Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Hubungan Agama Dan Negara Studi Terhadap Pemikiran Hidayat Nataatmadja Mengenai Hubungan Islam Dan Pancasila

## Erik Darmawan
Dosen Universitas PGRI Palembang edarmawan088@gmail.com

## Abstrak
Hubungan Islam dan Pancasila di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum selesai. Sikap umat Islam Indonesia terbagi kedalam tiga golongan. Golongan fundamentalis menolak Pancasila sebagai dasar negara dan menginginkan Islam dijadikan dasar negara secara formal. Golongan nasionalis   menolak   Islam   dihubungkan   dengan   persoalan   kenegaraan.   Golongan   modernis menganggap  tidak  ada  pertentangan  antara  Islam  dengan  Pancasila  sehingga  Pancasila  dapat diterima sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Ketiga golongan tersebut meski memiliki perbedaan pandangan, namun mereka berangkat dari anggapan yang sama   yaitu   bahwa   ada   dua   hal   yang   berbeda   dan   berdiri   sendiri   yaitu   Islam   dan   Pancasila. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Islam dalam pemikiran Hidayat Nataatmadja ?, bagaimanakah Pancasila dalam pemikiran Hidayat Nataatmadja ? dan bagaimanakah hubungan Islam dan Pancasila dalam pemikiran Hidayat Nataatmadja ?.   Melalui Pancasila   yang   secara   substantif   adalah   nilai-nilai   ajaran   Islam,   umat   Islam   Indonesia membangun ilmu-ilmu baru. Di atas ilmu-ilmu baru itu dibangun sistem-sistem kemasyarakatan baru.   Dengan   sistem-sistem   kemasyarakatan   baru   itu   umat   Islam   menata   masyarakat   baru. Dengan masyarakat baru yang telah tertata secara Islami itulah umat Islam membangun sebuah peradaban Islami tanpa nama Islam secara formal. Dengan bangunan peradaban Islami itulah umat   Islam   dapat   bersaing   dan   mengungguli   peradaban   dunia   lainnya.   Secara   cerdas   dan bermartabat.
Kata Kunci : Islam, Pancasila, Hubungan Islam dan Pancasila.

## Abstract
The relationship between Islam and pancasila  in Indonesia is still an unfinished issue. The attitude of Indonesian Muslims is divided into three groups. The fundamentalists reject Pancasila as the basis of the state and want Islam to formally become the basis of the state. Nationalist groups reject Islam associated with state issues. The modernist group considers that there is no conflict between Islam and Pancasila so that the Pancasila can be accepted as the basis of the state for the Indonesian nation which is predominantly Muslim. The three groups, despite having different   views,   however,  they   depart   from   the   same   assumption,   namely   that   there  are  two different and independent things, namely Islam and Pancasila. The problem raised in this study is how is Islam in the thought of Hidayat Nataatmadja? How is the Pancasila in the thought of Hidayat Nataatmadja? and how is the relationship between Islam and Pancasila in the thought
151
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
of   Hidayat   Nataatmadja?   Through   Pancasila   which   is   substantively   the   values  of   Islamic teachings, Indonesian Muslims build new sciences. Above the new sciences new social systems are built. With the new social systems, Muslims organize a new society. It is with this new society that has been organized in an Islamic manner that Muslims build a formal Islamic civilization without the name of Islam. With the building of Islamic civilization, Muslims can compete and outperform other world civilizations. Smart and dignified.
Keywords: Islam, Pancasila, Islamic Relations and Pancasila

## Pendahuluan
Islam   adalah   agama   yang   sejak   awal   kehadirannya   telah   bersentuhan   dengan permasalahan politik secara luas. Bahkan sejarah awal Islam dipenuhi dengan kisah kejayaan politik dan militer Nabi Muhammad saw (Mulia 2010, hlm.13).  Apalagi jika dilihat keseluruhan sejarahnya,   Islam   adalah venture atau   usaha   yang   tidak   kenal   berhenti   untuk   mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan dan venture itu melibatkan orang-orang muslim dalam praktek semua bidang kegiatan hidup, dengan sendirinya termasuk dalam hal ini adalah politik (Azhar 1997, hlm. 4). Karena hal itulah umumnya para sejarafwan dan ahli politik menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad bukan saja membawa agama baru tetapi juga membawa sebuah tatanan politik baru (Surwandono 2001, hlm. 5).
Dengan demikian praktik dan pemikiran politik Islam adalah aktifitas dan proses yang telah mengalami perjalanan sangat panjang dan belum pernah berhenti sampai hari ini. Selain disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan pada alinea kesatu,   hal ini juga dikarenakan pertama, Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad, sehingga adalah suatu kenaifan jika   kita   menganggap   dalam   sejarah   panjang   itu   segala   sesuatunya   bersifat   tetap   dan   telah terhenti.   Kedua,   dalam   perjalanan   sejarahnya   tersebut   Islam   memiliki   perbendaharaan pengalaman   maupun   teori   mengenai   politik   yang   sangat   kaya   dan   luas.  Kedua   hal   ini menempatkan   pembahasan   mengenai   politik   Islam   sebagai   sesuatu   yang   terus   berkembang (Mulia 2010, hlm. 3-14).
Bangsa   Indonesia   yang   merdeka   pada   tahun   1945   mayoritas   beragama   Islam   dengan wilayah yang meliputi bekas kesultanan-kesultanan Islam di kepulauan Nusantara namun pada saat   kemerdekaan   bersepakat   mendirikan   satu   negara   nasional   dan   pada   akhirnya   memilih Pancasila   sebagai   dasar   negara   (Maryam   dkk.   ed.   2009,   hlm.   351).     Pilihan   tersebut   telah menimbulkan dampak dalam perkembangan politik Islam di Indonesia dari sejak awal rencana kemerdekaan hingga saat ini. Baik dampak yang berupa mempertentangkan Islam dan Pancasila sebagai   dasar   Negara   maupun   juga   dampak   berupa   akomodasi   yaitu   usaha-usaha   untuk mengangkat titik temu antara Islam dan Pancasila.
Pertentangan   dalam  pembahasan   mengenai   hubungan   Islam   dan  negara     terjadi   sejak tahun 1920.  Saat itu terjadi polemik yang sangat tajam mengenai hubungan Islam dan negara, mengenai   nasionalisme   juga   mengenai   ideologi   antara   Mohammad   Natsir   yang   mewakili kelompok politik Islam dengan Soekarno yang mewakili kelompok nasionalis (Suhelmi 2002, hlm. 2). Kemudian pertentangan itu berlanjut dalam sidang BPUPKI pada saat  berlangsungnya pembahasan  mengenai   persoalan   dasar   negara,   kemudian   berlanjut   mengerucut   menjadi
152
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
pertentangan antara dua pihak yaitu kelompok aktivis politik Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok Islam berusaha memperjuangkan Islam sehingga memiliki kedudukan legal formal secara politik sebagai dasar negara. Berseberangan dengan itu, kelompok nasionalis menolak hubungan agama dan negara yang bersifat legalistik dan formalistik sebagaimana yang dituntut kelompok Islam (Hamid 2010, hlm. 375).
Namun di samping kedua pendapat tersebut terdapat pula pendapat ketiga yang bercorak akomodatif ditandai dengan sikap fleksibel yang bisa menerima segala kebijakan rezim terutama yang berkaitan dengan persoalan hubungan agama dan negara yang melahirkan pola simbiotik atau hubungan saling memberi dan menerima antara agama dan negara (al-Brebesy 1999, hlm. 50).
Dalam  pandangan  pola   simbiotik,   agama   dan   negara   berada   dalam   posisi   seimbang dengan   hubungan   timbal   balik   saling   memerlukan.   Agama   memerlukan   negara   agar   dapat berkembang dan mendapat legitimasi sedangkan negara memerlukan agama agar mendapatkan bimbingan etika dan moral spiritual (Hamid 2010, hlm. 378).  Tokoh-tokoh yang berpandangan simbiotik meyakini bahwa meskipun agama Islam tidak menjadi agama negara secara formal namun   Islam   dapat   memberikan   sumbangan   besar   berupa   etika   dan   moral   untuk   penataan kehidupan bernegara.
Hidayat Nataatmadja (selanjutnya Nataatmadja) adalah pemikir modern muslim Indonesia mengemukakan   pandangan   yang   berbeda.   Nataatmadja   mengemukakan   bahwa   Islam,   NKRI, Pancasila adalah satu. Kesatuan antara Islam, NKRI dan Pancasila memiliki pola yang khas. Kesatuan tersebut bersifat legal tetapi tidak bersifat formalis atau simbolik.
Dalam naskah yang berjudul Bedah Pembaharuan semesta di dunia ilmu, Nataatmadja mengemukakan   pemikirannya   mengenai   Islam,   NKRI,   Pancasila   dan   UUD’45.   Nataatmadja memandang bahwa Islam, NKRI, Pancasila dan UUD’45 sebagai satu kesatuan. Keempat hal itu merupakan   bagian   dari   perjalanan   sejarah   Islam   yang   akan   menjadi starting   point bagi terbangunnya   kembali   peradaban   Islam   untuk   kali   yang   kedua.     Nataatmadja   berpandangan bahwa Proklamasi kemerdekaan RI adalah bagian dari perjalanan sejarah Islam dan Pancasila serta UUD 45 adalah bagian dari ajaran Islam karena dirumuskan dari pengalaman dan perjalanan hidup umat Islam Indonesia.
Pemikiran Nataatmadja mengenai persoalan hubungan Islam dan negara dalam hal ini Islam dan Pancasila, berangkat dari keprihatinannya melihat kondisi umat Islam Indonesia yang berada dalam kegamangan sikap, antara ke-Indonesiaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia di satu sisi dan ke-Islaman sebagai seorang muslim. Menurut Nataatmadja kegamangan sikap ini disebabkan   oleh   persoalan   hubungan   Islam   dan   Pancasila   yang   belum   selesai.   Islam   dan Pancasila   masih   diposisikan   sebagai   dua   hal   yang   berbeda   dan   berdiri   sendiri-sendiri. Nataatmadja   berpendapat   hal   ini   sebagai   kekeliruan   dan   harus   diluruskan.   Nataatmadja berpendapat Islam dan Pancasila adalah satu kesatuan.
Pemikiran Nataatmadja tersebut sangat menarik dikarenakan pemikirannya adalah hasil kegiatan   intelektualitas   mengenai   hubungan   Islam   dan   negara   yang   merupakan   bagian   dari perjalanan   dan   perkembangan   pemikiran   politik   Islam   di   Indonesia.   Nataatmadja   tidak   saja
153
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323 mengangkat persoalan mengenai hubungan Islam dan Pancasila namun juga memberikan solusi terhadap persoalan dalam hubungan keislaman dan keindonesiaan yang berlarut-larut.

## Rumusan Permasalahan
Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Nataatmadja dengan mengangkat tiga permasalahan yaitu :
1. Bagaimanakah pemikiran Hidayat Nataatmadja Mengenai Islam ? 2. Bagaimanakah pemikiran Hidayat Nataatmadja Mengenai Pancasila ?
3. Bagaimanakah pemikiran Hidayat Nataatmadja Mengenai Hubungan Islam dan Pancasila ?

## Kerangka Teori

## Pemikiran Hidayat Nataatmadja mengenai Hubungan Islam dan Pancasila
Nataatmadja   mengemukakan   bahwa   ber-Islam   mengandung   konsekuensi   yaitu   adanya kewajiban yang melekat pada setiap muslim untuk berperan serta dalam membangun peradaban Islam. Dalam konteks kehidupan bernegara, kewajiban itu melekat pula pada setiap muslim yang menjadi warga negara di negara manapun. Baik dalam kondisi sebagai mayoritas maupun sebagai minoritas.   Umat   Islam   berkewajiban   menjadikan   Islam   sebagai   landasan   pembangunan   dan penataan masyarakat secara legal di dalam negara itu tetapi tanpa harus menampilkan Islam secara formal.
Pemikiran   Nataatmadja   tersebut   melahirkan   dua  bagian   terpenting   dari   pemikiran Nataatmadja selanjutnya,  –dan hal ini belum pernah diajukan oleh modernis Muslim Indonesia yang   lain-  pertama,   Nataatmadja   secara   tegas   mendudukkan   Islam   sebagai   landasan   untuk membangun peradaban Islam masa depan yang disebutnya sebagai peradaban Islami Pancasila. Kedua, Nataatmadja memberikan konsep mengenai bagaimana tahapan yang harus dilalui dalam membangun   sebuah   peradaban   Islami   di   Indonesia   yang   berkelas   dunia.   Nataatmadja meyakinkan,   dengan   Peradaban   Islami   Pancasila   yang   berkelas   dunia   itulah   kaum   muslimin Indonesia   dapat   mengalahkan   sistem-sistem   dunia   yang   sedang   berkuasa   saat   ini,   dan mewujudkan   sebuah   peradaban   dunia   yang   membahagiakan   semua   penduduk   bumi   atau rahmatan lil ‘alamin .

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini dilakukan penggalian komprehensif terhadap pemikiran Nataatmadja secara analitis dan kritis. Pemikiran   tersebut   terkandung   di   dalam   buku-buku   dan   naskah-naskah   tulisan   Hidayat Nataatmadja yang memuat pemikirannya mengenai Islam, Pancasila dan hubungan antara Islam dan Pancasila. Sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah hubungan Islam dan negara dalam pemikiran Hidayat Nataatmadja. Menurut Syahrin (2000, hlm. 18), dalam Studi Tokoh Dalam Pemikiran   Islam ,   dalam   studi   kepustakaan   yang   menstudi   pemikiran   seorang   tokoh,   untuk mengambil data berupa pemikiran seorang tokoh dilakukan tiga tahapan kerja yaitu Inventarisasi, Evaluasi kritis dan Sintesis. Pada tahap Inventarisasi dilakukan penghimpunan sumber-sumber data   baik   sumber   primer   maupun   sekunder.  Sumber-sumber   data   tersebut   diseleksi,   dibaca,
154
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
dicatat dan dikategorisasi. Pada tahap Evaluasi kritis dilakukan dilakukan analisis baik berupa pembandingan maupun analisis dengan melihat kekuatan serta kelemahan dari data yang dimiliki. Pada   tahap   Sintesis   dilakukan   pemilihan   terhadap   unsur-unsur   yang   memperkaya   penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.
Dalam menstudi sebuah data, jika studi dilakukan hanya untuk meninjau isi data maka teknik analisis isi atau content analysis sudah cukup memadai. Namun jika studi tersebut tidak hanya   sekedar   kegiatan   menggali   data-data   saja,   tetapi   juga   melibatkan   kegiatan   interpretasi peneliti terhadap data-data tersebut, maka teknik analisis data yang dibutuhkan adalah teknik hermeneutik.

## Hasil dan Diskusi

## Meletakkan Islam Sebagai Landasan Bagi Ideologi Pancasila
Nataatmadja mengemukakan, cara kita berpikir menentukan bagaimana cara kita menilai dan menentukan bagaimana cara manusia berperilaku. Ketiga hal itu, cara berpikir, menilai dan berperilaku sangat menentukan corak kehidupan yang di bangun (Nataatmadja 1982, hlm. 264).
Satu hal penting yang harus disadari adalah bahwa bagaimana cara kita berpikir sangat ditentukan oleh sumber rujukan pikiran kita. Kesalahan dalam mengambil sumber rujukan akan menghasilkan cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah akan menghasilkan cara menilai yang salah pula dan cara menilai yang salah akan menghasilkan cara berperilaku yang salah. Keempat kesalahan itu (sumber rujukan pikiran, cara berpikir, cara menilai, cara berperilaku), hanya akan menghasilkan corak kehidupan yang salah pula (Nataatmadja 1982, hlm. 264).
Untuk itu agar umat Islam dan bangsa Indonesia dapat mewujudkan tugasnya membangun peradaban Islami Pancasilais maka yang pertamakali harus dilakukan adalah meletakkan Islam sebagai landasan Ideologi Pancasila yang dapat penulis gambarkan dalam bagan berikut :
Bagan 1.
Substansi Ajaran Islam Sebagai Sumber Rujukan Nilai-nilai Dasar Dalam Pancasila
Dalam bagan tersebut tergambar posisi Islam sebagai fondasi bagi bangunan ideologi Pancasila yang berada di atasnya. Dalam posisi tersebut Islam berfungsi sebagai satu-satunya sumber rujukan bagi Pancasila. Nataatmadja menegaskan hanya Islam yang mampu menempati posisi ini. Karena hanya Islam yang memiliki konsep-konsep dasar kehidupan manusia yang utuh dan universal sesuai fitrah kemanusiaan.
155
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
IDEOLOGI PANCASILA (Nilai-nilai dasar yang merupakan landasan cara berpikir, cara menilai, cara berperilaku Bangsa Indonesia)
AL-ISLAM
(Sumber rujukan bagi nilai-nilai dasar)
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Langkah   pertama   yang   diajukan   Nataatmadja   ini   menurut   pendapat   peneliti,   ibarat membuka   jalan  raya   yang   lebar   bagi  Islam  untuk  dapat  dioperasionalisasikan  dalam  seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,
Inilah langkah inisiasi yang kini terbuka bagi kaum Muslimin, sehingga melalui dakwah Islami kita mampu menegakkan ajaran Islam dalam dunia empiris. Kita juga bisa berdakwah dalam dunia politik, berbicara mengenai kesaktian Pancasila, karena Pancasila bisa sepenuhnya diterangkan   dengan   ajaran   agama.   Tiada   lagi   kerancuan   makna   antara   ideologi   dan   agama. Ideologi tetap dipandang bersumber pada ide, dalam hal ini ide yang tercetus menjelang Hari Proklamasi yang bersejarah. Tiada secuil pun alasan bagi kaum muslimin untuk menghianati landasan kebangsan yang telah dituangkan ke dalam bentuk Pancasila dan UUD 45, karena kini kaum   Muslimin   bisa   memberikan   makna   Islami   terhadap   kesemua   sila   yang   terdapat   dalam filsafat negara (Nataatmadja 1984b, hlm. 189).

## Tahapan Pembangunan Peradaban Islami Pancasila
Nataatmadja   membagi   tahapan   pembangunan   peradaban   Islami   Pancasila   ke   dalam   5 (lima) tahap yang akan di uraikan sebagai berikut :

## 1. Meletakkan Pancasila Sebagai Landasan Membangun Ilmu-Ilmu Baru
Dengan ideologi Pancasila yang telah dibangun di atas substansi nilai-nilai ajaran Islam, maka tugas suci yang diberikan kepada bangsa Indonesia selanjutnya adalah meletakkan ideologi Pancasila sebagai landasan pijak bagi pembangunan ilmu-ilmu baru. Mustahil kaum muslimin mampu membangun peradaban Islami, tanpa terlebih dahulu membangun ilmu-ilmu yang Islami sebagai   alatnya.   Mustahil   pula   kaum   muslimin   mampu   membangun   Ilmu-ilmu   Islami   tanpa mempersiapkan terlebih dahulu landasan atau fondasinya (Nataatmadja 1982, hlm. 18).
Landasan atau fondasinya adalah Ideologi Negara Pancasila itu sendiri. Ideologi negara tidak akan pernah dapat dioperasionalisasikan selama tidak diturunkan menjadi teori-teori atau ilmu-ilmu. Sehingga dengan demikian fungsi ilmu-ilmu tersebut adalah sebagai “perpanjangan tangan” ideologi. Melalui ilmu-ilmu itu ideologi mewujudkan cita-citanya. Suatu bangsa tidak akan pernah mampu mewujudkan cita-citanya tanpa menggunakan ilmu miliknya sendiri apalagi menggunakan sains-sains 1 yang bersumber dari ideologi lain. Karena hanya bangsa itulah yang tahu siapa dirinya, apa cita-citanya dan bagaimana cara mencapainya (Nataatmadja 1985, hlm. 176).
1 Nataatmadja (1984a, hlm. 202), membedakan secara tegas antara “ilmu” dan “sains”. “Ilmu” dan “sains” sepintas memang seolah sama namun keduanya sebenarnya sangat bertolak belakang. Istilah ilmu berasal dari kosakata al-Qur’an sedangkan sains berasal dari kosakata Barat. Makna, isi dan tujuan  “ilmu” hanya dimiliki oleh Islam. Karena itu tentunya missi yang terkandung di dalam ilmu adalah missi Islam pula. Hal ini bertolak belakang dengan “sains” yang dikembangkan dan diisi oleh masyarakat berideologi sekuler-liberal-kapitalis tentunya missi yang terkandung di dalam sains adalah missi sekuler-liberal-kapitalis pula.
156
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Menurut Nataatmadja (2001, hlm. 42), hal ini dikarenakan al-Qur’an tidak dapat langsung dijadikan   teori-teori   atau   ilmu-ilmu.   Sebab   al-Qur’an   adalah   cikal-bakal   ilmu.   Al-Qur’an memberikan   nilai-nilai   dasar   nya   saja   yang   bersifat   kekal   dan   universal.   Sedangkan   untuk pengembangan ilmu hal itu diserahkan kepada akal manusia sesuai dengan kebutuhan zaman masing-masing (Nataatmadja 2007, hlm. 96).
2. Membangun Ilmu-Ilmu Pancasilais di atas Ideologi Pancasila
Nataatmadja mengemukakan setelah menempatkan Pancasila sebagai landasan ilmu maka langkah berikutnya adalah membangun ilmu-ilmu baru di atas landasan tersebut. Atau dalam istilah   lain   ideologi   Pancasila   diturunkan   menjadi   berbagai   disiplin-disiplin   ilmu   yang Pancasilais. Ilmu adalah alat untuk merekayasa kehidupan. Sehingga kehidupan seperti apa yang akan dibentuk sangat tergantung kepada ilmu pembentuknya. Sedangkan corak ilmu ditentukan oleh   ideologi   yang   menjadi   landasannya.   Corak   ideologi   sendiri   ditentukan   oleh   sumber rujukannya. Karena itu Nataatmadja berpendapat bahwa agama, ideologi dan ilmu adalah satu kesatuan fundamental yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan ketiganya hanya menghasilkan bencana (Nataatmadja, 1982, hlm. 24).
Dengan demikian, Islami tidaknya suatu ilmu akan dapat dievaluasi   dengan mengukur berpijak atau tidaknya ilmu itu pada landasan agama (Nataatmadja 1985, hlm. 127). Karena Allah adalah pemilik ilmu maka validator ilmu tentu saja adalah Allah, ditinjau dari sesuai tidak ilmu itu dgn tujuan yang Allah gariskan (Nataatmadja 1985, hlm. 40).
Dengan demikian Ilmu-ilmu baru tersebut bisa saja disebut dengan ilmu-ilmu Pancasilais, karena ia berpijak di atas landasan ideologi Pancasila. Atau bisa juga disebut sebagai ilmu-ilmu Islami   karena   ia   bersumber   pada   ajaran   Islam.   Nataatmadja   menegaskan   hanya   Islam   yang mampu menempati posisi ini. Karena hanya Islam yang memiliki konsep-konsep dasar kehidupan manusia yang utuh dan universal sesuai fitrah kemanusiaan.
3. Membangun Sistem-Sistem Kemasyarakatan Pancasilais di atas Ilmu-Ilmu Pancasilais
Setelah membangun Ilmu-Ilmu Pancasilais, tahap selanjutnya adalah membangun sistem- sistem kemasyarakatan Pancasilais di atas Ilmu-Ilmu Pancasilais tersebut.
Nataatmadja   mengemukakan,   sebuah   masyarakat   Pancasilais   mustahil   bisa   dibangun menggunakan sistem-sistem kemasyarakatan yang bersumber dari ilmu-ilmu Barat. Karena itu membangun   sistem-sistem   kemasyarakatan   Pancasilais   sebagai   kelanjutan   dari   pembangunan Ilmu-Ilmu Pancasilais adalah keharusan. Membangun sistem-sistem kemasyarakatan yang tidak bersumber pada ajaran agama hanya akan menghasilkan masyarakat yang berperilaku aneh dan menyimpang sebagaimana diungkapkan Nataatmadja :
Tidakkah aneh di negara paman Mao kebebasan sex dibekukan, dan bagaimana kebebasan sex melonggar di negara yang mayoritas warganya mengaku Islam ! Ya, siapa yang bisa mengerti bagaimana   di   suatu   negara   yang   berlandaskan   Pancasila   pencurian,   korupsi   dan   manipulasi berlarut-larut melebihi apa yang terjadi di negara-negara atheis (Nataatmadja 1982, hlm. 265).
Miriam Budiarjo mengemukakan logika yang sama sebagai berikut :
Terlepas dari polemik apakah Islam mengajarkan atau menuntut didirikannya negara atau tidak, pada kenyataannya umat Islam membutuhkan sebuah sistem ketatanegaraan yang Islami. Sistem   ketatanegaraan   ini   dibutuhkan   untuk   menjamin   lahirnya   kebijakan   publik   -kebijakan
157
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
publik   Islami   yang   menegakkan   keadilan   dan   perdamaian.   Untuk   menegakkan   kebijakan- kebijakan   publik   tersebut   dibutuhkan   kekuasaan   baik   itu   berupa   organisasi   politik   ataupun negara. Persoalannya, jika yang ingin ditegakkan dalam kebijakan-kebijakan publik itu adalah prinsip-prinsip   Islam,   maka   seluruh   perangkat   atau   sistem-sistem   yang   melingkupinya   harus Islami   pula.   Alangkah   kurang   tepatnya   jika   dalam   menegakkan   prinsip-prinsip   Islam   itu menggunakan sistem-sistem non Islami.
Peneliti berpendapat bahwa terdapat kesamaan pemikiran antara Nataatmadja dan Miriam Budiarjo yaitu bahwa umat Islam membutuhkan sistem-sistem kemasyarakatan dan kelembagaan politik  yang legal untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan nyata.
Perbedaannya,   Miriam   tidak   memberikan   gambaran   apa   dan   bagaimana   yang   harus dilakukan umat Islam Indonesia selanjutnya. Tampaknya Miriam terjebak pada pola pikir bahwa jika ingin membangun sistem-sistem Islami yang legal mau tidak mau Islam harus diformalkan sebagai institusi politik, sebagaimana yang peneliti baca pada buku-buku yang diterbitkan oleh organisasi Hizbut Tahrir.
Sedangkan Nataatmadja memberikan sebuah jalan, bagaimanakah nilai-nilai Islam dapat diwujudkan menjadi sistem-sistem kemasyarakatan di Indonesia secara legal tanpa menjadikan Islam sebagai institusi formal, tetapi dengan itu justeru umat Islam dapat dengan leluasa meng- Islamkan seluruh bangsa Indonesia bahkan seluruh umat manusia. Yaitu dengan membangun sistem-sistem kemasyarakatan Pancasilais di atas ilmu-ilmu Pancasilais. Atau dengan kata lain Ilmu-ilmu   Pancasilais   tersebut   selanjutnya   diturunkan   menjadi   sistem-sistem   kemasyarakatan untuk kemudian dipergunakan membangun dan menata masyarakat (Nataatmadja 1982, hlm. 56).
4. Membangun   Tatanan   Masyarakat   Pancasilais   di   atas     Sistem-Sistem   Kemasyarakatan Pancasilais
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Nataatmadja mengemukakan bahwa persoalan kehidupan   manusia   sebenarnya   sama   yaitu   seputar   persoalan   kemerdekaan,   keadilan   dan kesejahteraan. Hal ini adalah persoalan-persoalan mendasar di dalam masyarakat yang senantiasa hendak dicapai oleh seluruh umat manusia atau disebut juga sebagai fitrah manusia.
Persoalan   mendasar   atau   fitrah   ini   hanya   bisa   bisa   dijawab   oleh   Pencipta   Manusia. Manusia  tidak  akan  pernah  mampu  menjawabnya.  Manusia  hanya   mampu  menurunkan  nilai dasar untuk dioperasionalkan. Karena itu jika ingin membangun sebuah tatanan masyarakat yang terpenuhi   persoalan   mendasar   atau   fitrahnya   itu   maka   yang   harus   dilakukan   adalah   dengan membangun   sebuah   tatanan   masyarakat   dengan   menggunakan   sistem-sistem   kemasyarakatan yang dibangun di atas ilmu-ilmu agamawi (Nataatmadja 2013, hlm. 17).
Apabila kita ingin membangun sebuah masyarakat Pancasilais maka tentunya masyarakat itu   harus   dibangun   dan   ditata   menggunakan   sistem-sistem   kemasyarakatan   Pancasilais   pula. Sistem-sistem kemasyarakatan Pancasilais itu tentunya harus dibangun di atas ilmu-ilmu yang Pancasilais   pula.   Tentunya   untuk   menghasilkan   ilmu-ilmu   yang   Pancasilais   maka   ilmu-ilmu tersebut harus dibangun di atas Ideologi Pancasila yang sebelumnya telah di isi dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Cita-cita   nasional   untuk   membangun   manusia   Pancasila   yang   seutuhnya   dan   juga masyarakat yang Pancasilais tentu saja tidak bisa dilakukan dengan menggunakan sistem-sistem Barat
5. Membangun Peradaban Islami Pancasila di atas Tatanan Masyarakat Pancasilais Nataatmadja   (2007,   hlm.   59),   mengemukakan,   berjihad   melalui   jalur   medan pembangunan dan penguasaan ilmu adalah satu-satunya pilihan karena ilmu adalah satu-satunya alat untuk membangun peradaban. Nataatmadja menegaskan pula bahwa Islam baru akan benar- benar terlihat sebagai sebuah sistem yang baik, benar dan unggul hanya jika ia telah berwujud satu peradaban yang utuh. Dalam bentuk seperti itulah umat Islam baru bisa menghadapi dan mengalahkan seluruh sistem-sistem kafir termasuk peradaban Barat dengan cara yang cerdas dan terhormat.
Hal ini perlu segera dilakukan sebagai langkah penyelamatan terhadap bumi dan seluruh isinya. Apabila kita perhatikan manusia modern saat ini dengan segala keunggulannya dibanding dengan manusia-manusia zaman jahiliyah Arab dahulu maka kita akan menemukan kenyataan yang   teramat   aneh.   Ternyata   segala   keunggulan   manusia   modern   berhenti   pada   sebuah   titik runyam. Kita hidup dalam kerancuan, dunia sosial yang justeru tidak dapat kita mengerti. Segala keterampilan dan teknologi yang maju justeru menjadi sumber penyakit sosial baru yang lebih gawat dari penyakit-penyakit sosial dimasa lalu (Nataatmadja 1985, hlm.120).
Maka umat   Islam  wajib untuk  segera  bangkit  dari  tidur  panjangnya  dan  membangun sebuah peradaban yang maslahat bagi seluruh makhluk bumi, di atas masyarakat  yang telah dibangun   dan   ditata   dengan   ajaran   Islam  (Nataatmadja   1985,   hlm.119).   Hanya   masyarakat dengan   Islam   yang   hidup,   Islam   yang   berbentuk   nilai-nilai   yang   teraplikasi   nyata   di   dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, Islam yang telah menjadi jiwa kehidupan, menyata  dalam setiap pikiran, sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat, yang mampu membangun sebuah peradaban  (Nataatmadja 1984a, hlm. 231, 1985, hlm.119).
Dengan Islam yang sudah terbentuk menjadi satu peradaban yang utuh, maka umat Islam bukan hanya mampu mengungguli peradaban-peradaban lain tetapi juga pasti akan mampu meng- Islamkan seluruh manusia seisi bumi. Karena dengan peradaban yang unggul dan mendunia maka nilai-nilai ajaran Islam akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan berperilaku semua manusia. Hanya dengan cara seperti ini kaum muslimin membuktikan bahwa mereka memahami ajaran Islam (Nataatmadja 1982, hlm. 56).
“bahwa dengan Islam dalam bentuk yang utuh seperti inilah maka nilai-nilai ajaran Islam dapat ditegakkan di dunia nyata”, “mengungguli peradaban-peradaban lain” (Nataatmadja 1982, hlm. 76), dan bahkan kaum muslimin akan dapat mengislamkan manusia seluruh dunia lewat pengaruh cara berpikir, bersikap dan berperilaku yang berpijak pada ajaran Islam (Nataatmadja 1982, hlm. 56, 1984b, hlm.147).
Mengenai   pertentangan   atau   konflik   dan   tarik   menarik   yang   terjadi   antara   Islam   dan Pancasila Nataatmadja menjawab bahwa melalui konsep yang ia tawarkan kita dapat melihat bahwa pertengkaran antara Islam dengan Pancasila adalah disebabkan kedunguan kaum muslimin yang tidak melanjutkan menegakkan agama di dalam ideologi (Nataatmadja 1985, hlm 283).
159
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Maka dapat dibenarkan pendapat Nataatmadja (1985, hlm. 109), yang menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk membangun sebuah tatanan masyarakat atau peradaban Islam adalah membangun Ilmu-ilmu yang berlandaskan al-Qur’an dan membangun sistem kemasyarakatan berdasarkan ilmu-ilmu tersebut.

## KESIMPULAN
Mengenai Pancasila Hidayat Nataatmadja mengemukakan bahwa Prinsip-prinsip dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam Indonesia karena Pancasila lahir dari masyarakat Muslim Indonesia sebagai landasan nilai dalam perjuangan kemerdekaan. Prinsip- prinsip dalam Pancasila diambil dari prinsip-prinsip pokok atau substansi nilai dari ajaran Islam. Hal ini dilakukan pertama kali oleh Sarekat Islam. Sehingga sesungguhnya Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari umat dan agama Islam.
Islam berposisi sebagai sumber nilai bagi Pancasila dan Pancasila berposisi sebagai alat operasional bagi Islam di Indonesia. Keduanya disatukan menjadi sumber rujukan pikiran, sikap dan perilaku bangsa Indonesia maka di atas keduanya, umat Islam Indonesia harus bersegera membangun ilmu-ilmu baru yang Islami atau Pancasilais untuk keperluan membangun sistem- sistem penataan masyarakat baru yang Islami atau Pancasilais pula. Ilmu-ilmu dan sistem-sistem Islami   ini   dibutuhkan   untuk   menggantikan   sains-sains   dan   sistem-sistem   Barat   yang   telah mencemari pikiran, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang berakibat tidak tercapainya cita- cita   nasional   bangsa   Indonesia.   Dengan   ilmu-ilmu   dan   sistem-sistem   baru   yang   Islami   atau Pancasilais itulah pikiran, sikap dan perilaku masyarakat diisi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian masyarakat   dibangun   dan   ditata   dengan   pikiran,   sikap   dan   perilaku   yang   Islami.   Dengan demikian barulah akan lahir masyarakat dan peradaban yang Islami atau Pancasilais di Indonesia. Inilah kesatuan antara Islam dengan Pancasila yang seharusnya telah terjadi sejak awal Indonesia merdeka. Namun, proses tersebut terputus bahkan dari sejak awal Indonesia merdeka hingga sekarang.
Saat ini tugas besar untuk menyatukan kembali Islam dan Pancasila berada ditangan umat Islam Indonesia. Umat Islam harus berjuang mengembalikan Islam dan Pancasila pada tempatnya sebagai sumber rujukan bagi pikiran, sikap dan perilaku bangsa Indonesia seluruhnya. Agar Islam dan umat Islam mendapatkan kembali peran dan fungsinya sebagai pembangun peradaban dunia yang rahmatan lil ‘âlamîn.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani,   Roeslan.   1963. Islam   Datang   Ke   Nusantara   Membawa   Tamadun/Kecerdasan . Makalah dalam Hasymy, A.Prof. (Penyusun) 1989. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia . Cet.II. Penerbit PT. Alma’arif, Bandung
Al-Faruqi,   Ismail   Raji   dan   Al-Faruqi,   Lois   Lamya.   2003.   Atlas   Budaya   Islam,   Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang (Edisi keempat). Penerbit Mizan, Bandung.
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Ansary,   Tamim.   2010. Dari   Puncak   Baghdad,   Sejarah   Dunia   Versi   Islam (edisi   pertama, diterjemahkan Yuliani Liputo). Penerbit Zaman, Jakarta.
Anshari, H. Endang Saifuddin, M.A. 1979. Ilmu, Filsafat dan Agama . Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya.
Anshari, A.Yani. 2008. Tafsir Negara Islam dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia . Diterbitkan Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Armstrong, Karen. 2011a. Sejarah Tuhan, Kisah 4000 Tahun Pencari Tuhan Dalam Agama- Agama manusia (edisi Gold kedua). Penerbit Mizan, Bandung Armstrong, Karen. 2011b. Masa Depan Tuhan (edisi pertama). Penerbit Mizan, Bandung As-Sirjani, Raghib.  Prof.Dr. 2011. Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia (diterjemahkan oleh Sonif et al.). Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
Azhar, Muhammad. Drs. MA. 1997. Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Azra, Azyumardi. 2000. Islam Substantif, Agar Umat Tidak Jadi Buih . Penerbit Mizan, Bandung. Azra, Azyumardi. Kebangkitan Islam Akan Muncul dari Melayu . Jurnal Ulumul Qur’an.  1996. (1-VII) 19.
Bachar, Baghowi. Dr. 1989. Langkah Sebelum Melangkah, Upaya Menemukan Sistematika Al- Qur’an Menurut Al-Qur’an. Naskah Buku Belum Diterbitkan. Palembang
Bachar, Baghowi. Dr. 2005. Sistematika Al-Qur’an, Menuju Ke Metoda Penafsiran Alternatif :
Tafsir Persepktif. Naskah Buku Belum Diterbitkan. Palembang Bachar, Baghowi. Dr. 2010. Menguak Kemandegan Ilmu Tafsir. Naskah Buku Belum Diterbitkan. Palembang.
Bathuthah, Ibnu. 2012. Rihlah Ibnu Bathuthah . Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Budiarjo, Miriam. Prof. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi ke duapuluh lima. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Bungin,   Burhan.   (Ed.)  2001. Metodologi   Penelitian   Kualitatif. PT.   RajaGrafindo   Persada, Jakarta.
Chodwick, Bruce.A. 1991. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial . Diterjemahkan Silistia (Et.al). IKIP Semarang Press, Semarang.
Dahlan, Abdul Aziz. (Et.al) 1997. Ensiklopedi Hukum Islam . Penerbit PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Effendi, Bahtiar. (2011). Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Edisi Digital) . Diterjemahkan Ihsan Ali Fauzy (Et.al). Penerbit Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi : www.abad-demokrasi.com Esposito, John.L. (2010). Islam The Straight Path, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus . Penerbit Paramadina, Jakarta.
Furchan,  Arief   dan   Maimun,  Agus   (2005). Studi   Tokoh,   Metode   Penelitian   Tokoh .   Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Gibb. H.A.R. (1996). Aliran-Aliran Modern Dalam Islam . Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Grolier   Incorporated.   1998. The   Encyclopedia   Americana   –   International   Edition .   Grolier Incorporated, USA
Hamid, Abdul. Drs. KH. M.Ag. dan Yaya, Drs. A.Ag. 2010. Pemikiran Modern Dalam Islam .
CV.Pustaka Setia, Bandung.
Hasymi, A. Prof. 1995. Sejarah Kebudayaan Islam (edisi kelima). PT.Bulan Bintang, Jakarta.
Helmiati,   Dr.Hj.   M.Ag.   2011. Sejarah   Islam   Asia   Tenggara .   Penerbit   Zanafa   Publishing, Pekanbaru-Riau.
Iqbal, Muhammad.  DR. M.Ag, et.al.  2010. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia kontemporer , Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Iqbal,   Muhammad.   1983. Pembangunan   Kembali   Alam   Pikiran   Islam (edisi   ketiga), Diterjemahkan Osman Raliby. Penerbit NV. Bulan Bintang, Jakarta.
Irawan, Syaiful. 1993. Studi Terhadap Pemikiran Hidajat Nataatmadja Tentang Paradigma Ilmu (Skripsi). Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Fatah Palembang.
Izomiddin, Dr. MA. 2013. Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam . Rafah Press, Palembang. Jalil, Tuanku Abdul. 1989. Poros-Aceh-Demak-Ternate . Dalam. A. Hasymy, Prof. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia . Penerbit PT. Al-Ma’arif, Bandung Joesoef,   Daoed   2008. Serba   Serbi   Demokrasi .   Dalam   Kumpulan   Karangan   Daoed   Joesoef. LANSKAP 2010. Diterbitkan oleh LANSKAP, Yogyakarta.
Joesoef,   Daoed.   2010.   Sang   Teknosof   Menalar   Pendidikan   dan   Pembangunan,   Kumpulan Karangan Daoed Joesoef. Penerbit LANSKAP, Yogyakarta
Karim, Abdul. M, Dr. Double M.A. 2007. Islam Nusantara : Pengaruh Nilai Keislaman Dalam Sejarah Bangsa Indonesia. Penerbit Pustaka Book Publishers, Yogyakarta Kaelan,   M.S.   Prof.   2008. Pendidikan   Pancasila (edisi   kesembilan).   Penerbit   Paradigma, Yogyakarta.
Khaldun, Ibnu. 2011. Mukaddimah . Penerjemah Masturi Irham Lc. Et.al.  Penerbit Pustaka Al- Kautsar, Jakarta.
Koentjaraningrat 1979. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan (Edisi keenam). Penerbit PT. Gramedia, Jakarta
Kuntowijoyo. 1999. Identitas Politik Umat Islam . Penerbit Mizan, Bandung.
Latif,   Yudi.   2011. Negara   Paripurna (edisi   kedua).   Penerbit   PT.  Gramedia   Pustaka   Utama, Jakarta.
Lubis,   Ridwan.   M.   2010. Sukarno   dan   Modernisme   Islam .   Diterbitkan   Komunitas   Bambu, Depok.
Ma’arif, Ahmad Syafii, Ph.D. Islam, Politik dan Demokrasi Kita . Dalam Carvallo,Bosco dan Dasrizal (Ed). 1983. Aspirasi Umat Islam Indonesia . Diterbitkan LEPPENAS, Jakarta. Madjid, Nurcholis. 1992. Islam Doktrin dan peradaban, Sebuah telaah kritis Tentang Masalah Keimanan,   Kemanusiaan   dan   Kemoderenan (edisi   kedua).   Penerbit   Yayasan   Wakaf paramadina, Jakarta.
Madjid,   Nurcholis.   2010. Islam   Agama   Kemanusiaan (Edisi   keempat).   Penerbit   Paramadina, Jakarta.
162
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Mangkusasmito,   Prawoto.   1970. Pertumbuhan   Historis   Rumus   dasar   Negara   dan   Sebuah Projeksi. Penerbit Hudaya, Djakarta Maryam, Siti. Et al.(ed). 2009. Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern . Penerbit LESFI, Solo.
Muhadjir,  Noeng.   Prof.   Dr.  H.   2000.   (Edisi   IV) Metode   Penelitian   Kualitatif .   Penerbit   rake Sarasin Yogyakarta.
Murod al-Brebesy, Ma’mun. 1999. Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mulia, Musdah. 2010. Negara Islam (edisi kedua). Penerbit Katakita, Depok.
Muthahhari, Murtadha. 2009. Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam (diterjemahkan oleh Agus effendi). Penerbit Mizan, Bandung.
Muhammad, Dani Efendi. 2012. Wawancar Nataatmadja,   Hidayat.   Dr.Ir.   1982. Krisis   Global   Ilmu   Pengetahuan   dan   Penyembuhannya.
Penerbit Iqra, Bandung. -------------------------------------.  1983. Membangun   Ilmu   Pengetahuan   Berlandaskan   Ideologi. Penerbit Iqra, Bandung.
-------------------------------------.  1983. Gerakan Islam : Antara Kesemuan dan Harapan . Dalam Carvallo, Bosco dan Dasrizal (Ed). 1983. Aspirasi Umat Islam Indonesia . Diterbitkan oleh LEPPENAS, Jakarta
-------------------------------------.  1984a. Pemikiran   Kearah   Ekonomi   Humanistik. Penerbit PLP2M, Yogyakarta.
------------------------------------.  1984b. Ilmu Humanika. Penerbit Risalah, Bandung.
------------------------------------.  1985. Kebangkitan Al-Islam. Penerbit Risalah, Bandung.
------------------------------------. 1989. Asas Tunggal Dunia Ilmu. Naskah Belum Diterbitkan. ----------------------------------. 1995. Operasi Kaisar Membuka Kerudung dan Selimut  Al-Fitrah Volume 2 . Naskah belum diterbitkan, Bogor.
----------------------------------. 1997. Kembalinya Si Anak Hilang Kepangkuan Al-Qur’an dan As- Sunnah. Naskah belum diterbitkan, Bogor.
------------------------------------. 2001. Inteligensi Spiritual. Penerbit Perenial Press, Jakarta.
--------------------------------------.  2003. Proklamasi   &  Revolusi  Kebangkitan  1425  H. Penerbit Intuisi Press, Jakarta.
--------------------------------------.  2007. Mukjizat  Al-Qur’an   v.s,   Tahayul   Iptek Seri-2 . Penerbit Intuisi Press, Jakarta.
-------------------------------------  et.al.   2007. Indonesia   Bergerak,  Agenda   Menuju  Kebangkitan.
Penerbit LANSKAP, Yogyakarta
-------------------------------------.    2013. Karsa Menegakkan Jiwa Agama Dalam Dunia Ilmiah. Penerbit LANSKAP, Yogyakarta.
Nataatmadja, Hidayat. 1991. Surat Pribadi Natsir, Mohammad. 2001. Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam . Penerbit Media Dakwah, Jakarta.
163
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Noor, Farid Ma’ruf 1983. Islam Jalan Hidup Lurus . Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya. Nugroho,   Tarli.   2010. Pengantar   Kepada   Pemikiran   Hidayat   Nataatmadja ,   Jurnal   Hidayat Natatmadja   (Online).   Diterbitkan   Oleh   LANSKAP,   Yogyakarta.   ( http://hidayat- nataatmadja.blogspot.com/ )
Oesman,  Oetojo dan Alfian  (ed) 1992. Pancasila Sebagai  Ideologi  Dalam Berbagai  Bidang Kehidupan, Bermasyarakat dan Bernegara (edisi ketiga). Diterbitkan BP – 7 Pusat.
Pulungan, J.Suyuti. 2002. Fiqih Siyasah . Penerbit Rajawalipers, Jakarta.
Qudsi,   Syaifudin   (ed)  Tanpa Tahun. Risalah   Pendatang   Malam,   Kumpulan  Hikmah   Hidayat Nataatmadja . Naskah Buku Belum diterbitkan.
Rachman, Fazlur. 1992. Islam (edisi kedua). Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta. Ranawidjaja, Usep.Mr. 1960. Hukum Tatanegara Indonesia Djilid I. Penerbit Fa. Pustaka Star, Bandung
Russel, Bertrand. 2004. Sejarah Filsafat Barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang (edisi kedua. Diterjemahkan Sigit Jatmiko et al.). Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Salam,   Burhanuddin.   1996. Filsafat   Pancasilaisme (Edisi   Revisi).   Penerbit   Rineka   Cipta, Bandung.
Sardar, Ziauddin. 2005. Kembali Ke  Masa Depan, Syariat  Sebagai Metodologi  Pemecahan Masalah. Penerbit PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta Sardar,  Ziauddin.   2005. Mengkaji   Kembali   Pemikiran   Islam (Makalah)   Dalam Islam   Tanpa Syariat 2005. Penerbit. Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta. Sardar,   Ziauddin   &   Davies,   Merryl   Wyn.   (Ed).   1992. Wajah-Wajah   Islam .   Penerbit   Mizan, Bandung.
Saefudin Buchori, Didin. Prof. Dr. 2009. Sejarah Politik Islam. Pustaka Intermasa, Jakarta. Shihab, Quraish.M. 2009. Membumikan Al-Qur’an (edisi ketiga). Penerbit Mizan, Bandung. Sjadzali, Munawir, H. MA. 1993. Islam dan Tata Negara. (edisi kelima). Penerbit Universitas Indonesia,  Jakarta.
Soehino. 1998. Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Soekarno. 1947. Lahirnya Panca Sila, Pidato Pertama Tentang Panca Sila 1 Juni 1945 , Arena Ilmu, Jakarta Sou’yb, Joesoef  1983. Agama-agama Besar Dunia. Penerbit Pustaka Alhusna, Jakarta.
Stoddard, Lothrop. M.A., PhD. 1966. Dunia Baru Islam. Diterbitkan Menko Kesedjahteraan RI, Jakarta Suhelmi, Ahmad. MA. 2002. Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir . Penerbit Teraju, Jakarta.
Suryanegara,   Ahmad   Mansur.   2009. Api   Sejarah (Jilid   1).   Salamadani   Pustaka   Semesta, Bandung.
Surwandono, S.Sos. M.Si. 2001. Pemikiran Politik Islam. Penerbit LPPI.UMY, Yogyakarta.
Syafii Ma’arif, Ahmad. 1985. Islam dan Masalah Kenegaraan,Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante . Penerbit LP3ES, Jakarta.
164
Tersedia Online di http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate
Medina-Te, Vol. 13 Nomor 2, Juni 2017                                           ISSN: 1858-323
Tohir, Muhammad. 1981. Sejarah Islam Dari Andalus Sampai Indus .  PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
Ulumul Qur’an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Nomor 1. Volume IIV, Tahun 1996. Diterbitkan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta.