INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5781-5792 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Transformasi Trans-Pacific Partnership: Peran Jepang Setelah Penarikan Diri Amerika Serikat
Muhammad Badry Muntasyir 1 ✉ , Gili Argenti 2 , Nurbani Adine Gustianti 3 , Fadhlan Nur Hakiem 4 Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631260033@student.unsika.ac.id 1 ✉
Abstrak
Trans-Pacific  Partnership  (TPP)  adalah  sebuah  perjanjian  kerja  sama  perdagangan  bebas  yang beranggotakan  12  negara.  Menjadi  perjanjian  kerja  sama  dagang  tebesar  ketiga  di  dunia,  TPP merepresentasikan 13.5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Sayangnya, Amerika Serikat (AS) yang merupakan anggota berpengaruh memutuskan untuk hengkang pada 2017. Kekosongan kepemimpinan dalam TPP  menjadi  suatu  tantangan  tersendiri  bagi  negara-negara anggota  yang tersisa  untuk  tetap menjalankan blok perdagangan bebas tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran Jepang  dalam  mengisi  kekosongan  kepemimpinan  di  TPP  pasca  penarikan  diri  AS.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Jepang memainkan peran signifikan sebagai aktor utama yang menginisiasi revolusi TPP menjadi CPTPP, hingga kesepakatan tersebut diratifikasi oleh sepuluh dari sebelas negara anggota. Jepang juga menjadikan CPTPP sebagai tameng untuk melawan hegemoni China di Asia Pasifik dengan mengupayakan CPTPP sebagai sebagai kiblat kekuatan ekonomi terdepan di kawasan.
Kata Kunci : CPTPP, kesepakatan perdagangan bebas, peran Jepang, TPP

## Abstract
The Trans- Pacific Partnership (TPP) is a free trade agreement consisting of 12 countries. Being the world’s third largest trade agreement, TPP represents 13.5% of global GDP. Unfortunately, the United States as a key-driver member withdrew in 2017. The leadership vacuum in the TPP is a challenge for the remaining member countries to continue running the free trade bloc. By using qualitative research methods and secondary data, this study aims to investigate Japan’s role in filling the leadership vacuum in t he TPP following the United States’ withdrawal. The results of the study show that Japan played a significant role as the main actor by initiating the TPP revolution to become the CPTPP, until the agreement was ratified by ten out of eleven member countries. Japan has also made CPTPP a shield against China's hegemony in the Asia Pacific by making CPTPP the center of the leading economic power in the region.
Keyword: CPTPP, free trade agreement, Japan’s role, TPP

## PENDAHULUAN
Trans-Pacific Partnership (TPP) adalah kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreement)  yang  didirikan  pada  tahun  2008.  Dibentuk  atas  dasar  kekecewaan  banyak negara  terhadap  perjanjian Asia-Pacific  Economic  Cooperation  (APEC)  yang  dianggap stagnan (Kunaifi, 2018), TPP awalnya terdiri atas 12 negara. Selusin negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru,  Selandia  Baru,  Singapura,  dan  Vietnam.  TPP  adalah  perjanjian  mengikat  ( binding agreement)  yang  bertujuan  untuk  menghilangkan  hingga  0%  tarif  pada  perdagangan barang  dan  jasa,  serta  meregulasi  peraturan  tentang  berbagai  masalah,  termasuk  hak kekayaan intelektual dan investasi asing. Dalam TPP, sanksi keuangan dapat dikenakan pada negara anggota yang melanggar perjanjian (Triana, 2019).
Salah satu momentum yang akan sangat diingat dari TPP adalah penarikan diri AS dari perjanjian  perdagangan  multilateral  tersebut  pada  23  Januari  2017,  tak  lama  setelah terpilihnya Presiden Donald John Trump. Justifikasi Trump untuk menarik diri dari TPP adalah sebagai bentuk implementasi dari pendekatan " America First." Trump beranggapan bahwa TPP adalah kesepakatan “konyol” karena menyebabkan banyak perusahaan hengkang dari AS. Trump juga bermaksud untuk melindungi pekerja AS dari persaingan dengan negara- negara anggota TPP yang berupah rendah seperti Vietnam dan Malaysia. Ia menambahkan bahwa  pada  masa  kepemimpinannya,  AS  hanya  akan  menandatangani  kesepakatan perdagangan secara bilateral dengan sekutu individu. Dengan harapan, kebijakan ini akan membuat banyak perusahaan kembali ke  AS  (Baker, 2017). Sebelas negara  anggota TPP lainnya — terutama Jepang, Vietnam, dan Malaysia — sangat kecewa dengan keputusan AS. Meskipun demikian, bagi Jepang, TPP tetaplah “ geng ” yang layak dipertahankan terlepas dari  hengkangnya  AS  selaku  mitra  dagang  utamanya.  Setelah  AS  mencampakkan  TPP,
Jepang  semakin  aktif  mendukung  perjanjian  tersebut  dan  menjadi  lebih  terbuka  untuk perdagangan bebas berkat dukungan dari sesama negara anggota (Aziz, 2019).
Terdapat banyak literatur tentang TPP dan dirujuk oleh penulis berdasarkan relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun, literatur-literatur tersebut belum ada yang secara  spesifik  membahas  tentang  peran  Jepang  dalam  TPP  pasca  hengkangnya  AS. Tinjauan Pustaka yang penulis lakukan akan menjadi komparasi dan landasan teori yang digunakan. Pada akhirnya, tinjauan pustaka akan menegaskan “ State of the Art ” penelitian ini dengan mengidentifikasi pengetahuan terdahulu tentang TPP melalui narasi komparatif yang  memperkuat  argumentasi  penelitian,  serta  memverifikasi  dan  menjustifikasi pengetahuan baru yang penulis produksi.
D alam naskah prosiding berjudul “The Trans -Pacific Partnership: Positive and Negative Impacts”, Martin  Holub  (2018)  menyatakan  bahwa  para  pakar  masih  berselisih  pendapat tentang apakah TPP akan secara dominan berdampak positif atau negatif bagi dinamika hubungan internasional. Mempresentasikan artikelnya dalam International Conference on European Integration, Holub menyatakan bahwa China memiliki urgensi untuk memantau perkembangan TPP dan membangun komunitas ekonominya di wilayah tersebut. Setelah penarikan  diri  AS,  China  berkemungkinan  untuk  melirik  TPP  dan  mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan perjanjian tersebut. Lalu, bagi ASEAN, TPP bisa menjadi alternatif yang cocok untuk masyarakat ekonomi regional yang dipimpin China.
Daisuke Akimoto (2019) dalam artikelnya yang berjudul “Japan’s Policy on the Trans - Pacific Pacific Partnership (TPP) in Light of IR Theory and Analytical Eclecticism” menjelaskan secara teoretis bahwa kebijakan Jepang terhadap TPP telah menjadi kontroversi di tingkat politik,  akademik,  dan  publik.  Perdebatan  domestik  tentang  TPP  benar-benar  memecah opini publik di Jepang serta memicu pro dan kontra di kalangan akademisi.  Artikel yang terpublikasi di Journal of International and Global Studies ini menerangkan bahwa alasan Jepang tetap mendukung dan memfasilitasi TPP bahkan setelah penarikan AS adalah untuk mendukung  perdagangan  bebas,  mencapai  integrasi  regional  berdasarkan  kerja  sama internasional, serta mencapai kepentingan nasional dan kepentingan strategis. Meskipun AS pada 2017 telah memisahkan diri dari TPP, Jepang menilai bahwa TPP tetap penting dalam sistem perdagangan bebas internasional, dan diharapkan negara-negara Asia Pasifik lainnya akan berusaha untuk berpartisipasi dalam perjanjian tersebut di masa mendatang.
Penelitian ketiga karya Junju Nakagawa (2022) yang berjudul “Japan -US Trade War Under the Trump Administration: From the US Withdrawal from the TPP to the Japan-US Trade Agreement” menyatakan bahwa penarikan AS dari TPP menan dai dimulainya era baru dalam  hubungan  perdagangan  Jepang-AS.  Melalui  penelitian  yang  dikurasi  dalam  buku
berjudul Research  Handbook  on  Trade  Wars  ini,  Junju  Nakagawa  menyebut  bahwa hubungan dagang antara Jepang-AS dapat berubah menjadi perang dagang bilateral jika kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam kasus ini, Jepang mengharapkan AS kembali bergabung dengan TPP, sedangkan AS lebih menyukai kesepakatan bilateral. Kebuntuan ini membuat kedua pemerintah “bertempur” selama beberapa tahap negosiasi perdagangan, mulai dari Japan-US Economic Dialogue pada April 2017 hingga Japan-US Free, Fair and Reciprocal Trade Talks pada April 2018, dan juga negosiasi Japan-US Trade Agreement dari April hingga September 2019.
Dibandingkan dengan literatur-literatur di atas, penelitian ini memiliki substansi yang berbeda  dan mengandung pengembangan pembahasan  pada  bagaimana peran Jepang dalam  forum  TPP.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  Jepang  dalam  TPP pasca  penarikan  diri  AS,  yang  tentunya  akan  mengakibatkan  kekosongan  peran kepemimpinan dalam perjanjian tersebut. Sebagai salah satu raksasa ekonomi Asia, status keanggotaan Jepang di TPP memantik tanda tanya mengenai peran sentral “Land of the Rising  Sun” tersebut  dalam  menjalankan  strategi  untuk  memainkan  peran kepemimpinannya. Dengan mengambil periode pasca penarikan diri AS dari TPP, penulis memfokuskan kajiannya pada rentang waktu empat tahun, terhitung sejak 2017 hingga 2021 pada akhir era kepemimpinan Shinzo Abe.
Penulis  optimis  pelitian  ini  mampu  berkontribusi  pada  perkembangan  ilmu pengetahuan dengan menyuguhkan perspektif baru dalam meninjau manuver kebijakan luar negeri negara-negara anggota TPP, terutama Jepang. Jika selama ini Jepang dan AS dikenal  sebagai  sekutu,  pada  penelitian  ini  pembaca  akan  melihat  bahwa  kedua  negara memiliki  pandangan  berseberangan  tentang  masa  depan  kerja  sama  perdagangan  ini. Hengkangnya AS dari TPP pada era kepemimpinan Donald Trump juga menunjukkan bahwa kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  dapat  berubah  seiring  bergantinya  kepemimpinan domestik negara bersangkutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai kaca mata pembesar  dalam mengamati  sedikit  banyaknya  peran kepemimpinan  yang Jepang ambil alih demi keberlanjutan TPP sebagai blok perdagangan multilateral.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  susun  merupakan  penelitian  kualitatif.  Dikutip  dari  Creswell (2017),  penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya.  Adapun  metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari berbagai literatur
melalui  proses  pencarian,  pengumpulan,  dan  pengolahan  dokumen  dengan  kata  kunci Trans-Pacific  Partnership  dari  berbagai  sumber  kepustakaan  dan  karya  ilmiah  penelitian terdahulu.  Peneliti sebagai subjek  penelitian  berperan  dalam pengumpulan,  pengolahan, dan analisis data dengan sangat memperhatikan proses dan makna dari objek yang diteliti, yakni kebijakan luar negeri Jepang dalam kerangka kerja TPP.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari berbagai buku, artikel ilmiah, laman resmi pemerintahan atau organisasi, dan literatur dari berbagai media online yang kredibel (Melfianora, 2019). Sistem penapisan pustaka dilakukan dengan  menyeleksi  sumber-sumber  yang  didapat  berdasarkan  tingkat  kredibilitasnya. Sumber-sumber  literatur  ditapis  berdasarkan  rentang  waktu  publikasinya  yang dimutakhirkan selama sepuluh tahun ke belakang untuk buku dan lima tahun ke belakang untuk  artikel  jurnal.  Sebagai  penyempurna  referensi,  sumber online  ditapis  berdasarkan penerbit  yang  diprioritaskan  dari  laman  resmi  pemerintahan,  kementerian,  lembaga pemerintah, atau laman media besar ternama.
Berbagai data yang didapat kemudian dianalisis secara sistematis melalui empat tahap, yakni  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.  Penulis  mereduksi  data-data  yang  telah  terkumpul  dengan  cara menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut  dapat  menghasilkan  informasi  yang  relevan.  Kemudian,  dalam  tahap  penyajian ( display)  data,  sekumpulan  data  disusun  secara  sistematis  agar  mudah  dipahami  dan menghasilkan  kesimpulan  yang  mampu  diverifikasi.  Tahap  pengambilan  kesimpulan  dan verifikasi  dilakukan  dengan  cara  mencari  hubungan,  persamaan,  atau  perbedaan  hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari TPP ke CPTPP: Sebuah Transformasi yang Digagas oleh Jepang
Perjanjian  TPP  awalnya  beranggotakan  12  negara  Asia-Pasifik  (TPP12),  di  dalamnya termasuk AS, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Namun, pada November 2016, dengan kemenangan elektoral  Presiden  AS  Donald  Trump  yang  dikenal  sebagai  seorang  advokat  anti-TPP, harapan  untuk  keanggotaan  AS  di  TPP  kian  jauh  dari  kata  mungkin.  Bahkan  saat  masih berkampanye  dalam  pemilihan  presiden,  Trump  kerap  mencela  berbagai  kesepakatan perdagangan internasional yang diikuti oleh AS selama tiga dekade terakhir (Smith, 2017).
Dalam  hemat  Trump,  perjanjian-perjanjian  tersebut  adalah  penyebab  dari menurunnya  upah  dan  hilangnya  lapangan  pekerjaan  di  AS.  Sebagaimana  dilansir  dari
Komisi  Perdagangan  Internasional  AS  ( US  International  Trade  Commission),  Produk Domestik Bruto (PDB) AS diprediksi akan meningkat sebesar 0,15 persen pada tahun 2032 di  bawah  TPP.  Namun,  TPP  di  saat  yang  bersamaan  juga  berpotensi  akan  merugikan berbagai sektor industri di AS, antara lain industri elektronik, farmasi, kulit, dan titanium. Prediksi lain menuturkan bahwa selama sepuluh tahun ke depan, sekitar 169.000 pekerja AS setiap  tahunnya  terancam  kehilangan  mata  pencaharian  mereka.  Tak  mengejutkan,  AS akhirnya memutuskan untuk keluar dari TPP tepatnya pada 23 Januari 2017 (Mui, 2017).
Gambar 1. Visualisasi negara-negara anggota CPTPP Sumber: (Vietnam Investment Review, 2018).
Namun  demikian,  Jepang  di  bawah  administrasi  Shinzo  Abe  telah  menjadikan  TPP sebagai  salah  satu  fokus  utama  kebijakan  perdagangan  bebasnya.  Meski  penelitian terdahulu  dari  Hagström (2015)  menyebutkan  bahwa  Jepang  adalah  negara  merkantilis dengan naluri kepemimpinan yang pasif, kita dapat melihat Jepang mulai membangun citra positif  kepemimpinannya  dalam  forum  kerja  sama  dagang.  Optimisme  ini  bisa  pernah disampaikan  oleh  Solís  dan  Katada (2015),  yang  menyampaikan  bahwa  Jepang  dapat memengaruhi  TPP  dengan  cara  tertentu.  Bahkan,  meskipun  terkesan  bias,  Hosuk  (2018) beranggapan  bahwa  Jepang  sudah  menggeser  posisi  Eropa  sebagai  “pemimpin  baru perdagangan bebas. ”
Melihat  realita  di  TPP,  aspek  paling  signifikan  yang  mencerminkan  peran kepemimpinan  Jepangadalah  pengaruhnya  dalam  meneruskan  negosiasi.  Dalam serangkaian  pertemuan  bilateral  dengan  para  pemimpin  negara  anggota  TPP,  Abe menekankan  pentingnya  perombakan  TPP  menjadi  sebuah  kesepakatan  baru (González,
2019). Alhasil, dorongan dari Jepang untuk membentuk perjanjian alternatif pasca keluarnya AS telah membawa sebelas negara yang tersisa sepakat untuk memodifikasi TPP menjadi Comprehensive  and  Progressive  Agreement  for  Trans-Pacific  Partnership  (CPTPP). Diwacanakan sejak 10 November 2017 di Da Nang, Vietnam, tak berselang lama setelah itu CPTPP akhirnya resmi ditandatangani oleh para negara anggota di Santiago, Chili, pada 8 Maret 2018 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 2021). Sampai artikel ini ditulis, total sudah ada 10 negara anggota CPTPP yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Terhitung hanya ada satu anggota — Brunei Darussalam — yang belum meratifikasi  CPTPP,  sehingga  CPTPP  belum  sepenuhnya  berlaku  secara  resmi  di  negara tersebut. Berikut adalah tabel berisi daftar negara-negara yang sudah meratifikasi CPTPP yang disadur dari berbagai sumber.
Tabel 1. Daftar negara-negara yang sudah meratifikasi CPTPP Nomor Negara Tanggal Ratifikasi 1. Meksiko 28 Juni 2018 2. Jepang 6 Juli 2018 3. Singapura 19 Juli 2018 4. Selandia Baru 25 Oktober 2018 5. Kanada 27 Oktober 2018 6. Australia 30 Oktober 2018 7. Vietnam 12 November 2018 8. Peru 14 Juli 2021 9. Malaysia 30 September 2022 10 Chili 23 Desember 2022
Sumber: (González, 2019; Latin America News, 2021; Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2021; Wahab, 2022; NHK World-Japan, 2022).
Meski tanpa AS di dalamnya, CPTPP adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas multilateral terbesar ketiga di dunia, setelah Pasar Tunggal Eropa ( European Single Market) dan North  America  Free  Trade  Agreement  (NAFTA).  Secara  keseluruhan,  CPTPP merepresentasikan  13,5  persen  dari  PDB  global  (Goodman,  2018; González,  2019 ).  Itulah mengapa,  alih-alih  pasrah  setelah  AS  keluar,  negara-negara  anggota  yang  tersisa  justru mentransformasi TPP menjadi sebuah perjanjian baru yang kini acap disebut CPTPP atau TPP11. Di sini, Jepang memainkan peran sentral untuk mengisi kekosongan inklusivitas AS. Keseriusan Jepang dapat terlihat dari pernyataan Menteri Negara Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Jepang, Toshimitsu Motegi, dalam Bloomberg The Year Ahead summit in Tokyo 2018.
Pada  kesempatan  tersebut,  Motegi  dengan  optimistis  mengatakan  bahwa  Jepang  telah berperan sebagai salah satu pemain utama dalam sistem perdagangan internasional. Dalam era baru TPP yang kini berevolusi menjadi CPTPP, Motegi menegaskan bahwa Jepang akan menjadi pemimpin geng perdagangan tersebut dengan menginisiasi pembentukan aturan baru ( new rules). Bahkan, sang Menteri menuturkan bahwa negara-negara anggota juga mengakui peran kuat kepemimpinan Jepang dalam CPTPP (Live, 2018).
Dalam  perumusan  CPTPP,  sebelas  negara  yang  tersisa  menyusun  versi  revisi  yang mengecualikan  banyak  ketentuan  yang  sebelumnya  tertera  dalam  TPP.  Ketentuan- ketentuan tersebut ditetapkan oleh AS saat masih menjadi anggota, yang kemudian diubah atau ditangguhkan dalam penandatanganan CPTPP (Greenfield & Packham, 2018). Revisi tersebut mencakup bab investasi dan kekayaan intelektual ( intellectual property), sehingga membatasi kemampuan investor untuk melakukan litigasi sengketa berdasarkan perjanjian dan otorisasi investasi. Selain itu, jangka waktu paten dan hak cipta obat juga dipersingkat (Center,  2017).  Secara  keseluruhan,  revisi  ini  bertujuan  untuk  membuat  CPTPP  menjadi perjanjian yang lebih sederhana dengan mengurangi ruang lingkup CPTPP dibandingkan dengan  TPP.  Dengan  begitu,  semua  negara  anggota  diharapkan  dapat  memperoleh manfaat  yang  lebih  signifikan  dari  CPTPP  (Goodman,  2018).  Dalam  praktiknya,  CPTPP diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 147 miliar USD untuk negara-negara anggota.  Selain  itu,  CPTPP  telah  melembagakan  aturan  perdagangan  baru  untuk kesepakatan  perdagangan  di  Asia-Pasifik.  Misalnya,  kerangka  kerja  CPTPP  kemungkinan akan  menjadi  model  untuk  perjanjian  perdagangan  multilateral  lainnya,  seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diinisiasi oleh ASEAN. Jika terjadi, CPTPP akan berperan sebagai senjata kuat Jepang dalam ekonomi dan diplomasi global sekaligus menunjukkan peran sentral Jepang di kawasan Asia-Pasifik (Kim, 2018).
Dalam skala domestik, Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe terus mendukung Perjanjian  TPP  yang  dimodifikasi  menjadi  CPTPP.  Dilansir  dari Japan  Times  (2018), pemerintahan  Abe  meratifikasi  CPTPP  di  Parlemen  Nasional  Jepang  (Diet)  dengan disahkannya perjanjian tersebut di Lower House — acap disebut Majelis Rendah atau setara dengan DPR di Indonesia — berkat dukungan mayoritas dari Liberal Democratic Party (LDP), Komeito, Partai Restorasi Jepang ( Nippon Ishin no Kai), dan Partai Harapan ( Kibō no tō ). Demikian pula, CPTPP disahkan di Upper House (Majelis Tinggi) dengan suara mayoritas, didukung  oleh  168  suara  dan  ditentang  hanya  oleh  69  suara  (Councilors,  2018).  Hingga akhirnya  selesai  diratifikasi  pada  6  Juli  2018,  pemerintah  Jepang  telah  membuktikan komitmennya untuk tetap mempertahankan dan memperkuat TPP meskipun tanpa campur tangan AS di dalamnya.
Melawan Hegemoni China
Peran sentral Jepang  dalam  CPTPP juga akan membantu blok perdagangan bebas tersebut  untuk  menahan  kebangkitan  ekonomi  China.  Dengan  kebijakan Belt  and  Road Initiatives (BRI), China berambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia  dan memimpin perdagangan bebas. Terlebih, Kim (2018) menyatakan bahwa pendekatan “ America First ” AS pada era Trump dinilai semakin memperbesar peluang China untuk mengisi kekosongan kepemimpinan perdagangan bebas di Asia-Pasifik. Oleh karena itu, Jepang sebagai raksasa ekonomi  di  kawasan  memiliki  kendali  besar  untuk  membendung  ekspansi  ekonomi  dan perdagangan  China.  Meski  Jepang  sempat  berusaha  untuk  membujuk  AS  kembali bergabung  dengan TPP  (Takashi, 2018)  dan masih membuka peluang bagi  AS di CPTPP (Aziz, 2019), apatisme AS pada forum tersebut nampaknya membuat Jepang memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan di CPTPP dalam bersaing dengan hegemoni China. Bukan  tidak  mungkin,  dengan  beranggotakan  sebelas  negara,  kekuatan  kolektif  CPTPP dalam  hal  perdagangan  bisa  diutilisasi  melalui “ strategic  multilateralism ” oleh  sebelas anggotanya.  Dengan  begitu,  CPTPP  berpeluang  untuk  menjadi  kiblat  baru  dalam perekonomian  global,  khususnya  di  kawasan  Asia  Pasifik,  meskipun  berada  di  bawah kekhawatiran perekonomian China yang ekspansif.
Ditilik  dari  sudut  pandang  teoretis,  strategi  Jepang  dalam  membangun  kekuatan hegeoni  di  kawasan  sejalan  dengan  teori  Liberal-Institusionalisme  yang  dipakai  sebagai pisau  analisis  penelitian.  Dengan  turut  mempromosikan  strategi  “ Free  and  Open  Indo- Pacific ”, Kementerian Luar Negeri Jepang melalui International Cooperation Bureau (2017) menyatakan bahwa kebijakan ini didasarkan pada tiga bidang utama, yakni perdamaian dan kemakmuran, keamanan manusia, dan diplomasi ekonomi. Pada gilirannya, peran Jepang untuk membendung hegemoni China melalui CPTPP pun akan membantu Nippon untuk membangkitkan  ekonominya.  Dikutip  dari  (Shujiro,  2021),  perekonomian  Jepang  cukup terdampak  oleh  pandemi  COVID-19.  Kini,  dengan  memaksimalkan  keanggotaannya  di CPTPP,  Jepang  bisa  memainkan  peran  penting  dalam  membangun,  mengelola,  dan meningkatkan lingkungan bisnis berbasis perdagangan bebas dan terbuka di Asia-Pasifik.
SIMPULAN
Seiring berjalannya waktu pasca hengkangnya AS dari TPP, Jepang kian memperkuat kepemimpinannya dengan mentransformasi TPP menjadi CPTPP. Peran aktif Jepang dalam CPTPP tidak terlepas dari kegigihan Perdana Menteri Jepang kala itu, Shinzo Abe, untuk mempertahankan TPP guna mengimbangi dominasi China. Mengingat Jepang sudah tidak lagi dipimpin oleh Abe, penelitian ini mendorong para peneliti lain untuk untuk menggali
lebih dalam tentang tindak lanjut Jepang dalam CPTPP pada masa kepemimpinan Fumio Kishida.  Bukan  tanpa  alasan,  mengingat  politik  luar  negeri  adalah  cerminan  dari  politik domestik, akan selalu ada kemungkinan kebijakan Jepang berubah seiring dengan suksesi kepemimpinan di negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Akimoto, D. (2019). Japan’s Policy on the Trans -Pacific Pacific Partnership (TPP) in Light of IR
Theory and Analytical Eclecticism. Journal of International and Global Studies, 10(2), 1- 20.
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.  (2021). Comprehensive and  Progressive  Agreement  for  Trans-Pacific  Partnership.  Barton:  Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.
Akimoto, D. (2019). Japan’s Policy on the Trans -Pacific Pacific Partnership (TPP) in Light of IR Theory and Analytical Eclecticism. Journal of International and Global Studies, 10(2), 1- 20.
Aziz, M. N. (2019). Strategi Jepang Dalam Mempertahankan Negosiasi Perjanjian Kerjasama Comprehensive And Progressive Agreement For Trans-Pacific Partnership Tahun 2017- 2018. Universitas Islam Indonesia.
Baker, P. (2017, January 23). Trump Abandons Trans- Pacific Partnership, Obama’s Signature Trade  Deal.  Retrieved  December  26,  2022,  from  The  New  York  Times: https://www.nytimes.com/2017/01/23/us/politics/tpp-trump-trade-nafta.html
Bureau, I. C. (2017, April). Priority Policy for Development Cooperation. FY2017. Retrieved December  27,  2022,  from  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan: https://www.mofa.go.jp/files/000259285.pdf
Center, A. T. (2017, November 14). TPP11: Unpacking the Suspended Provisions. Retrieved
December 27, 2022, from Asian Trade Center:
https://static1.squarespace.com/static/5393d501e4b0643446abd228/t/5a0a27b1f9619 a1bb0564c62/1510614967962/Policy+Brief+17-11+TPP11+Suspensions.pdf
Councilors, H. o. (2018, Juni 13). Voting Result in the Plenary Session of the 196th Diet Session. Retrieved December 15, 2022, from House of Councilors: http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/vote/196/196-0613-v001.htm Creswell,  J.  W.  (2017). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches. Singapore: Sage Publications.
González, N. C. (2019). Japan: The New Leader of Free Trade? Case - Study on Japan’s Role in the CPTPP. Digitala Vetenskapliga Arkivet, 1-46.
Goodman, M. P. (2018, March 8). From TPP to CPTPP. Retrieved December 27, 2022, from Center for Stategic & International Studies: https://www.csis.org/analysis/tpp-cptpp Greenfield, C., & Packham, C. (2018, Februari 21). Final Version of Trans-Pacific Trade Deal Released, Rules Pushed by U.S. on Ice. Retrieved December 15, 2022, from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-trade-tpp/final-version-of-trans-pacific-trade- deal-released-rules-pushed-by-u-s-on-ice-idUSKCN1G50AP
Hagström, L. (2015). The ‘abnormal’ State: Identity, Norm/Exception and Japan. European Journal of International Relations, 21(1), 122-145.
Holub, M. (2018). The Trans-Pacific Partnership: Positive and Negative Impacts. International Conference on European Integration (pp. 456- 465). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava.
Kim, E. (2018, May 4). The CPTPP and Its Implications for Japan. Retrieved December 15,
2022,  from  The  Diplomat:  https://thediplomat.com/2018/05/the-cptpp-and-its- implications-for-japan/
Kunaifi, A. (2018). Rasionalitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menolak Bergabung Dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Undergraduate (S1) Thesis.
Lee-Makiyama, H. (2018, August 10). Japan, Not Europe, Is Now the Leader of Free Trade.
Retrieved December 27, 2022, from Berggruen Institute: https://www.berggruen.org/the-worldpost/articles/japan-not-europe-is-now-the- leader-of-free-trade/
Live, B. (2018, December 13). The Year Ahead - TPP11 and Japan-US Trade Negotiations | TYA. Retrieved December 27, 2022, from Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=fbchbwC4_Ok&t=53s
Melfianora.  (2019).  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah  dengan  Studi  Literatur. Open  Science Framework, 2.
Mui, Y. Q. (2017, January 23). President Trump Signs Order to Withdraw from Trans-Pacific Partnership.  Retrieved  December  26,  2022,  from  The  Washington  Post: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/01/23/president-trump- signs-order-to-withdraw-from-transpacific-partnership/
Nakagawa, J. (2022). Japan-US Trade War Under the Trump Administration: From the US Withdrawal from the TPP to the Japan-US Trade Agreement. In K. Zeng, & W. Liang, Research  Handbook  on  Trade  Wars  (pp.  326 – 340).  Cheltenham  and  Northampton: Edward Elgar Publishing.
Shujiro, U. (2021). Japan’s Asia -Pacific Economic Strategy: Toward the Revival of the Japanese Economy. Asia-Pacific Review, 28(2), 35-56.
Smith, D. (2017, January 23). Trump Withdraws from Trans-Pacific Partnership Amid Flurry of
Orders. Retrieved December 26, 2022, from The Guardian: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/23/donald-trump-first-orders-trans- pacific-partnership-tpp
Solís, M., & Katada, S. N. (2015). Unlikely Pivotal State s in Competitive Free Trade Agreement Diffusion: The Effect of Japan’s Trans -Pacific Partnership Participation on Asia-Pacific Regional Integration. New Political Economy, 20(2), 155-177.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Takashi, T. (2018, February 19). How and Why Japan Has Saved the TPP: From Trump Tower to  Davos.  Retrieved  December  15,  2022,  from  The  ASAN  Forum: https://theasanforum.org/how-and-why-japan-has-saved-the-tpp-from-trump- tower-to-davos/
Times, J. (2018, Mei 18). Lower House Passes Bill to Ratify Trans-Pacific Partnership Trade Deal. Retrieved December 15, 2022, from Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/18/business/lower-house-passes-bill- ratify-trans-pacific-partnership-trade-deal/#.W_C2FGNlJMs
Triana, D. (2019). Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Trans-Pacific Partnership di Masa Pemerintahan Donald Trump. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 7(4), 1713-
1724.