## DISKRIMINASI GENDER DALAM KEBIJAKAN PESANTREN
(STUDY DI PESANTREN AL-MUHAMAD CEPU)

## SUWARNO
Dosen STAIN Gajah Putih Takengon Email: suwarno0963@yahoo.com

## Abstrak
Pondok  pesantren  Al  Muhamad  Cepu  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang bercorak  salaf  dan  modern  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat  beberapa kebijakan yang masih di anggap diskriminatif terhadap kesetaraan gender contoh kasus kebijakan seperti adanya penekanan dan memperketat peraturan pada santri putri  pada  saat  izin  keluar,  dengan  alasan  menjaga  untuk  tidak  terjadi  hubungan ghoiru  muhrim (lawan  jenis),  ruang  relasi  gender  terasa  sangat  minim  sekali  di pesantren  ini,  mengutip  pernyataan  omid  safi  bahwa  kesetaraan  dan  keadilan gender  harus  diberikan  kepada  kaum  wanita  bukan  sebagai  hadiah  atau  belas kasihan,  melainkan  mereka  adalah  bagian  dari  umat  manusia  yang  memang memiliki hak melekat atas semua yang semestinya mereka dapatkan. Penelitian ini dilakukan  untuk  memahami  secara  mendalam  kondisi  pesantren  Al  Muhamad Cepu  yang  menimbulkan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  santri  putri.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan instrument  kunci  adalah  peneliti  sendiri.  Sedangkan  dalam  proses  pengumpulan datanya  peneliti  menggunakan  alat  bantu  instrument  yaitu  berupa  lembaran catatan  data,  tape  recorder,  foto,  dan  instrumen  lain  yang  terkait  dengan kebutuhan  peneliti.  Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan  bahwa  di  pondok pesantren  Al  Muhamad  Cepu  telah  berjalan  sebuah  peraturan  yang  baik  untuk membentuk  pribadi  disiplin dengan harapan alumninya  akan menjadi  insan  yang berbudi luhur dan berakhlaqul karimah, karena pesantren bertindak dan berfungsi sebagai bengkel moral. Tetapi apabila dilihat dengan kacamata kesetaraan gender pedoman  pengasuh  yang  masih  normatif  dan  bersifat  universal  seperti  tidak melanggar molimo dan memiliki  azas  manfaat yang    dijadikan  landasan  oleh pengurus keamanan santri putri. penafsiran dan pengejawantahannya di lapangan masih  cenderung  bersifat  patriarkhi,  dengan  bukti  adanya  perbedaan  peraturan antara  santri  putri  dengan  santri  putra  dalam  hal  urusan  keluar  pesantren. Pesantren  putri  lebih  terasa  diperketat  daripada  pesantren  putra,  pesantren  putri lebih sulit untuk menjalin relasi di luar sedangkan pesantren putra bebas.
Kata Kunci : Diskriminasi, Gender, Pesantren

## Pendahuluan
Pesantren  memiliki  tradisi  yang  kuat  dalam  mensosialisasikan  nilai-nilai dan menurunkan pemikiran para pendahulunya dari generasi ke generasi. Sebagai lembaga  pendidikan  tertua  di  Indonesia  pesantren  memainkan  peranan  yang
sangat  penting  dalam  sejarah  pendidikan. 1 Pesantren  menyediakan  media sosialisasi  formal  dimana  keyakinan,  norma,  dan  nilai-nilai  islam  di transformasikan serta di  tanamkan melalui berbagai aktifitas pengajaran. Dengan kata lain, pesantren berfungsi sebagai pengembangan ajaran islam dan pemelihara ortodoksi. 2
Pondok  pesantren  Al  Muhamad  Cepu  merupakan  salah  satu  pondok pesantren yang berada di daerah Jawa Tengah. Sebagai lembaga pendidikan islam yang  bercorak  salaf  dan  modern  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat  beberapa kebijakan  yang masih dianggap diskriminasi terhadap kesetaraan gender. Contoh kasus  kebijakan  seperti  dengan  adanya  penekanan  dan  memperketat  peraturan pada  santriwati  pada  saat  izin  keluar,  dengan  alasan  menjaga  untuk  tidak  terjadi hubungan ghoiru  muhrim (lawan  jenis),  ketempat  yang  bukan  tujuannya (selentung),  khawatir  juga  terjadi  kecelakaan  (hamil).  Kejadian-kejadian pelanggaran  tersebut  seolah-olah  hanya  disebabkan  oleh  pihak  santri  putri, mengapa  santri  putra  tidak  diperlakukan  sama?,  sehingga  bak  kejatuhan  tangga santri  putri  lain  yang  tidak  bermasalah  di  vonis  sama.  Beberapa  catatan  diatas menjadi  kerangka  berfikir  dalam  peraturan  untuk  membatasi  keluar  santri  putri. Maka disini perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Dengan harapan pesantren Al Muhamad  mampu  menjadi  pesantren  yang  memberikan  rasa  adil  dan  kesetaraan antara santri putri dan santri putra di dalam berbagai kegiatan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal pesantren.
Tentang  pentingnya  penghapusan  kebijakan  diskriminasi  perempuan  ini sebagaimana  disampaikan  oleh  Marhumah,  dalam  penelitiannya  di  pesantren munawir dan ali maksum Yogyakarta menyimpulkan bahwa” kyai dan nyai secara garis  besar  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  diskursus  gender  di lingkungan pesantren dan mempengaruhi pandangan santri berkenaan dengan isu gender  dalam  islam”,  ditemukan  pula  “  ada  perbedaan  yang  jauh  antara  peran seorang  kyai  dan  nyai,  para  kyai  memegang  peranan  yang  lebih  luas  dan menentukan  dalam  sosialisasi  gender  di  pesantren.  Mereka  memiliki  pengaruh
1 Dhofier, Z. “Tradisi Pesantren” , Jakarta: LP3ES, 1982, 18
2 Turmudi, E. “ Perselingkuhan Kiai dan Pesantren ” dalam Ema Marhumah “ Konstruksi Sosial Gende di Pesantren” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, LKiS, Yogyakarta; 2011, 2
lebih  besar,  posisi  yang  lebih  kuat,  dan  kesempatan  yang  lebih  banyak  dalam berinteraksi dengan santri dibandingkan dengan para nyai. 3
Berharap  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  dalam kehidupan  pesantren,  khususnya  dalam  relasi  santri  perempuan  maka,  penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kondisi pesantren Al  Muhammad  Cepu  yang  menimbulkan  perlakuan  diskriminatif  terhadap santriwati.

## Pembahasan

## Pengertian Gender
Didalam Women‟s Studies Encyclopedia di jelaskan bahwa gender adalah “sutu  konsep  cultural  yang  berupaya  membuat  pembedaan  dalam  hal  peran, perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan yang berkembang dalam masyarakat.” 4 Menurut Anderson arti dari gender adalah “atribut  yang  melekat  pada  laki-laki  dan  perempuan  yang  dibentuk  secara cultural.” 5 H.T Wilson  dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar  untuk  menentukan  perbedaan  sumbangan  antara  laki-laki  dan  perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki  dan  perempuan.  Sedangkan  Umar  mengartikan  Gender  sebagai  “suatu konsep  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  perbedaan  laki-laki  dan perempuan di lihat dari segi sosial-budaya.” 6
Sa„diyya Shaik membedakan antara feminis dengan gender, gender adalah pembacaan  kondisi  psikologis,  rasio  intelegensi,  hasrat  dan  imajinasi  yang  tentu saja semua manusia memilikinya tanpa harus dibedakan laki-laki dan perempuan. 7
3 Marhumah, E. “ Konstruksi Sosial Gender di Pesantren” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, LKiS, Yogyakarta; 2011, 183 4 Mulia,  M. “Islam  dan  hak  asasi  manusia” konsep  dan  implementasi,  Naufan  Pustaka, 2010
5 Anderson, P.S. “ A Feminist Philosophy of Religion ” dalam Ema Marhumah “ Konstruksi Sosial  Gender  di  Pesantren” Studi  Kuasa  Kiai  Atas  Wacana  Perempuan, LKiS, Yogyakarta; 2011,3
6 Umar,  N.  “ Argumentasi  kesetaraan  jender” perspektif  al-qur‟an,  Paramadina,  Jakarta, 2001, 35.
7 Sa„diyya Shaik, Tranforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice dalam Omid Safi (ed) Muslim Progressive on justice gender and pluralism (Oxford: oneworld, 2003), h. 148
Pemahaman  relasi  gender  dalam  kehidupan  sosial  dan  kultur  ditengah-tengah masyarakat  seringkali  menimbulkan  gejala-gejala  kontroversial,  para  kaum feminis  menyebutnya  sebagai  perlakuan  tidak  adil  gender  hal  ini  dikarenakan munculnya  berbagai  ketimpangan  yang  terjadi  pada  perempuan,  padahal dibutuhkan  kesetaran  sikap,  keadilan  dan  penegakan  hak-hak  asasi  manusia, perilaku  yang  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  mewujudkan kehidupan yang harmonis.
Husein mengatakan bahwa wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada  pernyataan  yang  memberi  peluang  bagi  terciptanya  sistem  kehidupan  yang diskriminatif,  subordinatif,  memarjinalkan  manusia,  siapa  pun  orangnya  dan  apa pun jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan. 8

## Perbedaan Sex dan Gender
Menurut Mansour Fakih, gender harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin).  Pengertian  jenis  kelamin  merupakan  pensifatan  atau  pembagian  dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara secara biologis, dan memang telah melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah, suatu sifat yang  melekat  pada  kaum  laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruk  secara sosial maupun kultural. 9
Nasharudin  Umar  mengatakan, gender secara  umum  di  gunakan  untuk mengidentifikasi  perbedaan  antara  laki-laki  perempuan  dari  segi  sosial-budaya. Lebih  banyak  berkonsentrasi  pada  aspek  sosial,  budaya,  psikologis,  dan  aspek- aspek  non  biologis  lainnya.  Sementara  itu sex secara  umum  digunakan  untuk mengidentifikasi  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan  dari  segi  anatomi  biologi. Studi  gender  lebih  banyak  menekan  kan  pada  aspek  biologi  seseorang  yang meliputi  perbedaan  komposisi  kimia  dan  hormon  dalam  tubuh,  anatomi  fisik, reproduksi, dan karakteristik biologi lainnya. 10
8 Muhammad, H. KH “ Fiqih perempuan ” Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, LKiS Yogyakarta, cet.V. 2009, h: 16
9 Fakih,  Mansour.  “ Analisis Gender dan transformasi sosial” dalam  Nuruzzaman  “ Kiai Husein Membela Perempuan ” pustaka pesantren, Yogyakarta. 2005, hal: 17-18
10 Lindsey,  L. Gender  roles  a  sociological  perspective dalam  Nasharudin  Umar,
“ Argumentasi kesetaraan jender” perspektif al-qur‟an, Paramadina, Jakarta, 2001, 35.
Manusia  dilahirkan  menjadi  laki-laki  dan  perempuan  bukanlah  keinginan dari  ayah  atau  ibu,  melainkan  kehendak  Allah  SWT,  sehingga  secara  hakikinya kedudukan manusia baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, hanya  tingkat  ketaqwaan  lah  yang  membedakan  diantara  keduanya.  Oleh  karena itu  pelabelan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan  yang  melekat  pada  manusia seharusnya dijadikan sebagai perbedaan yang arif, karena laki-laki dan perempuan merupakan pasangan hidup  yang bisa menjadi  harmonis  dan penuh kasih sayang ( mawaddah  wa  roh}mah )  maka,  janganlah  perbedaan  tersebut  dijadikan diskriminasi  pembeda  partisipasi,  gerak,  ruang  dan  waktu  diantara  laki-laki  dan perempuan.  Hanya  ada  4  sifat  kodrati  yang    melekat  pada  diri  perempuan  tidak bisa disamakan dengan laki-laki (haid, hamil, melahirkan, menyusui) selain dari 4 hal  tersebut  merupakan  wilayah  kebebasan  gerak  antara  ruang  dan  waktu  oleh wanita,  yang  mana  wanita  bisa  berkreasi  dan  berekspresi  seperti  kaum  laki-laki. Apabila  roda  kehidupan  antara  laki-laki  dan  perempuan  diterapkan  dengan seimbang  dengan  catatan  tetap  memperhatikan  aturan  norma  dan  akhlakul karimah  (sikap  yang  berbudi),  maka  diskriminasi  dan  penindasan  hak  oleh  laki- laki  terhadap  perempuan  akan  dapat  diminimalisir,  walaupun  secara  jujur  sulit untuk dihilangkan.
Mengacu pada garis penciptaan manusia dan sisi kodrati perempuan maka, hak dan wewenang perempuan harus diperlakukan sejajar dengan laki-laki, karena didalam  kehidupan  yang  multi  sains  dan  teknologi  dewasa  ini  laki-laki  dan perempuan  harus  berlomba-lomba  meraih  prestasi  dan  kesuksesan  dalam  segala ruang  dan  waktu.  Oleh  karena  itu  perlu  direnungkan  kembali  stereotip  yang berkembang  di  masyarakat  tentang  perempuan.  Penyusunan  dan  pengambilan kebijakan  harus  melibatkan  perempuan  serta  menghapus  adanya  diskriminasi peran  perempuan  dalam  segala  bidang,  khususnya  bidang  pendidikan  dan ekonomi.  Tentang  pelarangan  adanya  diskriminasi  terhadap  perempuan  dalam bidang  apapun  selain  kodrati  perempuan  disampaiakan  pada  Deklarasi  MU  PBB
th 1967 point. a “ Karena diskriminasi terhadap perempuan pada hakikatnya tidak adil dan merupakan pelanggaran akan harkat dan martabat perempuan” . 11

## Wacana Gender dalam Sejarah Islam
Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar alqur‟an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter, sejumlah ayat al-qur‟an yang mengungkapkan prinsip ini dapat kita baca, seperti :
Hai  manusia,  kami  telah  menciptakan  kamu  dari  jenis  laki-laki  dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa.” (QS.al-Hujurat [49]: 13).
Nabi  Saw. Juga menyatakan tentang kesetaraan ini  dalam haditsnya  yang berbunyi :
Kaum  perempuan  adalah  saudara  kandung  kaum  laki-laki.  (HR.  Abu Dawud dan At-turmudzi ) .
Turunya  ayat-ayat  al-qur‟an  dan  lahirnya  pernyataan  Nabi  Muhammad Saw  di    atas  dapat  dipandang  sebagai  langkah  yang  sangat  spektakuler  dan revolusioner.  Ia  tidak  saja  mengubah  tatanan  masyarakat  arab  pada  waktu  itu, tetapi  juga  mendekonstruksi  pilar-pilar  peradaban,  kebudayaan,  dan  tradisi  yang diskriminatif  dan  misoginis,  yang  telah  sekian  lama  di  praktekkan  oleh masyarakat sebelumnya.
Akan  tetapi,  kita  tidak  dapat  menutup  mata,  dalam  kurun  waktu  yang sangat  panjang  dirasakan  benar  bahwa  kenyataan  sosial  budaya  memperlihatkan hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  timpang,  kaum  perempuan  masih  di posisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan  dan bahkan di diskriminasi, ini dapat di lihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.
Para  pemikir  feminis  mengemukakan  bahwa  posisi-posisi  perempuan demikian itu disamping  karena faktor-faktor ideologi  dan budaya  yang memihak kaum  laki-laki.  Keadaan  timpang  tersebut  boleh  jadi  juga  dijustifikasi  oleh
11 Sjamsiah,  A.  “ Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan Atau Konvensi CEDAW , Jakarta, 2011, 6.
pemikiran kaum agamawan hal ini terlihat, misalnya, pada penafsiran mereka atas QS. An-nisa‟ [4]: 34.
“Laki-laki  adalah  qawwam  atas  perempuan  dikarenakan  Allah  telah melebihkan  sebagian  mereka  atas  sebagian  yang  lain  dan  karena  mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka” (QS. An-nisa‟ [4]: 34)
Para  ahli  tafsir  menyatakan  bahwa qawwam dalam  ayat  di  atas  berarti pemimpin,  penanggung  jawab,  pengatur,  pendidik.  Kategori-kategori  ini sebenarnya tidaklah menjadi serius sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak di dasari  oleh  pandangan  yang  diskriminatif.  Akan  tetapi,  secara  umum  para  ahli tafsir  berpendapat  superioritas  laki-laki  ini  adalah  mutlak.  Superioritas  ini diciptakan  Tuhan  sehingga  tidak  akan  bisa  dirubah.  Kelebihan  laki-laki  dari perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat diatas, oleh para ahli penafsir al- qur‟an  dikatakan  karena  akal  dan  fisiknya.  Ar-Razi  misalnya,  didalam  tafsirnya mengatakan  bahwa  kelebihan  laki-laki  atas  perempuan  meliputi  dua  hal:  ilmu pengetahuan/akal pikiran dan kemampuan. Artinya akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.
Pandangan  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  para  mufassir  yang  lain, seperti az-Zamakhsyari, Ibn Katsir, al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, Ath-Thaba‟I dan al-Hijazi.
Akan  tetapi  semua  superioritas  laki-laki  tersebut,  dewasa  ini  tidak  dapat lagi  di  pertahankan  sebagai  sesuatu  yang  berlaku  umum  dan  mutlak.  Artinya, tidak  setiap  laki-laki  pasti  lebih  berkualitas  daripada  perempuan.  Hal  ini  bukan saja  karena  di  pandang  sebagai  bentuk  diskriminasi  yang  tidak  sejalan  dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa di pungkiri oleh siapa pun. Zaman telah berubah, sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki  potensi  dan  bisa  melakukan  peran-peran  yang  selama  ini  dipandang hanya  dan  harus  menjadi  milik  laki-laki.  Banyak  perempuan  diberbagai  ruang kehidupan  yang  mampu  tampil  dalam  peran  kepemimpinan  domestik  maupun publik,  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  karakteristik
yang  menjadi  dasar  argument  bagi  superioritas  laki-laki  bukanlah  sesuatu  yang tetap  dan  berlaku  sepanjang  masa,  melainkan  merupakan  produk  dari  proses sejarah,  yakni  sebuah  proses  perkembangan  yang  terus  bergerak  maju  dari badhwah (nomaden)  menuju hadharah  ( berkehidupan  menetap,  modern),  dari ketertutupan  menuju  keterbukaan,  dari  kebudayaan  tradisional  menuju kebudayaan  rasional,  dan  dari  pemahaman  substansial.  Semuanya  merupakan sebuah  proses  sejarah  yang  berlangsung  secara  evolutif  dan  dinamis.  Dan, mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal. 12 .

## Diskriminasi Gender dalam Penerapan Ajaran Islam
Perempuan  sebagai  makhluk  yang  berbeda  dengan  laki-laki  selama  ini dipandang sebagai makhluk dengan strata yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini disebabkan  oleh  banyaknya  kesalah  pahaman  yang  dilakukan  ulama‟  dalam memaknai  ajaran agama (teks-teks kitab suci al-qur‟an dan  al-hadits), selama ini teks-teks  shari‟ah  diterjemahkan  dan  di  implementasikan  apa  adanya,  tanpa mengaitkan  dengan  kondisi  zaman,  lokus,  budaya  dan  antropologis  yang  ada. Contohnya  adalah  larangan  bagi  perempuan  untuk  beraktifitas  di  luar  rumah semestinya  perlu  dikaji  ulang,  Kacia  Ali  mengatakan  bahwa  perempuan  bebas memilih pekerjaan yang disukainya diluar rumah, demikian pula perempuan bebas menerima  atau  menolak  lamaran  laki-laki,  sebebas  laki-laki  menentukan  pilihan jodohnya.  Memang  ada  kodrat  yang  melekat  pada  diri  mereka  yang  tidak  bisa diwakilkan  seperti  hamil,  mengandung,  menyusui,  akan  tetapi  kodrat  itu  tidak harus dimaknai dengan keterbelakangan perempuan dibandingkan laki-laki. 13
Menurut Sa„diyya Shaik, bahwa sebenarnya keseteraan gender telah terjadi sejak periode awal  Islam. Rosulullah sering sekali mendelegasikan Aisyah untuk mengajarkan  materi-materi  tertentu  dalam  ajaran  Islam,  atau  sebaliknya  sahabat perempuan  memiliki  akses  yang  sama    dengan  sahabat  laki-laki  untuk  bertanya, berdiskusi  dan  menerima  ajaran  langsung  dari  Nabi,  jika  selanjutnya  terjadi
12 Muhammad, H. “ Fiqh Perempuan ” refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, LKiS , Yogyakarta, 2009, h: 17-24
13 Kecia  Ali, Progressive  Muslim  And  Islamic  Jurisprudence  :  The  Necessity  For  Citial Engagement  With  Marriage  And  Devorce  Law. dalam  Omid  Safi  (ed) Muslim  Progressive  on justice gender and pluralism (Oxford: oneworld, 2003), h. 163-164
diskriminasi  gender,  maka  hal  itu  dikarenakan  adanya  penafsiran  yang  tidak sempurna  dari  teks  al-Qur‟an  dan  hadith  berdasarkan  kepentingan  kaum  tertentu sehingga posisi perempuan selalu termarginalkan. 14
Sama  halnya  dengan  Nasr  Hamid,  menurutnya,  teks  itu  dibentuk  oleh peradaban arab disatu sisi, dan pada sisi  yang lain berangkat dari konsep-konsep yang diajukan teks itu sendiri mengenai dirinya. Ia berpandangan bahwa teks pada dasarnya  merupakan  produk  budaya,  maksudnya,  teks  terbentuk  dalam  realitas dan budaya dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Dalam hal ini Nasr Hamid menegaskan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan lebih dipengaruhi oleh pemahaman teks yang keliru karena sumber penafsiran yang keliru. 15

## Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender
Seperti  yang  telah  dipaparkan  dalam  tema  diskriminasi  gender  diatas, maka  disini  peneliti  perlu  memberikan  formulasi  argumentative  keadilan  dan kesetaraan  gender  menurut  beberapa  tokoh  muslim  progresiv,  supaya keseimbangan  hidup  antara  laki-laki  dan  perempuan  bisa  dicapai,  semangat progress  akan selalu tumbuh dari sekelompok wanita ditengah-tengah lokus, dan peradaban yang modernis sekarang ini.
Pertama, menurut Nasr Hamid Abu Zayd, menurutnya :
a. Kedudukan  wanita  untuk  dimuliakan  mendapat  apresiasi  dari  hadith  Nabi, akan  tetapi  dalam  memperlakukan  wanita  umat  Islam  cenderung  jatuh kedalam  cara  pandang  yang  salah  disebabkan  oleh  taqlid  buta  yang menjadikan  wanita  di  bawah  superior  laki-laki,  maka  pandangan  taqlid  buta seperti  itu  harus  di  dobrak  sehingga  Islam  bisa  memberikan  peran  yang semestinya bagi wanita dan tidak dipandang sebelah mata.
b. Al-Qur‟an  telah  memberikan  kewenangan  untuk  melakukan  ijtihad,  oleh karena  itu  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kebebasan  berfikir  harus dikedepankan  dalam  berijtihad  untuk  memahami  kitab  Allah  dan  Sunnah Rosul-Nya, termasuk didalamnya ialah usaha untuk mempertegas kedudukan perempuan, dimana ia merupakan partner laki-laki dalam berjihad, beribadah,
14 Sa„diyya Shaik, Tranforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice dalam Omid Safi (ed) Muslim Progressive on justice gender and pluralism (Oxford: oneworld, 2003), h. 148
15 Dawairul Khouf, Hawwa Baina Al Di<n Wa Al Usthuwarah , Abu Zayd. H, 9
dan  sebagainya.  Ijtihad  ini  mencakup  kandungan  teks  al-Qur‟an  yang berkenaan  dengan  perkembangan  zaman  dan  budaya,  maka  penafsiran terhadap  teks  yang  demikian  harus  dikuatkan  kepada  perkembangan  zaman dan budaya yang melingkupinya, tanpa takut terkesan menabrak aturan ijtihad lama. Dengan ijtihad model ini akan tampak bahwa Islam adalah agama yang dinamis sesuai untuk segala tempat dan waktu.
c. Mengajak  para  mufassir  untuk  kembali  kepada  kejernihan  akal  dalam penafsiran,  karena  penafsiran  yang  dapat  diterima  adalah  penafsiran  yang tidak bertentangan dengan dalil aqli yang shahih.
d. Nasr Hamid Abu Zayd juga mengkritisi konteks patriarki budaya arab, karena budaya  sectarian  arab  yang  memperlakukan  wanita  sebagai second  class di berlakukan secara umum dan merata terhadap muslimah dalam belahan dunia yang  lain  yang  tentunya  memiliki  budaya  yang  berbeda  dengan  Arab,  maka tidak  seharusnya  pendekatan  budaya  sectarian  Arab  (Arabisme)  dipaksakan untuk  diberlakukan  umum,  sehingga  apabila  hal  ini  bisa  ditiadakan  maka memungkinkan  untuk  meletakkan  wanita  dalam  proporsi  dan  posisi  yang sebenarnya  menurut  tuntutan  agama  Islam  ini,  tanpa  harus  ada  rasa  takut menyalahi aturan atau pakem lama. 16
Kedua, menurut  Omid  Safi,  feminism  dan  maskullinitas  adalah  bagian dari  budaya  dan  antrpologis,  setiap  daerah  memiliki  kaidah  tersendiri  tentang batasan  keduanya,  sebagai  contoh  hijab  dan  jilbab  yang  di  terapkan  oleh  suku Arab adalah upaya menutupi aurat atau melindungi kaum perempuan dari godaan sexual,  disamping  juga  budaya  arabisme,  oleh  karena  itu  cara  dan  metode  jilbab dan  hijab  tidak  harus  diterapkan  persis  seperti  apa  yang  diterapkan  diarab,  bisa saja  didaerah  lain  memakai  cara  lain  untuk  melindungi  keamanan  perempuan. 17
Sekali  lagi  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  harus  sesuai  dengan  antropologis dan budaya.

## Metode Penelitian
16 Disadur dari resensi saudara Nidhal al-Khudari tentang Dawair al-Khouf. Web…?
17 Sa‟diyya Shaik, Tranforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice dalam Omid Safi (ed) Muslim Progressive on justice gender and pluralism (Oxford: oneworld, 2003), h. 152
Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  adalah  pusat  perhatian  peneliti  dalam  mengambil  data judul  di  atas,  hal  ini  dilakukan  supaya  tidak  terjadi  pembiasan  kajian  serta  tidak menyimpang  dalam  pencarian  data.  Terkait  implementasi,  implikasi  dan sejauhmana kebijakan pesantren dalam kehidupan santri perempuan Subyek Penelitian
Penelitian ini mengambil subyek kiayi dan nyai yang memegang pesantren dan terlibat dalam pengelolaan pesantren, wakil kepala pondok putri dan pengurus keamanan  putri  pusat  sebagai  perumus  aturan  dan  pelaksana  kebijakan  aturan pesantren  dalam  bidang  tata  tertib,  dan  juga  santri  perempuan  sebagai  pelaksana peraturan  dan  kehidupan  santri  di  pesantren.  Adapun  jumlah  keseluruhan  subjek penelitian  adalah  4  orang.  Kelompok  ini  dipilih  berdasarkan  tingkat  pemegang kebijakan masing-masing sesuai dengan data yang dibutuhkan. Secara lebih jelas subyek penelitian sebagaimana dalam table berikut :
No  Nama Jabatan Ket 1 KH. AH Pengasuh pondok pesantren Subyek 2 NF Wakil Kepala Pondok Putri Subyek 3 UWH Pimpinan  Keamanan  Pusat Pondok Putri Subyek 4 FN
Santr Putri
Subyek

## Lokasi Penelitian
Pondok  pesantren  Al  Muhammad  berada  di  daerah  Cepu  tepian  atas  dari jalan raya Cepu – Blora dan Cepu-Surabaya. Jarak dari jalan raya menuju pondok pesantren  sekitar  300  dan  500  meter.  Berikut  lokasi  pesantren  yang  dijadikan tempat penelitian Diskriminasi Gender di Pondok Pesantren Al Muhamad: Nama Yayasan: Yayasan Al Muhamad Cepu, Tahun Berdiri: 01 Agustus 1987, Pendiri: KH. Rifa‟I , Alamat: Jl. Cepu-Bolra. 115 Ds wonorejo Cepu Blora.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode ini digunakan mengingat penelitian kualitatif fenomena  dapat  dimengerti  maknanya  secara  baik  apabila  dilakukan  interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada lokasi, dimana fenomena  tersebut  berlangsung,  dan  disamping  itu  untuk  melengkapi  data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang subyek).
Dalam  penelitian  ini  Metode  pengumpulan  data  dengan  wawancara  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara  mendalam,  artinya  peneliti  mengajukan  beberapa  pertanyaan secara  mendalam  yang  berhubungan  dengan  fokus  penelitian,  sehingga dengan  wawancara  mendalam  ini  data-data  bisa  terkumpul  semaksimal mungkin.  Pertanyaan  yang  akan  diajukan  peneliti  pada  subyek  adalah  : Bagaimana implementasi dan implikasi kebijakan pesantren dalam kehidupan santri  perempuan?,  Sejauh  mana  kebijakan  pesantren  mempertimbangkan kepentingan perempuan?, Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan?.
b. Wawancara  terbuka,  artinya  bahwa  dalam  penelitian  ini  para  subyeknya mengetahui  bahwa  mereka  sedang  diwawancarai  dan  mengetahui  pula  apa maksud wawancara itu.
Tahap-tahap  yang  akan  diklasifikasikan  dalam  Metode  wawancara pada penelitian ini adalah meliputi: menentukan siapa yang diwawancarai, mempersiapkan  wawancara,  gerakan  awal,  melakukan  wawancara  dan memelihara agar wawancara produktif, terakhir menghentikan wawancara serta mengolah dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.
Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  konteks  tersebut  diatas,  sebagai instrument  kunci  adalah  peneliti  sendiri.  Sedangkan  dalam  proses  pengumpulan datanya  peneliti  menggunakan  alat  bantu  instrument  yaitu  berupa  lembaran catatan  data,  tape  recorder,  foto,  dan  instrumen  lain  yang  terkait  dengan kebutuhan peneliti
Metode Analisis Data
Setelah  semua  data  terkumpul,  kemudian  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  analisis  gender.  Analisis  ini  di  terapkan  terhadap  sejumlah  aspek berikut:  a)  profil  kegiatan  dan  peran  subjek  penelitian,  khususnya  kiai,  nyai, pengurus  pondok  pesantren,  keamanan  pusat  dan  santri  putri  b)  akses  terhadap penentuan  kebijakan  peraturan  di  pesantren;  c)  kontrol  terhadap  sumber-sumber yang tersedia di pesantren; d) faktor-faktor sosial yang mempengaruhi, kebijakan dan peraturan, kegiatan, akses dan kontrol terhadap lembaga pesantren.
Data-data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  melukiskan apa yang ada pada alam berpikir subyek. Pengalaman atau pendapat pribadi tidak secara  langsung  tercermin  dalam  bahasa  (cerita).  Sebelum  diungkapkan,  aspek- aspek  tersebut  menggunakan  penyaringan  refleksi  dan  ingatan  yang  selektif 18 sehingga  subjektivitas  dalam  menginterpretasi,  baik  oleh  subjek  penelitian maupun  oleh  peneliti  harus  di  anggap  sebagai  bagian  dari  proses  interpretasi  itu sendiri.  Metode  observasi  berfungsi  mempertajam  interpretasi  terhadap  masalah- masalah yang diteliti karena konstruksi realitas oleh subjektivitas berpotensi untuk dipahami secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan.
Data  hasil  analisis  kemudian  disajikan  dengan  cara  yang  sederhana  dan terstruktur  dengan  maksud  supaya  mudah  dipahami.  Pada  akhir  penelitian  ini, sejumlah  pokok  kesimpulan  ditarik  berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan atas  data.  Pokok  –pokok  kesimpulan  ini  merupakan  temuan-temuan  utama  yang diperoleh  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  sebagai  upaya  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  yang  diajukan.  Penarikan  kesimpulan  di  lakukan  setelah memverifikasi  data  selama  penelitian  berlangsung,  reduksi  data,  penyajian  data, dan  penarikan  kesimpulan.  Merupakan  langkah-langkah  yang  saling  terkait  dan dikerjakan secara berkesinambungan.
Penyajian Data
1. Profil Pondok Pesantren Al Muhamad Cepu
Pondok Pesantren Al Muhamad yang lebih dikenal dengan sebutan Pondok AMC  merupakan salah satu  Pondok Pesantren  yang bertempat  di  Kabupaten
18 Saptari,  R.  dan  Holzner,  B. Perempuan  Kerja  Dan  Perubahan  Sosial,  Sebuah Pengantar Studi Perempuan dalam Marhumah, E. (“ Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan ”, 2011) hlm. 31
Blora Jawa Tengah. Pondok AMC didirikan oleh KH . Rifa‟I pada tanggal 30 Agustus  1987  Masehi  atau  bertepatan  dengan  Jum‟at  Pahing  bulan  14 Dzulhijjah  1407  Hijriyah.  Sama  halnya  dengan  Pondok  Pesantren  yang  lain tentunya Pondok AMC juga mempunyai histori yang panjang.
2. Visi dan Misi Pondok Pesanren Al Muhamad Cepu
VISI “ Membentuk  santri   yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Allah  SWT, berakhlakul karimah, mampu menjawab tantangan zaman serta memiliki kepedulian  dan  kepekaan  terhadap  masalah  agama,  pendidikan,  sosial, budaya,  nilai-nilai  kebangsaan  dan  kemasyarakatan  serta  berjiwa Roh}matal Lil-„Alamin ”.

## MISI
a. Menyelenggarakan  sistem  pendidikan  formal  dan  non  formal  secara profesional serta memadai
b. Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  santri  melalui  penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal
c. Mengoptimalkan  partisipasi  semua  kalangan,  baik  pemerintah, usahawan,  maupun  tokoh  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan.
d. Meningkatkan  pengalaman  nilai-nilai  agama  untuk  mewujudkan kualitas  IMTAQ  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
3. Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Al Muhamad Cepu

## Kewajiban Santri
Semua santri harus taat kepada guru, orang tua, pengurus,dan  pemerintah Republik Indonesia. Mengikuti pendidikan diniyah (wajib), kecuali santri yang  telah  menyelesaikan  pendidikan  tersebut,  menghargai  dan menghormati  tetangga  pondok.  Harus  berideologi  Ahlus  Sunnah  Wal Jama'ah  dan  menjaga  nama  baik  pondok  pesantren  dan  keluarga  ndalem baik di dalam maupun di luar pondok pesantren.
Larangan Santri
Santri dilarang melakukan 5 perkara yang dilarang oleh syari'at " molimo " ( mateni atau  membunuh, main atau  judi, madon atau  zina, madat atau mabuk  dan maling atau  mencuri),  menonton  pertunjukkan  yang  dilarang syari'at  Islam,  dilarang  keluar  pada  jam  malam  (22.30  WIB),  tidur dirumah  tetangga  pondok,  dan  tidur  di  kamar  yang  bukan  kamarnya, membawa alat musik, senjata tajam, dan semua alat yang membahayakan, berambut panjang (putra), dan dilarang memakai perhiasan kecuali anting- anting  (putri),  memasukkan  tamu  putri  bagi  santri  putra  dan  sebaliknya bagi  santri  putri,  mengganggu  kegiatan  pondok  pesantren  dan  acara khususiyah  (thoriqoh),  dilarang  menemui  santri  putri  dilain  tempat  yang telah  ditentukan  oleh  pengurus  dan  sebaliknya  untuk  santri  putri,  keluar
melampaui  batas  wilayah  pondok  pesantren  kecuali  ada  izin  dari  Kiai, keluarga ndalem, dan pengurus pondok pesantren.

## Sanksi-Sanksi
Apabila  melakukan  5  perkara  yang  dilanggar  syari‟at  “molimo”  maka dikeluarkan dari pondok pesantren, apabila  menonton pertunjukkan yang dilarang  syari'at  Islam,  dilarang  keluar  pada  jam  malam  (22.30  WIB), tidur  dirumah  tetangga  pondok,  dicukur  gundul  di  depan  pengurus  dan semua  santri.  Dan  apabila  melanggar  selain  ketentuan  di  atas  akan diperingatkan secara tegas dengan 3 tahapan (peringatan lisan/fisik 3 kali, perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa ata yang lain serta dengan  pemanggilan  orang  tua  dan  terakhir  dikembalikan  kepada  orang tua/pulang)

## Tata Cara Memanggil Atau Menemui Santri Putri
Setiap  keluarga  atau  wali  santri  harus  datang  ke  kantor  asrama  putri dengan  membawa  KKWS  (Kartu  Kunjung  Wali  Santri)  dan menyerahkannya  ke  pengurus  putri,  dan  Menemui  santri  pada  tempat yang telah ditentukan

## Perizinan
Setiap santri  yang akan pulang harus sowan kepada pengasuh (romo kiai dan  bu  nyai),  bagi  santri  yang  akan  pulang  atau  keluar  harus  izin  ke pengurus  (KAMTIB)  dengan  mengambil  bukti  SIP  (Surat  Izin  Pulang), diperkenankan pulang dalam 1 bulan 1 kali dengan izin maksimal 3 hari, diperkenankan keluar dalam 1 bulan maksimal 2 hari atau 2 kali masing- masing  1  hari,  bagi  santri  yang  izin  melebihi  ketentuan  atau  lebih  dari  3 hari  harus  dengan  orang  tua,  dan  jika  santri  yang  kembali  terlambat  ke pesantren dari ketentuan perizinan akan dikenakan sanksi
Catatan : apabila tidak ada kejelasan status santri terhitung maksimal selama 20 hari, maka dianggap berhenti/keluar
NB: Peraturan Pondok Pesantren Ngalah di atas dibukukan dalam UHPN (Undang-Undang Hukum Pesantren Ngalah)

## Analisa Data
1. Profil Kegiatan Dan Peran Subjek Penelitian, Khususnya Kiai, Nyai, Pengurus Pondok, Keamanan Pusat Dan Santriwati.
Seperti  yang  sudah  di  jelaskan  dalam  bagan  pembuatan  peraturan  dan pelaksanaanya di atas, peranan kyai, nyai, gus, ning memberikan acuan dalam perumusan  peraturan  bersifat  normatif,  dan  universal.  Maka  disini  pengurus keamananlah  yang  mempunyai  peranan  dalam  menafsirkan  apa  yang  di sampaikan sampai dengan menentukan keputusan. Dari hasil wawancara yang telah  dilakukan  kepada  santri  dengan  inisial  NH  diperoleh  pengertian  bahwa
santri  perempuan  mengalami  perbedaan  perlakuan  dengan  santri  laki-laki dalam hal keluar pesantren. Menurut dia
peraturan  yang  sudah  berlaku  selama  ini  telah  mendiskriminasi santri  perempuan,  setiap  kali  perizinan  keluar  maka  jawaban  dari pengurus keamanan adalah “selalu khawatir, takut terjadi apa-apa. (pacaran dan takut terjadi kecelakaan/hamil) jika keluar pun harus ada  temannya  padahal  kalau  keluar  berdua  harus  nanggung biayanya, gak bebas.”
Disini  terlihat  santri  perempuan  menjadi  penyebab  terjadinya  pacaran, terlebih sampai pada kehamilan. Kemudian dalam hal pemberian sanksi santri laki-laki  tidak  menyebabkan  hukuman  individual  kepada  sebuah  komunitas santri laki-laki berbeda  dengan santri perempuan akibat kesalahan individual maka santri perempuan lain yang berbudi pekerti mulia, dengan tulus mencari ilmu  ikut  menjadi  korban  karena  akhirnya  peraturan  mengkomunal  kepada semua santri perempuan.
a. Akses Terhadap Penentuan Kebijakan Peraturan Di Pesantren
UHPN (Undang-undang Hukum Pondok Pesantren) dan pesan-pesan dari kyai  menjadi  pegangan  dalam  menjalankan  peraturan  sehari-hari  di  pondok pesantren.  Apabila  di  ketemukan  permasalahan  berada  di  luar  yang  sudah  di tentukan maka pengurus akan melakukan musyawarah bersama, disini sebuah keputusan yang paling bijak harus di ambil agar aktifitas santri perempuan lain tidak di cekal karena kesalahan individu santri perempuan lain.
b. Kontrol Terhadap Sumber-Sumber Yang Tersedia Di Pesantren
Pesantren  AMC  merupakan  pesantren  yang  bercirikan  salaf  (kuno)  dan modern,  salaf  dalam  artian  terdapat  pendidikan  non  formal  yakni,  madrasah diniyah, madrasah wusthiyah dan mu‟alimin mu‟alimat. Serta terdapat ajaran thoriqoh.  Sedangkan  bercirikan  modern  dikarenakan  terdapat  pendidikan formal  mulai  dari  RA  s/d  Perguruan  Tinggi,  hal  ini  menjadikan  pesantren AMC sulit untuk diklaim menjadi pondok dari satu arah atau satu sisi saja.
Didalam  menjalankan  peraturan  dan  sistem  di  pesantren  tentu membutuhkan  bermacam-macam  referensi  yang  ada  baik  berasal  dari  al- qur‟an, al-hadis,  tafsir, kitab-kitab fiqih dan refrensi  lain dari dalam maupun
luar daerah  yang sesuai  dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan al- qur‟an dan hadis.
Melihat  kompleksitas  yang  ada  maka  terkadang  pesantren  AMC  terasa sulit  untuk  melakukan  kontrol  dari  sumber/referensi  yang  di  ajarkan  kepada santri  dalam  hal  keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Contoh  yang  mungkin  bisa mewakili  adalah  kitab  uqudulujen,  tidak  ada  tafsir  lain  yang  memberikan pemahaman  berbeda  dan  masih  bersifat  tunggal.  Hal  ini  berakibat  pada  pola fikir  santri  sehingga  pada  akhirnya  akan  berimbas  pada  tata  cara  pengambil keputusan.

## Simpulan
Mengacu  pada  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  sekaligus observasinya  bahwa  di  pondok  pesantren  AMC  telah  berjalan  sebuah  peraturan yang  baik  untuk  membentuk  pribadi  disiplin  dengan  harapan  alumninya  akan menjadi  insan  yang  berbudi  luhur  dan  berakhlaqul  karimah,  karena  pesantren bertindak  sebagai  fungsi  yakni  menjadi  bengkel  moral.  Tetapi  apabila  dilihat dengan kacamata kesetaraan gender pedoman pengasuh yang masih normatif dan bersifat  universal  seperti  tidak  melanggar molimo dan memiliki  asas  manfaat yang    dijadikan  landasan  oleh  pengurus  keamanan  putri  penafsiran  dan pengejawantahannya  di  lapangan  masih  cenderung  bersifat  patriarkhi,  dengan bukti adanya perbedaan peraturan antara santri perempuan dengan santri laki-laki dalam hal urusan keluar pesantren. Pesantren putri lebih terasa diperketat daripada pesantren putra, pesantren putri lebih sulit untuk menjalin relasi di luar sedangkan pesantren putra bebas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ema Marhumah “ Konstruksi Sosial Gender di Pesantren” Studi Kuasa Kiai  Atas Wacana Perempuan, LKiS, Yogyakarta; 2011.
KH. Husein Muhammad, “ Fiqh Perempuan ” refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, LKiS , Yogyakarta, 2009.
Musdah  Mulia, “Islam  Dan  Hak  Asasi  Manusia” konsep  dan  implementasi,
Naufan Pustaka, 2010.
Nasharudin  Umar,  “ argumentasi  kesetaraan  jender” perspektif  al-qur‟an,
Paramadina, Jakarta, 2001.
Nasr  Hamid  Abu  Zayd, Dawairul  Khouf,  Hawwa  Baina  Al  Di>n  Wa  Al Usthuwarah. Tanpa tahun
Omid  Safi, Muslim  Progressive  on  justice  gender  and  pluralism (Oxford: oneworld, 2003)
Ratna  Saptari  dan  Briitte  Holzner, Perempuan  Kerja  Dan  Perubahan  Sosial, Sebuah Pengantar Studi  Perempuan dalam  Marhumah,  Ema  (“ Konstruksi Sosial  Gender  Di  Pesantren  Studi  Kuasa  Kiai  Atas  Wacana  Perempuan ”, 2011)
Sa‟diyya Shaik, Tranforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice dalam Omid  Safi  (ed) Muslim  Progressive  on  justice  gender  and  pluralism (Oxford: oneworld, 2003)
Shulamit  Reinharzh, Metode-Metode  Feminis  Dalam  Penelitian  Sosial, Jakarta: WRI, 2005
Sjamsiah Achmad “ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan  Atau  Konvensi  CEDAW dan Beberapa  Payung  Kesepakatan Internasional  Tentang  Hak  Asasi  Perempuan  (HAP) ”.  Disampaikan  pada short  course  kerjasama  KEMENAG  kerjasaman  dengan  STAINU,  Jakarta, 2011.
Zamakhsyari  Dhofier, “Tradisi  Pesantren” ,  Jakarta:LP3ES,  1982,Perempuan, LKiS, Yogyakarta; 2011.