## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN DALAM PERKARA PERCERAIAN  DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

## Febri Handayani
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Profesi  advokat  termasuk  profesi  mulia,  karena  ia  dapat  menjadi  mediator  bagi para  pihak yang bersengketa  tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara  pidana,  perdata  (termasuk  perdata  khusus  yang  berkaitan  dengan perkara  dalam  agama  Islam),  maupun  dalam  tata  usaha  Negara.  Advokat  juga dapat  menjadi  fasilitator  dalam  mencari  kebenaran  dan  menegakkan  keadilan untuk  membela  hak  asasi  manusia  dan  memberikan  pembelaan  hukum  yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang  menimbulkan  pro  dan  kontra,  terutama  yang  berkaitan  dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh  karena itu seorang advokat yang akan  melakukan  praktek  di  pengadilan  agama  khususnya  untuk  mendampingi atau  menjadi  kuasa  atas  nama  kliennya  agar  mendapat  simpatik  masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti  aturan  ini  dapat  meminimalkan  praktek  yang  menyimpang,  sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.

## Abstract
Profession  advocates including  noble profession , because he can be a mediator for the parties to the dispute on a case both with regard to criminal cases , civil ( including  civil  specifically  related  to  the  case  in  Islam  )  ,  nor  in  the  State administration  .  Advocates  can  also  become  a  facilitator  in  the  search  for  truth and  justice  to  defend  human  rights  and  provide  legal  defense  that  is  free  and independent . But the reality in the public profession of advocate sometimes cause the pros and cons , especially with regard to its role in providing legal services , therefore  an  advocate  who  will  practice  in  the  religious  courts  in  particular  to accompany  or  be  authorized  on  behalf  of  their  clients  in  order  to  get  a sympathetic  society  ,  would  be  follow  the  procedural  law  applicable  in  the Religious . By following these rules can minimize aberrant practices , so that the procedure can be justified .
Kata Kunci: Advocat, Perceraian, Pengadilan Agama.

## Pendahuluan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan
keadilan.  Pasal  24  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menentukan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  pada dasarnya  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  dan  peradilan  yang  bersih  serta  berwibawa,  yang  dilakukan  melalui penataan  sistem  peradilan  yang  terpadu  ( integrated  justice  system ),  terlebih peradilan  agama  secara  konstitusional  merupakan  badan  peradilan  di  bawah Mahkamah Agung. 1
Pengadilan  Agama  selain  memiliki  kekuasaaann  relatif  seperti  disebutkan, juga  mempunyai  kekuasaan  mutlak  yang  berkenaan  dengan  jenis  perkara  dan jenjang  pengadilan.  Pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan  tertentu,  yaitu  orang-orang  yang  beragama  Islam  berdasarkan  hukum Islam.  Kewenangan  kekuasaan  mutlak  ini  diatur  pada  Pasal  49  Undang-undang Peradilan  Agama:  “Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.
Memperhatikan peraturan di atas, begitu banyak bidang perkara yang harus ditangani  oleh  pengadilan  agama  apabila  ini  menjadi  masalah  perselisihan  para pihak.  Salah  satu  kewenangan  peradilan  Agama  adalah  tentang  perkawinan. Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral  bagi  manusia  yang  menjalaninya,  tujuan perkawinan  diantaranya  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis  atau keluarga  yang sakinah,  mawaddah  wa  rahmah 2 .  Era  globalisasi  merupakan pendukung kuat  yang mempengaruhi perilaku masyarakat  dan kuatnya informasi
1 Penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perobahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
2 Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran, Nuansa Aulia, Bandung; 2006 h. 88
dari  barat  lewat  film  atau  media  massa  berpengaruh  terhadap  alasan  pernikahan dan  perceraian.  Budaya  semacam  ini  secara  tidak  langsung  sudah  menujukan adanya  sikap  masyarakat  Indonesia  saat  ini  yang  memandang  bahwa  sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan  perceraian.  Dimulai  dengan  kondisi  masyarakat  yang  semakin terbebani  dengan  tingginya  harga  kebutuhan,  banyaknya  kasus  pemutusan hubungan  kerja  oleh  banyak  perusahaan,  penurunan  penghasilan  keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.
Di  Indonesia,  hampir  setiap  orang  yang  menghadapi  suatu  masalah  di bidang  hukum  sekarang  ini  cenderung  untuk  menggunakan  jasa  profesi  advokat, tak terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti perceraian, ini juga menggunakan jasa advokat.
Profesi  advokat  termasuk  profesi  mulia,  karena  ia  dapat  menjadi  mediator bagi  para  pihak  yang  bersengketa  tentang  suatu  perkara  baik  yang  berkaitan dengan perkara pidana,  perdata  (termasuk perdata khusus  yang berkaitan dengan perkara  dalam  agama  Islam),  maupun  dalam  tata  usaha  Negara.  Advokat  juga dapat  menjadi  fasilitator  dalam  mencari  kebenaran  dan  menegakkan  keadilan untuk  membela  hak  asasi  manusia  dan  memberikan  pembelaan  hukum  yang bersifat bebas dan mandiri. 3
Bagi  advokat  kebebasan  profesi  ( free  profession )  sangat  penting,  tidak sekedar  demi  profesi  advokat  itu  sendiri,  melainkan  juga  guna  mewujudkan kepentingan  yang  lebih  luas,  yaitu  terciptanya  lembaga  peradilan  yang  bebas ( independent judiciary ) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule oflaw 4 dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. 5 Semakin bebas profesi advokat, semakin bebas  lembaga  pengadilan,  semakin  mudah  menegakkan rule  of  law dan  akan semakin  demokratis  pula  suatu  negara,  terutama  di  lembaga  Pengadilan  Agama
3 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 18
4 Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Lihat Kusmiaty, dkk.Tata Negara (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000) h. 18
5 Ibid., h. 19
yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. 6
Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan  pro  dan  kontra,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perannya  dalam memberikan  jasa  hukum,  ada  sebagian  masyarakat  yang  menganggap  para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang- orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang  dengan  cara  menukar  kebenaran  dan  kebatilan  dan  sebagainya,  cemoohan yang bernada negatif. 7
Di  antara  sekian  banyak  profesi  hukum,  advokat  merupakan  jenis  profesi yang  paling  banyak  menimbulkan  kontroversi.  Situasi  demikian  tidak  hanya dirasakan  pada  Negara-negara  berkembang,  tetapi  juga  negara-negara  maju. Dalam  berbagai  survey  di  Amerika  Serikat,  profesi  advokat  masih  menempati profesi  terhormat.  Pengacara  naik  pamornya  karena  banyak  memimpin  dunia. Berangkat  dari  profesi  ini  dan  terbukti  mereka  semua  orang-orang  yang  cerdas, rasional  dan  orang-orang  yang  pandai  berargumentasi.  Namun,  ironisnya  dalam jajak  pendapat  lainnya  advokat  dan  pengacara  ternyata  juga  mendapat  predikat profesi  yang  paling  tidak  disukai.  Mereka  dipandang  sebagai  kumpulan  orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. 8

## Peranan advokad dalam hukum posistif.
Dalam  terminologi  bahasa,  Advokat  diartikan  sebagai  sebuah  kata  benda, subyek. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan  pembelaan  (mewakili)  bagi  orang  lain.  Pembelaan  dilakukan  terhadap institusi  formal  (peradilan)  maupun  informal  (diskursus).  Konsep  advokat memiliki korelasi dengan pengacara (lawyer) . 9
6 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992), h. 24
7 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, op . cit . h. 19
8 Dardju Darmodjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), h. 307
9 Website Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, http:/www.ylbhi.org
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang advokat ,  memberikan pengertian advokat adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu  profesi  mandiri  dan  independen  terhadap  cabang  kekuasaan  negara manapun.  Lebih  tepat  jika  dikatakan  bahwa  profesi  Advokat  itu  berada  di  posisi rakyat  baik  secara  individu  maupun  dalam  tatanan  masyarakat.  Kebutuhan terhadap  bantuan  hukum  seorang  advokat  bagi  seseorang  yang  sedang menghadapi  masalah  hukum  dirasa  sangat  penting.  Bertolak  dari  pendapat  ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam  menemukan  kebenaran  hukum,  maka  kepentingan  seorang  klien  dalam menggunakan jasa seorang advokat  adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya  yang  secara  hukum  harus  dilindungi.  Dalam  upaya  melindungi kepentingan  atau  hak  seorang  klien  itulah  maka  klien  membutuhkan  seorang advokat,  sebab  hampir  bagian  terbesar  masyarakat  merupakan  komunitas  yang awam  atau  buta  hukum.  Dalam  realitas  yang  demikian  itu,  keberadaan  seorang advokat menjadi sangat penting.
Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal  pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum,  dari  mulai  mengurusi  masalah  administratif,  sampai  pada  proses  litigasi selesai. 10
Uraian  diatas  memberikan  arti,  bahwa  keberadaan  seorang  advokat mempunyai  arti  penting  dalam  memberikan  jalan  keluar  terhadap  adanya permasalah  yang  dihadapi  oleh  seseorang,  khususnya  yang  berpraktik  di pengadilan  Agama,  yang  nota  bene  peradilan  yang  berkuasa  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang  No.7  Tahun  1989  ayat  (1)  dan  dikalangan  golongan  rakyat tertentu,  yaitu  orang-orang  yang  beragama  Islam  berdasarkan  hukum  Islam. Seiring  dengan  begitu  banyaknya  bidang  perkawinan  yang  harus  ditangani  oleh pengadilan  agama,  maka  kesempatan  advokat  pun  sama  peluangnya  dengan
10 Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), h. 65
peradilan  dalam  menangani  perkara  yang  diajukan  oleh  pihak  klien  kepadanya. Akan  tetapi,  dari  sekian  banyak  masalah  itu  yang  sering  menimbulkan  banyak sengketa adalah perkara perceraian antara suami-istri yang diajukan di pengadilan agama.
Dengan  berlakunya  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  tentang  advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama  dengan  advokat  yang  berpraktek  di  wilayah  pengadilan  lain.  Akan  tetapi yang  membedakan  adalah  tentang  jenis  perkara  yang  menjadi  kewenangan peradilan  itu  sendiri,  kewengan  menangani  perkara  perdata  untuk  orang  yang beragama  Islam  adalah  salah  satu  kewenangan  peradilan  Agama.  karenanya Advokat yang beracata di pengadilan agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi  sebagai  kuasa  khusus,  karena  hanya  menangan  urusan  perdata  bukan pidana. 11
Sedangkan  untuk  dapat  beracara  di  Pengadilan  Agama,  seorang  advokat harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu:
1. Harus mempunyai surat kuasa khusus 12
2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan
3. Ditunjuk  sebagai  wakil  atau  kuasa  dalam  catatan  gugatan  apabila  diajukan secara lisan atau tulisan.
4. Ditunjuk  sebagai  penggugat  atau  tergugat  sebagai  kuasa  atau  wakil  di  dalam persidangan
5. Telah terdaftar sebagai advokat
Selanjutnya peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu  menghadirkan  para  pihak  yang  berpekara  di  pengadilan  sesuai dengan jadwal persidangan
3. memberikan  pemahaman  hukum  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara  dan posisinya,  terhadap  para  pihak  dalam  menyampaikan  permohonan  atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
11 Roihan A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h. 64
12 R. Soeroso, Tata cara dan proses persidangan, Jakarta; Sinar Grafika, 1996, h. 14
4. Mendampingi  para  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan  agama,  sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para piak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung  tinggi  sumpah  advokat,  kode  etik  profesi  dalam  menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13

## Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
Setiap advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk memfasilitasi  dan  memperjuangkan  hak-hak  ataupun  kewajiban  klien,  seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya  yang dilakukan oleh seorang advokat  atau penasehat  hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan  hukum,  guna  memperjuangkan  hak-hak  dan  kewajiban  pihak  yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak.
Menurut Abdullah Gofar, Harus diakui, advokat atau pengacara merupakan jenis  profesi  hukum  yang  paling  banyak  menimbulkan  kontroversi.  Situasi  ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di Negara majupun  masih  timbul  masalah.  Di  Amerika  di  dalam  berbagai  survey,  profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya  karena  banyak  pemimpin  dunia  berangkat  dari  profesi  tersebut,  dan terbukti  mereka  semua  adalah  orang-orang  yang  cerdas,  rasional,  dan  pandai berargumentasi. 14
Ironisnya,  dalam  jajak  pendapat  lain,  advokat  ternyata  juga  mendapat predikat  profesi  yang  paling  tidak  disukai,  karena  di  pandang  sebagai  kumpulan orang  yang  senang  memutarbalikan  fakta,  membuat  gelap  persoalan  yang  sudah
13 Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, op.cit., 70
14 Abdullah Gofar, “Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum”. artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003) h. 13
jelas,  dan  tidak  bermoral  karena  mengambil  keuntungan  dari  penderitaan  orang lain.
Pada sisi lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap  profesi  advokat  seperti  “gunting”.  Kedua  sisi  gunting  saling bersinggungan  dan  berlawanan,  tetapi  yang  terjepit  dan  koyak  adalah  kain  yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut.
Pandangan    ini  tentu  tidak  semuanya  benar,  karena  saat  inipun  masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Mereka  menjaga nilai- nilai  moral  dan  etika,  karena  mereka  adalah  salah  satu  pilar  penting  dalam penegakan hukum dan keadilan.
Sebagai  penyandang  profesi,  seorang  advokat  memerlukan  landasan intelektualitas  yaitu  menguasai  suatu  pengetahuan  tertentu  di  bidang  hukum melalui  proses  pendidikan  hukum.  wujud  yang  diatur  oleh  standar  kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar yang  bewujud  psikis  biasanya  disebut  dengan  etika  profesi  sebagai  prinsip  yang harus ditegakkan.
Dalam  etika  profesi  terdapat  dua  prinsip  yang  harus  ditegakkan,  yaitu profesi  pada  umumnya  dan  profesi  luhur. 15 Perbedaan  profesi  pada  pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada  masyarakat. Profesi  luhur  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  pelayanan  pada  manusia  atau masyarakat yang motivasi utamannya bukan untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya.
Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: pertama  ,  prinsip  agar  menjalankan  profesi  secara  bertanggungjawab,  kedua, hormat  terhadap  orang  lain.  pengertian  bertanggung  jawab  ini  menyangkut pekerjaan  itu  sendiri  atau  hasilnya,  dalam  arti  advokat  harus  menjalankan pekerjaannya  dengan  sebaik  mungkin  dengan  hasil  yang  berkualitas.  selain  itu juga  dituntut  tanggung  jawab  agar  dampak  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  tidak merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.
15 Frans Magnis Suseno, etika Sosial, Gramedia: Jakarta, 1991, h. 70
Adapun profesi  yang luhur (officium nobile) bagi seorang advokat  terdapat dua  prinsip  penting,  yaitu  mendahulukan  kepentingan  klien  dan  mengabdi  pada tuntutan  profesi.  Seorang  advokat  tidak  boleh  mengelabui  hakim  dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi memenangkan perkara dan mendapatkan  bayaran  dari  kliennya.  Untuk  melaksanakan  profesi  luhur  secara baik,  dituntut  moralitas yang  tinggi.  Ada  tiga  ciri  moralitas  advokat  yang  tinggi, yaitu  berani  berbuat  dengan  bertekad  untuk  bertindak  sesuai  dengan  tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya dan memiliki idealisme yang tinggi.
Seorang  advokat  yang  sudah  melakukan  praktik  berupa  jasa  konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien dalam pengurusan dan  penyelesaian  perkara  yang  diamanatkan  kepadanya  terutama  bagi  advokat yang berpekara di pengadilan agama hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dalam penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya: 16
1. Prinsip  Ketuhanan  (al  Tauhid)  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  setiap  advokat dalam proses penegakan hukum.
2. Prinsip Keadilan (al „adalah) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan Agama.
3. Prinsip  Persamaan  ( Al  Musyawat )  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum ( equality before the law ).
4. Prinsip  Kebebasan  ( al  Hurriyat )  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum ( equality before the law ).
5. Prinsip  Musyawarah  ( al  Syura’ )  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik penegakan  hukum  bahwa  segala  bentuk  upaya  hukum  yang  dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan.
6. Prinsip tolong menolong ( al Ta’waun ) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi  hukum  (bantuan  hukum  profesional)  kepada  klien  yang  tidak mampu secara cuma-cuma ( prodeo atau officium nobile ).
16 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan , Putaka Setia: Bandung, 2012, h. 240-242
7. Prinsip  Toleransi  ( al  tasamuh )  dapat  diimplementasikan  dalam  praktik bantuan hukum antar sesama advokat untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat.
Di  samping  prinsip-prinsip  tersebut,  advokat  dalam  memberikan  jasa bantuan  hukum  hendaknya  mempertimbangkan  asas-asas  penegakan  hukum Islam, antara lain: 17
1. Asas personalitas keislaman
2. Asas  sukarela ( Antaraddin )
3. Asas saling menanggung dan sepenanggungan ( takaful al ijtima’ )
4. Asas  mengajak  pada  kebaikan  dan  menolak  pada  kemungkaran  ( amr  ma’ruf nahi munkar )
5. Asas memberikan manfaat ( tabadul al manafi )
6. Asas hak allah dan hak manusia
Peran advokat secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan sejalan timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. Klien merasakan manfaat yang luar  biasa  dengan  adanya  bantuan  dari  pengacara.  Ini  dapat  ditujukan  dengan meningkatnya pengajuan gugatan melalui jasa pengacara dari tahun ke tahun.
Masyarakat  yang  merasa  diuntungkan  dengan  adanya  jasa  advokat  ini mendasarkan kepada beberapa alasan seperti:
1. Keterbatasan  pengetahuan  di  bidang  hukum,  terlebih  terhadap  kasus  yang dihadapi.
2. Keterbatasan pengetahuan tentang cara beracara dipengadilan
3. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekara
4. Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menyewa seorang advokat
5. Adanya  kemungkinan  perkaranya  dimenangkan,  karena  diketahui  bahwa advokat adalah orang yang lihai dalam bidang hukum.
Adapun  kepedulian  advokat  untuk  mendampingi  klien  di  pengadilan  tidak terlepas dari beberapa alasan:
1. Merupakan tuntutan profesi sebagai Advokat dan penasehat hukum
2. Membantu pihak yang berpekara agar segera dapat menyelesaikan perkaranya dengan mudah seperti yang diharapkan.
17 Ibid., 243-244
3. Menberikan bantuan kepada masyarakat yang awam.
Dalam  menangani  kasus  di  Pengadilan  agama  khususnya  kasus  perceraian ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud  dengan  baik  diantaranya,  memberikan  pelayanan  hukum,  memberikan nasehat  hukum,  membela  kepentingan  klien,  dan  mewakili  klien  di  muka pengadilan.
1. Memberikan Pelayanan Hukum
Peranan  advokat  dalam  kasus  perceraian  tampak  sekali  dalam  setiap  proses perkara.  Advokat  berupaya  semaksimal  mungkin  memberikan  advice (pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan pelayanannya, advokat ini terlebih dahulu menanyakan yang menjadi penyebab keinginannya mengajukan  perceraian.  Sebagai  langkah  awal,  advokat  juga  memberikan alternatif  jalan  damai  yang  di  mungkinkan  agar  permasalahan  yang  dihadapi kliennya  bisa  memperoleh  penyelesaian  tanpa  harus  di  majukan  ke  sidang pengadilan. Meski akhirnya kasus yang menimpa kliennya juga masuk di meja pngadilan.
2. Memberikan nasehat hukum
Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggungjawab advokat diberikan  semenjak  pertama  kali  ia  berhadapan  muka  dengan  klien.  Nasehat hukum  ini  diberikan  agar  klien  memiliki  kesadaran  hukum  terhadap permaasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Bisa  dimungkinkan  dengan  adanya nasehat  awal  ini  ia  dapat  rujuk  kembali  dan  mencabut  rencananya  untuk mengajukan  gugatan  lewat  pengadilan.  Dalam  nasehatnya  Advokat memberikan  pandangan  bahwa  pengadilan  merupakan  alternatif  terakahir apabila terpaksa harus ditempuh lewat jalur hukum.
3. Membela kepentingan klien
Advokat  memiliki  peranan  membela  kepentingan  masyarakat  dan  kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang  hukum.  Peran  membela  kepentingan  klien  dalam  menangani  kasus perceraian dalam hal ini menanggung arti bahwa pembelaan bersifat absolute. artinya  advokat  hanya  memiliki  kewenangan  tertentu  dalam  melakukan
pembelaan,  hanya  sebatas  permasalahan,  hanya  sebatas  permasalahan  yang diajukan kepadanya.
4. Mewakili klien di muka pengadilan
Memang  tidak  semua  orang  yang  mengajukan  perkara  di  muka  pengadilan dapat  menghadiri  setiap  session  persidangan.  adakalanya  sebagaian  session diikuti oleh para pihak yang berpekara dan ada pula yang tidak.
Di  sinilah  tentunya  peranan  pengacara  memiliki  nilai  arti  penting.  Sebagai pembawa surat kuasa dari kliennya, tentu ia memiliki andil yang besar dalam setiap  prosesi  persidangan.  Ia  bertindak  sebagai  wakil  di  dalam  persidangan. Secara  formil  ia  bersikap  untuk  membela  kepentingan  dan  memperjuangkan hak-haknya kliennya.
Hal  senada  juga  di  sampaikan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  Kota Pekanbaru  Barmawi  Arief  terkait  peranan  advokat  dalam  mendampingi  klien dalam  perkara  perceraian,  di  mana  advokat  dalam  mendampingi  klien  wajib memahami  aturan  beracara  di  pengadilan  agama  karena  kita  ketahui  bahwa  ada lex specialisnya beracara di  pengadilan  agama di  bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata. 18
Faktor  Yang  Menjadi  Penghambat  Advokat  Dalam  Mendampingi  Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
Kedudukan  advokat  dalam  kehidupan  dan  perkembangan  hukum,  terlebih lagi  dalam  proses  penegakan  hukum  sangat  penting  dan  dapat  menentukan perubahan  di  dalam  masyarakat.  Putusan  hakim  yang  dijatuhkan  kepada  orang yang  tidak  didampingi  atau  diwakili  oleh  seorang  advokat  akan  berbeda  aplikasi hukumnya  apabila  dijatuhkan  kepada  pihak-pihak  yang  didampingi  dan/atau diwakili oleh seorang advokat, karena putusan tersebut akan di kaji lebih jauh dan secara  cepat  berkembang  menjadi  pendapat  hukum  ( yurisprudensi ).  Dengan demikian  kedudukan  dan  peran  advokat  menjadi  sangat  penting  dalam  proses penegakan  hukum,  baik  di  dalam  pengadilan  ( litigation )  maupun  diluar pengadilan ( non litigation ). Terlebih setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 2003  tentang  advokat,  muncul  suatu  harapan  besar  dari  masyarakat,  akademisi,
18 Hasil wawancara dengan Barmawi Arief, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Tanggal 27 Oktober 2014
dan  praktisi  advokat  untuk  menghilangkan  diskriminasi  dalam  proses  penegakan hukum.
Secara  umum  faktor  yang  menjadi  penghambat  advokat  dalam mendampingi  klien  dalam  perkara  perceraian  di  pengadilan  agama  dihadapkan pada dua hambatan, yaitu :
1. Hambatan segi suprastruktur
Hambatan dari segi suprastruktur merupakan keterbatasan aspek sumber daya manusia  (SDM).  karena  umumnya  praktisi  bantuan  hukum  lebih  banyak bergerak  pada  tingkat  individu  dan  kelompok  yang  tergabung  dalam  kantor hukum  (kantor  advokat  atau law  firm ).  sementara  mereka  yang  benar-benar peduli dan mau berjuang bagi masyarakat miskin masih relatif sedikit karena alasan  ketidak  jelasan  materi  ( honorarium )  yang  mereka  peroleh.  disinilh terjadi  plus  minus  antara  peran  praktisi  hukum  sebagai prodeo atau officium nobile yang di bantu oleh dana pemerintahan dan bantuan hukum profesional (mendapatkan upah atau honorarium/fee dari klien).
2. Hambatan segi infrastruktur
Hambatan  dari  segi  infrastruktur  merupakan  aspek  pendukung  utama  bagi berjalannya  praktik  bantuan  hukum  dalan  proses  penegakan  hukum  Islam  di Pengadilan Agama. Praktik bantuan hukum akan berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Prasarana meliputi  prototipe  ideal  lembaga  bantuan  hukum,  baik  dari  segi  status, kedudukan,  organisasi  dan  peranannya  mampu  memberi  manfaat  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  bantuan  hukum.  adapun  sarana meliputi  gedung,  kantor,  alat  transportasi,  perangkat  komunikasi,  lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya.
Selain  itu  advokat  yang  dapat  berpraktek  di  Pengadilan  agama  kota pekanbaru  adalah  semua  sarjana  yang  namanya  telah  terdaftar  sebagai  advokat dan  mempunyai  izin  praktek,  baik  itu  sarjana  hukum  maupun  sarjana  syariah. bahkan  banyak  diantara  mereka  menyandang  gelar  dari  sarjana  hukum  umum. karena  dari  sering  mendampingi  orang  yang  berpekara  di  pengadilan  agama adalah sarjana hukum umum. Padahal kita ketahui advokat yang berlatar belakang
pendidikan sarjana hukum umum itu mereka tidak memiliki latar belakang hukum Islam.
Sedangkan ketentuan undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.  3  Tahun  2006    tentang  pengadilan  agama,  khususnya  pasal  1,  pasal  2  dan pasal  49 dan penjelasan umum angka 2. Pasal  2 ”Peradilan Agama  adalah salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam  mengenai  perkara  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang ini.”
Pasal 49 ”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. warta; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
Maka  pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan pelayanan  hukum  dan  keadilan  dalam  bidang  hukum  keluarga  dan  harta  dalam perkawinan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam,  berdasarkan  hukum  Islam. Kewenangan yag ada di lingkungan pengadilan agama diatas perlu diketahui oleh pengacara supaya dapat  memposisikan dalam menjalankan peran jasa pemberian bantuan  hukum  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam masalah  apa  saja  yang  dapat  diperkarakan  di  Pengadilan  agama.  Hal  ini  sangat penting  untuk  menghindari  kesalahanpahaman.  termasuk  memahami  prinsip- prinsip  dan  asas-asas  dalam  penegakan  hukum  di  pengadilan  agama,  yang  mana pengetahuan itu semua pada dasarnya dimiliki oleh mereka-mereka yang berlatar belakang pendidikan hukum Islam, akibatnya adalah ini menjadi salah satu faktor penghambat  bagi  advokat  dalam  mendampingi  kliennya  ketika  berpekara  di pengadilan agama.
Hal  ini  dikarenakan  dalam  proses  di  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru, yang  berhak  mendampingi  masyarakat  dalam  melakukan  proses  berpekara perceraian di Pengadilan Agama kota Pekanbaru adalah siapa saja yang memiliki kompetensi  dibidangnya  ataupun  advokat  yang  mendapatkan  kuasa  pendamping ataupun  mewakili  dari  masyarakat  itu  sendiri.  yang  mana  kuasa  ini  dapat  di pergunakan  untuk  mewakili  dan  atau  memdampingi  kliennya  mengikuti  segala
prosedur berpekara perceraian di pengadilan agama kota Pekanbaru. 19 Ini didasari pada motif, adanya kepentingan pembelaan dalam kasus yang sedang dikuasainya, kewenangan  yang dimiliki  dalam melakukan pembelaan dan adanya disiplin dan tanggung jawab profesi dalam menangani perkara yang diwakili kepadanya.
Dari  hasil  penelitian  penulis  di  lapangan,  diperoleh  selama  tahun  2014  ini rekap  jenis  perkara  yang  diterima  dan  diputus  di  Pengadilan  Agama  kota Pekanbarun diantaranya:
Tabel 1. Pengadilan Agama Pekanbaru Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2014 No. Jenis Perkara Total 1.  Perwalian 21 Perkara 2.  Penguasaan Anak 5 Perkara 3.  Harta Bersama 22 Perkara 4.  Cerai Gugat 942 Perkara 5.  Cerai Talak 311 Perkara 6.  Pembatalan Perkawinan 1 Perkara 7.  Izin Poligami 4 Perkara 8.  Asal Usul Anak 1 Perkara 9.  Isbat Nikah 33 Perkara 10.  Dispensasi Kawin 7 Perkara 11.  Wali Adhal 4 Perkara 12.  Kewarisan 19 Perkara 13.  P3HP 39 Perkara 14.  Lain-Lain 12 Perkara Jumlah Total 1421 Perkara
Sumber Data : www.pa-pekanbaru.go.id per Oktober 2014
Dari  tabel  diatas  dapat  kita  ketahui  pada  dasarnya  kasus  yang  mendomisi yang  paling  banyak  diajukan  ke  pengadilan  agama  kota  pekanbaru  adalah  kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Untuk kasus cerai gugat yang masuk pada
19 wawancara dengan Sukria Novela, SH,  Advokat pada tanggal 26 September 2014
tahun  2014  adalah  sebanyak  952  kasus  dan  cerai  talak  sebanyak  317  kasus. Sedangkan kasus cerai gugat yang di putus pada tahun 2014 adalah sebanyak 942 kasus dan cerai talak sebanyak 311kasus.
Hasil wawancara penulis dengan Hakim Muslim Djamaluddin terkait faktor penyebab  perceraian,  pada  penelitian  sebelumnya  terungkap  baik  cerai  talak maupun  cerai  gugat  faktor  utamanya  adalah  perselisihan/  pertengkaran  antara suami istri, dan bahkan sekarang sudah menjadi  yurisprudensi bagi hakim dalam memutuskan perceraian bahwa tidak lagi yang dikejar itu perselisihan/pertengkaran  itu  apa  penyebabnya,  apa  alasannya  dan  lain-lainnya namun yang dikejar itu adalah mudharat dan manfaat dari perkawinan itu sendiri ketika perkawinan itu tetap di pertahankan, jika lebih banyak mudharatnya maka hakim  akan  mengabulkan  gugatan  atau  permohonan  istri  atau  suami  tersebut namun jika sebaliknya maka hakim tidak akan mengabulkannya,  yang terpenting itu adalah alasan perceraian berupa perselisihan/pertengkaran itu memang ada. 20
Yurisprudensi  dalam  mengabulkan  perceraian  ini  menjadi  delematis tersendiri jika permohonan cerai talak yang suami mengajukannya, delematis akan muncul ketika istri tidak mau dicerai oleh suaminya dikarenakan kasihan terhadap anak atau anak-anak masih kecil-kecil masih butuh perhatian kedua orang tua dan lain  sebagainya,  sekalipun  si  istri  menyadari  rumah  tangganya  memang  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 21
Faktor penyebab terjadinya perceraian diatas juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi advokat dalam memdampingi atau menangani kasus perceraian di  Pengadilan  Agama  kota  Pekanbaru,  jika  seorang  advokat  itu  tidak  memiliki skill terkait hukum perkawinan dan problematikanya dalam hukum islam. Apalagi dari  data  yang  di  peroleh  jumlah  kasus  perceraian  dari  tahun  ke  tahun  semakin meningkat terutama cerai gugat sebagai mana tabel diatas.
Undang-Undang  No.  18  tahun  2003  tentang  Advokat,  maka  advokat  yang berpraktek  di  lingkungan  peradilan  umum  memiliki  kewenangan  yang  sama dengan  advokat  yang  akan  berpraktek  di  lingkungan  pengadilan  agama.  Akan
20 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru Muslim Djamaluddin, Hari Senin, Tanggal 7, Bulan Oktober, Tahun 2013 bertepat di Pengadilan Agama Klas I A Kota Pekanbaru
21 ibid
tetapi  yang  menjadi  titik  perbedaan  adalah  tentang  jenis  perkara  yang  menjadi kewenangan peradilan agama itu sendiri. Kewenangan menangani perkara perdata untuk  umat  Islam  adalah  salah  satu  kewenangan  pengadilan  agama.  untuk  itu advokat  yang  berpraktek  di  lingkungan  pengadilan  agama  berkewajiban membekali  diri  dengan  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  perkara    yang menyangkut hukum-hukum syariah.
Hal  ini  sebagai  mana  di  sampaikan  oleh  hakim  Barmawi  Arief  ketika mengadili perkara perceraian yang di dampingi oleh advokat adalah: 22
1. Masih  banyak  Advokat  yang  tidak  membaca  dan  tidak  memahami  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama  Buku  II  terkait masalah beracara di Pengadilan Agama.
2. Dalam  hal  pembuatan  surat  gugatan,  masih  banyak  ditemukan  tidak  adanya singkronisasi  antara  posita  dan  petitum.  misalnya  masih  banyak  advokat membuat  gugatan  cerai  gugat  tersebut  di  dalam  posita  tidak  tergambar arahannya  apakah  terkait  masalah  taklik  talak  atau  talak  ba‟in,  yang  akibat petitumnyapun salah.
3. Dalam  hal  pembuktian  pemeriksaan  saksi,  masih  ada  advokat  yang  tidak paham dengan lex specialist dalam beracara terutama tahap pembuktian secara umunnya di pengadilan agama, misalnya pada tahap pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan orang lain tidak saksi dari keluarga.
Hal  ini  juga  menjadi  faktor  penghambat  bagi  advokat  mendampingi  klien dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  dikarenakan SDM  advokatnya  bukan  dari  mereka  yang  berlatar  belakang  keilmuan  sarjana Hukum  Islam  melainkan  Sarjana  Hukum,  yang  mau  tidak  mau  ketika  mereka beracara  di  pengadilan  agama  wajib  tunduk  pada  lex  specialist  dalam  Hukum Acara  Peradilan  Agama  atau  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama Buku II terkait masalah beracara di Pengadilan Agama.
Ini juga dibuktikan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,  bahwa  advokat  yang  berlatar  belakang  sarjana  hukum  Islam  Cuma  2 orang,  selain  itu  advokat-advokat  yang  berpekara  di  pengadilan  agama  tersebut mereka-mereka  yang  berlatar  belakang  sarjana  hukum.  Sedangkan  jika  kita  lihat
pada tabel diatas di ketahui kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kota  Pekanbaru    jumlahnya  sangat  banyak.  artinya  SDM  yang  ada  tidak sebanding dengan kasus yang ada.

## Prosedur  Mengajukan  Gugatan  Melalui  Jasa  Advokat  Dalam  Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
Program  bantuan  hukum  yang  prosedurnya  dilakukan  oleh  advokat  di Pengadilan  Agama  mengacu  kepada  UUPA  Nomor  3  Tahun  2006  dan  UU Advokat  Nomor  18  Tahun  2003.  Dalam  kedua  UU  tersebut  dikemukan  bahwa setiap  orang  berhak  memiliki  atau  mendampingi  tiap-tiap  pihak  sebagai  kuasa atau wakil atau juga penasehat hukum di muka pengadilan negeri. Seperti halnya advokat atau pengacara pada umumnya, mereka yang berprofesi sebagai  advokat diharuskan mengusai ketentuan-ketentuan hukum materiil dan hukum formal yang berlaku di pengadilan agama.
Keberadaan advokat yang melakukan praktik di pengadilan agama berfungsi sebagai  pembantu  hukum  ( rechtshelpers )  bagi  para  klien  di  muka  pengadilan. Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya,  banyak  dari  mereka  yang  menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Salah satu ungkapan yang sering dilontarkan, misalnya  para  pengacara  tidak  hanya  memenuhi  suatu  kebutuhan,  tetapi  juga memperbanyak  kebutuhan.  Dengan  kata  lain,  menggunakan  jasa  advokat  atau pengacara  pada  umumnya  menambah  beban  biaya  perkara  bagi  para  klien, sehingga penyelesaian perkara menjadi mahal. 23
Berdasarkan  gambaran  tersebut  penerapan  konsep  bantuan  hukum  dalam proses  penegakan  hukum  Islam  di  Peradilan  Agama  hampir  sama  dengan  yang dilakukan  di  lembaga  peradilan  lainnya.  hal  terpenting  dari  praktik  bantuan hukum di Pengadilan Agama terletak pada keharusan menerapkan prinsip-prinsip dan  asas-asas  penegakan  hukum  Islam  yang  sesuai  dengan  tujuan  syariat ( maqashid al syariat ).
Prosedur  pengajuan  gugat  cerai  memiliki  persamaan  antara  pengajuan langsung dari para pihak dengan melalui jasa advokat. Hanya saja, advokat  yang
23 Taufik, Sarjana Syariah dan Problematika Kepengacaraan ,  artikel dalam jurnal mimbar hukum No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta, AL-Hikmah dan Ditbinpera 2003) h. 10
mengajukan gugatan atas nama klien harus memiliki surat kuasa khusus dari klien yang  dibelanya.  Tanpa  adanya  surat  kuasa  seorang  advokat  tidak  akan  semena- mena mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya.
Adapun  isi  surat  kuasa  tersebut  berupa  persetujuan  kontrak  kerja  antara pihak  dengan  advokat.  Didalamnya  berisi  masalah  kepengacaraan  dan honorarium  fee (uang  jasa  pembelaan).  Setelah  ini  disepakati  kemudian  advokat membuat berita acara gugatan yang meliputi:
1. Identitas  pihak  secara  lengkap,  meliputi  nama,  umur,  agama,  pekerjaan, tempat tinggal.
2. Posita, dasar pengajuan gugatan sebagai alasan mengapa diajukan gugatan
3. petitum,tuntutan yang diinginkan.
Setelah  surat  gugatan  jadi,  kemudian  ditandatangani  oleh  kuasa  hukumnya atas nama klien, baru kemudian diajukan ke muka pengadilan. Dengan demikian jelaslah bahwasanya advokat yang menjalankan prakteknya di pengadilann agama akan  senantiasa  mengikuti  aturan  yang  ditetapkan  dalam  hukum  beracara,  tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki latar pendidikan hukum umum.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Barmawi  Arief  hakim  pengadilan  agama Kota Pekanbaru, 24 terkait prosedur pengajuan perkara di muka pengadilan agama memiliki  kesamaan  antara  pihak  yang  bermasalah  dengan  yang  dikuasakan kepada  advokat.  Secara    umum  pengajuan  yang  bersifat  pribadi,  masing-masing pihak  yang  berpekara  mengajukan  permasalahannya  kepada  ketua  pengadilan agama. Sedangkan mengajukan perkara melalui perkara advokat tentunya melalui jasa  advokat  itu  sendiri.  Pihak  yang  berpekara  memberikan  surat  kuasa  kepada advokat dengan memberikan pelimpahan penuh untuk mengajukan perkaranya di pengadilan  agama,  sesuai  dengan  kesepakatan  apakah  perkaranya  tersebut dikuasakan penuh hingga diambil keputusan oleh majelis hakim, atau sebahagian saja  perkara  itu  diproses.  artinya  pertengahan  sidang  pihak  berpekara  mencabut surat  kuasanya  dari  pihak  advokat.  Bila  hal  ini  yang  dikehendaki,  maka  pihak advokat  menghentikan  perannya  dalam  membela  kepentingan  kliennya  di  muka pengadilan.
24 Hasil wawancara dengan Barmawi Arief, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Tanggal 27 Oktober 2014
Sedangkan yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum para pihak atau wakil dari para pihak adalah seorang yang telah terpenuhi dari beberapa syarat:
1. Mempunyai Kuasa khusus pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 RBg
2. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat
3. Ditunjuk pihak sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat
4. Ditunjuk  pihak  sebagai  kuasa  atau  wakil  di  dalam  persidangan  sebagaimana tersebut dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat 1 Rbg
5. Telah terdaftar sebagai advokat

## Penutup
1. Peranan  advokat    dalam  mendampingi  klien  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  diantaranya,  Memberikan  Pelayanan Hukum;  memberikan  nasehat  hukum;  membela  kepentingan  klien;  Mewakili klien di muka pengadilan. Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami  aturan  beracara  di  pengadilan  agama  karena  kita  ketahui  bahwa ada  lex  specialisnya  beracara  di  pengadilan  agama  di  bandingkan  dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.
2. Faktor  yang  menjadi  penghambat  advokat  dalam  mendampingi  klien  dalam perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  dihadapkan  pada dua  hambatan,  yaitu  :  pertama  Hambatan  segi  suprastruktur,  Hambatan  dari segi  suprastruktur  merupakan  keterbatasan  aspek  sumber  daya  manusia (SDM). kedua, Hambatan segi infrastruktur, Hambatan dari segi infrastruktur merupakan  aspek  pendukung  utama  bagi  berjalannya  praktik  bantuan  hukum dalan proses penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama.
3. Prosedur mengajukan gugatan melalui jasa advokat dalam perkara perceraian di  Pengadilan  Agama  Kota  Pekanbaru  memiliki  kesamaan  antara  pihak  yang bermasalah  dengan  yang  dikuasakan  kepada  advokat  baik  lisan  maupun tulisan. Secara  umum pengajuan  yang bersifat pribadi, masing-masing pihak yang  berpekara  mengajukan  permasalahannya  kepada  ketua  pengadilan agama.  Sedangkan  mengajukan  perkara  melalui  advokat  maka  dalam  surat gugatan dicantumkan tanda tangan advokat atau kuasa hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ,  PT. RajaGrafindo Persada, cet.V, Jakarta; 2002
Abdullah Gofar, “Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum”. artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV
edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003)
Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992)
Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan , Putaka Setia: Bandung, 2012 Dardju Darmodjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000)
Djamal Latief, H. M SH , Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia ,   Jakarta : Ghalia Indonesia.1982
Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran, Nuansa Aulia, Bandung; 2006
Frans Magnis Suseno, etika Sosial , Gramedia: Jakarta, 1991
R. Soeroso, Tata cara dan proses persidangan, Jakarta; Sinar Grafika, 1996 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003)
Roihan A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Lihat Kusmiaty, dkk.Tata Negara (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000)
Sayyid Sabiq , Fikih Sunnah (8) , Penerbit PT Al Ma‟arif, Bandung;1980
Taufik, Sarjana Syariah dan Problematika Kepengacaraan ,  artikel dalam jurnal mimbar hukum No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta, AL- Hikmah dan Ditbinpera 2003)
Zainuddin Ali, S.HI, MA, Hukum Perdata Islam Indonesia, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu; 2002
Hasil wawancara dengan Barmawi Arief, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pada Tanggal 27 Oktober 2014
wawancara dengan Sukria Novela, SH,  Advokat pada tanggal 26 September 2014 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru Muslim Djamaluddin, Hari Senin, Tanggal 7, Bulan Oktober, Tahun 2013 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perobahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan
Website Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, http:/www.ylbhi.org E-mail:info@papekanbaru.net