## Analisis Tarif Suroboyo Bus dengan Metode Willingness To Pay dan BOK
Masliyah 1 , June Ekawati 2*
Universitas Yos Soedarso 1 , Universitas Kebangsaan Republik Indonesia 2 Email : masliyah081167@gmail.com, juneekawati@gmail.com

## Abstract
Public transportation in big cities is very important in carrying out one of its main functions as a carrier for people's movements. For this reason, the Surabaya City Government  has  operationalized  the  Suroboyo  bus,  so  it  is  necessary  to  conduct research that aims to find out whether the current payment method complies with the  Vehicle  Operational  Cost  (BOK)  regulations.  The  method  used  in  this research  is  Willingness  To  Pay  (WTP).  After  doing  the  calculations,  the Willingness  To  Pay  (WTP)  value  on  weekdays  is  Rp.  4,751.  This  condition indicates that the current tariff for using plastic waste bottles is equivalent to Rp. 5000 so that it is still feasible or in accordance with the ability to pay (Willingness To  Pay)  of  Suroboyo  Bus  passengers.  The  amount  of  vehicle  operating  costs (BOK) incurred by Suroboyo Bus is Rp. 2,982 according to standard regulations of  the  Surabaya  City  Transportation  Service.  In  terms  of  service  users,  the Suroboyo Bus fare of IDR 5,000 is also not considered burdensome or expensive because the difference between the WTP and the applied rate is not large.
Keywords: public transportation, tariff, Willingness To Pay.

## 1.Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Transportasi publik adalah bagian dari sistem transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kota untuk menunjang mobilitas sehari-hari serta menjadi bagian tak  terpisahkan  dari  perkembangan  kota.  Penggunaan  transportasi  publik  juga dapat  mengurangi  kemacetan  lalulintas  karena  mempunyai  daya  angkut  yang besar serta dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bila terkelola dengan baik (Widayanti etal, 2014).
Kota  Surabaya  yang  merupakan  kota  metropolitan  terbesar  kedua  di Indonesia,  menurut  BPS  Kota  Surabaya  tahun  2020,  memiliki  jumlah  penduduk sebesar  2,87  juta  jiwa  dengan  kepemilikan  kendaraan  pribadi  yang  rata-rata
Vol. 20, No. 2, July 2024, hlm. 290-313 ISSN 0216-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
meningkat sebesar 7,03%. Hal ini dapat berdampak pada besarnya perjalanan dan perpindahan  serta  berpotensi  menimbulkan  kemacetan  (Larasati  etal,  2022). Karena  Pemerintah  Kota  Surabaya  mengupayakan  penyediaan  dan  pengelolaan transportasi  publik  yang  aman,  nyaman  dan  tepat  waktu  serta  dapat  menjangkau pusat-pusat  kegiatan  di  Kota  Surabaya.  Salah  satu  dari  upaya  tersebut  adalah dengan  merealisasikan  operasional  dari  Suroboyo  Bus  sejak  tahun  2018  yang diharapkan  dapat  memberikan  solusi  bagi  masalah  kemacetan  di  Kota  Surabaya saat  ini.  Jumlah  armada  Suroboyo  Bus  yang  beroperasi  setiap  hari  mulai  jam 06.00 – 22.00 pada tahun 2019 adalah 20 unit pada 3 koridor.
Untuk  menarik  minat  masyarakat  di  Kota  Surabaya  agar  beralih  untuk menggunakan  transportasi  publik,  Pemerintah  Kota  Surabaya  menghadirkan Suroboyo  Bus  yang  menggunakan  alat  transaksi  unik  berupa  botol  plastik  bekas kemasan  air  mineral.  Dengan  demikian  maka  selain  menjalankan  pelayanan transportasi massal, Suroboyo Bus juga dapat mendukung upaya Surabaya sebagai kota ramah lingkungan.
Namun,  masih  terdapat  banyak  kendala  dalam  upaya  menarik  minat masyarakat untuk beralih moda transportasi dengan menggunakan Suroboyo Bus. Salah  satu  faktor  penyebab  masyarakat enggan  menggunakan transportasi  publik adalah tarif yang seringkali  masih dirasakan tidak sesuai dengan pelayanan yang diperoleh.  Faktor  lainnya  adalah  waktu  tempuh  dan  jadwal  keberangkatan  yang tidak  tentu,  informasi  rute  yang  tidak  tersampaikan  dengan  baik  dan  bahkan konektivitas  antar  angkutan  umum  yang  tidak  jelas.  Penelitian  ini  dengan  latar belakang  masalah  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  pengguna Surabaya Bus pada ketiga koridor, serta menganalisis tarif yang ditetapkan dengan menggunakan metode Willingness To Pay dan Biaya Operasional Kendaraan yang terkait kebijakan cara bayar dengan kemasan botol plastik bekas.
Sebagai  batasan,  penelitian  ini  dilakukan  pada  3  koridor  perjalanan Suroboyo Bus (UNESA–ITS, Bungurasih-Rajawali dan Gunung Anyar-Kenjeran) pada  hari  kerja  (Senin-Jumat)  jam  8.00-10.00  dimana  pengumpulan  data dilakukan  saat  diberlakukan  PPKM  akibat  masih  dalam  kondisi  pandemi  Covid- 19 pada tahun 2021 dengan metode Willingness To Pay (WTP).

## 1.2. Studi Pustaka

## 1.2.1. Transportasi
Pengoperasian  transportasi  umum  biasanya  saling  terintegrasi  dan disesuaikan  dengan  fungsi  jalan,  jarak  layanan,  dan  jenis  kendaraan.  Pembagian daerah  operasinya  pun  biasanya  berjenjang.  Untuk  jalan  arteri/kolektor  primer biasanya  lebih  diutamakan  jenis  bus  besar.  Untuk  jalan  kolektor  sekunder,  bus besar  mulai  dibatasi  aksesnya  dan  lebih mengutamakan  bus  sedang.  Pada  fungsi jalan  yang  lebih  rendah,  sistem  transportasi  umum  lebih  banyak  dilayani  oleh mikrolet.  Penerapan  penjenjangan  sistem  transportasi  umum  seperti  ini  sangat tergantung  dari  kerapihan  jaringan  jalan  di  suatu  kota,  dan  struktur  geometrik jalan di kota yang bersangkutan. Di beberapa kota yang penerapan fungsi jalannya tidak jelas maupun geometrik jalannya kurang sesuai (atau dalam konteks ini lebar jalannya  kurang),  penerapan  sistem  transportasi  umum  seperti  di  atas  tidak  bisa dilakukan (Tamin, 1999)
Adanya transportasi umum dapat  mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi.  Hal  ini  dikarenakan  transportasi  umum  bersifat  transportasi  massal sehingga  biaya  angkut  dapat  dibebankan  kepada  lebih  banyak  orang  atau penumpang.  Semakin  banyak  jumlah  penumpang  menyebabkan  biaya  per penumpang  dapat  ditekan  serendah  mungkin.  Ada  beberapa  kesamaan  di  antara para  penumpang,  antara  lain  kesamaan  asal  dan  tujuan.  Kesamaan  ini  dicapai dengan  cara  pengumpulan  di  terminal  atau  tempat  pemberhentian.  Kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud (Joni, 2015),
Topik  penting  lain  dalam  sistem  operasi  transportasi  umum  adalah permasalahan  trayek  dan  tarif.  Trayek  transportasi  umum  biasanya  disesuaikan dengan  jenis  kendaraannya.  Bus  besar  biasanya  mempunyai  trayek  yang  paling jauh, disusul bus sedang dan yang terakhir mikrolet. Selain itu, trayek tidak boleh saling  tumpang  tindih  antar  jenis  transportasi  umum,  karena  hal  ini  akan menyebabkan  terjadinya  pengurangan  kinerja  jalan  (seperti  kemacetan)  dan  efek negatif  lain,  seperti  pengurangan  pendapatan  supir  transportasi  umum  akibat kompetisi antar jenis transportasi umum. Sedangkan tarif transportasi umum bisa berupa  tarif  beragam  ( flat  fares) ataupun  tarif  berdasarkan  jarak (distance  base
fares). Dalam menetapkan tarif ini harus melibatkan tiga pihak, yaitu :
1. Penyedia  jasa  transportasi  (operator),  tarif  adalah  harga  dari  jasa  yang diberikan;
2. Pengguna  jasa  transportasi (user ),  tarif  adalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan setiap kali menggunakan angkutan umum;
3. Pemerintah  ( regulator ),  sebagai  pihak  yang  menentukan  tarif  resmi.  Besarnya tarif berpengaruh terhadap besarnya pendapatan daerah di sektor transportasi.
Dalam  proses  perencanaan  pengangkuatan,  ada  berbagai  prosedur  yang telah  dikembangkan  untuk  menurunkan  atau  menyebarkan  pilihan  moda transportasi. Prosedur-prosedur tersebut didasarkan atas anggapan bahwa proporsi permintaan perjalanan yang dilayani oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi akan  bergantung  pada  penampilan  setiap  moda  transportasi  dalam  persaingan dengan  moda  transportasi  lain.  Beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam pemilihan moda transportasi (Tamin, 2000):
1. Biaya transportasi
2. Angkutan umum
3. Lebih dari dua moda transportasi
Giannopaulus  (1990)  memberikan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kualitas operasional antara lain:
1. Nilai okupansi bus ( load factor)
2. Reliabilitas.
3. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
4. Panjang trayek.
5. Lama perjalanan.

## 1.2.2. Willingness To Pay (WTP)
Secara  umum,  nilai  ekonomi  didefinisikan  sebagai  pengukuran  jumlah maksimum  seseorang  ingin  mengorbankan  barang  dan  jasa  untuk  memperoleh barang  dan  jasa  lainnya.  Secara  formal,  disebutkan  keinginan  membayar  atau Willingness  To  Pay (WTP)  seseorang  terhadap  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan.
Willingness  To  Pay (WTP)  pada  umumnya  diartikan  sebagai  kesediaan pengguna  untuk  mengeluarkan  imbalan  (dalam  bentuk  uang)  atas  jasa  yang diperolehnya. Willingness  To  Pay (WTP)  juga  diartikan  sebagai  jumlah maksimum  yang  dibayarkan  konsumen  untuk  menikmati  peningkatan  kualitas. Dalam willingness  To  Pay (WTP)  dihitung  seberapa  jauh  kemampuan  setiap individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau mengeluarkan uang dalam  rangka  memperbaiki  kondisi  lingkungan  agar  sesuai  dengan  kondisi  yang diinginkan. Willingness  To  Pay (WTP)  merupakan  nilai  kegunaan  potensial  dari sumberdaya  alam  dan  jasa  lingkungan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Willingness To Pay (WTP) antara lain (Tamin dkk, 1996) :
1. Persepsi pengguna terhadap tingkat kualitas pelayanan.
2. Utilitas pengguna terhadap transportasi umum yang digunakan.
3. Fasilitas yang disediakan oleh operator.
4. Pendapatan pengguna.
Willingness  To  Pay (WTP)  bersumber  dari  teori  perilaku  konsumen  yang mengasumsikan  bahwa  individu  memilih  alternatif  barang  dan  jasa/layanan dengan  tujuan memaksimalkan  kepuasan mereka  secara  keseluruhan  (Ben  Akiva dan Lerman, 1985).
Perilaku  konsumen  menyebutkan  bahwa  harga  suatu  barang/jasa  adalah fungsi  dari  atribut  barang/jasa  tersebut.  Dengan  demikian,  harga  suatu  produk dapat  diuraikan  menjadi  bagian-bagian  yang  menggambarkan  kontribusi  tiap atribut  produk  terhadap  kepuasan  yang  diperoleh  dari  mengkonsumsi  produk tersebut.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi masyarakat  terhadap  kemauan  untuk  mengetahui  kesediaan  pengguna  untuk mengeluarkan  imbalan  atas  jasa  pelayanan  angkutan  umum  transportasi  dengan menggunakan  metode Willingness  To  Pay (WTP).  Dalam  permasalahan transportasi Willingness To Pay (WTP) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Produk  yang  disediakan  oleh  jasa  pelayanan  transportasi.  Semakin  banyak jumlah  armada  yang  melayani  tentunya  lebih  menguntungkan  pihak pengguna.
2. Kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang  disediakan.  Dengan  produksi  jasa angkutan transportasi yang besar, maka tingkat kualitas pelayanan akan lebih baik.
3. Penghasilan  pengguna  bila  seseorang  mempunyai  penghasilan  yang  besar maka tentunya kemauan membayar tarif perjalanannya lebih besar, sehingga akan  memberikan  kemampuan  dan  kemauan  membayar  tarif  perjalanannya semakin besar.
Nilai Willingness To Pay (WTP) didapat dengan menghitung nilai rata-rata dari  persepsi  tarif  yang  dipilih  untuk  setiap  jenis  pekerjaan  seperti  ditunjukkan pada rumus berikut ini :
a. Nilai Willingness  To  Pay didapat  dengan  menghitung  nilai  rata-rata  dari persepsi  tarif  yang  dipilih  oleh  setiap  jenis  pekerjaan  dengan  rumus  sebagai berikut ini :
Willingness To Pay jenis pekerjaan = Σ(tarif yang dipilih x jumla h responden) jumlah seluruh responden tiap jenis profesi .........   (1)
b. Nilai Willingness  To  Pay dari  setiap  jenis  pekerjaan  tersebut  maka  akan diketahui  nilai Willingness  To  Pay seluruh  kategori  pekerjaan  dengan  rumus sebagai berikut ini :
Willingness To Pay seluruh kategori pekerjaan = Σ(WTP jenis profesi) jumlah kategori  profesi .............   (2)

## 1.2.3. Biaya Operasional Kendaraan
Biaya  pokok  atau  biaya  produksi  atau  operasional  adalah  besaran  yang dikeluarkan  untuk  menghasilkan  satu  satuan  unit  produksi  jasa  angkutan.  Jika ditinjau  dari  kegiatan  usaha  angkutan  biaya  yang  dikeluarkan,  untuk  suatu produksi jasa angkutan yang akan dijual kepada pemakai jasa, dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
1. Pengelolaan perusahaan.
2. Operasi kendaraan, dan
3. Retribusi, iuran, sumbangan dan yang berkenaan dengan pemilihan usaha dan operasi.
Biaya  Operasional  Kendaraan  (BOK)  bergantung  dari  jumlah  dan  tipe
kendaraan  yang  memakai  jalan  yang  dinilai,  termasuk  maksud  dan  tujuan  dari perjalanan itu ( trip classification). Selain itu Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dipengaruhi  oleh  geometri  alinyemen  jalan  bila  melalui  jalan  dengan  banyak tanjakan terjal, pemakaian bahan bakar akan lebih banyak, jadi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) akan lebih tinggi. Penentuan tarif angkutan umum berdasarkan biaya  operasional  menggunakan  metode  perhitungan  Departemen  Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat karena komponen pada metode ini cukup sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  walaupun  masih  terdapat  komponen  Biaya Operasional  Kendaraan  yang  tidak  dilakukan  oleh  pihak  bus  tersebut (Tjokroadiredjo,  1997).  Komponen  biaya  langsung  dan  tidak  langsung ditunjukkan pada Tabel 1:
Tabel 1. Komponen Biaya Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan

## Pengelompokan Biaya
Biaya Langsung Biaya Tidak Langsung 1. Penyusutan kendaraan produktif
2. Bunga modal kendaraan produktif
3. Awak bus (sopir dan kondektur )
b. Gaji/upah
c. Tunjangan kerja operasi (uang dinas)
d. Tunjangan sosial
4. Bahan Bakar Minyak (BBM)
5. Ban
6. Servise Kecil
7. Servise Besar
8. Pemeriksaan ( Overhaul)
9. Penambahan Oli
10. Suku Cadang dan bodi
11. Cuci bus
12. Retribusi Terminal
13. STNK/pajak kendaraan 14. Biaya uji kelayakan kendaraan
1. Biaya Pegawai selain awak kendaraan
a. Gaji/upah
b. Uang lembur
c. Tunjangan sosial
2. Biaya pengelolaan
a. Penyusutan bangunan kantor
b. Penyusutan pool dan bengkel
c. Penyusutan investaris/alat kantor
d. Penyusutan sarana bengkel
e. Biaya pemeliharaan kantor
f. Biaya administrasi kantor
g. Biaya pemeliharaan pool dan bengkel
h. Biaya listrik dan air
i. Biaya telepon dan telegram
j. Biaya perjalanan dinas selain

## Sumber: Departemen Perhubungan (2002)
Adapun  komponen  Biaya  Operasional  Kendaraan  menurut  Departemen Perhubungan (2002) meliputi:

## 1) Komponen Biaya Langsung
Biaya langsung adalah jumlah biaya yang diperhitungkan dalam produksi jasa- jasa angkutan dimana secara garis besar komponen biaya langsung dibagi atas:

## a. Penyusutan Kendaraan
Penyusutan  merupakan  penurunan  nilai  dari  suatu  aset  fisik  seperti kendaraan  bermotor,  mesin,  bangunan,  karena  terkait  dengan  waktu  dan pemakaian dihitung dengan rumus sebagai berikut ini :
Penyusutan per tahun = harga kendaraan-nilai residu masa penyusutan ........................................(3)
Nilai residu bus adalah 20% dari harga kendaraan

## b. Bunga Modal
Biaya  modal  adalah  biaya  yang  digunakan  untuk  investasi  inisial  serta peralatan lainnya termasuk di dalamnya bunga uang berdasar rumus:
Bunga modal = n=1 2 x modal x tingkat bunga/tahun masa penyusutan ..............................................(4)
Dimana n = masa pengembalian pinjaman

## c. Biaya Awak Bus
Penghasilan awak kotor kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial dan uang dinas atau tunjangan kerja operasi. Biaya per angkutan km dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Biaya per bus – hari = biaya awak bus per tahun produksi bus-km per tahun ............................................(5)

## d. Biaya bahan bakar minyak (BBM)
Penggunaan  BBM  tergantung  dari  jenis  kendaraan.  Biaya  BBM  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Biaya per bus – hari = pemakaian BBM per bus hari km-tempuh per hari . .........................................(6)

## e. Biaya Pemakaian Ban
Biaya pemakaian ban dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Biaya ban per bus – km = jumlah pemakaian ban x harga ban per buah km daya tahan ban .................(7)

## f. Servis Kecil
Servis  kecil  dilakukan  dengan  patokan  km  tempuh  antar  servis  yang disertai penggantian oli mesin dan penambahan minyak rem dengan rumus Biaya servis kecil per bus – km = biaya servis kecil km ..................................(8)
g. Servis Besar
Servis  besar  dilakukan  setelah  beberapa  kali  dilakukan  servis  kecil  atau dengan patokan km tempuh dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Biaya servis besar per bus – km = biaya servis besar km ..................................(9)

## h. Biaya Pemeriksaan Umum (General overhaul)
Biaya  pemeriksaan  umum  ditetapkan  9  persen  dari  harga  kendaraan (berdasarkan  perhitungan  biaya  pokok  menurut  Keputusan  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK..687/ AJ.206/DRJD/ 2002).
Biaya pemeriksaan per tahun = km per tahun km pemeriksaan x biaya pemeriksaan .....(10)
Biaya pemeriksaan umum per bus – km = biaya pemeriksaan per tahun produksi bus-km per tahun ..........(11)

## i. Biaya Penambahan Oli Mesin
Penambahan  oli  mesin  dilakukan  setelah  km  tempuh  pada  jarak  km tertentu. Biaya penambahan oli mesin per angkutan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Biaya penambahan oli/bus-km = penambahan oli per hari x harga oli per liter km-tempuh per hari ......(12)

## j. Biaya Cuci Bus
Angkutan  bus  sebaiknya  dicuci  tiap  hari.  Biaya  cuci  per  angkutan  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Biaya cuci bus per bus – km = biaya cuci per bulan produksi bus-  km per bulan ............................(13)

## k. Retribusi terminal
Biaya  retribusi  terminal  per  angkutan  diperhitungkan  per  hari  atau  per bulan. Biaya retribusi terminal per angkutan dapat dihitung dengan rumus:
Biaya retribusi terminal per bus – km = n=1 2 x modal x tingkat bunga/tahun masa penyusutan .......(14)

## l. Biaya STNK pajak/pajak kendaraan
Perpanjangan STNK dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi pembayaran pajak  kendaraan  dilakukan  setiap  tahun  dan  biayanya  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Biaya STNK per angkutan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Biaya STNK per bus – km = biaya STNK produksi bus-km per tahun ................................(15)

## m. Biaya Uji Kelayakan Kendaraan
Uji  kelayakan  kendaraan  dilakukan  minimal  sekali  setiap  enam  bulan. Biaya uji kelayakan kendaraan per angkutan dapat dihitung dengan rumus: Biaya uji kelayakan kendaraan per bus – km
= biaya uji kelayakan kendaraan per tahun produksi bus-km per ta h un .............................................................(16)

## n. Biaya Asuransi
Asuransi  terdiri  dari  asuransi  kendaraan  dan  asuransi  awak  kendaraan. Biaya asuransi per angkutan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Biaya Asuransi per bus – km = jumlah biaya asuransi per tahun produksibus-km per tahun ......................(17)

## 2) Komponen Biaya Tidak Langsung
Biaya  tidak  langsung  adalah  biaya  yang  secara  tidak  langsung  berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan. dapat dibagi menjadi beberapa komponen antara lain:
a. Biaya pegawai selain awak bus
b. Biaya pengelolaan
1. Penyusutan bangunan kantor
2. Penyusutan pool dan bengkel
3. Penyusutan investaris alat kantor
4. Penyusutan sarana bengkel
5. Biaya administrasi kantor
6. Biaya pemeliharaan kantor
7. Pajak perusahaan
c. Biaya tidak langsung per bus per tahun
Biaya  tidak  langsung  per  bus  per  tahun  dapat  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut: = total biaya tidak langsung per segmen per tahun jumlah bus …………….(18)

## d. Biaya tidak langsung/bus – km
Biaya tidak langsung/bus – km dapat dihitung dengan rumus berikut
= biaya tidak langsung per bus per tahun produksi bus per km per tahun
………………………………...(19) Biaya pokok per bus – km
= n=1 2 x modal x tingkat bunga/tahun masa penyusutan
……………………………..................(20)

## 2.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini  yaitu dengan  menggunakan  metode  penilitian  deskripif  analitis  yaitu  penelitian  yang bukan bersifat eksperimen dan dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan (berupa data primer dan sekunder) yang berkaitan dengan penelitian, kemudian  data-data  tersebut  akan  dilanjutkan  dengan  proses  analitis.  Deskriptif berarti  pemaparan  (identifikasi)  masalah-masalah  yang  ada,  sedangkan  analitis berarti data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis.
Adapun  pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  data-data  yang akan diolah pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini dibedakan menjadi dua macam yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung dengan  pengamatan  di lapangan  melalui kuesioner  dengan  sampel  acak  ( random sampling) pada tiga koridor Surabaya Bus, yaitu Koridor 1: Unesa-ITS, Koridor 2: Rajawali-Purabaya,  dan  Koridor  3:  Gunung  Anyar-Kenjeran  (Lihat  Gambar  1). Jumlah responden adalah 120, dengan pelaksanaan waktu survey pada hari kerja di  jam  sibuk  (weekdays)  untuk  mendapatkan  karakteristik  penumpang  harian pengguna Suroboyo Bus.
Sedangkan  data  sekunder  didapatkan  dari  instansi  terkait  melalui wawancara  dan  menjadi  dasar  dalam  menentukan  Biaya  Operasional  Kendaraan (BOK) seperti:
1. Data  jumlah  kendaraan  Suroboyo  Bus  yang  beroperasi  di  kota  dari  Dinas Perhubungan Surabaya.
2. Data  rute  Suroboyo  Bus  pada  jalur  Terminal  Purabaya-  Halte  Rajawali  dari Dinas Perhubungan kota Surabaya.
3. Survei  untuk  mendapatkan  data-data  yang  berkaitan  dengan  Suroboyo  Bus, selain  ini  didapatkan  dari  instansi  terkait,  juga  dlakukan  secara  langsung  di lapangan.  Survei  ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan  dan  menyusun  data mengenai Suroboyo Bus.

## .
Gambar 1. Lokasi Koridor 1, 2 dan 3 Suroboyo Bus
(Sumber: Data diolah penulis)
Untuk  memperjelas  tahapan  penelitian,  berikut  adalah  Diagram  Alir  Penelitian yang dilakukan tim peneliti Universitas Yos Soedarso Surabaya (Gambar 2):
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
2 3 1 1 2 3

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Analisis Willingness To Pay
Penelitian  ini  dilakukan  saat  kondisi  pandemik  dan  sedang  diberlakukan PPKM,  dimana  penumpang  yang  saat  itu  tidak  membawa  botol  plastik  bekas  air mineral diperbolehkan naik dengan gratis. Asumsi untuk analisis dengan metode Willingness  To  Pay pada  studi  ini  adalah  semua  penumpang  membawa  botol bekas air mineral dengan ukuran 600 ml (50%) dari total penumpang dan lainnya membawa botol bekas air mineral botol 1500 ml (50%), dan hanya 2 penumpang yang tidak.
Tabel 2 Jumlah responden berdasarkan Willingness To Pay pada hari kerja
Pekerjaan Willingness To Pay Total Rp. 4500 Rp. 5000 PNS/BUMN/POLRI jml - 8 8 16 Pegawai Swasta jml - 25 26 51 Pelajar/Mahasiswa jml - 7 7 14 Ibu Rumah Tangga jml - 10 10 20 Wiraswasta jml - 8 9 17 Lainnya jml - 1 1 2 Total - 59 61 120
Sumber: Hasil Perhitungan Penulis
Tabel  2  memperlihatkan  jumlah  responden  berdasarkan Willingness  To Pay pada hari kerja yang paling dominan adalah Pegawai Swasta sebesar 42,5 % Rincian harga botol air mineral bekas di pasaran adalah sebagai berikut:
a. 1 botol mineral 1500 ml = Rp. 1.500
b. 1 botol mineral 600 ml = Rp. 1.000
Berdasarkan  harga  minimum  dapat  ditukarkan  dengan  1  tiket  masuk  Suroboyo Bus sesuai dengan ukuran botol sebagai berikut :
a. 3 botol ukuran 1500 ml = 1500 x 3 = 4500 b. 5 botol ukuran 600 ml
= 1000 x 5 = 5000
Perhitungan Willingness To Pay dengan menggunakan rumus (1)  untuk masing- masing kategori pekerjaan adalah sebagai berikut :
Relasi : Jurnal Ekonomi, Vol. XIV, No. 2, July 2018, pp. xx-xx
Willingness To Pay jenis pekerjaan = Σ(tarif yang dipilih x jumla h responden) jumlah seluruh responden tiap jenis profesi ..….. (1)
1. Perhitungan Willingness To Pay untuk kategori PNS/BUMN/POLRI
= (8 xRp.4500 ) + ( 8xRp.5000 ) 16 = Rp. 4.750
2. Perhitungan Willingness To Pay untuk kategori Pegawai Swasta
= (25 xRp.4 500) +(26xRp.5000) 51
= Rp.4.755
3. Perhitungan Willingness To Pay untuk kategori Pelajar dan Mahasiswa
= (7 xRp.45 00) + ( 7xRp.5 000) 14 = Rp.4.750
4. Perhitungan Willingness To Pay untuk kategori Ibu Rumah Tangga
= (10 xRp.45 00) + ( 10xRp.50 00) 20
= Rp.4750
5. Perhitungan Willingness To Pay untuk kategori Wiraswasta
= (8 xRp.45 00) + ( 9xRp.50 00) 17
= Rp.4750
6. Perhitungan Willingness To Pay untuk kategori lain-lain
= (1 xRp.45 00) + ( 1xRp.50 00) 2
= Rp.4750
Willingness To Pay seluruh kategori pekerjaan = Σ(WTP jenis profesi) jumlah kategori  profesi
7. Perhitungan Willingness  To  Pay untuk  semua  kategori  pekerjaan  pada  hari kerja
= Rp 4.750 +Rp 4 . 755+Rp4.750+Rp4.750+Rp4.750+Rp4.750 6
= Rp 4.751

## 3.2 Analisis Tarif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan
Data  yang  digunakan  untuk  menganalisis  tarif  didasarkan  atas  Biaya Operasional  Kendaraan  (BOK)  seperti  biaya  langsung,  biaya  tidak  langsung,
bunga  modal,  biaya  bahan  bakar  minyak  (BBM),  ban,  servis  besar,  servis  kecil, biaya  pemeriksaan  umum  ( general  overhaul), penambahan  oli  mesin,  cuci  bus, retribusi  terminal,  STNK/pajak  kendaraan,  biaya  uji  kelayakan  kendaraan, diperoleh  dari  wawancara  langsung  dari  pihak  instansi  terkait  yaitu  Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Analisis dengan perhitungan berdasarkan data BOK tersebut adalah sebagai berikut:
1. Spesifikasi kendaraan Suroboyo Bus
a. Tipe = Mercedez-Benz O500U 1726 b. Jenis Pelayanan = bus kota
c. Kapasitas/daya angkut penumpang = 67 orang (duduk+berdiri)
d. Kapasitas bahan bakar = 100 liter e. Kapasitas oli mesin = 8 liter f. Kapasitas oli gardan = 4 liter g. Kapasitas oli transmisi = 4 liter
2. Produksi per bus
a. Km-tempuh/rit
= 19  km-tempuh/trip
b. Frekuensi /hari = 12 trip/hari
c. Km–tempuh/hari =19 x 12 = 228 km–tempuh/hari d. Penumpang/rit = 725 (hari kerja dan libur)
e. Hari operasi/bulan = 30 hari
f. Km-tempuh/bulan = 30 x 228 = 6840 km g. Penumpang/bulan
= 30 x 725 = 21750 (hari kerja dan libur)
h. Km –tempuh/tahun = 6840 x 12 = 82080 km/tahun i. Penumpang/tahun = 12 x 21750 = 261.000

## A. Biaya langsung
Biaya  langsung  adalah  jumlah  biaya  yang  diperhitungkan  dalam  proses produksi yang harus dibayarkan langsung.
1) Biaya penyusutan
a. Harga kendaraan = Rp. 2.400.000.000
b. Masa penyusutan
= 5 tahun
c. Nilai residu
= 20% x harga kendaraan = 20%x 2.400.000.000 = Rp48.000.000,-
Biaya penyusutan-km = harga kendaraan − nilai residu
produksi bus − km ⬚ x masa penyusutan
= 2.400. .000.000 -  480.000.000
82080 x 5
= Rp. 4678,363/ bus-km
Bunga modal
Bunga modal per tahun (n) adalah masa pengembalian pinjaman n=7 th
= n+1 2 x harga kendaraan x tigkat bunga per tahun
masa penyusutan
= 7+1 2 x 2.400.000 .000 x 10%
5
= Rp. 192.000.000 per bus/tahun
Bunga modal per bus-km
= bunga modal per bus-km produksi bus-km per tahun
= 192.000.000
8208 0
= Rp.2.339,181 / bus-km
2) Biaya bahan bakar minyak (BBM)
Bahan  bakar  minyak  (BBM)  yang  digunakan  oleh  Bus  Suroboyo menggunakan bahan bakar minyak solar dex.
a) Pemakaian BBM/bus/hari = 42,222 liter
b) Km-tempuh/hari = 228 km
c) Pemakain BBM = 5,684 km/liter d) Harga BBM = Rp 11.700,-/liter e) Biaya /bus/hari = Rp 495.000 Biaya BBM/bus/hari = pemakaian BBM per bus per hari km-tempuh per hari
= 495. 000
228
= Rp  2171,-/bus-km
3) Ban
a) Jumlah pemakaian ban
= 6 buah I. Ban baru = 2 buah
b) Daya tahan ban = 15000 km
c) Harga ban/buah I. Ban baru
= Rp  3.400.000,- II. Ban repair = Rp   500.000,-
Biaya ban/bus-km
= jumlah pemakaian ban x harga ban per buah daya tahan ban
= ( 2xRp.3 . 4 00.000) +(4xRp.500.000)
15000
= Rp  586,67/km
4) Servis kecil
Perawatan  bus  atau  servis  kecil  pada  bus  sangat  penting  guna  menghindari resiko  kerusakan  pada  komponen–komponen  pada  bus.  Servis  kecil  terhadap Suroboyo Bus dilakukan di Terminal Purabaya.
a) Servis kecil dilakukan setiap 1 bulan sekali (7200 km)
b) Biaya bahan :
I. Oli mesin
= 8 x Rp. 40.000,- = Rp  320.000,- II. Oli gardan = 4 x Rp. 75.000,- = Rp  300.000,- III. Oli transmisi = 4 x Rp. 60.000,- = Rp  240.000,- IV. Solar = 1 x Rp. 11.700,- = Rp    11.700,- Jumlah = Rp. 871.700,- c) Upah/servis :
Biaya servis kecil per bus-km = biaya servis kecil
7200 km
= 871700 7200
= Rp  121,06/ bus-km
5) Servis besar
Perawatan  bus  secara  berkala  atau  biasa  disebut  servis  besar  sangat  penting
guna menghindari beberapa hal yang menyebabkan kendaraan tiba – tiba tidak bisa  dijalankan,  memaksimalkan  performa  mesin, memaksimalkan  keamanan dalam  berkendara  karena  semua  piranti  penting  bus  harus  terpantau kondisinya seperti rem mobil, ban mobil dan juga kelistrikan pada bus. Servis besar Suroboyo Bus dilakukan di Terminal Purabaya.
a) Servis besar dilakukan setiap 3 bulan sekali (21600 km)
b) Biaya bahan :
I. Oli mesin = 8 x Rp. 40.000,- = Rp. 320.000,- II. Oli gardan = 4 x Rp. 75.000,- = Rp. 300.000,- III. Oli transmisi = 4 x Rp. 60.000,- = Rp. 240.000,- IV. Kampas rem = Rp.210.000,- V. Filter (oli+udara) = Rp. 45.000,- VI. Solar/bensin = 1 x Rp. 11.700,- = Rp. 11.700,- Jumlah = Rp.1.126.700,- c) Upah servis : Biaya servis per bus-km = biaya servis besar km = 1126700 21600
= Rp. 52,16/bus-km
6) Biaya pemeriksaan umum ( general overhaul)
Pengerjaan overhaul adalah  sama  dengan  mendekati  kondisi  mesin  sedia kala  pengerjaan  ini  ditunjukkan  agar  kompresi  yang  tadinya  hilang  bisa dikembalikan.  Bila  pemilik  bus  tidak  melakukan general  overhaul, maka akan  ada  dampak  yang  akan  diterima.  Dampak  dari  tidak  melakukan pengerjaan general  overhaul adalah  seringkali  terjadinya  penurunan performa dan penurunan kinerja mesin, borosnya penggunaan bahan bakar, oli juga akan menjadi lebih panas dan lama–lama akan berkerak.
a) Biaya pemeriksaan dilakukan setiap 2 tahun (172800 km)
b) Biaya pemeriksaan
I. Upah = Rp.    500.000,- II. Bahan = Rp. 7.000.000,- Jumlah = Rp. 7.500.000,- Biaya pemeriksaan per tahun  = km per tahun km pemakaian x biaya pemakaian
= 82080 172800 x Rp. 7.5 = Rp. 3.563.000,-
Biaya pemeriksaan umum per bus-km = biaya pemeriksaan per tahun produksi bus-km per tahun
= Rp. 43,403/bus-km
7) Penambahan oli mesin
Penambahan oli keadaan darurat jika terjadi kendala.
a) Penambahan oli mesin/hari = 1,5 liter
b) Km-tempuh/hari = 228 km c) Harga oli = Rp. 40.000,- Biaya pemakaian oli/bus-km = penambahan oli p er hari x hargaoli per liter
km-tempuh per hari
= 1,5 x Rp.40 .000 228
= Rp. 263,16 / bus-km
8) Cuci bus
Perawatan  bus  seperti  cuci  bus  memiliki  dampak  nilai  positif  tersendiri  dari penumpang, dan menghindari dari kotor dan karat pada bus.
a) Biaya cuci bus/hari/bus = Rp. 50.000,-
b) Biaya cuci bus/bulan = Rp. 1.500.000
Biaya cuci bus per bus-km   = biaya cuci per bulan produksi bus-km per bulan = 1.500.000 684 0
= Rp. 219,30/ bus-km
9) Retribusi terminal
Pembayaran  atas  pelayanan  penyediaan  parkir  untuk  kendaraan  penumpang
umum seperti Suroboyo Bus, fasilitas lainnya yang ada dilingkungan terminal yang dikelola oleh pemerintah daerah.
a. Retribusi terminal = Rp. 10.000,-
Biaya retribusi terminal per bus-km  = retribusi terminal perhari produksi bus-km perhari
= 10000 228
= Rp. 43,86,- / bus-km
10) STNK/pajak kendaraan
Biaya  pajak  atas  kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Pajak  ini  dikenakan  pada perorangan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
a) Biaya STNK/bus = Rp. 1.000.000,- Biaya STNK per bus-km = biaya STNK produksi bus-km pertahun
= 100 0000
82080
= Rp. 12,18/ bus-km
11) Biaya uji kelayakan kendaraan
Biaya uji kelayakan kendaraan sering disebut dengan uji KIR.
a) Frekuensi biaya uji kelayakan kendaraan per tahun= 2 kali per tahun
b) Biaya setiap kali uji kelayajan kendaraan = Rp. 70.000,- c) Biaya uji kelayakan kendaraan/tahun = Rp. 140.000,-
Biaya uji kelayakan kendaraan per bus – km
= biaya uji kelayakan kendaraan per tahun produksi bus-km per tahun
= Rp.140.0 00
82080
= Rp. 1,71 /bus-km
Rekapitulasi Biaya langsung per bus-km:
1. Penyusutan
= Rp  4.678,363/ bus-km 2. Bunga modal
= Rp  2.339,181 / bus-km 3. Bahan bakar minyak (BBM) = Rp  2.171-/bus-km 4. Ban = Rp  586,67/km 5. Servis kecil = Rp 121,06/ bus-km 6. Servis besar = Rp 52,16/bus-km
7. Pemeriksaan umum = Rp    43,403,-/ bus-km 8. Penambahan oli = Rp  236,16,- / bus-km 9. Cuci bus = Rp  219,30,- / bus-km 10. Retribusi terminal = Rp    43,86,- / bus-km 11. STNK/pajak kendaraan
= Rp   12,18/ bus-km 12. Biaya uji kelayakan kendaraan = Rp  1,71 /bus-km Jumlah = Rp  10.505,047/ bus-km

## B. Biaya  Tidak Langsung
Biaya  tidak  langsung  adalah  biaya  yang  tidak  secara  langsung  berkaitan dengan segmen
contoh sebagai gaji dan eksekutif perusahaan.
1. Biaya  tidak  langsung  per  segmen  usaha  per  tahun  (Rasio  diambil  1,2 sesuai dengan ketentuan perhitungan tarif)
Biaya pegawai selain awak bus:
a. Administrasi = Rp.500.000 x 12 x 1,2 = Rp.7.200.000,-
b. Teknisi          = Rp.600.000 x 12 x 1,2 = Rp.8.640.000,-
c. Biaya pengelolaan
i. Biaya pemeliharaan kantor pool dan bengkel = Rp   5.000.000,- ii. Izin trayek = Rp.80.000 x 24 = Rp   1.920.000,- Jumlah = Rp   6.920.000,-
Total  biaya  tidak  langsung  =  biaya  pegawai  selain  awak  bus  +  biaya pengelolaan = Rp  15.840.000,- + Rp 6.920.000,- = Rp  22.760.000,-
2. Biaya tidak langsung per bus per tahun
= total biaya tidak langsung per segmen per tahun jumlah bus
= Rp.22.760.000, − 24 = Rp 948.333,33
3. Biaya tidak langsung/bus-km
= biaya tidak langsung per bus per tahun produksi bus per km tahun
= Rp.948.333,33
82080
= Rp  11,554 / bus-km Biaya pokok per bus-km A. Biaya langsung = Rp 10.505,047 B. Biaya tidak langsung = Rp        11,554 Jumlah (A + B) = Rp 10.516,601 /bus-km
Biaya pokok per penumpang-km
= Rp10.516,601 67
= Rp 156,964/pnp-km
BOK   = biaya total / penumpang x km-tempuh/trip = Rp 156,964 x 19 = Rp 2.982,316
Hasil analisis tarif berdasarkan perhitungan Willingness To Pay diperoleh nominal sebesar  Rp.  4.751,-  dan  dalam  perhitungan  tarif  berdasarkan  Biaya  Operasional Kendaraan (BOK) adalah sebesar Rp. 2,982,-. Sedangkan tarif yang diberlakukan saat ini adalah Rp 5.000,- Jadi hasil perhitungan tarif berdasarkan BOK lebih kecil dari  tarif  yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  yakni  Rp  5.000,-. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota tidak akan mengalami kerugian dengan memberlakukan tarif yang ada saat ini.

## 3.3. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  tarif  Suroboyo  Bus  dengan menggunakan metode Willingness To Pay pada tiga koridor Suroboyo Bus yakni UNESA-ITS,  Purabaya-Rajawali,  dan  Gunung  Anyar-Kenjeran  maka  dapat disimpulkan  bahwa  setelah  dilakukan  perhitungan  besarnya  nilai Willingness  To Pay (WTP)  pada  hari  kerja  ( weekday )  adalah  sebesar  Rp  4.751.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa tarif yang berlaku pada saat ini menggunakan botol sampah plastik yaitu 3 botol air mineral (600 ml) setara dengaqn Rp 4500, dan 5 botol air mineral  (1500  ml)  setara  dengan  Rp  5000,-  masih  dikatakan  layak  dan  sesuai kemauan membayar atau Willingness To Pay (WTP) penumpang Suroboyo Bus.
Adapun  hasil  perhitungan  besarnya  Biaya  Operasional  Kendaraan  (BOK) yang dikeluarkan oleh Suroboyo Bus sesuai standar peraturan Dinas Perhubungan Kota  Surabaya  adalah  sebesar  Rp  2.982.  Sementara  informasi  Pemerintah Surabaya di tahun 2021 memperlakukan tarif Suroboyo Bus sebesar Rp 5. 000,-. Ditinjau  dari  pihak  pengguna  jasa,  tarif  ini  juga  tidak  dirasa  memberatkan  atau mahal karena selisih WTP dgn tarif yg berlaku tidak terlalu jauh.
Berdasarkan  keseluruhan  pembahasan  dan  kesimpulan  pada  studi  ini, saran  atau  rekomendasi  penulis  adalah  perlunya  penelitan  lanjutan  dengan  ruang lingkup  yang  lebih  diperluas  lagi  guna  mendapatkan  analisis  yang  menyeluruh. Berkaitan  dengan  variabel  dan  metode  yang  digunakan  perlu  dikaji  lagi pengukurannya  terutama  untuk  variabel  tarif  angkutan  lainnya,  kepemilikan kendaraan  pribadi  dan  kecepatan.  Untuk  penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan dengan  efektifitas  Suroboyo  Bus  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Ability to Pay (ATP) atau keinginan membayar dari penumpang.

## DAFTAR PUSTAKA
Suryani,  Anih  Sri.  2016,  ’Persepsi  Masyarakat  dan  Analisis Willingness  To  Pay Terhadap  Kebijakan  Kantong  Plastik  Berbayar  Studi  di  Jakarta  dan Bandung’, Jurnal Matriks, Vol. 21(4), (pp. 359-376).
Giannopoulus,  G.A.  1989,  ‘Bus  Planning  and  Operation  in  Urban  Areas’,  A.
Practical Guide, Avebury, Gower Publishing Company Ltd, England. Gunawan, A. 2015, ’Efisiensi Waktu, Biaya Transportasi dan Tingkat Kemacetan Sebelum  dan  Sesudah  Adanya  Bus  Transjakarta  Koridor  10’, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik , Vol. 1(2), (pp. 331-351).
Hendarto, Sri., 2001, ‘ Dasar-Dasar Transportasi ’, ITB Bandung.
HP, Achmad Faiz  2006 ‘Studi Kemampuan-Kemauan Membayar Konsumen Jasa Angkutan Umum Bus Damri-Ekonomi di Kota Surabaya’, Jurnal Aplikasi, Vol. 1(1), (pp. 11-17).
Krisnanto,  Albertus  R.,  Legowo,  Slamet  J.,  Yulianto,  B,  2015,  ‘Evaluasi  Tarif Berdasarkan  Biaya  Operasional  Kendaraan  (BOK ),  Ability  ToPay (ATP ),
Relasi : Jurnal Ekonomi, Vol. XIV, No. 2, July 2018, pp. xx-xx
Willingness  To  Pay (WTP)  dan  Analisis Break  Even  Point (BEP)  Bus Batik Solo Trans (Studi Kasus: Koridor 2)’, Jurnal Matriks , (pp. 118-124).
Mardiasmo 2009, Akuntansi Sektor Publik , Andi Offset, Yogyakarta.
Nasution,  Muhammad  N.  2008,  Manajemen  Transportasi,  Ghalia  Indonesia,
Bogor, cetakan ketiga.
Paulus  Raga,  MT,  2004,  ‘Kajian  Kinerja  Pelayanan  Transportasi’,  Warta
Penelitian Perhubungan No.01/THN. XVI/2004, Jakarta, (tidak dipublikasikan).
Sari, Hardiyani Puspita dan Lilies Setiartiti 2015, ‘Willingness To Pay Perbaikan Kualitas  Pelayanan  Kereta  Api’, Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, Vol. 16(2), (pp. 200-209).
Savitri, Revy 2016, ’Evaluasi Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability To Pay (ATP)  dan Willingness  To  Pay  (WTP) di  Kota  Pangkalpinang’, Jurnal Fropil, Vol. 4(2)
Suryoputro, J. 2015, ‘Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability To Pay (ATP), Willingness  To  Pay (WTP)  dan  Biaya  Operasional  Kendaraan (BOK)  (Studi  Kasus  Trans  Jogja  Rute  4a  Dan  4b’, Jurnal  Matriks, (pp. 586-592).
Tamin, Ofyar Z. 1999, ‘Studi Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis Ability to  Pay  (ATP)  dan  Willingness To  Pay (WTP)  di  DKI  Jakarta’, Jurnal Transportasi FTSPT , Bandung.
Tamin,  Ofyar  Z.  2000, Perencanaan  dan  Pemodelan  Transportasi  Jilid  1 ,  ITB Bandung.
Tempo,  CO.  2018,  Wali  Kota  Surabaya  Tri  Rismaharini  Luncurkan  Suroboyo Bus, Nasional Tempo.co
Warpani, S. 1990 , Merencanakan Sistem Perangkutan . Penerbit ITB Bandung.
Yunarti,  Taty  2009,  ’Analisis  Tarif  Angkutan  Umum  Berdasarkan  Biaya
Operasional  Kendaraan, Ability  To  Pay dan Willingness  To  Pay’,  Jurnal Matriks Teknik Sipil, Vol. 12(2)