## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat
Efren Nova 1* , Riki Afrizal 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 efrennova11@gmail.com , 2 rikiafrizal@law.unand.ac.id
*Corresponding Author : Efren Nova 1
Abstract:  Children  are  a  mandate  from  God  Almighty  who  has  inherent  dignity  as  a  whole human  being.  Children  need  protection  from  the  negative  impacts  of  rapid  development. Since  being  enacted  on  July  30  2012,  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile Criminal Justice System has had various consequences for various parties in handling cases of  children  in  conflict  with  the  law.  In  UUSPPA,  new  institutions  are  recognized  such  as Temporary  Child  Placement  Institutions  (LPAS),  Special  Child  Development  Institutions (LPKA), RPKA (Special Service Rooms for  Children and LPKS  (Social Welfare Organizing Institutions).  Another  implication  of  UUSPPA  is  related  to  the  implementing  regulations  of the  Law  The  law  in  which  the  Government  is  required  to  stipulate  6  (six)  Government Regulations  and  2  (two)  Presidential  Regulations.  Children  are  a  mandate  from  God Almighty who is attached to the dignity and dignity of a whole human being. The problems in this research: First, how implementation of the Law on the Juvenile Criminal Justice System in  West  Sumatra  Second,  what  is  the  role  of  the  government  in  providing  protection  for children  in  conflict  with  the  law  (ABH)  according  to  Law  No.  11  of  2012  concerning  the Juvenile Criminal Justice System in West Sumatra? This is a socio legal approach, which is qualitative in nature, based on data literature, with two approaches namely; social approach and  normative  juridical  approach.  Based  on  research  results,  the  implementation  of  the SPPA  Law  is  not  in  accordance  with  what  is  mandated  by  the  SPPA  Law,  such  as:  1) supporting regulations that have not been finalized, out of 8 (eight) only 3 (three) have been realized,  2).  Lack  of  new  institutions  to  replace  places  of  arrest  and  detention,  namely,  not yet  available  in  all  Provinces  LPKA,  LPAS,  RPKA  and  LPKS,  3).  The  provisions  of  Article 105  of  the  SPPA  Law  have  not  been  realized  in  relation  to  the  construction  of  BAPAS  in every  Regency/City  including  in  West  Sumatra.  Meanwhile,  the  efforts  made  by  the government in providing protection for ABH are the application of diversion according to the SPPA Law in accordance with what is regulated in Articles 6 and 7. The government needs to speed  up  issuing  supporting  regulations  for  UUSPPA  and  through  the  Kemenkumham planning for the development of LPKA, LPAS, LPKS and RPKA and BAPAS.

## Keywords: Legal Protection; Juvenile Criminal Justice System
Abstrak: Anak merupakan  amanah dari  Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  perlu  mendapat  perlindungan  dari  dampak negatif  perkembangan  pembangunan  yang  cepat. Sejak  diundangkan  pada  tanggal  30  Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki berbagai  konsekuensi  terhadap  berbagai  pihak  dalam  penanganan  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Dalam  UUSPPA,  dikenal  lembaga  baru  seperti  Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS),  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi  lainnya  dari  UUSPPA  adalah  berkaitan  dengan  peraturan  pelaksana  dari  Undang- Undang  tersebut  dimana  Pemerintah  diwajibkan  untuk  menetapkan  6  (enam)  Peraturan Pemerintah dan 2 (dua)  Peraturan  Presiden. Anak  merupakan  amanah  dari  Tuh  an  Yang  M aha  Esa  yang  m  elekat  harkat  dan  m  artabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Permasalahan dalam  penelitian  ini: Pertama, bagaimana  implementasi  Undang-Undang  Sistim  Peradilan Pidana  anak  di  Sumatera  Barat? Kedua Sejauhmana  peran  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  menurut  Undang- Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat? Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah socio  legal  approach yaitu  yang  bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan, dengan dua pendekatan yaitu; pendekatan sosial dan pendekatan  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  UU  SPPA  belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA seperti: 1) peraturan pendukung yang belum diselesaikan,  dari  8  (delapan)  baru  3  (tiga)  yang  terealisasi,  2).  Kurangnya  lembaga  baru penganti  tempat  penangkapan  dan  penahanan  yaitu,  belum  tersedianya  disemua  Propinsi LPKA,  LPAS,  RPKA  dan  LPKS,  3).  Belum  terrealisasinya  ketentuan  Pasal  105  UU  SPPA terkait dengan pembangunan BAPAS di setiap Kabupaten.Kota termasuk di Sumatera Barat. Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap ABH adalah penerapan diversi menurut UU SPPA sesuai dengan yang diatur Pasal 6 dan 7. Pemerintah  perlu  mempercepat  mengeluarkan  peraturan  pendukung  UUSPPA  dan  melalui Kemenkumham perencanaan pembangunan LPKA, LPAS, LPKS dan RPKA serta BAPAS.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sistim Peradilan Pidana Anak

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  dan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus  terutama  perlindungan  hukum  dalam  Sistim Peradilan  Dalam  konstitusi  Indonesia  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,tumbuh    dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat perkembangan dalam  masyarakat  berkembangnya  pemikiran  dan  terjaganya  intensitas  gerakan-gerakan advokasi  terhadap  anak  menunjukan  bahwa  pemenuhan  hak-hak  dasar  anak  adalah  masalah yang serius yang tidak dimonopoli oleh negara tertentu saja. Negara-negara didunia memiliki problem  yang  sama  terkait  hal  diatas  maka  didapati  berbagai  instrumen  Internasional  yang memberi perlindungan terhadap anak secara secara umum. Salah satu perlindungan yang saat ini menjadi fokus masyarakat Internasional tersebut adalah perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana dalam posisi sebagai tersangka/ terdakawa.
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  demi  perkembangan  dan
pertumbuhan  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial. 1 Sedangkan  Perlindungan  hukum terhadap  anak  adalah  usaha  setiap  anggota  masyarakat  sesuai  dengan  kemampuan  masing- masing dengan berbagai macan dan kondisi tertentu
Indonesia  sebagai  negara  pihak  dalam  Konvensi  Hak  Anak (Convention  on  The Righto  the  child) yang  diratifikasioleh  pemerintah  oleh  pemerintah  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990 yang  mengatur  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  ana, mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungsn  khusus  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Menurut  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia 2 ,  kasus  Anak  yang  Berhadapan dengna Hukum (ABH)  menjadi  kasus  yang paling banyak dilaporkan ke KPAI, sejak tahun 2011 sampai 2019 jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum 9266 kasus.
Anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  dibidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan ilmu penegetahuan dan tehknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang  telah  membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Pengakuan dan perlindungan 3 hak anak tidak hanya diatur dalam hukum nasional juga dalam  rezim  hukum  internasional  khusus  megenai  perlindungan  terhadap  anak,  pada  tahun 1959 PBB juga sudah mengeluarkan Deklarasi     tentang Hak-hak Anak dan Konvensi  PBB tahun  1989  tentang  Hak-Hak  Anak (Child  Rights  Convention). Sebagai  perwujudan  akan penghormatan dan perlindungan hak anak Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang No. 4  Tahun  1979  tentang  Kesejahateraan  Anak.  Selanjutnya,  Pada  tahun  2002  Indonesia  juga telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaiman dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua dengan keluarnya Undang-undang No 17 Tahun 2016 .Di samping itu, berkaitan dengan ketenagakerjaan, PBB melalui    konvensi  Lembaga  Perburuhan  International  (ILO)  telah  menetapkan  Konvensi tentang  Usia  Minimum  untuk  Tenaga  Kerja  atau Minimum  Age  for  Admission  to Employment , yang sudah diratifikasi oleh Indonensia dengan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan  ILO  Convention  No.138 Concerning  Minimum  Age  for  Admission  to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk  diperbolehkan bekerja.
Khusus  mengenai  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  yang  juga  memerlukan perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  hak-haknya,  Indonesia  juga  telah  mensahkan Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  yang  sudah  diganti  dengan  Undang- Undang  No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  Sistim  Peradilan  Anak  adalah keseluruhan proses peneyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pemebimbingan pidana; Sistim Peradilan pidana Anak ada didalamnya anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak
1 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak , Laksbang Pressindo, Yokyakarta hal 7
2 Suara.com, KPAI 23 Juki 2019
3 Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:  a.  dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana”,  (berarti perlindungan  HAM  atau  kepentingan  hukum  seseorang).  b.  dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  untuk memperoleh  jaminan/santunan  hukum  atas  penderitaan/  kerugian  orang  yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Lihat Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana, 2007, Hlml.61.
yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  anak  yang  menjadi  sanksi.    Hal  itu  menunjukkan bahwa Negara Indonesia sangat serius dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan  memberikan  landasan  juridis  yang  kokoh  untuk  menjadi  dasar  bertindak  dalam kebijakan-kebijakan dan implementasinya.
Ahkir- akhir init jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut KPAI mencapai  angka  9266  kasus 4 .  Dari  tahun  ketahun  jumlah  Anak  Yang  Berhadapan  dengan Hukum  paling  banyak  tahun  2014  yaitu  2208  kasus  baik  sebagai  pelaku  maupun  sebagai korban.  Sedangkan  data  di  Sumatera  Barat  khususnya  berdasarkan  data  dari  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagan Anak (DP2PA) Sumbar periode Januari sampai September  2019  terdapat  800  kasus  terhadap  anak  dan  perempuan  terdiri  dari  kasus pencabulan,  perkosaan,  tindak  kekerasan,  pencurian  dll  di  19  daerah  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat,  Dari  kasus  diatas  ini  menunjukan  bahwa  masih  banyak  anak  di  Sumatera Barat  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  dihadapkan  pada  mekanisme  peradilan  pidana anak.  Hal  ini  semua  butuh  perhatian  yang  serius  dari  semua  pihak  karena  mengingat  anak merupakan generasi penerus bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meberuskan estafet  kepemimpinan  bangsa  iniPerlindungan  hukum  bagi  anak  dapat  dilakukan  sebagai upaya  pelindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak,  perlindungsn terhadap  anak  juga  mencakup  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraaan  anak. Perlindungan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH),  merupakan  tanggung  jawab bersama  aparat  penegak  hukum  mulai  dari  penyidik,  jaksa  penuntut  umum,  hakim  dan petugas lembaga pemasyarakatan, baik anak sebagai pelaku, korban dan saksi. Sejak lahirnya Undang- Undang Sistim Peradilan Pidana Anak   diharapkan model Sistim Peradilan Pidana yang lebih ramah terhadap anak semakin baik, banyak pihak menaruh harapan besar terhadap lahirnya Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak ini, ternyata implementasi UU SPPA ini terbukti di Sumatera Barat: masih banyaknya regulasi dari UU SPPA yang belum selesai, minimnya  institusi  baru  penganti  tempat  penangkapan  dan  penahanan  anak,  meningkatnya jumlah anak dalam tahanan serta masalah anak sebagai korban.
Dalam  suatu  penelitian  diperlukan  dukungan  hasil-hasil  penelitian  yang  telah  ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Dari penelitian  (Efren Nova 2017) tentang: Model Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal usul di Sumatera Barat, mengungkapkan bahwa  restoratif  justice  telah  diterapkan  di  8  nagari  terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana ringan  Penelitian yang juga telah dilakukan yaitu tentang Model Perlindungan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat (Efren Nova, 2018) terungkap  dari  hasil  adalah  upaya Pencegahan dilakukan  melalui  sosialisasi  keberadaan P2TP2A, Penanganan adanya  Layanan  pengaduan,  layanan  rehabilitasi  kesehatan,  layanan rehbilitasi  sosial,  layanan  bantuan  hukum  dan  layanan  administrasi  data  informasi), Pemulihan dilakukan melalui pelatihan pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat bersosialisasi kembali ke masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak  diatur  mengenai  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  sidang  pengadilan  meliputi  dalam  tahap  penyidikan  diatur tentang:  Penangkapan  dan  penahanan  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  dan  harus
4 KPAI. go.id
dilakukan  dalam  waktu  yang  paling  singkat. 5 Penangkapan  terhadap  anak  hanya  dapat dibenarkan  dalam  jangka  24  jam  dan  wajib  ditempatkan  dalam  Ruang  Pelayanan  Khusus Anak  atau  ditempatkan  didalam  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS) 6 . Juga mengatur  diversi dan restoratif justice yang lebih mengutamakan perdamaian dari pada hukum  formal. 7 Perlindungan  anak  adalah  usaha    setiap  anggota  masyarakat  sesuai    dengan kemampuan  masing-masing  dengan  berbagai  macam  usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan kondisi  agar  agar setiap anak dapat  melaksanakan hak dan kewajibannya semi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik,mental  dan  sosial. 8 Kegiatan perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum  ,  baik  dalam  kaitanya  dengan  hukum  tertulis maupun hukum tidak tertulis , hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  bisa  mengungkap  bagaimana  hukum  itu  dipersepsi dan  dilaksanakan  oleh  masyarakat  melalui  penelitian Yuridis  Normatif yaitu  mengkaji persoalan  hukum  sebagai  suatu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  masyarakat  atau pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak  suatu kajian yuridis normatif  terhadap  implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat .Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menghimpun data yakni data primer dan sekunder. Data primer terkait  dengan  data  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  telah  dilakukan melalui  penanganan  anak  di  pengadilan  di  Sumatera  Barat.Data  sekunder  dilakukan  dengan mengkaji aturan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Implementasi yang sudah dilaksanakan  di  Sumatera  Barat  khususnya  4  (empat)  instusi  pendukung  dalam  tahap penangkapan  dan  penahanan  yaitu:  RPA,  LPAS,  LPKS  dan  LPKA.  Dalam  penelitian normatif  sumber  data  terutama  yang  ada  dalam  aturan  perundang-undangan  serta  yang terdapat dalam berbagai peraturan.
Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  Primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan  perkara  anak,  serta  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  berbagai  literatur  berupa buku-buku,  jurnal,  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  implementasi  UU  SPPA.Bahan hukum  tertier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan  bahan hukum  sekunder yaitu  kamus  dan eksiklopedi.  Studi dokumentasi  dengan langkah-langkah  sebagai  berikut:  menginventarisasi  dan  mengidentifikasi  perlindungan hukum  terhadap  anak  dalam  Undang-Undang  Sistim  Peradilan  Anak  yang  sudah dilaksanakan di Sumatera Barat.
5 Lihat Pasal 3 huruf g UU SPPA
6 Lihat Pasal 30 UU No 11 Tahun 2012
7 Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif Justice Dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Volume 10 No 2 Tahun 2016
8 Abintoro Prakoso, Hukum Perlibndungan Anak , 2016, Laksbang Presssindo Yokyakarta, hal 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistim  Peradilan  Pidana Anak  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan dengan Hukum di Sumatera Barat.
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Sedangkan  Perlindungan  hukum terhadap  anak  adalah  usaha  setiap  anggota  masyarakat  sesuai  dengan  kemampuan  masing- masing dengan berbagai macam dan kondisi tertentu.
Indonesia  sebagai  negara  pihak  dalam  Konvensi  Hak  Anak (Convention  on  The Righto  the  child) yang  diratifikasi  oleh  pemerintah  oleh  pemerintah  melalui  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungsn  khusus  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum.
Anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  dibidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan ilmu penegetahuan dan tehknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang  telah  membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Pengakuan dan perlindungan hak anak tidak hanya diatur dalam hukum nasional juga dalam  rezim  hukum  internasional  khusus  megenai  perlindungan  terhadap  anak,  pada  tahun 1959  PBB  juga  sudah  mengeluarkan  Deklarasi  tentang  Hak-hak  Anak  dan  Konvensi  PBB tahun  1989  tentang  Hak-Hak  Anak (Child  Rights  Convention). Sebagai  perwujudan  akan penghormatan dan perlindungan hak anak Indonesia telah mensyahkan Undang-Undang No. 4  Tahun  1979  tentang  Kesejahateraan  Anak.  Selanjutnya,  Pada  tahun  2002  Indonesia  juga telah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaiman dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua dengan keluarnya Undang-undang No 17 Tahun 2016.
Sistim Peradilan Pidana  Anak adalah keseluruahan proses penyelesaian perkara anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  dari  tahap  penyidikansampai  dengan  tahap pembimbingan  setelah  menjalani  pidana  yang  berdasrkan  perlindungan,  keadilan,  non diskriminasi  ,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  anak,  kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  proposional,  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai upaya terkhir  dan penghindaran balasan yang diatur dala Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU SPPA.
Dalam  rangka  melindungi  kepentingan  anak  maka  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dilaksanakan berdasarkan asas: 9
a. perlindungan; b. keadilan; c. non diskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi anak; e. penghargaan terhadap pendapat anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
9 Lihat UU SPPA
g. pembinaan dan pembimbingan anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.
Menurut  Arif  Gosita,  perlindungan  anak  merupakan  upaya-upaya  yang  mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  hidup  secara  berimbang  dan  positif,  berarti mendapat  perlakuan  secara  adil  dan  terhindar  dari  ancaman  yang  merugikan.  Usaha-usaha perlindungan anak dapat  merupakan suatu  tindakan hukum  yang mempunyai  akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. 10
Dari  hasil  penelitian  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Sumatera Barat.

## 1. Peraturan Pendukung yang Belum Diselesaik an
Berdasarkan  Pasal  107  Undang-Undnng  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Sistim Peradilan  Pidana  Anak  pemerintah  diwajibkan  peratuan  pendukung  yang  terdiri  dari membuat 6 (enam) Perturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden, tapi sampai  saat ini sudah lebih kiurang  8 (delapan) tahun  diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2012  tentang  Sistim  Peradilan  Pidana,  peraturan  pendukung  tersebut  belum  seluruhnya ditetapkan.  Sesuai  amanat  dari  UU  SPPA  bahwa  pemerintah  adalah  merupakan  pihak utama  yang  diberikan  kewajiban  dalam  implementasi  Undang-Undang  ini.  Sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1 dan 2 dibawah ini:
Tabel 1. Peraturan Pendukung UU SPPA Yang Belum Tersedia
No Pengaturan Dalam SPPA Peraturan Pendukung Keterangan 1. Pasal  25  ayat  (2)  mengatur tentang register perkara anak dan anak koeban Peraturan Pemerintah mengenai pedoman  register  perkara  Anak  dan Anak Korban. Belum tersedia 2. Pasal  71  ayat  (5)  mengatur tentang  bentuk  dan  tata  cara pidana Peraturan  Pemerintah  mengenai  bentuk dan tata cara pidana. Belum tersedia 3 Pasal  82  ayat  (4)  mengatur tentang tindakan Peraturan  Pemerintah  mengenai  tindaka yang dapat dikenakan pada anak. Belum tersedia 4 Pasal  90  ayat  (4)  mengatur tentang  anak  korban  dan  anak saksi Peraturan  Presiden  mengenai  hak  anak korban dan hak anak saksi. Belum tersedia 5. Pasal  94  ayat  (4)  mengatur tentang  tata  cara  pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi. Peraturan  Pemerintah  mengenai  cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan Belum tersedia
10 M, Faisal Salam Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia ,Bandung 2005, hal 1
Tabel 2. Peraturan Pendukung UU SPPA Yang Sudah Tersedia No Pengaturan Dalam SPPA Peraturan Pendukung Keterangan 1. Pasal 15 Pasal 21 ayat (6) Peraturan  Pemerintah  mengenai  pedoman pelaksanaan  proses  Diversi,  tata  cara,  dan koordinasi pelaksanan Diversi. Peraturan  Pemerintah  mengenai  syarat  dan tata  cara  pengambilan  keputusan  serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan  dalam  hal  anak  belum berumur  12  (dua  belas)  tahun  melakukan atau didugs melskuksn tindsk pidsns. Tersedia dengan PP Nomor…65 Tahun 2015 2. Pasal 92 ayat (4) Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihn bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu. Tersedia dengan Kepres Nomor 175 Tahun 2014
Berdasarkan  tabel  1  dan  tabel  2  diatas dari  8  (delapan)  aturan  pendukung  yang diamanatkan UU SPPA, baru 1 (satu) Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden N0 175 Tahun 2014 dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 mengatur 2 (dua) materi yaitu materi pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA.
Gambaran  secara  umum  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  disebutkan bahwa  salah  satu  bentuk  pelindungan  terhadap  Anak  dilakukan  melalui  proses  Diversi serta  melalui  proses  pengambilan  keputusan  bagi  Anak  yang  belum  berumur  12  (dua belas)  tahun  yang  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Pelaksanaan  proses Diversi  serta  proses  pengambilan  keputusan  bagi  Anak  yang  belum  berumur  12  (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan  terbaik  bagi  Anak.  Diversi  dan  pengambilan  keputusan  terhadap  Anak  yang belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  yang  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Adapun  substansi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015, antara lain adalah:
1. pedoman pelaksanaan proses Diversi;
2. tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi; dan
3. syarat  dan  tata  cara  pengambilan  keputusan  terhadap  Anak  yang  belum  berumur  12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.
Selanjutnya,  peraturan  pelaksana  lain  yang  telah  ditetapkan  sebagai  amanat  UU
SPPA  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  175  Tahun  2014  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan  Terpadu  Bagi  Penegak  Hukum  dan  Pihak  Terkait  Mengenai  SPPA. Implikasi dari dari belum ditetapkan peraturan pendukung UU SPPA diantaranya adalah: terjadinya kekosongan  hukum  dalam  pelaksanaan  suatu  aturan,  tidak  adanya  aturan  yang  mengikat aparat dalam malaksanakan suatu aturan, implementasi UU SPPA belum dapat diterapkan sebagaimana  mestinya.  Hal  tersebut  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  Sistim  Peradilan Pidana Anak yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berada dalam sistim tersebut.

## Kurangnya Lembaga Baru Pengganti Tempat Penangkapan dan Penahanan Terhadap Anak Yang diamanatkan UU SPPA.
Penangkapan  dan  Penahanan  terhadap  anak  pada  prinsipnya  merupakan  upaya terakhirnya dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat. Penangkapan yang dapat dibenarkan  menurut  dalam  jangka  24  jam  dan  wajib  ditempatkan  dalam  ruang  pelayanan khusus  anak  di  tempatkan  di  dalam  Lembag  penyelenggaran  Kesejahteraan  Sosial Berdasarkan  Pasal  32  ayat  (2)  Undang-Undang  Sistim  Peradilan  Anak,  penahanan  terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan,  bahwa  anak  telah  berumur  14  (empat  belas)  tahun  atau  lebih  dan  diduga melakukan tindak pidana.
Di  Sumatera  Barat  setelah  lebih  kurang  (tiga)  tahun  diundangkan  UU  SPPA,  baru diresmikan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dan  Lembaga  Penahanan  Anak Sementatara  (LPAS)  Tanjung  Pati  dalam  rangka  melaksanakan  amanat  UU  No  11  Tentang Sistim  Peradilan  Pidana  Anak.  Kedua  lembaga  tersebut  bukan  saja  perubahan  nomenklatur atau  pembentukan  orgsnisasi  baru  namun  lebih  pada  perwujudan  transformasi  penanganan Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (ABH)  di  Indonesia  umumnya  dan  di  Sumatera Barat khususnya
Tabel 3. Lembaga Baru Penganti Tempat Penangkapan dan Penahanan Implementasi UU SPPA
No Lembaga Baru Fungsi Keterangan 1. LPKA  (lembaga Pembinaan Khusus Anak) Lembaga atau tempat anak menjalani  masa  pidananya  (usia 12-18 tahun) Baru  tersedia  18  LKPA,  merupakan perubahan nomenklatur dari LAPAS anak ke  LPKA  termasuk  di  Sumatera  Barat. Lapas  Anak  Tanjung  Pati  menjadi  LPKA Tanjung Pati. 2. LPAS  (Lembaga Penempatan Anak Sementara) Penganti  RUTAN  bagi  anak  yang berumur 14-18 tahun Belum tersedia di semua Provinsi,Kabupaten.Kota di Indonesia 3. LPKS  (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Tempat penitipan anak yang ditangkap  jika  belum  ada  ruang pelayanan  khusus  anak  (anak dibawah 12 tahun) Belum tersedia di semua Provinsi,Kabupaten  Kota  di  Indonesia.  Di Sumatera  Barat  sudah  ada  yaitu  LPKS Sayang Ibu 4. RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak) Tempat penitipan anak yang ditangkap 1x24 jam Tidak  semua  Polsek  mempunyai  RPKA. Di  Kota  Padang  sudah  ada  di  Polsek Kuranji dan Polsek Nanggalo.
Berdasarkan hasil penelusuran bahwa LPKA yang diamanatkan UU SPPA di seluruh Indonesia  berjumlah  33  (tiga  puluh  tiga)  LPKA  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  LPKA  kelas  I  A dan  26  (dua  puluh  enam)  LPKA  kelas  IIB,  18  (delapan  belas)  diantaranya  merupakan perubahan nomenklatur dari LAPAS anak yang telah ada selama ini menjadi LPKA.
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  berumur  14-18  tahun  UU  SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai penganti Rutan bila belum tersedia LPAS di wilayah  yang  bersangkutan,  maka  anak  dapat  dititpkan  di  LPKS.  Adapun  tujuannya  adalah untuk melindungi keamanan anak.

## Upaya  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Anak  yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No 11 Tahun 2012 di Sumatera Barat.
Anak  merupakan  amanah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  melekat  harkat  dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut  meminta. Secara filosofi  anak merupakan bagian dari generasi  muda, sebagai  salah satu  sumber daya manusia yang merupakan potensi  bangsa.  Salah satu  keunggulan dari UU Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  Pidana  adalah  diperkenalkannya  konsep keadilan restoratif melalui diversi. Untuk hal tersebut perlu menerapkan Integrated Criminal Systin semua pihak terkait dalam penegakan hukum terhadap anak dalam pemenuhan jaminan hukum  terhadap  anak  adalah:  Penyidik  (Kepolisian),  Jaksa  Penuntut  Umum  (Kejaksaan), Hakim  (Kehakiman),  dan  pelaksana  dari  putusan  hakim  harus  bersatu  dalam  menegakan hukum  dan  keadilan  bagi  kepentingan  serta  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik dengan hukum.
Dalam  Penjelasan  umum 11 Undang-Undang  Sistim  Peradilan  Pidana  yaitu:  substaya keaddan Diversi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhi anak proses peradilan sehingga  bisa  menghindari  stigmatisasi  terhdap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan diharapkan  anak  dapat  kembali  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Proses  tersebut  harus bertujuan  terciptanya  keadilan  restoratif  baik  bagi  anak  pelaku  maupun  korban.  Sedangkan keadilan  restoratif  adalah, 12 penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban  dan  pihak  terkait  untuk  berasama-sama  mencari penyelesaiaan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.  Kemudian  dalam  Pasal  5  UU  SPPA  dijelaskan  bahwa  Sistim  Peradilan  Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:
a) Penyidikan  dan  Penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain oleh UU ini
b) Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
c) Pembinaan, pebimbingan pengawasan dan /atau pendampingan selam proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalni pidana atau tindakan
Sedangkan  Diversi  menurut  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana, yang diatur dalam Pasal 6, 7 UU SPPA No 11 Tahun 2012, karena itu diversi menjadi bagian terpenting yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses pidana. Karena ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak.
Diversi bertujuan: 13
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Ide  Diversi  adalah  gagasan,  pemikiran  dengan  pertimbangan  yang  layak  untuk menghindari  stigma  (cap  jahat)  terhadap  anak  maka  setiap  saat  dalam  tahapan  Sistim
11 Penjelasan umum UU SPPA
12 Lihat Pasal 1 angka 6 UU SPPA
13 Lihat Pasal 6 UU SPPA
Peradilan  Pidana  Anak.  Pejabat  penegak  hukum  sistim  peradilan  pidana  anak  (Kepolisian, Kejaksaan,  Kehakiman,  pembina  lembaga  pemasyarakatan).  Tindakan  diversi  dapat dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian,  Kejaksaan,  Kehakiman,  diharapkan  penerapan  diversi  di setiap tingkat ini dapat mengurangi efek negatif prose peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) adapun syarat-syarat dilakukan diversi dalam perkara anak meliputi:
1. Pelaku anak anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidanan
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi  program  diversi  yang  dikenakan  kepad  aanak  mendapat  persetujuan  dari orang amaupun anak yang bersangkutam.
4. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana
5. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan dnegan pengalihan tersebut.
Selanjutnya  aparat  penegak  hukum  (penyidik,  penuntut  umum,  hakim)  dalam  UU SPPA mengatur  syarat menjadi penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak sebagai berikut:
1. Penyidik  anak  diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (3),  yaitu  harus  memenuhi  syarat:  telah berpengalaman  sebagai  penyidik,  mempunyai  minat  perhatian,  dedikasi  dan  memahami masalah  anak  dan  telah  menngikuti  pelatihan  teknis  peradilan  pidana  anak.  Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Padang belum ada penyidik anak tersebut mempunyai sertifikat penyidik sesuai dengan apa yang   diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
2. Penuntut  Umum  Anak  diatur  dalam  Pasal  41  ayat(2)  UU  SPPA,    sebagimana  dimaksud ayat  (1)meliputi:  telah  berpengalaman  sebagai  penyidik,  mempunyai  minat,  perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah  mengikuti  pelatihan  teknis  Peradilan anak.
3. Hakim Anak diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA yaitu harus memenuhi syarat telah berpengalaman  sebagai  hakim  dalam  lingkungan  peadila  umum,  mempunyai minat,perhatian,  sedikasi  dan  memahmai  masalh  anak,  telah  mengikuti  pelatihan  teknis tentang peradilan anak.
Tabel 4. Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang No
Pengadilan Perkara Yang masuk Perkara yang diiputus Sisa 1. PN Padang 44 43 1 2. PN Padang Panjang 3 3 0 3. PN Bukit Tinggi 2 3 1 4. PN Sawah Lunto 9 8 1 5. PN Tanjung Pati 13 12 1 6. PN Lubuk Basung 16 15 0 7. PN Lubuk Sikaping 2 2 - 8. PN Solok 10 10 10 9. PN Koto Baru 5 5 - 10. PN Muaro 0 0 0
11. PN Painan 11 10 1 12. PN Pasaman Barat 7 7 - 13. PN Pulau Punjung 2 2 - 14. PN Payakumbuh 3 3 - 15. PN Batu Sangkar 10 10 - 16. PN Pariaman 25 25 -

## Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
Berdasarkan  tabel  4  diatas  adalah  perkara  anak  di  Pengadilan  negri  se-wilayah Sumatera  Barat,  perkara  anak  yang  paling  banyak  adalah  di  PN  Padang,  PN  Pariaman.  PN Tanjung  Pati,  PN  Painan  dan  PN  BatuSangkar.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  apa  yang diamanatkan Pasal 6 dan 7 UU SPPA agar diselesaikan melalui Diversi belum dilkasanakan sepenuhnya.
Tabel 5. Jumlah Perkara Anak di Tingkat Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera
Yang Berhasil di Selesaikan Melalui Diversi No Pengadilan Masuk Diversi Tidak Diversi 1. PN Padang 43 0 43 2. PN Padang Panjang 5 0 3 3. PN Bukit Tinggi 2 1 1 4. PN Sawah Lunto 9 0 9 5. PN Tanjung Pati 13 3 10 6. PN Lubuk Basung 0 0 0 7. PN Lubuk Sikaping 2 0 2 8. PN Solok 10 2 8 9. PN Koto Baru 5 1 4 10. PN Muaro 0 0 0 11. PN Painan 11 0 11 12. PN Pasaman Barat 7 0 7 13. PN Pulau Punjung 0 0 0 14. PN Payakumbuh 3 3 0 15. PN Batu Sangkar 10 10 0 16. PN Pariaman 25 0 25
Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat
Berdasarkan tabel 5 diatas adalah gambaran dari Pengadilan Negeri di Sumatera Barat yang  melaksanakan  ketentuan  Pasal  6  dan  7  UU  SPPA.  Dari  16  Pengadilan  Negeri  di Sumatera Barat  yang perkara anak  diselesaikan  melalui diversi  adalah PN BatuSangkar dan PN Payakumbuh.
Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau  kelompok,  organisasi  swasta  ataupun  pemertintah)  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sousial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
Drmatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  dapat  terlindungi  dengan  baik.  Selain penegak  hukum  yang  ada  intansi  terkait  atau  yang  berperan  dalam  pemenuhan  hak  anak antara lain: 14
1. Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
2. Pekerja  Sosial  Profesional  adalah  seseorang  yang  bekerja,  baik  di  lembaga  pemerinta maupun  swasta,  yang  memiliki  kompetensi  dan  profesi  pekerjaan  sosial  serta  kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalama praktik  pekerjaan  sosial  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  dan  penanganan  masalah sosial anak.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara   profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial   dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat  Anak  menjalani  masa  pidananya.  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  yang selanjutnya  disingkat  LPAS  adalah  tempat  sementara  bagi  anak  selama  proses  peradilan berlangsung.
5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat  LPKS  adalah lembaga atau tempat  pelayanan sosial  yang melaksanakan  penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
6. Balai  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  Bapas  adalah  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. 15

## KESIMPULAN
Kesimpulan  berisikan  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian.  Kesimpulan  harus menjawab  tujuan  khusus.  Bagian  ini  dituliskan  dalam  bentuk  esai  dan  tidak  mengandung angka.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbintoro Praloso, 2016, HukumPerlindungan Anak , Laksbang Pressindo Yokyakarta Anggara dkk, 2016, Studi Implementasi Anak di Pengadilnn Berdasarkan UU SPPA Institut e for Criminal Justice reform, Jakarta.
Bismar  siregar, Keadilan  Hukum  dalam  Berbagai  Aspek  Hukum  Nasional ,  1986,  Jakarta, Rajawali
14 Lihat Pasal 1 UU SPPA
Cord,  Joan  Mc,  Cathy  Spatz  widom,  and  naacy  A  crowell  2001, crime,juvenile Justice, washington, National Ac Lexy Maleong, 1999, Metode Penelitian  Kualitatif , Jakarta
Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim. Peradilan  Anak di Indonesia , Bandung, Refika Aditama Paulus  Hadisuprapto,   1997 Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penang Gulangannya, B andung Citra Aditya Bhakti Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak , Pustaka justisia, Yokyakarta Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bandung, Refika Aditama Nasir Jamil, 2013, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Harkristuti  Harkrisnowo  2002, Tantangan  dan  Agenda  Hak-hak  an ak,  Komisi  Hukum Nasional, Jakarta
Jurnal Legislasi Indonesia ,vol 13,No  2 Juni 2016
Yul Ernis, Diversi dan Keadilan Restoratif Justice Dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Volume 10 No 2 Tahun 2016 PERPU  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  23  tahun  2003 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  pelaksanaan  Diversi  Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 , tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  pelaksanaan  Diversi  Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai SPPA.