Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 2 No. 2 (Desember 2012): 94-100

## MODEL PENGENDALIAN MUTU LAHAN KERING BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO

## Rainfed Areas Quality Control Model Based on Community Empowerment in Ponorogo Regency
Rimun Wibowo a, , Sjafri Mangkuprawira b , Asep Saefuddin c and Sumarjo Gatot Irianto d
a LPM Equator, Jl. Raya Sindangbarang No. 197, Bogor 16680
b Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 c Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 d Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian, Jl. Ragunan, Jakarta Selatan
Abstract. To control quality of rainfed areas as well as improvement of farmers’ welfare is efforts already has been done by local government (Ponogoro) however it’sstill not success yet because it used to partial approach. Therefore, it is very important  to research and develop model how to control quality of rainfed based on community empowerment with integrated (system) ap- proach.The location of research is in Ponorogo Districtwith  326 respondens, consist of 6experts, 20 linkage agencies staff and 300  farmers.  Beside  useAnalytical  Hierarchy  Process  (AHP),  Interpretative  Structural  Modelling  (ISM),  and  System,  this  re- search also use univariat and bevariate analyze (Chi- Square and Structure Equation Model- SEM).Based on data and informa- tion that collected and analyzed, this research develop model that reflected the the real situation (fact), that can be simulated and validated. The model is established with system approach of population, local government services and ecology. The model vali - dated by absolute mean error (AME) and absolute variation error (AVE) that reflected variance between actual and value from model less than 10%, it show the model is a valid.This mean model able to simulate any changing of rainfed areas quality control both in short or long term period.Other significant factors that related with rainfed areas quality control is farmers knowledge (p-value= 0,030) and farmers behavior (p-value=0,040).The empowerment of farmers indicated by food and nutrition security ( γ = 1), settlement and sanitation security ( γ = 0.23), healthy security ( γ = 0.01)and education security ( γ = 0.24). The empower- ment of farmers influenced by coping strategy (β=0.41), that reflected by how farmer survive in  production, consumption and marketing of agriculture with respective of γ is0.59, 0.27, 037 and 0.42. In line with these statistic analysis AHP, ISM results and validation  model,  this  research  formulated  empowerment  policy  focus  on  life  skill  development  through  farmer  group.  In  the beginning  process  of  life  skill  development  focus  on  soft  skill  and  then  hard  skill  later  on  up  to  achieve  sustainable  self  help group in managing their rainfed areas.
Keywords: rainfed, quality, control, empowerment, model, system, coping strategy
(Diterima: 20-10-2011; Disetujui: 18-11-2011)

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Luas  lahan  kering  yang  digunakan  masyarakat untuk  usahatani  di  Kabupaten  Ponorogo  pada  tahun 2009 adalah 30.203 hektar atau 29,52% dari total luas lahan  kering  di  Kabupaten  Ponorogo  seluas  102.311 hektar.  Jumlah  petani  yang  menggarap  lahan  tersebut sebanyak 41.352 keluarga atau 21,69% jumlah seluruh keluarga  di  Kabupaten  Ponorogo  mencakup  21 kecamatan (BPS Kabupaten Ponorogo 2010).
Banyak  hasil  positif  yang  telah  diperoleh  dari program-program  pengendalian  lahan  kering  yang telah  dikembangkan  di  Kabupaten  Ponorogo,  namun demikian hasil ini belum seluruhnya sampai pada taraf yang  diharapkan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  keadaan konsumsi  per  kapita  masyarakat  hingga  tahun  2009 masih  di  bawah  standar  konsumsi  per  kapita  yang disarankan oleh United Nations Development Program atau UNDP sebesar Rp.732,730,--. Kenaikan pendapatan  per  kapita  penduduk  per  bulan  dari  tahun 2004 sampai 2006 masih relatif kecil yaitu pada tahun
2004  sebesar  Rp.  274.180.--,  tahun  2005  sebesar  Rp. 323.502, -, dan tahun 2006 sebesar Rp.362.516,--. Belum suksesnya program pemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  pengendalian  mutu  lahan kering  di  Kabupaten  Ponorogo  tersebut  merupakan masalah yang  perlu  segera  diselesaikan  oleh Pemerintah,  masyarakat,  dan  para stakeholder dengan dukungan  berbagai  pihak,  khususnya  pemerhati  dan ilmuwan bidang pertanian dan kehutanan. Berdasarkan kompleksitas  masalah  yang  dihadapi  menyangkut banyak faktor maka pendekatan yang perlu digunakan ialah  pendekatan  sistem  bukan  dengan  pendekatan yang  bersifat  parsial.  Sejalan  dengan  itu  perlu dibangun  model  pengendalian  mutu  lahan  kering berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan sistem berdasarkan hasil penelitian.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  ialah  terbangunnya  model pengendalian mutu lahan kering berbasis pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Ponorogo.
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, ada sejum- lah pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan mutu lahan keringdi Kabupaten Ponorogo?
2. Apa  kebutuhan stakeholder dalam  rangka  pen- gendalian  mutu  lahan  kering  berbasis  pember- dayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana urutan kepentingan relatif elemen-ele- men  pengendalian  mutu  lahan  kering  berbasis pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Pono- rogo?
4. Apa  saja  elemen/faktor  kunci  strategi  pengenda- lian  mutu  lahan  kering  berbasis  pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo?
5. Bagaimana  model  pengendalian  mutu  lahan  ker- ing  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabu- paten Ponorogo yang paling tepat?
6. Bagaiman  skenario  kebijakan  atau  strategi  pen- gendalian  mutu  lahan  kering  berbasis  pember- dayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Ponorogo  yang efektif?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  empat  kecamatan  yaitu Kecamatan Balong, Bungkal, Sambit, dan Sawo dalam wilayah  Kabupaten  Ponorogo  Jawa  Timur.  Pada masing-masing  Kecamatan  dipilih  2  desa  yang memiliki  karakteristik  berbeda,  yaitu  yang  mutu lahannya  relatif  baik  dan  yang  relatif  kurang  baik. Penelitian  dilaksanakan  mulai  bulan  Februari  2011 sampai bulan Juli 2011.

## 2.1. Rancangan Penelitian
Rancangan yang digunakan ialah analisis kuantitatif dan  kualitatif:  Analisis  univariat  (deskriptif)  dan bivariat, Analytical  Hierarchy  Process (AHP), Interpretative  Structural  Modelling (ISM),  dan pendekatan sistem (Marimin 2005).

## 2.2. Responden Penelitian
Jumlah  responden  penelitian  adalah  326  orang, terdiri dari 6 pakar, 20 pejabat dinas dan instansi, dan 300 masyarakat setempat. Tehnik pengambilan sampel responden  pakar  dan  dinas/instansi  ialah  dengan purposive  sampling; sedangkan  pengambilan  sampel masyarakat ialah dengan random sampling .

## 2.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data
Sebelum  pengumpulan  data,  terlebih  dahulu ditetapkan: (a) faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan  pengendalian  mutu  lahan  kering  di  empat kecamatan  penelitian;  (b)  data  sekunder  dan  data primer  yang  akan  dikumpulkan  untuk  keperluan analisis  deskriptif  dan  bivariat,  keperluan  AHP  dan ISM;  (c)  sumber  data  sekunder;  (d)  responden  untuk data primer (e) alat atau instrumen pengumpulan data;
(f)  teknik  pengumpulandatamasing-masing  sesuai dengan ketegori responden.

## 2.4. Analisis Data
Data yang berkaitan dengan faktor-faktor pengendalian  degradasi  lahan  dianalisis  secara deskriptif  dan  bivariat.  Untuk  menentukan  strategi pengendalian  mutu  lahan  kering  digunakan  teknik AHP.  Guna  menentukan  faktor  pengungkit  (penting) dari elemen strategi yang ada, digunakananalisis ISM.

## 2.5. Pendekatan Sistem dalam Pengendalian Mutu Lahan Kering
Data  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  sistem dengan  tahapan  yaitu:  mulai,  analisis  kebutuhan, formulasi  masalah,  identifikasi  sistem,  pemodelan sistem,  verifikasi  dan  validasi,  implementasi  dan selesai  (Manetsch  dan  Park  1977,  diacu  dalam Hartrisari 2007).

## 2.6. Analisis Skenario Faktor Penting dan Rekomendasi Kebijakan
Analisis  untuk  menskenariokan  model  eksisting untuk  melihat  kondisi  pada  masa  yang  akan  datang berdasarkan faktor penting yang diperoleh dari analisis ISM,  sehingga  dapat  dirumuskan  kebijakan  dan strategi  pengendalian  mutu  lahan  kering  berbasis pemberdayaan masyarakat (Eriyatno 2003).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengendalian Mutu Lahan Kering (PMLK)
Hasil  uji  statistik Chi-Square (dalam α =  0,05)  me- nunjukkan  bahwa  faktor  faktor  yang  berhubungan signifikan  dengan  mutu  lahan  kering  di  Kabupaten Ponorogo  ialah  pengetahuan  bertani  ( p-value =  0,030) dan perilaku bertani (p-value =0,040). Pengetahuan dan perilaku  petani  tentang  bagaimana  mengelola  lahan yang  baik  menunjukkan  keterkaitan  yang  nyata  den- gan mutu lahan kering.
Berdasarkan hasil analisis SEM bahwa keberdayaan masyarakat  tani  lahan  kering  yang  diindikasikan dengan ketahanan gizi dan pangan, tempat tinggal dan sanitasi,  kesehatan  dan  pendidikan  (nilai γ =  1  dan 0.23 dan 0.01 dan 0.24) dipengaruhi secara positif oleh kemampuan  petani  dalam  melakukan coping  strategy (β=0.41).  Artinya  bila  semakin  baik  kemampuan petani  melakukan coping  strategy maka,  tingkat keberdayaan petani akan semakin baik. Upaya Coping Strategy yang  diukur  dalam  penelitian  ini  adalah sejauh  mana  kemampuan  petani  dalam  mengelola emosi (stress) dan  upaya  pemecahan  nyata  atas persoalan  yang  dihadapi  hal-hal  yang  terkait  dalam kegiatan produksi, konsumsi, pengolahan dan pemasaran  hasil  pertanian.Dari  hasil  analisis  SEM menunjukkan  bahwa  4  hal  di  atas significant
mencerminkan coping strategy dengan nilai γ berturut- turut  adalah0.59  dan  0.27  dan  037  dan  0.42  untuk produksi,  konsumsi,  pengolahan  dan  pemasaran  hasil pertanian.Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bah- wa coping strategy masyarakat tani dipengaruhi  secara positif juga oleh faktor sosial ( β =0.16) dan faktor eko- nomi  ( β =0.22).  Artinya  semakin  baik  keadaan  faktor- faktor  sosial  dan  ekonomi  petani  akan  meningkatkan kemampuan masyarakat tani dalam melakukan coping strategy .  Namun  demikian  upaya coping  strategy pe- tani  akan  menurun  dengan  membaiknya  kondisi  ling- kungan dan sebaliknya ( β =-0.18).

## 3.2. Pendapat Responden Instansi Terkait Tentang PMLK
Selain  menggali  informasi  terhadap  petani,  peneli- tian  ini  juga  menggali  informasi terhadap  instansi ter- kait.  Dari  jawaban  responden  atas  pertanyaan- pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat dike- tahui  bahwa  kebutuhan  prioritas  dalam  rangka  pen- gendalian  mutu  lahan  kering  berbasis  pemberdayaan masyarakat  menurut  responden  perlunya  pengemban- gan  kerjasama  lintas  program  dan  lintas  sektoral,  pe- ningkatan  frekuensi  dan  mutu  penyuluhan  serta  bim-
bingan teknis pengendalian mutu lahan keringberbasis pemberdayaan  masyarakat  atau  peningkatan  penge- tahuan dan keterampilan  masyarakat dengan optimali- sasi pemanfaatan sumberdaya, sumber dana, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjun- jung tinggi kearifan/budaya lokal.

## 3.3. Hasil Analisis AHP
Penggunaan  AHP  dimaksudkan  untuk  mendukung kelancaran  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  me- nentukan strategi pengendalian mutu lahan kering ber- basis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Pono- rogo.
Hasil akhir strategi pengendalian mutu lahan kering berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Ponorogo  berdasarkan  pendekatan  AHP:  prioritas pertama  ialah  strategi  peningkatan  pemberdayaan masyarakat  (PPM),  prioritas  kedua  ialah  strategi pelayanan  Pemerintah  (YANPEM);  prioritas  ketiga ialah strategi peningkatan gerakan penghijauan (PGH), dan  prioritas  keempat  ialah  strategi  peningkatan pemupukan lahan kering (PUK).
Gambar 1. Grafik nilai dan skor kumulatif keputusan prioritas strategi kebijakan pengendalian mutu lahan kering di Kabupaten Ponorogo

## 3.4. Hasil Interpretative Structural Modelling (ISM)
Setelah  diperoleh  hasil  AHPkemudian  dilanjutkan dengan  analisis  dengan  pendekatan  ISM.  Tujuan  uta- ma dari penggunaan ISM ini untuk menemukan faktor kunci dan  faktor-faktor penting/strategis  lainnya seba- gai  bahan  masukan  dalamperumusan/penyusunan model kebijakan pengendalian  mutu lahan kering  ber- basis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Pono- rogo.Faktor-faktor  yang  dianalisis  berjumlah  12  buah yang  keseluruhannya  merupakan  sub  elemen  dari  ele- men  strategi  dalam  AHP  setelah  disinergikan  dengan hasil analisis pendapat responden dan stakeholder .
Seperti halnya AHP, untuk keperluan ISM, juga di- lakukan pengumpulan data  yang relevan dari para pa- kar  berdasarkan  kuesioner/materiyang  telah  disusun/ dipersiapkan  sebelumnya.  Semua  jawaban  responden pakar  kemudian  diolah  dan  dianalisis  menurut  lang- kah-langkah ISM (Hartisari). Dari  jawaban responden pakar dalam Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) diperoleh  nilai/bobot  beserta  urutan  masing-masing sub  elemen  strategi  pengendalian  mutu  lahan  kering berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Ponorogo  baik  nilai/bobot driver  power (DP)  maupun nilai dependence (D) seperti tertera pada Tabel 1.
Tabel 1.Nilai/bobot sub elemen strategi pengendalian mutu lahan kering berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ponorogo berdasarkan pendapat responden pakar
Sub elemen Strategike-i NilaiDP Nilai D Peningkatan  kesiapan  masyarakat  untuk  menerima  pengetahuandan  berperilaku  tani  yang  lebih  baik. (SESt1) 8 4 Peningkatan kesiapan masyarakat untuk bersikap positif dalam mengelola lahan kering. (SESt2) 9 3 Pengembangan kesadaran/ketaatan hukum tentang pertanahan di masyarakat. (SESt3) 6 5 Peningkatan kemampuan teknis masyarakat tani dalam mengelola lahan kering secara baik. (SESt4) 8 4 Pengembangan koperasi usahatani lahan kering di desa. (SESt5) 1 9 Peningkatan produksi lahan kering dan IPM (indeks pembangunan manusia). (SESt6) 1 9 Peningkatan jumlah dan jenis pohon tanaman keras di sekitar areal lahan kering. (SESt7) 5 6 Pencegahan penebangan pohon tanaman keras, terutama di areal lahan kering. (SESt8) 2 8 Pengembangan kelompok masyarakat penghijauan di desa. (SESt9) 6 5 Peningkatan frekuensi dan mutu layanan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. (SESt10) 10 2 Peningkatan  kerjasama  lintas  program  dan  sektoral  di  semua  tingkat  administrasi  pemerintahan. (SESt11) 11 1 Peningkatan gerakan pengolahan dan penggunaan pupuk organik/alamiah. (SESt12) 4 7
Keterangan :SESt = Sub elemen Strategi D = Dependence DP = Driver power
Nilai  DP  ialah  nilai  yang  menunjukkan  kekuatan atau  daya  dorong  atau  daya  pengaruhsub  elemen  ter- hadap  sub  elemen  terkait  lainnya.  Nilai  D  ialah  nilai yang  menunjukkan  ketergantungan  sub  elemen  dalam kaitannya  dengan  sub  elemen  pasangannya  yang  lain. Setelahdiketahui  nilai  DP  dan  D  masing-masing,  ke- mudian setiap sub elemen dipetakan ke dalam diagram Independent,  Linkage,  Autonomous,  dan  Dependent seperti tampak pada Gambar 2. Tujuan pemetaan ialah untukmengetahui  posisi  sub  elemen  hasil  perpaduan kedua nilai yang melekat padanya.
Hasil  pemetaan  menunjukkan  bahwa  sub  elemen strategi(SESt) 12 masuk dalam Sektor I ( Autonomous ) artinya SESt 12 memiliki daya dorong yang lemah dan ketergantungan  yang kecil; Sub-elemen strategi(SESt) 3, 5, 6, 7, 8, 9masuk dalam Sektor II ( Dependent ) ar- tinya  SESt  3,  5,  6,  7,  8,  9  memiliki  daya  dorongyang lemah  dan  ketergantungan  yang  tinggi;  Sub-elemen strategi(SESt)  1  dan  4masuk  dalam  Sektor  III  ( Lin- kage ) artinya SESt 1 dan 4memiliki daya dorong yang kuat dan ketergantungan yang tinggi; Sub-elemen stra- tegi(SESt)  2,10,11masuk  dalam  Sektor  IV  ( Indepen- dent ) artinya SESt  2,10,11memiliki daya dorong yang kuat dan ketergantungan yang rendah.
Gambar 2.Posisi seluruh sub elemen strategi pengendalian mutu lahan kering dalam matriks berdasarkan nilai/bobot driver power-dependence

## 3.5. Penyusunan Skenario
Skenario  disusun  berdasarkan  kondisi  faktor-faktor kunci/  penentu tingkat kepentingan  faktor-faktor yang berpengaruh  pada  pengendalian  mutu  lahan  kering, apakah  dalam  kondisi  pesimis,  moderat  atau  optimis, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel2.Kondisi Faktor-faktor kunci/penentu tingkat kepentingan faktor-faktor yang berpengaruh pada pengendalian mutu lahan kering
No. Faktor Keadaan ( State ) Pesimis Moderat Optimis 1. Kerjasama lintas program dan sektoral Berkurang, karena masih mengutamakan egosektoral Tetap, karena anggaran pemerintah terbatas Meningkat, karena pemerintah menyadari akan pengendalian mutu lahan kering 2. Frekuensi dan mutu layanan penyuluhan dan bimbingan Rendah, karena biaya penyuluhan sangat tinggi Tetap, karena dianggap sudah berjalan Semakin baik dalam hal kemudahan keterlibatan penyuluh dan petani 3. Kesiapan masya-rakat bersikap positif Kurang, karena persepsi yang terbentuk tidak mendukung Tetap, karena sulit untuk memperbaiki kondisi saat ini Semakin baik dalam persepsinya 4. Kesiapan masyarakat untuk menerima pengetahuan dan berperilaku tani yang lebih baik Kurang, karena dukungan dalam peningkatan pengetahuan bertani tidak ada Tetap, karena pengetahuan yang ada dirasa sudah cukup Meningkat, karena dukungan dalam peningkatan pengetahuan semakin baik 5. Kemampuan teknis masyarakat tani Kurang, karena tidak adanya upaya dari pemerintah dalam peningkatan kemampuan masyarakat tani Tetap, karena kemampuan yang ada sudah cukup Meningkat, kerena pemerintah mengutamakan kemampuan petani dalam keberhasilan kegiatan

## 3.6. Simulasi Skenario
Simulasi  skenario  diaplikasikan  pada  model  yang telah  disusun  melalui  pendekatan  system.Pendekatan sistem  telah  dimulai  dengan  analisis  kebutuhan  dari berbagai  stakeholder  yang  terkait  dengan  pengelolaan lahan  kering,  formulasi  masalah,  identifikasi  system sehingga  diperoleh  diagram  lingkar  sebab-akibat,  dia- gram  input-output,  dan  diagram  alir  untuk  memberi- kan  gambaran  sifat  dinamik  dari  sisten  dan  memberi- kan  dasar  untuk  membentuk  persamaan  pada  model dan mengidentifikasi factor penting dalam model.Dari berbagai  data  dan  informasi  yang  diperoleh  lalu  di- bangun  model  dengan  beberapa  asumsi  untuk  menge- tahui sejauh mana menirukan fakta. Selanjutnya model disimulasikan, lalu divalidasi. Validasi perilaku model dilakukan  dengan  membandingkan  antara  besar  dan sifat  kesalahan  dapat  digunakan:  1) Absolute  Mean Error (AME)  adalah  penyimpangan  (selisih)  antara nilai  rata-rata  ( mean )hasil  simulasi  terhadap  nilai  ak- tual,  2) Absolute  Variation  Error (AVE)  adalahpe-
nyimpangan  nilai  variasi  ( variance )  simulasi  terhadap actual  dan  nilainyakurang  dari  10%  artinya  model  di- nyatakan  valid.Dari  model  yang  telah  tersusun  kemu- dian dilakukan simulasi sekenario berdasaskan sekena- rio  pesimis,  moderat  dan  optimis  yang  telah  disusun yang hasilnya digambarkan pada Gambar 3, 4, 5 dan 6.
Pada skenario optimis dan moderat laju peningkatan nilai  PDRB  lebih  besar  dari  eksisting  tetapi  memang semua  skenario  tidak  terjadi  selisih  yang  sangat  jauh berbeda. Untuk  sub-model ekonomi  selain dilihat dari nilai  PDRB  dilihat  juga  dari  nilai  kesejahteraan masyarakat  petani,  di  mana  nilai  kesejahteraan diperoleh dari nilai transformasi manfaat langsung dari pendapatan.  Pada  masing-masing  skenario  terlihat perubahan-perubahannya  tetapi  memang  cenderung tidak  terlalu  besar  dari  kondisi  eksisting,  di  mana tahun  2030  nilai  kesejahteraan  pada  skenario  optmis sebesar Rp. 259.407,50, skenario moderat sebesar Rp. 239.476,05  dan  skenario  pesimis  sebesar  Rp. 218.604,48.
Gambar 3. Simulasi produk domestik regional bruto
Gambar 4. Simulasi kesejahteraan
Gambar 5. Simulasi persepsi
Gambar 6. Simulasi lahan kering produktif
Simulasi skenario sub-model sosial dilakukan untuk mengetahui  perilakunya masing-masing.  Terjadi perbedaan  yang  menyolok  diantara  tiga  skenario,  di mana  sekenario  optimis  dan  moderat  memiliki proyeksi  persepsi  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  kondisi  eksisting,  sedangkan  skenario  pesimis memiliki  proyeksi  persepsi  yang  sangat  rendah,  jauh di bawah persepsi kondisi eksisting. Simulasi skenario sub-model  ekologimenujukkan  bahwa  ketiga  skenario memiliki  kecenderungan  yang  signifikan,  yaitu perubahan  dari  luas  lahan  kering  produktif  yang terkelola.  Pada  skenario  optimis  dan  moderat  laju penurunan  lahan  produktif  diminimalisasi  walaupun tetap  terjadi  penurunan  di  mana  untuk  skenario optimis  menjadi  42.586,48  ha  dan  skenario  moderat menjadi  35.959,48  ha.  Sedangkan  pada  skenario pesimis  laju  penurunan  lahan  kering  produktif  lebih cepat  dibandingkan  kondisi  eksisting  yaitu  menjadi 27.812,14 ha.

## 3.7. Kebijakan Pengendalian Mutu Lahan Kering Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan  pengendalian  mutu  lahan  kering  di Kabupaten  Ponorogo  dibangun  atas  temuan  dalam penelitian  ini  bahwa  pengendalian  mutu  lahan  kering selama ini belum sepenuhnya menggunakan pendekatan  sistem  yang  mencakup  sub  sistem kependudukan,  layanan  pemerintah,  dan  lingkungan. Oleh  karena  itu  perlu  disusun  kebijakan  dengan pendekatan  system,  yang  mempertimbangkan  hasil simulasi  scenario  model  yang  telah  dibangun  dengan pendekatan system; antara lain:
1. Pengendalian  mutu  lahan  kering  harus  ditangani oleh  banyak  sektor  mulai  sejak  perencanaan sampai  dengan  tahap  evaluasi,  dalam  mekanisme kerjasama  lintas  program  dan  lintas  sektoral  di semua tingkat administrasi pemerintahan.
2. Pengendalian mutu lahan harus ditangani berdasarkan  prinsip-prinsip  otonomi  daerah  yang telah ditentukan.
3. Pengendalian  mutu  lahan  kering  perlu  senantiasa memperhatikan/ mempertimbangkan faktor kependudukan, layanan Pemerintah, dan lingkungan yang mempengaruhinya.
4. Penyediaan  informasi  terpadu  yang  dibutuhkan petani,  seperti  peta  mutu  lahan  terpadu/peta kesesuaian lahan  terpadu,  pembiayaan  dari perbankan,  harga  dan  ketersediaan  saprodi,  harga pasar  komoditas,  informasi  usaha,  dan  penguatan kemitraan  yang  dapat  diakses  secara  mudah  oleh semua stakeholders terkait.
5. Peningkatan frekuensi dan mutu layanan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat.
6. Peningkatan  kesiapan  masyarakat  untuk  bersikap positif  dalam  mengelola  lahan  kering  dalam bentuk/wujud:
7. Peningkatan kesiapan  masyarakat untuk menerima pengetahuan  dan  berperilaku  tani  yang  lebih  baik dalam bentuk/wujud:
8. Pengembangan kemampuan teknis masyarakat tani dalam  mengelola  lahan  kering  secara  baik  dalam bentuk/wujud.
Langkah operasional dan kongrit yang merefleksikan  kebijakan  di  atas  adalah  melalui pemberdayaan  masyarakat  tani  lahan  kering  yang berorientasi  pada  upaya  peningkatan  kecakapan hidup( life  skill )  masyarakat  melalui  wadah  kelompok afinitas oleh para pendamping/fasilitator dari  lembaga pendamping  dan  para  penyuluh  dari  instansi  terkait dalam  kerangka  otonomi  daerah,  dengan  prinsip pendekatan  sistem  (terpadu).  Hal  ini  mengingat  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
1. Pengetahuan, sikap, sarana dan motivasi masyarakat  kurang  optimal  dalam  pengendalian mutu lahan kering;
2. Terdapat hubungan yang significant antara Lifeskill, Coping  Strategy  dan  Tingkat  Keberdayaan
Masyarakat; 3. Potensi SDAL cukup memadai untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Responden  Pakar  berpendapat  bahwa  untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan memperlancar  pencapaian  tujuan  pengendalian mutu  lahan  kering  perlu  strategi  pemberdayaan masyarakat;
5. Responden  pakar  juga  berpendapat  pemberdayaan masyarakat akan efektif  jika didukung  stakeholder secara terpadu.
Dengan pemberdayaan masyarakat tani lahan kering melalui  wadah  kelompok  afinitas  (Fernandez  2005) maka semua kebijakan di atas akan bisa dilaksanakan, mengingat  kelompok  akan  mendapat  pendampingan yang  intensif  dari  pendamping  dan  penyuluh  instansi terkait,  sehingga  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku untuk  mengelola  lahan  kering  akan  semakin  baik, bersamaan  dengan  meningkatkan life  skill petani  baik soft  skill maupun  hard  skill  (Malik  2003).  Jika Life skill meningkat  maka  masyarakat  tani  akan  semakin cerdas dan terampil dalam  mengendalikan  mutu lahan kering yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya (Jean  2006).Tekanan  terhadap  lahan  juga  akan menurun,  kerena  selain  mempraktekan  system  usaha tani  konservasi,  juga  masyarakat  akan  terampil meningkatkan  nilai  tambah  bahkan  mencari  alternatif sumber pendapat yang tidak  bertumpu pada  lahan ( off farm dan non farm ).
Sejalan  dengan  pendapat  McArdle  (1989)  proses pemberdayaan  yang  demikian  hanya  bisa  jika  terjadi keterpaduan  langkah  dan  kesadaran  kolektif  dari semua  pihak  bahwa  pengendalian  mutu  lahan  kering adalah  pendekatan  system  yang  tidak  bisa  ditangani secara  sektoral  dan  teknis  semata,  melainkanseiring dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  tani yang terdekat dengan lahan kering tersebut.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan mutu  lahan  kering  di  Kabupaten  Ponorogo  ialah pengetahuan bertani ( p-value = 0,030) dan perilaku bertani (p-value =0,040).  Keberdayaan  masyarakat tani  lahan  kering  dipengaruhi  secara  positif  oleh kemampuan petani dalam melakukan coping strat- egy ( β =0.41), dimana keberdayaan masyarakat tani lahan kering dalam penelitian ini diindikasikan me- lalui  indikator  ketahanan  gizi  dan  pangan,  tempat tinggal dan sanitasi, kesehatan dan pendidikan (ni- lai γ = 1 dan 0.23 dan 0.01 dan 0.24). Keberdayaan masyarakat  juga  dipengaruhi  bagaimana  ma- syarakat melakukan coping strategy, dalam peneli- tian  ini  diukur  melalui  kegiatan  produksi,  kon- sumsi,  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  pertanian dengan  nilai γ berturut-turut  adalah0.59  dan  0.27 dan 037 dan 0.42.
2. Kebutuhan stakeholders dalam  rangka  pengenda- lian  mutu  lahan  kering  di  Kabupaten  Po- norogoialah(1) optimalisasi kerjasama lintas program dan sektoral di semua tingkat administrasi pemerintahan; (2)  optimalisasi  frekuensi dan  mutu layananpenyuluhandanbimbingan petugaspertaniankepadamasyarakat;  (3)  optimali- sasi  kesiapan  masyarakat  untuk  bersikap  positif dalam  mengelola  lahan  kering;  (4)  optimalisasi kesiapan masyarakat untuk menerima pengetahuan dan  berperilaku tani  yang  lebih  baik; (5)  optimali- sasi  kemampuan  teknis  masyarakat  tani  dalam mengelola  lahan  kering  secara  baik;  (6)  pengem- bangan kesadaran/ketaatan hukum tentang pertanahan  di  masyarakat;  (7)  pengembangan kelompok  masyarakat  penghijauan  di  desa;  (8) peningkatan jumlah dan jenis pohon tanaman keras di  sekitar  areal  lahan  kering;  (9)  peningkatan gerakan  pengolahan  dan  penggunaan  pupuk organik/alamiah;  (10)  pencegahan  penebangan pohon  tanaman  keras,  terutama  di  areal  lahan kering;  (11)  pengembangan  koperasi  usahatani lahan  kering  di  desa;  (12)  peningkatan  produksi lahan kering dan indeks pembangunan manusia
3. Hasil  dengan  pendekatan Analytical  Hierarchy Process  (AHP) ,  menunjukkan  bahwa  dalamrangka pengendalian mutu lahan kering berbasis pemberdayaan  masyarakatdi Kabupaten Ponorogo, Aktor prioritas pertama ialah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;Faktor prioritas pertama ialah Lingkungan;  Tujuan  prioritas  pertama  ialah Tercegahnya  degradasi  lahan  kering,  Kriteria prioritas  pertama  ialah  Edukatif,  dan  Strategi prioritas  pertama  ialah  peningkatan  pemberdayaan masyarakat.
4. Adapun  hasil  denganpendekatan Interpretative Structural  Modelling menunjukkan  bahwa  faktor kunci strategi pengendalian mutu lahan kering ber- basis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Po- norogo ialah Peningkatan kerjasama lintas program dan  sektoral  di  semua  tingkat  administrasi pemerintahan.
5. Model  pengendalian  mutu  lahan  kering  berbasis pemberdayaan  masyarakat  Kabupaten  Ponorogo
dibangun  dengan  dasar  pemikiran  bahwa  tinggi rendahnya mutu lahan kering ditentukan olehfaktor (kombinasi  keadaan)  dari  kependudukan,  faktor layanan pemerintah dan faktor lingkungan.
6. Model  yang  dibangun  adalah  valid  dan  mampu mensimulasikan perubahan-perubahan  yang terjadi berkaitan  dengan  pengendalian  mutu  lahan  kering berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten Ponorogo  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  pan- jang.Strategy pemberdayaan  masyarakat tani lahan kering yang efektif sebagai basis pengendalian mu- tu  lahan  kering  adalah  berfokus  pada  peningkatan life skill baik soft skill maupun hard skill yang ber- basis on  farm,  off  farm  dan  non  farm melalui  ke- lompok (afinitas) mandiri.
4.2. Saran
1. Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  seyogyanya  da- pat  memanfaatkan  modelpengendalian  mutu  lahan kering di Kabupaten Ponorogo yang dibangun dari penelitian  ini  dipadukan  dengan  prinsip-prinsip otonomi daerah serta visi dan misi.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut posisi strate- gis  pemerintah  daerah  dalam  upaya  pengendalian mutu  lahan  kering  di  daerahnya  melalui  pember- dayaan masyarakat.
3. Kepada masyarakat, khususnya petani lahan kering, seyogyanya senantiasa meningkatkan kemampuan- g  coping  strategy,  life  skill  melalui  wadah  kelom- pok sehingga memiliki kemandirian seiring dengan tetap lestarinya lingkungan.

## Daftar Pustaka
[1] Eriyatno,  2003.  Ilmu  Sistem  Meningkatkan  Mutu  Dan Efektivitas Manajemen. Jilid I. Edisi ke tiga. IPB Press, Bogor.
[2] Fernandez, A., 2005. Self-Help Affinity Groups (SAGS): Their Role  in  Poverty  Reduction  and  Financial  Sector  Development. Bangalone,India.
[3] Hartrisari,  2007.  Sistem  Dinamik  Konsep  Sistem  dan Pemodelan untuk Industri & Lingkungan. SEAMEOBIOTROP, Bogor.
[4] Jean,  K.,2006.“Child  care,  female  employment,  and  economic growth”.  Journal  of  the  Community  Development  Society, 37(2).
[5] Malik, F.A.,2003. Pendidikan Kecakapan Hidup Sebagai Upaya Memajukan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
[6] Marimin,  2005.  Teknik  dan  Aplikasi  Pengambilan  Keputusan Kriteria Majemuk. Grasindo, Jakarta.
[7] McArdle,  J.,  1989.Community  development  tools  of  trade. Community Quarterly Journal 16.
[8] Monat, A., Lazarus R. S., 1991. Stress and Coping an Antholo- gy. Columbia University, New York.
[9] Moore,  A.  B.,  Hill  L.  H.,  2000.  Models  of  community development  practice.  Journal  Models  of  Community Development Practice. [4 February 2009].
[10] UNESCO,  2004.  Report  of  The  Inter-Agency  Working  Group on Life Skills in EFA. UNESCO, Paris.
[11] http://ahmadasen.wordpress.com/2009/01/26/life-skill- education-for-civil-society/[15 Maret 2010]