## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1 Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 52-64 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## MANAJEMEN KOMUNIKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN DI
TENGAH PANDEMI COVID-19
Novita Srildayanti 1* , Harmonis 2 , Nani Nurani Muksin 3 , Aminah Swarnawati 4
1,2,3,4 Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Indonesia 5 Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia *Korespondensi: novitasarildayanti@gmail.com

## *** ABSTRAK
Studi  ini  membahas  tentang,  Manajemen  Komunikasi  Dewan  Pimpinan  Pusat  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Mengeluarkan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19. DPP IMM adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang mengalami dampak pandemi COVID-19.  Oleh  karena  itu,  manajemen  komunikasi  yang  efektif  diperlukan  untuk mengatasi  masalah  yang  muncul  dalam  organisasi,  baik  di  pusat  maupun  daerah. Penelitian  deskriptif  kualitatif  digunakan.  Informan  yang  terlibat  dalam  penelitian memahami  subjek  penelitian  melalui  dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  DPP  IMM  melakukan  penelitian  tentang  perencanaan kebijakan  yang  dapat  diterapkan  selama  pandemi  COVID-19.  Kegiatan  ini  awalnya dilakukan  secara  tatap  muka,  tetapi  sekarang  dilakukan  secara  digital  atau  online. Kemudian,  kebijakan  tersebut  juga  mempercepat  waktu  pelaksanaan  kegiatan,  yang sebelumnya  memakan  waktu  tiga  hingga  lima  hari,  menjadi  hanya  tiga  hari  dengan pengawasan  instruktur  yang  ketat.  Dengan  demikian,  organisasi  harus  menggunakan media  digital  saat  mengembangkan  organisasi  pemuda  dan  kemahasiswaan  di  era modern  saat  ini.  Selain  itu,  para  pemimpin  organisasi  membutuhkan  bimbingan  yang akurat dan konsisten untuk melaksanakan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, DPP IMM memberikan  instruksi  melalui  pengoptimalan  komunikasi  online  seperti  Zoom  Meeting, Group  Whatsaap,  dan  komunikasi  pribadi  yang  intensif,  terutama  untuk  membangun kebijakan  untuk  membangun  pergerakan  organisasi  dan  menemukan  solusi  baru  untuk memastikan aktivitas organisasi tetap berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, DPP IMM, Kebijakan, Pandemi Covid-19

## ABSTRAK
This study discusses the Communication Management of the Central Leadership Council of  the  Muhammadiyah  Student  Association  in  issuing  Policies  amid  the  Covid-19 Pandemic.  DPP  IMM  is  one  of  the  student  organizations  experiencing  the  impact  of  the COVID-19  pandemic.  Therefore,  effective  communication  management  is  needed  to overcome  the  problems  that  arise  in  the  organization,  both  at  the  central  and  regional levels.  Qualitative  descriptive  research  was  used.  Informants  involved  in  the  research understood the research subject through documentation, interviews, and observations. The results  showed  that  DPP  IMM  conducted  research  on  policy  planning  that  could  be implemented during the COVID-19 pandemic. These activities were initially done face-to- face,  but  are  now  done  digitally  or  online.  Then,  the  policy  also  accelerates  the implementation time of the activities, which previously took three to five days, to only three days  with  strict  instructor  supervision.  Thus,  organizations  must  use  digital  media  when developing  youth  and  student  organizations  in  today's  modern  era.  In  addition, organizational leaders need accurate and consistent guidance to implement organizational policies.  Therefore,  the  DPP  IMM  provides  instructions  through  optimizing  online communication such as Zoo.
Keywords: Communication Management, DPP IMM, Policy, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Karena pandemi COVID-19, program-program keorganisasian biasanya dilaksanakan di ruangan dan tempat tertutup telah digantikan melalui pembelajaran daring (dalam jaringan) atau melalui online.
Citation (APA): Srildayanti,  N.,  Harmonis,  Muksin,  N. N., & Swarnawati, A. (2023). Manajemen Komunikasi Dewan Pimpinan  Pusat  Ikatan  Mahasiswa
Muhammadiyah dalam Mengeluarkan Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-
19.  Jurnal  Noken:  Ilmu-Ilmu  Sosial, 9(1),
52 –64.
https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2865
Email Autors: novitasarildayanti@gmail.com, harmonis@umj.ac.id, naninuranimuksin@umj.ac.id, aminah.swarnawati@umj.ac.id,
Submitted: 29 Oktober 2023 Accepted: 03 November 2023 Published: 09 Desember 2023
Copyright  ©  2023  Novita  Srildayanti, Harmonis,  Nani  Nurani  Muksin,  & Aminah Swarnawati
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Selain  itu,  kegiatan  di  luar  teknis  yang  sebelumnya  dilaksanakan  di  tempat  pekerjaan  telah  berubah menjadi kegiatan melakukan pekerjaan melalui rumah. Karena itu, perjumpaan menggunakan aplikasi seperti  Zoommeeting,  Aplikasi  WhatsApp,  hingga  GoogleMeet  telah  digantikan  dengan  pertemuan menggunakan  aplikasi  ini  pada  berbagai  pertemuan.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  (Amalia, 2020),  bahwa  Pandemi  Covid-19,  merupakan  sebuah  virus  dan  penyakit  yang  muncul  dan  belum teridentifikasi,  muncul  pada  akhir  2019  dan  menyerang  manusia.  Peyakit  ini  memiliki  masa  inkubasi sekitar lima hingga enamhari, dan  yang terpanjang adalah empat belas hari. Tanda dan gejala yang umum dari gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Gangguan ini dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, dan sampai kematian.
Salah  satu  organisasi  kemahasiswaan  terbesar  dan  teraktif  di  Indonesia,  Ikatan  Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM)  pasti  bergantung  pada  komunikasi.  IMM  adalah  organisasi  yang  besar  dan memiliki struktur berjenjang yang ada di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Struktur  tersebut terdiri dari Pusat yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kemudian daerah yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan cabang Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Pimpinan Komisariat. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa  Muhammadiyah  (DPP  IMM)  bertanggung  jawab  atas  IMM  secara  organisasi.  DPP  IMM berfungsi  sebagai  pimpinan  utama  yang  membuat  peraturan  dan  aturan  yang  dapat  digunakan  dan dimplementasikan  oleh  IMM  di  seluruh  tingkatan  baik  itu  daerah,cabang hingga  sub  struktur  terkecil. Pada tahun 2018, IMM memiliki 812 Pimpinan Komisariat (PK), 317 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan  33  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  di  seluruh  wilayah  Indonesia  (Dokumen  DPP  IMM,  2021). Semua  organisasi  harus  jelas  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  dunia  teknologi  saat  ini. Seperti  yang  telah  diketahui  terlebih  dahulu,  cara  konvensional  menjadi  salah  satu  strategi  dalam menjalankan roda organisasi.
Pada  mulanya  pandemi  Covid-19  di  tahun  2020  yang  telah  lewat,  IMM  merasakan  beberapa permasalahan  seperti  kesulitan  secara  keorganisasian,  terutama  berkaitan  dengan  aktivitas  yang dilakukan  di  dalam  organisasi.  Sebelum  pandemi,  semua  operasi  IMM  dilakukan  secara  tatap  muka atau  secara  langsung.  Namun,  setelah  pandemi,  banyak  aktivitas  perkaderan  IMM  tidak  dapat dilakukan  dan  ditunda  dari  jadwal  yang  sudah  disepakati  sebelumnya  akibat  covid-19.  Jika  masalah muncul, manajemen komunikasi yang tepat sangat penting untuk mengatasi krisis dan mengatur ulang kebijakan-kebijakn  penting  dalam  internal  organisasi.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa anggota  organisasi  terus  melakukan  interaksi  dan  berkomunikasi  dengan  baik  dan  terarah.  Pada akhirnya,  sebagai  pimpinan  paling  tinggi  DPP,  IMM  menetapkan  tata  aturan  dan  tata  kelola,  yang selanjutnya  diselaraskan  dengan  pandemi  dengan  menggunakan  metode  komunikasi  online. Komunikasi adalah proses yang terus berubah di mana seseorang atau beberapa individu, kelompok, organisasi,  komunitas,  dan  masyarakat  menggunakan  informasi  untuk  terhubung  atau  terhubung dengan lingkungan dan orang lain dengan awal di mana kegiatan dimulai dan akhir di mana kegiatan menuju tujuan yang diinginkan. Atau secara sederhana proses menuju tercapainya apa yang dimaksud dan  dituju  (Cangara,  2013:36).  Lebih  lanjut,  Semua  tindakan  berhubungan  satu  sama  lain  disebut sebagai manajemen komunikasi (Gunawan, 2020:6). Kegiatan tersebut tidak hanya sebatas mengelola karyawan organisasi atau struktural dalam organisasi, tetapi juga bagaimana mengelola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.
Seseorang  yang  bekerja  di  suatu  jabatan  dianggap  sebagai  unit  komunikasi  organisasi  yang utama (Priyono, 2018). DPP IMM membahas dan memberikan interpretasi deregulasi yang berkaitan
dengan kebijakan dan aturan yang diputuskan oleh DPP IMM untuk mengatasi permasalahan Covid-19. Ini termasuk aturan tentang rekrutmen, perkaderan, musyawarah, penelitian keilmuan, dan bakti sosial yang  biasa  dilakukan  oleh  IMM  secara  keorganisasian.  Salah  satu  bagian  dari  upaya  untuk melaksanakan  manajemen  komunikasi  adalah  deregulasi  yang  dilakukan  oleh  DPP  IMM.  Untuk membantu  anggota  organisasi  menyesuaikan  diri  dan  beradaptasi  dengan  situasi  yang  terjadi, manajemen komunikasi dapat digunakan serta difungsikan sebagai sarana informasi yang membantu mereka  mengembangkan  cara  berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara  profesional  dan  proporsional. Tujuan  dari  manajemen  komunikasi  adalah  untuk  menghasilkan  komunikasi  yang  efektif,  efisien  dan baik,  sehingga  setiap  anggota  organisasi  dapat  mengedepankan  toleransi,  bekerja  sama,  gotong royong, menghargai satu sama lain, dan menerima perspektif atau pandangan berbeda dari orang lain. Sebuah  Organisasi  akan  memperoleh  kelancaran  komunikasi  sangat  bergantung  pada  bagaimana pimpinan organisasi dan anggota organisasi tersebut membangun cara berkomunikasi dengan efektif, efisien dan baik.
Manajemen  komunikasi  pasti  menemukan  berbagai  masalah  dan  kendala  di  berbagai  bidang. Oleh karena itu, beberapa masalah komunikasi memungkinkan akan mengganggu kegiatan organisasi mulai  dari  pola  rekrutmen,  keanggotaan  hingga  permasalahan  lain.  Faktor-faktor  berikut  akan  dapat menyebabkan kekeliruan atau kesalahan informasi akibat komunikasi yang tidak sejalan (tidak efektif dan  tidak  efisien):  kecenderungan  sosial  yang  berbeda social  power ,  persoalan  penyampaian gramatikal lughawi atau bahasa, sulit menerima perbedaan pendapat, faktor geososial yang berbeda sehingga terjadi budaya yang berbeda serta lingkungan yang tidak sama membuat perbedaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  sebagai  pilihan pendekatan.  (Creswell,  2016:3),  Creswell  selanjutnya  memberi  penjelasan  bahwa  rencana  dan metodologi penelitian, yang mencakup asumsi-asumsi yang luas hingga teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang khusus. Hal tersebut yang menjadi ciri khusus pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini memiliki 3 informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  untuk  mengumpulkan  data.  (Sugiyono,  2019).  Selanjutnya,  data dianalisis dalam tiga tahap: pengurangan, penyebaran, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Singkat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  (IMM)  didirikan  di  Yogyakarta  pada  14  maret  1964  M, bertepatan  dengan  29  Syawwal  1384  H,  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  (IMM)  adalah  gerakan mahasiswa Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Djasman Al-kindi, Rosyad Sholeh, dan Soedibyo  Markoes  adalah  tiga  pemuda  yang  mendukungnya.  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah, dipimpin  oleh  KH.  Ahmad  Badawi,  meresmikan  IMM  (Profil  IMM,  1964).  IMM  berasal  dari  sejarah Muhammadiyah  dan  dapat  dianggap  sejalan  dengan  pendirian  Muhammadiyah.  Ini  menunjukkan bahwa setiap tindakan Muhammadiyah menunjukkan keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita- citanya sesuai dengan kehendaknya sebagai gerakan pembaharuan.  Selain itu, itu juga IMM dicitakan merupakan jawaban atas masalah keumatan yang bergulir dan menjadi konstelasi di negara ini pada awal  kelahiran  IMM,  sehingga  kehadiran  IMM  adalah  keharusan  sejarah.  Kalangan  Muhammadiyah sudah ada sejak lama. Pada Kongres Abad Muhammadiyah di Betawi, Jakarta, tahun 1936, semangat
untuk  mendirikan  perguruan  tinggi  Muhammadiyah  sebenarnya  telah  meningkat.  KH.Hasyim  tahu bahwa Muhammadiyah memiliki pimpinan pusat pada saat itu (Periode 1934-1937).

## Identifikasi Masalah
Perekrutan anggota organisasi seperti Darul Arqom Dasar (DAD), Darul Arqom Madya (DAM), dan Darul Arqom Paripurna (DAP) adalah salah satu contoh dari kegiatan rekrutmen yang terhambat dikarenakn aturan dan kebijakan yang dibuat selama pandemi COVID-19 berlangsung, yang tentunya membuat banyak aktivitas penting organisasi tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Selain agenda perekrutan,  musyawarah  organisasi  IMM  yang  wajib  untuk  pergantian  kepemimpinan,  Musyawarah Komisariat, Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, dan MUKTAMAR juga tidak dapat dilakukan. Ini  tidak  mungkin  pada  awal  pandemi  COVID-19.  Pada  akhirnya,  berdampak  pada  jumlah  anggota, kaderisasi, dan pergantian kepemimpinan.
Selanjutnya,  selama  pandemi  Covid-19,  Dewan  Pimpinan  Pusat  IMM  menetapkan  beberapa kebijakan organisasi. Kebijakan ini mencakup kegiatan keilmuan, perekrutan anggota, dan musyawarah untuk  agenda  regenerasi  dan  pergantian  kepemimpinan,  dengan  tujuan  menjadi  solusi  disaat  situasi tidak memungkinkan. Fakta empiris memperlihatkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, kebijakan yang  dikeluarkan  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP  IMM)  mengembalikan  semua  aktivitas  organisasi  ke tingkat  normal.  Selain  itu,  ada  peningkatan  jumlah  Pimpinan  Cabang  dan  Dewan  Pimpinan  Daerah danKomisariat.  Di  tengah  pandemi,  manajemen  komunikasi  DPP  IMM  terintegrasi  dengan  bagian organisasi yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan, seperti Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara  Umum,  serta  Bidang  Organisasi,  Kader,  Hikmah,  dan  Kebijakan  Publik.  Mereka  juga mengambil  kebijakan  dan  mensosialisasikan  mereka  melalui  media  resmi  DPP  IMM,  dengan  tujuan agar kebijakan dapat diketahui oleh sub-otonom IMM di daerah-daerah.

## Perencanaan ( Planning )
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  pada  tanggal  29  September  2022,  bersama A.S.T, sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP IMM, yang kemudian menyatakan bahwa:
“IMM  menghadapi  kesulitan  dan  permasalahan dalam  melasanakan  aktivitas keorganisasian seperti  kaderisasi,  rekrutmen,  diskusi,  dan  lainnya  pada  awal  pandemi COVID-19.  Namun,  setelah  DPP  IMM  membaharui  kebijakan  organisasinya  dan menyebarkannya  secara  terstruktur,  IMM  dapat  menyesuaikan  operasi  organisasinya selama pandemi bahkan setelah keluarnya kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi. Ini berdampak besar pada penambahan massa, terutama pimpinan cabang. Sampai awal tahun 2022, IMM memiliki 34 DPD (dewan pimpinan daerah), 337 PC (pimpinan cabang), dan 812 PK (pimpinan komisi). (Wawancara November 2022).
Kemudian, wawancara lebih lanjut penulis lakukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP IMM), Dalam  hal  perencanaan,  hal-hal  seperti  tujuan  arah  haluan  organisasi,  target  organisasi,  strategi- strategi,  dan  taktik  organisasi  selama  pandemi  serta  perencanaan  dalam  menyusun  kebijakan organisasi selama pandemi COVID-19 yang dilakukan untuk jalannya organisasi. Berikut paparan hasil wawancara yang disampaikan oleh A.M.Y, yang merupakan Ketua Umum DPP IMM, terkait tujuan dan sasaran organisasi:
“IMM adalah organisasi kemahasiswaan Islam yang berfokus pada gerakan pencerdasan dan  pencerahan  terutama  untuk  mahasiswa.  IMM,  sebagai  organisasi  otonom  di  bawah
naungan Muhammadiyah salah satu organisasi terbasar di Indonesia, pasti memiliki tujuan untuk  mencapai  tujuan  Muhammadiyah  dengan  membantu  membentuk  akademisi  Islam (muslim intelektual) yang berakhlak mulia. Dalam garis besarnya, tujuan muhammadiyah adalah untuk mendirikan masyarakat Islam yang benar (utama).  (Wawancara November, 2022).
Lebih  lanjut,  disampaikan  oleh  A.S.T  sebagai  Ketua  Bidang  Organisasi  DPP  IMM,  terkait langkah-langkah  pengembangan  strategi  dan  kebijakan  organisasi,  bahwa  membuat  strategi  dan kebijakan  organisasi  selama  pandemi  COVID-19  untuk  mempertahankan  operasi  dan  kegitan organisasi tetap berjalan, menggunakan media online dan mengubah aturan kegiatan secara teknis. Hal ini disampaikan dalam proses wawancara sebagai berikut:
“Tidak diragukan lagi, hal yang paling diinginkan bersama adalah kemampuan organisasi untuk  bertahan  dalam  situasi  apa  pun.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  dan  pola  organisasi harus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kami sering melakukan pertemuan secara  online  selamamasa  pandemi  covid-19  dan  bahkan  hingga  saat  ini,  yang  jelas dimulai  dari  pandemi  COVID-19.  Proses  perkaderan,  rekrutmen  dan  permusyawaratan yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  adalah  kebijakan  yang  paling  penting  selama pandemi tersebut.
Kembali  dilanjutkan  A.S.T,  bahwa  “Agenda  wajib  terhambat  dan  terjadi  kendala  karena pelaksanaannya  tetap  secara  tatap  muka.  Kebijakan  baru,  seperti  kemampuan  untuk melakukan  perekaderan  secara  online  via  daring  atau  dalam  jaringan,  musyawarah komisariat  dengan  peserta  terbatas,  dan  penggunaan  media  Zoom,  memungkinkan organisasi berangsur-angsur pulih dan bahkan dapat berkembang pesat selama pandemi dengan jangkauan lebih luas dan masif.”. (Wawancara November 2022).
Pada  aspek Planning dalam  menentukan  tujuan  dan  sasaran  utama  organisasi  agar  berhasil, termasuk mengembangkan strategi, menetapkan kebijakan, merencanakan, dan petunjuk umum untuk menggiatkan jalannya organisasi (Roesanto, 2021). Dalam tahap ini, perencanaan merupakan kegiatan awal  yang  dilakukan  DPP  IMM  sebelum  seluruh  aktivitas  organisasi  dijalankan,  dengan  cara menetapkan  dengan  langkah-langkah  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  agar  tujuan  dalam  organisasi dapat tercapai dengan efisien. Dalam konteks ini, DPP IMM sebagai pimpinan yang paling tinggi dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang berfungsi sebagai sumber kebijakan dan sebagai sumber penentu gerakan dan tujuan dalam organisasi. Dimana tujuan dari aktivitas organisasi IMM itu sendiri  adalah  membentuk  mahasiswa  yang  intelektual,  pemimpin  yang  kritis,  yang  religius,  dan beradab melalui kegiatan-kegiatan organisasi.
Pada masa pandemi covid-19, DPP IMM mengalami kendala-kendala besar terutama mengenai aktivitas-aktivitas pokok organisasi, yang tentunya menghambat IMM dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.  Aktivitas-aktivitas  pokok  tersebut  diantaranya,  tidak  bisa  melakukan  perekrutan  anggota, melaksanakan tingkatan perkaderan seperti melaksanakan Darul Arqom Dasar, Darul Arqom Madya, dan  Darul  Arqom  Paripurna,  serta  perkaderan  pendukung  lainnya  dan  juga  melaksanakan  diskusi- diskusi yang bersifat tatap muka seperti menyelenggarakan seminar-seminar, pelaksanaan pergantian kepemimpinan  seperti  MUKTAMAR,  Musyawarah  Daerah,  Musyawarah  Cabang,  dan  Musyawarah Komisariat.  Karenanya  sebelum  mengeluarkan  kebijakan  strategis  organisasi  yang  berguna  untuk mengatasi sejumlah persoalan pada organisasi tersebut, terlebih dahulu DPP melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan dan kondisi organisasi selama masa pandemi. Kajian perencanaan kebijakan
yang  disebabkan  oleh  pandemi  covid-19,  yaitu  dengan  melakukan  agenda  rapat  internal  organisasi yang melibatkan seluruh pengurus DPP IMM. Perencanaan ini disusun dan di diskusikan oleh pimpinan umum DPP IMM dengan bidang-bidang terkait yang ada di dalamnya seperti, bidang kaderisasi, bidang organisasi, dan lain-lain.
Kemudian  dalam  menetapkan  perencanaan  kebijakan,  DPP  IMM  melakukan  musyawarah mufakat  untuk  memutuskan  suatu  kebijakan.  Seterusnya  dalam  mensosialisasikan  kebijakan  yang  di ambil. DPP IMM  menggelar rapat gabungan bersama DPD IMM se-Indonesia dengan menggunakan metode online seperti zoom meeting dan metode hibryd ( online dan offline ). Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap kebijakan baru DPP IMM melalui  bidang-bidangnya juga meneruskan koordinasi  dengan  melakukan  rapat  bersama  bidang-bidang  pada  pimpinan  DPD  nya.  Koordinasi dengan memanfaatkan media sosial ini merupakan cara DPP IMM dalam mensosialisasikan kebijakan yang sedang susun serta melakukan perencanaan kebijakan dimasa pandemi covid-19 dalam rangka menjaga setabilitas aktivitas organisasi dan mengupayakan agar tujuan organisasi tercapai  meskipun masih dalam situasi pandemi covid-19.

## Pengorganisian ( Organizing )
Pada  bagian  pengorganisasian,  pertanyaan  khusus  yang diajukan oleh  penulis adalah  tentang aktivitas organisasi dan kebutuhan organisasi untuk menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan  organisasi.  Selanjutnya,  penelitian  ini  bertanya  tentang  kebijakan  organisasi  selama pandemi  COVID-19  dan  bagaimana  tugas  dan  wewenang  dibagi.  Pengurus  DPP  IMM  memulai perorganisasian  dengan  mengadakan  rapat  diskusi  tentang  masalah  organisasi  terkait  COVID-19. Kemudian,  DPP  IMM  merumuskan  tugas  untuk  masing-masing  tingkat  kepengurusan IMM,  termasuk tingkat  daerah,  cabang,  dan  komisi,  serta  bidang  terkait.  Hasil  wawancara  dengan  Ketua  Bidang Organisasi AST tercantum di bawah ini:
“Sehubungan dengan kader-kader, IMM memiliki basis kampus yang jelas yaitu perguruan tinggi Muhamamdiyah seluruh Indonesia, jadi kader-kader dapat terorganisir di DPP, DPD, Cabang,  dan  Komisariat.  Oleh  karena  itu,  kami  di  DPP  harus  bekerja  keras  untuk membuat  kebijakan  organisasi  yang  akan  membantu  pemulihan  kader-kader    ini.  Selain itu,  di  era  modern  yang  serba  digital,  kami  telah  menetapkan  kebijakan  yang memanfaatkan dunia digital dalam dua tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah bisnis kami  yang  menggunakan  internet  untuk  mengeluarkan  kartu  anggota.  Selanjutnya,  buat agenda rapat dengan Zoom Meeting dan bahkan koordinasi dengan pengurus administrasi daerah dengan lebih mudah. Hampir sepenuhnya menggunakan e-mail, yang sebelumnya biasanya dikirim melalui Pos dan Grup WhatsApp saja”.
Dilanjutkan  A.S.T,  terkait  kebijakan  yang  dilakukan  DPP  IMM,  bahwa  “Kebijakan  yang kami  buat  bertujuan  untuk  mempermudah  akses  administrasi  organisasi  dan  membantu organisasi  berjalan  lancar  dalam  setiap  kegiatanntya  ditenga  kondisi  pandemi,  terutama selama  pandemi  sebelumnya.  Untuk  memastikan  bahwa  informasi  tentang  kebijakan  ini dipahami dan dilaksanakan dengan benar, kami mengadakan pertemuan di DPP dan DPD IMM sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, artinya telah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak yang berwenang. (Wawancara November, 2022).
Hal  senada  juga  sebagaimana  sampaikan  oleh,  F.S,  selaku  Ketua  Bidang  Kader  DPP  IMM, menyatakan sebagai berikut:
“Tidak diragukan lagi, proses kolektif kolegial atau musyawarah mufakat telah digunakan untuk  menghasilkan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  ini.  Namun,  selama musayawarah  dalam  menentukan  kebijakan,  DPP  IMM  melakukan  analisis  secara mendalam terutama tentang urgensi keputusan yang berkaitan dengan masalah pandemi saat itu. Setelah penelitian tersebut dan berdasarkan fenomena yang terjadi, kami di DPP IMM  baru-baru  ini  merumuskan  solusi  yangtepat  mengenai  masalah  tersebut,  yaitu regulasi  serba  online  untuk  mencegah  penyebab  utama  COVID-19..  (Wawancara Desember, 2022).
Untuk memungkinkan koordinasi sampai pada level kepemimpinan paling rendah, kebijakan dan wewenang  yang  diperlukan  untuk  menerapkannya  selama  pandemi  telah  dikomunikasikan  secara online. A.M.Y, Ketua Umum DPP IMM, menjelaskan hal ini sebagai berikut:
“Di  tengah  pandemi  COVID-19,  DPP  IMM  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  penting, terutama  yang  memperbolehkan  melakukan  pengkaderan  melalui  online/digital,  yang sebelumnya  dilakukan  secara  langsung.  Selain  itu,  waktu  kaderisasi,  yang  biasanya berlangsung lima hari, telah ditingkatkan menjadi tiga hari.. Setelah pandemi agak mereda, kami  juga  membuat  rancangan  untuk  menerapkan  sistem  hibryd.  Dalam  sistem  ini, pengurus DPD IMM akan berkomunikasi dengan pengurus cabang melalui rakorda (rapat koordinasi  daerah),  di  mana  DPD  dan  cabang  berpartisipasi.  Selanjutnya,  media penyampai  kebijakan  akan  melalui  rakorcab  (rapat  koordinasi  cabang),  di  mana  para pemimpin komisariat berpartisipasi. Selanjutnya, media ini akan meneruskan komunikasi kebijakan  ini  ke  kader  akar  rumput  atau  ke  daerah-daerah”.  (Wawancara  November, 2022).
Pengorganisasian menentukan secara spesifik aktivitas atau kebutuhan untuk mencapai sasaran atau hasil yang akan dicapai dalam organisasi. Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk menyusun pelaksanaan rencana kegiatan melalui pembagian maupun pendelegasian tugas dan wewenang yang sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut (Roesanto, 2021). Sejalan dengan apa yang disampaikan setelah  merumuskan,  melakukan  kajian  tentang  perencanaan  kebijakan,  DPP  IMM  melakukan pembagian  tugas  dan  wewenang  dimana,  DPP  IMM  melibatkan  DPD  IMM,  Pimpinan  Cabang  IMM hingga  pada  tingkat  Komisariat,  dalam  rangka  untuk  menjalankan  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan oleh DPP IMM dalam masa pandemi covid-19.
Pembagian tugas dan wewenang ini dimulai dari koordinasi Ketua Umum bersama Ketua Umum pada  tingkatan  DPD  se-Indonesia,  melalui  rapat  internal  secara zoom  meeting dan  media group whatsaap terkait sosialisasi kebijakan secara umum dan meminta agar Ketua Umum masing-masing di daerahnya dapat menyebarkan kebijakan tersebut hingga ke Cabang dan Komisariat, dengan metode menyelenggarakan  rapat  internal  serupa.  Selanjutnya,  bidang-bidang  yang  berada  di  masing-masing tingkatan  kepemimpinan  dapat  melanjutkan  dengan  rapat  internal  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing untuk membahas secara teknis dan spesifik terkait dengan pelaksanaan kebijakan, dimulai dari DPP IMM dan DPD IMM, seperti Bidang Kader melaksanakan rapat internal, Bidang Organisasi, Bidang Hikmah melanjutkan rapat koordinasi tersebut pada bidang yang serupa pada tingkat DPD dengan cara memanfaatkan  media  digital  seperti zoom  meeting dan group  whatsaap ,  dimana  rapat  internal  itu membahas terkait pensosialisasian kebijakan dan tata cara pelaksanaan kebijakan. Dalam pembagian tugas dan wewenang ini, pengurus bidang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah  dikeluarkan  oleh  DPP  IMM  agar  kebijakan  tersebut  pada  pelaksanaanya  dapat  berjalan  sesuai dengan harapan organisasi.

## Pengarahan ( Directing )
Untuk  memastikan  kebijakan  yang  dikeluarkan,  DPP  IMM  melakukan  pengarahan  dan komunikasi  aktif  dengan  pengurus  diberbagai  tingkatan  kepemimpinan.  Komunikasi  aktif  dan pengarahan  pengurus  dilakukan  selama  pandemi  COVID-19.  AMY,  Ketua  Umum  DPP  IMM, menyatakan sebagai berikut:
“Sebagai Ketua Umum, pertama-tama, saya mengumpulkan informasi dari pengurus, baik di DPP sendiri maupun di daerah-daerah, bahkan di tingkat komisariat, untuk memberikan arahan. Kemudian, saya akan menggunakan informasi ini sebagai dasar upaya saya untuk menemukan solusi. Solusi ini akan saya sampaikan juga dalam rapat gabungan bersama pengurus lainnya. Saya akan menilai jika ada yang tidak berjalan dengan baik. Singkatnya, sebagai  Ketua  Umum,  saya  terus  memberikan  tekanan  dan  pengawasan  sekaligus mendorong seluruh pengurus untuk melaksanakan tugas kebijakan yang telah ditetapkan di masa pandemi ini dengan maksimal (Wawancara November, 2022).
Kembali ditambahkan olehKetua Umum DPP IMM juga menginstruksikan bidang-bidang terkait selama pandemi COVID-19. Semua kader dan tingkat kepemimpinan melaksanakan kebijakan dengan maksimal. Ini ditunjukkan sebagai berikut:
“Pemantauan tetap dilakukan oleh pengampu kepentingan dalam hal ini DPD IMM yang juga selalu berkoordinasi secara daring terkait pelaksanaan program-programnya kepada DPP IMM yang juga tidak jarang membantu dilapangan jika terdapat kendala-kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus daerah.” (Wawancara November, 2022).
Selain itu, hal senada disampaikan oleh A.S.T, selaku Ketua Bidang Organisasi yang kemudian menjelaskan, sebagai berikut:
“Untuk  memaksimalkan  penerapan  kebijakan  selama  pandemi  COVID-19,  saya  percaya bahwa semua bidang harus mengikuti arahan ketua umum dan pimpinan lainnya. Semua bidang ini bertanggung jawab penuh untuk memantau kebijakan dan penerapan kebijakan yang  dibuat  selama  pandemi.  Saya  berada  di  bidang  organisasi,  sehingga  saya bertanggung  jawab  atas  semua  aturan  administrasi  organisasi.  Oleh  karena  itu,  Untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan selama pandemi COVID-19, saya memfungsikan sub strukturan yang ada dgroup sesuai bidangnya yang bertanggung jawab”. (Wawancara November, 2022).
Kembali  ditambahkan  oleh  A.S.T,  selaku  Ketua  Bidang  Organisasi  DPP  IMM,  bahwa  untuk mencapai  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  organisasi,  DPP  IMM  mendorong  semua  pengurus  dan kader  untuk  memperomosikan  kebijakannya  dan  aktivitasnya  di  media  sosial.  Ini  dapat  dilihat  dari kutipan wawancara berikut:
“Ya,  setelah  kebijakan  yang  serba  digital  dikeluarkan  selama  pandemi  COVID-19,  saya pikir semua kegiatan kader pasti menarik karena kami membranding gerakan tersebut di media  sosial  berbasis  online  dengan  cara  yang  menarik  dan  kreatif  dan  penting.  Selain aktivitas  diskusi,  IMM  juga memiliki  forum  diskusi  untuk  berbagi  gagasan,  kritik,  dan hal lainnya. Kemudian, seminar juga dilakukan; sebelum COVID-19, mereka sering dilakukan secara  tatap  muka,  tetapi  sekarang  lebih  banyak  dilakukan  secara  online..  (Wawancara November, 2022).
Hal  tersebut  juga  diperkuat  oleh  A.M.Y,  selaku  Ketua  Umum,  yang  kemudian  memberikan penjelasannya sebagai berikut:
“Pada awal pandemi COVID-19, saya pikir IMM agak terganggu dalam melakukan tugas kemasyarakatan atau kegiatan sosial, organisasi, dan sebagainya. Kami akhirnya berpikir tentang cara mendorong anggota atau kader ini untuk bersemangat saat aktivitas dibatasi selama  pandemi.  Jadi,  kami  menggunakan  Instagram  untuk  mengikuti  pola  Gerakan  di media online dengan menyebarkan informasi secara berkala dalam bentuk gerakan sosial kemasyarakatan,  keilmuan,  dan  perekreutan  anggota.  Akhirnya,  keinginan  kader  untuk bergerak difasilitasi.
Diteruskan A.M.Y, bahwa “Selain kegiatan perekrutan anggota, aktivitas yang paling diikuti juga  adalah  diskusi  online  dengan  berbagai  topik  yang  dibahas,  dengan  peserta  yang beragam dari DPP hingga komisariat. seminar dan studi akademik lainnya adalah aktivitas yang  sering  dilakukan.  Di  tingkat  DPP  hingga  DPD,  kami  juga  terlibat  dalam  gerakan vaksinasi,  pembagian  APD,  dan  hal-hal  lainnya,  tentunya  dengan  protokol  yang  ketat. Kami  menyebarkan  gerakan  ini  di  media  sosial  agar  seluruh  kader  diberbagai  tingkatan dapat  melihatnya  dan  mendukung  mereka  untuk  tetap  produktif  selama  pandemi.”. (Wawancara November, 2022).
Pada tahapan pengarahan ini, DPP IMM melakukan koordinasi secara aktif kepada seluruh DPD IMM se-Indonesia hingga Pimpinan Cabang dan juga Komisariat, dengan cara berkomunikasi secara personal maupun melakukan komunikasi secara kelompok melalui grup-grup whatsapp maupun melalui rapat  dengan  menggunakan  media zoom  meeting .  Pengarahan  secara  aktif  dilakukan  dengan menggerakan  pengurus  di  masing-masing  bidang.  Pengarahan  efektif  dilakukan,  mengingat  pada masing-masing  tingkat  kepengurusan  dalam  melaksanakan  kebijakan  mempunyai  kemampuan  yang tidak sama, dalam hal tata pelaksanaan kebijakan. Hal itu disebabkan karena kurangnya sumber daya kader yang berbeda-beda. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, DPP IMM melakukan Advokasi di masing-masing  daerah  dengan  meminta  keterangan  kepada  pengurus  IMM  di  setiap  daerah  dan cabang  terkait  perkembangan  pelaksanaan  kebijakan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui permasalahan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pengurus  di  daerah  dan  cabang  hingga  komisariat selama melaksanakan kebijakan yang di keluarkan DPP IMM, yang nantinya lewat informasi tersebut, kemudian akan diberikan solusi yang tepat agar aktivitas organisasi bisa berjalan dan tujuan organisasi bisa tercapai.

## Pengawasan ( Controling )
DPP IMM telah bekerja sama dengan baik dengan berbagai tingkatan kepemimpinan dan bidang- bidang  terkait  untuk  mengawasi  atau  mengontrol  kebijakan  selama  pandemi  Covid-19.  AMY,  Ketua Umum DPP IMM, menyatakan sebagai berikut:
“Pastinya  memantau  secara  aktif  melalui  bidang  yang  bersangkutan  yang  menanggung jawabi  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  keputusan  organisasi  dilaksanakan dengan  benar  dan  tujuannya  tercapai.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan  koordinasi  saling informasi  yang  efektif  dan  efesien  dari  DPP  ke  tingkat  bawah.  Alhamdulillah,  kami  juga memiliki  banyak  grup  WhatsApp,  yang  menurut  saya  sangat  membantu  kami  dalam mengelola  dan  berkomunikasi  secara  organisasi,  terutama  untuk  memastikan  bahwa kebijakan diterapkan”.
A.M.Y  melanjutkan,  bahwa  “Bidang-bidang  terkait  secara  khusus  terlibat  secara  aktif dalam  hal  pengawasan.  Misalnya,  ketua  bidang  organisasi  DPP  IMM  dan  ketua  bidang organisasi  DPD  se-Indonesia  akan  secara  aktif  mengawasi  keputusan  yang  berkaitan dengan  bidang  organisasi.  Selain  itu,  karena  kami  sudah  terintegrasi  dari  berbagai tingkatan, bidang kader akan menggunakan seluruh perangkatnya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi.  Ini  membuat  komunikasi  lebih  efektif  dan  terbuka”.  (Wawancara November, 2022).
Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh F.S, selaku Ketua Bidang Kader, sebagai berikut:
“Saling berkoordinasi antara DPP dan DPD, kemudian DPD dengan cabang, dan cabang dengan  komisariat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  kebijakan  dapat dicapai dan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh kader di berbagai lini”. (Wawancara Desember, 2022).
Dalam  pengawasan  terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  dimasa  pandemi  covid-19  tersebut akan  dievaluasi  dan  diberikan  masukan  jika  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaanya.  Sebagaimana yang disampaikan A.S.T, selaku Ketua Bidang Organisasi, sebagai berikut:
“Jadi  begini  mbak, Oleh  karena hal  itu,  ini  terhubung dengan  email  DPD  dan perbidang Whatsaap Group di DPP ini.  Untuk langkah awal, kami akan memantau grup Whatsaap yang ada melalui chat dan memastikan kebijakan itu diterapkan dengan baik dan efesien. Jika ada masalah, kami akan segera mengetahuinya dan menyelesaikannya secara efektif juga.  Tidak  diragukan  lagi,  DPP  IMM  berkolaborasi  dan  berkerjasama  terkait perkembangan dan tantangan pada masa pandemi covid-19. Selain itu, karena DPP IMM menggunakan  sistem,  semua  keputusan  harus  diputuskan  melalui  musyawarah  mufakat dan persetujuan dengan melibatkan bidang-bidang terkait”. (Wawancara November, 2022).
Kemudian,  terkait  persoalan  tersebut,  kembali  diperkuat  lebih  lanjut  oleh  A.M.Y,  selaku  Ketua Umum yang dapat dilihat pada kutipan wawancara sebagai berikut:
“Evaluasi kebijakan DPP IMM biasanya dilakukan di rapat Pleno dan biasanya dilakukan satu kali sebulan. Agenda rapat pimpinan harian tergantung pada agenda yang dibuat oleh anggota  organisasi.  Rapat  Pleno  biasanya  memutuskan  aturan  untuk  evaluasi  kegiatan atau kebijakan, yang dimulai dengan laporan. Misalnya, kami menemukan bahwa daerah A  masih  belum  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  kami  keluarkan.  Dimulai  dengan menghubungi grup online yang sudah ada atau melalui telepon, sektor yang relevan akan mengadvokasi terlebih dahulu, DPP IMM akan mengundang pertemuan ke daerah yang bersangkutan  jika  ada  masalah.  Barulah  akan  diberikan  penjelasan  tentang  alasan mengapa kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak dapat diterapkan. Akibatnya, kami tidak hanya  akan  menyelesaikan  masalah  tersebut,  tetapi  juga  akan  membantu  dalam penerapan kebijakan yang tersebar”.
“Kembali  ditambah  AMY.  Selama  pandemi  Covid-19,  DPP  IMM  menghadapi  banyak tantangan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  penting  organisasi.  Tantangan  tersebut diantaranya,  ketidakmampuan  untuk  merekrut  anggota  baru  melalui  kegiatan  rutin organisasi IMM yaitu Darul Arqom Dasar, melakukan kegiatan pada tingkatan organisasi, yakni  Darul  Arqom  Madya,  dan  Darul  Arqom  Paripurna  serta  perkaderan  pendukung lainnya,  seperti  menyelenggarakan  diskusi  atau  seminar  dengan  metode  tatap  muka. Selain  itu,  terdapat  juga  tantangan  pada  aktivitas  penting  organisasi  IMM  lainnya,  yaitu pelaksanaan  Musyawarah  Komisariat,  Musyawarah  Cabang,  dan  Musyawarah  Daerah,
aktivitas  tersebut  merupakan  proses  untuk  pergantian  kepemimpinan  dalam  organisasi IMM.  Oleh  karena  itu,  DPP  IMM  mengeluarkan  kebijakan  strategis  organisasi  dengan tujuan untuk membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, agar aktivitas dan tujuan organisasi tercapai dengan maksimal”. (Wawancara November, 2022).
Dalam  tahap  ini,  merupakan  tahap  pengawasan  terhadap  seluruh  aktivitas  organisasi  apakah sesuai dengan kebijakan yang dibuat DPP IMM tersebut. Apabila terjadi kendala atau penyimpangan, maka segera untuk diperbaiki dan bisa di arahkan kembali sesuai dengan rencana semula (Roesanto, 2021).  Dalam  melakukan  pengawasan  terkait  pelaksanaan  kebijakan,  DPP  IMM  memberikan  tugas kepada masing-masing bidang di masing-masing tingkatan kepemimpinan seperti DPD IMM, Cabang dan  Komisariat.  Tugas  yang  diberikan  diantaranya,  melaksanakan  kebijakan,  melaporkan  kendala dalam pelaksanaan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh bidang-bidang terkait  dan  lain  sebagainya,  yang  dapat  dimulai  dari  Cabang  hingga  Komisariat.  Misalnya,  Bidang Organisasi DPP IMM mengawasi pelaksanaan kebijakan Bidang Organisasi DPD IMM, Cabang, hingga Komisariat.  Ketua  Umum  dalam  melakukan  pengawasan  secara  keseluruhan  terhadap  Ketua  Umum DPD IMM, Cabang dan Komisariat.
Dalam komunikasi melakukan pengawasan kebijakan di masa pandemi covid-19, DPP IMM juga menggunakan  metode online, baik  dalam  melakukan  rapat,  penyebaran  informasi  termasuk  dalam melakukan telpon secara personal. Dalam melakukan pengawasan DPP IMM memiliki dua jadwal rapat evaluasi  dimana  diselenggarakan  dalam  satu  kali  per  satu  minggu  dan  satu  kali  dalam  datu  bulan. Rapat  evaluasi  pertama  dinamakan  dengan  rapat  harian,  dimana  kendala-kendala  yang  diperoleh informasinya dari daerah-daerah akan di bahas bersama-sama dan mempersiapkan solusi dari masalah tersebut.  Rapat  kedua  yaitu  rapat  pleno,  dimana  evaluasi-evaluasi  dan  solusi-solusi  itu  ditetapkan menjadi sebuah kebijakan dalam organisasi.

## SIMPULAN
DPP  IMM  adalah  organisasi  dengan  jumlah  mahasiswa  yang  besar,  sehingga  sangat  penting untuk memiliki manajemen komunikasi yang efektif, terutama selama pandemi COVID-19. Pengarahan yang akurat dan terus-menerus dari pemimpin organisasi sangat penting untuk melaksanakan kebijakan organisasi Di tengah pandemi COVID-19, semua aktivitas organisasi tidak dapat berjalan seperti biasa. Oleh karena itu, DPP IMM melakukan pengarahan dengan mengoptimalkan komunikasi secara intensif melalui  media  sosial  seperti  pertemuan  Zoom,  grup  Whatsaap,  dan  melakukan  komunikasi  secara pribadi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajri  Fathurrahman.  (2021).  Manajemen  Komunikasi  Yayasan  Laskar  Koin  Seribu  Melalui  Program Warung Berbagi Pada Masa Pandemi Covid-19,. Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (159-172)
Amalia, L. (2020). Analisis Gejala Klinis Dan Peningkatan Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19. Jambura Journal of Health Sciences and Research .
Cangara, Hafid. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Creswell, John W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar
Daniel. Pengertian Manajemen Komunikasi: Metode Fungsi & Tujuan, dan komponen & Contoh Komunikasi . (online), ( http://ekonomimanajemen.com/manajemenkomunika si/#:~:text=Secara%20umum%2C%20tujuan%20manajemen%20komunikasi,cara%20berkomuni kasi%20dengan%20pihak%20lain , diakses pada 15 September 2022)
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Gunawan, Rain. (2020). Manajemen Komunikasi Organisasi Pada Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam  Lembaga  Negara  di  Era  Pandemi  Covid-2019,. PRecious:  Public  Relations  Journal Volume 1 Nomor 1 - Oktober 2020
Handayuni,  Linda.  (2020). Rekam  Medis  Dalam  Manajemen  Informasi  Kegiatan .  Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri
Handoko,  T.  Hani.  (2014). Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia.  BPFE, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu S.P. 2
Ido, Hadi Priyono. (2018). “Komunikasi dalam Suatu Organisasi”. Jurnal Komunikasi . Vol. 4 No.1 Tahun 2018.
KepmendikbudRI.No. 155/U/1998. Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan  di  Perguruan Tinggi.
Kriyantono,  Rachmat.  (2016). Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi:  Disertai  Contoh  Praktis  Riset  Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran . Jakarta: Kencana.
Kusuma Indah, Dewi. Ali, Mashar. (2019). Nilai–Nilai Dalam  Kepemimpinan  Modern Pada Manajemen Kinerja . Lampung: CV. Gre Publishing.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  (2015). Komunikasi ,. Yogyakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia
Lesmana  Putu,  Dody.    Elly,  Antika.  (2019). Manajemen  Proyek  Dengan  Scrum. Yogyakarta:  CV. Absolute Media
Moleong, Lexy J,. (2013). Metodelogi Penelitian Kualitatif,. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offsed Notoadmojo, S. (2010). Metodelogi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rikena Cipta
Priyono. (2018). Pengantar Manajemen. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
Pujileksono.  Sugeng.  (2016). Metode  Penelitian  Komunikasi  Kualitatif .  Malang:  Kelompok    Intrans Publishing
Sedarmayanti.  (2011). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : Rafika Aditama
Silviani,  Irene.  ( 2 0 2 0 ) . Komunikasi  Organisasi .  Surabaya:  PT.Scopindo  Media  Pustaka
Siswanto. (2007). Pengantar Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Soedarsono, Dewi, K. (2020). Sistem Manajemen Komunikasi . Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Sugiyono,  Dewi  K.  ( 2 0 13 ) . Metode  Penelitian  Pendidikan;  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta
Sukirman, Silvia. (2004). Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi . Jakarta: Pelangi Cendikia.
Suryani,  A.  I.  Ardiansyah.  (2018).  Pengaruh Manajemen  Komunikasi Terhadap  Kinerja  Karyawan dengan  Perilaku  Kewarganegaraan  sebagai  Variabel  Mediasi  pada  Karyawan  PT.  Witel  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen Vol.3 No.4, 2 - 8.
Roesanto  Gina  Maghfira.  Prasetio  Arie,.  (2021).  Management  Komunikasi  pada  Program  Gaecep Organisasi PPKS Indonesia. Jurna e-Proceeding of management: Vol.8 , ISSN: 2355-9357.
Yusuf,  Bakri  &  Harnina  Ridwan.  (2018).  “Manajemen  Komunikasi  Dalam  Pengelolaan  Informasi Pembangunan Daerah”, Jurnal Komunikasi , Vol.4 No.1 tahun 2018.

## PROFIL SINGKAT
Novita Srildayanti lahir di Kampung Batu Kabupaten Solok Dalam pada tanggal 09 September 1995, ia menyelesaikan  jenjang  pendidikan  Sarjana  S1  (Strata  Satu)  di  UIN  Imam  Bonjol  Padang,  dengan Kosentrasi  Psikologi,  Lulus  Tahun  2019,  dan  ia  kembali  melanjutkan  pendidikannya  ke  jenjang Pascasarjana  Magister  S2  (Starata  Dua)  di  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  dengan  Kosentrasi Ilmu Komunikasi, Lulus Tahun 2023. Novita Serildayanti pada masa kuliah juga aktif dalam Organisasi Internal  Kampus,  yaktu  sebagai  Sekretaris  Himpunan  Mahasiswa  Jurusan  Psikologi  bidang  HUMAS pada  Tahun  2021.  Dalam  karir  profesional,  pada  Tahun  2019,  Novita  Srildayanti  pernah  menjadi Analisis  Jabatan  Fungsional  Kementerian  Koordinator  Perekonomian  RI.  Kemudian,  di  Tahun  2021, pernah menjadi Staf bagian SDM Biro Psikologi POLDA SUMBAR. Saat ini,  Novita Srildayanti belum bekerja pada Instansi manapun.