## Diversity: Disease Preventive of Research Integrity
Volume 2, Issue 2, 2022 Page 84-97 doi: 10.24252/diversity.v2i2.25229

## Preventing Smoking in Children: Implementation Non-Smoking Area in Palu City
Pencegahan Kebiasaan Merokok Pada Anak: Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palu
Muhammad R. Napirah* 1 , Vidyanto Vidyanto 2 , Hasanah Hasanah 3
1, 2 Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, Universitas Tadulako, Palu 3 Bagian Biomedik, Universitas Tadulako, Palu

## Abstract
The prevalence of smokers in Palu City aged <20 years experienced fluctuations, namely in 2015 there were 153 smokers, in 2016 there were 315 smokers, in 2017 there were 1,073 smokers and in 2018 969 were smokers. The purpose of this study was to determine the concepts of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in the implementation of KTR policies in preventing smoking habits in children at the Palu City Health Office. This type of research was qualitative with triangulation  techniques.  The  number  of  informants  used  is  3  people.  Data  analysis  used  an  analysis  approach  (content analysis)  with  matrix  techniques.  Matrix  analysis  showed  that  the  bureaucratic  structure  had  been  running  well  in  its implementation to prevent smoking habits in children, namely by implementing KTR policies that were by the SOP. While the variables of communication, disposition, and resources had not been good in its implementation to prevent smoking habits in children at the Palu City Health Office due to differences of opinion among policymakers, lack of human resources, and lack of commitment from stakeholders in implementing KTR policies. It is expected that policymakers, especially the Health Office of Palu City to evaluate by reviewing the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as input feedback to minimize the problems obtained related to the implementation of KTR policies so that all indicators in implementing policies can be implemented properly.

## Abstrak
Prevalensi  perokok  di  Kota  Palu  usia  <20  tahun  mengalami  fluktuatif  yaitu  pada  tahun  2015  sebanyak  153  perokok,  tahun 2016 sebanyak 315 perokok, tahun 2017 sebanyak 1.073 perokok dan tahun 2018 sebanyak 969 perokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan KTR dalam pencegahan kebiasaan merokok pada anak di Dinas Kesehatan Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik triangulasi. Jumlah informan yang digunakan adalah 6 orang. Analisis data menggunakan pendekatan analisis (content analysis) dengan teknik matriks. Analisis matriks menunjukan bahwa, struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dalam  pelaksanaannya  untuk  mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak  yaitu  dengan  diterapkannya  kebijakan  KTR  yang sudah  sesuai  dengan  SOP.  Sedangkan  dari  variabel  komunikasi,  disposisi  dan  sumber  daya  belum  baik  dalam pelaksanaannya  untuk  mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak  di  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  dikarenakan  oleh  adanya perbedaan pendapat antar pemangku kebijakan, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Diharapkan pemangku kebijakan khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melakukan  evaluasi  dengan  meninjau  aspek  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  sebagai  masukan umpan balik untuk meminimalisir masalah-masalah yang didapatkan terkait implementasi kebijakan KTR agar semua indikator dalam pengimplementasian kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
Graphical Abstract

## Keyword
non-smoking  area;  prevention  of  smoking habits;  policy  implementation;  smoking  in children Artikel History Submited : 22 November 2021 In Reviewed : 24 February 2022 Accepted : 27 February 2022 Published : 28 February 2022 Correspondence
Address : Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148 Email     : ryman_smart@yahoo.com
©2022 The Authors This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-sa /4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PENDAHULUAN
Merokok  merupakan  salah  satu  kebiasaan buruk  masyarakat  yang  jumlah  konsumennya  setiap tahun semakin bertambah banyak. Konsumsi rokok di dalam  masyarakat  dewasa  ini  sudah  sangat memprihatinkan.  Sifat  adiksi  rokok  membuat  banyak orang  sulit  lepas  dari  jeratannya.  Meski  miskin, pekerjaan  tidak  menentu,  dan  sadar  ancaman penyakitnya,  mereka  tetap  merokok.  Terdapat berbagai  alasan  yang  menjadi  faktor  yang menyebabkan  masyarakat  memiliki  kebiasaan merokok ( Winengan, 2017 ).
Merokok dikenal sebagai salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia ( Taghizadeh  et  al.,  2016 ; Lim  et  al.,  2012 ),  dengan lebih  dari  tujuh  juta  kematian  disebabkan  oleh penggunaan  tembakau  setiap  tahun  ( World  Health Organization,  2018 ).  Merokok  meningkatkan  risiko berbagai  penyakit  kronis  termasuk  kanker,  penyakit kardiovaskular, dan penyakit pernapasan ( Pirie et al., 2013 ; Carter  et  al.,  2015 ).  Hal  ini  juga  dapat meningkatkan  risiko  mengembangkan  penyakit  ginjal kronis  ( Lee  et  al.,  2021 ).  Meskipun  upaya  telah dilakukan  untuk  mengenali  bahaya  merokok  dan mengurangi  jumlah  perokok,  jumlah  mereka  terus meningkat, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah ( Tadzimirwa et al., 2019 ). Data  WHO  tahun  2013  menunjukkan  bahwa prevalensi  perokok  aktif  di  dunia  saat  ini  mencapai 17,4%  jiwa.  Indonesia  menempati  posisi  pertama  se- Asia.  Berdasarkan  jumlah  perokok  usia  lebih  dari  15 tahun  dengan  prevalensi  38,5%  penduduk  Indonesia merokok,  yaitu  73,3%  dari  penduduk  laki-laki  serta 3,8%  dari  penduduk  perempuan  ( World  Health Organization, 2013 ). Berdasarkan Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas)  tahun  2018,  menunjukan  bahwa prevalensi  perokok  Indonesia  pada  penduduk  umur 10-18 tahun terus mengalami peningkatan yaitu pada data  Riskesdas  2013  sebesar  7,2%,  data  Sirkesnas tahun  2016  sebesar  8,8%  dan  pada  data  Riskesdas 2018  meningkat  menjadi  sebesar  9,1%.  Data  yang disajikan  menunjukan  bahwa  prevalensi  perokok  di Indonesia  masih  jauh  dari  target  rencana pembangunan jangka menengah nasional. Prevalensi perokok usia ≥ 10 tahun per Provinsi, jumlah perokok setiap  hari  dan  kadang-kadang  di  Sulawesi  Tengah sebesar  31,2%.  Data  yang  disajikan  menunjukkan bahwa terjadi  peningkatan  prevalensi  perokok usia  ≥ 10  tahun  di  Sulawesi  Tengah  yaitu  pada  Riskesdas 2013  sebesar  30,7%  dengan  jumlah  perokok  setiap hari yaitu sebesar 26,2% dan perokok kadang-kadang
sebesar 4,5%. Jumlah perokok yang ada di Sulawesi Tengah  tersebut  melebihi  Prevalensi  Nasional  yaitu sebesar 28,8% ( Kementerian Kesehatan RI, 2018 ).
Berdasarkan  data  di  Kota  Palu,  didapatkan data  perokok  dibawah  umur  20  tahun  (<  20) mengalami  fluktuatif  yaitu  tahun  2015  sebanyak  153 anak  merokok  dan  602  anak  tidak  merokok,  pada tahun  2016  sebanyak  315  anak  merokok  dan  1.530 anak tidak merokok, pada tahun 2017 sebanyak 1.073 anak  merokok  dan  3.436  tidak  merokok,  sedangkan pada  tahun  2018  tercatat  sebanyak  969  anak merokok  dan  1.699  anak  tidak  merokok  ( Dinas Kesehatan Kota Palu, 2018 ).
Tingginya  prevalensi  jumlah  perokok  di Indonesia  membuat  pemerintah  mengeluarkan berbagai  kebijakan  ( Nafi’ah,  2021 ).  Kebijakan  publik merupakan  suatu  hubungan  yang  memungkinkan pencapaian  tujuan-tujuan  atau  sasaran  sebagai  hasil akhir  dari  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah. Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  publik  dapat dilihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai  hasil evaluasi  atas  pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Salah satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk mengurangi  atau  membatasi  prevalensi  yaitu kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  ( Rohman,
2016 ).  KTR  menurut  Peraturan  Bersama  Menteri Kesehatan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 188/MENKES/PB/1/2001  dan  Nomor  7  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR)  adalah  ruangan  atau  area  yang dinyatakan  dilarang  untuk  kegiatan  merokok  atau kegiatan  memproduksi,  menjual,  mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau ( Nugroho, 2017 ).
Data  yang  didapatkan  menunjukan  bahwa terdapat  beberapa  masalah  dalam  implementasi kebijakan  terkait  dengan  pencegahan  kebiasaan merokok.  Masalah-masalah  implementasi  kebijakan dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yang  diduga  kuat dapat memberi dampak pada pelaksanaan kebijakan, yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap pelaksana,  dan  struktur  birokrasi  ( Saifullah  et  al.,
2019 ; Sufiani, 2018 ).
Berdasarkan  hasil  survey  pendahuluan  dan wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Penanggulangan Penyakit (P2) Dinas Kesehatan kota Palu didapatkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam implementasi  kebijakan  terkait  rokok  yaitu  kawasan tanpa  rokok  (KTR)  yaitu  jika  dilihat  dari  aspek komunikasi  yaitu  sering  terjadinya  miskomunikasi antara Dinas Kesehatan Kota Palu dengan pihak dari Walikota  bidang  kesehatan  sehingga  mengakibatkan
kebijakan  pencegahan  kebiasaan  merokok  dalam  hal ini  KTR  tidak  berjalan  selama  kurang  lebih  1  tahun terakhir.  Dilihat  dari  aspek  sumber  daya,  masalah yang terjadi yaitu ketersediaan sumber daya di Dinas Kesehatan  Kota  Palu  khususnya  dalam  bidang  P2 yang  masih  kekurangan  jumlah  sumber  dayanya dalam  Seksi  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM)  yaitu hanya berjumlah 3 orang. Dilihat dari aspek disposisi, masalah  yang  terjadi  yaitu  kurangnya  komitmen  dari pemangku  kebijakan  dalam  menjalankan  kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dengan  dilihat  dari masih  terdapatnya  pemangku  kebijakan  yang merokok pada area yang  merupakan  kawasan bebas asap  rokok.  Dari  segi  birokrasi,  seperti  yang  sudah kita  ketahui  bahwa  birokrasi  merupakan  salah  satu institusi  yang  paling  sering  bahkan  secara keseluruhan  menjadi  pelaksana  kegiatan.  Namun yang  menjadi  masalah  dalam  struktur  birokrasi  ini yaitu  lambatnya  koordinasi  dari  pihak  Puskesmas serta  terdapat  beberapa  kendala  di  lapangan  dalam menjalankan kebijakan yaitu anggota yang menjalankan kebijakan tidak sepenuhnya menjalankan  kebijakan  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  sehingga  banyak pekerjaan yang bertumpuk.
Beberapa  penelitian  telah  mengkaji  mengenai kebijakan  pengawasan  rokok  di  Indonesia,  seperti penelitian  yang  dilakukan  oleh Fernando  &  Marom (2016) mengenai  kebijakan  KTR  di  Puskesmas  Kota Semarang, Wasliati et al. (2021) mengenai kebijakan KTR  di  Rumah  Sakit  Deli  Serdang, Ningrum  & Indrayani (2017) melaporkan mengenai  KTR  di  salah Satu  Desa  Kabupaten  Jember, Lestari  (2017) memaparkan  KTR  di  Bandara,  dan Amaliah  (2018) mengenai  KTR  di  Kota  Banda  Aceh.  Namun,  belum menemukan  kajian mengenai  implementasi  kebijakan Kawasan  tanpa  rokok  yang  diterapkan  di  kota  Palu. Tulisan  ini  juga  mengedepankan  bahasan  mengenai dampak  dari  implementasi  kebijakan  itu  kepada perilaku  anak  melalui in-depth  interview  design . Secara  khusus  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan kawasan  tanpa  rokok  dalam  pencegahan  kebiasaan merokok pada anak di Dinas Kesehatan Kota Palu.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini digunakan  untuk  mengetahui  terjadinya  suatu  aspek fenomenal  sosial  tertentu  dan  mendeskripsikan
fenomena  sosial  tertentu.  Penelitian  ini  dilaksanakan di  Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  pada  bulan  Agustus 2021.  Penentuan  informan  dilakukan  melalui  teknik purposive  sampling yaitu  peneliti  menggunakan penilaiannya  dalam  memilih  informan  untuk memperoleh  informasi  yang  mendalam  sesuai  tujuan penelitian.  Adapun  jenis  informan  yang  digunakan dalam penelitian ini menurut yaitu: 1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang  menjadi  informan  kunci  yaitu  Kepala  Seksi Pencegahan  &  Pengendalian  PM  &PTM;  2)  Informan biasa,  yaitu  mereka  yang  terlibat  secara  langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi  informan  biasa  yaitu  Staf  Seksi  PM  &  PTM; 3)  Informan    tambahan,    yaitu    mereka    yang    dapat memberikan  informasi    tambahan  yang  dapat menunjang  hasil  penelitian.  Dalam  hal  ini  yaitu  Anak yang merokok. Seluruh informan dimintai persetujuan kesediaan  terlibat  sebagai  responden  dalam penelitian sebelum dilakukan in-depth interview . Hasil wawancara kami screening dan sajikan penjelasannya dalam bentuk narasi.

## HASIL
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan tentang konsep komunikasi dalam implementasi  kebijakan  KTR  dalam  pencegahan kebiasaan  merokok  pada  anak  di  Dinas  Kesehatan Kota  Palu  didapatkan  hasil  bahwa  komunikasi  yang dijalin antara pembuat kebijakan dan implementasinya cukup baik.
Untuk  pertanyaan  ―dalam  proses  pelaksanaan kebijakan  KTR,  bagaimana  hubungan  Walikota  Palu dengan  Dinkes  Kota  Palu  dalam  proses  pencegahan kebiasaan merokok pada anak?‖.
Hasil wawancara menyatakan bahwa informan MI  dan  I  mengemukakan  jawaban  yang  sama  bahwa antara  pihak  Walikota  dan  Dinas  Kesehatan  terjalin hubungan  yang  cukup  baik.  Seperti  pernyataan berikut:
― Baik,  kita  mengikuti  dari  pimpinan” (MI, Agustus 2021).
“Kalau  dengan  Walikota  saya  lihat  baik  dek, dari  Kepala  Dinas  juga  baik  terus  dari  Dinkes ke  Puskesmas  juga  lancar-lancar  ji  de” (I, Agustus 2021).
Selanjutnya  peneliti  menggali  secara spesifik  pada  anak  dengan  pertanyaan  ―apakah  dari komunikasi  yang  terjadi  antara  dapat  mengurangi
atau  mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak  di Kota  Palu?‖,  informan  I  menyatakan  bahwa komunikasi  yang  terjalin  bisa  mengurangi  atau mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak.  Seperti pernyataan berikut:
“Yah bisa dibilang sudah bisa mencegah anak- anak  untuk  berhenti  merokok” (I,  Agustus 2021).
Pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  informan biasa  sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh informan kunci
“Eeemmm…  sepertinya  sudah  bisa  mencegah anak-anak  untuk  tidak  merokok . Karena dengan  komunikasi  yang  baik  kita  bisa menyampaikan  informasi  ke  anak-anak bagaimana  kebijakan  KTR  itu” (MI,  Agustus 2021).
Selanjutnya  untuk  pertanyaan  ―apa  yang menjadi  kendala  selama  menjalankan  kebijakan  KTR dalam  pencegahan  kebiasaan  merokok  pada  anak terkait  aspek  komunikasi?‖  informan  mengemukakan jawaban yang berbeda antara lain, untuk informan MI dan  I  Menyatakan  bahwa  yang  menjadi  kendala dalam menjalankan kebijakan KTR yaitu ketidakjelasan  informasi  dan  komunikasi  dari  pihak Walikota. Seperti pernyataan berikut:
“Kendalanya  itu  tadi  dek,  dari  pimpinan  saja tidak  jelas  kenapa  itu  kebijakan  dihapuskan, karena  koordinasinya  kan  saya  ke  kepala dinas terus dari kepala dinas yang komunikasi ke pihak Walikota” (MI, Agustus 2021).
“Kalau  dari  walikota  saya  ndak  terlalu  paham dek,  tapi  kalau  yang  dari  puskesmas  kita  kan turun langsung jadi biasa yang jadi kendala itu lambat-lambat laporan masuk  karena biasa itu dek, satu orang staf kerjanya bukan cuma satu jadi kerja menumpuk” (I, Agustus 2021).
Informan  MI  mengemukakan  bahwa  yang menjadi  kendala  yaitu  masih  kurangnya  sosialisasi. Seperti pernyataan berikut:
“Mungkin  sosialisasi  dan  pengawasan  yang masih  kurang,  eee….  terus  juga  karena anggaran yang kurang” (MI, Agustus 2021).
Dari beberapa jawaban diatas, mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang kendala  komunikasi  yang  ditemukan  terkait komunikasi  dalam  pelaksanaan  kebijakan  KTR. Menurut  informan  MI,  menurutnya  yang  menjadi kendala  yaitu  ketidakjelasan  informasi  dari  pimpinan. Dan  informan  I  mengemukakan  bahwa  dia  tidak mengetahui  jelas  kendala  terkait  komunikasi  dari pihak  Walikota  dengan  Dinas  Kesehatan  karena
informan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan dari pimpinan.
Selanjutnya  pada  informan  tambahan,  untuk pertanyaan  ―bagaimana  bentuk  komunikasi  ke  anak- anak dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok?‖, informan PR mengungkapkan bahwa  mereka  mendapatkan  informasi  tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dari  sosialisasi  yang dilakukan di sekolah. Seperti pernyataan berikut:
“Ada  biasa  itu  yang  datang  ke  sekolah, biasanya  kita  dikumpul  di  kelas  baru  dikasih tau tentang itu KTR kak” (PR, Agustus 2021).
Selanjutnya  untuk  pertanyaan  ―menurut  anda, apakah kebijakan yang ada sudah diterapkan dengan baik  dan  bisa  mencegah  anak-anak  untuk  tidak merokok?‖ informan PR mengatakan bahwa kebijakan belum diterapkan secara baik karena informan masih sering  menemui  orang-orang  apalagi  anak-anak merokok  pada  kawasan  yang  sebenarnya  sudah menjadi  kawasan  bebas  rokok.  Seperti  pernyataan berikut:
“Aih  masih  ada  orang  merokok  sembarangan kak,  papaku  juga  merokok,  tapi  kalau  teman- teman  saya  kurang  liat  ada  yang  merokok karena  biasa  kak  dorang  merokok  ba sembunyi-sembunyi  jadi  kita  te  bisa  liat” (PR, Agustus 2021).
Sesuai dengan beberapa pernyataan informan di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa aspek  komunikasi  yang  sudah  tersalurkan  dengan baik  kepada  masyarakat  namun  belum  terlaksana dengan  baik  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat seperti anak-anak yang masih merokok di sembarang tempat.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan  peneliti  kepada  informan  didapatkan  hasil yang  sejalan  yaitu  masih  kurangnya  sumber  daya yang  bertanggung  jawab  terkait  penerapan  kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Untuk  pertanyaan  ―dilihat  dari  sumber  daya, apakah  SDM  yang  ada  sudah  cukup  dan  sesuai dengan  keahliannya?‖  untuk  informan  MI  dan  I menyatakan  bahwa  sumber  daya  yang  ada  masih terbatas. Seperti Pernyataan berikut:
“Masih kurang de, kita disini yang pegang KTR itu  Cuma  3  orang  itupun  tenaga  honorer semua  de,  yah  itu  sudah  karena  tidak  ada pengangkatan  PNS  dan  tidak  ada  anggaran juga,  tapi  kalau  dari  kinerjanya  staf-staf  ini sepertinya saya lihat sudah baik, sudah sesuai dengan  keahliannya  mereka  masing-masing” (MI, Agustus 2021).
“Kalau sumber daya kita kurang de, disini kita cuma tiga orang (I, Agustus 2021).
Sesuai dengan beberapa pernyataan informan di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa aspek  sumber  daya  yang  mendukung  implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum cukup memadai  seperti  kurangnya  tenaga  atau  pegawai yang  ahli  dalam  pelaksanaan  kebijakan  Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kemudian  untuk  pertanyaan  ―bagaimana kelengkapan infrastruktur yang mendukung berjalannya  implementasi  kebijakan  KTR  dalam pencegahan  kebiasaan  merokok  pada  anak?‖ informan  MI  menyatakan  bahwa  untuk  ketersediaan infrastruktur  sudah  memadai.  Seperti  pernyataan berikut:
“Hmmm  kalau  masalah  itu  ada,  kita  punya alat-alat  yang  mendukung,  di  tujuh  kawasan yang ditetapkan dalam PERDA mengenai KTR itu  kan  ada  spanduk  kawasan  tanpa  rokok, kaya sekolah-sekolah, kantor-kantor ada itu di depan  kita  lihat  ada  spanduk  kawasan  tanpa rokok.  Jadi  kalau  dibilang  infrastruktur  saya rasa sudah memadai” (MI, Agustus 2021).
“Lengkap,  yang  kurang  itu  anggaran  mungkin de” (I, Agustus 2021).
Sesuai dengan beberapa pernyataan informan di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa aspek  sumber  daya  yang  mendukung  implementasi kebijakan  KTR  seperti  kelengkapan  infrastruktur sudah  cukup  memadai  yang  dilihat  dari  beberapa fasilitas  yang  mendukung  proses  penyuluhan  namun terdapat  beberapa  pernyataan  dari  informan  I  yang menyatakan  bahwa  yang  menjadi  masalah  yaitu kurangnya anggaran.
Selanjutnya untuk pertanyaan ―apakah dengan sumber  daya  yang  ada  bisa  mengoptimalkan kebijakan  KTR  dalam  mencegah  anak  untuk  tidak merokok?‖,  informan  MI  dan  I  menyatakan  bahwa jumlah  sumber  daya  yang  ada  belum  bisa mengoptimalkan  pencegahan  kebiasaan  merokok pada anak. Seperti pernyataan berikut:
“Eee  saya  rasa  sudah  cukup  optimal  untuk mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak, karena  kalau  mau  dibilang  optimal  memang harus  yang  betul-betul  bisa  mencegah  anak- anak  supaya  tidak  merokok.  Sedangkan  kita masih  sering  dapat  anak-anak  yang  merokok di  sembarang  tempat.  jadi  kita  di  sini  yang perlu  ditingkatkan  lagi  itu  bagaimana pengawasannya  dan  bagaimana  kita  bekerja sama  dengan  pihak  puskesmas” (MI,  Agustus 2021).
“Kalau sampai sekarang saya rasa sudah bisa” (I, Agustus 2021).
Kemudian  untuk  pertanyaan  ―bagaimana  cara mengoptimalkan  proses  implementasi  kebijakan  KTR dalam  pencegahan  kebiasaan  merokok  pada  anak dengan melihat sumber daya yang ada?‖. informan MI dan  I  menyatakan  bahwa  untuk  mengoptimalkan suatu  kebijakan  harus  disertai  dengan  komitmen pimpinan  serta  anggaran  yang  cukup.  Seperti pernyataan berikut:
“Hmmm….  Kalau  menurut  saya…  cara  yang paling  baik  untuk  mengoptimalkan  kebijakan KTR ini kalau dilihat dari itu tadi, sumber daya, kita harus cukupkan dulu semua sumber daya, anggarannya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, pengawasannya bagaimana, eee…  jadi  itu  harus  sesuai  dengan  yang seharusnya seperti apa” (MI, Agustus 2021).
“Yang  penting  itu  anggaran  dek  dengan bagaimana  dari  kita  yang  menjalankan kebijakan bisa kerja sesuai dengan standarnya itu seperti apa” (I, Agustus 2021).
Hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan  bahwa informan mengemukakan pendapat yang sama terkait cara  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan KTR  terkait  sumber  daya  harus  dilakukan  dengan cara  pemenuhan  semua  sumber  daya  yang mendukung  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  seperti pegawai, fasilitas maupun anggaran.
Selanjutnya  pada  informan  tambahan,  untuk pertanyaan  ―apakah  anda  merasa  apakah  petugas kebijakan  KTR  sudah  cukup  dan  baik  dalam menerapkan kebijakan KTR? Informan PR menyatakan  bahwa  petugas  sudah  menerapkan kebijakan dengan baik. Seperti pernyataan berikut:
“Kalau  menurutku  kak  sudah  bagus  apakah biasa  kalau  ke  sekolah  itu  nda  ada  yang merokok  kalau  pas  penyuluhan” (PR,  Agustus 2021).
Selanjutnya  untuk  pertanyaan  ―apakah  anda merasa  infrastruktur  yang  ada  sudah  cukup mendukung  dalam  penerapan  kebijakan  KTR?‖ informan  PR  mengatakan  bahwa  infrastruktur  sudah cukup  mendukung  dalam  pelaksanaan  kebijakan KTR,  ketercukupan  infrastruktur  bisa  dilihat  dari banyaknya  baliho-baliho  yang  tersebar  di  berbagai wilayah  di  Kota  Palu  salah  satunya  rumah  sakit. Seperti pernyataan berikut:
“Aiih  saya  tidak  tau  kak,  tapi  ada  biasa  saya liat disekolah ada ta tempel-tempel itu tentang rokok-rokok” (PR, Agustus 2021).
Dari  hasil  penelitian  dan  observasi  yang dilakukan  pada  informan  tambahan  menunjukan bahwa  konsep  sumber  daya  sudah  dapat  dikatakan baik.  Hal  ini  dilihat  dari  pernyataan  informan  yang mengatakan  bahwa  sudah  ada  fasilitas  yang memberikan  tanda  bahwa  kawasan  yang  ada  seperti rumah  sakit  dan  sekolah  sudah  menjadi  Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan  peneliti  kepada  informan  didapatkan  hasil yang  sejalan  yaitu  masih  kurangnya  komitmen  dari pemangku kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
Untuk  pertanyaan  ―sebagai  Walikota  Palu dan Dinas  Kesehatan  Kota  Palu  yang  mengeluarkan  dan menerapkan  kebijakan  KTR,  bagaimana  komitmen dari kedua pihak dalam menerapkan kebijakan KTR?‖ untuk  informan  MI  dan  I  menyatakan  bahwa  masih kurangnya  komitmen  dari  kedua  pihak  dalam menjalankan  suatu  kebijakan.  Seperti  Pernyataan berikut:
“Kalau  kasat  mata  banyak..  masih  banyak orang  yang  merokok…saya  sendiri  saja merokok  lalu  de  tapi  ee..  kalau  sekarang sudah  tidak..  tapi  mau  diapa  namanya  candu eeee…sedangkan pimpinan saja tidak menegur,  nah  jadi  orang-orang  bebas  sudah merokok.  Yah    karena  beliau  sendiri  saja merokok.. jadi ee setengah mati yah. Eee jadi kesimpulannya  itu  belum  berkomitmen  juga sama kebijakan yang ada” (MI, Agustus 2021).
“Yaaah boleh dikata belum komitmen sayang.. apa  pimpinan disini  saja  merokok” (I,  Agustus 2021).
Sesuai dengan beberapa pernyataan informan di atas dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa aspek  disposisi  mengenai  komitmen  dari  pemangku kebijakan  masih  belum  baik  dimana  dari  pernyataan informan  yang  mengatakan  bahwa  masih  banyak pemangku  kebijakan  yang  merokok  serta  peneliti menemui  beberapa  staf  maupun  pegawai  yang merokok  di  area  Walikota  maupun  Dinas  Kesehatan yang  merupakan  salah  satu  tempat  yang  harus diterapkan  sebagai  KTR  seperti  yang  terkandung dalam  PERDA  Kota  Palu  Nomor  3  Tahun  2015  yang mengatakan  bahwa  salah  satu  dari  ketujuh  tempat yang ditetapkan sebagai KTR yaitu tempat kerja yang meliputi  perkantoran  pemerintah  baik  sipil  maupun tentara  Nasional  Indonesia  dan  polisi  Republik Indonesia, perkantoran swasta dan industri.
Selanjutnya  untuk  pertanyaan  ―kendala  apa saja  yang  terjadi  dalam  proses  penerapan  kebijakan
jika  dilihat  dari  aspek  disposisi?‖.Untuk  informan  MI dan  I  menyatakan  bahwa  kendala  yang  biasa  terjadi yaitu  kurangnya  penegakan  sanksi  serta  masih banyaknya  masyarakat  yang  tidak  patuh.  Seperti Pernyataan berikut:
“Ya itu tadi saya bilang.. kembali ke kebijakan. Tidak  ada  yang  berani  menegur  jadi  orang bebas  tidak  mau  lagi  menaati  peraturan” (MI, Agustus 2021).
“Jadi  eee…  kalau  kendalanya  sih  kalau  dari komitmen  yang  buat  kebijakan  itu  eee  karena sanksi  tidak  ditetapkan  dengan  sebenar- benarnya,  jadi  dilihat  lagi  bagaimana  itu kebijakan.  Sebenarnya  itu  lagi  yang  harus dilihat  dan  yang  paling  penting  kayaknya  dek bagaimana kebijakannya” (I, Agustus 2021).
Sesuai dengan beberapa pernyataan informan di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi kendala  dalam  penerapan  kebijakan  KTR  jika  dilihat dari  aspek  disposisi  yaitu  kurangnya  penegakan sanksi yang sesuai dengan PERDA Kota Palu Nomor 3  Tahun  2015  Pasal  25  yang  menyebutkan  bahwa setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  pada  Pasal 24 (a) yaitu merokok di KTR diancam dengan pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan  dan  atau  pidana denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.00  (seratus  ribu rupiah)  paling  banyak  Rp.  5.000.000.00  (lima  juta rupiah).  Serta  masih  kurangnya  komitmen  dari pemangku kebijakan itu sendiri.
Selanjutnya  pada  informan  tambahan,  untuk pertanyaan  ―menurut  anda,  apakah  pemangku kebijakan  sudah  berkomitmen  terhadap  kebijakan yang  dikeluarkan?  Informan  PR  menyatakan  bahwa pemangku  kebijakan  belum  berkomitmen  dengan kebijakan  yang  dikeluarkan.  Seperti  pernyataan berikut:
“Aih  kak  biasa  saya  liat  banyak  itu  bapak- bapak  masih  ada  yang  merokok  juga” (PR, Agustus 2021).
Hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan  bahwa informan mengemukakan pendapat yang sama terkait komitmen  dari  pemangku  kebijakan  yaitu  dari pemangku  kebijakan  sendiri  belum  berkomitmen terhadap kebijakan yang dikeluarkan.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan  peneliti  kepada  informan  didapatkan  hasil yang  sejalan  yaitu  penyelenggaraan  kebijakan  KTR sudah  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP).
Untuk  pertanyaan  ―apakah  penyelenggaraan kebijakan  sudah  sesuai  dengan  SOP  yang  ada?‖, untuk  informan  MI  dan  I  menyatakan  bahwa
pelaksanaan  kebijakan  KTR  sudah  sesuai  dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Seperti Pernyataan berikut:
“Hmmm  kalau  dari  kita  sih  bekerja  yah  bisa dibilang  sudah  sesuai  dengan  standar  yang ada,  tapi  kita  lihat  dari  dari  pimpinan  di  atas” (MI, Agustus 2021).
“Kita  ini  ba  ikut  dari  pimpinan  de,  jadi  kalau kita  kerja  harus  tau  juga  bagaimana standarnya  dan  sejauh  ini  kita  bekerja  saya rasa sudah sesuai, setiap 4-5 bulan kita turun evaluasi  ke  puskesmas-puskesmas  sebanyak 8 kali”. (I, Agustus 2021).
Sesuai dengan beberapa pernyataan informan di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  pelaksanaan kebijakan  KTR  sudah  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  namun  harus  didukung dengan  beberapa  hal  yang  dapat  mendukung tercapainya  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  yang maksimal.
Selanjutnya  pada  informan  tambahan,  untuk pertanyaan  ―bagaimana  proses  penyelenggaraan kebijakan  KTR  di  sekolah-sekolah?‖,  Informan  PR menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  KTR sudah  diterapkan  dengan  baik  di  sekolah.  Seperti pernyataan berikut:
“Di  sekolah  sudah  ada  itu  peraturan  kak,  jadi tidak  bisa  sudah  ada  orang  merokok” (PR, Agustus 2021).
Hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan  bahwa informan  mengemukakan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  KTR  sudah  terlaksana  dengan  baik  di tempat proses belajar mengajar.

## PEMBAHASAN

## Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan
Kawasan  Tanpa  Rokok  adalah  area  yang dinyatakan  dilarang  untuk  melakukan    kegiatan produksi,    penjualan,  iklan,  promosi  dan/atau penggunaan  rokok.  Penetapan  KTR  merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman  gangguan  kesehatan  karena    lingkungan tercemar  asap  rokok.
Secara    umum,    penetapan    KTR  bertujuan untuk  menurunkan  angka  kesakitan    dan    kematian akibat    rokok,    dan  secara    khusus,    tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih,    sehat,    aman    dan    nyaman,  memberikan perlindungan    bagi  masyarakat  bukan  perokok, menurunkan  angka  perokok,  mencegah  perokok pemula  dan  melindungi  generasi  muda  dari
penyalahgunaan  narkotika,  psikotropika  dan  zat adiktif (NAPZA).
Adapun   penetapan   KTR ini perlu dilakukan pada  tempat  umum,  tempat  kerja,  angkutan  umum, tempat  ibadah,  arena    kegiatan  anak-anak,  tempat proses  belajar  mengajar  (termasuk  institusi pendidikan    tinggi  dan  tempat  pelayanan  kesehatan) ( Zulaeha, 2015 ).
Hasil wawancara peneliti dimana informan MI, I,  dan  PR  dari  Dinas  Kesehatan  dan  Walikota  Palu dalam  implementasi  kebijakan  KTR  menyatakan bahwa implementasi kebijakan KTR belum terlaksana secara  optimal  dikarenakan  tidak  adanya  komitmen dari pemangku kebijakan dalam penerapan kebijakan KTR  itu  sendiri.  Dari  beberapa  informan  tersebut menunjukan  bahwa  kurang  mengertinya  pemahaman tentang  kebijakan  KTR,  padahal  kebijakan  KTR sebetulnya  telah  disusun  pada  bulan  Januari  2011, kebijakan itu disusun menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan  berbagai  hambatan  dan  tantangan yang  dihadapi  pusat  dan  daerah  karena  berbagai peraturan  untuk  mendukung  pelaksanaan  kebijakan KTR  dan  berbagai  pedoman  teknik  memang  belum semua ada.
Dalam  Buku  Pedoman  Pengembangan Kawasan  Tanpa  Rokok  (Kementerian  Kesehatan  RI) bahwa penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman  gangguan  kesehatan  karena  lingkungan tercemar  asap  rokok.  Penetapan  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR)  ini  perlu  diselenggarakan  di  fasilitas pelayanan  kesehatan,  tempat  proses  belajar mengajar,  tempat  anak  bermain,  tempat  ibadah, angkutan  umum,  tempat  kerja,  tempat  umum  dan tempat lain yang ditetapkan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  fakta  yang tertuang  dalam  Buku  Pedoman  Pengembangan Kawasan  Tanpa  Rokok  oleh  Kementerian  Kesehatan RI  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  Kawasan Tanpa  Rokok  sebenarnya  selama  ini  telah  banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah  maupun  swasta  dan  masyarakat.  Namun pada  kenyataannya  upaya  yang  telah  dilakukan tersebut  jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan penjualan,  periklanan/promosi  dan  atau  penggunaan rokok.
Selain  itu  informan  juga  mengungkapkan bahwa  kebijakan  KTR  tidak  berjalan  dengan  optimal disebabkan  oleh  kurangnya  faktor  pendukung  dalam menjalankan  proses  pelaksanaan  kebijakan  yaitu kurangnya  anggaran  yang  dikhususkan  untuk menjalankan kebijakan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Monica  (2017) ,  berdasarkan  keempat  indikator  dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan KTR hanya didukung  sepenuhnya  dari  sumber  daya.  Sedangkan tiga  variabel  lainnya  belum  dapat  terlaksana  dengan baik  sehingga  implementasi  kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  (KTR)  belum  dapat  mencapai  sasaran. Hasil  penelitian  ini    juga  sejalan  dengan Shi  et  al.
(2016) yang  mengatakan  bahwa  untuk  mengatasi tantangan  pengembangan  kebijakan,  dengan  Sri Lanka  sebagai  contoh.  Desain  dan  implementasi kebijakan  di  negara-negara  berkembang,  dimana ketersediaan  sumber  daya  yang  melimpah, menantang karena kurangnya kapasitas sumber daya teknis  dan  fiscal. Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian Rifqi  (2017) ,  yang  menunjukan bahwa  Universitas  Hasanuddin  saat  ini  belum memiliki Kawasan Tanpa Rokok. Padahal Universitas Hasanuddin  sebagai  institusi  pendidikan  yang seyogyanya  menjadi  sebuah  kewajiban  untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan bentuk  pengimplementasian  dari  Peraturan  Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Lathifah  (2018) ,  dalam  pelaksanaannya Perwal tentang KTR belum diimplementasikan secara efektif.  Dari  delapan  kawasan  yang  telah  ditetapkan baru  tiga  kawasan  yang  benar-benar  menerapkan aturan  KTR  tersebut,  yaitu  fasilitas  pelayanan kesehatan,  tempat  proses  belajar  mengajar,  dan kantor  pemerintah.  Ketidakefektifan  Perwal  tersebut dapat  ditinjau  dari  struktur  hukum,  substansi  hukum, dan budaya hukum.

## Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan
Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi  sebagai  suatu  sistem  yang  mempunyai implikasi  yang  bersifat  ekonomis  dan  teknologis. Secara  ekonomis,  sumber  daya  berkaitan  dengan biaya  atau  pengorbanan  langsung  yang  dikeluarkan oleh  organisasi  yang  merefleksikan  nilai  atau kegunaan  potensial  dalam  transformasinya  ke  dalam output .  Sedang  secara  teknologis,  sumber  daya berkaitan  dengan  kemampuan  transformasi  dari organisasi ( Tajhjan, 2006 ).
Menurut Zulaeha  (2015) manajemen  sumber daya  manusia  adalah  ilmu  dan  seni  yang  mengatur hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif dan efisien  membantu  terwujudnya  tujuan  perusahaan, karyawan dan masyarakat.
Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia  ( human
resources )  maupun  sumber  daya  non  manusia  ( non- human  resources ).  Dalam  berbagai  kebijakan pemerintah, seperti kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikatakan  oleh  informan MI,  I,  dan  PR  bahwa  untuk  program  cukup  bagus harus  didukung  oleh  anggaran  dan  tenaga  yang mencukupi.  Berdasarkan  wawancara  dan  observasi yang  dilakukan,  Dinas  Kesehatan  dan  Walikota sebagai  pelaksana  kebijakan  masih  kekurangan sumber  daya  terkait  dengan  tenaga  kerja.  Padahal dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Dinas  Kesehatan  maupun  Walikota  membutuhkan sumber  daya  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan kebijakan agar berjalan secara optimal.
Kurangnya  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia,  anggaran  serta  sumber  daya  lain  yang mendukung optimalnya implementasi kebijakan dapat berpengaruh  secara  langsung  pada  implementasi kebijakan  KTR  untuk  mencegah  kebiasaan  merokok pada  anak.  Walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi apabila  implementor  kekurangan  sumber  daya, implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan yang menyatakan  bahwa  kebijakan  KTR  sudah  berjalan dengan  baik  meskipun  belum  100%  optimal  dalam mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak  karena mereka  kekurangan  sumber  daya  manusia  dalam pengawasan  secara  langsung  terhadap  kebijakan KTR  itu  sendiri.  Namum,  meskipun  dari  Dinas Kesehatan  dan  Walikota  masih  kekurangan  sumber daya  manusia  sebisa  mungkin  mereka  bisa  tetap menjalankan  kebijakan  dengan  baik  dengan  cara bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak  seperti Puskesmas,  Sekolah  maupun  lembaga  lain  yang menaungi  anak-anak.  Informasi  tersebut  didukung oleh  pernyataan  oleh  informan  tambahan  bahwa untuk  meminimalisir  kekurangan  sumber  daya manusia  dilakukan  dengan  membentuk  tim-tim  yang bertanggung  jawab  di  setiap  kecamatan  yang  ada  di Kota Palu.
Selanjutnya,  dari  hasil  wawancara  dan observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  disimpulkan bahwa aspek sumber daya terkait infrastruktur sudah baik  dan  memadai,  hal  itu  ditandai  dengan pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  informan tambahan bahwa  infrastruktur sudah  dapat dikatakan baik  serta  pernyataan  informan  yang  mengatakan bahwa  sudah  ada  fasilitas  yang  memberikan  tanda bahwa  kawasan  yang  ada  seperti  rumah  sakit  dan sekolah sudah menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pendapat yang dikemukakan oleh informan tambahan
sama dengan yang dikemukakan oleh informan kunci dan  informan  biasa  yang  menyatakan  bahwa  untuk kelengkapan infrastruktur sudah cukup memadai.
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya  manusia  maupun  sumber  daya  finansial ( Subarsono,  2015 ).  Sumber  daya  manusia  adalah kecukupan  baik  kualitas  dan  kuantitas  implementor yang  dapat  melengkapi  seluruh  kelompok  sasaran. Sumber  daya  finansial  adalah  kecukupan  modal dalam  melaksanakan  kebijakan.  Keduanya  harus diperhatikan  dalam  implementasi  kebijakan.  Tanpa sumber  daya,  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas menjadi dokumen saja.
Selain  itu,  salah  satu  usul  pemerintah  yang terkandung  dalam  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Kementerian  Kesehatan  (2013) pada  indikator ―persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  yaitu  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  (manusia  dan anggaran)  dalam  program  pengendalian  tembakau dan  akibat  konsumsi  rokok  terhadap  kesehatan, sehingga mampu meningkatkan advokasi, pendampingan  dan  asistensi  teknis  dalam  rangka implementasi kebijakan/peraturan KTR di daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Rifqi  (2017) ,  sumber  daya  manusia  adalah merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  efektivitas implementasi  suatu  kebijakan.  Banyak  program  yang gagal  diimplementasikan  dikarenakan  kurangnya sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  atau  kurangnya skill dan pengetahuan sumber daya manusia tersebut sehingga  implementasi  suatu  kebijakan  kurang berjalan dengan maksimal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Hidayat  (2017) ,  sumber  daya  memiliki  banyak kekurangan antara lain dari sisi staf pelaksana dilihat dari  minimnya  petugas  yang  mengawasi  baik  dari keamanan maupun dari pegawai
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Siregar  (2015) yang mendapatkan hasil bahwa dimensi sumber daya tidak berpengaruh terhadap implementasi kualitas pelayanan  swasembada  beras  di  Kabupaten Simeulue.  Artinya,  sumber  daya  yang  ada  sekarang ini  tidak  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan swasembada beras di Kabupaten Simeulue

## Disposisi dalam Implementasi Kebijakan
Disposisi adah salah satu faktor yang memiliki konsekuensi  penting  bagi  penerepan  implementasi kebijakan  efektif.  Jika  para  pelaksana  mengalami kecenderungan  atau  sikap  positif  atau  adanya
dukungan  terhadap  implementasi  kebijakan  maka terdapat  kemungkinan  yang  besar  implementasi kebijakan  akan  terlaksana  sesuai  dengan  keputusan awal.  Demikian  sebaliknya,  jika  para  pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan  karena  konflik  kepentingan  maka implementasi  kebijakan  akan  menghadapi  kendala yang serius.
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang dimiliki oleh implementor  seperti  komitmen, kejujuran dan  sikap  demokratis.  Apabila  implementor  memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan  maka  proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi  tidak  efektif.  Kejujuran  mengarahkan implementor  untuk  tetap  berada  dalam  arah  program yang  telah  digariskan dalam program.  Komitmen dan kejujurannya  membawanya  semakin  antusias  dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan  baik  implementor  dan  kebijakan  di  hadapan anggota  kelompok  sasaran.  Sikap  ini  akan menurunkan  resistensi  dari  masyarakat  dan menumbuhkan  rasa  percaya  dan  kepedulian kelompok  sasaran  terhadap  implementasi  dan kebijakan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi yang  dilakukan  peneliti  oleh  3  informan  bahwa indikator  implementasi  kebijakan  dalam  hal  ini disposisi  dapat  dikatakan  belum  sesuai.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  masih  terdapat  beberapa  pemangku kebijakan  yang  masih  merokok  pada  kawasan  yang sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok. Padahal sebetulnya larangan merokok pada Kawasan Tanpa  Rokok  sudah  tercantum  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Palu  Nomor  3  Tahun  2015  Bab  VIII Pasal 24 yaitu setiap orang dilarang merokok di KTR dan mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
Hal  di  atas  didukung  oleh  hasil  wawancara dan  observasi  yang  peneliti  lakukan  pada  informan tambahan  bahwa  informan  mengemukakan  pendapat yang  sama  terkait  penurunan  angka  perokok  pada anak  bahwa  kebijakan  belum  bisa  optimal  dalam mencegah  anak  untuk  tidak  merokok  dikarenakan masih banyak anak-anak yang merokok di sembarang tempat  dengan  melihat  contoh  dari  orang-orang  di atas  mereka  seperti  pejabat  maupun  pemangku kebijakan itu sendiri.
Peneliti  juga  menggali  pengetahuan  informan terhadap  PERDA  Kawasan  Tanpa  Rokok,  adapun hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa tahu  tentang  adanya  PERDA  Kawasan  Tanpa  Rokok serta  pernah  membaca  maupun  mendengar  melalui koran  dan  dari  orang.  Akan  tetapi  isi  dari  PERDA tersebut  informan  tidak  mengetahuinya  secara mendalam dikarenakan belum pernah membaca draft dari  PERDA  tersebut.  Namun  setelah  peneliti menanyakan  bahwa  daerah  apa  saja  yang  wajib menerapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok,  hampir  semua informan  mengungkapkan  bahwa  institusi  kesehatan, pendidikan,  tempat  umum, tempat  kerja dan  bandara adalah  tempat  yang  wajib  menerapkan  Kawasan Tanpa  Rokok.  Jadi  sebenarnya  sebagian  informan sudah  mengetahui  bahwa  tempat  kerja  adalah  salah satu daerah wajib yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok  namun  belum  ada  komitmen  untuk mengimplementasi  kebijakan  sesuai  yang  tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 tahun 2015.
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  dikatakan pelaksana  kebijakan  belum  sepenuhnya  mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok hal ini karena masih kurangnya  komitmen  dari  pelaksana  kebijakan  untuk menaati  kebijakan  tersebut.  Disposisi  diartikan sebagai  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor  dalam  menyiapkan  diri  melaksanakan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan,  maka  proses  implementasi  menjadi  tidak efektif ( Nawi, 2017 ).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Monica  (2017) ,  Dalam  hal  disposisi  atau  komitmen pelaksana  kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok,  dapat dikatakan masih tidak mendapatkan dukungan penuh dari  para  pelaksananya.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  masih  adanya  pelaksana  kebijakan  yang merokok  di  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Hasil  penelitian ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Nydia  (2012) , variabel  komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja,  dan  komponen  komitmen  normatif merupakan  komponen  komitmen  organisasi  yang paling  dominan  pengaruhnya  terhadap  kinerja karyawan.
Hasil  penelitian  tidak  sejalan  dengan penelitian Haris  (2017) yang  menunjukan  bahwa kepuasan  kerja,  komitmen  organisasional,  dan kualitas  layanan  berada  pada  kategori  cukup  baik. Namun  yang  memberikan  dampak  pada  kualitas kebijakan  paling  besar  yaitu  kualitas  pelayanan sebesar 48,72%, diikuti oleh komitmen sebesar 29,79
%  dan  kepuasan  kerja  memiliki  pengaruh  sebesar 18,93%  sedangkan  sisanya  sebesar  51,28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan
Rourke  menyebutkan  bahwa  birokrasi  adalah sistem  administrasi  dan  pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas,  dilakukan  dengan  aturan  tertulis  ( written procedures ),  dilakukan  oleh  bagian  tertentu  yang terpisah  dengan  bagian  lainnya,  oleh  orang-orang yang  dipilih  karena  kemampuan  dan  keahlian  di bidangnya.  Sementara  itu, Nawi  (2017) dalam bukunya  memberikan  batasan  tentang  pengertian birokrasi sebagai tata kerja pemerintahan agar tujuan negara  bisa  tercapai  secara  efektif  dan  efisien. Sebagai  suatu  cara  atau  metode,  maka  sikap  kita terhadap birokrasi haruslah objektif, terbuka terhadap inovasi  sesuai  dengan  kebutuhan  konteks  ruang  dan waktunya.  Sebagai  sebuah  cara  atau  metode pengorganisasian kerja, birokrasi tidak boleh menjadi tujuan  dalam  dirinya  sendiri.  Salah  satu  alasan dikeluarkannya  kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok adalah  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  risiko ancaman  gangguan  kesehatan  karena  lingkungan tercemar asap rokok.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi yang dilakukan peneliti oleh 3 informan bahwa proses pelaksanaan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  sudah sesuai  dengan  SOP  namun  harus  didukung  oleh beberapa  hal  yang  dapat  membuat  pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif. Informan MI, I, dan PR mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sesuai SOP  jika  lihat  dari  proses  pengawasan  yang dilakukan di puskesmas-puskesmas yaitu sebanyak 8 kali  dalam  4-5  bulan.  Hal  ini  dapat  dikatakan  sesuai dengan  yang  terkandung  dalam  Buku  Pedoman Pengembangan  Kawasan  Tanpa  Rokok  yang menjelaskan  bahwa  evaluasi  pada  7  kawasan  yang menjadi  Kawasan  Tanpa  Rokok  dilakukan  dalam evaluasi  jangka  pendek  yaitu  4-6  bulan  dan  jangka panjang yaitu 1-3 tahun.
Hal  ini  didukung  oleh  hasil  wawancara  dan observasi  yang  peneliti  lakukan  pada  informan tambahan  yang  mengemukakan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  KTR  sudah  terlaksana  dengan  baik  di tempat  proses  belajar  mengajar  seperti  sekolah. Dengan  demikian  dirasakan  mampu  untuk mencegah kebiasaan merokok pada anak.
Melalui  kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  dari  penetapan Kawasan  Tanpa  Rokok  itu  sendiri,  yaitu  menurunkan
angka  kesakitan  dan/atau  angka  kematian  dengan cara  mengubah  perilaku  masyarakat  untuk  hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan  kualitas  udara  yang  sehat  dan  bersih, bebas  dari  asap  rokok,  menurunkan  angka  perokok dan  mencegah  perokok  pemula,  mewujudkan generasi muda yang sehat. Untuk mencapai beberapa tujuan  dari  penetapan  Kawasan  Tanpa  Rokok diperlukan struktur birokrasi yang baik. Menurut Nidya (2012) organisasi  adalah  struktur  birokrasi.  Karena itu,  definisi  struktur  birokrasi  erat  kaitannya  dengan definisi  organisasi.  Organisasi  berasal  dari  bahasa latin  yaitu organum yang  berarti  alat,  bagian,  atau anggota badan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Zulaeha  (2015) ,  dengan  merujuk  peran  birokrasi dalam  menjalankan  proses  implementasi  kebijakan, diketahui  struktur  birokrasi  merupakan  variabel fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek implementasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan  struktur  birokrasi  itu  sendiri.  Aspek  pertama adalah mekanisme, mekanisme implementasi kebijakan biasanya ditetapkan melalui prosedur kerja yang  disebut  sebagai Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  dicantumkan  dalam guideline kebijakan. Aspek  kedua  adalah  struktur  birokrasi,  struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola- pola  hubungan  yang  terjadi  berulang-ulang  dalam badan-badan  eksekutif  yang  mempunyai  hubungan baik  potensial  maupun  nyata  dengan  apa  yang mereka  miliki  dalam  menjalankan  kebijakan.  Struktur birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan aktivitas  organisasi  menjadi  tidak  fleksibel.  Hasil penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Munandar  et  al.  (2020) ,  struktur  birokrasi  jelas mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan  karena melibatkan  banyak  pihak  di  dalamnya.  Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi  membentuk  struktur  birokrasi  untuk mewujudkan  implementasi  kebijakan  sesuai  dengan tujuan.  Sebuah  implementasi  kebijakan  tentu  saja memiliki Standard  Operating  Procedure (SOP).  SOP digunakan  sebagai  pedoman  oleh  pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Husaeni  (2022) yang  mendapatkan  hasil bahwa dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan
Penataan  Ruang  di  Kota  Banjar,  yang  mengatakan bahwa  ‖SOP  sangat  mungkin  dapat  menjadi  kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara  kerja  baru  atau  tipe-tipe  personel  baru untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan.  Dengan begitu,  semakin  besar  kebijakan  membutuhkan perubahan  dalam  cara-cara  yang  lazim  dalam  suatu organisasi,  semakin  besar  pula  probabilitas  SOP menghambat  implementasi‖.  Namun  hasil  penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rifqi (2017) terkait struktur  birokrasi  bahwa  faktor  struktur  birokrasi dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun 2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Universitas Hasanuddin,  selama  ini  belum  memiliki  birokrasi khusus  dan  belum  memiliki  SOP.  Informan mengatakan  bahwa  tidak  perlu  ada  birokrasi  khusus untuk  mengawasi  Kawasan  Tanpa  Rokok  cukup dengan SOP.
Berdasarkan  Fatwa  MUI  pada  tanggal  23-26 Januari  2009  diketahui  bahwa  perilaku  merokok  bisa dikatakan perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh  ( Sadri,  2012 ).  Rokok  diharamkan  bagi  anak kecil,  ibu  hamil,  dan  perokok  aktif  yang  merokok  di ruang  publik.  Pro  dan  kontra  mengenai  haramnya rokok  didasari  oleh  perdebatan  antara  kemaslahatan dan  kemudaratan  baik  secara  individu  maupun kelompok.  Keharaman  rokok  didasarkan  pada kesepakatan dokter yang berpendapat bahwa perilaku merokok  berbahaya  bagi  kesehatan.  Berdasarkan tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab arti rokok dalam bahasa  arab  ialah dakhina sedangkan  perokok dikatakan al-mudakhin .  Dalil  maupun  Hadits  yang membahas tentang larangan merokok memang belum tertera  secara  jelas,  tetapi  sebagai  kaum  muslimin sudah  semestinya  kita  taat  mengikuti  perintah  serta meninggalkan  segala  larangan-Nya  ( Shihab,  2002 ). Organisasi  Muhammadiyah  menyatakan  dengan lantang  bahwa  perilaku  merokok  haram  hukumnya karena  termasuk  perbuatan  kotor  yang  dilarang  oleh agama  sesuai  dengan  QS.  Al  –  A’raf/7:157,  yang terjemahnya:
― Nabi  menyuruh  mereka  mengerjakan  yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala  yang  baik  dan  mengharamkan  bagi mereka segala yang buruk”
Berdasarkan  tafsir  Kementerian  Agama  QS. Al-A’raf/7:157  berisi  tentang  akhlak  Nabi  Muhammad saw  yang  termaktub  dalam  Taurat  dan  Injil  ialah beliau  memerintahkan  mereka  untuk  mengerjakan perbuatan  baik  yaitu  sesuatu  yang  diketahui  oleh
agama,  nalar  dan  budaya  sebagai  keistimewaan begitupun  sebaliknya  menjauhkan  diri  dari  perbuatan buruk  yaitu  sesuatu  yang  tidak  dibenarkan  oleh agama,  nalar,  serta  budaya,  kemudian  diantara maksud  kehadiran  Nabi  Muhammad  saw  adalah menghalalkan  semua  yang  baik  untuk  mereka  dan mengharamkan  semua  yang  buruk  bagi  mereka ( Kementerian  Agama  RI,  2021 ).  Pada  saat menjelaskan  sifat  Nabi-Nya  Allah  swt  bersabda: ―... dia  menghalalkan  bagi  mereka  yang  baik  dan mengharamkan  yang  buruk …―,  demikian  rokok diharamkan  sebab  merupakan  suatu  hal  yang  buruk ( khabaits ),  merokok  bukan  merupakan  sebab timbulnya  penyakit,  namun  rokok  menjadi  pemicu berbagai  penyakit,  oleh  karena  itu  bisa  dianggap rokok  bukan  sebab  dari  kematian,  namun  bisa memicu  terjadinya  penyakit  yang  dapat  merenggut nyawa  ( Ferizal,  2016 ).  Allah  SWT  juga  berfirman dalam surah  Ar – Ra’d/13:11, yang terjemahnya:
“Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengubah keadaan  suatu  kaum  sebelum  mereka mengubah  keadaan  diri  mereka  sendiri.  Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap  suatu  kaum,  maka  tak  ada  yang dapat  menolaknya  dan  tidak  ada  pelindung bagi mereka selain Dia”.
Kandungan  QS.  Ar-Ra’d/13:11  menerangkan tentang  konsepsi  perubahan  pada  masyarakat. Berdasarkan  tafsir  Al-Misbah  oleh  Quraish  Shihab QS.  Ar-Ra’d/13:11  dapat  diartikan  seperti  suatu metode  perubahan  yang  dapat  memberikan kedudukan  atau  tugas  untuk  individu  sebagai pencetus  perubahan,  baik  individu  sebagai  personal atau sebagai komponen dari komunitas (masyarakat). Pemakaian  kata qowm pada  QS.  Ar-Ra’d/13:11 menerangkan tentang metode perubahan yang terjadi bukanlah perubahan individu, namun perubahan yang dimaksud  adalah  perubahan  secara  komunitas  dan menjurus  pada  tindakan  kemasyarakatan  serta  dapat membawa  komunitas  ke  arah  perubahan  tata  nilai yang idealis ( Shihab, 2002 ).
Berdasarkan  QS.  Ar-Ra’d/13:11  hendaknya suatu  kaum  dapat  mengubah  perilaku  atau  pola  pikir mereka  ke  arah  yang  lebih  baik  agar  senantiasa mendapatkan  pertolongan  dan  kenikmatan  dalam hidupnya.  Sudah  menjadi  fenomena  yang  nyata dimana  mayoritas  masyarakat  mengetahui  rokok adalah  racun  yang  bisa  membunuh  individu  secara perlahan.  Merokok  diketahui  bisa  menjadi  penyebab kanker,  serangan  jantung,  impotensi  dan  kelainan pada  kehamilan  serta  janin.  Rokok  juga  dapat merusak  paru-paru  serta  menjadi  penyebab  penyakit
batuk  kronis,  memperkecil  aliran  darah  yang berakibat  pada  ketidaklancaran  darah,  meningkatnya tekanan  darah  dan  berujung  pada  kematian  secara tiba-tiba,  namun  hingga  saat  ini  merokok  justru  lebih dimengerti  dan  diterima  oleh  masyarakat  sehari- harinya untuk menghindari pertikaian dan kesenjangan sosial ( Sadri, 2012 ).

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  kami  menemukan  bahwa faktor  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan kawasan  tanpa  rokok  masih  kurang  baik  dalam pencegahan  kebiasaan  merokok  pada  anak  di  Kota Palu  yaitu  adanya  perbedaan  pendapat  antara Walikota,  Dinas  Kesehatan  dan  masyarakat  terkait dengan  proses  komunikasi,  kendala  yang  dialami serta  optimalnya  proses  kebijakan. Sumber  daya dalam  implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok untuk  mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak  di Kota Palu masih sangat kurang dikarenakan tidak ada pengangkatan  PNS  serta  tidak  ada  anggaran  untuk mengangkat  tenaga  honorer.  Namun  sumber  daya dalam  konteks  infrastruktur  sudah  memenuhi  syarat. Disposisi  atau  sikap  implementor  masih  kurang  baik dalam  penerapan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok untuk  mencegah  kebiasaan  merokok  pada  anak  di Kota Palu, hal ini dilihat dari masih terdapat beberapa pemangku kebijakan yang merokok pada tempat kerja yang  merupakan  kawasan  tanpa  rokok. Struktur birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  kawasan tanpa  rokok  sudah  cukup  baik  dalam  mencegah kebiasaan  merokok  pada  anak  di  Kota  Palu,  hal  ini dilihat  dari  proses  pelaksanaan  kebijakan  sudah sesuai dengan SOP yang ada serta sudah diterapkan dengan  baik  pada  tempat  pendidikan  anak  yaitu sekolah.  Penelitian  ini  menghasilkan  rekomendasi bahwa  implementasi  kawasan  tanpa  rokok  perlu diperluas  di  berbagai  kawasan  yang  menjadi  titik kumpul  masyarakat,  terutama  kawasan  wisata,  pusat kesehatan dan pusat perdagangan. Pihak pemerintah perlu mensosialisasikan melalui media video promosi dan  informasi  kesehatan  secara  periodik  tentang kawasan  tanpa  rokok  di  Kota  Palu,  agar  masyarakat dapat  memahami  dan  mengimplementasikan  pola hidup sehat di kawasan tanpa rokok.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia, R. (2018). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh: Pemetaan Agenda Penelitian. Jurnal
Transformasi Administrasi , 8 (2), 179-191. http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/71
Carter, B. D., Abnet, C. C., Feskanich, D., Freedman, N. D.,  Hartge,  P.,  Lewis,  C.  E.,  &  Jacobs,  E.  J. (2015). Smoking and mortality—beyond established  causes. New  England  journal  of medicine , 372 (7), 631-640. https://doi.org/10.1056/NEJMsa1407211
Dinas Kesehatan Kota Palu. (2018). Profil Kesehatan Kota
Palu . https://dinkes.palukota.go.id/program/profil_keseh atan
Ferizal,  I.  (2016).  Mekanisme  Pengujian  Hukum  Oleh Ulama  Dalam  Menetapkan  Fatwa  Haram Terhadap  Rokok. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 11 (1), 55–64.
https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/ 26
Fernando,  R.,  &  Marom,  A.  (2016).  Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Puskesmas Pandanaran  Kota  Semarang. Journal  of  Public Policy  and  Management  Review , 5 (2),  466-479. https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.11087
Haris,  H.  (2017).  Pengaruh  Kepuasan  Kerja  dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Layanan di PT. Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Cabang Korporasi  dan  Ritel  Bandung. Jurnal  Manajemen
Dayasaing , 19 (2),
135-151. https://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/arti cle/view/5513
Hidayat, M. R. (2017), Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah  Inche  Abdoel  Muis  Kota  Samarinda), Ejournal  Ilmu  Pemerintaha n, 5 (1):  405-418 https://adoc.pub/efektivitas-implementasi- peraturan-walikota-nomor-51-tahun-2.html Husaeni,  H.  (2022). Optimalisasi  Implementasi  Kebijakan Penataan  Ruang  Di  Kota  Banjar  (Studi  Kasus Kecamatan  Langensari) (Doctoral  Dissertation, Universitas
Pasundan).
http://repository.unpas.ac.id/55416/
Kementerian Kesehatan RI, (2013). Laporan Akuntabilitas Kinerja  Kementerian  Kesehatan  Tahun  2013. http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3bf9067 064.pdf
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2018). Laporan  Riset Kesehatan Dasar . Jakarta. https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset- kesehatan-dasar-riskesdas/
Kementrian Agama RI (2021). Tafsir QS. Al - A’raf/7:157 . Qur’an
Kemenag. http://quran.kemenag.go.id/sura/7
Lathifah.  (2018). Implementasi  Peraturan  Walikota Yogyakarta  Nomor  12  Tahun  2015  Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok,  Fakultas  Syari’ah  dan Hukum [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30526/1/
Lee, S., Kang, S., Joo, Y. S., Lee, C., Nam, K. H., Yun, H. R.,  &  Han,  S.  H.  (2021).  Smoking,  smoking cessation,  and  progression  of  chronic  kidney disease:  results  from  KNOW-CKD  study. Nicotine and Tobacco Research , 23 (1), 92-98. https://doi.org/10.1093/ntr/ntaa071 Lestari,  D.  I.  (2017).  Dampak  promosi  kesehatan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara
Sultan. Majalah  Kedokteran  Sriwijaya , 49 (1),  24- 33. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/mks/article/vi ew/8321
Lim, S. S., Vos, T., Flaxman, A. D., Danaei, G., Shibuya, K., Adair-Rohani, H., &  Pelizzari, P. M. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and  injury  attributable  to  67  risk  factors  and  risk factor  clusters  in  21  regions,  1990–2010:  a systematic  analysis  for  the  Global  Burden  of Disease Study 2010. The lancet , 380 (9859), 2224-
2260. https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(12)61766-8
Monica,  R.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  di  Kota  Yogyakarta .  Administrasi Negara FIS UNY. http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p= show_detail&id=7502
Munandar,  A.,  Syamsir,  &  Jumiati.  (2020).  Efektiftitas Kebijakan  Gambar  Bahaya  Merokok  Dalam Mengurangi  Perokok  di  Kalangan  Nelayan Kelurahan  Pasie  Nan  Tigo. Ranah  Research: Journal  of  Multidisciplinary  Research  and Development , 2 (2), 144-153. https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/art icle/view/250
Nafi’ah,  B.  A.  (2021).  Strategi  Kebijakan  Kenaikan  Tarif Cukai  Hasil  Tembakau  Dalam  Rangka  Menekan
Konsumsi Rokok Indonesia. Journal of
Governance  and  Administrative  Reform , 2 (1). https://www.e- journal.unair.ac.id/JGAR/article/view/30662
Nawi,  R.  (2017), Perilaku  Kebijakan  Organisasi , Makassar, CV. SAH Media.
Nidya,  Y.  T.  (2012). Pengaruh  Komitmen  Organisasional Terhadap  Kinerja  Karyawan  Lapangan  SPBU Coco  Pertamina  MT  Haryono [Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20318230
Ningrum, P. T., & Indrayani, R. (2017). Perilaku Merokok Pada  Masyarakat  Dan  Implementasi  Kebijakan Kawasan  Tanpa  Rokok  (Ktr)  Di  Desa  Ajung Kecamatan  Kalisat  Kabupaten  Jember. Jurnal Kesehatan , 5 (2), 116-120.
https://doi.org/10.25047/j-kes.v5i2.30
Nugroho,  R.  S.  (2017). Perilaku  Merokok  Remaja (Perilaku  Merokok  Sebagai  Identitas  Sosial Remaja  Dalam  Pergaulan  Di  Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). https://repository.unair.ac.id/68283/
Pirie, K., Peto, R., Reeves, G. K., Green, J., Beral, V., & Million  Women  Study  Collaborators.  (2013).  The 21st  century  hazards  of  smoking  and  benefits  of stopping:  a  prospective  study  of  one  million women  in  the  UK. The  Lancet , 381 (9861),  133- 141.
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(12)61720-6
Rifqi,  A.  I.  (2017). Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Makassar  No  4  Tahun  2013  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  di  Universitas  Hasanuddin [Universitas
Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint
/7349/2/
Rohman,  A.  T.  (2016). Implementasi  Kebijakan  Melalui Kualitas  Pelayanan  Penerimaan  Pajak  Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan (Studi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuningan  No.  15 Tahun  2010  Tentang  Pajak  Daerah) (Doctoral dissertation,
UNPAS).
http://repository.unpas.ac.id/1661/
Sadri, F. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok
[Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/9616/ Saifullah,  S.,  Ikbal,  M.,  &  Thamrin,  H.  (2019).
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18  Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok Di  Rumah  Sakit  Arifin  Nu’mang  Kabupaten Sidenreng  Rappang. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Pemerintahan , 5 (1), 44-55. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article
/view/1901
Shi,  X.,  Liu,  X.,  &  Yao,  L.  (2016).  Assessment  of instruments  in  facilitating  investment  in  off-grid renewable  energy  projects. Energy  Policy , 95 , 437-446. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.02.001 Shihab,  M.  Q.  (2002). Tafsir  Al-Mishbah  Pesan,  Kesan, dan  Keserasian  Al-Qur’an  (Volume  I) .  Lentera
Hati. Siregar,  K.  (2015). Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Swasembada Beras Di  Kabupaten  Simeulue [Universitas  Terbuka]. http://repository.ut.ac.id/6415/1/42431.pdf Subarsono.  (2005), Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,
Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sufiani,  S.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Kawasan Tanpa Rokok Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Parigi  Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Parigi Moutong. Katalogis , 6 (9),
141-147.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/ article/view/17395 Tachjan.  (2006), Implementasi  Kebijakan  Publik. Bandung:  Penerbit  AIPI  Bandung-Puslit  KP2W
Lemlit Unpad
Tadzimirwa,  G.  Y.,  Day,  C.,  Esmail,  A.,  Cooper,  C., Kamkuemah, M., Dheda, K., & van Zyl-Smit, R. N. (2019).  Challenges  for  dedicated  smoking
cessation  services  in  developing  countries. South African  Medical  Journal , 109 (6),  431-436. https://hdl.handle.net/10520/EJC-1628580053
Taghizadeh,  N.,  Vonk,  J.  M.,  &  Boezen,  H.  M.  (2016).
Lifetime  smoking  history  and  cause-specific mortality in a cohort study with 43 years of follow- up. PloS
one , 11 (4), e0153310. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153310
Wasliati, B., Saputri, I. N., Panjaitan, D. B., Octavariny, R.,
&  Octavia,  C.  (2021).  Sosialisasi  Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rsud Lubuk Pakam Deli Serdang. Jurnal Pengmas Kestra (Jpk) , 1 (1), 208- 212. https://doi.org/10.35451/jpk.v1i1.714
Winengan,  W.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. Jurnal Ilmu
Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan Praktek Administrasi , 14 (1), 1-16. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.13
World  Health  Organization.  (2013). WHO  Report  on  the Global  Tobacco  Epidemic .  Geneva:  WHO  Press. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease- prevention/tobacco/publications/who-report-on- the-global-tobacco-epidemic
World Health Organization. (2018). Fact sheet on tobacco . https://www.who.int/en/news-room/fact- sheets/detail/tobacco
Zulaeha,  Z.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Studi Pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Undata
Propinsi Sulawesi Tengah. Katalogis , 3 (5). http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/ article/view/5067