## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH BENCANA INDUSTRI DI KOTA CILEGON
Erlis Karnesih, Lia Fitrianingrum
lia_tejo@yahoo.co.id
Pasca Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
Abstract : Cilegon is the first industrial City in West Java,   industries in Cilegon have made it be a city of high activity. Industrialization on the one hand a positive impact, as it  can  grow  the  economy  and  revenue.  But  on  one  hand  the  industry  also  holds  the potential  disasters  that  can  threaten  the  safety  and  public  health  and  damage  the environment  or  ecosystem.  So  that  the  industry  does  not  become  a  threat  to  the  local community and environment industry, there should be an attempt to prevent it. Cilegon government as a policy makers in the region has a major role in managing the industry, so that the industry does not pose a threat and disaster but give the value of benefits and positive  impact  on  society,  nature  is  also  the  government.  The  government's  role  in preventing  disaster  is  already  regulated  in  Law  No.  24  of  2007.  Where  local governments are given the authority to establish a disaster management policy, creation of  development  plans  that  incorporate  elements  of  disaster  management  policy, implementation of policy cooperation in disaster management with provincial and / or district / other cities, regulating the use of technology as a potential source of threat or hazard in the region, mastery prevention policy formulation and the depletion of natural resources that exceed the capacity of nature on its territory.
Keywords: Industrialization, Disaster,  Role of Local Government

## PENDAHULUAN
Keberadaan  industri  tak  mungkin dihindari  pada  saat  sekarang,  karena keberadaan industri pada suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut,namun  industri  juga  beresiko menyebabkan terjadinya bencana yang bisa menyengsarakan masyarakat. Koesoemadinata dalam acara bedah buku “ Bencana Industri : Relasi Negara, Perusahaan  Dan  Masyarakat  Sipil”  di Galeri  Cipta  III  Taman  Ismail  Marjuki menjelaskan bahwa masyarakat tak mungkin  lagi  hidup  tanpa  keberadaan industri,  namun  pemerintah  juga  dituntut untuk  memperhatikan  persoalan  sosial budaya  masyarakat  setempat  jika  di  suatu daerah didirikan perindustrian.
Bencana akibat kegagalan teknologi pada industri selain akan
menyebabkan  korban  jiwa,  sarana  dan prasarana industri itu sendiri, juga mengorbankan  dan  merugikan  masyarakat yang  bertempat  tinggal  di  lingkungan industri tersebut. Menurut ILO setiap tahun terjadi  1,1  juta  kematian  yang  disebabkan penyakit  atau  kecelakaan  akibat  hubungan pekerjaan.  300.000  kematian  terjadi  dari 250  juta  kecelakaan,  sisanya  adalah kematian  karena  penyakit  akibat  hubungan pekerjaan,  dimana  diperkirakan  terdapat 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan.
Dua bencana industri telah membuat  dunia  terhenyak,  berduka  dan sekaligus khawatir akan dampak yang akan ditimbulkannya.  Pertama,  bencana  industri 3  Desember  1984  meledaknya  pabrik methyl  isocyyanate  (MIC)  bahan  baku peptisida di Bhopal India. Korban mencapai 50.000  –  100.000,  kematian  sekitar  2000- 2500 orang. Bencana Industri Kedua terjadi pada  26  April  1986,  meledaknya  reactor nuklir di Chernobil, menyebabkan 30 tewas seketika, akibat sampah nuklir ribuan orang terkena dampak dan akan meninggal karena kanker ( https://bempolnes.wordpress.com ).
Satu  bencana  industri  yang  tak kalah  besar  dampaknya  dan  memakan banyak  korban  juga  terjadi  di  Indonesia. Bencana itu adalah keluarnya lumpur panas akibat  aktivitas  eksplorasi  gas    yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. di Porong  Sidoarjo  Jawa  Timur  pada  29  Mei
2006. Bencana ini mengakibatkan tergenangnya  area  pertanian,  perumahan dan industri di 16 Desa dari tiga kecamatan disekitarnya,  yaitu  kecamatan  Porong, Jabon  dan  Tanggulangin.  Bencana  lumpur lapindo  ini  menyebabkan  lebih  dari  8200 jiwa dievakuasi dan lebih dari 25 ribu jiwa harus  mengungsi,  sekitar  10.000    rumah tenggelam,  belum  lagi  ternak  dan  infra struktur yang rusak. Kondisi ini menunjukkan  bahwa  bencana  industri memiliki  dampak  yang  sangat  luas  dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
Selain  bencana  lumpur  Lapindo, terdapat  beberapa  kecelakaan  industri  yang juga  menimbulkan  kerugian,  baik  berupa korban  manusia,  alat-alat  dan  bangunan ataupun  kerusakan  lingkungan.  Kecelakaan industri yang telah terjadi di tahun 2013 dan 2014  terdapat  15  kasus,  diantaranya  adalah sebagai berikut :
Data Kecelakaan Industri No  Bencana Lokasi Waktu Kerugian, korban Kronologis Kejadian 1. Kecelakaan industri Kec. Batu Aji,  Batam  , Kep. Riau 29 - 2014 1 unit tongkang,  1 MD, 4 LB Tongkang meledak diduga kesalahan prosedur 2. Jembatan Runtuh Samarinda, Kalimantan Timur 9 -6- 2014 Masih diidentifikas i Jembatan runtuh akibat eksavator berukuran 320 menyeberang jembatan, jembatan tidak kuat menopang 3. Kecelakaan Industri PT. Firma Abadi, Samarinda, Kalimantan Timur 3-6-2014 7 orang MD, 5 orang dalam pencarian, 72  LB,  15 unit  ruko  3 lantai  rusak berat Konstruksi  bangunan lemah 4. Kecelakaan industri Sepinggan Balikpapan Kaltim 06-10-2013 3 orang luka bakar Gas  dan  api  keluar ketika  sdg  melakukan pengeboran tanah untuk mencari air bersih 5 Kecelakaan industri Magetan Jawa Timur 15-9-2013 4 MD , 3 LB  Ketel  uapa  meledak disebabkan oleh kesalahan operator dalam mengatur suhu 6. Kecelakaan industri PT. Smelting Gresik, Gresik  Jawa Timur 9-7-2013 124  terkena racun gas SO2 Bocornya  Gas  SO2 milik pabrik pengelolaan tembaga 7 Gagal Teknologi Pangkalpina ng,  Bangka Belitung 14-5-2013 3 luka bakar Ledakan disebuah pabrik kerupuk, ledakan  berasal  dari oven yang terlalu panas atau over head
Sumber  :  BNPB    diunduh  dari https://bempolnes.wordpress.com pada  25  November 2014
Sekecil  apapun  bencana  yang  disebabkan oleh industri tentunya tidak diinginkan oleh pihak  manapun,  baik  itu  perusahaan, karyawan , masyarakat maupun pemerintah. Karena  bencana  industri    membawa kerugian yang cukup besar bagi perusahaan,  karyawan  atau  masyarakat sekitar.
Kota  Cilegon  dikenal  sebagai  Kota Industri.  Keberadaan  Industri  di  Kota
Cilegon diawali dengan berdirinya perusahaan  baja  pertama  PT.  Krakatau Steel  diawal  tahun  70-an.  Industri  Baja  di Kota  Cilegon  diikuti  oleh  industri-industri lain.  Letaknya  yang  strategis  karena  dekat dengan  ibukota  negara,  dan  berada  di  bibir pantai,  membuat  industri  di  kota  Cilegon terus  berkembang,  terutama  industri  kimia. Luas  kawasan  industri  di  Kota  Cilegon mencapai  892  Ha,  yang  terbagi  dalam  3 zona  kawasan,  yaitu  :  Zona  Ciwandan, Zona  Kawasan  Industri  Cilegon  dan  Zona Merak.
Perbedaan industri di Kota Cilegon dengan  kota  lain,  seperti  Kota  Tangerang, Kota Bekasi dan daerah industri lain adalah pada  jenis  industrinya.  Industri  di  Cilegon lebih  didominasi  oleh  industri  kimia    dan berteknologi tinggi milik perusahaan asing. Berdasarkan  data  dari  BPTPM  Kota Cilegon pada November 2014 terdapat 124 industri  PMA  dengan  jumlah  investasi sebesar 68,29 trilyun dan 45 PMDN dengan total  investasi  sebesar  17,67  trilyun.
Industri kimia adalah industri yang memiliki  resiko  bencana  sangat  tinggi, karena  kecelakaan  pada  industri  kimia dapat menjadi bencana besar bagi masyarakat  Cilegon.  Potensi  Bahaya  dari aktivitas  industri  kimia  antara  lain  pada bongkar muat B3 di terminal Kimia khusus dan transortasi B3, penyimpanan/penimbunan  B3,pada  saat proses  produksi,  keberadaan  peralatan dengan komponen radioaktif dan penempatan  Pipa  Interkoneksi  antar  pabrik yang  berisi  B3.Apabila  terjadi  kegagalan teknologi  pada  aktifitas  tersebut,  dapat menimbulkan kebocoran yang dapat menjadi bencana industri.
Bencana  yang  disebabkan  industri kimia  seperti  yang  terjadi  di  Chernobil Rusia  dan  Bhopal  India,  tidak  hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada  kesehatan  untuk  jangka  waktu  yang panjang. Oleh karenanya, pemerintah pusat, pemerintah  daerah  Kota  Cilegon,  selaku pengampu kebijakan dan pelaksana pengawasan, hendaknya dapat mengantisipasi kemungkinan bencana industri  di  Kota  Cilegon.  Memang  di  Kota Cilegon  belum  pernah  terjadi  kecelakaan industri  yang  besar,  tetapi  walaupun demikian  pemerintah  Kota  Cilegon  harus selalu  mewaspadai  kemungkinan  bencana industri yang akan terjadi. Pada saat ini saja polusi  udara  yang  terjadi  di  Kota  Cilegon berdasarkan  hasil  penelitian  dari  10  jenis
penyakit  di  Kota  Cilegon,  penyakit  Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) adalah peringkat pertama, dengan jumlah pasien di tahun 2010 mencapai 83.099 dan menempati urutan terbesar dari 8 kabupaten/kota  di  Provinsi  Banten  (Ardina Dwiyani http://ardinadwiyaniinayah.blogspot.com/2 012/05/pengaruh-banyaknya-industri-di- kota.html diakses pada 22 November 2014).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  potensi bencana  industri  di  Kota  Cilegon  sangat besar  dan  berbahaya,  oleh  karena  itu  perlu keseriusan Pemerintah Daerah dalam menangani ini.
Bencana  industri  selain  terjadi karena  kegagalan  teknologi,  dapat  juga terjadi sebagai dampak ikutan dari bencana alam,  misalkan  karena  gempa  bumi.  Kota Cilegon  merupakan  salah  satu  daerah  yang rawan bencana, karena selain karena lokasi dekat  dengan  gunung  api  “Krakatau”  yang pernah  meletus  dengan  dahsyat  pada  tahun 1883 ternyata pada saat ini masih aktif, juga karena dalam Selat Sunda, terdapat lempengan  yang  berpotensi  gempa  bumi. Gempa  bumi  dan  Tsunami  adalah  potensi bencana  yang  kemungkinan  besar  akan terjadi di Cilegon. Apabila itu terjadi, dapat kita  bayangkan  seberapa  besar  korban  dan kerusakan  yang  akan  terjadi,  karena sebagian  industri  kimia  berada  di  bibir pantai sepanjang Kota Cilegon. Oleh karena itu  Pemerintah  Daerah  Kota  Cilegon  harus
melakukan  berbagai  upaya  yang  bersifat komprehensif  untuk  mengurangi  resiko bencana  tersebut.  Salah  satu  upaya  untuk mengurangi  resiko  bencana  adalah  dengan melakukan  upay-upaya  pencegahan  untuk meminimalisir terjadinya kegagalan
teknologi.
Berdasarkan latar belakang , perumusan masalahnya adalah : Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah bencana industri di Kota Cilegon ?

## PEMBAHASAN

## Bencana dan Bencana Industri
Pengertian Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
“  Bencana  adalah  peristiwa  atau rangkaian  peristiwa  yang  mengancam dan  mengganggu kehidupan  dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam dan/atau  faktor  nonalam  maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian  harta  benda,  dan  dampak psikologis.
Berdasarkan pengertian diatas, maka secara garis besar bencana dibedakan 3 macam  :
1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan  oleh  peristiwa  atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan  oleh  alam  antara  lain
berupa  gempa  bumi,  tsunami, gunungmeletus,  banjir,  kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana  nonalam  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau  rangkaian  peristiwa  nonalam yang  antara  lain  berupa  gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana  sosial  adalah  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa atau  serangkaian  peristiwa  yang diakibatkan  oleh  manusia  yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Bencana  oleh  UNISDR  didefinisikan sebagai  suatu  gangguan  serius  terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga  menyebabkan  kerugian  yang meluas  pada  kehidupan  manusia  dari segi  materi,  ekonomi  atau  lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat  yang  bersangkutan  untuk
mengatasi dengan menggunakan sumberdaya  mereka  sendiri  (UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction  2009).  Bencana  merupakan hasil  dari  kombinasi:  pengaruh  bahaya (hazard), kondisi kerentanan
(vulnerability)  pada  saat  ini,  kurangnya
kapasitas maupun langkah-langkah untuk mengurangi atau  mengatasi potensi  dampak  negative  ( Gusti  Ayu  E. Hartati, 2012 diunduh dari
http://gustiayuendanghartanti.blogspot.co m/2012/04/tugas-dasar-k3-kesehatan-
dan.html pada  23 November 2014)
Menurut UN  International  Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR,2002),  terdapat  dua  jenis utama  bencana  yaitu  bencana  alam  dan bencana teknologi. Bencana alam terdiri dari tiga:
1.Bencana hydro-meteorological berupa  banjir,  topan,  banjir bandang,  kekeringan  dan  tanah longsor.
2.  Bencana  geophysical  berupa gempa,  tsunami,  dan  aktifitas vulkanik
3.  Bencana  biological berupa epidemi,  penyakit  tanaman  dan
hewan.
Bencana  teknologi  terbagi  menjadi  tiga grup yaitu:
1.  Kecelakaan industri berupa
kebocoran  zat  kimia,  kerusakan infrastruktur  industri,  kebocoran gas, keracunan dan radiasi.
2.  Kecelakaan  transportasi  berupa kecelakaan udara, rail, jalan dan transportasi air.
3.  Kecelakaan miscellaneous
berupa  struktur  domestic  atau
struktur nonindustrial,ledakan
dan kebakaran
Berdasarkan jumlah korbannya, bencana industri dibagi menjadi tiga macam, yaitu
1. Jika jumlah korban < 20
orang disebut bencana industri berskala kecil
2. Jika jumlah korban 20-50
orang adalah bencana
industri skala menengah dan
3. Jika jumlah korban  > 50
termasuk bencana industry skala berat.
Kegagalan Teknologi dan Bencana

## Industri
Kegagalan  Teknologi  adalah  kejadian bencana  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan  manusia  dalam  penggunaan teknologi atau industri (BPBD Kota Serang,
2014 diunduh dari
http://bpbdserang01.page4.me/75.html) .
Penyebab terjadinya kegagalan
teknologi
1. Kebakaran
2. Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik/teknologi 3. Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi 4. Kerusakan komponen
5. Kebocoran reaktor nuklir
6. Kecelakaan  transportasi  (darat, laut, udara)
7. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan
8. Dampak  ikutan  dari  bencana alam  (gempa  bumi,  banjir,  dan sebagainya Kegagalan teknologi dapat
menyebabkan  pencemaran  (udara,  air dan  tanah),  korban  jiwa,  kerusakan bangunan,  dan  kerusakan  lainnya. Bencana  Kegagalan  teknologi  pada skala yang besar akan dapat
mengancam  kestabilan  ekologi  secara global.
Penyebab  kecelakaan  industri  antara lain :
1. Mesin
2. Alat angkut
3. Bejana  tekan/boiler,  instalasi listrik
4. Bahan kimia/radiasi
5. Lingkungan kerja Lima  penyebab  diatas  tentunya  dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan
pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap aktivitas  perusahaan-perusahaan  yang bergerak  di  sector  industri,  terutama perusahaan kimia.

## Peran  Pemerintah  Dalam  Mencegah
Bencana Industri

## Manajemen Bencana
Bencana  adalah  kejadian  yang dipastikan  akan  menimbulkan  korban dan  kerugian  bagi  semua  komponen yang  berada  di  wilayah  bencana tersebut.  Oleh karena itu bencana harus
ditangani dengan melakukan manajemen bencana. Manajemen
bencana telah ada`sejak tahun 3200 SM, pada  saat  itu  manajemen  bencana terbatas  pada  program  tunggal  untuk menangani  satu  bencana.  Program tersebut  diorganisasikan  dan  dipahami untuk  mengurangi  penderitaan  dan kerusakan  untuk  membangun  kembali lingkungannya (Kusumasari, 2014:19).
Manajemen  bencana  pada  saat oleh  Shaluf  (2008)  dalam  Kusumasari (2014:19-20) didefinisikan sebagai :
“ istilah kolektif yang mencakup
semua asppek perencanaan untuk merespon bencana , termasuk kegiatan-kegiatan sebelum  bencana  dan  setelah bencana  yang  mungkin  juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi bencana. Manajemen  bencana  meliputi rencana, struktur serta pengaturan  yang  dibuat  dengan melibatkan usaha dari pemerintah,  sukarelawan  dan pihak-pihak  swasta  dengan  cara yang terkoordinasi
dan komprehensif  untuk  merespon seluruh  kebutuhan  darurat.  Oleh karena  itu  manajemen  bencana terdiri  dari  semua  perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi  sumber  daya  yang dibutuhkan  untuk  menangani semua  fase  bencana  sebagai peristiwa alam yang unik”.
Berdasarkan  pengertian  diatas, maka manajemen bencana adalah tanggung  jawab  pemerintah,  karena dalam  manajemen  bencana  terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan  mobilisasi  sumber  daya  yang
merupakan  fungsi  dari  pemerintah daerah.
Bagaimana  manajemen  bencana dijalan  kan  oleh  pemerintah  sejalan dengan  peranya.  Peran  dapat  dikatakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi yang  dijalankan  oleh  seseorang,  badan ataupun  lembaga,  peran  pemerintah dapat  dilihat  dari  kewenangan  yang dimilikinya. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara  pemerintahan,    dalam UU Nomor 32 memiliki kewenangan : 1.    perencanaan  dan  pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang ( Widjaja,2005:166) Kedua kewenangan tersebut didalamnya termasuk dalam perencanaan dan
pengendalian  pembangunan  industri. Dengan kewenangan tersebut pemerintah  daerah  dapat  membuat berbagai  regulasi  untuk  mencegah
dampak negatif industri dengan membuat  rencana  dan  pengendalian pembangunan  industri  dan  rencana  tata ruang.
Peran  pemerintah  dalam  mencegah bencana sudah diatur dalam UU Nomor 24  Tahun  2007.  Dimana  pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk:
1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan
bencana adalah  serangkaian  upaya  yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang  berisiko  timbulnya  bencana,  kegiatan pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan rehabilitasi.
Salah satu kegiatan penanggulangan adalah
kegiatan pencegahan  bencana,  pencegahan  bencana ini  tidak  hanya  bencana  alam  tetapi seharusnya  juga  bencana  yang  disebabkan oleh  industri-  industri  yang  beroperasi  di wilayah  daerahnya.  Upaya  yang  dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah bencana industri, antara lain :
a. Melakukan
perencanaan dan pengendalian pembangunan industri. Pemerintah daerah harus merencanakan pembangunan  industri  di  wilayahnya akan  di  arahkan  ke  sector  mana. Apakah industri berat dengan teknologi tinggi, ataukah industri dengan teknologi rendah yang menyerap banyak  tenaga  kerja.  Karena  jenis industri  yang  dikembangkan  akan berdampak  pada  bencana  industri  yang akan ditimbulkan oleh industri tersebut. Industri  kimia  dengan  teknologi  tinggi memiliki  resiko  bencana  industri  yang berbeda  dengan  bencana  industri  pada industri bahan makanan seperti perusahaan  terigu.  Ancaman  bencana
pada  teknologi  kimia  sangat  berbahaya dan  berdampak  lama.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  harus  lebih  selektif dan  ketat  dalam  menerima  investasi pada  industri  kimia.  Pemberian  izin untuk membangun industri harus didasarkan  pada  ketentuan  teknis  dan persyaratan  teknis  yang  ditetapkan pemerintah. Seperti ijin amdal, memenuhi persyaratan dalam pengelolaan limbah B3, adanya
standarisasi  atas  alat  yang  digunakan dan lokasi yang jauh dari ppemukiman. Pengendalian industri yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  daerah adalah dengan membatasi  jumlah investasi  pada  sektor  industri,  atau bahkan  menghentikan  pembangunan industri, misalnya industri kimia dengan  mempertimbangkan  dampak polusi  air,  udara  yang  ditimbulkannya, karena  semakin  terbatasnya  lahan industri.  Karena  apabila  industri  tidak dikendalikan,  maka  akan  semakin banyak  lahan-lahan  produktif  yang akan dijadikan lahan industri, selain itu, industri  juga  akan  semakin  dekat dengan  pemukiman  penduduk.  Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  melalui Rencana  Strategisnya  sebaiknya  tidak mengandalkan  lagi  sektor  industri sebagai sasaran pembangunan. Begitupula dalam membuat perencanaan,
pemanfaatan dan
pengawasan  tata  ruang,  pemerintah daerah  harus  menata  kawasan  mana saja yang diperbolehkan untuk membangun industri. Penataan kawasan industri  juga  harus  disesuaikan  dengan jenis  industrinya.  Hak  ini  untuk mencegah  dampak  yang  besar  pada masyarakat  apabila  terjadi  kecelakaan pada industri atau bencana industri.
2. Pembuatan  perencanaan  pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana,pelaksanaan  kebijakan  kerja sama  dalam  penanggulangan  bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain. Wilayah Kota Cilegon ini berdampingan dengan wilayah
kabupaten  Serang,  begitupun  dengan kawasan  industrinya.  Kawasan  industri Cilegon  membentang  dari  Ciwandan sampai  Merak,  sementara  itu  disebelah utara kota Cilegon membentang kawasan  industri  Bojonegara  yang berada di bawah kewenangan Kabupaten  Serang.  Dampak  bencana industri  yang  ditimbulkan  oleh  industri di  Anyer  dan  Bojonegara,  akan  lebih besar  terhadap  masyarakat  di  wilayah otonomi  Kota  Cilegon,  dibandingkan kota  Serang.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  kerjasama  pemerintah  daerah Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang dalam merencanakan dan
mengendalikan  pembangunan  industri. Jangan  sampai  pemerintah  kabupaten Serang  terus-menerus  memberikan  ijin investasi  untuk  pembangunan  industri kimia,  sementara  lokasinya  semakin mendekati kawasan pemukiman penduduk  kota  Cilegon.  Sehingga kabupaten Serang diuntungkan dan kota
Cilegon  dirugikan,  akibat  polusi  udara, air  dan  kerusakan  ekosistim,  hilir mudik kendaraan berat yang mengaibatkan jalan rusak.
3. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi  sebagai  sumber  ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Untuk  mengatur  penggunaan  teknologi
yang berpotensi sumber bencana industri, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPPT, Kemenristek untuk melakukan serangkaian pengujian atas alat tersebut
. Sementara terkait dengan penggunaan alat  pemerintah  daerah  juga  harus memastikan bahwa alat yang digunakan tersertifikat  dan  memenuhi  standar yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  untuk mengurangi  potensi  bencana  yang ditimbulkan akibat kegagalan teknologi atau mal-function atas alat tersebut.
4. Perumusan kebijakan pencegahan
penguasaan  dan  pengurasan  sumber daya  alam  yang  melebihi  kemampuan alam pada wilayahnya.
Industri  membutuhkan  lahan  ,bagi industri di Kota Cilegon yang sebagian besar  adalah  industri  kimia  pastinya membutuhkan  area  yang  cukup  luas. Pemerintah  daerah  harus  membatasi pembangunan  industri,  dan  melarang perusahaan  yang  membangun  dengan merusak  alam.    Pembangunan  di kawasan  Industri  Cilegon  sebagian besar  menggunakan  lahan perladangan, sebagian  lagi  dengan  meratakan  area perbukitan  dan  sebagian  lagi  adalah area  persawahan.  Perusakan  perbukitan yang  dapat  menjadi  sandaran  air apabila  hujan,  dapat  menimbulkan bencana  banjir  pada  daerah  sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga harus  melakukan  pengawasan  dalam pembangunan industri dan memberikan sangsi  yang  tegas  apabila  kegiatan industrinya  melanggar  aturan  dan merusak lingkungan.
Dalam  pasal  38  UU  Nomor  24 tahun  2007,  dijelaskan  bahwa  upaya pencegahan  bencana  dapat  dilakukan dengan :
1. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap  sumber  bahaya  atau  ancaman bencana
Sebagai  kota  industri,  Kota  Cilegon harus  melakukan  identifikasi  industri  – industri  mana  saja  yang  berpotensi menimbulkan  bencana  yang  besar,
apabila terjadi kegagalan teknologi atau kecelakaan  pada  industri  tersebut.
Misalkan PT. Chandra Asri
Petrochemical  memiliki  potensi  polusi udara,  dari  asap  dan  bau  yang  tidak sedap.  Untuk  jangka  panjang,  apakah hal  tersebut  berdampak  pada  kesehatan masyarakat  yang  berada  tak  jauh  dari area  industri  ini.  Dan  apabila  terjadi kebocoran  tangki,  atau  ledakan  akibat kesalahan operasi
bagaimana
dampaknya  terhadap  masyarakat.  Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  kota
Cilegon harus membuat daftar perusahaan berikut dampak yang ditimbulkan  dari  operasi  tersebut,  bila
perlu diberikan kategori. Selain berdasarkan pada dampak akibat operasi  ,  pngkategorian  ini    dapat didasarkan  pada  jenis  bahan  yang digunakan, apakah menggunakan bahan kimia  yang  berbahaya  atau  tidak  dan pada limbah yang dihasilkan.
2. Kontrol  terhadap  penguasaan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  yang secara  tiba-tiba  dan/atau  berangsur berpotensi  menjadi  sumber  bahaya bencana Pembangunan  industri  tentunya  tidak melalui  proses  yang  tiba-tiba,  tetapi melalui  serangkaian  prosedur  yang harus  dipenuhi,  agar  industri  yang dibangun tidak membahayakan keselamatan pekerja juga masyarakat di
lingkungan  industri.  Oleh  karena  itu apabila  di  wilayah  suatu  daerah  ada sebuah perusahaan yang tiba-tiba dibangun,  maka  pemerintah  daerah memiliki  kewajiban  untuk  menelusuri perusahaan  tersebut dan meminta kelengkapan  persyaratan  yang  harus dipenuhi.  Apabila  perusahaan  tersebut tidak  melengkapi  persyaratan  yang harus dipenuhi, maka pemerintah daerah dapat menghentikan operasional pembangunan industri tersebut.
3. Pemantauan penggunaan teknologi
yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur    berpotensi  menjadi  sumber ancaman atau bahaya bencana.
Apabila  perusahaan  mengganti  alat teknologi yang digunakan untuk operasinya, seharusnya dilaporkan kepada  dinas  perindustrian,  untuk selanjutnya  dilakukan  serangkaian  uji coba  kelayakan  teknologi  tersebut.  Hal ini  guna  mencegah  kecelakaan  kerja yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi atau ketidak layakan alat.
4. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
Pemerintah  Daerah  membuat  rencana tata  ruang  dan  menetapkan  wilayah- wilayah  berdasarkan  fungsi.  Misalnya kecamatan  Purwakarta  dan  Cibeber adalah sebagi wilayah pemukiman, oleh karena  itu  tidak  boleh  ada  ijin pembangunan industri di kedua wilayah
tersebut. Sebaliknya wilayah Ciwandan adalah wilayah industri, maka pemerintaha  daerah  tidak  memberikan ijin untuk pembangunan perumahan.
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
mencegah  bencana  industri  adalah dengan  menguatkan  masyarakat  di wilayah  industri  baik  secara  social maupun ekonomi. Masyarakat di wilayah industri dapat menjadi pengawas  bagi  pembangunan  industri. Misalnya  ada  industri  yang  tiba-tiba dibangun  di  daerah  tempat  tinggal mereka,  maka  masyarakat  beserta aparat  desa  dapat  menanyakan  dan melaporkan  keberadaannya  pada  dinas perindustrian dan perdagangan.
Masyarakat juga  harus  dibekali  dengan pengetahuan  tentang  bencana  industri, sehingga mereka melakukan
pencegahan terhadap diri sendiri, misalnya  kalau  keluar  menggunakan masker,  tidak  menggunakan  air  sungai untuk  keperluan  sehari-hari  dan  lain- lain.
6. Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap  pelaksanaan  tata  ruang  dan pemenuhan standar keselamatan.
Pemerintah  daerah  melalui  Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja harus secara rutin melakukan pemantauan
langsungm  sidak  terhadap  pelaksanaan  tata ruang  dan  pemenuhan  standar  keselamatan kerja.  Dinas  Tenaga  Kerja  seharusnya mewajibkan  perusahaan  yang  ada  di wilayah  Kota  Cilegon  melakukan  tes kesehatan  rutin,  berkala  tergantung  jenis perusahaannya.  Hal  ini  untuk  menjamin bahwa performa karyawan memang memenuhi  persyaratan  untuk  melakukan tugas yang tidak ringan. Karena seperti kita ketahui,  dari  berbagai  kecelakaan  industri yang terjadi sebagian besar adalah
disebabkan oleh human error. Selain pemerintah
daerah,
Pemerintah  Pusat  juga  dapat  melakukan beberapa upaya mencegah bencana industri,
antara lain :
1. Memasukkan  bencana  industri  ke dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Dengan dimasukkannya bencana industri kedalam UU Penanggulangan Bencana,
maka  pihak  industri  menjadi  lebih bertanggungjawab untuk mencegah bencana,  dan jelas  tanggung  jawab  apa yang  harus  ditanggung  oleh  pengusaha apabila terjadi bencana industri. 2. Kementrian Lingkungan Hidup
membuat kebijakan teknis sistem
pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya dan  beracun  untuk  diterapkan  pada industri. Sementara untuk pelaksanaannya nanti akan diawasi oleh dinas perindustrian.
Dengan dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, diharapkan bagaimana mencegah, menangani bencana industri dan dampaknya  akan  lebih  jelas  dan terstruktur tanggung jawabnya.

## PENUTUP
Kita sadari bahwa peran
pemerintah  daerah  dalam  mencegah terjadinya  bencana  industri  sangatlah berat.  Mulai  dari  perencanaan  dan pengendalian  pembangunan  industri, merencanakan  tata  ruang  sampai  pada pengawasan  operasional  industri  yang bersangkutan.  Pemerintah  kota  Cilegon tidak  dapat  bekerja  sendiri  untuk menjalankan  peran  itu  dengan  baik  dan berhasil,  oleh  karena  itu  kebijakan pemerintah Kota Cilegon harus
didukung  oleh  pihak  industri  dan masyarakat, harus ada kerjasama pengendalian  dan  penataan  industri dengan  pemerintah  daerah  lain  juga pemerintah propinsi.
Berbagai  kebijakan  yang  dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,  tidaklah  akan  berguna  jika  tidak diimplementasikan  dengan  baik  dan benar. Oleh karena itu untuk
mendukung keberhasilan kebijakan
mencegah  bencana  industri  di  Kota
Cilegon dibutuhkan sumber daya manusia  yang  memiliki  kemampuan teknologi  industri,  lingkungan  hidup dan ketenagakerjaan. Selain itu pemerintah Kota Cilegon juga
menyediakan  sumber  dana  dan  sarana yang  cukup  ,  supaya  kebijakan  tersebut dapat  mencapai  tujuan  sesuai  dengan yang telah direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kusumasari,  Bevaola,2014. Manajemen Bencana  dan  Kapabilitas  Pemerintah Lokal , Yogyakarta, Gava Media Widjaja,  HAW,  2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia , Jakarta,
RadjaGrafindo Perkasa
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah Ardina Dwiyani http://ardinadwiyaniinayah.blogspot.co m/2012/05/pengaruh-banyaknya-
industri-di-kota.html diakses  pada  22 November 2014 BPBD  Kota  Serang,  2014  diunduh  dari http://bpbdserang01.page4.me/75.html
Gusti  Ayu  E.  Hartati,  2012  diunduh  dari
http://gustiayuendanghartanti.blogspo t.com/2012/04/tugas-dasar-k3- kesehatan-dan.html pada 23 November 2014) Kemenperin.go.id https://bempolnes.wordpress.com