INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7885-7894 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak
Yusuf Daeng 1 ✉ , Noverto 2 , Raejeb Bagaskara 3 , Robi Hamid 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Bermula  dari  kasus  penganiayaan  oleh  Mario  Dandy  dan  foto  sebuah  mobil  Jeep  Rubicon  yang menjadi perhatian masyarakat yang ternyata terdaftar atas nama orang lain untuk menghindari pajak yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kecurigaan  terkait  adanya  kasus  penyimpangan  pajak  yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh pegawai dirjen pajak pak Rafael Alun Trisambodo mulai dari sebab, akibat, aturan yang dilanggar serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memberantas tindak korupsi dan pencucian uang dilingkungan perpajakan supaya  kejadian  dengan  kasus  serupa  tidak  terulang  kembali.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kasus  yang  dimana  kita  meneliti  lebih  lanjut  beberapa  tulisan  dari  beragam  sumber tentang  kasus  tersebut  yang  kemudian  digunakan    untuk  mengidentifikasi  dan  menemukan permasalahan utama dari kasus yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya tindak kasus penyelewengan pajak tersebut.
Kata Kunci: Pajak,  Korupsi, Pencucian Uang.
It started with a case of abuse by Mario Dandy and a photo of a Jeep Rubicon car that caught the attention of the public which turned out to be registered in someone else's name to avoid taxes, which ultimately  raised  suspicions  regarding  a  case  of  tax  irregularities  committed  by  Rafael  Alun Trisambodo.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  cases  of  tax  irregularities  committed  by employees of the Director General of Taxes, Mr. Rafael Alun Trisambodo, starting from the causes, consequences, rules that were violated as well as preventative efforts that can be carried out by the government  and  related  parties  to  eradicate  acts  of  corruption  and  money  laundering  in  the  tax environment so that incidents with similar cases do not happen again. The research method used is a case study in which we further examine several articles from various sources about the case which are then used to identify and find the main problems of the case being researched. The results of the research show that it is true that there were cases of tax fraud.
Keywords: Taxes, Corruption, Money Laundering.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  ditunjukkan  untuk kesejahteraan masyarakat (Geofani Milthree Saragih, 2022). Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala yang dilakukan baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan  roda  pemerintahan  (Ardyaksa  &  Kiswanto,  2014).  Salah  satu  pemasukan terbesar  adalah  dari  sektor  pajak.  Pajak  merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  dalam menunjang anggaran penerimaan negara dan membantu realisasi rencana pembangunan nasional. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  sebagian  besar  penerimanya diperoleh dari pajak.
Penerimaan  pajak  ini  berhubungan  dengan  besarnya  jumlah  wajib  pajak  yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana  semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak,  diharapkan  tingkat  penerimaan  pajak  juga  tinggi.  Pajak  yang  dibayarkan  oleh masyarakat digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, meskipun masyarakat sering kali tidak merasakan kemanfaatan tersebut secara langsung. Diketahui bahwa penerimaan pajak negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hasil dari pajak tersebut belum banyak dirasakan oleh sebagian masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut
akan  menyebabkan  penururanan  kepercayaan  mayarakat  kepada  pemerintah,  sehingga berujung  pada  keengganan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan  lebih  parahnya terjadinya  penggelapan  pajak  (Palulungan,  2015).  Penggelapan  pajak  merupakan  usaha atau  cara  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  menghindari  dari  kewajban  yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan (Ardian & Pratomo,2015). Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya peraturan p yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan  penggelapan pajak  itu menandakan  bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Magfiroh & Fajarwati, 2016).
Salah satu kasus  yang menarik perhatian masyarakat  disaat ini adalah kasus  Rafael Alun Trisambodo yang merupakan seorang petugas pajak. Rafael Alun Trisambodo adalah PNS di Direktorat Jendral Pajak Kemkeu. Ia disidang karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi  dari  wajb pajak dan melakukan pencucian  uang. Rafael merupakan PNS golongan III namun dirinya disebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Pada dakwaan pertama, jaksa menyebutkan bahwa Rafael Alun Trisambodo selaku penyelenggara negara bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek (istri ) dalam kurun waktu  2002-2013  menerima  gratifikasi  sebesar  Rp  16,6  miliar  untuk  pengurusan  pajak sejumlah perusahaan selaku wajib pajak. Gratifikasi itu diperoleh melalui empat perusahaan jasa konsultasi pajak dan konstruksi. Tiga dari empat perusahaan itu didirikan Rafael dengan Ernie duduk sebagai komisarisnya, yakni PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar. Satu perusahaan lagi, PT Krisna Bali International Cargo, tidak disebutkan proses pendirian dan  komisarinya.  dari  keempat  perusahaan  itu  diperoleh  penerimaan  Rp  27,8  miliar, sedangkan yang khusus diterima terdakwa dan istrinya adalah sebesar Rp 16,6 miliar.
Atas perbuatannya itu Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang- Undang  (UU)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyo, 2010) .  Selain  itu,  dia  juga  didakwa  dengan  pasal  tindak  pidana  pencucian  uang    (TPPU) dengan  rincian  TPPU  periode  2003-2010  sebesar  Rp31,7  miliar  dengan  mebeli  asset menggunakan nama ibunya dan menggunakan perusahaan penyedia jasa keuangan seperti konsultan  dan  ahli  hukum,  TPPU  periode  2011-2023  sebesar  Rp26  miliar,  2  juta  dolar Singapura (sekitar Rp22 miliar), dan 937 ribu dolar AS (sekitar Rp14,3 miliar) dengan cara membeli asset dengan nama ibunya dan nama karyawan perusahaanya. Atas perbuatan
tersebut, perbuatan Rafael dinilai melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  juncto  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Buntut  dari  tindakan  yang  dilakukan  Rafael  Alun  tidak  hanya  berimbas  ke  dirinya sendiri  maupun  ke  pihak  keluarganya  tetapi  juga  berimbas  kepada  penurunan  kinerja perpajakan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menilai dari adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Rafael Alun yang merembet ke dugaan adanya harta tak wajar  yang  dimiliki  oleh  Rafael  Alun  sehingga  berakibat  tergerusnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  Ditjen  Pajak  Kemenkeu.  Menurut  Pengamat  Pajak  Center  for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, beliau berkata bahwa untuk mengembalikan kepercayaan public terhadap Kementerian Keuangan maka perlu adanya proses reformasi birokrasi dan tata Kelola pajak. Karena dapat diyakini bahwa Sebagian besar pegawai DJP masih bersikap jujur dan berintegritas. Jika dilihat dari jumlah pegawai DJP yang lebih dari 45 ribu pegawai, maka data pegawai yang berisiko itu sangat kecil. Hanya oknum oknum yang tidak professional kerja yang tergoda untuk melakukan tindakan tersebut. Masyarakat juga harus bijak dalam menilai dan menganalisis kasus viral yang terjadi, jangan langsung menganggap  bahwa  semua  pegawai  DJP  itu  korupsi  karena  seperti  diketahui  Bersama bahwa pajak merupakan darah bagi negara sebagai tubuhnya, sehingga tanpa adanya kerja optimal dari mereka dapat dipastikan negara ini akan “oleng”.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tahapan, tindak lanjut dari pelanggaran dan penyelewengan, dampak yang ditimbulkan, dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus Rafael Alun Trisambodo.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) .
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai
dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Korupsi dari  dahulu sampai saat ini merupakan sebuah  permasalahan yang  sangat kompleks di Indonesia, permasalahan yang belum dapat di tuntaskan dengan efektif karena setelah  satu  masalah  terselesaikan  tidak  lama  dari  itu  akan  muncul  permasalahan  baru terkait korupsi yang dilakukan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat (Evi Hartanti, 2012).  Korupsi  telah  menimbulkan  kerusakan  material  yang  fantastis  nominalnya  pada perekonomian  suatu  negara.  Perampasan  dan  penipisan  dana  publik  seperti  itu  terjadi hampir semua wilayah negara. Hal tersebut mencerminkan moral yang rendah, sehingga terjadinya keserakahan akan kekayaan yang mengakibatkan korupsi (Sukarno W. Sumarto, 2023).
Menurut UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001: Setiap orang yang tujuannya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan  atau  sumber  daya  yang  tersedia  karena  posisinya  yang  dapat  merugikan perekonomian negara, perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara (Nasaruddin Umar, 2019). Terkait dengan masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi dan kerjasama ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem politik  atau  budaya,  masalah  mekanisme  pembangunan  dan  birokrasi  yang  lemah  atau prosedur  administrasi  (sistem  kontrol)  yang  kompleks  di  bidang  pelayanan  publik menyebabkan maraknya kasus korupsi.
Kasus-kasus  korupsi  yang  memanifestasikan  dirinya  dalam  bentuk  penyalahgunaan kekuasaan memiliki banyak sisi dan kompleks (Adami Chazawi, 2006). Meskipun korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, namun ada satu hal yang menjadi penyebab utama terjadinya  korupsi,  terutama  dalam  birokrasi,  yaitu  jabatan  atau  kekuasaan.  (Hafiz  2017) Dalam praktiknya, istilah transfer pricing sering disebut sebagai upaya untuk mengurangi pajak  penghasilan badan  dalam perusahaan induk dengan cara mentransfer harga  atau keuntungan antar perusahaan dengan cara yang menjadikan penggunaan transfer pricing
untuk menghindari pajak sebagai masalah hukum, bahkan pidana. (Irfan 2021)
Diduga  Saudara  RAT  melakukan  kejahatan  yang  merugikan  negara  yang  dikenal dengan  transfer  Pricing.  Kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  yang  bersangkutan dikarenakan yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Pada direktorat jendral pajak. Yang diduga merugikan negara hingga mencapai miliyaran rupiah.
Bermula pada saat Rafael mendirikan PT ARME pada 2002 dan menempatkan istrinya, Ernie, sebagai komisaris utama. Perusahaan tersebut kemudian memberikan jasa konsultasi pajak dan bisa mewakili klien dalam pengurusan pajak di Ditjen Pajak. Pada 2008, Rafael mendirikan PT Cubes Consulting dengan menempatkan Ernie dan Gangsar Sulaksono, adik Rafael, sebagai pemegang saham  dan komisaris. Pada 2012, Rafael mendirikan PT Bukit Hijau Asri dengan menempatkan Ernie sebagai komisaris. Perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi.
Jaksa menyampaikan, dari PT ARME diperoleh penerimaan dari 62 perusahaan wajib pajak ditambah pendapat lainnya senilai Rp 12,8 miliar. Dari penerimaan tersebut, Rafael dan  Ernie  mendapat  bagian  Rp  1,6  miliar.  Melalui  PT  Cubes  Consulting,  terdapat penerimaan  perusahaan  yang  tak  dilaporkan  ke  dalam  laporan  harta  kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebesar Rp 4,4 miliar.
Demikian  pula  dari  PT  Cahaya  Kalbar,  Rafael  menerima  uang  Rp  6  miliar  yang disamarkan  dalam  pembelian  tanah  dan  bangunan  di  Jakarta  Barat.  Sementara  dari  PT Krisna Bali International Cargo, terdakwa menerima uang Rp 2 miliar dari PT Krisna Group. Dengan  demikian,  dari  keempat  perusahaan  itu  diperoleh  penerimaan  Rp  27,8  miliar, sedangkan yang khusus diterima terdakwa dan istrinya adalah sebesar Rp 16,6 miliar.
Atas perbuatannya itu Rafael didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang- Undang  (UU)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Rafael kemudian didakwa lagi bahwa antara 2003 dan 2010, ia bersama-sama istrinya, Ernie, menempatkan harta kekayaan ke penyedia jasa keuangan dan membelanjakan harta kekayaannya untuk pembelian aset tanah ataupun rumah yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Pembelian aset itu ada yang atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.Terkait hal itu, Rafael disebut membeli tanah, ruko, rumah, serta tanah dan bangunan di  berbagai  tempat  di  Jakarta  Barat,  Jakarta  Selatan,  Kabupaten  Bogor,  Kota  Manado (Sulawesi Utara), serta di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta). Rafael
juga disebut membeli kendaraan yang surat-suratnya atas nama orang lain. Nilai totalnya mencapai Rp 29,86 miliar.
Untuk  menyamarkan  transaksi,  beberapa  aset  diatasnamakan  menggunakan  nama ibunya,  Irene  Suheriani  Suparman.  Namun,  di  kemudian  hari  dilakukan  hibah  dari  Irene kepada Rafael. Selain membeli aset, Rafael juga menempatkan hartanya di penyedia jasa keuangan. Dia menempatkan modal usaha sebesar Rp 5,1 miliar di PT Statika Kensa Prima Citra (SKPC) dengan mengatasnamakan ibu dan istrinya sebagai pemilik modal.
Rafael  bersama  Ernie  juga  didakwa  menempatkan  atau  mengubah  bentuk  harta kekayaan ke  berbagai aset  lain sebagai bentuk menyamarkan asal-usulnya  yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi antara 2011 dan 2023. Dalam bentuk aset barang nilainya mencapai Rp 18 miliar, Rp 59 miliar uang tunai di rekening BCA atas nama Agustinus Ranto, serta 2,09 juta dollar Singapura dan 937.900 dollar AS yang tersimpan di safe deposit box (SDB).
Perbuatan Rafael tersebut didakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi UU No 25/2003 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Dari kasus penggelapan dana pajak oleh RAT dan kasus lainnya yang pernah terjadi diindonesia bisa kita lihat ada kelemahan dalam praktik hukum diindonesia. Berdasarkan Teori Sistem Hukum, Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University,  yang  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  yang  baik  ditentukan  dari  tiga elemen  utama yaitu substansi hukum  , struktur hukum  dan  budaya hukum  . Hubungan antara  tiga  unsur  sistem  tersebut  adalah  seperti  pekerjaan  mekanik.  Struktur  hukum diibaratkan sebagai mesin, budaya hukum diibaratkan sebagai apa saja atau siapa saja yang memutuskan  untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu,  serta  memutuskan bagaimana  mesin  itu  digunakan  dan  substansi  hukum  adalah  apa  yang  dikerjakan  dan dihasilkan oleh mesin.
Dikaitkan dengan sistem hukum diindonesia dan kasus kasus penggelapan dana pajak yang  terjadi  dapat  dikatakan  ketiga  unsur  yang  dikatakan  oleh  Friedman  belum  dapat terlaksana dengan baik khususmnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh  dalam  struktur  hukum,  Rafael  sebagai  petugas  pajak  yang  diharapkan  menjadi contoh  sebagai  petugas  yang  patuh  dan  taat  terhadap  pajak  ikut  terlibat  dalam penggelapan dana pajak, contoh lainnya adalah anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba.
Pada  dasarnya,  kasus  pidana  perpajakan  melibatkan  pelanggaran  hukum  terkait dengan pembayaran pajak, pelaporan pajak, atau upaya menghindari pajak. Aparatur Sipil Negara, seperti pejabat pajak, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan  peraturan  perpajakan  di  negara  tersebut.  Dalam  beberapa  situasi, pelanggaran  yang  melibatkan  pejabat  pajak  bisa  mencakup  tindakan  korupsi  atau penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  proses  pemungutan  pajak.  Analisis  kasus  pidana perpajakan  memerlukan  pemahaman  mendalam  tentang  peraturan  perpajakan  dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, informasi terkini mengenai perkembangan kasus tersebut juga sangat diperlukan. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, saya siap memberikan panduan atau tambahan informasi yang mungkin bermanfaat. Rafael  Alun  Trisambodo,  yang  menjabat  sebagai  Jenderal  Pajak,  diduga  terlibat  dalam penyimpangan  wewenang  dengan  dugaan  tindakan  korupsi  sekitar  50  miliar  rupiah. Kekayaan Rafael Alun Trisambodo terungkap jauh lebih besar daripada atasan langsungnya, yaitu  Suryo  Utomo,  yang  menjabat  sebagai  Direktur  Jenderal  Pajak.  Bahkan,  jumlah kekayaannya mendekati kekayaan yang dimiliki oleh Sri Mulyani, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebuah audit investasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo telah  dilakukan  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  dan  hasil akhirnya  menunjukkan  bahwa  dia  melakukan  penyembunyian  harta  serta  melanggar kebijakan dan peraturan perpajakan. Hal ini terjadi meskipun terdapat peningkatan kinerja dalam sektor pajak selama beberapa tahun terakhir yang telah mengarah ke pencapaian target pajak dua kali lipat. Risiko pelanggaran pajak yang dilakukan oleh  pegawai pajak sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total pegawai Direktorat  Jenderal Pajak (DJP), yang mencapai lebih dari 45 ribu orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Hukum Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur perpajakan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menekankan  pentingnya  hak  warga  negara  dan  kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan serta sebagai alat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang berlaku, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## SIMPULAN
Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa memberantas korupsi yang ada, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut belum tercapai karena masih banyak orang yang gila harta dan mereka memanfaatkan kesempatan melalui celah yang ada untuk melakukannya,  seperti  penyelewengan  kekuasaan  yang  dilakukan  oleh  Rafael  Alun Trisambodo selaku Jenderal Pajak yang diduga melakukan korupsi dan pencucian uang sebesar  lebih dari 100 miliar. Jumlah harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo lebih besar  dari  harta  kekayaan  atasannya  yaitu  bapak  Suryo  Utomo  dengan  jabatannya sebagai seorang Direktur Jenderal Pajak, dan jumlah hartanya mendekati jumlah harta yang  dimiliki  Sri  Mulyani  yang  menjabat  sebagai  Menteri  Kuangan.Selanjutnya  telah dilakukan audit investasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo oleh  Inspektorat  Jenderal  (Itjen)  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu),  hasil  akhir membuktikan  bahwa  seorang  Rafael  Alun  Trisambodo  telah  melakukan  tindakan penyembunyian harta serta ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan aturan perpajakan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak  pidana perpajakan,  belum  optimal,  karena dihadapkan ke berbagai kendala penghambat, yaitu: Substansi/Materi/Isi Hukum (Legal Substance); Struktur/Pranata, Aparatur Hukum (Legal Structure); Budaya Hukum (Legal Culture).  Hal  ini  meliputi  :  adanya  peraturan  Asas  Lex  Specialis  Peraturan Perundangundangan Perpajakan; Putusan Peradilan Umum Sering Berbenturan dengan Putusan Peradilan Pajak; Aparatur penegak hukum yang belum professional yang sering tertangkap  melakukan  pelanggaran  (oknum),  Budaya  hukum  yang  cenderung menyelesaikan kasus diluar peradilan (Mohd. Yusuf DM et al., 2023).

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. P.T Alumni.
Evi Hartanti. (2012). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
Geofani  Milthree  Saragih.  (2022).  Pancasila  Sebagai  Landasan  Filosofis  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.  JUPANK :  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, 2(1), 20.
Ismansyah,  &  Purwanto  Agung  Sulistyo.  (2010).  Permasalahan  Korupsi,  Kolusi  Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanganannya. DEMOKRASI, IX(1), 43.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, & Geofani Milthree Saragih.  (2023).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efetivitas  Penegakan  Hukum Dalam PergaulanMasyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 1936.
Nasaruddin Umar. (2019). Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. LP2M IAIN Ambon.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Sukarno W. Sumarto. (2023). Korupsi.
Https://Www.Bpkp.Go.Id/Jateng/Konten/2954/KORUPSI.