Volume  2  Issue  2,  September  2018:  pp.  556-567.  Copyright  ©  2018 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kedudukan Harta Bersama yang Dihibahkan Ayah kepada Anak

## The Position of the Joint Property that Passed from Father to Children

## Siti Misnar Abdul Jalil
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lakidende E-mail: sitimisnar@yahoo.co.id
Abstract: The purpose of this research is to know the effect of law on Joint property which has been granted by the parents to the child and to know the legal effect if the granting parent retracts the gono-gini property. This writing uses normative writing method,  the  approach  used  in  this  writing  is  the  approach  of  the  law  (Statute Approach). The result of the research is the result of the law of the common property (gono-gini)  granted  to  the  child  according  to  the  KHI  is  the  property  of  the  child during the grant of the joint property is not more than one-third. The grant is taken into account as an inheritance and can still be withdrawn if the grant is still in the possession  of  the  child  (the  grantee).  and  the  Withdrawal  of  collective  property granted  to  the  child,  from  the  case  of  withdrawal/cancellation  of  grants  to  the Kolaka Religious Court, may be exercised if the property granted to the child is proven without  the  consent  of  the  spouse  or  the  grant  exceeds  one-third  of  the  total  co- ownership.  This  is  because  in  the  shared  treasures  granted  there  are  also  other children's  treasures  as  heirs.  Where  according  to  Article  210  paragraph  (2)  KHI granted property shall be the right of grant. In addition, although the parent grants to the child can be withdrawn, the withdrawal can only be done if the grant is still in the possession of the grantee, because if it has been transferred to a third party it will arise derden verzet (resistance), and if any request confiscation, then niet bevinding or not found object object in the field.
Keyword: joint property; legal grant; gono-gini property
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  akibat  hukum  terhadap harta Bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak dan untuk mengetahui akibat hukum apabila orang tua yang menghibahkan menarik kembali harta gono- gini tersebut. Penulisan ini menggunakan  metode penulisan normatif, pendekatan yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( Statute Approach ). Hasil penelitian adalah Akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan  kepada  anak  menurut  KHI  adalah  menjadi  milik  si  anak  selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta
hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah). serta Penarikan kembali  harta  bersama  yang  dihibahkan  kepada  anak,  dari  kasus penarikan/pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Kolaka, dapat dilaksanakan apabila  harta  yang  dihibahkan  kepada  anak  itu  terbukti  tanpa  persetujuan  dari pihak  istri/suami,  atau  pemberian  hibah  itu  melebihi  sepertiga  dari  jumlah  harta bersama.  Hal  ini  mengingat  di  dalam  harta  bersama  yang  dihibahkan  itu  juga terdapat harta anak-anak yang lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain  itu,  walaupun  hibah  orang  tua  kepada  anak  dapat  ditarik  kembali,  namun penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul derden verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.
Kata kunci: harta bersama; hibah akibat hukum; harta gono-gini.

## PENDAHULUAN
Hukum adat yang berlaku didalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. (Harta Gono Gini) Harta  bersama  dalam  masyarakat Indonesia  diatur  dalam  KUHPerdata,  UU  No.  1  Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Menurut hukum adat, sumber harta bersama ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri. 1
Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  mengatur  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  kecuali  harta  bawaan  dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hokum  mengenai  harta bendanya. pengaturan harta bersama juga dapat ditemukan dalam Pasal 85 KHI dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta  milik  masing-masing  suami  atau  isteri.  Pasal  86  KHI  menyatakan  bahwa  pada
1 Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama , Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 30.
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, harta isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh  olehnya.  Pasal  87  ayat  (1)  KHI  mengatur bahwa  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan,  sedangkan Pasal  87  (2)  menyatakan  bahwa  suami  dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhya  untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. 2
KHI  adalah  merupakan  Hukum  Islam  Indonesia  pada  dasarnya  menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan  tentang  kesetaraan  suami  dan  isteri  dalam  masalah  harta  bersama  tersebut. Namun demikian, tidak begitu saja adat kebiasaan diterima sebagai aturan hukum, akan tetapi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 3
a. Adat  kebiasaan  tersebut  dapat  diterima  oleh  akal  dan  dapat  diakui  oleh pendapat umum.
b. Adat tersebut harus terjadi berulang kali dan tersebar luas serta sudah menjadi umum
c. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh adat itu adat yang akan berlaku.
d. Adat kebiasaan itu tidak dapat diterima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
e. Tidak bertentangan dengan nash, sebab ketentuan nash lebih kuat dari hukum adat.
Jadi, konstruksi hukum (KHI) mempergunakan adat perlu diperhatikan beberapa kriteria  seperti  di  atas,  untuk  menentukan  apakah  suatu  adat  dapat  diterima  sebagai hukum adat atau tidak dari aturan dalam hukum Islam, demikian juga halnya ketentuan mengenai  harta  bersama  (gono-gini).  Hukum  Islam  memperbolehkan  seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup  kepada  orang  lain  yang  disebut  intervivos.  Pemberian  semasa  hidup  itu  lazim
2 Asaf A.A. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II , Jakarta: Tintamas, 1961, hlm. 54.
3 Satria  Effendi  M.  Zein, Yurisprudensi  Peradilan  Agama, Dibinbapera  dan  Yayasan  Al- Hikmah, 1995, hlm. 346.
dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.
KHI menentukan bahwa hibah hanya dapat diberikan oleh orang yang telah dewasa dan  harta  yang  dihibahkan  merupakan  hak  dari  penghibah  yaitu  dibatasi  sebanyak- banyaknya sepertiga (1/3) dari harta benda si penghibah. Kemudian dalam Pasal 211 KHI dinyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kemudian, dalam Pasal 212 KHI ditentukan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya masih dapat ditarik kembali orang tua sebagai pemberi hibah tersebut.
Dalam  melakukan  penarikan  hibah  ini  harus  dilakukan  si  pemberi  hibah,  tidak dapat  digantikan  oleh  orang  lain,  karena  hibah  merupakan  hak  proregatif  seseorang terhadap  hak  miliknya.  di  Pengadilan  agama  Kolaka  telah  terjadi  gugatan  orang  tua terhadap  anak  perempuannya  yang  mana  Pengadilan  Agama  memutuskan  gugatan pembatalan/penarikan hibah tersebut dikabulkan, sehingga terjadi sita jaminan atas harta yang  dihibahkan  tersebut.  Namun,  dalam  tingkat  banding  di  Pengadilan  Tinggi  Agama, menggugurkan gugatan pemberi hibah atas pembatalan/penarikan harta hibah tersebut, karena  pada  saat  terjadi  proses  gugatan  atau  sebelum  terjadinya  putusan  Pengadilan Tinggi  Agama,  si  penggugat  (terbanding)  meninggal  dunia,  sehingga  penggugat (terbanding)  digantikan  orang  lain  sebagai  penggugat  pengganti  untuk  melanjutkan perkara yang sedang berjalan. 4
Pertimbangan hakim menolak gugatan pembatalan hibah tersebut adalah Pasal 210 dan 212 KHI, di mana hibah merupakan hak proregatif seseorang terhadap hak miliknya, demikian  pula  sebaliknya,  maka  penarikan  hibah  pun  juga  merupakan  hak  proregatif penghibah yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian  Analisis  Yuridis  Atas  Harta  Bersama  Yang  Dihibahkan  Ayah  Kepada  Anak. Bertitik tolak dari identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini  adalah:  Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  harta  gono-gini  yang  telah  dihibahkan orangtua  kepada  anak?  serta  Bagaimana  bila  orangtua  yang  menghibahkan  menarik kembali harta gono-gini tersebut?
4 Wawancara  dengan  Sumiati,  penggugat  dalam  perkara  No.  0023/Pdt.G/2017/PA  Klk  tanggal  20 September 2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  maksudnya  suatu  penelitian  yang  menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan  dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  dalam  hal  ini  harta  gono-gini  yang dihibahkan  kepada  anak.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  khususnya  yang  menyangkut  Undang-  Undang  Perkawinan  dan Pewarisan  atas  kasus  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  kedudukan  hibah  orang  tua kepada  anak-anaknya.  Jadi,  sifat  penelitian  ini  adalah  juridis  normatif,  yaitu  penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hibah pada Umumnya
Kehadiran  seorang  anak  dalam  keluarga  memberikan  sebuah  arti  sebagai  tempat mencurahkan  kasih  sayang,  sebagai  penerus  garis  keturunan  dan  dapat  menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. 5 begitu pentingannya anak bagi orangtua sehingga seorang Anak sering mendapatkan tempat yang istimewa bagi orangtua dan orangtua tersebut tidak segan-segan untuk meghibahkan harta kekayaannya.
Hibah itu adalah pemberian seseorang yang hidup dengan tiada perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik.  Dalam kitab Mukhtasarul Ahkamil Fiqhiyyah dijelaskan bahwa  pengertian  hibah  itu  adalah  suatu  sedekah  atau  derma  dari  seseorang  (yang balig/dewasa) dari suatu harta yang dimilikinya.  Dalam ensiklopedi Islam diterangkan bahwa hibah artinya berembusnya atau berlalunya angin. Menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain, yang sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut. Hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi  maupun  untuk  yang  bersifat  non  materi.  Para  Fukaha  (ahli  Fiqih) mendefinisikannya  sebagai  akad  yang  mengandung  penyerahan  hak  milik  seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi. 6
5 Zahrowati,  “ Bayi  Tabung  (Fertilisasi  In  Vitro)  Dengan  Menggunakan  Sperma  Donor  dan  Rahim  Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata ”, Halu Oleo Law Reviwe (HOLREV), Volume 1 Issue 2, September 2017, https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3642/0, diakses pada  tanggal 12 Juli 2018, hlm. 197.
6 H.  Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Di  Indonesia, Jakarta: Sinar  Grafika, 2008,  hlm.76-77
Pengertian hibah secara istilah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang  kepada  orang  lain  diwaktu  ia  masih  hidup  dengan  tiada  mengharap  suatu imbalan.  Sedangkan apabila seseorang  membolehkan oranglain  memanfaatkan hartanya dengan tiada memberikan hak milik, maka yang demikian disebut peminjaman. Begitu pula apabila ada seseorang menghadiahkan khamar (minuman yang beralkohol) atau  menghadiahkan  bangkai,  maka  sesungguhnya  demikian  itu  tidak  bisa  dikatakan sebagai  hadiah  atau  pemberian,  karena  bendanya  haram  dipergunakan.  Dan  apabila pemberian  harta  tersebut  dilakukan  semasa  hidup  dan  berlaku  setelah  penghibah meninggal dunia, maka yang demikian itu dinamakan hibah wasiat. Dan apabila pemberian itu diiringi oleh suatu penggantian, itu adalah bentuk jual beli dan berlaku hukum jual beli.
Apabila  ditelusuri  secara  lebih  mendalam,  istilah  hibah  itu  berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.  Sedangkan makna hibah secara khusus meliputi hal-hal di bawah ini: 7
1. Al-Ibraa, artinya  menghibahkan  kepada  orang  lain  yang  berhutang (pembebasan hutang).
2. Sadaqah, artinya menghibahkan sesuatu dengan mendapatkan pahala di hari akhirat. Pada motivasi ingin mencari pahala dan keridhaan Allah itulah letak perbedaan  yang  mendasar  antara  sedekah  dan  hibah.  Para  ulama  membagi sedekah itu kepada sedekah wajib dan sedekah sunat.
3. Hadiah,  artinya  imbalan  yang  diberikan  seseorang  karena  dia  telah mendapatkan  hibah.  Pada  dasarnya  hadiah  itu  dari  hibah.  Hanya  saja kebiasaannya,  hadiah  itu  lebih  dimotivasi  oleh  rasa  terima  kasih  dan kekaguman seseorang.
Hibah  dengan  syarat  dan  hibah  yang  digantungkan  pada  suatu  kejadian  yang tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.  Misalnya:  A  akan  memberikan  rumahnya  kepada  B,  jika  B  membantu pekerjaan  A.  Pemberian  atau  hibah  semacam  ini  menurut  Hukum  Islam  adalah  batal. Demikian juga, dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang
7 Syamsudin  Al  Muqdasiy,  dalam  Anwar  Sadat, Fungsi  Hibah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Bagi Kepentingan  Anak  Pada  Pembagian  Harta  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat (Studi Kasus di Kecamatan Padang Bolak), Tesis, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 7.
hanya  akan  terjadi  apabila  hal-hal  yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu  betul-betul terjadi. Misalnya:Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

## Akibat Hukum Terhadap Harta Gono-Gini Yang Telah Dihibahkan Kepada Anak
Para ahli hukum  Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada  orang  yang  bukan  ahli  warisnya.  Tetapi  Muhammad  Ibnul  Hasan  dan  sebagian pentahqiq mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. 8
Dalam hal di atas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang  lain  (selain  ahli  waris)  atau  suatu  badan  hukum,  mayoritas  pakar  hokum  Islam sepakat  tidak  ada  batasnya,  tetapi  jika  hibah  itu  diberikan  kepada  anak-anak  pemberi hibah, menurut Imam Malik dan ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Numan Ibnu Basyir menunjukkan bahwa  hibah orang tua kepada anaknya haruslah  disamakan bahkan  banyak  hadits  lain  yang  redaksinya  berbeda  menjelaskan  ketidakbolehan membedakan  pemberian  orang  tua  kepada  anaknya  secara  berbeda,  yang  satu  lebih banyak dari yang lain.
Hibah  batal  apabila  melebihkan  satu  dengan  yang  lain,  tidak  diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya.  Kalau  sudah  terlanjur  dilakukannya,  maka  harus  dicabut  kembali.  Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama  di  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  ada  pula  yang  berpendapat  bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembahagian waris.
Menurut  sebahagian  ahli  hukum  Islam,  sesungguhnya  penyamaan  itu  bukan  hal yang  wajib  dilaksanakan,  tetapi  sunat  saja.  Mereka  menyatakan  bahwa  hadits  yang
8 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 23.
menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya  dalam pemberian hibah adalah  lemah, demikian juga hadits yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah  kepada  anak-anaknya  yang  berkelakukan  tidak  baik  atau  nakal.  Pendapat  yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa hibah kepada anak-anaknya adalah pendapat yang kuat.
Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini,  maka  hibahnya  adalah  batal    Sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  bahwa  Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.
Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah  sesuai  dengan  kultur  bangsa  Indonesia  dan  sesuai  pula  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Muhammad  Ibnul  Hasan  bahwa  orang  yang  menghilangkan  semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang  menghibahkan  harta  dianggap  tidak  cakap  bertindak  hukum,  maka  hibah  yang dilaksanakan  dipandang  batal,  sebab  ia  tidak  memenuhi  syarat  untuk  melakukan penghibahan.  Apabila  perbuatan  orang  tersebut  dikaitkan  dengan  kemaslahatan  pihak keluarga  dan  ahli  warisnya,  sungguh  tidak  dibenarkan  sebab  di  dalam  syariat  Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam  konteks  ini  ada  kewajiban  pada  diri  masing-masing  untuk  mensejahterakan keluarga. 9
Dalam beberapa hadits dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bahagian waris, maka hibah  tersebut  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Sikap  seperti  ini  menurut  KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat.
Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bahagian waris yang dilakukan tidak adil akan  menimbulkan  penderitaan  bagi  pihak  tertentu,  lebih-lebih  kalau  penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal  ini  Umar  Ibnul  Khattab  pernah  mengemukakan  bahwa  kembalikan  putusan  itu  di
antara  sanak  keluarga,  sehingga  mereka  membuat  perdamaian,    karena  sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.
Dengan  demikian  harta  bersama  yang  telah  dihibahkan  oleh  orang  tua  kepada anaknya akan menjadi harta dari anak yang menerima hibah tersebut, namun demikian dalam memberikan menghibahkan harta bersama tersebut juga harus diperhitungkan hak dari anak-anaknya yang lain jika ada. Oleh karena itu di dalam hukum Islam maupun dalam Kompilsi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada  anak-anaknya.  Islam  menganjurkan  agar  orang  tua  dalam  memberikan  harta bersama sebagai hibah kepada anak-anaknya untuk berlaku  adil  karena harta bersama tersebut merupakan warisan dari semua anak-anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia.
Menurut  responden  dari  Pengadilan  Agama  Kolaka  bahwa  harta  bersama  (yang sah/merupakan hak milik, bernilai, bermanfaat dan halal) yang telah dibagi dua antara suami  isteri,  jika  suami  atau  isteri  (dalam  hal  ini  ayah  atau  ibu)  menghibahkan  harta miliknya tersebut kepada anak kandungnya yang telah dewasa menurut hokum (berusia 21 tahun/tidak dalam pengampuan atau telah menikah) dengan jumlah tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) (diukur saat warisan terbuka), maka hibah tersebut menjadi harta milik pribadi  anak  kandungnya  tersebut,  dan  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan  apabila ayah/ibu kandungnya meninggal dunia. 10

## Penarikan  Kembali  Harta  Gono-Gini  Yang  Telah  Dihibahkan  Orang  Tua  Kepada Anak
Pada  umumnya  Jumbur  ulama  mengatakan  bahwa  penghibah  diharamkan  menarik kembali  hibahnya  jika  penyerahan  harta  telah  dilakukan  secara  sempurna,  sekalipun hibah  itu  berlangsung  antara  sesama  saudara  atau  suami  istri.  Tetapi  mereka membolehkan  seorang  ayah  menarik  kembali  hibah  yang  telah  diserahkan  kepada anaknya Pendapat jumhur ini didasarkan pada hadist, artinya:
Jika  seseorang  telah  memberikan  suatu  pemberian  atau  menghibahkan  suatu barang kepada seseorang, maka tidak boleh ia tarik kembali pemberian atau hibah tersebut, kecuali seorang ayah menarik kembali apa yang telah diberikan kepada
anaknya.  Orang  yang  menarik  kembali  pemberian  atau  hibahnya  tak  ubahnya seperti seekor anjing yang muntah dan menjilat kembali muntahnya tersebut. Benda  yang  dihibahkan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  hibah  dari  orangtua kepada turunannya (anaknya). Benda yang telah dihibahkan tetap dalam kekuasaan pihak yang diberi. Hak untuk menarik kembali hibah oleh orangtua kepada anaknya, terbatas selama benda itu masih dalam kekuasaan pihak yang diberi.
Berbeda  dengan  wasiat,  benda  yang  dihibahkan  telah  beralih  sejak  Kabul,  tidak usah menunggu meninggalnya penghibah. Jika ayah atau ibu atau kakek menghibahkan sesuatu  kepada  anaknya  atau  cucunya,  dan  sudah  diserahterimakan  kepadanya,  maka dalam  hal  ini  si  penghibah  boleh  menarik  kembali  hibahnya.  Jika  ia  sedekahkan  maka menurut nash ia boleh menarik kembali hibahnya itu, sedang menurut pendapat lain tidak boleh.
Diterangkan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya ﬁAl Fiqhul Islami wa adillatuhu bahwa  boleh  mengambil  kembali  sesuatu  hibah  yang  diberikan  kepada  seseorang sebagaimana  dalam  hadist  dinyatakan,  Orang  yang  menghibahkan  itu  lebih  berhak baginya  atas  suatu  barang  yang  dihibahkan  itu  sebelum  sampai  padanya  ganti  yang ditetapkan sebelumnya. Seorang itu dapat menarik kembali hibah yang telah  diberikan kepada anaknya selama bapak si anak tadi masih hidup. Akan tetapi,bila bapak meninggal dunia, hibah tersebut tidak bisa ditarik karena hibah yang telah diberikan kepada si yatim itu tidak dapat ditarik kembali. 11
Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Kolaka tentang Penarikan Hibah (Pembatalan Hibah) Atas Harta Bersama Yang Dihibahkan Kepada Anak bahwa surat tertanggal 2 Mei 2002 yang diberi tanda cap jempol oleh Tergugat I (vide P.1), dibuat bahkan atas dasar sepengetahuan dan kerelaan Tergugat I, akan tetapi diperbuat dengan  cara  pemaksaan,  sedangkan  hibah  menurut  ketentuan  hukum  Islam  adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan, oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa peristiwa perbuatan pemberian yang sampai adanya surat tertanggal 2 Mei 2002 a quo bukanlah merupakan pelaksanaan hibah yang benar serta tidak dengan prosedur, sehingga sudah sepatutnya harus  dinyatakan  tidak  sah,  hal  mana  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  210  Kompilasi Hukum  Islam;Bahwa  selain  itu  seandainya  Tergugat  I  menghibahkan  harta  tersebut
dengan tanpa paksaan, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab objek harta a quo masih terkait dengan harta milik almarhumah Sinah yang belum pernah dibagikan  kepada  ahli  warisnya,  hal  mana  sesuai  dengan  Yurisprudensi  No.  322 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, menyatakan bahwa apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum, karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan sengketa.
Dari Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Kolaka di atas, terlihat bahwa harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada salah seorang anak  tanpa persetujuan dari anak  kandung yang lain sebagai  ahli waris, yang di dalam harta yang dihibahkan itu juga termasuk harta warisan anak-anak yang tidak mendapat hibah tersebut, ketika ibu mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan  Agama  dikabulkan  gugatan  penarikan  hibah/pembatalan  hibah  para penggugat  (anak-anak  yang  lain  yang  tidak  mendapat  hibah),  sehingga  hibah  tersebut batal demi hukum. Dan juga harta hibah itu masih dalam penguasaan si penerima hibah (tergugat) sehingga dapat ditarik kembali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang  dihibahkan  kepada  anak  menurut  KHI  adalah  menjadi  milik  si  anak  selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan  sebagai  warisan  dan  juga  masih  dapat  ditarik  kembali  jika  harta  hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah).
Penarikan  kembali  harta  bersama  yang  dihibahkan  kepada  anak,  dari  kasus penarikan/pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Kolaka, dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak itu terbukti tanpa persetujuan dari pihak isteri/suami, atau pemberian hibah itu melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama. Hal ini mengingat di  dalam  harta  bersama  yang  dihibahkan  itu  juga  terdapat  harta  anak-anak  yang  lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, walaupun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, namun penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih
kepada  pihak  ketiga  maka  akan  timbul  derden  verzet  (perlawanan),  dan  apabila  ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.

## Daftar Pustaka
Buku
Damanhuri, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama ,  Bandung:  Mandar Maju, 2007.
Fayzee, Asaf A.A., Pokok-Pokok Hukum Islam II , Jakarta: Tintamas, 1961.
Karim, Helmi, Fiqh Muamalah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Zainuddin, H., Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Zein, Satria  Effendi  M., Yurisprudensi  Peradilan  Agama, Dibinbapera  dan  Yayasan  Al- Hikmah, 1995.

## Jurnal dan Tesis
Sadat, Anwar, Fungsi  Hibah  Dalam  Memberikan Perlindungan  Bagi  Kepentingan  Anak Pada  Pembagian  Harta  Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan  Padang  Bolak), Tesis,  Medan:  Program  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara, 2002.
Zahrowati,  “ Bayi  Tabung  (Fertilisasi  In  Vitro)  Dengan  Menggunakan  Sperma  Donor  dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata ”, Halu Oleo Law
Reviwe (HOLREV), Volume 1 Issue 2, September 2017, https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3642/0, diakses pada
tanggal 12 Juli 2018, hlm. 197.