## PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI  TENAGA  AHLI  JASA KONSTRUKSI DI  INDONESIA TAHUN 2000-2012
Irika Widiasanti

## Abstrak
Industri konstruksi merupakan industri yang mempunyai karakter yang, unik, banyak pihak yang terlibat dengan berbagai fungsi yang berbeda (Penyedia  jasa  konsultan,  Penyedia  jasa  konstruksi,  Suplier  dan Owner).  Bunga  rampai  ini  berisi  hasil-hasil  penelitian  terkait  dengan penelitian tentangpenyelenggaraan sertifikasi tenaga ahli dalam kurun waktu 2005 – 2012.

## PENDAHULUAN
Sertifikasi    terhadap    tenaga    ahli    merupakan    wujud    tanggung    jawab    yang  diemban  oleh konsultan  maupun  perseorangan  dalam  hal  proses  jasa  konstruksi.  Jika  terjadi    kegagalan bangunan   yang  disebabkan   karena  kesalahan   perencana   atau pengawas konstruksi, dan hal  tersebut  terbukti  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain,  maka  perencana    atau  pengawas konstruksi  wajib bertanggung  jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi (UU 18/1999  Pasal  26).  Hal  inilah  yang  mendasari    pentingnya    penerapan    sertifikasi    terhadap tanaga ahli yang dimiliki oleh Konsultan.
Pelaksanaan  sertifikasi  bagi  para  tenaga  ahli  maupun  orang  perseorangan  yang  berkaitan dengan  profesi  dan  disiplin    keilmuan    yang  dimiliki  pada  dasarnya    sudah  tersosialisasi
Ir. Irika Widiasnti, MT Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 email : irika@ymail.com
dibeberapa asosiasi profesi, namun pada kenyataannya  hanya sebagian kecil  dari  masyarakat jasa  konstruksi   yang  merasakan   pentingnya   kepemilikan sertifikat keahlian tersebut.
Mengingat  bahwa  sertifikasi  akan  menunjukkan  kompetensi  SDM  (Sumber daya Manusia) yang terlibat dalam proyek, maka sertifikasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin mutu dan keamanan  pengerjaan  proyek  di  lapangan.  Meskipun  demikian,  tenyata  jumlah  pemegang sertifikasi    keahlian  di  Indonesia    masih  minim.  Data    IAI    (Ikatan  Arsitek  Indonesia)  yang mengeluarkan sertifikasi bagi keahlian tenaga ahli arsitek menunjukkan bahwa hanya 10% dari 10.000  anggotanya  yang  bersertifikat,  itupun  dengan  komposisi  jumlah  kualifikasi  pemegang sertifikat  dari kelas pratama (menjalani profesi setelah 4 tahun lulus kuliah), kelas madya (lebih dari 4  tahun),  dan  kelas  utama  (tingkat  keahliannya  diakui  setara  arsitek  asing)  yang kurang  proporsional.  Data  yang  tercatat  pada  HAKI  (Himpunan  Ahli  Konstruksi  Indonesia) menunjukkan  jumlah dan komposisi  yang sedikit lebih baik. Dari 3586 orang anggota, hanya 20,65% yang bersertifikat dengan kualifikasi sebagai berikut : 11,21% Profesional Muda, 6,44% Profesional Madya, dan 3% Profesional Utama (Kompas  Jatim, 18 Jan 2007).
Asosiasi  Profesi  yang  telah  terakreditasi  oleh LPJK  Nasional  dapat  melakukan  sertifikasi  yang meliputi  klasifikasi    dan  kualifikasi    kepada  anggotanya,    baik  tenaga  ahli  maupun  tenaga terampil.
Asosiasi  Profesi  merupakan   satu  atau  lebih  wadah  organisasi   dan  atau himpunan  orang perseorangan  terampil  dan atau  ahli atas  dasar  kesamaan  disiplin keilmuan dan atau profesi dibidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
Ahli    adalah    seseorang    yang    berlatar    belakang    pendidikan    tinggi    dan    atau  memiliki kemampuan  serta  mendalami  dan  menguasai  penerapan  pengetahuan,  ilmu,  teknologi,    seni dan  atau  bidang-bidang  tertentu.  Didalam  bidang  jasa  konstruksi tenaga  ahli adalah  tenaga dibidang  jasa konstruksi  yang memiliki  sertifikat  (SKA) bagi  perencana  konstruksi,  pengawas konstruksi    dan    pelaksana    konstruksi    sebagai  bukti  kompetensi  dan  kemampuan  profesi keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa  konstruksi  menurut  disipli  keilmuan  dan/atau kefungsian  dan/atau  keahlian tertentu.

## PEMBAHASAN
Observasi  lapangan  proses sertifikasi  yang dilaksanakan  oleh IAI Jawa Timur  masih  terus berjalan.  Dari Jumlah  anggota  Aktif  yang  mencapai  525 orang hanya  78 anggota  yang  telah
memiliki  sertifikat  profesional,  hal  ini  menunjukkan hanya 14 % dari jumlah tenaga Ahli yang aktif yang telah memiliki Sertifikat. Dari Total Anggota Profesional yang ada  3 orang memiliki kualifikasi Utama (3,8%) , 59 orang    kualifikasi  Madya  (75,6%)  dan  16  orang   diantaranya kualifikasi  Pratama (20,6%).
Dalam  Proses  sertifikasi  Tenaga  Ahli  di  IAI  Jawa  Timur  hampir  60%    Tenaga Ahli  profesional melakukan  perpanjangan  sertifikasi  dan  40  %  sisanya  mengajukan  sertifikasi  baru.  Selama Tahun 2008 proses pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli di IAI menunjukkan  grafik  yang  kurang signifikan.  Hal  ini ditunjukan  dengan  minimnya jumlah anggota baru yang mengajukan proses sertifikasi. (Rachmanto D. , 2009).
Pelaksanaan  Sertifikasi  Tenaga  Ahli  Arsitek  di  Surabaya  yang  dilaksanakan  oleh  IAI  Daerah Jawa Timur telah dilaksanakan secara belum optimal dimana indikator yang menunjukkan bahwa tingkat  partisipasi  anggota  untuk  aktif  dalam  melaksanakan  sertifikasi  masih  kurang.  Dari observasi  lapangan  proses  sertifikasi  yang  dilaksanakan  oleh  IAI  Jawa  Timur  masih  terus berjalan.  Dari  Jumlah  anggota  Aktif  yang  mencapai  525  orang  hanya  78  anggota  yang  telah memiliki sertifikat profesional, hal ini menunjukkan  hanya 14 % dari jumlah tenaga Ahli yang aktif yang  telah  memiliki  Sertifikat.    Dari  Total  Anggota    Profesional  yang  ada  3  orang    memiliki kualifikasi  Utama  (3,8%)  ,  59  orang  kualifikasi  Madya  (75,6%)  dan  16  orang  diantaranya kualifikasi Pratama (20,6%). Dalam Proses sertifikasi Tenaga Ahli di IAI Jawa Timur hampir 60% Tenaga Ahli profesional melakukan perpanjangan  sertifikasi  dan  40  %  sisanya  mengajukan sertifikasi  baru.  Selama  tahun  2008  proses  pelaksanaan  sertifikasi  tenaga  ahli  di  IAI menunjukkan grafik yang kurang signifikan.
2.     Berdasarkan analisa Tingkat Persepsi dan kepentingan diketahui bahwa munculnya gap negatif  menunjukkan  tingkat  kepentingan  responden  terhadap  pelaksanaan  sertifikasi  tersebut lebih  besar  dibandingkan  dengan  persepsi  responden.  Nilai  Gab  terbesar  -2.10  yang  muncul adalah variabel PSTA9 (Registrasi Sertifikasi) oleh  mayoritas  responden  menanggapi  proses registrasi    ini  sebagai    penentu    dalam  sertifikasi  namun  dalam  penerapannya  rata-rata tanggapan responden yang diperoleh sebesar 2.6 termasuk kategori tidak baik   (TB) sehingga secara keseluruhan  Proses sertifikasi tenaga ahli masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kepentingan  responden,  walaupun  secara  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  IAI  telah disosialisaikan  kepada    anggota.    Dari  data  yang  ada  masih  banyak    faktor-faktor    yang memerlukan prioritas  penanganan  karena faktor-faktor  tersebut  dianggap  sangat  penting,
namun  tingkat  pelaksanaannya    masih  belum  memuaskan.    Faktor  faktor  tersebut  adalah  (1) Informasi  Pendaftaran,  (2)  Biaya  Sertifikasi,  (3)    Metode  dan  Verifikasi  Sertifikasi,  (4)  Revisi dokumen sertifikasi, (5) waktu kelulusan).
3. Berdasarkan analisi faktor-faktor strategis internal dan Eksternal dari pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli arsitek oleh IAI di Surabaya. Posisi strategi  yang   digunakan adalah   W     –    T ( Weakness   –   Treath )   meminimalkan   kelemahan   internal   dan menghindari  ancaman eksternal.  Dengan  mempertimbangkan  hasil  analisa  persepsi dan kepentingan serta analisa kuadran, maka strategi yang sebaiknya diterapkan dalam pelaksanaan sertifikasi Tenaga Ahli di Surabaya adalah
a. Penyusunan rencana program pelaksanaan sertifikasi.
b.  Mengusulkan    penyusunan    dan    menetapkan    peraturan    perundangan    yang  mendukung penerapan sertifikasi Tenaga Ahli .
(Rachmanto D. , 2009)
Kegagalan  bangunan  dan  kegagalan  konstruksi  dapat  disebabkan  oleh  faktor  teknis  maupun faktor  non  teknis.  Faktor  teknis  karena  adanya  penyimpangan  proses  pelaksanaan  yang  tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak, sedangkan faktor non teknis lebih disebabkan  karena  tidak  kompetennya  Badan  Usaha,  tenaga  kerja,  tidak  profesionalnya  tata kelola manajerial antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. (Wiyana, 2012) Gambaran  umum SDM  konstruksi  di  lokasi  proyek  yang  diteliti  menunjukkan  bahwa  meskipun ada  tenaga  terampil  dan  sertifikat  keahlian,  kegagalan  bangunan  masih  saja  terjadi.  (Wiyana, 2012)
Kegagalan Konstruksi dan kegagalan bangunan dipengaruhi secara struktural oleh variabel SBU sebesar 0.1181, variable SKT sebesar 0.0501, variabel SKA sebesar 0.0250. Artinya kompetensi SBU,  SKA  dan  SKT  berkontribusi  terhadap  Kegagalan  Konstruksi  dan  Kegagalan  Bangunan.
(Wiyana, 2012)
Berdasarkan faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek, salah satu di antaranya faktor  tenaga  kerja.  Dari  faktor  tenaga  kerja,  faktor  yang  paling  mempengaruhi  adalah  faktor keahlian tenaga kerja (angka 1), kedisiplinan tenaga kerja (angka 2), jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang ada (angka 3), angka ketidakhadiran pekerja (angka  4),  motivasi  kerja  para  pekerja  (angka  5),  komunikasi  antara  tenaga  kerja  dan  kepala tukang/mandor  (angka  6),  dan  kesukuan/nasionalisme  tenaga  kerja  (angka  7).  (Widhiawati, 2009)

## ISSN: 1907-4360
Undang-undang dan penataan pranata kelembagaan yang merupakan salah satu faktor penting dalam sektor konstruksi perlu dikaji ulang dan dievaluasi. Sebagai contoh, UndangUndang Jasa Konstruksi  Nomor  18  Tahun  1999  dimana  memberikan  porsi  lebih  besar  kepada  masyarakat untuk  ikut  aktif  berpartisipasi  dalam  pengembangan  usaha  industri  konstruksi.  Salah  satu implementasinya adalah asosiasi profesi merupakan badan yang berhak memberikan sertifikasi kepada anggotanya.
Pada kenyataannya di lapangan, konsekuensi dari aturan tersebut timbulnya persaingan antara lembaga-lembaga tersebut dalam rangka berebut kewenangan dan ekonomi dalam mengadakan sertifikasi.  Terlihat  dengan  jelas  bahwa  masing-masing  asosiasi-asosiasi  tersebut  dalam pelaksanaannya  di  lapangan  masih  dipengaruhi  oleh  ego  centris  masing-masing.  Sehingga sering terjadi benturan kepentingan di dalam pelaksanaannya.
Hal  yang  lebih  tragis  adalah  sertifikasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  lembaga-lembaga  asosiasi tersebut tersebut ternyata tidak diakui dalam tingkat regional dan internasional. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah mencoba menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis  yang  ada  di  manca  negara,  sehingga  diharapkan  sertifikasi  yang  dikeluarkan  dapat dipergunakan di tingkat regional bahkan internasional. (Wibowo & Hadihardaja, 2006)
Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  yang  mana  mengamanatkan  terhadap  masyarakat  untuk berperan  aktif  terhadap  pengembangan  industri  konstruksi  hendaknya  diimbangi  oleh  peran pemerintah  sebagai  pihak  fasilitator  aktif.  Hal  ini  diperlukan  guna  menjaga  kewibawaan  dan independensi  untuk  mengurangi  benturan-benturan  konflik  yang  berkepanjangan  diantara asosiasi-asosiasi perusahaan ataupun asosiasi profesional. (Wibowo & Hadihardaja, 2006) Sektor  jasa  konstruksi  mempunyai  peran  penting  bagi  pencapaian  sasaran  pembangunan nasional termasuk penyediaan lapangan kerja. Selama delapan tahun terakhir tahun 2000-2007 jasa  konstruksi  mampu  menyerap  tenaga  kerja  antara  3,9  juta-4,5  juta  orang  per  tahun  atau sekitar 3,94,8% dari total jumlah tenaga kerja.
Pengembangan  jasa  konstruksi  mendatang  harus  dititikberatkan  pada  pengembangan kompetensi tenaga kerjanya sehingga meningkatkan kualitas produk jasa konstruksi. Undang  - undang  No  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi  mengamanatkan  tenaga  ahli  dan  tenaga kerja bidang jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan konstruksi.
Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah, memainkan  peran  penting  dalam  pengembangan  tenaga  kerja  industri  konstruksi  melalui pelaksanaan  fungsi  akreditasi  asosiasi  profesi  dan  institusi  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat), serta  registrasi  tenaga  kerja.  Semua  pekerja  industri  konstruksi  harus  mempunyai  sertifikat tenaga  kerja  yang  dikeluarkan  oleh  asosiasi  profesi  atau  institusi  diklat,  dan  kemudian  wajib melakukan registrasi di LPJK.
Pembinaan  tenaga  kerja  industri  konstruksi  dalam  kerangka  UU  No.  18  Tahun  1999,  tidak membahas  secara  khusus  peran  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  yang  fungsinya  sangat strategis dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja. Tanggung jawab dan mekanisme yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat diserahkan pada asosiasi profesi.  (Adi & Wibowo, 2010)

## KESIMPULAN
1.  SKA  dan  SKT  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  sertifikasi  Keahlian/BSA  dan  Badan  Sertifikasi Ketrampilan/BSK belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya.
2. Kompetensi SBU, SKA dan SKT berkontribusi terhadap Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan
Dari  faktor  tenaga  kerja,  faktor  yang  paling  berpengaruh  sebagai  penyebab  keterlambatan pelaksanaan proyek adalah faktor keahlian tenaga kerja
Mendorong pemerintah untuk menjadi fasilitator aktif dalam aspek pendanaan dan penyusunan kriteria akreditasi, perijinan dan sertifikasi.
Lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  belum  menjalankan  fungsinya  sangat  strategis  dalam meningkatkan  keahlian  dan  keterampilan  kerja.  Tanggung  jawab  dan  mekanisme  yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat diserahkan pada asosiasi profesi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh,  M.,  Soemardi,  B.W.,  Wirahadikusumah,  R.D,  2008,  Kesenjangan  Antar  Kompetensi Pendidikan  Tinggi  dengan  Kompetensi  Keahlian  Konstruksi  Proceedings  KoNTekS  2 Inovasi dalam Rekayasa Sipil dan Lingkungan, Yogyakarta 6 -7 Juni 2008 , 235 - 246
Adi, Henny Pratiwi ; Adillah, Siti Ummu  2012  Sertifikasi  Tenaga  Kerja  Konstruksi  Sebagai Unsur  Pendukung  Pembangunan  Infrastruktur  Seminar  Nasional  Fakultas  Teknik Unissula
Adi, Henny Pratiwi ; Wibowo, M. Agung  2010  Evaluasi
Kinerja Stakeholders Dalam Pembinaan Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi Dengan Metode  Performance Prism Media Teknik Sipil, Volume X, Juli 2010 ; 106 - 112
Ardiansyah , Dedy ; Nailul , Hasmi ; Utomo , Jati DH ; Kistiani , Frida, 2012, Kontribusi Sertifikasi SDM Konstruksi Terhadap Kegagalan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah  Jurnal Karya Teknik Sipil 1.1 (2012): 1-10.
Asnudin, Andi  2008  Potensi  Bisnis  Usaha  Jasa  Konstruksi  Di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah “SMARTek” Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, Vol. 6, No. 4, Nopember  2008: 228 - 240
Asnudin, Andi  2013  Potret  Pengadaan  Jasa  Konstruksi  Secara  Elektronik  Di  Sulawesi Tengah. Majalah Ilmiah “MEKTEK” Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu, Vol. 14.3
Kuncoro, Tri, 2012, Kebutuhan Bahan Uji Sertifikasi Keahlian Bangunan Pada Model Regional Model Of Standard Competency (RMCS) BANGUNAN  (Jurnal  Berkala  Jurusan  Teknik Sipil UM) 19.1  84 - 103
Rachmanto, D  2009,  Analisa  Tingkat  Persepsi  Dan  Kepentingan  Pelaksanaan  Sertifikasi Tenaga Ahli Di Surabaya Studi Kasus Sertifikasi Tenaga Ahli Arsitek (IAI) Jawa Timur
Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 3, UPH, Karawaci
Rahardjo,  Pentadri.  1996.  Komponen  Penentu  Mutu  Bata  Merah  Pejal  di  Pasaran  Kodya Semarang  dan  Alternatif  Upaya  Peningkatannya.  Semarang  :  Politeknik  Universitas Diponegoro
Siswanto, B Ismadi, 2008, Unggulan Daya Saing Arsitek Profesional Dalam Persaingan Global, Teknik Sipil dan Arsitektur 5.9 (2008).
Taufik, Ade Irawan, 2012, Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur  Usaha  Yang  Kokoh,  Andal,  Berdaya  Saing  Tinggi  Dan  Pekerjaan  Konstruksi Yang  Berkualitas,  Jurnal  RechtsVinding,  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  vol  1 nomor 2 Agustus 20 12
Wibowo, M Agung ; Hadihardaja, Joetata 2006  Badan  Akreditasi  Nasional  Industri  Konstruksi Suatu  Kebutuhan,  Media  Komunikasi  Teknik  Sipil  ,  Volume  14,  NO.  3,  Edisi  XXXVI Oktober 2006
Wiyana,  Yustinus Eka  2012,  Analisis  Kegagalan  Konstruksi  Dan  Bangunan  Dari  Perspektif Faktor Non Teknis, Wahana TEKNIK SIPIL Vol. 17 No. 1 Juni 2012  54-60
Wuryanti, Wahyu, 2010 Standardisasi Pedoman Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Untuk
Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Prosiding PPI, Standardisasi, 2010 Banjarmasin, 4 Agustus 2010