Mawardi, Hamdani, Faisal

## EFEKTIVITAS ‘UQUBAT CAMBUK DALAM MENGURANGI ANGKA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA

## THE EFFECTIVENESS OF UQUBAT WORDS IN REDUCE THE RATE OF SEXUAL HARASSMENT IN ACEH UTARA DISTRICT
Mawardi 1 , Hamdani 2* , Faisal 3 ,
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. E-mail : mzmawardi@gmail.com, hamdani@unimal.ac.id,  faisal@unimal.ac.id *Coresponding Author: hamdani@unimal.ac.id

## ABSTRAK
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Aceh sudah mulai legal sejak tahun 2014,  diharapkan  dengan  berlakunya ‘uqubat cambuk  dalam  qanun  tersebut  dapat mengurangi angka kasus jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Riset ini bertujuan  guna  mengidentifikasi  serta  menganalisa  kendala  yang  menyebabkan  tidak efektifnya pemberlakuan ‘uqubat cambuk dalam menurunkan angka jarimah pelecehan seksual  di  Aceh  Utara.  Teknik  riset  yang  dipakai  yaitu  empiris  dengan  memakai pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘uqubat cambuk belum efektif untuk mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum,  biaya  operasional,  sarana  dan  prasarana  dalam  melakukan  pencegahan  rutin sangat  terbatas,  serta  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjalankan  syiar  Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Qanun Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual
Mawardi, Hamdani, Faisal

## ABSTRACT
Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat in Aceh has been legal since  2014,  it  is  hoped  that  the  enactment  of  the  uqubat  of  caning  in  the qanun  can  reduce  the  number  of  sexual  harassment  cases  in  North  Aceh Regency. This research aims to identify and analyze the obstacles that cause the ineffectiveness of enforcing the uqubat caning in reducing the number of sexual  harassment  cases  in  North  Aceh.  The  research  technique  used  is empirical by using a case approach. The results of the study indicate that uqubat whips are not effective in reducing the number of sexual harassment cases  in  North  Aceh,  this  is  due  to  the  quality  and  number  of  human resources  for  law  enforcement,  legal  understanding,  operational  costs, facilities  and  infrastructure  in  carrying  out  routine  prevention  are  very limited, and  the  lack  of  public awareness  in  carrying  out  Islamic  symbols through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat.

## Keywords: Legal Effectiveness, Qanun Hukum Jinayat, Sexual Harassment

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2006,  Pemerintah  Aceh diberikan  kewenangan  mengatur  wilayahnya berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh. Nilai-nilai  syariah  diatur  berdasarkan  Qanun, salah satu  aset  terbesar pemerintah Aceh. Salah satu qanun  yang  telah  diterbitkan  dan dilaksanakan di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Sesuai  dengan  cita-cita  Islam,  Qanun Hukum Jinayat merupakan satuan hukum pidana yang  berlaku  bagi  penduduk  Aceh.  Pelanggar jarimah  dan  uqubat  diatur  oleh  Qanun  Hukum Jinayat  yang  didasarkan  pada  hukum  Islam (sanksi  yang  bisa  diberikan  hakim  pada pelanggar jarimah) (Ahyar Ari Gayo, 2017).
Sejak  2002  hingga  2004,  Pemerintah Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPRA)  mengadopsi  lima qanun atau perda tentang jinayah. Terdapat juga qanun jinayah itu terdiri berlandaskan perbedaan bentuk tindakannya antara lain jenis-jenis qanun pemberlakuan  Syariat  Islam  adalah  “(Qanun Aceh  No.  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam), (Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya), (Qanun Aceh No.  13  Tahun  2003  tentang  Maisir/Perjudian), (Qanun  Aceh  No.  14  Tahun  2003  tentang Khalwat/Mesum),  (Qanun  Aceh  No.  7  Tahun 2004  tentang  Pengelolaan  Zakat)”  (Webby Aditya  et  al.,  2019),  namun  berlakunya  semua
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 63-71.
Mawardi, Hamdani, Faisal
qanun  tersebut  belum  juga  bisa  menanggapi kasus  yang  berlangsung  di  Provinsi  Aceh khusunya mengenai jarimah pelecehan seksual.
Dalam  masyarakat  Aceh,  qanun  tentang jinayah telah dikerjakan ulang karena anggapan bahwa qanun-qanun ini tidak dapat menyelesaikan masalah jinayah yang merajalela. DPRA dan Gubernur Provinsi Aceh berkolaborasi menghasilkan produk hukum baru yang  dimaksudkan  agar  lebih  berhasil  dalam menyikapi  berbagai  persoalan  di  lapangan, mengurangi  pelaku  kejahatan  jinayah,  dan mengakui pengetahuan masyarakat Aceh.
Terakhir,  berlakunya  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengkodifikasikan banyak jinayah menjadi satu peraturan. Tipe-tipe tindak pidana jinayah sendiri dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat  tertuang  pada  Pasal  3  ayat  2  yang meliputi :
1. Khamar, 2. Maisir,
3. Khalwat,
4. Ikhtilath,
5. Zina,
6. Pelecehan Seksual,
7. Pemerkosaan,
8. Qadzaf,
9. Liwath,
10. Musahaqah.
Pada  10  (sepuluh)  tipe  jarimah  tersebut, deskripsi  mengenai  jinayah  pelecehan  seksual amat  menarik  buat  dianalisis,  sebab  khusus  di Kabupaten  Aceh  Utara  saja  semenjak  Qanun Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat
dilegalkan  tak  berpengaruh  pada  penurunan angka  pelaku  jarimah  pelecehan  seksual  di Kabupaten  Aceh  Utara,  bahkan  berlandaskan data  awal  yang  didapat  melalui  Mahkamah Syar’iyah  Lhoksukon  tiap  tahunnya  angka pelaku  jinayah  pelecehan  seksual  di  Kabupaten Aceh  Utara  terus  terjadi  kenaikan.  Dibawah  ini yaitu  table  mengenai  total  pelaku  jinayah pelecehan  seksual  di  Kabupaten  Aceh  Utara 2014 s/d Juni 2020 :
Tabel 1 Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
Volume Pelaku Jinayah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara No Tahun Jumlah Pelaku Jinayah Pelcehan Seksual 1 Juni 2014 0 (Nol) Orang 2 2015 0 (Nol) Orang 3 2016 0 (Nol) Orang 4 2017 0 (Nol) Orang 5 2018 2 (Dua) Orang 6 2019 4 (Empat) Orang 7 2020 6 (Enam) Orang Total 12 (Dua Belas) Orang

## Sumber Data Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
Meningkatnya pelaku pelecehan seksual di Kabupaten  Aceh  Utara  sejak  Qanun  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan di tahun 2015 - 2020, seperti terlihat pada tabel di atas. 12 orang telah diidentifikasi sebagai pelaku
Mawardi, Hamdani, Faisal
dari  jenis-jenis  pelecehan  seksual  yang  dirinci pada tabel diatas.
Amat  bertolak  belakang  dengan  cita-cita masyarakat  Aceh  untuk  menghilangkan  pelaku jarimah pelecehan seksual di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara, padahal pada pemidanaan  Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang Hukum  Jinayat  telah  melipatgandakan  jumlah cambuk  dan  memperkenalkan  kategorisasi  baru pada  kejahatan  terhadap  pelaku  Tazir  Jarimah, yaitu  uqubat  Tazir  Utama  dan  Uqubat  Tazir Tambahan.  Adapun  ancaman  pidana  yang termuat  dalam ‘uqubat tazir  utama  terdiri  atas Cambuk, Denda, Penjara, Restitusi.

## METODE PENELITIAN
Riset  empiris  dipakai  pada  riset  ini,  yaitu suatu  jenis  penelitian  empiris  yang  dapat diterapkan  dalam  penelitian  hukum  asli  atau penelitian  untuk  mengidentifikasi  masalah, terdapat  juga  teknik  yang  dipakai  pada  riset  ini yaitu  pendekatan  sejarah  terkadang  digunakan untuk  mempelajari  negara  hukum  agar  dapat lebih  memahami  filosofinya  (syari'at  Islam  di Aceh  dan  Qanun  No.6  Tahun  2014  tentang Hukum  Jinayat)  tersebut,  kemudian  juga digunakan  Upaya  untuk  memahami  pengertian pelecehan seksual jinayah secara konseptual agar tidak  ada  lagi  kekosongan  hukum  bagi  pelaku pelecehan  seksual  jinayah  untuk  menghindari konsekuensi  hukum?  Terakhir,  ada  pendekatan kasus,  yang  didasarkan  pada  contoh  kehidupan nyata yang sesuai dengan riset.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Qanun  Hukum  Jinayat  Aceh  telah diterapkan secara penuh sejak pertengahan tahun 2015.  Namun,  pengesahan  qanun  tersebut  tidak hanya  berfungsi  untuk  menjamin  penerapan syariat  Islam  di  Aceh;  tujuannya  bukan  hanya untuk  memusnahkan  para  pelaku  jinayat  dan membentuk karakter Islami di setiap masyarakat Aceh.  Mengubah  karakter  Islami  masyarakat Aceh merupakan proses yang berlarut-larut, dan membutuhkan dukungan publik dan pengetahuan dari semua organisasi terkait agar berhasil.
Dengan mencontohkan Qanun Aceh No. 6 Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  hukum Jinayat  tidak  cuma  sebagai  instrumen  kendali sosial  dalam  masyarakat  Aceh,  namun  pula merupakan  instrumen  rekayasa  sosial  bagi masyarakat  Aceh  untuk  mengembangkan  ciri Islami  yang  kuat.  Karena  Al-Qur'an  dan  Hadits yang  sebagai  dasar  qanun  ini,  disebut-sebut sebagai  dasar  utama  seruan  Islam  untuk menunjukkan  belas  kasihan  kepada  semua makhluk,  mekanisme  tersebut  harus  bekerja sebagaimana  dimaksudkan  untuk  membantu mewujudkan prinsip-prinsip Islam di Aceh, dan tentang  perihal  ini  ditekankan  pada  UU  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 yang berisi : “hukum Jinayat (hukum Pidana Islam) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh”.
Sudah 5 (lima) tahun sejak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan, dan  masih  ada  beberapa  kekurangan  dalam
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 63-71.
Mawardi, Hamdani, Faisal
pelaksanaannya, salah satunya adalah sanksi bagi pelaku  jinayat,  seperti  pada  pasal  46  :  “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan  seksual,  diancam  dengan  Uqubat  Ta zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama  45  (empat  puluh  lima)  bulan”,  kemudian pada  pasal  47  :  “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  melakukan  Jarimah  Pelecehan  Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak,  diancam  dengan  Uqubat  Tazir  cambuk paling  banyak  90  (sembilan  puluh)  kali  atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas  murni  atau  penjara  paling  lama  90 (sembilan puluh) bulan”.
Sesuai  harapan  jaksa,  pembatasan  yang diberlakukan dalam kasus ini akan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual  dan  membantu  memberantas  masalah tersebut. (Yudhi Permana, Kepala Seksi Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Utara, 2022).
Karena  penerapan  uqubat  saat  ini  gagal memenuhi  salah  satu  tujuan  hukuman  hukum pidana  Islam  yaitu  balas  dendam,  pencegahan, kerugian  bagi  korban  penting,  dan  penebusan, pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan kekurangan  dalam  penerapan  hukum  uqubat jinayat di Aceh saat ini.
Fokus  kasus  lain  tentang  uqubat  yang tercantum pada hukum jinayat adalah anak-anak
menghadapi  kemungkinan  cambuk  di  bawah pembukaan  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  karena  kalau  anak  berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak serta berhal atas proteksi diri dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan amanat UUD 1945, hak membela diri terhadap kekerasan dan diskriminasi, dan penggunaan hukum cambuk di muka  umum.  Semua  hal  ini  menghasilkan penderitaan  yang  signifikan  bagi  anak-anak. Anak-anak  yang  sulit  disembuhkan  Hukum Jinayat  tidak  menempatkan  anak  pada  posisi hukum  yang  adil,  seperti  yang  ditunjukkan  di sini . (Webby Aditya et al., 2019).
Keadilan,  kemanfaatan,  serta  kepastian hukum  yaitu  semua  ciri  ketentuan  perundang- undangan yang baik karena melayani kepentingan umum dengan mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjamin keselamatan  umum  (Prasetyo,  2010).  Norma tertulis,  yang  dituangkan  dalam  Asas  Legalitas, adalah satu-satunya cara hukum untuk melindungi  kepentingan  masyarakat  umum antara  lain  : Nulla  poena  sine  lege berarti  tak terdapat pidana tanpa kebijakan pidana berdasarkan  undang-undang, Nulla  poena  sine crime berarti tak terdapat pidana tanpa tindakan pidana, Nulla crimen sine poena legali berarti tak terdapat tindakan pidana tanpa pidana berdasarkan  undang-undang  (Marpaung,  2012), namun ada perbedaan dalam Qanun Aceh Nomor
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 63-71.
Mawardi, Hamdani, Faisal
6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  pasal  5 huruf b dan c :
“b. Setiap Orang   beragama   bukan   Islam   yang melakukan  Jarimah  di  Aceh  bersama-sama dengan  orang  Islam  dan  memilih  serta menundukkan diri  secara sukarela pada Hukum Jinayat;
c. Setiap   Orang   beragama   bukan   Islam   yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  atau  ketentuan  pidana  di  luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini”;
Untuk melakukan kejahatan di luar negeri, seorang warga negara Indonesia tidak menyadari bahwa mereka dapat dituntut berdasarkan hukum pidana setempat, dan dengan demikian, pengadilan  terhadap  warga  negara  Indonesia mungkin  tidak  adil  berdasarkan  asas-asas berikut,  seperti  yang  tertera  pada  pasal  di  atas. Tak  terdapat  kesepakatan  ekstradisi  dengan negara asing, maka perlindungan terhadap rakyat Indonesia  berdasarkan  asas  hukum  asing  ini bermasalah,  dan  pengertian  asas personhood di atas  tidak  berlaku  untuk  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b  dan  c.  Warga  negara  Indonesia  yang  tak menyadari  kebijakan  peraturan  asing  akan dilindungi oleh kedudukan hukum asas kepribadian,  sedangkan  mereka  yang  memilih untuk  menaati  hukum  jinayat  atau  KUHP  akan dilindungi oleh kedudukan hukum asas kepribadian.
Hal  ini  juga  berlawanan  dengan  gagasan persamaan di depan hukum (equality before the law) yaitu  sama  di  depan  hukum  tanpa pembedaan, sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat  Pasal  5  huruf  b  dan  c.  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini tidak mencerminkan proses hukum yang efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh dua penafsiran di atas.
Ada  beberapa  masalah  dengan  penelitian normatif  tentang  Hukum  jinayat,  tetapi  relevan dalam  praktik  untuk  Kabupaten  Aceh  Utara, yang  merupakan  salah  satu  kabupaten  provinsi dengan  insiden  pelecehan  seksual  yang  lebih tinggi  daripada  kabupaten/kota  lain  di  Provinsi Aceh.  Secara  relatif  10  (sepuluh)  jenis  jinayat sebagaimana  diatur  dalam  Qanun  No.  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jinayah pelecehan seksual merupakan salah satu jenis jinayah  yang diatur  dalam  qanun  tersebut  (Yudhi  Permana, Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan Negeri Aceh Utara, 2022).
Ada peningkatan jumlah pelaku pelecehan seksual jinayah beralandaskan data yang didapat dari  Mahkamah  Syar'iyah  Lhoksukon,  menurut data yang sudah penulis dapat :
Tabel 2 Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Volume Pelaku Jinayah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara
No Tahun Jumlah Pelaku Jinayah
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 63-71.
Mawardi, Hamdani, Faisal

## Pelcehan Seksual
1 Juni 2014 0 (Nol) Orang 2 2015 0 (Nol) Orang 3 2016 0 (Nol) Orang 4 2017 0 (Nol) Orang 5 2018 2 (Dua) Orang 6 2019 4 (Empat) Orang 7 2020 6 (Enam) Orang Total 12 (Dua Belas) Orang

## Sumber Data Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
Meningkatnya pelaku pelecehan seksual di Kabupaten  Aceh  Utara  sejak  Qanun  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  disahkan pada  tahun  2015  hingga  tahun  2020,  seperti terlihat  pada  tabel  di  atas.  12  orang  telah diidentifikasi  sebagai  pelaku  dari  jenis-jenis pelecehan seksual yang dirinci pada tabel diatas.
Amat  bertolak  belakang  dengan  cita-cita masyarakat  Aceh  untuk  menghilangkan  pelaku jarimah pelecehan seksual di Aceh khusunya di Kabupaten Aceh Utara, padahal pada pemidanaan  Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang Hukum  Jinayat  telah  melipatgandakan  jumlah cambuk  dan  memperkenalkan  kategorisasi  baru pada kejahatan terhadap pelaku Ta’zir Jarimah , yaitu  uqubat Ta’zir Utama  dan Uqubat  Ta’zir Tambahan.  Adapun  ancaman  pidana  yang termuat  dalam ‘uqubat  ta’zir utama  terdiri  atas Cambuk, Denda, Penjara, Restitusi.
Pemberantasan pelaku jinayah, khususnya di bidang pelecehan seksual di Kab. Aceh Utara, dipandang tidak mungkin dilakukan jika semata- mata  digunakan  tindakan  hukum,  tidak  dibina akhlaknya,  serta  tidak  terbangunnya  koordinasi dan  ketepatan  yang  baik  dalam  hukum  (Yudhi Permana,  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, 2022).
Ada 5 (lima) kriteria yang menjadi patokan terjadinya  akibat  hukum  dalam  teori  efektifitas hukum untuk mengatasi kendala yang menyebabkan  pelaku  jinayah  pelecehan  seksual di  Kabupaten  Aceh  Utara  setiap  tahun meningkat, yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang- undang).
2. Faktor  penegak  hukum,  para  pihak  yang membuat  dan  menegakkan  hukum,  serta pihak yang menegakkan hukum.
3. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan lembaga penegak hukum.
4. Faktor-faktor  khusus  untuk  masyarakat, seperti pengaturan di mana undang-undang itu diterapkan atau diterapkan.
5. Usaha  manusia  dalam  kehidupan  sosial menghasilkan faktor budaya seperti karya, kreativitas,  dan  rasa  (Soejono  Soekanto, 2008).
Karena  Hukum  Jinayah  belum  berhasil  di Kabupaten Aceh Utara karena berbagai persoalan,  ada  lima  (lima)  syarat  yang  harus dipenuhi sebelum bisa dipraktikkan. Berikut  ini
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 63-71.
Mawardi, Hamdani, Faisal
adalah  5  faktor  yang  wajib  dilengkapi  guna menghasilkan efektivitas hukum pada penerapan hukum hukum Jinayah, yakni :
1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Ada sejumlah faktor yang berperan dalam melakukan atau tidaknya suatu kejahatan.
3. Faktot  yang  mendukung  bangunan  atau struktur  lain,  terutama  yang  diwajibkan secara hukum
4. Faktor  masyarakat,  pengaturan  di  mana hukum itu diterapkan atau diterapkan, serta orang-orang yang terpengaruh olehnya.
5. Karya, cipta, dan rasa adalah semua faktor budaya  yang  merupakan  hasil  jerih  payah manusia dalam konteks masyarakat
(Soejono Soekanto, 2008) . Kabupaten
Aceh Utara telah mencantumkan  3  (tiga)  faktor  penghambat pelaksanaan  Qanun  Hukum  Jinayat  di  antara lima faktor yang menjadi tolak ukur efektiv atau tidak  qanun  tersebut.  Pertama  dan  terutama menurut hasil penelitian, faktor/ketentuan hukum  di  Kejaksaan  Agung  (JPU)  Kejaksaan Negeri  Aceh  Utara  menganggap  hukum  jinayat lemah  dalam  hal  pemidanaan  (karena  tidak kumulatif /dikombinasikan dengan sanksi utama),  sehingga  tidak  menyerahkan  efek  jera untuk pelaku; Penting juga untuk dicatat bahwa hukum  Jinayat  adalah  produk  dan  tidak memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak- anak. Meskipun terdapat  ketidaksesuaian antara yang  tertulis  dalam  pasal  ini  dengan  yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap “Pasal 5
huruf b dan c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Hukum  Jinayat”,  produsen  produk hukum yang tak mengikuti aturan benar disebut sebagai  melanggar  prinsip  kepribadian.  Jika ketentuan ini digunakan, maka cita-cita legalitas dan persamaan di depan hukum (equality before the law) akan teringkari. Hambatan kedua untuk penegakan  hukum  yaitu  kekuatan  petugas penegak  hukum  atau  derajat  aparat  penegak hukum.  Klausa  ini  tidak  relevan.  Penerapan Qanun  Hukum  Jinayat  Kabupaten  Aceh  Utara sebagian  terkendala  oleh  mutu  serta  jumlah SDM-nya,  terutama  pada  hal  perumusan kebijakan  hukum  yang  tidak  sejalan  dengan proses  hukum  saat  ini.  Selama  ini  Wilayatul Hisbah  hanya  memiliki  2  (dua)  orang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga memperlambat  proses  penanganan  pengaduan pelecehan seksual. Hukum jinayat di Kabupaten Aceh  Utara,  khususnya  Rumah  Tahanan, merupakan rintangan ketiga dalam implementasi hukum  tersebut.  Kasus  dugaan  atau  terpidana pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara akan ditangani  oleh  PPNS  di  Wilayatul  Hisbah Kabupaten Aceh Utara.

## KESIMPULAN
Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terlaksana dengan baik untuk menurunkan angka jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara, Dampak jera bagi pelaku kejahatan tidak dapat dicapai dengan hukum jinayat yang ada saat ini karena beberapa kerentanan dalam uqubat/hukuman pidana yang
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 63-71.
Mawardi, Hamdani, Faisal
ada di dalamnya. Qanun ini menunjukkan kalau hukum  materil  tidak  adil  untuk  semua  WNI karena memisahkan masalah hukum berdasarkan agama  tertentu.  Personel  penegak  hukum  perlu dilatih  dan  diperlengkapi  dengan  lebih  baik untuk  memerangi  moral  yang  rendah  dan manajemen  yang  tidak  efektif.  Sulit  untuk
mendapatkan tuduhan pelecehan seksual ditangani  di  tempat-tempat  seperti  fasilitas karena hanya ada dua penyelidik pegawai negeri. Wilayatul Hisbah Aceh Utara belum mempunyai sarana  sel  untuk  memenjarakan  tersangka pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar Ari Gayo. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat Di Provinsi Aceh. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 12 (2), 131–154.
Marpaung. (2012). Asas-asas Hukum Pidana .
Prasetyo. (2010). Hukum Pidana .
Soejono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Raja Grafindo Persada.
Webby Aditya, Dahlan Ali, & Suhaimi. (2019). Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang. Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 21 (2), 188–200.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerinahan Aceh
Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat