## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Polisi, diciplin, hukuman disiplin

## INFO ARTIKEL

## Keyword:
Police,diciplin,  disciplinary punishment

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919

## EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN

## THE EFEKTIVENESS OF THE APPLICATION OF DISIPLINARY PUNISHMENT FOR MEMBERS OF THE POLICE

## Erianto
Kaurbinops Polair Polres Pesisir Selatan e-mail: eriantotanjung969@gmail.com

## Fitriati
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti e-mail: fitriati1974@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Undang-undang  nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang kedisiplinan  Anggota Kepolisian  Republik Indonesia adalah  peraturan  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  anggota  Polri  dalam  menjalankan fungsinya,  tugas  dan  wewenangnya  untuk  mewujudkannya  seorang  Polisi profesional  dan  akuntabel  Hukuman  disipliner  dengan  berbagai  jenis  sanksi  telah dikenakan  pada  pelanggar  melalui  proses  pendisiplinan,  namun  fakta  menunjukkan bahwa  pelanggaran  meningkat  setiap  tahun  sehingga  penegakan  disipliner  belum efektif  dalam  menghalangi  anggota  dan  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  hukum anggota Dewan Polres yang relatif rendah. Pesisir Selatan.

## ABSTRACT
Law  Number  2  Year  2002  on  Police  and  Government  Regulation  Number  2  Year 2003 on Discipline of Members of the Police Force of the Republic of Indonesia is a regulation  that  must  be  followed  by  every  member  of  the  Police  in  performing  its functions,  duties  and  authority  to  realize  a  professional  and  accountable  Police. Disciplinary  punishment  with  various  types  of  sanctions  has  been  imposed  on violators  through  disciplinary  proceedings,  but  the  facts  show  that  violations  are increasing every year so disciplinary enforcement has not been effective in deterring members and demonstrating the relatively low level of legal compliance of members of the Polres Pesisir Selatan.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  amanat  UU  Nomor  2 Tahun 2002 dan untuk mewujudkan
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang profesional  dan  akuntabel,  maka  Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang
harus  dipedomani  setiap  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk menjamin keseimbangan hukum dalam rangka  melindungi  aparat  penegak  hukum, khususnya Polri dan menjamin hak-hak asasi
masyarakat.
Peraturan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah,  salah  satunya  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia  adalah  serangkaian  norma  untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara  tata  tertib  kehidupan  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.
Adapun bentuk pelanggaran peraturan disiplin  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2  Tahun  2003  tentang  Disiplin  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah  ucapan,  tulisan  atau  perbuatan
angggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
Pada Pasal  3 Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun  2003  tentang  Disiplin  Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: “Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan  maupun  yang  berlaku  secara umum, memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  dan memperhatikan dan menyelesaikan
dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab”.
Dalam konteks demokrasi, institusi
kepolisian  merupakan  pelayan  masyarakat.
Kepolisian  sebagai  bagian  dari  perangkat pemerintahan  haruslah  tunduk  pada  mandat yang  diberikan  rakyat,  yaitu  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan  hukum,  serta  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara- nya  keamanan  dalam  negeri,  yang  dilakukan dengan  cara-cara  yang  demokratis.  Selain dituntut  memberikan  pelayanan  maksimal, Polri  juga  dituntut  untuk  meningkatkan akuntabilitas  kinerjanya  sehingga  menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Secara  sederhana  akuntabilitas  bisa didefinisikan sebagai pelaporan rutin.
Akuntabilitas juga bisa berarti pertanggungjawaban  atas  hasil  kerja  yang dilakukan  dalam  satu  periode.  Akuntabilitas juga  meliputi  dimensi  lain,  sebagaimana diungkap oleh Bob Sugeng Hadiwinata  yang mengatakan bahwa:
“lembaga  negara  yang  akuntabel  juga harus  siap  untuk  diawasi  oleh  institusi lain,  untuk  menjamin  tidak  adanya penyimpangan. Dalam konteks demokrasi, pihak eksekutif yang harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya kepada  publik  haruslah  diawasi  oleh lembaga legislatif yang merupakan representasi  dari  seluruh  rakyat.  (Bob Sugeng Hadiwinata, 2010 : 13-15)
Dalam  implementasinya,  pengawasan ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  DPR sendiri.Sebuah  akuntabilitas  politik  meliputi pengawasan  berlapis,  baik  dari  internal,
eksekutif,  parlemen,  dan  publik. Pertama , pengawasan  internal dilakukan  melalui pengawasan melekat dan penerapan standard operating  procedure (SOP).  Pengawasan internal dilakukan oleh Divisi Bidang Profesi dan  Pengamanan  (Propam)  dan  Inspektorat Pengawasan  Umum  (Irwasum). Kedua ,
pengawasan  eksekutif  dilakukan  melalui mekanisme  penugasan  dan  pelaporan,  dalam hal  ini  oleh  Presiden  yang  secara  struktural berada  di  atas  Polri. Ketiga ,  pengawasan parlemen  dilakukan  melalui  mekanisme anggaran dan sub komisi. Keempat , pengawasan  publik  melalui  mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga negara seperti
Ombudsman,  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lain-lain. (Ali Abdullah  Wibisono  dan  Faisal  Idris,  2006  :
62)
Berkaitan dengan pengawasan internal,
Indria Fernida mengatakan bahwa:
“Dalam  mekanisme  internalnya,  Polri memiliki  Tim  Propam  (Bidang  Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima  pelaporan  dan  membuat penyelidikan internal ter-hadap pelanggaran  maupun  kejahatan  yang dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  yang akan  dilanjutkan  dengan  sidak  etik kepolisian. Namun tentu saja penyelidikan  yang  dilakukan  tidak  bisa dikatakan independen karena melibatkan anggota  kepolisian  sendiri.  Kekerasan yang  dilakukan  oleh  polisi  seringkali dipandang  sebagai  kesalahan  prosedural operasi  kerja  di  lapangan  semata. Apalagi  dalam  kenyataannya  proses
penyelidikan pasca pengaduan juga tidak bisa diketahui perkembangannya. Sementara  peng  hukuman  terhadap kesalahan  prose  dural  melalui  Majelis Etik  dengan  menggunakan  dasar  hukum PP  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisi  an Negara  RI  justru  menjadi  alat  impunitas bagi  pelaku  kejahatan  pidana”  (Indria Fernida, 2008 : 106)
Di Indonesia pedoman perilaku internal kepolisian  (semacam  peraturan  dan  regulasi yang  mengendalikan  perilaku  polisi)  sangat sulit  diperoleh,  dan  tidak  tersedia  untuk umum atau tidak bisa diakses oleh umum.Selain  itu  banyak  petugas  kepolisian, khususnya  di  tingkat  lokal,  yang  tidak mengetahui  peraturan  tersebut.Isi  peraturan tersebut  juga  ternyata  bermasalah. Amnesty Inter-national mengungkapkan bahwa peraturan  tersebut  tidak  secara  terbuka melarang  penggunaan  kekuatan  serta  senjata api yang tidak perlu dan berlebihan dan tidak memuat  larangan  secara  jelas  terhadap penyiksaan dan perlakuan atau peng hukuman  yang kejam, tidak manusiawi,  atau merendahkan.  Kepolisian  Resor  Pesisir Selatan pada tahun 2015 telah melaksanakan sidang  displin  terhadap  anggota  Polri sejumlah  19  (sembilan  belas)  perkara pelanggaran  disiplin  dan  pada  tahun  2016 sebanyak  23  (dua  puluh  tiga)  perkara pelanggaran  displin.  Dengan  melihat  data  di dua  tahun  terakhir  tersebut,  menunjukan  ada peningkatan  pelanggaran  peraturan  disiplin anggota Polri yang dilakukan anggota Polres
Pesisir  Selatan.Data  dan  fakta  tersebut menunjukan  bahwa  efektifnyas  penjatuhan
hukuman disiplin
kepada anggota KepolisianResor Pesisir Selatan.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran di  atas,  maka  pengkajian  penelitian  ini adalah:
1. Apakah  jenis  hukuman  disiplin  terhadap anggota  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia  di  Kepolisian  Resor  Pesisir
Selatan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan  hukuman  disiplin  terhadap anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  di  Kepolisian  Resor  Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah efektivitas penerapan hukuman disiplin bagi anggota Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  terhadap tingkat  kepatuhan  hukum  di  Kepolisian Resor Pesisir Selatan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang penerapan  disiplin  anggota  Polri  dan  faktor yang  mempengaruhinya  serta  efektivitas terhadap kepatuhan hukumnya. Adapun
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung dengan  pendekatan yuridis  empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum
dengan  melihat  norma  hukum  yang  berlaku dan  menghubungkan  dengan  fakta  yang  ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan  yang  ditemui  dalam  penelitian (Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006: 133).

## C. Jenis Hukuman Disiplin Terhadap

## Anggota Kepolisian
Seksi Propam tugas pokoknya melaksanakan  pembinaan  dan  pemeliharaan disiplin,  pengamanan  internal,  pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan  oleh  anggota  Polri  dan/atau  PNS Polri,  melaksanakan  sidang  disiplin  dan/atau kode  etik  profesi  Polri,  serta  rehabilitasi personel. Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan pengaduan masyarakat  tentang  penyimpangan  perilaku dan  tindakan  personel  Polri;  penegakan disiplin,  ketertiban  dan  pengamanan  internal personel  Polres;  pelaksanaan  sidang  disiplin dan/atau  kode  etik  profesi  serta  pemuliaan profesi  personel,  pengawasan  dan  penilaian terhadap  personel  Polres  yang  sedang  dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode  etik  profesi;  danpenerbitan  rehabilitasi personel  Polres  yang  telah  melaksanakan hukuman dan  yang tidak terbukti melakukan pelanggaran  disiplin  dan/atau  kode  etik profesi.
Pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:
“Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan  maupun  yang  berlaku  secara umum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  dan memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab”.
Bagi  anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003 tentang  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  ,dijatuhi  sanksi  berupa tindakan  disiplin  dan  atau  hukuman  disiplin yang  berupa  teguran  lisan  dan  atau  tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara  langsung  kepada  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  melalui  Sidang Disiplin. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran  disiplin  dengan  menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan  disiplin  diatur  dalam  Pasal  15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian
Republik Indonesia adalah:
1. Atasan langsung;
2. Atasan tidak langsung;
3. Anggota  Provos  Kepolisian  Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis lakukan diperoleh data dan penjelasan bahwa sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  internal bagi  penyidik  Satreskrim  Polres  Pesisir Selatan  atas  nama  Brigadir  Junaidi  yang melakukan  tindakan  salah  tangkap,  diajukan ke  sidang  disiplin  dengan  proses  sebagai berikut:
1. Kepala  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan mengeluarkan  Surat  Perintah  Pelaksanaan Sidang Disiplin Nomor: Sprin/719/XII/2015 tentang Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin  Guna  Penyelesaian/Penuntasan Perkara Pelanggaran Disiplin yang dilakukan  oleh  Brigadir  Junaidi/NRP. 84071349  Bintara  Unit  Tipiter  Satrskrim Polres Pesisir Selatan.
2. Kepala  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan mengeluarkan  Surat  Keputusan  Nomor: Skep/55/XII/2015 tentang Perangkat Sidang Disiplin.
3. Kepala  Seksi  Provos  dan  Pengamanan (Kasi.  Propam)  Kepolisian  Resor  Pesisir Selatan  melakukan  pemeriksaan  yang dituangkan  dalam  bentuk  Resume  Hasil
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
Disiplin.
4. Penuntut menyampaikan Persangkaan
Pelanggaran  Displin  Nomor:  PPD/21
/XII/2015/PROPAM pada Pimpinan Sidang Disiplin dalam Persidangan Sidang Disiplin.
5. Penuntut menyampaikan Tuntutan
Pelanggaran  Disiplin  Nomor:  TPD/21 /XII/2015/PROPAM  Pimpinan  Sidang Disiplin dalam Persidangan Sidang Disiplin
6. Terperiksa menyampaikan pembelaan (pledoi) dalam  bentuk  Nota  Pendamping Terperiksa yang disampai-kan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) sebagai Perwira Pendamping Terperiksa.
7. Wakil  Kepala  Kepolisian  (Wakapolres)
Pesisir  Selatan  selaku  Atasan  Yang
Berhak  Menghukum  (Ankum)  sebagai Pimpinan  Sidang  Disiplin  membacakan Putusan Nomor: PUT/21/XII/2015/PROPAM tentang Putusan Sidang Disiplin.
8. Kepala  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan Selaku  Atasan  Yang  Berhak  Menghukum (Ankum)  mengeluarkan  Surat  Keputusan Nomor:  SKEP/  28/XII/2015  tentang Pemberian  Hukum  an  Disiplin  Kepada Brigadir  Junaidi  NRP.  84071349  dengan Hukuman  Berupa:  Penundaan  Pendidikan Selama 1 (satu) Tahun TMT 20 Desember
2015  sampai  dengan  20  Desember  2015 dan  Penempatan  Dalam  Tempat  Khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
9. Wakil  Kepala  Kepolisian  (Wakapolres)
Pesisir  Selatan  selaku  Atasan  Yang Berhak  Menghukum  (Ankum)  sekali-gus sebagai Pimpinan Sidang Disiplin menyerahkan  Surat  Keputusan  Hukuman Disiplin  sekaligus  meminta  Terperiksa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia  Menerima  Putus-an  Sidang Disiplin.
10. Sekretaris  Sidang  Disiplin  selanjutnya membuat  Laporan  Hasil  Pelaksanaan Sidang Disiplin dan melakukan Pencatatan dalam data personel perseorangan  tentang  hukuman  disiplin bagi terperiksa. Adapun jenis hukuman yang
dijatuhkan kepada pelanggar peraturan disiplin  di  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan selama 2 (tahun) terakir yaitu tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:
1. Teguran  tertulis,  dijatuhkan  kepada  6 (enam)  pelanggar  anggota  Polres  Pesisir Selatan.
2. Penundaan  mengikuti  pendidikan  paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dijatuhkan 5 (lima) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.
3. Penundaan  kenaikan  gaji  berkala  paling singkat  3  (tiga)  bulan  dan  paling  lama  1 (satu)  tahun  dijatuhkan  kepada  5  (lima)
pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan. 4. Penundaan kenaikan pangkatpaling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun, dijatuhkan  kepada 4 (empat) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.
5. Mutasi  yang  bersifat demosi, dijatuhkan kepada 6 (enam) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan..
6. Penempatan  dalam  tempat  khusus  paling singkat  14  (empat  belas)  hari  dan  paling lama  21  (dua  puluh  satu)  hari  hari dijatuhkan  kepada  16  (enam  belas) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan. 1
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan  Hukuman  Disiplin  Terhadap
Anggota Kepolisian
Faktor-faktor yang menghambat penegakan  disiplin  di  Polres  Pesisir  Selatan yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri  kurang.  Lingkungan  atau  pergaulan juga merupakan faktor penghambat penegakan  disiplin.Untuk  mengantisipasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ada  beberapa  hal  yang  merupakan  sumber kekuatan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh Polri, antara lain:
1. Tersedianya  pedoman  kerja  pembinaan SDM Polri.
2. Adanya  komitmen  internal  Polri  untuk merubah lebih baik. Hal ini diaktualisasikan  dalam  visi  misi  dan rencana  strategis  Polri  yang  pernah disampaikan  oleh  Kapolri  untuk  menuju perubahan paradigma baru..
3. Kebanggaan  terhadap  organisasi  masih cukup kuat.
4. Pola  pengawasan  dan  pengendalian  dapat berfungsi  secara  baik  yang  dilakukan secara struktual maupun fungsional.
1 Hasil  wawancara  dengan  Komisaris  Polisi (Kompol)  I  Gusti  Made  Reje,  Wakil  Kepala  Kepolisian Resor  (Wakapolres)  Pesisir  Selatan  pada  tanggal  17  Juni 2017 di Painan.
5. Terpenuhinya  anggaran  yang  dibutuhkan Polri  untuk  pembangian  dan  pengunaan kekuatan kepolisian.
6. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan  terhadap  masyarakat  meskipun belum  cukup  memadai  namun  adanya fasilitas  tersebut  sudah  cukup  membantu kelancaran tugas Polri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  terkait  dengan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  penerapan  hukuman disiplin  terhadap  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor Pesisir Selatan ada 2 (dua) faktor, yaitu:
1. Faktor Internal, antara lain:
a. Peraturan  perundang-undangan  tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota  Polri  masih  ada  aturan hukumnya  yang  tidak  jelas  dan  tegas, multi  tafsir  sehingga  menimbulkan ketidak  pastian  hukum  dan  keadilan, akibatnya  penerapan  hukumnya  relatif sering bersifat subyektif.
b. Masih  ada  di  antara  Pimpinan  satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan  atensi  atas  pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
c. Tingkat  pemahaman  dan  penerapan aturan  hukum  oleh  Penyildik  Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
d. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin  yang  mengikat  dan  berlaku baginya  masih  relatif  rendah  sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
e. Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota  Polri  sehingga  hasil  dari penegakan  hukum  yang  dicapai  masih relatif subyektif.
f. Penegakan hukum disiplin anggota Polri
sering terkesan kurang transparan.
2. Faktor Eksternal
a. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah  berakibat  kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
b. Masih  ada  anggota  legislatif  yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi. c. Adanya  usaha  instansi  pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan  institusi  Polri  dibawah suatu departemen tertentu.
d. Masih banyak  pandangan  negatif terhadap  polri  dari  pejabat  negara,  elit politik, pejabat publik maupun masyarakat  sehingga  respon  kepada Polri  juga  negatif  walaupun  langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.
e. Masih adanya interpensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri.
f. Lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi  dengan  baik  karena  produk kinerjanya  baru  sebatas  pemberian saran  kepada  Presiden  tentang  tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
g. Masih  adanya  kelompok  masyarakat yang  bersifat  skeptis  atas  pelaksanaan tugas Polri khusunya dalam penegakan hukum.
h. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  Polri  masih  rendah  takut berurusan  dengan  Polri,  sebagi  akibat persepsi  masa  lampau  dimana  Polri dalam  mengahadapi  masyarakat  lebih menonjolkan  kekerasan  yang  pada akhirnya kurang peduli untuk
melakukan  pengawasan  dan  enggan mengadukan  tindakan  negatif  anggota Polri,  kalaupun  mengadukan  akan tetapi  enggan  memberikan  kesaksian sehingga  kesulitan  dalam  melakukan penyidikannya.
i. Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan  dan  menyudutkan  masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

## E. Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Kepolisian
Penyimpangan-penyimpangan  perilaku yang  dilakukan  oleh  seorang  anggota  Polri merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan disiplin  anggota  Polri  sebagaimana  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri.  Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota  Polri  saat  ini  dirasakan  masih  jauh dari  harapan  dan  belum  mampu  secara maksimal  memberikan  dampak  positif  bagi perilaku  anggota  Polri  baik  dikarenakan proses  dari  penegakan  hukumnya  maupun hasil  dari  penegakan  hukum  peraturan disiplinnya.
Sebagaimana proses penegakan hukum pada  umumnya  dalam  proses  penegakan hukum  disiplin  anggota  Polri  juga  tidak terlepas  dari  lima  faktor  yang  saling  terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan  hukum  itu  sendiri.  Mulai  dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat  dalam  hal  ini  anggota  Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin
dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun  dalam  masyarakat  pada  umumnya, dan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kelima faktor  tersebut  sebagai  tolak  ukur  bagi efektivitas penegakan hukum disiplin anggota Polri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa
Guna memberi efek jera serta meningkatkan efektivitas penerapan
sanksi  atas  pelanggaran  disiplin  bagi anggota Polri adalah dengan mempertegas serta memperberat sanksi hukuman disiplinnya,  karena  undang-undang  atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan  serta  titik  awal  dari  proses penegakan  hukum  yang  tujuannya  adalah agar  aturan  hukum  tersebut  mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa  asas  seperti  tidak  berlaku  surut, undang-undang  yang  dibuat  penguasa lebih  tinggi  berkedudukan  lebih  tinggi, aturan  hukum  yang  bersifat  khusus mengenyampingkan  yang  bersifat  umum, aturan  hukum  yang  berlaku  belakangan membatalkan  yang  terdahulu,  aturan hukum  tidak  dapat  diganggu  gugat  dan aturan  hukum  merupakan  suatu  sarana untuk  mencapai  kesejahteraan  spiritual dan  material  bagi  masyarakat  maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Namun, sesungguhnya walaupun upaya penegakan disiplin Kepolisian  memang  sangat  dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan  dan  tercapainya  profesio- nalisme Polri, tetapi sangat tidak mungkin penegakan  hukum  dapat  berjalan  dengan baik  apabila  penegak  hukumnya  sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional”.
Meskipun  telah  disusun  peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun
keberhasilan  penerapannya  akan  ditentukan oleh  komitmen  seluruh  anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan  disiplinnya  dengan  titik  berat pada  keberhasilan  pelaksanaan  tugas  sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

## F. Penutup
Berdasarkan  analisis  serta  pembahasan sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas, maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai  berikut: pertama ,  jenis  hukuman
disiplin  terhadap  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  di  Kepolisian  Resor Pesisir  Selatan  adalah  teguran  tertulis; penundaan  mengikuti  pendidikan  paling singkat  enambulan  dan  paling  lama  satu tahun;  penundaan  kenaikan  gaji  berkala paling  singkat    (tiga)  bulan  dan  paling  lama satu  tahun;  penundaan  kenaikan  pangkat untuk  paling  singkat  satuperiode  dan  paling lama  satu  tahun;  mutasi  yang  bersifat demosi;  dan  penempatan  dalam  tempat khusus  paling  singkat  empat  belas  hari  dan paling lama dua puluh satu hari,
kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap
anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Kepolisian Resor Pesisir Selatan ada 2 (dua), yaitu pertama, faktor internaldan
kedua, faktor eksternal. ketiga, efektivitas penerapan  hukuman  disiplin  bagi  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap  tingkat  kepatuhan  hukum  di
Kepolisian Resor Pesisir Selatan sudahefektif hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap tahunnya ada peningkatan jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota, danhukuman atas pelanggaran disiplin belum memberikan efek bagi anggota karena masih terjadinya  pengulangan  pelanggaran  disiplin sehingga dapat  disebutkan tingkat  kepatuhan hukum relatif masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  dan Teori  Peradilan, Kencana,  Jakarta, 2010
Agus Dwiyanto ,Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan
Public, UGM Press Yogyakarta, 2006
Ali  Abdullah  Wibisono  dan  Faisal  Idris, Menguak  Tabir  Intelijen  ‘Hitam’ Indonesia , Pacivis, Jakarta, 2006
Amnesty International, Urusan Yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia, Amnesty International
Publications, London, 2009 Beni Sukardis dan Eric Hendra, Perjalanan Reformasi Sektor
Keamanan
Indonesia, Lesperssi  dan  DCAF,
Jakarta, 2008
Bob  Sugeng  Hadiwinata, Legislasi  dan Akuntabilitas  Sektor  Keamanan  dan Intelijen  Dalam  Negara  Demokratis:
Suatu  Pengantar ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2010
Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi
POLRI), Surabaya:
Laksbang Mediatama, 2007
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Polri. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2010  tentang  Hak-Hak  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Tata  Cara  Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita  Acara  Pelaksanaan  Sidang  Disiplin Anggota  Polres  Pesisir  Selatan
Nomor: BAS/05/X/2015/Provos Tanggal 9 Juli 2015.