Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Analis Yuridis Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Kesehatan Dalam Perspektif Kemanfaatan Guna Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan Setiap Warga Negara
Indra Gunawan Purba (email: indragunawan.p@fh.uisu.ac.id) Universitas Islam Sumatera Utara

## Abstract
Marijuana has been a public issue in Indonesia for a long time. The 1970s are considered to be the year when marijuana was first known and consumed by many people. In narcotics law, marijuana is a class I narcotic which has a very high potential to cause dependence and is not used for therapy. However, several institutions have  proposed  that  marijuana  be  legalized  in  Indonesia,  apart  from  being  considered  to  provide  medical benefits, it also has economic potential.
Marijuana is currently still classified as Category I Narcotics in the Narcotics Law, while the use of marijuana for health reasons in Law Number 36 of 2009 concerning Health is not specifically regulated. In Article 102 of the Health Law, the use of pharmaceutical preparations in the form of narcotics and psychotropic substances can only be done based on a doctor's or dentist's prescription and is prohibited from being misused. Marijuana cannot  be  used  for  medical  purposes..  The  perspective  of  the  Indonesian  Health  Law  sees  the  use  of marijuana for medical purposes in Law Number 36 of 2009 concerning Health that demands for the legalization of marijuana cannot be separated from the health conditions of the Indonesian people.
From several research results, marijuana can treat several diseases such as glaucoma, lung health, epilepsy, cancer cells, chronic pain, Alzheimer's, acne, diabetes, and HIV/AIDS. Therefore, the legal steps that can be taken to legalize the use of marijuana for medical purposes in Indonesia are by revising the Narcotics Law and removing marijuana from narcotics class I, due to the fact that the implementation of the Narcotics Law is no longer relevant to the current reality where that marijuana is really needed as an alternative treatment and marijuana itself has been proven to have extraordinary benefits in the medical world and with the fact that is happening now where the UN and the drug commission have removed marijuana and marijuana resin from schedule IV of the single convention on narcotics.

## Keywords: Legalization, Marijuana, Public health

## Abstrak
Ganja  sudah  menjadi  isu  publik  di  Indonesia  sejak  lama.  Tahun-tahun  1970-an  dianggap  sebagai  tahun pertama kali ganja dikenal dan dikonsumsi orang banyak. Dalam undang-undang narkotika, ganja merupakan narkotika golongan I yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Namun beberapa lembaga telah mewacanakan agar ganja dapat dilegalkan di Indonesia, selain dinilai memberikan manfaat secara medis juga memiliki potensi ekonomi.
Ganja  saat  ini    masih  diklasifikasikan  sebagai  Narkotika  Golongan  I  di  dalam  UU  Narkotika,  sedang Penggunaan ganja dengan alasan untuk keperluan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak diatur secara spesifik.  Dalam Pasal 102 Undang-Undang Kesehatan penggunaan sediaan  farmasi  yang  berupa  narkotika  dan  psikotropika  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  resep  dokter atau  dokter  gigi  dan  dilarang  untuk  disalahgunakan.  Ganja  tidak  dapat  digunakan  untuk  keperluan  medis. Perspektif Undang-Undang Kesehatan Indonesia melihat penggunaan ganja untuk keperluan medis  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa tuntutan legalisasi ganja tidak lepas dari kondisi kesehatan masyarakat Indonesia.
Dari beberapa hasil penelitian, ganja dapat mengobati beberapa penyakit seperti glaucoma, kesehatan paru, epilepsy, sel kanker, nyeri kronis, Alzheimer, jerawat, diabetes, dan HIV/AIDS. Maka dari itu langkah hukum yang  dapat  dilakukan  untuk  pelegalisasian  penggunaan  ganja  untuk  kepentingan  medis  di  Indonesia  yaitu
dengan melakukan revisi pada UU Narkotika dan mengeluarkan ganja dari golongan narkotika I, dikarenakan pada  kenyataan  yang  terjadi  keberlakuan  Undang-Undang  Narkotika  sudah  tidak  relavan  lagi  dengan kenyataan sekarang dimana bahwa ganja sangat dibutuhkan sebagai alternatif pengobatan dan ganja sendiri sudah terbukti memiliki manfaat yang luar biasa pada dunia medis serta dengan fakta yang terjadi sekarang dimana  PBB  dan  komisi  obat  telah  menghapus  ganja  dan  resin  ganja  dari  schedule  IV  konvensi  tunggal narkotika
Kata Kunci : Legalisasi, Ganja, Kesehatan masyarakat

## PENDAHULUAN
Ganja merupakan tanaman yang dapat tumbuh  di  seluruh  penjuru  dunia,  baik  yang beriklim  panas  ataupun  dingin.  Tanaman  ini mampu  tumbuh  setinggi  5  meter  dan  memiliki ciri  daun  lebar  yang  menjari  dan  panjang. 1 tanaman  ini  pertama  kali  dibudidayakan  dan berasal  dari  Asia  Tengah  atau  Asia  Tenggara dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. 2

## Tanaman  ini  mengandung  senyawa
Tetrahidrokanabinol atau  THC  dimana  zat  ini merupakan  zat  psikoaktif  utama  yang  dapat mempengaruhi kesadaran, memberi efek euforia  berlebihan,  dan  menimbulkan  rasa candu  pada  penggunanya.  Hal  inilah  yang kemudian  menjadi  alasan  utama  terhadap perbedaan legalisasi ganja di negara-negara. 3 Ganja  adalah  narkotika  Golongan  I yang berbahaya jika di salah gunakan. Kareena memiliki  efek  buruk  seperti  kecanduan  dan perilaku  negatif  lainnya.  Posisi  ganja  sebagai narkotika golongan I menyebabkan penggunaan ganja terancam hukuman paling berat dibandingkan  dengan  penggunaan  narkotika golongan lain. Memiliki dan menguasai, menjual
1 Jonathan  P.  Caulkins,  Beau  Kilmer,  dan Mark  A.  R.  Kleiman, Marijuana  Legalization:  What Everyone  Needs  to  Know ,  Oxford  University  Press, New York, 2016, h. 5
2 Sara Anna Bonini (et.al.), Cannabis sativa: A  comprehensive  ethnopharmacological  review  of  a
belikan  tanpa  hak,  mendistribusikan,  menanam tanpa hak ganja dapat di hukum penjara.
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  bagaimana konsepsi “Narkoba” (Narkotika, Psikotropika dan Bahan  Adiktif)  meresap  ke  dalam  prioritas kebijakan  nasional.  Diawali  dengan  Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  6  Tahun  1971  kepada Kepala  Badan  Koordinasi  Intelijen  Nasional (Kabakin)  agar  membentuk  Badan  Koordinasi Pelaksana  Instruksi  Presiden  (Bakolak  Inpres) untuk menangani enam masalah nasional, salah satunya  narkoba,  hal  ini  berlanjut  kepada terbitnya  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1976 tentang Narkotika yang disahkan mealui Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Dalam  undang- undang ini, ganja masuk sebagai jenis tanaman yang sesuai dengan definisi narkotika sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  1  ayat  1 undang-undang tersebut. Pada bagian “Menimbang”, undang-undang ini dibuat berdasarkan pada beberapa hal, salah satunya, “Narkotika
dapat
pula menimbulkan ketergantungan  yang  sangat merugikan  apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan  yang  saksama.”  Setelahnya,
medicinal  plant  with  a  long  history ,  Journal  of Ethnopharmacology, Elsevier, Vol. 227, 2018, h. 301
3 Diakses  dari  https://tirto.id/senyawa-ganja- thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat- medis-f7M2,  pada  Tanggal  20  Oktober  2022,  pukul 14.31 Wib
beberapa  regulasi  mencabut  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1976  dengan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika,  dan kemudian  dicabut  dan  digantikan  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang merupakan “pemutakhiran” aturan-aturan mengenai narkotika, termasuk ganja.
Adanya wacana pelegalisasian ganja ini menimbulkan  pro  dan  kontra  di  berbagai kalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap pelegalisasian  ganja  misalnya  adalah  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dari  Fraksi Partai  Keadilan  Sejahtera,  Rafli,  mengusulkan legalisasi  budidaya  ganja  sebagai  komoditas ekspor. 4 Dalam  usul  yang  disampaikan  lewat rapat  bersama  pemerintah  di  DPR  pada  30 Januari  lalu,  Rafli  berpendapat  bahwa  ganja memiliki  manfaat  yang  sudah  banyak  terbukti, memiliki potensi untuk mendatangkan pemasukan dan meminta agar masyarakat tidak terlalu  kaku  soal  ganja. 5 Kemudian  Santi Wirastuti,  seorang  ibu  yang  putrinya  mengidap cerebral palsy atau gangguan yang memengaruhi kemampuan otot, gerakan, hingga  koordinasi  tubuh  seseorang.  Santi mengajukan  uji  materi  terhadap  pelarangan ganja  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009,  lantaran  putrinya membutuhkan  pengobatan  cannabis  oil  (CBD) yang terbuat dari ekstrak ganja Namun, karena adanya  larangan  penggunaan  narkotika  untuk
4 Diakses  dari  http://ijrs.or.id/sejauh-mana- legalisasi-ganja-bisa-bermanfaat/,  pada  tanggal  20 Oktober 2022, pukul 14.08 Wib
5 Ibid
6 Diakses
dari
kepentingan  medis,  pengobatan  ini  menjadi terhalang. 6

## PERMASALAHAN
Adapun rumusan  masalah yang  dapat diangkat dari latar belakang diatas yakni:
1. Bagaimana  Pandangan masyarakat dunia terhadap  Ganja  yang  digunakan  untuk alasan Kesehatan?
2. Bagaiamana hal yang mendasari legasisasi ganja untuk kepentingan kesehatan?
3. Bagaimana  Kajian  Juridis  pemanfaatan ganja  yang  digunakan  untuk  kesehatan dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan?

## METODE PENELITIAN
Adapun  penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis normatif, dimana yuridis normatif penelitian  meliputi  penelitian  tentang  asas-asas hukum.  terkait  Pengaturan  pemberian  kredit dalam  usaha  perbankan  di  Indonesia.  sebagai penelitian  normatif,  peneliti  mengamati  dan menggali  norma  -  norma  hukum  mengenai ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur terkait  dengan  Pengaturan  pemberian kredit pada bank di Indonesia. Sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan hukum tersier bahan.
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/163750 51/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk- kepentingan-medis-di-indonesia,  pada  tanggal  20 Oktober 2022, pukul 14.15 Wib
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  preskriptif  dan  deskriptif.  Itu  Sifat penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan (describe) dan memaparkan fakta fakta perkreditan  penilaian  dan  analisis  kredit  pada bank-bank  di  Indonesia,  tetapi  juga  untuk menganalisisnya  fakta  secara  normatif  dengan beberapa pendekatan. Deskriptif menggambarkan  fakta  praktik  peminjaman, sedangkan  analisis  preskriptif,  membenarkan, dan  menilai  alasan  tentang  pelaksanaan pemberian kredit di indonnesia.

## PEMBAHASAN
A.  Pandangan beberapa negara di dunia terhadap  penggunaan  Ganja  untuk alasan Kesehatan.
Pelegalan  ganja  di  dunia  pertama  kali dilakuakan  oleh  Uruguay  sejak  10  Desember 2013.  Sedangkan  penjualan  ganja  di  apotek dimulai  sejak  tahun  2017  di  Uruguay.  Negara lain  yang  melegalkan  ganja  adalah  Kanada yang dimulai sejak 17 Oktober 2018, mengizinkan  masyarakat  berusia  18  tahun  ke atas  untuk  membeli  ganja  di  daerah  Quebec dengan  masing-masing  pembeli  hanya  boleh mendapatkan  sekitar  30  gram.  Di  tahun  yang sama,  Inggris  juga  melegalkan  bisnis  ganja. Kemudian  dibeberapa  negara  bagian  Amerika Serikat,  seperti  Alaska,  California,  Corolado, Maine, Oregon, Washington State, Washington DC  dan  Vermont  juga  melegalkan  penjualan ganja. 7
Di
beberapa negara lainnya,
7 http://cnnindonesia.com,  diakses  pada tanggal 19 Desember  2022,  pukul. 18.43 WIB.
8 Negara yang Legalkan Ganja sebagai Obat Medis  Halaman  All,  http://www.kompas.com  diakses
penggunaan  ganja  sebagai  pengobatan  sudah diatur  dan  diakui.  Dimulai  dari  negara  Georgia pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi Georgia melegalkan  ganja  untuk  dimiliki  dan  dikonsumsi masyarakat  untuk  kepentingan  rekreasi  dan medis.  Kemudian  Korea  Selatan  yang  menjadi negara  pertama  di  Asia  yang  melegalkan  ganja untuk  keperluan  medis  dan  mulai  diterapkan sejak  November  2018.  Di  tahun  yang  sama, Thailand juga melegalkan ganja untuk keperluan medis.  Sri  Lanka  juga  termasuk  negara  yang telah  melegalkan  ganja  untuk  keperluan  medis dan  bisa  didapatkan  pada  toko  herbal  Ayureda. Kemudian  negara  lain  seperti  Israel,  Lebanon, Turki,  Bermuda,  Jamaika,  dan  Kanada  telah melegalkan
penggunaan
ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. 8
Pemanfaatan  ganja  untuk  keperluan  medis  di negara tersebut memang diperbolehkan, namun tetap  diawasi  secara  ketat  oleh  negara  terkait pengaturan  dalam  penggunaannya  agar  tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.
Kemudian  negara  Belanda,  negara  ini tercatat  sebagai  salah  satu  negara  yang  telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja. Namun,  kegiatan  tersebut  dibatasi  dengan jumlah tertentu untuk komsumsi pribadi. Pelegalan  ganja  di  Belanda  memiliki  peraturan yang  mengontrol  laju  pemakaiannya,  usia minimal seseorang yang diperbolehkan memakai ganja di Negara Belanda adalah 18 tahun. Selain itu,  konsumen  ganja  ini  hanya  diperbolehkan untuk  melakukan  pembelian  maksimal  5  gram.
pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 18.44 WIB.
Kebijakan  toleransi  penggunaan  ganja  telah diberlakukan  pemerintah  Belanda  semenjak tahun  1970-an.  Terdapat  beberapa  landasan yang menyebabkan Belanda melakukan pelegalan ganja, yakni:
-   Penggunaan  obat-obatan  diperbolehkan dengan peraturan ketat;
-   Penggunaan  ganja  dibidang  kesehatan menjadi fokus utama dalam alasan pelegalannya;
-   Adanya kriminalisasi terhadap penggunaan ganja memberikan dampak yang buruk bagi pemerintah;
-   Adanya aturan mengenai perbedaan antara “ hard and soft drugs ”
Dengan semakin meningkatnya konsumsi  ganja  untuk  kesehatan  tersebut, beberapa  negara  pun  mengusulkan  pelegalan ganja  kepada  Perserikatan  Bangsa  Bangsa (PBB).  Akhirnya  pada  2  Desember  2020, UN’s Commission on Narcotic Drugs (CND)
menyatakan menerima
proposal untuk
menghapus  ganja  dari  golongan  IV  dalam Konvensi Tunggal. Namun demikian, pencabutan ini  bukan berarti PBB telah secara total  menganggap  ganja  sebagai  obat-obatan legal.  Pelonggaran  akses  ganja  hanya  akan diberikan  untuk  kebutuhan  kesehatan  dan  ilmu pengetahuan  dengan  tetap  menggunakan aturan yang disesuaikan oleh komisi. 9
Dalam
meninjau serangkaian rekomendasi  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO)  tentang  ganja  dan  turunannya,  Komisi Narkotika ( Commission on Narcotic Drugs /CND)
9 Nevy  Rusmarina  Dewi  dan  Melina  Nurul Khofifah, Transisi  Penggolongan  Ganja  dalam Perjanjian  Pengendalian  Narkoba  PBB  :  Langkah Legalisasi ,  Jurnal  Khazanah  Hukum,  Vol.  3  No.  2,
memusatkan  perhatian  pada  keputusan  untuk menghapus  ganja  dari  Golongan  IV  dari Konvensi  Tunggal  1961  tentang  Narkotika. Dalam  konvensi  ini,  ganja  terdaftar  di  samping opioid  spesifik  yang  mematikan  dan  membuat ketagihan,  termasuk  heroin,  yang  dikenal memiliki  sedikit  atau  bahkan  tidak  ada  tujuan terapeutik.  53  Negara  Anggota  CND,  badan pembuat  kebijakan  obat  pusat  PBB,  memilih untuk  menghapus  ganja  dari  golongan  itu. Sebelumnya, ganja telah ditempatkan di golongan  tersebut  selama  59  tahun  yang  mana mengharuskan  langkah-langkah  kontrol  paling ketat  berlaku,  bahkan  umumnya  melarang penggunaannya  untuk  tujuan  medis.  Melalui hasil  pungutan  suara  pada Reconvened  63rd Session  Comision  on  Narcotics  Drug dengan hasil 27 setuju, 25 menentang, dan satu abstain, CND  telah  membuka  pintu  untuk  mengenali potensi pengobatan dan terapeutik obat tersebut, meskipun  penggunaannya  untuk  tujuan  non- medis dan nonilmiah akan tetap ilegal, keputusan tersebut  dapat  mendorong  penelitian  ilmiah tambahan ke dalam khasiat obat tanaman. 10
Pada  Januari  2019,  WHO  meluncurkan enam  rekomendasi  seputar  daftar  ganja  dalam perjanjian  pengendalian  obat  internasional. Sementara  proposal  dipresentasikan  untuk keputusan  oleh  CND  pada  sesi  Maret  2019, banyak  negara  meminta  lebih  banyak  waktu untuk  mempelajari  masalah  tersebut  dan menentukan  posisi  mereka.  Oleh  karena  itu, pemungutan  suara  barlangsung  secara  intensif dan  rinci  selama  dua  tahun.  Di  antara
Maret 2021, h. 60
10 Nevy Rusmarina Dewi, Loc.cit , h. 66
rekomendasi WHO, disarankan bahwa cannabidiol (CBD) dengan
Tetrahydrocannabinol (THC,  zat  adiktif)  2 persen  atau  kurang  tidak  boleh  diatur  oleh kontrol internasional.
Beberapa  negara  ada  yang  menerima dan menolak disajikan dalam tabel di bawah ini, yaitu:
Tabel 1 Sikap negara terhadap keputusan ganja 11 Sikap Negara Setuju Australia,  Austria,  Belgia,  Kanada, Kolombia, Kroasia, Republik Crech, Ekuador,  EL  Savador,  Prancis, Jerman,  India,  Italia,  Jamaika,
Mexico,  Maroko,  Nepal,  Belanda,
Polandia,  Afrika  Selatan,  Spanyol, Swedia, Switzerland, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay Tidak setuju Afganistan, Algeria, Angola, Bahrain,  Brazil,  Burkina  Fasco, Chile,  China,  Cote  d’ivoire,  Cuba, Mesir,  Hungaria,  Irak,  Jepang, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Libya,  Nigeria,  Pakistan,  Peru, Rusia, Togo, Turki, Turmenistan Abu-abu Ukraina
Sumber : UN News (2020)
Saat  ini,  lebih  dari  50  negara  telah mengadopsi  program  ganja  sebagai  obat, sedangkan  Kanada,  Uruguay  dan  15  negara bagian  AS  telah  melegalkan  penggunaannya untuk  rekreasional,  dengan  Meksiko  dan Luksemburg memiliki perdebatan politik mengenai  keputusan  mengikutinya  atau  tidak. Setelah  pemungutan  suara,  beberapa  negara membuat pernyataan tentang pendirian mereka. Ekuador mendukung semua rekomendasi WHO dan  mendesak  agar  produksi,  penjualan  dan penggunaan ganja, memiliki "kerangka
11 UN  News, UN  Commission  reclassifies Cannabis, yet Still Considered Harmful , 2020
peraturan  yang  menjamin  praktik  yang  baik, berkualitas, inovasi dan pengembangan penelitian".  Sementara  itu,  Amerika  Serikat memilih  untuk  menghapus  ganja  dari  Golongan IV Konvensi Tunggal sambil
mempertahankannya dalam Golongan I, dengan mengatakan  bahwa  meskipun  ganja  dalam bidang  kesehatan  menunjukkan  konsistensinya untuk mengarah pada kebaikan dan keamanan,
penggunaannya secara berkelanjutan menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan harus terus dikendalikan  di  bawah  konvensi  pengawasan obat  internasional.  Dalam  pemungutan  suara, Chili berpendapat bahwa ganja memiliki hubungan dengan depresi, pengurangan kemampuan  kognitif,  kecemasan,  dan  gejala psikotik. Sedangkan Jepang menyatakan bahwa penggunaan  non  medis  dapat  menimbulkan dampak  negatif  kesehatan  dan  sosial,  terutama di kalangan pemuda. 12
Meskipun
kesepakatan untuk melegalkan  ganja  seperti  yang  diharapkan berbagai  pihak  masih  jauh  dari  kenyataan, karena  masih  tergolong  dalam  Golongan  I. Namun  keputusan  PBB  untuk  mengeluarkan ganja  dari  golongan  IV  telah  dianggap  sebagai suatu  langkah  progresif  bagi  pihak-pihak  aktivis yang mendukung pelegalan ganja.
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara peserta  ratifikasi  berhak  menentukan  sikapnya tersendiri.  Badan  Narkotika  Nasional  telah menyelenggarakan konferensi pers menyatakan bahwa Indonesia masih akan terus mengkaji segi kebermanfaatan  ganja.  Sementara  ganja  masih
ditempatkan pada golongan I (sangat berbahaya)  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  sehingga Indonesia tidak atau belum mengikuti
rekomenasi PBB. 13
Tak  ada  rencana  untuk  melegalkan penggunaan
daun memabukkan itu sebagaimana rekomendasi WHO tentang rencana  Legalisasi  Narkotika  jenis  ganja. Indonesia  menolak  rekomendasi  WHO  tentang rencana Legalisasi Ganja dengan pertimbangan dan alasan cannabis atau ganja yang tumbuh di Indonesia  berbeda  dengan  ganja  yang  tumbuh di negara lain seperti Kanada dan Italia. 14

## B.  Hal  yang  mendasari  Legasisasi Ganja Untuk Kepentingan Kesehatan
.
Pada  usaha  pelegalan  ganja  oleh kelompok-kelompok  yang  menyatakan  bahwa ganja tidak sepatutnya dikriminalisasi.
Sebaliknya,  ganja  sebagai  konsumsi  individu dan medis harus didukung. Salah satu pendapat mengungkapkan, larangan ganja belum terbukti menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi meluasnya pasar gelap atau bahaya kesehatan akibat  ganja.  Sebaliknya,  pelarangan  ganja telah  membebani  sistem  peradilan  pidana, menghasilkan  dampak  sosial  dan  kesehatan masyarakat yang sangat negatif, dan menciptakan  pasar  kriminal  yang  mendukung kejahatan terorganisir, kekerasan,  dan korupsi. Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  akhirnya
13 Humas  BNN, Hasil  Voting  Pada Reconvened  63rd  Session  Commision  On  Narcotics Drugs  Terkait  Cannabis  dan  Cannabis  Resin . http://www.Bnn.Go.Id.
14 Syamsul  Malik, Legalisasi  Ganja  Dalam
kebijakan  pelegalan  pasar  ganja  berkembang menjadi pilihan kebijakan yang semakin menarik untuk  dipertimbangkan  oleh  negaranegara. Ketegangan  yang  terjadi  antara  golongan pendukung dan penolak ganja saat ini munculkarena adanya keputusan untuk menempatkan ganja di bawah pengawasan ketat sebagai bagian dari landasan hukum kontemporer,  Konvensi  Tunggal  1961.  Melalui pengaturan ini, ganja dan zat lain yang terdaftar hanya  boleh  diproduksi,  manufaktur,  ekspor, impor,  distribusi,  perdagangan,  digunakan,  dan dimiliki dalam skala sangat ekslusif untuk tujuan medis dan ilmiah. 15
Ganja,  sebagai  obat  terlarang  ( illicit drug )  yang  paling  banyak  digunakan  di  dunia,
dikategorikan
dalam Konvensi Tunggal bersamaan  golongannya  dengan  kokain  dan heroin. Namun keputusan yang diambil lebih dari 50 tahun lalu ini dinilai sebagian besar pihak tidak memiliki pertimbangan bukti ilmiah yang tersedia mengenai  risiko  kesehatan  relatif.  Sekarang, konvensi  mengenai  pengerndalian  narkotika menjadi  perjanjian  internasional  yang  paling banyak  mengikat  negara-negara  di  dunia. Perjanjian yang berlaku universal ini, bagaimanapun,  telah  melewatkan  beberapa aspek dalam perkembangannya.
Kondisi negara
penandatangan Konvensi  Tunggal  sudah  berbeda  dari  saat pertama perjanjian dibuat. Perjanjian pengendalian narkoba dibuat dengan menggabungkan beberapa perjanjian
Sektor Medis Perspektif Hukum , Jurnal Rechiten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.2,  2020, h. 2
15 UNODC, The  International  Drug  Control Conventions , 2013
internasional tentang hal yang sama sejak 1912.
Pada masa itu, narkoba masih menjadi barang  langka  dan  sifatnya  marginal.  Itu sebabnya,  hanya  sebagian  kecil  negara  yang paham  akan  narkoba  dan  bisa  mengarahkan kebijakan  ke  arah  yang  mereka  inginkan  dan lebih  berorientasi  pada  kebijakan  pelarangan. Namun  sekarang,  beberapa  penelitian  telah mengungkapkan  potensi  ganja  digunakan dalam  bidang  medis  dan  ilmu  pengetahuan sehingga  lebih  memberi  gambaran  baru  bagi dunia internasional tentang ganja. 16
Beberapa penelitian di Amerika Serikat menunjukkan  bahwa  ganja  dapat  bermanfaat bagi pengobatan seseorang. Termasuk didalamnya  berpotensi  sebagai  obat  nyeri kronis,  mual,  muntah  akibat  kemoterapi,  dan gejala multiple sclerosis yang aman digunakan. Tinjauan kesehatan ini yang membuat beberapa negara mulai melonggarkan ketentuannya bagi ganja  pada  level  individu  untuk  pengobatan. Kehadirannya  sebagai  golongan  I  dalam Konvensi  Tunggal  dinilai  akan  menghambat pemanfaatan ganja sebagai obat.
Dalam ganja, terdapat turunan THC lain berupa  phytocannabinoid  yang  memiliki  efek psikoaktif lemah yaitu CBD. Zat CBD ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan bahan aktif  obat.  Tidak  seperti  THC,  CBD  dapat menghasilkan  efek  farmakologi  tanpa  adanya aktifitas  intrinsik  yang  signifikan  pada  reseptor. CBD  memberikan  potensi  terapetik  yang  baik pada  pengobatan  epilepsy,  ansiolitik,  psikosis, inflamasi  dan  neuroprotektif.  Pada  beberapa
16 BewleyTaylor, et.al., Cannabis Regulation and  the  UN  Drug  Treaties:  Strategies  for  Reform , 2016
Negara eropa, telah dipelajari uji coba penggunaan  kombinasi  antara  CBD  dan  THC.
Beberapa Negara bahkan telah mulai mengesahkan undang-undang yang
memungkinkan penggunaan kombinasi ini sebagai  agen  terapi.  Penelitian  uji  klinis  awal menunjukkan  bahwa  CBD  oral  dengan  dosis 150-  600  mg  per  hari  dapat  memberikan  efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia,  dan gangguan kecemasan sosial. Meskipun demikian,  ada  hasil  yang  menunjukkan  efek sedasi  pada  penggunaan  CBD  di  dosis  oral tersebut. 17
Ganja dapat digunakan untuk pengobatan  seperti  penghilang  rasa  sakit  jenis opioid  dan  kelas-kelas  lain  dari  obat  berdosis tinggi  yang  berbahaya.  Adapun  istilah  ganja medis  yang  diterapkan  oleh  sebagian  negara yang  para  dokternya  meresepkan  ganja  untuk obat anti depresan, obat kejang, obat anti cemas dan obat anti-mual. Terdapat beberapa sediaan farmasi  yang  telah  mendapatkan  persetujuan dari  badan  pengawasan  obat  di  beberapa Negara.  Sediaan  obat  yang  berasal  dari  ganja mulai  banyak  ditemukan  di  pasaran.  Epidiolex merupakan  salah  satu  obat  dengan  kandungan ganja  ( canabidiol )  yang  telah  mendapatkan persetujuan layak edar oleh FDA amerika. Obat ini  digunakan  sebagai  antiepilepsi.  Nabiximols juga  salah  satu  obat  yang  mengandung  ganja. Obat  ini  digunakan  sebagai  semprotan  mulut. Fungsinya  untuk  mengurangi  nyeri  neuropatik dan  gejala  multiple  sclerosis.  Nabiximols  telah mendapatkan  persetujuan  edar  dari  United
17 Indah  Woro  Utami  dan  Nur  Arfiani, Penggunaan Ganja Medis Dalam Pngobatan Rasional dan  Pengaturannya  di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  dan Etika Kesehatan, Vol. 2 No. 1, 2022, h. 58
Kingdom dan mulai diedarkan di Jepang, China, dan Afrika di tahun 2019. 18
Dalam beberapa tahun terakhir, Uruguay, Kanada, dan beberapa negara bagian AS  telah  melegalkan  ganja,  meskipun  dalam banyak  kasus  penjualan  diatur  secara  ketat. Perubahan  juga  terlihat  di  Eropa,  dengan negara-negara  seperti  Portugal  dan  Norwegia mendekriminalisasi  penggunaan  ganja  untuk keperluan  pribadi.  Di  Swedia,  liberalisasi cenderung  menjadi  isu  yang  diangkat  oleh sayap pemuda partai politik.
Ganja  diklasifikasikan  sebagai  zat narkotika  di  bawah  Konvensi  Tunggal  PBB tentang  Narkotika.  Ini  berarti  bahwa  obat tersebut  hanya  boleh  digunakan  untuk  tujuan ilmiah  dan  medis  (sebagai  pengobatan  yang disetujui) dan dilarang untuk dimiliki, dibudidayakan,  dan  dijual.  Sebagian  besar negara  di  dunia  telah  meratifikasi  konvensi tersebut,  yang  artinya  harus  dimasukkan  ke dalam perundang-undangan nasionalnya.
Namun,  bentuk  undang-undang  dan  cara penerapannya  sangat  bervariasi  dari  satu negara  ke  negara  lain.  Di  Belanda  misalnya, telah  lama  legal  untuk  menjual  ganja  di  'kedai kopi', tetapi penanaman dilarang, seperti halnya kepemilikan  dalam  jumlah  besar.  Di  Denmark, perdagangan  ganja  dulunya  diizinkan  di Christiania,  tetapi  selama  15  tahun  terakhir, kebijakan tersebut telah berubah, dengan fokus aktif pada pemberantasan perdagangan narkoba.  Ganja  dilarang  di  bawah  hukum federal  di  AS,  tetapi  sejumlah  negara  bagian telah  melegalkannya  dengan  berbagai  cara
18 M.  B.  Bridgeman  &  D.  T.  Abazia, Medicinal  cannabis:  History,  pharmacology,  and
pengaturan.  Swedia  dan  banyak  negara  lain memiliki undang-undang yang membatasi kepemilikan dan konsumsi ganja pribadi. Namun, kepemilikan  ganja  dalam  jumlah  kecil  untuk penggunaan  pribadi  dapat  dikenai  hukuman ringan, biasanya denda, sementara perdagangan  ganja  dalam  jumlah  besar  dapat dituntut sebagai kejahatan narkoba yang serius, biasanya mengakibatkan hukuman penjara.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita bangsa  Indonesia  dimaksud  dalam  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  dijelaskan  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  Kesehatan  adalah  keadaan  sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup produktif  secara  sosial  dan  ekonomis  (UU  RI, No.36,  2009).  Kesehatan  dilandasi  dengan ketentuan-ketentuan  hukum  antara  lain  Hukum Kesehatan.
Oleh  karena  itu,  perdebatan  tentang 'legalisasi'  ganja  perlu  lebih  terfokus  untk menjawab pertanyaan bagaimana hukum mengatur  bagian-bagian  berbeda  dari  rantai ganja,  dari  budidaya  dan  produksi  hingga penggunaan  pribadi,  dan  hukuman  apa  yang berlaku  ketika  hukum  dilanggar.  Semua  negara memiliki  beberapa  bentuk  regulasi,  seperti kontrol  terhadap  penanaman,  batasan  usia  dan tempat penjualan tertentu. Sedangkan penggunaan  kata  dekriminalisasi  dirasa  kurang tepat karena maknanya yang berarti
implications for the acute care setting. P & T: A Peer- Reviewed Journal for Formulary Management, 42(3).
menormalkan  ganja  dalam  kehidupan  sehari- hari  untuk  konsumsi  probadi,  bukan  untuk keperluan pengobatan.
Proses  dekirminalisasi  menanamkan pemahaman  bahwa  ganja  tidak  salah  untuk dikonsumsi siapapun dan untuk tujuan apapun. Kata  ini  juga  di  rasa  salah  karena  adanya temuan  hubungan  antara  laporan  cidera  dan keracunan akibat ganja  dengan dekriminalisasi ganja  di  beberapa  negara  bagian  di  Amerika Serikat.  Seperti  di  Colorado,  dilaporkan  terjadi penambahan  kasus  cidera  dan  keracunan, kecelakaan di jalan raya, dan overdosis seiring dengan dekriminilisasi ganja.
C.  Kajian  Jurids  pemanfaatan  Ganja  yang digunakan  untuk  Kesehatan Dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
Secara  yuridis,  pemanfaatan  tanaman ganja  untuk  pengobatan  medis  tidak  diatur secara  spesifik  dalam  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  namun terdapat  aturan  mengenai  narkotika  secara umum pada Pasal 102 UU Kesehatan, yaitu :
1)   Penggunaan  sediaan  farmasi  yang  berupa narkotika  dan  psikotropika  hanya  dapat dilakukan  berdasarkan  resep  dokter  atau dokter gigi dan
dilarang untuk disalahgunakan.
2)   Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dijelaskan bahwa penggunaan narkotika harus didasarkan atas  resep  dokter  dan  harus  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang  merujuk  pada  Undang-Undang  Narkotika. Merujuk  pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang Narkotika  dijelaskan  bahwa  ganja  tidak  dapat digunakan  untuk  keperluan  medis.  Walaupun penggunaan obat narkotika diperbolehkan dengan  adanya  resep  dari  dokter,  penggunaan ganja  tetap  sulit  untuk  dilakukan  karena bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Tanaman  ganja  yang  penggunaannya masih  dilarang  dalam  pelayanan  kesehatan  di Indonesia,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  satu- satunya  acuan  bagi  para  tenaga  medis  dan tenaga  kesehatan  untuk  menutup  diri  akan perkembangan negara-negara yang telah melakukan  penelitian  dan  melegalkan  ganja medis.  Dalam  Pasal  17  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  (KODEKI)  menjelaskan  kewajiban dokter  yaitu  “Setiap  dokter  harus  senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.” Disamping itu, seorang  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan juga harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Narkotika melarang  penggunaan  ganja  untuk  pelayanan kesehatan,  oleh  karenanya  tenaga  medis  dan tenaga kesehatan tidak boleh melanggar aturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  50 Undang-Undang  Praktek  kedokteran  bahwa dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan praktek  kedokteran  mempunyai  hak  untuk memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar profesi dan standar prosedur operasional.
Seorang  pasien  juga  memiliki  hak  atas kesehatan terhadap dirinya sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
Kesehatan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kesehatan,  namun  dalam  penjelasan  pasal tersebut  hak  atas  kesehatan  yang  dimaksud adalah  hak  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pemenuhan  hak  seseorang  yang  ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan  kesehatan  kuratif  dan  tradisional dengan menggunakan ganja merupakan tanggung  jawab  pemerintah  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung  jawab,  aman,  bermutu,  serta merata  dan  nondiskriminasi  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  Undang- Undang Kesehatan. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan secara  efektif  dan  pertolongan  keselamatan nyawa  pasien  lebih  didahulukan  dibandingkan kepentingan lainnya. Fakta di lapangan menyuguhkan  hal  yang  berlawanan,  ketentuan hukum lebih diutamakan daripada keselamatan nyawa seseorang.
Adapun regulasi mengenai penggunaan ganja  medis  untuk  pengobatan  rasional  masih menjadi  perdebatan  hingga  saat  ini.  Dalam penetian hukum normatif, penelaahan mengenai  kemungkinan  regulasi  ganja  medis adalah sebagai berikut: 19
1.   Kemungkinan  norma  tentang  ganja  telah ada  tetapi  terjadi  konflik  ekstern  antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma
19 Ibid, h. 60
peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  atau  dengan  peraturan  perundang- undangan sederajat atau konflik intern antara norma  yang  satu  dengan  norma  yang  lain dalam  satu  judul  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  dikenal  sebagai  norma dalam  kondisi konflik  atau  “ conflicten  van
normen ”;
2.   Kemungkinan peraturan perundang- undangan  telah  tersedia  namun  rumusan kata  atau  kalimatnya  kurang  jelas  sehingga menimbulkan kekaburan pengertian. Kondisi norma  yang  demikian  disebut  sebagai kekaburan norma atau “ vague van normen ”;
3.   Kemungkinan peraturan perundang- undangan sama sekali belum ada atau telah terjadi kekosongan norma atau “lacuna” atau “leemten  van  normen”  sehingga  diperlukan suatu perarturan
Sehubungan  dengan  tiga  kemungkinan tersebut  diatas,  mengenai  penggunaan  ganja medis sebagai pengobatan rasional hingga saat ini  belum  ada  peraturan  perundangan  yang mengaturnya, hal ini dikarenakan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika masih  menempatkan  ganja  sebagai  narkotika golongan I.

## KESIMPULAN
1.  Dibeberapa  negara  pandangan  terhadap penggunaan Ganja untuk kesehatan disambut dengan melegalkan guna kepentingan  kesehatan,  dibeberapa  negara ganja  telah  diperjual  belikan  walau  diatur dengan  ketat penggunaannya, namun  disisi lain  ,  kesadaran  masyarakat  terhadap
penggunaan  Ganja  sangat  baik  ,  sehingga efek  negatif  terhdap  penggunaan  Ganja relatif masih dapat di kendalikan.
2.  Alasan yang medasar bahwa ganja memiliki kandungan  turunan  THC  lain  berupa phytocannabinoid yang memiliki efek psikoaktif  lemah  yaitu  CBD.  Zat  CBD  ini memiliki  potensi  yang  menjanjikan  untuk dijadikan  bahan  aktif  obat.  Tidak  seperti THC,  CBD  dapat  menghasilkan  efek farmakologi  tanpa  adanya  aktifitas  intrinsik yang  signifikan  pada  reseptor.  CBD memberikan  potensi  terapetik  yang  baik pada pengobatan epilepsy, ansiolitik, psikosis, inflamasi dan neuroprotektif. Pada beberapa Negara  eropa, telah dipelajari uji coba  penggunaan  kombinasi  antara  CBD dan  THC.  Penelitian  uji  klinis  awal menunjukkan  bahwa  CBD  oral  dengan dosis  150-  600  mg  per  hari  dapat memberikan efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial.
3.  Pasal  4  Undang-Undang  Kesehatan bahwa  setiap  orang  berhak  atas kesehatan, selanjutnya
dalam penjelasan  pasal  tersebut  hak  atas kesehatan  yang  dimaksud  adalah  hak untuk memperoleh
pelayanan kesehatan  dari  fasilitas  pelayanan kesehatan  agar  dapat  mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.  Pemenuhan  hak  seseorang yang  ingin  mendapatkan  pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan kuratif dan tradisional dengan
menggunakan ganja merupakan tanggung jawab pemerintah
sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan tersebut  harus  dilaksanakan  secara bertanggung  jawab,  aman,  bermutu, serta merata dan nondiskriminasi sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Hal  ini  menjelaskan  bahwa  kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara efektif dan pertolongan keselamatan nyawa pasien lebih didahulukan  dibandingkan  kepentingan lainnya. Fakta di lapangan
menyuguhkan  hal  yang  berlawanan, ketentuan  hukum  lebih  diutamakan daripada
keselamatan nyawa seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
BewleyTaylor,  et.al., Cannabis  Regulation  and the  UN  Drug  Treaties:  Strategies for Reform , 2016 https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd- perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat- medis-f7M2,  pada  Tanggal  20 Oktober 2022, pukul 14.31 Wib http://ijrs.or.id/sejauh-mana-legalisasi-ganja- bisa-bermanfaat/,  pada  tanggal  20 Oktober 2022, pukul 14.08 Wib https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/1 6375051/pro-kontra-upaya- legalisasi-ganja-untuk- kepentingan-medis-di-indonesia, pada  tanggal  20  Oktober  2022, pukul 14.15 Wib
http://cnnindonesia.com,  diakses  pada  tanggal 19 Desember   2022,  pukul. 18.43 WIB.
Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, Penggunaan Ganja  Medis  Dalam  Pngobatan Rasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia , Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2 No. 1, 2022 Jonathan P. Caulkins, Beau Kilmer, dan Mark A.
R. Kleiman, Marijuana Legalization:
What  Everyone  Needs  to  Know ,
Oxford University Press, New York,
2016,
M.  B.  Bridgeman  &  D.  T.  Abazia, Medicinal cannabis:  History,  pharmacology,
and implications for the acute care setting. P  &  T:  A  Peer-Reviewed
Journal
for Formulary Management, 42(3). Negara  yang  Legalkan  Ganja  sebagai  Obat Medis Halaman All, http://www.kompas.com diakses
pada  tanggal  19  Desember  2022,
pukul 18.44 WIB.
Nevy Rusmarina Dewi dan Melina Nurul Khofifah,
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi , Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2, Maret 2021,
Humas  BNN, Hasil  Voting  Pada  Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics  Drugs  Terkait  Cannabis dan Cannabis Resin .
http://www.Bnn.Go.Id.
Sara  Anna  Bonini  (et.al.), Cannabis  sativa:  A comprehensive ethnopharmacological  review  of  a medicinal  plant  with  a  long  history ,
Journal of Ethnopharmacology,
Elsevier, Vol. 227, 2018.
Syamsul  Malik, Legalisasi  Ganja  Dalam  Sektor Medis  Perspektif  Hukum ,  Jurnal Rechiten  Riset  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.2,  2020 UN News, UN Commission reclassifies Cannabis,  yet  Still  Considered Harmful , 2020