## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam

## Jefik Zulfikar Hafizd
IAIN Syekh Nurjati Cirebon │ jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

## Abstrak
Produk  investasi  emas  merupakan  produk  yang  banyak  dibutuhkan  oleh masyarakat. Studi  pustaka  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  produk Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia yang meliputi  Gadai Emas, Cicil Emas, dan Tabungan  E-Mas. Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  antara  lain:  pertama,  gadai emas  dalam  rangka  jaminan  atas  utang  dibolehkan  berdasarkan  prinsip  rahn. BSI  selaku  pihak  yang  mendapat  amanah  boleh  menyimpan  emas  dan  harus menjaga kondisinya. Kedua, pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli  emas tersebut dilakukan secara tunai, hal ini apabila emas merupakan alat  tukar  berbeda  halnya  jika  emas  merupakan  sebuah  komoditas  yang diperjual belikan. Jual beli emas tidak tunai dihukumi boleh dan tidak termasuk riba jual beli. Ketiga, produk tabungan E-Mas merupakan jual beli emas secara angsuran, hukumnya sama seperti cicil emas, perbedaannya hanya pada metode transaksi tabungan E-Mas yang menggunakan BSI Mobile.
Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Investasi Emas

## Gold Investment in the Perspective of Islamic Law

## Abstract
Gold  investment  product  is  a  product  that  is  much  needed  by  the  community. This literature study aims to find out how the laws of Gold Investment products in  Indonesian  Sharia  Banks  include  Gold Pawn,  Gold  Installments,  and  E-Mas Savings. The results of this study include: first, gold pawning in the framework of  collateral  for  debt  is  allowed  based  on  the  Rahn  principle.  BSI  as  the  party receiving the mandate may keep gold and must maintain its condition. Second, basically,  gold  investment  is  permitted  provided  that  the  sale  and  purchase  of gold  are  carried  out  in  cash,  this  is  if  gold  is  a  medium  of  exchange,  unlike  if gold  is  a  commodity  that  is  traded.  Buying  and  selling  gold  without  cash  is allowed  and  does  not  include  buying  and  selling  usury.  Third,  the  E-Mas savings  product  is  a  sale  and  purchase  of  gold  in  installments,  the  law  is  the same  as  gold  installments,  the  only  difference  is  that  the  E-Mas  savings transaction method uses BSI Mobile.
Keywords: Gold Investment, Indonesian Sharia Bank, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia.
Potensi keuangan Syariah sangat terbuka  lebar  untuk  menjadi  yang terdepan.  Dalam  rangka  pemaksimalan pemanfaatan  potensi  tersebut  maka kesadaran  masyarakat  terhadap  halal matter dan dukungan stakeholder perlu ditingkatkan.  Bank  Syariah  memiliki kontribusi besar dalam seluruh aktivitas ekonomi  dalam  ekosistem  industri halal.  Keberadaan  industri  perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan  yang  signiﬁkan  sejalan dengan adanya inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan (BSI, 2021d). Islam merupakan agama yang komprehensif karena memiliki pedoman tentang segala aspek kehidupan  dalam  syari’at  Allah  SWT yang  diajarkan  nabi  Muhammad  Saw. Syari’at  bukan  hanya  aturan  namun juga  menjadi  pedoman  bagi  manusia.
Hukum  asal  suatu  ibadah  adalah dilarang  dalam  Islam apabila tidak  ada dasar  hukum  dalam  al-Qur’an  atau
Hadits, sedangkan hukum asal muamalah  adalah  boleh  selama  tidak ada  dalil  yang  melarangnya.  Ekonomi merupakan  salah  satu  bidang  yang menjadi  cakupan  muamalah.  Manusia bebas melakukan apapun untuk memenuhi  kebutuhannya  selama  tidak ada dalil yang melarang. Jual  beli  merupakan  kegiatan  yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi  kebutuhan.  Selain  itu  jual beli  bisa  juga  dilakukan  dengan  motif investasi  seperti  jual  beli  emas. Investasi emas dianggap
menguntungkan  karena  nilainya  yang relatif  stabil  tidak  terlalu  terpengaruh oleh inflasi atau penurunan nilai barang terhadap  nilai  uang.  Keuntungan  dari investasi emas adalah adanya perbedaan  harga  atau  kenaikan  harga emas.  Keuntungan  investasi  emas  bagi lembaga  penyedia  emas  seperti  bagi

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
bank  adalah  adanya  biaya  atau  ujrah atas  emas  yang  digadaikan  dan disimpan di bank syariah.
Bank  syari’ah  dapat  menyediakan fasilitas murabahah kepada  nasabah untuk  menjual  suatu  barang  ditambah keutungan yang harus dijelaskan secara tegas  kepada  pembeli  (DSN-MUI, 2000a). Bank Syariah perlu menyediakan  berbagai  produk  guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan  perkembangan  zaman. Produk  bank  syariah  meliputi  produk penghimpunan  dana,  penyaluran  dana, dan  jasa  keuangan.  Praktek  kegiatan usaha  bank  syariah  belum  semuanya sesuai  dengan  prinsip  syariah  (Asriani, 2015).  Hal  ini  terjadi  karena  adanya ketidakpahaman  atas  prinsip  syariah atau kesulitan untuk menerapkan prinsip  syariah  tersebut.  Salah  satu produk  bank  syariah  yang  banyak diminati  masyarakat  adalah  investasi emas syariah. Landasan hukum
investasi  emas  pada  bank  syariah antara lain Undang-Undang No. 21   Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual- Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai,  Surat Edaran  BI  (SE  BI)  Nomor  14/7/DPBS tentang Produk Qardh Beragunan Emas  bagi  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah  (UUS),  Fatwa  DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang  Rahn,  dan  Fatwa  DSN  MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
Emas  merupakan  barang  berharga yang  layak  untuk  disimpan  dalam
jangka  waktu  panjang.  Investasi  emas memiliki beberapa tujuan khusus yakni di  antaranya  adalah  untuk  menjaga nilai  serta  tujuan  investasi  jangka pendek. Jika merujuk kepada kegunaan emas  sendiri, tidak  salah  jika  komoditi ini  dijadikan  suatu  barang  simpanan, tentunya  dengan  alasan  bahwa  emas mudah  disimpan  dan  tergolong  barang yang  mudah  dijual  sewaktu-waktu (Sugeng,  2012).  Jual  beli  emas  pada bank  syariah  dilakukan  dengan  cara pembayaran  tidak  tunai,  baik  secara angsuran  ( taqsith )  maupun  secara tangguh  ( ta’jil ).  Jual  beli  emas  secara tidak  tunai  menimbulkan  perbedaan pendapat  yakni  ada  yang  berpendapat boleh  dan  ada  yang  menganggap  tidak boleh  (DSN-MUI,  2010).  Penelitian terkait akad cicil emas, gadai emas, dan tabungan  e-mas  pada  Bank  Syariah Indonesia  (BSI)  menarik  untuk  dikaji mengingat  akad  ini  sangat  diminati masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Studi  pustaka  ini  menggunakan pendekatan  normatif.  Sumber  data  di peroleh  dari  situs  Bank  Syariah Indonesia,  artikel,  buku,  fatwa,  dan referensi lain  yang  sesuai  dengan  tema penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  hukum produk Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia  yang  meliputi  gadai  emas, cicil  emas,  dan  tabungan  emas. Investasi  emas  BSI  dikaji  berdasarkan perspektif hukum Islam dengan berlandaskan  pada  Al-Qur’an,  Hadits, fatwa DSN-MUI, dan pendapat ulama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Investasi Emas
Investasi merupakan
kegiatan pengembangan  harta  melalui  sejumlah dana  atau  sumber  daya  lainnya  yang dilakukan  untuk  memperoleh  sejumlah keuntungan  di  masa  depan.  Investasi dimulai  dengan  menahan  kegiatan konsumsi  saat  ini  untuk  memperoleh manfaat  yang  lebih  besar  di  kemudian hari. Investasi merupakan upaya  untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan  nilai  modal  yang digunakan  dalam  suatu  usaha  (Hayati,
2016).  Manusia  melakukan  investasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Kebutuhan  tersebut  tidak  serta  merta bisa  diperoleh  tanpa  adanya  harta, maka  untuk  mengembangkan  harta dilakukanlah investasi.
Secara umum investasi dalam pandangan  Islam  dapat  dibagi  menjadi dua  kriteria  yaitu  investasi  yang  sesuai syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Investasi dapat dikatakan  tidak  bertentangan  dengan syariah jika menerapkan prinsip rabbani, halal,  dan maslahah .  Prinsip rabbani mayakini bahwa segala sesuatu merupakan  milik  Allah  SWT,  manusia hanya memanfaatkan titipan milik-Nya untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  di dunia  sekaligus  mempersiapkan  bekal untuk  fase  kehidupan  akhirat.  Prinsip halal  berarti  kegiatan  investasi  harus terhindar  dari  hal syubhat dan  haram.
Prinsip maslahah merupakan inti dalam bermuamalah di mana para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh  manfaat  sesuai  porsi masing-masing. Investasi yang bertentangan dengan syariah dikategorikan  menjadi syubhat dan haram.  Investasi syubhat merupakan penjualan  jasa  maupun  barang  yang masih diragukan
kehalalannya, sedangkan  investasi  kategori  haram berarti  secara  tegas  dilarang  Allah SWT (Sula, 2004).
Emas  merupakan  logam  elemen kimia  yang  memiliki  simbol  Au  dan nomor  atom  79.  Sifat  kimia  dari  emas adalah  inert  sehingga  emas  tidak mudah  bereaksi  dengan  unsur  kimia lain. Emas tetap akan berkilau walaupun  sekian  lama  terkubur  di dalam  tanah  atau  di  dasar  lautan (Arumdati,  2011;  Chandra,  2011).  Di dalam  al-Quran,  emas  diistilahkan dengan  kata dzahab sebagaimana  yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34  dan  beberapa  ayat  lain,  sedangkan dalam bahasa Inggris disebut gold yang merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno ghel yang bermakna bersinar atau kuning    (Ulirrahmi,  2012).  Secara umum  karakteristik  emas  antara  lain memiliki  nilai  (nilai  intrinsik,  nilai nominal, dan nilai tukar), sulit dimusnahkan  oleh  api  ataupun  air, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil,  tidak  terpengaruh  oleh  krisis moneter  dan  konflik  politik  hingga militer,  jumlah  terbatas  dengan  nilai terhadap  komoditas  lain  stabil,  apabila menjadi  komoditas  ekspor  impor  bisa

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
menguntungkan  pihak  penjual  dan pembeli,  dan  emas  berlaku  tidak terbatas waktu dan wilayah.
Investasi  emas  memiliki  banyak kelebihan. Orang membeli serta menyimpan emas adalah untuk mengamankan  daya  belinya  karena nilai  emas  stabil.  Investasi  emas  dapat mengamankan kekayaan apabila terjadi krisis  moneter  atau  politik  (Saputra,
2011). Investasi emas memiliki keamanan yang baik khususnya terlindung  dari  inflasi,  selain  itu  emas mudah  dijual  (likuiditas  tinggi),  tahan lama,  terjangkau banyak kalangan, dan mudah dipindahkan (portable) sehingga investasi emas memiliki resiko rendah .
Konsep  Murabahah,  Qardh,  Rahn dan Ijarah
Bai’  al-murabahah merupakan  jual beli  atas  suatu  barang  dengan  adanya keuntungan bagi penjual yang disepakati dengan pembeli serta pembeli  mengetahui  rincian  harga produk  beserta  tingkat  keuntungannya (Antonio, 2001). Murabahah diperbolehkan sebagaimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba 1 .  Orang  yang beriman  dilarang  saling  memakan (mengambil)  harta  dengan  jalan  yang batil,  kecuali  jalan  yang  diperbolehkan seperti  perniagaan  secara  sukarela sukarela 2 .    Menurut  Hadis  Nabi Muhammad  Saw  yang  diriwayatkan Ibnu  Majah,  ada  tiga  hal  yang  di dalamnya  terdapat  keberkahan  yakni
1 QS. Al-Baqarah [2]: 275 2 QS. An-Nisa' [4]: 29
jual  beli  secara  tangguh, muqaradha
( mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan  rumah,  bukan  untuk  dijual. Berdasarkan dalil yang ada, para ulama membuat kaidah fikih yakni menyatakan  bahwa  pada  dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.
Adapun rukun dan syarat murabahah antara  lain  harga  pokok  diketahui  oleh pembeli  kedua,  keuntungan  diketahui, modal merupakan mal misliyyat (benda yang  bisa  diukur  nilainya),  tidak  boleh dilakukan  terhadap  harta  riba  atau menimbulkan  riba,  dan  akad  jual  beli yang  pertama  harus  sah  karena  jika fasid  maka  jual  beli  kedua  tidak  boleh dilakukan (Rozalinda, 2017).
Qardh merupakan akad utang piutang  antara  dua  pihak  di  mana  satu pihak  menyerahkan  hartanya    kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada  pemiliknya  dengan  nilai  yang sama.  Hukum qardh pada  dasarnya adalah  sunnah  bagi  pemberi  utang  dan mubah  bagi  peminjam,  namun  hukum qardh bisa  berubah  tergantung  kondisi para  pihak,  serta  cara  dan  proses akadnya  (Rozalinda,  2017).  Landasan diperbolehkannya  qardh  antara  lain firman  Allah  SWT  dalam  surat  al- Baqarah  ayat  245  yang  menganjurkan umat  Islam  untuk  memberi  pinjaman yang  baik  di  jalan  Allah,  kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 2 diserukan  anjuran  tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan.
Rukun  dan  syarat qardh antara  lain adanya  para  pihak,  adanya  harta  yang diutangkan,  dan  adanya  shighat  ijab dan  Kabul.  Pihak  yang  berakad  harus baligh (berakal,  cerdas,  dan  merdeka) atau  cakap  bertindak  hukum  dengan objek harta
yang diutangkan merupakan harta  milik muqaridh (pemberi pinjaman). Harta yang diutangkan  harus  jelas  kadar  dan sifatnya kemudian bisa ditakar, ditimbang,  diukur,  dan  dihitung.  Akad tidak  sah  sebelum  adanya  serah  terima ( al-qabad ). Muqtarid (penghutang) bertanggung  jawab  untuk  membayar utangnya dan tidak boleh menimbulkan keuntungan  bagi muqaridh (pemberi pinjaman) Akad qardh dapat dinyatakan  sah  jika  ada  ijab  dan  qabul baik  secara  lisan  maupun  tulisan.  Ijab merupakan pertanyaan penyerahan pinjaman dan qabul merupakan penerimaan pinjaman tersebut.
Ar-Rahn atau rahn adalah  menahan salah  satu  harta  peminjam  yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterimanya  sehingga  pihak  yang menahan  memperoleh  jaminan  atas seluruh  atau  sebagian  piutangnya. Secara sederhana rahn adalah semacam jaminan  utang  atau  gadai  (Antonio, 2001).  Akad Rahn banyak  sering dilakukan  antara  bank  syariah  dengan masyarakat  untuk  menempatkan  emas sebagai  jaminan  atas  pinjaman  uang masyarakat  kepada  bank.  Rahn  Emas boleh  sebagaimana  prinsip Rahn yang telah  disampaikan  pada  Fatwa  DSN nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang
Rahn .  Biaya  penyimpanan  barang ( marhun )  ditanggung  oleh  penggadai ( rahin )  yang  besarnya  didasarkan  pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang ( marhun )  dilakukan  berdasarkan  akad Ijarah (DSN-MUI, 2002b).
Apabila  seseorang  bermuamalah tidak  secara  tunai  sedangkan  tidak  ada saksi  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang) 3 . Allah SWT memerintahkan  orang  yang  beriman untuk memenuhi akad dalam muamalah 4 dan saling tolong menolong dalam  berbuat  kebajikan  serta  takwa kepada Allah SWT 5 . Penggunaan suatu barang untuk dijadikan jaminan merupakan  hal  yang  wajar  agar peminjam tidak melakukan wanprestasi atas akad yang telah disepakati.
Akad  ijarah  merupakan akad  sewa menyewa  antara  pihak  pemberi  sewa dengan  pihak  penyewa  atas  suatu manfaat  barang  maupun  jasa.  Ijarah berhubungan  dengan  dua  kegiatan yakni  pertama  pemindahan  hak  guna barang  /  jasa  dalam  suatu  periode tertentu  dengan  adanya  pembayaran sewa  tanpa  adanya  perpindahan  hak kepemilikan.
Kedua, ijarah
berhubungan  dengan  perolehan  jasa pihak  lain  untuk  melakukan  suatu pekerjaan  tertentu  dengan  pembayaran upah. Ijarah dapat berhubungan dengan sewa barang dan jasa seseorang.
3 QS. Al-Baqarah [2]: 283 4 QS. al- Ma’idah [5]: 1
5 QS. al- Ma’idah [5]: 2

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Rukun  dan  syarat  ijarah  antara  lain adanya  sighat  ijarah,  para  pihak  yang berakad, dan adanya obyek akad ijarah. Sighat Ijarah merupakan ijab dan qabul berupa  pernyataan  dari  kedua  belah pihak  yang  berakad  (berkontrak),  baik secara  verbal  atau  dalam  bentuk  lain. Pihak-pihak  melakukan  akad  terdiri atas pemberi sewa/ jasa dan penyewa/pengguna  jasa.  Kemudian obyek  akad  ijarah  meliputi  manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah (DSN-MUI, 2000b).

## Profil Bank Syariah Indonesia
Bank Syariah Indonesia (BSI)
berdiri  pada  01  Februari  2021  sebagai hasil  penggabungan  ( merger )  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS), Bank  Syariah  Mandiri  (BSM),  dan Bank  Negara  Indonesia  Syariah  (BNI Syariah).  Pendirian  BSI  secara  legal didukung  oleh  izin  izin  dari  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  Nomor: SR-3/PB.1/2021  tentang  Pemberian Izin  Penggabungan  PT  Bank  Syariah Mandiri  dan  PT  Bank  BNI  Syariah  ke dalam  PT  Bank  BRIsyariah  Tbk  serta izin Perubahan Nama
dengan
Menggunakan  Izin  Usaha  PT  Bank BRIsyariah  Tbk  Menjadi  Izin  Usaha atas  nama  PT  Bank  Syariah  Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.
Penggabungan menyatukan kelebihan  dari  ketiga  Bank  Syariah sehingga  menghadirkan  layanan  yang lebih  lengkap,  jangkauan  lebih  luas, serta  memiliki  kapasitas  permodalan yang  lebih  baik.  Didukung  sinergi dengan  perusahaan  induk  (Mandiri,
BNI,  BRI)  serta  komitmen  pemerintah melalui  Kementerian  BUMN,  Bank Syariah  Indonesia  didorong  untuk dapat  bersaing  di  tingkat  global. Penggabungan  ketiga  Bank  Syariah tersebut  merupakan  ikhtiar  untuk melahirkan  Bank  Syariah  kebanggaan umat,  yang  diharapkan  menjadi  energi baru  pembangunan  ekonomi  nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan  Bank  Syariah  Indonesia juga menjadi cerminan wajah
perbankan  Syariah  di  Indonesia  yang modern,  universal,  dan  memberikan kebaikan  bagi  segenap  alam  (BSI, 2021d).
BSI memiliki total aset diperkirakan mencapai  Rp  240  triliun  dengan  total pembiayaan sebesar Rp 157 triliun, total  dana  pihak  ketiga  Rp  210 triliun,  dan  modal  inti  sebesar  Rp
22,6   triliun.  BSI   memiliki   lebih  dari 1.200  cabang,  1.700  jaringan  ATM, dan   20.000   karyawan  di  seluruh Indonesia.  Sebagai  bank  syariah,  BSI menyediakan berbagai
produk keuangan  syariah  yang  bisa  membantu kebutuhan  nasabah  untuk  ibadah  haji dan  umrah,  zakat,  infak,  sedekah, wakaf  (ZISWAF),  produk  layanan berbasis  emas,  pendidikan,  kesehatan, remitansi  internasional,  dan  layanan lainnya.  Setiap  produk  BSI  memiliki landasan  prinsip  syariah  yang  sesuai dengan  perkembangan  zaman  seperti penggunaan digital banking dan penyediaan layanan berstandar internasional (Lumanauw, 2021).
Bank Syariah Indonesia (BSI) menetapkan  visi  menjadi  Top  10
Global  Islamic  Bank  melalui  strategi menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar  secara  global  dalam  waktu  5 tahun  ke  depan.  Adapun  misi  BSI antara lain:
1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani    lebih  dari  20  juta nasabah  dan  menjadi  top  5  bank berdasarkan  aset  (500T)  dan  nilai buku 50 T di tahun 2025. 2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang  saham.  BSI  ditargetkan mampu  menjadi  Top  5  bank  yang paling profitable di  Indonesia (ROE  18%)  dan  valuasi  kuat
(PB>2)
3. Menjadi  perusahaan  pilihan  dan kebanggan  para  talenta  terbaik Indonesia. BSI memiliki nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.
Produk  Investasi  Emas  Di  Bank Syariah Indonesia (BSI)

## Produk Gadai Emas
Gadai Emas BSI merupakan produk pembiayaan  atas  dasar  jaminan  berupa emas  lantakan  dan  perhiasan  dengan kadar mulai 16 sampai dengan 24 karat sebagai salah satu alternatif memperoleh uang pinjaman. BSI
memberikan  berbagai  manfaat  dan kemudahan dalam gadai emas meliputi
jaminan keamanan, kemudahan proses, efisiensi  biaya  pemeliharaan,  dan terkoneksi  dengan  berbagai  fasilitas seperti  rekening  tabungan,  ATM,  dll.
BSI menerapkan
Financing To Value (FTV) dalam  gadai  emas,  FTV merupakan perbandingan antara besaran  pembiayaan  maksimal  yang bisa  diajukan  oleh  Nasabah  dengan nilai  emas  yang  diagunkan  di  mana FTV emas perhiasan yaitu sebesar 80% dan FTV emas lantakan 95% berdasakan taksiran  BSI.
Gadai  Emas  BSI  dilakukan  dengan menggunakan  beberapa  akad  yakni akad qardh , rahn, dan ijarah. Pinjaman ( qardh ) dalam  rangka  gadai  ( rahn ) diberikan  oleh  BSI  untuk  nasabah disertai  dengan  penyerahan  tugas  agar
BSI  menjaga  barang  jaminan  (emas) yang diserahkan dengan biaya pemeliharaan  menggunakan  akad  sewa ( ijarah ) . Nasabah  yang  ingin  membuat akad  Gadai  Emas  diminta  memberikan kartu  identitas  nasabah  dan  jaminan emas perhiasan atau lantakan.
Pembiayaan  gadai  emas  dimulai  dari Rp500.000  hingga  Rp250.000.000  per nasabah  dengan  jangka  waktu  4 (empat)  bulan  dan  dapat  diperpanjang atau  dapat  digadai  ulang  (setelah dilakukan  penaksiran  dan  melunasi biaya  gadai).  Jika  dalam  periode  gadai maksimal barang jaminan belum / tidak ditebus  /  tidak  diperpanjang  masa gadainya  maka  barang  jaminan  (emas) atas sepengetahuan pemilik akan dijual oleh BSI dan selisih nilai jual dan nilai gadai menjadi milik/risiko pemilik.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Biaya  Administrasi pinjaman  Rp 500  ribu  sampai  dengan  RP  20  juta adalah  sebesar  Rp  25.000,  sedangkan pinjaman  Rp    20  juta  hingga  Rp  100 Juta  adalah  sebesar  Rp  80.000,  dan pinjaman  Rp  100  Juta  adalah  sebesar Rp 125 ribu. Ujrah (fee) atas pembiayaan  dengan  nominal  Rp  500 ribu  sampai  Rp  20  juta  adalah  sebesar 1,80%, kemudian ujrah pembiayaan Rp 20  juta  sampai  dengan  Rp  100  juta adalah  sebesar  1,50%,  dan  ujrah pembiayaan di atas Rp 100 juta adalah sebesar  1,10%(BSI,  2021b).  Gadai emas dikenakan biaya administrasi dan asuransi  atas  barang  jaminan  pada  saat pencairan  uang  pinjaman  ditambah dengan biaya pemeliharaan yang dihitung per hari 15 dengan pembayaran  pada  saat  pelunasan. Nasabah  membayar  biaya  administrasi di  awal  akad  dan  biaya  pemeliharaan pada  akhir  atau  di awal  akad.  Nasabah bisa  melunasi  pinjaman  sebelum  jatuh tempo  dengan  cara  membayar  seluruh pinjaman pokok ditambah biaya pemeliharaan  dengan  menggunakan dana  tunai  dan  bukan  berasal  dari penjualan  jaminan  emas  tersebut. Adapun  emas  sebagai  barang  jaminan disimpan oleh BSI sebagai jaminan.
Pembiayaan  gadai  emas  di  BSI menggunakan  akad ijarah dan  akad qardh dalam  rangka rahn .  Mekanisme biaya  penyimpanan  barang  ( marhun ) ditarik  berdasar  pada  akad ijarah .  BSI melakukan akad ijarah dengan nasabah untuk  akad  penyimpanan  emas  yang digadaikan,  pihak  bank  mengambil fee ijarah sebagai  biaya  sewa  emas  yang
digadaikan kepada pihak bank.
Pembiayaan  gadai  emas  memiliki tahapan  atau  prosedur  mulai  dari permohonan pembiayaan, analisa, pencairan, dan terakhir tahap pelunasan. Pada  tahapan  permohonan,  nasabah melakukan  permohonan  pembiayaan dengan  prinsip  gadai  emas  dengan memenuhi  semua  persyaratan  yang telah  ditetapkan.  Pada  tahap  analisa, barang  gadai  dianalisa  oleh  analis pembiayaan gadai emas dengan menaksir barang tersebut beserta dokumen  pengenalan  diri  nasabah  dan biaya  ijarah  yang  dibebankan  kepada nasabah.    Kemudian  permohonan pembiayaan  direalisasikan  oleh  pihak BSI.  Pengembalian  uang  pembiayaan dengan  prinsip  gadai  emas  dilakukan pada  saat  yang  telah  ditetapkan  atau jatuh tempo.

## Produk Cicil Emas
Produk cicil emas merupakan produk  kepemilikan  untuk  individu. Emas  merupakan  produk  yang  berasal dari  PT  Antam  Persero,  Toko  Emas atau  Perorangan  yang  telah  memiliki kerja sama dengan bank. BSI memberi kesempatan  kepada  masyarakat  untuk dapat  memiliki  emas  batangan  dengan cara  mencicil.  Harga  perolehan  emas ditentukan pada saat akad menggunakan Murabahah (di  bawah tangan)  dengan  pengikatan  agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai).  Pengikat  jaminan dilakukan selama pembiayaan sehingga jaminan  disimpan  di  bank  dan  tidak dapat  ditukar  dengan  agunan  lain.  BSI
dapat  membiayai  jenis  emas  batangan dengan  berat  minimal  10  gram  hingga 250 gram. Produk Cicil Emas memiliki beberapa  keunggulan  yaitu  Tarif  lebih kompetitif,  Lebih  ringan  dari  Produk
Cicil Emas lainnya, Emas diasuransikan,  Layanan  Profesional, dan  Likuid  (Dapat  diuangkan  dengan cara  diuang  atau  digadai)(BSI,  2021a).
Produk cicilan emas merupakan fasilitas  pembiayaan  yang  bertujuan untuk membeli emas lantakan
(batangan)  secara  angsuran  setiap bulannya dengan akad murabahah (jual beli). Produk BSI Cicil Emas menyediakan emas lantakan (batangan)  dengan  minimal  jumlah gram  adalah  10  gram  untuk  membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan  emas  berupa lantakan dengan cara mudah dan menguntungkan. Jaminan cicilan adalah  berupa  barang  yang  menjadi objek pembiayaan (emas) yang pengikatan  fisiknya  disimpan  di  Bank selama  masa  pembiayaan  yang  tidak dapat  ditukar  agunan  lain.  Cicil  Emas BSI membantu nasabah untuk memiliki EMAS  dengan  mudah  yakni  cukup menyisihkan  dana  mulai  Rp  4.000  per hari.  Produk  cicil  emas  BSI  memiliki berbagai  keunggulan  yakni  aman, menguntungkan,  layanan  profesional, mudah,  dan  likuid.  Emas  nasabah diasuransikan untuk menjaga keamanannya.  Tarif  cicil  emas  relatif murah ditambah dikelola oleh perusahaan  terpercaya  dengan  kualitas layanan  terbaik.  Pembelian  emas  bisa
dengan cara dicicil dan dapat diuangkan  dengan  cara  digadaikan untuk kebutuhan mendesak(BSI, 2021a).  Produk  BSI  cicil  emas secara umum  dikenakan  biaya  administrasi, materai  dan asuransi.  Persyaratan  Cicil Emas  antara  lain  WNI  cakap  umur, pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai  dengan  55  tahun,  pensiunan berusia  maksimal  70  tahun  pada  saat pembiayaan  jatuh  tempo,  serta  untuk profesional  dan  wiraswasta  berusia maksimal  60  tahun.  Nasabah  cukup menyerahkan Kartu Identitas(BSI, 2021a). Pembayaran Produk BSI cicil emas bisa  secara  berangsur  dalam jumlah  yang  sama  setiap  bulan  dengan pilihan jangka waktu mulai dari 2 (dua) tahun hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan pembiayaan  dapat  dipercepat  paling cepat  setelah  1  (satu)  tahun.  Uang muka  cicil  emas  minimal  20%  dari harga  emas  dan  dibayar  secara  tunai kepada BSI. Uang muka tersebut harus berasal  dari  dana  nasabah  pribadi  ( self financing )  tidak  boleh  berasal  dari pembiayaan Bank. Adapun Plafond pembiayaannya cicil emas paling  besar  80%  dari  harga  emas lantakan  (batangan)  dengan  jumlah pembiayaan maksimal adalah Rp150.000.000,-  (seratus  lima  puluh juta rupiah). Nasabah boleh mengambil fasilitas pembiayaan Qardh Beragun Emas  dan  pembiayaan  BSI  Cicil  Emas secara bersamaan, dengan syarat jumlah maksimal total seluruh pembiayaan Rp250.000.000,- (dua

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
ratus  lima  puluh  juta  rupiah)(BSI, 2021a).

## Produk Tabungan E-Mas
Tabungan  emas  merupakan  salah satu cara investasi emas yang terjangkau.  Nasabah  bisa  menabung
dalam bentuk emas mulai dari
Rp50.000  melalui  BSI  Mobile  tanpa repot  ke  gerai/toko  emas  dan  tanpa biaya  transfer  atau  virtual  account.
Nasabah tidak repot menyimpan emasnya  sendiri,  dititipkan  di  lembaga yang terpercaya dan sesuai syariah. BSI Tabungan  e-mas  memiliki  berbagai keunggulan.  Nasabah  bisa  memiliki rekening  emas  yang  dapat  ditop-up, ditarik  dan  ditransfer  melalui  BSI Mobile.  Tabungan  emas  merupakan solusi untuk melindungi nilai tabungan nasabah.
Nasabah yang telah mempunyai  emas  di  rekening  e-mas tersebut  bisa  memberikan  emasnya kepada orang lain melalui transfer antar rekening  e-mas  secara real  time (BSI, 2021c).
Rekeming  emas  dikenakan  biaya administrasi.  Tarif  dan  biaya  biaya admin rekening
emas adalah Rp24.000/tahun  (dibayarkan  di  awal).
Biaya  Tarik  Fisik  emas  sesuai  dengan pecahan  dan  keping  yang  dipilih
Nasabah  dan  apabila  rekening  akan ditutup maka dikenakan biaya
Rp20.000.  Penetapan  biaya  tersebut sesuai  dengan  PPH  Pasal  22  untuk setiap  transaksi  beli  emas  sebesar 0,45%  bagi  Nasabah  dengan  NPWP yang  telah  terverifikasi  dan  0,9%  bagi Nasabah  dengan  NPWP  yang  belum
terverifikasi  dan  PPH  Pasal  22  untuk transaksi  jual  emas  dengan  hasil penjualan  >Rp10  juta  sebesar  1,5% untuk  Nasabah  dengan  NPWP  telah terverifikasi  dan  3%  untuk  Nasabah dengan NPWP belum terverifikasi(BSI, 2021c).

## Gadai  (Rahn)  Emas  Bank  Syariah Indonesia  Dalam  Pandangan  Hukum
Islam
Rahn  Emas  dibolehkan  berdasarkan prinsip  Rahn  (DSN-MUI,  2002a). Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya agunan tidak boleh disyaratkan  sebagai  jaminan,  namun untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan maka perbankan bisa menahan  emas  hingga  nasabah  bisa melunasi seluruh kewajibannya. Hal ini sejalan  dengan  keputusan  Fatwa  No 25/DSN-MUI/III/2002  butir  1  yang menyatakan  bahwa murtahin berhak menahan marhun sampai  semua  utang rahin dilunasi. Agunan yang dipersyaratkan oleh BSI kepada nasabah  boleh  bahkan  lebih  mengarah kepada  suatu  keperluan  sebagai  salah satu bentuk tanggung jawab bank untuk menjaga  keamanan  dana  pihak  ketiga yang  dititipkan  untuk  dikelola  melalui kegiatan  bisnis  perbankan  (Sugeng, 2012). Akad gadai emas BSI merupakan  fasilitas  dana  talangan  jual beli  emas  untuk  investasi  emas.  BSI membuat  akad  gadai  dengan  nasabah maka kedua pihak harus bertanggungjawab atas posisinya masing-masing. BSI selaku pihak yang mendapat amanah emas yang
dijaminkan  harus  menjaga  kondisinya tetap  aman,  sedangkan  nasabah  harus memenuhi  janjinya  sesuai  akad  yang disepakati  di  awal.  Agunan  gadai bersumber  dari  emas  yang  dibeli investor  dengan  uang  muka  dan  dana talangan bank untuk mengikat kesungguhan nasabah dalam mengemban akad yang disepakati.
Cicil  Emas    Bank  Syariah  Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam
Akad  jual  beli  emas  dengan  cara mencicil termasuk dalam jual beli emas tidak  tunai.  Masalah  dalam  jual  beli emas  ini  terdapat  bila  jual  beli dilakukan  secara  tidak  langsung  atau tidak  tunai  sebab  ada  dalil  yang mengharamkannya.  BSI  menawarkan investasi  emas  dengan  cara  tidak  tunai atau secara berangsur untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Investasi dalam apapun pada dasarnya  boleh  termasuk  pada  emas. Namun  ada  perbedaan  pendapat  pada jual  beli  emas  secara  tidak  tunai. Sebagian  ulama  menyatakan  jual  beli emas tidak tunai dilarang dan sebagian menyatakan  boleh.  Pendapat  mayoritas ahli fikih ( fukaha ) dari mazhab Hanafi, Maliki,  Syafi'i,  dan  Hambali  melarang jual  beli  emas  tidak  tunai.  Ulama melarang berdasarkan pada dalil dengan keumuman
hadist-hadist tentang riba yang antara lain menegaskan: "Janganlah  engkau menjual  emas  dengan  emas  dan  perak dengan  perak  kecuali  secara  tunai." Emas  dan  perak  adalah tsaman (harga, alat  pembayaran,  uang)  yang  tidak
boleh  dipertukarkan  secara  angsuran maupun tangguh karena dapat menimbulkan riba (Wijayanti,  2018). Hadist pelarangan jual beli emas secara tidak langsung bisa dilihat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4147, “Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika  emas dibarter  dengan  emas,  perak  dibarter dengan  perak,  gandum  burr  dibarter dengan  gandum  burr,  gandum  syair dibarter  dengan  gandum  syair,  korma dibarter  dengan  korma,  garam  dibarter dengan  garam  maka  takarannya  harus sama  dan  tunai.  Jika  benda  yang dibarterkan  berbeda  maka  takarannya sesuka  hati  kalian  asalkan  dari  tangan ke  tangan  (Huda  &  Heykal,  2010) .
Bagi kalangan yang memegang pendapat  ini  sebagai  maka  jual  beli emas di bank syariah secara tidak tunai tidak sesuai dengan syariat Islam.
Sebagian Ulama  menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh.  Pendapat  ini  dikemukakan  oleh beberapa ulama seperti  Ibnu Taimiyah, Ibnu  Qayyim  dan  ulama  kontemporer yang  sependapat.  Dasar  pendapat  ini beranggapan  bahwa  emas  dan  perak merupakan  barang  ( sil'ah )  yang  dijual dan  dibeli  seperti  halnya  barang  biasa dan bukan lagi termasuk dalam tsaman
(harga, alat pembayaran, uang)
(Wijayanti,  2018).  Jual  beli  emas menjadi  kebutuhan  manusia,  tujuan dari  jual  beli  emas  secara  angsuran tidak  lain  adalah  untuk  kemaslahatan manusia agar tidak mengalami kesulitan.  Emas  dan  perak  setelah berubah  menjadi  perhiasan  maka  ia

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
sama  saja  seperti  pakaian  dan  barang. Oleh  karena  tidak  terjadi  riba  dalam pertukaran  atau  jual  beli  antara perhiasan  dengan  uang  meskipun berbeda jenis.
Jual  beli  emas  secara  tidak  tunai, baik  melalui  jual  beli  biasa  atau  jual beli  murabahah,  hukumnya  boleh (mubah,  ja’iz)  selama  emas  tidak menjadi  alat  tukar  yang  resmi  (DSN- MUI,  2010).  Fatwa  DSN-MUI  Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bolehnya  jual  beli  emas  secara  tidak tunai,  dengan  landasan  fatwa  ini  BSI mengeluarkan produk cicil emas menggunakan akad murabahah . Kemudian  emas  tersebut  dititipkan sehingga  bisa  disebut wadi’ah. Meski menggunakan  dua  akad,  namun  tidak dilakukan  secara  bersamaan  melainkan akad murabahah dilakukan  terlebih dahulu  kemudian  dilanjut  dengan  akad wadi’ah,
Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i menyatakan bahwa emas yang dimaksud  dalam  hadis  Ubadah  adalah alat pembayaran sehingga emas saat ini bukan  bagian  dari  emas  dalam  hadis. Saat ini emas dipandang bukan sebagai alat pembayaran namun sebagai komoditas. Dengan demikian pertukaran  mata  uang  dengan  emas sebagaimana  pada  produk  cicil  emas
BSI tidak diharuskan tunai tetapi boleh secara cicil dan tidak termasuk riba jual beli  karena  antara  uang  dan  barang. Tradisi  ( urf ) masyarakat  Indoensia  dan pemerintah  memandang  bahwa  emas merupakan  suatu  komoditas.  Sesuatu yang menjadi kebiasaan maka
dihukumi  sama  dengan  sesuatu  yang dipersyaratkan.  Alat  pembayaran  harus diakui  oleh  pemerintah  dan  menjadi alat  tukar  dalam  distribusi  barang  dan jasa.
Pembiayaan kepemilikan emas adalah  pembiayaan  untuk  kepemilikan emas dengan  menggunakan akad murabahah.  Objek  pembiayaan  adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau  perhiasan  (Bank  Indonesia, 2012).  Emas  adalah  komoditas  maka boleh  diperjualbelikan  secara  angsuran ditambah  margin  keuntungan  dengan skema  murabahah.    Jika  emas  yang masih  dalam  proses  cicilan  dan disimpan  atau  dititipkan  di  BSI  maka harus  bisa  dipastikan  bahwa  emas tersebut ada (wujud) dan dapat diambil atau  dikuasai  oleh  nasabah  sesuai kesepakatan  kedua  belah  pihak.  BSI harus  memiliki  sepenuhnya  emas sebelum  melakukan  akad  murabahah emas kepada nasabah.
Tabungan  E-Mas Bank  Syariah Indonesia  Dalam  Pandangan  Hukum Islam Produk tabungan e-mas BSI merupakan  salah  satu  cara  investasi emas mulai dari Rp50.000 melalui BSI Mobile.  Produk  tabungan  e-mas  mirip dengan  produk  cicil  emas  yang melakukan  jual  beli  emas  secara angsuran  atau  tidak  tunai.  Perbedaan tabungan e-mas adalah metode tabungan  dilakukan  secara  daring melalui aplikasi BSI Mobile. Tabungan e-mas BSI
boleh dilakukan sebagaimana cicil emas.

## KESIMPULAN
Produk  investasi  emas  merupakan produk  yang  banyak  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Adapun  kesimpulan  dari penelitian  ini  antara  lain: pertama, gadai  emas  dalam  rangka  jaminan  atas utang  dibolehkan  berdasarkan  prinsip rahn . BSI selaku pihak yang mendapat amanah  boleh  menyimpan  emas  dan harus menjaga kondisinya. Kedua , pada dasarnya  investasi  emas  boleh  dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan  secara  tunai,  hal  ini  apabila
emas  merupakan  alat  tukar  berbeda halnya  jika  emas  merupakan  sebuah komoditas  yang  diperjual  belikan.  Jual beli  emas  secara  tidak  tunai  dihukumi boleh dan tidak termasuk riba jual beli.
Ketiga , produk tabungan e-mas merupakan  jual  beli  emas  secara angsuran,  hukumnya  sama  seperti  cicil emas, perbedaannya hanya pada metode  transaksi  tabungan  e-mas  yang menggunakan BSI Mobile.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Arumdati,  D.  (2011). Cara  Kaya  dengan  Investasi  Emas:  Panduan  Cerdas Berkebun Emas . Yogyakarta: Araska Publisher.
Asriani,  A.  (2015).  INVESTASI  EMAS  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM. Al-’Adalah , 12 (2), 855–866.
Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS/2012 Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha . , (2012).
BSI.  (2021a).  BSI  Cicil  Emas.  Retrieved  from  PT  Bank  Syariah  Indonesia,  Tbk website:
https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615 866857bsi-cicil-emas
BSI. (2021b). BSI Gadai Emas. Retrieved from PT Bank Syariah Indonesia, Tbk website:
https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1617 976574bsi-gadai-emas BSI.  (2021c).  Solusi  Emas:  Tabungan  e-mas  &  Gadai  emas.  Retrieved  from  PT Bank Syariah Indonesia, Tbk website: https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital- banking/1618199299solusi-emas BSI. (2021d). Tentang Kami: Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia. Retrieved from PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. website: https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Chandra,  P.  (2011). Kunci  Sukses  Investasi  Emas .  Yogyakarta:  Sophia  Timur Publisher.
DSN-MUI. Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah . , (2000).

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
DSN-MUI. Fatwa  Nomor:  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah .  , (2000).
DSN-MUI. Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn . , (2002).
DSN-MUI. Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas . , (2002). DSN-MUI. Fatwa  Nomor:  77/DSN-MUI/V/2010  tentang  Jual  Beli  Emas  Secara Tidak Tunai . , (2010).
Hayati,  M.  (2016).  Investasi  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam. IKONOMIKA (Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam) , 1 (1),  66–78.  Retrieved  from http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika
Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam . Kencana.
Lumanauw,  N.  (2021).  Diresmikan  Presiden,  BSI  Miliki  Total  Aset  Rp  240 Triliun. Retrieved from Investor.id website: https://investor.id/finance/diresmikan-presiden-bsi-miliki-total-aset-rp-240- triliun
Rozalinda.  (2017). Fikih  Ekonomi  Syariah:  Prinsip  dan  Implementasinya  pada Sektor Keuangan Syariah . Jakarta: Rajawali Pers.
Saputra,  D.  (2011). Cara  Cerdas  Investasi  Emas .  Cemerlang  Publishing. Yogyakarta.
Sugeng, A. (2012). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi  Emas  Pada  Perbankan  Syariah  X. La_Riba , 6 (2),  161–177. https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art2
Sula,  M.  S.  (2004). Asuransi  Syariah:  Life  and  General:  Konsep  dan  Sistem /Operasional . Gema Insani.
Ulirrahmi, F. (2012). Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wijayanti,  S.  S.  (2018). Jual  Beli  Emas  Secara  Tidak  Tunai:  Kajian  Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 . IAIN Purwokerto.