## RESIDIVIS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
La Patuju

## Sakticakra Salimin Afamery
Fakultas Huku m Universitas Halu Oleo Kendari Dosen Hukum Tata Negara E-mail:lapatuju@gmail.com E-mail: sakti.cakra15@gmail.com

## ABSTRAK.
Munculnya  kelompok  residivis  atau  kejahatan  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  merupakan  bukti  lemahnya penerapan  sistem  hukum  khususnya  pada  aspek  pemberian  sanksi.  Pemberian  sanksi  selama  ini  hanya  sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, jika  kondisi  ini  tetap  dipertahankan  akan  muncul  patologi  sosial  dalam  masyarakat  yakni  kelompok  yang  melakukan pelanggaran hukum namun sudah tidak memiliki rasa malu atau dikenal dengan istilah residivis. Kondisi ini bukan berarti sudah  tidak  dapat  dicegah,  akan  tetapi  semuanya  akan  dapat  diatasi  jikalau  semua  pihak  mulai  dari  aparat  penegak hukum,  praktisi,  pemerintah,  dan  masyarakat  mau  mempertemukan  persepsi  untuk  bekerjasama  dalam  rangka memberantas  penyakit  sosial  ini.  Cukup  dengan  menciptakan  sebuah  sistem  hukum  yang  membuat  nyaman  dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem itu akan berjalan efektif.
Kata Kunci: Residivis, Perspektif dan Sosiologi Hukum

## ABSTRACT
The emergence of groups of recidivists or crimes committed repeatedly is evidence of weak implementation of the legal system, especially in the aspect of sanctions. Sanctions for this just gives a shame, but it does not provide a deterrent effect to offenders. In the perspective of sociology of law, if this condition is maintained will appear social pathology in a society that is the group that have violated the law, but they have no shame or known as recidivists. This condition does not mean that is not preventable,  but everything will be overcome if all parties including law enforcement agencies, practitioners, government, and the people need to reconcile the perception to cooperate in order to eradicate this social disease. Simply by  creating  a  legal  system  that  makes  it  convenient  and  needed  by  the  community,  then  the  system  would  operate effectively.
Keywords: Recidivists, Perspectives and Sociology of Law

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  dan  ketertibannya merupakan  dua  hal  yang  berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai  dua  sisi  dari  satu  mata  uang. Susah  untuk  mengatakan  adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya (Rahardjo,2000).  Kehidupan  dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan  dengan  tertib  dan  teratur  ini tentu didukung oleh suatu tatanan yang dinamakan norma hukum.
Norma  hukum  disebut  juga dengan  norma  tingkah  laku.  Hukum merumuskan perbuatan-perbuatan yang  diperintahkan  untuk  dilakukan dalam  bentuk  yang  umum,  sehingga dengan satu norma saja bisa mencakup banyak  macam  perbuatan  di  dalamnya (Rahardjo,  2000).  Dalam  perspektif inilah  yang  kemudian  hukum  dapat dikatakan  berjalan  efektif  jika  terdapat potensi  untuk  mengatur  peristiwa hukum.
Dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia, terdapat beberapa ketimpangan  serta  peristiwa-peristiwa hukum  lainnya  yang  sudah  mencapai angka  yang  relatif  tinggi.  Yang mejadikan  hal  itu  terjadi,  salah  satunya
adalah lemahnya pemberian sanksi atau hukuman  bagi  pelanggar  hukum. Pemberian  sanksi  terhadap  pelanggar hukum  di  Indonesia  hanya  bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan  efek  “jera”.  Para  penegak hukum dengan antusiasnya memamerkan pasal-pasal yang berjejal- jejal  dalam  pengadilan  untuk  menjerat pelaku pelanggaran hukum namun hasil yang  didapatkan  hanya  keberhasilan semu,  karena  mereka  tidak  didukung dengan  sistem  pemberian  sanksi  yang menimbulkan efek jera.
Pertanyaan yang muncul kemudian  adalah  bagaimana  dengan pelanggar  hukum  yang  sudah  hilang rasa  malunya,  apakah  sanksi  yang berupa  hukuman  kurungan  dapat membuat  mereka  jera  ?  Itulah  yang menjadi  masalah  krusial  dalam  aspek hukum yang melanda bangsa ini. Akibat dari  masalah  ini  adalah  munculnya patologi sosial atau penyakit masyarakat  yang  melahirkan  beberapa oknum  tertentu  yang  kesibukannya hanya sebatas “kelaur masuk bui”.
Patologi  sosial  yang  dimaksud adalah  munculnya  kelompok residivis . Residivis  adalah  istilah  dalam  hukum untuk  jenis  kejahatan  yang  tidak  dapat
dihentikan  akan  tetapi  hanya  dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat  diobati  dan  hanya  dapat  dicegah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), istilah  residivis  diartikan  sebagai  orang yang  pernah  dihukum  mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut  penjahat  kambuhan.  Dengan demikian,  menjadi  penting  bagi  penulis untuk  menelaah  secara  kritis  seputar pandangan  sosiologi  hukum  mengenai fenomena  residivis  yang  melanda bangsa dewasa ini.

## B. METODE PENELITIAN
Terdapat  berbagai  pendekatan dalam  ilmu  sosial  dan  yang  digunakan dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan fenomenologi,  untuk  melihat  dan memahami fenonema sosial yang terjadi di masyarakat. Nindito (2005) mengungkapkan  bahwa  ide  dasar  dari fenomenologi  Schutz  bukan  sebagai suatu  teori  atau  pendekatan,  tetapi merupakan  bentuk  gerakan  yang bersifat  filosofis  di  abad  20-an  yang menjadikan ilmu sosial termasuk dalam ilmu  humaniora.  Dalam  artian  bahwa, aktor sosial menjalankan peran simultan untuk membangun makna dan memberikan nilai dalam setiap interaksi.  Dengan  demikian,  fenomena residivis  dikaji  dari  perspektif  sosiologi
hukum melalui pendekatan fenomenologi untuk menghasilkan kajian kritis dan reflektif.
Telaah yang terdapat di dalamnya merupakan deskripsi fenomenologis  yang  menggambarkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan residivis dan berbagai  problematikanya di  masyarakat.  Hal  ini  didapatkan  dari diskusi  langung  maupun  tak  langsung yang  diperoleh  dari  oknum  pelaku  dan pihak-pihak  yang  mengetahui  seluk beluk  mengenai  residivis.  Fenomena tersebut  kemudian  didekati  dan  dikaji dari perspektif sosiologi hukum.

## C. KERANGKA TEORI

## Konsep Residivis
Pengertian  residivis  menurut pendapat  para  ahli  hukum  pidana, seperti; (1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan  alasan  untuk  memperberat hukuman  dan  bisa  juga  memperingan hukuman; (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yongkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;  (3)  Vos  berpendapat  bahwa residivis  adalah  sebagai  alasan  untuk memperberat  hukuman;  (4)  Utrecht berpendapat  bahwa  residivis  sama
dengan  gabungan  yang  dijadikan sebagai  dasar  pertimbangan  untuk memperberat hukuman; (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai  residivis  yaitu  residivis  sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal  486  sampai  dengan  488  KUHP (Ngani, 1984).
Berdasarkan  beberapa  pendapat para  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  residivis  merupakan  alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Pompe berpendapat  bahwa  persamaan  antara residivis  dengan  gabungan  ialah  bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut  melakukan  perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah  bahwa  kalau  dalam  gabungan antara  perbuatan  yang  satu  dengan yang  lainnya  belum  pernah  ada  vonis hakim.  Sedangkan  Vos  berpendapat bahwa  persamaan  antara  keduanya ialah  (dengan  lebih  menitik  beratkan samenloop/concurcus realis ) bahwa satu orang  telah  melakukan  beberapa peristiwa pidana.
Sedangkan perbedaannnya ialah bahwa dalam soal residivis,  diantara  peristiwa-peristiwa pidana  yang  dilakukan  itu  sudah
ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim (Ngani, 1984).
Dalam  istilah  hukum  positif pengertian  pengulangan  tindak  pidana (residivis)  adalah  dikerjakannya  suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir (Suerodibroto, 2004). Artinya, pemberatan  pidana  terhadap  residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan  keputusan  hukum  yang tetap atas perbuatan yang sama.
Adapun  sebab-sebab  terjadinya pemberatan  pidana  (Abidin,  2007) adalah sebagai berikut:
1. Pelakunya  adalah  orang  yang sama;
2. Terulangnya  tindak  pidana  dan untuk  tindak  pidana  terdahulu telah  dijatuhi  pidana  oleh  suatu keputusan hakim;
3. Si pelaku sudah pernah
menjalani hukuman atau hukuman penjara yang
dijatuhkan terhadapnya;
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.
Jadi  tidak  sembarang  perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai
residivis,  karena  ada  kriteria  atau ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur atau  ditetapkan,  sehingga  perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residivis. Berdasarkan pengertian recidivis di atas merupakan  sama  dengan  pengulangan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  telah  pernah  dipidana. Hampir sama dengan
ajaran
perbarengan/gabungan
dalam
melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  ada  2  (dua) macam residivis (Sumidjo, 1985), yaitu:
1. Residivis  Umum (general  recidive) , maksudnya  tidak  diperhatikan  sifat perbuatan  pidana  yang  diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan  tersebut  tidak  sejenis dengan  perbuatan  pidana  terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan.  Residivis  umum  diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
2. Residivis  Khusus (special  residive) , maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau
segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu,  atas  perbuatan  apa  yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.  Menurut  ajaran  residivis khusus,  maka  setiap  pasal  KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang resdivis  tersendiri,  seperti  dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

## Perspektif Sosiologi Hukum
Sosiologi  hukum  memadukan dua  istilah  yang  awalnya  digunakan secara  terpisah,  yakni  sosiologi  dan hukum.  Secara  terminologis  yang dimaksudkan  dengan  hukum  disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk  kaidah  sosial  atau  norma,  etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam  bermasyarakat,  bertindak  untuk dirinya  atau  orang  lain,  dan  perilaku atau  tingkah  pola  lainnya  yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dengan demikian,  sosiologi  hukum  lebih  tepat merupakan  kajian  ilmu  sosial  terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan
perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.
Kehadirannya dapat didahului  oleh  hukum  dan  sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat,  sebagaimana  gejala  hukum merupakan  gejala  sosial  (Ahmad Saebani, 2007).
Sosiologi hukum senantiasa menguji  kesahihan  empiris (emprical validity) dari  suatu  peraturan  atau pernyataan  hukum.  Pertanyaan  yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah  dalam  kenyataannya peraturan  itu  ?”,  “apakah  kenyataan memang  seperti  tertera  pada  bunyi peraturan  ?”Perbedaan  yang  besar antara  pendekatan  tradisional  yang normatif  dan  pendekatan  sosiologis adalah  bahwa  yang  pertama  menerima saja  apa  yang  tertera  pada  peraturan hukum,  sedang  yang  kedua  senantiasa mengujinya  dengan  data  empiris (Rahardjo, 2000).
Sosiologi  hukum  tidak  melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang  mentaati  hukum  dan  yang menyimpang  dari  hukum  sama-sama merupakan  objek  pengamatan  yang
setara.  Ia  tidak  menilai  yang  satu  lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah  pada  memberikan  penjelasan tehadap  objek  yang  dipelajarinya. Pendekatan  yang  demikian  itu  sering menimbulkan  salah  paham,  seolah-olah sosiologi  hukum  ingin  membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan  di  sini  bahwa  sosiologi hukum  tidak  memberikan  penilaian, melainkan  mendekati  hukum  dari  segi objektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena  hukum yang  nyata, termasuk fenomena  kejahatan  yang  berulang- ulang dalam hal ini residivis.

## D. PEMBAHASAN  HASIL  PENELITIAN DAN ANALISIS
Dewasa  ini,  istilah  residivis sudah  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat Indonesia  secara  umum,  bahkan  sudah dikenal istilah residivis bandar Narkoba, residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor)  dan  jenis  residivis  lainnya. Bagi pelaku kejahatan ini, mereka tidak merasa  malu  dengan  apa  yang  mereka
telah  lakukan  karena  memang  mereka tahu  bahwa  meskipun  mereka  dijerat hukum,  hanya  akan  mendapatkan hukuman  kurungan  dalam  beberapa waktu kemudian keluar lagi. Kondisi ini diperparah  dengan  kenyataan  bahwa mereka    sudah  tidak  lagi  memiliki  rasa malu  dengan  apa  yang  mereka  yang lakukan karena mereka pun tahu sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera  bagi  mereka.  Jika  seperti  ini keadaannya,  maka  merupakan  hal  yang wajar  jika  mereka  kemudian  punya kesibukan hanya sebatas “keluar masuk penjara/bui”.
Seperti  diketahui  bahwa  semua tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh warga  negara  akan  menjalani  yang namanya proses hukum, tidak terkecuali  bagi  residivis.  Semuanya mendapatkan  perlakuan  yang  sama untuk  menjunjung  tinggi  supremasi hukum. Seperti misalnya bagi kelompok residivis  yang  akrab  dengan  aksi pencurian  yang  tentu  saja  merugikan bagi  korban.  Akan  tetapi,  dalam prakteknya tidak jarang ditemukan para tersangka  residivis  pencurian  tidak mendapatkan  hukuman  yang  pantas mereka  dapatkan  sesuai  dengan  yang disebutkan  dalam  Pasal  362-367  KUHP
yang  mengatur  mengenai  Pencurian ataupun Pasal 486 KUHP yang mengatur mengenai  ancaman  maksimal  pidana terhadap  residivis  yang  melakukan kejahatan  harta  benda  khususnya pencurian.
Keadaan  tersebut  menunjukkan adanya  kontradiksi  antara  amanat Pasal-Pasal  KUHP  tentang  residivis dengan kenyataan yang didapatkan oleh para  residivis.  Dalam  kasus  seperti  ini biasanya  disebabkan  oleh  Hakim  yang menangani kasus tesebut, bukan berarti hakim  yang  bertanggung  jawab  atas carut  marutnya  persoalan  hukum  di negeri  ini.  Misalnya  dalam  kasus pencurian,  Hakim  dalam  mengambil keputusan tentunya mempunyai beberapa  pertimbangan  khusus,  seperti misalnya  dalam  menjatuhkan  putusan pidananya,  hakim  memiliki  suatu  asas yaitu asas independency ofjudiciaiy .
Oleh karena pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  itu melalui  suatu  proses  yang  panjang, perlu  diketahui  faktor-faktor  apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap residivis yang melakukan pencurian dan dasar  hukum  yang  melandasi  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pidana
terhadap residivis. Pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  putusan  pidana terhadap residivis tersebut dipengaruhi oleh  unsur-unsur  rnengenai  pasal pencurian yang dilanggar dan Pasal 486 KUHP tentang residivis, faktor psikologis-sosiologis residivis dan faktor pertimbangan di luar KUHP yang terdiri  dari  serius  atau  tidaknya  modus operandi  yang  dilakukan,  jumlah kerugian  yang  diderita  oleh  si  korban, dan  hal-hal  yang  dapat  memperberat dan  meringankan  hukuman  residivis atau  dengan  perkataan  lain  erat kaitannya  dengan  faktor  subyektif hakim.
Kondisi tersebut menggambarkan sebuah
keadaan dilematis yang tentunya lebih dirasakan oleh  hakim  yang  menangani  kasus demikian.  Hakim  berusaha  menjunjung tinggi  nilai-nilai  keadilan  baik  bagi pelaku maupun  korban. Sebuah kondisi yang  kemudian  diperparah  bahwa ternyata  sanksi  yang  dijatuhkan  pun tidak  memberikan  efek  jera  terhadap residivis.  Sungguh  sangat  mubazir  atau sia-sia  ketika  semua  penegak  hukum berupaya menjerat si residivis, jika pada akhirnya  pelaku  tersebut  sudah  tidak memiliki  rasa  malu.  Tak  pelak  lagi
keadaan seperti ini terjawab sebagaimana yang dimaksud oleh Emile Durkheim dalam paradigma fakta sosial dan  Max  Weber  dengan  paradigma defenisi sosialnya (Ritzer, 1996).
Paradigma fakta sosial berasumsi bahwa masyarakatlah yang menentukan individu  sedangkan  dalam  paradigma defenisi  sosial  menyatakan  bahwa individulah yang menentukan masyarakat.  Seperti  itulah  keadaan antara kelompok residivis dengan posisi para penegak hukum. Yang menyebabkan  seorang  individu  masuk dalam kelompok residivis karena sistem peradilan  hukum  yang  memang  belum memberikan  efek  jera,  maksudnya adalah  residivis  berbuat  pelanggaran hukum  karena  seolah-olah  sistem mengizinkan untuk berbuat hal demikian  karena  sanksinya  yang  tidak tegas.  Dalam  hal  ini  sistem  tersebut mempengaruhi individu dalam masyarakat seperti yang dimaksud oleh paradigma fakta sosial.
Tak hanya itu, kondisi masyarakat  kontemporer  sebagaimana yang  dimaksud  oleh  Piliang  (1998) bahwa hilangnya rasa malu di dalam diri kita,  di  dalam  masyarakat  kita,  serta  di seluruh  aspek  kehidupan  kita,  semakin
memperkuat  potensi  masyarakat  untuk melakukan  tindak  kejahatan  secara berulang-ulang.  Apalah  arti  sebuah aturan  jika  pada  akhirnya  tidak  begitu diindahkan  oleh  manusia  kontemporer yang katanya sudah tidak memiliki rasa malu itu.
Menerapkan  hukum  terhadap masyarakat  yang  tidak  memiliki  rasa malu, tentu merupakan sebuah kenyataan  yang  lucu.  Akan  tetapi, ikhwal  inilah  yang  yang  menghambat jalannya  proses  pembangunan  hukum dan  pembangunan  nasional  secara umum  di  bangsa  kita.  Sudah  saatnya bagi  siapa  saja  yang concern di  bidang pembangunan hukum untuk merekonstruksi  bangunan  hukum  yang pada  gilirannya  akan  melahirkan ketaatan  hukum  pada  masyarakat, bukan sebaliknya.
Dalam  setiap  usaha  untuk merealisasikan  tujuan  pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang  tidak  efektif  tentunya  akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin  dicapai  itu.  Sistem  hukum  dapat dikatakan  efektif  bila  perilaku-perilaku manusia  di  dalam  masyarakat  sesuai
dengan  apa  yang  telah  ditentukan  di dalam  aturan-atruan  hukum  yang berlaku. Paul dan Diaz (dalam Warassih, 2011)  mengajukan  lima  syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  mengefektifkan sistem hukum itu yakni:
a) Mudah  tidaknya  makna  aturan- aturan  hukum  itu  untuk  ditangkap dan dipahami;
b) Luas  tidaknya  kalangan  di  dalam masyarakat  yang  mengetahui  isi aturan-atruan hukum yang bersangkutan; c) Efisisen dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan;
d) Adanya  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  tidak  hanya  mudah dijangkau  dan  dimasuki  oleh  setiap warga  masyarakat,  melainkan  juga harus cukup efektif dalam neyelesaikan sengketa-sengketa;
e) Adanya  anggapan  dan  pengakuan yang  merata  di  kalangan  warga masyarakat  bahwa  aturan-aturan dan  pranata-pranata  hukum  itu memang  sesungguhnya  berdaya kemampuan yang efektif.
Lima syarat itu diperlukan untuk melegitimasi  keberlakuan  hukum  serta diterimanya hukum itu oleh masyarakat. Jika  seandainya  kelompok  residivis menganggap hukum itu sebagai
kebutuhan  mereka,  maka  sudah  pasti tindakan  mereka  tersebut  tidak  akan terjadi.  Namun  karena  bagi  mereka hukum  itu  seolah  hanya  bahan permainan  saja,  wajarlah  jika  pada akhirnya  aktifitas  keluar  masuk  bui menjadi  rutinitas  mereka.  Bukankah tindakan residivs ini merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum itu sendiri ? Olehnya  itu,  jika  saja  pemberian  sanksi kepada  kelompok  residivis  ini  mampu memberikan  efek  jera,  maka  dapat dipastikan perbuatan mereka tidak akan terulang kembali.

## E. PENUTUP
Di tengah carut marutnya sistem penegakkan hukum di bangsa ini, bukan berarti  jalan  untuk  menciptakan  sistem hukum  yang  ideal  di  masyarakat  akan terhambat. Begitu pula dengan efektifitas  penerapan  sanksi  yang sebenarnya  cukup  dengan  menemukan sebuah  formulasi  yang  masyarakat merasa  nyaman  dan  membutuhkan hukum  itu.  Jika  usaha  ini  dapat ditempuh,  maka  pada  gilirannya  akan menjadikan  semua  model  pemeberian sanksi  terhadap  pelanggar  hukum, berjalan  efektif  termasuk  kepada kelompok residivis.
Usaha  tersebut  dapat  ditempuh melalui kerjasama atau kombinasi peran semua stakeholder pembangunan hukum.  Kalangan  praktisi,  pemerintah, dan  masyarakat  perlu  mempertemukan pandangan  agar  kemudian setiap gejala sosial  yang  timbul  di  masyarakat  dapat dicegah  sedini  mungkin.  Sebagai  akhir dari  tulisan  ini,  perlu  kiranya  kita merenungi  kembali  apa  yang  pernah disampaikan  oleh  Max  Weber  bahwa” Orang  tak  akan  mungkin  berhasil mencapai  sesuatu  yang  mungkin dicapai, kecuali apabila dia tanpa putus- putusnya  berani  mencoba  menjangkau hal-hal  yang  tampaknya  tak  mungkin dicapai”

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal.  2007.  Hukum  Pidana  I. Sinar Grafika. Jakarta.
Ahmad  Saebani,  Beni.  2007.  Sosiologi Hukum.: Pustaka Setia. Bandung Kamus  Bahasa  Indonesia,  2008.  Pusat Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional. Jakarta.
Ngani,  Nico.  1984.  Sinerama  Hukum Pidana  Asas,  Acara,  Pidana  I,
Pidana II).Liberty Yogyakarta.
Nindito,  Stefanus.  2005.  Fenomenologi Alfred  Schutz:  Studi  Tentang Konstruksi  Makna  dan  Realitas
dalam  Ilmu  Sosial.  Jurnal  Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1,
Juni 2005.
Piliang,  Amir,  Yasraf.  1998.  Sebuah Dunia  Yang  Dilipat,  Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium
Ketiga dan Matinya Postmodernisme. Mizan. Bandung. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum.Citra Aditya Bakti. Bandung. Ritzer,  George,  1996.  Sosiologi,  Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,
Penerjemah:
Alimandan.Rajawali. Jakarta.
Suerodibroto,  Soenarto.  R.  2004.  KUHP dan  KUHAP.  Raja  Grafindo.
Jakarta
Sumidjo,  1985.  Pengantar  Hukum
Indonesia.   Armoco. Bandung Warassih,  Esmi.  2011.  Pranata  Hukum,
Sebuah  Telaah  Sosiologis.Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Semarang.