DOI: https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.4844, hlm. 149-163

## HUKUM WARIS DALAM ISLAM: DARI ERA KLASIK HINGGA KONTEMPORER
1 Muhammad Barrunnawa, 2 Berlian Fajrul Falakh, 3 Firdha Setyawan Maslakul Huda 123 UIN Sunan Kalijaga
1 muhammadbarrunnawa9572@gmail.com, 2 berlianfajrul3@gmail.com, 3 fisemada@gmail.com
Diterima: 25 Mei 2021 Direvisi: Mei-J uli 2021 Diterbitkan: 16 A gustus 2021

## ABSTRACT
This study aims to explain the renewal of Islamic inheritance law that has occurred since the era of  companions  until  now.  This  type  of  research  is  qualitative  with  a  normative-historical approach,  by  describing  some  facts  of  changes  in  inheritance  law  that  occurred  from  the companions era to the modern era. By looking at the existing reality, it can be said that the current renewal of inheritance law is not a new thing, and it is possible that Islamic inheritance law will continue to develop according to the conditions of the times. The purpose of updating inheritance law is a response from every Islamic country to social developments in each country so that inheritance law continues to exist without causing social inequality.
Keyword : Evolution; Islamic Inheritance Law; orphaned grandchildren

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  pembaruan hukum waris Islam yang terjadi sejak era sahabat hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi  kepustakaan). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-historis, dengan memaparkan beberapa fakta perubahan hukum waris  yang  terjadi  dari  era  sahabat  hingga  era  modern.  Dari  kajian  yang  dilakukan,  dapat  diketahui bahwasannya  pembaruan  hukum  waris  saat  ini  bukan  merupakan  hal  yang  baru,  serta  tidak  menutup kemungkinan hukum waris Islam akan terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Tujuan pembaruan hukum waris merupakan respon dari  setiap negara Islam terhadap  perkembangan sosial  di masing-masing negara agar hukum waris tetap eksis tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.
Kata Kunci :; Perkembangan; Hukum Waris Islam; Cucu Yatim

## PENDAHULUAN
Reformasi  di  bidang  hukum  Islam tidak  hanya  terjadi  di  era  modern  saat ini,seperti  yang  terjadi  di  beberapa  negara Islam yang telah membuat kodifikasi hukum perdata  baik  berupa  perundang-undangan maupun  kompilasi,  seperti;  Mesir,  Maroko, Syiria,Tunisia,  Indonesia  dan  negara  Islam lainnya.  Dari  sekian  pembaruan  hukum Islam, hukum waris merupakan hukum yang banyak menuai penolakan sehingga pembaruannya sangat lambat. Hingga saat ini, hukum  waris  dianggap  memiliki  imunitas paling kuat dibandingkan hukum perdata lain.
Pembaruan  di  dalam  hukum  waris akan  sulit  dilakukan  karena  setiap  aturan mengenai waris saling berkaitan erat sehingga pembaruan akan berdampak pada perubahan tatanan aturan waris yang telah mapan. Selain itu,  aturan  mengenai  hukum  waris  tertulis secara jelas dan pasti di dalam sumber hukum Islam. Di dalam Al- Qur’an dijelaskan secara detail  siapa  saja  yang  mendapatkan  harta waris dan jumlah harta yang didapatkan ahli waris.  Disadari  ataupun  tidak,  pembaruan hukum  waris  telah  ada  sejak  zaman  para sahabat.  Menengok  sejarah,  para  sahabat mampu  berkreasi  dalam  ijtihad  ketika dihadapkan dengan masalah waris masyarakat Islam  pada  saat  itu.  Namun  hal  ini  sulit diterapkan  bagi  masyarakat  modern  ini karena para sahabat pada saat itu mempunyai keutamaan  yang  dilegitimasi  langsung  oleh Nabi Muhammad.Secara teologis masyarakat muslim  saat  ini  memiliki  keyakinan  bahwa umat  muslim  pada  era  sahabat  memiliki keutamaan dibandingkan masyarakat muslim setelahnya.  Nabi  Muhammad  pernah bersabda “ Khoiru an- nâsi qaranî tsumma allażîna yalûnahum tsumma allażîna yalûnahum” (Muslim 2006).Selain faktor sakralitas terhadap hukum waris, perubahan struktur sosial yang ada di
masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pembagian harta kepada ahli waris.
Selain itu, jika jika melihat polemik ini lebih  dalam  terdapat  perbedaan  sistem kekeluargaan  masyarakat  zaman  dahulu berbeda  dengan  zaman  sekarang.  Sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat  zaman dahulu  menganut  sistem  kekeluargaan extended family , sedangkan pada era modern ini masyarakat  cenderung  menganut  sistem kekeluargaan nuclear family (Wahib 2014:42).Sistem kekeluargaan ini dianggap hal penting  karena  berdampak  pada    peran  dan tanggung  jawab  seorang  anggota  keluarga terhadap  anggota  keluarga  yang  lain,  yang selanjutnya  juga  akan  berdampak  pada pembagian waris bagi ahli waris.
Perubahan struktur sosial yang terjadi saat  ini  perlu  juga  diimbangi  dengan  aturan hukum  yang  sesuai.  Antara  sistem kekeluargaan  dengan  hukum  waris  harus berbanding  lurus  karena  hubungan  antara keduanya  sangat  erat.  Dengan  kata  lain, ketimpangan  sosial  akan  terjadi  apabila hukum  waris  tidak  dapat  mengikuti perkembangan  sosial di masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa negara Islam seperti Mesir  yang  membuat  aturan  baru  tentang wasiat  wajibah  yang  diberikan  kepada  cucu karena  adanya  ketidakadilan  terhadap  harta waris  yang  dibagi.  Langkah  yang  dilakukan Mesir  kemudian  diikuti  oleh  negara-negara Islam lainnya, termasuk juga Indonesia. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk  membandingkan  dengan  karya-karya ilmiah  sebelumnya.  Selain  itu  penulis  juga menggali informasi dari karya-karya tersebut sebagai  rujukan  dalam  penelitian.  Dari beberapa  penelitian  yang  ada  penulis mencoba  untuk  memaparkan  karya  ilmiah yang berhubungan erat dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang berjudul Reformasi Hukum  Waris  di  Negara-Negara  Muslim oleh
Ahmad Bunyan Wahiib. Dalam penelitian ini penulis  membahas  perubahan  sifat  hukum waris  yang  yang  awalnya  dianggap  dinamis berubah menjadi statis. Dalam  memaparkan penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan  antropologi  tanpa  menjabarkan secara  detail  tentang  kasus-kasus  perubahan waris di era tabi’in dan sahabat . Penelitian ini fokus terhadap perubahan waris di berbagai negara  Islam  dan  pentingnya  pemahaman terhadap  keluarga  inti  dalam  hukum  waris. Penelitian lain yang berjudul Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris  Non  Muslim  Di  Negara  Islam  Dan Mayoritas  Islam .  Penelitian  menggunakan pendekatan  normatif  diskriptif  dengan menjelaskan  wasiat  wajibah  di  dunia  Islam, baik dari segi perbedaannya, cara pengambilan hukum dan perbedaan aturannya.
Selain dari kedua penelitian ini masih ada  banyak  penelitian  lain  yang  membahas tentang  hukum  waris.  Artikel  ini  berbeda dengan  penelitian  sebelumnya  dengan menekankan aspek sosiologi dan fakta sejarah dari masa sahabat hingga era modern saat ini.

## METODOLOGI PENELITIAN
Padapenelitian    ini    penulis menggunakan  metode library    research (studi kepustakaan), dengan membaca karya ilmiah terdahulu(Raihan  2019:67),    seperti    buku, artikel,    jurnal    atau  hasil    laporan    dari penelitian.  Jenis  penelitian  ini  bersifat kualitatif  dengan  pendekatan  normatif- historis.  Pendekatan  historis  dianggap penting  karena  agama  turun  dalam  keadaan konkrit  dan  berkaitan  dengan  kondisi  sosial masyarakat(Haryanto  2017:127).  Penelitian ini akan memaparkan sejarah perkembangan hukum waris Islam dari masa sahabat hingga era  modern.  Selain  itu  penulis  juga  akan memaparkan  beberapa  gejala  sosial  yang
terjadi  dalam  ruang  lingkup  penelitian  ini, karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami  secara  proporsional  dan  tepat apabila  menggunakan  bantuan  dari  ilmu sosiologi.  Dengan  pendekatan  sejarah  dan sosiologi  ini  akan  mempermudah  penulis dalam  menganalisis  persoalan  dalam  hukum Islam(Ishak  2013:65).  Data  primer  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  karya ilmiah  berupa  data-data    berupa  kitab-kitab fikih,  artikel,  dan  karya  ilmiah  lain  yang berhubungan dengan hukum waris Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembaruan  Hukum  Waris  di  Masa Sahabat Nabi  Muhammad  pernah  bersabda “ Afradukum Zaid ” . Hadis ini dianggap sebagai nash yang  melegitimasi otoritas Zaid sebagai salah  satu  pakar  ilmu  waris  pada  saat itu.Hukum waris yang ada dalam kitab fikih klasik  khususnya  aliran mazhab  Syafi’i merupakan  turunan  dari  pendapat  Zaid  bin Tsabit(Kocinkag  2018:336).  Zaid  dalam sebuah risalahnya telah melakukan beberapa pembaruan hukum waris, dimana praktiknya tidak sama persis dengan aturan di al- Qur’an.
Salah  satu  pembaruan  hukum  waris  yang dilakukan  olehnya  adalah  kasus akdariyyah .
Ada  dua  pendapat  mengenai  sumber penamaan  istilah akdariyyah ini.  Pertama, karena  kasus  ini  mengenai  seorang perempuan  yang  berasal  dari  Bani Akdar . Kedua,  karena  kasus  ini  dianggap  sebagai sebuah  kasus  waris  yang  mengotori  nama baik  Zaid  dan  pengikutnya.(Al-Bugho 1992:125).  Kasus akdariyyah dianggap melenceng karena penyelesaian kasusnyakeluar  dari  kaidah  baku  dalam  al- Qur’an .  Kasus  ini  dapat  terjadi  apabila  ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara kandung atau  saudara  seayah  dan  kakek.Menurut perhitungan  waris  yang  sesuai  dengan  al-
Qur’an, suami akan mendapatkan 1/2 harta, dan  ibu  mendapatkan  1/3,  sedangkan  sisa harta hanyalah 1/6 yang merupakan hak bagi kakek, karena bagian harta kakek tidak boleh kurang  dari  1/6(Al-Bugho  1992:119).  Maka dari itu saudara perempuan tidak mendapatkan  harta  karena  tidak  ada  harta yang tersisa.

## Tabel 1 (Sesuai pembagian dalam
al- Qur’an ) Ahli waris Bagian 6 Suami 1/2 3 Ibu 1/3 2 Kakek 1/6 1 Saudara perempuan kandung - -
Dari kasus ini, muncullah istilah ‘aul dalam  ilmu  waris. ‘ Aul bertujuan  untuk menolong saudara perempuan kandung agar mendapatkan harta dari mayit. Jika mengikuti metode akdariyyah, maka saudara perempuan kandung  akan  mendapatkan  1/3  harta. Setelah  saudara  perempuan  mendapatkan bagian,  maka  bagiannya  digabung  dengan kakek.  Suami  mendapatkan  3,  ibu mendapatkan  2,  kakek  dan  saudara mendapatkan  4.  lalu  asal  masalah  harus disesuaikan  sehingga  mendapatkan  27.  Dari asal  masalah  27,  maka  suami  mendapat  9 bagian,  ibu  mendapat  6  bagian,  kakek  dan saudara  perempuan  kandung  mendapatkan 12 bagian yang dibagi dengan perbandingan1:2, maka kakek mendapatkan 8 bagian dan saudara perempuan mendapatkan
4 bagian.
Tabel 2 (Metode Akdariyyah) Ahli Waris  Bagia n 6 9  27 27 Suami ½ 3 3 9 9 Ibu 1/3 2 2 6 6 Kakek 1/6 1 4  12 8 Saudara perempuan kandung 1/3 3 4
Selain  Zaid  bin  Tsabit,  Umar  bin Khattab  juga  melakukan  pembaruan  dalam hukum  waris.  Salah  satu  pembaruan  yang dilakukan oleh Umar dapat dilihat pada kasus ‘ Umariyatain .  Kasus umariyyatain ini  tidak hanya  disebut  sebagai  pembaruan  terhadap tata cara pengeluaran harta waris, akan tetapi juga  memberikan  bilangan  baru  dalam pembagian waris. Di dalam al- Qur’an , bagian harta yang akan didapatkan oleh ahli waris ada enam  yaitu  ½,  ¼,  1/8,  1/3,  1/6,  2/3  dari seluruh  harta,  sedangkan  kasus  ini,  Umar memberikan jumlah baru yaitu 1/3 sisa (Al- Bugho 1992:201).
Hal di atas dikarenakan jumlah harta yang akan didapatkan oleh seorang ayah lebih sedikit  dari  pada  jumlah  harta  yang  akan diterima oleh seorang ibu. Pertimbangannya adalah  bahwa  laki-laki  harus  mendapatkan harta  dua  kali  lipat  dari  bagian  yang didapatkan  perempuan.  Kasus  ini  terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ayah,  dan  ibu.  Jikamengikuti  aturan  waris sesuai  dengan  al- Qur’an  maka  bagian  suami ½ harta, ibu 1/3 harta dan ayah mendapatkan ‘ asabah , atau  istri  mendapatkan  ¼  harta,  ibu 1/3  harta  dan  ayah  mendapatkan ‘asabah . Lebih  jelasnya  dapat  dilihat  di  dalam  tabel berikut:

## Tabel 3 (Pembagian sebelum
Ummariyyatain Suami) Ahli waris Bagian 6 Suami ½ 3 Ibu 1/3 2 Ayah Asabah 1 Tabel 4 (Pembagian sebelum Ummariyyatain Istri) Ahli Waris Bagian 12 Istri ¼ 3 Ibu 1/3 4 Ayah Asabah 5
Pada saat itu, pembagian ini dianggap tidak  sesuai  dengan  semangat  waris  Islam, karena  harusnya  jumlah  harta  yang didapatkan laki-laki tidak hanya lebih banyak, melainkan  juga  harus  mengikuti  kaidah  2:1. Pada contoh (tabel 3) harta yang didapatkan ayah  lebih  sedikit  dibandingkan  harta  yang didapatkan oleh ibu, sedangkan pada contoh (tabel 4), harta yang didapatkan oleh ibu dan ayah  tidak  sesuai  dengan  perbandingan  2:1. Untuk  mengatasi  hal  itu  maka  Umar berpendapat  bahwa  harta  waris  yang didapatkan  ibu  bukan  1/3dari  keseluruhan harta  waris,  melainkan  1/3  dari  sisa  harta yang telah diambil oleh suami atau istri.
Tabel 5 ( Ummariyyatain Suami) Ahli waris Bagian 6 6 Suami 1/2 3 3 Ibu - 1/3 dari 3 1 Ayah - 2/3 dari 3 2
Tabel 6 ( Ummariyyatain Istri) Ahli waris Bagian 12 12 Istri ¼ 3 3 Ibu - 1/3 dari 9 3 Ayah - 2/3 dari 9 6 Kasus yammiyah atau yang juga sering disebut sebagai ḥ ajariyyah . Kasus ini muncul atas aduan seseorang yang tidak mendapatkan harta waris, sedang ia adalah saudara kandung dari  orang  yang  meninggal.  Sehingga  Umar yang  pada  saat  itu  menjadi  khalifah  untuk membuang  status  ayah  dan  membaurkan saudara kandung dengan saudara seibu untuk mendapatkan  harta  secara  kolektif.  Status ayah  dihilangkan  seperti  halnya  batu  yang dibuang  dilautan,  sehingga  kasus  ini dinamakan yammiyah (laut)  atau hajariyyah (batu)(Al-Bugho 1992:113). Kasus ini muncul apabila  ahli  waris  terdiri  dari  suami,  ibu saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan, baik satu atau banyak), dan  saudara laki-laki kandung.Jika  mengikuti  kaidah  yang  ada  di dalam  al- Qur’a n,  maka  saudara  laki-laki kandung  tidak  mendapatkan  harta  waris karena harta waris telah diambil oleh as ḥ âb al- furûd.
Tabel 7 (Pembagian sebelum Yammiyah) Ahli Waris Bagian Suami ½ Ibu 1/6 Saudara (Laki-Laki Atau Perempuan) 1/3 Saudara Laki-Laki Kandung -
Pendapat  Umar  mengenai  kasus  ini adalah  dengan  menyatukan  status  saudara seibu  dangan  saudara  laki-laki  sekandung.
Posisi  saudara  laki-laki  sekandung  dianggap sebagai saudara seibu, dan harta dari mereka dibagi secara merata.
Tabel 8 ( Yammiyah) Ahli Waris Bagian Suami ½ Ibu 1/6 Saudara (Laki-Laki Atau Perempuan) 1/3 Saudara Laki-Laki
Kandung
Kasus-kasus di atas merupakan kasus yang  pernah  terjadi  di  masa  para  sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw. Hingga  saat  ini  aturan  mengenai  kasus  ini masih  dikaji  dan  dapat  ditemui  di  dalam literatur-literatur klasik. Selain kedua kasus ini masih  ada  banyak  kasus-kasus  lain  yang memaksa para mujtahid pada waktu itu untuk berkreasi  dalam  menyelesaikan  persoalan waris  yang  diangap  tidak  sesuai  dengan semangat  Islam.  Daintaranya  seperti  kasus mubâhalah, minbariyyah, khuraqâ’, syuraikhiyyah, umm  al-aramîl,  marwaniyyah dan  juga  kasus dinariyyah .  Kasus-kasus  yang  disebutkan  ini merupakan  beberapa  kasus  yang  dalam praktiknya  keluar  dari  kaedah  mapan  dalam al- Qur’an. (Al-Bugho 1992) .
Perkembangan Hukum Waris Pasca Era Jumûd
Era jumûd atau  juga  disebut  sebagai era taqlîd merupakan era di mana pembahasan ilmu  fikih  cenderung  stagnan.Pada  masa  ini pintu ijtihad dianggap  telah  ditutup(Dr  Nasr farid muhammad Wasil- n.d.:134). Para pakar fikih  pada  masa  ini  dianggap  tidak  mampu mencapai  derajat  sebagai mujtahîd  mutlaq (Dr Nasr  farid  muhammad  Wasil-  n.d.:136).
Mereka hanya diperbolehkan berijtihad sesuai dengan jalan pikir pemimpin mazhab mereka masing-masing.
Pada pertengahan abad ketiga hingga awal  abad  keempat hijriyyah pembaruan hukum  mulai  muncul.  Salah  satu  tokoh pembaru dalam bidang ilmu waris adalah Ibn Hazm.Dia  merupakan  salah  satu  ulama terkenal  dari  mazhab Dzahiriy .  Salah  satu pendapatnya  yang  masyhur  dalam  khazanah ilmu  waris  adalah  konsep  wasiat  wajibah. Pendapatnya  mengenai  konsep  ini  menuai banyak kecaman karena dianggap lemah dan ditentang  oleh  para fuqahâ’ pada  masa  itu.
Akan  tetapi  konsep  wasiat  wajibah  justru diterima di era modern ini dan diterapkan di berbagai  belahan  dunia  muslim  dengan berbagai variasinya. Berikut akan dipaparkan istinbât Ibn  Hazm  dan  juga  dalil-dalil penolakan  para  f uqahâ ’ terhadap  wasiat wajibah.
Wasiat wajibah merupakan buah dari penafsiran  Ibn  Hazm  terhadap  surat  al- Baqarah ayat 180
ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع َبِتُك
َكَرَ ت نِإ ُتْوَمْلٱ اًّقَح ۖ  ِفوُرْعَمْلٱِب َينِبَرْ قَْلْٱَو ِنْيَدِلََٰوْلِل ُةَّيِصَوْلٱ اًْيَْخ َينِقَّتُمْلٱ ىَلَع Artinya:  “Diwajibkan  atas  kamu, apabila  seorang  di  antara  kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan  harta  yang  banyak, berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya  secara  ma'ruf,  (ini  adalah) kewajiban  atas  orang-orang  yang bertakwa”
Selain merujuk kepada ayat tersebut, Ibn  Hazm  juga  memperkuat  pandangannya tentang  kewajiban  berwasiat  menggunakan beberapa hadis, diantaranya:
،َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع ،ٍعِفَنَ ْنَع ،ٌكِلاَم  ِنَِثَّدَح َلاَق ملسو هيلع الله ىلص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ
" اَم ِْينَتَلْ يَل ُتيِبَي ِهيِف ىَصوُي ٌءْىَش ُهَل ٍمِلْسُم ٍئِرْما ُّقَح ٌةَبوُتْكَم ُهَدْنِع ُهُتَّ يِصَوَو َّلاِإ " .
Menceritakan  kepadaku  Malik,  dari Nafi’,  dari  Abdullah  bin  Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk  diwasiatkan,  maka  tidak dibenarkan  berdiam  diri  selama  dua malam,  melainkan  wasiat  itu  telah tertulis di sisinnya (Nisâburiy
2000:713) .
بينلل لاق ًلاجر نأ اهنع الله يضر ةشئاع نعو ملسو هيلع الله ىلص : اهسفن تتلتفا يمأ نإ نإ رجأ اله لهف ،تقدصت ،تملكت ول اهارأو اهنع تقدصت ؟ لاق : " معن " (( هيلع قفتم ))
Dari Aisyah ra. sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shalallahu Alaihi WaAlihi Wa Shahbihi Wasalam:  “Sesungguhnya  ibuku  telah meninggal, dan saya yakin jika ia masih hidup  pasti  bersedekah.  Apakah  ia dapat  memperoleh  pahala,  jika  saya ber­sedekah  atas  namanya.  “Nabi Shalallahu Alaihi WaAlihi Wa Shahbihi Wasalam  menjaw ab:  “Ya,  tentu mendapat pahala (Nisâburiy 2000:716).
Bagi para fuqahâ, nâs yang digunakan sebagai dasar hukum wasiat wajibah tidak bisa diterima dengan beberapa pertimbangan(Abubakar  1998:191). Pertama , ayat  wasiat  telah  dihapus  oleh  ayat-ayat mawaris. Pendapat ini hampir disetujui oleh para mufassir.Kedua, terdapat  hadis  yang menyatakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada ahli waris. Ketiga, realitas sejarah,  bahwa  Nabi  dan  para  sahabat  tidak
pernah  mempraktekan  wasiat  kepada  ahli waris.Selain  dengan  pertimbangan  di  atas, para fuqaha juga  memberikan  penjelasan terkait  pendapat  Ibn  Hazm(Abubakar 1998:192), yaitu:
" ُتيِبَي ِهيِف ىَصوُي ٌءْىَش ُهَل ٍمِلْسُم ٍئِرْما ُّقَح اَم
ٌةَبوُتْكَم ُهَدْنِع ُهُتَّ يِصَوَو َّلاِإ ِْينَتَلْ يَل
1. Menurut  mereka  riwayat  ini  telah mengalami perubahan kata yang menyebabkan perubahan pada makna. "
"هيف  ىصوي  ءيش  هل berubah  menjadi هل هيف ىصوي ديري  ءيش
2. Jumhûr berpendapat  bahwa  riwayat tentang ini bukan mengenai wasiat, selain itu  Nabi  juga  tidak  pernah  melakukan wasiat,  Ibn  Umar  yang  juga  merupakan perawi hadis ini juga tidak mengamalkan wasiat (Abubakar 1998:191).
Dalam kitabnya al-Mu ḥ allâ Ibn Hazm mengatakan  pendapatnya  terhadap  kritik yang  diberikan  oleh jumhûr .  Beliau memperkuat bahwa riwayat yang ia keluarkan sesuai dengan riwayat Mâlik bin Anas, begitu juga riwayat yang keluar dari mayoritas perawi hadis  ini (Hazm;  Abi;  Muhammad  ‘Alî  ibn A ḥ mad  ibn  sa’îd  ibn  1987:312) .Mengenai riwayat  tentang  Ibn  Umar  maka  dapat dikatakan  bahwa  itu  tertolak,  karena  salah satu  periwayat  ini  adalah  Asyhal  bin  Hatim yang  menyandang  status dhaif (Hazm;  Abi;
Muhammad  ‘Alî  ibn  A ḥ mad  ibn  sa’îd  ibn 1987:313).
Ibn  Hazm  mewajibkan  bagi  setiap muslim  untuk  memberikan  wasiat  kepada kerabatnya  yang  tidak  mendapatkan warisan baik  karena  menjadi  budak,  atau  murtad, ataupun  karena  mereka  ter- ma ḥ jûb, atau mereka  memang  tidak  mendapatkan  harta waris. Apabila wasiat ini tidak ada maka hal ini wajib bagi ahli waris untuk memberikannya.  dan  apabila  kerabatnya
banyak  maka  diperbolehkan  untuk  memilih tiga kerabat dan jumlah harta yang diberikan tidak  boleh  melebihi  sepertiga  harta,  serta tidak  perlu  meminta  pertimbangan  dari  ahli waris(Hazm;  Abi;  Muh ammad  ‘Alî  ibn A ḥ mad ibn sa’îd ibn 1987:317) .Serta apabila seseorang  berwasiat  sepertiga  kepada  selain kerabatnya  maka  bagi  selain  kerabat mendapatkan  sepertiga  harta  dari  sepertiga yang diberikan kepada kerabat.

## Perkembangan  Hukum  Waris  Dunia
Islam Modern : Wasiat Wajibah di Negara Muslim
Mesir merupakan negara pertama yang mengadopsi
wasiat wajibah dan
memasukkannya  ke  dalam  undang-undang. Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  wasiat wajibah  ini  berasal  dari  buah  pemikiran  Ibn Hazm.  Wasiat  wajibah  adalah  istilah  yang digunakan oleh Mesir pada tahun 1946 untuk mengatasi  adanya  ketidakadilan  apabila seorang cucu yatim tidak mendapatkan harta sepeserpun  dari  kakeknya  yang  meninggal dunia dikarenakan cucu telah ter- ma ḥ jûb oleh pamannya  (anak  dari  kakek).  Mesir mengadopsi konsep ini dan memasukkan ke dalam  UU  no.  77Tahun  1946.  Aturan mengenai  wasiat  wajibah  di  Mesir  diatur  di dalam pasal pasal 76-78(Wahbah 1985:121).
ةدام 76 مكح  (  ) ةسلبج  اهتيروتسدب 4 - 4 - 1987 ةدالما ليدعت لبق اهرودصل 2 ،روتسدلا نم
عم  اهضراعت  يدم ثحبل  لامج كانه  نوكي  لاف مقر ةيضقلا ( همدع نم ةيملاسلإا ةعيرشلا ئدابم
46 ةنسل 47 ةيروتسد  ةيئاضق - ةديرلجبا  رشن ددعلا ةيسمرلا 16 في 16 - 4 - 1987 )
ذلا ,هدلو عرفل تيلما صوي لم اذإ هتايح في تام ي اذه هقحتسي ناك ام لثبم ,امكح ولو هعم تام وأ تبجو ,هتوم دنع ايح ناك وأ هتكرت في ثاايْم دلولا دودح في بيصنلا اذه ردقب ةيصو ةكترلا في عرفلل تيلما نوكي لاأو ثراو يْغ نوكي نأ طرشب ,ثلثلا ام ردق رخآ فرصت قيرط نم ضوع يْغب هاطعأ دق
م ناك نإو ,هل بيج ةيصو هل تبجو هنم لقأ هاطعأ ا
هلمكي ام ردقب
0
دلاوأ نم لىولْا ةقبطلا لهلْ ةيصولا هذه نوكتو اولزن نأو روهظلا دلاوأ نم ءانبلْا دلاولْو ,تانبلا نأو ,هيْغ عرف نود هعرف لصأ لك بجيح ام ىلع ةمسق لزن نإو هعرف ىلع لصأ لك بيصن مسقي هلوصأ وأ هلصأ ناك ول امك ,ثايْلما مبه لىدي نيذلا بيتترك ابترم  متهوم  ناكو  هدعب  اوتام  تيلما  لىإ بجو نم ضعبل لقبأ وأ ةديازب ةيصولا .تاقبطلا .ضعبلا نود ةيصولا مله
) ةدام 77
ةيصولا هل تبجو نلم تيلما ىصوأ اذإ ) نإو ,ةيرايتخا ةيصو ةديازلا تناك هبيصن نم رثكبأ
هلمكي ام هل بجو هبيصن نم لقبأ هل ىصوأ 0 نإو ضعبلا نود ةيصولا مله تبجو نم ضعبل ىصوأ ذخؤيو ,هبيصن ردق هل صوي لم نلم بجو ,رخلآا هل ىصوأ نم بيصن فىويو هل صوي لم نم بيصن كلذ نع قاض نإف ,ثلثلا يقبا نم بجو امم لقبأ
ةيرايتخلاا ةيصولبا لوغشم وه اممو هنمف
0
) ةدام 78
نم اهيْغ ىلع ةمدقم ةبجاولا ةيصولا ) ةيصولا مله تبجو نلم تيلما صوي لم اذإف ,يااصولا ةيصولا هل تبجو نم لك قحتسا ,مهيْغل ىصوأو هنمف لاإو ,فىو نإ ةكترلا ثلث يقبا نم هبيصن ردق مهيْغل هب ىصوأ اممو

## 0
Poin  penting  yang  dapat  diambil  dari undang-undang ini adalah pertama apabila ada seseorang  mati  meninggalkan  keturunan anaknya yang telah meninggal terlebih dahulu atau  mati  secara  bersamaan  dan  tidak memberikan  wasiat,  maka  keturunan  anak tersebut  berhak  atas  harta  seperti  haknya anaknya si mayit ketika masih hidup dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga harta.Disyaratkan pula bahwa cucu ini bukan seorang  ahli  waris  yang  memang  berhak mendapatkan  waris,  dan  dipastikan  bahwa cucu  ini  belum  pernah  mendapatkan  harta dari  kakeknya,  apabila  kakeknya  telah memberikan harta dan belum mencapai batas sepertiga  harta,  maka  boleh  diberikan  harta untuk  memenuhi  sepertiga.  Wasiat  wajibah bagi keturunan perempuan maka hanya untuk keturunan pertama dan bagi keturunan laki- laki  maka  wasiat  wajibah  ini  berlaku  bagi keturunan  hingga  tak  terbatas. Kedua ,  apabila mayit  berwasiat  dan  melebihi  dari  sepertiga harta,  maka  sisa  dari  sepertiga  dianggap sebagai  wasiat ikhtiyâriyyah .Dan  apabila kurang dari sepertiga maka harus disempurnakan sepertiga. Ketiga , Wasiat wajibah  harus  didahulukan  dibandingkan dengan  wasiat  yang  lain(Sayyid  2004:1120 – 21).
Coulson mengatakan bahwasanya jalan yang  ditempuh  Mesir  merupakan Quasi Ijtihad ,  maksudnya  bahwa  isi  dari  aturan  ini adalah hal yang baru, yang belum ditemukan pendapat  yang  serupa  pada  pendapat  ulama
terdahulu,  namun  juga  tidak  bisa  disebut sebagai ijtihad baru karena pendapat ini juga dikaitkan dengan pendapat ulama terdahulu. Istilah lain dikatakan oleh Yusuf Qardhawi(Abubakar  1998:195)bahwa  wasiat wajibah  yang  ada  di  dalam  UU  Mesir merupakan  sebuah  kolaborasi  dari  ijtihad selektif dari segi istilah dan pengaitan dengan ulama  terdahulu  dan  ijtihad  kreatif  dari  segi isinya(Abubakar 1998:195).
Langkah pembaharuan yang dilakukan oleh  Mesir  kemudian  diikuti  oleh  beberapa negara  Islam  lainnya  seperti  Syiria,  Tunisia, Maroko,  Kuwait,  Irak,  Jordan.  Akan  tetapi pembaruan  yang  dilakukan  negara  Islam tersebut  tidak  serta  merta  meniru  dengan persis,  melainkan  melakukan  beberapa modifikasi  sesuai  dengan ijtihâd masing- masing negara. Secara singkat dapat diperjelas sebagai berikut:
a. Di  Kuwait  dalam Qânûn  al-Washiyah  al- Wâjibah 1971  dan  di  Maroko  dalam Hukum  Keluarga  Maroko  tahun  2004 pasal  369-372  memberikan  wasiat wajibah  memuat  empat  pasal,  sama halnya  yang  berlaku  di  Mesir  (Hidayati 2012:86).
b. Di Syiria dan Jordan memberikan wasiat wajibah  hanya  kepada  cucu  atau keturunan  dari  anak  laki-laki  saja. Peraturan  ini  diambil  karena  mereka beranggapan bahwa keturunan dari anak perempuan adalah dzawil arhâm , maka dari itu  mereka  tidak  akan  mendapatkan selama  masih  ada dzawil  furûd dan ‘ashabah (Qublan 1971:60 – 62).
c. Di  Tunisia  dan  Irak  wasiat  wajibah berlaku  bagi  keturunan  laki-laki  dan perempuan,  akan  tetapi  hanya  terbatas pada  generasi  pertama  saja(Hidayati 2012:87).
1. Ahli  Waris  Pengganti  di  Negara Muslim
Selain wasiat wajibah, terdapat metode lain  untuk  menyelesaikan  kasus  cucu  yang tidak mendapatkan waris, yaitu dengan jalan ahli  waris  pengganti.  Dari  beberapa  negara muslim  di  dunia  setidaknya  terdapat  dua negara yang menggunakan  metode ini, yaitu Pakistan  dan  Indonesia.  Setelah  Pakistan merdeka  pada  tahun  1947  -1960,  negara  ini belum memiliki hukum keluarga yang sesuai dengan  masyarakat  mereka.  Pada  saat  itu, mereka  masih  menggunakan  hukum  yang telah  berlaku,  yaitu  hukum  keluarga  India.
Sebagai  bentuk  upaya  pembaruan  hukum Islam, Pakistan membentuk komisi pembentukan  hukum  Islam  ( Family  Law Comitions ) pada Agustus 1955, dan  dari sinilah lahir  Ordonasi  Hukum  Islam  (MFLO)  atau disebut Mudawwanah al-A ḥ wal al- Syakhsiyyah (Zuhdi, Hi, and Hi 1972:45).
Salah  satu  prinsip  hukum  waris  Islam yaituhubungan kekerabatan yang lebih dekat akan  menghalangi  hubungan  kekerabatan yang jauh untuk mendapatkan harta waris.Hal inilah  yang  menyebabkan  cucu  yatim  tidak mendapatkan  harta  waris  dari  kakeknya karena keberadaan anak atau paman dari cucu yatim. Mayoritas negara-negara Islam di timur tengah mencoba untuk memecahkan masalah ini  dengan  perangkat  wasiat  wajibah,akan tetapi  badan  legislatif  di  Pakistan  lebih memilih  jalan  ahli  waris  pengganti  sebagai solusi masalah tersebut.Masalah bagian cucu dalam Chapter 4 dari Undang-undang Hukum Keluarga Muslim tahun 1961 di Pakistan telah memicu  perdebatan  yang  sangat  panas.  Ini merupakanpembaruan  hukum  Islam  yang luar biasa yang dilakukan di negara Islam di manapun.Para ulama' dan banyak ahli hukum Islam  lainnya  menolak  atas  pembaruan hukum  waris  ini.  Para  ulama  tradisionalis
lebih memilih jalan yang ditempuh oleh Mesir dan  mayoritas  negara  Islam  lainnya  dalam menyelesaikan masalah cucu ini, yaitu dengan wasiat  wajibah,  karena  penggantian  ini dianggap telah merubah tatanan aturan waris yang telah mapan.
Dalam perancangannya, undang- undang  ini  dimotori  oleh  sebagian  besar Anggota  Komisi  Perkawinan  dan  Hukum Keluarga  dari  golongan  sekuler  dan  lebih memilih  pembagian  harta  waris  untuk  cucu harus  diberikan(Munir  2014:5).  Argumen utama  yang  mereka  kemukakan  untuk mendukung pembaruan ini adalah pertama tidak ada nâsh baik dari ayat Al- Qur'an atau hadits yang secara jelasmengatakan  cucu  yatim  piatu  tidak mewarisi harta benda kakeknya. Kedua, apabila kakek mewarisi harta dari cucunya meskipun ayah pewaris telah mendahuluinya, mengapa prinsip ini tidak bisa berlaku sebaliknya. Ketiga , al-Quran  dan  Sunnah  selalu  menunjukkan kepdulian kepada anak yatim dan harta benda mereka,  dan  pelarangan  harta  dari  kakek kepada  cucu  melawan  semangat  al-Quran. Dan  pada  surat  4:11,  kata aulâd tidak  hanya berarti  anak,  akan  tetapi  juga  cucu(Munir 2014:5 – 7).
Berikut bunyi pasaldalam Chapter  4 dari Ordonansi: “In the event of the death of any son or daughter of the propositus before opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time the succession opens, shall per stirpes receive a  share  equivalent  to  the  share  which  such  son  or daughter, as the case may be, would have received if alive.” (Munir 2014) 5
Pembaruan  ini  ditentang  keras  oleh sejumlah ulama dengan beberapa pertimbangan, diantaranya(Munir 2014:8 – 9), pertama al- Qur’an  telah  mengatur  pembagian harta  waris,  akan  tetapi  aturan  baru  ini memberikan bagian kepada orang-orang yang meninggal. Kita harus mengasumsikan bahwa
putra atau putri mayit masih hidup pada saat kematian  mayit  dan  menerima  harta  waris seperti halnya ahli waris yang lain dan setelah itu barulah kita menganggap bahwa kematian putra dan putri mayit dan harta dari mereka diberikan kepada keturunannya.
Kedua ,  jika  anak  laki-laki  atau perempuan yang meninggal memiliki bagian dalam  waris,  seharusnya  diserahkan  kepada ibu,  ayah,  istri  atau  suami  dan  juga  anak- anaknya,  dan  tidak  hanya  diberikan  kepada cucu. Ketiga, prinsip  dari  waris  Islam  tidak diberikan  kepada  yang  tidak  mampu  atau diberikan  kepada  yang  membutuhkan.  Jika demikian,  maka  ahli  waris  yang  kaya  tidak akan  mendapatkan  warisan  dan  ahli  waris yang  miskin  yang  berhak  atas  harta  waris. Keempat  Tanzil  al-Rahman  berpendapat bahwa  penafsiran  pada  ayat  4:11pada  kata aulâd. Di  sini  diartikan  dengan  dua  gaya bahasa,  yaitu  makna  sesungguhnya  dan makna  metaforis.  Makna  sesungguhnya adalah  putra  dan  putri  sedangkan  makna metaforisnya  adalah  cucu,  cicit  buyut  dan seterusnya. Makna metaforis dan makna asli tidak  bisa  digunakan  secara  bersamaan dalamkonteks  yang  sama.  Karena  apabila makna aslinya memang digunakan maka tidak bisa untuk menggunakan makna metaforisnya.
Istilah ahli waris pengganti di Indonesia pertama  kali  diberlakukan  sejak  Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10  Juni  1991  tentang  penyeberluasan Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  keputusan Mentri Agama RI No 154 tahun 1991 tanggal 22  Juli  1991  tentang  pelaksanaan  Intruksi Presiden  No.  1  tahun  1991(Fatimah  n.d.:3). Setidaknya  ada  tiga  pendapat  mengenai sumber  hukum  ahli  waris  pengganti diantaranya,  pertama  yurisprudensi  tentang ahli  waris  pengganti  berasal  dari living  law , karena  praktik  ini  sudah  berlaku  sejak  dulu
dan  cukup  diterima  di  kalangan  masyarakat Indonesia(Hajar  2016:55).  Aturan  mengenai ahli  waris  pengganti  di  dalam  hukum  adat sebetulnya telah ada di dalam hukum perdata (BW)  sejak  1847  pada  pasal  841  dan 842(Hajar  2016:55).  Ahli  waris  pengganti  di dalam  KUH  Perdata  dikenal  dengan  istilah penggantian  tempat  atau  di  dalam  bahasa Belanda  disebut  dengan Plaatsvervulling.
Aturan Penggantian tempat ini diatur dalam pasal  854  sd  857.  Penggantian  ini  juga diberikan  kepada  setiap  orang  dalam  setiap derajat dan segala hak orang yang digantikan seperti  yang  diatur  dalam  pasal  841 KUHPerdata  dan  pasal  842  ayat  1  KUH Perdata.
Kedua, pendapat lain mengatakanbahwa sumber  dari  aturan  ahli  waris  pengganti  di dalam  KHI  adalah  mengikuti  langkah pakistan.  Munculnya  istilah  ahli  waris pengganti  di  Indonesia  yang  ada  di  dalam KHI adalah mengikuti langkah Pakistan yang telah  menetapkan  status  cucu  di  dalam MFLO chapter 4 pada tahun 1946(RI 1993:50 – 51)  Pendapat  ini  dapat  dibenarkan    karena yurisprudensi ahli waris pengganti di Pakistan lebih dulu dibandingkan Indonesia. Pakistan telah  lebih  dahulu  merumuskan  Ahli  waris pengganti dalam Chapter 4 pada tahun 1961. Ketiga , menurutDaud Ali, ahli waris pengganti diambil  dari  pendapat  Hazairin.  Pendapat Hazairin didasari atas penerjemahan ayat al- Qur’an  dan  setelah  itu  KHI  mengadopsi istilah ahli waris pengganti(Fatimah n.d.:4) . Seperti  yang  terjadi  di  Pakistan,  ahli waris pengganti di Indonesia sempat menuai kecaman. Hal ini merupakan pembaruan yang dianggap  merusak  tatanan  waris.  Menurut Habiburrahman  dalam  disertasinya  di  UIN Sunan  Gunung  Jati  bahwa  ahli  waris pengganti  dalam  pasal  185  KHI  harus dihapus. Hal ini didasarkan atas pendapatnya yang menganggap bahwa ahli waris pengganti
bertentangan  dengan  al-Quran  dan  sunnah. Dia  juga  menambahkan  bahwa  hasil penafsiran yang dilakukan oleh Hazairin tidak berbeda  dengan  teori receptie yang  telah diadopsi    di  dalam  BW  yang  hanya menyesuaikan hukum yang telah berlangsung di  masyarakat(Akhmad  Sukris  Sarmadi 2013:67).
Aturan  mengenai  ahli  waris  pengganti tertera  di  dalam  KHI  Pasal  185  yang berbunyi: “ (1)  ahli  waris  yang  meninggal  lebih dahulu  dari  pada  si pewaris maka  kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut  dalam  Pasal  173,  (2)  Bagian  ahli  waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti ” . Para ahli hukum dan  hakim  mempersoalkan  isi  pasal  ini. karena pasal ini dianggap tidak jelas sehingga meninmbulkan banyak penafsiran. Salah satu yang  menjadi  permasalahan  adalah  terlalu luasnya cakupan ahli waris pengganti. Karena ahli  waris  yang  mengganti  akan  memiliki posisi,  derajat  dan  hak  yang  sama  dengan yang  digantikan.  Jika  merujuk  ke  pasal  173 maka  yang  berhak  menjadi  ahli  waris pengganti  adalah  cucu  laki-laki  dan  cucu perempuan  dari  anak,  baik  laki-laki  atau perempuan,  anak  laki-laki  dan  perempuan dari  saudara,  baik  saudara  laki-laki  atau perempuan,  anak  laki-laki  dan  anak perempuan dari paman.
Pada  Rapat  Kerja  Nasional  MA  RI dengan  jajaran  Pengadilan  Tingkat  Banding yang  diselenggarakan  di  Balikpapan  pada tanggal  10-14  Oktober  2010  dengan  tema “Dengan
Semangat
Perubahan
Mempeloporkan Landasan Menuju Peradilan yang  Agung”  telah  menghasilkan  beberapa kesimpulan terkait ahli waris pengganti. Pada angka 5huruf
B
ditegaskan bahwasanyaadanya pembatasan ruang lingkup  bagi  ahli  waris  pengganti.  Dengan rumusan:  ahli  waris  pengganti  dengan
sebagaimana yang diatur di dalam pasal 185 KHI  pelaksanaannya  dibatasi  kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu.  Berdasarkan  pembatasan  ini  berarti hanya  cucu  yang  dapat  menjadi  ahli  waris pengganti. Untuk itu, kerabat lain seperti anak dari  keponakan  saudara  sepupu  dan  yang lainnya  tidak  dapat  menjadi  ahli  waris pengganti (Zahari 2014:334).
Tujuan  dari  pembatasan  yang dilakukan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi dengan melihat pendapat para praktisi dan  para  hakim  pengadilan  agama  dapat diduga bahwa tujuan utama dari pembatasan ini  adalah  untuk  menjaga  harta  waris  agar tidak  banyak  terbagi.Ketentuan  dalam  Pasal 185KHI  yang  dipandang  terlalu  luas cakupannya sehingga perlu dibatasi demi rasa keadilan  dan  cukup  dilakukan  oleh  para hakim  dalam  penerapannya  tanpa  harus merubah pasal yang telah ada.Pembatasan ini dianggap  perlu,  karena  apabila  ahli  waris pengganti ini tidak dibatasi maka akan banyak ahli  waris  yang  mendpatkan  harta  waris sehingga  mengurangi  harta  waris  bagi  ahli waris yang asli. Jika dilihat pada pasal 174 ayat (1) dikatakan bahwa jumlah ahli waris hanya ada 11. Dan apabila ahli waris pengganti ini tidak  dibatasi  maka  jumlah  dari  ahli  waris dapat  mencapai  41orang.22  diantaranya adalah laki-laki dan 19 ahli waris perempuan.

## Hukum Waris, Statis atau Dinamis?
Dari  beberapa  contoh  di  atas  dapat diihat  bahwa  pembaruan  dalam  waris  pada masa sahabat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan  yang  ada.  Menurut  Hazairin produk  hukum  waris  yang  dihasilkan  oleh para  sahabat  penuh  syarat  akan  tradisi kekerabatan  patrilineal.  Melihat  kasus-kasus di  atas  seperti Akdariyyah,  ‘Umariyatain,
ḥ ajariyyah dapat  dilihat  bahwa  ijtihat  yang mereka lakukan adalah demi memberikan hak
yang lebih terhadap laki-laki, atau paling tidak memberikan  hak  lebih  terhadap  saudara kandung  dari  saudara  seibu.  Kontruksi patrilineal  pada  hukum  waris  Islam merupakan  buah  dari  ijitihad  dari  para sahabat  dan  ulama  setelahnya.  Ketika  para fuqaha  merumuskan  hukum  waris,  mereka secara  tidak  langsung  mengambil  sumber ekstratekstual berupa adat atau ‘ urf pada saat itu. Singkatnya produk fikih ataupun produk tafsir mengenai ayat waris para fuqaha selama ini  penuh  syarat  akan  pengaruh  patrilineal.
Hal ini lah yang mengakibatkan hukum waris sulit  untuk  diterima  di  era  modern  ini.  Bagi Hazairin  mengonstruksi  ulang  ayat  waris perlu  dilakukan  dengan  semangat  yang  di usung oleh Qur’an, yaitu semangat bilateral. Menurutnya, dengan menerapkan pemahaman bilateral dalam memahami waris dalam  nash  maka  hukum  waris  akan  lebih mudah  diterima  di  beberapa  negara  Islam khususnya di Indonesia.
Pada  era  kolonial,  setelah  terpecahnya daulah  Islamiyyah menjadi negara-negara  oleh Barat  mengakibatkan  adanya  perubahan hukum di setiap negara. Hukum yang awalnya bersumber  dari  kitab-kitab  klasik  karya  para fuqahâ’ ,  bergeser  menjadi  kodifikasi  berupa undang-undang.  Kodifikasi  ini  merupakan respon dari para cendikiawan muslim untuk melegitimasi  hukum  Islam  sebagai  aturan tetap  negara.  Akan  tetapi  dalam  praktiknya, hukum  yang  dihasilkan  dari  kodifikasi  di setiap negara Islam berbeda-beda. Salah satu faktor  penyebab  perbedaan  ini  adalah pengaruh  dari  sikap  politik  setiap  negara dalam  terhadap  posisi  hukum  barat. Setidaknya  sikap  politik  diantara  negara- negara Islam dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama  mengakomodasi  hukum-hukum Barat  yang  sesuai  dengan  hukum  syariat, kedua mengadopsi keseluruhan hukum Barat,
ketiga  menolak  semua  hukum  Barat (Mudzhar and Nasution 1994:2).
Jika melihat dari apek sosiologis, faktor yang  mendorong  atas  perubahan  hukum adalah adanya perubahan sistem masyarakat. Pada  era  modern  sistem  kekeluargaan  telah bergeser  dari  sistem  keluarga  besar  ( extended family )  menuju  sistem  keluarga  inti  ( nuclear family )(Wahib  2014:42).  Perubahan  sistem keluarga  seperti  ini  mengakibatkan  adanya dorongan  perubahan  terhadap  sistem  waris yang telah berlaku sejak dulu. di dalam sistem keluarga  besar,  solidaritas  dan  tanggung jawab  sesama  suku  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  sistem  keluarga  kecil, maka dari itu aturan waris klasik sangat cocok karena tidak hanya melibatkan orang tua dan anak tetapi juga melibatkan kerabat lainnya.
Di  era  modern  ini  negara-negara muslim  telah  melakukan  pembaruan  dalam hukum waris, salah satunya adalah hak waris bagi  cucu.  Persoalan  cucu  yang  tidak mendapatkan harta waris karena tertutup oleh saudara  menjadi  keresahan  di  setiap  negara muslim.  Persoalan  cucu  ini  tidak  begitu diperhatikan oleh masyarakat yang menganut sistem extended  family, karena  cucu  ini  akan menjadi tanggung jawab keluarga besar. Akan tetapi  untuk  masyarakat  modern  yang menganut sistem keluarga nuclear family perlu adanya  pembaruan  hukum  untuk  mengatasi masalah  ini.  Beberapa  negara  muslim melakukan ijtihâd untuk  menyelesaikan persoalan cucu yang ma ḥ jub agar mendapatkan harta. Setidaknya dari beberapa pembaruan  hukum  ini  dapat  digolongkan menjadi dua kelompok, mayoritas menggunakan  wasiat  wajibah  dan  sebagian menggunakan metode ahli waris pengganti.

## SIMPULAN
Pembaruan  di  dalam  hukum  Islam merupakan  sebuah  keniscayaan  sekalipun  di dalam persoalan waris. Jika melihat pada fakta sejarah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa perkembangan  hukum  waris  yidak  hanya terjadi  di  era  modern  ini,  akan  tetapi  sudah ada  sejak  zaman tâbi’în bahkan  sejak  era sahabat.  Pembaruan  hukum  waris  pada  era sahabat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat Arab pada masa itu, yaitu sistem kekerabatan patrilinel. Sedangkan pembaruan hukum waris di era modern dioengaruhi oleh beberapa  Faktor ,  pertama adanya  perbedaan sikap politik di setiap negara muslim terhadap posisi  hukum  barat. Kedua ijtihad  yang dilakukan oleh setiap negara berbeda. Hal ini dikarenakan  setiap  negara  muslim  telah menetapkan  mazhab  yang  berlaku  di negaranya,  sehingga  hukum  yang  berlaku akan  disesuaikan  dengan  mazhab  di  setiap masing-masing  negara. Ketiga, adanya perubahan struktur sosial di masyarakat yang sebelumnya  menganut  sistem extended  family menjadi nuclear  family .  Perubahan  sistem kekeluargaan ini juga berdampak pada hukum waris yang telah mapan.
Dengan  melihat  fakta  sejarah  dan fakta  sosial  dapat  dikatakan  bahwa pembaruan hukum waris merupakan sebuah keniscayaan.  Perubahan  hukum  akan  terus ada sejalan dengan perubahan struktur sosial. Perubahan  hukum  waris  diperlukan  untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, lebih jauh hukum waris akan selalu diterima di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, A. Y. 1998. Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian  Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab . INIS.
Akhmad  Sukris  Sarmadi.  2013.  “Ahli  Waris Pengganti  Pasal  185  KHI  Dalam  Perspektif Maqasid  Al- Syari’ah.” Al-Manahij:  Jurnal Kajian Hukum Islam 7(1).
Al-Bugho,  Mustafa.  1992. Al-Fiqhu  Al- Manhajiyyu  ‘Alâ  Mażhab  Al  Imâm  Asy - Syafi’Iyyi, . Damaskus.
Dr  Nasr  farid  muhammad  Wasil-.  n.d. Madkhal  Al-Wasit  Li  Dirasah  Al- Shari’ah  Al - Islamiyyah Wa Al-Fiqh Wa Al- Tasyri’ .
Fatimah ,  zahrah.  n.d.  “Term  Kunci :  Ahli Waris  Pengganti,  Keadilan  Ala  Indonesia, Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam Indonesia Pendahuluan Kajian Tentang. ”
Hajar,  M.  2016.  “Asal  Usul  Dan
Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam.” 50(1).
Haryanto,  Sri.  2017. “Historis  dalam  Studi Islam Sri Haryanto.” Manarul Quran 17:127 – 35.
Hazm; Abi ; Muhammad ‘Alî ibn A ḥ mad ibn sa’îd ibn. 1987. Al-Mu ḥ alla . Abi, Muhammad ‘Alî  ibn  A ḥ mad  ibn  sa’îd  ibn  Hazm,  al - Mu ḥ alla,  (Dâr  al-  Fikr:  1987),  jilid  9:  hlm. 312.: Dâr al- Fikr.
Hidayati,  Sri.  2012.  “Ketentuan  Wasiat Wâjibah  Di  Pelbagai  Negara  Muslim Kontemporer.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 12(1):81 – 90. doi: 10.15408/ajis.v12i1.982.
Ishak,  A.  2013.  “Ciri -Ciri  Pendekatan Sosiologi  Dan  Sejarah  Dalam  Mengkaji Hukum Islam.” Al-Mizan 9(1):62 – 76.
Kocinkag , Mansur. 2018. “Risalah Al Faraid Li  Z aid  Ibn  Tsabit  Ma’a  Syarhiha  Li  Abi Zinad.” Terkidag Ilahiyat Dergici (1):329 – 53.
Mudzhar,  Mohamad  Atho,  and  Khoirudin Nasution. 1994. “Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern.” Mimbar Hukum 12.
Munir ,  Muhammad.  2014.  “Reinventing  the Islamic  Law  of  Inheritance:  The  Share  of Orphaned Grandchild in Islam and Pakistani Legal  System.” SSRN  Electronic  Journal .  doi: 10.2139/ssrn.2430826.
Muslim, Imamm. 2006. Shahih Muslim .
Nisâburiy, Imam Abi Husain Muslim bi Hajâj al-Quraisyiy  an-.  2000. ملسم  حيحص .Pdf .  al- mamlukiyyah  Al- ’Arabiyyah  As - Su’udiyyah: Darussalam.
Qublan, Hisyam. 1971. Washiayyahal-Wâjibah Fi Al-Islam . Beirut-Lebanon: Mansyurat Ba ḥ r al-Mutawasit.
Raihan. 2019. Metodologi Penelitian . Vol. 53.
RI,  Departemen  Agama.  1993. Mimbar Hukum  Aktualisasi  Hukum  Islam .  Jakarta: Ditbinpera, Departemen Agama RI.
Sayyid, As-sabiq. 2004. Fiqh As-Sunnah . Cairo: Dar Al Hadis.
Wahbah, Az-Zuhaili. 1985. Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Damaskus: Dâr al-Mustafâ.
Wahib ,  Ahmad  Bunyan.  2014.  “Reformasi Hukum  Waris  Di  Negara- Negara  Muslim.” Asy- Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Hukum 48(1):29 – 54.
Zahari,  Ahmad .  2014.  “Telaah  Terhadap Pembatasan  Lingkup  Ahli  Waris  Pengganti Pasal  185  Khi  Oleh  Rakernas  Mahkamah Agung  Ri  Di  Ba likpapan  Oktober  2010.” Jurnal  Dinamika  Hukum 14(2).  doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.300.
Zuhdi,  Syaifuddin,  S.  Hi,  and  M.  Hi.  1972. “Kata Kunci: Reformulasi, Hukum Keluarga, Perceraian, Pakistan.” 41– 53.