  2004a;  Yusof,  2016).  Peraturan  Pemerintah  No.  101  tahun 2000 tentang Diklat Jabatan pegawai negeri sipil merupakan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat bertujuan mengembangkan kemampuan para pegawai pemerintah (ASN), memperbaiki kepribadian, serta etika para pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang  ditunjang  dengan  pengalaman  bekerja  mereka  dalam  menangani  pengadaan  barang  dan  jasa secara  profesional  dan  bertanggungjawab  sebagai  ukuran  disebut  berkualitas.  Berdasarkan  pada informasi yang dikemukakan gambar 1 disimpulkan bahwa PBJ merupakan bagian yang masih rawan terhadap tindakan kecurangan serta berpotensi besar terhadap tindak korupsi. Untuk itu diperlukan upaya  dalam  menciptakan  sistem  pengadaan  yang  dilakukan  pemerintah  menjadi  dapat dipertanggungjawabkan  dan  berkualitas  baik  manakala  tidak  terjadi  kecurangan  dalam implementasinya.
Sistem  pengendalian  internal  merupakan  sistem  dan  prosedur  yang  diterapkan  oleh  institusi berupa  struktur,  metode,  dan  ukuran-ukuran  untuk  menjaga  dan  mengarahkan  terciptanya akuntabilitas,  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pekerjaan  (Peraturan  Pemerintah  RI  No.  60,  Tahun 2008).  PBJ  yang  masih  mengalami  banyak  kendala  dan  potensi  kecurangan.  Untuk  itu  penelitian diselenggarakan  dengan  maksud  untuk  menganalisis  pelaksanaan  pendidikan  latihan  (diklat), pengalaman  kerja  aparat,  serta  peranan  sistem  pengendalian  yang  diterapkan  terhadap  kualitas penyelenggaraan PBJ yang dilakukan organisasi pemerintahan di Indonesia. Penelitian memberikan kontribusi dalam bentuk literatur teoritis dalam akademik dan praktis yang memberikan saran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam pelaksanaan PBJ yang akuntabel dan profesional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Good Governance
New  Public  Governance saat  ini  dipandang  sebagai  jawaban  untuk  mengatasi  permasalahan yang kompleks dihadapi pemerintahan dan menyediakan berbagai panduan praktik yang bermanfaat untuk  memperluas  kapasitas  penyampaian  layanan  publik    (Stanica  &  Aristigueta,  2019)  dalam berbagai aspek. Negara – negara di kawasan Uni Eropa terus mengembangkan persyaratan baru dan memperkenalkan kriteria baru penerapan good governance , namun demikian  tidak ada kesepakatan mengenai pengukuran kriteria tata kelola yang baik (Van Doeveren, 2011), untuk menciptakan good governance dengan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung-jawab, demokratif, efisien dan  efektivitas,  keterbukaan,  transparansi,  supremasi  hukum  (Van  Doeveren,  2011)  untuk menghindari  salah  alokasi  dana  investasi,  pencegahan  korupsi  terlebih  jika  menggunakan  sistem informasi yang berbasis IT (Halbouni et al., 2016) secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin  anggaran,  serta  penciptaan  rerangka  hukum  dan  politik.  Tata  kelola  yang  dilakukan  pada teknologi  informasi  tertentu  dapat  meningkatkan  kapabilitas  inovasi  yang  terkait  dengan  akuisisi pengetahuan, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi. Selain itu tata kelola juga mendukung inovasi dikaitkan dengan ukuran, sumber daya, dan kompleksitas organisasi (Reyes, Juiz, Isis, & Duhamel, 2020). Dengan tata kelola yang baik diharapkan penyelenggaraan urusan negara yang diwakili oleh aparatur  sipil  negara  (Ndraha,  2011)  akan  menghasilkan  legitimasi  dalam  pertanggungjawaban urusan negara (Dowling & Pfeffer, 1975) yang baik pula dikenal dengan legitimate.

## 2.2  Kualitas PBJ
Kualitas  sebagai  fitur  dan  karakteristik  dari  suatu  produk  atau  jasa  yang  membawa kemampuannya untuk menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan (Kotler & Keller, 2008).  Kualitas PBJ yang baik merupakan kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan menjadi  kebutuhan  dan  keinginan  pengguna  (Yamit,  2010)  sehingga  pengadaan  barang  atau  jasa tersebut sesuai pesanan, sesuai kebutuhan dan diperoleh dengan harga yang sesuai (efisien).  Dalam kegiatan PBJ meliputi perencanaan pengadaan yang dilakukan badan pengadaan harus menetapkan pengaturan  pengadaan  yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  program  atau  proyek  yang ditetapkan (Khan, 2018), kebutuhan program atau proyek untuk barang, pekerjaan, dan jasa kemudian diidentifikasi dan dihitung berdasarkan pada biaya per unit  (Khan, 2018). Lebih lanjut tahap akhir dalam pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan evaluasi Perbedaan utama antara pengadaan barang & pekerjaan dan pemilihan konsultan terletak pada : (i) masukan dan kualitas rekomendasi oleh jasa intelektual; dan (ii) harga barang dan pekerjaan yang diperlukan yang dapat diukur dalam input fisik merupakan  faktor  penentu  dalam  pemberian  kontrak  yang  akan  menghasilkan  kualitas  layanan rekomendasi intelektual, atau pengetahuan yang buruk dapat mengakibatkan kegagalan pada proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

## Gambar 1. Seleksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
Sumber : (Khan, 2018)

## III.  METODE PENELITIAN

## 3.1  Pengembangan Hipotesis
1) Pengaruh Pendidikan Pelatihan Terhadap Kualitas PBJ
Pencapaian  daya  dan  hasil  guna  yang  maksimal  diperlukan  adanya  pengaturan  dan penyelenggaraan  pendidikan  pelatihan  jabatan  aparatur  bertujuan  untuk  meningkatkan pengabdian, mutu atau kualitas, keahlian, kemampuan, dan keterampilan sebagai bekal dalam pelaksanaan  tugas  aparat  dalam  melayani  publik  (Undang-undang  nomor  43  tahun  1999). Penyelenggaraan diklat selayaknya memberikan efek yang positif terhadap pengetahuan yang dimiliki aparatur negara yang diharapkan akan menghasilkan kualitas kinerja para aparat yang baik  pula,  dan  tentunya  akan  menambah  pula  kualitas  dalam  proses  pekerjaan  pengadaan barang dan jasa (Azizah Indriyani, 2020; Dono, Wirotomo & Popy, 2015; Jaka, Wiratama, & Sintaasih, 2013; Muhammad Syaifulloh, 2017; Mukhlisul, 2014), semakin tinggi pendidikan pelatihan  yang  diikuti  oleh  aparat,  maka semakin memahami  kualitas  penyelenggaraan  PBJ, sehingga hipotesis satu penelitian dikemukakan:
H1:   Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan berpengaruh positif terhadap kualitas PBJ
2) Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa
Pengalaman kerja merupakan penguasaan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang diukur dari lamanya masa kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki pegawai yang hanya  bisa  didapatkan  melalui  tempat  kerja  (Pamungkas,  et.  al . 2017).  Berpengalaman  atau tidaknya seorang aparat dalam menangani pengadaan pada barang dan jasa dapat dilihat dari profesionalisme  dan  kemampuan  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikannya  dengan penyelesaian pekerjaannya, dapat meliputi lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan,
dan keterampilan yang ternyata dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pekerjaan yang  mereka laksanakan  (Futri  &  Juliarsa,  2014;  Mukhlisul,  2014; Wardhani,  Iriyuwono,  & Achsin,  2014;  Wiratama  &  Budiartha,  2015),  semakin  berpengalaman  seorang  aparat  dalam pekerjaannya,  maka  akan  semakin  berkualitas  hasil  kerjanya,  untuk  itu  hipotesis  kedua dikemukakan berikut:
H2:    Pengalaman yang dimiliki aparat berpengaruh positif terhadap kualitas PBJ.
3) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas PBJ
Pengendalian  internal  merupakan  sistem  yang  memastikan  bahwa  kegiatan  yang  dijalankan dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  kecurangan  sesuai  dengan  perencanaan  melalui kerangka  kerja  yang  baik  (Rubino  &  Vitolla,  2014),  untuk  itu  adanya  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  positif  terhadap  pengadaan  barang  dan  jasa  (Astika,    Wayan,  &  Lilik, 2018; Kiranayanti & Erawati, 2016; Tuti, 2014), sistem pengendalian internal yang baik juga memastikan bahwa efisiensi atas operasi yang tinggi dihasilkan (Feng, Mcvay, & Skaife, 2015) karena  mampu  untuk  meminimalkan  akibat  risiko  kejadian  yang  tidak  menguntungkan  bagi organisasi  dan  membawa  organisasi  pada  keuntungan  (Hajiha  &  Bazaz,  2016).  Untuk  itu adanya sistem pengendalian internal yang baik memberikan output yang positif pada pekerjaan yang dihasilkan, dengan demikian hipotesis penelitian tiga yang dikemukakan adalah:

## H3:   Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas PBJ

## 3.2  Desain Penelitian
Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner persepsi para  aparat  yang  menangani  kegiatan  PBJ  sebagai  responden  untuk  memperoleh  data  penelitian. Populasi  dan  sampel  penelitian  merupakan  staf  Pusdiklat,  Auditor  internal,  Pejabat  Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kementerian Luar Negeri sebagai unit analisis dengan waktu penelitian berkisar antara bulan Mei – Agustus 2020. Sampel diambil secara keseluruhan  terhadap  144  yang  diambil  secara  acak  kemudian  diperoleh  hasil  akhir  sejumlah  119 aparat  (responden)  yang  menangani  PBJ  sebagai  unit  analisis.  Kuesioner  penelitian  kemudian dilakukan  pengolahan  menggunakan  metode  regresi  berganda  dengan  bantuan  alat  analisis  SPSS. Data  penelitian  dalam  bentuk  kuesioner  sebelumnya  diolah  menggunakan  uji  instrumen  yaitu validitas dan reliabilitas dengan membanding r tabel product moment dan r hitung, kemudian dalam uji reliabilitas penelitian membandingkan antara nilai cronbach alpha yang diperoleh  dengan nilai sesuai role of thumb sebesar > 0.70 (Nunnaly, 1978).

## 3.3  Pengukuran Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian menggunakan skala persepsi Likert dengan nilai yang ditetapkan sebesar 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (kurang setuju), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). Pengukuran variabel  penelitian  sebagai  dasar  pembuatan  instrumen  penelitian  didasarkan  pada  penelitian sebelumnya pernah dilakukan, dan mengadopsi beberapa teori yang menyatakan bahwa:
Kualitas PBJ (Aprizal & Jon Roi Tua, 2013) sebagai dependen variabel (Y) terdiri dari faktor penentu berikut : efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, terbuka dan bersaing, serta akuntabel.
Pendidikan dan latihan aparat PBJ sebagai independen (X1) terdiri dari faktor yang menentukan sebagai berikut: tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap evaluasi (Risky M, 2011)
Pengalaman aparat PBJ (Foster & Karen R. Seeker, 2001) sebagai independen (X2) terdiri dari faktor  yang  menentukan  sebagai  berikut:  lamanya  waktu,  tingkat  pengetahuan  dan  penguasaan terhadap pekerjaan
Sistem  pengendalian  internal  COSO  (McNally,  2013)  sebagai  independen  (X3)  terdiri  dari faktor  yang  menentukan  sebagai  berikut:  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Hasil Penelitian

## 4.1.1  Validitas dan Reliabilitas Instrumen.
Hasil pengujian validitas dan reliabilitas penelitian ditunjukkan pada tabel 1 dengan deskripsi bahwa keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan dan di isi oleh para responden menunjukkan hasil yang layak sesuai role of thumb berikut:
Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Variabel Validitas Reliabilitas Keterangan Item Dik r hitung > 0,176 0,938 > 0,70 valid /reliabel 10 PK r hitung > 0,176 0,894 > 0,70 valid /reliabel 10 SPI r hitung > 0,176 0,906 > 0,70 valid /reliabel 10 PBJ r hitung > 0,176 0,924 > 0,70 valid /reliabel 9

## Sumber: data yang diolah SPSS
Dapat  disimpulkan  dari  hasil  pengujian  pada  tabel  1  bahwa  instrumen  penelitian  yang digunakan  untuk  membentuk  bangunan  variabel  dalam  penelitian  ini  memenuhi  asumsi  validitas yaitu semua nilai validitas lebih besar dari r tabel, dan reliabilitas yang ditetapkan dengan nilai yang lebih besar dari 0.70 (Nunnaly, 1978), untuk itu dengan kelayakan hasil yang diperoleh pengujian selanjutnya dapat dilakukan pengolahan uji hipotesis.

## 4.2.2  Statistik Deskriptif, dan Hipotesis Penelitian
Hasil dari uji statistik deskriptif untuk melihat demografi data sampel dan hasil pengujian hipotesis statistik  dapat  disajikan  berdasarkan  hasil output SPSS  pada  tabel  2  diperoleh  interpretasi  kondisi data sebagai berikut:
Tabel 2.  Statistik Deskriptif, Regresi Berganda dan Uji Hipotesis
Variabel Min Max  Mean  Std. Dev Variance Koefisien Regresi t sig Diklat (X1) 37 60 47,58 6,73 45,23 0,048 0,761 Ditolak PK (X2) 29 60 43,12 6,23 38,83 0,055 0,971 Ditolak SPI (X3) 35 60 43,78 5,58 31,16 0,711 9,050 Diterima **** PBJ (Y) 30 54 38,59 5,40 31,16 - - - Constanta - - - - - 2,798 1,110 0,269 R = 0,816 - - - - - - - Adj (R 2 ) = 0,657 - - - - - - - F               =  76,322 - - - - - - 0,000 Observasi = 119 *=0.10, **=0.05, *** = 0.001, ***= 0.000 Sumber: data yang diolah oleh SPSS
Hasil penyebaran data kuesioner dengan total observasi sebanyak 119 menyatakan bahwa data yang diperoleh dikategorikan dalam data penelitian yang terdistribusi normal dengan ditunjukkan oleh nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi pada tabel 2 deskriptif statistik, nilai yang diperoleh dari hasil  tersebut  terdistribusi  secara  merata  dengan  cakupan  nilai  yang  mewakili  dari  nilai  masing- masing variabel.
Hasil    pengolahan  data  dengan  analisis  regresi  berganda  menunjukkan  bahwa  keseluruhan model memiliki nilai yang positif, namun hipotesis yang dapat diterima adalah H3 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilingkungan organisasi pemerintahan, sedangkan hipotesis penelitian satu dan dua ditolak. Untuk itu hasil ditunjukkan dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y PBJ = 2,798 α + 0,048 Diklat + 0,055 PK + 0,711 SPI + e
Keterangan:
Y PBJ : Kualitas PBJ α : Konstanta
β1 Diklat : Koefisien variabel diklat), β2 PK : Koefisien variabel pengalaman kerja pegawai β3 SPI : Koefisien SPI
e : Kesalahan prediksi/ error
Kecocokan  model  yang  menyatakan  kombinasi  variabel  dependen  yang  dipengaruhi  oleh variabel  independen  adalah  sebesar  65.7  %  yaitu  kualitas  PBJ  dapat  dipengaruhi  oleh  diklat, pengalaman  dan  sistem  pengendalian  internal.  Sedangkan  35.3  %  dapat  dipengaruhi  oleh  variabel yang tidak diobservasi dalam penelitian ini.

## 4.2   Pembahasan
Hipotesis penelitian yang diuji didasarkan atas persepsi yang dikemukakan melalui kuesioner yang  tidak  seluruhnya  dapat  diterima,  karena  berdasarkan  pengolahan  data  yang  dilakukan  oleh peneliti hipotesis penelitian tiga yang hanya dapat diterima, sedangkan hipotesis satu dan dua ditolak dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan rule of thumb yang menjadi acuan.

## 4.2.1  Pendidikan Pelatihan Terhadap Kualitas PBJ
Hasil pengujian menggunakan regresi berganda menyatakan bahwa pendidikan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diikuti oleh para aparat pelaksana dalam PBJ tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kualitas  PBJ , sehingga hipotesis penelitian  satu  (H1)  ditolak  yang  juga  tidak sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya  (Futri  & Juliarsa, 2014; Mukhlisul, 2014; Wardhani et al., 2014; Wiratama & Budiartha, 2015). Sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dari aparat (pokja ULP) dan pejabat pembuat komitmen  PBJ,  maka  pendidikan  dan  pelatihan  sangat  penting  dilakukan  untuk  tercapainya akuntabilitas publik yang efisien, efektif, keterbukaan dan transparan (Van Doeveren, 2011) sebagai prinsip  penyelenggaraan  negara  yang  mencapai good  governance .  Namun  demikian  dengan  hasil pengolahan  data  yang  diperoleh  dari  responden  menunjukkan  bahwa  hasil  ini  sesuai  dengan fenomena  penelitian  yang  menyatakan  kegiatan  PBJ  memang  masih  belum  dapat  berjalan  dengan efektif  dengan  terjadinya  kasus  sebanyak  169  sepanjang  tahun  2004-2017  (sumber:
https://tirto.id/korupsi-di-kementerian-dan-lembaga,  diakses  11-05-2020).  Hal  ini  membuktikan bahwa salah satunya penyebabnya adalah sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya akibat konflik kepentingan pada pejabat yang menangani PBJ (Jensen & Meckling, 1976a). Terbuka potensi kecurangan dalam pelaksanaannya karena lemahnya integritas yang dimiliki oleh aparat pelaksana (Umar,  2016)  karena  kesempatan,  kekuasaan  dan  tekanan  (Cressey,  1965;  Wolfe  &  Hermanson, 2004b;  Yusof,  2016).  Pendidikan  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  aparat  pemerintah  dapat berpengaruh  secara  positif  atau  justru  negatif  apabila  aparat  negara  tersebut  menggunakan pendidikannya justru untuk melakukan kecurangan atau menyalahgunakannya (Tuanakotta, 2007). Untuk itu perlunya aparat negara untuk menjaga integritasnya (Umar, 2016) sehingga pendidikan dan pengetahuan  yang  dimilikinya  bermanfaat  dan  berkontribusi  dalam  penyelenggaraan  negara  yang legitimate (Dowling & Pfeffer, 1975).

## 4.2.2  Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas PBJ
Pengalaman kerja selayaknya merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam rangka meraih tujuan  dan  kinerja  institusi,  karena  semakin  pegawai  berpengalaman  dan  berkompeten  pada  suatu pekerjaannya,  maka  seharusnya  kualitas  pekerjaan  akan  meningkat  serta  tingkat  kegagalan  atas pekerjaan  tersebut  seharusnya  semakin  menurun  dan  dapat  diantisipasi.  Hasil  pengolahan  data menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas PBJ, dan hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam pendukung penelitian ini (Futri & Juliarsa, 2014; Mukhlisul, 2014; Wardhani et al., 2014; Wiratama & Budiartha, 2015). Untuk  itu  berdasar  hasil  pengolahan  data  penelitian  ini,  hipotesis  penelitian  dua  (H2)  ditolak. Pengalaman  sangat  dibutuhkan  dalam  kegiatan  PBJ  yang  meliputi  perencanaan  pengadaan  yang dilakukan  badan  pengadaan  dengan  menetapkan  pengaturan  dan  peraturan  pengadaan  yang  akan dilakukan  pencapaian  tujuan  program  atau  proyek  yang  ditetapkan  (Khan,  2018). Indonesia Procurement  Watch (IPW)  menyatakan  bahwa  70%  kasus  korupsi  di  Indonesia  berbentuk penyimpangan  pengadaan  barang  jasa  dan  menjadi  faktor  penyebab  yang  sangat  rentan  terhadap korupsi.  Berdasarkan  tabel  1.1  terdapat  penyimpangan  sebanyak  169  dalam  kegiatan  PBJ  yang mengakibatkan  kerugian  negara,  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pelaku  penyimpangan  PBJ seharusnya  menggunakan  pengalamannya  dan  integritas  serta  kompetensi  dari  pokja  ULP/pejabat dalam  pengadaan  tersebut  yang  berimplikasi  positif  menekan  dan  menghindari  penyimpangan (Arifianti, Santoso, & Handajani, 2015). Namun demikian hal terpenting yang harus dilakukan oleh aparat  negara  dalam  menjalankan  tugasnya  ada  menjaga  integritas  (Umar,  2016),  sehingga  dapat tercipta  legitimate  yang  bertanggungjawab  pada  masyarakat  dan  lingkungan  (Dowling  &  Pfeffer, 1975) khususnya dalam akuntabilitas PBJ sebagai sektor yang rawan terhadap korupsi.

## 4.2.3  Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas PBJ
Sistem  pengendalian  internal  sebagai  perangkat  yang  dimiliki  oleh  organisasi  pemerintah memberikan bertujuan untuk memberikan kepastian dalam ketercapaian terhadap terselenggaranya urusan  negara  yang  sehat  dan  akuntabel  dan  efektif  dalam  pencegahan  kecurangan  (Siregar  & Tenoyo,  2015),  untuk  itu  keberadaan  sistem  pengendalian  internal  pada  organisasi  pemerintahan berpengaruh positif terhadap kegiatan PBJ sehingga hipotesis penelitian tiga yang menyatakan sistem pengendalian  internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PBJ  dapat  diterima.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  referensi  penelitian terdahulu  yang  digunakan  dalam literatur  riset ini (Astika,  Wayan, & Lilik, 2018; Kiranayanti & Erawati, 2016; Tuti, 2014), dengan demikian sistem
pengendalian  internal  yang  baik  juga  memastikan  efisiensi  yang  tercipta  atas  operasional  yang dihasilkan dengan baik (Feng et al., 2015), karena hal ini mampu untuk meminimalkan akibat risiko kejadian  yang  tidak  menguntungkan  bagi  organisasi,  dan  membawa  posisi  organisasi  pada keuntungan  yang  lebih  baik  (Hajiha  &  Bazaz,  2016).  Adanya  sistem  pengendalian  internal  dalam rangka  mencegah  kecurangan  efektif  dilakukan  oleh  APIP  (  Aparat  Pengendali  Internal Pemerintahan)  dengan  berbagai cara  yang  dilakukan  seperti  strategi tindakan  yang  ditujukan  pada lingkungan  pengendalian,  mitigasi  terhadap  risiko,  kegiatan  pengendalian  dan  informasi  serta komunikasi  sejalan  yang  kemukakan  oleh  Khan,  (2018)  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa yang  terkontrol  dalam  pengendalian  (gambar  2.1).  Sistem  pengendalian  internal sebagai alat  yang dimiliki  pemerintah  digunakan  untuk  mengendalikan  tindakan  yang  telah  direncanakan,  tahap pelaksanaan  sampai  dengan  tahap  evaluasi  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  (Prihanto, Murwaningsari, Umar, & Mayangsari, 2020) yang menghasilkan akuntabilitas dan legitimasi pada penyelenggaraan urusan negara yang mengutamakan kepentingan publik (Dowling & Pfeffer, 1975).

## V. PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Berdasar pada hasil pengolahan data statistik diperoleh bahwa adanya pendidikan latihan yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  peningkatan  pendidikan,  serta  pengalaman  yang dimiliki oleh aparat pelaksana PBJ tidak berpengaruh signifikan untuk menciptakan penyelenggaraan PBJ yang berkualitas pada organisasi pemerintah. Tidak berpengaruhnya pendidikan latihan (diklat) serta  pengalaman  yang  dimiliki  aparat  dikarenakan  integritas  dari  perilaku  aparat  masih  belum menunjukkan nilai yang baik, sehingga mudah untuk pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya justru  untuk  melakukan  kecurangan  dalam  kegiatan  PBJ  itu.  Namun  demikian  peranan  sistem pengendalian  internal  yang  diterapkan  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  dalam penyelenggaraan PBJ yang berkualitas, hal ini dikarenakan sistem yang dirancang dan dilakukan oleh APIP tersebut mampu memberikan pengendalian dan memastikan perencanaan dapat berjalan dengan efektif pada pelaksanaannya.

## 5.2  Keterbatasan
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini terdapat  pada  aspek  unit analisis  dan  sampel  yang  kurang memadai  dalam  menyimpulkan  hasil  penelitian  dengan  permasalahan  yang  luas  dialami  oleh organisasi  pemerintah.  Selain  itu  adanya  penelitian  menggunakan  kuesioner  memiliki  beberapa permasalahan  seperti  konsistensi  jawaban  melalui  persepsi  dan  cara  pandang  responden  dalam memandang permasalahan yang ada, selain subjektivitas yang berpotensi terjadi dalam penelitian ini akibat penggunaan persepsi dalam kuesioner.

## 5.3  Saran
Hasil  penelitian  merekomendasikan  bahwa  keterbatasan  yang  menjadi  permasalahan  yang diperoleh  dari  informasi  penelitian  ini  adalah  integritas  aparat  negara  yang  belum  sepenuhnya maksimal  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sehingga  faktor  yang  berhubungan  dengan  personalitas atau pribadi aparat tidak mampu untuk mempengaruhi kualitas PBJ yaitu pendidikan dan pengalaman yang  dimiliki  oleh  aparat  pengelola  PBJ  tidak  berpengaruh  secara  signifikan.  Untuk  itu  dengan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah merupakan strategi efektif yang mampu dalam meminimalkan dan menekan penyimpangan PBJ. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel
yang lebih luas lagi pada kementerian secara keseluruhan, agar hasil mampu menyimpulkan secara luas hasil penelitian selanjutnya mendatang. Alternatif pemilihan variabel lain dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya seperti manajemen risiko, kode etik, dan tata kelola.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprizal,  &  Jon  Roi  Tua,  P.  (2013).  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  dalam  Pelaksanaan  E- Procurement di Kota Pangkalpinang. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik , 17 (1).
Arifianti,  R.,  Santoso,  B.,  &  Handajani,  L.  (2015).  Perspektif  Triangle  Fraud  TheoryDalam Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. Jurnal Infestasi , 11 (2), 195–213.
Astika, R., I Wayan, M., & Lilik, H. E. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Skpd  Kota  Tangerang  Selatan. Jurnal  Ekonomi,  Bisnis,  Dan  Akuntnasi  (JEBA) ,
20 (2), 8–17.
Azizah Indriyani, M. S. dan S. B. R. (2020). Pengaruh Diklat Kependidikan Dan Kesejahteraan Guru Terhadap Kualitas Guru Di Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. Syntax Idea , 2 (7), 176–193.
Cressey, D. R. (1965). The Respectable Criminal. Criminologica , 13–16.
Crowe, H. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough. In IN Howart, Crowe.
Dono, Wirotomo & Popy, P. (2015). Pengaruh Kompetensi, Pengembangan Karir, Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Knerja Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. MIX ,
V (3), 466–480.
Dowling,  J.,  &  Pfeffer,  J.  (1975).  Organizational  Legitimacy:  Social  Values  and  Organizational Behavior. Pacific Sociological Association , 18 (1), 122–136.
Feng,  M.,  Mcvay,  S.  E.,  &  Skaife,  H.  (2015).  Does  Ineffective  Internal  Control  over  Financial Reporting  affect  a  Firm’s  Operations?  Evidence  from  Firms’  Inventory  Management. The Accouting Review , 90 (2), 529–557. https://doi.org/10.2308/accr-50909
Foster, B., & Karen R. Seeker. (2001). Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan . Jakarta.
Futri,  P.  S.,  &  Juliarsa,  G.  (2014).  Pengaruh  Independensi,  Profesionalisme,  Tingkat  Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 , 1 , 41–58.
Hajiha,  Z.,  &  Bazaz,  M.  S.  .  (2016).  Impact  of  internal  control material  weaknesses  on  executive compensation : evidence from Iran. Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation , 12 (1), 70–84.
Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in  fraud  prevention  and  detection. Managerial  Auditing  Journal , 31 (6/7),  .589-628. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163
Jaka, I. N., Wiratama, A., & Sintaasih, D. K. (2013). Pengaruh Kepemimpinan, Diklat, Dan Disiplin Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pdam  Tirta  Mangutama  Kabupaten  Badung. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan Kewirausahaan , 7 (2), 126–134.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976a). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost
And Owneship Structure. Journal of Financial Economics 3 , 3 , 305–360.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976b). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Khan,  N.  (2018).  Chapter  3  How  It  Is  Done :  Procurement  Cycle  And  Procedures.  In Public Procurement Fundamentals (pp. 29–61).
Kiranayanti,  I.  A.  E.,  &  Erawati,  N.  M.  A.  (2016).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  ,  Sistem Pengendalian Intern , Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 , 1290–1318.
Kotler, P., & Keller. (2008). Manajemen Pemasaran (13th ed.). Jakarta, Indonesia: Erlangga.
McNally, J. S. (2013). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One approach to an effective transition. " Strategic Finance 2013.
Muhammad Syaifulloh, B. A. P. (2017). No Title. Analisis Profesionalisme Guru, Diklat Dan Prestasi Guru  Terhadap  Kualitas  Pendidikan  Pada  Sekbin  3  Uptd  Pendidikan  Kecamatan  Brebes Kabupaten Brebes, 3 (1).
Mukhlisul,  M.  (2014).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Kualitas  Pelatihan,  dan  Lama  Pengalaman Kerja  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  (Mukhlisul  Muzahid). Jurnal  Akuntansi , 2 (2), 179–196.
Ndraha, T. (2011). Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru . Tangerang: Rineka Cipta.
Peraturan, P. R. I. Nomor 60 Tahun 2008. Tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
Prihanto,  H.,  &  Gunawan,  I.  D.  (2020).  Corruption  in  Indonesia  (  Is  It  Right  to  Governance  , Leadership and It to Be Caused ?). Journal of Economics and Sustainable Development , 11 (2), 56–65.
Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! Oceanide , 12 (2), 70–85.
Reyes, L. L., Juiz, C., Isis, G., & Duhamel, F. B. (2020). Exploring the relationships between dynamic capabilities and IT governance Implications for local governments. Transforming Government: People, 14 (2), 149–169. https://doi.org/10.1108/TG-09-2019-0092
Risky  M,  H.  (2011).  Pengaruh  Implementasi  Pendidikan  Sistem  Ganda  (PSG)  dan  Minat  Kerja Terhadap  Kesiapan  Menghadapi  Dunia  Kerja  Siswa  Kelas  XII  Program  Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Batang Tahun 2010/2011.
Rubino,  M.,  &  Vitolla,  F.  (2014).  Corporate  governance  and  the  information  system :  how  a framework  for  IT  governance  supports  ERM. Corporate  Governance , 14 (3),  320–338. https://doi.org/10.1108/CG-06-2013-0067
Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. Journal of Financial Crime, 22 (3), 329–346. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016
Stanica,  C.  M.,  &  Aristigueta,  M.  (2019).  Progress  toward  New  Public  Governance  in  Romania. International Journal of Public Leadership , 15 (3), 189–206. https://doi.org/10.1108/IJPL-01- 2019-0004
Tuanakotta,  T.  M.  (2007). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Tuti, H. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemda  Cianjur). STAR  –  Study  &  Accounting  Research , XI (1).
Umar, H. (2016). Corruption The Devil. Jakarta: Universitas Trisakti.
Van Doeveren, V. (2011). Rethinking good governance. Public Integrity , 13 (4), 301–318.
Vousinas, G. L. (2019). Elaborating on the theory of fraud . New theoretical extensions. Journal of Financial Crime , 26 (1), 1–17.
Wardhani, V. K., Iriyuwono, I., & Achsin, M. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas,  Obyektivitas  Dan  Kompetensi Terhadap  Kualitas  Audit. Journal  of  Innovation  in Business and Economics (JIBE) , 5 (1), 63–74.
Wiratama,  W.  J.,  &  Budiartha,  K.  (2015).  Pengaruh  Independensi,  Pengalaman  Kerja,  Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit, 1 , 91–106.
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004a). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal , 72 (12), 38–42.
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004b). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. The CPA Journal , 12 , 38–42.
Yamit, Z. (2010). Manajemen Kualitas Produk & Jasa (Pertama). Yogyakarta: Ekonisia.
Yusof, K. M. (2016). Fraudulent Financial Reporting : An Application of Fraud Models to Malaysian Public Listed Companies Being a Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull by Khairusany Mohamed Yusof B . Acc ( Honours ), Universiti Sain.