Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

## Henri Agustin
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: henri_feunp@yahoo.co.id
Fefri Indra Arza
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: fefriarza@gmail.com

## Erly Mulyani
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: erly1978@gmail.com

## Halkadri Fitra
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halkadri.fitra@gmail.com

## Abstract
This article is a follow up of community service activities conducted by the author team entitled "Improving Transparency of Nagari Financial Reports Through the Training of Preparation of Nagari Financial Reports in Pasaman Barat Regency". This article describes the portrait of accountability and nagari financial reporting in  Pasaman  Barat,  especially  after  the  enactment  of  Law  No.  6  of  2014  on  the  village.  The  sample  of  this research  is  14  nagari  apparatus  in  Pasaman  Barat  district.  The  research  data  was  obtained  through  the spreading  of  a  closed  questionnaire  containing  10  items  of  questions  ranging  from  (1)  consistency,  (2) timeliness, (3) completeness, and (4) transparency of accountability and reporting of APB Nagari in Pasaman Barat district. Research data then processed using descriptive statistics. The results of data processing show that  (1)  although  all  nagari  in  Pasaman  Barat  district  have  consistently  submitted  accountability  report  of realization  of  APBNagari  annually  to  Regent,  but  similar  consistency  in  delivering  report  of  APBNagari realization of first and second semester can only be fulfilled by 71,43% nagari , (2) all nagari in West Pasaman district have attached reports of villagers' wealth reports, central and local government program reports that enter  the  nagari  while  reporting  on  realization  of  APBNagari  and  accountability  report  of  APBNagari implementation to the Bupati, (3) although all nagari in districts West Pasaman has been able to deliver the report  on  the  realization  of  APBN  nagari  second  semester  on  time,  but  the  timeliness  in  delivering  the realization report of APBNagari first semester and accountability report of APBNagari implementation can only be fulfilled by 50% nagari, (4) 78,57% nagari in Pasaman Barat district which has published the use of the nagari budget on bulletin boards, mass media, and community radio.
Keywords: reporting, responsibility, nagari budget, Pasaman Barat

## 1. Pendahuluan
Desa  (disebut  nagari  di  propinsi Sumatera  Barat)  memiliki  peran  yang penting khususnya dalam pelaksanaan tugas di  bidang  pelayanan  publik.  Dengan disahkannya  Undang  Undang  nomor  6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat  diakomodir  dengan  lebih  baik. Kebijakan  tata  kelola  desa  yang  dimuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang  desa  dianggap  sebagai  kebijakan yang  membawa  harapan  baru  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena
memungkinkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang lebih besar kepada desa yang
dimaksud  untuk  membiayai  pembangunan, pelayanan,  pembinaan  dan  pemberdayaan masyarakat desa (Indrianasari, 2017).
Laporan  keuangan  desa  (disebut nagari di Provinsi Sumatera Barat)
merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan nagari. Menurut Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa yang  merupakan  turunan  peraturan  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa. Permendagri tersebut mengatur seluruh kegiatan berkaitan dengan pengelolaan  keuangan  desa,  mulai  dari
perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa (Indrianasari, 2017).
Di  Provinsi  Sumatera  Barat  istilah  desa disebut  dengan  nagari  yang  mengacu  kepada Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  9  tahun  2000  tentang  ketentuan  pokok pemerintahan nagari. Meskipun terdapat perbedaan  dalam  hal  nama  namun  hal  ini diperbolehkan    karena  tidak  dilarang  oleh undang-undang.  Ketentuan  dan  aturan  tentang desa  maka  berlaku  pula  untuk  pemerintahan nagari di Sumatera Barat.
Laporan  keuangan  desa  menjadi  sangat penting  seiring  dengan  banyaknya  dana  desa yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa  Nomor  6  tahun  2014  tersebut  desa diberikan  tujuh  sumber  pendapatan,  yaitu pendapatan  asli  desa,  bagi  hasil  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  Kabupaten/Kota,  bagian dana  perimbangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran  dana  desa  dari  APBN,  bantuan keuangan  dari  APBD  Propinsi  dan  APBD Kabupaten/Kota,  dan  pendapatan  yang  sah. Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  regulasi terkait pengelolaan dana desa berupa Peraturan Pemerintah  Nomor  43  dan  60  tahun  2015. Keluarnya  regulasi  tersebut  diharapkan  tidak lagi ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan,  sehingga  para  Kepala  Desa  harus bisa mengelolanya dengan baik.
Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014  pasal  71  ayat  1  dan  2  disebutkan  bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  tersebut akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,  dan  pengelolaan  keuangan  desa. Dampak  dari  pernyataan  ini  adalah  bahwa kepala desa harus transparan dan bertanggungjawab  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat suatu desa untuk mengetahui penggunaan dana yang masuk  dalam  desa,  membuat  aparatur  desa harus siap untuk memaparkan secara transaparan  dan  bertanggung  jawab  terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  yang diterimanya.
Namun  sering  menjadi  kendala  ketika kenyataan di lapangan ditemui bahwa aparatur desa  kurang  memiliki  pemahaman  tentang pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  bisa dipahami  mengingat  pengelolaan  dana  desa (disebut  nagari  di  propinsi  Sumatera  Barat) merupakan  hal  yang  relatif  baru.  Peluncuran tahap pertama dana desa dilakukan pada bulan April  2015,  sehingga  jika  aparatur  desa  tidak menguasai  pelaporan  keuangan  maka  pada akhir tahun 2015, dapat dipastikan akan muncul banyak  keluhan  dari  desa  terkait  dengan pelaporan  keuangan  dana  desa  (disebut  nagari di  propinsi  Sumatera  Barat).  Belum  lagi  jika pemerintah  daerah  setempat  lalai  membina aparatur  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa (Taman  et  al.,  2015).  Sehingga  pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana desa sangat dibutuhkan  sebagai  media  untuk  transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  yang mempergunakan dana desa.
Observasi  awal  tim  penulis  mengenai penatausahaan dana desa di kabupaten Pasaman Barat  terutama  untuk  bendahara  desa/nagari menunjukkan bahwa masih ditemukan sejumlah kendala mengenai teknis pelaksanaan penatausahaan  dana  desa.  Petunjuk  teknis memang  sudah  ada,  namun  bendahara  nagari masih membutuhkan pelatihan mengnai mekanisme pertanggung jawaban serta pelaporan anggaran nagari tersebut.
Artikel  ini  dibuat  berdasarkan  hasil pengamatan lapangan oleh tim penulis sewaktu melakukan  kegiatan  pengabdiam  masyarakat berjudul  “Pelatihan  Penyusunan  Laporan Keuangan untuk Aparatur Nagari se-Kabupaten Pasaman  Barat”  pada  tanggal  11-12  Oktober 2017. Fokus pembahasan pada artikel ini lebih diarahkan  pada  4  hal  yaitu  (1)  konsistensi , (2) ketepatwaktuan  penyampaian  laporan,  (3) kelengkapan  isi  laporan,  dan  (4)  keterbukaan publikasi laporan .
Bagi  pemerintah  kabupaten  Pasaman Barat,  temuan  penelitian  ini  dapat  dijadikan bahan  masukan  untuk  pengambilan  keputusan peningkatan  kualitas  pertangunggung  jawaban serta  pelaporan  keuangan  nagari . Sedangkan bagi  akademisi/peneliti  akuntansi,  temuan penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya literatur  riset  mengenai  potret  pertanggung jawaban  serta  pelaporan  keuangan  desa/nagari di  Indonesia  (umumnya)  atau  Sumatera  Barat (khususnya)  pasca  disahkannya  Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Telaah Literatur
2.1 Desa Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 6 tahun  2014  tentang  desa,  desa  didefinisikan sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

## 2.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  harus mengacu  pada  prinsip  atau  asas  yang  telah diatur  dalam  Peraturam  Mendagri  nomor  113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu:
a. Transparan, yaitu memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses  informasi  seluas-luasnya  tentang keuangan desa, serta membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
b. Akuntabel,
yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
c. Partisipatif , yaitu penyelenggaraan
pemerintahan  desa  yang  mengikutsertakan kelembagaan  desa  dan  unsur  masyarakat desa d. Tertib  dan  disiplin, yaitu  pengelolaan keuangan  desa  harus  mengacu  pada  aturan atau pedoman yang melandasinya

## 2.3 Siklus Akuntansi Keuangan Desa
Tahapan-tahapan  yang  terdapat  dalam siklus akuntansi keuangan desa meliputi :
a. Tahap Pencatatan Tahap  ini  merupakan  langkah  awal  dari siklus  akuntansi.  Berawal  dari  bukti-bukti transaksi    selanjutnya  dilakukan  pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
b. Tahap Penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan  berdasarkan  bukti  transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan
merupakan tahap
mengelompokkan catatan bukti transaksi  ke dalam  kelompok  buku  besar  sesuai  dengan nama  akun  dan  saldo-saldo  yang  telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.
c. Tahap Pengikhtisaran Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo  dan  kertas  kerja.  Laporan  Kekayaan Milik  Desa  berisi  saldo  akhir  akun-akun yang  telah  dicatat  di  buku  besar  utama  dan buku  besar  pembantu.  Laporan  kekayaan milik desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan  dalam  memposting  akun  ke dalam  debit  dan  kredit.  Di  dalam  laporan kekayaan  milik    Desa  jumlah  kolom  debit dan  kredit  harus  sama  atau  seimbang. Sehingga  perlunya  pemeriksaan  saldo  debit dan  kredit  di  dalam  Laporan  Kekayaan Milik    Desa  dari  waktu  ke  waktu    untuk menghindari  salah  pencatatan.  Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah    satu  indikasi  bahwa  pencatatan  telah dilakukan dengan benar.
d. Tahap Pelaporan Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi.  Kegiatan  yang  dilakukan  pada tahap ini antara lain:
1). Membuat Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan APBDesa
Laporan ini  berisi jumlah anggaran dan realisasi    dari  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  dari  pemerintah  desa  yang bersangkutan  untuk  tahun  anggaran tertentu.
2). Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan  yang  berisi  posisi  aset  lancar, aset  tidak  lancar,  dan  kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

## 2.4 Pelaksanaan Dana Desa
Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa  mengacu  pada  uraian  Peraturan Mendagri  nomor  113  tahun  2014  tentang pengelolaan  keuangan  desa,  pelasanaan  APB Desa terdiri dari:
a. Prinsip  Pelaksanaan  Keuangan  Desa . Seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dilaksanakan  melalui  Rekening  Kas  Desa. Pencairan  dana  dalam  Rekening  Kas  Desa ditandatangani  oleh  kepala  desa  dan bendahara desa. Khusus bagi desa yangbelum  memiliki  pelayanan  perbankan di  wilayahnya  maka  pengaturannya  akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota
b. Pelaksanaan  Penerimaan  Pendapatan, yaitu  proses  menerima  dan  mencatat pendapatan  desa.  Pendapatan  asli  desa berasal  dari  masyarakat  dan  lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari  pemerintah  supra  desa.  Pihak  yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (pemerintah
pusat/provinsi/kabupaten/kotamadya, masyarakat,  pihak  ketiga),  penerima  dana (bendahara  desa/pelaksana  kegiatan/kepala dusun) dan bank
c. Pelaksanaan pengeluaran/belanja.
Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan  pembangunan  yang  disepakati dalam  musyawarah  desa  dan  sesuai  dengan prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah
provinsi/kabupaten/kotamadya.
d. Pelaksanaan  pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan mencakup penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
1) Penerimaaan  pembiayaan .  Penerimaan pembiayaan  mencakup  SiLPA  tahun sebelumnya,  pencairan  dana  cadangan dan  hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang dipisahkan
2) Pengeluaran  pembiayaan .  Pengeluaran pembiayaan  diantaranya  pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.
3) Pelaporan  dan  pertanggung  jawaban. dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam
pengelolaan  keuangan  desa,  kepala  desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota Lebih lanjut Moedarlis (2017)
mengungkapkan  bahwa  dalam  pelaksanaan dana desa perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
a. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
b. Pemerintah desa dilarang melakukan
pungutan  sebagai  penerimaan  desa  selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas  desa  pada  jumlah  tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
2) Pengeluaran  desa  yang  mengakibatkan beban  APB  Desa  tidak  dapat  dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang  APB  Desa  ditetapkan  menjadi peraturan desa.
3) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang  bersifat  mengikat  dan  operasional perkantoran  yang  ditetapkan  dalam peraturan kepala desa.

## 2.5 Penatausahaan Dana Desa
Moedarlis (2016) mengungkapkan penatausahaan  keuangan desa adalah kegiatan pencatatan  yang  khususnya  dilakukan  oleh bendahara  desa.    Bendahara  desa  wajib melakukan  pencatatan  secara  sistematid  dan kronologis terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penatausahaan  keuangan  desa  yang  dilakukan oleh  bendahara  desa  dilakukan  dengan  cara sederhana,  yaitu  berupa  pembukuan  (belum menggunakan jurnal akuntansi).  Dalam hal ini buku  yang  digunakan  oleh  bendahara  desa untuk  mencatat  transaksi  penerimaan  kas maupun  pengeluaran    kas  adalah  (1)  buku  kas umum,  (2)  buku  kas  pembantu  pajak;  dan  (3) buku bank
Lebih lanjut Moedarlis (2016)
mengungkapkan bahwa bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum  untuk yang  bersifat  tunai.    Sedangkan    transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  yang  melalui bank/transfer  dicatat dalam  buku bank. Buku kas pembantu  pajak digunakan oleh bendahara desa  untuk  mencatat  penerimaan  uang  yang berasal  dari  pungutan  pajak  dan  mencatat pengeluaran  berupa  penyetoran  pajak  ke  kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan,    terdapat  buku  pembantu  berupa buku  rincian  pendapatan    dan  buku  rincian pembiayaan. Beberapa hal yang terkait dengan penatausahaan dana desa adalah :
1) Melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan  menggunakan  buku  kas  umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
3) Mempertanggungjawabkan  uang  melalui laporan pertanggungjawaban.

## 2.6 Pelaporan Dana Desa
Terkait  dengan  pelaporan  dana  desa, maka  kepala  desa  menyampaikan  laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  setempat  yang
meliputi  (Moedarlis,  2016  dan  Indrianasari, 2017):
1) Laporan  semester  pertama,  berupa  laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama.
2) Laporan  semester  akhir  tahun,  berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester akhir.

## 3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian Penelitian  yang  dilakukan  ini  termasuk dalam kategori  penelitian deskriptif. Dalam hal ini peneliti mencoba menguraikan/mendeskripsikan potret sesungguhnya  bagaimana  aparatur  nagari  di kabupaten Pasaman Barat melakukan penatausahaan serta pelaporan keuangan nagari

## 3.2 Populasi dan Sampel
Sampel penelitian adalah seluruh aparatur pengelola  dana  nagari  pada  11  nagari  yang terdapat  di  kabupaten  Pasaman  Barat.  Sampel penelitian diambil 2 orang pada tiap-tiap nagari, dengan  perincian  1  orang  bendahara  dan  1 orang penatausahaan nagari. Dengan demikian jumlah sampel penelitian adalah 22 orang.

## 3.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Data  penelitian  diperoleh  dengan  cara mengedarkan  kuesioner  tertutup  yang  memuat 10 pertanyaan berkisar dari penyusunan hingga pelaporan  keuangan  dana  nagari.  Kuesioner penelitian ini dirancang untuk memotret 4 hal, yaitu  (1)  konsistensi  penyampaian  laporan realisasi  dan  laporan  pertanggung  jawaban APBNagari setiap tahunnya, (2) ketepatwaktuan  penyampaian  laporan  realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari, (3) kelengkapan dokuemn laporan realisasi dan laporan  pertanggung  jawaban  APBNagari setiap tahunnya, serta (4) keterbukaan publikasi laporan  realisasi  dan  laporan  pertanggung jawaban  APBNagari  setiap  tahunnya  kepada publik.
Kuesioner penelitian ini disusun menggunakan  skala  guttman,  dimana  untuk setiap  jawaban  “ya”  diberi  skor  1  sedangkan setiap “tidak” diberi skor 0. Penggunan skala ini mengadopsi  Indrianasari  (2017).  Data  yang diperoleh  selanjutnya  dianalisis  dengan  cara menggunakan rumus sebagai berikut:
Persentase = jumlah jawaban “ya”   x 100% jumlah responden
Keterangan: < 69%      =   kurang baik 70 – 79% =   cukup baik 80 - 89%   =  baik 90 - 100% =  sangat baik
4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Profil Responden Penelitian
Pengambilan data dilakukan sewaktu tim penulis  melaksanakan  kegiatan  pengabdian masyarakat dengan judul “Pelatihan Penyusunan  Laporan  Keuangan  Nagari”  di kabupaten  Pasaman  Barat  pada  tanggal  11-12 Oktober  2017.  Pada  saat  berakhirnya  kegiatan pengabdian masyarakat, tim penulis mengedarkan  kuesioner  penelitian  kepada  22 orang  peserta  pelatihan  (yaitu  penatausahaan serta  bendahara  nagari),  tentang  praktek pertanggung jawaban serta pelaporan keuangan nagari masing-masing.
Meskipun  jumlah  peserta  pengabdian masyarakat  adalah  22  orang,  namun  hanya  14 orang saja yang bersedia berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian. Adapun potret demografi para  responden  penelitian  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1. Demografi Responden Penelitian
Deskripsi N % Jenis Kelamin  Pria  Wanita 5 9 36 64 Total 14 100 Jabatan  Bendahara  Penatausahaan 12 2 86 14 Total 14 100 Rentang Umur  26-35 tahun
 36-45 tahun
 46-55 tahun  >55 tahun 5 6 2 1 36 43 14 7 Total 14 100
Dari tabel di atas terlihat bahwa aparatur pengelola  dana  nagari  di  Kabupaten  Pasaman lebih  didominasi  oleh  wanita  (64,29%) dibandingkan pria (35,71%). Mayoritas responden penelitian menduduki jabatan sebagai bendahara nagari (85,71%), sedangkan sisanya sebagai penatausahaan nagari (14,29%).  Selain  itu,  juga  terlihat  bahwa sebaran umur para pengelola keuangan nagari di Kabupaten  Pasaman  Barat  didominasi  oleh aparatur  yang  berusia  relatif  muda.  Sebanyak 78,57% responden berumur pada rentang 26-45
tahun  sedangkan  sisanya  (21,43%)  telah berumur > 46 tahun.

## 4.2 Konsistensi Pelaporan Keuangan
Konsistensi  pelaporan  keuangan  dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauhmana wali  nagari  mampu  menyampaikan  laporan realisasi  maupun  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui camat setempat setiap tahunnya. Adapun potret konsistensi  penyampaian  laporan  realisasi  dan laporan  pertanggung  jawaban  APBNagari  di kabupaten  Pasaman  Barat  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini.
Tabel  2.  Distribusi  Jawaban  Responden  Mengenai Konsistensi Pelaporan Keuangan Nagari
Pertanyaan Ya % Ti da k % N % Setiap tahun, nagari telah menyampaikan laporan  realisasi pelaksanaan APBnagari  pada semester pertama  kepada bupati 10 72 4 28 14 100 Setiap tahun, nagari telah menyampaikan laporan  realisasi pelaksanaan APBnagari  pada semester  kedua kepada bupati 10 71 4 29 14 100
Setiap tahun, nagari telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBnagari kepada Bupati 14 10 0 0 14 100
Data tabel di atas memperlihatkan bahwa potret konsistensi penyampaian laporan realiasasi  maupun  laporan  pertanggungan APBN  nagari  se-Kabupaten  Pasaman  Barat cukup bervariatif. Bisa dikatakan bahwa nagari se-kabupaten  Pasaman  Barat  belum  bisa mempertahankan konsistensi melaporkan
laporan
realisasi maupun laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari
setiap tahunnya kepada Bupati
Di  satu  sisi,  seluruh  nagari  (100%)  di kabupaten  Pasaman  Barat  mengkonfirmasi bahwa mereka konsisten setiap tahunnya dapat
menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban pelaksanaan  realisasi  APBNagari.    Namun  di sisi  lain,  konsistensi  serupa  tidak  bisa diterapkan untuk penyampaian laporan realisasi APBNagari  pada  semester  pertama  maupun kedua  setiap  tahunnya  kepada  Bupati.  Dalam hal ini, hanya 71,43% saja nagari di kabupaten Pasaman  yang  konsisten  setiap  tahunnya menyampaikan  laporan  realisasi  APBNagari semester  pertama  maupun  kedua  kepada Bupati .

## 4.3 Kelengkapan Pelaporan Keuangan
Kelengkapan  pelaporan  keuangan  dalam penelitian  ini  didefinisikan  sebagai  seberapa lengkap  wali  nagari  melampirkan  dokumen- dokumen yang dipersyaratkan saat menyampaikan  laporan  realisasi  maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari  melalui  camat  kepada  Bupati. Adapun potret kelengkapan dokumen-dokumen yang  dilampirkan  oleh  Wali  Nagari  saat menyampaikan  laporan  realisasi  maupun laporan  pertanggung  jawaban  APBNagari kepada Bupati kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  3.  Distribusi  Jawaban  Responden  Mengenai Kelengkapan Pelaporan Keuangan Nagari
Pertanyaan Ya % Ti da k % N % Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBnagari  yang disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun  anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan 14 100 0 0 14 100
Peraturan  nagari tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBnagari  telah
dilampiri dengan: (a) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tahun 14 100 0 0 14 100
anggaran berjalan (b) Laporan kekayaan milik nagari (c) Laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah  yang masuk ke nagari Data tabel di atas memperlihatkan bahwa seluruh  nagari  (100%)  di  kabupaten  Pasaman Barat  telah  melengkapi  mengetahui  dan melengkapi
semua dokumen yang dipersyaratkan  oleh  ketentuan  yang  berlaku, saat melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan  keuangan  nagari  kepada  Bupati.
Dalam  hal  ini,  semua  nagari  di  kabupaten Pasaman Barat
mengkonfirmasi telah melampirkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan saat menyampaikan laporan realisasi pelaksaan APBNagari, serta melampirkan laporan laporan kekayaan nagari, laporan  program  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  masuk  ke  nagari  saat menyampaikan peraturan nagari tentang pertanggung  jawaban  realisasi  pelaksanaan APBNagari.

## 4.4 Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan
Ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan dalam  penelitian  ini  didefinisikan  sebagai sejauhmana  wali  nagari  telah  menyampaikan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBNagari kepada  Bupati  melalui  camat  setempat  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun potret ketepatwaktuan  penyampaian  laporan  realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBNagari di kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  4.  Distribusi  Jawaban  Responden  Mengenai
Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Nagari Pertanyaan Ya % Tid ak % N % Laporan realisasi APBNagari semester pertama disampaikan kepada  bupati paling  lambat 8 57 6
43 14 100
bulan juli
tahun berjalan Laporan realisasi APBNagari semester kedua disampaikan kepada  bupati paling  lambat bulan  Januari tahun berikutnya 14 100 0 0,00 14 100 Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari telah disampaikan paling  lambat 1 bulan setelah  akhir tahun anggaran berjalan 7 50 7 50 14 100
Data tabel di atas memperlihatkan bahwa potret  ketepatwaktuan  penyampaian  laporan realiasasi  maupun  laporan  pertanggungan APBN  nagari  se-Kabupaten  Pasaman  barat cukup bervariatif. Di satu sisi, seluruh aparatur nagari  (100%)  se-kabupaten  Pasaman  Barat mengungkapkan bahwa mereka dapat menyampaikan  laporan  realisasi  APNBNagari semester  dua  kepada  Bupati  tepat  pada waktunya,  yaitu  paling  lambat  pada  bulan Januari tahun berikutnya.
Namun  pada  sisi  lain,  ketepatwaktuan yang  serupa  tidak  bisa  diterapkan  untuk penyampaian laporan realisasi APBNagari pada semester  pertama  serta  laporan  pertanggung jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBNagari. Dalam  hal  ini,  hanya  57,14%  nagari  di kabupaten Pasaman yang dapat menyampaikan laporan  realisasi  APBNagari  tepat  pada waktunya  kepada  Bupati,  yaitu  paling  lama pada bulan Juli tahun berjalan. Hal yang sama juga  berlaku  untuk  penyampaian  laporan pertanggung  jawaban  APBNagari,  dimana hanya  50%  nagari  yang  dapat  menyampaikan laporan  tersebut  tepat  pada  waktunya  kepada Bupati,  yaitu  paling  lama  pada  bulan  Januari tahun berikutnya.

## 4.5 Keterbukaan Pelaporan Keuangan
Keterbukaan  pelaporan  keuangan  dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sejauhmana aparatur nagari telah mempublikasikan laporan
realisasi  maupun  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari kepada publik. Aparatur  nagari  dapat  memanfaatkan  papan pengumuman,  media  massa,  maupun  radio komunitas  setempat  untuk  mempublikasikan penggunaan  anggaran  nagari  tersebut.  Adapun potret  keterbukaan  pelaporan  laporan  realisasi dan  laporan  pertanggung  jawaban  APBNagari di kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  5.  Distribusi  Jawaban  Responden  Mengenai Keterbukaan Pelaporan Keuangan Nagari
Pertanyaan Y a % Ti da k % N % Nagari telah menginformasik an kepada masyarakat laporan  realisasi pelaksanaan APBNagari  dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari melalui (a) papan pengumuman, (b) media massa, (c) radio komunitas 11 79  3 21 1 4 100 Nagari telah menginformasik an kepada masyarakat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari melalui (a) papan pengumuman, (b) media massa, (c) radio komunitas 11 79  3 21 1 4 100
Data tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas  (78,57%)  aparatur  nagari  se- Kabupaten  Pasaman  Barat  telah  memiliki kesadaran yang relatif tinggi untuk mempublikasikan laporan realisasi APBNagari maupun laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada publik, melalui
papan  pengumuman,  media  massa,  atau  radio komunitas.  Hanya  3  responden  saja  (21,45%) yang  belum  mengungkapkan  laporan  realisasi APBNagari  maupun  laporan  pertanggung jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBNagari tersebut kepada publik.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Sejumlah kesimpulan yang dapat dipetik oleh tim peneliti setelah berakhirnya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam  hal  konsistensi,  seluruh  nagari (100%)  di  kabupaten  Pasaman  Barat memang  telah  rutin  dapat  menyampaikan laporan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan realisasi APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati.    Namun  di  sisi  lain,  hanya  71,43% saja  nagari  di  kabupaten  Pasaman  yang konsisten  setiap  tahunnya  menyampaikan laporan  realisasi  APBNagari  semester pertama maupun kedua kepada Bupati.
2. Dalam  hal  kelengkapan,  seluruh  nagari (100%)  di  kabupaten  Pasaman  Barat  telah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (yaitu  laporan  laporan  kekayaan  nagari, laporan  program  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  masuk  ke  nagari) sewaktu  menyampaikan  laporan  realisasi APBNagari  serta  laporan  pertanggung jawaban pelaksanaan  APBNagari
3. Dalam hal ketepatwaktuan, seluruh nagari di kabupaten  Pasaman  Barat  (100%)  telah mampu  menyampaikan  laporan  realisasi APBN  nagari  semester  kedua  tepat  pada waktunya  (bulan  januari  tahun  berikutnya). Namun,  disisi  lain  hanya  setengah  (50%) nagari  di  kabupaten  Psaman  Barat  yang dapat menyampaian laporan realisasi APBNagari  semester  pertama  serta  laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari  tepat  pada  waktunya  kepada
Bupati
4. Dalam  hal  keterbukaan,  sebanyak  78,57% nagari  di  kabupaten  Pasaman  Barat  telah memiliki
kesadaran tinggi untuk mempublikasikan  penggunaan  anggaran nagari,  pada  papan  pengumuman,  media massa, maupun radio komunitas.
Artikel ini tidak membahas secara detail hal-hal yang menyebabkan nagari se-kabupaten Pasaman Barat tidak mampu menjaga konsistensi maupun ketepatwaktuan penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada Bupati.
Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan riset  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  bukti empiris  faktor-faktor  yang  mempengaruhi ketepatwaktuan/keterlambatan penyampaian laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban APBNagari. Dalam hal ini variabel-variabel  yang  dapat  dipertimbangkan antara lain kualitas SDM dan gaya kepemimpinan wali nagari.

## Daftar Pustaka
Moedarlis,  Fajar  Tri  Laksana.  2016. Sistem Akuntabilitas  Keuangan  Desa:  Studi Kasus  Desa  Temuwuh  dan  Terong,
Kecamatan Dlingo, Kabuoaten Bantul .
Neny  Tri  Indrianasari.  2017.  Peran  Perangkat Desa  Dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan
Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono ). Jurnal Ilmiah  Ilmu  Akuntansi,  Keuangan,  dan
Pajak . Vol 1, No 2. Hal 29-46
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat Nomor  9  tahun  2000  Tentang  Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-  Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Taman, Abdullah; Setyiorini, Dhyah; Priantinah, Denies. 2015. Pelatihan Penyusunan  Laporan  Keuangan  Dana
Desa Bagi Perangkat Desa di Kecamatan Gamping  Sleman .  Laporan  Pengabdian Masyarakat. Universitas Negeri Yogyakata.
Undang-Undang  nomor  6  tahun  2014  tentang desa

## Halaman ini sengaja dikosongkan