## KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU DEWA 19 MENURUT PP NO 5 TAHUN 2021
Tamara Sindytia Magister Hukum Universitas Trisakti tamara_sindytia@gmail.com
Elfrida Ratnawati Magister Hukum Universitas Trisakti elfrida.r@trisakti.ac.id

## Abstrak
Hak yang sangat penting didalam Hak Kekayaan seputar Intelektual merupakan unsur dari Hak Cipta. Hak cipta tentu banyak jenisnya dan yang menjadi salah satu dari hak cipta tersebut yakni Hak Cipta Musik di segi karya cipta musik dan lagu  yang  menjadi  paling  banyak  jumlah  pelanggarannya  dan  harus diperhatikan  secara  serius  di  Indonesia.  Dengan  tidak  adanya  izin  terlebih dahulu dari pemegang hak cipta lagu tersebut maka dengan demikian pengguna bisa  menjadi  pelanggar.  Hal  ini  dapat  diklasifikasikan  menurut  tujuannya. Pengguna sendiri dibagi menjadi dua pengguna yakni pengguna secara komersial dan  non  komersial.  Sedangkan  Komersial  pada  kasus  Dewa-19  harus  adanya pembayaran  royalti  yang  dilakukan  oleh  event  organizer  Once  kepada  pemilik dan  pemegang  hak  dari  lagu  Dewa  19  tersebut.  Penggunaan  musik  secara komersial  harus  memenuhi  persetujuan  dan  sudah  di  atur  didalam  Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik. Adapun metode penulis gunakan yakni metode normatif Penulis akan menggunakan  suatu  metode  penelitian  kualitatif  dalam  penulisan  ini.  Metode kualitatif  sendiri  merupakan  data  berupa  pernyataan  atau  kalimat.  Adapun penelitian  ini  bertujuan  agar  dapat  memberikan  informasi  seputar    kewajiban pembayaran royalty terhadap pencipta lagu Dewa 19.

## Kata Kunci : Hak cipta; Royalti; Dewa 19

## Gorontalo

## Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
Copyright is one of the most significant intellectual property rights. There are many different forms of copyrights, but among them are the Music Copyrights, which are the most  frequently  violated  and  which  Indonesia  must  treat  seriously  because  they pertain to works of music and songs. The user may commit an offense if the song's copyright owners hasn't given their consent in advance. It can be categorized based on what it is used for. Users are split into two categories: users who  are using  the service  for  a  living  and  those  who  are  not.  Even  though  the  Dewa-19  case  is commercial, the Once event organizer is still required to pay royalties to the Dewa 19 song's owner and rights holder. In accordance with Goverment Regulation (PP) No.5 of 2021 concerning Management of Song or Music Copyright Royalties, commercial usage of  music  requires  authorization  and  is  governed  by  this  regulation.  The  writer  will employ a qualitative research method in this article, specifically the normative method. Data collected using the qualitative method are typically presented as statements or phrases. The goal of this study is to ascertain how the songwriter Dewa 19's right to royalties works.

## Keywords: Copyright; Royalty; Dewa 19

## 1. PENDAHULUAN
Organisasi dunia yakni World Trade Organization (WTO) yakni organisasi yang bergerak untuk menjaga serta memberikan perlindungan kepada Kekayaan Intelektual  (KI).  Indonesia  merupakan  negara  yang  menjadi  bagian  untuk mendukung  perlindungan  terhadap  KI  merupakan  anggota  serta  turut  andil menjadi bagian dari World Trade Organization (WTO).
Pada istilah dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mulanya. Proses penyebutan  istilah  HAKI  tersebut  mengalami  perubahan  seiring  perubahan zaman. Dari mulanya HAKI, lalu mengalami perubahan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta perubahan yang terakhir hingga saat ini disebut dengan Kekayaan  Intelektual  (KI)    yang  terdapat  di  atur  pada  Peraturan  Presiden No.44/2015 mengenai Kementerian Hukum dan Ham, yang telah mendapatkan tandatangan dari Presiden Joko Widodo secara resmi pada tanggal 22 April 2015. Dengan adanya Perpres ini secara resmi tatanan nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DHJKI) mengubah namanya sekarang DJKI
Dengan  adanya  suatu  perkembangan  baik  teknologi  maupun  ilmu pengetahuan    baru-baru  ini  telah  mengaburkan  batas  antar  negara.  Beragam perkembangan  yang  ada  di  sebuah  negara  dengan  cepat  menyebar  ke  seluruh dunia,  dan  individu  dimana  pun  memiliki  akses  mudah  ke  inovasi  terbaru. Pertumbuhan  Kekayaan  Intelektual  berkorelasi  langsung  dengan  adanya fenomena ini.Adanya Hak Cipta yang masuk di dalam ranah Kekayaan Intelektual merupakan suatu pandangan mengenai perolehan tentang kebebasan terhadap Hak  Asasi  manusia  dalam  menentukan  ekspresinya  dan  mengeluarkan pendapatnya dengan suatu wadah, yaitu suara gambar, tulisan atau penciptaan yang  dimiliki  oleh  nilai  kesenian  serta  bernilai  ekonomis.  Tidak  hanya  di Indonesia mengenai Kekayaan Intelektual (KI) juga menjadi fokus permasalahan dunia. KI merupakan bagian dari pelanggaran yang kerap kali terjadi. Pengaturan Internasional  yang  mengatur  tentang  Kekayaan  Intelektual  yang    tidak  dapat dipisahkan dan dapat dijadikan rujukan bagi pengaturan Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.(Sudirman et al., 2021)
Kekayaan Intelektual (KI) tersebut diberikan sebagai bagian dari apresiasi atau penghargaan dari hasil karya dan kreatifitas seseorang dalam menciptakan sebuah  karya  seni.  Maka  dengan  adanya  apresisasi  tersebut  perlu  adanya peraturan  atau  regulasi  yang  melindungi  karya  tersebut  agar  tidak  disalah gunakan  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pemilik  dan  pencipta  karya tersebut.
Perlindungan hukum sendiri yang dimaksud yakni adanya suatu aturan yang  bersifat  abstar  dari  pemerintah  sebagai  perwakilan  dari masyarakat  yang dapat  memberikan  perlindungan  dan  penegangan  serta  sebagai  pembuat Undang-undang terhadap perlindungan
Kekayaan
Intelektual ini.(Tirtakoesoemah  &  Arafat,  2020)  Dengan  adanya  keikutsertaan  Indonesia pada  organisasi  World    Trade    Organization  (WTO)  membuat  indonesia  harus patuh terhadap sistem HKI yang diterapkan untuk seluruh dunia (internasional) tanpa  mengenyampingkan  aturan  regulasi  yang  ada  pada  negara  Indonesia ataupin Internasional yang memperhatikan stantad minimal yang menjadi titik acuan  bagi  negara  lain  dalam  membuat  regulasi  hak  kekayaan  intelektual ini.(Regent et al., 2021)
Di dalam hak cipta juga terdapatnya suatu hak ekonomi dan juga terdapat hak moral. Hak ini lah telah menjadi persoalan terhadap kisruhnya lagu Dewa 19 yang  dibawakan  oleh  Once  diluar  dari  pda  konser  Dewa  19.  Hak  ekonomi  ini merupakan  hasil  atau  perlindungan  terhadap  pemilik  lagu  Dewa  19.  Dengan adanya  hak  ekonomi  tersebut  diwajibkan  untuk  memberikan  royalti  pada pemegang hak cipta atas lagu tersebut dalam pemanfaatan hasil karyanya. Pada proses  pelaksanaanya  terkait  hak  ekonomi  ini  seringkali  munculnya  kendala. Kendala  yang  dimaskud  seperti  optimasliasi  teknologi  terkait  infornasi  yang menjadi  tolak  ukur  dari  pelaksanaan  atas  hak  ekonomi  sehingga  terkadang menemukan suatu dan problem mengenai optimalisasi teknologi terkait informasi dan royalty serta kolekting efektifitas dari lembaga LMK tersebut.(Sinaga, 2020) Dalam Pasal 58 tentang UU No. 28/2014 menganai hak cipta  dibahas tentang hak  ekonomi  yang  dimana  setiap  pencipta  lagu  dilindungi  oleh  suatu  hak ekonomi. Hak ekonomi ini telah di terapkan suatu undang-undang terbaru, yaitu PP Nomor 5 Pada Tahun 2021 mengenai Kelola terhadap royalti hak cipta musik dan lagu.
Dalam  kasus  royalty  akhir-akhir  ini  adanya  perseteruan  mengenai  lagu Dewa  19  dimana  musisi  Ahmad  Dhani  tidak  mengizinkan  Olfonda  Once menyanyikan  seluruh  lagu  Dewa  19.  Larangan  tersebut  berlaku  Ketika  Once menggelar konser pribadi atau bernyanyi diluar grup Dewa 19. Adapun alasan yang  dingkap  yakni  dengan  menjaga  kemurnian  konser  Dewa  19.  Hukum memberikan  upaya  perlindungan  kepada  hak  cipta  lagu,  memang  sudah  di formulasikan  dalam  dua  undang-undang,  tetapi  baru-baru  ini  terdapat  suatu permasalahan  lagi  menganai  penggunaan  lagu  Dewa  19,  yang  dimana penciptanya  ahmad  dani  menuntut  royalty  kepada event  organizer karena lagunya di bawakan oleh Once yang dimana dulu merupakan penyanyi dari Dewa 19, permasalahan ini pun sampai ke lemabaga manajemen kolektif (LMK), oleh karenanya  permasalahan  tersebut  seorang  pencipta  ingin  mendapatkan  suatu haknya dari permasalahn tersebut.
Terdapat  suatu  penelitian  sebelumnya  menjelaskan  seputar  penelitian seperti ini dengan yang lain yang dipaparkan oleh (Ni Made Harini et al., 2021) dalam penelitian ini hanya mengkaji mengenai faktor yang memberikan pengaruh terhadap pembayaran royalti serta perlindungan hukumnya dan dalam penulisan ini  analisanya  menggunakan  acuan  perundang-undangan  UUHC  yang  dimana
penyelesain  permasalahanya  dilakukan  dengan  dua  hal  yaitu  dengan  di  luar pengadilan dan di dalam pengadilan.
Sedangkan  penelitian  oleh  (Syahputra  et  al.,  2022)  dalam  penelitian  ini hanya mengkaji suatu bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa tanpa membayar royalti. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan perlindungan tertuang didalam PP No. 56 Tahun 2021  serta  penyelesaiannya hanya meliputi penyelesaian di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Terakhir penelitian oleh Panji Adela dan Agri Chairunisa Isradjuningtis (2022) dalam penelitian ini hanya menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum hak cipta dalam PP No. 56 Tahun 2021 yang dimana menjelaskan mengenai pengertian mengenai royalti dan penjelasan mengenai pembayaran suatu royalti.
Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni bahwa penelitian ini akan mengkaji secara lengkap tentang pengaturan atau ketentuan mengnai  suatu  hak  cipta  lagu  dalam  PP  No.  56  Tahun  2021  dan  akan menerangkan  mengenai  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  LMKN yang  dimana  akan  mengkaji  lebih  mengenai  LMKN  dan  cara  penyelesain  yang dilakukan  oleh  LMKN  mengacu  pada  ketentuan  PP  No.  5  Tahun  2021  tentang kelola terhadap royaliti lagu

## 2. METODE PENELITIAN
Penulis  akan  menggunakan  suatu  metode  penelitian  kualitatif  dalam penulisan  ini.  Metode  kualitatif ini  yakni  metode  yang  digunakan  berdasarkan data  kualitatif  dalam  bentuk  bilangan  atau  angka  serta  dalam  bentuk  kalimat atau  pernyataan-pernyataan.(Abdullah,  2015)  Metode  kuliatif  ini  merupakan keseluruhan objek penelitian yang akan di teliti sebagai pisau analisis kualitatif yang  akan  menghasilkan  data  deskriptif.    Penulis  juga  akan  menggunakan metode  penulisan  Yuridis  Normatif.  yang  didalamnya  akan  meneliti  mengenai peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan hak cipta. Sumber bahan kajian dengan ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti undang-undang,  yaitu  UU  28/2014  (UUHC),  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2021 dan pengaturan terkait lainya  dan menggunakan bahan hukum sekunder seperti  literlatur  hukum,  tulisan-tulisan  hukum  lainya  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Teknik  analisis  dengan  cara  mengkaji  undang-undang  dan perturan  dan  dikaitkan  dengan  bahan  hukum  berupa  literature  hukum setelahnya bahan di olah dan dianalisis secara yuridis normatif.

## 3. PEMBAHASAN
a. Ketentuan Mengenai Lisensi Hak Cipta Lagu Menurut Ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Ekonomi bagian dari hak cipta lagu tersebut dan menjadi bagian yang saling berkesinambungan  satu  sama  lain.  Hak  ekonomi  yakni  hak  yang  menimbulkan keuntungan  dan  hak  yang  dapat  menghasilkan  nilai  ekonomi  bagi  pemilik  hak kekayaan  intelektual  tersebut.  Hak  tersebut  dikatakan  sebagai  hak  ekonomi dikarenakan  dapat  menghasilkan  nilai  tukar  uang  dan  dapat  menjadi  suatu keuntungan bagi pemilik musik atau lagu tersebut. Hak ekonomi tersebut menjadi perhitungan bagi para pengguna hal ini diperlukan atau dapat dimanfaatkan oleh orang  dan  pihak  lain  khususnya  dalam  bidang  perindustrian  atau  perdangangan dengan  meraup sejumlah  keuntungan  bagi  para  pengguna  tanpa  seizin pemilik hak atas karya tersebut. (Kusno Habi, 2016) Hak ekonomi ini berbentuk suatu royalty yang didapatkan dari lagu yang di ciptakanya. Pada Pasal 1 point 21
dijelaskan mengenai royal, yaitu suatu imbalan atau pemenfaatan hak dengan nilai terhadap  berbagai  ciptaan  atau  terhadap  produk  yang  tekrkait  dan  diterima  oelh pemilik hak cipta dan pemegang hak atas karyanya.
Dalam  penciptaan  lagu  terdapat  tiga  kategori  pembajakan,  yang  pertama adalah  pembajakan  sederhanya,  yaitu  rekaman  asli  diduplikat  tanpa  izin  sang pencipta. Kedua, Rekaman yang diduplikat dan dikemas lagi tanpa seizin pencipta, maka  proses  Ketika  terjadinya  suatu  penggandaan  terkadap  rekaman  dan pertujukan artis yang proses nya dilakukan tanpa izin dari artis tersebut maupun composer atau dengan tanpa persetujuan dari suatu produsen dari rekaman yang diproduksi. (Lopes  Fransin  Miranda,  2013)  Pembajakan  ketiga  menjadi  suatu  hal yang paling sering kita jumpai, karena banyak artis-artis yang membawakan suatu lagu tanpa izin dari sang pencipta.
Adanya suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menjaga  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  bagi pemilik karya cipta hingga saat ini merasa ada kekurangan sehingga belum dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Tentu hasil tersebut disebabkan oleh fakta yang terjadi  dilapangan  adanya  berbagai  macam  bentuk  pelanggaran  yang  di  lakukan baik berupa pelanggaran ringan maupun penggunaan tanpa izin secara komersil. Dengan  adanya  fakta  dilapangan  tersebut  hal  itu  membuktikan  bahwa  adanya pelanggaran terkait hak cipta tersebut masih menjadi pelanggaran yang kerap kali terjadi dan tidak menjadi fokus utama. Padahal adanya pelanggaran hak cipta kerap kali  dirasakan  setiap  hari  seperti  mengcover  lagu  di  cafe,  dijadikan  bahan penghasilan atau live musik tanpa seizin pemegang hak cipta atas karya musik atau lagu.(Ningrat Raden Ayu Putu Wahyu et al., 2020)  Oleh karenanya  Permasalahan hak cipta terutama mengenai lagu dalam undang-undang hak cipta belum diatur secara tegas, terutama mengenai royalty dari suatu lagu. Oleh karenanya terdapat Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  mengenai  Pengelolaan  hak  cipta,  yaitu  PP Nomor  56  Tahun  2021  yang  dimana  PP  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  hak ekonomi dari suatu hak cipta.
Dibuatnya  suatu  undang-undang  tersebut  agar  terciptanya  suatu  kepastian hukum dalam suatu pengaturan mengenai royalty dalam bidang lagu atau musik supaya  hak  ekonomi  dari  pencipta  lagu  tidak  dicederai  oleh  orang  lain  yang memanfaatkan hal tersebut secara komersil. Radbruch Gustav berpendapat bahwa Adaya  2  (dua)  buah  istilah  pengertian  terhadap  suatu  kepastian  hukum  yakni kepastian  hukum  dalam    hukum.  Kepastian  hukum  yang  dapat  memberikan jaminan  terhadap  masyarakat  luas  merupakan  suatu  hukum  yang  memberikan manfaat. Adanya kepastian hukum tersebut dikarenakan hukum memberikan tugas bgai hukum yang lain yakni dalam rangka penegakan keadilan hukum dan menjadi huku yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan kepastian hukum akan tercapai apabila  memiliki  suatu  kepastian  aturan  di  dalam  regulasi  atau  undang-undang yang  ada  dan  tidak  adanya  suatu  ketentuan  yang  bersingungan  dengan  UU mengenai suatu sistem yang praktis dan logis. oleh sebab itu adanya regulasi berupa UU  yang  dibuat  tersebut  dan  diatur  berdasarkan  keadaan  kesungguhan  dan keadaan  hukum  serta  tidak  adanya  istilah-istilah  penafsiran  secara  lain-lain. (Karim,  2021) Oleh  sebab  itu  untuk  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  maka dibuatnya aturan berupa  PP Nomor 56 Tahun 2021 sebagai pelaksan dari UUHC 2014 Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90
Dalam  UU  No.28/2014  mengenai  hak  cipta  Pasal  35  menyatakan  bahwa “Kententuan  mengenai  pemberian  royalty terkait  pemakaian  secara  komersil tertuang berdasarkan peraturan pemerintah.” Yang dimana peraturan pemerintah itu  terwujud  dalam  PP  Nomor  56  Tahun  2021  dalam  Pasal  3  menyatakan bahwa ” Setiap subyek hukum mampu melakukan pemakaian secara komersil atas lagu atau music berupa layanan public yang sifatnya komersial dan membayarkan keuntungan  kepada  sang  pecipta  dan  pemegang atas  hak cipta  atau  pemilik  hak
tersebut melalui LMKN sebagai wadah penyalur dan penengah. Selanjutnya adanya Peraturan pemerintah ini juga lanjutan dari ketentuan dalam BAB XII UUHC 2014 yang membahas lembaga manajemen kolektif Karena dalam UUHC belum dijelakan mengenai  Tata  Cara  pengelolaan  Royalti,  yang  dimana  dalam  PP  ini  di  jelaskan mengenai subjek royalty, Penarikan Royalti, Penghimpunan Royalti, Pendistribusian Royalti  lagu  dan/atau  musik.  Dalam  PP  juga  dibentuk  lembaga  baru  dalam pengelolaan hak cipta, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif  Nasional (LMKN). LMKN sednriti yakni sebagai Lembaga yang bertugas ikut  membantu segi pemerintahan dan  non-APBN  yang  fungsi  sebagai pengelela  kebutuhan  mengenai  nilai  ekonomi pemilik dan pemegang hak terkait bidang Musik serta lagu.
Oleh sebab itu di dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan terhadap keuntungan  atau  royalti  ini  harus  adanya  unsut  kepastian  hukumnya  apakah sudah terpenuhi dikarenakan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai  pengelolaan  keuntungan  atau  royalti  terhadap  lagu  lebih  lengkap  dari pada  yang  tertera  pada  Undang-Undang  Hak  Cipta  Tahun  2014  yang  hanya membahas  terkait  hak  cipta  lagu  dalam  garis  besarnya  saja.  Adanya  Peraturan Pemerintah ini diharapkan pencipta lagu mendapat suatu kepastian hukum yang ada  dan  para  musisi  paham  akan  adanya  suatu  peraturan  pemerintah  yang mengatur mengenai royalty atau keuntungan.
Didalam  kasus  Dewa  19  ini  yang  terlihat  bawa  musisi  once  pada penyelengaaraan  acara  masih  belum  memahami  etika  bermusik.  Bukan  hanya kesalahan  Once  namun  Event  Organizer  selaku  pengorganisasian  acara  belum mempelajari  lebih  detail  mengenai  Peraturan  Pemerintah  ini.Event  Organizer sebagai  penyelenggara  musik  acara  tersebut  belum  memahami  aturan  sehingga ketika membawakan agu tersebut tanpa izin akan melanggar suatu aturan hukum berkenaan  dengan  izin  penggunaan  lagu  secara  komersial  dan  pemberian  royalti terhadap  pemilik  lagu  Dewa  19.  Seharusnya  dalam  hal  ini  artis  terutama  musisi harus memahami mengenai royalty begitu pula dengan penyelenggara event  yang berkutit seputar music haru memahami adanya keberlakuan Peraturan Pemerintah ini dan harus hati-hati lagi  dalam hal penggunaan lagu tanpa seizin penciptanya apalagi  ketika  seorang  menyanyikan  sebuah  lagu  dan  mendapatkan  imbalan ekonomi,  tetapi  penciptanya  tidak  mendapatkan  imbalan  ekonomi  seperserpun ketika lagu tersebut dipakai.
b. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Royalti Hak Cipta Lagu Dewa 19
Adanya perseteruan terhadap hak menurut aturan regulasi di Indonesia yakni dapat dilihat dari Tindakan Ahmad Dhani yang belum memberikan izin kepada Once menyanyikan lagu Dewa 19. Dalam hal ini maka penting kiranya mengetahui apa saja  yang  menjadi  hak  musisi  terhadap  lagu  ciptaanya  menurut  peraturan perudang-undangan yang berlaku.
Adanya pengaturan terhadap Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 yang menimbulkan titik terang bahwa para musisi yang merupakan pencipta dari suatu lagu memiliki hak atas penggunaan lagunya bagi pembawaan public yang bersifat komersial. Hal ini bertujuan agar pemilik hak terhadap lagu yang diciptakan tidak disalahgunakan  dan  tidak  merugikan  para  pemilik  hak  terhadap  lisensi  lagu tersebut.(Adela & Isradjuningtias, 2022) Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini juga membantu para musisi terutama pencipta lagu mendapatkan hak ekonominya dan  ketika  terjadi  suatu  pelanggaran  hak  cipta  dapat  di  tindak  sesuai  dengan peraturan  pemerintah  ini  di  tamabh  dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Tahun 2014.
Pembahasan mengenai keuntungan atau Royalti tersebut diatur pada Ayat 21 Psal  1  dan  tertuang  di  dalam  UU  Hak  cipta  tersebut  dan  Cipta  disebutkan penghargaan  tersebut  yakni  hadiah    terkait  pemanfaatan  haknya  serta  atas  hak ekonomi  dari  suatu  karya  yang  diberikan  oleh  pengguna  komersial  kepada
pemegang hak cipta lagu atau music tersebut.(Adela & Isradjuningtias, 2022) Maka didalam  Pasal  40  Ayat1  Huruf  d  Undang – undang  Hak  cipta  tersebut  mengatur bahwa  lagu  atau  music  adalah  hasil  dari  karya  intelektual  yang  diciptakan  oleh manusia  serta  mendapatkan  perlindungan  hukum  sehingga  para  musisi  dan pemegang hak serta pencipta atas lagu tersebut memiliki hak untuk ekonomi dari penggunaan  karya  ciptaannya  untuk  tujuan  komersial.(Zahra  &  Widyaningtyas, n.d.) Hak ekonomi tersebut sangatlah penting karena itu merupakan suatu imbalan jasa atas ide yang telah seorang buat atas penciptaanya seperti yang kita tahu bawa hak  kekayaan  intelektual  dalam  menghasilkan  sesuatu  memerlukan  usaha  yang banyak hingga terjadinya suatu ide yang dapat di manfaatkan .
Di  dalam  Pasal  2  PP  No.56  Tahun  2021  ini,  komersial  yang  diikutsertakan seperti  melakukan  pertunjukan  lagu  ciptaan  (konser  dan/atau  penyiaran), menunukan ciptaan, serta perkumpulan penciptaan. Dengan demikian tertera pada Ayat  1  Pasal  3  PP  No.56  Tahun  2021  yang  menyebutkan  bahwa  Seseorang  yang melakukaan  dan  menggunakan  secara  komersial  atas  music  atau  lagu  dengan pentuk pelayanan terhadap public yang sifatnya komersial atau menghasilkan dana maka  wajib  melakukan  dan  membayar  royalty  atau  keuntngan  terhadap  pemilik manfaat selaku pencipta, atau pemegang hak cipta melalui suatu Lembaga  yakni LMKN.  Adapun  secara  rinci  dijelaskan  bentuk  layanan  yang  bersiifat  komersial antara  lain diantaranya  seperti adanya   pemaparan , converse komersial, adanya resto  dan  kafe,  adanya  diskotik,  live  music,kapal  laut,bus,  kereta  api,  pesawat terbangt  serta  meliuti  pertujukan  ,  bioskop,  kantor,  bank,  pertokoan,  dan  pusat rekrasi seperti hotel villa atau sebagainya baik itu Televisi maupun radio dan nada tunggu telepon.(Daffa Okta Permana & Masri, 2014)
Sedangkan pada praktik nyatanya banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak  cipta.  Dalam  hal  pelanggaran  yang  dimaksut  yakni  dilanggarnya  hak  musisi berupa  penyanyian  lagu  tanpa  konsen  serta  pembayaran  royalty  kepada  pemilik haka tau pencipta lagu ataupun para pihak terkait. Maka dengan demikian bukan hanya diatur di dalam PP No 56 Tahun 2021 saja Adapun upaya pidana yang dapat memberikan  sanksi  bagi setiap  pelaku  pelanggaran  hak  royakti  terhadap  pemilik hak tersebut.(Miladiyanto, 2015)
Pada  UU  No.28  Tahun  2014  yang  mengatur  pembahasan  Hak  cipta  serta tertera pada ayat 2 pasal 113 yang menyebuatkan subyek hukum yang melakukan atau tidak melakukan , yang memiliki atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh pemegang hak terhadap karya ciptanya dan melakukan suatu pelanggaran terhadap nilai ekonomi yang dipunyai oleh pemilik hak dan atau pemegang hak maka telah tertuang didalam Ayat 1 Pasal 9 huruf f mengenai sebuah pementasann, penciptaan, yang  digunakan  untuk  tujuan  komersial  akan  dikenakan  sanksi  pidana  berupa pidana penjara dengan lamanya yakni waktu yang lama 3 (tiga) tahun serta pidana maksimal  yakni  sebesar  Rp.500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah).  Dan  mengenai pelaku pelanggaran terkait hak cipta ini baru dapat dilaporkan berdasarkan dengan adanya delik aduan sesuuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 . (Sinaga, 2020)
Adanya UUHC 2014 serta Peraturan Pemerintah menegnai pengelolaan royalty ini  sangat  membatu  para  pencipta  lagu  terutama  musisi  yang  terkadang  hak eknominya  secara  tidak  sengaja  di  rampas  olrh  musisi  yang  lainnya.  Mengenai penggunaan  Lagu  Dewa  19  yang  dibawakan  Once  pada  saat  melakukan pertunjukan  solonya  sebenarnya  bukan  menjadi  persoalan.  Bahwa  sebenarnya penggunaan lalu secara komersial bukanlah diakui sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta  namun  asalkan  penggunaan  atau  pembawa  lagu  telah  memiliki  dan  telah mematuhi  kewajiban  bagi  para  pengguna  komersial  untuk  dapat  tersebut memenuhi  kewajiban  mereka  yang  didasari  oleh  kesepakatan  antar  Lembaga
Manajemen  Kolektif  (LMK)  untuk  dapat  memberikan  keuntungan  terhadap  lagu yang dibawakan sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) UU No.28/2014 Tentang Hak cipta. Maka  persoalan  dengan  aturan  royalti  teersebut  sebenarnya  tidak  disebutkan besaran  royalty  yang  harus  dibayarkan  hanya  dijelaskan  berkenaan  dengan pengertiannya saja.(Ginting, 2019) Namun dengan adanya perjanjian lisensi maka pengguna harus membayar kepada penegang hak cipta dari Lagu Dewa 19 tersebut. Mengenai  besaran  royaltinya  mengikuti  ketentuan  royalti  antara  pengguna  dan pemegang hak cipta.
Pada penggunaan musik dewa-19 tersebut dibagi meliputi dua bagian yakni pertama  pengguna  dengan  unsur  tidak  melakukan  komerisal  yang  hanya mendengarkan  dan  memutar  lagu  untuk  dinikmati  dengan  tujuan  mendapat kesenangan pribadi. Maka tidak perlu membayar keuntungan bagi pemegang hak. Namun apabila pengguna tersebut merupakan pengguna komersial dengan tujuan ekonomi  maka  status  pengguna  tersebut  harus  memberikan  keuntungan  kepada pemilik lagu tersebut yakni Dewa 19. Dengan demikian harus diakui bahwa adanya pelanggaran  yang  di  langgar  oleh  event  organizer  once.  Dengan  demikian  bukan hanya  merusak  ekonomi  pemusik  domestik  namun  berperngaruh  juga  terhadap pencipta lagu tersebut.
Adanya fungsi dari LMK sebagai Lembaga yang menerima suatu kuasa dari pemegang  dan  pemilik  lagu  harusnya  memiliki  kewenangan  untuk  membuat terguran dan memberikan surat peringatan apabila adanya delik aduan dan apabila Once  serta  event  organizer  tidak  membayarkan  royaliti  berdasarkan  suatu kesepakatan yang dibuat. Apabila setelah kesepakatan pembayaran royalty tersebut sudah dikeluarkan dan belum terpenuhi maka sudah seharsnya LMK berwernang melaporkan  Event  Organizer  tersebut  kepada  pihak  yang  berwenang  dan melaporkan  dengan  delik  pelanggaran  pengguna  hak  cipta  lagu  untuk  pengguna komersial.(Utama et al., 2019)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  120  Undang-Undang  Hak  Cipta  bahwa perbuatan  pidana  pelanggaran  terkait  hak  cipta  ini  yakni  merupakan  atas  dasar delik  aduan.  Maka  untuk  mengatasi  pelanggaran  terhadap  hak  ekslusif  bagi pencipta  musik  diberikan  suatu  perindungan  berupa  undang-undang  yang  dapat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap para pencipta serta para pemilik musik dan/atau lagu tersebut. Didalam aturan Undang-Undang Hak Cipta tersebut di  adakannya  perlindungan  hukum  untuk  pemegang  hak  cipta  utnuk  dapat memproses  serta  mengajukan  gugatan  terkait  dengan  kerugian yang  dialami  dan diajukan  baik  pada  pengadilan  perdata  maupun  pengadilan  niaga  terkait  dengan pelanggaran  hak  cipta  tersebut  serta  mencari  bukti  pelanggaran  dan  termasuk diantaranya  menghentikan  kecurangan  atau  pelanggaran  tersebut  guna  adanya kerugian yang lebih besar yang dirasakan oleh pemegang hak cipta. Maka pemegang hak cipta berhak mendapatkan ganti kerugian atas karyanya yang telah digunakan bagi  tujuan  komersil  dan  disalah  gunakan  untuk  kepentingan  ekonomi  orang lain.(Pramanto Wahyu Jati, 2022)
Dengan  demikian  dapat  diperhatikan  bahwa  UUHC  tersebut  memberikan upaya perlindungan bagi setiap pemegang karyanya baik pemegang hak cipta musik maupun  lagu.  Baik  itu  merupakan  secara  privat  melalui  upaya  penetapan pengadialn niaga yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan selain dari pada  pengadilan  arbitrasi  sebagai  altenatif  dispute  resolution  atas  penyeleseaian sengketa  untuk  dapat  memustus  sengketa  atau  pelanggaran  terhadap  karya  dan hak cipta serta berbagai macam hak sebagaimana telah dinyatakan tersebut serta dapat  menempuh  jalur  proses  terkait  penetapan  jangka  waktu  penyelesaian terhadap  perkara  tersebut.  Dengan  demikian  dengan  ditetepakanya  pengadilan niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus terkait hak cipta
maka  adanya  asas  peradilan  kepastian  hukum  dapat  terwujud  dengan  baik  dan sebagai  mana  mestinya  mengingat  adanya  peneteapan  terkait  batas  waktu  agar dapat  menyelesaikan  dan  melakkan  pemutusan  terhadap  suatu  tuntutan  serta ganti  kerugian  yakni  sekitar  90  (Sembilan  puluh)  hari  semenjak  dilakukan penggugatan  tersebut  telah  di  daftarkan  dan  telah  mendapatkan  perpanjangan waktu  paling  lama  sekitar  30  (tiga  puluh  hari)  dan  didasari  oleh  izin  dari  hakim Mahkamah Agung. Mengenai hal tersebut  berkenaan dengan putusan pengadilan niaga  yang  telah  dibahas  tersebut  hanya  terdapat  suatu  upaya  hukum  berupa kasasisi  dan  dirikan  waktu  dalam  jangka  waktu  90  (Sembilan  puluh)  hari  sejak dilakukan permohonan tersebut di terima oleh Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung  harus  memberikan  putusan  terhadap  pemohonan  kasasi  bagi  hak  cipta tersebut agar pemasalahan tersebut mampu segera diselesaikan dengan baik dan benar.

## 4. PENUTUP
Regulasi  yang  mengatur  mengenai  hak  cipta  lagu  atau  music  dalam  PP  No. 56/2021  adalah  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  pengelolaan  mengenai  royalti terhadap  lagu  atau  musik  masih  belum  memberikan  suatu  kejelasan  serta kepastian hukum dalam pengelolaan royalti dengan adanya Peraturan Pemerintah ini pengelolaan mengenai royalti cukup jelas di tambah dalam hal Hak cipta lagu musisi  terutama  pencipta  lagu  dan  pemegang  hak  atas  lagu  mendapatan perlindungan dengan adanya peraturan pemerintah ini.
Maka  para  pengguna  dengan  tujuan  komersil  harus  mendapatkan izin  atau dengan  membuat  kesepakatan  antara  pemilik  atau  pemegang  hak.  Dengan demikian  maka  para  pengguna  music  atau  lagu  dengan  tujuan  komersial  tidak melanggar ketentuan ini. Serta dengan adanya tujuan komersial mewajibkan para pengguna komersial memberikan royalti sebagai hak ekonomi dari pemegang lagu atau  musik  tersebut.  Penyelesaian  hukumnya  antara  kasus  Once  dan  Dewa  19 dalam hal ini LMKN harus menjadi penengah dalam perseteruan ini karena LMKN sesuai dengan fungsinya merupakan lembaga yang mengelola royalty terhadap hak cipta lagu, dalam hal ini LMKN dapat memberikan peringat kepada Event organizer (EO) untuk membayar sejumlah royalty kepada Dewa 19 dan/atau apabila Event Organizer  tersebut  tidak  mengidahkan  LKMN  maka  memiliki  dan  berkewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran Hak cipta yang dilakukan  terhadap Event Organizer tersebut

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  P.  M.  (2015).  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif.  In Aswaja  Pressindo . Aswaja  Pressindo.  http://idr.uin-antasari.ac.id/5014/1/Metodologi  Penelitian Kuantitatif.pdf
Adela,  P.,  &  Isradjuningtias,  A.  C.  (2022).  Pemegang  Hak  Cipta  Musik  terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan keuntungan Hak  Cipta  Lagu  Dan  Musik  serta  upaya  Perlindungan  Hukum. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (3).
Daffa Okta Permana, & Masri, E. . & T. C. I. (2014). Royalti serta implementasi terkait penciptaan  lagu  tentang  UU  No.28  Tahun  2014  mengenai  Hak  Cipta. Krtha Bhayangkara , 15 (2).
Ginting,  A.  R.  (2019).  Peran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  dalam Perkembangan  Aplikasi  Musik  Streaming. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum ,
13 (3), 379. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.379-398 Karim, A. (2021). KEPASTIAN HUKUM LMKN SEBAGAI LEMBAGA TERPADU SATU PINTU  PENGHIMPUN  DAN  PENDISTRIBUSI  ROYALTI  HAK  CIPTA  DAN  HAK
TERKAIT  BIDANG  MUSIK  DAN  LAGU. Legalitas:  Jurnal  Hukum , 13 (1),  64. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.232
Kusno  Habi. (2016).  PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK CIPTA  TERHADAP  PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET. Fiat Justisia Journal of Law , 10 (3), 489 – 502. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Lopes Fransin Miranda. (2013). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU. Lex Privatum , 1 (2), 44 – 57.
Miladiyanto,  S.  (2015).  Royalti  Lagu/Musik  Untuk  Kepentingan  Komersial  Dalam Upaya  Perlindungan  Hak  Cipta  Lagu/Musik. Rechtldee  Jurnal  Hukum , 10 (1). www.aktual.co/nusantara,
Ni  Made  Harini,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Desak  Gde  Dwi  Arini.  (2021). Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  bagi  Pemilik  Hak  Cipta  Musik  dan  Lagu dalam  Pembayaran  Royalti  oleh  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (1), 89 – 94.
https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3111.89-94
Ningrat Raden Ayu Putu Wahyu, Mangku Dewa Gede Sudika, & Suastika I Nengah. (2020). AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU  DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28  TAHUN  2014  DAN  COPYRIGHT  ACT  (CHAPTER  63,  REVISED  EDITION 2006). Ganesha Law Review , 2 (2), 180 – 192. www.merdeka.com, Pramanto  Wahyu  Jati.  (2022). OPTIMALISASI PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI  HAK  CIPTA  OLEH  LEMBAGA  MANAJEMEN  KOLEKTIF  NASIONAL (OPTIMIZATION OF WITHDRAWAL AND DISTRIBUTION OF COPYRIGHT ROYALTY BY NATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTIONS) . 1 (2), 93 – 104.
Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak  Cipta  Sinematografi  Di  Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif  Bern Convention  Dan  Undang-Undang  Hak  Cipta. Indonesia  Law  Reform  Journal ,
1 (1), 111 – 121. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129
Sinaga,  E.  J.  (2020).  Pengelolaan  Royalti  atas  Pengumuman  Karya  Cipta  Lagu dan/atau Musik. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (3), 553. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578
Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (3),  207 – 218. https://bit.ly/3pdfKTL
Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI  ATAS  HAK  CIPTA  DALAM  PEMBAYARAN  ROYALTI. Semarang  Law Review (SLR) , 3 (1). http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap  Hak  Cipta  Atas  Penyiaran. Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan Kajian Hukum , 18 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084 Utama, A., Titawati, T., Febryani Loilewen, A., Alumnus, ), Fakultas, D., & Mataram, H.  U.  (2019).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  CIPTA  LAGU  DAN MUSIK  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28  TAHUN  2004. Jurnal Unmasmataram , 13 (1). http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA Zahra, T. ., & Widyaningtyas, K. R. (n.d.). Ketentuan hak cipta terkait kewajiban bagi pembayar  royalti  terhadap  pemutaran  musik  dan  lagu  pada  sektor  usaha pelayanan publik. Padjajaran Law Review .