## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG BEBAN BIAYA DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI BRI SYARIAH
1 Sariningsih, 2 Jaenudin, 3 Mila Badriyah 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: sariningsih0207@gmail.com, jaenudin@uinsgd.ac.id, mina_bila@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  musyārakah  mutanāqi ṣ hah  contract  on  micro  financing  in  BRISyariah  KCP  Majalaya incurs  costs  (administrative  fees,  notary  fees  and  insurance  costs)  that  must  be  borne  by  the customer.  This  differs  from  the  DSN  MUI  fatwa  No.73/DSN-MUI/XI/2008  concerning Musyārakah Mutanāqi ṣ hah. This study aims to determine the micro financing in BRISyariah KCP  Majalaya,  the  mechanism  and  its  relevance  to  the  fatwa  of  DSN  MUI  No.73/DSN- MUI/XI/2008.  The  method  used  is  descriptive,  which  is  describing  microfinancing  with  the musyārakah mutanāqi ṣ hah contract in BRISyariah KCP Majalaya. Based on the results of the study, it can be concluded that microfinance with the musyārakah mutanāqi ṣ hah contract is one of the products and services provided by BRISyariah KCP Majalaya. The mechanism starts with the customer submitting an application, before the disbursement the customer must pay the full cost, the customer then shares the profit accompanied by the purchase of a portion of the bank. The cost burden in conducting microfinance with the musyārakah mutanāqi ṣ hah contract is not yet relevant to the DSN MUI fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008, because all costs that should be borne jointly are borne by the customer, this can lead to injustice.
Keyword: Cost Expenses; Micro Financing; Musyarakah Mutanaqishah .

## ABSTRAK
Akad musyārakah  mutanāqi ṣ hah pada  pembiayaan  mikro  diBRISyariah  KCP  Majalaya menimbulkan beban biaya (biaya administrasi, biaya notaris dan biaya asuransi) yang harus ditanggung nasabah hal tersebut berbeda dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN- MUI/XI/2008  tentang Musyārakah  Mutanāqi ṣ hah .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pembiayaan  mikro  diBRISyariah  KCP  Majalaya,  mekanismenya  dan relevansinya  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.73/DSN-MUI/XI/2008.  Metode  yang digunakan  adalah  deskriptif  yaitu  menggambarkan  pembiayaan  mikro  dengan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ hah diBRISyariah  KCP  Majalaya.  Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat  disimpulkan  bahwa  pembiayaan  mikro  dengan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ hah merupakan  salah  satu  produk  dan  layanan  yang  disediakan  oleh  BRISyariah  KCP Majalaya. Mekanismenya dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan, sebelum pencairan  nasabah  harus  membayar  seluruh  beban  biaya,  nasabah  kemudian melakukan  bagi  hasil  disertai  pembelian  porsi  milik  bank.  Beban  biaya  dalam pelaksanaan  pembiayaan  mikro  dengan akad musyārakah mutanāqi ṣ hah belum relevan dengan  fatwa  DSN  MUI  No.73/DSN-MUI/XI/2008,  karena  seluruh  beban  biaya  yang semestinya  ditanggung  bersama  hanya  ditanggung  nasabah  hal  ini  dapat menimbulkan ketidakadilan.
Kata Kunci: Beban Biaya; Pembiayaan Mikro ; Musyarakah Mutanaqishah .

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  perekonomian  seka- rang  ini  yang  semakin  meningkat  men- dorong  lembaga  keuangan  untuk  ikut meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Salah  satu  lembaga  yang  menyediakan fasilitas  ini  adalah  lembaga  keuangan perbankan,  terutama  perbankan  syariah. Bank  syariah  memiliki  fungsi  untuk mengerahkan  dan  menyalurkannya  kem- bali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pembiayaan. 1
Akad  pembiayaan  yang  diaplikasi- kan dalam  perbankan  syariah, salah satu- nya  adalah  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah . Kata musyārakah merupakan wazan dari kata syarika-yasyraku-syarika-syirkatan , yang berarti bersekutu atau berserikat, perusahaan  atau  kelompok/  kumpulan. Musyārakah merupakan istilah yang sering dipakai    dalam  konteks  pembiayaan  sya- riah.  Istilah  ini  konotasinya  lebih  terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam. 2
Sedangkan musyārakah  mutanāqi ṣ ah adalah kerja sama antara para syarik guna membeli  suatu  barang.  Kemudian  barang tersebut  dijadikan  modal  usaha  oleh nasabah  untuk  mendapatkan  keuntungan yang  akan  dibagi  bersama  dengan  bank, yang  disertai  dengan  pembelian  barang modal  milik  bank  yang  dilakukan  secara berangsur  sehingga  kepemilikan  bank
1 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam ,  cet  ke- 3(Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti,2007) hlm.1
2 Ascarya, Akad  Dan  Produk  Bank  Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.49.
terhadap  barang  modal  semakin  lama semakin berkurang. 3
Akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah pada BRI  Syariah  KCP  Majalaya  selain  diap- likasikan  pada  pembiayaan  makro  juga diaplikasikan  pada  pembiayaan  mikro (pembiayaan  dengan  jumlah  kecil).  Pada pembiayaan  tentunya  akan  menimbulkan beban  biaya  akibat  dari  terjadinya perjanjian. Pengertian  biaya  secara umum adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan  untuk  mendapatkan  maan- faat  sekarang  atau  masa  depan. 4 Biaya juga disebut sebagai harga perolehan yang dikorbankan/  digunakan  dalam  rangka memperoleh  penghasilan  yang  akan dipakai sebagai pengurangan dari penghasilan. 5 Unsur-unsur  dari  beban adalah  harga  pokok  penjualan,  beban pemasaran,  beban  administrasi,  beban bunga dan beban pajak maka unsur-unsur tersebut merupakan biaya. 6
Beban  biaya  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  merupakan  sejumlah  dana atau  uang  yang  harus  dikeluarkan  oleh nasabah untuk dapat memperoleh pembiayaan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah dari  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  KCP Majalaya  yaitu  biaya  administrasi,  biaya biaya  notaris,  asuransi  jiwa  dan  kebaka-
3 Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin, Fikih  Muamalah Maliyah:  Akad  Syirkah  dan  Mudharabah ,Cet  ke-2, (Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media,  2017),  hlm 100.
4 Anthony A. Atkinson dkk, Akuntansi Menajemen, edisi  ke  lima  Jilid  1  (terj.  Miranti  kartika  Dewi), (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 33.
5 Supriyono, Akuntansi  Biaya ,  Edisi  Kedua,
(Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 16
6 Darsono  Prawironegoro, Akuntansi  Manajemen , (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm.15.
ran.  Beban  biaya  ini  menjadi  tanggungan dari nasabah dengan kata lain dibebankan kepada nasabah. 7
Seharusnya beban biaya yang timbul akibat  terjadinya  perjanjian  menjadi  tang- gungan  bersama  karena  akad  yang  digu- nakan  adalah  akad  kerja  sama  dimana kerugian  ditanggung  secara  proporsional. Beban biaya dalam pembiayaan musyārakah mutanāqi ṣ ah tidak boleh dibebankan  pada  salah  satu  pihak  saja karena  dikhawatirkan  akan  memberatkan dan  menimbulkan  ketidakadilan  pada salah satu pihak. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008
tentang
musyārakah  mutanāqi ṣ ah .  Dalam  diktum keempat  nomor  5  (lima)  dari  fatwa  DSN MUI  tersebut  menyebutkan  biaya  per- olehan aset musyārakah menjadi beban ber- sama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. 8
Oleh  karena  itu,  pembiayaan  mikro dengan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah ini sangatlah  membutuhkan  kejelasan  dan rincian mengenai beban-beban biaya yang timbul akibat terjadinya perjanjian begitupun  mengenai  penanggungnya, agar nantinya tidak  merugikan  salah  satu pihak.  Maka  berdasarkan  latar  belakang diatas  penulis  tertarik  melakukan  pene- litian  dengan  judul  “Tinjauan  Hukum Ekonomi  Syariah  terhadap  Beban  Biaya dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mikro de-
7 Wawancara  dengan  Bapak  Andri  selaku  staf AOM  dari  BRI  Syariah  KCP  Majalaya,  pada tanggal 14 November 2019 pukul 10.20.
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 73 DSN- MUI/XII/2008 tentang Musyārakah Mutanāqi ṣ ah
ngan  Akad Musyarakah  Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Majalaya”

## PEMBAHASAN
Pembiayaan Mikro dengan Akad Musya- rakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Majalaya
Produk dan layanan yang disediakan oleh  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  KCP Majalaya salah satunya adalah pembiayaan  mikro.  Pembiayaan  mikro  di Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  KCP Majalaya  pada  umumnya  diperuntukan bagi  wirausaha  atau  pengusaha  yang membutuhkan  pembiayaan  modal  kerja, investasi dan komunikasi.
Jenis dari pembiayaan mikro dengan akad musyarakah  mutanaqishah di  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  terbagi  menjadi 3, yaitu sebagai berikut: 9

## 1. Mikro 25iB
Limit  pembiayaan  mikro  25  iB mulai dari Rp. 5000.000,00 s.d Rp. 25.000.000,00. Tenor (jangka
waktu  pinjaman)  pembiayaannya 3-12  bulan.  Tanpa  menggunakan agunan/ jaminan.
2. Mikro 75iB
Limit  pembiayaan  mikro  75  iB mulai  dari  Rp.  25.000.000,00  s.d Rp.  75.000.000,00.  Tenor  (jangka waktu  pinjaman)  pembiayaannya 6-36 bulan untuk modal kerja dan
6-60 bulan untuk investasi. Jaminan/agunan yang digunakan- nya dapat berupa sertifikat.
9 https://www.brisyariah.co.id diakses  pada  tang- gal 22 April 2020
3. Mikro 200iB Limit  pembiayaan  mikro  200  iB mulai  dari  Rp.75.  000.000,00    s.d Rp.  200.000.000,00.  Tenor  (jangka waktu  pinjaman)  pembiayaannya 6-60  bulan.  Jaminan/agunan  yang digunakannya dapat berupa sertifikat.
Untuk  saat  ini  objek  yang  dapat digunakan  atau  dijadikan  jami- nan/  agunan  pada  pembiayaan mikro  dengan  akad musyārakah mutanāqi ṣ ah hanya  berupa  serti- fikat  saja  dan  juga  tidak  bisa menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat). 10
Mekanisme  Pembiayaan  Mikro  dengan Akad Musyarakah  Mutanaqishah di  BRI

## Syariah KCP Majalaya
Mekanisme  dari  pelaksanaan  pem- biayaan  mikro  dengan  akad musyārakah mutanāqi ṣ ah di  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  KCP  Majalaya  dimulai  dengan calon  nasabah  mengajukan  permohonan pembiayaan  dengan  menyertakan  data- data  awal  untuk  diserahkan  ke  bank. Kemudian  bank  akan  melakukan  peme- riksaan  terhadap  data-data  dan  evaluasi awal pada nasabah menggunakan konsep 5C ( capacity , character , capital , collateral , dan condition ). 11 Bank  juga  akan  menaksir barang  atau  aset  milik  nasabah,  hal  ter-
10 Wawancara  dengan  Bapak  Andri  selaku  staf AOM...,  pada  tanggal  14  November  2019  pukul 10.20.
11 Ikatan  Bankir  Indonesia, Memahami  Bisnis  Bank Syariah ,  (Jakarta:  Kompas  Gramedia,2014),  hlm. 204
sebut dilakukan untuk dapat menentukan harga  dari  modal  usaha  yang  disertakan oleh  nasabah  dalam  melakukan syirkah dengan bank.
Jika  permohonan  pembiayaan  dite- rima  terdapat  dua  kemungkinan,  yaitu bank menerima dengan besar pembiayaan sesuai  permohonan  nasabah  atau  bank menerima dengan besar pembiayaan yang dirubah  atau  diturunkan  disesuaikan dengan  hal-hal  yang  menjadi  penilaian bank,  jika  nasabah  menyetujuinya  maka nasabah  harus  menandatanganinya  dan melengkapi  dokumen  serta  data-data sesuai  dengan  syarat-syarat  terkait  pem- biayaan.
Selanjutnya  bank  akan  menjadwal- kan  akad  dengan  nasabah  yang  disertai dengan  notaris  jika  jumlah  pembiayaan besarnya di atas Rp.50.000.000,00 atau akta dibawah tangan jika besar pembiayaannya dibawah  Rp.50.000.000,00.  Sebelum  pada tahap  pencairan  nasabah  harus  melak- sanakan  hal-hal  sebagai  berikut,  yaitu menyerahkan  seluruh  dokumen  jaminan asli  dan  semua  biaya  yang  timbul  akibat dari  perjanjian  pembiayaan  ini  menjadi beban  yang  ditanggung  oleh  nasabah yang harus dibayar dimuka. 12
Setelah pencairan nasabah kemudian menjalankan  kewajibannya  yaitu  melaku- kan  bagi  hasil  dengan  bank  dari  keun- tungan usahanya sesuai kesepakatan pada awal  akad  disertai  dengan  pembelian porsi ( hi ṣṣ ah ) milik bank secara berangsur.
12 Wawancara  dengan  Bapak  Andri  selaku  staf AOM...,  pada  tanggal  14  November  2019  pukul 10.20.
Hal  ini  dilakukan  rutin  setiap  bulannya oleh nasabah sehingga porsi ( hi ṣṣ ah ) milik bank  semakin  lama  akan  semakin  ber- kurang  sedangkan  porsi  ( hi ṣṣ ah )  milik nasabah  semakin  lama  akan  semakin bertambah  hingga  menjadi  milik  nasabah sepenuhnya.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas bahwa  segala  macam  biaya  yang  timbul dari  perikatan  ditanggung  oleh  nasabah. Adapun  biaya-biaya  yang  timbul  dari pembiayaan mikro dengan akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah  di  Bank  Rakyat Indonesia  Syariah  KCP  Majalaya  adalah sebagai berikut:
1. Biaya Administrasi
Biaya  administrasi  adalah  biaya  yang dikenakan oleh bank syariah dalam hal pengurusan,  misalnya  biaya  materai, notaris, biaya peninjau proyek dan lain- lain  kepada  nasabah. 13 Biaya  adminis- trasi  pada  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  KCP  Majalaya  sebesar  0.5% dari plafond/ pembiayaan. Perhitungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Alco,  Rapat  Penentuan  Nisbah  dan Margn dan Asset Liability comite.
2. Biaya Notaris
Jasa  notaris  dibutuhkan  jika  pem- biayaan  lebih  dari  Rp.50.000.000,00 namun  jika  pembiayaannya  kurang dari Rp. 50.000.000,00 biasanya
dilakukan  akta  dibawah  tangan  oleh bank. Notaris juga berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan
13 Ktut  Silvanita  Mangani, Bank  dan  Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 37.
yang  diharuskan  oleh  peraturan  per- undang-undangan dan/ atau yang dike- hendaki  oleh  yang  berkepentingan. 14
Selain  itu  tugas  notaris  adalah  untuk mengecek  keaslian  sertifat/  Floating check,  membuat  SKMHT  membuat APHT  dan  melakukan    roya/  pencore- tan.  Biaya  notaris  yang  akan  timbul sesuai  dengan  berapa  banya-knya  jasa notaris yang digunakan.
3. Biaya Asuransi
Kata  asuransi  berasal  dari  Bahasa Belanda,  assurantie  dan  dalam  hukum Belanda  disebut  Verzekering  yang  art- inya  pertanggungan. 15 Biaya  asur-a-nsi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan  asuransi  kerugian.  Perhit-ungan biaya  asuransi  dilihat  dari  besarnya jumlah  pembiayaan,  dari  situ  pihak asuransi  akan  menentukan  berapa biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh nasabah  dan  disetorkan  be-rsamaan dengan  biaya  lainnya.  Biaya  asuransi dipengaruhi  oleh  plafond,  jangka waktu dan juga usia dari nasabah.
Relevansi  Pembiayaan  Mikro  dengan Akad  Musyarakah  Muthanaqishah  di BRI Syariah KCP Majalaya dengan Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.
Pembiayaan  mikro  dengan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah untuk  mendapat- kannya nasabah harus menyerahkan data- data  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  bank,  menyerahkan
14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
15 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life and  General):  Konsep  dan  Sistem  Operrasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 26-27
agunan sebagai objek akad dan membayar biaya  yang  timbul  akibat  dari  akad tersebut. Beban biaya yang timbul tersebut menjadi  beban  tanggungan  nasabah  selu- ruhnya  yang  wajib  disetorkan  sebelum proses  pencairan.  Hal  ini  dirasa  tidak selaras  dengan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyārakah Mutanāqi ṣ ah (MMQ).  Dalam  diktum  keempat  nomor lima  fatwa  DSN  MUI  tersebut  dijelaskan bahwa perolehan aset musyārakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
Biaya-biaya yang timbul akibat pem- biayaan  mikro  dengan  akad musyārakah mutanāqi ṣ ah seperti  biaya  notaris  dan asuransi  ini  seharusnya  menjadi  beban yang  ditanggung  bersama  karena  terma- suk  bagian  kepemilikan  objek musyārakah mutanāqi ṣ ah .  Untuk  biaya  administrasi penulis setuju apabila dibebankan kepada nasabah karena biaya tersebut dipergunakan untuk proses oprasional de- ngan syarat biaya administrasi harus dite- tapkan sesuai dengan kebutuhan.
Terdapat  dua  syarat  yang  harus dipenuhi dalam biaya administrasi menurut Irfan Syauqi Beik yaitu: 16
1. Biaya  administrasi  harus  berdasarkan perhitungan  biaya  riil  yang  digunakan untuk  proses  transaksi.  Contohnya biaya materai, biaya pengurusan doku- men dan biaya lain-lain.
2. Persentase dari biaya administrasi tidak dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan
16 https://m.republika.co.id  diakses  pada  5  Mei 2020
yang  diberikan,  kecuali  persentase tersebut  mencerminkan  nilai  riil  dari administrasi  yang  dilakukan  untuk pengikatan akad
Pembebanan  seluruh  biaya  kepada nasabah seharusnya tidak dilakukan kare- na dirasa mengandung ketidakadilan bagi nasabah  yang  menanggungnya  sendiri. Selain  bertentangan  dengan  fatwa  DSN MUI  No.73/DSN-MUI/XI/2008  tentang Musyārakah  Mutanāqi ṣ ah hal  ini  juga bertentangan  dengan  prinsip  syariah mengenai keadilan. Seperti dalam surat al- Nahl ayat 90: 17
ِنَع  ىَ ْنَْيَو  َبَ ْرُقْلا ىِذ ِءي ٓأَتْيِاَو  ِنا َسْحِ ْلْاَو ِل  ْدَعْل  ِبِ  ُرُم ٔأَي َ ّللّا َّنِا ِرَكْنُلماَو ِءا َشْحَفلا َن ْو ُرَّكَذَت ْ ُكَُّلَعَل ْ ُكُ ُظِعَي ِيْغَبْلاَو “SesungguhnyaAllah menyuruh (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat kebajikan,  memberi  bantuan  kepada kerabat,  dan  dia  melarang  (mela- kukan) perbuatan keji, kemungkaran dan  permusuhan.  Dia  memberi pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat mengambil pelajaran”.
Dijelaskan  pula  dalam  hadis  riwayat  Bu- khari  dari  Muhammad  bin  Abdullah  bin al-Mutsanna:
ْبَع  ُنْب ُةَماَمُث  ِنَِثَّدَح َلاَق  ِيَِأ  ِنَِثَّدَح َلاَق  َّنَّ َ شُلما  ِنْب  َّللّاِدْبَع  ُنْب ُدضّمَحُم اَنَثَّدَح َّللّاِد ُسَر  َضَرَف  ِتَِّلا ِةَقَد َّصلا َة َضْيِرَف ُ َلَ  َبَتَك ُهْنَع  ُ َّللّاَي ِضَر ٍرْكَب َبِٔأ َّنَأ ُهَثَّدَح ا ًسَنٔأ َّنٔأ  ٍسَنَأ ِنْب ِ َّللّ ُلُا َّيِو َّسلا  ِبِ اَمُ َنْْيَب  ِناَعَج اَ َتََي اَمَُّنَّ ِ اَف  ِ ْيْ ِطْيِلَخ  ْنِم  َن َكَ اَمَو َلاَق  ّلّسو هيلع  َّللّا لىص
هاور( ِة
)ىراخبلا 18
“Telah  menceritakan  kepada  kami Muhammad  bin  ‘Abdullah  bin  Al Mutsanna  berkata,  telah  menceri- takan  kepadaku  Tsumamah  bi ‘Abdullah  bin  Anas  bahwa  Anas
17 Departemen  Agama  RI, Al-Aliyy  Al-Quran  dan Terjemahannya ,  Cet  ke-10,  (Bandung:  CV  Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 221.
18 Al-Bukhārī,  Shahih  Bukhārī,  (Bairut:  Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 1971), hlm.123.
menceritakan kepadanya bahwa Abu  Bakar  r.a  menetapkan  kewa- jiban  sedekah  kepadanya  sebagai- mana  Rasulullah  SAW  telah  mewa- jibkannya.  Dia  berkata:  “dan  dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai
dengan menanggung  beban  yang  sama”.
(HR Bukhari)
Dari  hadis  siatas  dapat  dikatakan bahwa  jika  dua  harta  yang  telah  ber- campur  maka  keduanya  harus  menang- gung  beban  yang  timbul  dari  perikatan tersebut.  Demikian  pula  jika  dikaitkan dengan  pembiayaan  mikro  dengan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah di  Bank  Rakyat Indonesia  Syariah  KCP  Majalaya  seharus- nya  beban  biaya  yang  timbul  dari perikatan  ditanggunga  bersama  antara bank  dan  nasabah.  Akad musyārakah mutanāqi ṣ ah juga  pada  dasarnya  merupa- kan  akad  kerjasama  yang  sudah  semes- tinya para pihak yang terlibat dalam akad tersebut menanggung beban kerugian dan keuntungan secara bersama-sama.

## SIMPULAN
Berdasararkan  pembahasan  yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat  disimpulkan  beberapa  hal  penting sebagai  berikut:  Pembiayaan  mikro  de- ngan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah meru- pakan  salah  satu  produk  dan  layanan yang  disediakan  oleh  Bank  Rakyat  Indo- nesia  Syariah  KCP  Majalaya  yang  diper- untukan  bagi  wirausaha  atau  pengusaha dengan  lama  usahanya  minimal  2  tahun. Jenis-jenis  pembiayaan  mikro  dengan akad  musyārakah  mutanāqi ṣ ah  terbagi
menjadi  tiga  yaitu  25iB,  75iB  dan  200iB. Objek  yang  dapat  digunakan  pada  pem- biayaan  mikro  dengan  akad  musyārakah mutanāqi ṣ ah  hanya  berupa  sertifikat  dan dalam  pembiayaan  mikro  dengan  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah  juga  tidak  bisa menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Mekanisme  dari  pelaksanaan  pem- biayaan  mikro  dengan  akad musyārakah mutanāqi ṣ ah di  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  KCP  Majalaya  dimulai  dengan calon  nasabah  mengajukan  permohonan pembiayaan  dengan  akad musyārakah mutanāqi ṣ ah dan  menyertakan  data-data awal  ke  bank.  Kemudian  bank  akan menilai  dan  mengevaluasi  nasabah  apa- kah permohonan pembiayaannya diterima atau  tidak.  Jika  diterima  maka  sebelum pada tahap pencairan nasabah diharuskan membayar  seluruh  beban  biaya  yang timbul  akibat  dari  perjanjian,  yaitu  biaya administrasi  (0,5%  dari  jumlah  pem- biayaan),  biaya  notaris  (sesuai  dengan banyaknya  jasa  notaris  yang  digunakan) dan biaya asuransi yaitu asuransi jiwa dan kerugian  (sesuai  dengan  jumlah  pem- biayaan).  Setelah  pencairan,  nasabah kemudian menjalankan kewajibannya yaitu  melakukan  bagi  hasil  dengan  bank dari  keuntungan  usahanya  sesuai  kese- pakatan  pada  saat  akad  disertai  dengan pembelian porsi (hi ṣṣ ah) milik bank secara berangsur.  Hal  ini  dilakukan  rutin  setiap bulannya  oleh  nasabah  sehingga  porsi (hi ṣṣ ah)  milik  bank  semakin  lama  akan semakin  berkurang  dan  porsi  (hi ṣṣ ah) milik  nasabah  semakin  lama  akan  sema-
kin  bertambah  hingga  menjadi  milik nasabah sepenuhnya.
Menurut fatwa DSN MUI
No.73/DSN-MUI/XI/2008  tentang Musyā- rakah  Mutanāqi ṣ ah pada  diktum  keempat nomor  lima  fatwa  DSN  MUI  tersebut dijelaskan  bahwa  perolehan  aset  musyā- rakah  menjadi  beban  bersama  sedangkan biaya  peralihan  kepemilikan  menjadi beban pembeli. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia  Syariah  KCP  Majalaya  belum relevan  atau  belum  mengimplementasi- kannya  sesuai  dengan  fatwa,  karena seluruh  biaya  yang  timbul  untuk  per- olehan  aset  yang  semestinya  ditanggung bersama  dalam  pelaksanaanya  ditang- gung oleh salah satu pihak yaitu nasabah. Menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah  beban biaya  yang  timbul  pada  pembiayaan mikro  dengan  akad musyārakah  muta- nāqi ṣ ah di  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah KCP  Majalaya  yang  seluruh  beban biayanya  menjadi  tanggungan  nasabah mengandung  ketidakadilan.  Selanjutnya dalam  biaya administasi  seharusnya bank tidak  menentukan  melalui  presentase pembiayaan  yang  diambil  nasabah  tetapi bank  menentukan  sesuai  dengan  kebu- tuhan  pada  akad musyārakah  mutanāqi ṣ ah sehingga  tidak  terjadi  riba  di  dalamnya. Bank semestinya bersikap terbuka kepada nasabah  dengan  memberikan  rincian mengenai biaya administasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya.  2008. Akad  Dan  Produk  Bank Syariah . Jakarta: Raja Grafindo
Persada
Al-Bukhārī,  Shahih  Bukhārī,  (Bairut:  Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 1971) Atkinson, Anthony A. Dkk. 2009.
Akuntansi  Menajemen,  edisi  ke  lima
Jilid 1 . Jakarta: PT Indek Bank Rakyat Indonesia Syariah, (https://www.brisyariah.co.id diakses tanggal 22 April 2020)
Departemen Agama RI. 2006. Al-Aliyy Al- Quran  dan  Terjemahannya ,  Cet  ke-10.
Bandung: CV Penerbit Diponegoro Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.73DSN-MUI/XII/2008
tentang Musyārakah Mutanāqi ṣ ah Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Andri selaku  staf  AOM  dari  BRI  Syariah KCP Majalaya
https://m.republika.co.id  diakses  pada  5 Mei 2020
Ikatan  Bankir  Indonesia.  2014. Memahami Bisnis  Bank  Syariah .  Jakarta:  Kompas Gramedia
Mangani,  Ktut  Silvanita  Mangani.  2009.
Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain . Jakarta: Erlangga
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.2017. Fikih Muamalah  Maliyah:  Akad  Syirkah  dan Mudharabah ,Cet ke-2. Bandung:
Simbiosa Rekatama Media
Prawironegoro,  Darsono.2005. Akuntansi Manajemen . Jakarta: Diadit Media Remy,Sutan.207. Perbankan Islam,cet- 3. Jakarta: Kencana
Supriyono.  2000. Akuntansi  Biaya,  Edisi Kedua . Yogyakarta: BPFE Sula,  Muhammad  Syakir.  2004. Asuransi Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan Sistem  Operrasional .  Jakarta:  Gema
Insani Press