## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3369/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia
Simon Reinaldo Marlin 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Fakulas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 Doing Business, issued by the World Bank, emphasizes that it plays an important role in determining how easy it is to establish business indicators in Indonesia. The role  of  the  Notary  in  the  completion  of  a  project.  It's  easy  to  test  an  index  that combines speed and cost factors to determine how fast a business can grow. As a result, the faster and more precise the steps for creating a certificate, the easier it will be to determine your business indicators. The purpose of this research is to find out  how  dangerous  the  regulation  of  cybernotarius  publicus  under  the  Notary Position Law (UUJN) is to find out how easy business indicators are in Indonesia. This study uses normative legal methods. The findings of this study indicate that the Cyber Notary Agreement which regulates business transactions has been effective.
Keywords:
Business Effectiveness,
Cyber Notary, Notarial Deed

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 8 July 2022 Doing  Business yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Dunia,  menegaskan  bahwa  hal  itu memainkan  peran  penting  dalam  menentukan  seberapa  mudah  untuk  menetapkan indikator bisnis di Indonesia. Peran Notaris dalam penyelesaian suatu proyek. Sangat mudah untuk menguji indeks yang menggabungkan faktor kecepatan dan biaya untuk menentukan  seberapa  cepat  bisnis  dapat  berkembang.  Alhasil,  semakin  cepat  dan tepat  langkah-langkah  pembuatan  sertifikat,  semakin  mudah  untuk  menentukan indikator bisnis Anda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berbahayanya pengaturan cybernotarius publicus di bawah Undang-Undang Jabatan Notaris  (UUJN)  untuk  mengetahui  seberapa  mudah  indikator  bisnis  di  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa Cyber  Notary  Agreement yang  mengatur  tentang  transaksi bisnis sudah efektif.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Simon Reinaldo Marlin Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Email: simon.reinaldo@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Makna cyber notary yang biasa disebut e-notary untuk notaris di  Indonesia  dalam hal ini- bukan hal yang awam, dimulai tahun 1995 sudah terdapat arahan dalam penerapan aturan cyber notary di  Indonesia  (Irma  Devita,  2019).  Pandangan  ini  berasal  dari  terdapatnya  kemajuan teknologi  dan  berakibat  pada  kewenangan  notaris  berkaitan  dengan  keefektifan  pelaksanaan waktu. Kemajuan teknologi itu diantaranya adalah tanda tangan  digital ( digital signature ) dserta video conference . Kemajuan teknologi nantinya adalah bentuk hal yang baru yang harus diterima oleh semua pihak.
Persoalannya  merupakan  notaris  di  dalam  melaksanakan  kewenangannya  berkaitan terhadap  Undang−Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang−Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Menurut  pertimbangan  dalam  UUJN menjelaskan  adanya  kewenangan  notaris  yang  mana  menerbitkan  akta  otentik  agar  dapat memberikan ketegasan, keamanan serta adanya perlindungan   hukum.  Terkait makna dalam akta
autentik tak dijelaskan secara rinci di UUJN, namun boleh mengacu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang−Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1868 KUHPerdata    menjelaskan tentang pengertian terkait akta autentik dan wajib didalamnya ada 3 kriteria diantaranya, akta itu dibuat berdasarkan  jenis  yang  ada  dalam  aturan  terkait  pada  Undang-Undang.  Selain  itu  diterbitkan melalui pejabat yang bertugas serta kedudukan itu berfungsi untuk menerbitkan dalam wilayah kedudukannya. Penetapan ini bentuknya kumulatif dan maknanya adalah semua unsur yang ada wajib  berdasar  unsur  akta  autentik.  Akta  autentik  memiliki  fungsi  dalam  jenis  alat  bukti  yang tidak  cacat.  Adanya  perlawanan  dari  pihak  lain  kebenaran  menurut  makna  akta  itu  sehingga seseorang  itu  yang  wajib  membuktikannya  (actori  incumbit  probatio).  Dalam  penerapannya bukan  hanya  memperoleh  alat  bukti  yang  sempurna,  akta  notaris  biasanya  digunakan  untuk persyaratan formil dalam suatu perjanjian. Maka suatu perjanjian agar memiliki kepastian wajib mengacu  kepada  asas  tertentu.  Misalnya  penerbitan  perjanjian  perkawinan,  penerbitan  akta perseroan terbatas maupun akta tanggungan fidusia.
Jabatan notaris sangat berhubungan terhadap pemberian layanan untuk masyarakat, secara lebih rinci sebagai pelayanan ruang lingkup bisnis. Dalam dunia usaha selain Dalam dunia bisnis memerlukan  kejelasann  hukum  dan  diperlukan  ketepatan.  Dunia  bisnis  biasanya  jarang bersinggungan  dengan  norma  serta  aturan  hukum  yang  sudah  ada  dan  memberikan  penegasan didalam kaidah kejelasan hukum. Pandangan UUJN menjelaskan terhadap kejelasan hukum dan bermakna aturan untuk menerbitkan akta autentik yang dibentuk dalam berbagai jenis, maka dari itu pemberian kejelasan dalam hal membuktikan suatu hal   yang   sudah jelas.    Sebagai contoh, wajib diutarakan sertas wajib menampilkan didepan notaris sebagai tanda tangan akta. Munculnya ketetapan Ease Of Doing Business (EODB) maupun keefektifan yang berasal dan dibentuk oleh Bank Dunia dapat dijadikan acuan penyebab ruang lingkup bisnis menginginkan supaya semua negara  menerbitkan  kebijakan-kebijakan  dalam  mengupayakan  keefektifan  berusaha.  Indeks keleluasaan berbisnis dapat dilihat sebagai negara yang bagus dalam hal pengembangan investasi. Dalam catatan Indonesia di tahun 2019 menjelaskan berada di urutan 73 dalam jumlah 190 negara yang dilakukan penelitian.
Acuan yang berhubungan dan secara erat kaitannya dengan wewenang notaris merupakan acuan menyiapkan usaha (starting business) nantinya akan dikembangkan secara merinci melalui penelitian.  Terdapat  3  (tiga)  alasan  bagaimana  pelaksanaan  cyber  notary  sangat  krusial  untuk negara Indonesia. Sebab yang pertama, dijelaskan pemerintah mengupayakan supaya Indonesia memperoleh peringkat dalam 40 besar standart EODB menurut kongres internasional notaris dan nantinya notaris melakukan penyesuaian dengan perkembang yang ada. Penyebab yang lainnya adalah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan standar yang dipakai untuk menjelaskan standar EODB. Notaris dalam hal ini selaku pejabat public memiliki tugas dan fungsi yang diatur oleh negara dalam menerbitkan akta pembentukan PT wajib mengetahui ketentuan yang ada terkait UUJN dan harus mengetahui hal yang ada di serangkaian penerbitan PT. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 22 UUJN dijelaskan tentang pembentukan notaris bisa dibuka melalui anggapan 3 hal yakni pelaksanaan dunia bisnis, kesetaraan masyarakat, perbandingan akta yang diterbitkan oleh notaris setiap periode.
Tercantumnya  standar  dasar  pelaksanaan  dunia  bisnis  untuk  acuan  yang  menjelaskan tentang  maksimal  notaris  yang  diperlukan  dalam  suatu  wilayah  menjelaskan  terkait  jabatan notaris  berhubungan  terhadap  dunia  bisnis.  sehingga,  Notaris  wajib  mengikuti  perkembangan zaman serta mengupayakan untuk selalu menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi dengan adanya  penghematan  waktu  untuk  rangkaian  penerbitan  akta.  Diantaranya  terdapat  hal  dalam penerbitan akta lebih efisien dan tepat yang merupakan dengan melaksakan suatu makna adanya cyber notary berdasar UUJN.
Persoalan pengaturannya dengan ketentuan pada masa kini tidak ada penjelasan bagaimana makna aturan cyber notary walaupun dalam perkembangannya sudah ada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pengaturan ini berpengaruh dalam cyber notary dimana tidak dapat dilakukan maka memiliki kaitan dengan adanya standar keefisiensian dalam berbisnis. Sehingga,  menurut penelitian dan penulisan nantinya akan dijelaskan tentang penerapan aturan cyber notary menuut
UUJ masa kini serta makna sesungguhnya dalam cyber notary untuk meningkatkan keefisiensian berbisnis di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang dilakukan penulis  adalah  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  adalah  Kajian  tentang  asas-asas  hukum,  sistem  hukum,  sinkronisasi  hukum  hukum, sejarah  hukum,  dan  perbandingan  hukum  (Soerjono  Soekanto,  1986).  Penggunaan  data-data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  yuridis  primer,  sekunder,  dan  tersier,  merupakan  hal  yang lumrah dalam kajian hukum normatif. Bahan hukum utama adalah bahan hukum utama, dan harus digunakan dalam hubungannya dengan penyelidikan ini, seperti peraturan perundang-undangan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2019).
Data hukum sekunder merupakan data-data sebagai acuan dalam hal yang diambil peneliti misalnya  jurnal  hukum.  Dan  data  hukum  tersier  merupakan  bahan  pendukung  bahan  hukum primer  serta  data  hukum  sekunder  misalnya  kamus  hukum. Data      sekunder      didapatkan berdasarkan penelitian kepustakaan menggunakan sistematika dokumentasi maupun instrument pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen. Melalui bahan yang sudah didapatkan melalui penulisan pnelitian ini  nantinya akan dilakukan pengkajjian secara deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Makna Cyber Notary berdasar Undang- Undang Jabatan Notaris
Cyber merupakan  terjemahan  dari  bahasa  inggris  dan  memiliki  makna  tidak  nyata. Pemakaian  kata cyber biasanya  dipakai  untuk  pelaksanaan  penerapan  hukum  sebagai  contoh cyber  crime maupun terhadap  peristiwa ekonomi  dikenal  dengan cyber  economy . Berdasarkan pendangan maknanya, cyber notary merupakan metode dan langkah yang dilakukan oleh notaris yang  menguunakan  kemajuan teknologi  saat  ini  (Emma  Nurita,  2017).  Penyebutan  itu  selaras terhadap cyber  notary dimana  memiliki definisi  diantaranya  penggeseran  langkah  dalam tugas notaris secara manual (tatap muka) hingga langkah dan tugas dalam hal ini mengguakan metode modern (dilakukan tanpa tatap muka) dan menggunakan kemajuan teknolog saat ini.
Edmon Makarim memandang cyber notary merupakan penghayatan fungsi notaris secara elektronik melalui cyberspace (ruang  siber).  Penyebutan cyber notary diawali melalui American Bar Association mereka mengdefinisikannya sebagai notaris dimana memiliki kecanggihan pada bidang komputer serta hukum (Edmon Makarim, 2011).  Ditentukannya penyebutan cyber notary dalam penulisan ini disebabkan penyebutan ini yang sangat meliputi keseluruhan menurut hukum positif Indonesia (UUJN).   Makna cyber    notary sangat berhubungan terhadap pengaturan dalam  aspek-aspek  penyediaan  informasi  maupun  transaksi  elektronik.  Pemerintah menggambarkan  terdapat  fungsi  notaris  untuk  dilaksanakannya    informasi  maupun  transaksi elektronik  di  Indonesia. Sebagai contoh diterapkannya tanda  tangan  digital ( digital signature ). Berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE) dijelaskan bahwa  tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah atau sama dengan tanda tangan manual maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Pemakaian  kemajuan  teknologi  informasi  melalui  notaris  untuk  menjalankan wewenangnya  bukan  merupakan  termasuk  situasi  yang  sangat  baru.  Sebagian  pekerjaan  yang berkaitan  terhadap  notaris  telah  mendekati  perubahan  dari  cara  konvensional  menuju  arah pemakaian teknologi informasi,  sebagai contoh  adanya pendaftaran fidusia online, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum serta badan usaha secara online, hal yang wajib dipenuhi tentang pengenalan beneficial owner bagi perusahaan yang dibangun, hingga mengetahui  makna  serta  fungsi  usaha  yang  dibangunnya  supaya  menyatu  dengan  langkah pemberian izin dari online single submission (OSS).
Ini bermula dari kekhawatiran tentang produktivitas kerja. Tujuan penggunaan teknik ini dalam hubungannya dengan notaris adalah untuk menentukan cara kerja mereka. Cara kerja yang lebih praktis dan efisien bagi yang membutuhkan notaris. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana
determinan  regulasi  baru  (ius  constitutum)  dan  kebutuhan  masyarakat  (ius  constituendum) beroperasi agar dapat menentukan apa yang lebih praktis dan efektif.
Berdasarkan UU No. 30/2004 UUJN dijelaskan mengenai notaris yang merupakan pejabat umum  memiliki  tugas  menerbitkan  akta  autentik  serta  tugas-tugas  lainnya  yang  mana  diatu menurut undang-undang ini. Berdasarkan makna menurut UU No. 30/2004 UUJN tugas notaris dalam hal ini bukan hanya menerbitkan akta autentik saja, melainkan ada tugas-tugas lain yang dijelaskan menurut UU a quo . Berdasarkan UU No. 2/2014 UUJN(P) pengetian notaris berubah menjadi pejabat umum yang memiliki tugas dalam menerbitkan akta autentik serta mempunyai tugas  lainnya  yang  mana  diatur  menurut  undang-undang  ini  mauun  menurut  undang-undang lainnya. Berdasarkan makna tersebut bisa ditarik kesimpulan terkait wewenang seorang notaris dalam hal ini menerbitkan akta autentik, selain itu memiliki tugas lain yang diatur menurut UUJN dan hal-hal diluar adanya UUJN.
Tugas  yang pertama, adalah tugas untuk menerbitkan akta autentik dalam hal ini adalah tugas  utama notaris diatur menurut bab terkait tugas dan fungsi dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris memiliki tugas menerbitkan akta autentik tentang semua tindakan,    perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan  dalam peraturan perundang-undangan  ataupun yang diatur berdasar yang  berkeperluan  dalam  menanyakan  tentang  akta  autentik,  menegaskan  adanya  kejelasan tanggal penerbitan akta, menyimpan akta, melaksanakan grosse, salinan maupun  kutipan  akta, hal itu  dalam penerbitan akta tak bisa dibeban wewenangkan maupun dipisahkan untuk petinggi lain maupun subjek lain yang diatur melalui undang-undang.
Tugas selanjutnya , yaitu aturan tugas yang terdapat menurut UUJN yang mana tertera di Pasal  15  ayat  (2)  UU a  quo ,  diantaranya  yaitu  pengesahan, waarmeking ,  legalisir, copy collationee melaksanakan antisipasi  hukum  yang berhubungan dengan  akta, membentuk akta risalah lelang, serta membentuk akta yang berhubungan terkait pertanahan. Tugas yang lainnya merupakan tugas yang terletak di luar UUJN dalam hal in diatur dengan jelas di  Pasal  15  ayat (3) UU a quo yaitu notaris memiliki tugas-tugas lain selain yang tertera di Pasal 15 ayat (1) serta ayat (2) yang dikemas pada peraturan perundang-undangan.   Penetapan    dpada Pasal 15 ayat (3) UU a quo seringkali menyebabkan pertanyaan rinci contohnya terkait tugas dan fungsi notaris yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan selain yang diatur di UUJN nantinya akan terkait  dengan  hal-hal  dUUJN  serta  bagaimana  akta  yang  diterbitkan  melalui  notaris  yang  tak dijelaskan di UUJN bisa dikategorikan dalam akta autentik.
Dengan mengamati UUJN seseorang dapat menjelaskan terkait wewenang utama notaris yang merupakan memberikan pelayanan ke masyarakat tentang keperluan pembuktian tulis yang autentik. Dalam pelaksanaan yang ada pada masa kini, wewenang notaris sudah meningkat selaras dengan keperluan  terhadap  syarat  formil   perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan  dalam hal ini dibentuk   melalui   akta notaris.  Misalnya,  penerbitan  akta PT serta akta fidusia,  akta  yayasan  dengan  akta  perkumpulan  harus  meneggunakan  akta  notaris.  Keperluan dalam memuat acuan formil membentuk akta notaris tidak hanya anjuran (alat bukti) melainkan wajib supaya perjanjian dinyatakan berlaku menurut hukum. Dengan tidak adanya syarat formil merupakan suatu  persetujuan yang  dimaknai  tidak  sah di depan hukum.
Kedudukan pekerjaan notaris memiliki tugas dalam memberikan pelayanan yang dilakukan secara elektronik ( e-commerce ) serta nantinya memerlukan kepentingan akta−akta elektronik (Sukarmi,  2008).  Pekerjaan  notaris  biasanya  memberikan  pelayanan  bagi  dunia  bisnis  hingga UUJN menjelaskan banyaknya jenis (keperluan) notaris pada wilayah tertentu. Diatur    menurut serangkaian  langkah  dalam  dunia  bisnis. Misalnya  Jakarta  merupakan  ibukota  negara  dimana menjadi kumpulan perekonomian Indonesia yang diatur oleh  Permenkumham  Nomor  27  tahun 2016  terkait  Formasi  Jabatan  Notaris  dan Penentuan Kategori Daerah. Pengertian dalam adanya wilayah  yang  memperoleh  kategori  daerah  A  dari  pemerintah  merupakan  wilayah  yang  pusat ekonominya selangkah lebih dahulu dibanding wilayah yang lainnya.
Di  dunia  nyata,  dan  sehubungan  dengan  kebutuhan  akan  bukti  nyata,  ada  juga  efisiensi waktu  dan  kenyamanan  dalam  proses  pembuatan  sertifikat  yang  andal.  Menurut  penelitian, memiliki jasa notaris meningkatkan kepuasan pelanggan. Registrasi pengelola online, registrasi
HT elektronik, dan pemesanan nama perusahaan secara online membuktikan bahwa dunia usaha menginginkan efisiensi waktu dan kemudahan dalam segala aspek hukum. Persoalannya, notaris dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti UUJN. Notaris yang tidak menetapkan penanganan sesuai pedoman UUJN dapat mengubahnya menjadi lain.
Dalam  penafsiran  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN,  ditentukan  paradigma  bagi  cyber  notaris. Kewenangan  untuk  sertifikasi  transaksi  elektronik  (notaris  dunia  maya),  hipotek  wakaf  dan hipotek  pesawat  mengacu  pada  "Otoritas  hukum  lainnya."  Konsekuensi  dari  kekuatan  hukum lainnya menimbulkan masalah lebih lanjut, seperti kebutuhan untuk menerbitkan sertifikat dan non-sertifikat.
Berdasarkan pendapat penulis, jika keterangan terkait akta risalah lelang  serta  akta  yang terkait  melalui  pertanahan  diatur  melalui  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN  sehingga  bisa  menciptakan pendapat  ganda,  yakni  dalam  suatu  sisi masuk  kategori  akta  autentik  sesuai  Pasal  15  ayat  (1) UUJN  disebabkan  harusnya  diatur  oleh  ketentuan  yang  ada  maupun  kesediaan  pihak  yang memiliki keperluan agar disebutkan melalui akta autentik, dan dalam sisi yang berlawanan bisa dikategorikan dalam bukan akta autentik, disebabkan oleh susunan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dikatgorikan  menurut  fungsi  dan  tugas  notaris  dimana  menerbitkan  akta  autentik,  dan  hal  ini disuun dengan adanya kalimat ”selain kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat ayat (1) notaris berwenang pula:..”
Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut, makna dari cyber notary dapat diberikan  ketentuan  lebih  rinci  di  peraturan  lainnya  selain  UUJN  akan  tetapi  saat  diterapakan aturan yang lain dan tidak mencakup apa yang dibahas di dalam peraturan UUJN bisa membentuk akta  menurut  dasar  cyber  notary  dapatkan  dijelaskan  sbagai  akta  otentik.  Makna  dalam menyamaratakan transaksi dalam pelaksanaan  melalui jalan elektronik  yang mana tertera pada penjelasan  Pasal  15  ayat  1  tidak  teelalu  dekat  dengan  penjelasan  yang  ada  dalam  makna pengaturannya.
Terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, berlaku persyaratan sertifikasi elektronik sebagai berikut: Sertifikat digital yang memuat tanda tangan digital dan tanda pengenal yang  berfungsi  sebagai  badan  hukum  bagi  peserta  transaksi  elektronik,  yang  ditetapkan  oleh penerbit sertifikat digital. Operator otentikasi digital adalah badan hukum yang bertindak sebagai pihak  ketiga  tepercaya  dalam  verifikasi  dan  otentikasi  sertifikat  digital.  Kewenangan  yang dimaknai untuk mengesahkan transaksi elektronik sebagai notaris sebagai badan yang berwenang dengan kewenangan untuk memverifikasi / memverifikasi identitas tanda tangan elektronik dan badan hukum (pihak ketiga) perdagangan elektronik didasarkan pada pemahaman ini
Menurut  penggambaran  yang  ada  sehingga Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  bisa  memiliki pengertian bahwa notaris diberikan wewenang dalam mengecek keabsahan sertifikat elektronik, akan tetapi diperlukan aturan yang leih rinci terkait tugas  sertifikasi  elektronik  itu serta wajib menjelaskan secara jelas yang termasuk dalam tugas itu dikategorikan menurut  kategori-kategori Pasal  15       ayat (1) UUJN (akta autentik) maupun bukan autentik.
Kaidah makna cyber notary untuk mendukung upaya berbisnis yang efektif di Indonesia keefektifan  berbisnis  atau ease  of  doing business (EODB)  merupakan  gambaran makna yang dilontarkan dari Bank Dunia ( world bank ) sebagai alat untuk  menilai pengaturan- pengaturan  yang  berhubungan  terhadap  lingkup  usaha  maupun  penegakan  hukum yang  terkait terhadap usaha. Dimulai pada tahun 2002 dikeluarkan sampai tahun 2020 telah terdapat sekitar 190  negara  sudah  disurvei  dari  Bank  Dunia  melalui  acuan EODB.  Fungsi   dari doing  business yang dikemukakan oleh Bank Dunia merupakan dalam usaha untuk mendong supaya pengaturan- pengaturan  dalam  suatu  negara  bisa  lebih  memberikan  efektivitas,  keterbukaan  serta  dapat diterapkan  dan  karenanya  usaha  bisnis  sangat  marak  perkembangannya.  Tujuan  utama  adalah memberitahu kepada investor dimana ketika melakukan investasi modal pada suatus negara yang mana nantinya mengkaji sumber-sumber terkait situasi perkembangan ekonomi dalam negara itu. Informasi yang ada diantaranya bisa diperoleh melalui laporan doing business .
Terdapat beberapa alasan diwajibkannya  notaris dalam membantu menaikkan keefektifan berbisnis (EODB) dalam Indonesia. Kelemahan pertama, ini adalah kebijakan pemerintah yang
berupaya  menempatkan  Indonesia  dalam  kategori  negara  pengkhianat  untuk  investasi.  Afiliasi yang baik akan lebih mudah menarik investasi asing langsung (Ni Luh Putu, 2018). Oleh karena itu,  Presiden  Jokowi  terus  mendorong  Indonesia  untuk  meningkatkan  posisinya  di  Business Improvement Index. Temuan juga menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara Indeks Peningkatan Bisnis dan pertumbuhan BNP di negara-negara ASEAN.
Alasan  selanjutnya  adalah  Notaris  memiliki  dua  fungsi  sebagai  notaris.  Notaris  adalah orang yang menegakkan hukum nasional di sektor swasta. Fungsi lainnya adalah untuk memberi tahu  mereka  yang  ingin  membuat  sertifikat  yang  sah.  Kedua  fungsi  tersebut  tercakup  dalam ingress  dan  deklarasi  UUJN,  yang  menyatakan  bahwa  konsep  negara  hukum  Indonesia mensyaratkan bahwa negara menjamin bahwa prinsip-prinsip rule of law dilaksanakan dengan benar. Penataan dan legalitas Antara lain diperlukan keamanan, ketertiban, dan legalitas. Hal ini diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dunia  usaha  yang  menuntut  adanya  kepastian  hukum dalam segala kegiatan usaha.
Persoalan  lainnya  adalah  kedudukan  notaris  yang  letaknya  jauh  dari  tempat  usahanya, namun diperkirakan paling tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan (pendidikan) pada notaris terdekat. Bisnis, kependudukan, jumlah akta notaris setiap bulan. Pengaruh bisnis terhadap ketersediaan  nomor  notaris  membuktikan  bahwa  kantor  notaris  dan  bisnis  memiliki  hubungan yang  erat.  Fungsi  dari  notaris  menurut  acuan  ini  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan permulaan  usaha  ( starting  business ).  Sebagai  contoh  pada  rangkaian  pendirian  perusahaan (Perseroan  Terbatas)  dianggap  berdasarkan  acuan  rangkaian  pendirian  perusahaan  hingga perusahaan bisa menjalankan usahanya.  Menurut hal itu bisa dijelaskan terkait acuan prosedur ( procedures ), waktu ( time ), biaya ( cost ) serta modal dasar minimal pendirian PT dianggap senilai dengan acuan yang bisa mendekskripsikan keefektifan berusaha. Makna cyber notary merupakan sesuatu  yang  terikat  dengan  pemanfaatan  waktu  yang  lebih  cepat.  Sehingga,  penggambaran pelaksanaan cyber notary diperuntukkan bagi acuann prosedur ( procedures ) serta waktu ( time ), sedangkan  dalam  biaya ( cost ) serta modal dasar yang digunakan  berdasarkan melalui peraturan perundang-undangan  lainnya.
Makna adanya  perkembangan offline menuju online ( cyber  notary )  nantinya  wajib biisa memecahkan  tiga hal terkait pekembangan tugas dan fungsi notaris yang bagaimana dalam hal ini untukk memberikan support dalam efektivitas berusaha  di  Indonesia. Selain itu, dapatkan perkembangan  tugas  dan  fungsi  notaris  tidak  menggeser  pengertian  dari  akta  autentik  dan dapatkah  acuan  keamanan  akta  yang  diterbitkan  dalam  sistem  elektronik  bisa  mmberikan kepastian.  Hal yang utama adalah seseorang wajib mengkaji ulang fungsi dan tugas notaris untuk menerbitkan akta berdasarkan UUJN. Dalam penerapannya, jabatan notaris terbagi kedalam tiga tahapan  yaitu  pra−pembuatan  akta,  pembuatan  akta  serta  pasca−pembuatan  akta.  Langkah  pra- pembuatan  akta  biasa  dikenal  dengan  menganalisis  dokumen  hukumnya,  sebagai  contoh melakukan  pengkajian  subyek      serta       obyek        hukumnya,  maupun  keseluruhan  persyaratan dokumen  yang  diperlukan        terhadap  rangkaian  penerbitan  akta.  Langkah  ini  seringkali membutuhkan pengalaman maupun analisis hukum yang dipunyai seorang notaris.
Selain itu, adanya  perkembangan  cara yang ada tidak bisa mengurangi  keabsahan akta autentik. Pendapat ini timbul disebabkan oleh tugas dari notaris yang berkaitan dengan tinta serta kertas  (metode  konvensional).  Selain itupun terdapat acuan yang menjelaskan bahwa notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan tradisional biasa disebut dengan asas Tabellionis Officium Fideliter   Exercebo . Akan tetapi, apabila mengacu dalam pengertian akta autentik, merupakan diterbitkan  oleh  pihak  yang  berwenang,  diterbitkan  menurut  undang-undang,  pihak  tersebut bertugas  menerbitkan  di  dalam  wilayahnya,  sehingga  perkembangan  dari  cara  offline  menuju online  tak  bisa  menurunkan  keabsahan  pengertian  akta  autentik  asalkan  yang  ditetapkan  pada UUJN.
Hal lainnya yaitu terkait aspek keamanan  dengan pembuatan menurut elektronik dapatkah memberikan  jaminan.  Aspek  autentik  pada  hukum  erat  hubungannya  dengan  pengertian terdapatnya  bukti  yang  menyeluruh.  Makna  pembuktian  yang  menyeluruh  merupakan  hakim tidak  usah  mengkaji  tentang  realita  yang  tertera  pada  akta  pada  dengan  tidak  dilakukan
pembuktian sebaliknya serta pihak yang tidak mengakui akta harus melakukan suaty pembuktian. Fungsi  ini  berhubungan  terhadap  kepercayaan  serta  keamanan  akta autentik.  Langkah-langkah penerbitan  akta  autentik  disusun  beragam  agar  bisa  memberikan  kepastian  untuk  seseorang melalui  akta  itu  nantinya  berlainan  dengan  langkah  penerbitan  akta  di  bawah  tangan  yang langkahn  penerbitannya  luwes  tidak  diatur  menurut  peraturan  perundang-undangan. Berhubungan  terhadap  acuan  keamanan  akta  oleh  karena  itu  berdasarkan  pendapat  penulis langkah-langkah penandatanganan melalui metode  elektronik pe-nerap-annya sangat menjamin keamanan disbanding cara tradisional. Beberapa ahli mengemukakan penjelasan mengenai cyber notary pada negara berkembang bisa menaikkan suatu keamanan ( improving the level of security ). Beredarnya ketetapan yang berkaitan dalam mekanisme pemakaian tanda tangan elektronik bisa menjamin kepastian hukum dibanding acuan yuridis dan acuan keamanannya.
Berdasarkan  Pasal  60  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai tanda tangan elektronik ada  didalamnya  tanda  tangan  elektronik  bersertifikasi  maupun  tanda  tangan  ele  ktronik  tak bersertifikasi. Tanda tangan elektronik bersertifikasi merupaan tanda tangan wajib memasukkan kategori kategori diantaranya tercukupinya kejelasan  keberlakuan  hukum serta dampak hukum tanda tangan elektronik yang mana diatur di  Pasal  59 ayat (3) PP a quo yaitu memakai sertifikat elektronik  yang  diterbitkan  melalui  jasa  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  Indonesia, diterbitkan  dengan  memakai  perangkat  penerbit  tanda  tangan  Elektronik  berser  tifikasi. Berdasarkan  penjelasan  diatas  nantinya  notaris  bisa  memakai alat-alat  tanda  tangan  elektronik bersertifikasi  agar  menimbulkan  rasa  dalam  kejelasan  dan  kepastian  serta  keamanan  dalam penggunaan suatu akta.

## 4. KESIMPULAN
Paparan dan penjelasan di atas, bisa ditarik suatu hal yang  penting  yaitu  tentang makna cyber notary yang muncul saat ini diberikan definisi mencakup dalam sertifikasi transaksi secara elektronik. UUJN melihat adanya kesempatan supaya definisi cyber  notary bisa didefinisikan lebih jelas ke dalam peraturan perundang-undangan, namun wajib ditegaskan mungkinkah tugas dan fungsi cyber  notary itu  didalamnya ada   wewenang penerbitan akta autentik maupun tidak. Dalam mengembangkan makna dan definisa dari cyber notary yang bisa menaikkan acuan keefektifan berbisnis di Indonesia yang bisa menimbulkan adanya perubahan  Pasal  15  ayat  (1) UUJN  serta mendefinisikan  tugas supaya penerbitan akta maupun tanda tangan bisa dilakukan tanpa  adanya   tatap  muka  melalui  pemakaian  teknologi-teknologi  yang  ada  pada  masa  kini, misalnya video  conference dan digital  signature . Melalui metode ini (secara online) sehingga metode penerbitan akta bisa dipangkas, maka dalam rangkaiannya dapat maksimal 1  (satu) hari. Ditambah dengan adanya situasi  yang  sedang dihadapi semua negara saat ini,  terdapat wabah Covid-19 yang menyebabkan aturan tentang cyber notary wajib dan secepatnya diterapkan dalam segala aspek kehidupan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA PERATURAN
Indoneisa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Indonesia, Kitab Undang−Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Indonesia, Undang−Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Indonesia,  Undang−Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Indonesia,  Undang−Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang−Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
Indonesia, Undang−Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara

## Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

## BUKU & JURNAL
Dianawati,  Luh  Putu  dan  Setyari,  Ni  Putu  Wiwin.  2018.  Pengaruh  Kemudahan  Berbisnis Terhadap Investasi Asing Langsung: Studi Kasus pada Negara Berkembang ASEAN”, Vol. 7, No. 10
Makarim,  Edmon.  2011.  Modernisasi  Hukum  Notaris  Masa  Depan:  Kajian  Hukum  Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di  Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 41, No. 3
Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia group. Soekanto,  Soerjono. 1986.  Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta: UI Press Sukarmi. 2008. Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang−Bayang Pelaku Usaha. Bandung: Pustaka Sutra
Yetniwati;  Rahmi,  Elita  dan  Hartati.  2019.  Peran  Notaris  Dalam  Pembuatan  Kontrak  Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat , Vol. 3, No. 2

## INTERNET
Hukum Online, ”Buka Kongres  Internasional Notaris,  Ini  Pesan   Presiden   Jokowi”, https:// www.  hukumonline.   com/  berita/  b a c a / l t 5 d d f b 3 c 3 e a 9 2 2 / b u k a − k o n g resinternasional−notaris−−ini−pesan−presiden−  jokowi/ (diakses 18 mei 2022).
Hukum Online,  ”Presiden  Minta  Pola  Kerja Notaris Berubah, Begini Tanggapan INI”, https:// www.
hukumonline. com/berita/baca/lt5de0fe8832c1b/presiden−minta−pola−kerja−notaris−berubah−−begini −tanggapan−ini/ (diakses 18 Mei 2022). Irma Devita, ”Cyber Notary-Sebatas Gagasan Atau Masa Depan”, https://irmadevita.com/2019/cyber−notary−sebatas−gagasan−atau−masa−depan/ (diakses 18 Mei 2022).