## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
ANALISIS DAMPAK VOLUNTARY AND FORCED COMPLIANCE

## TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG
Khikmah Rizqi Awaliyah 1 , Evi Yulia Purwanti 2
Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,
khikmahrizqia@gmail.com

## Abstract
The increasing ratio and realization of MSMEs tax revenue in Semarang City is not matched  with  the  level  of  tax  compliance  where  the  realization  of  tax  revenue  in Semarang City every year is always under 100% of the target set.This shows the low level of  MSMEs  tax  compliance  problem  in  Semarang  City.  This  study  aims  to  analyze  the effect of tax knowledge, justice perspective, perceptions of tax evasion opportunities, and perceptions of tax sanctions on the level of tax compliance of MSMEs in Semarang City.
The type of data used in this study is the primary data obtained from 101 samples of MSMEs  in  Semarang  City  as  well  as  the  secondary  data  obtained  from  several  related agencies  as  the  supporting  data.  Data  analysis  was  conducted  by  using  binary  logistic regression analysis.
The  results  of  study  showed  that  tax  knowledge  and  perception  of  justice variables significantly  influence  MSMEs  tax  compliance  in  Semarang  City.  Most  of  the  actors  of MSMEs  (>50%  of  respondents)  have  a  high  taxknowledge,  especially  in  tax-aware indicators  about  the  obligation  to  have  NPWP  for  MSME  which  has  a  turnover  of  not more  than  4.8  billion  but  have  a  low  perception  of  justice  where  only  1  of  5  indicators that  have  the  number  of  respondents  >50%  of  indicators  of  perception  of  justice  about the assumption that tax regulations are set for the benefit of all parties not only for the sake  of  one  party,  the  rest  of  the  respondents  feel  that  the  MSMEs  tax  is  still  not  fair. Meanwhile,  the  perception  variables  of  tax  evasion  opportunities  and  perception  of  tax sanctions have no significant effect to MSMEs tax compliance in Semarang City.
Keywords  : tax  knowledge,  perception  of  justice,  perception  of  tax  evasion  opportunity, perception of justice, , tax compliance.
JEL Classification : H-26

## PENDAHULUAN
Pajak  UMKM  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan kepatuhan  pajak  di  Indonesia  malalui  pendapatan  para  pelaku  UMKM.  Kota  Semarang memiliki  perkembangan  jumlah  UMKM  yang  semakin  pesat  dimana  setiap  tahunnya jumlahnya  meningkat  sebesar  1,97%  serta  pada  tahun  2016  jumlahnya  sebesar  11.  692 unit.  Hal  tersebut  menjadikan  penerimaan  pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  setiap tahunnya mengalami peningkatan.

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pajak di Kota Semarang diketahui bahwa jumlah  penerimaan  pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan.  Namun  pertumbuhannya  mengalami  penurunan,  pada  tahun  2015 pertumbuhannya sebesar Rp 26.577.025.391 sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhannya  sebesar  Rp  11.717.567.926.  Selain  itu  tingkat  kepatuhan  pajak  di  Kota Semarang cenderung rendah dilihat dari rasio penerimaan pajaknya selalu di bawah target yang ditentukan.
Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu / UKM Kota Semarang
(dalam Miliar Rupiah) Jenis WP Tahun 2014 2015 2016 Badan 39.553.107.616 48.588.291.235 52.617.878.448 Orang 23.864.375.270 41.406.217.042 49.094.137.755 Pribadi Total 63.417.482.886 89.994.508.277 101.712.016.203

## Sumber : Data Cube Penerimaan tanggal 15 November 2017 (Kanwil DJP Jawa Tengah I).
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan permasalahan klasik yang dialami setiap  negara,  khususnya  di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Menurut Kirchler  dalam  Geberegbe  (2015),  faktor  pendorong  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  dibagi  menjadi  dua  yaitu  faktor  paksaan  dan  faktor  sukarela.  Faktor paksaan “Forced  Compliance” merupakan  faktor  yang  mampu  meningkatkan  persepsi masyarakat  terhadap  kekuatan  otoritas  pajak  untuk  memaksa  yang  bekaitan  dengan ekonomi. Sedangkan faktor sukarela “Voluntary Compliance” yaitu faktor yang berbicara mengenai  rasa  percaya  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  melaksanakan  sistem perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif dimana berkaitan dengan non-ekonomi/psikologi.  Kedua  faktor  tersebut  memiliki  cara  masing-masing  dalam berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggabungkan kedua faktor tersebut sebagai variabel independennya.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  Nzioki  (2014)  dengan  menggunakan  3 variabel  independen  yang  sama  yaitu  variabel tax  knowledge ,  persepsi  peluang tax evasion ,  dan  persepsi  sanksi  pajak  dan  1  variabel  yang  berbeda  yaitu  variabel  persepsi keadilan.  Varibel  persepsi  keadilan  yang  digunakan  berdasarkan  penelitiannya  Berutu (2013). Penelitian ini menggabungkan faktor sukarela ( voluntary compliance ) dan faktor paksaan  ( force  compliance )  untuk  mencapai  keseimbangan  fungsi  antar  kedua  faktor tersebut.  Dimana  kedua  faktor  tersebut  diharapkan  dapat  saling  mendukung  dalam peningkatan kepatuhan pajak.  Faktor sukarelanya menggunakan  variabel tax knowledge ,

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
persepsi  keadilan  dan  persepsi  peluang tax  evasion sedangkan  faktor  paksaannya menggukanan  variabel  persepsi  sanksi  pajak.  Objek  penelitian  yang  digunakan  adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan  yang  dikenai  beban  pajak  UMKM  / PPh Final Nomor 46 tahun 2013 yang ada di Kota Semarang.
Penelitian  ini  menjelaskan  pengaruh  variabel voluntary  compliance yaitu Tax Knowledge ,  persepsi  keadilan,  peluang  penggelapan  pajak  ( Tax  Evasion ),  serta  variabel forced compliance yaitu persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu 1 variabel dependen dan 4 variabel independen  yaitu tax knowledge (X1), persepsi keadilan (X2), persepsi peluang tax  evasion (X3),  persepsi  sanski pajak  (X4).  Sedangkan  variable  dependennya  yaitu tingkat  kepatuhan  pajak  UMKM  (Y).  Variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  dijelaskan dengan  menggunakan  analisis  regresi  logistik  biner.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis secara parsial pengaruh tax knowledge, persepsi keadilan,  persepsi peluang tax evasion dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan  semua  kewajiban  dan  hak  perpajakannya  (Nurmantu,  2003:148). Kepatuhan  biasanya  dilontarkan  dalam  hal  sejauh  mana  pembayar  pajak  mematuhi undang-undang  perpajakan.  Definisi  dan  ukuran  semacam  itu  terlalu  sederhana  untuk tujuan  kebijakan  praktis,  karena  administrasi  pajak  yang  sukses  sering  mengharuskan pembayar pajak untuk bekerja sama dengan sukarela melebihi dan melampaui minimum undang-undang dasar. Hal ini juga mengharuskan pembayar pajak untuk mematuhi tanpa memerlukan  pertanyaan  resmi,  pengingat  atau  ancaman  atau  penerapan  sanksi  hukum atau administratif (James, 2013 : 137).
Menurut  Kirchler  dalam  Geberegbe  (2015),  faktor  pendorong  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajibannya  dibagi  menjadi  dua  yaitu  faktor  paksaan  dan  faktor  sukarela. Faktor  paksaan “Forced Compliance” yaitu  faktor  yang  mampu  meningkatkan  persepsi masyarakat  terhadap  kekuatan  otoritas  pajak  untuk  memaksa  yang  bekaitan  dengan ekonomi. Sedangkan faktor sukarela “Voluntary Compliance” yaitu faktor yang berbicara mengenai  rasa  percaya  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  melaksanakan  system perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif dimana berkaitan dengan non-ekonomi/psikologi.  Kedua  faktor  tersebut  memiliki  cara  masing-masing  dalam berkontribusi meningkatkan kepatuhan pajak.

## METODE PENELITIAN
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMKM. Variabel ini  disimbolkan  dengan  huruf  Y.  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  menggunakan bentuk  biner  yang  memiliki  interval  0-1,  dimana  1  untuk  UMKM  yang  patuh  dalam membayar pajak secara material dan 0 untuk UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak  secara  material.  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala  guttman  yaitu dengan memberikan pilihan jawaban yang tegas “ya” atau “tidak” Variabel dependen ini merupakan  modifikasi  instrumen  penelitian  dari  Masruroh  (2013)  dimana  indikatornya

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
berdasarkan  teori  tentang  kepatuhan  pajak  administrative  oleh  Nurmantu  (2005)  yaitu memiliki  NPWP,  mengisi  SPT  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar  sesuai  prosedur,  tepat waktu  dalam  menyampaikan  SPT.  Kepatuhan  pajak  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib pajak  yang  membayar  pajak  serta  patuh  secara  material.  Sedangkan  untuk  variabel independennnya terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

## a. Variabel Voluntary Compliance

## 1.  Tax Knowladge (X1)
Pengetahuan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sebab  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Wallschutzky  (1993)  dalam  James  (2013)  bahwa Banyak  pembayar  pajak  mungkin  bersedia  untuk  mematuhi  sepenuhnya,  namun  tidak dapat  melakukannya  karena  mereka  tidak  sadar,  atau  tidak  mengerti,  kewajiban  penuh mereka.  Bahkan  jika  wajib  pajak  memahami  kewajiban  mereka,  mereka  mungkin  tidak tahu  bagaimana  cara  melakukannya  atau  mungkin  tidak  dapat  melakukannya  karena alasan  lain.Menurut  Harris  (1989)  dalam  Palil  (2011)  menjelaskan  bahwa  pengetahuan pajak dibagi menjadi dua aspek, yaitu pengetahuan melalui pendidikan umum atau formal diterima  sebagai  hal  yang  biasa  dan  pengetahuan  khusus  diarahkan  pada  kesempatan mungkin  untuk  menghindari  pajak.  Penilaian  pada  variabel  ini  dilakukan  dengan memberikan  kuesioner  kepada  responden  dengan  skala  ordinal.  Pertanyaan  dalam variable ini mengacu pada penelitian Nzioki (2014).
Variable  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert  5  point  yaitu  sangat  tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), kurang setuju (KS), setuju (S), sangat setuju (SS) dimana semakin  tinggi  angkanya  menunjukkan  semakin  baiknya  pengetahuan  dan  pemahaman msyarakat  tentang  perpajakan,  dan  sebaliknya.  Jika  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak  semakin  baik  maka  semakin  patuh  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya. Indikator  tax  knowledge  yaitu  pengetahuan  dan  pemahaman  tata  cara  penyampaian pendapatan  kena  pajak,  pengetahuan  dan  pamahaman  tentang  tata  cara  penyimpanan dokumen  yang  berkaitan  dengan  pendapatan  kena  pajak  setelah  penyerahan  SPT, pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  keharusan  membayar  pajak  pada  periode  waktu yang  telah  ditentukan,  pengetahuan  dan  pemahaman  pajak  tentang  kepemilikan  NPWP, pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pengecualian  pendapatan  dalam  menentukan penghasilan kena pajak.

## 2.  Persepsi Keadilan
Variabel  persepsi  keadilan  digunakan  untuk  mengetahui  pernafsiran  wajib  pajak bahwa  sistem  pembebanan  pajak  sudah  sesuai  dengan  kemampuan  dan  sesuai  dengan manfaat yang dirasakan setelah membayar pajak. Variable ini diukur menggunkan  skala likert 5 poin yang mengacu instrument penelitian Berutu (2013), dimana semakin tinggi angkanya  maka  semakin  baik  persepsi  wajib  pajak  terhadap  keadilan  perpajakan. Indikator  persepsi  keadilan  yaitu  keadilan  harus  menyeluruh  atas  sistem  perpajakan  dan distribusi  beban  pajak,  membayar  pajak  mampu  memajukan  kehidupan  wajib  pajak, peraturan pajak ditetapkan bukan hanya  untuk kepentingan satu pihak, tarif pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima wajib pajak, jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, manfaat yang dirasakan sesuai dengan biaya yang dibayarkan.

## 3.  Persepsi Peluang Tax Evasion
Pertanyaan  penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  Nzioki  (2014).  Variabel  ini menunjukkan  bahwa  peluang  penggelapan  pajak  memberikan  kesempatan  kepada  wajin pajak  untuk  melanggar  kewajiban  perpajakannya.  Dimana  semakin  besar  peluang penggelapan  pajak  meka  semakin  rendah  tinggi  tingkat  ketidakpatuhannya.  Sebaliknya semakin  kecil  peluang  penggelapan  pajak  maka  semakin  kecil  tingkat  ketidakpatuhan. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (ST), kurang setuju (KS), setuju (S), sangat setuju (SS). Indikator yang digunakan untuk  mengukur  variabel  peluang tax  evasion yaitu  peluang  yang  dirasa  wajib  pajak ketika  dokumen  pendukung  tidak  dikirim  kepada  otoritas  pajak  yang  kemudian memanipulasi  SPT,  peluang  yang  dirasa  wajib  pajak  terhadap  toleransi  pelanggaran, peluang  yang  dirasa  wajib  pajak terhadap  keterbatasan  kemampuan  otoritas  pajak untuk menyelidiki kebenaran laporan penghasilan wajib pajak.

## b.  Variabel Forced Compliance

## 4. Persepsi Sanksi pajak
Variabel sanksi pajak digunakan untuk mengetahui bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar  perpajakan  mampu  memberikan  efek  jera  bagi  wajib  pajak  sehingga diharapkan  dapat  memicu  kepatuhan  pajak.  Seperti  dalam  sebuah  teori  umum,  bahwa semakin  keras  sanksi  perpajakan  yang  dipersepsikan  oleh  wajib  pajak  maka  kepatuhan akan semakin tinggi (Fjelstad and Joseph, 2001:2068 dalam Sugiyono, 2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang memodifikasi instrument penelitian Masruroh  (2013)  dimana  indikatornya  yaitu  Sanksi  pidanan  yang  dikenakan  bagi pelanggar  aturan  pajak  cukup  berat,  sanksi  administrasi  yang  dikenakan  bagi  pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara sarana  mendidik  wajib  pajak,  sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada  pelanggarnya  tanpa toleransi, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.
Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive random  sampling berdasarkan rumus  Hosmer  Lameshow  dikarenakan  jumlah populasi  yang  tidak diketahui  dengan  pasti  atau  sangat  banyak.  Rumus  Hosmer Lameshow sebagai berikut :
Keterangan : Z = Tingkat kepercayaan sebesar 95% = 1,96

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
p = Proporsi subyek yang patuh pada penelitian sebelumnya 55,6% = 0,55 q = 1-p = 1-0,55 = 0,45
d = Tingkat presisi yang digunakan 10% = 0,1 n = Jumlah Sample
= 94,05 = 94
Berdasarkan rumus  Hosmer  Lameshow  maka n yang didapat adalah 94 atau 100 orang  sehingga  pada  penelitian  ini  dibutuhkan  sedikitnya  100  sampel.  Metode  ini menggunakan  kriteria-kriteria  khusus  yang  dimiliki  dalam  pengambilan  sampel  dan dilakukan  untuk  memeperoleh  sampel  yang  relevan.  Data  yang  dihasilkan  dari penyebaran  sampel  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  statistik deskriptif  dan  model  regresi  logistik  biner.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer.  Menurut  Dajan  (1991)  yang  dimaksud  dengan  data  sekunder  adalah  data  yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder merupakan data yang telah  dikumpulkan  dan  disediakan  oleh  instansi  yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat pengguna  data.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari literatur,  publikasi  ilmiah  yang  berkaitan dengan  kepatuhan  pajak  penghasilan  serta  dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, KPP, Kanwil DJP Jawa Tengah, dan BPS.  Data  primer  diperoleh  melalui  penyebaran  kuisioner  kepada  para  pelaku  UMKM yang ada di Kota Semarang.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  regresi  logistik  biner. Bentuk  model  estimasi  logit  yang  digunakan  untuk  menganalisis  Y  (Probabilitas responden patuh membayar pajak) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
= odd ratio dari  responden  untuk patuh
membayar pajak (1 jika patuh membayar pajak, 0 jika tidak patuh membayar pajak)
Keterangan:
= intercept X1 = Tax Knowledge
X2 = Persepsi Keadilan X3 = Persepsi Peluang Tax Evasion X4 = Persepsi Sanksi Perpajakan = Errorterm = Slope

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Sampel Penelitian
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  UMKM  di  wilayah  Kota  Semarang yang  sudah  masuk  ke  dalam  kategori  wajib  pajak  baik  yang  membayar  pajak  maupun yang tidak membayar pajak. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner  kepada  para  pelaku  UMKM  sebagai  responden.  Penyebaran  kuesioner dilakukan  dengan  cara  mendatangi  responden  secara  langsung  baik  diisi  langsung maupun menunggu beberapa waktu. Sedangkan bagi responden  yang mengisi kuesioner secara  langsung  disertai  dengan  melakukan  wawancara  berupa  alasan  dan  argument terkait pajak UMKM. Dari 115 kueioner yang disebar sebanyak 101 (88 %) yang kembali dan dapat diolah.
Karakteristik demografi dalam penelitian ini berupa usia, tingkat kepatuhan pajak, dan jenis kelamin. Sebagian besar responden yang patuh pajak berjenis kelamin laki-laki berusia 20-30 tahun dengan tingkat pendidikan sarjana. Responden berjenis kelamin laki- laki  serta  berusia  produktif  memiliki  ruang  gerak  yang  tidak  terbatas  sehingga  lebih banyak beraktivitas dan produktif. Sedangkan pada tingkat pendidikan sarjana cenderung lebih memiliki bekal pengetahuan perpajakan yang lebih banyak. Selain itu karakteristik kepatuhan pajak dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 4.15

## Karakteristik Kepatuhan Pajak Responden
Nomor  Indikator Kepatuhan Responden  Responden  Total  Persentase Pajak Patuh Tidak Kepatuhan Patuh Pajak (%) 1 Kepemilikan NPWP 40 18 58 39,6 2 Mengisi SPT sesuai 41 7 48 40,6 prosedur 3 Menyampaikan SPT 37 3 40 36,6 tepat waktu Rata-rata total 39 9 48 38,93%
Sumber : Data primer diolah, 2018
Penelitian  ini  menemukan  beberapa  UMKM  memiliki  NPWP  karena  digunakan untuk  mempermudah  urusan  usahanya  seperti  syarat  administrasi  pendirian  usaha, permohonan  kredit  pada  bank,  kerjasama  usaha,  hingga  ekspansi  usaha  ke  luar  negeri. Alasan  lain  UMKM  memiliki  NPWP  adalah  sekedar  memenuhi  persyaratan  untuk mendapatkan  pelayanan  umum  (seperti  pembuatan  paspor)  serta  untuk  memenuhi persyaratan  pegawai  pada  suatu  instansi.  Sedangkan  bagi  pelaku  UMKM  yang  tidak memiliki NPWP karena merasa tidak begitu penting, tidak mengerti prosedur pembuatan

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
NPWP,  serta  belum  mengerti  fungsi  atau  manfaat  dalam  pembuatan  NPWP  serta memiliki  persepsi  bahwa  kepemilikan  NPWP  hanya  diperuntukkan  bagi  usaha-usaha besar saja.
Selain  kepemilikan  NPWP,  mengisi  SPT  dengan  lengkap,  benar  dan  jelas  sesuai prosedur  merupakan  suatu  bentuk  kepatuhan  pajak  yang  bersifat  material.  Namun  dapat diketahui  bahwa  jumlah  responden  yang  tidak  mengisi  SPT  dengan  lengkap,  benar  dan jelas sesuai prosedur cukup besar yaitu sebanyak 53 unit dari total responden. Banyaknya UMKM  yang  tidak  mengisi  SPT  secara  lengkap  dan  benar  sesuai  prosedeur  disebabkan ketidakpahaman  responden  terhadap  prosedur  yang  ada  dan  sebagian  yang  lainnya memang bertujuan untuk memanipulasi data agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit.
Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penentu kepatuhan  pajak.  UMKM  yang  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  menunjukkan antusiasme dan prioritas Pelaku UMKM terhadap perpajakan Indonesia khususnya pajak UMKM.  UMKM  yang  menyampaikan  SPT  tepat  waktu  bertujuan  untuk  menghindari pengenaan  denda  serta  perasaan  tenang  karena  sudah  melakukan  kewajiban  perpajakan. Sedangkan  UMKM  yang  tidak  tepat  waktu  menyampaikan  pajak  beralasan  karena kesibukan dalam berusaha sehingga membayar pajak ketika ingat dan sempat saja, tidak mengerti  tentang  batas  akhir  penyampaian  SPT,  serta  merasa  tidak  perlu  tepat  waktu asalkan sudah memiliki kemauan untuk membayar pajak.

## 2. Hasil Analisis Regresi Logistik
Analisi  regresi  logistik  biner  merupakan  analisis  yang  menjelaskan  efek  dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan variabel bebas bertipe kualitatif maupun kuantitatif  dan  variabel  terikat  memiliki  tipe  data  berupa  dikotom  maupun  polikotom. Penelitian  ini  menggukan  data  dikotom  yaitu  variabel  dependennya  bernilai  1  atau  0. Model  logit  digunakan  untuk  menganalisis  probabilitas  terjadinya  suatu  peristiwa  pada interval 0-1 (Kuncoro, 2001). Interpretasi Koefisien dari model logistik biner dapat dilihat dari tanda koefisiennya untuk mengetetahui pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti dengan  asumsi  semua  model  konstan  atau  tidak  berubah  ( ceteris  paribus ).  Dalam melakukan interpretasi pada model logistik biner lebih akurat apabila menggunakan odss ratio . Nilai odss ratio mencerminkan peluang pengaruh dari masing-masing variabel.
Tabel 4. Variables in the Equation B Sig. Exp(B) 95% C.I.for (Koefis (P – Odds EXP(B) ien) S.E. Wald Df Value)  Ratio Lower  Upper Step TK .272 .068  16.072 1 .000 1.313 1.149 1.500 1 a PK .138 .069 4.030 1 .045 1.148 1.003 1.314 TE -.022 .102 .046 1 .830 .978 .800 1.195 PSP .063 .086 .536 1 .464 1.065 .900 1.260 Constan -9.100 2.108  18.634 1 .000 .000
t

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
N 101 LR chi2 47,21 Pseudo R 2 0,434
Sumber : Hasil Ouput SPSS, 2018
Keterangan (*) signifikan pada alfa 5%
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  persepsi  sanksi  pajak  yang merupakan forced  compliance tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak UMKM  di  Kota Semarang.  Sedangkan  terdapat  2  variabel voluntary  compliance yang berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak  UMKM  di  Kota  Semarang  yaitu tax knowledge dan  persepsi  keadilan,  sedangkan  untuk  persepsi  peluang  tax  evasion  tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang.
Adanya  pengaruh tax  knowledge terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak  memperkuat hasil  penelitian  Nzioki  dan  Peter  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa tax  knowledge memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dimana semakin tinggi tax knowledge wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Seseorang yang memiliki  pengetahuan  pajak  yang  baik  akan  lebih  mudah  memahami  prosedur  maupun fungsi  perpajakan.  Berdasarkan  studi  lapangan  seseorang  yang  tidak  membayar  pajak beralasan karena merasa tidak memahami tujuan dan manfaat membayar pajak serta tata cara  membayar  pajak  yang  benar  dimana  merasa  prosedur  perpajakan  terlalu  berbelit- belit. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menciptakan strategi pengedukasian perpajakan  yang  efektif  dan  efisien  guna  menciptakan  iklim  kepatuhan  pajak  yang kondusif.
Variabel  persepsi  keadilan  memiliki  pengaruh  positif  siginfikan  terhadap kepatuhan  membayar  pajak.  Berdasarkan  data  lapangan  menunjukkan  sebgian  besar responden  (>50%)  berpendapat  bahwa  sistem  perpajakan  di  Indonesia  khususnya  pada pajak  UMKM  dirasakan  belum  belum  adil.  Sebagaian  masyarakat  berpendapat  bahwa kebijakan  tarif  pajak  yang  ditetapkan  sangat  memberatkan.  Selain  itu  mereka  merasa bahwa  tarif  pajak  UMKM  belum  dibebankan  kepada  semua  pelaku  UMKM  secara menyeluruh  serta  tidak  mempertimbangkan  secara  lebih  detail  kondisi  masing-masing UMKM  dengan  membebankan  pajak  yang  didasarkan  pada  perhitungan  omset  bukan penghasilan  bersih.  Dimana  besarnya  omset  terkadang  bagi  sebagian  UMKM  belum mewakili  balik  modal  dan  keuntungan  jika  dikurangi  dengan  biaya-biaya  usaha  dan kebutuhan  sehari-hari.  Kasus  tersebut  memperkuat  teori  James  (2014)  dimana  suatu system pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang  diterima,  sesuai  dengan  prinsip abily  to  pay ,  serta  sesuai  dengan  kekayaan  wajib pajak.  Apabila  sistem  pajak  tidak  sesuai  dengan  kriteria  keadilan  maka  persepsi  wajib pajak akan buruk yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel  persepsi  peluang tax  evasion tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak.  Hasil  Penelitian  ini  memperkuat  hasil  penelitian  Nzioki  dan  Peter  (2014)  yang menunjukkan bahwa variabel persepsi peluang tax evasion tidak berpengaruh signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak.  Dimana  pengusaha  kecil  sebagian  besar  cenderung

## JDEP

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
menghindari tax  evasion dalam  jumlah  yang  lebih  besar  sementara  untuk  jumlah  pajak yang lebih sedikit wajib pajak cenderung melakukann tax evasion dengan alasan jumlah pajak yang lebih besar kemungkinan untuk diteliti dokumen perpajakannya oleh petugas pajak  lebih  besar.  Sedangkan  berdasarkan  studi  lapangan,  penelitian  ini  mendapatkan hasil  bahwa  responden  cenderung  tidak  melakukan tax  evasion meskipun  terdapat peluang karena persepsi mereka terhadap peluang tax evasion tidak bervariasi meskipun tingkat kepatuhannya berbeda-beda.
Selain itu, persepsi sanksi pajak juga tidak berpeluang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Mohdali (2014) dimana  ancaman  hukuman  berupa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  pajak  sukarela  melainkan  memberikan  dampak  terhadap  sikap  penghindaran pajak.  Ancaman  hukuman  kurang  efektif  dalam  mendorong  individu  untuk  mematuhi undang-undang  pajak  tetapi  lebih  cenderung  meningkatkan  ketidakpatuhan  mereka ketika  ancaman  hukuman  adalah  dipekerjakan  sebagai  salah  satu  alat  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Kesediaan  mereka  untuk  mematuhi  akan  memburuk karena mereka sedang terancam untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan.
Berdasarkan  studi  lapangan  sebagian  besar  responden  tidak  setuju  untuk diberikan  sanksi  karena  sangat  memberatkan  dimana  seharusnya  pajak  diabayar  secara sukarela.  Bagi  responden  yang  membayar  pajak  namun  tidak  sesuai  dengan  peraturan undang-undang  perpajakan  berpendapat  bahwa  adanya  sanksi  akan  memberatkan  wajib pajak  dan menurunkan  niat  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Begitu  pula  bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak justru semakin enggan untuk membayar pajak apabila dikenai  sanksi.  Hal  tersebut  berlaku  bagi  UMKM,  namun  mereka  berpendapat  bahwa seharusnya  sanksi  diberikan  kepada  pengusaha  besar  bukan  pengusaha  kecil.  Selain  itu sanksi  yang  berat  seharusnya  dijatuhkan  kepada  pelanggar  pajak  dengan  jumlah  besar sedangkan  pelanggar  pajak  dengan  jumlah  kecil  sebisa  mungkin  dapat  dinegosiasikan atau  bahkan  bisa  dihapuskan.  Sebagian  lainnya  beranggapan  bahwa  sanksi  pajak  tidak akan  merata  dan  tepat  sasaran  melihat  besarnya  jumlah  UMKM  di  Kota  Semarang sedangkan  petugas  pajak  memiliki  keterbatasan  kemampuan  untuk  memberikan  sanksi yang adil dan tepat sasaran kepada seluruh UMKM yang melakukan pelanggaran pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  suatu  permasalahan melalui  pengujian  model  regresi  logistik  biner,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa faktor-faktor  yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM terdiri dari dua faktor sukarela atau voluntary compliance yaitu variabel tax knowledge dan persepsi keadilan.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  tidak  signifikan  mempengaruhi  kepatuhan pajak UMKM  di  Kota  Semarang  terdiri  dari  1  faktor voluntary  compliance yaitu  variabel persepsi peluang tax evasion dan faktor forced compliance yaitu variabel persepsi sanksi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Berutu,  Anggraeni  Dian.  2013.  Persepsi  Keadilan  Pajak  terhadap  Perilaku  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Skripsi . Universitas Diponegoro. Dajan, Anto. 1991. Pengantar Metode Statistik . Jakarta : LP3SE.

## JDEP
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Gadi,  Munyenwali.  2015.  Factor  Affecting  Tax  Compliance  in  Rwanda  An  Empirical Analysis.  Researchgate. Researchjpurnali’s  Journal  of  Economics .  Vol.  3 Number 4, October. ISSN 2347-8233
Gberegbe et. al. 2015. Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance in Ken Saro-Wiwa Polytechnic, Bori. IOSR Journals of Economics and Finance . E-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 6, Issue 6. Ver  I (Nov.  – Dec. 2015), PP 01-11
James, Simon dan Christopher Nobes. 2013. The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice . 13 th Edition. Fiscal Publication. Kuncoro, Mudrajad. 2001. Metode Penelitian Kuantitatif, UPP STIM. YKPN Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan . Yogyakarta: Andi Offset.
Masruroh, Siti. 2013. “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Skripsi . Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Mohdali, Raihana et. al. 2014. “The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and  Non-Compliance  Attitudes  in  Malaysia”.  Elsevier  Ltd:  International Conference on Accounting Studies. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11079.
Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan . Jakarta: Granit.
Nzioki, Muoki Paul. 2014. “Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector : A case of Real Estate Owners in Nakuru Town, Kenya”. IISTE: Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 5, No.11. ISSN 2222-2847
Palil, Rizal Mohd. 2011. Factor Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. Researchgate. Researchjpurnali’s Journal of Economics . Vol. 5 Number 33, December 21.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta