## KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK

## Danang Wirahutama,* Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126danangwirahutama@ymail.com ; ; novianto@consultant.com saptanti@yahoo.co.id

## Abstract
The existence of a notary as a general oﬃcial is to accommodate all matters relating to civil law, especially the needs of the community will be proof by making authentic deed. Legal skills and legality  of  signature  tapers  are  very  important  because  they  can  result  in  the  authentic  deed becoming a deed under hand. The research method used is normative juridical. The results of this study that convicts in prisons are capable of acting in law by signing or becoming a deed before a notary. The ability to act within the law as provided in article 1330 of the Civil Code does not mention that persons who are in prisons are subject to criminal sanctions are declared incapable of acting in law, as provided for in article 1 paragraph (3) of the Civil Code, there is no punishment which results in civil death, or the loss of any citizenship rights.
Keywords : Authentic deed; lawful; signature.

## Abstrak
Eksistensi notaris sebagai pejabat umum adalah mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan, khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan pembuatan akta otentik. Kecakapan hukum dan legalitas tanda tangan penghadap sangat penting diperhatikan karena dapat mengakibatkan akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa terpidana di lembaga pemasyarakatan cakap  bertindak  dalam  hukum  dengan  menandatangani  atau  menjadi  akta  di  hadapan  notaris. Kecakapan bertindak dalam hukum sebagaimana pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada menyebut bahwa orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani sanksi pidana dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  bahwa  tiada  suatu  hukuman  pun  yang  mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan.
Kata Kunci : Akta otentik; cakap hukum; tanda tangan.

## A. Pendahuluan
P e r k e m b a n g a n   k e h i d u p a n bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan  kompleksitas  hubungan  hukum  dari subjek  hukum  yang  harus  mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajibannya (Kambey,  2013).  Oleh  karena itu,  agar  terdapat  perlindungan,  kepastian, dan ketertiban hukum, maka setiap perbuatan h u k u m   h a r u s   a d a   k e g i a t a n p e n g a d m i n i s t r a s i a n   h u k u m   ( l a w administrating ) yang tepat dan tertib (Closen, Ahlers,  Jarvis,  Morris,  &  Spyke,  1997).
Pengadministrasian hukum diperlukan untuk menghindari  terjadinya  hubungan  hukum yang  cacat  dan  dapat  merugikan  subyek hukum  maupun  masyarakat  (Closen  et  al., 1997).
Hak  asasi  melekat  pada  diri  manusia sejak  lahir.  Menurut  hukum,  manusia termasuk  subjek  hukum  yang  merupakan pendukung hak dan kewajiban.   Hak adalah wewenang  yang  di  berikan  hukum  kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban   adalah beban  yang  diberikan  oleh  hukum  kepada s u b j e k   h u k u m   ( I s m a m u d d i n ,   2 0 1 0 ) . Sementara  itu,  kemampuan  subjek  hukum
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
untuk  melakukan  perbuatan  hukum  yang dipandang sah oleh hukum disebut kecakapan hokum  (Lestari,  2008).  Kecakapan  hukum sangat  erat  kaitannya  dengan  perbuatan seseorang  yang  akan  melakukan  tindakan hukum, misalnya membuat perikatan ataupun perjanjian. Kecakapan hukum menjadi salah satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dibuat. Hal ini secara jelas diatur di dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).
S e t i a p   o r a n g   d i a n g g a p   c a k a p melakukan tindakan hukum kecuali jika yang b e r s a n g k u t a n   o l e h   U n d a n g - U n d a n g dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.  Pasal  330,  433,  dan  Pasal  1330 KUHPerdata  tidak  menyebutkan  tentang seseorang  yang  dinyatakan  cakap  dalam melakukan  perbuatan  hukum.  Pasal  1330 KUHPerdata  mengatur  mengenai  subjek hukum  yang  tidak  cakap  untuk  membuat suatu perjanjian, yaitu:
1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. M e r e k a   y a n g   d i t a r u h   d i   b a w a h pengampuan; dan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang  ditetapkan  oleh  undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa  undang-undang  telah  melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan Nomor 3 ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dilihat dari isi  Pasal  1330  KUHPerdata  ini  dapat ditafsirkan bahwa subjek hukum yang cakap melakukan  perbuatan  hukum  ataupun membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan (Hikmah, 2015).
Terkait  dengan  kecakapan  hukum, n o t a r i s   m e m i l i k i   p e r a n   d a l a m mengidentiﬁkasi  apakah  penghadap,  dalam hal  ini  adalah  subjek  hukum  yang  akan m e l a k u k a n   p e r b u a t a n   h u k u m ,   s u d a h memenuhi  unsur  cakap  atau  belum  (Stia, 2008).  Lebih  jauh,  peran  notaris  sangat penting  dan  dibutuhkan  dalam  kegiatan bermasyarakat  (Ramelan,  1986).  Notaris dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya semata-mata  hanya  untuk  kepentingan umum, bukan untuk kepentingan diri pribadi notaris itu sendiri (Subekti, 2006). Oleh sebab itu,  notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki
peran  yang  penting  dalam  menegakkan hukum  di  Indonesia.  Secara  sosiologis, ekonomis,  politis  serta  psikologis,  profesi notaris  dianggap  memiliki  kedudukan  yang tinggi  dalam  struktur  masyarakat  pada umumnya (Gnoﬀo, 1997). Eksistensi notaris di  kalangan  pejabat  umum  ( openbaar ambtenaar )  adalah  untuk  mengakomodir segala  hal  yang  berkaitan  dengan  hukum k e p e r d a t a a n ,   k h u s u s n y a   k e b u t u h a n masyarakat  akan  pembuktian  dengan dilandasi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN- P) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1)  UUJN-P  bahwa  notaris  adalah  pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  ini  atau  berdasarkan  Undang- Undang lainnya.
Kewenangan  notaris  sebagaimana d i m a k s u d   P a s a l   1 5   U U J N - P  d e n g a n profesinya  sebagai  pembuat  akta  otentik disertai  dengan  perkembangan  kebutuhan masyarakat  yang  begitu  pesat  dan  dinamis t e l a h   m e n i n g k a t k a n   i n t e n s i t a s   d a n kompleksitas  hubungan  hukum  yang tentunya  memerlukan  kepastian,  ketertiban, dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini yang menjadi landasan ﬁlosoﬁs dari terbentuknya Undang- Undang Jabatan Notaris melalui produk yang dikeluarkan  oleh  notaris  yaitu  akta  otentik guna  menjamin  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  setiap  pengguna  jasa notaris (Rahman, 2014).
Berkaitan  dengan  perbuatan  hukum yang  dilakukan  di  hadapan  notaris,  salah satunya  adalah  pembuatan  akta.  Dalam pembuatan  akta,  tanda  tangan  merupakan salah  satu  unsur  yang  penting  yang  harus diperhatikan  oleh  notaris.  Tanda  tangan merupakan  suatu  pernyataan  kemauan pembuat  tanda  tangan  (penandatanganan) bahwa dengan membubuhkan tanda tangan di bawah  tulisan  yang  ia  tulis,  maka  ia menghendaki tulisan itu dianggap benar oleh hukum.  Pengertian  tanda  tangan  dalam  arti umum  dapat  dideﬁnisikan  sebagai  suatu susunan huruf atau tanda berupa tulisan dari yang  menandatangani,  dengan  mana  orang
Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana
yang  membuat  pernyataan  atau  keterangan tersebut  dapat  di  individualisasikan.  Suatu pernyataan  yang  dibuat  secara  tertulis termasuk  juga  akta  harus  dibubuhi  tanda tangan  dari  yang  bersangkutan (Handayani, 2009).
Tanda  tangan  merupakan  keharusan dalam  suatu  akta  yang  bertujuan  untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain agar terpenuhinya  kepastian  hukum  (Closen, 1999).  Fungsi  tanda  tangan  adalah  untuk memberi ciri seseorang yang menandatangani atau  untuk  mengindividualisir  sebuah  akta yang  ditandatanganinya  (Rains  &  Young, 2006).  Akta  yang  dibuat  oleh  seseorang dengan  orang  lain  dapat  diidentiﬁkasi  dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut,  di  mana  pencantuman  nama  atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup karena dari tulisan huruf balok itu  tidak  tampak  ciri-ciri  atau  sifat-sifat pembuat  (Sherblom,  1988).  Mekanisme penandatanganan  akta  otentik  tidak  hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus  ditandatangani  namun  penandatangan akta  tersebut  juga  harus  di  hadapan  notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1)  huruf  m  UUJN-P  bahwa  “membacakan akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan A k t a   w a s i a t   d i   b a w a h   t a n g a n ,     d a n ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.
M e m b a c a k a n   a k t a   s a m p a i   p a d a penandatanganan  adalah  satu  kesatuan  dari peresmian akta di mana sebelum akta tersebut di tandatangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan  di  depan  para  pihak  yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi  akta  dengan  keinginan  para  pihak kemudian  akta  tersebut  ditandatangani tentunya di hadapan para pihak dan dua orang saksi.  Ketika  menjalankan  profesinya tersebut, tidak jarang notaris dihadapkan pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan  yang  berlaku  atau  melakukan perbuatan  melawan  hukum.  Kecakapan hukum dan legalitas tanda tangan penghadap sangat  penting  diperhatikan  karena  dapat mengakibatkan  kekuatan  pembuktian  akta otentik  tersebut  menjadi  akta  di  bawah
tangan. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai  kesalahan  perdata  yang  dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada  orang  lain  dengan  melanggar  hak  dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum yang dapat  dimintakan  ganti  rugi  terhadap kerugian yang diakibatkannya (Fuady, 2010). Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas mengenai  kecakapan  hukum  dan  legalitas tandatangan  seorang  terpidana  dalam membuat akta otentik.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  yaitu  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer meliputi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dan  KUHPerdata.  Bahan  hukum sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang didapat dari literatur, jurnal, dokumen- dokumen,  laporan,  desertasi,  tesis,  dan  lain sebagainya. Sementara, bahan hukum tersier adalah kamus.
Te k n i k   p e n g u m p u l a n   d a t a   y a n g digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan,  yaitu  menghimpun  dan menelaah  informasi  yang  relevan  dengan masalah  atau  topik  yang  akan  diteliti. Informasi  tersebut  dapat  diperoleh  dari literatur,  jurnal  ilmiah,  tesis,  disertasi, peraturan-peraturan  dan  sumber  lainnya. Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik penafsiran hukum, yaitu menerangkan,  menjelaskan,  menegaskan baik  dalam  arti  memperluas,  membatasi ataupun  mempersempit  sumber-sumber h u k u m   y a n g   a d a   d a l a m   r a n g k a penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Konsep Cakap Hukum
Kecakapan  berasal  dari  kata  dasar cakap,  yang  berarti  sanggup  melakukan s e s u a t u ;   m a m p u ;   d a p a t ;   m e m p u n y a i k e m a m p u a n   d a n   k e p a n d a i a n   u n t u k m e n g e r j a k a n   s e s u a t u .   K e c a k a p a n ( handelings  bekwaamheid )  memiliki  makna yang  erat  kaitannya  dengan  kemampuan
s e s e o r a n g   u n t u k   m e m p e r h i t u n g k a n konsekuensi  atau  akibat  hukum  dari perbuatan  yang  dilakukannya.  Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum.  Berbagai  macam  hukum  dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal  kecakapan  hukum  melakukan  perbuatan hukum  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Kecakapan  menurut  KUHPerdata  sering dikaitkan  langsung  dengan  batas  usia seseorang,  sedangkan  dalam  Hukum  adat dianggap telah cakap apabila telah menikah. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama  ketika  ingin  melakukan  suatu perbuatan  di  masyarakat  pada  umumnya (Ariﬁanto, Rato, & Sriono, 2014).
Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang  terkait  hak  dan  kewajiban  untuk melakukan  suatu  tindakan  hukum  dengan adanya  akibat  hukum  yang  telah  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan. Kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang  mengikat  diri  sendiri  tanpa  dapat diganggu  gugat  (Dewi,  2008).  Kecakapan untuk  melakukan  perbuatan  hukum  pada umumnya diukur dari person (pribadi), yaitu diukur  dari  standar  usia  kedewasaan ( meerderjarig );  dan Rechtspersoon (badan hukum), yang diukur dari aspek kewenangan (Hernoko, 2010).
Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian menurut Pasal 1329 KUHPerdata adalah cakap untuk membuat suatu perikatan- perikatan,  jika  ia  oleh  undang-undang  tidak dinyatakan tak cakap. Dikatakan tidak cakap bertindak  menurut  hukum  menurut  Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUHPerdata yaitu orang- orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh  di  bawah  pengampuan.  Dikatakan b e l u m   d e w a s a   m e n u r u t   P a s a l   3 3 0 KUHPerdata  adalah  mereka  yang  belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut Pasal  47  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun a t a u   s u d a h   p e r n a h   m e l a n g s u n g k a n perkawinan,  dapat  melakukan  perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Dianggap  tidak  cakap  adalah  apabila seseorang  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan tidak mampu membuat sendiri  perjanjian-perjanjian  dengan  akibat h u k u m   y a n g   s e m p u r n a .   P a s a l   1 3 3 0 KUHPerdata  menyebutkan  tentang  orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:
1. Orang-orang  yang  belum  dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);
2. O r a n g   y a n g   b e r a d a   d i b a w a h pengampuan ( curatele );
3. Orang-orang  perempuan  yang  telah kawin.  Ketentuan  ini  menjadi  hapus dengan  berlakunya  Undang-Undang N o m o r   1   Ta h u n   1 9 7 4   t e n t a n g Perkawinan.  Karena  Pasal  31  Undang- Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan  masing-masing  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum.
Akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut  pihak  tidak  cakap  tersebut,  baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.

## 2. Konsep Tanda Tangan dalam Hukum
Ta n d a   t a n g a n   m e r u p a k a n   s u a t u pernyataan  kemauan  pembuat  tanda  tangan ( p e n a n d a t a n g a n a n )   b a h w a   d e n g a n membubuhkan tanda tangan di bawah tulisan yang ia tulis, maka ia menghendaki tulisan itu dianggap benar oleh hukum. Pengertian tanda tangan dalam arti umum dapat dideﬁnisikan sebagai suatu susunan huruf atau tanda berupa tulisan  dari  yang  menandatangani,  dengan mana  orang  yang  membuat  pernyataan  atau k e t e r a n g a n   t e r s e b u t   d a p a t   d i individualisasikan.  Suatu  pernyataan  yang dibuat secara tertulis termasuk juga akta harus d i b u b u h i   t a n d a   t a n g a n   d a r i   y a n g bersangkutan (Handayani, 2009).
Tanda  tangan  merupakan  keharusan dalam  suatu  akta  yang  bertujuan  untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain agar terpenuhinya  kepastian  hukum  (Closen, 1999).  Fungsi  tanda  tangan  adalah  untuk memberi ciri seseorang yang menandatangani atau  untuk  mengindividualisir  sebuah  akta yang  ditandatanganinya  (Rains  &  Young, 2006). Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentiﬁkasi  dari  tanda  tangan  yang
Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana
dibubuhkan pada akta-akta tersebut, di mana pencantuman  nama  atau  tanda  tangan  yang ditulis  dengan  huruf  balok  tidaklah  cukup karena  dari  tulisan  huruf  balok  itu  tidak tampak  ciri-ciri  atau  sifat-sifat  pembuat (Sherblom, 1988).
Mekanisme  penandatanganan  akta otentik  tidak  hanya  terbatas  pada  persoalan bahwa  akta  tersebut  harus  ditandatangani namun  penandatangan  akta  tersebut  juga harus  di  hadapan  notaris  sebagaimana  telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN- P  bahwa  “membacakan  akta  di  hadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit 2 orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”.
M e m b a c a k a n   a k t a   s a m p a i   p a d a penandatanganan  adalah  satu  kesatuan  dari peresmian akta di mana sebelum akta tersebut di tandatangani terlebih dahulu akta tersebut dibacakan  di  depan  para  pihak  yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi  akta  dengan  keinginan  para  pihak kemudian  akta  tersebut  ditandatangani tentunya di hadapan para pihak dan dua orang saksi.  Penandatanganan  suatu  dokumen secara  umum  mempunyai  tujuan  sebagai berikut.
1. Bukti  ( evidence ):  suatu  tanda  tangan mengidentiﬁkasikan  penandatangan d e n g a n   d o k u m e n   y a n g d i t a n d a t a n g a n i n y a .   P a d a   s a a t penandatangan  membubuhkan  tanda tangan  dalam  bentuk  yang  khusus, tulisan  tersebut  akan  mempunyai h u b u n g a n   ( a t t r i b u t e )   d e n g a n penandatangan;
2. Ceremony :  penandatanganan  suatu d o k u m e n   a k a n   b e r a k i b a t   s i penandatangan  mengetahui  bahwa  ia telah  melakukan  perbuatan  hukum, sehingga  akan  mengeliminasi  adanya inconsiderate engagement;
3. Persetujuan  ( approval ):  tanda  tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan (Sajadi, 2015).

## 3. Peran  Notaris  dalam  Penanda- tanganan Akta Otentik
Notaris  mempunyai  peran  untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan  pembuatan  akta.  Notaris  juga mempunyai kewenangan untuk mengesahkan tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus. Di dalam akhir atau  penutup  akta  yang  dibuat  dihadapan n o t a r i s   m e m u a t   u r a i a n   t e n t a n g p e n a n d a t a n g a n a n   d a n   t e m p a t penandatanganan  atau  penerjemahan  akta jika  ada.  Dalam  membuat  akta  otentik, penandatangan  menjadi  hal  yang  wajib dibubuhkan  oleh  penghadap  karena  akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dalam hal  ini  minuta  akta  adalah  asli  akta  yang mencantumkan tanda tangan para pengadap, saksi,  dan  notaris.  Pada  dasarnya,  fungsi tanda  tangan  adalah  menjamin  kepastian tanggal dan untuk menjamin para pihak tidak mengelak  tentang  isi  akta  sehingga  akan mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak (Sudiharto, 2015). Penandatangan dalam akta a d a l a h   m e m b u b u h k a n   n a m a   s i penandatangan,  membubuhkan  paraf,  dan ditulis tangan oleh si penandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri (Mawartiningsih & Maryanto,  2017).  Penghadap  tersebut  harus memenuhi  syarat  paling  rendah  berumur  18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap  melakukan  perbuatan  hukum.  Tanda tangan  pada  suatu  akta  otentik  tersebut sebagai  tanda  persetujuan  terhadap  hak-hak maupun  kewajiban-kewajiban  yang  melekat pada akta yang dibuatnya.
Penandatangan dalam akta merupakan syarat mutlak yang harus ada dan dinyatakan secara  tegas  pada  akhir  akta,  kecuali seseorang  tidak  bisa  membubuhkan  tanda tangan harus memberikan alasan secara tegas dan  ditulis  dalam  akta  tersebut  sebagai pengganti  tanda  tangan  (Dinaryanti,  2013). Penandatangan harus dilakukan pada saat itu juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  notaris setelah  dibacakannya  akta  dihadapan pengahadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat) orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta wasiat  di  bawah  tangan.  Oleh  sebab  itu, n o t a r i s   h a r u s   h a d i r   s e c a r a   ﬁ s i k   d a n menandatangani  akta  dihadapan  penghadap
dan saksi.
4. Kecakapan  Hukum  dan  Legalitas Tanda  Tangan  Seorang  Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik
Kaitannya  dengan  terpidana  sebagai salah  satu  penandatangan  akta,  terlebih dahulu  diuraikan  tentang  tersangka  dan terpidana,  untuk  mengetahui  keberadaannya masing-masing.  Tersangka  menurut  Pasal  1 angka  14  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah seorang  yang  karena  perbuatannya  atau keadaannya  berdasarkan  bukti  permulaan patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah  seorang  tersangka  yang  dituntut, diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan, dan  terpidana  menurut  Pasal  1  angka  32 KUHAP  adalah  seorang  yang  dipidana berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah m e m p e r o l e h   k e k u a t a n   h u k u m   t e t a p . Seseorang jika berdasarkan bukti permulaan patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana, maka  disebut  sebagai  tersangka.  Tersangka ditetapkan  oleh  penyidik  didasarkan  atas penyidikan.  Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi. Guna menemukan tersangkanya  sebagaimana  Pasal  1  angka  2 KUHAP, didasarkan atas penyelidikan adalah serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  sebagaimana  Pasal  1 angka  5  KUHAP.  Hal  ini  berarti  terdapat suatu  perbedaan  antara  tersangka  dengan terpidana.  Jika  tersangka,  pelaku  masih disangka  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan biasanya  ditahan  di  rumah  tahanan  negara, sedangkan  terpidana  adalah  orang  yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.
Pasal  44  UUJN-P  disebutkan  bahwa setiap  akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris
harus ditandatangani oleh para pihak, saksi- saksi dan notaris. Arti kata “menandatangani” ( ondertekenen ) secara etimologis (ilmu asal- usul  kita)  berarti  memberi  tanda  ( teken )  di bawah  sesuatu.  Dalam  praktek,  deﬁnisi tersebut  tidak  memberikan  gambaran  yang jelas  dan  spesiﬁk  mengenai  pengertian menanda  tangani.  Memberikan  tanda  di bawah  sesuatu  tersebut  tentu  terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum (Mardheana, 2016). Oleh karena itu, t i n d a k a n   p e m b u b u h a n   t a n d a   t a n g a n merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dilepaskan  dari  tugas  rutin  seorang  notaris dari wewenangnya membuat akta otentik.
Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN-P menyatakan  bahwa  setiap  penutup  akta notaris  disebutkan  kalimat  “Setelah  saya, notaris  membacakan  akta  ini  kepada  para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,  para  saksi  dan  saya,  notaris menandatangani akta ini”. Semua akta notaris harus  ditandatangani  oleh  masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta  itu,  yang  berarti  bahwa  setelah  akta d i b a c a k a n ,   k e m u d i a n   a k t a   t e r s e b u t ditandatangani  oleh  penghadap,  saksi  dan k e m u d i a n   o l e h   n o t a r i s .   K a t a   s e g e r a menandatanganinya  akta  tersebut,  yang berarti bahwa setelah akta dibacakan, segera p a r a   p i h a k ,   s a k s i   d a n   n o t a r i s menandatanganinya,  tanpa  ada  tenggang waktu.
Apabila para penghadap menerangkan tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangannya d a l a m   a k t a   a t a u   b e r h a l a n g a n   u n t u k melakukannya, maka keterangan itu dan juga sebab-sebab  yang  menjadikan  halangan  itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam  akta  itu.  Akta  dalam  bentuk  otentik maupun  di  bawah  tangan  tidak  dapat d i k a t a k a n   s e b a g a i   a k t a   k a l a u   t i d a k ditandatangani.  Apabila  penghadap  tidak dapat  membubuhkan  tanda  tangan  yang disebabkan karena lumpuh, sakit keras, atau sebab yang lain maka sebagai pengganti tanda tangan  maka  penghadap  tersebut  dapat membubuhkan  sidik  jari  pada  minuta  akta. Hal ini berarti bahwa tidak ada alasan orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk  menjalani  sanksi  pidana  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Jika dikaitkan dengan kecakapan bertindak dalam
Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana
h u k u m   s e b a g a i m a n a   P a s a l   1 3 3 0 KUHPerdata,  tidak  ada  yang  menyebutkan bahwa  orang  yang  ada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  menjalani  sanksi  pidana dinyatakan  tidak  cakap  bertindak  dalam hukum,  sehingga selama ia telah berusia 18 tahun  atau  telah  kawin  dan  tidak  berada  di bawah  pengampuan,  maka  setiap  orang adalah  cakap  bertindak  dalam  hukum. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3)  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa t i a d a   s u a t u   h u k u m a n   p u n   y a n g mengakibatkan  kematian  perdata,  atau hilangnya segala hak kewargaan.
Akta  yang  dibuat  di  hadapan  notaris tidak cukup memenuhi bentuk dan sifat akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UUJN- P  s e b a g a i   p e r s y a r a t a n   a k t a   o t e n t i k , melainkan  akta  tersebut  juga  harus  dibuat didasarkan  atas  prosedur  atau  proses pembuatan  akta,  agar  akta  tersebut  sah sebagaimana  akta  otentik  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  sempurna.  Prosedur pembuatan  akta  yang  dibuat  di  hadapan notaris  terdiri  dari  proses  sebagai  berikut (Adjie, 2013):
1. M e n g i d e n t i ﬁ k a s i   p e n g h a d a p b e r d a s a r k a n   i d e n t i t a s n y a   y a n g diperlihatkan kepada notaris;
2. Memahami  kehendak,  maksud,  dan tujuan para pihak tersebut;
3. M emv er iﬁ k as i  b u k ti  s u r at  y an g berkaitan dengan kehendak para pihak;
4. Memberikan penyuluhan hukum terkait akta  untuk  memenuhi  keinginan  atau kehendak para pihak;
5. M e l a k s a n a k a n   s e m u a   p r o s e d u r pembuatan  akta  notaris,  seperti p e m b a c a a n ,   p e n a n d a t a n g a n a n , memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
6. M e n j a l a n k a n   k e w a j i b a n   l a i n berdasarkan tugas jabatan notaris yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris .
Rangkaian  proses  pembuatan  akta sebagaimana  di  atas  dalam  upayanya  untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam pembuatan  akta  dengan  harapan  agar  akta yang  dibuat  notaris  tidak  bermasalah  di kemudian  hari.  Dalam  memeriksa,  notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dibuat  oleh  notaris  yang  bersangkutan,
parameternya  harus  merujuk  pada  prosedur pembuatan  akta  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris.  Jika  semua  prosedur  sudah dilakukan,  maka  akta  yang  bersangkutan tetap  mengikat  para  subjek  hukumnya  dan mempunyai kekuatan hukum.
N o t a r i s   m e l a k u k a n   p e n g e n a l a n terhadap para penghadap sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UUJN-P yang menyatakan bahwa penghadap  harus  dikenal  oleh  notaris  atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi  pengenal  yang  berumur  paling  sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan  oleh  2  (dua)  penghadap lainnya.  Oleh  sebab  itu,  notaris  perlu mengenal  para  penghadap  yang  akan melakukan  pembuatan  akta  agar  dapat menilai penghadap/pihak tersebut cakap dan berwenang  untuk  melakukan  tindakan pembuatan akta serta tidak termasuk dilarang oleh hukum yang berlaku.
Notaris  harus  mampu  melihat  maksud dan  tujuan  pihak-pihak  tersebut  membuat akta  serta  perbuatan  hukum  ini  atas  dasar kesepakatan  yang  tulus  bukan  ada  unsur keterpaksaan,  sebagaimana  tertulis  dalam Pasal  1321  KUHPerdata  yang  menegaskan bahwa:  “tiada  sepakat  yang  sah  apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh  dengan  paksaan  atau  penipuan”. Apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak  melanggar  hukum,  ideologi,  adat istiadat, budaya maka ditindak lanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen baik asli maupun kebenarannya. Data pendukung atau dokumen dimaksud antara lain identitas diri, status  kependudukan,  surat  perijinan,  surat kepemilikan  dan  lain-lain,  yang  harus dicermati  dengan  teliti  keabsahannya. Kemungkinan  akibat  hukumnya  juga  harus diterangkan secara jelas dan tegas.
Notaris  seharusnya  setelah  membuat a k t a ,   k e m u d i a n   d i l a n j u t k a n   d e n g a n melakukan  pembacaan,  penandatangan  akta dan  terakhir  adalah  pemberkasan  terhadap minuta.  Namun  prosedur  ini  tidak  selalu dilakukan dengan benar oleh notaris. Notaris, dalam  pembuatan  akta,  biasanya  hanya melihat  kondisi  penandatangani  memenuhi syarat  tetapi  tidak  melihat  kondisi  ﬁsik penandatangan yang mungkin dalam keadaan tertekan  dan  lain  sebagainya  sehingga
m e m p e n g a r u h i   k e b e b a s a n   d a l a m menandatangani  akta  sebagai  suatu  bukti adanya perjanjian.
Ketentuan  Pasal  19  UUJN-P  masuk dalam  ranah  larangan  notaris  dalam menjalankan jabatannya, yaitu notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya,  yang  berarti  bahwa  notaris dalam  menjalankan  jabatannya  dilarang memiliki  lebih  dari  satu  kantor  atau  bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar kedudukannya.  Dikaitkan  dengan  Pasal sebelumnya  yaitu  Pasal  18  UUJN-P  Notaris mempunyai  tempat  kedudukan  di  daerah kabupaten  atau  kota,  notaris  mempunyai wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah p r o v i n s i   d a r i   t e m p a t   k e d u d u k a n n y a . Meskipun  notaris  mempunyai  wilayah jabatan  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi, t e t a p i   t e m p a t   k e d u d u k a n   d i   d a e r a h kabupaten/kota.  Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  hanya  sebatas  wilayah  seluruh provinsi  di  mana  kantor  notaris  tersebut berada  sehingga  jika  notaris  menjalankan jabatannya  membuat  akta  otentik  di  luar wilayah provinsi adalah tidak diperkenankan. Akan tetapi, ketentuan tersebut menjadi rancu jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUJN-P, bahwa Notaris tidak berwenang s e c a r a   b e r t u r u t - t u r u t   d e n g a n   t e t a p m e n j a l a n k a n   j a b a t a n   d i   l u a r   t e m p a t kedudukannya. Hal ini disebabkan karena di s a t u   s i s i   n o t a r i s   m e m p u n y a i   t e m p a t kedudukan  di  daerah  kabupaten  atau  kota dalam  satu  wilayah  provinsi,  namun  di  sisi yang lain, notaris tidak memiliki wewenang atau  dilarang  secara  berturut-turut  dengan tetap  menjalankan  jabatan  di  luar  tempat kedudukannya,  yang  berarti  masih  dalam kedudukan di kabupaten/kantor.
Apabila  dikaitkan  dengan  keabsahan akta  notaris  yang  ditandatangi  terpidana  di dalam  lembaga  pemasyarakatan  ketika  itu penghadap menjalani sanksi pidana penjara, meskipun  terpidana  berada  di  lembaga pemasyarakatan,  cakap  bertindak  menurut hukum,  maka  akta  yang  ditandatangani sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  adalah  sah dan memenuhi syarat cakap dalam membuat perjanjian.  Namun,  karena  akta  tersebut ditandatangani  notaris  di  luar  kantor  notaris y a n g   b e r s a n g k u t a n ,   m a k a   p e r l u dipertanyakan  akibat  hukum  terhadap  akta
tersebut. Di satu sisi notaris menandatangani akta  di  kantor  notaris,  namun  masih dimungkinkan  notaris  menandatangani  akta di luar kantor notaris selama tidak dilakukan secara  berturut-turut,  sebagaimana  Pasal  19 ayat  (3)  UUJN-P,  bahwa  notaris  tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap m e n j a l a n k a n   j a b a t a n   d i   l u a r   t e m p a t kedudukannya. Hal ini berarti bahwa selama penandatanganan  akta  ketika  terpidana m e n j a l a n i   m a s a   p i d a n a   d i   l e m b a g a pemasyarakatan  masih  dalam  lingkup kedudukan notaris di kabupaten/kota atau di luar  kedudukannya  namun  masih  dalam wilayah  jabatan  meliputi  seluruh  wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, dan tidak dilakukan  secara  bertutut-turut  dan  dengan tetap  menjalankan  jabatan  di  luar  tempat kedudukannya,  maka  tandatangan  yang demikian  adalah  tidak  dilarang.  Berkaitan dengan  notaris  yang  menandatangani  akta tidak  di  kantor  notaris,  melainkan  di  rumah t a h a n a n   n e g a r a ,   s e l a m a   n o t a r i s menandatangani akta tersebut tidak dilakukan secara  berturut-turut  sebagaimana  Pasal  19 ayat  (3)  UUJN-P,  maka  masih  hal  tersebut tidak dilarang.

## D. Simpulan dan Saran
Kecakapan  hukum  seorang  terpidana yang  berada  di  lembaga  pemasyarakatan menandatangani  akta  notaris,  bahwa terpidana  yang  menjalani  pemidanaan  di lembaga  pemasyarakatan  cakap  bertindak dalam  hukum  dengan  menandatangani  atau menjadi  akta  di  hadapan  notaris.  Tidak  ada alasan  orang  yang  berada  dalam  lembaga pemasyarakatan  untuk  menjalani  sanksi pidana  yang  telah  mempunyai  kekuatan h u k u m   t e t a p .   J i k a   d i k a i t k a n   d e n g a n k e c a k a p a n   b e r t i n d a k   d a l a m   h u k u m sebagaimana  pasal  1330  KUHPerdata  tidak ada menyebut bahwa orang yang ada dalam lembaga  pemasyarakatan  menjalani  sanksi pidana  dinyatakan  tidak  cakap  bertindak dalam hukum, sehingga selama telah berusia 18 tahun atau telah kawin dan tidak berada di bawah  pengampuan,  maka  setiap  orang adalah  cakap  bertindak  dalam  hukum. Sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  1  ayat (3) KUHPerdata bahwa tiada suatu hukuman pun  yang  mengakibatkan  kematian  perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan.
Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana
Tanda  tangan  seorang  terpidana  yang sedang berada di Lembaga Permasyarakatan tetap  sah  menurut  hukum  asalkan  seorang terpidana  tersebut  tidak  dicabut  hak keperdataannya  oleh  putussan  pengadilan. Meskipun seorang terpidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan cakap b e r t i n d a k   d a l a m   h u k u m   d e n g a n menandatangani  akta  notaris,  namun hendaknya notaris tidak secara berturut-turut menandatangani  akta  di  luar  kantor,  karena selain  mempengaruhi  otensitas  akta  juga menghindari  sanksi  bagi  notaris  yang b e r s a n g k u t a n .   N o t a r i s   j u g a   h a r u s mempertimbangkan  aspek  dari  pihak  yang akan  menandatangani  akta  yang  dibuatnya, apakah  pihak  tersebut  dalam  keadaan  sehat, tidak tertekan, maupun tidak ada paksaan dari siapapun  untuk  menandatangani  akta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  (2013).  Menjalin  Pemikiran-
P e n d a p a t   t e n t a n g   K e n o t a r i a t a n . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ariﬁanto, D., Rato, D., & Sriono, E. (2014). K e c a k a p a n   S e s e o r a n g   D a l a m Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger.
C l o s e n ,   M .   ( 1 9 9 9 ) .   D o c u m e n t A u t h e n t i c a t i o n   i n   E l e c t r o n i c Commerce:  The  Misleading  Notary Public Analog  for  the  Digital  Signatre Certiﬁcation  Authority.  The  John Marshall  Journal  of  Information Technology  &  Privacy  Law,  17(3), 833872.
Closen,  M.,  Ahlers,  G.,  Jarvis,  Morris,  & Spyke. (1997). Notary Law & Practice: Cases  &  Materials.  Chatsworth: National Notary Association.
Dewi,  I.  (2008).  Pelaksanaan  Hak  dan Kewaiban  Perdata  Orang  yang  Tidak Cakap  Hukum  di  Kabupaten  Sleman. Mimbar Hukum, 20(3), 559572.
Dinaryanti,  A.  (2013).  Tinjauan  Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris.  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion, 1(3), 5.
Fuady,  M.  (2010).  Perbuatan  Melawan Hukum:  Pendekatan  Kontemporer. Bandung: Citra Aditya.
Gnoﬀo, V. (1997). Notary Law and Practice for  the  21st  Century:  Sugessted Modiﬁcations  for  the  modal  Notary Act. J. Marshall. L. Rev, 30, 10631097.
Handayani,  T.  (2009).  Pengakuan  Tanda Ta n g a n   P a d a   S u a t u   D o k u m e n Elektronik  di  Dalam  Pembuktian Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia. Universitas Diponegoro.
Hernoko, A. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Hikmah,  N.  (2015).  Analisis  Terhadap keragaman  Batas  Umur Anak  Ditinjau M e n u r u t   P e r a t u r a n   P e r u n d a n g - Undangan  dan  Putusan  Hakim  Dalam Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Negeri. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 6675. Ismamuddin.  (2010).  Kecakapan  Bertindak (Studi  Komparisi  Dalam  Hukum Pidana  Positif  dan  Hukum  Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Kambey,  P.  (2013).  Peran  Notaris  Dalam Proses  Peradilan  Pidana.  Lex  Et Sociatatis, 1(2), 2738.
Lestari,  N.  (2008).  Kecakapan  Bertindak Dalam  Melakukan  Perbuatan  Hukum Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Universitas Diponegoro.
Mardheana,  D.  (2016).  Implikasi  Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta  terhadap  Jabatan  Notaris  (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1234  K/  Pid/  2012).  Jurnal  Lex Renaissance, I(2), 285.
Mawartiningsih,  A.,  &  Maryanto.  (2017).
Tinjauan  Yuridis  Praktek  Pembuatan Akta  Notaris  Dalam  Hal  Penghadap Menghadap  Dalam  Kurun  Waktu  Dan Tempat  Yang  Berbeda.  Jurnal  Akta, 4(2), 119124.
R a h m a n ,   M .   ( 2 0 1 4 ) .   K e w e n a n g a n , Kewajiban  Notaris  dan  Calon  Notaris dalam  Membuat Akta Autentik.  Jurnal Hukum, 1020.
Rains, S., & Young, A. (2006). A Sign of the times:  an  Analysis  of  Organizational Members  email  Signatures.  Journal  of Computer-Mediated  Communication,
11(4), 10461061.
Ramelan, S. (1986). Peranan Notaris Dalam Pembangunan.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 16(4), 352358. Sajadi,  I.  (2015).  Tanggung  Jawab  Notaris
Terhadap  Keabsahan  Akta  Notaris
Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak  Dapat  Membaca  dan  Menulis.
Jurnal Repertorium, II(2), 182. Sherblom,  J.  (1988).  Direction,  Function, and  Signature  in  Electronic  Mail. International  Journal  of  Business Communication, 25(4), 3954. Stia,  D.  (2008).  Peranan  Notaris  Dalam Proses  Peradilan  Kaitannya  Dengan
Kewajiban  Menjaga  Kerahasiaan
Jabatan di Kota Surakarta. Universitas
Diponegoro.
Subekti,  H.  (2006).  Tugas  Notaris  Perlu
Diawasi. Jurnal Renvoi, Ketiga(26), 40.
Sudiharto.  (2015).  Keotentikan  Akta
J a m i n a n   F i d u s i a   Ya n g   T i d a k Ditandatangani  Di  Hadapa  Notaris. Jurnal  Pembaharuan  Hukum,  II(3), 412418.
Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, Noor Saptanti, Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana