## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4357
PENDEKATAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY DALAM PENGEMBANGAN COMMUNITY  PARENTING DI  DESA  MIGRAN  PRODUKTIF  JEPARA, LAMPUNG TIMUR
Yuyun Fitriani 1
STISIPOL Dharma Wacana Metro, Lampung 1
Penulis Korespondensi: yuyunfitriani01.yf@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 11-04-2022 Accepted: 26-06-2022 Published: 08-07-2022 Program  Desmigratif  merupakan  upaya  terobosan  Kementerian Ketenagakerjaan  untuk  member  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran Indonesia  (PMI) di desa yang menjadi kantong-kantong PMI. Program Desmigratif  memiliki  empat  pilar.  Pertama,  pendirian  pusat  informasi ketenagakerjaan  dan  layanan  migrasi.  Kedua,  menumbuhkembangkan usaha  produktif  yang  melibatkan  keluarga  PMI.  Ketiga  adalah membentuk  komunitas  pengasuhan  dan  tumbuh  kembang  anak ( Community  Parenting ).  Keempat  adalah  pembentukan  dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan soft  system  methodology (SSM).  SSM  adalah  sebuah metodologi  yang  cocok  untuk  membantu  suatu  organisasi  dalam menjelaskan tujuan mereka dan kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan upaya  pengembangan community  Parenting Di  Desa  Migran  Produktif
Jepara  mengalami  kegagalan.  Kegagalan  tersebut  disebabkan  oleh rendanya  komunikasi stakeholders, sumber  daya  yang  tidak termanfaatkan  dengan  baik,  dan  rendahnya  partisipasi  masyarakat.
Beberapa  penyebab  kegaggalan  tersebut  dipecahkan  melalui pembangunan  model  konseptual  yang  merupakan  skenario  langkah untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Langkah  awal  kegiatan  SSM dilakukan dengan resosialisasi Desmigratif dan restrukturisasi tim serta menggali  data  keluarga  PMI  untuk  identifikasi  strategi  agar  tepat sasaran. Selanjutnya membangun keterpaduan dan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi serta adanya kepatuhan seluruh stakeholder .
Kata Kunci :
Soft System Methodology;
Komunitas Pengasuhan dan Tumbuh Kembang
Anak; Desmigratif

## Abstract
The  Desmigratif  Program  is  a  breakthrough  effort  by  the  Ministry  of Manpower to provide protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) in villages  that  are  PMI  pockets.  The  Desmigratif  Program  has  four  pillars.
First, the establishment of employment information centers and migration services. Second, develop productive businesses that involve PMI families. The  third  is  to  form  a  parenting  community  and  child  development (Community  Parenting).  Fourth  is  the  formation  and  development  of cooperatives/financial  institutions.  This  study  uses  a  soft  system methodology  (SSM).  SSM  is  a  suitable  methodology  to  assist  an organization in clarifying their goals and then designing a system of human activities to achieve those goals. The results showed that efforts to develop community parenting in the Productive Migrant Village of Jepara failed. The failure was caused by low stakeholder communication, resources that were not utilized properly, and low community participation. Some of the causes
Keyword :
Soft System Methodology;
Community Parenting; Desmigrative of these failures are solved through the construction of a conceptual model which is a step-by-step scenario to solve the problem. The initial step of SSM activities was carried out by resocializing the Desmigratif and restructuring the team as well as digging up PMI family data to identify strategies so that they  were  right  on  target.  Furthermore,  to  build  integration  and  formal access  to  external  parties  to  participate  as  well  as  the  compliance  of  all stakeholders.

## PENDAHULUAN
Sejak tahun 2017 Desa Jepara di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ditetapkan menjadi  salah  satu  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  dari  220  desa  di  seluruh  Indonesia (Lendra & Fitriani, 2021). Penetapan ini berdasarkan pada banyaknya jumlah masyarakat dalam satu  desa  yang  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI).  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuat klasifikasi jumlah   penempatan PMI. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-5 nasional sebagai penyumbang jumlah PMI terbanyak hingga periode Desember 2019. Data tersebut akan dipaparkan dalam tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Penempatan PMI berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2019 (Desember)
NO. KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019 DESEMBER DESEMBER DESEMBER 1. Indramayu 1.424 1.745 1.806 2. LombokTimur 1.324 653 1.259 3. Cirebon (Kab) 813 954 957 4. Cilacap 738 837 859 5. LombokTengah 818 504 845 6. Ponorogo 616 732 731 7. LampungTimur 433 495 675 8. Blitar 605 668 619 9. Kendal 549 600 618 10. Subang 594 487 538
Sumber:www.bnp2tki.go.id(2019 )
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Timur menjadi penyumbang PMI terbesar ke-7 di Indonesia periode Desember 2019. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan  ke-7  setelah  Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten  Lombok  Timur,  Kabupaten  Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Ponorogo. Dari tabel diatas dapat diketahui  bahwa  jumlah  penempatan  PMI  Kabupaten  Lampung  Timur  setiap  tahunnya mengalami peningkatan. Periode Desember 2017 penempatan PMI Lampung Timur di luar negeri sebanyak  433  orang,  kemudian  periode  Desember  2018  naik  menjadi  495  orang  dan  pada periode Desember tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sejumlah 675 orang.
Program Desmigratif merupakan upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan  bagi  PMI  di  desa  yang  menjadi  kantong-kantong  PMI.  Pada  pasal  3  ayat  2  yang dimaksud  komunitas  PMI  meliputi:  a)  CalonPMI;  b)  pekerja  migran  indonesia;  c)  Purna  PMI. Kemudian  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  komunitas  PMI  di  Desmigratif  maka  Direktur Jenderal  menunjuk  petugas  Desmigratif  (pendamping)  sebagai  fasilitator.  Berikut  gambaran umum mengenai program Desmigratif:

## Gambar 1. Kerangaka Kerja Program Desmigratif
Sumber:Kemnaker.go.id (2019 )
Program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi. Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga PMI. Ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak ( Community Parenting ).  Keempat  adalah  pembentukan  dan  pengembangan  koperasi/lembaga  keuangan. Upaya pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak ( Community Parenting ) di Desa Jepara mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah karena minimnya sumber daya  manusia,  dana  dan  fasilitas  serta  tidak  ada  kolaborasi  antar stakeholder .  Upaya pembentukan Community  parenting di  Desa  Jepara berhenti  pada  tahap  sosialisasi.  Hal  ini disebabkan oleh rendahnya minat keluarga migran untuk membentuk komunitas pengasuhan dan  tumbuh  kembang  anak.  Keluarga  migran  lebih  memilih  mengasuh  anak-anak  yang ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri dengan pola asuh yang dimiliki oleh masing- masing keluarga. Selain itu, kegagalan pembentukan Community parenting di Desa Jepara juga disebabkan oleh stakeholders yang tidak memahami perannya dengan baik. Fakta di lapangan tersebut  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Sirait  (2021)  yang mengungkapkan  bahwa sumber  daya  keuangan/pendanaan  dan  sumber  daya  sarana  dan prasarana  yang  belum  maksimal  dapat  menjadi  penyebab  kegagalan  implementasi  suatu kebijakan. Selain itu, sikap para pelaksana kebijakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan (Sirait & Noer, 2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda  (2020)  masalah  kapasitas  juga  menjadi  faktor  penentu  dari  berhasil  atau  tidaknya implementasi  kebijakan.  Keberhasilan  suatu  implementasi  adalah  bagian  dari  kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan (Amanda, 2020). Sementara itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Handika & Yusran (2020) keberhasilan implementasi suatu program sangat ditentukan oleh dukungan/partisipasi masyarakat (Handika & Yusran, 2020). Berdasarkan uraian permasalahan kegagalan pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak ( Community Parenting ) di Desa Jepara penting untuk mengkaji secara sistemik bagaimana  model  pengorganisasian  dalam  mengimplementasikan  pilar  c ommunity  parenting pada  Desa  Migran  Produktif  di  Desa  Jepara  Kabupaten  Lampung  Timur  dengan soft  system methodology (SSM).

## METODE
Teknis  analisis  data  menggunakan soft  system  methodology (SSM). System  thinking adalah merupakan  cara  berpikir  baru  yang  memandang  permasalahan  secara  utuh  (tidak  terpisah- pisah).  Berpikir  sistem  merupakan  suatu  bidang  transdisiplin  yang  muncul  sebagai  respon terhadap keterbatasan dari pendekatan teknikal dalam proses reduksi untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu yang dalam hal ini dicoba untuk diterapkan melalui SSM sebagai suatu metode  dalam  kegiatan  penilaian  kelayakan  teknis  fungsi  bidang  struktur  sebuah  bangunan gedung (Janizar & Anisarida, 2019). SSM cocok digunakan untuk menganalisis situasi masalah
yang  tidak  terstruktur  dan  belum  dapat  didefinisikan  dengan  baik  (Cavana  &  Maani,  2000). Berikut pola pikir SSM:
Gambar 2. Pola Pikir SSM
Sumber: Checkland, Peter B. and Scholes, J., 1990
Tahapan SSM :
1. Mengenali situasi Permasalahan.
Pada  proses  realitas  tahapan  pertama  dimulai  dengan  studi  pengenalan  masalah  yang merupakan tahapan untuk mengindentifikasi dan mendeskripsikan secara singkat situasi yang ada dalam organisasi. Situasi yang ada pada organisasi tersebut ditunjukkan dengan ekspresi masalah. Ekpresi masalah meliputi pengumpulan data dan informasi.
2. Mengungkapkan Situasi Permasalahan . Tahap  ini  menghasilkan rich  picture .    Penggambaran  situasi  permasalahan  kedalam diagram rich picture ( problem situation expressed ), yaitu menggambar sketsa situasi real permasalahan kedalam sebuah diagram rich picture yang besar ( helicopter view ).
3. Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan. Tahap ini dikenal dengan naming, and selecting relevant systems dan bisa diformulasikan dengan  CATWOE  ( costumer,  actor,  transformation  process,  worldview,  owners dan environmental constraint).
4. Membangun Model Konseptual. Mengembangkan  model  konseptual  berarti  membangun  model  konseptual  berdasarkan tahap  ketiga.  Model  konseptual  adalah  representasi  grafis  dari  perspektif  pada root definition.
5. Perbandingan antara model konseptual dengan situasi permasalahan .
6. Perubahan  model  yang  diinginkan.  Pendefinisian  perubahan  yang  diinginkan  dan  yang akan dilakukan (desirable and feasible changes) setelah melalui proses debat.
7. Tindakan Perbaikan (Tahap ini tidak dilakukan karena keterbatasan waktu).
2. Problem situation expressed System about thinking real world Real Word 5. Comparison of models and real world 3. Root define-tions of relevant purposeful activity system
4. Conceptual models of the systems, named in the root definitions 1. Problem situa-tion considered problematic 6. Changes: systemically desirable cul-turally feasible 7. Action to improve the problem situation

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Mengenali Situasi Permasalahan
a. Komunikasi Antar Stakeholders Tidak Optimal
(Roeslie & Bachtiar, 2018) Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik.  Komunikasi  (atau  pentransmisisan informasi)  diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan  para  implementor  akan semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan dalam masyarakat (Roeslie & Bachtiar, 2018). Dalam pelaksanaan pilar ketiga aktor yang  terlibat  adalah  pendamping  program  Desmigratif,  Koordinator  program  dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, bidan desa, ketua  PKK,  dan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur.  Permasalahan komunikasi  antar stakeholders pelaksana  pilar community  parenting berakar  pada ketidaktahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur mengenai keberadaan program  Desmigratif  yang  salah  satu  fokusnya  adalah  pembentukan community parenting dan  membutuhkan  keterlibatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur.  Kolaborasi  pada  hakikatnya  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  antar organisasi  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  tidak  mungkin  dilakukan  secara individu (Manurung & Dadang Mashur, 2021).
Tugas  sektor  kesehatan  pada  Program  Desmigratif  adalah  mendorong  dan memperkuat kabupaten/kota, kecamatan dan Puskesmas sehingga upaya kesehatan terkait layanan migrasi dan community parenting di desa migran produktif berjalan dengan  baik.  Penguatan  sektor  kesehatan  bagi  Purna  PMI  dan  keluarganya  di Desmigratif  jepara  dilaksanakan  dengan  pengikutsertaan  Purna  PMI  dan keluarganya  kedalam  unit-unit  kesehatan  yang  telah  dibentuk  sebelumnya.  Unit kesehatan  yang  telah  terbentuk  di  Desa  Jepara  berupa  posyandu  anak-anak, posyandu  lansia  dan  posbindu.  Pelaksanaan  unit  kegiatan  ini  sebagai  upaya peningkatan layanan kesehatan di Desmigratif Jepara dilaksanakan tanpa koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi karena petugas dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur  tidak  ada  yang  melakukan sosialisasi  terkait  pelaksanaan  layanan  kesehatan  di  Desmigratif.  Justru  tim  dari Kementerian Kesehatan yang langsung turun melakukan sosialisasi ke Desmigratif Jepara. Sehingga penggabungan unit layanan posyandu anak-anak, posyandu lansia serta  posbindu  untuk  PMI  purna  dan  keluarganya  dengan  masyarakat  umum dilakukan  atas  izin  dari  perwakilan  Kementerian  Kesehatan  yang  melakukan sosialisasi ke Desa Jepara. Keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dalam  pelaksanaan  pilar community  parenting sangat  terbatas  karena  komunikasi antar aktor tidak berjalan dengan baik. Dinas koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan sebagai  koordinator  pelaksanaan  program  Desmigratif  di  Kabupaten  Lampung Timur  tidak  memberikan  informasi  kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur  mengenai  keterlibatannya  dalam  pelaksanaan  layanan  kesehatan  di Desmigratif.  Lemahnya  koordinasi  antar stakeholder menyebabkan  kondisi  tidak jelas sehingga mempengaruhi keberhasilan kebijakan (Agustino, 2020).
b. Sumber Daya Tidak Termanfaatkan dengan Baik
Dalam  implementasi  kebijakan  penting  untuk  memastikan  sebuah  kebijakan didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai  atau  tidak.  Kebijakan  yang  tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam tahap implementasi (Roeslie & Bachtiar, 2018). Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber  daya  anggaran,  sarana  dan  prasana  maupun  kompetensi  implementor.
Pemanfaatan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan  pilar community  parenting sangat terbatas. Tidak baiknya komunikasi dan koordinasi antar aktormenjadi faktor utama terhambatnya  pemanfaatan  sumber  daya.  Banyaknya  aktor  yang  terlibat  dalam pelaksanaan pilar community parenting seharusnya mampu menjadi kekuatan agar pilar  ini  terlaksana  dengan  baik  karena  beban  kerja  dapat  dibagi  secara  merata. Pendamping  tidak  bekerja  sendirian,  ada  bidan  desa  dan stakeholders lain  yang membantu. Namun dalam pelaksanaannya pembagian tugas tersebut tidak terjadi. Perintah  implementasi  dalam  kebijakan  bisa  jadi  diteruskan  dengan  jelas  dan konsisten  kepada  pelaksana,  tetapi  jika  pelaksana  kekurangan  sumberdaya  yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  maka  implementasi  cenderung  tidak akan  efektif.  Sumberdaya  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  keberhasilan implementasi kebijakan (Ramadani, 2019).
Salah  satu  unit  kegiatan community  parenting adalah  penyediaan  fasilitas  rumah baca untuk anak-anak di Desa Jepara. Namun rumah baca Desmigratif Desa Jepara hingga  saat  ini  belum  berjalan.  Alasannya  adalah  tidak  tersedianya  buku  bacaan untuk anak-anak di rumah baca tersebut. Selain itu lokasi rumah baca yang menjadi satu dengan rumah Desmigratif yang berada tepat di depan jalan lintas Way Jepara membuat  orang  tua  anak  enggan  mengizinkan  anak-anaknya  untuk  mengunjungi rumah baca tersebut dengan alasan takut anak-anak justru bermain ke tepian jalan raya.  Tidak  tersedianya  buku  bacaan  sebagai  penunjang  fasilitas  rumah  baca disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang dapat digunakan untuk membeli buku bacaan. Anggaran pelaksanaan pilar community parenting bersumber dari APBN dan jika  memungkinkan  juga  dapat  dianggarkan  dari  dana  desa.  Dalam  implementasi kebijakan,  anggaran  berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau  investasi  suatu kebijakan  untuk  menjamin  terlaksananya  kebijakan,  sebab  tanpa  dukungan anggaran  yang  memadai  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif  (Dewi  &  Agustina, 2018).

## c. Sikap Pelaksana Kebijakan
Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan.  Tetapi  juga  harus  memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposisi  adalah  kepribadian  atau  pandangan  pelaksanaan  dalam  implementasi kebijakan  publik.  Disposisi  atau  sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan  berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan (Edyanto et al., 2021). Sikap  pelaksana  kebijakan  dalam  implementasi  pilar community  parenting belum mencerminkan  sikap  kooperatif  karena  koordinasi  tidak  berjalan  dengan  baik.
Masing-masing  pihak  memiliki  pandangan  yang  berbeda  sehingga  membuat  bias. Minimnya  keterlibatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur  adalah cerminan  rendahnya  disposisi  pemerintah.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Timur  tidak  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  bagaimana  seharusnya pihaknya  melibatkan  diri  dalam  pelaksanaan  pilar community  parenting. Hal  ini diperparah  dengan  banyaknya  staf  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Timur yang  bahkan  tidak  mengetahui  keberadaan  program  Desmigratif  di  Desa  Jepara. Keterlibatan  Dinas  Kesehatan  di  setiap  kota/kabupaten  diatur  oleh  pemerintah melalui  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  dengan  mengeluarkan  buku panduan  pelaksanaan  kesehatan  di  desa  migran.  Didalamnya  diatur  bagaimana seharusnya  dinas  kesehatan  kota  dan  kabupaten  berperan  aktif  dalam mengembangkan  pilar community  parenting. Sikap  para  pelaksana  yang  bersifat ramah,  sopan  santun,  simpati,  dan  daya  tanggap  sangat  memberikan  pengaruh terhadap implementasi kebijakan (Khasanah et al., 2018).
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokasi  mencangkup  aspek-aspek  seperti  struktur  birokrasi,  pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Ahmad Fahmi Arief,  2021).  Struktur  birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi  dengan  baik  (Roeslie  &  Bachtiar,  2018).  Struktur  birokrasi  dapat membantu  untuk  tugas-tugas  dirinci  dan  ditempatkan  dalam  urutan  yang  benar. Sehingga  jelas  peran  masing-masing  pihak.  Dalam  pelaksanaan  pilar community parenting struktur  birokrasi  tidak  tercatat  secara  formal.  Hanya  saja  dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur  berperan  sebagai  penanggungjawab  ditingkat  kabupaten.  Sementara  itu kepala desa berperan sebagai pengawas di tingkat desa dan pendamping berperan sebagai  pelaksana  lapangan.  Pada  dasarnya  keberadaan  struktur  birokrasi  dalam pelaksanaan  sebuah  program  atau  kebijakan  sangat  penting  untuk  memperjelas garis-garis  batasan  tugas  pokok  dan  wewenang  masng-masing  aktor.  Struktur birokrasi  seharusnya  dibuat  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Adanya  struktur birokrasi yang jelas dapat menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program Desmigratf di Indonesia.

## e. Dukungan atau Partisipasi Publik Rendah
Satu penyebab tambahan mengapa pilar community parenting tidak berjalan dengan baik  di  Desa  Jepara.  Hal  tersebut  adalah  rendahnya  partisipasi  masyarakat. Partisipasi  masyarakat  menurut  (Makhmudi  &  Muktiali,  2018)  dan  (Nurbaiti  & Bambang, 2017) merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dan mengikutsertakan diri di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya. Partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu program yang bersifat pemberdayaan karena keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat  dalam  menjalankan  program  tersebut.Partisipasi  masyarakat  ( public participation )  pada  tatanan  yang  demokratis  menghendaki  adanya  keterlibatan publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  ( decision-making  process )  yang semakin  penting  di  era  otonomi  daerah  (Riyandi,  2018).  Masyarakat  Desa  Jepara kurang  menyadari  pentingnya  pola  asuh  yang  benar  untuk  anak-anak  yang ditinggalkan oleh ibu atau ayahnya bekerja di luar negeri. Dalam artian anak-anak kekurangan/kehilangan  figur  salah  seorang  dari  kedua  orang  tuanya.  Bahkan menurut pendamping program ada yang kedua orang tuanya bekerja di luar negeri dan anaknya ditinggalkan di kampung bersama nenek atau saudaranya. Tidak sedikit dari  anak-anak  PMI  akhirnya  berpendidikan  rendah  karena  malas  sekolah  dan memiliki  pola  fikir  ingin  seperti  orang  tuanya  bekerja  diluar  negeri  dari  pada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.Hal ini seharusnya menjadi tolok ukur yang serius agak dapat membangkitkan kemauan keluarga PMI yang mengasuh anak-anak dirumah untuk belajar tentang pola asuh anak. Bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana membuat anak-anak tidak kekurangan kasih sayang, dan bagaimana memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar. Karena pilihan anak-anak untuk menjadi PMI di kemudian hari bukanlah pekerjaan yang mudah. Menjadi PMI penuh dengan resiko berat. Seperti harus berjarak dengan keluarga dan belum lagi ketika nanti mendapatkan majikan yang tidak baik di negara orang sedangkan sudah terikat kontrak sehingga sulit untuk pulang.

## 2. Mengungkapkan Situasi Permasalahan
Dasar hukum pelaksanaan Program Desmigratif berlandaskan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Desa Migran Produktif. Kemudian  pada  tahun  2019  diperbarui  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaanan Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Pekerja Migran di Desa Migran Produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga  kerja  dan  anggota  keluarganya,  mewujudkan  perluasan  kesempatan  kerja,  dan sebagai  upaya  menurunkan  jumlah  pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural,  perlu dilakukan  pemberdayaan  kepada  komunitas  pekerja  migran  Indonesia  di  desa  migran produktif. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara: (a) membentuk pusat layanan migrasi; (b) menumbuhkembangkan usaha produktif;  (c)  memfasilitasi  pembentukan  komunitas  pembangunan  keluarga;  dan  (d) memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Secara lebih jelas rich picture pelaksanaan program Desmigratif digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3. Diagram Rich picture Program Desmigratif Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022
Pembentukan komunitas pengasuhan anak ( community
parenting ) masih berhenti pada tahap sosialisasi (3)
aktor yang terlibat dinas ketenagakerjaan, dinas kesehatan, pendamping Desmigratif, masyarakat (4) Jumlah pendamping program terbatas (2)
Pelaksanaan program Desmigratif di Desa Jepara (1)
komunikasi antar aktor tidak berjalan baik (5)
pemanfaatan sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana belum maksimal (7)
Partisipasi masyarakat rendah (6)
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (1) PROGRAM DESMIGRATIF 1) Layanan  informasi ketenagakerjaan 2) Pengembangan usaha produktif 3) community parenting 4) Pembentukan koperasi/lembaga keuangan (2) PERSIAPAN : 1. Identifikasi karakter masyarakat dan pemangku kepentingan, lokasi, sarana prasarana, potensi desa, dan masalah.
2. Pengusulan lokasi oleh kepala dinas ketenagakerjaan 3. Penetapan lokasi 4. Penyusunan rencana aksi 5. Sosialisasi kepala desa kepada masyarakat (3)
Kegagalan Implementasi pilar community Parenting (8)

## 3. Pembuatan Definisi Sistem Permasalahan
Dengan menggunakan analisis CATWOE, membantu mengurangi situasi yang kompleks menjadi  beberapa  kunci  yang  relevan.  Sarana  yang  digunakan  SSM  untuk  menjadikan situasi masalah lebih terstruktur menggunakan CATWOE. CATWOE merupakan akronim dari  ( costumer,  actor,  transformation  process,  worldview,  owners dan environmental constraint). Sarana  ini  membantu  dalam  menjelaskan  mengenai  tugas  dan  pokok persoalan.
Tabel 2. Tabel Analisis CATWOE No Analisis Ruang Lingkup Kendala Dukungan 1 Transformati on a. Tersedianya sarana yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat di rumah belajar Desmigratif. b. Terlaksananya pendidikan dan pengasuhan terhadap anak- anak PMI secara baik dan benar. a. komunikasi antar stakeholders tidak berjalan dengan baik b. partisipasi masyarakat kelompok sasaran rendah c. tingkat pendidikan masyarakat rendah Stakeholders masih mengupayakan untuk mengimplementasi kan pilar community parenting dengan baik dan benar dengan cara memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan 2 World View Resosialisasi program community parenting ke masrayakat tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga sulit memahami pentingnya pola asuh yang baik dan benar Stakeholders harus terlebih dulu membuat komitmen ulang 3 Actor a. pendamping program Desmigratif b. Koordinator program dari Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur c. bidan desa d. ketua PKK e. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Komunikasi antar aktor tidak berjalan dengan baik Aktor yang terlibat merencanakan untuk melakukan perbaikan dan melaksanakan pilar community parenting di Desmigratif Jepara 4. Owner Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Sinergitas antar pembuat kebijakan tidak terlaksana dengan baik Adanya buku panduan kesehatan di Desmigratif yang dirilis oleh kementerian
Kesehatan pada tahun 2017 5. Customer Komunitas PMI (calon PMI, PMI aktif dan Keluarganya serta Purna PMI) Partisipasi masyarakat rendah Aktor mengupayakan untuk meningkatkan kemauan masyarakat 6. Environment Keterlibatan lembaga swasta/LSM yang dapat dilakukan melalui CSR untuk memberikan dukungan realisasi rumah baca anak- anak Desmigratif a. Tidak adanya regulasi yang mengatur keterlibatan pihak swasta b. Tidak adanya koleksi buku di rumah baca Desmigratif c. Lokasi yang tidak strategis Upaya yang dilakukan aktor dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pilar community parenting

## Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

## 4. Membangun Model Konseptual
Model sistem untuk menggambarkan aktivitas komponen-komponen yang berinteraksi untuk  mencapai  tujuan  dengan  adanya  batasan  lingkungan  tertentu.  Secara  empirik dibutuhkan  pengorganisasian  untuk  mengimplementasikan  program  Desmigratif. Permasalahan  keluarga  PMI  yang  kompleks  dibutuhkan  penyelesaian  secara  sistemik karena  masing-masing  unsur  saling  mempengaruhi.  Proses  pemecahan  masalah pengorganisasian  dalam  mengimplementasikan  program  Desmigratif  dibutuhkan  agar implementasi dapat berjalan efektif dan optimal.
Pada  sistem  ini  melakukan  transformasi  bagaimana  agar  komunikasi  berjalan  secara intens, menyediakan data yang akurat mengenai keluarga PMI yang menjadi kelompok sasaran,  menciptakan  kesepakatan  dan  keterpaduan  hierarki  tim  Desmigratif  serta menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. Pasca ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan melakukan penandatangan  Nota  Kesepahaman  dengan  tujuh  Kementerian  yaitu  Kementerian Pariwisata,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga,  Kementerian Badan  Usaha  Milik  Negara,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  Seiring    berjalannya  waktu  pemerintah  melakukan perubahan  dan  mencabut  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  59  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Demigratif.  Kemudian  pada  1  Maret2019  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaanan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberdayaan Komunitas  Pekerja  Migrandi  Desmigratif  ditetapkan  oleh  Menaker  Hanif  Dhakiri  dan diundangkan  dalam  Berita  Negara  Tahun  2019  Nomor  241  oleh  Dirjen  Perundang- undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana.
Tindak  lanjut  nota  kesepemahaman  antara  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan Kementerian Kesehatan tentang sinergitas penyelenggaraan program Desmigratif, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja  Kementerian  Ketenagakerjaan  dengan Direktur  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  Kementerian  Kesehatan  Nomor  Kep-
1168/PPTKPKK/IX/2017,  Nomor  HK.03/I/609/2017  tentang  Pelaksanaan  Sinergitas Penyelenggaraan Program Desmigratif pada tanggal 11  September 2017. Melalui kerja sama ini Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas  turut  berkontribusi  dalam  pelaksanaan  Program  Desmigratif  bidang kesehatan.
Sosialisasi  program  Desmigratif  sudah  dilakukan,  namun  pilar  ketiga  pembentukan community  parenting  belum  terbentuk.  Upaya  untuk  memecahkan  permasalahan pengorganisasian  dalam  mengimplementasikan  program  Desmigratif,  diawali  dengan memahami realitas masalah yang dihadapi. Upaya memecahkan masalah tersebut perlu diawali dengan melakukan resosialisasi program serta mengidentifikasi, dan menyusun tujuan bersama. Resosialisasi dilakukan karena mayoritas anggota tim Desmigratif tidak memahami  maksud,  tujuan,  langkah-langkah  mengimplementasikannya.  Di  sisi  lain, sebagian dari anggota tim tidak mengetahui keberadaannya sebagai bagian dari tim pilar pembentukan community parenting. Apabila resosialisasi berhasil maka informasi dapat diterima dengan baik oleh stakeholder.
Komunikasi,  informasi  dan  edukasi  seharusnya  dilakukan  kepada  seluruh  dinas-dinas terkait atau stakeholder yang terhimpun dalam tim. Disisi lain sangat dibutuhkan peran masyarakat  di  sekitar  keluarga  PMI  untuk  menginisiasi  terbentuknya  community parenting serta mengaktifkannya. Jika demikian maka permasalahan keluarga PMI tidak hanya  menjadi  konsumsi  keluarga  PMI  tersebut,    dengan  syarat  keluarga  PMI  mau membuka diri. Komunikasi merupakan unsur penting yang menyebabkan keberhasilan sebuah  kebijakan.  Komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses  penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy  implementors).  Informasi  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan,  agar  proses  implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Upaya-upaya koordinasi dan sinergisitas antara instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan  dalam  keberhasilan  pembangunan  keluarga.  Sosialisasi  dilakukan  untuk meyakinkan dinas-dinas instansi terkait yang tergabung di dalam tim serta pihak luar, masyarakat desa pada khususnya tentang perlunya dilakukan community parenting di lingkungannya  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  rentan  dalam  kehidupan bermasyarakat sekaligus juga mendorong seluruh stakeholder untuk dapat membantu pelaksanaan  Desmigratif.  Hasil  koordinasi  dan  resosialisasi  yang  dilakukan  untuk mencari kesepahaman tentang program yang akan dilaksanakan. Jika stakeholder sudah memahami  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  restrukturisasi  tim. Berdasarkan hasil FGD bahwa struktur tim tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal. Stakeholder  yang  sudah  ditetapkan  kurang    sesuai  dengan  kebutuhan.  Selain  itu dibutuhkan  aturan  pendukung  seperti  SOP  dalam  rangka  memperjelas  mekanisme kerja.Dalam  rangka  mengimplementasikan  program  Desmigratif  dibutuhkan  data mengenai  kondisi  keluarga  PMI,  tidak  hanya  data  kuantitasnya  tetapi  juga  kondisi kualitas  keluarga  yang  ditinggalkan  sehingga  bisa  mendukung  dalam  membuat rancangan kegiatan. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah  persyaratan  teknis.  Hambatan  yang  terjadi  pada  implementasi  pilar pembentukan community parenting karena tidak tersedianya data yang akurat. Maka hal serius yang harus dilakukan  adalah dengan mengembangkan data keluarga PMI di tingkat desa,  langkah  ini  merupakan  kerja-kerja  supporting  dalam  mengimplementasikan program Desmigratif.
Pemberi  perlindungan  terbaik  bagi  anak  adalah  orang  tua  itu  sendiri,  sehingga  sangat dibutuhkan  data  bagaimana  kondisi  dari  orang  tua  tersebut.  Dalam  menunjang keberhasilan pilar pembentukan community parenting maka dibutuhkan data mengenai kondisi  riil  dan  masalah  yang  dihadapi  keluarga  PMI  tentang  keharmonisan  keluarga serta mengenai perlindungan anak. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat Perdes. Apabila data sudah tersedia maka tim lebih bisa memahami permasalahan riil yang terjadi. Kondisi demikian memudahkan dalam mengidentifikasi tujuan dan strategi yang akan dilakukan sesuai kondisi. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya,  semakin  besar  pula  kemungkinan  bahwa  output  kebijakan  dari  badan-badan pelaksana.  Pada  gilirannya,  perilaku  keompok-kelompok  sasaran  akan  sejalan  dengan petunjuk-petunjuk tersebut.
Permasalahan yang terjadi adalah OPD dan lembaga-lembaga yang terhimpun dalam tim Desmigratif  terlihat  ego  sektoral,  belum  ada  sinergi.  Ketiadaan  visi,  misi  serta perencanaan yang jelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program  (Chaniago & Juwono, 2020). Stakeholder seharusnya menunjukkan kesepakatan dan keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga-lembaga, instansi-instansi pelaksana di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Penyelesaian masalah yang sangat krusial ini harus diselesaikan dengan melakukan komunikasi secara intensif. Kegiatan koordinasi merupakan kegiatan strategis yang mendukung suksesnya implementasi. Keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai  institusi  pelaksana,  sehingga  ada  keterpaduan  hierarki.  Komunikasi  antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran.
Pilar  pembentukan  community  parenting  bisa  berjalan  adalah  dengan  membangun sinergitas, kesepakatan dan keterpaduan antar stakeholder. Membangun kerjasama pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan antar aktor pembangunan. Dibutuhkan hubungan yang baik antara tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar keluarga PMI, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, berbagai OPD terkait, PKK, Muslimat NU, Fatayat  NU,  Salimah  Lampung  Timur  dan  pihak-pihak  lainnya  yang  menunjang keberhasilan  program.  Upaya  yang  dilakukan  agar  implementasi  pilar  pembentukan community parenting bisa berhasil adalah dengan menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi. Pihak swasta belum terlibat dalam tim, begitu juga ada lembaga di luar  tim  yang  memiliki  perhatian  dengan  keluarga  PMI  yaitu  Serikat  Buruh  Migran Indonesia.  Faktor  lain  yang  dapat  memengaruhi  implementasi  kebijakan  ialah  sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi para aktor di luar badan-badan pelaksana  memengaruhi  proses  implementasi.  Partisipasi  merupakan  ciri  khas  dari masyarakat  modernyang  sangat  mendukung  keberhasilan  kebijakan(Wargadinata  & Sartika, 2019). Pimpinan sangat berperan dalam kesuksesan partisipasi. Apabila sudah tersedia  akses  dengan  pihak  luar  maka  perlu  disusun  model  hubungan  dan  tata  kerja antara  tim  Desmigratif  dengan  pihak  luar  yang  memungkinkan  untuk  berpartisipasi. Kebutuhan  akan  kepatuhan  seluruh  stakeholder  juga  menjadi  kunci  keberhasilan implementasi  pilar  pembentukan  community  parenting.  Pihak-pihak  yang  memiliki wewenang  kekuasaan  dapat  menuntut  dan  mendapatkan  kepatuhan  yang  sempurna serta  memiliki  komitmen  yang  tinggi.  Semestinya  mereka  mampu  menjamin  tumbuh kembangnya sikap patuh dan menyeluruh dari pihak-pihak lain, baik dari internal tim maupun yang berasal dari luar.
Sub komponen tersebut perlu didukung dengan dukungan publik.  Dukungan publik tidak hanya penerimaan publik secara luas terhadap bagaimana memecahkan masalah publik. Dukungan publik bisa berasal dari media massa, pejabat-pejabat daerah atau kelompok kepentingan.  Media  massa  baik  media  cetak  maupun  elektronik,  koran,  radio,  televisi lokal  maupun  nasional  semestinya  gencar  mengangkat  permasalahan  keluarga  PMI sehingga menjadi perhatian dan isu bersama. Dukungan media massa sangat penting bagi penanggulangan  permasalahan  keluarga  PMI  serta  mencegah  bertambahnya  jumlah warga negara yang ingin berangkat keluar negeri untuk menjadi PMI. Selanjutnya adalah menyusun kriteria keterpaduan hierarki yang efektif antara tim internal dengan diluar tim.  Selain  itu  perlu  dilakukan  pemantauan  secara  konsisten  agar  dalam  menjalankan program  sesuai  dengan  Tupoksi.  Harapannya  jika  hal  tersebut  berjalan  maka pengorganisasian  implementasi  pilar  pembentukan community  parenting yang  efektif dan optimal bisa terwujud.
Gambar 4. Model Pengorganisasian dalam Mengimplementasikan Pilar Community Parenting pada Desa Migran Produktif
Sumber: Data Diolah, 2020.

## SIMPULAN
Pengembangan  community  parenting  di  Desa  Migran  Produktif  Jepara  Kabupaten  Lampung Timur mengalami kegagalan karena masalah pengorganisasian yang belum optimal. Kurangnya intensitas  komunikasi  tim  pelaksana  program  menjadi  faktor  utama  penyebab  kegagalan implementasi program. Kurangnya komunikasi antar tim pelaksana berdampak pada kurangnya pemahaman tim pelaksana dengan tugas pokok dan fungsinya serta hierarki. Pemahaman tim pelaksana yang rendah mengakibatkan sumber daya yang ada belum dioptimalkan dengan baik. Di  sisi  lain,  kegagalan  upaya  pengembangan  community  parenting  di  Desa  Migran  Produktif Jepara  disebabkan  oleh  tidak  adanya  data  mengenai  keluarga  PMI  serta  tidak  adanya  akses formal pihak-pihak diluar tim untuk berpartisipasi.
Terwujudnya dukungan publik (9)
Pemantauan konsistensi stakeholder dalam
menjalankan sesuai Tupoksi (11) Restrukturisasi tim pilar pembentukan community parenting serta membuat aturan pendukung seperti SOP  (3) Penyediaan data keluarga PMI (4) Mewujudkan kesepakatan dan keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga- lembaga pelaksana Desmigratif pilar community parenting(6) Menyediakan akses formal pihak luar untuk berpartisipasi (8)
Dibutuhkan kepatuhan stakeholder Program Desmigratif (10) Resosialisasi  program Desmigratif khususnya pilar pembentukan community parentingdan menyusun tujuan bersama (2) Kebutuhan akan pengorganisasian untuk mengimplementasikan Pilar Community Parenting (1) Komunikasi secara intensif (7) Identifikasi tujuan dan strategi (5)

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 253–270. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685 Ahmad  Fahmi  Arief,  R.  H.  (2021).  IMPLEMENTASI  APLIKASI  SISTEM  INFORMASI PEMBANGUNAN  DAERAH  (SIPD)  DILIHAT  DARI  ASPEK  STRUKTUR  BIROKRASI  PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG. Journal STIA Tabalong , 4 (70), 732–749.
Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).
TheJournalish: Social and Government , 1 , 34–38. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7
Cavana,  R.  Y.,  &  Maani,  K.  E.  (2000).  A  Methodological  Framework  for  Systems  Thinking  and Modelling  (ST&M)  Interventions. International  Conference  on  Systems  Thinking  in Management , January 2000 , 136–141. https://doi.org/10.13140/2.1.3051.3609 Chaniago, A. R., & Juwono, V. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan EKonomi Khusus  Tanjung  Kelayang. Jurnal  Borneo  Administrator , 16 (2),  159–178. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.676
Dewi,  Y.  C.,  &  Agustina,  I.  F.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) , 6 (2), 129– 135. https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3007
Edyanto,  AnDi,  Agustang,  Idkhan,  A.  M.,  &  Rifdan.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Otonomi Khusus  (  Otsus  )  Papua. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan  (JISIP) , 5 (4),  1445–1451. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http
Handika,  V.,  &  Yusran,  R.  (2020).  Implementasi  Program  Kotaku  dalam  Upaya  Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Journal of Civic Education , 3 (3), 277– 286. https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397 Janizar, S., & Anisarida, A. A. (2019). Pendekatan Soft System Methodology Untuk Penerapan Proses Sertifikat Layak Fungsi ( SLF ) Suatu Bangunan Gedung Soft System Methodology Approach for Implementing a Building Worthy Certificate ( SLF ) Processs . 2 (2), 89–99.
Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping  Joko  Tri  Nugraha,  D.  (2018).  PENGARUH  SUMBER  DAYA  DAN  DISPOSISI PELAKSANA  TERHADAP  KEBERHASILAN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PROGRAM KELUARGA  HARAPAN  (PKH)  DI  KECAMATAN  BANDONGAN  KABUPATEN  MAGELANG. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) , 02 (02), 30–35.
Lendra,  I.  W.,  &  Fitriani,  Y.  (2021).  Analisis  Kegagalan  Implementasi  Pilar  Pengembangan Koperasi di Desmigratif Jepara Kabupaten Lampung Timur. Sang Pencerah , 7 (4), 517–526. Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan  Pada  Program  Plpbk  Di  Kelurahan  Tambakrejo,  Kota  Semarang. Jurnal Pengembangan Kota , 6 (2), 108. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117 Manurung, P. R., & Dadang Mashur. (2021). Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 9 (1),
21–30.
Nurbaiti,  S.  R.,  &  Bambang,  A.  N.  (2017). Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (  CSR  )  Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program . 14 , 224–228.
Ramadani,  T.  (2019).  The  Implementation  of  Public  Communication  Management  Policy  at Ministry  of  Energy  and  Mineral  Resources. Jurnal  Borneo  Administrator , 15 (1),  1–18. https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369
Riyandi,  R.  (2018).  Peran  Partisipatif  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di Kelurahan  Sitokok-Kota  Batam  Riko  Riyanda  (  Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara Universitas Putra Batam ). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 4 (1), 34–46.
Roeslie,  E.,  &  Bachtiar,  A.  (2018).  Analysis  of  Implementation  Readiness  of  Healthy  Indonesia Program  With  Family  Approach  (Indicator  8:  Mental  Health)  in  Depok  City  2018. Jurnal
Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI ) or Indonesian Journal of Health Policy , 07 (02), 64–73. Sirait,  J.,  &  Noer,  K.  U.  (2021).  Implementasi  kebijakan  keolahragaan  dan  peran  pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet The implementation of sports policies and the role of stakeholders in improving athlete achievement. JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi) , 17 (1), 1–10.
Wargadinata, E. L., & Sartika, I. (2019). the Good Governance Implementation At Village Level in East Nusa Tenggara Province. Sosiohumaniora , 21 (3), 323–332. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120