## PERNIKAHAN MELALUI TELEPON DAN REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESA

## Habib Shulton Asnawi
Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta, email: habib_henny@yahoo.com

## Abstract
Islamic  law  is  universal.  The  law  must  be  developed  in  accordance  with  social needs, as well as the fiqh rule that "the law change with the changing times and changing  times".  Islamic  law  in  reality  is  not  idealistic  yet  and  not  seem  to anticipate  the  changing  and  tend  to  be  far  from  justice.  For  example,  the  old product of Islamic law states that marriage or consent granted shall be carried out  in  a  single  chamber.  Reason  or  ‘ illat of  law of  one  chamber  is  to  maintain continuity  and  confidence  witness  against  two  parties  are  performing  the contract. Social development of the people of Indonesia, especially in the field of technology is currently growing rapidly. Among the legal issues that are biased technological  progress is  the marriage  by the phone. This issue raises the pros and  cons  among  Indonesian  scholars.  Differences  of  opinion  are  based  on different  interpretations  of  the  concept  of  the  unity  of  the  assembly  ( itti h}a>d ul majlis ) in a marriage ceremony. Therefore we need the rule of law in order to fill the  legal  vacuum  due  to  differences  of  opinion.  It  takes  a  good  legal construction, which can accommodate the interests of modern society.

## Abstrak
Hukum  Islam  bersifat  universal.  Hukum  harus  berkembang  sesuai  dengan kebutuhan  sosial  masyarakat,  sebagaimana  kaidah  dalam  fiqh  bahwa  "hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan perubahan waktu". Hukum Islam pada  realitasnya  belum  idealistik  dan  terkesan  tidak  dapat  mengantisipasi perubahan  zaman  dan  cenderung  jauh  dari  keadilan.  Sebagai  contoh,  produk hukum  Islam  lama  menyatakan  bahwa  perkawinan  atau  ijab  kabul  wajib dilaksanakan  dalam  satu  majelis.  Alasan  atau  illat  hukum  dari  satu  majelis adalah untuk menjaga kontinuitas dan keyakinan saksi terhadap dua pihak yang sedang melaksanakan akad. Perkembangan sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi saat ini tumbuh dengan cepat. Di antara isu- isu  hukum  yang  bias  kemajuan  teknologi  adalah  pernikahan  melalui  telepon.
Masalah  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  ulama  Indonesia. Perbedaan  pendapat  tersebut  didasari  pada  perbedaan  penafsiran  tentang konsep  kesatuan  majelis  ( it tih}a>d ul  majlis )  dalam  akad  nikah.  Oleh  karena  itu diperlukan kepastian  hukum guna  mengisi  kekosongan  hukum  akibat perbedaan pendapat.  Dibutuhkan  sebuah  konstruksi  hukum  yang  baik,  yang  dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat modern.
Kata Kunci: Hukum Islam, perubahan Sosial, teknologi, pembatalan hukum, kebenaran .

## A. Pendahuluan
Salah satu problem krusial yang acap muncul dalam kehidupan beragama adalah bagaimana  mensikapi  doktrin-doktrin  agama  yang  tertuang  dalam  kitab  suci  dan peraturan  yuridis  secara  adil  dan  mashlahat.  Penyikapan  ini  bertujuan  agar  doktrin- doktrin serta peraturan yuridis tersebut selalu relevan dengan dinamika masyarakat yang selalu  berubah  serta  fungsional  utuk  menyelesaikan  problem-problem  masyarakat termasuk untuk mengembangkan system hukum modern. 1
Melihat  perkembangan  sangat  mendasar  terhadap  Teknologi  Informatika  (TI)  di awal  abad XXI memang begitu pesat,  dan perkembangan ini telah  merambah ke  segala aspek  kehidupan  sosial  di  Indonesia.  Terlebih  lagi  dalam  dunia  komunikasi  yang berbasis  kemudahan,  kecepatan  dan  efisien  dalam  melakukan  hubungan  perseorangan secara langsung. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum dimaksud mesti juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini  bersesuaian  dengan  kaidah ushul  fiqih, bahwa  hukum  itu  akan  berubah  bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat.
Sudah  disadari  bahwa  nash  dari  wahyu  sangat  terbatas,  sementara  itu  persoalan dan  permasalahan  yang  timbul  selalu    berkembang.  Lalu  apakah  harus  membiarkan hukum  Islam  secara  ketat  dan  stagnan,  sehingga  membiarkan  perkembangan    dan perubahan  sosial  tanpa  perlu  ada  upaya  hukum?  Di  tambah  lagi  dengan  keadaan  sosio- kultural  yang  cepat  dan  banyak    perubahan,  memerlukan  penafsiran  ulang  terhadap hokum-hukum yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan reformasi atau reinterpretasi terhadap nash wahyu.
Namun  demikian,  terdapat  masalah  mendasar  dalam  teori  hukum  Islam  yang mengandung  kontroversi,  yaitu  apakah  hukum  Islam  itu  bersifat  abadi    (eternal),  atau apakah ia dapat beradaptasi sampai pada tahap perubahan. Berkaitan dengan reformasi di Indonesia, ada dua pandangan mengenai  hukum  Islam. Pertama, pandangan keabadian, ( immutability )  sebagaimana  dipegangi  oleh  ahli  hukum  positivistis.  Beberapa  orientalis semisal Snouck Hurgronje dan Joseph Schacht serta kebanyakan juris muslim yang hadis oriented (traditionalis),  berpendapat  bahwa  dalam  konsepnya  hukum  Islam  bersifat abadi.  Hukum  Islam  didasarkan  pada  wahyu  Tuhan  melalui  nabi  sebagaimana  terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist. Karena bersifat ilahiyah atau diwahyukan oleh Tuhan, maka
1 Mushadi  HAM, Continuity  And  Change  Reformasi  Hukum  Islam:  Belajar  Pada  Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Fazlu Rahman, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. vii
sumber-sumber  ini  diyakini  bersifat  suci,  final  internal,  sehingga  statis  dan  tidak menerima perubahan sama sekali. 2
Kedua, pandangan  adaptabilitas,  sebagaimana  dipegangi  para  ahli  hukum  Islam seperti Linant de Bellefonds, dan Sobhi Mahmassani. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam  mengalami  perubahan.  Adanya  konsep  hukum mashlahah ( human  good ), fleksibilitas  hukum  Islam  dalam  praktek  dan  penegakan  pada  aktifitas  ijtihad  menjadi bukti  bahwa  hukum  Islam  bersifat adaptable dengan  perubahan  sosial  dan  dinamika masyarakat,  sehingga  dimungkinkan  terjadi  reformasi  dan  renterpretasi.  Terkait  dengan reformasi hukum Islam, maka diperlukan penjelasan pengertian hukum Islam itu sendiri.
Hukum Islam dibedakan dalam dua katagori, yakni hukum Islam dalam kategori syariah  dan  hukum  Islam  katagori  fiqh.  Syariah  adalah al-mutawatirah, karenanya  ia bersifat  mutlak  dan  permanen,  sementara  fiqh  adalah  pemahaman  terhadap  syari’ah. Dengan  demikian,  fiqh  adalah  hasil  intelekual  manusia,  sehingga  ia  bersifat  relatif  dan temporal.  Dalam  tulisan  ini,  yang  dimaksudkan  hukum  Islam  adalah  hukum  Islam katagori fiqh yang merupakan hasil ijtihad manusia, bukan hukum Islam dalam katagori syariah. 3
Perkembangan  teknologi  informatika  sangat  pesat,  dan  perkembangan  ini  telah mempengaruhi  segala  aspek  kehidupan  sosial  masyarakat,  termasuk  dalam  bidang perkawinan.  Salah  satu  indikasinya  adalah  adanya  penggunaan  perkembangan telekomunikasi  sebagai  media  untuk  melakukan  perikatan  perkawinan.  Persoalannya adalah, hukum  Islam  dan hokum  positif belum mengatur secara spesifik tentang kaidah atau  hukum  perkawinan  melalui  teknologi  telekomunikasi,  sementara  perkembangan teknologi  informasi  lebih  cepat  dan  pesat  jika  dibandingkan  dengan  perkembangan substansi  hukum.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pembaharuan  hukum  melalui  reformasi hukum,  atau  penafsiran  guna  memberikan  manfaat  atau  kemashlahatan  sosial  bagi masyarakat.  Reformasi  hukum  ini  dilakukan  guna  mengisi  kekosongan  hukum khususnya  terkait  dengan  perkembangan  pernikahan  menggunakan  teknologi komunikasi. Sehingga persoalan pernikahan lewat  telepon  perlu mendapatkan perhatian secara  serius  dan  perlu  kajian  lebih  mendalam.  Walaupun  kasus  pernikahan  lewat  via
2 Mushadi HAM, Continuity And Change, hlm. 15.
3 Iskandar  Usman, Islam  dan  Perubahan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada  1994), hlm. 104.
telepon  telah  dilegalkan  melalui  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  No. 1751/P/1989, namun praktek ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan ulama.
Tulisan  ini  menganalisis  tentang  status  hukum  pernihakan  lewat  telepon,  yaitu bagaimana status hukum ijab dan kabul nya, apa yang mendasari perbedaan pendapat di kalangan  ulama,  dan  bagaimana  mengisi  kekosongan  hukum  terkait  dengan  masalah pernikahan  lewat  telepon.  Analisis  ini  sekaligus  menguji  konsep  adaptabilitas  hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

## B. Kedudukan Ijab dan Kabul Dalam Satu Majelis Persepektif  Hukum Islam
Akad  nikah  pada  dasarnya  dilakukan  atas  dasar  kerelaan  antara  kedua calon pasangan,  yang  dinyatakan  melalui  akad ijab  qabul .  Oleh  karena  itu, ijab  qabul merupakan  hal  yang  paling  mendasar    bagi  keabsahan  akan  nikah. Ijab diucapkan  oleh seorang  wali,  sebagai  persyaratan  rela  menyerahkan  anak  perempuannya  kepada  calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela menyunting calon istrinya. 4
Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab qabul dianggap sah bilamana berlakuknya tidak  lagi  bergantung  kepada  persetujuan  orang  lain.  Ada  beberapa  persyaratan keabsahan ijab  qabul yaitu, pertama, masing-masing  pihak  yang  melakukan  ijab  dan kabul  telah  dewasa  (berakal  sehat,  balig  dan  merdeka). Kedua, masing-masing  pihak yang melakukan ijab dan kabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan kabul secara  langsung. 5 Jumhur  ulama  menyatakan  bahwa ijab  qabul harus  memenuhi beberapa unsur: 6
1. Diucapkan  secara  lisan,  kecuali  bagi  yang  tidak  dapat  mengucapkan  secara  lisan, maka boleh dengan tulisan atau mengunakan tanda-tanda isyarat tertentu.
2. Dilaksanakan dalam satu majelis
3. Antara ijab dan qabul tidak  boleh  diselingi  oleh  kata-kata  lain  atau  perbuatan- perbuatan  lain  yang  dapat  dipandang  mempunyai  maksud  mengalihkan  apa  yang sedang dilakukan.
4 Satria  Efendi  M.  Zain, Priblematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, (Jakarta:  Prenada Media, 2004), hlm. 2.
5 Sayyid Sabiq , Fiqh al-Sunnah, (Lebanon Beirut: Darl Al-Fikr, 1990), hlm. 59.
6 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, (Jogjakarta:  Liberty, 1999), hlm. 53.
4. Tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
5. Masing-masing  pihak  wajib  mendengar  dan  memahami  perkataan  atau  isyarat- isyarat  yang  diucapkan  atau  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak  diwaktu  akad nikah.
Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat  mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab qabul . Dengan demikian apabila ijab qabul tidak dilaksanakan  dalam  satu  mejelis,  maka  akad  nikah  dianggap  tidak  sah.  Para  ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan ittihad majlis (satu majelis). 7 Pendapat pertama, yang  dimaksud  dengan ittihad  al-majlis adalah  bahwa ijab  qabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu  yang terpisah.  Dalam  hal  yang  disebut  terakhir  ini  meskipun  dua  acara  berturut-turut  secara terpisah  bisa  jadi  dilakukan  dalam  satu  tempat  yang  sama,  namun  jika  tetap  ada kesinambungan  antara ijab dan qabul ,  atau  antara ijab dan qabul itu  terputus,  maka hukum  akad  nikah  tersebut  tidak  sah  menurut  hukum  perkawinan  Islam.  Dengan demikian  adanya  persyaratan  satu  majelis  berhubungan  dengan  keharusan kesinambungan  waktu  antara ijab dan qabul ,  bukan  menyangkut  kesatuan  tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua  acara  yang  terpisah,  maka  kesinambungan  antara ijab dan qabul sudah  tidak terwujud, sehingga akad nikanya dipandang tidak sah.
Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan  akad  nikah,  menekankan  pada  pengertian  tidak  boleh  terputusnya  antara ijab dan qabul .  Al-Jaziri  memperjelas  pengertian  satu  majelis  dalam  mazhab  Hanafi adalah  dalam  hal  seorang  pria  berkirim  surat  mengakadkan  nikah  kepada  perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita  dan  para  saksi,  dan  dalam  majelis  yang  sama  setelah  surat  itu  dibacakan,  wali perempuan  langsung  mengucapkan  penerimaan qabul -nya. 8 Akad  nikah  tersebut  di kalangan  Mazhab  Hanafi  dianggap  sah,  dengan  alasan  bahwa  pembicaraan ijab yang terdapat  dalam  surat  calon  suami,  dan  pengucapan qabul dari  pihak  wali  perempuan, sama-sama  didengar  oleh  dua  orang  saksi  dalam  majelis  yang  sama,  bukan  dalam  dua
7 Satria Efendi M. Zain, Priblematika Hukum Keluarga, hlm. 4.
8 Abdurrahman  Al  Jaziri, Al-Fiqh  ala  Mazhabibil  Arba’ah, (Libanon  Beirut:  Darul  Fikri, 1990),hlm. 243.
upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru mengucapkan akad  nikah  dari  pihak  para  wali.  Praktek  tersebut  dianggap  boleh  menurut  mazhab Hanafi.
Namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa,  dalam  contoh  tersebut  yang  didengar  oleh para saksi  adalah redaksi tertulis  dalam surat  calon suami  yang dibacakan  di  depannya, dan  si  pembaca  surat  dalam  hal  ini  bukan  sebagai  wakil  dari  calon  suami,  karena  yang disebut  terakhir  ini  dalam  suratnya  tidak  mewakilkan  kepada  seseorangpun.    Apa  yang dibacakan  dari  surat  itu  tidak  lain  dari  redaksi  langsung  dalam  bentuk  tulisan  calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa apabila salah seorang dari  dua  pihak  yang  akan  melakukan  akad  nikah  secara gaib (tidak  bisa  hadir),  maka jalan  keluarnya  adalah,  dapat  mengutus  wakil,  juga  dapat  dilakukan  dengan  menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan  juga  menyetujui  isi  surat  itu,  hendaknya  menghadirkan  para  saksi  dan  di  depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut Sayyid Sabiq praktek pernikahan seperti itu adalah  sah,  sepanjang  pengucapan qabul -nya  dilakukan  langsung  dalam  satu  majelis. Dalam  prkatek  tersebut  jelas  bahwa  dua  orang  saksi  itu  hanya  mendengar  redaksi  isi surat  yang  dibacakan  di  depannya,  dan  bukan  dalam  bentuk takwil (diwakilkan  kepada orang lain).
Makna  filosofi  hukum  yang  dapat  diambil  dari  persyaratan  satu  majelis  adalah menyangkut  keharusan  adanya  kesinambungan  antara ijab dan qabul .  Adanya persyaratan  tidak  boleh  ada  batas    yang  berarti  antara ijab dan qabul ,  dimaksudkan sebagai pendukung bagi kepastian bahwa ijab qabul itu benar-benar sebagai manifestasi perasaan  rela  dari  kedua  belah  pihak  untuk  mengadakan  akad  nikah. Qabul yang diucapkan setelah ijab , adalah di antara hal-hal yang menunjukan kerelaan calon suami. Begitu  sebaliknya,  adanya  jarak  waktu  yang  memutuskan ijab dan qabul ,  menunjukan bahwa  calon  suami  tidak  lagi  sepenuhnya  telah  untuk  mengucapkan qabul ,  dan  wali nikah dalam jarak waktu itu dianggap sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah mundur dari kepastiannya.
Pendapat  kedua, mengatakan  bahwa  satu  majelis  disyaratkan  bukan  saja  untuk menjamin  kesinambungan  antara ijab dan qabul semata,  akan  tetapi  erat  hubunganya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa
ijab dan qabul itu  betul-betul  diucapkan  oleh  kedua  orang  yang  melakukan  akad. Pendapat  kedua  ini  lebih  tegas  menyatakan  bahwa  keabsahan ijab dan qabul ,  baik  dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah  benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak  yang  melakukan  akad.  Pendapat  dipegangi  oleh  para  ulama  Syafi’iyah.  Mereka memperkuat  pendapatnya  dengan  menyatakan  bahwa  kesaksian  orang  buta  tidak diterima  untuk  akad  nikah.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Ibnu  Hajar  al-Haitami  yang menolak  kesaksian  orang  buta  dengan  alasan  kesaksian  nikah  didasarkan  atas penglihatan dan pendengaran. Menurut kelompok kedua ini, bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian seseorang yang sedang berada dalam gelap gulita, sehingga orang  yang  berada  di  dalam  alam  gelap  gulita  itu  sama  dengan  orang  buta  yang  tidak dapat  melihat  orang  yang  melakukan  akad  nikah.  Oleh  karena  itu,  ia  tidak  dapat memastikan dengan yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang ber-akad. 9
Dari  nukilan  di  atas,  dapat  dipahami,  bahwa  keabsahan  kesaksian  akad  nikah adalah  keyakinan  yang  harus  diwujudkan  oleh  para  saksi  dalam  menyaksikan  akad nikah.  Meskipun  suatu  redaksi  dapat  diketahui  siapa  pembicaranya  dengan  jalan mendengarkan  suara  saja,  namun  kekuatan  bobotnya  tidak  akan  sampai  kepada  tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad nikah,  tingkat  keyakinan    yang  disebut  terakhir  inilah  yang  diperlukan.  Pandangan tersebut  erat  hubunganya  dengan  sikap  para  ulama,  terutama  dikalangan  Syafi’iyah. Kesaksian  harus  didasarkan  atas  pendengaran  dan  penglihatan,  sehingga  menurut pandangan ini ijab dan qabul melalui surat tanpa diwakilkan juga tidak sah. 10
Dari pemahaman diatas, dapat diketahui bahwa adanya persyaratan  satu  majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, akan tetapi mengandung persyaratan lain, yaitu al-muayyanah , yakni kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat,. Oleh karena itu, persyaratan dapat dilihat secara nyata pengucapan ijab dan qabul harus dapat diwujudkan. Berdasarkan uraian diatas, maka  Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kesaksian  harus  berdasarkan  atas  penglihatan  dan  pendengaran.  Untuk  memenuhi persyaratan itu semua, disyaratkan untuk satu mejelis dalam arti fisik yaitu tempat akad.

## C. Status Hukum Pernikahan Via Telepon
9 Sadiani, Menggas Pembaharuan Hukum, hlm. 24.
10 An-Nawawi, A-Majmu, (Beirut Libanon: Darul Fikri, 1994), hlm. 176.
Isu kontemporer seperti pernikahan menggunakan sarana telepon pada  dasarnya merupakan peristiwa yang tidak lazim atau belum pernah terjadi di kalangan umat Islam. Walau    perkara  ini  telah  dilegalkan  oleh  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  namun putusan  tersebut  masih  dianggap  tidak  lazim,  dan  bertentangan  dengan  hukum  Islam (fikih).  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  dua  pendapat  di  atas,  bahwa ijab  qabul harus dilaksanakan  dalam  satu  majelis.  Hanya  diantara  kedua  kelompok  tersebut  terjadi perbedaan  penafsiran  tentang  konsep  satu  majelis.    Persyaratan  satu  majelis  menurut kelompok pertama adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul ,  bukan  menyangkut  kesatuan  tempat.  Oleh  karena  itu  untuk  melakukan ijab dan qabul yang tidak dalam tempat, dapat menggunakan sarana telepon, asalkan waktu antara ijab dan qabul tetap terjaga.
Kelompok  kedua  menyatakan  bahwa  satu  majelis  disyaratkan  bukan  saja  untuk menjamin  kesinambungan  antara ijab dan qabul semata,  akan  tetapi  juga  hubunganya dengan tugas dua orang saksi yang harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan qabul itu  benar-benar  diucapkan  oleh  kedua  orang  yang  melakukan  akad.  Menurut kelompok  kedua,  yang  menjadi illat dalam  syarat  satu  majelis  bukan  saja  untuk menjamin  kesinambungan ijab dan qabul semata,  namun  juga  untuk  menjamin keyakinan para  saksi  dalam  melihat dan mendengar siapa  yang mengucapkan ijab dan qabul .  Maka  jika  terjadi ijab dan qabul yang  tidak  dalam  satu  satu  tempat,  meskipun akad nikah tersebut tetap terjamin kesinambungan antara ijab dan qabul nya, serta kedua saksi  juga  dapat  melihat  mendengar  sendiri  pelaku ijab qabul ,  hal  ini  apakah pernikahannya  juga  dihukumi  tidak  sah.  Pendapat  kedua  ini  memiliki  kelemahan  jika yang  menjadi  pegangan  dalam  penafsiran  satu  majelis  adalah  keharusan  satu  tempat. Perbedaan  tempat  atau  lokasi  antara ijab dan qabul seperti  akad  dengan  menggunakan telepon,  para  saksi  dapat  mendengarkan  suaranya  dengan  jelas,  antara ijab yang diucapkan oleh wali  dan qabul yang diucapkan oleh calon  suami. Kondisi semacam  ini tentu dapat diartikan sebagai satu majelis, karena terhaga kesinambungan antara ijab dan qabul nya.  Hal  ini  juga  dapat  menjadi  dasar  atas  keabsahan  pernikahan  yang dilaksanakan  menggunakan video  call atau teleconference. Dalam  kasus  yang  terakhir ini,  para  saksi  justru  dapat  melihat  dan  mendengar  pengucapan ijab  qabul dari  para pihak, meskipun dalam ruang atau tempat yang berbeda. Akad nikah yang menggunakan
video  call atau teleconference dapat  menggugurkan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa pernikahan tidak satu majelis tidak dapat dibenarkan.
Kasus  pernikahan  melalui  telepon  ini  pernah  terjadi.  Sebagaimana  yang  ditulis oleh  Satria  Effendi  dalam  Koran  Banjarmasin  Post  bahwa  pada  hari  Jumat,  tanggal  5 Januari  2007,  telah  terjadi  pernikahan  melalui    telepon  antara  seorang  laki-laki  yang berasal  dari  Mayong  Kabupaten  Jepara,  dengan  seorang  gadis  asal  Karimun  Jawa Kabupaten  Jepara.  Keduanya  berdomisili  di  dua  tempat  yang  berbeda,  dipisahkan  oleh laut  dengan  jarak  lebih  dari  100  kilometer.  Pada  saat  hari  dan  waktu  pernikahan  sudah tiba,  kondisi  cuaca  pada  saat  itu  buruk,  sehingga  kedua  belah  pihak  berinisiatif melangsungkan pernikahan dengan menggunakan sarana handphone . 11

## D. Kontroversi Pernikahan Via Telepon
Perbedaan  pendapat  tentang  akad  nikah  melalui  media  telepon  terjadi  karena perbedaan  pandangan  tentang  syarat  dan  dalil-dalil  tentang  pernikahan.  Perbedaan tersebut juga terjadi dikarenakan teknis pelaksanaan akad nikah tidak diatur secara jelas di  dalam  nash.  Muhammad  Ichwan,  menyatakan  bahwa  pernikahan  melalui  media telepon  sah  dengan  cara  persyaratan  saksi  dalam  proses  akad  yang  berkurang  karena berlainan tempat, dapat ditambah dua saksi lagi (jumlah saksi menjadi empat orang). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan hakikat persyaratan satu majelis.
Selain  itu,  hadis  riwayat  Ummu  Habibah  yang  mendasari  hukum,  sebagaimana yang  dijadikan  dasar  hukum  oleh  penetapan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan menjelaskan  tentang  wakil  dalam  pelaksanaan  akad  nikah,  di  mana  calon  suami  sama sekali tidak dalam satu majelis, baik fisik maupun suara, melainkan terwakili oleh orang lain.  Atas  dasar  ini,  pernikahan  melalui  telepon  suara  calon  suami  dapat  didengarkan dalam  satu  mejelis  dan  dapat  melakukan  komunikasi  langsung  dengan  pihak  wali  dan saksi. Jadi akad nikah melalui telepon lebih kuat dari pernikahan menggunanakan wakil.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon itu sah, dengan menetapkan syarat-syarat  yang harus dipenuhi. Alasan yang digunakan adalah hadis riwayat Ummu Habibah.  Selain itu, alas an  lainnya  adalah  tidak  adanya  dalil qath’i yang  mengatur  tentang  teknis  akad  nikah sehingga  masalah  teknis  tersebut  adalah  masalah ijtihadiyah .  Pengertian  satu  majelis,
11 Koran Banjarmasin Post, Selasa, 9 Januari 2007, hlm. 12.
bukan mutlak harus majelis makni (satu tempat), akan tetapi juga bisa diartikan sebagai majelis zamani (satu waktu). 12
Di  sisi  lain,  pernikahan  melalui  telepon  juga  mendapat  tanggapan  berbeda. Beberapa  ulama  menyatakan  bahwa  pernikahan  melalui  telepon  tidak  sah.  Hal  ini dikemukakan  oleh  Munawir  Sadzali  dan  Ketua  MUI  Pusat.  Pendapat  ini  mengacu kepada mazhab Syafi’i yang mensyaratkan akad nikah harus satu majelis, dalam arti satu tempat.  Di  samping  itu,  akad  nikah  itu  bersifat ta’abudi (ibadah),  sehingga  jika dilaksanakan melalui telepon tidak sah hukumnya. Selain Munawir Sadzali, H. Masykuri dari Denanyar Jombang Jawa Timur juga berpendapat bahwa akad nikah menggunakan sarana  telepon  tidak  sah.  Alasannya  tidak  ada  nash  atau  dalil  yang  menguatkan,  baik dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadis,  apalagi  menyebutkan  bahwa  akad  nikah  melalui telepon sah. Manusia tidak boleh membuat sesuatu atau merekayasa aturan sendiri dalam pelaksanaannya, kecuali ada nash atau asas yang memerintahkannya.

## E. Konstruksi Hukum Guna Pengisian Kekosongan Hukum
Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar  hukum  dapat  berjalan  dengan  mengacu  pada  norma  masyarakat  yang  ada.  Namun perkembangan  masyarakat  lebih  cepat  dari  perkembangan  aturan  perundang-undangan, sehingga  perkembangan  dalam masyarakat  tersebut  menjadi  titik  tolak  dari  keberadaan suatu  peraturan.  Dalam  kehidupan  masyarakat  memang  diperlukan  suatu  sistem  hukum untuk menciptakan  kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. 13
Kenyataannya  hukum  atau peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  tidak mencakup  seluruh  perkara  yang  timbul  dalam  masyarakat,  sehingga  menyulitkan penegak  hukum  untuk  menyelesaikannya.  Asas  legalitas  yang  kerap  dianggap  sebagai asas  yang  memberikan  suatu  kepastian  hokum,  dihadapkan  dengan  realita  bahwa  rasa keadilan  masyarakat  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  asas  ini  karena  perkembangan  dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. 14
12 Sadiani, Menggagas Pembaharuan Hukum, hlm. 89.
13 Santoso, Faktor-faktor Penemuan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 23.
14 Abdurrahman Qodir, Hukum dan Perubahan Sosial “Studi Perkembangan Teknologi’, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 14.
Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak  atau  belum  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas.  Sehingga ada  kalanya suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak jelas  atau bahkan  tidak  lengkap yang berakibat  terjadinya  kekosongan  hukum  di  masyarakat. Arti  dari  kekosongan hukum adalah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib (hukum) di dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum  dalam hukum  positif  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  kekosongan  undang-undang  atau  peraturan perundang-undangan.  Dalam kaitannya dengan hukum  perkawinan, kekosongan hukum perundang-undangan  terdapat  di  dalam  UUP.  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Dalam  UUP  tersebut  sama  sekali  tidak  terdapat  peraturan  yang  menegaskan  kebolehan atau keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain.
Kekosongan hukum  atau ketiadaan hukum  yang mengatur tentang status  hukum pernikahan  melalui  telepon  serta  teknis  pelaksanaannya  mengakibatkan  munculnya kontroversi  di  kalangan  umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pembaruan  hukum melalui  rekonstruksi  atau  penafsiran  hukum  guna  mengisi  kekosongan  hokum.  Hal  ini perlu  dilakukan  agar  hokum  menjadi  sistematis  dan  komprehensif  dalam  menghadapi permasalahan  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya.  Konstruksi  hukum  merupakan  hal yang  sangat  penting,  karena  hukum  positif  ternyata  belum  mengatur  secara  spesifik tentang  kaidah  perkawinan  melalui  jalur  telekomunikasi,  sementara  perkembangan teknologi  informasi  lebih  cepat  dan  pesat  jika  dibandingkan  dengan  perkembangan substansi  hukum  khususnya  perkawinan.  Persoalan  lainnya,  norma  hukum  yang  telah dihasilkan  sebelumnya  tentu  belum  mampu  memenuhi  semua  kebutuhan  hukum masyarakat,  oleh  karena  itu  diperlukan  payung  hukum  yang  dapat  mengakomodir kepentingan tersebut. 15
Akibat yang di timbulkan dari adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan  yang  tidak  atau  belum  diatur  itu,  adalah  terjadinya  ketidak  pastian  hukum ( rechtsonzekerheid )  atau  ketidak  pastian  peraturan  perundang-undangan  yang  pada tahap selanjutnya berakibat pada kekacauan hukum ( rechtsverwarring ). Hal inilah yang menyebabkan  kebingungan  (kekacauan)  dalam  masyarakat  mengenai  aturan  apa
15 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, “Analisis Perkembangan Teknologi dalam Hukum Keluarga’’, (Jakarta: Insan Pena, 2010), hlm. 45.
yang  harus  dipakai  atau  diterapkan.  Dalam   masyarakat  menjadi  tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.
Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap dan bertingkah  laku  bagi  masyarakat,  yang  dapat  menentukan  mana  yang  boleh  dan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan.  Hukum  yang  stabil dapat  menjadi  ukuran  yang pasti  di masyarakat,  namun  hukum yang  berjalan  di  tempat  pada  kenyataannya  akan  menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan suatu hukum yang stabil dan fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan tersebut.  Upaya  yang dapat  dilakukan  dalam  mengatasi  terjadinya  kekosongan hukum adalah sebagai berikut : 16
Pertama ,  Penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  oleh  hakim.  Meskipun  terjadi kekosongan  hukum,  namun  terdapat  suatu  usaha  interpretasi  atau  penafsiran  peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif  yang  ada  bisa  diterapkan  pada  setiap  kasus  yang  terjadi,  karena  ada  kalanya undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman ( out of date ). Hal  ini berdasarkan Pasal  14 UU.  No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan  kehakiman.  Seorang  hakim  tidak  boleh  menangguhkan  atau  menolak memeriksa  perkara  dengan  dalih  undang-undang  tidak  sempurna  atau  tidak  adanya aturan hukum.
Dalam  kondisi  undang-undang  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas  maka  seorang hakim  harus  melakukan  penemuan  hukum  ( rechtsvinding ).  Penemuan  hukum  diartikan sebagai  sebuah  proses  pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau  petugas  hukum  lainnya terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  yang  konkrit.  Atau  dengan  bahasa  lain,  penemuan hukum  adalah upaya konkretisasi peraturan hukum  yang  bersifat  umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang riil terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan  undang-undang  dengan  hal-hal  yang  konkrit,  oleh  karena  peraturan- peraturan  yang  ada  tidak  dapat  mencakup  segala  peristiwa  yang  timbul  dalam masyarakat.
Sehubungan  dengan  kasus  nikah  menggunakan  sarana  telepon  yang  telah dilegalkan  melalui  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dalam  kajian  hukum
16 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12.
positif  adalah  wajar  jika  hakim  membuat  suatu  keputusan  berdasarkan  hati  nuraninya, meskipun belum ada undang-undang yang konkrit mengenai hal itu. Peran hakim bukan sekedar  melaksanakan  undang-undang,  ataupun  menciptakan  hukum,  akan  tetapi  juga “menemukan hukum” dari undang-undang tersebut.
Kedua, apabila  suatu  peraturan  perundang-undangan  isinya  tidak  jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga  dapat  memberikan  keputusan yang  sungguh-sungguh  adil  dan  sesuai  dengan  maksud  hukum,  yakni  mencapai kemashlahatan  dan  kepastian  hukum.  Penafsiran  hukum  atau  konstruksi  hukum merupakan  sebuah  proses  yang  ditempuh  oleh  pengadilan  dalam  rangka  memperoleh kepastian  mengenai  arti  dari  suatu  hukum  yang  dibuat  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan.  Penafsiran  hukum    merupakan  metode  penemuan  hukum,  dalam hal  peraturan  yang  sudah  ada,  akan  tetapi  tidak  jelas  bagaimana  penerapannya  dalam suatu kasus konkrit. Di sisi lain, kokstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum, dalam hal ini tidak ada peraturannya yang secara khusus untuk memeriksa dan mengadili suatu  kasus  konkrit.  Jadi  level  konstruksi  hukum  adalah  pada rechtschepping atau  bisa disebut juga dengan pembentukan hukum. 17
Jika  hal  kedua  yang  dilakukan,  yaitu  keharusan  menemukan  hukum  baru  ketika aturannya  tidak  jelas,  tidak  ada  aturannya,  maka  diperlukan  konstruksi  hukum.  Hakim harus  menggali  berdasarkan  banyak  hal,  diantaranya  adalah  seorang  Hakim  harus memperhatikan  elemen  sosio-kultural  dari  masyarakat  setempat.  Kewajiban  seorang Hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan  yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam konteks permasalahan ini, yakni terkait dengan pernikahan melalui telepon, yang belum  diatur  dalam  hukum  positif,  maka  harus  dilakukan  konstruksi  hukum (pembentukan  hukum)  agar  terdapat    payung  hukum  yang  dapat  mengakomodir kepentingan tersebut. 18
Mengingat semakin moderennya peradaban manusia dalam memenuhi keperluan- terutama  dalam  hal  berinteraksi  dan  berkomunikasi  sesama  manusia,  yang  dalam  fiqih dikenal  dengan  muammalah  maka  ketentuan  hukum  Islam  yang  mengatur  pemanfaatan sarana  modern  seakan  tertinggal  beberapa  langkah  dalam  menyikapi  masalah  baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan hukum lebih dulu  dari  masalah  yang  ada.  Hubungannya  dengan  bidang  muammalah  yang  semakin
17 Sutjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1991), hlm. 93-94.
18 Marzuki Adnan Ali, Reformasi Hukum Islam, (Jakarta: Garamedia Press, 2010), hlm. 23.
berkembang  dewasa  ini,  maka  sebagian  besar  asas  yang  digunakan  untuk  mentapkan hukum  adalah  asas  yang  masih  bersifat  umum.  Dengan  adanya  makna  yang  masih bersifat  umum  tersebut,  harus  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemashlahatan  manusia  itu  sendiri  berdasarkan  tuntutan  dari  perubahan  situasi  dan kondisi.
Jika  pemerintah  Indonesia,  dalam  hal  ini  lembaga  legislatif  yakni  pembentuk perundang-undangan  (DPR)  serta  para  penegak  hukum    (para  hakim)  peduli  terhadap sistem  hukum  di  Indonesia,  maka  seharusnya  segera  dibentuk  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  pernikahan  melalui  telepon.  Keberadaan  hukum  Islam  dan hukum  positif  dalam  masalah  perkawinan  sudah  usang  dan  tidak  relevan,  sementara perkembangan  teknologi  informasi  lebih  cepat  dan  pesat  jika  dibandingkan  dengan perkembangan substansi hukum.

## F. Kesimpulan
Status  hukum  pernikahan  melalui  media  telepon  merupakan  suatu  hal  yang  sah, sebagaimana yang pernah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernikahan dapat  dilaksanakan  dengan  menggunakan  media  telepon  atau teleconference, karena selain  dapat  mendengarkan  suaranya  dengan  jelas,  antara ijab dan qabul serta  kedua saksi  juga  dapat  melihat  dengan  mata  kepala  sendiri  bahwa  yang  melakukan ijab dan qabul itu adalah orang-orang yang berakad. Namun dalam pernikahan melalui video call atau teleconference saksinya  menjadi  empat  orang,  dua  di  tempat  calon  suami  dan  dua saksi lainya ditempat calon istri atau wali calon istri.
Mengingat  belum  adanya  peraturan  yang  menjelaskan  tentang  status  pernikahan melalui  media  telepon  diperlukan  pembentukan  hukum  perundang-undangan  khusus terkait  dengan  pernikahan  melalui  media  elektronik.  Oleh  karena  itu  diperlukan konstruksi hukum (pembentukan hukum) guna mengatasi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada munculnya ketidakpastian bahkan kekacauan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman Al Jaziri, Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba’ah, Libanon Beirut: Darul Fikri, 1990.
Abdurrahman Qodir, Hukum dan Perubahan Sosial “Studi Perkembangan Teknologi’,
Jakarta: Gramedia, 2006.
Adib Bisri Mustafa, Shahih amauslim, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
An-Nawawi, A-Majmu, Beirut Libanon: Darul Fikri, 1994.
Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  Hafiz  Ansori, Problematika  Hukum  Islam  Konteporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
Iskandar  Usman, Islam  dan  Perubahan  Hukum  Islam, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada 1994
Koran Banjarmasin Post. Selasa 9 Januari 2007.
Mushadi  HAM, Continuity  And  Change  Reformasi  Hukum  Islam:  Belajar  Pada Pemikiran  Muhammad  Iqbal  Dan  Fazlu  Rahman, Semarang:  Walisongo  Press,
2009
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditiya  Bakti,
1999.
Sadiani, Menggas  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Kalimantan, INTIMEDIA, 2008.
Santoso, Faktor-faktor Penemuan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Satria  Efendi  M.  Zain, Priblematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004.
Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, “Analisis Perkembangan Teknologi dalam Hukum Keluarga’’, Jakarta: Insan Pena, 2010.
Sayyid Sabiq , Fiqh al-Sunnah, Lebanon Beirut: Darl Al-Fikr, 1990.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, Jogjakarta: Liberty, 1999.
Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1991.