INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 389-395 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Sistem Informasi Inventarisasi (Simfoni) Barang Milik Daerah (Bmd)

## Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru
Yolanda Aryan Febri 1 ✉ , Agustiawan 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Email : 190301184@student.umri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai proses penerapan aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi (SIMFONI) Barang Milik Daerah (BMD) dalam pengelolaan BMD, apakah SIMFONI BMD efektif dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dengan objek penelitian ini  adalah  data  primer  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi  yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil  wawancara. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa Aplikasi  SIMFONI  BMD  yang diterapkan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Pekanbaru  sebagai  aplikasi berbasis komputer belum efektif namun sudah sangat membantu pemerintah mengelola barang milik daerah sehingga dapat mengahasilkan laporan-laporan yang berguna bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang.
Kata Kunci : SIMFONI, BMD

## Abstract
This research aims to obtain further insight into the process of implementing the Regional Property Inventory Information System (SIMFONI) application (BMD) in BMD management, whether SIMFONI BMD is effective and what factors influence its effectiveness, with the object of this research being primary data by data collection through interviews and documentation which was then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. The data used is primary data in the form of interview results. The results of the research show that the SIMFONI BMD application implemented at the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency as a computer-based application is not yet effective but has really helped the government manage regional property so that it can produce useful reports for the regional government which can be used for decision making. for future plans.
Keywords: SYMPHONY, BMD

## PENDAHULUAN
Instansi  pemerintah  merupakan  penyelenggara  pemerintah,  dan  sebagai  pengguna anggaran  Negara  yang  wajib  mempertanggungjawabkan  tugas  pokok  nya  dalam melakukan  pengelolaan  keuangan  dan  fungsinya  menurut  suatu  perncanaan  yang  telah ditetapkan  oleh  masing-masing  intansi.  Penerapan  sistem  pertanggungjawaban  tersebut harus  tepat,  jelas,  terukur,  dan legitimate  sehingga  penyelenggara  pemerintah  dapat berlangsung bersih dan bertanggungjawab.
Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dari  badan  milik  daerah  sangat  memiliki hubungan yang jelas. Dalam keuangan Negara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas badan milik daerah ini telah menjadi satu dan tidak dapat dipisihkan lagi. Bentuk laporan keuangan  pemerintah  pusat  adalah  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  atas pengelolaan keuangan dimana BMN termasuk di dalamnya. Mengingat pentingnya peranan laporan  keuangan  dalam  menyajikan  informasi  pelaksanaan  APBN/APBD  yang  dapat mempengaruhi  kebijakan  fiskal  dan  moneter  agar  tercipta  perekonomian  nasional  yang lebih  baik  dan  sehat.  Direkotrat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJBP)  telah  ditunjuk  sebagai pembuat dan pembina Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal. Wujud dari pelaksanaan tugas sebagai pembuat dan Pembina sistem oleh DJPB adalah terciptanya  berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang dapat digunakan oleh suluruh instansi pemerintah di semua level, mulai dari tingkat Kementerian sampai  dengan  Satuan  Kerja  (Satker)  (Nasrun  dkk,  2012).  Jadi  oleh  karena  itu,  dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas BMD ini telah dibuatkan sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Inventarisasi barang Milik Daerah.
Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset barang milik daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tercatat dengan baik. Terkadang masyarakat kurang  memperhatikan  apa  saja  yang  menjadi  barang  milik  daerah  (aset)  yang  ada  di daerah  masing-masing  dan  apakah  barang  milik  negara  tersebut  sudah  digunakan  oleh pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  kota  Pekanbaru  sebagai  suatu organisasiyang  menggunakan  pembiayaan  APBD  harus  mampu  mengelola  keuangan daerah  secara  efektif  dan  efisien  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  publiknya.  Untuk mencapai hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru harus  menerapkan  sistem  informasi  inventarisasi  BMD,  oleh  karena  itu  penulis  tertarik tertarik  melakukan  peninjauan  dan  penelitian  dengan  dengan  judul  Penerapan  Sistem
Informasi Inventarisasi (SIMFONI) Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.1 Pengertian Sistem
Jogiyanto (2005) sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi agar bisa  mewujudkan  suatu  tujuan  tertentu,  selanjutnya  Hall  (2007)  sistem  merupakan sekelompok  dari  dua  atau  lebih  komponen  atau  subsistem  yang  berfungsi  dan berhubungan satu sama lain dengan tujuan yang sama.
Selanjutnya Sutanta (2003)  bentuk umum sistem dari suatu sistem yang  terdiri atas masukan (input), proses dan keluaran (output), dalam bentuk umum sistem ini terdapat lebih dari satu masukan yang akan diproses dan dihasilkan sebuah keluaran.

## 1.2 Pengertian Informasi
Jogiyanto  (2008)  informasi  merupakan  data  yang  akan  diolah  menjadi  bentuk  yang lebih berarti bagi penerimanya. Sutarman (2012) informasi adalah sekumpulan fakta atau data  yang  dikelompokkan  dengan  cara  tertentu  sehingga  mempunyai  arti  bagi  yang menerimanya. Yakub (2012) informasi ialah data yang akan diolah agar lebih berguna bagi penggunanya.
Dari  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  diatas  dapat  dimbil  kesimpulan  bahwa “informasi  merupakan  data  yang  telah  diolah,  dibentuk,  ataupun  dimanipulasi  sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunanya”.

## 2.3 Pengertian Sistem Informasi
Stair dan Reynolds (2008) sistem informasi adalah rangkaian dari komponen-komponen yang  mengumpulkan,  menyebarkan,  data  dan  informasi  serta  menyediakan  sebuah mekanisme timbal balik untuk mewujudkan suatu tujuan. Satzinger (2010) sistem informasi adalah  kumpulan  komponen  yang  saling  berkaitan  untuk  mengumpulkan,  memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi sebagai hasil dari informasi
2.4 Pengertian inventarisasi barang
Menurut  kamus  besar  Indonesia  (2007)  ada  dua  pengertian  inventarisasi,  yaitu inventarisasi  adalah  pencacatan  ataun  pendaftaran  barang-barang  milik  kantor,  sekolah, rumah tangga, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas dan inventarisasi dapat diartikan sebagai pencacatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang akan dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan dan sebagainya. Sedangkan menurut purnama (2007) invanteris adalah daftar barang-barang persediaan.

## 2.5 Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan:
1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang telah dibeli atau didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan biaya lainnya yang sah
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah  Permendagri No 27 Tahun 2014 Pasal 2 menyatakan bahwa:
Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang  yang  diperoleh  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut M. yusuf (2010:13) Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang fungsinya bisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan sumber data penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif. Metode penelitian desktiprif dalam kajian metodologi penelitian ini selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010).
Sumber  data yang  digunakan adalah data primer.  Data primer merupakan data yang didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian  dengan  memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kota  Pekanbaru.  Waktu  penelitian  dilaksanakan  dari  tanggal  20  Juni  2023 – 9 Agustus 2023.

## Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data setiap variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Informan  atau  narasumber  penelitian  adalah  seseorang  yang  memiliki  informasi mengenai  objek  penelitian  tersebut  (Sugiyono,  2013).  Wawancara  mendalam  dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan pengguna SIMFONI BMD. Dalam penelitian ini yang menjadi  informan  penelitian  yaitu,  penyusun  kebutuhan  inventaris  barang  BPKAD  kota Pekanbaru

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dalam pengumpulan data meliputi observasi secara langsung kepada pihak penyusun  kebutuhan  inventaris  barang  untuk  mengetahui  apakah  aplikasi  SIMFONI tersebut sudah efesien dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka menjamin terlaksananya administrasi yang tertib dan tertib pengelolaan BMD, diperlukannnya persepsi yang sama dan langkah secara integral dan menyeluruh dari hal-hal  yang  terkait  dalam  pengelolaan  BMD,  diterbitkanlah  beberapa  regulasi  yang mengatur pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa dari  segi  regulasi  pengelolaan  BMD,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  telah  mewujudkan komitmennya  untuk  dapat  mengelola  BMD  secara  tertib.  Tim  pengelola  BMD  Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIMFONI BMD untuk menindaklanjuti proses Inventarisasi Barang Milik Daerah.

## Kebijakan Pengelolaan BMD
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  harus  dikelola  dengan akuntabel,  efektif,  efisisen,  serta  ekonomis.  Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanna otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan
kesempatan  dalam  mengelola,  mengembangkan  dan  membangun  daerahnya  sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait penyediaan  BMD  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  tusi  maupun  pelayanan  kepada masyarakat

## Penerapan SIMFONI BMD
Salah satu aplikasi dalam mengelola keuangan daerah yang telah dikembangkan adalah program aplikasi Sistem Informasi Inventariasasi Barang Milik Daerah (SIMFONI BMD) yang dapat digunakan sebagai penngolah data pengolaan inventaris barang dan aset pemerintah daerah dengan adanya program aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah SKPD untuk menyajikan laporan, karena sebelumnya secara offline atau manual itu memakan waktu.
Program  aplikasi  SIMFONI  BMD  yang  digunakan    pada  dasarnya  digunakan  untuk melakukan  proses pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan  memanfaatkan  pengolahan  data  elektronik.  Proses  penerapan  aplikasi  SIMFONI BMD itu sendiri merupakan amanat pemerintah dalam Negeri No 47 Tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan dan  pembukuan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, dalam  hal  ini  disebut  inventarisasi.  Pelaksanaan  SIMFONI  BMD  adalaha  tindak  lanjut pelaksanaan sensus barang milik daerah, tentunya dalam pelaksanaan sensus aset itu perlu adanya suatu inovasi yang harus diterapkan dalam aplikasi SIMFONI untuk memudahkan proses  sensus,  dilihat  pada  era  sekarang  teknologi  sudah  semakin  canggih  dan  sudah terdigitalisasi di dalam database.
Adapun tahapan atau sebelum proses  input ke aplikasi SIMFONI yaitu tim lapangan yang mensurvei barang, lalu pengecekan itu di paraf agar data yang sudah di sensus dapat dipertanggunjawabkan  keabsahannya  dalam  kondisi  baik,  barangnya  ada  atau  tidak, setelah baru di input ke aplikasi SIMFONI BMD. Jadi tidak hanya dengan bukti fisik tetapi ada juga dengan cara di input.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Aplikasi SIMFONI BMD yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kota  Pekanbaru  sebagai  aplikasi  berbasis  komputer  sangat  membantu pemerintah mengelola  barang  milik daerah sehingga dapat mengahasilkan laporan- laporan  yang  berguna  bagi  pemerintah  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang.
2. Dalam penatausahaan aset daerah, khususnya mengoperasikan aplikasi SIMFONI BMD yang terdapat 7 entry yang dioperasikan, yaitu:
• Tanah
• Peralatan dan Mesin
• Gedung dan bangunan
• Jalan, jaringan, dan irigasi
• Aset tetap lainnya
• ATB (Aset Tidak Berwujud)
3. Informasi-informasi yang dilhasilkan SIMFONI BMD pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sangat penting dan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya
4. Aplikasi SIMFONI BMD belum cukup efektif karena masih terkendala jaringan, tools atau alat komputer, dan SDM.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .( www.bpkp.go.id )
Gelinas dan Dull 2012, Accounting information system 9th Edition. South Western Cengage Learning.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK. 05/2011 Tentang Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat.  Jakarta:  Kementerian Keuangan.
Peraturan  Pemerintah  No.  14  tahun  2014,  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Pontoh,
Winston. 2013 “Akuntansi Konsep dan Aplikasi”. Penerbit Halaman Moeka, Jakarta.
Pengelolaan barang milik negara/daerah (BMD), Pub. L. No. 6 (2006).
Pedoman pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pub. L. No. 19 (2016). Prayoga,  R.  (2020). Analisis  pelaksanaan  penghapusan  barang  milik  daerah  oleh  kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau. UIN Syarif Kasim Riau