INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9114-9127 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perlindungan Hukum  Konsumen terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat di Lazada
Andini Pratiwi Siregar 1 ✉ , Bezaniel Fernando pandiangan 2 , Atik Zahraini Sitepu 3
Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
Email : Siregarandini91@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstract
Produk  cacat  adalah  produk  yang  tidak  layak  konsumsi  dan  tidak  memberikan  persyaratan keselamatan  pada  konsumen.  Untuk  memenuhi  permintaan  pasar  akan  produk  yang  berkualitas tinggi, produk seringkali tidak diperhatikan dengan baik, akibatnya produk cacat seringkali ditemui. Konsumen seringkali tidak mendapatkan tanggung jawab penuh dari pelaku usaha terkait produk cacat yang diperdagangkan seperti yang sering terjadi di platform jual-beli online seperti dilazada. Rumusanmasalah  sebagai  berikut:  1.  Bagaimanakah  peraturan  hukum  mengenai  E-Commerce  di indonesia 2. Apa pertanggung jawaban pihak lazada terhadap barang yang diterima adalah produk cacat  3.  Bagaimana  bentuk  pertanggung  jawaban  pihak  lazada  kepada  para  konsumen  yang menerima  produk  cacat.Metode  penelitian  dalam  pembahasan  skripsi  ini  adalah  kualitatif.  Yaitu mengacu  pada  Sumber  Bahan  Hukum  a.  Bahan  hukum  primer,  b.  Bahan  hukum  sekunder,  dan sumber  hukum  tersier  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  upaya  hukum  yang tersedia bagi konsumen atas cacat produk,  serta untuk  mengkaji pertanggungjawaban produsen sebagai pelaku usaha atasan kesalahan produk yang merugikan konsumen.
Keyword: Tanggung jawab, Produk cacat, Lazada
Abstrak
Defective  products  are  products  that  are  unworthy  of  consumption  and  do  not  provide  safety requirements  to  consumers.  In  order  to  meet  the  market  demand  for  high-quality  products,  the product is often ignored properly, as a result of which faulty products are often found. Consumers often do not get full responsibility from entrepreneurs related to defective products traded as is often the case on online sales platforms such as dilazada. The problem is as follows: 1. What is the law on e- commerce in Indonesia? What is the responsibility of the lazada party to the goods received is a faulty product 3. How to form the responsibility of the lazada party to consumers who receive defective products.The research method in the discussion of the script is qualitative. It refers to the source of law. Primary Law, B The secondary legal material, and the third legal source, the purpose of this study is to evaluate the legal efforts available to consumers for product defects, as well as to examine the responsibility of the manufacturer as an entrepreneur for product faults that are detrimental to the consumer.
Kata Kunci: Responsibility, Defective Products, Lazada

## PENDAHULUAN
Dalam era digital yang semakin maju,Transaksi Bisnis E-Commerce atau perdagangan elektronik menjadi salah satu bentuk transaksi bisnis yang semakin populer dan diminati oleh masyarakat. E-Commerce memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara online, dari mulai  proses  pemesanan,  pembayaran,  hingga  pengiriman  barang  (Alvionita,  2022). Transaksi  Bisnis  E-Commerce  menawarkan  berbagai  keuntungan,  seperti  kemudahan akses, kemudahan perbandingan harga, pilihan yang lebih banyak, harga yang lebih murah, kemudahan  pembayaran,  dan  kemudahan  pengiriman.Hal  ini  membuat  E-Commerce semakin diminati oleh konsumen, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas keluar rumah (Munsarif et al., 2022).
Salah  satu  E-Commerce  yang  bisa  dikatakan  cukup  terkenal  diindonesia  ialah lazada.Didirikan pada tahun 2012, Lazada menyediakan berbagai macam produk mulai dari elektronik, mode, kecantikan, perlengkapan rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Platform ini menyediakan layanan belanja online yang nyaman dan dapat diakses melalui situs web dan aplikasi mobile (Khatimah, 2023).  Lazada memiliki beberapa keunggulan yang  membuatnya  diminati  oleh  konsumen,  seperti  kemudahan  akses  melalui  aplikasi maupun website, kemudahan pembayaran, harga yang kompetitif, dan pilihan produk yang banyak.Selain  itu,  Lazada  juga  menawarkan  berbagai  promosi  dan  diskon  menarik, termasuk program gratis ongkir. Selain itu, Lazada juga terkenal karena sering mengadakan kampanye promosi dan penjualan besar-besaran, seperti "Lazada 11.11 Sale" dan "Lazada 12.12 Grand Year End Sale". Kampanye-kampanye ini menawarkan diskon besar, voucher
belanja,  dan  berbagai  penawaran  menarik  kepada  pelanggan  (Mahmada  &  Susilowati, 2025).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Lazada  juga  telah  mengembangkan  fitur  seperti LazMall, yang merupakan platform yang menampilkan produk-produk resmi dari merek- merek terkemuka, serta Lazada Wallet, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik di akun mereka. Secara keseluruhan, Lazada adalah platform e-commerce yang populer di Asia Tenggara, memberikan akses mudah dan praktis bagi pengguna untuk melakukan pembelian produk dengan berbagai pilihan dan penawaran menarik (Farera, 2020).
Namun, meskipun memiliki keunggulan yang banyak, Lazada juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti persaingan dengan platform e-commerce lainnya, keamanan transaksi dan privasi data, serta masalah keaslian produk.Oleh karena itu, Lazada perlu terus berinovasi dan memperkuat sistem dan kebijakan yang ada untuk menghadapi tantangan tersebut (Hidayag & Witasari, 2022). Seperti halnya platform e-commerce lainnya, Lazada juga  dapat  menghadapi  masalah  produk  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  ekspektasi konsumen. Produk cacat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan pabrik, kesalahan dalam proses pengiriman, atau kesalahan dalam proses pengepakan.
Perlindungan  Hukum  Konsumen  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara untuk  melindungi  hak-hak  konsumen  dalam  berbagai  transaksi  jual  beli.Perlindungan hukum konsumen bertujuan untuk mengurangi kerugian dan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen akibat dari praktik bisnis yang tidak etis dan melindungi hak konsumen dari praktik-praktik yang merugikan (Desiani et al., 2018).
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  produsen  atau  importir produk adalah pihak yang bertanggung jawab atas produk cacat atau rusak yang dihasilkan atau diimpor ke Indonesia. Namun, sebagai platform e-commerce, Lazada juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. ”
Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas tentang Tanggung jawab lazada terhadap produk cacat yangbertema tentan g: “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat Di Lazada” (Nasrullah et al., 2022). Dapat dilihat dari latar belakang yang dimuat diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimanakah  peraturan    hukum  mengenai  E-Commerce  di  indonesia?;  (2)  Apa pertanggung jawaban pihak lazada terhadap barang yang diterima adalah produk cacat?; dan (3) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak lazada kepada para konsumen yang menerima produk cacat?
Teori HAM Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan  atau  tidak  menyenangkan,  yang  dapat  berupa  kepentingan,  barang,  atau produk. Konsumen dipandang sebagai pembeli utama barang yang disediakan oleh bisnis (Ni Putu Gita Padmayani et al., 2022). E-commerce, adalah sebuah peluang bussines  yang menghubungkan pelanggan, produsen, orang yang menyediakan jasa, atau pelaku dalam busines internasionalmelalui jaringan komputer. Cacat product adalah suatu istilah apabila barang yang dibeli tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya (Wardani & Hartono, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang mendalam dan terperinci. jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, internet, dan karya ilmiah dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti. Berhubungan denga hukum maka Sumber yang  peneliti  ambil untuk  bahan  dari penelitian ini  adalah bahan  hukum  primer  yaitu  dari  perundang-undangan  (Priaji,  2018).  Metode  dalam mengumpulan data yang dipergunakan pada karya tulis ini disebut penelitian kepustakaan, yang merupakan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, antara lain buku-buku  dari  perpustakaan,  catatan  lapangan  atau  observasi,  wawancara,  dan wawancara.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  agar  menghasilkan  hasil yang sebaik mungkin. analisis dan konstruksi data dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun  kualitatif  (Wijayanti,  2020).  Dalam  studi  ini,  jenis  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis kuantitatif, yang mencakup melakukan tugas-tugas yang melibatkan bekerja dengan data, mengaturnya, membuatnya menjadi satu kesatuan, menganalisisnya, mencari dan  mengidentifikasi  pola,  memeriksa  apa  yang  sedang  terjadi  (Azzahra  &  Chumaida, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik a. Defenisi E-Commerce
E-Commerce  atau  Electronic  Commerce  adalah  suatu  bentuk  perdagangan  atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik, khususnya melalui internet.E-Commerce memungkinkan pelaku bisnis atau penjual untuk menjual produk atau jasa mereka secara online  kepada  konsumen  yang  berada  di  lokasi  manapun  di  seluruh  dunia  (Azayaka  &
Wahyudi, 2023). Tujuan utama e-commerce adalah memfasilitasi transaksi jual-beli yang efisien dan mudah dilakukan melalui internet. Beberapa tujuan lain dari e-commerce antara lain :
a) Memperluas  jangkauan  pasar:  E-commerce  memungkinkan  penjual  untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia dan memperluas pasar mereka tanpa batasan geografis.
b) Meningkatkan  efisiensi  operasional:  E-commerce  dapat  membantu  penjual  untuk mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik, biaya gaji karyawan, dan biaya perawatan toko.
c) Memberikan  kemudahan  bagi  konsumen:  E-commerce  memungkinkan  konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengunjungi toko fisik. Selain itu, e-commerce juga dapat menyediakan berbagai pilihan produk dan harga yang lebih kompetitif.
d) Meningkatkan pengalaman konsumen: E-commerce dapat membantu penjual untuk memberikan  pengalaman  belanja  yang  lebih  baik  dengan  menyediakan  informasi produk yang lebih lengkap, fitur pencarian yang lebih mudah digunakan, dan layanan pelanggan yang lebih responsif.
e) Meningkatkan keamanan transaksi: E-commerce dapat membantu mengurangi risiko pencurian  atau  penipuan  dalam  transaksi  jual-beli  dengan  menggunakan  sistem keamanan yang lebih canggih seperti enkripsi data dan otorisasi akses.
Manfaat penggunaan e-commerce adalah: mampu menekan biaya secara signifikan dibandingkan dengan integrasi secara host to host, Jangkauan luas, Transaksi pengiriman barang lebih mudah, Tidak Perlu Stok barang. Saat ini, e-commerce di Indonesia menjadi salah satu industri yang paling pesat berkembang, dengan estimasi nilai pasar mencapai miliaran  dolar  AS  setiap  tahunnya  (Kirana  et  al.,  2021).  Kehadiran  pandemi  COVID-19  di tahun 2020 juga mempercepat pertumbuhan e-commerce di Indonesia karena peningkatan permintaan untuk belanja online.
Dasar Hukum yang terdapat dalam E-Commerce
a) Kitab  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang transaksi elektronik, perlindungan informasi, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan internet.
b) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam melakukan transaksi, baik secara online maupun offline.
c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang mengatur kegiatan penyelenggaraan teknologi finansial (fintech), seperti pembayaran digital dan pinjaman online.
d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik,  yang  mengatur  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  sistem  dan transaksi elektronik.
e) Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik,  yang  mengatur  tentang  kewajiban  penyelenggara  sistem  elektronik,  tata cara transaksi elektronik, serta pengaturan keamanan dan perlindungan konsumen.
f) Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  yang  mengatur  tentang  persyaratan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, hak dan kewajiban pengguna, serta penanganan sengketa dan perselisihan (Setiantoro et al., 2018).
Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi E-Commerce
Dalam  transaksi  e-commerce,  ada  beberapa  pihak  yang  terlibat  dan  dapat mempengaruhi proses dan hasil dari transaksi tersebut (Utami & Herwastoeti, 2022). Berikut adalah beberapa pihak yang terkait dalam e-commerce:.
a) Konsumen: Konsumen adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa melalui platform e-commerce. Konsumen  berhak mendapatkan  barang  atau  jasa yang  sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan serta mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen
b) Penjual:  Penjual  adalah  pihak  yang  menjual  barang  atau  jasa  melalui  platform  e- commerce.  Penjual  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  barang  atau  jasa  yang dijanjikan dan memastikan keamanan transaksi bagi konsumen.
c) Platform E-commerce: Platform e-commerce adalah pihak yang menyediakan layanan untuk  memfasilitasi  transaksi  antara  konsumen  dan  penjual.  Platform  e-commerce bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang aman dan andal serta memastikan perlindungan hukum konsumen.
d) Bank  atau  penyedia  layanan  pembayaran:  Bank  atau  penyedia  layanan  pembayaran adalah pihak yang menyediakan layanan pembayaran secara online antara konsumen dan  penjual.  Bank  atau  penyedia  layanan  pembayaran  bertanggung  jawab  untuk memastikan keamanan dan keandalan transaksi pembayaran.
e) Logistik: Logistik adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dari penjual ke konsumen. Logistik bertanggung jawab untuk memastikan barang dikirimkan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik (Thohari, 2018).
f) Pemerintah: Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi transaksi e- commerce  untuk  memastikan  bahwa  konsumen  dilindungi  dan  transaksi  dilakukan secara adil dan aman. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan dan  kebijakan  yang  memungkinkan  pertumbuhan  e-commerce  yang  sehat  dan berkelanjutan (Brown et al., 2018).
Jenis – Jenis E-Commerce
a) Business-to-Consumer (B2C) E-commerce: Jenis e-commerce ini melibatkan penjualan produk  atau  jasa  dari  perusahaan  atau  penjual  langsung  kepada  konsumen  akhir. Contohnya  adalah  situs  belanja  online  seperti  Amazon,  Lazada,  Tokopedia,  dan sejenisnya (Syafitri & Dewi, 2022).
b) Business-to-Business  (B2B)  E-commerce:  Jenis  e-commerce  ini  melibatkan  penjualan produk atau jasa antara perusahaan. Contohnya adalah pasar online untuk perusahaan seperti Alibaba.com, dimana produsen dan penjual dapat membeli dan menjual produk dalam jumlah besar (Palit, 2021).
c) Consumer-to-Consumer (C2C) E-commerce: Jenis e-commerce ini melibatkan penjualan produk  atau  jasa  antara  konsumen  akhir.  Contohnya  adalah  platform  jual  beli  online seperti eBay, Shopee, dan sejenisnya.
d) Consumer-to-Business (C2B) E-commerce: Jenis e-commerce ini melibatkan konsumen yang menawarkan produk atau jasa mereka kepada perusahaan atau bisnis. Contohnya adalah platform freelancer seperti Upwork atau Fiverr, dimana orang dapat menawarkan keterampilan dan layanan mereka kepada perusahaan yang membutuhkan.
e) Mobile E-commerce (M-commerce): Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi melalui perangkat  mobile,  seperti  smartphone  atau  tablet.  Contohnya  adalah  aplikasi  belanja online atau pembayaran melalui dompet digital seperti GoPay atau OVO.
f) Social  Commerce:  Jenis  e-commerce  ini  melibatkan  transaksi  yang  dilakukan  melalui media  sosial,  seperti  Facebook,  Instagram  atau  WhatsApp.  Contohnya  adalah  fitur pembelian  yang  disediakan  oleh  platform  media  sosial  seperti  Instagram  Shopping (Bjorklund, 2018).
g) Cloud  Commerce:  Jenis  e-commerce  ini  melibatkan  penyediaan  layanan  dan  sumber daya  e-commerce  melalui  cloud  computing,  dimana  bisnis  dapat  menyimpan  dan mengakses  data  secara  online  dan  berkolaborasi  dengan  pihak  lain  secara  online. Contohnya adalah Shopify atau BigCommerce.
2. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat Di Lazada
Perlindungan Hukum Konsumen
Pengertian Perlindungan Konsumen menurut para ahli adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi hak- hak  konsumen  dalam  transaksi  jual-beli  barang  atau  jasa.  Perlindungan  konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, produk cacat atau berbahaya, serta informasi yang menyesatkan (Baert et al., 2021).
Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Asas perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Beberapa asas perlindungan konsumen yang  umum diakui meliputi:
a) Asas  Kebebasan  Berpendapat:  Konsumen  berhak  menyatakan  pendapatnya  terhadap barang atau jasa yang mereka beli.
b) Asas Kepastian Hukum: Konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan pasti dalam memperoleh barang atau jasa.
c) Asas  Keterbukaan:  Konsumen  berhak  memperoleh  informasi  yang  jelas  dan  akurat mengenai barang atau jasa yang mereka beli.
d) Asas  Kepentingan  Umum:  Konsumen  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  praktik bisnis yang merugikan kepentingan umum.
e) Asas Keadilan: Konsumen berhak diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif dalam transaksi jual beli.
Tujuan  dari  perlindungan  konsumen  adalah  untuk  melindungi  konsumen  dari praktik bisnis yang tidak adil, menjamin keamanan dan kualitas barang atau jasa yang mereka beli, serta mempromosikan persaingan yang sehat di pasar (Anjum, 2020). Dalam konteks e-commerce, tujuan perlindungan konsumen meliputi:
a) Mencegah penipuan dan penjualan barang palsu atau cacat.
b) Menjamin keamanan transaksi dan pembayaran online.
c) Menyediakan  informasi  yang  jelas  dan  akurat  tentang  produk  atau  jasa  yang ditawarkan.
d) Menjamin privasi dan keamanan data konsumen.
e) Memberikan akses yang mudah bagi konsumen untuk mengajukan keluhan atau klaim terkait dengan produk atau jasa yang dibeli.
Perlindungan  konsumen  penting  untuk  menjaga  kepercayaan  dan  kepuasan konsumen, serta mempromosikan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Hak Dan Kewajinan Konsumen dan Pelaku Usaha
Hak  konsumen  dan  kewajiban  pelaku  usaha  diatur  dalam  undang-undang perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang paling umum:
a) Hak Konsumen:
b) Hak  untuk  memilih  produk  atau  jasa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  preferensi mereka.
c) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam transaksi jual beli.
d) Hak untuk mengajukan keluhan atau klaim terhadap produk atau jasa yang dibeli.
e) Hak untuk privasi dan keamanan data pribadi.
Kewajiban Pelaku Usaha:
a) Kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa yang ditawarkan.
b) Kewajiban untuk menjaga kualitas dan keamanan produk atau jasa yang ditawarkan.
c) Kewajiban untuk menjaga keamanan dan privasi data konsumen.
d) Kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan memperlakukan konsumen secara adil.
e) Kewajiban untuk mematuhi undang-undang perlindungan konsumen.
Selain  hak  dan  kewajiban  tersebut,  konsumen  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan  pengembalian  uang  atau  penggantian  produk  jika  barang  atau  jasa yang mereka beli cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pelaku usaha.Pelaku  usaha  juga  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan (Ocampo et al., 2020).
Analisis  Perlindungan  Hukum    Konsumen  Terhadap  Tanggung  Jawab  Produk  Cacat  Di Lazada
peraturan hukum mengenai E-Commerce di Indonesia.
Di  Indonesia,  peraturan  hukum  mengenai  e-commerce  diatur  dalam  beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya adalah:
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang tata cara penggunaan teknologi informasi dan elektronik dalam bertransaksi dan berkomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP ITE), yang mengatur tentang syarat dan ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
3. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/PBI/2016  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial (PBI TEF), yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan teknologi finansial.
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (PMSE),  yang  mengatur  tentang  persyaratan  dan  tata  cara  perdagangan melalui system elektronik.
Beberapa  hal  yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut  antara  lain  tentang perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual, persyaratan  penyimpanan  data  di  dalam  negeri,  dan  kewajiban  pendaftaran  dan pengesahan  usaha  e-commerce  pada  Kementerian  Perdagangan.  E-commerce  juga harus memenuhi persyaratan seperti memiliki sertifikat keamanan SSL dan nomor izin usaha, serta menaati ketentuan perlindungan konsumen dan pajak. Bagi pelaku usaha e- commerce yang melanggar peraturan, dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda yang diatur dalam undang-undang tersebut (Padila, 2020).
Pertanggung jawaban pihak lazada terhadap barang yang diterima adalah produk cacat Sebagai  penyedia  platform  e-commerce,  Lazada  bertanggung  jawab  untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Namun, jika produk yang diterima oleh konsumen adalah produk cacat atau tidak  sesuai  dengan  deskripsi  yang  tertera  di  platform  Lazada,  maka  ada  beberapa pertanggungjawaban yang harus diemban oleh pihak Lazada, antara lain:
a) Mengganti produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di platform Lazada dengan produk yang baru atau memberikan pengembalian dana (refund) kepada konsumen.
b) Menjamin keamanan transaksi dan data pribadi konsumen.
c) Menjaga keamanan dan kualitas produk yang ditawarkan oleh para penjual di platform Lazada.
d) Menyediakan  fitur  layanan  pelanggan  yang  responsif  dan  dapat  dihubungi  oleh konsumen untuk membantu menyelesaikan masalah yang terkait dengan produk yang dibeli.
Namun,  Lazada  juga  mempunyai  aturan  yang  membatasi  pertanggungjawaban mereka atas produk yang dijual oleh para penjual di platform mereka.Lazada biasanya hanya bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual, dan menjamin keamanan transaksi  di  platform  mereka.Jadi  jika  produk  cacat  disebabkan  oleh  kesalahan  atau kekurangan dari pihak penjual, maka pihak penjuallah yang harus bertanggung jawab atas produk tersebut, bukan Lazada.
Bentuk pertanggung jawaban pihak lazada kepada para konsumen yang menerima produk cacat
Pertanggungjawaban Lazada kepada konsumen yang menerima produk cacat dapat berupa beberapa bentuk kompensasi, antara lain:
A. Penggantian  produk  yang  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  yang  tertera  di platform  Lazada  dengan  produk  yang  baru  atau  memberikan  pengembalian  dana (refund) kepada konsumen.
B. Kupon  belanja  atau  diskon  khusus  sebagai  bentuk  permintaan  maaf  atas ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen.
C. Pengiriman ulang produk yang  sudah  dipesan dengan biaya  gratis atau  pengiriman dengan biaya lebih murah sebagai bentuk rekompensasi.
D. Memberikan poin reward yang bisa ditukarkan untuk membeli produk lain di platform Lazada sebagai bentuk kompensasi.
E. Memberikan voucher atau hadiah kepada konsumen sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan konsumen menggunakan platform Lazada.
Namun,  bentuk  kompensasi  yang  diberikan  oleh  Lazada  tergantung  pada kebijakan  dan syarat ketentuan yang  berlaku.Konsumen  perlu memahami ketentuan yang  berlaku  di  platform  Lazada  dan  menghubungi  layanan  pelanggan  Lazada  jika mengalami  masalah  dengan  produk  yang  diterima.  Dalam  kasus  produk  cacat  atau rusak, penting bagi konsumen untuk segera melaporkan ke Lazada dan menyimpan bukti  pembelian  dan  pengiriman.  Dengan  melaporkan  masalah  secepat  mungkin, konsumen akan lebih mudah mendapatkan pengembalian atau penggantian barang yang cacat atau rusak (Tukinah, 2020).

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah Tanggung jawab produk  cacat  dalam  hukum  konsumen  adalah  kewajiban  produsen  atau  penjual  untuk memberikan produk yang aman dan bebas cacat kepada konsumen. Jika terdapat cacat pada produk yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada konsumen, maka produsen atau penjual harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan memberikan ganti rugi yang sesuai. Memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk Lazada harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual kepada konsumen, termasuk informasi tentang harga, deskripsi produk, dan syarat-syarat pembelian. Menjaga keamanan data konsumen Lazada harus memastikan bahwa data pribadi konsumen yang disimpan pada platformnya tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Sebagai
platform e-commerce, Lazada biasanya tidak bertanggung jawab atas produk cacat yang dijual oleh penjual-penjual yang terdaftar di situsnya, kecuali jika Lazada secara langsung terlibat dalam proses produksi atau distribusi produk tersebut. Sebagai gantinya, tanggung jawab atas produk cacat umumnya jatuh pada penjual yang menjual produk tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
alvionita, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pelaku Usaha Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Lazada. Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University, 13(1), 5.
Anjum,  S.  (2020).  Impact  Of  Internship  Programs  On  Professional  And  Personal Development  Of  Business  Students:  A  Case  Study  From  Pakistan.  Future  Business Journal, 6(1), 2. Https://Doi.Org/10.1186/S43093-019-0007-3
Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 147 – 159. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V2i2.1622
Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang  Dalam  Proses  Pengangkutan  Yang  Di  Beli  Melalui  Tiktok  Shop.  Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 1092 – 1099.
Baert, B. S., Neyt, B., Siedler, T., Tobback, I., & Verhaest, D. (2021). Student Internships And Employment  Opportunities  After  Graduation:  A  Field  Experiment.  Economics  Of Education Review, 83, 102141. Https://Doi.Org/10.1016/J.Econedurev.2021.102141
Bjorklund,  P.  (2018).  Undocumented  Students  In  Higher  Education:  A  Review  Of  The Literature,  2001  To  2016.  Review  Of  Educational  Research,  88(5),  631 – 670. Https://Doi.Org/10.3102/0034654318783018
Brown, C., Willett, J., Goldfine, R., & Goldfine, B. (2018). Sport Management Internships: Recommendations For Improving Upon Experiential Learning. Journal Of Hospitality,
Leisure, Sport & Tourism Education, 22, 75 – 81. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jhlste.2018.02.001
Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A. (2018). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan  Konsumen  Atas  Pembatalan  Transaksi  Yang  Dilakukan  Oleh  Situs Belanja  Elektronik.  Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan,  2(1),  56 – 68. Https://Doi.Org/Http://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Acta/Article/View/187
Farera, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online)
Di Pekanbaru. Universitas Islam Riau. Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8561
Hidayag,  K.,  &  Witasari,  A.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-Beli  Secara  Online  (E-Commerce).  Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum.
Khatimah, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli
Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee. Lex Lata, 4(3). Https://Doi.Org/10.28946/Lexl.V4i3.1757
Kirana,  A.  R.  A.,  Abbas,  I.,  &  Rustan,  M.  (2021).  Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
Mahmada, E., & Susilowati, I. F. (2025). Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak  Sesuai  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Secara  Daring  Di  Lazada.  Novum:  Jurnal Hukum, 23 – 33. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.2674/Novum.V2i2.53338
Munsarif, M., Suryawan, M. A., Markani, M., Resha, M., Yuswardi, Y., Wanita, F., Siregar, M. N. H., Suryani, A. I., Latif, N., & Hasibuan, A. (2022). Pengantar E-Commerce. Yayasan Kita Menulis.
Nasrullah, N., Kasmar, K., & Syahrullah, S. (2022). Perlindungan Konsumen  Atas Belanja Online. Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi, 4(2).
Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.58258/Jihad.V4i2.4619
Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiartha, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Bagi  Pengguna  Kosmetik  Ilegal  Yang Diiklankan  Influencer  Di  Media  Sosial.  Jurnal  Preferensi  Hukum,  3(2),  312 – 317. Https://Doi.Org/10.55637/Jph.3.2.4936.312-317
Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., & Guan,  P.  (2020).  The  Role  Of  Internship  Participation  And  Conscientiousness  In Developing Career Adaptability: A Five-Wave Growth Mixture Model Analysis. Journal Of Vocational Behavior, 120, 103426. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426
Padila, R. (2020).  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh Aplikasi Belanja Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan.
Palit, S. M. L. (2021). Perlindungan Hukum Melalui Kebijakan Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Jayapura. Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(2), 147 – 163.
Priaji, S. A. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen. Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/6724
Setiantoro,  A.,  Putri,  F.  D.,  Novitarani,  A.,  &  Njatrijani,  R.  (2018).  Urgensi  Perlindungan Hukum  Konsumen  Dan  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce  Di  Era  Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1 – 17.
Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas
Produk Skincare
Thohari,  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Pengguna  Kosmetik  Perspektif  Fiqh  Dan Perundangundangan Di Indonesia (Studi Kasus Produksi Dan Perdagangan Kosmetik Palsu  Di  Kalideres,  Jakarta  Barat)”. Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47454
Tukinah, U. (2020). Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Onlineshop (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Utami,  A.,  &  Herwastoeti,  H.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 1(2), 93.
Https://Doi.Org/10.32503/Klausula.V1i2.2727
Wardani, E. K., & Hartono, K. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik.  Prosiding  Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum.
Wijayanti, R. F. (2020). Perlindungan Hukum Oleh Bbpom Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik  Palsu  Di  Kota  Semarang.  Unika  Soegijapranata  Semarang. Http://Repository.Unika.Ac.Id/Id/Eprint/21400