## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor)
Daud Rahim

## Abstrak
Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta  merta  diikuti  pula  oleh  tuntutan  supaya  manusia  selalu  mengikuti perkembangan  tersebut.  Di  era  moderen  saat  ini  berbaga  iproduk    teknologi ditawarkan kepada setiap individu. Kemajuan teknologi selalu menjad iciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan  berbagai  kemajuan  teknologi  industri  sepeda  motor  dewasa  ini. Perkembangan tersebut selamanya diikuti dengan prilaku tidak baik oleh para pihak dalam  melakukan  perjanjian  jual  beli  sehingganya  mereka  terjerumus  dalam peristiwa  hukum,  baik  dalam  rana  hukum  perdata  maupun  dalam  ranah  hukum pidana.
Berdasarkan  hasil  survey  dan  berbagai  berita  yang  ditayangkan oleh  media elektronik  dan  pers,  ternyata  munculnya  hukum  pidana  dalam  perjanjian  kredits epeda  motor  disebabkan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  timbul  peristiwa  hukum yakni  penggelapan,  yang  intinya  merupakan  ranah  hukum  pidana.  Terjadinya penggelapan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  karena  umumnya  pihak  yang berhutang  tidak  mampu  lagi  membayarhutangnya,  sementara  di  sisi  lain  dia  telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Tindak pidana, penggelapan, perjanjian kredit,

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  sehari-hari  manusia  mempunyai  kebutuhan  yang  harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu  manusia  untuk  melakukan  hubungan  kerjasama  dengan  individu  lain.  Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti  pula  oleh  tuntutan  supaya  manusia  selalu  mengikuti  perkembangan  tersebut.  Di era  moderen  saat  ini  berbagai  produk  teknologi  ditawarkan  kepada  setiap  individu. Kemajuan  teknologi  selalu  menjadi  ciri  khas  dari  peradaban  yang  semakin  berkembang pesat di muka bumi ini.
Kondisi  demikian  pula  manusia  selalu  mengikuti  perkembangan  teknologi tersebut.  Demikian  pula  dengan  berbagai  kemajuan  teknologi  industri  sepeda  motor dewasa ini. Tak dapat dipungkiri kebutuhan terhadap sepeda motor tidak lagi didominasi oleh  mereka  yang  mempunyai  harta  kekayaan  atau  berduit.  Saat  ini  kebutuhan  sepeda
motor juga telah masuk kewilayah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah bahkan masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah.
Perbedaan  terhadap  bagi  siapapun  yang  mempunyai  uang  atau  mereka  yang kurang memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda motor bukan faktor penghalang bagi  siapaun  untuk  membeli  sepada  motor.  Mereka  yang  ingin  membeli  sepeda  motor tidak  perlu  was-was  karena  kekurangan  uang.  Berbagai  macam  ditawarkan  oleh  para pengusaha  untuk  menawarkan  barang  dagangannya,  termasuk  juga  pengusaha  sepeda motor atau dealer motor.
Bentuk usaha yang ditawarkan oleh pengusaha sepeda motor atau dealer motor terdiri dari berbagai macam cara yang dapat menarik hati pembeli motor. Salah satu cara yang  umum  yang  ada  di  masyarakat  dan  dianggap  mudah  oleh  masyarakat  untuk secepatnya dapat memiliki sepeda motor dengan melalui perjanjian jual beli yakni kredit motor.  Dengan  demikian  tidak  ada  lagi  istilah  yang  menyatakan  bahwa  yang  dapat memiliki sepeda motor hanya mereka yang memiliki kemampuan membeli sepeda motor. Siapapun dapat memiliki sepeda motor asalkan saja mau terikat pada perjanjian jual beli dengan dealer sepeda motor.
Berbagai  kemudahan  yang  diberikan oleh  pengusaha atau  dealer  sepeda  motor tersebut  ternyata  membawa  gairah  tersendiri  dalam  kehidupan  masyarakat  untuk berlomba-lomba  mengajukan  perjanjian  kredit  sepeda  motor.  Hasilnya  peredaran  dan kepemilikan  sepeda  motor  menjadi  lebih  mudah  dan  gampang  yang  penting  mau mengikuti prosedur perjanjian kredit tersebut. Namun demikian niat baik dari pengusaha atau  dealer  sepeda  motor  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  kaum menengah  ke  bawah  untuk  dapat  memperoleh  kredit  sepeda  motor  ternyata  tidak diimbangi dengan niat baik pula dari mereka yang telah terikat dalam perjanjian jual beli untuk  memenuhi  apa  yang  menjadi  kewajiban  mereka  tersebut.  Kondisi  demikian  tentu sangat merugikan pihak dealer sepeda motor.
Bahkan  dalam  perjanjian  kredit  sepeda  motor  tersebut  tidak  jarang  membawa persoalan ke ranah hukum pidana. Padahal idealnya perjanjian kredit tersebut merupakan bagian  dari  ranah  hukum  perdata.  Hukum  pidana  akan  hadir  manakala  dalam  perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Hadirnya hukum pidana  dalam  perjanjian  kredit  sepeda  motor  tersebut  tentu  menimbulkan  berbagai pertanyaan mengapa demikian terjadi.
Berdasarkan  hasil survey dan  berbagai  berita  yang  ditayangkan  oleh  media elektronik  dan  pers,  ternyata  munculnya  hukum  pidana  dalam  perjanjian  kredit  sepeda
motor  hukum  perdata  disebabkan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  timbul  peristiwa hukum lain yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  karena  umumnya  pihak  yang  berhutang tidak mampu lagi membayar hutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

## PengertianTindak pidana Penggelapan
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  ditemukan  definisi tindak  pidana.  Pengertian  tindak  pidana  yang  dipahami  selama  ini  meruapakan  kreasi teoritis  para  ahli  hukum  pidana.  Secara  garis  besar  tindak  pidana  merupakan  perbuatan yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  barang  siapa  yang  melakukannya.  Undang- Undang  No  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  belum secara detail menentukan bagaimana merumuskan ketentuan tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pedoman di dalamnya masih bersifat umum, dan undang- undang tersebut tidak merinci bagaimana merumuskan bagaimana strafbaar dan strafmaat suatu  tindak  pidana.  Karenanya  tidak  mengherankan  apabila  terdapat  rumusan  tindak pidana  yang  memuat  hal-hal  di  luar  karekteristik  perbuatan  dan  sanksi  atas  perbuatan tersebut. Dalam hal ini berbagai tindak pidana terutama yang terdapat dalam KUHPidana, perumusannya  tidak  selalu  sejalan  dengan  teori  pemisahan  antara  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban pidana.   Namun demikian dalam Pasal 11 Rancangan KUHPidana, dirumuskan  tindak  pidana  adalah  perbuatan  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang dan diancam dengan pidana.
Menurut J. Bauman sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, (1997: 89), tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.
Mengenai tindak pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari  tindak  pidana  adalah  adanya  asas  legalitas  yang  tersimpul  dalam  Pasal  1  KUHP, sedangkan  syarat  materiil  adalah  tindakan  tersebut  harus  betul-betul  dirasakan  oleh masyarakat  sebagai  tindakan  yang  tidak  boleh  atau  tidak  patut  dilakukan  karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.
Pasal  1  ayat  (1)  KUHPidana  menghendaki  penentuan  tindak  pidana  hanyalah berdasar  suatuu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sekalipun  dalam  Rancangan
KUHPidana  prinsip  ini  sedikit  banyak  disimpangi.,  tetapi  penentuan  tindak  pidana berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  masih  merupakan  inti  ketentuan  tersebut. Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  KUHPidana  membuka  kemungkinan  perbuatan-perbuatan  lain yang  tidak  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan,  tetapi dinyatakan sebaliknya menurut hukum yang hidup, tetapi diakui keberadaannya.
Unsur  atau  elemen  perbuatan  pidana  menurut  Moeljatno  (2002:  63),  adalah, sebaai  berikut:  Pertama,  Kelakukan  dan  akibat  (perbuatan);  Kedua,  Hal  ikhwal  atau keadaan  yang  menyertai  perbuatan;  Ketiga,  Keadaan  tambahan  yang  memberatkan pidana; Keempat, Unsur melawan hukum yang obyektif; Kelima, Unsur melawan hukum yang subyektif
Beccaria  dalam  Saleh  (1983:  27),  menyatakan  hanya  undang-undanglah  yang boleh  menentukan  perbuatan  mana  sajakah  yang  dapat  dipidana,  sanksi-sanksi  apakah dan  atas  perbuatan-perbuatan  mana  pula  dapat  dijatuhkan,  dan  bagaimanakah  tepatnya peradilan pidana harus terjadi.
Dalam konteks demikian ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.  Hukum  pidana  di  Indonesia  sebagaimana  hukum  pidana yang  ada di  negara-negara  civil  law  system  lainnya  merupakan  hukum  pidana  yang  berpangkal tolak  dari  peraturan  perundang-undangan.  Bahkan  di  negeri  Belanda  keharusan  untuk melandaskan  tindak  pidana  pada  undang-undang  bukan  hanya  ditentukan  dalam KUHPidana, tetapi juga dalam konstitusi.
Dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 diatur syarat mengenai kekuasaan mutlak  peraturan  perundang-undangan  untuk  menentukan  tindak  pidana.  Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut,  yang  pelaksanaannya  dijamin,  diatur  dan  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Ada  tidaknya  suatu  tindak  pidana  tidak  tergantung  pada  apakah  ada  orang melakukan  perbuatan  tersebut.  Dengan  demikian  tidak  tergantung  dari  adanya pertanggungjawaban  pidana  pembuat.  Melainkan  tergantung  pada  apakah  ada  larangan peraturan  perundang-undangan  yang  disertai  ancaman  pidana  terhadap  suatu  perbutaan. Hal  ini  didasarkan  pada  asas  legalitas  yang  dirumuskan  pada  Pasal  1  ayat  (1) KUHPidana.
Sementara Tindak  pidana penggelapan  diatur  dalam  Pasal 372,  Pasal  374,  dan Pasal  375  KUHPidana.  Pasal  376  mengatur  mengenai  penggelapan  antar  keluarga  yang berlaku  sama  dengan  Pasal  367  KUHPidana  (delik  pencurian).  Selanjutnya  Pasal  377
KUHPidana  mengenai  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  putusan  hakim  dan pencabutan  hak  dapat  dikenakan  bagi  penggelapan  Pasal  372,  Pasal  374,  dan  Pasal  375 KUHPidana.
Pengertian  Tindak  Pidana  Penggelapan  diatur  dalam  Pasal  372  KUHP.  Pasal 372  KUHP  yang  berbunyi  Barang  siapa  dengan  sengaja  memiliki  dengan  melawan  hak suatu  benda  yang  sama  sekali  atau  sebahagiannya  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan benda  itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena  kejahatan,  dihukum  karena  penggelapan, dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda  sebanyak  Rp.  900. (Soesilo,  1994:  258).  Menurut  Andi  Hamzah  (2010:  108),  bagian  inti  delik  atau  tindak pidana  penggelapan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  372  KUHPidana  adalah  sebagai berikut:  Pertama,  Sengaja:  Kedua,  Melawan  hukum;  Ketiga,  Memiliki  suatu  barang; Keempat,  Yang  seluruhnya  atau  kepunyaan  orang  lain;  Kelima,  Yang  ada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
Ketentuan  Pasal  373  KUHPidana  mengatur  delik  penggelapan  ringan  jika barang itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  zamannya.  Sementara  ketentuan  Pasal  374 KUHPidana  mengatur  tentang  delik  kualifikasi,  artinya  suatu  delik  suatu  penggelapan Pasal  372  KUHPidana  sebagai  delik  pokok,  ditambah  satu  bagian  inti  delik  lagi  yakni dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah,  ancaman  pidananya  bertambah  dari  empat  tahun  penjara  menjadi  lima  tahun penjara.
Kemudian  Pasal  375  KUHPidana  mengatur  bagian  inti  sama  dengan  delik pokok  (Pasal  372  KUHPidana)  ditambah  bagian  inti  delik  dilakukan  oleh  orang  yang karena terpaksa  diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau  pelaksana  surat  wasiat,  pengurus  lembaga  atau  yayasan  terhadap  barang  yang dikuasainya  selaku  demikian.  Berikutnya  Pasal  376  KUHPidana  menyatakan  bahwa ketentuan  tentang  pencurian  antarkeluarga    (Pasal  367  KUHPidana)  berlaku  juga  bagi delik penggelapan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara  dan  perbuatan  menggelapkan  (penyelewengan)  yang  menggunakan  barang  secara tidak  sah.  Dapat  diuraikan  selanjutnya  bahwa  penggelapan  dapat  dikatakan  perbuatan merusak  kepercayaan  orang  lain  dengan  mengingkari  janji  tanpa  perilaku  yang  baik. Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan  Istilah  Penggelapan  ini  sebagai  “ geheel  donkermaken ”  atau  sebagai
“ uitstraling  van  lichtbeletten ”  yang  artinya  “membuat  segalanya  menjadi  gelap”  atau  “ menghalangi  memancarnya  sinar”.  Sedangkan  Lamintang  dan  Djisman  Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalah gunaan hak”  atau  “penyalah  gunaan  kekuasaan”.  Akan  tetapi  para  sarjana  ahli  hukum  lebih banyak menggunakan kata “Penggelapan“.
Penggelapan  adalah  kejahatan  yang  hampir  sama  dengan  pencurian  yang dijelaskan  dalam  Pasal  362.  Hanya  saja  pada  pencurian  barang  yang  dimiliki  itu  masih belum  berada  di  tangan  pelaku  dan  masih  harus  diambilnya,  sedang  pada  penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.
Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama,  tindak  pidana  penggelapan  dalam  bentuk  pokok;  Kedua,  tindak  pidana penggelapan  ringan;  Ketiga,  tindak  pidana  penggelapan  dengan  unsur-unsur  yang memberatkan;  Keempat,  tindak  pidana  penggelapan  oleh  wali  dan  lain-lain;  Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.
Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  372  KUHPidana  ini  terdiri  dari  unsur objektif  dan  subjektif:Unsur  subjektif  yakni  Unsur  kesengajaan;  memuat  pengertian mengetahui  dan  menghendaki.  Berbeda  dengan  tindak  pidana  pencurian  yang  tidak mencantumkan  unsur  kesengajaan  atau  „ opzettelijk ‟  sebagai  salah  satu  unsur  tindak pidana  pencurian.  Rumusan  Pasal  372  KUHPidana  mencantumkan  unsur  kesengajaan pada  tindak  pidana  Penggelapan,  sehingga  dengan  mudah  orang  mengatakan  bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja.
Sementara unsur objektif terdiri dari: Pertama, Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan  dalam  tindak  pidana  pencurian,  kata  „barang  siapa‟  ini  menunjukan  orang. Apabila  seseorang  telah  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana  penggelapan  maka  dia dapat disebut pelaku atau „ dader’ . Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); mentri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini  adalah  penguasaan  secara  sepihak  oleh  pemegang  sebuah  benda  seolah-olah merupakan  pemiliknya,  bertentangan  dengan  hak  yang  membuat  benda  tersebut  berada padanya.  Ketiga,  Suatu  benda;  ialah  benda  yang  menurut  sifatnya  dapat  dipindah- pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut „benda bergerak‟. Keempat, Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak  karena  kejahatan;  yaitu  harus  ada  hubungan  langsung  yang  sifatnya  nyata  antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan.
Penggelapan  dalam  rumusan  KUHP  adalah  tindak  kejahatan  yang  meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya  kepunyaan  orang  lain;  Menguasai  benda  tersebut  dengan  melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.
Menurut  Cleiren  inti  delik  penggelapan  ialah  penyalahgunaan  kepercayaan. Selalu  menyangkut  secara  melawan  hukum  memiliki  suatu  barang  yang  dipercayakan kepada  orang  yang  menggelapakan  itu.  Batas  klasik  antara  pencurian  dan  penggelapan ialah  pencurian  “mengambil”  barang  yang  belum  ada  padanya,  sedangkan  pada penggelapan  barang  itu  sudah  ada  di  dalam  kekuasaannya.  Delik  penggelapan  adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu  dan  tempat  dilaksanakannya  kehendak  yang  sudah  nyata  (Andi  Hamzah,  (2010: 107).
Bentuk  pokok  pembentuk  undang-undang  telah  mencantumkan  unsur kesengajaan  atau opzettelijk sebagai  salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  penggelapan.
Unsur  dengan  sengaja  merupakan  satu-satunya  unsur  subjektif  didalam  tindak  pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada  pribadi  pelakunya.  Dengan  sendirinya  unsur opzettelijk harus  didakwakan  didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.
Tiap  kejahatan  yang  diatur  dalam  KUHP  maupun  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  lain  mempunyai  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka  harus  terpenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  Pertama,  yang  bersalah  harus bermaksud  memiliki  benda  itu,  Kedua,  benda  itu  harus  kepunyaan  orang  lain,  baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukanmemiliki benda itu harus tanpa hak.

## Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit
Perkembangan  hukum  perjanjian  saat  ini  diwarnai  oleh  semakin  tipisnya  tabir pemisah  antara  dua  sistem  hukum,  yaitu common  law dan civil  law .  Dinamika  hukum bisnis  yang  melibatkan  pelaku  bisnis  antara  negara,  khusus  perjanjian,  telah  membawa dampak  perkembangan  hukum  perjanjian  yang  mengakomodir  asas-asas  universal  yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan.
Pada  dasarnya  perjanjian  sebagai  instrumen  pertukaran  hak  dan  kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.  Terutama  pada  perjanjian  komersial,  baik  pada  tahap  kontraktual,  pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.
Era  globalisasi  dan  begitu  besar  pengaruh  kemajuan  teknoligi  moderen membawa  dinamika  bisnis  tersendiri  dengan  pasang  surutnya,  sehingga  berakibat  juga pada  keberlangsungan  hubungan  kontraktual  para  pihak.  Apa  yang  menjadi  tujuan sebenarnya  dan  diproyeksikan  akan  berjalan  lancar,  memuaskan  dapat  berubah  merugi dan  memutus  hubungan  bisnis  para  pihak.  Para  pihak  yang  berkontrak  senantiasa berharap perjanjian yang dibuat berakhir dengan happy ending, namun yang terjadi justru menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan perjanjian.
Terkait  dengan  kegagalan  perjanjian  dapat  terjadi  karena  faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap konsistensi perjanjian. Adapun beberapa  faktor  yang  mengakibatkan  kegagalan  pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban kontraktual  meliputi:  Pertama, wanprestasi (ingkar  janji).  Kedua, hardship (kesulitan, keadaan sulit). Ketiga, overmacht .
Wanprestasi dapat terjadi apabila pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi  akan  saling  bertukar,  namun  kondisi  tertentu  pertukaran  prestasi  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.  Namun  pada  umumnya  wanprestasi  baru  terjadi  setelah  adanya pernyataan  lalai  ( in  mora  stelling:  ingebereke  stelling )  dari  para  pihak  kreditur  dan debitur.  Pernyataan  lalai  ini  bertujuan  untuk  menetapkan  tenggang  waktu  (yang  wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian dialami kreditur.
Dalam  perjalanan  waktu  hubungan  perjanjian  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  sengketa  antara  para  pihak.  Sengketa  pada  umumnya  muncul  sebagai  akibat adanya  ketidaksepakatan,  perbedaan,  gangguan,  ketidakseimbangan  antara  para  pihak. Kondisi  ini  menempatkan  asas  itikad  baik  menjadi  sangat  penting  dalam  perjanjian. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Itikad  baik  dalam  hukum  perjanjian  jual  beli mengacu  pada  tiga  bentuk  perlikau  para  pihak  dalam  perjanjian,  yakni  sebagai  berikut: Pertama,  Para  pihak  harus  memegang  teguh  janji  atau  perkataannya;  Kedua,  Para  pihak tidak  boleh  mengambil  keuntungan  dengan  tindakan  yang  menyesatkan  terhadap  salah satu  pihak;  Ketiga,  Para  pihak  mematuhi  kewajibannya  dan  berperilaku  sebagai  orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.\
Itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  mengacu  pada  itikad  baik  yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif mengacup pada suatu norma yang objektif pula (Subekti, 1984: 41). Perilaku para pihak dalam perjanjian jual beli harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

## Tindak Pidana dalam Perjanjian Kredit
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia  terkadang  membutuhkan  bantuan  dana baik  untuk  pemenuhan  kebutuhannya  maupun  untuk  modal  usahanya.  Bantuan  dana tersebut  bisa  diperoleh  melalui  pinjaman  dari  bank  atau  lembaga  pembiayaan  seperti leasing.  Adapun  pinjaman  dari  bank  atau  lembaga  pembiayaan  inilah  yang  disebut dengan  kredit.  Pemberian  kredit  oleh  bank  atau  lembaga  pembiayaan  didasarkan  pada perjanjian  yaitu  perjanjian  kredit.  Suatu  perjanjian  kredit  melibatkan  para  pihak  yang terdiri  dari  pihak  yang  meminjamkan  atau  kreditur  dan  pihak  yang  meminjam  atau debitur.  Dalam  pemberian  kredit  terkandung  resiko  yaitu  pihak  yang  meminjam  atau debitur  tidak  mampu  melunasi  kredit  pada  waktunya  dan  untuk  memperkecil  resiko  itu biasanya  kreditur  meminta  jaminan  kepada  debitur.  Jaminan  inilah  yang  kemudian menjadi  sumber  dana  bagi  pelunasan  kredit  dalam  hal  debitur  tidak  mampu  melunasi kredit yang diterimanya.
Kredit  dilihat  dari  sudut  bahasa  berarti  kepercayaan,  dalam  arti  bahwa  apabila seseorang  mendapatkan  fasilitas  kredit,  maka  orang  atau  badan  usaha  tersebut  telah mendapatkan  kepercayaan  dari  pemberi  kredit.  Setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan disepakati  antara  pemberi  kredit  dan  penerima  kredit  wajib  dituangkan  dalam  bentuk perjanjian  yaitu  perjanjian  kredit.  Pada  dasarnya  unsur-unsur  dalam  perjanjian  kredit yaitu antara lain sebagai berikut: Pertama, Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu  tertentu  yang  telah  diperjanjikan;  Kedua,  Waktu,  yaitu  bahwa  pemberian  kredit dengan  pembayaran  kembali  tidak  dilakukan  pada  waktu  yang  bersamaan  melainkan dipisahkan  oleh  tenggang  waktu;  Ketiga,  Resiko,  yaitu  bahwa  setiap  pemberian  kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut; Keempat, Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk
uang,  tetapi  juga  dapat  berbentuk  barang  atau  jasa.  Namun  dalam  obyek  kredit  yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.
Berdasarkan perjanjian kredit tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak  yang  membuatnya  yang  dinamakan  perikatan.  Hubungan  hukum  yaitu  hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  hak  dan  kewajiban  secara  sukarela  maka  salah  satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
Tindak  pidana  penggelapan  dapat  dijumpai  dalam  ketentuan  Pasal372  KUHP, yang  menentukan  sebagai  berikut  Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang laintetapi yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karenakejahatandiancam  karena  penggelapan, dengan pidana penjara paling lamaempat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”
Pasal tersebut diatas bila kita kaitkan dengan perjanjian kredit dimana salah satu pihak  tidak  memenuhi  prestasi,  maka  yang  harus  dikaji  apakah  perbuatan  itu  termasuk dalam unsur-unsur Pasal 372 KHUP atau tidak. Berikut akan dijelaskan unsur-unsur Pasal 372 KUHP anatar lain: Pertama, unsur subyektif : dengan sengaja; Kedua, unsur obyektif yang  terdiri  lagi  (1).  menguasai  secara  melawan  hukum.  (2).  suatu  benda.  (3).  sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). berada padanya bukan karena kejahatan.
Unsur  pertama  Pasal  372  KUHP,  yaitu  “dengan  sengaja”,merupakan  unsur subyektif.  Dengan  sengaja  berkaitan  dengan  tindakpidana  penggelapan  dijelaskan  lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut:“Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatubarang.Menyadari bahwa  barang itu  adalah  sebagian atau seluruhnyamilik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu adapadanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Jadikesengajaan dalam tindak pidana penggelapan  ini  termasuk  kesengajaansebagai  maksud  yakni  si  pembuat  menghendaki adanya akibat yangdilarang dari perbuatannya.
Perjanjian  kredit  hendaknya  dibuat  secara  tertulis  karena  dengan  bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Dengan  dituangkannya  perjanjian  ke  dalam  bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.
Kenyataan  yang  terjadidi  masyarakat  tidak  semua  orang  mempunyai  yang mempunyai hubungan hukum  melalui perjanjian kredit mempunyai niat atau itikad baik
taat  pada  perjanjian  tersebut.  Perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati  banyak  yang dilanggar  dan  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  perjanjian  tersebut.  Dalam  dunia  bisnis terutama  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  krediti,  pengingkaran  terhadap  perjanjian kredit  yang  seringkali  merupakan  peristiwa  biasa  terjadi.  Namun  demikian  dalam perjanjian kredit tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi atau muncul tindak pidana karena obyek dari perjanjian sudah digelapkan.
Pihak  debitur  terkadang  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  diatur dalam perjanjian kredit tersebut. Bahkan yang kurang berkenan dengan perbuatan debitur terhadap  pelanggaran  perjanjian  kredit  adalah  dengan  menggelapkan  obyek  perjanjian berupa kenderaan sepeda motor.
Unsur kesengajaan yang disyaratkan dalam pasal penggelapan bila kita kaitkan dengan perjanjian kredit dapat kita lihat dalam diri para pihak. Kreditur biasanya apabila barang  yang  di  kreditkan  sudah  berada  ditanganya  maka  yang  dipikirkan  berikutnya adalah  bagaiman  melunasi  besaran  jumlah  yang  diperjanjikan.  Unsur  kesengajaan  itu sendiri  lahir  apabila  kreditur  menghendaki  adanya  akibat  yang  dilanggar  dari  isi perjanjian  misalnya  kreditur  mengalihkan  barang  pada  pihak  lain  tanpa  persetujuan  dan sepengetahuan debitur. Cara ini dengan kredit liar dan biasanya dilakukan pelaku karena pelaku tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar angsuran sehingga mengalihkannya  pada  orang  lain  untuk  meneruskan  kredit.  Apabila  pembayaran  lancar tentunya  tidak  menimbulkan  masalah,  tetapi  sebaliknya  apabila  pihak  ketiga  juga  tidak mampu  meneruskan  pembayaran  kredit  maka  disini  timbulah  masalah.Contoh  lain membawa  lari  sepeda  motor  ke  luar  daerah.  Teknik  ini  dilakukan  oleh  pelaku  dengan sengaja membawa lari sepeda motor ke tempat lain yang sulit dijangkau dan tidak dapat diketahui lagi oleh dealer Dealer Zusuki Gorontalo. Pihak perusahaan dalam hal ini dealer susuki  Gorontalo  tentunya  akan  sulit  melakukan  pengejaran  terhadap  pelaku  yang  telah lari sampai ke luar daerah tersebut.
Penyebab terjadinya kejahatan penggelapan disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar ( ekstern ) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor adanya penadah, faktor  adanya  agen/perantara,  dan  faktor  adanya  penjamin.  Faktor  dari  dalam  ( intern ) yaitu  faktor  keluarga,  adanya  nafsu  ingin  memiliki  dan  faktor  pemanfaatan  kesempatan terjadinya  kejahatan  penggelapan  antara  lain;  mudahnya  mendapatkan  fasilitas  kredit, jumlah  uang  muka  dan  angsuran  yang  terjangkau,  adanya  kolusi  dengan  internal perusahaan (karyawan) dan adanya sistem target bagi karyawan.

## Kesimpulan
Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan  sengeja  melakukan  tindakan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  372 KUHP.Unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP anatarlain: Pertama,  unsur subyektif : dengan  sengaja;  Kedua,  unsur  obyektif,  yang  terdiri  lagi  dari  (1).  menguasai  secara melawan  hukum.  (2).  suatu  benda.  (3).  sebagian  atau  seluruhnya  kepunyaan  orang  lain. (4). berada padanya bukan karena kejahatan.
Uraian  diatas  hendaklah  dalam  melakukan  perjanjian  sebaiknya  dilakukan secara tertulis sehingga terhindar dari praktek-praktek tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak atau orang lain.

## DaftarPustaka
Abidin, AndiZainal, 1983 HukumPidana I , SinarGrafika, Jakarta.
AmiruddindanZainalAsikin,  2006, PengantarMetodePenelitianHukum, RajawaliPers, Jakarta.
Chazawi, Adami, 2003, KejahatanTerhadapHarta Benda , Bayumedia, Malang.
Hamzah, Andi, 2009, Delik-DelikTertentu (SpecialeDelicten) DiDalam
KUHP .SinarGrafika. Jakarta
Harkrisnowo,  Harkristuti,  ,  2001, Tindak  Pidana  Kesusilaan  dalam  Perspektif KitabUndang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek danTantangan , Pustaka Firdaus, Jakarta.
Huda,    Chairul,  2008, Dari    Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta.
Moeljatno, 2002, Azas-AzasHukumPidana .RinekaCipta. Jakarta.
Poernomo, Bambang, 1997, Asas-asasHukumPidana , Dahlia Indonesia. Jakarta.
Saleh,  Roeslan,  1983, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta.
SoekantoSoerjono,  2001, Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cetakan  Keenam.  Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Soesilo,  R,  1994, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Politea, Bogor.
Subekti, 1984, HukumPerjanjian .Intermasa. Jakarta
Tresna,  R,  1979, Asas-asas  Hukum  Pidana  Disertai  Pembahasan  Beberapa  Perbuatan yang Penting , PT. Tiara, Jakarta.
KitabUndang-UndangHukumPidana