## Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi
Siti Nuraeni 1) ; Ike Rachmawati 2) ; Tuah Nur 3)
1,2,3) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: 1) sitinuraeni082@ummi.ac.id ; 2) ike_rachmawati1@yahoo.com ; 3) tuahn309@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  permasalahan  yang  masih  dihadapi  oleh  Kabupaten  Sukabumi.  Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Sukabumi  mencatat  adanya  kenaikan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten Sukabumi.  Berikut  ini  tabel  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Sukabumi  pada  tahun  2015-2020 menurut data BPS Kabupaten Sukabumi.

## Tabel 1  Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukabumi Tahun 2015-2020
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Presentase(%) 2015 217,9 8,96% 2016 198,7 8,13% 2017 197,1 8,04% 2018 166,3 6,76% 2019 153,3 6,22% 2020 175,1 7,09%
Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2021
Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015-2019 mengalami  penurunan.  Penurunan  angka  kemiskinan  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah dalam  menanggulangi  kemiskinan  melalui  beberapa  program  yang  sudah  diluncurkan.  Sementara  itu, presentase  kemiskinan  naik  dari  6,22%  pada  tahun  2019  menjadi  7,09%  pada  tahun  2020.  Dalam

## ARTICLE HISTORY
Received [30 April 2022] Revised [29 Mei 2022]
Accepted [18 Juni 2022]

## ABSTRAK
Program  sembako  merupakan  salah  satu  program  yang  diluncurkan  pemerintah  untuk menanggulangi  kemiskinan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  beberapa masalah seperti: 1) kurangnya ketelitian fasilitator dalam menginput data; 2) kurangnya sosialisasi  program  sembako  kepada  KPM;  3)  Kualitas  pangan  yang  diberikan  kurang layak;  serta  4)  Tidak  adanya  Sebagian  data  rekapan  saldo  kosong  yang  dialami  KPM. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  Dinas  Sosial  dalam  penyaluran program  sembako  di  Kabupaten  Sukabumi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Adapun  penentuan  informan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik snowball  sampling .  Sedangkan  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  peran  menurut  Jim  Ife  dan  Frank Tesoriero  (2016).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  Dinas  Sosial  dalam penyaluran  program  sembako  di  Kabupaten  Sukabumi  sudah  dilakukan  dengan  cukup baik  jika  dilihat  dari  peran memfasilitasi,  representasi,  dan  teknis. Namun,  dalam  peran mendidik  yang  telah  dilakukan  belum  maksimal.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat umum dan KPM.

## ABSTRACT
Basic  food  program  is  a  program  which  has  released  by  the  government  to  tackle poverty. But in implementation of basic food program there are still some problem, such as: 1) less careful from fasilitator in inputing data; 2) less socialization about basic food program  to  KPM;  3)  quality  of  food  is  not  suitable;  and  4)  there  are  not  some recapitulation data about empty balace which has experienced by KPM. The purpose of this research is to know the role of social service in distributing basic food program in the Sukabumi  District. In  this  research  the  writer  used  qualitative  descriptive  research. And snow ball sampling technique is used to determine informant. While in this research the writer used observation, interview, and documentation technique to collect the data. Role theory is used in this research by Jim Ife anda Frank Tesoriero (2016). The result of this research  shows  that  the  role  of  social  service  in  distributing  basic  food  program  in Sukabumi  District  has  been  carried  out  well  when  viewed  from  the  facilitating representation  and  technique  role.  But  in  the  role  of  educating,  it  has  not  been maximized.  This  can  be  seen  from  the  lack  of  information  obtained  by  the  public  and KPM.

## KEYWORDS
Role,  Program,  Basic  Food Program, Poverty
This is an open access article under the CC –BY-SA license
menurunkan  angka  kemiskinan,  peran  pemerintah  sangat  penting  mengingat  kebijakan-kebijakan pemerintah  menjadi  acuan  untuk  menanggulangi  masalah  kemiskinan  tersebut.  Oleh  karena  itu, Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  mengeluarkan  berbagai  program  bantuan.  Salah  satunya  yakni program sembako.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya dapat mengambil bantuan tersebut dalam bentuk bahan pangan  yang  meliputi:  sumber  karbohidrat  (beras  atau  bahan  pangan  lokal  seperti  jagung  pipilan  dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk  tempe  dan  tahu),  serta  sumber  vitamin  dan  mineral  (sayur-mayur,  buah-buahan).  Besaran manfaat  dari  program  bantuan  ini  yakni  sebanyak  Rp.200.000/KPM/bulan.  Selanjutnya,  pengambilan bantuan  dilakukan  dengan  cara  menukarkan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  kepada  e-warong  yang merupakan agen penyedia bahan pangan dalam penyaluran program sembako. Adapun jumlah penerima bantuan  program  sembako  di  Kabupaten  Sukabumi  pada  tahun  2021  sebanyak  238.729  KPM  yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Banyaknya penerima bantuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Namun  berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dalam  pelaksanaan  Program Sembako di Kabupaten Sukabumi tersebut masih terdapat beberapa masalah, yaitu:
1)  Kurangnya  ketelitian  fasilitator  dalam  menginput  data.  Kurangnya  ketelitian  fasilitator  dalam penginputan  data  seperti  NIK,  menyebabkan  adanya  sebagian  saldo  KPM  kosong  sehingga  KPM tidak  bisa  mencairkan  bantuan  tersebut.  Menurut  data  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi,  tercatat pada  bulan  Oktober  2021  total  jumlah  KPM  yang  mengalami  saldo  kosong  sebanyak  25.684  KPM yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
2)  Kurangnya sosialisasi program sembako kepada KPM. Kurangnya sosialisasi program sembako yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Sembako kepada KPM menyebabkan KPM tidak memahami program  tersebut.  Seperti  tidak  mengetahui  bagaimana  alur  pengajuan  dan  penggantian  KPM  dan prosedur pergantian kartu yang rusak/hilang/terblokir.
3)  Kualitas pangan yang diberikan kurang layak. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lengkong, sebagian beras  dan  daging  ayam  yang  diberikan  tak  layak  konsumsi.  Sebagian  daging  ayam  tersebut  sudah mulai busuk dan mengeluarkan bau. Tidak hanya di Lengkong, hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Jampang Tengah yakni daging ayam yang diterima dalam kondisi sudah mulai membusuk. Berikut ini dapat dilihat kondisi daging ayam dan beras yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

## Gambar 1. Kondisi Daging Ayam dan Beras yang Tak Layak Konsumsi

## Sumber: Sukabumiupdate.com, 2021
Uraian  permasalahan  diatas  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  5  Tahun 2021  Tentang  Pelaksanaan  Program  Sembako.  Hal  tersebut  dijelaskan  pada  Bab  1  Pasal  2  poin  c, bahwa “Program Sembako  bertujuan untuk memberikan bahan pangan dengan  tepat sasaran,  tepat waktu,  tepat  jumlah,  tepat  kualitas,  tepat  harga,  dan  tepat  administrasi.”  (Permensos  No  5  Tahun 2021)
4)  Tidak  adanya  sebagian  data  rekapan  saldo  kosong  yang  dialami  KPM.  Berdasarkan  observasi  awal yang  dilakukan  peneliti,  pihak  Dinas  Sosial  hanya  memiliki  rekapan  jumlah  KPM  yang  saldonya kosong  pada  bulan  Oktober  2021  saja,  sementara  bulan-bulan  lainnya  tidak  ada.  Padahal  dalam Pedoman  Umum  Program  Sembako  2020  (2019:101)  seharusnya  pelaporan  rekapan  data  salur program sembako dilakukan perbulan, triwulan, atau persemester.
Peran Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi sangat penting dalam keberhasilan penyaluran Program Sembako.  Tanpa  adanya  peran  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  tentunya  pelaksanaan  dan penyaluran  program  sembako  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar.  Mengingat  Dinas  Sosial  memiliki peranan  penting  dalam  pelaksanaan  program  tersebut  yakni  sebagai  Tim  Koordinasi  Bantuan  Sosial Pangan Kabupaten yang menjadi pelaksana penyaluran program sembako di Kabupaten Sukabumi.

## LANDASAN TEORI

## Peran
Menurut  So ekanto  (2002:243),  “peran  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status),  apabila seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan suatu  peranan.”  Dalam  sebuah  organisasi  setiap  orang  memiliki  berbagai  macam  karakteristik  dalam melaksanakan  tugas,  kewajiban  atau  tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  oleh  masing-masing organisasi atau lembaga. Sementara menurut Rivai (2004:148) “peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posis i tertentu.” Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Selanjutnya, Jim Ife & Frank Tesoriero (2016:558-614) menyatakan bahwa: “Berbagai peran community worker telah dikelompokkan ke dalam empat golongan, yakni peran memfasilitasi ( facilitative roles ),  peran  mendidik  ( educational  roles ),  peran  representasi  ( representational  roles )  dan  peran  teknis ( technical roles ). ” Dari uraian tersebut peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang  maupun  suatu  organisasi  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  berdasarkan  fungsi,  tujuan  dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## Program
Menurut Arikunto dan J abar (2009:3), “pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana  yang  akan  dilakukan.”  Selanjutnya  menurut  Arikunto  (1988:1)  yang  mendefinisikan  bahwa “program  merupakan  sederetan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.” Pengertian  program  tersebut  sejalan  dengan  pemahaman  program  yang  dikemukakan  oleh  Widoyoko (2013)  bahwa:  “Program  diartikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  direncanakan  dengan  seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi  yang  melibatkan  banyak  orang.”  Dari  berbagai  definisi  program  diatas,  dapat  kita  pahami bahwa  program  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  satu  atau  beberapa organisasi pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan yang diinginkan.

## Program Sembako
Dalam  Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Program  Sembako  2020  (2019:10)  dijelaskan  bahwa: “Program  Sembako  adalah  program  bantuan  sosial  pangan  yang  merupakan  pengembangan  dari bantuan  pangan  non  tunai  dengan  penambahan  nilai  bantuan  dan  jenis  bahan  pangan.  Program Sembako  diberikan  melalui  KKS  yang  memiliki  fitur  uang  elektronik  dan/atau  tabungan  serta  dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.” Salah satu tujuan dari program sembako ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

## Kemiskinan
M enurut Sajogyo dalam Frederic (2018: 38), “Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup di bawah  standar  kebutuhan  minimum  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  kebutuhan  pokok  pangan  yang membuat  seseorang  cukup  untuk  bekerja  dan  hidup  sehat  berdasarkan  kebutuhan  beras  dan  gizi. Seseorang  dikatakan miskin  apabila  tidak memperoleh  penghasilan  setara  dengan  320  kilo  gram  beras untuk  daerah  pedesaan , dan 480 kilo gram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.” Sementara  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  untuk  mengukur  kemiskinan  menggunakan  konsep kemampuan memenuhi  kebutuhan  dasar  (basic  needs  approach).  Dengan  pendekatan  ini,  kemiskinana dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi  ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  dasar makanan dan bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Jadi  BPS  mendefinisikan  “Penduduk  Miskin  adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita pe rbulan dibawah garis kemiskinan.”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling . Dalam pengumpulan data,  peneliti  melakukan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sementara  itu,  validasi  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  yakni  dengan  cara  perpanjangan  pengamatan,  meningkatkan  ketekunan, dan  triangulasi.  Triangulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  triangulasi  sumber  dan  teknik. Peneliti tidak menggunakan triangulasi waktu karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh narasumber. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  analisis  data  menurut  Miles  &  Huberman  yang  meliputi  reduksi data (data  reduction), penyajian  data (data  display), serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (conclusion drawing/verification).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahapan  ini,  peneliti  mendeskripsikan  hasil  penelitian  peneliti  mengenai  peran  Dinas  Sosial dalam  penyaluran  program  sembako  di  Kabupaten  Sukabumi  dengan  berdasarkan  teori  peran community  worker menurut  Jim  Ife  &  Frank  Tesoriero  (2016)  yaitu:  1)  Peran  Memfasilitasi  ( Facilitative Roles ); 2) Peran Mendidik ( Educational Roles ); 3) Peran Representasi ( Representational Roles ); dan 4) Peran Teknis ( Technical Roles).

## 1.  Peran Memfasilitasi ( Facilitative Roles )
Dalam  hal  ini,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  memiliki  peran  memfasilitasi  dalam pelaksanaan  penyaluran  program  sembako  di  Kabupaten  Sukabumi.  Agar  program  tersebut  dapat berjalan  dengan  lancar.  Berbagai  cara  telah  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  untuk  menunjang pelaksanaan  program  sembako  yakni  diantaranya  dengan  cara  melakukan  penginputan  data, pemutakhiran  data,  mengadakan  pertemuan/rapat  koordinasi,  menyediakan  sarana  dan  prasarana dalam suatu pertemuan, serta penanganan pengaduan.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  menggunakan  aplikasi  SIKS-NG  (Sistem  Kesejahteraan Sosial-Next  Generation)  dalam  melaksanakan  perannya  sebagai  fasilitator  yakni  menginput  dan memperbaiki  data  KPM.  Dengan  adanya  aplikasi  tersebut,  mereka  mendapatkan  kemudahan  dalam menginput  data  secara  online.  Melalui  aplikasi  tersebut  Dinas  Sosial  melakukan  penginputan  dan pemutakhiran  data.  Dinas  Sosial  juga  mengadakan  pertemuan  bersama  pihak-pihak  yang  terlibat dalam pelaksanaan program sembako seperti rapat koordinasi yang dilaksanakan pada bulan februari 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh para pelaksana program sembako di Kabupaten Sukabumi.  Dalam rapat  tersebut  membahas  terkait  kondisi  KPM,  E-Warong,  dan  pelaksanaan  penyaluran  program sembako  yang  harus  sesuai  dengan  pedoman  umum  program  sembako.  Dinas  Sosial  Kabupaten Sukabumi  mempersiapkan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan.  Salah  satu  contoh  sarana  dan prasarana tersebut yaitu ruangan, pengeras suara, layar, proyektor, kursi, meja, dan fasilitas lainnya.
Selain  itu,  Dinas  Sosial  juga  menerima  dan  menangani  keluhan  yang  diajukan  oleh  pihak kecamatan,  bahkan  masyarakat.  Sejauh  ini  ada  berbagai  keluhan  yang  disampaikan  masyarakat diantaranya  seperti  masalah  bantuan  tidak  cair  karena  saldo  kosong,  ingin  mengajukan  bantuan, kesalahan data, perbaruan data, dan sebagainya. Keluhan-keluhan tersebut akan ditangani oleh pihak dinas  sehingga  tidak  ada  KPM  atau  pun  masyarakat  yang  merasa  dirugikan.  Oleh  karena  itu,  tanpa adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak dinas baik berbentuk jasa, tempat ataupun barang, pelaksanaan program sembako tidak akan berjalan lancar.

## 2.  Peran Mendidik ( Educational Roles )
Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memiliki peran memberikan pemahaman terkait pelaksanaan  program  sembako  kepada  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  program tersebut. Adapun bentuk pemberian informasi tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan cara sosialisasi  melalui  pertemuan  langsung,  surat  edaran  dan  media  online  seperti  pesan  whatsapp. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bersama  para  pelaksana  program  sembako  lainnya  melakukan  sosialisasi  program  sembako  secara bertemu langsung pada bulan Februari 2022.
Namun,  sosialisasi  melalui  pertemuan  langsung  hanya  dapat  teraksana  sebanyak  dua  kali pertemuan  dalam  satu  tahun.  Hal  tersebut  terjadi  karena  terkendala  biaya  yang  lebih  diprioritaskan untuk  penanganan  kasus  covid-19  yang  terjadi  beberapa  tahun  ini.  Berdasarkan  hasil  wawancara, informasi  terkait  program  sembako  yang  didapatkan  oleh  masyarakat  sangat  minim.  Contohnya mereka  hanya  mengetahui  bahan  pangan  apa  saja  yang  didapatkan,  pengaduan  keluhan,  dan pengajuan  bantuan.  Padahal  masih  ada  informasi  lainnya  yang  belum  mereka  dapatkan  terkait program  sembako  yang  tertera  dalam  pedoman  umum  seperti  kebijakan,  tujuan,  prinsip  dan mekanisme pelaksanaan, pengaduan, serta pemenuhan gizi.
3.  Peran Representasi ( Representational Roles )
Dalam  hal  ini,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  memiliki  peran  untuk  mewakili  berbagai kepentingan  masyarakat/KPM  dalam  menangani  masalah  yang  mereka  alami  dalam  penyaluran program  sembako.  Adapaun  masalah  yang  sering  dialami  oleh  KPM  dalam  penyaluran  program sembako  ini  diantaranya:  saldo  KPM  yang  kosong  sehingga  bantuan  tidak  bisa  dicairkan,  distribusi bantuan  yang  kadang  terlambat,  dan  kualitas  bahan  pangan  yang  kurang  sesuai  harapan.  Namun masalah-masalah  tersebut  dapat  diatasi  dengan  melakukan  pengaduan  kepada  pendamping  desa/ kecamatan  atau  pun  langsung  kepada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi.  Semua  pengaduan keluhan  tersebut  nantinya  akan  di  proses  oleh  pihak  dinas,  sehingga  KPM  tidak  merasa  dirugikan
karena adanya masalah-masalah tersebut. Sejauh  ini Dinas Sosial cukup responsif  dalam menerima dan mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh KPM.

## 4.  Peran Teknis ( Technical Roles).
Dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  memiliki  peran  untuk  memantau  proses pelaksanaan  penyaluran  program  sembako  secara  teknis  di  lapangan.  Mereka  juga  harus memastikan  bahwa  proses  pelaksanaan  penyaluran  program  sembako  ini  sesuai  dengan  pedoman umum  program  sembako  2020.  Kegiatan  pemantauan  oleh  pihak  Dinas  Sosial  pada  saat  proses penyaluran bantuan program sembako di lapangan dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan ke kecamatan maupun desa.
Pada  saat  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan,  nantinya  pendamping  sosial  kecamatan/desa harus melaporkan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut seperti rekapan jumlah KPM yang berhasil mencairkan bantuannya dan juga KPM yang mengalami saldo kosong atau KPM yang gagal mencairkan  bantuannya.  Namun  pada  kenyataannya  menurut  staf  administrasi  program  sembako Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi,  tenaga  pendamping  kecamatan  tidak  mengirimkan  pelaporan rekapan  penyaluran  setiap  bulan.  Seperti  pada  tahun  2021,  pelaporan  rekapan  pelaksanaan penyaluran  program  bantuan  hanya  ada  rekapan  untuk  bulan  Oktober  2021  saja.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  peningkatan  kerja  sama  antara  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  dengan  tenaga pendamping kecamatan/desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.  Peran memfasilitasi dalam pelaksanaan penyaluran program sembako sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Adapun beberapa bentuk peran memfasilitasi yang telah dilakukan  yaitu  melakukan  penginputan  data,  pemutakhiran  data,  mengadakan  pertemuan/rapat koordinasi,  menyediakan  sarana  dan  prasarana  dalam  suatu  pertemuan,  serta  penanganan pengaduan.
2.  Peran  mendidik  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  sebagai  Tim  Koordinasi Bansos  Pangan  Kabupaten  Sukabumi  belum  maksimal.  Para  pelaksana  memang  sudah  melakukan tugasnya  dalam  memberikan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyaluran  program sembako  yakni  pendamping  sosial  kecamatan/desa,  masyarakat  umum  dan  KPM.  Namun  dalam pelaksanaannya  di  lapangan  terdapat  beberapa  kendala  seperti  terbatasnya  anggaran  dan pembatasan  aktivitas  yang  diakibatkan  adanya  pandemic  covid-19,  sehingga  sosialisasi  yang dilakukan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat umum dan KPM.
3.  Peran  representasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  dalam  penyaluran program  sembako  ini  sudah  cukup  baik.  Terlihat  dari  sikap  mereka  dalam  menerima  dan  mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh KPM. Hal tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  dalam  rangka  mewakili  masyarakat  dalam  memperjuangkan kepentingan dan haknya.
4.  Peran  teknis  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  sudah  dilakukan  dengan  cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial pada saat proses penyaluran bantuan program sembako di lapangan  yakni dengan cara  melakukan monitoring dan  evaluasi  ke  kecamatan  maupun  desa.  Namun,  masih  perlu  adanya  peningkatan  kerja  sama antara  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sukabumi  dengan  tenaga  pendamping  kecamatan  agar  pelaporan kegiatan pelaksanaan penyaluran program bantuan tersusun dengan baik.

## Saran
Dalam  rangka  pembaharuan  penelitian  dan  memperluas  kajian  keilmuan  mengenai  peran  Dinas Sosial dalam penyaluran program sembako, maka diharapkan penelitian selanjutnya agar menggunakan teori  peran  yang  lain.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  pengembangan  keilmuan  mengenai  topik  penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1988. Penilaian Program Pendidika . Jakarta: PT. Bina Aksara.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet XII .  Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Arikunto,  Suharsimi  dan  Jabar.  2009. Evaluasi  Program  Pendidikan:  Pedoman  Teoritis  Praktis  Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Kemiskinan.
https://sukabumikab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html (Diakses pada 22 Desember 2021) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. 2021. Data Salur Program Sembako Kabupaten Sukabumi.
Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2016. Community Development: Alternatif   Pengembangan  Masyarakat  di Era Globalisasi Edisi 3 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Poerwodarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: PT. Balai Pustaka. Rivai,  Veithzal.  2004. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan  Dari  Teori  ke  Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto. 2002. Teori Peranan . Jakarta: Bumi Aksara. Sukabumiupdate.com. 2021. Beras dan Daging BPNT di Sukabumi Tak Layak   Konsumsi,
Dinsos: Jangan Terima. https://sukabumiupdate.com/posts/92446/beras-dan-daging-bpnt-di-sukabumi- tak-layak-konsumsi-dinsos-jangan-terima (Diakses pada 18 November 2021)
Tim  Pengendali  Pelaksanaan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Secara  Nontunai.  2019. Pedoman  Umum Program Sembako 2020 . Jakarta. Widoyoko, Eko Putro. 2013. Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik . Yokyakarta: Pustaka Pelajar.