## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

## Oleh: Amrullah & Dahliana

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  tentang  terjadi  dalam  masyarakat.  Korban kekerasan  biasanya  dari  pihak  perempuan  atau  isteri  dan  anak.  Namun,  dalam  kondisi- kondisi  tertentu,  suami  juga  bisa  menjadi  pihak  korban.  Penelitian  ini  secara  khusus  ingin menkaji  tentang  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  suami  yang  menjadi  korban kekerasan.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  bentuk  hukuman  terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif dan Hukum Islam, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum  bagi  suami  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga    dilihat  menurut  hukum positif  dan  hukum  Islam.  Penelitian  ini  ditulis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Data yang  telah  dikumpulkan  dianalisa  dengan  cara  deskriptif-analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bentuk  hukuman  terhadap pelaku  KDRT  menurut  hukum  positif  ada  dua,  yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian  hukuman  tambahan  berupa  pembatasan  gerak  dan  hak  pelaku.  Adapun  menurut hukum  Islam,  bentuk  hukuman  terhadap  pelaku  KDRT  berupa  hukuman  qiṣāṣ-diyāt  apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk  hukumannya  adalah  ta’zīr  yang jenis  dan  bentuk  hukumnya  sesuai  dengan  kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenu-han hak-hak korban, berupa pelayanan  hukum,  kesehatan,  dan  pelayanan  psikologis.  Bentuk  perlindungan  tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Sementara  dalam  hukum  Islam,  bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai  korban kekerasan  dalam rumah tangga bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk  menolong  korban  dalam  bentuk  pelayanan  hukum,  kese-hatan,  maupun  psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al-Nisā’ ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum- Suami-Korban KDRT

## A. Bentuk Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Sub  bahasan  ini  secara  khusus  menelaah bentuk  hukuman terhadap  pelaku  kekerasan dalam rumah tangga menurut dua sisi hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Masing- masing uraian tersebut dikemukakan dalam pembahasan berikut ini:

## 1. Bentuk Hukuman dalam Hukum Positif
Hukum  positif  yang  secara  khusus  mengatur  bentuk  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan hukuman bagi pelaku kekerasan  dalam  undang-undang  ini  disebutkan  pada  Bab  VIII  tentang  Ketentuan  Pidana, tepatnya  dari  Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  50.  Hukuman  dalam  ketentuan  tersebut  secara umum  dalam  bentuk  hukuman  penjara  dan  denda  sebagai  hukuman  pokoknya.  Hanya  saja, besaran hukuman penjaran dan denda tersebut dibedakan sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan  serta  akibat  yang  dialami  korban.  Menariknya,  undang-undang  tersebut  juga menetapkan  adanya  hukuman  tambahan  apabila  memang  dipandang  perlu  atas  dasar pertimbangan hakim.
Lebih  jelas  bentuk  hukuman  pelaku  KDRT  menurut  hukum  positif  tersebut  dapat dirinci kembali dalam uraian berikut ini:

## 1. Hukuman penjara dan denda
Hukuman  penjara  dan  denda merupakan jenis  dan  bentuk  hukuman  yang  dipilih  oleh pembuat undang-undang (Badan Legislatif) sebagai bentuk pertang-gungjawaban pidana yang dapat  dibebankan  kepada  pelaku  KDRT.  Istilah  “pertanggungjawaban  pidana”  memiliki  arti “kebebasan  seseorang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan.  Termasuk  dalam
pertanggungjawaban  pidana  adalah  akibat  yang  ditimbulkan  dari  yang  berbuat  atau  tidak berbuat  yang  muncul  atas  dasar  kemauan  sendiri  karena  pelaku  telah  menyadari konsekuensinya”. Intinya, maksud pertanggungjawaban dalam tulisan ini adalah  konsekuensi hukum  atau  beban  hukum  yang  ditetapkan  kepada  pelaku  kejahatan. 1 Secara  khusus  diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Untuk Pasal 44, dikhususnya hanya untuk kekerasan fisik, sebagai berikut:
“ Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  15.000.000,00  (lima  belas juta  rupiah).  Ayat  (2):  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1): mengakibatkan  korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  30.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah).Ayat  (2):  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3): mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta  rupiah).  Ayat  (4):  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
Pasal  di  atas  setidaknya  menyebutkan  empat  jenis  hukuman  bagi  pelaku  yang disesuaikan  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kekerasan  fisik,  yaitu  5  tahun  penjara  atau denda  Rp.  15.000.000,  10  tahun  penjara  atau  denda  Rp.  30.000.000,  15  tahun  penjara  atau denda  Rp.  45.000.000,  dan  4  bulan  penjara  atau  denda  Rp.  5.000.000.  Atas  dasar  ketentuan ini, diketahui bahwa besar kecilnya bentuk hukuman disesuikan dengan besar kecilnya akibat yang diterima korban. Hal ini berlaku baik pelakunya dari pihak suami ataupun isteri. Sebab, undang-undang tersebut tidak memberi kekhususan untuk jenis pelaku tertentu.
1 Lihat,  Mustofa  Hasan  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam ,  (Bandung:  Pustaka  Setia, 2013), hlm. 586.
Kemudian,  jenis  hukuman  lainnya  berkaitan  dengan  kekerasan  psikis,  dituangkan dalam Pasal 45:
“ Ayat  (1):  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis  dalam  lingkup rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  5  huruf  b  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  9.000.000,00 (sembilan  juta  rupiah).  Ayat  (2):  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.
Pasal  di  atas  juga  menetapkan  setidaknya  menyebutkan  dua  jenis  hukuman  bagi kekerasan  psikis,  yaitu  3  tahun  penjara  atau  denda  Rp.  9.000.000,dan  4  bulan  penjara  atau denda Rp. 3.000.000. kekerasan psikis yang dimaksud bisa dalam bentuk perkataan kasar dan merendahkan  sehingga  korban  berakibat  pada  konsekuensi  trauma  psikis,  stres  dan mengganggu  kondisi  kejiwaan  korban. 2 Kekerasan  psikis  pada  pasal  tersebut  tidak menyebutkan  akibat  hingga  kematian.  Oleh  sebab  itu  jenis  hukumannya  disesuaikan  dengan akibat yang biasa ditimbul-kan. Apabila akibat kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan sehari-hari,  maka  hanya  dihukum  4  bulan  penjara  saja.  Sementara  berlaku  hukum  3  tahun penjara jika justru terjadi sebaliknya. Penetapan dua jenis hukuman bagi pelaku KDRT bentuk psikis  tersebut  boleh  jadi  dapat  mewakili  semua  bentuk  kekerasa  psikis  yamg  terjadi  dalam masyarakat.  Ketentuan  ini  tentu  berbeda  dengan  jenis  hukuman  kekerasan  fisik,  sebab akibatnya pun cukup beragam yakni bisa saja dalam kategori luka ringan, berat, atau bahkan mengakibatkan kematian pihak korban.
2 Amran  Suadi  dan  Mardi  Candra, Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  Serta Ekonomis Syariah , Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126.
Ketentuan selanjutnya adalah bentuk hukuman penjara atau denda bagi pelaku KDRT bentuk  seksual.  Regulasinya  dimuat  dalam  Pasal  46,  47,  dan  Pasal  48,  masing-masing ketentuannya sebagai berikut:
“ Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama12 (dua belas) tahun atau  denda  paling  banyak  Rp.  36.000.000,00  (tiga  puluh  enam  juta  rupiah)”.(Pasal 46). 3
“ Setiap orang  yang memaksa orang  yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. (Pasal 47).
“ Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan  sekurang-kurangnya  selama  4 (empat)  minggu  terus  menerus  atau  1  (satu)  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau matinya  janin  dalam  kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. (Pasal 48).
Ketentuan  di  atas  setidaknya  menyebutkan  tiga  jenis  hukuman  hukuman  kekerasan seksual,  yaitu  12  tahun  penjara  atau  denda  Rp.  36.000.000,4  hingga  15  tahun  penjara  atau denda Rp. 12.000.000 hinggaRp. 300.000.000,dan 5 hingga 20 tahun penjara atau denda Rp. 25.000.000  hingga  Rp.  500.000.000.  Pembedaan  ketiga  jenis  hukuman  pelaku  kekerasan seksual  tidak  hanya  diukur  dari  akibat  yang  ditimbulkan,  tetapi  atas  pertimbangan  kriteria tindakan  pelaku,  apakah  dengan  memaksa  ataupun  tidak.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan
3 Pasal  8  yang  dimaksud  berbunyi:  “Kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c meliputi:a.  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yangmenetap  dalam  lingkup  rumah tangga tersebut;b. pemaksaan  hubungan seksual terhadap  salah  seorang dalam  lingkuprumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atautujuan tertentu.
hukuman  kekerasan  fisik  dan  psikis  sebelumnya,  di  mana  pertimbangan  berat  tidaknya hukuman adalah dilihat dari efek dari tindakan kekerasan itu sendiri.
Selanjutnya,  hukum  positif  juga  menetapkan  hukuman  bagi  pelaku  KDRT  dalam bentuk kekerasan penelantaran, yaitu Pasal 49 sebagai berikut:
“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)”.
Pasal 9 yang dimaksud berbunyi: Ayat (1): Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam  lingkup  rumahtangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan  kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan kepada  orang  tersebut.  Ayat  (2):  Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  juga  berlaku bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  diluar  rumah  sehingga  korban berada di bawah kendali orang tersebut
Pasal  di  atas  hanya  menetapkan  satu  bentuk  hukuman  saja  yaitu  3  tahun  penjara  atau denda  Rp.  15.000.000  bagi  pelaku  yang  menelantarkan  orang  yang  secara  hukum  menjadi tanggungannya.  Kekerasan  jenis  penelantaran  ini  masuk  dalam  bentuk  kekerasan  ekonomi. Amran  Suadi  menyebutkan  jenis  kekerasan  ekonomi  bisa  dalam  bentuk  tidak  memberikan kehidupan, nafkah, perawatan, atau pemeliharaan orang yang berada di bawah naungan rumah tangganya.  Kriterianya  bisa  saja  ringan  maupun  berat. 4 Untuk  kriteria  pelaku,  pasal  tersebut mengandung  pengertian  umum.  Artinya,  pelakunya  bisa  saja  dari  pihak  laki-laki  sebagai suami  atau  ayah  maupun  perempuan  sebagai  isteri  atau  ibu.  Atas  dasar  ketentuan  ini,  suami yang  sengaja  tidak memberikan  nafkah  kepada isteri  dan anaknya  dapat  dipidanakan  dengan
4 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum …, hlm. 127.
pasal  ini.  Demikian  juga  bagi  seorang  isteri  yang  sudah  tidak  lagi  memiliki  suami  ( single parent ), ia dapat dipidana dengan pasal ini apabila sengaja menelantarkan anaknya.
Mencermati  ketentuan  pasal-pasal  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  jenis  atau  bentuk hukuman penjara dan denda merupakan bentuk hukuman pokok bagi pelaku KDRT. Lamanya hukuman  penjara  atau  besarnya  denda  disesuaikan  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  dari kekerasan yang dimaksud. Khusus kekerasan fisik dan kekerasan psikis, pertimbangan utama pembuat hukum dalam menetapkan besaran hukuman bagi pelaku yaitu dilihat dari efek atau akibat  yang  ditimbulkan.  Sementara  untuk  kasus  kekerasan  seksual,  besaran  hukuman penjaran dan denda disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan, juga dari jenis tindakan yang dilakukan pelaku.

## 2. Hukuman tambahan
Bentuk  hukuman  pelaku  KDRT  yang  kedua  dalam  hukum  positif  yaitu  hukuman tambahan, hal ini disebutkan secara ekplisit dalam Pasal 50, yaitu sebagai berikut:
“ Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk  menjauhkan pelaku  dari  korban  dalam  jarak  dan  waktu  tertentu,  maupun  pembatasan  hak-hak tertentu  dari  pelaku;  b.  penetapan  pelaku  mengikuti  program  konseling  di  bawah pengawasan lembaga tertentu.
Umum diketahui bahwa pidana tambahan merupakan pilihan atas dasar pertimbangan hakim.  Jika  diperlukan,  maka  hakim  dapat  menetapkan  hukuman  tambahan  di  samping hukuman  pokok. 5 Hukuman  tambahan  sebagaimana  maksud  pasal  di  atas  yaitu  pembatasan gerak  pelaku,  misalnya  dengan  menetapkan  larangan  kepada  pelaku  agar  tidak  mendekati korban dalam masa tertentu. Hal ini bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan
5 Simson Ruben, Kekerasan Seksual Terhadap Istri ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana . “Jurnal Lex Crimen”,Vol. 4, No. 5, (Juli 2015), hlm. 101.
waktu tertentu. Selain itu, pelaku juga dapat dibatasi hak-haknya sesuai dengan pertimbangan yang sesuai oleh hakim.
Dimaksud  dengan  “lembaga  tertentu”  seperti  tersebut  pada  huruf  b  adalah  lembaga yang  sudah  terakreditasi  menyediakan  konseling  layanan  bagi  pelaku.  Misalnya  rumah  sakit, klinik,kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama  jangka  waktu  tertentu.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kebebasan kepada  hakim  menjatuhkan  pidana  percobaan  dengan  maksud  untuk  melakukan  pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. 6
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  bentuk  hukuman  pelaku  KDRT dalam  hukum  positif  diatur  dalam  regulasi  tersendiri  di  luar  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Jenis hukumam bagi pelaku kekerasan disesuaikan dengan kekerasan itu sendiri serta akibat  hukum  yang  ditimbulkan.  Namun,  secara  umum  bentuk  hukuman  yang  ditetapkan dalam  hukum  positif  khususnya  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  berupa  pidana  penjara  dan  denda,  dengan  kualifikasi  hukuman  disesuaikan  dengan jenis tindakan dan efek dan akibat hukum yang dialami korban.

## 2. Bentuk Hukuman dalam Hukum Islam
Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan terlebih dahulu jenis jenis hukuman dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mengetahui kekerasan KDRT masuk dalam jenis hukuman sesuai dalam konteks pidana Islam.  Hukum pidana Islam hanya mengakui  tiga  jenis  hukuman,  yaitu  hukuman ḥadd , qiṣāṣ-diyāt ,  dan  hukuman ta’zīr .  Dalam perspektif  hukum  pidana  Islam,  sanksi  pidana  terbagi  kepada  dua  bagian,  yaitu  hukuman aṣliyyah (pokok)  dan  hukuman mu’ayyidah (tambahan).  Hukuman aṣliyyah adalah  hukuman
6 Badryah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT , (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 33.
yang  dijelaskan  oleh  nas  yaitu  dalam  aturan ḥudūd dan qiṣāṣ .  Sedangkan  hukuman mu’ayyidah adalah  hukuman  yang  menjadi  pelengkap  bagi  ketentuan ḥudūd dan qiṣāṣ sebagaimana ketentuan dalam aturan ta’zīr . 7 Katiga bentuk hukuman ini dibedakan atas janis kejahatan yang dilakukan.
Istilah ḥadd secara bahasa pencegahan. Dalam pengertian yang lebih luas, ḥadd adalah hukuman  yang  telah  ditentukan  untuk  memenuhi  hak  Allah. 8 Adapun  bentuk  kejahatannya dinamakan  dengan ḥudūd .  Said  Hawwa  menyatakan  terdapat  tiga  karakteristik ḥudūd ,  yaitu: Pertama, tidak ada tempat di dalamnya untuk mempertimbangkan saat menjatuhkan hukuman. Kedua, tidak  seorangpun  yang  dapat  mengurangi,  menambah  dan  menggantikannya  dengan hukuman lain. Ketiga, hukuman ḥudūd dengan sangat jelas mengandung keinginan memerangi semua  motivasi  yang  mendorong  perbuatan  jahat  dengan  menggunakan  motivasi  tandingan yang dapat menjauhkan kejahatan. 9
Intinya, kejahatan ḥudūd yang dikenakan hukuman ḥadd telah ditentukan secara tegas dalam  Alquran  maupun  hadis,  sehingga  tidak  ada  peluang  untuk  merubahnya  sebab ketentuanya  yang tegas, jelas dan tertentu. Menurut Ahmad  Wadi Muslich, bentuk kejahatan yang  dikenakan  hukuman ḥadd ada  tujuh,  yaitu  zina, qazf (menuduh  zina), syarb  al-khamr (meminum  minuman  keras),  pencurian, ḥirabah (perampokan), riddah (murtad  atau  keluar dari agama Islam), dan bughah (pemberontakan atas kekuasaan yang sah). 10 Dengan demikian,
7 Muhammad  Tahmid  Nur, Menggapai  Hukum  Pidana  Ideal:  Kemaslahatan  Pidana  Islam  dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional , (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330.
8 Abdurrahman al-Jaziri, Fikih Empat Mazhab , (terj:  Saefudin Zuhri dan  Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  2017),  hlm.  14-15:  Bandingkan  dengan,  Abdus  Sami‟  Ahmad  Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 305.
9 Said Hawwa, al-Islam , (terj:  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta:  Gema Insani Press, 2004), hlm. 708.
10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.
dapat  dinyatakan  bahwa  di  luar  tujuh  kejahatan  tersebut  bukan  termasuk  kejahatan  yang dikenakan hukuman ḥadd .
Hukuman qiṣāṣ-diyāt merupakan  hukuman  yang  ditetapkan  atas  kejahatan  terhadap jiwa  dan  anggota  badan.  Istilah qiṣāṣ berarti  hukuman  setimpal,  sementara diyāt merupakan hukuman  denda  atau  ganti  rugi.  Menurut  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah,  istilah qiṣāṣ menurut bahasa  adalah  ةلثامملا,  artinya  kembali  kepada  عابتأ  atau  mengikuti.  Hal  tersebut  sama  seperti pernyataan:  “hadis  yang  diikuti”,  karena  sebagian  mengikuti  sebagian  yang  lain  dalam penyebutannya.  Hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan  juga  disebutkan qiṣāṣ karena  jejaknya  diikuti,  sehingga  dia  dihukum  seperti  perbuatan  yang  dilakukannya. 11 Jenis hukuman qiṣāṣ-diyāt dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan dan penganiaya- an, termasuk di dalamnya adalah kekerasan fisik dalam kasus KDRT.
Namun  demikian,  kekerasan  fisik  dalam  KDRT  cenderung  lebih  tepat  digunakan hukuman ta’zīr ,  sebab  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  tidak  disebutkan  secara  tagas dalam  Alquran  maupun  hadis.  Istilah ta’zīr berarti  tindak  pidana  yang  belum  disebutkan secara  jelas  sanksi  hukumnya.  Muḥammad  Abū  Zahrah  menyatakan  bahwa ta’zīr yaitu hukumannya dikembalikan kepada kewenangan  Imam,  yaitu dengan penetapan kadar ukuran saksinya dan disesuaikan dengan kemaslahatan jama‟ah. Sementara itu, Muḥammad Sulaimān al-Asyqar  menyatakan ta’zīr berarti  memberikan  pendidikan  atas  suatu  perbuatan  dosa  yang tidak  ada ḥadd di  dalamnya  dan  tidak  pula  ada  kifaratnya. 12 Dalam  pengertian  lain  yaitu memberikan pendidikan selain ḥadd , atau hukuman selain yang telah ditentukan (maksudnya
11 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Badā’i  al-Tafsīr ,  Juz  1,  (Bairut:  Dar  Ibn  Jauzi,  1427  H),  hlm.  165: Ditemukan  juga  dalam,  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Tafsir  Ibn  Qayyim:  Tafsir  Ayat-Ayat  Pilihan ,  (terj:  Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.
12 Muḥammad Abū Zahrah, al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī , (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1998),  hlm.  301:  Lihat  juga,  Muḥammad  Sulaimān  al-Asyqar,  dkk., Buḥūṡ  Fiqhiyyah  fī  Qaḍāyā  Iqtiṣādiyyah Mu’āṣirah , (Yordania: Dar al-Nafa‟is, 1998), hlm. 331.
ḥadd ). 13 Jadi, tindak pidana ta’zīr mengacu untuk semua perbuatan yang dipandang melanggar syariat  berupa  maksiat,  atau  pelanggaran  atas  hak  Allah  maupun  hak  manusia,  termasuk  di dalamnya pelaku KDRT, sebab KDRT belum diterangkan dalam dalil syarak.
Jenis  hukuman ta’zīr yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  KDRT  bisa  saja  berupa hukuman  yang  paling  rendah  misalnya  menegur  dan  menasehati  pelaku,  atau  bisa  juga hukuman  berat  seperti  hukuman  penjara,  cambuk  dan  hukuman  lainnya.  Hal  ini  tergantung kepada  keputusan  hakim  atau  pemerintah.  Dalam  konteks  ini,  hukuman  penjaran  dan  denda yang  ditetapkan  dalam  hukum  positif  sebelumnya  bisa  masuk  dalam  jenis  hukuman ta’zīr . Sebab,  jenis  hukuman  penjara  dan  denda  juga  bagian  dari  kebijakan  pemerintah  (Indonesia) dan menjadi pilihan yang dipandang maslahat bagi masyarakat.

## B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Sub  bahasan  ini  ingin  menguraikan  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diupayakan kepada  suami  sebagai  korban  KDRT,  baik  dalam  perspektif  hukum  positif  maupun  hukum Islam. Masing-masing uraian tersebut yaitu sebagai berikut:

## 1. Menurut hukum positif
Istilah korban KDRT dalam hukum positif tidak dikhususkan hanya untuk perempuan atau istri dan anak saja, namun dalam kondisi tertentu korban kekerasan bisa juga dari pihak laki-laki  sebagai  suami.  Hal  ini  juga  sama  berlaku  ketika  hukum  positif  menyebutkan  istilah pelaku KDRT. Mengenai  perlindungan hukum  bagi suami sebagai korban kekerasan, hukum positif menyebutkan beberapa hak korban yang bersinggungan langsung dengan perlindungan hukum. Secara umum, hak suami sebagai korban kekerasan mengacu pada kententuan Bab IV mengenai hak-hak korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
13 Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, dkk., Buḥūṡ Fiqhiyyah ..., hlm. 331.
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 10 menyebutkan bahwa korban memiliki lima hak:
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. pelayanan bimbingan rohani.
Kelima  hak  tersebut  pada  prinsipnya  bagian  dari  realisasi  pemerintah  mewujudkan perlindungan  bagi  korban,  termasuk  bagi  suami  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Realisasi perlindungan  tersebut  bisa  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  hukum,  maupun pelayanan psikis. lebih lanjut, bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam  Bab VI tentang Perlindungan.  Menurut  Pasal  16  ayat  (1),  disebutkan  bahwa  bentuk  perlindungan  tersebut berupa  perlindungan  sementara  yang  dilakukan  oleh  polisi  seketika  saat  menerima  laporan kekerasan  dari  korban.  Pasal  17  menyebutkan  kepolisian  juga  dapat  melakukan  kerja  sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap korban.
Ketentuan  di  atas  adalah  bagian  dari  perlindungan  korban  dalam  bentuk  pelayanan hukum.Perlindungan  hukum  tersebut  bisa  dengan  tindakan  kepolisian  menangkap  atau menahan pelaku, hal ini secara ekplisit disebutkan dalam Pasal 35 juncto Pasal 36. Disebutkan bahwa  kepolisian  dapat  menangkap  untuk  selanjutnya  melakukan  penahanan  tanpa  surat
perintah  terhadap  pelaku  yang  diyakini  telah  melanggar  perintah  perlindungan.  Disebutkan pula  bahwa  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban,  kepolisian  dapat  menangkap pelaku  dengan  bukti  permulaan  yang  cukup  karena  telah  melanggar  perintah  perlin-dungan. Jadi,  pengakapan  pelaku  juga  bagian  dari  upaya  hukum  yang  diatur  dalam  hukum  positif dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban.
Perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan oleh advokad. Pasal 25 menyebutkan, pelayanan hukum melalui advokat berupa:
a. Memberikan  konsultasi  hukum  yang  mencakup  informasi  mengenai  hak-hak  korban dan proses peradilan.
b. Mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
c. Melakukan  koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum,  relawan  pendam-ping,  dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mesti-nya.
Bentuk perlindungan suami sebagai korban kekerasan selanjutnya  yaitu dalam bidang pelayanan  kesehatan.  Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  korban,  tenaga kesehatan  harus  memeriksa  kesehatan  korban  sesuai  dengan  standar  profesinya,  membuat laporan  tertulis  hasil  pemeriksaan  terhadap  korban  dan visum  et  repertum .  Istilah visum  et repertum berasal  dari  kata visual dan repertum .  Kata visual berarti  melihat,  sementara repertum berarti  melaporkan.  Jadi,  secara  harfiah  dapat  diartikan  bahwa visum  et  repertum merupakan  melaporkan  hasil  pengamatan.  Sementara  menurut  istilah, visum  et  repertum berarti  suatu  laporan tertulis  dari  dokter  ahli  yang  dibuat  berdasarkan  sumpah  mengenai  apa
yang  dilihat  dan  ditemukan. 14 Laporan  tertulis  tersebut  atas  permintaan  penyidik  kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan ketetantuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT.
Visum  et  repertum pada  ketentuan  tersebut  merupakan  keterangan  tertulis  dari  ahli (dokter  forensik)  tentang  hal-hal  yang  dilihat  dan  ditemukan  dalam  pemeriksaan  luka seseorang  atau  penyebab  kematian  seseorang.  Hasil  visum  dapat  digunakan  sebagai  bukti  di pengadilan untuk membantu mengungkap suatu kasus. 15 Jadi, bentuk perlindungan kesehatan dalam  konteks  pemenuhan  laporan visum  et  repertum merupakan  tahap  perlindungan  yang dilakukan  ketika  pihak  korban  mengalami  luka  badan  atau  kematian.  Oleh  sebab  itu,  ia cenderung diberlakukan dalam konteks perlindungan korban kekerasan fisik, bukan kekerasan psikis dan ekonomi.
Bentuk  perlindungan  terakhir  yaitu  dalam  bidang  pelayanan  psikis.  Pasal  23  undang- undang  tersebut  menyatakan  pendamping  melakukan  beberapa  hal,  di  antaranya menginformasikan  kepada  korban  akan  haknya  untuk  mendapatkan  seorang  atau  beberapa orang  pendamping,  mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan  atau  tingkat pemeriksaan  pengadilan  dengan  membimbing  korban  untuk  secara  objektif  dan  lengkap memaparkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialaminya,  mendengarkan  secara  empati segala  penuturan  korban  sehingga  korban  merasa  aman  didampingi  oleh  pendamping,  dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis.
14 Jonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 436.
15 Redaksi Ras, Tips Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana , (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 126.
Mencermati  keterangan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  bentuk  perlin-dungan  hukum bagi  suami  sebagai  korban  kekerasan  KDRT  berupa  perlindungan  dengan  memberikan pelayanan hukum, kesehatan, maupun dalam pelayanan psikologis korban.

## 2. Menurut hukum Islam
Hukum  Islam  pada  dasarnya  tidak  melegalkan  tindakan  kekerasan  dalam  bentuk apapun, termasuk dalam lingkup hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga. Namun, Islam justru tidak menafikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan suami ataupun isteri, keduanya  bisa  menjadi  pelaku  dan  keduanya  juga  bisa  menjadi  korban.  Untuk  suami  yang menjadi  korban  kekerasan,  maka  perlindungan  hukum  yang  disediakan  hukum  Islam  salah satunya melalui praktik pembebanan hukum kepada pelaku. Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep  hukum  positif  sebelumnya,  bahwa  menghukum  pelaku  kekerasan  adalah  bagian  dari bentuk  perlindungan  hukum  kepada  korban.  Demikian  juga  dalam  konteks  hukum  pidana Islam,  pelaksanaan  penangkapan  pelaku  kekerasan  merupakan  bentuk  tindakan  penuh  dari pemerintah  yang  dibolehkan  dan  tidak  melanggar  ketentuan  nilai  hukum  Islam,  sebab  ia bagian dari ta’zīr kepada pelaku juga sebagai langkah dan upaya dalam praktik perlindungan terhadap korban kekerasan.
Bentuk kekerasan yang dialami suami dari isterinya misalnya isteri berbuat nusyūz atau membangkang,  seperti  tidak  mau  menuruti  keinginan  suami  yang  justru  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bentuk kekerasan isteri juga bisa hal tidak mau diajak untuk berhubungan  intim  tanpa  ada  alasan  yang  dibenarkan,  keluar  rumah  tanpa  ada  izin  suami. 16 Semua  tindakan  tersebut  tentu  bagian  dari  bentuk  kekerasan  yang  korbannya  adalah  suami. Suami  boleh jadi  merasa  sakit  secara  psikologis  dan  perasaan,  sehingga  Islam  membenarkan
16 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum …, hlm. 128.
suami  melakukan  tindakan  tertentu,  seperti  menasehati,  pisah  ranjang  dan  memukul  dengan pukulan  yang  tidak  menyakitkan.  Semua  bentuk  tindakan  tersebut  adalah  bagian  dari  cara Islam untuk melindungi suami yang menjadi korban kekerasan.
Dalil normatif tetang kebolehkan suami melakukan tindakan hukum tersebut mengacu pada ketentuan surat al-Nisā‟ ayat 34:
ٱ َٕق  ُلاَج ِّرن ٰ ىَهَع  ٌَُٕي ٱ اَسُِّن ٰ َم ضَف  اًَِت  ِء ٱ عَت ُ  للَّ ٰ ىَُٓض ٰ َهَع ى ٰ عَت ٰ اًَِت َٔ ض ٰ ٍِي  ْإُقَفََأ ٰ وَأ ٰ َٔ ٰ ىِِٓن ٰ  ٰ َف ٱ صن ٰ َحِن ٰ َق  ُخ ٰ َدَِ ٰ َح  ٌخ ٰ َظِف ٰ مِّن  خ ٰ يَغ ٰ ِب َظِفَح اًَِت ٱ ُ للَّ ٰ َٔ ٱ ل ٰ َٔ   ٍُُْٕظِعَف   ٍُْ َزُٕشَُ  ٌَُٕفاَخَذ يِذ ٱ ِ ٰ يِف   ٍُْٔ ُرُج ٱ ل ٰ ِع ِجاَضَي َٔ ٱ ض ٰ ٍُُْٕت ِر ٰ ٌِئَف ٰ عَطَأ ٰ ىُكََ ٰ ةَذ  َلََف ٰ َع ْإُغ يَه ٰ ًلَيِثَس  ٍِْ ٰ ٌِإ ٱ اّيِهَع  ٌَاَك َ  للَّ
اريِثَك
“ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
Imām  al-Suyūṭī  menyebutkan  bahwa  ayat  ini  turun  berkenaan  dengan  riwayat  yang disebutkan  oleh  Abi  Hatim,  bahwa  seorang  wanita  mengadukan  kepada  Rasulullah  saw., bahwa ia telah ditampar oleh suaminya.  Kemudian, Rasulullah saw., menanggapinya dengan menyatakan  bahwa  laki-laki  tersebut  boleh  dibalas  perlakuannya  dalam  bentuk qiṣāṣ (membalas). Kemudian turunkan ayat tersebut. 17 Ayat ini menurut kebanyakan ulama menjadi dasar  hukuman ta’zīr ,  hal  ini  sebagaimana  disebutkan  oleh  Wahbah  al-Zuḥailī. 18 Jadi,  dapat
17 Imām  Jalāl  al-Dīn  al-Suyūṭī, Lubāb  al-Nuqūl  fī  Asbāb  al-Nuzūl ,  (Bairut:  Mu‟assasah  al-Kutb  al- Ṡaqāfiyyah, 2002), hlm. 75.
18 Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Syāfi’ī  al-Muyassar , Juz 2, (Damaskus:  Dār al-Fikr, 2008), hlm. 437: Lihat  juga  dalam,  Muḥammad  Sukḥāl  al-Maḥbājī, al-Muhażżab  min  al-Fiqh  al-Mālikī  wa  Adillatuh ,  Juz  3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 316.
dipahami bahwa kebolehan suami melakukan beberapa tindakan tersebut dalam ayat tersebut merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  ketika  korban  kekerasan  dialami  oleh  suami.  Sikap membangkang isteri tentu sangat menyakitkan bagi suami. Apalagi, pembangkangan tersebut tanpa  didasari  oleh  alasan  yang  dibenarkan  oleh  syarak,  misalnya  istri  melakukan  kekerasan psikis  dan  seksual  dengan  tidak  mau  menuruti  keinginan  suami  untuk  melakukan  hubungan intim  karena  ia  dalam  keadaan  haid.  Hal  ini  tentu  dipandang  boleh  bagi  istri.  Namun sebaliknya  semua  bentuk  pelanggaran  istri  terhadap  suami  tentu  menjadi  bagian  dari  bentuk kekerasan yang korbannya berada di pihak suami.
Bentuk  perlindungan  dalam  hukum  Islam  terhadap  suami  sebagai  korban  kekerasan yaitu dengan adanya pelayanan hukum, kesehatan dan psikologis sebagaimana berlaku dalam hukum positif. Meski demikian, bentuk pelayanan hukum, kesehatan, dan psikologis tersebut memang  tidak  disebutkan  secara  jelas  dan  tegas  dalam  dalil  nas  syarak,  akan  tetapi  semua tindakan  dan  upaya  pelayanan  tersebut  seejalan  dengan  nilai-nilai  hukum  Islam  yang menganjurkan  untuk  membantu  orang  yang  lagi  kesusahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu riwayat hadis yang cukup panjang, yaitu riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah:
ُّيَِاَدًَْْٓنا  ِء َلََعْنا  ٍُْت ُد ًَحُي َٔ َحَثْيَش يِتَأ  ٍُْت  ِرْكَت ُٕتَأ َٔ  ُّيًِيًِ رنا ىَيْحَي  ٍُْت ىَيْحَي اََُث دَح ٍَْع  ِشًَْعَ ْلْا  ٍَْع َحَئِاَعُي ُٕتَأ اََُث دَح  ٌِا َرَخ ْلْا  َلاَق ٔ اََ َرَثْخَأ ىَيْحَي  َلاَق ىَيْحَيِن ُظْف هنا َٔ ٍَْع  َس فََ  ٍَْي  َى هَس َٔ ِّْيَهَع ُ  اللَّ ى هَص ِ  اللَّ  ُلُٕس َر  َلاَق  َلاَق َج َرْي َرُْ يِتَأ  ٍَْع ٍحِناَص يِتَأ ِي ًحَت ْرُك  ٍٍِي ْؤُي ىَهَع  َر سَي  ٍَْي َٔ ِحَياَيِقْنا  ِو َْٕي ِب َرُك  ٍِْي ًحَت ْرُك َُُّْع ُ  اللَّ  َس فََ اَيَُّْدنا ِب َرُك  ٍْ ِخ ْلْا َٔ اَيَُّْدنا يِف ُ  اللَّ ُِ َرَرَس اًًِهْسُي  َرَرَس  ٍَْي َٔ ِجَر ِخ ْلْا َٔ اَيَُّْدنا يِف ِّْيَهَع ُ  اللَّ  َر سَي  ٍرِسْعُي ِج َر
َْٕع يِف ُ  اللَّ َٔ ِّي ِخَأ  ٌِ َْٕع يِف ُدْثَعْنا ٌَاَك اَي ِدْثَعْنا ٌِ
. 19 .
19 Imām  Muslim  al-Ḥajjaj  al-Qusairī  al-Nisābūrī, Ṣaḥīḥ  Muslim ,  (Riyadh:  Bait  al-Afkār  al-Dauliyyah, 1998), hlm. 295.
“ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah  dan  Muhammad  bin  Al  'Ala  Al  Hamdani  -dan  lafadh  ini  milik  Yahya-  dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada  kami  Abu  Mu'awiyah  dari  Al  A'masy  dari  Abu  Shalih  dari  Abu  Hurairah  dia berkata;  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  telah  bersabda:  'Barang  siapa membebaskan  seorang  mukmin  dari  suatu  kesulitan  dunia,  maka  Allah  akan membebaskannya  dari  suatu  kesulitan  pada  hari  kiamat.  Barang  siapa  memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam  kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan  di  dunia  dan  akhirat.  Barang  siapa  menutupi  aib  seorang  muslim,  maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba- Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”. (HR. Muslim). 20
Hadis  di  atas  memiliki  makna  umum  di  mana  setiap  orang  wajib  untuk  membantu kesusahan  orang  lain,  hal  ini  sebagai  jalan  pertolongan  Allah  nantinya  di  akhirat.  Dalam konteks  suami  sebagai  korban  kekerasan  KDRT,  semua  upaya  hukum  baik  dalam  bentuk pelayanan  hukum,  kesehatan  dan  psikologis  tentu  tercakup  di  dalam  hadis  tersebut.  Dengan alasan bahwa upaya-upaya tersebut adalah bagian dari cara membantu orang lain yang tengah mengalami  kesusahan,  termasuk  sebagai  korban  kekerasan  KDRT.  Oleh  sebab  itu,  dalam perspektif  hukum  Islam,  perlindungan  hukum  bagi  suami  sebagai  korban  kekerasan  KDRT bisa dalam bentuk upaya Islam memberikan jalan kepada suami untuk memberikan pelajaran dan  pengajaran  kepada  isterinya,  dalam  bentuk  pembebanan  hukum  kepada  isteri  sebagai pelaku kekerasan, juga dapat dilakukan upaya hukum, kesehatan maupun upaya pelayanan dan penanganan psikologis,

## C. Analisis  Penulis  terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi  Suami  Sebagai  Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Menceramati  uraian  bab  sebelumnya  dan  sub  bahasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa korban  kekerasan  dalam  lingkup  keluarga  atau  KDRT  memang  terjadi  dan  sangat  rentan dialami  oleh  pihak  istri  dan  anak.  Bahkan  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  kedua  pihak
20 Ibid, hlm. 295.
tersebut  telah  didata  oleh  Komnas  HAM  Perempuan.  Data-data  yang  biasa  dipublis  cukup jarang  ditemukan  korbannya  dari  laki-laki. 21 Hal  ini  boleh  jadi  karena  kecenderungan  pihak yang peling dominan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak.
Namun,  pada  kenyataannya  laki-laki  atau  suami  juga  bisa  menjadi  korban  kekerasan, baik  fisik,  psikologis,  maupun  kekerasan  seksual.  Tidak  jarang  ditemukan  isteri  memukul suami,  membentak  suami  sehingga  psikisnya  terluka,  juga  banyak  kasus  istri  melakukan kekerasan  seksual  yang  diejawantahkan  dengan  tindakan  tidak  mau  digauli  tanpa  ada  alasan yang  dibenarkan.  Semua  bentuk  tindakan  tersebut  tidak  bisa  dinafikan  dan  menutup  mata bahwa laki-lakilah yang biasa menjadi pelaku dan bukan menjadi korban.
Suami  yang  menjadi  korban  juga  berhak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum. Perlindungan  tersebut  bisa  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat, lembaga  sosial  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan  dari  pengadilan.  Pemulihan  terhadap  suami  yang  menjadi  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  dilakukan  untuk  kepentingannya  dimana  suami  yang  menjadi  korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing  rohani. 22 Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  umum  Pasal  10  Undang-Undang Penghapusan KDRT.
Namun  yang perlu dicermati adalah hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, suami yang dituduh sebagai pelaku kekerasan juga harusnya mendapat hak perlindungan.  Boleh  jadi,  kekerasan  yang  ia  lakukan  terhadap  istri  berawal  dari  adanya
21 Data  yang dimaksud  misalnya disebutkan oleh Helmi. Data  yang dirangkup  secara keseluruhan  yang menjadi  korban  adalah  pihak  perempuan  dan  anak  saja.  Lihat  Muhammad  Ishar  Helmi, Gagasan  Pengadilan Khusus KDRT , (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2-3.
22 Gilang Kusuma Hadi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri”. Jurnal: Gema , (Thn. XXIII/50/Februari-Juli 2015), hlm. 1765.
kekerasan  yang  dilakukan  istri.  Oleh  sebab  itu,  konstruksi  hukum  semacam ini  belum  diatur secara tegas dalam undang-undang penghapusan KDRT. Semua regulasi  yang dimuat adalah ketika  pihak  korban  melapor  dan  secara  langsung  ia  ditetapkan  sebagai  korban  kekerasan, sementara pihak yang terlapor disematkan sebagai pihak pelaku. Sementara tindak lanjut dan penelusuran  sebab  awal  dari  adanya  hubungan  timbal  balik  kekerasan  tersebut  tidak disebutkan  secara  tegas  dalam  undang-undang.  Oleh  sebab  itu,  menurut  penulis,  ragulasi khusus  masalah  ini  perlu  dipertimbangkan.  Hal  ini  penting  mengingat  tindakan  pelaku kekerasan diawali oleh karena kekerasan yang justru lebih awal diterimanya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Nunuk  P.  Murniati, Getar  Gender:  Buku  Pertama  Perempuan  Indonesia  dalam  Perspektif  Sosial,  Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaiakan Masalah Hukum, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
Abdul  Qadir  Audah, al-Tasrī’  al-Jinā’ī  al-Islāmī  Muqarran  bi  al-Qānūn  al-Waḍ’ī ,  ed.  In, Ensiklpedi  Hukum Pidana Islam , terj: Tim Tsalitsah, Jilid I, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
Abdurrahman  al-Jaziri, Fikih  Empat  Mazhab ,  terj:  Saefudin  Zuhri  dan  Rasyid  Satari,  Jilid  6,  Cet.  2,  Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Ahmad Wardi Muchlis, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Amir Syarifuddin, Garis Garis Besar Fiqh, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan , Cet. 5, Jakarta: Kencama Prenada Media Group, 2014.
Amran Suadi dan  Mardi Candra, Politik Hukum:  Perspektif Hukum Perdata  dan Pidana  Islam Serta Ekonomis Syariah , Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Artikel tempo.com : “Bila Suami Jadi Korban KDRT, Sebaiknya Bagaimana?”, (Publikasi: 20 Maret 2017, 17:00 WIB),  dimuat  dalam:  https://cantik.tempo.co/read/857761/bila-suami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya- bagaimana/full&view=ok, diakses tanggal 29 Oktober 2018.
Artikel tribunnews.com : “Wah, Suami-suami juga Jadi Korban KDRT”, (Publikasi: 22 April 2010, 07:31 WIB), dimuat  dalam:  http://www.tribunnews.com/regional/2010/04/22/wah-suami-suami-juga-jadi-korban- kdrt, diakses tanggal 29 Oktober 2018.
Badryah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT , Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
Betty Sita, “ Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Penanganan kasus KDRT ”.
Cole Blease Graham, The South Carolina State Constitution , New York: Oxford University Press, 2011.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan:  Antara  Norma  dan Realita , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Evi  Tri  Jayanthi,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”. Jurnal: Dimensia , Vol. 3, No. 2, September 2009.
Gilang  Kusuma  Hadi,  dkk.,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Suami  Sebagai  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Istri”. Jurnal: Gema , Thn. XXIII/50/Februari-Juli 2015.
H.M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap ,  Cet.  4,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2014.
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, New York: Spoken Language Services, 1976.
Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Laily  A.A.  Arifianti,  dkk.,  Identifikasi  Faktor-Faktor  Pemicu  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Kota Denpasar”. Jurnal: E-Jurnal Matematika . Vol. 6, No. 1, Januari 2017.
Muhammad Ishar Helmi, Gagasan Pengadilan Khusus KDRT , Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Muḥammad  Sulaimān  al-Asyqar,  dkk., Buḥūṡ  Fiqhiyyah  fī  Qaḍāyā  Iqtiṣādiyyah  Mu’āṣirah ,  Yordania:  Dar  al- Nafa‟is, 1998.
Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional , Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Rena Yulia, Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan , Yogya-karta: Graha Ilmu, 2010.
Ṣāliḥ  bin  „Abd  al-„Azīz  Alū al-Syaikh, dkk, al-Fiqh  al-Muyassar ,  Terj:  Izzudin  Karimi,  Cet.  4,  Jakarta:  Darul Haq, 2017.
Simson  Ruben,  “Kekerasan  Seksual  Terhadap  Istri  ditinjau  dari  Sudut  Pandang  Hukum  Pidana”. Lex  Crimen , Vol. 4, No. 5, Juli 2015.
Sri  Walny  Rahayu  dkk, Intensitas  dan  Eskalasi  Kdrt  Pasca  Tsunami ,  Banda  Aceh:  Biro  Pemberdayaan Perempuan, 2007.
Sulistyowati  Irianto  (editor), Perempuan  dan  Hukum:  Menuju  Hukum  yang  Berperspektif  Kesetaraan  dan Keadilan , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.