## Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah
Oleh : Gili Argenti, S.IP, M.Si FISIP-UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG (UNSIKA) Email : gili.argenti@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Konsep Masyarakat sipil (civil society) tentu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Organisasi Non Pemerintah  (Ornop),  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Organisasi  Masyarakat  (Ormas) yang  merupakan  elemen-elemen  pembentuk  dari  civil  society.  Salah  satu  kekuataan  civil  society yang senantiasa hadir dan memberikan kontribusi riil terhadap kemajuan sistem politik Indonesia, ialah  organisasi  massa  Islam  Muhammadiyah.  Pasca  jatuhnya  kekuasaan  Orde  Baru,  tidak membuat  Muhammadiyah  kehilangan  nalar  kritisnya  kepada  pemerintah,  tetap  konsisten memberikan kritikan bersifat kontruktif dalam usaha-usaha pembangunan politik nasional.
Kata Kunci Civil Socity, Politik Moral dan Muhammadiyah

## A. Latar Belakang Penelitian
Menurut  Muhammad  AS  Hikam,  konsep civil  society merupakan pengelompokan-pengelompokan  sosial  di  luar  struktur  negara  yang  terorganisir bercirikan  kesukarelaan,  kemandirian  dan  keswadayaan.  Kesukarelaan  artinya setiap  individu  bebas  keluar-masuk  sebuah  kelompok  sosial,  tanpa  paksaan  dan intimidasi,  kelompok  sosial  ini  juga  harus  menjungjung  tinggi  nilai  pluralisme, persamaan  dan  keterbukaan  sesama  anggotanya.  Kemandirian  artinya  kelompok sosial tidak tergantung pada negara dan swasta, baik dari pendanaan, fasilitas dan kegiatan.
Kemandirian ini perlu untuk menjaga independensi kelompok sosial ketika melakukan  kritik  terhadap  pemerintah  dan  koorporasi  swasta.  Keswadayaan artinya  kelompok  sosial  yang  terorganisir  tersebut  lahir,  hidup  dan  berkembang dari  masyarakat,  semua  aktifitas civil  society itu  berkaitan  dengan  norma-nilai hukum  yang  diikuti  masyarakat,  maksudnya  kehadiran civil  society tidak bermaksud  untuk  menihilkan  entitas  negara,  tetapi  memperkuat  negara  dengan memberikan pengawasan yang ketat. 1
Menurut  Adi  Suryadi  Culla, 2 gagasan civil  society sesungguhnya  baru populer sekitar awal tahun 1990-an di Indonesia. Konsep ini sebenarnya lahir dan berkembang  di  Barat,  tetapi  mengalami  revitalisasi  dalam  wacana  ilmu  sosial modern  ketika  dunia  dikejutkan  gerakan  pro-demokrasi  di  Eropa  Timur  pada pertengahan  tahun  1980-an  hingga  awal  1990-an  yang  menandai  runtuhnya kekuasaan  rezim  komunis.  Pasca  runtuhnya  komunisme  wacana civil  society secara  antusias  dikaji  serta  dikembangkan  para  ilmuan  sosial,  bahkan diimplementasikan dalam realitas empirik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia,  terlebih  pasca  Orde  Baru  kekuataan-kekuataan civil  society ini diharapkan memberikan kontribusi riil terhadap arah pembangunan demokratisasi. Sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga
1 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society . (Jakarta : LP3ES, 1997)
2 Adi  Suryadi Culla, Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi . (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Hal 3.
di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Tentu, kebesaran demokrasi Indonesia ini tidak bersifat prosedural semata, tetapi diikuti praksis subtasi demokrasi.
Membahas  tentang  masyarakat  sipil  ( civil  society )  tentu  tidak  bisa dilepaskan  dari  keberadaan  Organisasi  Non  Pemerintah  (Ornop),  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan elemen-elemen  pembentuk  dari civil  society, bahkan  yang  diharapkan  menjadi representasi dari masyarakat sipil. Ornop, LSM dan Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri, organisasi seperti ini  idealnya  tidak  menggantungkan  diri  kepada  pemerintah,  terutama  dalam dukungan finansial dan sarana prasarana.
Organisasi  ini  dibentuk  sebagai  perwujudan  dari  komitmen  sejumlah warga  negara  yang  mempunyai  keperdulian  terhadap  persoalan-persoalan  yang muncul,  baik  dalam  bidang  pendidikan,  ekonomi,  sosial  maupun  politik.  Salah satu kekuataan civil society yang senantiasa hadir dan memberikan kontribusi riil terhadap  kemajuan  sistem  politik  Indonesia,  ialah  organisasi  massa  Islam Muhammadiyah.
Organisasi  Muhammadiyah  yang  didirikan  oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  satu abad  lalu  memang  tidak  dinisbatkan  sebagai  organisasi  politik,  tetapi  merupakan organisasi  keagamaan  yang  bergerak  dalam  bidang  dakwah  dan  pendidikan. Namun,  dalam  perjalanannya  kemudian  sejak  zaman  kolonial  Belanda, Muhammadiyah  tidak  bisa  lepas  dari  hiruk  pikuk  dunia  politik,  terlebih  doktrin amar ma’ruf nahi munkar (mengajak  kebaikan  dan  menjegah  kemunkaran)  yang menjadi  ruh  Muhammadiyah  selama  ini,  tidak  bisa  di negasi kan  pasti  akan bersinggungan dengan dunia politik. 3
Sebelum kita membicarakan relasi Muhammadiyah dengan politik, terlebih dahulu  perlu  memaknai  arti  politik  antara hard  politics dan soft  politics. Politik praktis  ( hard  politis )  adalah  aktifitas  politik  untuk  merebut  kekuasaan  formal pemerintahan  melalui  mekanisme  pemilu,  biasanya  gerakannya  bersifat kepartaiaan,  sedangkan soft  politics merupakan  aktifitas  politik  dalam  kerangka gerakan  moral  yang  tidak  berkepentingan  merebut  kekuasaan  formal pemerintahan,  tetapi  hanya  mempengaruhi  kekuasaan  dari  luar  struktur pemerintahaan. 4 Menariknya  meskipun  Muhammadiyah  bukan  organisasi  politik praktis, persinggungan Muhammadiyah dengan politik tidak bisa dilepaskan baik yang bersifat hard politics ataupun soft politics .
Secara  historis  keterlibatan  Muhammadiyah  dalam hard  politics bisa dilacak  sejak  Indonesia  merdeka  tahun  1945,  sedangkan  aktifitas soft  politics semenjak berdirinya Muhammadiyah, organisasi Islam ini sudah menjalankannya. Aktifitas  politik  Muhammadiyah  yang  bersifat soft  politics diantaranya  :  (1) Menentang  kebijakan  pemerintah  Hindia  Belanda  yang  memungut  pajak  atas ibadah  kurban,  (2)  Menuntut  peradilan  agama  Islam  kepada  Pemerintah  Hindia Belanda,  (3)  Ikut  menanamkan  rasa  nasionalisme  dan  cinta  tanah  air  dikalangan umat  Islam  Indonesia,  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam  khotbah ataupun  tulisan-tulisan  di  buletin  milik  Muhammadiyah  dan  (4)  Waktu  Jepang
3 Zuly Qodir, Islam Syariah Vis-A-Vis Negara : Ideologi Gerakan Politik di Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) Hal 188.
4 Muhadjir Effendy dan Asep Nurjaman, Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah . Makalah untuk Seminar Nasional “Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Keda”. Tanggal 25 April 2015.
berkuasa, Muhammadiyah menolak melakukan sei-kerei membungkuk menghadap matahari sebagai tanda hormat kepada Tenno Heika. 5
Dalam  konteks hard  politics keterlibatan  Muhammadiyah  bisa  dilacak sejak  masa  pemerintah  kolonial  Belanda,  Orde  Lama,  Orde  Baru  dan  awal Reformasi. Pada masa kolonial Belanda, Muhammadiyah mempelopori berdirinya Partai  Islam  Indonesia (PII) melalui Ketua PP Muhammadiyah KH. Mas Mansur pada  tahun  1938.  Kemudian,  tahun  1945  Muhammadiyah  menjadi  pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi yang dideklarasikan di Sekolah Madrasah Mu’almin Yogyakarta milik Muhammadiyah. Bahkan, dalam kurun waktu 1945- 1959  kita  bisa  melihat  hampir  50%  keanggotaan  Partai  Masyumi  adalah  kader- kader Muhammadiyah. 6
Pada  awal  Orde  Baru  tahun  1968  Muhammadiyah  juga    pernah  terlibat mendirikan  Partai  Muslimin  Indonesia  (Parmusi),  partai  diklaim  sebagai kelanjutan  Partai  Islam  Masyumi  yang  dibubarkan  pemerintah  Soekarno  tahun 1960. 7 Keterlibatan  Muhammadiyah  di  dalam  Parmusi  ini  tidak  bertahan  lama, karena kader Muhammadiyah yang menjabat Sekretaris Utama Parmusi, Lukman Hakim diturunkan Orde Baru melalui tangan J. Naro.
Puncak ijtihad Muhammadiyah  dalam  politik  praktis  terjadi  awal reformasi,  dalam  Sidang  Tanwir  Muhammadiyah  di  Semarang  tanggal  5-7  Juli 1998,  diputuskan  memberikan  izin  kepada  DR.  Amien  Rais  waktu  itu  sebagai Ketua  PP  Muhammadiyah  untuk  melakukan  ijtihad  politik  mendirikan  partai politik yang berdiri diluar Muhammadiyah, partai politik itu kemudian kita kenal dengan  Partai  Amanat  Nasional  (PAN).  Boleh  dikatakan  PAN  memiliki  ikatan historis dengan Muhammadiyah, meskipun tidak memiliki hubungan organisatoris sampai  sekarang,  tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  konstituen  partai  berlambang matahari ini umumnya dari kalangan warga Muhammadiyah.
Persinggungan  Muhammadiyah  dengan  politik  memang  bukan  sesuatu yang  baru,  terlebih  dalam  buku  Pedoman  Hidup  Islami  Warga  Muhammadiyah, tertulis bahwa dalam kehidupan berbangsa-bernegara warga Muhammadiyah perlu mengambil  bagian dan tidak boleh apatis dengan  kehidupan politik. 8 Akan tetapi politik  yang  dimaknai  Muhammadiyah  secara  organisatoris  merupakan  politik moral bukan politik praktis, karena semenjak kelahirannya, Muhammadiyah sudah memposisikan  diri  sebagai  gerakan  dakwah    yang  non-politik,  dengan  suatu keyakinan  bergerak  dalam  bidang  dakwah  tidak  kalah  penting  dan  startegisnya dengan perjuangan politik. Meskipun realitas politik membuktikan Muhammadiyah  pernah  bergerak  secara  politis  ( hard  politics )  keterlibatannya hanya  bersifat  pinggiran  tidak  secara  totalitas.  Justru  peran  paling  menonjol  dari Muhammadiyah sampai sekarang adalah sebagai representasi dari kekuataan civil society .
Keberhasilan  Muhammadiyah  merepresentasikan  diri  sebagai  kekuataan civil  society dibuktikan  ketika  masa  Orde  Baru,  dibawah  kepemimpinan  Amien
5 Ibid
6 Ibid
7 Haedar  Nashir, Kompleksitas  Relasi  Muhammadiyah  dan  Politik dalam  Zuly  Qodir,  Achmad Nurmandi  dan  Nurul  Yamin, Ijtihad  Politik  Muhammadiyah  :  Politik  Sebagai  Amal  Usaha. (Yogykarta : Pustaka Pelajar, 2015) Hal 128.
8 Hajriyanto Y. Thohari, Meletakan Muhammadiyah dalam Dinamika Politik : Upaya Merumuskan Kembali Ijtihad Politik Muhammadiyah . Makalah untuk Seminar Nasional “Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Keda”. Tanggal 25 April 2015.
Rais,  Muhammadiyah  melakukan  oposisi  langsung  menyerang  legitimasi kekuasaan  Presiden  Soeharto.  Dengan  mengangkat  isu  anti  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN),  Muhammadiyah  bersama  Amien  Rais  mendorong  perubahan sistem  politik  Indonesia  kearah  sistem  lebih  demokatis  yang  menghargai kemanusiaan, keadilan dan keterbukaan.
Kritisme  Muhammadiyah  terhadap  Orde  Baru  ini  dilandasi  prinsip high politics yang  digagas  Amien  Rais  selama  menjadi  Ketua  PP  Muhammadiyah. Menurut  Amien  Rais, 9 high  politics diterjemahkan  sebagai  sebuah  sikap  politik adiluhung,  politik  luhur  dan  politik  berdimensi  moral  etis.  Artinya, Muhammadiyah sebagai kekuataan civil society harus tegas terhadap korupsi, serta mengajak  masyarakat  luas  untuk  memerangi  ketidakadilan,  juga  menghimbau pemerintah melakukan proses demokratisasi. Gagasan high politics pada dasarnya ingin  melandasi  setiap  aktifitas  yang  bernuasa  politik  dengan  etika  pemahaman keagamaan  yang  luhur,  dengan  demikian  ingin  menggabungkan  nilai  keagamaan menyatu dengan praktek kehidupan secara nyata.
Sikap  kritis  Amien  Rais  dimulai  tahun  1993  ketika  menggulirkan  isu “Suksesi  Kempimpinan  Nasional”  dalam  Sidang  Tanwir  Muhammadiyah  di Surabaya,  ide  suksesi  nasional  disampaikan  Amien  Rais  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  moral  atas  kondisi  sosial  politik  saat  itu,  menurutnya  sudah saatnya bangsa Indonesia memikirkan pergantian kepemimpinan nasional sebelum tahun 1998,  terdapat  beberapa  alasan  yang dikemukakan Amien Rais, 10 pertama , walaupun terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi kemiskinan dan pengangguran masih merupakan fenomena kembar yang tidak mudah dipecahkan. Jumlah  rakyat  yang  masih  dibawah  garis  kemiskinan  di  daerah  urban  dan  rural relatif  masih  tinggi. Kedua ,  korupsi  tetap  merajalela,  bahkan  semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun.
Pernyataan Prof. Soemitro Djojohadikusumo di Kongres ISEI 1993, terjadi kebocoran  anggaran  pembangunan  mencapai  angka  30%. Ketiga ,  pemimpin nasional atau elit terlalu lama berkuasa dapat melahirkan penyakit kultus individu yang  akan  mematikan  akal  sehat  dan Keempat ,  kelompok  elit  yang  terlalu  lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penurunan visi dan kreatifitas. Sikap kritis Amien Rais dan Muhammadiyah juga ditunjukan mengenai penolakan terhadap  eksplorasi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  di  Papua  dengan  pembagian royalti  tidak  adil  antara  Indonesia  dengan  PT.  Freeport.  Berbagai  kritikan Muhammadiyah  terhadap  pemerintah  Orde  Baru  ini  semakin  menguatkan  peran organisasi ini sebagai bagian dari kekuataan civil society.
Kritikan  Muhammadiyah  terdapat  Orde  Baru  merupakan  bagian  dari gerakan politik moral, yaitu memberikan masukan berupa konsep, ide dan gagasan terhadap  perbaikan  bangsa  Indonesia  kedepan,  kritikan  yang  dibangun  tentunya tidak  berkepentingan  merebut  jabatan-jabatan  formal  pemerintahaan,  tetapi bertujuan mempengaruhi kebijakan, supaya pemerintah menghasilkan ouput yang menjadi kepentingan masyarakat banyak.
Pasca  jatuhnya  kekuasaan  Orde  Baru,  Indonesia  memasuki  era  reformasi yang ditandai oleh pergantian kekuasaan dari Soeharto ke BJ. Habibie. Pergantian
9 Ahmad Bahar, Amien Rais : Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru. (Yogyakarta : Pena Cendikia, 1998) Hal 30-31.
10 Muhammad Najib (editor), Suara Amien Rais Suara Rakyat . (Jakarta : Gema Insani Press, 1998) Hal 29-31.
sistem  politik  ini  tidak  membuat  Muhammadiyah  kehilangan  nalar  kritisnya kepada  pemerintah,  sebagai  organisasi  sosial-keagamaan  yang  mengemban  misi dakwah amar makruf  nahi  munkar , Muhammadiyah tetap konsisten memberikan kritikan  bersifat  kontruktif  dalam  usaha-usaha  pembangunan  dan  reformasi nasional, sesuai khittah (garis) perjuangannya yang tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi krisis dalam  berbangsa dan bernegara. 11
Dari  beberapa  peran  organisasi  Islam  Muhammadiyah  yang  penulis paparan di atas, menurut penulis peran sosial-politik sangat menarik untuk diteliti dari  pada  peran  ekonomi,  pendidikan  dan  kebudayaan,  tentu  pilihan  tema penelitian  ini  bukan  berarti  penulis  mengecilkan  peran  non-sosial  politik  dari Muhammadiyah,  terdapat  alasan  kuat  penulis  untuk  memilih  peran  sosial-politik Muhammadiyah  diantaranya  :  (1)  Tema  sosial-politik  sesuai  dengan  disiplin keilmuan  penulis,  (2)  Kiprah  sosial-politik  Muhammadiyah  tidak  bisa  kita negasikan  terkadang  lebih  populer  dimata  publik  politik  Indonesia  dari  pada peran-peran  lainnya  dan  (3)  Pasca  Muktamar  Muhammadiyah  Satu  Abad  lalu, organisasi  massa  Islam  terbesar  kedua  di  Indonesia  ini  menetapkan  Jihad Konsistusi  sebagai  medan  dakwah  baru  sebagai  sumbangsih  Muhammadiyah membangun wajah Indonesia lebih berkeadilan dan berkeadaban ke depan.
Penelitian  ini  bukan  berakar  dari  sebuah  masalah,  tetapi  ingin  menggali dan  merekontruksi  ulang  peran  politik  moral  Muhammadiyah  pasca  kejatuhan Pemerintah Orde Baru.   Terdapat dua alasan penulis ingin meneliti  tema ini : (1) Terdapat  kelangkaan  literatur  yang  menjelaskan  peran  ormas  Islam  Indonesia sebagai  kekuataan civil  sociey .  Umumnya  publik  politik  Indonesia  mengenal politik  Islam  dari  partai-partai  politik  berideologi  Islam  (2)  Berbagai  literatur tentang  Muhammadiyah  hanya  menjelaskan  peran  sosial  politik  Muhammadiyah ketika  masa  Kolonial,  Orde  Lama  dan  Orde  Baru,  belum  tersedia  literatur komprehensif  yang  menjelaskan  peran  Muhammadiyah  sebagai  elemen civil society pasca reformasi.

## B. Perumusan Penelitian.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  ada  pertanyaan  pokok  yang  menjadi fokus dalam penelitian ini :
1. Bagaimana peran Muhammadiyah sebagai kekuataan civil society yang otonom pasca reformasi?
2. Bagaimana peran Muhammadiyah sebagai kekuataan civil society yang menjadi penyeimbang pemerintah pasca reformasi?
3. Bagaimana  Muhammadiyah  menggunakan  saluran  politik  lain  selain partai  politik  dalam  melakukan  artikulasi  kepentingan  kepada pemerintah pasca reformasi?

## C. Tujuan Penelitian.
1. Mengetahui  peran  Muhammadiyah  sebagai  kekuataan civil  society yang otonom pasca reformasi.
2. Menjelaskan peran Muhammadiyah sebagai penyeimbang pemerintahaan pasca reformasi.
11 Haedar Nashir, Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik Ibid Hal 112.
3. Menjelaskan  saluran  artikulasi  politik  Muhammadiyah  dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahaan pasca reformasi

## D. Manfaat Penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  untuk pengembangan  ilmu  politik,  khususnya  tentang  teori civil  society yang berkenaan dengan peran organisasi masyarakat dalam proses demokratisasi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Organisasi  Non  Pemerintah  (Ornop)  dan Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  dalam  mengembangkan  peran  sosial- politiknya sebagai kekuataan civil society yang mandiri ketika berhadapan dengan entitas kekuasaan negara.

## E. Kerangka Teori
Untuk membedah objek studi ini, penulis menggunakan teori civil society dari Larry Diamond, Adi Suryadi Culla dan Muhammad AS Hikam.
Pemikiran  tentang civil  society sebenarmya  bukanlah  suatu  konsep  baru, tetapi  sebagai  sebuah  gagasan  yang  awalnya  lahir  dari  sejarah  masyarakat  barat, akar sejarah gagasan ini dapat ditelusuri kehadirannya sejak Aristoteles, meskipun Cicero-lah  yang  mulai  menggunakan  istilah societies  civilis dalam  filsafat politiknya.  Pada  awalnya  pengertian  masyarakat  sipil  dan  negara  dianggap  sama dimana  dipakai  istilah-istilah  seperti koinonia  politike,  societe  civile,  burgeliche serta geselschaft, istilah-istilah  itu  untuk  menyebutkan  entitas  masayarakat  dan negara. 12 Dalam  perkembangannya  kemudian,  konsep civil  society mendapat perubahan  makna,  mulai  paruh  kedua  abad  ke-16,  sejalan  dengan  proses pembentukan  formasi  sosial  dan  perubahan  struktur  masyarakat  barat  akibat  dari renaissance ,  istilah civil  society baru  dipahami  sebagai  entitas  berbeda  dengan negara. 13
Konsep civil  society menurut  Syamsuddin  Haris  adalah  sebuah  idealisasi tentang  suatu  masyarakat  yang  mandiri  secara  politik,  sosial  dan  ekonomi. Civil society suatu lingkungan interaksi sosial  yang berada diluar pengaruh negara dan modal.  Selain  itu,  menurutnya civil  society merupakan  suatu  lingkungan  dimana masyarakat  menciptakan  kreatifitas  dalam  mengatur  kehidupannya,  serta  mampu memobilisasi diri tanpa keterlibatan dari negara. 14
12 Adi  Suryadi Culla, Ibid Hal 120.
13 Ibid 14 Adi  Suryadi Culla , Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi, Ibid Hal 146-147.
Sedangkan  menurut  Larry  Diamond, 15 bahwa  fenomena people  power yang  terjadi  di  Filipina  pada  tahun  1986  menunjukan  eksistensi  kebangkitan masyarakat  sipil  ( civil  society )  di  kawasan  Asia-Afrika  yang  merupakan  imbas dari  adanya  gelombang  demokratisasi  ketiga  yang  melanda  dunia.  Saat  itu, menurut  Larry  Diamond,  warga  yang  terlibat  dalam  menekan  otoriterianisme bukan  hanya  sebagai  individu,  tetapi  sebagai  anggota  dari  gerakan  mahasiswa, gereja, asosiasi profesi,  kelompok perempuan, serikat buruh, organisasi hak asasi manusia  dan  sejenisnya,  kelompok-kelompok  tersebut  disebut  sebagai  asosiasi- asosiasi sosial yang mandiri ( independent ).
Asosiasi  yang  melakukan  perlawanan  tersebut  menurut  Larry  Diamond, merupakan  wujud  dari  bentuk civil  society .  Jadi  sangat  jelas  menurutnya  proses demokratisasi  yang  terjadi  dibeberapa  negara  di  dunia  selalu  dipelopori  oleh kekuataan-kekuataan  masyarakat  sipil.  Wacana civil  society bagi  Diamond merupakan  pintu  utama  untuk  bisa  memahami  perubahan  demokratis  diseluruh dunia,  jadi  orang  harus  mempelajari  konsep civil  society untuk  bisa  menjelaskan dan  memahami  adanya  proses  transformasi  sosial  politik  disebuah  negara  dari otoriter-totaliter menjadi demokratis.
Masyarakat  sipil  oleh  Larry  Diamond, 16 dipahami  sebagai  bidang kehidupan  sosial  yang  terorganisir  yang  bersifat  sukarela,  menghasilkan  diri, sebagian besar otonom atau mandiri dari entitas negara serta terikat tatanan hukum atau  seperangkat  aturan  bersama.  Pengertian  ini  tentunya  sangat  berbeda  dari “masyarakat”  pada  umumnya,  karena civil  society melibatkan  warga  untuk bertindak  secara  kolektif  dalam  ruang-ruang  publik  untuk  menyatakan  minat, semangat,  bertukar  informasi,  mencapai  tujuan  bersama  dan  membuat  segala tuntutan pada negara.
Civil  society merupakan  suatu  entitas  perantara  yang  berdiri  diantara pribadi  (personal)  dengan  negara,  dari  pemilahan  ini  Larry  Diamond,  hendak membuat  garis  pemisah  yang  tegas  antara  entitas  negara  dengan  masyarakatnya, masing-masing berdiri dengan tingkat otonomisasi yang berbeda, masyarakat sipil membutuhkan  perlindungan  dari  tatanan  hukum  yang  dilembagakan  untuk menjaga otonomi mereka dan kebebasan bertindak.
Dengan  demikian  masyarakat  sipil  tidak  hanya  membatasi  kekuasaan negara,  tetapi  bisa  mendukung  otoritas  negara  yang  sah,  ketika  otoritas  itu didasarkan  pada  aturan  hukum.  Ketika  negara  itu  sendiri  tidak  taat  hukum  dan menghina hak otonomi  yang dimiliki individu dan masyarakat, sudah semestinya civil  society melakukan  perlawanan  terhadap  otoritas  kekuasaan  yang  menindas itu.
Berikutnya  Larry  Diamond, 17 menjelaskan  beberapa  fungsi civil  society dalam  bingkai  pembangunan  demokratisasi.  (1)  Memberikan  dasar  untuk membatasi kekuasaan negara, fungsi ini memiliki dua dimensi : untuk memantau dan  mengendalikan  kekuasaan,  implikasi  dua  dimensi  ini  tujuannya  ialah  untuk mendemokratiskan  negara,  fungsi civil  society disini  menjadi  kekuatan penyeimbang  dari  dominasi  negara  yang  sangat  kuat,  sehingga  tidak  mengarah pada bentuk pemerintahan yang refresif dan otoriter.
15 Larry Diamond, Rethinking Civil Society : Toward Democratic Consolidation
16 Ibid
17 Ibid
Dalam  fungsi  ini  masyarakat  sipil  berperan  mengungkap  segala  bentuk pelanggaran  dan  mendelegetimasi  reziem  yang  tidak  demokratis,  melalui mobilisasi  kekuatan-kekuatan  masyarakat  sebagai  gerakan  oposisi  diluar  sistem pemerintahan,  fungsi  ini  juga  menundukan  supremasi  masyarakat  sipil  dalam mempelopori,  mengkonsolidasi  dan  mempertahankan  proses  demokratisasi  di dalam  sistem  politik  suatu  negara.  (2)  Mendirikan  asosiasi  yang  didalamnya menstimulasi  adanya  partisipasi  politik,  sehingga  dapat  meningkatkan  efektifitas dan keterampilan warga negara yang demokratis.
Asosiasi  bersifat  sukarela  ini  dapat  dianggap  sebagai  institusi  pendidikan gratis  yang  besar,  dimana  semua  anggota  komunitas  pergi  untuk  belajar  teori politik  dasar,  sehingga  antibut-atribut  demokrasi  seperti  toleransi,  moderasi, kesediaan berkompromi dan penghormatan atas perbedaan menjadi norma standar yang  terinternalisasikan  dalam  tiap  individu  yang  tergabung  asosiasi  atau organisasi  sosial.  (3) Civil  Society bisa  menggunakan  saluran  politik  lain  selain partai politik dalam melakukan artikulasi dan agregasi. (4) Masyarakat yang prural merupakan salah satu ciri dari civil society dimana didalamya terdiri dari berbagai kepentingan.
Organisasi,  komunitas  dan  asosiasi  sosial  merupakan  sarana  untuk menampung segala kepentingan dari individu-individu yang menjadi anggotanya. (5) Mampu merekrut dan melatih para pemimpin politik yang baru, mereka belajar bagaimana  terorganisir  serta  memotivasi  manusia,  masalah  perdebatan  dan membangun  koalisi,  ketika  ruang-ruang  pendidikan  oleh  partai  politik  menjadi sempit  serta  stagnan,  fungsi civil  society memainkan  peran  penting  dalam revitalisasi demokrasi dan memperbaharui legitimasinya.
(6)  Banyak  organisasi civil  society membangun  proses  demokratisasi melalui  lembaga-lembaga  pemantau  pemilu  non  partisan,  lembaga-lembaga  ini dibuat  menurut  Larry  Diamond,  untuk  meningkatkan  kepercayaan  pemilih, menegaskan  legitimasi  hasil  dan  menghindari  adanya  kecurangan,  fungsi  kontrol masyarakat  madani  ini  memainkan  peranan  sangat  penting  dalam  proses  transisi demokrasi  menuju  konsolidasi  demokrasi,  setelah  sebelumnya  berada  dalam dominasi  politik  reziem  otoriter.  Menurut  penulis  fungsi  keenam  mempunyai peran  yang sangat  signifikan, karena kekuatan masyarakat  sipil secara aktif turut terlibat  dalam  proses  demokratisasi  membangun  sistem  politik  yang  lebih  baik dari  masa  sebelumnya.  Dan  (7)  Peran  masyarakat  sipil  dalam  kebebasan  untuk berserikat, dengan adanya kebebasan ini membuat masyarakat lebih otonom dalam mengatur kehidupanya termasuk untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sehingga  menurut  Larry  Diamond  bila  fungsi  ini  berjalan  relatif  stabil  bisa meringankan beban negara dalam peningkatan kualitas hidup warganya.
Menurut Muhammad AS Hikam, civil society merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial terorganisir yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayan. Adapun, pengejawantahan masyarakat sipil adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengelompokan  sosial  yang  mencakup  asosiasi-asosiasi  atau organisasi-organisasi  termasuk  Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM), organisasi sosial keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok kepentingan. 18
Pengertian civil  society sendiri  menurut  Muhaamad  AS  Hikam, 19 sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial di luar stuktur negara yang terorganisir dengan
18 Ibid Hal 122.
19 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society . Ibid Hal 3.
bercirikan  kesukarelaan  dan  kemandirian  yang  kuat  ketika  berhadapan  dengan dominasi  negara.  Sebagai  sebuah  ruang  politik,  istilah civil  society sendiri merupakan  sebuah  wilayah  menjamin  keberlangsungan  perilaku  serta  tindakan refleksi  mandiri  yang  tidak  tersekap  di  dalam  jaringan-jaringan  kelembagaan politik  formal  pemerintahan.  Artinya,  konsep civil  society sangat  menjungjung tinggi  suatu  ruang  publik  yang  bebas  ( the  free  public  sphere ),  sebuah  tempat dimana  segala  transaksi  komunikasi  yang  bebas  bisa  dilakukan  oleh  warga masyarakat.
Dari pengertian tentang civil society jelas kiranya bahwa masyarakat sipil haruslah memiliki sifat kemandirian serta kematangan politik, supaya masyarakat tidak mudah ditundukan oleh negara. Kemandirian disini maksudnya mandiri dari finansial,  fasilitas  dan  kegiataan.  Dengan  kapasitas  kemandirian  yang  tinggi tersebut,  kekuataan civil  society akan  mampu  menjadi  kekuataan  penyeimbang ( balancing force ) dari kecenderungan intervensionis negara.
Selain  kemandirian,  keberadaan  ruang  publik  yang  bebas  menjadi keniscayaan,  karena  disanalah  tindakan  politik  sebenarnya  dapat  bermakna  dan benar-benar  terwujud.  Pada  ruang  publik  yang  bebaslah  secara  normatif,  setiap individu  berada  pada  posisi  setara  serta  mempunyai  akses  sepenuhnya  terhadap semua  kegiatan  publik,  mereka  berhak  melakukan  kegiatan-kegiatan  secara merdeka, termasuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. 20
Konsep civil society dalam perkembangan kontemporer menjadi kebutuhan yang  mendesak  bagi  proses  pembangunan  demokratisasi,  terlebih  di  era desentralisasi  politik  saat  ini,  dimana  masyarakat  diberikan  ruang  partisipasi selebar-lebarnya  untuk  turut  serta  dalam  proses  pembangunan  demokrasi. Demokratisasi di suatu negara akan berjalan dengan baik, apabila ruang partisipasi politik masyarakat melalui wadah civil society terbuka dengan lebar.
Menurut  Afan  Gaffar, 21 yang  paling  banyak  diharapkan  memainkan peranan  penting  dalam  mengisi  ruang  publik  dalam civil  society di  Indonesia adalah  kalangan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  Organisasi Masyarakat (Ormas).  LSM atau dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah ( Non Government  Organization )  merupakan  organisasi  yang  dibentuk  masyarakat secara mandiri, organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah serta swasta, terutama dalam dukungan finansial dan sarana prasarana. Organisasi seperti ini dibentuk sebagai sebuah perwujudan komitmen sejumlah warga negara yang  mempunyai  keperduliaan  terhadap  persoalan-persoalan  yang  muncul,  baik dibidang ekonomi, sosial dan politik. 22
Kehadiran  Organisasi  non-Pemerintah  ( Non  Government  Organization ) ditengah-tengah  masyarakat  merupakan  sebuah  kenyataan  yang  tidak  dapat dinafikan, hal ini terjadi karena bagaimanapun kapasitas dari pemerintah terbatas, tidak  semua  kebutuhan  masyarakat  dapat  dipenuhi  oleh  pemerintah,  apalagi  di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. 23
20 Ibid Hal 84-87
21 Afan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) Hal 199.
22 Ibid Hal 199.
23 Ibid Hal 201
Menurut Lisan Jordan dan Peter Van Tuijl, 24 karakter yang harus dimiliki sebuah  LSM  atau  NGO  adalah  dapat  mengatur  diri  sendiri,  swasta,  nirlaba  dan memiliki  misi  sosial  yang  sangat  jelas.  Selain  itu  LSM  atau  NGO  melekat  pada masyarakat  sipil,  ia  berbeda  dengan  masyarakat  politik,  meski  LSM  atau  NGO dapat  bersuara  dalam  perdebatan  politik,  mereka  tidak  mengikuti  pemiliham umum  untuk  memperebutkan  posisi-posisi  dalam  kekuasaan  kenegaraan,  seperti layaknya partai politik. Tugas LSM atau NGO sebatas memberikan pelayanan dan advokasi  kepada  masyarakat,  ia  bergerak  dalam  bidang  hak  asasi  manusia, lingkungan hidup dan konservasi.
Terdapat empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM atau NGO dalam sebuah  negara  demokrasi  antara  lain  : Pertama ,  Katalisasi  perubahaan  sistem, dengan  mengangkat  sejumlah  masalah  yang  penting  dalam  masyarakat, membentuk  sebuah  kesadaraan  global,  melakukan  advokasi  demi  perubahaan kebijaksanaan  negara,  mengembangkan  kemauan  politik  rakyat  dan  mengadakan eksperimen  yang  mendorong  inisiatif  masyarakat. Kedua ,  memonitoring pelaksanaan  sistem  dan  penyelenggaraan  negara,  bahkan  bila  perlu  melakukan protes . Ketiga , memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan, hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan sistem  politik,  kalangan  LSM  atau  NGO  muncul  secara  aktif  untuk  melakukan pembelaan  bagi  masyarakat  yang  menjadi  korban  ketidakadilan .  Keempat , implementasi  program  pelayanan,  LSM  atau  NGO  dapat  menempatkan  diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat. 25
Sedangkan  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas),  sebenarnya  memiliki  kesamaan dengan  LSM  atau  NGO,  yaitu  sama-sama  dibentuk  oleh  masyarakat  diluar struktur negara secara mandiri, sebagai tempat berekspresi dan mengapresiasikan diri ditengah-tengah masyarakat.
Tetapi  terdapat  dua  perbedaan  antara  LSM  atau  NGO  dengan  Ormas  : Pertama ,  bidang  kerja  LSM  atau  NGO  lebih  spesifik  pada  satu  bidang  saja, dengan pola kerja terfokus pada pengawalan serta pencapaian target. Misal, LSM atau  NGO  yang  hanya  fokus  pada  masalah-masalah  korupsi,  pemberian  bantuan hukum,  isu  lingkungan,  pertambangan,  perempuan  dan  isu-isu  lain.  Sedangkan Ormas bidang kerjanya lebih luas, tidak terfokus pada satu bidang, tetapi hampir seluruh bidang dan isu yang berkembang dimasyarakat diperhatikan dan ditangani. Kedua ,  LSM  dan  NGO  tidak  memiliki  anggota,  mereka  “hanya”  mempunyai kelompok masyarakat dampingan, atau hanya sebatas jaringan kerja saja.
Selain  itu,  struktur  organisasinya  relatif  lentur  serta  tidak  terlalu  hiruk pikuk  tatkala  mengalami  suksesi,  regenerasi  atau  pergantian  pengurus.  Hal  ini berbeda dengan Ormas, dari sisi keanggotaan diatur sangat rinci dan ketat, hampir mirip  partai  politik,  dengan  Implementasi  programnya  biasanya  lebih  banyak menitikberatkan  kepada  kepentingan  anggotanya,  serta  ketika  terjadi  pergantian
24 Lisan  Jordan  dan  Peter  Van  Tuijl, Akuntabilitas  LSM  :  Politik,  Prinsip  dan  Inovasi .  (Jakarta  : LP3ES, 2009) Hal 12.
25 Afan Gaffar, Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi, Ibid Hal 204.
pimpinan atau pengurus dalam proses suksesinya biasanya ramai diperbincangkan publik. 26

## F. Proposisi
Berdasarkan teori civil society dari Larry Diamond, Adi Suryadi Culla dan Muhammad  AS  Hikam,  bahwa civil  society merupakan  entitas  berbeda  serta terpisah  dari  negara  ( state )  yang  diharapkan  menjadi  kekuataan  penyeimbang kekuasaan politik. Civil society harus memiliki kemandirian, swadaya dan kritis. Peran Ormas  Islam Muhammadiyah sebagai kekuataan civil society pasca reformasi akan berjalam maksimal apabila sikap otonom, penyeimbang yang kritis dan menggunakan saluran politik dalam mengartikulasikan kepentingannya  dapat terpenuhi.

## G. Metodologi Penelitian.
1. Jenis Penelitian.
Penulis  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini, sebuah  metode  menganalisis  data  ditunjukan  atau  disajikan  bukan  dalam  bentuk statistik,  tetapi  berupa  menggambarkan  atau  menarasikan  suatu  fenomena  politik yang  terjadi.  Menurut  Hadari  Nawari,  metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau melukiskan  keadaan  baik  subjek  ataupun  objek  penelitian  seseorang,  lembaga, masyarakat  dan  lain-lain.  Tujuan  penelitian  ialah  membuat  penjabaran  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  tertentu,  penelitian  ini menekankan  pada  persoalan  kedalaman  (kualitas)  data,  bukan  banyaknya (kuatitas) data yang di dapat. 27

## 2. Jenis Data.
Data  adalah  segala  keterangan  atau  informasi  mengenai  segala  hal  yang berkaitan  dengan  penelitian 28 ,  penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data berupa literatur seperti buku, jurnal, internet, artikel dan berita koran.
3. Teknik Pengolahan Data.
Untuk  proses  mengolah  data  yang  diperoleh,  penulis  menggunakan beberapa  tahapan. Pertama, tahapan  dalam  pengumpulan  data  tertulis  yang relevan  dengan  data  yang  diperlukan  untuk  kelengkapan  penelitian.  Dalam pengumpulan  data  ini  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan studi kepustakaan,  yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya  melalui  buku-buku,  catatan,  manuskrip  dan  dokumen-dokumen  yang  ada serta melakukan wawancara.
Kedua ,  menguji  dan  menganalisa  data  secara  kritis,  dengan  kritik  ini diharapkan dapat mendapatkan validitas sumber data (baik sumber primer, sumber
26 Hesti Puspitosari dan Luthfi J. Kurniawan, Negara, Civil Society dan Demokratisasi : Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan (Malang : In-Trans Publishing, 2012) Hal 47-48.
27 Hadari  Nawawi, Metodologi  Penelitian  Bidang  Sosial .  (Yogyakrata  :  Gajah  Mada  University Press, 1987) Hal 63.
28 Suharsono, Metode Penelitian Sosial . (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996) Hal 45.
sekunder,  sumber  sejarah  dan  sumber  teoritik)  yang  digunakan  dalam  penelitian. Ketiga, menghubungkan  peristiwa  yang  satu  dengan  peristiwa  lain  sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.

## H. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Muhammadiyah  adalah  salah  satu  organisasi  Islam  modern  terbesar  di Indonesia  yang  masih  eksis  sampai  sekarang,  didirikan  oleh  KH.  Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijah 1330 H di Yogyakarta. Secara etimologis,  Muhammadiyah  berasal  dari  kata  “Muhammad”,  yaitu  nama Rasulullah  SAW  yang  diberi ya  nisbah dan ta  marbutah yang  berarti  pengikut Nabi  Muhammad  SAW.  Dalam  anggaran  dasarnya,  Muhammadiyah  merupakan organisasi  dakwah  dengan  membawa  misi amar  ma’ruf  nahi  munkar, awalnya Muhammadiyah didirikan untuk menentang berbagai praktik takhayul, bid’ah dan churofat ketika itu. 29
Persebaran  Muhammadiyah  dimulai  sejak  kelahirannya  sampai  saat  ini, dari  tahun  1917,  penyebaran  Muhammadiyah  masih  sangat  terbatas  di  daerah Kauman Yogyakarta. Tetapi, dengan kesungguhaan para kadernya, Muhammadiyah  mampu  berkembang  pesat,  ditahun  1925  Muhammadiyah memiliki  29  cabang  daerah  dengan  4000  anggota,  sedangkan  kegiataannya dibidang  pendidikan  meliputi  8 Hollands  Indlandse  Schoo l,  1  Sekolah  Guru,  32 Sekolah Dasar, 1 Schakelschool , 14 Madrasah dengan 199 guru dan 4000 murid. Pada  bidang  sosial  ketika  itu,  Muhammadiyah  memiliki  2  Klinik  di  Yogyakarta dan  Surabaya  dengan  12.000  pasien,  1  buah  rumah  miskin  dan  2  rumah  yatim piatu.
Selanjutnya  persebaraan  Muhammadiyah  semakin  meluas  lagi,  dibidang pendidikan menjadi amal usaha Muhammadiyah paling menonjol, dari data tahun 1985  saja  tercatat  lembaga  pendidikan  Muhammadiyah  berjumlah  12.400  lebih yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Sedangkan  di  bidang  kesehataan  tahun  1990, Muhammadiyah memiliki 215 rumah sakit. 30 Bahkan, data terakhir menyebutkan Muhammadiyah  memiliki  17.268  lembaga  pendidikan  dari  mulai  sekolah  usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi, 284 pusat-pusat kesehataan  seperti  poli  klinik  dan  rumah  sakit  dan  565  baitul  mal  serta  lembaga keuangan mikro. 31
Perkembangan  pesat  Muhammadiyah  ini  tentu  tidak  bisa  dipisahkan  dari penerapan  sistem  modern  diorganisasi  ini,  menurut  Kuntowijoyo, 32 tipe kepemimpinan  Muhammadiyah  yang  rasional  dan  demokratis  menjadikan perayarikataan  ini  semakin  agresif  gerakanya  dari  masa  ke  masa,  terlebih  basis konstituen ormas Muhammadiyah umumnya didukung para pengusaha santri dan golongan kelas menengah perkotaan yang memiliki kemandirian secara finansial, sebuah kelas sosial yang relatif terpandang ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
29 Edisi  Khusus  Majalah  Islam  Sabili, Muhammadiyah  :  Meretas  Jalan  Baru  Untuk  Indonesia dalam Sejarah Emas Muslim Indonesia, No.9 Tahun X 2003. Hal 134.
30 Edisi Khusus Majalah Islam Sabili, Ibid Hal 135.
31 Bahtiar  Effendy, Keharusaan  Tajdid  Politik  Muhammadiyah dalam  Zuly  Qodir,  Achmad Nurmandi  dan  M.  Nurul  Yamin  (editor), Ijtihad  Politik  Muhammadiyah  :  Politik  Sebagai  Amal Usaha. (Yogykarta : Pustaka Pelajar, 2015) Hal 25.
32 Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi  Untuk Aksi . (Bandung  :  Penerbit  Mizan, 2008) Hal 152-155.
Menurut Haedar Nashir, 33 Muhammadiyah memiliki identitas diri sebagai gerakan Islam, dakwah dan tadjid memiliki tujuan menegakan serta menjungjung tinggi  agama  Islam  sehingga  terwujud  masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya, selain  itu  Muhammadiyah  memiliki  paham  agama  yang  bersumber  pada  Al- Qur’an dan Sunnah Rasul. Muhammadiyah juga merupakan organisasi Islam yang memiliki  tatanan  sistem  yang  sudah  mapan,  berpijak  pada  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga dengan segala ketentuan kebijakaan yang terorganisir di bawah  kepemimpinan  dari  Pusat  hingga  Ranting.  Sistem  organisasi  itulah  yang selama  ini  membuat  Muhammadiyah  mampu  bertahan  dan  berkesinambungan lebih dari satu abad usianya.
Sedangkan ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  Islam  yang  sebenar-benarnya, adapun  isi  atau  kandungan  ideologi  Muhammadiyah  tersebut  : Pertama ,  paham Islam atau paham agama dalam Muhammadiyah. Kedua , hakikat Muhammadiyah sebagai  gerakan  Islam  dan Ketiga ,  misi,  fungsi  dan  strategi  perjuangan Muhammadiyah.
Jadi  subtansi  ideologi  dalam  Muhammadiyah  melekat  dengan  Islam sebagai  landasan  dan  pusat  orientasi  gerakan  dengan  pandangan  yang  dipahami Muhammadiyah,  yakni  Islam  yang  sudah  melekat  dalam  karakter  gerakan Muhammadiyah. 34 Ideologi  Muhammadiyah  berwatak  progresifitas  yang mengandung  jiwa  pembaharu  untuk  mewujudkan  kehidupan  umat  manusia  yang tercerahkan.
Sedangkan  slogan  Islam  berkemajuan    maksudnya, 35 Muhammadiyah ingin  memajukan  umat  dan  bangsa,  dengan  mengajarkan  bahwa  umatnya  untuk bangkit  tidak  kumuh,  serta  ingin  menjadikan  Islam  bersahabat  dengan  siapapun. Selain  itu  dengan  Islam  berkemajuan,  Muhammadiyah  ingin  terus  konsisten mencerdaskan  dan  mencerahkan  alam  pikiran  masyarakat  Indonesia,  ditengah masih banyaknya kebekuaan dan pembodohaan alam berpikir.
Penjabaran  dari  Islam  berkemajuan  ini  terdapat  tiga  misi  utama,  yaitu Pertama ,  Muhammadiyah  merupakan  sebuah  organisasi  yang  besar  maka  harus dikelola  sumber  dayanya,  jaringannya  dan  organisasinya  dengan  baik,  sehingga mampu  menjawab  berbagai  permasalan  yang  hadir  ditengah  masyarakat. Kedua , Muhammadiyah  ingin  menguatkan  basis  ekonomi  supaya  lebih  mandiri  dengan memberdayakan  lingkungan  terdekatnya.  Dalam  misi  kedua  ini  Muhammadiyah bertujuan  ingin  mencoba  memobilisasi  segala  potensi  ekonomi  yang  dimiliki bangsa Indonesia, sehingga kemandirian ekonomi bisa diraih.
Ketiga ,  memaksimalkan  peran  keumataan,  kebangsaan  dan  kemanusiaan. Maksudnya, dalam paham  keagamaan Muhammadiyah mengambil  peran sebagai kekuataan Islam moderat yang senantiasa memberikan pencerahaan kepada setiap orang supaya tidak terjebak ekstremisme dan terorisme.
Sejak  kelahirannya  ditahun  1912,  Muhammadiyah  sebenarnya  tidak dinisbatkan sebagai organisasi politik, tetapi sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi  munkar yang  berjiwa  sosial  dan  berlandaskan  keIslaman.  Namun  demikian,
33 Haedar  Nashir, Memahami  Nilai  dan  Budaya  Muhammadiyah (Majalah  Suara  Muhammadiyah, No.4 Tahun 2014).
34 Haedar  Nashir, Memahami  Ideologi  Muhammadiyah .  (Yogyakarta  :  Penerbit  Suara Muhammadiyah, 2016)  Hal 33-34.
35 Jalan Moderat Haedar Nashir (Harian Kompas, Tanggal 04 November 2015) Hal 12.
sebagai  organisasi  gerakan  dakwah,  Muhammadiyah  tidak  bisa  lepas  dari  hiruk pikuk  dunia  politik.  Bahkan  menurut  Alwi  Shihab,  salah  satu  peranan  penting Muhammadiyah  adalah  sebagai  kekuatan  politik,  tentu  politik  yang  dimaknai sebatas  kelompok  kepentingan  terutama dalam  mempengaruhi  proses pengambilan kebijakan politik negara. 36
Dalam  perjalanannya  kemudian  nampak  Muhammadiyah  memiliki  dua sayap  sekaligus,  satu  sayap  sebagai  gerakan  dakwah  Islam,  sayap  lainnya  adalah sayap  politik.  Sayap  terakhir  ini  sepertinya  lebih  memberikan  warna  dalam organisasi Muhammadiyah. 37 Politik yang dikembangkan Muhammadiyah adalah politik untuk kebaikan bersama, politik keadilan bersama dan politik kesejahteraan bersama.  Tentu,  dengan  meletakan  kepentingan  bersama  dalam  masalah  politik bukanlah  perkara  mudah,  karena  sejatinya  politik  biasanya  menghilangkan kepentingan bersama diatas kepentingan peribadi dan golongan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  mendeskripsikan  peran  politik  moral Muhammadiyah sebagai salah satu kekuataan civil society di Indonesia pada masa pemerintahaan Megawati dan SBY baik pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

## Gerakan Nasional Anti Korupsi
Salah  satu  isu  politik  penting  yang  menjadi  perhatiaan  Muhammadiyah yaitu  masalah  korupsi,  karena  korupsi  membawa  dampak  yang  menggurita  bagi kehidupaan masyarakat Indonesia. Sejak kejatuhaan Orde Baru Indonesia dikenal sebagai  negara dengan tingkat  korupsi  yang sangat  buruk di  Asia. Merebak serta meluasnya  praktik  korupsi  ini  dipicu  oleh  berbagai  faktor,  terutama  lemahnya penegakan  hukum  bagi  para  pelaku  (koruptor)  dan  rendahnya  moralitas  para pejabat.
Komitmen  Muhammadiyah  ini  ditunjukan  dalam  langkah  kongkrit melakukan  kerja  sama  (MOU)  dengan  ormas  Islam  Nahdatul  Ulama  (NU)  pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNAK). Pendeklarasiaan GNAK ini merupakan bagian dari gerakan moral yang harus  ditangkap  sebagai  tekanan  terhadap  pemerintah  supaya  ada political  will dalam penegakan hukum dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 38
Kesepakatan  lain  antara  NU  dengan  Muhammadiyah  dalam  gerakan  anti korupsi  direalisasikan  dengan  menggagas  tafsir  anti  korupsi,  langkah  ini  diawali dengan  membentuk  tim  khusus,  adapun  target  dari  pembuatan  tafsir  anti  korupsi adalah  membentuk  gerakan moral  force yang  mendorong law  force ,  dengan sasaran  utama  bukan  untuk  menghukum  individu-individu  yang  terlibat  korupsi, namun  mengajak  masyarakat  menjauhi  korupsi.  Karena  penindakan  hukum merupakan  tugas  aparat  penegak  hukum,  bukan  domain  kekuataan civil  society ,
36 Syarifuddin  Jurdi, Elite  Muhammadiyah  dan  Kekuasaan  Politik  :  Studi  Tentang  Tingkah  Laku Politik  Elite  Lokal  Muhammadiyah  Sesudah  Orde  Baru. (Yogyakarta  :  Gajah  Mada  University Press, 2004) Hal 8.
37 Zuly Qodir, Muhammadiyah Dan Pemilu 2004 : Potret Ormas Islam Yang Berubah , dalam Zuly Qodir, Islam  Syariah  Vis-A-Vis  Negara  :  Ideologi  Gerakan  Politik  di  Indonesia .  (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2007) Hal 199-200.
38 Hasyim Muzadi Hadiri Deklarasi Anti Korupsi. (Harian Kompas, tanggal 24 Mei 2004) Hal 1.
kekuataan masyarakat sipil sebatas memberikan masukan kepada para pengampu kebijakan di pemerintah. 39

## Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
Liberalisasi  politik  era  reformasi  ternyata  berdampak  pada  bidang  sosial lain, salah satunya ialah liberalisasi dalam standarisasi moralitas. Memasuki masa reformasi  terjadi booming media  informasi,  keterbukaan  politik  ternyata membawa  sebuah  konsekuensi  terjadinya  revolusi  informasi  yang  ditandai perkembangan media massa sangat pesat. Tentu, perkembangan percepatan media infomasi  ini  membawa  dua  dampak  sekaligus  baik  dampak  positif  dan  negatif. Selain terciptanya transparansi  serta akuntabilitas publik dari para penyelenggara negara,  karena  kuatnya  kontrol  media,  akibat  lainnya  ialah  menjamurnya  konten informasi yang bernuasa pornografi dan pornoaksi.
Merespon maraknya informasi bernuasa pornografi dan pornoaksi tersebut, akhirnya  DPR  RI  atas  desakan  publik  merumuskan  Rancangan  Undang-Undang Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  (RUU  APP).  Ternyata,  RUU  APP  ini  menuai polemik  luas  ditengah-tengah  masyarakat,  mengenai  batasan  apa  yang  disebut pornografi  dan  pornoaksi.  Bagi  kalangan  Islam  yang  disebut  pornografi  adalah subtansi  dari  media  atau  alat  komunikasi  yang  dibuat  untuk  menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan atau erotis. Sedangkan pornoaksi  adalah  perbuataan  mengeksploitasi  seksual,  kecabulan  atau  erotika didepan umum. 40
Posisi  Muhammadiyah  dalam  polemik  RUU  APP  sangat  jelas,  bahwa Muhammadiyah  jauh-jauh  hari  sebelum  terjadi  reaksi  pro-kontra  RUU  APP, sebenarnya telah lebih awal mendesak kepada lembaga legislatif (DPR RI) untuk memberikan prioritas utama, agar DPR RI fokus membahas RUU APP ini.
Melalui  Tanwir  Muhammadiyah  di  Makasar  2003,  Muhammadiyah  telah menegaskan  sikapnya  tentang  kegiatan  pornografi  dan  pornoaksi,  “DPR  perlu segera  membahas  dan  mengesahkan  RUU  tentang  Pornografi  sebagai  prioritas utama dalam proses legislatif demi kepentingan membangun jati diri dan moralitas bangsa”.
Dalam  pandangan  Muhammadiyah,  pembahasan  serta  pengesahaan  RUU APP  harus  menjadi  perioritas  utama  dari  RUU-RUU  lain.  Keresahaan  atas meluasnya  tingkah  laku  yang  tidak  bermoral  menunjukan  pentingnya  regulasi dalam  masalah  ini.  Tingkah  laku  yang  menyimpang  dikalangan  generasi  muda, moralitas,  akhlak  dan  nilai-nilai  agama  sudah  tidak  berdaya  lagi  menghadapi industri  kapitalisme  yang  mengeksploitasi  erotisme.  Jadi  bagi  Muhammadiyah perlu adanya intervensi dari negara dalam bentuk regulasi.
Bahkan,  Muktamar  Muhammadiyah  ke-45  juga  merekomendasikan  agar kekuatan-kekuatan  Islam  dan  komponen  masyarakat  lain  secara  bersama memberantas  segala  kemungkaran  dalam  tubuh  bangsa.  Muhammadiyah  perlu meningkatkan kerja sama dengan ormas Islam dan komponen masyarakat lainnya
39 http://www.nu.or.id/post/read/912/nu-dan-muhammadiyah-tengah-bentuk-tim-tafsir-korupsi, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.
40 Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006 .(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Hal 330.
untuk  memberantas  berbagi  bentuk  kemungkaran  yang  tumbuh  subur  di  tanah air. 41
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Muhammadiyah  termasuk kekuataan sosial yang mendorong segera disahkanya RUU APP menjadi Undang- Undang  (UU).  Perlunya  RUU  APP  disahkan  sebagai  bentuk  rasa  keprihatinan bersama.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Ketua  PP  Muhammadiyah,  Muchkas  Abror, menurutnya    pornografi  dan  pornoaksi  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat semakin  merajalela  serta  mengkhawatirkan,  yang  ditandai  dengan  maraknya terbitnya surat kabar, majalah, tabloid, VCD yang berbau porno, belum lagi acara- acara TV yang seronok ditayangkan dengan mengedepankan erotisme, membawa dampak  negatif  yang  sangat  luas  terutama  bagi  kalangan  remaja  dan  anak-anak. Fenomena tersebut seharusnya mendewasakan bangsa untuk meresponnya dengan cara-cara rasional, objektif dan mengedepankan nurani kemanusiaan. 42

## Konsep Resolusi Konflik Dari Muhammadiyah Kepada Pemerintah
Muhammadiyah  melakukan  serangkaian  kegiataan  dalam  merespon konflik  diberbagai  daerah,  seperti  kegiataan  seminar,  temu  elit  Muhammadiyah nasional,  dialog  elit  lokal  dan  membuat  tim  untuk  mengunjungi  daerah  konflik. Beberapa  elit  Muhammadiyah  ditugaskan  untuk  mengunjungi  daerah-daerah konflik  guna  memperoleh  informasi  mengenai  perkembangaan  terakhir,  serta menentukan peran tepat yang bisa dilakukan Muhammadiyah.
Untuk daerah konflik dikirim : Drs. Muchlas  Abror (Papua) pada tanggal 9-12 Februari 2003, Drs. Rosyad Soleh dan Ir. Dasron Hamid, M.Sc (Aceh) pada tanggal 16-17 Februari 2003, Drs. Haedar Nashir. M.Si (Ambon) pada tanggal 27- 28  Februari  2003,  Drs,  Dasron  Hamid.  M.Sc  dan  Drs.  Hajriyanto  Y.  Thohari (Poso) pada tanggal 28 Februari-1 Maret 2003 . 43
Terdapat  beberapa  upaya  yang  ditempuh  Muhammadiyah  dalam melakukan  resolusi  konflik  pada  empat  wilayah  (Papua,  Aceh,  Ambon,  Poso). Dalam  konflik  di  daerah  Papua,  Muhammadiyah  melakukan  dialog  antara  elit lokal dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah, dalam pertemuan itu selain dihadiri tokoh-tokoh  Papua,  juga  dihadiri  Prof.  Syafii  Maarif  (Ketua  PP  Muhammadiyah 2000-2005),  Prof.  Chamamah  Soeratno,  Rahmawati  Husein,  Pendeta  Engkih Ganda Kusuma, Darson Hamid dan Rosyad Sholeh.
Dalam pertemuan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa pemicu konflik di Papua bukan faktor agama, karena kehidupan keagamaan disana berjalan  harmonis,  justru  konflik  yang  terjadi  di  Papua  itu  bersifat  vertikal  yang dipicu  oleh  kesenjangan  dan  keadilan  sosial  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Selain itu akar konflik  Papua adanya dominasi  militer, kebijakan sentralistik dan birokrasi yang tergantung pada pusat. 44
Dari  pertemuan  antara  elit  lokal  Papua  dengan  PP  Muhammadiyah dihasilkan  beberapa  rekomendasi,  bahwa  masalah  Papua  bukan  masalah  agama, justru  isu  agama  telah  dipolitisir  oleh  pihak-pihak  tertentu  demi  ambisi  politik kekuasanya,  maka  untuk  menjembatani  isu  yang  bersifat  rasial  diharapkan
41 Ibid Hal 334
42 Ibid Hal 336
43 Ibid Hal 351-352.
44 Ibid Hal 357.
labelisasi  sosial  seperti  mayoritas-minoritas,  Jawa-Non  Jawa  dan  asli-pendatang dihindari. 45 Serta,  pemerintah  pusat  harus  mengambil  kebijakan  bersifat  dialogis tidak  100%  mengedepankan  pendekataan  keamanan,  serta  yang  terpenting memberikan perhatian  yang serius terkait kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan Papua.
Untuk mendalami konflik Aceh, Muhammadiyah mengutus delegasi  yang dipimpin oleh Prof. Syafii Maarif dengan anggota Rosyad Sholeh, Muchlas Abror, Dasron  Hamid,  Haedar  Nashir  dan  Rahmawati  Husein.  Kehadiran  tim  PP Muhammadiyah  ini  di  Aceh  berusaha  merekatkan  visi  kebangsaan,  sehingga persoalaan konflik Aceh tidak menjadi semakin berkelanjutan. Bahkan, kehadiran tim  Muhammadiyah  menurut  Ketua  PW  Muhammadiyah  Aceh  diharapkan  dapat mendorong  penyelesaian  konflik  di  Aceh  dengan  cara-cara  damai  melalui perundingan. 46
Format rekonsiliasi PP Muhammadiyah di Aceh tidak jauh berbeda dengan rekonsiliasi  di  Papua,  dimana  digelar  pertemuan  antara  tim  Muhammadiyah dengan elit-elit lokal Aceh untuk menyelami permasalahan konflik di Aceh. Dari pertemuan  itu  menghasilkan  beberapa  rekomendasi  dari  PP  Muhammadiyah dalam  penyelesaian  konflik  di  Aceh  : Pertama ,  diperlukan  otonomi  khusus  yang serius  dan  mengurangi  ketergantungan  daerah  kepada  pusat .  Kedua ,  KKN diangkat  sebagai  satu  masalah  yang  berkembang  di  Aceh. Ketiga ,  Aceh  benar- benar  menjadi  Darussalam  dalam  segenap  lapangan  kehidupan. Keempat , diperlukan penerjemahaan syariat Islam yang lebih jelas dan aplikatif, tidak hanya berhenti pada simbol-simbol keagamaan. 47
Dalam kasus Ambon, PP Muhammadiyah membentuk Tim yang dipimpin Prof. Din Syamsuddin  dengan  anggota Haedar Nashir, Harjriyanto  Thohari, Said Tuhuleley, Wardanah Muhadi, Noordjannah Djohantini dan Hery Sucipto. Tim PP Muhammadiyah  melakukan  pertemuan  dengan  elit  lokal  Ambon,  dari  pertemuan itu tim memperoleh masukan berkaitan dengan masalah internal Muhammadiyah, yaitu  merehabilitasi  serta  merekontruksi  kembali  amal  usaha  Muhammadiyah yang hancur pasca konflik di Ambon seperti TK, SD, SMP dan SMU.
Sedangkan rekomendasi  PP Muhammadiyah terkait konflik Ambon, yaitu diperlukan  forum  keterbukaan,  forum  yang  dialogis  dalam  rangka  membangun dan  menjaga  kesepakatan  perdamaian.  Serta  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus menjadi pengayom-mediator  untuk merekatkan integrasi serta meredam konflik. 48 Dalam konflik di daerah Poso, PP Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan Pemda,  dari  pertemuan  itu  diperoleh  berbagai  informasi,  diantaranya    Pemda membangun  kerja  sama  dengan  seluruh  pihak  seperti  polisi,  tentara  dan  tokoh- tokoh  agama  dalam  rangka  meredam  konflik,  serta  membangun  kembali  kondisi sosial  ekonomi  warga  masyarakat  dan  menyantuni  mereka  yang  menjadi  korban konflik.
Ketika  PP  Muhammadiyah  bertemu  dengan  warga  Muhammadiyah  di Poso,  ada  beberapa  amanah  yang  disampaikan. Pertama ,  umat  Islam  harus memperkuat hati, keyakinan, kesabaran dan ikhtiar. Kedua , membangun jaringan komunikasi  yang  efektif  dan  efisien. Ketiga, menggairahkan  kembali  aktifitas
45 Ibid Hal 357.
46 Ibid Hal 359.
47 Ibid Hal 359-360.
48 Ibid Hal 360-361.
Muhammadiyah. Keempat, melengkapi  data  informasi  yang  telah  terhimpun  dan mendorong  pemantapan  rekonsiliasi. 49 Dari  temuan  PP  Muhammadiyah,  konflik Poso berakar pada adanya ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi, politik dan sentimen  keagamaan.  Maka  bagi  Muhammadiyah  diperlukan  realisasi  nyata disertai langkah-langkah rehabilitasi daerah, dengan pemekaraan Kabupaten.

## Pelaksanan Pemilihan Umum Tahun 2004
Menyambut  pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu  Presiden-Wakil Presiden  tahun  2004,  Muhammadiyah  bersama  Nahdatul  Ulama  (NU),  kembali menjalin  kemitraan  dalam  menggaungkan  gerakan  nasional  anti  korupsi,  dengan mengeluarkan panduan  kepada masyarakat supaya tidak memilih politisi korup di dalam  bilik  suara.  Panduan  kepada  pemilih  ini  berupa  kriteria-kriteria  pemimpin yang  bisa  dipilih  oleh  masyarakat,  jadi  bukan  mempublikasikan  daftar  politisi busuk  seperti  yang  dilakukan  beberapa  LSM  anti  korupsi.  Selain  itu  dalam panduan,  bagi  masyarakat  disertakan  juga  beberapa  slogan  anti  koruptor  dengan menggunakan pendekatan agama.
Misalnya,  koruptor  dilaknat  Allah,  koruptor  cermin  kemunafikan  dan kekufuran, dosa korupsi tidak bisa dihapus dengan memberi infak, koruptor lebih kejam  dari  terorisme  dan  sebagainya.  Selanjutnya,  NU  dan  Muhammadiyah menyerukan  kepada  masyarakat  untuk  memberi  sanksi  moral  pada  koruptor. Sebab, sanksi moral akan lebih efektif dalam menghukum para koruptor, diantara sanksi  moral  yang  dianjurkan  adalah;  jangan  bermakmum  pada  imam  dan mendengarkan khotbah  dari seorang koruptor, mengeluarkan koruptor dari daftar penceramah dan khatib. 50

## Konflik KPK Dengan Kepolisian
Masa  pemerintahaan  SBY-JK  terdapat  salah  satu  isu  yang  menyedot perhatian masyarakat, yaitu kasus perseteruan dua lembaga penegak hukum antara Kepolisian  dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  atau  publik  Indonesia lebih faamiliar dengan istilah cicak melawan buaya.
Terkait kasus perseteruan KPK dengan Kepolisian, sikap Muhammadiyah sejak  dari  awal  sudah  jelas,  terlebih  setelah  diperdengarkan  rekaman  percakapan antara  pengusaha  Anggodo  dengan  sejumlah  orang  yang  diputar  di  Mahkamah Konstitusi  (MK),  ketika  itu  Prof.  Din  Syamduddin  Ketua  Umum  PP Muhammadiyah  periode  2010-2015,  menilai  kriminalisasi  terhadap  pimpinan KPK  tidak  terbantahkan.  Ia  meminta  dua  pimpinan  yang  menjadi  korban,  Bibit Samad  Riyanto  dan  Chandra  Hamzah,  segera  dibebaskan  demi  keadilan  hukum. Bahkan,  Din  juga  menyerukan  kepada  seluruh  elemen  rakyat  yang  cinta  hukum dan  keadilan  untuk  melanjutkan  gerakan  moral  untuk  penegakan  supremasi hukum  dan  pemberantasan  korupsi  secara  sejati,  dan  mengawalnya  dari  segala upaya pelemahan dan penyalahgunaan kekuasaan. 51
49 Ibid Hal 360-361.
50 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9503/numuhammadiyah-susun-panduan-tidak- pilih-politisi-korup, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.
51 http://news.detik.com/berita/1234459/ketum-pp-muhammadiyah-demi-keadilan-bebaskan- chandra-dan-bibit, di akses pada tanggal 2 Agustus 2016.
Bagi  Muhammadiyah,  sudah  seharusnya  Presiden  SBY  perlu  mengambil langkah  keberpihakan  nyata  kepada  KPK  sebagai  bentuk  tekad  pemberantasan korupsi  secara  tegas.  Bahkan,  Din  Syamsuddin  menyatakan  dirinya  bersedia dengan  ikut  barisan  orang-orang  yang  menjaminkan  dirinya  demi  penangguhan penahanan  dua  pimpinan  KPK  nonaktif,  Bibit  Samad  Riyanto  dan  Chandra  M Hamzah. 52

## Jihad Konstitusi Ormas Islam Muhammadiyah
Muhammadiyah  berkomitmen  menjadikan  bangsa  Indonesia  sebagai negara maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat, sama seperti cita-cita serta tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang Indonesia merdeka, Muhammadiyah melihat banyak kemajuan yang telah dicapai, kemajuan  yang  dimaksud  Muhammadiyah  adalah  pertumbuhan  ekonomi, peningkatan  kehidupan  berdemokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Meski  demikian, menurut  Muhammadiyah  masih  banyak  persoalan  yang  harus  diselesaikan, terdapat  tiga  persoalan  mendasar  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  :  stagnasi, deviasi dan distorsi kehidupan kebangsaan. 53
Ketiga  persoalan  itu  terlihat  dari  masifnya  korupsi,  lemahnya  penegakan hukum,  eksploitasi  dan  penguasaan  sumber  daya  alam  oleh  pihak  asing.  Kondisi ini  mengakibatkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  dicita-citakan  bangsa Indonesia  belum  dapat  terwujud,  padahal  bagi  Muhammadiyah  Indonesia memiliki  modal  besar  menjadi  negara  maju,  salah  satunya  ialah  modal  sejarah serta  budaya  yang  terbukti  berhasil  menumbuhkan  nasionalisme  memerangi penjajahan. 54 Muhammadiyah  saat  ini  melihat  hambatan  terbesar  bangsa Indonesia,  yaitu banyaknya  perilaku serta kebijakan menyimpang dari konstitusi. Untuk mengatasinya Muhammadiyah memainkan peran politik kebangsaan, yaitu Jihad Konstitusi.
Jihad  dalam  Islam  berarti  mengerahkan  seluruh  tenaga,  daya,  dana  dan pikiran  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  yang  diridai  Allah  SWT.  Muhammadiyah mengartikan  Jihad  Konstitusi  sebagai  gerakan  untuk  mengambil  alih  undang- undang  agar  tidak  menyimpang  dari  konstitusi.  Langkah  kongkrit  yang  diambil Muhammadiyah  adalah  menginventarisasi  sedikitnya  115  undang-undang  yang melanggar  konstitusi,  terutama  pasal  33  UUD  1945.  Pasal  tersebut  mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan hanya itu, Pasal 33 UUD 1945 juga mengamanatkan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.
Hal ini membuat Muhammadiyah mengajukan gugatan uji materi undang- undang yang dianggap telah menyeleweng dari amanat konstitusi. Maka semenjak tahun 2012, Muhammadiyah telah mengajukan uji materi sedikitnya tujuh undang- undang,  empat  diantaranya  sudah  dikabulkan  oleh  majelis  hakim  Mahkamah Konsitusi  (MK),  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Minyak
52 http://politik.news.viva.co.id/news/read/101602-din-ikut-pasang-badan-demi-bibit-dan-chandra, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.
53 Anita Yossihara, Muktamar Muhammadiyah dan Jihad Kebangsaan Muhammadiyah . (Harian Kompas, tanggal 8 Juli 2015) Hal 5.
54 Ibid Hal 5
dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit. 55
Keempat undang-undang tersebut berkaitan erat dengan rakyat. Bahkan, salah satu yang fenomenal adalah dikabulkannya uji materi terhadap undang-undang tentang migas  yang  berdampak  terhadap  pembubaran  Badan  Pelaksana  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Selain tidak memiliki kekuataan hukum, keberadaan BP Migas juga dinilai bisa  memicu  liberalisasi  dalam  pengelolaan  Migas.  Terkabulkannya  gugatan Muhammadiyah ini merupakan kemenangan Jihad Konstitusi, ini merupakan salah satu  upaya  Muhammadiyah  agar  privatiasasi  serta  komersialisasi  pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta yang merugikan rakyat Indonesia bisa dicegah. Bagi  Muhammadiyah,  Jihad  Konstitusi  tidak  akan  berhenti  selama  masih terdapat  undang-undang  yang  bertentangan  dengan  amanat  UUD  1945,  jihad  ini dilakukan  hanya  untuk  mengembalikan  pengelolaan  sumber  daya  alam  serta perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada negara, dengan cara tersebut, negara bertanggungjawab penuh mengelola sumber daya alam untuk manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  rakyat  sesuai  cita-cita  masyarakat adil dan makmur. 56
Setelah  berhasil  memenangkan  empat  kali  uji  materi,  Muhammadiyah kembali  mengajukan  permohonaan  uji  materi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2009  tentang  Ketenagalistrikan,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1999  tentang Sistem Lalu Lintas, Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

## Melawan Rezim Kebohongan
Pada  tanggal  10  Januari  2011  para  pemimpin  lintas  agama  mengeluarkan pernyataan terbuka di Kantor PP Muhammadiyah yang kemudian dikenal sebagai kebohongan  rezim  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  meski  para  pemimpin serta tokoh lintas agama ini tidak secara resmi mewakili organisasi atau umatnya masing-masing. Namun, mereka cukup representatif mewakili umat lintas agama. Mereka  terdiri  dari  Ahmad  Syafii  Maarif  (Mantan  Ketua  PP Muhammadiyah), Andreas Yewangoe (Ketua Persekutuan Gereja Indonesia), Din Syamsuddin  (Ketua  PP  Muhammadiyah  dan  Wakil  Ketua  Majelis  Ulama Indonesia/MUI),  Mrg  Martinus  D  Situmorang  (Ketua  Konferensi  Wali  Gereja Indonesia/KWI),  Biksu  Sri  Mahathera  Pannyavaro  (Mahanayakka  Buddha Mahasangha  Therevada  Indonesia),  KH.  Salahuddin  Wahid  (Pengasuh  Pondok Pesantren  Tebuireng  dan  Tokoh  Nasional  Nahdatul  Ulama)  dan  I  Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI).
Pernyataan  terbuka  yang  dibuat  para  tokoh  lintas  agama  ini  dibuat  tidak secara  tergesa-gesa,  tetapi  didahului  beberapa  pertemuan  berkali-kali  diantara mereka,  bahkan  dalam  penyusunan  draf  pernyataan  yang  mengungkapkan berbagai  permasalah  serius  yang  tengah  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam prosesnya mereka menyusunnya berkali-kali. 57
55 Ibid 56 Ibid Hal 5
57 Azyumardi Azra, Menggugat Pembohongan Publik . (Harian Kompas, tanggal 14 Januari 2011).
Menurut    mereka  pemerintahaan  SBY-Boediono  telah  banyak  melakukan kebohongan publik, dalam lampiran pernyataan terbuka itu kelompok lintas agama ini  mendaftar  sembilan  kebohongan  pemerintah,  diantaranya  kegagalan mengurangi kemiskinan dan ketahanan pangan, ketidakbenaran klaim SBY bahwa ia  menjadi  target  terorisme,  kegagalan  menuntaskan  pembunuhan  aktifis  HAM (Munir),  kegagalan  meningkatkan  kemajuan  pendidikan,  serta  kegagalan melindungi kelestariaan laut dan renegosiasi kontrak dengan PT. Freeport.
Kemudian, sembilan (diantaranya) kebohongan baru, mulai dari kegagalan mencegah aksi kekerasan organisasi massa (ormas) tertentu atas nama agama serta kekerasan terhadap pers, kegagalan melindungi tenaga kerja Indonesia  (TKI) dan kegagalan memberantas kasus mafia hukum.
Pernyataan  dari  para  tokoh  lintas  agama  ini  merupakan  salah  satu  peran penting  yang  dilakukan  sebagai  wakil  umat  yang  merepresentasikan  kekuataan civil  society di  masyarakat,  bagi  mereka  sejatinya  pemimpin  agama  itu  tidak sebatas  menyampaikan  dogma  agama  diruang-ruang  tempat  ibadah  saja,  tetapi menyerukan perbaikan kehidupan sosial di masyarakat.

## I. Kesimpulan
Berdasrkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  peran  politik  moral Muhammadiyah dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama ,  pasca  reformasi  ormas  Islam  Muhammadiyah  memainkan  peran  cukup signifikan sebagai kekuatan civil society dalam pentas politik nasional, meskipun peran  yang  dimainkan  Muhammadiyah  itu  sebatas  politik  moral  yang  tidak berkaitan dengan politik praktis, diantara peran Muhammadiyah adalah : Pertama, memberikan  masukan  dalam  proses  legislasi  di  DPR  RI  terkait  pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP).
Kedua,  memberikan  masukan  penyelesaian  konflik  dibeberapa  daerah seperti  Aceh,  Ambon,  Poso  dan  Papua.  Rumusan  penyelesaian  konflik  dibuat Muhammadiyah,  setelah  sebelumnya  para  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah mendatangi  daerah  konflik  bertemu  dengan  elit  lokal  untuk  mengumpulkan informasi terkait sumber dan penyelesaian konflik.
Kedua ,  pasca  reformasi  ormas  Islam  Muhammadiyah  memainkan  peran  sebagai penyeimbang yang mewakili kekuataan civil society terhadap pemerintah, diantara peran sebagai kekuataan pengontrol jalannya roda pemerintahan : Muhammadiyah bersama kekuataan civil society lain, mempelopori gerakan moral anti  korupsi  yang  dikemas  dengan  istilah  Jihad  Melawan  Korupsi.  Kemudian, ketika  terjadi  konflik  KPK  VS  Kepolisian,  Muhammadiyah  bersama  eleman  anti korupsi menggalang dukungan moral terhadap KPK yang telah dikriminalisasi.
Terakhir,  melakukan  uji  materil  terhadap  berbagai  Undang-Undang  (UU) yang dinilai membahayakan kekayaan alam Indonesia, dan Keempat, ikut terlibat dalam  memberikan  pernyataan  bersama  tokoh  lintas  agama  mengkritisi pemerintahan SBY-Boediono.
Ketiga ,  dalam  menyalurkan  apirasinya    ormas  Islam  Muhammadiyah  melalui media  cetak,  online  dan  elektronik.  Menggunakan  jalur  konsitusional  melalui Mahkamah  Konstitusi  ketika  uji  materil  undang-undang,  serta  melakukan konfrensi press bersama kekuatan civil society lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahar,  Ahmad, Amien  Rais  :  Gagasan  dan  Pemikiran  Menggapai  Masa  Depan Indonesia Baru . (Yogyakarta : Pena Cendikia, 1998).
Culla,  Adi    Suryadi, Masyarakat  Madani  :  Pemikiran,  Teori  dan  Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi . (Jakarta : Rajawali Pers, 1999). Diamond, Larry, Rethinking Civil Society : Toward Democratic Consolidation Gaffar,  Afan, Politik  Indonesia  :  Transisi  Menuju  Demokrasi. (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2006).
Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society . (Jakarta : LP3ES, 1996). Hesti,  dan  Luthfi  J.  Kurniawan, Negara,  Civil  Society  dan  Demokratisasi  : Membangun  Gerakan  Sosial  dan  Solidaritas  Sosial  dalam  Merebut Perubahan . (Malang : In-Trans Publishing, 2012). Jurdi,  Syarifuddin, Elite  Muhammadiyah  dan  Kekuasaan  Politik  :  Studi  Tentang Tingkah  Laku  Politik  Elite  Lokal  Muhammadiyah  Sesudah  Orde  Baru. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004).
Jurdi,  Syarifuddin, Muhammadiyah  Dalam  Dinamika  Politik  Indonesia  1966- 2006 . (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). Kuntowijoyo, Paradigma  Islam  :  Interpretasi    Untuk  Aksi .  (Bandung  :    Penerbit Mizan, 2008).
Najib,  Muhammad  (editor), Suara  Amien  Rais  Suara  Rakyat .  (Jakarta  :  Gema Insani Press, 1998).
Nashir,  Haedar, Memahami  Ideologi  Muhammadiyah .  (Yogyakarta  :  Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016).
Nawawi, Hadari, Metodologi Penelitian Bidang Sosial . (Yogyakrata : Gajah Mada University Press, 1987).
Qodir,  Zuly, Islam  Syariah  Vis-A-Vis  Negara  :  Ideologi  Gerakan  Politik  di Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007). Qodir,Zuly, Achmad Nurmandi dan Nurul Yamin, Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Amal Usaha. (Yogykarta : Pustaka Pelajar, 2015) Qodir,  Zuly ,  Islam  Syariah  Vis-A-Vis  Negara  :  Ideologi  Gerakan  Politik  di Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007). Suharsono, Metode Penelitian Sosial . (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996). Tuijl,  Lisan  Jordan  dan  Peter  Van, Akuntabilitas  LSM  :  Politik,  Prinsip  dan Inovasi . (Jakarta : LP3ES, 2009).
Makalah Muhadjir Effendy dan Asep Nurjaman, Reformulasi Ijtihad Politik Muhammadiyah . Makalah untuk Seminar Nasional “Muhammadiyah, Civil Society dan Negara : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua”. Tanggal 25 April 2015
Hajriyanto  Y.  Thohari, Meletakan  Muhammadiyah  dalam  Dinamika  Politik  : Upaya  Merumuskan  Kembali  Ijtihad  Politik  Muhammadiyah .  Makalah untuk  Seminar  Nasional  “Muhammadiyah,  Civil  Society  dan  Negara  : Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua”. Tanggal 25 April 2015.

## Koran
Hasyim Muzadi Hadiri Deklarasi Anti Korupsi. (Harian Kompas, tanggal 24 Mei 2004).
Anita Yossihara, Muktamar Muhammadiyah dan Jihad Kebangsaan
Muhammadiyah . (Harian Kompas, tanggal 8 Juli 2015)
Azyumardi  Azra, Menggugat  Pembohongan Publik . (Harian Kompas, tanggal  14 Januari 2011).
Majalah
Edisi Khusus Majalah Islam Sabili, Muhammadiyah : Meretas Jalan Baru Untuk Indonesia dalam Sejarah Emas Muslim Indonesia, No.9 Tahun X 2003. Haedar  Nashir, Memahami  Nilai  dan  Budaya  Muhammadiyah (Majalah  Suara Muhammadiyah, No.4 Tahun 2014).
Internet
http://www.nu.or.id/post/read/912/nu-dan-muhammadiyah-tengah-bentuk-tim- tafsir-korupsi, diakses pada tanggal 20 Juli 2016 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9503/numuhammadiyah-susun- panduan-tidak-pilih-politisi-korup, diakses pada tanggal 20 Juli 2016. http://news.detik.com/berita/1234459/ketum-pp-muhammadiyah-demi-keadilan- bebaskan-chandra-dan-bibit, di akses pada tanggal 2 Agustus 2016. http://politik.news.viva.co.id/news/read/101602-din-ikut-pasang-badan-demi- bibit-dan-chandra, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.