ISSN: 1829-7935

## PEMETAAN PERAN STAKEHOLDER UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KAWASAN AGROPOLITAN SOBURBANG KABUPATEN BANGKALAN

## Novi DB Tamami
Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura nopy.agb@gmail.com

## Abstrak
Kabupaten  Bangkalan  merupakan  salah  satu  daerah  dengan  tingkat  ketahanan  pangan  paling  rendah  di pulau Madura. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memacu kondisi ketahanan pangan masyarakat  Bangkalan.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  daerah  Bangkalan  untuk  memacu  pertumbuhan perekonomian  masyarakat  tersebut  adalah  penetapan  kawasan  agropolitan  SOBURBANG.  Tujuan  dari penelitian  ini:  (1)  mengkaji  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  rangka  percepatan  pembangunan  kawasan agropolitan  Soburbang  di  Kabupaten  Bangkalan,  (2)  mengetahui  peran  semua  stakeholder  yang  terlibat dalam  pembangunan  kawasan  Agropolitan  Soburbang  di  Kabupaten  Bangkalan.  Data  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif  dengan  didukung  oleh  data-data  kuantitatif  yang  diperoleh  dari  data  sekunder.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  pembangunan  kawasan  agropolitan  Soburbang    terhambat disebabkan  antara  lain  karena  Sumber  daya  manusia  masih  terbatas,  sumber  dana  terbatas,  adanya permasalahan  lahan  dengan  masyarakat,  peraturan  daerah  belum  tegas.  Adapun  stakeholder  yang  terlibat dalam  pembangunan  kawasan  agropolitan  Soburbang  di  Kabupaten  Bangkalan  antara  lain  adalah  Dinas Pertanian  Propinsi,  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan  Kabupaten,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Dinas  Koperasi,  Dinas  Pembangunan  Umum  Kabupaten,  LSM,  universitas,  masyarakat,  Bappeda, Kelompok  tani  dan  dunia  usaha  yang  akan  mendukung  pembangunan  kawasan  agropolitan  Soburbang dalam aspek ekonomi.
Kata Kunci: stakeholder, ketahanan pangan, peran, agropolitan.

## Abstract
Bangkalan  is  one  of  the  regions  with  the  lowest  level  of  food  security  in  Madura.  Various  attempts  were made  by  local  governments  to  boost  food  security  conditions.  One  of    local  government  policies  to  spur economic growth in the community is the establishment of agropolitan SOBURBANG. The purpose of this study: (1) study the problems faced  to accelerate the development of agropolitan Soburbang , (2) determine the  role  of  all  stakeholders  involved  in  development  Agropolitan  Soburbang.  Data  were  analyzed descriptively qualitative backed by quantitative data obtained from secondary data. The results showed that the  implementation  of  agropolitan  Soburbang  hampered  development  caused  partly  because  of  limited human resources, limited funding sources, the land issues with the public, local regulations have not been unequivocal.  The  stakeholders  involved  in  the  development  of  agropolitan  Soburbang    include  the Department  of  Provincial  Agriculture,  Department  of  Agricultural  and  Veterinary  Office,  Department  of Industry  and  Trade,  Department  of  Cooperatives,  Department  of  General  Development  District,  NGOs, universities,  communities,  Bappeda,  farmer  groups  and  the  world  businesses  that  will  support  the development of agropolitan Soburbang in aspects of the problem and the ecomonic.
Keywords : stakeholder, food security, roles, agopolitan.

## PENDAHULUAN
Kondisi  perekonomian  nasional  saat  ini  semakin  tak  menentu.  Harga  kebutuhan  pokok  semakin meningkat, sedangkan lapangan pekerjaan semakin sulit. Hal ini semakin memicu isu kerawanan pangan di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Berbagai  terobosan  dicanangkan  pemerintah  untuk  mewujudkan  kondisi ketahanan  pangan  di  Indonesia,  salah  satunya  mengembalikan    visi  dan  misi  pembangunan  pertanian  ke depan,  melalui  “Revitalisasi  Pertanian”.  Pembangunan  Pertanian  tentunya  akan  selalu  identik  dengan Perdesaan.  Perdesaan  menjadi semakin penting bagi pembangunan nasional, ketika  terjadi krisis ekonomi tahun  1997,  ekonomi  pedesaan  membuktikan  mampu  bertahan  dalam  kemelut    krisis  tersebut.  Dengan demikian sektor ekonomi di pedesaan dianggap memiliki kekuatan yang dapat menjadi daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi arus globalisasi ( Argo, 2005 ).
Upaya  percepatan  pembangunan  pedesaan  memerlukan  terobosan  program  yang  melibatkan  berbagai pihak secara terarah dan terkoordinasi, salah satu program terpadu tersebut adalah pembangunan kawasan agropolitan.  Pengembangan  agropolitan  berarti  membangun  titik-titik  tumbuh  ekonomi  daerah  berbasis pertanian,  dengan  harapan  satu  titik  tumbuh  akan  dapat  mendinamisasi  dan  menstimulasi  tumbuh  dan berkembangnya  titik-titik  tumbuh  perekonomian  yang  lain.  Bila  keadaan  ini  berjalan  lancer,  dengan sendirinya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dengan mudah diwujudkan ( Tan, 2007 ).
Departemen  Pertanian  RI  menetapkan  61  kawasan  pengembangan  kawasan  agropolitan  di  beberapa Propinsi  di  Indonesia.  Salah  satu  Kabupaten  yang  termasuk  dalam  pencanangan  kawasan  tersebut  adalah Kabupaten  Bangkalan.    Dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah    Kabupaten  Bangkalan  ditetapkan    sebuah kawasan ekonomi khusus, yang menekankan pada pengembagan kawasan Agropolitan sesuai dengan Surat Keputusan  Gubernur   Jawa  Timur  No.520/2403/021.2/2005.  Kawasan  tersebut    meliputi  wilayah Kecamatan  Socah,  Kecamatan  Burneh,  dan  Kecamatan  Kota  Bangkalan,  sehingga  ketiga  kawasan  itu dikenal dengan sebutan kawasan Agropolitan SOBURBANG.
Sebagai bagian dari kawasan perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo,  Lamongan),  Kabupaten  Bangkalan  merupakan  wilayah  penunjang  Kota  Surabaya  dalam mendukung  sektor  industri,  khususnya  agroindustri.  Untuk  itu,  Kabupaten  Bangkalan  harus mengoptimalkan  kinerja  ekonomi  wilayahnya  melalui  pengembangan  kawasan  agropolitan  di  tiga kecamatan yang ditunjuk sebagai kawasan ekonomi khusus. Jenis-jenis kegiatan yang harus disediakan di kawasan  tersebut  meliputi  perdagangan,  perniagaan,  serta  perumahan  dengan  fasilitas  umum  dan  sosial. Disamping itu, Kabupaten Bangkalan akan difungsikan sebagai daerah penyangga dengan kegiatan industri pengolahan, pertanian, industri pertanian, serta perumahan (Bappeda, 2012).
Pertanian  dan    industri  berbasis  hasil  pertanian  akan  dijadikan  sektor  unggulan  di  Kabupaten Bangkalan. Luas lahan sawah di Kabupaten Bangkalan sampai dengan 20 tahun ke depan akan ditingkatkan dari  8.000  Ha  menjadi  30.000  Ha.  Fokus  kebijakan  pengembangan  lahan  sawah  akan  dilakukan  dengan mengubah  sawah  tadah  hujan  menjadi  sawah  beririgasi.  Kabupaten  Bangkalan  juga  berencana memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang  ada  yaitu  lahan  kering  seluas  97.000  Ha  yang  belum  tergarap (Departemen  Penataan  Ruang,  2009).  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  pengembangan  lahan  pertanian kering  untuk  jagung  dan  mente.  Selain  itu  dapat  juga  dilakukan  dengan  pembangunan  yang  terintegrasi antar  perkebunan  dengan  peternakan.  Kabupaten  Bangkalan  merencanakan  dapat  mengedepankan peternakan sapi sebagai sektor unggulan, karena Sapi Madura dikenal cukup baik kualitasnya.
Kawasan Agropolitan soburbang dirancang sebagai penghasil produk pertanian unggulan. Di kawasan tersebut rencananya akan dibangun pabrik untuk mengolah produk pertanian unggulan di Bangkalan, selain itu  akan  terdapat  Sub  Terminal  Agribis  (STA)  yang  dalam  masterplan  akan  berada  di  Pasar  Kencur, Kecamatan Socah. Dari segi kualitas Bangkalan memiliki sejumlah produk unggulan seperti varietas Salak Kramat  Bangkalan  dan  Melati  Rato  Ebuh  yang  sudah  diakui  secara  nasional  sebagai  produk  unggulan kabupaten Bangkalan. Disamping itu, salah satu aspek yang menjadi target adalah terkait dengan penataan ruang kawasan kaki Jembatan Suramadu yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Kawasan tersebut merupakan sentra yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Bangkalan (BAPPEDA, 2012).
Namun  dalam  pelaksanaannya,  program  agropolitan  di  Kabupaten  Bangkalan  belum  berjalan  seperti apa yang diharapkan. Sejak ditetapkan tahun 2005 silam, Implementasi agropolitan sebagai program yang bersifat top down masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Lemahnya sosialisasi program sehingga banyak  masyarakat  di  kawasan  agropolitan  yang  kurang  dan  tidak  mengetahui  sama  sekali  tentang agropolitan.  Kurangnya  koordinasi  antara  dinas/instansi  terkait  dan  terkesan  kegiatan-kegiatan  yang
dilaksanakan  berjalan  sendiri-sendiri.  lemahnya  akses  petani  terhadap  sumber  pemodalan,  belum lengkapnya  sarana  prasarana  pendukung,  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, kurangnya kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok dan tidak stabilnya  harga  jual  komoditi  di  kawasan  agropolitan  menambah  panjang  catatan  permasalahan  di  tengah pengembangan agropolitan.
Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk membenahi kembali  kelemahan-kelemahan  yang  dirasakan  sebagai  faktor  yang  menjadi  penyebab  belum  berjalannya agropolitan  tersebut.  Menurut  Agusta  (2007),  kelembagaan  menempati  posisi  paling  mendasar  untuk mengembangkan  potensi  individu  maupun  kelompok  pemanfaat  serta  solidaritas  antar  pihak.  Munculnya kelemahan  kelembagaan  dalam  program  agropolitan  berakar  pada  pembelokan  kebijakan  pada  paradigma modernism,  padahal  teori  dasar  dari  program  agropolitan  adalah  paradigma  pembangunan  dan pemberdayaan  yang  berpusat  pada  manusia  ( people  centered  development ).  Sutarto,  dkk  (2010) mengungkapkan hal senada, bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan kedepan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan yang bermuara pada pengembangan ekonomi local. Terkait tujuan  tersebut,  membangun  kelembagaan  di  bidang  agribisnis  sangat  urgen  untuk  dilakukan,  mengingat semakin  lemahnya  posisi  tawar  ( bargaining  position )  petani  dalam  agribisnis.  Penguatan  kelembagaan agribisnis  tidak  hanya  menyangkut on  farm  bussiness saja  tetapi  juga off  farm  agribussiness - nya.kelembagaan  agribisnis  selama  ini  masih  banyak  bersifat patronase ,  sehingga  masih  dijumpai eksploitasi  antar  pelaku  agribisnis  dalam  satu  jaringan  agribisnis  baik  secara  terselubung,  legal  maupun terbuka.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  budaya  Madura  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  keberadaan  beberapa lembaga lokal yang sangat kuat pengaruhnya disetiap aspek kehidupan, terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi lokal. Kosim (2007), mengungkapkan bahwa eksistensi Blater dalam kegiatan bisnis di kawasan Madura  sangatlah  sentral,  dalam  hal  ini  blater  berperan  sebagai  penjaga  keamanan  tempat  usaha.  Para pengusaha  tidak  hanya  mempercayakan  keselamatan  tempat  usahanya  pada  satpam  dan  aparat  kepolisian saja,  akan  tetapi  para  pengusaha  juga  memanfaatkan  jasa  para Blater dalam  menjaga  keamanan  tempat usahanya.  Blater  atau  kelompok  masyarakat  abangan  tumbuh  berdampingan  dengan  lembaga  lokal  lain seperti lembaga agama, lembaga pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam rangka mensinergikan hubungan  timbal  balik  antar  kelembagaan  yang  berpengaruh  dalam  perekonomian  local  di  Bangkalan, dirasa  perlu  melakukan  penelitian  dengan  judul  Pemetaan  Peran  Stakeholder  untuk  Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kawasan Agropolitan Soburbang Kabupaten Bangkalan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengkaji  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  rangka  percepatan pembangunan  kawasan    agropolitan  Soburbang  di  Kabupaten  Bangkalan  ,  (2)  mengetahui  peran  semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan kawasan Agropolitan Soburbang di Kabupaten Bangkalan.

## METODE PENELITIAN
Penentuan  lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  secara  purposive,  di  tiga  Kecamatan  yang  terpilih  sebagai kawasan  ekonomi  khusus  dalam  pengembangan  kawasan  agropolitan  di  Kabupaten  Bangkalan.  Ketiga Kecamatan  tersebut  meliputi  Kecamatan  Socah,  Burneh  dan  Kecamatan  Kota  Bangkalan. Tiga  daerah  ini merupakan  sentra  dari  produk-produk  unggulan  daerah  Bangkalan  seperti  Salak  Kramat,  Melati  Ratoh Ebuh, Jagung, Mente serta Sapi Madura.
Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  dengan  cara  wawancara  mendalam ( indepth  interview )  dan  wawancara  terstruktur  dengan  menggunakan  kueisioner.  Pada  penelitian  ini, peneliti  memakai  informan  yang  terdiri  dari  semua  tokoh  pada  kelompok  lembaga  sosial  yang  ada  pada masyarakat  di  kawasan  pengembangan  agropolitan  seperti  lembaga  kemasyarakatan,  keagamaan, pendidikan,  pemerintahan  terkait  dan  lembaga  lain  yang  mungkin  diperoleh  saat  penelitian.  Wawancara dilakukan  melalui  kunjungan  dari  rumah  ke  rumah,  tempat  kerja  dan  tempat-tempat  lain  yang memungkinkan.  Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  wawancara  diperlukan  pemilihan  waktu  dan  tempat wawancara yang tepat sehingga informan kunci dapat dengan leluasa menyampaikan semua informasi yang dimilikinya.
Untuk  memperdalam  hasil  penelitian,  peneliti  juga  melakukan  pengamatan  ( Observasi) yang  bertujuan untuk mendapatkan data fenomena sosial yang bersifat kejadian atau kegiatan yang dilakukan di titik-titik pusat  kegiatan  yang  menjadi  focus  pengembangan  agropolitan,  seperti  di  Pasar  Kencur  Burneh,  kawasan
kaki  Jembatan  Suramadu,  pusat  Agroindustri  Salak  Kramat  di  Bangkalan,  Pasar  Melati  Ratoh  Ebuh  di Tunjung  dan  tempat  lainnya.  Selain  itu  pengamatan  bertujuan  untuk  melakukan  pengecekan  atas  hasil wawancara.  Pengamatan  berpartisipasi  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mencegah  rasa  curiga  pada objek  amatan.  Untuk  itu  pada  penelitian  ini,  pengamatan  berpartisipasi  menjadi  salah  satu  metode pengumpulan data.
Hasil  yang  diharapkan  adalah  lahirnya  pemetaan  peran  semua  stakeholder  atau  pemangku  kepentingan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal dimana dari masing-masing pranata sosial tersebut memiliki  peranan  yang  setara  dalam  memajukan  perekonomian  masyarakat  lokal.  Alat  analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis stakeholder .  Analisis stakeholder dilakukan  untuk mengidentifikasi  kepentingan  dan  peran  berbagai stakeholder dengan  tujuan  akhir  dapat  memberikan rekomendasi strategis untuk melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Kawasan Agropolitan Soburbang
Kawasan Agropolitan Soburbang, dacanangkan dengan menetapkan tiga buah kecamatan penyangga yaitu Kecamatan  Socah,  Kecamatan  Burneh  dan  Kecamatan  kota  Bangkalan  yang  kemudian  disingkat  dengan istilah Soburbang. Secara rinci berikut akan dijelaskan profil ketiga kecamatan tersebut:

## Kecamatan Socah
Secara  administratif  wilayah  kecamatan  Socah  terbagi  menjadi  11  desa  dengan  luas  52,82  Km 2 atau 5.359,05  Ha  dan  berada  diketinggian  15  m  dari  permukaan  laut.  Adapun  batas-batas  wilayahnya  sebagai berikut  :  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kecamatan  Bangkalan.  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kecamatan  Tragah.  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Kamal.  Sebelah  Barat  berbatasan dengan Kecamatan Selat Madura.
Jumlah penduduk Kecamatan Socah tahun 2012 sebanyak 20.223 jiwa terdiri dari laki-laki 39.424 jiwa dan perempuan  50.799  jiwa.  Sex  Ratio  sebesar  77,61  persen  yang  berarti  penduduk  perempuan  lebih  banyak dibandingkan  penduduk  laki-laki.  Kepadatan  penduduk  tertinggi  atau  terdapat  berada  di  Desa  Junganyar rata-rata 6.508,24 jiwa/km 2 , sedangkan terendah di Desa Bilaporah rata-rata 667,90 jiwa/km 2 .
Masyarakat  Kecamatan  Socah  umumnya  membudidayakan  tanaman  pangan  sambil  beternak  hewan peliharaan.  Total  produksi  padi  di  Kecamatan  Socah  tahun  2012  mencapai  12.929,86  ton  terdiri  dari 5.703,78  ton  padi  sawah  dan  1.616,81  padi  ladang.  Sedangkan,  produksi  jagung  mencapai  3.448,39  ton, kacang  tanah  mencapai  5.525,10  ton,  dan  produksi  ketela  pohon  mencapai  2.635,78  ton.  Secara keseluruhan jumlah ternak tahun 2012 mencapai 12.079 ekor terdiri dari 7.327 ekor sapi, 345 ekor kerbau, 4.170 kambing dan 237 ekor kuda. Pada populasi unggas di Kecamatan Socah sebanyak 6.865 ekor terdiri dari  3.387  ekor  ayam  kampung,  900  ayam  potong,  dan  2.578  ekor  itik.  Sebaran  daerah  pertanian  di Kecamatan Socah sebagai berikut:
Tabel 1. Luas Produksi dan sebaran produk unggulan Kecamatan Socah No.  Desa Luas (Km 2 )  % Thd. Luas Kecamatan  Produk Unggulan 1 Socah 1.15 2.14 Padi 2 Jaddih 8.25 15.33 Salak 3 Keleyan 6.35 11.80 Rambutan 4 Buluh 5.47 10.17 Padi, jagung 5 Bilaporah 10.50 19.51 Salak JUMLAH  31.72 58.95
Sumber: Profil Kecamatan,2013

## Kecamatan Burneh
Secara  administratif  wilayah  Kecamatan  Burneh  terbagi  menjadi  12  Desa/Kelurahan  dengan  luas  66,10 Km 2 atau  6.610  Ha  dan  berada  diketinggian  10  m  dari  permukaan  laut.  Adapun  batas-batas  wilayahnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arosbaya. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Merah.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tragah.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangkalan.
Jumlah  penduduk  Kecamatan  Burneh  tahun  2012  sebanyak  62.675  jiwa  terdiri  dari  laki-laki  41.148  jiwa dan perempuan 40.717 jiwa. Sex Ratio sebesar 101.06 persen yang berarti penduduk laki-laki  lebih banyak dibandingkan  penduduk  perempuan. Kepadatan  penduduk  tertinggi  atau  terdapat  berada  di  Desa Pangolangan rata-rata 6.500 jiwa/km 2 , sedangkan terendah di Desa Perreng rata-rata 465.19 jiwa/km 2 .
Kondisi  pertanian  masyarakat  di  Kecamatan  Burneh  hampir  sama  dengan  Kecamatan  Socah.  Komoditas unggulan  juga  tetap  berfokus  pada  tanaman  pangan.  Total  produksi  di  Kecamatan    Burneh  tahun  2012 mencapai 33.538 ton padi sawah. Pada periode yang sama produksi jagung mencapai 4.982 ton dan kacang tanah  mencapai  1.741  ton. Disamping  itu,  peternakan  juga  dijumpai  di  Kecamatan  Burneh.  Secara keseluruhan  jumlah  ternak  tahun  2012  mencapai  5.935  ekor  terdiri  dari  3.395  ekor  sapi,  5  ekor  domba, 1.338 ekor kambing, 91 ekor kuda dan 1.096 ekor kerbau. Populasi unggas di Kecamatan Burneh sebanyak 46  .251  ekor  terdiri  dari  39.182  ekor  ayam  kampung  dan  7.069  itik.  Luas  wilayah  dan  sebaran  produk unggulan di Kecamatan Burneh Nampak pada tabel berikut:
Tabel 2. Luas Wilayah dan Sebaran Produk Unggulan Kecamatan Burneh
No. Desa Luas (Km 2 ) % Thd. Luas Kecamatan Produk Unggulan Tahun 2003 1 Burneh 7.56 11.44 -- 2 Langkap 6.26 9.47 Emping Melinjo 3 Tonjung 5.21 7.88 Melati dan Telur asin JUMLAH 19.03 28.79
Sumber: Profil Kecamatan, 2013

## Kecamatan Bangkalan
Secara  administratif  wilayah  kecamatan  Bangkalan  terbagi  menjadi  13  Desa/kelurahan,  dengan  luas 3501,78  km 2 atau  35,02  Ha,  pada  ketinggian  5  m  dari  permukaan  laut,  adapun  batas-batas  wilayahnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Arosbaya; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan  Burneh;  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Socah;  dan  Sebelah  Barat  berbatasan dengan Selat Madura.
Jumlah penfuduk Kecamatan Bangkalan tahun 2012 sebanyak 94.729 jiwa terdiri dari laki-laki 47.543 jiwa dan perempuan 47.186 jiwa.Sex Ratio sebesar 100,76 persen, yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk tertinggi atau terpadat berada di Desa Demangan rata-rata 16.520 jiwa/ km 2 , sedangkan terendah di Desa Ujung Piring rata-rata 622,78 jiwa/ km 2 .
Produksi pertanian di daerah ini, juga focus pada tanaman pangan. Total produksi padi sawah di Kecamatan Bangkalan  tahun  2012  mencapai  11.481  ton  padi.  Pada  periode  yang  sama  produksi  jagung  mencapai 1.748,78 ton dan kacang tanah mencapai 677,88 ton. Apabila diikuti perkembangannya populasi ternak di Kawasan  Bangkalan  tidak  mengalami  perubahan.  secara  keseluruhan  jumlah  ternak  tahun  2012  mencapai 5.429  ekor  terdiri  dari  2.336  ekor  sapi,  2.787  ekor  kambing  306  ekor  kerbau.Pada  pupulasi  Unggas  di Kecamatan Bangkalan sebanyak 114.246 ekor. Luas  wilayah dan sebaran produk  unggulan di Kecamatan Bangkalan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3. Luas Wilayah dan Sebaran Produk Unggulan di Kecamatan Bangkalan
No. Desa Luas (Km 2 ) %Thd.luas Kecamatan Produk Unggulan 1. 2. 3. 4. Kemayoran Mlajah Mertajasah Kramat 1.62 6.00 0.89 4.85 4.62 17.13 2.54 13.85 Salak Salak -- Salak & sawo kecik JUMLAH 13.36 38.14
Sumber: Profil Kecamatan, 2013

## Gambaran umum Produksi Tanaman Pangan di Kawasan Agropolitan Soburbang
Ketiga kecamatan yang disiapkan dalam konsep kawasan agropolitan Soburbang memiliki kesamaan dalam beberapa produk pangan unggulan. Sehingga jika dioptimalkan, ketiga kecamatan ini akan mampu menjadi daerah sentra yang akan menyangga kebutuhan masyarakat akan pangan di Kabupaten Bangkalan.
Tabel 4. Produktivitas Padi Sawah di Kawasan Agropolitan
No. Desa Hasil Produksi (Ton)  Luas Panen (Ha) Produktivitas(Ton/Ha) 1 2 3 4 5 Kec. Socah Socah Jaddih Keleyan Buluh Bilaporah 4,10 157,50 283,50 1.486,00 689,00 1,00 35,50 63,00 310,00 1.350,00 4,10 4,50 4,50 4,79 0,51 1 2 3 Kec. Burneh Burneh Langkap Tonjung 3.424,50 3.091,70 3.364,20 761 719 756 4,50 4,30 4,45 1 2 3 4 Kec. Bangkalan Kemayoran Mlajah Mertajasah Kramat - 1.421,75 82,40 1.927,60 - 235,00 16 316,00 - 6,05 5,15 6,10 JUMLAH 15.932,25 4.562 48.95

## Sumber: Profil Kecamatan, 2013
Dari  tabel  tersebut  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Desa  Burneh  merupakan  penghasil  padi  terbesar yaitu 3.424,50 Ton, sedangkan yang terendah terdapat di Desa Socah yaitu 4,10 Ton.
Tabel 5. Produktivitas Jagung di Kawasan Agropolitan
No. Desa Hasil Prosuksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton / Ha) 1 2 3 4 5 Kec. Socah Socah Jaddih Keleyan Buluh Bilaporah 32.55 179.00 795.00 230.85 727.50 30.00 450.00 270.00 228.00 250.00 1.09 0.40 2.94 0.40 2.91 1 2 3 Kec. Burneh Burneh Langkap Tonjung -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 3 4 Kec. Bangkalan Kemayoran Mlajah Mertajasah Kramat -- 108.36 6.30 552.05 -- 42.00 6.30 181.00 -- 2.58 2.10 3.05 JUMLAH 2.631.61 1.454.00 15.47
Sumber: Profil Kecamatan, 2013
Desa yang menghasilkan tanaman jagung terbesar yaitu Desa Keleyan dimana desa tersebut menghasilkan 795.00  ton.  Kecamatan  Burnah  dan  Desa  Kemayoran  Kecamatan  Bangkalan    tidak  dapat  menghasilkan tanaman jagung.
Tabel 6 . Produktivitas Kacang Tanah di Kawasan Agropolitan
No.  Desa Hasil Prosuksi (Ton) Luas Panen(Ha) Produktivitas (Ton / Ha) 1 2 3 4 5 Kec. Socah Socah Jaddih Keleyan Buluh Bilaporah 133.50 1.720.00 .1.100.00 623.70 528.00 44.50 550.00 340.00 198.00 165.00 3.00 3.13 3.24 3.15 3.20 1 2 3 Kec. Burneh Burneh Langkap Tonjung 124.24 129.56 247.22 69 79 94 1.80 1.64 2.63
No.  Desa Hasil Prosuksi (Ton) Luas Panen(Ha) Produktivitas (Ton / Ha) 1 2 3 4 Kec. Bangkalan Kemayoran Mlajah Mertajasah Kramat -- 27.00 -- 205.74 -- 12.00 -- 81.00 -- 2.25 -- 2.54 JUMLAH 2,018.96 1,632.50 26.58
Sumber: Profil Kecamatan, 2013
Produksi  tanaman  kacang  tanah  dihasilkan  di  beberapa  desa  yaitu  Desa  Socah,  Jaddih,  Keleyan,  Buluh, Bilaporah,  Burneh  dan  Langkap.  Hasil  produksi  tertinggi  terdapat  di  Desa  Jaddih  yaitu  sebesar  1.705.00 ton/ha sedangkan produksi terendah terdapat di Desa Mlajah sebesar 27.00 ton.
Tabel 7. Produktivitas Ketela pohon di Kawasan Agropolitan No. Desa Hasil Prosuksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton/Ha) 1 2 3 4 5 Kec. Socah Socah Jaddih Keleyan Buluh Bilaporah 3.10 77.50 341.00 586.00 341.00 1.00 25.00 520.00 110.00 520.00 3.10 3.10 0.66 5.33 0.66 1 2 3 Kec. Burneh Burneh Langkap Tonjung -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 3 4 Kec. Bangkalan Kemayoran Mlajah Mertajasah Kramat -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- JUMLAH 1,348.60 1,176.00 12.85
Sumber : Dispertanak, 2013
Produksi Ketela Pohon dihasilkan di beberapa desa yaitu Desa Jaddih, Keleyan, Buluh, Bilaporah, Burneh, Langkap,  dan  Tonjung.  Hasil  produksi  tertinggi  di  Desa  Jaddih  yaitu  sebesar  586.00  ton/ha,  sedangkan produksi terendah terdapat di Desa Socah sebesar 3.10 ton.

## Tabel 8. Produktivitas Salak di Kawasan Agropolitan
No. Kecamatan Jumlah Tan(Ph) Produktivitas (Kw / Ha) Produksi (Kw) (Ph) (Ha) 1. 2. 3. Kec. Socah Kec. Burneh Kec. Bangkalan 79.524 335 54.219 53 0,2 36 0,10 0,10 0,10 13.927 33 5.851
Sumber:  Dipertanak, 2013
Untuk komoditi salak terbesar terdapat di Kecamatan Socah dengan jumlah tanaman sebesar 79.524 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Burneh sebesar 335 pohon.
Tabel 9 . Produktivitas Rambutan di Kawasan Agropolitan
No. Kecamatan Jumlah Tan(Ph) Produktivitas (Kw / Ha) Produksi (Kw) (Ph) (Ha) 1. 2.
3.
Kec. Socah Kec. Burneh Kec. Bangkalan 68.005 15.560 2.099 453 104 14 0.71 0.32 0.25 88.150 3.087 151
Sumber:  Dipertanak 2013
Kawasan Agropolitan Soburbang menghasilkan rambutan sebesar 85.781 pohon atau dengan hasil produksi 331,190  Kwintal.  Penghasil  rambutan  tertinggi  adalah  Kecamatan  Socah  dengan  hasil  produksi  sebesar 5.602 Kwintal.
Tabel 10. Produktivitas Mangga di Kawasan Agropolitan
No. Kecamatan Jumlah Tan (Ph) Produktivitas (Kw / Ha) Produksi (Kw) (Ph) (Ha) 1. 2. 3. Kec. Socah Kec. Burneh Kec. Bangkalan 34.437 27.102 32.768 344 27 328 0.32 0.20 0.20 2.505 3.280 5.956
Sumber: Data Dipertanak 2013
Untuk  komoditi  mangga  terbesar  terdapat  di  Kecamatan  Socah  dengan  jumlah  tanaman  sebesar  34.437 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Burneh sebesar 27.102 pohon.
Tabel 11. Produktivitas Pisang di Kawasan Agropolitan
No. Kecamatan Jumlah Tan(Ph) Produktivitas (Kw / Ha) Produksi (Kw) (Ph) (Ha) 1. 2. 3. Kec. Socah Kec. Burneh Kec. Bangkalan 28.670 65.000 24.904 26 59 23 0.28 0.08 0.09 14.045 1.836 936

## Sumber:  Dipertanak, 2013
Untuk  komoditi  pisang  terbesar  terdapat  di  Kecamatan  Burneh  dengan  jumlah  tanaman  sebesar  65.000 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Bangkalan sebesar 24.904 pohon.

## Tabel 12. Produktivitas Melati di Kawasan Agropolitan
No. Kecamatan Jumlah Tan(Ph) Produktivitas (Kw / Ha) Produksi (Kw) (Ph) (Ha) 1. 2.

## 3.
Kec. Socah Kec. Burneh Kec. Bangkalan -- 183.280 531 -- 18.33 0.05 -- 0.37 -- -- 260.000
--

## Sumber: Dipertanak, 2013
Untuk  komoditi  melati  hanya  terdapat  di  Kecamatan  Burneh  dengan  jumlah  tanaman  sebesar  183.280 pohon sedangkan di Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis komoditi ini.
Tabel 13. Produktivitas Nangka di Kawasan Agropolitan
No. Kecamatan Jumlah Tan (Ph) Produktivitas (Kw / Ha) Produksi (Kw) (Ph) (Ha) 1. 2. 3. Kec. Socah Kec. Burneh Kec. Bangkalan 21.941 8.035 1.719 219 80 17 0.73 0.73 0.80 16.885 5.866 706

## Sumber:  Dipertanak, 2012
Untuk  komoditi  nangka  terbesar  terdapat  di  Kecamatan  Socah  dengan  jumlah  tanaman  sebanyak  21.941 pohon sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Bangkalan sebanyak 1.719 pohon.

## KENDALA-KENDALA STAKEHOLDER UNTUK PENGEMBANGAN AGROPOLITAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  beberapa  permasalahan  pada  berbagai  level  pemangku kepentingan, yaitu:

## Permasalahan pada Tingkat PEMDA
1. BAPPEDA
Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bangkalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan  Bangkalan  menjadi  terhambat  dikarenakan  BAPPEDA  hanya  menganggap  sebagai skretariat  sehingga  menyebabkan  saling  lempar  tanggung  jawab  dengan  SKPD  lain  yang  terkait  dan program pengembangan kawasan agropolitan menjadi terhambat.
2. BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
BKP3 sebagai anggota POKJA yang mengatasi masalah peningkatan kualitas SDM dan penyuluhan, memiliki  kendala  seperti  kendala  musim  yang  tidak  menentu.  Sehingga  penanaman  komoditas  yang dikembangkan  menjadi  tertunda.  Kemudian  masalah  penyerapan  anggaran  untuk  agropolitan.  Sistim penganggaran  yang  idealnya  digunakan  adalah  sistim  penganggaran  triwulan.  Apabila  belum memasuki musim tanam maka dana tersebut tidak dapat dicairkan. Kendala lain yang dihadapi yaitu lahan  yang  lebih  diutamakan  adalah  lahan  tadah  hujan.  Terkait  dengan  penyuluhan,  masalah  yang dihadapi  adalah  kurangnya  tenaga  penyuluh.  Seharusnya  dalam  1  desa  terdapat  1  orang  penyuluh, namun kenyataannya yang terjadi di lapang hanya ada 2 sampai 3 penyuluh di setiap Kecamatan. Hal ini disebabkan kurangnya minat dan keahlian dari masyarakat untuk menjadi tenaga penyuluh. Selain itu banyak tenaga penyuluh yang beralih jabatan menajdi pegawai struktural.
3. Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
Menurut  Kepala  Bidang  UKM,  dalam  pelaksanaan  pengembangan  agropolitan  di  Kecamatan Bangkalan  terdapat  kendala  yang  dihadapi  yaitu  kurangnya  motivasi  untuk  mengembangkan  usaha yang dimiliki. Ketika mereka gagal menjalankan usaha yang dimilikinya, mereka lebih memilih untuk berhenti melanjutkan usaha tersebut dibandingakan harus memulai merintis usahanya kembali. Selain itu  sistem  pembinaan  masih  kurang  bisa  diterima  dan  sulit  mengubah  pola  pemikiran  pelaku  usaha atau  kelompok  tani.    Kendala  lain  yang  dihadapi  yaitu  bantuan  yang  dianggarkan  kurang  tepat sasaran.
4. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
Kepala  bidang  usaha  dan  industri  menyimpulkan  kendala-kendala  yang  dialami  oleh  disperindag dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan  Bangkalan  yaitu pengelolaan  pasar kencur yang  tidak  dilakukan  secara  kontinyuitas  dan  tidak  memiliki  orientasi  kedepannya  sehingga  fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dari sisi usaha dan industri  kendala  yang  dihadapi  yaitu  pengusaha  kurang  memiliki  jiwa  pesaing  yang  tinggi  sehingga mereka  berfikir  komoditas  dan  produk  yang  mereka  hasilkan  kualitasnya  jauh  lebih  rendah dibandingkan dengan produk  lain  yang kualitasnya lebih baik. Selain itu,  masih banyak  usaha-usaha kecil  atau  home  industri  yang  belum  berbadan  hukum  sehingga  sulit  untuk  mereka  mendapatkan bantuan modal.

## Permasalahan pada Tingkat Kecamatan
Pada  level  kecamatan  yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program  agropolitan  adalah  kurangnya tenaga  dalam  pengembangan  program  tersebut,  artinya  disini  orang  –  orang  yang  diberi  tanggung  jawab dalam  pelaksanaan  program  agroplitan  bukan  orang  yang  memeng  difokuskan  hanya  pada  terlaksananya program  tersebut,  melainkan  mereka  menanggung  tugas  ganda  yang  mana  diawal  itu  sudah  punya  tugas pokok,  sehingga  mereka  tidak  benar  –  benar  fokus  pada  kegiatan  agropolitan.  Selain  itu  juga  pihak kecamatan masih kekurangan tenaga pendamping / penyuluh kecamatan, yang disebabkan oleh kurangnya minat dari yang meempunyai keahlian, dan mereka enggan untuk ditempatkan sebagai penyuluh, ditembah lagi  permasalahan  yang  mana  banyak  tenaga  penyuluh  pindah  jabatan  ke  struktural  atau  non  teknis  tanpa adanya pengganti di bagian yang di tinggalkan.

## Permasalahan yang Ada di Lapang
Permasalahan  mendasar  yang  ada  di  lapang  yaitu  pada  level  petani  khususnya  di  kecamatan  Socah  yaitu kurangnya  pemahaman  mengenai  program  agropolitan,  sehingga  masih  ada  sebagian  dari  para  pelaku usahatani  (petani)  yang  belum  tahu  mengenai  program  pemerintah  tersebut.  Beda  halnya  dengan  itu, permasalahan yang dihadapi para pelaku usahatani (petani) sangat kompleks, diantaranya yaitu:
1. Permodalan
Modal yang dimiliki oleh petani dikawasan agropolitan kecamatan Socah sangatlah minim dan untuk mengakses  modalpun  petani  enggan  yang  dikarenakan  proses  yang  dianggap  sulit  dan  ribet,  serta patani yang masih berpikir kurang beorientasi kedepan, sehingga dari itu usaha yang dijalankan  oleh, para petani tersebut sulit untuk bisa dikembangkan.
2. Kualitas SDM
Sumber daya manusia yang ada pada kalangan petani di kecamatan Socah belum cukup mampu untuk melakukan pengembangan usaha ke arah yang lebih moderen dan memepunyai provit oriented, petani masih sangat konvensional dalam menjalankan usahanya.
3. Komoditas Unggulan Tergolong Komoditas Musiman
Komoditas  yang  dijadikan  komoditas  unggulan  di  kecamatan  Socah  masih  tegolong  komoditas musiman, dan belum adanya upaya untuk dilakukan mejadi komoditas yang bisa produksi sepanjang tahun seperti pada daerah – daerah yang sudah menerapkan. Maka dari itu masalah yang dihadapi para petani  ketika  komoditi  tersebut  belum  waktunya  berbuah  petani  jadi  tidak  ada  pemasukan  dan kegiatanpun jadi macet.
4. Petani Belum Bisa Efisien
Kegiatan  usahatani  yang  masih  konvensional  menjadikan  para  petani  mengabaikan  proses  kalkulasi antara modal dangan pendapatan yang diperoleh, sehingga petani tidak tahu apakah usahanya tersebut untung, impas, atau justru merugi.
5. Bertani Hanya Sebagai Pekerjaan Sampingan
Kurang  adanya  keseriusan  dari  petani,  karena  merega  berpikirnya  bahwa  kegiatan  usahatani  tidak adan bisa mendatangkan keuntungan yang besar, melainkan hanya memenuhi kebutuhan hidup saja.
6. Kurangnya Tenanga Penyuluh Tenaga  penyuluh  yang  seharusnya  pada  setiap  1  desa  itu  1  penyuluh  itu  belum  terpenuhi  untuk wilayah kecamatan Socah, yang ada adalah dalam 1 kecamatan Socah hanya ada 3 penyuluh, hal ini masih jauh dari kata cukup.
Peran dan Sinergi antara Pengelola kawasan agropolitan dengan Stakeholder lain Analisis Stakeholder ( Interest VS Power ) Analisis  ini  dimulai  dengan  menyusun stakeholder pada  matriks  dua  kali  dua  menurut Interest (minat) stakeholder terhadap  suatu  masalah  dan Power (kekuasaan) stakeholder dalam  mempengaruhi  masalah tersebut (Bryson, 2003). Keberhasilan suatu program yang melibatkan stakeholder lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. Interest /minat adalah: minat atau kepentingan stakeholder terhadap keberhasilan pembangunan KPH. Sedangkan yang dimaksud dengan Power adalah: Kekuasaan stakeholder untuk  mempengaruhi  atau  membuat  kebijakan  maupun  peraturan-peraturan  yang berkaitan dengan pembangunan KPH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut:
HIGH Interest (Kepedulian) Subject Masyarakat yang pro agropolitan Universitas Pemegang ijin usaha Poktan dan Gapoktan

## Players
BAPPEDA Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pembangunan Umum, Badan Ketahanan
Pangan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disperindag. Crowd Kelompok masyarakat yang anti agropolitan Contest setter Dinas kelautan Dinas Pendidikan LOW Power (Kekuasaan) HIGH Gambar 1. Matriks pemetaan peran stakeholder pengembangan kawasan Agropolitan
Berdasarkan penempatan stakeholder pada gambar atau matriks di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Subject Subject adalah  organisasi  yang  mempunyai  minat  besar  namun  memiliki  kekuasaan  yang  rendah. Subject bisa diartikan  sebagai organisasi  yang peduli terhadap  kegiatan pengembangan  kawasan  agropolitan  yang mempunyai  kesungguhan  lebih  baik  walaupun  tidak  mempunyai  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  atau membuat  peraturan-peraturan.  Yang  termasuk  dalam subject adalah:    pemegang  ijin  usaha,  Universitas, masyarakat yang pro agropolitan, poktan dan gapoktan. 2. Players Players adalah  mereka  yang  mempunyai  minat  besar  dan  kekuasaan  yang  besar. Players bisa  diartikan sebagai pemain utama dalam kegiatan pembangunan kawasan agropolitan. Instansi/lembaga ini mempunyai kekuasaan  yang  besar  untuk  melakukan  sesuatu  atau  membuat  aturan  untuk  pengelolaannya  yang dikategorikan  dalam  kelompok  ini  adalah  :  BAPPEDA  merupakan  pihak  yang  merencanakan  program
agropolitan  dan  hanya  sebagai  sekretariat.  Sedangkan  pelaksana  teknisnya  adalah  Dinas  Pertanian  dan Peternakan, Dinas Pembangunan Umum, Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disperindag.

## 3. Contest Setter
Kelompok  ini  mencakup  instansi  yang  punya  minat  yang  rendah,  karena  tidak  secara  langsung  berkaitan dengan agropolitan, seperti dinas pendidikan, dinas kelautan dan dinas lainnya, akan tetapi pihak ini tidak menjadi pihak yang menentang adanya kawasan agropolitan.
4. Crowd Crowd adalah  mereka  (Instansi/lembaga/masyarakat)  yang  mempunyai  minat  kecil  dan  kekuasaan  yang kecil.  Pada  kotak  ini  dimasukkan  masyarakat  atau  lembaga  yang  kurang  peduli  atau  minatnya  kecil terhadap kegiatan pembangunan kawasan agropolitan soburbang.

## PERAN STAKEHOLDER YANG TERKAIT DENGAN KAWASAN AGROPOLITAN
1. Balai Penyuluh Kecamatan
Balai Penyuluh Kecamatan merupakan badan yang mempunyai kegiatan degan leading setor sebagai penyuluh  yang  mana  balai  ini  berda  dibawah  naungan  Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Penyuluh Pertanian (BKP3).
Adapun peranannya yaitu, sebagai berikut: a. Memberikan penyuluhan terhadap para pelaku usahatani
b. Mengupayakan peninggkatan kualitas SDM pada level petani, dan
c. Sebagai serana konsultasi petani terkait permaslahan pada kegiatan usahatani mereka.
2. Mantri Tani
Mantri  tani  beda  halnya  dengan  penyuluh  pertanian,  karena  kalau  mentri  tani  itu  berada  dibawah naungan  Dinas  Pertanian,  yang  fungsinya  sebagai  fasilitator  para  petani  yang  mengalami  kesulitan dalam hal kegiatan usahataninya.
3. Penyuluh atau  Tenaga pendanping
Keberadaan  penyuluh/  tenaga  pendamping  di  wilayah  Socah  masih  terbilang  sangat  kekurangan, dikarenakan dalam 1 kecamatan hanya terdapat 3 orang penyuluh.
4. Gapoktan
Gabungan  kelompok  tani  mampunyai  peran  penting  dalam  kegiatan  usaha  tani  di  lini  bawah, khususnya  di  kawasan  agropolitan  Kecamatan  Socah.  Karen  aselain  sebagai  penggerak  juga  sebagai jembatan  antara  petani  yang  tergabung  dalam  poktan  dengan  pihak  pemerintah,  juga  memperkuat keberadaan kelompok tani ketika ada yang harus di perjuangkan pada pemerintahan.
5. Poktan
Kelompok Tani sebagai asosiasi kecil pada lingkup pertanian di kecamatan Socah  yang  berjumlah 5 kelompok, seharusnya sangat membantu sebagai penggerak petani, sehingga petani menjadi semakin kuat dan terarah.
6. Koperasi Tingkat Kecamatan
Koperasi  pada  tingkat  kecamatan  pada  kecamatan  Socah  sebagai  penyedia  modal  dalam  kegiatan usaha masyarakat khususnya kegiatan usahatani, seharusnya sangat membantu. Tetapi keberadaannya dilapan taidak demikian melainkan antara ada dan taida, yaitu tidak berjalan aktive yang di sebabkan oleh beberapa hal, mulai dari tidak adanya modal awal sampai kurangnya minat dari anggota.

## Peran Pengelola Pengembangan Kawasan Agropolitan Soburbang
1. BAPPEDA
BAPPEDA  (Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah)  memiliki  peranan  penting  dalam pengembangan  kawasan  agropolitan.  Karena  BAPPEDA  merupakan  pihak  yang  merencanakan program  agropolitan  dan  hanya  sebagai  sekretariat.  Sedangkan  pelaksana  teknisnya  adalah  Dinas Pertanian  dan  Peternakan,  Dinas  Pembangunan  Umum,  Badan  Ketahanan  Pangan  Pelaksana Penyuluhan,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  serta  Disperindag.  Selain  itu,  BAPPEDA  bertugas merancang  master  plan  dari  program  agropolitan,  merencanakan  anggaran  serta  membentuk  tim Kelompok  Kerja  (POKJA).  Serta  BAPPEDA  berperan  dalam  penentuan  lokasi  yang  akan  menjadi tempat pengembangan kawasan agropolitan.
2. BKP3
BKP3  berperan  dalam  peningkatan  kualitas  SDM  dari  petani  dan  pemilik  usaha  yang  menjadi binaan  BKP3.  Peningkatan  Kualitas  SDM  dilakukan  dengan  cara  memberikan  penyuluhan  kepada petani  mulai  dari  sisi  hulu,  on  farm  hingga  hilir  serta  memberikan  pelatihan  kepada  pelaku  usaha
tentang  pengolahan  pasca  panen  atau  diversivikasi  pangan  agar  memiliki  nilai  tambah.  Selain  itu berperan dalam pengolahan pasca panen.
3. Dinas Koperasi dan UMKM
Memiliki peran sebagai berikut :
a. Memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan
b. Memberikan arahan untuk melakukan usaha secara berkelompok
c. Melakukan  pembinaan  dalam  pengelolaan,  keterampilan  dan  jiwa  kewirausahaan  untuk menciptakan usaha
d. Memberikan bantuan untuk permodalan dan pemasaran produk.
Bantuan  permodalan  bukan  menjadi  fokus  utama  dari  peran  Dinas  Koperasi  dan  UMKM karena yang berperan penting dalam memberikan bantuan modal adalah pihak perbankan.
4. Disperindag Memiliki peran sebagai berikut:
a. Memfasilitasi dalam hal perijinan dan label produk ke BPOM
b. Membantu membuat kemasan dan merek produk untuk menambah daya tarik konsumen

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  terbesar  dari  pengembangan  kawasan  agropolitan adalah  belum  adanya  sinergi  dari  semua  stakeholder  terkait,  terutama  antar  instansi  sebagai  pengelola kawasan agropolitan. Disamping itu konsep agropolitan yang bersifat top down membuat kurangnya minat dan dukungan masyarakat lokal.
Stakeholder  yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan 1. BAPPEDA
2. BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian)
3. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
4. Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
5. Dinas Pertanian dan Peternakan
6. Kelompok Tani
7. Pengusaha Agroindustri

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  pelaksanaan penelitian  ini,  terutama  pada  LPPM  Universitas  Trunojoyo,  dan  DIPA  Universitas  Trunojoyo  yang  telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta  Ivanovich,  2007.Penguatan  Kelembagaan  untuk  Pengembangan  Kawasan  agropolitan.  Makalah Pelatihan Nasional P4WP dan LPPM-IPB dan Yayasan Tunas Bangsa Bogor
Argo, Teti. A. 2005, Menguak Keberpihakan Pada Perdesaan Di Indonesia : Membangun Hubungan Desa Kota  Bagi  Pembangunan  Perdesaan,  Jurnal  Infrastruktur  dan  Lingkungan  Binaan,  Vol.  I  No.  1, Juni 2005
Badri,  Sutrisno.  2004.  Keunggulan  Kompetitif  pada  Sistem  Agroindustri  Kelapa  Sawit  dengan  Penerapan Model klaster Industri. FE-Univ.Widya Dharma Klaten.
Bakjawaliya.  2007.  Sosiologi  Menyelami  Fenomena  Sosial  di  Masyarakat  untuk  Kelas  XII  Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung : Setia Purna Inves
Bappeda. 2012. Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kabupaten Bangkalan.
BPSDM  Pertanian,  2003,  Pedoman  Operasional  Pengembangan  Kawasan  Agropolitan,  Departemen Pertanian RI.
Bryson,  JM.  2003.  What  To  Do  When  Stakeholders  Matter:  A  Guide  to  Stakeholder  Identification  and Analysis Techniques. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London.
Departemen Penataan Ruang. 2009. Areal Potensial di Bangkalan. Pemda Bangkalan
Galdeano,  Rodriguez  and  Lorente,  2004,  Rural  Multifunctionality  in  Europe  :  The  Concept  and  Policies (90th  EAAE  Seminar  “Multifuncional  Agriculture,  Policies  and  Market  :  Understanding  The Critical Linkage”-October 27-29,2004 – Rennes).
Kosim, Muhammad.2007. Kyai dan Blater (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura). Jurnal KARSA vol.XII No 2 Oktober 2007
Mercado, G. Ruben, 2002, Regional Development in The  Philippines  :  A  Review of Experience, State of The  Art  and  Agenda  for  Research  and  Action,  Philippine  Institute  for  Development  Studies (PIDS), download dari http://www3.pids.gov.ph/ris/pdf/pidsdps0203.PDF
Minfebri.  2007.  Peningkatan  implementasi  Agropolitan  untuk  Percepatan  Pembangunan  Pertanian  di Kecamatan X Koto Tanah Datar. Bappeda Tanah Datar Padang.
Moehar,  Daniel,  dkk.  2008.  PRA  (Paticipatory  Rural  Appraisal)  :  Pendekatan  Efektif  Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian. Jakarta : PT. Bumi Aksara
Robert  Robertus,  dkk.  2011.  Proses  Sosial  Medium  Pembelajaran:  Konseptualisasi  Habitus  Untuk Sosiologi-Pedagog.  Jurnal  Sosialita  Vol.  9  No.  1  Juni  2011,  Fakultas  Ilmu  Sosiologi  Universitas Negeri Jakarta
Syawie  Mochamad.  2006.  Dinamika  Jaringan  Pranata  Sosial  dalam  Ketahanan  Sosial  pada  Kelompok Pedagang  Berskala  Kecil  :  Studi  Kasus  di  Kelurahan  Pahandut,  Kecamatan  Pahandut, Palangkaraya. (dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial – Vol. II – No. 03 – Hal. 18 - 25)
Suryawati, Juju, dkk. 2006. Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII. Jakarta : Esis
Sutarto,  dkk.,2010.  Kajian  kelembagaan  agribisnis  Wortel  Untuk  Mendukung  pengembangan  Kawasan Agropolitan  SUTHOMADANSIH  di  kabupaten  Karanganyar.Jurnal  Carata  Tani  Vol.  XXV  no  1 maret 2010
Tan, Firwan, 2007, Pembangunan Sistem Usaha Ekonomi Inovatif di Daerah, Masalah dan Kebijakan, FE- Unand Mei 2007
.