Volume 4, Nomor 2, Desember 2018 Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas ...

## ANALISIS SEBARAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS
Yuni Sari Romadhona  , Kemal N. Siregar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history Submitted : 2018-09-28
Revised : 2018-12-09
Accepted : 2018-12-28

## Keywords:
Health Workers Public Health Centre Maldistribution Inequality The persistent problem faced by Indonesia is in adequate in number and maldistribution  of  health  workers  in  Primary  Health  Centre  (PHC)  has resulted in disrupted health services to the community. The aims of this study  is  describe  health  workers  in  ratio  PHC  per  100,000  population and  health  workers  distributionbyregions.  This  research  is  descriptive analytic.  The  data  used  are  secondary  data  from  the  health  workers  in government  health  care  facilities  in  the  district/city  and  province  in Indonesia  collected  by  Sub  Centre  data  and  information  of  health ministry  in  June  2018  and  analyzed  using  the  chi-square.  The  fact  that inadequate  numbers  and  maldistributionare  remaining  problems  of health workers in PHC. The ratio of physiciansis 10,17, midwifes 84,73, nurses  83,  Public  health  services  11,09  and  nutritionists  8,30  per 100,000  populations  while  Government  standards  are  higher. Maldistributions of health workers in PHC occurred in central and east regions  of  Indonesia.  The  highest  number  of  health  workers  at  PHC  in Indonesian  is  midwives  and  nurses,  while  the  smallest  workforce  is dentists . As in adequate numbers and maldistribution are the remaining problems  of  health  workers  in  PHC,  the  recruitment  of  health  workers should fulfil the community needs, geographic and avalaibility of health services.  Providing  the  government  scholarship  to  the  locals  in  health schools with commitment to work for local government after graduation is  one  of  the  solution  for  this  problem.  E-health  service  is  another solution,  health  service  consultation  can  be  carried  out  effectively  and efficiently  with  remote  health  experts  by  taking  the  advantage  of  the internet.
 Corresponding Author:
Yuni Sari Romadhona Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Telp. 08128344802 Email: yunisari.rd@gmail.com

## PENDAHULUAN
Puskesmas  sebagai Gatekeeper sistem pelayanan kesehatan dimana fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan sebagai pemberi pelayanan  kesehatan  dasar  berfungsi  optimal sesuai  standar  kompetensinya  dan  memberikan pelayanan  kesehatan  sesuai  standar  pelayanan medik.  Bentuk  pelayanan  yang  dilakukan kepada  masyarakat  berupa  palayanan  promotif, preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif  selain  itu Puskesmas  juga  memiliki  peran  yang  sangat penting  dalam  membentuk  sistim  kesehatan nasional di Indonesia  (BPJS, 2016) (Wulandari & Achadi, 2016).
Tenaga Kesehatan di Puskemas merupakan  ujung  tombak  dalam  menyediakan
dan  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  di tingkat  dasar  kepada  masyarakat.  Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada  masyarakat,  puskesmas  perlu  didukung oleh  tenaga  kesehatan  yang  mencukupi  baik dari segi jumlah maupun kualitas.
Tenaga  kesehatan  menurut  Undang- Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009 adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan,  keterampilan  dan  izin  untuk melakukan tindakan atau upaya kesehatan serta bersedia  mengabdikan  diri  kepada  masyarakat pada  bidang  kesehatan  (Indonesia,  2009) (Indonesia,  2014b).  Sedangkan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  75  Tahun 2014  menyebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan

## Jurnal Kesehatan Manarang
Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, pp. 114 – 121 ISSN 2528-5602 (Online), ISSN 2443-3861 (Print) Journal homepage: http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m
yang bekerja berdasarkan standar ketenagaan di Puskesmas  minimal  memiliki  9  jenis  tenaga kesehatan  (Kemenkes  Republik  Indonesia, 2014).
Ratio dokter umum Tahun 2017 sebesar 45 per 100,000 penduduk, ratio perawat sebesar 170  per  100,000  penduduk  dan  ratio  bidan adalah  sebesar  162  per  100.000  penduduk  di Indonesia  (Kepala  Badan  PPSDM  Kesehatan, 2017).  Sedangkan  Kondisi  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  Tahun  2017  menurut  Badan Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Sumber Daya  Manusia  Kesehatan,  berdasarkan  standar minimal ketenagakerjaan mengalami kekurangan  tenaga  kesehatan  sebesar  49,632 orang,  dan  mengalami  distribusi  tenaga kesehatan  yang  tidak  merata  ( maldistribution ) sebesar  155,833  orang  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  Indonesia(Kepala  Badan  PPSDM Kesehatan,  2017).  Rencana  strategis  tenaga kesehatan  2011  –  2025  menyebutkan  bahwa bila  dilihat  dari  rasio  jumlah  dan  distribusi tenaga  kesehatan  di  Indonesia,  maka  saat  ini negara  kita  belum  mencapai  target  yang  telah ditetapkan  (Kemenkes  Republik  Indonesia, 2011).
Masih  ada  Puskesmas  yang  tenaga kesehatannya  berdasarkan  jenisnya  belum memenuhi standar, sehingga dibutuhkan perencanaan  dan  pengadaan  tenaga  kesehatan yang  adekuat  dari  setiap  satuan  unit  kerja. Beberapa  puskesmas  tidak  memiliki  tenaga kesehatan  misalnya  Dokter  gigi,  atau  petugas ahli  teknologi  laboratorium  medik,  tetapi berlebih  tenaga  kesehatan  seperti  Dokter umum,  perawat  dan  bidan(Mujiyati,  2016). Provinsi  di  Indonesia  yang  masih  mengalami kekurangan  dokter  umum,  perawat  dan  bidan adalah  Papua,  Papua  Barat,  Nusa  Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku,
Kalimantan Timur (Budijanto, 2015).
Metode yang digunakan dalam menyusun  kebutuhan  tenaga  kesehatan  adalah menggunakan  rasio  terhadap  nilai  tertentu ( methode  ratio )  (Kurniati,  2017).  Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata pemerintah mengatur masalah penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat, jenis sarana dan  prasarana  yang  tersedia  dan  beban  kerja tenaga  kesehatan  yang  telah  tersedia  di  suatu daerah  (Kemenkes  Republik  Indonesia,  2014) (Indonesia, 2009) (Kemenkes Republik Indonesia, 2010).
Masalah klasik yang dihadapi Indonesia dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan adil  dan  merata  bagi  masyarakat  adalah ketersediaan  tenaga  kesehatan  pada  tingkat pelayanan  dasar  yang  tidak  merata  jumlah  dan pesebarannya  di  Puskesmas.  Penelitian  yang dilakukan  di  Puskesmas  Pembantu  Linggang Amer  Kecamatan  Linggang  Bigung  Kabupaten Kutai  Barat  menyebutkan  bahwa  faktor  yang menghambat pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah tidak adanya tenaga kesehatan  Dokter  dan  kurangnya  sarana  dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan (Nurhayati, 2016).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk melihat gambaran tenaga kesehatan di Puskesmas  Indonesia  berdasarkan  ratio  jumlah penduduk  dan  penyebarannya  berdasarkan pembagian  wilayah  Indonesia  bagian  barat, tengah dan timur.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif analitik dengan desain non eksperimental ( cross sectional ),  dengan  tujuan  untuk  melihat frekuensi  dan  distribusi  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  berdasarkan  rasio  jumlah  penduduk dan pembagian wilayah Indonesia.

## Pengumpulan Data
Data  yang  diolah  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  tenaga  kesehatan  dari  fasilitas pelayanan  kesehatan  milik  pemerintah  di wilayah  kabupaten/Kota  dan  Provinsi  di Indonesia,  yang  bersumber    dari  Sub  Bagian Data  dan  Informasi  Badan  Pengembangan  dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, pada bulan Juni 2018.

## Analisa Data
Data  dianalisis  dengan  menggunakan  program SPPS  versi  24.  Analisis  bivariat  dalam penelitian  ini  menggunkana chi  square untuk melihat  frekuensi  dan  nilai  tengah (mean) jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas terhadap jumlah  peduduk  dan  pembagian  wilayah  di Indonesia .

## HASIL PENELITIAN
Tenaga  Kesehatan  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Indonesia
Indonesia  dengan  jumlah  Penduduk sebesar 261.900.000 dan luas wilayah
1.916.862,20  km²  terdiri  dari  daratan  dan lautan, dengan total fasilitas pelayanan
kesehatan  sebanyak  17.919  unit  (BPS,  2018) (Kemenkes Republik Indonesia, 2016).

## Grafik 1. Distribusi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Tahun 2013 – 2017
Berdasarkan grafik di atas, sejak Tahun 2013  sampai  dengan  Tahun  2017  terjadi kenaikanjumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan Indonesia, namun  hal  tesebut  belum  diimbangi  dengan persebaran  tenaga  kesehatan  secara  merata, sehingga  masalah  kekurangan  jumlah  dan sebaran  tenaga  kesehatan  masih  menjadi masalah  sampai  saat  ini.  Berdasarkan  data  di atas  jumlah  tenaga  kesehatan  dengan  jumlah terbesar    adalah  Perawat  sebanyak  345.291 orang,  dan  Bidan  198.110  orang,  sedangkan tanaga kesehatan dengan jumlah terkecil adalah Dokter Gigi yaitu sebanyak 14.707 orang.

## Tenaga Kesehatan di Puskesmas Indonesia
Peraturan  Meneteri  Kesehatan  Nomor 75  tahun  2014  menyebutkan  standar    tenaga kesehatan  di  Puskesmas  Indonesia  terdiri  dari sembilan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, petugas kesehatan masyarakat,  petugas  kesehatan  lingkungan, petugas farmasi, petugas gizi, dan petugas, ahli teknologi laboratorium medik (ATLM). Jumlah Puskesmas  sebanyak  10.272  unit  yang  tersebar diseluruh wilayah Indonesia (Kemenkes Republik Indonesia, 2018).
Total  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Indonesia  terdiri  dari;  Dokter  Umum  18.548 (5,13%)  dengan  rerata  ratio  sebesar  10,17  per penduduk.  Dokter  Gigi  7.320  (2,02%)  dengan rerata ratio sebesar 3,58 per 100.000 penduduk. Dokter  Gigi  7.320  (2,02%)  rerata  ratio  sebesar 3,58  per  100.000  penduduk.  Perawat  7.320 (2,02%)  dengan  rerata  ratio  sebesar  3,58  per 100.000  penduduk.  Bidan  sebanyak  153.707 (42,58%),  nilai  rerata  ratio  sebesar  84,73  per 100.000 penduduk. Petugas kesehatan Masyarakat  14,53  (4,02%),  nilai  rerata  ratio sebesar  11,09  per  100.000  penduduk.  Petugas kesehatan  Lingkungan  10.619  (2,94%),  dengan rerata ratio sebesar 7,21 per 100.000 penduduk. Petugas  kesehatan  Farmasi  12.663  (3,50%), dengan  nilai  rerata  ratio  sebesar  7,99  per 100.000  penduduk.  Petugas  kesehatan  Gizi sebanyak  11,116  (3,09%),  nilai  rerata  ratio sebesar  8,30  per  100.000  penduduk.  Petugas ATLM 8.516 (2,35%), dengan nilai rerata ratio sebesar 5,17 per 100,000 penduduk.
Tenaga kesehatan di Puskesmas Wilayah  Indonesia  Bagian  Barat  terbanyak adalah  bidan  yaitu  114.123  ((74,24%)  dengan rerata  ratio  sebesar  16,45  per  100.000 penduduk, sedangkan tenaga kesehatan tersedikit  adalah  Dokter  Gigi  yaitu  5.425
(74,11%)  dengan  rerata  ratio  sebesar  0,80  per 100,000 penduduk.
Tenaga Kesehatan yang didayagunakan di  Puskesmas  Wilayah  Indonesia  Bagian Tengah  dan  memiliki  angka  terbanyak  adalah
bidan yaitu 34.126 (22,20%) dengan rerata ratio sebesar 13,78 per 100.000 penduduk, sedangkan  tenaga  kesehatan  tersedikit  adalah Dokter Gigi yaitu 1.753 (23,94%) dengan rerata ratio  sebesar  0,73  per  100.000  penduduk.
Tabel  1.    Distribusi  Jumlah,  Persentase  dan  Rerata  Ratio  Per  100,000  Penduduk Tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas  Indonesia  Berdasarkan  Jenis  dan Pembagian Wilayah di Indonesia, Per Juni 2018
Jenis Tenaga Kesehatan Indonesia Total (%) Barat Tengah Timur Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Dokter Umum 13,699 (72,85) 2,21 4,135 (22,29) 1,77 714 (3,84) 0,74 18,548 (5,13%) 10,17 Dokter Gigi 5,425 (74,11) 0,80 1,753 (23,94) 0,73 142 (1,93) 0,16 7.320 (2,02%) 3,58 Perawat 80,886 (65,28) 12,57 33,491 (27,03) 13,71 9,513 (7,67) 10.17 123,890 (34,32%) 83,00 Bidan 114,123 (74,24) 16,45 34,126 (22,20) 13,78 5,458 (7,67) 6,28 153,707 (42,58%) 84,73 Kesehatan Masyarakat 8,700 (59,85) 1,41 4,793 (32,97) 1,88 1,041 (7,16) 1,22 14,534 (4,02%) 11,09 Kesehatan Lingkungan 6,234 (58,70) 0,97 3,727 (35,09) 1,48 658 (6,19) 0,71 10,619 (2,94%) 7,21 Farmasi 8,391 (66,26) 1,30 3,658 (28,88) 1,50 614 (4,84) 0,69 12,663 (3,50%) 7,99 Gizi 6,263 (56,08) 0,99 3,977 (35,61) 1,59 926 (8,29) 1,07 11,116 (3,09%) 8,30 ATLM 5,743 (67,43) 0,92 2,273 (26,69) 0,87 500 (5,87) 0,50 8,516 (2,35%) 5,17
Jumlah  tenaga  kesehatan  terbanyak  di Puskesmas  Indonesia  bagian  Timur  adalah Perawat  yaitu  9.513  (7,67  %)  dengan  rerata ratio  sebesar    10.17  per  100.000  penduduk, sedangkan  tenaga  kesehatan  tersedikit  adalah Dokter  Gigi  142  (1,93  %)  dengan  rerata  ratio sebesar 0,16 per 100.000 penduduk.
Hasil analisis data diatas menggambarkan bahwa kondisi tenaga
kesehatan  di  Puskemas  Indonesia  masih mengalami  ketidakmerataan  ( inequality )  dalam jumlah  dan  penyebarannya,  nampak  bahwa distribusi  tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di Puskesmas wilayah Indonesia barat, tengah dan timur  belum  merata.  Faktor  jumlah  penduduk yang  tidak  merata  penyebarannya  dan  kondisi geografis turut berpengaruh dalam ketidakmerataan  tenaga  kesehatan.  Daerah
perkotaan  cenderung  banyak  penduduk  dan tanaga  kesehatan  sedangkan  daerah  pedesaan sebaliknya.

## PEMBAHASAN
Sumber daya manusia kesehatan merupakan  hal  yang  penting,  karenanya dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional  dan  berkualitas  dalam  pelaksanaan suatu  sistem  kesehatan,  sehingga  tujuan pembangunan  kesehatan  dapat  tercapai.  Sistem kesehatan nasional dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kewenangan  Daerah  dan  kewenangan  bidang kesehatan  (Indonesia,  2012),  namun  kenyataan masalah  sumber  daya  manusia  sampai  saat  ini masih kurang diperhatikan, dibutuhkan perubahan  pola  pikir  bahwa  sumber  daya manusia  adalah  suatu  hal  yang  penting  dalam pembangunan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan nasional.
Kekurangan  Jumlah    Tenaga  Kesehatan  di Puskesmas Indonesia
Jumlah  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Indonesia  saat  ini  belum  dapat  mencukupi target  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah, dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,  bahkan  beberapa  jenis  tenaga kesehatan tidak tersedia di beberapa Puskesmas di Indonesia.
Mengacu  pada  Permenkes  Nomor  75 Tahun 2014, dilihat dari jumlah minimal tenaga kesehatan  di  Puskesmas  rawat  inap  maka dibutuhkan  Dokter  umum  sebanyak  dua  orang, tujuh  orang  Bidan,  delapam  Perawat,  dua Tenaga  Kesehatan Masyarakat  dan  dua Tenaga Kesehatan  Gizi,  sedangkan  untuk  Puskesmas Rawat Jalan jumlah minimal tenaga kesehatannya adalah satu Dokter umum, empat Bidan,  lima  Perawat,  satu  Tenaga  Kesehatan Masyarakat    dan  satu  Tenaga  Kesehatan  Gizi (Kemenkes Republik Indonesia, 2014). Sedangkan
berdasarkan rancangan pengembangan  tenaga  kesehatan  strategis Tahun  2011  –  2025  disebutkan  bahwa  standar tenaga  kesehatan  di  Indonesia  dibutuhkan; tenaga  dokter  spesialis  sebanyak  24  orang,  96 dokter umum, 11  dokter gigi, 158 perawat, 75 bidan,  20  petugas  sanitarian,  dan  48  petugas gizi  per  100,000  orang  penduduk  pada  Tahun 2019 (Kemenkes Republik Indonesia, 2011).
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang  tenaga  kesehatan  menyebutkan  bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan,  pengadaan  dan  pendayagunaan dengan  melakukan  pemerataan,  pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan (Indonesia, 2014b). Sedangkan jumlah dan jenis tenaga  kesehatan  yang  didayagunakan  di Puskesmas  dihitung  berdasar  pada  beban  kerja dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk  dan persebarannya,  luas  wilayah  daerah  dan ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan (Kemenkes Republik Indonesia, 2014). Menurut  Anna  Kurniati,  dalam  menyusun kebutuhan  tenaga  kesehatan  ada  beberapa metode  yaitu  keperluan  kesehatan  ( health  need method ),  kebutuhan  kesehatan  ( Health  services demand  method ),  nilai  ( ratio  method ),  dan sasaran  upaya  kesehatan  yang  ditetapkan (Health  Service  Targets  Method ).  Sedangkan pada  penelitian  dijelaskan  bahwa  dibutuhkan perencanaan  dengan  memperhatikan  kebutuhan dan  beban  kerja  dalam  menghitung  kebutuhan tenaga  kesehaatan  di  Puskesmas  (L  Paruntu  et al., 2015).
Permasalahan kekurangan dan penyebaran  tenaga  kesehatan  preventif  dan kuratif di Puskesamas yang terjadi saat ini juga disebabkan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan pengadaan tenaga kesehatan melalui pengangkatan pegawai negeri  sipil  atau  pengangkatan  pegawai kontrak/honor, namun dengan adanya Peraturan Presiden  Nomor  32  Tahun  2014  meyebutkan bahwa  dana  kapitasi  dapat  digunakan  sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan, memungkinkan  pimpinan  unit  kerja  untuk memanfaaatkan  dana tersebut  untuk  pengadaan tenaga  kesehatan  kontrak  di  fasilitas  pelayanan kesehatan yang dipimpinnya (Indonesia, 2014a).
Pada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa penerimaan  dana  kapitasi puskesmas  merupakan  pendapatan  daerah  dan dapat digunakan oleh puskesmas untuk membayar jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan dukungan operasional pelayanan  kesehatan  (Fitrianeti,  Waris,  & Yulianti,  2017),  (Anna,  2017).  Dengan  adanya kebijakan tersebut Kepala Satker dapat menggunakan  dana  kapitasi  yang  dihasilkan untuk  mengatasi  masalah  kekurangan  tenaga
kesehatan di Puskesmas dengan memperhatikan aturan yang ada.
Ketidakmerataan Sebaran Tenaga Kesehatan  Khususnya  di  Wilayah  Indonesia Bagian Tengah dan Timur Persebaran tenaga kesehatan di Puskesmas Indonesia selama ini lebih terkonsentrasi  pada  wilayah  Indonesia  bagian barat,  karena  wilayah  barat  Indonesia  lebih dekat dengan Ibu kota negara, selain itu jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas, serta akses pelayanan kesehatan juga lebih mudah didapat. Wilayah  Indonesia  bagian  timur  masih  banyak kekurangan  Dokter  Umum  (Budijanto,  2015). Dilihat dari ketersediaan dan penyebaran tanaga kesehatan  berdasarkan  kondisi  geografis  serta ketersediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di wilayah Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali (Idris, 2016).
Pemerintah  melalui  program  kerja bidang  kesehatan  telah  menetapakan  prioritas untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia  antara  lain;  peningkatan  status kesehatan  dan  gizi  ibu  anak,  meningkatakan pengendalian penyakit, meningkatkan mutu dan layanan kesehatan terutama di daerah tertinggal,  perbatasan,  dan  kepulauan  terluar (DPTK)  yang  banyak  terdapat  di  Indonesia bagian  tengah  dan  timur,  meningkatkan cakupan  layanan  kesehatan  melalui  sistim jaminan sosial nasional, terpenuhinya kebutuhan  tenaga  kesehatan,  obat  dan  vaksin dan  peningkatan  responsivitas  sistim  kesehatan nasional (Kemenkes Republik Indonesia, 2015). Kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan sebarannya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.
WHO  menyebutkan  bahwa  salah  satu kunci keberhasilan dalam perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan di negara angota Action For Global Health adalah perencanaan  yang  efektif,  sistem  pendidikan dan  pelatihan,  serta  strategi  retensi  tenaga kesehatan.  Sedangkan  menurut  Lehmann  and Dussault,  et  al.  retensi  atau  keputusan  pegawai untuk  menerima  lokasi  penugasan  dipengaruhi beberapa  faktor  pendukung.  Sarana  dan prasarana pelayanan kesehatan, adanya dukungan  finasial  dan  non  finansial,  faktor keamanan, kolegalitas dan kemudahan akses ke fasilitas  sosial  (Dieleman  &  Harnmeije,  2006). Penelitian  yang  dilakukan  di  Australia  tentang
peningkatan jumlah tenaga kesehatan di daerah rural  menyebutkan  bahwa  sistem  perencanaan dan  pengadaan  tenaga  kesehatan  yang  adequat dan  transparan  dapat  membantu  mengatasi masalah  kekurang  tenaga  kesahatan  di  daerah rural  (National  Rural  Health  Alliance,  2008). Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan  Fendi  dan Kurniati  juga  menyebutkan  bahwa  pemberian insentif  baik  finansial  maupun  non  finansial pada  tenaga  kesehatan  di  daerah  tertinggal berpengaruh  terhadap  faktor  keinginan  tenaga kesehatan  untuk  bekerja  dan  ditempatkan  di wilayah  yang  dibutuhkan  (Fendi  &  Kurniati, 2013) .
Pemerintah  Pusat  atau  Daerah  perlu memberikan  perhatian  khusus  dalam  sistim perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan di wilayah  bagian  Tengah  dan  Timur  Indonesia. Selaian  perencanaan  yang  ada  adekuat  dan transparansi proses rekrutmen. Adanya insentif, penyediaan  fasilitas  tempat  tinggal,  kendaraan, jaminan kesehatan dan keamanan juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan  oleh  Pemerintah,  sehingga  tanaga kesehatan yang ditempatkan mau melaksanakan tugas dan dapat bertahan di lokasi penempatan.
Adanya  komitmen  yang  kuat  dan  tegas dari  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan redistribusi  tenaga  kesehatan  di  daerahnya, dengan  memindahkan  tenaga  kesehatan  yang berlebihan  ke  daerah  yang  kekurangan,  seperti tertera  dalam  Keputusan  Bersama  Menteri Kesehatan,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi  Tahun  2014  (Menteri,
2014).
Sistim penugasan khusus seperti Program Nusantara Sehat (NS) berbasis tim dan perorangan,  Internship  Dokter  Indonesia  dan Dokter Layanan Primer (DLP) yang diterapkan oleh  Pemerintah  Pusat  bagi  tenaga  kesehatan juga diharapakan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kekurangan dan penyebaran tenaga  kesehatan  yang  tidak  merata  terutama daerah  DTPK  di  wilayah  Indonesia  bagian Tengah  dan  Timur  Indonesia  (Kemenkes Republik Indonesia, 2015).
Lemahnya  kontrol  dan  monitoring pemerintah  terhadap  suatu  program  kesehatan di Indonesia juga berdampak pada keberhasilan suatu kebijakan, sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi secara berjenjang yang dilakukan  oleh  Pemerintah  agar  pelaksanaan kebijakan  dapat  mencapai  tujuan  dan  dapat
mengatasi  masalah  kesehatan.  Pelaksanaan suatu  kebijakan  selalu  di  pengaruhi  kondisi politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  di  sutu tempat,  sehingga  dibutuhkan  juga  peran  para pemangku kebijakan dalam membuat, melaksanakan dan evaluasi suatu kebijakan atau program kesehatan (Ayuningtyas, 2018).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kondisi tenaga kesehatan yang didayagunakan  di  Puskemas  Indonesia  saat  ini masih  mengalami  ketidakmerataan  ( inequality ) dalam  jumlah  dan  sebarannya.  Berdasarkan ratio  jumlah  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Indonesia belum memnuhi kebutuhan penduduk Indonesia  yang  besar  jumlahnya.  Berdasarkan penyebaran  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Indonesia  lebih  terkonsentrasi  di  wilayah Indonesia  bagian  barat  di  bandingkan  wilayah tengah  dan  timur,  hal  ini  disebabkan  karena jumlah  penduduk  yang  lebih  banyak  dan fasilitas  kesehatan  di  wilayah  Indonesia  bagian barat  lebih  lengkap  dibandingkan  wilayah bagian  tengah  dan  timur  Indonesia,  sehingga hal  tersebut  dapat  menghambat  pembangunan kesehatan  yang  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan berkualitas yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah  baik  Pusat  maupun  Daerah harus  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat dan transparan dalam perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan. Selain itu Pemerintah  juga  perlu  memperhatikan  faktor retensi  tenaga  kesehatan  terutama  faktor kesejahteraan  para  tenaga  kesehatan  yang  akan ditempatkan  di  wilayah  DTPK  berupa  insentif, fasilitas  tempat  tinggal,  jaminan  kesehatan  dan keamanan  sebagai  bentuk  penghargaan  bagi tenaga kesehatan.
Adanya  kebijakan  dari  Pemerintah Daerah  untuk  memberikan  beasiswa  kepada para  putra/putri  daerah  agar  dapat  sekolah  dan meningkatkan  kompetensi  dibidang  kesehatan, sehingga  dapat  memperkuat  sumber  daya bidang  kesehatan  di  daerah.  Meningkatkan pendayagunaan lulusan sekolah tinggi kesehatan untuk menanggulangi masalah maldistribusi  dan  meningkatkan  kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan program ikatan dinas.
Dengan adanya kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet, pelayanan kesehatan untuk  daerah  dengan  keterbatasan  tenaga kesehatan  dapat  dilakukan  dengan  sistim
pelayanan kesehatan berbasis e-health . Konsultasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan  secara  efektif  dan  efesien  dengan tenaga  ahli  kesehatan  jarak  jauh  mengunakan internet.

## DAFTAR PUSTAKA
Anna,  A.  (2017).  Analisis  Pemanfaatan  Dana Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Puskesmas  Bromo  Kecamatan  Medan Denai Kota Medan Tahun 2017.
Ayuningtyas,  D.  (2018). Analisis  Kebijakan Kesehatan  Prinsip  dan  Aplikasi .  Depok: Rajawali Pers.
BPJS.  (2016).  Panduan  Praktis  Gate  Keeper Concept  (Faskes  BPJS  Kesehatan). Jakarta: BPJS.
BPS. (2018). Statistik Indonesia, 2018 . Retrieved from https://www.bps.go.id/
Budijanto,  D.  (2015).  Puskesmas  di  Indonesia (Analisis  Implementasi  Permenkes  No  . 75  tahun  2014)  Adequacy  of  Strategic Health  Centre  In  Indonesia,  (75),  179– 186.
Dieleman,  M.,  &  Harnmeije,  J.  W.  (2006).
Improving health worker performance: in search of promising practices . Journal of
Interventional Radiology (China) . Netherland. https://doi.org/10.3969/
j.issn.1008-794X.2018.04.019.
Fendi,  F.,  &  Kurniati,  A.  (2013).  Review Sistematis  Peningkatan  Retensi  Tenaga Kesehatan  di  Daerah  Tertinggal. Jurnal Sistem Informasi MTI-UI , 6 (1), 64–73.
Fitrianeti, D., Waris, L., & Yulianti, A. (2017).
Penganggaran  dan  Penerimaan  Dana Kapitasi  Program  JKN  di  Daerah
Terpencil Kabupaten Kepulauan Mentawai  Implementation  of  Breaching And  Acceptance  Of  Health  Capitation Funds  National  Health  Care  Program  In Remote  Areas  Of  Distric  Mentawai Islands. Jurnal Penelitian Dan
Pengembangan  Pelayanan  Kesehatan ,
1 (2), 92–101.
Idris,  H.  (2016).  Ekuitas  Terhadap  Akses Pelayanan  Kesehatan :  Teori  &  Aplikasi Dalam  Penelitian  Equity  of  Acces  to Health  Care :  Theory  &  Aplication  in Reserch, 7 , 73–80. Indonesia. Peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  72  Tahun  2012 Tentang  Sistim  Kesehatan  Nasional (2012).
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2014, tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (2014).
Indonesia.  Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2014, Tentang Tenaga Kesehatan (2014). Indonesia,  D.  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (2009). Kemenkes  Republik  Indonesia.  Keputusan
Menteri  Kesehatan  RI  Tentang  Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM (2010). Kemenkes Republik Indonesia. (2011). Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 . Kemenkes  Republik  Indonesia.  Permenkes Nomor  75/2014  tentang  Puskesmas
(2014).
Kemenkes Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis Kementerian Indoneisa 2015-2019. Retrieved from http://www.depkes.go.id/article/ Kemenkes Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 47  Tahun  2016  Tentang  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan (2016).
Kemenkes  Republik  Indonesia.  (2018). Data tenaga kesehatan yang diberdayagunakan di Puskesamas Indoneisa . Retrieved from
http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/ info/distribusi_sdmk_pkm Kepala  Badan  PPSDM  Kesehatan.  (2017).
Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan .
Paparan  Rakerkesnas .  Retrieved  from http://depkes.go.id/resources/download/b ahan_rakerkesnas_2017/Badan  PPSDM
Kesehatan.pdf
Kurniati,  A.  (2017). Kajian  Sumber  Daya
Manusia Kesehatan di Indonesia . https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1440.68
04
L Paruntu, B. R., M Rattu, A. J., Tilaar, C. R., Kesehatan Kabupaten Minahasa, D., Ilmu Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Sam Ratulangi  Manado,  F.,  Pascasarjana Universitas  Sam  Ratulangi  Manado,  P., &  Kunci,  K.  (2015).  Perencanaan Kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia  di Puskesmas  Kabupaten  Minahasa  Human Resource  Requirements  Planning  in Health Center Minahasa District. JIKMU , 5 (No. 1, Januari 2015), 43–53.
Menteri,  K.  B.  (2014).  Perencaan  dan
Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Milik Pemerintah Daerah.
Mujiyati,  Y.  Y.  (2016).  Ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  Kesehatan  pada  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  dalam  Era Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Delapan Kabupaten-Kota di Indonesia. Litbangkes Badan, Ri Kemenkes , (75), 201–210. National  Rural  Health  Alliance.  (2008).
Improving  the  rural  and  remote  health workforce . Deakin West.
Nurhayati,  M.  (2016).  Peran  Tenaga  Medis dalam  Pelayanan  Kesehatan  Kabupaten Kutai Barat. EJournal Llmu Administrasi Negara , 4 (1), 2127–2140.
Wulandari,  F.  K.,  &  Achadi,  A.  (2016). Analisis Karakteristik dan Persepsi Pengguna Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Puskesmas Sebagai Gatekeeper  di  Dua  Puskesmas  Kota Bekasi  Tahun  2016. Jurnal  Ekonomi Kesehatan Indonesia , 2 (1), 39–4. https://doi.org/10.1002/stem.438.