## Verbum Christi
The text of Deuteronomy 24: 1-4 is not as simple as it seems at first glance. It is often read as one, if not the only, divorce law in the Old Testament. Other interpreters read it as a law that protects wives from arbitrary divorce. This article and several other interpreters disagree with these two interpretations. What makes this article different from others is the use of modern legal discourse. Based on the legal subject and legal rela- tionship, this text prohibits a husband from reuniting with his ex-wife whom he has divorced and who has also remarried to another man and then became a widow again.  To interpret the original intent of this law, parallels are sought from contemporaneous or more ancient extrabiblical sources, but none are found. Its post- biblical parallels are found in a Jewish legal text and a Quranic text, which confirms the text of Deuteronomy as a prohibition of marriage reunion. Its postbiblical parallels are found in a Jewish legal and a Quranic text, which helps us read Deuteronomy's text as a prohibition of (marriage) reunion. This law is for husbands with a strong position in a patriarchal culture so they do not arbitrarily divorce their wives because their regret would be useless.
Keywords: Torah, patriarchy, marriage, divorce, reunion, casuistic.
Teks Ulangan 24:1-4 ternyata tidak sesederhana kesan sepintas. Itu sering dibaca sebagai sebuah, bahkan satu-satunya, hukum perceraian dalam Perjanjian Lama. Penafsir lain membacanya sebagai hukum yang melind- ungi istri dari diceraikan sewenang-wenang. Tulisan ini, bersama beberapa penafsir, lain tak sepakat dengan kedua tafsir tersebut. Yang membuat tulisan ini berbeda dengan lainnya adalah pemakaian diskursus hukum modern. Berdasarkan subjek hukum dan hubungan hukumnya, teks ini melarang seorang suami untuk rujuk dengan mantan istri yang telah diceraikannya dan yang juga telah kawin lagi dengan pria lain dan kemudian kembali menjadi janda. Untuk menafsirkan maksud asal hukum ini, paralelnya dicari dari sumber-sumber di luar Alkitab yang sezaman atau lebih kuno, tetapi tidak ditemukan. Paralelnya, sesudah masa Alkitab, ditemukan dalam sebuah teks hukum Yahudi dan teks Al-Qur’an, yang secara tak langsung menolong kita membaca teks Ulangan sebagai larangan rujuk. Hukum ini untuk suami, yang kuat posisinya dalam kultur patriarki, agar tidak sewenang-wenang menceraikan istrinya sebab sesal kemudian tak berguna.
Kata-kata Kunci: Taurat, patriarki, perkawinan, perceraian, rujuk, kasuistik.
Diserahkan
21 Juli 2023
Direvisi
7 September 2023
Diterima 9 Oktober 2023
Halaman
97 - 110

## Ulangan 24:1-4: Hukum Perceraian atau
Hukum Rujuk?

## Deuteronomy 24:1-4: A Law of Divorce or
Reunion?

## Yonky Karman
STFT Jakarta, Indonesia yonky.karman@stftjakarta.ac.id
Riwayat Naskah
Abstract

## JURNAL TEOLOGI REFORMED INJILI
Artikel ini di bawah ketentuan Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
p-ISSN: 2355-6374   e-ISSN: 2599-3267
https://doi.org/10.51688/VC10.2.2023.art1

## Pendahuluan
Sebagian penafsir membaca Ulangan 24:1-4 1 sebagai hukum yang mengatur per- ceraian (hukum talak), setidak-tidaknya menggambarkan prosedur perceraian di Israel. 2 Andrew Mayes membaca teks ini sebagai hukum perceraian (an old divorce law). 3 Daniel Listijabudi membaca teks ini sebagai pembenar suami menceraikan istrinya terutama untuk kasus zina. 4
Sebagian penafsir lain melihat hukum perceraian (pembagian harta untuk istri, kewajiban suami membayar tunjangan hidup anak atau istri, hak asuh anak, dst.) tak termaktub dalam Kitab Taurat (Pentateukh), tidak seperti hukum yang mengatur perkaw- inan. 5 Perceraian rupanya diasumsikan sebagai bagian dari realitas pahit perkawinan dan sudah ada mekanisme tradisional proses bercerai. 6
It is important to note that there no laws on divorce as such in the Torah. 7
The laws of divorce are not prescribed in the Torah. They are undoubtedly the subject of customary law. 8
The Hebrew Bible never legislates for divorce but clearly presupposes that it may occur. 9
When we speak of divorce, it is particularly important to appreciate the limitations of our sources. There is no legislation bearing directly on marital dissolution. 10
Jika bukan hukum perceraian, lalu hukum apa?
Cara lain membaca teks ini adalah mengategorikannya menurut Dekalog (Sepuluh Perintah Allah). Walter Kaiser membaca teks ini dari perspektif Hukum Kedelapan: “Jangan mencuri” (the theft of “life”). 11 Patrick Miller membacanya dari perspektif Hukum Ketujuh (Jangan berzina) karena perkawinan perempuan itu dengan suami kedua membuat per- kawinannya kembali dengan suami pertamanya sebagai zina meski sah (legal adultery) atau inses. 12 Namun, Dennis Olson hanya membaca teks ini sebagai teks peralihan (transitional unit) dalam kaitan dengan hukum-hukum sebelumnya yang memang berbicara tentang zina. 13 Logika inses, kurang lebih, memiliki gambaran sebagai berikut: perempuan yang menikah masuk ke dalam keluarga suami, dianggap anak oleh mertuanya, terbentuklah hubungan darah horizontal sebagai saudara serumah dengan suami (hubungan darah vertikal adalah istri dengan orangtua biologis), dan status sebagai saudara suami itu
1   Kecuali lain disebut, teks dari Terjemahan Baru (TB, 1974), yang terkait teks utama tiada perbedaan berarti dengan TB2 (2023).
2   Patrick D. Miller, Deuteronomy (Louisville: John Knox, 1990), 163.
3   A. D. H. Mayes, Deuteronomy (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 322.
4   Daniel K. Listijabudi, “Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-teologis,” dalam Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik, peny. Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), 44.
5   Dale Patrick, Old Testament Law (Atlanta: John Knox, 1985), 83-84, 128-29, 131-32, 134-35, 138; William S. Morrow, An Introduction to Biblical Law (Grand Rapids: Eerdmans, 2017), 242-46.
6   I. J. Cairns, Ulangan 2: Fasal 12-34 (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 182.
7   Duane L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12 (Nashville: Thomas Nelson, 2002), 567.
8   Jeffrey H. Tigay, Deuteronomy (Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1996), 220.
9   John J. Collins, “Marriage, Divorce, and Family in Second Temple Judaism,” dalam Don S. Browning and Ian S. Evison (ed), Families in Ancient Israel (Louisville: Westminster John Knox, 1997), 117.
10   Joseph Blenkinsopp, “The Family in First Temple Period,” dalam Families in Ancient Israel, The Family, Religion, and Culture, peny. Don S. Brown- ing dan Ian S. Evison(Louisville: Westminster John Knox, 1997), 65.
11   Walter C. Kaiser, Toward Old Testament Ethics (Grand Rapids: Zondervan, 1983), 136.
12   Miller, Deuteronomy, 163.
13   Dennis T. Olson, Deuteronomy and the Death of Moses: A Theological Reading (Minneapolis: Fortress, 1994), 91, 100, 106.
melekat sekalipun istri itu bercerai sehingga ketika ia kembali kepada suaminya dalam konteks rujuk, itu seperti perkawinan dengan saudara serumah. 14
Model pembacaan kategoris seperti ini mengabaikan isi hukum ini dan keunikannya. Penyebutan “surat cerai”, sampai dua kali (ayat 1 dan 3), menegaskan status perempuan itu bukan lagi istri seseorang sehingga relasi barunya dengan pria kedua bebas dari tuduh- an zina, juga rujuk bebas dari tuduhan inses. Kata rujuk adalah serapan dari kosakata Arab yang berarti kembalinya suami kepada istri yang sudah ditalaknya (dicerainya). 15 Isi hukum ini perlu dipahami secara saksama. Untuk itu, dua langkah berikut ditempuh.

## Metode Penelitian
Pertama, memastikan kedudukan hukum ini dalam genre hukum Perjanjian Lama. Untuk itu, saya memakai metode tafsir analisis bentuk (form criticism). Menurut tradisi Yahudi dalam Talmud Babilonia, hukum dalam Kitab Taurat (Pentateukh) berjumlah 613 (68,5% isinya) terdiri atas 248 perintah positif dan 365 perintah negatif (larangan). 16 Di masa modern, Albrecht Alt membedakan dua bentuk hukum: apodiktik dan kasuistik. 17 Hukum apodiktik menyatakan salah benarnya suatu perbuatan tanpa syarat. Sesuatu dilakukan (atau tidak dilakukan) karena melakukan (atau tidak melakukannya) adalah benar (atau melanggar hukum), apa pun alasannya. Bentuk hukum apodiktik bisa perintah (Keluaran 20: 12, “Hormatilah ayahmu dan ibumu“) atau larangan (Keluaran 20: 13, “Jangan mem- bunuh”). Formulasi hukum kasuistik dalam bentuk kalimat bersusun, mulai dengan anak kalimat atau protasis (bisa lebih dari satu klausa terikat dan panjang) menggambarkan suatu situasi (“apabila“ atau “jika” diikuti verba dengan subjek persona ke-3 atau ke-2), berakhir dengan induk kalimat atau apodosis (klausa bebas) yang menggambarkan kon- sekuensinya. Untuk memahami isi hukum kasuistik dengan baik, perhatian kita harus tertuju pada subjek hukum (Bld. rechtssubject) dan hubungan hukumnya (legal relationship). Subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan hukum adalah hubungan di antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain , yang pada akhirnya menimbulkan suatu akibat hukum (konsekuensi).
Patrick Dale membedakan lebih lanjut hukum kasuistik menurut subkategori reme- dial dan primer. 18 Dalam hukum kasuistik remedial (kebanyakan hukum Perjanjian Lama), 19 protasis mendeskripsikan kasus (pelanggaran hukum yang berakibat kerugian materiel atau sosial), sementara apodosis menetapkan bentuk atau besaran restitusi (legal remedy).
Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup
14   Kaiser, Toward Old Testament Ethics, 202-3.
15   J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 1182. 16   Marc Shapiro, “Commandments, 613,” ODJR, 167-68.
17   Albrecht Alt, Essays on Old Testament History and Religion (Oxford: Basil Blackwell, 1966), 79-132.
18   Patrick, Old Testament Law, 23-24.
19   Patrick, Old Testament Law, 69.
sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. 20
Jika majikan sengaja memukul budaknya hingga tewas, ia harus dihukum (entah dalam bentuk apa pun). Akan tetapi jika budak itu tidak mati dalam satu atau dua hari (pemukulan itu tak direncanakan), sang majikan bebas dari hukuman (kehilangan budak sudah merupakan kerugian baginya). Sanksi seperti ini sesuai dengan cara berpikir Israel bahwa  budak adalah komoditas yang diperjualbelikan (budak belian).
Dalam hukum kasuistik primer, protasis mendeskripsikan suatu hubungan hukum dan apodosis menentukan syarat-syarat hubungan itu (terms of the relationship), yakni hak dan kewajiban sebelum pelanggaran hukum (berhak atau tidak berhak melakukan sesuatu).
jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. 21
Hubungan hukum di sini adalah seseorang memberikan pinjaman kepada orang miskin. 22 Pemberi piutang (pihak lebih kuat) tidak boleh mempermalukan atau mengin- timidasi orang miskin yang berutang (pihak lebih lemah), juga tidak boleh membebankan bunga pinjaman kepadanya (sudah bagus utang itu jika bisa kembali).
Kedua, memastikan isi hukum Ulangan 24: 1-4 (apakah subjek hukumnya itu suami atau istri, apakah itu hukum perceraian atau rujuk) dengan juga membandingkannya dengan hukum kuno lain yang kurang lebih sejajar. Dennis Olson memang benar bahwa tidak ada yang sejajar dari antara kodeks hukum kuno di Timur Tengah dengan teks ini. 23 Namun, sesudah Alkitab terbentuk (postbiblical era), ada dua teks kuno yang sejajar. Yang paling dekat adalah hukum Yahudi, sejauh amatan saya, luput dari pembahasan para penafsir kristiani. Teks Pentateukh pada dasarnya adalah teks kitab suci Yahudi (Taurat tulis). Hukum-hukum dalam Pentateukh terus berlanjut dan berkembang dalam tradisi hukum Yahudi (Taurat lisan). 24
Selanjutnya, Jeffrey Tigay dan Jack Lundbom menyebut sepintas teks Al-Qur’an. 25 Tulisan ini sedikit mengelaborasi temuan itu, yang tentu juga relevan dengan konteks mayoritas muslim di Indonesia. 26 Metode yang dipakai dalam hal ini bukanlah studi per- bandingan agama-agama, melainkan perbandingan tekstual di antara teks Ulangan, teks hukum Yahudi, dan teks Al-Qur’an. Selain berlatar budaya Semitik yang sama (dalam hal ini, patriarki tradisional), keterkaitan ketiga tradisi teks itu juga penting. Al-Qur’an juga mengakui Taurat sebagai bagian dari wahyu Tuhan kepada manusia.
20   Kel. 21: 20-21.
21   Kel. 22: 25.
22   Patrick, Old Testament Law, 86-87.
23   Olson, Deuteronomy and the Death of Moses, 107; bdk. Victor H. Matthews and Don C. Benjamin, Old Testament Parallels: Laws and Stories from the Ancient Near East (New York/Mahwah: Paulist, 1991).
24   Teks dari Herbert Danby (tr), The Mishnah (New York: Oxford University Press, 1983).
25   Tigay, Deuteronomy, 222; Jack R. Lundbom, Deuteronomy: A Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2013), 670.
26   Teks dari Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

## Hasil
Dari kajian genre hukum Perjanjian Lama, isi Ulangan 24: 1-4, menurut subjek hukum dan hubungan hukumnya, tergolong hukum kasuistik primer yang mengatur hak suami pertama dalam konteks rujuk. Dari perbandingan hukum ini, dalam kesejajarannya dengan teks hukum kuno lain (Yahudi, Islam), hukum Ulangan merupakan larangan rujuk dengan istrinya yang sudah berstatus janda dari perkawinan keduanya.

## Pembahasan
Pertama-tama, pembahasan tentang Ulangan 24: 1-4 dilihat sebagai hukum kasuistik primer. Kedua, teks itu tidak lahir dari ruang hampa budaya, melainkan sebuah produk hukum dalam konfigurasi patriarki. Karena itu, penting juga mengenal sedikit patriarki Perjanjian Lama. Ketiga, teks itu, dalam praktiknya, tidak esoteris (bersifat rahasia atau terbatas), melainkan teks yang menjadi bagian dari tradisi Yahudi (a living text) dan, dalam perjalanannya, teks itu juga mungkin berinteraksi dengan tradisi Islam. Karena itu, penting juga melihat teks Al-Qur’an dalam rangka perbandingan tekstual (bukan perbandingan agama).

## Hukum Kasuistik Primer
Teks Ulangan ini tidak menyebut soal restitusi, dengan kata lain bukan hukum kasuistik remedial, melainkan suami tak berhak rujuk dengan istrinya.
1 Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemu- dian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, 2 dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, 3 dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, 4 maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. 27
Joseph Blenkinsopp menilai terjemahan Latin Vulgata scribet libellum repudii (he shall write a bill of divorce) salah mengerti sintaksis Ibrani Ulangan 24: 1-4 sehingga pada protasis sudah terselip apodosis (ayat 1). Artinya, perceraian tak hanya ditoleransi, tetapi harus dilakukan demi hukum. 28 Namun, para penafsir dan penerjemah Alkitab umumnya mem- baca protasis di sini panjang (ay. 1-3) dengan apodosis yang pendek (ayat 4, “suaminya yang pertama … tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya”). KJV “then let him write her a bill of divorcement” (1611), kurang lebih mengadopsi bacaan Vulgata yang
28   Blenkinsopp, “The Family in First Temple Period,” 97 n. 33.
akhirnya pun dikoreksi NKJV “and he writes her a certificate of divorce” (1982).
Dale Patrick membaca hukum ini dalam kaitan dengan hak perempuan yang berhak menikah lagi dengan suami kedua jika ia diceraikan suami pertama, bahkan dengan suami ketiga, tetapi tak berhak kembali kepada suami pertama karena sudah terjadi hubungan intim dengan suami kedua. 29 Andrew Spurgeon membaca hukum ini sebagai perlindungan bagi janda yang sudah dipermalukan di depan umum ketika diceraikan suaminya yang membongkar aib dirinya yang pernah diperkosa orang sebelum itu, dan tiada jaminan bahwa ia tidak akan dipermalukan kembali oleh suaminya itu. 30 Joseph Blenkinsopp membacanya sebagai hukum yang memotivasi perempuan itu untuk sebisa mungkin mempertahankan pernikahan keduanya sebab pintu rujuk dengan suami pertama sudah tertutup. 31
Yang luput dari bacaan itu adalah subjek hukum di sini bukan istri, melainkan seo- rang pria yang “mengambil seorang perempuan ... menjadi suaminya ... tidak menyukai lagi ... menulis surat cerai dan menyerahkannya ... menyuruh dia pergi … tidak boleh mengambil dia kembali” (ayat 1 dan 4). Hubungan hukum yang terjadi adalah suami itu tidak lagi menyukai istrinya karena sesuatu yang tak senonoh padanya, lalu menulis surat cerai dan mengusirnya dari rumah (bdk. Yesaya 50: 1, “Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda Aku telah mengusir dia?”). 32 Suami itu tidak boleh mengambil kembali istrinya yang sudah sempat menikah dengan pria lain meski kembali menjanda (dicerai atau ditinggal mati suami kedua). Jika rujuk terjadi, di mata hukum Taurat, itu “kekejian di hadapan Tuhan” (ayat 4).
Memang terjemahan biasa to‘ēbā adalah “kekejian”. Namun, di sini tampaknya for- mula to‘ēbā tak sekeras itu, melainkan cukup “tak selayaknya”, 33 seperti pemakaiannya dalam dua hukum lain.
janganlah engkau mempersembahkan bagi TUHAN, Allahmu, lembu atau domba, yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk; sebab yang demikian adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu. 34
seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah keke- jian bagi TUHAN, Allahmu. 35
Hukum pertama melarang persembahan yang cacat atau buruk dalam rangka upacara keagamaan. Hukum kedua tentang keharusan menjaga batasan gender (sensitif gender)
29   Patrick, Old Testament Law, 135.
30   Andrew B. Spurgeon, “The Covenantal Protection of the Innocent: Deuteronomy 24:1-4,” Journal of Asian Evangelical Theology 24:1 (2020), 21-40. 31   Blenkinsopp, “The Family in First Temple Period,” 90; juga Lundbom, Deuteronomy, 675.
32   Dalam tradisi Yahudi selanjutnya, perceraian terjadi jika suami memberikan surat cerai kepada istrinya di pengadilan agama (dengan rabi-rabi yang kompeten sebagai anggota sidang). Pengadilan tidak menceraikan, tetapi hanya menyupervisi proses perceraian untuk memastikan segala sesuatu sudah berlangsung sesuai dengan hukum agama. Setelah semua beres, seorang petugas pengadilan mencatat perceraian itu dan memberikan sertifikat cerai kepada kedua belah pihak yang bercerai. Lihat R. J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wigoder, “Divorce,” ODJR, 204.
33   Medan makna (semantic field) kata layak meliputi pantas, patut, dan wajar. Lihat Badudu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 781. 34   Ul. 17: 1 35   Ul. 22: 5
dalam berbusana. 36 Kedua pemakaian formula to‘ēbā ini mungkin boleh dibandingkan dengan pemali (larangan berdasarkan adat atau kebiasaan). Alih-alih kenajisan terkait ritual (cultic), 37 to‘ēbā Ulangan 24: 4 tampaknya tabu biasa, 38 “diharamkan” 39 bagi orang Israel (mungkin tidak bagi bangsa-bangsa lain). Laku suami yang menghendaki rujuk, tetapi memilih untuk tak kembali kepada istri yang pernah diceraikannya (lalu sempat menjadi istri orang) adalah sebuah penanda identitas keumatan Israel. 40

## Patriarki Perjanjian Lama
Teks Ulangan ini adalah produk hukum masyarakat patriarki. Ruang gerak istri hanya di lingkungan rumah tangga (melahirkan, mengurus anak dan suami), tanpa akses keterampilan bekerja di luar rumah. Menjanda berarti kehilangan tumpuan hidup sehingga janda pun sebuah kategori sosial orang miskin semasa Alkitab. Masyarakat patriarki memosisikan istri “di bawah kuasa suaminya” (Bilangan 5: 19, 20, 29). Pemakaian kosakata Ibrani dalam teks ini memperlihatkan istri dalam posisi subordinat suami yang melaku- kan prakarsa perkawinan sekaligus perceraian (patriarchal marriage). 41 Dalam Perjanjian Lama, istri bisa melarikan diri dan kembali kepada keluarganya yang mana suami tak bisa memaksanya kembali meski bisa membujuknya (bdk. Hakim-Hakim 19: 1-3). 42 Akan tetapi, hanya suami yang berhak menginisiasi perceraian yang didahului dengan kata-kata lisan. 43 Verba Ibrani untuk menikahi dalam konteks patriarki adalah lāqa ḥ , “mengambil“ seorang perempuan sebagai istri (ayat 1, 3, 4; bdk. Kejadian 4: 19; 25: 1). Verba Ibrani untuk menjadi suami adalah bā’al (ayat 1; TNK “a man … possesses her”), dan suami dise- but ba’al (ayat 4; bdk. Keluaran 21: 28 “pemilik”), pemilik istri (bdk. Kejadian 20: 3 b e ’ulat ba’al untuk istri; TB “bersuami”; N/KJV, RSV “a man’s wife”). Alasan suami menceraikan istri adalah “tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya” (ayat 1).
Memang ada temuan dokumen kuno akad nikah dalam bahasa Aram (449 SM), dari sebuah koloni tentara Yahudi di pulau kecil Elefantin, di tengah Sungai Nil (kini dekat Aswan, selatan Mesir) yang mencantumkan janda bernama Mibtahiah. Dia dijodohkan ayahnya dengan pria bernama Es ḥ or. Dalam dokumen tersebut, tercantum hak ma - sing-masing untuk mengakhiri perkawinan itu. Akan tetapi, jika perceraian diputuskan sepihak, pihak itu kena denda perak meski tak disebut konsekuensinya jika denda tak dibayar. 44 Meski demikian, temuan itu belum mengartikan bahwa hukum Yahudi mengakui
36   Richard D. Nelson, Deuteronomy (Louisville: Westminster John Knox, 2004), 267-68. 37   Gerhard von Rad, Deuteronomy (Philadelphia: Westminster, 1966), 141, 150. 38   H. D. Preuss, , ṭ o‘ēbā, TDOT, XV.596, “ethical taboos”; Nelson, Deuteronomy, 287, “pre-Deuteronomic taboo”.
39   Cairns, Ulangan, 181.
40   E. Gerstenberger,, ṭ ‘b, THAT, II.1053-54, “Die Ablehnung oder Ausscheidung des Wesensfremden hat offensichtlich den Zweck, die Homogenei- tät und Funktionsfähigkeit der Gruppe zu sichern.”
41   Otto J. Baab, “Marriage,” IDB, III.280; Leo G. Perdue, “The Israelite and Early Jewish Family: Summary and Conclusions,” dalam Families in Ancient Israel, peny. Don S. Browning and Ian S. Evison (Louisville: Westminster John Knox, 1997), 183.
42   Blenkinsopp, “The Family in First Temple Period,” 65; Morrow, An Introduction to Biblical Law, 243.
43   Greengus, “Law in the OT.” IDBSup, 535.
44   Morrow, An Introduction to Biblical Law, 244-45; demikian Otto J. Baab, “Divorce,” IDB, I.859; Samuel Greengus, “Law in the OT.” IDBSup, 533; Adele Berlin, “Ki Teitzei 21:10-25:19,” dalam The Torah: A Women’s Commentary, peny. Tamara Cohn Eskenazi and Andrea L. Weiss (New York: URJ Press and Women of Reform Judaism, 2008), 1179.
kesetaraan hak suami dan istri untuk bercerai, sebab Mesir pada masa itu di bawah administrasi hukum Persia dan jauh dari otoritas Bait Suci Kedua di Palestina. Mungkin itu hanya praktik lokal di Mesir, bukan praktik Yahudi di Palestina. 45
TB “yang tidak senonoh” untuk ‘erwat dābār mengikuti model terjemahan biasanya. 46 Namun, Duane Christensen menganggap terjemahan itu tak spesifik, mengaburkan arti ‘erwā (“a naked thing”) yang sudah spesifik, aurat atau organ kemaluan yang tak boleh sembarangan terlihat (bdk. Kejadian 9: 22, 23; Imamat 18: 7-17; 20: 17-19). 47 Soalnya adalah apakah ‘erwat dābār juga harus bermakna ketelanjangan. Hanya sekali lagi frasa ‘erwat dābār di seluruh Perjanjian Lama dan itu pada pasal sebelumnya, dalam hukum pembuangan hajat. 48
[Apabila engkau jongkok membuang hajat, haruslah engkau menggali lubang ... dan menim- buni kotoranmu.] Sebab TUHAN, Allahmu, berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan kamu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan Ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berpaling darimu. 49
Agar Tuhan tetap menyertai umat Israel dalam peperangan, mereka harus menjaga kebersihan area perkemahan perang dengan membuang hajat di luar perkemahan  yang ditimbun dalam lubang galian. Terjemahan ‘erwat dābār di dua tempat itu relatif konsisten.

## Tabel Perbandingan Terjemahan dari Versi-Versi Alkitab
No Ulangan 24: 1 Ulangan 23: 14 1 TB yang tidak senonoh sesuatu yang tidak senonoh 2 BIMK sesuatu yang memalukan sesuatu yang tidak senonoh 3 KJV  some uncleanness unclean thing 4 RSV  indecency anything indecent 5 NASB indecency anything indecent 6 NIV  something indecent anything indecent 7 NRSV objectionable
anything indecent
8 TNK  obnoxious
anything unseemly

## Sumber: diolah penulis.
Merujuk bau menusuk ‘erwat dābār dalam konteks kebersihan area perkemahan, dalam konteks perceraian mestilah itu sesuatu yang membuat suami tersinggung (“some- thing offensive”). 50
45   Blenkinsopp, “The Family in First Temple Period,” 65; Morrow, An Introduction to Biblical Law, 245.
46   BDB, 789, “indecency, improper behaviour”.
47   Christensen, Deuteronomy, 566-67.
48   H. Niehr, , ‘ārā, TDOT, XI.344.
49   Ul. 23: 14, TB2; teks Ibrani ayat 15. 50   Niehr,, ‘ārā, 347.
Semasa Yesus, tafsir ‘erwat dābār terbelah menjadi dua. Aliran Shammai menafsirnya sebatas kecemaran seksual (Gittin 9: 10), sementara aliran Hillel sangat longgar (jika istri menyajikan makanan basi untuk suami). 51 Tafsir Hillel melatari pertanyaan orang- orang Farisi yang hendak menjebak Yesus (Matius 19: 3, “apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?”), sementara tafsir Shammai melatari respons Yesus (Matius 19: 9, “Aku berkata kepadamu: barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina …”). 52 Tidak heran ‘erwat dābār, dalam praktiknya, menjadi multitafsir ter- gantung subjektivitas suami, terutama jika mengikuti tafsir Hillel (bdk. Matius 19: 3, “… dengan alasan apa saja”). Karena itu, ‘erwat dābār, sebagai alasan suami bercerai, hanyalah ekspresi kesewenang-wenangan, bukan syarat sah perceraian. 53 Itu juga pasti bukan zina yang sanksinya adalah hukuman mati, bukan diceraikan (Imamat 20: 10; Ulangan 22: 22; bdk. Yohanes 8: 1b-11). Istri berzina adalah perbuatan yang mengacaukan kemurnian benih suaminya (anak siapa sebenarnya yang lahir nanti?) sekaligus menyangkut masa depan properti keluarga (ahli waris yang sah).
Apabila alasan suami bercerai adalah erwat dābār, alasan larangan rujuk adalah perempuan itu sudah “dicemari” (hu ṭṭ ammā’ā) karena perkawinan keduanya (ayat 4). Ada tafsir bahwa perkawinan kedua dari perempuan yang diceraikan bukan karena zina merupakan suatu pencemaran moral (moral defilement) setara dengan zina (bdk. Matius 5: 32), dan pernikahan kembali dengan suami pertama menambah pencemaran itu. 54 Namun, logika zina sebagaimana dijelaskan tersebut tidaklah tepat, sebab perempuan itu sudah memegang surat cerai (sah bercerai). Verba hu ṭṭ ammā’ā memang bentukan dari verba dasar ṭ amē’ (vokalisasi adjektiva Ibraninya kebetulan sama). Gagasan kenajisan ritual dalam ṭ amē’ tak sejalan dengan kekudusan Tuhan. 55 Gagasan itu mendominasi teks-teks Perjanjian Lama (pasca)pembuangan dengan pemakaian bentuk verbanya sebanyak 160 kali, tetapi hanya sekali dalam Kitab Ulangan (padahal dalam Imamat dan Bilangan saja sebanyak 108 kali). 56 Salah satu tugas penting imam adalah “membedakan … antara yang najis [ ṭ amē’] dengan yang tidak najis” (Imamat 10: 10), “antara yang najis [ ṭ amē’] dengan yang tahir” (Yehezkiel 22: 26; 44: 23). Salah satu yang najis itu adalah (kelompok) hewan-he- wan tertentu (Imamat 11: 4-8, 20-23, 26-31; Ulangan 14: 7-8, 19). TB “yang haram” (Imamat 11: 29, 31 ṭ amē’ … ṭ e mē’im) untuk daging hewan yang tidak boleh dimakan orang Israel. Verba pangkal yang lazim dipakai adalah qal (Imamat 11: 24; Yehezkiel 23: 17 “menjadi najis”), piel (Kejadian 34: 5, 13, 27 “mencemari”), nifal (Bilangan 5: 13, 14 “mencemarkan diri”), dan hitpael (Bilangan 6: 7 “menajiskan diri”; Hosea 9: 4 “menjadi najis”). Menyentuh bangkai hewan haram juga membuat orang “menjadi najis” sampai matahari terbenam
51   The Mishnah, 321.
52   Ketiadaan klausul “kecuali karena zina” pada ayat paralel (Mrk. 10: 11; Luk. 16: 18) mungkin perceraian karena zina (substitusi hukuman mati karena zina dalam Perjanjian Lama) sudah menjadi pengetahuan umum. Lihat Leon Morris, The Gospel According to Matthew (Grand Rapids: Eerd- mans, 1992), 121 (dan n. 122), 484.
53   Berlin, “Ki Teitzei,” 1179, “The verse does not specify the valid conditions for divorce.”
54   C. F. Keil and F. Delitzsch, The Pentateuch (Peabody: Hendrickson, 2001), 951; Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 305; Lundbom, Deuteronomy, 674.
55   G. André,, ṭ āmē’, TDOT, V.331.
56   F. Maass,, ṭ m’, THAT, I.665.
(Imamat 11: 24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 46 ṭ amē’). Sepanjang hari itu saja (terhitung dari matahari terbenam sampai terbenam lagi esoknya), seorang Israel tak boleh mengikuti upacara keagamaan. Verba pangkal hotpaal hu ṭṭ ammā’ā hanya di sini di seluruh Perjanjian Lama (verba pangkal hotpaal lainnya adalah Imamat 13: 55, 56 hukkabbēs “dicuci”; Yesaya 34: 6 huddašnā “penuh lemak”).
Mengingat ini satu-satunya ṭ amē’ dalam Kitab Ulangan, kitab yang tidak berciri ritual dan verba pangkal yang dipakai juga langka, tampaknya hu ṭṭ ammā’ā mengindikasikan kasus yang juga jarang terjadi. Dengan kata lain, perempuan itu tidak harus berarti cemar secara harfiah karena perkawinannya yang kedua. 57 Namun, ia tak memenuhi syarat (dis- qualified) untuk kembali kepada suami pertama. 58

## Perbandingan dengan Teks Lain
Suami sebagai subjek hukum ini lebih jelas ketika dibandingkan dengan dua teks kuno lain yang sejenis. Ada hukum Yahudi yang mengatur perceraian (Gittin, har. “surat cerai”) merujuk Ulangan 24:1 (Gittin 3: 2; 9: 10), 59 tetapi yang terkait langsung untuk tulisan ini adalah hukum tentang janda (Yebamoth 4: 12): 60 “If a man re-married his divorced wife … he must put her away, and any child that is born is a bastard”.
Jika suami rujuk dengan istri yang dicerainya (yang sempat kawin lagi lalu kembali menjanda), rujuk itu harus batal demi hukum. Istri itu harus diceraikan dan, jika rujuk itu sudah berbuah keturunan, statusnya adalah anak haram. Sebagai demikian, hukum Yahudi ini merupakan aturan turunan dari teks Ulangan. Jika istri yang dicerai itu belum kawin lagi dengan pria lain, rujuk dimungkinkan, hanya saja ia perlu menjalani masa menjanda selama tiga bulan sebelum rujuk (Yebamoth 4: 10), 61 untuk memastikan dirinya benar-benar belum berhubungan dengan pria lain.
Namun, yang jauh lebih mirip dengan teks Ulangan adalah teks Al-Qur’an yang terkait talak dan rujuk.
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik …. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya ber- pendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 62
Suami dengan hak eksklusifnya bisa mengucapkan kata-kata talak kepada istri (melepas ikatan perkawinan) dengan kata-kata jelas atau dengan sindiran. 63 Talak ke-1
57   Nelson, Deuteronomy, 284d.
58   Tigay, Deuteronomy, 222, juga n. 17.
59   The Mishnah, 309, 321.
60   The Mishnah, 225, juga n. 25.
61   The Mishnah, 224. 62   Surah Al-Baqarah 2: 229, 230.
63   Marhumah, “Perceraian dalam Konsep Islam: Studi atas Al Qur’an dan Hadis tentang Konsep Perceraian dan Implikasinya terhadap Perem- puan dan Anak,” dalam Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik, peny. Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), 191.
dan ke-2 dapat dirujuk setelah introspeksi dan perubahan dari kedua belah pihak. Tidak demikian sederhana dengan talak ke-3. Jika suami menghendaki rujuk, ia harus merelakan istrinya kawin dulu dengan pria lain (hidup sebagai suami-istri dalam arti sebenarnya) dan kemudian diceraikan. Sesudah habis idahnya, 64 waktu penantian yang lamanya seratus hari bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami (selama waktu itu ia tidak boleh kawin lagi), barulah istri itu kembali kepada suami pertamanya. Menurut Quraish Shihab, pemakaian kata Arab untuk jika pada ayat di atas berlaku untuk kasus rujuk yang diandaikan (jarang terjadi). 65 Dalam rujuk yang langka itu, kedua belah pihak harus yakin bahwa mereka sudah benar-benar belajar dari pengalaman tiga talak sebelumnya, sebab hukum ini mengajarkan “pelajaran yang sangat pahit” kepada suami yang sebenarnya masih mencintai sang istri tetapi harus memberikan kesempatan kepadanya kawin dulu dengan pria lain (dalam pernikahan itu, suami kedua berkuasa atas istrinya dan suami pertama tak bisa berperan apa-apa sampai istrinya itu diceraikan).
Perbandingan tekstual dengan tradisi Yahudi dan Islam yang baru saja disajikan semakin meneguhkan subjek hukum Ulangan 24: 1-4, yakni suami dalam masyarakat poligami (bebas menikahi lebih dari satu istri) yang haknya dibatasi untuk rujuk dengan istri. Ada sedikit perbedaan tekstual dalam tradisi Yahudi dan Islam. Dalam Mishna, pernikahan dengan pria lain menutup pintu rujuk. Dalam Al-Qur’an, itu justru mem- buka pintu rujuk. Tampaknya, hukum dalam teks Ulangan juga sebuah kasus langka (bdk. Al-Qur’an), sebab pernikahan kembali biasanya terjadi dengan pasangan berbeda dan bukan dengan mantan (bdk. Yeremia 3: 1 “jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu?”).
Hukum pada dasarnya menyangkut hak: siapa (tidak) berhak apa dan hak siapa yang hendak dilindungi. Selain itu, penting untuk mengetahui tujuan pembentukan suatu hukum (the original intent) yang biasanya tak eksplisit, tetapi di situlah spirit hukumnya dan membuat hukum itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Menurut Peter Craigie, hukum ini mempersempit praktik perceraian di Israel agar tidak mudah dilakukan. 66 Raymond Brown memandang hukum ini melindungi perempuan agar tidak gampang dicerai dalam pernikahan pertama ataupun keduanya. 67
Dengan suami sebagai subjek hukum, tampaknya pesan terselubung hukum ini adalah agar suami yang posisi sosialnya lebih kuat tak sembrono bercerai. 68 Jangan sampai sesal kemudian tak berguna, meski suami hendak rujuk dan istri itu sudah menjanda kem- bali, sebab pintu untuk rujuk sudah tertutup hukum ini. Namun, hukum ini tak melarang rujuk asal istri itu belum menikah lagi. 69 Hukum ini juga tak melarang istri itu (sesudah
64   W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 368.
65   M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an (Volume 1; Ciputat: Lentera Hati, 2000), 463-65. 66   Craigie, The Book of Deuteronomy, 305-6.
67   Raymond Brown, The Message of Deuteronomy: Not by Bread Alone (Leicester: Inter-Varsity Press, 1993), 227-29.
68   Keil and Delitzsch, The Pentateuch, 950-51, “a check upon frivolous divorces”; Cairns, Ulangan, 181.
69   Tigay, Deuteronomy, 222, “Had she not remarried, there would be no objection to the couple’s reunion.” Sebuah dokumen rujuk pasangan Yahudi (124 M) ditemukan di salah satu gua di Wadi Murabbba’at, Gurun Yudea, tempat persembunyian para pejuang Yahudi selama Perang Bar Kokhba. Lihat juga Christensen, Deuteronomy, 563-64.
dicerai atau ditinggal mati suami kedua) untuk menikah lagi dengan suami ketiga. 70
Dengan mempersempit pintu untuk rujuk, tersirat visi kesatuan suami-istri yang kuat, terutama jika hukum ini dibaca bersama ayat 5 yang membebaskan pengantin pria dari wajib militer selama setahun untuk membangun “rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya”. Kesatuan suami-istri dalam visi Perjanjian Lama memang lebih kuat daripada kesatuan primordial anak dengan orangtua (Kejadian 2: 24, “seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya … bersatu dengan istrinya ... menjadi satu daging”). Suami maupun istri wajib memelihara kesa- tuan ikatan perkawinan, sebab sekali bercerai, jalan untuk rujuk sulit ditempuh. Dengan begitu, kehadiran hukum ini secara tak langsung membentengi pernikahan dari ancaman perceraian, meningkatkan kestabilan rumah tangga, dan membuat suami tidak gampang menuntut cerai. 71 Perceraian, pada dasarnya, suatu kematian relasi dan tiada jalan untuk kembali sehingga tempat terbaik membicarakan perselisihan suami-istri bukan di luar ikatan perkawinan (ketika mau rujuk), melainkan dalam ikatan perkawinan (ketika masih terikat perkawinan). 72

## Kesimpulan
Kajian ini mempertegas Ulangan 24: 1-4 bukan sebagai hukum perceraian, juga tidak menjawab pertanyaan apakah Tuhan mengizinkan perceraian. 73 Ini hukum tentang larangan rujuk. 74 Dalam konteks patriarki Israel, pria relatif lebih leluasa menikahi pe- rempuan yang disukainya. Jika suami sebenarnya masih mencintai istrinya, tetapi sudah diceraikannya dengan sewenang-wenang (Berlin), hukum ini membatasi haknya untuk rujuk karena ia sudah kawin dengan pria lain. Mantan istrinya diharamkan (Cairns) atau tidak halal lagi (Al-Qur’an) bagi suami pertama, hu ṭṭ ammā’ā untuk dinikahi kembali.

## Referensi
Alt, Albrecht. Essays on Old Testament History and Religion. Tr. R. A. Wilson. Oxford: Basil Blackwell, 1966.
André, G. and H. Ringgren. . ṭ āmē’. TDOT, V.330-42.
Baab, Otto J. “Divorce.” IDB, I.859. _____. “Marriage,” IDB, III.278-87.
Badudu, J. S. dan Sutan Mohammad Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
Berlin, Adele. “Ki Teitzei 21:10-25:19.” Dalam The Torah: A Women’s Commentary, disunting
70   Patrick, Old Testament Law, 135, “Here sexual intimacy with her second is said to defile her in relation to her first husband, but she may marry a third man without stigma.”
71   Nelson, Deuteronomy, 288; Collins, “Marriage, Divorce, and Family in Second Temple Judaism,” 117.
72   Christensen, Deuteronomy, 568.
73   Kehendak ideal Tuhan malah tidak menghendaki perceraian di antara umat Israel. Lihat Yonky Karman, “Studi Tekstual Maleakhi 2:13-16,” dalam Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik, peny. Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), 141-59.
74   von Rad, Deuteronomy, 150; Cairns, Ulangan, 182; Kaiser, Toward Old Testament Ethics, 200; Olson, Deuteronomy and the Death of Moses, 107; Craigie, The Book of Deuteronomy, 304-5; Perdue, “The Israelite and Early Jewish Family,” 185.
oleh Tamara Cohn Eskenazi and Andrea L. Weiss, 1165-184. New York: URJ Press and Women of Reform Judaism, 2008.
Blenkinsopp, Joseph. “The Family in First Temple Period,”. Dalam Families in Ancient Israel.
The Family, Religion, and Culture, disunting oleh Don S. Browning and Ian S. Evison, 48-103. Louisville: Westminster John Knox, 1997.
Brown, Raymond. The Message of Deuteronomy: Not by Bread Alone. The Bible Speaks Today. Leicester: Inter-Varsity Press, 1993.
Cairns, I. J. Ulangan 2: Fasal 12-34. Tafsiran Alkitab. Jakarta: Gunung Mulia, 1986.
Christensen, Duane L. Deuteronomy 21:10-34:12. Word Biblical Commentary 6B. Nashville:
Thomas Nelson, 2002.
Collins, John J. “Marriage, Divorce, and Family in Second Temple Judaism,” 104-62. Dalam Don S. Browning and Ian S. Evison (ed). Families in Ancient Israel. The Family, Religion, and Culture. Louisville: Westminster John Knox, 1997.
Craigie, Peter C. The Book of Deuteronomy. The New International Commentary on the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1987.
Danby, Herbert (tr). The Mishnah: Translated from the Hebrew with Introduction and Brief Ex- planatory Notes. New York: Oxford University Press, 1983.
Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya. Rev. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993. Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Repr. with corrections. Oxford: Clarendon, 1953. Atau, BDB.
Gerstenberger, E.. t‘b. THAT, II.1051-55. Greengus, Samuel. “Law in the OT.” IDBSup, 532-37.
Kaiser, Walter C. Toward Old Testament Ethics. Academie Books. Grand Rapids: Zondervan. 1983.
Karman, Yonky. “Studi Tekstual Maleakhi 2:13-16,” 141-59. Dalam Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (ed), Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik. Jakarta: Gunung Mulia, 2015.
Keil, C. F. and F. Delitzsch. The Pentateuch. Commentary on the Old Testament 1. Tr. James Martin. Peabody: Hendrickson, 2001.
Lundbom, Jack R. Deuteronomy: A Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2013.
Listijabudi, Daniel K. “Perkawinan dalam Kehidupan Israel Alkitab: Tinjauan Sosio-teolo- gis,” 23-45. Dalam Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (ed), Perceraian di Persimpan- gan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik. Jakarta: Gunung Mulia, 2015. Maass, F. . ṭ m’. THAT, I.664-67.
Marhumah. “Perceraian dalam Konsep Islam: Studi atas Al Qur’an dan Hadis tentang Kon- sep Perceraian dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak,” 185-205. Dalam Robert Setio dan Daniel K. Listijabudi (ed), Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik. Jakarta: Gunung Mulia, 2015.
Matthews, Victor H. and Don C. Benjamin. Old Testament Parallels: Laws and Stories from the Ancient Near East. New York/Mahwah: Paulist, 1991.
Mayes, A. D. H. Deuteronomy. The New Century Bible Commentary. Grand Rapids: Eerd- mans, 1991.
Miller, Patrick D. Deuteronomy. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and Preach- ing. Louisville: John Knox, 1990.
Morris, Leon. The Gospel According to Matthew. A Pillar Commentary. Grand Rapids: Eerd- mans, 1992.
Morrow, William S. An Introduction to Biblical Law. Grand Rapids: Eerdmans, 2017.
Nelson, Richard D. Deuteronomy. The Old Testament Library. Louisville: Westminster John Knox, 2004.
Niehr, H. . ‘ārā. TDOT, XI.343-49.
Olson, Dennis T. Deuteronomy and the Death of Moses: A Theological Reading. Overtures to Biblical Theology. Minneapolis: Fortress, 1994.
Patrick, Dale. Old Testament Law. Atlanta: John Knox, 1985.
Perdue, Leo G. “The Israelite and Early Jewish Family: Summary and Conclusions,” 162-
222. Dalam Don S. Browning and Ian S. Evison (ed). Families in Ancient Israel. The Family, Religion, and Culture. Louisville: Westminster John Knox, 1997.
Poerwadarminta, W. J. S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Diolah kembali oleh Pusat Pembi- naan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
Preuss, H. D. . to‘ēbā. TDOT, XV.591-604.
von Rad, Gerhard. Deuteronomy. The Old Testament Library. Tr. Dorothea Barton. Philadel- phia: Westminster, 1966.
Shapiro, Marc. “Commandments, 613.” ODJR, 167-68.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an. Volume 1: Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
Spurgeon, Andrew B. “The Covenantal Protection of the Innocent: Deuteronomy 24:1-4.” Journal of Asian Evangelical Theology 24:1 (2020), 21-40.
Tigay, Jeffrey H. Deuteronomy. The Jewish Publication Society Torah Commentary. Phila- delphia: The Jewish Publication Society, 1996.
Werblowsky, R. J. Zwi and Geoffrey Wigoder. “Divorce.” ODJR, 203-5.