## EKSISTENSI  WARALABA ( FRANCHISE )  MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 42  TAHUN 2007 SEBAGAI PERJANJIAN INNOMINAAT
Oleh : Asuan Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: asuan.okay@gmail.com

## ABSTRACT
This research with normative juridical method. The juridical approach is the approach to the problem by looking in terms of the prevailing laws and regulations regarding the law of the treaty, the existence  of  Franchise  (franchise)  according  to  Government  Regulation  no.  42  of  2007  as  an Innominaat Agreement ". Normative is an approach that uses secondary data with the preparation of a conceptual  framework.  Normative  research  is  conducted  to  obtain  legal  materials  in  the  form  of theories,  concepts  and  legal  principles  derived  from  the  literature  in  the  form  of  Laws,  Government Regulations,  Civil  Code  and  the  literature-literature,  lecture  materials  and  other  sources  related  to problems.  By  using  legal  materials  such  as  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and tertiary  legal  materials.  Result  of  research:  franchise  agreement  is  one  of  agreement  form  which involves  franchisor  as  franchisor,  franchisee  who  accept  franchise,  and  Department  of  Industry  and Trade fostering franchise industry. This legal relationship creates rights and obligations that are binding on the franchisor and franchisee. The franchise agreement includes an unnamed agreement (innominat agreement)  governed  outside  the  Civil  Code.  In  violation  of  the  franchise  agreement  the  dispute settlement  can  be  done  through  a  court  (lawsuit),  a  musyawara  and  or  through  an  arbitration  body regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 1999 on Alternative Dispute Settlement and Arbitration. While the legal sanction in violation of franchise agreement is regulated in Article 16 of  Government  Regulation  Number  42  Year  2007  where  legal  sanction  in  the  form  of  administrative sanction is done through 3 (three) stages, giving written warning, fine and / or revocation of registration letter of franchise.
Keywords : agreement franchise (franchise), giver and recipient of the franchise

## ABSTRAK
Penelitian      ini  dengan  metode    yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang hukum  perjanjian,  mengenai  Eksistensi    Waralaba  ( franchise )    menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  42 tahun  2007    sebagai  Perjanjian  Innominaat”.  Normatif  adalah  pendekatan  yang  menggunakan  data sekunder  dengan  penyusunan  kerangka  secara  konsepsionil.  Penelitian  normatif    dilakukan  untuk mendapatkan  bahan-bahan  hukum  berupa  teori-teori,  konsep-konsep  dan  asas-asas    hukum  yang diperoleh    dari  kepustakaan  yang  berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  KUH  Perdata  dan literatur-literatur,  bahan  perkuliahan  serta  sumber  lainnya    yang  berhubungan    dengan  permasalahan. Dengan  mengunakan  bahan  hukum  seperti    bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier. Hasil penelitian :perjanjian waralaba adalah salah satu bentuk perjanjian yang melibatkan pihak franchisor sebagai  pemberi  waralaba, franchisee yang  menerima  waralaba,  dan  Departemen Perindustrian  dan  Perdagangan  yang  membina  industri  waralaba.  Hubungan  hukum  tersebut menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  bagi franchisor dan franchisee .  Perjanjian  waralaba tersebut  termasuk  perjanjian  tidak  bernama    (perjanjian  innominat)  yang  diatur  diluar  KUH  Perdata. Dalam  pelanggaran  perjanjian  waralaba  penyelesaian  sengeketa    dapat  dilakukan    melalui  pengadilan (gugatan),    musyawara  dan  atau  melalui    badan  arbitrase  diatur  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Sedangkan sanksi hukum dalam  pelanggaran  perjanjian  waralaba  diatur  dalam  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007  dimana  sanksi  hukum  berupa  sanksi  administratif  dilakukan  melalui  3  (tiga)  tahapan,  pemberian peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba.
Kata kunci : perjanjian waralab ( francise ), pemberi dan penerima waralaba
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman.

## 260-271

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam  era  globalisasi  dewasa ini,  pertumbuhan  ekonomi  terasa  semakin meningkat  dan  kompleks,  termasuk  pula didalamnya  mengenai  bentuk  kerjasama bisnis    internasional.    Bentuk      kerjasama bisnis      ini    ditandai    dengan    semakin meningkatnya    usaha-usaha    asing    di Indonesia  sebagai  dampak  era  globalisasi tersebut.  Dalam  bidang  perdagangan  dan jasa,  salah  satu  usaha  yang  berkembang saat ini adalah usaha waralaba ( franchise ).
Waralaba    adalah    suatu    sistem usaha    yang    sudah    khas    atau    memiliki ciri mengenai bisnis di bidang perdagangan  atau  jasa,  berupa  jenis produk  dan  bentuk  yang  diusahakan, identitas  perusahaan  (logo,  desain,  merek, bahkan  termasuk  pakaian  dan  penampilan karyawan  perusahaan),  rencana  pemasaran dan bantuan operasional. 1
Waralaba      didasarkan      pada suatu      perjanjian      yang      disebut perjanjian  waralaba.  Bentuk  perjanjian waralaba  ini  paling  tidak  melibatkan  dua pihak,  pihak  pertama  disebut  pemberi waralaba  yaitu  sebagai  pemilik  produk, jasa, atau sistem operasi  yang  khas  dengan merek  tertentu    yang  biasanya  telah dipatenkan.    Pihak  kedua,      penerima waralaba    sebagai    perorangan    dan/atau pengusaha yang menjalankan usaha dengan menggunakan  nama  dagang  yaitu      logo, desain,  merek    milik   pemberi   waralaba dengan        memberi royalty kepada pemberi  waralaba.  Perjanjian    waralaba meliput i  kiat-kiat   bisnis   berupa  metode- metode    dan  prosedur    pembuatan, penjualan,    dan    pelayanan    yang dilakukan    oleh    pemberi    waralaba    dan
1 Rooseno Hardjowidigdo,
Perspektif
Pengaturan   Perjanjian   Franchise ,   Makalah Pertemuan  Ilmiah  Tentang  Usaha  Franchise dalam  Menunjang  Pembangunan  Ekonomi, Jakarta    BPHN,  14-16  Desember    1993, halaman  5.
juga    memberikan    bantuan    dalam periklanan  dan    promosi  serta  pelayanan konsultasi. 2
Hubungan hukum antara pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba juga  diatur  dalam  kontrak  yang  berwujud kedalam  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Hal  ini    berarti,    adanya      keterkaitan antara   para    pihak    untuk    mematuhi   isi dari  perjanjian    yang    apabila    dilanggar dapat    menimbulkan    akibat    hukum sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Hubungan antara pemberi
waralaba dan penerima waralaba merupakan  suatu  hubungan  timbal  balik. Di  satu  sisi,  penerima  waralaba  memberi bantuan kepada   pemberi   waralaba   dan di    sisi      lain      penerima      waralaba member    keuntungan  ( royalty )        kepada pemberi    waralaba    sehingga  keduanya saling  bekerjasama  dalam    meningkatkan pemasaran  produknya        di  tengah masyarakat  melalui  tata  cara  yang  telah ditentukan oleh pemberi  waralaba.  Dengan bantuan modal   dari   penerima    waralaba yang      juga      ikut    menanggung      resiko, dan  mempunyai  dedikasi  tinggi,  maka pertumbuhan  dapat  berjalan dengan lancar dan ringan. 3
Jadi  keseimbangan  hak  dan kewajiban  antara  pemberi  waralaba  dan penerima  waralaba  harus  diwujudkan dalam perjanjian waralaba guna memberikan kepastian ataupun perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah pihak. Pada dasarnya perjajian
2 H.  Moch.  Basarah  &  H.M.  Faiz  Mufidin , Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek
Hukumnya ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2008 halaman  34.
3 Joseph    Mancuso    &    Donald    Boroian, Pedoman    Membeli    &    Mengelola Franchise ,
Jakarta: PT.Delapratasa, 1995, halaman  17.
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
waralaba ( franchise )
merupakan pemberian  izin    dan  pemberi  waralaba untuk  memakai  Hak  atas  Kekayaan Intelektual (HaKI) kepeada penerima waralaba  dengan  membayar    royalty  atas pemakai HaKI tersebut atau dapat dikatakan    sebagai    pemberian    lisensi yang    meliputi    berbagai    HaKI    Pemberi Waralaba    misalnya,  nama  dagang,  logo, desain  ataupun  paten.  Disamping    itu, perjanjian  waralaba  berkaitan  pula  dengan perjanjian-perjanjian lainnya, misalnya perjanjian  hutang-piutang,  perjanjian  sewa menyewa dan perjanjian jual beli.
Di  Indonesia      waralaba bukanlah  suatu  hal  yang  baru,   waralaba mulai  dikenal  pada  tahun  1950-an  dan semakin  berkembang  pada  tahun  1980-an ketika  masuknya  waralaba asing  ke Indonesia,  seperti Kentucky  Fried  Chicken (KFC), Mc  Donald’s , Burger  King dan Wendy’s .  Waralaba  lokal  pun  mulai berkembang  pada  masa  itu  dan  tumbuh hingga  kini  mengalami    kejayaan  yang berawal  dari  sebuah  pemikiran  bahwa bisnis  waralaba  terbukti  sukses  memacu perekonomian  di  berbagai  negara  maju seperti  Amerika,  Inggris  dan  Perancis. Tidak  hanya  itu,  bisnis  waralaba  juga mampu  menyediakan  lapangan  pekerjaan yang cukup banyak bagi tenaga kerja.
Pada    saat    terjadinya    krisis moneter    pada    tahun    1997,    bisnis waralaba mengalami kemerosotan dikarenakan terpuruknya nilai rupiah sehingga  banyak  waralaba  asing  yang terpaksa  menutup  usahanya.  Setelah  krisis moneter  mulai  mereda,  bisnis  waralaba mulai  tumbuh  kembali  dan  pada  saat  itu bisnis waralaba lokal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Waralaba  dapat  berkembang   dengan pesat karena  metode  pemasaran  dan  juga merupakan  sarana  pengembangan    usaha ini    digunakan    oleh    berbagai    jenis
bidang    usaha,    mulai  restoran,  bisnis retail,  salon  rambut,  photo,  hotel, dealer mobil,  dan sebagainya 4 .
Salah  satu  contoh  waralaba yaitu    berkembang  di  Indonesia  adalah Kentucky  Fried  Chicken (KFC)  yang berada  di  berbagai  tempat,  dan  contoh usaha waralaba lokal yang sedang berkembang di Indonesia adalah Indomaret  dan  Alfamart,      yang  dapat dilihat dengan menyebarnya outlet- outlet nya di berbagai tempat.
Bisnis waralaba telah berkembang  pesat  di  Indonesia,  walaupun demikian sebelum  tahun  1997  belum  ada dasar  hukum  yang  khusus  mengatur mengenai  waralaba.  Sebelum    adanya peraturan  tersebut    perjanjian  waralaba yang  dibuat  oleh  para  pihak  merupakan perjanjian tidak bernama sehingga perjanjian  tersebut  dilakukan    berdasarkan kesepakatan      tertulis      saja      yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak    yang    tertuang    dalam    pasal 1338    KUH    Perdata    yang  menyatakan bahwa  ”semua  persetujuan  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi    mereka    yang    membuatnya”. Persetujuan-persetujuan    itu  tidak  dapat ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  dinyatakan  oleh  undang- undang.    Persetujuan  tersebut  haruslah dilaksanakan  dengan  itikad  baik.
Dengan    demikian,    perjanjian waralaba  yang tidak  diatur  secara  khusus dalam    KUH    Perdata    ini    dapat berkembang   dalam kegiatan  perdagangan,
4 Peni Rinda Listyawati, Perjanjian Franchise  sebagai  Perjanjian  Innomenaat dalam  Pandangan  Hukum  Perdata ,  Jurnal Hukum  Vol.  XVII  No.2,  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Sultan  Agung,  2006, halaman 186.
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
karena  sistem  yang    dianut    dalam    KUH Perdata adalah sistem terbuka dan mengandung suatu asas kebebasan berkontrak. Seperti  yang  telah  diuraikan  di atas,  perjanjian  waralaba  berkaitan  dengan HaKI,    sehingga,    landasan  perjanjian yang  digunakan  adalah  perjanjian  lisensi karena  perjanjian  lisensi  berhubungan  erat dengan  HaKI.  Selain  perjanjian  lisensi, diberlakukan  tiga    undang-undang    yang menjadi  dasar  pemberian  perlindungan hukum  kepada  HaKI  perusahaan,    yakni Undang-Undang  Paten,  Undang-Undang Hak  Cipta,  dan  Undang-Undang  Merek.
Dengan   adanya  Undang-Undang  Paten memungkinkan waralaba memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya usaha peniruan, yang dapat dipatenkan mencakup antara  lain  di bidang    teknologi  dapat  berupa  produk atau  proses,  atau  penyempurnaan  dan pengembangan  produk  atau  proses.
Undang-Undang  Merek  menjadi dasar    hukum  bagi    pemerintah  untuk memberikan    perlindungan hukum
kepada perusahaan yang
mendaftarkan      mereknya      terhadap kemungkinan peniruan, pemalsuan, ataupun  penggunaan  secara  ilegal  atas merek  dagangnya.  Sementara itu,  Undang- Undang  Hak  Cipta  untuk  melindungi  hasil ciptaan    seseorang  yang  berasal  dari kemampuan,
imajinasi,
kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan  dalam  bentuk  yang  khas  dan bersifat pribadi.
Kehadiran      bisnis      waralaba sebagai      suatu      sistem      bisnis mempunyai  karakteristik    tersendiri  di dalam  kehidupan  ekonomi,  dapat  juga menimbulkan  permasalahan  di  bidang hukum  dikarenakan  bisnis  waralaba  ini didasarkan  pada  suatu    perjanjian    yang menimbulkan    hak    dan    kewajiban    para pihak, sehingga  diperlukan  adanya
perlindungan hukum yang saling menguntungkan  bagi  masing-  masing pihak.
Pada    tahun    1997    disahkan suatu    peraturan    yang    mengatur mengenai  waralaba yaitu    Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun  1997 tentang  Waralaba,  yang  kemudian  diganti oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 tahun  2007  tentang  Waralaba.    Peraturan Pemerintah    tersebut    diperkuat    dengan Peraturan    Menteri  Perdagangan    Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006    tentang    Ketentuan dan    Tata    Cara  Penerbitan    Surat    Tanda Pendaftaran    Usaha    Waralaba    yang diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M- Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Menurut Adrian Sutendi,
”adanya peraturan  tersebut  memberikan    kepastian usaha   dan kepastian   hukum   bagi   dunia usaha   yang menjalankan waralaba 5 . Berdasarkan uraian di atas, penulis    untuk  mengkaji  lebih  dalam dengan  melakukan  penelitian    yang berjudul  :“EKSISTENSI    WARALABA ( FRANCHISE ) MENURUT PERATURAN  PEMERINTAH  NO.  42 TAHUN  2007    SEBAGAI  PERJANJIAN INNOMINAAT”.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  diuraikan di atas, sebagai permasalahan :
1.  Bagaimanakah  bentuk  hubungan hukum  dalam  perjanjian  waralaba  antara pemberi  waralaba  dan  penerima  waralaba menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  42 Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  KUH Perdata?
5 Adrian Sutendi, Hukum Waralaba , Bogor:
Ghalia Indonesia, 2008, halaman  22.
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
2.  Bagaimanakah  penyelesaian  sengketa dan  sanksi  hukum  bagi  pemberi  waralaba dan  penerima  waralaba  apabila  terjadi pelanggaran dalam perjanjian waralaba?

## C. Tujuan dan manfaat penelitian
Dari  uraian  diatas  tujuan  dalam penelitian ini, yaitu :
1.  Untuk  mengetatui    bentuk  hubungan hukum  dalam  perjanjian  waralaba antara pemberi waralaba dan penerima  waralaba  menurut  dan Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun 2007  tentang  Waralaba  dan  KUH Perdata?
2.  Untuk mengetahui penyelesaian sengketa  dan  sanksi  hukum  bagi pemberi  waralaba  dan  penerima waralaba  apabila  terjadi  pelanggaran dalam perjanjian waralaba?
Manfaat  dalam penelitian ini  untuk :
1. Secara teoritis Dengan dilakukanya penelitian ini dapat  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan pemikiran terhapap pengetahuan  di  bidang  ilmu  hukum umumnya  dan    hukum  perdata  pada khususnya.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna bagi peneliti dan bahan bacan di  perpustakaan  dan  sebagai  bahan acuan  untuk  penelitian  lanjutan  yang akan  datang  mengenai    perjanjian waralaba sebagai perjanjian innominaat  atau  hukum  bisnis    pada umumnya. 2. Secara praktis Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kegiatan usaha/perusahaan,  serta  masyarakat, pelaku  usaha    yang  khususnya berkecimpung
dalam dunia usaha/bisnis.

## D. Metode penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis adalah  pendekatan  terhadap  masalah dengan cara melihat dari segi peraturan  perundangan  yang  berlaku khususnya tentang  hukum perjanjian, mengenai Eksistensi Waralaba ( franchise ) menurut Peraturan Pemerintah  No.  42  tahun  2007 sebagai Perjanjian Innominaat”.
Penelitian  pendekatan    yuridis normatif,  karena  bahwa  penelitian hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun    guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Oleh  karena  itu,  tipe  penelitian  ini adalah normatif yang berkaitan dengan  prinsip-prinsip  dan  norma dalam pelaksanaan perjanjian waralab ( franchise) yaitu  antara  pemeberi waralaba dan penerima waralaba . Dalam penulisan dengan  data  primer dan    sekunder  diperoleh  dari  bahan- bahan  kepustakaan  yang  berupa Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, KUH Perdata dan literatur-literatur,  bahan  perkuliahan serta sumber lainnya yang berhubungan    dengan  permasalahan. Dengan  mengunakan  bahan  hukum seperti    bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.

## II. PEMBAHASAN
1. Bentuk hubungan hukum dalam perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba
Dalam hukum
perjanjian berlaku  suatu  asas,  yang  dinamakan  asas konsensualisme.  Perkataan  ini  berasal  dari perkataan  latin  consensus  yang  berarti
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
sepakat.  Asas  konsensualisme  bukanlah berarti  untuk  suatu  perjanjian  disyaratkan adanya kesepakatan.
Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan,  berarti  dua  pihak  sudah  setuju atau  bersepakat  mengenai  sesuatu  hal.  Arti asas  konsensualisme  ialah  pada  dasarnya perjanjian  dan  perikatan  yang  timbul karenanya  itu  sudah  dilahirkan  sejak  detik tercapainya kesepakatan atua dapat dikatakan  bahwa  perjanjian  itu  sudah  sah apabila  sudah  sepakat  mengenai  hal-hal yang  pokok  dan  tidaklah  diperlukan  suatu forrmalitas. 6
Di  sebutkan  dalam    pasal  1313 KUHPerdata  menyatakan  suatu  perjanjian adalah  “suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian tersebut mirip dengan apa yang dikemukakan oleh R. Subekti, yaitu “suatu perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal”. 7
Menurut
Abdul Kadir Muhammad,  perjanjian  adalah  “suatu persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk melaksanakan  suatu  hal  dalam  lapangan harta kekayaan”. 8
Di  dalam  pasal  1319  KUH Perdata  menyatakan  “semua  perjanjian, baik  yang  mempunyai  suatu  nama  khusus, maupun  tidak  terkenal  dengan  suatu  nama tertentu,  tunduk  pada  peraturan-peraturan
6 Subekti,
Hukum
Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 2005,  halaman  15.
7 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta, Intermasa, 1987, halama n 1
8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan , Bandung,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  1990, halaman. 78
umum,  yang  termuat  di  dalam  bab  ini  dan bab yang lalu”.
Suatu perjanjian yang mempunyai  nama  khusus  atau  yang  sering disebut dengan perjanjian bernama ( nominaat ) maksudnya adalah suatu perjanjian  yang  dikenal  dalam  KUH Perdata  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa, pinjam  pakai,  tukar  menukar.  Sementara perjanjian yang berada di luar KUH Perdata yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat  seperti  waralaba,  leasing  joint venture,  kontrak  karya  biasanya  disebut dengan perjanjian tidak bernama ( innominat ).
Secara  bebas  dan  sederhana, waralaba  didefinisikan  sebagai  “hak istimewa  ( privilege )  yang  terjalin  atau diberikan oleh pemberi waralaba ( franchisor )  kepada  penerima  waralaba
( franchisee )  dengan  sejumlah  kewajiban atau pembayaran.” 9 Dalam  format  bisnis, pengertian  waralaba  adalah  “pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan (pemberi waralaba)  memberi  hak  pada  pihak independen  atau penerima  waralaba untuk menjual  produk  atau  jasa  perusahaan tersebut dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba”. 10 Dari pengertian tersebut,  maka  terlihat  bahwa  perjanjian waralaba  termasuk  dalam  perjanjian  yang berada  di  luar  KUH  Perdata  atau  yang sering disebut dengan perjanjian innominat .
Dalam pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, waralaba    ( franchisor ) dirumuskan sebagai berikut :
9 Heri
Lumoindong, Waralaba dan Perkembangannya ,  http://  www.  Paroki  _ teresa  .  tripod  .  com  /  tonikum_waralaba,  5 Februari 2017
10 www.galeriukm.web.id/peluang_usaha, 11 Februari  2017
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
“Franchise adalah  perikatan  di  mana salah  satu  pihak  diberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  hak atas  kekayaan  intelektual  atau  penemuan atau  ciri  khas  usaha  yang  dimiliki  pihak lain  dengan  suatu  imbalan  berdasarkan persyaratan  yang  ditetapkan  pihak  lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.
Pengertian  waralaba  menurut Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42
Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan bahwa : Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan  atau  badan  usaha  terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa kriteria bisnis waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Memiliki  ciri  khas  usaha  dibanding usaha lain.
b. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
c. Memiliki  standar  atas  pelayanan  dan barang dan/atau jasa  yang ditawarkan yang  dibuat  secara  tertulis  sesuai dengan  standar  operasional  prosedur (SOP).
d. Mudah  diajarkan  dan  di  aplikasikan, artinya  mudah  dilaksanakan  sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan dari pemberi waralaba.
e. Adanya dukungan yang berkesinambungan dari pemberi waralaba baik bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.
f. Memiliki  hak  kekayaan  intelektual yang  telah  terdaftar  di  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Waralaba terbukti sukses memacu perekonomian  di    berbagai  Negara  maju seperti  Amerika,  Inggris,  dan  Perancis. Tidak  hanya  itu  adanya  usaha  waralaba  ini juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan  bagi  cukup  banyak  tenaga  kerja karena pengusaha kecil tidak perlu mengeluarkan  dana  yang  besar  untuk membuka usaha waralabanya. Perdagangan dengan
menggunakan  konsep  waralaba  dibangun atas  dasar  perjanjian,  yaitu  antara  Pemberi Waralaba sebagai pemberi hak dan Penerima  Waralaba  sebagai  penerima  hak. Perjanjian waralaba selain berkaitan dengan pasal  1319  KUH  Perdata,  dan  berkaitan pula  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  dan pasal  1338  KUH  Perdata  mengenai  asas kebebasan  berkontrak  yang  menyatakan bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  membuat perjanjian  dan  bebas  menentukan  isi  suatu perjanjian  asal  tidak  bertentangan  dengan undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum.    Hal  ini  berarti  KUH  Perdata memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan  isi  perjanjian  dengan  syarat tidak  bertentangan  dengan  undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.
Dalam ketentuan pasal 4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007  juga  menyatakan  bahwa  waralaba yang  di  selenggarakan  harus  berdasarkan perjanjian  tertulis  antara  pemberi  waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan  hukum  Indonesia,  dan apabila  perjanjian  tersebut  ditulis  dengan bahasa  asing  maka  harus  diterjemahkan  ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dengan adanya  perjanjian  waralaba  tersebut  maka penerima  waralaba  juga  dapat  memberikan
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
hak kepada penerima waralaba lain asalkan dibuat  klausula  (perjanjian  khusus)  dalam perjanjiannya. Di dalam suatu perjanjian terdapat  hubungan-hubungan  yang  terjalin antara  para  pihak.  “Hubungan  ini  tidak timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum  itu  tercipta  dari  tindakan  hukum yang  menimbulkan  hubungan  hukum  dan melahirkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Suatu  pihak  berhak  memperoleh  prestasi sedangkan  pihak  yang  lain  berkewajiban memenuhi  prestasi.” 11 Hal  ini  menuntut perhatian  keterlibatan  hukum  dalam  upaya memberikan
kerangka
jaminan perlindungan masing-masing pihak.
Sebelum  menjalankan  bisnis  waralaba terlebih  dahulu franchisor dan franchisee mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing- masing  agar  tidak  menimbulkan  masalah hukum  di  kemudian  hari.  Adapun  hak  dan kewajiban  para  pihak  yang  terlibat  dalam perjanjian waralaba adalah sebagai berikut :
a. Hak  dan  kewajiban  pemberi
waralaba ( Franchisor) : 1 Kewajiban pemberi waralaba antara lain :
a. Memberikan  segala  macam  informasi yang  berhubungan  dengan  hak  atas kekayaan  intelektual,  penemuan  atau ciri  khas  usaha.  Misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan,  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi  obyek  waralaba,  dalam rangka  pelaksanaan  waralaba  yang diberikan tersebut.
b. Memberikan  bantuan  pada  penerima waralaba,  pembinaan  bimbingan  dan pelatihan  kepada  penerima  waralaba. Sedangkan hak-hak pemberi waralaba
11 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian ,. Alumni, Bandung, 1986, halaman  7
dalam  perjanjian  waralaba  antara  lain : a. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba.
b. Memperoleh  laporan-laporan  secara berkala  atas  jalannya  kegiatan  usaha penerima waralaba.
c. Melaksanakan  inspeksi  pada  daerah kerja penerima waralaba guna memastikan  bahwa  waralaba  yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
d. Sampai  batas  tertentu  mewajibkan penerima  waralaba  dalam  hal-hal tertentu untuk membeli barang modal dan  atau  barang-barang  tertentu lainnya dari pemberi waralaba.
e. Mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan  intelektual,  penemuan  atau ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan  atau penataan,  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi obyek waralaba.
f. Mewajibkan  agar  penerima  waralaba tidak  melakukan  kegiatan  sejenis, serupa ataupun secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan  usaha  yang  mempergunakan hak atas kekayaan intelektual.
g. Menerima  pembayaran  royalty  dalam bentuk,  jenis  dan  jumlah  yang dianggap layak olehnya.
h. Meminta  dilakukannya  pendaftaran atas  waralaba  yang  diberikan  kepada penerima waralaba.
i. Atas  pengakhiran  waralaba,  meminta kepada  penerima  waralaba  untuk mengembalikan seluruh data, informasi  maupun  keterangan  yang diperoleh  penerima  selama  masa pelaksanaan waralaba.
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
j. Atas  pengakhiran waralaba, melarang penerima waralaba untuk memanfaatkan  lebih  lanjut  seluruh data,  informasi  maupun  keterangan yang diperoleh oleh penerima waralaba selama pelaksanaan
waralaba.
k. Atas  pengakhiran  waralaba  melarang penerima waralaba untuk tetap melakukan  kegiatan  yang  sejenis, serupa  ataupun  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan  hak  atas  kekayaan intelektual,  penemuan  atau  ciri  khas usaha  misalnya  sistem  manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik  khusus  yang  menjadi objek waralaba.
l. Pemberian  waralaba  kecuali  yang bersifat eksklusif tidak menghapuskan hak  pemberi  waralaba  untuk  tetap memanfaatkan,  menggunakan  atau melaksanakan sendiri hak atas kekayaan  intelektual,  penemuan  atau ciri khas usaha.
b. Hak  dan  kewajiban  penerima waralaba ( Franchisee )
Adapun kewajiban penerima waralaba ( franchisee ) antara lain :
1. Melaksanakan  seluruh  instruksi  yang diberikan  oleh  pemberi  waralaba kepadanya  guna  melaksanakan  hak atas  kekayaan  intelektual,  penemuan atas  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen,  cara  penjualan,  atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi obyek waralaba.
2. Memberikan  keluasan  bagi  pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan  maupun  inspeksi  berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima
waralaba telah melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik. 3. Memberikan  laporan-laporan,  baik secara berkala maupun atas permintaan  khusus  dari  pemberi waralaba.
4. Menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan  intelektual,  penemuan,  atau ciri  khas  usaha  yang  merupakan karakteistik  khusus  menjadi  obyek waralaba, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian waralaba. 5. Melaporkan segala bentuk pelanggaran  yang  ditemukan  dalam praktek.
6. Melakukan pendaftaran waralaba.
7. Tidak  melakukan  kegiatan  yang sejenis,  serupa  ataupun  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan  hak  atas  kekayaan intelektual  penemuan  atau  ciri  khas usaha  misalnya  sistem  manajemen, cara  penjualan  atau  penataan,  atau cara distribusi yang merupakan karakteristik  khusus  yang  menjadi subyek waralaba.
8. Atas pengakhiran waralaba, tidak lagi melakukan  kegiatan  yang  sejenis, serupa  ataupun  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan.
Sedangkan hak penerima
waralaba  dalam  perjanjian  waralaba  antara lain :
a. Memperoleh  segala  macam  informasi yang  berhubungan  dengan  hak  atas kekayaan  intelektual,  penemuan,  atau ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen, cara penjualan atau penataan,  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi obyek waralaba yang
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
diperlukan olehnya
untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut.
b.Memperoleh  bantuan  dari  pemberi waralaba  atas  segala  macam  cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas  kekayaan  intelektual,  penemuan, atau  ciri  khas  usaha  misalnya  sistem manajemen, cara penjualan atau penataan  atau  cara  distribusi  yang merupakan  karakteristik  khusus  yang menjadi objek waralaba.
2. Penyelesaian Sengketa Dan Sanksi  Hukum  Dalam  Pelanggaran Perjanjian Waralaba
a. Penyelesaian  sengketa  dalam pelanggaran perjanjian waralaba
Pada  dasarnya  setiap  perikatan termasuk perjanjian memiliki jangka waktu pemberian  waralaba  yang  telah  diatur  dan disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,kecuali jika  diperpanjang  atau  diperbaharui  oleh kedua belah pihak tersebut.
Apabila perjanjian waralaba telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dan kegiatan  bisnis  waralaba  telah  mulai dijalankan, maka franchisee ataupun franchisee lanjutan  wajib  menyampaikan laporan  perkembangan  kegiatan  bisnis waralaba secara periodik setiap enam bulan sekali  kepada  pejabat  yang  berwenang menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba  (STPW).  Hal  ini  perlu  dilakukan agar  pejabat  yang  berwenang  mengetahui apabila terjadi perubahan-perubahan mengenai  pengalihan  pemilikan  usaha, pemindahan  alamat  tempat  usaha,  serta perpanjangan atau perubahan jangka waktu perjanjian antara franchisor dan franchisee .
Di  dalam  perjanjian  waralaba  antara franchisor dan franchisee pelanggaran perjanjian  waralaba  seringkali  muncul adalah  masalah  pengakhiran  kesepakatan lebih  awal  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak.  Hal  ini  disebabkan  oleh  masalah
yang  timbul  baik  bersifat  internal  maupun eksternal.  Pada  umumnya  penyelesaian sengketa  akibat  pelanggaran  tersebut  dapat diselesaikan  oleh  kedua  belah  pihak melalui  musyawarah  mengenai  pergantian biaya,  kerugian  dan  bunga.  Dalam  hal  ini menurut  ganti  rugi  yang  diminta  sebagai akibat pembatalan pemutusan atau pengakhiran lebih awal. 12
Penyelesaian  perselisihan  ini  juga  dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun  demikian  dengan  mengingat  sifat pemberian  waralaba  khususnya  waralaba dalam  bentuk  format  bisnis.  Penyelesaian perselisihan  yang  dilakukan  melalui  forum peradilan dikhawatirkan oleh pihak pemberi  waralaba  akan  menjadi  suatu forum  “Buka-bukaan”  bagi  penerima waralaba  yang  tidak  beritikad  baik  untuk menghindari hal tersebut, maka penyelesaian  sengketa  yang  berhubungan dengan  perjanjian  pemberian  waralaba dapat diselesaikan dalam alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya  pranata  arbitrase,  yang  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  pasal  6 yakni :
a. Sengketa  perdata  dapat  diselesaikan oleh  kedua  belah  pihak  melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
b. Apabila  para  pihak  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari dengan  bantuan  seorang  atau  lebih penasihat ahli maupun melalui seorang  mediator  tidak  berhasil
12 Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman  97
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
mempertemukan  kedua  belah  pihak. Maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa  untuk  menunjuk  seorang mediator.
c. Kesepakatan  penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  sebagaimana dimaksud  di  atas  wajib  selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
d. Apabila usaha perdamaian sebagaimana  dimaksud  di  atas  tidak dapat  dicapai,    maka  para  pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha
penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Menurut ketentuan tersebut
perselisihan  atau  sengketa  yang  dapat diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  dan mengenai  hak  yang  menurut  hukum dan  peraturan  perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.  Arbitrase  adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar  peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa  para  pihak  adalah  subjek hukum,  baik  menurut  hukum  perdata maupun hukum publik.
3. Sanksi  hukum  dalam  pelanggaran perjanjian waralaba Pengaturan tentang ketentuan pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak  yang  dapat  menyebabkan pemberian sanksi hukum terhadapnya  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007
Pasal  16  menyebutkan  :  “Apabila franchisor memutuskann  perjanjian franchise dengan franchisee sebelum berakhir  masa  berlaku  perjanjian franchise dan  kemudian  menunjuk
franchisee yang baru maka penerbitan  surat  tanda  pendaftaran waralaba  (STPW)  bagi franchisee lanjutan  yang  baru  hanya  diberikan kalau franchisee utama telah menyelesaikan  segala  permasalahan yang  timbul  sebagai  akibat  dari pemutusan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama ( clean break ).”
Adapun  tahapan  sanksi  administratif berupa peringatan tertulis,
pembekuan  surat  tanda  pendaftaran waralaba  (STPW)  sampai  pada pencabutan STWP, pemberian peringatan  tertulis  dilakukan  apabila
:
a. Tidak  melaksanakan  dan  memenuhi kewajiban  pajak  kepada  pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Ada  laporan  atau  pengaduan  dari pejabat yang berwenang atau pemegang  hak  kekayaan  intelektual bahwa franchisor atau franchisee melakukan pelanggaran hak kekayaan  intelektual  seperti  hak cipta atau merek.
Tahapan pembekuan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
dilakukan apabila :
a. Telah  diberikan  peringatan  tertulis sebanyak  tiga  kali  berturut-turut dengan  tenggang  waktu  masing- masing  satu  bulan  yakni  dimana yang bersangkutan
tidak melaksanakan kewajibannya.
b. Apabila yang bersangkutan melakukan  pelanggaran  atas  hak kekayaan  intelektual  dan  didakwa melakukan  tindak  pidana  ekonomi atau  perbuatan  lain  yang  berkaitan dengan kegiatan usahanya.
Sedangkan pencabutan surat tanda  pendaftaran  waralaba  (STPW)
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  pasal  2 dimana pencabutan STPW dilakukan apabila  selama  6  (enam)  bulan  masa pembekuan  tetap  tidak  melakukan kewajibannya,  atau  telah  dijatuhi hukuman  oleh  badan  peradilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.

## III. PENUTUP A. Kesimpulan
1.  Dalam  perjanjian  waralaba  adalah salah satu bentuk perjanjian yang melibatkan pihak franchisor sebagai
pemberi waralaba, franchisee yang menerima waralaba dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membina  industri  waralaba.  Hubungan hukum  tersebut  menimbulkan  hak  dan kewajiban  yang mengikat  . bagi franchisor dan franchisee . Perjanjian waralaba tersebut  termasuk perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat yang diatur diluar KUH Perdata.
2. Penyelesaian sengketa dalam pelanggaran  perjanjian  waralaba  dapat diselesaikan  melalui  pengadilan  (gugatan), musyawara  dan  atau  melalui    badan arbitrase  diatur  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan Arbitrase.  Sedangkan  sanksi  hukum  dalam pelanggaran  perjanjian  waralaba  diatur dalam  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2007  dimana  sanksi hukum berupa sanksi administratif dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, pemberian peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba. B. Saran
1. Dalam menjalankan usaha khususnya usaha waralaba diharapkan bagi penerima  waralaba  untuk  memperhatikan
ketentuan-ketentuan  khusus  dan  spesifik mengenai  format  dan  sistem  waralaba  agar para  pihak  dapat  mengetahui  hak  dan kewajiban masing-masing.
2. Dalam  pengembangan  usaha- usaha  di  Indonesia  khususnya  usaha waralaba  diharapkan  pemerintah  dapat berperan aktif dan memberikan kemudahan-kemudahan khususnya pemberian kredit bagi pengusaha-
pengusaha kecil yang akan mengembangkan usahanya. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku : Abdulkadir Muhammad,
Hukum
Perikatan, Citra  Aditya    Bahkti,
Bandung,  2000, ----------------, Hukum Perusahaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung,  2006,
Adrian  Sutendi,  Hukum  Waralaba  , Bogor: Ghalia Indonesia, 2008,
Basarah  Moch.  H  &  H.M.  Faiz Mufidin , Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2008
Gunawan Widjaja,  Seri  Hukum  Bisnis Rahasia  Dagang,  Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Gunawan Widjaja, Hukum Bisnis- Waralaba, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
-------------------, Lisensi  atau  Waralaba , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
Joseph    Mancuso    &    Donald Boroian, Pedoman    Membeli    & Mengelola    Franchise ,  PT.Delapratasa, Jakarta, 1995.
Kominfo, Artikel  Seputar  Kekayaan Intelektual , Liberty,  Jakarta, 2003, Martin Mandelshon, Franchising.
Petunjuk  Praktis  Bagi  Franchisor  dan Franchisee .  Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta, 1997
Asuan,  EKSISTENSI    WARALABA  ( FRANCHISE )    MENURUT  PERATURAN PEMERINTAH  NO.  42    TAHUN  2007  SEBAGAI  PERJANJIAN  INNOMINAAT.  Halaman. 260-271
M.  Yahya  Harahap,  Segi-Segi  Hukum Perjanjian,. Alumni, Bandung, 1986 Moch. Basarah. H&  H.M.  Faiz
Mufidin, Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya,    PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008
Joseph    Mancuso    &    Donald    Boroian , Pedoman    Membeli    &    Mengelola Franchise,  PT.Delapratasa, Jakarta, 1995
Peni Rinda Listyawati, Perjanjian Franchise  sebagai  Perjanjian  Innomenaat dalam  Pandangan  Hukum  Perdata ,  Jurnal Hukum  Vol.  XVII  No.2,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2006,
Rooseno    Hardjowidigdo ,    Perspektif Pengaturan
Perjanjian Franchise, Makalah Pertemuan  Ilmiah  Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang
Pembangunan  Ekonomi,  Jakarta    BPHN, 14-16 Desember  1993,
Setiawan    R.  , Pokok-Pokok  Hukum
Perikatn, Bina Cipta,  Bandungn, 1998,
Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1992,
Stephen  Fox. Membeli  dan  Menjual Bisnis dan Franchise . Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993.

## B. Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 1997 Tentang Waralaba Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 259/MPP/Kep/1997  tentang  Ketentuan  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba
C. Internet : www.galeriukm.web.id/peluang_usaha, 11 Januari 2017
http://  www.  Paroki  teresa  tripod. com/tonikum_waralaba, 5 Februari 2017