Sutahar (2023), Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat  dan Biaya Ringan, (6) 1, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i1.2934 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI IMPLEMENTASI AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Sutahar
Program  Study Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus Email: sutahardawe@gmail.com

## Abstrak
Pergeseran kehidupan sosial masyarakat dari realitas lokal ke arah nasional dan global menambah  kompleksitas  dalam  menangani  sengketa.  Meskipun  hukum  berusaha menyelesaikan  sengketa,  terkadang  masih  terjadi  kegagalan  dalam  mendistribusikan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum melalui kebijakan pembangunan jangka menengah. Tujuan penelitian dari  tulisan  ini  mungkin  adalah  untuk  mengevaluasi  dan  menganalisis  efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Kudus.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis sosiologis atau penelitian hukum non-doktrinal, yang melibatkan pengamatan lapangan dan kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara terpimpin terhadap Hakim, pihak berperkara, dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri  Kudus.  Sementara  data  sekunder,  sebagai  pendukung,  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  yang  mencakup  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan terkait.  Metode  pengumpulan  data  mencakup  penelitian  lapangan  dengan  teknik pengamatan  terlibat  dan  wawancara,  serta  penelitian  kepustakaan.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif untuk menyempitkan dan membatasi data sesuai dengan pokok persoalan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  mencatat  bahwa  Pengadilan  Negeri  Kudus  telah menerapkan  gugatan  sederhana  sejak  diberlakukannya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Meskipun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai secara  menyeluruh  efektivitas  implementasi  Gugatan  Sederhana,  namun  adanya perubahan  regulasi  menunjukkan  upaya  pemerintah  dan  lembaga  peradilan  untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di Indonesia.
Kata Kunci: Penyelesaian Utang-Piutang, Gugatan Sederhana (Small Claim Court), Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Kudus.

## Abstract
The shift of social life from local realities towards national and global dimensions adds complexity to the handling of disputes. Although the law seeks to resolve disputes, there are still instances of failures in dispensing justice. In this context, the government has endeavored to improve the substance, structure, and legal culture through medium-term development  policies.  The  research  objective  of  this  paper  is  likely  to  evaluate  and analyze the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation Number 4
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 01, January 2024
of 2019 concerning the Procedure for Simple Lawsuits in the Kudus District Court. The approach used is sociological juridical or non-doctrinal legal research, involving field observations  and  studies  on  the  functioning  of  the  law  in  society.  Primary  data  was obtained through structured interviews with judges, litigants, and legal representatives at the Kudus District Court. Meanwhile, secondary data, as supporting information, was obtained  through  literature  studies  covering  legislation  and  relevant  court  decisions. Data  collection  methods  included  field  research  with  participant  observation  and interviews, as well as literature research. Data analysis was conducted qualitatively to narrow down and limit the data according to the core issues under investigation. This study notes that the Kudus District Court has been implementing simple lawsuits since the  enforcement  of  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2015,  later  updated  by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. While further evaluation is still needed to comprehensively  assess  the  effectiveness  of  the  Simple  Lawsuit  implementation,  the regulatory changes indicate the government's and judicial institutions' efforts to enhance the quality and efficiency of dispute resolution in Indonesia.
Keywords: Debt Settlement, Simple Lawsuit (Small Claim Court), Principles of Simple Judiciary, Fast and Inexpensive, Kudus District Court.

## PENDAHULUAN
Sengketa hukum yang muncul didalam masyarakat, selalu disikapi dengan upaya membangun  sebuah  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  disesuai  dengan  gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum ( Rechstaat ) (Budiardjo, 2003).
Dibidang hukum, lembaga peradilan merupakan jaminan terhadap perlindungan hukum.  Fungsi  dari  lembaga  peradilan  yang  disediakan  oleh  negara  adalah  untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa hukum yakni terhadap potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut. Lembaga peradilan muncul sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah menjadi tren  penggunaannya  di  masyarakat  selaras  dengan  makin  derasnya  infiltrasi  hukum modern disetiap penjuru dunia.
Dilihat  dari  konstelasi  sistem  hukum  modern,  keberadaan  lembaga  peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan rule of law (Achmad & Wiwie, 2004) . Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa,  melalui  sistem  perlawanan  dan  menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa (Nababan, 2013). Selain itu, perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran dari realita lokal dan tradisional ke arah realita baru nasional dan modern dan bahkan  transnasional  ( global ) (Tua  &  Sukresno,  2023) .  Bekerjanya  hukum  untuk mewujudkan  fungsinya  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  dalam praktik,  ternyata  tidak  sesederhana  yang  dituliskan.  Dalam  satu  sisi  kadang  hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi disisi lain hukum
pun  dapat  mengalami  kegagalan  untuk  mendistribusikan  keadilan (Riyanto  &  Sekartaji, 2019) .
Dalam  sistem  hukum  modern,  dalam  rangka  rencana  pembangunan  jangka menengah,  pemerintah  telah  menetapkan  arah  kebijakan  untuk  memperbaiki  substansi (materi)  hukum,  struktur  (kelembagaan)  hukum,  dan  kultur  (budaya  hukum)  melalui berbagai upaya. Dalam kaitan ini Friedman, (Friedman, 1969), mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur (kelembagaan), komponen substansi (materi) meliputi norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan dan komponen kultur (budaya hukum).
Sengketa  yang  ada  di  masyarakat  memerlukan  penyelesaian  secara  cepat  dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima  oleh  kedua  pihak  yang  bersengketa  tanpa  menimbulkan  masalah  baru  atau memperpanjang  sengketa.  Proses  berperkara  ke  pengadilan  harus  menempuh  prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan.
Penerapan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 2 Ayat (4), belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penumpukan  perkara  dan  penyelesaian  sengketa  yang  relatif  lama  di  pengadilan  tidak sesuai dengan penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di mata pelaku usaha misalnya, waktu sangatlah penting. Berlambat- lambat dalam usaha berarti kerugian secara finansial, terutama apabila mereka memiliki kewajiban finansial kepada pihak kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya) (Huala Adolf,  2013).  Kelemahan-kelemahan  praktik  peradilan  litigasi  selama  ini  tidak  boleh dibiarkan  karena  cukup  potensi  untuk  menimbulkan  tindakan  main  hakim  sendiri ( eigenrighting) . Dibutuhkan adanya terobosan hukum untuk mengatasi krisis hukum ini dan intitusi yang dapat menangani sengketa secara tepat.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan amanat kepada Mahkamah  Agung  sebagai  institusi  puncak  peradilan  di  Indonesia  untuk  melakukan pembaharuan  dan  pembinaan  secara  terus  menerus  peradilan  di  Indonesia.  Salah  satu kewenangan  yang  diberikan–untuk  melaksanakan  mandat  tersebut,  adalah  dengan mengeluarkan  peraturan  internal  pengadilan  didalam  bentuk  Peraturan  Mahkamah Agung. Salah satu tantangan terbesar peradilan saat ini adalah inefisiensi penyelesaian perkara  perdata,  khususnya  terkait  dengan  perkara-perkara  dengan  jumlah  kecil. Terkadang  pada  perkara-perkara  dengan  nominal  kecil,  biaya  dan  waktu  yang dikeluarkan tidaklah sesuai dengan jumlah nilai uang yang disengketakan. Hal ini telah menimbulkan  beberapa  persoalan,  yakni,  terhalangnya  akses  masyarakat  untuk menyelesaikan  perkaranya  di  pengadilan,  tumbuh  suburnya  lembaga-lembaga  penagih
hutang informal ( debt collectors ) yang terkadang menyebabkan persoalan, dan hambatan terhadap kemudahan menyelenggarakan aktivitas bisnis di masyarakat.
Mahkamah  Agung  mengadakan  suatu  terobosan  hukum  baru  dengan mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Gugatan  Sederhana  yang  mengatur  memutuskan  penggunaan  proses  peradilan  dengan cara cepat yang lebih dikenal dengan istilah Small Claim Court. Definisi Small Claim Court ini ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai  gugatan  materil  paling  banyak  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Proses pembuktian dalam gugatan  sederhana  ini  dipimpin  oleh  Hakim  Tunggal.Jangka  waktu  penyelesaiannya maksimal 25 hari kerja dan putusannya bersifat final dan mengikat ditingkat pertama.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2015  itu  banyak  yang  tidak  sinkron dengan HIR, maka disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  dan  mulai  diundangkan  pada  tanggal  20  Agustus  2019. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  tahun  2019  merupakan  peraturan  baru  yang dipandang  lebih  akomodatif  dan  lebih  memenuhi  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan berbiaya ringan.
Praktik kegiatan utang-piutang atau pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir  semua  masyarakat  telah  menjadikan  kegiatan  pinjam-meminjam  uang  sebagai sesuatu  yang  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  perkembangan  kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Praktik  utang-piutang  dalam  masyarakat  adakalanya  menimbulkan  sengketa hukum.  Terkadang  dalam  perjanjian  hutang  piutang  terjadi  ingkar  janji  dalam pembayaran. Penyelesaian sengketa yang demikian, pengadilan menyediakan tata cara gugatan sederhana sesuai dengan karakteistik sengketa hutang piutang yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Perma ini diharapkan dapat menjadi penolong bagi masyarakat pencari keadilan, untuk dapat menyelesaiakan permasalahan dalam lingkup peradilan untuk lebih efektif dan cepat terutama dalam menyingkat waktu yang panjang pada prosedur beracara di pengadilan.
Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam benuk gugatan sederhana    dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  merupakan terobosan ke arah hukum modern untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri. Selama ini pengadilan  dalam  memeriksa  dan  mengadili    perkara  menurut  hukum  acara  perdata seringkali  memerlukan  waktu  relatif  lama  dan  biaya  tinggi.  Lamanya  proses  acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang  kecil.  Pada  akhirnya,  lembaga  peradilan  yang  secara  konkret  mengemban  tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta
menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.
Berdasarkan penelitian pendahuluan, Pengadilan Negeri Kudus telah memeriksa dan  memutus  perkara  gugatan  sederhana  sejak  berlakunya  Perma  No.  2  Tahun  2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Perma  No.  2  Tahun  2015.  Dengan  demikian Pengadilan  Negeri  Kudus  telah  menerapkan  gugatan  sederhana.  Hal  inilah  penulis memilih Pengadilan Negeri Kudus sebagai tempat penelitian dalam penulisan penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  implementasi  dan  dampak  penerapan gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata,  khususnya  terkait  dengan praktik utang-piutang di Pengadilan Negeri Kudus. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana  telah  berkontribusi  dalam  mencapai  tujuan pembangunan  hukum  modern  yang  menekankan  pada  prinsip  peradilan  yang  cepat, sederhana,  dan  biaya  ringan.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  akan  mengidentifikasi kendala-kendala  yang  mungkin  muncul  selama  proses  penerapan  gugatan  sederhana, menganalisis  dampaknya  terhadap  akses  keadilan  masyarakat,  dan  mengevaluasi efektivitas  Pengadilan  Negeri  Kudus  dalam  menangani  sengketa  perdata  dengan pendekatan  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan terhadap implementasi gugatan sederhana agar dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  penyelesaian  utang  piutang  melalui  gugatan  sederhana  ( smal calim court ) di Pengadilan Negeri Kudus difokuskan pada studi analisis asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  yuridis  sosiologis/empiris  atau  disebut  pula  dengan  penelitian  hukum  non doktrinal.  Pendekatan  yuridis  sosiologis  maksudnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan secara  langsung  dengan  melihat  kenyataan  yang  ada  dalam  praktik  di  lapangan,  serta didasarkan  atas  kajian  terhadap  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Bekerjanya hukum  dalam  masyarakat  dapat  dikaji  dari  tingkat  efektivitas  hukum  (Salim,  2013). Pendekatan  non  doktrinal  dalam  penelitian  ini  juga  dimaksudkan    untuk  mengetahui gambaran bagaimana peradilan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyeleaikan sengketa utang piutang melalui gugatan sederha sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  adalah  berupa  fakta-fakta  atau  angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi  adalah  hasil  pengolahan  data  yang  dipakai  untuk  suatu  keperluan.  Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## a. Data primer.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini dipilih  dan  dikumpulkan  dimana  data  yang    berguna  dan  berhubungan  langsung dengan judul dan permasalahan yang diteliti.  Pemilihan dan pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan  data  karena  Peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal- hal  dari  responden  yang  lebih  mendalami  respondennya  sedikit/kecil  (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tertulis terhadap responden yang  dipilih  yaitu  Hakim,  pihak  berperkara  dalam  hal  ini  diwakili  kuasa  yaitu Advokat/Kuasa  Hukum  dari  pihak  yang  bersidang  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri Kudus, yang terkait langsung  dengan permasalahan yang diteliti.
b. Data sekunder.
Data sekunder adalah data pendukung/penunjang dari data primer, yaitu data yang didapatkan  tidak  secara  langsung  dari  objek  atau  subjek  penelitian.  Data  sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Bahan hukum primer, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945.
- Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2015  Tata  Cara  Gugatan Sederhana.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari  :  dokumen-dokumen, buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  bahan  pustaka  lainnya,    putusan- putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  Kamus  Besar Bahasa Indonesia.
c. Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan,  untuk  data  primer  dilakukan  dengan  cara  penelitian lapangan dan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.
a. Penelitian Lapangan Penelitian  Lapangan  disebut  pula  dengan field  research ,  yakni  penelitian guna mengupulkan data data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek penelitian (Pengadilan Negeri Kudus). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan  data  adalah  dengan  pengamatan  terlibat  dan  wawancara.  Teknik
wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur atau dengan proses tanya jawab  secara  lisan  dengan  informan,  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  berkaitan langsung dengan penelitian yaitu Hakim yang menangani langsung perkara gugatan sederhana, Panitera, Petugas  Pojok e-court di Pengadilan Negeri Kudus,  dan para pihak  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Advokat/Kuasa  Hukum  dari  pihak  yang bersidang  perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Kudus,  yang  terkait  langsung dengan permasalahan yang diteliti.
b. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara  mengumpulkan:  peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen,  buku- buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,    dan  bahan  pustaka  lainnya  yang  berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
d. Metode Analisis  Data.
Tipikal  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris/sosiologis  atau penelitian hukum non doktrinal, yaitu data yang bersifat kualitatif. Dengan adanya data yang  bersifat  kualitatif  maka  teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari (Soerjono, 1986). Tujuan dari analisis  data  adalah  untuk  menyempitkan  dan  membatasi  data  sehingga  suatu  data dapat menjadi data yang tersusun dengan baik sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN
1. Implementasi  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam penyelesaian  utang-piutang  melalui  gugatan  sederhana  ( small  claim  court )  di Pengadilan Negeri Kudus
Jika  Implemntasi  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  untuk  melaksnakan  suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai maksud yang dituangkan dalam  tujuan  tersebut  (Puji  Meilita  Sugiana,  2012).  Menurut  Edi  Suharto, implementasi  merupakan  salah  satu  rangkaian  dalam  perumusan  pembuatan  suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi (Suharto, 2015).
Suatu program yang telah ditetapkan, selanjutnya proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan  proses  pembuatan  kebijakan  sosial  menjadi  empat  tahapan,  yaitu: perencanaan  kebijakan,  pengembangan,  implementasi  progam,  dan  evaluasi. Mazmanian  dan  Sabatier,  mengemukakan  bahwa  implemtasi  adalah  pelaksanaan keputusan  kebijakan  dasar  (dalam  bentuk  undang-undang  atau  perintah/keputusan eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Keputusan  tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi (Widodo, 2021).
Penjelasan  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Pressman  dan  Wildavsky  bahwa implementasi  dimaknai  dengan  beberapa  kata  kunci  sebagai:  untuk  menjalankan kebijakan  ( to  carry  out ),  untuk  memenuhi  janji-janji  seperti  dinyatakan  dalam dokumen kebijakan ( to fulfill ), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam  tujuan  kebijakan  ( to  produce ),  untuk  menyelesaikan  misi  yang  harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete) (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) . Jika asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diimplemtasikan dalam bentuk  penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  tahun  2019  Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana ke dalam praktik pengadilan. Pengadilan Negeri Kudus telah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah berjalan dengan baik. Sampai Desember Tahun 2023, jumlah perkara perdata melalui gugatan sederhana sebanyak 154 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara gugatan biasa sampai Desember 2023,  sebesar  696  perkara,  maka  jika  diprosentase  gugatan  biasa  sebesar  81% sedangkan gugatan sederhana sebesar 19%.
Implementasi asas peradilan sederhana dapat dilihat pada mekanisme gugatan sederhana yaitu diawali pada tahap awal pendaftaran yaitu penggugat hadir untuk mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dengan membawa surat gugatan secara tertulis atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan yang berisi : identitas  penggugat  dan  tergugat,  penjelasan  ringkas  duduk  perkara  dan  tuntutan penggugat.
Selanjutnya  pada  tahapan  penyelesaian  perkara  gugatan  sederhana  memang prosedurnya sederhana yaitu:
(1) Pendaftaran.
(2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana.
(3) Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti.
(4) Pemeriksaan pendahuluan.
(5) Penetapan hari sidang dan perdamaian.
(6) Pembuktian
(7) Putusan
Tahapan  di  atas  adalah  prosedur  yang  sederhana  yaitu  suatu  proesdur  yang berbeda dengan gugatan biasa atau gugatan konvensional.
Penerpan asas peradilan cepat, dapat dilihat pada ketentuan waktu penyelesaian gugatan  sederhana  yaitu  25  hari.  Berbeda  dengan  gugatan  biasa  yang  memakan waktu cukup lama yaitu 5 bulan di tingkat pertama, 3 bulan tingkat banding dan 3 bulan tingkat Mahkamah Agung, maka gugatan sederhana diselesaikan paling lama yakni 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dimulai:
Hasil  penelitian  telah,  menunjukkan  bahwa  praktik  penyelesaian  perkara gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Kudus  paling  cepat  adalah  11  –  25  hari sebanyak  72  perkara  atau  46%  sedangkan  waktu  penyelesaian  dari  26  –  42  hari sebesar 82 perkara atau 54 %. Waktu penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No. 04 Tahun 2019 adalah 25 hari. Waktu 25 hari tersebut adalah waktu yang ideal atau setandar, jika tidak terdapat kendala pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu waktu penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus paling cepat bisa cukup 11 hari akan tetapi jika terdapat kendala misalnya  ada waktu libur  asional  atau  panggilan  Tergugat  dua  kali  dan  kendala  teknis  lainnya  maka penyelesaian perkara gugatan sederhana memakan waktu sampai 42 hari.
Peran  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Kudus  juga  merupakan  wujud  asas perqadilan  cepat  dan  biaya  ringan.  Hakim  berperan  dalam  penyelesaian  perkara gugatan sederhana diantaranya : (a) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana  secara  berimbang  kepada  para  pihak.  (b)  Mengupayakan  penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, (c) Menuntun para pihak dalam proses pembuktian; (d) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Berdasarkan  penelitian  diketahui  bahwa  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam gugatan  sederhana  didominasi  oleh  kalangan  perbankan.  Hal  demikian  dapat dimaklumi karena perbankan telah memiliki legal/konsultan hukum untuk mengurus gugatan sederhana tersebut. Tabel 5, menunjukkan bahwa jenis wanprestasi dalam gugatan sederhana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus adalah sebanyak 140 perkara, terdiri dari kredit macet dengan pihak Penggugat adalah Bank melawan  Tergugat  (perorangan)  sebanyak  137  perkara  atau  97%,  dan  sengketa jumlah hutang yang yang harus dibayar yaitu pihak Penggugat dn Tergugat adalah perorangan yaitu sebesar 3 perkara atau 3%.
Beberapa  pertimbangan  bahwa  ketiadaan  mekanisme  alternatif  penyelesaian melalui gugatan perdata yang sederhana dapat menciptakan beberapa kondisi yang berdampak  negatif.  Pertama,  ketidakadilan  dikarenakan  adanya  hambatan  yang siginifikan  bagi  kelompok  marginal  untuk  mengakses  pengadilan.  Kedua, berkembangnya mekanisme non-hukum dari perilaku main hakim sendiri, dimana para pihak menggunakan mekanisme nonhukum, dan cenderung berlawanan secara hukum untuk menyelesaikan persoalannya. Karena itu apabila berjalan secara baik, penyelesaian gugatan perkara perdata dapat berguna untuk: (Durray, 2010).
(a) Penyelesaian yang adil bagi perkara perdata;
(b) Mengurangi perilaku main hakim sendiri dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketanya; dan
(c) Mengindentifikasi  fenomena  sosial  yang  terus  bermunculan,  di  pengadilan gugatan  sederhana,  yang  dapat  memberikan  inspirasi  bagi  pemerintah  untuk diatur lebih lanjut.
Dengan  hadirnya  penyelesaian  gugatan  sederhana,  pemerintah  dapat menjadikan  perkara-perkara  yang  berlangsung  di  pengadilan  gugatan  sederhana
sebagai cara untuk mengindentifikasi persoalan maupun fenomena sosial yang ada dimasyarakat untuk kemudian dirumuskan pengaturannya lebih lanjut, bila dirasakan diperlukan untuk melakukan pengaturan. Hal ini dikarenakan karena perkara yang diselesaikan di penyelesaian gugatan sederhana adalah perkara dengan karakteristik tertentu yang khas, yakni perkara umum yang terjadi sehari-hari “ordinary day-to- day grievances” dan melibatkan masyarakat umum “common man” (Steele, 1981). Penyelesaian melalui gugatan sederhana dapat menjadi pemenuhan pelaksanaan asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  yang  juga  sejalan  dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Kehadiran  penyelesaian  gugatan  sederhana  sangat  diperlukan  untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Sistem gugatan  sederhana  seolah  diberi  daya  melalui  “lintasan  atau  jalur”  penyelesaian sengketa khusus dengan “menyederhanakan proses” sebagai bentuk akses pengadilan masuk ke dalam kegiatan perekonomian. Penyelesaian perkara secara cepat memiliki korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian perkara yang cepat  dan  efisien  meminimalisir  biaya  litigasi  yang  diperlukan,  apabila  terjadi sengketa  keperdataan  terkait  dengan  bisnis  yang  dijalankan.  Namun  demikian, kebutuhan akan adanya mekanisme gugatan sederhana tidak hanya dilihat dari daya dukungnya terhadap aspek bisnis, lebih dari itu kehadiran penyelesaian mekanisme sederhana juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada kelompok miskin dan marginal untuk dapat mengakses penyelesaian perkara di pengadilan.
Dibidang  hukum,  lembaga  peradilan  merupakan  jaminan  terhadap perlindungan  hukum.  Fungsi  dari  lembaga  peradilan  yang  disediakan  oleh  negara adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa hukum yakni terhadap potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut.  Lembaga  peradilan  muncul  sebagai  salah  satu  institusi  penyelesaian sengketa  litigasi,  telah  menjadi  tren  penggunaannya  di  masyarakat  selaras  dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.
Dilihat dari konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan rule of law (Steele, 1981). Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif  untuk  menegakkan  wibawa  hukum  dengan  jalan  memberikan  akses keadilan  bagi  pihak-pihak  yang  bersengketa,  melalui  sistem  perlawanan  dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa (MH & Sulistyono, 2007) .  Selain  itu,  perkembangan  kehidupan  sosial  masyarakat  di Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran dari realita lokal dan tradisional ke arah realita  baru  nasional  dan  modern  dan  bahkan  transnasional  ( global ).  Bekerjanya hukum  untuk  mewujudkan  fungsinya  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  suatu sengketa dalam praktik, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dalam satu sisi kadang  hukum  berhasil  mereduksi  rintangan  dan  mampu  menjalankan  tugasnya, tetapi  disisi  lain  hukum  pun  dapat  mengalami  kegagalan  untuk  mendistribusikan keadilan.
Dalam  sistem  hukum  modern,  dalam  rangka  rencana  pembangunan  jangka menengah,  pemerintah  telah  menetapkan  arah  kebijakan  untuk  memperbaiki substansi  (materi)  hukum,  struktur  (kelembagaan)  hukum,  dan  kultur  (budaya hukum)  melalui  berbagai  upaya.  Dalam  kaitan  ini  Lawrence  M.  Friedman, mengemukakan  ada  tiga  komponen  yang  tertanam  dalam  sistem  hukum,  yaitu komponen struktur (kelembagaan),  komponen substansi (materi) meliputi norma- norma  hukum  baik  yang  berupa  peraturan,  keputusan-keputusan,  doktrin-doktrin sejauh  semuanya  ini  digunakan  dalam  proses  yang  bersangkutan  dan  komponen kultur (budaya hukum).
Sengketa yang ada di masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana  sehingga  biaya  perkara  relatif  lebih  sedikit  dengan  hasil  penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau  memperpanjang  sengketa.  Proses  berperkara  ke  pengadilan  harus  menempuh prosedur  beracara  yang  sudah  ditetapkan  dan  tidak  boleh  disimpangi,  sehingga memerlukan  waktu  yang  lama,  tidak  melindungi  kerahasiaan,  serta  hasilnya  ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan. Penerapan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  dalam  benuk gugatan  sederhana    dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019 merupakan terobosan ke arah hukum modern untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri.  Selama  ini  pengadilan  dalam  memeriksa  dan  mengadili    perkara  menurut hukum  acara  perdata  seringkali  memerlukan  waktu  relatif  lama  dan  biaya  tinggi. Lamanya proses acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai  gugatan  yang  dituntut  bagi  pihak  pencari  keadilan  yang  hendak  mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang  secara  konkret  mengemban  tugas  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.
2. Optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Kudus
Pengadilan  Negeri  Kudus  telah  menerapkan  asas  peradilan  sederhana,  cepat dan biaya ringan telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian bahwa dengan gugatan sederhana maka mekanisme tersebut, para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu  yang  lama  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dari  sengketanya,  karena proses  penyelesaiannya  akan  berakhir  di  pengadilan  tingkat  pertama.  Inilah  yang menjadi tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Guna  mendapatkan  alasan  bahwa  suatu  peraturan  itu  masih  peru  dilakukan optimalisasi yaitu menuju ke arah pengadilan yang sederhana, cepat dibiaya ringan, maka  perlui  dikatahui  lebih  dahulu  hal-hal  yang  menjadi  hambatan,  dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah substansi Perma No.
4 Tahun 2019 itu sendiri, yaitu syarat-syarat yang membatasi penggunaan gugatan sederhana.  Secara  singkat  terdapat  2  (dua)  syarat  yang  menyulitkan  permohonan gugatan  sederhana  pada  Pengadilan  Negeri  Kudus.  Menurut  Hakim  Pengadilan Negeri Kudus Syarat tersebut yaitu tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama.
Gugatan sederhana atau small claim court merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara perdata secara sederhana, ringkas, dan cepat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  (untuk  selanjutnya  disebut  Perma  4/2019), penyelesaian  Gugatan  Sederhana  didefinisikan  sebagai  tata  cara  pemeriksaan  di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya  sederhana.Gugatan  sederhana  dapat  dikatakan  merupakan manifestasi praktis dari perwujudan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.2 Praktis yang dimaksud dalam hal ini merupakan praktik secara nyata dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui gugatan sederhana. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya, yaitu penyelesaian perkara perdata secara konvensional sebagaimana diatur dalam Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  melalui  RBg    (Reglement  Tot  Regeling  van  Het Rechtswezen  in  de  Gewesten  Buiten  Java  en  Madura)  dan  HIR  (Het  Herziene Indonesisch Reglement). Secara singkat dapat dipahami bahwa substansi terpenting dari  mekanisme  gugatan  sederhana  adalah  adanya  pemangkasan  proses  dalam tahapan beracara, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat, ringkas,  dan  sederhana.  Dengan  mekanisme  tersebut,  para  pencari  keadilan  tidak perlu  menunggu  waktu  yang  lama  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dari sengketanya,  karena  proses  penyelesaiannya  akan  berakhir  di  pengadilan  tingkat pertama.
Perbedaan  mendasar  antara  gugatan  sederhana  dan  gugatan  konvensional terletak pada adanya syarat-syarat penentu apakah suatu gugatan dapat digugat secara sederhana atau secara konvensional. Seluruh gugatan pada dasarnya dapat diajukan secara konvensional, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat maka diarahkan untuk melakukan gugatan secara gugatan sederhana. Syarat-syarat tersebut antara lain:
a. Nilai  materiil  objek  gugatan  yang  paling  banyak  sebesar  Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
b. Objek gugatan berupa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum,
c. Bukan merupakan kompetensi dari pengadilan khusus (seperti pengadilan niaga dan PHI)
d. Penggugat  dan  Tergugat  berdomisili  di  wilayah  hukum  yang  sama,  atau menunjuk kuasa hukum yang berdomisili di wilayah hukum Tergugat, dan
e. Bukan merupakan gugatan dengan objek sengketa tanah.
Kelima  syarat-syarat  tersebut  merupakan  syarat  kumulatif,  yang  mana memberikan arti bahwa syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi untuk melaksanakan gugatan  secara  gugatan  sederhana,  tanpa  terkecuali.  Kelima  syarat  tersebut merupakan syarat awalan, terdapat syaratsyarat lanjutan apabila ingin melaksanakan gugatan  sederhana  yang  seluruhnya  terdapat  prosedur  pelaksanaan  gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata yang keutamaannya mengedepankan kecepatan penyelesaian perkara. Dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari sejak perkara didaftarkan, perkara harus sudah selesai  diputus.  Ketentuan  maksimal  dimaksudkan  agar  pelaksanaan  penyelesaian perkara  di  bawah  ketentuan  yang  di  atur,  sehingga  perkara  menjadi  lebih  cepat diputus. Asas cepat merupakan mahkota dan tujuan utama dalam mekanisme gugatan sederhana,  asas-asas  lainnya  yaitu  sederhana  dan  berbiaya  ringan  mengikuti  asas cepat  sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  penyelenggaraan  mekanisme  gugatan sederhana  tersebut.  Akselerasi  penggunaan  mekanisme  gugatan  sederhana  pada gugatan  yang  memenuhi  kelima  syarat  di  atas  tersebut  selaras  dengan  program pemerintah  melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut berfokus pada penegakan hukum nasional, salah satunya  pada  sistem  peradilan  perdata  yaitu  pelaksanaan  eksekusi  yang  perlu dibenahi. Upaya dalam mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui perubahan dalam  pelaksanaan  sita  jaminan  dalam  proses  pemeriksaan,  sebagaimana  terdapat dalam Pasal 17A Perma 4/2019. Dalam Perma 4/2019 mengatur hal yang baru yaitu pelaksanaan  sita  jaminan  yang  dapat  dilaksanakan  pada  proses  pemeriksaan sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  (untuk  selanjutnya  disebut  Perma  2/2015) tidak diatur mengenai sita jaminan tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap  objek  yang  dimiliki  oleh  Penggugat,  sehingga  Tergugat  tidak  dapat mengalihkan  objek  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang  inkracht.  Selain  itu dalam  RPJMN  tersebut  di  atas  juga  memberikan  fokus  kepada  penyempurnaan Hukum  Ekonomi  yang  mendukung  Kemudahan  Berusaha,  melalui  penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Pengaturan hukum materiil yang mengatur diatur melalui peraturan perundang-undangan tersendiri, tetapi dalam hal  pengaturan  hukum  formiilnya,  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  melalui pelaksanaan gugatan sederhana.
Prosedur  dalam  beracara  Gugatan  Sederhana  sesuai  dengan  Perma  4/2019 adalah  melalui  tahapan-tahapan  berikut  antara  lain:  Penggugat  mendaftarkan Gugatannya  dalam  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  hukum  di  mana  Penggugat  dan Tergugat  tinggal,  Penggugat  mengisi  formulir  gugatan  yang  formulirnya  telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, perlu diingat bahwa dalam
Gugatan  Sederhana—yang  menjadi  bukti  in  casuadalah  bukti  berupa  surat  yang sudah  dilegalisasi  atau  dimeteraikan  di  kantor  pos,  kemudianTergugat  menjawab gugatan  dengan  formulir  yang  telah  disediakan.  Dalam  hal  ini  Penggugat  dan Tergugat  dapat  menggunakan  administrasi  perkara  gugatan  sederhana  secara elektronik.  Ketentuan  “dapat”  diartikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  gugatan sederhana, telah difasilitasi pelaksanaan administrasi secara e-court. Dalam hal ini Penggugat  maupun  Tergugat  dapat  memilih  untuk  menggunakan  administrasi perkara secara elektronik ataupun secara manual.
Penggugat  dan  Tergugat  diberikan  kebebasan  dalam  memilih,  dengan diberikan  pilihan  tersebut.  Peraturan  Mahkamah  Agung  melalui  penyederhanaan penyelesaian sengketa. Gugatan yang diajukan secara konvensional membutuhkan waktu  yang  lebih  lama  dibandingkan  gugatan  yang  diajukan  dengan  mekanisme gugatan sederhana.
Terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  jumlah  gugatan sederhana  yang  diajukan  di  Pengadilan  Negeri  Kudus.  Faktor  tersebut  antara  lain faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yang dimaksud yaitu yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat proyeksi pertumbuhan yang cukup baik di saat pertumbuhan ekonomi dunia sedang terpuruk akibat  pandemi  Covid-19.  Sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  naik signifikan di Kabupaten Kudus, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kudus sebagai  pembangun  penegakan  hukum  nasional  dapat  menunjang  pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan salah satunya dengan kemudahan menyelesaikan urusan bisnis.  Hal  yang  mana  merupakan  ranah  dan  substansi  dari  gugatan,  khususnya gugatan sederhana.
Sedangkan,  faktor  luar  yang  dimaksud  yaitu  di  luar  masyarakat  itu  sendiri. Terdapat  syarat-syarat  yang  membatasi  penggunaan  gugatan  sederhana.  Secara singkat  terdapat  2  (dua)  syarat  yang  menyulitkan  permohonan  gugatan  sederhana pada Pengadilan Negeri Kudus. Syarat tersebut yaitu mengenai objek sengketa yang bukan merupakan tanah dan Penggugat-Tergugat yang tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Sebagaimana terdapat dalam register gugatan pada Pengadilan Negeri  Kudus,  sebagian  besar  gugatan  yang  diajukan  berobjek  tanah.  Hal  ini merupakan  hambatan  pertama  dalam  pelaksanaan  gugatan  sederhana,  karena gugatan-gugatan  yang  diajukan  pada  umumnya  merupakan  gugatan  berobjekkan tanah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi gugatan sederhana. Hambatan yang kedua  yaitu  syarat  yang  mana  Penggugat-Tergugat  harus  berdomisili  di  wilayah hukum yang sama. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata, kenyataannya banyak  para  pihak  yang  tidak  berdomisili  di  Kabupaten  Kudus.  Ketentuan sebagaimana  tersebut  di  atas  pada  dasarnya  dapat  disimpangi  dengan  menunjuk kuasa atau Penasihat Hukum yang berdomisili di Kabupaten Kudus, namun dalam kenyataannya pula hanya sedikit Penasihat Hukum yang berdomisili di Kabupaten Kudus. Hal ini menimbulkan hambatan pada pelaksanaan gugatan sederhana, karena
kurangnya representasi penegakan hukum melalui kehadiran Penasihat Hukum yang kredibel dalam merepresentasikan permasalahan perkara.
Solusi  yang  dapat  ditawarkan  yaitu  antara  lain  mendorong  adanya  Kantor Penasihat Hukum yang secara nyata berdomisili di Kabupaten Kudus sehingga selain memberikan representasi hukum yang jelas serta memberikan edukasi dan bantuan hukum di Kabupaten Kudus. Kendala lainnya dalam hal Penasihat Hukum yang tidak berada  di  Kabupaten  Kudus,  yaitu  adanya  jarak  yang  harus  ditempuh  sehingga membuat  penyelesaian  hukum  dilaksanakan  tidak  secara  efektif,  hanya  melalui sambungan  telepon.  Dengan  adanya  suatu  kantor  hukum,  diharapkan  pula pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang signifikan di Kabupaten Penyelesaian perkara secara  gugatan  sederhana  dapat  dilakukan  secara  mudah  dalam  suatu  pengadilan. Teknis dan persyaratan yang terperinci sudah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung.  Permasalahan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  yaitu  objek  sengketa  yang bukan  merupakan  tanah  dan  Penggugat-Tergugat  yang  tidak  berdomisili  pada wilayah  hukum  yang  sama  merupakan  hambatan  terbesar  penerapan  Gugatan Sederhana  pada  Pengadilan  Negeri  Kudus.  Utamanya  dalam  pelaksanaan  gugatan sederhana, terdapat banyak hal yang menjadi nilai plus, antara lain tercapainya visi peradilan  yang  cepat,  sederhana,  dan  berbiaya  ringan.  Dalam  hal  ini  tetapi  sulit dilaksanakan  karena  menemui  berbagai  hambatan  dan  rintangan,  utamanya  dalam persyaratan yang diatur secara kumulatif.
Perbaikan iklim kemudahan berusaha oleh semua komponen merupakan salah satu program yang ditekankan oleh pemerintah untuk menciptakan dan mendukung iklim  usaha  yang  kondusif,  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  efisien dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  ekonomi  nasional.  Selaras  dengan  itu parameter pengukuran court excellence juga menekankan agar proses penyelesaian perkara  di  pengadilan  juga  harus  dilakukan  dengan  memberikan  kemudahan  dan kepastian  serta  berorientasi  pada  asas  keadilan  dan  efisiensi  dalam  penyelesaian perkara.
Pengadilan selaku pemangku kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisnis juga  dituntut  untuk  memberikan  layanan  seefisien  dan  seefektif  mungkin  dalam proses  penyelesaian  perkara  dengan  mengedepankan  asas-asas  yang  terkandung dalam kemudahan berusaha dan prinsip court excellence yang berkepastian hukum yang dapat diperoleh melalui proses yang cepat, efisien, efektif dan berkeadilan. Salah  satu  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  mendukung penyelesaian  sengketa  berbasis  kemudahan  berusaha  dan court  excellence adalah formulasi tentang syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana. Oleh karena norma yang ada dinilai masih belum dapat maksimal mendukung terciptanya iklim kemudahan berusaha dan cerminan court excellence, maka formulasi tersebut perlu dilakukan konstruksi ulang.
Adapun rekonstruksi norma tentang syarat formil domisili para pihak dalam gugatan  sederhana  guna  mendukung  iklim  kemudahan  berusaha  dan  terciptanya sistem  court  excellence  sebagaimana  dimaksud  setidaknya  terdapat  dua  alternatif,
yaitu:formulasi ketika kedua belah pihak dalam satu domisili dan formulasi ketika kedua belah pihak tidak dalam satu domisili yang sama.
Pertama, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Formulasi untuk keadaan ini tetap mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3)  yang  mengatur  bahwa  “penggugat  dan  tergugat  dalam  gugatan  sederhana berdomisili  di  daerah  hukum  Pengadilan  yang  sama”.  Dalam  hal  para  pihak bertempat kediaman pada wilayah hukum pengadilan yang sama, maka tidak menjadi persoalan,  karena  dalam  hal  ini  para  pihak  dengan  mudah  dapat  mengajukan perkaranya ke pengadilan secara cepat, efektif dan efisien.
Kedua, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan  yang  berbeda.  Dalam  hal  demikian  sesuai  ketentuan  Pasal  4  ayat  (3a) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana,  maka  bila  penggugat  mengajukan  gugatan  sederhana  harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili  tergugat  dengan  surat  tugas  dari  institusi  penggugat.  Formulasi  norma demikian  dirasa  tidak  mengedepankan  asas  kemudahan  berusaha  dan  tidak mencerminkan  parameter  court  excellence  karena  formulasi  norma  ini  masih mengandung lebih dari satu prosedur dalam hal pendaftaran perkara yaitu membuat kuasa dan melakukan pendaftaran perkara.
Untuk  lebih  menjamin  dukungan  kepada  iklim  kemudahan  berusaha  dan pengejawantahan  parameter court  excellence ,  maka  konstruksi  norma  sebagaiman dalam ketentuan Pasal 4  ayat  (3a)  tersebut  perlu  direkonstruksikan  dengan  norma yang  memberikan  pilihan  kemudahan  bagi  penggugat  dan  jaminan  efektifitas  dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.
Beberapa  pilihan  bagi  penggugat  yang  berdomisili  di  luar  wilayah  hukum pengadilan  yang  mewilayahi  domisili  tergugat,  yaitu:  dapat  mengajukan  perkara secara e-court, mengajukan perkara dengan menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan  tergugat  atau  mengajukan  perkara  dengan  bersedia  memilih  domisili elektronik.  Dengan  demikian  konstruksi  norma  Pasal  4  ayat  (3a)  tersebut  setelah direkonstruksi menjadi “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal  atau  domisili  tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  dapat mengajukan melalui e-court atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili  tergugat  dengan  surat  tugas  dari institusi  penggugat  atau  bersedia  memakai  alamat  domisili  elektronik”.  Pilihan prosedur  pengajuan  gugatan  sederhana  oleh  penggugat  tersebut  dinilai  lebih memudahkan penggugat dalam penyelesaian perkaranya. Apabila dirasa penggugat lebih  mudah  dan  efektif  mengajukan  gugatan  secara  elektronik  maka  penggugat dapat memilih prosedur ini dan apabila dirasa lebih mudah dan murah bila menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat maka penggugat dapat memilihnya. Begitu  pula  ketika  penggugat  merasa  mudah,  efisien  dan  efentif  ketika  memilih
alternatif terakhir maka penggugat dapat bersedia memilih domisili elektronik untuk mengajukan gugatan sederhana.
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  optimalisasi Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan  Sederhana  dilakukan  dengan  masalah  pembatasan  domisili  para  pihak. Pembatasan  domisili  para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  perlu  dilakukan peninjauan kembali atau dengan kata lain dilakukan reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu pertama, penempatan kembali ke posisi semula, kedua, penataan kembali posisi yang ada dan ketiga, penempatan ke posisi yang berbeda atau baru.  Reposisi ini  diperlukan  sebagai  bahan  evaluasi  Pengadilan  Negeri  Kudus  karena  dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Pengadilan Negeri Kudus belum memenuhi 3 (tiga) ketentuan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni 1) Belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana). 2) Belum memenuhi Pasal 5 ayat 3 (Penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama). 3) Belum memenuhi Pasal 27 (Penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari sejak penetapan Majelis Hakim).
Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan  gugatan  sederhana  diPengadilan  Negeri  Kudus  suatu  kajian  Perma  No.  4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ternyata belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (penggugat dan tergugat lebih dari  satu  kecuali  memiliki  kepentingan  hukum  yang  sama  dalam  penyelesaian gugatan sederhana), Pasal 5 ayat 3 (penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25  hari  sejak  sidang  pertama)  dan  Pasal  27  (penyelesaian  keberatan  atas  putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari sejak penetapan majelis hakim) sehingga dapat dilakukan  reposisi  (memposisikan  kembali)  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa perdata  dengan  gugatan  sederhana  oleh  stakeholder  Pengadilan  Negeri  Kudus dengan menjalankan sesuai aturan yang ada dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan (SOP) gugatan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  A.,  &  Wiwie,  H.  (2004). Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap Pengadilan . Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik . Gramedia pustaka utama.
Durray, A. (2010). Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, A Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002 dan Supreme Court sof The Philipinnes, Handbook on The Rule of Procedure for Small Claims Court . USAID.
Friedman, L. M. (1969). On legal development. Rutgers L. Rev. , 24 , 11.
Huala Adolf. (2013). Dasar-dasar, Prinsip dan Flosofi Arbitrase . Keni Media.
MH,  P.,  &  Sulistyono,  A.  (2007). Pembangunan  Hukum  Ekonomi  Untuk  Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030 .
Nababan,  J.  O.  (2013).  Tinjauan  Hukum  terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan. Jurnal Ilmiah Advokasi , 1 (2), 29–45.
Puji  Meilita  Sugiana.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Penaggulangan  Kemiskinan Melalui  Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan . Universitas Indonesia.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia . Gave Media.
Riyanto,  B.,  &  Sekartaji,  H.  T.  (2019).  Pemberdayaan  Gugatan  Sederhana  Perkara Perdata  Guna  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Peradilan  Berdasarkan  Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Masalah-Masalah Hukum , 48 (1), 98–110.
Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi .
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Steele,  E.  H.  (1981).  The  historical  context  of  small  claims  courts. American  Bar Foundation Research Journal , 6 (2), 293–376.
Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D .
Suharto, E. (2015). Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial .
Tua,  P.  M.  B.,  &  Sukresno,  S.  (2023).  Keunggulan/Kelebihan  Mediator  Hakim  Dan Persepsi  Para  Pihak  Dalam  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan  Negeri. JIM:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah , 8 (4), 4702–4712.
Widodo,  J.  (2021). Analisis  kebijakan  publik:  Konsep  dan  aplikasi  analisis  proses kebijakan publik . Media Nusa Creative (MNC Publishing).

## Copyright Holder:
Sutahar (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: