ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBELUM MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TRENGGALEK
Farid Wadjdi 1 , Anwar Cengkeng 2 , Zulkarnain 3

## ABSTRAK
Dalam penelitian ini ada tiga (3) pokok permasalahan yang akan diteliti, yakni: 1) Apa saja faktor-faktor yang  mempengaruhi  efektifitas  penerapan  penegakan  hukum  terhadap  Dugaan  Penyimpangan  Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?, 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan  hukum  terhadap  Dugaan  Penyimpangan  Penggunaan  Alat  Peraga  Kampanye  Sebelum  Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penerapan  penegakan  hukum,  pelaksanaan  penegakannya,  serta kerjasama  Bawaslu,  KPU,  Pemerintah  Daerah  terhadap  dugaan  penyimpangan  penggunaan  alat  peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan.

## Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye

## ABSTRACT
In  this  study  there  are  three  (3)  main  issues  to  be  investigated,  namely:  1)  What  are  the  factors  that influence the effectiveness of law enforcement in the Alleged Use of Campaign Props before the 2019 Election Campaign Period ?, 2) How is enforcement law against Alleged Deviations in the Use of Campaign Props Before the 2019 Election Campaign Period?. The study entitled aims to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement implementation, enforcement implementation, and cooperation of Bawaslu, KPU, Local Government against allegations deviations in the use of campaign props before the 2019 election campaign stage. The research method used in this research is Normative Juridical Method, this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the literature.
Keywords: Law Enforcement, Elections, Campaign Props

## PENDAHULUAN
Amanat amandemen Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 mengisyaratkan  bahwa  kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Pemilihan  Umum Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  Tahun  2014 merupakan  salah  satu  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Calon Anggota
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
4 Lihat Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
DPR,  DPD  dan  DPRD  secara  langsung  oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.
Penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU).  Sedangkan  lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses  pelaksanaan  tahapan-tahapan  dalam pemilihan  umum  adalah  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu), 4 yang  dibentuk  secara berjenjang (Bawaslu Republik Indonesia,
Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa,  Panwaslu  LN  dan  Pengawas TPS). 5 Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum melakukan  pengawasan  atas  seluruh  tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan pelanggaran  terhadap  perundang-undangan  dan peraturan lain mengenai pemilihan umum yang kemudian  akan  dilakukan  pengkajian  dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 6
Pemilu  adalah  wujud  nyata  demokrasi prosedural,  meskipun  demokrasi  tidak  sama dengan  pemilihan  umum,  namun  pemilihan umum  merupakan  salah  satu  aspek  demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri  sebagai  negara  demokrasi  mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang  legislatif  dan  eksekutif  baik  di  pusat maupun  daerah. 7 Yang  menjadi  tujuan  utama dari  setiap  pemilihan  umum  ialah  memperoleh hasil  yang  benar-benar  representatif.  Hasil  dari pemilihan  umum  ini  sedapat-dapatnya  harus menggambarkan  kemauan  rakyat.  Kemauan rakyat  inilah  yang  merupakan  dasar  kekuasaan negara.  Dalam  pemilihan  umum  ini  harus menggambarkan  benar-benar  apa  yang  hidup dalam aliran-aliran masyarakat. 8
Indonesia  telah  melaksanakan  pemilu beberapa  kali.  Ada  kriteria  yang  secara  umum harus  tetap  dipenuhi,  yaitu  warga  negara mempunyai  suara  yang  sama  di  bidang  politik, untuk memilih dan dipilih, dilaksanakan secara bebas dan adil, rutin dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat.
Pada Pemilu 2019
proses penyelengaraannya  relatif sama  dengan  Pemilu 2014,  karena  ada  Pemilu  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan
5 Lihat Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6 Febry  Chrisdanty,  et.  al. Penanganan  Pelanggaran Kampanye  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD  Dan DPRD  di  Wilayah  Kabupaten/Kota, Jurnal  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 79.
Daerah  (DPD),  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD),  pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 1 butir satu sampai dengan empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Pemilu  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur  dan  adil setiap  lima  tahun sekali, dilakukan  untuk  memilih  seluruh  Anggota Legislatif  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah. Melalui  pemilu  tersebut  akan  lahir  lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.
Dalam  kehidupan  demokrasi,  kehadiran partai-partai  politik  menjadi  penting,  karena bermacam-macam aspirasi, harapan dan keinginan  individu-individu  di  masyarakat memerlukan kanalisasi untuk kemudian diperjuangkan (lingkage) menjadi  kebijakan pemerintah/negara. 9 Partai  politik  menjadi instansi  paling  sahih  untuk  memastikan  bahwa perbedaan-perbedaan  antar  warga  negara  tidak menjadi  konflik-konflik  di  lapangan,  tetapi menjadi semacam bursa ide-ide ( clearing house of ideas ) untuk dikontestasikan secara sehat dan bermartabat. 10 Partai  Politik  sebagai  peserta pemilu  juga  memiliki  kegiatan  rutin  yang bertujuan  untuk  meyakinkan  para  pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu, yaitu dengan cara Kampanye Pemilu.
Pemilihan  Umum  2019  merupakan  pesta demokrasi  pertama  di  Indonesia  yang  akan dilaksanakan  secara  serentak  selain  untuk memilih  anggota  parlemen  (DPR  RI,  DPD, DPRD  Provinsi,  DPRD  Knupaten/Kota)  serta anggota DPD dan memilih pasangan presiden/wakil  presiden  sekaligus.  Pemilu 2019  mendatang  merupakan  ujian  demokrasi Indonesia untuk masa-masa mendatang sekaligus  menjadi  ikon  pesta  demokrasi  dunia. Oleh karenanya, peserta pemilu yang terdiri dari 20  partai  politik  (parpol)  dan  4  di  antaranya partai lokal, akan menggunakan varian cara dan
7 Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi , Malang: Setara Press, 2013, hlm. 27.
8 S.  Gautama, Pengertian  Tentang  Negara  Hukum (Bandung, 1983), hlm.102-103.
9 Hendry, Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh (Malang, 2012), hlm.75.
10 Ibid., 80
siasat  agar  dapat  meraup  suara  masyarakat sebanyak-banyaknya.
Sebagai negara hukum ( rechstaat ) tentunya kepastian dan supremasi hukum adalah sebagai ciri  utamanya,  dan  regulasi  yuridis  normatif pemilu  2019  adalah  UU  No.7  Tahun  2017 tentang  Pemilu.  Dalam  UU  ini  secara  tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan- ketentuan atau the rule of game . Yang dimaksud peserta  pemilu  adalah  parpol  untuk  pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD  kabupaten/kota,  perseorangan  untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan  oleh  parpol  atau  gabungan  parpol untuk pemilu presiden/wakil presiden.
Setelah  penetapan  DCT  (Daftar  Calon Tetap)  pada  20  September  2018,  yang  menjadi peserta  pemilu  adalah  seluruh  calon  legislatif. Artinya, mereka secara personal dapat mengajukan  keberatan  atau  membuat  laporan kepada  Pengawas  Pemilu,  jika  menilai  telah terjadi  kecurangan  atau  pelanggaran  termasuk hal-hal  lain  yang  merugikan  para  caleg.  Pada pemilu  kali  ini,  peserta  pemilu  terikat  dengan beberapa  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  agar tidak ada sanksi hukum (pidana kurangan) mulai 6 bulan hingga 6 tahun dan ditambah hukuman denda mulai Rp 6 juta hingga paling banyak Rp 100  miliar.  Untuk  kemaslahatan  larangan- larangan  dalam  pesta  demokrasi  sesungguhnya adalah  untuk  kemaslahatan  peserta  pemilu sendiri  agar  terwujud  pemilu  berintegritas, berkualitas,  berwibawa,  dan  tentunya  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan dalam  kontestasi  politik  lima  tahunan  tersebut. Kualitas  demokrasi  bukan  dilihat  dari  jumlah partai politik dan animo masyarakat yang begitu tinggi, tetapi ia ditentukan oleh pribadi kontestan yang  sadar  hukum  yang  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan pemilu.
Partai  Politik  sebagai  peserta  pemilu  juga memiliki  kegiatan  rutin  yang  bertujuan  untuk meyakinkan  para  pemilih  dengan  menawarkan
11 Imam  Hamdi,  Bawaslu  Keluarkan  Surat  Edaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu 2019 , https://nasional.tempo.co/read/1072314/bawaslu-
visi, misi, program peserta pemilu, yaitu dengan cara Kampanye Pemilu. Selain mengatur tentang Kampanye Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor  33  Tahun  2018  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun  2018 tentang  Kampanye  Pemilihan,  juga  mengatur tentang  alat  peraga  kampanye.  Yang  dimaksud dengan  Alat  Peraga  Kampanye  adalah  semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program,  dan/atau  informasi  lainnya  yang dipasang  untuk  keperluan  Kampanye  Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu  dan/atau  calon  anggota  DPR,  DPD  dan DPRD tertentu.
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  akan membuat surat edaran tentang pengawasan alat peraga kampanye pada Pemilu dan Pilpres 2019. Adapun kampanye Pileg dan Pilpres 2019, baru bisa  dilakukan  mulai  23  September  2018. Anggota  Bawaslu  Mochammad  Afifuddin menuturkan  hingga  saat  ini  banyak  ditemukan pemasangan  alat  peraga  kampanye  di  luar jadwal., dalam waktu dekat akan mengirim surat edaran  pengawasan  alat  peraga  kampanye  ke Bawaslu  provinsi,  untuk  diteruskan  ke  Panitia Pengawas  Pemilu  di  daerahnya.  “Surat  edaran itu  nanti  isinya  partai  tidak  boleh  pasang  alat peraga  yang  berlogo  parpol  dan  ada  nomornya sebelum waktunya. Citra diri peserta pemilu kan di  situ,”  kata  Afifuddin  di  Jakarta,  Kamis,  22 Maret  2018.  “Semua  Bawaslu  provinsi  juga sudah kami kumpulkan untuk masalah ini,” dia menambahkan. 11
Sejauh  ini  Panwaslu  di  tingkat  kota  dan kabupaten  telah  melakukan  pengawasan.  Alat peraga  yang  melanggar  juga  sudah  banyak ditertibkan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan. Bawaslu  juga  telah  memanggil  partai  agar mereka  bisa  mematuhi  aturan  untuk  tidak memasang alat peraga sebelum jadwal kampanye.  Bahkan,  ada  salah  satu  partai  yang sudah  dipanggil  dan  diperiksa  karena  diduga
keluarkan-surat-edaran-pemasangan-alat-peraga-pemilu- 2019/full&view=ok, diakses tanggal 2 Oktober 2018
melakukan pelanggaran mencuri start kampanye di media.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  yang dipaparkan  di  atas,  maka  diperoleh  beberapa perumusan masalah diantaranya: apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap
Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga
Kampanye  Sebelum  Masa  Tahapan  Kampanye Pemilu Tahun 2019?; dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye  Sebelum  Masa  Tahapan  Kampanye Pemilu  Tahun  2019?.  Selaras  dengan  rumusan masalah  yang  akan  diteliti,  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor- faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye dan untuk  menganalisis  pelaksanaan  penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan  Alat  Peraga  Kampanye  Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Sebagai  dasar penelitian hukum,  ilmu hukum itu sendiri memiliki cara kerja yang khas sui generis . 12 Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan  sebuah  penelitian. 13 Penelitian ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Empiris yang  memiliki  suatu  metode  yang  berbeda dengan  penelitian  lainnya.  Sedangkan metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah pendekatan  dengan  berdasarkan  norma- norma  atau  peraturan  yang  mengikat, sehingga  diharapkan  dari  pendekatan  ini dapat  diketahui  bagaimana  hukum  yang secara empiris merupakan gejala masyarakat
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, 2005), hlm. 22
13 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum (Bandung, 2004), hlm. 57
itu  dapat  dipelajari  sebagai  suatu  variabel penyebab  yang  menimbulkan  akibat-akibat pada  berbagai  segi  kehidupan  sosial. 14 Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten  Trenggalek,  dimana  Kabupaten Trenggalek merupakan lingkup kerja peneliti  di  Bawaslu,  dan  juga  menjadi tempat  yang cukup representatip  untuk dijadikan lokasi penelitian guna mendeskripsikan  perumusan  masalah  yang diangkat  dalam  penelitian  ini.  Pemilihan lokasi  tersebut  disebabkan  adanya  temuan pelanggaraan  pemasangan  alat  peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Penggunaan  Alat  Peraga  Kampanye Sebelum  Masa  Tahapan  Kampanye Pemilu  Tahun  2019  di  Kabupaten Trenggalek Penegakan hukum adalah proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  masyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Jika melihat  pada  standar  terakhir  (kepatuhan  dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.
Perundangan-undangan pemilu harus melindungi  proses  politik  dari  pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan,  kecurangan,  intimidasi,  dan  segala bentuk  tindakan  ilegal,  dan  praktik  korup. Sanksi  nonpidana  maupun  pidana  harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan
14 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetr i (Jakarta, 2009), hlm. 34-35
harus  disediakan  oleh  undang-undang.  Proses pengajuan  keberatan  dan  laporan  pelanggaran harus  diatur.  Dampak  pelanggaran  terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang- undang.  Setiap  pihak  yang  mengajukan keberatan,  menyangkal  hasil  pemilu  atau  hak partai politik lainnya harus.
Dalam pelaksanaan kampanye, ada beberapa pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi  sehingga  ini  menciderai  pemilu  yang seharusnya  bisa  berjalan  dengan  langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur dan adil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum yang pelaksanaannya harus memenuhi prinsip: 15
Mandiri;  Jujur;  Adil;  Berkepastian  hukum; Tertib;  Terbuka;  Proporsional;  Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien.
Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diterapkan  seluruhnya,  maka  tidak  diragukan lagi  akan  terjadinya  pelanggaran.  Pelanggaran terjadi bukan pada masa kampanye saja, namun juga terjadi disaat sebelum tibanya masa tahapan kampanye,  terutama  pelanggaran  perihal  alat peraga  kampanye  yang  sudah  dipasang  atau dipampang  terlebih  dahulu  di  muka  umum dengan  melanggar  peraturan-peraturan  yang ada.  Seperti  pada  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  k Peraturan  KPU  RI  Nomor  28  Tahun  2018 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum: 16 “Mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus  atau  karakeristik  Partai  Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye (APK) yang  memuat  tanda  gambar  beserta nomor  urut  Partai  Politik  Peserta  Pemilu ditempat  umum  atau  mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal  kampanye  yang  telah  ditetapkan dalam keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kbupaten/Kota  yang  mengatur  tentang
15 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.” Pelanggaran  terhadap  larangan  ketentuan pada  Pasal  tersebut  merupakan  tindak  pidana pemilu. Yang  mana pelanggaran tersebut harus segera  di  ambil  langkah  untuk  memberikan sanksi nya.
Dalam  beberapa  pelanggaran  pemasangan APK  yang  sudah  terjadi,  tidak  menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap penggunaan  alat  peraga  kampanye  sebelum masa  tahapan  kampanye,  faktor-faktor  tersebut dapat  dilihat  dari  beberapa  sudut  pandang, yakni:
a. Faktor Hukum Faktor hukum sebagai efektivitas penegakan  hukum  terhadap  dugaan penyimpangan  penggunaan  alat  peraga kampanye  sebelum masa  tahapan kampanye  pemilu  tahun  2019  tidak banyak  menjadi  masalah.  Pasalnya, peraturan  yang  ada  sudah  memberikan kepastian  hukum  yang  tepat.  Namun, pada  hakikatnya  sebenarnya  peraturan tersebut kurang totalitas dalam menerapkannya  sehingga  pelanggaran- pelanggaran  tersebut  bisa  terjadi.  Pada Peraturan  KPU  RI  Nomor  28  Tahun 2018  telah  dinyatakan  dengan  tegas bahwa  apabila  ada  pelanggaran  pemilu yang  terjadi,  maka  wajib  ditindak  dan hal itu merupakan tindak pidana pemilu. Hal itu sesuai dalam arti materil adalah peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Beberapa asas, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.
b. Faktor Penegak Hukum
Faktor  penegak  hukum  yaitu  pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan  hukum,  mencakup  mereka
16 Lihat  Peraturan  KPU  RI  Nomor  28  Tahun  2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum
yang  secara  langsung  dan  secara  tidak langsung  berkecimpung  di  bidang penegakan  hukum.  Faktor  penegak hukum  yang  mempengaruhi  efektifitas penerapan  penegakan  hukum  terhadap Dugaan  Penyimpangan  Penggunaan Alat  Peraga  Kampanye  Sebelum  Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yakni dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan Satpol PP. Sehingga jika ada APK yang terpasang sebelum masa tahap kampanye  dimulai  dan  APK  tersebut memenuhi  syarat  pelanggaran,  maka Satpol  PP  akan  melepas  secara  paksa. APK  itu  selanjutnya  disimpan  di  mako Satpol PP. Nantinya APK-APK itu bisa diambil oleh yang bersangkutan dengan membuat  surat  pernyataan  untuk  tidak mengulangi lagi.
c. Faktor  Sarana  dan  Fasilitas  yang Mendukung Penegakan Hukum Faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum  antara lain  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya. Bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan  yang  sangat  penting  di  dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau  fasilitas  tersebut,  tidak  akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
d. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari  sudut  tertentu,  maka  masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Diharapkan juga agar masyarakat  juga  ikut  berperan  aktif melakukan pengawasan terhadap pemasangan  alat  peraga  kampanye tersebut. “Jika dirasa menggangu, harap segera  melaporkannya  ke  Bawaslu. Masyarakat  harus  ikut  menjaga  ruang
publiknya.”  Namun  dalam  hal  ini, keterlibatan  masyarakat  justru  karena posisi mereka sebagai partisan. Mereka yang  secara  langsung  ataupun  tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat  peraga  kampanye,  dan  patut disayangkan  bahwa  sebagian  besar masyarakat  belum  terjangkau  dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor  dari  ketidaktahuan  masyarakat terhadap  pelanggaran  yang  mereka lakukan.
e. Faktor Kebudayaan Budaya taat hukum merupakan tata nilai untuk menjadikan hukum sebagai norma yang ditaati. Meskipun demikian penegakan  hukum  masih  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  kebudayaan manapun  di  Indonesia.  Budaya  untuk takut  terhadap  hukum  masih  dapat dikalahkan  oleh  budaya  takut  kepada penegak hukum. Sehingga faktor penegak  hukum  lebih  penting  daripada faktor hukumnya itu sendiri menjadi hal yang  sudah  membudaya  di  Indonesia. Kebudayaan  (sistem)  hukum  pada dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap  baik  (sehingga  dianuti)  dan apa  yang  dianggap  buruk  (sehingga dihindari).
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap  Penggunaan  Alat  Peraga Kampanye  Sebelum  Masa  Tahapan Kampanye  Pemilu  Tahun  2019  di Kabupaten Trenggalek
Pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye  Sebelum  Masa  Tahapan  Kampanye Pemilu  Tahun  2019  dilakukan  oleh  KPU  dan Badan  Pengawas  Pemilu.  Di  Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan  dengan  adanya  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap  proses  penyelenggaraan  pemilu  yang disebut  dengan  kegiatan  pemantauan  pemilu. Pemantau  pemilu  telah  menjadi  bagian  dari struktur  resmi  dalam  sebuah  sistem  pemilu. Latar  belakang  dilakukannya  pemantauan adalah untuk meminimalisir kecurangan pemilu agar  transisi  demokrasi  berjalan  aman,  damai, sesuai  dengan  prinsip  pemilu free  and  fair . Pemantauan  yang  dilakukan  bukan  serta  merta untuk  mengawasi  tiap  titik  atau  tiap  langkah kandidat,  namun  melainkan  sebagai  bentuk partisipasi  masyarakat  terhadap  pemilu.  Dalam lingkup pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan  penyimpangan  penggunaan  alat  peraga kampanye  sebelum  masa  tahapan  kampanye juga merupakan hasil laporan dari suatu temuan pelanggaran.
Dalam pembahasan ini, peneliti mengambil satu  contoh  kasus  yang  kaitannya  dengan pelaksanaan penegakan hukum dugaan penyimpangan penggunaan APK sebelum masa tahapan  kampanye.  Kasus  tersebut  peneliti ambil  dari  Kabupaten  Trenggalek,  yang  mana kasus ini hanya sebagai contoh dari pelaksanaan penegakan  hukum.  Dengan  melihat  pula  pada peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Temuan dugaan pelanggaran tersebut ialah berupa  pemasangan  baner  Calon  Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Parta Golkar Periode  2019-2024  yang  dipasang  di  tembok sebelah  barat  perempatan  Desa  Bendorejo sebelah  utara  jalan  (di  depan  umum).  Temuan tersebut  ditemukan  dari  hasil  pengawasan  oleh jajaran Panwaslu Kec. Pogalan yang dilaporkan ke  Bawaslu  Kabupaten  Trenggalek.  Bahwa Temuan Terhadap dugaan pelanggaran pemasangan  baner  Calon  Anggota  DPRD Kabupaten  Trenggalek  dari  Partai  GOLKAR pada  hari  Kamis,  tanggal  6  September  2018, waktu  tersebut  belum  memasuki  waktu  tahap kampanye yang sudah ditentukan.
Pemasangan  Baner  yang  dilakukan  Calon Anggota  DPRD  Kabupaten  Trenggalek  dari Partai  GOLKAR  tersebut  tidak  sesuai  dengan Peraturan  Perundang  –  Undangan  sebagai berikut:
a. Undang-undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  Bab  II Ketentuan  Pidana  Pasal  492  bahwa Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  Kampanye  Pemilu  di  luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota  untuk  setiap  Peserta Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  276  ayat  (2),  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun dan  denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
b. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa pada tanggal 31 Agustus s.d 9 September 2018 masuk pada  tahapan  Tanggapan  Masyarakat Pengumuman  Daftar  Calon  Sementara (DCS);
c. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2018  tentang  Pencalonan  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
1) Pasal  25  ayat  (1)  bahwa  Partai Politik  yang  telah  ditetapkan sebagai  Peserta  Pemilu  dilarang melakukan  Kampanye  sebelum dimulainya masa Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
2) Ayat  (2)  bahwa  Partai  Politik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai
Politik, dengan metode “pemasangan bendera partai politik peserta Pemilu dan nomor urutnya”.
e. PKPU  No.28  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun
2018  tentang  Kampanye  Pemilihan Umum  Pasal  1  bahwa  dalam  peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan ayat (21) Kampanye Pemilu yang selanjutnya  disebut  Kampanye  adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
f. PKPU  No.28  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  23  Tahun 2018  tentang  Kampanye  Pemilihan Umum  Pasal  1  bahwa  dalam  peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan ayat (28)  Alat  Peraga  Kampanye  adalah semua  benda  atau  bentuk  lain  yang memuat  visi,  misi,  program,  dan/atau informasi  lainnya  dari  Peserta  Pemilu, simbol  atau  tanda  gambar  Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk
mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
g. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum  Republik  Indonesia  Nomor  21
Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Tertanggal  28  Februari  2018  Perihal Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye.
Fakta  penemuan  pelanggaran  penggunaan APK  sebelum  masa  tahapan  kampanye  adalah sebagai  berikut:
a. Bahwa  Pemasangan  Banner    Partai Politik  yang  didalamnya  terdapat  logo dan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS)  Anggota  DPRD  Kabupaten Trenggalek  dari  Partai  Golkar  Periode Tahun  2019-2024  pada  tanggal  6 September  2018  yang  dipasang  di tembok  sebelah  barat  perempatan  Desa Bendorejo  sebelah  utara  jalan  adalah bentuk  sosialisasi  dari  Partai  Golkar terkait  Daftar  Calon  Sementara  (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek;
b. Bahwa  papan  banner  yang  dipasang memuat  Foto  serta  nama  Daftar  Calon Sementara  (DCS)  DPRD  Kabupaten Trenggalek  dari  Dapil  1  (satu)  yaitu
Wilayah Kecamatan
Bendungan,
Trenggalek, Pogalan dan Durenan;
c. Bahwa  pada  setiap  foto  serta  nama Daftar  Calon  Sementara  (DCS)  DPRD Kabupaten  Trenggalek  dari  Dapil  1 (satu)  tersebut  terdapat  logo  dari  Partai pengusung;Bahwa pada Banner tersebut Tidak ada Nomor urut Partai Politik. Dari hasil kajian awal dugaan pelanggaran oleh  Peserta  Pemilu  Tahun  2019  di  Kabupaten Trenggalek,  berupa  pemasangan  baner  Calon Anggota  DPRD  Kabupaten  Trenggalek  dari Partai  GOLKAR  belum  memenuhi  unsur pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  tahun 2019. Pernyataan tersebut berdasarkan:
a. Bahwa  berdasarkan  Fakta  dilapangan terkait  Pemasangan  Banner    Partai Politik  yang  didalamnya  terdapat  logo dan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS)  Anggota  DPRD  Kabupaten Trenggalek  dari  Partai  Golkar  Periode Tahun  2019-2024  pada  tanggal  6 September  2018  yang  dipasang  di tembok  sebelah  barat  perempatan  Desa Bendorejo  sebelah  utara  jalan  tidak memuat  nomor  urut  Partai  Politik Peserta Pemilu ditempat umum sebagaimana  yang  tercantum  dalam Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  23
tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum Pasal 69 ayat (1) huruf k;
b. Bahwa  berdasarkan  tahapan  KPU Kabupaten Trenggalek  pada tanggal 31 Agustus  s.d  9  September  2018  masuk pada  tahapan  Tanggapan  Masyarakat Pengumuman  Daftar  Calon  Sementara (DCS)  sedangkan  yang  tercantum  pada Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 ayat (1) bahwa kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 275
" ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah  ditetapkan  Daftar  Calon  Tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi, dan  DPRD  Kabupaten/Kota  untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta  Pasangan  Calon  untuk  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  sampai dengan dimulainya Masa Tenang; c. Bahwa  Temuan  PPL  Desa  Bendorejo dan dilaporkan kepada Bawaslu
Kabupaten  Trenggalek  yaitu  kepada Kordiv. PHL Sdr. AHMAD ROKHANI, S.Pi terkait Pemasangan Banner  Partai Politik  yang  didalamnya  terdapat  logo dan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS)  Anggota  DPRD  Kabupaten Trenggalek  dari  Partai  Golkar  Periode Tahun  2019-2024  pada  tanggal  6 September  2018  yang  dipasang  di tembok  sebelah  barat  perempatan  Desa
Bendorejo  sebelah  utara  jalan  tidak memenuhi
unsur pelanggaran Administrasi Pemilu.
Selanjutnya  dalam  penegakan  hukum dalam penggunaan alat peraga kampanye, tidak dapat  dipungkiri  bahwa  kemampuan  personal anggota  Bawaslu  sampai  dengan  Panwaslu Kecamatan  sangat  minim  tentang  proses penindakan  hukum  pemilu  khususnya  materi pemeriksaan  dan  pelimpahan  berkas  perkara kepada Kepolisian sampai pada tahap pengadilan. Pelanggaran Administratif terhadap kewenangan  pengawas  pemilu  perlu  adanya sosialisasi  sebagai  pemahaman  penanganan pelanggaran  dengan  menggunakan  Peraturan
Bawaslu  Nomor  7  tahun  2018  dan  Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Demikian juga pemahaman tentang hukum dan regulasi Pemilu yang  sering  berubah  diperlukan upgrading wawasan  dan  pengetahuan  bagi  anggota  dan sekretariat  Bawaslu  disetiap  daerah  serta Panwaslu Kecamatan yang ada di tip-tiap daerah guna  mendorong  peningkatan  Sumber  Daya Manusia. Tiap Bawaslu di daerah pastinya telah menggelar  beberapa  kali  pelatihan  dan  Rapat Koordinasi sebagai bentuk pembinaan peningkatan  pengetahuan  terkait  Peraturan Perundang-undangan Pemilu, Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU. Hal tersebut tidak hanya  internal  Bawaslu  tetapi  melibatkan  nara sumber  yang  berkompeten  seperti  KPU, Kepolisian,  Kejaksaan,  Pemerintah  Daerah, Perguruan  Tinggi  dan  Ormas/OKP,  tujuannya adalah agar para anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan dapat memahami  tidak  hanya  teoritis  dan  empiris tetapi  juga  kenyataan  dilapangan  sehingga ketika  menghadapi  kondisi  yang  rumit  bisa mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

## KESIMPULAN
Faktor-faktor yang
mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap  Dugaan  Penyimpangan  Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye  Pemilu  Tahun  2019  di  Kabupaten Trenggalek yaitu: faktor hukum,faktor penegak hukum,  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang mendukung  penegakan,  faktor  Masyarakat, faktor Kebudayaan.
Pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye  Sebelum  Masa  Tahapan  Kampanye Pemilu  Tahun  2019  di  Kabupaten  Trenggalek tidak  dapat  dilakukan  penindakan  secara administratif  terhadap  DCS.  KPU  sebagai pembuat kebijakan ketentuan kampanye. Lantas, jika ada partai politik melanggar maka Bawaslu menindaklanjuti  bekerjasama  berkoordinasi dengan  Satpol  PP.  Selanjutnya,  Kerjasama Bawaslu,  KPU  dan  Pemerintah  Daerah  dalam
penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga
Kampanye  Sebelum  Masa  Tahapan  Kampanye Pemilu  Tahun  2019  hanya  sebatas  koordinasi, Bawaslu  melakukan  pengawasan  terhadap pemasangan  alat  peraga  kampanye.  Dari  hasil pengawasan  tersebut,  Bawaslu  akan  menjadi pengeksekusi  terhadap  pengurus  partai  politik dengan pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye.  Pemerintah  Kota  berdasarkan  surat rekomendasi  dari  Bawaslu,  melalui  Dinas Ketertiban bertindak sebagai eksekutor.
Berwenang  mencabut  dan  memindahkan  alat peraga kampanye yang belum dicabut oleh pihak yang memasang  alat  peraga  kampanye.
Hubungan koordinasi tersebut membuat masing- masing pihak saling menunggu .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Fadjar,  Mukthie.  2013. Pemilu,  Perselisihan Hasil  Pemilu  dan  Demokrasi ,  Malang: Setara Press
Gautama, S. 1983. Pengertian Tentang Negara Hukum , Bandung: Alumni
Hendry.  2012. Pemilu  &  Kisah  Perjalanan  2 Roh ,  Malang:  Media  Center  KPU  Kota Malang dan Banyumedia Publishing.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
Muhjad, H.M. Hadin. 2012. Penelitian Hukum
Indonesia Kontemporer , Yogyakarta
Soemitro,  Rinny  Hanitijo.  2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum Peraturan  KPU  RI  Nomor  28  Tahun  2018 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Komisi
Pemilihan  Umum  Nomor  23  tentang Kampanye Pemilihan Umum
Jurnal Ilmiah:
Chrisdanty, Febry. et. al . Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota , Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.

## Browsing:
Hamdi, Imam. Bawaslu Keluarkan Surat Edaran Pemasangan  Alat  Peraga  Pemilu  2019, https://nasional.tempo.co/read/1072314/ba waslu-keluarkan-surat-edaran- pemasangan-alat-peraga-pemilu- 2019/full&view=ok,  diakses  tanggal  2 Oktober 2018