INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10194-10201 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kebijakan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Seluruh Gender Baik Pria Maupun Wanita
Theodora Melvine Sinta Manurung¹ ✉ , Taun²
(1) Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang
(2) Universitas Singaperbangsa Karawang
Email : theodoramlvn@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Meningkatnya kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  membuat  perhatian  karena  semua  orang  bisa menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Kekerasan  seksual  ialah  tindakan  pelecehan  verbal,  non-fisik hingga  pelecehan  fisik  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  tanpa  ada  persetujuan  dari  korban. Meskipun wanita biasanya dikaitkan dengan korban kekerasan seksual, pria juga dapat menjadi korban kekerasan  jenis  ini.  Laki-laki  lebih  kecil  kemungkinannya  untuk  mengalami  kekerasan  seksual dibandingkan perempuan, tetapi banyak korban yang memilih untuk diam, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar bagi semua korbannya, tanpa  memandang  jenis  kelamin,  oleh  karena  itu  korban  kekerasan  seksual  membutuhkan perlindungan hukum. Terlepas dari jenis kelamin korban, kajian kebijakan yang menyeluruh terhadap kasus-kasus  kekerasan  seksual  harus  dilakukan  dalam  peraturan  dan  penegakan  hukum  untuk memberikan keadilan. Sistem peradilan Indonesia harus mampu membela korban kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin mereka.
Kata Kunci : kekerasan seksual, korban, pria, wanita

## Abstract
The increasing number of sexual violence cases is a cause for concern because anyone can become a victim  of  sexual  violence.  Sexual  violence  is  an  act  of  verbal,  non-physical  and  physical  abuse committed against a person without the consent of the victim. Although women are usually associated with victims of sexual violence, men can also be victims of this type of violence. Men are less likely to experience sexual violence than women, but many victims choose to remain silent, so many cases go unreported. Sexual violence has a huge impact on all its victims, regardless of gender, therefore victims of sexual violence need legal protection. Regardless of the gender of the victim, a thorough policy review of sexual violence cases should be conducted in regulation and law enforcement to provide justice. Indonesia's justice system must be able to defend victims of sexual violence regardless of their gender.
Keyword: sexual violence, victim, man, woman

## PENDAHULUAN
Maraknya kekerasan seksual telah membiawa perhatian masyarakat pada isu ini, karena siapa pun dapat menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual, dan kekerasan seksual dapat terjadi kapan daja dan dimana saja. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Kontrol KUHP terhadap kekerasan seksual masih belum ideal atau cukup menyeluruh untuk semua gender, oleh karena itu undang-undang ini dirancang dan disahkan. Laki-laki juga dapat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Namun, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  membatasi ruang lingkup korban dimana disebutkan adalah seorang perempuan.
Istilah  kekerasan  seksual  juga  belum  diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 202 2, ”Tindak Pidana Kekerasan Seksual  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
Beberapa Undang-Undang mengatur tentang kekerasan seksual yang lebih  luas dan mencakup  korban  dari  semua  gender.    Korban  dari  tindak  kekerasan  seksual  selalu  identik dengan  wanita,  nyatanya  saat  ini  banyak  tindak  kekerasan  seksual  yang  dimana  korbannya adalah pria. Perhatian publik telah tertuju dengan insiden perundungan dan pelecehan seksual terhadap karyawan laki-laki di KPI dan kasus-kasus kekerasan seksual pada pria lainnya yang mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki bukanlah hal yang baru. Namun, tidak  jarang  juga  korban  kekerasan  seksual  yang  memilih  untuk  bungkam.  Kesadaran masyarakat  mengenai  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  pria  jauh  lebih  rendah  jika dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh wanita. Pemikiran tentang pria yang
kuat dan tidak dapat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual membuat mereka memilih untuk  tidak  melaporkannya.  Stigma-stigma  yang  berkembang  di  masyarakat  dapat memnghambat upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual  baik pria dan wanita. Pada saat ini, kesadaran terhadap tindak kekerasan seksual terus meningkat.
Dalam prakteknya, efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi seluruh gender masih belum  berada  di  titik  keadilan.  Didalam  implemetasi  terhadap  perlindungan  hukum  yang diberikan untuk korban juga menjadi tantangan tersendiri karena  terdapat  berbagai faktor- faktor  yang  memengaruhi  dalam  penegakan  hukum  dan  perlindungan  bagi  korban  tindak kekerasan  seksual.  Terdapat  perbedaan  persepsi  dan  penanganan  terhadap  gender  pria maupun wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual  dibuat  untuk mengatur  tindak kekerasan  seksual,  tetapi apakah  undang- undang  ini  mememberikan  keadilan  bagi  semua  gender  saat  menjadi  korban  dari  tindak kekerasan  seksual?  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  analisis  terhadap  kebijakan  hukum terhadap  tindak  kekerasan  seksual  dengan  tujuan  untuk  mengukur  dan  mengetahui  sejauh mana regulasi dapat mengatur perlindungan bagi semua gender tanpa membedakannya demi tercapainya  suatu  keadilan.    Tantangan-tantangan  yang  terjadi  dalam  perlindungan  bagi korban tindak kekerasan seksual menjadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan hukum di Indonesia terkait tindak kekerasan seksual dengan menyoroti gender dimana siapa saja bisa menjadi korban dari tindak kekerasan seksual

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  untuk  memastikan, mencari,  mengumpulkan,  memproses,  dan  menganalisis  data  yang  dihasilkan.  Ketika menggunakan metode kualitatif, data deskriptif biasanya dihasilkan dengan mencatat kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dengan mengamati perilaku mereka. Data-data ini kemudian didukung oleh sumber data pelengkap dan data primer.
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memastikan, mengumpulkan, menangani, dan mengevaluasi data yang diperoleh. Ketika menggunakan metode kualitatif, data deskriptif biasanya dihasilkan dengan mencatat kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  atau  dengan  mengamati  perilaku  mereka.  Data-data  ini  kemudian  didukung  oleh sumber data pelengkap dan data primer.
Untuk memudahkan analisis dan pembuatan, penulis membagi data ke dalam kategori berdasarkan bahan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum normatif, data deskriptif kualitatif atau data yang tidak dapat dihitung dianalisis. Selain itu, bahan hukum yang diperoleh ditinjau, dianalisis, dan dibagi menjadi beberapa segmen untuk diubah menjadi data informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Stigma  gender  dalam  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  hukum  terkait  tindak kekerasan seksual, khususnya yang dialami oleh pria
Setiap  tindakan  yang  menyebabkan  atau  dapat  menyebabkan  tekanan  psikologis, penderitaan  fisik,  gangguan  terhadap  kesehatan  reproduksi  seseorang,  atau  hilangnya kesempatan  untuk  menempuh  pendidikan  secara  aman  dan  optimal  dianggap  sebagai kekerasan seksual. Hal ini juga dapat merujuk pada tindakan merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena relasi kuasa dan/atau gender yang tidak setara.
Sejak dahulu, perempuan selalu identik dengan korban dari kekerasan seksual. Saat ada tindak  kekerasan  seksual,  masyarakat  selalu  berpikir  bahwa  korbannya  pasti  perempuan. Perempuan  seperti  simbol  dari  korbaan  tindak  kekerasan  seksual.  Menurut  Komnas Perempuan, setiap hari selama 12 tahun (2001-2012), setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Setidaknya 4.336 kejadian kekerasan seksual dilaporkan pada tahun 2012 terdapat 2.920 dari kasus-kasus tersebut terjadi di tempat umum atau lingkungan masyarakat, dan  sebagian  besar  dari  kasus-kasus  tersebut  melibatkan  pemerkosaan  dan  pencabulan (1.620). Sementara itu, terdapat 5.629 kasus kekerasan seksual lainnya pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya dua perempuan mengalami kekerasan seksual dalam tiga jam. Usia para korban berkisar antara 13 hingga 18 tahun hingga 25 hingga 40 tahun. Data tersebut menjadi alasan mengapa korban dari tindak kekerasan seksual selalu identik dengan Wanita.
Seiring berkembangnya zaman, tindak kekerasan seksual dengan korban seorang pria sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Fakta ini membuktikan bahwa siapa saja dapat menjadi  korban  dari  tindak  kekerasan  seksual,  bukan  hanya  wanita  yang  menjadi  korbaan tetapi bisa pria dan pelaku tindak kekerasan seksual yang tadinya identik dengan pria namun wanita  juga  bisa  menjadi  pelaku  dalam  tindak  kekerasan  seksual.  Menurut  Laporan  Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID tahun 2020, 33% laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual, terutama dalam bentuk  pelecehan  seksual.  Selain  itu,  menurut  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  pada  tahun  2017,  perempuan  dua  kali  lebih  mungkin mengalami kekerasan seksual (4,1%), dibandingkan dengan 8,3% lebih besar untuk laki-laki dalam  kelompok  usia  13-17  tahun.  Data-data  ini  membuktikan  bahwa  banyak  sekali  tindak kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  pria.  Yang  sebelumnya  pria  identik  dengan  pelaku kekerasan seksual, namun jika melihat data ini pria juga bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Data-data tersebut diambil dari kasus-kasus yang naik ke  permukaan dimana para
korban  mau  untuk  melaporkannya.  Nyatanya  masih  banyak  sekali  kasus  tindak  kekerasan seksual  dengan  korban  pria  yang  memilih  untuk  bungkam  dan  tidak  mau  untuk melaporkannya. Pandangan toxic masculinity selalu merujuk pada kejantanan seorang pria. Pria selalu dianggap sebagai mahluk yang kuat sehingga pria mendapat pandangan bahwa mereka tidak mungkin menjadi korban dari tindak kekerasan seksual karena mereka cukup kuat  untuk  melawan  jika  mengalami  tindak  kekerasan  seksual.  Pandangan-pandangan Masyarakat bahwa pria yang menjadi  korban dari tindak  kekerasan seksual  adalah laki-laki yang lemah dan tidak normal menjadi salah satu alasan banyaknya korban tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pria memilih untuk bungkam. Pastinya asumsi-asumsi itu membuat mereka  takut  dan  malu  untuk  melaporkan  kasus  mereka  sehingga  mereka  hanya  bisa memendamnya  sendirian.  Hal  ini  seharusnya  menjadi  urgensi  bagi  para  penegak  hukum karena dampak yang dialami pada korban ialah hal yang serius dan tidak bisa dianggap sepele. Korban  kekerasan  seksual  laki-laki  sering  kali  tidak  mendapatkan  dukungan  dan  keadilan karena, menurut jurnal “Conflict - related sexual violence against men and boys” laki -laki dewasa dan anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sering kali enggan mengungkapkannya
Kebijakan hukum Indonesia mengenai analisis dan respons terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada pria dan wanita
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  saat  ini  tidak  mengenal  kata “kekerasan seksual” di negara Indonesia. Selain itu, sangat disesa lkan bahwa Pasal 285 KUHP, yang  menyatakan,  “Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,” dapat ditafsirkan sebagai membatas i korban kekerasan hanya pada perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual menjadi jawaban dari kekhawatiran saat  pria menjadi korban dari tindak kekerasan  seksual  karena  didalamnya  tidak  lagi  mengerucut  kepada  salah  satu  gender melaainkan ”setiap orang” dimana dimaksudkan untuk semua orang dan semua gender baik pria maupun wanita.
Tindak kekerasan seksual tidak hanya sebatas memberikan paksaan untuk berhubungan badan. Kekerasan seksual mempunyai beragam tindakan-tindakan yang perlu di ketahui oleh Masyarakat  secara  meluas.  Rancangan  undang-undang  Komnas  Perempuan  tentang penghapusan kekerasan seksual mencantumkan 15 jenis kekerasan seksual yang berupa :
1. Perkosaan
2. Pelecehan Seksual
3. Eksploitasi Seksual
4. Perbudakan Seksual
5. Intimidasi Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Penyiksaan Seksual
8. Pemaksaan Kehamilan
9. Pemaksaan Aborsi
10. Permaksaan Perkawinan
11. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
12. Kontrol Seksual
13. Penghukuman Bernuansa Seksual
14. Praktik Tradisi yang Membahayakan Perempuan
15. Pemaksaan Kontrasepsi
Dengan  ditentukan  dan  dijelaskannya  mengenai  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual memberikan penjelasannya bahwa kekerasan seksual tidak hanya sebatas melakukan paksaan untuk berhubungan badan. Kesadaran Masyarakat mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual sangat dibutuhkan demi membantu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual  baik pria dan wanita.
Seiring  perkembangan  waktu,  terdapat  kebijakan-kebijakan  hukum  yang  mengatur tentang tindak kekerasan seksual seperti :
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia,  Terdapat  undang-undang  yang menentang kekerasan seksual dalam KUHP. Dua contoh dari undang-undang ini adalah Pasal 285, yang mengatur tentang pemerkosaan, dan Pasal 289, yang mengatur tentang pelecehan seksual.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga, Kebijakan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga-yang mencakup kekerasan seksual terdapat dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forums of Discrimination Against Women, Sebagai bagian dari tekad untuk mengakhiri diskriminasi gender, terutama pelecehan seksual terhadap perempuan, Indonesia mengesahkan undang-undang ini.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual, Tanpa memandang jenis kelamin, tindakan kekerasan  seksual  secara tegas tercakup dalam undang-undang ini. Dengan ditentukan dan dijelaskannya mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual memberikan penjelasannya bahwa kekerasan seksual tidak hanya sebatas melakukan paksaan untuk berhubungan badan. Kesadaran Masyarakat mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual sangat dibutuhkan demi membantu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual  baik pria dan wanita.
Dalam  praktiknya  masih  terdapat  tantangan  dalam  pengimplementasian  dan penegakannya. Tantangan-tantangan ini terjadi karena kurangnya pelaporan dan juga stigma- stigma yang diberikan masyarakat terhadap korban. Stigma yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual tak jarang membuat korban tidak berani untuk melapor ke pihak berwajib. Pendidikan  dan  sosialisasi  mengenai  bentuk-bentuk  kekerasan  seksual  dan  tahapan  untuk melaporkan tindak kekerasan seksual sangat diperlukan demi membantu upaya penegakan hukum. Melindungi korban kekerasan seksual sangat penting dan wajib dilakukan selama dan setelah  proses  hukum.  Perlindungan  korban  mencakup  lembaga  pemerintah,  lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat. Upaya untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia terdiri dari terus mengembangkan kebijakan-kebijakan mengenai kekerasan seksual di Indonesia, mendirikan pusat layanan terpadu untuk memberdayakan perempuan dan anak- anak,  dukungan  medis  dan  psikososial,  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat,  dan  sistem perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih baik seiring berjalannya waktu.

## SIMPULAN
Korban  kekerasan  seksual  secara  tradisional  selalu  diasosiakan  dengan  perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual yang tejadi pada laki-laki menunjukan bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinaan bahwa tidak hanya laki-laki, perempuan pun dapat melakukan tindak kekerasan seksual. Sayangnya, banyak sekali korban dari tindak kekerasan seksual yang memilih untuk bungkam terlebih korban yang merupakan seorang pria.
Pandangan toxic masculinity yang merujuk kepada kejantanan seorang pria. Pandangan ini masih menyatu dengan Masyarakat dimana menganggap bahwa seorang pria merupakan mahluk yang kuat sehingga pria tidak mungkin menjadi korban dari kekerasan seksual karena mereka  cukup  kuat  untuk  melawan  jika  mengalami  tindak  kekerasan  seksual.  Pandangan- pandangan Masyarakat bahwa pria yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual adalah laki-laki  yang  lemah  dan  tidak  normal  menjadi  salah  satu  alasan  banyaknya  korban  tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pria memilih untuk bungkam.
Pastinya asumsi-asumsi itu membuat mereka takut dan malu untuk melaporkan kasus mereka  sehingga  mereka  hanya  bisa  memendamnya  sendirian.  Tidak  hanya  dengan  pria, pandangan-pandangan  masyarakat  kepada  korban  dari  tindak  kekerasan  seksual  yang merupakan seorang perempuan juga menjadi alasan mengapa banyak korban yang bungkam. Stigma masyarakat mengenai korban kekerasan seksual yang lemah, sudah tidak suci lagi, dan lainnya  menjadi  alasan  korban  takut  untuk  melaporkan  dan  menceritakan  tentang  kasus
mereka.  Asumsi  dan  prasangka  masyarakat  tentang  korban  kekerasan  seksual  merupakan tantangan besar bagi lembaga penegak hukum.
Pemerintah  Indonesia  memberlakukan  undang-undang  yang  melarang  berbagai bentuk  kekerasan  seksual,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 285 KUHP mengatur tentang pemerkosaan, sedangkan Pasal 289 mengatur tentang  pencabulan.  Kebijakan-kebijakan ini memberikan penjelasannya  bahwa kekerasan seksual  tidak  hanya  sebatas  melakukan  paksaan  untuk  berhubungan  badan.  Masyarakat harus lebih paham tentang  bentuk-bentuk dari kekerasan  seksual demi membantu upaya pencegahan  dan  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual    baik  pria  dan  wanita. Pendidikan dan  sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tahapan untuk melaporkan  tindak  kekerasan  seksual  juga  sangat  diperlukan  demi  membantu  upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual  baik pria dan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrippina  Ngadiman,  H.  M.  (2019).  Tinjauan  Perlindungan  terhadap  Pria  yang  mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat.
IJRS, A. (2021, September 28). Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius. Retrieved from Indonesia Judicial Research Society: https://ijrs.or.id/kekerasan- seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/
Indonesia, P. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
Perempuan, K. (n.d.). 15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan. Retrieved from Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:
https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15- bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan
Salsabila,  N.  (2021,  November  25).  15  Macam  Bentuk  Kekerasan  Seksual  Menurut  Komnas
Perempuan, Kenali Sekarang! Retrieved from Beautynesia:
https://www.beautynesia.id/life/15-macam-bentuk-kekerasan-seksual-menurut- komnas-perempuan-kenali-sekarang/b-242444
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).