## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 1, Issue 1, Desember 2019 P-ISSN                       E-ISSN Open Access at: http://idm.or.id/JSER
STANDAR PENATAAN RUANG UNTUK PENERTIBAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DARI ASPEK ADMINISTRATIF DAN PIDANA (UU NO.26 THN 2007 TENTANG PENATAAAN RUANG)

## THE SPATIAL PLANNING STANDARDS FOR CONTROLLING THE
SUITABILITY OF SPATIAL USES FROM ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL ASPECTS.
Moh. Masthuro STKIP Kusuma Negara, Jakarta E-mail: mr_masthuro@yahoo.com
INFO ARTIKEL                     ABSTRAK Koresponden
Moh. Masthuro mr_masthuro@yahoo.com
Kata kunci: standar penataan ruang, penertiban, pemanfaatan ruang, adminstratif, pidana
Website: http://idm.or.id/JSCR
hal: 30 - 41 Dengan    semakin    pesatnya    pertumbuhan    penduduk    dan perkembangan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  kebutuhan  akan  lahan, maka  akan  banyak  sekali  ruang  atau  wilayah  yang  dibutuhkan, sehingga  perlu  pengaturan  ketataruangan  yang  baik  dan  diperlukan pengawasan  yang  ketat  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  adanya pelanggaran/penyimpangan ketataruangan. Namun pada kenyataannya  masih  banyak  penyimpangan  terutama  dalam pelaksanaan pembangunan ketataruangan, terutama pada pembangunan  fisik  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang yang ditetapkan. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya  faktor  teknis  operasional,  politik,  sosial,  ekonomi  dan budaya  serta  masih  banyak  faktor-faktor  yang  lainnya.    Kegiatan Standar Penataan Ruang Fasilitasi Penertiban Kesesuaian Pemanfaataan  Ruang  adalah  salah  satu  prioritas  Direktorat  Jenderal Penataan  Ruang  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  untuk menangani  masalah-masalah  penyimpangan  penataan  ruang.  Bahwa keberadaan  ruang  yang  terbatas  dan  pemahaman  masyarakat  yang berkembang    terhadap    pentingnya    penataan    ruang    sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan  partisipatif  agar  terwujud  ruang  yang  aman,  nyaman,  produktif, dan    berkelanjutan.    Salah    satu    terobosan    untuk    pengaturan, pembinaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  penataan  ruang,  maka dibuatlah  UU No.  26  Tahun 2007 tentang  Penataan  Ruang. Peraturan Pemerintah  Nomor  15  tahun 2010  tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang  pasal  4  menyebutkan bahwa  pengaturan  penataan  ruang  oleh pemerintah  meliputi  penyusunan  dan  penetapan  pedoman  bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan Menteri, lebih lanjut dalam  penjelasan  pasal  tersebut      disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan pedoman bidang penataan ruang mencakup pula standar teknis dan manual bidang penataan ruang .
Copyright © 2019  JSCR. All rights reserved.

## ARTICLE INFO                       ABSTRACT
Correspondent:
Moh. Masthuro mr_masthuro@yahoo.com
Keywords: spatial planning standards, controlling, spatial uses administrative, criminal,
page: 30 – 41 With the rapid growth of population and political, social, economic, and  land  needs,  there  will  be  a  lot  of  space  or  territory  needed,  so that  good  organization  arrangements  and  strict  supervision  are needed to ensure that violations do not occur. But in reality there are still  many  deviations,  especially  in  the  implementation  of  spatial development,  especially  in  the  physical  development  of  many  that are not in accordance with the specified spatial plan. This is mostly due  to  several  factors  including  operational  technical,  political, social,  economic and  cultural factors as  well  as  many  other factors. Activities  of   Spatial  Planning  Standart  for  Facilitation  of  Spatial Conformity  Control  is  one  of  the  priorities  of  the  Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning to deal with problems of spatial irregularities. That the  existence  of  limited  space  and  developing  community understanding of the importance of  spatial planning   are  needed so that  transparent,  effective  and  participatory  spatial  planning  is needed  in  order  to  create  a  safe,  comfortable,  productive,  and sustainable  space.  One  of  the  breakthroughs  for  the  arrangement, guidance, implementation and  supervision of  spatial planning, then made   Law   No.   26   of   2007   concerning   Spatial   Planning.
Government  Regulation  Number  15  of  2010  concerning Implementation  of  Spatial  Planning  article  4  states  that  the regulation  of  spatial  planning  by  the  government  includes  the preparation  and  stipulation  of  guidelines  for  spatial  planning stipulated  by  Ministerial  regulation,  further  in  the  explanation  of the  article  it  is  stated  that  what  is  meant  by  spatial  planning guidelines  includes  technical  standards  and  manuals  in  spatial planning.
.
Copyright © 2019 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Penataan  ruang  diselenggarakan  untuk  mewujudkan  ruang  nusantara  yang  aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ini akan dicapai dengan prasyarat: 1)  adanya  harmonisasi  antara  lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan,  2)  adanya keterpaduan  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan  yang memperhatikan sumber daya manusia, dan 3) adanya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  akibat  pemanfaatan  ruang. Oleh karena  itu  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang  yang  meliputi  kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan  ruang diperlukan suatu aturan yang dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan penataan ruang.
Pembinaan    penataan    ruang    dapat    dilakukan    melalui:    1)    Koordinasi penyelenggaraan  penataan  ruang;  2)  Sosialisasi  peraturan  perundang-undangan dan   sosialisasi   pedoman   bidang   penataan   ruang;   3)   Pemberian   bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; 4) Pendidikan dan pelatihan;
5)   Penelitian   dan   pengembangan;   6)   Pengembangan   sistem   informasi   dan
komunikasi  penataan  ruang;  7)  Penyebarluasan  informasi  penataan  ruang  kepada masyarakat; dan 8) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33  Ayat  3:  Bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuaisasi Negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dalam  kontek  ini  bahwa  negara diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dan  diberikan  kewenangan untuk mengatur  peruntukan kepemilikan kepada  wanga  negara  Indonesia  baik  berupa  hak  milik,  hak  guna usaha, hak pakai, hak sewa , pemberian dan hak-hak yang lainnya.
Dari rumusan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikelola untuk mencapai kemakmuran rakyat.
2.  Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikelola oleh negara
3.  Tujuan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kekuasaan  diberikan  kepada  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  tidak  berarti dengan kekuasaan tersebut negara bisa berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya,  akan  tetapi  kekuasaannya  harus  diimbangin  oleh  hukum  sebagai panglima  sehingga  dengan  tujuan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyatnya bisa tercapai.
Negara disini bukan sebagai Pemilik atau Domain Verklrarin g” seperti di era masa Penjajahan Belanda dulu   akan tetapi  pemiliknya adalah seluruh rakyat Indonesia, maka  Negara  RI  dibentuk  melalui  Pemerintah  RI  bertujuan  untuk memajukan/memakmurkan  Rakyat  Indonesia  semuanya  (amanah  Bungkarno  dan Bung Hatta, Bapak Proklamator  dari Penjajah Asing dan Pendiri Bangsa Negara RI an Rakyat Indonesia) --- maka asset SDA  yang menyangkut rakyat banyak harus di kelola  oleh  BUMN/BUMD/Koperasi  bukan  dominan  badan  hukum  bisnis  - PT/Asing  kecuali  bertujuan  keuntungannya  segelintr  orang  pemegang saham/pemilik   CAPITAL   (Sistim   Ekonomi   NeoLiiberal/Pasar   Bebas)   untuk kemjuan rakyat Indonesia, sehingga berakibat kesenjangan social  tinggi yang dapat memicu konflik horizontal dan vertical.
Berdasarkan  pasal  1  (2)  UU  No.5  tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria  menyatakan “ seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam  yang  tekandung  di  dalamnya  dalam  wilayah  republik  Indonesia,  sebagai karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa Indonesia dan merupakana kekayaan nasiona l”.
Berdasarkan  pasal  2  (1)  UU  No.5  tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Termasuk  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Berdasarkan  pasal  2  (2)  UU  No.5  tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria  hak  menguasi  dari  negara  termasuk  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memeberi wewenang untuk:
a.  mengatur  dan  menyelenggarakan,  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b.  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c.  Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan  pasal  2  (3)  UU  No.5  tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok Agraria wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti  kebangsaan,  kesejahteraan  dan  kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Berdasarkan pasal 2 (4) UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hak  menguasai  dari  negara tersebut  diatas  pelaksanaannya  dapat  dikuasai  kepada daerah-daerah  swastantra  dan  masyarakt-masyatakat  hukum  adat,  sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.
Untuk mencapai tujuan negara seperti yang diuraikan di atas, maka dalam bidang keagrariaan kita perlu mengadakan:
a.  kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.  Menyederhanakan hukum agraria, dan menghilangkan sifat dualisme.
c.  Memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dari  apa  yang  menjadi  hak  seluruh rakyat Indonesia.
Dalam  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  dinyatakan pada  Visinya  yaitu  terwujudnya  ruang  nusantara  yang  mengandung  unsur-unsur penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, sebagai berikut:
1.  Keamanan:  masyarakat  terlindungi  dari  berbagai  ancaman  dalam  menjalankan aktivitasnya;
2.  Kenyamanan: kesempatan luas bagi masyarakat untuk dapat menjalankan fungsi dan  mengartikulasi  nilai-nilai  sosial  budayanya  dalam  suasana  tenang  dan damai;
3.  Produktivitas:  proses  dan  distribusinya  dapat  berlangsung  efisien  serta  mampu menghasilkan  nilai  tambah  ekonomis  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan meningkatkan daya saing;
4.  Berkelanjutan:    kualitas    lingkungan    dapat    dipertahankan    bahkan    dapat ditingkatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  saat  ini  dan  generasi mendatang.
Untuk  mendukung  visi  di  atas,  maka  setiap  wilayah  harus  selalu  memperhatikan aspek  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup,  seperti  ditetapkan  pada  Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  pasal  3  yaitu  bahwa  penyelenggaraan  penataan ruang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dengan terwujudnya: a.  keharmonisan antara lingkungan alami dan buatan;
b.  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c.  perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadal lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Sementara  pasal  6  ayat  (1)  mempertegas  bahwa  penataan  ruang  diselenggarakan dengan  memperhatikan potensi  khusus sumber daya  alam,  sumber daya manusia, dan  sumber  daya  buatan  serta  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum, pertahanan  keamanan,  lingkungan  hidup  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sebagai suatu kesatuan.
Berkaitan  dengan  fasilitasi  penertiban  dalam  pengendalian  pemanfaatan  ruang, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang hukum materil dan   hukum   formil   dan   fungsi   hukum   tersebut   terutama   untuk   melakukan penertiban bila terjadi pelanggaran (kajahatan) pemanfaatan ruang.
Dalam  Pasal  4  UU.  No  26  tahun  2007  ditentukan,  bahwa  Penataan  ruang diklasifikasikan berdasarkan:
1.  Sistem
Sebagai  Sistem  maka  pada  Pasal  1  Ayat  (3)  UU  No.  26  Tahun  2007  dinyatakan bahwa “ Struktur  ruang  adalah  susunan  pusat-pusat  permukiman  dan  sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Selanjautnya  pada  ayat  (5)  dinyatakan,  bahwa “ Penataan  ruang  adalah  suatu sistem  proses  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian pemanfaatan ruang.

## 2.  Fungsi Utama Kawasan
Sebagai fungsi utama kawasan pada pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bah wa:” Penataan ruang  berdasarkan  fungsi  utama  kawasan  terdiri  atas  kawasan  lindung  dan kawasan budi daya.
Kawasan  lindung  adalah  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  fungsi  utama melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  mencakup  sumber  daya  alam dan sumber daya buatan.
Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia, dan sumber daya buatan.

## 3.  Wilayah Administratif
Wilayah administratif diatur pada pasal 5 ayat (3) :” Penataan ruang berdasarkan wilayah  administratif  terdiri  atas  penataan  ruang  wilayah  nasional,  penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

## 4.  Kegiatan Kawasan
Kegiatan  Kawasan  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (4)  bahwa,  Penataan  ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

## 5.  Nilai Strategis Kawasan
Nilai strategis kawasan diatur dalam pasal 5 ayat (5) yang menyatakan, bahwa “ Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang
Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 1, Issue 1, December 2019: 30-41
kawasan  strategis  nasional,  penataan  ruang  kawasan  strategis  provinsi,  dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
Kegiatan Standar Penataan Ruang Fasilitasi Penertiban  Kesesuaian Penataan Ruang mengajukan  pendekatan  terutama  dengan,  pengumpulan  awal  peta-peta,  dan pengumpulan awal foto-foto citra satelit. kegiatan Fasilitasi Penertiban   kesesuaian penataan ruang ini merupakan salah satu agenda Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian ATR   yang  memiliki  nilai strategis  bagi upaya  penyelesaian berbagai persoalan penataan ruang.
Fasilitasi Penertiban   Tata Ruang sebagai evaluasi terhadap pemanfaatan ruang suatu wilayah  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  tim  yang  kompeten,  objektif,  dan  tidak memihak  dengan  tujuan  untuk  melakukan  verifikasi  bahwa  penggunaan  ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan kaidah-kaidah penataan ruang.
Pengendalian  penataan  ruang  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.26  Tahun  2007 khususnya dalam pasal 1 antara lain :
1.  Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2.  Pelaksanaan  penataan  ruang  adalah  upaya  pencapaian  tujuan  penataan  ruang melalui  pelaksanaan  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3.  Pengendalian  pemanfaatan  ruang  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  tertib  tata ruang.
Dalam  kerangka  penyelenggaraan  penataan  ruang  (TurBinLakWas),  Fasilitasi Penertiban   tata ruang dapat  didudukkan  sebagai  salah  satu  alat pemantauan  dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan penataan ruang.
Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan penertiban.
Pengawasan yang bisa berbentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan penertiban  dapat  dilakukan  dengan  penganaan  sanksi,  baik  berupa  sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.  Pengawasan meliputi:
a.  Pelaporan  dilakukan  dengan  penyampaian  informasi  secara  objektif  tentang pemanfaatan ruang yang sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
b.  Pemantauan  dapat dilakukan  memalui  proses pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan   tentang   perubahan   kualitas   tata   ruang   dan   perubahan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
c.  Evaluasi  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  secara  sistematis  mengumpulkan dan  menganalisis  data  dan  informasi  untuk  menilai  pencapaian  sasaran, tujuan dan kinerja kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan tujuan rencana tata ruang yang dikehendaki
2.  Penertiban meliputi:
a.  Pengenaan sanksi administratif.
b.  Pidana.
c.  Perdata.
Berdasarkan Pasal 61 UU No. 26 tahun 2007 dinyatakan dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
1.  Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2.  Memanfaatkan  ruang  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang  dari  pejabat  yang berwenang;
3.  Mematuhi   ketentuan   yang   ditetapkan   dalam   persyaratan   izin   pemanfaatan ruang; dan
4. Memberikan    akses   terhadap   kawasan    yang   oleh   ketentuan   peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Berdasarkan Pasal  62 UU No. 26 tahun  2007 dinyatakan, bahwa Setiap orang yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61,  dikenai  sanksi administratif.
Sanksi  administratif  berdasarkan  Pasal  63  dinyatakan,  bahwa  sanksi  administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:
1.  Peringatan tertulis;
2.  Penghentian sementara kegiatan;
3.  Penghentian sementara pelayanan umum;
4.  Penutupan lokasi;
5.  Pencabutan izin;
6.  Pembatalan izin;
7.  Pembongkaran bangunan;
8.  Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9.  Denda administratif.
Sanksi  pidana  dan  perdata  dapat  dilihatdalam pasal  69,  70,  71,  72,  73, 74,  dan  75 dalam UU No.26 tahun 2007 antara lain:
Dalam Pasal 69 dinyatakan bahwa:
1.  Setiap  orang  yang  tidak  menaati  rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi  ruang,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2.  Jika   tindak   pidana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   mengakibatkan kerugian  terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku  dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3.  Jika   tindak   pidana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   mengakibatkan kematian  orang,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Dalam pasal Pasal 70 dinyatakan bahwa:
1.  Setiap  orang  yang  memanfaatkan  ruang  tidak  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan ruang  dari  pejabat  yang  berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  61 huruf b,  dipidana dengan  pidana  penjara paling lama  3 (tiga)  tahun  dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2.  Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku  dipidana dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3.  Jika   tindak   pidana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan
Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 1, Issue 1, December 2019: 30-41
pidana  penjara   paling  lama   5  (lima)  tahun   dan   denda   paling  banyak   Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
4.  Jika   tindak   pidana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   mengakibatkan kematian  orang,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Dalam  pasal  Pasal  71  dinyatakan:  Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dalam  pasal  Pasal  72  dinyatakan  bahwa: ” Setiap  orang  yang  tidak  memberikan akses  terhadap  kawasan  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam pasal Pasal 73 dinyatakan, bahwa:
1.  Setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  yang  menerbitkan  izin  tidak  sesuai dengan  rencana  tata  ruang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  (7), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2.  Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana  tambahan  berupa  pemberhentian  secara  tidak  dengan  hormat  dari jabatannya.
Dalam pasal Pasal 74 dinyatakan bahwa:
1.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap    pengurusnya,    pidana    yang    dapat    dijatuhkan    terhadap    korporasi berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali  dari  pidana  denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a.  Pencabutan izin usaha; dan/atau
b.  Pencabutan status badan hukum.
Dalam pasal Pasal 75 dinyatakan bahwa:
1.  Setiap  orang  yang  menderita  kerugian  akibat  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
2.  Tuntutan  ganti  kerugian  secara  perdata  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.
Pengenaan sanksi tersebut  di  atas  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tentang  sanksi baik pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. UUPR  telah  dengan jelas  mengatur  tentang  pengenaan  sanksi  baik  sanksi adminsitratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.
Dari hal-hal tersebut di atas dapat diformulasikan hal-hal sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  penataan  ruang  adalah  upaya  pencapaian  tujuan  penataan  ruang melalui  pelaksanaan  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2.  Penataan ruang merupakan proses yang berurut yaitu dumulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3.  Pemanfaatan  ruang  seyogyanya  didahului  oleh  perancanaan  tata  ruang,  dan diakhiri dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
Bila  terjadi  pelanggaran  (kejahatan)  pemanfaantan  ruang,  siapakah  yang  berhak melakukan  penyidikan.  Berdasarkan  UU  No.8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.
Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang penyidikan diatur dalam Pasal 68 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu  di lingkungan instansi  pemerintah  yang lingkup tugas  dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu  pejabat  penyidik  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Di  dalam  pasal  tersebut  bila  terjadi  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  disamping penyidik  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  juga  terdapat  pegawai  negeri  sipil tertentu  di  lingkungan  instansi  pemerintah  yang  dikenal  dengan  sebutan  PPNS (penyidik  pegawai  negeri  sipil)  dapat  melakukan  penyidikan  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pegawai  negeri  sipil  yang  diangkat  menjadi  penyidik  (PPNS)  harus  menguasai bagaimana  tatacara  melakukan  penyidikan,  harus  mengerti  apa  yang  dimaksud bahan  bukti,  alat  bukti  dan  barang  bukti.  Jangan  sampai  baru  ada  1  (satu)  saksi langsung  menetapkan  seorang  sebagai  tersangka,  hal  ini  sangat  merugikan  karena akan  terbantahkan dengan  adanya azas unus  testis nullus  testis (  satu saksi  bukan kesaksian)  atau hanya  baru  saja  mendengar tentang  adanya  pelanggaran langsung memanggil  orang  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  tersebut  padahal  bukti pendengaran  bukanlah  alat  bukti.  Terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  ruang penyidik  pegawai  negeri  sipil  harus  memahami  betul  ketentuan  tentang  RTRWN, RTRW  Propinsi,  dan  RTRW  Kabupaten/Kota, mengerti juga  tentang  RTBL,  RDTR, Peta-peta  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran pemanfaatan ruang.
Selanjut  kewenangannya  diatur  dalam  ayat  (2)  Penyidik  pegawai  negeri  sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.  Melakukan    pemeriksaan    atas    kebenaran    laporan    atau    keterangan    yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
b.  Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c.  Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d.  Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 1, Issue 1, December 2019: 30-41
e.  Melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  diduga  terdapat  bahan  bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f.   Meminta  bantuan  tenaga  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  penyidik  harus  memiliki  bahan  bukti  yang  bisa dikonfrontir   terhadap  terduga    pelanggaran   bidang   penataan    ruang,  sehingga apabila terduga mengelak penyidik sudah memiliki bahan bukti baik berupa barang bukti  maupun  alat  bukti  yang  dapat  menjerat  pelakunya.  Intinya  adalah  penyidik harus  mempersiapkan  diri  dengan  berbagai  pemahaman  baik  secara  materiil maufun formil.
Penyidik pegawai negeri sipil tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan penyidikan, karena    harus   berkoordinasi    dengan    penyidik   kepolisian     negara Republik Indonesia, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 68 ayat (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
Jika  sampai  harus  ada  tindakan  penangkapan  dan  penahanan,  penyidik  pegawai negeri  sipil  melakukan  koordinasi  dengan  pejabat  penyidik  kepolisian  negara Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan.  Hal tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  68  ayat  (4)  Apabila  pelaksanaan kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  memerlukan  tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan  pejabat  penyidik  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Permasalahan Pemanfaatan Ruang
Saat ini muncul permasalahan penataan ruang dalam pembangunan antara lain :
1.  Meningkatnya   kebutuhan   tanah   untuk   kegiatan   pembangunan.   Terjadi   alih fungsi    lahan/ruang.    Konflik    kepentingan    antar-sektor    (kehutanan, pertambangan, lingkungan, perasarana wilayah, dan lain-lain.
2.  Konflik antar-wilayah: Pusat-Daerah dan Antardaerah. Penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan. Menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung, kawasan resapan air dan meningkatnya daerah aliran sungai (DAS) kritis.
3. Belum    berfungsinya    secara    optimal    penataan    ruang    dalam    rangka menyelaraskan,   mensinkronkan,   dan   memadukan   berbagai   rencana   dan program sektor tadi. Kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan hidup.
Selain  hal-hal  di  atas  yang  menjadi  penyebab  permasalahan  tata  ruang  kota  di Indonesia ada tiga hal penting mengenai persoalan perkotaan:
1.  Indonesia  tidak  punya  perencanaan  terintegrasi,  sehingga  berbagai  macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota.
2.  Konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada juga lemah. Misalnya seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah keliatannya konsistensinya kalau berhadapan dengan  pemodal  lemah,  seperti  kasus  yang  terjadi  sekarang,  tiba-tiba  kawasan hijau akan  dijadikan mal.
3.  Pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang.
Seluruh permasalahan tersebut di atas tentu saja membutuhkan penanganan secara hukum yaitu dalam bentuk pengawasan penataan ruang.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  Direktorat  Pembinaan Penataan  Ruang  Daerah   Wilayah  II  menganggap  perlu  untuk  menyusun  materi teknis dan Rapermen bidang penataan ruang terutama pada bidang Standar Penataan Ruang untuk Fasilitasi Penertiban    Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terutama pada controlling dan atau monitoring evaluasi rekomendasi untuk penemuan-penemuan ketidak  sesuaian  pemanfaatan  ruang,  menilai  sesuai  tidaknya  pemanfaatan  ruang sebelum ada penerapan sanksi.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pasal  33  Ayat  (3) UUD  1945  merupakan  dasar  hukum  bagi  penyusunan  UUPA,  dan  merupakan sumber  hukum  (materil)  dalam  pembinaan   hukum.  agraria  nasional  dan  UUPA meletakan  dasar-dasar  bagi  hukum  agraria  nasional  yang  akan  membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta kepastian hukum, bagi bangsa dan Negara, UU  No  26  tahun  2007  yang  diharapkan  sudah  ada  kasus  yang  diperdalam  yang terindikasi pidana, sehingga diperlukan adanya kebutuhan berupa in put antara lain: a.  Pengaduan
b.  Temuan di lapangan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan)
c.  Akan  dilakukan  gelar  perkara  sampai  pada  tahap  proses  penyidikan  yang dilakukan oleh PPNS dan pihak Kepolisian.
Untuk  menfasilitasi  penertiban  kepada  tim  konsultan  dan  tenaga  ahli  untuk memahami  mekanisme  kerja  PPNS  dan  pahami  KUHAP,  harus  bersinergi  dan proaktif  datang  untuk  berkonsultasi  dengan  PPNS,  hal  ini  menjadi  kewenangan untuk  melihat,  dan  mengidentifikasi  seperti  fungsi/alih  fungsi  serta  peruntukan ruang, konsultan  didampingi oleh PPNS dilapangan untuk mengetahui teknik dan taktisnya, melakukan verifikasi dan validasi.

## Saran
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan,  maka penulis  mengajukan  saran  kepada pemerintah  sebagai  pihak  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  penataan  pemanfaatan ruang  agar  selalu  melakukan  pengawasan,  pembinaan  dan  jika  dianggap  perlu melakukan  penindakan  baik  secara  administrasi,  perdata  maupun  pidana  jika  ada seseoarang  yang  terindikasi  melakukan  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  sehingga ruang akan semakin terjaga dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Acuan Normatif Kitab Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang    Hukum    Perdata    (Burgerlijk    Wetboek    voor    Indonesie) (Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23.)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
Peraturan  Pemerintah  No.  28  tahun  2008  tentang      Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Nasional  merupakan  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  20  ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  atau  RTRWN  merupakan    arahan  kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang (PP-PPR)  mengamanatkan  bahwa  pengawasan  penataan  ruang terdiri atas pengawasan teknis dan pengawasan khusus (Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  (PerMen  PU)  No.15/  PRT/M/2009  tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  merupakan tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  atau  RTRWP  adalah  arahan  kebijakan  dan  strategi  pemanfaatan ruang wilayah provinsi)
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  (PerMen  PU)  No.16/PRT/M/2009  tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  merupakan tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  11  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  atau  RTRW  Kabupaten  adalah  arahan  kebijakan  dan  strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi).
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  (PerMen  PU)  No.17/PRT/M/2009  tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota  merupakan  tindak lanjut  dari  pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  13/Prt/M/2009  Tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.