JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  74-82  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6756.74-82

## LEGALITAS TANAH GARAPAN SEBAGAI OBJEK JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Ahmad Ridwan Nasution 1 , Syafruddin Syam 2 , Mhd Yadi Harahap 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ridwannasution1996@gmail.com , syafruddinsyam@uinsu.ac.id , mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tanah garapan yang dijadikan sebagai objek jual beli ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Banyak  masyarakat  yang  memanfaatkan  tanah garapan  yang  dalam  hal  ini  tanah  bekas  HGU  PTPN  II.  Pemanfaatan  itu  berupa  dengan  menanaminya, mendirikan  bangunan  di  atasnya,  dan  bahkan  memperjual-belikannya.  Dalam  menganalisis  masalah  ini, penulis  akan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  dengan  pendekatan  kasus  dan  memakai teori istishab. Temuan yang didapat di lapangan adalah bahwa status tanah bekas HGU PTPN II tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Untuk itu, tanah bekas HGU PTPN II tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi jual beli jika tidak ada izin dari negara.
Kata Kunci: Jual Beli, Tanah Garapan, HGU PTPN II

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  legality  of  arable  land  which  is  used  as  an  object  of  sale  and  purchase from the perspective of Islamic law and positive law. Many people make use of arable land, in this case the former PTPN II HGU land. Utilization is in the form of planting it, building buildings on it, and even buying  and  selling  it.  In  analyzing  this  problem,  the  author  will  use  empirical  legal  research  methods, with a case approach and using istishab theory. The findings obtained in the field are that the status of the former PTPN II HGU land is land that is directly controlled by the state. For this reason, the former PTPN  II  HGU  land  may  not  be  used  as  the  object  of  a  sale  and  purchase  transaction  if  there  is  no permission from the state.
Keywords: Sale and Purchase, Arable Land, HGU PTPN II

## I. PENDAHULUAN
Sengketa tanah merupakan peristiwa yang sangat sering terjadi dan tidak jarang mengakibatkan perselisihan  antar  orang  (individu)  maupun  masyarakat  umum.  Secara  yuridis  sengketa  tanah bukanlah  suatu  masalah  yang  biasa  aja,  penyelesaian  masalah  ini  tidak  sesederhana  yang dibayangkan,  karena  banyak  pihak-pihak  yang  berkaitan  di  dalamnya  bahkan  tidak  jarang instansi-instansi  tertentu  juga  ikut  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  di  dalamnya (Istijab, 2018) . Penyebabnya karena tanah salah satu benda atau harta yang sangat penting bagi manusia.  Setiap  orang  pasti  sangat  berkeinginan  memiliki  sebidang  tanah  untuk  dijadikan sebagai  tempat  tinggal.  Menurut  laporan  direktorat  jendral  kependudukan  dan  pencatatan  sipil jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 adalah 273.879.750 jiwa, jumlah tersebut naik sebanyak 2.529.861  dari  tahun  2020.  Maka  dengan  jumlah  penduduk  yang  semakin  bertambah  disetiap tahunnya,  akan  semakin  banyak  juga  lahan  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk  dijadikan sebagai tempat tinggal.
Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  yang  terletak  di  Kabupaten  Deli  Serdang  Sumatera  Utara merupakan  salah  satu  wilayah  perkebunan,  salah  satunya  PT.  Perkebunan  Nusantara  II  (PTPN II),  yang  pada  saat  ini  sudah  berstatus  bekas  atau  eks  Hak  Guna  Usaha  PTPN  II.  Tidak diperpanjangnya  HGU  PTPN  II  tersebut  berdasarkan  SK  yang  dikeluarkan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Pusat  nomor  42,  43,  dan  44/HGU/BPN/2002,  dan  SK  nomor 10/HGU/BPN/2004.  Dengan  keluarnya  SK  tersebut,  luas  lahan  PTPN  II  yang  awalnya 62.214,91  Ha,  kini  menjadi  56.341,848  Ha.  Maka  sebanyak  5.873,006  Ha  luas  PTPN  II  yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang HGU oleh negara. Lahan tersebut berada di empat wilayah Sumatera  Utara  yaitu  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Kota  Binjai,  dan Kabupaten Langkat.
Lahan  yang  telah  dikeluarkan  dari  HGU  PTPN  II  tidak  semuanya  sudah  dimanfaatkan oleh  negara,  masih  banyak  lahan  kosong  yang  dibiarkan  begitu  saja  oleh  negara.  Atas  dasar inilah  banyak  masyarakat  menggarap  atau  memanfaatkan  bahkan  memperjual-belikan  lahan- lahan  tersebut  untuk  dibangun  tempat  tinggal,  sarana  pendidikan,  kebun  pribadi  dan  tempat- tempat  lainnya.  Kegiatan  ini  sudah  berlangsung  bertahun-tahun  dan  terus-menerus  sampai sekarang.
Merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas kegiatan jual beli yang dilakukan oleh warga tersebut. Tanah garapan yang dalam hal ini bekas HGU PTPN II merupakan aset negara sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  dan  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021 Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah. Untuk  itu  timbul  sebuah  pertanyaan,  dari  mana  warga  mendapatkan  hak  untuk  menjual  tanah garapan tersebut, dan siapa warga yang menjualnya. Karena jika tidak seizin pemerintah  maka tanah tidaklah bisa diperjual belikan oleh warga.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  membuat  sebuah  rumusan  masalah  yaitu bagaimana  legalitas  tanah  garapan  sebagai  objek  jual  beli  yang  dilakukan  masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang menurut hukum Islam dan hukum positif. Harapan atau tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat tentang hukum kegiatan jual beli yang mereka lakukan.

## II. METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  jenis  penelitian  yang mengkaji atau menganalisis tentang bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020) .  Penelitian  ini  juga  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  kasus  (case  approach), sementara  dalam  menganalisis  data  penulis  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  akan  dipelajari  kembali  sehingga menghasilkan  suatu  data  yang  utuh.    Untuk  sumber  data  sendiri  penulis  menggunakan  dua sumber data, pertama  sumber data primer  yang penulis dapat dari para responden di lapangan, kedua  sumber  data  sekunder  yang  penulis  ambil  dari  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang penulis rasa berkaitan dengan tulisan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam dan Positif
Jual  beli  dapat  dipahami  dari  dua  defenisi,  yaitu  secara  etimologi  dan  terminologi.  Secara etimologi  jual  beli  atau  dalam  bahasa  arab  al-bai’  adalah  “pertukaran  sesuatu  dengan  sesuatu, baik  itu  berupa  harta  atau  selainnya” (Az-Zuhaili  Muhammad,  2011) .  Maka  setiap  pertukaran barang  sudah  dinamakan  dengan  jual  beli  menurut  etimologi.  Sedangkan  menurut  terminologi atau  defenisi  sesungguhnya  adalah  “tukar-menukar  harta  dengan  harta  yang  bertujuan  untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik, maka jika yang dimaksud kepemilikan harta itu pada  manfaatnya  disebut  dengan  ijarah  (sewa),  dan  nikah.  Dan  jika  kepemilikan  tersebut didapat secara gratis (suka rela) disebut dengan hibah” (Az-Zuhaili, 2010) .
Ditinjau  dari  bahasa  Indonesia,  kata  jual  beli  berasal  dari  dua  kata  yaitu  jual  dan  beli. Kata  jual  menunjukkan  adanya  perbuatan  menjual,  sedangkan  kata  beli  adanya  perbuatan membeli.  Sehingga  pemahaman  yang  didapat  adalah  bahwa  kegiatan  jual  beli  dilakukan  oleh
dua  pihak,  satu  pihak  merupakan  sebagai  penjual  dan  pihak  yang  lain  sebagai  pembeli (Umardani, 2021). Menurut Soeroso, jual beli merupakan peristiwa hukum dalam ranah perdata yang sifatnya majemuk. Dikatakan majemuk karena peristiwa hukum yang terjadi pada kegiatan jual  beli  lebih  dari  satu.  Dalam  jual  beli  akan  ditemukan  kegiatan  saling  tawar-menawar, penyerahan  dan  penerimaan  barang,  yang  tentunya  akan  menimbulkan  konsekuensi  hukum (Soeroso, 2011) .
Terminologi  jual  beli  juga  bisa  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  positif.  KUHPerdata pasal  1457  dijelaskan  bahwa  jual  beli  adalah  “suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar  harga  yang  telah  dijanjikan”.  Dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  20 angka  2,  disebutkan  bahwa  bai’  (jual  beli)  adalah  “jual  beli  antara  benda  dengan  benda,  atau pertukaran benda dengan uang”.
Dari berbagai defenisi di atas penulis melihat bahwa walaupun berbeda dari  segi redaksi yang  digunakan,  namun  tujuan  atau  maksud  dari  setiap  defenisinya  adalah  sama.  Penulis menarik  ada  tiga  unsur  penting  yang  disampaikan  dari  defenisi-defenisi  tersebut.  Pertama, pertukaran harta atau benda. Pertukaran akan terjadi jika ada dua pihak atau lebih, maka setiap pihak  menukarkan  hartanya  dengan  harta  pihak  yang  lain.  Harta  yang  dimaksud  boleh  benda dengan  benda  (barter),  atau  benda  dengan  uang.  Kedua,  dengan  tata  cara  tertentu.  Pertukaran harta  yang  dijelaskan  di  atas  mempunyai  aturan  atau  ketentuan  khusus.  Ada  rukun  dan  syarat yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Rukun dan syarat ini berlaku baik kepada pelaku  transaksi  dan  barang  yang  menjadi  objek  transaksi.  Ketentuan  inilah  yang  akan menjadikan  jual  beli  tersebut  sah  secara  hukum.  Bahkan  dalam  islam,  ketentuan  atau  cara khusus yang dimaksud dalam defenisi tidak hanya terbatas untuk menjadikan sah atau tidaknya akad,  tapi  juga  ingin  menjadikan  transaksi  tersebut  berkah.  Ketiga,  perubahan  hak  milik.  Jika dua  unsur  di  atas  terlaksana,  maka  konsekuensi  hukum  yang  timbul  adalah  berubahnya  status hak milik dari benda atau harta yang dipertukarkan. Benda yang semula hak milik pihak A, akan berubah  menjadi  hak  milik  pihak  B.  Begitu  juga  benda  yang  semula  hak  milik  pihak  B,  akan berubah menjadi hak milik pihak A. Syarat dan Ketentuan Jual Beli 1. Menurut Hukum Islam
Jual  beli  sebagai  jenis  transaksi  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  sudah  tentu mempunyai  syarat  dan  ketentuan  yang  menjadikan  transaksi  menjadi  sah.  Jual  beli  yang dianggap  terjadi  secara  hukum  adalah  jual  beli  yang  sah.  Sah  dalam  hal  ini  tolak  ukurnya bukannya  pendapat  pribadi  orang,  akan  tetapi  menurut  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Islam ataupun dalam hukum positif di Indonesia.
Dalam  perspektif  Islam,  ketentuan  dari  sesuatu  hal  dikenal  dengan  istilah  rukun  dan syarat. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada 4 (empat), yaitu ‘aqidain (penjual dan  pembeli),  adanya  barang  (objek),  shigath  (ijab  dan  kabul),  dan  ada  nilai  tukar  pengganti barang (Rahman,  2010) .  Keempat  unsur  atau  rukun  ini  harus  ada  disetiap  transaksi  jual  beli, ketika  satu  unsur  tidak  terpenuhi  maka  jual  beli  dianggap  tidak  sah.  Berbeda  dengan  pendapat Imam  Hanafi  yang  berpendapat  bahwa  rukun  jual  beli  hanya  dua,  yaitu  cukup  ijab  dan  kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar.
Dengan  kata  lainnya,  rukunnya  adalah  tindakan  baik  itu  gerakan  atau  ucapan  yang menjadikan  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi  saling  mengerti  bahwa  mereka  sedang bertransaksi  jual  beli.  Cara  inilah  yang  banyak  dilakukan  orang  saat  ini,  mereka  bertransaksi jual beli hanya dengan gerakan yakni penjual menyerahkan barang yang ingin dibeli, sementara pembeli memberikan uang tanpa sepatah kata dari keduanya.
Empat  rukun  jual  beli  yang  disebutkan  di  atas  belum  cukup  untuk  menjadikan  jual  beli sah  jika  tidak  memenuhi  syarat  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Islam.  Pertama,  syarat  ‘aqidain (penjual  dan  pembeli)  haruslah  orang  yang  sudah  dewasa,  berakal  atau  mumayyiz  (bisa membedakan benar dan salah). Untuk itu jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz tidak sah (Siregar, Hariman Surya, 2019) . Kedua, syarat barang. Barang yang  akan  diperjual-belikan  harus  ada,  barang  yang  belum  jelas  adanya  atau  masih memungkinkan ada dan tidak ada tidak sah untuk diperjual-belikan, seperti menjual buah yang
masih  berbentuk  bunga  di  pohonnya.  Syarat  barang  berikutnya  adalah  harus  mempunyai  nilai materi  bagi  orang  banyak  dan  berharga  (bisa  disimpan  dan  dibolehkan  oleh  syariat),  maka menjual  minuman  keras,  narkoba  dan  barang-barang  yang  diharamkan  untuk  digunakan  tidak sah  diperjual-belikan.  Syarat  barang  berikutnya  juga  adalah  harus  milik  sendiri.  Dan  syarat terakhir adalah barang bisa diserahterimakan.
Ketiga, syarat shigat (ijab dan kabul). Kalimat shigat harus berbentuk kata masa lalu atau masa sekarang, seperti perkataan penjual “saya telah jual kepadamu” atau “saya sedang menjual ini  kepada  mu”.  Untuk  itu  kalimat  shigat  dengan  bentuk  kata  masa  akan  datang  seperti  “saya akan  jual  ini  kepadamu”  tidak  sah.  Sighat  juga  tidak  boleh  dibatasi  oleh  waktu,  seperti  “saya jual  benda  ini  kepadamu  satu  bulan  saja”.  Tidak  digantungkan  atau  disyaratkan  dengan  kata- kata lain, seperti “ saya jual benda ini kepadamu jika ayah saya meninggal”.
Keempat,  syarat  nilai  tukar  pengganti  barang.  Benda  sebagai  ganti  barang  yang  dibeli harus  benda  yang  bernilai  juga.  Untuk  itu  syaratnya  sama  dengan  syarat  yang  berlaku  pada barang  atau  objek  jual  beli.  Benda  yang  tidak  ada  nilainya  maka  tidak  bisa  dijadikan  sebagai alat  tukar  pengganti  barang  yang  dibeli.  Seperti  jual  beli  barang  dengan  barang  (barter)  maka keduanya harus sama-sama mempunyai nilai dan dibolehkan oleh syariat. 2. Menurut Hukum Positif
Secara umum, jual beli merupakan bagian dari perikatan. Perikatan merupakan suatu perbuatan hukum  yang  terjadi  antara  dua  belah  pihak  yang  disebabkan  karena  peristiwa  tertentu,  dimana para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan (Muhammad,  2004) .  KUHPerdata  pasal  1320  menjelaskan  syarat  sah  suatu perikatan  ada  4  (empat),  yaitu:  adanya  kesepakatan  para  pihak  untuk  mengikatkan  diri  (syarat subjektif),  para  pihak  yang  membuat  suatu  perikatan  harus  cakap  hukum  (syarat  subjektif), suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Untuk itu ketika suatu perikatan termasuk dalam hal ini jual beli tidak memenuhi keempat syarat di atas maka perikatan tersebut tidak sah. Merujuk kepada defenisi jual beli dalam KUHPerdata pasal 1457 yang sudah dijelaskan diawal, ada  4  unsur  di  dalamnya.  Keempat  unsur  tersebut  adalah  para  pihak  (penjual  dan  pembeli), adanya  kesepakatan,  barang,  dan  harga.  Empat  unsur  ini  sama  dengan  unsur  jual  beli  menurut hukum  Islam.  Jika  dikaitkan  dengan  pasal  1320  KUHPerdata,  para  pihak  haruslah  orang  yang cakap hukum. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang cakap hukum? Pasal 1329 dan 1330 KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  adalah  cakap  hukum  dalam  membuat  perikatan, kecuali:  1)  orang  yang  belum  dewasa,  yaitu  yang  belum  genap  berumur  21  tahun  atau  belum menikah,  jika  sudah  menikah  pada  usia  sebelum  21  tahun  atau  cerai  sebelum  usia  21  tahun maka  status  orang  tersebut  dianggap  sudah  dewasa  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  pasal 330  KUHPerdata.  2)  orang  yang  berada  dalam  pengampuan,  dan  3)  orang  atau  pihak  yang dilarang oleh undang-undang membuat perjanjian tertentu.
Adapun  syarat  unsur  kesepakatan  adalah  tidak  boleh  ada  paksaan  dan  penipuan.  Jikalau salah satu pihak dipaksa atau ditipu dalam melakukan suatu perikatan, maka perikatan dianggap batal  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  pasal  1321  sampai  1328  KUHPerdata.  Sementara syarat barang adalah harus benda-benda yang dapat diperjualbelikan menurut peraturan undang- undang  yang  berlaku.  Begitu  juga  tujuan  dari  perikatan  tersebut  haruslah  tujuan  yang  halal, artinya  barang  yang  diperjualbelikan  dan  tujuannya  bukan  sesuatu  yang  terlarang  dalam undang-undang,  juga  tidak  berlawanan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Itulah  yang dijelaskan dalam pasal 1332 sampai 1337 KUHPerdata.
Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) unsur-unsur jual beli adalah pihak-pihak  (penjual  dan  pembeli),  objek,  dan  kesepakatan.  Sementara  syarat  setiap  unsur tersebut  sama  dengan  apa  yang  disyaratkan  dalam  jual  beli  menurut  hukum  Islam  di  atas. Karena pada dasarnya peraturan yang ada pada KHES tersebut adalah pemahaman yang diambil dari hukum Islam itu sendiri.
Dengan demikian, semua unsur-unsur jual beli yang  telah disebutkan di atas baik dalam perspektif  hukum  Islam,  KUHPerdata,  dan  KHES  dapat  dikatakan  sama.  Apabila  disimpulkan dari ketiga perspektif ini maka unsur-unsur jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjual-belikan, harga, dan kesepakatan. Namun perbedaan yang ditemukan adalah
pada syarat yang harus terpenuhi pada setiap unsur. Dalam hukum  Islam barang yang menjadi objek  jual  beli  bukan  barang  yang  haram  dalam  Islam,  sedangkan  dalam  hukum  perdata  tidak semua  yang  haram  dalam  Islam  tidak  boleh  dijadikan  objek  jual  beli.  Selama  objek  jual  beli tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  undang-undang (Lestari,  Tri Wahyu Surya, 2017) .

## Legalitas Tanah Garapan atau Eks HGU PTPN II
Tanah garapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah negara (perkebunan dan  sebagainya)  yang  digarap  oleh  penduduk  untuk  ditanami  padi  dan  sebagainya.  Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah garapan adalah sebidang tanah yang telah atau belum dilekati  dengan  sesuatu  hak,  dikerjakan  atau  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  baik  dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
Dari  dua  defenisi  tersebut,  tanah  garapan  perspektif  BPN  nampaknya  lebih  umum dibanding perspektif KBBI. Defenisi tanah garapan yang dikeluarkan BPN mencakup tanah apa saja  (tidak  tebatas)  baik  yang  bertuan  atau  tidak,  sedangkan  menurut  KBBI  hanya  mencakup tanah negara saja. Pembatasan defenisi tanah garapan ini menurut penulis merupakan suatu hal yang  masuk  akal  atau  dapat  diterima,  sebab  mayoritas  atau  kebanyak  tanah  yang  diistilahkan dengan  tanah  garapan  di  Indonesia  adalah  tanah  yang  merupakan  bekas  perkebunan  negara. Sementara  itu,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  atau  diistilahkan  dengan  UUPA  yang  merupakan  induk  peraturan  agraria  di  Indonesia tidak mengenal istilah tanah garapan. Sementara peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai perolehan tanah garapan (Ramadhan, 2016) . Sumatera Utara merupakan provinsi yang mempunyai perkebunan sangat luas. Sumatera utara  sendiri  merupakan  wilayah  yang  di  dalamnya  terdapat  tiga  PT  Perkebunan  Nusantara (PTPN)  yaitu  PTPN  II,  PTPN  III,  dan  PTPN  IV.  Sampai  saat  sekarang  ketiga  perkebunan negara ini masih aktif beroperasi dan berada di bawah naungan BUMN. Pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, berkembang isu tentang pelepasan dan perpanjangan tanah Hak Guna Usaha (HGU)  PTPN  II.  Masa  ini  merupakan  masa  yang  banyak  terjadi  perselisihan  warga  terkait dengan  tanah.  Banyak  masyarakat  yang  saling  mengklaim  dan  mematok  tanah,  dan  pada akhirnya siapa yang lebih kuat maka dialah yang mendapatkan tanah tersebut.
Pada  tahun  2002  tanggal  29  nopember  kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Pusat telah  mengeluarkan  SK  Nomor  42,  43,  dan  44/HGU/BPN/2002,  dan  pada  2004  tanggal  06 februari juga mengeluarkan SK Nomor 10/HGU/BPN/2004. Dengan keluarnya dua SK tersebut, luas lahan PTPN-II yang semula 62.214,91 menjadi 56.341,848 Ha. Sementara luas lahan yang dikeluarkan (tidak diperpanjang HGU) adalah 5.873,006 Ha. Semua jumlah lahan PTPN-II yang disebutkan berada di daerah Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai,  dan  Kota  Binjai.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah sudah membuat  ketentuan  tentang  status  tanah  yang  menjadi  tanah  negara.  Pasal  2  dijelaskan  bahwa tanah  negara  atau  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  merupakan  seluruh  bidang  tanah yang  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  tidak  dimiliki  dengan sesuatu hak oleh pihak lain. Tanah tersebut meliputi:
1) Tanah yang ditetapkan Undang-undang atau penetapan pemerintah; 2) Tanah reklamasi;
3) Tanah timbul;
4) Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
5) Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
6) Tanah telantar;
7)  Tanah  hak  yang  berakhir  jangka  waktunya  serta  tidak  dimohon  perpanjangan  dan/  atau pembaruan.
8)  Tanah  hak  yang  jangka  waktunya  berakhir  dan  karena  kebijakan  pemerintah  pusat  tidak dapat diperpanjang; dan
9)  Tanah yang sejak semula berstatus tanah negara.
Tanah  bekas  HGU  PTPN  II  sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  jika  dikaitkan dengan  rincian  tanah  yang  termasuk  tanah  negara  atau  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh negara,  maka  tanah  bekas  HGU  PTPN  II  juga  termasuk  sebagai  tanah  negara  atau  dikuasai langsung oleh negara. Tanah bekas HGU PTPN II yang luasnya 5.873,006 Ha masuk kedalam poin  ke-8  yaitu  tanah  hak  yang  jangka  waktunya  berakhir  dan  karena  kebijakan  pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang.
Keterangan  yang  lebih  tegas  dapat  dijumpai  pada  pasal  32  PP  No.  18/2021,  disebutkan bahwa  akibat  hukum  jika  hak  guna  usaha  di  atas  tanah  negara  sudah  dihapus  atau  tidak diperpanjang,  maka  tanah  akan  kembali  menjadi  tanah  negara.  Kemudian  pertanyaan  yang timbul  adalah  apakah  tanah  PTPN  II  tersebut  dari  awal  sudah  berstatus  tanah  negara?  Untuk menjawabnya maka harus dilihat dari awal berdirinya PTPN II.
PTPN  II  mempunyai  sejarah  yang  amat  panjang  dimulai  dari  zaman  kolonial  Belanda. Saat  indonesia  masih  dijajah  Belanda,  PTPN  II  merupakan  perusahaan  perkebunan  milik Belanda bernama NV. Verenigde Deli Maatschappij (VDM). Setelah Indonesia merdeka semua perusahaan  perkebunan  milik  Belanda  dinasionalisasikan  artinya  menjadi  milik  penuh  dan bebas  negara  Indonesia.  Keputusan  ini  diatur  dalam  UU  Nomor  86  Tahun  1958  Tentang Nasionalisasi  Perusahaan-Perusahaan  Milik  Belanda.  Semenjak  itu  PTPN  II  telah  mengalami perubahan-perubahan nama dari nama pertama VDM berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Nasional  (PPN)  Baru,  berubah  menjadi  PPN  Sumut-I,  berubah  menjadi  PPN  Tembakau  Deli, berubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP)  IX, berubah menjadi PT. Perkebunan- IX,  dan  terakhir  berubah  nama  menjadi  PTPN  II  atas  hasil  peleburan  dari  dua  perusahaan perkebunan yaitu PTP-IX dan PTP-II.
Dalam  hal  memastikan  legalitas  tanah  garapan  bisa  juga  ditinjau  dari  sudut  pandang hukum Islam menggunakan teori istishab. Teori istishab menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah menetapkan  hukum  atas  sesuatu  berdasarkan  keadaan  yang  berlaku  sebelumnya,  sehingga  ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah dijelaskan  pada  masa  lalu  dan  masih  tetap  pada  keadaannya,  sehingga  ada  dalil  yang menunjukkan  adanya  perubahan.    Untuk  itu  tanah  PTPN  II  yang  dari  awal  berstatus  tanah negara akan terus berstatus demikian selama tidak ada bukti atau putusan dari pemerintah telah melepasnya.  Begitu  juga  penjelasan  dari  pejabat  PTPN  II  bagian  hukum  mengatakan  bahwa tanah  bekas  HGU  PTPN  II  tetap  menjadi  aset  PTPN  II  selama  tidak  ada  pelepasan  dari pemerintah.
Maka  dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  PTPN  II  dari  awal kemerdekaan sudah berstatus tanah negara atau dikuasai langsung oleh negara berdasarkan UU Nomor  86  Tahun  1958  tetrsebut.  Tidak  diperpanjangnya  HGU  PTPN  II  seluas  5.873,006  Ha akan  kembali  menjadi  tanah  dengan  status  tanah  negara.  Maka  jelaslah  bahwa  secara  yuridis tanah bekas HGU PTPN II merupakan tanah negara atau dikuasai langsung  oleh negara. Tanah Eks HGU PTPN II Sebagai Objek Jual Beli.
1. Menurut Hukum Islam Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur jual beli ada 4, yaitu ‘aqidain (penjual dan  pembeli),  adanya  barang  (objek),  shigath  (ijab  dan  kabul),  dan  ada  nilai  tukar  pengganti barang.  Keempat  unsur  tersebut  harus  terpenuhi  syarat  yang  sudah  ditetapkan,  tidak  terkecuali barang yang merupakan objek jual beli  tersebut. Jika ditinjau dari  hukum  Islam,  syarat barang adalah sebagai berikut:
a. Barang atau bendanya ada Ketika  akad  jual  beli  berlangsung,  maka  barangnya  harus  ada  pada  saat  itu  juga  dan  dapat diserah-terimakan.  Untuk  itu  tidak  boleh  menjual  barang  yang  tidak  ada,  seperti  menjual  buah yang  belum  tumbuh  atau  berbuah,  dan  hewan  yang  masih  dalam  perut  induknya.  Adanya larangan  tersebut  akan  menghindarkan  setiap  pelaku  jual  beli  dari  gharar  (ketidakjelasan barang).  Sebagaimana  sabda  nabi  dari  Abu  Hurairah  berkata:  bahwa  nabi  Muhammad  saw melarang dari jual beli gharar (tidak jelas).
Untuk  itu,  adanya  syarat  barang  “harus  ada”  bertujuan  untuk  menghindarkan  setiap pelaku  jual  beli  dari  perselisihan  dikarenakan  tidak  adanya  suatu  kejelasan  terhadap  objek
barang yang diperjual belikan. Maka jual beli barang yang tidak ada tidak sah dan batal. Adanya barang  tidaklah  mesti  harus  dilihat  secara  langsung  oleh  pembeli,  tapi  penjual  cukup memberikan bukti yang meyakinkan pembeli bahwasanya barang tersebut memang ada. Seperti yang terjadi pada transaksi jual beli modern atau e-commerce saat ini. Jika dilihat pada aplikasi- aplikasi online shop penjual hanya menunjukkan foto barang tanpa menunjukkan yang aslinya. Syarat barang “harus ada” dalam transaksi merupakan kewajiban untuk penjual.
2. Barang yang diperbolehkan syariat
Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah benda yang dibolehkan dan bermanfaat baik  secara  syariat  maupun  ‘urf.  Ketidak-bolehan  ini  dapat  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu tidak  boleh  kerena  bendanya,  dan  tidak  boleh  karena  manfaatnya.  Contoh  barang  yang  tidak boleh  dijual  karena  jenis  bendanya  adalah  benda  yang  termasuk  dalam  kategori  najis,  seperti anjing, babi, khamar, bangkai, dan benda najis lainnya. Adapun benda yang asalnya suci namun mengandung  najis  maka  tetap  boleh  dijadikan  objek  jual  beli.  Seperti  ikan,  sapi,  ayam,  atau prabot rumah tangga yang terkena najis.
Contoh  kategori  kedua  yang  dilarang  karena  manfaatnya  padahal  bendanya  suci  seperti ganja.  Ganja  merupakan  tumbuhan  yang  tergolong  bersih  atau  suci,  namun  efeknya  dapat merusak syaraf manusia seperti halnya khamar. Dilarangnya ganja untuk dijual bukanlah karena bendanya  najis  tapi  karena  manfaatnya  yang  bertentangan  dengan  syariat.  Begitu  pula  dengan benda-benda  lain,  jika  tujuannya  bertentangan  dengan  syariat  maka  tidak  boleh  diperjual belikan  sekalipun  bendanya  bukan  najis.  Inilah  yang  dinamakan  dengan  saddu  al-zdarai’  yaitu memutus  atau  mencegah  terjadinya  sesuatu  yang  dilarang  syariat.  Jika  benda-benda  tersebut tetap  dijual,  maka  dapat  memunculkan  kemudharatan  yang  besar  terhadap  orang  lain  atau dirinya sendiri.

## 3. Milik sempurna atau berada pada kekuasaan
Barang  yang  akan  diperjual-belikan  haruslah  milik  orang  yang  menjual.  Maka  tidak  boleh menjual  harta  tanpa  seizin  pemiliknya.  Sebagaimana  sabda  Rasul:  “janganlah  kamu  menjual sesuatu yang bukan milikmu”. Atau benda (harta) tersebut berada dalam kekuasaanya. Untuk itu jual  beli  yang  dilakukan  oleh  seorang  wali  atau  pejabat  terhadap  benda  yang  ada  dalam kekuasaanya  walaupun itu bukan miliknya pribadi adalah boleh. Sama halnya dengan jual beli yang dilakukan oleh seorang wakil terhadap barang orang yang diwakilinya.
Tidak  setiap  benda  dapat  dibuktikan  sebagai  hak  milik  hanya  dengan  pengklaiman semata,  namun  ada  beberapa  benda  yang  harus  pembuktian  kepemilikannya  dengan  surat  atau sertifikat,  seperti  sepeda  motor,  mobil  dan  tanah.  Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut teori  kepastian  hukum  tentu  membutuhkan  bukti-bukti  yang  pasti  pula  dalam  penyelesaian masalahnya. Pasal 1866 KUHPerdata menjelaskan bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata  terdiri  dari  bukti  tulisan,  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah.  Dalam  pasal  ini bukti tulisan berada pada urutan pertama seakan memberi kesan bahwa bukti tulisan yang paling kuat  di  antara  bukti  lainnya.  Hal  ini  bersesuaian  dengan  kenyataannya  bahwa  bukti  tulisan, surat, atau akta masih penting dalam permasalahan perdata.
Dalam  hal  jual  beli  tanah,  surat  atau  sertifikat  tanah  sangatlah  dibutuhkan  untuk membuktikan  bahwa  penjual  merupakan  pemilik  sempurna,  sebab  jual  beli  tanah  tanpa  bukti- bukti surat atau di bawah tangan bukanlah suatu perbuatan hukum (Hastuti, 2015) . Artinya jual beli  tersebut  sekalipun  dianggap  sah  secara  Islam  dan  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata namun tidak dianggap sebagai perbuatan hukum, akibatnya jika terjadi permasalahan  dikemudian  hari  tidak  bisa  diproses  di  pengadilan  karena  tidak  adanya  bukti penjualan atau peralihan tanah yang sah. Dengan demikian untuk membuktikan bahwa penjual merupakan pemilik sempurna tanah haruslah ada surat atau sertifikatnya. 4. Diketahui bendanya
Barang  yang  hendak  diperjual-belikan  harus  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak.  Batasan diketahui di sini  adalah cukup mengetahui bendanya saja jika objeknya barang dan tidak perlu diketahui secara detail. Akan tetapi jika barang tersebut merupakan suatu barang yang  sifatnya
ditimbang  atau  ditakar,  maka  pembeli  tidak  cukup  hanya  mengetahui  bendanya  saja  namun harus diketahui juga dengan jelas sifat dan ukuran benda tersebut. Tujuan dari syarat ini adalah untuk  menghindarkan  pembeli  dan  penjual  dari  gharar  (ketidakjelasan).  Begitu  juga  jika objeknya tanah, maka pembeli harus mengetahui luas dan batas-batas tanahnya dengan jelas. a. Menurut Hukum Positif
Jika  ditinjau  dari  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  seperti  KUHPerdata  tidaklah  jauh beda  dari  prinsip  hukum  Islam  di  atas.  Dalam  KUHPerdata  ada  beberapa  pasal  yang menjelaskan  ketentuan  objek  jual  beli.  Pasal  1320  dijelaskan  bahwa  syarat  terjadinya  suatu perikatan  yang  sah  salah  satunya  “adanya  suatu  sebab  atau  kausa  yang  halal”.  Artinya  suatu perikatan akan dipandang sah jika tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pasal 1471 juga menjelaskan bahwa jual beli barang milik orang lain adalah batal. Artinya benda atau objek jual beli tersebut haruslah milik penjual atau mendapat izin dari pemilik untuk dijual.
Sebagaimana  sudah  dijelaskan  diawal  bahwa  salah  satu  syarat  barang  objek  jual  beli  menurut KUHPerdata  adalah  barang  tersebut  haruslah  benda-benda  yang  dibolehkan  undang-undang untuk  diperjualbelikan.  Narkotika  merupakan  salah  satu  benda  yang  tidak  boleh diperjualbelikan  secara  bebas  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.  3  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Akan  tetapi  tanah  yang  menjadi  objek  penelitian  ini  secara  umum  dapat diperjualbelikan.
Adapun  jika  ditinjau  dari  perspektif  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  maka  dapat ditemukan juga syarat dari objek jual beli pada pasal 76, yaitu: 1) barang yang diperjualbelikan harus ada, 2) dapat diserahkan, 3) memiliki nilai atau harga tertentu, 4) halal, 5) diketahui oleh pembeli,  6)  diketahui  kekhususannya,  7)  penunjukan  dianggap  memenuhi  syarat  kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang tersebut ada ditempat jual beli, 8) dikehui sifatnya (cukup secara umum), 9) harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
Dengan  penjelasan-penjelasan  di  atas  baik  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif, maka  legalitas  tanah  bekas  HGU  PTPN  II  jika  dijadikan  sebagai  objek  jual  beli,  mempunyai kesimpulan sebagai berikut: Pertama, hukumnya boleh jika yang menjual itu adalah pemerintah, karena  sesuai  dengan  yang  sudah  dijelaskan  pada  pembahasan  “legalitas  tanah  garapan  atau bekas  HGU  PTPN  II”  di  atas,  bahwa  tanah  bekas  HGU  PTPN  II  adalah  tanah  milik  negara. Dikarenakan negara adalah pemilik dari tanah tersebut, maka negara boleh melakukan tindakan hukum  terhadapnya,  seperti  melepas  tanah  tersebut  kepada  warga,  menjualnya,  ataupun memperpanjang kembali HGU nya.
Kedua,  tidak  boleh,  jika  yang  menjual  adalah  warga  atau  masyarakat.  Walaupun persyaratan objek benda seperti adanya barang, barang merupakan jenis yang dibolehkan syariat dan  undang-undang,  dan  diketahui  sifat  ataupun  ukurannya,  tapi  karena  persyaratan  hak  milik tidak terpenuhi maka tetap tanah bekas HGU PTPN II tersebut tidak dapat dijadikan objek jual beli.  Bahkan  Larangan  terhadap  tanah  bekas  HGU  PTPN  II  tidak  hanya  pada memperjualbelikannya  saja,  tapi  memanfaatkannya  pun  dilarang.  UU  nomor  51  Tahun  1960 Pasal  2  melarang  akan  pemakaian  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah. Pemakaian  tanah  yang  dimaksud  sesuai  dengan  keterangan  dalam  pasal  1-nya  angka  3  adalah termasuk  menduduki,  menanami,  dan  mendirikan  bangunan  di  atasnya.  Faktanya  di  lapangan, masih banyak oknum yang masih memperjual belikan tanah eks HGU PTPN II tersebut, dengan iming-iming  ketika  ditanah  yang  dia  garap  sudah  banyak  penduduk,  maka  akan  dibuat permohonan kepada pemerintah supaya dilepas untuk mereka.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari semua keterangan di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan, yaitu: pertama, Tanah bekas Hak  Guna  Usaha  PT.  Perkebunan  Nusantara  II  adalah  aset  PTPN  II  atau  tanah  milik  negara. kedua, Tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II jika dijadikan sebagai objek jual beli mempunyai dua jawaban hukum, yaitu: a. Boleh, jika yang menjual adalah negara atau pemerintah b. Tidak boleh, jika yang menjual adalah warga atau masyarakat
Dua  kesimpulan  tersebut  merupakan  hasil  tinjauan  baik  dari  hukum  Islam  dan  hukum  Positif yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaili Muhammad. (2011). Al-Mu’tamad Fi al-Fiqh al-Syafi’i. Jilid 3 . Dar al-Qalam. Az-Zuhaili, W. (2010). Al-Fiqh al-Hanafiyah al-Muyassar. Jilid 1 . Dar al-Fikr. Hastuti, P. R. D. dkk. (2015). Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Kabupaten Sragen ( Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta ). Jurnal Repertorium , 2 (2). Istijab.  (2018).  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Sesudah  Berlakunya  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Widya Yuridika Jurnal Hukum , 1 (1).
Lestari,  Tri  Wahyu  Surya,    dan  L.  S.  (2017).  Komparasi  Syarat  Keabsahan  ‘Sebab  Yang  Halal’  Dalam Perjanjian  Konvensional  Dan  Perjanjian  Syariah. Yudisia:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum Islam , 8 (2). Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press. Muhammad, A. K. (2004). Hukum Perjanjian . Alumni. Rahman, A. (2010). Fiqh Muamalat . Kencana.
Ramadhan,  Y.  (2016).  Analisis  Yuridis  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Garapan  Di  Desa  Helvetia Kecamatan  Labuhan  Deli  Kabupaten  Deli  Serdang  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 537.K/Pdt/2011). Premise Law Jurnal , 7 (1). Siregar,  Hariman  Surya,    dan  K.  K.  (2019). Fikih  Muamalah  Teori  dan  Implementasi .  PT  Remaja Rosdakarya.
Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika. Umardani, M. K. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur`an-Hadits) secara Tidak Tunai. Journal of Islamic Law Studies , 4 (1).