Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda
(Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda)
Wahyuni Safitri, Rustiana wahyunibun@gmail.com, rustiana77@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Korupsi  merupakan  salah  satu  masalah  terbesar  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia khususnya  kota  Samarinda  Kalimantan Timur.  Banyak  Orang  yang  tidak  percaya  lagi  dengan penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi,  dengan  berbagai  alasan  kasus  korupsi  lepas  dari tuntutan  hukum  membuat  komponen  masyarakat  menjadi  kehilangan  kepercayaan  terhadap penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi.  Dampak  yang  dilahirkan  akibat  korupsi  sangat berbahaya  yang  berakibat  pada  perkonomian  dan  pembangunan  negara  secara  nasional.  Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan empiris yang merupakan pendekatan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  yaitu  pendekatan  langsung  ke Masyarakat.  Sehingga  dapat  memperoleh  gambaran  tentang  persepsi  masyarakat  terhadap penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi  dan  kendala  pelaksanaan  penegakan  hukum  tindak pidana korupsi di kota samarinda.  Berdasarkan hasil dan luaran yang dicapai  dalam program penelitian  adalah  khususnya  teruntuk  masyarakat  RT  29  Kelurahan  Pelabuhan  Kecamatan Samarinda  Kota  adalah  pemahaman  masyarakat  yang  ingin  diketahui  meliputi  kesadaran (awareness) ,  pengetahuan (knowledge) ,  dan  sikap (attitude) serta  perilaku (behavior) masyarakat  mengenai  tindak  pidana  korupsi.  Analisis  dari  tulisan  ini  menunjukan  bahwa masyarakat banyak yang belum begitu mengerti dan paham mengenai penegakan hukum tindak pidana  korupsi.  Gambaran  hasil  dari  kegiatan  survey  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  masukan dan  saran  yang  dapat  membantu  mengembangkan  strategi  yang  efektif  dalam  memberantas korupsi serta peran masyarakat sebagai pengawas.
Kata Kunci :Persepsi, Penegakan, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT
Corruption is one of the biggest problems faced by the Indonesian people, especially the city  of  Samarinda,  East  Kalimantan.  Many  people  no  longer  believe  in  the  enforcement  of criminal acts of corruption, with a variety of reasons for corruption cases apart from lawsuits making  the  community  component  lose  confidence  in  the  enforcement  of  criminal  acts  of corruption.  The  impact  caused  by  corruption  is  very  dangerous  which  results  in  national economic  and  national  development.  The  type  of  research  used  in  this  paper  is  an  empirical approach  which  is  an  approach  that  is  relevant  to  the  problem  under  study,  namely  a  direct approach to the community. So that it can get a picture of people's perceptions of corruption law enforcement and obstacles to the implementation of corruption law enforcement in the city of samarinda.  Based on the results and outcomes achieved in the research program is specifically for  the  community  RT  29  Port  Village,  City  Samarinda  Districtsis  the  understanding  of  the community that you want to know includes awareness, knowledge, and attitude and behavior of the community regarding criminal acts of corruption. Analysis of this paper shows that many people do not understand and understand the law enforcement of corruption. The description of the results of this survey activity is expected to be used as input and suggestions that can help develop  effective  strategies  in  combating  corruption  and  the  role  of  the  community  as supervisors.

## Keywords: Perception, Enforcement, Corruption

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang  sedang  berkembang  sebagai  negara yang  sedang  berkembang  pada  umumnya dihadapkan dengan berbagai masalah sosial.  Salah  satu  masalah  yang  cenderung terjadi pada negara yang sedang berkembang adalah korupsi. Tidak hanya di indonesia  dan  negara-negara  berkembang lainnya,  akan  tetapi  di  negara-negara  maju pun  korupsi  menjelma  menjadi  virus  yang mampu  merusak  sendi-sendi  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalan korupsi tidak hanya melibatkan  pejabat  publik,  pemerintah, swasta dan pegawai negeri yang menyalahgunakan  kewenangan  akan  tetapi juga  perorangan  seperti  calo  tiket  pesawat, kapal  air,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  perbuatan  korupsi hanya  dilakukan  olah  orang-orang  tertentu saja.
Berdasarkan  data  yang    diperoleh  dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Samarinda, daerah yang banyak terdapat  kasus  korupsi  adalah  di  Kota Samarinda Kalimantan Timur.  Oleh  karena itu perlu mengadakan peraturan yang dapat memberikan  keleluasaan  kepada  pelaksana atau  penegak  hukum  bertindak  terhadap pelaku-pelaku  tersebut.  Hal  ini  dilakukan karena di dalam prakteknya, peraturan yang telah ada itu kurang efektif, sehingga perlu dilengkapi  dengan  peraturan  lainnya,  yaitu peraturan  penilikan harta benda.
Korupsi    merupakan    kejahatan    luar biasa    karena    menyebabkan    terjadinya kerugian  negara  dan  melanggar  hak-hak sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih.  Oleh  karena  itu  dikeluarkan Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  yang menjadi    dasar    pembentukan  Komisi
Pemberantasan    Korupsi    (KPK)  untuk melakukan  tugas  pemberantasan  korupsi  di Indonesia. 1 Pemberantasan  korupsi  tidak dapat  dilakukan  oleh  KPK  dan  penegak hukum  saja,  tetapi    juga  memerlukan sinergi  dan  kesamaan  persepsi  dari  seluruh komponen  bangsa.  Di  sini,  peran  serta masyarakat    memiliki    arti    penting  dalam strategi    pemberantasan    korupsi.  Pada kegiatan    yang    sifatnya    represif, masyarakat    dapat    langsung    menjadi pelapor  dugaan  tindak  pidana  korupsi terutama  di  birokrasi  dan  layanan  publik, sedangkan  dari    sisi  preventif,  tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai dari  kesadaran  diri  masing-masing.  Untuk mematuhi  hukum dan  menjauhi  tindakan koruptif,    Masyarakat  pada  umumnya  anti korupsi,  namun  pada  realitanya  seringkali melakukan  tindakan  yang  koruptif  atau dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu untuk  menjadi  lahan  korupsi.  Sebagai lembaga    publik    yang    dibentuk    untuk melaksanakan    tugas    pemberantasan korupsi    sebagaimana    dimaksud    dalam Undang-Undang    No.    30    Tahun    2002, Komisi    Pemberantasan    Korupsi  (KPK)
diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Selain pelaporan ke Dewan Perwakilan  rakyat  (DPR)  dan  audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan    Korupsi  (KPK)  juga  perlu mengetahui persepsi dan harapan masyarakat  terhadap  kinerja  dan  capaian sebagai    salah  satu  wujud  mekanisme pengawasan lembaga
publik oleh masyarakat.
Untuk  itu  Komisi    Pemberantasan Korupsi  (KPK)  secara  berkala  melakukan survei  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan
1 Direktorat    Penelitian    dan    Pengembangan 2009, Laporan    Survei    Persepsi  Masyarakat 2009, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Jakarta, Hal.1
pemahaman mengenai persepsi dan harapan masyarakat terhadap korupsi dan KPK.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda? 2. Apa  saja  yang  menjadi  kendala pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  di  Kota Samarinda?

## C.    Tujuan Penelitian
1. Untuk    mengidentifikasi  pelaksanaan
Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi di Kota Samarinda. 2. Untuk m e ngidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi  kendala  bagi  Penegakan
Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  di
Kota Samarinda.

## C. Manfaat Penelitian
Adapun  Penelitian  ini  diharapkan memberikan manfaat baik secara Akademisi,  dan  juga  pemerintahan.  Secara Akademisi Penelitian ini diharapkan
Sebagai  bahan  kajian  dan  menambah pemahaman terhadap perkembangan hukum di  Indonesia  khususnya  bagi  akademisi.
Dan bagi Pemerintah diharapkan
Sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah dalam  melaksanakan  penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  dan  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas korupsi di Kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN A. Jenis  Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian pendekatan  empiris  yaitu  hukum  sebagai kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein, karena  dalam  penelitian  ini  digunakan  data primer  yang  diperoleh  dari  lapangan. Pendekatan  yuridis  adalah  hukum  dilihat
sebagai  norma  atau  das  sollen,  karena dalam  membahas  permasalahan  penelitian ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum  baik hukum  yang  tertulis  maupun  hukum  yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun  bahan  hukum  sekunder.    Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian  ini  maksudnya  adalah  bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan- bahan  hukum  (yang  merupakan  data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Persepsi Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi
Adapun  Penelitian  ini  berlokasi  di wilayah Kelurahan Pelabuhan Samarinda.
Adapun  Jenis  dan  Sumber  Data  yang  akan dikumpulkan dalam penelitian
ini bersumber  dari  beberapa  jenis  data  yaitu: Data  primer  adalah  merupakan  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  pengamatan atas obyek atau permasalahan yang penulis amati  di  lokasi  penelitian  yaitu  melalui wawancara  langsung  dengan  pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten dalam bidang yang berhubungan dengan permasalahan  yang  diangkat  yakni  yang berkaitan  dengan  Persepsi  Masyarakat Terhadap  Penegakan  Hukum    Tindak Pidana  korupsi  Di  Kota    Samarinda. Data Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari peraturan  perundang  –  undangan    studi kepustakaan  terhadap  jurnal,  artikel  dalam majalah  atau  sumber-sumber  lain  yang terkait  dengan  permasalahan  yang  dibahas dalam penulisan ini. Dan Data Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus dan lain – lain.
Adapun  Teknik  Pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu meliputi:  Wawancara  adalah  metode  yang menggunakan  teknik  mewawancarai  nara sumber  yang  dijadikan  objek  atau  bahan penelitian guna mendapatkan hasil atau data
yang  diinginkan. Studi  Pustaka  Dalam penelitian  ini,  penulis  mempelajari  dan mengkaji perundang-undangan, jurnal, literatur,  atau  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  Persepsi  Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi  Di  Kota  Samarinda.  Dan  Studi Dokumentasi Dalam penelitian ini, dokumentasi  terkait  dokumen-dokumen yang  diperoleh  oleh  penulis  di  lokasi penelitian dan digunakan sebagai penunjang penelitian.
Teknik  Sampling  dalam  Penelitian ini yaitu Probability sampling adalah teknik pengambilan  sampel  yang  memberikan peluang  yang  sama  bagi  setiap  unsur (anggota)  populasi  untuk  dipilih  menjadi anggota  sampel.  Syarat  utama  probability sampling  dilakukan  adalah  sample  diambil dari  populasi  yang  homogen.  Ramdom sampilng  atau  dalam  bahasa  Indonesia disebut juga Rambang hendaknya memberikan  gambaran  bahwa  distribusi data  pada  populasi  akan  berlaku  secara sembarang  pada  setiap  anggota  dari populasi.
Khususnya Simple Random Sampling  Dikatakan  simple  (sederhana) karena  pengambilan  anggota  sampel  dari populasi  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan  strata  yang  ada  dalam populasi  itu.  Cara  demikian  dilakukan  bila anggota  populasi  dianggap  homogen  atau memiliki  kesamaan.  Dengan  demikian, anggota populasi yang dipilih akan mampu mewakili  kondisi  populasi.  Karena  itulah peneliti  mengunakan  teknik  ini  sebagai acuan dalam menggambil sampel.
Adapun  Teknik  Analisi  Data  dalam Penelitian  ini  yaitu  dari  hasil  penelitian yang terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan  dan  data  kepustakaan,  maka selanjutnya  data  tersebut  di  analisa  secara
deskriptif    kualitatif.  Deskriptif    kualitatif artinya  menggambarkan  secara  jelas  dan sistematis seluruh data yang telah diperoleh dan  kemudian  akan  dianalisis  terhadap kebutuhan  hukum  dalam  hal  implementasi perencanaan pembangunan desa dan kemudian  data  tersebut  akan  disajikan dengan memberikan komentar-komentar.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## HASIL PENELITIAN
Kota Samarinda dibentuk dan didirikan  pada  tanggal  21  Januari  1960, berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953, Lembaran  Negara  No.  97  Tahun  1953 tentang  Pembentukan  daerah  -  daerah Tingkat  II            Kabupaten/kotamadya  di Kalimantan  Timur.  Secara  administratif Kota  Samarinda  memiliki  10  kecamatan dan  59  kelurahan. Peresmian  kecamatan tersebut  dilaksanakan  pada  tanggal  28 Desember  2010. 2 Hingga  hari  ini,  praktek korupsi  masih  menjadi  isu  utama  di  negeri ini  khususnya  di  kota  samarinda.  Korupsi telah  terjadi  disemua  aspek  kehidupan masyarakat  dan  mewabah  ke  cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan
yudikatif,  serta  sektor  bisnis.Hampir  setiap hari  media  masa  baik  nasional  maupun lokal  memberitakan  isu  atau  masalah korupsi. Akibat  korupsi  yang  semakin tinggi  ,  masyarakat  secara  sadar  atau  tidak sadar telah menjadi korban utama sementara  negara  menanggung  kerugian material  dan  non-  material  yang  sangat besar.  Tingginya  keadaan  korupsi  di samarinda dapat dilihat dari penelitian  dan survei hasil kuisioner masyarakat dikelurahan pelabuhan kota samarinda yang dilaksanakan  pada  tanggal  04  Juni  2018, yang melibatkan 50 (lima puluh) responden yang  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan _dan_kelurahan_di_Kota_Samarinda
pendidikan  mulai  dari  tingkat  SD,  SMA, dan  mahasiswa. Dari  seluruh  responden, responden  yang  paling  besar  adalah responden  dengan  pendidikan    tamat  SMA (42%),tamat  SD  (33%)dan  mahasiswa (25%).Melalui  survei  ini,  diharapkan  dapat mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki  pengetahuan/pemahaman  yang memadai  terhadap  definisi  dan  tindakan- tindakan  koruptif  yang  umum  terjadi  di sekitar lingkungan mereka.
Berikut  kuisioner  yang  dibagikan kepada  masyarakat  kelurahan  pelabuhan kota samarinda.
Warga : Kelurahan Pelabuhan, RT. : …………. Pendidikan : SD/ SMP/ SMA/

## SARJANA
Jenis Kelamin  : LK/PR
Kuisioner Penelitian Persepsi  MasyarakatTerhadap  Penegakan Hukum  Terkait  Kasus  Korupsi  di  Kota Samarinda.
1.  Kurang      adanya  teladan  dari  pimpinan pemerintah menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi a.  Setuju
b.  Kurang Setuju c.  Tidak Setuju d.  ….…………….. 2.  Sistem Akuntabilitas/ pertanggungjawaban yang kurang memadai memberi peluang untuk melakukan korupsi
a.  Setuju
b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
3.  Manajemen  yang  tidak  transparan/
keterbukaan cenderung menutupi korupsi di dalam instansi pemerintah
a.  Setuju b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
4.  Adanya  korupsi  di  sebabkan  karena
Birokrasi    yang    panjang  dan  berbelit- belit a.  Setuju
b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju d.  ….……………..
5.  Pelayanan  publik  yang  rendah  memberi peluang untuk melakukan korupsi.
a.  Setuju
b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
6.  Korupsi  disebabkan  karena  lemahnya system pengendalian instansi pemerintah a.  Setuju b.  Kurang Setuju c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
7.  Peraturan  perundang-undangan  yang
monolistik (Kepercayaan terhadap Sesuatu  secara  Keseluruhan/  Hanya Mempercayai 1 Hal) dan menguntungkan kerabat menjadi peluang untuk melakukan korupsi a.  Setuju b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju d.  ….……………..
8.  Kualitas perundang-undangan yang tidak  memadai  menyebabkan  korupsi tinggi a.  Setuju
b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju d.  ….……………..
9.  Seseorang  melakukan  korupsi  karena sanksi yang dijatuhkan sangat  ringan
a.  Setuju
b.  KurangSetuju
c.  TidakSetuju
d.  ….……………..
10.Korupsi terjadi  karena penerapan sanksi yang  tidak konsisten dan pandang bulu
a.  Setuju
b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
11.Lemahnya  bidang  evaluasi  dan  revisi perundang-undangan menyebabkan korupsi semakin tinggi a.  Setuju b.  Kurang Setuju c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
12.Korupsi terjadi karena masyarakat lemah dalam melakukan pengawasan
a.  Setuju
b.  Kurang Setuju
c.  Tidak Setuju
d.  ….……………..
13.Korupsi  disebabkan  karena  tidak  ada mekanisme  pengawasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan
a.  Setuju
b.  Kurang Setuju c.  Tidak Setuju d.  ….…………….. 14.Lembaga peradilan yang tidak independen  membuat  seseorang  berani melakukan korupsi a.  Setuju
b.  KurangSetuju
c.  TidakSetuju
d.  ….……………..
15.Bentuk  tindak  korupsi  bias  berupa pengeluaran  anggaran  yang  tidak  sesuai dengan prioritas pembangunan
a.  Setuju b.  Kurang Setuju c.  Tidak Setuju
d.  ….……………… 16.Menurut Anda, Apakah Korupsi merupakan  Masalah  Utama    yang Terjadi  di Indonesia ? a. Masalah Utama
b. Bukan Masalah Utama c. Bukan Masalah d. ….…………………
17.  Menurut  Anda,  dimanakah  Korupsi yang Paling Umum terjadi ?
a. Lembaga  Daerah b. Lembaga Penegak Hukum c. Lembaga Negara d. ….………………………
18.  Menurut    Anda,  Manakah  Lembaga yang  Paling  Anda  Andalkan  dalam Pemberantasan Korupsi ?
a. Komisi Pemberantasan Korupsi
b. Kejaksaan
c. Kepolisian d. ….…………………………….
19.Menurut  Anda,  apa  yang  menjadi Hambatan Terbesar dalam Memberantas
Korupsi yang terjadi saat ini ?
a. Kurangnya Wewenang dan Sumber Daya yang ada di KPK
b.  Kurangnya  Pendidikan  terhadap    Anti
Korupsi
c. Maraknya Kriminalisasi
d. ….………………………………
20.Menurut Anda, Bagaimanakah Penyelesaian  Permasalahan  terhadap Korupsi ? a. Peningkatan Hukuman bagi Koruptor
b.  Peningkatan  Kerjasama  Antar  Penegak
Hukum
c. Kedua - duanya d. ….………………………..
21.Menurut    Anda,  Mengapa  Korupsi  Bisa Terjadi ?
a. Karena Kebutuhan
b. Karena Adanya Peluang
c. Karena Ingin Memperkaya Diri Sendiri d. ….……………………………..
22.Menurut  Anda,  Apa  yang  dilakukan guna  Memberikan  Efek  Jera  bagi Koruptor ?
a. Hukuman Diperberat
b. Dimiskinkan
c. Dikucilkan d. ….……………………….
23.Menurut  Anda,  BagaimanaSolusi  yang
Baik bagi Tindakan Korupsi ? a. Sistem Penegakan Hukum harus diperbaiki b.  Menanamkan  Nilai  Anti  Korupsi  Sejak
Dini
c.  Menyebarkan  dan  Mensosialisasikan Anti Koruspi kepada Masyarakat
d. ….……………………
24.Harapan  Anda  terhadap  Penegakan  dan Pemberantasan Korupsi saat ini?
a. Berkurang
b. Meningkat c. Biasa Saja
d. ….……………….
25.Menurut Anda, Bagaimana agar Seseorang  Terhindar  dari  Perbuatan
Korupsi ?
a.  Penanaman  Pendidikan    Moral    dan Agama Sejak Dini
b.  Menumbuhkan  Kesadaran  Diri  bahwa Korupsi = Mencuri
c. Menanamkan Kesadaran Bahwa Korupsi sangan Merugikan
d. ….……………………….
Kritik dan Saran : ….…………………………………………
Melalui  survei  ini,  diharapkan  dapat mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki  pengetahuan/pemahaman  yang memadai  terhadap  definisi  dan  tindakan- tindakan  koruptif  yang  umum  terjadi  di sekitar lingkungan mereka Dalam survei ini dipilih  5  (Lima)  pernyataan  yang  dekat dengan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat, sehingga  responden  dapat  dengan  cepat memberikan  jawaban  mengenai  persepsi dari  pernyataan  tersebut.  Secara  umum, masyarakat cukup menyadari adanya bentuk  perilaku  koruptif  dalam  kehidupan
mereka,  dan  tidak  setuju  dengan  perbuatan tersebut.
Kuisioner  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Penegakan Hukum TIPIKOR.--------------
1. Seseorang  melakukan  korupsi  karena sanksi yang dijatuhkan sangat  ringan
2. Korupsi  terjadi  karena  masyarakat lemah dalam melakukan pengawasan
3. Menurut    Anda,  Manakah  Lembaga yang  Paling  Anda  Andalkan  dalam Pemberantasan Korupsi
4. Menurut  Anda,  Apa  yang  dilakukan guna  Memberikan  Efek  Jera  bagi Koruptor
5. Menurut  Anda,  Bagaimana  Solusi  yang Baik bagi Tindakan Korupsi
 Dari  hasil  survei  ini  masyarakat nampaknya  cukup  mendukung upaya  peningkatan  transparansi penyelenggara  negara  khususnya mengenai kekayaan negara.
 Kekayaan pejabat dan penyelenggara  negara  merupakan hal sensitif yang umumnya menjadi perhatian masyarakat Peningkatan kekayaan yang signifikan dan tidak bisa dibuktikan, dianggap 95% responden sebagai korupsi.

## PEMBAHASAN PENELITIAN
1. Persepsi  Masyarakat  Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kota Samarinda.
a. Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi.
Penegakan  hukum  di  Indonesia khususnya  di  Kota  Samarinda  selalu menjadi  objek  yang  menarik  untuk  dikaji
baik  pada  masa  Orde  Lama,  orde  baru maupun  orde  yang  sekarang  ini  sedang berjalan  yang  biasa  disebut  dengan  orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut diantaranya  lembaga  kepolisian,  kejaksaan dan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi  sangat  berbeda  dengan  tindak pidana  yang  lain,  diantaranya  karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan  proses  peradilan  terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan  dalam  alenia  pertama.  Kondisi demikian  merupakan  konsekuensi  logis dari  predikat  yang  di letakkan  pada  tindak pidana  tersebut  sebagai  extra  ordinary crime    (kejahatan  luar  biasa)  .    Sebagai tindak  pidana  yang  dikategorikan  sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi
mempunyai  daya  hancur  yang  luar  biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa.
Dampak  dari  tindak  pidana  korupsi dapat  dilihat  dari  terjadinya  berbagai bencana  alam  dan  kerusakan  lingkungan seperti  banjir,  bahkan  Nyoman  Serikat Putra  Jaya  mengatakan    bahwa  akibat negatif  dari  adanya  tindak  pidana  korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan  korupsi  merupakan  perampasan hak  ekonomi  dan  hak  sosial  masyarakat Indonesia. 3 Penegakan  hukum    dapat diartikan dalam arti sempit “ law enfocement” sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materii diartikan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa inggris dibedakan  antara  konsepsi “court  of  law”
dalam arti pengadilan hukum dan “court of justice”
atau pengadilan keadilan. 4
Aktivitas  para  penegak  hukum  khususnya penegakan  hukum  terhadap  tindak    pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi  politik  suatu  negara  akan mempengaruhi  aktifitas  penegak  hukum dalam  melakukan  penegakan  hukum.  Hal ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak  pidana  korupsi  selalu  melibatkan penyelenggara negara atau pejabat negara.
Hal ini berbeda apabila para
pihaknya  adalah  orang  biasa  dalam  hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekpresikan  kewenangannya  dalam menegakkan  keadilan  dan  hukum.  Dalam hal salah satu pihaknya negara atau pejabat negara  penegak  hukum  akan  ekstra  hati- hati  dalam  menggunakan  kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih  dan  sebagainya.  Dalam  kondisi demikian  asas Equality  Before  the  Law akan  dibuktikan  kebohongannya,  dan
3 Nyoman Sarekat Putra Jay,. 2008, Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 69.
4 Djarot M.Subroto, 2001, Peran polisi dalam pembangunan , Sinar Persada, Jakarta, hal.63
hanya  akan  dipercaya  sebagai  sebuah mitos  belaka.  Berkaitan  dengan  hal  ini Romli Atmasasmita menyatakan:
Dampak  negatif  dari  keadaan  di  atas adalah muncul fenomena ambivalensi sikap dan  perilaku  pejabat  pemerintahan  dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang  menyangkut  pejabat  tinggi  dan mereka  yang  dekat  dengan  kekuasaan ditindak lanjuti secara selektif dan menampakkan  diskriminasi  secara  terbuka, resistensi  terhadap  agenda  pemberantasan korupsi  mulai  tumbuh  seperti  jamur  di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon pemimpin proyek sampai kepada gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi  dan  mengurangi  peranan  lembaga Negara yang ditugasi melakukan pengawasan  terhadap  kinerja    pemerintah. 5 Korupsi  merupakan  salah  satu  tindak pidana  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari masalah  negara,  pejabat  negara  atapun orang-orang  yang  mempunyai  kedudukan terhormat  di  dalam  masyarakat.  Untuk mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang bersih  dan  bebas  dari  KKN  bukan  hanya tanggung  jawab  dari  penyelenggara  negara tapi  juga  masyarakat  dan  komponen bangsa.  Dari  hasil  evaluasi  menunjukan bahwa  kinerja  KPK  memiliki  sejumlah catatan  baik  positif  dan  negatif.  Kinerja KPK  yang  dapat  dinilai  sebagai  catatan positif  antara  lain  KPK  sudah  mulai menanggani  kasus  korupsi    disektor  yang dikehendaki  masyarakat  (Korupsi  politik, korupsi peradilan, korupsi perbankan) KPK juga  mulai  memberikan  perhatian  untuk menangani  korupsi  didaerah  khususnya samarinda  terbukti  persepsi  masyarakat
5 Atmasasmita, Romli, 2008, Arah Pembangunan Hukum di Indonesia , dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Komisi Yudisial. Hal.116.
melalui  kuisioner  terkait  dengan  lembaga yang paling di andalkan dalam
pemberantasan kasus korupsi adalah lembaga independen yaitu KPK.
2. Kendala  Pelaksanaan  Penegakan Hukum  Tindak Pidana Korupsi  di
Kota Samarinda.
a. Penyelenggara  Kekuasaan  Pemerintah Daerah.
Dalam  kehidupan  tatanan  bernegara hukum  mengatur  dan  diperlukan  hampir pada  semua  prilaku  masyarakat.Soerjono soekanto  bahwa  agar  hukum  itu  berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor yakni, pertama adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah – kaidah hukum atau peraturan baik vertical  maupun  horizontal  sehingga  tidak bertentangan  satu  sama  lain;  kedua pelaksana  penegak  hukum    mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya  dalam  menjalankan tugas, sekaligus  kualitas  kepribadian  petugas untuk melaksanakan dan mentaati
peraturan yang diberlakukan; ketiga derajat kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadapa hukum  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan hukum.  Derajat  kepatuhan  hukum  ini tergantung  pada  proses  pembuatan  hukum ;  keempat  fasilitas  atau  sarana  pendukung pelaksanaan  hukum  harus memadai  secara fisik. 6 Pemerintah daerah sesuai
kewenangannya  dalam  sistem  pemerintah otonomi  daerah  maka  perlu  melakukan kerjasama  dengan  penegak  hukum  dan pihak  lain  yang  konsen  terhadap  upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi didaerah,  karena  didaerah  khususnya  kota samarinda  sudah  sangat  memprihatinkan perilaku korupsi. Satjipto Rahardjo
merumuskan  penegakan  hukum  sebagai
6 Soerjono soekanto, 2005 , Sosiologi Hukum Dalam masyarakat , Rajawali, Jakarta, Hal.15
suatu proses untuk mewujudkan keinginan –  keinginan  hukum  menjadi  kenyataan. Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa ada tiga  hal  dalam  prose  penegakan  hukum yaitu;  unsur  pembuat  undang-  undang, unsur  aparat  penegak  hukum,  unsur lingkungan  yang  meliputi  pribadi  warga negara  dan  sosial. 7 Memerangi  tindak pidana  korupsi  diindonesia,  Khususnya  di kota  Samarinda  diperlukan  komitmen penegakan  hukum  yang  tegas,  agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Polisi,  jaksa,  advokad,  dan  masyarakat harus  berkomitmen  untuk  memerangi  dan memberantas korupsi di kota samarinda.
b. Penguatan Pengawasan
Pelaksanaan  penguatan  pengawasan yang  intensif  adalah  Salah  satu  bentuk upaya  untuk  menekan  angka  korupsi diindonesia,  bahwa  pengawasan  yang dilakukan adalah :
1. Peranan  sistem  pengendalian    intern (pengawasan yang melekat)
2. Peranan pengawasan fungsional
3. Pengawasan legislative
4. Pengawasan masyaraka
Pemberantasan  korupsi  tidak  akan dapat  diatasi  oleh  penegak  hukum  saja, tetapi  harus  didukung  oleh  berbagai  pihak yaitu mulai dari penegak hukum itu sendiri seperti KPK, Kejaksaan agung, Kepolisian, Advokad, dan yang paling penting dukungan masyarakat agar dapat
melaporkan  korupsi  yang  terjadi,  dengan catatan  laporan  tersebut  tidak  didasarkan pada  rasa  dendam,  iri  dan  dengki  terhadap seseorang, tetapi laporan itu harus kongkrit dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara hukum.
7 Satjipto Rahardjo, 2006, Masalah penegak Hukum , Sinar Baru, Bandung, Hal.4-5
Masalah korupsi berkaitan erat dengan  kompleksitas  masalah  lain,  antara lain sikap mental dan moral, pola dan sikap hidup,  serta  budaya  sosial,  kebutuhan  dan tuntutan  ekonomi,  struktur  dan  budaya politik, peluang yang ada didalam mekanisme  pembangunan  atau  kelemahan birokrasi dibidang keuangan dan pelayanan umum. 8 Dari  pandangan  diatas  bahwa pemberantasan  tindak pidana korupsi yang terjadi  di  kota  samarinda  di  perlukan pengawasan  ketat  terhadap  penyelenggara negara  dan  komponen  masyarakat  yang menggunakan keuangan negara.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun Kesimpulan dalam Penelitian  ini  adalah  Persepsi  masyarakat terhadap  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi dikota samarinda
bahwa masyarakat  percaya  dengan  lembaga  yang paling  diandalkan  didalam  pemberantasan tindak pidana korupsi adalah KPK, sebagai wujud  mekanisme  pengawasan  lembaga publik oleh masyarakat, lembaga yang lebih independen, lebih berani, memiliki wewenang  besar,  tidak  tebang  pilih  dan berkinerja baik.
Diperlukan  aparatur  penegak  hukum yang  terlatih,  jujur,  berintegrasi  dan profesional.  Agar  aparat-aparat  penegak hukum tersebut dapat membongkar
perkara-perkara korupsi dan berani menindak siapa saja yang salah.
Adapun  Saran  dalam  Penelitian  ini yaitu  bahwa  Masyarakat    diharapkan memahami  bahwa  pemberantasan    korupsi tidak  hanya  dilakukan  dengan  menangkapi para  koruptor  namun  juga  mengembalikan
8 Barda Nawawi Arief, 2000, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Pt. citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.72
uang  negara,  melakukan  berbagai  upaya pencegahan  dan  mengawal  pelaksanaan reformasi birokrasi.
Di  bidang  pencegahan,  salah  satu yang populer adalah kampanye anti korupsi yang  dilakukan  KPK,  dimana  presentase responden  yang  mengetahui  hal  tersebut paling tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Jalaludin,  2004, Psikologi  Komunikasi ,
Jakarta, Citra AdityaBakti. Koenjaraningrat, 2012, Pengantar Antropologi  Hukum ,  Jakarta,  Aksara
Baru.
Raharjo Sajipto, 2006, Masalah Penegakan Hukum , Bandung, Sinar Baru.
Harun  M.  Husen,  2001, Kejahatan  dan Penegakan  Hukum Di  Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
Chazawi  Adam,  2002, Pelajaran  Hukum
Pidana Bag.1, Jakarta, Raja Grafindo
Persada. M.Faal, 2000, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi
kepolisian),
Andi Hamzah, 2005, Korupsi  di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.
Jay Nyoman Sarekat Putra, 2008, Beberapa Pemikiran  kearah  Pengembangan
Hukum  Pidana ,  Bandung,  Citra Aditya Bakti.
Djarot  M.  Subroto,  2001, Peran  polisi dalam  pembangunan ,  Jakarta,Sinar Persada.
Atmasasmita Romli, 2008, Arah Pembangunan  Hukum  di  Indonesia,
dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial, Komisi Yudisial.
Soerjono  soekanto,  2005 , Sosiologi  Hukum Dalam masyarakat , Jakarta Rajawali.
Satjipto  Rahardjo,  2006, Masalah  Penegak Hukum , Bandung, Sinar Baru.
Arief  Barda  Nawawi,  2000, Beberapa
Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan
Pengembangan Hukum Pidana ,
Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.
Ensiklopedi  Hukum  Islam,  2003,  Jakarta,
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

## Peraturan Perundang Undangan :
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999,
2003, Tindak Pidana Korupsi , Bandung, Citra Umbara.
Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Internet :
https://id.wikipedia.org/wiki/daftar_kecama tan_dan_kelurahan_di_kota_samarinda.
http://suaranuraniguru.wordpress.com/2011 /11/29/persepsi/ diaksestanggal 23 desember 2017 pukul 14.00.