• Natsri Anshari
Peran Perwira Hukum dalam Operasi Militer
• Devy Sondakh Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan  Perang yang Dilakukan olehAnggota DinasAngkatan Laut
• Salvador Gedeon de Jesus Soares Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Private  Military Contractor  menurut  Hukum  Humaniter  dan  Hukum  Nasional
Amerika Serikat (Studi Kasus: Blackwater USA di lrak)
• Fria Almira Pelanggaran  Hukum  Humaniter  terhadap  Tawanan  Perang lrak  oleh  Tentara Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:  Penyiksaan Tawanan Perang lrak di PenjaraAbu Ghraib)
• Nobuo Hayashi Introduction to International Criminal Law
• •
• Laporan  International  Bar  Association  tentang  Mahkamah Pidana lnternasional (ICC)
• Terjemahan  Konvensi  Den  Haag V tahun 1907 tentang  Hak­ hak dan Kewajiban-kewajiban  Negara Netral dalam  Perang di Darat
Diterbitkan  atas kerjasama  dengan  FRR  Law  Office

## JURNAL HUKUM HUMANITER
Diterbitkan oleh Pusat  Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas Trisakti
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof. KGPH. Haryomataram,  S.H. Prof. Timothy L. H. McCormack Prof.  Dr. Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL.M.,  Ph.  D
Brigjen. TNI  (Purn) PLT. Sihombing,  S.H.,  LL.M.
Kol.  (Chk.)  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M. Fadillah Agus,  S.H.,  M.H.
Pemimpin  Redaksi: Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji Wibowo, S.H., M.H Kushartoyo  Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra, S.H., LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
5ekretariat: Ade Alfay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E. Agung Wibowo,  Amd
Alamat  Redaksi: Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No. 1, Gedung H Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 11440 Tlp./Faks.: (021 )563-7747 E-mail: jurnal_humaniter@yahoo.co.id
Jurnal  Hukum H umaniter terbit setiap  enam  bulan  pada bulan April  dan  Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  rasa  syukur  hanya  kami  panjatkan  ke hadirat  Allah  Ta'ala  sehingga  atas  perkenanNYA  jualah  maka JURNAL  HUKUM  HUMANITER  ini  dapat  hadir  kembali  di tangan para  pembaca.

## Pembaca yang budiman,
JURNAL HUKUM HUMANITER edisi ke tujuh ini menyajikan beberapa  artikel  utama,  yang  membahas  salah  satu  topik dalam  hukum  humaniter,  yaitu  bagaimana  peranan  seorang perwira  hukum  dalam  suatu  sengketa  bersenjata  khususnya menjelang  perencanaan  maupun  persiapan  operasi-operasi militer.  Dibahas  pula  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan dalam  peperangan  di  laut,  yang  menguji  kembali  berlakunya asas-asas  hukum  humaniter  dalam  sengketa  bersenjata internasional. Di samping  itu,  diketengahkan juga tulisan yang masih  berkaitan  dengan  masalah  privatisasi  jasa  militer  pada edisi  sebelumnya,  namun  kali  ini  khususnya  yang  dilakukan oleh Private  Military  Company  Blackwater Amerika  Serikat  di Irak.  Masalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum  humaniter juga dibahas dalam edisi ini, khususnya  perlakuan dari tentara Amerika  Serikat  kepada  tawanan  perang  Irak  di  Penjara  Abu Ghraib.  Sebagai  artikel  pendukung,  Redaksi  memilih  artikel yang  membahas  mengenai  prinsip  tanggung-jawab  pidana individu  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  intemasional seperti kejahatan  perang.
Adapun  mengenai  isi  "Kolom"  kali  ini  memuat  laporan perkembangan  terbaru  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional, yang  terutama  menyoroti  aspek-aspek  hukum  acara  dalam Kamar-kamar Peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sedangkan  untuk  terjemahan  pef)an11an  internasional  di bidang  hukum  humaniter,  disajikan terjemahan  Konvensi  Den Haag  V  tahun  1907  mengenai  Hak-hak  dan  Kewajiban­ kewajiban  Negara  Netral  dan  Orang-orang  Netral  dalam Perang di Darat.
Penerbitan  JURNAL  HUKUM  HUMANITER  untuk  edisi Oktober 2008  ini  terwujud  berkat kerjasama  dengan  FRR Law Office,  yang  telah  berkomitmen  dalam  rangka  mengembang­ kan  hukum  humaniter  di  Indonesia.  Akhirnya  kami  meng­ harapkan  tulisan-tulisan  ilmiah  dari  berbagai  kalangan masyarakat  pemerhati  hukum  humaniter,  dan  juga  masukan dari  pembaca  berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif  bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Selamat membaca.
Redaksi
JURNAL  HUKUM  HUMANITER Vol.  4.  No.  7

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him 1 .   Natsri Anshari
Peran  Perwira  Hukum dalam Operasi Militer. . . . . . . .  ..  ..   1222
2.  Devy Sondakh
Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan Perang  yang  Dilakukan  oleh  Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional . .  ..  ..  .. . .  .. .   1248

## 3.  Salvador Gedeon  de Jesus Soares
Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum Private Military  Contractor Menurut  Hukum  Humaniter  dan Hukum  Nasional  Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:
Blackwater USA di Irak) . . . .  ..  . .. . .  ..  .. . .  .. .. .. . .  ..  .. . .  ..  ..  ..  ..  .  1288

## 4.  Fria Almira  Mardiatiwi
Pelanggaran  Berat  Hukum  Humaniter  (Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib) . . . . 1317

## ARTIKEL PENDUKUNG
Nobuo Hayashi
Introduction  to  International Criminal Law. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1355

## KOLOM
1 .   Laporan International  Bar  Association tentang
Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1365
2.  Terjemahan  Konvensi  Den  Haag  V  1907  tentang Hak-Hak  dan  Kewajiban-kewajiban  Negara  Netral dan Orang-orang Netral dalam Perang di  Darat . . . . .  ..  .  1398

## ASPE K-ASPEK H U KUM  H U MANITER

## DALAM  KEJAHATAN  PERANG YANG

## DI LAKU KAN  OLEH  ANGGOTA  DINAS

## ANG KATAN  LAUT  DALAM  KON FLIK

## I NTERNASIONAL

## Devy Sondakh1

## Abstrak
This  article  focuses  on  the  enforcement  of  international humanitarian  law  through  the  prosecution  and  punishment  of individuals  accused  of  violations  of  international  humanitarian  law by  national  tribunals,  especially  about  the  doctrinal  contributions regarding  war  crimes  committed  by  navy  officers  at  national tribunals.  T he  author  also  shows  principles  that  has  developed  by the  ICC's  Statute,  such  as  legality  principle,  individual  criminal responsibility,  superior  order,  fair  trial,  no  survivor,  and  act  of  state doctrine.
Key words: war  crimes,  individual  criminal  responsibility,  superior order,  act of state  doctrine.

## A.  Pendahuluan
Kejahatan  perang  adalah  kejahatan  yang  terjadi  selama perang (in time of wal),  dan  biasanya  dilakukan oleh anggota militer  atau  organ-organ  negara.  McCormack  menegaskan kembali bahwa praktek kejahatan tersebut juga dilakukan oleh anggota  dinas  angkatan  laut.  Sejarah  di  masa  lalu  mencatat
1 Dosen  Fakultas  Hukum  dan  Pascasarjana  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado, dapat dihubungi di: devy_sondakh@hotmail.com
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
1249 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan  Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
bahwa  Athena  dan  Sparta  terlibat  perang  di  lepas  pantai Hellespont.  Orang-orang  Athena  kemudian  merespons  perang tersebut  dan  terlibat  pertempuran  di  laut  dengan  Lysander. Sesudah  perang  berakhir,  Lysander  membentuk  suatu mahkamah  yang  dimaksudkan  untuk  mengadili  para  pelaku kejahatan  perang orang-orang Athena.2
Demikian  juga  pada  permulaan  abad  ke-20,  kejahatan perang  di  laut juga  terjadi dalam kasus the Llandovery  Castle, yang  mengadili  seorang  tertuduh  yang  bersalah  membu-nuh orang-orang  yang  tidak  bersenjata  dalam  sebuah  perahu. Kejahatan  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum internasional yang dalam  kasus tersebut  pembelaan  berdasar­ kan  adanya  suatu  perintah  atasan  bukanlah suatu  pembelaan yang bersifat mutlak. 3
Tulisan  ini  akan  mengkaji  kasus-kasus  kejahatan  perang yang  dilakukan  oleh  anggota  dinas  angkatan  laut,  kemudian mengkaji  sejumlah  prinsip-prinsip  yang  diperdebatkan  dalam kasus-kasus  tersebut,  dengan  mengkajinya  berdasarkan prinsip-prinsip yang  ada  dalam  Statuta  ICC,  yang  merupakan perkembangan  terbaru  dalam  hukum  humaniter  inernasional dan  hukum hak asasi  manusia.

## B.  Kasus-kasus Kejahatan  Perang
Ada  tiga  contoh  kasus  mengenai  kejahatan  perang  yang pelakunya  adalah  anggota  angkatan  laut,  yaitu :  kasus  Karl Donitz,  kasus  Kapal  Peleus dan  kasus Jaluit Atoll.  Ketiga  kasus tersebut akan dibahas di bawah  ini.
2 Timothy  L .   H.  McCormack,  " From  Sun  Tzu  to  the  Sixth  Committee:  The Evoh,1tion  of  an  International  Criminal  Law  Regime",  dalam  Timothy  McConnack dan  Gerry J. Simpson  (ed.), The Law of War Crimes,  National and Intemational Approaches (The Hague:  Kluwer Law International),  1997, him. 34.
3 Herst Lauterpacht, "The Law of Nations and the  Punishment of War Criminals",
British  Yearbook of Intemational Law, Vol. 21,  1944,  him. 58.

## 1.  Kasus  Karl  Donitz
Kasus  ini  mengungkapkan tentang  dakwaan terhadap  Karl Donitz,  Panglima Tertinggi ( Commander-in-Chief) dari Angkatan Laut  Jerman,  yang  kemudian  menjadi  kepala  negara  meng­ gantikan  Adolf  Hitler.  Donitz  dikenakan  tuduhan  melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan dua  kejahatan perang.
Menurut  Mahkamah,  Donitz  telah  melakukan  kejahatan terhadap  perdamaian.  Mahkamah  menyatakan  bahwa  Donitz telah  membangun  dan  melatih  penggunaan  senjata  dari  U­ boat,  yakni sejenis  kapal  milik Jerman.  Meski  demikian,  bukti tidak  menunjukkan  bahwa  ia  telah  mengetahui  rahasia  kons­ pirasi  untuk melaksanakan  perang agresi  atau  mempersiapkan dan  memulai  perang  tersebut (conspiracy to  wage  aggressive wars  or prepared and initiated such  wars). Karl  Donitz adalah pejabat  pada  garis  depan  yang  mengajarkan  dengan  tegas tentang  kewajiban-kewajiban taktis,  akan  tetapi  ia  tidak  hadir pada  konferensi-konferensi yang  penting  dalam  perencanaan­ perencanaan perang agresi yang diumumkan oleh Jerman.
Meski  demikian,  Donitz telah  melaksanakan  perang  agresi dalam  pengertian  Piagam  PBB.  Perang  dengan  menggunakan kapal  selam  yang  dimulai  sesudah  Perang  Dunia  II  sepenuh­ nya  dikoordinasikan  dengan  cabang-cabang  lainnya  dari Wehrmacht  (Angkatan  Bersenjata).  Karena  itu  jelas  bahwa kapal-kapalnya  telah  dipersiapkan  sepenuhnya  untuk  me­ laksanakan perang, karena  kapal-kapal tersebut adalah bagian yang  utama  dari  armada  Jerman,  di  mana  Donitz  adalah pemimpinnya. 4
Mahkamah  juga  membenarkan  bahwa  sampai  persetuju­ annya  sebagai  panglima  tertinggi  pada  bulan  Januari  tahun 1943,  Donitz  bukanlah  anggota  dari  "Oberbofehlshaber"
4 Roger  S.  Clark, "Nuremberg  and the Crime Against  Peace", Washington  Global Studies  Law Review, Vol. 6, 2007,  him. 548.

## 125 1 Aspek-aspek Hukum H umaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam  Konflik Internasional
(Komando Tertinggi).  Akan  tetapi  pernyataan  ini  meremehkan posisi  yang  penting  dari  Donitz.  U-boat  adalah  bagian  yang paling  penting  dari  armada  Jerman  di  mana  ia  menjadi pimpinan.  Armada  laut  Jerman  melakukan  kesalahan,  yakni melakukan  serangan  selama  permulaan  perang,  dengan kerugian  yang  nyata  terhadap  musuh  yang  disebabkan  oleh hampir seluruh kapal selam yang dipimpinnya,  di mana  banyak sekali  kapal  sekutu  dan  kapal  negara  netral  ditenggelamkan. Berdasarkan  bukti  ini,  Donitz  dituduh  melakukan  kejahatan terhadap  perdamaian.  Sebagai  komandan  angkatan  laut, maka  semua  keputusan  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut berada  dalam  kewenangan  Donitz.  Sebagai  contoh,  invasi  ke Norwegia  yang  dilakukan  melalui  kapal  selam  tahun  1939, dilakukan atas rekomendasi Donitz. 5
Donitz  juga  dituduh  melaksanakan  perang  kapal  selam tan pa  batas ( waging  unrestricted  submarine  warfare) yang bertentangan  dengan  Protokol  Laut  London  tahun  1936,  di mana  Jerman  adalah  pihak  peserta  dari  perjanjian  tersebut. Mahkamah  memutuskan  bahwa  perintah  Donitz  untuk menenggelamkan  kapal-kapal  netral  tanpa  pemberitahuan  di dalam  zona-zona  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap Protokol. 6  Mahkamah  juga  menegaskan  bahwa  kapal  U-Boat Jerman  tidak  hanya  tidak  memberikan  peringatan  dan menerapkan  ketentuan-ketentuan  tentang  penyelamatan menurut  Protokol,  namun  Donitz  pun  dengan  sengaja memerintahkan  pembunuhan  terhadap  orang-orang  yang selamat  dari  kapal  yang  karam,  tidak  peduli  apakah  mereka warga negara  musuh atau warga  negara dari negara  netral.7
5
(25 Mei 2010).
6 N.  Ronzitti, The  Law  of  Naval  Walfare/  A  Collection  of Agreements  and Documents  with  Commentaries (The  Netherlands:  Martinus  Nijhoff  Publishers), 1988,  him.  357-358.
7 H.  Lauterpacht, International  Law Report (cambridge:  cambridge  University Press),  1951, 220.
Donitz  memberikan  kesaksian  bahwa  perang  kapal  selam yang  dimulai  pada  bulan  Oktober  tahun  1939,  dilakukan sesudah Inggris mengumumkan  bahwa seluruh kapalnya telah dipersenjatai  dan  sistem  konvoi  telah  dimulai.  Ia  menyangkal bahwa  ia  telah  berpartisipasi  dalam  persiapan  perang, sebagaimana  dikemukakan  dalam  dakwaan  nomor  satu. Donitz  juga  dituduh  melakukan  kejahatan  perang  dengan memberikan  perintah  yang  bertentangan  dengan  hukum internasional,  bahwa  kapal-kapal  musuh  ditenggelamkan tanpa  peringatan  dan  orang-orang  yang  selamat  dibiarkan  di laut  dan  ditembak.  Donitz dituduh  bertanggung jawab  karena dia  dianggap  sebagai  pengganti  Hitler  dan  secara  nyata memegang  kekuasaan  sebagai  kepala  negara  selama  dua minggu sesudah  kematian  Hitler.
Dalam  pembelaannya,  Donitz  menyatakan  bahwa  ia  ber­ tindak tidak  lebih  dari  apa  yang dilakukan Sekutu  berdasarkan keadaan-keadaan  yang  sama,  dan  ia  memanggil  saksi  dari Departemen  Angkatan  Laut  Inggris (British  AdmiraltYJ untuk memberikan  kesaksian  mengenai  praktek-praktek  yang diikutinya,  ketika  kapal-kalal  selam  Inggris  menenggelamkan kapal-kapal  Jerman.  Permintaan  ini  ditolak  Mahkamah,  tetapi penasehat  hukum  Donitz  mendasarkan  informasinya  bahwa Angkatan  Laut  Amerika  Serikat  telah  secara  rutin  meneng­ gelamkan  kapal-kapal  dagang  Jepang  tanpa  peringatan,  di perairan Pasifik. 8 Ketika  dikemukakan  pertanyaan  mengenai  penengge­ laman  kapal  Amerika  Serikat  "Robin  Moor"  pada  tanggal  2 1 Mey  1941,  Donitz  memberikan  kesaksian  bahwa  peneng­ gelaman  tersebut  disebabkan  kesalahan  dalam  melakukan identifikasi  yang  dilakukan  oleh  komandan  U-boat.  Dalam menyokong  pernyataannya  mengenai  kesalahan  tersebut,
8 Patricia  M.  Wald,  "Running  the Trial  of the  Century:  The  Nuremberg  Legacy", cardozo Law Review, Vol.  27,  2006,  him.  1583-1584.

## 1253 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam  Konflik Internasional
Donitz  menyatakan  bahwa  kesalahan-kesalahan  manusia harus  diantisipasi,  khususnya  dalam  hubungannya  dengan usia  5,5  tahun  dari  perang  kapal  selam,  di  mana  empat insiden  yang  sama  telah  terjadi  sebelumnya,  yaitu  dua  atas kapal  Spanyol  dan  dua  atas  kapal  Amerika  Serikat.  Juga, dalam  menyokong  jawabannya,  ia  menyatakan  bahwa  kapten Metzer  telah  bertindak  bertentangan  dengan  perintah meskipun  ia  tidak  dengan  sengaja  untuk  mengadakan penyerangan.  Ada  beberapa  penyangkalan  dan  pengakuan Donitz, yaitu :  ( 1)  ia  ambil  bagian dalam  konferensi  politik;  (2) ikut  ambil  bagian  dalam  konperensi  militer;  (3)  tidak melakukan  pendudukan  di  wilayah  Timur;  (4)  mengetahui secara  tidak  resmi  adanya  kamp  konsentrasi  tetapi  tidak berbuat  apa-apa;  (5)  hanya  menghubungi  Kaltembrunner mengenai  penahanan  atas  sejumlah  perwira  dalam  usaha pembunuhan atas Hitler pada  bulan Juli tahun  1944;  (6) tidak mengeluarkan  perintah  melarang  U-boat  untuk  menyelamat­ kan  kru  dari  kapal  yang  tenggelam;  (7)  tiap  petunjuk  yang dikeluarkannya  melanggar  aturan-aturan  perang  di  laut;  (8) buku  harian (log  book) dari  U-boat  harus  tidak  boleh menunjukkan  pelanggaran  terhadap  hukum  internasional;  (9) penyangkalan  bahwa  perintah  tanggal  17  September  1942 mengenai  keselamatan  dimaksudkan  sebagai  suatu  perintah umum;  (10)  menyangkal  informasi tentang senjata  mesin  dari orang-orang  yang  selamat  yang  diajukan  kapten  Eck;  ( 1 1) menyangkal  informasi dan tujuan  rencana  invasi  ke  Norwegia, kecuali yang  telah  dipersiapkan  di  kantornya  atas permintaan OKM;  (12)  menyangkal  pengiriman  teknisi  ke  Irlandia;  (13) memerintahkan  kepada  U-boat  untuk  mengirim  seluruh persoalan  yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek  politik  melalui sandi  khusus,  yaitu  kasus  'Robin  Moor';  dan  (14)  mengakui adanya  pengiriman agen-agen ke Spitzbergen.
Pada  akhirnya  Mahkamah  memutuskan  bahwa  Donitz bersalah  untuk  tuduhan  kejahatan  perang,  dan  karenanya  ia dihukum 10 tahun penjara.

## 2.  Kasus Kapal Peleus
Kasus  ini  melibatkan  Kapten  Heinz  Eck dan  anak buahnya, yang  menenggelamkan  kapal  uap  Yunani,  bernama  Peleus. Peleus  adalah  sebuah  kapal  Yunani  yang  disewa  oleh Kementrian  Transportasi  Perang  Inggris (British  Ministry  of War  Transport). Pada  tanggal  13  Maret  tahun  1944,  kapal tersebut  ditenggelamkan  di  Laut  Atlantik  oleh  kapal  selam Jerman, Unterseeboat 852  ,  yang  dikomandani  oleh  Kapten Heinz  Eck.  Jaksa  dalam  kasus  ini  kemudian  mendakwa  Heinz Eck  sebagai  komandan Unterseeboat 852  yang  dituduh memerintahkan  keempat  kru  untuk  membunuh  orang-orang yang  selamat  dari  sebuah  kapal  dagang  sekutu  yang  diteng­ gelamkan.  Keempat  anggota  kru  tersebut  dituduh  telah melakukan  pembunuhan.  Peradilan atas  Eck dan anak buanya dilakukan  oleh  Mahkamah  Militer  Inggris  yang  mengadakan sidang  berdasarkan  Surat  Perintah  Ratu (Royal  Warrant) tanggal  14 Juni tahun 1945.
Tuduhannya  adalah  bahwa  Kapten  Heinz  Eck  melakukan suatu  kejahatan  perang  di  Laut  Atlantik  pada  malam  hari, tanggal  13-14  Maret  tahun  1944,  ketika  ia  dan  anggota­ anggota  kru  (masing-masing  Letnan  August  Hoffman,  Marinir Walter  Weisspfennig,  Letnan  Hans  Lenz  dan  Gefreiter Scwender)  dari Unterseeboat 852  menenggelamkan  "Peleus" sebagai  pelanggaran  terhadap  hukum  dan  kebiasaan  perang, membunuh  anggota-angota  kru  kapal  tersebut,  dengan menembak dan melemparkan granat.
Para  kru  Peleus  terdiri  dari  bermacam-macam  kewarga­ negaraan,  yaitu :  18  orang  Yunani,  8  orang  pelaut  Inggris,  2 warga  Mesir,  3  orang  Cina,  serta  seorang  masing-masing  dari

## 1 255 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional
Rusia, Aden,  Cili dan  Polandia.  Banyak dari anggota  kru  Peleus berhasil  menyelamatkan  diri  dengan  dua  buah  rakit  dan rongsokan  benda  yang  mengapung  di  taut.  Kapat  selam Unterseeboat 852  kemudian  menuju  permukaan  dan memanggit  seorang  anggota  kru  Peteus  untuk  diinterogasi dengan  menanyakan  nama  kapat,  asal  perusahaan  dan menanyakan  informasi-informasi  tainnya.  Kemudian  kapal setam  maju  dan  menembak  dengan  senjata  mesin  para  kru yang  setamat  di  permukaan  air dan  pada  dua  rakit  tersebut, serta  metemparkan  granat  kepada  mereka.  Seluruh  kru tersebut  dibunuh,  kecuali  3  orang,  yaitu  seorang  perwira Yunani,  seorang  petaut  Yunani  dan  seorang  petaut  Inggris. Ketiga  orang  tersebut  mengapung  di  taut  setama  24  hari, sebetum  dijemput  oteh  sebuah  kapat  uap  Portugal  dan  men­ daratkannya di petabuhan.9
Kapten  Eck  juga  mengemukakan  pembelaan  bahwa  ia hanya  berniat  untuk  membersihkan  seluruh  rongsokan  Kapal Peleus  yang  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  jejak  teng­ getamnya  kapat  tersebut.  Ia  takut  bahwa  sampah  Kapat Peleus akan  menjadi  petunjuk lokasi  penyerangan  dan akibat­ nya  pesawat-pesawat  musuh  akan  melihatnya  dan  me­ nembaki Unterseeboat 852.  Ia  juga  memberikan  kesaksian bahwa  ia yakin awak kapal  Peleus akan melompat dan naik ke kapat-kapat  penyetamat,  meski  ia  tidak  berusaha  untuk menotong  mereka  karena  ia  sendiri  yang  memerintahkan larangan untuk memberikan pertolongan.
Hakim  memutuskan  berdasarkan  bukti  bahwa  tertuduh Kapten  Heinz Eck tetah memerintahkan  untuk menembak dan melemparkan  granat  atas  dua  rakit  dan  rongsokan  yang mengapung,  dan  tertuduh  Letnan  Hoffmann,  Oberstabsarzt Weisspfennig  dan  Gefreiter  Scwender  tetah  melakukan
9 United  Nations War Crimes Commission, Law Reports  of Trials  of War Criminals, Volume I,  United  Nations War Crimes Commission,  London,  1947, him. 2-3.
penembakan  dan  melempar  granat  atas  perintahnya. Tertuduh  kelima,  Letnan  Lenz,  nampak  melakukan  tindakan sebagai berikut:
·
(a)  Ketika  ia  mendengar  bahwa  kapten  telah  memutuskan untuk  membersihkan  seluruh  rongsokan  kapal  yang tenggelam,  ia  mendekati  kapten  dan  menginformasikan kepadanya  bahwa  ia tidak setuju  dengan  perintah  ini.  Eck menjawabnya  dengan  mengatakan  bahwa  ia  telah memutuskan  untuk  menghabisi  seluruh  yang  ada  pada bekas-bekas  kapal  tenggelam  tersebut.  Lenz  tidak  ambil bagian  dalam  penembakan  dan  pelemparan  granat terse but.
(b) Belakangan, Lenz pergi  ke jembatan dan memberitahukan kepada  tertuduh  Schwender  yang  sedang  memegang senjata  mesin. Ia  melihat Schwender telah  menembakkan senjata  mesin  tersebut  pada  target,  lalu  mengambil senjata  tersebut dari  tangan  Schwender  dan  menembak­ kannya  pada  target.  Ia  melakukan  tindakan  tersebut dengan  pertimbangan  karena  Schwender  diketahui  sejak lama  sebagai  orang  yang  kurang  cekatan  di  kapal Unterseeboat 852,  dan  tidak  layak  dipercaya  untuk melaksanakan perintah tersebut.
Pembelaan  Heinz  Eck  didasarkan  pada  kepatuhan  bahwa sebagai  komandan Unterseeboat 852,  ia  tidak  melakukan kekejaman  atau  balas  dendam,  tetapi  ia  memutuskan  untuk membersihkan  seluruh  rongsokan  dari  kapal  Peleus  yang tengelam.  Penasehat  hukum  Eck  menyatakan  bahwa pembersihan  rongsokan  kapal  Peleus  sebagai  bagian  dari kebutuhan operasional (operational necessitYJ untuk menyelamatkan Unterseeboat 852.  Sedangkan  para  tertuduh lainnya  mengemukakan  pembelaan  berdasarkan  perintah­ perintah  atasan.  Dalam  salah  satu  pembelaannya,  Profesor Wagner  yang  bertindak  sebagai  penasehat  hukum  mengutip
1257 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam  Konflik Internasional
suatu  prinsip  hukum  lama  dalam  kasus  Caroline,  yang menyatakan  bahwa  seorang  individu  dapat  bertindak  dengan melaksanakan pelayanan kepada Ratu sebagai kepatuhan atas perintah-perintah  atasan (His  Majesty's  service  acting  in obedience  to  superior  orders).10 Karena  itu  pertanggung­ jawabannya  diletakkan  kepada  pemerintahan  dari  Ratu. Wagner  juga  mengatakan  bahwa  komandan  atasan  juga dapat meniadakan  pertanggungjawaban  pribadi-sebagaimana yang  diakui  dalam  Konvensi  Jenewa  tahun  1929  tentang Perlakuan  terhadap  Tawanan  Perang.  Profesor  Wagner  juga merujuk pada  prinsip  yang  penting  yaitu "nullum  crimen  sine lege,  nu/la  poena  sine  lege'. 11  Dalam  menjawab  pembelaan Profesor  Wagner,  hakim  Mahkamah  menyatakan  bahwa  dalil nu!lum  crimen  sine lege,  nu/la  poena  sine lege hanya  berlaku pada  hukum  setempat  atau  hukum  nasional  saja  dan  tidak dapat diterapkan pada hukum internasional.12
Dalam  putusannya,  hakim  menyatakan  bahwa  tidak  ada kewajiban  untuk  patuh  pada  perintah  yang  melawan  hukum (duty  not  to  obey  an  unlawful  ordefj. Hakim  menegaskan bahwa  menurut  fakta,  aturan  hukum  perang  yang  telah dilanggar  berdasarkan  perintah  dari  pemerintah  atau  perwira militer,  tidak  dapat  menghilangkan  sifat  pidana  dari  tindakan atau  memberikan  imunitas  penghukuman  bagi  pelaku.  Hakim mengakui  bahwa  para  kombatan  tidak  dapat  berfikir  cepat secara  teoretis  selama  berlangsungnya  pertempuran.  Akan tetapi,  perintah  untuk  menembak  para  kru  yang  selamat, merupakan  suatu  perintah  yang  melanggar  aturan  hukum,
10 Marco  Sass61i  and  Antoine  A.  Bouvier, How Does Law Protect  in  War,  Coses, Documents  and  Teaching  Materials  on  Contemporary  Practice  in  International Humanitarian  Law, (Geneva :  International  Committee  of  the  Red  Cross), 1999, him. 657.
1 1 United  Nations War Crimes Commission, op.  cit., him. 4. 12 Ibid., him. 15.
oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
dan  mereka  yang  menembak  tidak  akan  dimaafkan  atas tindakannya  yang didasarkan pada perintah-perintah atasan.13 Mahkamah  juga  menyatakan  bahwa  pembunuhan  ter­ hadap  musuh  yang  tidak  bersenjata ( unarmed  enemies) merupakan pelanggaran terhadap hukum  internasional. Dalam putusannya,  Mahkamah  menghukum  Kapten  Heinz  Eck dengan hukuman pidana mati.14

## 3. Kasus laluit Atoll
Kasus  ini terjadi  di  Pulau Aineman,  Jaluit Atoll,  Kepulauan Marshall,  yang  dilaksanakan  oleh  Komisi  Militer  Amerika Serikat,  dengan  mendakwa  Laksamana  Muda (Rear-admiral) Masuda,  Letnan  Yoshimura,  Letnan  Kawachi,  Letnan  Tasaki, dan  Sersan  Mayor Tanaka,  yang  kesemuanya  adalah Anggota Angkatan  Laut  Kekaisaran  Jepang.  Dakwaan  terhadap  kelima tertuduh  tersebut  adalah  pembunuhan.  Berdasarkan  fakta, pada  tanggal  10  Maret  tahun  1944,  di  Pulau  Aineman,  Jaluit Atoll,  Kepulauan  Marshall,  pada  saat  ada  keadaan  perang (state  of wat} antara  Amerika  Serikat dan  Kekaisaran Jepang, para  tertuduh  dengan  sengaja  dan  secara  kejam,  dengan maksud  jahat  yang  telah  dipikirkan  sebelumnya (malice aforethought) tanpa  sebab yang  dapat dibenarkan,  dan tanpa didahului  dengan  peradilan  atau  proses  hukum  sebelumnya, menyerang  dan  membunuh,  hingga  menyebabkan  kematian atas  tiga  orang  penerbang  Amerika  Serikat.  Mereka menyerang  Angkata n   Bersenjata  Amerika  Serikat  serta menangkap  para  tawanan  perang  yang  tidak  bersenjata. Tindakan  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan hukum  internasional yang  berlaku  dalam  perang dan standar-
13 Matthew  Lippman,  "Prosecutions  of Nazi  War Criminals  Before  Post-World II Domestic  Tribunals", Miami  International  and  Comparative  Law Review, Vol.  8, 2000, him. 23 . 14 Ibid., him. 43-44.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4.  No. 7
1 259 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan  Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
standar moral  dari  masyarakat yang  beradab (moral standards of civilized societ'/).
Jaksa  Penuntut  menghadirkan  sejumlah  saksi  yang menunjukkan  bahwa  pada atau  kira-kira  bulan  Februari tahun 1944,  ketiga  penerbang  Amerika  Serikat  dipaksa  untuk mendarat  di  dekat  Jaluit  Atoll,  yang  kemudian  menjadi tawanan  perang  di  Pulau  Emidj,  yang  ditetapkan  sebagai Markas  Besar  Garnisun  Angkatan  Laut  Jepang (Japanese Naval  Garrison  Force  Headquarters) di  bawah  komando Laksamana Muda Masuda.  Kira-kira  satu  bulan kemudian, atas perintah  Masuda,  dan  tanpa  didahului  peradilan  sebelumnya, para  penerbang  di  bawa  ke  kuburan  di  pulau Aineman,  suatu pulau  yang  berada  di  tengah  wilayah  tersebut,  di  mana  para tawanan  perang tersebut secara  rahasia  di  tembak  mati  untuk kemudian  dikremasi.  Yoshimura,  Kawachi  dan  Tanaka  telah mengakui  bahwa  mereka  membunuh  para  tawanan  perang dengan  menembaknya,  dan  seorang  di  antaranya  ditikam dengan pedang.
Dalam  salah  satu  pertimbangannya,  hakim  menyatakan bahwa  salah  satu  dari  prinsip  dasar  yang  telah  berkembang melalui  hukum  dan  kebiasaan  perang  adalah  prinsip kemanusiaan  yang  melarang  penggunaan  semua  jenis  atau tingkat kekerasan sebagai suatu yang  bukan  untuk kepenting­ an  perang.  Di  antara  banyak  pembatasan  yang  dibebankan berdasarkan  prinsip  ini  adalah  adanya  aturan yang diakui  dan diterima secara  universal yang ditetapkan  dalam  Pasal  23 ayat (c)  Lampiran dari Konvensi  Den  Haag IV tahun 1907 (Regulasi Den  Haag),  yang  secara  khusus  melarang  untuk  membunuh atau  melukai  seorang  musuh  yang  telah  meletakkan senjatanya (having  laid  down  his  arms) atau  yang  telah menyerah.  Di samping  itu, terdapat banyak aturan yang telah diakui  dan  diterima  secara  internasional,  yang  melindungi tawanan  perang  dari  kekejaman,  penghinaan  dan  peng-
hukuman,  di  antaranya  adalah  Konvensi  Jenewa N Tahun 1949 tentang  Perlakuan terhadap Tawanan  Perang ( Tteament of Prisoners of Wa,,, yang  menyatakan  bahwa  para  tawanan perang  dalam  segala  keadaan  harus  diperlakukan  secara manusiawi  dan  dilindungi (humanely  treated  and protected), khususnya  terhadap  tindakan-tindakan  kekerasan  dan penghinaan.  Tindakan-tindakan  balas  dendam  atas  tawanan perang adalah dilarang.
Dalam pembelaannya,  para tertuduh mengemukakan dalih bahwa  mereka  bertindak berdasarkan  perintah  dari atasan,  di mana  mereka  terikat  untuk  patuh.  Salah  seorang  penasehat hukum  dari  Angkatan  Laut  Kekaisaran  Jepang  menyatakan pasukan  Jepang  harus  memiliki  disiplin  yang  absolut  dan kepatuhan.  Ia  mengutip  ungkapan  Kaisar  yang  menyatakan bahwa  'bawahan-bawahan  harus  memiliki  pikiran  bahwa perintah-perintah  dari  atasan-atasannya  tidak  lain  hanya perintah-perintah  secara  pribadi  dari  Sri  Baginda  Kaisar'. Pasukan  Jepang  memiliki  pengecualian  di  antara  angkatan bersenjata  di  seluruh  dunia  yang  berkaitan  dengan penghormatan  atas  atasannya.  Karena  itu  ia  mengklaim bahwa  tidak  mungkin  untuk  menerapkan  'gagasan-gagasan liberal  dan  individualistik  dalam  masyarakat  militer  totalistik dan  absolutistik'.  Karena  itu,  tertuduh  tidak  memiliki  maksud jahat (criminal intenf) sehingga jelas mereka tidak melakukan kejahatan.  Penasehat  hukum  juga  menyatakan  bahwa kepatuhan  atas  perintah  Masuda  dilakukan  sesuai  dengan latihan (in accordance with  their training). 15
Dalam  menjawab  argumen  tersebut,  hakim  memberikan pertimbangan  mengenai  pembelaan  berdasarkan  perintah atasan.  Ia  mengutip  ketentuan  Perintah  Mahkamah  Militer ( Court  Martial  Orders) yang  menyatakan  bahwa  serdadu terikat  untuk  patuh  hanya  bagi  perintah-perintah  yang  sah
15 United  Nations War Crimes Commission. op.  cit, him. 74.
1261 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam  Konflik Internasional
dari  atasan-atasannya ( to  obey  only the  lawful orders  of his superiors). Jika  ia  menerima  suatu  perintah  untuk  melakukan suatu  tindakan  yang  melawan  hukum,  maka  ia  tidak  terikat, baik berdasarkan  kewajibannya  maupun  berdasarkan  sumpah untuk  melakukannya (he is  bound neither by  his duty not by his oath to  do if).16 Mahkamah  menolak  argumen-argumen  terdakwa  bahwa mereka  tidak  harus  diadili  berdasarkan  konsep-konsep  dan cita-cita  orang  Barat,  karena Jepang adalah suatu  masyarakat yang  menganut  kepatuhan  mutlak  dan  perintah  Kaisar dianggap keinginan kaisar (imperial will). 17
Karena  itu  hakim  memutuskan  bahwa  kedudukan  resmi (official  position) dari  tertuduh  tidak  akan  membebaskan tertuduh  dari  pertanggungjawaban,  maupun  untuk  dianggap sebagai  sesuatu  yang  dapat  meringankan  hukuman.  Lebih lanjut  Mahkamah  memutuskan  bahwa  tindakan  berdasarkan perintah  dari  atasan tertuduh, atau  dari  pemerintahnya,  harus tidak  boleh  dijadikan  sebagai  suatu  pembelaan,  tetapi  dapat dianggap  sebagai  meringankan  penghukuman.  Pada  akhirnya Yoshimura, Kawachi dan Tanaka  dihukum gantung, sedangkan Tasaki dihukum penjara selama  10 tahun.18

## C.  Prinsip-prinsip ICC
Ada sejumlah prinsip  hukum atau doktrin dari ketiga kasus di  atas  yang  telah  dirumuskan  secara  komprehensif  dalam Statuta  Mahkamah  Pidana  Internasional (International Criminal  Court/ICC). Prinsip-prinsip  tersebut  meliputi,  asas legalitas,  tanggung  jawab  individu  bagi  pemberi  perintah, pembelaan  bawahan  atas  perintah  atasan,  prinsip  peradilan yang  wajar, hors  de  combat, pemberian  pengampunan  dan
16 Ibid., him. 75.
17 Ibid., him. 25.
18 Ibid.,  him. 76.
doktrin  tindakan  negara.  Prinsip  atau  doktrin-doktrin  tersebut akan dibahas di bawah  ini.

## 1.  Asas Legalitas
Asas  legalitas  diperdebatkan  dalam  kasus  kapal  Peleus. Seperti  diketahui  bahwa  salah  satu  pembelaan  yang  paling mendasar  dalam  penuntutan  atas  suatu  kejahatan  adalah prinsip nullum  crimen  sine  /ege,  nu/la  poena  sine  /ege  (no crime  without law,  no punishment  without /aW), yang  berarti tidak ada  kejahatan  tanpa  aturan  hukum, tidak ada  hukuman atau  pidana tanpa aturan  hukum. Dalam terjemahannya  yang paling  sederhana  tersebut,  pepatah  Latin  ini  menegaskan
· adanya  larangan  terhadap  hukum ex post facto, yaitu  bahwa tindak pidana  harus dihukum dengan  pasti  dalam  penuntutan pidana.  Lebih  luas  lagi,  pepatah  tersebut  juga  digunakan sebagai akibat yang wajar dari  prinsip-prinsip legalitas beserta penafsirannya  sehingga  undang-undang  yang  berkaitan dengan kejahatan dirancang dengan teliti (prinsip kekhususan),  dikonstruksikan  secara  tegas  tanpa  adanya analogi  dan  arti  ganda,  yang  dapat  digunakan  untuk memutuskan  suatu  kasus  yang  berkaitan  dengan  tertuduh (in dubio pro roe).19
Meski  demikian,  keabsahan  prinsip  legalitas  mendapatkan sejumlah  penafsiran  bahkan  pembatasan  oleh  para  ahli
1 9 Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  "in  doubt,  one  should  rule  in  favour  of  the accused"  (Apabila  ada  keraguan,  maka  suatu  kaidah  harus  menguntungkan terdakwa).  Ilias  Bantekas,  "Reflections  on  Some  Sources  and  Methods  of International Criminal and  Humanitarian  Law", International Criminal Law Review, Vol.  6,  2006,  him.  126.  Bahkan, Ambos  menyatakan  bahwa "In  case of a  change of the law  before the final judgment the  law  more favourable to the accused  has to  be applied . "  (Dalam kasus adanya  perubahan  aturan  hukum  sebelum  putusan akhir,  maka  aturan  hukum  yang  lebih  menguntungkan  yang  diterapkan  bagi tertuduh).  Kai  Ambos,  "General  Principles  of Criminal  Law  in The  Rome  Statute",
Criminal Law Forum, Vol.  10,  1999,  him. 4.
1263 Aspek-aspek Hukum  Humaniter dalam Kejahatan  Perang  yang Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam  Konflik Internasional
hukum  pidana  internasional.  Bassiouni  menyatakan  bahwa "prinsip-prinsip  legalitas  telah  menjadi  bagian  dari  prinsip­ prinsip  hukum  umum  di  Eropa  Barat,  meski  belum  diterima dan diterapkan secara  universal". 20
Juga,  Fournet  menyatakan  bahwa  "penolakan  untuk mengadili  para  penjahat  utama  Nazi  Jerman  karena bertentangan  dengan  prinsip  legalitas,  hanya  merupakan sandiwara  dan  penghinaan terhadap para  korban."21
Dalam  mengomentari  gagasan  keadilan  dalam  putusan Mahkamah  Nuremberg,  Bassiouni  mengutip  pemikiran  Kelsen, yang mengatakan bahwa :
"the rule against retroactive  legislation is a  principle of justice  ... the retroactivity of the law applied to them  can  hardly be considered as absolutely  incompatible  with  justice.  Justice  required  the punishment  of  these  men,  in  spite  of  the  fact  that  under  positive law  they  were  not  punishable at  the  time  they  performed  the  acts made  punishable  with  retroactive  force.  In  case  two  postulates  of justice  are  in  conflict  with  each  other,  the  higher one  prevails,  and to  punish those who  were  morally  responsible  for  the  international crime  of  the  Second  World  War  may  certainly be considered  as more important than to comply with  the  rather relative rule against ex post facto laws, open to so many exceptions". 22
Bassiouni  juga  mengutip  pertimbangan  Mahkamah,  yang menyatakan  bahwa maxim  nullum  crimen  sine  /ege bukan merupakan  pembatasan  terhadap  kedaulatan,  akan  tetapi merupakan  suatu  prinsip  umum  keadilan. 23  Mahkamah Tokyo juga  mengijinkan  penghukuman  untuk  kesalahan-kesalahan
20 M. Cherif  Bassiouni, Crimes  against  Humanity  in  Intemational  Criminal  Law, Second Revised Editions {The  Hague:  Kluwer Law International),  1999,  him.  137.
21 Caroline  Fournet, "When the Child Surpasses the  Father - Admissible  Defences in  International  Criminal  Law", Intemational Criminal  Law Review, Vol.  8,  2008, him.  511. 22 M . Cherif Bassiouni. op. dt., him.  164-165. 23 Ibid., him. 167.
moral  tertentu  yang  berat (certain  gross  moral  wrongs). Mahkamah  tersebut  setuju  dengan  putusan  Mahkamah Nuremberg  bahwa nullum  crimen  sine  lege bukanlah  suatu pembatasan  terhadap  kedaulatan,  tetapi  suatu  prinsip  ke­ adilan,  yan � membantu  Mahkamah Tokyo  dalam  memberikan penafsiran. 4  Kelsen  dan  Bassiouni  membenarkan  kemutlakan prinsip  legalitas  dan  tidak  berlaku  surut  dari  suatu  aturan hukum. Tetapi  prinsip tersebut  bisa  disimpangi  dan  dikecuali­ kan  hanya  atas  nama  keadilan.  Jadi,  ada  pengakuan  Kelsen dan  Bassiouni  mengenai  faktor-faktor  meta-yuridis  dalam pertimbangan  dan  putusan  atas  kasus-kasus  kejahatan perang dan  pelanggaran  berat terhadap HAM.
Meski  demikian,  asas  legalitas  tetap  menjadi  asas  funda­ mental  dalam  sistem  hukum  internasional  dan  hukum nasional.  Jescheck  mengemukakan  fungsi  prinsip  legalitas, yaitu  sebagai  suatu  jaminan  hukum,  yang  dinyatakan  melalui prinsip  kekhususan (principle  of  legalityJ larangan  adanya analogi, dan prinsip non-retroaktif. 25
Jescheck  juga  membandingkan  prinsip  legalitas,  antara Statuta  IMT  dengan  Statuta  ICC.  Ada  tiga  jenis  kejahatan yang  dikriminalisasi  dalam  Pasal  6  Statuta  IMT,  yang  merujuk pada  hukum  kebiasaan  sebagai  sumber  hukum  internasional yang  hanya  berlaku  dalam  konteks  kejahatan  perang.
Pertama, aturan  hukum  Statuta  IMT  tersebut  bersifat  tegas (decisive) dan  mengikat Mahkamah.  Hal ini juga  mengandung argumen,  bahwa  Statuta  IMT  merupakan  ekspresi  hukum internasional  yang  ada  ketika  Statuta  tersebut  ditetapkan. Sebaliknya  ICC  mampu  menguatkan (uphold) prinsip legalitas secara  lebih  teliti.  Kejahatan  perang  telah  ditetapkan  secara
24 Kelly  Dawn  Askin, War  Crimes  Against  Women,  Prosecution  in  International War Crimes  Tribunals, (The Hague:  Martinus Nijhoff Publishers),  1997, him.  176. 25 Hans-Heinrich Jescheck,  "The  General  Principles  of  International  Criminal  Law Set  Out  in  Nuremberg,  as  Mirrored  in  the  ICC  Statute", Journal of International Criminal Justice, Vol .  2,  2004,  him. 40.
1265 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang Dilakukan
oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
lengkap ( exhaustive/'/) dalam  Pasal 6 Statuta ICC, sesuai dengan  prinsip  kekhususan (specificit'/). Demikian  juga kejahatan  terhadap  kemanusiaan  diatur  dalam  Pasal  7  ICC, termasuk  klausula  umum  tentang  'tindakan-tindakan  tidak manusiawi  lainnya  yang  sifatnya  sama'  dalam  Pasal  7  ayat ( l)(k),  dan  juga  kejahatan  agresi  yang  disusun  (meski ditangguhkan) dalam  Pasal  5  ayat (2)  ICC.  Seluruh  kejahatan yang  ada  dalam  Statuta  ICC  tunduk  pada  prinsip specificity, menurut  Pasal  22  ayat  (2)  Statuta  ICC. Kedua, hukum internasional  dengan  tegas  melarang  analogi (strict  ban  of analog'/), hanya  yang  berkaitan  dengan  perjanjian-perjanjian internasional,  hukum  kebiasaan  dan  prinsip-prinsip  hukum umum.  Akan  tetapi  larangan  tersebut  hanya  merupakan pedoman  dalam  kerangka  hukum  yang  ada.  Ketika  muncul pertanyaan,  apakah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan merupakan  kejahatan  yang  dapat  dihukum,  sebagaimana yang  diletakkan  pada  kedua  perjanjian  yang  telah  ada sebelumnya,  IMT tidak  menawarkan  suatu  pembenaran yang meyakinkan  mengenai  alasan  Mahkamah  tersebut.  Sebagai contoh,  Konvensi  Den  Haag  tahun  1907  tidak  menghukum pelanggaran  terhadap  hukum  perang,  oleh  karena  prakt�k penalisasi yang  telah  berlangsung  lama  berada  di  luar hukum perjanjian, yang  berakar  dalam  hukum  kebiasaan.  Karena  itu, tidak  ada  dasar  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  terhadap perdamaian,  hingga  berakhirnya  Perang  Dunia  II.  Demikian pula,  Perjanjian  Umum  tentang  Penolakan  Perang ( General Treaty  for  the  Renunciation  of  War - yang  dikenal  juga dengan  Perjanjian  Briand-Kellogg)  tahun  1928,  tidak  berisi sanksi,  meskipun  tidak  ada  suatu  pernyataan  bahwa  perang tersebut  merupakan  suatu  kejahatan.  Jadi,  pertimbangan­ pertimbangan  IMT  tidak  harus  dibaca  sebagai  penegasan mendasar  tentang  dibolehkannya  analogi  dalam  hukum internasional.  Sebaliknya  ICC  dengan  jelas  berisi  pernyataan
oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
tegas (express  statemenf) tentang  larangan  analogi  dalam hukum  pidana  internasional  dalam  Pasal  22  ayat  (2). Ketiga, mengenai  prinsip  tidak  berlaku  surut (non-retroactiviM yang berlaku  dalam  hukum pidana  internasional. Berkenaan dengan prinsip ini, IMT secara  khusus merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat  (a)  Piagam,  yang  menetapkan  bahwa  kejahatan­ kejahatan  tersebut  adalah  kejahatan-kejahatan  yang  dapat dihukum.  Pasal  tersebut  tidak  dengan  tegas  menentukan apakah  dan  bagaimana  perang  agresi  yang  meluas  merupa­ kan  suatu  kejahatan,  sebelum  dilaksanakannya  Perjanjian London.  Karena  itu, IMT memutuskan  untuk menentang  opini hukum  yang  berlaku  mengenai  prinsip  tidak  berlaku  surut, dan  memberlakukan  'prinsip  keadilan'  daripada  mengikuti suatu  norma yang  melindungi tertuduh terhadap kesewenang­ wenangan  otoritas.  Penghukuman  terhadap  pelaku  bukan tidak  dibenarkan,  akan  tetapi  hal  ini  menjadi  tidak  adil (unjusf) jika  tindakan  pelaku diijinkan untuk tidak dihukum. Di lain  pihak,  Pasal  1 1   ayat  (1)  dengan  tegas (unequivocalltJ menetapkan  bahwa  Mahkamah  memiliki  yurisdiksi  hanya  ber­ kenaan  dengan  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  sesudah Statuta  ini berlaku.26
Ambos  juga  menjelaskan  bahwa  prinsip  tersebut  telah dikodifikasikan dengan jelas dalam Statuta  ICC.  Prinsip nullum crimen (meliputi sine  lege scripta/  praevia/  certa and stricta) secara  eksplisit  diletakkan  dalam  Pasal  22  dan  Pasal  24 Statuta  ICC.  Seseorang  hanya  dapat dihukum  untuk tindakan yang  telah  dikodifikasikan  dalam  Statuta  pada  saat  tindakan tersebut  dilakukan (lex  scripta), dilakukan  sesudah  Statuta berlaku (lex  praevia), ditetapkan  dengan  sangat  jelas (lex certa), dan tidak boleh diperluas melalui analogi (lex stricta).27
26 Ibid, him. 41-42.
27 Kai Ambos,  "General  Principles of Criminal  Law  in the Rome Statute", Criminal
Law Forum. Vol.  10,  1999,  him. 4.
1267 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam  Kejahatan Perang yang  Dilakukan
oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
Statuta  ICC  juga  memberikan  batasan  mengenai  peng­ akuan  adanya  kejahatan  yang  telah  diatur  melalui  hukum internasional, di  luar dari yang tela h  ditetapkan dalam Statuta ICC.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  22  ayat  (3)  Statuta, yang menyatakan  bahwa  Pasal  22 Statuta tersebut tidak dapat mempengaruhi  karakterisasi  dari  tindakan  yang  dianggap sebagai  kejahatan  berdasarkan  hukum  internasional  di  luar dari  Statuta  ini.  Ini  berarti  bahwa  Statuta  ICC tidak melarang keberlakuan  seluruh  aturan  hukum  internasional  yang  meng­ kriminalisasi suatu kejahatan internasional.
Selanjutnya  Pasal  23  Statuta  ICC  juga  membatasi  prinsip nu/la  poena  (sine  lege  scripta,  praevia,  certa  and  stricta), dengan  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  didakwa  hanya dapat  dihukum  melalui  hukuman  sebagaimana  yang  diletak­ kan  dalam  Statuta.  Hukuman  berdasarkan  Pasal  77  Statuta ICC  adalah  hukuman  penjara  yang  tidak  melebihi  30  tahun atau  hukuman  penjara seumur hidup,  berdasarkan  kegawatan dari  kejahatan serta keadaan-keadaan pribadi dari terdakwa.28
Oleh  karena  Statuta  ICC  dianggap sebagai  produk  hukum yang  paling  komprehensif  dalam  lapangan  hukum  pidana internasional,  dan  itu  berarti  seluruh  kejahatan  internasional yang  paling  serius  mengacu  kepada  Statuta  tersebut, termasuk di dalamnya  adalah pemberlakuan asas legalitas.

## 2.  Perintah Atasan
Prinsip atau  doktrin  perintah  atasan  diperdebatkan  dalam ketiga kasus tersebut.  Seperti diketahui, dalam perintah  untuk melakukan  kejahatan  perang  berlaku  tanggung  jawab individu.  Interpretasi  ini  dikembangkan  melalui  putusan  ICTY dan  ICTR.  Menurut putusan ICTY,  suatu  perintah adalah suatu komando  untuk  melakukan  suatu  tindakan  atau  pembiaran
28 Ibid., him. 6.
oleh Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional
yang  dik�luarkan  oleh  seorang  atasan  kepada  bawahannya, dengan  tidak  mempersoalkan  apakah  konteks  hubungan atasan  dan  bawahan  tersebut  adalah  militer  atau  sipil. Hubungan  tersebut  tidak  harus  ditetapkan  secara  formal, tetapi  dapat  ditetapkan  secara de facto,  sepanjang  bawahan atau  anak  buah  menerima  perintah  sebagai  suatu  komando yang  mengikat.  Perintah  tersebut  dapat  secara  tertulis  atau lisan  yang dialamatkan, baik kepada  seorang  individu  tertentu atau  kepada  beberapa  penerima  yang  tidak  dikenal,  dan perintah  tersebut  juga  dapat  dibatalkan  kepada  alamatnya melalui  sejumlah  perantara.  Akan  tetapi  suatu  perintah merupakan  perintah  yang  tidak sah,  apabila  perintah tersebut melanggar hukum  humaniter atau  hukum pidana internasional pada  umumnya,  meskipun  jika  perintah  tersebut  sesuai dengan  hukum  domestik  dari  negara  dari  atasan  yang mengeluarkan  perintah  tersebut. 29  Artinya,  hukum  inter­ nasional  dapat  mengecualikan  ketentuan  hukum  nasional yang mengijinkan  perintah  tersebut,  karena  perintah  tersebut merupakan  perintah  yang  bertentangan  dengan  prinsip hukum  pada  umumnya.  Maksud  dari  ketentuan  tersebut adalah  larangan  pemberlakuan  hukum  nasional  sebagai pembenaran atas suatu perintah yang dengan jelas melanggar aturan  hukum internasional.
Juga,  tanggung  jawab  untuk  memerintahkan  mensyarat­ kan  bukti  bahwa  seorang  dalam  posisinya  sebagai  penguasa menggunakan  otoritas  untuk  menginstruksikan  orang  lain melakukan suatu pelanggaran. Mahkamah menyatakan  bahwa hubungan  formal  atasan-bawahan  tidak  terlalu  penting. Menurut  penafsiran  yang  ada,  suatu  otoritas  untuk  me­ merintahkan  pelaksanaan  pelanggaran  yang  nantinya  dilaku­ kan  oleh  bawahan,  sudah  cukup  menjadi  bukti  adanya
29 Ilias  Bantekas  dan  Susan  Nash, International  Criminal  Law, Third  Edition, (United  Kingdom :  Routldge-cavendish), 2007,  him.  24.
1 269 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional
perintah  dari  atasan.  Mahkamah  juga  menetapkan  bahwa perintah  tersebut  tidak  perlu  diberikan  dalam  suatu  bentuk atau  format  tertentu,  sepanjang  perintah  tersebut  diberikan oleh  orang  dalam  suatu  posisi  otoritas  langsung  dari  orang yang  melakukan  pelanggaran.  Mahkamah  juga  menetapkan bahwa  orang  yang  memerintah  disyaratkan  harus  memiliki niat  atau  kehendak (mens  rea) atas  kejahatan  yang  dituduh­ kan.  Ia  juga  harus  mengetahui  bahwa  pelaksanaan  perintah tersebut  kemungkinan  besar  akan  memiliki  konsekuensi berupa pelaksanaan atau  implementasi dari perintah.
Juga,  dalam  kasus  Rutaganda,  Mahkamah  !CTR  menge­ mukakan  opini  bahwa  perintah  dari  atasan  tersebut  juga meliputi  perintah-perintah  dari  orang  yang  ada  dalam  posisi otoritas  yang  menggunakan  posisinya  untuk  mendesak (persuade) orang  lain  untuk  melakukan  suatu  pelanggaran.30 Artinya,  desakan  atasan  tersebut  secara  psikologi  meng­ haruskan  bawahan  untuk mematuhi perintah atasannya  untuk melakukan pelanggaran.
Ketentuan  modern  tentang  perintah  komandan  atau atasan  diatur  dalam  Pasal  25  Statuta  ICC,  tentang  tanggung jawab  individu.  Ayat  (3)  (b)  pasal  tersebut  menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara  pidana jika orang tersebut memerintahkan pelaksanaan kejahatan tersebut.
Menurut  Werle,  suatu  perintah  diasumsikan  berupa adanya  suatu  hubungan  khas  militer (typically militarj), yaitu hubungan  antara  seseorang  yang  memberikan  perintah  dan seorang  yang  menerima  perintah. 31  Hubungan  tersebut mensyaratkan  suatu  hubungan,  baik secara de  fado atau de
30 Leila  Nadya  Sadat, The International Criminal Court  and  the  Transformation  of International  Law:  Justice  for  the  New  Millenium (New  York:  Transnational Publishers, Inc.), 2002,  him.  194.
31 Gerhard  Werle, Principles  of  International  Criminal  Law, (Cambridge: Cambridge University  Press),  2005,  him.  124.
Jure, dan  adanya  suatu  kejahatan  pokok  yang  dilakukan  oleh seorang  bawahan.32
Seorang  yang  memerintahkan  suatu  kejahatan  bukan semata-mata  menyertai (accomplice) tetapi  ia  lebih  merupa­ kan  seorang  pelaku  yang  menggunakan  seorang  bawahan untuk  melakukan  kejahatan.  Malahan,  ketentuan  ini  identik dengan  ketentuan  Pasal 2 ayat  (1)  (b)  dari  Rancangan  Kitab Undang-undang  tentang  Kejahatan  terhadap  Perdamaian  dan Keamanan  Manusia (Draft Code  of Crimes  against  the  Peace and  Security  of  Mankind), tahun  1996,  yang  dimaksudkan untuk menetapkan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pejabat­ pejabat  level  menengah  yang  memerintahkan  bawahannya untuk  melakukan  kejahatan.  Dalam  putusan  atas  kasus Akayesu,  Mahkamah ICTR  memutuskan  bahwa  suatu  perintah secara  tidak  langsung  menyatakan  adanya  suatu  hubungan atasan-bawahan,  di  mana  seseorang  dalam  posisi  otoritas menggunakan  posisinya  untuk  meyakinkan  atau  memaksa (confince  or coerce) orang lain untuk melakukan kejahatan.33

## 3. Pembelaan Bawahan Berdasarkan  Perintah Atasan
Pembelaan  dari  bawahan  berdasarkan  perintah  atasan diperdebatkan  dalam  kasus  kapal  Peleus  dan  Jaluit  Atoll. Seperti  diketahui  bahwa  masalah  pembelaan  melakukan kejahatan  dari  seorang  bawahan  karena  perintah  atasan, sampai sekarang  ini masih  menjadi  perdebatan.  Masalah yang muncul  ketika  seorang  serdadu  dihadapkan  dengan  suatu perintah  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  merupakan
32 Elies van Sliedregt, The  Criminal  Responsibility  of Individuals  for  Violations  of International Humanitarian Law (Amsterdam :  T.M .C. Asser  Press),  2003,  him.  77- 78.
33 Kai  Ambos, Individual  Criminal  Responsibility, dalam  Otto  Triffterer  (ed .), Commentary  on  the  Rome  Statute  of the International  Criminal  Court,  Observer Notes,  Article  By Article (Baden-Baden :  Nomos  Verlagsgesellschaft), 1999, him. 480.
1 27 1 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan  Perang yang Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional
suatu  kejahatan.  Di  satu  pihak,  disiplin  militer  mensyaratkan adanya  pantang  mundur untuk taat pada perintah, akan tetapi di  lain  pihak,  supremasi  hukum  melarang  pelaksanaan  tindak kejahatan.34  Karena  itu,  suatu  pembelaan  terbatas  atas perintah  atasan  ialah  kompromi  dari  keseimbangan  antara tujuan-tujuan  memajukan  disiplin  dalam  militer,  akan  tetapi pada  saat  yang  sama  tidak  menumbangkan  supremasi hukum.35  Baik  disiplin  militer  maupun  supremasi  hukum, keduanya  harus ditaati.
Blackett  yang  dikutip  Mccoubrey  menyatakan  bahwa hukum  dapat  mengakui  dilema  militer  dan  memberikan kepada  bawahan  pembelaan  dalam  proses  peradilan  pidana, dalam  setiap  kasus  di  mana  ia  bertindak  berdasarkan kepatuhan  terhadap  perintah  atasan,  kecuali  di  mana tindakan-tindakan  yang  disyaratkan  kepada  bawahan  secara objektif  dimanifestasikan  dengan  melawan  hukum.  Dalam kasus-kasus  demikian,  pelatihan  dan  latar  belakang  dari bawahan  harus  dipertimbangkan  setidak-tidaknya  di  dalam meringankan hukuman. 36
Karena  itu,  suatu  pembelaan  atas  perintah  atasan  lebih dititikberatkan  pada  permohonan  dalam  meringankan hukuman (mitigation of  sentence) daripada  sebagai pembelaan.  Pasal  8  Piagam  Mahkamah  Militer  Internasional Nuremberg  menyatakan  berdasarkan  fakta,  bahwa  tertuduh yang  bertindak  berdasarkan  perintah-perintah  dari  pe­ merintahanya  atau  dari  atasan  tidak  membebaskannya  dari
34 Massimo  Scaliotti,  "Defences  Before  the  International  Criminal Court: Substantive Grounds for  Excluding Criminal Responsibility - Part 1", International Criminal Law Review, Vol. 1, 2001, him. 126. 35 James B. Insco,  "Defence  of  Superior  Orders  Before  Military  Commissions", Duke Journal of Comparative and International Law, Vol. 13,  2003, him. 393.
36 Hilaire  McCoubrey,  "From  Nuremberg  to  Rome:  Restoring  the  Defense  of Superior  Orders", International  and  Comparative  Law  Quarterly, Vol. 50,  2001, him. 393.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No.  7
pertanggungjawaban,  tetapi  dapat  dipertimbangkan  dalam meringankan  hukuman,  jika  Mahkamah  menentukan  bahwa keadilan amat disyaratkan. Prinsip yang sama juga disebutkan dalam  Pasal  6  Piagam  Mahkamah  Militer  Internasional  Tokyo (Far  Easf) yang  menyatakan  bahwa  baik  kedudukan  resmi terdakwa,  atau  berdasarkan  fakta  bahwa  tertuduh  bertindak berdasarkan  perintah  dari  pemerintahnya  atau  atasannya, atau  dari  ia  sendiri,  tidak  akan  membebaskan  tertuduh  dari pertanggungjawaban  kejahatan  yang  dituduhkan  kepadanya, tetapi  keadaan-keadaan  tersebut  dapat  dipertimbangkan dalam  meringankan  hukuman,  jika  Mahkamah  menentukan bahwa keadilan amat disyaratkan.37
Ketentuan  mengenai  pembelaan  atas  perintah  atasan diformulasikan  dalam  Pasal  33  Statuta  ICC,  tentang  perintah atasan  dan  petunjuk hukum (superior orders  and prescription of /aW). Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
1 .   Kenyataan  bahwa  suatu  kejahatan  di  dalam  wilayah yurisdiksi  Mahkamah  telah  dilakukan  oleh  seseorang sebagai  pelaksanaan  dari  perintah  pemerintah  atau seorang  atasan  baik  militer  mal:Jpun  sipil  tidak  akan membebaskan  orang  tersebut  dari  tanggung  jawab pidana, kecuali :
(a)  Bawahan tersebut seorang di  bawah  kewajiban hukum untuk mematuhi perintah  dari  pemerintah  atau  atasan terse but;
(b)  Bawahan  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  perintah tersebut melawan  hokum; dan
(c)  Perintah tersebut tidak secara jelas melawan hukum.
2.  Perintah  untuk  melakukan  kejahatan  genosida  atau kejahatan  terhadap  kemanusiaan jelas dianggap  melawan hukum.
37 Hilaire Mccoubrey, op.  cit., him. 389.
1273 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam  Konflik Internasional
Van  der  Vyver  yang  dikutip  Maogoto  menyatakan  bahwa secara  umum,  pembahasan  terhadap  ketentuan  tersebut menunjukkan  bahwa  Statuta  Roma  sama  sekali  tidak mengakui  perintah  atasan  sebagai  alasan  pembenar,  karena suatu  perintah  untuk  melakukan  kejahatan  internasional  itu sendiri  adalah  tidak  sah. 38  Pada  kenyataannya,  perintah atasan  merupakan  pembelaan,  hanya  jika  perintah  tersebut tidak  diketahui  oleh  seorang  bawahan,  yang  memiliki  suatu kewajiban  hukum  untuk  patuh,  dan  tindakan  tersebut  tidak dimanifestasikan secara  melawan  hukum. 39
Jadi,  penyangkalan  atas  imunitas  otomatis  menunjukkan suatu  perubahan  paradigma  yang  signifikan  dalam  hukum internasional,  karena  perubahan  tersebut  secara  objektif menegasikan  'imunitas  tindakan  kepala  negara'  dan  'sifat absolut  dari  disiplin  militer.40  Dengan  demikian  seorang bawahan  tidak  dapat  lagi  membenarkan  tindakannya  sebagai tameng  untuk  membebaskannya  dari  tuduhan  melakukan kejahatan perang.

## 4.  Peradilan yang Wajar
Prinsip  peradilan  yang  wajar  diperdebatkan  dalam  kasus Jaluit Atoll.  Menurut tafsiran  ICC,  kejahatan  perang  mengenai penyangkalan peradilan yang wajar meliputi :
1 .   Pelaku  mencabut satu  atau  beberapa  orang atas  peradilan yang  adil  dan  reguler  dengan  menyangkal  jaminan­ jaminan  pengadilan,  khususnya  yang  ditetapkan  dalam Konvensi Jenewa III dan N Tahun 1949;
38 Jackson  N.  Maogoto,  "The  Superior  Order  Defense:  A  Game of Musical  Chairs and  the Jury  is Still  Out'', Flinders Joumal of Law Reform, Vol.  10,  2007,  him. 23. 39 Massimo Scaliotti, op. cit, him.  140.
40 Hiromi  Sato,  "The  Defense  of  Superior  Orders  in  International  Law:  Some Implications  for  the  Codification  of  International  Criminal  Law", International Criminal Law Review, Vol .  9,  2009,  him. 118.
2.  Orang-orang  tersebut  dilindungi  oleh  satu  atau  lebih Konvensi Jenewa Tahun 1949;
3 .   Pelaku  sadar tentang  keadaan faktual yang  dibentuk atas status orang yang  dilindungi;
4.  Kejahatan  tersebut  dilakukan  dalam  konteks  konflik bersenjata internasional; dan
5.  Pelaku  sadar tentang  keadaan  faktual yang  dibentuk  dari adanya  konflik bersenjata.
Tafsiran  berdasarkan  ICC  juga  menyebutkan  bahwa jaminan  peradilan  yang  wajar  berdasarkan  Konvensi  Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan  1977 meliputi :
1 .   Hak tertuduh  untuk  diadili  melalui  suatu  pengadilan  yang bebas  dan  tidak  memihak  (Pasal  84  ayat  (2)  Konvensi Jenewa  III,  Pasal  75  ayat  (4)  Protokol  Tambahan  I,  dan
Pasal 6 ayat (2) Protokol Tambahan II);
2.  Hak  tertuduh  untuk  mendapatkan  informasi  yang  tepat tentang pelanggaran-pelanggaran  yang dituduhkan kepadanya  (Pasal  104  Konvensi  Jenewa  III,  Pasal  71  ayat (2)  Konvensi  Jenewa  Iv,  Pasal  75  ayat  (4)(a)  Protokol Tambahan  I  dan  Pasal  6  ayat  (2)(a)  Protokol  Tambahan II);
3 .   Hak-hak dan cara  pembelaan seperti hak untuk mendapat­ kan  bantuan  dari  penasehat  hukum  yang  memenuhi syarat  yang  dipilih  secara  bebas,  dan  oleh  seorang penterjemah  yang  kompeten  (Pasal  99  dan  Pasal  105 Konvensi  Jenewa  III,  Pasal  72  dan  Pasal  74  Konvensi Jenewa  Iv,  Pasal  75  ayat  (4)(a)  dan  (g)  Pr.otokol Tambahan  I,  dan  Pasal  6  ayat  (2)(a)  Protokol  Tambahan II);
4.  Prinsip  pertanggungjawaban  individu  (Pasal  87  Konvensi Jenewa  III,  Pasal  33  Konvensi  Jenewa  Iv,  Pasal  75  ayat (4)(b)  Protokol  Tambahan  I  dan  Pasal  6  ayat  (2)(b)
Protokol Tambahan II);

## 5.  Prinsip  tidak  ada  kejahatan  tanpa  adanya  aturan  hukum
(nu//um  crimen  sine  /ege) (Pasal 99 ayat  (1)  Konvensi Jenewa  III,  Pasal  67  Konvensi  Jenewa  :rv,  Pasal  75  ayat (4)(c)  Protokol  Tambahan  I  dan  Pasal  6  ayat  (2)(c) Protokol Tambahan II);
6.  Praduga  tak  bersalah  (Pasal  75  ayat  (4)(d))  Protokol Tambahan  I  dan  Pasal  6  ayat  (2)(d)  Protokol  Tambahan II);
7.  Hak  tertuduh  untuk  hadir  dalam  persidangan  (Pasal  75 ayat  (4)(e)  Protokol  Tambahan  I  dan  Pasal  6  ayat (2)(e) Protokol Tambahan II);
8.  Hak  tertuduh  untuk mem berikan  kesaksian  yang bertentangan  dengan  dirinya  atau  untuk  mengakui kesalahannya  (Pasal  75 ayat ( 4)(f) dan  Pasal 6 ayat (2)(f) Protokol Tambahan II);
9. Prinsip  tidak  ada  penghukurnan  lebih  dari  sekali  untuk tindakan  yang  sama (ne bis in  idem) (Pasal  86  Konvensi Jenewa  III,  Pasal  1 17  ayat  (3)  Konvensi  Jenewa IV dan
Pasal 75 ayat (4)(h) Protokol Tambahan I);
10.  Hak tertuduh  atas  putusan  yang  diumumkan  di  hadapan publik (Pasal 75 ayat (l)(i) Protokol Tambahan I);
1 1 .  Hak  tertuduh  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai hak-haknya  untuk  banding  (Pasal  106  Konvensi  Jenewa III,  Pasal  73  Konvensi  Je newa Iv,  Pasal  75  ayat  (4)(j) Protokol  Tambahan I dan  Pasal  6  ayat  (3)  Protokol Tambahan II); dan
12.  Larangan  menghukum  atau  menjalankan  hukuman  tanpa didahului  keputusan  yang  dijatuhkan  oleh  suatu  peng­ adilan  yang  dibentuk  secara  teratur,  yang  memberikan segenap jaminan  peradilan yang  diakui  sebagai  keharusan
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
oleh  bangsa-bangsa  yang  beradab  (Pasal  3  ketentuan yang bersamaan Keempat Konvensi Konvensi Jenewa).41

## 5.  Hors de  Combat
Prinsip hors  de  combat diperdebatkan  dalam  kasus  Peleus dan Jaluit Atoll.  Prinsip  ini  mendapat penafsiran  dalam Pasal  8 ayat  (2)(b )(vi),  yaitu  membunuh  atau  melukai  seorang kombatan  yang  telah  meletakkan  senjatanya  atau  yang  tidak memiliki  pertahanan  atau  telah  menyerah.  Menurut teks yang diadopsi  ICC,  kejahatan  perang  dengan  membunuh  atau melukai  seorang  yang  telah  berhenti  bertempur (hors  de combat;, meliputi :
1 .   Pelaku  membunuh  atau  melukai  seorang  atau  beberapa orang;
2.  Orang  atau  orang-orang tersebut adalah orang yang telah berhenti bertempur;
3.  Pelaku  sadar  tentang  keadaan-keadaan  faktual  yang membentuk status tersebut;
4.  Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  atau  berhubungan dengan konflik bersenjata internasional; dan
5.  Pelaku  sadar  tentang  keadaan-keadaan  faktual  yang membentuk adanya  konflik bersenjata.42
Menurut  komentar  dari  Komisi  Persiapan,  ketentuan tersebut diturunkan  dari  ketentuan  Pasal  23 ayat  (c)  Regulasi Den  Haag  1907,  yang  kemudian  diformulasikan  dalam  Pasal 41  ayat  (1  dan  2)  Protokol  Tambahan  I  yang  melarang serangan  terhadap  orang  yang  telah  berhenti  bertempur. Salah  satu  contoh  yang  dikemukakan  oleh  Komisi  adalah kasus  Kapal  Peleus,  yang  menyebutkan  dakwaan  bagi tertuduh  karena  melakukan  suatu  kejahatan  perang.  Jaksa
41 Knut  Dorman, Elements  of War Crimes  Under  the Statute  of the  International Criminal Court ( Ca mbridge : Cambridge University Press),  2003, him.  101. 4 2 Ibid., him.  185.
1 277 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam  Konflik Internasional
penuntut  mengadakan  klarifikasi,  bahwa  pelanggaran  yang dilakukan  tertuduh  bukan  sebagai  pelanggaran  terhadap hukum  dan  kebiasaan  perang  dengan  menenggelamkan kapal,  tetapi  pelanggaran  dengan  menembak dan  melempar­ kan  granat  atas  orang-orang  yang  selamat  dari  kapal  yang tenggelam tersebut. 43
Contoh  lainnya  adalah  kasus Llandovery  Castle, yaitu suatu  kasus  sebuah  kapal  rumah  sakit (hospital  ship) yang ditenggelamkan  dan  komandan  U-boat  telah  berusaha  untuk menghabisi  atau  membersihkan  seluruh  bagian  kapal  yang tenggelam  yang  dimaksudkan  untuk  menyembu nyikan tindakan  kejahatan. Reichsgericht (Mahkamah Agung) Jerman di  Leipzig  menetapkan  bahwa  pembunuhan  terhadap  musuh bertentangan  dengan  Pasal  23  ayat  ( c)  Regulasi  Den  Haag 1907 atau  dalam keadaan-keadaan yang sama juga  berlaku  di laut,  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  inter­ nasional  berkenaan  dengan  pembelaan  perintah-perintah atasan yang tidak mendapatkan  pembenaran.44
Komisi  memberikan  suatu  analisis  atas  kasus  yang  sama, dengan  merujuk  pada  San  Remo  Manual,  yang  menyatakan bahwa  pihak  musuh  diwajibkan  untuk  memberikan  per­ lindungan,  jika  kapal  tersebut  terbukti  telah  memiliki keinginan  untuk  menyerah.  Secara  umum,  telah  ada  metode yang  disetujui  untuk  menandakan  adanya  keinginan menyerah, yaitu :
1 .   Menurunkan bendera  kapal (hauling  down  its flag);
2.  Menaikkan  bendera putih (hoisting a white flag);
3 .   Naik  ke  permukaan  dalam  kasus-kasus  kapal  selam (surfacing  in  the case submarines);
43 Ibid., him. 187.
44 Ibid.
J U RNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No.  7

## 4.  Mematikan  mesin  dan  merespon  signal  penyerang
(stopping  engines  and  responding  to  the  attackers signals);
5.  Mengambil  sekoci-sekoci  penolong (taking  to  life  boats);
dan
6.  Pada  malam  hari,  menghentikan  kapal  dan  mematikan lampu (stopping  the vessel and switching on its lights).45
Dalam  bagian  lainnya,  Komisi  juga  mengutip  komentar atas  San  Remo  Manual,  yang  menyebutkan  bahwa  per­ lindungan  atas  kapal-kapal  terhadap  serangan,  didasarkan pada  larangan serangan bagi kapal yang  karam (shipwrecked) yang  telah  dikenal  dalam  hukum  kebiasaan  internasional. Kewajiban  untuk  melindungi  kapal  yang  karam  berlaku  bagi setiap  orang,  apakah  militer  atau  sipil  yang  sedang  dalam keadaan  bahaya  di laut, akibat dari  bencana yang didapatinya. Ketentuan  ini  tidak  berlaku  bagi  orang-orang  yang  mungkin ada dalam  posisi  untuk ikut serta  lagi dalam pertempuran dan menyerang,  yang  merupakan  suatu  tindakan  kejahatan perang.  Di  lain  pihak,  perlindungan  ini  berhenti  jika  mereka secara  nyata  mulai  melakukan  tindakan  permusuhan  lagi. Aturan  kebiasaan  internasional  bagi orang yang telah  berhenti bertempur  menurut  Solf,  yaitu  perlindungan  terhadap serangan  dimulai,  ketika  individu  telah  berhenti  bertempur (ceased  to  fight), ketika  kesatuannya  telah  menyerah (has surrendered), atau  ketika  ia tidak lagi mampu  untuk bertahan, baik  karena  ia  telah  disergap  atau  karena  ia  tidak  ber­ senjata. 46
45 Ibid.,  him.  188.
46 Ibid.,  him.  189-190.
1279 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam  Konflik Internasional

## 6. Tidak Memberikan Pengampunan
Prinsip  tidak  memberikan  pengampunan  atau  pernyataan bahwa  tidak  akan  ada  orang  yang  selamat,  diperdebatkan dalam  kasus  Kapal  Peleus.  Prinsip ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2)(b )(xii)  Statuta ICC. Komisi  memberikan  komentar mengenai  kejahata n  ini,  sebagai  berikut:
1 . Pelaku  menyatakan  atau  memerintahkan (declared  or ordered) bahwa  tidak ada orang yang  selamat (survivors);
2.  Perintah  tersebut  diberikan  berkenaan  dengan  ancaman bagi  pihak  musuh  atau  untuk  melaksanakan  permusuhan atas dasar bahwa tidak ada  orang yang  selamat;
3. Pelaku berada dalam pos1s1 mengomandani  atau mengontrol  secara  efektif  pasukan  bawahannya  melalui pernyataan atau perintah;
4. Tindakan  tersebut  terjadi  dalam  konteks  atau  ber­ hubungan  dengan  konflik bersenjata  internasional;  dan
5. Pelaku  sadar  mengenai  keadaan  faktual  yang  dibentuk dari  adanya  konflik bersenjata.47
Menu rut  unsur-unsur  tindak  pidana (element  of  crimes) dari  ketentuan  Pasal 8 ayat  (2)(b)(xii)  disebutkan  bahwa konsep  tidak  adanya  pengampunan (no  quartet} merupakan istilah  modern  dari  kata  'no  survivors'  berdasarkan  Pasal 40 Protokol  Tambahan  I  tahun 1977, yang  berbunyi  'There  shall be  no survivors'.48  Komisi  setuju  bahwa tidak penting  hasil  dari pernyataan  atau  perintah  tersebut  (misalnya  dalam  situasi tertentu  tidak  ada  orang  yang  selamat yang  dibiarkan  hidup ), tetapi  bahwa  pernyataan  atau  perintah  tersebut  sudah  cukup bagi  penyelesaian  kejahatan (completion  of the crime) . Istilah 'quarter'  disini  diartikan  bahwa  hanya  pihak  musuh  penakluk yang  selamat.  Ini  berarti  bahwa  hanya  pasukan  pihak
47 Ibid., him. 246. 48 Ibid.
penakluk  yang  mendapatkan  tempat  perlindungan,  termasuk pemberian  akomodasi,  keamanan  dan  kelangsungan  hidup. Pernyataan  dari  kata  'no  quarter'  tersebut juga  dimaksudkan untuk  memprovokasi  atau  melakuka n   tindakan  teror  atas musuh,  agar supaya  pihak musuh dengan segera  menyerah .49
Secara  historis,  frase  tersebut  diturunkan  dari  Pasal 23 ayat  ( d)  Regulasi  Den  Haag 1907. Ketentuan  tersebut ditegas­ kan  kembali  dalam  Pasal 40 Protokol  Tambahan I, dengan memperluas  ruang  lingkupnya,  yang  meliputi  ancaman  bahwa tidak  ada  orang  yang  mendapatkan  pengampunan.  Hal  ini disebutkan  dalam  Komentar  atas  Protokol  Tambahan I yang menyebutkan  bahwa  adalah  dilarang  memerintahkan  bahwa tidak ada  orang  yang  diberi  pengampunan,  untuk mengancam musuh.  Karena  itu  berdasarkan  penafsiran  kedua  pasal tersebut,  pelaku  kejahatan  perang  tidak  hanya  orang  yang melakukan  kejahatan,  tetapi  juga  orang  yang  memerintahkan atau yang  memberikan  ancaman.50

## D.  Pengecualian Doktrin Tindakan Negara
Doktrin  ini  diperdebatkan  dalam  kasus Jaluit  Atoll.  Seperti diketahui  bahwa  hukum  internasional  tentang  pertanggung­ jawaban  negara  menentukan  kapan  negara-negara  ber­ tanggung  jawab  untuk  pelanggaran-pelanggaran  terhadap hukum  internasional.  Biasanya,  negara-negara  bertanggung jawab  ketika  negara  tersebut  memiliki  kontrol  atas  tindakan­ tindakan  para  pelaku ( wrongdoers).51 Berdasarkan  hukum internasional  klasik,  h anya  negara l a h   yang  mem i l i ki
49 Yves Sandoz  (ed.), Commentary on  the Additional Protocols  of 8 June 1977 to the  Geneva  Conventions  of 12 August 1949  (The  Netherlands:  Martinus  Nijhoff Publishers),  1987, him. 475. so Knut Dorman, op.  cit., him. 246-247.
51 Eric  A.  Posner  dan  Alan 0. Sykes,  "An  Economic  Analysis  of  State  and Individual  Responsibility  Under International  Law", American  Law and  Economics Review, Vol.  9,  2007,  him. 72.
1281 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Internasional
personalitas-personalitas  hukum.  Jika  sesuatu  merupakan kejahatan  menurut  hukum  internasional,  negara  itu  sendiri yang  bertanggung  jawab  dan  tidak  ada  individu  memikul akibat  atau  memperoleh  manfaat  darinya.  Akan  tetapi  doktrin ini  berubah segera  sesudah  Perang  Dunia II. 52
Meskipun  organ  tersebut  melanggar  hukum  nasional  atau melampaui  otoritas  yang  diberikan  kepadanya ( ultra  vires), tindakan  tersebut  dapat  diatribusikan  kepada  negara, sepanjang  tinda kan-tindakan  organ  tersebut  dalam  kapasitas­ nya  sebagai  organ  negara .53  Kejahatan-kejahatan  inter­ nasional  dari  individu,  selalu  berasa l   dari  suatu  tindakan  dari negara,  baik  karena  pelakunya  adalah  individu-individu  atau badan-badan  negara,  atau  karena  kejahatan-kejahatan tersebut  dihasilkan  dari  kebijakan-kebijakan  atau  pilihan­ pilihan yang dibantu  oleh suatu  negara .54
Akan  tetapi  dalam  perkembangannya,  doktrin  tindakan negara  menjadi  alat  legitimasi  dan  pembenaran  bagi pelanggaran  berat  terhadap  HAM  dan  hukum  humaniter. Artinya,  atas  nama  doktrin  tindakan  negara  maka  aturan­ aturan  hukum  internasional  yang  berlaku  dapat  dike­ sampingkan.
Jochnick  dan  Normand  menyebutkan  bahwa  para pemimpin  politik  dan  militer  meniadakan  perlindungan  ber­ dasarkan  pembelaan "tindakan  negara",  walaupun  melaksana­ kan  tugas  negara.  Karena  itu  mahkamah  tidak  memaafkan
52 Kai  Ambos,  "Individual  Criminal  Responsibility  in  International  Criminal Law: A Jurisprudential  Analysis  - From  Nuremberg  to  the  Hague",  dalam  Gabrielle  Kirk McDonald  dan  Olivia Swaak-Goldman  (ed.), Substantive  and  Procedural Aspects of International  Criminal Law:  Commentary, Volume I,  Kluwer Law  International, The Hague, 2000, him.  5. 53 Jan Amo  Hessbruegge"Human Rights Violations Arising from Conduct of  Non­ State Actors", Buffalo  Human  Rights Law Review, Vol. 1 1, 2005, him. 49.
54 Umberto  Leanza,  "The  Historical  Background",  dalam  Mauro  Politi  and Giuseppe  Nesi  (ed.)., The  International  Criminal  Court  and  the  Crime  of Aggression, (England: Ashgate Publishing Limited),  2004,  him. 8.
tiap  pelaku  yang  melanggar  hukum  humaniter,  bah kan kepentingan-kepentingan  militer  tida k   a kan  membenarkan pelanggar-pelanggar  hukum. 55 Pelanggaran-pelanggaran  ter­ sebut  haruslah  tindakan  pelanggaran  berat (commission  of a grave  breach) dan  suatu  perintah  yang  menurut  Wolfrum adalah  sama  seriusnya. 56
Sejalan  dengan  pemikiran  tersebut  di  atas,  Glueck menegaska n  bahwa  argumen  "tindakan  negara"  mengandung kepalsuan (artificialit:YJ dan  menurut  hukum  tidak  pernah  ada ( legalistic nihilism) serta tidak dapat diterapkan (inapplicabilit:YJ melalui  penegakan  yang  efektif  berdasarkan hukum  dan  kebiasaan  perang.  Hal  ini  didasarkan  pada beberapa  alasan. · Pertama, kenyataan  bahwa  negara-negara anggota  PBB  taat  pada  hukum  internasional  yang  membatasi secara  teoretis  kedaulatan  mutlak  dan  imunitas  keputusan pengadilan  negara  lain  atau  perwakilan  PBB  bagi  pembenaran hukum  perang.  Pada  saat  subjek-subjek  negara  yang melanggar  ketentuan  hukum  dan  kebiasaan  perang  diadili, maka  huku m   negara  musuh  harus  berlaku,  dan  buka n negaranya  sendiri.  Dakwaan  negara  tersebut  dilakukan  atas nama  PBB,  dan  diterapkan  tidak  hanya  berdasarkan  hukum pidana  domestik,  tetapi  juga  hukum  internasional.  Karena  itu tidak  ada  yang  mengijinka n   negara-negara  melanggar  hukum atau  meniadakan  ketentuan  hukum  internasional  secara keseluruhan. Kedua, tidak  ada  negara  yang  dapat  menuntut tindakan-tindakan  berdasarkan  waktu  dan  keadaan,  untuk kebal  dari  yurisdiksi  negara  lain.  Para  penulis  pada  kurun waktu  dewasa  ini  mendesak  penera pa n   doktrin  tindaka n negara  bagi  kejahatan  perang,  dan  a kan  diterapkan  secara
55 Chrisaf Joscnick  dan  Roger Normand, "The  Legitimation  of Violence,  A  Critical History of The Law of War", The International Lawyer, Vol.  35,  1994,  him . 90.
56 Dieter  Fleck  (ed.), The  Handbook  of Humanitarian  Law  in  Armed  Conflicts,
(Great Britain: Oxford  University Press),  1999,  him. 528-529.
1283 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam  Konflik Internasional
lazim antara  perang  yang  adil dan  yang tidak adil. Di manapun suatu  negara  memulai  perang  adil  (seperti  pembelaan  diri), dalam  kenyataannya  tunduk  pada  yurisdiksi  tindakan negaranya  terhadap  perang. Ketiga, adalah  diragukan apakah doktrin  "tindakan  negara"  berlaku  bagi  tanggung  jawab individu  yang  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap hukum  dan  kebiasaan  perang.  Artinya,  masalah  tindakan negara  tidak  pernah  dibicarakan  oleh  penulis-penulis  hukum internasional dalam hubungannya  dengan kejahatan perang.57
Karena  itu  ada sejumlah pasal  kunci dari the International Covenant on  Civil  and Political Rights (ICCPR)  secara  implisit membatasi  kedaulatan  dengan  menjadikan  tindakan  negara sebagai  suatu  tindakan  ilegal.  Tindakan-tindakan  tersebut berupa  tindakan  sewenang-wenang,  dalam  bentuk  tindakan pembunuhan,  menjadikan  manusia  sebagai  objek  penyiksaan atau  merendahkan  martabat,  mengijinkan  perdagangan budak  untuk  kerja  paksa,  memenjarakan  seseorang  karena tidak  memenuhi  suatu  kewajiban  kontraktual,  menghukum seseorang  atas  suatu  kejahatan  tanpa  proses  hukum,  tidak mengakui  hak seseorang  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum, dan  tindakan  melanggar  kebebasan  berkeyakinan,  pemikiran dan agama.58
Berdasarkan  sejumlah  pemikiran  tersebut,  jelas  bahwa doktrin  tindakan  negara  tidak  memiliki  tempat  lagi  dalam hukum  internasional,  jika  ternyata  doktrin  tersebut  hanya menjadi  alat  legitimasi  untuk  melakukan  kejahatan  inter­ nasional.  Tindakan  kejahatan  perang  yang  diperankan  oleh organ  militer  (termasuk  dinas  angkatan  laut)  dan  aparat negara  lainnya,  harus  dipertanggungjawabkan  secara  pidana
57 Sheldon  Glueck, Prosecution  of War  Crimes, (New  York:  Princenhall),  1970, him.  134-135.
58 Frederic Gilles Sourgens,  "Positivism,  Humanism,  and  Hegemony:  Sovereignty and Security for Our Time", Penn  State International Law Review, Vol.  25,  2007, him. 450-451.
oleh Anggota  Dinas Angkatan  Laut dalam Konflik Intemasional
individu.  Tindakan  negara  tidak  dapat  dijadikan  tameng (shield) bagi dilakukannya  kejahatan  pera ng.

## E.  Penutup
Kasus  kejahatan  perang  juga  diperankan  oleh  anggota dinas  angkatan  laut,  sebagaimana  digambarkan  dalam  kasus Donitz,  kasus  Peleus  dan  kasus  Jaluit  Atoll.  Ada  sejumlah prinsip  hukum  atau  doktrin  yang  diperdebatkan  dalam  ketiga kasus  tersebut  seperti  asas  legalitas,  tanggung  jawab  individu bagi  pemberi  perintah,  pembelaan  bawahan  atas  perintah atasan,  prinsip  peradilan  yang  wajar, hors  de  combat, pemberian  pengampunan  dan  doktrin  tindakan  negara . Karena  itu  Statuta  ICC  sebagai  salah  satu  perkembangan terbaru  dalam  lapangan  hukum  humaniter  dan  hukum  HAM, telah  memberika n  solusi  atas  prinsip-prinsip  dan  doktrin terse but.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambos,  Kai,  "General  Principles  of  Criminal  Law  in  The  Rome Statute'� Criminal Law Forum, Vol . 10 , 1999.
Askin,  Kelly  Dawn, War Crimes Against  Women,  Prosecution  in International  War  Crimes  Tribunals, (The  Hague: Martinus Nijhoff Publishers), 1997.
Bantekas,  Ilias,  "Reflections  on  Some  Sources  and  Methods  of
International Criminal and Humanitarian Law'�
International Criminal Law Review, Vol. 6, 2006.
Bantekas,  Ilias  dan  Nash,  Susan, International  Criminal  Law, Third  Edition,  Routldge-Cavendish,  United  Kingdom,
2007.
Bassiouni,  M .   Cherif, Crimes against Humanity in  International Criminal  Law, Second  Revised  Editions  (The  Hague: Kluwer Law  International), 1999.
JURNAL H UKUM  HUMANITER Vol . 4. No. 7
1285 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan  Perang yang  Dilakukan oleh Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Intemasional

## Clark,  Roger  S.,  "Nuremberg  and  the  Crime  Against  Peace'�
Washington  Global Studies Law Review, Vol. 6, 2007. Dorman,  Knut, Elements  of  War Crimes  under  the Statute  of the International  Criminal Court (Cambridge:  Cambridge
University Press),  2003. Fleck,  Dieter  (ed.), The  Handbook  of  Humanitarian  Law  in Armed Conflicts, (Great Britain: Oxford  University  Press), 1999.
Fournet,  Caroline,  "When  the  Child  Surpasses  the  Father  -
Admissible  Defences  in  International  Criminal  Law", International Criminal Law Review, Vol. 8, 2008. Glueck,  Sheldon, Prosecution  of  War  Crimes, (New  York:
Princenhall),  1970.
Hessbruegge, Jan Arno, "Human Rights Violations Arising from Conduct of Non-State Actors", Buffalo Human  Rights Law
Review, Vol .  1 1,  2005.
Insco,  James  B.,  "Defence  of  Superior Orders  Before  Military
Commissions'� Duke  Journal  of  Comparative  and International La� Vol.  13, 2003.
Jescheck, Hans-Heinrich,  "The  General  Principles  of International  Criminal  Law  Set  Out  in  Nuremberg,  as Mirrored  in  the  ICC  Statute'� Journal  of International Criminal Justice, Vol. 2, 2004.
Joscnick,  Chrisaf  dan  Normand,  Roger,  "The  Legitimation  of
Violence,  A  Critical  History  of  The  Law  of  War'� The International Lawyer, Vol. 35,  1994.
Lauterpacht,  Herst,  "The  Law  of Nations  and  the  Punishment of War Criminals'� British  Yearbook of International Law,
Vol. 21, 1944.
Lauterpacht,  Herst, International  Law  Report (Cambridge: Cambridge University Press),  1951.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4 . No.  7

## Lippman, Matthew, "Prosecutions of Nazi War Criminals Before
Post-World  II  Domestic  Tribunals", Miami  International and Comparative Law Review, Vol. 8, 2000. Maogoto,  Jackson  N.,  "The  Superior  Order  Defense:  A  Game of  Musical  Chairs  and  the  Jury  is  Still  Out': Flinders Journal of Law Reform, Vol. 10, 2007. McCormack,  Timothy dan Simpson, Gerry J.  (ed.), The Law of War Crimes,  National and International Approaches (The Hague:  Kluwer Law International),  1997.
Mccoubrey,  Hilaire, "From  Nuremberg to  Rome:  Restoring the Defense  of  Superior  Orders': International  and Comparative Law Quarter!� Vol. 50, 2001.
McDonald,  Gabrielle  Kirk  dan  Goldman,  Olivia  Swaak  (ed.),
Substantive  and  Procedural  Aspects  of  International Criminal  Law:  Commentary, Volume  I,  Kluwer  Law International, The Hague, 2000.
Posner,  Eric  A.  dan  Sykes,  Alan 0., "An  Economic Analysis  of State  and  Individual  Responsibility  under  International Law", American  Law  and  Economics  Review, Vol.  9, 2007.
Politi,  Mauro  dan  Nesi,  Giuseppe  (ed.), The  International Criminal  Court  and  the  Crime  pf Aggression, (England : Ashgate  Publishing Limited), 2004.
Ronzitti,  N., The  Law  of  Naval  Warfare,  A  Collection  of Agreements  and  Documents  with  Commentaries (The Netherlands:  Martinus Nijhoff Publishers),  1988. Sourgens,  Frederic  Gilles,  "Positivism,  Humanism,  and Hegemony:  Sovereignty  and  Security  for  Our  Time': Penn State International Law Review, Vol. 25, 2007. Sadat,  Leila  Nadya, The International  Criminal  Court and the Transformation  of International Law: Justice  for the New Millenium (New  York:  Transnational  Publishers,  Inc.), 2002.
1287 Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang  Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam  Konflik Internasional
Sandoz,  Yves  (ed.), Commentary on  the Additional  Protocols of 8 June 1977 to  the  Geneva Conventions  of 12 August 1949 (The  Netherlands:  Martinus  Nijhoff  Publishers), 1987.
Sass61i,  Marco  dan  Bouvier, Antoine A., How Does Law Protect in  Wa1;  cases,  Documents  and  Teaching  Materials  on Contemporary  Practice  in  International  Humanitarian Law, (Geneva :  International  Committee  of  the  Red Cross),  1999.
Sato,  Hiromi, "The Defense of Superior Orders in International
Law:  Some  Implications  for  the  Codification  of International  Criminal  Law", International  Criminal  Law
Review, Vol. 9, 2009.
Scaliotti,  Massimo, "Defences Before the International Criminal Court:  Substantive  Grounds  for  Excluding  Criminal Responsibility  - Part  1", International  Criminal  Law
Review, Vol. 1, 2001. Sliedregt,  Elies van, The  Criminal Responsibility  of Individuals for  Violations  of  International  Humanitarian  Law (Amsterdam:  T.M.C. Asser Press),  2003. Triffterer,  Otto  (ed.), Commentary on  the Rome Statute  of the International  Criminal  Court,  Observer  Notes,  Article  By Article (Baden-Baden :  Nomos Verlagsgesellschaft),  1999. United  Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, Volume  I,  United  Nations  War  Crimes Commission, London,  1947.
Wald,  Patricia  M.,  "Running  the  Trial  of  the  Century:  The
Nuremberg  Legacy'� cardozo  Law Review, Vol. 27, 2006. Werle,  Gerhard, Principles  of  International  Criminal  Law,
(Cambridge: Cambridge University Press),  2005.