## Meri Lustianah dan Efi Syarifudin

## ANALISIS PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING DI PERBANKAN INDONESIA

## Absrtak
Ketika  badai  krisis  ekonomi  datang  melanda  Indonesia  pada  pertengahan tahun 1997 perbankan konvensional banyak terpuruk, sebaliknya perbankan syari’ah relatif  aman  dari  goncangan  krisis.  Kemajuan  perbankan  syariah  tidak  lepas  dari dukungan  UU  No  10  tahun  1998  tentang  perbankan  UU  No  7  tahun  1992  dan terbitnya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Adapun perkembangan selanjutnya  adalah  dikeluarkannya  fatwa  tentang  haram  bunga  bank  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  2003.  Karena  Bank  Syari’ah  dapat  bertahan bahkan  mengalami  kemajuan  pesat,  sudah  seharusnya  perbankan  syari’ah  terus disosialisasikan. Pada saat itu kendala bank syari’ah adalah keterbatasan jaringan. Oleh  karena  itu  pada  tahun  2006  dalam  PBI  NO.  8/3/PBI/2006  terbentuklah kebijakan  Office  Channelling  yang  artinya  mekanisme  layanan  syari’ah,  dimana bank  konvensional  ang  dapat  membuka  layanan  syari’ah  atau  dinamakan  Unit Usaha Syari’ah.
Dari  latar  belakang  tersebut  dapat  dituliskan  dalam  rumusan  masalah: Adakah  perbedaan  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  setelah  keluarnya  kebijakan  Office Channelling?  Serta  bagaimana  caranya  agar  pertumbuhan  Dana  Pihak  Ketiga tumbuh dengan signifikan setelah keluarnya kebijakan Office Channelling?
Tujuan dari penelitian  ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar dampak keluarnya  kebijakan  Office  Channeling,  dan  untuk  membandingkan  pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebelum dan sesudah keluarnya kebijakan Office Channeling.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data yang telah tersedia di website Bank Indonesia melalui publikasi bank. Analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptip  statistik,  dan  uji  t  dua  sampel berpasangan (paired sample t test).
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  dari  18  perbankan  di  Indonesia yang menggunakan layanan syari’ah (office chanelling) sebelum keluarnya kebijakan layanan  syariah  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  sebesar  Rp.  200  Triliun,  dan  sesudah keluarnya  kebijakan  layanan  syari’ah  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  sebesar  Rp.  300 Triliun.  pertumbuhan  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  setelah  keluarnya  kebijakan  office channelling  meningkat  sebesar  50%.  Hasil  uji  t,  diperoleh  t hitung (-2,354)  <  t tabel (- 2,109).  Maka  H o ditolak  dan  H a diterima,  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  Dana  Pihak  Ketiga sebelum dan sesudah keluarnya kebijakan Office Channelling.
Kata Kunci: Office chanelling, bank, DPK.

## I. Pendahuluan
Sejarah  perbankan  Indonesia  mencatat  bahwa  bank  konvensional  jauh  lebih dulu hadir dibandingkan dengan bank syari’ah yang baru ada ditahun 1992. Sehingga bank konvensional lebih menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah kantor yang  lebih  banyak  dan  aset  yang  lebih  besar  tentunya.  Ketika  badai  krisis  ekonomi datang  melanda  Indonesia  pada  pertengahan  tahun  1997  perbankan  konvensional banyak terpuruk, namun perbankan syari’ah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  UU  No  10  tahun  1998  tentang  perbankan  UU  No  7  tahun 1992  dan  terbitnya  UU  No  23  tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  (BI).  Adapun perkembangan  selanjutnya  adalah  dikeluarkannya  fatwa  tentang  haram  bunga  bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. 1
Keuntungannya  bagi  nasabah  maupun  perbankan,  bukan  hanya  keuntungan duniawi  akan  tetapi  bisa  dijadikan  keuntungan  akhirat.  Bank  syari’ah  dengan  bank konvensional  berbeda,  misalnya  dari  segi  investasi  yang  dilakukan  oleh  Dana  Pihak Ketiga  (DPK)  dan  disalurkan  dalam  segi  pembiayaan,  bank  syari’ah  dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syari’ah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syari’ah tidak akan membiayai proyek yang terkandung didalamnya hal-hal  yang  diharamkan  dalam  Islam.  Sebaliknya,  bank  konvensional,  tidak mempertimbangkan dikemanakan penyaluran dananya, akan tetapi hanya melihat dari segi  penyaluran  dananya  dilakukan  untuk  perusahaan  yang  menguntungkan, meskipun menurut syariat Islam tergolong produk yang tidak halal. Misalnya proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan.  Return  yang  diberikan  oleh  bank  syari’ah  kepada  pihak  investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari segi  penghimpunan  Dana  Pihak  Ketiga,  bila  bank  syari’ah  memperoleh  pendapatan besar,  dan  sebaliknya  bila  hasil  bank  syari’ah  kecil  maka  bagi  hasil  yang  diberikan kepada  nasabah  investor  juga  akan  menurun.  Sebaliknya,  dalam  bank  konvensional, return  yang  diberikan  maupun  yang  diterima  dihitung  berdasarkan  bunga.  Bunga dihitung  dengan  mengalikan  antara  presentase  bunga  dengan  pokok  pinjaman  atau pokok  penempatan  dana,  sehingga  hasilnya  akan  tetap. 2 Sistem  perbankan  syari’ah sangat baik diterapkan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sudah seharusnya menegakkan sistem perbankan Islam.
Untuk itu perlu dikembangkan perbankan syari’ah dan diperbanyak  layanan- layanan  perbankan  syari’ah,  karena  telah  memberikan  efek  yang  positif  terhadap perekonomian  di  Indonesia.  Salah  satu  kendala  utama  penetrasi  dan  pengembangan bank  syari’ah  adalah  keterbatasan  jaringan.  Karena  itu,  Bank  Indonesia  ketika  awal tahun  2006  meluncurkan  kebijakan  baru  mengenai  layanan  syariah  atau  dikenal dengan Office  Channelling .  Kebijakan  tentang  dibolehkannya  bank  konvensional menerima  tabungan  dari  nasabah  bank  syariah,  diharapkan  mampu  mendongkrak pangsa pasar bank syariah.
Kebijakan Office  Channelling dilanjutkan  dengan  terbitnya  peraturan perundang-undangan yaitu UU No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan  syari’ah  di  Indonesia  dan  diperbaharui  dengan  terbitnya  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009  yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan  kantor  cabang  ,  yang  berdampak  pada  perkembangan  jumlah  kantor layanan  bank  syariah  bertumbuh  dengan  pesat.  Perkembangan  perbankan  di Indonesia  semakin  meningkat  dari  tahun  ketahun,  sampai  September  2013, setidaknya  ada  20  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  meliputi  bank  DANAMON,  Bank PERMATA,  BII,  BTN,  CIMB  NIAGA,  BTPN,  HSBC,  Bank  DKI,  BPD  SUMUT, BPD RIAU, BPD SUMSEL, BPD KALSEL, BPD KALTIM, BPD KALBAR, BPD NTB, BNI, Jabar dan Banten, BUKOPIN, IFI. 3
Unit  usaha  syariah  wajib  dibentuk  oleh  bank  yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syari’ah  di  kantor  pusat  bank  yang  berfungsi  sebagai  kantor induk  dari  cabang  syari’ah.  Unit  usaha  syariah  memiliki  tugas  salah  satunya  yaitu mengatur  dan  mengawasi  seluruh  kegiatan  kantor  cabang  syari’ah  dan/  atau  unit syari’ah. 4

## II. Kajian Teori
A. Bauran Pemasaran
Bauran  pemasaran  ( marketing  mix )  merupakan  strategi  kombinasi  yang dilakukan  oleh  berbagai  perusahaan  dalam  bidang  pemasaran.  Hampir  semua perusahaan  melakukan  strategi  ini  guna  mencapai  tujuan  pemasaran,  apalagi  dalam kondisi  persaingan  yang  demikian  ketat  saat  ini.  Kombinasi  yang  terdapat  dalam komponen marketing  mix harus  dilakukan  secara  terpadu.  Artinya,  pelaksanaan  dan penerapan  komponen  ini  harus  dilakukan  dengan  memerhatikan  antara  satu komponen  dengan  komponen  lainnya.  Karena  antara  satu  komponen  dengan komponen  lainnya  saling  berkaitan  erat  guna  mencapai  tujuan  perusahaan  dan  tidak efektif jika dijalankan sendiri-sendiri.
Penggunaan  bauran  pemasaran  dalam  dunia  perbankan  dilakukan  dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Dalam prakteknya konsep  bauran  pemasaran  terdiri  dari  bauran  pemasaran  untuk  produk  yang  berupa barang maupun jasa. Khusus untuk produk yang berbentuk barang jasa diperlakukan konsep  yang  sedikit  berbeda  dengan  produk  barang. 5 Untuk  itu  secara  keseluruhan penggunaan  konsep  bauran  pemasaran  ( makteng  mix )  untuk  produk  jasa  jika digabungkan menjadi 7P, yaitu:
1. Product (produk)
2. Price (harga)
3. Place (tempat/saluran distribusi)
4. Promation (promosi)
5. People (orang)
6. Physical evidence (bukti fisik)
7. Proces (proses)
Dalam  rangka  memenangkan  persaingan  antara  bank  dalam  menjalankan bauran  pemasarannya  dapat  dilakukan  berbagai  strategi.  Akan  tetapi,  ketetapan penggunaan  strategi  bauran  pemasaran  jasa  suatu  bank  ditentukan  oleh  antara  lain melalui kualitas jasa yang ditawarkan ( perceived service quality ). Keberhasilan faktor ini dapat diukur melalui: 6
1. Kualitas  jasa  yang  dirasakan  pelanggan  ( service  performance/perceived service ).  Artinya,  apa  yang  diterima  nasabah  pada  saat  menerima  atau membeli jasa yang ditawarkan bank; dan
2. Jasa  yang  diharapkan  pelanggan  ( customer  expectation ).  Artinya,  apa yang dirasakan nasabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan terhadap jasa yang dibelinya. 7

## 1. Produk Bank
Produk  yang  dihasilkan  oleh  dunia  usaha  pada  umumnya  berbentuk  dua macam,  yaitu  produk  yang  berwujud  dan  produk  yang  tidak  berwujud.  Masing- masing  produk  untuk  dapat  dikatakan  berwujud  atau  tidak  berwujud  memiliki karakteristik  atau  ciri-ciri  tertentu.  Produk  yang  berwujud  berupa  barang  yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasa sekarang langsung sebelum dibeli, sedangkan produk yang tidak berwujud berupa jasa dimana tidak dilihat atau dirasa sebelum dibeli. Satu hal lagi perbedaan kedua jenis produk ini adalah untuk produk yang berwujud biasanya tahan lama, sedangkan untuk yang tidak berwujud tidak tahan lama. 8 Dalam  dunia  perbankan  strategi  produk  yang  dilakukan  adalah mengembangkan suatu produk adalah sebagai produk sebagai berikut:
1. Penentuan  logo  dan  moto,  logo  merupakan  ciri  khas  suatu  bank,  sedangkan moto  merupakan  serangkaian  kata-kata  yang  berisikan  misi  dan  visi  bank dalam melayani masyarakat. 9
2. Menciptakan  merek,  merek  merupakan  sesuatu  untuk  mengenal  barang  atau jasa yang ditawarkan. Tujuannya agar dikenal dan diingat pembeli.
3. Menciptakan  kemasan,  merupakan  pembungkus  suatu  produk.  Dalam  dunia perbankan  kemasan  lebih  diartikan  kepada  pemberian  pelayanan  atau  jasa kepada  para  nasabah  disamping  juga  sebagai  pembungkus  untuk  beberapa jenis jasanya seperti buku tabungan, cek, bilyet giro, atau kartu kredit.
4. Keputusan  label,  label  merupakan  sesuatu  yang  dilengketkan  pada  produk yang  ditawarkan  dan  merupakan  bagian  dari  kemasan.  Di  dalam  label dijelaskan  siapa  yang  membuat,  dimana  dibuat,  kapan  dibuat,  cara menggunakannya, waktu kadaluarsa, komposisi isi, dan informasi lainnya. 10
Apabila  anda  melihat  seseorang costumer yang  datang  kembali  yang kedua  kalinya,  berarti costumer tersebut  menemukan  sesuatu  yang  lebih  pada usaha yang sedang anda kerjakan sehingga ia kembali lagi. Namun, apabila setiap harinya  anda  melihat costumer yang  berbeda-beda  dan  tidak  membuat costumer kembali  lagi  maka  bersiaplah  untuk  berbenah  karena  jelas  anda  belum  memiliki
sesuatu  yang  dapat  membuat  seseorang costumer kembali,  apalagi  untuk mengajak rekan-rekannya. 11

## 2. Harga Pada Bank
Penentuan  harga  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kegiatan pemasaran.  Harga  menjadi  sangat  penting  untuk  diperhatikan,  mengingat  harga sangat  menentukan  laku  tidaknya  produk  dan  jasa  perbankan.  Salah  dalam menentukan  harga  akan  berakibat  fatal  terhadap  produk  yang  ditawarkan nantinya. Dalam penentuan baik untuk harga jual atau harga beli pihak bank harus berhati-hati. Kesalahan dalam penentuan harga akan menyebabkan kerugian bagi bank.  Dalam  menentukan  harga  harus  dipertimbangkan  berbagai  hal,  misalnya tujuan  penentuan  harga  tersebut,  hal  ini  disebabkan  dengan  diketahuinya  tujuan penentuan  harga  tersebut  menjadi  mudah.  Penentuan  harga  oleh  suatu  bank dimaksudkan  dengan  berbagai  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Tujuan  penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut:
1. Untuk bertahan hidup, artinya, dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan  yang  tinggi,  bank  dapat  menentukan  harga  semurah  mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran.
2. Untuk memaksimalkan laba, tujuan laba ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan.
3. Untuk  memperbesar market  share ,  penentuan  harga  ini  dengan  harga  yang murah  sehingga  diharapkan  jumlah  nasabah  meningkat  dan  diharapkan  pula nasabah pesaing beralih ke produk yang ditawarkan.
4. Mutu produk, tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  memiliki  kualitas  yang  tinggi  dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin.
5. Karena pesaing, dalam hal ini penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing artinya  bunga  simpanan  di  atas  pesaing  dan  bunga  pinjaman  dibawah pesaing. 12

## 3. Tempat Atau Lokasi
Yang dimaksud dengan lokasi bank adalah tempat dimana diperjualbelikannya  produk  cabang  bank  dan  pusat  pengendalian  perbankan. Dalam  prakteknya  ada  beberapa  macam  lokasi  kantor  bank,  yaitu  lokasi  kantor pusat,  cabang  utama,  cabang  pebantu,  kantor  kas,  dan  lokasi  mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu  kebijakan  yang  sangat  penting.  Bank  yang  terletak  dalam  lokasi  yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. Disamping lokasi  yang  strategis,  hal  lain  juga  yang  juga  mendukung  lokasi  tersebut  adalah layout gedung  dan layout ruangan  bank  itu  sendiri.  Penetapan layout yang  baik dan  benar  akan  menambah  kenyamanan  nasabah  dalam  berhubungan  dengan
bank. Pada akhirnya, lokasi dan layout merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan harus merupakan suatu paduan yang serasi dan sepadan. 13

## 4. Promosi Bank
Promosi  merupakan  kegiatan marketing  mix yang  terakhir.  Agar  produk bisa  laku  dijual  ke  masyarakat  atau  nasabah,  maka  masyarakat  perlu  tahu kehadiran  produk  tersebut  berikut  manfaat,  harga,  dimana  bisa  diperoleh,  dan kelebihan-kelebihannya  dibandingkan  produk  pesaing.  Sarana  promosi  yang dapat digunakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:
1. Periklanan  ( advertising ),  merupakan  promosi  yang  dilakukan  dalam  bentuk tayangan  atau  gambar  atau  kata-kata  yang  tertuang  dalam  spanduk,  brosur, billboard , koran, majalah, televisi atau radio.
2. Promosi  penjualan  ( sales  promotion ),  merupakan  promosi  yang  digunakan untuk  meningkatkan  penjualan  melalui  potongan  harga  atau  hadiah  pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.
3. Publisitas ( publicity ), merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra bank didepan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olahraga. Penjualan  pibadi  ( personal  selling ),  merupakan  promosi  yang  dilakukan melalui  pribadi-pribadi  karyawan  bank  dalam  melayani  serta  ikut  memengaruhi nasabah.

## B. Pengertian Dana Pihak Ketiga
Yang  dimaksud  dengan  sumber-sumber  dana  bank  adalah  usaha  bank  dalam menghimpun  dana  untuk  membiayai  operasinya.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah dalam jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.
Dana  untuk  membiayai  operasinya  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat  atau  dari  lembaga  lainnya.  Disamping  itu,  untuk  membiayai  operasinya dana  dapat  pula  diperoleh  dengan  modal  sendiri,  yaitu  dengan  mengeluarkan  atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.
Dana  yang  berasal  dari  masyarakat  luas  atau  bisa  disebut  dana  pihak  ketiga, sumber  dana  ini  merupakan  sumber  dana  terpenting  bagi  kegiatan  operasi  bank  dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana  ini.  Pencairan  dana  dari  sumber  ini  relatif  paling  mudah  jika  dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak  terlalu  sulit.  Akan  tetapi,  pencarian  sumber  dana  dari  sumber  ini  relatif  lebih
mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Simpanan giro ( demand deposit )
Undang-Undang Perbankan Nomor Tahun 1998 tanggal 10 November menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  giro  adalah  simpanan  yang penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan  cek  bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
b. Simpanan tabungan ( saving deposit )
Seperti  halnya  simpanan  giro,  simpanan  tabungan  juga  mempunyai syarat-syarat  tertentu  bagi  pemegangnya  dan  persyaratan  masing-masing berbeda  satu  sama  lainnya.  Disamping  persyaratan  yang  berbeda,  tujuan nasabah  menyimpan  uang  direkening  tabungan  juga  berbeda.  Dengan demikian,  sasaran  bank  dalam  memasarkan  produknya  juga  berbeda  sesuai dengan sasaran.
Pengertian  tabungan  menurut  Undang-Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun 1998  adalah  simpanan  yang  penarikkannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat- syarat tertentu  yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang  dimaksud  dengan deposito  adalah  simpanan  yang  penarikkannya  hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. 14
Giro pada bank syariah umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana  bank  tidak  membayar  apapun  kepada  pemegangnya,  bahkan  tidak mengenalkan biaya  layanan ( service charge ). Dana giro ini boleh dipakai oleh bank syari’ah  dalam  operasi  bagi  hasil.  Pembayaran  kembali  nilai  nominal  giro  dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank.
Tabungan  di  bank  konvensional  berbeda  dari  giro  dimana  ada  beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti  ( fixed  return ).  Pada  bank  bebas  bunga,  tabungan  juga  bersifat  yang  sama, kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil pasti. Menurut para ulama penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank. 15
Deposito  pada  bank  konvensional  menerima  jaminan  pembayaran  kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan  sistem  bebas  bunga,  deposito  diganti  dengan  simpanan  yang  memperoleh bagian  dari  laba/rugi  bank.  Oleh  karena  itu  bank  syari’ah  membuatnya  sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.
Larangan Riba dalam Al-Quran
                                                                                                     
                                                   
“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,  maka  (yang berbuat  demikian)  itulah  orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (ar-Ruum: 39)
                                                                                                             

“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan.” (Ali Imran: 130) 16

## Larangan riba dalam hadits
ْﻦَﻋ
َو ِﻪْﻳَﺪِﻫﺎَﺷَو ُﻪَﺒِﺗﺎَﻛَو ُﻪَﻠِﻛْﺆُﻣَو ﺎـَﺑﱢﺮﻟا َﻞِﻛآ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َﻦَﻌَﻟ َلﺎَﻗ  ٍ ﺮِﺑﺎَﺟ
ْﻢُﻫ َلﺎَﻗ
.ٌءاَﻮَﺳ
Jabir  berkata  bahwa  Rasulullah  saw,  mengutuk  orang  yang  menerima  riba, orang  yang  membayarnya,  dan  orang  yang  mencatatnya,  dan  dua  orang saksinya,  kemudian  beliau  bersabda,  “mereka  itu  semuanya  sama.” (HR. Muslim no.2995, kitab al-Masaqqah) 17

## C. Pengertian Office Channelling (Layanan Syariah)
Di  Indonesia,  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  perubahan Undang-Undang  No.  7  Tahun  1991  tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  telah  memberikan  peluang  besar  bagi beroperasinya  sistem  perbankan  syari’ah,  baik  melalui  pendirian  kantor-kantor  bank syari’ah  baru  atau  konversi  dari  kantor  pusat  bank  konvensional  (bank  syari’ah tunggal),  maupun  dengan  melakukan  dua  sistem  kegiatan  perbankan  (konvensional dan berdasarkan prinsip syari’ah) sekaligus ( dual system bank ), melalui konversi dari kantor  cabang  bank  konvensional,  pembukaan  kantor  cabang  syari’ah  (baru)  dari
bank  konvensional,  atau  melalui  peningkatan  status  dan  konversi  kantor  cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syari’ah.
Bank (konvensional) hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syari’ah  dengan  izin  dari gubernur  Bank  Indonesia. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh bank  kepada  gubernur  Bank  Indonesia.  Permohonan  ini  antara  lain  wajib  disertai dengan rancangan akta perubahan anggaran dasar yang diantaranya berisi penegasan bahwa  bank  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syari’ah  serta psenempatan  Dewan  Pengawas  Syari’ah  dan  tugas-tugasnya  setelah  mendapatkan izin  perubahan  kegiatan  usaha  tersebut,  bank  wajib  segera  melaksanakan  kegiatan usaha  bank  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Bank  Indonesia  akan  membatalkan  izin tersebut bila dalam jangka waktu 60 hari setelah izin usaha dikeluarkan bank belum melaksanakannya. 18
Hal baru yang diatur dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 adalah adanya mekanisme layanan  syari’ah.  Layanan  syari’ah  adalah  kegiatan  penghimpunan  dana  yang dilakukan di kantor cabang dan atau di kantor di bawah kantor cabang untuk dan atas nama  kantor  cabang  syari’ah  pada  bank  yang  sama.  Hal  ini  berarti  PBI  telah membuka  kemungkinan  layanan  penghimpunan  dana  yang  dilakukan  bank konvensional  yang  memiliki  Usaha  Unit  Syari’ah.  Adapun  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi dalam melakukan layanan syari’ah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Rencana layanan syari’ah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
b. Layanan syari’ah dapat dibuka:
1) Dalam  satu  wilayah  kerja  kantor  Bank  Indonesia  dengan  kantor  cabang syari’ah induknya.
2) Dengan  menggunakan  pola  kerja  sama  antara  kantor  cabang  syari’ah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu.
3) Dengan  menggunakan  sumber  daya  manusia  sendiri  bank  yang  telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syari’ah.
c. Layanan syari’ah wajib:
1) Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu.
2) Menggunakan standar akuntansi yang berlaku bagi perbankan syari’ah.
3) Melaporkan  keuangan  layanan  syari’ah  dengan  menggunakan  laporan keuangan kantor cabang syari’ah induknya pada hari yang sama.
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha  yang berdasarkan prinsip syari’ah wajib menerapkan prinsip syari’ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya dengan mengacu pada PBI  tentang  bank  umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syari’ah.  Dalam  hal  akuntansi,  sistem  akuntansi  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syari’ah  mengacu  kepada  Standar  Akuntansi  Keuangan  Syari’ah  yang  berlaku  bagi perbankan syari’ah. 19
Unit  Usaha  Syari’ah  merupakan  Unit  Usaha  Syari’ah  yang  masih  dibawah pengelolaan  bank  konvensional.  Unit  Usaha  Syari’ah  (UUS)  adalah  unit  kerja  dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, atau  unit kerja dikantor  cabang  dari  suatu  bank  yang  berkedudukan  di  luar  negeri  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor cabang pembantu syari’ah dan/ atau unit syari’ah. 20
Bank  yang  telah  mendapat  izin  perubahan  kegiatan  usaha  wajib menyelesaikan  seluruh  hak  dan  kewajiban  debitur  dan  kreditur  dari  kegiatan  usaha secara  konvensional,  paling  lambat  360  hari  sejak  tanggal  surat  izin  perubahan kegiatan  usaha  dilakukan.  Untuk  keperluan  tersebut  ,  bank  dapat  melakukan pemberitahuan/pengumuman  kepada  kreditur  dan  debitur  secara  langsung  dan  atau melalui  media  masa.  Bila  jangka  waktu  tersebut  ternyata  belum  mencukupi,  maka untuk  tujuan  penyelesaian  aktiva  produktif,  bank  dapat  mengajukan  permohonan perpanjangan jangka waktu, paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang  ditetapkan,  disertai  dengan  alasan  perpanjangan  waktu  dan  bukti-bukti pendukung.  Bank  yang  semula  memiliki  izin  usaha  sebagai  bank  yang  melakukan kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  telah  memperoleh  izin  perubahan  kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, dilarang untuk mengubah  kembali  kegiatan usahanya  menjadi kegiatan usaha secara konvensional.  Bank  konvensional  juga  dapat  membuka  kantor-kantor  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Bank  yang  akan membuka  kantor  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syari’ah, terlebih dahulu wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat bank. 21 a. Tujuan Office Channelling
Salah  satu  kendala  utama  penetrasi  dan  pengembangan  bank  syariah adalah keterbatasan jaringan. Karena itu, Bank Indonesia ketika awal tahun 2006 meluncurkan  kebijakan  baru  mengenai  layanan  syari’ah  atau  dikenal  dengan Office  Channelling .  Kebijakan  tentang  dibolehkannya  bank  konvensional menerima  tabungan  dari  nasabah  bank  syari’ah,  diharapkan  mampu mendongkrak pangsa pasar bank syari’ah.
Kebijakan Office  Channelling dimaksudkan  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  kepada  jasa  perbankan  syari’ah.  Dengan  sistem  ini,  bank  syari’ah tidak perlu membuka kantor cabang syari’ah baru, sehingga biaya ekspansi jauh lebih  efisien.  Kebijakan  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengarahkan  aktivitas perbankan  agar  mampu  menunjang  perekonomian  nasional  melalui  kegiatan perbankan  syari’ah.  Penerapan Office  Channelling akan  semakin  memudahkan masyarakat  melakukan  transaksi  syari’ah.  Dengan  kata  lain,  akses  terhadap lokasi bank syari’ah yang selama ini menjadi kendala akan dapat teratasi, karena selama ini masyarakat yang akan bertransaksi dengan bank syari’ah mengalami kesulitan  karena  belum  banyak  bank  syari’ah  yang  beroperasi  di  Indonesia. Pelayanan Office Channelling ini, diprediksi akan  berpengaruh positif terhadap
perkembangan industri bank syariah di masa depan. Semakin mudah masyarakat mendapatkan akses layanan  perbankan  syari’ah,  maka diperkirakan pertumbuhan bank syari’ah akan semakin besar secara signifikan.
Selain  itu,  tujuan  dikeluarkannya OC adalah  dalam  rangka  mendukung realisasi  pencapaian  pangsa  pasar (market  share) perbankan  syari’ah  5%  pada tahun  2008,  karena  hingga  kini  pangsa  perbankan  syari’ah  masih  dibawah  2%. Dengan  adanya  kebijakan OC ,  Dana  Pihak  Ketiga  yang  dihimpun  bank  akan semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut akan berputar dan dapat tersalurkan  ke  sektor  riil  (di lending ke  UMKM,  dan  lain-  lain),  sesuai  dengan blue  print perbankan  syari’ah  BI.  Semakin  besar  dana  yang  diperoleh  bank, maka  akan  semakin  besar  pula  peranan  bank  syariah  terhadap  perekonomian Indonesia. 22

## b. Pengaruh Office Channelling
Salah satu pengaruh dari kebijakan office channelling juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syari’ah. Dengan sistem  baru  ini  bank  syari’ah  tidak  perlu  lagi  membuka  cabang  UUS  dibanyak tempat  dalam  memberikan  pelayanan  perbankan  syari’ah.  Sehingga  biaya ekspansi jauh lebih efisien. 23

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pertumbuhan  layanan  syari’ah  yang  ada  di Indonesia.  Melalui  wabsite  Bank  Indonesia  www.bi.go.id.  Jumlah  populasi  sebesar 20 bank akan tetapi yang diambil hanya 18 sampel.
Penulis  memilih  perbankan  di  Indonesia  karena  ingin  mengetahui  seberapa besar dan cepat pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia

## IV. Hasil PENELITIAN
A. Gambaran  Umum  Kebijakan Office  Channelling Terhadap  Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
Politik  Hukum  Indonesia  dalam  hal  pembangunan  hukum  nasional,  pada awalnya  masih  dipengaruhi  oleh  teori receptie yang  dikembangkan  oleh  Snock Horgronye (1857-1936) . Pengaruh teori receptie ini masih melekat pada masa awal kemerdekaan  atau  pada  masa  pemerintahan  orde  lama,  bahkan  sampai  pada  masa pemerintahan orde baru (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum  diarahkan  pada  konsep  kesatuan  hukum  nasional,  dimana  hukum  agama (Islam)  yang  dianut  mayoritas  rakyat  Indonesia  tidak  dengan  serta  merta  dapat dijadikan  sebagai  hukum  yang  berlaku.  Beberapa  hukum  Islam  untuk  diangkat menjadi  materi  hukum  membutuhkan  kerja  keras  dari  umat  Islam,  meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Namun pada masa orde baru  teori receptie ini  mulai  berkurang  pengaruhnya  terbukti  dengan  telah
diterimanya  hukum  Islam  (  perdata  dan  muamalat  )  sebagai  hukum  positif  di Indonesia.  Dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  terutama  yang  menyangkut perkembangan  penerapan  hukum  Islam,  mengalami  pasang  surut  mengikuti  arah politik  yang  ada.  Apa  sesungguhnya  yang  menjadi  keinginan  dan  tujuan  para pemegang  kekuasaan,  penerapan  hukum  Islam  itu  diarahkan  kepada  kepentingan mereka. Adanya hubungan  yang cukup baik antara umat Islam  dengan negara pada paruh kedua masa Orde Baru, sedikit demi sedikit hukum Islam diberi tempat dalam tata  hukum  nasional,  dimulai  dengan  lahirnya  UU  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Undang-undang  No.7  tahun  1992  tentang  Perbankan.  Pemberlakuan  Hukum  Islam dibidang  muamalat  seperti  perbankan  syari’ah  mempunyai  arti  tersendiri  bagi  umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan,  ketentuan  hukum  Islam  di  bidang  muamalat  belum  diakui  eksistensinya dalam  tata  hukum  nasional.  Namun,  sejak  lahirnya  UU  No.7  tahun  1992  dan  PP No.72  tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil,  yang  kemudian diikuti  oleh  lahir  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas Undang-undang  No.7  tahun  1992  tentang  Perbankan  dapat  dikatakan  penerapan hukum  Islam  dibidang  muamalat  di  Indonesia  secara  yuridis  formal  mulai  diakui eksistensinya. Apalagi sejak masa reformasi, sejak disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Undang- undang  no  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syari’ah  Negara,  hukum  Islam dalam bidang muamalat telah mendapat tempat dalam hukum nasional di Indonesia. 24 Secara umum regulasi perbankan diarahkan untuk memberi lingkungan  yang baik  untuk  pertumbuhan  dan  pengembangan  industri  perbankan  dalam  rangka menciptakan  stabilitas  keuangan  nasional.  Dalam  fungsinya  sebagai  regulator, peranan  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  menfasilitiasi  upaya  pengembangan perbankan dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Karena tujuan  dari  regulasi  itu  sendiri  adalah  untuk  mempertahankan  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan  dan  memberi  perlindungan  kepada  nasabah. Berkaitan  dengan  ini  regulasi  untuk  perbankan  syari’ah  adalah  dalam  rangka menyeimbangkan  pengawasan  dan  fasilitas  untuk  pertumbuhan  dan  pengembangan industri  ini.  Dalam  pengaturan  perbankan  syari’ah,  sejak  berdiri  tahun  1992, pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan  Pemerintah  No.72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi Hasil.  Walaupun  fungsi  regulasi  pemerintah  terhadap  sektor  “bank  bagi  hasil”  ini sudah  dimulai,  namun  undang-undang  ini  belum  secara  tegas  mengatur  tentang keberadaan  perbankan  syari’ah.  Artinya  Undang-undang  tersebut  belum  memberi landasan  hukum  yang  kuat  terhadap  pengembangan  bank  syari’ah  karena  belum secara  tegas  mengatur  keberadaan  bank  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dalam perjalanannya,  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  geraknya  tidak  secepat  perbankan konvensional.  Kondisi  ini  terjadi  akibat  dari  sistem  dan  perangkat  hukum  yang
mendukung  perbankan  syari’ah  tidak  memberikan  ruang  yang  seluas-luasnya  bagi perbankan  syari’ah  untuk  berkembang.  Setelah  munculnya  UU  No.  10  tahun  1998 tentang  Perubahan  terhadap  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  yang  diikuti dengan  dikeluarkannya  sejumlah  ketentuan  pelaksanan  dalam  bentuk  SK  Direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih  kuat  dan  kesempatan  yang  lebih  luas  lagi  bagi  pengembangan  perbankan Syariah  di  Indonesia.  Undang-undang  No  10  Tahun  1998  tersebut  memberi kesempatan  yang  luas  untuk  pengembangan  jaringan  perbankan  Syariah  antara  lain melalui  izin  pembukaan  Kantor  Cabang  Syari’ah  (KCS)  oleh  bank  konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syari’ah. UU No.10  tahun  1998  ini  menjadi  dasar  hukum  penerapan Dual  Banking  System di Indonesia. Dual  banking  system ini  membuktikan  sektor  keuangan  berbasis  syari’ah diterima  dalam  industri  perbankan  nasional.  Aturan  ini  memicu  ekspansi  industri perbankan  syari’ah  nasional  secara  siginifikan.  Pada  saat  pemerintahan  reformasi pertama  presiden  B.  J.  Habibie,  yang  merupakan  salah  satu  seorang  intelektual muslim Indonesia memberikan kekuatan baru atas dasar legal formal perbankan Islam di  tanah  air  dengan  mengeluarkan  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  perbankan  yang menandai dual banking system bankan islam di tanah air. Dalam UU tersebut diatur dan diberikan landasan hukum serta berbagai jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan  secara  langsung  oleh  perbankan  Islam,  termasuk  juga  petunjuk yang  diperlukan  bagi  bank-bank  konvensional  untuk  membuka  unit  usaha  Islam ataupun secara total mengonversikan kegiatan usahanya menjadi bank Islam. 25
Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda ( duel banking system ) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan  dengan  prinsip  bagi  hail.  Kedua  sistem  perbankan  tersebut  secara  sinergi dan  bersama-sama  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  produk  dan  jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan berbagai sektor perekonomian nasional. 26
Karena  potensi  yang  dimiliki  perbankan  syari’ah  yang  sungguh  luar  biasa, semestinya  perbankan  syari’ah  bisa  mendapatkan  porsi  di  atas  5%  dari  bank konvensional  bahkan  bisa  50%,  apabila  legitisamsi  hukum  yang  diberikan  sesuai dengan  konsep  syari’ah  yang  sebenarnya.  Bank  Indonesia  sebagai  bank  central dengan  hak  dan  otoritas  yang  dimiliki  mestinya  lebih  leluasa  membuat  suatu kebijakan  yang  lebih  komprehensif  terkait  dengan  kebijakan  perkembangan perbankan syari’ah. Peran Bank Indonesia sungguh luar biasa kalau melihat amanah yang  diberikan  oleh  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1999.  Pasca  pengesahan Undang-undang  No.  23/1999  tentang  Bank  Indonesia  memberikan  support  terhadap perkembangan  perbankan  syari’ah  di  Indonesia,  karena  undang-undang  ini menugaskan  BI  untuk  mempersiapkan  perangkat  peraturan  atau  fasilitas-fasilitas penunjang  yang  mendukung  operasional  Bank  Syari’ah  dalam  upaya  mendorong pertumbuhan  industri  perbankan  syari’ah.  Secara  umum,  mulai  dari  pendekatan politik,  landasan  hukum,  efektifitas  pengawasan,  dan  kelembagaannya,  perbankan
syari’ah  telah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Khususnya  dalam pembukaan  bank  syariah,  Bank  Indonesia  telah  menyediakan  regulasi  yang  cukup memadai  untuk  pendirian  baru,  konversi,  dan  membolehkan  bank  umum konvensional membuka kantor bank syari’ah. Dengan regulasi tersebut, pertumbuhan bank syariah pada periode tahun 1999 hingga akhir 2009 terus meningkat. Demikian pula pertumbuhan jaringan kantor dan volume usaha menunjukkan pertumbuhan yang sangat  pesat.  Sepanjang  tahun  2010  jaringan  kantor  perbankan  syari’ah  mengalami peningkatan  yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan berdirinya  Bank Umum syariah  (BUS)  sebanyak  10  bank,  BPRS  sebanyak  251  bank.  Penyebaran  jaringan kantor  bank  syari’ah  juga  telah  menjangkau  masyarakat  lebih  di  146  kabupaten  dan kota di 32 propinsi.
Office  channelling adalah  kegiatan  penghimpunan  dana  yang  dilakukan  di kantor cabang dan atau dikantor di bawah kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.
Hal tersebut diperkuat pada tahun 2006 dengan adanya kebijakan baru  yaitu, pemberian  layanan  syariah  juga  semakin  dipermudah  dengan  diperkenalkannya konsep office channelling , yakni semacam counter layanan syariah yang terdapat UUS  kepanjangan  dariunit  usaha  syariah. 27 Hal  demikian  ditentukan  dalam PBI  No.8/3/PBI/2006  tentang  perubahan  kegiatan  usaha  bank  umum  konvensional menjadi bank umum  yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah akan terus  meningkat  seiring  dengan  masuknya  pemain-pemain  baru,  maupun  dengan dibukanya Islamic Window di bank-bank konvensional. 28
dikantor  cabang/kantor  cabang  pembantu  baik  konvensional  yang  sudah memiliki  UUS.  Besarnya  kontribusi office  channelling dalam  menghimpun  Dana Pihak Ketiga (DPK) pada unit usaha syari’ah (UUS) dan bank Umum syariah sampai Juli    tahun  2010  mencapai  60,462  triliun,  BPRS  sebesar  1,418,726  milyar. Perkembangan  jaringan  kantor  ini  mengindikasikan  tingginya  kebutuhan  atau permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Kebijakan perbankan yang ditempuh oleh Bank Indonesia sejak tahun 2007 adalah  meningkatkan  fungsi  intermediasi  dan  memperkuat  kelembagaan  perbankan, termasuk meningkatkan  kapasitas pelayanan industry perbankan syari’ah.  Kebijakan untuk  meningkatkan  fungsi  intermediasi  perbankan  antara  lain  melalui  penyesuaian beberapa  ketentuan  terkait  dengan  kredit.  Sedangkan  penguatan  kelembagaan perbankan  antara  lain  adalah  mendorong  proses  konsolidasi  serta  berperan  aktiv dalam  pengembangan  pasar  dan  instrument  keuangan  untuk  membentuk  sector keungan yang sehat dan kuat dalam rangka meningkatkan daya tahan perekonomian. Dari sisi perbankan syari’ah, kebijakan diarahkan pada peningkatan perannya dalam perekonomian  melalui  peningkatan  keberagaman  produk  dan  jasa  syari’ah  sebagai salah  satu  outlet  penanaman  modal  dari  luar  negeri.  Kebijakan  untuk  meningkatkan kapasitas sector pelayanan industri perbankan syari’ah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan  industri  perbankan  syari’ah.  Untuk  itu  sejalan  dengan  Cetak  Biru
Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia, Bank Indonesia telah memformulasikan  rencana  peningkatan  kapasitas  pelayanan  industri  perbankan syari’ah.  Rencanan  peningkatan  tersebut  dilakukan  pada  sisi  penawaran  dan permintaan  secara  serentak  untuk  meningkatkan  target  pangsa  perbankan  syari’ah dari 1,72 % menjadi 5 % dari total volume usaha perbankan nasional pada akhir tahun 2008.  Kondisi  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  memang  menunjukkan  kinerja  yang baik.  Berdasarkan  data  Bank  Indonesia  tahun  2007  pangsa  DPK  perbankan  syari’ah terhadap  perbankan  nasional  meningkat  dari  1,6  %  tahun  2006  menjadi  1,9%  pada akhir 2007, Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan syari’ah dalam mendukung perekonomian  nasional  terus  meningkat.  Penghimpunan  Dana  Pihak  Ketiga perbankan syari’ah tumbuh sebesar 35,5  %, sedangkan pembiayaan  yang disalurkan (PYD)  sebesar  36,7%.  Peningkatan  tersebut  memperbesar  pangsa  asset  perbankan syari’ah terhadap perbankan nasional dari 1,6 % pada akhir tahun 2006 menjadi 1,9 % pada akhir 2007. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan  peran  industri  perbankan  syari’ah  dalam  mendukung  perekonomian nasional  akan  semakin  signifikan.  Dalam  menyusun  peraturan  bagi  perbankan syari’ah ini, BI bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan bank syari’ah yang sehat dan  patuh  kepada  prinsip  syariah.  Baik  manajemen  maupun  regulasi  yang mendukungnya.  Sehingga  dalam  menjalankan  aktivitasnya  lembaga  perbankan syari’ah  tidak  lagi  hanya  berorientasi  pasar,  akan  tetapi  lebih  jauh  sebagai  lembaga keuangan yang mempunyai karakteristik tersendiri melalui penerapan syari’ah secara menyeluruh  tanpa  ada  politisasi  poin-poin  syari’ah  di  dalamnya.  Partisipasi  publik mulai  melihat  perbankan  syariah  sebagai  alternatif  perekonomian.  Sehingga perbankan  syariah  bukan  dilihat  dari  perspektif  agama,  tetapi  lebih  kepada kepentingan ekonomi nasional. Kedepan, pertumbuhan bank dan kantor bank syari’ah akan terus meningkat, dengan semakin banyaknya bank syariah baru terutama dalam bentuk dual  banking  system dan office  channelling oleh  bank-bank  pembangunan daerah.  Diperkirakan  pangsa  aset  perbankan  syariah  pada  akhir  tahun  2011  akan melebihi target blue print (Cetak Biru) BI, sebesar lima persen dari pangsa perbankan nasional. 29
Pengembangan perbankan syari’ah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan  terbesar  bagi  masyarakat  dan  berkontribusi  secara  optimal  bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan  Indonesia  (API),  Arsitektur  Sistem  Keuangan  Indonesia  (ASKI),  serta Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN).  Dengan  demikian  upaya pengembangan  perbankan  syariah  merupakan  bagian  dan  kegiatan  yang  mendukung pencapaian  rencana  strategis  dalam  skala  yang  lebih  besar  pada  tingkat  nasional. “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan
prioritas  yang  jelas  untuk  menjawab  tantangan  utama  dan  mencapai  sasaran  dalam kurun  waktu  10  tahun  ke  depan,  yaitu  pencapaian  pangsa  pasar  perbankan  syariah yang  signifikan  melalui  pendalaman  peran  perbankan  syariah  dalam  aktivitas keuangan  nasional,  regional  dan  internasional,  dalam  kondisi  mulai  terbentuknya integrasi  dgn  sektor  keuangan  syariah  lainnya.  Dalam  jangka  pendek,  perbankan syariah  nasional  lebih  diarahkan  pada  pelayanan  pasar  domestik  yang  potensinya masih  sangat  besar.  Dengan  kata  lain,  perbankan  Syariah  nasional  harus  sanggup untuk  menjadi  pemain  domestik  akan  tetapi  memiliki  kualitas  layanan  dan  kinerja yang  bertaraf  internasional.  Pada  akhirnya,  sistem  perbankan  syariah  yang  ingin diwujudkan  oleh  Bank  Indonesia  adalah  perbankan  syariah  yang  modern,  yang bersifat  universal,  terbuka  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali. Sebuah  sistem  perbankan  yang  menghadirkan  bentuk-bentuk  aplikatif  dari  konsep ekonomi  syariah  yang  dirumuskan  secara  bijaksana,  dalam  konteks  kekinian permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia,  dan  dengan  tetap memperhatikan  kondisi  sosio-kultural  di  dalam  mana  bangsa  ini  menuliskan perjalanan  sejarahnya.  Hanya  dengan  cara  demikian,  maka  upaya  pengembangan sistem  perbankan  syariah  akan  senantiasa  dilihat  dan  diterima  oleh  segenap masyarakat  Indonesia  sebagai  bagian  dari  solusi  atas  berbagai  permasalahan  negeri. Bank  Indonesia  telah  menformulasikan  rencana  peningkatan  kapasitas  pelayanan industry  perbankan  syari’ah  melalui  program  akselerasi  pengembangan  perbankan syari’ah  yang  sejalan  dengan  Cetak  Biru  Pengembangan  Perbankan  Syari’ah Indonesia.  Program  percepatan  pertumbuhan  industry  perbankan  syari’ah  pada prinsipnya  ditujukan  pada  sisi  penawaran  dan  permintaan  secara  serentak.  Tujuan peningkatan  kapasitas  pelayanan  perbankan  syari’ah  dari  sisi  penawaran  dilakukan dalam bentuk:
1) Peningkatan  kualitas  SDM  baik  dari  aspek  syari’ah  maupun  aspek  keahlian lainnya  diantaranya  dalam  bentuk  memberikan  program  sertifikasi  direksi BPRS,  Upgrading  pengurus  bank  syari’ah  dan  penyusunan  buku  teks  book Ekonomi Islam,
2) Peningkatan  jaringan  pelayanan  perbankan  syari’ah  dengan  mendorong officed channeling, dan
3) Memperkaya  produk  jasa  keuangan  perbankan  syari’ah  bagi  masyarakat dengan  menyusun  kodifikasi  produk  perbankan  syari’ah.  Program  penguatan sisi permintaan dilakukan dengan upaya:
a. Menggalakkan  program  sosialisasi  perbankan  syari’ah  melalui  berbagai forum dengan melibatkan berbagai pihak baik praktisi, akademisi maupun masyarakat umum, seperti pada media televise, cetak dan lain sebagainya.
b. Melakukan  linkage  program  sebagai  bagian  dari  pengembangan  industry perbankan  syari’ah  dalam  rangka  memperkuat  pola  hubungan  antara pelaku  perbankan  syari’ah  dengan  sector  usaha.  Misalnya  pelatihan pembinaan UMKM bagi pengurus bank syari’ah, pemda dan LSM.
c. Menghimbau  pemerintah  untuk  terlibat  aktiv  dalam  pengembangan industry  perbankan  syari’ah  nasional.  salah  satunya  imbauan  kepada pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah dan pengelolaan sumber dana pemerintah di perbankan syari’ah.
d. Menyempurnakan  ketentuan  dan  perundang-undang  yang  kondusif  bagi pengembangan  perbankan  syari’ah.  Mislanya  penyempurnaan  ketentuan pajak  termasuk  pajak  pertambahan  nilai  (PPn)  terhadap  produk  yang berdasarkan  prinsip  jual  beli,  selain  itu  diupayakan  penyelesaian  RUU perbankan syari’ah, yang merupakan langkah strategis bagi perkembangan industry perbankan syari’ah di masa depan.
e. Mendorong  pelaksanaan  program  voluntary  sector,  dalam  rangka meningkatkan  potensi  peran  industry  perbankan  syari’ah  dalam  sector social  melalui  program  perbankan  syari’ah  peduli  umat  (PSPU) bekerjasama dengan lembaga pengelola ZISWAf). 30
Konsep  dasar  bank  Islam  di  Indonesia  disebut  bank  syari’ah  merupakan lembaga  keuangan  yang  berfungsi  memperlancar  mekanisme  ekonomi  di  sektor  riil melalui aktivitas kegiatan usaha ( investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syari’ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  nilai-nilai  syari’ah  yang  bersifat  makro  maupun mikro. Sehingga dari tahun ke tahun pertumbuhan perbankan syariah meningkat. 31

## Pertumbuhan Kantor Layanan Syariah
Tabel 4.1
JUMLAH KANTOR LAYANAN SYARIAH ( OFFICE CHANNELLING ) No Nama Bank Tahun 2007 Tahun 2008 1 UUS Bank Danamon 70 70 2 UUS Bank Permata 148 186 3 UUS BII 8 9 4 UUS Bank Tabungan Negara 36 64 5 UUS CIMB Niaga 63 143 6 UUS BTPN 0 8 7 UUS HSBC 7 10 8 UUS BPD DKI 21 33 9 UUS BPD SUMUT 63 76 10 UUSBPD Riau 8 33 11 UUS BPD SUMSEL 41 41 12 UUS BPD KALSEL 10 10 13 UUS BPD KALTIM 10 10
14 UUS BPD KALBAR 0 1 15 UUS BPD NTB 1 10 16 UUS BNI 636 640 17 UUS Jabar dan Banten 9 28 18 UUS Bukopin 27 29 19 UUS IFI 1 1 20 UUS SUMBAR 0 5
Dari table di atas yang paling banyak kantor layanan syariah yaitu UUS BNI dan yang paling sedikit adalah BPD KALBAR.

## V. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, skripsi yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Kebijakan Office Channelling ”. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari 18 perbankan di Indonesia yang menggunakan pelayanan syariah ( office channelling ) sebelum keluarnya pelayanan syariah jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar  Rp.  200  Triliun,  jumlah  rata-rata  Rp.  1.020  Triliun.  Dan  sesudah keluarnya  pelayanan  syariah  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  sebesar  Rp.  300 Triliun,  jumlah  rata-rata  Rp.  1.400  Triliun,  dapat  disimpulakan  bahwa, pertumbuhan  jumlah  Dana  Pihak  Ketiga  setelah  keluarnya  kebijakan office channelling meningkat  sebesar  50%.  Setengah  nya  lebih  besar  dibandingkan sebelum keluarnya kebijakan office channelling .
2. Dari  hasil  analisis  data  menggunakan    SPSS  VERSI  16.0  dengan  uji  t  untuk dua sampel yang berpasangan ( Paired Sample t Test ) diperoleh t hitung sebesar -2,354 dan t tabel sebesar -2,109 dan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05 atau 0,01) dan  nilai  probabilitasnya  adalah  -0,31.  Jika  dibandingkan  antara  t tabel dan t hitung, maka diperoleh t hitung (-2,354) < t tabel (-2,109). Maka H o ditolak dan H a diterima,  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  Dana  Pihak  Ketiga  sebelum  dan  sesudah keluarnya kebijakan Office Channelling.
Catatan Akhir:
1 Luhur Prasetiyo, UU Perbankan Syariah , (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010), h. 21.
2 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 23.
3 Kasmir, Pemasaran Bank , (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 51.
4 Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 23.
5 Kasmir, Pemasaran Bank , (Jakarta: Kencana, 2008),op cit, h. 119.
6 Ibid, h. 120.
7 Ibid, h. 121.
8 Ibid, h. 122.
9 Ibid, h. 127.
10 Ibid, h. 128.
11 Thorik Gunawan dan Uus Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad , (Bandung: Salamadani, 2007), h. 49.
12 Op cit, h. 137.
13 Ibid, h. 145.
14 Kasmis, Bank dan Lembaga Keuangan Liannya , (Jakarta: Kencana, 2004), h.65.
15 Opcit, h. 41.
16 Menurut Sayyid Quthb Dalam Buku Karangan Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 49.
17 HR. Muslim, Kitab Al-Masaqqah, No. 2995.
18 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Sentral (Jakarta: Pustaka Alfabet,2006), h. 37. 19 Wirdyangsih, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana,2005), h. 72.
20 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), op cit, h. 33.
21 Opcit, h.38.
22 Diakses pada tanggal 08 Mei 2014 https://www.google.com/search?client=firefox- a&hs=1kT&rls=org.mozilla:id:official&channel=fflb&sclient=psy- ab&q=ww.kebijakan+ofice+channeling.bi.go.id&oq=ww.kebijakan+ofice+channeling.bi.go.id&gs_l 23 Diakses  pada  tanggal  08  Mei  2014  http://www.slideshare.net/iffatabahati/pengaruh-pelaksanaan- office-channeling-terhadap-pertumbuhan-bank.
24 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 1991.
25 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta; Kencana 2010).h. 37.
26 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002), h. 21. 27 Muhamad  Solahudin, Kamus  Istilah  Ekonomi,Keuangan,  dan  Bisnis  Syariah (Jakarta  :  Gramedia Pustaka 2002), h. 17.
28 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: IIIT Indonesia 2003), h. 29. 29 Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2007.
30 http://rozalinda.wordpress.com/2011/06/.
31 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 30.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana, 2010
Arifin Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Sentral, Jakarta: Pustaka Alfabet,2006
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama  RI,  Kompilasi  Hukum  Islam, 1991
Gunawan  Thorik  dan  uus  hardiono  sudibyo, Marketing  Muhammad ,  Bandung: salamadani,2007
Huda  Nurul  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam, Jakarta;  Kencana 2010
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana, 2011
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Liannya , Jakarta: Kencana, 2004
Kasmir, Pemasaran Bank , Jakarta: Kencana, 2008
Kasmir, Pemasaran Bank , Jakarta: Prenada Media, 2005.
Khoirunnisa, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Banten, Banten: 2011
Menurut  Sayyid  Quthb  Dalam  Buku  Karangan  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Nadratuzzaman  Muhamad, Produk  Keuangan  Islam, Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2002.
Prasetiyo Luhur, UU Perbankan Syariah , Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010.
Tenny  Badina et,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa, Banten: 2009.
Wirdyangsih, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta:kencana, 2005.
Diakses  pada  tanggal  08  Mei  2014  https://www.google.com/search?client=firefox- a&hs=1kT&rls=org.mozilla:id:official&channel=fflb&sclient=psy- ab&q=ww.kebijakan+ofice+channeling.bi.go.id&oq=ww.kebijakan+ofice+cha nneling.bi.go.id&gs.
www.bi.go.id
__________________________________ Meri Lustianah, alumni Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Efi  Syarifudin ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan Maulana Hasanuddin Banten