AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH LHOKSEUMAWE

## AKAD FINANCING CHEAP BIL WAKALA ON PT. BANK RAKYAT SYARIAH LHOKSEUMAWE
Zulfiyanda 1 , Faisal 2 , Manfarisah 3
1 Hukum Perdata, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Albanna Jln. Buloh, Duson Trieng Duaperade, Muara Dua, Lhokseumawe-Aceh
2 Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Jln. Jawa, Bukit Indah, Blang Pulo, Lhokseumawe-Aceh
3 Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Jln. Jawa, Bukit Indah, Blang Pulo, Lhokseumawe-Aceh Email: zulfiyanda.zy@gmail.com

## Abstract
This research is based on the financing performed by Micro Sharia Unit at PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch in committing murabahah bil wakalah financing  contract  in advance of  customer known as representative of  Sharia  Micro Unit at PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch purchases its goods. This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  murabahah  bil  wakalah  financing scheme as well as the legal consequences of Sharia Micro Unit at PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch. This research uses qualitative method with empirical  juridical  approach  method,  that  is  the  way  to  solve  research  problem  by researching secondary data followed by doing research on primary data in the field. Keywords : Financing, murabahah bil wakalah

## Intisari
Penulisan ini dilatar belakangi pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah  bil  wakala, dimana  nasabah  sebagai  wakil  dari  Unit  Mikro Syariah  untuk  melakukan  pembelian  barang-barang  kebutuhannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang  Lhokseumawe,  selain  itu  juga  untuk  menganalisis  hambatan  dalam pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah serta  upaya  penyelesaiannya pada  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe.  Hasil  penelitian,  terdapat  belum  sesuai  prosedur  dalam  pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip  syariah  dan  berakibat  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum.  Selain  itu,  terdapat
hambatan  yang  mengakibatkan  belum  amanahnya  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.
Kata Kunci: Pembiayaan, murabahah bil wakalah

## Pendahuluan
Perkembangan  industri  perbankan  syariah  nasional  sudah  memiliki  landasan hukum yang memadai, yaitu dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Hal  tersebut  menguntungkan  bagi  sektor perekonomian perbankan syariah di  Indonesia. Sebab, undang-undang tersebut  telah memberikan angin segar bagi perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia.
Prinsip  syariah  adalah  prinsip  Hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 1 Berdasarkan pengertian tersebut  Lembaga yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah  adalah  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI), sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 32/34/1999,  dimana  pada  Pasal  31  dinyatakan:  “Untuk  melaksanakan  kegiatan- kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”. 2
Selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan juga telah dipertegas lagi dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  dimana pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa: “Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam di  bidang  perbankan  syariah  yang  tertuang  dalam  bentuk  fatwa  Dewan SyariahNasional – Majelis Ulama Indonesia”. 3 Selain itu juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank syariah Dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 18 Ayat 2 dijelaskan bahwa: 4
Pemenuhan penerapan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus  didukung  dengan:  (a)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  yang  menjadi  dasar  penerbitan  produk  dan/atau  pelaksanaan aktivitas; dan (b) Opini dari Dewan Pengawas Syariah bank terhadap produk dan/atau aktivitas.
1 Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, Ps. 1 Ayat 12
2 Aang Kunaifi, “Peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dalam Perbankan Syariah”,(Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya), Surabaya : 2013, Hlm 3
3 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor  11/33/PBI/2009, LN No. 175 Tahun 2009, Ps 1 Ayat 5
4 Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 24/POJK.03/2015, LN No. 289 Tahun 2015, Ps 18 Ayat 2
Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan  syariah khususnya perbankan syariah harus mengikuti fatwa yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  yang  merupakan  lembaga  yang  didirikan  untuk memberikan  ketentuanHukum  Islam  kepada  lembaga  keuangan  syariah  dalam menjalanan  aktivitasnya.  Ketentuan  tersebut  sangatlah  penting  dan  menjadi  dasar hukum  utama  dalam  perjalanan  operasinya.  Tanpa  adanya  ketentuan  hukum, termasukHukum  Islam,  maka  lembaga  keuangan  syariah  akan  kesulitan  dalam menjalankan aktivitasnya. 5
Bank  syariah  merupakan  lembaga  intermediasi  dan  penyedia  jasa  keuangan yang  bekerja  berdasarkan  etika  dan  sistem  Islam,  khususnya  yang  bebas  dari  bunga ( riba ), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian ( maysir ), bebas dari hal-hal yang tidak jelas  ( gharar ), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai  kegiatan usaha yang halal  yang  kesemuanya  merupakan  prinsip-prinsip  perbankan  syariah.  Bank  syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam  mencapai  sasaran  dan  tujuan  dari  ekonomi  Islam  yang  berorientasi  pada kesejahteraan sosial. 6
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe resmi dibuka pada tanggal  03 Januari 2013, dengan telah di  bukanya kantor cabang tersebut, PT. Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  telah  menjadi  mitra  terbaru  bagi masyarakat  Kota  Lhokseumawe.  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe memberikan pelayanan kepada masyarakat  dan memenuhi  kebutuhan pasar  di  Kota  Lhokseumawe,  dari  penghimpunan  dana  ( funding ),  pembiayaan ( landing ) maupun produk-produk jasa ( service ) lainnya.
Pembiayaan merupakan salah satu produk utama yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe.  Dengan  pembiayaan  yang  fokus  pada pengembangan  segmen  usaha  menengah  bawah,  maka  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  Cabang  Lhokseumawe  membuka  Unit  Mikro  Syariah.    Unit  Mikro  Syariah merupakan sebuah unit kerja yang memberikan pelayanan berupa pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah baik itu berupa dagang ( trading ), produksi  ( manufactur )  dan  jasa  ( service ).  Usaha  yang  dilakukan  oleh  Unit  Mikro Syariah  untuk  merealisasikan  tujuan  dari  masyarakat  adalah  dengan  menerapkan prinsip murabahah dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan suatu akad pembiayaan.
Murabahah adalah  transaksi  jual  beli,  yaitu  pihak  bank  syariah  bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga
5 Sartono Kartodirodjo dalam Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm 90
6 Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang , (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm 11.
beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai  dengan  kesepakatan.  Kepemilikan  barang  akan  berpindah  kepada  nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut  dengan  cicilan  tetap  yang  besarnya  sesuai  kesepakatan  sampai  dengan pelunasannya. 7 Murabahah di  dalam  Al-Qur’an  tidak  ada  secara  langsung  dibahas, tetapi disana terdapat sejumlah acuan transaksi perdagangan seperti jual beli, laba dan rugi.  Begitupun  di  dalam  Hadits  Nabi  Muhammad  Saw  tidak  terdapat  pembahasan langsung mengenai murabahah . Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah halal, tidak memperkuat pendapat  mereka  dengan  satu  Hadits  pun. 8 Di  dalam  Islam, murabahah merupakan salah  satu  bentuk  jual  beli  yang  bersifat  amanah.  Jual  beli  bersifat  amanah  dapat diartikan  sebagai  jual  beli  transparan,  yaitu  penjual  mempunyai  keharusan  untuk memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur. Ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli  yang  bersifat  amanah  termasuk  di  dalamnya  melakukan  tindakan  berupa  diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu penipuan. 9
Pengertian murabahah di  atas  memberikan  penjelasan  bahwa  fungsi  bank syariah  adalah  sebagai  penjual  barang  untuk  kepentingan  nasabah,  dengan  cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Bank  harus  memberitahukan  secara  jujur  harga  pokok  barang  berikut  biaya  yang diperluan  dan  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian  barang kepada nasabah.
Pada pelaksanaannya, bank syariah tidak bersedia melakukan pembelian barang atau  menyediakannya.  Karenanya  bank  syariah  menggunakan  media  akad wakalah . Akad Wakalah merupakan  suatu  akad  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak ( muwakkil )  kepada  pihak  lain  (wakil)  dalam  hal-hal  yang  boleh  diwakilkan  atau perwakilan  antara  kedua  belah  pihak  (bank  dan  nasabah)  dimana  bank  memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembiayaannya menyerahkan berupa uang kepada nasabah  dan  bukan  berupa  barang  sesuai  dengan  kebutuhan  nasabah.  Hal  itu dikarenakan  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe  selain  menggunakan  akad murabahah juga  menggunakan  akad wakalah , atau yang disebut dengan akad pembiayaan murabahah bil wakalah .
7 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 30
8 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm 119
9 Faisal, Metode  Anuitas  Dan  Proporsional  Murabahah  Sebagai  Bentuk  Transparansi  Dan Publikasi Laporan Bank , Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014. Dikutip Dari Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: RM Books, 2007), hlm 168.
Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakalah sebelum nasabah sebagai  wakil  dari  Unit  Mikro  Syariah  melakukan  pembelian  barang-barang kebutuhannya. Setelah pembelian tersebut, secara langsung nasabah memiliki barang- barang tersebut dan hanya menyerahkan bukti pembelian berupa kwitansi atau faktur kepada  Unit  Mikro Syariah, sehingga  Unit  Mikro Syariah tidak memiliki lebih dulu barang-barang  yang  telah  dibeli  oleh  nasabah  tersebut.  Berdasarkan  uraian  di  atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang membahas bagaimana pelaksanaan akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah serta  akibat  hukumnya  pada  Unit  Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe.

## Pembahasan
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  resmi  memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 03 Januari 2013 yang ditandai dengan peresmian Kantor Cabang Lhokseumawe yang berlamat Jl. B. Aceh-Medan, Gampong Meunasah Mesjid,  Kec.  Muara  Dua,  Kota  Lhokseumawe.  Dengan  telah  diresmikannya  kantor tersebut,  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  sudah  dapat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  baik  itu  penghimpunan  dana  ( funding ), pembiayaan ( landing ) dan produk-produk jasa ( service ) lainnya.
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  di  dalam menjalankan  aktivitas  bisnisnya  terutama  dalam  pembiayaan  memiliki  sebuah  unit kerja  yang  diberi  nama  dengan  Unit  Mikro  Syariah.  Adapun  unit  tersebut  diisi  oleh beberapa karyawan yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. Micro  Marketing  Manager (MMM),  secara  struktur  berada  langsung  di  bawah Pimpinan  Cabang,  yang membawahi Collection  Supervisor dalam  1  area  cabang, tidak  secara  langsung  membawahi Unit  Head (UH)  tetapi  tetap  melakukan koordinasi dan control terhadap pencapaian hasil target dari Unit Head (UH) yang masih  berada  di  areanya  dan  mempunyai  kewajiban  untuk  selalu  berkoordinasi dengan Bussiness and Distribution Departement di Micro Business Group kantor pusat untuk pencapaian target sales dan segala hal yang berhubungan dengan bisnis mikro yang berada di areanya.
2. Unit  Head (UH),  secara  struktur  berada  langsung  di  bawah  Pimpinan  Cabang Pembantu  (Pincapem)  sehingga  pencapaian  target  dari Unit  Head (UH)  juga menjadi tanggung jawab dari Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem). Unit Head (UH) bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan bisnis mikro pada unit  tersebut  berjalan  sesuai  target  yang  diberikan  dan  tidak  melanggar  Syariah comply maupun P3 mikro. Unit Head (UH) membawahi beberapa Accout Officer Micro (AOM).
3. Account Officer Micro (AOM), secara struktur berada langsung di bawah Unit Head (UH)  dan  bertugas  untuk  melakukan  penjualan  produk-produk    mikro  serta melakukan pre-screening untuk  calon-calon nasabah sebelum dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada Unit Head (UH) untuk diverifikasi lebih lanjut.
Unit  Mikro Syariah sebagai  salah satu  segmen bisnis syariah yang ada di  PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe memiliki pilihan variasi yang dapat  membantu  nasabah  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  sehingga  Unit  Mikro Syariah  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  dalam  hal  permodalan  dan  dapat menjadi bank syariah pilihan calon nasabah dalam upaya mengembangkan usahanya.
Besarnya  jumlah  pembiayaan  berawal  dari  pengajuan  calon  nasabah  yang selanjutnya  akan  ditentukan  oleh  petugas  Unit  Mikro  Syariah  dengan  melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah yang terdiri dari:
1. Karakter ( Character );
2. Kemampuan atau kapasitas nasabah ( Capacity ) ;
3. Jaminan/agunan ( Collateral );
4. Permodalan atau asset usaha ( Capital );
5. Kondisi ekonomi dari usaha nasabah ( Condition Of Economi ). Adapun  persyaratan  dokumen  yang  harus  dilengkapi  oleh  calon  nasabah pembiayaan Unit Mikro Syariah:
1. Surat keterangan Usaha (SKU) dari dinas terkait, seperti dari kelurahan/ kecamatan atau dinas pasar atau juga dinas terkait lainnya;
2. Copy identitas nasabah dan pasangan;
3. Copy Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah atau surat keterangan belum menikah dari  kelurahan  atau  surat  keterangan  meninggal  dunia  (jika  pasangan  telah meninggal);
4. Copy NPWP untuk pembiayaan > Rp. 50.000.000,-
5. Copy bukti dokumen agunan. Untuk  merealisasikan  produk-produk  pembiayaan  Unit  Mikro  Syariah  yang menjadi  tujuan  dari  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan,  maka  digunakan  suatu akad yaitu akad murabahah bil wakalah . Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual  beli  yang  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya  dengan  pembiayaan.  Akan  tetapi bentuk  jual  beli  ini  kemudian  dipergunakan  oleh  perbankan  syariah  dengan memadukan beberapa konsep lain menjadi suatu bentuk pembiayaan.
Pembiayaan yang terjadi pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe belum dapat berjalan secara ideal. Karena hal tersebut disebabkan bank belum bisa menjalankan konsep murabahah dalam perdagangan pada umumnya  yaitu  bank  seharusnya  menyediakan  barang-barang  yang  dibutuhkan  oleh nasabah dalam bentuk stock . Akan tetapi apabila bank melakukan hal tersebut, bank akan menanggung kerugian akibat adanya barang yang tidak terjual, sehingga untuk mengatasinya bank mewakilkan dengan menggunakan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah.
Nasabah  yang  menjadi  wakil  dari  bank  melakukan  pembelian  sesuai kebutuhannya  secara  langsung,  dengan  kata  lain  bank  memberikan  kuasa  kepada nasabah  dan  bank  tidak  harus  berhubungan  dengan suplier (baik  grosir  maupun distributor).  Setelah  pembelian  tersebut  nasabah  menyerahkan  kwitansi  atau  faktur kepada bank sebagai bukti dari pembelian.
Pada  pelaksanaan  akad  pembiayaan  di  Unit  Mikro  Syariah  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe,  ketika  permohonan  pembiayaan  nasabah telah  disetujui,  maka  selanjutnya  akan  dilakukan  proses  akad.  Dalam  proses  akad tersebut nasabah dan pihak bank menanda tangani akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang sama. Setelah proses akad selesai, selanjutnya nasabah sebagai wakil dari  bank  menerima  uang  dari  pembiayaan  tersebut  untuk  membeli  barang-barang sesuai dengan kebutuhannya yang nantinya nasabah harus menyerahkan kwitansi atau faktur  pembelian  kepada  bank.  Dengan  demikian,  dalam  pengembaliannya  nasabah dapat melakukannya secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati. 10
Mekanisme  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah yang dijalankan Unit Mikro Syariah adalah sebagai berikut: 11
1. Calon  nasabah  membutuhkan  tambahan  modal  usaha  namun  belum  mempunyai cukup dana tunai, kemudian mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank  syariah,  setelah  memenuhi  syarat-syarat  pengajuan  permohonan,  terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan bank syariah;
2. Setelah  proses  negosiasi,  dilanjutkan  analisa  usaha  dan  jaminan  yang  kemudian menghasilkan persetujuan atau tidaknya pembiayaan;
3. Setelah  disetujui  pembiayaan  dan  terjadi  kesepakatan  bersama  maka  terjadi  akad murabahah bil wakalah ;
4. Setelah terjadi akad murabahah bil wakalah , maka bank syariah menyerahkan dana kepada  nasabah  sebagai  wakil  dari  bank  untuk  membeli  barang  sesuai  yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah bil wakalah ;
5. Pihak nasabah telah menerima barang dari supplier dan menyerahkan kwitansi atau faktur pembelian dan foto-foto barang yang telah dibeli kepada bank syariah;
6. Nasabah  akan  membayar/mengembalikan  dana  berupa  harga  pokok  ditambah dengan  margin  keuntungan  yang  telah  disepakati  secara  angsuran  atau  secara sekaligus/pelunasan dipercepat.
Menurut hasil wawancara dengan Herman yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan  Unit  Mikro  Syariah  yang  memiliki  usaha  dagang  di  Pasar  Inpres  Kota Lhokseumawe.  Setelah  permohonan  pembiayaannya  disetujui,  nasabah  melakukan kesepakatan dengan Unit Mikro Syariah dengan menanda tangani akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang sama. Setelah itu nasabah menerima uang pembiayaan tersebut untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan nasabah, yang selanjutnya nasabah harus menyerahkan kwintasi pembelian barang tersebut kepada Unit Mikro Syariah. 12
Selain itu, menurut salah satu nasabah yang bernama Darmawi, yang memiliki usaha  dagang  yang  beralamat  di  Desa  Aluelim  Kota  Lhokseumawe,  bahwasanya
10 Wawancara dengan Syamsul Bahri, Account Officer Mikro (AOM) Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 02 Februari 2018
11 Wawancara dengan Zamil, Account Officer Mikro (AOM) Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 02 Februari 2018
12 Wawancara dengan  Herman,  Nasabah  Unit  Mikro  Syariah  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 03 Februari 2018
pembiayaan yang nasabah terima dari bank syariah sama dengan bank konvensional, karena nasabah melihat di dalam pembiayaan ini tidak ada pengalihan barang dari bank ke  nasabah  walaupun  secara  prinsip  atau  adanya  serah  terima.  Selain  itu,  akad murabahah bil wakalah ditanda tangani nasabah sebelum nasabah menerima dana, dan nasabah hanya menyerahkan kwitansi setelah nasabah membeli segala kebutuhannya. 13
Apabila  melihat  penjelasan  dari  beberapa  narasumber  di  atas,    maka  dapat digambarkan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe sebagai berikut:
Skema 1 : Berdasarkan  pelaksanaan dilapangan
1. Pengajuan & pemenuhan persyaratan
2. Akad Murabahah 3. Akad Wakalah
Bank 6. Nasabah memberikan bukti kwitansi
Nasabah
7. Nasabah bayar cicil ke bank
5. Kirim barang

## Supplier
4. Beli barang/asset sebagai wakil bank
Skema di atas ini dibuat berdasarkan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil  wakalah di  Unit  Mikro  Syariah  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe,  terjadinya  pemberian  dana  kepada  nasabah  sebagai  wakil  dari  bank untuk membeli sendiri kebutuhannya, dilakukan setelah akad murabahah yang diikuti dengan akad wakalah ditanda tangani.
Dengan demikian, Unit  Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat  Indonesia Syariah
Cabang  Lhokseumawe  tidak  berfungsi  sebagai  penjual  barang  seperti  pada  industri perdagangan yang menjual secara langsung kepada pembeli. Peran Unit Mikro Syariah di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  dalam  pembiayaan murabahah  bil  wakalah lebih  tepat  digambarkan  sebagai  pemberi  pinjaman  bukan pemberi pembiayaan.
Namun, berdasarkan wawancara dengan Branch Operasional Supervisor (BOS) di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yang bernama Maulizar, dalam pembiayaan Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
13 Wawancara dengan  Darmawi,  Nasabah  Unit  Mikro  Syariah  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 10 Februari 2018
Lhokseumawe, sebelum dilakukan proses pencairan dana kepada nasabah, dokumen- dokumen pembiayaan nasabah harus diserahkan  dahulu  kepada Branch Operasional Supervisor (BOS)  untuk  diperiksa  kelengkapannya,  baik  itu  dokumen  identitas nasabah,  form  kelengkapan  pembiayaan,  form  peretujuan  pembiayaan  maupun dokumen  pengikatan  dan  jaminan  yang  diperiksa  melalui cheklist dokumen pembiayaan  mikro.  Akan  tetapi,  dalam  pemeriksaan  dokumen  yang  dilakukan  oleh Branch Operasional Supervisor (BOS) melalui cheklist dokumen pembiayaan mikro tidak  ada  syarat  untuk  melampirkan  akad murabahah  bil  wakalah dalam  proses pencairan dana kepada nasabah, sehingga akad murabahah bil wakalah tidak menjadi syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  proses  pencairan  dana  kepada  nasabah.  Namun dalam pelaksanaan pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe,  akad murabahah  bil  wakalah ditandatangani sebelum proses pencairan dana kepada nasabah. 14
Dengan  demikian,  apabila  melihat  dari operasional  system PT.  Bank  Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, seharusnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak melakukan akad murabahah bil wakalah sebelum proses pencairan dana kepada nasabah, akan tetapi akad murabahah bil wakalah tersebut dilakukan setelah nasabah menerima dana dan membeli barang- barang kebutuhannya, karena akad murabahah bil wakalah tidak menjadi syarat dalam bagian operasional melakukan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah. Sebagaimana dari penelitian di atas, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, dihubungkan menurut peraturan internal di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah,  dalam  Surat  Keputusan  Nomor  028-MDO/03-2015  tentang  Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, dalam BAB II  Produk  Pembiayaan  Mikro,  bagian  Skema  Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah :
14 Wawancara dengan  Maulizar, Branch  Operasional  Supervisor (BOS)  PT.  Bank  Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 03 Februari 2018
Skema 2 : Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 028-MDO/03-2015 tentang Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
1. Pengajuan & pemenuhan persyaratan
2. Akad Wakalah
Bank 5. Nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli Nasabah
6. Akad murabahah & serah terima barang 7. Nasabah bayar cicil ke bank
4. Kirim barang
3. Beli barang/asset sebagai wakil bank

## Supplier
Skema pembiayaan Murabahah dengan wakalah ini digunakan pada saat bank tidak  dapat  secara  langsung  melakukan  pembelian  terhadap  barang-barang  yang dibutuhkan oleh nasabah.
Penjelasan Skema:
1. Nasabah  mengajukan  pembiayaan  untuk  tambahan  modal  atau  investasi  dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan;
2. Atas asset sebagai obyek murabahah , jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada Supplier , maka dilakukan akad wakalah kepada nasabah;
3. Nasabah sebagai wakil bank membeli yang dibutuhkan  sebagai modal atau investasi kepada Supplier sesuai tujuan pembiayaan;
4. Supplier mengirimkan / menyerahkan asset;
5. Atas  asset  yang  telah  dibeli  oleh  nasabah  sebagai  wakil  bank  maka  nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari Supplier kepada bank;
6. Antara  bank  dan  nasabah  melakukan  akad murabahah yang  disertai  serah  terima obyek murabahah ;
7. Pembayaran asset dapat dilakukan secara bulanan. Skema  berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor  028-MDO/03-2015  tentang Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah di atas, dapat dijelaskan bahwasanya akad murabahah dilakukan setelah asset dibeli oleh nasabah  dan  setelah  itu  nasabah  menyerahkan  bukti  kwitansi  jual  beli  dari  supplier kepada  bank.  Selain  itu  jika  melihat  dari  skema  tersebut  jelas  bahwa  akad wakalah dilakukan  pada  proses  awal  pengikatan  pembiayaan  nasabah,  sehingga  akad pembiayaan murabahah  bil  wakalah seharusnya  dilakukan  tidak  pada  waktu bersamaan, tetapi harus ada jeda waktu sampai asset yang menjadi obyek murabahah terpenuhi yang setelah itu dilanjutkan dengan serah terima melalui akad murabahah .
Dengan demikian, terjadi suatu pelanggaran dari pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe,  yaitu  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai dengan  Surat  Keputusan  Nomor  028-MDO/03-2015  tentang  Pedoman  Pemberian Pembiayaan  (P3)  Mikro  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah.  Namun,  pada pelaksanaannya  pelanggaran  tersebut  tidak  menjadi  suatu  temuan  audit  di  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah,  baik  itu  dari  internal  audit  cabang  maupun  internal  audit pusat atau yang biasa disebut dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
Bank  Indonesia  yang  memiliki  fungsi  sebagai central  bank juga  mengatur kegiatan  bank  syariah  dalam  pemberian  pembiayaan  khususnya  pembiayaan murabahah ,  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam Pasal 9 Angka (1) Huruf (d) disebutkan: “Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.
Penjelasan Pasal 9 Angka (1) Huruf (d) dari Peraturan Bank Indonesia di atas, yang  dimaksud  dengan  secara  prinsip  barang  milik  bank  dalam wakalah pada  akad murabahah adalah  adanya  aliran  dana  yang  ditujukan  kepada  pemasok  barang  atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Bank harus mencairkan dana kepada nasabah untuk  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  sebelum  akad murabahah ditandatangani.  Hal  ini  akan  dibuktikan  melalui  adanya  aliran  dana  yang  ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.
Dengan  demikian,  pelaksanaan  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Mikro Syariah di  PT. Bank Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe,  bertentangan dengan  penjelasan  Pasal  9  angka  (1)  huruf  (d)  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 7/46/PBI/2005  tentang  Akad  Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dimana  dalam  aturan tersebut  harus  didahulukan  akad wakalah, dan  akad murabahah dapat  dilakukan setelah  nasabah  menyerahkan  bukti  pembelian  kepada  bank  syariah.  Akan  tetapi, dalam  pelaksanaanya  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cabang  Lhokseumawe  melakukan  akad murabahah sebelum  barang  secara  prinsip menjadi milik bank, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam skema 1 di atas. Dengan  demikian,  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah yang dilakukan  oleh  Unit  Mikro  Syariah  di  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe  tidak  sesuai  dengan  hukum  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Menurut  fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah ,  pada Bagian  Pertama:  Ketentuan  umum murabahah dalam  bank  syariah,  Angka  9 disebutkan: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi  milik  bank”.  Berdasarkan  fatwa  DSN  tersebut,  pemberian  kuasa  ( wakalah ) dari  bank  kepada  nasabah  dilakukan  sebelum  akad  jual  beli murabahah ditanda tangani,  dan  akad  jual  beli murabahah dilakukan  setelah  nasabah  sebagai  penerima kuasa membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya.
Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh Unit Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe, ditemukan  adanya  ketentuan  umum  yang  tidak  terpenuhi  dalam  pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan yang tidak terpenuhi tersebut yaitu mengadakan akad murabahah sebelum barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil dan barang  secara  prinsip  belum  menjadi  milik  bank,  sehingga  pelaksanaan  akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilaksanakan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  termasuk  kategori  pinjaman biasa  (kredit)  dengan  tambahan  keuntungan  dan  hal  ini  termasuk riba dan  juga mengandung unsur gharar (hal-hal yang tidak jelas dan meragukan).
Riba yang  terjadi  pada  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe adalah terjadinya kesalahan prosedur pembiayaan yang dilakukan  oleh  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe  yang  berakibat  tidak  terpenuhinya  prinsip  jual  beli murabahah , sehingga pembiayaan tersebut menyerupai kredit yang mengandung unsur bunga. Riba adalah pengambilan tambahan dari modal pokok secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik modal mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan  apakah  peminjam  mendapat  keuntungan  atau  mengalami  kerugian. Riba dilarang  dalam  ajaran  Islam,  sebagaimana  disebutkan  dalam  QS.  Al-Baqarah Ayat 275 yang artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba”.  Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  Allah  mengutuk  keras  mereka  yang mengambil riba , menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba . Gharar yang  terjadi  pada  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe adalah dilakukan murabahah sedangkan barang belum ada. Padahal dalam rukun murabahah harus ada mabi’ (barang). Di saat cacat rukun murabahah maka dapat dikatakan bahwa murabahah itu tidak sah. Mabi’ merupakan objek yang harus terta’yin dalam akad jual beli, disaat mabi’ tidak jelas unsur gharar sangat besar terjadi. Dalam ajaran Islam sangat apresiatif agar tidak terjadi gharar , hal tersebut seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa Ayat 29 yang artinya: "Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".
Hubungan  antara  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cabang  Lhokseumawe  dengan  nasabahnya  adalah  suatu  hubungan  hukum.  Sebagai suatu hubungan hukum, maka dari hubungan-hubungan hukum inilah terbit suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hubungan hukum ditentukan sejumlah aturan yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan, seperti pemenuhan hak disatu sisi dan pemenuhan hak disisi lainnya. Tidak dipenuhinya hak satu pihak akan berakibat bagi pihak lainnya, seperti tuntutan hukum dan tuntutan hukum inilah yang
menjadi  akibat  hukum  oleh  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  hak  tertentu  oleh  pihak tertentu tersebut. Diantara Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dengan nasabahnya terdapat hubungan hukum yang terwujud dalam suatu akad pembiayaan. Dalam hubungan hukum itulah terdapat akibat hukum tertentu seperti tidak terpenuhinya prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah bil wakalah , sehingga menimbulkan suatu akibat hukum antara bank dengan nasabah.
Akibat  hukum  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya  merupakan  tindakan  hukum  yakni  tindakan  yang  dilakukan  guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi suatu kesalahan dalam prosedur jual beli murabahah dengan menggunakan wakalah , sehingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembiayaan tersebut timbul suatu akibat hukum, yaitu akibat tidak sah dan batal demi hukum.
Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang Lhokseumawe  yang  merupakan  bagian  dari  perbankan  syariah  di  Indonesia,  sahnya suatu  akad  pembiayaan  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  serta  prinsip  syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  menjelaskan  sebagai  berikut: “Menyalurkan  pembiayaan  berdasarkan  akad  murabahah,  akad  salam,  akad  istishna atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Syariah”.  Dengan  demikian, prinsip  syariah  wajib  untuk  diterapkan  di  dalam  bank  syariah  menjalankan  aktivitas pembiayaannya.
Secara  umum  dalam  Islam,  salah  satu  syarat  sahnya  suatu  akad  adalah  tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati, artinya adanya suatu akad yang dilakukan oleh  para  pihak  itu  bukanlah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau perbuatan  yang  melawan  hukum  syariah.  Sebab  akad  yang  bertentangan  dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi  masing-masing  pihak  untuk  menempati  atau  melaksanakan  akad  tersebut. Kebatalan suatu akad yang melawan hukum merujuk kepada hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut, “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah  adalah  bathil,  sekalipun  seribu  syarat”.  Dengan  kata  lain  apabila  Unit  Mikro Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  dalam melaksanakan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah tidak  terpenuhinya  prinsip syariah, maka akad pembiayaan yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum, sehingga akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit  Mikro Syariah di  PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi suatu perikatan, dan tidak ada kewajiban bagi nasabah dan bank syariah untuk melaksanakan akad pembiayaan tersebut.
Kesalahan  prosedur  dalam  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil wakalah pada  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang
Lhokseumawe yang berakibat tidak sah dan batal demi hukum, tentunya menimbulkan suatu  akibat  hukum  yang  harus  dipertanggung  jawabkan  kepada  Bank  Indonesia sebagai central  bank dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan    dan  penyidikan  seluruh  aktivitas perbankan syariah di Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, Pasal 56 dijelaskan:
Bank  Indonesia  menetapkan  sanksi  administratif  kepada  bank  syariah  atau UUS,  anggota  dewan  komisaris,  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah,  direksi, dan/atau  pegawai  bank syariah  atau  bank  umum  konvensional  yang  memiliki UUS,  yang  menghalangi  dan/atau  tidak  melaksanakan  prinsip  syariah  dalam menjalankan  usaha  atau  tugasnya  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
Sanksi  administratif  tersebut  berdasarkan  Pasal  58  ayat  1  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat berupa:
a. Denda uang;
b. Teguran tertulis;
c. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS;
d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. Pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor  cabang  tertentu  maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan;
f. Pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS,  dan  selanjutnya  menunjuk  dan  mengangkat  pengganti  sementara  sampai Rapat  Umum  Pemegang  Saham  mengangkat  pengganti  yang  tetap  dengan persetujuan Bank Indonesia;
g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
h. Pencabutan izin usaha.
Di  samping  itu,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor
24/POJK.03/2015  tentang  Produk  Dan  Aktivitas  Bank  Syariah  Dan  Unit  Usaha Syariah,  Pasal  14    Ayat  1  huruf  a,  bahwasanya  Otoritas  Jasa  Keuangan  berwenang memerintahkan bank untuk menghentikan produk dan/atau aktivitas dalam hal: “Tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah;  dan/atau  Tidak  sesuai  dengan  perundang-undangan”. Dalam  huruf  b  dijelaskan  bahwa  penghentian  aktivitas  suatu  produk  berdasarkan evaluasi  Otoritas  Jasa  Keuangan,  apabila  penerbitan  produk  dan/atau  pelaksanaan aktivitas dinilai atau berpotensi: “meningkatkan risiko hukum atau reputasi bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah”.
Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, dalam melakukan pembiayaan secara akad murabahah bil wakalah tidak memenuhi prinsip syariah, sehingga Unit Mikro Syariah
di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dapat dikenakan sanksi administratif  dengan tegas disebabkan tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Permasalahan-permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwasanya pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah yang  dijalankan  oleh  Unit Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  tidak terwujud  suatu  kemaslahatan.  Dikarenakan  dalam  pelaksanaan  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah tersebut  belum  memenuhi  prinsip  jual  beli murabahah sehingga menimbulkan unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu riba . Melihat dari segi keberadaannya, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang  dilakukan  oleh  Unit  Mikro  Syariah  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia Syariah  Cabang  Lhokseumawe  termasuk  ke  dalam maslahah  mulghah ,  yaitu kemaslahatan  yang  ditolak  karena  bertentangan  dengan  syara’.  Imam  Al-Ghazali memandang  bahwa  kemaslahatan  harus  sejalan  dengan  tujuan  syara’,  sekalipun  itu bertentangan  dengan  pola  pikir  manusia.  Karena  kemaslahatan  yang  dikehendaki manusia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syara’ yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak hawa nafsunya.
Allah  SWT  dengan  tegas  melarang  mengikuti  hawa  nafsu  seperti  yang disebutkan dalam QS. Al-Qashshash Ayat 50 yang artinya:
Maka  jika  mereka  tidak  menjawab  (tantanganmu)  ketahuilah  bahwa sesungguhnya  mereka  hanyalah  mengikuti  hawa  nafsu  mereka  (belaka).  Dan siapakah  yang  lebih  sesat  daripada  orang  yang  mengikuti  hawa  nafsunya dengan  tidak  mendapat  petunjuk  dari  Allah  sedikitpun.  Sesungguhnya  Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.

## Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 77 yang artinya:
Katakanlah,“Hai  Ahli  Kitab!  Janganlah  kamu  berlebih-lebihan  (melampaui batas)  dengan  cara  tidak  benar  dalam  agamamu.  Dan  janganlah  kamu mengikuti  hawa  nafsu  orang-orang  yang  telah  sesat  dahulunya  (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus .
Syaikhul  Islam  Rahimahullah  berkata,  barangsiapa  mengikuti  hawa  nafsu manusia  setelah  mereka  mengetahui  agama  Islam  yang  Allah  amanahkan  kepada Rasul-Nya  untuk  membawa  agama  itu  dan  juga  setelah  mengetahui  petunjuk  Allah yang telah dijelasakan kepada para hamba-Nya, berarti dia berada dalam kedudukan ini (yaitu sebagai  pengikut  hawa nafsu). Oleh karena itu para salaf menamakan ahli bid’ah dan orang-orang yang berpecah-belah, orang-orang yang menyelisihi Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai ahlul ahwa’ (orang-orang yang mengikuti hawa nafsu). Karena
mereka menerima apa yang mereka suka dan menolak apa yang mereka benci dengan dasar  hawa  nafsu  (kesenangan  semata),  tanpa  petunjuk  dari  Allah  SWT.  Dengan demikian,  maka  dalam  menjalankan  segala  sesuatu  adalah  harus  sesuai  dengan ketentuan syara’. Menurut Imam Al-Ghazali juga yang menjadi tujuan Syara’ adalah berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Selain itu menurut  As-Syatibi,  kemaslahatan  tidak  dibedakan  antara  kemasalahatan  dunia maupun akhirat, karena keduanya tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ diatas maka dikatakan maslahah.
Dengan  demikian,  bahwasanya  suatu  kewajiban  atau  keharusan  Unit  Mikro Syariah di  PT. Bank Rakyat  Indonesia Syariah  Cabang Lhokseumawe,  menjalankan aktivitas  bisnisnya  khususnya  dalam  akad  pembiayaan murabahah  bil  wakalah mewujudkan kemaslahatan dengan memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta  kekayaan  dengan  menerapkan  prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  disini  adalah sebagaimana  yang  telah  dituangkan  dalam  DSN-MUI,  Undang-Undang  Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena akibat yang ditimbulkan dari pelakasanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah tersebut tidak hanya berdampak terhadap sanksi hukum positif saja, akan tetapi juga akan berdampak terhadap sanksi Hukum Islam.

## Penutup
Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak sah dan batal demi hukum, karena dalam pelaksanaannya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  Cabang  Lhokseumawe  mengadakan  akad murabahah sebelum barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil dari bank dan barang secara prinsip belum  menjadi  milik  bank.  Kesalahan  prosedur  tersebut  mengakibatkan  tidak terpenuhinya prinsip jual beli murabahah berdasarkan syariah, dan pembiayaan yang dilaksanakan  tersebut  termasuk  kategori  pinjaman  biasa  (kredit)  dengan  tambahan keuntungan dan hal ini termasuk riba . Akibatnya, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang  Lhokseumawe  dapat  dikenakan  sanksi  administratif    berdasarkan  Undang- Undang  Perbankan  Syariah,  Peraturan  Bank  Indonesia  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, 2007, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta Fauzi, Muhammad, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah  Bank  Umum  Syariah  di  Kota  Semarang”,  IAIN  Walisongo, Semarang : 2008
Faisal, “Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank”, Mimbar Hukum Volume 26, No. 3, Oktober 2014
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah
Kartodirodjo, Sartono dalam Cholil Nafis, 2011, Teori Hukum Ekonomi Syariah , UI- Press, Jakarta
Kunaifi,  Kuniafi, “Peran  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam Perbankan Syariah”, Makalah Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya : 2013
Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , AMP YKPN, Yogyakarta Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor    11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah  Dan  Unit  Usaha  Syariah (Lembaran Negara No. 175 Tahun 2009)
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  24/POJK.03/2015  tentang  Produk  Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara No. 289 Tahun 2015)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 94 Tahun 2008)