## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index
Determinan Tingkat Kejahatan Properti ( Property Crime ) di Indonesia
Putri Yulianda Sukma 1 , Joan Marta 2
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia * Korespondensi: : yuliandaputri90@gmail.com , joan@fe.unp.ac.id

## Abstract:
This  study  aims  to  find  out  and  analyze  how  the  Determinants  of  Property Crime  Rate  in  Indonesia.  This  research  is  an  effort  to  add  to  the  existing literature  on  property  crime  research  in  developing  countries,  especially Indonesia. The type of data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) which is grouped into two parts, namely the dependent  variable  namely  Property  Crime  and  the  independent  variable consisting  of  Population  Density,  Education  Level,  Unemployment,  Income Inequality  and  Police  Power.  This  study  used  descriptive  and  inductive analysis. This study uses panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM) method with cross section of 34 Provinces in Indonesia and time series  2018 – 2021.  The  findings  in  the  results  of  this  study  revealed  that  the variables  of  population  density,  education  level,  unemployment  and  police strength had a significant effect however, on the variable of income inequality did not have a significant effect on the level of property crime in Indonesia. Keywords : Overcrowding, crime, income inequality, policing power, education

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana Determinan  Tingkat  Kejahatan  Properti  (Property  Crime)  di  Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk menambah literatur yang ada tentang penelitian  kejahatan  properti  di  negara  berkembang  khususnya  Indonesia. Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelompokkan menjadi dua bagian  yaitu  variabel  dependent  yakni  Kejahatan  Properti  dan  variabel independent  yang  terdiri  atas  Kepadatan  Penduduk,  Tingkat  Pendidikan, Pengangguran,  Ketimpangan  Pendapatan  dan  Kekuatan  Kepolisian.  Pada penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  induktif.  Penelitian  ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect  Model  (FEM)  dengan  cross  section  34  Provinsi  di  Indonesia  dan  time series  2018 – 2021.Temuan  pada  hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa pada  variabel  kepadatan  penduduk,  Tingkat  pendidikan,  Pengangguran  dan Kekuatan  Kepolisian  berpengaruh  signifikan  namun,  pada  variabel ketimpangan  pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kejahatan properti di Indonesia.
Kata kunci : Kepadatan Penduduk, Kejahatan, Ketimpangan Pendapatan, Kekuatan Kepolisian, Pendidikan.
Kode Klasifikasi JEL : O15, H75, Q56

## PENDAHULUAN
Tindak  kriminal  atau  kejahatan  menjadi  penyakit  sosial  diseluruh  negara  berkembang maupun  negara  maju  yang  hampir  tidak  ada  akhirnya.  Dalam  mendorong  perkembangan pembangunan  nasional  diiringi  dengan  pemerataan  dalam  kesejahteraan  masyarakat diperlukan  upaya  maksimal  terhadap  beberapa  penyebab  yang  dapat  meningkatnya  angka kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dari segi harta benda maupun nyawa korban.
Info Artikel Diterima: 05 Februari 2024
Disetujui: 23 Februari 2024
Terbit daring: 01 Maret 2024
DOI: -
Sitasi: Yulianda, Putri, S & Marta, Joan (2024). Determinan Tingkat Kejahatan Properti ( Property Crime ) di Indonesia
Kejahatan  terhadap  harta  benda  atau  kejahatan  properti  menjadi  kasus  kejahatan  dengan jumlah  paling  banyak  pada  setiap  tahunnya.  Sumber  daya  yang  tersedia  yang  dapat meminimumkan  kejahatan  properti  masih  bersifat  langka  dan  terbatas.  Oleh  karena  itu, sumber  daya  tersebut  harus  dioptimalkan  agar  bisa  mencapai  tingkat  kejahatan  properti yang serendah-rendahnya(Becker, 1968).
Di era Globalisasi saat ini dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang dengan  pesat  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat,  namun  tidak  lain  hal  dengan dampak negatif oleh budaya asing yang dengan mudah masuk ke dalam negeri. Faktor lain yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindakan  kejahatan  properti  karena  karakteristik  sosial dan budaya yang berbeda,
Tingginya  kebutuhan  hidup  yang  tidak  diimbangi  dengan  skill  dan  pendapatan  yang  tidak memadai membuat seseorang sangat berambisi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun,  kondisi  ini  yang  memicu  timbulnya  tindak  kejahatan  properti  yang  bertujuan merampas  harta  korban  dan  menimbulkan  kerugian.  (Purwanti  &  Widyaningsih,  2019). Kejahatan  properti merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi karena para pelaku yang melakukan  kejahatan  mempertimbangkan  biaya  dan  manfaat  sebelum  melakukan  tindak kejahatan, menurut kriminolog dan ekonom, kejahatan dapat terjadi dikarenakan distribusi aset sepihak.
Kejahatan  menjadi  suatu  permasalahan  yang  kompleks  yang  menjadi  konsekuensi  bagi pemerintah,  aparat  penegak  hukum  dan  terutama  bagi  masyarakat  suatu  daerah.  Kasus kejahatan  konvensional  yang  menjadi  gangguan  keamanan  dan  mengancam  kesejahteraan masyarakat yaitu kejahatan properti yang dapat diuraikan menjadi beberapa sifatnya berupa pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pengrusakan/penghancuran barang, dam penadahan. (Imran et al., 2018).
Kejahatan  Properti  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  memiliki  tindak  kejahatan  tertinggi  dan patut  untuk  diwaspadai  yaitu  pencurian  dengan  pemberatan,  Tindak  kejahatan  ini  pada tahun 2018 menjadi jenis tindak kejahatan dengan kasus tertinggi bila dibandingkan dengan jenis  kejahatan  lainnya.  Kejahatan  pencurian  dengan  pemberatan  mencapai  31.571  kasus pada tahun 2018. Tindak kejahatan ini berhasil mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sampai 2021. Jenis kejahatan pembakaran dengan sengaja pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dengan total menjadi 715 kasus
Pesatnya  perkembangan  di  daerah  perkotaan  tentu  akan  memberikan  keuntungan perekonomian  bagi  penduduknya.  Daerah  yang  berkembang  dengan  pesat  tentu  akan berdampak  pada  pola  pikir  penduduk  untuk  hijrah  ke  daerah  tersebut  yang  akan menyebabkan  terjadinya  kepadatan  penduduk.  Kepadatan  pendudukan  memiliki  pengaruh terhadap  kualitas  hidup,  peningkatan  kualitas  hidup  akan  sulit  untuk  ditingkatkan  dengan wilayah kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk melihat kualitas hidup terdapat tiga standar yang  digunakan  yaitu  kebutuhan  dasar  untuk    kelangsungan  hidup  hayati,  manusiawi  dan kebutuhan dasar untuk memilih.
Sebagian  besar  penduduk    berdomisili  di  kota-kota  besar,  untuk  memenuhi  standar kebutuhan  hidup.  Semakin  padat  penduduk  yang  tinggal  di  suatu  daerah,  maka  akan semakin  sedikit  kesempatan  untuk  mereka  mendapatkan  lapangan  pekerjaan  dan  terjadi ketimpangan  ekonomi.  Semakin  banyaknya  penduduk  yang  mengalami  permasalahan ekonomi  seperti  pengangguran,  ketimpangan  pendapatan  antara  tenaga  kerja  bekerja dengan  tidak  bekerja  dan  kurangnya  kesejahteraan  masyarakat  akan  rentan  terhadap meningkatnya kejahatan.
Tindak  kejahatan  atau  kriminalitas  diyakini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan serta
bagaimana  pihak  kepolisian  dalam  menangani  kasus  tindak  kejahatan.  Pesatnya perkembangan di daerah perkotaan tentu akan memberikan keuntungan perekonomian bagi penduduknya. Daerah yang berkembang dengan pesat tentu akan berdampak pada pola pikir penduduk  untuk  hijrah  ke  daerah  tersebut  yang  akan  menyebabkan  terjadinya  kepadatan penduduk.
Kepadatan  pendudukan  memiliki  pengaruh  terhadap  kualitas  hidup,  peningkatan  kualitas hidup  akan  sulit  untuk  ditingkatkan  dengan  wilayah  kepadatan  penduduk  yang  tinggi. Analisis  kejahatan  properti  dapat  dilaksanakan  dengan  pendekatan  ekonomi  kejahatan. Pendekatan ekonomi juga bisa dilihat dari rasionalitas pelaku kejahatan yang lebih memilih melakukan tindak kriminal di daerah perkotaan dibandingkan di desa. Hal ini didorong oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingginya pendapatan yang dimiliki masyarakat di kota memungkingkan peluang lebih tingginya keuntungan aksi kejahatan (harta benda korban) di kota,  rendahnya  probabilitas  tertangkap  di  kota  dikarenakan  padatnya  pnduduk  di  daerah perkotaan.
Menurut  Pritana  (2015)  Keterbatasan  dalam  mengenyam  pendidikan  yang  lebih  tinggi memberikan dampak negatif bagi seseorang yakni lapangan pekerjaan yang sempit. Sehingga mengakibatkan mereka yang memiliki pendidikan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dengan hal tersebut maka seseorang akan melakukan kegiatan ilegal demi memenuhi  pemuas  kebutuhan.  Jika  penduduk  tidak  dapat  memperoleh  pekerjaan  maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran.
Menurut  (Khan  et  al.,  2015)  mengemukakan  bahwa  penurunan  penghasilan  ketika  tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara dapat mendominasi individu mengadopsi perilaku kejahatan.  Desakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  disaat  seseorang  menganggur  atau  tidak memiliki  pekerjaan  akan  memicu  peluang  seseorang  untuk  memilih  melakukan  kegiatan ilegal  yang  dapat  menghasilkan  pendapatan.  Berkurangnya  tingkat  pengangguran  secara tidak  langsung  memberikan  gambaran  berkurangnya  kemungkinan  seseorang  dalam melakukan  tindak  kriminal.  Namun  pernyataan  ini  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya. Mempunyai pekerjaan atau berhasil mendapatkan pendapatan yang legal tidak membuat seseorang untuk tidak melakukan tindak kriminal.
Lochner  dan  Moretti  (2004)  menyatakan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang dapat  mengalami  penurunan  dengan  pendidikan  melalui  preferensi  atau  saluran pendapatan. Pendidikan meningkatkan pola pikir individu dengan enggan terhadap perilaku yang berisiko dan ilegal serta meningkatkan biaya peluang kejahatan dengan menghasilkan pendapatan  potensial  yang  tinggi  dari  kegiatan  yang  tidak  merugikan  masyarakat  serta melanggar norma hukum.
Secara  teoritis,  pelaku  kejahatan  akan  menanggapi  terhadap  insentif  kejahatan  dengan mempertimbangkan  rasionalitas.  Kondisi  kesenjangan  dalam  suatu  wilayah  akan  cendrung mendorong  keputusan  seseorang  untuk  memilih  melakukan  tindak  kejahatan.  Hal  ini dikarenakan  pelaku  kejahatan  berhadapan  langsung  dengan  korban  potensial  yang mempersiapkan ekspetasi perolehan dari harta rampasan yang lebih tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih dari yang dibutuhkan.
Selain  itu,  faktor  yang mendorong  individu  untuk  memilih  melakukan    tindakan  kejahatan properti  adalah  dikarenakan  pendapatan.  Pendapatan  yang  masih  rendah  didapatkan sehingga hal tersebut mendorong individu memilih jalan yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan  hidup  tanpa  memikirkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dan  berasumsi  bahwa dengan melakukan tindakan kejahatan dan mendapatkan pendapatan ilegal yang lebih besar dan  kepuasan  lebih.  Namun  tidak  memikirkan  resiko  yang  mungkin  didapatkan  apabila tertangkap tanpa mempertimbangkan utilitas yang hilang selama dalam penjara atau dalam masa hukuman. Seperti yang telah diteliti oleh(Florentinus Nugro Hardianto, 2009).
Dalam  meminimumkan  tingkat  kejahatan  properti,  insentif  tindak  kejahatan  harus diturunkan  dengan  meningkatkan  biayanya  atau  menurunkan  nilai  harapan  dari  tindak kejahatan  tersebut  dengan  memperluas  probabilitas  tertangkap.  Oleh  karenanya  kekuatan kepolisian  dalam  mengupayakan  keamanan  masyarakat  dan  upaya  dalam  menyelesaikan kasus dari tindakan kejahatan yang dilaporkan masyarakat berdasaran hukum yang berlaku diduga  berpengaruh  terhadap  kejahatan.  Pelaku  tindak  kejahatan  akan  kembali mempertimbangkan  wilayah  yang  ingin  dilakukan  tindak  kejahatan  dengan  kapasitas kekuatan dari aparat penegak hukum maupun dalam menjaga keamanan
Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan di atas, penelitian ini di tujukan untuk mengetahui bagaimana  pengaruh  kepadatan  penduduk, tingkat  pendidikan,  pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kekuatan kepolisian terhadap kejahatan properti di Indonesia, maka  penulis  tertarik  untuk  mengakaji  faktor  kejahatan  di  Indonesia  yang  berjudul “ Determinan Tingkat Kejahatan Properti (Property Crime) di Indonesia” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  saat  ini  bertempat  di  Indonesia,  yaitu  pada  tiga  puluh  empat provinsi di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel yang merupakan gabungan dari data runtut waktu ( Time Series) dengan data silang tempat ( Cross Section) yang diperoleh . dari Lembaga resmi dan instasi terkait atau data yang sudah diolah oleh pihak kedua, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang didapatkan dari mengakses website lembaga yang bersangkutan.
Pada dasarnya bentuk persamaan atau model regresi panel dapat dibentuk pada persamaan umum. Model yang dipakai dalam analisis data panel adalah sebagai berikut:
(1)
Dimana,  Y it adalah  Kejahatan  properti  di  Indonesia,  X 1i adalah  Penduduk,  X 2it adalah Tingkat Pendidikan, X 3it adalah Tingkat Pengangguran, X 4it adalah Ketimpangan Pendapatan X 5it adalah  Kekuatan  Kepolisian/Jumlah  Kasus, β 0 ,  β 1 ,  β 2 ,    β 3 ,  β 4 ,  β 5 adalah Elastisitas Variabel Bebas, I adalah Cross Section, t adalah Time Series, µ it adalah Eror Term.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 740,05% dengan standar deviasi sebesar 2666,00% dan koefisien variasi yang diperoleh sebesar 360,13%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 15887,25 jiwa/km2. Hal ini disebabkan karena Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  yang  merupakan  pusat  dari segala kegiatan perekonomian.
Rata-rata  lama  sekolah  merupakan  indikator  dalam  menentukan  tingkat  pendidikan  yang mana akan menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun  keatas  untuk  menempuh  semua  jenjang  pendidikan  formal  yang  sedang  dijalani. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka kemampuan dan kualitas pola pikir masyarakat akan semakin meningkat  sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang baik dan dapat meningkatkan kualitas perekonomian di suatu negara.
Tingkat  pengangguran  terbuka  di  34  Provinsi  di  Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami fluktuasi.  Rata-rata  tingkat  pengangguran  sebesar  4,73%  dengan  standar  deviasi  sebesar 1,65%  dan  koefisien  variasi  yang  diperoleh  sebesar  35,10%.  Tingkat  pengangguran  terbuka tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 10,12%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 kasus pandemi Covid-19 masih tinggi, sehingga menyebabkan para pekerja di PHK dan tidak mendapatkan pekerjaan lagi.
Selain itu sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau juga terhenti karena pandemi Covid- 19 tersebut.ketimpangan pendapatan di 34 Provinsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan.    Rata-rata  tingkat  ketimpangan  pendapatan  sebesar  0,35%  dengan  standar deviasi  sebesar  0,04%  dan  koefisien  variasi  yang  diperoleh  sebesar  10,44%.  Tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi berada di Provinsi Yogyakarta yaitu sebesar 0,441%.

## Pengujian Model dan Analisis Statistik
Dalam  menentukan  metode  estimasi  model  regresi  panel,  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  tiga  pendekatan  model  yaitu common  effect  model,  fixed  effect  model dan random effect model . Untuk memastikan kelayakan hasil estimasi model regresi panel data memerlukan beberapa pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah layak atau tidak untuk bisa dianalisis lebih lanjut.
Terdapat  tiga  tahap  yang  harus  dilakukan  untuk  menentukan  pemilihan  model.  Uji Chow Test ,  uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pemilihan  model  yang  digunakan  yaitu  antara Common  Effect  Model atau Fixed  Effect  Model. Untuk  memilih  model  yang  tepat  untuk digunakan yaitu antara  Fixed Effect Model atau Random Effect Model maka dilakukan Uji Hausman.  Dan  Uji  Lagrange  Multiplier  dilakukan  dengan  tujuan  menentukan  pemilihan model antara Commont Effect atau Random Effect .
Untuk Pengujian hipotesis penelitian ini selanjutnya dilakukan uji hipotesis statistik yaitu uji t  dan  uji  F.  Selanjutnya  untuk  dapat  mengetahui goodness  of  fit dari  hasil  estimasi persamaan  regresi  yang  dilakukan  dan  sebagai  pertimbangan  menentukan  pilihan  hasil estimasi terbaik digunakan koefisien determinasi R².
Uji regresi panel digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam  bentuk  data time  series .  Dalam  penelitian  ini  Uji Chow mendapatkan  bahwa  nilai probabilitas  lebih  kecil  dari  taraf  nyata  sehingga  dari  hasil  ini  model  yang  terpilih  adalah model fixed  effect .  Karena  model  yang  terpilih  adalah fixed  effect maka  dilakukan  uji hausman untuk menentukan model terbaik antara random effect atau fixed effect . Hasil uji hausman  menunjukan  bahwa  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  taraf  nyata  sehingga  model yang  terpilih  adalah  model fixed  effect .  Berdasarkan  hasil  dari  uji chow dan  uji  hausman model terbaik yang terpilih adalah fixed effect model.
Berdasarkan  hasil  regresi  estimasi  Fixed  Effect  Model  menunjukkan  bahwa  4  dari  variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Indonesia yaitu variabel kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran dan kekuatan kepolisian sedangkan pada variabel ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan. hasil Uji Regresi Fixed Effect Model diperoleh persamaan sebagai berikut :
KJP = 2318885 – 152715,3(LOG_KP) – 711091,7(LOG_TP) + 9579,605(P) + 53004,05(KTP) – 633,8778 (KK) (2)
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  diatas  bahwa  variabel  Kepadatan  Penduduk  memiliki  nilai koefisien  regresi  sebesar  -152715,3.  Hal  ini  berarti  apabila  variabel  Kepadatan  Penduduk meningkat  sebesar  satu  persen,  maka  tingkat  Kejahatan  Properti  akan  menurun  sebesar 152715,3 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap .
Pada  hasil  uji  regresi  terlihat  bahwa  variabel  Tingkat  Pendidikan  memiliki  nilai  koefisien regresi sebesar -711091,7. Hal ini berarti apabila variabel Tingkat Pendidikan secara rata-rata meningkat  sebesar  satu  persen,  maka  tingkat  Kejahatan  Properti  akan  menurun  sebesar 711091,7 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.

## Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model
Dependent Variable: Kejahatan Properti Method: Panel Least Squares Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 136 Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. C 2318885 483984.9 4.791234 0.0000 Kepadatan Penduduk (KP) -152715.3 64600.08 -2.364011 0.0201 Tingkat Pendidikan (TP) -711091.7 173710.6 -4.093543 0.0001 Pengangguran (P) 9579.605 3566.919 2.685680 0.0085 Ketimpangan Pendapatan (KTP) 53004.05 352233.0 0.150480 0.8807 Kekuatan Kepolisian (KK) -633.8778 214.5654 -2.954240 0.0039 Effect Specification Cross-section Fixed (dummy variables) Root MSE 20677.63 R-squared 0.610515 Mean dependent var 35034.37 Adjusted R-squared 0.457934 S.D dependent var 33255.09 S.E. of regression 24484.11 Akaike info criterion 23.28502 Sum squared resid 5.81E+10 Schwarz criterion 24.12027 Log likelihood -1544.381 Hannan-Quinn Criter. 23.62444 F-statistc 4.001238 Durbin-Watson stat 3.127451 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber : Hasil Olahan EViews 12
Pada hasil uji regresi terlihat bahwa variabel Pengangguran memiliki nilai koefisien regresi sebesar  9579,605.  Hal  ini  berarti  apabila  variabel  Pengangguran  meningkat  sebesar  satu persen,  maka  tingkat  Kejahatan  Properti  akan  meningkat  sebesar  9579,605  per  100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.
Pada  hasil  uji  regresi  terlihat  bahwa  variabel  Ketimpangan  Pendapatan  memiliki  nilai koefisien regresi sebesar 53004,05. Hal ini berarti apabila variabel Ketimpangan Pendapatan meningkat  sebesar  satu  persen,  maka  tingkat  Kejahatan  Properti  akan  meningkat  sebesar 53004,05 per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.
Pada  hasil  uji  regresi  terlihat  bahwa  variabel  Kekuatan  Kepolisian  memiliki  nilai  koefisien regresi  sebesar  -633,8778.  Hal  ini  berarti  apabila  variabel  Kekuatan  Kepolisian  meningkat sebesar  satu  persen,  maka  tingkat  Kejahatan  Properti  akan  menurun  sebesar  633,8778  per 100.000 penduduk dengan asumsi variabel lain bernilai nol atau tetap.
Determinan Kejahatan Properti di Indonesia .
Dari  hasil  estimasi  diketahui.  kepadatan  penduduk  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kejahatan  properti  di  Indonesia.  Artinya  apabila  kepadatan  penduduk  meningkat maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  akan  menurun  dan  apabila  kepadatan  penduduk menurun  maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  juga  akan  meningkat.  Berdasarkan  hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  kejahatan  properti  di  Indonesia.  Artinya  apabila  tingkat  pendidikan  meningkat maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  akan  menurun  dan  apabila  tingkat  pendidikan menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga meningkat.
Secara  teori  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Gary  Becker  (lantip prasojo,  2017)  tentang Human  Capital  Theory atau  disebut  sebagai  modal  manusia  dalam bukunya yang berjudul Human Capital . Menurut teori Human Capital perekonomian akan menjadi  lebih  tumbuh  tergantung  kualitas  dari  manusia.pengangguran berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kejahatan  properti  di  Indonesia.  Artinya  apabila  pengangguran meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan meningkat dan apabila pengangguran menurun  maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  juga  menurun.Secara  teori  penelitian  ini sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  (Sukirno,  2006)  bahwa  pengangguran berdampak  buruk  terhadap  kegiatan  perekonomian  yang  menimbulkan  ketidakstabilan sosial dan politik yang diakibatkan oleh pengangguran.
Ketimpangan  pendapatan  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kejahatan properti di Indonesia. Dapat diartikan bahwa, apabila di suatu daerah mengalami ketimpangan  yang  meningkat  maka  jumlah  kejahatan  juga  akan  mengalami  peningkatan. Dan  sebaliknya,  apabila  ketimpangan  pendapatan  rendah  pada  suatu  daerah  maka  tingkat kejahatan  properti  juga  akan  rendah.    Secara  teori  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Becker  (Kang,  2016)  mengemukakan  bahwa  ketimpangan  pendapatan menghubungkan  orang-orang  dengan  upah  rendah  menurut  Undang-Undang  yang mempunyai tingkat kekayaan lebih tinggi di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi terulangnya kejahatan di daerah tersebut dan kejahatan juga akan meningkat.
Kekuatan  kepolisian  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kejahatan  properti  di Indonesia.  Artinya  apabila  kekuatan  kepolisian  meningkat  maka  kejahatan  properti  di Indonesia akan menurun dan apabila kekuatan kepolisian menurun maka kejahatan properti di  Indonesia  juga  meningkat.  Secara  teori  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  (Levitt,  2004)yang  menjelaskan  bahwa  beberapa  faktor  yang  dapat menurunkan  tingkat  kejahatan  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1990an  salah  satunya  yaitu penambahan  jumlah  polisi.  Penurunan  kejahatan  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1990an dengan  penambahan  jumlah  polisi  sebesar  10  sampai  20  persen  terjadi  penurunan  angka kejahatan  dengan  peningkatan  jumlah  penyelesaian  kasus  yang  berhasil  diselesaikan. Jumlah  polisi  pada  suatu  wilayah  dapat  menjadi  benteng  terhadap  peluang  terjadinya tindakan kejahatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, didapatkan kesimpulan Kepadatan  penduduk  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kejahatan  properti  di Indonesia.  Artinya  apabila  kepadatan  penduduk  meningkat  maka  kejahatan  properti  di Indonesia  akan  menurun  dan  apabila  kepadatan  penduduk  menurun  maka  kejahatan properti  di  Indonesia  juga  akan  meningkat.Tingkat  pendidikan  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  kejahatan  properti  di  Indonesia.  Artinya  apabila  tingkat  pendidikan meningkat  maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  akan  menurun  dan  apabila  tingkat pendidikan menurun maka kejahatan properti di Indonesia juga meningkat. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia. Artinya apabila pengangguran meningkat maka kejahatan properti di Indonesia akan meningkat dan apabila pengangguran  menurun  maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  juga  menurun.Ketimpangan pendapatan  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  kejahatan  properti  di Indonesia. Artinya  apabila  ketimpangan  disuatu daerah  meningkat  maka  tingkat  kejahatan properti  akan  mengalami  peningkatan.  Kekuatan  kepolisian  berpengaruh  negatif  dan
signifikan  terhadap  kejahatan  properti  di  Indonesia.  Artinya  apabila  kekuatan  kepolisian meningkat  maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  akan  menurun  dan  apabila  kekuatan kepolisian  menurun  maka  kejahatan  properti  di  Indonesia  akan  meningkat.  Disarankan kepada  pemerintah  untuk  menjalankan  program  pemerataan  pembangunan,  pemerataan penyebaran  penduduk  dengan  maksimal  agar  tidak  terjadinya  kepadatan  penduduk  yang hanya  berada  pada  daerah  tertentu  saja  yang  dapat  mengakibatkan  dampak  buruk  bagi lingkungan dan masyarakat. Disarankan kepada pemerintah untuk menambah infrastruktur pendidikan,  menambah  program  beasiswa  bagi  masyarakat  yang  miskin  agar  mereka  bisa mendapatkan  pendidikan  yang  tinggi,  sehingga  mereka  bisa  mendapatkan  pekerjaan  yang baik dan tidak melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain

## DAFTAR RUJUKAN
Becker,  G.  S.  (1968).  Crime  and  Punishment:  An  Economic  Approach. The  Journal  of Political Economy. Vol. 76, No. 2, The University of Chicago, USA . Fajri, R. E., & Rizki, C. Z. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan pengangguran terhadap kriminalitas perkotaan Aceh. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa , 4 (3), 255 – 263.
Florentinus Nugro  Hardianto.  (2009).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Kriminalitas  Di  Indonesia  Dari  Pendekatan  Ekonomi. Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  Di  Indonesia  Dari  Pendekatan  Ekonomi , 13 (2),
28 – 41. Hjalmarsson, R. (2008). Criminal justice involvement and high school completion. Journal of Urban Economics , 63 (2), 613 – 630. https://doi.org/10.1016/j.jue.2007.04.003 Imran, M., Hosen, M., & Chowdhury, M. A. F. (2018). Does poverty lead to crime? Evidence from the United States of America. International Journal of Social Economics , 45 (10), 1424 – 1438. https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0167 Kang,  S.  (2016).  Inequality  and  crime  revisited:  effects  of  local  inequality  and  economic segregation  on  crime. Journal  of  Population  Economics , 29 (2),  593 – 626. https://doi.org/10.1007/s00148-015-0579-3
Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime  in  Pakistan:  New  Evidence  on  an  Old  Debate. Arab  Economic  and  Business Journal , 10 (2), 73 – 81. https://doi.org/10.1016/j.aebj.2015.01.001 lantip prasojo. (2017). manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan . uny press. Levitt, S. D. (2004). Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline  and  six  that  do  not. Journal  of  Economic  Perspectives , 18 (1),  163 – 190. https://doi.org/10.1257/089533004773563485 Lochner. (2004). The Impact of Education on Crime : International Evidence. amerika . Nadilla, U., & Farlian, T. (2018). Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Polisi Terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 3 (1), 110 – 118. O’Sullivan, A. (2012). Urban Economics : Eighth Edition . Department of Economics, Lewis & Clark College. USA.
Purwanti,  E.  Y.,  &  Widyaningsih,  E.  (2019).  Analisis  Faktor  Ekonomi  Yang  Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi-Qu , 9 (2). https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7165
Rahman,  Y.  A.,  &  Prasetyo,  A.  D.  (2018).  Economics  and  Crime  Rates  in  Indonesia. Jejak ,
11 (2), 401 – 412. https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16060 Sukirno. (2006). Teori Pengantar Makro Ekonomi . rajawali grafindo.
van Velthoven, B., & van Wijck, P. (2016). Becker’s theory on crime and punishment, a useful guide for law enforcement policy in The Netherlands? Recht  Der  Werkelijkheid , 37 (1),
6 – 31. https://doi.org/10.5553/rdw/138064242016037001002