Volume 30, No.2, June – November 2020 p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA doi: 10.20473/jeba.V30I22020.151-163
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga p-ISSN: 2338-2686; e-ISSN: 2597-4564 Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

## PENERJEMAHAN RENCANA STRATEGI MENJADI  PROGRAM KEGIATAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD UNTUK PENGUKURAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Wahyudi a
Bambang Tjahjadi b
a Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: wahyudi004@tutanota.com a ; bambang.tjahjadi@feb.unair.ac.id b

## ARTICLE HISTORY
Received: 12 July 2020 Revised 11 September 2020 Accepted: 14 Oktober 2020 Online available: 24 November 2020
Keywords: Strategic Plan, Target, Initiative, Budget, Balanced Scorecard

## ABSTRACT
Introduction : The purpose of this study is intend to knowing the level of  understanding  of  person  who make initiative related to the strategic plan of Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur; also knowing the methods used in elaborating a strategic plan into initiative;  c.  Knowing  the  performance measurement  has  been  using  as  expected;  and  provide input regarding the efforts that need to be done in translating strategic plans.
Methods :  This  study  uses  the  Balanced  Scorecard  model  as  a  strategic management  system  to  translate  the  strategic  plan  into  an  activity program  at  the  Road  Traffic  and  Transportation  Office  of  East  Java Province.
Results :  The results of this research indicated that a Vision Statement Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur can not provide a clear picture about the success rate to be achieved; b. Mission Statement Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur have not been able to demonstrate the importance of the existence of the Office; c. Formulation of document strategic plan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa  Timur  has  not  been  in  accordance with  what  is  expected;  d.  Realization  of  the  budget that are not effective and not performance oriented; e. Target performance of Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan Provinsi  Jawa Timur  has  not  been  measured    or    is  shaped  qualitative  rather  than quantitative;  f.  Unavailability  of  data  used  as  the  basis  for determining the level of achievement of a initiative. Conclusion  and  suggestion :  The    vision  and  mission    statement    of
Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  needs  to be    restructure  and rearrangement objectives, Goals and
Strategies Department.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## INTRODUCTION
Perkembangan    sektor    publik    di    Indonesia    diawali    dengan menguatnya  tuntutan  akuntabilitas  atas  lembaga-lembaga  publik,  baik  di pusat  maupun  daerah  agar  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  penggunaan sumber  daya.  Terbitnya  Undang    Undang    Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  mewajibkan  setiap  instansi pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  negara  untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan.
Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  yang disusun setiap tahun sesuai kebutuhan, yang sebelum era reformasi penyusunan anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran  belanja  rutin  dan  anggaran  belanja  pembangunan  yang  dalam pelaksanaannya  telah  menimbulkan  peluang    terjadinya    duplikasi, penumpukan,    dan    penyimpangan    anggaran.    Pendekatan    yang    digunaka dalam  menyusun  anggaran  menggunakan  :  line  item  budget  yang mengelompokkan pengeluaran berdasarkan jenis dan jumlah totalnya; selain itu  penyusunan  anggaran  menggunakan    sistem    incremental    yang metodenya  didasarkan  pada  anggaran  periode  sebelumnya sebagai dasar ditambahkan  untuk  periode  anggaran  baru  yang  cenderung  menimbulkan mentalitas  untuk  menghabiskan  anggaran  bila  terdapat  sisa  anggaran, sehingga menimbulkan pemborosan.
Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  dilingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa Timur telah memiliki dokumen rencana strategi yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan  berhasil  dengan  baik.  Rencana  strategi   yang  merupakan  suatu  upaya mencari  tahu  dimana  organisasi  berada  saat ini, menentukan arah kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara (strategi)  untuk mencapai tujuan organisasi.
Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  visi ”Terwujudnya  Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pada
Jalur Utama di Jawa Timur Tahun 2010”, maka seluruh personil di lingkup Dinas harus  tahu  dan  memahami  visi  tersebut  karena  setiap  kebijakan  yang  akan diambil    oleh    Dinas    harus    berpedomana    pada    visi  tersebut,  sehingga  setiap Sub  Dinas  dan  Bagian  Tata  Usaha  akan  memiliki  arah  tujuan  yang    jelas  dan menjadi  kekuatan  yang  saling  mendukung  dalam  rangka  mewujudkan  visi Dinas.
Rencana  strategi  Dinas  yang  memuat  program,  kebijakan  dan  sasaran  perlu diterjemahkan  menjadi  program/kegiatan  tahunan  yang  disertai  besaran anggaran yang diperlukan   dan   target   yang   hendak   dicapai   merupakan sesuatu    hal    yang    sangat diperlukan,  karena    apabila    hal  tersebut    tidak dapat  dilaksanakan  maka ”       penyusunan rencana strategis bagi  instansi pemerintah  yang  asalan  saja,  dan  tidak    memuat    fase  implementasi dan evaluasinya  dengan  benar.  Sebagian   besar  (semua  ?)  hanya  berisi  visi dan misi,  sehingga  tentunya  tidak  mempunyai  arti  yang  substantif  dalam  hal akuntabilitas” seperti yang dikemukakan oleh Darmansjah (2003:  5).
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu instansi  yang  bernaung  dibawah  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur,  telah menyusun  Rencana  Strategis  untuk  5  tahun  yaitu  tahun  2006  –  2010. Akuntabilitas  sebagai  bentuk    kewajiban    dalam    mempertanggungjawabkan melaksanakan visi dan misi organisasi pemerintah dalam hal ini organisasi Dinas Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  Propinsi  Jawa  Timur  guna  mengoptimalkan kinerja,  mencapai  tujuan dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dengan  alokasi anggaran   yang   tersedia.

## LITERATURE REVIEW The traditional society
Pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  dapat  menjelaskan  dan mempertanggung   jawabkan   setiap   hasil   yang   telah   dicapai   kepada rakyat      hal      ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bovens  (2006:  7)  yang mendefinisikan  akuntabilitas  adalah ”the relationship between an actor and a forum, in whichthe actor has an obligation to explain and justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgment, and the actor may face consequences”, dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya pemerintah  harus  dapat  memenuhi  harapan  dan  keinginan  masyarakat  sebagai pertanggungjawaban  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya  yang  digunakan.
Untuk  memperoleh  gambaran  seberapa  besar  tingkat  keberhasilan  suatu program/kegiatan  perlu  dilakukan  pengukuran  yang    menurut    Kane    dan
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Johnson    seperti    yang  dikutip  Suprasto  (2006:  4)  pengukuran  kinerja  adalah ”gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program  kebijakan            organisasi            dalam  mewujudkan  tujuan organisasi, outcome hasil  kerja  organisasi  dalam  mewujudkan  tujuan  strategis yang  ditetapkan  organisasi,  kepuasan  pelanggan,  serta  kontribusinya  terhadap perkembangan  ekonomi  masyarakat”.  Jadi  pengukuran  kinerja  harus  dilakukan oleh  instansi  pemerintah  untuk      mengetahui  seberapa  besar  tingkat pencapaian  suatu  kegiatan/program  kebijakan  dalam  rangka  mencapai tujuan strategi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengukuran  kinerja  menurut  Behn,  et  al  (1993:  7)  memiliki  kegunaan yang berbeda, hal  ini  tercermin  dalam  pendapatnya  bahwa ”Performance measures have different uses, according to the defined objectives. They can be used at the operational level, as a control tool; at the strategic level, as a management tool; and in the analysis of the individual performance.” Pengukuran    kinerja    pada    organisasi    pemerintah    menurut    pendapat    ini didasarkan  pada  kebutuhan  dibentuknya  organisasi  tersebut  untuk menjalankan  fungsi  dan  tugasnya,  dan  pengukuran  kinerja  dibedakan  sesuai definisi dan tujuan dilakukannya pengukuran kinerja.
Kaplan  dan  Norton  (1996:  134)  mengklaim,  bahwa  BSC  memberikan manajer  instrumen  yang  diperlukan  untuk  memberikan  pedoman  kemasa depan  guna  keberhasilan  dalam  persaingan.  Menterjemahkan  misi  dan strategis  organisasi  ke  dalam  seperangkat  pengukuran  kinerja  yang komprehensif  yang  memberikan  kerangka  kerja  bagi  sistem  pengukuran strategis dan manajemen.
Balanced Scorecard sebagai        suatu        kerangka        kerja        yang terintegrasi        untuk  menjabarkan  dan  menterjemahkan  strategi  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas    dan    kinerja    menurut    Niven (2008:  56)  karena Balanced Scorecard menurut Niven bermanfaat untuk ”a. Improve Performance; b. Demonstrate Accountability; c. Meet Customer and Constituents Needs; d. Align Department and Employee Goals with Organizational Goals; e. Improve Communication within the Department and the Organization”
Sorkin,  Ferris,  dan  Hudak  dalam  jurnal  Kaufman  dan  Jacob  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Djunaedi  (2000:  5)  mengidentifikasi  langkah-langkah    dasar perencanaan  strategi  meliputi :
(1)  mengkaji  lingkungan (scan the environment); (2)  memilih  isu-isu kunci (select key issues); (3) merumuskan    pernyataan    misi    atau tujuan    umum/visi (set mission statements  or  broad  goals); (4) melakukan  kajian  eksternal  dan  internal (undertake external dan internal analyses); (5)  mengembangkan  tujuan,  sasaran, dan  strategi yang  terkait  dengan  tiap  isu  kunci (develop goals, objectives, and strategies with respect to each issue); (6)  mengembangkan  rencana implementasi  untuk menjalankan tindakan-tindakan strategis (develop an implementation plan to carry out strategic actions);
(7)   memantau,   memperbarui,   dan   mengkaji (monitor, update, dan scan)
Agar  rencana  strategis  dapat  berjalan  secara  baik  dan  terus  berlanjut menurut  Willett  (2003:  4)  diperlukan  suatu  upaya  yang  meliputi ”(a linking strategy to the budgeting process; (b regular meetings to review strategy; and (c a process for a ‘learning and adapting’ strategy, such as designing a feedback system that reports on organisational progress and can assess the strategy’s outcomes.” Penentuan sasaran dan target kinerja pada dokumen rencana  strategis  organisasi  harus  sesuai  dengan  alokasi  anggaran  yang disediakan  bagi  program/kegiatan  yang  telah  ditentukan.  Esensinya  adalah bagaimana, mulai dari merencanakan, melaksanakan kemudian mengendalikan  dengan  harapan  agar  tujuan  organisasi dapat dicapai sesuai dengan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rencaa  strategis  sebagai  dokumen  perencanaan  Satuan  Kerja    Perangkat Daerah  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  harus  dimiliki  oleh  setiap  instansi pemerintah  di daerah  sebagai pedoman  dalam melaksanakan  program  dalam rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi.  Dalam  menjalakan  tugas  dan fungsinya  organisasi  pemerintah  harus  dapat  menyesuaikan  dengan lingkungan  dimana  organisasi  tersebut  berada  hal  ini  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Niven  (2008:  133)  bahwa  strategi  adalah ”broad priorities adopted by an organization in recognition of its operating environment and in pursuit of its mission”

## RESEARCH METHODS
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian kualitatif yang  didasarkan  atas  pertanyaan  pada  pokok  masalah    yaitu    bagaimana menerjemahkan rencana strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Jawa  Timur  menjadi  program/kegiatan  tahunan  dalam  rangka  mewujudkan kinerja  dan  akuntabilitas.  Pembahasan  masalah  dalam  tulisan  ini  diarahkan  pada penggunaan  model Balanced Scorecard sebagai    sistem  manajemen    strategis untuk  menterjemahkan  rencana  strategis menjadi program/kegiatan pada Dinas Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  Propinsi  Jawa Timur.
Tabel 1
Alur Pikir Keterkaitan Data dengan Proposisi
PROPOSISI PENGUMPULAN DATA DATA Melalui penerjemahan rencana strategis Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur menggunakan
Balanced Scorecard menjadi   program/ kegiatan   tahunan,
dapat menentukan ukuran kinerja dan akuntabilitas instansi
pemerintah.
Dokumenter, Wawancara,dan Obeservasi - Tugas dan Fungsi Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur.
- Dokumen rencana strategis dinas.
- Hasil wawancara
- Dokumen pelaksaan anggaran dinas.
- Konsep yang digunakan untuk menterjemahkan rencana strategis menjadi program/
kegiatan tahunan.
- Konsep yang digunakan dalam menyusun anggaran tahunan. - Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. - Penentuan program/ kegiatan  strategis dinas. Pembanding
- Konsep yang mengaitkan rencana strategis dengan program/kegiatan menggunakan Balanced Scorecard - Konsep rencana strategis yang diterapkan  pada    beberapa  organisasi pemerintah

## RESULT AND ANALYSIS
Strategi  sebagai  langkah  tindakan  yang  akan  dilakukan  organisasi  dalam rangka  mewujudkan tujuan  dinyatakan  dalam visi dan  misi. Sementara  misi dan visi terkait dengan pernyataan dalam bidang mengapa dan siapa, sedang strategi fokus  kepada  bagaimana.  Sebuah  strategi  dapat  dipahami  dengan  baik  dan dapat  dilaksanakan  yang  dapat  menentukan  prioritas  dimana  organisasi  akan mengalokasikan sumber daya dan para pegawainya, melalui pernyataan visi dan misinya  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  menentukan strateginya sebagai berikut :
Tabel 2. Strategi Dinas LLAJ Provinsi Jawa timur No. URAIAN 1. Memanfaatkan dan melaksanakan program secara terpadu, efektif dan efisien.
2. Mensosialisasikan solusi pemecahan masalah-masalah tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Melaksanakan sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan
4. Meminimalkan dampak negatif yang timbul dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan  jalan
Sumber : Rencana Strategi Dinas LLAJ Provinsi Jawa Timur
Strategi  organisasi  disusun  berdasarkan  visi,  misi  dan  nilai-nilai  sebagai acuan organisasi untuk berkembang merespon perubahan di masa  datang.  analisis yang    mengkaitkan  antara  visi,  misi,  serta  perkembangan  lingkungan  eksternal berupa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan lingkugan internal organisasi  yang  dapat  digunakan    untuk    menentukan    cita-cita    yang    ingin diwujudkan,  yang  menurut  Kaplan  dan Norton (2001;75) yang baik harus harus memenuhi  unsur  :  strategi  sebagai  kelanjutan  dari  pernyataan  misi;  strategi merupakan suatu hipotesa; strategi mengandung tema; strategi menyelaraskan kegiatan internal untuk mewujudkan tujuan organisasi secara optimal.
Strategi sebagai kelanjutan dari pernyataan misi, untuk itu dalam menyusun strategi  harus  dapat  menterjemahkan  misi  sehingga  setiap  kebijakan/  tindakan individu  dalam organisasi akan selaras  dan  mendukung  misi,  sesuai    pembahasan pada  pernyataan  misi  Dinas diperoleh gambaran bahwa misi Dinas belum efektif, berikut ini  perbandingan pernyataan misi dan strategi Dinas  :
Tabel 3.
Perbandingan Pernyataan Misi dan Strategi Dinas LLAJ Provinsi Jawa timur
MISI STRATEGI
a. Mewujudkan keterpaduan manajemen dan rekayasa angkutan jalan;
b. Meningkatkan pelayanan kelaikan sarana angkutan jalan;
c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur lalu lintas dan angkutan jalan;
e. Mewujudkan sistem informasi manajemen lalu linas dan angkutan jalan.
a. Memanfaatkan    dan      melaksanakan  program secara terpadu, efektif dan  efisien.
b. Mensosialisasikan  solusi  pemecahan  masalah- masalah  tentang  manajemen  dan  rekayasa  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  meningkatkan pembinaan  dan  pengawasan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan.
c. Melaksanakan  sistem  informasi  manajemen  lalu lintas dan angkutan  jalan.
d. Meminimalkan  dampak  negatif  yang  timbul dalam penyelenggaraan manajemen dan
rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
Sumber : Rencana Strategis Dinas LLAJ Provinsi Jawa Timur
Dari  perbandingan  diatas  memperlihatkan  bahwa  antara  misi  dan strategi  Dinas  tidak  singkron  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga hubungan antara misi dan visi yang merupakan pernyataan mengenai mengapa
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
dan  siapa,  dengan  uraian  strategi  yang  fokus  kepada  cara  untuk  mewujdukan citata-cita Dinas tidak terlihat secara jelas.
Strategi  sebagai  suatu  hipotesis;  strategi  merupakan  dasar  bagi organisasi untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan dimasa depan dan    menentukan    perubahan  organisasi  dari  posisi  sekarang  ke  posisi  yang diinginkan,  untuk  itu  dalam  uraian  strategi  Dinas  harus  secara  jelas memperlihatkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil yang ingin dicapai  disertai  dengan  tolok  ukur  yang  digunakan  untuk  memberikan gambaran  seberapa  besar  tingkat  perubahan  yang  dicapai  dari  pelaksanaan program/kegiatan tersebut, namun pada uraian strategi Dinas hal ini tidak ada.
Strategi  mengandung  tema,  tema  strategi  memungkinkan  organisasi untuk  fokus  menentukan  prioritas  dalam  jangka  panjang  dan  jangka  pendek, secara  umum  tema  strategis  mencerminkan  apa  yang  harus  dilakukan  oleh manajemen    untuk    menentukan  keberhasilan  organisasi.  Tema  strategi berkaitan dengan pandangan apa yang harus dilakukan   oleh   seorang   eksekutif secara   internal   untuk   mencapai   hasil   yang   optimal.
Terkait dengan tema strategi yang digunakan oleh Dinas dapat dikatakan bahwa uraian strategi Dinas tidak memiliki tema, yang dampaknya adalah para Kepala Sub Dinas atau Kepala Bagian Tata usaha tidak memiliki pandangan yang dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan.
Strategi  menyelaraskan  kegiatan  internal  untuk  mewujudkan  tujuan organisasi  secara  optimal;  strategi  tidak  hanya  harus  menentukan  hasil  yang dicapai,  tapi  juga  harus  menjelaskan   bagaimana   cara   untuk   mencapainya, untuk    mengembangkan    strategi    yang  sukses  dan  berkelanjutan  adalah memastikan  keselarasan  antara  kegiatan  internal    organisasi  dan  memberikan nilai  tambah  bagi  masyarakat  yang  dilayani,  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  organisasi  pemerintah  yang  terdiri  dari Bagian  Tata  Usaha,  Sub  Dinas  Penyusunan  Program,  Sub  Dinas  Angkutan,  Sub Dinas  Teknik  Sarana  dan  Prasarana,  Sub  Dinas  Pengendalian  Operasional  dan Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas seharusnya  dalam  setiap  keputusan  atau  kebijakan  berpedoman  kepada strategi  Dinas  agar  pelaksanaannya  selaras  antara  Sub    Dinas,  Bagian  Tata Usaha  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah,  namun  pada  kenyataannya  uraian strategi    Dinas    masih    bersifat    umum    belum    memperlihatkan    secara    jelas cita-cita yang ingin diwujudkan.
Pengukuran kinerja  pada  suatu  organisasi  harus  ditetapkan  secara  jelas dapat  terukur.  Tujuan  dan  sasaran  didefinisikan    melalui    sudut    pandang masyarakat    yang  akan  dilayani  hal  ini  digunakan  untuk  mengindentifikasi pengukuran  kinerja  sistem    transportasi,  pengukuran  kinerja  sebagai  perwujudan akuntabilitas  dan  transparansi  publik  dimaksudkan  untuk  memberi  gambaran kepada  para  wakil  rakyat  terhadap  peran transportasi dalam kehidupan sosial, sehingga  untuk  menentukan  ukuran  kinerja  merupakan  sesuatu  hal  yang  penting. Penyusunan  ukuran  kinerja  disusun  melalui  persepektif pelanggan, persepektif keuangan,  persepektif  proses  internal  dan  persepektif  pertumbuhan  dan pembelajaran,  berfungsi  sebagai  penerjemahan  langsung  dari  sasaran    dari peta    strategi  yang  tujuannya  untuk  memberikan  gambaran  kepada  organisasi apakah telah mewudukan tujuannya.
Penyusunan program/kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa  Timur    disusun    masih    belum    menggunakan    metode    tertentu    sehingga dalam penyusunannya masih mengikuti pola yang lama yaitu hanya berisi mengenai uraian  dari  Program/Kegiatan  sedang  tartget  kinerja  yang  ingin  dicapai  tidak dicantumkan,  meskipun  pada  lampiran  menyebutkan  tartget  kinerja  namun  hal tersebut bukan merupakan sesuatu  yang  terukur  (angka),  tetapi  hanya  berupa kata-kata  seperti  ”terwujudnya”, ”terciptanya” dan  ”tercapainya”.  Disatu  sisi karena    keterbatasan    sumber    daya    yang    dimiliki    Dinas    harus  mampu menentukan skala prioritas terhadap setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas.
Target  kinerja  disusun  sebagai  alat  komunikasi  yang  dapat menginformasikan  organisasi    untuk    mencapai    tingkatan    yang    diharapkan melalui    pengukuran    kinerja,    yang  tujuannya  untuk  mengarahkan  organisasi untuk  fokus  pada  perbaikan  terus-menerus  dan  berusaha  untuk  lebih  baik kinerjanya. Target juga merupakan mekanisme bagi organisasi untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dan mendorong akuntabilitas.
Balanced Scorecard tidak    hanya    fokus     pada    salah    satu     unsur keberhasilan  organisasi,  namun  memberikan  gambaran  secara  lengkap mengenai  apa  yang  diperlukan  untuk  berhasil.  Strategi  harus  memperlihatkan dampaknya  bagi  pelanggan,  persepektif  keuangan  diperlukan  untuk  mengukur bagaimana  organisasi  memanfaatkan    dana    yang  ada  secara  efisien  dalam rangka memberi pelayanan, bagaimana pola kerja didalam  organisasi agar hasil kerja  yang  dicapai  dapat  optimal  dan  bagaimana  mengembangkan  sumber daya  manusia  dalam  rangka  mendukung  strategi,  dan.  Setiap  elemen  memiliki hubungan yang penting dan memiliki hubungan sebab dan  akibat.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## CONCLUSION
Dari  hasil  penelitian  terhadap  dokumen  Rencana    Strategi    dan    wawancara dengan  para pejabat di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Agkutan  Jalan  diperoleh kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pernyataan  visi  harus  dapat  memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai sesuatu  yang  ingin  dicapai  sebagai  dasar  dalam  merumuskan  strategi  dan tujuan,  namun  sesuai  yang  tercantum  dalam  dokumen  Rencana  Strategi  Dinas Lalu    Lintas    dan    Angkutan    Jalan    Provinsi  Jawa  Timur,  Visi  Dinas  masih belum/tidak  dapat  memberikan  gambaran  secara  jelas  mengenai  tingkat keberhasilan yang ingin dicapai;
2. Pernyataan Misi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur belum dapat  memperlihatkan    pentingya    keberadaan    Dinas    sehingga    dapat memberikan   motivasi   bagi karyawan dalam bekerja bagi  organisasi;
3. Pemahaman  pihak  pengambil  kebijakan  di  lingkungan  Dinas  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  terhadap  konsep  rencana  strategi  yang tidak  komprehensif  berdampak  pada  penyusunannya  belum  sesuai  dengan apa yang diharapkan;
4. Minimnya  pedoman  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  menyusun rencana  strategi  dan  cara  untuk  menjabarkannya  menjadi  program/kegiatan tahunan,  mengakibatkan  realisasi  anggaran  yang  tidak  efektif  dan  tidak berorientasi pada  kinerja;
5. Target kinerja yang digunakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur untuk mengukur tingkat keberhasilan program/kegiatan masih belum terukur atau masih berbentuk kualitatif bukan kuantitatif;
Kendala  Dinas  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  dapat menerapkan  anggaran  berbasis  kinerja  adalah  tidak  tersedianya  data  yang digunakan  sebagai  dasar  dalam  menentukan  tingkat  capaian  suatu program/kegiatan.

## REFERENCES
Behn,  R.  2003.  Why  measure  performance?  Different  Purposes  require different measures. Public Administration Review ( Vol. 63) , 1 – 15 Bovens  M,  Schillemans  T.  and  Hart  P.  2006.  Does  Public  Account  Ability  Work  ? an Assessment Tool, Working Paper. 1 – 10.
24.
Carpenter,  V.  and  Feroz,  E.  1992.  GAAP  as  a  symbol  of  legitimacy:  New  York State's  decision  to  adopt  generally  accepted  accounting  principles. Accounting Organizations and Society . 1 – 17
Chakrabarty  B.  2007,  Is  it  Meaningful  to  Measure  Performance  in  Government Sector?. Vidyasagar University Journal of Commerce ( Vol. 12) , 1 – 22. Djunaedi A. 2000 Perencanaan Strategis : Kajian dari Perspektif Perencanaan Publik. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja , 1 – 25.
Dobell,  Peter  dan  Ulrich  M.  2002.  Parliament’s  performance  in  the  budget process:  A  case study . Policy Matters. 1 – 27.
Eccles,   R.   G.   and   Pyburn,   P.   J.   1992.   Creating   a   comprehensive   system to   measure performance. Management Accounting , 1 – 17. Fozzard    A.   2001.   The   Basic   Budgeting   Problem   Approaches   to   Resource Allocation    in    the  Public  Sector  and  their  Implications  for  Pro-Poor Budgeting. Working Paper . 1 – 32.
GFOA.    2007.    Performance    measurement:    Using    performance measurement   for   decision making , Issues in Public Sector Performance Measurement , 1 – 40.
Gomes S P. Mendes M. S. Carvalho B. J. 2007. Performance Measurement of the Portuguese  Police      Force      using      the      Balanced      Scorecard.      4th International      Conference      on  Accounting,      Auditing      and Management      in      Public      Sector      Reforms, 11th Biennial CIGAR Conference , 1 – 28.
Guthrie, J. English, L. 1997, Performance information and program evaluation in the  Australian  public  sector‘, International Journal of Public Sector Management, (Vol. 1) , 1 – 22.
Hagen J. von. 2005,  Political Economy of Fiscal Institutions , Discussion Paper , 1 – 17.
Hoque   Z   and   Adams   C.   2008.   P
ector      Performance, A study of government departments in Australia , 1 – Jackson,    P.    1993.    Public    Service    Performance    Evaluation    :    A    Strategic Perspective. Public Money & Management . 1 - 20. John's,    St.    NL,    2004,        Strategic    Planning. Learner’s Edition Excellence in Governance : An Orientation for Public Sector Bodies , 1 – 23.
Jones,  D.  S.  2000.  Uses   and  limitations  of  performance  measurement   in   the civil  service:  An assessment   from   the  Singapore   and   New   Zealand experiences . Asian Journal of Political Science , 1 – 28
Kaplan, R. S. 1983. Measuring manufacturing performance: A new challenge for managerial accounting research. The Accounting Review . 1 – 15
Kaplan,  R.  S.  and  Norton,  D.  P.  2004. Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes . Boston: Harvard Business School.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
---------------------.    1996. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System , Harvard Business Review.
---------------------.  2001. Translating Strategy Into Action, Harvard  Business  School Publishing Corporation.
---------------------.  2001. The Strategi Focused Organization, Harvard  Business School  Publishing Corporation.
Kaufman    J.L.;    Jacobs,    H.M.    1996.    A    Public    Planning    Perspective    on Strategic    Planning, Journal of the American Planning Association, (Vol . 53, No. 1) , 1 – 25.
Kloot, L. and Martin, J. 2000. Strategic performance management: A balanced approach  to  performance    management    issues    in    local government ‘ , Management Accounting Research, (Vol. 11) , 1–30. Kompas [Jakarta], l3 Juli 2003. Darmansjah I. Gerakan Jalan Lurus dalam Masyarakat yang Menyimpang, Rubrikk Opini ,.
Krina P. L. L. Dra. 2003,   Indikator   Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jurnal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , 1 – 26. Lembaga  Administrasi  Negara,  2003,  Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi Negara  Nomor      :      2391/IX/6/8/2003      tentang      Perbaikan      Pedoman Penyusunan   Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1 – 40.
Mardiasmo. 2006. Pewujudan Trans
i  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good  ance , Jurnal Akuntansi Pemerintah (Vol. 2. No. 1), 1 – 30.
Metawie  M  dan  Gilman  M  DR.  2005,  Problems  With  The  Implementation  of Performance  Measurement    Systems    in    The    Public    Sector    whete Performance  is  Linked  to  Pay  :  a  Literature    Review    Drawn    form
The     UK , 3rd Conference on Performance Measurements and
Management Control , 1 – 23.
Moleong.J. L. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remadja Karya.
Murwanto  R.,  Budiarso  A.,  Ramadhana  F.  H.,  2007,  Audit  Sektor  Publik,  Suatu Pengantar  Bagi  Pembangunan    Akuntabilitas    Instansi    Pemerintah, Lembaga    Pengkajian    Keuangan  Publik  dan  Pelatihan  Keuangan Departemen Keuangan RI.
Nasution S. 1988, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. Neale    A    and    Bruce    A    2000.    Performance    Reporting    for    Accountability Purposes    –    Lessons,  Issues,  Future, International Public Management Workshop , 1 – 34.
Niven  P.  R  2003. Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons.
OPM  and  CIPFA.  2004.  The  Good  Governance  Standard  for  Public  Services,
Guidance of public services, The      Independent      Commission      on Good   Governance   in   Public Services, 1 – 42.
nstans
Pemerintah    Republik    Indonesia,    Undang-undang    Nomor    25    Tahun    2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
-------------------,  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
-------------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58    Tahun    2005    tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Power, M. 1997. The audit society - Rituals of verification . Oxford University  Press. Presiden  Republik  Indonesia,  1999,  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 7 Tahun 1999 tentang  Akuntabilitas Kinerja  I Pemerintah.
Royal   Statistical   Society,   2003,   Performance   indicators:   Good,   bad   and ugly.   1   -   10. http://www.rss.org.uk . 12 Agustus 2010
Smith  J.  M.  2006.  Using  a  Balanced  Scorecard  as  a  Strategic  Tool  in  Public Purchasing, International Public Procurement Conference Proceedings , 1 – 35.
Stanbury,  W.T.  2003.  Accountability  to  Citizens  in  the  Westminster  Model  of Government: More  Myth  Than  Reality, Fraser Institute Digital .Publication , Canada: 1 – 46
Suprasto    H.    B.    2006,    Peluang    dan    Tantangan    Implementasi      Anggaran Berbasis  Kinerja. Buletin Studi Ekonomi (Vol 11 No 3) , 24 – 36.
Transportation     Research     Board.    2004.    Strategic    Planning     and     Decision Making   in   State  Departments of Transportation. A Synthesis of Highway Practice. 1 – 82.
UNDP,  2000,  Dokumen  Kebijakan  UNDP  :  Tata  Pemerintahan  Menunjang
Pembangunan  Manusia    Berkelanjutan. buletin informasi Program
Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia , 1 – 16. U.S.  General  Accounting  Office,  1980,  Performance  Budgeting:  Past  Initiatives Offer  Insights for GPRA Implementation , GAO/AIMD, 1- 46. Willett    R,    2003,    Establishing    and    Assessing    Criteria    for    Judgement    of Effectiveness    of    The  Balanced    Scorecard    in    a    Large    Australian Local  Government  Authority, Working Paper , 1 – 42. Wilopo,  2003,  Improvisasi  Manajemen  Strategi  Sektor  Publik. Jurnal Administrasi Negara (Vol III , No.1 ), 1 – 23.
Yin, R. K, 1994. Case study research. Beverly Hills.
Yuwono,    S.,    I.T.    Agus,    dan    Hariyandi.    2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja) .  Bayumedia  Publising, Malang