…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Yang Dilakukan Ketika Menggunakan Hak Lintas Damai
Randy Krisna Putra Mandelly 1 , Nanda Wijayanto 2 , Beni Agus Saputro 3
Universitas Narotama E-mail: randymandelly@gmail.com
Article History: Received: 20 Oktober 2022 Revised: 30 Oktober 2022 Accepted: 30 Oktober 2022 Abstract: Artikel ilmiah ini betujuan untuk mengetahui  serta  memahami  tentang  bagaimana proses  penegakan  hukum  di  suatu  negara  baik  yang diatur  nasional  maupun  secara  internasional,  yang sebagaimana dalam hal hak lintas damai yang kerap kali  diwarnai  aksi  penyelundupan.  Serta,  luasnya wilayah perairan Indonesia yang membuat pemerintah  bidang  terkait  melakukan  pengawasan ekstra  di  sektor  kelautan.  Menyikapi  hal  tersebut, peran pemerintah Indonesia sangat dipelukan dalam penegakan  hukum  di  kelautan.  Secara  tegas, pemerintah Indonesia wajib menunjukkan kedigdayaannya  perihal  menjaga  kedaulatan  suatu negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan  normatif,  karena  berdasar  pada  studi kepustakaan  sebagai  sumber  utamanya.  Dengan demikian,  penelitian  artikel  ilmiah  problematika penegakan  hukum  terhadap  penyelundupan  yang dilakukan  ketika  menggunakan  hak  lintas  damai akan  dibahas  dan  dikupas  secara  tuntas  dalam artikel ini.
Keywords: Penegakan hukum, Hak Lintas Damai, Penyelundupan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  hal tersebut  tersebut  tercantum  dalam  Undang  –  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  sebagaimana  berbunyi  : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 1 Kendati demikian, semua aspek kegiatan tidak luput dari  pantauan  hukum,  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial-politik,  bahkan  ekspor  dan  impor. Khususnya  berbicara  mengenai  ruang  lingkup  kelautan,  yang  dimana  sering  terjadi  lalu  lintas kapal asing di perairan nasional yang diikrarkan dengan hak lintas damai. Hak lintas damai dalam hal ini, bertujuan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara 2 . Kemudian, jika merujuk pada Pasal  17  UNCLOS  1982,  yang  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  tersebut    memberikan  hak kepada  semua  negara,  baik  negara  pantai  maupun  negara  tak  berpantai  untuk  menikmati  hak lintas damai melalui laut  territorial, yang selanjutnya dalam  Pasal 18 ayat (1)  Konvensi  Hukum
1 Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal  1 ayat (3) UUD NRI 1945
2 Jurnal, Pemanfaatan Hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Indonesia Dan Penegakan Hukumnya, oleh Suharyono Kartawijaya, Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015.
Laut (UNCLOS) 1982 menjelaskan makna pengertian lintas damai sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan, sebagai berikut:
a). melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; dan  atau  b).  berlalu  ke  atau  dari  perairan  pedalaman atau  singgah  di  tempat  berlabuh  di  tengah laut  atau  fasilitas  pelabuhan  tersebut.  Sejatinya  dalam  UNCLOS  1982  juga  dijelaskan  terkait pemberian  hak  kepada  negara  lain  untuk  melaksanakan  pelayaran  bebas. 3 Namun,  dalam  hal tersebut Negara Indonesia masih memiliki kedaulatan atas perairan pedalaman (i nternal water ). 4 Perairan kepulauan ( archipelagic waters ), dan laut teritorial sepanjang 12 mill,serta hak berdaulat di  kawasan  ZEE  sepanjang  200  mill  dan  landas  continental. 5 Disisi  lain,  selain  berdaulatnya Negara  Indonesia  dalam  wilayah  tersebut,  kedaulatan  Indonesia  rawan  terguncang  dengan ditemukan  adanya  praktek  penyelundupan  oleh  kapal  asing  yang  mengatas  namakan  hak  lintas damai.  Hal  tersebut  dilakukan  semata-mata  untuk  bisa  bersandar  di  suatu  pelabuhan  Negara terkait  untuk  melancarkan  aksinya.  Dalam  tindakan  upaya  mengelabui  tersebut,  biasanya  kapal asing mengungkapkan bahwa muatan yang dibawanya merupakan kerja sama ekspor-impor. Jika dilihat  dari  fakta,  tentu  benar  muatan  tersebut  membawa  hasil  impor  untuk  didatangkan  ke Indonesia,  namun  sedikit  keganjalan  yang  dimana  muatan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  bobot impor  yang  telah  disepakati.  Seperti;  keseluruhan  bobot  barang  muatan  kapal  asing  yang bersandar  di  Indonesia  seberat  10  ton,  dengan  rincian  7  ton  barang  impor  yang  telah  dipesan badan  instansi  milik  Indonesia,  dan  2  ton  milik  perusahaan  swasta  Indonesia.  Yang  menjadi pertanyaan,  1  ton  sisa  tersebut  akan  dialokasikan  kemana  dan  apakah  1  ton  barang  tersebut mempunyai lisensi beserta surat izin masuk ke Indonesia?. Tanda tanya pun sering bermunculan, apakah ada keterlibatan oknum dalam perakara ini atau lemahnya pengawasan terkait penegakan hukum  terutama  di  sektor  kelautan.  Tak  sedikit  berita  simpang-siur  terdengar  di  kalangan masyarakat  dengan  anggapan  beraneka  ragam  yang  diwarnai  pro  kontra.  Seperti  halnya,  ada anggapan  bahwa  pengawasan  di  sektor  kelautan  masih  kurang  ketat  dan  sebaliknya  ada  yang beranggapan  bahwa  pemerintah  Indonesia  terkesan  garang  kepada  kapal  asing. 6 Kemudian, menyikapi persoalan tersebut, sebenarnya Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan dan melakukan  penyesuaian  hak  lintas  damai 7 dalam  perundang-undangan  nasional,  yang sebagaimana telah dilakukan Indonesia dengan merevisi Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1962 dengan  Peraturan  Pemerintah  No.36  Tahun  2002  tentang  hak  dan  kewajiban  kapal  asing  dalam melaksanakan Lintas Damai melalui perairan Indonesia. 8 Hal tersebut merupakan wewenang dari negara  terkait  hak  berdaulat  yang  ditinjau  berdasarkan  konsep  dasar  dari  ruang  berlakunya
3 Lihat Materi Bapak Tahegga Primananda Alfath,S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama tentang ZEE, Hak Negara slide 6
4 Tommy Hendra P., Penelitian Ilmiah Batas Wilayah Laut Indonesia
5 BAB IX A Pasal 25A UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 1985 Jo UU No. 19 Tahun 1961, UU No. 6 Tahun 1996 Jo UU No. 4 Prp Tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1973, UU No. 5 Tahun 1993.
6 Diskusi santai dengan rekan sejawat mahasiswa hukum mengenai anggapan masyarakat terkait kelautan.
7 , “Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum  Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia”. Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5 Juli 2017
8 PP No. 8 Tahun 1962 Jo PP 36 Tahun 2002
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  batas  wilayahnya. 9 Tanpa  adanya  wilayah  dengan  suatu batasan, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek internasional, menurut Oppenheim. 10 Kemudian, hak lintas  damai memiliki hubungan dengan negara bendera, yang sebagaimana kita ketahui lalu lintas kapal asing di perairan nasional memiliki identitas negaranya masing-masing. Seperti  contoh;  dalam  hal  navigasi.  Perihal  kepentingan  militer,  biasanya  kapal-kapal  perang milik China, USA, Rusia dan India sangat membutuhkan perairan Indonesia untuk lintas navigasi dan strategi pertahanan mereka. 11

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  metode pendekatan  secara  perundang-undangan.  Metode  penelitian  dengan  konsep  ini  menjadikan perundang-undangan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  penelitian,  dengan  demikian  bahwa penggunaan  hukum  yang  bersifat  formil  sangat  diperhatikan  meskipun  dalam  segi implementasinya  hukum  materiil  juga  ikut  andil.  Namun  keabsahan  dan  bentuk pertanggungjawaban dari yuridis normatif lebih diutamakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Lintas Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional
Berbicara mengenai hak lintas damai, yaitu dimana hak bagi setiap kapal yang sedang melalui laut  teritorial  negara  lain  selama  tidak  merugikan  bagi  kedaulatan,  ketertiban  atau  keamanan suatu  negara.  Dalam  pernyataan  tersebut,  hak  lintas  damai  dapat  dimiliki  oleh  negara  pantai, tidak berpantai, dan negara kepulauan. 12 Dalam dunia internasional, hak lintas damai  menjamin hak  seluruh  negara  di  dunia  dalam  menikmati  laut  sebagai  warisan  bersama  umat  manusia (common  heritage  of  mankind). 13 Yang  kemudian,  dalam  Konferensi  Institut  de  Droit diberlakukan hak lintas damai di lautan bagi kapal-kapal asing dalam laut teritorial, yang dalam rumusannya  menyatakan :”  kapal  asing  mempunyai  hak  lintas  damai  di  laut  wilayah  suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa  oleh  keadaan  force  majeure  atau  dalam  keadaan  bahaya”. 14 Kemudian  setelah  terbit rumusan  tersebut,  selanjutnya  diadopsi  pada  Pasal  14  point  (1)  Konvensi  Jenewa  1958  tentang Hukum  Laut,  yang  berbunyi  :  "Subject  to  the  provisions  of  these  articles,  ships  of  all  States, whether  coastal  or  not,  shall  enjoy  the  right  of  innocent  passage  throught  the  territorial  sea". 15 Sejarah pengaturan mengenai hak lintas damai terbilang cukup panjang, bisa diamati dari rekam
9 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, hal. 161.
10 Oppenheim, International Law, Vol.1, 8 th ed., 1955 halaman 451.
11 Sahono Subroto et al, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan, Surya Indah Jakarta, 1983, hlm. 62.
12 “Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum  Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia”. Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5 Juli 2017.
13 Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016 “Hak Lintas Damai (Right of Innocent Passage) Berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982”.
14 Konferensi Institut de Droit, berlakunya hak lintas damai di lautan bagi kapal-kapal asing dalam laut teritorial.
15 Pasal 14 point (1) Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, yang berbunyi : "Subject to the provisions of these articles, ships of all States, whether coastal or not, shall enjoy the right of innocent passage throught the territorial sea".
jejak terdahulu yang pada masa  Konvensi Den Haag 1930, Namun pengaturan hak lintas damai lebih  lengkap  dirumuskan  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1958  yang  dalam  kurun  waktu perkembangan  selanjutnya  dimuat  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982  atau  (UNCLOS  1982) hingga saat ini. Kemudian, dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengertian tentang hak lintas damai, yaitu :
1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal  State.  Such  passage  shall take  place  in conformity  with  this  Convention  and  with  other rules of international law.
2.  Passage  is  foreign  ship  shall  be  considered  to  be  prejudicial  to  ther  peace,  good  order  or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities: a. any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of  the  coastal  State,  or  any  other  manner  in  violation  of  the  principles  of  international  law embodied in the charter of the united Nations b. any exercise or practice with
weapons of any kind; c. any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of coastal State
d.  any  act  of  propaganda  aimed  at  affecting  the  defence  or  security  of  the  coastal  State; e. the launching, landing or taking on board of any aircraft f. the launching, landing or taking on board of any military device g. the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the custom, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State h. any act of wilful ang serious pollution contrary to this Convention i. any fishing activities j. the carrying out of research or survey activities
k.  any  act  aimed  at  interfering  with  any  systems  of  communication  or  any  other  facilities  or intallations of the coastal State
l. any other activity not having a direct bearing on passage.” 16
Dalam Pasal Konvensi  Hukum  Laut 1982 selanjutnya,  menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2), pelaksanaan hak lintas damai di perairan kepulauan tersebut harus memperhatikan Pasal 53 yang berkenaan mengenai  hak lintas  alur-alur laut  kepulauan.  Selanjutnya,  dalam  ketentuan  Pasal  25 Konvensi  Hukum  Laut  ayat  (3)  Konvensi  Hukum  Laut,  ayat  (2)  Pasal  52  memberikan  hak perlindungan kepada negara kepulauan untuk menangguhkan sementara lintas damai kapal asing dalam perairan kepulauannya di dalam keadaan  dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, tindakan itu  tidak  boleh  bersifat  membedakan  antara  kapal-kapal  negara  asing  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Kedua,  penangguhan  tersebut  bersifat  terbatas,  baik  mengenai  waktu  atau  sementara maupun tempat. Tindakan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut merupakan penangguhan hak  lintas  damai  kapal  asing  oleh  negara  kepulauan  terkait  di  bagian  tertentu  dari  perairan  laut kepulauan.  Ketiga,  tindakan  penangguhan  itu  diperlukan  guna  melindungi  kepentingan keamanannya.  Serta  keempat,  tindakan  penangguhan  tersebut  berlaku  hanya  setelah  dilakukan pengumuman resmi. Kemudian, dimasukannya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif Indonesia, mengatur  mengenai  sektor  kelautan  yang  salah  satunya  berkenaan  dengan  tindakan  yang melanggar hak lintas damai kapal-kapal negara lain adalah seluruh aktivitas menangkap ikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 ayat 2(i) UNCLOS 1982.
a). Hak Lintas Damai berlayar di Negara Pantai
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Membahas mengenai hak lintas damai di  negara pantai, perlu digaris bawahi bahwa,  negara pantai memiliki wewenang dan turut andil dalam urusan hak berdaulat  seperti berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum, bahkan melakukan penangkapan dan melakukan proses hukum untuk  kapal-kapal  asing  yang  melanggarketentuan-ketentuan  hukumnya. 17 Kemudian,  dalam Pasal  22  Konvensi  Hukum  Laut  (UNCLOS)  1982  menyebutkan;  negara  pantai  dengan memperhatikan  keselamatan  pelayaran  dapat  mewajibkan  kapal  asing  melaksanakan  hak  lintas damai melalui laut teritorial dengan menggunakan alur laut (sea lanes) dan skema pemisah lalu lintas  (traffic  separation  schemes) . 18 Melalui  hak  lintas  damai  yang  berada  di  negara  pantai, negara  pantai  wajib  memperhatikan  kepentingan  internasional  dalam  bentuk  pelayaran.  Adapun contoh salah satu kewenangan dari negara pantai itu sendiri yang diperbolehkan dalam organisasi kelautan  internasional,  seperti  membuat  kebijakan  berkaitan  dengan  pembatasan  terhadap kehadiran  atau  bersandarnya  kapal-kapal  asing  pada  wilayah  laut  yang  terletak  berdampingan dengan  pantai  suatu  negara  terkait.  Kendati  demikian,  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  yang  baru (UNCLOS  1982)  juga  terdapat  beberapa  perkembanganangan  dalam  pengaturan  kebebasan berlayar  atau  hak-hak  lain  bagi  kapal-kapal  asing,seperti  diantaranya  hak  lintas  damai  di  laut territorial,  hak  lintas  damai  di  selat  yang  dipergunakan  untuk  pelayaran  lnternasional,  dan  hak lintas melalui alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes) yang ditetapkan oleh Negara kepulauan yang  bersangkutan  setelah  berkonsultasi  dengan  IMO  (International  Maritime  Organisation). 19 Negara  pantai  perihal  mengenai  pelayaran,  dapat  mengoordinasikan  kapal-kapal  negara  asing untuk  berlayar  melalui  jalur-jalur  laut  khusus  dalam melaksanakan  hak lintas  damai  di  perairan teritorialnya  dan  memperhatikan  kaidah  atau  aturan-aturan  pemisahan  lalu  lintas  laut.  Negara pantai,  dalam  pasal  21 ayat  (1)  UNCLOS  1982,  dapat membuat  peraturan  perundang-undangan sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  tersebut  dan  peraturan  hukum  internasional  lainnya  yang berkait  erat  dengan  lintas  damai  melalui  laut  teritorial,  dijlaskan  sebagai  berikut  : 1. Keselamatan navigasi dan pengaturan lalu lintas maritim.
2.  Perlindungan  alat-alat  pembantu  dan  fasilitas  navigasi  serta  fasilitas  atau  instalasi  lainnya.
3. Perlindungan kabel dan pipa laut. 4. Konservasi kekayaan hayati laut. 5.  Pencegahan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  perikanan  negara  pantai.
6.  Pelestarian  lingkungan  negara  pantai  dan  pencegahan,  pengurangan  dan  pengendalian pencemarannya.
7. Penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi.
8. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai. 20
Menurut  Kewenangan  yang  dimiliki  negara  pantai,  kewenangan  tersebut  guna  mengambil kebijakan  atas  hak-haknya  yang  telah  digunakan  untuk  membangun  maupun  memelihara instalasi, yang tidak akan
mempengaruhi adanya: 1.  Luasnya  lautan  bebas  yang  sah  pada  perairan  itu,  dengan  adanya  hak-hak  negara  pantai  atas daratan kontinen tidak mempengaruhi atas lautan bebas dan udara diatasnya. 2. Teritorial negara, instalasi dan alat-alat yang berada di bawah kekuasaan negara pantai, namun
17 Lihat Materi Bapak Tahegga Primananda Alfath,S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama tentang ZEE, “Kewajiban Negara”, slide 4.
18 Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982.
19 Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Abardin, Bandung, 1991, hlm.118.
20 hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc, diunduh 13 Januari 2021.
instalasi  dan  dengan  peralatannya  ini  bukan  berstatus  sebagai  pulau-pulau  atau  bagian  pulau, sehingga  tidak  mempunyai  laut  teritorial  sendiri,  yang  berarti  luas  laut  teritorial  negara  pantai tidak
ada perubahan.
3. Pemasangan saluran pipa, instalasi atau kabel yang berada di bawah laut atau alat lainnya yang berkaitan  untuk  melakukan  eksplorasi  daratan  kontinental  dan  melakukan  eksploitasi  sumber alam tidak merintangi dalam pemeliharaanya.
4.  Melakukan  usaha-usaha  penyelidikan  di  daratan  kontinental,  memperhatikan  bahwa permohonan  yang  diajukan  suatu  lembaga  memenuhi  persyaratan  dan  penyelidikan  dilakukan secara ilmu pengetahuan, dalam penyelidikan negara pantai mempunyai hak untuk: a.  Ikut serta dalam penyelidikan. b. Keikutsertaannya
dengan
cara mewakilkan. 21
Kemudian  seperti  kita  ketahui,  perihal  dalam  urusan  menjaga  kedaulatan,  negara  pantai memiliki  kewenangan  yaitu  membuat  suatu  perundang-undangan  sesuai  yuridiksinya,  yang dimana secara lingkup internasional, negara pantai diwajibkan untuk: 1.  Tidak  akan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  praktis  mengakibatkan terjadi penolakan ataupun pengurangan hak lintas damai yang dinikmati oleh kapal-kapal asing. 2.  Tidak  akan  menerapkan  peraturanperaturan  yang  bersifat  diskriminatif,  baik  secara  formal ataupun  secara  nyata  terhadap  kapal  negara  manapun,  ataupun  terhadap  kapal-kapal  yang mengangkut  muatan  ke  dan  dari  negara  manapun,  atau  atas  nama  negara  manapun. 22 Serta, mengenai kewenangan negara pantai juga ditegaskan dalam UNCLOS 1982  Pasal 73. Ayat (1) yang dalam pasal 73 ayat (1)  tersebut menyebutkan bahwa : “negara pantai bisa untuk mengambil  tindakan-tindakan  dalam  melindungi  hak-haknya  di  ZEE  seperti  menghentikan, memeriksa, dan menangkap kapal asing yang terbukti melakukan”.

## b). Hak Lintas Damai berlayar di Negara Kepulauan
Dalam  perspektif  hukum  internasional,  hak  lintas  damai  bukan  hanya  berlaku  di  negara pantai,  namun  hak  lintas  damai  juga  berlaku  bagi  setiap  pelayaran  kapal  internasional  untuk melintasi jalur lalu lintas di perairan kepulauan. Negara kepulauan itu sendiri merupakan negara yang  seluruh  wilayahya  terdiri  dari  satu  atau  lebih  kepulauan,  juga  termasuk  pulau-pulau  lain, yang  erat  hubungannya  satu  sama  lain,  termasuk  perairan  diantaranya  serta  wujud  alamiah lainnya,  yang  memiliki  kedaulatan  di  perairan  kepulauan  yaitu  perairan  yang  terletak  pada  sisi dalam  dari  garis-garis  pangkal  lurus  kepulauan.  Yang  dimana,  garis-garis  pangkal  lurus kepulauan  tersebut,  menghubungkan  titik-titik  terluar  dari  pulau-pulau  dan  batuan  karang  yang timbul  di  permukaan  terluar  dari  negara  kepulauan  tersebut.  Berkaitan  dengan  pernyataan tersebut,  G.  Colombos  menyatakan  bahwa  dapat  tidaknya  suatu  gugusan  pulau  membentuk kepulauan,  selain  ditentukan  oleh  keadaan  geografisnya,  juga  tergantung  kepada  faktor  sejarah dan  faktor-faktor  lainnya. 23 Berbicara  mengenai  persoalan  negara  kepulauan,  Indonesia merupakan  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  sekitar  17.504  gugusan  pulau,  yang  kemudian diamatkan  dalam  Pasal  25  A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yang  berbunyi  :  “Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang- undang”. 24 Namun,  tidak  jarang  negara  kepulauan  sering  diuntungkan  dalam  hal  penambahan wilayah  dengan  cara  akresi,  yaitu  penambahan  wilayah  yang  disebabkan  oleh  proses  alamiah.
21 P. Joko Subagyo., Op.Cit, hal.46
22 I Wayan Phartiana, Op.Cit, hal. 113
23 Atje Misbach Muhjidin, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak lLntas Kapal Asing, Alumni, Bandung, 1993, hlm., 17.
24 Indonesia adalah negara kepulauan, tercantum dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Seperti contoh; munculnya atau terbentuknya suatu pulau karena disebabkan oleh proses alamiah. Hal  demikian,  juga  mempengaruhi  lajur  lalu  lintas  pelayaran  internasional  yang  melintasi perairan  kepulauan.  Sehingga,  tak  heran mengapa  kerap  kali  terjadi  adanya  perubahan  terhadap lajur lalu lintas pelayaran di perairan kepulauan. Namun,  dengan  banyaknya  hamparan  pulau  yang  tersebar  di  Indonesia,  membuat  hambatan tersendiri bagi pemerintah terkait penanganan dan pengawasan, seperti kendala dalam duplikasi norma  yang  menjelaskan  mengenai  persoalan  tidak  tersedianya  kekuatan  armada  kapal  dan patroli pesawat udara yang memadai dan aspek  politik lainnya. 25 Ditinjau berdasarkan dari segi historisnya,  kebebasan  pelayaran  melalui  perairan  kepulauan  dan  kewajiban  negara  kepulauan untuk tidak menghalang-halangi pelayaran merupakan persyaratan yang diusulkan oleh kelompok Bulgaria, dkk. 26 Kemudian daripada itu, pengakuan terhadap negara kepulauan harus diimbangi dengan jaminan seperti; pelaksanaan kebebasan berlayar melalui rute-rute terpendek di perairan kepulauan,  serta  melalui  rute-rute  yang  biasa  digunakan  untuk  pelayaran  internasional. 27 Sehubungan dengan lintas damai di perairan kepulauan, sejatinya dalam hak lintas damai tersebut timbul  manfaat  mengenai  kegiatan  eksploitasi  sumber  daya  yang  sebelumnya  masih  laut  lepas. Dalam hal ini, seperti contoh negara Thailand, yang berharap supaya kepentingan negara-negara tetanggamendapatkan perhatian, khususnya berkaitan dengan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di bagian-bagian laut yang sebelumnya masih merupakan kawasan laut lepas, serta hak lintas  damai  di  bagian-bagian  lain  dari  perairan  kepulauan  selain  dari  alur-alur  perairan  laut kepulauan. 28
Namun,  perlu  kita  ketahui  negara  kepulauan  tetap  digdaya  perihal  menjaga  kedaulatan negaranya.  Negara  kepulauan  tak  segan  menunjukkan  tajinya  apabila  ada  pihak  asing  yang mengusik  area  kedaulatan,  seperti;  praktek  penyelundupan,  eksploitasi  sumber  daya  alam  di lautnya,  penangkapan  ikan  secara  illegal.  Dalam  hal  tersebut,  negara  kepulauan  bukan  sebagai tirani  atas  negara  lain  yang  masuk,  sebab  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  tersebut, negara  kepulauan  telah  diberikan  wewenang  oleh  organisasi  hukum  laut  internasional  tentang kedaulatan.  Persoalan  kapal  asing  yang  keluar  masuk  melintasi  perairan  kepulauan  nasional hanya  untuk  menjalankan  hak  lintas  damai.  Dalam  artian,  negara  kepulauan  tidak  peduli  akan kedaulatan  yang  dulunya  masih  laut  lepas  atau  semacamnya,  sekarang  secara  fakta  perairan tersebut  berada  pada  wewenang  negara  keulauan  tersebut,  serta  praktek  penyelundupan  macam apapun  diharamkan  oleh  kebijakan  tersebut.  Menurut  konsep  negara  kepulauan,  ada  sedikit tambahan  dari  organisasi  hukum  internasional,  yang  dimana  telah  dimasukannya  Bab  4  tentang negara  kepulauan  kedalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  yang  meliputi  ketentuan-ketentuan hukum tentang definisi negara kepulauan, cara penarikan garis  pangkal kepulauan, status hukum wilayah  peairan  kepulauan,  hak  lintas  alur-alur  laut  kepulauan  dan  hak  lintas  damai. 29 Perlu disimak secara seksama, kedaulatan negara kepulauan di perairan kepulauannya dibatasi dengan kewajiban  untuk  memberikan  akomodasi  bagi  pelayaran  internasional  dalam  bentuk  hak  lintas damai dan hak lntas alur laut perairan kepulauan. Dalam perairan kepulauan, negara-negara lain atau negara asing dapat melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan (archipelagic sealanes passage) melalui alu-alur laut perairan kepulauan (archipelagic sealanes) yang sebagaimana telah
25 Jurnal, Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia. Oleh Dadang Suhendang.
26 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, hal. 178.
27 United Nations Conference on the law of the sea, official Records, Vol. II, p.p. 266-267.
28 UN Doc. A/CONF.62/C.2/L.63.
29 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, hal. 178.
ditetapkan  oleh  negara  kepulauan tersebut  bersama  dengan  organisasi  internasional  terkait  yang berwenang.  Kepentingan  mengenai  negara  kepulauan  dalam  Konvensi  Hukum  Laut  1982 menimbulkan konsekuensi hukum bagi negara kepulauan tersebut, yaitu kepentingan baik secara eksternal  maupun  internal.  Secara  ekstenal,  negara  kepulauan  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat internasional berkewajiban melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan konvensi untuk  mengakomodasikan  kepentingan  negara  lain  pada  perairan  kepulauannya,  sedangkan secara internal negara kepulauan berkewajiban mengimplementasikan ketentuan Konvensi dalam hukum nasionalnya, supaya hak dan kewajiban yang sebagaimana telah ditetapkan oleh konvensi dapat terlaksanakan.
2. Penegakan  Hukum  hukum  oleh  Negara  terhadap  kapal  asing  yang  terindikasi melakukan penyelundupan di perairan suatu Negara
Bukan  perkara  mudah  terkait  penegakan  hukum  di  sektor  kelautan,  mengingat  luasnya wilayah  perairan  ketimbang  daratan  di  Indonesia.  Hal  ini  membuat  Indonesia  dujuluki  negara maritim,  karena  dengan  ciri  khas  laut  yang  lebih  luas  sebuah  kedaulatan.  Mobilitas  sosial  dan politik  dalam  masyarakat  kelautan  lebih  terbuka  bagi  semua  masyarakat  dari  berbagai  profesi, status  sosial,  agama,  dan  suku  bangsa.  Hal  ini  memungkinkan  pemerintah  terkait  dalam  hal mencapai kedigdayaan dalam penegakan hukum. Di sini dapat dijumpai masyarakat yang sangat berubah-ubah  dan  tidak  menunjukkan  pengaruh  tempat  atau  mungkin  bisa  dikatakan  laut  bisa sebagai  tempat  penghidupan,  seperti  nelayan  contohnya. 30 Kemudian,  bukan  suatu  berita  yang awam  lagi  bagi  kalangan  masyarakat  terkait  upaya  atau  praktek  penyelundupan  di  kawasan perairan  laut  Indonesia.  Praktek  tindak  kejahatan tersebut  bukan  hanya  dilakukan antara  daerah satu  dengan  daerah  lainnya,  akan  tetapi  dalam  praktek  tersebut  sudah  masuk  dalam  skala internasional.  Kejahatan  penyelundupan  dalam  perairan  sering  kali  ditemui  ketika  kapal  asing yang  masuk  di  suatu  perairan  nasional  yang  mengatas  namakan  hak  lintas  damai.  Biasanya, penyelundupan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia berupa; alat atau obat-obat narkotika, penyelundupan hewan ternak, penyelundupan satwa langka, penyelundupan kebutuan pokok  dapur,  material  bangunan,  dan  masih  bayak  lagi.  Menyikapi  hal  tersebut,  pemerintah Indonesia  bergerak  cepat  dengan  meratifikasi  Konvensi  Hukum  Laut  1982  pada  tahun  1985 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Yang dimana, salah satu langkah implementasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  dengan  mengeluarkan  atau membuat  membuat  kebijakan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1996  tentang  perairan  Indonesia, sebagaimana  kita  tahu  Undang-Undang  tersebut  menggantikan  dari  UU  No.  4  Prp.  Tahun  1960 tentang  perairan  Indonesia.  Sehubungan  dengan  ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  pada Pasal  4  Undang-Undang  ini  menetapkan  bahwa  kedaulatan  Indonesia  meliputi  laut  teritorial, perairan  kepulauan  dan  perairan  pedalaman  Indonesia,  hal  ini  juga  termasuk  ruang  udara  di atasnya,  dasar  laut  dan tanah  di  bawahnya,  serta  seluruh  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di dalamnya.
Dalam urusan penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap pelayaran kapal asing, sejatinya telah diatur dalam butir-butir Pasal yang membahas mengenai hak lintas damai. Seperti dalam  Pasal  11  ayat  (1)  menyaakan  :  “hak  lintas  damai  melalui  laut  teritorial  dan  perairan kepulauan  Indonesia”.  Kemudian  pada  Pasal  18  ayat  (2)  dinyatakan  :  “hak  lintas  alur-alur  laut kepulauan  melalui  perairan  kepulauan  Indonesia”. 31 Serta,  pada  Pasal  20  ayat  (1)  dinyatakan  : “hak  lintas  transit  melalui  selat  yang  digunakan  untuk  pelayaran  internasional  yang  terletak
30 Jurnal “Kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)” Oleh Yuliati.
31 Pasal 18 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
antara  satu  bagian  laut  lepas  atau  ZEE  Indoesia  dengan  bagian  lain  dari  lat  lepas  atau  ZEE Indonesia”.  Mengenai  perlintasan  bersifat  damai,  sebagaimana  hak  lintas  tersebut  selama  tidak mengganggu  perdamaian,  ketertiban  dan  keamanan  dari  negara  pantai.  Perlintasan  oleh  kapal asing  dipandang  mengganggu  perdamaian,  ketertiban  dan  ketentraman  seta  kedaulatan  negara pantai,  apabila  kapal  tersebut  di  dalam  laut  teritorial  Indonesia  melakukan  kegiatan-kegiatan berikut
:
1.  Ancaman  atau  pemakaian  kekuatan  terhadap  kedaulatan,  integritas  territorial  atau kemerdekaan  politik  dari  negara  pantai,  atau  dengan  cara  lain  melanggar  asas-asas  hukum internasional
seperti
tercantum
dalam piagam PBB. 2. Latihan atau pemakaian senjata apapun
3.  Perbuatan  yang  ditujukan  mengumpulkan  informasi  yang  mencurigakan  bagi  pertahanan  dan keamanan negara pantai. 4. Tindakan propaganda yang ditujukan mengganggu pertahanan atau keamanan negara pantai 5. Pelepasan, pendaratan pesawat terbang apapun di kapal
6. Pelepasan, pendaratan atau pengambilan alat militer apapun di kapal 7. Memuat atau menurunkan suatu barang, mata uang, atau orang-orang yang melanggar hukum dan  peraturan,  pajak,  imigrasi,  kesehatan  dan  peraturan-peraturan  dari  negara  pantai.  8.
Menimbulkan polusi
yang serius
melanggar konvensi ini. 9. Melakukan penangkapan ikan 10. Melakukan kegiatan survei dan riset. 11. Kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai. 12. Kegiatan lainnya yang tidak dititikberatkan kepada melakukan pelayaran lintas. 32
Demi menjaga eksistensi kedaulatan Indonesia, dalam yuridiksinya negara Indonesia berhak mengawasi  dan  mencurigai  setiap  kapal  asing  yang  masuk  atau  melintasi  perairan  Indonesia. Dalam hal demikian, kecuriigaan tersebut berprasangka mengenai tindak pidana yang dilakukan kapal  asing  di  perairan  nasional  baik  itu  hendak  melakukan  penyelundupan  atau  sebagainya. Kendati  demikian,  Indonesia  berhak  melakukan  penyelidikan  terhadap  kapal  asing  tersebut karena berkaitan dengan tindak pidana. 33

## a). Sanksi mengenai perkara penyelundupan yang menggunakan hak lintas damai
Maraknya  kejahatan  tindak  pidana  penyelundupan  merupakan  sebuah  hambatan  atau  salah satu  problematika  tersendiri  yang  dapat  menghambat  laju  pembangunan  negara. Dalam  tindak pidana penyelundupan, biasanya berkaitan dengan transaksi antara dua subjek untuk memperoleh barang secara gelap.  Penyelundupan sering digambaran atau diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. 34 Kejahatan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum atau sekelompok kecil orang- orang  yang  tidak  bertanggung  jawab,  semata-mata  mereka  melakukan  aksi  penyelundupan tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau bersama dengan kelompoknya, sementara untuk pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan mengenai  dampak yang sangat luas dan berat bagi keberlangsungan perekonomian bangsa, disisi lain itu juga, keamanan dan stabilitas nasional juga  turut  terganggu.  Adapun  dalam  kamus  Webster’s  Ninth  New  Collegiate  Dictionary  kata
32 Chairul Anwar., Horison Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 26.
33 Malcolm N Shaw.,Op.Cit, hlm. 560.
34 Azmi Syahputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
smuggle (penyeludupan) diartikan sebagai: “to import or export secretly contrary to the law and especially  without  paying  duties  import  or  export  something  in  violation  of  the  customs  law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari  kewajiban  membayar  atas  suatu  impor  atau  ekspor  yang  merupakan  pelanggaran peraturan  pabean).” 35 Adapun  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  penyelundupan,  unsur-unsur tersebut seperti : 1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. 2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana . 3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan 4. “Mens rea” atau harus ada maksud jahat. 5.  Harus  ada  hubungan  kesatuan  atau  kesesuaian  persamaan  suatu  hubungan  kejadian  di  antara maksud jahat dengan perbuatan
6.  Harus  ada  hubungan  sebab  akibat  di  antara  kerugian  yang  dilarang  undang-undang  dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan
sendiri 7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. 36
Penegakan  hukum  Indonesia  menyikapi  secara  tergas,  terkait  adanya  upaya  tindak  pidana penyelundupan  dengan  membentuk  UU No.  17  Tahun  2006  tentang  kepabeanan. 37 Berdasarkan hal  mengenai  pelayaran  ekspor  impor  wajib  dilaporkan  kepada  bea  cukai  atau  kantor  instansi terkait, supaya barang tersebut mengantongi setifikasi perizinan berlayar.Dijelaskan dalam Pasal 9A ayat  (1) dijelaskan bahwa : “Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: a.  ke  luar  daerah  pabean;  b.  ke  dalam  daerah  pabean  yang  mengangkut  barang  impor,  barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui  luar  daerah  pabean,  wajib  menyerahkan  pemberitahuan  pabean  atas  barang  yang diangkutnya  sebelum  keberangkatan  sarana  pengangkut”.  Menanggapi  pernyataan  ayat  (1) sebelumnya,  pada  ayat  (3)  dijelaskan  bahwa  :  “Pengangkut  yang  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  paling  sedikit Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)”.  Kemudian,  dijelaskan  dalam  Pasal  11A  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  :  “Barang  yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean”. Yang kemudian pada ayat (3) dijelaskan  bahwa  :  “Pemuatan  barang  ekspor  dilakukan  di  kawasan  pabean  atau  dalam  hal tertentu  dapat  dimuat  di  tempat  lain  dengan  izin  kepala  kantor  pabean”.  Perihal  penjatuhan ancaman  baik  pidana  kurungan  dan  denda  bagi  pelaku  penyelundupan,  juga  diatur  jelas  dalam UU  No.  17  Tahun  2006.  Jika  merujuk  pada  Pasal  102A,  secara  tegas  berbunyi  :
Setiap orang yang: a. mengekspor barang
tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b.  dengan  sengaja  memberitahukan  jenis  dan/atau  jumlah  barang  ekspor  dalam  pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c.  memuat  barang  ekspor  di luar  kawasan  pabean  tanpa  izin  kepala  kantor  pabean  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau e.
35 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3
36 Edwin H. Sutherland, Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 5.
37 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mengangkut  barang  ekspor  tanpa  dilindungi  dengan  dokumen  yang  sah  sesuai  dengan pemberitahuan  pabean  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9A  ayat  (1)  dipidana  karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah).
Namun,  perlu  digaris  bawahi  dalam  UU  No.  17  Tahun  2006,  jika  benar  ada  terjadinya indikator keterlibatan oknum pejabat negara, maka dalam Pasal 102C ditegaskan bahwa : “Dalam hal  perbuatan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  102,  Pasal  102A,  Pasal  102B dilakukan  oleh  pejabat  dan  aparat  penegak  hukum,  pidana  yang  dijatuhkan  dengan  pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)”.
Dalam  hal  tersebut,  Bea  cuka  turut  andil  dalam  hal  kepabeanan,  serta  memeiliki  wewenang terhadap kegiatan pelayaran internasional baik kegiatan ekspor maupun impor. Bea cukai berhak melakukan  pemeriksaan  bahkan  melakukan  penggeledahan  terhadap  kapal  asing  yang  di  rasa mencurigakan  di  lintas  jalur  perairan  nasional.  Disisi  lain  untuk  meminimalisir  dalam  upaya tindak  pidana  penyelundupan  tanpa  mengganggu  atau  menghambat  kegiatan  ekspor  impor  oleh instansi  negara,  Bea  cukai  juga  akan  meningkatkan  audit  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang menerima  fasilitas  kemudahan  impor  untuk  tujuan  ekspor.  Pemerintah  akan  menertibkan  izin fasilitas  tersebut,  serta  tidak  segan  memberi  sanksi  bagi  yang  kedapatan  menyalahgunakan fasilitas,  dengan  berupa  berupa;  denda  dan  pencabutan  izin  bagi  yang  terlibat  dalam penyelundupan. 38 Kemudian,  perlu  pula  dikemukakan  kembali  di  sini  mengenai  adanya kemungkinan pemberatan pidana pada delik penyelundupan yang menjadi hukuman pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun (dua puluh tahun) penjara, apabila dalam delik penyelundupan yang  dilakukan  memenuhi  kualifikasi  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  21  (Prp)  Tahun  1959,  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Jika  tindak  pidana  yang dilakukan  itu  dapat  menimbulkan  kekacauan  di  bidang  perekonomian  dalam  masyarakat,  maka pelanggar  dihukum  dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman penjara  sementara  selama-lamanya  20  tahun  dan  hukuman  denda  yang  besarnya  30  kali  jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”. 39 Yang dimaksud dengan pengertian  “dapat”  dalam  Pasal  ini  tidak  perlu  kekacauan  itu  sudah  terjadi. 40 Mengenai  tindak pidana penyelundupan oleh kapal asing di kedaulatan NKRI, berkaca pada kasus penyelundupan brand  mobil  supercar  ternama  dunia,  yang  sebagai  contoh  dalam  aksi  upaya  penyelundupan tersebut  ditemukan  tiga  unit  mobil  supercar  milik  brand  Ferrari  tipe  mutakhir  Maret  2000  lalu, ditemukan  juga  14  unit  Mobil-mobil  yang  sudah  masuk  di  salah  satu  gudang  yang  berada  di kawasan  Pelabuhan  Tanjungpriok  itu  kepergok  polisi  sebelum  sempat  dikirimkan  ke  rumah seorang  pejabat  tinggi  negara,  yang  diduga  sebagai  pembeli  mobil  supercar  tersebut.  Terhadap pelakunya  pun  hanya  dikenai  ancaman  dengan  pidana  penjara  selama  2  tahun  (dua  tahun)  atau denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 10 Tahun 1995. Kendati demikian, pada nantinya baik dalam dakwaan oleh penuntut  umum,  tuntutan  atau  requisitoir  maupun  dalam  putusan  hakim,  kualifikasi  tersebut dapat  menimbulkannya  kekacauan  di  sektor  perekonomian  dalam  masyarakat  harus  dapat
38 Azmi Syahputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
39 UU No. 21 Prp. Tahun 1959.
40 Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Pramita, Jakarta, 1984, hlm 184.
dibuktikan,  barulah  kemudian  dapat  dikenai  jatuhan  pidana  mati,  penjara  seumur  hidup  atau pidana  penjara  20  tahun  (dua  puluh  tahun)  asal  pidana tersebut lebih  dari  6  tahun.  Selanjutnya, menurut  ketentuan  Pasal  2  UU  No.  5  Tahun  1959,  dikenai  sanksi  pidana  berupa  ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun (dua puluh tahun) penjara dan serendah-rendahnya hukuman penjara satu tahun terhadap; barangsiapa melakukan tindak pidana ekonomi yang akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah.

## 3. Koherensi Antara Hak Lintas Damai Dengan Negara Bendera Kapal
Dalam  dunia  internasional,  hak  lintas  damai  dikaitkan  dengan  pelayaran  internasional  yang melintasi  wilayah  teritorial  perairan  suatu  negara.  Dalam  suatu  pelayaran  internasional,  baik kapal pelayaran nasional maupun internasional wajib menyertakan  simbol bendera di ujung atas awak  kapal.  Hal  tesebut,  guna  meminimalisir  terjadinya  upaya  tindak  kejahatan  berupa pembajakan  kapal  atau  ilegal  fishing.  Dalam  perspektif  hukum  laut  internasional  akan diberlakukan  perihal  mengenai  penentuan  tanggung  jawab  negara  pantai  dan  negara  bendera kapal,  serta  tanggung  jawab  negara  terkait  hak  navigasi  dari  kapal  asing. 41 Dalam  lingkup internasional,  istilah  perbenderaan  disebut  juga “reflagging” yang  pada  dasarnya  diartikan sebagai  upaya  untuk  memperoleh  kebangsaan  dari  negara  lain  di  luar  negara  kebangsaan  awal mulanya,  yang  dimana  pemberian  izin  kepada  kapal  suatu  negara  terkait  untuk  mengibarkan bendera di perairan kedaulatan negara lain. 42 Pada praktik reflegging tersebut,  banyak dikaitkan dengan  adanya  negara-negara  yang  mempunyai  kebijakan  lunak  dalam  pemberian  tanda kebangsaan  kapal  melalui  bendera,  negara  yang  dikenal  dengan  istilah  “flag  of  covenince”. Kemudian, pada umumnya persyaratan untuk mendaftarkan kapal di negara tersebut dipermudah, diantaranya sebagai berikut : 1. Kepemilikan kapal tidak harus oleh warga negaranya, jadi tidak ada hubungan langsung atau murni (genuine link) antara kapal dan negara benderanya. 2.  Pendaftaran  kapal  dapat  dilakukan  di  kantor  konsulat  negara  terkait  di  luar  negeri. 3. Pajak yang dikenakan relative rendah. 4. Tidak terdapat ketentuan nasional yang bersifat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap aktivitas kapal tersebut selanjutnya. 5. Awak kapal tidak harus warga negaranya.
6. Cenderung tidak mensyaratkan adanya “deletion certificste” dan dapat terdaftar untuk jangka waktu yang singkat, kurang dari setahun. 43
Negara  bendara  dalam  membawa  simbol  lambang  negara  pada  awak  kapal,  wajib mempertanggung  jawabkan  mengenai  attitude  dalam  berlayar  maupun  lintas  damai  di  suatu perairan negara tertentu. Pertanggung jawaban negara bendera tersebut seperti hal nya mengenai larangan-larangan  yang  wajib  dipatuhi,  seperti;  larangan  melakukan  ilegal  fishing,  melakukan eksploitasi kekayaan terumbuh karang, memasang bom peledak di laut, serta larangan berlama- lama  di  perairan  suatu  negara  terkait  yang  lewat  masa  izin  persinggahan  tersebut.  Mengenai pelayaran internasional, baik kegiatan ekspor maupun impor kini mengalami kemajuan  dari segi kebijakan  modern,  yang  dimana  setiap  kapal  yang  melintas  di  perairan  suatu  negara  wajib menyertakan  simbol  bendera  negara  pada  awak  kapal.  Perihal  mengenai  lintas  damai,  negara
41 Try Satria Indrawan Putra, Lazarus Tri Setyawanta, “Pertanggung Jawaban Negara Terkait Permasalahan Hukum Yang Timbul Akibat Insiden Terorisme Maritim”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
42 Melda Kamil Ariadno, “Praktik Pembenderaan Kembali (Reflagging) Pada Kapal Penangkap Ikan”. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1, No. 3, April 2004.
43 W.E Butler, “The Law Of The Sea and International Shipping” USA, Oceana Publication, inc. 1985.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
bendera memiliki otoritas penuh terhadap kapal yang mengibarkan benderanya tersebut. Ditinjau dari segi hukum internasional, pemilik kapal beserta awak-nya memiliki kebebasan penuh dalam urusan  memilih  kewarganegaraan  kapal  mereka  dan  negara  memiliki  hak  untuk  menetapkan peraturan dan standar tersendiri untuk pendaftaran kapal dengan kewarganegaraan mereka, sesuai dengan  ketentuan  hukum  internasional  yang  berlaku.  Dengan  ini  membuktikan,  bahwasannya negara  benderalah  yang  memiliki  yurisdiksi  atas  kapal-kapalnya  di  perairan  laut  lepas. 44 Sehubungan dengan negara bendera kapal dalam hak lintas damai di perairan suatu negara, dalam Pasal 20 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwasannya berlaku bagi kapal asing sewaktu melakukan  lintas  damai  melalui  perairan kepulauan. 45 Dengan  membawa  simbol  negara  berupa bendera  negara  pada  awak  kapal,  negara  bendera  wajib  mematuhi  hak  lintas  damai,  yang sebagaimana  khususnya  negara  bendera  kapal  dalam  melakukan  hak  lintas  damai  pada  alur kepulauan
harus
:
a.  Mematuhi  aturan  hukum  internaional  yang  diterima  secara  umum,  prosedur  dan  praktek tentang  keselamatan  di  laut  termasuk  peraturan  internasional  tentang  pencegahan  tubrukan  di laut.
b.  Mematuhi  peraturan  internasional  yang  diterima  secara  umum,  prosedur  dan  praktek  tentang pencegahan pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. 46

## KESIMPULAN
Indonesia adalah negara hukum, yang dimana seluruh aspek baik secara nasional maupun secara internasional tak luput dari pantauan hukum. Hak lintas damai dapat dimiliki oleh semua negara pantai, tidak berpantai, dan negara kepulauan. ketentuan Pasal 52 ayat (2), pelaksanaan hak lintas damai  di  perairan  kepulauan  tersebut  harus  memperhatikan  Pasal  53  yang  berkenaan  mengenai hak lintas alur-alur laut kepulauan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 25 Konvensi Hukum Laut ayat (3) Konvensi  Hukum  Laut, ayat (2) Pasal 52 memberikan hak perlindungan kepada negara kepulauan  untuk  menangguhkan  sementara  lintas  damai  kapal  asing  dalam  perairan kepulauannya di dalam keadaan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, tindakan itu tidak boleh bersifat  membedakan  antara  kapal-kapal  negara  asing  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Kedua, penangguhan  tersebut  bersifat  terbatas,  baik  mengenai  waktu  atau  sementara  maupun  tempat. Tindakan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut merupakan penangguhan hak lintas damai kapal asing oleh negara kepulauan terkait di bagian tertentu dari perairan laut kepulauan. Ketiga, tindakan penangguhan itu diperlukan guna melindungi kepentingan keamanannya. Serta keempat, tindakan  penangguhan  tersebut  berlaku  hanya  setelah  dilakukan  pengumuman  resmi.  Negara pantai  memiliki  wewenang  dan  turut  andil  perihal  mengenai  urusan  hak  berdaulat  seperti berwenang  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum,  bahkan  melakukan  penangkapan  dan melakukan  proses  hukum  untuk  kapal-kapal  asing  yang  melanggarketentuan-ketentuan hukumnya.  Sedangkan,  negara  kepulauan  tetap  digdaya  perihal  menjaga  area  kedaulatan negaranya.  Negara  kepulauan  tak  segan  menunjukkan  tajinya  apabila  ada  pihak  asing  yang mengusik  area  kedaulatan,  seperti;  praktek  penyelundupan,  eksploitasi  sumber  daya  alam  di lautnya,  penangkapan  ikan  secara  illegal.  Dalam  artian,  negara  kepulauan  bukan  sebagai  tirani
44 Try Satria Indrawan Putra, Lazarus Tri Setyawanta, “Pertanggung Jawaban Negara Terkait Permasalahan Hukum Yang Timbul Akibat Insiden Terorisme Maritim”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
45 Pasal 20 Konvensi Hukum Laut 1982
46 Jurnal, “Pengaturan Tentang Hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Negara Kepulauan  Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia”, Oleh Irawati.
atas  negara  lain  yang  masuk,  sebab  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  tersebut,  negara kepulauan  telah  diberikan  wewenang  oleh  organisasi  hukum  laut  internasional  tentang kedaulatan.  Kemudian  berkaitan  dengan  tindak  pidana  penyelundupan,  hal  tersebut  guna memenuhi  hasrat  keuntungan  pribadi.  Yang  dimana  ada  7  unsur  penyelundupan,  seperti  : 1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. 2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana . 3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan 4. “Mens rea” atau harus ada maksud jahat. 5.  Harus  ada  hubungan  kesatuan  atau  kesesuaian  persamaan  suatu  hubungan  kejadian  di  antara maksud jahat dengan perbuatan
6.  Harus  ada  hubungan  sebab  akibat  di  antara  kerugian  yang  dilarang  undang-undang  dengan perbuatan yang disengaja atas
keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.
Menyikapi  hal  terkait  adanya  upaya  tindak  pidana  penyelundupan,  pemerintah  Indonesia membentuk UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kendati demikian, berkaca pada kasus penyelundupan  brand  mobil  supercar  ternama  dunia,  yang  sebagaimana  dalam  aksi  upaya penyelundupan  tersebut  ditemukan  tiga  unit  mobil  supercar  milik  brand  Ferrari  tipe  mutakhir Maret  2000  lalu,  ditemukan  juga  14  unit  Mobil-mobil  yang  sudah  masuk  di  salah  satu  gudang yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjungpriok itu kepergok polisi sebelum sempat dikirimkan ke  rumah  seorang  pejabat  tinggi  negara,  yang  diduga  sebagai  pembeli  mobil  supercar  tersebut. Terhadap  pelakunya  pun  hanya  dikenai  ancaman  dengan  pidana  penjara  selama  2  tahun  (dua tahun) atau denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 10 Tahun 1995. Hal tersebut tak lepas dari peran otoritas Bea cukai dalam mengusut tuntas perkara tersebut. Kemudian, dalam hal pelayaran internasional, baik awak kapal pelayaran nasional maupun internasional wajib menyertakan simbol bendera di ujung atas  awak  kapal,  sebagai  simbolis  akan  keterlibatan  kapal  tersebut  dalam  lintas  damai.  Hal tersebut  yang  menjadi  koherensi  antara  negara  bendera  kapal  dengan  hak  lintas  damai.  Pada intinya,  praktek  tindak  pidana  penyelundupan  berupa  barang  apapun  dan  dengan  cara  yang bagaimanapun sangat diharamkan bagi setiap negara, khususnya Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX A Pasal 25A. Konferensi Institut de Droit. Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc.

## BUKU-BUKU
Agoes,  Etty  R.,  Konvensi  Hukum  Laut  1982  Masalah  Pengaturan  Hak  Lintas  Kapal  Asing, dengan
Penerbit Abardin, Bandung, 1991. Anwar, Chairul. Horison Baru Hukum Laut Internasional. Jakarta: Djambatan, 1989.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Butler,  W.E.,  “ The  Law  Of  The  Sea  and  International  Shipping ”.  Oceana  Publication,  inc, USA, 1985.
Kusumaatmadja,  Mochtar  &  Agoes,  Etty  R.,  Pengantar  Hukum  Internasional  dengan  Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2015.
Lopa,  Baharrudin,  “Tindak  Pidana  Ekonomi  Pembahasan  Tindak  Pidana  Penyelundupan”. Penerbit Pradnya Pramita, Jakarta. 1984.
Marpaung, Leden , “Tindak Pidana Penyelundupan”, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991. Muhjidin, Atjhe Misbach, “Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak  Lintas  Kapal Asing”. Penerbit, Alumni, Bandung, 1993.
Oppenheim-Lauterpacht, International Law , 8 th . Ed, London, Vol. 1 (peace), 1955.
Phartiana  I  Wayan.  “Hukum  Laut  Internasional  dan  Hukum  Laut  Indonesia”.  Yrama Widya, Cetakan pertama, Bandung, 2014.
Shaw Malcolm N, “Hukum Internasional”. Nusa Media, Cetakan pertama. Bandung, 2013.
Soebroto,  Sahono,  “Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut”,  Sebuah  Tinjauan,  Surya  Indah, Jakarta 1983.
Subagyo P. Joko. “Hukum Laut Indonesia. Jakarta”: Rineka Cipta, Cetakan keempat. 2009. Sutherland, Edwin,H., “Asas-Asas Kriminologi”. Penerbit Alumni, Bandung 1969. United Nations Conference on the law of the sea, official Records, Vol. II. UN General Assembly Resolution No. 1803 (XVII), 14 Desember 1964.

## JURNAL
Ariadno,  Melda  Kamil,  “Praktik  Pembenderaan  Kembali (Reflagging) Pada  Kapal  Penangkap Ikan. Jurnal Hukum Internasional”. Vol. 1 No. 3, April 2004.
Irawati,  “Pengaturan Tentang  Hak  Lintas  KapalAsing  Di  Perairan  Negara  Kepulauan    Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia”.
Kartawijaya,  Suharyono,  “Pemanfaatan  Hak  Lintas  Kapal  Asing  Di  Perairan  Indonesia  Dan Penegakan Hukumnya”. Naskah Publikasi, 2015.
Purwaka,  Tommy  Hendra,  “Paradigmn  Shift  in  the  Implementation  of  the  Law  of  the  sea  in Indonesia”. Indonesian Journal of International Law, Volume 8, No. 1, Oktober 2010.
Putra, Akbar Kurnia, “Hak Lintas Damai (Right of Innocent Passage) Berdasarkan United Nation Convention  On  The  Law  Of  The  Sea  1982”.  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  7,  Nomor  2, Oktober, 2016
Putra,  Try  Satria  Indrawan  Putra,  &  Setyawanta,  Lazarus  Tri,  “Pertanggung  Jawaban  Negara Terkait  Permasalahan  Hukum  Yang  Timbul  Akibat  Insiden  Terorisme  Maritim”.  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
Suhendang, Dadang, “Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia”.
Syahputra,  Azmi.  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penyelundupan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
Tampi,  Monica  Carolina  Ingke,  “Pengaturan  Hukum  Hak  Lintas  Damai  Menurut  Konvensi Hukum  Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia”. Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5 Juli 2017
Yuliati, “Kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)”. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.

## UNDANG-UNDANG
UU No. 17 Tahun 1985. UU No. 21 Prp. Tahun 1959. UU No. 4 Prp. Tahun 1960. UU No. 19 Tahun 1961. UU No. 1 Tahun 1973. UU No. 5 Tahun 1993. UU No. 6 Tahun 1996. UU No. 17 Tahun 2006. PP PP No. 8 Tahun 1962 PP No. 36 Tahun 2002

## MATERI
ZEE  (Zona  Ekonomi  Eksklusif),  Kewajiban  Negara  di  slide  4.  Materi  Bapak  Tahegga Primananda Alfath,S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama.
ZEE  (Zona  Ekonomi  Eksklusif),  Hak  Negara  di  slide  6.  Materi  Bapak  Tahegga  Primananda Alfath,S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama.