## Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam
Vol. 16, No. 2, (2023): 209-218, DOI: 10.32832/tawazun.v16i2.8606 ISSN 2654-5845 (Online); 1978-6786 (Printed)
Article Information: Received November 15, 2022, Accepted July 1, 2023, Published August 25, 2023.
Copyright (c) 2023 Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam
This article is licensed under Creative Commons License CC-BY-SA
| 209

## Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin

## Bagja Nugraha*, A. Rahmat Rosyadi, Maemunah Sa’diyah
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia * emailbagja@gmail.com

## Abstract
Discussions on gender have grown since the ratification of the CEDAW convention and the  enactment  of  the  Presidential  Instruction  on  Gender  Mainstreaming  in  Indonesia. However, the understanding of gender that is currently being discussed is still based on feminist theories. This raises its own problems because it emphasizes that the differentiation of roles and responsibilities is based on social culture. While in Islam, the division of roles and  responsibilities  is  based  on  revelation,  which  is  the  Qur'an  and  the  Sunnah.  This condition makes many Muslim academics begin to develop the concept of gender from an Islamic perspective (Islamic Worldview). Henri Salahuddin is an academic and educational practitioner who is steadfast in criticizing and formulating solutions to various feminist ideas.  This  study  elaborates  on  the  concept  of  gender  and  gender  compatibility  Henri Salahuddin. This research is qualitative and uses the descriptive-analytical method to the writings of Henri Salahuddin. This study found that Henri Salahuddin offered the concept of gender which was not fluid in exchanging the division of roles between men and women just like that. The distinction is also not due to the privilege of one particular gender but must be in accordance with the guidance of Islamic law so that the relationship that is built is a harmonious relationship between men and women.
Keywords : Gender; Harmony; Thought

## Abstrak
Pembahasan mengenai gender semakin berkembang sejak disahkannya konvensi CEDAW  dan  ditetapkannya  Inpres  tentang  Pengarusutamaan  Gender  di Indonesia.  Akan  tetapi,  pemahaman  mengenai  gender  yang  saat  ini  banyak dibahas  masih  bertumpu  pada  teori-teori  feminisme.  Hal  ini  menimbulkan problematika  tersendiri,  karena  menekankan  bahwa  pembedaan  peran  dan tanggung  jawab  didasarkan  pada  sosial  budaya.  Sementara  dalam  Islam, pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  didasarkan  kepada  wahyu,  yaitu  Al- Qur’an  dan  Sunah.  Kondisi  ini  membuat  banyak  akademisi  muslim  mulai mengembangkan  konsep  gender  dengan  perspektif  Islam.  Henri  Shalahuddin adalah seorang akademisi serta praktisi pendidikan yang teguh mengkritik dan merumuskan solusi atas berbagai pemikiran-pemikiran feminisme. Penelitian ini mencoba  mengelaborasi  konsep  gender  dan  keserasian  gender  Henri Shalahuddin. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitis  terhadap  karya  tulis  Henri  Shalahuddin.  Hasil  dari  penelitian  ini didapatkan  bahwa  Henri  Shalahuddin  menawarkan  konsep  gender  yang  tidak
Nugraha, Rosyadi, Sa’diyah
cair  mempertukarkan  pembagian  peran  laki-laki  dan  perempuan  begitu  saja. Pembedaan tersebut juga bukan disebabkan karena adanya pengistimewaan salah satu jenis kelamin tertentu, melainkan harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga  relasi  yang  terbangun  adalah  relasi  serasi  antara  laki-laki  dan perempuan.
Kata kunci : Gender; Keserasian; Pemikiran

## Pendahuluan
Sejak beberapa dekade terakhir topik mengenai gender dan kesetaraan gender menjadi  wacana  yang  ramai  diperbincangkan  oleh  masyarakat.  Banyak  pegiat isu gender yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti LSM atau NGO  (Guswansyah,  2019)  yang  mengambil  bentuk  kegiatan  berupa  advokasi pencegahan  kekerasan  pada  perempuan,  produksi  ide-ide,  promosi  hak kesehatan seksual dan reproduksi, penelitian, seminar atau penyuluhan, hingga pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas (Muslih, 2015).
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  juga  pernah merumuskan  Rancangan  Undang-Undang  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender (RUU-KKG). Berdasarkan draf yang dirumuskan oleh Tim Kerja bertanggal 24 Agustus  2022,  gender  didefinisikan  sebagai  pembedaan  peran  dan  tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang  sifatnya  tidak  tetap  dan  dapat  dipelajari,  serta  dapat  dipertukarkan menurut  waktu,  tempat,  dan  budaya  tertentu  dari  satu  jenis  kelamin  ke  jenis kelamin  lainnya.  Sementara  itu,  Kesetaraan  Gender  didefinisikan  sebagai kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan  mengakses,  berpartisipasi,  mengontrol,  dan  memperoleh  manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan (Shalahuddin, 2020).
Kesetaraan  gender  sendiri  pertama  kali  digaungkan  oleh  para  aktivis feminisme di Barat, khususnya Eropa sejak abad ke-18 dan mencapai puncaknya sejak abad ke-20 atau tahun 1960-an (Bendar, 2019). Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep  keagamaan  dari  masyarakat  Barat  yang  mengalami  masalah  dalam hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Perempuan  dianggap  sebagai makhluk yang hina dan tidak bisa dipercaya (Muslih, 2015). Perempuan kerap diperlakukan  secara  tidak  manusiawi,  seperti  perlakuan  misoginis  dan pemberian  stereotip  yang  bersifat  negatif.  Lebih  lanjut  para  perempuan  juga tidak  diberikan  hak  kepemilikan,  tidak  memiliki  kesempatan  untuk menyalurkan suara politik, serta hanya diberikan upah dengan nilai yang lebih rendah  dari  laki-laki  dalam  pekerjaan  mereka  (Sastra,  2014).  Oleh  karenanya, kemudian muncul protes dari aktivis feminisme yang menuntut kesetaraan dan keadilan  perempuan  dengan  laki-laki  dalam  segala  hal.  Sampai  kemudian
paham  kesetaraan  gender  ala  Barat  ini  pun  berkembang  dan  merambah  ke semua lini kehidupan (Azhari, 2019).
Secara formal, gerakan feminisme ditegaskan muncul dalam rentang waktu dua periode, yaitu mulai akhir abad 19 hingga awal abad 20 (1870-1920) dan pada pertengahan hingga akhir abad 20 (1960-an dan 1970-an). Gerakan ini bermula di  Amerika,  Inggris,  dan  wilayah  Eropa  lainnya  yang  secara  ekonomi  dan industri lebih maju. Menurut Ahmad Sastra, dasar dari gagasan para feminis ini sejatinya  muncul  dari  para  penulis  abad  pencerahan.  Gagasan-gagasan  itu menyerang  ketergantungan  perempuan  kepada  laki-laki  sebagai  akibat  dari kondisi  sosial  dan  alasan-alasan  yang  digunakan  kaum  laki-laki  untuk mengingkari hak-hak perempuan (Sastra, 2014). Status perempuan menjadi tidak lebih  utama  daripada  laki-laki.  Oleh  karenanya,  berkembanglah  aliran-aliran feminisme yang memiliki beragam bentuk perjuangan untuk mengangkat status perempuan.  Beberapa  aliran-aliran  dalam  feminisme  itu  di  antaranya  ialah Liberal, Marxis, Radikal, Sosialis, dan Ekofeminisme (Muslikhati, 2014).
Upaya  mencapai  kesetaraan  gender  mulai  masuk  dalam  agenda  politik internasional  ketika  pada  tahun  1979  Persatuan  Bangsa-Bangsa  (PBB) menghasilkan resolusi berupa konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini disebut dengan Convention on Elimination  of  All  Form  of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW)  yang berlaku  sejak  3  Desember  1981.  Perhatian  konvensi  tersebut  tertuju  pada persamaan  hak  asasi  perempuan  yang  meliputi  status  perkawinan  dan  peran perempuan pada segala bidang, termasuk di antaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Valentina dan Dewi, 2017).
Selain adanya CEDAW, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau  United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  memperkenalkan konsep Human Development Index (HDI) atau disebut Indikator Pembangunan Manusia  pada  tahun  1990  sebagai  tambahan  indikator  untuk  mengukur keberhasilan  pembangunan  suatu  negara.  Kesetaraan  gender  pun  saat  ini menjadi salah satu cakupan yang ada di dalam HDI. Digunakanlah perhitungan Gender Development Index (GDI) untuk menilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan  dalam  hal  usia  harapan  hidup,  pendidikan,  dan  pendapatan. Selanjutnya ada Gender Empowerment Measure (GEM) yang digunakan untuk mengukur  kesetaraan  gender  dalam  sektor  politik  dan  sektor-sektor  lainnya (Megawangi, 2014).  Indonesia pun secara khusus memiliki Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional.  INPRES  ini  lahir  sebagai turunan  dari UU 7/1984, yang memiliki latar belakang untuk:
Nugraha, Rosyadi, Sa’diyah
meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan  kualitas  perempuan,  serta  upaya mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan  berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (INPRES 9/2000).
Dengan  demikian,  konsep  kesetaraan  gender  telah  mengidealkan  konsep pembagian  50/50  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Ratna  Megawangi memaparkan, hal ini didasarkan pada hasil data-data statistik di berbagai negara kerap kali menunjukkan angka partisipasi yang lebih kecil dalam pekerjaan dan partisipasi politik bagi perempuan. Implikasi dari penggunaan konsep ini ialah perempuan dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal penghasilan dan penempatannya di posisi-posisi publik (Megawangi, 2014).
Konsep berkaitan dengan gender dan kesetaraan gender yang berasal dari paham  feminisme  tersebut  kemudian  menuai  banyak  kritik  dari  kalangan akademisi muslim. Salah satunya, karena menekankan bahwa pembedaan peran dan  tanggung  jawab  didasarkan  pada  sosial  budaya.  Sementara  dalam  Islam, pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  didasarkan  kepada  wahyu,  Al- Qur’an dan sunah (Husaini, 2012). Oleh karena itu, upaya penyadaran problem-problem berkaitan dengan konsep gender yang dibawa oleh feminis ini perlu digaungkan untuk melindungi umat Islam. Salah satunya dengan mengungkap pemikiran- pemikiran para akademisi muslim.
Henri  Shalahuddin  merupakan  salah  satu  akademisi  muslim  yang  kerap mengemukakan pemikirannya mengenai konsep gender.  Ia mendapatkan gelar doktor  dalam  bidang  Pemikiran  Islam  atas  disertasinya  berjudul  Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam di Indonesia dari University of Malaya, Kuala Lumpur (Husaini, 2016). Selain itu, ia  juga  menerbitkan  buku  Indahnya  Keserasian  Gender  dalam  Islam (Shalahuddin,  2020)  yang  menjadi  sumber  utama  penelitian  ini  untuk mengungkap konsep keserasian gender menurut Henri Shalahuddin.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  juga  menggunakan  analisis  deskriptif ( descriptive analysis ) untuk menggambarkan atau menjelaskan pemikiran Henri Shalahuddin mengenai gender. Analisis ini berfokus pada data-data berbentuk dokumen,  seperti  buku  maupun  jurnal  yang  ditulis  oleh  Henri  Shalahuddin. Penulis menggunakan buku Indahnya Keserasian Gender dalam Islam sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data  sekunder  yang  bersumber  dari  naskah  lain  yang  berkaitan  dengan ruang lingkup pembahasan terkait gender.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Biografi Singkat Henri Shalahuddin
Henri Shalahuddin lahir di Sumberrejo pada 5 September 1975. Ia merupakan peneliti  senior  di  Institute  for  the  Study  of  Islamic  Thought  and  Civilizations (INSISTS)  dengan  bidang  pembahasan  gender  dan  pemikiran  Islam  (Husaini, 2016). Studi strata 1-nya diselesaikan di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor hingga memperoleh gelar Sarjana Agama di tahun 1999. Ia kemudian menyelesaikan studi strata 2-nya di International Islamic University Malaysia  (IIUM)  hingga  memperoleh  gelar  Master  of  Islamic  Revealed Knowledge and Heritage di tahun 2003. Berikutnya Ia menyelesaikan studi strata 3  di  Academy  of  Islamic  Studies,  University  of  Malaya,  Kuala  Lumpur  dan mendapatkan  gelar  Ph.D  pada  tahun  2016  (Shalahuddin,  2020).  Henri Shalahuddin  bersama  INSISTS  menolak  secara  tegas  berbagai  paham  Barat semisal  feminisme  yang  menuntut  kesetaraan  gender.  Pemikirannya  pun mendapat pengaruh dari beberapa tokoh, seperti Syed Muhammad Naquib al- Attas  dan  Wan  Mohd  Nur  Wan  Daud  (Azizah,  2022).  Ia  juga  kerap  aktif  di berbagai  organisasi,  seperti  Dewan  Mahasiswa  ISID  Gontor  (1997-1998), Persatuan Pelajar Indonesia (2002-2003), dan Monash Indonesian Islamic Society (2010-2011) (Najihah dan Safitri, 2022).

## B. Deskripsi Buku Indahnya Keserasian Gender dalam Islam
Buku ini adalah kumpulan artikel pendek milik penulis yang pernah dimuat di beberapa media cetak. Artikel-artikel tersebut juga terdiri atas ringkasan dan penyederhanaan dari makalah dan presentasi penulis yang diselenggarakan di beberapa  acara.  Bab-bab  awal  buku  ini  berisikan  penjelasan  dan  tanggapan terhadap RUU KKG yang dianggap rancu. Disebutkan bahwa kerancuan ini ada karena  RUU  KKG  tersebut  memuat  pasal-pasal  yang  kontroversial  yang dianggap  mewakili  segelintir  elite  feminis.  Dalam  bab-bab  tersebut  terdapat definisi-definisi  dari  istilah-istilah  yang  berkaitan  dengan  gender,  seperti “Gender”, “Keserasian Gender”, “Diskriminasi”, dan lain -lain.
Bab-bab  berikut  dari  buku  ini  menjelaskan  ideologi  dan  pandangan- pandangan  feminisme  yang  meliputi  sejarah  gerakan  feminisme  serta bagaimana  upaya-upaya  gerakan  feminisme  untuk  memengaruhi  nilai-nilai Islam.  Upaya-upaya  ini  digambarkan  dalam  artikel  yang  membahas  contoh buku-buku pengarusutamaan gender bagi mahasiswa di beberapa kampus Islam yang mencoba mendekonstruksi pembagian peran menjadi imam salat, khatib Jumat,  hingga  menantang  konsep aqiqah dan  pembagian  waris  yang  dianggap tidak adil dari kacamata kesetaraan gender.
Nugraha, Rosyadi, Sa’diyah
Buku  ini  membahas  pula  bagaimana  politik  kesetaraan  gender  terjadi  di berbagai negara, bagaimana pemaknaan kekerasan dan diskriminasi, bagaimana para feminis menggaungkan adanya affirmative action untuk menuju kesetaraan gender,  hingga  besarnya  dukungan  gerakan  feminisme  untuk  menormalisasi LGBT.
Bab-bab  akhir  dalam  buku  ini  kemudian  membahas  mengenai  hubungan antara  Islam,  gender  dan  keluarga.  Buku  ini  menjelaskan  bagaimana  Islam mengatur relasi antara perempuan dan laki-laki sebagaimana yang juga tertuang dalam konsep berkeluarga. Buku ini ditutup dengan argumentasi bahwa Islam mengatur  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  serasi.  Adanya perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan bukanlah sekadar  konstruksi  yang  dibuat  oleh  masyarakat,  melainkan  tuntunan  agama yang  berasal  dari  wahyu.  Konsep  keserasian  gender  ini  pun  menjadi  antitesis konsep kesetaraan gender yang diusung oleh gerakan feminis.

## C. Konsep Keserasian Gender menurut Henri Shalahuddin
Henri Shalahuddin tidak ingin memisahkan aspek biologis dan aspek sosial dari  konsep  gender.  Ia  menyatakan  bahwa  konstruksi  sosial  juga  dipengaruhi oleh aspek-aspek biologis. Oleh karenanya Henri Shalahuddin mendefinisikan gender sebagai,
Perbedaan  dan  pembedaan  peran  dan  tanggung  jawab  laki-laki  dan perempuan yang merupakan hasil dari perbedaan biologis yang sifatnya tetap dan  pembedaan  konstruksi  sosial  budaya  yang  sifatnya  tidak  tetap  dan  dapat dipelajari (Shalahuddin, 2020).
Berbeda  dengan  kelompok  arus  utama  dalam  pembahasan  gender  yang menggunakan  terminologi  kesetaraan  gender  (Shalahuddin,  2016),  Henri Shalahuddin  memilih  untuk  tidak  memakai  istilah  kesetaraan  gender  dalam menggambarkan  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Lebih  lanjut,  ia berpendapat bahwa: (1) laki-laki dan perempuan pasti mendapat pengaruh dari aspek  biologis  mereka,  sehingga  menyebabkan  posisi  keduanya  tidak  dapat disetarakan, (2) merupakan hal yang mustahil apabila ingin mencapai kesetaraan di semua bidang (3) belum ada negara yang telah berhasil mencapai kesetaraan menggunakan  konsep  50/50,  dan  (4)  berbagai  agama  pun  membedakan  posisi perempuan  dan  laki-laki  berdasarkan  aspek  biologis  maupun  sosialnya.  Oleh karena itu guna menggantikan istilah kesetaraan gender, ia menggunakan kata keserasian gender. Keserasian gender ini diartikan sebagai:
Pembagian  peran  antara  perempuan  dan  laki-laki  dalam  mendapatkan kesempatan  mengakses,  berpartisipasi,  mengontrol,  dan  memperoleh  manfaat
pembangunan  di  semua  bidang  kehidupan  tanpa  meninggalkan  kodrat  dan identitas  jenis  kelaminnya,  sesuai  dengan  budaya,  agama,  dan  keyakinan masyarakat (Henri Shalahuddin, 2020).
Berbicara  mengenai  diskriminasi,  Henri  Shalahudin  tidak  memandang bahwa  diskriminasi  hanya  dapat  terjadi  pada  perempuan  sebagaimana dinyatakan feminis bahwa diskriminasi terjadi akibat budaya patriarki, sebuah budaya  yang  disebut-sebut  lebih  mempercayai  laki-laki  untuk  memegang kendali dalam  segala bidang serta memiliki peran yang lebih besar dibanding perempuan (Apriliandra & Krisnani, 2021). Ia menegaskan bahwa diskriminasi dapat terjadi kepada semua orang. Sehingga ia menyatakan bahwa diskriminasi merupakan  segala  bentuk  pembedaan,  pengucilan  (pengasingan),  atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu  yang  tidak  berlandaskan  agama,  budaya,  dan  keyakinan  masyarakat. Berdasarkan  pendefinisian  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  landasan  agama menjadi  salah  satu  kunci  apakah  sesuatu  hal  itu  diskriminatif  atau  tidak. Pasalnya  bagi  kaum  muslimin  tentu  ajaran  agama,  ketika  di  dalamnya  ada pembedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, itu bukanlah hal yang  diskriminatif.  Akan  tetapi,  pengertian  diskriminasi  yang  diusung  oleh paham  feminis  menghendaki  agar  perempuan  memiliki  kebebasan  sebebas- bebasnya  dalam  segala  bidang.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  kebebasan  ini termasuk  meminggirkan  batasan-batasan  agama.  Henri  Shalahuddin menjelaskan dampak yang dapat terjadi seperti jamaknya hubungan seksual di luar  pernikahan  (perzinaan),  pembolehan  secara  hukum  untuk  melakukan aborsi,  pelegalan  untuk  melaksanakan  pernikahan  beda  agama,  maupun pernikahan sesama jenis (homoseksual) (Shalahuddin, 2020).
Secara  khusus,  Henri  Shalahuddin  juga  memberikan  penjelasan  berkaitan dengan topik hukum waris dalam Islam yang kerap menjadi perbincangan para pegiat gender (Shalahuddin, 2016). Dalam bukunya, ia mengutip penjelasan dari Syaikh  Mahmud  Syaltut  bahwa  hukum  waris  dalam  Islam  tidak  berprinsip kepada jenis kelamin atau umur. Pada prinsipnya, setiap anggota keluarga yang mempunyai  hubungan  kekerabatan  dan  perkawinan  dengan  orang  yang meninggal  mendapatkan  warisan,  baik  itu  laki-laki  maupun  perempuan,  tua maupun muda atau anak-anak. Lebih lanjut, dijelaskan pula melalui kutipan dari Dr.  Muhammad  Imarah,  bahwa  besar  atau  kecilnya  pembagian  warisan ditentukan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  tingkat  kedekatan  atau  kekerabatan, tingkat  generasi,  dan  tanggung  jawab  dalam  menanggung  kehidupan berkeluarga. Pada bagian tanggungan kehidupan berkeluarga ini, barulah ada perbedaan  hak  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan laki-laki  memang  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  nafkah  istri  dan
Nugraha, Rosyadi, Sa’diyah
keluarganya,  sedangkan  perempuan  tidak  memiliki  tanggung  jawab  tersebut (Shalahuddin,  2020).  Peneliti  lain  pun  menegaskan  bahwa  Henri  Shalahuddin memandang  ayat-ayat  berkaitan  dengan  warisan  harus  dipahami  secara tekstual, tidak bisa secara kontekstual. Hal ini dikarenakan ayat ini bersifat jelas yang maknanya dapat segera dimengerti, tanpa memandang faktor luar seperti tempat atau waktu (Najihah dan Safitri, 2022).
Secara  umum,  dapat  dipahami  bahwa  konsep  keserasian  ini  lahir  sebagai buah atau hasil dari keberagaman dan perbedaan. Melalui konsep keserasian ini, Henri Shalahuddin ingin menyampaikan bahwa masing-masing orang baik laki- laki  maupun  perempuan  akan  dapat  menempatkan  diri  dan  berperan  sesuai kapasitasnya,  sehingga  tercipta  hubungan  yang  baik  yang  melahirkan ketenteraman lahir dan batin. Tidak perlu ada rasa iri atau cemburu terhadap pembagian peran yang sudah ditetapkan oleh agama. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An- Nisaa’ ayat 32:
اَل َو ا اۡوَّنَمَتَت اَم اَل َّضَف اهَّللّ ٱ اۦِهِب اۡهك َضۡعَب اىَلَع ا   ضۡعَب اِلاَجِ رلِ ل ا بي ِصَن اَّمِ م ا  اوهب َ سَتۡك ٱ اِءٓا َسِ نلِلَو ا بي ِصَن اَّمِ م ا َ ۡب َسَتۡك ٱ ا اوهلئ ۡ سَو اََّللّ ٱ نِم ا ٓۦِ ِلِ ۡضَف اَّن ِ ا اََّللّ ٱ اَن َكَ اِ  هكِب ا ء ۡ َشَ اٗيمِلَع ءاسنلا﴿ : ٣٢ ا﴾
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Pandangan  Henri  Shalahuddin  mengenai  konsep  gender  dan  keserasian gender pun dapat diperkuat dengan pemikiran Adian Husaini sebelumnya yang menyatakan  bahwa  pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  di  antara  laki-laki dengan perempuan tidak serta merta dapat dipertukarkan begitu saja karena itu bukanlah  konsep  budaya  semata.  Melainkan  Islam  memberikan  kesempatan kepada  laki-laki  dan  perempuan  untuk  saling  berbagi  tugas  dan  juga  saling tolong  menolong.  Misalnya  dalam  kehidupan  berkeluarga,  apakah  itu  terkait urusan pekerjaan, maupun pengasuhan. Asalkan baik suami maupun istri sama- sama  memahami  peran  yang  sudah  ditetapkan  oleh  syariat  Islam  (Husaini, 2012).

## D. Contoh Penerapan Konsep Keserasian Gender
Henri  Shalahuddin  memberikan  contoh-contoh  terkait  keserasian  gender berdasarkan pemaknaan adanya letak kesetaraan dan letak perbedaan peran dan tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan.  Konsep  keserasian  ini  menekankan relasi  yang  dijalankan  dengan  sikap  saling  melengkapi  ( takaaful )  dan  saling
tolong-menolong  ( ta’aawun ).  Hal  tersebut  menurutnya  terbukti  dengan  sangat baik dalam konsep keluarga dalam Islam.
Adapun letak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari adanya  potensi  ketakwaan  yang  sama  (Al- Qur’an  Surat  Asy -Syams  ayat  7-8), adanya  kesetaraan  kewajiban  untuk  mengamalkan  syariat  Islam  (Al- Qur’an Surat An-Nahl ayat 97), sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang  diperbuatnya  (HR.  Bukhari  dan  Muslim),  sama-sama  berhak  untuk mendapatkan pendidikan (Al- Qur’an Surat At -Tahrim ayat 6), menjaga akhlak yang  baik  dengan  bersabar  (Al- Qur’an  Surat  Al -Baqarah  ayat  153),  memiliki kemandirian  dalam  transaksi  ekonomi  (Al- Qur’an  Surat  An - Nisaa’  ayat  29), hingga terlibat aktif dalam dakwah (Al- Qur’an Surat Ali Imran ayat 104).
Sementara  itu  letak  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dapat ditemukan  dari  adanya  perintah  agar  laki-laki  bertanggung  jawab  untuk mendidik keluarga (Al- Qur’an Surat At -Tahrim ayat 6), laki-laki menjadi kepala rumah  tangga  dan  perempuan  taat  kepada  suaminya  (Al- Qur’an  Surat  An - Nisaa’  ayat  34),  serta  laki -laki  memberi  nafkah  dan  perempuan  menyusui anaknya (Al- Qur’an Surat Al -Baqarah ayat 233).

## Kesimpulan
Konsep  gender  dan  keserasian  gender  yang  dijelaskan  oleh  Henri Shalahuddin dapat menjadi alternatif konsep untuk kita memahami pembedaan peran  dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Konsep  gender sebagai perbedaan dan pembedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan  perempuan  ini  dipahami  bukan  hanya  berlandaskan  konteks  sosial  saja, melainkan juga tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Al- Qur’an dan Sunah).  Pembedaan  hak  dan  kewajiban,  ataupun  peran  dan  tanggung  jawab antara  laki-laki  dan  perempuan  tersebut  bukan  semata-mata  dikarenakan adanya  pengistimewaan  kepada  salah  satu  jenis  kelamin  tertentu.  Melainkan didasari  dengan  pemahaman  bahwa  Allah  sudah  secara  adil  menetapkan pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  di  antara  laki-laki  dan  perempuan. Dengan  demikian  diharapkan  relasi  yang  terjalin  di  antara  laki-laki  dan perempuan adalah relasi yang serasi, atau disebut keserasian gender.

## Daftar Pustaka
Apriliandra, S. dan Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat  Kuatnya  Budaya  Patriarki  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Perspektif Konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 3(1), 1-13.
Azhari. (2019). Studi Kritis Konsep Pendidikan Anak  Perspektif Gender. Jurnal
Nugraha, Rosyadi, Sa’diyah
TAWAZUN , 12(1), 56-77.
Azizah, N. (2022). Pemikiran Nasaruddin Umar dan Henri Shalahuddin tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif. Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin , 2(1), 113-128.
Bendar,  A.  (2019).  Feminisme  dan  Gerakan  Sosial. Al-Wardah:  Jurnal  Kajian Perempuan, Gender dan Agama , 13(1), 24-35.
Guswansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Jurnal Hawa , 1(1), 155-172,
Husaini,  A.  (2012). Seputar  Paham  Kesetaraan  Gender:  Kerancuan,  Kekeliruan,  & Dampaknya . Depok: Adabi Press.
Husaini,  A.  (2016).  Selamat  Datang  “Pendekar  Gender”,  diakses  pada  7 November 2022, https://insists.id/selamat-datang-pendekar-gender/
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  (INPRES)  Nomor  9  Tahun 2000  tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Megawangi,  R.  (2014). Membiarkan  Berbeda:  Sudut  Pandang  Baru  tentang  Relasi Gender . Depok: Indonesia Heritage Foundation.
Muslih,  M.  (2015). Bangunan  Wacana  Gender .  Gontor:  Centre  for  Islamic  and Occidental Studies.
Muslikhati,  S.  (2014). Feminisme  dan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Timbangan Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Najihah,  BN.  dan  Safitri,  HY.  (2022).  The  Inheritance  Verses:  A  Comparative Study  of  Zaitunah  Subhan’s  and  Henri  Shalahuddin’s  Interpretations. Journal of ‘Ulūm al - Qur’ān and TafsīrStudies , 1(1), Sastra, A. (2014). Filosofi Pendidikan Islam . Bogor: Darul Muttaqien Press.
Shalahuddin,  H.  2016,  Wacana  Kesetaraan  Gender  dalam  Pemikiran  Islam  di Institusi  Pengajian  Tinggi  Islam  Negeri  di  Indonesia:  Kajian  Kes  di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Disertasi Doktor pada Akademi  Pengkajian  Islam,  Universiti  Malaya  Kuala  Lumpur:  tidak diterbitkan
Shalahuddin, H. (2016). Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan. Jurnal TSAQAFAH , 12(2), 369-386,
Shalahuddin, H. (2020). Indahnya Keserasian Gender dalam Islam . Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization.
Valentina,  AM  dan  Dewi,  EAS.  (2017).  Implementasi  CEDAW  tentang Penghapusan  Diskriminasi  Perempuan:  Studi  Kasus  Pemilu  di  Indonesia Tahun 2009 dan 2014. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 13(1),