Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.11874
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Wewenang Mahkamah Syar’iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan
Achmad Fikri Oslami Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai fikri.oslami@yahoo.com
Abstract. The  Syari'iyah  Court  is  an  Islamic  Sharia  Judicial  Institution  in  Aceh  as  a Development of the Religious Courts which was inaugurated on 1 Muharram 1424 H/4 March 2003 AD based on Presidential Decree No. 11 of 2003. In accordance with Article 1 paragraph (1) of Presidential Decree No. 11 of 2003 the Religious Court in Aceh Province was  changed  to  a  Syar'iyah  Court.  The  Syar'iyah  Court  has  special  powers  that  are different  from  the  Religious  Courts  outside  the  province  of  Aceh.  The  Syar'iyah  Court through Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayat Law has the authority to hear cases in the Jinayat field in Aceh. As a consequence of the absolute authority of the Syar'iyah Court in the field of Jinayat, the Syar'iyah Court also handles cases related to Pretrial. Rules regarding  Pretrial  are  regulated  in  Qanun  number  7  of  2013  concerning  the  Jinayat Procedural Law. The Syar'iyah Court which often handles civil cases is a new thing when faced  with  pretrial  cases.  The  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  the  legality  and description  of  the  pretrial  examination  at  the  Syar'iyah  Court,  so  as  to  gain  a comprehensive understanding of the process of examining the pretrial case.
Keywords: Authority, Syar'iyah Court, Pretrial
Abstrak . Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 ayat  (1)  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  11  Tahun  2003 Pengadilan  Agama yang  ada  di Provinsi Aceh diubah menjadi  Mahkamah  Syar'iyah. Mahkamah  Syar’iyah  mempunyai kewenangan khusus yang berbeda dari Pengadilan Agama yang ada di luar provinsi Aceh. Mahkamah  Syar;iyah  melalu  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat berwenang  mengadili  perkara-perkara  di  bidang  Jinayat  di  Aceh.  Konsekuensi  adanya kewenangan absolut Mahkamah Syar;iyah di bidang Jinayat, maka Mahkamah Syar’iyah juga menangani perkara yang terkait Praperadilan. Aturan mengenai Praperadilan di atur di dalam Qanun Nomor 7 T ahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Mahkamah Syar’iyah yang sering menangani perkara perdata menjadi hal yang baru ketika dihadapkan dengan kasus  Praperadilan. Tujuan penulisan ini agar dapat mengetahui legalitas dan gambaran pemeriksaan  Praperadilan  di  Mahkamah  Syar’iyah,  sehingga  mendapatkan  pemahaman yang komprehensif terkait proses pemeriksaan perkara Praperadilan.
Kata Kunci : Wewenang, Mahkamah Syar’iyah, Praperadilan

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah Negara Hukum yang  penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga perwujudannya dalam mewujudkan Negara Hukum  tersebut tidak  lepas  dari ajaran-ajaran Islam, Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam mengatur  segala  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  masyarakat  Indonesia, dengan  terang  mencantumkan  pada  alenia  keempat  pada  epmbukaan  UUD  1945  yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 1
Sebagai  sebuah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  sebagaimana  termaktub dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Indonesia mendasarkan setiap fungsi dan kewajiban negara  pada  peraturan  hukum.  Konsekuensi negara  hukum  adalah  menjunjung hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini para pihak dalam sistem peradilan pidana (tersangka atau terdakwa). 2
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  juga  wajib  untuk  patuh  dan  mengikuti  terhadap  aturan-aturan  hukum yang  telah  ada  di  negara  ini.  Berawal  dari  melaksanakan  nota  kesepahaman  antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka kepada Aceh sebagai bagian dari NKRI diberikan  keistimewaan  dan  otonomi  khusus  yang  salah  satu  kewenangannya  adalah dapat melaksanakan Syari’at Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hu kum, keadilan dan kesamaan di depan hukum. 3
Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh,  diatur  secara  legal  formal  dalam  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang- undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam adalah bagian dari  kebijakan  negara  yang  diberlakukan  di  Aceh.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks pelaksanaanya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara. 4
Berbicara  tentang  wewenang  Mahkamah  Syar’iyah  tidak  terlepas  dari  Undang - Undang  Peradilan  Agama  karena  Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  sebutan  dari pengadilan  Agama  di  Propinsi  Daerah  Istimewah  Aceh/Nanggroe  Aceh  Darussalam, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2006 sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)  dalam menyusun berbagai Qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam,  salah  satu  Qanun  tersebut  adalah  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013    Tenang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang memberikan kewenangan lebih kepada Ma hkamah Syar’iyah dalam lingkungan peradilan
1 Amran  Suadi,  “Politik  Hukum  Pemberlakukan  Syariat  Islam di  Aceh  dalam  Konsep  Kesatuan Repub lik Indonesia,” Varia Peradilan Edisi 357 , August 2015, 27.
2 Eva Achjani Zulfa, Ketika Jaman Meninggalkan Hukum (Jakarta: MAPPI-FH Universitas Indonesia, 2008), 32.
3 Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Jakarta: Kencana, 2016), 6.
4 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat (Aceh: Naskah Aceh, 2015), v.
Agama  di  Indonesia  untuk  merima,  memeriksa  dan  mengadili  perkara  Jinayat  serta perkara praperadilan. 5
Terkhusus  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  jinayah merupakan  hal  yang  ditunggu-tunggu  oleh  para  penegak  hukum  dalam  menjalankan penegakan hukum Syariah di Propinsi Daerah Istimewah Aceh yang disebut  Nanggroe Aceh  Darussalam  sehingga  hukum  formil  dalam  pelaksanaan  Hukum  Jinayat  dapat diimplementasikan di lingkungan Mahkamah S yar’iyah di Aceh.
Sejak lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang ditetapkan pada 3 Desember 2013, mahkamah syari’ah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materil umumnya mengadopsi Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  yang  tentunya  dengan  paradigma  yang  jelas  berbeda.  Selain  itu aturan yang di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakkan hukum jinayah di Aceh. 6
Salah satu yang diatur didalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara  Jinayat  adalah  yang  berkaitan  dengan  praperadilan  dalam  penerapan  Hukum Jinayat.  Praperadilan  mungkin  bukan  sesuatu  yang  luar  biasa  dalam  penerapan  di Pengadilan  Negeri,  karena  telah  diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara P idana, namun di lingkungan Mahkamah Syar’iyah, Praperadilan adalah barang baru yang mesti dipahami oleh seluruh aparatur penegah hukum yang menegakkan Hukum Jinayat di Aceh.
Aturan  terkait  Praperadilan  diatur  didalam  Pasal  82  sampai  dengan  89  Qanun Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  dimana  memberikan  ruang  bagi pelaku  jarimah  yang  melanggar  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat mengajukan Praperadilan di Mahkamah Syar’iyah.
Penelitian  merupakan  jenis  penelitian  normatif,  dilakukan  dengan  menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Qanun, jurnal, buku atau artikel  online  yang  masih  memiliki  keterhubungan  dan  tema  yang  sama  mengenai penelitian ini seperti praperadilan di Mahkamah Syar’iyah dan sebagainya. Adapun data primer yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayat. Hasil dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan ini kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari fokus penelitian sebagai pedoman, sehingga kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.
5 Dinas  Syariat  Islam  Aceh, Hukum  Acara  Jinayat (Aceh:  Naskah  Aceh,  2015),  VII;  Dedy  Sumardi, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan, “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia,” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.  Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008); 428-430.
6 S. Mardiansyah, “Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun No. 7  Tahun  2013  Di  Kabupaten  Aceh  Tenggara,” Al-Qanun:  Jurnal  Kajian  Sosial  Dan  Hukum  Islam 1,  no.  2 (2020): 155 – 71.

## B. Praperadilan dan Sistem Peradilan Indonesia
Dalam  menegakkan  hukum  ada  3  (tiga)  unsur  penting  yang  harus  selalu diperhatikan,  antara  lain  Kepastian  Hukum  (Rechtssicherheit),  Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit). 7
Praperadilan di sebut Pre Trial Hearing di Amerika maupun Rechter Commisaris di Belanda.  Pada Pre  Trial  Hearing selain  menguji  upaya  paksa  yang  dilakukan  aparat penegak hukum, juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus  tersebut  dapat  dilimpahkan  ke  pengadilan.  Begitupun  Rechter  Commisaris  yang memiliki  kewenangan  lebih  luas,  disamping  menentukan  sah  tidaknya  penangkapan, penahanan,  dan  penyitaan,  juga  melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atas  suatu perkara.  Berbicara  tentang  kewenangan  dalam  mengajukan  pra  peradilan,  KUHAP memberikan pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang pada hakikatnya telah menentukan pihak yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan  sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau  penahanan,  yakni  tersangka, keluarganya, atau kuasanya. 8
Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan  penegakan  hukum.  Praperadilan  bukan  lembaga  pengadilan  yang  berdiri sendiri.  Pada  hakekatnya  merupakan  suatu  sistem,  hal  ini  dikarenakan  dalam  proses peradilan  pidana  di  Indonesia  terdiri  dari  tahapan-tahapan  yang  merupakan  satu kesatuan  utuh  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Tahapan-tahapan  dalam  proses  peradilan pidana  tersebut  merupakan  suatu  rangkaian,  dimana  tahap  yang  satu  mempengaruhi tahapan  yang  lain.  Rangkaian  dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia  meliputi  2 tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 9
Dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia  yang  memiliki  kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  adalah  kejaksaan,  sementara kewenangan  mengadili  dalam  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  ada  pada  hakim. Kewenangan_kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda,  tetapi  pada  prinsipnya  merupakan  satu  kesatuan  utuh  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Salah  satu  asas  terpenting  dalam  hukum  acarapidana  ialah  asas  praduga  tak bersalah,  Berdasarkan  asas  praduga  tak  bersalah  maka  setiap  orang  yang  disangka, ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan/atau  diperiksa  di  sidang  pengadilan  wajib  dianggap tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Libery, 1991), 134.
8 M.  Y.  Siregar  and  Z.  A.  Pakpahan,  “Kewenangan  Mengajukan  Pra  Peradilan  Atas  Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum,” Jurnal Ilmiah Advokasi 6, no. 2 (2018): 34 – 54.
9 Jaholden, Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana (Serang: AA Rizky, 2021), 1.
tetap. 10 Adanya  Praperadilan  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  terkandung  didalam Qanun Hukum Acara Jinayat pada Pasal 2 huruf d Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

## C. Kewenangan Praperadilan di Mahkamah Syar’iyah
Aceh  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diberikan kewenangan  untuk  melaksanakan  Syariat  Islam,  Keistimewaan  dan  Otonomi  khusus, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum. Perjalanan sejarah  yang  panjang  masyarakat  Aceh  selalu  menjunjung  tinggi  ajaran  Islam,  dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak ” Adat bak Poteu Meuruehom,  Hukum  bak  Syiah  kuala,  Qanun  bak  putro  pang,  Reusam  bak  Laksamana .” Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Pemberlakuan  syariat  Islam  sebagai  hukum  positif  tidak  hanya  untuk  kerajaan  Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain.  Sejak  pendudukan  Belanda,  Syariat  Islam  berjalan  dengan  kaffah  di  wilayah kerajaan  Aceh,  karena  Pemerintah  Belanda  menjalankan  politik  hukum  kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih  di  era  reformasi.  Khususnya  untuk  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 11
Ketika membahas Praperadilan, maka  kita akan membahas terkait kewenangan yang  diberikan  Qanun  Prov insi  Aceh  kepada  Mahkamah  Syar’iyah  untuk  melakukan pemeriksaan perkara praperadilan di Aceh yang diatur didalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Kewenangan  harus  dilandasi  oleh  ketentuan  hukum  yang  ada  (konstitusi), sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan  yang  sah.  Dengan  demikian, pejabat  (organ)  dalam  mengeluarkan  keputusan  didukung  oleh  sumber  kewenangan tersebut. 12
Praperadilan apabila ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan merupakan bagian  dari  Pengadilan.  Bukan  merupakan  suatu  instansi  tingkat  peradilan  yang memunyai  wewenang  memberi  putusan  akhir  atas  suatu  kasus  peristiwa  pidana. Praperadilan hanya salah satu upaya hukum yang ciri dan eksistensinya:
a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Mahkamah Sy ari’ah
10 W.  E.  Purwati  and  D.  Rinanda, Kewenangan  Mengadili  Oleh  Hakim  Pra  Peradilan  Tentang Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Penyediaan Dan  Pengembangan  Sarana  Dan  Prasarana  Pertanian  Pasca  Putusan  Mk  Nomor  21/Puu-Xii/2014  (Studi Putusan P (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021), 2.
11 D. Daipon, “Komparatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan,” El-Mashlahah 10, no. 1 (2020): 47 – 63.
12 D. Sitorus, E. Erdiianto, and R. Mukhlis, “Efektivitas Pra Peradilan Dalam Rangk a Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Bengkalis”  (Doctoral  dissertation,  Riau University, 2015), 5.
b. Praperadilan merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Syari’ah
c. Administrasi  yustisial,  personil,  peralatan  dan  finansial  bersatu  dengan  Mahkamah Syari’ah,  berada  dibawah  pimpinan  serta  pengawasan  dan  pembinaan  Ketua Mahkamah Syari’ah
d. Tata  laksana  fungsi  yustisialnya  merupakan  bagian  dari  fungsi  yustisial  Mahkamah Syari’ah  itu sendiri.
Dalam garis besarnya maksud dan tujuan praperadilan adalah  tegaknya hukum dan  perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan. Sedangkan tujuan khusus dan yang utama dari adanya ruang Praperadilan adalah untuk melakukan sebuah pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan  terhadap  tersangka  selama  ia  dalam  pemeriksaan  penyidikan  atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
Praperadilan dalam Mahkamah Syari’ah ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tenang Hukum Acara Jinayat pasal 82 yakni untuk memeriksa dan memutus tentang:
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
2. Ganti  kerugian  dan/atau  rehabilitasi  bagi  setiap  orang  yang  perkara  jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Adapun wewenang praperadilan adalah:
1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa
Dalam  hal  seseorang  dikenakan  tindakan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan atau penyitaan dan ingin menguji keabsahan dari upaya paksa tersebut dapat  mengajukan  Praperadilan,  bahwa  tindakan  penahanan  yang  dikenakan  pejabat penyidik bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan pasal 24 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 atau tidak.
Sedangkan dalam hal memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian  penuntutan.  Dalam  menangani  perkara,  penyidik  atau  penuntut  umum dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan beberapa alasan diantaranya: a. Hasil penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk diteruskan dipersidangan;
b. yang disangkakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana;
c. tindakan  yang  disangkakan  kepada  tersangka  merupakan  tindak  pidana  yang  telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memeperoleh kekuatan hukum tetap (nebis in idem);
d. perkara  yang  disangkakan  kepada  tersangka  terdapat  unsur  kadaluwarsa  untuk menuntut.
Dari  beberapa  alasan  tersebut  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  penghentian suatu penyidikan atau penuntutan adalah tidak tepat dan atau terdapat conflict of interest
dari  para  pejabat  yang  berwenang.  Sehingga  untuk  menanggulangi  adanya penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ) maka Praperadilan dapat digunakan untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut.

## 2. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi
Berdasar ketentuan  Pasal 86 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, ganti kerugian dapat diajukan melalui  lembaga Praperadilan oleh  tersangka, keluarga atau  penasehat hukumnya dengan alasan:
a. karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
b. penggeledahan  atau  penyitaan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  dan undang-undang;
c. kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

## 3. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
Praperadilan berwenang dalam memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke persidangan.

## 4. PraperadilanTterhadap Tindakan Penyitaan
Untuk melindungi hak-hak individu yang kemungkinan terjadinya penyimpangan diluar surat izin yang diberikan Ketua Mahkamah Syari’ah , terhadap penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan ke forum Praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti  kerugian  maupun  yang  berkenaan  dengan  sah  atau  tidaknya  penyitaan  dengan acuan penerapan:
a. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Mahkamah Syari’ah  mutlak menjadi yurisdiksi Praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.
b. Dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat ijin atau persetujuan Ketua Mahkamah  Syari’ah,  tetap  dapat  diajukan  ke  forum  Praperadilan,  dengan  lingkup kewenangan yang lebih sempit, yakni:
1) Praperadilan  tidak  dibenarkan  menilai  surat  izin  atau  surat  persetujuan  yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Syari’ah  tentang hal itu,
2) yang dapat dinilai oleh Praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau  surat  persetujuan  tersebut,  dalam  arti  apakah  pelaksanaannya  sesuai  atau melampaui surat izin atau tidak.

## D. Proses Pemeriksaan Praperadilan
Di  antara  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  raperadilan  antara lain:
1. Tersangka, keluarga atau kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan
Tersangka, keluarga atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Hal ini sebagaimana  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  84  ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun 2013.

## 2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
Sebagaimana  ketentuan  pasal  85  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013,  penuntut umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan,  dapat  mengajukan  permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi  korban  dalam  peristiwa  pidana  yang  bersangkutan.  Saksi  korban  berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke Praperadilan.

## 3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
Terjadi  timbal  balik  dimana  penghentian  penyidikan  penuntut  umum  yang diberikan  hak  untuk  mengawasi  penyidik,  sedang  dalam  hal  penghentian  penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi penuntut umum sebagaimana pasal 85 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

## 4. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya
Dalam  ketentuan  pasal  86  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tersangka,  ahli warisnya atau penasehat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan:
a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
b. Penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau
c. Kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterapkan,  yang  perkaranya  tidak diajukan ke sidang pengadilan.
5. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian Sebagaimana  ketentuan  pasal  86  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013,  tersangka atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian kepada  Praperadilan  atas  alasan  sahnya  penghentian  penyidikan  atau  sahnya penghentian penuntutan. Dalam penghentian penyidikan atau penuntutan, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan tersangka kepada Praperadilan:
a. Jika penghentian itu tidak diajukan ke Praperadilan.
b. Jika penghentian diajukan ke Praperadilan, dan menyatakan penghentian sah

## E. Pengajuan Perkara Praperadilan
Adapun  perkara  praperadilan  dapat  di  ajukan  Ke  Mahkamah  Syariah    langsung setelah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dalam Qanun. 13
13 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 84 Ayat (2) , 2015, 76.
Dengan adanya permohonan perkara Praperadilan tersebut sedang berlangsung atau  belum  diputus,  maka  Mahkamah  Syar’iyah  tida k  boleh  melakukan  pemeriksaan terhadap perkara pokok. 14
Adapun tata cara pengajuan perkara p raperadilan di Mahkaha Syar’iyah sebagai berikut:
a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syari’ah; 15
Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa Praperadilan ditujukan kepada  Ketua  Mahkamah  Syari’ah    yang  meliputi  daerah  hukum  tempat  dimana penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  atau  penyitaan  itu  dilakukan.  Atau  diajukan kepada Ketua Mahkamah Syari’ah  tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
b. Ketua Mahkamah Syari’ah  segera menunjuk Hakim dan Panitera; 16
Penunjukkan  sesegera  mungkin  hakim  dan  panitera  yang  akan  memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan pasal 87 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa dalam waktu 2 hari kerja setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

## c. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. 17
Sebagaimana ketentuan dalam pasal 83 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur bahwa sidang Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syari’ah  dan dibantu oleh seorang panitera.

## F. Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan
Adapun tata cara pemeriksaan perkara praperadilan sebagai berikut:
1. Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera serta Penetapan hari sidang.
Sebagaimana  dalam  ketentuan  pasal  83  ayat  (2)  dan  pasal  87  ayat  (1)  huruf  a, sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dihitung 2 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di Mahkamah Syar’iyah sebagai berikut:
a. Pada  hari  penetapan  sidang,  hakim  sekaligus  memerintahkan  Jurusita  untuk memanggil kepada Para Pihak
Hal  ini  ditempuh  agar  dapat  dipenuhi  proses  pemeriksaan  yang  cepat.  Dengan demikian  adalah  bijaksana  apabila  pada  saat  penetapan  hari  sidang,  sekaligus disampaikan panggilan kepada para pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan.
b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  kerja putusan sudah dijatuhkan
14 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf D , 2015, 78.
15 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 85 Dan 86 , 2015, 76.
16 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf A , 2015, 76.
17 Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 83 Ayat (2) , 2015, 75.
Ketentuan dalam  87 ayat (1) huruf  c,  yakni 7 hari  Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013,  pemeriksaan  perkara  Praperadilan  dilakukan  dengan  acara  cepat  dan selambat-lambatnya  hakim  harus  menjatuhkan  putusan  dengan  memuat  secara jelas dasar dan alasannya. 18

## G. Dampak dari Putusan Praperadilan
Sedangan dalam isi amar penetapan Praperadilan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (2) huruf a s/d d Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dapat berupa pernyataan yang berisi:

## 1. Sah atau Tidaknya Penangkapan Atau Penahanan
Jika  dasar  alasan  permintaan  yang  diajukan  permohonan  berupa  permintaan pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau  penahanan,  maka  amar penetapannya  pun  harus  memuat  pernyataan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan atau penahanan yang dilakukan tersebut.

## 2. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan
Jika alasan yang diajukan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  maka  amar  penetapan Praperadilan  memuat  pernyataan  mengenai  sah  atau  tidaknya  tindakan  penghentian penyidikan atau penuntutan.

## 3. Diterima atau Ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian Atau Rehabilitasi
Jika dasar alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, berarti amar penetapan memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

## 4. Perintah Pembebasan Dari Tahanan
Jika Praperadilan berpendapat bahwa suatu penahanan adalah tidak sah, maka amar putusan Praperadilan harus memuat pernyataan dan perintah tentang penahan yang tidak sah dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan.

## 5. Perintah Melanjutkan Penyidikan Atau Penuntutan
Apabila  Praperadilan  menjatuhkan  putusan  yang  menyatakan  penghentian penyidikan  atau  penuntutan  tidak  sah,  amar  penetapan  memuat  pernyataan  yang memerintahkan  penyidik  wajib  melanjutkan  penyidikan  atau  penuntut  umum melanjutkan penuntutan.

## 6. Besarnya Ganti Kerugian
Apabila  Praperadilan  memeriksa  permintaan  ganti  kerugian  baik  oleh  karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, amar putusan Praperadilan mencantumkan dengan tegas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan dalam perkara tersebut.
18 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 ayat (1) huruf e, Dinas Syariat Islam Aceh,2015 hlm.

## 7. Berisi Pernyataan Rehabilitasi/Pemulihan Nama Baik Tersangka
Jika  alasan  permintaan  pemeriksaan  berhubungan  dengan  rehabilitasi  dan Tersangkanya tidak ditahan, maka  amar putusan memuat pernyataan pemulihan nama baik pemohon.

## 8. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan
Apabila  alasan  permintaan  pemeriksaan  Praperadilan  menyangkut  sah  atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik disebabkan dalam penyitaan ada  termasuk  benda  yang  tidak  tergolong  alat  pembuktian  atau  sama  sekali  tidak tersangkut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa cukup alasan untuk menyatakan benda yang disita tidak termasuk sebagai benda alat pembuktian. Putusan Praperadilan harus  memuat  amar  yang  memerintahkan  benda  tersbut  segera  dikembalikan  kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita

## H. Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan
Tidak  semua  putusan  Praperadilan  dapat  dimintakan  banding,  untuk  perkara Praperadilan  yang  tidak  dapat  dimintakan  banding  sebagaimana  ketentuan  pasal  88 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat adalah:
1. Penetapan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sebagaimana  ketentuan pasal 84 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat;
2. Penetapan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, sebagaimana  ketentuan pasal 85 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat;
3. Putusan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana  ketentuan pasal 86 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat.
Sedangkan terhadap putusan Praperadilan yang dapat dimintakan banding diatur sebagaimana pasal 88  ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Jinayat, yaitu:
1. Terhadap putusan yang menetapkan tentang ”tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat diajukan permintaan banding.
2. Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang  memeriksa  dan  memutus  permintaan  banding tentang  tidak  sahnya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  bertindak  sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat akhir.

## I. Penutup
Praperadilan  merupakan  proses  yang  cukup  baru  di  lingkungan  Mahkamah Syar’iyah  yang  diatur  pada  Pasal  82 -89  Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum Acara  Jinayat.  Adapun  ruang  lingkup  Praperadilan  di  Mahkamah  Syar’iyah  yaitu memeriksa  terkait  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan,  pemeriksaan  surat,  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan, juga tuntutan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara Jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan.
Lembaga Praperadilan  pada  Mahkamah  Syar’iyah bertujuan  sebagai  sarana kontrol  yuridis  atas  tindakan  aparat  penegak  hukum  (penyidik  atau  penuntut  umum) yang dianggap cacat hukum atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur didalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam hal melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum serta perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sesuai dengan salah satu asas Hukum Acara Jinayat yaitu asas praduga tidak bersalah ( Presumption of Innocence ).

## Daftar Kepustakaan
Daipon,  D.  “Komparatif  Hukum  Acara  Pidana  Positif  Dan  Hukum  Acara  Pidana  Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan.” El-Mashlahah 10, no. 1 (2020).
Dinas Syariat Islam Aceh. Hukum Acara Jinayat . Aceh: Naskah Aceh, 2015.
——— . Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat . Aceh: Naskah Aceh, 2015.
——— . Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 83 Ayat (2) , 2015.
——— . Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 84 Ayat (2) , 2015.
——— . Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 85 Dan 86 , 2015.
——— . Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf A , 2015.
——— . Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat (1) Huruf D , 2015.
Jaholden. Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana . Serang: CV. AA Rizky, 2021.
Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah . Jakarta: Kencana, 2016.
Mardiansyah, S. “Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2013 Di Kabupaten Aceh Tenggara.” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2020).
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Libery, 1991.
Purwati, W. E., and D. Rinanda. Kewenangan Mengadili Oleh Hakim Pra Peradilan Tentang Penetapan  Seseorang  Menjadi  Tersangka  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Dana Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian Pasca  Putusan  Mk  Nomor  21/Puu-Xii/2014  (Studi  Putusan  P .  Bandar  Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2021.
Siregar,  M.  Y.,  and  Z.  A.  Pakpahan.  “Kewenangan  Mengajukan  Pra  Peradilan  Atas Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum.” Jurnal Ilmiah Advokasi 6, no. 2 (2018).
Sitorus,  D.,  E.  Erdiianto,  and  R.  Mukhlis.  “Efektivitas  Pra  Peradilan  Dalam  Rangka
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Di  Wilayah  Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.” Doctoral dissertation, Riau University, 2015.
Suadi,  Amran.  “Politik  Hukum  Pemberlakukan  Syariat  Islam  Di  Aceh  Dalam  Konsep Kesatuan Republik Indonesia.” Varia Peradilan Edisi 357 , August 2015.
Sumardi, Dedy, Ratno Lukito , and Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426 – 49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Zulfa,  Eva  Achjani. Ketika  Jaman  Meninggalkan  Hukum .  Jakarta:  MAPPI-FH  Universitas Indonesia, 2008.