P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19
Di Kota Tarakan
Nurul Rahmi Aulia 1 , Nuryanti Mustari 2 , Nursaleh Hartaman 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Email: nurulrahmiaulia59@gmail.com
Abstrak: Upaya pemerintah  Kota  Wilayah  Tarakan dalam  kewaspadaan  terhadap  virus  covid-19  ini mengeluarkan  peraturan  walikota  yang  sebelumnya  telah  disetujui  oleh  Kementrian  Kesehatan  yang tertuang dalam UU NO.17 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya pro dan kontra dimasyarakat terkait pelaksanaan PSBB ini menimbulkan berbagai dinamika. Penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kebijakan yang dihadapi pemerintah kota Tarakan pada penerapan (PSBB) penanganan covid-19 untuk menekan angka penularan covid-19 di Kota Tarakan.  Pemerintah  Kota  Tarakan  telah  melakukan  Evaluasi  dan  pemantauan  terhadap  efektifitas pelaksanaan PSBB. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian secara daring, dan dengan menggunakan data sekunder sebagai analisis utama penelitian. Hasil Penelitian menujukkan  bahwa  Selama  Pelaksanaan  PSBB  Pemerintah  Kota  Tarakan  telah  melakukan  evaluasi  di masyarakat dan ditemukan beberapa aturan yang dikeluarkan belum berjalan dengan tertib salah satunya yang paling banyak ditemukan pelanggaran pada akses laut (baik itu masyarakat, ASN, bahkan anggota dewan).  Penerapan  3M  juga  belum  berjalan  dengan  efektif  karena  masih  banyaknya  masyarakat  yang kurang kesadaran untuk menggunakan masker pada saat diluar rumah. Berbagai dinamika yang terjadi, Pemkot Tarakan sebisa mungkin mencari solusi yang tanggap terhadap permasalahan seperti yang terjadi pada pengiriman swab dari Kabupaten Nunukan ke Surabaya yang harus melalui Kota Tarakan.
Kata Kunci : Dinamika Kebijakan, PSBB, Evaluasi
Abstract :  The  efforts  of  the  City  Government  of  the  Tarakan  Region  to  be  aware  of  the  Covid-19  virus issued a mayoral regulation which was previously approved by the Ministry of Health as stipulated in Law Number 17 Year 2020 About Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). The existence of pros and cons in the community regarding the implementation of this PSBB creates various dynamics. The author found a problem  in  this  study,  namely  how  the  policy  dynamics  faced  by  the  government  of  Tarakan  in  the implementation (PSBB) of handling covid-19 to reduce the number of covid-19 transmission in Tarakan City.  The  City  Government  of  Tarakan  has  evaluated  and  monitored  the  effectiveness  of  the implementation of the PSBB. The research used is qualitative by using online research methods, and by using  secondary  data  as  the  main  analysis  of  the  study.  The  results  showed  that  during  the implementation  of  the  PSBB,  the  City  Government  of  Tarakan  had  conducted  evaluations  in  the community and it was found that several regulations issued had not been running in an orderly manner, one  of  which  was  the  most  frequent  violations  of  sea  access  (also  as  community,  Civil  Servant  and Senator). The implementation of 3M has also not been effective because there are still many people who are  less  aware  of  using  masks  when  outside  the  home.  The  various  dynamics  that  occur,  the  City Government of Tarakan as much as possible seeks a solution that is responsive to problems such as what happened in the delivery of swabs from Nunukan Regency to Surabaya which must go through Tarakan City.
Keywords : Policy Dynamics, PSBB, Evaluation

## 1. Pendahuluan
James  E  Anderson  sebagaimana  dikutip  Islamy    (2009)  mengungkapkan  bahwa kebijakan  adalah  “ a  purposive  course  of  action  followed  by  an  actor  or  set  of  actors  in dealing  with  a  problem  or  matter  of  concern ”  (Serangkaian  tindakan  yang  mempunyai tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu dimana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan- kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan  tersebut  dalam  rangka mencapai  tujuan  tertentu.  Kebijakan  publik  merupakan  kewenangan  pemerintah menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat  dan  dunia usaha  (Ramdhani  &  Ramdhani,  2017).  Pada  dasarnya  kebijakan  pemerintah  dalam menata  kehidupan  masyarakat  di  berbagai  aspek  merupakan  kebijakan  yang berorientasi  pada  kepentingan  publik  (Dian  Herdiana,  2018;  Dutta,  2020;  Tahir  & Harakan,  2017).  Pengertian  kebijakan  adalah  prinsip  atau  cara  bertindak  yang  dipilih untuk  mengarahkan  pemilihan  keputusan.  Dalam  setiap  penyusunankebijakan  publik diawali  oleh  perumusan  masalah  yang  telah  diidentifikasi  bahwa  kebijakan  tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Mustari, 2015).
Covid-19  merupakan  penyakit  menular  yang  mulai  berkembang  di  tahun  2019 yang  sampai  saat  ini  menjadi  permasalahan  utama  di  seluruh  dunia.  Awal keberadaannya  yaitu  berasal  dari  Wuhan,  Tiongkok  yang  diperkirakan  berasal  dari salah satu hewan liar yaitu kelalawar. Dampak dari terkenanya Covid-19 bagi individu yang  terinfeksi  yaitu  akan  mengalami  gangguan  pernafasan  ringan  hingga  dapat menyebabkan  kematian.  Sebagai  salah  satu  Negara  yang  terdampak  Negara  Kesatuan Republik Indonesia langsung bergerak cepat untuk memutus rantai penyebaran Covid- 19,mulai dari himbauan pemerintah untuk jaga jarak (Physical distancing) sampai saat ini  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Untuk mengatasi  wabah  Covid-19  ini  pemerintah  pusat  memberikan  wewenang  kepada Pemerintah  Daerah  Untuk  melaksanakan  Pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB). Pemerintah  daerah  yang  mengajukan  penerapan  PSBB  kepada  Menteri  Kesehatan.  Hal itu  dilandasi  oleh  peraturan  pemerintah  yang  baru  dikeluarkan  tahun  2020  yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Kebijakan  Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia dianggap  belum dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  peraturan perundang-undangan, karena masih banyak masyarakat yang melanggar dalam kegiatan PSBB  (Saraswati,  2020).    Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dengan  adanya Pandemi  Covid  19  mempunyai  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  kehidupan  sosial, sehingga  menimbulkan  dinamika  dalam  pengambilan  keputusan.  Dampak  dari  PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot
drastis  harus  dapat  menjamin  dan  memastikan  terutama  kepada  kaum  menengah  ke bawah  mampu  memenuhi  kebutuhannya.  Sebagai  bentuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  tersebut,  kewajiban  negara  menjamin  hak  atas  hidup  masyarakatnya  dan tidak  terkurangi  suatu  apapun  harkat  martabat  masyarakatnya.  Tidak  hanya  peran pemerintah saja dalam penanganan kasus Covid-19 ini, namun peran publik dalam hal saling  menjaga,  saling  mengingatkan,  dan  saling  membantu  satu  sama  lain  apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB (Ristyawati, 2020).
Adapun  tahapan  mekanisme  yang  harus  dipenuhi  adalah  saat  daerah  ingin memberlakukan kebijakan PSBB, gubernur, bupati atau wali kota mengusulkan kepada Menteri  Kesehatan.  Kemudian,  Menkes  akan  menanggapi  usulan  daerah  terkait penerapan  PSBB.  Dalam  menanggapi  usulan  dari  daerah,  Menkes  meminta pertimbangan  Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-  19,  apakah  PSBB dapat diberlakukan di daerah tersebut atau tidak. Pihak lain yang bisa mengajukan PSBB adalah  Ketua  Gugus  Tugas.  Ketua  dapat  mengusulkan  kepada  Menkes  untuk menerapkan  PSBB  di  wilayah  tertentu.  Daerah  tersebut  pun  harus  menerapkan  PSBB bila usulan Ketua Gugus Tugas disetujui Menkes.
Salah satu daerah yang terdampak Covid-19 adalah Kota Tarakan yang merupakan salah  satu  Kota  yang  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  dan  menjadi  fokus  utama dengan penambahan kasus terbesar sejauh ini. Terlebih Tarakan memiliki angka kasus aktif tertinggi, tanpa mengabaikan tiga kabupaten lainnya. Tarakan adalah kota transit, dan Tarakan sebagai kota dengan roda perekonomian cukup pesat. Sampai saat ini per tanggal 30 November 2020  terkonfirmasi 801 total kasus dan 341 terkonfirmasi aktif atau  dinyatakan  positif  dan  sedang  melakukan  isolasi  (tarakankota.go.id).  Selain masyarakat  petugas  di  RSUD  Tarakan  yang  terpapar  covid-19  per  7  Januari  2021 semakin  meningkat.  Dengan  rincian,  dokter  spesialis  sebanyak  enam  orang,  dokter umum/gigi  sebanyak  15  orang,  kefarmasian  sebanyak  67  orang,  perawat/bidan sebanyak  77  orang,  tenaga  kesehatan  (nakes)  sebanyak  11  orang  dan non -nakes sebanyak 34 orang .

## Gambar 1. Data Covid 19 Prov. Kalimantan Utara Sumber: Data Satgas Covid-19 Prov. Kalimantan Utara
Dari  gambar  diatas  menyatakan  bahwa  Kota  Tarakan  menjadi  kota  dengan jumlah  kasus  terpapar  terbanyak  diantara  beberapa  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Kalimantan  Utara.  Karena  itulah  Langkah  yang  di  tempuh  pemerintah  Kota  Tarakan untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  adalah  dengan  mengajukan  PSBB kepada pemerintah Pusat. Langkah ini di ambil mengingat jumlah pasien positif corona terus bertambah. Adanya pro dan kontra yang muncul dimasyarakat terkait pelaksanaan PSBB  ini  menimbulkan  berbagai  dinamika.  Berdasarkan  latar  belakang  penulis menghasilkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dinamika kebijakan yang dihadapi pemerintah kota Tarakan pada penerapan (PSBB) penanganan covid-19 untuk  menekan  angka  penularan  covid-19  di  Kota  Tarakan. Artikel  ini  memberikan informasi  mengenai  hambatan-hambatan  selama  pelaksanaan  PSBB  di  Kota  Tarakan, memberikan  gambaran  secara  umum  bagaimana  respond  dan  tanggap  masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tarakan.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  penelitian secara  daring,  Moleong  (2010)  mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati.  Dengan  menggunakan  data sekunder  sebagai  analisis  utama  penelitian.  Sementara  itu,  (Johnston,  2014) mengemukakan bahwa analisis data sekunder merupakan teknik penelitian yang jarang
dilakukan  digunakan  dalam  berbagai  bidang,  meskipun  demikian  teknik  ini  dikenal sebagai metode penelitian yang sistematis.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Dinamika  kebijakan  pada  level  pemerintahan  Kota  akan  selalu  berubah  sesuai dengan  kepentingan  politik,  peristiwa  dan  fenomena  yang  terjadi  serta  mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Respons pemerintah yang lamban sejalan dengan konsep agenda setting yang menjelaskan bahwa suatu isu dapat menjadi  agenda  kebijakan  pemerintah  ketika  terdapat  suatu  peluang.  Sampai  saat  ini yang  menjadi  problem  adalah  Pemerintah  masih  berfokus  kepada  agenda  untuk pertumbuhan  ekonomi  Negara  dan  masyarakat  tetap  harus  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  sehingga  menyebabkan  penerapan  PSBB  ini  terkadang  diabaikan  oleh masyarakat  (Sidik  et  al.,  2020).  Berdasarkan  konsep  implementasi  kebijakan, monitoring  yang  terbatas  disebabkan  oleh  koordinasi  yang  lemah  antara  pengambil keputusan.  Dalam  masalah  Covid-19  saat  ini,  Prof.  Dr.  Erwan  Agus  Purwanto berpandangan  adanya  ego  sektoral  dalam  kabinet  yang  baru  dibentuk  100  hari.  Sikap dari kabinet baru masih berusaha untuk mencapai dan menjaga prestasi masing-masing, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rivalisasi dalam politik pasca pemilu 2019 masih berlangsung hingga kini membuat koordinasi dalam kebijakan untuk penanganan Covid-19 semakin terkendala.
Pemerintah  Kota  Tarakan,  Kalimantan  Utara  memberlakukan  sejumlah  aturan baru  setelah  usulan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  diterima  Kementerian Kesehatan  yang  tertuang  didalam  peraturan  walikota  Kota  Tarakan  Nomor  17  Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  Covid-19  Di  Kota  Tarakan.  UU  No  17  Tahun 2020 Dalam Pasal 4 Ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi :
a. Pelaksanaan PSBB
b. Hak, Kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama PSBB
c. Sumber daya penanganan selama COVID-19
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
e. Sanksi
Sumber daya penanganan selama Covid-19 Melakukan Pendistribusian Bantuan di provinsi Kaltara disalurkan secara berkala, Tiap daerah mendapatkan bantuan APD (alat pelindung  diri)  dari  Pusat  melalui  Gugus  Tugas.  APD  telah  didistribusikan  ke  rumah- rumah  sakit  rujukan,  juga  ke  Dinas  Kesehatan  kabupaten/kota.  Pemrov  Kaltara  juga memastikan  ketersediaan  sembako  dan  stabilitas  harganya  harus aman. Melalui sumbangan  gubernur  dan  pemasukan  3.877  aparatur  sipil  negara  Pemprov  Kaltara. Dalam  hal  ini  bantuan  yang  diberikan  berupa  uang  tunai  yang  kemudian  akan  di alokasikan  kepada  masyarakat  terkena  dampak.  Bantuan  ini  diharapkan  mampu menjadi solusi bagi masyarakat tang terkena dampak terkhusus bagi masyarakat yang perekonomiannya  tidak  stabil.  Nilainya  sekitar  Rp  2  miliar,  yang  dibagi  untuk  10.000
warga. di mana per KK menerima Rp 200.000. Berikut Grafik kasus terkonfirmasi dalam 1 hari per tanggal 04 Januari 2021:
Gambar 2. Grafik Kasus Covid 19 Per-Kecamatan Sumber: Data BPBD Kota Tarakan

## a. Pembatasan Sosial Berskala Besar
Setelah dilakukan kajian tentang landasan kesehatan masyarakat, dan membentuk keputusan  kebijakan  dan  praktik  berbasis  bukti  dengan  mengidentifikasi  faktor  risiko penyakit, dan pertimbangan kesiapan daerah, kota Tarakan diberi izin Menkes Terawan untuk melakukan PSBB. Pelaksanaan PSBB di Kota Tarakan telah dilaksanakan, namun tidak  terlepas  dari  beberapa  permasalahan  yang  di  alami  masyarakat  mulai  dari bantuan  yang  tidak  merata,  aturan  yang  tumpang  tindih,  sanksi  yang  tidak  jelas  bagi pelanggar kebijakan sampai larangan rutinitas keagamaan memunculkan permasalahan sendiri  bagi  pemerintah  Kota  Tarakan.  Pemerintah  diminta  sedia  dari  sekarang  dalam menjamin  masyarakat  selama  pembatasan-pembatasan  berlaku.  Yang  harus diperhatikan  adalah  disiplin  masyarakat  dalam  menjalankan  protokol.  Permasalahan selanjutnya adalah pemerintah menghimbau agar menutup fasilitas umum dan sekolah- sekolah  yang  harus  menggunakan  sistem  pembelajaran  menjadi  daring/online. Penerapan Sistem Belajar dari Rumah dan WFH (Work From Home). Pemprov melalui Gubernur  mengeluarkan  kebijakan,  sebagai  turunan  kebijakan  pemerintah  (pusat), yakni  menerapkan  kegiatan  belajar  dari  rumah  dengan  sistem  online  bagi  siswa SMA/SMK/SLB mulai 20 Maret. Juga penerapan kebijakan bekerja dari rumah bagi para pegawai.  Hal  ini  menjadi  beban  tersendiri  untuk  orang  tua  yang  harus  meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya bersekolah dari rumah terutama di jenjang TK dan SD.  Selain  orangtua  siswa,  tenaga  pengajar  bahkan  mahasiswa.  Kendala  yang  terjadi
18 26 29 10 0 5 10 15 20 25 30 35 Tarakan Tengah Tarakan Barat Tarakan Timur Tarakan Utara Grafik Kasus Covid-19 Per- Kecamatan jumlah terpapar
seperti  jaringan  yang  tidak  stabil  menjadi  penghambat  untuk  mahasiswa  mengakses info-info yang disampaikan oleh dosen melalui online.

## b. Evaluasi dan Pemantauan
Pemerintah  kota  Tarakan  sejauh  ini  telah  melakukan  evaluasi  efektivitas penerapan sejumlah aturan baru selama PSBB, Pelanggaran yang terbanyak ditemukan adalah  pada  jalan  masuk  jalur  laut  di  Pelabuhan  Tengkayu  Tarakan.  Pelabuhan Tengkayu  yang  merupakan  akses  laut  dari  beberapa  kota  yang  ada  di  provinsi Kalimantan  Utara,  masih  ada  speedboat  yang  membawa  penumpang  masuk  wilayah Kota Tarakan pada malam hari dengan maksud agar tak terpantau petugas. Walaupun pemerintah  Kota  Tarakan  telah  menutup  semua  akses  laut  dilarang  namun  tetap  saja beberapa  speed  dari  beberapa  daerah  masih  membawa  penumpang  selama  PSBB. Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pengawasan terhadap sejumlah akses keluar masuk seiring pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemerintah  Kota  Tarakan  menghimbau  agar  sejumlah  pintu  masuk  pelabuhan dilakukan  pengawasan  ketat  baik  itu  akses  pada  pelabuhan  kapal  pelni  maupun  jalur pelabuhan  kapal  feri  agar  dapat  membatasi  dan  mengurangi  jumlah  pergerakan masyarakat  antar  wilayah.  Sehingga,  jalur  untuk  masuk  pelabuhan  diperketat  dan dilakukan pengawasan dan pengawalan oleh petugas pelabuhan. Meski demikian, masih ada  saja  sejumlah  oknum  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan  Pemprov  Kaltara dan  anggota  dewan  masuk  ke  Tarakan  melalui  jalur  tikus.  ASN  dari  berbagai  provinsi termasuk  juga  anggota  dewan  masih  banyak  yang  mondar  mandir  menggunakan  jalur tikus dari Tanjung Selor (Ibu Kota Kaltara). Di kawasan bibir pantai dengan pemukiman padat  yang  menjadi  jalur  tikus  untuk  pergerakan  orang-orang  keluar  masuk  Kota Tarakan. Secara geografis, letak Tarakan dan Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor bisa dilalui menggunakan Speedboat . Biasanya pergerakan orang-orang antardua wilayah ini rutin sebelum ada pandemi.
Selain  jalur  laut,  Pemerintah  Kota  Tarakan  juga  menghimbau  masyarakat  untuk menerapkan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Namun  penggunaan  masker  diluar  rumah  belum  sepenuhnya  dipatuhi  masyarakat. Setiap  harinya  ditemukan  setidaknya  40  orang  dalam  sehari  yang  tidak  menggunakan masker saat keluar rumah. Selain itu, terdapat pelanggaran jam buka tutup toko baik itu toko  sembako  maupun  cafe  ataupun  rumah  makan  yang  dikunjungi  masyarakat  Kota Tarakan. Butuh komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, khususnya Pemprov dan Pemerintah  Kota  Tarakan  kepada  masyarakat  yang  masih  tidak  taat  aturan.  Perlu pencermatan dalam pengawasan ketat, terhadap kebijakan 3M ini. Pemkot Tarakan juga mengeluarkan  aturan  untuk  sanksi  bagi  yang  tidak  mematuhi  aturan,  pelanggar  akan dikenakan  Sanksi  berupa  denda  hingga  Penjara.  Namun  sanksi  ini  belum  berdampak dan  mendapat  pengaruh  pada  masyarakat  untuk  mematuhi  aturan  karena  masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  Tarakan  juga  menjadi salah  satu  hambatan  pengiriman  sampel  swab  dari  Kabupaten  Nunukan.  Dikarenakan seluruh  akses  transportasi  di  Kota  Tarakan  dihentikan.  Pengiriman  sampel  swab  dari Nunukan melalui Bandara Juwata Tarakan untuk diterbangkan ke Surabaya. Selain letak Kabupaten Nunukan yang menjadi kendala keterlambatan swab, pemberlakuan PSBB di Kota  Tarakan  juga  menjadi  hambatan.  Pengiriman  sampel  swab  menjadi  tugas  Gugus Tugas  Provinsi  Kaltara  untuk  mencarikan  solusi.  Pengiriman  Swab  harus  melakukan koordinasi  terlebih  dahulu  dengan  kantor  Kesehatan  Pelabukan  Tarakan  untuk menjadwalkan  schedule  pengiriman  dengan  menggunakan  jalur  pesawat.  Ketika schedule telah terkonfirmasi dan sudah ada jadwal, maka tim dari provinsi mendatangi Kabupaten Nunukan mengambil swab dan kembali ke Tarakan.

## Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas dapat dapat disimpulkan, Kota Tarakan sebagai kota transit  antar  beberapa  daerah  yang  ada  di  Kalimantan  Utara  menjadikan  titik  fokus pemerintah dalam penanganan penyebaran kasus Covid-19. Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan  Utara  memberlakukan  aturan  baru  setelah  usulan  pembatasan  sosial berskala  besar  (PSBB)  diterima  Kementerian  Kesehatan  yang  tertuang  didalam peraturan  walikota  Kota  Tarakan  Nomor  17  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019  Covid-19  Di  Kota  Tarakan.  Selama  Pelaksanaan  PSBB  Pemerintah  Kota Tarakan telah melakukan evaluasi di masyarakat dan ditemukan beberapa aturan yang dikeluarkan belum berjalan dengan tertib salah satunya yang paling banyak ditemukan pelanggaran  pada  akses  laut  (baik  itu  masyarakat,  ASN,  bahkan  Legislator  Daerah). Penerapan 3M juga belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran untuk menggunakan masker pada saat diluar rumah. Berbagai dinamika  yang  terjadi,  Pemkot  Tarakan  sebisa  mungkin  mencari  solusi  yang  tanggap terhadap  permasalahan  seperti  yang  terjadi  pada  pengiriman  swab  dari  Kabupaten Nunukan ke Surabaya yang harus melalui Kota Tarakan.

## Daftar Pustaka
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Dian  Herdiana.  (2018).  Sosialisasi  Kebijakan  Publik:  Pengertian  dan  Konsep  Dasar.
Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik , 1 (3), 13–26. Dutta, P. (2020). Democratic Decentralization and Participatory Development: Focus on Bangladesh. Journal  of  Contemporary  Governance  and  Public  Policy , 1 (2),  82–91. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.23 Islamy,  M.  I.  (2009). Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta :Bumi Aksara.
Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method that which a Time Has Come. Quantitative and Qualitative Methods in Library . QQML. Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mustari,  N.  (2015). Pemahaman  Kebijakan  Publik ;  Formulasi,  Implementasi,  Evaluasi . LeutikaPrio.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96 Ristyawati,  A.  (2020).  Efektifitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 3 (2),  240–249. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249
Saraswati,  P.  S.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Penanganan  Pandemi  Covid-19  di
Indonesia. Kertha Wicaksana ,
14 (2), 147–152. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152
Sidik,  S.,  Hasrin,  A.,  &  Fathimah,  S.  (2020).  Analisis  Dampak  Kebijakan  Pembatasan Waktu Operasional Pasar Di Kabupaten Minahasa Akibat Penanggulangan Covid-19.
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 4 (3). https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1160
Tahir,  M.  M.,  &  Harakan,  A.  (2017).  Inovasi  Program  Kesehatan  24  Jam  Dalam Mewujudkan  Good  Health  Care  Governance  di  Kabupaten  Bantaeng. Jurnal  Ilmiah Muqoddimah , 2 , 13–22.

## Referensi Media
Muhartini,  Tri.  2020.Reportase  Dinamika  Kebijakan  Krisis  COVID-19  (Laporan  dari FISIPOL).  diambil  dari  https://kebijakankesehatanindonesia.net/4074-reportase- dinamika-kebijakan-krisis-covid-19-laporan-dari-fisipol (diakses junuari 2021) Daton, Zakarias Demon. 2020. Evaluasi 15 Hari PSBB Tarakan, Pelanggaran Terbanyak di Pelabuhan
diambil dari https://regional.kompas.com/read/2020/05/10/07564041/evaluasi-15-hari- psbb-tarakan-pelanggaran-terbanyak-di-pelabuhan. (diakses pada januari 2021) Adityo, Mansur. 2020. Tarakan Mulai Uji Coba PSBB, Ini Aturan-aturannya. Diambil dari https://selasar.co/read/2020/04/22/1452/tarakan-mulai-uji-coba-psbb-besok- ini-aturan-aturannya. (diakses pada Januari 2021).
Mashabi, Sania. 2020. Menkes Setujui PSBB Kota Tarakan dan Banjarmasin. Diambil dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/12225191/menkes-setujui- psbb-kota-tarakan-dan-banjarmasin?page=2. (diakses pada Januari 2021)

## Peraturan Perundang-undangan
Perwali Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  Covid-19  Di Kota Tarakan.
PP  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)