## KEDUDUKAN ULAMA, UMAT ISLAM, DAN KEMUNCULAN HALUAN KIRI DALAM REVOLUSI SOSIAL DI KABUPATEN
BREBES 1945
Oleh: Aman (Universitas Negeri Yogyakarta) email: aman@uny.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi ulama dan umat  Islam  dalam  dalam  revolusi  sosial  di  Kabupaten  Brebes  tahun  1945, kemunculan haluan kiri yang menyertai revolusi sosial tersebut. Metode penelitian berasal  dari  kata method dalam  bahasa  inggris  yang  berarti  Metode  yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini adalah metode penelitian menurut Kuntowijoyo.  Adapun  tahapan  penelitian  sejarah  menurut  Kuntowijoyo mempunyai  lima  tahap  yaitu  pemilihan  topik,  heuristik,  verifikasi,  interpretasi, dan  penulisan.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  kedudukan  ulama  dan  umat Islam  di  Kabupaten  Brebes  mempunyai  posisi  yang  strategis  dan  menjadi pengarah  yang  baik  jalannya  revolusi.  Sedangkan  kemunculan  kelompok  kiri dalam  revolusi  sosial  menjadi  penyulut  revolusi  itu  sendiri  dan  menampilkan pergerakan  bahwa  seolah-olah  kelompok  sosial  inilah  yang  memiliki  peranan penting  dalam  melawan  penindasan  dan  perlawanan  terhadap  status  quo.  Hal inilah yang selanjutnya memicu permusuhan antara ulama dan kelompok kiri.
Kata Kunci: ulama, umat Islam, haluan kiri, revolusi sosial di Brebes.

## A. Pendahuluan
Untuk  memahami  duduk  persoalan  tentang  eksistensi  dan  keterlibatan rakyat  Kabupaten Brebes  dalam revolusi  sosial  di  tiga daerah, atau lebih  dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah, maka perlulah kiranya dilberikan gambaran umum tentang peristiwa tiga daerah itu sendiri. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Brebes,  Tegal  dan  Pemalang  yang  semuanya  itu  berada  di  wilayah  Karesidenan Pekalongan.
Pada  bulan  oktober  1945,  masyarakat  di  daerah  Karesidenan  Pekalongan dikejutkan  oleh  pergerakan  rakyat  yang  mengadakan  gerakan  pemberhentian pejabat  pemerintah  setempat  secara  pakasa.  Gerakan  ini  terkenal  dengan  “Aksi
Pendaulatan”. Yang menjadi sasaran aksi ini terutama para lurah, camat, wedana, bupati,  atau  para  pejabat  pemerintah  lainnya.  Secara  beramai-ramai  pendukung aksi  ini  datang  ketempat  korban  untuk  menangkap  dan  mengadilinya.  Hasil setoran  padi  paksa  di  jaman  Jepang,  yang  pada  waktu  itu  menumpuk  di Kumiai dan  penggilingan-penggilingan  padi  beserta  bahan-bahan  tekstil,  merupakan perangsang  bagi  rakyat  yang  sudah  lama  menderita  kelaparan  dan  hanya  dapat memakai  pakaian  karung  goni  untuk  melakukan  balas  dendam  terhadap  pejabat setempat. 1 Setelah  segala  kesalahan  dituduhkan,  si  korban  dinyatakan diberhentikan  dari  jabatannya  dan  penggantinya  segera  ditunjuk.  Bagi  yang bernasib sial, bukan jabatannya yang dicopot, tetapi ;nyawanya ikut dicopot pula. Aksi  ini  dilancarkan  dan  dibarengi  keributan  dan  keonaran.  Sesungguhnya keributan  semacam  ini  melanda  hamper  di  seluruh  daerah  di  Karesidenan Pekalongan.
Keonaran  yang  paling  menonjol  yang  terjadi  di  Karesidenan  Pekalongan ini,  adalah  yang  melanda  tiga  daerah  kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Brebes,  Tegal dan Pemalang. Arus dan gejolak revolusi yang terjadi di tiga Kabupaten ini lebih dikenal  dengan  Peristiwa  Tiga  Daerah.  Di  ketiga  daerah  yang  terletak  di  pesisir utara Jawa Tengah bagian barat ini, kericuhan-kericuhan dan gejolak semacam ini banyak  membawa  korban.  Pendaulatan  terhadap  lurah  dan  camat,  perampokan dan  perampasan  rumah  pejabat  serta  isinya  dan  pembakaran-pembakaran  yang dilakukan oleh massa, mewarnai tiga daerah di Karesidenan Pekalongan ini. 2
1 Kodam  VII  Diponegoro, Sedjarah  TNI-AD,  Sirnaning  Jakso  Katon  Gapuraning  Ratu, Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII/ Diponegoro, 1971, hlm. 58
2 Sartono  Kartodirdjo, Wajah  Revolusi  Indonesia  dipandang  dari  Perspektivisme Struktural. Prisma, No. 6. Jakarta: LP3ES, 1962, hlm. 13
Di  Kabupaten  Brebes,  yang  letaknya  disebelah  barat  Kabupaten  Tegal, gejolak  revolusi  juga  terjadi  dimana-mana.  Sulitlah  menentukan  dimana sebenaqrnya  mula-mula  terjadi  aksi  massa  ini.  Namun  diperkirakan  bahwa pergolakan di Kabupaten Brebes ini, dimulai disekitar pabrik gula Banjaratma, di bagian  tengah  Kabupaten  ini. 3 Disinilah  gelombang  keonaran  yang  paling menonjol  di  Kabupaten  Brebes.  Pergolaka  dimulai  dengan  pembakaran  kandang babi  dan  kemudian  serangan  terhadap  pabrik  gula  serta  pembunuhan  terhadap orang-orang indo. 4
Gejolak revolusi terus menjalar keluar Ibu Kota Kabupaten. Di desa-desa timbul  gelombang  keonaran,  dengan  melakukan  pencurian  dan  pembakaran- pembakaran.  Padi-padi  yang  menumpuk  di Kumiai dan  dipenggilingan- penggilingan  diambil  paks  oleh  massa  secara  beramai-ramai. 5 Bahkan  banyak pegawai Kumiai yang tindakannya semasa pendudukan Jeaspangkurang berkenan dihati rakyat, didombreng dan dipermalukan. Seperti halnya di Kecamatan Salem, pegawai Kumiai (pengumpul padi) didombreng dengan leher diberi kalung padi. 6
Sedangkan  di  Krasak,  Kecamatan  Brebes,  Amran  Lurah  lama  yang  terkenal sebagai penindas di masa pendudukan Jepang, pernah mengirim 50 romusa yang tidak  pernah  kembali  lagi,  mengambil  400  kuintal  padi  dari  lumbung  desa  dan masih  banyak  lagi  tindakan  pemerasan  terhadap  rakyatnya,  dikejar-kejar  massa untuk dibunuh beramai-ramai. Namun atas jasa ketua KNI desa yang baru dipilih,
3 Suryo, op.  cit., hlm.  80.  Didalam  tulisan  Djoko  Suryo  disebutkan  bahwa  Banjaratma terletak di Kabupaten Brebes bagian Selatan. Tetapi sebenarnya Banjaratma itu terletak di bagian tengah Kabupaten Brebes.
4 Kartodirdjo. Op. cit., hlm. 8.
5 Darsam al-Martoni, wawancara, 30 Mei 1998
6 Cakrameja, wawancara, 27 Maret 1999.
upaya  pembunuhan  kepada  Amran  dapat  dicegah.  Akhirnya  Amran  beserta pengikutnya  diturunkan  dari  jabatannya  kemudian  digantikan  Karto,  seorang lenggaong  yang  pernah  bekerja  sebagai  pengawas  romusa  semas  pendudukan Jepang.
Secara relatif, perkembangan revolusi sosial dan perubahan pemerintah di Kabupaten Brebes, berlangsung lebih lunak jika disbanding dengan daerah Tegal dan  Pemalang.  Tidak  seorang  camat  pun  terbunuh  di  Kabupaten  ini.  Penguasa lamditumangkan tanpa kekerasan yang dahsyat. 7 Bila pejabat baru ternyata pernah terlibat dalam penindasan ekonomi Jepang dan dukungan rakyat tidak kuat, maka ia akan segera diganti. Sebagai contoh camat Banjarharjo, ia mengangkat dirinya sebagai wedana setelah memaksa wedana lama menyingkir ke luar daerah. Tetapi wedana  baru  ini  tidak  diterima  oleh  para  pemimpin  Islam  setempat,  karena hubungannya  rapat  dengan  Jepang,  sehingga  ia  didaulat  untuk  ke  luar  daerah setelah dua minggu memegang jabatan wedana. 8
Dai Ketanggungan Barat, yaitu disebelah utara Banjarharjo, terdapat bekas tanah  partikelir.  Ketika  tenctara  Jepang  datang,  wedana  diganti  dan  tanah  itu digunakan untuk penanaman tebu oleh pemerintah Jepang. 9 Ketika revolusi sosial telah  bergolak,  didaerah  ini  juga  banyak  terjadi  kericuhan-kericuhan.  Pemuda Pesindo yang radikal menggunakn pabrik gula sebagai markasnya, dan memasang tanda “milik Negara”.
Di  Kawedanan  Bumiayu,  pergantian  wedana  dan  para  camatnya berlangsung  tanpa  kekerasan,  ketika  datang  keputusan  dari  Brebes  yang
7 Kartodirdjo, op. cit., hlm. 8
8 Supratikno, wawancara, 29 Maret 1999
9 Ibid.
memberitahu  bahwa  wedana  dan  para  camatnya  akan  dibebastugaskan,  maka mereaka  langsung  mengundurkan  diri  dari  jabatannya. 10 Sedangkan  di  daerah Losari, bagian barat laut perbatasan Brebes, para santri menempatkan orang-orang Islam  yang  tidak  bersembahyang  lima  waktu  ke  dalam  usungan  jenazah. Bagaiman  dengan  pergolakan  yang  terjadi  di  kota  kabupaten.  Mari  kita  amati jalannya  revolusi  sosial  di  kota  Brebes  ini.  Selama  pergolakan  sosial  pada  bulan Oktober,  hubungan  antara  ibukota  kabupaten  dengan  desa-desa  di  daerah pedalaman  menjadi  semakin  sulit.  Banyak  orang  takut  bepergian  keluar  kota, karena  khawatir  akan  diculik  dan  kehilangan  nyawa.  Apalagi  jalan-jalan  yang menghubungkan  desa-desa  pedalaman  kekabupaten  banyak  melewati  hutan- hutan. 11 Ada beberapa pangreh praja yang berhasil meloloskan diri, ada pula yang tidak  diketahui  bagaimana  nasibnya.  Banyak  camat  melarikan  diri  ke  ibu  kota kabupaten  dan  karesidenan  pekalongan,  tetapi  pergolakan  sosial  tampaknya mengejar pangreh praja sampai ke ibu kota karesidenan.
Pengumuman  bahwa  tentara  sekutu  akan  menduduki  Jawa  pada  waktu singkat  telah  melibatkan  bupati  ke  medan  pertikaian  terbuka  dengan  kaum revolusioner  di  Brebes.  Walaupun  pada  akhirnya  Bupati  menerima  kemerdekaan Indonesia,  keragu-raguan  terhadap  pangreh  praja,  yang  oleh  pemuda  Brebes Sugeng  Hargono  dinamakan  kelompok  Mosvia,  itu  tetap  berlanjut.  Penentangan pangreh  praja  terhadap  gerakan  revolusioner  timbul  dalam  berbagai  cara,  di samping  BKR  (badan  keamanan  Rakyat)/  TKR  (tentar  Keamanan  Rakyat)  resmi yang  di  bentuk  pada  bulan  September  di  Brebes  maka  wedana  Brebes  R.
10 Darsam al-Martoni, Wawancara, 30 Mei 1998
11 T. Suhandan, Wawancara, 30 Maret 1999
Sudirman  membentuk  “BKR  gelap”  yang  rupa-rupanya  digunakan  untuk melindungi  pangreh  praja.  Ketua  KMI  Brebes,  Kartohargo,  dalam  siding pengadilan mengatakan bahwa BKR gelap ini terdiri dari bajingan-bajingan yang tidak  di  sukai  rakyat,  karena  merasa  dekat  dengan  pangreh  praja  mereka  sering berlaku tidak adil.
Selain  AMRI  (Angkatan  Muda  Republik  Indonesia)  Brebes  pimpinan Kartohargo, beberapa pemuda bersama beberapa lenggaong membentuk AMRI-1 (Angkatan  Muda  Republik  Indonesia  Islam).  Mereka  itulah  yang  terlibat  dalam pertentangan  dengan  BKR/TKR  dan  AMRI  Brebes.  Mereka  menganggap  bahwa AMRI  Brebes  merupakan  cabang  AMRI  Slawi,  dan  menguasai  sebuah penggilingan  padi.  BKR/TKR  resmi  diakui  oleh  AMRI-1  sebagi  kelompok pemuda nakal yang islamnya tidak sungguh-sungguh. 12
Dalam  menaggapi  situasi  sosial  yang  semakin  memburuk,  patih  Brebes datang ke kantor KNI membawa surat dari bupati, yang mengatakan bahwa semua pangreh  praja  bersedia  meletakan  jabatan  kalau  rakyat  tidak  menghendaki mereka. 13 .  bupati  meminta  KNI  mencabut  pernyataan  dan  diumumkan  di  depan rapat  para  pemimpin  rakyat  yang  diselenggarklan  oleh  Kartohargo  selaku  juru penerang  KNI.  Rapat  KNI  Brebes  ini  di  kacau  oleh  pemimpin  AMRI-1. Kartohargo  menegaskan  bahwa  sekalipun  mereka  dalam  revolusi,  tetapi  jangan main  hakaim  sendiri  jika  ingin  menggati  pejabat,  teruskanlah  keinginan  itu melalui  KNI.  Mukhsan  menjawab  bahwa  dialah  yang  berkuasa  di  Brebes  bukan
12 Anton  E.  Lukas,  “The  Bamboo  Spears  Pierces  the  payung:  the  revolution  against  the beurecratic  alite  in  nort  central  java  in  1945”,  alih  bahasa  pustaka  utama  graffiti, peristiwa  tiga daerah: revolusi dalam revolusi. Jakarta: pustaka utama graffiti, 1989, hlmn 222.
13 Kartodirdjo, op.cit., hlm.8.
Kartohargo.  Wedana  Brebes  berusaha  melindungi  Mukhsan  yang  mempunyai wibawaa  besar  di  pasar  Batang.  Tokoh  AMRI-I  ini  diharapkan  dukungannya kepada  wedana  yang  semakin  tersisih  dari  kalangan  perjuangan.  Wedana Soedirman  meminta  agar  Kartohargo  membebaskan  Mukhsan  yang  hendak ditangkap.  Wedana  juga  menyarankan  kepada  kepala  kepolisian  kabupaten,  tetpi polisi  juga  menahan  orang-orang  AMRI-I  lainya,  karena  pembunuhan  terhadap orang-orang  Indo  di  Jatibarang.  Mukhsan  melarikan  diri,  kemudian  ia  ditangkap kembali  oleh  PKN  (penjaga  keamanan  Negara)  yang  terbentuk  pada  minggu kedua  bulan  Oktober  untuk  menggantikan  kepolisian  lama.  Kemudian  ia  dibawa keasrama PKN , dan kemudian dikirim ke penjara Tegal 14 .
Tawaran  bupati  kepada  pangreh  praja  Brebes  untuk  meletakkan  jabatan ternyata  sudah  terlambat.  Ketegangan  di  kota  Brebes  semakin  menjadi.  Pada tanggal 18 oktober malam, Bupati Sarimin Reksadihardja, patih palal pranoto, dan sejumlah  vedana  (antara  lain  slamet  wedana  Tanjung,  dan  Soedirman Danoewilogo,  wedana  Brebes)  adalah  orang  yang  diculik  dan  dibawa  ke  suatu tempat di Tegal Selatan. 15
Pada  tanggal  21  oktober  mereka  dibawa  ke  markas  API  (Angkatan Pemuda  Indonesia)  Tegal  dan  dua  hari  kemudian  dibawa  ke  sebuah  perkebunan milik  orang  Indo  yang  teclah  dilbunuh  bebearapa  hari  sebelumnya.  Di  sinilah mereka bertemu densagan pangreh praja lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, sepuluh  hari  kemudian,  para  pangreh  praja  itu  diambil,  dan  dibawa  kembali  ke penjara Tegal. Patih, wedana Tegal, sekretaris Kabupaten, serta dua orang pejabat
14 Lukaas, op.cit., hlm.223.
15 Suryo, op. cit., hlm. 74
lainnya  atas  nasehat  KNI  berl;indung  do  penjara,  yang  merupakan  satu-satunya tempat  yang  aman  bagi  mereka.  Tetapi  nyatanya  pemerintah  karesidenaan Pekalongan  dan  tentara  menuduh  kaum  revolusioner  telah  memenjarakan  para pejabat.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka  berada  di  penjara  bersama  dengan pangreh  praja  Brebes  yang  diculik.  Tetapi  kemudia  barisan  pelopor  menjelaskan bahwa  para  pejabat  itu  tinggal  di  penjara  karena  meresa  tidak  aman  tinggal  di tempat  lain. 16 Pada  waktu  itu  memang  penjara  benar-benar  merupakan  tempat yang aman untuk berlindung dari amukan massa.
Akibat  aksi-aksi  pendaulatan,  maka  timbulah  kekosongan  kekuasaan. Pemerintah  boleh  dikatakan  lumpuh.  Alat  keamanan  tak  berdaya,  dan  alat pemerintahan  l;ainnya  hamper  tidak  berfungsi  lagi.  Ini  terjadi  karena  banyak jabatan  pemerintahan  yang  lowong.  Dalam  keadaan  darurat  pengisian  lowongan jabatan  segera  dilakukan,  meskipun  tidak  menurut  prosedur  administrative  yang legal-rasional sebagaimana mestinya. Satu hal yang cukup menarik adalah bahwa jabatan  bupati  di  Brebes  dan  Tegal  diisi  dengan  menunjuk  pemuka  agama  yang berpengaruh di daerah masing-masing. Kyai Haji Syatori ditunjuk untuk menjabat Bupati  Brebes.  Sedangkan  Kyai  Abu  Suja’I,  pemuka  agama  yang  berasal  dari Desa  Pacul,  Tegal  Selatan,  ditunjuk  menjadi  Bupati  Tegal.  Hanya  di  Pemalang jabatan  Bupati  dipegang  oleh  orang  yang  bukan  pemuka  agama  yaitu  Supangat, bekas mantra Klinik yang disinyalir berhaluan kiri. 17
Dalam situasi seperti ini hubungan antar daerah menjadi tegang dan putus. Hal ini diakibatkan oleh lenyapnya hubungan yang komunikatif antar daerah. Tiap
16 Lucas, op. cit., hlm. 225.
17 Suryo, op. cit., hlm. 75
daerah  berusaha  menjaga  daerah  masing-masing.  Demikian  pula  hubungan dengan  pemerintahan  Karesidenan  di  Pekalongan  juga  menjadi  putus  dan  penuh ketegangan. Lalu lintas terhambat, kareana di tiap perbatasan Kabupaten, terutama antara  Kabupaten  Pekalongan  dengan  daerah  yang  sedang  bergolak  itu,  terdapat penjagaan ketat. Penduduk masing-masing daerah mencurigai  orang  yang masuk daerah lain. 18
Satu-satunya  cara  untuk  berhubungan  dengan  pusat  ialah  harus  pergi  ke Jakarta.  Dua  pemimpin  Brebes,  Kartohargo  dan  Maksum,  mengunjungi kementrian  sosial,  meminta  bantuan  tentang  bagaimana  caranya  menghentikan kekacauan  di  Kabupaten  Brebes.  Disana  mereka  diberi  saran  agar  menghadap kementrian  dalam  negeri.  Mreeka  mendapat  keterangan  bahwa  situasi  Brebes hanya  dapat  dipecahkan  oleh  KNI  setempat,  karena  pemerintah  pusat  belum mampu  mengurusi  situasi  daerah.  Mereka  dilberi  sepucuk  surat  agar  menemui Gubernur  Jawa  Tengah  di  Semarang.  Di  kantor  Gubernur  di  Semarang, Kartohargo dasn Maksum diberitahu agar menunggu instruksi adari atas.
Suatu jawaban untuk Kartohargo dan Maksum setelah mereka kembali ke Brebes  adalah  pengumuman  politik  dari  pemerintah  Jakarta,  pengumuman  yang dikeluarkan  pada  tanggal  27  oktober  dan  ditandatangani  oleh  Soekarno-Hatta, berisi tentang peringatan untuk rakyat agar tidak bertindak sendiri-sendiri, karena dapat menimbulkan anarki dan tumbangnya republik. 19
Pejabat  dan  penguasa  yang  bersalah  akan  diturunkan  dari  jabatannya. Tuntutan-tuntutan  harus  diajukan  melalui  pemerintah  atau  perantaraan  Komite
18 Ibid.
19 Lucas, op. cit., hlm. 227
Nasional  Daerah  sebagai  wakil  rakyat  sementara.  Tentunya  pengumuman  ini bertentangan  densagan  kenyataan  bahwa  di  Tiga  Daerah  aparat  daerah  setempat telah  tercemar,  dan  KNI-nya  tidak  mempunyai  kekuasaan  untuk  memainkan peranan seperti yang diharapkan oleh pusat.
Adalah  menarik  bahwa  dalam  situasi  yang  kacau  dan  kosong  akan kekuasaan  itu,  maka  kedatangan  Widarta  dan  K.  Mijaya  sebagai  utusan  pribadi Menteri  Penerangan  sangat  penting.  Rupanya  para  pemimpin  perjuangan  seperti Kartohargo, yang sadar atau tidak sadar akan identitas politiknya, sedang berjuang menghadapi  kelompok-kelompok  lain  yang  merupakan  saingan  dalam  mencapai tujuan  revolusi.  Mereka  membawa  kuasa  pemerintah  pusat,  yang  berarti membawa  instruksi  dari  atas  yang  sudah  ditunggu0tunggu  itu.  Instruksi  tersebut adalah perintah untuk mewujudkan Badan Pekerja menggantikan KNI lama yang tidak berfungsi lagi. Badan pekerja itu merupakan hasil ide K.Mijaya, sedangkan pengaruh Widarta dapat dilihat dalam Front Persatuan yang dinamakan GBP3D, 20 yang juga akan dibahas dalam bab ini.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  berasal  dari  kata method dalam  bahasa  inggris  yang berarti  jalan  atau  cara.  Secara  estimologi,  metode  adalah  masalah  yang menguraikan  tentang  cara-cara  atau  jalan,  petunjuk  pelaksanaan  secara  teknis. Penelitian  sejarah  pada  dasarnya  terikat  pada  prosedur  metode  sejarah.  Metode sejarah  sendiri  merupakan  aturan  serta  prinsip  sistematis  dalam  menpulkan sumber-sumber  sejarah  secara  efektif  dan  menilainya  secara  kritis  yang  dibuat dalam bentuk tulisan. Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan sejarah ini
20 C. Van Dijk, “ Rebellion Under Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)” , alih bahasa  pustaka  Utama  Grafiti, Darul  Islam  Sebuah  Pemberontakan. Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1963, hlm. 122
adalah  metode  penelitian  menurut  Kuntowijoyo.  Adapun  tahapan  penelitian sejarah  menurut  Kuntowijoyo  mempunyai  lima  tahap  yaitu  pemilihan  topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.

## C. Munculnya Haluan Kiri dalam Revolusi
Dalam  konteks  sejarah  revolusi  Indonesia,  kehadiran  haluan  kiri  selama berlangsungnya  revolusi  sosial  di  kabupaten  Brebes,  merupakan  salah  satu kekuatan  politik  yang  penting,  walaupun  pengaruhnya  tidak  dapat  diukur  secara numeric.  Tujuan  pasti  dari  para  pemimpinnya  pada  masa  revolusi  fisik,  pada pertamanya ialah untuk dapat memegang kekuasaan potik. Mereka menempatkan hal  itu  sebagai  prioritas  pertama  di  atas  seasgalanya  termasuk  juga  pembagian tanah. 21
Sejarah  tealah  mencatat  bahwa  untuk  sosialisme  yang  paling  ampuh  dan revolusioner  adalah  komunisme  yang  berupaya  mempengaruhi  dan  mengatur gerakan-gerakan  kemerdekaan. 22 Kolonialisme  yang  kejam  terahadap  bangsa Indonesia, tealah melahirakan semangat anti kolonioal di pelbagai daerah. Timbul pula  iklim  marginal  dalam  masyarakat,  yang  sewaktu-waktu  dapat  melahirkan pemberontakan.  Kombinasi  antara  ketidakpuasan  sosial  dan  eksistensi  pemimpin yang  karismatik,  merupakan  landaasan  kluat  bagi  banyaknya  pemberontakan, khususnya yang bercorak :mesianik” (semacam gerakan Ratu Adil” yang banyak terjadi di Jawa dalam abad-abad ke-19 dan ke-20. Cabang-cabang  sarekat  Islam pun  memperoleh  kekuatan  dari  tatanan  sosial  semacam  itu.  Cabang-cabang  itu
21 Suryomiharjo, op. cit., hlm. 59
22 C.  Wild,  Peter  Carey, Gelora  Apai  Revolusi: Sebuah  Antologi  Sejarah. Jakarta: PT.Gramedia, 1966, hlm. 26
pula  yang  dijadikan  ajang  pertarungan  sengit,  dalam  rangka  menguasai  sarekat Islam,  antara  para  pemimpin  muslimnya  yang  lebih  ortodoks  dan  para  anggota ISDV  (Indische  Social  Democratic  Vereniging),  sebuah  oraganisasi  marxistis radikal  yang  didirikan  pada  tahun  1914,  dan  kemudian  berubah  menjadi  PKI (Paratai  Komunis  Indonesia)  pada  tahun  1920. 23 pertarungan  ini  menyebabkan pecahnya  Sarekat  Islam  pada  tahun  1921,  yang  kemudian  memungkinkan  PKI untuk  menguasai  sebagian  cabang  Sarekat  Islam. 24 Sealain  itu,  PKI  pun memunculkan  gerakan  di  pelbagai  daerah,  yang  semata-mata  memanfaatkan matris  ketidak  puasan  sosial  yang  memang  tidak  pernah  hilang.  Polisi  koloniel Belanda bekerja ekstra keras untuk mengontrol  aktifitas PKI, namun  tidak mapu mencegah  pecahnya  pemberontakan  PKI  pada  tahun  1926  dan  1927. pemberontakan itu pada awalnya direncanakan PKI untuk melawan kolonielisme Belanda,  dan  dalam  hal  ini  harus  dipandang  sebagai  bagian  yang  sah  dari pergerakan kebangsaan sebagai dasar sikap anti kolonielisme. 25
Pemberontakan  itu  dapat  segera  ditumpas,  dan  PKI  seperti  juga  sarikat Islam,  menghilang  dari  pusat  percaturn  politik  national.  Khusus  terhadap  PKI, pemerintah  Belanda  tidak  bertindak  setengah-setengah,  dan  bahkan  tidak  sedikit pemimpin  atau  aktifis  PKI  diasingkan  tampa  ampun  ke  Digul  di  West  New Guinea  (  sekarang  Irianjaya).  Tetapi  ditingkat  daerah  PKI  tetap  hidup,  berkat kuatnya  jaringan-jaringan  organisasi  buruh,  sekolah-sekolah,  dan  kelompok
23 Robert Bridson Cribb, “Jakarta in the Indonesia Revolution, 1945-1949” , alih bahasa Hasan  Basri, Gejolak  Revolusi  di  Jakarta  1945-1949,  Pergulatanm  antara  Otonomi  dan Hegemoni. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 4
24 Carey, op. cit., hlm. 29
25 Abdurrachman  Suryomiharjo,  Kisah  Pelajar  Pejuang  Daerah  Tegal:  Dari  Bedil  Kayu, Mitraliyur Kebangku Sekolah, 1983, hlm. 17.
jawara. 26 Namun  mereka  tidak  menempatkan  diri  secara  legal,  tetapi  bekerja melalui  badan-badan  yang  legal  seperti  tidankanya  dalam  peristiwa  tiga  daerah. Dalam revolusi sosial, nama PKI tidak muncul, sehingga kegiatan itu seolah-olah merupakan tindakan perorangan yang mewakili gerakan nasionalisme.
Ada  empat  alasan  mengapa  PKI  memilih  tindakan  illegal. Pertama, penghancuran  PKI  oleh  Belanda  setelah  1926  menghantui  PKI  bawah  tanah  dan dijadikanya  peristiwa  itu  sebagai  pelajaran  sejarah. Kedua, kebanyakan  PKI bawah tanah di tiga daerah, tokohnya seperti Widarta, K. Mijaya, Sarjio, Muroso berasal dari luar daerah dan bukan orang setempat. 27 Ketiga, jika pra anggota PKI bawah  tanah  muncul  sebagai  pemimpin  di  tiga  daerah,  maka  pagreh  praja  yang pro Belanda akan curiga karena kebanyakan pemimpin PKI adalah bekas buangan Digul keempat, terbatasnya  kader  PKI  di  tiga  daerah,  sehingga  para  kader  inilah yang harus berusaha melaksanakan strategi Front persatuan dengan “nasionalisme Borjuis”  melalui  badan-badan  yang  ada  sebagai  sarana  strateginya.  Oleh  karena itu PKI bawah tanah di tiga daerah mengambil strategi secara illegal.
Jika  dirinci  secara  jelas,  haluan  kiri  yang  terlibat  dalam  peristiwa  tiga daerah dapat disebut sebagai berikut.
Kelompok pertama yang tergolong dalam haluan kiri di tiga daerah, yaitu Veteran  pemberontakan  komunis  1926  eks-Digulis,  termasuk  di  dalamnya pemimpin  barisan  pelopor  dan  badan  pekerja  di  Tegal  dan  Brebes,  AMRI  Slawi dan  GBP3D.  mereka  anti  Fascisme  Jepang  dan  tidak  berkompromi  dengan
26 Cribb loc.cit.
27 Semasa  penjajahan  Belanda  tokoh-tokoh  komunis  seperti  Widarta  dan  K.Mijaya, adalah  pelajar  sekolah  Islam  (  Pesantren  di  luar  wilayah  karesidenan  Pekalongan,  yaitu  di pesantren  Tebu  ireng,  Jombang  (Jawa  timur),  yang  tersohor  itu  yang  diasuh  oleh  seorang  ulama tradisional yang terkenal yaitu Kyai Hasim Asy’ari.
Belanda dan pengikutnya yaitu kalangan Feodal pangreh praja. Ketika proklamasi kemerdekaan  dikumandangkan,  merka  menggunakan  kesempatan  untuk merombak struktur pemerintahan yang lama kea rah yang lebih demokratis. 28
Kelompok kedua, yaitu kelompok sosialis yang berpengaruh di Tegal dan Brebes. Mereka mengaktifkan KNI sebagai wakil pemerintah sesudah proklamasi dan  berusaha  mempengaruhi  sikap  pagreh  praja  kea  rah  yang  lebih  mendukung republik baru. Kelompok sosialis mempunya saluran ke tingkat nasional lewat dua tokoh  yang  berasaldari  Tegal.  Yang  pertama  adalah  Supeno,  anggota  partai sosialis dan badan pekerja komite nasional Indonesia pusat ( BPKNIP ) membela perkara tiga daerah di pengadilan Pekalongan pada awal 1947. tokoh kedua adalah Subagio Mangun Raharjo pemimpin PNI baru. 29
Kelompok ketiga, di dalam haluan kiri yang menguasai GBP3D ialah PKI bawah  tanah.  Dengan  hanya  sejumlah  kader  yang  berdisiplin,  meraka  tidak  ada pilihan lain kecuali ikut serta dengan golongan-golongan yang dianggap merupaka unsur-unsur  progresif  dengan  menggunakan  KNI  yang  ada  untuk  melaksanakan prioritas  pertama mereka,  yaitu demokratisasi  pemerintahan local.  Dipadang dari sudut  tujuan  meraka,  sukses-sukses  yang  mereka  capai  dengan  jumlah  kadernya yang  kecil  sungguh  mengagumkan.  Badan  pekerja  yang  didirikan  di  Tegal  dan Brebes, yang memerintah kedua kabupaten itu untuk selama enam minggu dibulan November  dan  Desember  1945,  dapat  bekerja  dan  berhasil.  Para  bupati  yang terpilih  secara  tidak  sengaja  di  Brebes  dan  Tegal  berguna  sebagai  garis penghubung  dengan  golongan  Islam.  Terutama  di  Brebes,  didirikanya  badan
28 Lucas, op. cit., hlm.295.
29 Ibid.
pekerja di tingkat kawedanan merupakan bukti suksesnya PKI dalam menjalankan strategi demokratisasi. 30 Adapun lebih jauh lagi keterlibatan PKI  dalam revolusi sosial akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

## D. Kedudukan Ulama dan Umat Islam dalam Revolusi Sosial
Selain  kaum  kiri,  elemen  lain  yang  sangat  penting  yang  juga  bersaing berebut  kekuasaan  adalah  golongan  Islam.  Mengapa  kaum  agama  ikut  arus revolusi dan apa cita-cita Islam wakti itu. Golongan Islam di Pekalongan terdapat dua  aliran,  Islam  nasionalis  dan  Islam  modernis  Muhammadiyah.  Mereka  yang termasuk aliran pertama merupakan mayoritas di Tiga Daerah, dan merasa seabagi bagian  dari    tradisi  anti  kolonioal  setempat  yang  kuat  yang  dirintis  oleh  Sarekat Islam  (oraganisasi  nasionalis  pertama),  yang  kemudian  dilanjutkan  oleh penggantinya,  Partai  Sarekat  Islam  Indonesia  (PSII). 31 Meraka  menghimpun pendukung  dari  kota  dan  desa,  dan  belakangan  juga  dari  ulama,  termasuk  kyai Haji Satori, yang kemudian menjadi Bupati Brebes. 32
Sejak  jaman  penjajahan  Belanda,  peran  serta  umat  Islam  di  Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, terlihat dari aktifitas mereka yang merupakan unsur sosial penting dalam masyarakat. Guru-guru agama, ulama dan kyai di desa sangat cepat  mendapat  kepercayaan  dari  rakyat  terutama  sejak  dirasakan  oleh  rakyat
30 Suryomihajo,  Peristiwa  tiga  daerah:  suatu  interpretasi  sejarah:  revolusi  sosial menyambut proklamasi kemerdekaan. Prisma, No. 6. Jakarta: LP3ES, 1961, hlm.59.
31 Audrey R.Kahin, loc. Cit.
32 Yakub, Wawancara, 26 Maret 1999
bahwa  pangreh  praja  sebagai  birokrat  bentukan  colonial  telah  berlaku  sebagai “perpanjangan tangan penjajah.” 33
Semenjak  masuknya  Islam  ke  iNdonesia,  penduduk  Kabupaten  Brebes terkenal  sangat  giat  dalam  menjunjung  tinggi  agamanya. 34 Mereka  memusatkan kegiatannya  didalam  sekolah-sekolah  Islam  tradisional  yang  disebut  pesantren, yang  banyak  tersebar  dari  Brebes  sampai  Pekalongan. 35 Cirri-ciri  utama  dalam pesantren ini adalah masyarakat santri denagan kyai (guru agama desa) atau ulama sebagai pemimpinnya.
Pengalaman mereka sebelum Perang Dunia II dan sentimennya yang kuat menentang pangreh praja menghubungkan mereka dengan aspirasi revolusi sosial, yang  berlawanan  dengan  sikap  Muhammadiyah  yang  ada  di  Pekalongan. Beberapa  orang  diantaranya  bergerak  dalam  kelompok-kelompok  pemuda  Islam sebelum  Perang  Dunia  II.  Semasa  pendudukan  Jepang  kebanyakan  dari  mereka bekerja  dalam  banyak  hal  dengn  tentara  Jepang  di  jawatan  urusan  agama setempat,  atau  denagan  dewan  penasehat  karesidenan,  atau  menjadi  pemimpin masyumi, Hisbulah (lascar Masyumi), atau di Barisan Pelopor. 36
Tokoh  nasionalis  Islam  seperti  K.  H.  Suja’I  menganggap  aliran  kedua, yakni  Muhammadiyah,  sangat  moderat  dan  pro  pemerintah  colonial.  Kubu Muhammadiyah  adalah  masyarakat  batik  dan  tekstil  pekajangan,  diselatan  ibu kota  karesidenan  Pekalongan.  Seluruh  cabang  Muhammadiyah  telah  didirikan oleh  komunitas  lengkap  yang  berorientasi  dagang  ini  pada  tahun  1923,  dan
33 W.  F.  Wertheim, Indonsian  Society  ini  Transition, W.  Van  Hoeve,  the  hague,  1969, hlm. 61
34 Soedarmo, op. cit., hlm. 29-34
35 Suryo, op. cit., hlm. 78
36 Audrey R. Kahin, op. cit., hlm. 42
keuntungan  dari  koperasi  batik  Pekalongan  yang  didirisakan  pada  tahun1937 digunakan  buat  mendirikan  sekolah  adasar  swasta  berbahasa  Belanda,  yang dikenal  dengan  HIS  Muhammadiyah.  Diterimanya  pendidikan  Belanda  ini mencerminkan  perbedaan  sikap  diantara  kedua  kelompok  Islam  tersebut,  karena kaum  nasionalis  Islam  di  Brebes  tidak  akan  mengijinkan  anak-anak  mereka “duduk di bangku sekolah Belanda”. Gaya hidup Pekajangan juga sangat berbeda daari mereka yang ada dikalangan komunitas Islam miskin di Kabupaten Brebes, dan juga tegal dan Pemalang.
Prinsip  Islam  tentang  keadilan  sosial  sangat  didambakan  masyarakat pedesaan yang menderita akibat tingkat hidup yang jelek pada masa itu. 37 Sarekat Islam Pekalongan sebagai golongan nasionalis Islam, sangat menentang terhadap kegiatan  perdagangan  pengusaha-penguasaha  Cina  yang  berusaha  menerobos kehidupan  ekonomi  pribumi.  Tidak-  jarang  anggota-anggota  sarekat  Islam memandang  aktivitas  pengusaha  Cina  sebagai  suatu  gerakan  rasialis  yang  harus dihadapi  densagan  kekerasan  sehingga  tidak  jarang  terjadi  tindakan  kekerasan seperti yang terjadi di Surakarta dan Surabaya. 38
Pada  akhirnya,  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  para  anggota  Sarekat Islam  pada  akhirnya  menjurus  pada  keinginan  dibentuknya  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa  sesuai  denagan  syari’at  Islam  untuk  menuju  masyarakat yang  adil  dan  bahagia.  Hak  sama  rata  berlaku  bagi  setiap  orang,  demikianlah tuntutan  sarekat  Islam  Pekalongan.  Sarekat  Islam  menganggap  abdi  penguasa yang  korupsi  harus  digulingkan,  dan  tindakan  ini  harus  dilakukan  sampai
37 Dijk, op. cit., hlm. 124 38 R. V. Niel, “The Emergence of the Modern Indonesia Elite”, alih bahasa Sahara Deliar Noer, Munculnya Elit Modern Indonesia , Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984, hlm. 126
ketingkat  kepala  desa.  Para  penguasa  yang  korupsi  itu  diancam  dan  ditakuti dengan  kekerasan,  dan  bila  penguasa  itu  keluar  karena  takut  maka  calon  dari Sarekat Islam siap menggantikannya. Pad masa revolusi soisal, aksi semacam ini dijadikan  inspirasi  dan  merupakan  perintis  gerakan  pembersihan  para  penguasa colonial. Aksi-aksi semacam ini ada diadalam tradisi protes masyarakat jawa sejak masa  colonial.  Nuansa  ini  mengekspresikan  kegelisahan  dan  keinginan  berontak kaum tani yang selama ini tertahan untuk melawan perubahan jaman. 39
Ketika  revolusi  sosial  meletus,  gologan  Islam  merupakan  salah  satu kekuatan  sosial  yang  ikut  berperan  didalamnya.  Merreka  menyokong  revolusi dengan  sepenuh  hati.  Namun  ketika  revolusi  mulai  menyimpang  dari  arah  yang sebenarnya, dengan tindakan-tindaknnya yang radikal dsan mrnghina umat Islam, mak  umat  Islam  di  Tiga  Daerah  menyadari  kekeliruanya.  Dengan  serta  merta mereka  menarik  diri  dan  bahkan  berdiri  sebagai  elit  tandingan,  bahu  membahu bersama  TKR    dn  Muhammadiyah  dan  berhasil  menghentikan  pemrintah revolusioner.
Ketika  revolusi  masih  merupakan  gerakan  murini  rakyat,  golongan  Islam bersama-sama  dengan  rakyat  dan  pemuda  turut  melakukan  aksi  pendaulatan terhadap pangreh praja  yang korupsi itu. Kaum ulama biasanya berperan sebagai pembatas  emosional  penduiduk.  Artinya  apabila  masyarakat  melakukan  aksi pendaulatan  dan  pembagian  kekayaan  pangreh  praja  yang  diadaulatnya,  maka kaum  ulama  berperan  sebagai  pengawas  agar  barang-barang  yang  dibagikan
39 H. J. Benda, “The Creecent and the Ricing Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation,  1941-1945  alih  bahasa  Daniel  Dhakidae,  Bulan  Sabit  dan  Matahari  Terbit:  Islam Indonesia pada masa Pendududkan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985, hlm. 66
hanaya barang-barang yang diduga hasil korupsi dan mencegah tindak sewenang- wenang rakyat.
Di daerah-daerah yang didominasi golongan Islam, baiasanya penggantian l;urah  relatif  berlangsungdengan  tertib,  sepeti  misalnya  yang  terjadi  di  Tanjung, Kersana, Losari, Banjarharjo, Bumiayu, dan Salem. Di Kecamatan Salem, hamp[ir semua  lurah  diganti  sampai  ke  RT-RTnya.  Sedangkan  penggantinya  hamper seratus persen dsari golongan Islam Nasionalis., karena kecamatan Slaem sel;uruh masyarakatnya menganut agama Islam. 40
Bagaimanakah  golongan  Islam  nasionalis  dan  golongan  kiri  saling bereaksi  pada  masa  itu.  Pada  mulanya,  Islam  nasionalis  bersedia  bekerjasama dengan  kaum  kiri  dalam  mempertahankan  kemerdeakaan  Indonesia  dan  kaum komunis  menganggap  kekuatan  Islam  dapat  diajak  bekerja  sama.  Dalam kenyataannya  penderitaan  rakyat  telah  mempersatukan  semua  golongan  di pedesaan.  Di  desa-desa,  kelompok  NU  mendapat  tekanan  ekonomi,  sedangkan santri melarat di kota kabupaten tidak dapat masuk sekolah Belanda karena tidak mempunyai  modal.    Golongan  Islam  nasionalis  K.  H.  Abu  Suja’I  dan  kyai-kyai desa  bersenyawa  dengan  rakyat  melarat  di  kota  maupun  di  desa,  bahkan  lebih bersenyawa  jika  dibandingakan  dengan  badan-bandan  pekerja  atau  GBP3D-nya golongan  kiri.  Sedangkan  Muhammadiyah,  seperti  halnya  bupati  Brebes  K.  H. Syatori  lebih  dekat  pad  golongan  atas,  priyayi  atau  pangreh  praja.  Golongan Muhammadiyah  tiadak  terganggu  denagan  adanya  modal  asing  di  karesidenan pekalongan  sebelum  perang  dan  mereka  masih  dapat  mempertahankan  status
40 Darwa al-Tirta, Wawancara, 3 April 1999. Beliau sendiri pad masa pendudukan Jepang menjabat sebagai kumicho , dn ketika revolusi bergolak jabatannya diganti oleh kaum revolusioner.
ekonominya  di  masa  pendudukan  Jepang.  Pada  masa  revolusi,  golongan Muhammadiyah  klurang  dapat  memahami  bahwa  masalah  kemiskinan  santri- santri  di  Tiga  daerah  itu  erat  hubungannya  dengan  masalah  yang  dimilki  oleh kaum revolusioner di Tiga Daerah.
Pemanfaatan  golongan  Islam  oleh  kelompok  kiri  lebih  jelas  lagi  dengan adanya  pengangkatan  bupati-bupati  baru  yang  berasal  dari  golongan  Islam  oleh Badan  Pekerja  di  Brebes  dan  Tegal.  K.  H.  Syatori  diangkat  sebagai  Bupati Tegal. 41
Sebenarnya  pengangakatan  itu  dimaksudkan  agar  golonagan  islam  terus memberi  simpati  terhadap  pemerintahan  revolusioner.  Pemegang  peranan sebenarnya  dalam  pemreintahan  adalah  tetap  Badan  Pekerja.  Tugas  Bupati semata-mata  hanyalah  menandatangani  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh Badan Pekerja. 42 Oleh sebab itulah golongan kiri merasa perlu adanya kerjasama denagan golongan nasionalis Islam.
Sebagian  kaum  radikal  memandang  bahwa  pengangkatan  bupati-bupati dan  kepala  daerah  dari  kelompok  Islam,  akan  menghindari  pertentangan  antara kaum  kiri  dan  Islam.  Namun  ketika  pemerintahan  revolusioner  berdiri  pada tanggal  11  Desember  1945,  golongan  Islam  mulai  sadar  bahwa  gerakan  yang mereka lakukan amat membahayakan Negara.
Sebenarnya,  tujuan  utama  perjuangan  kemerdekaan  menurut  golongan Islam  adalah  bersatu  dalam  menghadapai  kembalinya  tentara  Belanda.  Namun ternyata  balas  dendam  telah  menggantikan  tujuan  perjuangan,  karena  siapa  saja
41 Yakub, Wawancara, 26 Maret 1999
42 Lucas, op. cit., hlm. 240
yang  sebelumnya  dianggap  membantu  kolonial  dibunuh. 43 Perlakuan  kasar  yang dilakukan oleh pasukan pengawal Tiga Daerah terhadap masyarakat menimbulkan rasa  muak  golongan  Islam,  karena  tindakannya  yang  mirip  denagan  apa  yang pernah dilakukan oleh kolonial Jepang.
Pada  tanggal  13  Desember  1945,  golongan  Islam  menuntut  pembubaran pemerintahan  revolusioner.  Tekad  kelompok  Islam  didukung  sepenuhnya  oleh TKR  Pekalongan.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  mengingat  para  pemimpin  TKR kebanyakan  berasal  dari  ulama  Islam.  Fenomena  inilah  yang  menyeret pemerintahan  revolusioner  ke  tiang  gantungan  sejarah,  yang  hanya  bertahan beberapa hari saja setelah pembentukannya.

## E. Kesimpulan
Revolusi  sosial  di  kabupaten  Brebes  pada  tahun  1945,  yang  merupaka bagian  integral  dari  Peristiwa  Tiga  Daerah  bi  Karesidenan  Pekalongan,  ternyata bukanlah suatu bentuk kerusuhan semata-mata criminal sifatnya. Tetapi lebih dari itu,  ia  merupakan  suatu  jenis  reaksi  terhadap  situasi  lingkungan  yang  tenagah berubah.  Proklamasi  kemerdekaan  dipandang  sebagai  lambang  kebebasan  dari segala  ikatan.  Ikatan  politik  kolonial,  ikatan  sosial  ekonomi,  adan  cultural  yang selama  masa  penjajahan  membelenggunya  dianggap  harus  melepas  semuanya. Personifikasi sifat-sifat kolonial dan feudal sering dicari dalam diri pelaksananya. Dalam  hal  ini  adalah  pangreh  praja  dan  pejabat  pemerintah  sering  mewakilinya. Adalah  wajar  apabila  pangreh  praja  dianggap  sebagai  personifikasi  seagala  sifat
pemerintah  kolonial,  karena  memang  yang  paling  dekat  dapat  dikenali  dalam lingkungan terbatasnya.
Antipati  terhadap  pangreh  praja  ini  bersumber  pad  tindakan-tindakan mereka  sebagai  pelaksana  pemerintahan  yang  korup  dan  sewenang-wenang. Berbagai  sistem  pemerintahan  pad  penjajahan  yang  langsung  mengganggu  hak milik  tanah  dn  hasilnya  merupakan  sumber latent bagi  timbulnya  situasi  yang konflik.  Hal  ini  bisa  dipahami  karena  tanah  dan  tanaman  diatasnya  merupakan sumber  vital  bagi  kehidupan.  Konflik-konflik  di  seluruh  wlayah  kabupaten  pada masa itu juga bersumber pada pemilikan tanah yang dipergunakan oleh orang atau lembaga  lain  tanpa  imbalan  yang  seimabang.  Dengan  kata  lain,  apabila  prinsip kesimbangan terganggu, maka terjadilah konflik. Jika ini ditinjau dari pendekatan konflik,  maka  revolusi  sosial  di  Kabupaten  Brebes  adalah  suatu  peristiwa  yang sah  dan  wajar  muncul  di  bumi  Indonesia  ini.  Bahkan  kehadiran  Hitler  sekalipun adalah sah, meskipun kelahirannya ditangisi oleh seluruh dunia.
Sumber  konflik  juga  sering  ditemui  dalam  sikap  yang  kurang  tanggap terhdap situasi.  Diasdalam  perubahan  yang ceapat,  dikehendaki  kecepatan dalam menyesuaikan  dengan  tuntutan  situasi  baru.  Kecontalan  dalam  menanggapi tuntutannya yang beru akan menempatkan diri kedalam situasi konflik, karena ada dalam  perbedaan  nilai  atau  norma  yang  berbeda.  Untuk  memberi  makna  yang lebih  mendalam  tentang  revolusi  sosial  di  Kabupaten  Brebes  terhadap  peristiwa Tiga  Daerah,  bahkan  pada  revolusi  nasional  secara  keseluruahan,  maka  perlulah kiranya dianalisis dari beberapa segi serta menkaitkannya dengan hipotesa tentang penelitian ini.
Di  kabupaten  Brebes,  sekali  elit  birokrasi  dicopot  maka  tiga  kelompok bersaing  berebut  kekuasaan,  yaitu  PKI  dengan  Front  rakyatnya,  golongan  Islam yang sudah mapan, dan  tentara. Kelompok-kelompok  yang persepsinyas berbeda ini  memang  menghendaki  sifat  perjuangan  yang  mereka  pimpin  berlain-lainan pula,  mencerminkan  latar  belakang,  komposisi,  dan  tujuan  masing-masing. Kelompok  Pertama  adalah  kaum  komunis  setempat,  yang  pada  tanggal  16 Nopember  mendirikan  Front  Rakyat  yang  disebut  Gabungan  Badan  Perjuangan Tiga  Daerah  (GBP3D).  dengan  bermarkas  di  kantor  Partai  Sosialis  Amir Syarifudin  cabang  Tegal,  prioritas  utama  front  ini  adalah  menggantikan  seluruh pejabat  lama,  yang  tidak  hanya  di  tingakat  Kabupaten,  tetapi  juga  di  tingkat karesidenan.
Kelompok  kedua  yang  bersaing  berebut  kekuasaan  adalah  golongan Islam.  Ini  pun  ada  dua  aliran,  Islam  Nasionalis  dan  Islam  Modernis, Muhammadiyah.  Mereka  yang  termasuk  aliran  pertama  merupakan  mayoritas  di Kabupaten Brebes, dan merasa seabagai bagian dari tradisi anti kolonial setempat yang kuat yang dirintis oleh sarekat Islam, yang kemudian dilanjutkan oleh Parata Sarekat  Islam  Indonesia  (PSII).  Mereka  menghimpun  pendukung  dari  kota  dan desa.  Meskipun  Bupati  Brebes,  K.H.  Syatori  berasal  dari  golongan  Islam Modernis,  namun  karena  masyarakat  kabupaten  Brebes  mayoritas  dari  golongan NU,  maka  golongan  Islam  nasionalis  tetap  mendominasi  pemerintahan  dari tingkat  kawedanan  sampai  ke  tingkat  desa.  Kelompok  ketiga  yang  juga  ikut bersaing  adalah  tentara.  Untuk  memahami  mengapa  TKR  melancarkan  kontra revolusi  dengan jalan mengadakan persekutuan  denagan  Islam Pekajangan untuk
melawan  Front  rakyat,  kiranya  dapat  diceramati  dari  latar  belakang  sosial  dan kepemimpinannya  serta  kondisi  ekonomi  para  anggota  Peta  semasa  pendudukan Jepang.  Semua  perwira  resimen  Peta  di  Pekalongan  berasal  dari  batalyon  Peta bentukan  pemreintah  militer  Jepang.  Kebanyakan  komandan  kompi  Peta  telah direkrut  dari  keluaraga  elit  birokrasi  dan  ada  yang  telah  bekerja  sebagai  camat sebelum Jepang masuk. Setelah adanya maklumat Presiden Soekarno pasd tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, maka para anggota TKR Pekalongan adalah  mayoritas  bekas  anggota  Peta.  Jadi  jelslah  dalam  lingkup  lokal  ini  TKR Pekalongan  mempunyai  latar  belakang  sosial  ekonomi  yang  berbeda  dengan rakyat.

## Daftar Pustaka
Abdulah,  Taufik  dan  Abdurahman  Suryomiharjo,  1985. Ilmu  Sejarah  dan Hisoriografi Arah dan Prespektif. Jakarta: Gramedia Benda,  H.J,  1985  “The  Crescent  and  the  Rising  Sun:  Indonesia  Islan  The  Under the Japanese Occupation, 1942-1945”, alih bahasa Daniel Dakhidae, Bulan Sabit  dan  Matahari  Terbit:Islam  Indonesia  Dalam  masa  Pendudukan Jepang, Jakarta: Pustaka jaya.
Cribb,  Robert  Bridson,  1990.  “Jkarta  In  the  revolution,  1945-1949”  alih  bahasa pustaka utama graffiti, gejolak revolusi di Jakarta 1945-1949: pergulatan antara otnomi dan hegemoni . Jakarta; pustaka utama graffiti. Dijk, C. Van., 1963. “ Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia,  alih  bahasa  Pustaka  Utama  Grafiti, Darul  Islam  Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Temprint.
----------,  1981.  “Wajah  Revolusi  Indonesia  Dipandang  dari  Perspktifisme Struktural”. Prisma Nomer 8 . Jakarta : LP3ES. Kodam  VII  Diponegoro,  1986. Sedjarah  TNI-AD,  Sirnaning  Jakso  Katon Gapuraning  Ratu, Semarang:  Dinas  Sejarah  Militer  Kodam  VII/ Diponegoro.
Lucas, Anton E., 1989. “The Bamboo Spear Pierces The Payung: The Revolution Againnst  the  Bureau  ccratic  Elite  in  North  Central  Java  in  1945”,  alih bahasa  pustaka  Utama  Grafiti, Peristiwa  Tia  Daerah:  Revolusi  dalam Revolusi . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Niel, R. V., 1984. “The Emergence of the Modern Indonesia Elite”, alih bahasa Sahara  Deliar  Noer, Munculnya  Elit  Modern  Indonesia ,  Jakarta:  Dunia Pustaka Jaya.
Suryomihardjo,  Abdurrachman,  1961.  Peristiwa  Tiga  Daerah  Suatu  Interpretasi Sejarah  :  Revolusi  Sosial  Menyambut  Proklamasi  Kemerdekaan. Prisma, No. 8. Jakarta: LP3ES.
Wertheim,  W.  F.,  1969. Indonesian  Society  ini  Transition, W.  Van  Hoeve,  the Hague.