Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks)
Amiruddin Pabbu, Arry Wirawan, Andi Tanwir Mappanyukki
Universitas Indonesia Timur amiruddinpabbu4@gmail.com

## Abstract
The aim of the research is to find out how material law is applied to perpetrators of criminal acts of narcotics possession and to find out what are the judges' considerations in passing decisions on perpetrators of criminal acts  of  narcotics  possession.  This  research  is  normative.  The  results  of  this  study  indicate  that:  (1).  The application  of  Material  Criminal  Law  by  Judges  to  the  crime  of  possession  of  Narcotics  Category  I  in  the Decision on Case Number 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks is not quite right. The Public Prosecutor used the second indictment, namely: Article 112 Paragraph (1) Jo Article 132 Paragraph (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.  (2).  based  on  the  considerations  of  the  Public  Prosecutor  and  the  Judge,  the  sanctions  imposed should not only be for 4 (four) years and a fine of Rp. the article which is the legal basis for the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Keywords: Crime, Narcotics.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  hukum  materil  terhadap  pelaku  tindak  pidana Kepemilikan  narkotika  dan  untuk  mengetahui  apa  saja  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  Kepemilikan  narkotika.  Penelitian  ini  adalah  normatif.  Hasil  Penelitian  ini menunjukkan bahwa : (1). Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  (2).  berdasarkan  pertimbangan  Penuntut  Umum  dan  Hakim  maka  sanksi  yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  tidak  bisa  lepas  dari  kehidupan  manusia  sebagai  motor  utama penggeraknya.  Sumber  daya  manusia  menjadi  hal  yang  utama  dalam  pembangunan  karena pembangunan  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  manusia  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu pembangunan  sumber  daya  manusia  menjadi  perioritas  utama  yang  harus  digarap,  karena  dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi  dalam  era  globalisasi  saat  ini.  Di  dalam  pergaulan  masyarakat,  setiap  hari  terjadi hubungan  antara  anggota  masyarakat  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Perubahan  pergaulan  tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin mecemaskan. Kejahatan narkotika  yang  bersifat  transnasional  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  yang  modern dan  teknologi  canggih,  termasuk pengamanan hasilhasil  kejahatan  narkotika.  Perkembangan  kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  didalam  suatu  negara 1 . Hukum  pidana  itu  terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi  keharusan-keharusan  dan  larangan-larangan yang  (oleh  pembentuk  undang-undang)  telah  dikaitkan  dengan  suatu  sanksi  yang  berupa  hukuman, yaitu  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus.  Dengan  demikian  dapat  juga  dikatakan  bahwa  hukum pidana  itu  merupakan  suatu  sistem  norma-norma  yang  menentukan  terhadap  tindakan-tindakan  yang mana  (hal  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dimana  terdapat  suatu  keharusan  untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
Sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang,  Indonesia  menjadi  sasaran  yang  sangat potensial  sebagai  tempat  untuk  memproduksi  dan  mengedarkan  narkotika  secara  ilegal. Penyalahgunaan  narkotika  dan  peredaran  gelapnya  dengan  sasaran  generasi  muda  telah  menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  ini  menjadi  begitu  penting  mengingat  bahwa  obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.
Akibat  permasalahan  di  atas,  maka  timbul  pola  perkembangan  penyakit  masyarakat  seperti kejahatan,  perjudian,  pencurian  atau  penodongan,  pemerkosaan,  pelacuran  dan  lain-lain.  Pecandu narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  atau  rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan  untuk  memulihkan  dan/atau  mengembangkan  kemampuan  fisik,  mental,  dan  sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.
Penyalahgunaan  narkotika  tidak  hanya  menjangkau  kalangan yang  tidak  berpendidikan  saja, namun  penyalahgunaan  narkoba  tersebut  telah  bersemayam  didalam  diri  semua  kalangan  bahkan sampai  kepada  yang  telah  berpendidikan  sekalipun, mulai  dari  anak-anak  sekolah  yang  notabenenya
1 Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana . Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
dari  golongan  terpelajar,  pengusaha-pengusaha,  bahkan  pejabat-pejabat  negara  dan  aparat  penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda  Indonesia  yang  gerak  kehidupannya  cenderung  dikuasai  dan  dikontrol  oleh  narkotika  yang seharusnya  memiliki  manfaat  yang  sangat  besar  dan  bersifat  positif  apabila  dipergunakan  untuk keperluan  pengobatan  ataupun  dibidang  pengetahuan,  tetapi  oleh  generasi  sekarang  narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.
Sangat  memprihatinkan  ketika  melihat  generasi-generasi  kita  yang  telah  terjerumus mengkonsumsi  narkotika  yang  lambat  laun  akan  merugikan  dirinya  sendiri,  keluarga,  masyarakat bahkan  negara.  Apabila  tidak  ada  upaya-upaya  preventif  maka  cepat  atau  lambat  generasi-generasi muda  pemilik  masa  depan  akan  mulai  hancur.  Untuk  menjamin  ketersediaan  narkotika  guna kepentingan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan  disatu  sisi,  dan  disisi  lain  untuk  mencegah  peredaran gelap  narkotika  yang  selalu  menjurus  pada  terjadinya  penyalahgunaan,  maka  diperlukan  pengaturan dibidang  narkotika.  Pada  dasarnya  narkotika  dibutuhkan  dan  memiliki  manfaat  yang  besar  untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan.
Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi 2 . Hal ini dilakukan karena didalam narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaaan, pikiran, dan kesadaran  pasien.  Oleh  karena  itu,  agar  penggunaan  narkotika  dapat  memberikan  manfaat  bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  (selanjutnya  disingkat  menjadi  UU Narkotika)  diberlakukannya  UU  narkotika  menggantikan  Undang-undang  Nomor  22  tahun  1997 memperlihatkan  keseriusan  dari  pemerintah  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44  UU  narkotika.  Dalam  Pasal  35  disebutkan,  peredaran  narkotika  meliputi  setiap  kegiatan  atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  membagi  narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6:
1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
a. Narkotika Golongan I;
Dalam  penggolongan  Narkotika,  zat  atau  obat  golongan  I  mempunyai  potensi  yang  sangat tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.  Oleh  karena  itu  didalam  penggunaannya  hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan,  keterampilan  dan  penelitian  serta  pengembangan.  Dalam  penelitian  dapat  digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.
b. Narkotika Golongan II;
Narkotika  pada  golongan  ini  adalah  Narkotika  yang  berkhasiat  terhadap  pengobatan  dan digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat  dipergunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan
2 Suhartono, Fannisa Adani. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA-FANNISA X MIA 3." (2020).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III.
Narkotika  golongan  ini  adalah  Narkotika  yang  berkhasiat  dalam  pengobatan  dan  banyak digunakan  dalam  terapi  dan/atau  20  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.
2. Penggolongan  narkotika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  pertama  kali  ditetapkan sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I  dan  merupakan  bagian yang  terpisahkan  dari  Undang- Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam UU Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets ) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.
Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak  pidana  dengan  membuat  suatu  definisi  bahwa  pelaku  tindak  pidana  itu  hanyalah  dia,  yang tindakannya  atau  kealpaannya  memenuhi  semua  unsur  dari  delik  seperti  yang  terdapat  di  dalam rumusan  delik  yang  bersangkutan,  baik  yang  telah  dinyatakan  secara  tegas  maupun  yang  tidak dinyatakan  secara  tegas 3 .  Jadi  pelaku  itu  adalah  orang  yang  dengan  seseorang  diri  telah  melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi 7 barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik malalui media cetak maupun elektronik 4 .  Peredaran  narkotika  harus  diawasi  secara  ketat  karena  saat  ini  pemanfaatannya  banyak digunakan  untuk  hal-hal  yang  bersifat  negatif.  Disamping  itu,  dengan  semakin  berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernahtersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  narkotika  telah  banyak  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim 5 . Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. Berdasarkan dari data yang didapat dari BNN menunjukkan jumlah kasus kepemilikan narkotika tahun 2018 sebanyak 34.000,
3 Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." Jurnal Mercatoria 7.1 (2014): 58-79.
4 Hadiyanto, Alwan. "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau)." PETITA 1.1 (2019): 60-74.
5 Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang–Jakarta Timur. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579 (2017): 8561.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
tahun 2016 meningkat menjadi 41.000, dan pada satu tahun terakhir yaitu 2017 meningkat sebanyak 43.000.  Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  telah  disusun  dan diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  ini  belum  dapat  diredakan. Dalam  berbagai  kasus,  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba  tertangkap  dan  mendapat sanksi  berat,  namun  pelaku  yang  lain  seperti  tidak  mengacuhkan  bahkan  lebih  cenderung  untuk memperluas daerah operasinya.

## METODE
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  pada  norma  atau  substansi  hukum,  asas  hukum, teori  hukum,  dalil-dalil  hukum  dan  perbandingan  hukum 6 .  Dalam  hubungan  ini  orientasi  penelitian hukum  normatif  adalah law  in  books, yakni  mengamati  realitas  hukum  dalam  berbagai  norma  atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Putusan No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks
Membahas  mengenai  penerapan  hukum  pidana  materiil  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika pada kasus yang penulis teliti, maka penerapan hukum pidana materiil penulis  temukan pada  data  dalam  putusan  ini  yaitu  dakwaan,  tuntutan  penuntut  umum,  dan  amar putusan.
a. Dakwaan
KESATU:
Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00  Wita,    atau  setidak  –  tidaknyapada  suatu  waktu  lain  dalam  tahun  2020bertempat  di  Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalaratau setidak – tidaknya pada  tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa  awalnya  pada  hari  selasa  tanggal  17  Maret  2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  Lel. BACHTIAR Alias BACCE (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang ke rumah terdakwa Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar, dan mengatakan " tolongka dulu kodong mauka jalan " lalu terdakwa mengatakan "berapa uangmu " lalu Lel BACHTIAR Alias BACCE mengatakan  "belum  ada,  berapa  harganya  kalau  50  gram  "  lalu  terdakwa  menjawab  "Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  Lel  BACHTIAR  Alias  BACCE  menelpon  terdakwa  dan mengatakan  "ada  uangku  1  juta  "  lalu  terdakwa  mengatakan  "  berapa  kukasihko?  "  lalu  Lel BACHTIAR Alias BACCE mengatakan " kasihka 50 Gram"  lalu terdakwa menelpon teman terdakwa Lel. MESSI dan mengatakan "ada temanku mau ambil barang kurang lebih 50 gram ada  uangnya  Rp  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)"  lalu  Lel  MESSI  mengatakan  "transfermi uangnya barukasihmeka nomor HP nya " setelah itu Lel MESSI mengirimkan terdakwa nomor rakening BCA Atas nama AMRIADI melalui via sms kemudian terdakwa kembali menelpon Lel.  BACHTIAR  Alias  BACCE  dan  mengatakan  "transfermi  uangmubarukirimkanmeka
6 Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021): 1-20.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
nomor  HP  mu"  lalu  Lel  BACHTIAR  Alias  BACCE  mengatakan  "  janganmi  nomorku nomornyamo anggotaku kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE menyebutkan kepada saya nomor  HP  kurirnya  kemudian  saya  mencatatnya  "  setelah  itu  terdakwa  mengirimkan  nomor rakening BCA Atas nama AMRIADI melalui via sms kepada Lel. BACHTIAR Alias BACCE setelah  mentransfer  Lel.  BACHTIAR  Alias  BACCE  kembali  menelpon  terdakwa  dan mengatakan ": sudahmi saya transfer Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah) " setelah itu terdakwa mengirim  nomor  HP  kurir  tersebut  kepada  Lel  MESSI  melalui  via  sms  kemudian  terdakwa menelpon Lel MESSI dan mengatakan " sudahmi itu ditrasnfer sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta  rupiah)  setelah  itu  nanti  kurir  Lel  MESSI  dengan  kurir  Lel.  BACHTIAR  Alias  BACCE yang berkomunikasi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan  pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, tiba datang saksi Hasrudi dan saksi M Arkam Rasjid yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan  terhadap  terdakwakemudian  petugas  kepolisian  melakukan  pemeriksaan  dan penggeledahan  dan  menemukan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  Handphone  merk  nokia  warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan  dengan  Lel  BACHTIAR  Alias  BACCE  dan  setelah  diintrogasi  terdakwa mengakui bahwa benar orang tersebut yang datang ke rumah mertua terdakwapada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Di Desa Makkio baji, Kec. Sanro bone, Kab. Takalar dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram, yang kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE ditemukan oleh petugas kepolisian menguasai 3 (tiga)  sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dimana 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram  yang diperoleh dari terdakwa pada hari kamis tanghal 19 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa  shabu-shabu  tersebut  tidak  ada  hubungannya  dengan  Ilmu  Kesehatan  dan  terdakwa tidak memiliki izin dari pihakyang berwenang
- Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Labotatoris  Kriminalistik  pada  Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang MakassarNomor Lab :  1664 / NNF/ III / 2020 / Labforcab Mks  tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium  Forensik  Cabang Makassar  yang pokoknya  menerangkan bahwa  3  (tiga)  saset plastik  kecil  beirisi  narkotika  jenis  sabu-sabu  dengan  berat  netto  1,4663,  adalah  benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa KAIMUDDIN ALS KAIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
A T A U KEDUA :
- Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 Wita,  atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di  Desa  Makkio  Baji  Kec  Sanro  Bone  Kab  Takalar  atau  setidak  –  tidaknya    pada    tempat  – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa  pada  waktu  dan  tempat  sebagaimana  diuraikan  diatas,  tiba  datang  saksi  Hasrudi  dan saksi  M  Arkam  Rasjid  yang  merupakan  anggota  kepolisian  satuan  narkoba  Polrestabes Makassar  dan  langsung  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  kemudian  petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk nokia warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel BACHTIAR Alias BACCE dan setelah  diintrogasi  terdakwa  mengakui  bahwa  benar  orang  tersebut  yang  datang  ke  rumah mertua  terdakwa  pada  hari  selasa  tanggal  17  Maret  2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  Di  Desa Makkio  baji,  Kec.  Sanro  bone,  Kab.  Takalar  dan  meminta  narkotika  jenis  sabu-sabu  kepada terdakwa  dan  Pada  hari  kamis  tanggal  19  Maret  2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram, yang kemudian Lel BACHTIAR Alias BACCE ditemukan oleh petugas kepolisian  menguasai  3  (tiga)  sachet  plastik  kecil  berisi  narkotika  jenis  sabu-sabu  dimana  3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram  yang diperoleh dari terdakwa pada hari kamis tanghal 19 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa  shabu-shabu  tersebut  tidak  ada  hubungannya  dengan  Ilmu  Kesehatan  dan  terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Labotatoris  Kriminalistik  pada  Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang MakassarNomor Lab :  1664 / NNF/ III / 2020 / Labforcab Mks  tanggal 28 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium  Forensik  Cabang Makassar  yang pokoknya  menerangkan bahwa  3  (tiga)  saset plastik  kecil  beirisi  narkotika  jenis  sabu-sabu  dengan  berat  netto  1,4663,  adalah  benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Tuntutan Penuntut Umum
M E N U N T U T  :
1. Menyatakan  ia terdakwa KAIMUDDIN ALS KAI bersalah melakukan Tindak Pidana dengan permufakatan  jahat  anpa  hak  dan  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau menyediakan  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman,  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  :  KAIMUDDIN  ALS  KAI,  dengan  pidana  penjara selama  6 (enam) Tahun penjara denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan:
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 3  (tiga)  sachet  Plastik  kecil  berisi  Narkotika  jenis  shabu  dengan  berat  Awal  1,4663 gram dan berat akhir 1,4267 gram;
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Warna Kuing beserta Kartu telkomsel no. 082345748080
.
- Digunakan dalam perkara Lain
- 1  (satu)  buah  Handphone  merk  nokia  warna  putih  beserta  kertu  telkomsel  Nomor 081243550010
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan  dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).
c. Amar Putusan
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa KAIMUDDIN ALIAS KAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Permufakatan  Jahat  Tanpa  hak  atau  melawan  hukum memiliki  dan  menyimpan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman“  sebagaimana  dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) sachet Plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Awal 1,4663 gram dan berat akhir 1,4267 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia Warna Kuing beserta Kartu telkomsel no. 082345748080. “Digunakan dalam perkara BACHTIAR Alias BACCE”
- 1  (satu)  buah  Handphone  merk  nokia  warna  putih  beserta  kertu  telkomsel  Nomor 081243550010
“Dimusnahkan”.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
d. Analisis Penulis
Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata.
Surat  dakwaan  adalah  dasar  atau  landasan  pemeriksaan  perkara  didalam  sidang  pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.
Pada  hakikatnya  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  membuat  surat  dakwaan  dan  surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim  dalam  memeriksa  suatu  perkara  tidak  boleh  menyimmpang  dari  apa  yang  dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam  persidangan  bahwa  ia  telah  melakukan  tindak  pidana  seperti  apa  yang  disebutkan  atau
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jenis dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
Akan  tetapi  penulis  melihat  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengakui secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara  dalam  transaksi  jual  beli  dan  turut  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  tersebut dengan seseorang yang bernama BACHTIAR ALIAS BACCE yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini kurang tepat. Karena pada dakwaan kesatu tentang unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada diri terdakwa.
Sehingga penulis tidak setuju dengan penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang menerapkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1)  UU  RI  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  terpenuhi  oleh  terdakwa.  Dan  karena terbuktinya  perbuatan  terdakwa  tersebut  didasarkan  pada  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang  sah sebagaimana  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan sebagaimana diatur dalam KUHAP.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam Perkara Putusan No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks
a. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.
Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbanga pertimbangan yang dimiliki oleh hakim  sebagai  dasar  dalam  mengadili  terdakwa.  Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  No. 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks sebagai berikut :
Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :
- KESATU , Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1)  Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

## ATAU
- KEDUA ,  Melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam  pidana  dengan  Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan komulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur  Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  golongan  I bukan tamanan ;
4. Permufakatan Jahat;
Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  berkaitan  dengan  unsur-unsur  pasal  pada dakwaan  Kesatu,  maka  akan  dipertimbangkan  lebih  dahulu  dan  berturut-turut  yaitu  kesatu unsur  Setiap  orang,  kedua  unsur  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,  dan ketiga unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibawah  ini  akan  dipertimbangkan,  apakah  unsur- unsur  dari  tindak-pidana  yang  didakwakan  pada  dakwaan  Kesatu  tersebut  telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;
Unsur Setiap orang ;
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  unsur  setiap  orang  adalah  siapa  saja,  sebagai subjek  hukum  yang  perbuatannya  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepadanya,  bahwa  awal pemeriksaan  dari  penyidik  sampai  proses  persidangan  dimana  terdakwa  KAIMUDDIN  ALS KAI  diajukan  kedepan  persidangan  dalam  keadaan  sehat  walafiat  dan  dari  terdakwa  tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, dengan  demikian  unsur  “barang  siapa”  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  menurut hukum;
Unsur tanpa hak dan melawan hukum :
Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan  hukum  yang  memiliki  ruang  lingkup mengatur  kepetingan  pelayanan  masyarakat  dan ilmu  pengetahuan,  bahwa  dari  keterangan  saksi  –  saksi  dan  keterangan  terdakwa  serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;
- Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman :
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,  keterangan  terdakwa, keterangan  ahli,  petunjuk,  serta  barang  bukti  bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  19Maret  2020 sekitar jam 23.00 wita di Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalar, petugas kepolisian menemukan  barang  bukti  berupa  1  (satu)  Handphone  merk  nokia  warna  putih  di  ruangan keluarga  selanjutnya  terdakwa  dibawa  Ke  Kantor  Polrestabes  Makassar  dan  dipertemukan dengan  Lel  BACHTIAR  Alias  BACCE  dan  setelah  diintrogasi  terdakwa  mengakui  bahwa benar orang tersebut yang datang ke rumah mertua terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  Di  Desa  Makkio  baji,  Kec.  Sanro  bone,  Kab.  Takalar  dan meminta  narkotika  jenis  sabu-sabu  kepada  terdakwa  dan  Pada  hari  kamis  tanggal  19  Maret
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
2020 sekitar pukul 10.00 Wita menelpon terdakwa lagi sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas,  maka  unsur  ini  telah  terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;
- Unsur Permufakatan Jahat :
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi,  keterangan  terdakwa, keterangan  ahli,  petunjuk,  serta  barang  bukti  bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  19Maret  2020 sekitar jam 23.00 wita di Desa Makkio Baji Kec Sanro Bone Kab Takalar, datang saksi Hasrudi dan  saksi  M  Arkam  Rasjid  yang  merupakan  anggota  kepolisian  satuan  narkoba  Polrestabes Makassar  dan  langsung  melakukan  penangkapan  terhadap  terdakwa  kemudian  petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk nokia warna putih di ruangan keluarga selanjutnya terdakwa dibawa Ke Kantor Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel BACHTIAR Alias BACCE dan setelah  diintrogasi  terdakwa  mengakui  bahwa  benar  orang  tersebut  yang  datang  ke  rumah mertua  terdakwa  pada  hari  selasa  tanggal  17  Maret  2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  Di  Desa Makkio baji,  Kec.  Sanro  bone, Kab. Takalar  dan  meminta  narkotika  jenis  sabu-sabu  kepada terdakwa  dan  Pada  hari  kamis  tanggal  19  Maret  2020  sekitar  pukul  10.00  Wita  menelpon terdakwa  lagi  sehingga  terdakwa  menjadi  perantara  jual  beli  narkotika  jenis  sabu-sabu  yang kemudian  Lel  BACHTIAR  Alias  BACCE  ditemukan  oleh  petugas  kepolisian  menguasai  3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,4663 gram dimana 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 50 gram  yang diperoleh dari terdakwa pada hari kamis tanghal 19 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita
Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1)  Undang-Undang  No.35  Tahun 2009  telah  terpenuhi  seluruhnya,  dan dipersidangan  tidak adanya  alasan  pemaaf  dan  pembenar  atau  penghapus  pidana  atas  perbuatan  yang  dilakukan terdakwa,  maka  menurut  hemat  Majelis,  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  atas  perbuatan  sebagaimana  yang  didakwakan  pada  dakwaan  Kesatu  tersebut,  oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah  dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk  nokia warna putih beserta kertu telkomsel Nomor 081243550010 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan  dan  dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan,  maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Awal 1,4663 gram dan berat akhir 1,4267 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Warna Kuing beserta Kartu telkomsel no. 082345748080 yang masih diperlukan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara. BACHTIAR ALS BACCE;
Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan Terdakwa;
Hal-Hal yang memberatkan :
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;
Hal-Hal yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana    maka  haruslah  dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
b. Analisis Penulis
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  baik  melalui  wawancara  terhadap  hakim  yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait,  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa  sebelum  menjatuhkan  atau  menetapkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan,  hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Pertimbangan  yuridis  merupakan  pertimbangan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  adapun  unsur-unsur  dalam  dakwaan  Kesatu  yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika  yang menurut Hakim salah  satu  unsur  yang  ada  didalam  pasal  tersebut  tidak  terpenuhi  dan  kemudian  Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan menurut Hakim telah sesuai dan patut untuk diterapkan kepada terdakwa dan harus didasarkan pada fakta persidangan.
Dalam  pertimbangan  hakim  penulis  menemukan  bahwa  tedakwa  Kaimuddin seharusnya di jatuhi pidana lebih berat dari terdakwa Bachtiar sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, selanjutnya terdakwa  amriadi  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  56  tentang pembantuan dengan ancaman pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok.
Kemudian terdakwa Dimas seharusnya menurut penulis dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (2) tentang pembujukan (witlokker) yang mana terdakwa dimas menerima upah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali mengantar.
Menurut  penulis,  seharusnya  Hakim  dalam  mejatuhkan  pidana  terhadap  perkara  ini harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyebutkan adanya transaksi jual beli dengan seseorang yang dikenalnya. Dan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu  Jaksa  Penuntut  Umum. Maka seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
dan  memberikan  sanksi  yang  setimpal  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut  sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.
Disamping  itu,  sanksi  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencerah orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  tersebut  karena  suatu  ancaman  sanksi  yang cukup berat.
Jangan  ada  keraguan  dalam  menjatuhkan  hukuman  sebagaimana  juga  suatu  tindak pidana  harus  mendapat  imbalan  atau  hukuman  yang  sepantasnya,  karena  hukuman  selain dijadikan suatu balasan atas tindak pidana dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak pidana

## KESIMPULAN
Penerapan  Hukum  Pidana  Materiil  oleh  Hakim  terhadap  tindak pidana kepemilikan  Narkotika Golongan  I dalam  Putusan Perkara  Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks  kurang  tepat.  Jaksa  Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  perkara  putusan  Nomor  : 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAFTAR REFERENSI
Hadiyanto, Alwan. "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Untuk Menekan Tindak Pidana Narkotika  (Studi  Di  Loka  Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Kepulauan  Riau)." PETITA 1.1 (2019): 60-74.
Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021): 1-20.
Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
Sari, Novita, J. M. H. No, and Cawang–Jakarta Timur. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17." Jurnal Penelitian Hukum e- ISSN 2579 (2017): 8561.
Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." Jurnal Mercatoria 7.1 (2014): 58-79.
Suhartono, Fannisa Adani. "Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia-Fannisa X Mia 3." (2020).