Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI RIAU DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

## Oleh :

## Lady Diana
Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Perlu  ada  Persiapan  tenaga  kerja  dan Pemerintah  Riau  dalam  menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015  dengan  melakukan Sosialisasi, Pemberian pembekalan keahlian  pada  Tenaga  Kerja  untuk mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusia, Peningkatan  Mutu  Kualitas  Barang, Mengajak Masyarakat untuk dapat Memakai  dan  Mencintai  Produk  Dalam Negeri.  Pemerintah  Provinsi  Riau  sudah proaktif dan responsif dalam memberikan Perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA),  yakni  dengan  membuat Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang perlindungan tenaga kerja lokal
dalammenghadapi MEA.
It needs Preparation of labor and provincial administration in dealing with the implementation of the ASEAN Economic Community in 2015 by conducting socialization, Giving briefing on the expertise of Labor to prepare for Human Resources, Quality Improvement Quality Goods,  Inviting People to be able to Wearing and Loving Domestic Products. Riau provincial government has been proactive and responsive in providing legal protection of labor in Riau in the ASEAN Economic Community (AEC), which is to create a draft Regional Regulation on the protection of local labor to face MEA.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja dan MEA

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  bergabung  dalam Association of  South  East  Asian  Nation (ASEAN).  ASEAN  merupakan  bentuk perhimpunan  kerja  sama  negara-negara  Asia  Tenggara,  yang  berdirinya dilatarbelakangi  adanya  berbagai  persamaan  bagi  negara-negara  Asia Tenggara. Unsur-unsur persamaan itu meliputi: 1
1. Persamaan keadaan alam atau geografis;
1 May  Rudy, Administrasi  dan  Organisasi  Internasional ,  Pustaka  Pelajar,  Bandung:  2005, hlm. 15.
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## 2. Persamaan dasar-dasar kebudayaan; dan
3. Persamaan senasib
ASEAN  adalah  sebuah  organisasi  yang  mewadahi  negara-negara  yang ada  di  Asia  Tenggara.  ASEAN  dibentuk  berdasarkan  Deklarasi  Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri, yakni Adam  Malik  (Indonesia),  Tun  Abdul  Razak  (Malaysia),  Thanat  Khoman (Thailand),  Rajaratnam  (Singapura),  dan  Narsisco  Ramos  (Filipina). 2 Lalu seiring  berjalannya  waktu  beberapa  negara  yang  masih  berada  di  kawasan Asia Tenggara menyatakan untuk masuk kedalam organisasi tersebut, seperti Brunai  Darussalam,  Vietnam,  Laos,  Myanmar,  dan  Kamboja  .  Pembentukan perhimpunan  ini  sebenarnya  dilatarbelakangi  oleh  kekhawatiran  Negara- negara di Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini pada tahun 1960-an. 3
Isi dari Deklarasi Bangkok tersebut, yakni: 4
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
3. Meningkatkan  kerjasama  dan  saling  membantu  untuk  kepentingan bersama  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  teknik,  ilmu  pengetahuan,  dan administrasi;
4. Memelihara  kerjasama  yang  erat  di  tengah-tengah  organisasi  regional dan internasional yang ada;
5. Meningkatkan  kerjasama  untuk  memajukan  pendidikan,  latihan,  dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
2 Wiwin Yulianingsih, Moch. Firdaus Sholihin, Op.Cit, hlm. 160
3 Ancaman  eksternal  adalah  semakin  kuatnya  pengaruh  komunisme  di  kawasan  Asia  pada umumnya, sedangkan ancaman internal adalah adanya pertikaian sesame Negara di kawasan ini. Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2003, hlm. 111
4 Ibid, hlm. 16
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Sebagai  sebuah  organisasi  Internasional,  ASEAN  memiliki  potensi untuk  menjadi  kekuatan  besar  di  dunia.  Komunitas  ASEAN  memiliki blueprint yang terdiri dari tiga pilar utama yang menyatukan seluruh anggota ASEAN  yakni  pilar  Keamanan  (Komunitas  Keamanan  ASEAN/ASEAN Security
Community -ASC), Ekonomi (Komunitas Ekonomi
ASEAN/Masyarakat  Ekonomi  ASEAN/ASEAN Economic  Community -AEC) 5 dan  Sosial  Budaya  (Komunitas  Sosial  Budaya/ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC).  Masing-masing  pilar  memiliki  bidang  kerja  sama  antar Negara anggota ASEAN.
Dalam  waktu  dekat,  Negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  akan menerapkan  Komunitas  ASEAN.  Pada  awalnya  akan  diterapkan    secara penuh  pada  tahun  2020,  namun  dipercepat  menjadi  tahun  2015  sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin Negara-negara anggota ASEAN. Sebagai bagian  dari  salah  satu  pilar  dari  Komunitas  ASEAN,  Komunitas  Ekonomi merupakan  pondasi  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  ekonomi Negara-negara anggotanya.
ASEAN Economic  Community yang  dibentuk  dengan  misi  menjadikan perekonomian  di  ASEAN  menjadi  lebih  baik  serta  mampu  bersaing  dengan negara-negara  yang  perekonomiannya  lebih  maju  dibandingkan  dengan kondisi  Negara-negara  ASEAN  saat  ini.  Harapan  yang  ingin  diwujudkan dengan  adanya  ASEAN Community yang  dimana  didalamnya  terdapat ASEAN Economic  Community (AEC),  dapat  menjadikan  posisi  ASEAN menjadi  lebih  strategis  di  kancah  Internasional,  kita  mengharapkan  dengan
5 Komunitas  Ekonomi  ASEAN  ialah  komunitas  yang  bekerja  sama  dalam  upaya memeperdalam  dan  memperluas  ekonomi  terpadu  di  kawasan  ASEAN  dan  dengan  di  luar ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN diwujudkan melalui penyusunan suatu cetak biru yang berisikan rencana kerja terjadwal sampai dengan tahun 2015, dan pelaksanaan rencana kerja dilakukan  dengan  memperhatikan  perbedaan  tingkat  pembanguan  Negara  anggota.  Kerja sama  ekonomi  mencakup  bidang  perindustrian,  perdagangan,  investasi,  jasa,  transportasi, telekomunikasi,  pariwisata,  keuangan,  pertanian  dan  kehutanan,  energi  dan  mineral,  serta usaha  kecil  dan  menegah.  Lihat  Direktorat  Jenderal  Kerja  Sama  ASEAN  Kementerian  Luar Negeri RI, Ibid , hlm 26-27.
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
terwujudnya  komunitas  masyarakat  ekonomi  ASEAN  ini  dapat  membuka mata  semua  pihak,  sehingga  terjadi  suatu  dialog  antar  sektor  yang  dimana nantinya juga saling melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara  ASEAN  misalnya  untuk  infrastruktur.  Berbicara  tentang ifrastruktur,  Indonesia  masih  dalam  kategori  minim  atau  kurang  memadai baik  itu  berupa  jalan  raya,  bandara,  pelabuhan,  dan  lain  sebagainya.  Dalam hal ini kita dapat memperoleh manfaat dari saling tukar pengalaman dengan anggota ASAEN lainnya.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada kenyataan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi, transportasi, dan komunikasi. Faktor- faktor inilah yang mengantar Indonesia pada proses globalisasi ekonomi yang dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak  melibatkan  negara-negara  lain,  baik negara-negara  maju  maupun  negara-negara  berkembang,  baik  di  kawasan ASEAN maupun kawasan yang lebih luas, seperti APEC dan WTO.
Dengan  terbukanya  perekonomian  ASEAN,  maka  aliran  perdagangan barang  dan  jasa,  investasi,  dan  perpindahan  tenaga  kerja  antar  negara ASEAN  tidak  ada  lagi  hambatannya.  Hal  ini  akan  memberikan  peluang sekaligus  tantangan  tersendiri  bagi  pembangunan  ekonomi  semua  negara yang tergabung, termasuk Indonesia.
Mengingat  besarnya  potensi  pasar  yang  ada  di  Indonesia,  tentu  sangat menggiurkan  dari  pasar  negara  lain.  Selain  itu,  reputasi  Indonesia  sebagai salah  satu  negara  yang  paling  besar  penduduknya,  serta  dengan  tingkat konsumsi  yang  tinggi  tentunya  secara  siap  atau  tidak  siap  kita  akan  tetap masuk  dalam  wabah free  trade  zone .  Akan  tetapi,  melihat  kondisi  angka pengangguran yang setiap tahunnya meningkat menandakan bahwa Sumber Daya Manusia di Indonesia masih jauh tertinggal.
Banyak  tanggapan  dari  berbagai  kalangan  yang  mengatakan  bahwa Indonesia belum siap untuk menghadapiASEAN Economic Community . Ada banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan,  misalnya  iklim  usaha,  kualitas
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  indikator  makro  lainnya.  Namun  yang pasti,  dengan  ASEAN Economic  Community ,Indonesia  juga  mempunyai kesempatan  yang  sama  dalam  memposisikan  diri  sebagai  pemasar  maupun sebagai  pasar.  Siap  atau  tidak  siap  Indonesia  sudah  menyetujui diberlakukannya ASEAN Economic Community , maka hal terpenting adalah bagaimana  kedepannya  Indonesia  mampu  bersaing  dengan  negara-negara lain  dan  mampu  memposisikan  diri  sebagai  pemasar,  bukan  hanya  sebagai pasar produk luar negeri. Masih ada kesempatan untuk membenahi, terutama yang terkait dengan daya saing produk dan Sumber Daya Manusia.
Indonesia  sendiri  memiliki  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  setiap tenaga  kerja  yang  ada  di  Indonesia.  Namun,  tentunya  harus  ada  persiapan- persiapan serta perubahan baik dari kualitas Sumber Daya Manusia, Produk Lokal,  serta  Perlindungan  secara  yuridis  yang  harus  dilakukan  Indonesia demi  tetap  menjaga  ketertiban  umum  serta  kenyamanan  masing-masing pihak yang terlibat dalam ASEAN Economic Community .
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  kami  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  di  Riau dalam Menghadapi Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah  persiapan  tenaga  kerja  dan  pemerintah  Riau  dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015?
2. Bagaimana  perlindunganhukum  tenaga  kerja  di  Riau  dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015?

## C. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Riau,Balai Latihan  Kerja,  dan  wawacara  Pemuda/Tenaga  Kerja  di  Provinsi  Riau.
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Adapun  metode  pengambilan  sampel  adalah Purposive  Sampling yaitu pengambilan  disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian,  ukuran  sampel  tidak dipersoalkan,  sampel  yang  diambil  hanya  yang  sesuai  dengan  tujuan penelitian. 6 Sedangkan  untuk  kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  menggunakan metode  sensus  yaitu  sampel  mengambil  keseluruhan  dari  jumlah  populasi. Adapun  teknik  pengukuran  data  yang  peneliti  gunakan  dengan  observasi mengenai  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  di  Riau  dalam  menghadapi pelaksanaan  ASEAN Economic  Community 2015,  Wawancara  kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kajian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Persiapan  Tenaga  Kerja  dan  Pemerintah  Riau  dalam Menghadapi Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015 Komunitas  Ekonomi  ASEAN  ataau  ASEAN Economic  Community sudah di depan mata. Pada penghujung tahun 2015 negara-negara di kawasan Asia  Tenggara  akan  memasuki  era  baru  yang  disebut  sebagai  Masyarakat Ekonomi  ASEAN.  ASEAN Economic  Community  ( AEC ) adalah  suatu  bentuk integrasi  ekonomi  ASEAN  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  mengurangi  kemiskinan,  serta  meningkatkan  standar  hidup penduduk  Negara  anggota  ASEAN.  AECtersebut  memiliki  peluang  yang sangat  besar  diantaranya  yaitu  manfaat  integrasi  ekonomi,  pasar  potensial dunia,  negara  pengekspor,  negara  tujuan  investasi,  dan  meningkatkan  daya saing.
6 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung: 2004, hlm. 47.
Lady Diana

## VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Dalam  penerapannya  pada  tahun  2015,  AECakan  menerapkan  12 sektor  prioritas  yang  disebut free  flow  of  skilled  labor (arus  bebas  tenaga kerja terampil) untuk perawatan kesehatan ( health care ), turisme ( tourism ), jasa  logistik  ( logistic  services ),  e-ASEAN,  jasa  angkutan  udara  ( air  travel transport ),  produk  berbasis  agro  ( agrobased  products ),  barang-barang elektronik ( electronics ), perikanan ( fisheries ), produk berbasis karet ( rubber based  products ),  tekstil  dan  pakaian  ( textiles  and  apparels ),  otomotif ( automotive ), dan produk berbasis kayu ( wood based products ). 7
Dengan  diberlakukannya  AEC,  negara-negara  yang  tergabung  dalam ASEAN  akan  menjadi  sebuah  Negara  besar.  Penduduk  di  Negara  ASEAN akan  dapat  secara  bebas  masuk  dan  keluar  dari  suatu  Negara  di  kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti. Hal ini mengakibatkan penduduk di Negara- negara  ASEAN  dapat  dengan  mudah  dan  bebas  memilih  lokasi  pekerjaan yang mereka inginkan.
Dari  sisi  tenaga  kerja,  pertumbuhan  investasi  berpotensi  untuk menambah  jumlah  lapangan  kerja  di  dalam  negeri.  Pencari  kerja  akan memiliki  kesempatan  yang  lebih  besar  karena  lapangan  pekerjaan  tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari pekerjaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah.  Namun  hal  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia dimana  pencari  kerja  harus  bersaing  dengan  penduduk  dari  Negara  lain untuk  mencari  kerja  di  negaranya  sendiri.  Untuk  itu,  penduduk  Indonesia harus  bisa  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  produktivitasnya.  Hal  ini dikarenakan  dari  sisi  pendidikan  dan  produktivitas  Indonesia  masih  kalah bersaing  dengan  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  Malaysia,  Singapura,  dan Thailand  serta  fondasi  industri  yang  bagi  Indonesia  sendiri  membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.
7 http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/31/84452/jalan_menuju_masyarakat_e konomi_asean_2015/#.USzG9KUa6AN.
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Jika  dilihat  dari  sisi  demografi  Sumber  Daya  Manusia-nya,  Indonesia dalam  menghadapi  AECini  dapat  dikategorikan  sebagai  Negara  dengan jumlah  usia  produktif  yang  memadai.  Seperti  diketahui,  sebagian  besar penduduk  Indonesia  atau  sekitar  70%  nya  merupakan  usia  produktif.  Jika kita  lihat  pada  sisi  ketenagakerjaan  kita  memiliki  110  juta  tenaga  kerja, namun  apakah  sekarang  ini  kita utilize dengan  tenaga  kerja  kita  yang berjumlah sekita 110 juta.
Untuk  itu  kita  harus  mampu  meningkatkan  kepercayaan  diri  bahwa sebetulnya  apabila  kita  memiliki  kekuatan  untuk  bisa  bangkit  dan  terus menjaga  kesinambungan  stabilitas  ekonomi  kita  yang  sejak  awal pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  ini  terus  meningkat, angka  kemiskinan  dapat  ditekan  seminim  mungkin,  dan  progres  dalam bidang  ekonomi  lainnya  pun  mengalami  kemajuan  yang  cukup  signifikan. Dengan hal tersebut banyak sekali yang bisa kita wujudkan terutama dengan merealisasikan ASEAN Economy Community 2015 nanti.
Stabilitas  ekonomi  Indonesia  yang  kondusif  ini  merupakan  sebuah kesempatan  dimana  Indonesia  akan  menjadi  sebuah  kekuatan  tersendiri, apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut.
Melihat  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  stabil  dan  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  saya menyimpulkan  bahwa  mengenai  kesiapan  Indonesia  dalam  menyongsong ASEAN Economic  Community ,  bisa  dikatakan  siap,  dapat  dilihat  dari keseriusan  pemerintah  dalam  menangani  berbagai  masalah  pada  bidang ekonomi baik itu masalah dalam negeri  ataupun luar negeri, dan  hal inipun juga terjadi di Provinsi Riau.
Selain  itu,  posisi  Indonesia  sebagai Chair dalam  ASEAN  pada  tahun 2012  ini  berdampak  sangat  baik  untuk  menyongsong  terealisasinya  ASEAN Economic  Community .  Dari  dalam  negeri  sendiri  Indonesia  telah  berusaha
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
untuk  mengurangi  kesenjangan  ekonomi  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah  lalu  mengurangi  kesenjangan  antara  pengusaha  besar  dengan  UKM dan peningkatan dalam beberapa sektor yang mungkin masih harus didorong untuk meningkatkan daya saing.
Berkaca  pada  salah  satu  statement  ASEAN Community bahwa “Masyarakat  ASEAN  2015  adalah  warga  ASEAN  yang  cukup  sandang pangan,  cukup  lapangan  pekerjaan,  pengangguran  kecil  tingkat kemiskinan  berkurang  melalui  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang konkrit.” Pemerintah Indonesia sampai dengan pada saat ini terus berusaha untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri  makmur  dan berkecukupan sebelum memasuki AEC kelak.
ASEAN Economic  Community (AEC)  sebenarnya  merupakan  bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa,  modal  dan  investasi  akan  bergerak  bebas  di  kawasan  ini.  Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat  ini.  Hal  ini  menyiratkan  aspek  persaingan  yang  menyodorkan  peluang sekaligus  tantangan  bagi  semua  negara.  Skema  AEC  2015  tentang ketenagakerjaan,  misalnya  memberlakukan  liberalisasi  tenaga  kerja profesional  papan  atas,  seperti  dokter,  insinyur,  akuntan,  dan  lain-lain. Permasalahannya  adalah  tenaga  kerja  kasar  yang  merupakan  “kekuatan” Indonesia tidak termasuk dalam program liberalisasi ini. Justru tenaga kerja informal  yang  selama  ini  merupakan  sumber  devisa  non-migas  yang  cukup potensial bagi Indonesia, cenderung dibatasi pergerakannya di era AEC 2015.
Ada  tiga  indikator  untuk  meraba  posisi  Indonesia  dalam  AEC  2015, yaitu:
a. Pangsa  ekspor  Indonesia  ke  negara-negara  utama  ASEAN  (Malaysia, Singapura,  Thailand,  Philipina)  cukup  besar  yaitu  13.9%  (2005)  dari total ekspor;
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
b. Menurut  penilaian  beberapa  institusi  keuangan  internasional,  daya saing  ekonomi  Indonesia  jauh  lebih  rendah  ketimbang  Singapura, Malaysia dan Thailand.
c. Percepatan  investasi  di  Indonesia  tertinggal  bila  dibanding  dengan negara ASEAN lainnya.
Namun,  kekayaan  sumber  alam  Indonesia  yang  tidak  ada  duanya  di kawasan, merupakan local-advantage yang tetap menjadi daya tarik kuat, di samping jumlah penduduknya terbesar yang dapat menyediakan tenaga kerja murah.  Sisa  krisis  ekonomi  tahun  1998  yang  belum  juga  hilang  dari  bumi pertiwi,  masih  berdampak  rendahnya  pertumbuhan  investasi  baru (khususnya  arus Foreign  Direct  Investment )  atau  semakin  merosotnya kepercayaan  dunia  usaha,  yang  pada  gilirannya  menghambat  pertumbuhan ekonomi  nasional.  Hal  tersebut  karena  buruknya  infrastuktur  ekonomi, instabilitas  makro-ekonomi,  ketidakpastian  hukum  dan  kebijakan,  ekonomi biaya tinggi dan lain-lain. Pemerintah tidak bisa menunda lagi untuk segera berbenah  diri,  jika  tidak  ingin  menjadi  sekedar  pelengkap  di  AEC  2015, termasuk  Provinsi  Riau  yang  secara  geografis  sangat  berdekatan  dengan wilayah Malaysia dan Singapura.
Keberhasilan tersebut harus didukung oleh komponen-komponen lain di  dalam  negeri.  Masyarakat  bisnis  Indonesia  diharapkan  mengikuti  gerak dan  irama  kegiatan  diplomasi  dan  memanfaatkan  peluang  yang  sudah terbentuk ini. Diplomasi Indonesia tidak mungkin harus menunggu kesiapan di  dalam  negeri.  Peluang  yang  sudah  terbuka  ini,  kalau  tidak  segera dimanfaatkan,  kita  akan  tertinggal,  karena  proses  ini  juga  diikuti  gerak negara lain dan hal itu terus bergulis. Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan  Sumber  Daya  Manusia  Indonesia  yang  kompetitif  dan berkualitas  global.  Tantangan  Indonesia  kedepan  adalah  mewujudkan perubahan  yang  berarti  bagi  kehidupan  keseharian  masyarakatnya.  Semoga seluruh  masyarakat  Indonesia  kita  ini  bisa  membantu  untuk  mewujudkan
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.
Berdasarkan  wawancara  yang  sudah  peneliti  lakukan  pada  Dinas Tenaga  Kerja,  pada  Senin,  6  Oktober  2014  yang  lalu,  peneliti  melakukan wawancara dengan Bapak Erwin Kesuma sebagai Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Upaya-upaya yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yaitu:
a. Sosialisasi
Dinas  Tenaga  Kerja  juga  memberikan  sosialisasi/penyuluhan  kepada masyarakat,  khususnya  pemuda  dan  tenaga  kerja,  bahwa  Indonesia akan segera memasuki dan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC).  Tujuan  dari  kegiatan  sosialisasi  ini  adalah  untuk  memberikan informasi  kepada  masyarakat,  dan  agar  masyarakat  dapat mempersiapkan  diri  baik  dari  segi  keahlian  bahasa  maupun  keahlian dalam  bidang  kerja,  agar  mampu  bersaing  dengan  Sumber  Daya Manusia Asing yang nantinya akan masuk di Indonesia.
b. Pemberian  pembekalan  keahlian  pada  Tenaga  Kerja  untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia
Dalam  kegiatan  ini  Dinas  Tenaga  Kerja  menunjuk  langsung  kepada Balai Latihan Kerja untuk mendidik dan memberikan keahlian kepada pemuda  dan  tenaga  kerja  yang  siap  untuk  bekerja.  Tidak  hanya dibekali  ilmu,  pemuda  dan  tenaga  kerja  juga  diberikan  modal  agar mampu  membuka  usaha  yang  sesuai  di  bidangnya,  seperti:  jika  di bidang  montir,  maka  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Riau  membekali peralatan  perbengkelan.  Jika  bidang  menjahit,  maka  Dinas  Tenaga Kerja membekali mesin jahitnya, dan lain-lain.
c. Peningkatan Mutu Kualitas Barang
Dinas  Tenaga  Kerja  tidak  hanya  fokus  kepada  peningkatan  Sumber Daya  Manusia  tetapi  juga  kepada  Kualitas  Produksi.  Hasil-hasil
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
produksi  lokal  diharapkan  dapat  menjadi  barang  yang  bisa  bersaing dengan  produk  Import.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  khususnya  Dinas Tenaga  Kerja  sangat  proaktif  melakukan  pelatihan-pelatihan  di berbagai  tingkat  administrasi  kedaerahan.  Selain  itu  juga,  Dinas Tenaga Kerja sangat berapresiasi penuh terhadap suatu produk/karya baru  yang  inovatif,  sehingga  menjadi  produk  baru  yang  memiliki  ciri khas (kekhas-an) tersendiri.
d. Mengajak  Masyarakat  untuk  dapat  Memakai  dan  Mencintai  Produk Sendiri
Untuk mensukseskan Indonesia dalam menghadapi tantanganASEAN Economic  Community (AEC)  ,  Pemerintah  dalam  hal  ini  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  Provinsi  Riau  juga  meminta  bantuan  kepada  seluruh masyarakat  khususnya  Provinsi  Riau  untuk  dapat  menggunakan  dan mencintai  produk  sendiri.  Sehingga  hal  ini  akan  turut  membantu pemasaran  produk  lokal  agar  terus  berputar  dan  tidak  membuat Pabrik/Industri atau Pengusaha Lokal gulung tikar.
Penelitian  ini  juga  melibatkan  Balai  Latihan  Kerja  sebagai  wadah  yang menyalurkan pendidian keahlian dalam berbagai bidang. Balai Latihan Kerja Provinsi  Riau  merupakan  perpanjangtanganan  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi Riau. Peneliti juga melakukan wawancara pada  Balai  Latihan Kerja Provinsi Riau,  pada  Kamis,  2  Oktober  2014.  Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Balai Latihan  Kerja  dalam  menghadapi  ASEAN Economic  Community (AEC) adalah  tetap  terus  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang mampu bersaing dengan negara-negara komunitas ASEAN. Bentuk kegiatan dalam keahlian ini bisa berupa: menjahit, menenun, montir, dan lain-lain.
2. Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  di  Riau  dalam  Menghadapi ASEAN Economic Community 2015
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Politik  Luar  Negeri  Indonesia  berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999menerangkan:
“Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya  dalam  rangka  menghadapi  masalah  internasional  guna mencapai tujuan nasional.”
Pasal 2 menerangkan:
“Hubungan  Luar  Negeri  dan  Politik  Luar  Negeri  didasarkan  pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.”
Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  Diplomasi  Regional,  maka  dapat digambarkan bahwa:
“mengedepankan pengembangan arsitektur kawasan yang memungkinkan  kerja  sama  dalam  menjawab  tantangan-tantangan keamanan,  baik  yang  bersifat  tradisional  maupun  non-tradisional... guna  mewujudkan  kawasan  yang  damai,  aman,  dan  stabil  sehingga memungkinkan  negara-negara  di  kawasan,  khususnya  Indonesia, dapat  melaksanakan  pembangunan  ekonomi  demi  meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
Pada  kenyataannya  saat  ini,  masih  banyak  regulasi  yang  tumpang tindih, yang hal ini menghambat proyek infrastruktur di Indonesia dan juga pengadaan barang/jasa pemerintah.
Upaya  mendukung  strategi  dalam  meningkatkan  harmonisasi  dan sinkronisasi  beberapa  Peraturan  Dalam  Mendukung  AEC,  dengan  upaya antara lain:
a. Memperkuat  dan  melakukan  harmonisasi  regulasi  antar  sektor; perkebunan dengan badan pertanahan, kehutanan dengan
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
pertambangan, pajak pusat dengan pajak daerah (double texation), dan yang terkait dengan masalah perizinan;
b. Membentuk  kelompok  kerja  dalam  rangka  mengawal  implementasi Inpres  No.  11  Tahun  2011  tentang  pelaksanaan  komitmen  Cetak  Biru AEC 2015;
c. Pemerintah  Kabupaten  yang  mempunyai  potensi  sumber  daya  alam pertambangan  segera  menyusun  peraturan  daerah  tentang  wilayah Pertambangan  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
d. Melakukan  revisi  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007,  terkait dengan  bidang  ekonomi  dan  Sumber  Dyaa  Alam  yang  lebih  berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak diskriminatif.
Pemerintahn Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau saat ini sedang mempersipakan  Peraturan  Daerah  yang  berfungsi  melindungi  para  tenaga kerja  lokal  dalam  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang mulai beraku pada 2015. Peraturan Daerah ini dibuat untuk melindungi para tenaga kerja lokal. Selain itu juga dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan  para  tenaga  kerja  lokal  khususnya  di  Provinsi  Riau,  agar  lebih bisa menguasai dan meningkatkan daya saing serta kompetensi pada bidang sektor ketenagakerjaan.
Untuk  meningkatkan  kompetensi  dapat  dilakukan  sertifikasi-sertifikasi tenaga kerja dalam sesuai sektor lapangan pekerjaan seperti perkebunan baik kelapa sawit maupun karet, kemudian sektor kesehatan dan lain sebagainya. Hal  ini  bertujuan  agar  para  tenaga  kerja  lokal  bisa  lebih  kompetitif  dan meningkatkan daya saing.
Badan  Penanaman  Modal  dan  Promosi  Daerah  (BPMPD)  Riau sebelumnya  mengatakan,  regulasi  yang  mereka  siapkan,  sekaligus  dapat melindungi  tenaga  kerja  lokal  saat  melakukan  kerja  sama  dengan  investor dalam  menghadapi  pemberlakuan  AEC.  Komitmen  ini  diperlukan  karena
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Riau  merupakan  salah  satu  target  investasi  baik  investor  nasional  maupun asing dan masih sangat menjanjikan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Persiapan  tenaga  kerja  dan  Pemerintah  Riau  dalam  menghadapi pelaksanaan  ASEAN Economic  Community 2015  sudah  mulai dilakukan  meskipun  belum  optimal,  antara  lain  dengan  melakukan Sosialisasi, Pemberian pembekalan keahlian pada Tenaga Kerja untuk mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusia,  Peningkatan  Mutu  Kualitas Barang,  Mengajak  Masyarakat  untuk  dapat  Memakai  dan  Mencintai Produk Dalam Negeri.
b. Pemerintah  Provinsi  Riau  sudah  proaktif  dan  responsif  dalam memberikan  Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  di  Riau  dalam menghadapi  ASEAN Economic  Community 2015,  yakni  dengan membuat  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  perlindungan  tenaga kerja  lokal  dalammenghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA), meskipun masih sebatas pengusulan.

## 2. Saran
a. Masyarakat, pemuda/tenaga kerja harus lebih aktif dalam peningkatan pendidikan  keahlian  dalam  berbagai  bidang,  agar  mampu  bersaing dengan Tenaga Kerja Asing;
b. Masyarakat,  pemuda/tenaga  kerja  bersama  dengan  pemerintah Provinsi  Riau  juga  harus  mempersiapkan  pendidikan  dalam  keahlian berbahasa;
c. Pemerintah  juga  harus  segera  melakukan  pembahasan  mengenai usulan  rancangan  peraturan  daerah  Provinsi  Riau  tentang
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
perlindungan  tenaga  kerja  lokal  dalammenghadapi  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## F. DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala, Hukum  Ekonomi  Internasional ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta : 2003
Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2011
Harjono, Konsultasi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  Penerbit  Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2008
Hasan,  Madjedi, Kontrak  Minyak  dan  Gas  Bumi  Berazaskan  Keadilan  dan Kepastian Hukum , Fikahati Aneska, Jakarta: 2009
J. Satrio, Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bakti: Bandung: 1992
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum Internasional, Alumni, . Bandung , 2003
Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2004
Parthiana, I Wayan, Hukum Perjanjian Interansional , Mandar Maju
Ritzr,  George  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Klasik  Sampai Perkembangan  Mutakhir  Teori  Sosial  Postmodern ,  Penerjemah: Nurhadi, Cetakan Kedua 2009
Rudy,  May, Administrasi  dan  Organisasi  Internasional ,  Pustaka  Pelajar,
Bandung: 2005
Sefriani, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta,
2011
Soekanto , Soerjono, Beberapa  Permasalahan  Hukum  Dalam  Kerangka Pembangunan  di  Indonesia, Penerbita:  UI-Press,  Jakarta:  Vetakan ketiga 1983
Soeroso ,  Pengantar  Ilmu  Hukum, Penerbit  Sinar  Grafika,  Jakarta:  Cetakan Kedelapan 2006
Lady Diana
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Suggono,  Bambang, Metode  Penelitian  Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta: 1996
Wehberg, Hans, Pacta Sunt Servanda , The American Journal of Internasional Law, Vol. 53, No. 4 (Oct, 1959)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang Perjanjian  Internasional,” Lembaran  NegaraR.I .  Tahun  2000  Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4012 http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/31/84452/jalan_menuju_ masyarakat_ekonomi_asean_2015/#.USzG9KUa6AN