Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Bagi Komunikasi Pada Mediasi Sengketa Perdata di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Prak k di Amerika Serikat
I Gus  Ngurah Parikesit Widiatedja *

## Abstrak
Peran  mediasi  sebagai  penyelesaian  sengketa  alterna f  untuk  sengketa  perdata  yang semakin  populer  digunakan  pada  prak knya  belum  berjalan  maksimal.  Salah  satu penyebabnya adalah kekaburan pengaturan prinsip kerahasiaan ( conﬁden al principle ) bagi komunikasi  yang  terjadi  pada  proses  mediasi.  Aturan  hukum  di  Indonesia  hanya menjelaskan bahwa mediasi dilangsungkan berdasarkan pada asas tertutup dan mediator berkewajiban menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap pada mediasi. Sebagai perbandingan, aturan hukum di Amerika Serikat sudah diatur bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan mediasi tunduk pada conﬁden al principle, sehingga proses komunikasi mendapatkan hak is mewa  ( privilege )  dengan  dak  dapat  dijadikan  barang  buk   dan  seluruh  pihak  yang terlibat dalam mediasi  dak dapat dijadikan saksi pada  persidangan berikutnya. Dengan demikian, dibutukan rekonstruksi pengaturan terkait ruang lingkup komunikasi pada proses mediasi yang terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al principle; pengaturan terka  pelepasan hak is mewa  komunikasi  dari conﬁden al  principle; dan  pengaturan  terkait  pengecualian terhadap komunikasi yang terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al principle .
Kata Kunci: conﬁden al principle , komunikasi, mediasi, penyelesaian sengketa alterna f, sengketa perdata.

## The Reconstruc on of Conﬁden al Principle for Communica on in Civil Dispute Se lement through Media on: Compara ve Study with United States of America

## Abstract
Although  being  popular,  the  role  of  media on  in  resolving  civil  disputes  is  yet  to  be maximalized. One of the reasons is the the vague regula on concerning the conﬁden al principle for communica on in media on. The exis ng regula on in Indonesia only explains that  media on  is  undertaken  based  on  closed  principle  and  the  mediator  is  obliged  to maintain conﬁden ality the conﬁden ality of any communica on, either in oral or wri en forms,  revealed  during  media on.  Whereas  in  comparison,  the  regula on  in  the  United States of America s pulates that all forms of communica ons occured during media on or is made  for  purposes  of  conduc ng  or  par cipa ng  in  media on  are  subjects  to  the conﬁden al principle. Hence, those communica ons have privilege and thus cannot be used as  evidence  and  all  involved  par es  cannot  act  as  witnesses  at  the  subsequent  court proceeding. Therefore, the reconstruc on of the exis ng regula ons should clearly classify
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, , S.H. ngurahparikesit@gmail.com (Universitas Brawijaya), M.Hum. (Universitas Brawijaya), LL.M. (University of Washington).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
communica ons that are conﬁden al in media on. Consequently, it should regulate the way the par es may waive the conﬁden al principle. Furthermore, the excep ons of conﬁden al principle for communica on in media on should also be clearly deﬁned.
Keywords: conﬁden al  principle,  communica on,  media on,  alterna ve  dispute se lement, civil dispute.

## A. Pendahuluan
Mediasi  telah  mendapatkan  tempat  tersendiri  sebagai  bagian  dari  alterna f penyelesaian  sengketa  permasalahan  perdata  di  Indonesia  baik  di njau  dari perspek f  sosiologis,  ﬁlosoﬁs,  maupun  yuridis.  Secara  sosiologis,  mediasi merupakan  jawaban  atas  ke dakpuasan  masyarakat  Indonesia  atas  proses penyelesaian  sengketa  melalui  proses  pengadilan  yang  sangat  panjang  dan membutuhkan  biaya  besar.¹  Realitas  ini  tentu  melihat  sejumlah  aturan  formal prosedural  yang  harus  dijalankan.  Tidak  hanya  itu,  proses  upaya  hukum  yang berjenjang  dan  putusan  yang  terkadang  dak  dapat  tereksekusi  dengan  tepat manambah derita masyarakat pencari keadilan.²
Secara  ﬁlosoﬁs,  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan menghasilkan suatu putusan yang bersifat win-lose solu on . Pendikotomian pihak menang-kalah,  salah-benar,  dan  puas- dak  puas  dapat  menimbulkan permasalahan  baru  bagi  para  pihak.  Sementara  itu,  mediasi  bertujuan menghasilkan kesepakatan win-win solu on yang dapat diterima para pihak dengan bantuan mediator sebagai pihak ke ga yang  dak hanya netral³ namun juga  dak memiliki kewenangan dalam mengambil putusan terhadap sengketa yang terjadi.⁴ Mediasi  merupakan  proses  yang forward  looking dan  bukan backward  looking . Lovenheim  menyebutkan: ”The  goal  is  not  truth  ﬁnding  or  law  imposing,  but problem solving.”⁵
Secara  yuridis,  eksistensi  mediasi  telah  diakui  dalam  sejumlah  peraturan nasional.  Pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS)  disebutkan  bahwa  mediasi  adalah proses  kelanjutan  dari  gagalnya  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak.⁶
¹ Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2003, hlm.
4.
² Anggreany  Arief,  “Mediasi  Sebagai  Alterna f  Penyelesaian  Perkara  Perdata”, Al-Risalah ,  Vol.  12,  No.  2, November 2012, hlm. 305.
³ Rachmadi Usman, Op.cit ., hlm. 2-3.
⁴ Muslih M.Z., Mediasi: Suatu Pengantar Teori dan Praktek, Semarang: Walisongo Media on Centre, 2007, hlm. 45.
⁵ Peter Lovenheim, How to Mediate Your Dispute , Berkeley: Nolo-Press, 1996, hlm. 46.
⁶ Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alterna f Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).
98 PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Sementara itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  (Perma  Prosedur  Mediasi),  seluruh  sengketa perdata yang berada di pengadilan pertama wajib menggunakan mediasi terlebih dahulu.  Apabila  para  pihak  dak  menempuh  proses  mediasi,  hal  tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁷ Di samping itu, disebutkan pula bahwa selain  dipergunakan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  Perma  ini  dapat  juga diterapkan  untuk  lingkungan  badan  peradilan  lainnya.⁸  Terintegrasinya  mediasi dalam  proses  acara  pengadilan  adalah  untuk  memfasilitasi  dan  membantu  para pihak bersengketa demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui perundingan menuju perdamaian yang disepaka  oleh kedua belah pihak.⁹
Kenda pun  menunjukkan  eksistensi  yang  semakin  kuat  di  masyarakat, efek vitas  mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata  belum  berjalan maksimal.  Data  Mahkamah  Agung  (MA)  mengungkapkan  bahwa  dari  banyaknya perkara yang mencoba mediasi sebagai alterna f penyelesaian sengketa, hanya 4 (empat) persen yang berujung pada perjanjian perdamaian.¹⁰ Indikasi lainnya dapat dilihat dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Karangayar Jawa Tengah. Pada tahun 2011, jumlah perkara yang dimediasi adalah 429 perkara, namun hanya 3 ( ga) perkara yang berakhir melalui perjanjian perdamaian.¹¹
Jika ditelusuri lebih jauh, salah satu k pangkal  dak efek fnya proses mediasi adalah  ke dakjelasan  ataupun  kekaburan  pengaturan  mengenai  prinsip kerahasiaan (conﬁden al  principle) bagi  komunikasi  yang  terjadi  selama  proses mediasi berlangsung. Perma Prosedur Mediasi hanya menjelaskan bahwa mediasi dilangsungkan  berdasarkan  pada  asas  tertutup  kecuali  para  pihak  menyatakan lain.¹²  Pada  Pedoman  Perilaku  Mediator  yang  dikeluarkan  MA,  mediator berkewajiban menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang  terungkap  dalam  proses  mediasi.¹³  Dengan  kata  lain,  terdapat  potensi kekosongan dan kekaburan norma yang mengatur ruang lingkup komunikasi yang
⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Prosedur Mediasi).
⁸ Pasal 16 Perma Prosedur Mediasi.
⁹ I  Made  Sukadana, Mediasi  Peradilan:  Mediasi  dalam  Sistem  Peradilan  Perdata  Indonesia  Dalam  Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan , Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 112.
¹⁰  H u k u m   O n l i n e ,   “ K e s u k s e s a n   M e d i a s i   d i   I n d o n e s i a   M a s i h   R e n d a h ” , h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52394a64d6cd3/kesuksesan-mediasi-di-indonesia-masih- rendah , diakses 24 Januari 2015.
¹¹ A r t h a   S u h a n g ga ,   d k k . ,   “ Fa k to r-fa k to r   Pe n g h a m b at   Ke b e r h a s i l a n   M e d i a s i   Pe rc e ra i a n ” , h p://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/ar cle/viewFile/427/400 diunduh 19 Januari 2015.
¹²  Pasal 6 Perma Prosedur Mediasi.
¹³  Pasal 4 Pedoman Perilaku Mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada 11 Februari 2011 (Pedoman Perilaku Mediator).
99

## Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al .  Timbul  pula  suatu  pertanyaan  tentang pemberlakuan conﬁden al  principle apabila  suatu  komunikasi  yang  telah  dan sedang dilakukan merupakan komunikasi yang    dak berkaitan dengan   sengketa perdata yang sedang dimediasi. Terlebih lagi mengenai sejauh mana conﬁden al principle ini  diberlakukan  kepada  mediator,  penggugat,  tergugat,  dan  kuasa hukumnya.
Mediasi telah menjadi alterna f penyelesaian sengketa perdata yang efek f di Amerika  Serikat.¹⁴  Sebagai  contoh , dari  tahun  2005  hingga  2008  terdapat  523 proses mediasi yang berujung pada perjanjian perdamaian dari total 763 sengketa perdata yang ditangani di Negara Bagian Georgia . ¹⁵ Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan  mediasi  adalah  pengaturan conﬁden al  principle yang  tegas  dan terperinci bagi se ap komunikasi yang terjadi selama proses mediasi.¹⁶
The  Uniform  Media on  Act (UMA)  yang  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan mediasi  di  Amerika  Serikat  pada  prinsipnya  mengatur  bahwa  segala  bentuk komunikasi  yang  terjadi  dan  berhubungan  dengan  pelaksanaan  mediasi  akan tunduk  pada conﬁden al  principle .¹⁷  Dengan  demikian,  proses  komunikasi mendapatkan hak is mewa (privilege) dengan  dak dapat menjadi barang buk dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi  dak dapat dijadikan saksi  pada  persidangan  berikutnya  serta  dak  dapat  dikenakan  ndakan  hukum atas komunikasi yang mereka lakukan selama proses mediasi terjadi.¹⁸
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  ar kel  ini  akan  mengiden ﬁkasi  dan menganalisis  sejumlah  peraturan  nasional  yang  mengatur  tentang conﬁden al principle khususnya  dalam  hal  komunikasi  yang  terjadi  pada  proses  mediasi sengketa perdata. Selanjutnya, peneli an ini berupaya merekonstruksi pengaturan conﬁden al principle bagi komunikasi yang terjadi pada proses mediasi sengketa perdata  di  Indonesia  setelah  melakukan  perbandingan  dengan  praktik  yang terdapat di Amerika Serikat.

## B. Mediasi dan Keutamaan Conﬁden al Principle
Terdapat  beberapa  pendapat  yang  berupaya  menjelaskan  proses  yang sesungguhnya  bersifat  informal  dalam  mendeﬁniskan  proses  mediasi.  Mediasi
¹⁴  Alan  Kirtley,  “The  Media on  Privilege's  Transi on  from  Theory  to  Implementa on:  Designing a  Media on Privilege Standard to Protect Media on Par cipants, the Process and the Public Interest,” Journal of Dispute Resolu on No. 1994, 1995, hlm. 1.
¹⁵  Naman  L.  J.  Wood,  “Can  Judges  Increase Media on  Se lement  Rates?  of  “Coase” They  Can,” Ohio  State Journal on Dispute Resolu on Vol. 26, No.2, 2011, hlm. 688.
¹⁶  Lawrence R. Freedman dan Michael L. Prigoﬀ, “Conﬁden ality in Media on: The Need for Protec on ,” Ohio State Journal on Dispute Resolu on, Vol.2, No.2, 1986, hlm. 38.
¹⁷ Uniform Media on Act, § 7.07.010 (1).
¹⁸ Uniform Media on Act, § 7.07.030 (1).
dapat  diar kan  sebagai  suatu  proses  negosiasi  dalam  memecahkan  masalah dengan melibatkan kehadiran pihak ke ga yang  dak memihak dan netral.¹⁹ Pihak ke ga  ini  kemudian  disebut  sebagai    'mediator'.  Mediator  bukanlah  pihak  yang mengambil keputusan ( decision maker), melainkan hanya membantu para pihak dalam menemukan solusi demi tercapainya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.  Karena  itu,  keberhasilan  proses  mediasi  sangat  ditentukan  oleh integritas, pengalaman, dan kompetensi mediator itu sendiri.
Secara e mologi, is lah mediasi berasal dari bahasa La n, mediare atau berada di tengah. Is lah ini tentu muncul melihat peran mediator yang harus menengahi para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa. Selain itu, 'berada di tengah' juga memiliki  makna  bahwa  mediator  haruslah  netral  dan  dak  memihak  dalam menyelesaikan  sengketa.  Mediator  harus  menjalankan  prinsip  persamaan,  non- diskriminasi, dan keadilan dalam menjaga kepen ngan para pihak sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.²⁰ John  W.  Head  mengar kan  mediasi  sebagai  prosedur  menengahi  di  mana seseorang berperan layaknya 'kendaraan' untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga  perbedaan    pendapat    dapat  dinetralisir  sehingga  terjadi  perdamaian. Kenda pun demikian, tanggung jawab utama teraihnya perdamaian tetap berada di  tangan  para  pihak  sendiri.²¹  Pada  sejumlah  prak k  mediasi,  mediator  bahkan dapat berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih dalam  informasi-informasi  yang  dapat  meningkatkan  peluang  terjadinya perdamaian.²² Selain itu, dalam Perma Prosedur Mediasi pun disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Terkait prinsip-prinsip dasar dalam proses mediasi yang harus dipahami secara utuh  oleh  mediator,²³  Ruth  Carlton  menyebutkan  5  (lima)  prinsip  dasar  mediasi yang dikenal dengan lima dasar ﬁlsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut melipu : prinsip  kerahasiaan (conﬁden ality) ;  prinsip  sukarela (volunteer) ; prinsip pemberdayaan (empowerment) ; prinsip netralitas (neutrality) ; dan prinsip solusi yang  unik (a  unique  solu on) .²⁴  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa conﬁden al  principle merupakan  prinsip  pertama  yang  harus  dijalankan  dalam proses  mediasi.  Prinsip  ini  dapat  diar kan  bahwa  proses  mediasi  adalah  proses
101
¹⁹  Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Persfek f Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2.
²⁰ Ibid.
²¹  John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi , Jakarta: ELIPS, 1997, hlm. 42.
²²  Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 120. ²³  John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, Media on: Posi ve Conﬂict Management , New York: SUNY Press, 2004, hlm. 16. dalam Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspek f Hukum Syariah..., Op.cit ., hlm. 28.
²⁴ Ibid.

## Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
yang bersifat tertutup bagi umum kecuali para pihak menginginkannya berbeda. Dengan demikian, hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain  dak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.
Merujuk pada teori perlindungan hukum Philipus Hadjon,²⁵ adanya pengaturan conﬁden al principle bagi komunikasi yang terjadi pada mediasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi para pihak yang terlibat  dalam  proses  mediasi.  Secara  preven f,  pengaturan  ini  bertujuan  untuk mengan sipasi  dan  mencegah  mbulnya  sengketa-sengketa  baru  diantara  para pihak yang sedang mengusahakan perdamaian dalam proses mediasi. Sementara itu, dengan ketegasan dan kejelasan deﬁnisi, ruang lingkup, dan hubungan di antara para pihak yang terlibat dalam mediasi secara represif akan memudahkan proses penyelesaian  sengketa  terlebih  apabila  proses  mediasi  gagal  menyelesaikan sengketa perdata di antara para pihak.

## C. Perbandingan  Pengaturan Conﬁden al  Principle bagi  Komunikasi  dalam Mediasi Sengketa Perdata di Indonesia dan Amerika Serikat
1. Pengaturan Conﬁden al Principle di Indonesia
UU  AAPS  merupakan  instrumen  hukum  pertama  yang  secara  tersirat  mengakui keberadaan mediasi sebagai alterna f penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang  ini  berupaya  mendorong  pihak-pihak  yang  bersengketa  agar menunjukkan ik kad baik, karena tanpa ik kad baik maka apapun yang diputuskan di luar pengadilan  dak akan dapat dilaksanakan.
Undang-undang  ini  menyebutkan  bahwa  alterna f  penyelesaian  sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang  disepaka   para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Secara  implisit penger an mediasi ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat  diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang atau lebih mediator.²⁶
Dalam  Perma  Prosedur  Mediasi  disebutkan  bahwa  mediasi  merupakan instrumen  efek f  untuk  mengatasi  penumpukan  perkara  di  pengadilan  dan sekaligus  memaksimalkan  fungsi  lembaga  pengadilan  dalam  menyelesaikan sengketa,  di  samping  proses  pengadilan  yang  bersifat  memutus  (adjudika f). Ketentuan  ini  mewajibkan  para  hakim  untuk  mengiku   prosedur  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi.  Apabila  hakim  dak  menerapkan  prosedur  mediasi,
²⁵  M. Philippus Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hlm. 1.
²⁶  Pasal 6 ayat (3) UU AAPS.
102 PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.²⁷ Sementara itu, ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan  ngkat  pertama,  kecuali  perkara  yang  diselesaikan  melalui  prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  dan  keberatan  atas  putusan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).²⁸
Secara ideal, mediasi di lingkungan pengadilan harus dilakukan oleh mediator yang  berasal  dari  luar  pengadilan.  Akan  tetapi,  dengan  jumlah  mediator  yang terbatas dan  dak semua pengadilan  ngkat pertama mempunyai mediator, maka hakim diperkenankan untuk menjadi mediator. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa hakim yang berperan sebagai mediator bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim-hakim lain di pengadilan tersebut.  Sedangkan  mediator  non-hakim  dapat  berprak k  di  pengadilan  bila memiliki  ser ﬁkat  mediator  yang  diperoleh  setelah  mengiku   pela han  yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi MA.²⁹
Dari sisi jangka waktu, mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh hari) sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat  belas)  hari  sejak  berakhirnya  masa  40  (empat  puluh  hari)  tadi.  Selama proses mediasi berlangsung, mediator menjalankan perannya untuk menyiapkan jadwal pertemuan mediasi, mendorong para pihak secara langsung untuk ikut serta dalam proses mediasi, dan bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus.³⁰
Selain  itu,  mediator  juga  berkewajiban  untuk  menyatakan  proses  mediasi menemui  kegagalan  atau  mencapai  kesepakatan  kepada  ketua  majelis  hakim. Mediasi dinyatakan gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah  dua  kali  berturut-turut  dak  menghadiri  pertemuan  mediasi  yang  telah disepaka  atau telah dua kali berturut-turut  dak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.³¹ Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Bila para pihak  dak mencapai kesepakatan  dengan  masa  40  (empat  puluh)  hari  sejak  para  pihak  memilih mediator,  maka  mediator  wajib  menyampaikan  secara  tertulis  bahwa  proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³²
²⁷  Pasal 2 ayat (3) Perma Prosedur Mediasi. ²⁸  Pasal 4 Perma Prosedur Mediasi. ²⁹  Pasal 5 Perma Prosedur Mediasi.
³⁰ Pasal 13 Perma Prosedur Mediasi.
³¹  Pasal 14 Perma Prosedur Mediasi. ³²  Pasal 17 Perma Prosedur Mediasi.
Terkait  dengan conﬁden al  principle ,  Perma  Prosedur  Mediasi  ini  hanya menyebutkan  bahwa  proses  mediasi  pada  asasnya  tertutup  kecuali  para  pihak menghendaki  lain.³³  Selanjutnya,  catatan-catatan  mediator  wajib  dimusnahkan setelah  proses  mediasi  berakhir.³⁴  Tidak  kalah  pen ngnya  pula  bahwa  mediator dak  boleh  diminta  menjadi  saksi  dalam  proses  persidangan  perkara  yang bersangkutan.³⁵ Pada Pedoman Perilaku Mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung  pada  tanggal  11  Februari  2010  (Pedoman  Perilaku  Mediator)  disebutkan bahwa  mediator  wajib  menjaga  kerahasiaan  informasi,  baik  dalam  bentuk perkataan dan pengakuan yang terungkap dalam proses mediasi.³⁶
2.   Pengaturan Conﬁden al Principle di Amerika Serikat a.    Deﬁnisi dan Ruang Lingkup Komunikasi yang Terkualiﬁkasi dalam Conﬁden al Principle
Komunikasi  dan  negosiasi  diantara  para  pihak  untuk  membantu  mereka  dalam meraih  perdamaian  secara  sukarela  telah  difasilitasi  di  dalam  UMA . ³⁷  Terkait dengan ruang lingkup komunikasi dalam mediasi, UMA menjelaskan bahwa:
“Media on communica ons cover a statement, whether oral or in a record or verbal or nonverbal, that occurs during media on or is made for  purposes  of  considering,  conduc ng,  par cipa ng  in,  ini a ng, con nuing, or reconvening a media on or retaining a mediator.”³⁸
Selanjutnya, pada UMA dijelaskan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam mediasi  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al sehingga  mendapatkan  hak  is mewa (privilege) . Dengan demikian, isi komunikasi tersebut  dak dapat diajukan sebagai buk  dalam persidangan berikutnya kecuali para pihak melepaskan hak is mewa atau  komunikasi  tersebut  masuk  dalam  kategori  yang  bisa  dikecualikan (excep ons). ³⁹ Melalui hak keis mewaan ini, para pihak yang terlibat dalam proses mediasi melipu : penggugat, tergugat, mediator, dan pihak-pihak yang ikut terlibat dapat menolak untuk membuka dan dapat mencegah pihak manapun yang ingin membuka isi komunikasi yang terjadi dalam proses mediasi tersebut sebagai bagian dari conﬁden al principle . ⁴⁰
Pada  UMA  juga  dijelaskan  ruang  lingkup  dari  apa  yang  dimaksud  sebagai ndakan mediasi. Selengkapnya UMA menyebutkan:
“ Media on proceeding deﬁnes as a judicial, administra ve, arbitral, or  other  adjudica ve  process,  including  related  prehearing  and
³³  Pasal 6 Perma Prosedur Mediasi.
³⁴  Pasal 19 ayat (1) Perma Prosedur Mediasi. ³⁵  Pasal 19 (3) Perma Prosedur Mediasi. ³⁶  Pasal 4 Pedoman Perilaku Mediator.
³⁷ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.010 (1).
³⁸ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.010 (2).
³⁹ Revised Code of Washington (ARCW) , § 7.07.030 (1).
⁴⁰ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.030 (2).
posthearing  mo ons,  conferences  and  discovery;  or  a  legisla ve hearing as well as similar process.” ⁴¹
Dengan  demikian,  se ap  komunikasi  yang  terjadi  ataupun  bahan-bahan  yang diajukan,  atau  berhubungan  dengan  ruang  lingkup  proses  mediasi  baik  yang diajukan  para  pihak  (ataupun  yang  mewakili)  ke  mediator  ataupun  sebaliknya, mendapatkan hak is mewa dan  dak dapat diungkapkan isinya alias conﬁden al dalam se ap proses persidangan.⁴²
b. Pelepasan dan Pengecualian dari Conﬁden al Principle bagi Komunikasi pada Proses Mediasi
Pada UMA dinyatakan bahwa hak is mewa dapat dilepaskan apabila seluruh pihak yang  terlibat  dalam  proses  mediasi  dengan  pernyataan  tegas (expressly) melepaskan  hak  is mewa  tersebut.⁴³  Selain  itu,  seseorang  yang  secara  sengaja melakukan  ndakan  kriminal  dalam  proses  mediasi  dak  mendapatkan  hak is mewa.⁴⁴ Hal ini berar  apabila komunikasi yang terjadi dalam proses mediasi mengandung  unsur-unsur  ndakan  kriminal,  maka  komunikasi  tersebut  dapat menjadi buk  untuk menghukum pelaku yang melakukan atau mencoba melakukan ndakan  kriminal  dalam  proses  mediasi  karena  komunikasi  tersebut  dak  lagi terkualiﬁkasi dalam conﬁden al principle.
Terkait dengan pengecualian-pengecualian dari hak is mewa, pada UMA diatur hal-hal  yang  dapat  terkualiﬁkasi  dalam  pengecualian,  yakni  melipu :  adanya perjanjian di antara para pihak; ketentuan hukum mengharuskan hak is mewa itu dicabut; adanya ancaman baik yang bersifat ﬁsik dan psikis terhadap pihak yang terlibat  dalam  mediasi;  terkait  dengan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap kesalahan professional dari mediator; dan terkait pembuk an terhadap penelantaran  anak.⁴⁵  Tidak  hanya  itu,  pada  UMA  juga  dinyatakan  bahwa  hakim dapat  menyatakan  proses  komunikasi  dak  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al apabila  kepen ngan  untuk  membuka  isi  komunikasi  jauh  lebih  besar  dari kepen ngan untuk merahasiakan komunikasi tersebut.⁴⁶
c. Yurisprudensi  Pengadilan  Amerika  Serikat  terkait  Pemberian Conﬁden al Principle bagi Proses Komunikasi dalam Mediasi Sengketa Perdata Pengadilan  Negara  Bagian  Washington  menolak  memberikan  hak  is mewa  bagi komunikasi yang terjadi dalam mediasi karena isi dari komunikasi tersebut bukanlah isu hukum yang dibicarakan dalam sengketa perdata para pihak dan berada di luar
⁴¹ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.010 (7).
⁴²  Sco  Horenstein, Washington Prac ce Family and Community Property Law, Vol. 22, 2013, §5.60.070.
⁴³ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.040 (1).
⁴⁴ Revised Code of Washington (ARCW). § 7.07.040 (3).
⁴⁵ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.050 (1).
⁴⁶ Revised Code of Washington (ARCW). § 7.07.050 (2).
Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
ruang lingkup komunikasi dalam mediasi pada tahun 2008,⁴⁷ akan tetapi pada tahun 2009  pengadilan  memberikan  hak  is mewa  bagi  komunikasi  yang  terjadi  saat berlangsungnya  mediasi  terlebih  lagi  karena  para  pihak  sama  sekali  dak melepaskan hak is mewa tersebut.⁴⁸ Hal menarik yang terjadi adalah  dalam kasus yang  terjadi  di  2010,  pengadilan  secara  parsial  memberikan  hak  is mewa  bagi komunikasi.  Pengadilan  melindungi  pernyataan  para  pihak  dan  juga  komunikasi antara penggugat dan kuasa hukum tetapi  dak memberikan hak is mewa bagi komunikasi yang terkait isi perjanjian perdamaian dalam mediasi.⁴⁹
Pada kasus Mutual of Enumclaw v. Cornhusker Cas. Ins. Co ., Pengadilan Federal Washington  menolak  hak  is mewa  untuk  melindungi  komunikasi  yang  terjadi dalam proses mediasi mengenai buk  dugaan ik kad buruk perusahaan asuransi selama proses mediasi. Hal ini dikarenakan pengadilan  dak melindungi komunikasi selain  yang  benar-benar  berhubungan  dengan  isu  utama  dalam  sengketa , yakni masalah gan  rugi atas cedera penggugat.⁵⁰
Dalam  hal  ini,  Enumclaw  sebagai  penggugat,  mengajukan  gugatan  kepada Cornhusker  yang  dianggap  melanggar  kontrak  untuk  menggan   kerugian  Clarks (klien Enumclaw ) dengan  dak menggunakan ik kad baik dan transaksi yang adil untuk  Clarks.⁵¹  Sebagai  tergugat,  Cornhusker  meminta  hakim  untuk  melindungi komunikasi  yang  terjadi  saat  proses  mediasi  sehingga  pengadilan  dak  perlu mengungkapkan isi komunikasi tersebut dalam tahapan persidangan perdata yang dijalani.⁵² Hal ini dikarenakan komunikasi pada mediasi adalah isu dominan dalam sengketa ini termasuk buk  dugaan ik kad buruk perilaku perusahaan asuransi. Dengan  demikian,  komunikasi  tersebut  mendapatkan  hak  is mewa  sebagai komunikasi bersifat conﬁden al yang  dak bisa dijadikan sebagai alat buk .
Dalam persidangan, hakim  dak puas dengan pernyataan dari tergugat. Hal ini dikarenakan  dalam  UMA  komunikasi  selain  komunikasi  yang  terkait  dengan  isu hukum utama dalam sengketa di antara para pihak  dak dilindungi secara hukum. Hakim    menyatakan  bahwa  isu  utama  sengketa    yang  harus  diselesaikan  dalam mediasi  hanya  masalah  gan   rugi  atas  cedera  penggugat  dan  bukan    masalah asuransi.⁵³  Selain  itu  mediasi  dak  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan permasalahan  asuransi , ⁵⁴ maka  akibatnya  penggugat  dak  boleh  dilarang  untuk
⁴⁷  Yurisprudensi Pengadilan Negara Bagian Washington dalam Kasus Mutual of Enumclaw v. Cornhusker E.D. Wash, 16 September 2008 (Yurisprudensi Enumclaw).
⁴⁸  Yurisprudensi  Pengadilan  Negara  Bagian  Washington  dalam  Kasus Prof'l  Recrea on  Org.,  Inc.  v.  Nat'l  U, W.D.Wash. 4 September, 2009 (Yurisprudensi Pro Sport ) .
⁴⁹  Yurisprudensi Pengadilan Negara Bagian Washington dalam Kasus Western & Clay, LLC v. Landmark Am. Ins. Co., W.D. Wash.,  10 Mei 2010 (Yurisprudensi Western and Clay).
⁵⁰  Yurisprudensi Enumclaw, Loc.cit.
⁵¹ Ibid.
⁵² Ibid.
⁵³ Ibid.
⁵⁴ Ibid.
mengungkapkan  isi  komunikasi  dalam  mediasi  yang  terkait  dengan  isu perlindungan  asuransi.⁵⁵  Berdasarkan  pendapat  ini,  maka  hakim  mungkin  akan melindungi  komunikasi  mediasi  jika  komunikasi  asuransi  adalah  isu  utama  yang harus diselesaikan .
Pada  kasus  selanjutnya,  Pengadilan  Washington  memberikan  hak  is mewa untuk melindungi komunikasi yang terjadi pada saat mediasi sebagai komunikasi yang conﬁden al . Hal  ini  dikarenakan  komunikasi  yang  memuat  dasar  klaim penggugat yang ditutupi oleh tergugat benar-benar terjadi pada saat mediasi dan menjadi isu utama dari sengketa tersebut, terlebih lagi  dak ada pelepasan hak is mewa yang tegas yang dilakukan oleh para pihak.⁵⁶
Pada kasus ini , Pro Sport dan Mark Dedomenico menggugat Na onal Union karena  menolak  melakukan  pembayaran  asuransi  kebakaran  kepada  mereka.⁵⁷ Tergugat menegaskan bahwa para penggugat harus mengungkapkan isi komunikasi dalam  mediasi  untuk  menjelaskan  dasar  gugatan.⁵⁸  Di  sisi  lain,  para  penggugat justru  berpendapat  bahwa  komunikasi  yang  terjadi  mendapatkan  hak  is mewa menurut  hukum  Washington  dan  dak  tunduk  pada  tahapan  persidangan berikutnya.⁵⁹ Meskipun hakim setuju dengan tergugat bahwa para penggugat dapat selalu dipaksa untuk mengungkapkan komunikasi yang terjadi pada mediasi untuk menjelaskan  dasar  gugatan  mereka,  hakim  menyatakan  bahwa  tergugat  dak melepaskan  hak  is mewa  yang  dimilikinya . Dengan  demikian,  pengadilan  dak dapat menolak hak is mewa dari Pro Sport.⁶⁰
Dalam keputusan terbaru, Pengadilan Washington setuju untuk memberikan hak  is mewa  sebagai conﬁden al bagi  komunikasi  yang  terjadi  selama  proses mediasi dalam sengketa asuransi proyek konstruksi kondominium di Sea le. Di satu sisi,  pengadilan  setuju  bahwa  proses  korespondensi  antara  penggugat  dan penasihat  hukumnya  merupakan  komunikasi  yang conﬁden al. Hal  ini  karena proses  korespondensi  yang  dilakukan  merupakan  bentuk  dipersiapkan  dalam rangka  proses  mediasi.  Di  sisi  lain,  pengadilan  dak  memberikan  hak  is mewa sebagai informasi yang conﬁden al bagi perjanjian perdamaian karena penggugat dak menjadi subjek dari perjanjian tersebut.⁶¹
Dalam kasus ini, proses li gasi terdahulu antara kelompok penggugat (Western & Clay, LLC.) telah diselesaikan melalui mediasi. Proses selanjutnya dalam li gasi yang  diambil  adalah  proses  pertukaran  dokumen  antar  para  pihak.⁶²  Melalui
⁵⁵ Ibid.
⁵⁶  Yurisprudensi Pro Sport, Loc.cit.
⁵⁷ Ibid.
⁵⁸ Ibid.
⁵⁹ Ibid. ⁶⁰ Ibid . ⁶¹  Yurisprudensi Western and Clay, Loc.cit. ⁶² Ibid.

## Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
pertukaran ini, Landmark American Insurance sebagai tergugat secara  dak sengaja menemukan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  mediasi  sebelumnya.⁶³  Oleh karena itu, tergugat meminta pengungkapan isi komunikasi dalam mediasi tersebut yang melipu : (1) pernyataan mediasi yang disiapkan oleh penggugat; (2) surat dari pengacara  salah  satu  penggugat  tentang  jadwal  mediasi  sebelumnya;  dan  (3) perjanjian  perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  semua  penggugat.⁶⁴  Tergugat berpendapat  bahwa  semua  isi  komunikasi  ini  dak conﬁden al karena  dak berkaitan dengan proses mediasi saat ini.⁶⁵
Meskipun  hakim  menyatakan  bahwa  isi  perjanjian  perdamaian  sebagai  isi komunikasi  yang  dak conﬁden al ,  hakim  menolak  untuk  mengklasiﬁkasikan pernyataan  mediasi  dan  komunikasi  antara  penggugat  dan  penasihat  hukum sebagai  komunikasi  yang conﬁden al .  Hal  ini  karena  hakim  beralasan  bahwa dokumen-dokumen  tersebut  dipersiapkan  dalam  rangka  mediasi.  Mengenai komunikasi diantara penggugat dan penasihat hukum, hakim memutuskan bahwa proses korespondensi yang melibatkan penggugat dan penasihat hukumnya adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan dan berhubungan dengan proses mediasi. Dengan  demikian,  komunikasi  ini  terkualiﬁkasi  sebagai  komunikasi  yang conﬁden al .⁶⁶
Dari  ga kasus yang telah diputuskan, pengadilan di Negara Bagian Washington akan  mengkualiﬁkasikan  proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam  proses  mediasi sebagai komunikasi yang conﬁden al apabila komunikasi tersebut terjadi pada saat mediasi dan/atau berkaitan dalam proses mediasi tersebut. Tidak kalah pen ngnya, hakim secara teli  akan memeriksa apakah terdapat suatu pelepasan hak is mewa bagi komunikasi atau komunikasi yang dilakukan termasuk dalam komunikasi yang dapat dikecualikan sebagai komunikasi yang conﬁden al.
D. Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi Sengketa Perdata di Indonesia
Bagian  ini  akan  menjelaskan  substansi  rekonstruksi  pengaturan conﬁden al principle bagi  komunikasi  yang  terjadi  pada  proses  mediasi.  Rekonstruksi pengaturan ini tentu berupaya merespon kewajiban penggunaan proses mediasi dalam se ap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan  ngkat pertama. Pada akhirnya, mediasi akan semakin sering digunakan sebagai alterna f penyelesaian sengketa.
Berangkat dari kecenderungan di atas, maka dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas, spesiﬁk, dan detail terhadap proses mediasi itu sendiri, khususnya terkait
⁶³ Ibid.
⁶⁴ Ibid. ⁶⁵ Ibid. ⁶⁶ Ibid .
dengan conﬁden al  principle bagi  komunikasi  yang  terjadi  pada  mediasi. Kekosongan,  kekaburan,  atau  ke dakjelasan  pengaturan  mediasi  akan  berakibat pada gagalnya visi dan orientasi mediasi sebagai penyelesaian sengketa alterna f yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Disamping itu, harapan untuk mengatasi penumpukan  perkara  di  suatu  pengadilan  menjadi  sia-sia  apabila  mediasi  pada akhirnya  dak berujung pada proses perdamaian.
Dengan  merujuk  pada  realitas  pengaturan  mediasi  di  Indonesia  dan membandingkannya dengan praktik mediasi di Amerika Serikat, khususnya terkait dengan conﬁden al  principle, maka  terdapat  2  (dua)  isu  utama  dalam merekonstruksi  pengaturan conﬁden al  principle bagi  komunikasi  pada  proses mediasi sengketa perdata di Indonesia. Pertama , rekonstruksi pengaturan terkait ruang  lingkup  komunikasi  pada  mediasi  yang  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al principle. Kedua ,  rekonstruksi  pengaturan  terkait  pengecualian-pengecualian komunikasi  dan  pelepasan  hak  is mewa  komunikasi  yang  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al principle.
1.   Rekonstruksi  Pengaturan  Terkait  Ruang  Lingkup  Komunikasi  yang Terkualiﬁkasi sebagai Conﬁden al Principle
Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kekaburan atau ke dakjelasan pengaturan ruang  lingkup  komunikasi  yang  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al di  Indonesia. Perma  Prosedur  Mediasi  hanya  menyatakan  jika  pelaksanaan  mediasi  harus berdasarkan pada asas tertutup kecuali para pihak menyatakan lain⁶⁷ serta catatan- catatan mediator wajib dimusnahkan setelah proses mediasi berakhir.⁶⁸ Tidak kalah pen ng  pula  bahwa  mediator  dak  boleh  diminta  menjadi  saksi  dalam  proses persidangan perkara yang bersangkutan.⁶⁹ Selain itu, Pedoman Perilaku Mediator turut mengatur bahwa mediator wajib menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi.⁷⁰
Dengan kata lain, masih terdapat ke dakjelasan dalam perumusan conﬁden al principle. Pada  prinsipnya  belum  terdapat  pengaturan  mengenai  sejauh  mana se ap  komunikasi  yang  terjadi  pada  proses  mediasi  dikategorikan  sebagai conﬁden al . Muncul pula pertanyaan apabila terdapat suatu komunikasi yang  dak berkaitan  dengan  sengketa  perdata  yang  sedang  dimediasi,  apakah conﬁden al principle tetap diberlakukan serta apakah conﬁden al principle hanya diberlakukan kepada mediator dan  dak berlaku bagi para pihak dan kuasa hukumnya.
Pada  UMA  diatur  bahwa  segala  bentuk  komunikasi  yang  terjadi  dan berhubungan  dengan  pelaksanaan  mediasi  tunduk  pada conﬁden al  principle. ⁷¹
⁶⁷  Pasal 6 Perma Prosedur Mediasi.
⁶⁸  Pasal 19 ayat (1) Perma Prosedur Mediasi. ⁶⁹  Pasal 19 ayat (3) Perma Prosedur Mediasi. ⁷⁰  Pasal 4 Pedoman Perilaku Mediator.
⁷¹ Uniform Mediac on Act ,  § 7.07.010 (1).

## Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
Dengan  demikian,  proses  komunikasi  tersebut  mendapatkan  hak  is mewa (privilege) dengan  dak dapat menjadi barang buk  dan seluruh pihak yang terlibat dalam  pelaksanaan  mediasi  dak  dapat  dijadikan  saksi  pada  persidangan berikutnya  serta  dak  dapat  dikenakan  ndakan  hukum  atas  komunikasi  yang mereka lakukan selama proses mediasi terjadi.⁷²
Sebagaimana telah dipaparkan di atas, UMA telah mengatur bahwa para pihak dalam proses mediasi (penggugat, tergugat, mediator, dan pihak lain) mendapatkan hak  is mewa  untuk  menolak  membuka  isi  komunikasi  dalam  proses  mediasi, termasuk mencegah pihak manapun untuk membuka komunikasi tersebut. Pada prinsipnya,  proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam  mediasi  mendapatkan  hak is mewa  sebagai  komunikasi  yang conﬁden al jika  komunikasi  tersebut berlangsung  dalam  proses  mediasi,  atau  berhubungan  dan/atau  mendukung proses mediasi tersebut. Meskipun demikian, contoh-contoh yurisprudensi yang telah  dijelaskan  pun  memperlihatkan  bahwa  hakim  di  Amerika  Serikat  pun terkadang menolak memberikan hak is mewa karena komunikasi tersebut  dak berlangsung pada saat mediasi ataupun  dak memiliki hubungan atau relevansi dengan proses mediasi.⁷³
Berdasarkan yurisprudensi yang diberlakukan di Amerika Serikat, pengadilan telah  mengkualiﬁkasikan  proses  komunikasi  yang  terjadi  dalam  proses  mediasi sebagai komunikasi yang conﬁden al. ⁷⁴ Hal ini melipu  proses korespondensi yang melibatkan  penggugat  dan  penasihat  hukumnya  serta  dokumen-dokumen  yang terkait dengan proses korespondensi tersebut, seper : surat pernyataan mediasi yang  disiapkan  oleh  penggugat  dan  surat  dari  pengacara  salah  satu  penggugat tentang jadwal mediasi sebelumnya.⁷⁵ Akan tetapi, hakim  dak mengkualiﬁkasikan komunikasi  yang  terkait  isi  perjanjian  perdamaian  dalam  mediasi  sebagai conﬁden al. ⁷⁶
Bagi hakim, ketentuan yang tegas, detail, dan spesiﬁk terkait deﬁnisi dan ruang lingkup komunikasi pada mediasi tentu sangat membantu kerja para hakim. Hal ini dikarenakan para hakim akan lebih mudah mengkualiﬁkasikan sejauh mana suatu komunikasi, baik secara lisan dan tertulis , yang terjadi di antara para pihak benar- benar  berhubungan  dengan  proses  mediasi  itu  sendiri  sehingga  memenuhi kualiﬁkasi sebagai komunikasi yang conﬁden al.
Bagi  para  pihak  dan  mediator,  pengaturan conﬁden al  principle yang  jelas, tegas,  dan  detail  bagi  se ap  proses  komunikasi  dalam  mediasi  juga  tentu  akan meningkatkan  peluang  terjadinya  perdamaian.⁷⁷  Dengan conﬁden al  principle ,
⁷² Uniform Mediac on Act, § 7.07.030 (1).
⁷³ Uniform Mediac on Act , § 7.07.010 (2).
⁷⁴  Yurisprudensi Western and Clay, Loc.cit. ⁷⁵ Ibid .
⁷⁶  Yurisprudensi Western and Clay, Loc.cit.
⁷⁷  John W. Strong (eds), McCormick on Evidence, St. Paul: Thomsom/West, 1999, hlm. 298.
para  pihak  dapat  menolak  untuk  memberikan  informasi  mengenai  segala komunikasi yang terjadi dalam proses mediasi. Di sisi lain, para pihak juga  dak dapat dijadikan sebagai saksi terkait komunikasi yang mereka sampaikan selama proses mediasi.⁷⁸ Dengan demikian, keis mewaan ini tentu akan membuat proses berkomunikasi  semakin  efek f.  Para  pihak  dapat  menyampaikan  informasi  dan keterangan  sejujur-jujurnya  tanpa  perasaan  cemas  dan  khawa r  bahwa  mereka akan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.⁷⁹ Proses ini tentu membantu keberadaan  mediator  terutama  apabila  terdapat  isu-isu  sensi f  selama  proses komunikasi dalam mediasi berlangsung.
Dengan  demikian,  untuk  mereduksi  potensi  kekaburan  atau  ke dakjelasan pengaturan  saat  ini,  rekonstruksi  pengaturan  yang  sebaiknya  dilakukan  adalah dengan  memberikan  deﬁnisi  dan  ruang  lingkup  yang  lebih  tegas  dan  detail mengenai komunikasi pada mediasi yang terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al. Secara eksplisit  harus  disebutkan  bahwa conﬁden al  principle hanya  berlaku  bagi komunikasi yang benar-benar terjadi di dalam proses mediasi dan/atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan mediasi itu sendiri. Selain itu, sifat conﬁden al ini juga perlu diberlakukan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi seper  mediator, penggugat, tergugat, dan para kuasa hukum yang terlibat.

## 2.  Rekonstruksi  Pengaturan  Terkait  Pelepasan  dan  Pengecualian  Komunikasi Sebagai Conﬁden al
Terkait dengan pelepasan hak is mewa suatu komunikasi yang telah terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al ,  belum  terdapat  aturan  yang  secara  tegas  dan  detail  dalam mengakomodiir  proses  ini.  Perma  Prosedur  Mediasi  hanya  menyebutkan  bahwa proses  mediasi  pada  asasnya  tertutup  kecuali  para  pihak  menghendaki  lain,⁸⁰ sehingga  belum  terdapat  penjelasan  tambahan  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan 'kehendak lain' dari para pihak itu. Sementara itu, pada UMA dinyatakan bahwa hak is mewa bagi komunikasi yang terjadi di saat mediasi dapat dilepaskan apabila  seluruh  pihak  yang  terlibat  dengan  pernyataan  tegas (expressly) melepaskan hak is mewa tersebut.⁸¹
Terkait dengan pengecualian-pengecualian suatu komunikasi yang terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al, belum terdapat aturan hukum di Indonesia yang mengatur isu ini.  Sementara  itu,  dalam  UMA  diatur  hal-hal  yang  dapat  terkualiﬁkasi  dalam pengecualian melipu : adanya perjanjian diantara para pihak; ketentuan hukum mengharuskan hak is mewa itu dicabut; adanya ancaman baik yang bersifat ﬁsik dan  psikis terhadap  pihak  yang  terlibat  dalam  mediasi;  proses  penyelidikan  dan
⁷⁸  Mark B. Simons, Simons California Evidence Manual, Minnesota: Westgroup, 2013, hlm. 36. ⁷⁹  Jay M. Zi er, J.D., ,” American Law Review 6 Vol. 32, “Construc on and Applica on of State Media on Privilege 2008, hlm. 285.
⁸⁰  Pasal 6 Perma Prosedur Mediasi.
⁸¹ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.040 (1).
Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
penyidikan  terhadap  kesalahan  professional  dari  mediator;  dan  pembuk an terhadap penelantaran anak.⁸² Tidak hanya itu, dalam UMA juga dinyatakan bahwa hakim dapat menyatakan proses komunikasi  dak terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al apabila  kepen ngan  untuk  membuka  isi  komunikasi  jauh  lebih  besar  dari kepen ngan untuk merahasiakan komunikasi tersebut.⁸³ Selain itu, seseorang yang secara  sengaja  melakukan  ndakan  kriminal  dalam  proses  mediasi  pun  dak mendapatkan  hak  is mewa.⁸⁴  Hal  ini  berar   segala  komunikasi  selama  proses mediasi yang  mengandung  unsur  ndakan  kriminal dapat  dipergunakan  sebagai buk   dalam  meminta  pertanggungjawaban  hukum  pidana  terhadap  pihak  yang bersangkutan.
Dengan  demikian,  untuk  menghindari  kekaburan  atau  ke dakjelasan pengaturan  tentang  pelepasan  hak  is mewa  komunikasi  sebagai conﬁden al , rekonstruksi pengaturan sebaiknya mensyaratkan adanya pernyataan tegas yang dinyatakan secara tertulis apabila para pihak memang benar-benar berkeinginan untuk  melepaskan  hak  is mewa  tersebut.  Pernyataan  tegas  ini  juga  wajib  pula disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses mediasi.
Sementara  itu,  terkait  dengan  jenis-jenis  pengecualian  yang  menggugurkan status komunikasi pada mediasi sebagai conﬁden al, perlu dicantumkan adanya suatu  keadaan  atau  situasi  yang  dapat  menyebabkan  mbulnya  pengecualian tersebut. Merujuk dari praktik mediasi di Amerika Serikat, beberapa pengaturan yang  dibutuhkan  antara  lain: pertama, diskresi  hakim  untuk  dapat  menyatakan proses  komunikasi  dak  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al apabila  kepen ngan untuk  membuka  isi  komunikasi  jauh  lebih  besar  dari  kepen ngan  untuk merahasiakan komunikasi tersebut. Kemudian kedua, demi kepen ngan keamanan dan keter ban pelaksanaan mediasi, perlu dibuatkan suatu ketentuan bahwa pihak yang  secara  sengaja  melakukan  ndakan  kriminal  dalam  proses  mediasi  dak mendapatkan  hak  is mewa  sehingga  komunikasi  yang  dilakukan  pihak  tersebut dapat  digunakan  untuk  memintakan  pertanggungjawaban  hukum  terhadapnya serta  dak lagi terkualiﬁkasi dalam conﬁden al principle .

## E. Penutup
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sebab proses mediasi yang  dak efek f adalah  ke dakjelasan  ataupun  kekaburan  pengaturan  mengenai  prinsip kerahasiaan (conﬁden al  principle) bagi  komunikasi  yang  terjadi  selama  proses mediasi berlangsung. Perma Prosedur Mediasi hanya sebatas menjelaskan bahwa mediasi  dilangsungkan  berdasarkan  pada  asas  tertutup  kecuali  para  pihak menyatakan  lain.  Sementara  itu  Pedoman  Perilaku  Mediator  mengatur  bahwa
⁸² Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.050 (1).
⁸³ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.050 (2).
⁸⁴ Revised Code of Washington (ARCW), § 7.07.040 (3).
mediator diwajibkan menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi. Sementara itu, UMA telah dengan tegas mengatur bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan mediasi tunduk pada conﬁden al principle. Dengan demikian, proses  komunikasi  tersebut  mendapatkan  hak  is mewa (privilege) dengan  dak dapat  menjadi  barang  buk   dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan mediasi  dak dapat dijadikan saksi pada persidangan berikutnya, serta  dak dapat dikenakan  ndakan hukum atas komunikasi yang mereka lakukan selama proses mediasi terjadi.
Dengan melihat realitas pengaturan mediasi di Indonesia dan membandingkan praktik  mediasi  di  Amerika  Serikat,  maka  terdapat  2  (dua)  cara  utama  dalam merekonstruksi  pengaturan conﬁden al  principle . Pertama ,  rekonstruksi pengaturan  terkait  ruang  lingkup  komunikasi  pada  mediasi  yang  terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al principle. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan deﬁnisi dan ruang lingkup yang lebih tegas dan detail mengenai komunikasi pada mediasi yang  terkualiﬁkasi  sebagai conﬁden al. Harus  ditegaskan  bahwa conﬁden al principle hanya berlaku bagi komunikasi yang benar-benar terjadi di dalam proses mediasi  dan/atau  memiliki  keterkaitan  dengan  pelaksanaan  mediasi  itu  sendiri. Sifat conﬁden al ini pun harus diberlakukan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan  mediasi  seper :  mediator,  penggugat,  tergugat,  dan  para  kuasa hukumnya. Kedua, rekonstruksi  pengaturan  terkait  pengecualian-pengecualian komunikasi  dan  pelepasan  hak  is mewa  komunikasi  yang  telah  terkualiﬁkasi sebagai conﬁden al  principle dapat  dilakukan  dengan  mensyaratkan  adanya pernyataan tegas yang dinyatakan secara tertulis apabila para pihak memang benar- benar  berkeinginan  untuk  melepaskan  hak  is mewa  tersebut.    Sementara  itu, terkait  dengan  jenis-jenis  pengecualian  yang  mengggugurkan  status  komunikasi pada mediasi sebagai conﬁden al, perlu dicantumkan adanya suatu keadaan atau situasi  yang  dapat  menyebabkan  mbulnya  pengecualian  tersebut  demi kepen ngan  yang  lebih  besar  dan  demi  menghindari  kemungkinan  adanya  aksi kriminal dalam proses mediasi.

## Da ar Pustaka Buku
Abdulkadir Muhammad , Hukum dan Peneli an Hukum , Cetakan ke-1 , Citra Aditya Bak , Bandung, 2004.
Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
Horenstein,  Sco , Washington  Prac ce  Family  and  Community  Property  Law, Volume 22, 2013.
I  Made  Sukanda, Mediasi  Peradilan:  Mediasi  dalam  Sistem  Peradilan  Perdata
113
Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi
Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Tingan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012. Lovenheim, Peter, How to Mediate Your Dispute , Nolo-Press, Berkeley, 1996.
M.  Philippus  Hadjon , Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia , Bina  Ilmu,
Surabaya, 1988.
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Muslih  M.Z., Mediasi:  Suatu  Pengantar  Teori  dan  Praktek, Walisongo  Media on Centre, Semarang, 2007.
Peter Mahmud Marzuki, Peneli an Hukum, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2008 .
Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , Citra Aditya Bak , Bandung, 2003.
Simons, Mark B. , Simons California Evidence Manual , Westgroup, 2013.
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspek f Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
W. Head, John, Pengantar Umum Hukum Ekonomi , Elips, Jakarta, 1997. W. Strong, John (eds), McCormick on Evidence, Thomson/West, St. Paul, 1999.

## Dokumen Lain
Anggreany  Arief,  “Mediasi  Sebagai  Alterna f  Penyelesaian  Perkara  Perdata”, Al- Risalah , Vol. 12 No. 2 November 2012.
Artha  Suhangga,  dkk.,  “Faktor-faktor  Penghambat  Keberhasilan  Mediasi Perceraian”, h p://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/ar cle/viewFil e/427/400 , diunduh  pada 19 Januari 2015.
Deason, Ellen E., ”Predictable Media on Conﬁden ality in the U.S. Federal System” , Ohio State Journal On Dispute Resolu on, Vol. 17 No. 239 (2002) .
Friedman Lawrence R. & Michael L. Prigoﬀ, “Conﬁden ality in Media on: The Need for Protec on” , Ohio State Journal on Dispute Resolu on , Vol. 2 (1986) .
Hukum  Online,  “Kesuksesan  Mediasi  di  Indonesia  Masih  Rendah”, h p://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52394a64d6cd3/kesuksesan- mediasi-di-indonesia-masih-rendah , diunduh  pada 24 Januari 2015.
Kirtley, Alan, “The Media on Privilege's Transi on from Theory  to Implementa on: Designing a Media on Privilege Standard   to Protect Media on Par cipants, the Process and the Public Interest”, Journal of Dispute Resolu on, No. 1994,
1995.
Wood, Naman L.J., “Can Judges Increase Media on Se lement Rates? of “Coase” They Can,” Ohio State Journal on Dispute Resolu on, Vol. 26 (2011).
Zi er, J.D. and Jay. M., ” Construc on and Applica on of State  Media on th Privilege ”, American Law Review 6 Vol. 32, 2008.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alterna f Penyelesaian Sengketa.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Pedoman Perilaku Mediator Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada 11 Februari 2011.
T he Uniform Media on Act.
Revised Code of Washington.
Yurisprudensi  Pengadilan  Negara  Bagian  Washington  dalam  Kasus Mutual  of Enumclaw v. Cornhusker, E.D. Wash. , 16 September 2008. Yurisprudensi Pengadilan Negara Bagian Washington dalam Kasus Prof'l Recrea on Org., Inc. v. Nat'l U , W.D.Wash ., 4 September 2009.
Yurisprudensi Pengadilan Negara Bagian Washington dalam kasus Western &
Clay, LLC v. Landmark Am. Ins. Co., W.D. Wash. , 10 Mei 2010.
115 Rekonstruksi Pengaturan Conﬁden al Principle Pada Proses Mediasi