## PENGARUH KUALITAS
APARATUR  DAERAH  TERHADAP  MANAJEMEN  ASET DENGAN  VARIABEL  KOMITMEN  PIMPINAN  SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA 1
EFFECT  OF  QUALITY  REGIONAL  APPARATUS  ON  ASSET MANAGEMENT WITH  LEADERS’ COMMITMENT  AS  MODERATION VARIABLE  IN THE GOVERNMENT OF LANGSA CITY
Iqlima Azhar 2 , Agustina Nurul Fajriah 3 , Dhamayanti 4 Email: iqlima_a@yahoo.com

## ABSTRACT
This research aims to examine the effect of the quality of human resources on asset management with leadership  commitment  as  a  moderating  variable  (Study  on  SKPK  Langsa  City).  The  research population  is  the managers  of  regional  property, with  as many  as 60 respondents. The sampling technique used a saturated sample by distributing questionnaires to over 60 respondents. The results showed  that  the  Leadership  Commitment  variable  positively  and  significantly  influenced  asset management  in  the  Langsa  City  Government.  Leadership  commitment  can  also  moderate  the influence of the quality of the regional apparatus on asset management in a positive and significant way.
Keywords: Asset Management, Leadership Commitment, Quality of Regional Apparatus.

## ABSTRAK
Tujuan riset ini adalah menguji hubungan kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset dengan komitmen pimpinan sebagai variabel pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Kota Langsa). Populasi penelitian adalah para pengelola barang milik daerah sebanyak 60 responden.  Tenik  pengambilan  sampel  menggunakan  sampel  jenuh,  yaitu  dengan membagikan kuesioner kepada 60 responden. Hasil riset menunjukkan bahwa Komitmen Pimpinan  mempunyai  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  manajemen  aset  pada Pemerintah Kota Langsa. Komitmen Pimpinan juga dapat memoderasi hubungan kualitas aparatur daerah terhadap manajemen aset secara positif dan signifikan.
Kata Kunci : Manajemen Aset, Komitmen Pimpinan, Kualitas Aparatur Daerah.
A. PENDAHULUAN anajemen  aset  atau  biasa  disebut pengelolaan  barang  milik  daerah berdasarkan  Qanun  Kota  Langsa No  6  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan
1 Diterima 25 Agustus 2022, Direvisi 07 September 2022
2 Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416
3 Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416
4 Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416
Barang  Milik  Kota,  adalah  sebagai  suatu rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang milik kota yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran,  standarisasi  barang  dan
M

## SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA ●
harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran,  inventarisasi,  pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan,  perubahan  status  hukum dan  juga  penatausahaannya.  Di  dalam Pasal  2  dan  3  Qanun  No.  6  Tahun  2013 tersebut  disebutkan  maksud  dan  tujuan pengelolaan  barang  milik  kota  yaitu; “ 1) mengamankan  barang  milik  kota,  2) menyeragamkan  langkah-langkah  dan tindakan dalam pengelolaan barang milik kota,  3)  memberikan  jaminan/kepastian dalam  pengelolaan  barang  milik  kota,  4) Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan  Kota,  dan  5)  terwujudnya pengelolaan barang milik Kota yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel ” . Berdasarkan pernyataan tersebut, manajemen aset menjadi salah satu topik yang  selalu  menarik  untuk  didiskusikan. Pemerintahan  dituntut  untuk  dapat bekerja dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel  melalui  pengelolaan  aset  yang baik, karena dengan pengelolaan aset yang baik  merupakan  suatu  upaya  guna menciptakan good governance.
Kota Langsa adalah salah satu Kota dari  pemekaran  Kabupaten  Aceh  Timur pada  Tahun  2001  lalu,  sejak  pemekaran tersebut proses penyerahan aset Kabupaten  Aceh  Timur  terhadap  Kota Langsa  sudah  pada  tahap  ke  empat. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah serahkan  Rp  232  Miliar  aset  kepada Pemerintah  Kota  Langsa.  Pada  saat menyaksikan penandatanganan penyerahan aset yang dipusatkan di Aula Pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur, Gubernur  Aceh,  dr  H  Zaini  Abdullah mengatakan bahwa ; “ Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  proses penyerahan  aset  suatu  daerah  harus segera  dituntaskan  dalam  waktu  setahun sejak  daerah  tersebut  dimekarkan”.
( https://acehprov.go.id/berita/kategori/
pemerintahan/gubernur-saksikan- penyerahan-aset-aceh-timur-pemko- langsa) .
Ruang  lingkup  aset  atau  barang milik  daerah  dalam  penelitian  ini  adalah aset  tetap.  Berdasarkan  PSAP  No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset adalah sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social  di  masa  depan  diharapkan  dapat diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam satuan  uang,  termasuk  sumber  daya nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena  alasan  sejarah  dan  budaya.  Aset tetap  sendiri  dalam  PSAP  No.  07  adalah aset  berwujud  yang  mempunyai  masa manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah  aau  dimanfaatkan  oleh masyarakat umum. Berdasarkan klasifikasi  aset  tetap  yang  disebutkan dalam  PSAP  07  adalah  bahwa  yang termasuk  dalam  aset  tetap  pemerintah adalah hak atas tanah.
Grafik 1 Jumlah Aset Tetap 0 1000 2000 Jumlah ASET TETAP Jumlah dalam Jutaan
Dilihat dari grafik diatas berdasarkan Laporan
keuangan pemerintah Kota Langsa dari tahun 2011, aset  tetap  yang  dimiliki  pemerintah  kota Langsa  mengalami  peningkatan  dari tahun ketahun nya, terkecuali pada tahun 2015.  Namun  berdasarkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  laporan keuangan  disajikan  secara  wajar,  dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah  Kota  Langsa  tanggal  31 Desember  2015,  dan  realisasi  anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,  arus  kas,  serta  perubahan ekuitas  untuk  tahun  yang  berakhir  pada tanggal  tersebut,  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Pemerintah Kota  Langsa  menerapkan  akuntansi berbasis  akrual  pada  tahun  2015  sebagai bentuk  pelaksanaan  dari  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi pemerintahan. Pemerintah Kota Langsa tidak menyajikan kembali  laporan  keuangan  tahun  2014 berbasis  kas  menuju  akrual  menjadi laporan  keuangan  tahun  2014  berbasis akrual.
Dampak kumulatif yang disebabkan kemungkinan
yang menyebabkan  turunnya  nilai  aset  tetap pada tahun 2015 sesuai yang terlihat pada grafik di atas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang di  lakukan  Paranga,  2020,  menyatakan bahwa “ manajemen aset dipengaruhi oleh sumber  daya  manusia  dan  komitmen pimpinan secara positif dan signifikan, hal tersebut  mencerminkan  bahwa  jika sumber  daya  manusia  dan  komitmen pimpinan semakin kuat, maka manajemen aset juga semakin dapat dipercaya ” . Jefry Eka  Prayogi,  dkk  (2021)  juga  dalam penelitian  nya  menyebutkan  bahwa “ kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap  manajemen  aset ” .  Azhar  (2017)
menyebutkan  bahwa “ kualitas  aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset  pada  Pemerintahan  di  Kota  Banda Aceh ” . Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 pasal 44 menyebutkan bahwa “ Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib  mengelola  dan  menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam  penguasaannya  dengan  sebaik- baiknya ” .  Maka  dari  itu,  disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah mempunyai  kedudukan  yang  potensial dalam manajemen aset.
Berdasarkan paparan permasalahan  tersebut,  menarik  untuk dilakukan  penelitian  dengan  tema “Pengaruh Kualitas  Aparatur  Daerah Terhadap  Manajemen  Aset  dengan Komitmen  Pimpinan  sebagai  variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Langsa” .

## B. STUDI PUSTAKA
1) Stewardship Theory
Donaldson & Davis (1991),
memperkenalkan teori stewardship sebagai teori  yang  berdasarkan  tingkah  laku  dan premis. Stewardship  theory merupakan “ suatu  teori  yang  memberi  gambaran suatu kondisi dimana para manajer tidak termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu, tetapi  difokuskan  pada  target  utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi ” , sehingga teori ini mempunyai dasar  psikologi  dan  sosiologi  yang  telah dirancang  agar  para  eksekutif  yaitu sebagai steward termotivasi untuk bertindak  sesuai  keinginan principal (masyarakat),  kemudian  perilaku steward yang tidak akan
meninggalkan organisasinya sebab steward akan berusaha mencapai  tujuan  organisasinya.  Teori  ini didesain  bagi  peneliti  untuk  menguji kondisi  dimana  para  eksekutif/steward, dalam penelitian ini yaitu aparatur daerah, dimana  berperan  sebagai  pelayan  untuk dapat  termotivasi  untuk  berbuat  dengan cara  terbaik  untuk  mencapai  tujuan

## SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA ●
pemerintah  untuk  terciptanya  tata  kelola pemerintah  ( good  governance )  yang  baik. Stewardship  theory lebih  fokus  kepada output yang  ingin  dicapai  tanpa mementingkan  diri  sendiri,  melainkan demi kepentingan publik.
Zoelisty (2014) menyatakan bahwa fungsi stewardship  theory disini  adalah “ untuk  menjaga  kepercayaan  yang diberikan oleh masyarakat seperti mengimplamentasikan akuntabilitas pada kinerjanya ” .  Harapannya  teori  ini  dapat menjadi landasan agar pemerintah bekerja demi  rakyat  dan  selalu  focus  pada pencapaian  kinerja  yang  optimal  dan bermanfaat  bukan  hanya  bagi  individu tetapu  untuk  masyarakat  luas  sehingga dapat  menjadi  landasan  pemikiran  agar tata  kelola  pemerintahan  kita  terhindar dari tindakan oportunistik.
2) Manajemen Aset
Menurut ensiklopedia administrasi Indonesia, dalam LAN (2007:3) “ manajemen Aset adalah seluruh kekuatan untuk
menggerakkan sekelompok  orang  yang  mengerahkan fasilitas  dalam  satu  usaha  kerja  untuk mencapai  tujuan  tertentu ” .  Setiap  daerah memiliki  barang  atau  aset  yang  biasa disebut barang milik daerah. Pasal 1 ayat 10  dan  11  UU  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  menyebutkan Barang  Milik  Negara/Daerah  adalah semua barang  yang  dibeli atau diperoleh atas  beban  APBD/N  atau  berasal  dari perolehan  lain  yang  sah.  Berdasarkan  PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  PP  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang
Milik
Negara/Daerah,  menyebutkan  bahwa “ Barang  Milik  Daerah  (BMD)  sebagai barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ” .
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, mendefinisikan aset sebagai “sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social  di  masa  depan  diharapkan  dapat diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam satuan  uang,  termasuk  sumber  daya nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena  alasan  seja rah  dan  budaya”. Manfaat  ekonomi  masa  depan  yang terwujud  dalam  aset  adalah  potensi  aset tersebut  untuk  memberikan  sumbangan, baik  langsung  maupun  tidak  langsung, bagi  kegiatan  operasional  pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Barang milik daerah ini memerlukan  pengelolaan  dengan  tujuan dapat  menunjang  kinerja  pemerintahan daerah
dalam pengoptimalisasi pemanfaatan  aset  di  daerah  sehingga mampu  meningkatan  pendapatan  asli daerah tersebut. “Manajemen aset merupakan  rangkaian  kegiatan  dan tindakan  terhadap  barang  kota  yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan,  penganggaran,  standarisasi barang dan harga, pengadaan,
penyimpanan,  penyaluran,  inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan,  pemanfaatan,  perubahan status  hokum  serta  penatausahaannya ” (Qanun  No  6  Tahun  2013  tentang pengelolaan barang milik Kota).
3) Kualitas Aparatur Daerah
Philip B Crosby (1984) menyatakan bahwa “ kualitas  adalah  konsistensi dengan  persyaratan  atau  standar  yang telah ditentukan ” . Kasmir (2004) menyebutkan “ kualitas pelayanan sebagai suatu kemampuan dari perusahaan dalam
hal memberi
pelayanan yang pengalokasiannya  berdampak  langsung terhadap  kepuasan  pelanggan  sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya ” .
Ruky (2003)
menyebutkan “ Kualitas  Aparatur  daerah  sebagai  level kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh para  pegawai  dalam  melaksanakan aktifitas  yang  menjadi  tanggung  jawab pegawai untuk mencapai tujuan organisasi ” .  Kualitas  aparatur  daerah adalah  kemampuan  seseorang  dalam suatu  organisasi  yang  melaksanakan fungsi  dan  tugasnya  untuk  mencpai tujuan  suatu  organisasi  yang  telah  di tetapkan (Suhesti, 2019).
Menurut  Simamora  dan  Halim, (2012)  “ Aparatur  pemerintah  sudah seharusnya  mempunyai  kualitas  yang kompeten  dan    profesional    karena kualitas  aparatur  yang  rendah  sebagai salah    satu  faktor  yang  mempengaruhi dalam pengelolaan aset daerah ” . Aparatur yang  tidak  memiliki  pemahaman  yang memadai  akan  bekerja  tersendat-sendat dan berdampak pada pemborosan  bahan, waktu    dan  tenaga.  Aparatur  yang  tidak cakap  tentu  tidak  dapat  melaksanakan suatu  kegiatan  spesifik  dengan  baik seperti    mengoperasikan    teknologi informasi,  berkomunikasi  yang  efektif atau    mengimplementasikan  suatu strategi.  Rendahnya  tingkat pemahaman aparatur terhadap tupoksinya merupakan  kendala  dalam pemanfaatan sistem  informasi  dapat  berdampak  pada keterlambatan  penyelesaian  tugas  yang harus diselesaikan, dimana salah satunya adalah  pengelolaan  barang  milik  daerah. Hertati  (2015)  menegaskan “ pentingnya peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki posisi bagi keberlangsungan  organisasi  tersebut, betapapun  lengkap  dan  canggih  nya peralatan  kerja  yang  dimiliki  oleh  suatu lembaga  jika  tanpa  kekuatan    manusia,
tidak  akan  berfungsi untuk menghasilkan barang  atau  jasa  yang  sesuai  dengan tujuan yang ingin dicapai ” . Menurut Astini (2018) “ Pemerintah hendaknya menciptakan dan memelihara lingkungan  dalam  organisasi  yang  dapat mendorong  perilaku  yang  positif  dan manajemen yang sehat dalam manajemen aset,  yaitu  melalui  penegakan  integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh aparatur, adanya  komitmen  terhadap  kompetensi setiap  komponen  organisasi,  adanya kepemimpinan yang
kondusif,
terstrukturnya organisasi
yang mendukung  strategi  dalam  pencapaian tujuan  organisasi,  adanya  pendelegasian wewenang  dan  tanggung  jawab  yang tepat,  kebijakan  yang  sehat  dalam pembinaan  sumber  daya  manusia  yang efektif dan juga hubungan kerjasama yang baik antar instansi ” .
4) Komitmen Pimpinan Strees dan Porter (2006)
mengatakan “ komitmen  sebagai  suatu kondisi dimana seseorang menjadi terkait oleh prilakunya sehingga muncul keyakinan yang  menunjang  aktivitas dan keterlibatannya ” .  Dengan  kata  lain komitmen adalah bentuk kontribusi yang mengikat  kepada  orang  lain  dalam  hal tertentu,  atau  tindakan  tertentu.  Robbins (2007), mendeskripsikan “ komitmen sebagai  suatu  kondisi  di  mana  individu memihak  organisasi  dan  tujuan  serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan  dalam  organisasi ” .  Definisi komitmen  menurut  Rivai  (2008)  yaitu “ penetapan  dalam  diri  seseorang  untuk menerima atau menolak satu maksud atau lebih  yang  menuntun  perbuatan  atau kegiatannya ”.
Kartono (2010)
mengatakan “ pimpinan  sebagai  seorang  pribadi  yang memiliki  kemampuan  dan  kelebihan, khususnya kemampuan dan kelebihan di suatu  bidang  sehingga  ia  mampu

## SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA ●
mengendalikan orang lain untuk melakukan  aktivitas  tertentu  bersama- sama  demi  pencapaian  suatu  atau beberapa tujuan ” .
Komitmen Pimpinan adalah mempertahankan keikut
sertaan pimpinan  puncak  dalam  organisasi  yang ditujukan  (Supriadi,  2010).  Definisi Komitmen  Pimpinan  yaitu “ perilaku mengendalikan  dan  mengarahkan  orang lain dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama ” (Timpe, 2002). Dikaitkan dengan pendapat Choi & Behling (1997), terkait komitmen pimpinan puncak, bahwa tanggung jawab TQM (Total Quality Management) dalam suatu organisasi bergantung pada banyak pihak.  Pimpinan puncak tidaklah bekerja sendiri, tetapi berkerjasama dengan orang lain atau karyawannya. Kerja sama harus dilakukan  melalui  keterlibatan  pimpinan puncak dalam melakukan tugas pokoknya, dengan mengarahkan, mempengaruhi,  mendorong  bawahan kearah  berbagai  macam  tujuan  dalam organisasi.  Pentingnya  peran  pemimpin dalam  suatu  instansi  juga  sejalan  dengan penelitian Simamora & Halim (2012) yang menyebutkan  bahwa “ faktor-faktor  yang mempengaruhi  pengelolaan  aset  pasca pemekaran  yaitu  sumber  daya  manusia, bukti kepemilikan aset, penilaian aset, dan komitmen pimpinan ” .

## C. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada satuan  kerja  perangkat  kota  (SKPK)  di Kota Langsa.
Jenis dan Sumber Data Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  jenis  data  kuantitatif, menurut
Sugiyono (2018) “ untuk memperoleh  data  kuantitatif  tersebut dilakukan  dengan  cara  menyebarkan
kuesioner kepada responden untuk dapat dilakukan  penilaian  atau  skor  pada masing-masing jawaban responden ” . Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer,  yaitu “ data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  sumber atau  tempat  objek  penelitian  dilakukan ” (Sugiyono,  2018).  Dalam  penelitian  ini, data  primer  diambil  dari  pengumpulan data  kuesioner  yang  diberikan  kepada pegawai pada Dinas-Dinas di SKPK Kota Langsa.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini yaitu SKPK pada Pemerintah Kota Langsa sebanyak  30  SKPK,  dan  Sampel  yang digunakan  adalah  menggunakan  sampel jenuh  yang  mana  semua  populasi dijadikan sampel.
Yang menjadi responden  dari  setiap  SKPK  adalah Kasubbag umum sebagai
penanggungjawab kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di  dalam  satuan  kerja  perangkat  daerah, dan  Pegawai  pada  bagian  pengurus barang  selaku  yang  bertanggung  jawab atas  barang/aset  yang  terdapat  dalam satuan kerja perangkat daerah.

## Tabel 1 Daftar SKPK Kota Langsa

## No  Nama SKPK
1 Sekretariat Daerah Kota Langsa
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6 Inspektorat Kota Langsa
7 Dinas Lingkungan Hidup 8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 Dinas Kesehatan
10  Dinas  Syariat  Islam  dan  Pendidikan Dayah
11  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perindungan  Anak,  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 13  Badan  perencanaan  Pembangunan Daerah
14  Dinas  Pangan,  Pertanian,  Kelautan dan Perikanan 15  Dinas Perhubungan 16  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
17  Dinas Komunikasi dan Informatika 18  Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
19  Sekretariat DPRK Kota Langsa
20  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
21  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 22  Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 23  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24  Sekretariat  Majelis  Permusyawaratan Ulama 25  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 26  Dinas Sosial 27  Sekretariat Baitul Mal 28  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29  Sekretariat Majelis Adat Aceh 30  Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Sumber: BPS (2021)

## Metode Analisis Data
Analisa  data  dilakukan  dengan menggunakan  program  komputer  SPSS (Statistical  Package  for  Social  Science). Pengujian hipotesis menggunakan Model Regresi Moderated  Regression  Analysis (MRA)  untuk  memperoleh  gambaran mengenai  Pengaruh  Kualitas  Aparatur Daearah  terhadap  Manajemen  Aset dengan  Komitmen  Pimpinan  sebagai variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kota  Langsa).  Spesifikasi  persamaan
regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:
Y = a + b1X1 + b2Me ……………………..(1) Y = a + b1X1 + b2M + b3X1.M + e ………(2) Dimana:
Y : Manajemen Aset
a : Konstanta X1 : Kualitas Aparatur Daerah M : Komitmen Pimpinan e : error
b : Koefisien Regresi

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Regresi
Berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis, yaitu:
Y= 15.228 + 0,301 X 1 + 0,134 M …… (1)
Berdasarkan  regresi  linier  berganda, maka  dapat  diinterpretasikan  koefisien regresi  dari  masing-masing  variabel independen sebagai berikut:
1.   Nilai  Konstanta  sebesar  15.228  yaitu nilai kualitas aparatur daerah bernilai nol,  maka  manajemen  aset  bernilai sebesar 15.228.
2.   Koefisien  Regresi  Variabel  kualitas aparatur daerah sebesar 0,301 artinya setiap  adanya  peningkatan  kualitas aparatur  daerah  sebesar  satu  satuan, maka akan meningkatkan manajemen aset sebesar 0,301.
3.   Variabel Komitmen pimpinan bernilai positif  terhadap  manajemen  aset dengan  nilai  koefisien  0,134  yaitu setiap penambahan variabel komitmen  pimpinan  sebesar  satu satuan,  maka  manajemen  aset  juga akan meningkat sebesar 0,134.

## SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA ●

## Hasil Uji Moderated Regression Analysis
(MRA)

## Dependent Variabel; Manajemen aset
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh persamaan  regresi  linear  beganda  sebagai berikut:
Y  =  244,556  -  7,904  X1  -  5.911  M  +  0.216 X1.M............................................................. (2)
Persamaan  regresi  liniear  berganda diatas menerangkan bahwa:
a. Nilai konstanta sebesar 244,556 yaitu jika nilai  variabel  kualiatas  aparatur  daerah dan sistem pengendalian internal dengan variabel  moderasi  komitmen  pimpinan bernilai nol, maka manajemen aset daerah sebesar 244,556.
b. Variabel  kualiatas  aparatur  daerah dengan  variabel  moderasi  komitmen pimpinan  berpengaruh  positif  terhadap manajemen  aset  daerah  dengan  nilai koefisien  sebesar  0,216.  Artinya  setiap penambahan  variabel  kualitas  aparatur daerah  dengan  komitmen  pimpinan sebagai  variabel  moderasi  sebesar  satu satuan,  maka  manajemen  aset  akan  naik sebesar 0,216.
Pembuktian Hipotesis a. Variabel  kualiatas  aparatur  daerah mempunyai  nilai  sig.t  sebesar  0,048, karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat disimpulkan  bahwa  kualiatas  aparatur daerah berpengaruh signifikan terhadap  manajemen  aset  sehingga
hipotesis  ke-1  diterima  dan  terbukti kebenarannya.
b. Variabel komitmen pimpinan memiliki sig.t sebesar 0,009. karena nilai sig.t < α (0,05)  maka  dapat  dinyatakan  bahwa komitmen pimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen aset sehingga hipotesis ke-2 diterima dan terbukti kebenarannya.
c. Variabel  kualiatas  aparatur  daerah dengan  komitmen  pimpinan  sebagai pemoderasi memiliki nilai sig.t sebesar 0,042. Karena nilai sig.t > α (0,05) maka dapat  dinyatakan  bahwa  komitmen pimpinan memoderasi kualitas aparatur  daerah  terhadap  manajemen aset  karena  berpengaruh  positif signifikan  sehingga  hipotesis  ke-3 diterima dan terbukti kebenarannya.

## E. PEMBAHASAN
Pengaruh  Kualitas  Aparatur  Daerah terhadap manajemen aset
Penelitian ini
menyatakan bahwasanya  variabel  kualitas  aparatur daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  manajemen  aset.  Hal  ini  berarti menyimpulkan  bahwa  semakin  tinggi keahlian  dan  pengalaman  yang  dimiliki aparatur  sebagai  Pengurus  BMD  maka pengelolaan  pada  unit  kerja  juga  semakin terkoordinasi dengan baik. Hasil penelitian di  lapangan  ditemukan  beberapa  hal  yang
Model
Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error 1  (Constant)  244.556  197.724 1.237 ,221 Kualitas Aparatur Daerah -7.904 5,521 1,432 ,048 Komitmen Pimpinan -5.911 5.181 1.141 ,009 Kualitas Aparatur Daerah* Komitmen Pimpinan .216 .145 1.489 .042 Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error 1  (Constant)  15.228 8.162 1.866 ,067 Kualitas Aparatur Daerah 0,301 0,191 1,571 ,122 Komitmen Pimpinan 0,134 0,136 .989 ,327
membuat  kualitas  aparatur  daerah  dapat mempengaruhi  manajemen  aset  di  SKPK Kota  Langsa,  salah  satunya  adalah  sering megikuti  pelatihan  dan  bimbingan  teknis serta  dengan  pendidikan  yang  mencukupi dalam pengelolaan BMD dan juga Penelitian ini  berhasil  membuktikan  dengan  adanya keahlian yang relavan tentang pengelolaan barang milik daerah maka akan meningkakan  kualitas  aparatur  sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Kemampuan  instansi  dalam  mencapai tujuan di tentukan oleh kualitas apratur/sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  instansi  tersebut.  Oleh  sebab itu,  aparatur  daerah merupakan  salah  satu elemen yang penting dalam organisasi yaitu dengan meningkatnya pemahaman aparatur  daerah, berperan  penting  dalam pengelolaan  barang  milik  daerah  pada satuan  kerja  perangkat  Kota  Langsa  yaitu aset  daerah  yang  wajib  dikelola  dan penatausahaan  barang  milik  daerah  yang berada  dalam  penguasaannya  dengan sebaik-baiknya.  Sesuai  dengan  UU  No.5 Tahun  2014  tentang  ASN,  dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak bagi setiap ASN, minimal 20 jam  pelajaran  per  tahun.  ASN  harus  terus dikembangkan secara terarah dan sistematis, agar menjadi ASN yang compete di bidang nya.
Hasil  penelitian  ini  sependapat  dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahmadhani  (2022),  Astini  (2018),  dan Azhar  (2017)  dimana  mereka  menyatakan bahwasanya  kualitas  aparatur  daerah mempengaruhi  manajemen  aset.  Dari beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas aparatur daerah  memegang  kendali  yang  cukup besar  dalam  pengelolaan  aset  daerah  agar terciptanya akuntabilitas dalam penatausahaan aset di setiap daerah.
Pengaruh  Komitmen  Pimpinan  terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah
Variabel
komitmen pimpinan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap manajemen  aset.  Hasil  penelitian  ini menyatakan  bahwa  Komitmen  pimpinan memiliki  pengaruh  terhadap  manajemen aset  di  SKPK  Kota  Langsa.  Hal  ini  berarti pimpinan harus terus berkomitmen melakukan  monitoring  atas  pelaksanaan manajemen aset, serta dengan motivasi yang diberikan  pimpinan,  pengurus  barang bekerja  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang diharapkan. Pimpinan SKPK wajib menyediakan  persyaratan  yang  memadai mengenai  pendidikan  dan  pengalaman dalam mengisi jabatan sebagai pengurus/penyimpan barang
di lingkungan  SKPK  dan  pimpinan  SKPK wajib  memfasilitasi  pengurus/  penyimpan barang  untuk  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  sesuai  dengan  ketentuan  agar dapat  mengelola  barang  milik  daerah dengan baik.
Sesuai  dengan  teori stewardship yang memiliki pandangan tentang tata acara mengelola  suatu  organisasi  dan  personel- personel  yang  terkait  di  dalamnya.  Teori stewardship mengembangkan konsep kebersamaan,  kemitraan,  pemberdayaan, saling  percaya,  dan  pelayanan  yang membentuk  sikap  yang  dapat  mengatasi isu-isu  terkait  in-efisiensi  kinerja  dalam suatu  organisasi.  Penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mukhtar (2013) bahwa komitmen pimpinan mempengaruhi  pengelolaan  barang  milik daerah karena komitmen pimpinan mampu memberikan  sumbangan  maksimal  untuk mengelola  aset  daerah  seperti  yang diharapkan.
Menurut Fitriani (2017), komitmen pimpinan  dan  pengaruhnya  terhadap pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan baik jika memiliki pedoman dan sistem yang kuat  untuk  memastikan  visi,  misi,  tujuan,

## SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA ●
sasaran,  program  serta  kegiatan  dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Sutrisno  (2009)  menyebutkan  “salah  satu tantangan  yang  cukup  berat  yang  harus dihadapi  oleh  seorang  pemimpin  adalah bagaimana  ia  dapat  menggerakkan  para bawahannya  agar  senantiasa  mau  dan bersedia  mengerahkan  kemampuannya yang  terbaik  untuk  kepentingan  kelompok atau organisasinya’. Kepemimpinan memiliki  peran  yang  dominan  dan  krusial dalam  keseluruhan  dari  upaya  guna meningkatkan motivasi para pekerja, baik di tingkat  individual,  kelompok,  maupun organisasi. Sutrisno (2009) juga menyebutkan bahwa faktor kepemimpinan memegang  peran  yang  penting  karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan  mengarahkan  suatu  organisasi  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan hal  tersebut  tentu  tidaklah  mudah mengingat perilaku bawahan yang berbeda- beda.
Pengaruh  Kualitas  Aparatur  Daerah terhadap  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  dengan  Komitmen  Pimpinan sebagai variabel moderasi.
Penelitian ini menyatakan bahwa variabel kualitas aparatur daerah dengan komitmen pimpinan  sebagai  variabel  moderasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap manajemen aset.
Berdasarkan hasil penelitian ini Komitmen pimpinan  dapat  memoderasi  Kualitas Aparatur  derah  terhadap  manajemen  aset. Dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas  manajemen  aset,  disamping kualitas  aparatur  yang  memadai  dalam mengelola  aset  daerah,  juga  diperlukan komitmen pimpinan yang terus mendukung pengurus barang untuk bekerja sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang diharapkan. Pimpinan SKPD wajib memenuhi    kriteria    yang  memadai mengenai  pendidikan  dan  pengalaman
dalam mengisi jabatan pengurus/penyimpan barang
di lingkungan SKPD dan pimpinan SKPD juga wajib  memfasilitasi  pengurus/penyimpan barang  milik  daerah  untuk  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  sesuai  dengan ketentuan. penelitian ini juga membuktikan bahwa apabila apratur pemerintah mempunyai  keahlian  yang  relavan  serta dengan  pelatihan  yang  diterapkan  oleh pemerintah  setempat  dalam  manajemen aset memadai, maka aparatur pemerintah di SKPK  Kota  Langsa  akan  melaksanakan tugas  dengan  baik,  dalam  hal.  (PP  No.  60 Tahun  2008)  menyatakan  bahwasanya pemerintah  harus  melakukan  penelusuran latar  belakang  pegawai  dalam  proses penempatan  sesuai  dengan  bidangnya  dan melakukan pelatihan serta pembinaan demi meningkatkan  keahlian  para  pegawainya, pemerintah  daerah  harus  menempatkan sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  latar belakang pendidikannya, demi meningkatkan manajemen aset yang efisien. Maka  dari  itu  komitmen  pimpinan  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas aparatur yang akan mengelola barang milik daerah.
Penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  Diwanti  (2016) yang  menyatakan  bahwa  Komitmen Pimpinan  memoderasi  hubungan  antara kualitas  aparatur  daerah  dengan  kualitas pengelolaan  barang  milik  daerah  pada SKPD  Pemerintah  Kota  Tebing  Tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan Fitriani (2017),  komitmen  terhadap  kompetensi dapat  terwujud  apabila  pimpinan  instansi pemerintah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah. Hal tersebut  memungkinkan  organisasi  untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendorong  adanya  standar  kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing- masing posisi dalam instansi pemerintahan.
Organisasi atau lembaga menyelenggarakan pelatihan  dan  pembimbingan  secara berkelanjutan  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan kompetensi para pegawai. Sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  59 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Keuangan  Daerah,  komitmen  pimpinan dapat  memberikan  wujud  pengelolaan keuangan  daerah  yang  efektif  dan  efisien. Disamping  itu  juga,  komitmen  pimpinan yang tinggi menjunjung integritas memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan.  Semakin  akuntabel  laporan keuangan  yang  dihasilkan  suatu  daerah, maka  manajemen  aset  nya  juga  tertata dengan baik. Hal ini mendukung pendapat COSO  (2009),  yaitu  jika  kinerja  pimpinan organisasi  baik,  maka  seluruh  komponen akan menyatu dan saling menjalin di dalam proses  manajemen.  COSO  mengakui  suatu “ tone on the top ”, oleh karenanya pemimpin organisasi  ditekankan  untuk  mengambil peranan  yang  sangat  penting  dalam memimpin  rganisasi  demi  mencapai  suatu tujuan.
Menurut  Fitriani  (2007)  “tanpa  adanya komitmen, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan  sulit  terlaksana.  Kesanggupan  untuk bertanggungjawab  terhadap  hal-hal  yang dipercayakankepada  seseorang.  Komitmen tidak  ada  hubungan  dengan  bakat, kepintaran,  atau  talenta.  Komitmen  yang kuat  akan  memungkinkan  seseorang mengeluarkan  sumber  daya  fisik,  mental dan spiritual tambahan guna melaksanakan tugas”.

## F.  KESIMPULAN,  KETERBATASAN, DAN SARAN

## Kesimpulan
Research  ini  memberikan  bukti  empiris mengenai  pengaruh  kualitas  aparatur daerah  terhadap  manajemen  aset  dengan komitmen  pimpinan  sebagai  variabel pemoderasi.  Adapun  hasil  temuan  dalam penelitian ini menyatakan bahwa:
• Kualitas  aparatur  daerah  mempunyai pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap manajemen aset.
• komitmen pimpinan mempunyai pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap manajemen aset.
• komitmen pimpinan juga dapat memoderasi  variabel  kualiatas  aparatur daerah terhadap manajemen aset.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini terbatas dalam ruang lingkup penelitian  dimana  hanya  dilakukan  pada Pemerintah Kota Langsa, sementara setelah terjadinya  pemekaran  Kabupaten  Aceh Timur, terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu aceh tamiang, kota langsa, dan aceh timur.

## Saran dan Rekomendasi
Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  dapat memperluas  ruang  lingkup  penelitian  ke  2 wilayah hasil pemekaran Aceh Timur yaitu Kabupaten  Aceh  Tamiang  dan  Kabupaten Aceh Timur, lalu menganalisis pelaksanaan manajemen aset setelah terjadinya pemekaran  pada  ketiga  wilayah  tersebut. Penelitian  yang  lebih  mendalam  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  metode kualitatif, sehingga dapat diketahui permasalahan  dari  akarnya,  apa  yang menyebabkan penetapan kepemilikan aset- aset daerah hasil pemekaran begitu sulit dan membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk menyelesaikan segketa aset tersebut.

## REFERENSI
A.  Dale  Timpe.  2002. Memotivasi Pegawai. Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Achmad, S. Ruky, 2003. Kualitas Sumber Daya  Manusia, Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Astini,  Yuli.  2018.  Kualitas  Aparatur
Daerah,  Sistem  Informasi,  Sistem Pengendalian Intern, dan Efektifitas Manajemen Aset Tetap.

## SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA ●
Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis, Vo. 13, No. 2, Hal. 173-184. Azhar,  Iqlima.  2017.  Pengaruh  Kualitas Aparatur  Daerah  dan  Regulasi terhadap Manajemen Aset
pada  Pemerintah  Kota  Banda Aceh. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi. Vol. 1, No.  1.
Choi,  T.Y.  &  Behling  O.C.  1997. Top Managers and TQM Succes: One more Look After All These Years,
Academy of Management
Executive.  Vol.  2,  No.  1,  Page 37=47.
Committee  of  Sponsoring  Organizations of  the  Treadway  Commission (COSO),  2009.  Gudance  on Monitoring Internal Control. Crosby,  Philip.  1984. Quality  Without Tears  the  Art  of  Hassle  Free Management. New  York:  Mc.
Graw Hill Inc.
Diwanti,  Dyah  Pikanthi,  dkk.  2016.
Pengaruh Perilaku Kepemimpinan terhadap Komitmen  anggota  pada  BUana Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kendal.
Valid Jurnal Ilmiah. Vol. 17, No. 2, Hal. 80-86.
Donaldson,  L  and  J.H.  Davis.  1991.
Stewardship  Theory  or  Agency Theory:  CEO  Governance  and Shareholder.  Returns  Australian Journal of Management. 16 (1): 49- 64.
Hertati,  L.  2015.  Competence  of  Human
Resource, The Benefit of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. Research  Journal  of Finance Accounting, Vo. 6, No. 8,
Hal. 12-19
https://acehprov.go.id/berita/kategori/pe merintahan/gubernur-saksikan- penyerahan-aset-aceh-timur-
pemko-langsa (diakses  21  Juni 2022)
Jefry  Eka  Prayogi,  Iqlima  Azhar, Muhammad  Rizki  Zati,  2021. Pengaruh  pemahaman  regulasi, system informasi, dan kompetensi sumber  daya  manusia  terhadap manajemen aset pada SKPK Kota
Langsa. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS) , Vol.
2, NO. 6, Hal. 350-361.
Fitriani,  Asri.  2017.  Pengaruh  KOmitmen
Pimpinan dan Ligkungan Pengendalian  Internal  terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Jurnal  Katalogis, Vol.  5,  No.  4, Hal. 113-122.
Juliessi  Paranga,  2020.  Analisis  Faktor-
faktor yang mempengaruhi pengelolaan  aset  di  Institut Pemerintahan Dalam
Negeri Kampus  Papua. Jurnal  Kajian Ekonomi  &  Keuangan  Daerah, Vo. 5, No. 1, Hal. 54-79.
Kartono  Kartini Dr. 2010. Pemimpin  dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Taja Grafindo Perkasa.
Kashmir,  2004. Manajemen  Perbankan . PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
LAN. 2007. Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, Modul  I:  Dasar-dasar Manejemen  Aset/Barang  MIlik Daerah.
Nazir,  Moh.  2013. Metode  Penelitiam. Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negri Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Rahmadhani,  Fitrah  &  Ria  Ariani.  2022. Kualitas  Aparatur,  SIMDA-BMD, Regulas, dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan BMD. Jurnal

## Ekonomika dan Bisnis . Vo. 2. No.
1, Hal. 275-290.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI
No.  1  Tahun  2004, tentang Perbendaharaan Negara.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI
No. 5 Tahun 2014, tentang ASN.
Republik  Indonesia,  Qanun  Kota  Langsa No.  6  Tahun  2013, tentang Pengelolaan Barang Milik Kota .
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah
Nomor  28  tahun  2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik  Indonesia,  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintahan No.  07 tentang Akuntansi Ase Tetap . Simamora,  R.,  &  Halim,  A.  2012.  Faktor- faktor yang mempengaruhi pengelolaan  aset  pasca  pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah  Kab.  Tapanuli  Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vo. 10, No. 01, Hal. 47-61. Suhesti, Ningsih. 2019. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi  Empiris  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo) . Jurnal Akuntansi
Syariah. Vo. 2, No.2. Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta. CV. Sutrisno,  Edy.  2009. Manajemen  Sumber Daya  Manusia .  Edisi  Pertama,
Cetakan 10. Jakarta: Bumi Angkasa.
Veithzal, Rivai. 2008. Manajemen Sumber Daya  Manusia untuk  Perusahaan. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Zoelisty,  Capridiea.  Adityawarman.  2014. Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal  pada  Pelaporan  Keuangan Masjid(Studi  Kasus  pada  Masjid  di Lingkungan  Universitas  Diponegoro).
Jurnal Akuntansi Diponegoro ,
Volume  3,  Nomor  3,  Tahun  2014, Halaman 1-12. Semarang.