Palita: Journal of Social Religion Research April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v9i1.4927
Analisis Hukum Islam  terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk
1 Fauzah Nur Aksa, 2 Hamdani, 3 Muhammad Tahmid Nur, 4 Amira Fadhia,
1,2,4 Universitas Malikussaleh
3 Institut Agama Islam Negeri Palopo
Jalan Cot Tengku Nie Reuleut Kabupaten Aceh Utara, Aceh E-mail: fauzah@unimal.ac.id

## Abstract
This research focuses on analyzing the legal of Islam basis of the judge's considerations in Court Determination  Number:  12/Pdt.P/2022/Pn.  Ptk  and  the  legality  of  interfaith  marriages  are reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as the law regarding court decisions regarding interfaith marriages. The type of research used is qualitative research. This research  uses  primary  and  secondary  data.  The  data  collection  method  in  this  research  uses library research. Based on research conducted, it is known that the judge referred to Article 35 of Law number  23 of 2006 concerning Population Administration which states that marriage registration  applies  to  marriages  determined  by  the  court,  so  that  the  judge  interprets  the meaning of the marriage determined by the court to be an interfaith marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is valid based on the rules of religious law, but if an interfaith marriage is carried out outside the jurisdiction of Indonesia its registration is considered valid. The legal implications that arise as a result of this court decision are the status and position of children. It is recommended that judges in taking considerations not only refer  to  one  interpretation,  but  also  look  at  other  legal  considerations  such  as  the Constitutional  Court  decision  Number  68/PUU-XII/2014  in  the  petition  for  Review  of  Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which rejects be firm regarding interfaith marriages, and  use  considerations  based  on  other  laws.  The  DPR  and  the  Government  to  immediately revise the Marriage Law by strengthening the prohibition on interfaith marriages to eliminate the legal vacuum. To society, interfaith marriages should not be carried out.
Keywords : Islamic Law,  interfaith marriage, decision

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  hukum  islam  terhadap  dasar  pertimbangan  hakim dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk dan legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta hukum terhadap  penetapan  pengadilan  tentang  perkawinan  beda  agama.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan sekunder.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka.  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan,  diketahui  dalam  hukum  islam  perkawinan  dianggap  tidak  sah  karena perbedaan agama yang di anut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan perbedaan agama adalah perkawinan tersebut tidak sah, akan tetapi dalam penetapan hakim mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditentukan oleh  pengadilan,  sehingga  hakim  menafsirkan  maksud  perkawinan  yang  ditentukan  oleh pengadilan adalah perkawinan beda agama. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya.  Implikasi  hukum  yang muncul akibat putusan pengadilan ini adalah status dan kedudukan anak. Disarankan kepada Hakim dalam mengambil pertimbangan tidak hanya mengacu terhadap satu penafsiran saja, hakim  juga  harus  secara  tegas  menyatakan  bahwa  hukum  islam  menolak  dengan  keras perkawinan beda agama, selain itu juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain seperti putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014  dalam  permohonan  Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang jelas menolak secara tegas terkait  perkawinan  beda  agama,  serta  menggunakan  pertimbangan  dengan  dasar  hukum lainnya.  Kepada  DPR  dan  Pemerintah  agar  segera  merevisi  Undang-Undang  Perkawinan dengan  mempertegas  larangan  perkawinan  beda  agama  demi  menghilangkan  kekosongan hukum.
Kata Kunci : Hukum Islam, Perkawinan beda agama, Putusan

## Pendahuluan
Perkawinan  erat  kaitannya  dengan  pengaruh  budaya  dan  lingkungan dimana masyarakat itu berada. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,  kepercayaan  dan  agama  dari  masyarakat  yang  bersangkutan. 1 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, mendefinisikan  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Landasan  hukum  agama  dalam  pelaksanaan  perkawinan  sangat penting, dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari orang yang melaksanakan perkawinan, sehingga  keputusan  boleh  tidaknya  suatu  perkawinan  tergantung  pada peraturan agama. Ini juga berarti bahwa hukum agama tidak diperbolehkan pernikahan  berbeda  agama,  oleh  karena  itu  menurut  hukum  negara  juga tidak  diperbolehkan,  jadi  dalam  hal  pernikahan  beda  agama,  boleh  atau tidaknya tergantung pada aturan dari agama. 2
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  mengatur  mengenai  perkawinan beda  agama  yaitu  dalam  Pasal  40  KHI  yang  menyatakan  bahwa  dilarang melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu  perkawinan  dengan  pria  lain;  b.  seorang  wanita  yang  masih  berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama
1 Asiah  Nur,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang- Undang  Perkawinan  Dan  Hukum  Islam,” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan, Vol.  10  No.  2 (2015): 214.
2 Asiah Nur, Ibid.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Islam. 3 Menurut  pasal  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  agama  Islam  melarang keras umatnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
Fakta  yang  ditemui  di  lapangan  adalah  masih  banyak  terjadi  kasus perkawinan beda agama. Terdapat 6 kasus perkawinan beda agama di tahun 2023 yang diterima oleh Pengadilan Negeri dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri  yaitu  Penetapan  PN  Surabaya  Nomor  283/Pdt.P/2023/PN.Sby, Penetapan  PN  Surabaya  Nomor  407/Pdt.P/2023/PN.Sby,  Penetapan  PN Surabaya  Nomor  586  /Pdt.P/2023/PN.Sby,  Penetapan  PN  Surabaya  Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Sby,  Penetapan  PN  Surabaya  Nomor  255/Pdt.P /2023/PN.Sby,  dan  Penetapan  PN  Surabaya  Nomor  155/Pdt.P/2023/PN. Sby.  Salah  satu  contoh  permohonan  perkawinan  beda  agama  yang dikabulkan  oleh  Pengadilan  adalah  Penetapan  Pengadilan  Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk  dengan  pemohon  bernama  Ridho  Nur  Azzaman  dan Meryandani.
Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Akan  tetapi, terdapat  Putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  Nomor  1400/K/Pdt/1986  yaitu mengenai  kasus  perkawinan  beda  agama,  dimana  perkawinan  beda  agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil dikarenakan menurut pertimbangan hakim,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  memuat  sesuatu ketentuan  apapun  yang  merupakan  larangan  perkawinan  dikarenakan perbedaan  agama. 4 Kemudian  Penetapan  Pengadilan  Nomor:  12/Pdt.P/20 22/Pn.Ptk yang merupakan kasus perkawinan beda agama dengan pemohon bernama  Ridho  Nur  Azzaman  beragama  Islam  dan  Meryandani  yang beragama  katholik,  juga  diizinkan  oleh  hakim  untuk  mencatatkan perkawinannya  di  kantor  catatan  sipil  terdekat.  Sedangkan,  Agama  Islam berdasarkan KHI melarang adanya perkawinan beda agama.
Penelitian  relevan  dengan  perkawinan  beda  agama  yaitu  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Miftakul  Bil  Ibad,  yang  berjudul  Perkawinan  Beda Agama  Perspektif  Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Muhammadiyah.  Hasil penelitian menunjukan bahwa MUI mengharamkan perkawinan beda agama karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar sesama umat Islam dan mengakibatkan  keresahan  di  masyarakat.  Sedangkan  Muhammadiyah membolehkan perkawinan beda agama karena dalam sejarah Islam diketahui bahwa  Nabi  Muhammad  Saw  pernah  menikah  dengan  seorang  wanita Nasrani yang berasal dari Mesir, yaitu Maria al-Qibthiyyah. MUI menyamakan
3 Pasal 40, Kompilasi Hukum Islam.
4 Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400/K/Pdt/1986
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
ahlu al-Kitab (Nashrani dan Yahudi) termasuk kategori musyrik, sedangkan Muhammadiyah  beranggapan  bahwasanya  wanita  ahlu  al-Kitab  itu  tidak termasuk musyrikat. 5
Penelitian yang dilakukan oleh Desi Anggraeni, Adang Kuswaya dan Tri Wahyu  Hidayati,  yang  berjudul Marriage  Of  Different  Religions  On  The Qur'anic Perspective (Buya Hamka’s Analysis In Tafsir Al-Azhar) Pernikahan Beda  Agama  Perspektif  Al-Qur’an  (Analisis  Pemikiran  Buya  Hamka  Dalam Tafsir  Al-Azhar).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Buya  Hamka mengharamkan  pernikahan  muslim  dengan  orang  musyrik  baik  laki-laki maupun  perempuan  berdasarkan  surat  Al-Baqarah  ayat  221.  Musyrik menurut  Buya  Hamka  adalah  musyrik  secara  umum  tanpa  terkecuali. Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 5 Buya Hamka membolehkan nikah beda agama antara pria muslim dan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Buya  Hamka  cenderung  mengedepankankan  bahwa  seorang  mukmin  harus kuat dan kokoh imannya jika akan menikah dengan ahli kitab. 6
Pasal  2  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  menyatakan  bahwa  perkawinan  sah  apabila  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu memicu banyak penafsiran  hukum  dan  pembenaran  atas  perkawinan  beda  agama,  terlihat dari  jumlah  masyarakat  yang  terdata  melakukan  perkawinan  beda  agama pada  tahun  2023,  dan  perkawinan  beda  agama  tersebut  izinkan  oleh pengadilan  untuk  dicatatkan  di  kantor  catatan  sipil  setempat.  Hal  ini menimbulkan  beberapa  pertanyaan  mengenai  ketentuan  hukum  Islam tentang  perkawinan  beda  agama,  dikarenakan  salah  satu  penggugat merupakan  seorang  muslim,  kemudian  mengenai  dasar  hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor:
12/Pdt.P/2022/PN.Ptk,  mengenai  legalitas  perkawinan  beda  agama berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, serta  implikasi  hukum  terhadap  penetapan  pengadilan  tentang  perkawinan beda agama.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  ini  sangat  menarik untuk diteliti lebih dalam, sehingga penelitian ini diberi judul Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di
5 Miftakul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah,” the Indonesian Journal Islamic Family Law, Vol. 9 No. 1, (Juni 2019).
6 Desi  Anggraeni,  dkk.  “Marriage  Of  Different  Religions  On  The  Qur'anic  Perspective (Buya  Hamka’s  Analysis  In  Tafsir  Al-Azhar)  Pernikahan  Beda  Agama  Perspektif  Al-Qur’an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar),” jurnal Studi Qur’an dan Hadist, Vol. 4 No. 2, (2022).
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Indonesia  (Studi  Putusan  Nomor:  12/Pdt.P/2022/PN.  Ptk . Penelitian  ini merumuskan  tiga  masalah,  yakni  bagaimana  analisis  hukum  islam  dalam penetapan  hukum  hakim  tentang  perkawinan  beda  agama  dalam  putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk, bagaimana legalitas perkawinan beda agama berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  serta  bagaimana  implikasi  hukum  terhadap  penetapan pengadilan  tentang  perkawinan  beda  agama,  dengan  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  analisis  hukum  islam  dalam  penetapan  hukum hakim  dalam  Penetapan  Pengadilan  Nomor:  12/Pdt.P/2022/Pn.  Ptk,  dan untuk  mengetahui  legalitas  perkawinan  beda  agama  ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta untuk mengetahui implikasi  hukum  terhadap  penetapan  pengadilan  tentang  perkawinan  beda agama.

## 1. Kajian teoritik

## a. Pengertian perkawinan
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan menyatakan  bahwa  “Perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  dan  batin  antara seorang  wanita  dengan  seorang  pria  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa” 7 . Dari pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir melainkan juga ikatan  batin  antara  kedua  belah  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  untuk membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. 8
Pengertian perkawinan di atas mengandung beberapa aspek, pertama: aspek  yuridis,  karena  di  dalamnya  terdapat  ikatan  lahir  atau  formal  yang melahirkan  hubungan  hukum  antara  suami  isteri;  kedua:  aspek  sosial, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan  masyarakat;  ketiga:  aspek  religius  dengan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa sebagai  dasar  dalam  pembentukan  keluarga.  Perkawinan  bukan  sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya  hal  formilnya  saja,  sedangkan  ikatan  batin  mengungkapkan adanya  yang  tidak  formil  atau  tidak  dapat  dilihat.  Kedua  hal  itu  adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. 9
7 Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974.
8 K.Wantjik Saleh, “ Hukum Perkawinan Indoneisa ,” ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),
14.
9 Tinuk Dwi Cahyani, “ Hukum Perkawinan .” (Malang, UMM Press, 2020), 2.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34

## b. Syarat-Syarat Perkawinan
Melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Syarat Materiil Syarat  materiil  diatur  dalam  pasal  6  sampai  pasal  11  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  dibedakan lagi  dalam  syarat  materiil  yang absolute atau  mutlak  dan  syarat materiil yang relatif.
a) Syarat  Materiil  mutlak  merupakan  syarat-syarat  yang  berlaku dengan  tidak  membeda-bedakan  dengan  siapa  dia  akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi :
1) Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  calon mempelai. 2) Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
b) Syarat  Materiil  mutlak  merupakan  syarat  yang  melarang perkawinan  antara  seorang  dengan  seorang  tertentu,  yaitu  :
Larangan  kawin  antara  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan keluarga  yakni  hubungan  kekeluargaan  karena  darah  dan perkawinannya,  yang  ditentukan  pada  Pasal  8  Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :
1) Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  kebawah maupun keatas. 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya.
3) Berhubungan semendan yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak atau tiri.
4) Berhubungan  susuan  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
5) Berhubungan  saudara  dengan  istri  atau  sebagai  bibi  atau kemenakan  dari  istri  dalam  hal  seorang  suami  beristri  lebih dari seorang.
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
7) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat (4) dan pasal 4.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
8) Larangan  perkawinan  antara  dua  orang  yang  telah  bercerai untuk  kedua  kalinya,  sepanjang  hukum  masing-masing  agama dan kepercayaannya menentukan lain. 9) Wanita  yang  putus  perkawinannya  berlaku  jangka  waktu tunggu.
2. Syarat formil Syarat  yang  merupakan  formalitas  yang  berkaitan  dengan  upacara nikah. Syarat formil yang merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari tiga tahap, yaitu : 10
a) Tahap Pertama
1) Pemberitahuan  kehendak  akan  melangsungkan  perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2) Pemberitahuan  dilakukan  secara  lisan  atau  tertulis  oleh  calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
3) Pemberitahuan  memuat  nama,  umur,  agama,  pekerjaan,  tempat kediaman  calon  mempelai  dan  apabila  salah  seorang  atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.
b) Tahap Kedua
1) Penelitian  yang  dilakukan  oleh  pegawa  pencatat  apakah  syarat- syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak  terdapat halangan menurut Undang-Undang.
2) Pegawai  pencatat  meneliti  pula  kutipan  akta  kelahiran  atau  surat kenal  lahir  calon  mempelai,  keterangan  mengenai  nama,  agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
c) Tahap Ketiga Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melangsungkan perkawinan menurut Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:
1) Adanya persetujuan calon mempelai.
2) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
3) Adanya  izin  kedua  orang  tua  atau  wali  bagi  calon  mempelai  yang belum berusia 21 tahun.
4) Antara  calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  wanita  tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
10 Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6) Bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  agama  dan  kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang janda 11 .

## c. Pembatalan Perkawinan
Pembatalan  perkawinan  diatur  pada  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan”.  Dalam  penjelasannya disebutkan pengertian “dapat‟ pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak  batal,  jika  menurut  ketentuan  hukum  agama  masing-masing  pihak tidak  menentukan  lain.  Dengan  demikian,  alasan  untuk  mencegah perkawinan  dan  alasan  untuk  membatalkan  perkawinan  mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Permohonan  pembatalan  perkawinan  harus  disampaikan  kepada Pengadilan  daerah  hukum  dimana  perkawinan  yang  dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau  istri. 12 Permohonan  pembatalan  perkawinan  hanya  boleh  diajukan oleh  pihak  yang  berhak  yang  disebut  dalam  Pasal  23,  24,  26  dan  27 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Batalnya suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat  berlangsungnya perkawinan. 13

## d. perkawinan beda agama
Menurut  Abdurrahman,  perkawinan  beda  agama  adalah  suatu perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memeluk  agama  dan kepercayaan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya. 14 Meskipun mengenai  perkawinan  telah  ada  pengaturannya  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  bukan  berarti  bahwa  undang-undang  ini  telah mengatur  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  perkawinan.  Contoh
11 Riduan  Syahrani,  “ Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata,” (Bandung:  Alumni, 1992), 68.
12 Pasal  24,  Undang-Undang  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13 Riduan Syahrani, “ Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,” 218.
14 O.S.  Eoh,  “ Perkawinan  antar-Agama  dalam  Teori  dan  Praktek ,”  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996), 35.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
persoalan  yang  tidak  diatur  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  adalah perkawinan  beda  agama,  yaitu  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan yang berbeda agama. 15
Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menjelaskan  bahwa  perkawinan  sah  apabila  pelaksanaan  perkawinan tersebut  menurut  hukum  agamanya  masing-masing.  Pasal  2  Kompilasi Hukum  Islam  menyebutkan  perkawinan  merupakan  sebuah  akad  atau miitsaaqon  gholiidhan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  pelaksanannya merupakan sebuah ibadah. 16

## Metode
Metode  penelitian  merupakan  suatu  pendekatan  tentang  apa  dan bagaimana yang akan diterapkan didalam penelitian. 17 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang  yang  diamati  serta  berupaya  untuk  mencari  makna. 18 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif,  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  yang  meneliti  dan menelaah  bahan  pustaka,  atau  data  sekunder,  maka  penelitian  hukum normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan,  penelitian  hukum teoritis/dogmatis.  Dengan  demikian  bahan  yang  diteliti  pada  penelitian hukum  normatif  adalah  bahan  pustaka.  Bahan  pustaka  merupakan  bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. 19
Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400/K/Pdt/1986. Kemudian bahan hukum  sekunder  berupa  buku-buku  yang  terkait  mengenai  materi perkawinan, artikel yang terkait mengenai materi perkawinan, karya ilmiah
15 Rusli  dan  R.  Tama,  “ Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahnya ,”  (Bandung:  Pionir Jaya, 1986), 11.
16 Djaja  S  Meliala,  “ Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Perkawinan ,” (Bandung: Nuasa Aulia, 2008), 82. 17 Peter  Mahmud  Marzuki ,  “Penelitian  Hukum” ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011), 37.
18 Lexy  J  Moleong,  “ Metode  Penelitian  Kualitatif ,”  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2004), 13.
19 Ishaq,  “ Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi ,” (Bandung: Alfabeta, 2017), 6.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
yang  ada  kaitannya  dengan  perkawinan,  kamus  hukum,  bahan  hukum  lain baik media elektronik maupun media cetak .
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara-cara  yang  dilakukan  oleh peneliti  untuk  mengumpulkan  data.  Cara  pengumpulan  data  ini  dapat dilakukan  melalui  penelitian  dokumen  ( library  research ). Library  research dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian. 20 Alat  yang  dimaksudkan  adalah  instrument  penelitian  yang digunakan  yang  menghimpun  data  dengan  cara  menelaah  bahan-bahan kepustakaan,  seperti  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier. 21
Analisis  data  menggunakan  metode  analisis  normatif  yaitu  cara menginterpretasikan  bahan  hasil  penelitian  berdasarkan  pada  pengertian hukum,  norma  hukum,  teori-teori  hukum  serta  doktrin  yang  berkaitan dengan pokok permasalahan.

## Hasil dan Diskusi
A. Analisis  Hukum  Islam  dalam  Penetapan  Hukum  Hakim  tentang Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk
Pernikahan beda agama diatur Al-qur’an yang terdapat pada Surah Al- Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:
وَ ﻻَ ﺗَﻧ ﻛِ ﺣُ و اْٱ ﻟۡ ﻣُ ﺷۡ رِ ﻛَ ـٰﺗِ ﺣَ ﺗﱠﯨٰ ﯾُ ؤۡ ﻣِ ﻧﱠۚ وَ ﻷَ َﻣَ ﺔٌ ﻣﱡ ؤۡ ﻣِ ﻧَ ﺔٌ ﺧَ ﯾۡ رٌ ﻣِّ ﻧ ﻣﱡ ﺷۡ رِ ﻛَ ﺔٍ وَﻟَ وۡ أَ ﻋۡ ﺟَ ﺑَﺗۡ ﻛُ ﻣۡۗ وَ ﻻَ ﺗُﻧ ﻛِ ﺣُ و اْٱ ﻟۡ ﻣُ ﺷۡ رِ ﻛِ ﯾﻧَ ﺣَ ﺗﱠﯨٰ ﯾُ ؤۡ ﻣِ ﻧُ و اْۚ وَﻟَ ﻌَﺑۡ دٌ ﻣﱡ ؤۡ ﻣِ ﻧٌ ﺧَ ﯾۡ رٌ ﻣِّ ﻧ ﻣﱡ ﺷۡ رِ ﻛٍ وَﻟَ وۡ أَ ﻋۡ ﺟَ ﺑَ ﻛُ ﻣۡۗ ﺄُ وْ ﻟَـٰٓ ﺋِ ﻛَ ﯾَدۡ ﻋُ و ﻧَﺈِ ﻟَﯨ ﭑﻟ ﻧﱠﺎ رِۖ وَٱ ﻟﻠﱠ ﮭُ ﯾَدۡ ﻋُ وٓاْ إِﻟَ ﯨﭑ ﻟۡ ﺟَ ﻧﱠ ﺔِ وَٱ ﻟۡ ﻣَ ﻐۡ ﻔِ رَ ةِﺑِ ﺈِذۡ ﻧِ ﮫِ ۦۖ وَ ﯾُﺑَ ﯾِّ نُ ءَا ﯾَـٰ ﺗِ ﮫِ ۦ ﻟِﻠ ﻧﱠﺎ ﺳِ ﻠَ ﻌَﻠﱠ ﮭُ ﻣۡ ﯾَﺗَ ذَ ﻛﱠ رُ و نَ
Artinya  : “Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan  musyrik  meskipun  dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu  nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh,  hamba  sahaya  laki-laki  yang  beriman  lebih  baik  daripada  laki-laki  musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke  surga  dan  ampunan  dengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan  ayat-ayat-Nya  kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al-Baqarah: 221)
ٱﻟۡ ﯾَ وۡ ﻣَﺄ ُﺣِ ﻠﱠﻠَ ﻛُ ﻣُ ﭑﻟ ط ﱠﯾِّﺑَـٰ ﺗُۖ وَ طَ ﻌَﺎ ﻣُ ﭑﻟﱠ ذِ ﯾﻧَ ﺄُ و ﺗُ و اْٱ ﻟۡ ﻛِ ﺗَـٰ ﺑَ ﺣِ ﻠﱞﻠﱠ ﻛُ ﻣۡ وَ طَ ﻌَﺎ ﻣُ ﻛُ ﻣۡ ﺣِ ﻠﱞﻠﱠ ﮭُ ﻣۡۖ وَٱ ﻟۡ ﻣُ ﺣۡ ﺻ َﻧَـٰ ﺗُ ﻣِ ﻧَﭑ ﻟۡ ﻣُ ؤۡ ﻣِ ﻧَـٰ ﺗِ وَٱ ﻟۡ ﻣُ ﺣۡ ﺻ َﻧَـٰ ﺗُ ﻣِ ﻧَﭑ ﻟﱠذِ ﯾﻧَ ﺄُ و ﺗُ و اْٱ ﻟۡ ﻛِ ﺗَـٰ ﺑَ ﻣِ ﻧﻘَ ﺑۡﻠِ ﻛُ ﻣۡ ﺈِذَ آ ءَا ﺗَﯾۡ ﺗُ ﻣُ و ھُ ﻧﱠﺄ ُﺟُ و رَ ھُ ﻧﱠ ﻣُ ﺣۡ ﺻِ ﻧِﯾ ﻧَ ﻐَ ﯾۡ رَ ﻣُ ﺳَ ـٰﻔِ ﺣِ ﯾﻧَ وَ ﻻَ ﻣُ ﺗﱠ ﺧِ ذِ ﯨٓﺄَ ﺧۡ دَا ﻧٍۗ وَ ﻣَﻧ ﯾَ ﻛۡ ﻔُ رۡ ﺑِﭑ ﻹِۡ ﯾ ﻣَـٰ ﻧِﻔَ ﻘَ دۡ ﺣَ ﺑِ طَ ﻌَ ﻣَﻠُ ﮫُ ۥ وَ ھُ وَ ﻓِﯨ ﭑ ل ◌ۡ اٰ ﺧِ رَ ةِ ﻣِ ﻧَﭑ ﻟۡ ﺧَ ـٰ ﺳِ رِ ﯾ نَ
20 Bambang Sunggono, “ Metodelogi Penelitian Hukum ,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 13.
21 Burhan Ashshofa, , “ Metode Penelitian Hukum ,” Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 58.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Artinya: “Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  segala  yang  baik-baik.  Makanan (sembelihan)  Ahli  Kitab  itu  halal  bagimu,  dan  makananmu  halal  bagi  mereka.  Dan (dihalalkan  bagimu  menikahi)  perempuan-perempuan  yang  menjaga  kehormatan  di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan  di  antara  orang-orang  yang  diberi  kitab  sebelum  kamu,  apabila  kamu membayar  maskawin  mereka  untuk  menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh,  sia-sia  amal  mereka,  dan  di  akhirat  dia  termasuk  orang-orang  yang  rugi.” (Q.S Al-Maidah: 5)
Tafsir  Ali  Sayis 22 menjelaskan  sebagai  berikut:  “mereka  itu  orang  orang yang  diharamkan  atas  kamu  untuk  menikahi  mereka,  dari  laki  laki  orang-orang musyrik  juga  wanita-wanita  musyrik  karena  mereka  mengajak  kamu  untuk beramal  ke  neraka,  sedangkan  Allah  mengajak  kamu  beramal  untuk  masuk kedalam  surga  dan  mempengaruhi  kamu  berbuat  dosa  dengan  mengajarimu  dan menjauhkan kamu dari jalan yang benar.” Terdapat ikhtilaf ulama yang sebagian menyebutkan, seluruh orang musyrik baik penyembah berhala, atau yahudi, atau nasrani dan tidak dikhususkan dari mereka, sehingga semua orang musyrik haram dinikahi,  dan  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  orang  musyrik adalah  yang  tidak  ada  kitabnya  seperti  majusi,  dan  musyrikin  arab  yang  tidak punya  kitab,  dan  sebagian  ulama  juga  mengatakan  orang  musyrik  itu  adalah semua orang musyrik 23 .
Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam  teori,  namun  terdapat  teori  yang  memunculkan  adanya  kesempatan  untuk terjadinya  pernikahan  bukan  satu  golongan,  yaitu  antara  umat  Islam  dengan wanita  ahli  kitab,  pembolehan  pernikahan  dengan  ahli  kitab  ini  dimuat  dalam surat  al-Maidah  ayat  5  yang  menerangkan  bahwa  adanya  legalisasi  pernikahan dengan  wanita  ahli  kitab  bagi  kaum  muslim.  Beberapa  ulama  berbeda  pendapat tentang pengertian lafadz musyrik. Pada umumnya mereka menyebutkan seluruh orang  musyrik  baik  penyembah  berhala,  atau  yahudi,  atau  nasrani  dan  tidak dikhususkan  dari  mereka  sehingga  semua  orang  musyrik  haram  dinikahi.  Dan sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  orang  musyrik  adalah  yang tidak ada kitabnya seperti majusi, dan musyrikin arab yang tidak punya kitab. dan sebagian  ulama  mengatakan  orang  musyrik  itu  adalah  semua  orang  musyrik sehingga ayat itu menasakhkan (menghapuskan) berlakunya ayat al maidah 5. Ibn umar  ra  menyebut  larangan  menikahi  yahudi  dan  nasrani,  berkata  ia  adakah musyrik  yang  lebih  besar  dari  orang  yang  mengatakan  bahwa  Allah  itu  ada
22 Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia,” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 10  No  2,  (2022):  8.  https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.Sta ialhidayahbogor.ac.id%2Findex.php%2Fam%2Farticle%2Fdownload%2F4129%2F1528&ps ig=AOvVaw3eq38r50OJGA3a_YvhxKMY&ust=1708262399604000&source=images&cd=vfe& opi=89978449&ved=0CAgQrpoMahcKEwjY6bjRu7KEAxUAAAAAHQAAAAAQBA
23 Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, Ibid.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
anaknya?  yang  terkenal  memang  musyrik  itu  yang  tidak  punya  kitab  dari golongan penyembah berhala dan majusi. Juga berkata ia (ibn umar) bahwa orang musyrik itu termasuk golongan ahli kitab sebagaimana disebut al-maidah :1, maka ia mengharamkan semua musyrik walaupun ia ahli kitab. “Dan wanita yang baik baik dari orang orang yang diberi kitab sebelum kamu” terkait dengan satu kaitan, yaitu “apabila dia beriman”. 24
K.H.  Ibrahim  Hosen  mengatakan,  menurut  madzhab  Syafi’I,  setelah turunnya al-Qur’an, orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab. KHI merupakan  aturan  hukum  perihal  urusan  agama  bagi  muslim  Indonesia,  yang fungsinya adalah untuk mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, secara terumus dan sistematis dalam Kitab Hukum. KHI terdiri dari 3 buku, yang pertama tentang perkawinan,  Kedua  tentang  kewarisan  dan  yang  ketiga  tentang  perwakafan. Dalam  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  dinyatakan  hal  sebagai  berikut:  Pasal  4  :  “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 40 KHI yang menyatakan  larangan  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam . Pasal 44 KHI : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” Pasal 61 KHI : “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien” 25 .
Penetapan  larangan  nikah  beda  agama  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam didasarkan  pada  alasan  yang  kuat,  antara  lain:  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Ini  menjadi  pijakan  “dasar  perkawinan”  bagi  warga Negara  Indonesia  (termasuk  umat  Islam  di  Indonesia)  yang  merupakan ketentuan  hukum  Negara  yang  berlaku  umum,  mengikat,  dan  meniadakan perbedaan  pendapat.  Alasan  lainnya  adalah  tindakan  preventif  untuk mencegah  terjadinya  kemurtadan  akibat  pernikahan  beda  agama.  Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai  kebahagiaan  dan  kepatuhan  kepada  Allah.  Oleh  karenanya, ketaatan  pada  satu  agama  yang  sama  bagi  suami  isteri  merupakan  syarat mutlak. 26
24 Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, Ibid, hlm. 5
25 Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, Ibid , hlm. 9.
26 Abdul  Jalil,  Pernikahan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif  di  Indonesia, Jurnal  Diklat  Teknis, Vol.  VI  No.  2,  (Juli  2018):  62-63. https://pusdiklattekniskeme nag.e-journal.id/andragogi/article/download/56/48
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Larangan  nikah  beda  agama  dalam  KHI,  sejalan  dengan  fatwa  MUI Nomor  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  yang  dikeluarkan  sebagai  tanggapan terhadap banyaknya pernikahan beda agama yang dilakukan. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan mengenai perkawinan beda agama. Pertama, wanita muslimah  tidak  dibolehkan  (haram  hukumnya)  menikah  dengan  pria  non muslim.  Kedua,  seorang  pria  muslim  diharamkan  menikahi  wanita  bukan muslimah,  termasuk  wanita  ahlulkitab,  karena  dipandang  mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari pada maslahatnya. Yang dijadikan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama,  seluruhnya  terdiri  atas  kutipan-kutipan  dari  Al-Qur’an  dan  Hadis. Ayat  Al-Qur’an  pertama  yang  dikutip  adalah  QS  al-Baqarah  ayat  221 mengenai  larangan  pernikahan  seorang  pria  atau  wanita  dengan  seorang musyrik.  Kedua  QS  al-Ma’idah  ayat  5  tentang  diizinkannya  seorang  pria muslim  menikah  dengan  wanita  ahlulkitab  (Yahudi  dan  Kristen)  yang dipertegas  oleh  sebagian  ulama  bahwa setelah  turunnya  Al-Qur’an,  orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahli Kitab sehingga haram dinikahi . Yang ketiga  QS  al-Mumtahanah  ayat  10  larangan  pernikahan  seorang  wanita muslimah dengan seorang kafir. Yang keempat QS At-Tahrim ayat 6 tentang perintah  untuk  mencegah  diri  dan  keluarganya  agar  tidak  terjerumus  ke neraka 27 .
Berdasarkan  Pasal  40  dan  Pasal  44  KHI,  serta  pendapat  para  ulama  yang mengharamkan perkawinan beda agama, dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan aturan agama, artinya perkawinan  beda  agama  tidak  diperbolehkan  untuk  dilaksanakan  dalam  agama Islam,  dan  jika  tetap  dipaksakan  untuk  melangsungkan  pernikahan  beda  agama, maka  pernikahan  itu  tidak  sah  dan  melanggar  undang-undang.  Jika  dikaitkan dengan  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  Ri dho  Nur  Azzaman  dan Meryandani,  berdasarkan  Putusan  Nomor  :  12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk  dimana Ridho  Nur  Azzaman  dengan  status  beragama  Islam,  dan  Meryandani  yang beragama  Kristen  Katholik,  dan  perkawinan  antara  pemohon  sudah terlaksana  di  Gereja Bethany  Indonesia  secara  adat  Dayak  pada  tanggal  19 September  2021,  maka  pernikahan  mereka  dianggap  tidak  sah  secara  agama Islam,  walaupun  diizinkan  oleh  hakim  untuk  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil Pontianak, berdasarkan Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk , dengan amar putusan yaitu;
1. Memberikan  izin  kepada  para  pemohon  untuk  mencatatkan  perkawinan beda  agama  tersebut  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Pontianak.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut di atas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
Ridho  yang  beragama  Islam  bisa  dianggap  telah  mempermainkan  agama Islam karena melakukan pernikahan secara agama Kristen.

## B. Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  yang  bertujuan  untuk  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang  mempunyai  akibat  langsung  terhadap  sahnya  suatu  perkawinan. Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menentukan  bahwa,  “Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayannya,  semua  perkawinan dikatakan  sah  apabila  terpenuhinya  syarat  sah  perkawinan  menurut agama masing-masing. 28 Dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, artinya seorang yang beragama  Islam  jika  menikah  dengan  non  muslim,  maka  perkawinannya tidak  sah,  karena  Pasal  40  KHI  menyatakan  bahwa  dilarang melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita karena  keadaan  tertentu:  a.  karena  wanita  yang  bersangkutan  masih terikat  satu  perkawinan  dengan  pria  lain;  b.  seorang  wanita  yang  masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Menurut pasal tersebut terlihat jelas bahwa agama Islam melarang keras umatnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  baik  dari  segi pelaksanaan  atau  pencatatannya.  Hal  ini  menyebabkan  masalah perkawinan  beda  agama  menjadi  tidak  jelas  secara  hukum  atau  menjadi suatu kekosongan hukum terkait apakah perkawinan beda agama itu sah atau  tidak  sah.  kekuatan  berlakunya  suatu  hukum  tidak  semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis 29 .
28 Sirman  Dahwal,  “ Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia ,” (Bandung: Mandar Maju),  2016.
29 Sudikno Mertokusumo, “ Mengenal Hukum ,” (Yogyakarta,: Liberty), 2002.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Secara  sosiologis,  tidak  adanya  pengakuan  negara  atas  perkawinan beda  agama  menyebabkan  banyak  warga  negara  yang  melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu, hal ini  juga  dapat  dilegalkan  karena  secara  yuridis  keberadaan  Pasal  56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan syarat perkawinan  tersebut  harus  dicatatkan  dalam  waktu  1  tahun  setelah mereka  kembali  ke  wilayah  Indonesia  dengan  membawa  surat  bukti perkawinan  untuk  dapat  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil  setempat 30 Kalimat “tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini” dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat merujuk  pada  Pasal  8  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lainnya.
Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  juga  berkaitan  dengan  perkawinan  dalam  hal pencatatannya, dimana undang-undang ini memberikan perlindungan dan pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi  serta  status  hukum mengenai  kependudukan  penduduk  Indonesia  yang  berada  di  dalam dan/atau luar wilayah Indonesia 31 . Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang- Undang  tersebut  bahwa  Setiap  Penduduk  mempunyai  hak  untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil;  c.  perlindungan  atas  Data Pribadi;  d.  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  dokumen 32 .  Hadirnya undang-undang  ini  mengakomodir  seluruh  kepentingan  administrasi pendudukan  warga  negara  Indonesia  termasuk  dalam  pencatatan perkawinan.
Pasal  34  Undang-Undang  mengakomodir  perkawinan  berbeda agama  yang  sebelumnya  tidak  mempunyai  kepastian  hukum  dan  sulit mendapatkan  pengesahan  perkawinan  oleh  negara.  Pencatatan perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan berlaku  pula  bagi:  a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 Huruf a
30 Sirman  Dahwal,  “ Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  dalam  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia ,” (Bandung: Mandar Maju), 2016.
31 Poin  Konsiderans  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006 Nomor 124).
32 Pasal 2 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 23 Tahun 2006.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
ini  menyebutkan,  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  ditetapkan oleh  Pengadilan  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar-umat  yang berbeda  agama.  Karena  perkawinan  beda  agama  tidak  memiliki  akta perkawinan,  maka  berlaku  Pasal  36  Undang-Undang aquo .  Dalam  hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan  dilakukan  setelah  adanya  penetapan  pengadilan.  Melalui ketentuan  tersebut  maka  bagi  pasangan  beda  agama  yang  ingin mencatatkan  perkawinannya,  harus  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan  penetapan  perkawinan  ke  Pengadilan  Negeri  kemudian mencatatkannya ke Kantor Dukcapil.
Berdasarkan  Putusan  Nomor  :  12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk  dengan pemohon  yang  bernama  Ridho  Nur  Azzaman  dengan  status  beragama Islam,  dan  Meryandani  yang  beragama  Kristen  Katholik,  perkawinan antara pemohon sudah terlaksana di Gereja Bethany Indonesia secara adat Dayak pada tanggal 19 September 2021. Para pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Pontianak  sebelum  pemohon  mengajukan  permohonan pencaatan  kepada  pengadilan  negeri  Pontianak,  namun  dikarenakan Pemohon  I  beragama  Islam  dan  Pemohon  II  beragama  Katholik  maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan  perkawinan  dengan  alasan  perkawinan  tersebut  merupakan perkawinan  beda  agama,  dimana  perkawinan  ini  tidak  sesuai  dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  namun  sesuai  dengan  Pasal  35  huruf  (a) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  menyebutkan  perkawinan  itu dapat  dicatatkan  setelah  mendapatkan  penetapan  dari  Pengadilan Negeri 33 .
Pokok  permohonan  pemohon  adalah  memberikan  izin  kepada  Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak;  dan memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak  untuk  melakukan  pencatatan  tentang perkawinan  beda  agama  para  pemohon  tersebut  dalam  Register Pencatatan  Perkawinan  yang  digunakan  untuk  itu”.  Pemohon  juga mengajukan  bukti-bukti  surat  baik  asli  maupun  fotocopy 34 dan mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  yaitu  Winarti  dan  Martadinata,  yang
33 Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, hlm. 3.
34 Bukti P-1-P-7, Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
berstatus sebagai orang terdekat pemohon yang mengetahui perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para pemohon.
Berdasarkan  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh Pemohon,  semuanya  menguatkan  hakim  mengabulkan  permohonan Pemohon  untuk  melangsungkan  perkawinan  beda  agama,  sehingga  amar putusan yang dikeluarkan hakim adalah sebagai berikut:
1. Memberikan  izin  kepada  Para  Pemohon  untuk  mencatatkan perkawinan  beda  agama  tersebut  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak  untuk  melakukan  pencatatan  tentang perkawinan  beda  agama  para  Pemohon  tersebut  dalam  Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.
Penolakan  atau  pengabulan  sebuah  kasus,  tentu  harus  didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  yang  membuat  permohonan  atau gugatan yang diajukan kepada hakim berakhir ditolak atau dikabulkan. 35 Adapun  pertimbangan-pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam menolak  maupun  mengabulkan  permohonan  izin  menikah  beda  agama sebagai berikut:
1. Data Autentik menjadi pertimbangan utama hakim
Hakim  mengacu  pada  pasal  21  Undang-undang  No  1  Tahun  1974 yang  mengatur  tentang  pernikahan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak pernikahan tersebut dengan menyampaikan  alasan-alasan.  Setelah  para  pihak  menerima  surat penolakan,  maka  pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan  yang  berada  di  wilayah  penolakan.  Setelah  permohonan diajukan maka hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Dalam permohonan  perkara  Nomor:  12/Pdt.P/2022/Pn  Ptk,  pemohon  dapat menghadirkan bukti surat keterangan penolakan dari Dukcapil Pontianak dengan alasan perkawinan tersebut perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  35  huruf  (a)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.
2. Keterangan saksi
35 Asmuni,  “Testimonium  De  Auditu  Telaah  Perspektif  Hukum  Acara  Perdata  Dan Fiqh,” Jurnal Hukum dan Peradilan 3, No. 2, (2014).
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Pemohon mendatangkan 2 (dua) orang saksi dimana keduanya ialah tante dari pemohon, dan para saksi mengetahui adanya proses pernikahan para pemohon dikarenakan saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
3. Permohonan pemohon
Permohonan  pemohon  dianggap  sudah  benar-benar  menempuh upaya  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dengan mengajukan  bukti-bukti  berupa  data  autentik  dan  saksi-saksi  yang dihadirkan dapat memperkuat alasan permohonan izin beda agama.
Pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  para pemohon adalah bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, dimana  tidak  ada  pengaturan  secara  rinci  mengenai  perkawinan  beda agama,  sehingga  terjadi  kekosongan  hukum.  Hakim  juga  melihat kesesuaian  syarat-syarat  perkawinan,  dimana  dalam  penetapan perkawinan beda agama ini, kedua belah pihak sudah memenuhi usia yang telah  ditentukan  Undang-Undang  dan  sudah  patut  dalam  melakukan perkawinan  serta  sudah  memenuhi  syarat  administrasi.  Sehingga  pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  terdapat kekeliriuan dan ketidaktelitian Hakim dalam mempertimbangkan putusan permohonan izin perkawinan beda agama, dimana meskipun dalam sistem peradilan  di  Indonesia  berlaku  asas Ius  Curia  Novit yang  mengharuskan hakim  menerima  segala  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan  beda  agama,  seharusnya  hakim  tidak  tergesa-gesa  membuat penetapan  yang  mengesahkan  perkawinan  beda  agama  dengan  hanya merujuk  pada  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan  berlaku  bagi  perkawinan  yang  ditentukan  oleh  pengadilan, dimana  hakim  menafsirkan  bahwa  maksud  perkawinan  yang  ditentukan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama.
Hakim  seharusnya  mempertimbangkan  perspektif  Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan bahwa pemohon yang  bernama  Ridho  Nur  Azzaman  beragama  Islam.  Hakim  juga seharusnya  mempertimbangkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 68/PUU-XII/2014  yang  pada  pokoknya  menolak  permohonan judicial review Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan  dan  menegaskan  kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi  dari  perbuatan  zina,  dan  seharusya  hakim  juga
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
mempertimbangkan  implikasi  yang  timbul  jika  perkawinan  beda  agama tersebut di sahkan.
Belum  terdapat  peraturan  yang  mengatur  secara  khusus  dan  jelas perkawinan  beda  agama  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum. Artinya jika perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  mengakui keabsahannya.  Tetapi  dalam  Islam,  perkawinan  beda  agama  tetap  tidak sah.
B. Analisis  Implikasi  Hukum  Terhadap  Penetapan  Hakim  Dalam Perkawinan  Beda  Agama  Berdasarkan  Putusan  Nomor  : 12/Pdt.P/2022.PN.Ptk
Implikasi  hukum  merupakan  akibat  hukum  yang  timbul  dari  suatu peristiwa hukum, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P /2022/Pn.Ptk,  hal  ini  menyangkut  perkawinan  beda  agama  yang dilaksanakan  berdasarkan  adanya  penetapan  pengadilan.  Akibat  hukum dapat  diartikan  pula  segala  akibat  konsekuensi  yang  terjadi  dari  segala perbuatan  hukum.  Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:
1. Timbulnya hubungan antara suami-istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak 36 .
Akibat  adanya  perkawinan  terhadap  suami  isteri  menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus dipenuhi. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  suami  isteri.  Apabila dalam  perkawinan  beda  agama  ini  sudah  sah  menurut  agama,  maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama tidak ada yang mengesahkan adanya perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu  pasangan  tersebut  berpindah  agama  mengikuti  salah  satu pasangannya, yang merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum, dengan masalah status anak yang dilahirkan.
Perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  berdasarkan  penetapan pengadilan  secara  legal  adalah  sah  secara  hukum  untuk  dicatatkan  oleh Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
36 Mulyadi,  “ Hukum  Perkawinan  Indonesia ,”  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2008), 41.
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
tentang  Administrasi  kependudukan.  Namun  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  hukum  agama adalah tidak sah dengan masalah status anak yang dilahirkan. Selanjutnya, akibat  hukum  yang  akan  timbul  juga  dari  perkawinan  beda  agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Terkait dengan hak waris bagi yang  berbeda  agama,  Kompilasi  Hukum  Islam  merujuk  pada  pendapat para  ulama  klasik  yang  menegaskan  bahwa  perbedaan  agama  antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  pewaris  adalah orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli waris dan harta peninggalan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  Al-Qur’an  Surah  Al-Baqarah  ayat  221,  dan  Pasal  40  KHI serta  Pasal  44  KHI,  dimana  KHI  sebagai  pertimbangan  yang  diperuntukkan bagi  umat  Islam  dalam  berbagai  hal,  yang  salah  satunya  mengenai perkawinan,  maka  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  Ridho  Nur Azzaman  dan  Meryandani,  dianggap  tidak  sah.  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan  sah berdasarkan  aturan  hukum  agama  dan  keyakinan  masing-masing  tetapi dapat  mendaftarkan  perkawinan  beda  agama  apabila  dilaksanakan  diluar wilayah  juridiksi  Indonesia  dan  pencatatannya  dianggap  sah,  sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 melegalkan pencatatan perkawinan beda  agama  dengan  syarat  adanya  penetapan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan.  Tetapi,  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku,  dan berdasarkan KHI, perkawinan beda agama tetap tidak sah. Implikasi hukum yang  muncul  akibat  adanya  putusan  pengadilan  ini  adalah  kemungkinan dicatatkannya  perkawinan  beda  agama  setelah  adanya  pеnеtаpаn pеngаdilаn,  berimplikasi  terhadap  hubungan  anak  dengan  orang  tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh bapak tidak diakui oleh hukum, berimplikasi terhadap hak waris dimana anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan  anak  hanya  dapat  mewarisi  harta  orang  tua  yang  seagamanya dengannya.
Disarankan kepada Hakim agar pertimbangannya tidak hanya mengacu terhadap  satu  yurisprudensi  kasus  perkawinan  beda  agama  saja.    Kepada DPR  dan  Pemerintah  agar  segera  merevisi  Undang-Undang  Perkawinan dengan  mempertegas  larangan  perkawinan  beda  agama  dan  demi menghilangkan  ketidakpastian  hukum  akibat  adanya  aturan  hukum  yang
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
tumpang  tindih.  Serta  terhadap  masyarakat,  sebaiknya  perkawinan  beda agama tidak dilakukan.

## Daftar Pustaka
Anggraeni, Desi, dkk. 2022. “Marriage Of Different Religions On The Qur'anic Perspective  (Buya  Hamka’s  Analysis  In  Tafsir  Al-Azhar)  Pernikahan Beda  Agama  Perspektif  Al-Qur’an  (Analisis  Pemikiran  Buya  Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar),” jurnal Studi Qur’an dan Hadist, Vol. 4 No. 2,
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Asmuni.  2014.  Testimonium  De  Auditu  Telaah  Perspektif  Hukum  Acara Perdata Dan Fiqh, Jurnal Hukum dan Peradilan 3, No. 2. Azhari,  Wildan  Habib  dan  Fauziah  Lubis,  Pernikahan  Beda  Agama  dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia. 2022. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 10 No 2.
Dahwal, Sirman. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia , Bandung: Mandar Maju,  2016. Eoh,  O.S. Perkawinan  antar-Agama  dalam  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996.
Ibad, Miftakul Bil. 2019. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia  dan  Muhammadiyah,” the  Indonesian  Journal  Islamic  Family Law, Vol. 9 No. 1. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi , Bandung: Alfabeta, 2017.
Jalil,  Abdul.  2018.  Pernikahan  Beda  Agama  dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan  Hukum  Positif  di  Indonesia, Jurnal  Diklat  Teknis, Vol.  VI  No.  2, (diakses pada Februari, 2024).
Kompilasi Hukum Islam.
Marzuki , Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Meliala,  Djaja  S. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Perkawinan , Bandung: Nuasa Aulia, 2008. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Mulyadi, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
Nur,  Asiah.  “Kajian  Hukum.  2015.    Terhadap  Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Hukum  Islam,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2.
Penetapan Pengadilan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, hlm. 3. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor  9 Tahun 1975.
Poin  Konsiderans  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124).
Fauzah Nur Akza, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.13-34
Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400/K/Pdt/1986 Rusli  dan  R.  Tama, Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahnya ,  Bandung: Pionir Jaya, 1986.
Saleh,  K.Wantjik. Hukum  Perkawinan  Indoneisa ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1980.
Sirman Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2016.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta,: Liberty, 2002.
Sunggono,  Bambang. Metodelogi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Bumi  Aksara, 2007.
Syahrani,  Riduan. Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata, Bandung: Alumni, 1992.
Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan . Malang, UMM Press, 2020. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.