## APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE TO THE EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD SECURITY, AND FISHERIES, PONOROGO REGENCY
Munika Marga Utama Yulistiana 1 , Supri Wahyudi Utomo 2 , dan Liana Vivin Wihartanti 3* 1 Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
2 Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia
3 Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun, Indonesia * Email : lianavivin@unipma.ac.id

## Abstrak
Pola  pemerintahan  yang  baik  maupun  Good  Governance  jadi  tuntutan  sekalian  kebutuhan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  menganalisis  pengaruh  Partisipasi terhadap efektivitas kinerja pegawai, 2) menganalisis pengaruh transparasi terhadap efektivitas kinerja pegawai, 3) pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai, dan 4) pengaruh daya tangkap terhadap efektivitas kinerja pegawai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakanteknik kuesioner. Metode penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Sampel yang digunakan berjumlah 5 Orang.Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara  1) parsial  partisipasi  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja  pegawai  nilai  t hitung sebesar  4,072  beserta signifikansi 0,000 Nilai t tabel sebesar 2,037 yang berarti t hitung 4,072 > t tabel 2,037 dan signifikansi 0,000 < 0,05, 2) transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai,  3,948 beserta signifikansi 0,000 Nilai t tabel sebesar 2,037 yang berarti t hitung 3,948 > t tabel 2,037 dan signifikansi 0,000 < 0,05 3) akuntabilitas berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja  pegawai,  dan  daya  tangkap  berpengaruh  terhadap  efektivitas kinerja pegawai t hitung sebesar 2,099 beserta signifikansi 0,043 Nilai t tabel sebesar 2,037 yang berarti t hitung 2,099 > t tabel 2,037 dan signifikansi 0,043 > 0,05. Kata Kunci: Partisipasi, transparasi, akuntabilitas, daya tangkap dan efektivitas kinerja.

## Abstract
Good governance patterns and good governance are demands and needs in governance. The aims of this study are: 1) to analyze the effect of participation on the effectiveness of employee performance, 2) to analyze the effect  of  transparency  on  the  effectiveness  of  employee  performance,  3)  the  effect  of  accountability  on  the effectiveness of employee performance, and 4) the influence of grasping power on the effectiveness of employee performance. The research method used is causal quantitative and the type of data used is primary data. A sample of 50 respondents was taken from the finance  department, personnel and general department, the program composition section, the plant section and horticulture with purposive sampling method. partial test is used. Based on the test results, it shows that partially participation affects the effectiveness of employee performance,  transparency  affects  the  effectiveness  of  employee  performance,  accountability  affects  the effectiveness of employee performance, and capture power affects the effectiveness of employee performance. Keywords: Participation, transparency, accountability, capture and performance effectiveness.

## SOEDIRMAN ECONOMICS EDUCATIONJOURNAL
http://jos.unsoed.ac.id/index.php/seej/
ISSN (PRINT): 2686-2409     ISSN (ONLINE): 2686-6277

## PENDAHULUAN
Terlaksanakannya prinsip Good Governance di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan  Kabupaten  Ponorogo  ada  prinsip  yang  masih  terdapat  kasus  yaitu  terdapat permasalahan pelayanan publik ataupun public services di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Perikanan yang hingga dikala ini jadi perkara yang butuh atensi serta penyelesaian yang komperhensif  dengan  dibuktikan  ketidakpuasan  masyarakat.  Minimnya  transparan  dalam pengambilan sesuatu keputusan yang dicoba pemerintah, pengaruh pelayanan yang kurang baik sehingga menyebabkan minimnya kepuasan masyarakat, sebaliknya perihal keterbukaan data di dinas  telah  lumayan  baik  dengan  membagikan  suatu  data  yang  diarahkan  kepada  masyarakat lewat  web  paling  utama  buat  laporan  kinerja  yang  harus  disertakan  dalam  data  antara  lain Rencana  Strategis  (Renstra),  Rencana  Kerja  (Renja),  Indikator  Kinerja  Umum  (IKU)  serta perjanjian  kinerja  yang  lain-  lain,  namun  keterbukaan  informasi  mengenai  hal  pertanian, ketahanan  pangan  masih  kurang  adanya  penyuluh  yang  mengakibatkan  pedasaan  wilayah pelosok tidak tau-menahu terkait bantuan atau subsidi yang mengenai pertanian. Kasus yang lain pula  ada  akuntabilitas  yang  minimnya  pemahaman  dalam  kewajiban  yang  wajib dipertanggungjawabkan yang dinilai jadi fakor pemicu tingkatan kinerja yang kurang baik dan ketidak sesuaian dalam standar pelaksanaan dengan posedur pelaksanaan.  Daya tangkap dalam pegawai pula bermasalah, petugas acuh tidak acuh dalam melayanai warga serta keterlambatanya dalam menjawab sesuatu kritikan ataupun komentar masyarakat.
Pengembangan  dengan  peneliti  sebelumnya  yang  dilakukan  pada  Dinas  Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo terkait Good Governance pernah diteliti oleh Wahyuningtias (2020) yang berjudul pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggung jawaban  dan  teknologi  informasi  terhadap  kinerja  pegawai,  sehingga  peneliti  memperluas pengembangan  yang  ditemukan  Wahyuningtias  (2020)  dengan  menambah  variabel  dari Good Governance yang  akan  diteliti  yaitu  partisipasi,  transparasi,  akuntabilitas,  dan  daya  tangkap dengan  variabel  dependennya  efektivitas  kinerja  pegawai  hasil  yang  diinginkan  oleh  peneliti sesuai  dengan  apa  yang  direncanakanPenjelasan  diatas  menjadi  hal  menarik  peneliti  dalam melakukan  pengkajian  secara  mendalam  yang  terkait  dengan  “ Penerapan Good  Governance Terhadap  Efektivitas  Kinerja  Pegawai  pada    Dinas  Pertanian,  Ketahanan  Pangan  dan Perikanan Kabupaten Ponorogo” .

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Penerapan Good Governance
Paradigma dalam sistem pemerintahan menjadikan publik terhadap impelementasi Good Governance semakin menguat bersamaan dinamika kehidupan bernegara dimana Pengevaluasian pemerintah dalam mengatarkan pelayanan dikatakan kurang baik sehingga menyelenggarakan sebuah  perencanaan  kurang  baik  (Warjiyati,  2018). Good  Governance oleh  Irianto  (2016) percakapan  yang  berkaitan  dengan  administrasi  Negara  menjadikan  acuan  pemerintah  dalam pelayanan publik. Tata pemerintahan yang baik didasari pada pengambilan keputusan dengan segenap proses yang telah dilewati dari percobaan sampai dengan penerapan.
Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Good Governance dianggap sebagai landasan bagi  pemerintahan  dalam  mengembangkan  standar  prosedur  pelaksanaan  yang  dapat menyejahterakan negara, sektor swasta, maupun masyarakat.

## Partisipasi
Prisnip Partisipasi yang dikembangkan oleh OESD yaitu menjadikan dasar pembangunan yang sesuatu kebutuhan sehari-hari semacam halnya kebutuhan. Perihal ini diberikan peluang buat  berpartisipasi  dalam  melakukan  pembangunan,  perlunya  pembangunan  sebab  sesuatu pergantian  proses  kedalam  hal  yang  positif  guna  meningkatkan  mutu  program  serta  selaku motivasi  pegawai  dalam  melakukan  program  yang  pada  kesimpulannya  menjadikan  kinerja bertambah secara efisien serta efektif.

## Transparasi
Pengambangan  prinsip  yang  di  OESD  ini  transparasi  yang  menjamin  kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi atas pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya keterbukaan  akan  membantu  masyarakat  dalam  mengetahui  informasi  dan  juga  perencanaan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  jika  memiliki  keterbukaan  informasi  akan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai.

## Akuntabilitas
Pengembangan dari OESD adalah peningkatan akuntabel dari pemerintah tersebut bagus akan  berpengaruh  pada  efektivitas  kinerja  pegawai  yang  baik.  Mempertanggungjawabkan akuntabilitas pemerintah sangat sulit dalam hal meningkatkan dan mempertahankan hasil yang telah  diterapkan.  Pencapaian  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  dinilai  dari  tingkat  efisiensi, kejujuran,  dan  kebijakan  yang  baik  agar  penyimpangan  wewenang  dalam  akuntabilitas  tidak terjadi.

## Daya tangkap
Pengembangan dari OESD terkait dengan prinsip Good Governance yang nomor 4 tentang daya tangkap yang menggambarkan pelayanan yang baik sesuai dengan visi misi dalam mencapai tujuan untuk membantu masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat sehingga masyarakat menilai bahwa kinerja pegawai cukup efektif.

## Efektivitas Kinerja Pegawai
Kinerja menggambarkan hasil pencapaian dari kegiatan  organisasi berlandaskan pada sasaran  ditetapkan  organisasi  yang  setelah  itu  memastikan  perkembangan  organisasi  dan menjadikan bahan penilaian organisasi tersebut pada waktu berikutnya (Silaningsih et al. , 2022). Kinerja juga di jelaskan menurut Moeheriono (2010) berpendapat suatu kinerja mempengaruhi keberhasilan  yang  keterkaitan  terhadap  kepuasan    karyawan  dengan  imbalan    diberikan  dan kreativitas karyawan berupa keterampilan, Kemampuan, serta sifat Individu. Ada sebagian faktor yang mengsugesti efektivitas kinerja antara lain : (1) keinginan terkait  imbalan, (2) Dorongan, (3) Keahlian, (4) Kebutuhan serta sikap, (5) asumsi serta tugas, (6) keinginan pada aspek luar dan juga  dalam,  (7)  anggapan  terhadap    tingkatan  imbalan  serta  kepuasan  kerja.  Manajemen  atau atasan dapat menilai kinerja organisasi secara cepat dan kompetitif.
Gambar 1 . Desain Penelitian Partisipasi (X1) Transparasi (X2) Akuntabilitas (X3) Daya Tangkap (X4)
Efektivitas Kinerja
Pegawai
(Y)

## PERUMUSAN HIPOTESIS

## Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah penjelasan dari permasalahan dan rumusan masalah yang mengansumsi dugaan  sementara  jawaban  yang  disebutkan  oleh  peneliti  terkait  dengan  masalah  yang disebutkan di latar belakang. Dugaan sementara dari peneliti adalah:

## Pengaruh Prinsip Partisipasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai
Partisipasi  dapat  dilihat  dan  dilaksanakan  sebagai  bentuk  sosialisasi  Kebijakan Pemerintah  kepada  masyarakat.  Kebijakan  perlu  diadakannya  sosialisasi  pemerintahan  untuk memberikan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  kedepannya  agar  tidak  terjadi perpaduan yang tidak mengenakan.  Menurut Purba dan Djamin (2015) partisipasi masyarakat berfungsi sebagai berkontribusi dalam musyawarah, rancangan, penerapan dan  melihat proses kerja  pemerintah  dalam  kebijakan  mengelola,  membangun  kepercayaan  masyarakat,  dan mengembangkan masyarakat.
Pengertian    partisipasi  masyarakat  dikomentari  oleh    Bisman et  al. ,  (2019)  dikatakan bahwa keterlibatan sebagai masyarakat dalam pembangunan, meliputi perencanaan kegiatan dan program perencanaan pembangunan. Pembangunan dianggap hal yang berguna  oleh partisipasi masyarakat,  karena menjadikan    salah    satu  pusat  pembangunan  yang  dilakukan    masyarakat secara  langsung  atas  kebijakan  dari  kegiatan  pembangunan.  Masyarakat  ikut  serta  dalam kelibatan  kebijakan  formulasi  ataupun  sebagai  kebijakan  aplikasi  tersebut,  Masyarakat  juga anggap lebih mengerti tentang kondisi lingkungannya.
Hasil  partisipasi  dikemukakan  oleh  Farid  dan  Sudarmanto  (2019)  yang  menyatakan partisipasi  anggota  berpengaruh  terhadap  efektivitas  dimana  pada  dasarnya  partisipasi  yang semakin  berkontribusi  aktif  maka  meningkat  pula  pada  efektivitas  yang  baik  sehingga  akan mencapai keberhasilan yang sesuai harapan pada perusahaan. Partisipasi juga dikemukakan oleh Endah (2016) yang hasilnya menyebutkan partisipasi berpengaruh efektivitas dikarenakan pada pembangunan dikabupaten pangandaran diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  partisipasi  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja pegawai. Hipotesis yang menyatakan prinsip tersebut adalah:
H1 : Prinsip Partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian,

## Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

## Pengaruh Prinsip Transparasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai
Mengemukakan  Nahruddin  (2014)    Transparansi  ialah  kebebasan  untuk  mengakses kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan  dan  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemimpin, transparansi  juga  memiliki  keputusan  yang  melibatkan  pemangku    kepentingan    untuk memahami pelaksanaan serta tugas pemerintah yang merupakan  sasaran dari penerapan dan akuntabilitas  (pelaporan)  suatu  bentuk  periode  masa  lalu.  Menurut  Nahruddin  (2014) Transparansi juga berarti pencatatan pembukuan yang memiliki keterbukaan kepada masyarakat dan dapat dicari dengan mudah kegiatan yang berada di pemerintah ini merupakan kunci untuk mendapatkan  kepercayaan  publik.  Transparansi  mengacu  pada  prinsip  bahwa  pemerintah mengungkapkan  informasi  tentang  beberapa  aspek  pelayanan  publik,  dan  hasilnya  akan memuaskan masyarakat. Hasil penelitian dilakukan oleh Meme (2019) menunjukkan transparasi berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pegawai pemerintah daerah.
Hasil transparasi yang diteliti Jitmau et al. , (2017) menerangkan transparasi berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dengan  ditujukkan  dalam  memberikan  informasi  melalui sarana yang cepat, akurat, jelas dan bisa dilihat oleh pihak yang berkepentingan. Hasil lain juga dilakukan  oleh  yang  hasilnya  adalah  transparasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi pemerintah yang dibutuhkan suatu instansi dalam memberikan informasi-informasi yang akan membuat kepercayaan pihak luas percaya kepada pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang baik. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian dikemukakan oleh Lestiawan dan Jatmiko (2015) keterbukaan  informasi  sangat  penting  bagi  pemerintah  dengan  mendorong  kinerja  dalam
penerapan  program-program  yang  nantinya  akan  menjadi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Dari uraian di atas maka di simpulkan dalam hipotesis yaitu sebagai berikut:
H2 : Prinsip Transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian,

## Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai
Pengembangan  yang  diterapkan  oleh  OESD  menyatakan  akuntabilitas  berarti tanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintah yang memacu pada hasil dan gagalnya rencana kegiatan yang telah sesuai dengan visi misi diterapkan oleh pemerintah sehingga penilaian bisa dilihat pada target dan sasaran yang tepat.
Pada penelitian yang dilakukan oleh  Kholidah & Mildawati (2017)  penjelasan penelitian tersebut terdapat variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas kinerja adalah akuntabilitas. Akuntabilitas disini dikatakan positif bahwa pengaturan pada akuntabilitas dapat  bertanggungjawab  dalam  pengawasan  terhadap  audit  yang  akan  meningkatkan  kinerja pegawai. Penelitian lain juga ditemukan Edowati et al. , (2021)  akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban  terkait  dengan  anggaran  dan  memiliki  keterbukaan  pada  saat  diperiksa sehingga menjamin efektivitas kinerja terjamin.
Hasil dari Wahyuni Arifin dan Saiful Muchlis (2021) yang hasilnya akuntabilitas memiliki penyelenggaraan yang berupa keterbukaan agar memudahkan pengawasan publik dan terhindar penyalahgunaan wewenang sehingga efektivitas meningkat sejalan dengan kinerja pegawai yang bagus.  penelitian  dari  Lestiawan  dan  Jatmiko  (2015)  sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu suatu  prinsip  akuntabel  yang  artinya  hasil  program  yang  diterapkan  akan  bertanggungjawab terhadap  kebijakan  yang  telah  dibuat.Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  dalam rumus hipotesis sebagai berikut:
H3  :  Prinsip  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja  pegawai  pada  Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
Pengaruh Responsiveness (Daya Tangkap) Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Menurut  Tjiptono  &  Chandra    (2011) Responsiveness (Daya  Tangkap)  ialah  berkenan dengan ketersediaan serta keahlian karyawan dalam menolong para pelanggan dalam  merespon pemerintahan serta menginformasikan jasa yang dikirimkan sanggup ditanggapi dengan segera, perihal tersebut pasti jadi kepuasan tertentu pada publik. Dalam menghasilkan kepuasan dalam publik diperlukan kinerja yang besar serta ada kenaikan kerja yang bagus sanggup menghasilkan kemampuan yang terdapat pada pegawai buat menghasilkan kepuasan publik.
Hasil  dari  riset  Indra  (2019)  menampilkan jika  daya  tangkap mempengaruhi  terhadap daya guna kinerja pegawai yang hendak menolong masyarakat dalam  menuntaskan kasus yang dialami dan mengukur bersumber pada penunjuk pelayanan yang kilat, penyampaian data yang jelas,  bersedia  buat  menolong  publik,  dan    pelayanan  yang  pas  waktu.    Apabila  pegawai melaksanakan  pelayanan  yang  responsive,  sehingga  publik  bakal  merasakan  puas  terhadap pelayanan.
Penelitian Lestiawan dan Jatmiko (2015) hasil yang diperoleh adalah kualitas pelayanan yang  menjadi  penilaian  masyarakat  dalam  kinerja,  semakin  baik  pelayanan  masyarakat  maka masyarakat  akan  menilai  kinerja  akan  bertambah  baik  pula.  Pegawai  sudah  seharusnya menampung  aspirasi  atau  keluhan  dari  masyarakat  yang  kemudian  ditidaklanjuti  untuk memberikan  solusi  bukan  hal  merugikan  masyarakat.  Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan rumusan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Prinsip Responsiveness ( Daya Tangkap) berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  penelitian  asosiatif  yang  artinya memiliki keterkaitan antara dua variabel atau lebih yang memiliki jalinan disalah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel lain (dependen).
Berdasarkan  judul  penelitian  yaitu  Penerapan  Prinsip Good  Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian yang dijadikan sampel dalam melakukan pengujian kuesioner yaitu:
Tabel.  1 Populasi dan Sampel Nama Bidang Jumlah Bidang Keuangan 9 orang Bidang Kepegawaian dan umum 9 orang Bidang  Prasarana  dan  sarana pertanian 9 orang Bidang tanaman dan holtikultura 23 orang Total 50 orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  pengujian  hipotesis  diatas,  pembahasan  di  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:

## Pengaruh Partisipasi Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai
Dari  penelitian  mendukung  hipotesis  yang  menyatakan  “Partisipasi  berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pegawai”. Dapat dilihat nilai t hitung sebesar 4,072 beserta signifikansi 0,000 Nilai t tabel sebesar 2,037 yang berarti t hitung 4,072 > t tabel 2,037 dan signifikansi 0,000 < 0,05, Maka dapat diputuskan bahwa H 1 diterima yang berarti X1 (partisipasi) berpengaruh terhadap Y (Efektivitas kinerja pegawai), hal ini menunjukkan bahwa selain partisipasi masyarakat terdapat factor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai.
Partispasi  menjadikan  keterlibatan  warga  dalam  pembangunan,  meliputi  perencanaan aktivitas  serta  program  perencanaan  pembangunan.  Pembangunan  ini  dikira  perihal  yang bermanfaat oleh partisipasi warga, disebabkan salah satu pusat pembangunan yang dicoba warga secara  langsung  atas  kebijakan  dari  aktivitas  pembangunan.  Masyarakt  turut  dan  dalam keterlibatan kebijakan perumusan maupun selaku kebijakan aplikasi tersebut, warga dikira lebih tau menau terpaut dengan keadaan lingkungannya (Bisman et al. , 2019). Partisipasi warga dapat dimengerti  selaku  proses  partisipasi  warga  dalam  pengambilan  keputusan,  formulasi, pembangunan serta pengembangan warga (Purba dan Djamin, 2015). Publik hendak membuat komitmen kepada pihak pemerintah dalam keterlibatannya selaku pihak yang melakukan sesuatu program  serta  keterlibatan  pengambilan  keputusan  kala  dibutuhkan  sehingga  karyawan senantiasa berkontribusi kepada warga hendak tingkatkan daya guna kinerja yang baik dalam warga  ataupun  sesame  karyawan.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip Good  Governance yang dikembangkan oleh OECD nomor 1 tentang pasrisipasi.
Prinsip  partisipasi  yang  dibesarkan  oleh  OECD  ialah  menjadikan  bawah  pembangunan yang suatu kebutuhan tiap hari semacam halnya kebutuhan. Mengenai ini diberikan kesempatan buat  berpartisipasi  dalam  melaksanakan  pembangunan,  perlunya  pembangunan  karena  suatu pergantian proses kedalam perihal  yang positif guna tingkatkan kualitas program dan sebagai motivasi  pegawai  dalam  melaksanakan  program  yang  pada  akhirnya  menjadikan  kinerja meningkat secara efektif dan efisien.
Hal  ini  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  terdahulu  Islamiah  (2018)  tentang  partisipasi masyarakat  yang  menunjukkan  skor  partisipasi  masyarakat  pada  di  Desa  Sanglepongan Kecamatan  Curio  Kabupaten  Enrekang  tergolong  sedang  yang  dibuktikan  oleh  skor  gabungan dalam bidang-bidang partisipasi. Hal ini membuktikan bahwa Desa anglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang tergolong sedang.  Hasil penelitian juga didukung oleh Taryono dan Ahmad (2021)  yang  menyatakan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap efektivitas kinerja pembangunan di Desa Majasari hasil analisis korelasi yang berada pada tingkat sedang dan memiliki kontribusi yang tidak terlalu tinggi.
Hasil  partisipasi  oleh  Farid  dan  Sudarmanto  (2019)  melaporkan  partisipasi  anggota mempengaruhi  terhadap  daya  guna  dimana  pada  dasarnya  partisipasi  yang  terus  menjadi
berkontribusi aktif hingga bertambah pula pada daya guna yang baik sehingga hendak menggapai keberhasilan yang cocok harapan pada industri. Partisipasi juga dikemukakan oleh  Endah (2016) yang hasilnya menyebutkan partisipasi berpengaruh efektivitas dikarenakan pada pembangunan dikabupaten  pangandaran  diperlukan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan pembangunan tersebut.

## Pengaruh Transparasi Terhadap Efektivitas Kinerja
Dari  penelitian  mendukung  hipotesis  yang  menyatakan  “Partisipasi  berpengaruh terhadap  efektifitas  kinerja  pegawai”.  Dapat  dilihat t hitung sebesar  sebesar  3,948  beserta signifikansi 0,000 Nilai t tabel sebesar 2,037 yang berarti t hitung 3,948 > t tabel 2,037 dan signifikansi 0,000  <  0,05,  Maka  dapat  diputuskan  bahwa  H 2 diterima  yang  berarti  X2  (transparasi) berpengaruh terhadap Y (Efektivitas kinerja pegawai).
Kebebasan  dalam  mengakses  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan  serta keputusan  yang  terbuat  pimpinan,  transparasi  pula  mempunyai  keputusan  yang  mengaitkan pemangku kepentingan buat menguasai struktur serta guna pemerintahan yang ialah tujuan dari kebijakan.  keterbukaan  serta  pemudahan  mendapatkan  data  ialah  kunci  pemerintah  buat memperoleh  keyakinan  warga.  (Nahruddin,2014).  Transparasi  mengacu  pada  keterbukaan informasi  tentang  aspek  pelayanan  kepaa  masyarakat  yang  hasilnya  akan  memuaskan masyarakat.  Hal ini  transparasi  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja  yang  sejalan  dengan prinisp Good Governance yang dikembangkan oleh OECD nomor 3 tentang transparasi.
Pengambangan  prinsip  yang  di  OECD ini  transparasi  yang menjamin  kebebasan  warga dalam memperoleh data atas pertanggungjawaban pemerintah dengan terdapatnya keterbukaan hendak menolong warga dalam mengenali data serta pula perencanaan aktivitas yang dicoba oleh pemerintah bila mempunyai keterbukaan data hendak tingkatkan efektivitas kinerja pegawai.
Hasil transparasi diperkuat oleh penelitian terdahulu Khoiriyah dan Rahayu  (2021) yang menyatakan transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai instansi pemerintah yang  semakin  baik  dengan  dibuktikan  keterbukaan  pemerintah  daerah  terkait  informasi  dan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan untuk menjadikan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari bentuk penyimpangan. Penelitian ini juga sejalan dengan Budiasni et al. , (2017) menunjukkan hasil transparasi berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai yang memberikan tekanan pemerintah terkait keterbukaan untuk memperoleh informas  yang  seluas-luasnya  dan  memberikan  masukan,  sehingga  menjadikan  penampilan kinerja meningkat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Hasil transparasi yang dilakukan oleh Jitmau et al. , (2017) melaporkan kalau transparasi mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah wilayah dengan ditujukkan dalam membagikan data lewat media yang pas waktu, mencukupi, akurat, jelas serta gampang diakses oleh pihak yang berkepentingan.  Hasil  ini  juga  sejalan  dengan  Lestiawan  dan  Jatmiko  (2015)  keterbukaan informasi sangat penting bagi pemerintah dengan mendorong kinerja dalam penerapan program- program yang nantinya akan menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai
Hasil penelitian ini akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai yang bisa dilihat pada nilai t hitung sebesar 2,099 beserta signifikansi 0,043 Nilai t tabel sebesar 2,037 yang berarti t hitung 2,099 > t tabel 2,037 dan signifikansi 0,043 > 0,05, Maka dapat diputuskan bahwa H 3 diterima yang berarti X3 (akuntabilitas) berpengaruh terhadap Y (Efektivitas kinerja pegawai).
Penerapan  akuntabilitas  menjadikan  tolak  ukur  kinerja  pemerintahan  dalam  hal pengelolaan keuangan (Edowati et  al. , 2021). Dampak dari penerapan akuntabiliatas terhadap efektivitas kinerja pegawai yang berkualiatas mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diakui keterbukaan yang dapat menilai efektivitasnya (Napitupulu et al. ,2016) sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai, hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance dikembangkan oleh OECD nomor 8 tentang akuntabilitas.
Pengembangan  yang  diterapkan  oleh  OECD  menyatakan  akuntabilitas  berarti tanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintah yang memacu pada hasil dan gagalnya rencana kegiatan yang telah sesuai dengan visi misi diterapkan oleh pemerintah sehingga penilaian bisa
dilihat  pada  target  dan  sasaran  yang  tepat.  Akuntabilitas  adalah  syarat  dalam  pencegahan penyimpangan kekuasan yang ditujukan secara langsung untuk pencapaian tujuan dengan tingakt efisiensi, kejujuran, dan kebijakan yang baik.
Hasil dari Wahyuni Arifin dan Saiful Muchlis (2021) yang hasilnya akuntabilitas pegawai semakin meningkat  dan keterbukaan penyelenggaraan urusan publik yang akan memudahkan dalam  pengawasan  agar  terhindar  dari  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  wewenang, penelitian  dari  Lestiawan  dan  Jatmiko  (2015)  sejalan  dengan  hasil  penelitian  ini  yaitu  suatu prinsip akuntabel yang artinya bertanggungjawab terhadap hasil dari program yang dijalankan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.
Dari  penelitian-penelitian  terdahulu  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Dinas  Pertanian, Ketahanan  Pangan  dan  Perikanan  prinsip  akuntabilitas  akan  semakin  tinggi  maka  semakin meningkat pada efektivitas kinerja dan akuntabilitas bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator  yang  sesuai  pada  tujuan  yang  ditetapkan  serta  menambah  kepercayaan  masyarakat terhadap  tanggungjawab  sebagai  pemerintah.  Dengan  demikian  prinsip  akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai.

## Pengaruh Daya Tangkap (Responsivitas) Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai
Hasil dari uji t (statistik) penelitian ini variabel Daya tangkap (Responsivitas) memiliki pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  signifikansi  variabel  daya  tangkap  adalah  0,0005 lebih kecil dari nilai alpha α 0,05 dan nilai t hitung (2,969) > t tabel (2.037) maka H4 diterima. Pengembangan dari OESD terkait dengan prinsip Good Governance yang nomor 4 tentang daya tangkap yang menggambarkan pelayanan yang baik sesuai dengan visi misi dalam mencapai tujuan untuk membantu masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dengan cepat, tepat  dan  akurat  sehingga  masyarakat  menilai  bahwa  kinerja  pegawai  cukup  efektif.  Hal  ini menandakan daya tangkap (Responsivitas) berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai. Penelitian  ini  di  latarbelakangi  oleh    Atmaja  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  daya  tangkap (Responsivitas)  berpengaruh  positif.  Hal  ini  menandakan  pelayanan  pegawai  yang  cepat  dan meningkatkan kinerja pegawai dan menjadikan  pelayanan  ini  masyarakat memiliki kepuasan. Hubungan      antara  daya  tangkap  dengan  efektifitas  kinerja  pegawai  semakin  baik  pendapat masyarakat terhadap daya tangkap pemerintahan, dan apabila ketanggapan yang buruk, maka efektivitas kinerja akan menurun.  Hasil penelitian  ini juga dilakukan oleh  Ahmad  Nurhidayat (2021)  yang  hasilnya  daya    tangkap  (responsivitas)  berpengaruh    positif    terhadap  kinerja pegawai dibuktikan adanya pelayanan yang cepat, fasilitas yang disediakan memadai dan akan meningkatan  efektivitas  serta  efisiensi  kinerja  pegawai.  Pelayanan    daya  tangkap  baik  akan meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat  yang  baik  sehingga  tidak  ada  kekecewaan masyarakat  terhadap  pelayanan  pegawai.  Penelitian  Lestiawan  dan  Jatmiko  (2015)  hasil  yang diperoleh adalah kualitas pelayanan yang menjadi penilaian masyarakat dalam kinerja, semakin baik pelayanan masyarakat maka masyarakat akan menilai kinerja akan bertambah  baik pula. Pegawai sudah seharusnya menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat yang kemudian ditidaklanjuti untuk memberikan solusi bukan hal merugikan masyarakat. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo variabel Daya tangkap (Responsiveness) berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai, dibuktikan kecakapan dalam pelayanan yang baik akan meningkatkan efektivitas kinerja yang meningkat.

## KESIMPULAN
Peneliti ini  ditunjukkan buat  meyakinkan  secara  empiris  tentang  pengaruh  pelaksanaan Good Governance terhadap efektivitas kinerja pegawai. Hipotesis di dalam penelitian mengenakan uji regresi berganda dengan aplikasi SPSS tipe 26 dimana peneliti memakai 37 informasi dari 50 informasi yang penuhi kriteria sampel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:
Pengujian  mengunakaan  uji  parsial  diperoleh  hasil  partisipasi  berpengaruh  terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dengan  keterikatan  teori  Farid  dan  Sudarmanto  (2019)  yang  menyatakan  partisipasi  anggota
berpengaruh terhadap efektivitas dimana pada dasarnya partisipasi yang semakin berkontribusi aktif maka meningkat pula pada efektivitas yang baik sehingga akan mencapai keberhasilan yang sesuai harapan pada perusahaan.
Pengujian  mengunakaan  uji  parsial  diperoleh  hasil  transparasi  berpengaruh  terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, penelitian ini berkaitan dengan teori  Jitmau et al., (2017) menerangkan transparasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan ditujukkan keterbukaan informasi melalui sasaran yang cepat, akurat, jelas dan bisa dilihat oleh pihak yang berkepentingan. Hasil lain juga dilakukan oleh yang hasilnya adalah transparasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan  suatu  instansi  dalam  memberikan  informasi-informasi  yang  akan  membuat kepercayaan pihak luas percaya kepada pemerintah dalam meningkatkan kinerja yang baik Pengujian mengunakaan uji parsial memperoleh bahwasanya akuntabilitas  berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, penelitian ini keterkaitan teori  Lestiawan dan Jatmiko  (2015) sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu suatu prinsip akuntabel yang artinya bertanggungjawab terhadap hasil dari program yang dijalankan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.
Pengujian  mengunakaan  uji  parsial  diperoleh  hasil  daya  tangkap  berpengaruh  terhadap efektivitas kinerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo yang hasilnya berkaitan dengan teori Lestiawan dan Jatmiko (2015) hasil yang diperoleh adalah kualitas pelayanan yang menjadi penilaian masyarakat dalam kinerja, semakin baik pelayanan masyarakat maka masyarakat  akan menilai  kinerja  akan  bertambah  baik  pula.  Pegawai sudah seharusnya  menampung  aspirasi  atau  keluhan  dari  masyarakat  yang  kemudian  ditidaklanjuti untuk memberikan solusi bukan hal merugikan masyarakat.
Kesimpulan Penerapan prinsip Good Governance pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan  Perikanan  Kabupaten  Ponorogo  telah  menerapkan  prinsip  partisipasi,  transparasi, akuntabilitas  dengan  baik  dan  lebih  bisa  ditingkatkan  supaya  efektivitas  kinerja  pegawai  juga semakin  baik,  sehingga  keterkaitan  teori  dari  Lembaga  Administrasi  Negara  jika  Good Governance  baik  maka  meningkat  pula  efektivitas  kinerja  pegawai  dan  kebijakan  pembuatan strategi dalam pengelolaan pemerintahan akan semakin maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisman, M. Hamdi, A. Jaenuri dan Kusworo. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kinerja Pengelola Terhadap Kualitas Pelayanan Penyediaan Sarana Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat  Di  Kabupaten  Rokan  Hulu. PAPATUNG:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik, Pemerintahan dan Politik . Vol. 2, No. 3, h. 1 – 18.
Edowati, M., H. Abubakar dan M. Said. 2021. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deiyai. Indonesian Journal of Business and Management . Vol. 4, No. 1, h. 87 – 96. Endah, K. 2016. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan . Vol. 2, No. 1, h. 596 – 605. Farid, A. dan B. Sudarmanto. 2019. The Role of The Farmers Partisipation Toward Sembodomakmur Agribusiness. Vol. 15, No. 3, h. 229 – 238.
Indra,  G.  2019.  Pengaruh  Daya Tanggap Dan  Kinerja  Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Indra Gunawan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Jurnal Simplex . Vol. 2, No. April, h. 33 – 40. Irianto.  2016. Kebijakan  dan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Sektor  Publik  (KMSDM-SP) . Yogyakarta.:
Jitmau,  F.,  L.  Kalangi  dan  L.  Lambey.  2017.  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Fungsi Pemeriksaan  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Di  Kabupaten Sorong). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill.” Vol. 8, No. 1, h. 276 – 285. Kholidah,  N.  dan  T.  Mildawati.  2017.  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate Governance terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . Vol. 6, h. 1217 – 1236. Lestiawan,  H.  Y.  dan  B.  Jatmiko.  2015. Key  Success  Factor  Good  Government  Governance Serta Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  (Survey  pada  Pemerintah  Kabupaten
Gunungkidul). Maksimum . Vol. 5, No. 1, h. 32.
Meme, M. E. 2019. Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi . Vol. 8, No. 10, h. 1 – 19.
Nahruddin, Z. 2014. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao- Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan . Vol. 4, No. 2, h. 193 – 201.
Purba,  Irma  Sunarty  Djamin,  D.  2015.  Partisipasi  Masyarakat  dalamMeningkatkan  Good Governance di Tingkat Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA . Vol. 3, No. 1, h. 25 – 36.
Silaningsih, E., D. Gemina, R. Habibi dan P. Gemini. 2022. Kinerja Koperasi Berbasis Kreativitas dan Inovasi Serta Partisipasi Anggota. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia . Vol. 5, No. 3, h. 301 – 313. Tjiptono, F. dan Gregorius Chandra. 2011. Service, Quality & Satisfaction. Edisi 3 . yogyakarta: Andi.: Wahyuni Arifin, Saiful Muchlis, S. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review . Vol. 6, No. 3, h. 88 – 96. Warjiyati, S. 2018. Implementasi {Prinsip}-{Prinsip} {Good} {Governance} {Dalam} {Pelaksanaan} {Pemerintahan}  {Indonesia}. Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke-8  Asosiasi  Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) . No. 64, h. 1 – 10.
2018.  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lex Crimen . Vol. 6, No. 10, h. 1 – 11.