Studi Tentang Konsep Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Miftahul Ulum 1 Nasiri 2 Bunga Maulinda Dwi Damayanti 3 Agung Kuswandono 4

## Abstrak:
Konsep  Negara  hukum  yang  kontroversial  dengan  Negara  kekuasaan  ( the  state  of absolute  govemment ),  pada  dasarnya  merupakan  hasil  perdebatan  terus  menerus tentang Negara hukum oleh para sarjana dan filsuf selama berabad abad.Negara yang diperintah  oleh  hukum  disebut Recht  Staat .  Dan  Negara  yang  diatur  oleh  hukum adalah  Negara  yang  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban  umum,  yaitu  ketertiban yang umunya berdasarkan hukum. Melalui sistem demokrasi, proses perkembangannya  terlihat  jelas  keterkaitan  antara  negara  hukum  yang  bertumpu terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan bahasa yang berbeda, negara harus berideologi  dan  berasaskan  falsafah  sistem  demokrasi.  Hal  ini  karena  demokrasi merupakan cara untuk mempertahankan serta kontrol atas supremasi hukum. Negara dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk bersatu di  dalam  suatu  wilayah,  dengan  pemerintahannya  yang  berdaulat  Dengan  bentuk Negara  yang  dapat  dibedakan  menjadai  demokrasi,  monarki,  dan  oligarki.  Sistem ketatanegaraan  Indonesia  yang  pernah  ada  di  Indonesia,  antara  lain:  1)  UUD  1945 pra-amandemen. 2) Konstitusi RIS. 3) UUDS 1950. 4) UUD 1945 pasca amandemen. Sistem  pemerintahan  dibedakan  menjadi  2  macam,  yakni  sistem  presidensial  dan sistem parlementer.Makna dari Negara Kepulauan berakar dari pengertian Nusantara. Nusantara  berasal  dari  kata  “nusa”  yang  artinya  gugusan  (kumpulan)  pulau,  dan “antara” yang dapat diartikan sebagai suatu tempat yang diapit oleh tempat yang lain. Jadi arti kata “nusantara” adalah kumpulan pulau yang terletak/diapit antara 2 benua dan 2 samudera.
Kata kunci: Konsep, negara kesatuan, Republik Indonesia
1 UIN KH. Achmad Siddiq Jember. miftahul_ulum2001@uinkhas.ac.id
2 STAI Taruna Surabaya. nasiri.abadi20@gmail.com
3 UIN KH. Achmad Siddiq Jember. bungamaulinda13@gmail.com
4 UIN KH. Achmad Siddiq Jember . duyufagung@gmail.com

## Abstract:
The  controversial  concept  of  the  rule  of  law  with  the  state  of  power  (the  state  of absolute  government),  is  basically  the  result  of  continuous  debate  about  the  rule  of law by scholars and philosophers for centuries. The state ruled by law is called Recht Staat.  And  a  State  governed  by  law  is  a  State  which  aims  to  maintain  public  order, namely  order  which  is  generally  based  on  law.  Through  the  democratic  system,  the process  of  its  development  can  be  seen  clearly  the  relationship  between  the  rule  of law  based  on  the  sovereignty  of  the  people  and  the  constitution.  With  a  different language,  the  state  must  have  an  ideology  and  philosophy  based  on  a  democratic system. This is because democracy is a way to maintain and control the rule of law. The state can be interpreted as a group of people who wish to unite in a region, with a sovereign government. With a form of state that can be distinguished into democracy, monarchy  and  oligarchy.  The  Indonesian  constitutional  system  that  has ever  existed in  Indonesia,  among  others:  1)  the  pre-amendment  of the  1945  Constitution.  2)  RIS Constitution.  3)  1950  Constitution.  4)  Post-amendment  1945  Constitution.  The government  system  is  divided  into  2  types,  namely  the  presidential  system  and  the parliamentary system. The meaning of the Archipelagic State is rooted in the notion of  Nusantara.  Nusantara  comes  from  the  word  “nusa”  which  means  a  group  of islands, and “between” which can be interpreted as a place flanked by other places. So the meaning of the word “archipelago” is a collection of islands located / flanked between 2 continents and 2 oceans.
Keywords: Concept, unitary state, Republic of Indonesia

## Pendahuluan
Makna rule  of  law telah  dikenal  sejak  abad  kesembilan  belas,  namun konsep  ini  rule  of  law  sudah  ada  dan  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan situasi.  Sejak  zaman  Plato  hingga  sekarang,  banyak  terjadi  perubahan  konsep Negara  hukum,  yang  menginspirasi  para  filosof  dan  para  pakar  hukum  yang merumuskan  pengertian  Negara  hukumdan  apa  yang  harus  ada  dalam  konsep Negara hukum.
Menurut  Ir.  Soekarno,  sistem  politik ialah  kumpulan  pendapat  dan  prinsi yang  menciptakan  satu  kesatuan  dimana  hal  tersebut  saling  berkaitan  mengatur pemerintahan dan menegakkan serta memelihara kekuasaan melalui penyesuaian timbale balik individu atau kelompok individu. Setiap bangsa adalah garis darah,
menjadi  garis  darah  bagi  pembangunan  berkelanjutan  kehidupan  bangsa  dan Negara.  Menyampaikan  garis  darah  untuk  tumbuh  dan  berkembangnya  semua aspek kehidupan nasional.
Bangsa merupakan suatu kumpulan-kumpulan masyarakat yang terbentuk menjadi  sebuah  negara.Bangsa  berasal  dari  kata  “nation”  yang  bermakna keturunan. Dengan ini bahwa setiap kumpulan masyarakat yang berdiam di suatu tempat  yang  kemudian  membentuk  suatu  Negara,  maka  kumpulan  masyarakat inilah yang disebut bangsa.
Indonesia  dengan  kekayaan  alam  yang  berlimpah  merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan dua pertiga  wilayahnya  berupa  laut  dengan  garis  pantai  terpanjang  di  dunia.  Secara geografis  Indonesia  berada  diantara  dua  benua  dan  dua  samudera,  yakni  Benua Asia dan Benua Australia dan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, maka dari itu  Indonesia  disebut  dengan  nusantara.  Indonesia  dengan  letak  geografis  yang strategis inilah menyebabkan Indonesia bergatung pada aspek kelautan. Karunian Tuhan  yang  berlimpah  ini  sangat  bermakna  bagi  masyarakat  Indonesia  sebagai media  pemersatu  bangsa  yang  menjadikan  gabungan  antaraekonomi,  politik, sosial,  ideologi,  budaya,  pertahanan,  serta  keamanan  dalam  suatu  wilayah Republik Indonesia.

## Pengertian Negara Hukum
Rule  of  law  pertama  kali  dikemukakan  oleh  plato  dan  ditekankan  oleh aristoteles. Dalam pandangan plato,  pemerintahan yang baik adalah Negara yang di  atur  oleh  konstitusi  dan  memiliki  kedaulatan  hukum.  Menurut  Aristoteles, bukan  orang  yang  member  perintah  dinegara,  tetapi  hanya  pikiran  dan  kesulitan yang menentukan kualitas hukum. 5
5 Soehino, illmu Negara (Yogyakarta Liberty, 1981), hlm.52
Konsep Negara hukum yang kontroversial dengan Negara kekuasaan ( the state  of  absolute  govemment ),  pada  dasarnya  merupakan  hasil  perdebatan  terus menerus tentang Negara hukum oleh para sarjana dan filsuf selama berabad abad.
Negara yang diperintah oleh hukum disebut Recht Staat . Dan Negara yang diatur  oleh  hukum  adalah  Negara  yang  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban umum,  yaitu  ketertiban  yang  umunya  berdasarkan  hukum.  Melalui  sistem demokrasi,  proses  perkembangannya  terlihat  jelas  keterkaitan  antara  negara hukum yang bertumpu terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan bahasa yang berbeda, negara harus berideologi dan berasaskan falsafah sistem demokrasi. Hal  ini  karena  demokrasi  merupakan  cara  untuk  mempertahankan  serta  kontrol atas supremasi hukum 6
Dalam  bukunya  “Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia”, Soepomo  menyebut  istilah  “Negara  hukum”  untuk  menjamin  adanya  ketertiban hukum  dalam  masyarakat,  dan  ada  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan kekuasan.  Negara  berdasarkan  hukum  “de  reschts  staat  dan  penegakan  hukum (rule  of  law)  berarti  hukum  yang  tertinggi,  dan  ketatatan  kepada  hukum (obedience  to  the  law)  merupakan  kewajiban  setiap  penyelenggara  Negara  atau pemerintahan.  Penggunaan  kekuasaa,  baik  yang  berbentuk  kerajan  maupun republik, tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Perkembangan  Negara  hukum  dibagi  menjaduj  empat  bagian,yaitu  Negara  kota, hukum liberal, hukum formal, dan hukum materil. 7

## Konsep Negara Hukum
Para  ahli  hukum  berfikir  bahwa  perkembangan  Negara  hukum  seiring dengan  perkembangan  sejarah  peradaban  manusia.  Pada  tataran  implementasi, konsep  negara  hukum  memiliki  karakter  yang  beragam,  ciri  dan  konsep  yang universal  menjadikan  Negara  hukum  diakui  oleh  bangsa-bangsa  yang  beradab.
6 Ibid , hlm. 72
7 Soepomo, Undang Undang  Republik Indonesia , Noordhof. Jakarta hlm 21
Hal  ini  terjadi  akibat  pengaruh  situasi  kesejahteraan  yang  berpengaruh  kepada ideologi politik suatu Negara, faham filsafat, dan falsafah bangsa yang beradab.
Secara  praktis  dan  historis,  munculmnya  konsep  Negara  hukum  dalam berbagai model seperti reschstaat of law, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain yang istimewa sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa,  yaitu konsep negara hukum berdasarkan pancasila.
a. Konsep Rechstaat
Freidrich  Julis  Stahl  pada  abad  19  mengusung  konsep  yang mengetengahkan unsur negara hukum
a. Perlindungan terhadap hak  asasi manusia
b. Pembagian pemisahan kekuasan untuk menjamin hak-hak itu
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
b. Rule of law
Pada  waktu  yang  bersamaan  A.V.Dicet  memunculkan  konsep  Negara hukum  yang  lahir  dari  naungan  sistem  hukum  Angel-Saxon  yaitu mengemukakan unsur Rule Of the Law
1. Aturan  supermasi  hukum  dengan  kekurangan  kekuatan  diskresi, karena seseorang dapat ditolak jika ia menyalahgunakan hukum.
2. Status  yang  setara  di  bawah  pengawasan  hukum  yang  mantap, pertikaian ini berlaku untuk standar individu dan otoritas
3. Kebebasan dasar dijamin oleh konstitusi dan pilihan pengadilan.
c. Konsep socialist legality
Konsep  ini  muncul  dibelahan  timur  eropa,  yakni  dipelopori  Negara sosialis rusia. Konsep ini  yang dianut di  Negara Negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh  Negara  Negara  anglo-saxon.  Inti  dari  konsep  ini  berbeda  dengan konsep  barat,  karena  dalam  konsep  ini  hukum  ditempatkan  dibawah sosialisme.Hukum  adalah  sebagai  alat  untuk  mencapai  sosialisme.  Hak
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip prinsip sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.
d. Konsep nomokrasi Islam
Lahirnya  konsep  ini  berawal  dari  lahirnya  negara  Madinah  melalui konstitusi madinah. Konsep ini memiliki prisip umum sebagai berikut.
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip al-musawwah /persamaan
5. Prinsip pengakuan  dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prrinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat
Negara  hukum  indonesia  mengimplementasikan  prinsip  yang bersumber  dari  nilai  nilai  pancasila.  Karena  pancasila  harus  diangkat sebagai  dasar  pokok  dan  sumber  hukum,  maka  Negara  hukum  di Indonesia  dapat  pula  dinamakan  Negara  hukum    yang  berlandaskan pada  pancasila. 8

## Negara Hukum yang ada di Indonesia
Negara  hukum  di  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang berdasarkan  nilai-nilai  luhur  Pancasila  yang  menjadi  falsafah  dan  dasar negara.  Pancasila  merupakan  dasar  negara  sekaligus  cerminan  jiwa  bangsa, oleh karenanya ia menjadi sumber hukum dari setiap hukum yang ada.
Azhar Berpendapat bahwasanya konsep negara hukum yang ditemukan dalam  penjelasan  UUD  1945  sebelum  dilakukan  perubahan,  negar  hukum  di
8 Santoso Lukman, Negara Hukum Dan Demokrasi , (Sleman Yogyakata), hlm 10.
inonesia  mempunyai  hubgunagan  yang  erat  dengan  konsep  reshtaat  yaotu konsep  Negara  hukum  eropa  continental,  akan  tetapi  konsep  negaran  hukum yang ada di indonesia bukan menggunakan konsep reshtaat buan juga rule of the  law.  Meskipun  di  indonesia  tidak  menggunakan  konsep  negra  hukum reshaat  dan  rule  of  law  azhar  berpendapat  bahwasanya  cindonesia  adalah Negara yang berlandaskan pancasila, berikut ciri cirinya.
a. Mempunyai hubungan erat diantara agama di Negara lainnya
b. Bertumpuh pada prinsip ketuhanan yang maha esa (YME)
c. Memberi kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dalam arti positif
d. Komunisme dilarang dan atheism tidak dibenarkan
e. menerima  atas kerukunan umat beragama.
Secara  yuridis  formil  maupun  hukum  materiil,  secara  konseptual Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pada pancasila serta substansi hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manisa berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila.
a. sifat-sifat  ketuhanan  yang  dimulai  dari  Pancasila  dan  tidak  bergumul dengan  sifat-sifat  ketuhanan.  Terlebih  lagi,  untuk  situasi  ini  hukum  yang berasal dari pelajaran ketat yang merupakan salah satu sumber hukum dan pedoman.
b. Sifat-sifat manusia itu adil dan terbina, yang mengandung arti bahwa sifat- sifat  itu  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan tidak bergumul dengan sifat-sifat kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan, dan nilai-nilai  kemanusiaan.  Dengan  cara  ini,  hukum  dan  pedoman  harus menjaga nilai kebebasan dasar
c. Nilai  Persatuan  Indonesia,  yang  mengandung  makna  pedoman  dasar kehidupan bernegara yang bersumber dan tidak bergumul dengan kualitas jati diri bangsa Indonesia, dengan tetap menjaga solidaritas dan kejujuran dengan  tetap  memperhatikan  keragaman,  budaya,  kebangsaan,  bahasa, adat  istiadat  yang  berlaku.  ,  dan  adat.  Oleh  karena  itu,  hukum  dan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
pedoman  harus  memahami  dan  memastikan  nilai  kearifan  lokal,  adat istiadat dan berbagai masyarakat nusantara.
d. Kualitas  individu,  yang  didorong  oleh  kelihaian,  dipilih  dalam  delegasi perenungan,  yang menyiratkan hukum dasar pedoman hidup negara yang bersumber,  dan  tidak  berjuang  dengan  kepentingan  keinginan  individu yang ditetapkan untuk memulai konsultasi agen dengan kehadiran. pikiran dan keyakinan yang besar dalam kecerdasan (wawasan). . Secara hukum, undang-undang dan pedoman harus menjadi aturan mayoritas baik secara murah hati maupun prosedural.
e. Nilai pemerataan sosial bagi setiap individu Indonesia, yang  mengandung arti  bahwa  hukum  digunakan  sebagai  pedoman  hidup  bernegara  yang benar-benar dapat melakukan bantuan sosial pemerintah secara wajar dan adil  bagi  setiap  individu  Indonesia.  Dengan  cara  ini  undang-undang  dan pedoman  harus  memiliki  opsi  untuk  memastikan  pengakuan  kesetaraan dan bantuan pemerintah untuk seluruh wilayah lokal yang tidak memiliki sertifikasi.
Lingkup  konvensional  kondisi  hukum  Indonesia  harus  didasarkan pada pengaturan yang terkandung dalam pasal-pasal undang-undang.
a.    menjamin  kebebasan  bersama  tercantum  dalam:  bagian  pertama pembukaan UUD 1945, pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), pasal 28, pasal 31 ayat (1), pasal 28A, pasal 28B (1 ), (2). Pasal 28C ayat (1). (2). Pasal 28D ayat (1), (2), (3), (4) pasal 28E ayat (1), (2), (3), (4). Pasal 28F, Pasal 28G Ayat  (1),  (2)  Pasal  28H,  Ayat  (1,(2),(3),(4)  Pasal  28I  Ayat  (1),(2),(3),(4) dan Pasal 28J Ayat 1 dan 2, Pasal 29 Ayat (2).
b.  standar  keadilan  di  bawah  pengawasan  hukum  dan  dinyatakan  dalam Pasal 27 ayat (1).
c.  kekuatan  hukum  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  yang  dinyatakan dalam pasal 24 ayat (1)
d.  pelatihan  dan  pensiun  yang  didukung  pemerintah  sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dan pedoman di bawah UUD 1945 yang mengatur dan menggambarkan bagaimana menjalankan 4 kolom dasar. 9

## Pengertian Sistem Politik
Secara estimologis, ialah sejenis sistem politik yang berasal dari dua kata yaitu sistem dan politik. Sistem berasal dari katayunani systema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian, dan hubungan antar unit atau komponen  yang  terjadi  secara  periodic.  Istilah  sistem  a  mengacu  pada  suatu bagian atau hal yang saling berhubungan secara teratur dan integral satu sama lian  dan  merupakan  satu  kesatuan  (a  whole),  namun,  setiap  definisi mewujudkan  gagasan  tentang  suatu  objek  atau  elemen  dengan  struktur  dan hubungan karakteristik, dan setiap objek atau elemen berinteraksi berdasarkan karakteristik  tertentu.  Pengertian  sistem  politik  juga  dapat  difahami  dengan menjabarkan  atau  mendeskripsikan  setiap  kata  yang  merupakan  makna  dari sistem politik, agar dapat diterima oleh masyarakat.
Dari  segi  struktur,  gagasan  kerangka,  selain  memiliki  opsi  untuk diimplementasikan  pada  hal-hal  tidak  penting,  juga  dapat  diimplementasikan pada  hal-hal  yang  bersifat  material.  Bagi  yang  tidak  relevan,  mengurai  atau mempertimbangkan  untuk  berfungsi  sesuai  perangkat  ilmiah  dan  merupakan kekuatan  pikiran  kreatif  dan  musyawarah  untuk  mengaudit  yang bersangkutan.
Sistem  juga  dapat  diartikan  sebagai  metode  yang  lebih  tingi  dari  renca, model,  prosedur  atau  metode,  mekanismenya.  Sehingga  sistem  harus memenuhi  undur  undur  termasuk  susunan,  seperti  relevansi.  Fakta,  prinsip,
9 Padmo, Wahyono, Pembangunan hukum di Indonesia , (Jakarta: In-Hill Co, 1998). Hlm. 153, 154
doktrin,  fungsi  dan  cita-cita  bersama.  Satuan  lain  saling  berhubungan  dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau nasional.
Kata  politik  berasal  dari  bahasa  yunani,  artinya  Negara  kita  adalah negara  kota.  Menurut  aristoteles  dalam  hidupnya,  ketika  manusia  berusaha mencapai  kebahagiaan  pribadi  melalui  sumber  daya  yang  ada  atau  ketika berusaha  mempengaruhi  orang  lain  untuk  menerima  pendapat  mereka,  orang berinteraksi antar sesmam untuk mencapai kemakmuran atau kebaikan.
Adapun  menurut  pendapat  ahli,  Menurut  Gabriel  A.  Almond  et.  Al, mendefinisikan bahwasanya kegiatan yang berhubungan dengan kendalipembuatan  keputusan  publik  dalam  masyarakat  tertentu  di  wilayah tertentu,  dimana  kendali  ini  di  sokong  melalui  instrument  yang  sifatnya otoritatif  (berwenang  secara  sah)  dan  koersif  (bersifat  memaksa).  Politik mengacu  pada  penggunaan  instrument  otoritatif  dan  koersif  ini  siapa  yang berhak menggunakannnya dan dengan tujuan apa.
Sementara itu, menurut pendapat para ahli dari definisi Gabriel a Almond at  al,  dalam  komunitas  tertentu  diwilayah  tertentu,  kegiatan  yang  terkait dengan  kontro  pengembilan  keputusan  public  dilakukan  melalui  cara  yang otoritatif atau sah secara hukum, koersif politik yang didukung. Merujuk pada pamanfaatan  alat  otoritatif.  Metode  pemaksaan  ini,  siapa  yang  berhak memakainya, dan untuk tujuan apa.
Pemahaman david eadson tentang sistem politik masih menempati posisi kunci  dalam  studi  politik  nasional  Negara.  Pendekatan  sistem  politik bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas. Metode ilmiah fenomena politik juga dimaksudkan untuk menggantikan metode klasik ilmu politik. Dalam  pendekatan  kerangka  politik,  masyarakat  adalah  gagasan  utama mengingat  kerangka  politik  hanyalah  salah  satu  konstruksi  yang  membentuk masyarakat, seperti kerangka moneter, keyakinan sosial-sosial, dll. Kerangka politik  adalah  pertimbangan  realitas  yang  memunculkan  ide  bubar  di  arena publik.  Masyarakat  tidak  hanya  terdiri  dari  konstruksi,  seperti  kerangka
politik, tetapi juga terdiri dari kerangka multi-primer yang biasanya dimaksud, khususnya  kerangka  politik,  ekonomi,  kerangka  ketat,  atau  kerangka  sosial mental.  Berbagai  macam  kerangka  kerja  yang  tidak  sama  dapat  memiliki persamaan dan kontras, perbedaannya terletak pada pengukuran ontologisnya namun  komparabilitasnya  terdapat  pada  gagasan  yang  diperkirakan  antara sesama kerangka dengan kerangka lainnya. 10

## Sistem politik Indonesia
Sistem  politik  seperti  layaknya  sistem  lainnya,  memiliki  satu karakteristik,  yaitu  integrasi  yang  ditentukan,  integrasi  organisasi, kontinunitas,  konektifitas,  dan  ketergantungan  berbagai  bagian.  Banyak definisi  yang  mencoba  menjelaskan  sistem  politik  di  Indonesia  antara  lian sebagai berikut.
1. Sistem  politik  Indonesia  merupakan  seperangkat  interaksi  yang diabstraksikan  dari  totalitas  perilaku  sosial  melalui  nilai  nilai  yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dan Negara.
2. Sistem  politik  Indonesia  merupakan  kumpulan  atau  keseluruhan  dari berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum  negara Indonesia  termasuk  proses  penentuan  usaha  untuk  mencapai  tujuan, membuat pilihan dan menentukan prioritas,
3. Sistem  politik  Indonesia  berfungsi  sebagai  mekanisme  yang  sesuai dengan  konstitusi  nasional  dan  memperhatikan  lingkungan  masyarakat yang  sebenarnya.
Komponen  yang  dapat  mempengaruhi  kerangka  politik  Indonesia mencakup  kondisi  ekologi,  sosial  dan  keuangan  suatu  negara.  Sejalan dengan  itu,  David  Easton  berpendapat  bahwa  kerangka  politik  adalah keberadaan  politik  kerangka  kerja  sama  yang  didikte  oleh  realitas  yang diidentifikasi  dengan  penyebaran  kualitas  definitif  dalam  masyarakat.
10 Anggara , Sistem Politik Indonesia ,  (Bandung: CV Pustaka Setia). Hlm. 1-4
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
Kerangka  politik  di  Indonesia  dapat  diartikan  sebagai  interaksi  otentik sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini atau hanya pada waktu- waktu tertentu dalam perjalanan sejarah.

## Konsep Negara

## 1. Negara
Secara  garis  besar,  Negara  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kelompok masyarakat  yang  berkeinginan  untuk  bersatu  di  dalam  suatu  wilayah,  dengan pemerintahannya  yang  berdaulat. 11 Artinya,  wilayah,  rakyat,dan  pemerintahan adalah  hal  yang  umumnya  dimiliki  oleh sebuah  negara.  Hal  tersebut tidak  dapat diganggu  gugat  dan  unsur  inilah  yang  harus  dimiliki  oleh  sebuah  Negara  serta dengan adanya pengakuan dari dunia internasional.
Rakyat  merupakan  kumpulan  manusia  yang  bersatu  dan  bersama-sama berada pada suatu wilayah tertentu. Negara tanpa rakyat bukanlah apa-apa, karena rakyat  merupakan  unsur  pokok  dalam  pembentukan  suatu  negara. 12 Selain  itu juga,  Negara  harus  memiliki  batas  wilayah.  Secara  garis  besar,  wilayah  suatu negara  mencakup  daratan,  perairan,  serta  udara.  Dalam  perundang-undangan internasional,  batasan  wilayah  tersebut  diatur  dalam  perjanjian  yang  sudah disepakati bersama. 13
Sedangkan  pemerintah  merupakan  bagian  dari  suatu  negara  dengan  tugas untuk  memimpin  negara  tersebut  demi  mencapai  tujuan  yang  telah  dirancang bersama.  Melalui  aparatur  negara,  pemerintahan  bertugas  untuk  menjaga keamanan dan ketertiban, menetapkan hukum, membimbing perdamaian dan lain sebagainya demi mewujudkan keinginan masyarakatnya.  Pengakuan oleh negara lain  bersifat  menunjukkan  bahwa  adanya  Negara  tersebut,  sehingga  tidak  paten.
11 A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education ), (Jakarta: Kencana, 2012), 120
12 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia , (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 13
13 Kaelani, Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan , (Yogyakarta: Paradigma, 1999), 7
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
Pengakuan terhadap suatu negara terdiri dari dua bagian yakni secara de facto dan de  jure. Pengakuan de  facto ialah  suatu  negera  yang  diakui  berdasarkan  fakta.
Pengakuan tersebut berdasarkan adanya fakta bahwa dalam sebuah Negara sudah memilki  tiga  syarat  pembentuk  negara  yaitu  warga,  wilayah,  serta  pemerintahan yang berdaulat. Adapun de jure adalah pengakuansecara hukum yang menetukan sahnya  sebuah  negara.Pengakuan  secara de  jure memberikanhak  dan  kewajiban sebagai bagian bangsa di dunia. 14

## 2. Bentuk-bentuk Negara
Dalam  praktiknya,  negara  dibagi  menjadi  dua  jenis  sistem  pemerintahan, antara lain:
a. Sistem  sentralisasi  merupakan  kepemimpinan  pemerintah  pusat  pada sistem  pemerintahan  yang  berlangsung.  Contohnyaseperti  pada  zaman Presiden Soeharto.
b. Sistem  desentralisasi  merupakan  kepala  daerah  berkesempatan  untuk mengurus  pemerintahan  di  wilayahnya.  Sistem  ini  dikenal  sebagai otonomi daerah, contohnya seperti pemerintah setelah orde baru. 15
Adapun bentuk negara dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:
a. Demokrasi
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan  rakyat  serta  berpegang  pada  kedaulatan  rakyat  melalui pemilu.
b. Monarki
Seorang  raja  atau  ratu  dapat  memimpin  sebuah  Negara  yang  disebut dengan  pemerintahan  monarki.  Monarki  sendiri  terbagi  menjadi  dua yakni  konstitusionaldan  absolut.  Monarki  konsitusional  sendiri
14 M. Solly Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara , (Bandung: Alumni, 1982), 15
15 Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, Tanya, Ilmu Negara , (Surabaya: Srikandi, 2005), 33-34
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
merupakan  bentuk  negara  yang  kekuasaannya  terletak  pada  kepala pemerintahannya berupa perdana menteri, contohnya seperti di Negara Inggris,  Thailand,  Malaysia  danJepang.  Sedangkan  monarki  absolut merupakanbentuk  negara  dipegang  oleh  raja  atau  ratu  sebagai pemegang kekuasaanpada negara tersebut
c. Oligarki
Oligarki  merupakan  bentuk  Negara  yang  kekuasaannya  berada  pada kelompok tertentu atau beberapa golongan. 16

## Sistem Ketatanegaraan
Indonesia menganut sistem negara hukum yang mana ciri suatu negara hukum ialahpenyelenggaraan negara dibatasi oleh konstitusi. Dalam Negara hukum terdapat beberapa prinsip yang dianut seperti keadilan di mata hukum,  supremasi hukum dan penegakan  hukum  yang  tidak  berlawanan.  UUD  1945  merupakan  konstitusi  tertingi yang  ada  di  Indonesia  sebagai  sumber  utama  tertib  hukum  di  Indonesia. 17 Adapun sistem ketatanegaraan di Indonesia yang sempat diterapkan, diantaranya:
1. UUD 1945 pra-amandemen
UUD  1945  pra-amandemen  tidak  memberikan  pembagian  kekuasaan secara  tegas . Berdasarkan  UUD  1945  pra-amandemen,  kedaulatan  rakyat dianggap  tercapai  penuh  dengan  bantuan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR) sebagai konstitusi tertinggi. Dari sini, Presiden, DPR, MA, dan lainnya diberikan wewenangdan tugas tertentu dibawah MPR. 18

## 2. Konstitusi RIS
16 A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Jakarta: Kencana) 2012), 127
17 Chairul Anwar, 1999, Konstitusi dan Kelembagaan Negara , (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri), 71.
18 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 , (Jakarta: Prenada Media, 2010),  13-14.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
Berdasarkan  UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat  memegang kedaulan  rakyat.  Akan  tetapi  berdasarkan  UUD  1949  pasal  1  Ayat  (2) menyatakan  Republik  Indonesia  Serikat  berdaulat  secara  bersama-sama dengan pemerintah, DPR dan senat. Jadi dapat disimpulkan kedaulatan rakyat berada pada Negara bukan ditangan rakyat. 19

## 3. UUDS 1950
UUDS  1950  merupakan  pergantian  dari  konstitusi  RIS  1949.  Sesuai UUDS  1950  pasal  1  Ayat  (2)  manyatakan  bahwa  kedaulatan  Indonesianada pada  rakyat.  Bedasarkan  UUDS  1950,  pemerintah  bersama  dengan  DPR memegang kedaulatan bersama dengan rakyat. Adapun ketentuan UUDS 1950 antara lain:
a. Dihapusnya senat.
b. Gabungan  BPKN  Indonesia  Pusat  dengan  DPR  RISadalah  DPR Sementara.
c. UUD  baru  dapat  dilakukan  perubahan  oleh  Komite  Nasional  Pusat bersama DPRS.
d. Melalui pemilu dipilihnya anggota Konstituante. 20

## 4. UUD 1945 pasca amandemen
Sejak  amandemen  UUD  1945,  banyak  terdai  perubahan  pada  sistem ketatanegaraan.  Perubahan  inididasari  oleh  keinginan  untuk  membangun pemerintahan  yang  demokratis  dan  adil  antar  kekuasaan,  mewujudkan kekuatan hukum dan keadilan, serta melindungi dan menjamin HAM. Tujuan dilakukannya  amandemen  UUD  1945  ialah  untuk  menyeimbangkan  kembali antar  lembaga  negara  untuk  menghindari  kekuasaan  dikuasai  satu  institusi negara.  Perbedaan  yang  mendasar  dari  kelembagaan  negara,  berupa wewenang, jabatan, hubungan kerja, tugas, dan cara kerja lembaga tersebut. 21
19 Ibid,16.
20 Ibid, 17.
21 Ibid,18-19.

## Sistem Pemerintahan
Sistem  pemerintahan  negara  merupakan  sebuah  sistem  ketentuan  kerja antar  3  konstitusi  yakni  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Secara  keseluruhan, sistem  pemerintahan  dapat  terbagi  menjadi  2  macam,  yakni  sistem  presidensial dan sistem parlementer, anatara lain:
1. Sistem Presidensial
Sistem presidensial dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang  pusat  kekuasaannya  terletak  pada  presiden.  Pada  sistem  ini,  kedudukan badan  legislatif  lebih  lemahdaripadabadan  eksekutif.  Sistem  presidensial mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan.  Kelebihan  dari  sistem  ini  adalah menjamin  kestabilitas  pemerintahan,  sedangkan  kekurangannya  sering menempatkan  eksekutif  sebagai  pemegang  kekuasaan  yang  cukup  besar. Sistem  pemerintahan  presidensial  memiliki  beberapa  ciri  diantaranya,  kepala negara  juga  menjabat  sebagai  kepala  pemerintahan,pemerintah  tidak bersangkutan  dengan  legislatif,  menteri  yang  diangkat  bertanggung  jawab terhadap  presiden,  posisi  eksekutif  dan  legislatif  sama  kuatnya.  Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa prinsip pokok diantaranya:
a) Pembagian  kekuasaan  dilakukansecara  tegas  antara  eksekutif  dan legislatif.
b) Kepala Negarajuga menjabat Kepala pemerintahan
c) Menteri  diangkat  oleh  presiden    dan  bertugas  sebagai  bawahan presiden.
d) Anggota eksekutif tidak dapat menjabat sebagai parlemen begitu pula anggota parlemen.
e) Presiden tidak bisamelakukan pembubaran terhadap parlemen.
f) Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah.
2. Sistem Parlementer
Sistem  parlementer  merupakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang terpusat pada parlemen serta parlemen memegang kekuasaan di pemerintahan. Sistem  parlementer  mempunyai    beberapakewenanganseperti  dalam mengangkat  perdana  menteri,  akan  tetapi  parlemen  juga  bisa  meruntuhkan pemerintahannya  sendiri  dengan  mengeluarkan  mosi  tidak  percaya.  Adapun jabatan  kepala  pemerintahan  dijalankan  oleh  perdana  menteri,  sedangkan jabatan kepala negara  dapat dijalankan oleh raja, ratu, presiden,  atau sebutan lainnya.  Sistem  pemerintahan  parlementer  memiliki  beberapa  karakteristik diantaranya  yang  kepala  Negara  mempunyai  keterbatasan  dalam  pengaruh politik karena hanya bersifat simbolis saja, perdana menteri dan dibantu oleh kabinetmemiliki  kekuasaan  eksekutif,  kepala  negara  dibantu  olehperdana menteri  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  waktu  pelaksanaan  pemilu terhadap parlemen. Berdasarkan fakta tersebut parlemen memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi eksekutif (kabinet).
Berdasarkan  sistem  parlementer,  kabinet  selaku  badan  eksekutif disokong  dengan  kekuatan  politik  di  badan  legislatif.  Keseimbangan  badan legislatif  dengan  badan  eksekutif  akan  terwujud  apabila  mamilki  satu  partai mayoritas,  maka  dengan  kekuatan  mayoritas  ini  kemudian  dibentuk  kabinet. Jika  tidak  ada  partai  mayoritas,  dibentuklah    koalisi  yang  mana  partai-partai ini  akan  melakukan  kerja  sama  antar  partai  yang  sama-sam  ingin  mencapai kursi legislatif.
Ada  juga  yang  namanya  pemerintahan  kabinet,  dimana  sistem  ini dominan memberikan peluang kepada badan eksekutif. Pada sistem ini terjalin fusional  union  dimana  hubungan  antara  badan  legislatif  dan  badan  eksekutif sangatlah  erat.  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  sistem  ini, diantaranya:
a) Hubungan  antara  pemerintahandan  lembaga  parlemen  tidak  terpisah secara jelas.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
b) Eksekutif merupakan kepala Negara dan kepala pemerintahan.
c) Kepala Negara mengangkat kepala pemerintahan.
d) Kepala pemerintahan mengangkat para menteri.
e) Menteri diangkat dari anggota legislatif.
f) Rakyat tidak menjadi tanggung jawab pemerintah.
g) Kepala pemerintahan bisa mengajukan masukan kepada kepala negara untuk pembubaran legislatif.
h) Posisi parlemen lebih tinggi sedangkan pemerintah lebih rendah.
i) Parlemen sebagai pusat kekuasaan. 22

## Negara Kepulauan
Indonesia  dalam  upaya  menjamin  kepentingan  rakyat,  dengan berpendirian bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan dengan lautan dan bagian daratan  Indonesia.  Pada  13  Desember  1957  melalui  Deklarasi  Djuanda, dimaksudkan  untuk  menyatukan  wilayah  daratan  yang  terpisah-pisah,  segala perairan  yang  ada  di  wilayah  Indonesia.Pada  tanggal  18  Februari  1960  melalui Deklarasi  Djuanda,  konsep  Negara  Kepulauan  menyatakan  dalam  bentuk Undang-Undang yaitu UU No.6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia. 23
Makna  dari  Negara  Kepulauan  berakar  dari  pengertian  Nusantara. Nusantara  berasal  dari  kata  “nusa”  yang  artinya  gugusan  (kumpulan)  pulau,  dan “antara” yang dapat diartikan sebagai suatu tempat yang diapit oleh tempat yang lain.  Jadi  arti  kata  “nusantara”  adalah  kumpulan  pulau  diapit  antar  benua  dan antar  samudera.  Maka  dari  itu,  pengertian  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan
22 Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan , (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013), 342-345.
23 Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina , Konsep Negara Kepulauan  Dalam Upaya  Perlindungan  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Indonesia,  Masalah-Masalah  Hukum ,  Jilid  48 No.3, Juli 2019, 244
adalah  kepulauan  yang  berada  antara  2  benua  dan2  samudera  yakni  Benua  Asia dan Benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Sejak  tahun  1957  melalui  Deklarasi  Djuanda  ini  menonjolkan konsepmeletakkan kedaulatan seluruh nusantara dengan menyatukan wilayah dan perairan  Indonesia  dengan  wilayah  terluar  di  Indonesia.  Kemudian  pada    tahun 1958  melalui  Konferensi  Hukum  Laut  Jenewa    konsep  ini  diajukan,  akan  tetapi gagal  mendapat  pengakuan.  Maka  dari  itu,  Indonesia  membuat  dan  mengajukan lagiUU No. 4 Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia, dengan ini  menegaskan bahwa  Indonesia  adalah  Negara  Kepulauan.  Kemudian  melalui  UNCLOS akhirnya  diplomasi  Indonesia  diakui  terhadap  Negara  Kepulauan.  Salah  satu landasanbagi upaya pemerintah untuk menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia dilakukan  melalui  UNCLOS,  UU  No.  17  Tahun  1985  dan  berganti  UU  No.  32 Tahun 2014 mengenai Kelautan. 24

## Hak Negara Atas Laut
Berdasarkan  ketentuan  dalam  ZEE  (Zona  Ekonomi  Eksklusif)yang  juga terdapat pada  UNCLOS ( United Nations Convention On The Law Of The Sea) mengatakan  negara  mempunyai  hak  berdaulat  dengan  memiliki  hak  istimewa berupa  melakukan eskplorasi,  eksploitasi  dan  konservasi  SDA  laut.  Berdasarkan pasal  2  UU  No.  5  tahun  1983  mengatakan  ZEE  Indonesia  yakni  terbentang  dari luar  dan  berbatasan  dengan  laut  wilayah  Indonesia  yang  meliputi  tanah dibawahnya,  air  diatasnya,  dan  dasar  lautsampai  batas  sejauh  200  mil  laut  dari garis  pangkal  laut  wilayah.  Sedangkan  untuk  keperluan  pengelolaan  sumber kekayaan alamdan konservasi, serta eksplorasi dan eksploitasi diatur pada pasal 4. Negara  sendiri  dalam  pelaksanaannya  memiliki  hak  dan  kewajiban  pada  ZEE diantaranya:
24 Ibid, 245.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
Dalam  pasal  56  berdasarkan  ZEE  yang  ada  pada  UNCLOS,  mengatakan bahwa:
 Negara  mempunyai  hak  berdaulat  dalam  melakukan  konservasi  dan pengelolaan  SDA,  eksplorasi  dan  eksploitasi  (hayati  dan  non-hayati)  di wilayah lautnya.
 Yurisdiksi  berkenaan  mengenai  pemasangan  instalasi-instalasi,  pembuatan pulau  buatan  serta  bangunan  lain,  kemudian  dapat  melakukan  penelitian ilmiah  kelautan,  serta  melakukan  pelestarian  dan  perlindungan  lingkungan laut.
 Dalam UNCLOS tertera hak serta kewajiban lainnya.
Selain itu pada pasal 4 yang mencakup menganai hak berdaulat, kewajiban dan yurisdiksi, antara lain :
a) Hak berdaulat demi kepentingan konservasi dan pengelolaan SDA (hayati dan non-hayati), serta keperluan eksplorasi dan eksploitasi.
b) Yurisdiksi, pemasangan instalasi,pembuatan pulau-pulau buatan, bangunan lain, penelitian ilmiah, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut.
c) Kewajiban lain diatur pada aturan hukum laut yang berlaku.
Kemudian  pada  pasal  5  mengenai  kegiatan  di  zona  ekonomi  eksklusif Indonesia dijelaskan :
a) Perlu  adanya  persetujuan  dari  Internasional  untuk  segala  kegiatan eksplorasi dan lainnya.
b) Segala kegiatan didasarkan pada ketentuan Pemerintah Indonesia.
c) Negara  asing  diperbolehkan  melakukan  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi dengan izin Pemerintah Indonesia.

## Kewenangan Daerah Atas Laut
Pemerintahan  daerah  mempunyai  hak,  kewajiban  serta  wewenang  dalam mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  otonomi  daerahnya  karena  Indonesia menerapkan  sistem  desentralisasi  pada  tiap  daerahnya.  Sistem  yang  diterapkan awalnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974. Kemudian dirubah melalui UU No. 32 Tahun  2004,  setelah  itu  dirubah  lagi  dengan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya  UU  No.  23  Tahun  2014  pasal  27  ayat  (1)  mengenai  Pemerintah Daerah  yang  mengatur  mengenai  kebijakan  Daerah  Provinsi  atas  laut.  Kebijakan tersebut  terdiri  atas  wewenang  untuk  pengelolaan  SDA  di  laut  yang  ada  di  wilayah tersebut, antara lain:
1. Eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan SDA laut di luar gas bumi dan minyak.
2. Ketentuan administratif.
3. Ketentuan tata ruang.
4. Berpartisipasimenjaga keamanan laut.
5. Berpartisipasi menjaga kedaulatan negara.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 terkait pengaturan wilayah pengelolaan daerah  Provinsi  menyatakan  bahwa  kebijakan  pengelolaan  laut  daerah  Provinsi ditetapkan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas.  Jadi  UU  No.  23  Tahun  2014  mengenai  Pemerintah  Daerah,  maka  kemudian terdapat perubahan terhadap pengelolaan laut oleh Pemerintah Provinsi, yang tadinya 4 sampai 12 mil menjadi 0 sampai 12 mil.

## Kesimpulan
Konsep  Negara  hukum  yang  fenomenal  dengan  Negara  kekuasaan  ( the  state of  absolute  govemment ),  pada  dasarnya  merupakan  hasil  perdebatan  terus  menerus tentang Negara hukum oleh para sarjana dan filsuf selama berabad abad.Negara yang diperintah  oleh  hukum  disebut Recht  Staat .  Dan  Negara  yang  diatur  oleh  hukum adalah  Negara  yang  bertujuan  untuk  memelihara  ketertiban  umum,  yaitu  ketertiban yang umunya berdasarkan hukum. Melalui sistem demokrasi, proses perkembangannya  terlihat  jelas  keterkaitan  antara  negara  hukum  yang  bertumpu terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan bahasa yang berbeda, negara harus berideologi  dan  berasaskan  falsafah  sistem  demokrasi.  Hal  ini  karena  demokrasi merupakan cara untuk mempertahankan serta kontrol atas supremasi hukum.
Negara dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk  bersatu  di  dalam  suatu  wilayah,  dengan  pemerintahannya  yang  berdaulat Dengan  bentuk  Negara  yang  dapat  dibedakan  menjadai  demokrasi,  monarki,  dan oligarki. Sistem ketatanegaraan Indonesia  yang pernah ada di Indonesia, antara lain: 1)  UUD  1945  pra-amandemen.  2)  Konstitusi  RIS.  3)  UUDS  1950.  4)  UUD  1945 pasca amandemen.
Sistem  pemerintahan  dibedakan  menjadi 2  macam,  yakni  sistem  presidensial dan  sistem  parlementer.Makna  dari  Negara  Kepulauan  berakar  dari  pengertian Nusantara.  Nusantara  berasal  dari  kata  “nusa”  yang  artinya  gugusan  (kumpulan) pulau, dan “antara” yang dapat diartikan sebagai suatu tempat yang diapit oleh tempat yang  lain.  Jadi  arti  kata  “nusantara”  adalah  kumpulan  pulau  yang  terletak/diapit antara 2 benua dan 2 samudera.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Chairul 1999. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri)
Kaelani. 1999. Pendidikan Pancasila: Yuridis Kenegaraan. (Yogyakarta: Paradigma) Kansil, C.S.T. 1979. Sistem Pemerintahan Indonesia. (Jakarta: Aksara Baru) Lubis, M. Solly. 1982. Asas-asas Hukum Tata Negara. (Bandung: Alumni) Noviati, Cora Elly. 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. (Jurnal Konstitusi,
Volume 10, Nomor 2, Juni 2013)
Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. 2005. Tanya, Ilmu Negara. (Surabaya: Srikandi)
Soemarmi, Amiek Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina. 2019. Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
Tutik, Titik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. (Jakarta: Prenada Media).
Ubaedillah, A. & Abdul Rozak. 2012. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education). Jakarta: Kencana.
Ulum,  Miftahul. “Fikih  Organisasi  (Reaktualisasi  Sejarah  Nahdlatul  Ulama  di Indonesia )” ,  Al-Insyiroh  Jurnal  Studi  Keislaman,  Vol.  5  Nomor  2  (September 2019).
Ulum, Miftahul. “The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi ( Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-Din Al- Tufi)” , Veteran Law Review, Vol. 2, No. 1 (November, 2018).
Ulum , Miftahul. “Reinterpretasi  Metodologi  Studi  Islam  (Landasan  Teoritis  Tajdid Dalam  Penafsiran  AL-Qur’an  Perspektif  Abdullah  Saeed  dan  M.  Quraish Shihab)”, Al-„Iman  Jurnal  Keislaman  dan  Kemasyarakatan,  Vol.  3  Nomor  2 (September 2019).
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5 No.2,
2021
Ulum,  Miftahul .  “Metodologi  Studi  Islam  (Studi  Pemikiran  Ali  Jum’ah  Dalam Masalah  Masalah  Mu’amalat  Maliyah  Mu’asirah)” ,  Al-„Adalah  :  Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5 Nomor 1 (Juni 2020).
Ulum , Miftahul, “Metodologi  Studi  Islam  (Spiritualitas  Dalam  Pendidikan  Islam Dalam  Pandangan  Syed  Muhammad  Naquib  Al-Attas)” ,  Al-„Iman  Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4 Nomor 1 (Maret 2020).
Ulum , Miftahul, “Pendekatan  Studi  Islam:  Sejarah  Awal  Perkenalan  Islam  Dengan Tasawuf” , Al-Mada : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 3 Nomor 2 (Juni 2020).