## ZAKAT SOLUSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Muhammad Anis

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
Zakat is an obligation for those who have the ability called Muzakki which aims to help others and for those who don’t have the ability to be called Mustahik, including  the  poor,  amil,  converts,  people  who  owe,  people  who  demand knowledge, and people who struggle in the way of Allah Swt. Besides that, zakat can  also  be  a  tool  for  empowering  Muslims.  The  Muzakki,  Amil  and  Zakat Collecting  Institutions  must  be  at  the  forefront  in  the  process  of  empowering umad,  according  to  Minister  of  Religion  Regulation  No.  52  of  2014,  Zakat  is  a treasure that must be issued by a Muslim or a business entity owned by Muslims to  be  given  to  those  entitled  to  receive  it  in  accordance  with  Islamic  law. According  to  QS.  At-Taubah  verse  60,  that  Allah  gave  the  provisions  there  are eight  groups  of  people  who  receive  Zakat.  In  general,  Zakat  is  divided  into  two types of Zakat Fitrah and Zakat Harta (Mal). Zakat Fitrah must be issued in the holy  month  of  Ramadan  for  every  soul  both  men  and  women  with  Islamic religious  requirements,  Living  on  the  Month  of  Ramadan,  Having  food  or  basic needs for the night of Eid al-Fitr. Zakat Harta (Mal) is zakat which is issued if the nizab has been fulfilled and is not in conflict with religious law.
Keywords: Community Empowerment, Solutions, Zakat.

## Abstrak
Zakat  merupakan  Kewajiban  bagi  yang  punya  kemampuan  dinamakan Muzakki  yang  bertujuan  untuk  membantu  orang  lain  dan  bagi  tidak  punya kemampuan  dinamakan  Mustahik,  diantaranya  adalah  Fakir,  Miskin,  Amil, Muallaf,  Orang  Yang  berutang,  Orang  yang  Menuntut  Ilmu,  dan  Orang  yang berjuang  dijalan  Allah  Swt.  Disamping  itu  zakat  juga  dapat  menjadi  alat pemberdayaan  ummad.  Para  Muzakki,  Amil  dan  Lembaga  Pengumpul  Zakat (UPZ)  harus  berada  pada  garda  terdepan  dalam  dalam  proses  pemberdayaan umad, menurut Peraturan Menteri Agama  no 52 Tahun 2014, Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan  oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang  islam  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan syariat  Islam.  Menurut  QS.  At-Taubah  ayat  60,  bahwa  Allah  memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima Zakat. Secara umum Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta (Mal). Zakat  Fitrah wajib  dikeluarkan  pada  bulan  suci  ramadhan  atas  setiap  jiwa  baik  laki  laki maupun perempuan dengan syarat beragama Islam, Hidup pada Bulan Ramadhan,
El-Iqtishady | Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Memiliki kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok  untuk pada malam hari raya idul  fitri.  Zakat  Harta  (Mal)  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  jika  nizabnya  sudah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat agama.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Solusi, Zakat.

## PENDAHULUAN
Kebahagiaan adalah merupakan dambaan bagi setiap manusia yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh  kebutuhan  dan  keinginannya  terpenuhi,  baik  dalam  aspek  material maupun  spiritual,  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Terpenuhinya kebutuhan  yang  bersifat  material,  seperti  sandang,  rumah  dan  kekayaan  lainnya, Dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  manusia  menghadapi  kendala  pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.
Zakat  sebagai  sarana  distribusi  dan  pemerataan  ekonomi,  serta  sarana  berbuat kebajikan  bagi  kepantingan  masyarakat  yang  menduduki  peran  penting  dalam perekonomian  masyarakat  secara  umum  maupun  kalangan  muslim,  karenanya menarik  untuk  dikaji  kembali  sebagai  salah  satu  potensi  dana  umat  yang  sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat.
Zakat  dalam  perspektif  ekonomi  adalah  suatu  potensi  yang  selama  ini dilaksanakan  oleh  masyarakat,  sejak  masuknya  agama  Islam.  Tetapi  sangatlah dipertanyakan  bahwa  potensi  zakat  sebagai  sarana  distribusi  pendapatan  dan pemerataan ekonomi, serta sarna berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Zakat dalam hal ini belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam lingkup  daerah.  Padahal  jika  potensi  zakat  ini  dikelolah  dengan  baik  tentu  akan dapat  membawa  dampak  besar  dalam  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan (Ariswanto ; 1997). 1

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research )  yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan
1 Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997)
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan yang berkaitan dengan zakat solusi pemberdayaan masyrakat.

## PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia
Zakat  secara  etimologi  (bahasa)  merupakan  kata  dasar    (masdar)  zaka  yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik,  ditinjau dari sudut bahasa , adalah suci, tumbuh,  berkah,dan  teruji  semua  digunakan  dalam  qur’an  dan  hadis.  Kata  dasar zakat  berarti  bertambah  dan  tumbuh,  sehingga  bisa  dikatakan,  tanaman  itu  zaka, artinya  tumbuh,  sedang  setiap  sesuatu  yang  bertambah  disebut  zaka  artinya bertambah. Bila suatu tanaman tumbuh tampa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.
Zakat secara terminologi, Zakat sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan  kepada  orang-orang  yang  berhak,  disamping  berarti  mengeluarkan sejumlah  itu  sendiri,  jumlah  yang  dikeluarkan  dari  kekayaan  itu  disebut  zakat karena  yang  dikeluarakan  itu  menambah  banyak,  membuat  lebih  berarti,  dan melindungi  kekayaan  itu  dari  kebinasaan.  Sedangkan  menurut  terminology syariat,  zakat  adalah  nama  bagi  sejumlah  harta  tertentu  yang  telah  mencapai syariat  tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah  untuk  dikeluarkan  dan  diberikan kepada  yang  berhak  menerimanya  dengan  persyaratan  tertentu  pula.  (Yusuf Qardawi : 2004;16). 2
Hubungan  antara  pengertian  zakat  menurut  bahasa  dan  pengertian  menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertamba suci dan (bersih).
Sebagai salah satu kewajiban pokok, zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam Dalam Al-Qur’an zakat selalu disebut bersamaan dengan shalat. Inilah dalil yang  sering  dipakai  Khalifah  Abu  Bakar  untuk  menyatakan  perang  terhadap muslim  yang  memisahkan  keduanya  (Shalat  dan  Zakat).  Zakat  dapat  menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan.
Secara  historis-empiris,  ekspektasi  bahwa  zakat  bisa  menjadi  solusi  semua persoalan  umat,  khususnya  dalam  memberantas  kemiskinan. Tujuan  zakat  bukan hanya  memberi  makan-minum,  konsumtif,  tetapi  mengubah  keadaan  simiskin menjadi  lebih  baik  dan  bermartabat  sesuai  kehormatannya  sebagai  manusia, mahluk  tertinggi  dengan  citra  ketuhanan  yang  dipilih  oleh  Allah  swt  sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi (QS al-Baqarah (2);30).
2 Yusuf Al Qardhawi, Manajemen Zakat Profesional, (Solo: Media Insani Press, 2004).
Pada  era  orde  baru  rakyat  Indonesia  belum  memiliki  ketentuan  hukum  yang jelas  mengenai  tata  cara  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  zakat,  baru  pada tahun  1999  disahkan  Undang-undang  No.  38  Tahun  1999  tentang  pengelolaan Zakat dan Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang- undang no 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Sampai  sekarang  pengelolaan  zakat  belum  selesai  walupun  telah  disahkan Undang-undang  baru  yaitu  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011.  Dianggap belum  selesai  karena,  meskipun  telah  lahir  Undang-undang  baru,  tetap  saja kesadaran  membayar  zakat  di  kalangan  kaum  agniya’  yang  harusnya  menjadi muzakki  masih  belum  berimbang  dengan  mustahiq-nya.  Meskipun  telah  ada Undang-undang  yang  baru  namun  sifatnya  masih  sebatas  pengelolaan  zakat  dan konsekwensinya dan belum mengatur pada ranah pembangkangan terhadap zakat. Karena  hanya  mengatur  pengelolaan  zakat  maka  bila  ada  orang  Islam  yang enggan membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun.
Mengapa  lembaga  amil  zakat  harus  dibuatkan  Undang-undang  pengelolaan dana  zakat  ?  beragam  manfaat  akan  terwujud  bila  terdapat  dasar  hukum  yang mengatur kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Undang-undang ini juga mengharuskan setiap lembaga amil zakat bersikap  propesional  dan  amanah  dalam  menyalurkan  dana  zakat  masyarakat Islam kepada mereka yang berhak menerima.
Selain itu dengan memberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia maka  masyarakat  muslim  Indonesia  bisa  mendapatkan  informasi  yang  tepat seputar  pelaksanaan  ibadah  zakat.  Peran  negara  dalam  hal  ini  adalah  sebagai penyedia  sarana  dan  prasarana  peribadahan  warga  negaranya  sehingga  tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat. (Yons Achmad/Zakat.or.id). 3

## B. Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  Zakat  dan  Lembaga  Pengelola  Zis di Indonesia
Berbicara mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan zakat :
1. Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  menyukseskan program zakat,
2. Pemerintah  dengan  kewenangannya  dapat  menjadi  kekuatan  penekan. Pemerintah  juga  dapat  memaksakan  kehendak  terhadap  penyuksesan program zakat kepada siapa saja.
3 Yonz Achmad, https://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di- indonesia, diakses pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 15:42.
Indonesia  merupakan  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim.  Sehingga sangatlah  wajar  apabila  zakat  disosialisasikan  dan  dikembangkan  dengan  baik dikalangan umat Islam.
Sepakat  para  ulama  bahwa  keterlibatan  pemerintah  dalam  pengelolaan  zakat merupakan  suatu  kewajiban.  Yusuf  qardawi  mengemukakan  sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain :
1. Jaminan  terlaksananya  syari’at  Islam,  karena  banyak  yang  mangkir  jika tidak diawasi
2. Pemerataan
3. Memelihara muka para mustahiqqin
4. Sektor  zakat  tidak  terbatas  pada  individu,  tapi  juga  umum  dan  ini  hanya ditangani pemerintah.
Pemerintah  negara  republik  Indonesia  yang  berdasarkan  pancasila  itu  adalah pemerintah negara islami yang berarti berhak dan bahkan wajib mengelola zakat , sebagaimana negara Islam lainnya. Pasal  27 dan Pasal 34 Undang-undang  Dasar 1945  mengamanatkan  pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan  rakyat  terutama  bagi  golongan  fakir  miskin,  kaum  pengangguran, dan  kaum  gelandangan,  yang  menjadi  sasaran  utama  bagi  pemberdayaan masyarakat. (imz.or.id/new/publication/45) Didalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mencantumkan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya    masing-masing  dan  beribadah  menurut  kepercayaannya. Pasal  tersebut    menjadi  landasan  pemerintah  membuat  Undang-undang  atau regulasi  yang  mengatur  kepentingan  penduduk  dalam  melasanakan  ajaran agamanya  masing-masing.  Pengaturan  norma-norma  agama  ke  dalam  norma hukum merupakan suatu kewajiban negara.
Islam adalah agama yang penuh dengan norma, baik itu norma agama, norma kesopanan,  norma  kesusilaan,  maupun  norma  hukum.  Zakat  adalah  merupakan bagian     dari norma agama, mengandung nilai ibadah dan nilai muamalah. Zakat bernilai  muamalah  karena  zakat  menyentuh  kesejahteraan  hidup  manusia  . menempatkan para agniya (hartawan) untuk menunaikan kewajiban menyalurkan sebagian  harta  simpanan  yang  dimilikinya  kepada  pihak  yang  membutuhkan (mustahik).  Para  agniya  mempunyai  kewajiban  dan  mutahik  mempunyai  hak (bersifat  pasif).  Pemenuhan  hak  mustahik  diperlukan legitimasi  oleh  pemerintah. Dengan  demikian  dibutuhkan  suatu  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  untuk menegakkan hak mustahik tersebut.
Undang-undang  Pengelolaan  zakat  memberikan  kepastian  dan  payung  hukum bagi  pemerintah  untuk  mengatur  mekanisme  pengelolaan  zakat.  Dalam konsideran UU zakat diatur:
1. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
2. Pengumpulan  zakat  merupakan  kewajiban  umat  Islam  Indonesia  yang mampu,  dan  hasil  pengumpulan  zakat  merupakan  sumber  dana  yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Zakat  merupakan  pranatakeagamaan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakayat  Indonesia  dengan  memperhatikan  masyarakat  yang kurang mampu.
4. Upaya  penyempurnaan  sisten  pengelolaan  zakat  perlu  terus  ditingkatkan agar  pelaksanaan  zakat  lebih  berhasil  dan  berdaya  guna  serta  pelaksanaan zakat dapat dipertanggung jawabkan.

## C. Pandangan Beberapa ulama Tentang Zakat
Para Ulama fiqih, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah zakat sebagai berikut :
1. Menurut  Didin  Hafiduddin  zakat  secara  termologi  mengeluarkan sebahagian  harta  dengan  persyaratan  tertentu  untuk  diberikan  kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula. 4
2. Wahbah  suhaili  dalam  karyanya  Al-  Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuhu sebagaimana  yang  dikutip  oleh  suyitno  dalam  buku  anatomi  Fiqih  Zakat 5
mendefinisikan zakat salah satu dari empat Imam Mazhab, yaitu :
a. Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nizab  (batas jumlah yang  diwajibkan  zakat)  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya, manalaka  kepemilikan  itu  penuh  dan  sudah  mencapai  haul  (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
b. Madzhab  Hambali  zakat  fitrah  adalah  wajib  dengan  terbenamnya matahari  pada  malam  hari  raya  fitrah  bagi  setiap  muslim  yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan  zakat  fitrah  dengan  sesuai  dalil  yaitu  gandum,  kurma, anggur,  dan  keju,  jika  makanan  pokok  ini  tidak  ada  maka  bisa menggantikan  setiap  biji-bijian  dan  buah-buahan,  tidak  boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.
4 Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insan, 2008), h.
7.
5 Suyitno, Anatomi Fiqh Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
c. Madzhab  Syafi'i,  zakat  fitrah  adalah  wajib  bagi  orang  yang  beragama islam,  merdeka,  wajib  mengeluarkan  zakatnya,  pembantu  dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut  adat  kebiasaan.  Mengenai  kadar  atau  jenis  zakat  fitrah  yang dikeluarkan  golongan  Syafi’i  dan  Maliki  berpendapat,  bahwa  jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya itu  sendiri,  sehingga  wajib  bagi  si  muslim  mengeluarkan  zakat  fitrah dari  makanan  pokok  negerinya.  Menurut  satu  pendapat,  dari  makanan pokok  itu.  Golongan  Syafi'i  mengemukakan  dalam  Al-Wasith,  bahwa yang  dipandang  adalah  makanan  pokok  penduduk  pada  waktu  wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.
d. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus  dari  harta  yang  khusus  sebagai  milik  orang  yang  khusus,  yang ditentukan  oleh  syari'at  karena  Allah  SWT,  Zakat  fitrah  adalah  wajib dengan syarat-syarat:  Islam, merdeka, memiliki nishab  yang lebih  dari kebutuhan  pokok.  Zakat  fitrah  adalah  wajib  dengan  syarat-syarat: Islam,  merdeka,  memiliki  nishab  yang  lebih  dari  kebutuhan  pokok. Dalam  hadist  Ibnu  Umar  disebutkan  Rasulullah  menetapkan  bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu sha’  kurma  dan  satu  sha’  gandum.  Zakat  fitrah  itu  berupa  gandum,
jagung,  kurma  kering,  syair,  anggur,  kurma  basah,  (kismis),  atau  keju dan susu kering yang dibuang buihnya.
3. Jalaluddin  Sanusi,  zakat  adalah  rukun  Islam  yang  ke  tiga,  dalam pelaksanaannya  terdiri  dari  tiga  komponen  ;  Muzaki  (Pembayar  Zakat), Mustahiq  (Penerima  Zakat);  Amil  (Perantara  yang  memungut  zakat  dari muzaki dan menyerahkan kepada Mustahiq) dan memiliki 8 adab-adab agar sempurna :
a. Pertama : Hendaklah ia meluruskan niatnya
b. Kedua : Hendaklah ia menyegerakan pengeluarannya
c. Ketiga  :  Hendaklah  ia  memberikan  zakatnya  kepada  yang  berhak melalui (BAZNAS)
d. Keempat  :  Hendaklah  ia  memahami  maksud  Tuhan  mewajibkan  zakat itu
e. Kelima  :Hendaklah  ia  mengeluarkan  zakatnya  dengan  cara  yang  tiada riya
f. Keenam  :  Hendaklah  ia  memberikan  yang  sebaik-baiknya  buat zakatnya
g. Ketujuh  :  Hendaklah  menyadari  sunggu-sunggu  bahwa  didalam hartanya ada hak orang lain
h. Kedelapan  :  Tadak  menyebut-nyebut  zakat,  infak  dan  sadakah  yang telah dibayarnya dan tidak menyakiti penerima zakat termasuk amilnya.
Secara  umum  ,  dapat  dipahami  bahwa  zakat  adalah  penyerahan  atau penunaian  hak  dan  kewajiban  yang  terdapat  dalam  harta  untuk  dibaikan kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya  sebagaimana  yang  terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah : 60 :
ِباَق ِ رلٱ ىِف َو ْمُهُبوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلٱ َو اَهْيَلَع َنيِلِمََٰعْلٱ َو ِنيِك ََٰسَمْلٱ َو ِءٓا َرَقُفْلِل  ُتََٰقَدَّصلٱ اَمَّنِإ ِ َّللَّٱ ِليِبَس ىِف َو َنيِم ِرََٰغْلٱ َو
ٌميِكَح ٌميِلَع ُ َّللَّٱ َو ۗ ِ َّللَّٱ َنِ م ًةَضي ِرَف ۖ ِليِبَّسلٱ ِنْبٱ َو
Artinya:
“Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  unuk (memerdekakan  budak),  orang  orang  yang  berutang,  utntuk  jalan  Allah  dan untuk  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang diwajibkan  Allah,  dan  Allah  maha  mengetahui  lagi  maha  Bijaksana  (QS.  At- Taubah : 60)”.
Selain delapan golongan tidak berhak menerima zakat bahkan tidak sah zakat seseorang  jika  diberikan  kepada  selain mereka.  Untuk lebih jelasnya  8  golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut :
a. Fakir miskin
Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Atau kalaupun dia mempunyai penghasilah tapi tidak dapat mencukupi separuh kebutuhan sehari-harinya.
b. Amil
Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah : Orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurusi  penarikan  zakat  dan  pembagiannya,  yang  ditugasi  untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.
c. Muallaf
Yang dimaksud Muallaf adalah : salah satun dari 4 golongan dibawah ini :
1. Orang  yang  baru  Masuk  Islam,  dan  niatnya  masih  lemah,  maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.
2. Orang  NonIslam  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  kaumnya, sehingga  seandainya  diberikan  zakat,  diharapkan  pengikutnya  atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.
3. Orang-orang  Islam  yang  memerangi  atau  menakut-nakuti  orang  yang tidak  mau  mengeluarkan  zakat,  sehingga  mereka  membawa  zakat orang-orang  tersebut  kepada  pemerintah,  mereka  berhak  menerima zakat.
4. Orang-orang  Islam  yang  memerangi  orang  kafir  pemberontak  yang berada  dekat  kota  mereka  berada,  maka  mereka  juga  berhak mendapatkan zakat.
d. Budak
Yang  dimaksud  dengan  budak  adalah  :  budak  yang  dijanjikan  dengan kebebasan  oleh  tuannya  baik  dengan  permintaannya  atau  penawaran  dari tuannya  dengan  imbalan  uang  yang  diserahkan  kepada  tuannya  dalam waktu  yang  telah  disepakati.  Budak  ini  berhak  mandapatkan  zakat  untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.
e. Orang-orang Yang mempunyai Utang
Orang yang berutang berhak untuk mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang  mereka,  dan  mereka  yang  berutang,  kadangkala  berhutang  untuk kepentingan  diri  dan  kadangkala  berutang  untuk  kepentingan  orang  lain atau  untuk  kemaslahatan  umum.  Selama  berutang  tidak  dilandasi  dengan maksiat,  maka  mereka  berhak  mendapatkan  zakat.  Orang  yang  berutang dapat diktegorikan empat golongan :
1) Mereka  yang  berutang  untuk  diri  mereka,  dengan  maksud  untuk memakainya untuk sesuatu yang muba, bukan maksiat, dan jika utangnya untuk  sesuatu  yang  sifatnya  maksiat  seperti  dipakai  untuk  bersina, minum  minuman  keras  dan  lain-lain,  tidak  boleh  menerima  zakat  untuk membebasakn hutangnya.
2) Mereka  yang  berutang  untuk  memadamkan  api  fitnah,  antara  dua golongan yang sedang cekcok.
3) Mereka  yang  berutang  untuk  kepentingan  umum,  seperti  mereka  yang berutang untuk kelangsungan pembangunan mesjid, pesantren, madrasah, dan lain-lain.
4) Mereka  yang  berutang  karena  menjamin  seseorang  dan  yang  dijamin tidak mampu membayar utangnya, atau mampu membayar tapi dia tidak bertanggung  jawab,  maka  dia  berhak  mendapatkan  zakat  untuk membayar hutangnya.
f. Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad
Yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melaksanakan  Jihad  adalah  :  Orang yang berjhad dijalan Allah, orang  yang  membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak diupah atau digaji pemerintah akan
tetapi  berperang  semata-mata  untuk  menegakkan  Islam.  Kadar  zakat  yang diberikan  kepada  Mujahidin  adalah  kebutuhannya  selama  dalam peperanagn,  seperti  pakaian,  kendaraan  dan  lain-lain  sekalipun  mujahid tersebut adalah orang yang kaya.
g. Ibnu Sabil
Yang  dimaksud  dengan  Ibnu  Sabil  adalah  :  Orang  yang  mengadakan perjalanan  ke  suatu  tujuan  lalu  sebelum  sampai  ketujuannya  itu  atau sebelum sampai kerumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal  tersebut,  maka  orang  ini  berhak  mendapatkan  zakat,  jika  memenuhi persyaratan di bawah ini :
1) Beprgiannya  bukan  untuk  maksiat,  jika  untuk  itu  tidak  ada  hak  untuk mendapatkan zakat, seperti pergi untuk membunuh dan lain-lain
2) Dia  sangat  membutuhkan  kepada  zakat  itu,  lain  halnya  jika  tidak membutuhkannya, maka tidak diberikan kepadanya.
3) Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkannya uang di kota itu,  jika  dia  punya  uang  dirumah  itu  untuk  membayar  hutangnya, kecuali  jika  dirumahnya  pun  dia  tidak  punya  uang,  maka  tidak disyaratkan syarat itu, dan dia berhak mendapatkan zakat.
Kadar  zakat  yang  diberikan  kepada  Ibnu  Sabil  adalah  :  kadar  yang menyampaikannya  ketempat  asalnya.  Mulai  dari  tiket  kendaraan  sampai  kepada uang makannya selama di perjalanan.
Benda-benda  harus  dikeluarkan  zakatnya  berdasarkan  ketentuan  UU    No  23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat, Bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitra. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud  pada ayat (1) Meliputi :
a. emas, perak dan logam mulia lainnya.
b. Uang dan surat berharga lainnya;
c. Perniagaan;
d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e. Peternakan dan perikanan;
f. Pertambangan;
g. Perindustrian;
h. Pendapatan dan jasa; dan
i. Rikaz.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Kondisi  saat  sekarang  ini  adalah  bagaimana  dengan  zakat  kita  dapat mengantisipasi  kesenjangan  yang  terjadi  saat  sekarang  ini  apalagi  sat  masa vandemi  copid  19.  Islam  adalah  agama  yang  paling  banyak  penganutnya  di negara  Indonesia,  selayaknyalah  kalau  ummat  islam  yang  sangat  berperan penting didalam menaggulangi kemiskinan dan memberdayakan ummad yang ada di negara kesatuan republik indonesia.
2) Salah  satunya  adalah  bagaimana  zakat  ini  dapat  dikelola  dengan  baik sehingga  dapat  memberdayakan  masyarakat,  dengan  bekerjasama  antara pemerintah dan masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana yang  kita  harapkan,  yakni  tercipta  masyarakat  yang  adil  dalam  kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

## B. Saran
1) Badan  Amil  Zakat  (BASNAS,  BASDA,  dan  UPZ),  harus  mampu memberikan motifasi  kepada  masyarakat islam,  dengan  mengaktifkan  media baik  media  elektronik,  media  sosial,  dan  para  muballiq  di  himbau  agar senantiasa mengajak kaum muslimin untuk senantiasa sadar dalam membayar zakat,  dengan  memberikan  penyadaran  kepada  masyarakat  bahwa  zakat  itu adalah  merupakan  kewajiban  bagi  seluruh  ummad  islam  sehingga  dengan demikian  diharapkan  dapat  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam membayar zakat, baik zakat fitrah, zakat harta, infak, maupun sadaqah.
2) Bagi  organisasi  pengumpul  zakat  (UPZ),  agar  senantiasa  menjaga  amanah yang  ditipkan  oleh  masyarakat,  jujur  dalam  pengelolaan  zakat,  mengetahui apa  yang  harus  dikerjakan  dan  setiap  orang  yang  datang  membayar  zakat senantiasa  diajak  berdo’a  agar  mereka  merasa  bahwa  membayar  zakat  ini bukan  saja  adalah  merupakan  kewajiban  tapi  juga  mampu  menciptakan  rasa ketenangan batin, paling tidak do’a yang dibaca (Ajarakallahu fiimaa a’taeta wa  barakallahu  fiima  Abkaeta  Wa  jaalallahu  Lakaa  Tahura),  semoga bermanfaat. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ariswanto. Buku Pintar Teori Ekonomi . Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997.
Yusuf  Al  Qardhawi. Manajemen  Zakat  Profesional .  Solo:  Media  Insani  Press,
2004.
Yonz
Achmad. https://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di- indonesia.
Didin  Hafiduddin. Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern .  Jakarta:  Gema  Insani, 2008.
Suyitno. Anatomi Fiqh Zakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.