## IMPLEMENTASI QAWÂ’ID FIQHIYYAH PADA PERBANKAN SYARI’AH MELALUI SISTEM LANDING AKAD QARḌ

## Nurma Khusna Khanifa
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo nurmakhusna@unsiq.ac.id

## Handoyo
Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo handoyojoss@gmail.com

## ABSTRAK
Sumber hukum Islam selain berasal dari Qur’an dan Hadits terdapat ijmâ’, qiyâs, istiḣsân, maṣlaḣah mursalah, istiṣhâb, ‘urf, syar’u man qablana, sadd aż-żarî’ah . Ada  landasan  yang  tidak  kalah  penting  yaitu qawâ’id  fiqhiyyah yang  berfungsi sebagia  dasar  pembentukan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah  ayat  Al-Qur`an yang  mebicarakan  bab mu’âmalah  mâliyyah sangat  terbatas  hanya  70  ayat. Sementara masalah kontemporer berkenaan dengan mu’âmalah mâliyyah tersebut berkembang  dan  semakin  kompleks.  Sehingga  dibutuhkan  kaidah fiqh ( qawa’ad fiqhiyyah ). Salah satu penggunaan qawâ’id fiqhiyyah ialah akad qard di perbankan syari’ah. Tersirat dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Jika ditarik kesimpulan dari  berbagai  kaidah qawâ’id  fiqhiyyah maka  implementasi  dalam  perbankan syari’ah dikenal dengan produk qarḍu al-ḣasan . Di mana terdapat ‘aqd taṭawwu’i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.
Kata kunci  : Perbankan syari’ah, qarḍ , qawâ’id fiqhiyyah .

## A. PENDAHULUAN
Sumber utama hukum Islam ialah Al- Qur`an  dan  Hadits.  Dua  sumber  ini disebut  juga  sebagai  dalil-dalil  pokok hukum  Islam  (az-Zuhaily,  1986:  417). Selain Qur’an dan Hadits terdapat ijma’, qiyâs,  istiḣsân,  maṣlaḣah  mursalah, istiṣhâb,  ‘urf,  syar’u  man  qablana,  sadd aż-żarî’ah semuanya sebagai dalil pendukung  yang  merupakan  alat  bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung  oleh  Al-Qur`an  dan  Hadits. Karena sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur`an dan Hadits, sebagian  ulama  menyebutnya  sebagai
metode istinbâṭ .  Imam  Al  Ghazali misalnya menyebut qiyâs sebagai metode istinbâṭ (Effendi, 2005: 77).
Dalam  kajian  ushul  fikih  terdapat sumber hukum (dalil-dalil) yang disepakati dan tidak disepakati oleh para ulama  dalam  menetapkan  hukum,  baik berkenaan dengan hukum masalah ibadat, maupun hukum dalam masalah mu’âmalah  dalam  arti  luas.  Adapun sumber  hukum  Islam  yang  disepakati oleh para ulama adalah Al-Qur`an, hadits, ijma’ dan qiyâs .  Sedangkan  sumber hukum  Islam  yang  tidak  disepakati  para ulama adalah istiḣsân, maṣlaḣah
mursalah,  istiṣhab,  ‘urf,  syar’u  man qablana dan sadd aż-żarî’ah .
Hukum  Islam  sendiri  ialah  peraturan yang  mengikat  bagi  semua  orang  yang beragama Islam. Hukum Islam terdiri dari syarî’ah (Madkur, 1955: 11) dan fiqh (al-
Jurjany, 1938: 147). Makna syari’ah dan fiqh hampir identik, tetapi bila diperhatikan  dengan  cermat  terdapat perbedaan  diantara  keduanya.  Syari’ah merupakan  kandungan  formal  nash-nash dari  Al-Qur`an  dan  Hadits.  Sedangkan fiqh adalah  hasil  nalar  dan  pemahaman para  ulama  mujtahidin  terhadap  nash- nash  Al-Qur`an  dan  Hadits.  Oleh  sebab itu  syari’ah  tidak  pernah  mengalami perubahan, namun fiqh dapat mengalami perubahan dan perbedaan pendapat.
Di  samping  sumber-sumber  hukum Islam yang telah disebutkan di atas, baik yang disepakati para ulama, maupun yang tidak disepakati, terdapat qawâ’id fiqhiyyah (kaidah-kaidah  fiqh)  juga merupakan salah satu landasan yang tidak kalah  pentingnya  dibandingkan  dengan dalil-dalil  penunjang  lainnya. Qawâ’id fiqhiyyah merupakan  kaidah  bersifat universal  ( kulli )  dan  dapat  diaplikasikan kepada  seluruh juz`i nya  (bagiannya),
dimana  hukum juz`i tersebut  dapat diidentifikasi dari padanya (Ath- Thahanawy,  1976:  10).  Lapangan fiqh amat  luas,  karena  mencakup  berbagai hukum furû’ . Oleh sebab itu perlu adanya
kristalisasi  berupa  kaidah-kaidah kulli yang berfungsi sebagi klasifikasi masalah-masalah furû’ menjadi beberapa kelompok  dan  tiap-tiap  kelompok  itu merupakan  kumpulan  dari  masalah- masalah yang serupa.
Al Qarafy mengatakan bahwa seorang fakih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang  pada qawâ’id  fiqhiyyah, karena  jika  tidak  berpegang  padanya, maka hasil ijtihadnya banyak bertentangan  dan  berbeda  antara furû’- furû’ itu.  Dengan  berpegang  pada qawâ’id fiqhiyyah , maka mudah menguasai furû’-furû’ -nya  (az-Zarqa`, 1989:  36).  Misalnya  berkenaan  dengan masalah  yang  belum  dijelaskan  secara rinci  oleh  Al-Qur`an  dan  Hadits  pada bidang mu’âmalah maka  menggunakan prinsip mashlahat dengan  menggunakan kaidah  fiqh  sebagi  contoh  penggunaan kaidah tersebut ialah
ْ ن َ ا َّ ال ِا ُة َحاَبِإْلا  ِتَالَما َعُمْلا  ْيِف ُ ل ْص َ أل َ ا ُ ليِل َّدلا  َّلُدَي ا َه ِمْيِر ْح َّت ىٰلَع “ Pada  dasarnya  dalam  hal  yang berkenaan dengan mu’âmalah,
hukumnya  adalah  boleh  dilaksanakan sampai  ada  dalil  yang  menyatakan keharamannya ”  (Abdurrahman,  1998: 38).
Ungkapan-ungkapan di atas mengisyaratkan, bahwa
dengan mendalami qawâ’id fiqhiyyah , seseorang dapat  mendalami  ilmu fiqh dan  mampu mengetahui  hukum  masalah-masalah
aktual yang berdekatan atau yang serupa. Di  samping  itu  dengan  berpegang  pada qawâ’id  fiqhiyyah ,  seseorang  mudah mengetahui  hukum  berbagai  masalah kehidupan  yang  semakin  kompleks  dan tidak  memerlukan  waktu  yang  panjang terutama  dalam  masalah  berkenaan dengan mu’âmalah  mâliyyah (transaksi keuangan)  yang  berdasarkan  prinsip syari’ah,  seiring  makin  berkembangnya lembaga keuangan syari’ah serta produk yang memerlukan penentuan hukumnya.
Berkenaan  dengan  fungsi  dan  peran serta urgensi qawâ’id fiqhiyyah tersebut, di  mana  dapat  membantu  seseorang dalam  mengetahui  hukum  berbagai masalahnya,  khususnya  dalam  masalah
mu’âmalah
mâliyyah .
Sehingga diperlukan barometer sejauh mana qawâ’id
fiqhiyyah itu dapat
menyelesaikan  masalah  yang  berkenaan implementasi transaksi keuangan syari’ah kontemporer.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Kaitan Qawâ’id Fiqhiyyah
dengan Perbankan Syari’ah
Qawâ’id  fiqhiyyah merupakan  kata majemuk  yang  terbentuk  dari  dua  kata, yaitu qawâ’id dan fiqhiyyah, yang masing-masing memiliki definisi tersendiri. Qawâ’id merupakan  bentuk jamak dari qâ’idah yang secara etimologi diartikan  sebagai  dasar-dasar  sesuatu,
baik  yang  bersifat  kongkret,  materi, abstrak (al-Ashfahani, 1961: 409). Seperti dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 127 berikut ini:
ْبِإ  ُع َ فۡرَي ۡذ ِإ َو ٰٰ ٰر ُم ْي ِه ٱ َن ِم  َد ِعا َو َ قۡل ٱ ُ لي ِع ٰمۡسِإ َو  ِتۡي َبۡل َتن َ أ  َكَّنِإ ٓۖ ا َّنِم  ْلَّبَقَت اَنَّبَر ٱ ُعي ِم َّسل ٱ ُمي ِل َعۡل “ Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan  (membina)  dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa):  "Ya  Tuhan  kami  terimalah daripada kami (amalan kami),
sesungguhnya  Engkaulah  Yang  Maha Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui ” (Departemen Agama RI, 2005:276).
Sedangkan pengertian fiqhiyyah menurut  bahasa  diambil  dari  kata fiqh yang  berarti  pengetahuan,  pemahaman. Sedangkan menurut istilah hukum amaly yang  diambil  dari  dalil  yang tafshily . Sedangkan  etimologi  memiliki  makna ilmu.  Hal  ini sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 122:
َ نا َ ك ا َم َو۞ ٱ ن ِم  َر َ فَن ا َ لۡو َ ل َ ف ٗۚ  ة َّف ا َ ك ْ او ُر ِفنَيِل َ نوُن ِمۡؤ ُمۡل يِف ْ او ُه َّ ق َ فَتَيِ ل ٞة َ فِئ ا َط ۡم ُهۡن ِ م ٖة َ قۡر ِف  ِ ل ُ ك ٱ َو  ِني ِ دل ْ او ُر ِِنُيِل َ نو ُر َ ِۡح َ ي ۡم ُه َّ ل َع َ ل ۡم ِهۡي َ ل ِإ ْ ا و ُع َج َر ا َذ ِإ ۡم ُه َمۡو َ ق
“ Tidak  sepatutnya  bagi  mukminin  itu pergi  semuanya  (ke  medan  perang). Mengapa  tidak  pergi  dari  tiap-tiap golongan  di  antara  mereka  beberapa orang  untuk  memperdalam  pengetahuan mereka  tentang  agama  dan  untuk memberi  peringatan  kepada  kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya  mereka  itu  dapat  menjaga dirinya ” (Departemen Agama RI, 2005: 443).
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  pengertian qawâ’id
fiqhiyyah menurut etimologi berarti dasar ilmu  dan pemahaman. Sedangkan istilah hukum  bersifat  universal  yang  dapat diaplikasikan. Dengan melihat definisi di atas,  maka  kaitan  dengan  perbankan Syariah  ialah  pondasi  hukum  dalam kegiatan  perbankan.  Perbankan  syari’ah masuk  dalam  kategori mu’âmalah arti sempit  mengatur  hubungan  manusia dengan harta benda identik dengan akad maliyah .
Mâliyah berasal dari kata mâl berarti harta  dan  sering  dimaksudkan  dengan keuangan. Jumlah ayat Al-Qur`an berbicara  tentang mu’âmalah  mâliyyah sangat terbatas hanya 70 ayat. Sementara masalah  kontemporer  berkenaan  dengan mu’âmalah mâliyyah tersebut berkembang  dan  semakin  kompleks. Walaupun  ayat-ayat  yang  berkenaan dengan  masalah  kontemporer  tentang mu’âmalah terbatas,  tetapi  ayat  tersebut cakupannya  luas,  bersifat  umum  dan ẓanniy  ad-dalâlah ,  yakni  tidak  secara tegas dan terinci sehingga memungkinkan untuk  diinterpretasikan,  dikembangkan penafsirannya  selama  tidak  bertentangan dengan prinsip syari’ah.
Maka  dalam  membahas mu’âmalah dalam perbankan syari’ah tidak akan lepas dari kaidah fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Di Indonesia sendiri dalam  pengguanan  kaidah fiqh telah dicontohkan  dalam  pembuatan  Fatwa
DSN-MUI.  Berkenaan  dengan al  qarḍ terdapat  kaidah  tersirat  dalam  fatwa  No. 19/DSN-MUI/IV/2001 ialah
ْ ن َ ا َّ ال ِا ُة َحاَبِإْلا  ِتَالَما َعُمْلا  ْيِف ُ ل ْص َ أل َ ا ُدَي ِل َّدلا  َّل ُ لي ٰ ل َع ى ِمْيِر ْح َّت ا َه “ Pada  dasarnya  dalam  hal  yang berkenaan dengan mu’âmalah, hukumnya  adalah  boleh  dilaksanakan sampai  ada  dalil  yang  menyatakan keharamannya ”  (Abdurrahman,  1998: 38).
Berdasarkan kaidah ini, maka semua berkenaan dengan qard dapat ditentukan hukumnya  dengan  kaidah  tersebut, selama  belum  ada  ditemukan  dalil  yang jelas melarangnya dan mengharamkannya.  Itulah  prinsip  dasar dalam  menuentukan  hukum.  Kaidah  di atas  sangat  penting  dalam  hukum  Islam, ia  dapat  menunjukkan  bahwa  hukum Islam adalah mudah dan tidak memberatkan.
Sehingga
qawâ’id
fiqhiyyah berfungsi menganalisis masalah  aktual,  menetapkan  hukum berbagai masalah berdekata dan kompleks.
2. Implementasi Qawâ’id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari’ah

## Melalui Akad Qarḍ
Bank  syari’ah  (Bank  Islam)  adalah bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syari’ah  Islam,  yang mengacu  pada  ketentuan-ketentuan  Al- Qur`an dan Hadits (Karnaen dan Antonio, 1992:  1).    Agar  bank  syari’ah  lebih
terjamin  dan  terhindar  dari  praktik riba , maka  pada  setiap  bank  syari’ah  harus memiliki  Dewan  Pengawas  Syari’ah (DPS)  melalui  rekomendasi  Dewan Syari’ah  Nasional  (DSN)  MUI  guna mengawasi  praktik  bank  syari’ah  tetap sesuai dengan prinsip syari’ah.
Bank  syari’ah  merupakan  lembaga intermediary di  mana  terdapat  kegiatan penghimpun  dan  penyalur  dana  yang semuanya  menggunakan  kaidah fiqh . Dalam tulisan ini tidak semua membahas qawâ’id  fiqhiyyah kegiatan penghimpunan  penyaluran  dana  namun lebih  khusus  pada  penyaluran  dana perbankan  yang  menggunakan ‘aqad qarḍ .  Secara  Bahasa al-qarḍu berarti potongan  ( al-qaṭ’u )  dan  harta  yang diberikan  kepada  orang  yang  meminjam ( muqtariḍ )  dinamakan qarḍ karena  ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam  ( muqtariḍ ). Qarḍ atau iqrâḍ secara etimologi berarti pinjaman (Muhamma,  2004:  40).  Dalam  teknis lembaga keuangan syariah, qarḍ adalah  akad  pemberian  pinjaman  dari lembaga kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak.
Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang
sama dan dalam jangka waktu tertentu (kesepakatan
bersama)
dan pembayarannya  bisa  dilakukan  secara angsuran  atau  sekaligus.  Menurut  fatwa
DSN, al-qarḍ ialah, akad pinjaman kepada
nasabah dengan
ketentuan bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan dana  yang  diterimanya  kepada  lembaga keuangan  syariah  pada  waktu  yang  telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah (Sholihin, 2010: 675).
Dasar hukum diperbolehkan transaksi dalam bentuk pinjaman terdapat  dalam  Al-Qur`an,  Hadits  dan ijma’  sebagai  berikut: Pertama ,  dasar hukum Al-Qur`an Surah al-Hadid ayat 18
ا ًض ْر َ ق  َ ه للّٰا  او ُض َر ْ ق َ ا َو  ِت ٰ ق ِ د َّص ُم ْ لا َو  َنْي ِق ِ د َّص ُم ْ لا َّ ن ِا ٌمْي ِر َ ك  ٌر ْج َ ا ْم ُه َ ل َو ْم ُه َ ل ُ ف َع ٰضُّي اًن َس َح ١٨
“ Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan  (Allah  dan  Rasul-Nya) baik  laki-laki  maupun  perempuan  dan meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya)  kepada  mereka;  dan bagi  mereka  pahala  yang  banyak ” (Departemen Agama RI, 2005: 2205).
Ayat di atas menjelaskan bahwasanya  tak  ada  bedanya  antara laki-laki  dan  perempuan  yang  bersedia untuk meminjamkan kepada Allah pinjaman  yang  baik  dalam  artian  ikhlas memberikan  pinjaman  atau  bahkan berinfak  karena  Allah  kepada  sesama manusia yang sedang dirundung kesusahan maka Allah akan
melipatgandakan rezeki mereka (Sulaiman, 1988: 312).
Kedua , dasar hukum Hadits ialah,
ِنْب  ِ يِل َع  ْن َع ، ٌعيِكَو اَنَث َّد َح : َلاَق  ٍبْيَر ُ ك وُب َ أ اَن َ ث َّد َح يِب َ أ  ْن َع ،َة َم َ ل َس يِب َ أ  ْن َع ، ٍلْي َه ُ ك  ِنْب َةَمَل َس  ْن َع ، ٍحِلا َص
ى َّ ل َص  ِ َّ للّٰا ُ لو ُس َر  َض َر ْ ق َ ت ْسا : َ لا َ ق  َة َرْيَر ُه َ ل َع  ُ َّ للّٰا ِِ ْيْ : َ لا َ ق َو  ، ِِ ِ ن ِس  ْنِم اًرْي َخ اًّن ِس  ُها َط ْع َ أ َ ف  ،اًّن ِس  َم َّ ل َس َو « ًءا َض َ ق  ْم ُ كُن ِسا َح َ أ  ْم ُ كُرا َي ِخ » يِب َ أ  ْن َع  ِباَبلا  يِف َو ْد َ ق َو . ٌحي ِح َص  ٌن َس َح ٌ ثي ِد َح َة َرْيَر ُه يِب َ أ ُ ثي ِد َح : ٍعِفا َر َة َم َ ل َس  ْن َع ، ُ نا َي ْ ف ُس ُو ،ُة َب ْع ُش ُها َو َر ا َ ِ َه ى َ ل َع ُ ل َم َعلا َو ِ ن ِ سلا  ِضا َر ْ قِت ْساِب ا ْو َرَي  ْم َ ل  ِم ْ ل ِعلا  ِل ْه َ أ  ِض ْعَب َدْن ِع ، َد َم ْح َ أ َو  ، ِ ي ِعِفا َّ شلا ُ ل ْو َ ق  َو ُه َو  ، ِلِبِإلا  َن ِم  ا ًس ْ أَب )يِمرتلا هاور(  َكِل َذ ْم ُه ُض ْعَب َه ِر َ كَو ، َقا َح ْس ِإ َو
“ Telah  menceritakan  kepada  kami Abu Kuraib , telah menceritakan kepada kami Waki ' dari Ali  bin  Shalih dari Salamah bin  Kuhail dari Abu  Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu  'alaihi  wa  sallam  mencari pinjaman  seekor  unta  satu  tahun,  lalu beliau memberinya seekor unta (berumur) satu tahun yang lebih baik dari untanya.  Beliau  bersabda:  "Sebaik-baik kalian  adalah  yang  paling  baik  dalam membayar  (hutang  atau  pinjaman)."  Ia mengatakan:  Dalam  hal  ini  ada  hadits serupa  dari  Abu  Rafi'.  Abu  Isa  berkata: Hadits  Abu  Hurairah  adalah  hadits hasan  shahih , Syu'bah dan Sufyan telah meriwayatkan  dari Salamah , hadits  ini menjadi  pedoman  amal  menurut  para ulama, mereka membolehkan
peminjaman  unta  satu  tahun,  ini  adalah pendapat  Asy  Syafi'i,  Ahmad  dan  Ishaq namun  sebagian  mereka  memakruhkan hal itu” (Tirmidzi, 1975: 599).
Hadits  itu  menginformasikan  bahwa Rasulullah  pernah  melakukan  transaksi pinjam meminjam onta. Beliau kemudian mengembalikannya  dengan  onta  lebih baik  dengan  yang  beliau  pinjam.  Hal  ini menunjukan  bahwa  bagi  seseorang  yang berhutang  terhadap  sesuatu  barang,
dianjurkan  untuk,  mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kualitas  maupun  kuantitasnya.  Dan  bagi yang  memberi  pinjaman  dianggap  sah menerima  dari  pengembalian  yang  lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan di  depan.  Dalam  konteks  inilah  hadits dapat  dijadikan  sebagai  landasan  akad qard (Mubarakfuri, 1978: 437).
Ketiga ,  dasar  hukum ijma’, para ulama  telah  menyepakati  bahwa al  qarḍ boleh  dilakukan.  Kesepakatan  ulama  ini didasari  tabiat  manusia  yang  tidak  bisa hidup  tanpa  pertolongan  dan  bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi  bagian dari kehidupan di  dunia. Islam adalah  agama yang  sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Hermawan, 2008: 267).
Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa  akad al  qarḍ adalah perikatan  atau  perjanjian  antara  kedua belah  pihak,  dimana  pihak  pertama menyediakan  harta  atau  memberikan harta  dalam  arti  meminjamkan  kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang  yang  menerima  harta  yang  dapat ditagih  atau  diminta  kembali  harta tersebut,  dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang mebutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan  kata  lain,  akad al  qarḍ
merupakan pinjaman oleh pihak lembaga keuangan  syariah  kepada  nasabah  tanpa adanya  imbalan,  perikatan  jenis  ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (Antonio, 2001: 131).
Selain  tiga  dasar  hukum  di  atas terdapat kaidah fiqh yang digunakan oleh bank syari’ah diantaranya: Pertama:
اًب ِر  َو ُه َ ف ًة َع َ فْن َم  َّر َج  ٍ ض ْر َ ق ُّ ل ُ ك
“ Setiap  akad  qarḍ  dengan  mengambil manfaat  adalah  riba” (Sayyid  Sabiq, 1977: 148) .
Kedua:
اًب ِر  َو ُه َ ف ا ًم َّد َ ق ُم  ُع ْ فَّنلا  ِِ ْيْ ِف  َط ِر ُت ْشا  ٍض ْرَق  ُّلُك “ Setiap  utang  piutang  yang  disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah riba” (Ramadhan, T.th: 300).
Ketiga:
اًب ِر  َي ِه َ ف  ِل َجَأْلا  َرْي ِظَن  ٍنْيَد يِف ٍة َطو ُر ْشَم ٍةَداَيِز ُّ ل ُ ك
“Setiap  ketambahan  yang  disyaratkan dalam  utang  piutang  sebagai  imbalan waktu,  adalah  riba” (Ramadhan,  t.th: 300).
Keempat: ا َذِإ َض َرا َعَت ِبا َ كِت ْراِب ا ًر َر َض اَمُهُم َظ ْع َ أ  َي ِع ْو ُر  ِنا َت َد َسْفَم ِف َخ َ أ اَم ِه
“ Jika terdapat pertentangan dua mafsadah,  maka  dipertahankan  yang terbesar bahayanya,
dengan mengerjakan yang paling ringan madharatnya” (as-Suyuthi, 1995: 63).
Kelima:
ُ ل ْ ك َ أ ا ٌما َر َح  ِل ِطاَب ْ لاِب  ِلا َمْل
“ Makan  harta  dengan  cara  yang  batil hukumnya  adalah  haram” (al-Nadawy, 1999: 236).
Keenam: ِب  ٍد َح َ أ َ لا َم َ ِ َخ ْ أَي  ْم َ أ  ٍدح َ أل  َزْو ُج ُ ي َ ال ي ِع ْر َش بَب َس َ ال
“ Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta  orang  lain  tanpa  sebab  yang dibenarkan oleh syara ” (az-Zarqa, 1989: 465).
Berdasarka qawâ’id fiqhiyyah di atas maka  implementasi  dalam  perbankan syari’ah  dikenal  dengan  produk Qarḍu al-ḣasan . Di mana terdapat aqd tathawwui atau  akad  saling  membantu dan  bukan  transaksi  komersial.  Dengan demikian qarḍu  al-ḣasan merupakan akad  pinjaman.  Dalam  arti  penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada  waktunya  dengan  nilai  yang  sama. Hal  tersebut  memiliki  maksud pertama, kata “penyerahan harta” disini mengandung  arti  pelepasan  pemilikan dari  yang  punya. Kedua ,  “Berbentuk uang”  disini  mengandung  arti  uang  dan yang  dinilai  dengan  uang. Ketiga ,  kata “untuk  dikembalikan  pada  waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah  manfaatnya. Keempat ,  Kata “nilai  yang  sama”  mengandung  arti bahwa pengembalian dengan nilai semula tanpa  adanya  tambahan  ( riba ),  maka termasuk  pada  pinjam-meminjam,  dan bukan utang-piutang.
Sehingga  dalam  kegiatan qarhul hasan harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun  dari  akad Qarḍu  al-ḣasan yang
harus  dipernuhi  dalam  transaksi  ada beberapa yakni sebagai berikut: 1. Pelaku akad, yaitu muqtariḍ (peminjam) yakni pihak yang membutuhkan  dana  dan muqriḍ (pemberi pinjaman)  yakni pihak yang memiliki dana;
2. Objek akad, yaitu qarḍ (dana);
3. Tujuan,  yaitu counter  value berupa pinjaman  tanpa  imbalan  (pinjam  Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-); dan ṣîghah , yaitu ijâb dan qabûl (Ascarya,
2013: 48).
Sedangkan  syarat  dari  pembiayaan
Qarḍu  al-ḣasan yang  harus  dipenuhi adalah sebagai berikut:
1. Syarat Muqtariḍ dan muqriḍ (pihak- pihak  yang  mengadakan  akad Qarḍu al-ḣasan harus  memiliki  kecakapan bertindak  hukum,  dapat  membedakan apa  yang  baik  dan  buruk,  berakal sehat  dan  sudah  berusia  dewasa ( baligh )  sehingga  mengerti  akan maksud  dan  tujuan  dari  perbuatan yang dilakukan (Helmi, 1997: 34).
2. Syarat ijâb dan qabûl ( ṣîghat ), merupakan  suatu  ungkapan  para pihak  yang  melakukan  akad  ijab adalah  permulaan  penjelasan  yang keluar  dan  salah  seorang  yang berakad sebagai
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.  Adapun  ketentuan  syariah ijâb - qabûl , yakni:
a) Janganlah akad qarḍu al-ḣasan itu akad  yang  dilarang  syara’  artinya pembiayaan qarḍu al-ḣasan harus sesuai dengan syariah Islam  yang  tidak  mengandung unsur  riba  (bunga)  dengan  tidak mensyaratkan imbalan pada pinjaman. b) Keadaan ijab dan qabul
berhubungan,  artinya  ijab  itu berjalan  terus  (tidak  dicabut) sebelum terjadi qabul. Jika orang yang berijab menarik kembali ijâb -nya  sebelum qabûl maka batallah ijâb -nya.
c) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul,  artinya  makna  antara  ijab dan  qabul  sama,  meskipun  lafadz keduanya berlainan.
3. Syarat qarḍ (dana), adapun
ketentuannya sebagai berikut:
a) Qarḍ yang dipinjamkan harus jelas wujud  dan  jumlahnya,  misalnya dalam  pemberian  pinjaman  uang pada  pembiayaan Qarḍu  al-ḣasan jelas berapa jumlah uang yang akan dipinjamkan.
b) Qarḍ telah  ada  ketika  akad qarḍu al-ḣasan dilaksanakan,  sehingga pinjaman tersebut dapat diserahkan pada saat  akad terjadi/ pada waktu yang telah disepakati.
c) Harta  yang  dipinjamkan  mestilah sesuatu  yang  bisa  dimanfaatkan.
Tidak  ada  artinya  meminjamkan sesuatu  yang  tidak  mendatangkan manfaat  kepada  pihak  peminjam seperti  meminjamkan  sejumlah uang  yang  sudah  tidak  punya  nilai lagi.
d) Pemanfaatan  harta  yang  dipinjam itu  berada  dalam  ruang  lingkup kebolehan,  tidak  boleh  meminjam sesuatu  kepada  seseorang  yang bertujuan  untuk  maksiat  (Suhendi, 2005: 47).
4. Syarat  tujuan  adapun  ketentuannya sebagai berikut:
a) Kerelaan kedua belah pihak.
b) Dana  digunakan  untuk  sesuatu yang  bermanfaat  dan  halal  (Dewi, 2005: 60).

## C. SIMPULAN
Qawâ’id  fiqhiyyah dapat  membantu untuk mendalami ilmu fiqh dan memberi kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah yang aktual, kemudian menentukan  hukumnya.  Di  perbankan syari’ah  diterapkan  di  akad  penyaluran dana  berupa qard yang  dikenal  dengan akad Qarḍu  al-ḣasan dengan  melihat kaidah fiqh berupa
ْر َ ق ُّ ل ُ ك اًب ِر  َو ُه َ ف ًة َع َ فْن َم  َّر َج  ٍ ض “ Setiap  akad  qarḍ  dengan  mengambil manfaat adalah riba ”.
Sehingga  terdapat ‘aqd  taṭawwu’i atau akad  saling  membantu  dan  bukan transaksi komersial. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Syaikh  bin  Nashir  as Sa’diy. 1998. Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah Kaidah-kaidah
Fiqih . Alih  Bahasa Abu  Razim Al- Batawiy. Jakarta: Ar Razim.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001.
Bank Syariah dari Teori ke Praktik.
Jakarta: Gema Insani Press.
Ascarya.  2013. Akad  &  Produk  Bank Syari‟ah .  Jakarta:  Rajawali  Pres.
Ed. 1. Cet. 4.
Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan  Terjemahnya:  Special  For Women. Bandung:  Syaamil  Al- Qur’an.
Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Effendi,  Satria.  M.  Zein.  2005. Ushul Fikih . Jakarta: Kencana. Cet. I.
Hermawan, Hendri A. N. 2008. Sumber dan  Pengunaan  Dana  Qarḍ  dan Qarḍu  al-ḣasan. La  Riba  Jurnal Ekonomi  Islam  Volume  11.  No.  2. Desember.
al-Mubarakfuri, Abu al Ala’ Muhammad
Ibn  Abdi  Rahman  Ibn  Abd  al Rahim.  1978. Tuhfatu  al  ahwadzi . Maktabah  Samilah.  Juz  III.  Hadits ke 1237.
Ibn  Sulaiman,  Muqatil.  1988. Tafsir Muqatil . Maktabah Syamilah. al-Jurjany,  Ali  Muhammad.  1938. al Ta’rifat . Mesir:  Mushthafa al  Baby al Halaby wa Auladuhu.
Karim,  Helmi.  1997. Fiqh  Mu’âmalah . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Madkur,  Muhammad  Sallam.  1955. al
Fiqh al Islamy . Makkah: Maktabah
Abdillah Wahbah. Jilid I.
Muhammad.  2004. Tehnik  perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank  Syariah .  Yogyakarta:  UII Press.
an-Nadawy, Ali Ahmad. 1999. Maus’ah al  Qawâ’id  wa  al  Dhawabith  al Fiqhiyyah . Damascus: Dar al Qalam.
Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad  Syafi’i  Antonio.  1992. Apa  dan  Bagimana  Bank  Islam . Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Ramadhan,  ‘Athiyah  ‘Adlan  ‘Athiyah. t.th. Mausu’ah  al  Qawâ’id  al Fiqhiyyah .  Al  Iskandariyah:  Dar  al Qimmah-Dar al Iman.
Sabiq, Sayyid. 1977. Fiqh Sunah. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiy. Juz 3.
Sholihin,  Ahmad  Ifham.  2010. Buku Pintar  Ekonomi  Syari’ah .  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Suhendi, Helmi. 2005. Fiqh Mu’âmalah . Jakarta: PT Raja grafindo Persada. as-Suyuthy,  Jalaludin.  1995. Al  Asybah wa Nazha’ir . Bairut Libnan: Dar al Fikr.
ath-Thahanawy. 1976. al Talwih ‘Ala al Taudhih . Mesir: Mathba’ah Syan al Hurriyyah. Juz 1.
At-Tirmidzi,  Al-Imam  Al-Hafidz  Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sauroh.
1975. Sunan  Tirmidzi .  Mesir: Syirkah Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi. Juz 3.
az-Zarqa’,  Ahmad.  1989. Syarh  al Qawâ’id  al  Fiqhiyyah .  Damaskus: Dar al Qalam. Cet. II.
az-Zuhaily,  Wahbah.  1986. Ushul  al- Fiqh . Beirut: Dar al Fikr.