## Penentuan  Batas  Pengelolaan  Wilayah  Laut  antara  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Provinsi Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Determination of The Management Limits of The Sea Area Between the Province of The Riau Islands and The Bangka Belitung Island, According to Law Number 23 of 2014

## Anggun Aprilia Sari, Khomsin*, Cherie Bhekti Pribadi
Departemen Teknik Geomatika, FTSPK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia *Korespondensi penulis: khomsin@geodesy.its.ac.id
Diterima: 05032021; Diperbaiki: 20042021; Disetujui: 02042022; Dipublikasi: 10042022
Abstrak: Provinsi Kepualauan Riau merupakan daerah yang berbatasan dengan  Provinsi Kalimantan Barat. Posisi dari kedua daerah tersebut adalah berhadapan dan dipisahkan oleh laut. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014 batas pengelolaan laut daerah adalah seluas 12 mil laut diukur dari garis pantai terluar sebuah pulau. Sehingga apabila diukur sejauh 12 mil laut dari masing-masing daerah terjadi tumpang tindih pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Kepulauan  Riau  dan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Penetapan  batas  wilayah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.141  Tahun  2017.  Dalam  peraturan  ini  dijelaskan  untuk  menentukan  batas  pengelolaan  laut  yang  posisi kedua  daerah  berhadapan  adalah  dengan median  line .  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  didapatkan  hasil  luas pengelolaan  laut  Provinsi  Kepulauan  Riau  adalah  seluas  108.530,11  km 2 dan  luas  pengelolaan  laut  Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 14.407 km 2 .
Copyright © 2022 Geoid. All rights reserved.
Abstract: Riau Islands Province is an area bordering the province of West Kalimantan. The positions of the two areas are opposite and separated by the sea. According to law no. 23/2014, the boundary for regional marine  management  is  12  nautical  miles  measured  from  the  outer  coastline  of  an  island.  So  that  when measured as far as 12 nautical miles from each area there is an overlap in the management of the sea area between Riau Islands Province and West Kalimantan Province. The determination of territorial boundaries is  regulated in the Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  141  of  2017.  This regulation  describes the boundaries of marine management where the two regions facing each other are the median line. From the results of the research conducted, it was found that the marine management area of Riau Islands Province was 108,530.11 km 2 and the area of sea management in West Kalimantan Province was 14,407 km 2 .
Kata kunci: Pengelolaan laut, 12 mil laut, median line
Cara untuk sitasi: Sari, A. A., Khomsin, Pribadi, C. B. (2022). Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Geoid, 17 (2), 254-259.

## Pendahuluan
Provinsi Kepualauan Riau merupakan daerah yang berbasis daerah kepulauan, karena wilayahnya terdiri dari gugusan  pulau  dan  dikelilingi  oleh  lautan.  Disebelah  barat,  Provinsi  Kepulauan  Riau  berbatasan  dengan Provinsi Kalimantan Barat. Setiap pemerintah daerah berhak untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat dalam  wilayah  administrasinya,  termasuk  yang  ada  di  laut.  Peraturan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan wilayah laut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang- undang No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa batas pengelolaan laut untuk provinsi adalah sebesar 12 mil laut ditarik dari garis pantai sebuah pulau.
Karena letak Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berdekatan, sehingga ketika diukur 12 mil laut dari garis pantai terluar masing-masing daerah terjadi tumpang tindih pengelolaan wilayah laut.
Maka  diperlukan  penetapan  batas  pengelolaan  wilayah  laut  antara  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Provinsi Kalimantan Barat agar tidak terjadi sengketa pengelolaan wilayah laut.
Penetapan batas wilayah di laut diatur dalam Perarutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.  Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa apabila daerah yang  wilayah  lautnya  berhadapan  terjadi  sengketa  maka  metode  penetapan  batas  wilayah  yang  digunakan adalah garis tengah atau median line . Garis tengah atau median line ini merupakan metode dimana  membagi sama rata kedua abjek berdasarkan Jarak yang sama.

## Data dan Metode
Lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kepualauan Riau terletak di Laut Natuna dengan koordinat geografis 0˚29’ LS  - 4˚40’LU dan 103˚22’-109˚4’BT. Di sebelah utara, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, di sebelah selatan berbatasan  dengan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dan  Provinsi  Jambi,  di  sebelah  barat  bebaratasan dengan Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau, dan di sebelah timur berbatasan deng Negara Malaysia  bagian  Timur  dan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Peta  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Provinsi Kepulauan Riau (DESIGNMAP, 2015)
Gambar 2. Provinsi Kalimantan Barat (PPID,2017)
Provinsi Kalimantan Barat terletak di 20°8’-30°02’ dan 108°30’-114°10’ BT. Sedangkan untuk batas wilayah, di sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia Bagian Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut
Jawa  dan  Kalimantan  Tengah,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kalimantan  Timur,  dan  di  sebelah  Barat berbatasan  Dengan  Laut  Natuna  dan  Selat  Karimata.  Peta  Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat  dilihat  pada Gambar 2.

## Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  garis  pantai  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Provinsi Kalimantan  Barat  dengan  skala  1:50.000  tahun  2017.  Data  ini  dapat  di download di  web  milik  Badan Geospasial Indonesia (BIG). Data garis pantai tersebut lalu dilakukan proses buffer dan dilihat apakah hasil dari proses buffer tersebut terdapat tumpang tindih atau tidak. Apabila tidak, dapat langsung dilakukan proses digitasi untuk menentukan pengelolaan laut daerah tersebut.
Apabila terjadi tumpang tindih, data garis pantai tadi diubah menjadi data titik dengan proses convert to point . Setelah  itu  membuat thiessen  polygon untuk membuat median  line ,  setelah thiessen polygon terbentuk  lalu dilakukan  proses  digitasi  untuk membuat median line . Median line ini digunakan  sebagai  acuan  penetapan batas pengelolaan laut daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat.

## Hasil dan Pembahasan
Dari proses buffer 12 mil laut yang dilakukan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat didapatkan hasil bahwa terjadi tumpang tindih. Kerena itu dibutuhkan proses pembuatan median line untuk
menetapkan  batas  pengelolaan  laut  antara  kedua  daerah.  Hasil buffer dan median  line dapat  dilihat  pada Gambar 4. dan Gambar 5.
Gambar 4. Hasil Buffer antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 5. Hasil Median Line antara Provinsi Kepualuan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat
Setelah  proses  pembuatan median line dilakukan  proses  digitasi  untuk  mengetahui  luasan  pengelolaan laut Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Hasil  dari  digitasi  penetapan  batas  pengelolaan wilayah laut dapat dilihat pada Gambar 6. dan Gambar 7.
Gambar 6. Peta Batas Pengelolaan Laut Provinsi Kepulauan Riau
Gambar 7. Peta Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Kalimantan Barat
Hasil dari digitasi batas pengelolaan wilayah laut pada Gambar 6., didapatkan bahwa luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas  108.530,11 km 2 . Sedangkan luas pengelolaan wilayah laut dari Provinsi  Kalimantan  Barat  pada  Gambar  7.,  dimana  warna  ungu  menunjukkan  pengelolaan  wilayah  laut, didapatkan nilai luas sebesar 14.407 km 2 . Kedua hasil tersebut didasarkan pada Pasal 27 Undang-undang No. 23  Tahun  2014  untuk  penarikan  batas  pengelolaan  laut  sejauh  12  mil  laut.  Dan  untuk  penetapan  batas didasarkan pada Pasal 10 PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah.

## Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini menghasilkan luas pengelolaan laut Provinsi Kepulauan Riau seluas 108530.11 km 2 . Dan pengelolaan laut dari Provinsi Kalimantan Barat seluas 14.407 km 2 . Kedua hasil tersebut didasarkan pada penetapan luas pengelolaan wilayah laut dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan penetapan batas di laut dalam PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.

## Daftar Pustaka
Kementrian  Dalam  Negeri.  2017.  ‘’Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  141  Tahun  2017  Tentang  Penegasan  Batas Daerah’’. Jakarta. Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2014.  ‘’Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah’’ Jakarta. Pemerintah Indonesia
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .