## WARUNG KOPI, MEDIA DAN KONSTRUKSI RUANG PUBLIK DI MAKASSAR
Andi Faisal 1 , Heddy Shri Ahimsa Putra 2 dan Wisma Ch. R. Nugraha 3
1 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus UNHAS Tamalanrea, Makassar
2 Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta
3 Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta
1, 2, 3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta Email: andifaisal.prancis.unhas@gmail.com

## Abstrak
Dalam  15  tahun  terakhir,  khususnya  di  Makassar,  muncul  kecenderungan  untuk melakukan  aktivitas  privat  maupun  publik  di  warung-warung  kopi.  Penelitian  ini bertujuan  mengungkap  praktik  dan  relasi-relasi  kuasa  yang  membentuk  realitas  ruang publik  warung  kopi  di  Makassar,  baik  sebagai  public  space  maupun  sebagai  public sphere dengan menggunakan metode etnografi dan pendekatan analisis kajian budaya. Adapun  pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui  observasi  partisipan  dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder melalui teknik catat dan dokumentasi foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam membentuk  realitas  warung  kopi.  Koalisi  strategis  antara  pemilik  warung  kopi,  stasiun radio  (seperti  Mercurius  FM  dan  Fajar  FM)  dan  komunitas  penikmat  kopi  berdampak pada komodifikasi ruang publik warung kopi. Media cetak seperti Fajar dan Tribun Timur juga  berkonstribusi  dalam  mengonstruksi  realitas  dengan  pembingkaiannya  sendiri untuk  memperoleh  “nilai  berita  yang  menjual”.  Karenanya,  warung  kopi  di  Makassar tidak  sekadar  menjadi  ruang  interaksi  sosial  politik,  tetapi  juga  terpolitisasi  melalui politik ruang untuk kepentingan masing-masing pihak.
Kata kunci: warung kopi, ruang publik, relasi kuasa, komodifikasi, politik ruang

## Abstract
In the last 15 years, especially in Makassar, there was a tendency for private and public activities  at  coffee  shops.  This  study  aims  to  reveal  the  practices  and  power  relations that  shape  the  reality  of  the  public  space  of  coffee  shops  in  Makassar,  both  as  public space  and  as  a  public  sphere  by  using  ethnographic  methods  and  cultural  studies analysis  approach.  The  primary  data  collection  was  carried  out  through  participant observation  and  in-depth  interviews,  while  secondary  data  through  note-taking techniques  and  photo  documentation.  The  results  showed  that  mass  media  had  a significant role in shaping the reality of coffee shops. Strategic coalitions between coffee shop  owners,  radio  stations  (such  as  Mercurius  FM  and  Fajar  FM)  and  coffee connoisseurs have an impact on  the commodification of public spaces in coffee shops. Print media such as Fajar and Tribun Timur also contribute in constructing reality with its own framing to obtain "news value that sells". Therefore, coffee  shops in Makassar are
not  merely  becoming  spaces  of  (social)  politics,  but  are  also  politicized  through  the politics of space for the benefit of each party.
Keywords: public space, power relations, commodification, politics of space
Cite this article:
Faisal, Andi, Putra, Heddy Shri Ahimsa & Nugraha, Wisma Ch. R . 2017. Warung Kopi, Media dan Konstruksi  Ruang  Publik  di  Makassar . Journal  Communication  Spectrum:  Indonesian  Journal  of Communication and Culture , Vol. 7(2), hal. 190-225

## Pendahuluan
Di  kota  Makassar,  warung  kopi merupakan  salah  satu  tempat  paling mudah  ditemukan  dan  paling  ramai dikunjungi  orang  pagi  dan  sore  hari. Dengan  beragam  istilah,  konsep,  dan penamaan, seperti warung  kopi,  rumah kopi, café , coffeeshop ,  tempat-tempat tersebut menjadi tempat  alternatif bagi publik  Makassar  untuk  bersosialisasi dan  berinteraksi.  Meskipun  dengan beragam  istilah  dan  konsep,  namun kesemuanya  memiliki  kesamaan  yakni menjual  minuman  kopi  dan  variannya, sehingga  penamaan  tersebut  dapat disatukan  dalam  sebuah  istilah  umum yakni warung kopi (warkop).
Beragam  dan  tersebarnya  warkop di hampir seluruh sudut kota, membuat Makassar  sering  dijuluki  sebagai  kota Seribu  Warkop.  Selain  sebagai  tempat minum kopi, nongkrong, dan
bersosialisasi,  warkop  seringkali  juga digunakan untuk keperluan jumpa pers, rapat  konsolidasi,  seminar,  diskusi politik,  dan  sebagainya,  dan  tak  jarang pula  dimanfaatkan  sebagai  tempat bekerja  karena  sebagian  besar  warkop telah  menyediakan  fasilitas wifi yang
dapat  memudahkan  publik  Makassar menjalankan  aktivitasnya.  Di  warkop, publik Makassar mendiskusikan berbagai persoalan, mulai dari persoalan    privat  dan  keseharian mereka  hingga  persoalan  publik  seperti masalah
pendidikan, jalannya pemerintahan,  fasilitas  umum,  dan sebagainya.  Singkatnya,  warkop  telah menjelma  menjadi  ruang-ruang  publik kontemporer kota Makassar.
Menjamurnya  warkop  di  Makassar dalam  15  tahun  terakhir 1 menjadi indikasi  semakin  banyaknya  ruang- ruang publik (kontemporer) bagi masyarakat  untuk  berinteraksi  dan berdiskusi  mengenai  persoalan  dan kepentingan  privat  dan  publik  mereka. Di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan di Makassar pada khususnya, fenomena warkop  mulai  terasa  sejak  2003-an. Meskipun demikian, keberadaan warkop  di  Makassar  bukanlah  hal  yang baru,  bahkan  sebelum  proklamasi kemerdekaan  telah  dibuat  peraturan tentang  keberadaan warkop-warkop di Makassar 2 .
Salah  satu  hal  yang  menarik  yang berlangsung di warkop adalah
diskusi/ talkshow yang  diselenggarakan oleh stasiun radio dan televisi, misalnya radio  Merkurius  dan  Fajar  TV,  yang membahas  isu-isu  aktual  dan  lokal seputar Makassar secara khusus ataupun  isu-isu  nasional  secara  umum, yang melibatkan semua elemen masyarakat  untuk  berpartisipasi  di dalamnya  baik  sebagai  pengunjung warkop  maupun  sebagai  pendengar radio.  Selain  itu,  para  tokoh  publik (politisi,  pejabat  pemerintahan,  kaum intelektual,  tokoh  masyarakat)  sering memanfaatkan warkop untuk
“menghidupkan”  wacana  publik  baik lewat talkshow maupun  lewat  jumpa pers. Demikian pula para pencari berita (wartawan)  sering  menjadikan  warkop sebagai  tempat  untuk  mencari  berita dan  informasi  untuk  kepentingan medianya. Media lokal harian Fajar dan Tribun  Timur misalnya,    sering  memuat hasil-hasil talkshow atau hal-hal seputar jumpa  pers  yang  dilakukan  di  warkop- warkop  sebagai  laporan  liputannya 3 .
Para  pengunjung  dan  penikmat  setia warkop  pun  sering  mengorganisasikan dirinya  dalam  suatu  komunitas  warkop sebagai  wadah  aspirasi  mereka  untuk bersosialisasi  dan  berinteraksi,  dan  tak jarang  mereka  membuat  kegiatan  atau acara untuk memeriahkan dan meramaikan  warkop  andalan  mereka. Mereka  membuat  beragam  kegiatan yang bersifat seni dan olah raga seperti lomba  karaoke,  permainan  domino, catur,  futsal,  atau  pun  kegiatan- kegiatan menghibur lainnya.
Melihat  peran  dan  posisi  strategis warkop  dalam  mewadahi  publik  dalam kehidupan sosial politik di Makassar dan
beragamnya elemen publik yang terlibat di  di  dalamnya,  maka  warkop  telah menjadi trendsetter ruang publik kontemporer kota Makassar dan representasi  berbagai  kepentingan  dan kelompok (publik). Karena kedudukannya  sebagai  ruang  publik yang  menampung  beragam  elemen dengan  berbagai  kepentingan,  maka keberadaan warkop-warkop di
Makassar  tidak  dapat  dilepaskan  dari relasi-relasi kekuasaan ( power relations ) yang berada dibaliknya.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  untuk mengungkap  dan  menganalisis  relasi- relasi (kuasa) yang terbangun di warkop yakni  bagaimana  warkop  menjadi ruang-ruang  interaksi  (politik)  antara mereka  yang  berkepentingan  atas hegemoni  publik  dan  sekaligus  juga bagaimana warkop-warkop sebagai ruang  fisik,  dikonstruksi  secara  sosial dan politis untuk tujuan dan kepentingan tertentu.

## Tinjauan Pustaka
Secara  umum,  ruang  publik  adalah sebuah area yang ada dalam kehidupan keseharian,  orang-orang  berkecimpung di dalamnya, yang tidak hanya mencakup  tempat  beraktifitas  secara publik, seperti di kantor, di  mall, atau di sebuah  warung  kopi  (kongkrit),  tetapi juga menyangkut ruang berkembangnya ide, pikiran, gagasan, ataupun artikulasi berbagai kepentingan (abstrak).
Dalam  perjalanan  sejarah,  ruang publik  muncul  dalam  beragam  bentuk, bahkan  beberapa  jenis  ruang  publik diidentikkan dengan periode dan bentuk  ruang  publik  tertentu  (Neal, 2010:  5-10;  Hardiman,  2010,  Wibowo, 2010: 23-61) 4 .
Dalam  perkembangannya,  istilah ruang  publik  masih  menimbulkan perdebatan  di  antara  para  ahli  ruang publik, namun dalam prakteknya
(praktis),  istilah  ini  mengacu  pada  dua hal namun saling berkaitan, yakni ruang publik secara  spasial  ( public  space )  dan ruang  publik  secara  diskursif  ( public sphere ).  Ruang  publik  spasial  pada prinsipnya  adalah  ruang  umum  yang lebih  bebas  penggunaannya  untuk partisipasi publik (meskipun tidak bebas dari  peraturan).  Dalam  prakteknya, ruang publik spasial ( public space ) lebih sering digunakan  oleh  para  arsitek,  ahli geografi,  ahli  tata  kota,  dan  ahli perkotaan  dalam  analisis penelitiannya.
Mereka berusaha memahami bagaimana  proses-proses  dan  relasi- relasi  sosial,  politis,  ekonomi,  budaya,
membentuk  ruang-ruang  publik  secara spesifik. Sementara ruang publik diskursif  ( public  sphere )  jarang  dilihat secara  spasial,  namun  lebih  kepada ekspresi masyarakat sipil dalam membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif pada masyarakat  modern  (Smith  dan  Low, 2006: 3-7). Meskipun terdapat perbedaan  paradigma  kedua  kerangka ruang  publik  tersebut,  namun  kedua- duanya  menekankan  pentingnya  aspek keterbukaan  ( openness )  ruang  publik
dan aspek pentingnya ruang publik bagi kehidupan demokratis masyarakat.
Dari beberapa penelusuran mengenai  kasus  dan  kajian  ruang publik,  setidak-tidaknya  terdapat  enam pendekatan  yang  digunakan  dalam melihat  dan  menerapkan  konsep  ruang publik, yakni sebagai berikut:
1. Ruang  publik  dalam  pendekatan filsafat sosial politik.
Istilah  ruang  publik  merupakan istilah yang dewasa ini ramai diperbincangkan dalam wacana akademik  ilmu-ilmu  sosial,  demokrasi, dan  politik  pada  umumnya.  Hannah
Arendt  menjelaskan    distingsi  antara ruang privat dan publik secara mendasar,  dan  memisahkan  distingsi tersebut  secara  tegas  (Arendt,  1998; Sudibyo,  2012:  38-56).  Baginya  pada ruang  publik,  manusia  terbebas  dari keniscayaan  alamiah  dan  mekanisme biologisnya (ruang privat) dan kemudian bersama-sama  manusia  bebas  lain membicarakan dan memutuskan masalah  publik  secara  argumentatif- persuasif.  Ia  menyebut  ruang  publik  itu sebagai  ruang  kebebasan  ( sphere  of freedom ).  Ruang  publik  bagi  Arendt merupakan ruang penampakan ( appearance )  sekaligus  dunia  bersama
( common world ) (Hardiman, 2010).
Senada  dengan  Arendt,  Habermas (1993)  menggunakan  istilah public sphere untuk  menjelaskan  ruang  publik sebagai ruang yang memungkinkan para warga  negara  ( privat  sphere )  datang bersama-sama mengartikulasikan
kepentingan-kepentingannya untuk membentuk opini dan kehendak bersama  secara  diskursif  (Habermas, 1993:  27,  176).    Untuk  itu,  Habermas mensyaratkan  adanya  kondisi-kondisi komunikasi  ruang  publik  yang  rasional yakni  kondisi  inklusif,  egaliter,  dan bebas  tekanan  (otonom)  (Habermas, 1993:  36-37).  Akses  dan  kebebasan berinteraksi  tersebut  sejatinya  dijamin agar  warga  yang  terlibat  di  dalamnya bebas membentuk  opini mereka secara diskursif  (Habermas,  2010:  114-115). Bagi  Habermas,  rasionalisasi  kekuasaan tidak saja bersifat kritis rasional, namun juga  menuntut  keterlibatan  publik secara luas dalam pengambilan keputusan yang pada gilirannya
mengangkat  isu  demokrasi  dalam  arti bentuk-bentuk  komunikasi  umum,  dan publik  yang  bebas  dari  sensor  dan dominasi yang terjamin secara institusional (Hardiman, 1993: 126-128).
Pasca  ruang  publik  Habermas, beragam  debat,  kritik,  serta  mashab ( school  of  thought )  bermunculan  yang mempersoalkan  gagasan  tentang  ruang publik  ( public  sphere ),  yakni  mashab modern  mutakhir  ( the  late-modern school ), mashab posmodern ( the
postmodern  school ),  mashab  relasional dan  institusional  ( the  relational  and institutional  school )  (Crossley  dan Roberts, 2004: 13).
McCarthy
memproblematisir konsepsi  ruang  publik  Habermasian yang  menurutnya  mustahil  mencapai konsensus  rasional  dalam  masyarakat yang  sangat  pluralistik  dalam  konteks masa  kini  dan  menolak  universalisme
model  Habermas  yang  tidak  fleksibel dalam perkembangan masyarakat kontemporer  (McCarthy,  1992:  52-68).
Demikian  pula  McKee  (2005)  melihat ruang publik kontemporer telah mengalami  trivialisasi,  komersialisasi,
kehilangan  kepedulian,  apatis,  dan cenderung  spektakuler.  Negt  dan  Kluge mengeritik  Habermas  menggunakan pendekatan non-liberal. Menurut mereka, hal yang utama dari perbedaan antara  ruang  publik  borjuis  dan  ruang publik  proletarian  bukan  terletak  pada persoalan  perbedaan  kelas  sosial, melainkan pada persepsi publik terhadap  ruang  publik  proletarian  yang dianggap “marginal” dan penuh dengan kekecewaan  dan  resistensi  (Negt  dan Kluge, 1993: 58-59).
Pada  sisi  yang  berseberangan, menurut  Bernstein  (2012),  meskipun ruang  publik  ala  Habermas  telah mengalami transformasi, dan kehilangan  daya  kritis  rasionalnya,
namun  masih  tersisa  gagasan  dasar normatif  ( normative  core )  dalam  ruang publik  borjuis  tersebut  yang  masih relevan dalam mempersoalkan persoalan-persoalan kepublikan di alam demokrasi  masa  kini.  Nilai-nilai  inti ruang publik Habermasian yang dimaksud yakni publisitas yang terjamin dan  bebas,  dan  opini  publik  yang rasional  kritis,  yang  dianggap  mampu merevitalisasi ruang publik
kontemporer.
2. Ruang  publik  dalam  pendekatan kritik feminis dan gender.
Dari  perspektif  kritik  feminis, Benhabib  mengeritik  konsepsi  ruang publik   yang dianggap  telah   menafikan kelompok  perempuan  dan  anak-anak sebagai  bagian  dari  wacana  publik (Benhabib,  1992:  73-74).  Fraser  juga melihat ruang publik Habermas dibangun  dalam  konstruksi  borjuis  laki- laki  sebagai  kelas  universal  sehingga mengekslusi perempuan dari kehidupan politik  (Fraser,  1992:  113-118),  dan menawarkan perlunya pengakuan posisi-posisi  alternatif  dalam  ruang publik, yang disebutnya sebagai ‘ subaltern counterpublics ’ (dalam Crossley dan Roberts, 2004: 14-15)
Dari  perspektif  sejarah  feminis, Landes  (1984)  mengungkapkan  bahwa ruang publik borjuis di Eropa sesungguhnya  bersifat  maskulin.  Ellis juga (2008) melihat secara spasial posisi laki-laki yang  berada  di  ruangan  sekitar meja  telah  menghasilkan  struktur hirarkis  dan  struktur  gender  warung kopi.  Namun  Pincus  (1995)  melihat pemisahan ruang publik bukan merupakan  persoalan  gender  atau kelas,  melainkan  persoalan  politik negara.  Demikian  pula  Cowan  (2001; 2004)  berpandangan  bahwa  masalah gender  bukan  satu-satunya  faktor penghambat  akses  ke  ruang  publik. Kelas  sosial,  regional,  profesional,  atau afiliasi  politik,  demikian  pula  pilihan- pilihan  personal,  semua  telah  memilah dunia  sosial  warung  kopi  ke  dalam potongan-potongan  kecil,  dan  tidak membentuk  entitas  yang  homogen secara keseluruhan.
3. Ruang  publik  dalam  pendekatan paradigma  budaya  dan  strategi budaya.
Beberapa  studi  memperlihatkan bagaimana  peranan  penting  warung- warung kopi dalam memediasi interaksi komunikasi  lintas  budaya  dan  lintas kepentingan masyarakat (Perdana,
2015)  dan  membentuk  dualisme  gaya hidup (Rahayu, 2014), gaya dan perilaku ‘ ngopi ’ masyarakat (Ompusunggu, 2014), serta ruang komunitas
multikultur  yang  kokoh  (Lestari,  2009; Herdiawan, 2014).
Sementara  Cowan  (2001)  secara kontras  menemukan  adanya  perilaku ekshibisionisme  kaum  laki-laki  yang banyak  mempertontonkan    kegenitan, ketampanan, keindahan busana, keanggunan,  penampilan,  dan  hal-hal yang identik dengan perilaku perempuan di warkop. Selain itu, Ia juga menyoroti semangat
kebebasan berpikir (liberalisme) yang berlebihan di warung  kopi,  yang  dianggap  dapat mengancam  nilai-nilai  agama  dan budaya  Inggris  pada  saat  itu.  Perilaku ekshibisionisme dan liberalisme tersebut  kemudian  melahirkan  gerakan moral  yang  menyuarakan  kritik  budaya terhadap kondisi warung kopi di Inggris, dan menanti lahirnya kembali semangat  kesopanan,  ketenangan,  dan kesederhanaan.  Melalui  media  koran Spectator dan Tattler ,  gerakan  politik kesopanan tersebut disuarakan (Cowan, 2004).
Studi  lain  dilakukan  oleh  Nugroho (2013)  yang  melihat  bagaimana  faktor
bahasa  (bahasa  Jawa)  di  ruang  publik Angkringan dan warung kopi Blandongan  menjadi  salah  satu  upaya untuk  mempertahankan  nilai  dan budaya mereka, sekaligus untuk mengeksklusi  wacana.  Demikian  pula studi  kritis  Faisal  (2008)  dan  studi historis  Riswan  (2013)  menjelaskan bagaimana  strategi  jaringan  bisnis  dan citra budaya ‘tradisional’ warkop Phoenam  Makassar  dalam  upayanya menjadi  salah  satu  ruang  publik hegemonik di Makassar.
Dari sisi lain, Bloch (2005) berpandangan bahwa ruang publik tidak saja  bersumber  dari  budaya  tulis, namun  juga  menyangkut  budaya  lisan,
simbol-simbol visual, ritual-ritual pertunjukkan, alur, karakter, dan bahasa,  dalam  relevansinya  dengan kebajikan,  kesetaraan,  kecukupan,  dan hak-hak dasar manusia. Tentang gagasan Habermas menyangkut keterbukaan  ( openness )  ruang  publik,
Brooke  (2005)  menemukan  bahwa ternyata  ruang  publik  abad  XVIII  telah menyembunyikan  tema  kerahasiaan, kesendirian, dan rasisme di dalamnya.
4. Ruang  publik  dalam  pendekatan kelas/pertentangan  kelas  sosial budaya .
Salah  satu  hal  krusial  dalam pembahasan  tentang  ruang  publik adalah  persoalan  kelas,  yakni  kelas sosial  menengah  (borjuis)  yang  diklaim sebagai kelas universal (McKeon, 2004). Klaim tentang ruang publik borjuis yang rasional,  kritis  dan  terbuka,  dalam realitasnya ternyata menyimpan
praktek  eksklusi  dan  pertentangan antar  kelas,  yang  dilakukan  melalui strategi politik dan budaya, seperti nilai- nilai  maskulinitas,  reformasi  tatakrama dan prilaku (Hurd, 2000).
Calhoun  (2010)  melihat  bahwa persoalan  awal  ruang  publik  borjuis bukan persoalan
bagaimana
membangun  wacana  secara  diskursif melainkan  bagaimana  kaum  borjuis menyingkirkan  suara  protes,  dalam rangka  menjaga  radikalisme  politik  dan posisi  kelas  mereka.  Selain  sebagai ruang  kontestasi  sosial  politis,  ruang publik  warkop  juga  menjadi  ruang kontestasi kultural (agama), sebagaimana yang dikaji oleh Pambayun  (2011)  yang  membahas kontestasi  wacana  keberadaan  warung kopi pangku di desa Malasan, Trenggalek. Dalam konteks lain, Kasnaeny  (2014)  mengurai  alasan  dan tujuan (motif) masyarakat kelas
menengah-atas  memilih  warung  kopi daripada  dibandingkan  tempat  lain
(misalnya  kafe  atau  restoran),  seperti motif bisnis  dan  informasi,  gratifikasi, produk, hubungan emosional, kekeluargaan, lokasi, kesetaraan, telecommuting , belanja, kebiasaan, petualangan, dan lokasi.
Kajian  tentang  ruang  publik  tidak hanya  dilihat  konteks  wacana  yang berkembang  dalam  suatu  ruang  publik, namun  juga  dari  aspek  materialitas suatu  ruang  publik.  Dalam  analisisnya, Kapferer  (2006)  menganalisis  sejumlah situs  publik  seperti  taman,  jalan, lingkungan,  tempat  bermain,  dalam pemanfaatannya untuk kebutuhan
sehari-hari seperti berinteraksi, bekerja, bermain,  berdiskusi,  dan  berefleksi.  Ia memetakan,  apa  yang  disebut  sebagai spaces of the people (ruang masyarakat) dan spaces  of  power (ruang  kuasa), yang  terwujud  dalam  bangunan  dan monumen dari lokus interaksi sosial.
5. Ruang  publik  dalam  pendekatan pelayanan publik dan tata kelola .
Carr  et  al.  (1992)  melihat  ruang publik  tersebut dapat berperan  sebagai ruang  ikatan  sosial  diantara  para warganya  dan  sebagai  penghubung  ke masa  lalu  melalui  kenangan-kenangan
pribadi dan monumen-monumen bersejarah.    Begitu  pula  Alwi  (2014a, 2014b)  melihat  kategori  pengunjung, fungsi dan kelayakan sarana/ prasarana beberapa  ruang  publik  di  kota  Mara, Baubau,  Sulawesi  Tenggara  dalam memediasi  kepentingan  publik  untuk bersantai  dan  bercengkrama  dengan keluarga/  teman-teman.  Dalam  kajian lain,  Firmansyah  (2013)  menunjukkan bahwa  faktor-faktor  kelayakan  kondisi ruang publik yang memadai, aksesibilitas, ketertarikan, dan keberagaman  dan  keterbukaan  turut mempengaruhi publik menerima
warung  kopi  sebagai  ruang  publik alternatif di Banda Aceh.
Mattson  (1999)  mengeritik  ruang- ruang  publik  kota  masa  kini  dengan melihat  bahwa  kehadiran  pusat-pusat perbelanjaan  ( shopping  mall )  telah menggantikan  ruang-ruang publik  masa lalu seperti plaza , sehingga ruang-ruang konsumsi  lebih  dominan  menggantikan ruang-ruang  komunitas  warga  (dalam
Goodsell,  2003).  Walzer  menyatakan bahwa ruang-ruang publik yang sebelumnya  dihadiri  untuk  beragam alasan  misalnya  untuk  “cuci  mata”, jalan-jalan,  dan  sebagainya,  namun  kini lebih  cenderung  dikunjungi  untuk  satu alasan saja seperti belanja, bertransaksi, menonton  konser,  dan  seterusnya. Pola-pola seperti itu, menurutnya, akan menghilangkan spontanitas sosial kehidupan  publik  dan  mengurangi kapasitas  ruang  publik  untuk  mendidik warganya  untuk  lebih  toleran  terhadap perbedaan  etnik  dan  budaya  (dalam Goodsell, 2003).
Low (2000) mengemukakan bahwa ruang  publik  tidak  hanya  berfungsi untuk  keperluan  rekreasi,  pertemuan, identifikasi komunitas, tapi juga berperan  penting  dalam  menjaga partipasi demokrasi. Menurutnya, ruang publik  harus  terbuka  seluas-luasnya agar  dapat  berperan  sebagai  salah  satu forum  demokratis  dalam  masyarakat sipil (Low, 2000: 240). Pada sisi lain, Brill (1989)  melihat  kajian  ruang  publik kontemporer  lebih  banyak  berkisah tentang  “kehilangan”  dan  nostalgia, yang  diromantisir  sebagai  ruang  publik ideal,  yang  direpresentasikan  lewat gambar-gambar  seperti  pasar  festival dan  diskusi/pidato  sudut-sudut  jalan. Padahal,  banyak  dari  kehidupan  ruang publik  tersebut  tidak  pernah  hilang karena  memang  tidak  pernah  benar- benar terjadi (Brill, 1989).
Castell (2000) melihat bahwa ruang publik  yang  berciri  fisik  tidak  lagi relevan  dengan  kondisi  masa  kini.  Basis operasional  fisik  ruang  publik  telah
digantikan  oleh  basis  operasional informasi sehingga menyebabkan munculnya pertukaran jaringan
elektronik.
6. Ruang  publik  dalam  pendekatan politik arsitektural publik Edelman (1995) menunjukkan bentuk arsitektural ruang publik seperti bangunan, ruang pertemuan, monumen,  didesain  sedemikian  rupa untuk  menyimbolkan  legitimasi  dan kesetaraan, sekaligus menyiratkan bentuk  opresi  atau  dominasi.  Markus (1993) juga memperlihatkan bagaimana monasteri,  ruang  pengadilan,  ruang konser,  memberi  efek  kuasa  kepada para biarawan, hakim-hakim, konduktor,  melalui  pengaturan  altar,
bangku, dan podium. Henaff dan Strong (2001) mengungkap pentingnya dimensi
“pandangan”  ( vision )  bagi  efek  kuasa.
Penempatan  figur  penting  di  tengah- tengah  audiens  ruang  publik  akan berpengaruh terhadap fokus pandangan. Laponce (1981) menghubungkan representasi fitur
manusia  seperti  organ-organ  inderawi dan  otak  pada  bagian  atas  tubuh, dengan  melihat  perspektif  posisi  “atas” dianggap lebih superior dibanding posisi “bawah  (dalam  Goodsell,  2003).  Pada sisi  lain,  Grossman  (2000)  mengadopsi gagasan keterbukaan ( openness ) Habermas dengan menerapkan gagasan tersebut  pada  desain-desain  bangunan yang menghilangkan sekat-sekat perbedaan  “dalam/luar”  melalui  desain pengaturan  dinding,  lantai,  permukaan
transparan, untuk memberi efek keluasaan dan keterbukaan. Dari  pemaparan  kasus-kasus    dan kajian  pustaka  mengenai  konsepsi ruang publik, tampak bahwa keberagaman perspektif tersebut
membuat  para  ahli  menyimpulkan ruang  publik  dalam  pandangannya masing-masing,  sebab  gagasan  tentang ruang  publik  bukan  hanya  menyangkut aspek  beredarnya  barang,  jasa,  dan gagasan,  namun  juga  menyangkut aspek  dominasi,  kontestasi,  negosiasi, dan  konflik  di  dalamnya,  sehingga persoalan yang terkait di dalamnya juga dapat  disorot  dalam  kerangka:  untuk apa, dimana, siapa yang memanfaatkannya, bagaimana dimanfaatkan,  dan  mengapa  demikian (Loukaitou & Ehrenfeutch, 2009; Kusno, 2009;  Low  &  Smith,  2006;  Gottdiener (1997); Lefebvre (1991). Namun
demikian,  masih  terdapat  kriteria umum  mengenai  gagasan  ruang  publik, yaitu  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan baik  fisik  atau  non-fisik,  terbuka,  dapat diakses  secara  luas  oleh  masyarakat (Orum  &  Neal,  2010;  Herry-Priyono, 2010;  Low  &  Smith,  2006;  Wijaya  & Faisal, 2017).
Karena  itu,  perspektif  tentang ruang  publik  tidak  lagi  dapat  dilihat secara dikotomis dalam kerangka ruang diskursif  semata  ( public  sphere )  atau dalam  kerangka  spatial  saja  ( public space ), namun dengan mengombinasikan  kedua  perspektif tersebut dalam kerangka spacio-publico sphere dan  meletakkannya  dalam konteks apa, dimana, siapa, bagaimana,
mengapa  suatu  ruang  publik  muncul dan  dikonstruksi  sebagai  suatu  realitas sosial.
Metode Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap  kehidupan  sosial  warkop dan  menjelaskan  relasi-relasi  (kuasa) dibalik  konstruksi  realitas  ruang  publik warkop-warkop Makassar. Dengan
menggunakan  pendekatan  etnografi ( ethnography )  (Sauko,  2003;  Spradley,
2006;  Ratna,  2010;  Endraswara,  2012), pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian lapangan  ( field  method )  (Ratna,  2010:
188-190)  untuk memperoleh data-data primer  yang  diinginkan,  yakni  ke warkop-warkop  yang  ada  di  Makassar, ke  media  cetak  dan  elektronik,  dalam hal  ini  ke  stasiun  radio  yang  sering meliput talkshow di  warkop  dan  serta beberapa  harian  yang  terkemuka  di Makassar,  di  antaranya  harian  Fajar, harian  Tribun  Timur, serta ke beberapa tokoh  publik  ( public  figure )  yang merepresentasikan  publik  di  warkop, dan  pengunjung  maupun  komunitas- komunitas warkop yang ada di Makassar. Sementara  itu,  data-data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan  menggunakan  teknik  catat  dan foto.  Data-data  sekunder  tersebut dapat bersumber dari buku-buku, arsip- arsip,  majalah,  surat  kabar,  hasil laporan, dan sebagainya, yang
memaparkan berbagai informasi tentang  warkop  dan  ulasan  tentang interaksi/diskusi warkop, ataupun informasi  kepustakaan  lain  yang  dapat mendukung data-data penelitian. Pengumpulan data lapangan dilakukan  melalui  metode  observasi terlibat dan wawancara yang menggunakan  teknik  rekam,  foto,  dan catat untuk mendukung proses pengumpulan data. Untuk sampel data, digunakan  teknik  pengambilan  data sampling yakni teknik sampel bertujuan ( purposive  sample )  (Moleong,  2006: 224-225).  Selain  itu,  dimanfaatkan  pula data-data  pemberitaan  di  beberapa media  cetak  di  Makassar  maupun  di internet,  yang  melibatkan  ruang  publik warkop-warkop  di  Makassar  dalam pemberitaannya,  wawancara  dengan beberapa  orang  yang  dianggap  dapat memberikan  informasi  tambahan,  dan data-data dari berbagai referensi lainnya  seperti  buku,  majalah,  atau segala  yang  berhubungan  dengan  topik penelitian. Data-data penelitian kemudian dianalisis dengan
menggunakan  analisis  kajian  budaya ( cultural  studies )  untuk  mengungkap praktik  dan  dan  relasi-relasi  kuasa  yang membentuk  realitas  ruang  publik warkop-warkop di Makassar.
Ruang publik warkop sebagai topik utama  penelitian  ini  merujuk  pada kombinasi antara ruang warkop sebagai tempat  ( place )  yang  kongkrit,  sebagai tempat  yang  dikunjungi,  dikonstruksi dan dialami oleh publik dalam melakukan  berbagai  aktivitas  seperti tempat berdiskusi, tempat minum kopi,
tempat bertemu teman, dan sebagainya dalam  kehidupan  keseharian  sebagai ruang  publik  ( public  space ),  dengan ruang warkop sebagai ruang berdiskusi, beradu  argumentasi,  dengan  beragam tujuan  dan  kepentingan,  dalam  rangka membentuk  opini  secara  bersama ( public sphere ).
Warkop  dalam  konteks  penelitian ini  disorot  dalam  kerangka spacio- publico sphere , yakni ruang ( space ) yang tidak  saja  dilihat  sebagai  sebuah  ruang berinteraksi  dalam  membentuk  opini secara diskursif ( public sphere ), melainkan  juga  sebagai  ruang  produk sosial  ( public  space )  dari  berbagai  hasil proses  relasi  dan  tindakan  sosial,  yakni sebagai  produk  praktik  spasial  dari kekuatan-kekuatan  ideologi,  ekonomi, politik  (ranah  kuasa)  yang  berusaha membatasi,  mengatur,  dan  mengontrol aktivitas yang berlangsung di dalam dan melaluinya (produksi ruang).

## Hasil dan Pembahasan
Relasi  Kuasa  Media  Penyiaran  dan Konstruksi  Sosial  Politik  Ruang  Publik di Warung Kopi
Pasca  reformasi  1998,  muncul kembali  gairah  publik  tanah  air  untuk berkumpul  dan  berdiskusi  mengenai kehidupan  sosial  politiknya.  Demikian pula  di  Makassar,  publik  Makassar kembali  bersemangat  dan  berinteraksi secara  ‘bebas’  di  ruang-ruang  publik, terutama  di  warung-warung  kopi. Sebelum  reformasi,  beberapa  warung kopi  sudah  dikenal  luas  oleh  publik
Makassar seperti warung kopi Phoenam,  Dottoro  (Dg.  Naba),  Daeng Anas,  Hai  Hong,  Tong  San,  Safari, Kumala, Sahabat, Lagaligo, dan sebagainya,  yang  menjadi  tempat minum  kopi,  bersosialisasi,  bertemu teman,  membangun  relasi,  tempat melepas  lelah  sambil  minum  kopi, membicarakan  persoalan  hidup  sehari- hari,  dan  seterusnya.  Namun  Baru  lah pada  tahun  2000-an,  publik  kota Makassar  mulai  ramai  mengunjungi warung-warung  kopi  untuk  berbagai macam  kepentingan.  Begitupun  juga dengan  pengunjungnya  mulai  beragam dari berbagai kelompok sosial masyarakat.  Warung-warung  kopi  juga mulai  bermunculan  satu  persatu,
dengan berbagai penamaan dan
karakter. Selain  itu,  munculnya  gera-gerai kopi brand internasional seperti
Starbucks,  Coffee  Bean , Exelso di beberapa kota besar di Indonesia pasca reformasi,  termasuk  di  Makassar,  yang menawarkan  “cara  baru”  minum  kopi, memicu  hadirnya  warung-warung  kopi lokal  baru  dengan  berbagai  karakter dan  menyediakan  beragam  fasilitas kepada  publik  Makassar,  seperti  wifi, televisi,  nonton  bareng  (nobar),  sarana hiburan  karaoke,  hingga  penyediaan ruangan  untuk  keperluan  pertemuan atau diskusi.
Pasca  reformasi,  tepatnya  tahun 2003,  perlahan-lahan  perbincangan publik  baik  dalam  wujud  dialog, talkshow ,  diskusi  sosial  politik,  mulai
satu-satu
persatu bermunculan
dilakukan di warung-warung kopi secara
terbuka dan meluas ke publik Makassar.
Trend diskusi/ talkshow atau  dialog publik di warung kopi mulai berlangsung khususnya menjelang pemilu  presiden  atau  pemilu  kepala daerah (Pilkada) tahun 2004. Menariknya adalah diskusi atau talkshow tersebut  banyak  diinisiasi  dan diliput  oleh  media  massa,  seperti stasiun  radio  dan  televisi,  yang menjadikan warung kopi sebagai tempat  berdiskusi  seputar  tema-tema sosial politik.
Di warung kopi Phoenam misalnya, sejak  tahun  2002  menjelang  Pemilu, secara  rutin  radio  Mercurius  FM Makassar  menggelar  diskusi  serial politik seputar topik Pemilu atau Pilkada dan  permasalahan  yang  menyertainya. Topik-topik  perbincangan  kemudian meluas  ke  berbagai  topik  perbincangan menyangkut  wacana  aktual  dan  hangat yang tengah berlangsung di masyarakat baik  dalam  konteks  lokal  Makassar, Sulsel, atau pun dalam konteks nasional dan internasional secara luas. Demikian pula  di  warung  kopi  Kopi  Zone,  sering digelar  diskusi  politik  dari  mantan- mantan  aktivis  kampus  tahun  90-an  di Makassar,  dan  pada  saat  menjelang Pemilu 2004, diadakan simulasi pemilihan  suara  di  Kopi  Zone  oleh
Komite  Pemilihan  Umum  (KPU)  kota Makassar,  yang  mendapat  sambutan yang  cukup  antusias  dari  publik  kota Makassar 5 . Pasca pemilu 2004, perlahan-lahan jumlah keberadaan warung kopi sebagai ruang publik mulai muncul  dan  merebak,  dan  juga  diskusi publik  pun  kemudian  menjadi trend
dilakukan  di  warung-warung  kopi hingga saat ini.
Hal  yang  menarik  dari talkshow di ruang  publik  tersebut  adalah  bahwa talkshow-talkshow tersebut  banyak dimediasi oleh lembaga-lembaga penyiaran,  dalam  hal  ini  stasiun  radio. Salah  satu  lembaga  penyiaran  yang secara reguler dan konsisten mengadakan talkshow di  ruang  publik ala warung kopi adalah radio Mercurius FM Makassar. Radio Mercurius merupakan pionir dalam penyelenggaraan talkshow di  ruang publik  ala  warung  kopi  di  Makassar sebab  radio  inilah  yang  pertama-tama membuka perbincangan di warung kopi dengan  melibatkan  berbagai  elemen publik  seperti  tokoh-tokoh  publik  dan media  cetak,  yang  dan  kemudian  acara serupa  mulai  ditiru  oleh  stasiun  radio yang lain semisal Fajar FM Makassar.
Untuk  acara talkshow tersebut,
Mercurius melakukan kerjasama dengan  beberapa  warung  kopi  di
Makassar, seperti Phoenam, Daeng Sija, Dottoro,  Daeng  Anas  dan  sebagainya. Talkshow ,  yang  diberi  nama  Obrolan Warung  Kopi  (OWK)  dilaksanakan secara  periodik  yakni  2  kali  dalam sebulan  yang  dimulai  sejak  2003. Warung-warung  kopi  yang  dahulunya hanya  sebagai  tempat  minum  kopi, kongkow-kongkow (kumpul-kumpul), atau  obrolan  lepas  dari  berbagai elemen  publik,    kini  diformat  menjadi “ruang  publik  politis”  yang  terorganisir dan didefinisikan oleh stasiun radio dan koalisi-koalisinya,  sehingga  keberadaan ruang  publik  warung  kopi  yang  didikte
oleh  stasiun  radio  menjadi  “ideologis” akibat  berbagai  kepentingan  yang melingkupinya,  dan  di  sinilah  relasi- relasi  (kuasa)  radio  penyiaran  bekerja dalam  mengonstruksi  ruang  publik warung kopi.
Menurut  pandangan  dari  salah satu  pelaksana talkshow warung  kopi, radio  Mercurius,  yang  diwakili  oleh produser  program  acara talkshow ,  R.W (nama  singkatan),  mengatakan  bahwa ide awal pelaksanaan talkshow tersebut adalah  keinginan  Mercurius  untuk menjalankan  fungsi  publiknya,  yaitu membuka  (mengonstruksi)  ruang-ruang perbincangan  dan  perdebatan  di  ruang publik,  yang  sifatnya  santai  namun bermanfaat  dan  terbuka  untuk  umum. Seperti penuturan R.W sebagai berikut:
Awalnya  itukan  kita  ada  ide,  eh.... sebagai fasilitator untuk pelayanan publik,  membicarakan  banyak  hal di  suatu  tempat  yang  orang  bisa santai tetapi ada tujuan komunikasi  yang  bisa  diteruskan baik  kepada  pemerintah  kota, pengusaha  jasa  atau  lembaga politik ( R.W, Makassar, 22/03/2015 ). Pemaparan R.W tersebut mengandaikan  upaya  Mercurius  dalam menjalankan  fungsi  publiknya  sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah. Peran ini tentu saja sejalan dengan hakekat pasal 4 Undang-undang Penyiaran  RI  nomor  32  tahun  2002 tentang  penyiaran  sebagai  kegiatan komunikasi  massa  yang  berfungsi
sebagai  media  informasi,  pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial.
Lebih lanjut R.W menyatakan:
Setelah  kita  amati  kecenderungan, ternyata  ada  tempat  yang  bisa mengumpulkan  berbagai  profesi dan kalangan, dan itu warung kopi. Waktu itu Phoenam identik dengan warkop  yang  sudah  cukup  lama  di Makassar,  baru  buka  cabang  di Pengayoman,  maka  kita  coba menggagas  obrolan  warung  kopi Merkurius  di  Phoenam  ( R.W,
Makassar, 22/03/2015 ).
Untuk mewujudkan fungsi publiknya, Mercurius kemudian menggandeng  (pemilik)  warung  kopi sebagai  relasi  mutual  yang  strategis yang  dianggap  dapat  memudahkan mencapai  tujuan  tersebut.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  warung  kopi diformat  menjadi  “ruang  publik  politis” untuk membicarakan berbagai persoalan, dan ketiga, perlunya keterlibatan langsung Mercurius terhadap  persoalan  publik  tersebut dalam  ruang  publik.  Hal  ini  tentu  saja dapat menjadi nilai tersendiri Mercurius bagi  ruang  publik  di  Makassar.  Namun jika  melihat  ekonomi  politik  Mercurius, maka  dapat  berimplikasi  terhadap terkomodifikasinya ruang publik warung kopi atas kepentingan Mercurius tersebut.
Opini  publik  yang  terbentuk  dari hasil  diskusi  di  warung  kopi  bukan bersumber  dari  publik  itu  sendiri melainkan telah dimediasi dan diorganisir  oleh  media  Mercurius
sehingga  “kepublikan”  yang  terbentuk di  warung  kopi  terkooptasi  oleh kepentingan-kepentingan  yang  berada di  balik  kontsruksi  media.  Inilah  yang disebut  oleh  Habermas  (2007:  272) sebagai refeodalisasi ruang publik ketika ruang  publik  tidak  lagi  menjadi  ruang masyarakat  sipil,  melainkan  telah diorganisir dan dikonstruksi oleh kekuatan-kekuatan  di  luar  ruang  publik itu sendiri, dalam hal ini oleh media.
Menjadi  fasilitator  ruang  publik merupakan salah satu peran dan fungsi penyiaran  stasiun  radio    Mercurius sebagai  pemegang  ranah  publik  ( public domain ) dalam mengembangkan
kontrol  dan  intelektualitas  sosial  di tengah-tengah  masyarakat.  Namun  di sisi  lain,    peran  dan  fungsi  penyiaran tersebut dapat juga menjadi “ideologis” bagi  keberlangsungan  kehidupan  ruang publik  di  Makassar,  sebab  persilangan antara  kepentingan  Mercurius  yang disebutnya  sebagai  “ fasilitator  untuk pelayanan  publik ”  dengan  konstruksi sosial  ruang  publik  di  warung  kopi, secara  internal  dan  politis  merupakan upaya-upaya  untuk  menjadi hero bagi kepentingan  publik,  dan  mendekat dengan pengambil keputusan/kebijakan (kekuasaan).  Sebab  dari  hasil talkshow yang  dilakukan,  menurut  penjelasan lebih  lanjut  dari  Mercurius,  kemudian dibuat rekomendasi-rekomendasi untuk diteruskan  kepada  pihak  yang  terkait dengan diskusi tersebut, sebagai pemaparan  Mercurius  di  atas  bahwa “.... ada  tujuan  komunikasi  yang  bisa diteruskan  baik  kepada  pemerintah kota,  pengusaha  jasa  atau  lembaga- lembaga  politik ...”.  Hal  itu  berarti
bahwa Mercuriuslah yang secara langsung  dan  atas  nama  publik, memberikan  catatan-catatan  (r eports ) atas  kinerja  para decision  maker dalam berbagai  bidang  sosial,  budaya,  politik, maupun ekonomi di Makassar.
Konstruksi  dalih  “ruang  publik” yang  ingin  dikukuhkan  Mercurius  lewat acara program talkshow dan
kerjasamanya  dengan  warung  kopi merupakan  upaya  penguatan  posisi Mercurius  dalam  kancah  pertarungan lembaga/media  penyiaran  di  Makassar pada  khususnya  dan  di  Indonesia  pada umumnya,  menuju  media  unggulan yang  diacu  sebagai  sumber  berita.  Di sinilah  kemampuan  Mercurius  dalam mereposisi dirinya untuk terus menciptakan  aliansi  dan  koalisi  dengan warung-warung  kopi  ternama  dalam rangka membangun hegemoninya menuju  media  terdepan.  Misalnya dengan  menggandeng  warung  kopi Phoenam  yang  telah  memilik  nama sebagai koalisi, diharapkan akan tercipta brand yang lebih baik terhadap identitas  Mercurius.  Dalam  bahasa Gramsci (1996), koalisi dengan Phoenam  yang  dilakukan  Mercurius merupakan  upaya  “perang  posisi”  ( war of position ) dalam rangka
memperebutkan  hegemoni  di  ruang- ruang publik di Makassar.
Selain dengan warung kopi, Mercurius  juga  mengundang  publik untuk berpartisipasi dalam acara talkshow Mercurius,  lewat  berbagai kelompok  sosial  (intelektual,  politikus, ekonom, budayawan, agamawan, kalangan  pemerintah,  dan  sebagainya)
baik  secara  perseorangan  maupun kelompok.  Partisipasi  publik  disini  ada dua:  pertama,  sebagai  narasumber talkshow ,  baik  sebagai  narasumber perseorangan
(seperti kelompok intelektual  dan  pengamat)  ataupun narasumber  yang  mewakili  publik (seperti anggota dewan, pejabat pemerintah,  dsb),  dan  kedua,  sebagai peserta talkshow (baik  sebagai  peserta undangan ataupun sekadar pengunjung). Sebagaimana  dikemukakan  R.W sebelumnya  bahwa  peranan  Mercurius terhadap publik adalah sebagai fasilitator pelayanan publik dengan cara mengundang  unsur-unsur  publik  untuk membicarakan persoalan
publik.
Undangan  partisipasi  “publik”  ini  lewat mediasi  ruang  publik  warung  kopi  dan Mercurius, merupakan bagian dari relasi kuasa  ekonomi  politik  Mercurius  untuk mendapatkan  persetujuan  ( consent ) dari  kekuatan  kelompok  lain  dengan cara  menciptakan  ruang  partisipasi publik  dan  mempertahankan  sistem kerjasama  dengan  “publik”  melalui perjuangan politik dan ideologis. Dengan kata lain Mercurius “memanfaatkan” publik (tokoh/elit publik)  untuk  memperoleh public consent atas  kepentingan  yang  sedang diperjuangkan.  Hal  tersebut  dilakukan Mercurius sebagai bentuk perang posisi untuk memperkuat hegemoninya sebagai  media  yang  unggul  dalam memediasi kepentingan publik.
Undangan  partisipasi  publik  ini diharapkan  (dapat)  membentuk  opini publik terhadap peran Mercurius dalam
menjembatani kepentingan publik sebagai media yang dianggap “bersimpati”  terhadap  permasalahan publik,  dan  tentu  saja  hal  ini  akan menguntungkan Mercurius sebab secara  langsung  maupun  tidak,  akan membuka  jalan  bagi  Mercurius  untuk bernegosiasi dengan pihak yang “merasa” berkepentingan dengan pembentukan  opini  publik,  diantaranya seperti politisi, pemerintah, dan sebagainya,  yang  pada  akhirnya  akan terbangun  hegemoni  Mercurius  di ruang-ruang  publik  Makassar,  dan negosiasi  ini  akan  terus  berlangsung mengingat munculnya kompetitor Mercurius  di  ruang-ruang  penyiaran  di ruang publik Makassar.
Sebagai radio swasta, radio Mercurius  FM  Makassar  bagaimanapun juga  adalah  suatu  institusi  bisnis  yang beroperasi  pada  logika  akumulasi modal.  Oleh  karena  itu,  idealisme  yang dilakukan  radio  Mercurius  dengan membuka ruang-ruang diskusi di warung  kopi  akan  dibatasi  oleh  fakta eksistensi dirinya sebagai intitusi
komersial dalam sebuah struktur ekonomi  politik  yang  memiliki  logika, dogma dan kaidah tersendiri.
Hal  tersebut  terungkap  lewat pengakuan  R.W  yang  mengatakan bahwa  pihak-pihak  tertentu  (kelompok kepentingan) seperti politisi, pengusaha,  perusahaan,  LSM,  dan lainnya,  sering  meminta  Mercurius untuk  memfasilitasi  mereka  dalam menggelar talkshow di  ruang  publik warung kopi.
Ya, Pak, kita mau  adakan talkshow seperti  ini,  ok,  kita  siarkan  secara langsung  ok,  kita  sediakan  tempat ok,  siapa  yang  sediakan  nara sumber,  kamu  atau  saya  ( R.W,
Makassar, 22/03/2015 ). Permintaan talkshow
tersebut tentu  saja  dibuat  dalam  bentuk kerjasama  tertulis  yang  melibatkan transaksi  finasial  di  dalamnya.    Seperti yang  diutarakan  R.W  soal  keterlibatan pihak-pihak lain dalam program talkshow di  warung  kopi  dan  bentuk kerjasama  yang  terjadi  di  antara Mercurius  dan  pihak  tersebut.  Berikut petikan penjelasannnya:
Oh  iya,  harus  tertulis  karena bagaimanapun  ini  bisnis  kan,  ada pay  before  broadcast ,  bayar  dulu sebelum kita siaran” (R.W, Makassar, 22/03/2015 ). Pernyataan-pernyataan R.W tersebut  menyiratkan  secara  langsung bahwa  penyelenggaraan talkshow di warung  kopi  ternyata  “dapat  dipesan” atau  dibeli”  oleh  pihak-pihak  tertentu yang  memiliki  modal  berdasarkan kesepakatan  antara  Mercurius  dengan pihak  yang  berkepentingan  dengan publik  dalam  rangka  menciptakan penerimaan publik ( public consent ) atas kepentingan-kepentingannya.  Hal  ini memberikan  keuntungan  finansial  bagi Mercurius sebagai penyelenggara acara.
Pengakuan  Mercurius  tersebut    secara implisit mengindikasikan bahwa “permintaan” talkshow tidak  semata- mata berasal dari inisiatif pihak luar saja
(eksternal),  namun  hal  tersebut  juga berasal  dari  “penawaran”  Mercurius (internal)  terhadap  pihak-pihak  yang menginginkan  pesan-pesan  politiknya dapat disampaikan ke publik.
Selain  itu,  karena  acara talkshow tersebut  juga  disiarkan live melalui radio,  maka  diharapkan  berimplikasi terhadap terdongkraknya rating pendengar  dan  acara  radio  Mercurius terhadap  publik  pendengarnya  sebagai media  penyiaran.  Hal  tersebut  akan dapat  memberi  kesan  baik  dan  positif terhadap  Mercurius  sebagai  radio  yang peduli  dengan  nasib  publik.  Dengan terdongkraknya rating Mercurius, maka perlahan-lahan  iklan-iklan  radio  juga akan  masuk  ke  dalam  acara talkshow ,
dan  hal  ini  akan  berdampak  pada peningkatan penghasilan radio
Mercurius.
Dengan demikian, logika akumulasi modal  yang  turut  melatarbelakangi acara talkshow Mercurius  tersebut, kemudian akan berdampak pada komodifikasi  ruang  publik  warung  kopi oleh  media.  Ruang  publik  warung  kopi diandaikan sebagai sebuah “pasar” yang menjadi  pusat  “transaksi”  atas  harga suatu  “produk”  ruang  publik  yang diinginkan oleh elemen publik. Komodifikasi  ruang  publik  tersebut sesungguhnya mematikan fungsi
rasionalitas  ruang  publik  yang  sejatinya menjadi  ruang  masyarakat  sipil  untuk menginterogasi beroperasinya
kekuasaaan.
Mengenai “tarif pasar” yang ditetapkan  Mercurius  dalam  menggelar
acara-acara talkshow nya  di  warung
kopi, A. M (nama singkatan), moderator
talkshow , memberikan pemaparan sebagai berikut:
Ya,  kita  sebagai event  organiser juga,  dimediasi  saja  apa  topiknya, jika cocok, program kita terima dan kalau tidak, maka kita tolak.  Untuk pengudaraan  dua  jam,  misalnya, kita  ada range ,  ada  harganya, sejam itu, dua setengah, jadi kalau dua  jam  itu,  lima  juta,  untuk air time -nya ( A.M, Makassar, 23/03/2015 ).
Dari  pernyataan  A.  M  tersebut secara  eksplisit  disebutkan  bahwa pengudaraan  siaran  langsung talkshow di  ruang  publik  warung  kopi  dapat dimediasi  oleh  Mercurius  dengan  tarif tertentu.  Hal  ini  tentu  saja  akan memberikan  peluang  kepada  pihak- pihak  yang  memiliki  modal  (uang)  atau yang  merasa  berkepentingan  dengan publik  untuk  mengakses  ruang  publik warung  kopi  lewat  mediasi  radio Mercurius.  Bagi  pihak-pihak  tersebut, peluang  tersebut  merupakan  upaya untuk  membentuk  opini  publik  ( public opinion )  atas  kepentingan-kepentingan publik yang ingin diperjuangkannya, dan sebaliknya  bagi  Mercurius,  hal  tersebut akan  menambah  pendapatan  finansial perusahaannya.  Yang  menjadi  ambigu adalah  ketika  sebuah  persoalan  yang diklaim  sebagai  kepentingan  “publik”, kemudian mengalami distorsi akibatnya bercampurnya kepentingan, antara kepentingan publik (individu/kelompok) dengan  kepentingan  pribadi  dari  publik tersebut.  Dengan  kata  lain,  klaim  atas
publik  tersebut  dapat  menjadi  kedok atas  kepentingan  pribadi/kelompok yang tersembunyi di dalamnya.
Begitu  pun  dengan  kepentingan Mercurius,  sebagaimana  yang  telah dinyatakan sebelumnya bahwa peranan Mercurius  merupakan  fasilitator  publik dalam  menyampaikan  aspirasi  publik terhadap  pengambil  keputusan,  hal  ini dapat menjadi distorsi akibat bercampurnya  kepentingan  ekonomi politik  Mercurius  dengan  kepentingan publik yang difasilitasinya. Klaim “fasilitator  publik”  dapat  menjadi  bias dan  kedok  dari  Mercurius  sebagai lembaga swasta (komersial) dan kepentingan Mercurius yang sesungguhnya. Selain radio Mercurius yang
konsisten membuat talkshow di warkop Makassar,  adalah  juga  radio  Fajar  FM dan  Fajar  TV  yang  mulai  menggarap diskusi/ talkshow serupa  di  warkop dalam  8  tahun  belakangan.  Melalui program “Ngopi” (Ngobrol Politik), radio Fajar  FM  menyelenggarakan  diskusi warkop  yang  rata-rata  bertema  politik, khususnya  isu-isu  politik  aktual  yang tengah  terjadi  di  masyarakat.  Beberapa warkop yang pernah disasar radio Fajar FM  sebagai  tempat  berdiskusi  antara lain  warkop  Aleta,  Daeng  Anas,  dan Bundu.  Namun  yang  paling  sering adalah warkop Bundu Aroepala.
Menurut  penuturan  U.L  (nama singkatan),  bagian  program  diskusi  di radio  Fajar  FM,  bahwa  saat  ini  warung kopi  menjadi  pusat  pertemuan  dari berbagai  elemen  masyarakat  untuk
berbicara banyak hal, sehingga Fajar FM memanfaatkan  situasi  tersebut  untuk mengangkat  persoalan  sosial  politik yang  tengah  terjadi  di  kota  Makassar, sekaligus  juga  sebagai  pendidikan politik bagi masyarakat kota Makassar.
Saat ini orang-orang berkumpulnya di  warkop,  semua  kalangan  ada  di warkop, orang-orang banyak bicara politik di warkop, jadi kenapa tidak sekalian  kita  bikin  program  diskusi di  warkop,  sambil  mendengarkan aspirasi publik.  Dari segi cost lebih murah,  tempatnya  juga  cukup memadai ( U.L, Makassar, 25/03/2015 ).
Bagi  Fajar  FM,  pemilihan  warkop dari  pada  tempat-tempat  lain  seperti hotel,  restoran,  kampus,  atau  tempat umum  lainnya,  lebih  bersifat  strategis mengingat  publik  warung  kopi  lebih ramai  dan  beragam,  selain  itu  dari  segi pembiayaan  lebih  murah  dari  pada tempat  lain.  Kerjasama  dengan  warung kopi,  warung  kopi  Bundu  misalnya, lebih  bersifat  ‘simbiosis  mutualisme ’ , yang  mana  Fajar  FM  memanfaatkan ruang  warung  kopi  secara  gratis  (tidak membayar)  dengan  harga  menu  yang diberi  diskon,  sementara  bagi  pihak warung  kopi,  keberadaan  diskusi  ala radio  Fajar  FM,  akan  memberikan kesempatan  bagi  warung  kopi  untuk lebih  dikenal  secara  luas  oleh  publik
Makassar lewat promosi dan
penyampaian  Fajar  FM  mengenai diskusi  warkop,  yang  secara  langsung atau  tidak  akan  menarik  perhatian publik untuk hadir dalam diskusi warkop dan  hal  tersebut  tentu  saja  akan
menambah pemasukan finansial
warkop.
Penciptaan  interaksi  sosial  politik seperti diskusi, talkshow, dan seterusnya sesungguhnya adalah
produksi  ruang  sebab  setiap  interaksi sosial  membutuhkan  ruang  sebagai lokus kegiatan. Ruang warkop kemudian menjadi  media  atau  alat  untuk mengontrol  wacana  dan  mengorganisir kepentingan  ekonomi  politik  baik  dari media maupun dari kelompok-
kelompok  sosial  yang  berkepentingan atas publik, sebagaimana yang diungkapkan  oleh  Lefebvre  (1991) bahwa  setiap  relasi  sosial  menciptakan ruangnya sendiri dan diproduksi menjadi alat pikiran dan tindakan untuk meraih  dan  menciptakan  kontrol  dan dominasi. Suatu ruang publik merupakan produk sosial dari kekuatan- kekuatan  ideologi,  ekonomi,  politik (ranah kuasa)
yang berusaha membatasi,  mengatur,  dan  mengontrol aktivitas yang berlangsung di dalam dan melaluinya  (Lefebvre  dalam  Zieleniec, 2007).  Dengan demikian, setiap praktek sosial merupakan suatu praktek spasial.
Lebih  lanjut  U.L  mengungkapkan bahwa  Fajar  FM  juga  menghadirkan nara sumber-narasumber seperti anggota  dewan,  akademisi,  pakar, SKPD,  atau  orang-orang  yang  terkait dengan persoalan yang tengah dibahas. Diskusi  dilaksanakan  secara live dan para pengunjung warkop dapat berinteraksi langsung atau pun
mengirimkan  SMS  bagi  para  pendengar radio. Untuk keberlanjutan diskusi rutin tersebut,  Fajar  FM  menerima  sponsor
lewat  iklan-iklan  yang  disiarkan  selama break ataupun  sebelum  dan  sesudah acara.
Kehadiran dan
ketertarikan beberapa  iklan  dalam  program  diskusi warung  kopi  Fajar  FM  tak  lepas  dari rating acara yang menanjak naik karena mendapat  sambutan  positif  dari  publik Makassar,  yang  tentu  saja  berimplikasi terhadap pemasukan pundi-pundi keuangan Fajar FM. Hal ini menunjukkan  bagaimana  Fajar  FM dapat membangun relasi-relasinya ekonomi  politiknya  dalam  rangka menuju  media  yang  berperan  aktif dalam memediasi kepentingan publik.
Salah  satu  hal  yang  menarik  yang diungkap  oleh  Fajar  FM  adalah  bahwa rata-rata  pembicara  atau  narasumber yang  hadir  sebagai  pembicara  menolak untuk  diberi  ‘ fee ’  sebagai  narasumber karena  mereka  merasa  sudah  diberi ‘panggung’  oleh  radio  Fajar  FM  untuk tampil menyampaikan gagasan- gagasannya.
Kita  beri  ‘ fee ’  ala  kadarnya  untuk transportasi, tapi kebanyakan menolak,  karena  merasa  sudah sudah  diberi  ‘panggung’  sebagai narasumber” ( U.L, Makassar, 25/03/2015 ). Untuk  membangun  citra  sebagai media yang terdepan dalam memediasi kepentingan publik
dalam hal pendidikan  politik,  radio  Fajar  FM membangun  relasi  dengan  beragam elemen  publik  seperti  tokoh  publik, akademisi,  pemilik  warung  kopi,  dan
lainnya,  dengan  memanfaatkan  ruang publik  warung  kopi  sebagai  ruang strategis untuk mencapai tujuannya. Hal ini  merupakan  salah  satu  fungsi  dari media  massa  itu  sendiri  sebagai fasilitator  kepentingan  publik,  namun disisi  lain  kepentingan  ekonomi  politik Fajar  turut  membentuk  realitas  ruang publik  warung  kopi  yang  tidak  saja dimanfaatkan  sebagai  ruang  untuk meningkatkan rating penyiaran,  tapi juga sebagai ruang memperoleh keuntungan  finansial  melalui  iklan-iklan yang masuk di radio Fajar FM. Hal inilah yang  kemudian  membuat  warung  kopi mengalami
“komodifikasi” untuk kepentingan-kepentingan ekonomi politik  media  agar  tetap survive dalam kancah  persaingan  media  penyiaran  di Makassar.
Konstruksi  “ruang  publik”  yang ingin  dikukuhkan  radio  Mercurius  dan Fajar  FM  di  warung  kopi  merupakan upaya  ekonomi  politik  media  dalam rangka  penguatan  posisi  media  pada kancah  pertarungan  lembaga/media massa di Makassar pada khususnya dan di  Indonesia  pada  umumnya,  untuk menuju  media  unggulan  yang  diacu sebagai  sumber  berita.  Di  sinilah kemampuan  Mercurius  dan  Fajar  FM dalam  mereposisi  dirinya  untuk  terus menciptakan  aliansi  dan  koalisi  dengan warung  kopi  dan  tokoh  publik  ternama dalam rangka
membangun hegemoninya  menuju  media  terdepan. Dalam  bahasa  Gramsci  (1996:  206-207, 229-241) koalisi dengan warung-warung kopi  dan  tokoh-tokoh  yang  dilakukan Mercurius  dan  Fajar  merupakan  upaya “perang posisi” ( war of position ) 6 media
dalam rangka memperebutkan hegemoni  di  ruang-ruang  publik  di Makassar. Melihat peranan  dan  kiprah  media Mercurius dan Fajar dalam mengonstruksi  realitas  di  ruang  publik warung  kopi,  di  satu  sisi,  radio Mercurius  dan  Fajar  telah  menjalankan fungsi  kepublikannya  yakni  membuka ruang perbincangan, menyebarkan informasi  ke  publik  Makassar,  dan meneruskannya  ke  pihak-pihak  terkait atas  nama  publik.    Namun  di  sisi  lain, karena  berada  pada  era  liberalisasi media yang membutuhkan kemampuan bersaing  yang  kuat,  maka  Mercurius dan Fajar FM  terus berusaha keras agar tetap (dapat) “ survive ” di dunia industri media,  akibat  kerasnya  persaingan  di era  kapitalisme  dan  liberalisasi  media tersebut,  sehingga  konsekuensi  logis dari  persaingan  antar  media  tersebut adalah  memicu  pihak  Mercurius  dan Fajar  FM  untuk  membuat  ‘kreatifitas’ dan  konsensus  (kerjasama)  dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan persoalan publik melalui
talkshow dan  diskusi  warung  kopi, sebagai suatu  bentuk  politik atas  ruang (publik)  ( politics  of  space ),  dan  dalam tahap  itulah  ekonomi  politik  media Mercurius dan Fajar FM pun bekerja.
Relasi  Kuasa  Media  Cetak  (Koran)  dan Konstruksi Nilai Berita Ruang Publik
Sejak  dilaksanakannya talkshow di warkop,  berbagai  elemen  publik  turut membentuk  realitas  ruang  publik warkop  tersebut,  di  antaranya  dari kalangan  media  cetak  (koran/surat
kabar).  Para  pencari  berita  sering menjadikan  warkop  sebagai  tempat untuk  mencari  berita  dan  informasi untuk  kepentingan  medianya.  Salah satu  media  cetak  yang  intens  memuat hasil-hasil talkshow ,  kegiatan-kegiatan komunitas, atau hal-hal seputar konferensi  pers  yang  dilakukan  di warkop  adalah  media  lokal  harian  Fajar dan Tribun Timur Makassar.
Ruang  publik  warkop  merupakan sumber  informasi  bagi  media  koran Fajar  dan  Tribun  Timur  khususnya  dan media-media  lain  pada  umumnya. Informasi  yang  berkembang  di  warkop dapat  menjadi  sumber  berita  atau background ide  bagi  media  untuk dikembangkan lebih jauh menjadi suatu liputan  besar.  Dengan  kata  lain,  ruang publik  warung  kopi  merupakan  sumber “bahan  mentah”  bagi  media  untuk mendapatkan  bahan  berita.  Mantan wakil  pemimpin  redaksi  Fajar,  N.A.D (nama singkatan), menyatakan bahwa:
Kita melihat selain daripada tempat  itu  sendiri  sebagai  sarana transit  masyarakat  (santai/minum kopi),  kita  juga  melihat  bahwa  di sana,  ternyata  tumbuh  komunitas- komunitas  diskusi  dan  bagi  kita Fajar,  melihat  ini  merupakan sumber  berita yang  menarik karena  banyak  isu-isu,  banyak pemikiran-pemikiran  yang  menarik baik  itu  di  tingkat  lokal,  entah nasional,  bahkan  internasional, yang  berkembang  di  situ  ( N.A.D, Makassar, 05/08/ 2015 ).
Pernyataan  N.A.D  tersebut  secara implisit menunjukkan bahwa
keberadaan ruang publik warkop merupakan  sumber  berita  sekaligus langkah awal bagi Fajar untuk mengadakan investigasi mendalam terhadap  hubungan  kekuasaan  ( power relations )  yang  ada  di  Makassar.
Ditahap  inilah  media  cetak  mulai “memanfaatkan”  ruang  publik  warkop sebagai  sumber  pemberitaan  dan menjadikan ruang publik warkop
sebagai komoditas berita. Pembicaraan warkop itu merupakan background ide  bahwa ada  yang  diberitakan  seperti  ini, tentang ini. Itu yang menjadi dasar kami untuk mengetahui dan menyelidiki  lebih  jauh,  ada  sih  isu yang  kita  dapatkan  di  sana  yang memang benar kenyataanya seperti  itu,  namun  ada  juga  yang sama  sekali  isu  yang  hanya berkembang  di  situ,  dengan  bukti yang  masih  sangat  sulit  kita dapatkan ( N.A.D, Makassar, 05/08/2015 ).
Hal  yang  menarik  dari  investigasi tersebut  media  adalah  terbukanya peluang  bagi  media  untuk  mendekati kekuasaan  atau  dengan  kata  lain bernegosiasi  dengan  para  pengambil kebijakan  (tokoh-tokoh  publik).  Sebab dari  liputan-liputan  Fajar  dan  Tribun Timur  di  warung  kopi,  kemudian dilakukan  tindak  lanjut  baik  berupa investigasi  lebih  jauh  mengenai  suatu informasi ataupun berupa rekomendasi- rekomendasi  yang  perlu  disampaikan media  kepada  pihak-pihak  yang  terkait dengan pemberitaan tersebut.
Investigasi ataupun rekomendasi
tersebut  dapat  menjadi  kesepakatan bersama  bagi  media  dengan  pihak- pihak  yang  disasar  untuk  membentuk suatu  opini  publik  tertentu  terhadap suatu permasalahan atau berita, sebagaimana  yang  dipaparkan  N.A.D ketika  ditanya  tindak  lanjut  dari talkshow-talkshow yang  dilakukan  di warung-warung kopi.
Ya  kita  sampaikan  misalnya  kalau ada rekomendasi tetapi kita menyampaikan dalam bentuk, biasanya  dalam  bentuk  lisan, kemudian penyampaian kita biasanya dalam bentuk tertulis, apa kita  beritakan  seperti  itu.  Biasanya setelah  diskusi,  kita  menelpon pihak-pihak  yang  mungkin  kita sasar  dalam  diskusi  itu  bahwa  kita telah  diadakan  diskusi  seperti  ini, dan  hasilnya  seperti  ini,  kemudian selengkapnya silahkan bapak membaca di Fajar ( N.A.D, Makassar, 05/08/2015 ). Fungsi media massa dalam
komunikasi  politik  dapat  menjadi penyampai  pesan-pesan  politik  dari pihak-pihak  diluar  dirinya,  sekaligus menjadi  pengirim  pesan  politik  yang dikonstruksi oleh media kepada pembacanya. Jadi bagi para aktor politik atau  tokoh  publik,  kehadiran  media Fajar  dan  Tribun  Timur  dapat  dipakai untuk  menyampaikan  pesan  pesan politik mereka kepada publik, sementara  bagi  media,  media  hal tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk memproduksi pesan-pesan politik, karena  peristiwa-peristiwa  politik  itu selalu  memiliki  nilai  jual,  meskipun berita  tersebut  hanya  sebuah  peristiwa
rutin yang melibatkan aktor politik atau pejabat terkenal sehingga bisa dijadikan bahan berita yang menarik.
Para  wartawan  Fajar  dan  Tribun Timur  sering  mendapatkan  informasi politik  yang  tidak  disengaja  karena disamarkan  oleh  aktor  politik  sebagai nara  sumber,  yang  kemudian  menjadi berita  besar  dan  menarik  perhatian masyarakat luas. Sebagaimana pengakuan Sultan Rakib, mantan
wartawan Fajar yang pernah melakukan liputan talkshow di  warkop,  yang menyatakan  bahwa  dirinya  sering dipanggil  atau  dihubungi  oleh  tokoh- tokoh publik atau aktor politik jika ingin menyampaikan suatu isu atau informasi mengenai  suatu  permasalahan.  Jika dianggap  memiliki  “nilai  berita”  maka akan dimuat dalam liputan media Fajar. Hal  inilah  kemudian  menunjukkan perang  posisi  dari  kedua  belah  pihak, media dan tokoh publik, yang
menegosiasikan  kepentingan  masing- masing  agar  dapat  membentuk  opini publik  terhadap  isu  atau  berita  yang disampaikan.
Para tokoh publik sering
memanfaatkan  warkop  sebagai  tempat untuk  jumpa  pers  dan  mengundang media  Fajar  dan  Tribun  Timur  untuk meliputnya.  Relasi  media  dan  para tokoh  publik  disini  memiliki  hubungan timbal balik, yaitu hubungan yang saling memanfaatkan,  dalam  arti  hubungan hubungan  yang  saling  bernegosiasi untuk  mencapai  kepentingan  masing- masing  pihak,  yang  mana  para  tokoh publik  membutuhkan  media  untuk menyampaikan  pesan-pesan  politiknya
dalam membentuk opini publik terhadap suatu masalah, dan sebaliknya media  massa  memerlukan  dukungan sumber  pemberitaan  dari  para  tokoh publik,  khususnya  dari sumber  A1,  agar dapat  memperoleh  informasi  yang memiliki  “nilai  berita”  (nilai  jual)  yang dapat  membantu  Fajar  dan  Tribun Timur  menjadi  media  pembentukan opini  publik  yang  terdepan  dan  secara ekonomis  akan  berdampak  kepada terdongkraknya rating media  dalam dunia  pers,  dan  otomatis  akan  banyak pembaca  atau  pembeli  yang  meminati media massa tersebut.
Salah  satu  hal  yang  menarik  yang diungkap  oleh  Sekretaris  AJI  (Aliansi Jurnalis Indonesia) Makassar, R.A (nama singkatan) bahwa kehadiran sebahagian wartawan  “nakal”  di  warung  kopi  tidak terlepas  dari  “transaksi”  antara  sang wartawan  dengan  pihak-pihak  (tokoh publik, organisasi) yang ingin pendapatnya atau kegiataannya (seperti jumpa pers atau kegiatan lain) diliput di media.  Atas  peliputan  tersebut,  sang wartawan  akan  memperoleh  “sesuatu” dari pihak yang meminta peliputan.
Karena  kita  tidak  bisa  menutup mata  bahwa  beberapa  jurnalis yang tidak memiliki gaji yang cukup sehingga  membuat  dia  sering minta-minta amplop ( R.A,
Makassar, 05/05/2015 ).
Namun  pihak  AJI  menegaskan bahwa  akan  memberi  sanksi  jika mengetahui  ada  anggotanya  yang “nakal”  tersebut  melakukan  transaksi
peliputan  di  warung  kopi  untuk kepentingan  pribadi.  Dari  hal  tersebut tampak  bahwa  di  sinilah  di  satu  sisi media massa melalui jurnalisnya “memanfaatkan”  ruang  publik  warung kopi  sebagai  sumber  pemberitaan  dan menjadikan  ruang  publik  warung  kopi sebagai ruang pertarungan  sosial untuk mendapatkan “nilai berita” agar liputan media  dapat  diakses  publik  secara  luas dalam rangka memperjuangkan kepentingan  medianya,  misalnya  Fajar dan  Tribun  Timur,  menjadi  media terdepan di Makassar, namun disisi lain pula, sebahagian oknum jurnalis “nakal” memanfaatkan  warung  kopi  untuk kepentingan-kepentingan pribadinya
dari  orang-orang  ataupun  kelompok yang membutuhkan peliputan.
Galtung dan Ruge (1973)
menyatakan  bahwa  suatu  peristiwa dianggap  memiliki  nilai  berita  jika peristiwa-peristiwa  tersebut:  (a)  terkait dengan  personalitas  elit,  (b)  bersifat negatif, (c) mutakhir, dan (d) mengejutkan  (dalam  Fiske,  2004:  132). Berita  kebakaran  atau  perampokan misalnya, sebenarnya hanya merupakan peristiwa  biasa  (rutin),  namun  karena melibatkan  pejabat  elit,  mengejutkan, negatif dan baru terjadi (mutakhir) serta disebarkan  oleh  aktor-aktor  politik, maka  peristiwa  tersebut  kemudian dianggap memiliki “nilai berita” sehingga  menjadi  berita  besar  karena dibentuk  dan  disebarkan  oleh  media massa.
Di  sinilah  peranan  media  massa dalam  menyebarkan  suatu  berita
menjadi  luas  dan  besar,  yang  pada akhirnya dapat membentuk opini publik yang luas terhadap citra seseorang atau suatu  permasalahan  tertentu.  Peranan ini  kemudian  menjadi  sangat  krusial ketika  dimanfaatkan  oleh  kepentingan politik tertentu dalam membentuk opini publik,  sehingga  media  pun  menjadi ruang pertarungan dari berbagai kepentingan  dalam  rangka  penciptaan penerimaan publik
Ketika  suatu  isu  dibicarakan  dalam ruang  publik  warung  kopi,  baik sumbernya  melalui talkshow ataupun melalui  tokoh  publik,  tidak  serta  merta kemudian  isu  tersebut  diberitakan  di Fajar  atau  Tribun  Timur  apa  adanya,
melainkan dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi realitas tersendiri, yang fokus dan penekanannya  tidak  lagi  mengacu kepada hasil pembicaraan yang berkembang  di  ruang  publik  warung kopi.
Hal  ini  berarti  bahwa  media, termasuk  Fajar  dan  Tribun  Timur memilih  bahasa  dan  fakta-fakta  mana yang akan dimasukkan dalam pemberitaan.  Pemilihan  bahasa  dan fakta  tersebut  dikonstruksi  sedemikian rupa  agar  memiliki  efek  “nilai  berita” pada  masyarakat.  Dengan  pemilihan judul demikian maka akan menimbulkan  kesan  “mengejutkan  dan sensasional”  bagi  masyarakat,  dan berita  seperti  itulah  yang  kebanyakan masyarakat cari dan inginkan, dan Fajar membingkainya  agar  dapat  memiliki nilai  komoditas  bagi  medianya.  Strategi
pemilihan bahasa dan fakta-fakta dalam bahasa  demikian  dalam  kajian  media sering  disebut  dengan  strategi Framing (Hamad, 2004: 16).
Framing merupakan  salah  satu strategi  yang  biasa  dilakukan  media massa, termasuk Fajar, dalam mengonstruksi  suatu  realitas,  termasuk realitas  politik,  yang  dapat  berujung pada  pembentukan  citra  dan  opini publik. Strategi Framing (pembingkaian) adalah  strategi  pemilihan  fakta  yang akan  disajikan  atau  pembingkaian realitas  dalam  suatu  peristiwa  dengan berbagai faktor, misalnya karena adanya  tuntutan  teknis,  keterbatasan halaman,  kolom,  maupun  kepentingan pada  suatu  media,  sehingga  suatu berita  yang  panjang  dan  rumit, kemudian disederhanakan melalui mekanisme  pemilihan  (pembingkaian) bahasa  dan  fakta-fakta  yang  akan dimasukkan dalam suatu berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Jadi,  keberadaan  media  massa  di ruang  publik  warung-warung  kopi  di Makassar  dapat  menjadi  krusial  karena adanya hubungan pertarungan kepentingan  timbal-balik  antara  publik
dan  media  dalam  memaknai  ruang publik  warung  kopi,  yang  berimplikasi kepada persoalan-persoalan sosial budaya  di  Makassar.  Realitas  publik tidak  lagi  ditampilkan  berdasarkan kenyataan  yang  ada,  melainkan  telah dibingkai  lewat  strategi framing dan agenda setting untuk  kepentingan tertentu  media  Fajar  dan  Tribun  Timur maupun  koalisinya,  sehingga  persoalan
masyarakat Makassar yang sebenarnya, “luput” dari perbincangan publik secara meluas,  dan  kalau  pun  mendapat peliputan, karena hal tersebut dianggap memiliki  “nilai  berita”  di  dalamnya sehingga  perlu  untuk  disampaikan  ke publik  luas,  dan  di  sinilah  peranan ideologis  media  Fajar  dan  Tribun  Timur dalam membentuk, mengonstruksi, dan membatasi  wacana  publik  Makassar hanya  diseputar  tema-tema  yang memiliki nilai berita.
Prinsip  “nilai  berita”  inilah  yang kemudian  menjadi  prioritas  dalam pemberitaan  akibat  adanya  ekonomi politik  media,  dan  hal  tersebut  akan berimplikasi  kepada  “hak  publik”  untuk mengakses  ruang  publik  politis  dalam rangka  menampilkan  permasalahan- permasalahannya akan semakin terbatas.  Dengan  kata  lain,  kondisi- kondisi  rasionalitas  komunikatif  ruang publik  seperti fair ,  inklusif,  egaliter, sebagaimana  yang  disinyalir    Habermas (1991)  sebagai  kondisi  ideal  ruang publik, akan semakin sulit
terealisasikan.

## Komodifikasi  Ruang  Publik  Pemilik Warung Kopi
Keberadaan  suatu  warkop  tidak dapat  dilepaskan  dari  elemen-elemen publik  yang  mengunjunginya,  seperti tokoh  publik,  kelompok  komunitas, media massa, kelompok sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Hidup matinya  bergantung  dari  kehadiran pengunjung  yang  meramaikan  warkop tersebut.  Tanpa  pengunjung,  warkop akan  sepi.  Untuk  itu,  sang  pemilik
warkop  harus    “kreatif”  untuk  terus menciptakan pasar bagi warkopnya agar dapat terus menerus menjaga
“keberadaannya”  dalam  persaingan antar warkop. Beberapa pemilik warkop di  Makassar,  seperti  warkop  Phoenam, Bundu  Aroepala,  Daeng  Anas,  Daeng Sija,  dan  Ahzahra,  menuturkan  strategi bisnisnya  dalam  “meramaikan”  warkop mereka.
Warkop  Phoenam  misalnya,  untuk mempertahankan  hegemoninya  dalam persaingan  bisnis  warkop  di  Makassar, sang  pemilik  menerima  kerjasama strategis yang ditawarkan radio Mercurius  untuk  membentuk  ruang diskusi  ala  warkop  Phoenam.  Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan tujuan bisnisnya sebagai  warkop  yang  telah  memiliki brand di Makassar. Penerimaan strategi kerjasama dengan media akan memungkinkan pemilik warkop
Phoenam  untuk  lebih  dikenal  luas  oleh publik  Makassar  dan  pada  akhirnya menarik  minat  publik  untuk  “mampir” ke  warkop  mereka,  dan  hal  tersebut secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi  terhadap  bertambahnya keuntungan  finansial  yang  diperoleh dari  hasil  penjualan  minuman  dan makanan  di  warkop.      Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  pemilik  warkop Phoenam, A.L (nama singkatan) bahwa:
Waktu  itu,  Mercurius,  Pak  A. Mangara menghubungi saya,
katanya  dia  mau  buat  diskusi sebulan  sekali,  tapi  akhirnya  2  kali sebulan,  sekitar  tahun  2002.  Jadi kita  kerjasama  begitu  saja,  beliau
yang  buat  acara,  kita  hanya menyediakan  minuman  saja.  Kita tidak  pungut  biaya  lain  ( A.L, Makassar, 18/04/2015 ).
Strategi  kerjasama  ini  merupakan suatu  bentuk  konsensus  Phoenam dengan  publik  menuju  hegemoni  bisnis warkop untuk mempertahankan pangsa pasar  peminum  kopi  di  Makassar, mengingat  semakin  banyaknya  warkop yang  mulai  bermunculan  di  Makassar sebagai  pesaing  bisnisnya  seperti  di antaranya warkop Daeng Sija, Dg. Naba (Dottoro),  Ahzahra,  Rally  Café,  Kopi Zone, dan Daeng Anas.
Saya  kira  baik  kerjasamanya,  kita cuma  menjual,  Mercurius  yang urus  semuanya,  ya...mungkin  kita bisa tambah ramai kalau ada acara, jadi  kita  cuma  terima  hasil  dari minuman  saja  (hasil  penjualan)... ( A.L, Makassar, 18/04/2015 ).
Dengan bekerjasama dengan media,  sang  pemilik  warung  kopi “mempolitisasi”  ruang  publik  warkop sebagai tool untuk melakukan pertarungan  ruang  publik  terhadap pesaing-pesaingnya  menuju  hegemoni warkop ternama di Makassar.
Dari  kerjasama  dengan  Mercurius inilah  Phoenam  mulai  mengorganisir dirinya untuk membangun dan mempertahankan  hegemoni  di  ruang- ruang  publik  warkop  di  Makassar. Beberapa  cabang  Phoenam  pun  telah berhasil  dibuka  di  beberapa  tempat strategis  di  Makassar  seperti  di
Perumahan  Bumi  Tamalanrea  (BTP),  di mall  Panakukang,  di  jalan  Sudirman,  di jalan Jampea, bahkan membuka cabang di  luar  Sulsel  seperti  di  Jakarta,  Palu,
Kendari, Manado, Ambon. Selain dengan  Mercurius  secara  khusus, Phoenam  juga  bekerjasama  dengan Fajar, Mercurius, dan komunitas Phoenam,  rutin  menggelar  turnamen Bulutangkis Phoenam Cup dalam rangka memperingati  dan  memeriahkan  hari ulang tahun kemerdekaan RI.
Turnamen  tersebut  dikuti  oleh pelanggang  setia  Phoenam  beserta sejumlah  wartawan  media  cetak  dan elektronik  yang  sering mangkal di Phoenam  dan  juga  bersama  sejumlah profesional  muda  Makassar.  Selain hadiah  trofi  dan  uang  tunai,  disediakan juga  hadiah  hadiah  berupa voucher menginap  di  Hotel  Clarion  dan  Hotel Quality Makassar. Hal tersebut dilakukan  Phoenam  untuk  menarik perhatian pengunjung datang ke
Phoenam,  dan  dengan  bertambahnya jumlah  pengunjung,  maka  otomatis akan  menambah  pula hasil pendapatan Phoenam. Acara-acara demikian, dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  upaya warkop  Phoenam  untuk  memperluas hegemoninya  di  Makassar.  Kegiatan tersebut  sesungguhnya  tidak  saja sekedar meramaikan pengunjung warkop atau merayakan hari
kemerdekaan,  namun  dapat  menjadi media  bagi  warkop  untuk  membuat publik menerima prinsip, ide, atau nilai- nilai  Phoenam  sebagai  milik  mereka
juga.  Keberadaan  komunitas  warkop Phoenam  beserta  program-program yang  dilakukan,  merupakan  salah  satu bentuk  konsensus  terinternalisasinya ide-ide  atau  prinsip-prinsip  Phoenam yang  dapat  menjadi  jalan  rintisan  atau semakin  membuka  peluang  Phoenam menuju  hegemoni  bisnis  warkop  di Makassar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa strategi  menuju  hegemoni  dapat  diraih tidak  saja  melalui  usaha-usaha  politis, namun  juga  melalui  usaha-usaha  yang bersifat  kultural,  seperti  pertandingan- pertandingan olah raga dan permainan- permainan  ( games )  sebagaimana  yang dilakukan oleh Phoenam Makassar.
Tak kalah dengan warkop Phoenam,  warkop  Dg.  Sija  sering  pula menjadi  “alternatif”  bagi  tokoh-tokoh publik untuk mengadakan jumpa pers di warkop  Dg.  Sija  menyediakan  ruangan khusus bagi setiap elemen publik untuk mempublikasikan agenda kegiatan mereka  maupun  acara-acara  mereka baik  dalam  bentuk talkshow ataupun jumpa pers. Penyediaan ruang berekspresi  ini  adalah  suatu  strategi yang dilakukan Dg. Sija untuk membangun pemahaman bersama mengenai  peran  sosial  yang  ingin dicitrakan  Dg.  Sija  kepada  publik Makassar,  sebagai  “ruang  publik”  yang dapat  diakses  oleh  setiap  kelompok atau individu yang ingin menyampaikan aspirasi atau gagasan-gagasannya secara  bebas  dan  terbuka  di  ruang publik  warkop.  Hal  tersebut  tersebut mengindikasikan  strategi  perjuangan ideologis  dan  kultural  Dg.  Sija  dalam
rangka menuju hegemoni bisnis warkop di Makassar.
Strategi yang ditempuh Dg. Sija dan Phoenam dengan memperhatikan kepentingan publik dalam hal ini tokoh- tokoh  publik  dan  pengunjungnya,  dan mempertemukan  dengan  kepentingan sendiri  merupakan  suatu  organisasi konsensus (persetujuan) yang
melibatkan  bukan  hanya  kepentingan lokal, melainkan juga konsensus dengan beragam  kelompok,  agar  bisa  mewakili semua  kelompok  dan  kekuatan  sosial yang lebih besar.
Hal  yang  menarik  dalam  strategi (politis)  tersebut  adalah  upaya  pemilik Phoenam  dan  Dg.  Sija  memperhatikan suasana arus keterbukaan, kepentingan, dan  kecenderungan  publik  Makassar, khususnya  pasca  reformasi,  untuk senantiasa  berdialog  dan  berdiskusi dalam  suasana  yang  non  formal  dan santai,  yaitu  dengan  memfasilitasi  dan
menata ruang ( setting ) dan
memberikan  peluang  terbuka  kepada tokoh-tokoh  publik  atau  komunitas- komunitas  tertentu  untuk  mengadakan acara  atau  jumpa  pers  di  warkop.  Hal demikian  merupakan  suatu  bentuk politik atas ruang publik warkop ( politics
of space ) sekaligus komodifikasi (komersialisasi)  ruang  publik  untuk kepentingan-kepentingan
tertentu pemilik  warkop,  dalam  hal  ini  untuk kepentingan  menambah  keuntungan finansialnya.
Sebagai  usaha  swasta  di  bidang usaha  warkop,  bagaimanapun  juga keberadaan  Phoenam  dan  Dg.  Sija  dan
beberapa warkop lainnya, tidak terlepas dari  logika  yang  beroperasi  dan berorientasi  pada  keuntungan  atau dengan  kata  lain  pada  logika  akumulasi modal  (logika  pasar).  Oleh  karena  itu, strategi-strategi maupun negosiasi-
negosiasi  yang  dilakukan  oleh  pemilik warkop  terhadap  kepentingan  publik  di dalam ruang publik warkop sesungguhnya  merupakan    upaya pengumpulan kapital (akumulasi modal) untuk mendapatkan keuntungan
maksimal. Sebagaimana dituturkan pemilik Phoenam secara tersirat: Kita  cuma  sediakan  tempat,  kita cuma  terima  hasil  dari  pembelian kopi saja ( A.L, Makassar, 18/04/2015 ). Hal tersebut mengindikasikan motif  ekonomi  politik  warkop  dalam bentuk  kapitalisasi  (akumulasi  modal) atas ruang publik yang turut membungkus berbagai kesepakatan dan pertarungan  ideologis  di  ruang    publik warkop,  yang  kebetulan  salah  satu pelakunya adalah Phoenam dan Dg. Sija sendiri  sebagai  pemilik  warkop  beserta koalisi-koalisinya.
Salah  satu  upaya    warkop  untuk mempertahankan  eksistensi  dirinya agar  tetap  dikenal  publik  secara  luas adalah  dengan  menjalin  relasi  dengan media (wartawan). Relasi media (wartawan)  dengan  pemilik  warkop merupakan relasi yang saling menguntungkan.Warkop membutuhkan kehadiran  wartawan,  terutama  warkop yang  baru  buka,  agar  nama  warkop
tersebut dapat dimuat dalam  peliputan sang  wartawan  dan  hal  tersebut  tentu saja  dapat  menjadi  ajang  promosi  atau pun  mendongkrak  nama  warkop  agar dapat dikenal luas oleh publik Makassar. Selain itu, kehadiran seorang wartawan  di  suatu  warkop  akan  juga memancing  antusiasme  publik  untuk hadir, khususnya para elit, agar mereka dapat menyampaikan gagasan- gagasannya dan berharap dapat dikutip atau  diliput  oleh  wartawan  dalam pemberitaannya. Relasi antara wartawan  dan  elit  publik  inilah  sering kali rawan terjadi “transaksi”
kepentingan  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  di  atas.  Salah  seorang pengurus  Aliansi  Jurnalistik  Indonesia (AJI)  Makassar,  A.F  (nama  singkatan) mengatakan:
Ada  warkop  yang  baru  buka, dengan sengaja mengundang wartawan  untuk  hadir suatu  ruang tertentu  karena  mereka  sadar kalau warkopnya banyak wartawan,  maka  otomatis  orang- orang  akan  hadir.  Dimana  banyak wartawan  maka  narasumber  akan masuk  kesana  ( A.F,  Makassar,
05/05/2015 ). Untuk menjadi “langganan” wartawan atau menarik minat
wartawan  untuk  “ngopi”  di  warkop, pemilik  warkop  seringkali  memberi “kemudahan”  atau  pelayanan  khusus bagi  wartawan  agar  betah  ‘mampir’  di warkopnya.  Pelayanan  khusus  tersebut berupa  penyediaan  meja  khusus  bagi para wartawan, kopi gratis, ataupun kas bon (kredit). Hal
tersebut
menyenangkan  bagi  wartawan  sebab dilayani  dengan  maksimal  oleh  sang pemilik  warkop.  Kehadiran  wartawan sering  dianggap  sebagai  magnet  bagi para elit publik dan pemilik warung kopi untuk  mendatangkan  publik  yang  lebih luas,  sehingga  kehadirannya  senantiasa diperhitungkan.
Salah  satu  warkop  di  Makassar yang sering di juluki sebagai warkopnya para  jurnalis  (warkop  Jurnalis)  adalah warkop  Dg.  Anas.  Para  wartawan mainstream di  Makassar  seperti  dari Tribun  Timur,  Fajar,  Sindo,  Upeks,  dan sebagainya sering kali “ngumpul” di Dg. Anas, sebab dianggap strategis lokasinya yang berada di tengah-tengah kota Makassar, dan tentu saja pelayanannya  juga  dianggap  maksimal oleh para wartawan. Namun
belakangan,  para  wartawan  mulai meninggalkan  Dg.  Anas  dan  pindah  ke warkop  Ahzahra.  Menurut  informasi, kepindahan  tersebut  dipicu  oleh  sikap dan  pelayanan  warkop  Dg.  Anas  yang mulai “menurun” terhadap para wartawan.  Pengelola  warkop  Ahzahra, Amr  (nama  singkatan)  memanfaatkan momen tersebut dan seringkali mengajak  para  wartawan  media  cetak maupun  elektronik  untuk  “ngopi” bareng di warkop Ahzahra.
Saya  mainkan  juga  media:  TV  One, Tribun,  Fajar.  Jujur  kami  juga pegang  [memanfaatkan]  media- media. Sore sampai Malam biasanya media kumpul di Ahzahra.
Bantu  dulu  ‘ces’  masukkan  di media  ta  [Anda]  ( Amr,  Makassar, 10/04/2015 ).
Ajakan  dan  permohonan  tersebut tentu  saja  “tidak  gratis”  mengingat peran vital media dalam menyebarluaskan informasi, dan
sebagai  imbalannya  warkop  Ahzahra memberikan  “kemudahan”  pelayanan kepada  para  wartawan  baik  berupa minuman,  makanan,  ataupun  kas  bon. Di  sinilah  strategi  ekonomi  politik warkop  berjalan,  yang  tidak  saja memanfaatkan  ruang  publik  warung kopi  sebagai space  of  economy ,  namun juga  memanfaatkan  relasi-relasi  (sosial) dengan  media  (melalui  wartawan) sebagai space of distribution
kebutuhan-kebutuhan  (sosial)  warung kopi  dalam  rangka  memproduksi  dan sekaligus  mereproduksi  kepentingan- kepentingan hegemoni warkop, sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Mosco (2009) bahwa perspektif
ekonomi  politik  akan  menggambarkan bagaimana  relasi-relasi  dan  proses- proses  produksi,  distribusi,  konsumsi, dan  komunikasi  berbagai  sumber  daya berperan  penting  dalam  membentuk dan mempertahankan hegemoni (kekuasaan).

## Simpulan
Dari  hasil  pembahasan  mengenai relasi  antara  media,  warung  kopi,  dan konstruksi  ruang  publik  ditemukan beberapa  hal  yang  menarik  untuk dikemukakan, yakni pertama, keberadaan  warung  kopi  sebagai  ruang publik  kontemporer  di  Makassar  tak lepas  dari  peranan  relasi-relasi  kuasa antara  media  massa  yaitu  Mercurius
dan  Fajar  FM,  dan  media  cetak  harian Fajar  dan  Tribun  serta  para  pemilik warung  kopi  dalam  menbentuk  realitas ruang publik warung kopi.
Media Mercurius FM dan Fajar  FM membentuk  ruang  publik  warung  kopi melalui  diskusi  dan talkshow dalam rangka  memperoleh  dan  menyebar hegemoninya  sebagai  fasilitator  ruang publik  terkemuka,  dan  hal  tersebut berimplikasi terhadap komodifikasi opini  dan  wacana  publik  untuk kepentingan  ekonomi  politik  media. Sementara  media  cetak  seperti  Fajar dan  Tribun  Timur  membingkai  ruang publik  warung  kopi  untuk  “mendekat”
pada kekuasaan dan sekaligus menaikkan rating media yang berdampak secara finansial. Para  jurnalis  “menegosiasikan” ruang publik untuk kepentingan ekonomi  politik  media  maupun  pribadi.
Untuk  meningkatkan  hasil  penjualan dan  citra  sebagai  warung  kopi  yang dominan, pemilik warung kopi melakukan  “negosiasi-negosiasi”  baik dengan  media,  jurnalis,  maupun  unsur publik lainnya, yang membuat eksistensi ruang  publik  warung  kopi  mengalami “komersialisasi”    sebagai  dampak  dari persaingan antarwarung kopi.
Kedua, pendekatan yang selama ini sering  digunakan,  yakni public  space dan public  sphere ,  untuk  menyorot persoalan  ruang  publik,  belum  cukup memadai untuk memahami kompleksitas konstruksi realitas warung kopi.  Untuk  itu,  pendekatan  yang menggabungkan spacio-publico  sphere ,
menjadi  suatu  alternatif,  sebab  warung kopi  tidak  hanya  menjadi  ruang interaksi  sosial  politik  ( space  of  (social) politics ),  tetapi  juga  telah  mengalami politik-isasi  ruang  ( politics  of  space ) untuk kepentingan masing-masing pihak. Ketiga,  sebagai  hasil  penelitian yang terbatas cakupan waktu dan fokus penelitiannya, maka terbuka kemungkinan  untuk  melihat  aspek wacana  yang  berkembang  beserta segala konstelasinya yang dapat menjadi  riset  lanjutan.  Selain  itu, kehidupan  sosial  yang  berkembang  di warung  kopi,  juga  belum  mendapat porsi  yang  memadai  dalam  penelitian ini.  Hal-hal  tersebut  dapat  menjadi konsiderasi  penting  dalam  penelitian- penelitian berikutnya.

## Daftar Pustaka
Adityo,  B.  2013.  Ruang  Publik  ala Yogyakarta: Studi tentang Pergeseran  Struktur  Ruang  Publik di  Yogyakarta  (Kasus  Tumbuhnya Ruang Publik di Angkringan,
Warung  Kopi  Blandongan,  dan Toko Ritel Modern Circle K). Skripsi : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tersedia di http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id= 248, diunduh pada 09 Juli 2015 Alwi, A. 2014a. Karakteristik Pengunjung  di  Ruang  Publik  Kota Mara,  Baubau,  Sulawesi  Tenggara. Laporan Penelitian : Lembaga Penelitian Unhas, Makassar, tersedia di
http://repository.unhas.ac.id/hand le/123456789/12768, diunduh pada 05 Juni 2015 _____.  2014b.  Persepsi  Pengunjung terhadap Ketersediaan Sarana Penunjang  Ruang  Publik  Kota Mara,  Baubau,  Sulawesi  Tenggara, Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian Unhas: Makassar, tersedia di http://repository.unhas.ac.id/hand le/123456789/12769, diunduh pada 05 Juni 2015
Arendt, H. 1998. The Human Condition . Chicago: Chicago Univ. Press
Benhabib,  S.  1992.  Model  of  Public Space:  Hannah  Arendt,  the  Liberal Tradition,  and  Jurgen  Habermas. Dalam  C.  Calhoun  (ed), Habermas and the Public Sphere. Massachusetts:  MIT  Press,  hal.  73- 74
Bernstein,  R.  J.  2012.  The  Normative
Core  of  the  Public  Sphere.  Jurnal Political  Theory ,  vol.  40(6)  (2012), tersedia di http://ptx.sagepub.com/content/4 0/6/767.full.pdf,  diunduh  pada  9 November 2014
Bloch,  R.  H.  2005.  Inside  and  Outside the  Public  Sphere.  Jurnal The William  and  Mary  Quarterly ,  Third Series,  Vol.  62,  No.  1  (Jan.,  2005), Omohundro  Institute  of  Early
American  History  and  Culture, tersedia di http://www.jstor.org/stable/34916 24?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 10 November 2014
Bourdieu, P. 2005. The Social Structures of the Economy . Cambridge: Polity
Brill, M. 1989. Transformation, Nostalgia, and Illusion in Public Life and  Public  Place.  Dalam  Altman  & E. H. Zube (eds.), Public Places and
Spaces .  New  York:  Plenum,  hal.  7-
29
Brooke, J.  L.  2005.  On  the Edges of the Public  Sphere.  Jurnal The  William and  Mary  Quarterly ,  Third  Series,
Vol.  62,  No.  1  (Jan,  2005),
Omohundro  Institute  of  Early American  History  and  Culture, tersedia di http://www.jstor.org/stable/34916 23?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 10 November 2014
Calhoun,  C.  2010.  The  Public  Sphere  in the  Field  of  Power.  Jurnal Social Science  History 34  (3,  2010), tersedia di http://eprints.lse.ac.uk/42319/, diunduh pada 10 Desember 2014 Calhoun, C. 1992. Introduction: Habermas  and  the  Public  Sphere. Dalam  C.  Calhoun  (ed.), Habermas and the Public Sphere. Massachusetts: MIT Press Carr,  S.,  Rivlin,  L.  G.,  &  Stone,  A.  M.
1992. Public  Space .  Cambridge: Cambridge University Press
Castells,  M.  2000. The  Rise  of  the Network  Society .  Oxford  UK: Blackwell.
Cowan,  B.  2001.  What  Was  Masculine about  the  Public  Sphere?  Gender and  the  Coffeehouse  Milieu  in Post-Restoration  England.  Jurnal
History  Workshop  Journal ,  No.  51, Spring, 2001, tersedia di http://www.jstor.org/stable/42897
24?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 14 Mei 2014
Cowan, B.  2004. Mr. Spectator and the
Coffeehouse  Public  Sphere.    Jurnal Eighteenth-Century  Studies ,  Vol. 37,  No.  3,  Critical  Networks (Spring), tersedia di http://www.jstor.org/stable/25098 064?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 14 Mei 2014
Cowan,  B.    2005. The  Social  Life  of Coffee : The  Emergence  of  the British  Coffeehouse .  New  Haven  & London: Yale University Press
Crossley,  N.  &  Robert,  M.  2004. Introduction.  Dalam  N.  Crossley  & J. M. Robert (eds.), After Habermas : New  Perspectives  on the Public Sphere . Malden: Blackwell Publishing, hal. 13
Eagleton, T. 2003. After Theory . London:
Allen Lane
Edelman, M. 1995. From Art to  Politics: How  Artistic  Creations  Shape Political Conceptions . Chicago:
University of Chicago Press. Ellis,  M.  2008.  An  Introduction  to  the Coffee-house:  A  Discursive  Model. Jurnal Language and Communication vol.  28,  Issue  2, 2008, tersedia di http://gen.lib.rus.ec/scimag/get.ph p?doi=10.1016%2Fj.langcom.2008. 01.004,  diunduh  10  November 2014 Faisal,  A. 2015.  Warung-warung Kopi  di Makassar  sebagai  Ruang  Publik (Politis) Kontemporer. Dalam Budiawan  (ed.), Media  (Baru), Tubuh, dan Ruang Publik: Esai-esai
Kajian Budaya dan Media . Yogyakarta: Jalasutra Firmasyah,  E.  O.  2014.  Pemanfaatan Warung  Kopi sebagai Ruang  Publik di  Kota  Banda  Aceh ,  Skripsi : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tersedia di http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id= 248, diunduh pada 09 Juli 2015 Fraser,  N.  1992.  Rethinking  the  Public Sphere:  a  Contribution  to  The Critique of Actually Existing Democracy.  Dalam  C.  Calhoun (ed.), Habermas  and  the  Public
Sphere .  MIT  Press:  Massachusetts, hal. 113-118
Goodsell,  C.  T.  2003.  The  Concept  of Public  Space  and  Its  Democratic Manifestations. Jurnal The American Review of Public Administration ,  Vol.  33  No.  4, December 2003, tersedia di http://arp.sagepub.com/content/3 3/4/361, diunduh pada 10 November 2014 Gottdiener,  M.  1997. The  Social
Production  of  Urban  Space .  Texas: University of Texas Press Gramsci,  A.  1996. Selections  from  the Prison Notebooks . London: Lawrence and Wishart
Grossman,  E.  2000.  Radical  Spatial
Practices/Radical  Public  Spheres.
Jurnal Thresholds , Vol. 21
Habermas,  J.  1993. The  Structural Transformation  of  the  Public
Sphere : An  Inquiry  into  a  Category of Bourgeois Society . Massachusetts: MIT Press Habermas,  J.    2002.  The  Public  Sphere: An  Encyclopedia  Article.  Dalam (eds.),  M.  Durham  &  D.  Kellner Media and Cultural Studies . Massachusetts: Blackwell Hardiman, F. B. 1993. Menuju Masyarakat Komunikatif . Yogyakarta: Kanisius. Habermas,  J.    2010.  Pendahuluan.
Dalam  F.  Hardiman  (ed.), Ruang Publik : Melacak “Partisipasi Demokratis”  dari  Polis  sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius
Habermas,  J.    2010.  Komersialisasi Ruang  Publik  Menurut  Hannah Arendt  dan  Jurgen  Habermas. Dalam  F.  Hardiman  (ed.), Ruang Publik : Melacak Partisipasi Demokratis  dari  Polis  sampai Cyberspace .  Yogyakarta:  Kanisius,
hal. 114-115
Harvey,  D.  2001. Spaces  of  Capital : towards  a  Critical  Geography . Edinburgh:  Edinburgh  University
Press Henaff,  M.  &  Strong,  T.  B.  2001. Public Space and Democracy . Minneapolis: University of Minnesota Press. Herdiawan,  N.  2014.  Pembentukan Solidaritas  Sosial  pada  Warung Kopi  Blandongan  (Suatu  Studi Kasus tentang Warung Kopi Blandongan. Skripsi :  Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, tersedia di
http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id= 248, diunduh pada 09 Juli 2015
Hurd,  M.  2000.  Class,  Masculinity, Manners  and  Mores:  Public  Space
and  Public  Sphere  in  Nineteenth-
Century  Europe.  Jurnal Social Science  History ,  Vol.  24,  1,  Spring 2000, tersedia di http://muse.jhu.edu/journals/ssh/s ummary/v024/24.1hurd.html, diunduh pada 16 Maret 2015
Kapferer,  J.  2007.  Constructing  a  Public
Sphere:  Materiality  and  Ideology. Jurnal Social Analysis: The International  Journal  of  Social  and Cultural  Practice ,  Vol.  51,  No.1 (SPRING 2007), tersedia di http://www.jstor.org/stable/23182 143?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 7 November 2014 Kasnaeny  K.  2014.  Motif  Patronase Pelanggan Warung Kopi di Makassar  (Studi  pada  Pelanggan Kelas  Menengah-Atas). Disertasi : Universitas  Brawijaya,  Malang, tersedia di http://www.digilib.ub.ac.id/bkg/de til.aspx, diunduh pada 09 Juli 2015 Kusno, A. 2009. Ruang Publik, Identitas, dan  Memori  Kolektif : Jakarta Pasca-Suharto . Yogyakarta: Ombak
Landes,  B.  J.  1984.  Women  and  the Public Sphere: A Modern Perspective.  Jurnal Social  Analysis:
The  International  Journal  of  Social and  Cultural  Practice ,  No.  15, Gender  and  Social  Life,  August 1984, tersedia di http://www.jstor.org/stable/23169 275?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 10 November 2014
Lefebvre,  H.  1991. The  Production  of
Space . Oxford: Basic Blackwell
Lefebvre,  H.    1996. Writing  on  Cities . London: Blackwell
Lefebvre, H.  2009. State, Space, World : Selected  Essays .  Minneapolis  and London:  University  of  Minnesota
Press Lestari, D. I. 2009. Sejarah Warung Kopi Blandongan dan Makna Pendidikannya (Sebuah Studi tentang Perkembangan  W arung
Kopi  dan  Identitas  Anak  Muda), Skripsi: Universitas  Negeri  Malang, Malang
Loukaitou-Sideris,  A.  &  Ehrenfeutch,  R. 2009. Sidewalks:  Conflict  and Negotiation  over  Public  Space . London: MIT Press
Low,  S.  2000. On  the  Plaza:  The  Politics of Public Space and Culture . Austin: University of Texas Press.
Low,  S.  &  Smith,  N.  2006.  Introduction: The Imperative of the Public Space. Dalam  S.  Low  &  N.  Smith  (eds.),
The  Politics  of  Public  Space . London: Routledge, hal. 3-7
Markus,  T.  A.  1993. Buildings  and
Power : Freedom and Control in the Origin  of  Modern  Building  Types . London: Routledge.
Massey,  D.  2005. For  Space. London: Sage
Mitchell, D. 2003. The Right to the City : Social  Justice  and  the  Fight  for Public  Space. New  York  &  London: The Guilford Press
Moleong,  L.  J.  2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda
McCarthy,  T.  1992.  Practical  Discourse:
On  the  Relation  of  Morality  to Politics.  Dalam  C.  Calhoun  (ed.),

## Habermas  and  the  Public  Sphere
Massachusetts:  MIT  Press,  hal.  52- 68
McKeon,  M.  2004.  Parsing  Habermas's "Bourgeois  Public  Sphere.  Jurnal
Criticism ,  Vol.  46,  No.  2,  Special Issue:  When  Is  a  Public  Sphere?, Spring 2004, tersedia di http://www.jstor.org/stable/23127 274?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 14 Mei 2014 McKee,  A.  2005. The  Public  Sphere:  An Introduction . Cambridge: Cambridge University Press Moleong,  L.  J.  2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Rosda
Mosco,  V.  2009. Political  Economy  of Communication . London: Sage
Neal,  Z.  P.  2010.  Locating  Public  Space.
Dalam  A.  M.  Orum  &  Z.  P.  Neal (eds.), Commons Grounds? Reading and  Reflections  on  Public  Space .
London: Routledge, hal. 5-10
Negt,  A.  &  Kluge.  1993. Public  Sphere and Experience : Towards an Analysis  of  the  Bourgeois  and Proletarian  Public  Sphere .  London: University of Minnesota Press
Novitayani.  2014.  Warung  Kopi  sebagai Sarana  Komunikasi  dan  Sumber Informasi  bagi  Profesi  Wartawan,
Tesis :  Universitas  Sumatra  Utara, Medan, tersedia di http://repository.usu.ac.id/handle/ 123456789/45982,  diunduh  pada 09 Juli 2015
Ompusunggu,  M.  P.  2014.  Gaya  Hidup dan  Fenomena  Perilaku  Konsumen pada Warung Kopi di Malang, Tesis: Universitas  Brawijaya,  Malang, tersedia di http://www.digilib.ub.ac.id/bkg/de til.aspx, diunduh pada 09 Juli 2015 Pambayun, R. 2011. Kontestasi “Kebenaran” Seksualitas di Warung Kopi  dalam  Perspektif  Sakral  dan Profan  (Studi  Genealogi  Foucault pada  Warung  Kopi  Pangku  di  Desa Malasan, Trenggalek. Tesis: Universitas  Brawijaya,  Malang, tersedia di http://www.digilib.ub.ac.id/bkg/de til.aspx, diunduh pada 09 Juli 2015
Perdana,  A.  P.  2015.  Interaksi  dan Budaya  Komunikasi  dalam  Kedai Kopi  Tradisional  (Studi  Etnografi pada Dua Kedai Kopi Tradisional di
Kota  Malang). Skripsi :  Universitas Brawijaya,  Malang,  tersedia  di http://www.digilib.ub.ac.id/bkg/de til.aspx, diunduh pada 09 Juli 2015
Pincus,  S.  1995.  Coffee  Politicians  Does
Create": Coffeehouses and Restoration Political Culture. Jurnal The Journal of Modern History , Vol.
67,  No.  4,  Dec  1995,  tersedia  di http://www.jstor.org/stable/21247 56?origin=JSTOR-pdf, diunduh pada 10 November 2014 Priyono,  H.  B.  2010.  Menyelamatkan Ruang Publik. Dalam F. B.
Hardiman  (ed.), Ruang  Publik :
Melacak  “Partisipasi  Demokratis” dari  Polis  sampai  Cyberspace . Yogyakarta: Kanisius
Rahayu, M. 2014. Dualisme Tradisional- Modern  pada  Gaya  Hidup  Orang
Aceh (Kasus Warung Kopi di Banda Aceh). Skripsi: Universitas  Gadjah Mada,  Yogyakarta,  tersedia  di http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=
248, diunduh pada 09 Juli 2015 Ratna, N. K. 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu- ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar Riswan, A. 2013. Perkembangan Warung Kopi Phoenam 1946-2006. Skripsi :  Universitas  Hasanuddin, Makassar, tersedia di http://repository.unhas.ac.id/hand le/123456789/6032,  diunduh  pada
09 Juli 2015
Saukko,  P.    2003. Doing  Research  in Cultural Studies: an Introduction to Classical  and  New  Methodological Approaches .  London,  Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications
Simon,  R.  2004. Gagasan-gagasan Politik  Gramsci .  Yogyakarta:  Insist dan Pustaka Pelajar
Spradley,  J.  P.  2006. Metode  Etnografi . Yogyakarta: Tiara Wacana
Sudibyo,  A.  2012. Politik  Otentik : Manusia  dan  Kebebasan  dalam Pemikiran Hannah Arendt . Tangerang: Marjin Kiri
Thomson,  P.  2008.  Field.  Dalam  M. Grenfell  (ed.), Pierre Bourdieu : Key Concepts . Durham: Acumen Publishing
Wibowo,  A.  S.  2010.  Kepublikan  dan Keprivatan  di  dalam  Polis  Yunani Kuno.  Dalam  F.  Hardiman  (ed.), Ruang  Publik : Melacak  “Partisipasi
Demokratis”  dari  Polis  sampai Cyberspace ,  Yogyakarta:  Kanisius, hal. 2-61
Wijaya,  B.  S.  &  Faisal,  A.  2017.  Political
Branding,  Public  Space/Sphere  and the  Corruption  of  Communication. Advances in Social Science, Education and Humanities Research ,  Vol.  84,  hal.  280-284. DOI: 10.2991/iconeg-16.2017.63
Zieleniec,  A.  2007. Space  and  Social Theory . London: Sage
1 Fenomena  warkop  mulai  terasa  di Makassar sejak tahun 2003-an yang termuat dalam  laporan  Harian Tribun  Timur
tertanggal 19 Pebruari 2007 2 Ditemukan dalam catatan arsip pemerintah  kota  Makassar  bahwa  aturan- aturan  pengelolaaan  (jam  buka-tutup) warung  kopi,  yang  disebut  di  dalamnya sebagai  Rumah  Kopi,  telah  diatur  dalam undang-undang pemerintahan
kota
Makassar pada tahun 1923 3 Liputan-liputan  tentang  aktivitas  publik (seperti jumpa pers, diskusi, dsb) di warkop selengkapnya dapat dilihat dalam www.fajaronline.com atau dalam
www.tribunnews.com
4 Misalnya  ruang  publik  klasik  Agora diasosiasikan  dengan  era  munculnya polis pada masa Yunani Kuno. Commons menjadi ciri  khas  ruang  publik pada  abad Pertengahan.  Pada  era renaissance , plaza menjadi  penanda  khusus  ruang  publik. Merebaknya  warung-warung  kopi  pada abad  pencerahan  merupakan  salah  satu bentuk  lahirnya  ruang  publik  pada  era tersebut.  Pada  abad  XIX,  jalan  ( street ) menjadi salah satu bagian ruang publik yang memiliki  peran  penting  dalam  memediasi kepentingan  publik,  sementara  pada  abad
XX,  akomodasi-akomodasi  publik  ( public accomodations ) seperti sekolah, perpustakaan,  dan  seterusnya  menandai
perkembangan  ruang-ruang  publik  di tengah-tengah masyarakat.
5 Informasi  dari  salah  satu  perintis  warung kopi  Zone,  pak  Awal,  pada  saat  wawancara di warkop Kopi Zone, Boulevard Panakukang Makassar
6 Perang Posisi ( War of Position ) merupakan strategi  membangun  suatu  kelompok  yang terdiri  dari  berbagai  kekuatan  sosial  yang disatukan  oleh  konsepsi  bersama  dalam rangka membangun hegemoni.