Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2 – September  2020,  Hal.  138-141|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2451. 138-141

## PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN NGADA
Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia adesobanono@gmailcom, kastaaryawijaya@gmailcom, suryanifhwjurnal@gmailcom

## Abstrak
Pertambangan  mineral  batuan  jenis  pasir  batu  dan  kerikil  termasuk  komoditas  tambang  yang  dilakukan masyarakat desa Naru dimana diperlukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Namun masih terdapat masalah dalam pengawasan aktivitas pertambanggan galian C yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah daerah dalam pengawasan kegiatan pertambangan galian C serta  faktor  yang  mempengaruhi  adanya  kegiatan  penambangan  galian  C  di  Kabupaten  Ngada  Penelitian menggunakan Metode hukum empiris artinya suatu penelitian mengkaji permasalahan sesuai fakta yang terjadi di  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  Pemda  Kabupaten  Ngada  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  dalam pengawasan  pertambangan  dimana  sudah  diambil  alih  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  sejak  dikeluarkannya Undang-undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membuat proses pengawasan dan perizinan pertambangan  cukup  terhambat  yang  kedua    penambang    dan   perusahaan    pemilik   pertambangan   dipersulit dalam pengajuan perizinan karena para pemilik usaha harus mengurus izin pertambangan ke Pemerintah Daerah Provinsi mengingat jarak yang sangat jauh hal ini merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  banyaknya kegiatan pertambangan galian C ilegal terjadi di Kabupaten Ngada
Kata Kunci : Pengawasan; Pertambangan galian C; Izin usaha pertambangan

## Abstract
Mining of rock minerals in the sandstone and gravel type is a mining commodity owned by the people of Naru village which requires supervision by the local government. Unfortunately, there are still problems in monitoring mining  activities  of  excavation  C,  which  are  not  in  accordance  with  mining  principles.  This  study  aims  to determine the role of the local government in the supervision of mining excavation C as well as the factors that influence the existence of the C mining activities in Ngada Regency. This research uses an empirical legal method, which is  a  study  examining problems according to facts that  take  place  in  the  field.  The  results  show  that the Ngada Regency Government no longer has the authority to supervise the mining since it has been taken over by the  Provincial  Government,  starting  with  the  issuance  of  Law  No.  23  of  2014  concerning  the  Regional Government. The factor hampering the mining supervision and licensing process is that it is difficult for miners and mining companies to apply for permits whereas business owners are obliged to obtain mining permits from the Provincial Government. Given the great distance, this has been one of the factors causing many illegal mining activities to occur in Ngad Regency.
Keywords: Supervision; Mining; Excavation C; Mining license

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  yang  memiliki  sumber  daya  alam  berlimpah  yang menjadikannya  sebagai  sumber  terbesar  devisa  negara  dimana  segala  bentuk  pengelolaan  kekayaan alam  diatur  dalam  Undang-Undang  dan  diperuntukan  bagi  kesejahteraan  masyarakat  Pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana disebutkan di atas,  dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  kekayaan  yang  melimpah (Efendi, 2014) .  Menurut  Kombes  Indonesia  memiliki  berbagai  sumber  kekayaan  alam  sebagai  pendukung pariwisata yang perlu dikembangkan, yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, untuk tanggung  jawab  mengendalikan sumber kekayaan alam sebagai pendukung pariwisata berada  pada  negara  yang  pelaksanaan  pengelolaannya  ditangan  pemimpin  nasional.  Dalam
pengembangan pariwisata Indonesia agar selalu  memperhatikan beberapa hal meliputi: faktor-faktor pendorong kegiatan kepariwisataan, sumber daya pariwisata dan objek daerah tujuan wisata, peluang dan kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata (Nugroho, 2016) . Negara memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah seperti yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah.  Dalam Undang-  Undang  tersebut  mengatakan  bahwa  negara  memberikan  kewenangan  pemerintah  daerah untuk mengolah dan mengeksplorasi segala bentuk sumber daya alam yang ada dalam wilayah otonomi daerah tersebut. Menurut suhartono pembagian wilayah suatu Negara ke dalam daerah besar dan kecil diharapkan  dapat  melahirkan  otonomi  daerah  yang  luas  yang  memungkinkan  daerah  memiliki kewenangan  otonom  dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  termasuk  dalam  melakukan pengelolaan sumber daya alam (Suhartono, 2013) .
Berdasarkan  hasil  observasi  terhadap  lokasi  sumber  daya  alam  di  kabupaten  Ngada  masih terdapat banyak warga yang memanfaatkan lahan milik pribadi menjadi lahan pertambangan galian C yang dimana tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah  daerah  khususnya  di  kabupaten  Ngada Pemanfaatan    tanah  pribadi  sebagai  lokasi  usaha  pertambangan  bahan  galian  C  oleh  masyarakat merupakan  kegiatan  usaha  pertambangan  yang  masih  dikelola  oleh  masyarakat  setempat  secara sederhanaHal  ini  merupakan  salah  satu  faktor  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Ngada  kesulitan untuk  mengawasi  warganya  melakukan  aktivitas  pertambangan  tersebut  Dalam  implementasinya pelaksanaan  usaha  pertambangan  tersebut  tidak  dapat  menunjang  pembangunan  berkelanjutan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-  undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Iriantini  menyatakan  bahwa  Perusahan  yang  melakukan  kegiatan memerlukan  suatu  kepastian  hukum  untuk  menjalankan  usahananya  dalam  pengelolaannya membutuhkan  peran  serta  pemerintah  untuk  mengawasi  dan  mengendalikan  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh pengusaha termasuk pemberian ijin usaha kepada masyarakat (Takalapeta et al., 2019) . Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 tahun 2010  Tentang  Pengolahan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  mengingat  bahwa  mineral  dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal  mungkin  yang  dimana  semua  kegiatan  usaha  pertambangan  wajib  memiliki  izin  dan pengetahuan tentang pelestarian Kawasan pertambangan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pengertian tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin.  Menurut (Soekanto, 2013) tolak ukur efektivitas penegakan hukum ada lima hal yakni : 1. Faktor   Hukum   hukum   berperan   terhadap   kepastian   kepentingan   dan keadilan
2. Faktor penegakan hukum Dalam berjalannya hukum secara normal mental atau kepribadian aparat penegak  hukum  memegang  peranan  penting  jika  peraturan  perundang-undangan  baik  tetapi kualitas aparaturnya tidak tinggi maka akan timbul masalah
3. Faktor   sarana   atau   fasilitas   pendukung   faktor   sarana   atau   fasilitas pendukung kerja aparat penegak hokum
4. Faktor  masyarakat  permasalahan  yang  muncul  adalah  tingkat  kepatuhan hukum di masyarakat
5. Faktor kebudayaan budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku
Berdasarkan  paparan  masalah  di  atas  maka  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana  peranan  pemerintah  daerah  dalam pengawasan kegiatan  usaha pertambangan galian C di Kabupaten  Ngada,  serta  mengetahui  faktor-faktor    yang    mempengaruhi    adanya    penambangan galian   C   di Kabupaten Ngada

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal  yaitu  penelitian  terhadap  data sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier (Takalapeta et al., 2019) . Dalam pengumpulan  data di lapangan teknik  yang digunakan adalah teknik wawancara atau interview. Teknik wawancara atau interview adalah suatu cara memperoleh informasi untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  melakukan  Tanya  jawab  secara  langsung  (tatap  muka)  antara pewawancara  dengan  informan.  Dalam  penelitian  ini  data  diperoleh  dari  pihak-pihak  yang  terkait dalam  masalah  yang  diteliti  dalam  hal  ini  pihak  pemerintah  Kabupaten  Ngada  Pemilik  tempat pertambangan  Para  penambang  dan  masyarakat  di  sekitar  area  pertambangan.  Analisisnya  melalui
interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan     Pemerintah     Daerah     terhadap     Kegiatan     Usaha Pertambangan
Kewenangan  merupakan  kekuasaan  membuat  keputusan  memerintah  dan  memberi  tanggung  jawab kepada  orang  lain.  Kewenangan  itu  sendiri  ialah  kekuasaan  yang  diformalkan  untuk  orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun  dari  pemerintah (Sadjijono,  2008) .  Sanksi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memperkuat perilaku  sipil  tersebut  Oleh  karena  itu  sanksi  merupakan  bagian  yang  melekat  pada  norma  hukum tertentu
Sanksi ada yang berupa peringatan tertulis dan ada yang berupa peringatan secara lisan. Menurut (HR, 2003) . Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu kewenangan dalam pengawasan Pertambangan tersebut berada di tangan Pemerintah Daerah sesuai  dengan Pasal 4 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  disebutkan bahwa  penguasaan  mineral  dan  batubara  oleh  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/Pemerintah Daerah artinya mulai dari proses perizinan sampai dengan  pengawasan  kegiatan  pertambangan  dijalankan  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  untuk tambang yang berada di lintas wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tambang sampai dengan jarak 4 (empat) mil Setelah berlakunya UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan  mineral  dan  batubara  dimana  pada  pasal  14  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah  kabupaten/kota.  Pengawasan  merupakan  suatu  pengamatan  terhadap  semua  kegiatan  untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Selain itu dalam perspektif hukum administrasi nasional pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang digunakan  untuk  membandingkan  apakah  suatu  hal  telah  dilaksanakan  diselesaikan  atau  diatur  dan dibandingkan dengan hal- hal yang diharapkan direncanakan atau dipesan (Siagian, 1987) .

## 2. Faktor-faktor     yang     Mempengaruhi     Adanya     Kegiatan     Usaha Pertambangan Galian C Iegal di Kabupaten Ngada
Dalam  perjalanannya  kegiatan  penambangan  ini  menunjukkan  indikasi  melanggar  Surat  Izin Pertambangan Pada Surat Izin Pertambangan dijelaskan bahwasannya pengelolaan pertambang rakyat tidak  diperkenankan  menggunakan  alat  berat  dan  peralatan    yang    diizinkan    dimana    dalam penambangan  pada  lokasi  petambang rakyat yang dibolehkan adalah linggis sekop dan pakuel namun loader dan eskavator hanya dapat digunakan untuk mengikis permukaan tanah dan pembersihan lokasi Meski  regulasi  sudah  ditetapkan  tambang  rakyat  masih  menggunakan  alat  berat  seperti  loader  dan eskavator. Menurut (Hadjon, 1993) secara umum intinya adalah ketika peraturan administrasi nasional tidak  dapat  menegakkan  aturan  perilaku  tersebut  maka  peraturan  administrasi  nasional  tidak mencantumkan larangan dan kewajiban bagi warga negara
Ada dua faktor yang mempengaruhai danya kegiatan usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Ngada  yitu  Faktor  Eksternal  meliputi  masih    rendahnya    kesadaran   pelaku    usaha   pertambangan rakyat    untuk  mengurus  dokumen  perizinan  tambang,  kurangnya  kesadaran  pemegang  IUP  untuk menyampaikan laporan kegiatan kepada dinas ESDM Provinsi NTT dan Kurangnya   kerjasama   dari masyarakat    sekitar    pertambangan    untuk melaporkan  kegiatan pertambangan  illegal selanjutnya faktor    Internal  yaitu  masih kurangnya personil pegawai yang dimiliki oleh dinas ESDM,  minimnya anggaran  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan  pengawasan usaha pertambangan dan Sosialisasi tentang pertambangan rakyat yang kurang merata

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1 Simpulan
Peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan galian C di Kabupaten Ngada dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertambangan mineral dan batubara mengatur
penyelenggaran  urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah  Provinsi  Berdasarkan  hal  tersebut  Pemerintah  Kabupaten/Kota  tidak  lagi  memiliki kewenangan Karena kegiatan Pertambang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota maka Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sampai  saat  ini  masih    bersama-sama    dengan    Pemerintah Daerah   Provinsi   mengawasi   usaha pertambangan yang dilakukan di daerah-daerah Kabupaten/kota Mulai  dari  melakukan  sosialisasi  pembinaan  pengawasan  titik  koordinat  wilayah  pertambangan  dan melakukan penertiban atau razia penambang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan serta mengamati kerusakan- kerusakan lingkungan bersama Kantor Lingkungan Hidup (KLH) daerah dan  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Daerah  (Bapedalda)  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Faktor-faktor      yang      mempengaruhi    adanya    penambangan      galian      C    di  kabupaten  Ngada diakibatkan sulitnya  ekonomi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  adanya penambangan liar  rata-rata  pekerjaan  utama  penambang  adalah  petani  dan  kegiatan  operasi  penambangan  adalah pekerjaan  sampingan  yang  menghasilkan  tambahan  pendapatan  dan  minimnya  personel  untuk mengawasi  kegiatan  pertambangan  dan  sosialisasi  membuat  banyak  penambang  tidak  mendapatkan sosialisasi dari pemerintah sehingga sulit bagi Dinas ESDM untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tambang kecil yang tersebar disekitar pertambangan yang dikategorikan ilegal.

## 2. Saran
Ada bebrapa yang disarankan peneliti antara lain sebagai berikut:
1. Peneliti  menyarankan  agar  pemerintah  lebih  memperhatikan  pengawasan terhadap perusahaan- perusahaan  dan  wilayah  pertambang  di  daerah  Kabupaten  Ngada  untuk  mengetahui  bagaimana kepastian IUP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut jika melanggar ketentuan perusahaan wajib untuk mengembalikan IUP yang mereka miliki Setelah IUP dikembalikan maka pemerintah dapat memberikan  IUP tersebut kepada perusahaan tambang yang lebih kompeten sanggup mengelola usaha pertambangan tersebut sehingga potensi mineral di daerah Kabupaten Ngada  dapat  diolah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
2. Peneliti  menyarankan  bagi  pelaku  usaha  pertambangan  dan  penambang  agar bisa mengurus dan melengkapi  perizinan  serta  melakukan  kegiatan  pengolahan  pertambangan  dengan  mengikuti peraturan-peraturan  yang  sudah  ditentukan  agar  kedepannya  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan dengan  adanya  kegiatan  pertambangan  tersebut  sehingga  potensi  mineral  di  Kabupaten  Ngada dapat diolah dengan baik dan perusahaan yang beroperasi untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan kerugian lainnya serta memperhatikan jam kerja operasinya sehingga tidak mengganggu waktu istirahat warga sekitar.
3. Masyarakat  sekitar  daerah  pertambangan  harus  ikut  serta  dalam  pengawasan  kegiatan  usaha pertambangan  dimana  masyarakat  sendiri  yang  mendapatkan  efek  yang    ditimbulkan    secara langsung  jika  ada  sesuatu  hal  yang  melanggar  yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan  para  penambang  itu  sendiri  diharapkan  masyarakat  harus  cepat  dan  tanggap  untuk  segera dilaporkan kepada dinas lingkungan hidup ataupun pihak yang berwenang agar proses pengawasan dan penertiban dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi.  (2014).  Kewenangan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  pada  Era  Otonomi  Khusus  di  Aceh.
Yustisia Jurnal Hukum , 3 (2), 108–117. Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. 3 HR, R. (2003). Hukum Administrasi Negara (2nd ed.). UII Press.
Nugroho,  K.  P.  D.  S.  (2016).  Aktualisasi  Peran  Pemimpin  Nasional  yang  Visioner  dapat Mengembangkan Pariwisata Kombes. Kajian Lemhannas RI , 27 (September), 25. Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi NegaraLaks Bang . Pressindo Siagian, S. (1987). Administrasi Pembangunan . PT Gunung Agung. Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers.
Suhartono,  S.  (2013).  Desentralisasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (18), 110–121.
Takalapeta,  I.  M.  .,  Pello,  J.,  &  Yohanes,  S.  (2019).  Sinergitas  Pengaturan  Perizinan  Pengelolaan Sumber daya Alam terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Jatiswara , 34 (3), 268–282.