PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA

## DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
Naufal Ali Zaidan 1) Dwi Winarni 2) Annisa Ilma Hartikasari 3) Novi Dirgantari 4) 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto email: naufalali18sept@gmail.com

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,    sistem pelaporan  dan  kompetensi  aparatur  desa  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Populasinya  adalah  5  kecamatan  yang  masih  dalam  kategori  berkembang  menurut  capaian Indeks Desa Membangun  (IDM)  tahun  2023  di  kabupaten  Banyumas.  Sampel  penelitian  ini berjumlah  134  responden  dengan  metode  purposive  sampling.  Teknik  Analisa  data  yang digunakan  adalah  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  Part  Least  Square  (PLS).  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  dan  sistem  pelaporan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  kompetensi  aparatur  desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Keywords: Anggaran; Pelaporan; Kompetensi; Akuntabilitas

## 1. PENDAHULUAN
Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan  kualitas  tiap  desa  dapat dilihat  dari  pengalokasian  dana  desa  pada RAPBN. Berdasarkan data
dari
https://dataindonesia.id/  d alam  RAPBN 2023  pemerintah  mengalokasikan  dana desa sebesar 70 triliun. Menurut data yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu),  jumlah  tersebut  mengalami peningkatan  sebesar  3,09%  dibandingkan dengan proyeksi tahun 2022 yang mencapai Rp.  67,9  triliun.  Jumlah  dana  desa  yang dialokasikan tersebut setara dengan 2,28% dari  target  belanja  negara  sebesar  Rp. 3.061,2  triliun.  Dana  tersebut  akan  dibagi secara  merata,  sehingga  setiap  desa berkesempatan  untuk  menerima  lebih  dari Rp.  1  miliar  per  tahun.  Pengelolaan  dana desa  yang  baik dan akuntabel menjadi  hal yang  sangat  penting  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  desa.  Hal  ini bertujuan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan  efektif,  efisien,  dan  transparan sehingga dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pun dijelaskan  pada  penelitian  [1]  bahwa Manajemen Dana Desa merupakan bagian integral  dari  Manajemen  Keuangan  Desa, di  mana  para  pengelola  keuangan  desa
perlu  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan standar  tertentu.  Selain  itu,  partisipasi masyarakat  juga  menjadi  krusial  agar penggunaan anggaran dari dana desa dapat dipahami oleh publik.
Keberadaan dana desa menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan optimal, untuk mewujudkan desa sebagai entitas pemerintahan  yang  mandiri,  progresif,
kuat, dan demokratis. Akuntabilitas mencakup  pelaksanaan  kebijakan  yang diberikan  kepada  aparat  desa  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan secara periodik. [2]. Akuntabilitas memainkan    peran  penting  sebagai mekanisme pengendalian yang memungkinkan aparat pemerintah
bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka dalam  menjalankan  pemerintahan,  dengan pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab  kepada  prinsipal  dan  masyarakat. Oleh  karena  itu,  pemerintah  desa  perlu menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam tata  kelola  pemerintahannya,  dan  semua kegiatan  pengelolaan  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat  desa  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku.  Meskipun  demikian,  dalam kenyataannya  masih  ada  beberapa  kasus

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
yang terkait dengan kurangnya akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan desa [3]. Fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa yang perlu diperhatikan adalah masih terdapat berbagai  tantangan  dan  kendala  yang dihadapi  seperti  yang  dijelaskan  oleh  [4] bahwa  dalam  Kota  Sawahlunto,  dugaan terjadi  keterlambatan  dalam  penyerahan laporan  pertanggungjawaban  pada  setiap kegiatan  pembangunan  desa.  Hal  ini disebabkan  oleh  pemahaman  yang  tidak tepat  terkait  alokasi  Dana  Desa  (ADD), yang  dapat  mengakibatkan  keterlambatan dalam penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sementara itu, fenomena yang terjadi di Kota Sawahlunto mencurigakan  adanya  penyalahgunaan dana. Laporan tersebut juga mengindikasikan  bahwa  kepala  desa  telah melakukan penyalahgunaan dana desa, dan desa diharapkan untuk mengembalikannya.
Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten  Banyumas  dari  capaian  Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 yang mana  Masih  terdapat  beberapa  desa  yang sedang  dalam  tahap  perkembangan  dan seringkali  belum  sepenuhnya  menerapkan akuntabilitas dana desa dengan baik. Hal ini terlihat  dari  kurangnya  penggunaan  dana desa  yang  sesuai  dengan  perencanaan  dan pelaporan  yang  diatur  dalam  petunjuk teknisnya.  Selain  itu,  prinsip  tatakelola keuangan yang baik juga belum sepenuhnya diterapkan, sehingga diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya tersebut [5]. Pada penelitian mengenai akuntabilitas  dana  desa,  terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas
Dana  Desa.    Faktor  faktor  tersebut  antara lain  adalah  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Aparatur Desa. Pada penelitian [3], [6] dan [7] menjelaskan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini bertentangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  [8]  Kejelasan    sasaran anggaran    berpengaruh  negatif    terhadap akuntabilitas    pengelolaan    dana    desa. Selain  itu,  Sistem  Pelaporan  ditunjukan oleh  penelitian  [9],  [10],  dan  [11]  bahwa berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas
pengelolaan    dana    desa,  hasil  penelitian lainnya  pada  penelitian  lain  Sistem Pelaporan berpengaruh  negatif    terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa oleh [12].  Faktor  lainnya  ialah  Kompetensi Perangkat  Desa  pada  penelitian  [13],  [14] dan [2] bahwa Kompetensi  perangkat  desa berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Tetapi  berbeda halnya  dengan  penelitian  [1]  menjelaskan bahwa  Kompetensi  aparatur  desa  pada pengelolaan  desa    berpengaruh  negatif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,
Sistem Pelaporan, dan Kompetensi Aparatur Desa masih ada perbedaan dalam beberapa penelitian. Oleh karena itu, masih banyak  perbedaan  dalam  setiap  penelitian tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian kembali.
Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan  sebelumnya,  penelitian  ini  akan melakukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait penelitian  yang  telah  diteliti  oleh  [15] tentang  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,
Sistem Pelaporan dan Kompetensi Aparatur Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Namun  dalam penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  [15] Objek  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini hanya  di  Desa  pada  Kota  Denpasar,  dan Penelitian ini dilakukan oleh peneliti hanya pada tahun 2021. Maka Penelitian ini akan mengambil  objek  pada  Kecamatan  di Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah  yang masih  dalam  kategori  berkembang  dari capaian  Indeks Desa Membangun  (IDM) tahun 2023.
1.2 Tinjauan Pustaka 1.2.1 Stewardship Theory Stewardship Theory merupakan teori yang menggambarkan bahwa pemerintah menjalankan  tugasnya  untuk  mencapai tujuan yang melayani kepentingan masyarakat. Menurut [16], teori
stewardship  merupakan  sebuah  teori  yang memberikan  pandangan  tentang  situasi  di mana  manajer  cenderung  terdorong  oleh tujuan  organisasi  dibandingkan  dengan tujuan  pribadi.  Dalam  teori  stewardship, penting bagi manajer untuk menyelaraskan tujuannya dengan tujuan principals, namun bukan  berarti  steward  tidak  memiliki kebutuhan, sehingga dalam argument teori

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
stewardship agen/manajemen akan berusaha menetapkan prioritas organisasi/lembaga [17]. Stewardship theory  mengharapkan  individu  dalam sebuah  perusahaan  atau  organisasi  lebih memprioritaskan  tujuan  perusahaan  atau organisasi  daripada  tujuan  individu.  Teori ini  dapat  diterapkan  dalam  penelitian akuntansi di sektor publik, seperti organisasi  pemerintah  karena  sejak  awal perkembangannya, organisasi sektor publik telah  menyiapkan  diri  untuk  memenuhi kebutuhan  informasi  terkait  hubungan antara pemelihara dan prinsipal. Organisasi sektor  publik  tidak  mencari  keuntungan tetapi memberikan prioritas pada pelayanan yang  baik  kepada  masyarakat  sebagai prinsipal,  seperti  yang  terjadi  dalam pemerintahan desa [18]. Teori stewardship menganggap  bahwa  terdapat  keterkaitan erat  antara  kesuksesan  organisasi  dan kepuasan masyarakat [16]. Sebagai organisasi  di  sektor  publik,  pemerintah daerah  diharapkan  memiliki  kinerja  yang berfokus  pada  kepentingan  masyarakat serta  mendorong  responsivitas  terhadap lingkungannya.  Hal  ini  dilakukan  dengan berupaya  untuk  memberikan  pelayanan yang  transparan  dan  berkualitas.  Sebagai bagian  dari  usaha  dan  tujuan  dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  baik, implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan  dana  desa  menjadi  salah  satu aspek  penting.  Pemerintah  diwajibkan untuk  memenuhi  standar  akuntabilitas dengan  memperhatikan  beberapa  hal, seperti  kejelasan  sasaran  anggaran,  sistem pelaporan,  dan  kompetensi  aparatur  desa. Anggaran diperlukan oleh sebuah organisasi untuk merinci dan mengimplementasikan strategi secara
keseluruhan  menjadi  rencana  dan  tujuan yang  bersifat  jangka  pendek  dan  jangka panjang.
1.2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh  mana  sasaran  anggaran  tersebut dijelaskan secara tegas, spesifik, dan dapat dipahami  oleh  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  pencapaiannya.  Kejelasan sasaran anggaran memengaruhi cara
perangkat mengalokasikan anggaran sesuai dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh instansi  pemerintah.  Kurangnya  kejelasan pada sasaran anggaran dapat menyebabkan
kebingungan  dan  ketidakpuasan  di  antara para pelaksana anggaran saat melaksanakan tugas mereka. Hasil penelitian [7] menunjukkan bahwa kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa.  Dengan  adanya  sasaran anggaran yang jelas, maka proses pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi  menjadi  lebih  mudah  untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan  sebelumnya.  Anggaran  yang tidak jelas sasarannya akan mengakibatkan kegunaan  dari  anggaran  yang  telah direncanakan menjadi tidak sesuai. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.
1.2.3 Sistem Pelaporan
Sistem pelaporan merupakan laporan yang menjelaskan bagaimana sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan  unit  anggaran)  kepada  atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Khairunsyah  &  Efni  (2018),  sistem pelaporan  adalah  bentuk  laporan  yang menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan,  tindakan  yang  diambil  untuk mengoreksi perbedaan yang tidak menguntungkan,  dan  periode  waktu  yang dibutuhkan  agar  tindakan  koreksi  dapat lebih efisien. Menurut Lembaga
Administrasi  Negara  (LAN)  dan  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP:  2000),  laporan  keuangan  yang efektif  harus  disusun  dengan  kejujuran, objektivitas,  dan  keterbukaan.  Laporan umpan balik digunakan untuk mengevaluasi  aktivitas  yang  dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  suatu rencana  atau  saat  mengimplementasikan anggaran  [20].  Hasil  penelitian  dari  [12] menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  Dengan  adanya sistem  pelaporan  yang  baik,  maka  akan meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan dana desa.
1.2.4 Kompetensi Aparatur Desa Kompetensi  aparatur  desa  merupakan suatu  hal  yang  berhubungan  dengan kemampuan  seseorang  dalam  bekerja  dan mencapai  hasil  kerja  yang  optimal.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
Kemampuan  aparatur  desa  sangat  penting untuk
mendorong perkembangan pengelolaan  dana  desa  dalam  berbagai aspek  [21].  Kompetensi  aparatur  desa merupakan  suatu  hal  yang  berhubungan dengan  kemampuan  seseorang  dalam bekerja  dan  mencapai  hasil  kerja  yang optimal. Kompetensi aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana  desa  yang  efektif  dan  terarah.  Hasil penelitian [14] menunjukkan bahwa kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa.  Kompetensi  aparatur  desa sangat  diperlukan  agar  pengelolaan  dana desa  dapat  berkembang  dalam  berbagai aspek.  Maka  dari  itu,  aparatur  desa  dalam pelaksanaanya harus mempuyai kecerdasan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
1.2.5  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa
Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan  kolektif  suatu  organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban [21]. Dana Desa adalah  alokasi  dana  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) yang  diberikan  kepada  desa  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Ika Asmawati & Prayitno Basuki, (2019). Pengelolaan dana desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  No  7 Tahun 2019, mencakup seluruh proses dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  hingga  pertanggungjawaban yang  merupakan  suatu  bentuk  pengaturan kegiatan Pemerintah Desa.
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
Dengan merujuk pada perumusan masalah dan penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya,  hipotesis  yang  diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 :  Kejelasan  Sasaran  Anggaran
berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. H2 :  Sistem  Pelaporan  berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. H3
:  Kompetensi  Aparatur  Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dengan  metode  survei.
Metode survei dipilih sebagai sumber data utama  dengan  menggunakan  kuesioner dalam  penelitian.    Menurut  Sugiyono, (2015)  Penelitian  survei  adalah  penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei,
peneliti  menanyakan  ke  beberapa  orang (yang  di  sebut  denganresponden)  tentang keyakinan,  pendapat,  karakteristik  suatu obyek  dan  perilaku  yang  telah  lalu  atau sekarang. Dalam penelitian ini metodologi yang  digunakan  untuk  menganalisis  data adalah dengan menggunakan model persamaan  struktural  (SEM)  berdasarkan Partial  Least  Square  (PLS).  Dengan menggunakan SmartPLS 3.0, setiap hipotesis akan dianalisis untuk mengetahui hubungan  antar  variabel.  Penelitian  ini menggunakan  uji  validitas  dan  reliabilitas dengan menggunakan outer model. Pengujian  hipotesis  menggunakan  inner model.
2.2 Jenis Data
Untuk  penelitian  ini,  dipakai  jenis data  primer  yang  ditemukan  melalui langsung  oleh  sumbernya,  yaitu  informan maupun  responden  penelitian.  Data  yang diambil  melibatkan  tanggapan  responden terhadap  kuesioner  yang  telah  direplikasi oleh  peneliti  [15],  sebagaimana  dijelaskan oleh  [22]  kuesioner  ini  nanti  diisi  dari aparat  desa  pada  kantor  desa  di  seluruh Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah, dengan memakai skala Likert . Penggunaan skala  Likert bertujuan  agar  menghitung sikap  dan  pendapat  responden  terkait kejadian  sosial  pada  lingkungan  mereka. Setiap jawaban pada skala Likert memiliki
nilai bertingkat, nilai sangat positif hingga nilai  sangat  negatif  [22]  dalam  angket  ini disediakan  4  (empat)  alternatif  jawaban, seperti:
1 2 3 4 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 2.3 Populasi dan Sampel Penelitian  ini  melibatkan  134 sampel  oleh  67  desa  di  5 kecamatan  yang termasuk dalam kategori berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun  (IDM)  tahun  2023.  Setiap desa diwakili dari 2 sampel, seperti kepala desa  serta  sekretaris  desa  dikarenakan Kepala  desa  dan  sekretaris  desa  dipilih sebagai  responden  dalam  penelitian  ini karena  mereka  memiliki  peran  kunci, pengetahuan, pemahaman mengenai akuntabilitas, serta akses informasi mengenai desa yang terkait dengan variabel penelitian.  Menurut  [22],    Purposive Sampling  termasuk  teknik  pemilihan sampel melalui pertimbangan khusus, oleh karena  itu  teknik  ini  dipilih  untuk pengambilan sampel pada penelitian ini. Gambaran  Umum  Responden  disajikan dalam Tabel 1.1
Tabel 1.1 Gambaran Umum Responden
Keterangan Jumlah Per Desa Kepala Desa 1 Sekertaris Desa 1 Jumlah Sampel per Desa 2
Sumber: Data Penelitian, 2024

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Hasil
Responden  dalam  penelitian  ini sebanyak  134  orang.  Kuesioner  penelitian disebarkan  ke  67  Desa  yang  berkembang menurut  IDM  2023  Di  Banyumas, responden dalam penelitian ini merupakan Aparatur  pemerintahan  desa  di  masing masing desa di Kabupaten Banyumas yang diantaranya  terdiri  dari  kepala  desa,  dan
sekretaris  desa.    Ringkasan  pengembalian disajikan dalam Tabel 1.2
Tabel 1.2 Rincian Pengiriman dan
Pengembalian Kuesioner
Sumber: Data Penelitian, 2024 Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan  bahwa  kuesioner  yang disebar  sebanyak  134  kuesioner  yang disebar  ke  67  Desa  yang  berkembang menurut  IDM  2023  Di  Banyumas  dengan jumlah  sampel  2  orang  di  setiap  desa. Kuesioner  yang  diolah  sebanyak  134 kuesioner  dengan  persentase  sebanyak 100%.
3.1.1. Uji Statistik Deskriptif Tabel 1.1 Uji Statistik Deskriptif
Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing
variabel adalah sebagai berikut :
1.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa
(Y) memiliki nilai minimum sebesar 3 yang berarti  bahwa  dari  134  responden  yang memberikan  penilaian  terendah  jawaban atas  kinerja  adalah  sebesar  3.  Nilai maksimumnya  sebesar  4  yang  berarti bahwa dari 134 responden yang memberikan  penilaian  tertinggi  jawaban atas kinerja adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa adalah  sebesar  3,477  artinya  bahwa  dari seluruh  responden  yang  memberikan

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
jawaban  atas  kinerja,  rata-rata  responden memberikan penilaian  sebesar 3. 2.  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X1) memiliki  nilai  minimum  sebesar  3  yang berarti  bahwa  dari  134  responden  yang memberikan  penilaian  terendah  jawaban atas  kinerja  adalah  sebesar  3.  Nilai maksimumnya  sebesar  4  yang  berarti bahwa dari 134 responden yang memberikan  penilaian  tertinggi  jawaban atas kinerja adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa adalah  sebesar  3,367  artinya  bahwa  dari seluruh  responden  yang  memberikan jawaban  atas  kinerja,  rata-rata  responden memberikan penilaian  sebesar 3. 3.  Sistem  Pelaporan  (X2)  memiliki  nilai minimum sebesar 3 yang berarti bahwa dari 134 responden yang memberikan penilaian terendah  jawaban  atas  kinerja  adalah sebesar  3.  Nilai  maksimumnya  sebesar  4 yang  berarti  bahwa  dari  134  responden yang  memberikan  penilaian  tertinggi jawaban atas kinerja adalah sebesar 4. Nilai rata-rata  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  adalah  sebesar  3,414  artinya  bahwa dari  seluruh  responden  yang  memberikan jawaban  atas  kinerja,  rata-rata  responden memberikan penilaian  sebesar 3. 4.    Kompetensi  Aparatur  Desa  (X3)  ) memiliki  nilai  minimum  sebesar  3  yang berarti  bahwa  dari  134  responden  yang memberikan  penilaian  terendah  jawaban atas  kinerja  adalah  sebesar  3.  Nilai maksimumnya  sebesar  4  yang  berarti bahwa dari 134 responden yang memberikan  penilaian  tertinggi  jawaban atas kinerja adalah sebesar 4. Nilai rata-rata Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa adalah  sebesar  3,332  artinya  bahwa  dari seluruh  responden  yang  memberikan jawaban  atas  kinerja,  rata-rata  responden memberikan penilaian  sebesar 3.
3.1.2. Analisis Outer Model (Measurement Model) 3.1.2.1 Uji Validitas Konvergen
Validitas konvergen memiliki fungsi untuk menguji validitas indicator yang digunakan untuk  mengukur  variabel.  Suatu  indikator dikatakan  valid  jika  nilai outer  loding di atas  0,70  [23].  Nilai outer  loading  atau loading factor masih dapat ditolerir hingga 0,40 sementara nilai loading factor dibawah 0,50 dapat didrop atau dieliminasi
sebagai indicator pengukuran [24] sebagaimana tabel 2.1.1 berikut ini:
Sumber: Data primer diolah, 2024 Tabel  2.1.1  menunjukan  bahwa  terdapat banyak  indikator  dikeluarkan  dari  model disebabkan memiliki nilai loading factor < 0.5.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  perspektif convergent validity hal tersebut teridentifikasi  tidak  valid  (harus  >  0.5). Lebih  jauh  validitas  convergent  dapat dilihat berdasarkan nilai Average variance extracted (AVE)  yang  mana  masing- masing  konstruk  harus  di  atas  >  0,5. Menurut  [25]  menjelaskan  bahwa  nilai AVE  diperbolehkan  <  0,5  selama  nilai Composite  Reliability berada  >  0,6 sebagaimana  pada  tabel.  Seluruh  AVE  > 0,5 dan C.R > 0,6.
Tabel 2.1.2 Average Variance Extracted (AVE)
Sumber: Data primer diolah, 2024 Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat dilihat bahwa menunjukkan hasil nilai AVE <  0,5  dan  CR  >  0,6  yang  dapat  diketahui bahwa  hasil  tersebut  telah  memenuhi persyaratan untuk menguji tingkat convergent validity suatu konstruk.
3.1.3 Uji Discriminant Validity
Validitas  diskriminan  digunakan untuk  menguji  bahwa  setiap  konsep  dari masing-masing  variabel  laten  berbeda dengan  variabel  lainnya.  Sebuah  model memiliki discriminant  validity yang  baik apabila nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran  lebih  besar  daripada  nilai korelasi  dengan  konstruk  lainnya  [26]. Penelitian  ini  menggunakan HTMT untuk menguji discriminant  validity. Menurut [27],  Heterotrait  Monotrait  Ratio  of Correlation (HTMT) yg diuji menggunakan HTMT dgn kritetia kurang dari 0,90. Hasil uji HTMT adalah sebagai berikut ini Tabel 2.2 Discriminant Validity
Sumber: Data primer diolah, 2024 Berdasarkan  hasil  uji  HTMT  di atas,  semua  pasangan  konstruk  memiliki nilai  HTMT  di  bawah  0,90.  Hal  ini menunjukkan bahwa model SEM PLS 3.0 memiliki validitas diskriminan yang baik. 3.1.2.4 Uji Reliability
Analisis selanjutnya
untuk memastikan tidak ada masalah pengukuran reliabilitas  yakni  dengan  melihat  nilai Cronbach  alpha.  Hal  ini  ditujukan  untuk mengevaluasi  outer  model  atau  uji undimensionality.  Cut  off  value  yang digunakan  pada  pengukuran  ini  adalah Cronbach  alpha  >  0.5  [23]  sebagaimana pada tabel output 4.6 berikut ini:
Tabel 2.3 Cronbach Alpha
Sumber: Data primer diolah, 2024 Seluruh
variabel terindikasi memiliki  reliabilitas  yang  kuat  (cronbach
alpha  >  0,5).  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  semua  variabel  pada  model penelitian ini memiliki internal consistency reliability.
3.1.3. Analisis Model Formatif 3.1.3.1 Uji Kolinieritas
Uji  Kolinieritas  menurut  [23] untuk konstruk formatif mutlak dibutuhkan untuk  menghitung Variance  Inflation Factor (VIF). Cut-off value untuk nilai VIF haruslah <10 atau <5. Hasil uji kolinieritas seperti pada tabel 4.7 di bawah ini;
Tabel 3.1 Uji Kolinieritas
Sumber: Data primer diolah, 2021 Berdasarkan hasil uji kolinieritas di atas, tidak ada variabel yang menunjukkan nilai VIF di atas 10. Hal ini menunjukkan bahwa  tidak  terjadi  kolinieritas  dalam model SEM PLS 3.0.
3.1.4.  Analisis  Model  Struktural  (Inner model) Inner  model  atau  analisa  struktur model  yang  digunakan  untuk  memastikan bahwa  model  sudah  akurat  atau  robust.
Nilai inner model dapat dilihat melalui nilai R square;
Tabel 4.1 Nilai R Square
Sumber: Data primer diolah, 2021 R square terindikasi rendah apabila < 0.5 dan tinggi apabila > 0.5 [23]. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dipengaruhi oleh  kejelasan  Sasaran  Anggaran,  sistem Pelaporan, dan kompetensi Aparatur desa. 3.1.5 Analisis Hipotesis
Tidak ada masalah pada outer dan inner  modl  sehingga  seluruh  rangkaian analisa  outer  dan  inner model  sudah  tidak bermasalah maka tahap selanjutnya adalah analisis  hipotesis  atau  pengaruh  variabel independent  terhadap  variabel  dependen. Model  penelitian  ini  terdiri  dari  model langsung  dan  mediasi  sebagaimana  pada gambar berikut ini:

## Tabel 5.1  Model Penelitian

## Tabel 5.2 Uji Hipotesis
Inner  model  atau  analisa  struktur model  yang  digunakan  untuk  memastikan bahwa  model  sudah  akurat  atau  robust. Nilai inner model dapat dilihat melalui nilai R square;
Penelitian  ini  mempunyai  tiga hipotesis  yaitu  H1,  H2,  dan  H3,  secara langsung mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan  hasil  uji  hipotesis.  Uji  t digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau tidaknya Pengaruh signifikan antara kejelasan  sasaran  Anggaran  (X1),  sistem pelaporan  (X2)  dan  kompetensi  aparatur desa (X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
Diketahui  t  tabel  =  1,657  yang diperoleh  dari rumus  df  = n  –  k  atau  df = 134  –  4  =  130,  kemudian  dihubungkan dengan derajat kepercayaan 5% atau 0,05. Dapat dilihat dalam tabel 4, t statistics dapat disimpulkan;
a.  Pengujian  Hipotesis  H1    Kejelasan Sasaran  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai t  hitung  4,705  >  t  tabel  1,657  dan  nilai  p values  0,000  yang  menyatakan  H1
diterima. Maka, Kejelasan Sasaran Anggaran  berpengaruh  Positif  terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. b.  Pengujian  Hipotesis  H2    Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai t  hitung  5,013  >  t  tabel  1,657  dan  nilai  p values  0,000  yang  menyatakan  H2 diterima. Maka, Sistem Pelaporan berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. c.  Pengujian  Hipotesis  H3    Kompetensi Aparatur  Desa  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  menunjukkan  t tabel 0,081 < t tabel 1,657 dan nilai p values 0,937 yang menyatakan H3 ditolak. Maka, Kompetensi  Aparatur  Desa  berpengaruh Negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3.2. Pembahasan 3.2.1  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  yang  artinya hipotesis pertama diterima. Hasil  tersebut menunjukan  bahwa  nilai  p  values  0,000 < 0,05.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  baik kejelasan  sasaran  anggaran maka  akan   menyebabkan  meningkatnya akuntabilitas    pengelolaan    dana    desa. Dalam  teori Stewardship yang  dijelaskan oleh  [28]  bahwa  Pengelolaan  yang akuntabilitas  tidak  terlepas  dari  anggaran pemerintah daerah. Untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan menciptakan akuntabilitas, diperlukan pengelolaan
sumber  daya  yang  hemat,  efisien,  efektif, adil, dan merata melalui anggaran. Dengan adanya  tujuan  anggaran  yang  terdefinisi dengan jelas, pegawai akan dibantu dalam mencapai  kinerja  yang  diharapkan  dan meraih  keberhasilan  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Semakin  jelas  sasaran  anggaran  yang dibuat,  maka  pengelolaan  dana  desa  akan semakin  baik  dalam  hal  akuntabilitas.  Hal ini  di  dukung  oleh  [7]  dan  [21]    yang menjelaskan  kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.2.2 Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Sistem  Pelaporan berpengaruh

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
Positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  yang  artinya  hipotesis  kedua diterima. Hal ini menunjukan bahwa nilai p values  0,000  <  0,05.  Sistem  pelaporan merupakan gambaran pertanggungjawaban dari  anggota    terhadap    pemimpinnya. Sistem  pelaporan  yang  disusun  dengan baik  sangat penting untuk  dapat  melihat keseluruhan    dan    mengendalian    semua aktivitas    yang    ada    dalam    proses mengimplementasikan anggaran dana yang sudah  ditetapkan  [29].  Dalam  teori Stewardship bahwa  Sistem  pelaporan sangat  penting  dalam  mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah  pusat  dan  masyarakat  kepada pemerintah desa dalam pengelolaan
keuangan desa. Kepala desa dan perangkat desa  memiliki  tanggung  jawab  untuk melaporkan  pengelolaan  dana  desa  serta kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh [11] dan [30] bahwa sistem  Pelaporan  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.
3.2.2 Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang artinya  hipotesis  ketiga  ditolak,  yang artinya    baik  buruknya    kompetensi aparatur    desa    tidak    mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Hal ini  menunjukkan  nilai  p  values  0,937  > 0,05.  Kemampuan  aparatur  desa  dalam mengelola  dana  desa  dengan  tepat  dan sesuai  peraturan  per  undang-undangan yang  berlaku  memberikan  keyakinan kepada  pihak  yang  memberikan  dana bahwa  penggunaannya  telah  tepat  dan sesuai  tujuan.  Keberhasilan  pengelolaan dana  desa  akan  didukung  oleh  perangkat desa  yang  memiliki  kompetensi  yang memadai. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat desa.  Ketidakmampuan  aparatur  desa dalam  mengelola  dana  desa  secara transparan dan akuntabel disebabkan Salah satunya  adalah  kurangnya  kompetensi sumber  daya  manusia  aparatur  desa,  di mana  mayoritas  aparatur  pemerintah  desa
memiliki pendidikan SMA. Dalam
penelitian ini pun dari 67 Desa di kabupaten Banyumas  yang  masih  dalam  kategori berkembang  menurut  IDM  2023  hampir seluruh aparatur desa memiliki pendidikan terakhir  SMA.  Dijelaskan  juga  oleh  [31] pengetahuan aparatur desa dalam penyajian dan  penyusunan  laporan  keuangan  juga minim.  Penggunaan  komputer  dalam pekerjaan  masih  rendah,  dan  kurangnya minat  untuk  mengikuti  pelatihan  dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan  Dana  Alokasi  Desa  (ADD). Akibatnya,  pemahaman  yang  memadai mengenai standar akuntansi pemerintahan, khususnya  Peraturan  Pemerintah  No  71 tahun 2010, belum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini di dukung oleh penelitian [1], [32] dan [33] menjelaskan bahwa Kompetensi aparatur desa pada
pengelolaan  desa    berpengaruh  negatif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  memaparkan jika  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Sistem Pelaporan memperoleh berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa.  Artinya,  kualitas  sasaran anggaran yang terdefinisi dengan jelas dan sistem  pelaporan  yang  baik  sangat  krusial dalam  mempertahankan  keyakinan  yang dibagikan  dari  pemerintah  pusat  serta masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  saat mengatur  keuangan  desa.  Di  sisi  lain, Kompetensi  Aparatur  Desa  membagikan berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa,  menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat tergantung pada kemampuan kompetensi  yang  diperoleh  dari  perangkat desa.  Namun,  dalam  praktiknya,  masih terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat desa.  Data  primer  dalam  penelitian  ini ditemukan  lewat  kuesioner,  di  mana  opsi jawabannya  didasarkan  pada  pandangan responden, sama halnya dengan penelitian- penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji pandangan.  Akan  tetapi,  penelitian  ini belum  dapat  sepenuhnya  mengontrol kesungguhan  serta  kejujuran  responden agar  mereka  membuat  opsi  jawaban mengikuti  situasi  serta  realitas  yang sesungguhnya. Maka, untuk peneliti

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
berikutnya  yang  tertarik  untuk  membuat penelitian melalui topik yang sama, peneliti memberikan saran yaitu dengan menambah sampel  dan  juga  menambah    variabel independen  lain  yang  belum  ditambahkan dalam  penelitian  ini  yang  mana  lebih relevan  pada  saat  apa  yang  telah  terjadi serta  perlu  dilakukan  pelatihan  dan pengembangan  kompetensi  aparatur  desa untuk meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan dana desa.
5. REFERENSI [1] E. D. Pramita, “Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa,  partisipasi  masyarakat  dan pemanfaatan  teknoogi  informasi terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  dalam  perspektif  islam (studi  kasus  pada  kantor  desa  di wilayah  kecamatan  Teluk  Pandan kabupaten  Pesaw,”  2021,  [Online].
Available:
http://repository.radenintan.ac.id/id /eprint/17596 [2] E. W. Pahlawan, A. Wijayanti, and S. Suhendro, “Pengaruh kompetensi aparatur  desa,  sistem  pengendalian internal,  pemanfaatan  teknologi informasi dan partisipasi masyarakat  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa,” Indones.
Account. J. , vol. 2, no. 2, pp. 162– 172, 2020.
[3] D.  Estrilia,  “Pengaruh  Kejelasan
Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap …,” vol. 20, no. 01, pp. 1– 11,  2022,  [Online].  Available: http://eprints.umpo.ac.id/10036/%0 Ahttp://eprints.umpo.ac.id/10036/9/ LAMPIRAN.pdf [4]
W.  Ningsih,  F.  Indra  Arza,  and  V. Fitria  Sari,  “Analisis  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” J. Eksplor.  Akunt. ,  vol.  2,  no.  4,  pp. 3517–3532, 2020, doi: 10.24036/jea.v2i4.300. [5] N.  Ekawati,  A.  Agustar,  and  D.
Analia,  “Penggunaan  Dana  Desa dan  Implikasinya  terhadap  Indeks Desa  Membangun  (IDM),” J. Kebijak.  Publik ,  vol.  13,  no.  2,  pp. 185–192, 2022.
[6] L.  A.  Krisnawati,  G.  A.  Yuniarta,
and N. L. G. Sulindawati, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa  Dan  Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan  Tampaksiring,” J.  Ilm. Mhs.  Akunt. ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  1–
11, 2020.
[7] I. B. I. W. R. Pramayoga, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi  Aparatur  Desa,  dan Kepemimpinan  Pada  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Ida,”  pp. 226–237, 2019. [8] I. W. Pebriyanto and N. K. Sumadi, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Kompetensi Aparatur Desa,Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa,” Hita Akunt.  dan  Keuang. ,  vol.  2,  no.  4, pp. 372–381, 2021, doi: 10.32795/hak.v2i4.2026. [9] N. M. Cahyani and A. A. Suardika, “Pengaruh sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman  peraturan  pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa  (Survei  pada  desa-desa  di Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten Badung),” Hita Akunt. dan Keuang. ,
vol. 1, no. 2, pp. 16–31, 2020.
[10] I.  M.  Agus  Suma  Arta  and  N.  K. Rasmini,  “Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa,” E-Jurnal
Akunt. ,  vol.  26,  p.  709,  2019,  doi: 10.24843/eja.2019.v26.i01.p26.
[11] I. B. A. Y. Andika and N. W. A. E.
Wati, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pelaporan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Empiris di Kecamatan Kerambitan),” Hita  Akunt.  dan Keuang. , pp. 139–151, 2021. [12] Y. Fitriani, N. L. Yuliani, and A. H. Purwantini, “Anteseden Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Empiris  Pada  Desa  Di

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1278
Kecamatan Borobudur , Kabupaten
Magelang),” Proceeding 14th Univ. Res.  Colloq.  2021  Bid.  Ekon.  dan Bisnis , pp. 331–346, 2021.
[13] Z.  Afifi,  Mulyanto,  and  D.  H. Nugroho,  “Pengaruh  Kompetensi Perangkat  Desa  Terhadap,”  pp. 111–117, 2021.
[14] I.  N.  J.  Sujatnika  and  N.  L.  G.  E.
Sulindawati,  “Pengaruh  Sistem Pelaporan,  Kompetensi  Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten  Klungkung,” J.  Akunt. Profesi , vol. 13, no. 2019, pp. 378– 388, 2022.
[15] P.  I.  Sawitri  and  G.  Gayatri, “Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Sistem  Pelaporan  dan  Kompetensi
Perangkat  Desa  pada  Akuntabilitas
Pengelolaan  Dana  Desa,” E-Jurnal Akunt. , vol. 31, no. 2, p. 476, 2021, doi:
10.24843/eja.2021.v31.i02.p17.
[16] Y.  A.  Faizal  and  R.  Yaya, “Pengaruh  Kompetensi  Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian  Akuntansi  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi  Empiris  pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Kulon  Progo),” Naskah Publ. , pp. 1–18, 2018. [17] Ika Asmawati and Prayitno Basuki, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,” Akurasi    J.  Stud. Akunt.  dan  Keuang. ,  vol.  2,  no.  1, pp. 63–76, 2019, doi: 10.29303/akurasi.v2i1.15.
[18] N. Hayati and I. Amalia, “The effect of  religiosity  and  moderation  of morality on fraud prevention in the management  of  village  funds,” Indones. Account. Rev. , vol. 11, no.
1, p. 105, 2021, doi: 10.14414/tiar.v11i1.2297. [19] Khairunsyah and Y. Efni, “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, KOMPETENSI TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIMEDIASI  OLEH  KOMITMEN ORGANISASI (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Kampar),” J.  Tepak Manaj. Bisnis , vol. X, no. 1, pp. 64– 78, 2018. [20] Y.  Isnanto,  Suharno,  and  B. Widarno, “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH,” JAZJurnal  Akunt.  Unihaz ,  vol.  2, no. 2, p. 19, 2019, doi: 10.32663/jaz.v2i2.989. [21] D.  Estrilia,  I.  Wijayanti,  and  N. Hidayah,  “Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem  Akuntansi  dan  Kompetensi Aparatur  terhadap  Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  Desa,” J. Akunt. dan Manaj. , vol. 20, no. 01, pp. 1–11, 2023. [22] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif . 2017.
[23] J. F. Hair, J. J. Risher, M. Sarstedt, and C. M. Ringle, “When to use and how  to  report  the  results  of  PLS- SEM,” Eur.  Bus.  Rev. ,  vol.  31,  no. 1,  pp.  2–24,  Jan.  2019,  doi: 10.1108/EBR-11-2018-0203.
[24] E.  Guadagnoli  and  W.  Velicer, “Relation  of  Sample  Size  to  the Stability  of  Component  Patterns,” Psychol.  Bull. ,  vol.  103,  pp.  265– 275, Apr. 1988, doi: 10.1037//0033- 2909.103.2.265.
[25] D.  F.  Fornell,  C.,  &  Larcker, “Structural  equation  models  with unobservable variables and measurement  error:  Algebra  and statistics,” 1981. [26] H.  Latan  and  I.  Ghozali, Partial Least Squares: Concepts, Techniques  and  Applications  using SmartPLS 3 . 2015.
[27] A.  Gold,  A.  Malhotra,  and  A. Segars,  “Knowledge  Management: An Organizational Capabilities
Perspective,” J.  Manag.  Inf.  Syst. ,
vol. 18, pp. 185–214, Jun. 2001.
[28] N. P. D. Anggraeni, N. K. Sumadi, and R. D. Andayani W, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja  Dan  Peran  Perangkat  Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Empiris  Pada  Kantor  Desa  Se- Kecamatan  Penebel,  Kabupaten Tabanan),” Hita Akunt. dan
Keuang.  Univ.  Hindu Indones. ,  pp.
386–405, 2021.
[29] N.  K.  R.  Asriva  Dewi,  “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem
Pelaporan  Dan  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-
Kecamatan  Denpasar  Utara,” Hita Akunt.  dan  Keuang. ,  vol.  4,  no.  1, pp. 207–216, 2023, doi: 10.32795/hak.v4i1.3218.
[30] I.  M.  Agus  Suma  Arta  and  N.  K.
Rasmini, “Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa,” E-Jurnal
Akunt. ,  vol.  1,  no.  1,  p.  709,  2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i01.p26.
[31] F. C. Alauddin, “Pengaruh Kompetensi  Aparatur,  Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal),” Pap.  Knowl.  .  Towar.  a Media Hist. Doc. , vol. 3, no. April, pp. 49–58, 2020.
[32] M. B. Fahreza, W. S. Nugroho, and A.  H.  Purwantini,  “Pengaruh Kepatuhan  Pelaporan  Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Empiris  pada  Desa  di  Kecamatan Kemiri  Kabupaten  Purworejo),”
Bus.  Econ.  Conf.  Util.  Mod. Technol. ,  vol.  13,  no.  2,  pp.  584– 605, 2022.
[33] N.  W.  Sariwati  and  N.  K.  Sumadi, “Pengaruh  Kompetensi,  Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud)  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa,” Hita  Akunt.  dan  Keuang. , vol.  2,  no.  3,  pp.  279–291,  2021, doi: 10.32795/hak.v2i3.1815.