Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │221

## POTENSI PENGEMBANGAN GREEN SUKUK DAN ASPEK HUKUM DI INDONESIA
Nur Ika Mauliyah
Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember Email: nurikamauliyah@gmail.com

## Hikmatul Hasanah
Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember Email: hikmahsyariah80@gmail.com

## Miftahul Hasanah
Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember Email: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

## Abstrack
The  presence  of  green  sukuk  (green  sukuk)  is  a  new  financial  instrument  designed  to  help Indonesia fulfill its commitment not only for the growth of accounting flows in the economy but also  for  sustainable  development  in  harmony  with  environmental  preservation  efforts.  The purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  studies  that  affect  the  potential  of  green  sukuk  in Indonesia.  This  study  is  a  qualitative  research  using  a  literature  memory  research  method design.  Researchers  found  12  peer-reviewed  journal  articles  over  a  period  of  3  years  (2019- 2021) that matched the research topic and were reviewed by researchers using tables in order to obtain findings holistically which were then analyzed comprehensively. The research findings show that green Sukuk issued in Indonesia have the force of law with existing regulations and also  contribute  to  sustainable  development  goals,  increase  awareness  of  Islamic  financial instruments at the national and international levels, and can realize an environmentally friendly effect on Indonesia's climate including the Sustainable Development Goals (SDGs) points 7, 8, 9, 11 and 13.
Keywords: Green Sukuk, Economic Growth, Sustainable Development Goals, Indonesia

## Abstrak
Kehadiran sukuk hijau (green sukuk) menjadi instrumen keuangan baru yang dirancang untuk membantu  Indonesia  memenuhi  komitmennya  bukan  hanya  untuk  pertumbuhan  alur  akuntasi dalama  perekonomian  namun  juga  penting  bagi  pembangunan  berkekanjutan  yang  selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. Tujuan riset ini adalah untuk menganalisis kajian-kajian yang  mempengaruhi  potensi  sukuk  hijau  di  Indonesia.  Studi  ini  adalah  penelitian  kualitatif melalui desain metode penelitian tinjauan pustaka. Peneliti menemukan 12 artikel jurnal peer- review  dalam  kurun  waktu  3  tahun  (2019-2021)  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian  dan ditinjau  oleh  peneliti  dengan  menggunakan  tabel  agar  mendapatkan  hasil  temuan  secara holistic yang kemudian dianalisis secara komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sukuk  hijau  yang  diterbitkan  di  Indonesia  mempunyai  kekuatan  hukum  dengan  regulasi  yang ada dan juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran instrumen  keuangan  syariah  di  tingkat  nasional  dan  internasional,  serta  dapat  mewujudkan
222│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia
efek  ramah  lingkungan  terhadap  iklim  Indonesia  termasuk  Sustainable  Development  Goals (SDGs) poin 7, 8, 9, 11, dan 13.
Kata kunci: Green Sukuk, Pertumbuhan Ekonomi, Sustainable Development Goals, Indonesia

## DASAR PEMIKIRAN
Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang berpotensi menjadi penggerak  pembangunan  ekonomi  nasional.  Berdasarkan  data  tahun  2019  dari  masa depan agama, populasi Muslim Indonesia akan mencapai 229,62 juta pada tahun 2020. Instrumen  keuangan  syariah  di  Indonesia  diperkirakan  akan  tumbuh,  salah  satunya sukuk,  berdasarkan  potensi  tersebut.  Menurut  Beik  dalam  Wijaya  (2021),  sukuk,  atau obligasi  syariah,  adalah  surat  berharga  jangka  pendek  yang  diterbitkan  oleh  penerbit yang  mewajibkan  penerbit  untuk  membagikan  hasilnya  kepada  pemegangnya  dalam bentuk  margin.  Kontrak  sukuk  berkisar  dari  pengaturan  bagi  hasil  seperti  musyarakah dan  mudharabah,  hingga  pengaturan  jual  beli  seperti  istishna,  salam,  dan  murabahah, hingga  pengaturan  sewa  seperti  ijarah.  Dengan  demikian,  karakteristik  yang membedakan  sukuk  dengan  obligasi  konvensional  adalah  berdasarkan  bunga  sebagai margin.
Tepat  pada  era  reformasi  telah  di  setujui  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  dengan  Sistem  Bagi  Hasil,  dan  selanjutnya  di  terbitkan  UU  No.  3  Tahun 2006  yang  berisi  tentang  amandemen  UU  Peradilan  Agama  No.  7  Tahun  1989  yang mengatur  tentang  Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan  Kasus Persengketaan  Ekonomi  Syariah,  untuk  mengakomodir  hal  tersbut  kemudian  di tindaklanjuti  dengan penyusuna Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dengan adanya pergerakan perkembangan zaman yang begitu pesatnya sehingga berakibat juga pada  transaksi  keuangan  yang  berbasis  investasi  syariah  yang  mana  terdapat  di  dalam Pasar Modal Syariah yaitu berupa produk obligasi syariah atau yang kita kenal dengan istilah sukuk tersebut. (Antonio, 2001)
Sukuk  hijau  merupakan  produk  negara  maju  dengan  komitmen  kuat  terhadap pembangunan  berkelanjutan.  Investasi  pembangunan  berkelanjutan  tidak  hanya merangsang  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  menunjukkan  bagaimana  kegiatan ekonomi  dapat  mendorong  penggunaan  sumber  daya  yang  bertanggung  jawab. maksimum.  Sukuk  untuk  kelestarian  lingkungan  merupakan  sumber  pendanaan  yang
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │223
penting.  Penggunaan  sumber  daya  alam  dan  mineral  secara  berlebihan  untuk pembangunan  infrastruktur  dan  ekonomi  akan  berdampak  negatif  terhadap  lingkungan di  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk meningkatkan kesadaran dan bekerja menuju perbaikan lingkungan melalui pelaksanaan program-program yang berkelanjutan (Ayu, et.al, 2019).
Kehadiran  sukuk  hijau  di  Indonesia  sangat  bermanfaat  dan  penting  bagi pembangunan  berkelanjutan.  Sukuk  hijau  adalah  instrumen  keuangan  baru  yang dirancang  untuk  membantu  Indonesia  memenuhi  komitmen  pengurangan  emisi  gas rumah kacanya. Ini diatur oleh undang-undang penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau dan  ditinjau  secara  independen  oleh  peninjau  internasional  CICERO  (Pusat  Penelitian Internasional).  penerbit  obligasi  hijau  pertama  di  Asia  Tenggara,  dan  transaksi  ini menandai  penerbitan  sukuk  hijau  pertama  di  dunia,  dengan  penerbitan  sukuk  hijau Maret 2018 senilai US$1,25 miliar. Hal ini karena sukuk hijau di Indonesia merupakan inovasi  baru  dengan  banyak  potensi  yang  belum  tergarap  dan  belum  dimaksimalkan (Ayu, et.al, 2019)..
Dengan adanya sukuk hijau, masyarakat dapat turut berkontribusi untuk melawan ataupun  menanggulangi  perubahan  iklim  yang  mana  pemerintah  sangat  memerlukan kerjasama  dari  berbagai  pihak  terutama  masyarakat.  Dengan  harapan  masyarakat mempunyai rasa kepemilikan dan tanggung jawab secara bersama terhadap lingkungan serta  proyek  hijau  yang  di  jalankan  oleh  pemerintah.  Selain  itu  masyarakat  juga  akan dapat manfaat secara langsung dari investasi yang di tanamkan, baik maanfaat finansial maupun manfaat kelestarian lingkungan untuk masa depan.
Misalkan masyarakat berinvestasi pada green sukuk ST007 senilai minimal 1 juta saja  sudah  berpotensi  dapat  menurunkan  emisi  karbon  kerang  lebih  2  ton.  Berdasrkan perhitungan yang dilakukan Indonesia.go.id Portal  informasi Indonesia, angka  tersebut setara dengan perjalanan  antara Jakarta-Bandung dengan menggunakan kendaraan roda empat  sebanyak  56  kali.  Dan  juga  setara  dengan  menanam  200  pohon  manggis  yang mempunyai  manfaat  sangat  baik  terhadap  lingkungan.  Selanjutnya  hasil  dari penghimpunan  dana  hasil  penjualan  penjualan  ST007  tersebut  akan  di  gunakan sepenuhnya  untuk  pembiayaan    proyek  hijau  misalnya  transportasi  berkelanjutan  serta ketahanan terhadap perubahan iklim.(Indinesia.go.id, 2020)
224│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia
Meningkatnya  minat  terhadap  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim  menuntut entitas  berdaulat  dan  korporasi  untuk  mengintegrasikan  sukuk  hijau  ke  dalam  inisiatif hijau  mereka  sambil  secara  bersamaan  memenuhi  tuntutan  pemain  keuangan  Islam. Namun, kinerja saat ini yang ditunjukkan oleh pasar sukuk hijau global tidak memenuhi harapan, sedangkan terbatasnya jumlah studi yang memberikan bukti yang jelas tentang pendorong  aktual  yang  memengaruhi  penerbitan  sukuk  hijau  menjadi  kendala (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kajian- kajian yang mempengaruhi potensi sukuk hijau serta aspek hukumnya di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  dengan metode tinjauan  pustaka atau  tinjauan  literatur.  Peneliti  menemukan  12  artikel  jurnal peer-review dalam  kurun waktu  3  tahun  (2019-2021)  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian  dan  ditinjau  oleh peneliti  dengan  menggunakan  tabel  agar  mendapatkan  hasil  temuan  secara  holistik. Studi ini selanjutnya dijelaskan secara deskriptif analitis dengan memberikan gambaran secara  komprehensif  mengenai  analisis  potensi  pengembangan  green  sukuk  di Indonesia.

## RESULTS AND DISCUSSION
Tabel 1. Kajian Literatur: Potensi Pengembangan Green Sukuk di Indonesia
No Nama Peneliti
dan Tahun Publikasi Metode Hasil Temuan 1 Ayu, et.al (2019) Kualitatif Kehadiran instrumen pembiayaan
berkelanjutan  berbasis  syariah  seperti  sukuk hijau  dalam  pembangunan  Indonesia  sangat memungkinkan  dan  penting  untuk  mendorong pembangunan  ekonomi  yang  selaras  dengan upaya pelestarian lingkungan.
2 Asfi  Manzilati  Kuantitatif  Penerbitan  sukuk  negara  dan  obligasi  hijau
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │225
Suherman & Iswan Noor (2019) terus tumbuh ke arah yang positif hingga tahun 2029;  kesenjangan  investor  Sukuk  Negara  di pasar  domestik  terus  meningkat,  dan  minat investor  asing  terhadap  Sukuk  Negara  tetap
tinggi.
3 Setiawan & Solihin (2019) Kualitatif Dari  sumber  baru  yang  peneliti  dapatkan,  ada 29 persen green bond yang dibeli oleh investor hijau,  sedangkan  71  persen  lainnya  dibeli  oleh investor  konvensional  yang  dilihat  dari portofolio pembeli. 4 Nurfahmi Islami Kaffah dan Wirdyaningsih (2019) Kualitatif Peraturan  perundang-undangan  Sukuk  Daerah sangat  dibutuhkan  oleh  pemerintah  daerah  dan masyarakat.  Sukuk  Daerah  dapat  mendorong tumbuhnya industri syariah di daerah, mendorong  tata  kelola  proyek  infrastruktur bersih  berbasis  syariah,  alternatif  investasi masyarakat  lokal,  dan  dapat  meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah.
5 Happy  Febriani Hariyani,  et.al (2020) Kualitatif Riset  ini  berpendapat  bahwa  Sukuk  Hijau berpotensi menjadi instrumen keuangan syariah untuk  membiayai  proyek  pengelolaan  sampah kota  yang  besar  yang  dilakukan  oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Selanjutnya  akan  ada  biaya  dan manfaat  yang  diperoleh  pemerintah  sebagai implikasi dari pembiayaan ini. 6 Lestuti Abubakar & Tri Handayni
(2020)
Kualitatif
Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif,  penelitian  ini  menganalisis  sukuk hijau  sebagai  alternatif  pembiayaan  proyek untuk  pembangunan  infrastruktur  hijau  di
226│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia
Indonesia. 7 Tuti Lestari (2020) Kualitatif Sukuk  hijau  memiliki  dua  fungsi  penting: meningkatkan  kesadaran  instrumen  keuangan
Islam,  khususnya  sukuk,  di  tingkat  nasional dan  internasional,  dan  dapat  memberikan dampak  ramah  lingkungan  terhadap  iklim Indonesia  dengan  menyediakan  atau  bahkan
mencapainya. 8 Ivan Rahmat Santoso (2020) Kualitatif Sukuk harus sesuai dengan ketentuan Islam dan telah  memenuhi  kriteria  infrastruktur  hijau melalui  tahapan  identifikasi  proyek,  persiapan dan  penilaian  kelayakan  proyek,  penerbitan Sukuk  Hijau,  pelaksanaan  dan  penyelesaian proyek,  pemantauan  proyek  dan  evaluasi
proyek 9 A.F.  Suwanan et al. (2021) Kualitatif Kajian  ini  menunjukkan  bahwa  ada  dampak dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penerbitan Sukuk Hijau baru di masa pandemi Covid-19. 10 Dodik Siswantoro  and Henry V. Surya, (2021) Kualitatif Permintaan  yang  signifikan  terhadap  green sukuk  Indonesia  tidak  serta  merta  terkait dengan  kinerja  setelah  diterbitkan.  Kinerja tersebut  tidak  sebaik  yang  diharapkan  karena faktor makroekonomi.
11 Prameswara, et.al (2021) Kualitatif Sukuk hijau yang diterbitkan di Indonesia telah membantu  pencapaian  tujuan  pembangunan berkelanjutan,  khususnya  Tujuan  7,  8,  9,  11, dan 13. 12 Khairunnisa Musari (2021) Kualitatif Penerbitan  Sukuk  Hijau  menandai  Indonesia sebagai  negara  pertama  di  dunia  yang menerbitkan  Sukuk  Hijau  Berdaulat  dan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │227
tonggak  sejarah  lainnya  sebagai  yang  pertama menerbitkan Sukuk Hijau Ritel
Sumber: Diolah Peneliti, 2021

## PEMBAHASAN

## 1. Analisis  Potensi  Pengembangan  Green  Sukuk  dan  Aspek  Hukum  di Indonesia
Berdasarkan  hasil  tabel  1  sebagai  kajian  literatur  terkait  sukuk  di  Indonesia menjelaskan  bahwa  Kehadiran  instrumen  pembiayaan  syariah  berkelanjutan  seperti Sukuk  hijau  dalam  pembangunan  Indonesia  sangat  memungkinkan  dan  penting  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan upaya pelestarian lingkungan. Menurut  Ayu,  Indonesia  mempelopori  penggunaan  Green  Sukuk  di  pasar  keuangan syariah  global  guna  mendorong  peran  Indonesia  dalam  mendorong  pembangunan berkelanjutan.  Negara-negara  yang  mengeluarkan  lebih  sedikit  karbon  dioksida  dan memiliki  dampak  yang  lebih  kecil  terhadap  perubahan  iklim.  Sukuk  hijau,  sebagai instrumen keuangan multi-obligasi, dapat digunakan untuk mendanai program iklim dan lingkungan (Ayu, et.al, 2019).
Sebelum peluncuran inisiatif obligasi hijau dan sukuk hijau, pemerintah Indonesia menerbitkan  obligasi  ritel  (ORI),  beberapa  di  antaranya  dianggap  sebagai  prototipe untuk obligasi hijau. Mayoritas dari mereka adalah obligasi tiga tahun yang membayar bunga  bulanan  pada  tingkat  sekitar  7%,  yang  dianggap  rendah  dibandingkan  dengan instrumen  keuangan  lainnya  (Anugrahaeni,  2017).  Penerbitan  Sukuk  Hijau  ini  juga menurut  Musari  telah  menandai  Indonesia  sebagai  negara  pertama  di  dunia  yang menerbitkan  Sukuk  Hijau  Berdaulat  dan  menjadi  tonggak  sejarah  yang  pertama menerbitkan  Sukuk  Hijau  (Musari,  2021).  Ritel  Indonesia  menetapkan  preseden  untuk penerbitan  green  bond  di  Asia  Tenggara  pada  Maret  2018  dengan  penerbitan  Green Sukuk  berjangka  waktu  lima  tahun  senilai  US$1,25  miliar  atau  setara  atau  Rp16,75 triliun.  Seri  ini  akan  jatuh  tempo  pada  2023  dan  akan  menentukan  imbal  hasil  (yield) 3,75  persen.  Transaksi  ini  merupakan  sukuk  hijau  berdaulat  pertama  di  dunia,  dengan investor  dari  seluruh  dunia,  termasuk  32%  pasar  syariah,  25%  pasar  Asia,  15%  Uni Eropa, 18% AS, dan 10% Indonesia (UNDP, t.th).
228│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia
Menurut  sumber  baru  yang  diperoleh  dari  studi  Setiawan  dkk  (2019),  investor hijau  membeli  29%  obligasi  hijau,  sedangkan  investor  konvensional  membeli  71%, terbukti  dari  portofolio  pembeli.  Lebih  lanjut  penelitian  Suherman  dkk  (2019) menjelaskan  bahwa  perkembangan  sukuk  negara  dan  obligasi  hijau  menunjukkan  tren positif  hingga  tahun  2029;  permintaan  investor  sukuk  negara  dalam  negeri  terus tumbuh, sementara minat investor asing terhadap sukuk negara tetap tinggi. Selain itu, pasar  Sukuk  dalam  negeri  dalam  negeri  cukup  sehat,  terbukti  dengan  jumlah  investor meningkat setiap tahunnya bahkan hingga di masa pandemic Covid-19, dimana hal ini menunjukkan potensi domestik yang signifikan dari pasar Sukuk Hijau.
Permintaan  yang  signifikan  terhadap  green  sukuk  Indonesia  tidak  serta  merta terkait dengan kinerja setelah diterbitkan. Kinerja tersebut tidak sebaik yang diharapkan karena  faktor  makroekonomi  (Siswantoro  &  Surya,  2021).  Menurut  Kementerian Keuangan,  sukuk  negara  memiliki  tujuan  strategis,  termasuk  sebagai  sumber pembiayaan  negara.  Mereka  juga  merupakan  instrumen  investasi  syariah  yang berpotensi  memperluas  pasar  keuangan  syariah.  Sukuk  Ritel  yang  ditawarkan  kepada perorangan warga negara Indonesia termasuk dalam kategori Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara. Hal ini juga tidak terlepas dari filosofi partisipatif penerbitan SBN  ritel,  yaitu  sebagai  wadah  kontribusi  masyarakat  untuk  pembangunan  negara. Karena  hasil  penerbitan  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  melalui  APBN, masyarakat dan pemerintah bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bangsa (Kemenkue RI, t.th).
Melalui  studi  ini,  peneliti  berpendapat  sukuk  hijau  memiliki  potensi  untuk berkembang  menjadi  instrumen  keuangan  syariah  yang  mampu  membiayai  proyek- proyek  besar  pengelolaan  lingkungan.  Selain  itu,  sebagai  akibat  dari  pembiayaan  ini, pemerintah  akan  mengeluarkan  biaya  dan  menuai  keuntungan.  Sukuk  hijau  yang diterbitkan  di  Indonesia  juga  telah  membantu  pencapaian  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (SDGs),  meningkatkan  kesadaran  nasional  dan  internasional  terhadap instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk, dan berpotensi memberikan atau bahkan mewujudkan efek ramah lingkungan, sehingga meningkatkan iklim Indonesia (Lestari, 2020,  Hariyani,  et.al,  2020)  dan  secara  khusus  pada  SDGs  poin  7,  8,  9,  11,  dan  13 (Alifia, et.al, 2021).
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │229
Kehadiran instrumen sukuk semakin di minati karena tak lepas juga dari dukungan secara makro, dalam  hal ini adalah regulasi  yang menaunginya. Adapun regulasi yang mengatur  secara  umum  mengenai  di  berlakukannya sukuk dari  aspek  subjek  hukum, objek dan tata cara pelaksanaannya terdapat dalam tiga regulasi yaitu:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  (SBSN).  Dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  potensi  sumber pembiayaan  pembangunan  nasional  dengan  menggunakan  instrumen  keuangan yang berbasis syariah.
2. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.004/2015,  yang  mengatur tentang  penerbitan  dan  persyaratan sukuk, meliputi  penyempurnaan  pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk serta penerbitan sukuk.
3. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  33/DSN- MUI/IX/Tahun  2002  tentang  Obligasi  Syariah.  Fatwa  DSN  MUI  ini  merupakan ketentuan  yang  menjadi  bentuk  tertulis  sebuah  Ijtihad  Lembaga  Syariah  Negara dengan tujuan membantu semua bentuk kegiatan muamalah yang ada di Indonesia ini termasuk juga transaksi keuangan yang berbasis syariah. (Rodliyah et al.) Jenis sukuk berdasarkan  penerbit  emisi  antara  lain: sukuk pemerintah, sukuk Pemerintah  daerah, sukuk Badan  Usaha  Milik  Negara  dan sukuk perusahaan  swasta. Adapun  akad  yang  dapat  dipilih  dalam  penerbitan sukuk di  pasar  modal  antara  lain: akad ijarah, akad istishna, akad kafalah, akad mudharabah, akad musyarakah dan akad wakalah (Wahyudi et al., 2020).
Alur penerbitan sukuk sesuai dengan akad yang di pilih, berikut adalah contoh alur penerbitan sukuk berdasarkan akad mudharabah (Rodliyah et al.)
230│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia
2. Kontribusi Green Sukuk Untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan
S ejak  penerbitan  pertama  di  tahun  2018, Sovereign  Green  Sukuk mendapat apresiasi  dari  berbagai  pihak  sebagai  salah  satu  instumen  keuangan  yang concern terhadap  perubahan  iklim.  Green  Sukuk  hampir  sama  dengan  sukuk  negara  lainnya dimana  Green  Sukuk  lebih  focus  kepada  proyek  negara  yang  berbasis  lingkungan  dan proyek  tersebut  yang  kemudian  digunakan  sebagai underlying  asset .  Seperti  proyek pgelolaan  sampah,  efisiensi  energi,  energi  terbarukan,  transportasi  yang  ramah lingkungan  dan  lain  sebagainya  yang  dapat  meminimalisir  ancaman  krisis  perubahan iklim secara signifikan (Alifia, et.al, 2021).
Krisis  perubahan  iklim  memang  merupakan  acaman  global  yang  harus  segera menemukan solusi, dan Green Sukuk diharapkan mampu menjadi instrument keuangan syariah  yang  solutif  dan  dapat  menjadi  alternatif  untuk  mencapai  Sustainble Development  Goals  (SDGs)  yaitu  pada  poin  7,8,9,11,  dan  13.  Kelima  tujuan  SDGs tersebut,  sejalan  dengan  misi  dari  diterbitkannya  Green  Sukuk  dimana  pada  setiap penerbitannya  dialokasikan  pada  beberapa  factor  yang  mendukung  tercapainya pembangunan  berkelanjutan  yang  juga  diperkuat  dengan  firman  Allah  dalam QS Shad ayat 27-28 yang menentang perusakan lingkungan.
Pendaftaran yang dilakukan oleh Emiten (administrasinya berdasarkan peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, serta akad mudharabah berdasarkan Fatwa dewan Syariah MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah Mudharabah)
Penawaran umum kepada masyarakat/calon investor yang tertarik menggunakan fasilitas sukuk, jika emiten adalah pemerintah, maka pemerintah dapat menunujuk perusahaan lain sebagai penerbit SBSN,emiten akan melakukan penawaran umum sukuk wajib menyusun perjanjian perwaliamanantan sukuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada sektor pasar modal
Setelah melakukan penawaran umum dan terjadi kesepakatan transaksi dengan investor, sukuk bisa di terbitkan dan investor berhak atas manfaat obyek yang di sepakati berdasarkan akad mudharabah. selama belum jatuh tempo pembayaran, emiten wajib membuat laporan keuangan secara berkala yang telah di audit dalam hal kepastian pemanfaatan dana yang di investasikan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │231
Hingga  tahun  2020,  impact  yang  dilaporkan  dari  penerbitan  Green  Sukuk  pada Maret 2020 terus fokus pada beberapa sector pembangunan berkelanjutan yang dikelola oleh  3  kementrian  yakni  Kementerian  Transportasi,  Kementerian  Energi  dan Sumberdaya,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dengan  sebaran lokasi Green Project sebagai berikut (Ministry Of Finance Republic Indonesia, t.th):

## Gambar 1: Sebaran Lokasi Proyek Hijau di Indonesia 2019
Pada gambar diatas  dapat  dilihat peta sebaran proyek hijau yang dijalankan oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana dari penerbitan Green Sukuk  yang juga menjadi  dasar  penerbitannya  ( underlying  asset ).  Lima  proyek  yang  dijalankan  oleh  3 Kementerian  Republik  Indonesia  ini  yaitu  Efisiensi  Energi,  Energi  Terbarukan, Transportasi  Berkelanjutan,  Limbah  dan  Pengelolaa  Limbah  Untuk  Energi,  dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Untuk Daerah Rawan Bencana.
Pada  sumber  yang  sama,  alokasi  dan  dampak  dari  penerbitan  Green  Sukuk tersebut  hingga  tahun  2020  telah  melaksanakan  5  sektor  proyek  hijau  dari  9  proyek hijau  yang  telah  disyaratkan  9  ( Eligible  Green  Sectors ).  Alokasi  tersebut  terdiri  dari Sustainable  Transport  sebesar  62%  pada  tahun  dari  penerbitan  tahun  2018  dan  pada 2019  sebesar  48%  dimana  sektor  ini  termasuk  kedalam medium  to  dark  green atau
232│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia
memiliki impact jangka  panjang  terhadap  perubahan  iklim  dan  pembangunan  rendah karbon (Alifia, et.al, 2021).
Berikut  dapat  dilihat  sebaran  alokasi  penerbitan  Green  Sukuk  tahun  2018  dan 2019:
Gambar 2: Alokasi Pemanfaatan Green Sukuk
Dalam  perspektif  Ekonomi  Syariah,  instrumen  Green  Sukuk  merupakan  ikhtiar kemanusiaan sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang harus menjaga dan melestarikan alam sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an.

## SIMPULAN
Indonesia,  sebagai  penerbit  Sukuk  Hijau  pertama  di  dunia,  merintis penggunaannya  di  pasar  keuangan  syariah  global  untuk  mempromosikan  peran Indonesia  dalam  mendorong  pembangunan  berkelanjutan.  Instrumen  keuangan  multi- obligasi  dapat  digunakan  untuk  mendanai  program-program  yang  terkait  dengan pemanasan  global  dan  lingkungan.  Indonesia  menerbitkan  sukuk  hijau  (green  bond) pertama  di  dunia  pada  Maret  2018.  Green  Sukuk  berjangka  waktu  lima  tahun  senilai US$1,25  miliar  atau  setara  atau  Rp16,75  triliun  itu  akan  jatuh  tempo  pada  2023. Transaksi tersebut merupakan sukuk hijau berdaulat pertama di dunia, dengan investor
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │233
dari seluruh dunia, termasuk 32% dari pasar Islam, 25% dari pasar Asia, 15% dari Uni Eropa, 18% dari AS dan 10% dari Indonesia.
Sukuk  hijau  Indonesia  dapat  menjadi  instrumen  keuangan  syariah  yang  mampu membiayai  proyek  pengelolaan  sampah  dan  infrastruktur  hijau.  Sukuk  hijau  yang diterbitkan  di  Indonesia  juga  berkontribusi  pada  tujuan  pembangunan  berkelanjutan, meningkatkan  kesadaran  instrumen  keuangan  syariah  di  tingkat  nasional  dan internasional, serta dapat mewujudkan efek ramah lingkungan terhadap iklim Indonesia termasuk Sustainable  Development  Goals (SDGs) poin  7,  8,  9,  11,  dan  13.  Sebagai penguat  dari  instrumen  sukuk  hijau  tersebut  adalah  regulasi  dari  pemerintah  yang menaunginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Mohammad  Syafiq,  and  J.  S.  Keshminder.  “What  Drives  Green  Sukuk?  A Leader’s Perspective.” Journal of Sustainable Finance and Investment (2020).
Abubakar,  Lastuti,  and  Tri  Handayani.  “Green  Sukuk:  Sustainable  Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia,” 2020.
Anugrahaeni,  Pradina.  “Analysis  of  Indonesian  Sovereign  Green  Bond  and  Green Sukuk Initiatives.” Kajian Ekonomi dan Keuangan 1, no. 1 (2017).
Ayu,  Luthfia,  Karina  Program,  Studi  Akuntansi,  Ekonomi  Universitas,  Nahdlatul Ulama, and Kalimantan Selatan. “Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia.” Journal.Uii.Ac.Id 2 (2019).
Hariyani,  Happy  Febrina, Hendra Kusuma,  and Wahyu Hidayat.  “Green Sukuk-Based Project  on  Sustainable  Waste  Management  in  Indonesia.” Al-Iqtishad:  Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020).
Indonesia,  Ministry  Of  Finance  Republic.  “Green  Sukuk  Allocation  and  Impact Report.” Ministry Of Finance .
Kaffah,  Nurfahmi  Islami,  and  Wirdyaningsih  Wirdyaningsih.  “Implementation  of Regional  Sukuk  (Islamic  Bonds)  as  a  Solution  for  Regional  Economic Development  in  Indonesia.”  In Proceedings  of  AICS-Social  Sciences .  Vol.  9, 2019.
Kemenkeu  RI.  “Perjalanan  Sukuk  Ritel  13  Tahun,  Raup  Rp204,61  Triliun.”
Bareksa.Com .
Lestari,  Tuti.  “Analisis  Peran  Green  Sukuk  Dalam  Memperkokoh  Keuangan  Syariah Dan  Menciptakan  Indonesia  Ramah  Lingkungan.” Skripsi  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL (2020).
234│ Nur Ika Mauliyah, et.al; Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia

## Maurizka Alifia Risanti, Farouk Abdullah Alwyni, Prameswara Samofa Nadya. “Peran
Green  Sukuk  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Yang  Berkelanjutan.”  In Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA) . Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/.
Musari, Khairunnisa. “Green Sukuk, Islamic Green Financing,” 2021.
Santoso,  Ivan  Rahmat.  “Green  Sukuk  and  Sustainable  Economic  Development  Goals:
Mitigating Climate Change in Indonesia.” Global Journal Al-Thaqafah 10, no. 1 (2020).
Setiawan, A, Y Asidiq, and R I Sholihin. “A Evaluation of Publishing Green Sukuk in Indonesia.” Proceeding ASEAN Youth … , no. October (2019).
Siswantoro, Dodik, and  Henry  V. Surya. “Indonesian Green Sukuk (Islamic Bond) of Climate Change:  A Revisited Analysis.” In IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science . Vol. 716, 2021.
Suherman,  Iswan  Noor,  Asfi  Manzilati.  “Identifikasi  Potensi  Pasar  Green  Sukuk Republik Indonesia.” Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6, no. 1 (2019). http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/4177/2311.
Suwanan,  A.F.,  A.C.  Putro,  A.  Triyanto,  S.  Munir,  and  S.  Merlinda.  “Analysis  of  the Impacts  and  Challenges  of  Covid-19  on  Green  Sukuk  in  Indonesia.”  In Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges , 2021.
UNDP. “Indonesia’s Green Bond & Green Sukuk Initiative.”
Wijaya, Reza Henning. “Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk  Sebagai  Penunjang  Pembangunan  Ekonomi  Nasional.” Jurnal  Ekonomi Akuntansi dan Manajemen 20, no. 1 (2021).