## DEPRESI EKONOMI DAN KRISIS KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL 1930-1936

## Ilham Nur Utomo
ilhamroot@gmail.com
Universitas Diponegoro, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 3 May 2020 Revised: 24 June 2020 Accepted: 30 June 2020
Published: 30 June 2020

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  impact  of  economic  depression  and  the  people’s  crisis  of trust  in  the  colonial  government's  policy  regarding  the  resolution  of  the  problem. The  method  used  in  this  study  was  historical  method  that  consists  of  heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Economic depression in the 1930s was a  complex  phenomenon  that  did  not  only  affect  the  East  Indie's  economy.  In  this regard, the relationship between the colonial government and the people was unique when  the  former  attempted  to  solve  problems  using  intervening  policy.  Economic depression  was  caused  by  external  factors  and  worsened  by  internal  factors  due  to overproduction.  This  condition  affects  business  sectors  run  by  Europeans  and Bumiputra.  The  government's  and  private  companies'  retrenchment  led  to unemployment, poverty, and crimes. The government's discrimination was one of the factors  triggering  bumiputra's  response.  This  condition  culminated  when  the  labor union and movement organization launched their protests. People's crisis of trust in the  colonial  government  arose  due  to  the  government's  inability  to  proportionally solve problems during the economic depression period.

## KEYWORDS
Economic Depression, Colonial Government, Labor Union, National Movement.

## ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai dampak depresi ekonomi dan tingkat kepercayaan rakyat  atas  kebijakan  pemerintah  kolonial  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian masalah  dampak  tersebut.    Metode  yang  digunakan  adalah  metode  sejarah  yang terdiri  dari  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi.  Depresi ekonomi  tahun  1930an  merupakan  peristiwa  kompleks  yang  tidak  hanya berdampak  pada  perekonomian  Hindia  Belanda.  Dalam  hal  ini,  relasi  antara pemerintah  kolonial  dan  rakyat  menjadi  menarik  ketika  pemerintah  berusaha mengatasi  masalah  dengan  kebijakan  campur  tangan.  Depresi  ekonomi  yang dipicu oleh faktor eksternal dan diperparah oleh faktor internal karena kelebihan produksi  berdampak  pada  merosotnya  perekonomian  Hindia  Belanda.  Dampak tersebut  menghantam  bidang  usaha  yang  digerakan  oleh  bangsa  Eropa  dan bumiputra.  Penghematan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  dan perusahaan  swasta  menimbulkan  peningkatan  pengangguran,  kemiskinan,  dan kriminalitas.  Sikap  diskriminatif  pemerintah  kolonial  pun  menjadi  salah  satu faktor  pemicu  respon  keras  bumiputra.  Puncaknya    yaitu  melakukan  gerakan protes melalui serikat buruh dan organisasi pergerakan. Krisis kepercayaan rakyat terhadap  pemerintah  kolonial  muncul  karena  ketidakmampuan  pemerintah kolonial mengatasi masalah selama masa depresi ekonomi secara proporsional.

## KATA KUNCI
Depresi Ekonomi, Pemerintah Kolonial, Serikat Buruh, Pergerakan Nasional .

## Permalink/DOI
10.17977/um020v14i12020p62
Copyright © 2019, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## PENDAHULUAN
Praktik  kolonisasi  oleh  pemerintah  kolonial  pada  periode  awal  abad  20  memberi keuntungan  bagi  sebagian  pihak  yang  berkepentingan.  Wujud  kolonisasi  yang  meliputi edukasi,  irigasi,  dan  emigrasi  merupakan  pengejawantahan  dari  kebijakan  politik  etis. (Sudarno,  2019)menyebut  kebijakan  tersebut  dengan  istilah  politik  kolonialisasi  baru,  di mana  politik  etis  bertujuan  untuk  menguasai  dan  menjaga  kekuasaan  di  Hindia  Belanda oleh  pemerintah  kolonial.  Masuknya  kritikan  kepada  pemerintah  kolonial  atas  praktik kolonialisme yang buruk pada abad 19 turut mendorong dilakukannya reorientasi politik tersebut.
Perkembangan pada sektor ekonomi menunjukkan hasil signifikan. Politik etis telah menumbuhkan perekonomian di Sumatera melalui program transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan  buruh,  yang  sebagian  besar  berasal  dari  Jawa.  Perkebunan  menjadi  sektor utama dalam pengembangan ekonomi di Sumatera. Sejak awal abad 20, bersamaan dengan politik etis, perkembangan modal swasta di luar Jawa muncul secara berkelanjutan, kecuali Sumatera Timur  yang  sudah berkembang sejak tahun  1860an  (Leirissa, 1996: 74). Selain itu, muncul komoditas baru yang dikembangkan seperti karet dengan nilai ekonomis tinggi. Politik etis secara umum menunjukkan kemajuan dalam sektor ekonomi yang dapat dilihat melalui perkembangan perkebunan dan penyerapan tenaga kerja dari Jawa ke Sumatera.
Di  balik  meningkatnya  nilai  perekonomian,  pemerintah  kolonial  dihadapkan  pada konstelasi politik global. Perang Dunia I membawa dampak yang besar, tidak hanya pada sektor  politik,  tetapi  juga  pada  sektor  ekonomi.  Pada  awal  tahun  1920an  setelah berakhirnya Perang Dunia I, terjadi krisis ekonomi yang menghantam dunia, dan tentunya juga  Hindia  Belanda.  Perang  mengakibatkan  berkurangnya  barang-barang  untuk kebutuhan  sehari-hari  karena  telah  memusnahkan  faktor-faktor  produksi  dalam  jumlah signifikan (Sulistyo, 1995: 54). Minimnya barang yang tidak sebanding dengan permintaan menjadikan  instabilitas  harga  barang.  Rakyat  yang  menderita  menyuarakan  protes,  di samping meluasnya organisasi pergerakan pada tahun 1920an. Namun secara umum, krisis ekonomi mereda memasuki pertengahan 1920an.
Menjelang  tahun  1930,  perekonomian  dunia  kembali  diguncang  krisis  yang  lebih besar. Peristiwa tersebut dikenal sebagai depresi ekonomi yang meluas pada tahun 1930an dalam tempo yang lebih lama dan dampak yang lebih hebat dari krisis sebelumnya. Susanto Zuhdi  (2002:  67)  menerangkan bahwa  konsep  resesi  dan  depresi  memiliki perbedaan,  di mana  resesi  berlangsung  lebih  pendek  dari  depresi.  Sedangkan  Ingleson  (2013:  211) menyebutkan  bahwa  tahun  1930an  adalah  dekade  depresi  ekonomi  yang  panjang,  yang terjadi  di  seluruh  dunia  dengan  dampak  pengangguran  yang  sebelumnya  belum  pernah terjadi. Depresi ekonomi dikenal pula dengan sebutan zaman meleset atau malaise . Istilah tersebut banyak digunakan oleh pers bumiputra pada tahun 1930an untuk menyebut masa depresi ekonomi yang serba sulit.
Perbedaan dengan krisis sebelumnya yang dampak dan waktunya tidak sehebat dan selama  depresi  ekonomi  1930an,  menjadikan  depresi  ekonomi  1930an  menarik  dan penting  untuk  dikaji.  Terlebih  pada  periode  1931-1936  Hindia  Belanda  berada  di  bawah kepemimpinan Gubernur Jendral de Jonge yang bertangan besi. Di samping itu, aktivisme
serikat buruh dan organisasi pergerakan selama periode awal 1930an sebagai respon atas depresi  ekonomi  menarik  untuk  ditelusuri,  mengingat  depresi  ekonomi  berdampak  pada segala bidang kehidupan masyarakat di Hindia Belanda.
Berdasar latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan membahas  dampak  depresi ekonomi terhadap kepercayaan rakyat Hindia Belanda kepada pemerintah kolonial. Krisis kepercayaan  rakyat  terhadap  pemerintah  kolonial,  dan  bagaimana  cara  pemerintah mengatasi  depresi  ekonomi  yang  mengundang  respon  dari  rakyat,  khususnya  bumiputra menjadi  masalah  utama  yang  diangkat.  Guna  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka pembahasan  artikel  ini  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu  mengulas  awal  kemunculan  depresi ekonomi;  dampak  depresi  ekonomi  di  Hindia  Belanda  pada  sektor  usaha  dan  sosial,  dan tumbuhnya  krisis  kepercayaan  rakyat  terhadap  pemerintah  kolonial.  Tahun  1930-1936 merupakan  temporal  penelitian  ini  karena  tahun  1930  dampak  depresi  ekonomi  mulai masuk ke Hindia Belanda, dan tahun 1936 perekonomian Hindia Belanda secara perlahan mulai  meningkat  berdasar  statistik  ekspor  Hindia  Belanda,  serta  bersamaan  dengan berakhirnya masa kepemipinan de Jonge atas tanah jajahan.

## METODE
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  yang  terdiri  dari heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi.  Metode  sejarah  adalah  proses menguji dan menganalisa rekaman dan peninggalan masa lalu sebagai sumber sejarah secara  kritis  (Gottschalk  &  Notosusanto,  1975:  32).  Sumber  yang  digunakan  meliputi sumber  primer  berupa  terbitan  resmi  pemerintah  kolonial  yaitu Indisch  Verslag dan laporan  rahasia  pemerintah  kolonial  terhadap  aktivitas  organisasi  pergerakan kemerdekaan, sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Sumber-sumber  tersebut  terlebih  dahulu  melewati kritik sumber yang dilakukan dengan mengkoroborasikannya guna didapatkan sumber yang reliabel.
Penelitian  ini  merupakan  kajian  sejarah  sosial  yang  menekankan  pada  aspek- aspek  sosial.  Menurut  (Kuntowijoyo,  2003:  39)  bahan  garapan  sejarah  sosial  sangat luas, sehingga mempunyai relasi erat dengan sejarah ekonomi. Dalam hal ini,  timbulnya depresi  ekonomi  yang  didasarkan  atas  peristiwa  ekonomi  telah  memberi  dampak signifikan dalam bidang sosial yang luas. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini juga  berelasi  dengan  aspek-aspek  ekonomi  dan  politik.  Struktur  sosial  pada  masa kolonial  yang  terbagi  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu  bangsa  Eropa,  timur  asing,  dan bumiputra  semakin  terlihat  tegas  pada  masa  depresi  ekonomi.  Secara  struktural terdapat  pembagian  fungsi  sosial,  di  mana  bangsa  Eropa  yang  memegang  kekuasaan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan depresi ekonomi. Bumiputra sebagai struktur  yang  berada  paling  bawah  menjadi  kelompok  yang  paling  tertekan  selama depresi  ekonomi,  sehingga  menunjukkan  gejolak  antarstruktur  sosial.  Dalam  hal  ini strukturalisme  digunakan  sebagai  kerangka  acuan  dalam  penelitian  ini  untuk mendedah krisis kepercayaan rakyat (bumiputra) dan sikap pemerintah kolonial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Awal Depresi Ekonomi
Perekonomian  dunia  pada  periode  1900-1942  dihantam  oleh  gelombang  krisis yang  terjadi  pada  awal  tahun  1920an  dan  1930an.  Dari  kedua  peristiwa  tersebut, depresi  ekonomi  1930an  merupakan  peristiwa  yang  paling  menyengsarakan.  Depresi ekonomi  yang  melemahkan  jaringan  perdagangan  internasional  tersebut  berawal  dari turunnya  harga  saham  di  Wall  Street,  Amerika  Serikat  pada  akhir  1929.  Terjadi penurunan  permintaan  dan  peningkatan  produksi.  Banyaknya  hasil  produksi  tidak sebanding  dengan  permintaan  yang  rendah  karena  kenaikan  harga  yang  tajam.  Jika ditarik  ke  belakang,  tahun  1920an  merupakan  dasar  yang  menyebabkan  depresi ekonomi  1930an.  Pada  tahun  1920an  terjadi  peningkatan  produksi  secara  cepat,  akan tetapi keuntungan yang diberikan kepada buruh sangat minim (Zuhdi, 2002: 68). Hasil keuntungan  digunakan  untuk  membangun  pabrik-pabrik  baru  yang  kemudian mengalami overproductie sebagai puncaknya.
Kelebihan  produksi  berujung  pada  ketimpangan  antara  permintaan  dan  hasil produksi.  Perusahaan  melakukan  pemecatan  guna  meminimalisasi  kerugian,  sehingga pengangguran di dunia meningkat selama masa depresi ekonomi. Amerika Serikat yang diyakini  sebagai  tempat  awal  terjadinya  depresi  ekonomi  mengalami  kenaikan  jumlah pengangguran, yaitu dari 1,6 juta pada 1929 menjadi 12,8 juta pada 1933 (Reed, 2010: 2).  Peningkatan  pengangguran  terjadi  di  seluruh  belahan  bumi,  khususnya  daerah- daerah  industri  yang  terhubung  dengan  perdagangan  internasional.  Negara-negara industri  sejak  awal  sudah  langsung  merasakan  guncangan  depresi  ekonomi  karena sebagai pusat industri dan sentrum buruh yang dipekerjakan.
Selain  penyebab  depresi  ekonomi  yang  telah  dijelaskan,  terdapat  pandangan beberapa  ahli  mengenai  penyebab  depresi  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  Hindia Belanda.  Lindblad  (2016:  26)  menyebutkan  bahwa  depresi  ekonomi  terjadi  karena disebabkan oleh faktor dari luar (eksternal). Hal ini merujuk pada buruknya konstelasi pasar  dunia  sejak  pertengahan  1920an.  Pandangan  berbeda  dikemukakan  Osseweijer (2016: 114), menurutnya depresi ekonomi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Kelebihan produksi yang terjadi di Hindia Belanda semakin memperparah dampak depresi ekonomi, sehingga faktor dari dalam turut berpengaruh dalam proses depresi ekonomi. Sedangkan Sir Arthur Lewis memandang bahwa depresi ekonomi  disebabkan  oleh  kemerosotan  harga  bahan  mentah  yang  berdampak  pada kemerosotan  ekonomi  Hindia  Belanda  yang  bergantung  pada  ekspor  barang  mentah (Notosusanto & Poesponegoro, 2008: 255).
Depresi ekonomi baru dirasakan dampaknya di Hindia Belanda memasuki tahun 1930.  Data  statistik  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  kolonial  melalui Indisch  Verslag menunjukkan  disparitas  nilai  ekspor  antara  tahun  1929  dan  1930.  Terjadi  penurunan pada  tahun  1930  dari  tahun  sebelumnya  secara  umum.  Harga  komoditas  ekspor  juga menurun  sejak  tahun  1930  secara  persisten  selama  tahun  1930an.  Pendapatan pemerintah dari sektor pajak juga menurun pada tahun 1930 ( Indisch Verslag 1932 : 35 ) .
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tahun  1930  menjadi  awal  masuknya  dampak  depresi ekonomi di Hindia Belanda secara umum.
Berbagai  pandangan  mengenai  penyebab  depresi  ekonomi  yang  menghantam Hindia Belanda menunujukkan bahwa Hindia Belanda terkoneksi dengan perdagangan internasional.  Dampak  depresi  ekonomi  yang  berawal  dari  Amerika  Serikat  mampu menjangkau  Hindia  Belanda  yang  menggantungkan  perekonomiannya  pada  sektor perkebunan. Sama dengan negara lainnya di dunia, depresi ekonomi berdampak luas di Hindia  Belanda,  khususnya  sektor  perkebunan,  pertanian,  dan  industri  modern  sejak awal meletusnya depresi ekonomi 1930an. Dampak ekonomi tersebut menjalar hingga memengaruhi kehidupan sosial dan politik.

## Dampak Depresi Ekonomi Di Hindia Belanda
Depresi  ekonomi  memberi  dampak  besar  bagi  Hindia  Belanda.  Keadaan  Hindia Belanda  pada  masa  depresi  ekonomi  merupakan  suatu  perekonomian  yang  sangat kompleks  (Wibowo,  2012:  23).  Berbagai  sektor  usaha  mengalami  kemerosotan,  yang dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pabrik di Hindia Belanda pada tahun 1935 jika dibandingkan  dengan  tahun  1930,  yang  meliputi  pabrik  gula,  pabrik pengolahan  kayu, pabrik  metal  dan  mesin,  serta  pabrik  yang  memproduksi  makanan,  minuman  dan tembakau  (Wibowo,  2012:  23).  Kemerosotan  yang  dialami  oleh  berbagai  sektor  usaha berdampak  pada  kehidupan  penduduk  Hindia  Belanda.  Hal  tersebut  menggambarkan bahwa  dampak  depresi  ekonomi  menerjang  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  di  Hindia Belanda.  Oleh  sebab  itu,  pada  bagian  ini  akan  dibahas  bagaimana  depresi  ekonomi berdampak pada bidang usaha dan kehidupan sosial penduduk Hindia Belanda.

## A. Kemerosotan Bidang Usaha
Memasuki pertengahan 1920an, pemerintah kolonial mengembangkan berbagai komoditas  hasil  perkebunan  yang  dijadikan  sebagai  andalan  ekspor  Hindia  Belanda. Pengembangan  yang  berlangung  tidak  terlepas  dari  kerja  riset  ilmiah  yang  dilakukan untuk  mendorong  peningkatan  hasil.  Usaha  yang  dilakukan  pun  membuahkan  hasil dengan  meningkatnya  hasil  perkebunan  yang  dikembangkan.  Salah  satu  komoditas tersebut  adalah  karet  yang  nilainya  terus  mengalami  kenaikan  pada  tahun  1920an. Karet  merupakan  komoditas  ekspor  terpenting  pada  tahun  1925,  1926,  dan  1927 (Stroomberg,  2018:  367).  Di  samping  karet  terdapat  pula  teh,  kopra,  kopi,  dan tembakau.  Sejak  krisis  ekonomi  pada  awal  1920an  berakhir,  perdagangan  ekspor Hindia Belanda mengalami kenaikan pada pertengahan 1920an.
Di  balik  meningkatnya  aktivitas  ekspor  hasil  perkebunan,  depresi  ekonomi 1930an  meruntuhkan  kejayaan  usaha  perkebunan  di  Hindia  Belanda.  Terjadinya ketidakseimbangan  antara  harga  ekspor  dan  impor  secara  langsung  memengaruhi aktivitas  perdagangan  internasional.  Perusahaan  yang  mengandalkan  ekspor  sangat merasakan  hantaman  depresi  ekonomi  karena  harga  yang  sangat  rendah.  Selain kesulitan  ekspor,  muncul  pesaing-pesaing  yang  merupakan  negara  ekspor  baru (Notosusanto  &  Poesponegoro,  2008:  253).  Dari  sekian  komoditas  ekspor  di  Hindia Belanda,  hasil  perkebunan  mengalami  kemerosotan  yang  signifikan  selama  masa depresi  ekonomi.  Hampir  seluruh  hasil  perkebunan  mengalami  penurunan  harga  dan
jumlah ekspor secara persisten selama tahun 1930an yang menyebabkan menurunnya pendapatan  pihak  swasta  dan  pemerintah  kolonial.  Hal  tersebut  karena  komoditas perkebunan merupakan tumpuan ekspor Hindia Belanda.
Karet  sebagai  komoditas  ekspor  yang  banyak  dikembangkan  di  Sumatera  pada 1920an  secara  signifikan  mengalami  penurunan  harga  pada  tahun  1930.  Harga  karet turun  10%  dari  harga  sebelum  depresi  ekonomi  (Zuhdi,  2002:  69).  Penurunan  harga menyebabkan  beberapa  pemilik  perkebunan  berhenti  melakukan  penyadapan  hingga batas  waktu  tertentu  (Neytzell  de  Wilde,  Moll,  &  Gooszen,  1936:  27).  Pengusaha perkebunan  karet  terpukul  atas  penurunan  harga  yang  berkelindan  dengan  turunnya jumlah  ekspor.  Namun,  dibanding  dengan  komoditas  perkebunan  lainnya,  karet mengalami  fluktuasi  harga  dan  jumlah  ekspor.  Pada  tahun  1933,  harga  karet  kembali naik  dan  produksi  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  1932  total  ekspor  yang dihasilkan  dari  perusahaan  sebanyak  153.176  ton,  kemudian  meningkat  menjadi 170.920  ton  pada  tahun  1933  ( Indisch  Verslag  1936 :  77).  Kenaikan  berlanjut  hingga tahun 1934.
Tabel. 1 Ekspor Karet Perusahaan 1931-1935 (dalam ton) Jumlah Ekspor Jawa Luar Jawa Total 1931 77.184 95.100 172.284 1932 62.315 90.761 153.076 1933 75.063 95.857 170.920 1934 88.689 110.916 199.605 1935 62.133 85.053 147.186 Sumber: Indisch Verslag 1936 .
Perkebunan yang memproduksi komoditas selain karet mengalami kemerosotan siginifikan  dan  berlangsung  secara  persisten.  Penurunan  jumlah  ekspor  terjadi  pada teh.  Pada  tahun  1933  teh  mengalami  penurunan  jumlah  ekspor  menjadi  71,9  juta  kg dari  78,8  juta  kg  pada tahun  sebelumnya  (Statistics,  1947:  80).  Ekspor  teh  ke  Belanda menurun  secara  persisten,  dan  negara  tujuan  ekspor  teh  lainnya  lebih  bersifat fluktuatif.  Sedangkan  ekspor  kopi,  kopra,  dan  kapas  bersifat  fluktuatif  meskipun cenderung  menunjukkan  tren  menurun.  Penurunan  jumlah  ekspor  dibarengi  dengan menurunnya harga-harga komoditas perkebunan selama depresi ekonomi. Perkebunan secara umum mengalami dampak yang berarti selama masa depresi ekonomi.
Tabel 2. Harga Komoditas Ekspor Penting Hindia Belanda (dalam gulden)
Kopi Robusta (per 100 kg) Kopra (per 100 kg) Kapas (per 100 kg) Teh (per ½ kg) 1929 89,57 21,09 93,35 0,57 1930 52,90 18,02 66,06 0,46 1931 36,30 11,22 55,56 0,30 Tahun Tahun
1932 39,03 8,24 42,60 0,17 5 1933 31,87 6,23 31,88 0,26 1934 25,97 4,52 30,59 0,33 5
Sumber: Indisch Verslag 1935.
Gula  sebagai  komoditas  menguntungkan  sejak  abad  19  turut  mengalami kemerosotan  harga  dan  jumlah  ekspor  selama  masa  depresi  ekonomi.  Hal  tersebut berdampak  pada  eksistensi  pabrik  gula  di  Hinda  Belanda.  Dalam  kurun  waktu  empat tahun  sejak  depresi  ekonomi  melanda  Hindia  Belanda  pada  1930,  jumlah  pabrik  gula yang  beroperasi  di  Jawa  mengalami  penurunan,  dari  179  menjadi  54  pabrik  (Schaik, 1996:  49).  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  industri  gula  yang  terhubung  dengan perkebunan  tebu  turut  mengikis  jumlah  lahan  yang  ditanami  tebu.  Menurut  O’malley, luas lahan tanaman tebu terus mengalami penurunan pada tahun 1930-1933, meskipun mengalami  sedikit  kenaikan  pada  1934  ( Prisma  8  Agustus  1983 :  44).  Dalam  hal  ini menunjukkan,  bahwa  industri  gula  merupakan  bidang  usaha  yang  terintegrasi  dengan sektor perkebunan yang  memiliki pengaruh besar bagi perekonomian Hindia Belanda.
Bidang  usaha  transportasi  tidak  dapat  terhindarkan  dari  dampak  depresi ekonomi.  Perekonomian  Hindia  Belanda  yang  saling  terintegrasi  antarbidang  usaha menyebabkan  kemerosotan  yang  kompleks.  Turunnya  ekspor  komoditas  perkebunan berakibat  pada  menurunnya  mobilitas  transportasi  sebagai  media  angkut.  Aktivitas  di pelabuhan  yang  tersebar  di  Jawa  tidak  seramai  sebelum  masa  depresi,  dan  pada akhirnya  menjalar  ke  industri  pembuatan  alat  transportasi.  Dalam  laporan  P.W.  Palte, seorang Residen Jepara-Rembang, menyatakan bahwa  Berendsen, sebuah perusahaan pembuatan kapal di Lasem pada tahun 1935 hanya memproduksi 7 buah pesanan kapal dari  KPM  (Warto,  2010:  149).  Apa  yang  dialami  Berendsen  lebih  baik  dibanding perusahaan  pembuatan  kapal  lainnya  yang  berhenti  produksi  pada  masa  depresi ekonomi, salah satunya yaitu Scheepwerf Taat di Juwana.
Guna  meminimalisir  pengeluaran  dalam  hal  distribusi,  perusahaan  melakukan kebijakan  dengan  pengalihan  penggunaan  media  transportasi.  Sebagai  contoh pengangkutan  kayu  jati  dari  pedalaman  ke  pesisir  utara  Jawa,  yang  semula menggunakan  kereta  api  (NIS)  dialihkan  ke  penggunaan  perahu  karena  monopoli  NIS menyebabkan  mahalnya  biaya  pengangkutan  menggunakan  kereta  api  (Warto,  2010: 93).  Peralihan  penggunaan  kereta  api  ke  perahu  tentu  memengaruhi  pendapatan  NIS, terlebih  pada  masa  depresi  ekonomi.  Depresi  ekonomi  telah  menumbuhkan  cara-cara alternatif  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  guna  menekan  pengeluaran  untuk mempertahankan usaha mereka yang semakin terhimpit.
Pada  bidang  usaha  mandiri  yang  digerakan  oleh  bumiputra  seperti  sektor perikanan, mendapat tekanan dari rendahnya nilai jual ikan. Sedikit dari nelayan yang melaut  memengaruhi  sepinya  los-los  penggaraman  ikan.  Berdasar  laporan  Residen Rembang  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1931,  menyebutkan  bahwa  terjadi  penurunan penjualan ikan asin, yakni 158.650 Kg pada 1929 menurun pada 1930 menjadi 62.027 Kg  (Warto,  2010:  101).  Masalah  lain  yang  dihadapi  nelayan  adalah  sulitnya  mendapat
kayu  berukuran  panjang  yang  digunakan  sebagai  bahan  pembuatan  perahu Mayang yang digunakan untuk melaut. Nelayan pun bergerser menggunakan perahu model baru untuk tetap dapat melaut.
Toko kelontong yang dikelola oleh kalangan menengah-bawah harus menaikkan harga  dagangan  guna  menyelamatkan  usaha  mereka.  Hal  tersebut  terjadi  pada  toko kelontong  milik  sebagian  pedagang  Tionghoa  di  Cirebon.  Mereka  tidak  sepenuhnya menerima  kebijakan  pemerintah  tentang  batas  keuntungan  setiap  barang  yang  boleh diambil  (Wahid,  2009:  135).  Oleh  karena  itu,  menaikkan  harga  merupakan  sebuah keharusan,  meskipun  dihadapkan  pada  ancaman  hukuman  bagi  para  pedagang  yang diketahui  melanggar.  Apa  yang  terjadi  pada  toko  kelontong  dan  nelayan  selama  masa depresi ekonomi telah  menunjukkan bahwa  dampak depresi ekonomi melanda hingga bidang  usaha  kecil  yang  digerakan  oleh  kelas  menengah  dan  bawah  dalam  struktur sosial masa itu.

## B. Pengangguran dan Kemiskinan
Merosotnya  perekonomian  Hindia  Belanda  yang  ditandai  dengan  menurunnya harga  dan  jumlah  ekspor  komoditas  unggulan,  khususnya  komoditas  perkebunan meyebabkan  perusahaan  harus  mengambil  keputusan  guna  menyelamatkan  usaha mereka  dari  kebangkrutan.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  bertumpu  pada  pemerintah kolonial  yang  kemudian  diikuti  oleh  pihak  swasta.  Untuk  mengatasi  keuangan  yang defisit, pemerintah kolonial mengambil kebijakan yang di antaranya yaitu pengurangan pegawai,  pengurangan  gaji,  penghentian  penambahan  pegawai  di  Eropa,  pensiun pegawai  lebih  awal,  pengurangan  biaya  pengeluaran  belanja  pemerintah,  dan pengenaan  cukai  tambahan  guna  menambah  pendapatan  pemerintah  (Notosusanto  & Poesponegoro, 2008: 254). Dari kebijakan tersebut, yang paling terasa dampaknya bagi bumiputra  adalah  pemecatan  pegawai  atau  buruh,  baik  di  sektor  swasta  maupun pemerintahan. Pemecatan buruh di sektor swasta merupakan bentuk rasionalisasi atau penghematan  ( bezuiniging )  guna  meminimalisir  pengeluaran  yang  tidak  sebanding dengan  pemasukan.  Begitu  juga  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  dengan memecat  para  pegawai  guna  menyeimbangkan  kas  negara  yang  terguncang  depresi ekonomi.
Selama tahun 1930-1937, jumlah pegawai Jawatan Kereta Api Negara berkurang dari 44.089 orang menjadi 28.532 orang (Ingleson, 2015: 258). Hal serupa juga terjadi pada pegawai pegadaian. Sejak awal 1930an, pegawai pegadaian mengalami pemecatan secara bertahap. Tidak semua pegawai mengalami pemecatan, tetapi bagi mereka yang dipertahankan  akan  mengalami  pemotongan  upah.  Sedangkan  pada  sektor  swasta, buruh  secara  signifikan  kehilangan  pekerjaan  mereka,  terutama  buruh  perkebunan yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Politik kolonisasi yang dilakukan sejak awal abad 20 memperparah tingkat pengangguran. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan emigrasi, di  mana  tercatat  pada  tahun  1905-1930  dilakukan  pengiriman  penduduk  Jawa  ke Lampung sebanyak 30.000 jiwa dan 7.000 jiwa ke daerah lainnya di Sumatera (Sudarno, 2019:  124).  Pengiriman  tersebut  didorong  oleh  pengembangan  perkebunan  di Sumatera  yang  membutuhkan  banyak  tenaga  kerja,  sehingga  ketika  depresi  ekonomi
melanda,  pengangguran  tersebar  di  daerah-daerah  perkebunan  di  Sumatera  sebagai dampak pemecatan.
Pengangguran  secara  persisten  mengalami  peningkatan  pada  awal  1930an  dan menyebabkan kemiskinan penduduk Hindia Belanda, terutama bumiputra yang menjadi prioritas  pemecatan.  Menurut  Anton  Lucas  (1989:  21)  depresi  ekonomi  di  Hindia Belanda memberi beban yang lebih berat dibandingkan negera lain. Pengangguran pada masa  itu  tidak  sedikit  yang  kemudian  hidup  sebagai  gelandangan  di  perkotaan  Jawa. Jumlah  gelandangan  terus  bertambah  dan  mulai  merambah  ke  golongan  baru,  yang disebut dengan oom Jan (Hudiyanto, 2009: 136). Banyak gelandangan yang berasal dari kaum  bumiputra  karena  mereka  merupakan  golongan  yang  diutamakan  dalam pemecatan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  politik  segregasi  yang  diskriminatif  dengan menempatkan  bumiputra  pada  kelas  paling  bawah.  Pada  masa  depresi  struktur  sosial semakin  kentara,  terutama  dalam  upaya  pemerintah  kolonial  mengatasi  dampak depresi  ekonomi.  Perbedaan  kehidupan  antara  bumiputra  dengan  bangsa  Barat  dapat dilihat dari indeks biaya hidup mereka yang berbeda, meskipun sama-sama mengalami penurunan.
Tabel 3 . Indeks Biaya Hidup Bumiputra dan Eropa 1930-1936 Tahun Bumiputra Eropa 1930 96 98 1931 69.5 90 1932 54 81.5 1933 44.5 70.5 1934 42.5 64 1935 43 59.5 1936 41 57 Sumber: The Changing Economy of Indonesia Vol 5, 1979.
Selain  meningkatnya  pengangguran  dan  kemiskinan,  sikap  diskriminatif pemerintah kolonial menyebabkan keadaan bumiputra semakin memprihatinkan. Sikap tersebut digambarkan dalam pers bumiputra, Daulat Ra’jat (10 Januari 1934: 2), bahwa pengangguran  bangsa  Eropa  lebih  senang  kehidupannya  dibandingkan  dengan pengangguran  bumiputra  yang  jauh dari  kebahagiaan.  Upaya  pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan hanya menjangkau struktur sosial atas,  yakni  bangsa  Eropa.  Hal  tersebut  didasarkan  karena  tanggapan  pemerintah kolonial dilandasi pada pandangan atas Hindia Belanda yang terdiri dari tiga golongan masyarakat  terpisah  berdasar  ras  bangsa  (Ingleson,  2013:  173).  Oleh  karena  itu, pengangguran  bumiputra  hanya  sebagian  kecil  yang  mendapat  bantuan,  sehingga kelaparan masih banyak dirasakan penduduk bumiputra di perkotaan dan perdesaan.
Kelaparan menjalar ke seluruh daerah dan meningkatkan jumlah “kaoem lapar” di  Hindia  Belanda.  Sulitnya  kehidupan  di  Hindia  Belanda  semakin  diperparah  oleh peningkatan  jumlah  penduduk  dan  wabah  penyakit.  Peningkatan  penduduk  sebagai
contoh  terjadi  di  Sumatera  Timur  yang  merupakan  daerah  perkebunan.  Pada  tahun 1880 jumlah penduduk sebanyak 90.000 jiwa, kemudian naik menjadi hampir 1,5 juta jiwa  pada  tahun  1930  (Pelzer,  1978:  106).  Ledakan  jumlah  penduduk  tentu  menjadi catatan  tersendiri  selama  masa  depresi  ekonomi.  Sedangkan  wabah  penyakit  masa depresi  dikabarkan  oleh  pers  bumiputra Fikiran  Ra’jat. Diwartakan  bahwa  wabah penyakit  melanda  sebagian  Jawa  dan  Sumatera.  Pada  7  Agustus  hingga  3  September 1932, korban pes di Hindia Belanda sebanyak 293 orang ( Fikiran Ra’jat , 11 November 1932,  12).  Selain  itu,  di  Toba  pada  tahun  yang  sama  diserang  penyakit  yang  tidak diketahui namanya, tetapi mirip dengan kolera ( Fikiran Ra’jat, 23 September 1932: 12). Kriminalitas pada masa depresi ekonomi bertambah ( Daulat Ra’jat , 20 Juli 1932, 3). Meningkatnya kriminalitas dalam bentuk pencurian dan pembegalan didorong oleh kesulitan akibat kemiskinan dan kelaparan. Daulat Ra’jat (20 Juli 1932: 3) mewartakan bahwa  sebagian  bumiputra  yang  kelaparan  melakukan  kejahatan,  sebagian  masuk hutan untuk mencari makanan, dan sebagian lagi diam menerima keadaan. Pada tahun 1930-1932, kriminalitas di sejumlah daerah di pantai utara Jawa meningkat.  Kabupaten Pati, Rembang, Jepara, Kudus, dan Blora menunjukkan peningkatan kriminalitas secara umum, baik kejahatan kategori biasa maupun berat. Pada tahun 1930 total kejahatan di lima  kabupaten  tersebut  sebanyak  4123  kasus,  kemudian  meningkat  menjadi  5003 kasus pada 1931, dan 5488 kasus pada 1932 (Warto, 2010: 121).

## KRISIS KEPERCAYAAN DAN SIKAP RAKYAT
Pemerintah  kolonial  selama  masa  depresi  ekonomi  berusaha  menjalankan beberapa kebijakan guna mengatasi permasalahan kompleks yang sedang menghantam Hindia  Belanda.  Kaitannya  dalam  mengatasi  masalah  sosial  yang  berkutat  pada kemiskinan dan kelaparan penduduk, pemerintah kolonial mengandalkan Komite Pusat Bantuan Pengangguran. Komite Pusat mendirikan komite-komite lokal yang tersebar di beberapa  daerah.  Menurut  Ingleson  (2013:  184),  semua  komite  tersebut memperhatikan  pengangguran  Eropa,  tetapi  sejalan  dengan  depresi  ekonomi  yang semakin parah, akhirnya mereka membantu ‘pekerja utama’ Indonesia dan Tionghoa. Di sini  terlihat  bagaimana  sikap  pemerintah  kolonial  yang  tidak  dapat  mengatasi permasalahan  sosial  secara  menyeluruh  dan  mendasarkan  kebijakannya  berdasar struktur sosial.
Buruknya  penanganan  pemerintah  kolonial  mendorong  lahirnya  komite-komite bantuan  pengangguran  yang  digerakan  oleh  kelompok  di  luar  pemerintahan.  Pada tahun  1932,  berdiri  Badan  Penolong  Pengangguran  di  Surakarta,  yang  pendanaannya didukung  oleh  Kepanduan  Bangsa  Indonesia  (KBI)  (Miftahuddin,  2002:  62).  Badan Penolong Pengangguran tersebut banyak mendapat simpati kaum pergerakan nasional. Sementara  itu,  komunitas  Tionghoa  di  Cirebon  melaui  organisasi  berusaha  mengatasi dampak  sosial  depresi  ekonomi,  yang  salah  satunya  yaitu  Tiong  Hoa  Keng  Kie  Hwee (THKKH). THKKH merupakan organisasi buruh yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak  kaum  buruh  Tionghoa,  yang  khususnya  berkaitan  dengan  gaji,  tunjangan pensiun,  kematian,  dan  kesejahteraan  keluarga  (Wahid,  2009:  145).  Melalui  aksi-aksi
tersebut  menggambarkan  solidaritas  komunitas  non-Eropa  dan  menunjukkan ketidakmampuan pemerintah kolonial menjamin kehidupan kelas sosial menengah dan bawah selama masa depresi ekonomi.
Ketidakmampuan  pemerintah  kolonial  menimbulkan  krisis  kepercayaan  rakyat terhadap  penguasa  tanah  jajahan.  Ingleson  (Ingleson,  2015:  227)  menerangkan bagaimana suasana buruk di Hindia Belanda akibat krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah  kolonial  dalam  surat-menyurat  antara  Thamrin  dengan  Stokvis.  Kaum buruh  yang  terus  mengalami  himpitan  ekonomi  berusaha  menuntut  kesejahteraan kepada pemerintah kolonial. Dalam hal ini, buruh diartikan sebagai orang yang bekerja pada  perusahaan  baik  swasta  maupun  pemerintah  untuk  memperoleh  gaji  atau  upah (Yuliati, 2012: 1). Oleh karenanya, tidak terbatas pada buruh swasta, tetapi juga buruh yang bekerja di sektor pemerintahan. Melalui pertemuan-pertemuan terbuka, beberapa serikat  buruh  melakukan  protes  atas  kebijakan  pemerintah  kolonial.  Suara  yang  tidak didengarkan  tentu  akan  membuat  kaum  buruh  melakukan  hal-hal  yang  lebih mencemaskan  pemerintah  kolonial.  Hal  tersebut  yang  diwaspadai  oleh  pemerintah kolonial  karena  mereka  dekat  dengan  kelompok  pergerakan  khususnya  di  perkotaan yang menjadi sentrum pergerakan nasional.
Kedekatan  serikat  buruh  dengan  organisasi  pergerakan  nasional  tidak terhindarkan lagi, karena didorong oleh tujuan yang sama. Partai Indonesia (Partindo) dan  Pendidikan  Nasional  Indonesia  (PNI  Baru)  merupakan  dua  organisasi  pergerakan berasas  nonkooperatif  yang  keras  menentang  pemerintah  kolonial  dan  dekat  dengan serikat-serikat  buruh.  Terdapat  pula  kader  PNI  Baru  yang  menjadi  aktivis  buruh (Ingleson,  2015:  462).  Tekanan  ekonomi  pada  masa  depresi  yang  berdampak  pada kehidupan sosial tentu meningkatkan intensitas pergerakan mereka, di mana menurut Sartono Kartodirdjo ( 1967: 46) timbulnya krisis-krisis ekonomi mempercepat gerakan nasional untuk ke arah yang lebih  radikal dan revolusioner. Protes-protes dilancarkan oleh serikat buruh dan organisasi pergerakan. Salah satu yang menyita perhatian yaitu protes  “aksi  satu  hari”.  Aksi  tersebut  digelar  oleh  serikat  buruh  dan  organisasi- organisasi  politik  diperkotaan  Jawa  pada  13  Agustus  1933  (Ingleson,  2015:  361). Digelar  rapat  umum  di  beberapa  kota  sebagai  bentuk  protes  terhadap  pemerintah kolonial. Namun, tidak sedikit pula yang dibubarkan oleh polisi, terlebih keikutsertaan anggota-anggota Partindo dan PNI Baru dalam rapat umum tersebut.
Bentuk protes yang lebih keras dilakukan oleh para kelasi bumiputra di kapal De Zeven  Provincien pada  tahun  1933.  Pengurangan  gaji  pada  masa  depresi  dan  cara pengurangan itu diumumkan menjadi salah satu faktor pendorong gerakan protes yang diejawantahkan  melalui  pemberontakkan  di  kapal  (Blom,  2015:  33).  Pada  Februari 1933,  pemberontakkan  tersebut  terjadi  dan  pada  akhirnya  berhasil  dipadamkan.  Para kelasi  yang  terlibat  dalam  pemberontakan  mendapat  hukuman.  Bagaimanapun  juga, apa  yang  terjadi  di De  Zeven  Provincien merupakan  tindakan  yang  merepresentasikan ketidaksukaan  buruh  pada  kebijakan  pemerintah  kolonial  pada  masa  depresi  dengan pemotongan gaji. Aksi tersebut juga menunjukkan melunturnya relasi antara bumiputra dengan pihak kolonial yang tidak dapat menjamin kehidupan kelasi.
Di  tahun  yang  sama,  organisasi  pergerakan  yang  memprotes  kebijakan pemerintah kolonial mendapat sikap represif melalui pemberhentian paksa rapat-rapat yang  digelar  dan  penangkapan  terhadap  pimpinan  Partindo  dan  PNI  Baru.  Sukarno ditangkap  terlebih  dahulu,  kemudian  menyusul  Mohammad  Hatta  dan  pimpinan  PNI Baru lainnya. Penangkapan tersebut tidak terlepas dari vergader verbod yang digulirkan di bawah kekuasaan Gubernur Jendral de Jonge. PNI Baru memang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial terlebih kursus dan tulisan-tulisan mereka yang menjangkau kalangan  bumiputra.  Perjuangan  proletariat  (petani,  pekerja  dan  pedagang)  melawan kapitalisme  secara  sistematis  diberitakan  oleh  PNI  Baru  ( Geheim  Vervolgrapport  Over De Pendidikan Nasional Indonesia, 28 April 1933 : 3). Pada tahun 1936, Partindo bubar, sedangkan  PNI  Baru  pergerakannya  mulai  tidak  terlihat,  meskipun  secara  resmi  tidak pernah membubarkan diri.
Gerakan  buruh  semakin  terdesak  karena  sikap  pemerintah  kolonial  yang memperketat  digelarnya  rapat-rapat  umum,  di  samping  sulitnya  pendapatan  buruh untuk  mendukung  keuangan  serikat.  Pemangkasan  anggaran  menjadi  pilihan  untuk mempertahankan  gerakan  serikat  buruh  selama  masa  depresi  ekonomi.  Seperti  yang dibahas  dalam  pelaksanaan  kongres  Persatuan  Vakbond  Pegawei  Negeri  (PVPN)  pada Desember 1933 hingga Januari 1934 (Ingleson, 2015: 382). Kemerosotan anggota juga terjadi  pada  serikat  buruh.  Tentu  hal  ini  juga  memengaruhi  aktivisme  mereka  dalam menyuarakan  hak  buruh  terhadap  pemerintah  kolonial.  Penurunan  tersebut  terus terjadi  hingga  pergerakan  nasional  didominasi  oleh  organisasi-organisasi  kooperatif memasuki tahun 1936.

## KESIMPULAN
Depresi  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  dan  diperparah  oleh faktor internal tidak hanya berdampak pada perekonomian Hindia Belanda, tetapi juga berdampak  pada  kehidupan  sosial  dan  politik.  Buruknya  penanganan  pemerintah kolonial  dalam  mengatasi  dampak  depresi  ekonomi  yang  ditunjukkan  dengan  sikap diskriminatif,  pemecatan  dan  pemotongan  gaji,  serta  abai  terhadap  masukan  rakyat memicu  menurunnya  kepercayaan  rakyat  terhadap  pemerintah.  Krisis  kepercayaan yang tumbuh di kalangan bumiputra ditunjukkan melalui aksi protes oleh serikat buruh dan  organisasi  pergerakan  berasas  nonkooperasi  guna  menentang  kebijakan pemerintah kolonial. Meski aksi protes melalui serikat kerja dan pergerakan organisasi nonkooperasi  tidak  dilakukan  oleh  keseluruhan  bumiputra  karena  mayoritas pergerakan  dilakukan  di  kota-kota  besar,  akan  tetapi  hal  tersebut  merepresentasikan sikap  bumiputra  secara  umum  terkait  kekecewaan  mereka  terhadap  pemerintah kolonial.  Hal  ini  semakin  mempertegas  perbedaan  kelas  dalam  struktur  sosial  Hindia Belanda,  yakni  pertentangan  antara  bumiputra  dan  bangsa  Barat  sebagai  pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, yang terjadi pada periode awal 1930an telah menunjukkan bahwa  depresi  ekonomi  bukan  sekadar  peristiwa  ekonomi,  tetapi  juga  menyangkut kehidupan  sosial  khususnya  relasi  antarstruktur,  yakni  pemerintah  kolonial  dan
bumiputra.  Depresi  telah  menimbulkan  ekses-ekses  sosial  berupa  pengangguran  dan kemiskinan,  dan  memicu  adanya  aksi  protes  bumiputra  karena  turunnya  kepercayaan terhadap pemerintah kolonial yang cenderung diskriminatif dalam penanganan dampak depresi ekonomi, sehingga terlihat polarisasi antara bumiputra yang ditempatkan pada struktur sosial bawah dan bangsa Barat yang menempati struktur sosial atas.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku dan Jurnal
Blom  1943-, J. C. H. (2015). De Zeven Provincien : ketika kelasi Indonesia berontak (1933) / J.C.H.  Blom,  E.  Touwen-Bouwsma ;  pengantar,  Taufik  Abdullah (E.  Touwen- Bouwsma, Ed.). Menteng, Jakarta: LIPI Press.
Gottschalk,  L.,  &  Notosusanto,  N.  (1975). Mengerti  Sejarah:  Pengantar  Metode  Sejarah . Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Hudiyanto,  R.  (2009).  Yang  Tersisa  di  Tengah  Kemajuan:  Kaum  Miskin  di  Kota  Malang 1916-1950. In S. Margana & M. Nursam (Eds.), Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial (pp. 133–142). Yogyakarta: Ombak.
Ingleson,  J.  (2013). Perkotaan,  masalah  sosial  dan  perburuhan  di  Jawa  masa  kolonial . Komunitas Bambu.
Ingleson, J. (2015). Buruh, serikat dan politik: Indonesia pada 1920an-1930an . Marjin Kiri.
Kartodirdjo, S. (1967). Politik Kolonial Belanda Antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Lembaran Sejarah , IV (8), 30–50.
Kuntowijoyo, M. S. (2003). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya .
Leirissa,  R.  Z.  (1996). Sejarah  Perekonomian  Indonesia .  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan RI.
Lindblad,  T.  (2016).  Krisis  Ekonomi  dalam  Sejarah  Indonesia  Abad  ke-20:  Tinjauan Ekonomi  Makro.  In  B.  White  &  P.  Boomgaard  (Eds.), Dari  Krisis  ke  Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad 20 (pp. 20–45). Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
Lucas, A. (1989). Peristiwa TIga Daerah (1st ed.). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Miftahuddin.  (2002).  Surakarta  pada  Masa  Depresi  Ekonomi  1930an. Lembaran  Sejarah , IV (2), 51–68.
Neytzell de Wilde, A., Moll, J. T., & Gooszen, A. J. (1936). The Netherlands Indies durinq the Depression, a Brief Economic Survey. Amsterdam, Meulenhoff .
Notosusanto,  N.,  &  Poesponegoro,  M.  D.  (2008).  Sejarah  Nasional  Indonesia  V:  Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda. Jakarta: Balai Pustaka .
Osseweijer,  M.  (2016).  Krisis  Perikanan  di  Kepulauan  Riau.  In  B.  White  &  P.  Boomgaard (Eds.), Dari  Krisis  ke  Krisis:  Masyarakat  Indonesia  Menghadapi  Resesi  Ekonomi Selama Abad 20 (pp. 109–133). Yogyakarta: Gadjah mada University Press. Pelzer,  K.  J.  (1978). Planter  and  peasant:  Colonial  policy  and  the  agrarian  struggle  in  East Sumatra 1863-1947 . Brill.
Reed, L. W. (2010). Mitos Meleset Malaise . Jakarta: Freedom Institute.
Schaik,  van A. (1996). Pahit-pahit Manis: Seabad Industri Gula di Comal. In F. Husken & D. Suryo  (Eds.), Di  Bawah  Asap  Pabrik  Gula:  Masyarakat  Desa  di  Pesisir  Jawa Sepanjang Abad Ke-20 . Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
Statistics, C. B. of. (1947). Statistical Pocketbook of Indonesia 1941 . Department of Economic Affairs Batavia.
Stroomberg, J. (2018). Hindia Belanda 1930 . IRCiSoD.
Sudarno,  S.  (2019). Politik  Kolonisasi  Pemerintah  Hindia  Belanda  di  Indonesia  1905-1942 . Yogyakarta: Dialog Pustaka.
Sulistyo, B. (1995). Pemogokan buruh: sebuah kajian sejarah . Tiara Wacana Yogya.
Wahid, A. (2009). Bertahan di tengah krisis: komunitas Tionghoa dan ekonomi kota Cirebon pada masa depresi ekonomi, 1930-1940 . Ombak.
Warto,  W.  (2010). Memorie  van  Overgave  (M.v.O):  Potret  Hindia  Belanda  dalam  Ingatan Residen Rembang 1905-1936 . Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
Wibowo, A. (2012). Gaya Hidup Masyarakat Eropa di Batavia Pada Masa Depresi Ekonomi (1930-1939). Depok: FIB-UI .
Yuliati, D. (2012). Nasionalisme Buruh Dalam Sejarah Indonesia. HUMANIKA , 16 (9).
Zuhdi,  S.  (2002). Cilacap  (1830-1942):  bangkit  dan  runtuhnya  suatu  pelabuhan  di  Jawa . Kepustakaan Populer Gramedia.

## Arsip dan Dokumen
ANRI,  Geheim  Vervolgrapport  Over  De  Pendidikan  Nasional  Indonesia,  dalam  Congress Pendidikan Nasional Indonesia D/65.
Daulat Ra’jat, 10 Januari 1934.
Daulat Ra’jat , 20 Juli 1932.
Fikiran Ra’jat , 11 November 1932.
Fikiran Ra’jat, 23 September 1932.
Indisch Verslag 1932. Indisch Verslag 1935. Indisch Verslag 1936 Prisma 8 Agustus 1983.