## SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA 

## FAILIN
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat e-mail: failin.alin87@gmail.com

## Abstract
Renewal  of  criminal  law  in  the  context  of  improving  the  punishment  system  is  still continuing. Of the many things to be updated, one important thing in the penal system is also crucial provided  in  the  reform  of  Indonesian  criminal  law  is  the  structural  punishment  system.  This  is something that should be included in the concept of reform of criminal law. Barda Nawawi termed as  an  integral  policy  in  the  handling  crime  to  mention  the  importance  of  structural  punishment system, which also means integral policy in the punishment system. The problems that arise are how the  criminal  system  and  punishment  in  the  current  Penal  Code  and    the  Criminal  System  and Penalties  in  the  New  Criminal  Code  Concept  as  Part  of  the  Renewal  of  Indonesian  Penal  Law. While  the  research  method  The  type  of  research  conducted  is  legal  juridical  Normative  research that is about what the concept of punishment system in the renewal of criminal law in Indonesia that is  by  collecting  data  normatively  and  what  is  in  the  Act  related  to  criminal  law.  In  this  paper  we discussed it can be simply described, so far in the criminal system in Indonesia the focus of criminal offense  and  criminal  responsibility  is  on  the  direct  individuals  involved  in  the  criminal  process. Where  is often the involvement of other parties besides the individual concerned who can also be held accountable as the impact of the occurrence of a crime. A concrete example, if a child commits a criminal offense, his / her "criminal" is not only granted to the child, but to his / her parents even if the criminal sanction is for example a fine of fines. This is because using the logic that the child is still the responsibility of parents, so that parents are also responsible for the actions of his son.
Keywords: criminal system, punishment, renewal of criminal law

## Abstrak
Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana.  Barda  Nawawi  mengistilahkan  sebagai  kebijakan  integral  dalam  penanggulangan kejahatan  untuk  menyebut  pentingnya  sistem  pemidanaan  struktural,  yang  mengandung  arti  pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana sistem pidana  dan  pemidanaan  dalam  KUHP  Sekarang  serta  melihat  Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan Dalam  Konsep  KUHP  Baru  Sebagai  Bagian  Dari  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia . Sedangkan  metode  penelitian Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  Yuridis Normatif  yang  bersifat  tentang  apa  yang  menjadi  konsep  sistem  pemidanaan  dalam  pembaharuan hukum  pidana  di  Indonesia  yakni  dengan  mengumpulkan  data  secara  normatif  dan  apa  yang  ada dalam  Undang-undang  terkait  dengan  hukum  pidana.  Dalam  penulisan  ini  yang  dibahas  adalah Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana. Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain individu bersangkutan yang juga  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  sebagai  dampak  dari  terjadinya  suatu  tindak  pidana. Contoh  konkret,  bila  seorang  anak  melakukan  tindak  pidana,  "pidana"-nya  tidak  hanya  diberikan pada  anak  tersebut,  tetapi  pada  orang  tuanya  meskipun  pidana  yang  dijatuhkan  misalnya  berupa pidana  denda.  Ini  karena  menggunakan  logika  bahwa  anak  masih  merupakan  tanggung  jawab
 Naskah diterima: 31 Agustus 2017, direvisi: 07 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 10 Sebtember 2017
orang  tua,  sehingga  orang  tua  juga  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan anaknya.
Kata kunci: Sistem Pidana, pemidanaan, pembaharuan hukum pidana

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  pedoman yang  mengatur  pola  hidup  manusia  yang memiliki peranan penting dalam mencapai  tujuan  ketentraman  hidup  bagi masyarakat.  Oleh  karena  itulah,  hukum mengenal adanya adagium ibi societes ibi ius .  Adagium  ini  muncul  karena  hukum ada  karena  adanya  masyarakat  dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat.  Hubungan  antar  individu dalam  bermasyarakat  merupakan  suatu hal  yang  hakiki  sesuai  kodrat  manusia yang  tidak  dapat  hidup  sendiri  karena manusia  adalah  makhluk  polis,  makhluk yang bermasyarakat ( zoon politicon ). 1
Semua hubungan tersebut  diatur oleh hukum,  semuanya  adalah  hubungan hukum ( rechtsbetrekkingen ). 2 Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan- hubungan hukum pada masyarakat diadakan  suatu  kodifikasi  hukum  yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan  nilai  keadilan  dari subtansi  hukum  tersebut.  Sekalipun  telah terkodifikasi,  hukum  tidaklah  dapat  statis karena  hukum  harus  terus  menyesuaikan diri  dengan  masyarakat,  apalagi  yang berkaitan  dengan  hukum  publik  karena
1 Darji  Darmodiharjo  &  Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 73.
2 L.J.  van  Apeldoorn, 2000, Pengantar  Ilmu hukum, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 6.
bersentuhan  langsung  dengan  hajat  hidup orang banyak dan berlaku secara umum.
Masalah  pidana  dan  pemidanaan  itu sendiri  merupakan  obyek  kajian  dalam bidang  hukum  pidana  yang  disebut hukum  penitensier  ( penitensier  recht ). Oleh  karena  persoalan  hukum  pidana yang  dikupas  atau  dibahas  dalam  hukum penitensier  adalah  menyangkut  masalah pidana  dan  pemidanaan,  maka  hukum penitensier  itu  sendiri  dalam  arti  sempit dapat  diartikan  sebagai  segala  peraturan- peraturan  positif  mengenai  sistem  pidana ( strafstelsel ).  Sedangkan  dalam  arti  luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian  hukum  pidana  yang  menentukan dan  memberi  aturan  tentang  sanksi (sistem  sanksi)  dalam  hukum  pidana, yang  meliputi  baik strafstelsel maupun maatregelstelsel (sistem  tindakan)  serta kebijaksanaan.  Jadi  dalam  usaha  untuk mempertahankan  dan  menyelenggarakan ketertiban,  serta  melindunginya  dari perkosaan-perkosaan
(pelanggaran-
pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan  hukum,  maka  negara  diberi hak  dan  kekuasaan  untuk  menjatuhkan pidana  serta  hak  dan  kekuasaan  untuk. menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan. 3 Pembaruan  hukum  pidana  dalam rangka
penyempurnaan sistem pemidanaan  masih  terus  dilakukan.  Dari
3 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  , Teori- teori  dan  kebijakan  pidana ,  Alumni,  Bandung, Hlm.1
sekian  banyak  hal  yang  akan  diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang  juga  krusial  disediakan  dalam pembaruan  hukum  pidana  Indonesia adalah  sistem  pemidanaan  struktural.  Ini merupakan  hal  yang  sebetulnya  patut dimasukkan  dalam  konsep  pembaruan hukum  pidana.  Menurut  Barda  Nawawi Arief,  hukum  pidana  seharusnya  tidak hanya  berfungsi  fragmenter,  tapi  harus totalitas  dan  struktural. 4 Selama  ini hukum pidana Indonesia yang merupakan turunan  langsung  dari Weetboek  van Straftrecht (WvS) Belanda masih
memberlakukan  hukum  pidana  secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.
Ternyata  dalam  logika  dan  fakta hukum,  sering  tindak  pidana  tidak  hanya bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban  pidananya  pun  tidak bisa  individual.  Dalam  berbagai  bentuk tindak  pidana  (baik  WvS  maupun  konsep baru  KUHP)  juga  diatur  tentang  adanya "pelaku",  "yang  menyuruh  melakukan", dan  "turut  serta  melakukan"  tindak pidana. Logika pertanggungjawaban struktural  merupakan  kaitan  yang  boleh jadi menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan  maupun  tanggung  jawab sehingga terjadinya tindak pidana.
Artinya  bahwa  jelas  dalam  tindak  pidana dan  pertanggungjawaban  pidana  dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual.  Pertanggungjawaban  pidana dalam  hal  ini  tidak  bisa  dilihat  hanya dalam  pelaksanaan  tindak  pidana,  tetapi
4 Jinmmy Asshidigie, 2000, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad
Glohalisasi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 93.
juga  memperhatikan  hubungan-hubungan psikologis  dan  historis  pelaku  tindak pidana,  yang  tetap  harus  dalam  bingkai rasionalitas.
Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut  pentingnya  sistem  pemidanaan struktural,  yang  mengandung  arti  pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan,  selama  ini  dalam  sistem pemidanaan  di  Indonesia  fokus  tindak pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana.
Padahal sering ada keterlibatan pihak lain  selain  individu  bersangkutan  yang juga  dapat  dimintai  pertanggungjawaban sebagai  dampak  dari  terjadinya  suatu tindak  pidana.  Contoh  konkret,  bila seorang  anak  melakukan  tindak  pidana, "pidana"-nya  tidak  hanya  diberikan  pada anak  tersebut,  tetapi  pada  orang  tuanya meskipun pidana yang dijatuhkan misalnya berupa pidana denda. Ini karena menggunakan  logika  bahwa  anak  masih merupakan  tanggung  jawab  orang  tua, sehingga  orang  tua  juga  bertanggung jawab terhadap perbuatan  yang dilakukan anaknya.
Model ini tampaknya lebih memberikan efek jera baik bagi anak yang melakukan  tindak  pidana  maupun  orang tua  yang  selama  ini  lalai  memberikan pengawasan pada anaknya. Contoh analogi  lainnya  adalah  jika  seorang menderita kerugian akibat tindak kejahatan  yang  terjadi  di  suatu  daerah,
kepala  daerah  setempat  dapat  dimintai pertanggungjawaban akibat tindak
kejahatan  di  daerahnya  merugikan  orang lain.  Ini  bisa  terjadi  mengingat  kepala daerah bertanggung jawab terhadap seluruh  wilayah  yang  dipimpinnya;  tidak memberikan  rasa  aman.  Yang  lebih penting dari kedua contoh tersebut adalah upaya pencapaian terhadap tujuan pemidanaan,  yakni  keadilan.  Jadi  selain kepastian  hukum  seperti  yang  tampak pada  contoh  pertama,  juga  mengarah kepada  keadilan  seperti  pada  kedua contoh. Selain sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan, penerapan pertanggungjawaban pidana secara struktural juga mencerminkan kesungguhan penguasa untuk dapat berada  dalam  "status"  yang  sama  dengan masyarakat  biasa  di  mata  hukum.  Bentuk sistem  pemidanaan  stuktural  merupakan keniscayaan  dalam  pembaruan  hukum pidana  Indonesia.  Bahkan  di  beberapa Undang-undang  khusus  di  luar  KUHP mengatur  tentang  sistem  pemidanaan struktural,  meskipun  masih  bermasalah dalam pelaksanaannya.
Pemidanaan  secara  sederhana  dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman  yang  dimaksud  berkaitan dengan  penjatuhan  pidana  dan  alasan- alasan pembenar ( justification )
dijatuhkannya  pidana  terhadap  seseorang yang  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( incracht van gewijsde)  dinyatakan  secara  sah  dan meyakinkan  terbukti  melakukan  tindak pidana.  Tentunya,  hak  penjatuhan  pidana dan  alasan  pembenar  penjatuhan  pidana
serta  pelaksanaannya  tersebut  berada penuh di  tangan negara  dalam realitasnya sebagai roh.
Sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan oleh  Barda  Nawawi  Arief:  bahwa  tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan  suatu  pidana  tidak  terlepas dari  tujuan  politik  kriminal.  Dalam  arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.  Oleh  karena  itu  untuk menjawab  dan  mengetahui  tujuan  serta fungsi  pemidanaan,  maka  tidak  terlepas dari  teori-teori tentang  pemidanaan  yang ada.
Patut  diketahui,  bahwa  tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan ( subjectief strafrech ). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa  yang  mengingkari sama  sekali  hak  mempidana  ini  dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat  tidaklah  dilawan  dan  bahwa musuh  tidaklah  boleh  dibenci. 5 Pendapat ini  dapat  digolongkan  sebagai  bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat  dengan  Suringa  tersebut menyatakan  hak  menjatuhkan  pidana sepenuhnya  menjadi  hak  mutlak  dari Tuhan.
Negativisme  yang  dimaksud  di  atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan  penegakan  hukum  agama
5 Wirjono  Prodjodikoro,  2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 23.
menganggap Negara adalah perpanjangan tangan  Tuhan  di  dunia.  Sementara  itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan  antara  konsep-konsep sistem  pemerintahan  dan  penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu.  Bagi  kalangan  religius  hal  ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun  tidak  secara  absolut),  namun hal  ini  semakin  hari-hari  semakin  banyak dipraktekkan  pada  banyak  Negara  pada sistem  ketatanegaraan  yang  berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat  terlihat  jelas  pada  Negara  kita dengan  tidak  diberlakukannya  hukum agama  secara  mutlak  dalam  hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainya.
Jadi,  dapatlah  kita  berpedoman  pada mazhab  wiena  yang  menyatakan  hukum dan  negara  adalah  identik,  karena  adalah tak  lain  daripada  satu  susunan  tingkah laku manusia dan satu  ketertiban paksaan kemasyarakatan. 6
Di dalam KUHP bila sudah diketahui bahwa  pentingnya  pemidanaan  struktural, patut  dipikirkan  rumusannya  yang  tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum positif. Kita dapat beranjak dari perbandingan pemidanaan struktural yang diberlakukan  di  negara  lain,  terkait  dasar atau landasan  filosofis  pengaturan, aturan hukum positif, dan model pertanggungjawaban pidananya. Landasan  filosofis  bagi  KUHP  untuk penerapan  pemidanaan  struktural  adalah berpegang pada bahwa
6 Soetiksno, 2008, Filsafat  Hukum  Bagian  I , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 67.
pertanggungjawaban  pidana  terkadang melibatkan  pihak  lain  selain  pelaku, tindak  pidana,  atau  adanya  kelalaian dalam  menjalankan  kebijakan  sehingga terjadi tindak pidana yang tidak dinginkan.  Dalam  konsep  pembaruan KUHP  di  Indonesia,  ide  ini  dicerminkan dalam "ide keseimbangan/monodualistik". Selama  ini  kita  hanya  berpegang  pada adanya  kesalahan  dalam  tindak  pidana, atau  sering  disebut  "tiada  pidana  tanpa kesalahan"  (asas culpabilitas ),  meskipun dalam  KUHP  lama  (WvS)  hal  ini  juga belum diatur. Namun dalam perkembangan  saat  ini,  asas  itu  tidak cukup.  Saat  ini  hukum  pidana  lebih menuntut  adanya  keseimbangan  karena melihat  tujuan  adanya  hukum  adalah keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum. Bila selama ini kita hanya melihat hukum  sebagai  sesuatu  untuk  mencapai kepastian  hukum,  hal  inilah  yang  perlu dibenahi.
Konsep  KUHP  baru  yang  idenya adalah  keseimbangan,  maka  upaya  untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan  kemanfaatan  juga  akan  diakomodasi, yang salah satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural. Apalagi  bila  mengingat  salah  satu  ide dasar  sistem  pemidanaan  dalam  konsep KUHP  baru  adalah  ide  mendahulukan keadilan  dari  kepastian  hukum.  Bila ternyata dalam konsep KUHP baru belum tercermin  tentang  pemidanaan  struktural, hal  ini  mesti  dapat  dijadikan  ide  untuk perbaikan  KUHP  selanjutnya  mengingat pembaruan  hukum  pidana  tidak  hanya
berhenti  sampai  saat  ini,  tetapi  menurut Prof. Soedarto harus terus berlanjut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang  bersifat  tentang  apa  yang  menjadi konsep sistem pemidanaan dalam pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia yakni  dengan  mengumpulkan  data  secara normatif  dan  apa  yang  ada  dalam Undang-undang  terkait  dengan  hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP Sekarang
Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana  dan  pemidanaan  sebagai  susunan (pidana) dan cara pemidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi  merupakan  hal  yang  sentral  dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan  nilainilai  sosial  budaya suatu
bangsa. Artinya
pidana maengandung  tata  nilai  (value)  dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan  yang  tidak  baik,  apa  yang  bermoral dan  apa  yang  amoral  serta  apa  yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. 7
Sistem merupakan jalinan dari
beberapa unsur  yang menjadi satu fungsi. Sistem  pemidanaan  memegang  posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi.  Sistem  pemidanaan  adalah  suatu
7 Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair,
2010, Sistem  Pidana  Di  Dalam  KUHP  Dan, Pengaturannya  menurut  Konsep  KUHP  Baru , USU Press, Medan, Hlm. 13.
aturan perundang-undangan yang
berhubungan  dengan  sanksi  pidana  dan pemidanaan.  Apabila  pengertian  sistem pemidanaan  diartikan  secara  luas  sebagai suatu  proses  pemberian  atau  penjatuhan pidana  oleh  hakim,  maka  dapatlah dikatakan  bahwa  sistem  pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana  hukum  pidana  itu  ditegakkan atau  dioperasionalkan  secara  konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
Ini  berarti  semua  aturan  perundang- undangan mengenai hukum pidana subtantif,  hukum  pidana  formal  dan hukum  pelaksanaan  pidana  dapat  dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan bahwa  pemidanaan  tidak  dapat  terlepas dari  jenis-jenis  pidana  yang  diatur  dalam hukum  positif  suatu  negara.  Pemidanaan yang  dilakukan  oleh  suatu  masyarakat yang  teratur  terhadap  pelaku  kejahatan dapat  berbentuk  menyingkirkan  atau melumpuhkan  para  pelaku  tindak  pidana, sehingga  pelaku  tersebut  tidak  lagi menggangu di masa yang akan datang.
Prof,  van  Hammel  mengartikan pidana (straf) menurut  hukum  positif sebagai  suatu  penderitaan  yang  bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel  dijatuhkan  oleh  kekuasaan  yang berwenang  untuk  menjatuhkan  pidana atas  nama  negara  sebagai  penangung jawab  ketertiban  hukum  umum  bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan  semata-mata  karena  orang tersebut  telah  melanggar  suatu  peraturan
hukum  yang  harus  ditegakkan  oleh negara. 8
Sementara  itu  Prof  Simon  juga mengartikan  pidana  (straf)  sebagai  suatu penderitaan  yang  ditimpakan  kepada seseorang,  penderitaan  tersebut  oleh undang-undang  pidana  dikaitkan  dengan telah  terjadinya  pelanggaran  terhadap suatu  norma,  yang  dengan  suatu  putusan hakim  telah  dijatuhkan  bagi  seseorang yang bersalah. 9
Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki  pandangan  yang  sama  dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan  tersebut  bukanlah  merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah semata- mala  sebagai  alat  yang  digunakan  oleh negara  untuk  mengingatkan  agar  orang tidak melakukan kejahatan. 10
Para  ahli  hukum  pidana  Indonesia ternyata  juga  memiliki  pandangan  yang sama  dengan  dalam  memahami  dan memberikan  alasan  terhadap  konsep pidana.  Menurul  Prof  Sudarto,  secara tradisional  pidana  dapat  didefinisikan sebagai  nestapa  yang  dikenakan  oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang- undang,  sengaja  agar  rasakan  sebagai nestapa. 11 Sementara  itu,  Prof  Roeslan Saleh  mengartikan  pidana  sebagai  reaksi
8 Lihat Lamintang, Op.Cit , Hlm.34
9 Ibid, Hlm. 34-35.
10 Andi  Hamzah,  1986, Sistem  Pidana danPemidanaan  di  Indonesia :    dari  rettribusi  ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 34
11 Sudarto,  1996, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , Alumni, Bandung, Hlm. 109-110.
atas  delik,  dan  ini  berujud  suatu  stapa yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara pada pembuat delik itu. 12
Dalam memberikan pemahaman terhadap  konsep  pidana,  maka  setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya  Prof  Muladi  ampai  kepada sebuah  kesimpulan  lentang  unsur-unsur atau  ciri-ciri  yang  terkandung  di  dalam pidana, yaitu: 13
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan  atau  nestapa  atau akibat-akibat  lain  yang  tidak menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja  oleh  orang  atau  badan yang  mempunyai  kekuasaan  (oleh yang berwenang);
c. Pidana  itu  dikenakan  kepada seseorang  yang  telah  melakukan tindak  pidana  menurut  undang- undang.
Terdapat  kesamaan  pendapat  dalam memahami  pengertian  pidana,  di  mana salah  satu  karakteristiknya  adalah  adanya pengenaan  nestapa  atau  penderitaan dengan  sengaja.  Ciri  ini  erat  kaitannya dengan  sifat  hukum  pidana  yang  dengan sengaja  mengenakan  penderitaan  dalam mempertahankan norma-norma yang diakui  di  dalam  hukum.  Pemberian nestapa  atau  penderitaan  yang  (sengaja dikenakan  kepada  seorang  pelaku  yang melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum pidana adalah dimaksudkan untuk
12 Roeslan  Saleh,  1987, Stesel  Pidana Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 5
13 Muladi, Op.Cit , Hlm. 6
menimbulkan  efek  penjeraan,  sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku  tidak  lagi  mengulangi  melakukan kejahatan.
Akan  tetapi  tidak  semua  sarjana menyetujui  pendapat  bahwa  hakikat pidana  adalah  pemberian  nestapa  atau penderitaan.  Misalnya  Hulsman  yang memandang  pidana  itu  sebagai  sebuah seruan untuk tertib ( tot de orde roepen ). 14
Pidana  pada  hakikatnya  mempunyai  dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah  laku  dan  untuk  menyelesaikan konflik.  Penyelesaian  konflik  tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami  atau  pengembalian  kepercayaan antar sesama manusia.
Setelah  dipahami  pengertian  pidana (straf), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang  dimaksud dengan  pemidanaan (mordeling), Seperti  telah  di  kemukakan di  muka,  bahwa  menurut  Prof  Sudarto perkataan  pemidanaan  adalah  sinonim dengan istilah penghukuman.
Penghukuman  itu  berasal  dari  kata  dasar hukum,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai menetapkan  hukum  atau  memutuskan tentang  hukumnya. 15 Menetapkan  hukum untuk  suatu  peristiwa  itu  tidaklah  hanya menyangkut  bidang  hukum  pidana  saja, tetapi  juga  hukum  perdata.  Oleh  karena itu,  sepanjang  menyangkut  penghukuman dalam  lapangan  hukum  pidana,  maka istilah  penghukuman  harus  disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat
14 Sudarto, Op.Cit, Hlm. 110
15 Sudarto, Op.Cit , Hlm. 71
dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian  (penjatuhan)  pidana  oleh hakim.
Hakim memang harus mempertimbangkan  tuntutan  penuntut umum, namun ia sama sekali tidak terikat dengan  tuntutan  itu.  Tidak  jarang  kita temui  dalam  kasus-kasus  konkrit  hakim menjatuhkan  pidana  jauh  lebih  rendah atau  lebih  tinggi  dari  apa  yang  dituntut oleh penuntut umum. Namun tidak jarang pula  hakim  sepakat  atau  konform  dengan tuntutan  penuntut  umum.  orang  tidak dapat  dikenakan  sanksi  berupa  pidana  di luar  apa  yang  telah  ditentukan  di  dalam undang-undang.  Oleh  karena  itu  dalam hal penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis  sanksi  pidana  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang.  Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, yang  secara  tegas  menentukan,  bahwa perbuatan  menambah  jenis-jenis  pidana yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  10 KUHP  dengan  lain-lain  jenis  pidana adalah terlarang. 16
Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis  sanksi  pidana  atas  pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara  tegas  dirumuskan  di  dalam  Pasal 10 KUHP yang berbunyi: 17
Pidana terdiri atas:
1. Pidana Pokok:
a. Pidana mati
16 Lihat  Putusan  Mahkamah  agung  Republik Indonesia  tanggal  11  Maret  1970  Nomor 59K/Kr/1973.
17 Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  aditia  Bakti, Bandung, Hlm. 22
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
e. Pidana Tambahan
f. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.
Kemudian,  pada  tahun  1916  dengan Undang-undang  Nomor  20  tahun  1946, hukum  pidana  Indonesia  mengenal  suatu jenis  pidana  pokok  yang  baru,  yaitu  apa yang  disebut  pidana  tutupan.  Pidana penutupan  ini  pada  hakikatnya  adalah pidana  penjara.  Namun  dalam  mengadili orang  yang  melakukan  kejahatan  yang diancam dengan penjara, karena terdorong  oleh  maksud  yang  patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis  pidana  yang  ada  di  dalam  KUHP sekarang.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,  bahwa  pidana  mati  masih tercantum  didalam  K.U.H.Pidana.  Pada setiap  delik  yang  diancam  dengan  pidana mati  selalu  tercantum  alternatif  pidana seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara  dua  puluh  tahun,  jadi  hakim dapat  memilih  antara  tiga  kemungkinan tersebut  melihat  bentuk  delik  itu,  maka pidana  mati  hanya  dijatuhkan  terhadap delik  yang  benar  dianggap  berat  saja, dalam  hal  pidana  mati  yang  dijatuhkan terpidana  dapat  mengajukan  grasi  kepada Presiden, apabila terpidana tidak memohon  grasi  kepada  presiden  berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut.
Dengan  demikian,  bahwa  sistem pemidanaan yang tercantum dalam K.U.H Pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem  pemidanaan  alternatif  dan  sistem pemidanaan  tunggal.  Alternatif  artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan  tunggal  diartikan  bahwa hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya harus  sesuai  dengan  rumusan  yang terdapat dalam Pasal tersebut.
Penjatuhan  pidana  mati  menurut pemidanaan  dalam  K.U.H  Pidana,  selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya  yaitu  pidana  penjara,  baik  pidana penjara  seumur  hidup  maupun  pidana penjara selama-lamanya  20 tahun (pidana penjara  sementara  waktu  20  tahun),  hal ini  dapat  dilihat  dalam  perumusan  Pasal 340  K.U.H  Pidana  tentang  pembunuhan berencana.  Sistem  pemidanaan  yang bersifat  tunggal  sebagaimana  di  anut K.U.H  Pidana  dapat  dilihat  dalam  pasal 489  ayat  (1)  Buku  ke  III  K.U.H  Pidana tentang  pelanggaran  terhadap  keamanan umum bagi orang dan barang. 18
2. Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan
Dalam Konsep KUHP Baru Sebagai Bagian Dari Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal  yang “lama” dan sedang dalam  prosesnya  untuk  diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan
18 http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/21543/Chapter%20II.pdf;jsessionid=E 49E02C84094B1CD73517FFA85AB3C93?seque nce=3,  diakses  pada  hari  jumat,  tanggal  18 Agustus 2017, pada jam 12.00.
hukum  pidana  ialah  suatu  usaha  untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih  baik,  tidak  hanya  melakukan pengaturan  tingkah  laku  masyarakat, namun  juga  menciptakan  masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan  hukum  pidana  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana.
Usaha pembaharuan hukum di Indonesia  yang  sudah  dimulai  sejak proklamasi  kemerdekaan  tanggal  17 Agustus  1945,  melalui  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  tidak  dapat dilepaskan  dari  landasan  dan  sekaligus tujuan nasional  yang ingin dicapai seperti dirumuskan  dalam  Pembukaan  UUD 1945, khususnya alinea ke empat.
Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang  dalam  alinea  ke  empat  UUD 1945  tersebut,  dapat  diketahui  dua  tujuan nasional  yang  utama  yaitu:  (1)  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, dan  (2)  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  berdasarkan  Pancasila.  Hal  itu berarti  ada  dua  tujuan  nasional,  yaitu “perlindungan masyarakat”
( social defence ) dan
“kesejahteraan masyarakat”  ( social welfare ) yang menunjukkan  adanya  asas  keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. 19 Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian
dan pemikiran  terhadap  masalah  sentral  yang sangat  fundamental  dan  sangat  strategis.
19 Barda  Nawawi  Arief, 2009, Tujuan  dan Pedoman Pemidanaan , Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 43
Termasuk  dalam  masalah  kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan  menetapkan  pidana  dalam perundang-undangan.  Kebijakan  legislatif merupakan  tahap  yang  paling  strategis dilihat dari keseluruhan  proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada  tahap  inilah  dirumuskan  garis-garis kebijakan sistem pidana  dan pemidanaan, yang  sekaligus  merupakan  landasan legalitas  bagi  tahap-tahap  berikutnya, yaitu  tahap  penerapan  pidana  oleh  badan pengadilan  dan  tahap  pelaksanaan  pidana oleh aparat pelaksana pidana. 20
Latar belakang dan urgensi diadakannya  pembaharuan  hukum  pidana dapat  ditinjau  dari  aspek  sosiopolitik, sosiofilosofis,  sosiokultural,  atau  dari berbagai  aspek  kebijakan  (khususnya kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan kebijakan  penegakan  hukum).  Dengan demikian,  pembaharuan  hukum  pidana pada  hakikatnya  mengandung  makna, suatu  upaya  untuk  melakukan  reorientasi dan  reformasi  hukum  pidana  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  sentral  sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal,  dan kebijakan penegakan hukum di
Indonesia. 21 Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu pendekatan  kebijakan  ( policy-oriented
20 Syaiful  Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 87
21 Barda Nawawi Arief , Op.Cit., Hlm. 29.
approach )  dan  pendekatan  nilai  ( value- oriented approach ). 22
Tujuan  Pemidanaan  ( The  Aim  of Punishment ). Tujuan pemidanaan bertolak dari  pemikiran  bahwa  sistem  hukum pidana  merupakan  satu  kesatuan  sistem yang  bertujuan (“purposive  system”atau “teleological  system ”)  dan  pidana  hanya merupakan  alat/sarana  untuk  mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan  tujuan  pemidanaan  yang bertolak  pada  keseimbangan  dua  sasaran pokok,  yaitu  “perlindungan  masyarakat”
( general prevention ) dan “perlindungan/pembinaan individu”
( special prevention ). 23
Perkembangan  dari  pendekatan  yang berorientasi  terhadap  kebijakan  ialah lamban  datangnya,  hal  ini  dikarenakan bila  kita  kembali  ke  awal  pembahasan, kebijakan  ini  dilakukan  oleh  DPR  yang pada  dasarnya  harus  melewati  proses legislasi,  dan  proses  legislatif  belum  siap
22 Pendekatan  yang  dilakukan  terhadap pembaharuan hukum  pidana  ini  dilakukan berdasarkan  urgensi  diadakannya  pembaharuan hukum  pidana.  Singkatnya  pendekatan  kebijakan terdiri  dari;  a.  Kebijakan  sosial  yang  bertujuan sebagai  penyelesaian  masalah-masalah  sosial,  dan dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat;  b. Kebijakan  kriminal  yang  berarti  melakukan perlindangan masyarakat ( social defence ) (khususnya sebagai upaya penanggulangan kejahatan); c. Kebijakan penegakan hukum dalam rangka  mengefektifkan  penegakan  hukum.  Serta dalam  hal  pendekatan  nilai  pada  dasarnya merupakan  pembaharuan  hukum  pidana  terhadap muatan  normatif  dan  substansif.  Lihat  Barda Nawawi Arief, Ibid. Hlm. 29-30.
23 http://www.legalitas.org/database/artikel/lai n/pokok- pokok%20pikiran%20penyusunan%20kuhp.pdf  , pokok-pokok  pikiran  penyusunan  rancangan undang-undang  tentang  kitab  undang-undang hukum  pidana,  dakses  pada  20  Juli  2017,  jam 12.00.
untuk  pendekatan  yang  demikian.  Serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi  ini  yang  berlangsung  terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem. Hal ini mengakibatkan timbulnya: a. krisis kelebihan  kriminalsiasi;  dan  b.  krisis kelampuan batas dari hukum pidana. 24
Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa  Indonesia  dalam  melaksanakan pembaruan  hukum  pidana,  melalui  dua jalur, yaitu:
1. Pembuatan  Konsep  Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Nasional,  yang  maksudnya untuk  menggantikan  KUHP  yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan  perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi  KUHP  yang  berlaku sekarang.
Masalah  utama  dalam  kebijakan kriminal  ialah  kriminalisasi,  yakni  proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya  tidak  diancam  dengan  sanksi pidana,  menjadi  perbuatan  yang  diancam dengan  sanksi  pidana.  Kriminalisasi  ini diakhiri  dengan  diundangkannya  suatu perbuatan tersebut.
Jika  tujuan  pemidanaan  bertolak  dari keseimbangan  dua  sasaran  pokok,  maka syarat  pemidanaan  menurut  didalam konsep  KUHP  baru  juga  bertolak  dari keseimbangan mono-dualistik antara
24 Lihat  M.  Cherif  Bassiouni  sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arie, Hlm. 33-34.
kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan  didasarkan  pada  dua  pilar atau  asas  yang  sangat  fundamental,  yaitu “ asas  legalitas ”  (yang  merupakan  asas kemasyaraktan) dan “ asas kesalahan atau culpabilitas ” 25 (yang  merupakan  asas kemanusiaan  atau  individual).  Bertolak dari  ide  perlindungan  masyarakat,  maka didalam  konsep  KUHP  baru    tetap mempertahankan  jenis-jenis  pidana  berat, yaitu  pidana  mati  ( capital  punishment ) dan penjara seumur hidup ( life sentence ).
Namun dalam kebijakan formulasinya  juga  mempertimbangkan perlindungan/kepentingan  individu  (ide
“ individualisasi  pidana ”),  yaitu  dengan diadakannya ketentuan mengenai:
a. Penundaan  pelaksanaan  pidana mati  atau  pidana  mati  bersyarat (conditional capital punishment);
b. Dapat  diubahnya  pidana  penjara seumur  hidup  menjadi  penjara  15 tahun  apabila  terpidana  telah menjalani  pidana  minimal  10 tahun  dengan  berkelakuan  baik, sehingga  dimungkinkan  terpidana
mendapatkan “pelepasan
bersyarat”  (“ conditional  release/
parole ”).
Sedangkan  mengenai  Pedoman  atau Aturan Pemidanaan ( Sentencing Guidelines ) Masalah keseimbangan antara kepastian atau kekakuan dengan
25 Andi  Hamzah,  1986, Sistem  Pidana  dan Pemidanaan  di  Indonesia :    dari  rettribusi  ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 45
kelenturan  ( elastisitas-fleksibilitas ) 26 juga diimplementasikan  dalam  “pedoman  dan aturan  pemidanaan”,  antara  lain  sebagai berikut:
a) Walaupun sanksi pidana dirumuskan  secara  tunggal  (bersifat imperatif/kaku), namun hakim dapat memilih  alternatif  pidana  lainnya yang tidak tercantum dalam perumusan  delik  atau  mengenakan pidana  secara  kumulatif  dengan
pidana lain; b) Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim  dapat  menjatuhkan  sanksi pidana secara kumulatif;
c) Walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap,
masih dimungkinkan adanya modifikasi/perubahan/penyesuaia/p eninjauan kembali (asas
“ modification  of  sanction ”;  asas “ the alteration/annulment/ revocation  of  sanction ”)  terhadap putusan tersebut berdasarkan:
a. Adanya perubahan Undang- Undang atau perubahan
“ legislative policy ”;
b. Adanya perubahan/perbaikan/
perkembangan pada diri terpidana.
d) Walaupun  pada  prinsipnya  konsep RUU  KUHP  bertolak  dari  ide keseimbangan,  namun  dalam  hal ada  perbenturan  antara  kepastian hukum dan keadilan, konsep
26 Saleh,  K.  Wantjik,  1981, Pelengkap KUHP:  Perubahan  KUH  Pidana  dan  UU  Pidana sampai  dengan  Akhir, Ghalia  Indonesia,  Jakarta, Hlm. 19
memberikan  pedoman  agar  “dalam mempertimbangkan  hukum  yang akan  diterapkan,  hakim  sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. 27
Dalam berbagai bentuk tindak pidana (baik  WvS  maupun  konsep  baru  KUHP) juga  diatur  tentang  adanya  “pelaku”, “yang  menyuruh  melakukan”,  dan  “turut serta  melakukan”  tindak  pidana.  Logika pertanggungjawaban
struktural
merupakan  kaitan  yang  boleh  jadi menginspirasi  atau  lalai  baik  terhadap pengawasan  maupun  tanggung  jawab sehingga terjadinya tindak pidana.
Artinya  bahwa  jelas  dalam  tindak  pidana dan  pertanggungjawaban  pidana  dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual.  Pertanggungjawaban  pidana dalam  hal  ini  tidak  bisa  dilihat  hanya dalam  pelaksanaan  tindak  pidana,  tetapi juga  memperhatikan  hubungan-hubungan psikologis  dan  historis  pelaku  tindak pidana,  yang  tetap  harus  dalam  bingkai rasionalitas. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam  penanggulangan  kejahatan  untuk menyebut  pentingnya  sistem  pemidanaan struktural,  yang  mengandung  arti  pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan.
Jadi  jenis-jenis  pidana  yang terdapat didalam  Pasal  60  konsep  Rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut:
27 http://e- clipping.unila.ac.id/2009/07/14/pemidanaan- struktural-dan-kuhp-baru/  Dakses  Pada  09  Juni 2017, jam 12.00.

## Pidana Pokok
a) Pidana Penjara
b) Pidana tutupan
c) Pidana pengawasan
d) Pidana denda, dan
e) Pidana kerja sosial
Sedangkan  didalam  Pasal  61  Konsep KUHP  baru  diatur  tentang  pidana  mati, yang  dirumuskan  sebagai  pidana  yang bersifat  khusus  dan  selalu  diancamkan secara alternative .
Pidana Tambahan
Sedangkan pidana tambahan diatur di dalam  Pasal  62  konsep  KUHP  baru  yang menentukan  bahwa  pidana  tambahan terdiri dari:
a) Pencabutan hak tertentu
b) Perampasan  barang  tertentu  dan atau tagihan
c) Pengumuman putusan hakim
d) Pembayaran ganti kerugian
e) Pemenuhan kewajiban hukum adat
Disamping  jenis-jenis  sanksi  pidana yang  disebut  diatas,  konsep  KUHP  baru juga    merencanakan  jenis  sanksi  khusus untuk  anak.  Jenis  sanksi  khusus  anak  ini juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.
Didalam  Pasal  109  (1)  Konsep KUHP  baru  ditegaskan,  Pidana  pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana Nominal:
1. Pidana Peringatan; atau
2. Pidana teguran keras.
b. Pidana dengan syarat;
1. Pidana  pembinaan  di  luar lembaga;
2. Pidana kerja social; atau
3. Pidana pengawasan.
c. Pidana denda; atau
d. Pidana pembatasan kebebasab;
1. Pidana  pembinaan  didalam lembaga;
2. Pidana penjara; atau
3. Pidana tutupan.
Semantara itu didalam Pasal 109 ayat (2)  Kosep  KUHP  baru  dirumuskan  jenis- jenis  pidana  tambahan  bagi  anak,  yang terdiri atas:
a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
b. Pembayaran ganti kerugian; atau
c. Pemenuhan kewajiban adat.
Dari sana dapat kita lihat bahwa anak tidak  dikenakan  sanksi  pidana  mati  dan pidana  penjara  seumur  hidup.  Salah  satu dari  hal  yang  baru  dalam  konsep  KUHP baru  ini  iyalah  jenis  pemidanaan  yang sangat  baru  di  indonesia  yaitu  pidana kerja  sosial  disamping  masih  adalagi konsep  baru  mengenai  pidana  denda  di dalam  pembaharuan  hukum  pidana  ini. Hukum  pidana  Indonesia  yang  saat  ini berlaku  belum  mengatur  tentang  jenis pidana kerja sosial, tetapi masih dirancang dalam  Buku  I  RUU  KUHP  Tahun  2005. Sosialisaisi  rencana  pemberlakuan  pidana jenis  baru  ini  perlu  dilakukan  agar memperoleh  dukungan  dari  masyarakat. Ini  didasarkan  pada  pendapat  Shelley (1991:5), bahwa:
“ Public knowledge of criminal sanctions  is  not  a  minor  matter,
Legislatures  often  attempt  to  control crime  through  general  deterrence, meaning  that  they  increase  or  alter the penalty for an offense in order to
deter  persons  who  might  commit  the offense.  But  changes  in  criminal sanctions  can  scarcely  have  a deterrent  effect  if  the  public  is unaware  of  them.  Hence,  publicizing a  new  sanction  can  be  as  critical  as enacting it ” .
Secara kronologis, pidana kerja sosial merupakan  jenis  sanksi  pidana  generasi ke  empat  yang  muncul  karena  adanya anggapan  bahwa  pidana  denda  (sebagai pidana  genarasi  ke  tiga)  kurang  efektif jika  diterapkan  secara  luas  di  masyarakat (Hamzah, 1993:18-21). Pengertian pidana kerja  sosial  tidak  dijelaskan  dalam  Pasal 83  RUU  KUHP.  Penulis  berpendapat, pengertian pidana kerja sosial adalah jenis pidana  berupa  pelaksanaan  pekerjaan tertentu  oleh  terpidana  di  masyarakat tanpa  mendapatkan  upah,  berdasarkan persyaratan  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.  Dalam  konteks  ini,  putusan pengadilan  tersebut  dianggap  sebagai perintah ( orders ) terhadap terpidana, yaitu tentang  jangka  waktu  pelaksanaan  pidana dan tempat pelaksaaan pidana.
Persyaratan-persyaratan  pidana  kerja sosial  diuraikan  dalam  Pasal  83  RUU KUHP dan peraturan perundang- undangan  lainnya.  Pidana  kerja  sosial tersebut dapat digunakan sebagai alternatif  pengganti  penjatuhan  pidana jangka  pendek.  Uraian  ini  didasarkan pada ketentuan RUU KUHP Pasal 83 dan penjelasannya,  bahwa  pidana  kerja sosial dapat diterapkan sebagai altertnatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Secara eksplisit, dalam  Buku  II  RUU  KUHP  tidak  ada
satu  pun  tindak  pidana  yang  diancam dengan  pidana  kerja  sosial.  Karena  itu, ancaman pidana tersebut bersifat alternatif,  yaitu  jika  hakim  menganggap bahwa  terdakwa  layak  dijatuhi  pidana kerja  sosial.  Salah  satu  pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan  pidana  kerja  sosial  adalah harus  ada  persetujuan  terdakwa  sesuai dengan  ketentuan  dalam Forced  Labour Convention  (Geneva  Convention  1930), ehe  Convention  for  the  Protection  of
Human Rights and Fundamental Freedom  (Treaty  of  Rorne  1950),  the
Abolition  of  Forced  Labour  Convention (the  Geneva  Convention.  1957) dan the International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (the New York Convention, 1966). 28
Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena  sifatnya  sebagai  pidana (work  as a penalty), oleh karena itu  pealaksanaan pidana  ini  tidak  boleh  mengandung  hal- hal  yang  bersifat  komersial. 29 Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai  latar  belakang  terdakwa  serta kesiapan  yang  bersangkutan  baik  secara fisik  maupun  mental  dalam  menjalani pidana  kerja  sosial.  Pelaksanaan  pidana kerja  sosial  dapat  dilakukan  di  rumah sakit,  rumah  panti  asuhan,  Panti  Lanjut Usia  (Lansia),  sekolah,  atau  lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak
28
http://syariah.uin- suka.ac.id/file_ilmiah/Pembaharuan%20Hukum% 20Pidana.pdf, Pembaharuan hukum pidana Indonesia, Diakses  tanggal  12  Juli  2017,  jam 15.00 WIb.
29 Sudarto,  1986, Pembaharuan  Hukum Pidana  di  Indonesia , salah  satu  makalah  dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 7
mungkin  disesuaikan  dengan  profesi terpidana.
Pidana Kerja
Sosial dapat dijatuhkan  jika  musyawarah  majelis hakim  yang  memeriksa  suatu  perkara memutuskan  bahwa  terdakwa  akan dijatuhi  pidana  penjara  yang  lamanya tidak  lebih  dari  6  (enam)  bulan  atau pidana  denda  tidak  lebih  dari  denda Kategori  I.  Hal  ini  didasarkan  pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) RUU KUHP.  Selain  itu,  dalam  penjatuhan pidana kerja sosial, hakim wajib dipertimbangkan hal-hal berikut: pengakuan  terdakwa  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan;  usia  layak  kerja dari  terdakwa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; persetujuan  terdakwa  terhadap  kerja sosial, yaitu sesudah dijelaskan mengenai  tujuan  dan  segala  hal  yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat  sosial  terdakwa;  perlindungan keselamatan  kerja  terdakwa;  keyakinan agama  dan  politik  terdakwa;  dan kemampuan terdakwa membayar denda.
Selanjutnya,  berdasarkan  ketentuan Pasal  86  ayat  (3),  (4),  (5),  (6),  dan  (7) RUU  KUHP,  diatur  bahwa  pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Kemudian, pidana kerja sosial  dilaksanakan  paling  singkat  7 (tujuh)  jam  dan  paling  lama:  (a)  Dua ratus  empat  puluh  jam  bagi  terdakwa yang  telah  berusia  18  (delapan  belas) tahun ke atas; dan (b) Seratus dua puluh jam  bagi  terdakwa  yang  berusia  di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pelaksanaan  pidana  kerja  sosial  dapat
diangsur  dalam  waktu  paling  lama  12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya  dan/atau  kegiatan  lain yang  bermafaat.  Jika  terpidana  tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban  menjalankan  pidana  kerja sosial  tanpa  alasan  yang  sah,  maka terpidana  diperintahkan:  mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; menjalani seluruh atau sebagian  pidana  penjara  yang  diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau membayar  seluruh  atau  sebagian  pidana denda  yang  diganti  dengan  pidana  kerja sosial  atau  menjalani  pidana  penjara sebagai  pengganti  denda  yang  tidak dibayar.
Oleh  karena  itu  konsep  KUHP  baru yang  idenya  adalah  keseimbangan,  maka upaya  untuk  mencapai  tujuan  yang  lain yakni  keadilan  dan  kemanfaatan  juga akan  diakomodasi,  yang  salah  satunya sebenarnya bisa dalam bentuk pengaturan pemidanaan  struktural.  Apalagi  bila mengingat  salah  satu  ide  dasar  sistem pemidanaan  dalam  konsep  KUHP  baru adalah  ide  mendahulukan  keadilan  dari kepastian hukum.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pembaruan  hukum  pidana  dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan  masih  terus  dilakukan.  Dari sekian  banyak  hal  yang  akan  diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang  juga  krusial  disediakan  dalam pembaruan  hukum  pidana  Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural.
Tujuan  Pemidanaan  ( The  Aim  of Punishment ). Tujuan pemidanaan bertolak dari  pemikiran  bahwa  sistem  hukum pidana  merupakan  satu  kesatuan  sistem yang  bertujuan (“purposive  system”atau “teleological  system ”)  dan  pidana  hanya merupakan  alat/sarana  untuk  mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan  tujuan  pemidanaan  yang bertolak  pada  keseimbangan  dua  sasaran pokok,  yaitu  “perlindungan  masyarakat” ( general prevention ) dan “perlindungan/pembinaan individu” ( special prevention ).
Hukum pidana dapat dipahami sebagai bahagian dari keseluruhan hukum yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  atau  aturan- aluran  untuk  menentukan  perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh (dilarang) dilakukan  yang disertai dengan ancaman  atau  sanksi  berupa  pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
Maka  melalui  tulisan  ini  penulis menyarankan  agar  pembaharuan  hukum pidana di indonesia dapat terlaksana maka selayaknyalah  pemerintah  mendesak  agar segera  di  sahkannya  menjadi  sebuah patokan  hukum  pidana  indonesia  yang masih  memakai  warisan  belanda.  konsep KUHP  baru  sebagai  salah  satu  konsep pembaharuan hukum pidana di indonesia, adalah  sebuah  konsep  yang  di  rancang dengan  berbagai  hukum,  baik  itu  hukum islam  dan  hukum  adat  yang  di  masukkan kedalamnya sebagai suatu rancangan yang hendaknya  sesuai  dengan  masyarakat indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan ke  hadirat  Allah  SWT  yang  telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul:  “ TINJAUAN  SISTEM

## PIDANA  DAN  PEMIDANAAN  DI DALAM  PEMBAHARUAN  HUKUM PIDANA INDONESIA”
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan Pemidanaan  di  Indonesia :    dari
rettribusi  ke  reformasi,  Jakarta:
Pradnya Paramita, 1986,
Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai
Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra aditia Bakti, 1996, _____, Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan  dan  Pengembangan Hukum  Pidana, Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1998.
Badan  Pembinaan  Hukum Nasional
Departemen  Kehakiman, Kitab
Undang  undang  Hukum  Pidana, Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1988.
Darji  Darmodiharjo  &  Shidarta, Pokok-
Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 1995
Departemen  Hukum  dan  Perundang- undangan, Rancangan  Undang- undang Republik Indonesia Nomor …  Tahun  …  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,
Jakarta, 1999-2000.
Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair,
Sistem  Pidana  Di  Dalam  KUHP
Dan Pengaturannya menurut Konsep  KUHP  Baru,  USU  Press, Medan, 2010 Jinmmy Asshidigie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad  Glohalisasi, Jakarta:  Sinar Grafika, 2000
L.J.  van  Apeldoorn, pengantar  Ilmu hukum, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita,  2000
Putusan  Mahkamah  agung  Republik Indonesia  tanggal  11  Maret  1970 Nomor 59K/Kr/1973.
Roeslan  Saleh, Stesel  Pidana  Indonesia ,
Jakarta: Bina Aksara, 1987
Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tt: tp, 1978.
Muladi,  Pidana  dan  Pemidanaan  dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief , Teori-teori  dan  kebijakan  pidana ,
Bandung: Alumni
Saleh,  K.  Wantjik, Pelengkap  KUHP: Perubahan  KUH  Pidana  dan  UU Pidana  sampai  dengan  Akhir, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Sudarto, Pembaharuan  Hukum  Pidana  di Indonesia , salah  satu  makalah dalam
Soetiksno, Filsafat  Hukum  Bagian  I ,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional,  Jakarta:  Bina  Cipta,
1986.
Syaiful  Bakhri, Perkembangan  Stelsel Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum Pidana  di  Indonesia ,  PT.  Refika Aditama, Bandung, 2008
INTERNET http://syariah.uin-
suka.ac.id/file_ilmiah/Pembaharua
n%20Hukum%20Pidana.pdf,
Pembaharuan hukum pidana
Indonesia, Diakses tanggal  20 juli 2017, jam 10.00 WIB
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handl e/123456789/21543/Chapter%20II .pdf;jsessionid=E49E02C84094B1 CD73517FFA85AB3C93?sequenc e=3,  diakses  pada  hari  jumat, tanggal  18  Agustus  2017,  pada jam 12.00 WIB
http://e-
clipping.unila.ac.id/2009/07/14/pe midanaan-struktural-dan-kuhp- baru/  Dakses  Pada  09  Juni    2017, jam 12.00 WIB.