## Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar
Munif Rochmawanto *)
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRACT
In a lawful country, the  existence of constituent is one of the most important requirements to control a country. Hence, it is also required for Indonesia; which had put its society life rules fully in a constituent  (UUD  1945).  By  far,  Indonesia  has  faith  that  the  importance  of  a  constituent‟s  existence will take effect for a greater life in nation society‟s needs.
The change in  a  constituent or UUD in a country, for instance,  will be done by  a  competent national  bureau.  In  Indonesia,  such  competency  is  obtained  by  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR).  Meanwhile,  the  reformation  era  takes  its  role  in  year  1998,  and  then  MPR  held  the  court  to discuss about the change in UUD 1945 for some times ahead; at 19th of October 1999, the first change had  done,  at  18th  of  August  2000,  the  second  change  had  done,  and  also,  at  10th  of  November,  the third change had done, and finally at 10th of August 2002, the fourth change had done too.
Keywords: Juridic observation, MPR Rights, The Change in UUD

## I. Pendahuluan
Dalam  suatu  negara  hukum,  keberadaan  konstitusi  merupakan  prasyarat  penting  dalam mengatur  tatanan  kenegaraan.  Demikian  halnya  dengan  negara  Indonesia  yang  menuangkan pengaturan  kehidupan  kenegaraannya  dalam  sebuah  konstitusi  (UUD  1945).  Dengan  ini,  Indonesia meyakini sepenuhnya arti penting keberadaan sebuah konstitusi bagi kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Sri Soemantri, konstitusi sebagai sebuah dokumen formal mengandung substansi: 33
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
2. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
3. Suatu  keinginan  (kehendak)  yang  mana  perkembangan  kehidupan  ketatanegaraan  bangsa hendak dipimpin.
4. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
Demikian  pentingnya  sebuah  konstitusi  bagi  kehidupan  kenegaraan                              suatu  bangsa sehingga ditempatkan pada posisi tertinggi dalam tata urutan           peraturan   perundang - undangan tertulis di  Indonesia. Sebagai suatu peraturan                   perundang - undangan yang tertinggi  dalam sebuah  negara, yang kemudian  memberikan jiwa kepada  peraturan - peraturan yang lebih rendah di bawahnya,  sehingga  substansi  pengaturan  yang  ada  di  dalam  konstitusi  tersebut  harus  mampu menjamin terselenggaranya sistem ketatanegaraan Indonesia.
Bertolak  dari  keharusan  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  penyelenggaraan  kehidupan ketatanegaraan  di  Indonesia,  maka  sebuah  konstitusi  harus  memiliki  kemampuan  untuk  dirubah. Tanpa  adanya  kemampuan  tersebut  tidak  mungkin  dijamin  adanya  sebuah  konsitusi  yang  mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Karena masyarakat terus berkembang dan berdampak terhadap penerapan aturan yang terdapat dalam substansi UUD, maka seharusnyalah suatu konstitusi memiliki sebuah kekuatan untuk merubah dirinya.
Perubahan terhadap sebuah konstitusi atau UUD dalam suatu negara tentunya dilakukan oleh sebuah  lembaga  negara  yang  berkompeten.  Di  Indonesia  kompetensi  untuk  itu  dimiliki  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Sebelum  adanya  perubahan.  UUD  1945,  kewenangan  perubahan UUD yang dilakukan oleh MPR, belum pernah dipergunakan. Bahkan MPR memiliki kebulatan tekad
33 Sri Soemantri, UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya , Unpad Press, Bandung, cetakan pertama, 2002, hal. 4
untuk  mempertahankan  UUD  1945  dan  tidak  berkehendak  melakukan  perubahan  terhadapnya  serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen, seperti  yang tercantum dalam Pasal 115 TAP MPR NO. 1/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
Dalam pada itu, dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata           Urutan Peraturan Perundang-undangan RI, bagian 1, No. 3 sub c, dinyatakan  bahwa:” ...........................Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan Umum.
Landasan  yang  dipergunakan  untuk  tidak  melakukan  suatu  perubahan  terhadap  UUD  1945 dalam  kedua  ketetapan  MPR  tersebut,  jelas  sangat  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  37  UUD 1945. Dalam tata hirarki peraturan                perundang-undangan ketetapan MPR berada dan berposisi dalam suatu tingkatan yang berada di bawah UUD 1945. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan bagi MPR melalui ketetapannya untuk tidak melakukan perubahan terhadap UUD 1945.
Seiring  dengan  itu,  pada  era  reformasi  yang  bergulir  pada  tahun  1998,  kemudian  MPR bersidang  untuk  membahas  tentang  perubahan  UUD  1945  yang  berturut-turut  dilakukan  pada  sidang tanggal 19 Oktober 1999 dilakukan perubahan pertama terhadap UUD 1945, tanggal 18 Agustus 2000 dilakukan  perubahan  kedua,  10  November  2001  dilakukan  perubahan  ketiga,  10  Agusutus  2002 dilakukan perubahan keempat.
Setelah  terjadinya  empat  kali  perubahan  terhadap  UUD  1945  mungkinkah  terjadi  perubahan selanjutnya  oleh  MPR?.  Kemungkinan  tersebut  sangat  terbuka  sekali,  apalagi  kalau  dilihat  beberapa kali perubahan yang telah dilakukan oleh MPR. Selain itu ketentuan tentang kewenangan MPR untuk menetapkan  dan  merubah  UUD  1945  sebagaimana  diatur  dalam  perubahan  ketiga  tanggal  10 November 2001 Pasal 3 ayat (1) junto Pasal  37 perubahan  keempat tanggal 10 Agustus 2002, bukan tidak mungkin jika terjadi perubahan kelima, keenam dan seterusnya terhadap UUD 1945 oleh MPR.
Adapun  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mengubah  Undang-undang  Dasar  atau  Konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada empat macam cara, yaitu melalui : 34
1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer ( some primary forces )
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi ( formal amandement )
3. Penafsiran secara hukum ( judicial interpretation )
4. Kebiasaan  dan  kebiasaan  yang  terdapat  dalam  bidang  ketatanegaraan  ( usage  and convention )
Dalam ketentuan UUD 1945 menyediakan satu cara untuk melakukan suatu perubahan UUD. Pasal 37 UUD 1945 menyebutkan :
1. Untuk  mengubah  UUD  sekurang-kurangnya  2/3  daripada  jumlah  anggota  MPR  harus hadir.
2. Putusan  diambil  dengan  persetujuan  sekurang-kurangnya  2/3  daripada  jumlah  anggota yang hadir.
Sedangkan dalam perubahan keempat pasal 37 UUD 1945, disebutkan           cara-cara untuk melakukan perubahan terhadap UUD adalah sebagai berikut :
1. Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-undang  Dasar  dapat  diagendakan  dalam  sidang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari jumlah anggota MPR.
2. Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-undang  Dasar  diajukan  secara  tertulis  dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  lima  puluh  persen  ditambah  satu  anggota  dari  seluruh  anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus  mengenai  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan perubahan.
Keberadaan  konstitusi  dalam  setiap  negara  yang  mana  di  dalamnya  memuat  aturan-aturan serta  ketentuan-ketentuan  pokok  atau  dasar  tentang  sistem  ketatanegaraan,  yang  menjadi  dasar  serta
34 Dahlan Thaib, Jazimhamidi, Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan kedua, 2001, hal. 76
pedoman penyelenggaraan sistem  ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, apakah setiap  dalam  proses  penyelenggaraan  negara  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  sebagai  suatu  konsep kesadaran  bernegara  yang  seutuhnya  seperti  berkedaulatan  rakyat,  negara  hukum,  yang  selama  ini telah  dilaksanakan,  dapat  menjadi  suatu  bahan  pertimbangan  dan  pemikiran  oleh  MPR  untuk perubahan Undang-undang Dasar, khususnya Undang-undang Dasar 1945.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  sebagaimana  tersebut  diatas,berikut  ini  akan  dicoba dibahas beberapa persoalan sebagai berikut :
1. Bagaimana  kewenangan  MPR  untuk  melakukan  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?
2. Bagaimanakah hubungan antara kewenangan MPR untuk melakukan perubahan UUD dengan kedaulatan rakyat ?

## II.  Konsep Teori

## 1. Pengertian Negara Hukum Dan Demokrasi
Pengertian  negara  hukum  sebenarnya  sudah  lama  ada.  Dalam  perpustakaan  Yunani  Kuno sudah  disinggung  tipe  negara  yang  ideal  yang  dikemukakan  oleh  Plato  dan  Aristoteles.  Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan manusia yang berkorespondensi dengan  dunia  yang mutlak yang disebut: cita-cita untuk mengejar kebenaran; cita-cita untuk mengejar kesusilaan; cita-cita untuk mengejar keindahan; dan cita-cita untuk mengejar keadilan. 35
Menurut Aristoteles ,  suatu  negara  yang  baik  ialah  negara  yang  diperintah  dengan  konstitusi dan  berkedaulatan  hukum. Artistoteles menyatakan:  “Aturan  konstitusional  dalam  negara  berkaitan secara  erat,  juga  dengan  pertanyaan  kembali  apakah  lebih  baik  diatur  oleh  manusia  atau  hukum terbaik,  selama  suatu  pemerintahan  menurut  hukum,  oleh  sebab  itu  supremasi  hukum  diterima  oleh Aristoteles  sebagai  tanda  negara  yang  baik  dan  bukan  semata-mata  sebagai  keperluan  yang  tidak layak”. 36
Aristoteles mengemukakan  tiga  unsur  dari  pemerintahan  berkonstitusi,  yaitu Pertama ; pemerintah  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum. Kedua ;  pemerintahan  dilaksanakan  menurut hukum  yang  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  umum,  bukan  hukum  yang  dibatasi  secara  sewenang- wenang  yang  menyampingkan  konvensi  dan  konstitusi, ketiga ;  pemerintahan  berkonstitusi  berarti pemerintahan  yang  dilaksanakan  atas  kehendak  rakyat,  bukan  berupa  paksaan  tekanan  seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. 37
Salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  adalah  adanya  legalitas,  ini  dimaksudkan  bahwa  segala tindakan seluruh warga  negara, baik rakyat  maupun pemerintah haruslah dibenarkan  oleh hukum. Di Indonesia  berbagai  macam  peraturan  untuk  segala  tindakan  sudah  ada  ketentuannya,  sehingga  untuk setiap  tindakan  itu  harus  sah  menurut  aturan  hukum  yang  telah  ada.  Untuk  mengamankan  ketentuan tersebut  maka  di  Indonesia  telah  dibentuk  berbagai  badan  peradilan  untuk  memberi  pemutusan (peradilan) terhadap hal-hal yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. 38 Kalau  konsep negara hukum Eropa Kontinental dan  konsep negara Anglo Saxon di dasarkan pada paham liberal individualistis, maka konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup  bangsa  Indonesia,  Pancasila.  Perbedaannya  dalam  hal  ini  terutama  terletak  pada  masalah kedudukan  individu  terhadap  masyarakat  dan  hak  serta  kewajiban  individu  terhadap  masyarakat. Perbedaan  ini  terutama  karena  pengaruh  pandangan  hidup  serta  latar  belakang  sejarah  bangsa Indonesia.  Karena  itu  konsep  negara  hukum  Indonesia  pun  dengan  sendirinya  juga  berbeda  dengan konsep negara hukum liberal. 39 .
Dalam  suatu  negara  yang  berdasarkan  pada  prinsip  demokrasi,  rakyat  adalah  pemegang  dan pemilik  kedaulatan  sepenuhnya.  Dahlan  Thaib,  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Kedaulatan  Rakyat, Negara  Hukum  dan  Konstitusi ”,  menyebutkan,  asas  kedaulatan  rakyat  atau  paham  demokrasi mengadung  2  (dua  )  arti: pertama ,  demokrasi  yang  berkaitan  dengan  sistem  pemerintahan  atau
35 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara , Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988,            hal 14
36 Dahlan Thaib, Kedaulatan ….. Op.cit . hal 22
37 Ibid
38 Moh. Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 1993, hal 97
39 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya , UI Press, Jakarta, 1995, hal 116
bagaimana  caranya  rakyat  diikutsertakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  yang kedua , demokrasi  sebagai  asas  yang  dipengaruhi  keadaan  kultural,  historis,  suatu  bangsa  sehingga  muncul istilah  demokrasi  konstitusional,  demokrasi  rakyat  dan  demokrasi  Pancasila.  Yang  jelas  bahwa  di setiap  negara  dan  setiap  pemerintahan  modern  pada  akhirnya  akan  berbicara  tentang  rakyat.  Dalam proses  bernegara  rakyat  sering  dianggap  hulu  dan  sekaligus  muaranya.  Rakyat  adalah  titik  sentral karena  rakyat  di  suatu  negara  pada  hakekatnya  adalah  pemegang  kedaulatan,  artinya  rakyat  menjadi sumber kekuasaan. 40
Dengan  demikian  kedaulatan  rakyat  meyakini  bahwa  yang  sesungguhnya  berdaulat  dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan  satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.
Kedaulatan  menurut  ajaran J.J.  Rosseau dinyatakan  dalam  bentuk  pernyataan  kehendak, sehingga  kedaulatan  rakyat  itu  diwujudkan  dalam  pernyataan  rakyat  untuk  menyampaikan kehendaknya.  Kehendak  rakyat  itu  disampaikan  dalam  dua  cara  yaitu  Kehendak  rakyat  seluruhnya yang  dinamakan  “ volonte  de  tous “,  dan  Kehendak  sebagian  besar  rakyat  yang  dinamakan  “ volonte generale ”. Volonte  de  tous hanya  dipergunakan  oleh  rakyat  seluruhnya  sekali  saja  waktu  negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Maksud volonte de tous ini untuk memberi dasar agar supaya  negara  dapat  berdiri  abadi,  karena  ini  merupakan  kebulatan  kehendak,  dan  jika  negara  itu sudah  berdiri,  pernyataan  setuju  tidak  bisa  ditarik  kembali.  Sedangkan volonte  generale dinyatakan setelah negara berdiri, yaitu dengan pernyataan kehendak rakyat melalui suara terbanyak. 41
Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mempunyai falsafah hidup sendiri yang memberi ciri  khusus  pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maka  dalam  melaksanakan  asas  kedaulatan rakyat  dalam  berkehidupan  bernegara  tidak  terlepas  dari  falsafah  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia yang  bersumber  dan  dijiwai  oleh  dasar  falsafah  negara  Pancasila:  Pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah kebijaksanaan dalam dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 42
Demokrasi Pancasila merupakan  suatu  sistem politik yang digali dari Pancasila dan Undang- undang  Dasar  1945.  Dan  gambaran  konsepsi  demokrasi  Pancasila  tersebut,  maka  tampak dengan  jelas  bahwa  pancasila  menjadi  jiwa  dari  demokrasi  Indonesia,  baik  secara  formal mekanistik, maupun material normatif.
Dengan demikian, demokrasi  sebagai  sebuah prinsip dari kehidupan bernegara, memiliki  arti penting  bagi  suatu  pembangunan  masyarakat  dalam  suatu  negara,  sehingga  mau  tidak  mau  pilihan terhadap  demokrasi  adalah  sesuatu  yang  harus  diambil  untuk  dijalankan  dalam  sistem  pemerintahan dan sistem bernegara serta berkehidupan di Indonesia.

## 2. Pengertian Konstitusi.
Secara etimologis, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-undang  Dasar,  dsb),  atau  Undang-undang  Dasar  suatu  negara.  Istilah  konstitusi  berasal dari  bahasa  Perancis  ( constituer )  yang  berarti  membentuk.  Pemakaian  istilah  konstitusi  yang dimaksudkan  ialah  pembentukan  snatu  negara  atau  menyusun  dan  menyatakan  suatu  negara. Sedangkan  istilah  Undang-undang  Dasar  merupakan  terjemahan  istilah  yang  dalam  bahasa Belanda-nya Gronwet . Perkataan Wet diterjemahkan ke dalam bahasa  Indonesia Undang-undang, dan Grond berarti tanah/dasar. 43
Di  Negara-negara  yang  menggunakan  bahasa  Inggris  sebagai  bahasa  nasional,  dipakai istilah Constitutions yang dalam Bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konsitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik  istilah  Constitution  merupakan  sesuatu  yang  lebih  luas,  yaitu  keseluruhan  dari  peraturan
40 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi , Liberty, Yogyakarta, cetakan kedua, 2000, hal 7
41 Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , PSH Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, cetakan kelima, 1983, hal 126
42 Dahlan Thaib, Kedaulatan ….. Op.cit , hal 6-13
43 Ibid , Hal 7-8
baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  mengatur  secara  mengikat  cara-cara  bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. 44
Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-undang Dasar, sebenarnya sudah dimulai  sejak  Oliver  Cromwell  (Lord  Protector  republic  Inggris  1649  -  1660)  yang  menamakan Undang-undang Dasar itu sebagai Instrument of Government , yaitu bahwa Undang-undang Dasar dibuat  sebagai  pegangan  untuk  memerintah  dan  disinilah  timbul  identifikasi  dari  pengertian konstitusi dan Undang-undang Dasar. 45

## 3.  Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi
Kedudukan,  fungsi  dan  tujuan  konstitusi  dalam  negara  berubah  dari  zaman  ke  zaman. Pada  masa  peralihan  dari  negara  feudal  monarkhi  atau  oligarkhi  dengan  kekuasaan  mutlak penguasa ke negara nasional demokratis, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat  dan  penguasa  yang  kemudian  secara  berangsur-angsur  mempunyai  fungsi  sebagai  alat rakyat  dalam  perjuangan  kekusaan  melawan  golongan  penguasa.  Sejak  itu  setelah  perjuangan dimenangkan  oleh  rakyat  konstitusi  bergeser  kedudukan  dan  perannya  dari  sekedar  penjaga keamanan  dan  kepentingan  hidup  rakyat  terhadap  kezaliman  golongan  penguasa  menjadi  senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarkhi dan oligarki,  serta  untuk  membangun  tata  kehidupan  baru  atas  dasar  landasan  kepentingan  bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi, seperti individualisme, liberalisme, universalisme dan  sebagainya.  Selanjutnya  kedudukan  dan  fungsi  konstitusi  ditentukan  oleh  ideologi  yang melandasi negara. 46
Di  dalam  negara-negara  yang  mendasarkan  diri  atas  demokrasi  konstitusional,  Undang- undang  dasar  mempunyai  fungsi  yang  khas  yaitu  membatasi  kekuasaan  pemerintah  sedemikian rupa  sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan  tidak  bersifat  sewenang-wenang.  Dengan  demikian diharapkan  hak-hak  warga  negara  akan  lebih  terlindungi.  Gagasan  ini  dinamakan konstitusionalisme. 47
Pada  prinsipnya  tujuan  konstitusi  adalah  untuk  membatasi  kewenangan  tindakan pemerintah,  untuk  menjamin  hak-hak  yang  diperintah,  dan  merumuskan  pelaksanaan  kekuasaan yang  berdaulat.  Pendapat  yang  hampir  senada  disampaikan  oleh Loewenstein di  dalam  bukunya Political  Power  and  the  Governmental  Proce’s ,  bahwa  konstitusi  itu  suatu  sarana  dasar  untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan: 48
a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
b. Untuk  membebaskan  kekuasaan  dari  kontrol  mutlak  para  penguasa,  serta  menetapkan  bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

## 4. Hubungan Negara Hukum dengan Konstitusi
Dalam setiap negara hukum materi hukum itu sendiri biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis  dengan  struktur  tertinggi  berupa  konstitusi  yang  dikenal    dengan  Undang-undang  Dasar, baik dituangkan dalam dokumen hukum yang tertulis ( written constitution ) maupun tidak tertulis ( unwritten constitution ).
Perkembangan  konsep  negara  hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan,  di  mana  konsep  ini muncul  untuk membatasi  kekuasaan pemerintah melalui pembuatan  konstitusi baik  yang tertulis maupun yang yang tidak tertulis. 49
Loewenstein,  Frierich ,  dan Herman  Finer mengatakan  bahwa  konstitusi  merupakan sarana  pengendali  kekuasaan.  Esensi  konstitusionalisme  minimal  terdiri  atas  dua  hal: pertama , konsepsi  negara  hukum  yang  menyatakan  bahwa  secara  universal  kewibawaan  hukum  haruslah mengatasi  kekuasaan  pemerintah  yang  karenanya  hukum  harus  mampu  mengontrol  dan mengendalikan  politik. kedua ,  konsepsi  hak-hak  sipil  warga  negara  yang  menggariskan  adanya
44 Ibid , Hal 8
45 Ibid 46 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Op.cit , hal 19-20 47 Ibid , Hal 21-22 48 Ibid , Hal 27 49 Dahlan Thaib, Kedaulatan ….., Op.cit , hal 20
kebebasan  warga  negara  di  bawah  jaminan  konstitusi  sekaligus  adanya  pembatasan  kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh oleh konstitusi. 50
Pada  prinsipnya  tujuan  konstitusi  adalah  untuk  membatasi  kesewenangwenangan tindakan  pemerintah,  untuk  menjamin  hak-hak  yang  diperintah,  dan  merumuskan  pelaksanaan kekuasaan  yang  berdaulat.  Pendapat  yang  hampir  senada  disampaikan  oleh Loewenstein di dalam bukunya “ Political Power and the Governmental Proce's , bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar  untuk  mengawasi  proses-proses  kekuasaan.  Oleh  karena  itu  setiap  konstitusi  senantiasa mempunyai dua tujuan : 51
1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
2. Untuk  membebaskan  kekuasaan  dari kontrol  mutlak  para  penguasa,  serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

## 5. Kewenangan MPR Melakukan Perubahan UUD

## a. Sebelum Amandemen UUD 1945
Sebelum membicarakan tentang kewenangan MPR dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang  Dasar  1945,  terlebih  dahulu  perlu  diketahui  tentang  Kedudukan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  Dalam  ketentuan  UUD  1945  (sebelum  amandemen)  MPR  merupakan penyelenggara  tertinggi  yang  memegang  kedaulatan  negara.  Majelis  ini  dianggap  sebagai penjelmaan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan negara.
Berkaitan  dengan  hal  ini, Sri  Soemantri menyatakan,  apabila  dikaitkan  dengan  “ the framework or structure of government ” yang digunakan oleh           Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro, maka konsep kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR dapat diilustrasikan sebagai berikut: “Bahwa  kedaulatan  rakyat yang merupakan kedaulatan politik yang dimiliki oleh rakyat dilaksanakan  oleh  MPR.  Lembaga  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  ini  memiliki  otoritas  untuk menetapkan  UUD  yang  menimbulkan  kedaulatan  hukum,  yang  pada  dataran  lebih  jauh diaktualisasikan  oleh  presiden  bersama  DPR  di  bidang  legislasi.  Kedaulatan  hukum  ini  menjadi dasar  bagi  MPR  dan  lembaga  tinggi  negara  lainnya  untuk  menyelenggarakan  fungsi  dan kekuasaan negara sebagai pemegang kedaulatan negara. 52
Kekuasaan  MPR  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945  sebagaimana  diatur dalam  Batang  Tubuh  UUD 1945  tentang  tata  cara  perubahan,  yakni  ketentuan  di  dalam  pasal  37 UUD 1945. Pasal itu berbunyi sebagai berikut :
(1) Untuk  mengubah  Undang-undang  Dasar  sekurang-kurangnya  2/3  daripada  anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan  diambil  dengan  persetujuan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  pada  jumlah  anggota yang hadir.
Berkaitan  dengan  perubahan  UUD,  setelah  amandemen  UUD  1945  kewenangan  untuk melakukan hal tersebut masih dipegang oleh MPR. Kewenangan MPR ini terkait dengan prosedur perubahan  konstitusi  melalui  formal  amendement  ialah  perubahan  konstitusi  secara  formal  vang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Ada tiga kaidah hukum yang terdapat di dalam pengaturan pasal 37 UUD 1945, yaitu bahwa : 53
(1) Pihak  yang  berwenang  mengubah  Undang-undang  Dasar  1945  ialah  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Untuk  mengubah  Undang-undang  Dasar  1945,  sidang-sidang  Majelis  permusyawaratan rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggotanya (quorum).
50 Moh. Mahfud, MD, Amandemen ….. Op.cit , hal 60-61
51 Ibid , Hal 27 52 Sumali, Reduksi  Kekuasaan  Eksekutif  di  Bidang  Peraturan  Pengganti  Undang-undang  (Perpu), penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002
53 Sri  Soemantri, Undang-undang  Dasar  1945  Kedudukan  dan  Aspek-aspek  Perubahannya ,  Unpad Press, Bandung, cetakan, 2000, hal 11
(3) Keputusan  tentang  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  adalah  sah,  apabila  disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dan memenuhi quorum.
Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam pasal 37 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  termasuk rigid atau flexible ? Sri Soemantri memberikan pandangannya terhadap hal tersebut, di mana seandainya dalam  sidang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  yang  menghadiri  acara  perubahan  terhadap Undang-undang  Dasar  1945  benar-benar  2/3  (dua  per  tiga)  dari  anggota  Majelis  yang  berjumlah 700  orang,  maka  sidang  tersebut  dihadiri  oleh  2/3  dari  700  orang,  yaitu  470  orang  anggota (dibulatkan  ke  atas).  Dalam  pada  itu  keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  tentang perubahan tersebut sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Majelis  yang  hadir.  Oleh  karena  yang  hadir  berjumlah  470  orang,  maka  keputusan  tentang perubahaan  Undang-undang  Dasar  sah  apabila  disetujui  oleh  2/3  (dua  per  tiga)  dari  470  orang anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  hadir.  Ini  berarti  bahwa  keputusan  tentang perubahan Undang-undang Dasar sah apabila disetujui oleh 2/3 x 470 orang, yaitu oleh 313 orang anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Apabila  diperhatikan  angka  313,  yang  menyatakan sahnya  keputusan  Majelis  permusyawaratan  rakyat  tentang  perubahan  Undang-undang  Dasar, angka tersebut jelas di bawah angka 350, yaitu separuh jumlah anggota Majelis. Ini berarti bahwa walaupun  Pasal  37  Undang-undang  Dasar  1945  mensyaratkan  quorum  adalah  2/3  (dua  per  tiga) dan  sahnya  keputusan  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  dari  yang  hadir  dalam  kenyataan dapat  terjadi  bahwa  yang  menyetujui  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945  hanya  313  orang anggota  Majelis.  Oleh  Karena  itu,  perlu  difikirkan  prosedur  yang  lebih  sulit  ada  beberapa kemungkinan  pengaturan  prosedur  dapat  dipilih. Pertama ,  untuk  sahnya  sidang-sidang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  tetap  berdasarkan  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  dari  seluruh anggota  Majelis.  Adapun  untuk  sahnya  keputusan  diubah,  dari  persyaratan  sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) menjadi sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat). Apabila alternatif ini dipilih, masih dapat dihasilkan angka  keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak 352. Kedua , quorum  diperberat,  yaitu  dari  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  seluruh  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi seluruh anggota Majelis yang berjumlah 700 orang harus hadir. Ketiga ,  angka  2/3  (dua  per  tiga),  baik  untuk  quorum  maupun  untuk  sahnya  keputusan  tentang perubahan Undang-undang Dasar diubah menjadi masing-masing ¾ (tiga per empat). 54
Meskipun  MPR  memiliki  kewenangan  untuk  mengubah  undang-undang  dasar  1945, sampai  dengan  sebelum  terjadinya  perubahan  kewenangan  ini  tidak  pernah  dilakukan  oleh  MPR berdasarkan pada Pasal 37 UUD 1945. Kenyataan yang terjadi, di mana kewenangan MPR untuk melakukan  perubahan  terhadap  UUD  sangat  dipengaruhi  oleh  kepentingan  kekuasaan  yang  ada pada masa itu.
Kebulatan  tekad  anggota  Majelis  yang  akan  mempertahankan  UUD  1945  tidak berkehendak  dan  tidak  akan  melakukan  perubahan  terhadapnya  serta  akan  melaksanakan  secara murni dan konsekuen, seperti yang tercantum dalam Pasal 115 Tap MPR No. 1/MPR/1978 tentang Peraturan  Tata  Tertib  MPR,  jelas  sangat  kontradiktif  dengan  semangat  Pasal  37  UUD  1945  dan terlalu  dipaksakan.  Tidak  pernah  ada  penjelasan  yang  dapat  diterima  akal,  mengapa  negara  akan kacau? Salah satu tugas MPR yang paling pokok adalah menetapkan UUD. Berhubungan dengan itu dapat dimengerti mengapa perintah pertama yang diberikan oleh pembuat UUD kepada MPR hasil pemilihan umum ialah supaya menetapkan UUD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945. 55
Ketetapan tentang referendum ini, sesuai dengan tuntutan Pasal 3 Tap No. IV/MPR/1983 itu,  perlu  ditindaklanjuti  dengan  Undang-undang  yang  mengaturnya.  Oleh  karena  itu  pada  tahun 1985 Presiden bersama DPR telah menyepakati  sebuah UU tentang Referendum  yaitu UU No. 5
54 Ibid, hal 12-13, perlu diketahui bahwa jumlah anggota MPR yang keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota DPR berjumlah 1000 (seribu) orang. Adapun paparan yang disampaikan oleh Sri Soemantri terkait dengan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang hanya sebagai sebuah gambaran contoh saja.
55 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia , PSH FH UII, Yogyakarta, hal 146
tahun 1985. Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1985 Referendum  adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah  UUD  1945.  Sedangkan  menurut  Pasal  2  Referendum  diadakan  apabila  MPR berkehendak  untuk  mengubah  UUD  1945  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ketetapan  MPR  No. IV/MPR/1983. 56
Dengan  adanya  Tap  MPR  dan  UU  tentang  Referendum  tersebut  maka  cara  mengubah UUD 1945 menjadi semakin sulit sebab MPR tidak dapat langsung menggunakan pasal 37 tetapi harus  melalui  Referendum  lebih  dulu,  kalau  berkehendak  mengubah  UUD  1945.  Jika  berdasar Referendum  tersebut  rakyat  menyetujui  perubahan  UUD  1945  maka  MPR  bisa  melakukannya menurut  ketentuan  Pasal  37  UUD  1945.  Tetapi  jika  ternyata  rakyat  tidak  setuju  atas  kehendak perubahan  itu  maka  gugurlah  kehendak  MPR  untuk  mengubah  UUD  1945  selama  masa  jabatan MPR itu. Selanjutnya menurut Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1985 itu rakyat dinyatakan menyetujui kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945, apabila hasil Referendum menunjukkan bahwa: 57 a. Sekurang-kurangnya  90%  dari  jumlah  pemberi  pendapat  rakyat  yang  terdaftar  telah menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat.
b. Sekurang-kurangnya  90%  dari  pemberi  pendapat  rakyat  yang  menggunakan  haknya  tersebut menyatakan setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.
Akhirnya menjadi kenyataan meskipun secara historis telah disebutkan bahwa UUD 1945 ini bersifat sementara dan secara yuridis adanya jaminan pengaturan bagi kewenangan MPR untuk melakukan  perubahan,  namun  pada  masa  Orde  Baru,  dalam  Sidang  Umum  MPR  tahun  1973 maupun  Sidang-sidang  umum  berikutnya  sampai  sidang  umum  MPR  tahun  1998,  rupanya dikalangan  pengambil  keputusan  politik  ( political decision makers )  yang  1000  (seribu)  orang  itu tidak  muncul  kesadaran  hukum  dan  kemauan  politik  untuk  melakukan  pembaharuan  atau reformasi konstitusi dengan jalan menerapkan Pasal 3 UUD 1945.
Penjelasan  tersebut  di  atas,  sebagaimana  juga  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  MPR tidak  pernah  melakukan  perubahan  UUD  1945  melalui  dasar  Pasal  37  UUD  1945.  Perubahan terhadap UUD 1945 lebih banyak dirubah melalui suatu prosedur yang berbeda di luar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Soemantri memaparkan dan mengatakan, bahwa pada Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  12  Maret 1973,  MPR  telah  mengeluarkan  ketetapan  MPR  No.  I/MPR/1973  tentang  Peraturan  Tata  Tertib Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Dalam  Pasal  4  ketetapan  tersebut,  diatur  sepuluh  macam wewenang.  termasuk  wewenang  untuk  mengubah  Undang-undang  Dasar.  Dengan  perkataan  lain melalui  ketetapan  tersebut,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  telah  merubah  Undang-undang Dasar  1945  melalui  penambahan  wewenang.  Dari  sembilan  wewenang  penambahan  itu  terdapat tiga yang menurut pendapat beliau cukup mendasar, yaitu wewenang : 58
(1) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis (antara lain Undang-undang Dasar 1945).
(2) Meminta  dari  dan  menilai  pertanggungan  jawab  (seharusnya  “pertanggungjawaban”) Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara.
(3) Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-undang Dasar. Dengan  sadar  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  telah  mengubah                Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang digunakan. Dalam dasar hukum pertama dikemukakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 37 UUD 1945. 59
Hal yang menjadi persoalan ialah mengapa yang dijadikan wahana untuk mengubah UUD 1945 bentuk  hukum  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat?  Padahal  kedudukan  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat                  berada  di  bahwa  Undang-undang  Dasar  (Tap  No. XX/MPR/1966 dan Tap              No. III/MPR/2000).
56 Ibid , hal 150.
57 Ibid
58 Ibid , hal 8
59 Ibid , hal 9
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat  tidak  pernah  menggunakan  kewenangannya  untuk  mengubah  UUD  1945  dengan menggunakan  prosedur  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  37  UUD  1945,  akan  tetapi MPR  telah  melakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945  berdasarkan  pada  ketentuan  hukum  vang memiliki  derajat  pada  tingkat  bawah  yaitu  Ketetapan  MPR.  Hal  ini  tentu  memberikan kemungkinan dan peluang bagi kekuasaan-kekuasaan yang otoritarian dan tidak konstitusional.

## b. Setelah amandemen UUD 1945
Pada  waktu  pendiri  Negara  ( the  founding  fathers  and  Mothers )  sedang  mempersiapkan sebuah undang-undang dasar, hampir saja masalah perubahan Undang-undang Dasar terlepas dari pembahasan.  Untunglah,  salah  seorang  anggotanya,  yaitu  Mr.  Iwa  Koesoemasoemantri mengajukan  usul  agar  dalam  Undang-undang  Dasar  yang  akan  dibuat  itu  dicantumkan  sebuah pasal yang memungkinkan konstitusi itu diubah. Alasan yang dikemukakan memang kuat. Seperti diketahui,  Undang-undang  Dasar  atau  konstitusi  adalah  buatan  manusia  yang  tidak  terlepas  dari suasana  ketika  hal  itu  ditetapkan.  Walaupun  konstitusi  tersebut  direncanakan  untuk  berlaku  jauh ke  depan,  akan  tetapi  seiring  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sosial-budaya,  dan lain-lain  ada  kemungkinan  beberapa  pasal  yang  tercantum  dalam  konstitusi  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  masyarakat.  Itulah  yang  menjadi  alasan  adanya  Pasal  37  Undang-undang Dasar 1945. 60
Mengapa UUD 1945 diamandemen? Jawaban elementernya atau argumentasi orang awam atas  pertanyaan  itu  barangkali  karena  ternyata  dengan  UUD  1945  praktik  penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  selalu  melahirkan  pemerintahan  yang  otoriter,  korup,  dan tidak  demokratis.  Meskipun  syarat  terbentuknya  pemerintahan  yang  merakyat,  bersih  dan demokratis  tidak  hanya  ditentukan  oleh  konstitusinya.  Argumentasi  di  atas  sebetulnya  cukup beralasan,  dengan  asumsi  karena  konstitusi  itu  bersih  hukum-hukum  dasar,  prinsip-prinsip  dasar dalam penyelenggaraan bernegara, serta hendak ke mana tujuan bernegara itu akan dilabuhkan. 61
Secara  sepintas  UUD  1945  telah  mengatur  seruan  paham  konstitusi  yaitu  anatomi kekuasaan  tunduk  pada  hukum  (supremasi  hukum),  adanya  jaminan  dan  perlindungan  atas  hak- hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan  yang              bebas, dan menganut atas  kedaulatan rakyat.  Namun  dalam  kenyataannya,  prinsip-prinsip  tersebut  belum  dikolaborasikan  secara proporsional  dalam  praktik  ketatanegaraan  di  Indonesia  baik  pada  masa  Orde  Lama,  Orde  Baru, dan di “Orde Reformasi”.  Atau  kalaulah sudah diterapkan dalam tataran  riil, tetapi masih belum menyentuh substansinya. 62
Atas  dasar  argumentasi  di  atas,  dapatlah  dikatakan  bahwa  UUD  1945  itu  diamandemen karena  ruh  dan  pelaksanaan  konstitusinya  jauh  dari  paham  konstitusi  itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan bahkan diperkokoh oleh  hasil  Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Unibraw yang  mencoba mengklasifikasi  beberapa  kelemahan  UUD  1945,  antara  lain:  UUD  1945  telah  memposisikan kekuasaan Presiden begitu besar ( executive power ), sistem check and balances tidak diatur secara tegas  di  dalamnya,  ketentuan  UUD  1945  banyak  yang  tidak  jelas  dan  multi  tafsir,  tentang minimnya  pengaturan  masalah  hak-hak  asasi  manusia,  sistem  kepresidenan  dan  sistem perekononiian yang kurang jelas. 63
Alasan  lain  yang  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  perlunya  mengamandemen  UUD 1945,  karena  secara  historis  UUD  1945  memang  didisain  oleh  para  pendiri  negara  sebagai konsitusi yang bersifat sementara dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa. Secara filosofis, ide dasar dan substansi UUD 1945 telah mencampur adukkan antar paham kedaulatan rakyat dengan paham  integralisitik.  Padahal  antara  keduanya  bertolak  belakang,  bahkan  paham  integralistiklah yang telah memberangus demokratisasi di Indonesia. Kemudian secara yuridis, karena UUD 1945 sendiri  telah  mengatur  prinsip  dan  mekanisme  perubahan  konstitusi  (Pasal  37).  Adapun  dasar
60 Sri Soemantri, Op.cit , hal 9-10
61 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal 169
62 Ibid, hal 170
63 Ibid , 170-171
pertimbangan  praktis  politisnya  sesuai  dengan  sinyalemen Mochtar  Prabottinggi bahwa konstitusi/UUD 1945-nya sudah lama tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. 64
Sejak  berlakunya  Undang-undang  Dasar  1945,  baik  pada  periode  pertama,  antara  1945 sampai  1949,  maupun  pada  periode  kedua,  setelah  tanggal  5  Juli  1959,  secara  formal konstitusional,  Undang-undang  Dasar  tersebut  belum  pernah  diubah.  Kalau  ternyata  ada  yang berubah, perubahan tersebut tidak sepenuhnya melalui Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945. 65
Setelah  54  tahun,  baru  pada  Sidang  Umum  MPR  1999,  UUD  194  dapat  diubah  dengan perubahan  pertama  pada  Sidang  Umum  MPR  tanggal  14  sampai  dengan  21  Oktober  1999, Perubahan  kedua  yang  dilaksanakan  dalam  Sidang  Tahunan  MPR  tanggal  7  sampai  dengan  18 Agustus  2000,  perubahan  ketiga  dalam  Sidang  Tahunan  MPR  tanggal  1  sampai  dengan  9 November 2001, dan perubahan keempat yang dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Dengan adanya empat kali perubahan terhadap UUD 1945 menandakan bahwa proses perubahan ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung dan direspon secara langsung melalui pengagendaan Sidang Tahunan MPR.
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia    No.  XI/MPR/2001 tentang  perubahan  atas  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  No. IX/MPR/2000  tentang  Penugasan  Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  untuk  mempersiapkan  rancangan  Perubahan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 1 ketetapan tersebut ditentukan :
“Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  seperti  yang  dimaksudkan  pada  pasal  1,  badan  pekerja Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  menggunakan  materi  rancangan perubahan Undang-undang Dasar negara RepubliK Indonesia tahun 1945 sebagaimana dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketentuan ini”.
Perlu  diketahui  bahwa  kedudukan  MPR  setelah  amandemen  UUD  1945  adalah  sebagai lembaga  permusyawaratan  yang  keanggotaannya  terdiri  dari  DPR  dan  DPD. Dalam  hal  ini  MPR bukan  lagi  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  dan  juga  tidak  lagi  memegang  kedaulatan  rakyat sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  UUD  1945  sebelum  amandemen.  Sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  1  ayat  (2)  amandemen  UUD  194  bahwa  “kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan dijalankan  sepenuhnya  menurut  UUD”.  Dalam  hal  ini  terjadi  perubahan  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara.
Perubahan  keempat  UUD  1945  pada  tanggal  10  Agustus  2002,  di  mana  terhadap ketentuan  Pasal  37  Undang-undang  Dasar  mengenai  perubahan  UUD  yang  telah  disepakati  oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia seluruhnya sebagai berikut :
(1) Usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-undang  Dasar  dapat  diagendakan  dalam  sidang Mejelis  Permusyawaratan  Rakyat  apabila  diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang-undang  Dasar  diajukan  secara  tertulis  dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-undang  Dasar,  sidang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  dan  jumlah  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  lima  puluh  person  ditambah  satu  anggota  dari  seluruh  anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus  tentang  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan perubahan.
Dalam ayat (1) diatur tentang usul perubahan UUD 1945. Untuk dapat diagendakan dalam sidang,  usul  perubahan  harus  diajukan  oleh    sekurang-kurangnya  1/3  (satu  per  tiga)  dari  jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR yang terdiri dari DPR dan DPD dengan demikian jumlah  anggota  MPR  adalah  merupakan  gabungan  dari  anggota  DPR  dan  DPD.  Adapun  jumlah
64 Ibid , hal 171
65 Sri Soemantri, Op.cit , hal 5
anggota DPR adalah 550 orang dan DPD jumlah anggotanya 183 orang (1/3 dari jumlah anggota DPR).  Dengan  demikian  jumlah  anggota  MPR  adalah  733  orang.  Dengan  jumlah  anggota  MPR yang  sebanyak 733 (tujuh  ratus tiga puluh  tiga) orang  hal ini berarti 1/3 (satu per  tiga) dari 733, sama dengan 244,3 orang. Dengan perkataan lain perubahan. Undang-undang Dasar diagendakan, apabila  diusulkan  oleh  sekurang-kurangnya  244  orang  (dibulatkan)  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-undang Dasar 1945 telah empat kali diubah. Seperti yang diketahui, pada  waktu akan  diadakan  perubahan  (yang  pertama),  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  telah  membentuk sebuah Badan Pekerja. Untuk merencanakan perubahan Undang-undang Dasar itu Badan  Pekerja telah  membentuk  Panitia  Ad  Hoc  I.  Panitia  Ad  Hoc  I  telah  mengagendakan  pertemuan  dengan berbagai  pihak,  diantaranya  dengan  para  pakar.  Rencana  perubahan  yang  telah  dilakukan  oleh Panitia  Ad  Hoc  I  itu  kemudian  dibahas  dalam  Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat. Keputusan  Badan  Pekerja  tersebut  kemungkinan  menghasilkan  kesepakatan  tentang  substansi yang  akan  diubah,  dan  dapat  pula  terjadi  adanya  berbagai  alternatif  tentang  substansi  yang  akan diubah.  Hasil  yang  telah  diputuskan  oleh  Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  tersebut kemudian dilampirkan kepada (sidang paripurna) Majelis Permusyawaratan Rakyat. 66
Setelah  diadakan  pemandangan  umum,  akhirnya  Rancangan  perubahan  Undang-undang Dasar beserta berbagai masalah yang dikemukakan dalam pemandangan umum tersebut diteruskan kepada Komisi A, yang oleh sidang diberi tugas membahas rancangan perubahan Undang-undang Dasar.  Keputusan  Komisi  A  dapat  berupa  kesepakatan  tentang  substansi  vang  diubah,  dan  dapat pula  berbentuk  berbagai  alternatif  perubahan.  Keputusan  yang  telah  diambil  oleh  Komisi  A tersebut  kemudian  diteruskan  kepada  Sidang  Paripurna  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  untuk ditetapkan sebagai keputusan perubahan yang final . 67
Terhadap  mekanisme  ini  ada  usulan  agar  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  membentuk sebuah  komisi  konstitusi  yang  diberi  tugas  khusus  mempersiapkan  perubahan  Undang-undang Dasar  secara  menyeluruh.  Artinya,  setelah  perubahan  secara  menyeluruh  itu  ditetapkan  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jangan lagi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 68
Terhadap usulan pembentukan Komisi Konstitusi ini kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat  mengeluarkan  Ketetapan  Nomor  1/MPR/2002  tentang  Pembentukan  Komisi  Konstitusi. Dalam  konsideran  ketetapan  Majelis  ini  disebutkan,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas, dipandang perlu membentuk suatu Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Itulah  sebabnya  ada  usulan  agar  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  membentuk  sebuah Komisi  Konstitusi  yang  dapat  bekerja  dcngan  tenang  dan  secara  mendalam  untuk  jangka  waktu dua  sampai  tiga  tahun.  Ada  berbagai  kemungkinan  tentang  anggota-anggotanya.  Artinya,  dapat juga seluruh anggotanya ialah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat                  dengan didampingi para pakar dalam berbagai bidang ilmu, dan dapat pula                 anggota-anggotanya merupakan  campuran  dari  berbagai  kelompok  yang  ada  dalam  masyarakat.  Namun,  perlu diperhatikan  bahwa  keputusan  terakhir  harus  tetap  berada  di  tangan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat. 69
Kalau kita bandingkan dengan Perubahan Undang-undang Dasar 1945 terhadap Pasal 37 tersebut  jauh  lebih  lengkap  dibandingkan  dengan  pasal  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945 (sebelum  amandemen).  Kelengkapan  dari  UUD  1945  hasil  amandemen  ini  terlihat  dari  adanya jumlah pengaturan ayat-ayat yang terdapat tiap-tiap pasal, meskipun jumlah pasal yangy terdapat dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) masih lama dengan UUU 1945 (amandemen).
6.   Hubungan  antara  Kewenangan  MPR  untuk  Melakukan  Perubahan  UUD  dengan Kedaulatan Rakyat
Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai sebuah lembaga yang mengaktualisasikan dan merepresentasikan nilai-nalai kedaulatan rakyat dalam kewenangan
66 Ibid , hal 16
67 Ibid , hal 16-17 68 Ibid , hal 17
69 Ibid , hal 18
yang  dimilikinya  yaitu  dalam  hal  perubahan  UUD  1945,  dituntut  untuk  memiliki  visi  dan kekuatan  untuk  mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  dan  rakyat  Indonesia.  Semua  ini  karena lembaga  ini  terbentuk  atas  dasar  limpahan  kekuasaan  yang  semula  dimiliki  oleh  rakyat  melalui pemilihan umum. Limpahan dari rakyat kepada alat-alat perlengkapan negara termasuk dalam hal ini adalah MPR, wajib untuk memainkan tugas dan fungsinya secara baik.
Konstitusi  merupakan  sebuah  produk  politik.  Meskipun  terhadap  hal  tersebut  tidak dipungkiri  karena  yang  membuat  substansi  dari  materi  konstitusi  (UUD)  dalam  hal  ini  adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seringkali dalam realitas yang terjadi dalam pembuatan UUD 1945 unsur-unsur kepentingan politik lebih kental daripada maksud dan tujuan dari sebuah UUD itu diadakan. Makna pembatasan kekuasaan oleh konstitusi terkadang tidak berjalan dengan baik karena  pengaturan  yang  terdapat  dalam  UUD  tersebut  memang  tidak  memberikan  pengaturan atau kurang memberikan pengaturan yang layak dan representatif.
Hal  ini  menurut  penulis,  karena  terdapatnya  unsur  kepentingan  politik  yang  termuat dalam  pembuatan  konstitusi.  Norma  hukum  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  terkadang  pada satu  sisi  hanya  merupakan  landasan  formalitas  saja,  akan  tetapi  kepentingan  politik  lebih mewarnai  ketimbang  faktor  kesadaran  hukum.  Meskipun  hal  ini  hanya  berlaku  mungkin  untuk beberapa  pasal  saja.  Hal  inilah  yang  memberikan  sedikit  gambaran  bahwa  proses  politik menjembatani  upaya  perubahan  UUD  1945,  di  mana  substansinya  tidak  mungkin  terlepas  dari faktor  kepentingan  politik,  tanpa  harus  memberikan  suatu  gambaran  sebagaimana  yang  terjadi pada  praktek  penyelenggaraan  ketatanegaraan  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  waktu-waktu sebelumnya.
Hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh MPR dengan kedaulatan rakyat adalah nilai  normatif  sebagai  pengikat  dari  konstitusi  di  mana  konstitusi  yang  dibuat  oleh  MPR, dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas ketatanegaraan oleh penguasa dan rakyat. Oleh karena itu, maka diharapkan agar MPR dalam merumuskan dan membuat UUD 1945 harus mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip hukum, sehingga  nilai  kedaulatan  rakyat  dapat  terlihat  dalam  hasil  pembuatan  UUD  oleh  MPR.  Dalam penelitian ini tidak dibahas secara mendetail mengenai substansi pengaturan yang terdapat dalam pasal-pasal  UUD  1945  setelah  diamandemen,  namun  hanya  beberapa  pasal  saja  yang  dijadikan contoh sebagai penegas dan penjelas dari pemaparan.
Kalau  kita  lihat  pengaturan  yang  terdapat  dalam  UUD  1945  sebelum  diamandemen, beberapa  pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalamnya  memberikan  adanya  suatu  multi  tafsir  dari penguasa  sehingga  seringkali  dijadikan  sebagai  bahan  legitimasi  bagi  kekuasaannya.  Tidak adanya  kejelasan  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  UUD  1945  ini  mengakibatkan  tidak berjalannya  nilai-nilai  kedaulatan  rakyat.  Tidak  berjalannya  nilai  kedaulatan  rakyat  karena beberapa  hal  tentang  hak  asasi  manusia  misalnya  tidak  ada  dalam  materi  muatan  UUD  1945 sebelum amandemen.
Sedangkan  kalau  dilihat  dari  perubahan  UUD  1945  pada  masa  sekarang,  memberikan kemungkinan terjadinya beberapa kali perubahan. Seandainya sistem politik yang berlangsung di Indonesia  berjalan  dengan  stabil  maka  bisa  dipastikan  bahwa  perubahan-perubahan  yang  akan berlangsung  kemudian  merupakan  sebuah  jawaban  atas  kebutuhan  yang  diinginkan  oleh masyarakat.
Kebutuhan  terhadap  hukum  yang  representatif  dan  layak  bagi  kesejahteraan  masyarakat merupakan  kebutuhan  yang  penting  untuk  segera  diwujudkan.  Pemenuhan  atas  kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu fungsi penting dari hukum itu sendiri.
Dalam pada itu hukum dalam pembangunan mempunyai empat fungsi, sebagai berikut : 70 1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.
Dari keempat fungsi hukum tersebut diharapkan konstitusi sebagai salah satu bagian dari produk dapat membentuk dan mewujudkan fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas. Oleh
70 CFG.  Sunaryati  Hartono, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia ,  CV.  Trimitra  Mandiri,  Jakarta, cetakan ketiga, 1999, hal 10
karena  itu,  MPR  dalam  hal  ini  yang  berwenang  untuk  merubah  UUD  1945  diharapkan  dalam materi  muatan  konstitusi  yang  dirubahnya  dapat  mendalilkan  hal  ini  dalam  suatu  konsep  UUD 1945.
Selain itu hubungan antara kewenangan MPR dengan kedaulatan rakyat tercermin dalam segi  muatan  materi  konstitusi  yaitu  perlindungan  HAM  dan  warga  negara,  susunan ketatanegaraan  suatu  negara  yang  mendasar,  dan  pembatasan  dan  pembagian  tugas-tugas ketatanegaraan  yang  mendasar.  Ketiga  hal  ini  merupakan  materi  dasar  sebagai  persyaratan  dari adanya kontitusi. Apabila hal ini tidak ada maka konstitusi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah aturan  dasar  yang  lengkap.  Jaminan  atas  terbentuknya  dan  tertuangkannya  ketiga  hal  ini  dalam sebuah konstitusi merupakan jalan bagi lahirnya kedaulatan rakyat dalam sebuah negara.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas, Jimly  Ashiddiqie mengemukakan,  kekuasaan kenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran  kolektif  mengenai  Kemahakuasaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Keyakinan  akan Kemahakuasaan  Tuhan  itu  diwujudkan  dalam  paham  kedaulatan  hukum  dan  sekaligus  dalam kedaulatan  rakyat  yang  diterima  sebagai  dasar-dasar  berpikir  sistemik  dalam  konstruksi  UUD negara  kita.  Prinsip  kedaulatan  hukum  diwjudkan  dalam  gagasan  „ rechtsstaat’ atau  „ the  rule  of law’ serta prinsip supremasi hukum yang  selalu  kita dengung-dengungkan  setiap waktu.  Namun dalam perwujudannya, perumusan hukum yang dijadikan pegangan tertinggi itu haruslah disusun sedemikian  rupa  melalui  mekanisme  demokrasi  yang  lazim  sesuai  dengan  sila  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Sebaliknya,  konsep kedaulatan  rakyat  diwujudkan  melalui  instrumen-instrumen  hukum  dan  sistem  kelembagaan negara  dan  pemerintah  sebagai  institusi  hukum  yang  tertib.  Karena  itu,  produk  hukum  yang dihasilkan selain mencerminkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, juga haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Setiap produk hukum dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan  cita  Ketuhanan  Bangsa  Indonsia  yang  dijamin  dalam  Pancasila  tetapi  produk  hukum tersebut  bukanlah  penjelmaan  langsung  dari  keyakinan-keyakinan  ummat  beragama  terhadap hukum-hukum ilahiyah. Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati itu haruslah melalui proses  permusyawaratan  sesuai  prinsip  demokrasi  perwakilan  sebagai  pengewajantahan  prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dihasilkannya,  juga  tercemin  dalam  struktur  dan mekanisme  kelembagaan  pemerintah  yang  menjadi  tegaknya  sistem  hukum  dan  berfungsinya sistem demokrasi. 71
Oleh karena itu, sebagai sebuah lembaga politik yang pada prinsipnya diamanatkan untuk melaksanakan  kedaulatan  rakyat  diharapkan  dapat  seminimal  mungkin  menghindari  terjadi kecendrungan  untuk  lebih  mengutamakan  kepentingan  politik  segolongan  kelompok  di bandingkan  dengan  kepentingan  rakyat  Indonesia.  Keberhasilan  sebuah  tujuan  masyarakat sebagaimana nyatakan secara tegas dalam pembukaan UUD 1945 untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan utama yang harus menjadi prioritas penting dari lembaga politik yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.

## III. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  setelah  dilakukan  pembahasan  dari  bab  bab  yang  ada,  maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kewenangan  MPR  untuk  melakukan  perubahan  Undang-undang  Dasar  di  Indonesia  sebelum dan  sesudah  amandemen  UUD  1945,  di  mana  pada  waktu  perubahan  terhadap  UUD  1945 berdasarkan  pengaturan  UUD  yang  lama  sebenarnya  tidak  terlalu  rigid  (sulit).  Akan  tetapi karena  adanya  faktor  politik  kepentingan  yang  membungkus  kewenangan  MPR  ini  menjadi mandul dan tidak pernah dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 UUD 1945. Sedangkan dalam hal perubahan  UUD  1945  berdasarkan  pada  ketentuan  UUD  yang  baru,  dalam  hal  pengusulan perubahan  memang  tidak  terlampau  sulit  ( rigid ),  akan  tetapi  ketika  sampai  pada  masa
71 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal 10-11
pengambilan keputusan dapat dikatakan rigid (sulit) karena harus dihadiri oleh semua anggota MPR.
2. Hubungan  antara  kewenangan  MPR  untuk  melakukan  perubahan  UUD  dengan  kedaulatan rakyat  di  mana  hal  ini  ditentukan  oleh  substansi  materi  yang  dituangkan  oleh  MPR  dalam konstitusi  yang  dirubah.  Apabila  materi  muatan  dari  UUD  1945  yang  dirubah  oleh  MPR memenuhi  persyaratan-persyaratan  diantaranya  tentang  perlindungan  HAM,  susunan ketatanegaraan  dan  pembatasan  serta  pembagian  kekuasaan  di  atur  maka  dapatlah  kiranya nilai kedaulatan rakyat dapat terjalin di dalamnya.

## 2. Saran-saran
1. Dalam  melakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945  dibutuhkan  tenaga  ahli  yang  terdiri  dari para  pakar  dari  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  agar  nanti  subtansi  materi  yang  hendak disusun oleh MPR dapat memiliki kualitas nilai yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
2. Perlu  adanya  pengkajian  tersendiri  dari  sebuah  komisi  yang  khusus  mengkaji  masalah  UUD seperti Komisi Konstitusi agar sekiranya dalam pembuatan UUD tidak terkesan tergesa-gesa, sehingga  benar-benar  dalam  pengambilan  kebijakan  tentang  perumusan  UUD  representasi rakyat yang diemban oleh lembaga ini dapat tercemin di dalamnya.
3. Kewenangan yang dimiliki oleh MPR setelah adanya perubahan UUD 1945, di mana terdapat dua  lembaga  perwakilan  yang  merupakan  bagian  anggota  dari  MPR  dapat  memiliki  suatu inisiatif  yang  cemerlang  untuk  mengusulkan  perubahan  UUD  berdasarkan  kebutuhan  rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Perlu adanya kesadaran politik dari anggota-anggota MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945,  dengan  tidak  mengedepankan  visi  politik  sebagai  ujung  tombak  dalam  melakukan perubahan UUD 1945.
5. Perlu  adanya  pelibatan  dari  masyarakat  secara  partisipatif  dalam  mengajukan  usul-usul perubahan terhadap UUD sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi MPR dalam  menelurkan  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  sistem  ketatanegaraan  pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR
Azhary,  Negara  Hukum  Indonesia, AnalisisYuridisNormatiftentangUnsur-unsurnya ,  UI  Press, Jakarta, 1995
CFG.Sunaryati  Hartono, HukumEkonomi  Pembangunan  Indonesia ,  CV.  TrimitraMandiri,  Jakarta, cetakanketiga, 1999
DahlanThaib, ImplementasiSistemKetatanegaraanMenurut UUD 1945 , Liberty, Yogyakarta, 1993 DahlanThaib, JazimHamidi, Ni‟matul Huda, TeoridanHukumKonstitusi , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001
DahlanThaib, Kedaulatan Rakyat, Negara HukumdanKonstitusi , Liberty, Yogyakarta, cetakankedua, 2000 DahlanThaib, PancasilaYuridisKetatanegaraan, AMP YKPN, Yogyakarta, 1991 David Beethamdan Kevin Boyle, Introducing Democracy: 80 Question and Answer , (penerjemah) Bern. Hidayat, Demokrasi 80 Tanya Jawab , Kanisius, Yogyakarta, 2000 JimlyAsshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  danPergeseranKekuasaanDalam  UUD  1945 ,  FH UII Press, Yogyakarta, 2004
Johnny Ibrahim, Teori&MetodePenelitianHukumNormatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006 K.C.  Wheare.  Modern  Constitution,  (penerjemah)  Muhammad  Hardani, Konstitusi-konstitusi Modern, cetakanpertama, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003
Moh.Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara , Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988 Moh.KusnardidanHermaily  Ibrahim, PengantarHukum  Tata  Negara  Indonesia ,  PSH  Tata  Negara FH UI dan CV. SinarBakti, Jakarta, cetakankelima, 1983
Moh.Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi , Gama Media, Yogyakarta, 1999 Moh.Mahfud, MD, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara , UII Press, Yogyakarta, 1999 Moh.Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 1993 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara KajianTeoritisdanYuridisterhadapKonstitusi Indonesia, PSH FH UII, Yogyakarta, cetakanpertama, 1999 Peter Mahmud Marzuki. PenelitianHukum. Universitas Air Langga. Surabaya. Sri Soemantri M, UUD 1945 KedudukandanAspek-aspekPerubahannya, Unpad Press, Bandung, 2002 Sri  Soemantri, Undang-undangDasar  1945  KedudukandanAspek-aspekPerubahannya ,  Unpad Press, Bandung, cetakan, 2000
Sumali, ReduksiKekuasaanEksekutif  di  BidangPeraturanPenggantiUndang-undang  (Perpu) , PenerbitanUniversitasMuhammadiyah Malang, Malang, cetakanpertama, 2002

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar 1945 Undang-undangNomor 22 Tahun 2003 tentangSusunandanKedudukan MPR, DPR,