INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1692-1705 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia
Elvina Jahwa 1 ✉ , Desi Pitriani Siregar 2 , M. Riski Harahap 3 , Ihsan Mubarak 4 , Ali Akbar 5
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: vinazahwa8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Perkawinan dalam hukum Islam dan  hukum  nasional  Indonesia  memiliki  beberapa  perbedaan,  namun  juga  memiliki  beberapa persamaan. Perbedaan tersebut perlu dipahami dengan baik agar masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu artikel ini membahas mengenai konsep perkawinan  yang  dibahas  dari  segi  hukum  islam  dan  hukum  nasional  yang  di  indonesia.  Metode penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif deskriptif. adapun sumber refrensi dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang membahas tentang konsep perkawinan dalam hukum islam dan nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu  pilar  penting  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pemahaman  yang  baik  tentang konsep  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  nasional  Indonesia.  Pemahaman  yang  baik tentang  konsep  perkawinan  akan  membantu  masyarakat  untuk  melaksanakan  pernikahan  sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Konsep Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Nasional.
Abstract
Marriage is one of the important social institutions in human life. Marriage has various purposes, both from religious, social, and legal perspectives. Marriage in Islamic law and Indonesian national law has some differences, but also some similarities. These differences need to be understood well so that people can carry out marriage according to the applicable law. Therefore, this article discusses the concept of marriage discussed from the perspective of Islamic law and national law in Indonesia. This research method uses descriptive qualitative research. The reference sources in this study are books, journals, and other reading materials that discuss the concept of marriage in Islamic and national law. The results of this study show that marriage is one of the important pillars in society. Therefore, it is necessary to have a good understanding of the concept of marriage in Islamic law and Indonesian national law. A good understanding of the concept of marriage will help people to carry out marriage according to the applicable law.
Keywords: Marriage Concept, Islamic Law, National Law.

## PENDAHULUAN
Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia, memiliki  berbagai  tujuan,  baik  dari  perspektif  agama,  sosial,  maupun  hukum.  Dari  segi agama, perkawinan dianggap sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh  kasih,  dan  penuh  rahmat.  Dari  aspek  sosial,  perkawinan  menjadi  sarana  untuk memenuhi  kebutuhan  biologis,  sosial,  dan  emosional  individu.  Sementara  itu,  dari  segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak.
Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua kerangka hukum yang berbeda, yakni hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam menetapkan aturan perkawinan bagi umat Islam, sedangkan  hukum  nasional  mencakup  semua  warga  negara  Indonesia,  termasuk  umat Islam.  Sebagai  institusi  sosial  yang  memiliki  peran  sentral  dalam  membentuk  struktur masyarakat,  perkawinan di Indonesia  diatur oleh  dua sistem hukum  utama,  yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Konsep perkawinan dalam keduanya mengandung nilai-nilai, prinsip,  dan norma  yang memberikan dasar bagi kehidupan keluarga dalam masyarakat yang beragam dan multikultural.
Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia menjadi hal yang krusial. Meskipun keduanya memiliki akar  budaya  dan  sejarah  yang  berbeda,  keduanya  berperan  dalam  membentuk  struktur sosial dan keluarga di masyarakat.
Namun,  hingga  saat  ini,  penelitian  yang  secara  komprehensif  menyelidiki  dan membandingkan konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia
masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diinisiasi  dengan  tujuan  utama  untuk memberikan  gambaran  yang  lebih  mendalam  mengenai  konsep  perkawinan, mengidentifikasi  persamaan  dan  perbedaan  antara  kedua  sistem  hukum  tersebut,  serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Melalui penelitian ini,  diharapkan  dapat ditemukan solusi konkret  dan  pemahaman yang lebih baik terkait dengan implementasi dan harmonisasi konsep perkawinan dalam konteks  hukum  Islam  dan  hukum  nasional.  Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan kontribusi  berharga terhadap pengembangan  kebijakan dan praktik hukum yang mendukung keadilan, keberagaman, dan kesejahteraan dalam konteks perkawinan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatif  Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan metode dan sistematika mengenai konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahapan persiapan, dan analisis. Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal yang membahas mengenai konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Peneliti menganalisis bagaimana konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia memiliki perbedaan landasan dan regulasi yang perlu dipahami secara cermat. Harmonisasi antara konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia menjadi tantangan penting. Meskipun keduanya memiliki tujuan umum untuk menciptakan kehidupan keluarga yang berkeadilan dan seimbang, perbedaan pendekatan dan persyaratan perlu diperhatikan agar  tercipta  kesesuaian  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia. Kesadaran akan perbedaan ini penting untuk mencapai kesejahteraan dan keberagaman masyarakat Indonesia dalam konteks perkawinan.
A.  Defenisi dan Konsep Perkawinan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  institusi  sosial  yang  penting  dalam  kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum.
Secara umum, perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan sosial dan hukum antara dua orang yang biasanya dianggap sebagai suami dan istri. Perkawinan sering kali melibatkan hubungan seksual, tetapi tidak selalu demikian.
Berikut adalah beberapa definisi perkawinan menurut para ahli:
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Menurut Imam  Syafi'i,  perkawinan  adalah  akad  yang  menghalalkan  hubungan badan antara seorang pria dan wanita.
3. Menurut  Prof.  Dr.  Hazairin,  perkawinan  adalah  suatu ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Dari  berbagai  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  memiliki beberapa unsur penting, yaitu:
1. Ikatan sosial. Perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang hidup dalam masyarakat.  Ikatan  ini  ditandai  dengan  adanya  pengakuan  dari  masyarakat terhadap status suami istri.
2. Ikatan hukum. Perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ikatan hukum ini memberikan hak dan kewajiban bagi suami istri.
3. Hubungan  seksual. Perkawinan  sering  kali dikaitkan  dengan hubungan seksual. Namun, hubungan seksual bukanlah unsur yang mutlak dalam perkawinan.
4. Tujuan.  Perkawinan  memiliki  tujuan  tertentu,  yaitu  untuk  membentuk  keluarga yang bahagia dan kekal.
Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Yaitu:
1. Dari segi agama, perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah berarti ketenangan, mawaddah berarti cinta kasih, dan rahmah berarti kasih sayang.
2. Dari  segi  sosial,  perkawinan  merupakan  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan biologis, sosial,  dan emosional manusia. Perkawinan dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, seperti kebutuhan akan kasih  sayang, dukungan, dan keamanan.
3. Dari segi hukum, perkawinan merupakan sarana untuk mengatur hubungan antara suami  istri,  serta  hubungan  antara  suami  istri  dengan  anak-anak  mereka. Perkawinan juga dapat memberikan rasa identitas dan komunitas bagi pasangan.
Konsep perkawinan melibatkan pandangan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk dasar hukum dan sosial suatu masyarakat terkait dengan ikatan antara dua individu dalam sebuah hubungan yang diakui secara resmi. Konsep ini dapat berbeda-beda antara budaya, agama, dan negara. Perkawinan adalah bagian integral dari struktur sosial dan kehidupan manusia.  Konsepnya  mencerminkan  nilai-nilai  masyarakat  dan  keyakinan  agama,  serta diberlakukan melalui kerangka hukum untuk memberikan perlindungan dan regulasi yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat. Di berbagai konteks, konsep perkawinan melibatkan beberapa topik yaitu:
1. Tujuan Perkawinan:
1) Agama:  Dalam  banyak  agama,  perkawinan  dianggap  sebagai  langkah  untuk mencapai tujuan suci, seperti kebahagiaan, ketentraman, dan keturunan yang sah.
2) Sosial: Dalam masyarakat, tujuan perkawinan bisa mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, reproduksi, dan kestabilan keluarga.
2. Syarat dan Rukun:
1) Agama: Dalam hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan termasuk ijab (tawaran), qabul (penerimaan), dan persetujuan wali nikah.
2) Hukum  Nasional:  Di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  undang-undang menetapkan  syarat  seperti  usia  minimal,  persetujuan  orangtua,  dan  pendaftaran resmi.
3. Hak dan Kewajiban:
1) Agama: Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami, istri, dan anak berdasarkan ajaran agama.
2) Hukum  Nasional:  Hukum  nasional  mencakup  hak  asuh  anak,  pembagian  harta bersama, dan hak dan kewajiban suami-istri.
4. Hubungan dengan Masyarakat:
1) Agama: Perkawinan dianggap sebagai landasan untuk membentuk  keluarga yang diakui secara agama, serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
2) Hukum Nasional: Pendaftaran perkawinan di lembaga resmi, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, menghubungkan perkawinan dengan masyarakat dan negara.
5. Perlindungan Hukum:
1) Agama: Perlindungan hukum bagi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
2) Hukum  Nasional:  Undang-undang  nasional  menyediakan  kerangka  kerja  hukum untuk melindungi hak dan kewajiban keluarga.
6. Harmonisasi dan Tantangan:
1) Agama dan Hukum Nasional: Di negara dengan keragaman agama seperti Indonesia, harmonisasi  antara  konsep  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  nasional menjadi penting untuk menciptakan keadilan dan kesesuaian.

## B.  Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  perkawinan  didefinisikan  sebagai  akad  yang  menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita. Akad nikah adalah kesepakatan antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  menjadi  suami  istri.  Akad  nikah  harus  dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Perkawinan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Hukum perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan nikah. Nikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Nikah memiliki beberapa tujuan, yaitu:
1. Untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis.  Perkawinan  merupakan  sarana  yang  sah  untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
2. Untuk menjaga diri dari zina. Nikah merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari zina.
3. Untuk  mendapatkan  keturunan.  Perkawinan  merupakan  sarana  yang  sah  untuk mendapatkan keturunan.
4. Untuk  memperoleh  ketenangan  dan  kebahagiaan.  Nikah  merupakan  sarana  untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.

## Syarat-Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam
Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam.    Dalam hukum  Islam,  terdapat  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melangsungkan perkawinan, yaitu:
1. Kesepakatan kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai harus saling setuju untuk melangsungkan perkawinan.
2. Keberadaan wali nikah. Wali nikah adalah orang yang mewakili mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan.
3. Kesaksian dua orang saksi. Dua orang saksi harus menyaksikan prosesi perkawinan.
4. Kehalalan  kedua  calon  mempelai.  Kedua  calon  mempelai  haruslah  orang  yang  halal untuk menikah.
5. Kecakapan  kedua  calon  mempelai  untuk  menikah.  Kedua  calon  mempelai  haruslah orang yang cakap untuk menikah.

## Manfaat Perkawinan dalam Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  manfaat  pernikahan  adalah  tujuan  atau  faedah  yang  ingin dicapai dari pernikahan. Manfaat pernikahan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat individual dan manfaat sosial. Manfaat individual pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:
1. Menjaga diri dari zina. Pernikahan merupakan cara yang dianjurkan oleh Islam untuk menjaga diri dari zina. Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat menimbulkan berbagai macam mudharat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat Islam akan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tentram dan damai, mawaddah adalah keluarga yang penuh kasih sayang, dan warahmah adalah keluarga yang penuh kasih sayang dan belas kasih.
3. Memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan merupakan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
4. Meningkatkan kualitas hidup. Pernikahan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual.
Manfaat sosial pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:
• Menjaga kehormatan keluarga.  Pernikahan dapat  menjaga kehormatan keluarga dari fitnah dan godaan.
• Menyebarkan kasih sayang. Pernikahan dapat menyebarkan kasih sayang dan cinta kasih di masyarakat.
• Menambah jumlah umat Islam. Pernikahan dapat menambah jumlah umat Islam melalui kelahiran anak-anak yang beriman dan bertakwa.
• Membangun peradaban. Pernikahan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membangun peradaban yang kuat dan sejahtera.
Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  perkawinan  merupakan  ibadah  yang  dianjurkan.  Perkawinan adalah  salah  satu  cara  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.  Perkawinan  juga merupakan  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis,  sosial,  dan  emosional  manusia. Hukum perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah  memberikan  arahan  dan  pedoman  bagi  umat  Islam  dalam  melaksanakan perkawinan.  hukum  pernikahan  dalam  Islam  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang syarat-syarat,  rukun-rukun,  dan  proses  terjadinya  pernikahan.  Hukum  pernikahan  dalam Islam  didasarkan  pada  Al-Qur'an,  Sunnah,  dan  Ijma'  ulama.  Pernikahan  dalam  Islam merupakan  ibadah  yang  sangat  dianjurkan  dan  memiliki  banyak  manfaat  bagi  individu maupun masyarakat.

## C.  Konsep Perkawinan Dalam Hukum Nasional di Indonesia
Konsep  pernikahan  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan  penting,  terutama  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU-XIV/2016. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pasangan  suami  istri.  Berdasarkan  pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia memiliki beberapa unsur penting, yaitu:
1. Ikatan lahir batin. Perkawinan bukan hanya ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin. Ikatan lahir diwujudkan dalam bentuk akad nikah, sedangkan ikatan batin diwujudkan dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal.  Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, mental, maupun spiritual. Keluarga yang kekal adalah keluarga yang langgeng dan harmonis.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri.

## Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan
Sahnya perkawinan menurut hukum nasional di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan.  Menurut  Pasal  tersebut,  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Pemahaman  terhadap ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan ini menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu:
1. Apakah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  agama  atau  kepercayaan  yang dianut oleh pasangan suami istri harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)? Pada awalnya, ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan tidak mengharuskan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri untuk dicatatkan di KUA. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  69/PUU-XIV/2016,  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  agama  atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri harus dicatatkan di KUA.
2. Apakah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum  agama  atau  kepercayaan  yang dianut  oleh  pasangan  suami  istri  yang  berbeda  agama  atau  kepercayaan  dapat dicatatkan di KUA?
Pada  awalnya,  ketentuan  Pasal  7  UU  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas mengenai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut  oleh  pasangan  suami  istri  yang  berbeda  agama  atau  kepercayaan.  Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan dapat dicatatkan di KUA, dengan syarat:
1) Pernikahan tersebut atas kesepakatan kedua mempelai
2) Pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban hukum
3) Pernikahan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016 telah memberikan beberapa perubahan penting terhadap konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia, yaitu:
1) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan  suami  istri  harus  dicatatkan  di  KUA.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan kepastian hukum bagi kedua mempelai dan keluarga mereka.
2) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan dapat dicatatkan di KUA.
Hal ini  bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum  bagi  pasangan  suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan.

## D.  Persamaan dan Perbedaan Konsep Perkawaninan Dalam Hukum Islam dan Nasional
Konsep  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  nasional  memiliki  banyak  kesamaan, seperti tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat perkawinan, dan dasar hukum perkawinan.  Namun,  terdapat  pula  beberapa  perbedaan,  seperti  penyelenggaraan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perkawinan beda agama.

## Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan nasional sama-sama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, mental, maupun spiritual. Keluarga yang kekal adalah keluarga yang langgeng dan harmonis.

## Syarat-Syarat Perkawinan
Syarat-syarat  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  nasional  juga  memiliki  banyak kesamaan. Kedua hukum tersebut sama-sama menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu
Akibat Perkawinan
Akibat perkawinan dalam hukum Islam dan nasional juga memiliki banyak kesamaan. Kedua  hukum  tersebut  sama-sama  menetapkan  bahwa  perkawinan  menimbulkan  akibat hukum, seperti:
1) Terbentuknya hubungan suami istri
2) Terbentuknya hubungan kekeluargaan
3) Memiliki hak dan kewajiban
Perbedaan Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Nasional
Meskipun memiliki banyak kesamaan, konsep perkawinan dalam hukum Islam dan nasional juga memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain:
Dasar Hukum
Dasar hukum perkawinan dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Penyelenggaraan Perkawinan
Penyelenggaraan  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dilakukan  oleh  wali  nikah. Sedangkan penyelenggaraan perkawinan dalam hukum nasional dapat dilakukan oleh wali nikah atau oleh petugas pencatat nikah.
Pencatatan Perkawinan
Pencatatan  perkawinan  dalam  hukum  Islam  tidak  wajib.  Sedangkan  pencatatan perkawinan dalam hukum nasional wajib dilakukan.

## Perkawinan Beda Agama
Perkawinan beda agama dalam hukum Islam dilarang. Sedangkan perkawinan beda agama  dalam  hukum  nasional  dapat  dilakukan  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Adapun persamaan  dan  perbedaan  lainnya  adalahPersamaan  Konsep  Perkawinan  dalam  Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia:
1. Tujuan Suci:
a. Islam:  Kedua  sistem  hukum  menekankan  tujuan  perkawinan  yang  suci,  seperti menciptakan  keluarga  yang  sakinah  (bahagia),  mawaddah  (penuh  kasih),  dan rahmah (penuh kasih sayang).
b. Nasional: Konsep tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan kestabilan keluarga juga terdapat dalam hukum nasional.
2. Syarat dan Rukun:
a. Islam:  Terdapat  kesamaan  dalam  elemen-elemen  seperti  ijab  (tawaran),  qabul (penerimaan), serta persetujuan wali nikah pada perkawinan Muslim.
b. Nasional:  Hukum  nasional  juga  menetapkan  syarat-syarat  dan  rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi.
3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri:
a. Islam:  Kedua  sistem  mengatur  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri,  menekankan tanggung jawab suami memberikan nafkah dan perlindungan serta kewajiban istri mentaati suami.
b. Nasional:  Undang-undang  nasional  juga  mencakup  regulasi  terkait  hak  dan kewajiban suami-istri dalam konteks perkawinan.
4. Pendaftaran Resmi:
a. Islam:  Meskipun  tidak  merupakan  rukun  nikah,  dalam  praktiknya,  perkawinan Muslim seringkali didaftarkan di lembaga resmi seperti KUA.
b. Nasional: Pendaftaran resmi perkawinan di Kantor Catatan Sipil merupakan syarat hukum nasional yang diterapkan bagi semua warga negara, termasuk Muslim.
Perbedaan Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia:
1. Sumber Hukum:
a. Islam: Konsep perkawinan diatur oleh ajaran Al-Qur'an dan Hadis.
b. Nasional: Hukum nasional di Indonesia mengacu pada undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Wali Nikah:
a. Islam:  Dalam  perkawinan  Muslim,  kehadiran  wali  nikah  seringkali  merupakan syarat sahnya pernikahan bagi perempuan.
b. Nasional:  Hukum  nasional  di  Indonesia  memberikan  kebebasan  kepada perempuan untuk menikah tanpa wali nikah, terutama jika wali nikah tidak dapat ditemui.
3. Regulasi Hak Asuh Anak:
a. Islam: Hukum Islam mengatur hak asuh anak dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip ajaran agama.
b. Nasional: Hukum nasional memiliki regulasi yang lebih terperinci dan mencakup hak asuh anak dalam berbagai situasi, terlepas dari latar belakang agama.
4. Persyaratan Usia:
a. Islam: Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan, meskipun menekankan kematangan fisik dan mental.
b. Nasional: Undang-undang nasional menetapkan batasan usia minimal bagi pria dan wanita untuk sahnya perkawinan.
5. Penyelenggaraan Perkawinan Lintas Agama:
a. Islam: Hukum Islam mengatur perkawinan untuk umat Islam.
b. Nasional:  Hukum  nasional  mengatur  perkawinan  untuk  semua  warga  negara, termasuk mereka dengan latar belakang agama yang berbeda.
Pemahaman mendalam terhadap persamaan dan perbedaan ini penting untuk memastikan harmonisasi dan implementasi yang adil dari konsep perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang beragama.

## SIMPULAN
Perkawinan  merupakan  suatu  institusi  sosial  yang  memiliki  tujuan  menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Di Indonesia,  perkawinan  diatur  oleh  dua  kerangka  hukum  utama,  yaitu  hukum  Islam  dan hukum  nasional.  Keduanya  memiliki  konsep  perkawinan  yang  mengandung  nilai-nilai,
prinsip, dan norma yang menjadi dasar bagi kehidupan keluarga dalam masyarakat yang beragam dan multikultural.
Meskipun  konsep  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  nasional  memiliki  banyak kesamaan,  terdapat  juga  perbedaan  signifikan.  Dalam  hukum  Islam,  konsep  perkawinan didasarkan  pada  ajaran  Al-Qur'an  dan  Sunnah,  sementara  dalam  hukum  nasional,  dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Beberapa perbedaan mencakup peran wali nikah, regulasi hak asuh anak, persyaratan usia  minimal,  dan  penyelenggaraan  perkawinan  lintas  agama.  Sementara  hukum  Islam menetapkan  peran  wali  nikah  sebagai  syarat  sahnya  perkawinan,  hukum  nasional memberikan  kebebasan  kepada  perempuan  untuk  menikah  tanpa  wali  nikah  dalam beberapa situasi. Regulasi hak asuh anak juga memiliki perbedaan, dengan hukum Islam mengacu pada prinsip-prinsip agama, sedangkan hukum nasional memiliki regulasi yang lebih terperinci. Persyaratan usia minimal dan penyelenggaraan perkawinan lintas agama juga menjadi poin perbedaan.
Penelitian  ini  menggarisbawahi  pentingnya  pemahaman  mendalam  terhadap perbedaan  dan  persamaan  konsep  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  nasional  di Indonesia.  Diharapkan,  hal  ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  harmonisasi  dan implementasi konsep perkawinan, serta mendukung pengembangan kebijakan dan praktik hukum  yang  mendukung  keadilan,  keberagaman,  dan  kesejahteraan  dalam  konteks perkawinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin, Aminuddin, and Kamaliah Kamaliah. “Memilih Pasangan Ideal Dalam Prespektif Tafsir Al- Misbah.” Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman 8, no. 1 (2022):
56 – 64.
Fadhilah, Zahra Hana. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum.” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 4, no. 1 (2021): 79 – 94.
Fajriana.  “Pendidikan  Islam  Era  Klasik:  Konsep,  Kurikulum,  Dan  Metode  Pembelajaran.”
Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 2 (2019).
Fatawi, Izzul. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di.” Journal Unusa 8, no. 1 (2015): 111 – 126.
Harahap, Radinal Mukhtar. “PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.” Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2019).
Juwari.  “Nikah  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam.” Taklimuna:  Journal  of  Education  and Teaching 1, no. 2 (2022): 47 – 64.
Lestari, Sevi. “KONSEP PERNIKAHAN DALAM PEMIKIRAN FUQAHA.” Jurnal Al-tahrir 4 (2022):
1349 – 1358.
Muvid,  Muhamad  Basyrul,  Miftahuuddin  Miftahuu ddin,  and  Moh.  Abdullah.  “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Perspektif Hak Asasi Manusia.” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 1 (2020): 115 – 137.
Sholeh,  Slamet.  “Memilih  Pasangan  Hidup  Dalam  Perspektif  Hadits  (Tinjauan  Teori  Dan
Ap likasi).” Jurnal Wahana Karya Ilmiah 4, no. 2 (2020): 722 – 736.
Siregar,  Iqbal  Habibi.  “Kriteria  Memilih  Pasangan  Hidup  Dalam  Membentuk  Keluarga Sakinah.” Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 4, no. 6 (2022): 7507 – 7516.
Zulfikar, Eko. “Konsep Perkawinan Dala m Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Nasional Di Indonesia.” JURNAL : IDAARAH 30, no. 2 (2019): 271 – 282.