## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 2 | Juli 2024

## KAPASITAS ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT
Organizational Capacity of Community Empowerment Institutions (LPM) in Community Empowerment Efforts in Tanjungsari Village Karangpawitan District Garut Regency
1 Ganis Rana Meidityas, 2 Asep Sumaryana 1,2 Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran
1 ganis20001@mail.unpad.ac.id , 2 asep.sumaryana@mail.unpad.ac.id
Kata Kunci: ABSTRAK Kapasitas Organisasi, Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat, Desa Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  kapasitas  organisasi  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Karangpawitan Kabupaten  Garut.  Ditemukan  beberapa  indikasi  masalah  dalam kapasitas  organisasi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam upaya  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan Karangpawitan  Kabupaten  Garut,  diantaranya  adalah  LPM  Desa Tanjungsari  yang  fungsionalnya  belum  berjalan  secara  optimal, kepemimpinan  LPM  yang  masih  belum  dapat  mempengaruhi  dan mengajak  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  keuangan  LPM  yang  terbatas,  dan  LPM Desa  Tanjungsari  masih  belum  melaksanakan  kolaborasi  dengan stakeholder eksternal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori  kapasitas  organisasi  yang  dikemukakan  oleh  Bryan  (2011)  dan Cox  et  al.  (2018).  Teori  ini  terdiri  dari  8  (delapan)  komponen  yaitu kepemimpinan,  strategi,  struktur,  kemampuan,  sumber  daya manusia, akuntabilitas, keuangan, dan kolaborasi. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kapasitas  organisasi  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dalam  upaya  pemberdayaan masyaralat  di  Desa  Tanjungsari  menunjukkan  kekuatannya  di beberapa  komponen  kapasitas,  namun  LPM  Desa  Tanjungsari  juga masih  harus  melakukan  perbaikan  pada  beberapa  komponen kapasitas  seperti  pada  komponen  kapasitas  kepemimpinan organisasi, sumber daya manusia beserta kemampuan yang dimiliki, akuntabilitas, keuangan, dan kolaborasi.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Keywords : Organizational Capacity,  Community Empowerment Institution, Village

## Abstract
This  study  examines  the  organizational  capacity  of  Community Empowerment  Institutions  (LPM)  in  community  empowerment efforts  in  Tanjungsari  Village,  Karangpawitan  District,  Garut Regency.  Several  indications  of  problems  were  found  in  the organizational capacity of Community Empowerment Institutions in community  empowerment  efforts  in  Tanjungsari  Village, Karangpawitan  District,  Garut  Regency,  including  the  LPM  in Tanjungsari  Village  whose  functionality  was  not  yet  running optimally, LPM’s leadership which was still unable to influence and invite  the  community  to  actively  participate  in  empowerment activities.  community,  LPM’s  finances  are  limit ed,  and  LPM  in Tanjungsari  Village  still  has  not  implemented  collaboration  with external  stakeholders.  The  theory  used  in  this  research  is  the organizational capacity theory proposed by Bryan (2011) and Cox et al.  (2018).  This  theory  consists  of  8  (eight)  components,  namely leadership,  strategy,  structure,  capabilities,  human  resources, accountability, finance, and collaboration. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show  that  the  organizational  capacity  of  the  Community Empowerment  Institution  (LPM)  in  its  efforts  to  empower  the community  in  Tanjungsari  Village  shows  its  strength  in  several capacity components, however the Tanjungsari Village LPM also still needs to make improvements to several capacity components such as the  organizational  leadership  capacity  component,  human  resources and capabilities, accountability, finances, and collaboration.

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  merupakan  elemen  yang  terpenting  dalam  kemajuan  suatu  daerah dikarenakan masyarakat dapat dengan baik mengetahui keadaan lingkungan sosial dan ekonomi mereka, mampu menganalisis sebab akibat yang ditimbulkan dari berbagai kejadian yang ada di dalam lingkungan mereka, masyarakat juga dapat dengan mudah menemukan dan memberikan solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  yang  muncul  di  dalam  lingkungan mereka, mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan lingkungan, serta dengan  meningkatkan  kemampuan  dan  pengetahuan  yang  mereka  miliki  akan  menciptakan masyarakat  yang  mandiri  dan  kuat.  Maka  dari  itu,  masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai  agen utama  dan  paling  dibutuhkan  bagi  sebuah  daerah  untuk  dapat  terus  maju  dan  mengejar ketertinggalan. Untuk  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  mandiri  dan  kuat  serta  mampu menggerakkan  kondisi  sebuah  daerah  perlu  adanya  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada  di  perdesaaan  sehingga  dapat  mengeluarkan  mereka  dari  belenggu  kemiskinan  dan ketidakberdayaan.
Saat  ini  di  Indonesia,  kondisi  masyarakat  di  perdesaan  sebagian  besar  berada  pada kemiskinan  dan  ketertinggalan  serta  sekaligus  menjadi  penyumbang  terbanyak  jumlah kemiskinan  dari  total  penduduk  miskin  di  Indonesia,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  tingkat kemiskinan  perdesaan  di  Indonesia  yang  mencapai  12,36%  yang  berarti  berada  jauh  melebihi tingkat  kemiskinan  perkotaan  yang  berada  di  angka  7,53%  pada September  2022  (Badan  Pusat Statistik, 2022). Tingkat kemiskinan di perdesaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi wilayah yang terisolasi karena akses jalan yang buruk, lemahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya  pendidikan,  adanya  ketimpangan,  adanya  rasa  ketergantungan  yang  tinggi masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah, dan adanya rasa nyaman dengan kondisi mereka saat ini sehingga tidak ada kesadaran untuk mengubah taraf kehidupan agar menjadi lebih baik (Alawiyah  &  Setiawan,  2021).  Kemiskinan  juga  dapat  dengan  mudah  ditandai  dengan  adanya pengangguran dan keterbelakangan yang tinggi atau meningkat (Pajriah & Suryana, 2018).
Sebagai daerah yang diberikan hak otonomi daerah, membuat desa dapat berinisiatif dan berkreativitas  dalam  menjalankan  pemerintahannya  sendiri  sesuai  dengan  asal-usul  dan  adat istiadat  yang  diakui  dan  dihormati  di  desa  tersebut  serta  memiliki  hak  untuk  menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam  melaksanakan  pembangunan  dan  tidak  terbebani  lagi  dengan  program-program pembangunan yang diinisiasi oleh kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat. Di dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dijelaskan  pula  mengenai  peran  dan  fungsi  pemerintah desa yang memiliki kekuasaan dalam mengatur serta mengurus seluruh kegiatan pemerintahan khususnya  di  tingkat  lokal  atau  desa,  salah  satunya  adalah  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  desa  yang  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  dan  komitmen  yang  dapat dilakukan  pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  dan  pembangunan  agar masyarakat  menjadi  berdaya  guna,  memiliki  kemampuan,  dan  kemandirian  untuk  dapat membantu  meningkatkan  perekonomian  desa  dan  juga  perekonomian  masyarakat  melalui potensi lokal yang ada di desa tersebut. Selain itu, pada Bab IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa desa memiliki beberapa kewajiban salah satunya adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan praksarsa masyarakat, hak asal- usul, dan adat istiadat.
Salah  satu  lembaga  yang  dapat  menjalankan  dan  membantu  kewajiban  pemerintah  desa dalam  mengembangkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  disebut  Lembaga  Kemasyarakat  Desa seperti  rukun  tetangga,  rukun  warga,  pembinaan  kesejahteraan  keluarga,  karang  taruna  dan lembaga  pemberdayaan  masyarakat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  (Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa).  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  merupakan suatu  wadah  yang  dibentuk  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  sebagai  mitra  pemerintah  desa untuk  menampung  serta  mewujudkan  kebutuhan  masyarakat  terutama  dalam  bidang pembangunan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  94, Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pemberdayaan masyarakat  desa,  ikut  melakukan  perencanaan  dan  melaksanakan  pembangunan,  serta meningkatkan  pelayanan  masyarakat  desa.  Dengan  kata  lain,  LPM  memiliki  tugas  untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
di  desa.  Termasuk  pada  Desa  Tanjungsari  sendiri,  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  sana dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Desa  Tanjungsari  terletak  di  Kecamatan  Karangpawitan,  Kabupaten  Garut,  Jawa  Barat, Indonesia.  Desa  Tanjungsari  terletak  di  sebelah  Timur  kota  Pemerintahan  Kecamatan Karangpawitan yang memiliki luas wilayah 237,027 Ha dan terdiri dari 3 (Tiga) dusun dengan 12 (Dua belas) Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tetangga (RT). Desa Tanjungsari berada di daerah dataran dengan ketinggian kurang lebih 700-770 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah Desa Tanjungsari adalah lahan pertanian/sawah/tegalan dengan permukaan tanah datar sekitar 95%, berbukit-bukit 0,5%, dan lereng 0,0% dengan suhu wilayah rata-rata di Desa Tanjungsari mencapai 23-28  C dengan curah hujan rata-rata 2-3 Mm/tahun.

## Gambar 1.1 Peta Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan
Sumber: Profil Desa Tanjungsari, 2022.
Penduduk  Desa  Tanjungsari  seluruhnya  berjumlah  6.368  jiwa  dengan  jumlah  penduduk laki-laki sebanyak 3.207 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.161 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  perangkat  desa  dan  juga  informasi  yang  di  dapat  dari  beberapa  dokumen Desa  Tanjungsari  seperti  Rancangan  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan dokumen  profil  desa,  ditemukan  bahwa  mata  pencaharian  penduduk  di  Desa  Tanjungsari  di dominasi  oleh  568  penduduk  yang  bekerja  sebagai  buruh,  sedangkan  dalam  bidang  ekonomi masyarakat di Desa Tanjungsari, sektor pertanian masih memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar wilayah desa yang merupakan lahan pertanian atau sawah dengan luas 48 Ha.
Dilihat  dari  kondisi  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  di  Desa  Tanjungsari, kemiskinan menjadi masalah kesejahteraan sosial yang paling tinggi. Pada RPJMDes Tanjungsari Tahun 2021-2027 disebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 1.388 penduduk miskin di desa dan pada  tahun  2023  terdapat  1.649  penduduk  miskin  menurut  data  BNBA  Miskin  Ekstrem  Desa Tanjungsari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Desa Tanjungsari mengalami  peningkatan.  Terjadinya  peningkatan  angka  kemiskinan  di  Desa  Tanjungsari  pada

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
tahun  2021-2023  ini  dapat  ditanggulangi  dengan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang difasilitasi  oleh  LPM  Desa  Tanjungsari  untuk  meningkatkan  kemampuan  serta  pengetahuan masyarakatnya  sehingga  mampu  membuat  mereka  hidup  mandiri  dan  kuat  tanpa  bergantung pada  pemerintah.  Melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang),  LPM  dapat memfokuskan dan mendampingi masyarakat untuk melakukan rencana-rencana pembangunan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas partisipasi dan perencanaan dalam pembangunan, memeratakan pembangunan, menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dari tingkat RT atau RW.
Namun pada realita yang terjadi di Desa Tanjungsari, walaupun sudah terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemberdayaan di desa, masih saja tingkat pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LPM yang hanya  berfokus  pada  pembangunan  infrastruktur  saja,  padahal  masalah  kemiskinan  masih menjadi masalah kesejahteraan sosial yang paling tinggi serta jumlah penduduk  miskin di Desa Tanjungsari  semakin  meningkat  seiring  berjalannya  waktu.  Dengan  ini  seharusnya  LPM  dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan dan  kemampuan  masyarakat  di  bidang  lain  sehingga  mereka  menjadi  memiliki  kemampuan untuk dapat lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
Setelah penulis teliti lebih dalam melalui wawancara dengan perangkat desa dan pengurus LPM  di  Desa  Tanjungsari  mengenai  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  LPM  pada masyarakat Desa Tanjungsari, penulis menemukan indikasi masalah sebagai berikut:
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Desa Tanjungsari memang ada secara struktural dan wujudnya namun secara fungsionalnya belum berjalan secara optimal. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang menempati posisi di dalam struktur organisasi LPM membuat fungsi dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan belum dapat menyentuh seluruh lapisan  masyarakat  yang  berada  di  Desa  Tanjungsari.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  LPM  Desa  Tanjungsari  hanya  berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Selain itu, program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak bersifat kontinyu sehingga belum memberikan dampak yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjungsari.
2. Kepemimpinan LPM Desa Tanjungsari masih belum dapat menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat  desa  untuk  dapat  lebih  aktif  berpartisipasi  di  seluruh  proses  kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LPM Desa Tanjungsari. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya  masyarakat  desa  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  segala  kegiatan  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  LPM  salah  satunya  pada  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  yang  dilaksanakan  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  dan  kebutuhan masyarakat pada pembangunan dan masih sedikitnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh LPM Desa Tanjungsari.
3. Keuangan  yang  ada  di  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  untuk  mengadakan kegiatan  terbatas  sehingga  pergerakan  LPM  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan yang  dapat  dilakukan  juga  terbatas.  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Desa Tanjungsari sempat merencanakan beberapa kegiatan pemberdayaan untuk dilakukan, namun semua itu hanya menjadi rencana saja dan tidak dapat direalisasikan akibat keterbatasan dana yang  ada.  Dalam  setahun,  anggaran  yang  diberikan  untuk  operasional  LPM  adalah  sebesar

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Rp500.000 dan selama ini kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari didasarkan pada anggaran yang tersedia.
4. LPM  Desa  Tanjungsari  belum  melaksanakan  kolaborasi  dengan stakeholder eksternal  dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Padahal kolaborasi dengan stakeholder lain di luar pemerintahan desa sangat penting dalam keefektifan dan keoptimalan pelaksanaan program pemberdayaan oleh LPM Desa Tanjungsari dan juga dapat membantu meningkatkan kapasitas serta kinerja organisasi LPM dalam menjalankan fungsi dan tugas mereka.
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  terkait  dengan  kapasitas  organisasi  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari sejauh ini belum menemukan penelitian yang secara menyeluruh membahas kapasitas organisasi Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Tanjungsari,  Kecamatan  Karangpawitan,  Kabupaten  Garut.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk mendeskripsikan  kapasitas  organisasi  yang  dimiliki  LPM  Desa  Tanjungsari  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tanjungsari  serta  merumuskan  strategi  apa  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  organisasi  LPM  Desa  Tanjungsari.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  fenomena  yang  didasarkan  pada  indikasi  masalah  yang  ada  serta  penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana kapasitas organisasi  Lembaga  Pengembangan  Masyarakat  (LPM)  Desa  Tanjungsari  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Desa  Tanjungsari  dalam  bentuk  penelitian dengan judul: “Kapasitas Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”.

## B. METODE
Pada  penelitian  kapasitas  organisasi  yang  dilakukan  pada  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  di  Desa  Tanjungsari,  Kecamatan  Karangpawitan,  Kabupaten  Garut  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang dikemukakan  oleh  Creswell  &  Creswell  (2018),  di  mana  pengumpulan  data  pada  penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.
Pengukuran  kapasitas  organisasi  LPM  Desa  Tanjungsari  dalam  melaksanakan  upaya pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  berdasarkan  komponen-komponen  kapasitas  organisasi yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox et al. (2018), antara lain kepemimpinan, strategi, struktur, kemampuan, sumber daya manusia, akuntabilitas, keuangan, dan kolaboratif. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu melalui hasil wawancara dan dokumen yang relevan guna penarikan simpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapasitas organisasi dapat dikatakan sebagai kemampuan yang dimiliki organisasi untuk dapat  memecahkan  masalah  dan  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Beberapa  komponen dapat  mempengaruhi  dan  mengukur  sebuah  kapasitas  organisasi.  Termasuk  pada  kapasitas organisasi  LPM  Desa  Tanjungsari  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  di  desa.  Pada penelitian ini menggunakan teori komponen kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox (2018). Hasil penelitian dapat dideskripsikan pada pembahasan berikut:

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli

## 1. Kapasitas Kepemimpinan
Kapasitas kepemimpinan menurut Cox et al. (2018) adalah kemampuan dan tanggung jawab seseorang sebagai pemimpin dalam mengarahkan organisasi dengan visi misi yang jelas, dapat  menginspirasi,  dan  memotivasi  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  dalam  organisasi. Pemimpin Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari adalah informan 2 (dua)  selaku  Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM).  Kapasitas  kepemimpinan LPM Desa Tanjungsari ini dapat dilihat melalui kepemimpinan yang dimiliki oleh ketua dan juga kepemimpinan yang dimiliki oleh organisasi LPM Desa Tanjungsari sendiri.
Pada hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan juga wawancara, dihasilkan bahwa pada komponen kepemimpinan LPM Desa Tanjungsari dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu dari sisi ketua LPM selaku pimpinan organisasi dan kepemimpinan dari sisi LPM Desa Tanjungsari  sebagai  sebuah  organisasi.  Kapasitas  kepemimpinan  yang  dimiliki  oleh  Ketua LPM  Desa  Tanjungsari  sebagai  pemimpin  sudah  dapat  dikatakan  baik  dikarenakan  sesuai dengan  komponen  kepemimpinan  yang  dikemukakan  oleh  Cox  et  al.  (2018),  yaitu mengutamakan adanya kerjasama tim, mampu membina lingkungan kerja yang kolaboratif, dapat memberikan arah dan visi yang jelas, mendorong inovasi dan keterlibatan anggota, serta mampu  memfasilitasi  koordinasi  antar  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam  upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari. Hanya saja, kemampuan kepemimpinan  yang  dimiliki  LPM  Desa  Tanjungsari  sebagai  sebuah  organisasai  dalam  hal mempengaruhi  dan  mengajak  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  harus  dibenahi  dan  ditingkatkan  kembali.  Dikarenakan kepemimpinan  LPM  untuk  dapat  mempengaruhi  masyarakat  sangat  penting  agar  kegiatan pemberdayaan tersebut dapat lebih dirasakan dan berdampak bagi masyarakat.

## 2. Kapasitas Strategi
Komponen  kapasitas  strategi  merupakan  rencana  strategis  yang  membuat  sebuah organisasi  dapat  mencapai  tujuan  dan  sasarannya.  Kapasitas  strategi  ini  dapat  membantu organisasi untuk berfokus pada misi dan pencapaian tujuan jangka panjang organisasi Cox et al. (2018). Setiap organisasi memiliki strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari memiliki tujuan untuk dapat mendukung perkembangan serta mempercepat pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara,  ditemukan bahwa  strategi  yang  digunakan  LPM  Desa  Tanjungsari  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  adalah  dengan  menggunakan  kebijakan  dan  program  kegiatan.  LPM  Desa Tanjungsari menggunakan kebijakan-kebijakan sebagai basis yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018  tentang Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat,  dan  Keputusan  Presiden  (KEPRES) Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain,  n.d.  serta  kebijakan-kebijakan  lain  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan strategi yang mendasari LPM Desa Tanjungsari dalam mencapai tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Selain dari kebijakan, strategi  lainnya  yang  digunakan  LPM  dalam  mencapai  tujuan  adalah  melalui  program

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
kegiatan yang dirancang untuk dapat mencapai tujuan strategis organisasi. Di dalam program kegiatan ini lah organisasi dapat mengalokasikan atau mengarahkan sumber daya yang ada untuk  mencapai  tujuan  jangka  panjang  secara  efektif.  Dari  hasil  wawancara  dan  observasi penulis,  berikut  ini  beberapa  program  kegiatan  yang  dijadikan  strategi  LPM  dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dimana program kegiatan tersebut diusulkan pada saat  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrenbang)  berdasarkan  usulan  dan  juga kebutuhan masyarakat desa yang dijabarkan pada tabel berikut:

## Tabel 1
Program Kegiatan LPM Desa Tanjungsari Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat
TAHUN PROGRAM KEGIATAN 2022 Pembangunan 15 Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2023 Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 04 Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 08 Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 11 Pembangunan Jembatan RW 02
Pembangunan Posyandu RW 01 Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.
Pada  saat  mengusulkan  dan  menentukan  program  kegiatan  apa  saja  yang  akan dilaksanakan,  LPM  Desa  Tanjungsari  selalu  melakukan  konfirmasi  terlebih  dahulu  kepada pihak-pihak terkait seperti kepala dusun dan ketua RW mengenai apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan.
Program  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan  oleh  LPM  Desa Tanjungsari  saat  ini  berfokus  pada  bidang  pembangunan  fisik/infrastruktur  saja  seperti pembangunan  jalan,  jembatan,  atau  pun  bangunan.  Dari  keseluruh  program  kegiatan  yang diusulkan oleh LPM Desa Tanjungsari telah berhasil dilaksanakan hingga selesai, dan antara kegiatan yang diusulkan dengan pelaksanaan telah sesuai pula, tidak ada program kegiatan yang  terbengkalai  begitu  saja.  Namun,  jika  dilihat  dari  program  kegiatan  yang  dijalankan, memang  sudah  memberdayakan  masyarakat  dengan  cara  memberdayakan  tenaga  dan keahlian masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan fisik untuk dapat menjalankan program  kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  Namun  pemberdayaan  masyarakat  yang dilaksanakan  masih  belum  dapat  dikatakan  berdampak  secara  mendalam  bagi  masyarakat dikarenakan  tidak  berjalan  secara  berkelanjutan  atau  kontinyu  serta  masih  belum  dapat menyentuh keseluruh lapisan masyarakat di Desa Tanjungsari.
Kebijakan  dan  program  kegiatan  yang  dijadikan  sebagai  strategi  LPM  dalam pemberdayaan  masyarakat  menunjukkan  bahwa  LPM  berfokus  pada  penetapan  pedoman, protokol, dan kerangka kerja untuk mengatur pelaksanaan operasional program. Komponen strategi  ini  memiliki  fungsi  yang  penting  untuk  dapat  menjaga  konsistensi,  memastikan kepatuhan  terhadap  standar  dan  peraturan,  serta  mendorong  akuntabilitas  dalam pemberdayaan masyarakat. Hanya saja, strategi yang dilaksanakan melalui program kegiatan masih  belum  dapat  menyeluruh  dikarenakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
dilaksanakan  hanya  berbentuk  pembangunan  fisik  yakni  pembangunan  infrastruktur  saja sehingga seluruh lapisan masyarakat belum dapat merasakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan  karena  yang  diberdayakan  hanyalah  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan dan keahlian di bidang pembangunan saja dan program kegiatan yang dijalankan juga tidak berjalan berkelanjutan sehingga masih belum berdampak bagi masyarakat sekitar.

## 3. Kapasitas Struktur
Struktur  organisasi  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Desa  Tanjungsari didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa,  n.d.  pasal  8  ayat  1  yang menjelaskan  bahwa  pengurus  LKD  terdiri  atas  ketua,  sekretaris,  bendahara,  dan  bidang- bidang  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Berikut  struktur  organisasi  dari  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanjungsari:

## Gambar 1 Struktur Organisasi LPM Desa Tanjungsari
Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.
Dari  struktur  LPM  Desa  Tanjungsari  tersebut  sudah  dapat  dikatakan  mewakilkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh LPM. Dengan kata lain, struktur yang ada sudah cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Hanya saja, adanya keterbatasan sumber daya manusia membuat fungsi pada setiap struktur tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal. Program kegiaan yang dijalankan juga menjadi  terbatas.  Hal  ini  dibuktikan  dari  pelaksanaan  program  kegiatan  LPM  Desa Tanjungsari yang hanya pada pembangunan fisik saja, tidak terdapat kegiatan pemberdayaan dalam bentuk yang lain seperti pemberdayaan perempuan, remaja, dan anak, pemberdayaan kesehatan,  pemberdayaan  pendidikan,  pemberdayaan  kesejahteraan  masyarakat,  dll. Komponen  struktur  menekankan  pada  pentingnya  membangun  organisasi  yang  solild  dan memperjelas peran dan tanggung jawab. Menurut Cox et al. (2018), peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing struktur sangatlah penting, mekanisme koordinasi yang tepat, peran yang didefinisikan dengan jelas, otoritas dan proses pengambilan keputusan juga tidak kalah  penting  karena  dapat  meningkatkan  efektivitas  dari  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Dari  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  LPM  Desa  Tanjungsari  perlu mengadakan  penambahan  sumber  daya  manusia  yang  dapat  membantu  melancarkan pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggerakkan  fungsi-fungsi  yang  ada  di setiap struktur atau bidang. LPM Desa Tanjungsari diharapkan dapat terus menyesuaikan diri terhadap struktur terutama dalam menanggapi kebutuhan dan tantangan yang berkembang dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  menambah  sumber  daya  manusia, diharapkan  organisasi  dapat  meningkatkan  kapasitasnya  untuk  mengelola  dan mengkoordinasikan program secara efektif. Struktur yang dapat dirancang dengan baik dapat mendukung proses komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu  juga  dapat  memfasilitasi  koordinasi  kegiatan,  sumber  daya,  dan  segala  upaya  di  antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

## 4. Kapasitas Kemampuan
Menurut  Cox  et  al.  (2018),  komponen  kemampuan  mengacu  pada  keahlian, pengetahuan,  dan  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  dalam  organisasi. Kemampuan  ini  dapat  bersifat  kemampuan  kognitif,  kemampuan  teknik,  dan  kemampuan interpersonal.  Selain  itu  kapasitas  kemampuan  juga  dapat  dilihat  dari  kemampuan komunikasi,  kemampuan  manajemen  pelaksanaan,  dan  kemampuan  teknologi  informasi. Dalam  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat  yang  memiliki  interaksi  dan  hubungan secara langsung dengan masyarakat, tentunya mengharuskan anggota LPM Desa Tanjungsari untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik terutama komunikasi dengan masyarakat dan  pihak  yang  terlibat  di  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat.  Tak  hanya komunikasi  dengan  masyarakat  saja,  namun  kemampuan  komunikasi  yang  baik  dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan juga harus dimiliki oleh setiap anggota LPM. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang dimiliki  LPM  Desa  Tanjungsari  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  telah  baik,  namun  untuk  kemampuan  komunikasi  dengan masyarakat  masih  belum  dapat  optimal,  dikarenakan  selama  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  berlangsung  yang  memiliki  hubungan  atau  interaksi  secara  langsung  dengan masyarakat adalah dari pihak kepala dusun dan ketua RW. LPM hanya sebagai fasilitator dan koordinator dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari.
Selain kemampuan komunikasi, LPM Desa Tanjungsari dalam melaksanakan tugasnya sebagai  pelaksana  upaya  pemberdayaan  masyarakat  juga  harus  memiliki  kemampuan manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik mengingat LPM adalah lembaga yang memiliki tugas  untuk  memberdayakan  masyarakat  yang  ada  di  desa  sehingga  masyarakat  dapat terbelenggu dari segala masalah khususnya masalah kesejahteraan. Kemampuan manajemen pelaksanaan  kegiatan  ini  meliputi  hal  bagaimana  LPM  dapat  menguasai,  memahami,  dan melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  baik.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa LPM Desa Tanjungsari telah memiliki manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan yang telah dapat diselesaikan dengan baik walaupun pada saat pelaksanaan LPM juga dihadapi dengan banyak berbagai kendala namun mereka dapat mengatasi dan menyelesaikan kendala tersebut dengan baik. Hanya saja LPM perlu untuk lebih  menguasai bentuk kegiatan pemberdayaan

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
masyarakat yang lainnya sehingga upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa.
Kemampuan kreatif seperti menulis artikel dan konten media sosial, serta keterampilan dalam  membuat  desain  grafis  dan  mengelola  kegiatan  juga  diperlukan  untuk  keberhasilan pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tanjungsari.  Namun,  dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknologi dan informasi masih belum dimiliki oleh anggota LPM. Padahal kreativitas anggota terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan media lainnya  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  menarik  perhatian  masyarakat  serta  menambah kesadaran masyarakat akan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tanjungsari. Kreativitas dengan penggunaan media sosial kedepannya juga diharapkan dapat menjadi  tempat  LPM  untuk  melakukan  transparansi  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan sehingga  masyarakat  Desa  Tanjungsari  mengetahui  eksistensi  keberadaan  LPM  di  desa  dan mengetahui kinerja serta program kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari.
Dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas  yang  dimiliki  oleh  setiap anggota  LPM  dapat  dilakukan  melalui  program  pelatihan.  Namun,  dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat program pelatihan untuk LPM Desa Tanjungsari. Hal ini dikarenakan  sumber  daya  manusia  yang  masih  terbatas  tidak  akan  membuat  program pelatihan menjadi efektif bila tetap diadakan. Namun, LPM Desa Tanjungsari berencana untuk mengadakan program kegiatan pelatihan kembali pada tahun 2024. Adanya pelatihan berguna untuk  memperbaiki  guna  meningkatkan  kemampuan  yang  nantinya  juga  akan  berdampak pada  peningkatan  kapasitas  organisasi  LPM  sendiri.  Komponen  kemampuan  ini  menyoroti pentingnya  memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  pemberdayaan masyarakat  dengan  baik.  Maka  dari  itu,  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa diperlukannya  kemampuan  yang  beragam  karena  terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  khususnya  anggota  LPM Desa Tanjungsari sendiri. Selama ini, ketua dan bendahara sebagai anggota LPM yang tersisa diharuskan untuk dapat fleksibel dan mampu menangani banyak tanggung jawab di berbagai bidang keterampilan. Hal ini sejalan dengan komponen kemampuan yang dikemukakan oleh Cox et al. (2018), yang menekankan pentingnya sumber daya yang terampil dengan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran secara efektif.

## 5. Kapasitas Sumber Daya Manusia
Komponen  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  komponen  kapasitas  yang penting  bagi  sebuah  organisasi  terutama  untuk  menjalankan  organisasi  serta  merekrut individu yang memiliki kualitas baik dan keterampilan yang mumpuni (Bryan, 2011). Begitu pula dengan LPM Desa Tanjungsari yang juga harus memiliki sumber daya manusia dengan kualitas  yang  baik  sehingga  LPM  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  pemberdayaan masyarakat  dengan  baik  pula.  Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  secara  langsung  dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah individu-individu atau anggota yang berada di dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Terlampir pada tabel berikut:

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Tabel 2
Sumber Daya Manusia yang Terlibat Langsung pada Operasional LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat
NAMA JABATAN Eka Yulia Ilham   Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjungsari Yusuf Bendahara - Sekretaris - Bidang Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat - Bidang Perlindungan dan Kesatuan Bangsa - Bidang PORAK dan Kesehatan - Bidang Ekonomi Pembangunan - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia LPM Desa Tanjungsari sangat terbatas. Dari 8 (delapan) struktur, hanya 2 yang terisi oleh sumber daya manusia yaitu ketua dan bendahara. Adanya keterbatasan sumber daya manusia ini diakibatkan dari tidak adanya masyarakat  yang  ingin  bergabung  dan  menjadi  anggota  LPM  Desa  Tanjungsari.  Proses rekrutmen anggota juga dilakukan dengan cara penunjukkan langsung melalui rekomendasi sehingga  tidak  terdapat  pelaksanaan  proses  rekrutmen  khusus.  Selain  itu,  LPM  juga  tidak dapat  memaksakan  kehendak  calon  anggota  yang  direkomendasikan  tersebut  dikarenakan untuk  menjadi  anggota  LPM  harus  tetap  berdasarkan  keinginan  dan  keikhlasan  dari  calon anggota tersebut. Penempatan posisi jabatan atau bagian juga disesuaikan dengan keinginan dari calon anggota.
Dari hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber  daya  manusia  di  internal  LPM  Desa  Tanjungsari  juga  masih  belum  dilakukan khususnya  dalam  rangka  pengembangan  kapasitas  dan  kemampuan  baik  yang  sudah  dan belum dimiliki  oleh anggota. Hal ini  harus  menjadi  perhatian juga dikarenakan terbatasnya sumber  daya  manusia  yang  tersedia  ini  mengharuskan  mereka  untuk  mengerjakan  banyak pekerjaan  dan  membuat  mereka  harus  memiliki  banyak  kemampuan  yang  memadai  pula. Keterlibatan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  di  dalam  organisasi  merupakan  hal yang  sangat  diperhatikan  dalam  komponen  sumber  daya  manusia.  Apalagi  kegiatan pemberdayaan  harus  dilakukan  secara  terencana  dan  terstruktur  agar  dapat  memberikan dampak dan perubahan yang baik bagi kehidupan masyarakat, hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang baik di dalam LPM untuk melaksanakan hal tersebut. Selain itu, LPM Desa Tanjungsari  juga  tidak  membatasi  para  anggotanya  apabila  ingin  melanjutkan  pendidikan formal mereka. Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan formal bagi sumber daya manusia yang  berada  di  dalam  suatu  organisasi  sangatlah  penting  terutama  untuk  menambah  dan meningkatkan  kemampuan  dan  pengetahuan  mereka  di  bidang  yang  mereka  jalankan sehingga  latar  belakang  pendidikan  di  LPM  Desa  Tanjungsari  memiliki  pengaruh  terdapat tugas dan fungsi yang mereka jalankan di LPM.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
Proses  rekrutmen,  koordinasi  dengan  berbagai  pihak,  dan  segala  kebutuhan  untuk meningkatkan  kapasitas  menunjukkan  betapa  pentingnya  untuk  memiliki  sumber  daya manusia  yang  terampil  dan  dapat  berkembang  dengan  baik  untuk  dapat  meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh organisasi. Komponen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Bryan (2011) dan Cox et al. (2018) dapat mengonfirmasi hasil penelitian ini, bahwa pada pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  oleh  LPM  Desa  Tanjungsari  belum  terdapat perekrutan  atau  seleksi  untuk  memilih  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  serta  belum dilaksanakannya  proses  pelatihan  dan  pengembangan  serta  manajemen  kinerja.  Komponen sumber  daya  manusia  ini  elemen  kunci  yang  paling  penting  bagi  sebuah  organisasi  untuk dapat mencapai tujuan mereka sehingga kekurangan yang ada dalam komponen sumber daya manusia  LPM  ini  harus  segera  diatasi  agar  tidak  mempengaruhi  komponen  kapasitas organisasi yang lainnya, dikarenakan satu komponen kapasitas organsisasi akan berpengaruh terhadap komponen kapasitas organisasi yang lain.
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  Desa  Tanjungsari  harus  lebih mengupayakan  dalam  hal  perekrutan  sumber  daya  manusia  yang  disesuaikan  dengan keterampilan,  keahlian,  dan  kualifikasi  yang  baik  serta  sesuai  dengan  pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga perlu dilakukan guna meningkatkan komponen kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari dapat lebih efektif.

## 6. Kapasitas Akuntabilitas
Komponen kapasitas akuntabilitas ini berfokus pada transparansi, tanggung jawab, dan evaluasi  kinerja  dari  sebuah  organisasi.  Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan,  berikut program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh LPM Desa Tanjungsari :
Tabel 3
Program Kegiatan yang Diusulkan dan Dilaksanakan oleh LPM Desa Tanjungsari
TAHUN PROGRAM KEGIATAN 2022 Pembangunan 15 Unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 2023 Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 04 Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 08 Pembangunan Jalan Lingkungan Hidup RW 11 Pembangunan Jembatan RW 02
Pembangunan Posyandu RW 01 Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.
Dari  program  kegiatan  LPM  pada  tahun  2022-2023  menunjukkan  bahwa  LPM  Desa Tanjungsari  telah  berhasil  melaksanakan  seluruh  program  kegiatan  yang  diusulkan.  Hal  ini menunjukkan bahwa LPM Desa Tanjungsari telah memiliki tanggung jawab yang baik dalam menjalankan  tugasnya  dikarenakan  dapat  dengan  baik  menyelesaikan  seluruh  program kegiatan.  Namun,  walaupun  LPM  Desa  Tanjungsari  telah  berhasil  menyelesaikan  seluruh program  kegiatan  dengan  baik,  tetapi  untuk  pelaksanaan  evaluasi  belum  dilakukan  secara

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
optimal dan menyeluruh, sebab pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan melalui obrolan santai antar  anggota  LPM  yakni  ketua  dan  bendahara  saja.  Tidak  ada  kegiatan  evaluasi  yang dilakukan  secara  menyeluruh  bersama  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungsari.  Selain itu, pelaksanaannya pun hanya pada saat  memang  membutuhkan  evaluasi  saja.  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  pada  pemberian feedback kepada  anggota  atas  kinerja  mereka  yang  dilakukan  secara  informal  bersamaan denagan saat kegiatan evaluasi dilaksanakan dan hanya dilakukan apabila dibutuhkan.
Dari  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan masyarakat, LPM Desa Tanjungsari masih belum terdapat standar operasional prosedur  yang  sistematis  dan  terperici  serta  belum  terdapat  indikator  pada  setiap  program kegiatan  pemberdayaan  yang  dilaksanakan.  Untuk  perihal  pelaporan  kegiatan,  LPM  tidak melaksanakan  hal  tersebut,  dikarenakan  yang  memiliki  peran  untuk  membuat  laporan kegiatan adalah pemerintah desa. LPM hanya meberikan berkas serah terima pekerjaan yang menerangkan  bahwa  pekerjaan  atau  kegiatan  pemberdayaan/pembangunan  telah dilaksanakan dan telah selesai. Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dan observasi  ditemukan  bahwa  akuntabilitas  LPM  Desa  Tanjungsari  dalam  melaksanakan kegiatan pemberdayaan sudah baik dikarenakan seluruh kegiatan yang diusulkan telah dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Hanya saja LPM Desa Tanjungsari  perlu untuk melakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  bersama  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pemerintah desa, kepala dusun, dan ketua  RW  agar  dapat  meningkatkan  program  kegiatan  dan  juga  kinerja  LPM  selanjutnya. Begitu pula dengan pemberian feedback berupa pembinaan rutin atas kinerja para anggota yang terlibat  selama  pelaksanaan  kegiatan  agar  kinerja,  performa,  dan  kapasitas  sumber  daya manusia LPM Desa Tanjungsari bisa lebih meningkat.

## 7. Kapasitas Keuangan
Kapasitas  keuangan  merupakan  komponen  yang  sangat  berdampak  dan  dapat mempengaruhi komponen kapasitas organisasi lainnya. Tanpa adanya sumber daya keuangan yang memadai akan membuat organisasi kesulitan terutama dalam membangun kapabilitas untuk  menjalankan  tugasnya  dan  organisasi  juga  akan  kesulitan  dalam  mengembangkan segala sumber daya yang ada di dalamnya (Bryan, 2011).
Berdasarkan  hasil  obervasi  dan  wawancara  di  lapangan,  biaya  operasional  yang diberikan kepada LPM Desa Tanjungsari hanya berdasarkan dari 1 (satu) sumber saja yakni dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 500.000,- untuk 1 tahun. Biaya operasional sebesar Rp.  500.000,-  tersebut  digunakan  untuk  kebutuhan  administrasi,  konsumsi  rapat,  dan transportasi  LPM  Desa  Tanjungsari,  sedangkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  dan  pemberian  upah  masyarakat  yang  diberdayakan  sebagai  pekerja  untuk melaksanakan  pembangunan  dan  kebutuhan  lainnya  bersumber  dari  dana  desa.  Biaya operasional sebesar Rp. 500.000,- pertahun yang diberikan kepada LPM dapat dirincikan ke dalam tabel berikut:

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli

## Tabel 4 Rincian Penggunaan Biaya Operasional LPM Selama 1 Tahun
Sumber: Diolah Penulis dari wawancara bersama informan, 2023.
Biaya  operasional  LPM  Desa  Tanjungsari  sebesar  Rp500.000  dianggap  tidak  dapat memadai  LPM  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk  menyelenggarakan  kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun di desa. sehingga LPM dinilai cukup kesulitan dalam  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dikarenakan  biaya  yang diperuntukkan  untuk  operasional  mereka  sangat  terbatas.  Akibat  dari  adanya  keterbatasan finansial membuat program kegiatan yang dilaksanakan akhirnya didasarkan pada anggaran yang  tersedia.  Menurut  Maryani  &  Nainggolan  (2019),  sebuah  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki dana biaya operasional yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Komponen keuangan yang kurang memadai akan menghambat sebuah organisasi untuk  melaksanakan tugas dan fungsi mereka, hal ini juga pastinya akan berdampak atau berpengaruh terhadap kapasitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan bahkan berpengaruh juga terhadap komponen kapasitas organisasi yang lainnya.
Untuk dapat meningkatkan kapasitas keuangan yang dimiliki, LPM Desa Tanjungsari diharapkan  mampu  mencari  cara  agar  mendapatkan  kemudahan  dalam  hal  keuangan. Dikarenakan  jika  hanya  mengandalkan  biaya  operasional  sebesar  Rp.  500.000,-  untuk melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  dalam  setahun,  maka  program  kegiatan  yang dijalankan  juga  tidak  akan  maksimal  dan  kapasitas  organisasi  yang  dimiliki  oleh  LPM  juga tidak  akan  meningkat.  Peningkatan  kapasitas  keuangan  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara menjalin kolaborasi dengan stakeholder eksternal, dikarenakan dengan adanya kolaborasi akan membuat LPM Desa Tanjungsari mendapatkan banyak manfaat baik itu dari segi finansial dan nonfinansial.

## 8. Kapasitas Kolaborasi
Komponen kapasitas kolaborasi mengutamakan pada pentingnya kerjasama terutama dengan pemangku kepentingan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Selama ini kolaborasi yang  dilakukan  LPM  Desa  Tanjungsari  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat masih hanya melibatkan stakeholder yang ada di dalam desa saja seperti dengan pemerintah desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, dan masyarakat. Di dalam pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat,  setiap stakeholder memiliki  fungsi  dan  perannya  masing-masing namun tetap pada satu tujuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil  wawancara  pada  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat,  kolaborasi  yang  dijalankan dengan stakeholder internal di dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Masing- masing stakeholder seperti  pemerintah  desa,  kepala  dusun,  ketua  RW,  dan  masyarakat  serta LPM  Desa  Tanjungsari  sudah  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  tanpa
Kebutuhan Jumlah Konsumsi Rapat Rp. 100.000,- Administrasi Rp. 100.000,- Transportasi Rp. 300.000,- Total Rp. 500.000,-

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli
adanya  tumpah  tindih  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi.  Kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  LPM Desa  Tanjungsari  masih  sebatas  dengan stakeholder yang  berada  di  dalam  desa  saja,  untuk kolaborasi dengan stakeholder eksternal belum terjalin termasuk dengan LPM yang berada di desa lainnya.
Menurut  Henry  Mintzberg  dalam  (Mokagow  et  al.,  2023),  pengukuran  peranan  LPM dapat dilihat salah satunya melalui kegiatan sebagai Liason (penghubung), di mana LPM dapat membuat  hubungan  atau  jaringan  yang  baik  dengan  lingkungan  internal  maupun eksternalnya.  Kemampuan sebuah organisasi publik untuk bisa berkolaborasi secara efektif dengan pihak lain adalah hal yang penting terutama untuk mencapai tujuan organisasi dan program kegiatan (Bryan, 2011). Dengan berkolaborasi bersama stakeholder lain akan membuka akses terhadap peningkatan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh organisasi. Tentunya hal ini akan berdampak baik bagi LPM Desa Tanjungsari yang memiliki kapasitas keuangan yang masih belum dapat memadai untuk berjalannya ataupun meningkatnya kapasitas yang dimiliki oleh LPM Desa Tanjungsari. Tak hanya dapat memberikan peningkatan atas sumber daya  keuangan,  namun  kolaborasi  juga  dapat  memberikan  sumber  daya  nonkeuangan  atau tambahan yang tidak dimiliki secara internal oleh organisasi, contohnya seperti pengetahuan, informasi,  dan  teknologi.  LPM  Desa  Tanjungsari  juga  dapat  mencari  dan  memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam melibatkan stakeholder lain salah satunya adalah berkolaborasi dengan stakeholder swasta. CSR merupakan program atau pun komitmen stakeholder swasta  untuk  dapat  berkolaborasi  dan  berkontribusi  jangka  panjang  terhadap masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik  (Said, 2018). Dengan  memanfaatkan  program  CSR  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat hingga dapat mengurangi angka kesenjangan sosial yang ada di Desa Tanjungsari.
Selain  itu,  LPM  Desa  Tanjungsari  juga  dapat  melaksanakan  kolaborasi  dengan  LPM yang  berada  di  desa  lain  untuk  dapat  dijadikan  fasilitas  untuk  melakukan  transfer pengetahuan serta informasi antar sesama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau bahkan dapat menjadi suatu proses menciptakan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kedua belah pihak  sebelumnya.  Kolaborasi  yang  dilakukan  antar  sesama  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  di  desa  lain  akan  menjadi  suatu  hal  yang  penting  bagi  LPM  Desa  Tanjungsari dalam  memberdayakan  masyarakat  di  desa  dikarenakan  masyarakat  yang  ada  di  Desa Tanjungsari pasti akan bersinggungan pula dengan masyarakat yang berada di desa lain. Hal ini  tentu  juga  akan  membantu  LPM  Desa  Tanjungsari  untuk  dapat  meningkatkan  kapasitas dengan memperhatikan dan belajar dari kapasitas organisasi yang dimiliki oleh LPM di desa lain. Selain itu, juga akan membantu LPM Desa Tanjungsari untuk dapat memperluas bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan agar dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari.
Dari 8 (delapan) komponen kapasitas organisasi dari LPM Desa Tanjungsari di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa komponen yang telah optimal dan juga belum optimal dalam kapasitas yang dimiliki LPM Desa Tanjungsari. Komponen yang telah optimal, yaitu komponen kepemimpinan ketua LPM, strategi, dan kemampuan. Sedangkan untuk komponen yang belum optimal  dan  masih  perlu  diperbaiki  adalah  komponen  struktur,  kepemimpinan  organisasi, kemampuan  komunikasi  dengan  masyarakat,  sumber  daya  manusia,  akuntabilitas,  keuangan, dan kolaborasi.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kapasitas organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di  Desa  Tanjungsari  Kecamatan  Karangpawitan  Kabupaten  Garut  menunjukkan  beberapa kekuatannya  dalam  konteks  kapasitas  organisasi  seperti  pendekatan  kepemimpinan  yang mendorong kerjasama tim dan kolaborasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang  dapat  menciptakan  budaya  organisasi  yang  positif.  Strategi  utama  LPM  dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan melalui kebijakan dan program kegiatan. LPM Desa Tanjungsari yang telah dapat melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan dengan baik  yang  didukung  pula  oleh  kemampuan  manajemen  pelaksanaan  kegiatan  yang  baik  serta komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik pula, namun terdapat beberapa komponen yang perlu diperbaiki, antara lain mengisi struktur  organisasi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan  memadai  agar dapat berfungsi melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidangnya masing-masing sehingga bentuk  kegiatan  pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan  menjadi beragam dan bisa  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat,  meningkatkan  kepemimpinan  dan  kemampuan komunikasi  LPM  Desa  Tanjungsari  khususnya  dengan  masyarakat  desa  sehingga  dapat  lebih menarik partisipasi masyarakat kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh LPM, memprioritaskan penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang tentunya dapat menunjang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, perlu adanya penambahan sumber daya manusia agar fungsi dan tugas LPM dapat berjalan lebih efektif. Tentunya disertai dengan proses perekrutan yang memadai pula agar mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan  pemberdayaan  masyarakat.  LPM  Desa  Tanjungsari  juga  belum  terdapat  standar operasional  prosedur  yang  jelas  dan  sistematis,  selain  itu  juga  belum  terdapat  indikator  pada setiap  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Diperlukan  adanya  kegiatan  evaluasi yang  komprehensif  dan  menyeluruh  untuk  menjaga  akuntabilitas  termasuk feedback yang diberikan  kepada  anggota  dalam  bentuk  pembinaan  rutin  agar  dapat  meningkatkan  kapasitas, performa, dan akuntabilitas yang dimiliki LPM. Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang terjalin antara  LPM  Desa  Tanjungsari  dengan stakeholder eksternal,  dikarenakan  dengan  adanya kolaborasi ini juga akan mampu membantu memperbaiki komponen kapasitas LPM yang masih kurang salah satunya adalah komponen kapasitas keuangan.
Dengan  demikian,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Tanjungsari  belum menunjukkkan kapasitas organisasi yang kuat secara keseluruhan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan  masyarakat.  Walaupuan  terdapat  beberapa  kekuatan  pada  komponen kepemimpinan  pemimpin,  strategi,  kemampuan  manajemen  pelaksanaan  kegiatan,  dan kemampuan  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat.  Namun,  masih  banyak  komponen  yang  masih  membutuhkan perbaikan dan optimalisasi khususnya pada beberapa komponen yang harus diperbaiki dan telah disebutkan di atas. Dengan menerapkan perbaikan seperti apa yang sudah disebutkan, Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan  kapasitas  organisasi  yang dimiliki  serta  memastikan  bahwa  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan  dapat berdampak bagi masyarakat di Desa Tanjungsari.

## JIPAGS Volume 8, Issue 2, Juli

## REFERENSI
Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa . Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Persentase  Penduduk  Miskin  (P0)  Menurut  Daerah  2022-2023 . https://www.bps.go.id/indicator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html Bryan, T. K. (2011). Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi .
Cox,  K.,  Jolly,  S.,  &  Van  Der  Staaij,  S.  (2018). Understanding  the  Drivers  of  Organisational  Capacity . www.rand.org/giving/contribute
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research  Design :  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches .
Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain . (n.d.). Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat . CV Budi Utama. Mokagow,  R.  P.,  Rachman,  I.,  &  Pangemanan,  F.  (2023). Peranan  Pemimpin  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Pasar  di  Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu Tahun 2021-2022 .
Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Jurnal Artefak , 5(2) , 71 – 76.
https://doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa . (n.d.). Said, A. (2018). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance . Deepublish.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  (2014). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa .