## TANGGUNGJAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA
Oleh Ganesha Putra Purba Universitas Darma Agung, Medan E-mail : ganesha@gmail.com

## ABSTRACT
Health is one of the basic human needs besides food, clothing and shelter, because only in a healthy  state  can  humans  live,  grow  and  develop  and  work  better.  If  health  is  disturbed,  it will affect productivity in carrying out daily activities. Maintaining health is very important in  life  because  it  is  a  good  step  to  carry out  all  activities  in  achieving life  goals. The  main problems  in  this  study  are,  What  is  the  legal  relationship  between  doctors  and  patients  in medical services in hospitals?, What is the legal relationship between doctors and hospitals in medical services?, What is the responsibility of doctors in medical services in hospitals?. The  type  of  research  used  is  a  normative  juridical  research  method.  Source  of  data  used  is secondary data. Secondary data is data obtained from library research and secondary data documents  include  Primary  Legal  Materials  and  Tertiary  Legal  Materials.  Data  collection techniques  used  are  literature  study  and  document  study.  The  legal  relationship  between doctors  and  patients  begins  with  a  pattern  of  paternalistic  vertical  relationships  such  as between fathers and children which departs from the principle of "father knows best" which gives birth to a paternalistic relationship.
Keywords: Doctor's Responsibility, Health, Law between doctor and patient

## ABSTRAK
Kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  disamping  pangan,  sandang  dan papan,  sebab  hanya  dalam  keadaan  sehat  manusia  dapat  hidup,  tumbuh  berkembang  serta berkarya dengan lebih baik. Jika kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi produktifitas dalam  melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Menjaga  kesehatan  sangatlah  penting  dalam kehidupan  karena  hal  tersebut  merupakan  langkah  yang  baik  untuk  menjalani  seluruh aktivitas  dalam  mencapai  tujuan  hidup.    Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  , Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis di rumah      sakit?,  Bagaimanakah  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  rumah  sakit    dalam pelayanan   medis?, Bagaimanakah tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yuridis normatif.  Sumber Data yang digunakan  merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang  diperoleh dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumen  data  sekunder  mencakup  Bahan  Hukum  Primer dan  Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi pustaka dan  studi  dokumen.  Hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien  ini  berawal  dari  pola hubungan  vertikal  paternalistik  seperti  antara  bapak  dengan  anak  yang  bertolak  dari  prinsip “ father knows best ” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik.
Kata Kunci : Tanggungjawab Dokter, Kesehatan,Hukum Antara Dokter Dan Pasien

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan,  sandang  dan  papan,  sebab  hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, tumbuh berkembang serta berkarya dengan lebih baik. Jika kesehatan terganggu, maka akan  memengaruhi  produktifitas  dalam melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan  karena  hal  tersebut  merupakan langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Kesehatan  sebagai  salah  satu  unsur kesejahteraan  umum  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  pembukaan Undang-undang  Dasar  1945  amandemen ke  empat  melalui  pembangunan  Nasional yang berkesinambugan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang  sudah  empat  kali  di  amandemen. Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Keadilan di Indonesia merupakan  keadilan  yang  didasarkan  oleh pancasila  dan  nilai-nilai  yang  terkandung didalamnya.  Sila  kedua  dari  Pancasila menyatakan  “kemanusiaan  yang  adil  dan beradab”.
Apabila kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi seluruh hasil yang akan kita dapatkan juga dalam mencapai tujuan hidup nantinya. Terdapat semboyan mensana in  corpore  sano ,  yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun,  jika  orang terlanjur  sakit  mulai  dari  yang  ringan hingga parah maka diperlukan tenaga  medis  untuk  memberikan pengobatan.Tenaga  medis  sebagai  salah satu sumber   daya manusia dalam bidang kesehatan  memiliki  peran  utama  dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jika memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan  serta  pendidikan  di  bidang kesehatan
Tenaga  medis  terdiri  atas  dokter  dan dokter  gigi  yang  bekerja  dibidang kesehatan.  Menurut  pasal  1  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang
Praktik  Kedokteran  “Dokter  dan  dokter gigi  adalah  dokter,  dokter  spesialis, dokter  gigi,  dan  dokter  gigi  spesialis lulusan  pendidikan  kedokteran  atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar  negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hubungan  antara  dokter  dengan pasien  telah  terjadi  sejak  dahulu.  Dokter dianggap sebagai seseorang yang memberikan  pengobatan  terhadap  orang yang membutuhkannya.  Hubungan hukum antara Dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya  bapak  dan  anak  yang  bertolak pada  prinsip  “ Father  knows  best ”  dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan  mampu  untuk  mengobati  penyakit yang  diderita  oleh  pasien.  Kedudukan dokter  lebih  tinggi  daripada  kedudukan pasien  dan  dokter  memiliki  peranan penting  di  dalam  perkembangannya.  Pola hubungan  antara  dokter  dan  pasien  yang demikian  tersebut,  lambat  laun  telah mengalami  pergeseran  kearah  yang  lebih demokratis  yaitu  hubungan  horizontal kontraktual atau partisipasi bersama.
Kedudukan dokter tidak lagi dianggap  lebih  tinggi  daripada  pasien, melainkan  kedudukan  dokter  dan  pasien dalam hubungannya tersebut sudah seimbang/sederajat.  Pasien  tidak  lagi dianggap  sebagai  objek  hukum  tetapi pasien  sudah  sebagai  subjek  hukum. Segala sesuatunya dikomunikasikan diantara  kedua  belah  pihak,  sehingga menghasilkan  keputusan  yang  saling menguntungkan  diantara  kedua  belah pihak,  baik  dokter  sebagai  pemberi pelayanan  kesehatan  maupun  si  pasien sendiri selaku penerima pelayanan kesehatan.
Salah  satu  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasiennya dalam  memberikan  tindakan  medis  adalah pasien  mendapatkan  penjelasan  secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan  oleh  dokter  tersebut.  Untuk setiap  tindakan  kedokteran  yang  akan
dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasiennya harus  mendapat  persetujuan (Informed Consent), persetujuan  diberikan  setelah pasien  mendapat  penjelasan  yang  lengkap dengan  demikian  semakin  terbuka  luas peluang  bagi  pasien  untuk  mendapatkan informasi  medis  yang  sejelas-jelasnya tentang penyakitnya dan sekaligus mempertegas  kewajiban  dokter  untuk memberikan  informasi  medis  yang  benar, akurat  dan  berimbang  tentang  rencana sebuah tindakan medik yang akan dilakukan,  pengobatan  mapun  perawatan yang  akan  di  terima  oleh  pasien.  Pasien yang  paling  berkepentingan  terhadap  apa yang  akan  dilakukan  terhadap  dirinya dengan  segala  resikonya,  maka Informed Consent merupakan syarat subjektif terjadinya transaksi terapeutik dan merupakan hak pasien yang harus dipenuhi sebelum  dirinya  menjalani  suatu  upaya medis  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter terhadap dirinya.
Dokter  dimungkinkan  dapat  melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan tindakan medis yang menyebabkan  kerugikan  bagi  pasien. Tindakan  yang  demikian  itu  dikenal dengan  istilah  perbuatan  malpraktik. Untuk  kerugian  yang  dialami  pasien terhadap  kesalahan  dan  kelalaian  tindakan medik dokter maka pasien berhak menuntut  ganti  rugi  kepada  Dokter  dan Rumah Sakit dapat berupa sejumlah uang, apabila  pengadilan  memberikan  putusan yang  mewajibkan  dokter  dan  rumah  sakit untuk membayar ganti rugi kepada pasien, maka  mau  tidak  mau  harus  menjalaninya, jika  hal  itu  terjadi  dokter  dan  rumah  sakit tentu  akan  sangat  rugi,  karena  akan menambah  pengeluran  bagi  dokter  dan rumah sakit.
Berdasarkan hal tersebut, permasalahan  tanggung  jawab  hukum atas  tindakan  medik  dokter  dan  Pasien menarik  untuk  diteliti  dan  dikaji  dalam suatu  usulan  penelitian  penulisan  hukum dengan judul :
“Tanggung  Jawab  Dokter  Dengan Pasien  Di  Tinjau  Dari  Aspek  Hukum
Perdata”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tanggung Jawab Dokter 1) Tanggung Jawab Etik Peraturan yang mengatur tanggungjawab  etik  dari  seorang  dokter adalah  kode  etik  kedokteran  dan  sumpah dokter.  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia disusun dengan mempertimbangkan Internasional  Code  of  Medical  Ethic dengan  landasan  idiil  Pancasila  dan landasan struktural Undang-Undang Dasar  1945.  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat dengan KODEKI ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum  seorang  dokter,  hubungan  dokter dengan  pasiennya,  kewajiban  dokter terhadap  sejawatnya  dan  kewajiban dokter  terhadap  diri  sendiri.  Pelanggaran terhadap butir-butir KODEKI merupakan pelanggaran  etik  semata-  mata  dan  ada pula  yang  merupakan  pelanggaran  etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran  etik  tidak  selalu  berarti pelanggaran hukum,
sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi:
1. Pelanggaran  etik  murni,  yaitu terdiri dari:
a) Menarik imbalan yang tidak wajar atau  menarik  imbalan  jasa  dari keluarga  sejawat  dokter  dan dokter gigi.
b) Mengambil  alih  pasien  tanpa persetujuan sejawatnya.
c) Memuji  diri  sendiri  di  depan pasien.
d) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.
e) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.
2. Pelanggaran eticolegal , yaitu terdiri :
a) Pelayanan kedokteran di bawah standar.
b) Menerbitkan
surat keterangan palsu.
c) Membuka  rahasia  jabatan atau pekerjaan dokter.
d) Abortus provokatus .
e) Pelecehan seksual.
2) Tanggung Jawab Disiplin
Di  dalam  praktik  kedokteran, pelanggaran disiplin profesi adalah pelangaran  terhadap  standar  profesi kedokteran.  Tanggung  jawab  profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme  seorang  dokter.  Hal  ini terkait dengan :
1. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi
Dalam  menjalankan  tugas  profesinya, seorang  dokter  harus  mempunyai  derajat pendidikan  yang  sesuai  dengan  bidang keahlian  yang  ditekuninya  dengan  dasar ilmu  yang  diperoleh  semasa  pendidikan di Fakultas
Kedokteran maupun spesialisasi  dan  pengalamannya  untuk menolong penderita.
2. Derajat
Derajat  risiko  perawatan  diusahakan untuk  sekecil-kecilnya,  sehingga  efek samping  dari  pengobatan  diusahakan seminimal mungkin. Disamping itu harus diberitahukan terhadap pasien atau keluarganya,  sehingga  pasien    dapat memilih alternatif dari perawatan terhadap dirinya.
3. Peralatan perawatan Pemeriksaan dengan
menggunakan
peralatan perawatan dilakukan  apabila  dari  hasil  pemeriksaan luar  kurang  didapatkan  hasil  yang  akurat sehingga
diperlukan pemeriksaan menggunakan  bantuan  alat.  Hal  ini  harus dijelaskan alasannya kepada pasien, karena bagaimanapun,  menggunakan  alat  untuk menunjang  pemmeriksaan  pasien  akan menambah biaya yang dikeluarkannya.Terutama bila pasien tersebut  ternyata  dari  golongan  ekonomi lemah.
3) Tanggung Jawab Hukum
Tanggung  jawab  dokter  adalah  suatu keterikatan  dokter  terhadap  ketentuan- ketentuan  hukum  dalam  menjalankan profesinya.  Sebagai  subjek  hukum  wajar
apabila  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan,  dokter  terikat  dan  harus bertanggung  jawab  atas  segala  hal  yang ditimbulkan  akibat  dari  pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban  hak  dan  kewajiban.  Jadi, tanggung  jawab  mengandung  makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya.
a. Pertanggungjawaban Administrasi Menurut  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran, menyebutkan  tentang  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa  dan  memutuskan  ada  tidaknya kesalahan  yang  dilakukan  dokter  karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila  ternyata  didapati  pelanggaran disiplin kedokteran, maka MKDKI meneruskan  pengaduan  pada  organisasi profesi  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI), maka  IDI  lah  yang  akan  melakukan penindakan terhadap dokter tersebut.
Sanksi administrasi tersebut dapat berupa :
a) Pemberian peringatan tertulis.
b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin.
c) Praktek untuk sementara.
Pencabutan  izin  praktik  secara tetap.
d) Diwajibkan mengikuti pendidikan  atau  pelatihan  di institusi pendidikan kedokteran. b. Tanggung Jawab Perdata
Berdasarkan  hukum  perdata  yang menyangkut  gugatan  seorang  pasien terhadap  dokter  yang  menanganinya hampir  semuanya,  kalau  tidak  dapat dikatakan  semuanya,  adalah  menyangkut tuntutan  ganti  rugi.  Dengan  demikian apabila  seorang  dokter  terbukti  telah melakukan wanprestasi atau  perbuatan yang  melanggar  hukum,  maka  bisa dituntut membayar ganti kerugian. Pasien yang  merasa  dirugikan  oleh  pelayanan yang  diberikan  oleh  dokter  atau  Rumah
Sakit,  dapat  mengajukan  gugatan  kepada dokter  dan  Rumah  Sakit.  Jenis  gugatan ini antara lain:
1. Personal Liability Personal Liability adalah tanggung jawab yang  melekat  pada  individu  seseorang artinya  siapa  yang  berbuat  dialah  yang bertanggung jawab.
2. Strict Liability Strict liability adalah tanggung jawab yang sering  disebut  sebagai  tanggung  jawab tanpa  kesalahan (liability  without  fault).
Mengingat  seseorang  harus  bertanggung jawab meskipun tidak melakaukan kesalahan  apa-apa  baik  yang  bersifat sengaja (intentional), kecanggungan (tactlesssness), ataupun kelalaian (neglience).
3. Rep Ipso Liquitor Liability
Tanggung jawab ini hampir sama dengan strict  liability akan  tetapi  tanggung  jawab yang  diakibatkan  perbuatan  melebihi wewenang atau dengan kata lain perbuatan lancang.
4. Respondet Liability Respondet Liability adalah tanggung jawab renteng.
5. Vicarious Liability Vicarious  Liability adalah  tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat  oleh  bawahannya (subordinate). Doktrin vicarious  liability ini  sejalan dengan pasal 1367 yang berbuyi “seseorang  tidak  hanya  bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang menjadi  tanggungannya,  atau  disebabkan barang-barang yang
dibawah
pengawasannya”.
c. Tanggung Jawab Pidana
Pelanggaran  yang  dilakukan  dokter  sesuai tolak  ukur  kelalaian  berat  atau culpa (grove schuld, gross negligence).
Ketentuan  yang  mengatur  pelanggaran pidana  dalam  bentuk  kelalaian  ditemukan dalam hal :
1) Terjadi  kelalaian/kealpaan  yang menyebabkan  matinya  orang  lain (pasal 359 KUHP).
2) Terjadi  kelalaian/kealpaan  yang
menyebabkan  orang  lain  luka berat sakit (Pasal KUHP). 3) Dalam  hal  tindakan  dilakukan oleh  dokter  dalam  menjalankan suatu  jabatan  atau  pencaharian, maka  pidana  ditambah  dengan sepertiga  dan  ia  dapat  dicabut haknya untuk  menjalankan pencaharian  dan  hakim  dapat memerintahkan supaya putusannya  diumumkan  (Pasal 361 KUHP). Transaksi Terapeutik Transaksi terapeutik adalah
perjanjian (Verbintenis) untuk  mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi  pasienoleh  dokter  dan  tenaga kesehatan. Transaksi terapeutik
merupakan  hubungan  hukum  antara dokter  (tenaga  kesehatan)  dan  pasien dalam pelayanan medis secara profesional,  didasarkan  kompetensi  yang sesuai  dengan  keahlian  dan  keterampilan tertentu di bidang kesehatan.
Didasarkan mukadimah Kode Etik Kedokteran  Indonesia  yang  dilampirkan dalam  keputusan  Pengurus  Besar  Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 Tentang Berlakunya
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  Bagi Para  Dokter  di  Indonesia,  maka  yang dimaksud  dengan  transaksi  terapeutik adalah  hubungan  antara  dokter  dan penderita  yang  dilakukan  dalam  suasana saling percaya ( konfidensial ), serta senantiasa  diliputi  oleh  segala  emosi, harapan,  dan  kekhawatiran  makhluk insani.
3. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian,  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang mengacu  dan  mengarah  pada  norma  dan asas-asas  hukum  serta  bersumber  dari bahan  pustaka,  perundang-undangan  dan putusan  pengadilan.  Pada  hakikatnya penelitian  merupakan  suatu    kegiatan ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode.
Sumber Data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang  diperoleh dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku,makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan  atau  milik  pribadi.  Di  dalam penelitian  ini,  data  sekunder  mencakup Bahan  Hukum Primer  dan  Bahan  Hukum Tersier.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  pustaka  dan  studi dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  yang dicari  dari  buku,  undang-undang  dan jurnal  hukum  lainnya  .  Pengelolaan  data dilakukan secara manual, bukan statistik.Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai  sumber  bacaan  yang  berkaitan dengan  pokok  permasalahan.  Setelah terkumpul  kemudian  di  analisis  dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat teori.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hubungan  Hukum  Antara  Dokter dan  Pasien  dalam  Pelayanan Medis di    Rumah Sakit
Hubungan hukum antara dokter dengan  pasien  ini  berawal  dari  pola hubungan  vertikal  paternalistik  seperti antara  bapak  dengan  anak  yang  bertolak dari  prinsip  “ father  knows  best ”  yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Dalam hubungan ini kedudukan  dokter  dengan  pasien  tidak sederajat  yaitu  kedudukan  dokter  lebih tinggi  daripada  pasien  karena  dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan  pasien  tidak  tahu  apa-apa tentang hal itu sehingga pasien menyerahkan  nasibnya  sepenuhnya  di tangan dokter.
Hubungan  hukum  dokter  pasien mengacu  pada  Pasal  1320  KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah  perjajinjan  atau  perikatan  hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain:
1) Pelaku  perjanjian  harus  dapat bertindak sebagai subjek hukum
2) Perjanjian  antara  subjek  hukum tersebut  harus  atas  dasar  sukarela dan tanpa paksaan
3) Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan
4) Perjanjian tersebut harus atas sebab yang  halal  dan  tidak  bertentangan dengan hukum.

## B. Hubungan  Hukum  Antara  Dokter Dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Medis
Ada  beberapa  macam  pola  yang berkembang  dalam  kaitannya  dengan hubungan  kerja  antara  dokter  dan  Rumah Sakit, antara lain:
1. Dokter sebagai Employee
Kedudukan  Rumah  Sakit  adalah sebagai  pihak  yang  haarus  memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai employee (sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban  Rumah  Sakit  dengan  perkataan lain,  kedudukan  Rumah  Sakit  adalah sebagai principal dan dokter sebagai agent.
2. Dokter  sebagai Attending  Physician (mitra)
Kedudukan antara dokter dan Rumah
Sakit  adalah  sama  derajatnya.  Posisi dokter  adalah  sebagai  pihak  yang  wajib memberikan  prestasi,  sedangkan  fungsi Rumah  Sakit  hanyalah  sebagai  tempat yang  menyediakan  fasilitas  (tempat  tidur, makan  dan  minum,  perawat  atau  bidan serta  sarana  medik  dan  non  medik). Konsepnya seolaholah Rumah Sakit menyewakan fasilitasnya.
3. Dokter sebagai
Independent
Contractor .
Bahwa  dokter  bertindak  dalam profesinya sendiri dan tidak terikat dengan institusi  manapun.  Masing-masing  dari \pola  hubungan  kerja  tersebut akan  sangat menentukankan apakah Rumah Sakit harus bertanggung  jawab,  atau  tidak  terhadap kerugian  yang  disebabkan  oleh  kesalahan dokter,  serta  sejauh  mana  tanggung  jawab
dokter terhadap pasiennya di Rumah Sakit tergantung  pada  pola  hubungan  kerjanya dengan Rumah Sakit di mana dia bekerja.
Di dalam kedudukan dokter sebagai employee maka  dokter  sebagai pelaksana  dari  kewajiban  Rumah  Sakit, atau pihak yang bertanggung jawab dalam hal  terjadinya  kelalaian  yang  disebabkan oleh  dokter.  Sedangkan  dalam  kedudukan Dokter sebagai attending physician (mitra),  maka  dokter  bertanggung  jawab sendiri  atas  kelalaian  tindakan  mediknya, karena  dalam  hal  ini  Rumah  Sakit  hanya sebagai  penyedia  fasilitas.  Kedudukan  ini sama  dengan  kedudukan  dokter  sebagai independent contractor .
C. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mayarakat. Perlindungan  Hukum  Terhadap Dokter  Dalam  Memberikan  Pelayanan medis  Perlindungan  hukum  terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktik  medis  yang  terdiri  dari  :  dasar dasar-dasar  hukum  yang  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  dokter dalam  menjalankan  profesi  kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan  diri  dari  tuntutan  hukum, dan  alasan  peniadaan  hukuman  terhadap dokter  yang diduga melakukan malpraktik medis.
Dasar-dasar hukum yang
memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran. Ketentuan hukum yang melindungi  dokter  apabila  terjadi  dugaan malpraktik  terdapat  dalam  Pasal  50, Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo Pasal 27 Ayat  (1)  dan  Pasal  29  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan.  Pasal  50,  Dokter  atau dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik kedokteran mempunyai hak:
1) Memperoleh  perlindungan  hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai  dengan  standar  profesi  dan standar prosedur operasionali 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
3) Memperoleh informasi yang Jurnal Spektrum  Hukum,  Vol.  13/No. 2/Oktober  2016  227  lengkap  dan jujur dari pasien atau keluarganya
4) Menerima imbalan jasa.
Pasal  24  ayat  (1)  Tenaga  kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 disebutkan:
a) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan. b) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai dengan  bidang  keahlian  yang dimiliki.
c) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan  wajib  memiliki  izin  dari pemerintah.
d) Selama  memberikan  pelayanan kesehatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan  kepentingan  yang bernilai materi.
e) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)  diatur  dalam  Peraturan Menteri.  Sesuai  dengan  Pasal  23 terbut  harus  memenuhi  ketentuan kode  etik,  standar  profesi,  hak pengguna  pelayanan  kesehatan, standar  pelayanan,  dan  standar prosedur operasional.
Pasal  27  (1)  Tenaga  kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  profesinya.  Pasal  29, dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
D. Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien Dalam pelayanan  Medis  di  Rumah Sakit  Tanggungjawab  Hukum Dokter  Terhadap  Pasien  di Tinjau  dari  Aspek  Hukum Perdata

## 1. Tanggung Jawab Etis
Peraturan  yang  mengatur  tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode
Etik  Kedokteran  Indonesia  dan  Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman  perilaku.  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan  Menteri  Kesehatan  no.  434  / Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik
Kedokteran  Indonesia  disusun  dengan mempertimbangkan  International  Code  of Medical  Ethics  dengan  landasan  idiil Pancasila  dan landasan  strukturil  Undang- undang Dasar 1945.
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  ini mengatur  hubungan  antar  manusia  yang mencakup  kewajiban  umum  4seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya,  kewajiban  dokter  terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri  sendiri  Pelanggaran  terhadap  butir- butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang  merupakan  pelanggaran  etik  semata- mata  dan  ada  pula  yang  merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran  hukum.  Pelanggaran  etik tidak  selalu  berarti  pelanggaran  hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan  pelanggaran  etik  kedokteran. Berikut diajukan beberapa contoh :
a. Pelanggaran etik murni
1. Menarik  imbalan  yang  tidak wajar  atau  menarik  imbalan jasa  dari  keluarga  sejawat dokter dan dokter gigi.
2. Mengambil  alih  pasien  tanpa persetujuan sejawatnya.
3. Memuji  diri  sendiri  di  depan pasien.
4. Tidak pernah mengikuti
pendidikan  kedokteran  yang berkesinambungan.
5. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. b. Pelanggaran etikolegal
1. Pelayanan dokter di bawah standar. 2. Menerbitkan surat keterangan palsu.
3. Membuka  rahasia  jabatan atau pekerjaan dokter.
4. Abortus provokatus.
2. Tanggung Jawab Profesi
Tanggung  jawab  profesi  dokter berkaitan  erat  dengan  profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan :
a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain Dalam menjalankan tugas
profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan  bidang  keahlian  yang  ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi  dan  pengalamannya  untuk menolong penderita.
b. Derajat risiko perawatan Derajat risiko perawatan
diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga  efek  samping  dari  pengobatan diusahakan minimal mungkin. Di samping itu  mengenai  derajat  risiko  perawatan harus  diberitahukan  terhadap  penderita maupun  keluarganya,  sehingga  pasien dapat  memilih  alternatif  dari  perawatan yang diberitahukan oleh dokter.
3. Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Hukum Disipliner
Bahwa  dokter  sebagai  manusia biasa tetap dapat membuat kesalahan, baik kesalahan  profesi  maupun  pelanggaran etik.  Diperlukan  adanya  hukum  disipliner dan  badan  khusus  yang  berwenang  untuk mengamankan  hukum  disipliner  tersebut. Norma-norma  etika  kedokteran  berlaku sebagai petunjuk perilaku yang baik/buruk dalam  menjalankan  profesi  kedokteran. Ada  dua  peraturan  yang  menjadi  landasan berpijak  praktik  dokter  di  Indonesia  yang didasarkan atas norma-norma etika, yaitu:
a) Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun  1960  yang  berisikan  lafal sumpah jabatan dokter.
b) Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983 yang berisikan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Indonesia  mempunyai  badan  yang
mempunyai  tugas  untuk  mengawasi  etika kedokteran, yaitu:
1) Majelis Kehormatan
Etik Kedokteran (MKEK) MKEK  merupakan  badan  khusus  dari organisasi  profesi  IDI  (Ikatan  Dokter
Indonesia)  yang  dibentuk  berdasarkan Pasal
16
AD/ART IDI. MKEK mempunyai  kekuasaan  dan  wewenang untuk  melakukan  bimbingan,  pengawasan dan  penilaian  dalam  pelaksanaan  etika kedokteran  dan  kemudian  mempunyai kewajiban antara lain untuk memperjuangkan  etika  kedokteran  agar dapat  ditegakkan  di  Indonesia.  Terhadap pengurus  IDI,  MKEK  mempunyai  tugas memberi usul dan saran.
Para anggota majelis adalah anggota biasa IDI dan diangkat oleh Pengurus Besar IDI, sehingga seolah-olah merupakan pengadilan otonom (pengadilan intern dari dan untuk profesi dokter).
2) Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI) Setelah  lama  diupayakan  adanya  badan yang  akan  berperan  sebagai  lembaga pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia,  berdasarkan  Pasal  4  hingga Pasal 26 Undang–Undang
Praktik Kedokteran,  dibentuk  Konsil  Kedokteran Indonesia  (KKI)  yang  bertugas  menjadi registrator  Konsil  Kedokteran  Indonesia yang boleh mengajukan izin ke Pemerintah Indonesia untuk melakukan praktik kedokteran.
3) Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI)
Pasal  66  Undang-Undang  Praktik Kedokteran  menyatakan  pengaduan  ke MKDKI  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang
merasa  dirugikan  kepentingannya,  tetapi pelaporan  itu  juga  dapat  dilakukan  oleh siapa  saja  yang  mengetahui  bahwa  telah terjadi pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Perlu dicermati bahwa pengaduan masalah disiplin ini tidak menghilangkan kesempatan pada seseorang untuk melaporkan  dokter  atau  dokter  gigi tersebut  ke  pihak  yang  berwenang  atas dugaan  pelanggaran  etika,  dugaan  tindak pidana  dan  gugatan  perdata,  hal  ini ditegaskan  dalam  Pasal  66  Undang- Undang Praktik Kedokteran.
Jadi  dalam  waktu  bersamaan  dan pada  satu  kasus  kejadian  perkara,  seorang dokter  atau  dokter  gigi  dapat  menghadapi perkara  perdata,  pidana,  pelanggaran disiplin  dan  pelanggaran  etika.  Atas  dasar adanya  pengaduan  dugaan  pelanggaran disiplin,  maka  MKDKI  akan  melakukan pengusutan,  pemeriksaan  dan  membuat putusan  pada  dokter  atau  dokter  gigi tersebut. Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran  menyatakan  bahwa  putusan MKDKI dapat berupa: Tidak Bersalah atau Pemberian Sanksi Disiplin. Putusan MKDKI  yang  berupa  Pemberian  Sanksi Disiplin pada dokter atau dokter gigi yang bermasalah  dapat  berupa  putusan  sebagai berikut: a) Sanksi Disiplin berupa Rekomendasi Pencabutan STR atau SIP.
b) Sanksi  Disiplin  berupa  kewajiban Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan  di  Institusi  Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi.
c) Sanksi Disiplin gabungan 1 dan 2 Sanksi  Disiplin  MKDKI  akan  dicatat  oleh KKI  dan  akan  menjadi  pertimbangan dalam penerbitan STR seorang dokter atau dokter  gigi.  Sanksi  pencabutan  STR  atau SIP  akan  memberikan  dampak  bukan hanya  untuk  yang  bersangkutan  saja,  tapi tentunya akan memberikan efek pula pada pengaturan kepegawaian di lembaga kesehatan tempat dokter tersebut bekerja.

## 5. SIMPULAN Simpulan
1) Hubungan  hukum  antara  dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti  antara  bapak  dengan  anak yang  bertolak  dari  prinsip  “ father knows  best ”  yang  melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik.  Dalam  hubungan  ini kedudukan  dokter  dengan  pasien tidak  sederajat  yaitu  kedudukan dokter  lebih  tinggi  daripada  pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  penyakit  dan penyembuhannya. Sedangkan pasien  tidak  tahu  apa-apa  tentang hal itu sehingga pasien
menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter.
2) Hubungan  hukum  antara  dokter dan  rumah  sakit  dalam  pelayanan medis  sebagai  subjek  hukum, memiliki  keterikatan  erat  yang dalam  berjalannya  suatu  rumah sakit   begitu juga dalam berjalannya  tugas  seorang  dokter dalam melakukan profesinya.
Kedudukan  Rumah  Sakit  adalah sebagai pihak yang harus memberikan   prestasi,  sementara dokter  hanya  berfungsi  sebagai employee (sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban  Rumah  Sakit  dengan perkataan  lain,  kedudukan  Rumah
Sakit  adalah  sebagai principal dan
dokter  sebagai agent (pelaksana  tugas).  Fungsi  Rumah Sakit  hanyalah  sebagai  tempat yang   menyediakan fasilitas
(tempat  tidur,  makan  dan  minum,
perawat  atau  bidan  serta  sarana medik dan non medik).
3) Dokter bertanggungjawab atas segala  hal  yang  berkaitan  dengan pasien yang timbul karena tindakannya,  baik  berupa  kerugian atas tindakannya sendiri dan
kerugian  ditimbulkan  oleh  orang lain yang berada dalam
pengawasannya  atau  oleh  karena perintahnya  dalam  hal  pelayanan medis. Saran 1) Sebaiknya dengan adanya hubungan dan ikatan hukum antara dokter dan pasien, maka diharapkan  kedua  belah
pihak  dapat  melakukan  hubungan yang baik, dalam hal ini melakukan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan  prosedur  dan  aturan  yang ada dalam undang-undang. 2) Sebaiknya dengan adanya hubungan antara dokter dan rumah sakit  dalam  pelayanan  medis, diharapkan  dapat  meningkatkan sistem pelayanan terhadap pasien  dengan  lebih  baik, menjalankan  tugas  dan  wewenang yang  sesuai  dengan  aturannya dalam menjalankan perannya dalam bidang kesehatan, 3) Sebaiknya dengan adanya pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien, maka  dokter diharapkan  dapat  bertindak
dan  meningkatkan  pelayanannya terhadap pasien dalam keadaan  apapun  dan  memberikan pertolongan yang semaksimal mungkin dalam hak keselamatan pasien.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku
Repository.unpas.ac.id. Hukum  Kesehatan (diakses 26 Agustus 2020. 10.10) Daldiyono, Pasien  Pintardan  Dokter Bijak ,  (  Jakarta:  Bhuana  Ilmu
Populer, 2007), hlm. 20.
Soekanto, Soerjono.. Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di
Indonesia .  PT.  Temprin,  Jakarta. 1983 hlm.44.
Iskandar,  Dalmy.. Hukum  Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan . Sinar Grafika, Jakarta. 1998,  hlm 25 Koeswadji,  Hermien  Hadiati. Hukum  dan Masalah Medik. Erlangga University Press, Surabaya, 1984
Freddy  Tengker, Hukum Kesehatan  Kini  dan  Disini , Mandar  Maju,  Bandung, 2010, hlm.24.