## JEJARING BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
1 Andi Setiawan 2 Hilmi Handala Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.
JL. Veteran Malang, 65145 Email: andi.setiawan@ub.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  Badan  Pengawas  Pemilu  Republik  Indonesia  yang  kemudian disebut  dengan  Bawaslu  RI  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  salah  satu  dari  tiga lembaga  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia.  Pemilihan  Umum  atau  Pemilu  Serentak dilaksanakan  pada  tahun  2019  dimana  memiliki  kompleksitas  masalah  dari  Pemilu  pada umumnya,  hal  ini  dikarenakan  ruang  lingkup  yang  begitu  luas.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk memaparkan  langkah  strategis  dalam  menjalankan  fungsi  lembaga  melalui  hubungan  antar lembaga  dengan Stakeholders. Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  datanya disajikan dalam bentuk deskriptif oleh penulis. Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah Nework  Governance oleh  Klijn,  Koppenjan,  &  Termeer  hal  ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penulis untuk melihat bagaimana hubungan antar lembaga dengan Stakeholders dijalankan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Bawaslu  RI  dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi  empat  subjek  yaitu:  (1)Lembaga  Pemerintah,  (2) Non  Government  Organization ( NGO ) , (3)Perguruan  Tinggi,  dan  (4)Media.  Dalam  menjalankan  hubungan  antar  lembaga tersebut  telah  diimplementasikan  dalam Network  Governance yaitu  membentuk persepsi/interpretasi,  menentukan  aktor/sumberdaya,  dan  membangun  institusi/norma. Kemudian, melalui data hubungan antar lembaga Bawaslu RI cenderung memiliki arah untuk membangun  hubungan  dengan  lembaga  pemerintah  dibanding  tiga  subjek  lainnya  seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Media.
Kata Kunci : Hubungan Antar Lembaga, Pemilu Serentak, Network Governance

## PENDAHULUAN
Pemilu  sebagai output dari  demokrasi,  tidak  hanya  sebatas  dilaksanakan  begitu  saja tanpa  kesiapan  dari  pemerintah  dan  masyarakatnya.  Melainkan,  Pemilu  harus  menjadikan sistem ketatanegaraan di Indonesia untuk menuju nilai demokratis. Hal ini dikarenakan sudah menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  untuk  menciptakan Pemilu yang demokratis.
Dalam  menciptakan  Pemilu  yang  sehat  dan  demokratis  diperlukan  suatu  lembaga dalam  rangka  mejalankan  suatu  kegiatan  dalam  penyelenggaraan  Pemilu.  sesuai  dengan pernyataan  Gunawan  Suswantoro  bahwa  “Integritas  penyelenggara  dan  proses
penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat pentingg dalam pemilu, agar hasil pemilu mendapat pengakuan  dari  rakyat  maupun  kontestan  pemilu.”  (Suswantoro,  2016).  Melihat  pernyataan tersebut,  perlu  diwujudkan  suatu  lembaga  independen  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi sebagai panitia utama dalam pelaksana dan pengawas Pemilu. Dengan demikian pemerintah merealisasikan  gagasan  tersebut  dengan  merumuskan  peraturan  dalam  bentuk  Undang- undang  Nomor 7 tentang Pemilihan Umum di Indonesia yang diundangkan pada tahun 2017.
Pada  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  ada  tiga lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  menjadi  satu  kesatuan  dalam  menyelenggarakan Pemilu.  Pertama,  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  kemudian  disingkat  KPU  merupakan lembaga  dimaana  memiliki  peran  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  Pemilu  yang  dalam pelaksanaannya  memiliki  sifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  ( UU  No  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum) . Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Bawaslu. Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu dimana memiliki peran dalam perihal  pengawasan  pada  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia.  Kemudian,  Dewan Kehormatan  Penyelenggaraa  Pemilu  yang  disingkat  DKPP.  Lembaga  DKPP  merupakan lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  memiliki  peran  dalam  menangani  dan  pada pelanggaran  kode  etik  dari  para  penyelenggara  Pemilu.  Melihat  pemaparan  lembaga penyelenggara Pemilu diatas, Bawaslu menjadi lembaga yang memiliki posisi strategis dalam aspek  penyelenggaraan  Pemilu.  Hal  ini  dikarenakan  Bawaslu  memiliki  kedudukan  sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu.
Dalam  segi  kelembagaannya, Bawaslu  memiliki karakteristik  yang unik  dimana bisa menunjukan bahwa Bawaslu berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi  lembaga  dan  fungsi  lembaga  (Suswantoro,  2016).  Pertama,  dari  segi  eksistensi lembaga  memiliki  artian  bahwa  Bawaslu  merupakan  satu-satunya  lembaga  negara  di  dunia yang  memliki  tugas  dalam  melaksanakan  pengawasan  pada  penyelenggaraan  Pemilihan Umum.
Kedua,  dari  segi  fungsi  kelembagaan  Bawaslu  memiliki  keunikan  tersendiri  yaitu harus  menjalankan  tiga  fungsi  yang  umumnya  dilakukan  oleh  lembaga  lain  secara  terpisah. Fungi-fungsi  yang  harus  dijalankan  tersebut  meliputi:  (1)  fungsi  legislasi,  dimana  Bawaslu harus  mampu  menyusun  dan  memproduksi  suatu  peraturan  yang  akan  diberlakukan  baik secara internal maupun eksternal kelembagannya; (2) fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus menjalankan  praktik  pengawasan  dalam  baik  dalam  bentuk  pencegahan  maupun penindaklanjutan;  dan  (3)  fungsi  yudikatif,  dimana  Bawaslu  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  tindakan  yang  mendekati  dalam  aspek  yudikatif,  seperti  penyelesaian
sengketa.(Suswantoro,  2016)  Dengan  demikian  Bawaslu  memiliki  posisi  penting  dalam komposisi kelembagaan di Indonesia khususnya dalam ruang lingkup kepemiluan.
Pemilihan  Umum  di  Indonesia  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas  baik  dari  tahap formulasi  hingga  evaluasi.  Pada  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Bawaslu  perlu mengawasi  segala  tahapan  dan  rangkaian  Pemilu  yang  diselenggarakan  di  setiap  tingkatan dari  pusat  hingga  ke  daerah.  Pada  tahap  pengawasan  tersebut,  didalamnya  terdapat  tugas Bawaslu  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  atas  terjadinya  pelanggaran  Pemilu bagi  pada  peserta  Pemilu,  maupun  penyelenggara  Pemilu  yang  dalam  hal  ini  adalah mengawasi KPU. Bawaslu juga akan berkutat dengan urusan Daftar Pemilih, peserta Pemilu, dana kampanye, logistik, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara. Selain itu, Bawaslu juga perlu melakukan upaya pencegahan pada praktik politik uang yang menjadi fenomena setiap diadakannya  pesta  demokrasi  tersebut.  Bawaslu  juga  tidak  boleh  luput  dan  lalai  untuk mengawasi  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara,  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Kepolisian Republik Indonesia.
Melihat hal tersebut, menjadi tantangan tersendiri yang cukup berat untuk dipikul bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaran Pemilu yang memiliki ruang lingkup luas  baik  dari  aspek  geografis  maupun  penyelenggaraanya.  Di  sisi  lain,  Bawaslu  juga memiliki  keterbatasan  wewenang  yang  menjadi  kendala  dalam  memaksimalkan  fungsi pengawasan hal ini dibuktikan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  pasal  95  yang  berisi  tentang  kewenangan  bawaslu  hanya  sebatas  memeriksa  dan mengkaji  serta  memberikan  rekomendasi  terkait  pelanggaran  dalam  ranah  kepemiluan (Suswantoro,  2016)    padahal  ruang  lingkupnya  akan  memasuki  beberapa  aspek  meliputi aspek  di  luar  kepemiluan  seperti  kependudukan,  keamanan,  kesehatan,  Hak  Asasi  Manusia, peningkatan  sumber  daya  manusia  baik  eksternal  maupun  internal,  hukum,    penyiaran, informasi,  dan  pelayanan  publik  yang  notabene  segala  informasi  dan  akses  berada  di  luar kewenangan Bawaslu.
Dalam  mengatasi  kendala  keterbatasan  wewenang  tersebut,  Bawaslu  bisa menggunakan amanah undang-undang nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi payung hukumnya yang  telah  memfasilitasi  Bawaslu  untuk  memaksimalkan  fungsi  pengawasannya  yakni melakukan hubungan, koordinasi, atau kerja sama antar lembaga terkait. Selain karena situasi hukum  tersebut,  menjadi  peluang  juga  bagi  Bawaslu  untuk  mengoptimalkan  fungsi pengawasannya  melalui  hubungan  antar  lembaga  dengan  lembaga  terkait  baik  itu Government Organization maupun Non Government Organization.
Urgensi  Bawaslu  RI  dalam  menjalin  hubungan  antar  lembaga  yakni  permasalahan yang  kompleks  dalam  ranah  kepemiluan  menjadi  dasar  utama  untuk  melibatkan  para Stakeholder lain  untuk  ikut  andil  dalam  mengawasi  jalannya  pemilu.  Permasalahan- permasalahan yang ada di kepemiluan dapat dilihat berdasarkan data Bawaslu RI berikut:
Diagram 1
Data Jenis Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Temuan dan Laporan 2019
Sumber: Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, Bawaslu RI
Diagram 2
Data Macam Pelanggaran Pidana Berdasarkan Temuan dan Laporan hingga Tanggal 20 Mei 2019

## Sumber: Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019, Bawaslu RI
Melihat data  yang telah dipaparkan diatas, dapat  dipahami bahwa dalam kepemiluan memiliki  permasalahan  yang  kompleks  terutama  dalam  ranah  pengawasan  Bawaslu  RI. Bawaslu  RI  memiliki  beragam  permasalahan  yang  kompleks  melalui  temuan  dan  laporan yang  didapatkannya.  Dengan  demikian  dibutuhkan  keterlibatan Stakeholder lain  untuk membantu fungsi pegawasan Bawaslu RI dalam mencegah dan menindak permasalahan yang kompleks tersebut.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 458  134  730  149 5319 798 Jumlah Jenis Pelanggaran ASN, TNI, & POLISI Berkampanye 12% Kampanye Media Diluar Jadwal 2% Kampanye Diluar Jadwal 3% Kepala Desa Berpihak 20% Kampanye dengan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Pendidikan 13% Pelibatan Kampanye Orang yang Dilarang 5% Pemalsuan Dokumen 14% Politik Uang 27% Mengganggu Kampanye 1%
Menghilanggka n Alat Peraga Kampanye 1%
Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali
1% Menyebabkan Suara Orang tidak Bernilai
1%
Kelahiran  dari  konsep  yang  dikenal  dengan Network  Governance bermula  dari berkembang  pesatnya  teori  tentang  Tata  Kepemerintahan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan teori Governance .  Munculnya  teori  tentang Network  Governance merupakan  akibat  dari adanya  perkembangan  demokrasi  liberal.  Kemudian,  perkembangan  dari  demokrasi  liberal juga tidak dapat dipungkiri bahwa telah menyebabkan suatu konsep kesetaraan dalam proses dijalankannya  kepemerintahan.  Pada  perkembangan  tersebut  melahirkan  pemahaman  bahwa setiap  aktor,  institusi,  atau  lembaga  memiliki  “ Role ”  yang  sama  dalam  rangka  mengelola suatu  “ Public  Interest ”.  Dengan  demikian  setiap  aktor,  institusi,  atau  lembaga  akan memposisikan  mereka  sedemikian  rupa  hingga  berada  pada  posisi  yang  bersifat  horizontal, sederajat,  dan  setara  dalam  rangka  pengentasan  suatu  masalah  bersama  atau Public  Affairs (Sorensen, 2002).
Network sendiri memiliki definisi yaitu Pola hubungan sosial yang stabil antara aktor, institusi,  atau  lembaga  yang  saling  memiliki  ketergantungan  pada  area  masalah  kebijakan atau  kelompok  sumber  daya  yang  meliputi  membentuk,  memelihara,  mengarahkan  atau menjaga,  dan  mengubah  suatu  situasi  melalui  serangkaian  langkah  atau  peristiwa.  Melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa Network merupakan suatu resiprokal atau yang biasa disebut  hubungan  timbal  balik.  Hubungan  tersebut  terjadi  diantara  berbagai  aktor,  institusi, atau  lembaga  negara  yang  dalam  hal  ini  sebagai Stakeholders yang  terlibat  dalam  suatu serangkaian  pada  proses  pengambilan  suatu  keputusan  (Yudiatmaja,  Safitri,  &  Manalu, 2017).
Kemudian, Network sendiri lebih menekankan pada struktur organisasi atau lembaga yang  lebih  longgar  dan  terdapat  “ Trust ”  atau  kepercayaan  dalam  hubungan  antar  lembaga tersebut (Haynes, 2003). Hal ini memunculkan perspektif Network sebagai suatu relasi antar lembaga sebagai Stakeholders bersifat lentur dan tidak mengikat secara keseluruhan sehingga konsekuensinya  adalah  setiap  lembaga  yang  terikat  baik  secara  permanen  maupun  tidak dalam proses kerja sama tersebut, harus memiliki kepercayaan antar lembaga untuk dijadikan sebagai pondasi dalam melakukan suatu proses kerja sama.
Selanjutnya, Network Governance lahir sebagai akibat atas kompleksitas dalam suatu proses  pengambilan  keputusan  dan  implementasinya.  Permasalahan  yang  berkembang semakin  kompleks  menimbulkan  pengambilan  keputusan  dan  implemenrasinya  menjadi kompleks  pula.  Oleh  karena  itu,  situasi  tersebut  menimbulkan  terbukanya  peluang  atas munculnya  pilihan  atau  alternatif  sebagai  langkah  dalam  mengatasi  masalah  tersebut, sehingga atas dasar tersebut menjadi penyebab harus diadakannya keterlibatan dari berbagai Stakeholder s  yang  dalam  hal  ini  adalah  aktor,  institusi  atau  lembaga  baik  dalam  proses
formulasi  maupun  dalam  proses  implementasi  suatu  kerja  sama  atau  kesepakatan  (Klijn  & Koppenjan, 2000).
Kemudian,  dalam  mengelola  kepentingan  bersama  melalui  proses  kerja  sama,  di dalamnya  terdapat  beraneka  aktor  atau  institusi  yang  terlibat  sesuai  dengan  kepentingan masing  masing  yang  beragam.  Hubungan  antar  aktor  atau  institusi  dalam  proses  kerjasama tersebut  memiliki  sifat  saling  ketergantungan  satu  sama  lain  ( Interdependence ).  Dalam pemahaman tersebut dapat  dilihat bahwa setiap aktor atau institusi  akan berusaha mencapai pencapaian  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan  masing  masing  dengan  cara  memanfaatkan sumber  daya  atau Resources yang  dimiliki  oleh  institusi    yang  terlibat  dalam  jaringannya. Interdependence ini  dapat  terbentuk  melalui  proses  pertukaran  sumber  daya  antar  lembaga, seperti halnya sumber daya finansial, akses, politik, dan informasi.
Network  Governance biasanya  lebih  mengacu  pada  keterlibatan  aktor  atau  institusi yang bersifat non-state dalam menjalankan kepemerintahan. Pelibatan institusi tersebut dapat ditemukan  melalui  hubungan  dan  tata  kerja  sama  antar  institusi  di  dalam  jaringan. Keterlibatan  institusi  atau  lembaga  dalam  menjalankan  jejaring  kepemerintahan  perlu  ada manajemen  atau  tata  kelola  yang  baik  dalam  rangka  mengelola  kepentingan  dan  masalah bersama  lebih  efektif.  Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan Network  Governance ada  dua indikator yang harus diimplementasikan, yaitu (Klijn, Koppenjan, & Termeer, 1995)
1. Game  Management, yaitu  serangkaian  langkah  strategis  yang  berkelanjutan  antar instansi atau lembaga yang diatur atau disusun sedemikian rupa berdasarkan persepsi antar  lembaga  melalui  aturan  formal  dan  informal  yang  ada  mengenai  isu permasalahan  yang  telah  menjadi  kepentingan,  atau  perhatian  bagi  para  lembaga. Game  Manegement ini  memiliki  tujuan  utama  yaitu  menyatukan  berbagai  persespsi yang dimiliki oleh lembaga  yang terlibat  dengan cara membentuk  suatu norma  yang bersifat  normal  dan  informal  yang  kemudian  nantinya  akan  mengembangkan  suatu keputusan  yang  menjadi  kepentingan  bersama.  Dalam Game  Management, terdapat tiga elemen yakni:
a. Persepsi/Interpretasi
Persepsi yang diterapkan dalam Game Management adalah Convenanting atau Pertemuan.  Pada  pertemuan  tersebut  akan  melakukan  eksplorasi  tentang persamaan  dan  perbedaan  pada  persepsi  yan  dimiliki  antar  lembaga. Kemudian, dilakukan penjajakan sebagai bentuk upaya dalam menyatukan dan menyelaraskan tujuan bersama.
b. Aktor/Sumber Daya
Secara Selective  Activation akan  dilakukan  mobilisasi  kekuatan  atau  potensi yang  dimiliki  oleh  masing-masing  lembaga  sesuai  dengan  kepentingan bersama  yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam  hal  ini akan memobilisasi lembaga  yang  memiliki  sumber  daya  yang  kurang  dan  mendemobilisasi lembaga yang mendominasi sumber daya.
c. Institusi/Norma
Dalam jaringan ini akan dilakukan Arranging atau pembentukan norma  yang akan  dijaga  secara  bersama  dengan  pondasi  kepercayaan  yang  dimiliki  oleh masing-masing  lembaga  sehingga  selanjutnya  akan  mengubah  format  relasi yang mendorong pada lahirnya interaksi dalam kelompok.
2. Network  Structuring ,  yaitu  upaya  dalam  rangka  melakukan  transformasi  terhadap struktur  jaringan.  Tata  kelola  ini  memiliki  asumsi  bahwa  karakteristik  institusional jaringan  dapat  mempengaruhi  strategi  dan  peluang  pada  kerja  sama  antar  lembaga tersebut.  kemudian  upaya  dalam  rangka  mengubah  jaringan  dapat  dilakukan  melalui perubahan satu atau lebih karakter institusional tersebut dari masing masing lembaga. Network  Structuring mencoba  untk  melakukan  perubahan  secara  struktural  atas kelembagaan antar institusi atau lembaga. Hal ini bertujuan untuk memberi akses dan ruang  serta  memberikan  fasilitas  dalam  implementasi  kerja  sama  dalam  jaringan tersebut. Network Structuring ini dalam implemenasinya memiliki tiga elemen yakni:
a. Persepsi/Interpretasi
Persepsi yang terdapat dalam Network Structuring yaitu Reframing.Reframing dilakukan  dengan  cara  melakukan  perubahan  pada  persepsi  dari  peran  suatu lembaga dalam jaringan tersebut  yang akan dilakukan pembentukan kerangka dalam menentukan suatu nilai yang akan diperjuangkan sehingga dalam hal ini akan dilakukan semacam peleburan tujuan dari masing-masing lembaga.
b. Aktor/Sumber Daya
Secara Network  Activation akan  dilakukan  pelibatan  para  lembaga-lembaga baru  atau  merombak  guna  mengubah  posisi  dari  lembaga  atau  institusi  yang telah ada serta tidak menutup kemungkinan akan melahirkan koalisi baru.
c. Institusi/Norma
Dalam  agenda  ini  akan  dilakukan Reconstitutionalism ,  yaitu  dilakukannya perubahan  kebijakan,  norma  atau  aturan,  dan  sumber  daya  di  dalam  jaringan secara fundamental.

## PEMBAHASAN

## Jejaring Kelembagaan dalam Penangan Pelanggaran Pemilu
Berdasarkan konsep Network Governance oleh Klijn, Koppenjan, & Termeer terdapat srategi  dalam  menjalankan  fungsi  lembaga  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  dapat diimplementasikan  melalui  dua  strategi  yaitu Game  Management dan Network  Structuring (Klijn, Koppenjan, & Termeer, 1995). Dalam Upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran  pemilu  serentak  2019,  Bawaslu  RI  membangun  serta  menjalankan  konsep Network Governance atau jaringan dalam tata kepemerintahan. Hal ini dapat dilihat melalui langkah  yang  diambil  dalam  menyelenggaraakan  pencegahan  pelanggaran  pemilu  tersebut, salah satunya melalui hubungan antar lembaga yang melibatkan beberapa aktor atau institusi meliputi Lembaga Pemerintah, Non Government Organization , Perguruan Tinggi, dan Media. Sesuai dengan konsep Klijn, Koppenjan, & Termeer, dasar Bawaslu RI menggandeng beberapa  institusi  disebabkan  oleh  kompleksitas  permasalahan  yang  ada,  Kompleksitas permasalahan Bawaslu  RI dapat  dilihat melalui  temuannya  yang terdapat  7.598 temuan dan laporan  pelanggaran  yang  didalamnya  dapat  diklasifikasi  berdasarkan  kategori  seperti  458 pelanggaran  pidana,  134  pelanggaran  dalam  proses,  730  pelanggaran  hukum,  149 pelanggaran  kode  etik,  5.139  pelanggaran  administrasi,  dan  798  ditentukan  sebagai  bukan pelanggaran. Sehingga, dibutuhkan keterlibatan dari berbagai Stakeholder s baik dalam tahap formulasi, implementasi, hingga evaluasi.
Melalui hubungan antar lembaga, Bawaslu RI mengimplementasikannya melalui dua strategi  tersebut,  antara  lain:  melalui  stategi Game  Management ,  Bawaslu  RI  memiliki serangkaian langkah strategis yang bersifat berkelanjutan antar lembaga yang telah diatur dan disusun  sedemikian  rupa  melalui  kerja  sama.  Kerja  sama  ini  disusun  sedemikian  rupa sehingga  terbentuk  sebuah  naskah  yang  bernama  Nota  Kesepahaman.  Kerja  sama  ini dibentuk  berdaasarkan  persepsi  masing-masing  lembaga  yang  tertuang  dalam  aturan  formal dan  informal  mengenai  isu  permasalahan  yang  telah  menjadi  kepentingan  bersama  terebut. Bawaslu menjalankan langkah strategis  yang bersifat berkelanjutan ini juga didasarkan oleh tiga permasalahan utama yang selalu lahir dari tahun ke tahun yaitu Netralitas Aparatus Sipil Negara, Kependudukan, dan Kampanye di Media. Dengan demikian, Bawaslu menggandeng lembaga  pemerintah  terkait  untuk  menangani  permasalahan  tersebut  seperti  TNI,  POLRI, KASN, Ditjen Dukcapil, dan KPI.
Selain dengan lembaga pemerintah, Bawaslu RI juga menggandeng Non Government Organization ,  perguruan  tinggi,  dan  media  untuk  berpartisipasi  bersama-sama  mengawasi penyelenggaraan  Pemilu.  Dimana  hubungan  antar  lembaga  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk
Forum  Group  Discussion .  FGD  ini  diikuti  oleh  ketiga  institusi  tersebut  dalam  rangka meminta  kritik,  masukan,  evaluasi,  dan  sebagainya  dalam  perspektif  ideologi  dan  peran masing  masing  dalam  hal  ini  sesuai  perspektif  Lembaga  masyarakat  dan  perguruan  tinggi tersebut (wawancara dengan Ali Imron Bawaslu RI, 2019)
Sementara itu, Media dalam hal ini Hukumonline akan meliput segala bentuk kegiatan penyelenggaraan  pengawasan  Pemilu  untuk  dipublikasi  ke  masyarakat.  Kegiatan  tersebut setiap  momen  Pemilu  akan  dilaksanakan.  Selain  untuk  evaluasi,  hubungan  tersebut  juga diperlukan  untuk  menjaga  pola  hubunga  stabil  dan  sebagai  langkah  strategis  berkelanjutan. Jadi, Bawaslu RI membutuhkan perspektif mereka untuk melakukan evaluasi dan memahami apa saja yang kurang dalam di dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu kemarin. Hal ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa tidak mungkin evaluasi dan kritik berasal dari lingkungan internal  Bawaslu  RI,  melainkan  harus  melibatkan  dari  eksternal  pula,  sehingga  menjadikan pola hubungan yang stabil tetap terjaga.
Selanjutnya,  dalam  melakukan  tata  kelola  Network  Governance  melalui  Game Manegement,  terdapat  tiga  langkah  dalam  mengimplementasikan  atau  menjalankan  tata kelola  pada  Network  Goverance,  yaitu  membentuk  Persepsi/Interpretasi,  menentukan Aktor/Sumberdaya,  dan  membangun  Institusi/Norma.  Dalam  pencegahan  pelanggaran pemilu,  Bawaslu  RI  menciptakan  dan  mengelola  hubungan  antra  lembaga  berdasarkan  tiga langkah tersebut, antara lain:
a. Membentuk Persepsi/Interpretasi
Sebuah  hubungan    antar  lembaga  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  RI  secara sederhana  dapat  dihat  melalui  tiga  tahap  yaitu  Formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi (wawamcara dengan Ali  Imron Bawaslu RI, 2019) Pada tahap formulasi inilah  terjadi  pembentukan  persepsi  pada  masing-masing  lembaga.  jadi,  pada awalnya biasanya Bawaslu RI terlebih dahulu berinisiatif untuk menyusun konsep gambaran  scara  mentah  dan  makro  terkait  agenda  lembaga  apa  yang  akan dilakukan  sebuah  kerja  sama.  Konsep  tersebut  disusun  oleh  Tenaga  Ahli  yang berkoordinasi  dengan  Koordinator  Divisi  terkait  atau  bisa  langsung  ditentukan lembaganya  oleh  Komisoner  Bawaslu  RI  karena  sudah  berkoordinasi  secara informal dengan pimpinan di lembaga terkait.
Setelah  konsep  tersusun,  Bawaslu  mengundang  lembaga  terkait  untuk dilakukan  sebuah  pertemuan  dalam  satu  ruangan  untuk  menawarkan  gagasan  dan konsep  kerja  sama  yang  telah  disusun  oleh  Bawaslu  di  dalam  pertemuan  yang disebut  Audiensi.  Audiensi  ini  menjelaskan  maksud  kedatangan  dan
menginformasikan  bahwa  akan  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  kerja  sama  kedepan. Audiensi  ini  berfungsi  untuk  melakukan  sosialsasi  dan  memberikan  pemahaman bahwa  perlu  untuk  lembaga  tersebut  melakukan  kerja  sama.  Jadi,  lembaga  terkait juga merasa dibutuhkan dan muncul rasa tanggung jawab sebagai lembaga negara ataupun lembaga swadaya masyarakat.
Pada forum tersebutlah kemudian terjadi pembentukan persepsi antar lembaga. Jadi,  Bawaslu  membentuk  persepsi  dengan  cara  menyamakan  kepentingan  dari masing-masing  lembaga  yang  bisa  dileburkan  atau  disamakan  pada  suatu  isu permasalahan. Pembentukan persepsi ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi berupa  pemahaman  bahwa  ada  urgensi  dan  telah  menjadi  kepentingan  bersama untuk  diadakan  sebuah  kerja  sama.  Misalnya  dalam  masalah  Kampanye  di  media penyiaran telah menjadi  kebutuhan bersama bagi  Bawaslu  dan KPI  untuk bekerja sama karena KPI memiliki ranah dalam mengawasi penyiaran sedangkan Bawaslu memiliki  ranah  dalam  mengawasi  kampanye  peserta  pemilu,  sehingga  untuk menangani  permasalahan  kampanye  yang  dilakkan  di  media  penyiaran  maka menjadi  urgensi  dan  kepentingan  bersama  bahwa  KPI  dan  Bawaslu  untuk melakukan kerja sama. Dengan demikian  melalui kegiatan tersebut pembentukan persepsi telah dilakukan sebagai langkah awal oleh Bawaslu RI.
b. Menentukan Aktor/Sumberdaya
Dalam  menentukan  sebuah  pihak  atau  lembaga  yang  akan  dilakukan  kerja sama,  Bawaslu  bisa  menentukan  suatu  lembaga  dengan  melihat  dari  potensi  yang dimiliki oleh suatu lembaga. Aktor atau lembaga  yang berpotensi  dilakukan kerja sama  dilihat    melalui  tiga  aspek  yaitu  Akses,  Informasi,  dan  Data.  Ketiga  aspek tersebut  menjadi  poin  utama  dalam  menentukan  dengan  siapa  akan  dilakukan sebuah  kerja  sama.  Pertama,  Akses  yang  dimiliki  oleh  suatu  lembaga  harus  luas dalam suatu ranah tertentu untuk mempermudah kerja lembaga Bawaslu RI. Akses yang  luas  bisa  digunakan  oleh  Bawaslu  sebgai  sumber  daya  untuk  melakukan, mengelola, dan mendapatkan sesuatu karena melihat keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu RI. Kedua, Informasi yang bisa dimiliki atau dihimpun oleh suatu  lembaga  harus  memiliki  nilai  kegunaan  yang  bermanfaat  untuk  bisa digunakan  oleh  Bawaslu  RI  sehingga  informasi  dapat  diolah  dengan  baik  untuk keperluan pengawaan pemilu. Ketiga, Data yang dimiliki oleh suatu lembaga harus memiliki kekuatan yang tidak diragukan atau valid yang disebabkan oleh dampak undang-undang ataupun kredibilitas lembaga itu sendiri.
Salah  satu  lembaga  yang  telah  ditentukan  untuk  bekerjasama  secara berkelanjutan  oleh  Bawaslu  RI  yaitu  Kementerian  Dalam  Negeri.  Kementerian Dalam  Negeri  penting  untuk  digandeng  dalam  pengawasan  pemilu  karena Kemendagri  memiliki  akses,  informasi,  dan  data  yang  luas  dan  valid  terkait kependudukan.  Dengan  demikian,  melalui  potensi-potensi  tersebut  Bawaslu menentukan  aktor  atau  pihak  kerja  sama  berdasarkan  sumber  daya  yang dimilikinya  yang  kemudian  akan  dilakukan  pertemuan  pada  forum  yang  disebut Forum Koordinasi Awal.
c. Membangun Institusi/Norma
Setelah  konsep  mentah  disusun  oleh  Bawaslu,  maka  akan  dilakukan  Forum Koordinasi  Awal  yang  akan  dijadikan  wadah  untuk  membangun  sebuah  norma. Pada  forum  ini  Bawaslu  RI  akan  mengundang  lembaga  terkait  yang  telah ditentukan. Pertemuan ini akan membahas dan menyusun draft tentang bagaimana gagasan dan konsep kerja sama akan dilakukan.
Setelah  itu,  dilakukan  Forum  Koordinasi  Lanjutan  dimana  draft  yang  telah didiskusikan sebelumnya dilakukan perbaikan sesuai dengan kepentingan masing- masing  lembaga  lalu  diserahkan  draft  tersebut  ke  lembaga  terkait  untuk  dibahas dan  dikaji  oleh  internal  kelembagaan  tersebut.  kemudian,  akan  dilakukan  Forum Koordinasi  Lanjutan  selanjutnya  untuk  menyikronkan  antar  kepentingan  lembaga dan seterusnya hingga mencapai tahap sepakat atau Deal.
Para pihak membentuk suatu naskah kerja sama yang akan disepakati bersama disebut  dengan  naskah  Nota  Kesepahaman  sehingga  di  situlah  sebuah pembentukan  norma terjadi.  Nota Kesepahaman  ini akan diisi  terkait maksud dan tujuan kerja sama, dan substansi yang dikerjasamakan apa saja, serta aturan aturan yang  harus  dipatuhi  sebagai  bentuk  konsekuensi  dari  sebuah  kesepahaman sehingga  pada  tahap  ini  sebuah  norma  telah  dibangun  untuk  ditaati  bersama.  Isi dari  nota  kesepahaman  sekaligus  menjadi  norma  yang  bersifat  formal  karena tertera di dalam sebuah naskah, sementara itu sebuah hubungan yang telah terjalin melalui  nota  kesepahaman  tersebut  akan  menjadi  hubungan  baik  antar  lembaga sehingga  akan  membentuk  norma-norma  tersirat  lainnya  antar  masing-masing lembaga.
Selanjutnya, melalui strategi Network Structiring , Bawaslu RI telah melakukan upaya dalam  rangka  melakukan  transformasi  terhadap  struktur  jaringan  sebagai  manifestasi  pada sebuah  hubungan  antar  lembaga.  Transformasi  atau  perubahan  pada  struktur  jaringan  ini
bertujuan  untuk  memberikan  akses,  ruang,  dan  fasilitas  dalam  mengimplementasikan  kerja sama  yang  telah  disepakati  di  dalam  jaringan  tersebut.  di  Bawaslu  RI  strategi  ini  biasanya dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
Dalam  melakukan  tata  kelola  Network  Governance  melalui Network  Structuring , terdapat  tiga  langkah  yang  sama  halnya  dengan Game  Management dalam mengimplementasikannya.  Pada  upaya  pencegahan  pelanggaran  pemilu  melalui  hubungan antar lembaga, Bawaslu membentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan tiga langkah, sebagai berikut:
a. Membentuk Persepsi/Interpretasi
Dalam  membentuk  persepsi  lebih  lanjut,  dilakukan Reframing.  Reframing dilakukan dengan cara melakukan perubahan pada persepsi dari peran suatu lembaga dalam  jaringan  tersebut  yang  kemudian  dilakukan  pembentukan  kerangka  dalam menentukan  suatu  nilai  yang  akan  diperjuangkan  sehingga  dalam  hal  ini  akan dilakukan semacam peleburan tujuan dari masing-masing lembaga.
Pembentukan Reframing yang dilakukan oleh Bawaslu yakni peleburan tujuan dari masing masing lembaga terkait untuk  dijadikan menjadi satu kesatuan sebagai kepentingan yang harus dicapai bersama. Misalnya, antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Bawaslu berfungsi sebagai pengawas  pemilu,  Kepolisian  berfungsi  sebagai  pelindung  masyarakat,  dan kejaksaan  berfungsi  untuk  menegakkan  keadilan.  Namun  perbedaan  tersebut  akan dilakukan  peleburan  sehingga  menjadi  satu  kesatuan  fungsi  dalam  suatu permasalahan  tertentu  yang  dalam  hal  ini  adalah  permasalahan  pelanggaran  pidana pemilu.
Untuk  menangani  permasalahan  pelanggaran  pidana  pemilu,  Bawaslu  harus menggandeng  kepolisian  dan  kejaksaan  untuk  bekerja  sama  menangani  masalah pidana  pemilu.  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  wewenang  yang  masing  masng lembaga  miliki.  Oleh  karena  itu  melalui  kerja  sama  dapat  bersinergi  untuk  saling bahu  membahu  dalam  menangani  masalah  pelanggaran  pidana  pemilu.  sehingga Reframing dilakukan dengan mencantumkan dalam undang undang bahwa Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan akan bekerja sama menangani pelanggaran pidana pemilu melalui suatu badan yang bernama Sentra Gakkumdu.
b. Menentukan Aktor/Sumberdaya
Pada Network  Structuring ,  penentuan  aktor  bisa  melibatkan  aktor  baru  atau merombak posisi  yang sudah ada sehingga melahirkan kelompok atau koalisi  baru.
Dalam hal ini sebagai tindaklanjut dari sebuah Perjanjian Kerja Sama, Bawaslu telah membentuk  suatu  kelompok  kerja  baru  yang  mempengaruhi  struktur  kelembagaan yang  telah  ada,  yaitu  pembentukan  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  atau  Sentra Gakkumdu  yang  beranggotakan  Bawaslu  RI,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan  untuk optimalisasi  penanganan  pidana  Pemilu.  Selain  itu  juga  ada  dibentuk  Panitia Pemilihan  Luar  Negeri  (PPLN)  sebagai  manifestasi  kerja  sama  antara  Bawaslu  RI dengan  Kementerian  Luar  Negeri  untuk  memfasilitasi  Pemilihan  Umum  di  luar negeri (Bawaslu.go.id, 2019)
Selain  membentuk  kelompok  atau  koalisi  baru  seperti  diatas,  Bawaslu  telah merombak suatu posisi dalam sebuah struktur jaringan dan melibatkan lembaga baru untuk  masuk  ke  dalam  jaringan  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  kerja  sama terkait  pengawasan  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara,  TNI,  dan  Kepolisian.  Pada awalnya  Bawaslu  RI  menggandeng  enam  lembaga  sekaligus  yaitu  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  milik  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  Badan Kepegawaian  Negara,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara, Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  namun terjadi  evaluasi  bersama  dan  berimbas  pada  perombakan  dalammomen  Pemilu berikutnya dimana  Bawaslu RI hanya menggandeng Komisi Aparatur Sipil Negara, Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk bekerja sama dalam pengawaan netralitas ASN karena menilai bahwa Kemenpanrb, Kemendagri,  dan  BKN  tidak  memiliki  kepentingan  terkait  pemberian  sanksi  dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara.
c. Membangun Institusi/Norma
Berdasarkan  konsep  Network  Governance,  pada  agenda  ini  akan  dilakukan Reconstitutionalism ,  yakni  dilakukannya perubahan kebijakan, norma,  aturan, dan sumber  daya  di  dalam  jaringan  secara  fundamental.  Setelah  terbentuknya  sebuah Nota  Kesepahaman,  biasanya  akan  ditindaklanjuti  dengan  membentuk  Perjanjian Kerja  Sama  yang  akan  lebih  bersifat  teknis,  mendalam,  rinci,  dan  mengikat  antar lembaga.  di  dalam  naskah  tersebut  kemudian  terjadi Reconstitutionalism yang didalamnya berisi perubahan dari segi kebijakan, norma, aturan, dan sumber daya pada  naskah  sebelumnya.  Ketentuan  yang  tergantung  dalam  naskah  Perjanjian Kerja Sama akan lebih rinci dan bersifat bagian teknis sebagai pelaksana dari hasil kerja  sama  tersebut,  sehingga  akan  dibentuk  norma  atau  aturan  baru  yang  lebih bersifat rinci dan teknis sesuai batasan ruang lingkup kerja sama sehingga sumber
daya di dalam jaringan juga akna lebih detail dijelaskan sehingga kerja sama akan dilakukan secara konkret oleh masing masing lembaga.
Misalnya,  pada  sebuah  Nota  Kesepahaman  antara  Bawaslu  RI  dengan  TNI, Kepolisian,  dan  KASN  itu  berisi  tentang  pengawasan  netralitas  anggota  TNI, Kepolisian,  dan  KASN,  serta  penyebutan  tujuan  dan  ruang  lingkup  secara  makro secara  umum  bagi  lembaga  terkait  tersebut.  sebagai  tindaklanjut  dari  Nota Kesepahaman  tersebut  makan  dibentuk  Perjanjian  Kerja  Sama  yang  terdiri  dari masing  masing  pihak  tersebut.  salah  satunya  Perjanjian  Kerja  Sama  Bawaslu  RI dengan  TNI.    Dari  segi  kebijakan,  norma,  aturan,  dan  sumber  daya  pada  naskah Nota  Kesepahaman  terjadi  perubahan  pada  Perjanjian  Kerja  Sama.  perubahan tersebut  berisfat  lebih  teknis  dan  rinci  seperti  dibentuknya  kebijakan  dan  sumber daya  bar  yaitu  Satuan  Tugas  (Satgas)  yang  terdiri  dari  Bawaslu  RI  dan  TNI. Kemudian,  norma  dan  aturan  juga  lebih  rinci  tercantum  di  dalamnya    seperti mengenai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Dengan  demikian  fenomena Reconstitutionalism disitulah terjadi.

## Pola Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI dengan Stakeholders
Dalam  melakukan  hubungan  antar  lembaga,  penulis  mengamati  terdapat  pola hubungan  dalam  menjalankan  hubungan  antar  lembaga  tersebut  sebagai  bentuk  tata kepemerintahan.  Berdasarkan  konsep Network  Governance ,  sebuah  jaringan  di  dalamnya terdapat  beberapa  sifat  yaitu  kesetaraan,  fleksibilitas,  dan  saling  ketergantungan.  Berikut beberapa  sifat  yang  dapat  ditemui  dalam  pola  hubungan  antar  lembaga  Bawaslu  RI  dengan Stakeholder , antara lain:
a. Kesetaraan dalam Hubungan Antar Lembaga.
Pada  konsep  Network  Governance,  sebuah  institusi  atau  lembaga  memiliki    pada posisi yang setara, sederajat, atau horizonal dengan lembaga lain dalam menjalankan sebuah jaringan. Pola hubungan yang terjadi dalam hubungan antar lembaga yang dilakukan Bawaslu RI terdapat tingkat kesetaraan antar lembaga atau aktor  yang terlibat dalam suatu hubungan tersebut. Hal ini dapat diamati salah satunya melalui hubungan atau kerja sama antar lembaga yang  diadakan  antar  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  dalam  hal  ini  adalah  Bawaslu  RI dan  KPU  RI.  Didalam  sebuah  lembaga  pastinya  terdapat  kepentingan  dan  kewenangan masing  masing.  Dalam  konteks  Pemilu,  KPU  atau  Komisi  Pemilihan  Umum  memiliki kepentingan  dan  kewenangan  untuk  menggelar  setiap  tahapan  yang  disusun  untuk menyelenggarakan  Pemilu,  sementara  itu  Bawaslu  hadir  dalam  membantu  penyelenggaraan Pemilu sebagai lembaga yang mengawasi setiap proses tahapan KPU dalam penyelenggaraan
tersebut.  Selain  itu,  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  mempunyai  kewenangan  untuk melaksanakan pengawasan kampanye di media,  Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk mengawasi  segala  bentuk  pemberitaan  terkait  kampanye  di  media  cetak,  dan  Komisi Informasi  (KI)  pun  demikian  dalam  konteks  keterbukaan  informasi  Pemilu.  (wawancara dengan Ali Imron Bawaslu RI, 2019)
Pada  konteks  ini,  sebuah  hubungan  antar  lembaga  dibentuk  melalui  kerja  sama dengan  menyesuaikannya  dengan  kewajiban  masing-masing  dikarenakan  setiap  lembaga memiliki  suatu  kewenangan  yang  tidak  dimiliki  oleh  lembaga  lain.  misalnya  terjadi  suatu pelanggaran kampanye di suatu media penyiaran, KPI tidak bisa memberikan sanksi kepada peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran di media tersebut, oleh karena itu diadakan kerja sama  Bawaslu  untuk  mewujudkan  kepentingan  masing-masing  dalam  menjalankan  fungsi lembaganya.  Melalui  hubungan  yang  terjalin  tersebut,  Bawaslu  bisa  memberikan  sanksi kepada  peserta  Pemilu  yang  melanggar  kampanye  di  media  tersebut,  dan  KPI  bisa memberikan sanksi kepada media yang menjadi platform dari peserta Pemilu tersebut.
Sama  halnya  dengan  pola  hubungan  antar  lembaga  yang  dibangun  oleh  Bawaslu  RI dengan  elemen  masyarakat,  media,  dan  perguruan  tinggi.  Bawaslu  tidak  memiliki kewenangan,  cakupan,  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  media,  dan perguruan  tinggi.  Mesikipun  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melaksanakna  pengawasan  di seluruh  wilayan  NKRI,  Bawaslu  RI  tidak  memiliki  cakupan  yang  luas  ke  beberapa  daerah untuk  melakukan  pengawasan  Pemilu  sehingga,  dibutuhkan  kerja  sama  dengan masyarakatmelalui Non Government Organization untuk membantu dalam pemantauan setiap rangkaian proses Pemilu. lalu, paada aspek perguruan tinggi Bawaslu RI tidak memiliki sdm yang  tinggi  untuk  membantu  peningkatan  kapasitas  dalam  urusan  pengawasan  Pemilu. kemudian,  media  memiliki  peran  yang  vital  sebagai  jembatan  antara  Bawaslu  RI  dengan masyarakat.  Dengan  demikian,  setiap  subjek  yang  diajak  kerja  sama  oleh  Bawaslu  RI  akan menerapkan  pola  hubungan  yang  setara  atau  horizontal  pada  setiap  lembaga  yang terlibat.Sehingga,  melalui  kerja  sama  yang  yang  dibangun  akan  timbul  kesetaraan  dalam melaksanakannya.
Jadi, setiap lembaga memiliki keterbatasan wewenang dalam menjalankan fungsinya. Sekaligus  menjadi  upaya  wujud  penghormatan  kepada  institusi  lain  apabila  diajak  untuk melakukan  kerja  sama.  Sehingga,  disitulah  suatu  kesetaraan  terjadi.  Pola  hubungan  yang berlandaskan kesetaraan dan kesederajatan ini lahir akibat dari konsekuensi wewenang yang terbatas,  jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  suatu  hubungan  antar  lembaga tidak ada yang merasa superior atau lebih tinggi dibandingkan lembaga lain.
b. Fleksibilitas dalam Hubungan Antar Lembaga
Selain  kesetaraan,  konsep  Network  Governance  juga  memiliki  sifat  yang  fleksibel dalam  menjalankan  hubungan  antar  lembaga.  Dalam  hal  ini,  hubungan  antar  lembaga  yang dilakukan  oleh  Bawaslu  RI  dapat  dibedakan  berdasarkan  prioritas  isu  permasalahannya sehingga  ada  hubungan  yang  bersifat  fleksibel,  lentur,  dan  longgar  atau  ada  yang  bersifat kaku,  formal,  dan  tidak  fleksibel.  Untuk  hubungan  yang  bersifat  fleksibel  itu  biasanya Bawaslu  RI  melakukan  hubungannya  dengan Non  Government  Organization ,  perguruan tinggi, dan Media. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya sebuah hubungan antar lembaga yaitu  dilakukan  bukan  untuk  menciptakan  ketegangan  melainkan  untuk  mempermudah koordinasi  dan  pelaksanaan  kewenanngan  masing-masing  lembaga.  Konsekuensi  dari hubungan  yang  longgar  ini  pun  sering  dirasakan  misalnya  dalam  hal  pengawasan  apabila lembaga terkait tidak melaksanakan manifestasi dari kesepakatan pun tidak menjadi masalah, jadi tidak ada kewajiban dari lembaga terkait untuk melaporkan hasil pengawasannya secara rutin, jadi bisa dikatakan setiap pihak dalam hal ini memiliki komitmen dan kepercayaan satu sama lain untuk menjalankan sebuah kerja sama.
Sementara  itu,  biasanya  Bawaslu  RI  lebih  tegang  atau  kaku  dalam  melakukan hubungan antar lembaga dengan lembaga pemerintah terutama yang didalamnya terdapat isu permasalahan  yang  cukup  kompleks  dan  memiliki  konsekuensi  hukum.  Misalnya  dengan Komnas HAM dimana ada suatu pelanggaran terkait Hak Asasi Manusia dalam Pemilu, maka Bawaslu RI bersama Komnas HAM harus bersinergi menangani permasalahan tersebut sesuai kesepakatan  di  Nota  Kesepahaman  ataupun  Perjanjian  Kerja  Sama  yang  telah  disusun bersama.
c. Saling ketergantungan/ Interdependence dalam Hubungan Antar Lembaga
Selanjutnya, pada Network Governance tidak hanya ditemukan hubungan yang setara dan  fleksibel,  melainkan  terdapat  sifat  saling  ketergantungan  antar  lembaga  dalam menjalankan  hubungan  dengan  lembaga  lain  yang  didalamnya  terdapat  ketergantungan sumber daya finansial, akses, politk, dan informasi. Hubungan antar lembaga antara Bawaslu RI  dengan  para Stakeholder melahirkan interdependence atau  salingketergantungan. Ketergantungan  ini  lahir  didasari  oleh  Keterbatasan  Wewenang  yang  dimiliki  oleh  setiap lembaga baik itu lmebaga pemerintah maupun non pemerintah.
Ketergantungan dalam sebuah jaringan tata kepemerintahan memiliki empat indikator yaitu Sumber Daya Finansial, Akses, Politik, dan Informasi. Dari keempat indikator tersebut, Bawaslu  RI  hanya  memiliki  ketergantungan  dalam  aspek  sumber  daya  Akses,  Politik,  dan Informasi. Dalam aspek sumber daya finansial, Bawaslu RI tidak mengalami ketergantungan
dalam  aspek  finansal  karena  segal  bentuk  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Bawaslu  RI dibiyai oleh APBN.
Kemudian, dalam aspek sumber daya akses Bawaslu RI memiliki ketergantungan. Hal ini  dapat  dilihat  melalui  tugas  Bawaslu  untuk  mengawasi  terkait  DPT  yang  ditetapkan  oleh KPU, namun tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses mengenai kependudukan, karena  hal  itu  menjadi  ranahnya  Kementerian  Dalam  Negeri,  sehingga  Bawaslu  RI  harus menggandeng  Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  mendapatkan  akses  kependudukan.  Kerja sama  dengan  media  yang  dalam  hal  ini  adalah  media  Hukumonline.com  menjadikan ketergantungan akses bagi Bawaslu dikarenakan Bawaslu perlu sebuah platform media yang bersifat  aksesibel  bagi  setiap    kelompok  masyarakat  guna  mempublikasi  informasi  yang berkaitan denga penyelenggaraan pengawasan Pemilu.
Selain itu, Bawaslu RI juga memiliki ketergantungan sumber daya politik. hal ini bisa dilihat  melalui  keterbatasan  wewenang  yang  dimiliki  Bawaslu,  sehingga  Bawaslu  perlu menjaga  hubungan  baik  dengan  lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah  lainnya  guna mendapatkan  dukungan  dalam  hal  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu.  sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan masing masing wewenang lembaga terkait.
Kemudian,  dalam  aspek  sumber  daya  informasi  Bawaslu  RI  merasa  jadi ketergantungan  untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  sebuah  lembaga  yang  memiliki informasi  penting  terkait  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu.  Misalnya  kurangnya  Sumber Daya  Manusia  yang  dimiliki  oleh  Bawaslu  RI  menjadikan  harus  melakukan  kerja  sama dengan perguruan tinggi baik dalam hal pengawasan partisipatif maupun peningkatan SDM. Tidak hanya perguruan tinggi, Bawaslu  RI juga  perlu mendapatkan informasi  yang dimiliki oleh  masing  masing  lembaga  pemantau  yang  dalam  hal  ini  adalah Non  Government Organization karena  Bawaslu  RI  juga  tidak  bisa  menjangkau  keseluruhan  wilayah  NKRI hingga ke bagian dipelosok.

## KESIMPULAN
Melihat  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Dalam    melakukan  pencegahan pelanggaran  pemilu,  Bawaslu  RI  sebagai  lembaga  pengawasan  mengambil  langkah  salah satunya  melalui  hubungan  antar  lembaga.  Bawaslu  RI  telah  melakukan  hubungan  antar lembaga  dengan  beberapa  lembaga  baik  itu  pemerintah,  swasta,  ataupun  masyarakat  yang dapat  diklasifikasi  menjadi  empat  pihak  yaitu  Lembaga  Pemerintah, Non  Government Organization , Perguruan Tinggi, dan Media.
Selanjutnya,  dalam  melaksanakan  hubungan  antar  lembaga,  Bawaslu  RI mematenkannya melalui suatu tata naskah yang dijadikan wadah bersama sebagai komitmen dalam  melakukan  hubungan  antar  lembaga.  tata  naskah  tersebut  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu tata  naskah  Nota  Kesepahaman  dan  Perjanjian  Kerja  Sama.  Komitmen  dan  keinginan  yang kuat  dari  setiap  pihak  akan  difasilitasi  melalui  tata  naskah  tersebut  sebagai  wujud  nyata dalam  melakukan  kerja  sama  sehingga  kedepannya  akan  melahirkan  output  dari  hubungan antar  lembaga  tersebut  yang  masing  masing  berbeda  tergantung  substansi  yang  ada  di dalamnya.
Dalam  menjalankan  hubungan  antar  lembaga  tersebut  telah  diimplementasikan beberapa  indikator Network  Governance sehingga  dapat  dilihat  bagaimana  jejaring kelembagaan dijalankan pada hubungan antar lembaga Bawaslu RI dengan Stakeholders. Kemudian,  melalui  data  hubungan  antar  lembaga  Bawaslu  RI  cenderung memiliki arah untuk membangun hubungan dengan lembaga pemerintah
Kemudian,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  arah  hubungan  antar  lembaga  yang dilakukan  oleh  Bawaslu  RI  yakni  cenderung  ke  arah  lembaga  pemerintah.  berdasarkan analisis dari dokumen tersebut maka bisa didapati bahwa dalam membangun hubungan antar lembaga  Bawaslu  RI  cenderung  lebih  mengarah  ke  lembaga  pemerintah  sebagai  partner dalam  mayoritas  kerja  samanya  dibanding  perguruan  tinggi,  NGO,  dan  media.  Hal  ini dilatarbelakangi  oleh  keterbatasan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  lembaga  negara  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Haynes,  P.  2003. Managing  Complexity  in  the  Public  Services. Berkshire:  Open  University Press.
Suswantoro,  G.  2016. Mengawal  Penegak  Demokrasi  Di  Balik  Tata  Kelola  Bawaslu  & DKPP. Jakarta: Erlangga.
Gunawan Suswantoro, Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP, 2016, Jakarta: Erlangga,

## Jurnal
E-H.  Klijn  &  J.  Koppenjan, Public  Management  and  Policy  Networks:  Foundations  of  a  Network Approach  to  Governance ,  Journal  Public  Management  Volume  2  No.  2  2000  hlm  135-158 diakses melalui http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/1229/pdf
Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. 2000. Public Management and Policy Networks:  Foundations of a Network Approach to Governance. Journal Public Management Volume 2 No. 2 , 135-158.
Sorensen,  E.  2002.  Democratic  Theory  and  Network  Governance. Journal  Administrative Theory & Praxis Volume 24 No. 4 , 693-720.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Lain-lain
Website Resmi Bawaslu http://jdih.Bawaslu.go.id/
Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. 2019, Bawaslu RI.
Hasil Wawancara dengan  Ali Imron Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI, 2019