## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru
Evaluation of Family Hope Program (PKH) in Rumbai District, Pekanbaru City
Alexsander Yandra 1 , Husni Setiawan 2 , Nurmanisa Sella 3 , Prihati Prihati 4 , Tatum Derin 5
1,3,4,5 Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
2 STISIP Imam Bonjol, Koto Tinggi, Indonesia
alexsy@unilak.ac.id, husnisetiawan@gmail.com, nurmanisasella@gmail.com, prihati@gmail.com,
t.derin@unilak.ac.id Diterima: 17 Oktober 2020 Direvisi:  23 Desember 2020 Disetujui: 25 Desember 2020 DOI: 10.35967/njip.v19i2.119
Abstrak: Artikel  ini  membahas  tentang  evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kelurahan  Sri  Meranti,  Kecamatan  Rumbai,  Kota  Pekanbaru.  Sejak  tahun  2007  program PKH  dibuat  dan  dilaksanakan,  pemerataan  program  masih  menjadi  persoalan  yang  perlu di- tracking secara  komprehensif.  Kelurahan  Sri  Meranti  merupakan  penerima  bantuan terbanyak  se-Kecamatan  Rumbai  namun  masih  belum  merata.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengevaluasi  program  PKH  di  Kelurahan  Sri  Meranti,  Kecamatan  Rumbai,  Kota Pekanbaru.  Dengan  pertanyaan  penelitian  bagaimana  pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  di  Kelurahan  Sri  Meranti.  Metodologi  penelitian  adalah  kualitatif  deskriptif dengan  pemilihan  informan purposive dan  data  diperoleh  dengan  teknik  wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dan dianalisis secara etik  dan  emik  dengan  pendekatan  teori  evaluasi  William  Dunn.  Temuan  penelitian  ini adalah  PKH  di  Kelurahan  Sri  Meranti,  Kecamatan  Rumbai,  Kota  Pekanbaru  sudah dilakukan  dan  jumlah  bantuan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Namun,  masyarakat Kelurahan  Sri  Meranti  masih  menganggap  bantuan  belum  merata  karena  masih  ada keluarga miskin yang tidak menerima dana bantuan PKH.
Kata Kunci: Evaluasi, PHK, Kemiskinan
Abstract: This article discusses the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Sri Meranti  Village,  Rumbai  District,  Pekanbaru  City.  Since  2007  the  PKH  program  was created and implemented, even distribution of the program remains a problem that needs to  be  tracked  comprehensively.  Sri  Meranti  Village  is  the  largest  recipient  of  aid  in  all Rumbai  District  but  still  not  evenly  distributed.  This  study  aims  to  evaluate  the  PKH program  in  Sri  Meranti  Village,  Rumbai  District,  Pekanbaru  City.  With  a  research question how the implementation of the Family of Hope Program in Sri Meranti Village is. The  research  methodology  is  descriptive  qualitative  with  the  selection  of  purposive informants and data obtained by in-depth interview techniques. Data collected in the form of  primary  and  secondary  data  and  analyzed  ethically  and  emically  by  William  Dunn's evaluation theory approach. The findings of this study are the PKH in Sri Meranti Village, Rumbai  District,  Pekanbaru  City  and  the  amount  of  aid  has  increased  every  year. However, the Sri Meranti Kelurahan community still considers aid to be uneven because there are still poor families who do not receive PKH funding
Keywords : Evaluation, PHK, Poverty

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Pendahuluan
Kemiskinan,  salah  satu  masalah  yang  menghantui  semua  negara  di  dunia,  telah menjadi  isu  yang  semakin  parah  akibat  krisis  pandemik.  Saat  ini,  dalam  jangka  pendek coronavirus  disease 2019  (COVID-19)  dapat  memberi  dampak  berupa  peningkatan kemiskinan  global  yang  dapat  membalikkan  sepuluh  tahun  kemajuan  upaya penanggulangan  kemiskinan  dunia  ( Sumner  et  al.,  2020 ).  Menanggapi  permasalahan  ini, pemerintah  perlu  segera  mengevaluasi  keefektivitasan  program-program  yang  berperan penting  bagi  pengembangan  ekonomi  secara  lokal,  nasional,  dan  global  agar  tidak mengulangi kekeliruan dan kesalahan yang pernah terjadi ( Isril et al., 2018 ). Menurut Rasdi &  Kurniawan ( 2019 ),  “upaya  penanggulangan  kemiskinan  terletak  pada  bagaimana  suatu negara  menurunkan  angka  kemiskinan,”  (p.  98).  Selain  mengimplementasikan  program pengabdian  dan  pelatihan  kepada  masyarakat  untuk  mendukung  kehidupan  keseharian masyarakat  di  bidang  pendidikan  ( Kurniawan  et  al.,  2017;  Putri  et  al.,  2017 ),  pemerintah juga  wajib  memberikan  bantuan  dana  kepada  masyarakat  yang  sangat  membutuhkan. Penelitian  ini  menegaskan  bahwa  meskipun  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Rumbai  telah  dilaksanakan  sesuai  regulasi,  masyarakat  masih  merasa pemerataan bantuan program ini belum merata kepada seluruh masyarakat miskin. Terbukti masih  ada  beberapa  keluarga  tergolong  miskin  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  di Kelurahan Sri Meranti.
Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh sebagian negara di dunia, termasuk  Indonesia  ( Anggara,  2012 ).  Maka  dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas penanggulangan  kemiskinan  di  bidang  perlindungan  sosial,  Pemerintah  Indonesia  mulai tahun  2007  telah  menerbitkan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Seperti  diatur  dalam pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa perlindungan  sosial  adalah  semua  upaya  untuk  yang  diarahkan  untuk  mencegah  dan menangani  risiko  dari  guncangan  dan  kerentanan  sosial  ( Pedoman  Umum  Program Keluarga Harapan , 2019 ; Suharto, 2009 ).
PKH  merupakan  program  perlindungan  sosial  melalui  bantuan  uang  tunai  kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk  pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD),  dan/atau  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) dan/atau  anak  usia  15-21  tahun  yang  belum  menyelesaikan  pendidikan  dasar.  Program Keluarga Harapan di Pekanbaru berjalan sejak 2013. Total keseluruhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga tahun 2018 di Pekanbaru sebanyak 14.312 KPM (UPPKH, 2018). Jumlah masyarakat miskin di Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru 2014-2018
Tahun Jumlah Penduduk Miskin % 2014 324.000 32,00% 2015 337.600 32,50% 2016 324.900 30,60% 2017 330.900 30,50% 2018 316.200 28,70%
Sumber: Beberapa Dokumen BPS. Data Diolah. (2019).
Data  pada Tabel  1 menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  di  Kota  Pekanbaru  dari tahun  2014  hingga  tahun  2018  mengalami  peningkatan  namun  berbeda  halnya  dengan jumlah penduduk miskin yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan PHK  ini  berhasil  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Kota  Pekanbaru  dan  dapat  diketahui

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
juga  bahwa  tingkat  kemiskinan  tidak  hanya  ada  pada  pedesaan  saja  tetapi  juga  masuk  ke perkotaan.  Dalam  konteks  ini,  setidaknya  pemerintah  Kota  Pekanbaru  dapat  memberikan bantuan  bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dari segi  ekonomi, tempat tinggal dan pendidikan.  Pemerintah  Pekanbaru  wajib  menjalankan  dan  mengevaluasi  program penanggulangan  kemiskinan  baik  program  pusat  maupun  daerah  ( Nugroho,  2017 ). Selanjutnya, ditampilkan perkembangan jumlah penerima PKH di Kota Pekanbaru periode 2015-2018 pada Tabel 2 .
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penerima PKH 2015-2018 di Kota Pekanbaru Kecamatan Tahun Penerima PKH 2015  2016 2017  2018 Tenaya Raya 542 1.302  1.249  2.684 5.777 Bukit Raya 340 473 460 878 2.151 Rumbai Pesisir 316 632 618 1.483 3.049 Rumbai 442 908 888 1876 4.114 Sail 131 198 192 273 794 Kota Pekanbaru 285 266 259 621 1.431 Senapelan 191 284 279 780 1.534 Sukajadi 159 272 270 706 1.407 Tampan 169 1.131  1.106  1.955 4.361 Lima Puluh 322 431 418 615 1.786 Marpoyan Damai 312 618 594 1.350 2.874 Payung Sekaki 286 627 610 1.091 2.614 Jumlah 442 908 888 1.876 3.268
Sumber: Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Pekanbaru. (2019).
Mencermati  data Tabel  2 dapat  dijelaskan  bahwa  Program  Keluarga  Harapan  ini berjalan  di  Kota  Pekanbaru  pada  tahun  2013,  dengan  jumlah  penerima  PKH  terbanyak yaitu pada Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 5.777 Keluarga Penerima Manfaat  (KPM) dan  penerima  terbanyak  kedua,  yaitu  pada  Kecamatan  Tampan  dan  Kecamatan  Rumbai sendiri  merupakan  penerima  bantuan  PKH  terbanyak  ketiga,  yaitu  sebanyak  4.114  KPM. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima PKH setiap tahunnya.
Secara khusus, di Kecamatan Rumbai total jumlah penerima PKH dari tahun 2015 sampai  dengan  tahun  2018  sebanyak  4.114  KPM.  Kecamatan  Rumbai  terdiri  atas  5 kelurahan. Dinamika KPM penerima program PKH di Kecamatan Rumbai ditabulasi  pada Tabel 3 .
Tabel 3. KPM Penerima Program PKH di Kecamatan Rumbai
Kelurahan  2015  2016  2017  2018 Total KPM Muara Fajar 68 195 193 414 802 Palas 40 153 150 257 560 Rumbai Bukit 132 131 128 273 532 Sri Meranti 150 342 331 701 1.374 Umban Sari 52 87 86 231 404

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Sumber: Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Pekanbaru. (2019). Dari Tabel  3 dapat  diketahui  bahwa  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  PKH terbanyak berada di Kelurahan Sri Meranti. Dari tahun 2015 jumlah KPM meningkat dari tahun  ke  tahun.  Para  penerima  manfaat  ini,  akan  diberikan  bantuan  sesuai  dengan komponen yang mereka miliki.
Pelaksanaan  PKH  di  Kelurahan  Sri  Meranti  merupakan  sebuah  solusi  dari pemerintah  untuk  membenahi  permasalahan  pendidikan  dan  kesehatan.  Hal  ini  berharap berimplikasi  terhadap  pengurangan  kemiskinan  di  Kelurahan  Sri  Meranti  sehingga  setiap keluarga  memiliki  kebebasan  untuk  menjangkau  sumber  daya  seperti  bidang  pendidikan dan kesehatan ( Brown & James, 2020 ).
Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  ini  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan antara  “harapan”  dengan  “kenyataan”  dalam  program  ini.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa efektivitas  administrasi  pemerintah  terkait  keluarga  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap kondisi ekonomi dan juga kesehatan mental keluarga ( Esses et al., 2017; Irianto et al., 2018; Lestari, 2016 ) . Terlebih lagi, evaluasi PHK sangat penting untuk dilakukan agar dapat  mengidentifikasi  perkembangan  pelaksanaan  PKH  sejak  diluncurkan  pada  tahun 2013 sampai dengan saat ini di Kota Pekanbaru.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  penarikan  informan mengutamakan kualitas data yang diperoleh melalui penyampaian informan terkait dengan masalah  penelitian  ( Moleong,  2017 ).  Adapun  yang  menjadi  informan  yaitu  dinas  sosial Kota Pekanbaru, Kelurahan, Pendamping PKH, Penerima Manfaat dan warga miskin yang tidak  menerima  program.    Untuk  mendapatkan  data  yang  tepat,  peneliti  menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,  yakni: wawancara mendalam ( in-depth interview ) dan dokumentasi dan mengumpulkan data dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain  ( Yandra,  2016 ).  Seluruh  data  yang  didapat  akan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  interpretasi  ( Subarsono,  2016 ). Proses ini mengklasifikasikan data ke dalam dua bagian, yaitu data etik dari teori dan data emik  dari  temuan  di  lapangan  ( Hall  &  Steiner,  2020 ).  Selanjutnya  proses  reduksi  hasil analisa  data  dapat  menjadi  terukur  dan  mampu  dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah bahkan  menjadi  temuan  baru  dalam  mengembangkan  tata  kelola  manajemen  administrasi khususnya terkait evaluasi program pemerintah pusat.

## Hasil dan Pembahasan
Pengukuran  terhadap  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  PKH  dilakukan  didasarkan pada kriteria evaluasi sebagaimana tertera dalam dokumen penelitian tentang Evaluasi PKH di  Kecamatan  Rumbai  Kelurahan  Sri  Meranti  Kota  Pekanbaru  Tahun  2010.  Peneliti menggunakan kriteria dari William Dunn. Adapun kriteria yang dikembangkan oleh Dunn mencakup beberapa kriteria ( Dunn, 2013 ).

## Efektivitas Dan Efisiensi Program
Efektivitas  dan  Efisiensi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dapat  dilihat  dari adanya  kesesuaian  antar  konsep  dengan  fakta  yang  ada  di  lapangan  sehingga memungkinkan tujuan dari program keluarga harapan tersebut berjalan dengan baik. Untuk melihat tingkat keefektifan dan efisiensi dari PKH di Kelurahan Sri Meranti di Kecamatan Rumbai,  ada  tiga  hal  yang  menjadi  acuan  sebagai  dasar  pengetahuan  apakah  program tersebut  sudah  berjalan  seperti  yang  diharapkan.  Kebijakan  dalam  bentuk  program  di Indonesia bertujuan untuk memberikan solusi teknis terkait masalah yang sedang dihadapi.
Sebagai  standar  efektivitas  dan  efisiensi  program  PKH,  peneliti  melihat  dari  tiga

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
aspek,  yaitu  komitmen,  pencairan  dan  pertemuan  penerima.  Komitmen  penyelenggara program harus sesuai dengan SOP  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pencairan  yang dilakukan harus secara adil dan dipastikan semua penerima bantuan program mendapatkan haknya.  Pertemuan  anggota  penerima  dana  program  harus  melakukan  pertemuan  secara berkala untuk terus memantau perkembangan realisasi program.

## Komitmen
Keefektifan  pelaksanaan  PKH    dapat    dilihat    dari    komitmen    mereka    untuk mematuhi    syarat    yang    sudah  ditetapkan  oleh  PKH.    Suatu  program  akan  terlaksana dengan baik jika masyarakat tetap patuh dan tidak menyalahi aturan yang sudah disepakati. Di    dalam  pedoman  umum    PKH,    bagi    pemberi    pelayanan    pendidikan    maupun kesehatan    terdapat  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi dengan  baik  itu  oleh  peserta  PKH  dan  apabila    peserta    tidak    memenuhi    komitmennya, maka    berlaku    ketentuan  yaitu  pengurangan    bantuan    dan  tidak  akan  menerima  bantuan lagi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4. Ketentuan Penangguhan dan Penghentian
Penangguhan Penghentian Peserta PKH ditangguhkan bantuannya pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus penyaluran bantuan. Peserta PKH dihentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan. Penangguhan bantuan sosial PKH tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya. Peserta PKH yang dihentikan akan menerima bantuan sosial PKH yang telah ditangguhkan tahap-tahap sebelumnya.
Peserta PKH menerima kembali bantuan sosial
PKH yang ditangguhkan apabila memenuhi kewajiban.
Sumber: Pedoman PHK. (2019).
Dari Tabel  4 ,  dapat  disimpulkan  bahwa  KPM  yang  memenuhi  kewajibannya  akan mendapatkan  hak  sesuai  ketentuan  program,  sedangkan  KPM  yang  tidak  memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial  dengan ketentuan dan  peserta  PKH  di  Kecamatan  Rumbai  sudah  menjalankan  komitmen  yang  ditetapkan dengan baik.

## Pencairan
Proses pencairan dana didasarkan  pada  komitmen  yang  diberikan  kepada seluruh peserta  PKH,  dana  yang  diberikan  kepada  penerima  Program  PKH  pun  berbeda-beda. Uraiannya dapat dilihat pada Tabel 5 .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 5. Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019
No. Komponen Bantuan Indeks Bantuan (Rp.)/Tahun 1 Bantuan Tetap Reguler Rp. 550.000 2 Bantuan Tetap Wilayah Askes Rp. 1.000.000 3 Bantuan Kesehatan Ibu Hamil Rp. 2.400.000 4 Bantuan Kesehatan Anak Usia 0 s.d 6 Tahun Rp. 2.400.000 5 Bantuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Rp. 900.000 6 Bantuan Pendidikan SMP/MTS/ Sederajat Rp. 1.500.000 7 Bantuan Pendidikan SMA/MA/ Sederajat Rp. 2.000.000 8 Bantuan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Rp. 2.400.000 9 Bantuan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Berat Rp. 2.400.000
Sumber: Pedoman PHK. (2019).
Melalui Tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh KPM itu berbeda  karena  besar  bantuan  sudah  dikategorikan  jumlahnya  sesuai  dengan  kriteria Komponen  PKH.  Bantuan  tunai  PKH  ini  akan  diterima  setiap  tiga  bulan  sekali  hal  ini berarti dalam Setahun KPM akan menerima empat kali penyaluran Bantuan Sosial.

## Pertemuan Bulanan
Pertemuan bulanan dilakukan untuk  mengecek apakah ada  perubahan yang terjadi kepada  para  peserta. Suatu program tidak berjalan secara maksimal jika masyarakat tidak diberikan  informasi  secara  rutin  dan  tidak  diberi  sosialisasi  agar  mereka  memiliki pemahaman yang komprehensif ( Neundorf & Smets, 2017 ; Sabrina & Ishak, 2020 ).
Dapat disimpulkan bahwa untuk pertemuan bulanan di  kecamatan  Rumbai  sudah berjalan efektif. Hal  itu  ditunjukkan dengan  adanya  pertemuan  setiap  bulannya   yang dilakukan  oleh   masing-masing  pendamping di  kelurahan  yang mereka  dampingi. Dalam pertemuan  itu  dihadiri  oleh    pendamping,    ketua    kelompok    dan    peserta    PKH  yang dilakukan  sesuai  jadwal  yang  telah  disepakati  oleh  mereka.  Selain  melakukan  pertemuan bulanan  dengan  para  peserta,  pendamping  juga  melakukan    kunjungan    setiap    bulan    ke fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan  seperti sekolah atau posyandu.

## Kecukupan
Kecukupan Program Keluarga Harapan  berkaitan  dengan  sejauh  mana  kepuasan peserta    PKH    sebagai    sasaran    program  di    dalam  mencukupi    kebutuhannya    dalam bidang  kesehatan  dan  pendidikan.  Dengan  adanya  PKH  beberapa  tujuan  tersebut  secara tidak langsung akan terbantu  misalnya dalam hal pengurangan kemiskinan  dan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan.
Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan diskriminatif untuk tujuan positif. Hal itu disebabkan karena pemenuhan diartikan sebagai distribusi sumber daya secara adil tetapi  tidak  merata,  sebab  kebutuhan  orang  berbeda-beda  ( Effendi,  1993 ). Purbal  & Sihotang ( 2019 )  menunjukkan  bahwa  PHK  dapat  membuat  penentuan  penerima  program menjadi  lebih  sistematis  dan  terarah  jika  menggunakan  sistem  kriteria.  Terlebih  lagi, Rohmah ( 2015 )  juga  menemukan  bahwa  sistem  kriteria  PHK  harus  didampingi  dengan prosedur  yang  jelas  dan  pihak  ketiga  untuk  mengawasi  prosesnya.  Dapat  disimpulkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
bahwa  PHK  di  Kelurahan  Sri  Meranti  sudah  berjalan  dengan  baik  dalam  menyelesaikan dan  memecahkan  masalah  yang  ada  di  masyarakat  baik  itu  di  bidang  kesehatan  maupun pendidikan,  dan  program  tersebut  dapat  berjalan  lebih  lancar  jika  prosedurnya  dapat diberikan lebih jelas kepada masyarakat.

## Pemerataan
Perataan  PKH  merupakan  manfaat  yang  diterima  oleh  peserta  PKH  disalurkan secara merata. Jadi dengan kata lain perataan berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat. dapat  disimpulkan  bahwa  untuk Kelurahan Sri Meranti  dalam  hal  pemerataan  belum mendapatkan  hasil  yang memuaskan.
Hal itu ditandai  dengan  masih  terdapatnya  masyarakat  yang  belum mendapatkan bantuan dari PKH. dapat terlihat bahwa jumlah masyarakat prasejahtera yang  mendapatkan bantuan  dari  PKH belum mencakup semua penduduk prasejahtera di Kecamatan Rumbai secara  keseluruhan.  Proses  tidak  meratanya  sebaran  peserta  PKH  disebabkan  oleh  konsep dasar dari PKH yaitu menjangkau rumah tangga yang sangat miskin dalam sebarannya jadi bisa dikatakan masyarakat  yang masih tergolong miskin dalam hal  sosial  ekonomi belum bisa  menjadi  syarat    untuk  mendapatkan  dana  PKH  walaupun  dana  yang  dialokasikan pemerintah setiap tahunnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. Cakupan PHK 2007-2018
Gambar 1 mendeskripsikan bahwa pada tahun 2010-2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi budget PKH, melampaui baseline target perencanaan, yaitu: a) pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun; b) jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran  sebesar  Rp.  11,5  Triliun;  dan  c)  target  penerima  PKH  tahun  2018  sebanyak  10 juta  KPM  dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.  19,4  Triliun.  Namun  dalam  hal  ini masyarakat    yang  tergolong  miskin  masih  bisa  mendapatkan  dana  bantuan  dari    program pemerintah yang lainnya.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Responsivitas
Responsivitas  PKH merupakan bentuk  respons peserta Program  Keluarga Harapan yang  timbul  akibat  kepuasan  mereka  terhadap  pelaksanaan  PKH.  Dapat  nyatakan  bahwa PKH di Kelurahan Rumbai berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dari respons para peserta keluarga  harapan  yang  merasa  puas  dengan  adanya  program  ini  masyarakat  dapat mengakses layanan kesehatan memadai dan mendapatkan pendidikan.

## Ketepatan
Ketepatan  PKH  mengacu  pada  apakah  tujuan  atau  nilai  program  dapat mengakomodir  fakta  PKH  di  lapangan.  Pada  program  PKH  sendiri  standar  tingkat keuntungan sangat sesuai dengan nilai yang berlaku pada peserta PKH. dapat disimpulkan bahwa  dengan  adanya  PKH  para  ibu  peserta  PKH  mempunyai    semangat  dan  kesadaran untuk  meningkatkan  akses  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  suatu pencapaian yang baik dalam PKH.
Dari hasil penelitian pada evaluasi PKH di Kelurahan Sri Meranti pada Tahun 2019 diukur berdasarkan kriteria evaluasi, didapatkan hasil yang cukup memuaskan. Yang paling penting  dalam  melaksanakan  evaluasi  harus  didasarkan  pada  indikator  hasil  dan  dampak yang  diberikan  oleh  program.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  program  ini  telah  mampu membantu  mengurangi   kebutuhan  hidup   RTSM.  dapat dikatakan bahwa program PKH ini  juga  memberikan  kontribusi  dalam  memberikan  bantuan  pemenuhan  kebutuhan  hidup terutama  dalam  hal  kesehatan  dan  pendidikan  anak.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  dengan adanya program  yang masih berjalan sampai saat ini, nantinya rumah tangga miskin  yang menjadi sasaran utama dapat berkurang.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menarik  kesimpulan  bahwa  program  PKH  sejak  tahun  2013  hingga 2019  sudah  dilakukan.  Di  Kelurahan  Sri  Meranti,  Kec.  Rumbai,  Kota  Pekanbaru mengalami  peningkatan  besaran  dana  program.  Di  samping  itu  pelaksanaan  tersebut memiliki beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dan anggota penerima program masih  belum  merata.  Selanjutnya  direkomendasikan  kepada  Pemerintah  agar  segera melakukan  evaluasi  program  PKH  agar  kendala-kendala  yang  terjadi  bisa  diselesaikan dengan  baik.  Kemudian,  diperlukan  evaluasi  lanjut  untuk  mendapatkan  gambaran  kondisi kemiskinan selama status quo pandemik COVID-19.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  diucapkan  kepada  Fakultas  Ilmu  Administrasi  (FIA)  Universitas Lancang  Kuning  yang  sudah  memberikan support dalam  penyelesaian  riset  ini,  serta kepada  segenap  Tim  Peneliti  yang  juga  memberikan  kontribusi  waktu,  tenaga,  dan pemikiran, sehingga terselesaikannya proyek ini tepat waktu.

## Daftar Pustaka
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara . Pustaka Setia.
Brown,  P.,  &  James,  D.  (2020).  Educational  expansion,  poverty  reduction  and  social mobility: Reframing the debate. International Journal of Educational Research , 100 , 1–9. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101537
Dunn, W. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press. Effendi,  T.  N.  (1993). Sumber  Daya  Manusia  Peluang  Kerja  dan  Kemiskinan .  PT.  Tiara Wacan Yogya.
Esses,  V.  M.,  Hamilton,  L.  K.,  &  Gaucher,  D.  (2017).  The  Global  Refugee  Crisis: Empirical  Evidence  and  Policy  Implications  for  Improving  Public  Attitudes  and

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 168-176 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Facilitating  Refugee  Resettlement. Social  Issues  and  Policy  Review , 11 (1),  78–123. https://doi.org/10.1111/sipr.12028
Hall, D. M., & Steiner, R. (2020). Policy content analysis: Qualitative method for analyzing sub-national insect pollinator legislation. MethodsX , 7 , 1–14.
https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100787
Irianto,  H.,  Haryono,  H.,  Hartanto,  J.  A.,  &  Aisyah,  R.  H.  S.  (2018).  Implementation  of Business Policy to Increase Income for Family Welfare (IIFW) to Support Population Program in Indonesia. Public Administration Research , 7 (151–58). https://doi.org/10.5539/par.v7n1p51
Isril,  Febrina,  R.,  &  Harirah,  Z.  (2018).  Kemitraan  Pemerintah  dan  Swasta  dalam Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Nakhoda , 17 (29), 56–68. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7059
Pedoman Umum Program Keluarga Harapan , (2019) (testimony of Kementerian Sosial). Kurniawan, K., Andriani, R., & Kasriyati, D. (2017). Pengembangan Media Animasi Untuk Pembelajaran  Bahasa  Inggris  Sekecamatan  Rumbai  Kota  Pekanbaru. Dinamisia :
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 68–73.
https://doi.org/10.31849/dinamisia.v1i1.417
Lestari,  S.  (2016). Psikologi  Keluarga:  Penanaman  nilai  dan  penanganan  konflik  dalam keluarga . Prenada Media.
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  In PT.  Remaja Rosda Karya . PT. Remaja Rosdakarya.
Neundorf,  A.,  &  Smets,  K.  (2017).  Political  Socialization  and  the  Making  of  Citizens. Oxford Handbooks Online . Nugroho,  R.  (2017). Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  dan Manajemen Politik Kebijakan Publik . PT. Elex Media Komputindo. Purbal,  R.,  &  Sihotang,  H.  T.  (2019).  Decision  Support  Systems  Recipient  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  In  Durian  Kec.Pantai  Labu  Kab.  Deli  Serdang  with  the Simple Additive Weighting (SAW) Method. Jurnal Mantik , 3 (3), 91–98.
Putri,  D.  L.,  Wardi,  J.,  &  Khairani,  Z.  (2017).  Pelatihan  Kewirausahaan  Ibu-ibu  Rumah Tangga  pada  Kelurahan  Sri  Meranti  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru. Dinamisia :
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 145–151. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v1i1.430
Rasdi,  D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. Sosio Informa , 5 (2). https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728
Rohmah, Y. A. (2015). Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan. Jurnal Aplikasi Administrasi , 18 (September 2014), 1–9.
Sabrina,  D.  C.,  &  Ishak.  (2020).  Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam  Seleksi Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  di  Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 92–103. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829
Subarsono. (2016). Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar. Suharto, E. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia . Alfabeta. Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty (Issue April). https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9 Yandra,  A.  (2016).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Pekanbaru  2012-2017. PUBLIKA:  Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 48–58.